## Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah
Irsan Rahman 1 , Riezka Eka Mayasari 2 , Yeni Haerani 3 , Patma Sari 4 1,2,3,4 Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia

## rsanrahman@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  analisis  hukum  perdata  terhadap  kasus  penyerobotan tanah.  Metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian  lapangan.  Metode  penelitian  studi  pustaka  adalah  metode  penelitian  yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber pustaka untuk mendapatkan informasi dan data  yang  diperlukan  dalam  penelitian.  Sumber  pustaka  dalam  metode  penelitian  studi pustaka  meliputi  buku,  jurnal  ilmiah,  makalah,  laporan  penelitian,  dan  dokumen-dokumen lain  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Proses  penelitian  studi pustaka dimulai dengan  menentukan  topik penelitian yang akan diteliti, kemudian  mencari dan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan dengan topik tersebut. Setelah itu, peneliti melakukan  evaluasi  dan  analisis  terhadap  sumber  pustaka  yang  telah  dikumpulkan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  topik  penelitian  yang  akan dilakukan.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  kasus  penyerobotan  tanah  lebih  efektif diselesaikan melalui hukum perdata karena dalam hukum perdata terdapat mekanisme yang secara khusus mengatur masalah kepemilikan, pemindahan hak, dan penyelesaian sengketa tanah  antara  individu  atau  pihak-pihak  swasta.  Dalam  proses  hukum  perdata,  pihak  yang merasa  tanahnya  diserobot  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  perdata  untuk mendapatkan  keadilan  dan  pemulihan  hak  kepemilikan  yang  sah.  Pengadilan  perdata  akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam menentukan keputusannya.
Kata Kunci : Analisis Hukum Perdata, Kasus Penyerobotan Tanah, Hukum Perdata Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Penyerobotan  tanah  adalah  sebuah  fenomena  yang  merujuk  pada  tindakan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  mengambil  alih  atau  menguasai  tanah  yang sebenarnya bukan milik mereka tanpa izin atau hak yang sah. Fenomena ini melibatkan pelanggaran hukum yang serius dan memiliki implikasi yang signifikan dalam bidang ilmu hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepemilikan tanah diatur oleh peraturan hukum yang  berlaku.  Tanah  dapat  dimiliki  secara  individual,  kelompok,  atau  oleh  lembaga pemerintah.  Hak  kepemilikan  atas  tanah  ini  dilindungi  oleh  hukum  untuk  memastikan bahwa pemilik memiliki kontrol, kebebasan, dan kepastian hukum terhadap aset mereka. Namun,  dalam  beberapa  kasus,  ada  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  hak kepemilikan orang lain dengan melakukan penyerobotan tanah (Syafnil dkk., 2022).
Menurut  Sukananda,  (2021)Penyerobotan  tanah  dapat  terjadi  karena  berbagai alasan. Salah satu motif utama adalah keuntungan finansial. Sebagian orang melihat tanah sebagai  sumber  daya  yang  berharga  dan  ingin  memperolehnya  tanpa  harus  membayar harga yang wajar atau melakukan proses yang legal. Mereka dapat memalsukan dokumen kepemilikan,  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman,  atau  mengeksploitasi  kelemahan sistem  administrasi  tanah  yang  kurang  efektif.  Konsekuensi  penyerobotan  tanah  sangat

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 1, June  2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
beragam dan kompleks. Pertama, tindakan tersebut melanggar hak-hak pemilik yang sah dan  dapat  menyebabkan  kerugian  finansial  dan  psikologis  yang signifikan.  Pemilik  yang terkena  dampak  harus  menghadapi  ketidakpastian  hukum,  kehilangan  penghasilan,  dan biaya  hukum  yang  tinggi  untuk  memulihkan  hak  mereka.  Dalam  beberapa  kasus, penyerobotan  tanah  juga  dapat  mengakibatkan  penggusuran  paksa  atau  kehilangan tempat tinggal.
Selain  itu,  penyerobotan  tanah  juga  berdampak  pada  stabilitas  sosial  dan  politik. Ketidakadilan yang diakibatkannya dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat, mengancam perdamaian, dan merusak kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.  Di  banyak  negara,  masalah  penyerobotan  tanah  telah  menjadi  isu  politik yang  sensitif  dan  memicu  protes  serta  gerakan  sosial  untuk  memperjuangkan perlindungan  hak-hak  individu  dan  keadilan  sosial.  Respons  hukum  terhadap penyerobotan  tanah  bervariasi  di  berbagai  yurisdiksi.  Dalam  banyak  negara, penyerobotan  tanah  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  pidana  dan  dapat  dikenakan sanksi seperti penjara atau denda yang signifikan. Selain itu, pemilik yang terkena dampak dapat mengajukan tuntutan hukum perdata untuk memulihkan hak kepemilikan mereka dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami (Sopacua, 2019).
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  menangani  kasus  penyerobotan  tanah. Mereka  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  ketertiban  hukum,  menegakkan  hukum properti, dan memberikan perlindungan kepada pemilik yang sah. Untuk itu, pemerintah harus  memiliki  sistem  administrasi  tanah  yang  efektif,  termasuk  registri  tanah  yang akurat,  prosedur  pendaftaran  yang  transparan,  dan  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap pelanggaran terkait tanah.
Dalam  beberapa  kasus,  pemerintah  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk mengembalikan  tanah  yang  diserobot  kepada  pemilik  yang  sah.  Ini  dapat  melibatkan penggunaan  kekuatan  hukum  untuk  mengosongkan  tanah,  memberikan  kompensasi kepada  pemilik  yang  terkena  dampak,  atau  melakukan  reformasi  sistem  administrasi tanah  untuk  mencegah  penyerobotan  tanah  di  masa  depan.  Untuk  mengatasi  masalah penyerobotan tanah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Hal ini melibatkan  kerja  sama  antara  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  pemilik  tanah  untuk meningkatkan  kesadaran  akan  hak  kepemilikan  tanah,  memperkuat  sistem  administrasi tanah,  dan  meningkatkan  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  yang  sah.  Pendidikan hukum  dan  pemahaman  tentang  hak  properti  juga  penting  bagi  masyarakat  untuk memahami dan mempertahankan hak kepemilikannya (Safitri, 2022).
Dapat  disimpulkan,  penyerobotan  tanah  merupakan  tindakan  yang  melanggar hukum  dan  memiliki  dampak  yang  serius  pada  pemilik  yang  sah  serta  stabilitas  sosial. Respons  hukum  yang  tegas  dan  perlindungan  hak  properti  yang  kuat  diperlukan  untuk mencegah  dan  menangani  penyerobotan  tanah.  Hanya  dengan  upaya  bersama  antara pemerintah,  masyarakat,  dan  pemilik  tanah,  masalah  ini  dapat  diatasi  dan  hak-hak kepemilikan tanah dapat terlindungi dengan baik.
Pamungkas  dkk.,  (2020)  menjelaskan  penyerobotan  tanah  adalah  perbuatan melanggar  hukum  di  mana  seseorang  atau  sekelompok  orang  mengambil  alih  atau menguasai tanah yang sebenarnya bukan milik mereka dengan cara yang ilegal atau tanpa izin  yang  sah.  Dalam  konteks  hukum  perdata,  penyerobotan  tanah  dianggap  sebagai pelanggaran hak properti yang mendasar, yang melanggar hak kepemilikan sah seseorang atas  tanah.  Dalam  hukum  perdata,  hak  properti  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan kepada  individu  atau  entitas  hukum  untuk  memiliki,  menggunakan,  dan  mengendalikan suatu  properti.  Ini  mencakup  tanah  dan  segala  sesuatu  yang  melekat  padanya,  seperti bangunan atau tanaman. Hak properti tersebut dilindungi oleh hukum untuk memastikan kepastian  hukum  bagi  pemilik,  dan  melibatkan  hak-hak  seperti  hak  memiliki,  hak menggunakan, hak menikmati, hak mengalihkan, dan hak untuk melindungi properti dari gangguan atau penyerobotan.
Kasus  penyerobotan  tanah,  pemilik  yang  dirugikan  dapat  mengambil  langkah- langkah  hukum  perdata  untuk  memulihkan  hak  kepemilikan  mereka.  Langkah  pertama yang  harus  dilakukan  adalah  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  kuat  yang  menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Ini dapat mencakup sertifikat tanah,  akta  jual  beli,  dokumen  perjanjian  sewa-menyewa,  atau  bukti  pembayaran  pajak. Setelah  memiliki  bukti  yang  cukup,  pemilik  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan perdata  terhadap  pelaku  penyerobotan.  Gugatan  ini  diajukan  ke  pengadilan  yang berwenang  dan  harus  memenuhi  persyaratan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  gugatan tersebut,  pemilik  yang  dirugikan  harus  menjelaskan  klaim  kepemilikan  mereka  dan memberikan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Mereka juga harus menjelaskan bagaimana penyerobotan terjadi dan dampak yang timbul akibat penyerobotan terhadap hak kepemilikan mereka (Lubis, 2021).
Proses  peradilan  dalam  kasus  penyerobotan  tanah  akan  melibatkan  pemeriksaan bukti, pendengaran saksi, dan pendengaran argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Pengadilan akan menilai semua bukti dan argumentasi yang diajukan oleh  pemilik yang dirugikan  dan  pelaku  penyerobotan,  serta  menerapkan  hukum  yang  relevan  untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan fakta. Jika pengadilan menemukan bahwa pemilik yang dirugikan memiliki klaim yang kuat dan bukti yang meyakinkan, pengadilan dapat  mengeluarkan  putusan  yang  menyatakan  hak  kepemilikan  tanah  kembali  kepada pemilik  yang  sah.  Putusan  tersebut  dapat  mengatur  pemulihan  tanah  yang  diserobot, mewajibkan pelaku penyerobotan untuk mengosongkan tanah, dan mungkin memberikan ganti  rugi  kepada  pemilik  yang  dirugikan  atas  kerugian  yang  mereka  alami  akibat penyerobotan (Amalia & Fawaid, 2017).
Namun  dalam  beberapa  kasus,  proses  hukum  perdata  mungkin  tidak  sepenuhnya dapat  memulihkan  hak  kepemilikan  tanah  yang  diserobot.  Ini  dapat  terjadi  jika penyerobotan  telah  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  atau  jika  tanah  telah  diubah atau  dimodifikasi  secara  signifikan  oleh  pelaku  penyerobotan.  Dalam  situasi  seperti  itu, pemilik  yang  dirugikan  mungkin  akan  memerlukan  solusi  alternatif,  seperti  negosiasi dengan  pelaku  penyerobotan  atau  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi.  Selain  itu,  dalam beberapa  yurisdiksi,  ada  mekanisme  hukum  yang  memungkinkan  pemilik  tanah  yang dirugikan  untuk  mendapatkan  kompensasi  melalui  program  perlindungan  hukum  atau skema  kompensasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Program-program  ini  bertujuan untuk membantu pemilik yang dirugikan dalam mengatasi kerugian akibat penyerobotan tanah.
Dalam  rangka  mencegah  penyerobotan  tanah,  langkah-langkah  perlindungan properti yang lebih kuat perlu diterapkan. Ini termasuk peningkatan administrasi tanah, keamanan  dan  pengawasan  yang  lebih  baik,  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas terhadap  pelanggaran  hak  properti.  Pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak properti serta prosedur hukum yang terkait juga sangat penting untuk mengurangi kasus penyerobotan  tanah  di  masyarakat.  kesimpulannya,  penyerobotan  tanah  adalah pelanggaran hak properti yang serius dan dapat diproses melalui tuntutan hukum perdata oleh  pemilik  yang  dirugikan.  Dalam  proses  perdata,  pemilik  yang  dirugikan  harus menyajikan bukti yang kuat dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penting untuk mendapatkan  bantuan  dari  ahli  hukum  yang  berpengalaman  dalam  kasus penyerobotan tanah agar dapat melindungi hak kepemilikan tanah yang sah dan mendapatkan keadilan dalam peradilan.
Hasil  penelitian  (Sopacua,  2019)  Mendapatkan  walaupun  terbukti  secara  pidana seseorang  telah  melakukan  penyerobotan  atas  tanah,  belumlah  menjamin  atas kepemilikannya,  dan  harus  pula  mengajukan  proses  hukum  secara  perdata  melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot  orang  dapat  dimilikinya  kembali.  Untuk  itu  dapat  terlihat  bahwa  kasus
penyerobotan  tanah  terlebih  dahulu  melalui  perdata  baru  ditindak  lanjuti  dengan pengadilan.  Untuk  itu  berdasarkan  latar  belakang  dan  temuan  penelitian  diatas  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis hukum perdata terhadap kasus penyerobotan lahan. Yang dimana temuan penelitian ini diharapkan menguatkan temuan- temuan sebelumnya dengan penelitian yang serupa.

## METODE
Metode  penelitian  studi  pustaka  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  berbagai  sumber  pustaka  untuk  mendapatkan  informasi  dan  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  (Adlini  dkk.,  2022).  Sumber  pustaka  yang  dimaksud  dalam metode penelitian studi pustaka meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian, dan  dokumen-dokumen  lain  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  akan  dilakukan. Proses  penelitian  studi  pustaka  dimulai  dengan  menentukan  topik  penelitian  yang  akan diteliti, kemudian mencari dan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan dengan topik tersebut.  Setelah  itu,  peneliti melakukan  evaluasi dan  analisis  terhadap  sumber  pustaka yang  telah  dikumpulkan untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang topik penelitian yang akan dilakukan (Yusanto, 2020).
Ada  beberapa  langkah  yang  harus  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini,  antara lain:  a.  Peneliti  harus  menentukan  topik  penelitian  yang  akan  diteliti  dengan  jelas  dan spesifik,  b.  Peneliti  mencari  sumber  pustaka  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang akan dilakukan. Sumber pustaka dapat ditemukan melalui perpustakaan, database online, atau  melalui  konsultasi  dengan  ahli  atau  pakar  di  bidang  tersebut,  c.  Setelah  sumber pustaka telah dikumpulkan, peneliti selanjutnya menyeleksi sumber pustaka yang relevan dan berkualitas untuk digunakan dalam penelitian ini, d. setelah itu peneliti membaca dan mengevaluasi  sumber  pustaka  yang  telah  dipilih  untuk  memastikan  kualitas  dan relevansinya  dengan  topik  penelitian  ini,  e.  Setelah  sumber  pustaka  telah  dipilih  dan dievaluasi, peneliti menyusun data dan mengekstrak informasi yang relevan dengan topik penelitian,  f.  Analisis  data:  Setelah  data  dikumpulkan,  peneliti  perlu  menganalisis  data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian, g. Setelah analisis  data  selesai  dilakukan,  peneliti  menyusun  laporan  penelitian  yang  berisi  hasil penelitian, yang didalam berisi kesimpulan penelitian (Murdiyanto, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama  bertahun-tahun,  masalah  tanah  telah  menjadi  masalah  hukum  yang  rumit dan sulit untuk diselesaikan dengan cepat. Ini karena tanah memiliki konsekuensi yuridis, ekonomi, politik, sosial, dan religius, serta strategis. Sengketa pertanahan yang diputuskan di  pengadilan  sering  memakan  waktu  yang  lama.  Waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  kasus  gugatan  perdata  di  Pengadilan  karena  jika  Pengadilan  Negeri memutuskan  gugatan,  orang  yang  tidak  puas  dengan  keputusan  tersebut  dapat mengajukan  banding.  Setelah  berkas  banding  dikirim  ke  Pengadilan  Tinggi  melalui Pengadilan  Negeri,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  akan  memeriksa  berkas  banding tersebut dan kemudian memutuskan untuk Namun, jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan  banding,  mereka  dapat  mengajukan  kasasi.  Proses  kasasi  dimulai  oleh  pihak yang  bersengketa  dan  kemudian  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak.  Pemohon  kasasi memasukkan Memori Kasasi, sedangkan pihak lain memasukkan Kontra Memori Kasasi. Setelah  pemberkasan  selesai,  kasus  tersebut  dikirim  ke  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  melalui  pengadilan.  Setelah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  menerima berkas,  ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  akan  membentuk  majelis  Hakim Agung untuk memeriksa dan memutuskan kasus yang dimohonkan. Jika ada pihak yang merasa  tidak  adil  dalam  keputusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  ada  upaya hukum yang dapat dilakukan.
Dalam  proses  persidangan,  perkara  perdata  harus  melalui  tahapan  berikut:  a) Mengajukan  Gugatan  Penyerobotan  Tanah:  Gugatan  ini  diajukan  oleh  ketua  pengadilan negeri  yang  memiliki  wilayah  hukum  yang  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  tinggal tergugat. HIR tidak mengatur secara khusus tentang hal-hal yang tidak dapat digerakkan sebagai  objek  gugatan;  namun,  RBg  memberikan  prioritas,  karena  gugatan  diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda bergerak. Yang paling  penting  dalam  pengajuan  gugatan  penyerobotan  anah  adalah  bahwa  orang  yang memiliki tanah yang diserobot memiliki bukti yang kuat, seperti sertifikat atas tanah yang diserobot atau Sertifikat Hak Milik (SHM), surat-surat yang menjelaskan asal-usul tanah yang dimilikinya, dan urutan kronologis perolehan tanah tersebut. Ini dimaksudkan untuk membantu  penggugat  atau  pemilik  tanah  dalam  tahap  sidang  pembuktian  kasus penyerobotan  tanah  untuk  meyakinkan  majelis  hakim  yang  akan  memeriksa  gugatan pemilik tanah dan memutuskan berdasarkan bukti persidangan. Dengan cara yang sama, orang  yang  menyerobot  tanah  orang  lain  harus  menjelaskan  mengapa  mereka melakukannya  dan  mengapa  mereka  menguasasi  tanah  tersebut.  Sangat  penting  untuk menjelaskan hal-hal ini selama persidangan karena majelis hakim yang menangani kasus penyerobotan  tanah  akan  menggunakan  pertimbangan  hukum  saat  mereka  membuat keputusan.
Setelah pengajuan gugatan penyerobotan tanah, proses pendaftaran dimulai dengan registrasi  pembayaran  panjar  perkara  dan  penetapan  majelis  hakim  dengan  panitera pengganti.  Selanjutnya,  Ketua  Pengadilan  atau  Wakilnya,  atau  Majelis  Hakim  yang  akan memeriksa  gugatan  tersebut,  menetapkan  hari  sidang  segera  dan  memberikan  perintah kepada  panitera  atau  juru  sita  untuk  memanggil  kedua  belah  pihak — penggugat  dan tergugat — untuk  hadir  di  depan  majelis  hakim.  Dalam  hukum  acara  perdata,  panggilan adalah  panggilan  yang  dilakukan  oleh  jurusita  atas  perintah  majelis  hakim,  yang didasarkan  pada  Pasal  12  Ayat  (1)  HIR;  hanya  panggilan  yang  dilakukan  oleh  jurusita secara resmi dan patut yang dianggap sah dan resmi. Surat panggilan juga disebut relaas. Dalam  Hukum  Acara  Perdata,  relaas  ini  dianggap  sebagai  akta  autentik.  Ini  dinyatakan dalam  Pasal  165  HIR,  Pasal  285  R.Bg,  dan  Pasal  1868  B.W.  bahwa  akta  autentik  adalah suatu  akta  yang  dibuat  di  depan  pegawai  umum  dalam  bentuk  yang  ditetapkan  oleh undang-undang yang berlaku. Ini juga berlaku untuk relaas panggilan. Oleh karena itu, apa yang ditulis dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan bahwa itu tidak benar.  Pasal  122,  388,  dan  390  HIR;  Pasal  146,  798  R.Bg;  Pasal  26 – 28  Peratuaran Pemerintah  No.9  Tahun  1975;  dan  Pasal  138 – 140  Kompilasi  Hukum  Islam  membahas masalah  pemanggilan  dan  pemberitahuan  putusan.  Peraturan  Perundang-undangan  ini menetapkan  prosedur  untuk  memanggil  pihak  yang  bermasalah  sebagai  berikut:  1. Panggilan dalam yurisdiksi; 2. Panggilan di luar yurisdiksi; dan 4. Panggilan tergugat yang gaib atau tidak diketahui.
Proses  pengaturan  persidangan,  yang  dimulai  sebelum  persidangan  dan berlangsung  sampai  selesainya  persidangan,  dilakukan  oleh  seorang  petugas  yang ditunjuk untuk melakukannya. Kegiatan pelaksanaan termasuk menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urutan pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi untuk masuk ke dalam ruang siding, dan melakukan tindakan lainnya. Namun, saat sidang berlangsung, Majelis Hakim melakukannya sendiri. Dalam  persiapan persidangan, berita acara sidang, juga  dikenal  sebagai  proses  verbal,  harus  disiapkan.  Berita  acara  siding  ini,  yang  dibuat secara  resmi  oleh  pejabat  yang  berwenang,  menjelaskan  proses  pemeriksaan  suatu perkara di persidangan dan berfungsi sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membuat keputusan tentang perkara yang diadili.
Pada tahap ini, majelis hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah gugatan telah diubah atau tidak. Jika tidak ada perubahan, ketua akan membacakan surat gugatan yang  diajukan  oleh  penggugat.  Setelah  itu  dibacakan,  majelis  hakim  akan  menanyakan
kepada  tergugat  apakah  dia  memahami  isi  surat  gugatan  atau  tidak.  Jika  tergugat  tidak memahami,  majelis  hakim  akan  menjelaskan  poin-poin  penting  dalam  gugatan.  Majelis Hakim meminta tergugat untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lisan atau tertulis jika  tergugat  sudah  memahami  isi  gugatan  penggugat.  Apakah  jawaban  akan  diberikan secara  langsung  atau  diminta  waktu  kepada  majelis  hakim  untuk  menyusun  jawaban secara tertulis? Pada saat itu juga, proses pemeriksaan memasuki tahap respons.
Pada  langkah  ini,  tergugat  harus  membantah  atau  mengakui  argumen  penggugat. Untuk  menjadi  jelas,  jawaban  harus  dibuat  berdasarkan  dalildalil  gugatan  Penggugat. Selain  itu,  untuk  memberikan  jawaban,  bukti  gugatan  harus  diulang  terlebih  dahulu sebelum  bukti  tanggapan.  Sebenarnya,  ada  dua  jenis  tanggapan  yang  diberikan  oleh tergugat:  (1)  tanggapan  yang  tidak  langsung  yang  berkaitan  dengan  masalah  tangkisan atau  eksepsi;  dan  (2)  tanggapan  yang  langsung  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang sedang berlangsung. Pembuktian adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu  sengketa  perdata  dengan  tujuan  menetapkan  hukum  di  antara  kedua  belah  pihak yang  berkaitan  dengan  suatu  hak  sehingga  diperoleh  kebenaran  yang  memiliki  nilai keadilan.  Dalam  kasus  perdata,  kebenaran  tersebut  dianggap  sebagai  kebenaran  formil; dalam  arti  lain,  hakim  dilarang  melampaui  batas  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang berperkara.  Pasal  178  ayat  (3)  HIR,  Pasal  189  ayat  (3)  RBG,  dan  Pasal  50  ayat  (3)  RV secara  tegas  melarang  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  yang  tidak memenuhi syarat atau meluluskan lebih dari yang diminta. Setiap orang yang mengklaim memiliki  hak  atau  untuk meneguhkan  haknya sendiri atau untuk membantah  suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,  karena  pembuktian  dimaksudkan  untuk  menetapkan  hukum  di  antara  kedua belah pihak yang bersengketa. Penggugat, tergugat, dan pihak ketiga yang intervensi dapat menerima  beban  pembuktian  dalam  proses gugat-menggugat.  Pada  dasarnya,  seseorang harus membuktikan apa yang dia katakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Weku,  (2013)  Bahwa  penyelesaian  masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetaplah tidak efektif dilakukan, karena proses pidana  hanyalah  menghukum  badan  atas  pelaku  penyerobotan  atas  tanah  yang  bukan miliknya  dan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  tidak  dapat  mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya.Walaupun terbukti secara pidana seseorang  telah  melakukan  penyerobotan  atas  tanah,  belumlah  menjamin  atas kepemilikannya,  dan  harus  pula  mengajukan  proses  hukum  secara  perdata  melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali. Dari hasil penelitian ini untuk menyelesaikan kasus penyerobotan tanah melalui hukum perdata.
Sedangkan hasil penelitian (Pamungkas dkk., 2020) Bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata, membuat pemilik tanah merasa kepastian hukum  yang ada dinegara kita belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti, disisi yang lain si penyerobot masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Juga putusan pengadilan  secara  perdata  tidak  bisa  menghukum  sang  pelaku  penyerobot  dikarenakan putusan  peradilan  perdata  hanya  menjamin  kepemilikan  tanah  si  penggugat.  2.  Bahwa penyelesaian  masalah  penyerobotan  tanah  secara  hukum  pidana,  tetaplah  tidak  efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya.Walaupun terbukti secara  pidana seseorang telah melakukan  penyerobotan  atas  tanah,  belumlah menjamin atas  kepemilikannya,  dan  harus  pula  mengajukan  proses  hukum  secara  perdata  melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya
bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.
Dari  kedua  peneitian  tersebut  dapat  diinpterpretasikan  bahwa  untuk  kasus penyerobotan  tanah  langkah  yang  paling  efktif  untuk  menyelesaikan  melalui  hukum perdata.  Penyerobotan  tanah  merupakan  suatu  tindakan  yang  melibatkan  perampasan atau  pengambilalihan  tanah  secara  ilegal  oleh  pihak  yang  tidak  berhak.  Dalam  hal  ini, penyelesaian  melalui  hukum  perdata  dapat  menjadi  pendekatan  yang  efektif  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hukum  perdata,  juga  dikenal  sebagai  hukum  sipil, mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam masyarakat.
Proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui hukum perdata melibatkan langkah-langkah berikut:
1. Pembuktian  kepemilikan  tanah:  Pada  tahap  awal,  pemilik  tanah  yang  sah  harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak yang sah atas tanah yang dikuasai oleh pihak  lain.  Bukti  kepemilikan  yang  dapat  diterima  oleh  pengadilan  perdata termasuk  sertifikat  tanah,  bukti  pembayaran  pajak,  atau  akta  jual  beli  yang  sah. Dalam  beberapa  kasus,  mungkin  diperlukan  jasa  ahli  untuk  membantu memperkuat bukti kepemilikan tanah.
2. Gugatan  perdata:  Setelah  kepemilikan  tanah  terbukti,  pemilik  tanah  yang  sah dapat  mengajukan  gugatan  perdata  melawan  pihak  yang  melakukan penyerobotan. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan perdata yang berwenang di  wilayah  tersebut.  Dalam  gugatan,  pemilik  tanah  dapat  meminta  restitusi  atau pengembalian  tanah,  serta  kompensasi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat penyerobotan.
3. Pemeriksaan  bukti:  Pengadilan  perdata  akan  memeriksa  bukti-bukti  yang disajikan  oleh  kedua  belah  pihak,  termasuk  bukti  kepemilikan  dan  bukti penyerobotan. Pengadilan akan mempertimbangkan semua fakta dan hukum yang terkait dalam kasus tersebut untuk membuat keputusan yang adil dan objektif.
4. Putusan pengadilan: Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan,  pengadilan  akan  mengeluarkan  putusan.  Jika  pengadilan  menemukan bahwa  penyerobotan  terjadi,  pemilik  tanah  yang  sah  kemungkinan  akan mendapatkan keputusan yang memerintahkan pengembalian tanah dan mungkin juga mendapatkan kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan. Namun, putusan pengadilan dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan fakta yang berkaitan dengan setiap kasus.
5. Pelaksanaan  putusan:  Setelah  putusan  dikeluarkan,  pihak  yang  melakukan penyerobotan  diwajibkan  untuk  mematuhi  putusan  tersebut.  Jika  mereka  tidak mengikuti  putusan  pengadilan,  pemilik  tanah  dapat  meminta  bantuan  penegak hukum atau petugas eksekusi pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.
Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui hukum perdata dapat memakan waktu yang cukup lama dan mahal. Namun, melalui proses ini, pemilik tanah yang sah memiliki peluang  yang  lebih  baik  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  mengembalikan  hak  mereka atas tanah yang telah diserobot. Namun, kasus penyerobotan tanah memiliki faktor-faktor yang  unik,  dan  proses  hukum  dapat  bervariasi  tergantung  pada  yurisdiksi  dan  hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus penyerobotan tanah lebih efektif diselesaikan melalui hukum perdata karena dalam hukum perdata terdapat mekanisme  yang  secara  khusus  mengatur  masalah  kepemilikan,  pemindahan  hak,  dan penyelesaian  sengketa  tanah  antara  individu  atau  pihak-pihak  swasta.  Dalam  proses hukum perdata, pihak yang merasa tanahnya diserobot dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan  perdata  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  pemulihan  hak  kepemilikan  yang
sah. Pengadilan perdata akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh  pihak-pihak  terkait  dalam  menentukan  keputusannya.  Proses  hukum  perdata  juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian  yang  diderita  akibat  penyerobotan  tanah.  Pengadilan  perdata  dapat mengeluarkan  putusan  yang  mengikat  dan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pihak  yang  benar-benar  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut.  Selain  itu,  melalui  hukum perdata, pihak-pihak terkait juga dapat melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator yang netral dan berkompeten.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  Article  1. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Afriadi,  Arial  Ical  &  Sarmadan,  Juhaepa,  (2020),  “Catatan  Kelurga  Broken  Home  dan
Dampaknya  terhadap  Mental  Anak  di  Kabupaten  Kolaka Timur,” Jurnal  of  Social
Welfare 1, (1):31-41. http://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/12136 Amrunsyah, (2017),”Tindak Pidana Perlindungan Anak.” Al Qadha:Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 4, (1):79-94. Https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177
Amalia,  S.,  &  Fawaid,  I.  (2017).  KEKUATAN  HUKUM  DARI  BANTUAN  HUKUM  OLEH
LEMBAGA  BANTUAN  HUKUM  YANG  BELUM  TERVERIFIKASI  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI PADA  LEMBAGA  KONSULTASI  DAN  BANTUAN  HUKUM  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS  PROKLAMASI  45  YOGYKARTA). Prosiding  Seminar  Nasional Multidisiplin Ilmu , 0 , Article 0. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Publikasi_Prosiding_UP45_2017/article/vi ew/461 Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana.
Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat , 20 (2), Article 2. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661 Murdiyanto,  D.  E.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif (1  ed.).  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
Pamungkas,  S.  H.,  Undap,  J.  A.,  Majid,  A.  S.,  &  Pangestu,  A.  A.  (2020).  KAJIAN  HUKUM TERHADAP  KASUS  PENGADUAN  DAN  PENYEROBOTAN  TANAH  DI  KOTA SAMARINDA. Jurnal de jure , 12 (1). https://doi.org/10.36277/.v12i1.378 Safitri, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam [Skripsi,  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. http://repository.uinsu.ac.id/14741/
Sopacua,  M.  G.  (2019).  Penyerobotan  Tanah  Secara  Tidak  Sah  Dalam  Perspektif  Pidana.
JURNAL  BELO , 4 (2),  Article  2.  https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204- 217
Sukananda,  S.  (2021).  Analisis  Hukum  Bentuk  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyerobotan  Tanah  di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) , 2 (3), Article 3. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466
Syafnil, S., Arifin, Z., & Delfi, M. (2022). PETANI Vs PENGUASA (Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan  Petani  Di  Kabupaten  Pasaman  Barat). Sosial  Horizon:  Jurnal Pendidikan Sosial , 9 (2), Article 2. https://doi.org/10.31571/sosial.v9i2.4166 Weku,  R.  (2013).  KAJIAN  TERHADAP  KASUS  PENYEROBOTAN  TANAH  DITINJAU  DARI ASPEK  HUKUM  PIDANA  DAN  HUKUM  PERDATA. LEX  PRIVATUM , 1 (2),  Article  2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1713
Yusanto,  Y.  (2020).  Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif. JOURNAL  OF  SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC) , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764 Copyright Holder : © Irsan Rahman, Riezka Eka Mayasari, Yeni Haerani, Patma Sari (2022)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: