Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DILEMA INDONESIA ANTARA INDUSTRI ROKOK DALAM NEGERI DAN KERANGKA

## KERJA WORLD HEALTH ORGANIZATION – FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL
Zidny Ima Hasan 1 , Muhammad Izma Imansyah 2
1 Universitas Padjadjaran, 2 Melaju Digital Email: zidny@unpad.ac.id 1 , izma@melaju.co 2

## Abstrak
Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh  sikap  Indonesia  yang  menolak  meratifikasi  kerangka  kerja FCTC, selain itu posisi Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang belum meratifikasi kerangka kerja WHO-FCTC dari 38 negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat . Sedangkan Indonesia sendiri dikenal sebagai  negara  dengan  tingkat  konsumsi  dan  produksi  produk  tembakau  yang  sangat  tinggi,  bahkan menempati posisi tiga besar di dunia.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  bertujuan  memberi  gambaran,  seperti  apa  bentuk  dilema  yang dihadapi dan apa saja faktor yang berpengaruh di dalamnya. Tidak hanya dilema dalam negeri saja tapi dilema di tingkat internasional terkait keberadaan WHO sebagai badan kesehatan dunia. Dengan  teori dilema kerjasama sebagai landasan utama dan keamanan manusia sebagai konsep pendukung. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskpriptif. Yang didapat dari data-data wawancara/korespondensi, studi literatur, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dilema Indonesia terhadap WHO-FCTC.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia memang mengalami dilema di dua sisi. Dilema di sisi internal meliputi permasalahan di bidang ekonomi dan kesehatan, sementara di lingkup eksternal hubungan  kerjasama dengan WHO  yang  menjadi  taruhannya.  Dilema  tersebut  menjadi  poin penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Indonesia. Walaupun memang memunculkan posibilitas masalah lain.
Kata Kunci: WHO, FCTC, Kepentingan Nasional, Keamanan Manusia, Industri Tembakau.

## Abstract
This research was motivated by Indonesia's attitude that refused to ratify the FCTC framework, besides  that  Indonesia's  position  was  listed  as  the  only  country  that  had  not  ratified  the  WHO-FCTC framework out of 38 countries in Southeast Asia and the Western Pacific . While Indonesia itself is known as a country with a very high level of consumption and production of tobacco products, even occupying the top three positions in the world.
In this study, researchers aim to give an idea, what kind of dilemma faced and what  are  the influential factors in it. Not only domestic dilemmas but dilemmas at the international level related to the existence of WHO as a world health organization. With the theory of cooperation dilemma as the main foundation  and  human  security  as  a  supporting  concept.  The  research  method  used  is  qualitatively descriptive.  Obtained  from  interview/correspondence  data,  literature  studies,  and  other  documents related to Indonesia's dilemma against WHO-FCTC.
Based on the results of the study, it shows that Indonesia is indeed experiencing a dilemma on two sides. Dilemmas on the internal side include problems in the economic and health fields, while in the external  sphere  cooperative  relations  with  WHO  are  at  stake.  This  dilemma  is  an  important  point  in decision making carried out by Indonesia. Although it does bring up the posibility of other problems. Keywords: WHO, FCTC, National Interest, Human Safety, Tobacco Industry.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  tembakau  merupakan  sesuatu  hal  yang  sudah  sangat  lumrah  untuk dikonsumsi dan tersedia dimana mana. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia setelah China dan India, dengan tingkat perokok aktif di angka 60 juta jiwa atau 36% dari keseluruhan penduduk Indonesia sendiri. Angka ini termasuk jumlah  yang  menghawatirkan  dengan  akibat  buruk  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  kandungan rokok itu sendiri. Beberapa akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah penyakit serius termasuk penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung), kanker paru-paru, dan penyakit lainnya menyangkut kesehatan pernafasan.  Para perokok  memiliki  resiko  jauh  lebih  besar untuk  terkena penyakit- penyakit tersebut dibanding para non-perokok. Tetapi bahaya lain juga dapat diterima para non- perokok dengan menjadi secondhand smoker atau perokok pasif. Perokok pasif merupakan orang yang tidak merokok tetapi terkena paparan asap rokok yang dihembuskan oleh perokok lainnya. Hal seperti ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum.
Tembakau  muncul  menjadi    momok  yang  menakutkan  dimana  keberadaannya  dapat mengancam  keberlangsungan  hidup  manusia.  Hingga  akhirnya World  Health  Organization (WHO)  menggagas  sebuah  kerangka  kerja  kampanye  global  pengendalian  tembakau  di  tahun 2003,  dengan  nama  WHO Framework  Convention  on  Tobacco  Control (WHO-FCTC)  demi mengendalikan peredaran produk jual tembakau di seluruh dunia. Dalam upaya pemberantasan dan  pengendalian  peredaran  tembakau  secara  global  melalui global  nicotine  war WHO memberikan  penekanan  kepada  negara-negara  produsen  tembakau  agar  mengendalikan, bahkan  menghentikan  kegiatan  produksi  tembakau.  WHO  berusaha  menekan  peredaran tembakau secara global melalui pengukuran berkala di negara-negara produsen tembakau. Juga memberikan tekanan dari segi hukum, regulasi, keputusan administratif dan beberapa tindakan lainnya yang melambangkan tindakan konkrit untuk memberantas peredaran tembakau secara global. WHO-FCTC sendiri mengandalkan kampanye MPOWER dalam memberantas peredaran tembakau.
Kampanye  MPOWER  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari  6  komponen utama, yaitu Monitoring tobacco use and prevention policies, Protect people from tobacco smoke,
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Offer  help  to  quit  tobacco  use,  Warn  about  the  dangers  of  tobacco,  Enforce  bans  on  tobacco advertising,  Promotion  and  sponsorship,  Raises  taxes  on  tobacco. Rencana  kegiatan  tersebut membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  pemerintah  dalam  negeri  untuk  mendukung  gerakan pemberantasan tembakau global. Sedari 2008 MPOWER sudah mulai dicanangkan di berbagai negara  sebagai  upaya  dalam  mencapai  tujuan  dari  kerangka  kerja  WHO-FCTC.  Dengan memberikan monitoring, pemberitahuan, proteksi, bantuan psikis, pembatasan promosi rokok dan menaikan pajak terhadap produk-produk hasil olahan tembakau diharapkan MPOWER dapat mengedukasi perusahaan, masyarakat luas baik perokok maupun perokok pasif juga pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan otonom dalam menanggapi fenomena pembatasan kegiatan produksi dan konsumsi tembakau.
Sesuai dengan uraian di atas Indonesia sebenarnya membutuhkan kerangka kerja WHO- FCTC tersebut untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari bahaya asap rokok juga kandungan didalamnya.  Tetapi  sikap  Indonesia  dengan  tidak  meratifikasi  kerangka  kerja  tersebut mengindikasi  adanya  perhitungan  lain  yang  pemerintah  pusat  coba  untuk  pecahkan,  bahkan Indonesia  tercatat sebagai satu-satunya negara  yang  belum  meratifikasi  kerangka  kerja  WHO- FCTC dari 38 negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat.
Pada  14  September  2009  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 yang menetapkan tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Undang- Undang  ini  mencakup  peraturan  lingkungan  bebas  asap  rokok,  larangan  iklan,  promosi  dan sponsor  produk  tembakau,  peringatan  kesehatan  pada  kemasan  tembakau,  serta  intensifikasi penetapan  pajak  dan  harga  tembakau.  Dibalik  keuntungan  ekonomis  yang  didapat  oleh Indonesia,  pengaruh  buruk  dari  rokok  dirasakan  oleh  berbagai  kalangan  baik  generasi  tua maupun  generasi  muda  sebagai  penerus  bangsa.  Dilema  ini  yang  dirasa  menarik  bagi  penulis untuk  mengangkat  judul  “ Kerjasama  Indonesia  dan  WHO  Terkait  Kampanye  Anti  Tembakau WHO- FCTC” guna mengetahui bagaimana porsi kepen tingan Indonesia terkait kerjasama dengan WHO dan hubungan WHO-FCTC dengan industri tembakau Indonesia.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## LITERATURE REVIEW

## Dilema Negara
Dilema dalam artian yang di ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi sulit yang mengharuskan orang/pihak menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak  menyenangkan  atau  tidak  menguntungkan.  Dalam  arti  lebih  sempit  dilema  diartikan sebagai. situasi yang sulit dan membingungkan. Dilema dapat terjadi karena adanya dorongan dari  situasi  disekitar  aktor.  Salah  satunya  karena  adanya  hubungan  antara  kerjasama  dan kepentingan nasional yang berbenturan. Hal ini terjadi pada kasus Indonesia dengan WHO-FCTC.
Kerjasama  antar  aktor  hubungan  internasional  baik  negara  ataupun  badan  lain  dapat tercapai dengan baik jika terdapat kesamaan kepentingan yang dicapai. Banyak intrumen yang dapat  dijadikan  saluran  kerjasama  internasional,  salah  satunya  organisasi  internasional. Organisasi  internasional  dapat  memainkan  peranan  penting  dalam  kerjasama  internasional dengan cara:
1. Mendefinisikan urgensi dari isu yang dibahas sebagai permasalahan bersama.
2. Mempromosikan  koalisi  antar  subunit  pemerintah  yang  memiliki  kesamaan kepentingan.
3. Menyediakan  sarana  pembentuk  kebijakan  bersama  dalam  sistem  kerjasama  trans- nasional.
Peranan organisasi internasional sebagai pembuat kebijakan persama terkait isu yang diangkat  menjadi  semakin  kompleks  dan  meluas.  Peranan  ini  semakin  penting  dalam menyediakan jalur baru dalam memecahkan isu yang rumit. Tetapi tidak selamanya kerjasama internasional berjalan sesuai keinginan, seiring berjalannya waktu isu yang diangkat mengalami perluasan  hingga  muncul  perbedaan  pendapat  mengenai  intensi  kepentingan  didalamnya. Dilema kerjasama yang muncul menjadi permasalahan baru yang harus dipecahkan bersama.

## Kepentingan Nasional
Nilai dan porsi kepentingan nasional ditentukan oleh negara yang memiliki wewenang eksklusif.  Misi  negara  dalam  hal  ini  meningkatkan  fungsionalitas  komunitas  masyarakat  yang
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  konteks  ini  disebut  kepentingan  nasional. 1 Dalam  artian  lain  Krasner  menuliskan kepentingan  nasional  didefinisikan  sebagai  tujuan  yang  berusaha  dicapai  oleh  negara.  Tujuan tersebut tidak terbatas dalam kegiatan ekonomi, politik dan keamanan saja. Tapi kebutuhan akan kerjasama, yang membuka jalan baru untuk pemenuhan kebutuhan yang harus dicapai aktor.
Kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan terhadap hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional dari suatu negara. Tindakan ini berpusat pada negara sebagai pemikir utamanya, paradigma realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup,  berperan  dan  bertindak  secara  rasional  dan  tindakan-tindakannya  berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional. Kedua bagian tersebut tidak terlepas dari sistem munculnya kepentingan nasional suatu negara.
Menurut  Krasner,  ada  dua  cara  dalam  mendefinisikan  kepentingan  nasional,  yaitu dengan pendekatan deduktif dan induktif.
1. Pendekatan  deduktif  mengasumsikan  negara  mempunyai  beberapa  langkah  dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya dengan mempertahankan kedaulatan dan integritas politik negara. Pendekatan ini berbau power-centris demi menjaga kestabilan politik dan ekonomi dalam negeri, tapi isu yang dibahas sangat terbatas. Pendekatan ini tidak dapat memprediksi langkah negara hegemon karena secara integritas politik dan kedaulatan relatif aman.
2. Pendekatan induktif menginduksi pendapat dan sikap dari pengambil keputusan. Suatu hal  dapat  disebut  sebagai  kepentingan  nasional  jika  mengacu  pada  dua  kriteria. Pertama, aksi dari pemimpin harus menyangkut kepentingan bersama, bukan mewakili kepentingan  kelas  atau  kelompok spesifik;  kedua,  isu  tersebut  bertahan  lama.  Dalam artian tidak berubah bahkan jika tujuan utama telah tercapai.
Dengan ini kita dapat melihat bagaimana kepentingan nasional Indonesia diposisikan dalam kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  penolakan  ratifikasi  kerangka  kerja  WHO-FCTC.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kepentingan  nasional  yang  diperhitungkan  diantaranya,  porsi  tenaga  kerja  yang  besar  dalam tubuh industri tembakau, tingginya devisa dari nilai cukai jual tembakau hingga nilai sosio kultural yang  terkandung  dalam  makna  tembakau  di  negara  Indonesia  itu  sendiri.  Beberapa pertimbangan tersebut dipercaya mempengaruhi keputusan Indonesia yang berani mengambil sikap negasi terhadap kerangka kerja WHO-FCTC.

## Rezim Internasional
Rezim mulai dikenali sejak peranjian perdamaian Westphalia, perjanjian Westphalia di laksanakan pada tahun 1648. Terbentuk sebagai perjanjian perdamaian dimana sistem negara modern dikembangkan. Sebelumnya di era tersebut otoritas politik adab pertengahan di Eropa didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Dengan perjanjian ini terbentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti pihak penguasa atau kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan  wilayah  yang  sama.  Perjanjian  ini  bisa  dikatakan  sebagai  awal  mula  dari  rezim  itu sendiri.
Rezim sering kali didefinisikan sebagai “ sets of implicit or explicit principle, norm, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area ”. Dari definisi  tersebut  dapat  kita  asumsikan  bahwa  rezim  membutuhkan  persetujuan  dari  setiap pesertanya,  konsensus  yang  terbentuk  mengandung  norma,  nilai  dan  peraturan  baik  tertulis ataupun tidak tertulis. Tetapi hal tersebut hanya dipatuhi dan diberi penghargaan dalam ruang lingkup  yang  disetujui  saja.  Evolusi  teori  rezim,  substansinya  banyak  turun  tangan  mengatur tentang  prinsip,  norma,  aturan  dan  prosedur  dalam  hubungan  internasional.  Perjanjian Westphalia  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk  rezim  internasional  di  waktu  itu  karena  sesuai dengan definisi rezim di atas.
Rezim  internasional  umumnya  bersifat  transparant,  informasi  terdistribusi  secara merata di antara segenap pesertanya. Akibatnya, setiap peserta dapat menghitung dan mengira- ngira keuntungan yang didapat pihak lain. Di sinilah rasionalitas para peserta menggeser sikap egoistik dari setiap aktor dan mengedepankan kerjasama demi keuntungan bersama. Tapi dalam diri setiap pihak pasti terdapat ke khawatiran dengan keuntungan relatif, atau keuntungan lain
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang menjadi bonus di luar keuntungan absolut ( absolute gain ) yang didapatkan oleh pihak lain. Singgungan seperti ini yang dapat merenggangkan hubungan rezim internasional dengan adanya perbedaan porsi kepentingan juga keuntungan.
Banyak  sekali  jenis-jenis  variabel  hubungan  sebab-akibat  yang  ditawarkan  dalam menjelaskan  perkembangan  rezim.  Tetapi  Krasner  menyebutkan  bahwa  variabel  yang  paling menonjol dalam menjelaskan perkembangan rezim adalah egoistic self-interest, political power , norma dan prinsip, kebiasaan dan adat istiadat, dan pengetahuan. Dua poin terakhir dipandang sebagai penunjang, menambahkan pengertian dasar dari keterkaitan antara kebutuhan, power, dan  nilai.  Dalam  poin political  power lebih  lanjut  Krasner  memunculkan  dua  poin  berbeda, dimana yang pertama power diposisikan sebagai (1) power in the service of the common good , atau  dengan  intensi  penggunaan power untuk  kebaikan  bersama.  (2) Power  in  the  service  of particular interest, dimana mereka menganggap power sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam  meningkatkan  kemampuan  aktor  khusus,  biasanya  negara.  Kekuatan  dapat  mengubah hasil dan mempengaruhi strategi aktor.

## Keamanan Manusia
Human security atau keamanan manusia telah lama menjadi salah satu fokus perhatian Hubungan  Internasional.  Namun  konsep security atau  keamanan itu  sendiri  telah  mengalami perluasan  makna.  Pemahaman  keamanan  sudah  tidak  lagi  dipandang  seperti  keamanan tradisional pada umumnya, pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi untuk melihat hubungan internasional di era kontemporer saat ini. Jika pemikir tradisional menganggap keamanan sebagai hal yang berbau militerisme, makna makna kontemporernya tentu sangat berbeda. Keamanan masa kini sudah terdistorsi menjadi makna baru yang diiringi dengan munculnya pola ancaman bentuk lain yang menuntut perluasan makna dari kata keamanan itu sendiri salah satunya dalam human  security .  Dimasa  kini  keterkaitan  manusia  dengan  lingkungan  memberikan  pengaruh tegas  dalam  pembuatan  kebijakan  negara  juga  hubungan  antar-negara.  Sudah  saatnya  juga masyarakat dunia mengoptimalkan potensi juga kebutuhan dari human security itu sendiri.
Perhatian  terhadap human  security mulai  timbul  sejak  perang  dingin  dan  diperkuat dengan adanya gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena dampak negatif yang
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dirasakan negara-negara lemah, kelompok dan individu tertentu yang cenderung tidak memiliki kekuatan. Menguatnya gagasan dan upaya human security yang merupakan reaksi dari masalah- masalah  kemanusiaan  yang  melanda  dunia  saat  ini,  mulai  dari  pengungsi  akibat  konflik  dan kekerasan  fisik,  penjualan  anak-anak  dan  wanita,  masalah  pangan,  terorisme,  perdagangan senjata ilegal, pelanggaran HAM, dan sebagainya.
Berdasarkan Human  Development  Report dari  UNDP  ( United  Nation  Development Programme ) mengenai definisi human security , ruang lingkup keamanan global harus diperluas sehingga termasuk beberapa kategori ancaman, yaitu: economic security, food security, health security,  enviromental  security,  personal  security,  community  security,  dan  political  security . Secara  ringkas UNDP  mendefinisikan human  security sebagai  :  “ first,  safety  from  such  chronic threats  such  as  hunger,  disease,  and  repression.  And,  second,  ...protection  from  sudden  and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities ”. Jadi, secara umum, human security menurut UNDP mencakup “ freedom from fear and freedom from want ”.
Human  security dapat  dikatakan  memiliki  dua  aspek  utama:  pertama  keamanan  dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Kedua, keamanan dari perlindungan dan gangguan yang mendadak serta menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dipekerjaan  atau  di  masyarakat.  Ancaman  tersebut  ada  di  bawah  beberapa  kategori  utama: keamanan  ekonomi,  keamanan  makanan,  keamanan  kesehatan,  keamanan  lingkungan, keamanan pribadi,  keamanan  komunitas  dan  keamanan politik.  Berdasarkan definisi  tersebut, didapatkan  benang  merah  bahwa  lingkungan,  ekonomi  dan  kesehatan  merupakan  salah  satu kajian  yang  dijangkau  oleh human  security baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Di Indonesia  hal-hal  tersebut  menjadi  kajian  yang  belum  terlalu  dijadikan  fokus  pembahasan, berbagai eksploitas sumber daya yang terjadi juga beberapa pandemik dan ancaman kesehatan masih terjadi secara besar-besaran.
Kerangka Pemikiran
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana bentuk penelitian deskriptif ini akan dicapai dengan menggambarkan situasi hubungan sebab-akibat  dari  sebuah  fenomena  yang  dikaji  secara  menyeluruh,  dengan  analisis  yang diberikan  setelah  deskripsi  masalah  dipaparkan.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif, peneliti  akan  menggambarkan  bagaimana  sikap  negasi  Indonesia  terhadap World  Health
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Organization terkait dilemma yang dialami Indonesia terhadap tekanan Framework Convention On Tobacco Control.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang — oleh sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang — dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Creswell  juga  mengemukakan  strategi-strategi  penelitian  dalam  penelitian kualitatif, yaitu etnografi, studi kasus ( case study) , grounded theory, penelitian fenomenologi dan penelitian  naratif.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  strategi  penelitian  studi  kasus ( case study ), dimana strategi ini mengharuskan peneliti untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau  sekelompok  individu.  Kasus-kasus  tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti diharuskan untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  dan  melaporkan  deskripsi  kasus tersebut  berdasarkan  waktu  yang  telah ditentukan. 2 Peneliti  menggunakan strategi  penelitian studi  kasus  karena  strategi  ini  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  ini.  Selain  itu,  fenomena  ini dianggap unik karena Indonesia sebagai negara produsen dan konsumen rokok yang dominan di dunia  menolak  meratifikasi  kerangka  kerja  WHO-FCTC  dan  tercatat sebagai  satu-satunya  yang menolak dari 38 negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat.
Penggunaan metode studi kasus mengharuskan peneliti untuk memanfaatkan berbagai sumber  dan  teknik  pengumpulan  data.  Yin  mengklasifikasikan  enam  sumber  data  yang  dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yaitu dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperanserta, dan bukti fisik.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggunakan  dua  sumber  data  yang  berasal  dari wawancara, kemudian data dari dokumen dan catatan. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan  narasumber  yang  dianggap  memiliki  kapabilitas  dalam  memberikan  informasi  yang dibutuhkan  untuk  penelitian  ini.  Wawancara  dapat  dilakukan  secara  langsung  (berhadap- hadapan) atau dilakukan melalui media lain seperti e-mail.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Selain  itu,  peneliti  juga  akan  mengumpulkan  data  berupa  dokumen  resmi  yang dikeluarkan  oleh  pemerintahan  Indonesia  dan  WHO  terkait  FCTC.  Selain  itu  informasi  yang dipublikasikan  secara  resmi  melalui website resmi  lembaga  yang  bersangkutan  seperti kementrian kesehatan dan kementrian perindustrian, dokumen resmi WHO mengenai konsumsi juga produksi tembakau di Indonesia seperti WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2015 dan Global  Adult  Tobacco  Survey: Indonesia Report 2011.  Berikut  dokumen  juga  artikel  yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan produsen produk tembakau juga Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia sebagai sudut pandang lain dalam memandang industri tembakau.
Peneliti  juga  akan  mengumpulkan  data  melalui  studi  kepustakaan  yang  berasal  dari penelitian-penelitian  terdahulu,  dokumentasi,  serta  buku-buku  atau websites yang  berkaitan dengan  kerjasama  Indonesia  dan  WHO  terkait  FCTC  dan  sudut  pandang  dari  dalam  negeri mengenai pros and cons akan kerangka kerja tersebut.
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan metode studi kasus dari Robert K. Yin. Terdapat tiga strategi umum dalam menganalisis data,  yaitu  proposisi  teoretis,  deskripsi  kasus,  dan  penjelasan  berlawanan.  Selain  itu,  Yin  juga mengemukakan  lima  strategi  khusus  dalam  menganalisis  data,  yaitu  pencocokan  pola, pembuatan penjelasan, analisis deret waktu, model logika dan cross-case synthesis . Dari seluruh strategi tersebut, peneliti menilai bahwa strategi umum proposisi teoretis dan strategi khusus pembuatan penjelasan yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini.
Peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  untuk  melakukan  validasi  data.  Triangulasi dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data yang berbeda serta menggunakannya dengan tujuan untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema  yang  dibangun  berdasarkan  sejumlah  sumber  data  atau  perspektif  dari  partisipan akan  menambah  validitas  data.  Terdapat  empat  macam  triangulasi,  yaitu  triangulasi  data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## World Health Organization
World  Health  Organization atau  yang  dikenal  dengan  WHO  merupakan  badan internasional  yang  bekerja  atas  dasar  konstitusi  dalam United  Nation  Charter yang  menggaris bawahi  prinsip  dasar  mengenai  kebahagiaan,  hubungan  yang  harmonis  dan  keamanan  bagi masyarakat luas. 3 WHO sendiri bekerja dibawah naungan PBB dan memiliki tanggung jawab baik secara organisasi dan juga secara luas terkait kesehatan masyarakat luas. Dalam bagian pembuka dari Constitution  Of  The  World  Health  Organization, WHO  menyebutkan  beberapa  hal  yang menjadi prinsip bersama dalam keberlangsungannya, diantaranya:
1. Kesehatan merupakan rangkaian lengkap keadaan fisik, mental, dan kehidupan sosial yang baik. Bukan hanya terbebas dari wabah penyakit dan kelemahan.
2. Kesehatan  masyarakat  memberi  pengaruh  fundamental  terhadap  pencapaian  kedamaian dan keamanan dan bergantung pada kerjasama individu dan negara.
3. Pencapaian negara dimanapun dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan berharga bagi semua orang.
4. Ketimpangan pengembangan kesehatan di negara lain dalam sosialisasi dan kontrol terhadap penyakit, terutama penyakit menular merupakan bahaya bagi semua.
5. Pengembangan kesehatan anak merupakan kepentingan dasar. Dengan kemampuan untuk hidup dalam lingkungan yang harmonis.
6. Setiap  orang  berhak  mendapatkan  perawatan  medis,  psikologis  dan  pengobatan  terbaru karena berpengaruh besar terhadap pencapaian kesehatan bersama.
7. Kerjasama  aktif  publik  merupakan  hal  yang  penting  untuk  mengembangkan  kesehatan masyarakat luas.
8. Pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  kesehatan  masyarakat,  yang  dapat dicapai  lewat penyediaan sarana kesehatan dan pantauan terhadap masyarakat.
Prinsip ini diadopsi dari International Health Conference yang di selenggarakan di New York pada tanggal 19 Juni hingga 22 Juli 1946 yang diwakili oleh 61 negara. Secara tidak langsung
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ini  merupakan  bentuk  keseriusan  negara-negara  di  dunia  dalam  mengutamakan  kesehatan sebagai  agenda  utamanya.  Hal  ini  terbukti  dengan  keberadaan  WHO  sebagai  organisasi internasional yang tetap aktif berjalan hingga masa kini. WHO sendiri mengalami perluasan isu dan berjalan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.
Dimulai  dari  tahun  1950-an  saat  artikel  rilisan Journal  of  the  Americal  Medical Association  ( JAMA)  dirilis  terkait  penelitian  penggunaan  produk  tembakau  dengan  penyakit- penyakit mematikan seperti kanker paru-paru juga serangan jantung. Jurnal ini juga yang menjadi pertimbangan dalam pengendalian produk tembakau secara global. Peperangan akan buruknya akibat dari penggunaan produk tembakau mencapai puncaknya saat Amerika Serikat melarang import dan peredaran rokok kretek dari Indonesia untuk berada di sana. Hal ini merujuk pada dibentuknya  WHO-FCTC  atau World  Health  Organization  Framework  Convention  on  Tobacco Control yang menjadi kerangka kerja berpengaruh di dunia dalam upaya pengendalian peredaran dan konsumsi produk tembakau.
Kerangka Kerja World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control
World  Health  Organization  Framework  Convention  on  Tobacco  Control merupakan sebuah  perjanjian  pertama  yang  berada  di  bawah  naungan  dari World  Health  Organization . Perjanjian ini mulai berlaku sejak 27 Februari 2005 yang pada awalnya diadopsi oleh World Health Assembly yang merupakan salah satu dari badan pengambil keputusan WHO. Tetapi WHO-FCTC sebenarnya sudah dibuka untuk diratifikasi sejak 16 hingga 22 Juni 2003 di Jenewa. FCTC juga merupakan satu-satunya perjanjian yang paling cepat dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konstitusi WHO telah menyetujui bahwa seluruh anggota WHO akan bekerjasama untuk meningkatkan  tingkat  kesehatan  di  seluruh  dunia.  Konstitusi  WHO  juga  mendeskripsikan kekuasaan luas yang berada di pada World Health Assembly , yaitu badan pembentuk kebijakan tertinggi  WHO,  untuk  melindungi  dan  mempromosikan  kesehatan  publik,  yang  termasuk didalamnya persiapan dan pengadopsian standar, legislasi, konvensi dan perjanjian.
Beberapa  tokoh  memberikan  pendapatnya  mengenai  keberadaan  FCTC,  baik  dari penstudi ilmu sosial hingga kesehatan. Raphael Lencucha dan Jeffrey Drope, mengatakan bahwa berlakunya FCTC pada 2005 merupakan sebuah tanda titik balik yang jelas dalam pengendalian
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tembakau  global.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  FCTC  memberikan  kewajiban  hukum internasional yang mengikat para pemerintah yang meratifikasi perjanjian tersebut yang mana dalam  istilah  hukum,  pemerintah  yang  menandatangani  dan  meratifikasi  perjanjian  tersebut menyetujui untuk terikat dengan standar yang tertera dalam perjanjian tersebut.
Namun  ada  juga  yang  menganggap  sebaliknya,  bahwa  konsistensi  FTCT  dan  hukum ekonomi  internasional  merupakan  sebuah  kontroversi  dimana  control  penggunaan  tembakau akan menghambat kegiatan ekonomi termasuk perdagangan Internasional menurut Misabumi Suzuki. 4 Suzuki juga menambahkan bahwa pada faktanya sudah terjadi beberapa sengketa yang berkaitan dengan  konsistensi peraturan tembakau dalam WTO dan pendahulunya, yaitu General Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT). 5 Dilihat  dari  perspektif  teoritis,  Suzuki  berpendapat bahwa  pengaturan  dalam  produk  tembakau    menggambarkan  bagaimana  perjanjian  WTO sebagai  sebuah  perjanjian  perdagangan  yang    mengatur  langkah-langkah  dalam  perdagangan serta  bagaimana  hukum  ekonomi  internasional  dapat  membatasi  tindakan-tindakan  non- ekonomi pemerintah.
FCTC yang terdiri dari tiga puluh delapan  pasal ini, didalamnya juga terdapat sejumlah pasal yang relevan dengan pengemasan  polos. Dalam pendapatnya, Halabi mengatakan bahwa FCTC juga didukung oleh sejumlah pedoman pelaksanaan yang dibangun oleh mandat yang luas dari  pasal-pasal  FCTC  dan  yang  mana  status  hukum  dari  pedoman-pedoman  pelaksanaan  ini masih belum jelas.
Secara lebih terperinci WHO menuliskan dalam edaran publik terkait FCTC dalam laman resminya dimana FCTC dikembangkan sebagai respon dari globalisasi epidemik dari tembakau. Dimana  penyebarannya  difasilitasi  melalui  berbagai  faktor-faktor  kompleks  dengan  pengaruh lintas  dunia.  Meliputi  liberalisasi  dagang  dan  investasi  asing.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi seperti pemasaran global, pemasaran produk tembakau tradisional, promosi dan sponsor dari industri  rokok,  dan  pergerakan  internasional  pemalsuan  dan  selundupan  produk  rokok  turut berpengaruh  dalam  peningkatan  tingkat  konsumsi  tembakau.  WHO-FCTC  terdiri  dari  38  pasal
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang mencakup berbagai kegiatan terkait tembakau. Berikut ini beberapa permintaan dasar yang menjadi prioritas WHO-FCTC yang terangkum dalam pasal-pasalnya:
Dalam pasal 6-14 membahas mengenai:
1. Harga dan pajak untuk mengurangi permintaan terhadap tembakau.
2. Tolak ukur non-harga untuk mengurangi permintaan terhadap tembakau yang terdiri dari:
• Perlindungan terhadap ekspos produk rokok;
• Regulasi terhadap kandungan dari produk tembakau;
• Regulasi terhadap bahaya laten produk tembakau;
• Kemasan dan label khusus untuk produk tembakau;
• Edukasi, komunikasi, pelatihan untuk meningkatkan hirauan masyarakat
• Aturan terkait iklan, promosi produk dan sponsorship produk tembakau; dan,
• Pengurangan  permintaan  produk  tembakau  diukur  dari  tingkat  ketergantungan publik.
Dalam pasal 15-17 WHO-FCTC terfokuskan pada:
1. Pengurangan penyediaan dari perusahaan tembakau;
2. Kontrol terhadap peredaran gelap produk tembakau;
3. Penjualan baik dari dan untuk kaum minor;
4. Dukungan dan penyedian bantuan terhadap kegiatan ekonomi alternatif.
Dalam  pasal  20-22  merupakan  berbicara  mengenai  ketentuan  yang  membahas kewajiban segala pihak. Mekanisme kerjasama baik secara teknis maupun ilmiah juga pertukaran informasi.
Dalam  pasal  selanjutnya  23-38  terfokus  pada  pembahasan  pengaturan  kelembagaan dan sumber keuangan yang membahas perihal yang cenderung teknis dan aplikatif.
Selain  pasal-pasal  tersebut,  FCTC  memiliki  strategi  khusus  dalam  menjalankan  misi bersamanya,  strategi  tersebut  dinamakan MPOWER .  WHO  berusaha  menekan  peredaran tembakau secara global melalui pengukuran berkala di negara-negara produsen tembakau. Juga memberikan tekanan dari segi hukum, regulasi, keputusan administratif dan beberapa tindakan lainnya yang melambangkan tindakan konkrit untuk memberantas peredaran tembakau secara
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
global. WHO-FCTC sendiri mengandalkan kampanye MPOWER dalam memberantas peredaran tembakau.
Kampanye MPOWER merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari  6  komponen utama, yaitu Monitoring tobacco use and prevention policies, Protect people from tobacco smoke, Offer  help  to  quit  tobacco  use,  Warn  about  the  dangers  of  tobacco,  Enforce  bans  on  tobacco advertising,  Promotion  and  sponsorship,  Raises  taxes  on  tobacco. Rencana  kegiatan  tersebut membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  pemerintah  dalam  negeri  untuk  mendukung  gerakan pemberantasan tembakau global. Sedari 2008 MPOWER sudah mulai dicanangkan di berbagai negara  sebagai  upaya  dalam  mencapai  tujuan  dari  kerangka  kerja  WHO-FCTC.  Dengan memberikan monitoring, pemberitahuan, proteksi, bantuan psikis, pembatasan promosi rokok dan menaikan pajak terhadap produk-produk hasil olahan tembakau diharapkan MPOWER dapat mengedukasi perusahaan, masyarakat luas baik perokok maupun perokok pasif juga pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan otonom dalam menanggapi fenomena pembatasan kegiatan produksi dan konsumsi tembakau.

## Ketenaga Kerjaan Dalam Industri Rokok di Indonesia
Lingkup  proses  produksi  industri  tembakau  turut  berjalan  bersamaan    dengan peningkatan  ketersediaan  lapangan  kerja.  Dimana  presentase  lapangan  kerja  dan  jumlah pengangguran di Indonesia sekarang berada di angka kritis, karena pemenuhan kebutuhan akan lapangan  kerja  terkadang  menjadi  masalah  pelik  yang  sulik  dipecahkan.  Tercatat  dalam  data Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  di  tahun  2013  periode  Februari  sekitar  7.17  juta  orang pengangguran  tercatat  di  Indonesia,  angka  tersebut  meningkat  menjadi  7,39  juta  orang  di periode  Agustus.  Angka  ini  terus  meningkat  dimana  pada  periode  Agustus  2015  terjadi peningkatan sebesar 6,18% pada Tingkat Pengagguran Terbuka, dibanding periode Agustus 2014 yang hanya 5,94%.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dilema  Dimensi  Internal  dan  Eksternal  Indonesia  dalam  Menghadapi  Kerangka  Kerja  WHO- FCTC

## Industri Tembakau Sebagai Komoditi Strategis di Indonesia
Dalam bagian ini kita dihadapkan dengan data-data yang diambil dari beberapa website juga jurnal dan artikel terkait tembakau di Indonesia, data bentuk ini diambil agar mendapatakan esensi juga keterkaitan mendalam karena di tulis dan dikeluarkan oleh pelaku secara langsung.
Pertama,  sebagai  komoditi  strategis  industri  tembakau  dan  rokok  telah  menjadi penyumbang  devisa  negara  sejak  berpuluh-puluh  tahun  yang  lalu.  Dalam  laman  resmi  Aliansi Masyarakat  Tembakau  Indonesia  menyebutkan,  Menteri  Keuangan  Bambang  Brodjonegoro memberi  penghargaan  kepada  empat  perusahaan  rokok  karena  menjadi  penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia. Empat perusahaan itu adalah PT. H.M. Sampoerna tbk, PT.  Gudang  Garam  tbk,  PT  Djarum  tbk,  dan  PT  Pdi  Tresno.  Yang  secara  umum  realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2015 mencapai 92,5 persen atau Rp. 180,4 triliun dari target Rp 195 triliun. Bisa dilihat dengan angka sedemikian besar tembakau memang komoditi yang sangat menjanjikan bagi perkembangan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lainnya  dalam  laman  berita online disebutkan  bahwa  tembakau  sudah  sedari  jaman kolonial  sudah  menjadi  primadona  yang  diminati  bahkan  disebut  sebagai  emas  hijau,  karena memiliki  nilai  jual  tinggi  dan  menjadi  sumber  pendapatan  masyarakat,  belum  lagi  sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber devisa dan sumber pendapatan negara. Selain itu tembakau Indonesia  menyumbang  34%  pasar  tembakau  dunia  yang  sebenarnya  bisa  terus  meningkat. Apalagi tembakau Indonesia sudah menjadi ikon. Karena memiliki ciri khas seperti tembakau Deli dan Madura.

## Faktor Dilema Internal Indonesia Dalam Menghadapi WHO-FCTC
Kerangka  kerja  WHO-FCTC  merupakan bentuk  usaha bersama negara-negara anggota WHO  untuk  mengendalikan  pandemik  besar  yang  diakbatkan  dari  konsumsi  rokok.  Selain  itu WHO-FCTC  pun  berusaha  melingdungi  berbagai  macam  aspek  dalam  lingkungan  hidup  salah satunya adalah secondhand smoker atau yang lebih dikenal dengan perokok pasif. Hal ini tentu saja  memberikan  dampak  bagi  Indonesia  jika  Indonesia  meratifikasi  kerangka  kerja  tersebut,
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sementara  di  satu sisi  Indonesia  harus mempertahankan  kebutuhan nasionalnya  dari  tekanan rezim yang dapat memeberikan kerugian berkepanjangan bagi Indonesia sendiri.
Sikap penolakan terhadap kerangka kerja WHO-FCTC dibutuhkan salah satunya karena posisi  tembakau  sebagai  komoditi  strategis  yang  memiliki  kualitas  terpercaya  di  mata  dunia, selain itu adanya ikatan historis dan budaya dari komoditi kretek di Indonesia, rentannya tenaga kerja hulu-hilir yang menyerap tenaga kerja hingga 6 juta jiwa, dan juga rentannya pertahanan kita  terhadap guideline WHO-FCTC  yang  dirasai  tidak  statis  dan  dapat  berubah  seiring berjalannya  waktu.  Dalam  satu  pernyataannya  Enny  Ratnaningtyas,  Direktur  Makanan  dan Tembakau Kementrian Perindustrian periode 2014 menyatakan.
“Aturan FCTC juga dikhawatirkan makin ketat dan dinamis serta rawan paksaan inisiator untuk mengikuti kepentingan asing”
Pendapat  ini  senada  dengan  asumsi  peneliti  dimana  kerangka  kerja  WHO-FCTC  akan menjadi  momok  yang  menakutkan,  dimana  WHO-FCTC  akan  memberikan  tatanan  baru  yang menyulitkan  Indonesia  untuk  beradaptasi  karena  menyangkut  kepentingan  bersama  sehingga menganggu kepentingan nasionalnya. Lain dari itu sektor ketenaga kerjaan yang masuk kedalam ranah keamanan individu ( human security ) harus menjadi perhitungan. Jumlah tenaga kerja yang diserap  oleh  sektor  industri  tembakau  merupakan  cerminan  dimana  industri  tersebut  dapat mengakomodir  kebutuhan  dari  masyarakat  luas.  Seperti  yang  dilampirkan  oleh  UNDP  dalam Human Development Report, human security memiliki dua aspek utama:
1. Keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi;
2. Keamanan  dari  perlindungan  dan  gangguan  yang  mendadak  serta  menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dipekerjaan atau di masyarakat.
Ancaman  tersebut  ada  di  bawah  beberapa  kategori  utama:  keamanan  ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas  dan  keamanan  politik.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  didapatkan  benang  merah bahwa  lingkungan,  ekonomi  dan  kesehatan  merupakan  salah  satu  kajian  yang  dijangkau  oleh human  security baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Di  Indonesia  hal-hal  tersebut
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menjadi kajian yang belum terlalu dijadikan fokus pembahasan, padahal kesempatan terjadinya bencana kemanusiaan sangat memungkinkan jika beberapa hal tidak dipenuhi secara baik.
Hal ini senada dengan keberadaan industri tembakau di Indonesia, pola ketergantungan masyarakat juga negara akan keberadaan industri ini menjadikan permasalahan ini kian sulit di pecahkan.  Indonesia  harus  memenuhi  dan  menjadi  penyedia  yang  berkelanjutan  bagi kepentingan warga negaranya, dimana dalam hal ini terkait keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Hal ini patut untuk dibahas lebih lanjut karena ini merupakan bentuk dilema internal yang dihadapi oleh Indonesia.
Keamanan  Ekonomi  membutuhkan  sebuah  jaminan  terhadap  pendapatan  pasar  dari individu.  Pendapatan  individu  biasanya  diperoleh  melalui  kerja  yang  produktif  atau menguntungkan,  atau  sebagai  jalan  terakhir,  diperoleh  melalui  jaminan  sosial.  Masalah pengangguran  merupakan  faktor  penting  penyebab  ketegangan  politik  dan  kekerasan  etnis. Dengan  adanya  pengurangan  atau  pemberhentian  produksi  industri  tembakau,  akan  banyak tenaga  kerja  langsung atau  tidak  langsung  di sektor produksi  dan pengolahan  tembakau  yang menelan  pil  pahit  dari  akibatnya.  Bahkan  jika  pengurangan  kuota  dagang  dan  pembatasan produksi dilakukan itu akan mendorong terjadinya pengurangan lini produksi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja dan berkurangnya kebutuhan akan bahan pokok. Hal ini akan berujung pada  punahnya  sektor  pertanian  tembakau  di  Indonesia  karena  kurangnya  permintaan  atas komoditi  yang  dijual.  Tentunya  ini  akan  menjadi  ancaman  bagi  para  pekerja  sektor  produksi tembakau karena adanya potensi pengurangan tenaga kerja.
Selanjutnya,  Keamanan  Kesehatan.  Keamanan  kesehatan  bertujuan  untuk  menjamin perlindungan  dari  penyakit  dan  gaya  hidup  yang  tidak  sehat.  Di  negara-negara  berkembang, penyebab  utama  kematian  adalah  penyakit  menular  dan  penyakit  parasit.  Di  negara-negara industri, penyebab utama kematian adalah sistem peredaran darah. Masyarakat miskin terutama anak-anak  di  pedesaan,  baik  di  negara-negara  berkembang  dan  industri  memiliki  tingkat ancaman  kesehatan  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  gizi,  kekurangan pasokan obat-obatan, dan air bersih untuk kebutuhan kesehatan. Permasalahan tembakau yang menimbulkan penyakit mematikan juga permasalahan second hand smoker menjadi momok baru
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
di negara berkembang dan negara industri. Karena muncul pandemik baru yang dihasilkan dari penggunaan  produk-produk  tembakau.  Apalagi  keberadaan  dan  peredaran  produk  rokok Indonesia  baik  di  dalam  dan  di  luar  negeri  terhitung  sangat  besar,  hal  ini  pun  berujung  pada ancaman besar dibalik peredaran produk tembakau.
Indonesia tercatat sebagai negara keempat pengkonsumsi rokok terbesar di dunia. Dua per tiga dari jumlah laki-laki di Indonesia merokok (67,4%) dan satu per duapuluh perempuan tercatat  sebagai  perokok  aktif  (4,5%).  Jumlah  ini  cukup  mencengangkan  terkait  kurangnya publikasi mengenai bahaya konsumsi rokok juga bahaya kandungan dari rokok itu sendiri. Setelah WHO-FCTC  dibentuk  secara  resmi  WHO  menerbitkan  dokumen  resmi  dengan  judul Country Profiles  on  implementation  of  WHO-FCTC  on  Tobacco  Control  in  WHO  South-East  Asia  Region yang menjadi tolak ukur pentingnya implementasi kerangka kerja WHO-FCTC di Asia Tenggara. Di  dalamnya  terdapat  berbagai  dokumen  yang  menyatakan  jumlah  produksi  hingga  konsumsi produk tembakau di Asia Tenggara beberapa negara yang disurvey adalah Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Langka, Thailand dan Timor-Leste.
Survey ini dilakukan bukan seraya sebagai saran promosi aksesi kerangka kerja WHO- FCTC  tetapi  berdasarkan  ukuran polusi udara  yang  terbentuk  dari  asap  rokok  itu sendiri,  juga kerugian lain hingga penyakit mematikan. Berikut hasil penelitian WHO atas angka mortalitas pria yang diakibatkan penyakit dari penggunaan tembakau di wilayah Asia Tenggara.

## Faktor Dilema Eksternal Indonesia Dalam Menghadapi WHO-FCTC
Disini kita akan menilai posisi kerjasama Indonesia dan WHO pasca tidak diratifikasinya kerangka  kerja  WHO-FCTC.  Hal ini  terkait  dengan  rezim  kesehatan  dibawah  WHO,  Stephen  D. Krasner  mendefinisikan  rezim  sebagai  “ sets  of  implicit  or  explicit  principle,  norm,  rules,  and decision making  procedures  around  which  actors expectations  converge in  a  given  area ”.  Dari definisi  tersebut  dapat  kita  asumsikan  bahwa  rezim  membutuhkan  persetujuan  dari  setiap pesertanya,  konsensus  yang  terbentuk  mengandung  norma,  nilai  dan  peraturan  baik  tertulis ataupun tidak tertulis. Tetapi hal tersebut hanya dipatuhi dan diberi penghargaan dalam ruang lingkup  yang  disetujui  saja.  Berarti  peningkatan  atau  penambahan  isu  didalam  sebuah  rezim memungkinkan terjadinya gesekan antar aktor yang terlibat didalamnya.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Rezim  internasional  umumnya  bersifat  transparant,  informasi  terdistribusi  secara merata di antara segenap pesertanya. Akibatnya, setiap peserta dapat menghitung dan mengira- ngira keuntungan yang didapat pihak lain. Di sinilah rasionalitas para peserta menggeser sikap egoistik dari setiap aktor dan mengedepankan kerjasama demi keuntungan bersama. Tapi dalam diri setiap pihak pasti terdapat ke khawatiran dengan keuntungan relatif, atau keuntungan lain yang menjadi bonus di luar keuntungan absolut ( absolute gain ) yang didapatkan oleh pihak lain. Singgungan seperti ini yang dapat merenggangkan hubungan rezim internasional dengan adanya perbedaan porsi kepentingan juga keuntungan.
Kondisi ini pun didorong dari bentuk rezim yang berlaku, Dalam buku Integrating Theories of International Regimes , terdapat tiga bentuk rezim yang terbentuk atas dasar yang berbeda. Ketiga jenis tersebut adalah:
1. Interest base regime
2. Power relation base regime
3. Social knowledge base regime
Disini  hubungan  Indonesia  dengan  WHO  didasari  dengan  persamaan  kepentingan ( interest base regime) . WHO dan Indonesia memiliki kepentingan bersama terkait peningkatan juga  jaminan  akan  kesehatan  bersama  juga  distribusi  penunjang  pemenuhan  kebutuhan kesehatan  dimanapun.  Indonesia  termasuk  anggota  WHO  yang  seringkali  diberikan  perhatian lebih.  Mulai  dari  pengawasan  penyakit  menular  seperti  malaria  dan tuberculosis, hingga  kini dimana  Indonesia  menyandang  gelar  satu-satunya  negara  negara  yang  belum  meratifikasi kerangka kerja WHO-FCTC dari 38 negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Tentu saja hal ini menjadi sedikit corengan bagi muka Indonesia karena adanya posibilitas Indonesia akan diberi gelar “ public health disaster”
Sedikit  banyak  tentu  saja  ini  akan  menjadi  bumerang  bagi  Indonesia  sendiri,  dibalik sulitnya  aksesi  kerangka  kerja  WHO-FCTC  yang  berbenturan  dengan  kepentingan  nasional Indonesia  masih  sangat  membutuhkan  bantuan  dari  WHO.  Tercatat  pada  WHO Country Cooperation  Strategy Indonesia,  WHO  dan  Indonesia  memiliki  beberapa  rencana  yang  akan
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dicanangkan dimulai dari tahun 2007. Beberapa agenda strategis WHO dan Indonesia mencakup 6 area prioritas, yaitu:
1. Kebijakan kesehatan dan sistem pengembangannya;
2. Pencegahan dan pengendalian dari penyakit menular;
3. Kesehatan wanita, anak-anak dan remaja;
4. Penyakit tidak menular, penyakit kejiwaan, kesehatan dan lingkungan;
5. Kesiapan dan cepat tanggap terhadap situasi darurat; dan
6. Kerjasama, koordinasi, dan kehadiran WHO di negara.
Area prioritas tersebut didukung dengan bantuan dari WHO dalam ke-6 area prioritas tersebut  dengan  intensitas  yang  tinggi.  Poin  penting  pada  kesehatan  dan  lingkungan  juga kerjasama, koordinasi, dan kehadiran WHO menjadi kail baru yang memberi tanda tanya besar terkait penolakan Indonesia pada kerangka kerja WHO-FCTC. Strategi kerjasama antara WHO dan Indonesia  menuntut  kooperasi  penuh  antara  kedua  belah  pihak,  dalam  artikelnya  WHO mengatakan  tujuan  menyeluruh  yang  berusaha  dicapai  dari  kerjsama  ini  adalah  melanjutkan usaha  meningkatkan  taraf  kesehatan  masyarakat  Indonesia  dengan  mendukung  pemerataan kesehatan dan respon efektif dalam situasi genting, menyokong kebijakan promosi kesehatan, meningkatkan  kesadaran  akan  kepentingan  kesehatan  bersama  dan  menyediakan  tenaga  ahli yang  bekerjasama  dengan  pemerintah  juga  aktor  lainnya.  Penolakan  Indonesia  atas  kerangka kerja WHO-FCTC akan menjadi penghalang dari tercapainya situasi ideal yang berusaha dicapai bersama.
Sulitnya situasi yang dihadapi Indonesia saat ini karena adanya perbedaan kepentingan pada salah satu agenda yang di buat oleh WHO-FCTC. Terlepas dari FCTC yang hanya kerangka kerja,  WHO  sebagai  suksesornya  merupakan  organisasi  internasional  yang  memiliki  pola pengaruh  kuat  di  Indonesia.  Organisasi  internasional  ini  sedikit  banyak  akan  mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggotanya melalui partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi, apalagi  dengan  kuatnya  hubungan  interdependensi  antar  anggota  organisasi.  Pola ketergantungan  yang  tercipta  terkadang  mendesak  negara  untuk  mengambil  kebijakan  luar negeri yang berlawanan dengan kebutuhan nasionalnya. Menurut Andrew Heywood, kerjasama
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama melalui  tindakan  bersama.  Adanya  kepentingan  yang  ingin  dicapai  menjadi  faktor  pendorong utama  sebuah  aktor  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  aktor  lainnya.  Pendapat  ini  sejalan dengan  pemikiran interest  base  regime dimana  rezim  akan  terbentuk  jika  terdapat  kesamaan kepentingan sehingga pencapaian tujuan akan berjalan bersamaan tanpa saling bersinggungan.
Dalam kondisi ini Indonesia berdiri melawan arus rezim WHO-FCTC. Bisa dibilang posisi ini  tidak  menguntungkan  Indonesia.  Dorongan  kepentingan  menjadi  faktor  penting  dalam terjadinya kerjasama. Dengan adanya konflik kepentingan dalam kerjasama WHO dan Indonesia dalam FCTC mungkin saja mendorong negara lain menolak bekerja sama dengan Indonesia dalam kerjasama  kesehatan  yang  menjadi  dilema  tersendiri  bagi  Indonesia.  Dilema  ini  merupakan bentuk dilema eksternal yang dihadapi Indonesia atas kebijakannya menarik diri dari kerangka kerja FCTC.

## KESIMPULAN
Dilema  yang dihadapi  oleh  Indonesia  terkait  ratifikasi  WHO-FCTC berkutat  pada porsi kepentingan nasional juga dinamika guideline dari kerangka kerja itu sendiri. Bagi Indonesia di dalam negerinya tembakau masih menjadi komoditi andalan yang kuat pengaruhnya baik secara sosial, budaya dan ekonomi. Tentunya hal ini tidak dapat begitu saja dikesampingkan ditimbang dari banyaknya tenaga kerja yang terlibat baik secara langsung dan tidak  langsung pada proses pertanian hingga produksi barang jadi.
Berdasarkan pendapat resmi Kementrian Perindustrian, FCTC membawa beberapa hal yang  riskan  jika  diterapkan  di  Indonesia.  FCTC  dikhawatirkan  akan  menjadi  dasar  dalam pembentukan  kebijakan  terkait  industri  rokok  meskipun  dalam  pasal-pasal  FCTC  disebutkan tetap  mengutamakan  hukum  nasional  dan  kondisi  masing-masing  negara.  Indonesia  sendiri memiliki berbagai istrumen yang bertindak sebagai pelindung terhadap bahaya dari asap rokok dan  penggunaan  produk  tembakau  lainnya.  Lewat  peraturan  pajak  cukai  dan  juga  penetapan peraturan lainnya dari Kementrian Kesehatan dan juga Kementrian lainnya yang terkait dalam usaha meredam peredaran dan produksi produk tembakau.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Selain  itu  FCTC  ditakutkan  akan  bersifat  terlalu  dinamis,  meski  memang  tidak  wajib untuk dipenuhi oleh negara anggotanya tetapi tetap saja akan muncul tuntutan untuk mengikuti paraturan tambahan yang diberikan oleh FCTC. Negara maju yang sering melakukan review atas kinerja FCTC ditakutkan akan menambahkan berbagai macam aturan lain yang bersifat menekan negara  produsen.  Perbedaan  kultur  antara  negara  produsen  rokok  dan  negara  yang  bukan produsen rokok menjadikan peraturan tambahan ini tidak relevan karena tidak berdasarkan porsi kepentingan yang sama.
Beralih pada level lebih tinggi, Indonesia mengalami dilema dimensi ekstrenal dimana ini  berkaitan  dengan  kerjasama  Indonesia  dengan  WHO  yang  sudah  terjalin  jauh  sebelum keberadaan WHO-FCTC. Kerjasama yang terjalin baik mengindikasi Indonesia turut menjadi actor penting  dalam  mencerminkan  kesejahteraan  kesehatan  bagai  masyarakat  luas.  Posisi  ini  yang turut menjadi pertimbangan dikala Indonesia tidak meratifikasi WHO-FCTC. Kerangka kerja yang dibuat  dengan  tujuan  melindungi  konsumen  produk  tembakau  dan second  hand  smoker merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk menjaga kesehatan bersama dari pandemic baru yang  cukup  mematikan.  Posisi  Indonesia  sebagai  actor  yang  menolak  kerangka  kerja  tersebut akan menjadi batu ganjalan bagi terjadinya kerjasama lebih lanjut dengan WHO.
Perbedaan  kepentingan  yang  terjadi  antara  WHO  dengan  Indonesia  merupakan cerminan  bahwa  Indonesia  dan  WHO  yang  bekerjasama  dengan  dasar  kepentingan  menjaga kesehatan bersama sudah ternodai dengan sikap dari kebijakan nasional Indonesia itu sendiri. Posisi  ini  turut  menjadi  dilema  bagi  Indonesia,  belum  lagi  sejak  2008  WHO  rajin  memberikan country profile Indonesia yang berisi taraf kesehatan dan pandemic yang berada di Indonesia. Dari  sini  juga  kepentingan  kesehatan  Indonesia  akan  dibantuk  oleh  WHO.  Dengan  tidak diratifikasinya FCTC Indonesia bisa saja dianggap sebagai public health disaster dengan adanya kelengkapan data audit kesehatan yang dimiliki WHO.
Dilema  dua  sisi  tersebut  menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi  Indonesia,  apalagi dengan posisi Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang tidak meratifikasi kerangka kerja WHO-FCTC  dari  38  negara  di  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Barat.  Hal  ini  menuntut  Indonesia
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memecahkan  masalahnya  sendiri  karena  dilema  yang  dialami  merupakan  hasil  dari pertimbangan kepentingan nasional yang ditempatkan diatas kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Rachmat,  M.  (2010).  Pengembangan  ekonomi  tembakau  nasional:  Kebijakan  negara  maju  dan pembelajaran bagi Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 8(1), 67-83.
Ravie,  A.,  Prakoso,  H.  A.,  &  Prasodjo,  H.  (2023).  DILEMA  INDONESIA  DALAM  RATIFIKASI FRAMEWORK  CONVENTION  ON  TOBACCO  CONTROL  TERHADAP  INDUSTRI  ROKOK NASIONAL. Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 48-63.
Santoso, R. (2017). Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. Kajian, 21(3), 201- 219.
SD,  H.  A.  (2016).  Kebijakan  Pemerintah  Brunei  Darussalam  Meratifikasi  The  WHO  Framework Convention on Tobacco Control. Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs, 1(2), 175-188.
Sungkawa,  I.  (2018).  ANALISIS  KEBIJAKAN  WORLD  HEALTH  ORGANIZATION – FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL TERHADAP KINERJA INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA (2010-2015) (Doctoral dissertation, Program Studi Manajemen S1 Universitas Widyatama).