INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8753-8765 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Bisnis Penawaran Online:

## Studi Kasus Pada Platform E-Commerce
Renggi Pramita 1 ✉ , Michelle Abigail Suganda 2
Universitas Tarumanagara
Email : renggi.205220015@stu.untar.ac.id 1 ✉
Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  dalam  aspek  perlindungan  konsumen  dalam  praktik  bisnis  penawaran  online, tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  ada  aspek  hukum  mengenai  perlindungan  konsumen dalam patform e-commerce, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif,  yang  mana  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan  dalam  hukum positif,  asas  hukum,  prinsip  hukum  maupun  doktrin  hukum  untuk  memecahkan  persoalan-persoalan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian  ini,  yaitu  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Selanjutnya cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi  kepustakaan  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dari  buku,  literatur  ilmiah,  mencermati  berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Dari penelitian yang ada maka didapatkanlah kesimpulan  tidak ada aspek hukum atau undang-undang yang secara khusus dalam perlindungan konsumen dengan kasus penawaran online ecommerce untuk itulah masih ada sisi bahaya dalam melakukan pembelian lewat e-commerce, sebagai konsumen harus pintar memilah dan memilih penawaran yang sesuai dan aman jika di beli. Selain itu, ciri-ciri transaksi e- commerce termasuk  adanya transaksi bisnis antara bisnis dan konsumen. Manfaat e-commerce adalah konsumen dapat dengan mudah mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dua undang- undang,  UU  No.  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  UU  No.  11  tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  memberikan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce. Kedua undang-undang ini umum dan didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.
Kata Kunci : Aspek Hukum, Perlindungan Konsumen, Praktik Bisnis

## Abstract
This  research  focuses  on  aspects  of  consumer  protection  in  online  bidding  business  practices,  the purpose of this research is to find out whether there are legal aspects regarding consumer protection in patform  e-commerce,  The  type  of  research  used  in  this  research  is  normative  legal  research,  which  is research  conducted by  examining  provisions  in  positive  law,  legal  principles,  legal  principles  and  legal doctrine to solve legal problems that have been formulated in this study. Then the problem approach used  in  this  research,  namely  through  a  statutory  approach  (Statute  Approach)  and  a  conceptual approach (Conceptual Approach). Furthermore, the method of data collection carried out is by literature study, namely by collecting data from books, scientific literature, looking at various laws and regulations related to the main issues that have been formulated. From the existing research, it is concluded that there are no legal aspects or laws specifically in consumer protection with the case of e-commerce online offers for that there is still a danger side in making purchases through e-commerce, as consumers must be smart to sort and choose offers that are suitable and safe if purchased. In addition, the characteristics of  e-commerce  transactions  are  business-to-business  transactions  and  business-to-consumer transactions. The benefits of e-commerce are that producers/business actors can market their products easily because they can be accessed anytime, anywhere consumers are. For consumers, it makes it easier to get the goods and / or services needed. Consumer protection in e-commerce transactions is realized in  2  forms,  namely  Law  No.  8  of  1999  concerning  consumer  protection,  and  Law  No.  11  of  2008 concerning  Electronic  Information  and  Transactions  which  are  general  in  nature  and  based  on agreements made by the parties in e-commerce transactions.
Keyword: Legal Aspects, Consumer Protection, Business Practices

## PENDAHULUAN
Karena  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  nasional  yang  pesat,  semakin  banyak barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Perluasan gerak transaksi barang dan jasa di luar batas negara telah didorong oleh kemajuan dalam bidang informasi, teknologi telekomunikasi, dan informatika. Pada satu sisi, keadaan seperti ini sangat menguntungkan pelanggan karena memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa yang mereka inginkan dan memungkinkan mereka untuk  memilih  berbagai  macam  kualitas  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  kemampuan  mereka. Kehidupan  manusia  dapat  diubah  oleh  kemajuan  dan  kemajuan  teknologi,  terutama  teknologi telekomunikasi,  multimedia,  dan  teknologi  informasi.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  internet  telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun secara makro; dampak yang lebih besar tampaknya terkait dengan dunia bisnis dan perdagangan.
Atas tuntutan masyarakat terhadap layanan yang serba cepat, mudah, dan praktis, sistem perdagangan dengan  memanfatkan  sarana  internet  (interconnection  networking)  muncul.  Internet  memberi  orang lebih banyak pilihan untuk memilih barang dan jasa yang akan digunakan dengan berbagai kualitas dan kuantitas. Namun, sebagai konsumen, orang kadang-kadang melupakan resiko yang dapat terjadi.
Semua  orang  setuju  bahwa  internet  membuka  banyak  peluang baru bagi  masyarakat  untuk berkembang  dan  menjalani  hidup  dengan  cara  yang  lebih  sesuai  dengan  kenyataan.  Teknologi sekarang  dapat  mempermudah  hampir  semua  aktivitas  sehari-hari.  Munculnya  e-commerce memberikan kemudahan berbisnis melalui internet atau internet, yang merupakan salah satu dampak yang paling terlihat. Tidak peduli apakah Anda menyadarinya atau tidak, munculnya e-commerce telah memberi inspirasi kepada semua orang, baik pembeli maupun konsumen, serta produsen dan pebisnis. Bagaimana dengan itu? Jika dulu jual beli hanya dapat dilakukan secara tatap muka di suatu tempat, sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan praktis secara online, tanpa batasan tempat dan waktu.
Apa sebenarnya arti e-commerce? Dan seberapa besar keuntungan yang dapat kita tawarkan sebagai penjual dan pelanggan? Electronic commerce, juga dikenal sebagai e-commerce, adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, atau internet. E-commerce kini lebih merujuk pada teknologi digital atau internet daripada telepon dan televisi. Seringkali, e-commerce dianggap  sama  dengan  pasar.  Namun,  pasar  merupakan  salah  satu  contoh  model  bisnis  atau  e- commerce,  jika  kita  memahami  pengertian  di  atas.  Pasar  hanyalah  sarana  untuk  menghubungkan pembeli  dengan  penjual.  Ini  mirip  dengan  pasar  dunia  maya  yang  mempertemukan  penjual  dan pembeli.
Secara umum, "e-commerce" didefinisikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media  internet.  Selain  itu,  "e-commerce"  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  bisnis  yang menggunakan  teknologi  elektronik  yang  menghubungkan  perusahaan,  konsumen,  dan  masyarakat dalam  bentuk  transaksi  elektronik  dan  pertukaran  atau  penjualan  barang,  jasa,  dan  informasi  secara elektronik. Karena kemudahan jaringan internet, kebanyakan orang lebih suka melakukan e-commerce melalui internet.
Salah satu cara revolusi teknologi informasi mempengaruhi konsumen adalah melalui internet, yang  membuat  mereka  lebih  kritis  dan  pilih-pilih  barang  yang  mereka  beli.  Pelanggan  sekarang memiliki  lebih  banyak  akses  ke  berbagai  macam  barang.  Hal  ini  juga  akan  berdampak  positif  pada kemajuan kemudahan distribusi produk bagi produsen dan dapat mengurangi jalur distribusi, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan waktu serta pengumpulan database pelanggan secara elektronik yang lebih mudah bagi produsen. pelaksanaan transaksi yang tidak  sesuai secara fisik  satu sama lain mungkin saja terjadi Berbagai penipuan atau kesalahan merupakan masalah serius yang harus diatasi. Aspek  negatif  lain  yang  sering  terlihat  dalam  belanja  elektronik  adalah  jika  barang  yang  ditawarkan memiliki kualitas atau pelayanan yang buruk. yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, maka kondisi  ini  mudah  menular  dan  tidak  henti-hentinya  ke  banyak  konsumen  lainnya  sehingga
mengakibatkan  berkurangnya  jumlah  konsumen.  Tidak  hanya  itu  banyak  kasus  yang  terjadi  dalam praktik bisnis yang berada di lingkaran e-commerse contohnya shopee, banyak sekali pelanggan yang merasa  tertipu  atas  dasar  penawaran  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  banyak penjualan shopee yang membranding barang dan juga produknya tidak sesuai dengan kualitas aslinya. Hal ini menjadi perdebatan dan membuat pelanggan tidak nyaman dengan situasi tersebut.
Kondisi  seperti  di  atas  jelas  merugikan  produsen,  terutama  konsumen,  yang  memiliki  posisi tawar  lebih  rendah  daripada  produsen  dan  pelaku  usaha.  Untuk  memperoleh  keuntungan  yang sebesar-besarnya dari produsen, posisi konsumen sering dimanipulasi. Akibatnya, keseimbangan yang diharapkan dari jual beli tidak tercapai. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi  konsumen  dikenal  sebagai  perlindungan  konsumen.  Namun,  transaksi  perdagangan  e- commerce menimbulkan banyak masalah yang perlu ditangani segera. Ini karena Undang-Undang No.8 tahun 1999, yang memberikan perlindungan konsumen, kurang mampu mengatur semua transaksi e- commerce. Untuk itu, perlindungan konsumen diperlukan.
Konsumen  adalah  setiap  individu  yang  memanfaatkan  barang  dan  jasa  yang  tersedia  di masyarakat  dan  tidak  diperdagangkan  untuk  kepentingan  mereka  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  atau makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam segala jenis transaksi jual beli, baik secara langsung maupun secara online, yang terakhir menjadi lebih populer di masa sekarang. Konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan jika transaksi tidak dilakukan secara langsung.
Peraturan  dan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  produsen  dan  konsumen  saat  memenuhi kebutuhan  mereka  dikenal  sebagai  perlindungan  konsumen.  Ini  juga  mencakup  upaya  untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi secara hukum. (Sidobalok 2014:39).
Ini  dapat  terjadi  pada  segala  jenis  transaksi  jual  beli,  baik  secara  langsung  maupun  secara online,  yang  semakin  populer  saat  ini.  Meskipun  ada  transaksi  yang  tidak  terjadi  secara  tatap  muka, pelanggan tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Peraturan  dan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  produsen  dan  konsumen  saat  memenuhi kebutuhan  mereka  dikenal  sebagai  perlindungan  konsumen.  Ini  juga  mencakup  upaya  untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi secara hukum. (Sidobalok 2014:39).
Ini  dapat  terjadi  pada  segala  jenis  transaksi  jual  beli,  baik  secara  langsung  maupun  secara online,  yang  semakin  populer  saat  ini.  Meskipun  ada  transaksi  yang  tidak  terjadi  secara  tatap  muka, pelanggan tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau yang sesuai dengan yang dijanjikan.
1. Hak Konsumen
Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

## 2. Hak dalam memilih barang
Begitu juga, konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang yang akan mereka beli atau konsumsi pada  akhirnya,  dan  tidak  ada  yang  berhak  mengaturnya,  termasuk  produsen  yang  bersangkutan. Mereka juga memiliki hak penuh untuk meneliti kualitas barang yang akan mereka beli atau konsumsi pada akhirnya.

## 3. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi
Apabila  gambar  dan  kualitas  tidak  sesuai,  pembeli  berhak  untuk  menuntut  produsen.  Mereka  juga berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi  atau  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  mereka  alami  selama transaksi jual beli.

## 4. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai
Konsumen  berhak  untuk  menerima  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  perjanjian  yang  tertulis.  Sebagai contoh, jika ada layanan pengiriman gratis untuk transaksi online, hal itu harus diterapkan. Jika tidak, pelanggan berhak untuk menuntut hak tersebut.

## 5. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti
Hal  yang  paling  penting  bagi  pelanggan  adalah  untuk  mengetahui  semua  informasi  yang  berkaitan dengan  produk  yang  mereka  beli.  Produsen  dilarang  menutupi  atau  mengurangi  informasi  yang berkaitan  dengan  barang  dan  layanan  mereka.  Sebagai  contoh,  produsen  bertanggung  jawab  untuk memberi tahu pelanggan tentang cacat atau kekurangan produk.

## 6. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi
Salah  satu  pelanggaran  hak  konsumen  adalah  perilaku  diskriminatif  terhadap  konsumen.  Produsen tidak boleh membuat perbedaan antara pelanggan.
Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan
Untuk  memberi  konsumen  rasa  aman  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  perlindungan konsumen  harus  adil  dan  tidak  berat  sebelah.  Pasal  2  UUPK  8/1999  menetapkan dasar perlindungan konsumen, yang dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Asas Manfaat
Konsumen  maupun  pelaku  usaha  atau  produsen  berhak  memperoleh  manfaat  yang  diberikan.  Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
2. Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. Asas Keseimbangan
Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

## 4. Asas Keamanan dan Keselamatan
Sebuah  jaminan  hukum  bahwa  konsumen  akan  memperoleh  manfaat  dari  produk  yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

## 5. Asas Kepastian Hukum
Sebuah  pemberian  kepastian  hukum  bagi  produsen  maupun  konsumen  dalam  mematuhi  dan menjalankan  peraturan  hukum  dengan  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini  dilakukan tanpa  membebankan  tanggung  jawab  kepada  salah  satu  pihak,  serta  negara  menjamin  kepastian hukum.
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  diperuntukan  untuk  pemberian kepastian,  keamanan  serta  keseimbangan  hukum  antara  produsen  dan  konsumen.  Tujuan  dibuatnya perlindungan  konsumen  dapat  dijelaskan  dalam  dalam  Pasal  3  UUPK  8/1999,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses  negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  penelitian  hukum  normatif,  yang mana  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan  dalam  hukum  positif,  asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk  memecahkan persoalan-persoalan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.  Kemudian pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini,  yaitu  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach).  Selanjutnya  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  studi kepustakaan  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dari  buku,  literatur  ilmiah,  mencermati  berbagai undang-undang  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  pokok-pokok  permasalahan  yang  telah dirumuskan. Kemudian data yang ada akan dianalisis menggunakan teknik  analisis deskriptif, dimana data disajikan uraian uraian yang berbentuk deskriptif, yang mana nantinya permasalah-permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dengan menggunakan kalimat kalimat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Maraknya penipuan  pada  penawaran  yang  di  berikan  pedagang atau  penjual  di  e-commerce membuat  masyarakat  resah  dalam  melakukan  pembelian  barang  dan  produk  di  berbagai  platform. Beberapa hanya bisa complain di sosial media saja sehingga sulit untuk memproses atau tindak lanjut secara hukum pada kasus ini berikut contoh kasus yang hanya bisa curhat di sosial media saja.
Penipuan online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam RKUHP 2022, yang  telah  disetujui  oleh  Presiden  dan  DPR  dan  mulai  berlaku  3  tahun  terhitung  sejak  tanggal diundangkan, atau pada tahun 2025 mendatang. Dalam hal UU ITE dan perubahannya, tidak ada aturan yang jelas tentang penipuan online. Pasal 28 (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik  akan dipidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.
Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut.
1. Delik  pidana  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  bukan  merupakan  delik  pemidanaan  terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
2. Berita  atau  informasi  bohong  dikirimkan  melalui  layanan  aplikasi  pesan,  penyiaran  daring, situs/media sosial, lokapasar ( marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur;
5. Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  merupakan delik  materiil,  sehingga  kerugian  konsumen  sebagai  akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
6. Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Bentuk Penipuan Online
Penipuan online membahayakan bisnis dan konsumen. Berikut adalah beberapa jenis penipuan jual beli online yang paling umum:
1. Barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
2. Barang/produk adalah barang tiruan;
3. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
4. Penipuan  harga  diskon  terhadap  barang/produk  yang  ditawarkan,  yakni  barang/produk  yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.
Anda dapat melaporkan penipuan online melalui CekRekening.id milik Kominfo jika Anda tertipu dalam transaksi  online,  dipaksa  membayar  sejumlah  uang  dengan  janji  hadiah  atau  jenis  penipuan  lainnya yang disebutkan di atas. Anda dapat melakukannya dengan mengikuti tahapan berikut:
1. Masukkan data nomor rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomor bank atau e – wallet);
2. Masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan (kategori dapat berupa narkotika, obat terlarang, pemerasan, prostitusi online, pinjaman online, dan lainnya);
3. Masukkan biodata pelapor;
4. Jelaskan kronologi kejadian;
5. Unggah bukti kronologi.
1.  Karakteristik  Kontrak  Elektronic  Commerce  (E-Commerce)  Pada  dasarnya  perdagangan/transaksi electronic  commerce  (e-commerce)  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  (2)  yakni  transaksi  Bisnis  ke Bisnis dan transaksi Bisnis ke consumer.

## a. Bisnis ke Bisnis
Dalam kasus ini, pihak yang mengadakan kontrak adalah penyedia layanan internet (ISP) yang memiliki website  atau  keybase,  yang  merupakan  bentuk  uang  elektronik.  ISP  sendiri  merupakan  perusahaan yang menawarkan akses internet. Komputer dapat berbicara satu sama lain melalui internet.Sistem yang memungkinkan  pelaku  bisnis  berkomunikasi  satu  sama  lain  secara  online  dikenal  sebagai  "bisnis  ke bisnis".
Para  pengamat  e-commerce  (dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom:  2005,  151)  mengakui  akibat terpenting  adanya  system  komersial  yang  berbasis  web  tampak  pada  transaksi  business  to  business. Komponen dalam kontrak antara ISP dengan Keybase/website yaitu
• Domain name, alamat email.
• Pemilik dari perangkat yang
• Harga dan cara pembayaran
• Hak cipta dan HKI lainnya
• Kerahasiaan
• Jaminan
• Pengumuman
• Cara berkomunikasi
• Biaya-biaya
• Pembayaran
Adapun karakteristik transaksi e-commerce bisnis ke bisnis sebagai berikut :
• Trading  partners  yang  sudah  saling  mengetahui  dan  antara  mereka  sudah  terjalin  hubungan  yang berlangsung  cukup  lama.  Pertukaran  informasi  hanya  berlangsung  di  antara  mereka  karena  sudah sangat  mengenal,  maka  pertukaran  informasi  tersebut  dilakukan  atas  dasar  kebutuhan  dan kepercayaan,
• Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format Masri Sunusi 100 - Vol. 1 / No. 1 / Desember 2012 data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua system tersebut sama dan menggunakan standar yang sama,
• Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirim data,
• Model yang umum digunakan pear to pear, dimana processing intelegence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Dengan berdasar pada karakteristik dari bisnis ke bisnis maka jenis perjanjian pada transaksi ini yaitu :
• Perjanjian pengembangan dan pengaturan jaringan elektronik
• Adapun  yang  harus  diperhatikan  adalah  :  pengaturan  rona  &  fungsi  dari  siter  tersebut;  rencana proyek;  criteria evaluasi; pemilik  dari perangkat yang dipakai; harga dan cara pembayaran; hak  cipta, kerahasiaan; jaminan; pengumuman.
• Perjanjian dengan dengan virtual mall
• Adapun  yang  harus  diperhatikan  oleh  pengusaha  virtual  shop  adalah  :  Adakah  hak  untuk mengiklankan bisnis tersebut secara pribadi atas virtual mall tersebut; apakah operator dari virtual mall akan  memdapatkan  presentase  tertentu  dari  pendapatan  bisnis  tersebu;  apakah  bagian  dari  target bisnis yg akan dikembang tersebut menggunakan virtual tertentu.
• Perjanjian pengadaan pembayaran dengan kartu kredit.
• Adapun yang perlu diperhatikan antara pedagang dengan pengusaha kartu kredit adalah : Jenis hak yang disyaratkan pengusaha kartu kredit; persetujuanatas tambahan produk  baru yang ditawarkan di dalam website; biaya penyediaan rekening pengusaha.
b. Bisnis ke konsumen adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet antara penjual dan pembeli. Dalam bisnis ke konsumen, hampir setiap orang dapat melakukan transaksi dengan uang yang kecil atau besar tanpa persyaratan yang rumit. Konsumen dapat mengakses internet dan mencari apa yang ingin mereka beli, menemukan situs web, dan melakukan transaksi.
Karena  mereka  mendapatkan  informasi  yang  beragam  dan  mendetail  dalam  transaksi  ini,  konsumen memiliki bargaining position yang lebih baik dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Kondisi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan mereka akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Mereka juga dapat memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan mereka dan uang mereka secara efisien. (dikdik M Arief mansur & Elisatris Gultom: 2005,152) transaksi e-commerce bisnis ke konsumen adalah :
• Terbuka untuk umum , dimana informasi disebarkan secara umum pula;
• Servis yang dilakukan bersifat umum sehingga mekanismexa dapat digunakan oleh banyak orang
• Servis  yang  diberikan  berdasarkan  permintaa  dimana  konsumen  berinisiatif,  sedangkan  produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013 - 101 konsumen.
• Sering dilakukan pendekatan client-server, yang mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal (berbasis web dan pihak penyedia barang atau jasa berada pada pihak server.

## 2. Manfaat Transaksi E-Commerce
Ketika  internet  semakin  berkembang,  e-commerce  menawarkan  kesempatan  bagi  konsumen  atau pengguna  internet  yang  tertarik  untuk  berbisnis  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  uang  karena penguna bisnis dapat memasarkan barang atau jasa mereka dengan mudah, bebas, dan berdampak luas  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  E-commerce  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  mengurangi biaya  pengiriman  karena,  jika  dibandingkan  dengan  transaksi  yang  harus  dilakukan  secara  langsung, pihak  yang  menawarkan  melalui  media  internet  telah  menunjukkan  secara  jelas  bagaimana  kondisi barang  yang  dijual  melalui  foto  atau  gambar,  serta  harga  yang  ditetapkan  untuk  barang  tersebut. Dalam  e-commerce,  pelanggan  dapat  berbelanja  atau  melakukan  transaksi  lainnya.  Dengan  e- commerce,  pelanggan  memiliki  lebih  banyak  pilihan  dan  dapat  memilih  dari  berbagai  pengusaha. Transaksi e-commerce menyediakan barang dan jasa murah kepada pelanggan dengan mengunjungi banyak toko dan melakukan banyak perbandingan secara cepat.
Pelanggan sekarang dapat menerima informasi detail yang relevan dalam hitungan detik,  bukan lagi hari atau mingguan. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam pelelangan maya, atau pelelangan virtual. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dengan pelanggan lain, dan dengan banyaknya saingan, e-commerce pada akhirnya akan menghasilkan diskon yang signifikan. Selain manfaat di atas, para pengguna bisnis online juga dapat meningkatkan persaingan bisnis secara sehat karena dengan daya saing yang tinggi, mereka dapat saling meningkatkan kualitas produk untuk
mendapatkan  hasil  terbaik  serta  dapat  menarik  minat  pelanggan  untuk  membelinya  supaya  mereka tidak kecewa dengan barang yang mereka beli.
3.  Perlindungan  untuk  Pelanggan  E-Commerce.  Dengan  masuknya  internet  ke  dalam  dunia perdagangan  dan  bisnis,  banyak  hal  yang  akan  berubah,  seperti  masalah  kedekatan  para  pihak (produsen dan konsumen) dalam bertransaksi menjadi lebih sedikit karena mereka tidak mengenal satu sama lain secara dekat, pengenalan hanya dapat dilakukan melalui  internet, ketidakjelasan mengenai produk  yang  ditawarkan,  terutama  jika  produk  tersebut  memerlukan  pengenalan  secara  fisik,  seperti parfum, dan ketidakpastian bahwa barang yang dikiri. Konsumen selalu menginginkan kepuasan setelah membeli  barang  dan  jasa,  sedangkan  bisnis  cenderung  menginginkan  keuntungan  finansial  dari hubungan tersebut. Apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan dengan itikad baik, keinginan mereka akan mudah dicapai.
Jika dilihat dengan cermat, pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen  hanya  untuk  transaksi  perdagangan  biasa.  Selain  itu,  perlindungan  hanya  berfokus  pada pihak konsumen dan barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada dasarnya, instrumen perlindungan konsumen  dalam  transaksi  perdagangan elektronik  terdiri  dari dua bentuk  pengaturan:  perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang umum tertentu dan perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian khusus yang dibuat oleh kedua belah pihak, dalam bentuk isi atau substansi perjanjian antara  konsumen.  Setelah  diketahui  bahwa  e-commerce  berbeda  dari  transaksi  konvensional  dan tradisional,  ketentuan  undang-undang  perlindungan  konsumen  tidak  dapat  diterapkan  secara menyeluruh pada transaksi e-commerce, sehingga perlu dibuat pedoman untuk melindungi transaksi e- commerce.
Pedoman  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penerapan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e- commerce yakni :
a.  Dari  perspektif  produsen/pelaku  usaha,  mereka  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  dalam  transaksi perdagangan  dibandingkan  dengan  konsumen.  Ini  karena  produsen/pelaku  usaha  bertindak  sebagai penyedia produk, sedangkan konsumen bertindak sebagai pihak yang membutuhkan produk. Dengan demikian,  apa  pun  yang  diputuskan  produsen/pelaku  usaha,  konsumen  akan  menyetujuinya  selama konsumen  membutuhkannya.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  konsumen  dapat  diberikan  dalam  hal perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.
• Pemberitahuan identitas produsen/pelaku usaha secara jelas yang meliputi alamat tempat berusaha (termasuk e-mail), telepon, jenis usaha yang dikelola, apabila memiliki pabrik, perkebunan atau tempat pengolahan lainnya maka dicantumkan alamat pabrik perkebunan tersebut
• Apabila  produsen/pelaku  usaha  merupakan  kantor/perusahaan  cabang  harus  diberitahukan  alamat kantor/perusahaan induknya.
• Memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan bisnisnya.
b. Dari sisi konsumen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (jika konsumen adalah perusahaan). Hal yang wajar apabila produsen berkepentingan atas informasi tersebut karena melalui informasi inilah produsen dapat menilai krdibilitas konsumen, apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak. Sebaliknya apakah ada jaminan bahwa data  diri/identitas  konsumen  tidak  digunakan  oleh  produsen  seperti  untuk  pengiriman  brosur pemasaran perusahaan. Padahal konsumen sangat memperhatikan aspek  keamanan dan kerahasiaan dari informasi pribadinya dalam on-line transaction untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi, maka perlu ada jaminan dari produsen/pelaku usaha bahwa data/identitas konsumen tidak aka dipergunakan secara menyimpang diluar peruntukannya tanpa seijin konsumen.
c. Dari sisi produk (barang dan/jasa) Informasi produk sangat penting diketahui oleh konsumen, karena melalui  informasi  ini  konsumen  dapat  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  transaksi  atau  tidak. Tingkat  pengenalan  konsumen  pada  produk  yang  akan  dibeli  beragam  macamnya,  bagi  konsumen yang sudah mengenal produknya , maka informasi tidak begitu penting, tapi bagi konsumen yang tidak tahu  (awam),  maka  pengenalan  produk  melalui  informasi  sangat  penting.,  karena  kesalah  dalam memilih  produk  dapat  merugikan  konsumen.  Produsen  dalam  menawarkan  produknya  (barang dan/Jasa), diwajibkan untuk:
• Memberikan  informasi  yang  jelas  dan  lengkap  mengenai  produk  yang  ditawarkan  sehingga konsumen  tidak  diseastkan  terutama  informasi  yang  sifatnya  mendasar  (kualitas  produk  apakah  asli atau  imitasi,  baru  atau  bekas,  jenis  produk  ,  ukuran  dsb)  disamping  informasi-informasi  lain  yang relevan .
• Informasi mengenai produk harus diberikan melalui bahasa yang dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran secara berlainan.
• Memberikan  jaminan  bahwa  produk  yang  ditawarkan  aman,  nyaman  untuk  dikomsumsi  atau dipergunakan.
• Memberikan jaminan bahwa produk yang diterima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh produsen pada saat diiklankan/dipromosikan di internet.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapatlah disimpulkan tidak ada aspek hukun atau undang-undang yang secara khusus dalam perlindungan konsumen ecommerce untuk itulah masih ada sisi bahaya dalam melakukan pembelian lewat e-commerce, sebagai konsumen harus pintar memilah dan memilih penawaran yang sesuai dan  aman jika di beli. Selain itu karakteristik  dalam transaksi e- commerce  yaitu  adanya  transaksi  bisnis  ke  bisnis  dan  transaksi  bisnis  ke  konsumen.  Manfaat  e- commerce  yakni  bagi  produsen/pelaku  usaha  dapat  memasarkan  produknya  dengan  mudah  karena dapat  diakses  kapan  saja,  dimana  saja  konsumen  berada.  Bagi  konsumen  meudahkan  untuk
mendapatkan  produk  barang  dan/jasa  yang  dibutuhan.  Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi ecommerce diwujudkan dalam 2 bentuk yakni UU No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, dan  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektornik  yang  sifatnya  umum  dan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi e-commerce.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariati,  N.  K.,  &  Suarbha,  I.  W.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Melakukan Transaksi Online. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(1).
Diptha, G. A. R. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 458-465.
Harahap,  R.  Z.  (2016).  Aspek  Hukum  Perlindungan  terhadap  Penumpang  Bus  dalam  Mewujudkan Perlindungan Konsumen. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
Hidayah,  A.,  &  Marsitiningsih,  M.  (2020).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Konsumen  E- Commerce. Kosmik Hukum, 20(1), 56-63.
Hidayani,  S.  (2008).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pelayanan  Air  Bersih  pada  PDAM Tirtasari Binjai.
Ikbal,  M.  (2015).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(14).
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen  Di  Indonesia:  Perlindungan,  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha  (Literature  Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(6), 659-666.
Mashudi,  M.  (2017).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen.
Pardede,  M.  (2021).  Aspek  Hukum  Kekarantinaan  Kesehatan  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23-44.
Rumuat, E. C. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu. Lex et Societatis, 2(6).
Soleh,  M.  F.  (2020).  Penimbunan  Alat  Pelindung  Diri  pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Kajian  Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 1-31.
Sunusi, M. (2013). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2(1), 97-104.
Suwandono, A., & Dajaan, S. S. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Tobing,  D.  M.  (2019). Klausula  Baku:  Paradoks  dalam  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen.
Gramedia Pustaka Utama.