## ABSTRAK
Pada  awalnya  pengawasan  kode  etik  dan perilaku  Hakim  Konstitusi  secara  eksternal diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  hal  ini  sesuai dengan amanat dari UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No 4 Tahun 2004. Tetapi ketentuan tersebut  belum  sempat  dilaksanakan,  hal ini  disebabkan  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  005/PUU-IV/2006  yang memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian  pengawasan  dilakukan  secara internal oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah terbit  PERPU  No.  1  Tahun  2013  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  24  Tahun 2003  (UU  No.  4  Tahun  2014)  pengawasan eksternal  terhadap  kode  etik  dan  perilaku Hakim  Konstitusi  kembali  dilakukan  oleh Komisi  Yudisial.  Namun  melalui  putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, PERPU  (UU)  tersebut  dibatalkan.  Dengan demikian  pengawasan  terhadap  Hakim Konstitusi kembali dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi melalui perangkat yang bernama Dewan Etik. Kedepan Hakim Konstitusi tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal  terkait  dengan  perilakunya tanpa mengganggu independensinya sebagai seorang hakim. Akan tetapi karena Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penafsir konstitusi pernah memutuskan bahwa yang dimaksud  dengan  hakim  dalam  Pasal  24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung  (tidak  termasuk  Hakim  Konstitusi)
maka  agar  Hakim  Konstitusi  dapat  dilakukan  pengawasan  eksternal oleh  Komisi  Yudisial,  maka  perlu  dilakukan  Amandemen  terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
Kata kunci : Pengawasan, Kode etik, Hakim Konstitusi

## ABSTRACT
In  the  beginning,  the  external  supervision  on  Constitutional  Court Judges’  ethics  and  behavior  was  conducted  by  Judicial  Commission. That  was  in  accordance  with  the  stipulation  in  Law  No.  22  of  2004 and Law No. 4 of 2004. Yet the activity of supervision itself has yet to  be  conducted,  due  to  Constitutional  Court  Ruling  No.  005/PUU- IV/2006, which stated thatConstitutional Court Judges are not subject to  Judicial  Commission’s  supervision.  Hence,  the  supervision  was conducted internally by Constitutional Court itself. After the issuance of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  (“PERPU”)  No.  1  of  2013 on Second Amendment to Law No. 24 of 2003 (Law No. 4 of 2014), the  authority  of  external  supervision  was  once  again  being  held  by Judicial  Commission.  But  with  Constitutional  Court  Ruling  No.  1- 2/PUU-XII/2014,  the  PERPU  was  once  again  being  canceled.  Hence, the supervision on the judges is conducted internally via the Board of Ethics of the Constitutional Court. In the future, Constitutional Court Judges  must  be  supervised  by  external  body,  but  without  violating their  independency  as  judges.  Yet,  since  Constitutional  Court  as  the interpreter of Constitution once interpret the scope of “judges” in article 24B  (1)  of  1945  Constitution  are  limited  to  the  Judge  and  Supreme Court Justice (Not including Constitutional Court Judge), to be able to conduct an external supervision to them, a revision on article 24B (1) of 1945 Constitution needs to be conducted.
Keywords: Supervision, Code of Ethics, Constitutional Court Judge
I.   PENDAHULUAN M ahkamah  Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial  merupakan lembaga  negara  baru  pasca  amandemen  UUD  1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun
PERLUNYA PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATANNYA (THE NEED FOR SUPERVISION ON CONSTITUTIONAL COURT JUDGES’ CODE OF ETHICS & BEHAVIOR IN ORDER TO UPHOLD THEIR DIGNITY AND HONOR)
ELLYDAR CHAIDIR & SUPARTO

## SUPARTO
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : ellydar@law.uir.ac.id & supartodandy@yahoo.co.id
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
2003 yang mempunyai kewenangan yaitu (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945,  (3) memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu  dan  (4) memutus  pembubaran  partai  politik  serta  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  menurut  UUD  1945.  Sedangkan  Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana  ditetapkan  undang-undang  yaitu  :  (1) mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung,  dan  (2) menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat serta menjaga perilaku hakim. 1 Pada awal dibentuknya Komisi  Yudisial,  hakim  Mahkamah  Konstitusi  secara eksternal  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  hal  ini  sesuai dengan  amanat  dari  Undang-Undang  No.  22  Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004.
Tetapi  pengawasan  eksternal  terhadap  perilaku hakim  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Komisi  Yudisial sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 belum  sempat  dilaksanakan,  hal  ini  disebabkan karena  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 005/PUU-IV/2006  tentang Judicial  Review Undang- Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang dilakukan oleh 31 Hakim Agung yang memutuskan  bahwa  hakim  Mahkamah  Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
Sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  005/ PUU-IV/2006 Tahun 2006 yang mengeluarkan Hakim Konstitusi  dari  pengawasan  Komisi  Yudisial,  maka pengawasan  Hakim  Konstitusi  dilakukan  secara internal  terkait.  Sebetulnya  Mahkamah  Konstitusi telah  memiliki  mekanisme  pengawasan  internal melalui  pemberlakuan  kode  etik  sebagaimana  yang diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.
1 Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
07/PMK/2005.  Namun  setelah  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dilakukan  perbaikan, yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  No.  09/PMK/2006  tentang  Pemberlakuan Deklarasi  kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses  sendiri  di  internal  Mahkamah  Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/ PMK/2006  tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pada  awal  tahun  2011  tepatnya  bulan  Januari, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Hakim  hal  ini  terkait  dengan  adanya  dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap Hakim Konstitusi  Akil  Mochtar  dan  Arsyad  Sanusi.  Setelah melalui  pemeriksaan  akhirnya  Majelis  Kehormatan Hakim  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan  bahwa tuduhan  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik terhadap  Hakim  Konstitusi  yakni  M.  Akil  Mochtar tidak terbukti. Akan tetapi dikemudian hari apa yang pernah disampaikan oleh Refli Harun tersebut terbukti benar dengan adanya peristiwa OTT terhadap Hakim Konstitusi  Akil  Mochtar  oleh  KPK  dirumah  dinasnya dalam kasus sengketa pilkada.
Sementara untuk kasus Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi,  Majelis  Kehormatan  Hakim  memutuskan bahwa  Arsyad  telah  melanggar  kode  etik.  Hakim Konstitusi  Arsyad  Sanusi  direkomendasikan  oleh Majelis Kehormatan Hakim untuk diberi teguran sesuai aturan  Kode  Etik  Hakim  Konstitusi.  Dengan  adanya Rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi  tersebut,  Arsyad  Sanusi  menyatakan mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat jabatan hakim konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
Setelah  terbitnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi pengawasan  terhadap  perilaku  Hakim  Mahkamah Konstitusi  terjadi  sedikit  perubahan  khususnya  yang terkait  dengan  unsur  dan  jumlah  anggota  Majelis
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  jumlah anggota  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi bertambah  menjadi  5  (lima)  orang  yang  terdiri dari  1  (satu)  orang  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)  orang anggota  Komisi  Yudisial,  1  (satu)  orang  dari  unsur Dewan Perwakilan Rakyat, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung. Yang  menarik  disini  adalah  adanya  3  (tiga)  orang dari perwakilan Lembaga Negara yang mengusulkan Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  Mahkamah Agung,  DPR  dan  Pemerintah.  Hal  ini  menjadi  unik karena ke 3 (tiga) lembaga Negara yang mengusulkan juga  sekaligus  berperan  menjadi  pengawas,  hal  ini tidak  lumrah  dan  menjadi  tumpang  tindih.  Idealnya memang  ke  3  lembaga  Negara  pengusul  hakim Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak  terlibat  dalam Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi karena dapat menimbulkan conflict of interest . Akan tetapi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 49/PUU-IX/2011  keterlibatan  atau  keanggotaan  dari ke  3  lembaga  Negara  pengusul  tersebut  yaitu  DPR, Pemerintah  dan  Mahkamah  Agung  dibatalkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  UU  No.  8 Tahun 2011.
Ketika  mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi Akil  Mochtar  ditangkap  tangan  oleh  KPK  karena kasus suap, semua pihak tersentak banyak kalangan yang  tidak  percaya  terhadap  kejadian  ini.  .  Kejadian ini  merupakan  titik  klimak  dari  ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum selama ini. Akibat kondisi darurat ini pemerintah mengambil langkah  cepat  dengan  mengeluarkan  PERPU  yaitu PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi. Substansi penting yang diatur dalam  PERPU  ini  adalah  pengawasan  eksternal terhadap  Hakim  Konstitusi,  persyaratan  menjadi Hakim  Konstitusi,  dan  dibentuknya  Panel  Ahli  untuk menyeleksi calon Hakim Konstitusi.
Sebetulnya  pengawasan  terhadap  kode  etik dan  perilaku  Hakim  Konstitusi  sebagaimana  yang diatur  dalam  PERPU  No.  1  Tahun  2013  sudah  baik. Keberadaan  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi
yang  bersifat  tetap  atau  permanen  diharapkan  agar anggota  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  akan lebih fokus dan kontinyu (berkesinambungan) dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  karena adanya  kepastian  jangka  waktu  keanggotaan  dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat ad  hoc (sementara)  yang  biasanya  bersifat insidentil  dan  setelah  perkaranya  selesai,  Majelis Kehormatan  Hakim  Konstitusi  tersebut  dibubarkan. Selain  keberadaan  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  yang  bersifat  tetap  juga  diatur  tentang penempatan  Sekretariat  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  di  Komisi  Yudisial,  hal  ini  bertujuan  agar Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  betul-betul menjadi  pengawas  eksternal  yang  independen. Keberadaan sekretariat Majelis Kehormatan Hakim  Konstitusi  diluar  Mahkamah  Konstitusi  juga diharapkan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi  instrumen  yang  netral  karena  baik  secara struktural  maupun  secara  finansial  tidak  terkait  lagi dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Kalau  diperhatikan dalam PERPU ini, Komisi Yudisial tidak terlibat secara langsung  karena  tidak  lagi  menjadi  anggota  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
Namun  demikian  ketentuan  tersebut  belum sempat dilaksanakan atau diimplementasikan, karena PERPU No. 1 Tahun 2013 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu UU No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 1-2/ PUU-XII/2014.  Dengan  adanya  pembatalan  tersebut maka pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kembali dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi melalui  Dewan  Etik.  Terkait  dengan  pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan yaitu melalui peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  1  Tahun  2013 dan yang terakhir yaitu melalui peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014. Aib yang menimpa Hakim Konstitusi ternyata terus berlanjut dan yang terakhir adalah  menimpa  Hakim  Konstitusi  Patrialis  Akbar yang terkena OTT oleh KPK dalam kasus pengujian UU peternakan.  Berdasarkan  uraian  yang  disampaikan
diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  artikel dengan judul “ Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi  Dalam  Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya ”

## II.   PEMBAHASAN

## A.   Pengawasan  Hakim  Konstitusi  Menurut  UU
No.  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi  Yudisial dan  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan

## Kehakiman
Sebagai  tindak  lanjut  dari  amandemen  ketiga UUD  1945  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  yang  disahkan pada  tanggal  13  Agustus  2004.  Sebagai  lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan undang-undang yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan  (2)  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 2
Pada awalnya Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  hal  ini  sesuai  dengan amanat dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004. Pelaksanaan pengawasan  eksternal  terhadap  perilaku  Hakim Konstitusi  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  22  yang berbunyi sebagai berikut : 3
Dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial :
(a)  Menerima  laporan  masyarakat  tentang  perilaku hakim
(b)  Meminta  laporan  secara  berkala  kepada  badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
(c)  Melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan pelanggaran perilaku hakim
(d)  Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim,
2 Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
3 Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
dan
(e)  Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi,  serta tindasannya  disampaikan  kepada  Presiden  dan DPR.
Apabila  hakim  Mahkamah  Konstitusi  terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  dan perilaku  hakim,  maka  akan  diberikan  sanksi  sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut : 4
(1)  Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim  dapat berupa :
a.   Teguran tertulis
b.   Pemberhentian sementara, atau
c.   Pemberhentian
(2)  Usul  penjatuhan  sanksi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat  mengikat,  disampaikan  oleh  Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi
(3)  Usul  penjatuhan  sanksi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi  Yudisial  kepada  Mahkamah  Agung  dan/ atau Mahkamah Konstitusi
(4)  Hakim  yang  akan  dijatuhi  sanksi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diberi  kesempatan secukupnya  untuk  membela  diri  di  hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
(5)  Dalam  hal  pembelaan  diri  ditolak,  usul  pem- berhentian  hakim  diajukan  oleh  Mahkamah Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi  kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.
4 Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
Sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  005/PUU-IV/2006  pada  tahun  2006  yang mengeluarkan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dari pengawasan  Komisi  Yudisial,  Mahkamah  Konstitusi melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme  pengawasan  internal  terkait  dengan perilakunya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan  menegakkan  kehormatan  dan  martabat  hakim Mahkamah Konstitusi.
Terkait  dengan  pengawasan  terhadap  perilaku dan  etika,  sebetulnya  Mahkamah  Konstitusi  telah memiliki  dan  menerapkan  mekanisme  pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi No.  07/PMK/2005.  Namun  setelah  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi,  peraturan  tersebut  dilakukan perbaikan,  dimana  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya, hakim konstitusi harus selalu bekerja dalam koridor  kode  etik  yang  telah  disepakati  yakni  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi No.  09/PMK/2006  tentang  Pemberlakuan  Deklarasi kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi.  Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi No.  10/PMK/2006  tentang  Majelis  Kehormatan Mahkamah  Konstitusi  tersebut.  Proses  pemeriksaan dilakukan  oleh  Panel  Etik,  yang  dibentuk  untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.
Panel  etik  akan  memeriksa  hakim  konstitusi yang  diduga  melakukan  pelanggaran  etik  yang terdiri  atas  3  (tiga)  orang  hakim  konstitusi  salah seorang  diantaranya  adalah  ketua  merangkap anggota panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota. 6 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap  hakim  yang  bersangkutan,  Panel  Etik  akan merekomendasikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi, apakah  hakim  yang  diduga  melakukan  pelanggaran etik  itu  benar-benar  melakukan  pelanggaran sebagaimana  yang  disangkakan. 7 Kalau  memang 6 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
7 Pasal 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(7)  Keputusan  Presiden  mengenai  pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14  (empat  belas)  hari  sejak  presiden  menerima usul  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah Konstitusi.
Tetapi pengawasan eksternal terhadap kode etik dan  perilaku  Hakim  Konstitusi  oleh  Komisi  Yudisial sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 dan UU  No.  4  Tahun  2004  belum  sempat  dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi  No.  005/PUU-IV/2006  tentang Judicial Review UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004  yang  dilakukan  oleh  31  Hakim  Agung  yang memutuskan  bahwa  Hakim  Konstitusi  tidak  dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Putusan ini menimbulkan kontroversi  karena  Mahkamah  Konstitusi  dianggap tidak  bersikap  netral  (imparsial).  Selain  itu  juga melanggar  asas  bahwa  hakim  tidak  boleh  mengadili perkara yang terkait dengan dirinya.
Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa  para  hakim  akan  mendasarkan  putusannya pada  hukum  dan  fakta-fakta  dipersidangan,  bukan atas  dasar  keterkaitan  dengan  satu  pihak  yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri.  Imparsialitas  proses  peradilan  hanya  dapat dilakukan,  jika  hakim  dapat  melepaskan  diri  dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan ( collegial ) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim  harus  mengundurkan  diri  dari  proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. Argumentasi  ini  menegaskan  bahwa  hakim  dalam pelaksanaan peradilan tidak boleh menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa. 5
B.   Pengawasan  Hakim  Konstitusi  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  005/PUU-IV/2006
Tentang  Pengujian  UU  No.  22  Tahun  2004 Tentang  Komisi  Yudisial  dan  UU  No.  4  Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5 Yanis Maladi, Benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 , Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, MKRI, Jakarta. Hlm. 7-8.
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
tidak  terbukti  dugaan  pelanggaran  tersebut  maka Panel  Etik  akan  merekomendasikan  bahwa  kepada hakim  yang  bersangkutan  perlu  dipulihkan  nama baiknya. Akan tetapi, kalau perlu penjatuhan sanksi, Panel  Etik  dapat  merekomendasikan  pembentukan Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi.  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  beranggotakan lima  orang  yang  terdiri  dari  atas  dua  orang  berasal dari  panel  etik  ditambah  tiga  orang,  masing-masing seorang  guru  besar  senior  dalam  ilmu  hukum, seorang  mantan  Hakim  Agung  atau  mantan  Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga negara. 8 Majelis inilah yang akan memeriksa hakim yang  diduga  melanggar  kode  etik,  sampai  dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran. 9
Pada  awal  tahun  2011  tepatnya  bulan  Januari, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Hakim  hal  ini  terkait  dengan  adanya  dugaan pelanggaran  kode  etik  dan  perilaku  terhadap  hakim konstitusi  Akil  Mochtar  dan  Arsyad  Sanusi.  Setelah melalui  pemeriksaan  akhirnya  Majelis  Kehormatan Hakim  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan  bahwa tuduhan  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik terhadap  hakim  Mahkamah  Konstitusi  yakni  M.  Akil Mochtar  tidak  terbukti.  Majelis  Kehormatan  Hakim Mahkamah  Konstitusi  yang  diketuai  oleh  Harjono dan  beranggotakan  Achmad  Sodiki,  Abdul  Mukhtie Fajar,  Bagir  Manan  dan  Esmi  Warassih  Pujirahayu memutuskan  tidak  ada  pelanggaran  kode  etik  atas kasus Akil Mochtar. Dengan tidak adanya pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  Akil  Mochtar,  maka  yang bersangkutan  harus  direhabilitasi  sesuai  harkat  dan martabatnya sebagai hakim konstitusi.
Menurut Harjono keputusan itu diambil lantaran tidak ada bukti bahwa Jopinus Ramli Saragih (Bupati Simalungun)  benar-benar  menyerahkan  uang  (Rp 1  miliar)  kepada  Akil  Mochtar.  Bahkan,  keduanya tidak  pernah  bertemu  kecuali  dalam  sidang.  Meski demikian,  Majelis  Kehormatan  Hakim  menemukan
8 Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  10/ PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
9 Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
fakta bahwa Refli Harun dan Maheswara Prabandono mendengar  dan  melihat  Jopinus  Ramli  Saragih  akan menyerahkan uang kepada Akil Mochtar tetapi belum sampai ke tangan yang bersangkutan.
Sementara  untuk  kasus  hakim  konstitusi M.  Arsyad  Sanusi,  Majelis  Kehormatan  Hakim memutuskan  bahwa  Arsyad  telah  melanggar  kode etik  karena  peristiwa  terjadinya  (suap)  berawal  dari adanya  pertemuan  antara  Dirwan  Mahmud  dengan anak  dan  ipar  Arsyad  yakni  Neshawati  dan  Zaimar serta  Makhfud  yang  merupakan  bawahan  Arsyad di  Mahkamah  Konstitusi.  Karenanya,  Arsyad  dinilai harus  bertanggung  jawab  secara  etik  atas  peristiwa itu. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Hakim untuk diberi teguran sesuai aturan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi yakni  melanggar  prinsip  integritas,  kepantasan dan  kesopanan.  Meski  demikian  tidak  ditemukan bukti  keterlibatan  Arsyad  Sanusi  dalam  serangkaian pertemuan  yang  bersifat  kolutif  itu  karena  Arsyad Sanusi  tidak  mengetahui  hubungan  Dirwan  dan anaknya  Neshawati.  Dengan  adanya  Rekomendasi Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  Arsyad  Sanusi  menyatakan  mengundurkan diri  sebagai  hakim  konstitusi.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat jabatan hakim konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

## C.   Pengawasan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi
Menurut  UU  No.  8  Tahun  2011  Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang

## Mahkamah Konstitusi
Setelah  terbitnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi pengawasan  terhadap  perilaku  Hakim  Mahkamah Konstitusi  terjadi  sedikit  perubahan  khususnya  yang terkait  dengan  unsur  dan  jumlah  anggota  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  jumlah anggota  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi bertambah  menjadi  5  (lima)  orang  yang  terdiri dari  1  (satu)  orang  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)  orang
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
anggota  Komisi  Yudisial,  1  (satu)  orang  dari  unsur Dewan Perwakilan Rakyat, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung. Yang  menarik  disini  adalah  adanya  3  (tiga)  orang dari perwakilan Lembaga Negara yang mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung, DPR  dan  Pemerintah.  Hal  ini  menjadi  unik  karena ke  3  (tiga)  lembaga  Negara  yang  mengusulkan  juga sekaligus  berperan  menjadi  pengawas,  ini  tidak lumrah  dan  menjadi  tumpang  tindih.  Idealnya memang  ke  3  lembaga  Negara  pengusul  hakim Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak  terlibat  dalam Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi karena dapat menimbulkan Conflict of Interest . Akan tetapi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 49/PUU-IX/2011  keterlibatan  atau  keanggotaan  dari ke  3  lembaga  Negara  pengusul  tersebut  yaitu  DPR, Pemerintah  dan  Mahkamah  Agung  dibatalkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  UU  No.  8 Tahun 2011.
Pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  adalah  bahwa  hakim  konstitusi berbeda  dengan  hakim  badan  peradilan  lain,  hakim konstitusi  pada  dasarnya  bukanlah  hakim  sebagai profesi  tetap,  melainkan  hakim  karena  jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali  lagi  kepada  status  profesinya  yang  semula (vide  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  005/ PUU-IV/2006) tanggal 23 Agustus 2006. 10
Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh  tiga  lembaga  negara  masing-masing  tiga  orang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD 1945,  yaitu  masing-masing  oleh  Mahkamah  Agung, DPR  dan  Presiden,  dan  selanjutnya  ditetapkan  oleh Presiden.  Setelah  ditetapkan  dan  mengucapkan sumpah  sebagai  hakim  konstitusi  maka  selama yang  bersangkutan  menjadi  hakim  konstitusi  harus independen  dan  imparsial  serta  bebas  dari  segala
10 Lihat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang  mengajukannya.  Oleh  karena  itu,  dengan masuknya unsur DPR, unsur pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung  terhadap  kemandirian  hakim  konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur  DPR,  unsur  Pemerintah,  dan  hakim  agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial  dapat  menjadi  pihak  yang  berperkara  di Mahkamah Konstitusi. 11
Menurut  penulis  memasukkan  unsur  DPR  dan pemerintah  dalam  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  tidaklah  tepat.  Bagaimana  mungkin  DPR dan  pemerintah  sebagai  pembuat  Undang-Undang ikut mengawasi Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah  lembaga  negara  penguji  Undang-Undang produk  dari  DPR  dan  pemerintah  tersebut.  Hal  ini dikhawatirkan akan mengganggu kemandirian hakim dan  timbulnya  konflik  kepentingan.  Memasukkan unsur Mahkamah Agung ke dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menurut penulis juga kurang tepat, karena  bagaimanapun  antara  Mahkamah  Agung dan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga negara  pelaku  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), posisi kedua lembaga negara tersebut adalah sederajat. Oleh karena itu, terasa ganjil jadinya kalau Mahkamah Agung juga mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah  berpendapat  bahwa  keberadaan unsur  DPR,  Pemerintah  dan  hakim  Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari komposisi pengisian  hakim  Mahkamah  Konstitusi  itu  sendiri yang  diajukan  masing-masing  3  (tiga)  orang  oleh Mahkamah  Agung,  3  (tiga)  orang  oleh  DPR,  dan  3 (tiga) orang oleh Presiden (vide Pasal 18 ayat (1) UUD 11 Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  49/PUU-IX/2011  Tentang  Pengujian  Undang- Undang  No.  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
1945),  menurut  Pemerintah  hal  demikian  bertujuan untuk mewujudkan mekanisme check and balances . Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang mempersoalkan komposisi pengisian Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi yang terdiri atas unsur Pemerintah, MA dan DPR dapat mempengaruhi  independensi  dalam  pengambilan putusan  atas  dugaan  telah  terjadinya  pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, karena dalam Majelis Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  tersebut selain unsur Pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR masih terdapat unsur Komisi Yudisial dan unsur Hakim Konstitusi. Dengan perkataan lain adalah sangat tidak mungkin dan tidak relevan jika hakim yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari salah satu unsur tersebut akan dibela oleh wakil dari lembaga asalnya ( esprite des corps ). 12
Sedangkan  DPR  berpendapat  bahwa  dari  sisi ketatanegaraan,  masing-masing  lembaga  negara memiliki  independensi,  baik  struktural  maupun fungsional,  akan  tetapi  dalam  menjalankan  fungsi kelembagaanya  mempunyai  keterkaitan  dan kerjasama.  Dalam  pembahasan  Undang-Undang, dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah. Untuk hakim konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas diatur 9 hakim konstitusi pengajuannya 3  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  3  orang  oleh  DPR dan 3 orang oleh Presiden. Bahwa pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kelembagaan, artinya secara moral ketiga lembaga yang mengajukan hakim  konstitusi  tersebut  memiliki  tanggungjawab atas  perilaku  hakim  yang  diajukan.  Sepanjang berkaitan dengan perilaku hakim tidak cukup alasan/ argumentasi  untuk  menyatakan  bahwa  akan  terjadi intervensi  dari  lembaga-lembaga  yang  mengajukan Hakim konstitusi terhadap pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi.  DPR  berpendapat  bahwa  penempatan wakil  dari  masing-masing  lembaga  sebagai  unsur dalam  Majelis  Kehormatan  memiliki  alasan  untuk menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran
12 Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.  49/PUU-IX/2011  Tentang  Pengujian  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Mengenai unsur  dari  DPR  mengenai  keanggotaan  Majelis Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  menurut DPR  bahwa  dilihat  dari  pengertian  pendelegasian, yang  bersangkutan  memiliki  kewenangan  mewakili kelembagaan DPR. Oleh karena itu, penentuan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR harus didasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR. 13
Dan  yang  juga  menarik  dalam  keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah  masuknya  Komisi  Yudisial  menjadi  anggota Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi, karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/ PUU-IV/2006  yang  mengeluarkan  hakim  Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial, baru kali ini  Komisi  Yudisial  terlibat  lagi  dalam  pengawasan terhadap  hakim  Mahkamah  Konstitusi  walaupun  itu hanyalah sebatas anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan yang mengatur pengawasan terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut : 14
(1)  Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  Konstitusi  yang berisi  norma  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap hakim  konstitusi  dalam  menjalankan  tugasnya untuk  menjaga  integritas  dan  kepribadian  yang tidak tercela adil dan negarawan
(2)  Untuk  menegakkan  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  dibentuk  Majelis  Kehormatan Mahkamah  Konstitusi  yang  keanggotaannya
13 Pendapat  DPR  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
14 Pasal  27A  ayat  (2)  huruf  c,  d  &  e  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  24 Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  dibatalkan  oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
terdiri atas :
a.   1 (satu) orang Hakim Konstitusi
b.   1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
c.   1 (satu) orang dari unsur DPR
d.   1  (satu)  orang  dari  unsur  pemerintah  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum, dan
e.   1 (satu) orang Hakim Agung
(3)  Dalam menjalankan tugasnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada :
a.   Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim Konstitusi
b.   Tata  beracara  persidangan  Majelis  Kehor- matan Mahkamah Konstitusi, dan
c.   Norma dan peraturan perundang-undangan
Apabila  dalam  pemeriksaan  oleh  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  ternyata  terbukti bahwa  hakim  yang  bersangkutan  melakukan pelanggaran  terhadap  kode  etik  dan  pedoman perilaku  Hakim  Konstitusi,  maka  yang  bersangkutan akan diberikan sanksi.
Adapun sanksinya dapat berupa :
a.   Teguran tertulis
b.   Pemberhentian sementara; atau
a.   Pemberhentian
Berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2011  tentang  Pengujian  UU  No.  8  Tahun 2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  No.  2  Tahun  2014  tentang Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi. Dalam peraturan tersebut anggota Majelis Kehormatan tetap  berjumlah  5  (lima)  orang  cuma  komposisinya terdiri atas :
(1)  1 (satu) orang Hakim Konstitusi
(2)  1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial
(3)  1  (satu)  orang  mantan  pimpinan  Lembaga Negara
(4)  1  (satu)  orang  mantan  Hakim  Konstitusi  atau mantan Hakim Agung
(5)  1  (satu)  orang  guru  besar  senior  dalam  ilmu hukum
Walaupun jumlah anggotanya sama yaitu 5 (lima) orang seperti dalam UU No. 8 Tahun 2011 akan tetapi 3 anggotanya adalah pengganti dari unsur DPR, unsur pemerintah dan Hakim Agung, akibat dibatalkan oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  No.  49/PUU- IX/2011.

## D.   Pengawasan  Hakim  Konstitusi  menurut  PERPU
No.  1  Tahun  2013  atau  UU  No.  4  Tahun  2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun

## 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Ketika  mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Akil Mochtar  ditangkap  tangan  oleh  KPK  karena  kasus suap,  semua  pihak  tersentak  banyak  kalangan  yang tidak  percaya  terhadap  kejadian  ini.  Mahkamah Konstitusi yang merupakan benteng terakhir sebagai penjaga dan pengawal konstitusi akhirnya runtuh juga akibat  perilaku  ketuanya.  Saking  kesalnya  terhadap kejadian ini sampai-sampai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,  Jimly  Asshiddiqie  mengusulkan  agar  Akil Mochtar dihukum mati. Dalam kasus korupsi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa karena tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, Akil Mochtar bisa bebas  bepergian  ke  luar  negeri  (Singapura)  untuk bertemu  Ratu  Atut  Choisiyah  (mantan  Gubernuar Banten)  dan  bertemu  dengan  Habit  Binti  (mantan Bupati  Gunung  Mas)  di  rumah  dinasnya,  padahal seorang hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan penanganan perkara yang ditangani
Kejadian  ini  merupakan  titik  klimak  dari ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  institusi penegak  hukum  selama  ini.  Akibat  kondisi  ini pemerintah  mengambil  langkah  cepat  dengan
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
mengeluarkan PERPU yaitu PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi. Substansi penting yang diatur dalam PERPU ini adalah pengawasan  terhadap  hakim  Mahkamah  Konstitusi, persyaratan  menjadi  hakim  Mahkamah  Konstitusi, dan  dibentuknya  Panel  Ahli  untuk  menyeleksi  calon hakim Mahkamah Konstitusi.
Terkait  dengan  pengawasan  terhadap  perilaku hakim  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam  PERPU No.  1  Tahun  2013  Pasal  27A  yang  berbunyi  sebagai berikut: 15
(1)  Mahkamah  Konstitusi  bersama-sama  dengan
Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi  norma  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap Hakim  Konstitusi  dalam  menjalankan  tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi.
(2)  Dalam  menyusun  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten.
(3)  Kode  etik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Hakim Konstitusi.
(4)  Untuk  menegakkan  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  Mahkamah  Konstitusi  bersama- sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan  Hakim  Konstitusi  yang  bersifat tetap.
(5)  Keanggotaan  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :
a.   1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
b.   1 (satu) orang praktisi hukum
15 Pasal 27A PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
c.   2  (dua)  orang  akademisi  yang  salah  satu atau  keduanya  berlatar  belakang  di  bidang hukum, dan
d.   1 (satu) orang tokoh masyarakat
(6)  Anggota  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a.   Memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang tidak tercela
b.   Adil
c.   Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
d.   Tidak  menjadi  anggota  partai  politik  dalam jangka  waktu  paling  singkat  5  (lima)  tahun sebelum  diangkat  menjadi  anggota  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
(7)  Masa  jabatan  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) selama  5  (lima)  tahun  dan  tidak  dapat  dipilih kembali
(8)  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk :
a.   Memanggil  Hakim  Konstitusi  yang  diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
b.   Memanggil  pelapor,  saksi  dan/atau  pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
c.   Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik
(9)  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara  terbuka  untuk  melakukan  pemeriksaan dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.
(10) Ketentuan bersidang secara terbuka sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (9)  tidak  berlaku  terhadap pemeriksaan  yang  terkait  dengan  perbuatan asusila dan pemeriksaan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
(11) Putusan  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi bersifat final dan mengikat.
(12) Putusan  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
(13) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kode  etik  dan pedoman  perilaku  Hakim  Konstitusi,  tata  cara pemilihan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan  organisasi  dan  tata  kerja  Majelis Kehormatan  Hakim  Konstitusi  diatur  dengan Peraturan  Bersama  Mahkamah  Konstitusi  dan Komisi Yudisial.
(14) Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  Majelis Kehormatan  Hakim  Konstitusi  dibentuk  sekre- tariat  yang  berkedudukan  di  Komisi  Yudisial dan  dipimpin  oleh  Sekretaris  Jenderal  Komisi Yudisial. 16
Menurut  penulis  sebetulnya  penerapan  kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 sudah tepat. Keberadaan  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi yang  bersifat  tetap  atau  permanen  diharapkan  agar anggota  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  akan lebih fokus dan kontinyu (berkesinambungan) dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  karena adanya  kepastian  jangka  waktu  keanggotaan  dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat ad  hoc (sementara)  yang  biasanya  bersifat insidentil  dan  setelah  perkaranya  selesai,  Majelis Kehormatan  Hakim  Konstitusi  tersebut  dibubarkan. Selain  keberadaan  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  yang  bersifat  tetap  juga  diatur  tentang penempatan  Sekretariat  Majelis  Kehormatan  Hakim Konstitusi  di  Komisi  Yudisial,  hal  ini  bertujuan  agar Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  betul-betul menjadi  pengawas  eksternal  yang  independen. Keberadaan sekretariat Majelis Kehormatan Hakim  Konstitusi  diluar  Mahkamah  Konstitusi  juga diharapkan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
16 Pasal 2A PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi.
menjadi  instrumen  yang  netral  karena  baik  secara struktural  maupun  secara  finansial  tidak  terkait  lagi dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Kalau  diperhatikan dalam PERPU ini, Komisi Yudisial tidak terlibat secara langsung  karena  tidak  lagi  menjadi  anggota  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
Namun  demikian  ketentuan-ketentuan  tersebut belum sempat dilaksanakan atau diimplementasikan, karena PERPU No. 1 Tahun 2013 dan telah ditetapkan menjadi  Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang No.  4  Tahun  2014  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Sebelum  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  tentang  pengujian  PERPU  No.  1  Tahun 2013,  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang merupakan organ internal dari Mahkamah Konstitusi.

## E.   Pengawasan  Hakim  Konstitusi  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  1-2/PUU-X/2014
Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  24  Tahun  2003

## Tentang Mahkamah Konstitusi
Setelah PERPU No. 1 Tahun 2013 atau Undang- Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi kembali mengacu kepada Undang-Undang  No.  8  Tahun  2011  yaitu  melalui Majelis  Kehormatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi dan bersifat ad. hoc . Selain itu Mahkamah Konstitusi juga  membentuk  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  yaitu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013. Adapun tugas dari Dewan Etik adalah (1)  Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat  dan  perilaku  hakim,  serta  Kode  Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran.
(2)  Pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah : i.   Melakukan perbuatan tercela ii.   Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
iii.   Melanggar sumpah atau janji jabatan iv.   Dengan  sengaja  menghambat  Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh)  hari  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945
v.   Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
vi.   Melanggar larangan sebagai Hakim untuk :
a.   Merangkap  jabatan  sebagai  pejabat negara  lainnya,  anggota  partai  politik, pengusaha,  advokat,  atau  pegawai negeri
b.   Menerima  sesuatu  pemberian  atau janji  dari  pihak  yang  berperkara,  baik langsung, dan atau
c.   Mengeluarkan pendapat atau pernyata- an di luar persidangan atas suatu perkara yang  sedang  ditanganinya  mendahului putusan
vii.   Tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagai Hakim untuk :
a.   Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya
b.   Memperlakukan  para  pihak  yang berperkara  dengan  adil,  tidak  diskri- minatif, dan tidak memihak, dan
c.   Menjatuhkan  putusan  secara  objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
(3)  Melakukan  pengumpulan,  pengolahan  dan penelaahan  laporan  dan  informasi  tentang perilaku Hakim
(4)  Memeriksa  Hakim  Terlapor  atau  Hakim  yang Diduga melakukan pelanggaran
(5)  Menyampaikan  laporan  dan  informasi  yang telah  dikumpulkan,  diolah  dan  ditelaah  tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran
(6)  Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah 17
Apabila  berdasarkan  pemeriksaan  Dewan  Etik terbukti bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat maka Dewan Etik berwenang untuk mengusulkan  pembentukan  Majelis  Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim tersebut.
Sedangkan keanggotaan dan susunan Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
(1)  1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
(2)  1 (satu) orang akademisi
(3)  1 (satu) orang tokoh masyarakat 18
Menurut penulis pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah  Konstitusi,  kalau  ditelusuri  sebetulnya tidak  ada  dasar  hukumnya.  Dalam  Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun pasal yang menyinggung tentang Dewan Etik. Dalam kedua  Undang-Undang  tersebut  hanya  disebutkan bahwa  kalau  terjadi  pelanggaran  kode  etik  dan perilaku  hakim  konstitusi  maka  dibentuklah  Majelis Kehormatan  Hakim.  Walaupun  tidak  dilarang  oleh Undang-Undang  dan  tujuannya  adalah  baik  tetapi menurut  penulis  pembentukan  Dewan  Etik  tersebut kurang tepat baik secara formal maupun secara etik.
Secara  formal  dapat  dilihat  dalam  konsideran (mengingat)  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2 Tahun  2013  tentang  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi yang  menjadi  dasar  hukum  dibentuknya  Dewan Etik adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang  No.  8  Tahun  2011.  Padahal  kedua UU  tersebut  tidak  ada  sama  sekali  mengamanatkan tentang pembentukan institusi Dewan Etik. 19
Secara  etik  menurut  penulis  juga  kurang  tepat karena  pembentukan  Dewan  Etik  dibentuk  ketika
17 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
18 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
19 Lihat  Konsideran  (mengingat)  Peraturan  Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
Presiden mengeluarkan PERPU yang mana didalamnya juga  mengatur  tentang  penegakan  kode  etik  dan perilaku hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Hakim  Konstitusi.  Seharusnya  Mahkamah  Konstitusi dengan  pihak-pihak  terkait  melaksanakan  PERPU tersebut,  karena  bagaimanapun  PERPU  adalah peraturan  perundang-undangan  setingkat  undang- undang  yang  sah  dan  berlaku  serta  mengikat  para pihak.  Sehingga  ada  kesan  Mahkamah  Konstitusi mau mendahului PERPU dengan membentuk Dewan Etik.  Hal  ini  dapat  dilihat  juga  dalam  konsideran (menimbang)  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No. 2  Tahun  2013  yang  menyebutkan  bahwa  sebelum terbentuknya  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi sebagaimana  dimaksud  dalam  PERPU  No.  1  Tahun 2013 perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi. 20
Jadi  tidak  salah  juga  kalau  ada  pihak  yang berpendapat  bahwa  pembentukan  Dewan  Etik  ini adalah  langkah  antisipasi  atau  ada  keyakinan  dari Mahkamah Konstitusi bahwa PERPU No. 1 Tahun 2013 nantinya akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial  Revieuw karena  memang  sejak dikeluarkan  PERPU  tersebut  sudah  santer  terdengar ada beberapa pihak yang akan melalukan pengujian atau Judicial  Revieuw terhadap  PERPU  tersebut  ke Mahkamah Konstitusi.
Keberadaan  Dewan  Etik  yang  dipilih  oleh Mahkamah Konstitusi dan secara struktural berada di Internal  Mahkamah  Konstitusi  serta  secara  finansial didanai oleh Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan oleh beberapa pihak tidak independen dalam menjalankan tugas  dan  kewenangannya.  Dan  pandangan  seperti ini  menurut  penulis  sangat  logis  dan  wajar.  Setelah melalui  proses  seleksi  yang  dilakukan  oleh  panitia seleksi  akhirnya  terpilihlah  3  (tiga)  orang  anggota Dewan  Etik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yaitu Abdul Mukthie  Fajar  dari  unsur  mantan  Hakim  Konstitusi, M.  Hatta  Mustafa  dari  unsur  tokoh  masyarakat  dan Muchammad Zaidun dari unsur Akademisi.
20 Lihat  Konsideran  (menimbang)  Peraturan  Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
Sejak  dibentuk  Dewan  Etik  telah  beberapa kali  melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, satu diantaranya adalah pemeriksaan terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Ia dituding telah melanggar kode  etik  karena  telah  melalaikan  tugas  pokoknya sebagai hakim konstitusi dan lebih memilih menguji ujian doktor di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan mengikuti sidang Pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar, serta menemui Akil Mochtar. Akan tetapi berdasarkan  hasil  pemeriksaan,  Dewan  Etik  telah memutuskan bahwa Patrialis Akbar tidak melanggar kode etik karena kepergiannya untuk menguji doktor di  Universitas  Jayabaya  sudah  sepengetahuan/seizin Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kepergiannya ke sidang pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar dan bertemu  dengan  Akil  Mochtar  juga  tidak  melanggar kode etik karena dilakukan di luar jam kerja dan setelah selesainya persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Oleh  karena  itu  menurut  penulis,  Mahkamah Konstitusi  sebagai  penjaga  dan  pengawal  konstitusi (hukum)  dalam  mengambil  langkah  kebijakan  juga harus  taat  hukum  dan  beretika.  Ternyata  untuk melakukan  pengawasan  eksternal  terhadap  Hakim Konstitusi  tidaklah  mudah.  Berbagai  cara  sudah dilakukan  baik  melalui  Revisi  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial maupun melalui PERPU. Tetapi semuanya gagal, kalau boleh  mengutip  pernyataan  Mahfud  MD.  “Sudah habis  teori  digudang  untuk  memberantas  korupsi” maka  dalam  kasus  ini  dapat  disebut  “Sudah  habis teori di gudang untuk mengawasi Hakim Konstitusi”. Walaupun  ada  fakta  empiris  bahwa  Akil  Mochtar (mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi)  ditangkap tangan  oleh  KPK  dalam  Kasus  Korupsi.  Satu-satunya cara adalah melalui Amandemen UUD 1945 Pasal 24B ayat (2).
Setelah adanya pembatalan PERPU No. 1 Tahun 2013 atau UU No. 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut pada  dasarnya  sama  dengan  peraturan  Mahkamah
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
Konstitusi  sebelumnya  yaitu  peraturan  Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006, yang membedakannya adalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu terdiri dari : 21
a.   1 (satu) orang Hakim Konstitusi
b.   1 (satu) orang Komisi Yudisial
c.   1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
d.   1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang Hukum e.   1 (satu) orang tokoh masyarakat.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 ini pernah digunakan untuk menangani kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, dimana Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memutuskan bahwa Patrialis Akbar dinyatakan  melakukan  pelanggaran  berat  sehingga diberhentikan dengan tidak hormat.
Pengawasan  atau  kontrol  sejatinya  adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan  baik  secara  sengaja,  tidak  sengaja atau  karena  kelalaian  sehingga  oleh  karena  itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi. Norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan.  Tujuannya  agar  kekuasaan  penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar, agar kepastian  hukum  dan  keadilan  secara  yuridis,  sosial dan moral mendapat penilaian dan penerimaan yang dipercaya. 22
Apabila  dikaitkan  dengan  aparat  penegak hukum, selain terdapat pengawasan perilaku, makna yang  terkandung  di  dalam  pengertian  pengawasan tersebut  juga  berhubungan  erat  dengan  kesatuan
21 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
22 Suparman  Marzuki, Pengawasan  Hakim  Untuk  Pengadilan Yang  Bersih ,  Makalah  Seminar Pemerkuatan  Pemahaman  Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan PUSHAM-UII, 2-5 Mei 2011, Medan.
tanggung jawab yustisial ( judicial responsibility ) yang mengandung  tiga  dimensi  pertanggungjawaban, yaitu:
a.   Tanggung  jawab  administrasi  ( administrative responsibil i ty )
b.   Tanggung jawab prosedural ( procedural responsibility )  yang  menuntut  ketelitian  atau akurasi hukum acara yang dipergunakan; dan
c.   Tanggung jawab substansi ( substantif responsibility )  yang  berhubungan  dengan ketepatan  pengkaitan  antara  fakta  dan  hukum yang berlaku. 23
Tetapi  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim harus dilakukan secara hati-hati, tanpa mengganggu independensi  seorang  hakim.  Sesungguhnya  prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu prasyarat bagi  dimungkinkannya  suatu  sikap  yang  sangat penting  bagi  hakim  dalam  memutuskan  perkara yang dipercayakan padanya, yaitu ketidakberpihakan atau  imparsialitas.  Seandainya  ada  jaminan  bahwa tanpa  independensipun,  seorang  hakim  dijamin tidak  berpihak  dalam  menangani  suatu  perkara, independensi tersebut tidaklah mendesak. Kenyataan yang  dihadapi  adalah  bahwa  sikap  independen  dari segala  pengaruh,  baik  kekuatan  fisik,  uang,  janji- janji  politik  dan  lain-lain  bentuk  intervensi,  harus terlebih  dahulu  dibangun  untuk  memungkinkan tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan  (netralitas  atau  imparsialitas) hakim. 24

## III.   PENUTUP
Pada awalnya Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  hal  ini  sesuai  dengan
23 Eman Suparman, Pengawasan Hakim Bermartabat Melam- puai Normativitas ; Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial , Buletin Komisi Yudisial RI Vol. V No. 5 April – Mei 2011. Jakarta. Hlm. 23- 24.
24 Maruarar  Siahaan, Kemandirian  dan  Tanggung  Jawab Hakim  Dalam  Memutus  Perkara ,  Makalah  pada  Workshop “ Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan” , 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. Hlm. 5.
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
amanat  dari  UU  No.  22  Tahun  2004  dan  UU  No  4 Tahun 2004. Tetapi ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan,  hal  ini  disebabkan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  005/PUU-IV/2006  yang memutuskan  bahwa  Hakim  Konstitusi  tidak  dapat diawasi  oleh  Komisi  Yudisial.  Dengan  demikian pengawasan dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi.  Setelah  terbitnya  UU  No.  8  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengawasan terhadap perilaku Hakim  Konstitusi  terjadi  perubahan  khususnya  yang terkait  dengan  unsur  dan  jumlah  anggota  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  bertambah menjadi 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 orang Hakim Konstitusi,  1  orang  anggota  Komisi  Yudisial,  1  orang dari unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintah dan 1 orang dari Mahkamah Agung. Akan tetapi melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  49/PUU-IX/2011 keterlibatan  atau  keanggotaan  dari  ke  3  lembaga Negara  pengusul  tersebut  yaitu  DPR,  Pemerintah dan  Mahkamah  Agung  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  pengujian  UU  No.  8  Tahun  2011. Dalam  PERPU  No.  1  Tahun  2013  (UU  No.  4  Tahun 2014) pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku  Hakim  Konstitusi  kembali  dilakukan  oleh Komisi  Yudisial.  Namun  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, PERPU (UU) tersebut dibatalkan.  Dengan  demikian  pengawasan  terhadap Hakim  Konstitusi  kembali  dilakukan  secara  internal oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  perangkat  yang bernama Dewan Etik.
Hakim Konstitusi juga manusia biasa yang punya peluang  untuk  melakukan  kesalahan,dan  itu  adalah manusiawi.  Walaupun  Hakim  Konstitusi  merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi  itu  melakukan  tindakan-tindakan  yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut, hal ini secara empiris terbukti dengan adanya kasus yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Berdasarkan
alasan tersebut maka pengawasan eksternal terhadap Hakim  Konstitusi  mutlak  untuk  dilakukan.  Tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan  pertanggungjawaban  kepada  publik  yang  juga merupakan  tuntutan  bagi  lembaga-lembaga  negara dinegara  modern  saat  ini.  Secara  profesi,  hakim konstitusi  adalah  juga  sama  dengan  hakim  negeri, hakim  tinggi,  hakim  agung  dan  juga  hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.
Ke depan Hakim Konstitusi tetap perlu dilakukan pengawasan  eksternal  terkait  dengan  perilakunya tanpa mengganggu independensinya sebagai seorang hakim.  Akan  tetapi  karena  Mahkamah  Konstitusi sebagai  penafsir  konstitusi  pernah  memutuskan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat  (1)  UUD  1945  adalah  hakim  dan  Hakim  Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) maka agar Hakim Konstitusi  dapat  dilakukan  pengawasan  eksternal oleh Komisi Yudisial seperti halnya hakim dan Hakim Agung, maka perlu dilakukan Amandemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Eman  Suparman, Pengawasan  Hakim  Bermartabat Melampuai Normativitas ; Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial , Buletin Komisi Yudisial RI Vol. V No. 5 April – Mei 2011
Maruarar Siahaan, Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara , Makalah pada Workshop “ Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan” , 19-22 Juli 2010, Yogyakarta.
Suparman  Marzuki, Pengawasan  Hakim  Untuk Pengadilan  Yang  Bersih ,  Makalah  Seminar Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk  Hakim  Seluruh  Indonesia Kerjasama Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dengan PUSHAM-UII, 2-5 Mei 2011, Medan
Ellydar Chaidir dan Suparto . Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. . .
Yanis Maladi, Benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 , Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, MKRI, Jakarta.
Undang - Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang  No.  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi Yudisial
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang - Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan
PERPU  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  UU  No.  24  Tahun  2003  Tentang
Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006
Tentang  Pengujian  UU  No.  22  Tahun  2004
Tentang  Komisi  Yudisial  dan  UU  No.  4  Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  49/PUU-IX/2011
Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014
Tentang  Pengujian  PERPU  No.  1  Tahun  2013
Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  07/PMK/2005
Tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  1  Tahun  2013 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2  Tahun  2013
Tentang  Dewan  Etik  Hakim  Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2  Tahun  2014
Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .