## WAWASAN SOSIO-EKONOMI PERSPEKTIF AL GHAZALI

## Uliyatul Mu’awwanah
Dosen Ekonomi Syari‟ah IAI Al Falah As-Sunniyyah Kencong-Jember liamemoon@gmail.com

## ABSTRACT
As a reaction to the many manifestations of Islamic Financial Institutions in Indo- nesia, the ratification of Banking Law Number 10 of 1998, as well as the MUI's fatwa on bank interest, has been realized that the emergence of Islamic Financial Institutions must be accompanied by a deeper understanding of the Islamic Eco- nomic system. In this regard, the understanding of Islamic economic systems is not enough only through technical socialization, but also the background and his- tory of the development of economic thinking of Muslim scholars to the realiza- tion of the concept of the operational mechanism of Islamic Financial Institutions. The purpose of the writing is to explain the economic thinking of Islam, one of the  leaders  of  Muslim  scientists,  Abu  Hamid  Muhammad  Al-Ghazali.  Through the literary approach the author tries to present the other side of the Islamic eco- nomic atmosphere which is about socio-economic conditions.
Keywords: Socio-economics, Socialization, Islamic Financial Institutions

## ABSTRAK
Sebagai reaksi terhadap banyaknya manifestasi Lembaga Keuangan Syariah di In- donesia,  pengesahan  UU  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  serta  fatwa  MUI tentang keharaman bunga bank, telah lahir kesadaran bahwa  munculnya Lemba- ga Keuangan Syariah harus diiringi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem Ekonomi Islam. Berkaitan dengan hal tersebut pemahaman sistem ekonomi islam  tidak  cukup  hanya  melalui  sosialisasi  teknis  semata,  akan  tetapi  juga  latar- belakang dan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi para cendekiawan Mus- lim hingga terwujudnya konsep mekanisme operasional Lembaga Keuangan Sya- riah.  Tujuan  dari  tulisan  adalah  menjelaskan  tentang  pemikiran  ekonomi  islam salah satu tokoh ilmuwan muslim yakni Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Me- lalui pendekatan literatur penulis mencoba menyajikan sisi lain dari suasana eko- nomi Islam yakni tentang kondisi sosio ekonomi.
Kata Kunci: Sosio-ekonomi, Sosialisasi,  Lembaga Keuangan Syariah

## Uliyatul Mu’awwanah

## PENDAHULUAN
Al-Ghazali adalah salah satu ilmuwan  dan  penulis muslim yang sangat fe- nomenal, lahir di Persia. Perhatian Al-Ghazali tidak terfokus pada satu bidang ter- tentu namun juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, hal ini terlihat dari begitu banyak karya kitab yang telah ditulisnya dalam banyak bidang seperti Teo- logi  yaitu Al-Wasith  ,  Al-Basith  al-Wajiz ,  Spiritual  dan  moral  yaitu Ihya- Ulumuddin dan Kimiya-i-Sa ‟ adat, dalam bidang Fiqh terdapat karya Al-Ghazali yaitu Al-Wajiz, Al- Iqtishad fil I’tiqad dan masih karya lain yang menurut sejarah adalah lebih dari 300 judul karya.
Secara jelas, karya Al-Ghazali memang tidak  spesifik  yang membahas  ten- tang ekonomi islam namun perhatian dan pembahasannya itu terkandung dalam berbagai analisis kajian fiqihnya karena ekonomi islam pada hakikatnya ekonomi islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu fiqh islam.
Dalam Islam, perilaku sosial merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam segi bathiniyah diciptakan dengan berbagai macam naluri, di antaranya memiliki naluri sebagai makhluk sosial yakni saling membu- tuhkan satu sama lain, hal itulah yang disebut fitrah. Qodrati semacam ini yang membuat manusia memiliki kebutuhan dan selalu tergerak untuk mencukupi ke- butuhan hidupnya.
Manusia dipandang sebagai maximizers yakni sebuah ungkapan yang menje- laskan  bahwa  manusia  memiliki  keinginan  selalu  ingin  lebih.  Al-Ghazali  tidak hanya menyadari keinginan manusia  untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya  untuk  persiapan  dimasa  depan.  Namun  demikian  ia memperingatkan  bahwa  jika  semangat  selalu  ingin  lebih  ini  menjurus  kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu wajib dihindari karena sesuatu hal  yang  buruk  dan  pantas  dikutuk.  Dalam  hal  ini,  ia  memandang  kekayaan sebagai ujian terbesar
Biografi Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali bernama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Mu- hammad Al-Ghazali Al-Thusi. Lahir di kota Thus, Iran pada 445 H/1058 M. Ba- kat intelektualnya terlihat sejak anak-anak, terutama setelah mendapat didikan dari ulama berwawasan ahlu sunah wal-jamaah . Dia sempat direkrut menjadi pimpinan ulama yang memberikan pengesahan pada keputusan-keputusan pemerintah. Na- mun  tampaknya  dia  lebih  betah  menjadi  tenaga  pengajar  di  Universitas Al- Nizhamiyah , Baghdad. Dari karyanya yang banyak, pemikirannya yang luas, dan sikapnya yang arif, banyak masyarakat yang mengaguminya dan memberikan gelar Hujjat Al-Islam. Setelah merampungkan hampir 100 buku dari berbagai tema, dia dipanggil oleh Allah pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H .
Sejak  kecil, Hujjatul  Islam Abu  Hamid  Muhammad  Al-Tusi  Al-Ghazali hidup di dunia tasawuf. Ia  tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. 1 Sejak muda Al-Ghazali sangat  antusias  terhadap  ilmu  pengetahuan.  Ia  pertama-pertama  belajar  bahasa Arab dan Fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar- dasar Ushul Fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur  untuk  melanjutkan  rihlah  ilmiahnya.  Di  kota  ini,  Al-Ghazali  belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma‟ali Al-Juwaini sampai akhir hayatnya.
Selain  mengajar,  Al-Ghazali  juga  melakukan  bantahan-bantahan  terhadap berbagai  pemikiran  Bathniyah,  Ismailiyah,  filosof,  dan  lain-lain.  Pada  masa  ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menem- puh tasawuf sebagai jalan hidupnya.
Oleh  karena  itu,  pada  tahun  488  H  (1095  M),  Al-Ghazali  meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan iba- dah  haji  dan  menetap  beberapa  waktu  di  kota  Iskandariah,  Mesir,  Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melan- jutkan  aktivitasnya,  berkhalwat  dan  beribadah.  Proses  pengasingannya  tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berba- gai karyanya yang terkenal, seperti Kitab Ihya ‘Ulum al -Din.

## PEMBAHASAN

## Konsep Kesejahteraan Sosial Islami
Perilaku individu menjadi salah satu perhatian Al-Ghazali untuk dibahas da- lam  berbagai  kajiannya  yang  tertuang  dalam  studi  fiqih  melalui  perspektif    Al- Quran,  Sunnah,  Fatwa-fatwa  sahabat  dan  Tabi‟in  serta  petuah-petuah  para  sufi terkemuka  pada  masa  sebelumnya  seperti  Junaid  Al-Baghdadi,  Dzun  Nun  Al- Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi. Namun demikian Al-Ghazali senantiasa menggunakan pendekatan Tasawuf karena pada masanya, orang-orang kaya dan berkuasa  sulit    menerima  pendekatan  selain  Tasawuf  dalam  mempercayai  hari kiamat.
1 S. M. Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, Economic Thought of An Arab Scholastic: Abu  Hamid  Al-Ghazali, dalam History  of  Political  Economy (Durham:  Duke  University Press, 1990), Vol. 2, No. 22, hlm. 381-402

## Uliyatul Mu’awwanah
110 | Falasifa , Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019
Sesuatu yang menjadi pangkal tolak seluruh karya Al-Ghazali adalah kebai- kan  bersama  atau maslahat (utilitas).  Kesejahteraan  sosial  islami  adalah  sebuah konsep yang mencakup seluruh aktivitas manusia serta berkaitan erat antara indi- vidu  dengan  masyarakat,  bahkan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  Al- Ghazali  telah  mengidentifikasi  semua  masalah  baik  yang  berupa  utilitas  (kegu- naan/manfaat/ masalih ) maupun disutilitas/ kerusakan. Selanjutnya ia juga mende- finiskan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. 2
Dalam kitab Ihya’Ulum al -Din Al Ghazali Menjelaskan bahwa maslahah atau kesejahteraan  dari  suatu  masyarakat  tergantung  kepada  pencarian  dan  pemeliha- raan lima tujuan dasar, yakni al-dien/ (agama), nafs (hidup atau jiwa), nasl (keluar- ga atau keturunan), mal (harta atau kekayaan), dan aql (intelektual/akal). Ia meni- tikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai maslahat al-din wa al-dunya (kebaikan dunia dan akhirat). 3
Tripartite Kesejahteraan dalam Hierarki Utilitas Individu dan Sosial Terdapat  sebuah  klasifikasi  yang  disebut  kebutuhan  ordinal  peninggalan tradisi Aristotelian yakni kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eks- ternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. 4 Selanjutnya Al-Ghazali men- jelaskan hierarkinya tentang utilitas individu dan sosial yang meliputi kebutuhan ( daruriyat ),  kesenangan  atau  kenyamanan  ( hajat ),  dan  kemewahan  ( tahsinaat ). Lebih jelasnya jika dikaitkan dengan para ekonom kontempoter disebut kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
Kesejahteraan sosial islami yang dimaksudkan Al-Ghazali di atas dapat ter- capai jika ke lima tujuan dasar terpelihara dengan baik, sedangkan dalam pemeli- haraannya hierarki utilitas bagian pertama hingga ketiga adalah sebagai kuncinya, ketiga kebutuhan individu dan sosial ini harus sedapat mungkin terpenuhi dengan baik meskipun cenderung fleksibel, mengikuti waktu, tempat, dan sesuai dengan kemampuan. Kebutuhan pertama yakni kebutuhan daruriyat seperti halnya maka- nan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kebutuhan kedua yakni hajat, meli- puti seluruh hal dan kegiatan yang tidak pokok namun dibutuhkan untuk menun- jang  kebutuhan  pertama  serta  menghilangkan  kesulitan  dalam  hidup  atau  kese- nangan dan kenyamanan, terakhir kebutuhan ketiga yakni semua hal yang bukan
2 Adimarwan  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali Pers, 2016), hlm. 318
3 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm. 109
4 S.  Tood  Lowry, The  Archeology  of  Economic  Ideas:  The  Classical  Greek  Tradition (Durham: Duke University Press, 1987), hlm. 220
sekedar hajat namun lebih jauh lagi guna untuk melengkapi serta menghiasi hidup seorang individu (barang mewah).

## Sketsa Umum Sosio Ekonomi  Al-Ghazali
Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi adalah sebuah tugas sosial, yakni kewajiban yang sudah ditetapkan Allah, jika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka  kehidupan  ini  akan  runtuh  dan  kemanusiaan  akan  binasa.  Ia  menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. 5 Kemudian ia menjelaskan berbagai argumen mengapa individu harus melakukan aktivitas ekonomi di antaranya ada- lah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mensejahterakan keluarga serta un- tuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Namun demikian, Al-Ghazali juga mengkritik mereka yang usaha hanya se- kedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  penyambung  hidup  saja.  Menurut  Al- Ghazali  jika  orang-orang  tetap  tinggal  pada  tingkatan  subsisten  ( saad  al  ramaq ) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan han- cur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. 6

## Mekanisme, Etika Pasar dan Ekspor-Impor
Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Pasar be- revolusi sesuai dengan hukum alam yaitu sebuah representasi alami yang timbul dari  individu  untuk  saling  memenuhi  berbagai  kebutuhan  ekonomi.  Kedalaman dan keluasan corak pemikirannya ia jelaskan secara rinci seperti kutipan di bawah ini:
“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Seba- liknya, pandai besi dan tukang kayu  hidup  di tempat yang tidak memiliki lahan  pertanian.  Jadi,  petani  membutuhkan  pandai  besi  dan  tukang  kayu, dan  mereka  pada  gilirannya  membutuhkan  petani.  Secara  alami,  masing- masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan se- bagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu mem- butuhkan  makanan  dengan  menawarkan  alat-alatnya,  tetapi  petani  tidak membutuhkan  alat-alat  tersebut.  Atau,  jika  petani  membutuhkan  alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan ma- salah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk me- nyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyim-
5 Abu Hamid Al-ghazali, Mizan al-Amal (Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1964), hlm.377
6 Abu Hamid Al- Ghazali, Op. Cit., hlm. 108

## Uliyatul Mu’awwanah
panan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung mela- kukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak di- temukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai perse- diaan.  Pedagang  kemudian  menjualnya  dengan  suatu  tingkat  keuntungan (laba).  Hal  ini  berlaku  untuk  setiap  jenis  barang.” 7 (Ihya  Ulumudin,  III: 227).
Kemudian lebih jauh lagi Al-Ghazali menjelaskan tentang perdagangan re- gional atau yang kita kenal sebagai teori Ekspor-Impor. Simak kutipannya sebagai berikut:
“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan Negara. Orang- orang  melakukan  perjalanan  ke  berbagai  tempat  untuk  mendapatkan  alat- alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat  yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada giliran- nya menimbulkan kebutuhan alat  transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga” 8
Menurut Al-Ghazali mekanisme pasar  adalah harga yang berlaku, ditentu- kan oleh praktek-praktek pasar, yang terbentuk karena  teori permintaan dan pe- nawaran. Teori permintaan al-Ghazali yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskannya ”harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. Sedang- kan teori penawaran al-Ghazali, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang di- nyatakannya ”jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah”. Bagi al-Ghazali, keuntungan (ribh) atau laba, me- rupakan kompensasi  dari kesulitan  perjalanan, resiko  bisnis dan  ancaman kesela- matan si pedagang. Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa  dipengaruhi  oleh  keamanan  perjalanan,  resiko,  sebagainya.  Perjalanan  yang aman akan mendorong masuknya  barang impor dan menimbulkan  peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Keseimbangan pasar bagi al-Ghazali,
7 Ibid ., Juz 3, hlm 227
8 Loc. Cit.
terjadi ketika penawaran dan permintaan terhadap produk petani dalam keadaan rela  sama  rela  (ridho).  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Al  Ghazali  menyatakan  bahwa laba normal adalah berkisar antara 5-10 persen dari harga barang 9 , lebih jauh lagi ia menekankan bahwa seorang penjual hendaknya didorong oleh keuntungan atau laba yang hakiki yakni akhirat.
Sedangkan Etika (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahir- nya  suatu  perbuatan  dimana  perbuatan  itu  lahir  secara  spontan,  mudah,  tanpa menghitung  untung  rugi.  Orang  yang  berakhlak  baik,  ketika  menjumpai  orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat me- mikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan mela- kukan  kejahatan  begitu  peluang  terbuka.  Menurut  Al-Ghazali,  pasar  harus  ber- fungsi berdasarkan etika dan moral para pelaku pasar karena aktivitas pasar adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).
Moral adalah faktor yang  mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik, etika adalah sebuah rambu-rambu didalam bertindak yang akan membimb- ing dan mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Secara rinci Al-Ghazali mengecam tentang pen- gambilan keuntungan dengan cara menimbun makanan dan bahan-bahan kebutu- han dasar lainnya. Selain itu, menimbun uang dari peredaran juga termasuk keza- liman besar karena dengan menimbun jelas akan memperlambat perputaran uang, ini berarti akan memperkecil terjadinya transaksi perekonomian terutama ekonomi yang lemah dan bisnispun akan macet. Lebih jauh lagi tentang manipulasi harga serta iklan palsu, pemberian informasi asimetris mengakibatkan kesenjangan antara barang yang dijual dengan keadaan sesungguhnya seperti jumlah, berat, kualitas, serta kondisi fisiknya, hal ini juga termasuk kejahatan pasar yang harus dihilang- kan. Al Ghazali sangat menekankan nilai kebenaran  dan kejujuran dalam bisnis. Berdasarkan dari hal tersebut bisa dipertajam bahwa konsep etika pasar menurut Al-Ghazali adalah berilmu sebelum beramal selanjutnya memaksimalkan keuntun- gan bukanlah sebuah kebajikan, bersikap adil dan peduli kepada stakeholder serta senantiasa berupaya mewujudkan kebaikan untuk banyak pihak.

## Kegiatan Produksi
Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai  macam  aktivitas  produksi  dalam  sebuah  masyarakat,  termasuk  hierarki
9 Abu  Hamid  Al-Ghazali, Kimiya-e- Sa’adat (Lahore:  Naashraan-e-Quran  Ltd, 1973), hlm.358

## Uliyatul Mu’awwanah
114 | Falasifa , Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019
dan  karakteristiknya.  Ia  mengklasifikasi  aktivitas  produksi  menurut  kepentingan sosialnya  serta  menitikberatkan  perlunya  kerja  sama  dan  kordinasi.  Fokus  uta- manya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. 10 Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja sebagai ba- gian  dari  ibadah  seseorang. 11 Bahkan  secara  khusus,  ia  memandang  bahwa  pro- duksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial ( fard al kifayah ). 12
Hal  ini  berarti,  jika  ada  sekelompok  orang  yang  berkecimpung  di  dunia  usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebu- tuhan masyarakat, maka kewajiban  seluruh masyarakat  telah  terpenuhi. Namun, jika tidak seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jum- lah  yang  diproduksi  tidak  mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  semua  orang  akn dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, Ne- gara harus bertanggung jawab dalam  menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang  kebutuhan  pokok.  Di  samping  itu,  Al-Ghazali  beralasan  bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat.
Hierarki produksi yang diberikan Al-Ghazali secara garis besar meliputi in- dustri  dasar  yakni  industry-industri  yang  menjaga  kelangsungan  hidup  manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas Negara, terma- suk  penyediaan  infrastuktur,  khususnya  untuk  memfasilitasi  produksi  kebutuhan barang-barang  pokok  dan  untuk  meningkatkan  kerja  sama  dan  kordinasi  antar pihak-pihak yang terlibat dalam  produksi. Selanjutnya yakni Aktivitas  Penyokong, adalah aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti  industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan. Terakhir yakni Aktivitas  Komplementer ,  adalah  yang  berkaitan  dengan  industry  dasar,  seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Ketiganya hampir mirip dengan pembahasan dalam kontemporer yaitu primer (agrikultur), sekunder (ma- nufaktur), dan tersier (jasa).
Al-Ghazali mengakui bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang pal- ing penting dan  peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Dengan klasifikasi ini, ia percaya bahwa untuk menjamin kesera- sian lingkungan sosio  ekonomi, ketiga kelompok aktivitas tersebut harus diting-
10 Adimarwan  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali Pers, 2016), hlm. 328
11 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm 61 12 Ibid, hlm. 83
katkan secara aktif. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban sosial atau suatu tugas ilahiah.
Al-Ghazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia meyadari kaitan yang sering kali ter- dapat dalam mata rantai produksi. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan,
“Petani  memproduksi  gandum,  tukang  giling  mengubahnya  menjadi  te- pung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu ”
Tentang saling ketergantungan dalam produksi, ia mengemukakan:
“ Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tu- kang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan” 13
Tahapan    dan  keterkaitan  produksi  yang  beragam  mensyaratkan  adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Al-Ghazali memberikan gambarang yang jelas mengenai hal ini:
“Hendaklah  anda  ketahui  bahwa  tumbuhan  dan  hewan  tidak  dapat  lang- sung dimakan dan dicerna. Semuanya membutuhkan transformasi, pember- sihan, pencamuran, dan pemasakan sebelum dapat dikonsumsi. Roti misal- nya,  dinilai  dengan  petani  yang  menyiapkan  dan  mengolah  bajak  tanah. Kemudian tanah tersebut diairi, dibersihkan  dari rumput liar lalu  hasilnya dipanen, dan bulir-bulir gandumnya dibersihkan dan dipisahkan. Kemudian gandum itu digiling menjadi tepung sebelum dipanggang. Bayangkan saja- berapa banyak pekerjaan terlibat; dan kita hanya menyebutkan beberapa saja di sini. Dan bayangkan jumlah orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang beragam ini, jumlah macam-macam perkakas, yang terbuat dari besi, kayu,  batu,  dan  lain-lain.  Bila  diselidiki,  kita  akan  menemukan  bahwa mungkin satu kerat roti dapat menjadi roti yang siap dimakan dengan ban- tuan mungkin lebih dari seribu pekerja ” 14

## Problematika Sistem Barter, Evolusi Uang dan Larangan Riba
Al-Ghazali  mempunyai  wawasan  yang  sangat  luas  dan  mendalam  tentang berbagai  kesulitan  yang  timbul  dari  pertukarangan  barter  di  satu  sisi  dan  di  sisi lain, signifikansi uang dalam kehidupan umat manusia 15 . Secara  detail ia  menja-
13 Ibid., Juz 4, hlm, 128
14 Ibid.,hlm. 118.
15 Adimarwan  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali Pers, 2016), hlm. 334

## Uliyatul Mu’awwanah
barkan hal sebagai berikut:
“Pencipataan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu ka- runia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat secara langsung. Namun  orang  membutuhkannya  untuk  mempertukarkannya  dengan  ber- macam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Ka- dangkala seseorang membutuhkan barang yang dimilikinya dan ia memiliki barang yang tidak dibutuhkannya. Contohnya, seseorang memiliki kunyit, tetapi ia membutuhkan unta untuk transportasi. Orang yang lain memiliki unta  tetapi  tidak  membutuhkannya  sekarang,  tetapi  ia  menginginkan  ku- nyit. Bagaimanapun juga, harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua objek tersebut, karena pemilik unta tidak dapat menyerahkan untanya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan sejumlah kecil kunyit. Tidak ada kesamaan  antara  keduanya  yang  memungkinkan  kita  menentukan  jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang ini tidak me- miliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta. Transaksi barter ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan nama barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang ti- dak. Jadi ditentukanlah bahwa misalnya seekor unta sama dengan 100 dinar dan  kunyit  sejumlah  tertentu  sama  dengan  100  dinar.  Karena  masing- masing barang tersebut sama dengan sejumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut sama satu sama lain. Namun, dinar dan dirham itu tidak dibutuh- kan semata-mata karena logamnya. Dinar dan dirham diciptakan untuk di- pertukarkan  dan  untuk  membuat  aturan  pertukaran  yang  adildan  untuk membeli  barang-barang  yang  memiliki  kegunaan.  Sesuatu  (seperti  uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain jika sesuatu itu me- miliki bentuk atau fitur khususnya sendiri- contohnya cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna.” 16
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Al-Ghazali  mempunyai  wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai lack of common denominator (kurang memiliki angka  pe- nyebut  yang  sama), indivisibility  of  goods (barang  tidak  dapat  dibagi-bagi),  dan
16 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm 91-93
double coincidence of wants (keharusan adanya dua keinginan yang sama). 17 Walau- pun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sagat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit). Pemilihan berba- gai contoh tersebut mencerminkan pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik ter- hadap problem barter. Ia menegaskan bahkan evolusi uang terjadi hanya karena kesepekatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak aka nada masyarakat tanpa per- tukaran barang dan tidak tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi  demikian  hanya  dapat  ditentukan  dengan  tepat  apabila  ada  ukuran yang sama.
Al-Ghazali juga terlihat tidak hanya menyadari dasar fundamental dari nilai suatu barang, yakni utilitas dan kegunaannya, tetapi juga nilainya dalam pertuka- ran. Kedua konsep ini-nilai guna dan nilai tukar-menjadi sangat signifikan dalam perdebatan selanjutnya yang dilakukan oleh para ekonom pada beberapa abad ke- mudian.
Seperti yang telah disinggung, Al-Ghazali terlihat begitu memahami berba- gai macam fungsi uang. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa uang tidak diingin- kan karena uamg itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham). Ia mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubah- nya menjadi bentuk yang lain:
“Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak  memiliki  guna  langsung  pada  dirinya.  Dinar  dan  dirham  diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfafisilitasi pertukaran…(sebagai)  symbol  untuk  mengetahui  nilai  dan  kelas  barang. Siapapun  yang mengubahnya menjadi  peralatan-peralatan  emas dan  perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk dari pada pe- nimbun uang, karena orang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok-seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat yang dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar.” 18
17 Adimarwan  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali Pers, 2016), hlm. 335
18 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm 91-93

## Uliyatul Mu’awwanah
Menurut sejarah, emas dan perak merupakan logam terpenting yang digu- nakan sebagai uang komoditas. Pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari  penimbangan  yang  memakan  biaya  yang  tinggi  setiap  kali  terjadi transaksi.  Uang  dapat  diproduksi  secara  pribadi  hanya  dengan  membawa  emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dulunya  muatan  logam  suatu    koin  sama  nilainya  dengan  koin  tersebut  sebagai uang. Atas dasar ini, jika ditemukan lebih banyak emas dan perak, persediaan uang akan naik, demikian juga harga akan naik, dan nilai uang akan turun. Demikian penjelasan  sederhana  mengenai  siklus  inflasioner-deflasioner  di  bawah  standar uang komoditas. 19
Walaupun  analisisnya  tidak  begitu  spesifij,  tampaknya  Al-Ghazali  sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ni. Perhatiannya terutama ditujukan pada prob- lem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai-mencampur logam kelas rendah dengan koine mas atau perak, atau memotong/mengikis muatan logam- nya. Ia menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum:
“Memasukkan  uang  palsu  dalam  peredaran  merupakan  suatu  kedhaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan…peredaran satu dirham palsu lebih buruk dari pada mencuri seribu dirham, karena tindakan mencu- ri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diper- buat; tetapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada ba- nyak  orang  yang  menggunakannya  dalam  transaksi  selama    jangka  waktu yang lama.” 20
Mengenai penurunan nilai uang, Al-Ghazali menyatakan: “Zaif [suasa, logam campuran], maksudnya adalah unit uang yang sama se- kali tidak mengandung perak; hanya polesan atau dinar yang tidak mengan- dung emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupaka koin emas resmi dalam nega- ra  tersebut,  maka  hal  ini  dapat  diterima,  baik  muatan  peraknya  diketahui ataupun  tidak.  Namun,  jika  koin  itu  tidak  resmi,  koin  itu  dapat  diterima hanya jika muatan peraknya diketahui.” 21
19 Adimarwan  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali Pers, 2016), hlm. 337
20 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm 73 21 Ibid .,hlm 74
Bagi  Al-Ghazali,  larangan  riba  yang  sering  kali  dipandang  sama  dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alas an “dosa”, argument lainnya yang menen- tang  riba  adalah  kemungkinan  terjadinya  eksploitasi  ekonomi  dan  ketidakadilan dalam transaksi. Namun, Al-Ghazali membahas transaksi selain pinjam-meminjam bunga mungkin timbul dalam bentuk yang terselubung.
Al-Ghazali seperti halya para ilmuwan muslim dan eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan  asumsi  ini,  ia  beralasan  bahwa  terdapat  du  acara  di  mana  bunga  dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, yakni: pertama , bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, den- gan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika wak- tu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah ko- moditi, kelebihan ini disebut riba al-nasiah (bunga yang timbul karena keterlamba- tan  membayar  atau  keterlambatan  penyerahan  barang).  Jika  jumlah  komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran). Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi terse- but haram hukumnya. Jadi agar kedua jenis riba ini tidak timbul, pertukaran harus dilakukan  dengan  kuantitas  yang  sama  dan  transfer  kepemilikan  harus  simultan. Kalau tidak bunga yang tersembunyi mungkin timbul. Namun, jika pertukaran me- libatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan (gandum dan gerst), hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementa- ra riba al-fadl dibolehkan. bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan), keduanya diperbolehkan.
Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas piutang berarti  membelokkan  uang  dari  fungsi  utamanya,  yakni  untuk  mengukur  kegu- naan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih ba- nyak dari pada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Perubahan ini terlarang. Seperti kutipan di bawah ini:
“jika  seseorang  memperdagangkan  dinar  dan  dirham  untuk  mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Di- nar dan dirham adalah alat untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Me- reka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan barang  lainnya,  dinar  dan  dirham  adalah  seperti  preposisi  dalam  kalimat- digunakan  untuk  memberikan  arti  yang  tepa  tatas  kata-kata.  Atau  seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Bila orang diperbolehkan  untuk menjual (atau mempertukarkan)  uang dengan

## Uliyatul Mu’awwanah
uang (untuk mendapatkan laba ), transaksi seperti ini akan menjadi tujuan- nya,  sehingga  uang  akan  tertahan  dan  ditimbun.  Menahan  penguasa  atau tukang  pos  adalah  pelanggaran,  karena  dengan  demikian  mereka  dicegah dari menjalankan fungsinya; demikian pula halnya dengan uang” 22

## Peranan Negara dalam Sosio Ekonomi
Meskipun menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat yang rinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, ia tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Ia menganggap negara sebagai Lembaga yang penting,  tidak  hanya  bagi  berjalannya  aktivitas  ekonomi  dari  suatu  masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang di- atur oleh wahyu. Ia menyatakan:
“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari se- buah  masyarakat  yang  teratur.  Agama  adalah  fondasinya,  dan  penguasa yang  mewakili  negara  adalah  penyebar  dan  pelindungnya;  bila  salah  satu tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk” 23
Ia menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendi- ri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang bera- dap dengan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti iri, persaingan dan egoism dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan Bersama un- tuk mengurangi kecenderungan itu.
Seperti dinyatakan sebelumnnya, Al-Ghazali juga menitik beratkan peranan utama negara di antara keempat industry dalam kategori pertamanya, yakni seba- gai  suatu  yang  esensial  untuk  menjaga  orang-orang  agar  hidup  Bersama  secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain dalam mencari penghidupan. Ne- gara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerja sama dan rekonsilia- si. 24
Walaupun  tidak  membahas  dengan  menggunakan  peristiwa  modern,  Al- Ghazali  telah  mengidentifikasi  dengan  jelas  berbagai  jenis  fungsi  ekonomi  yang dijalankan  oleh  Negara.  Ia  menitikberatkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kemak- muran ekonomi, Negara harus menengakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seim-
22 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 4, hlm 192 23 Abu Hamid Al- Ghazali, Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk) (New York and London: Oxford University Press, 1964), hlm.59
24 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, hlm 13
bang:
“Bila  terjadi  ketidakadilan  dan  penindasan,  orang  tidak  memiliki  pijakan; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerjaan menuju ke- hancuran,  pendapatan  publik  menurun,  kas  Negara  kosong,  dan  kebaha- giaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya.” 25
Ia menekankan bahwa Negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal:
“Tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi  orang-orang dari  perampok.  Harus  ada  pengadilan  untuk  menyelesaikan  sengketa,  hu- kum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi perilaku orang-orang dan untuk stabilitas sosial…hal-hal itu merupakan fungsi-fungsi penting peme- rintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan bila mereka menjalan- kan aktivitas-aktivitas ini, mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk ter- libat dalam industry lainnya dan mereka memerlukan dukungan bagi peng- hidupannya. Di lain pihak, orang membutuhkan mereka karena jika semua bekerja  di  bidang  pertahanan,  industry  lainnya  akan  terbengkalai  dan  jika tentara terlibat dalam industri-industri untuk mencari penghidupan mereka, maka  negeri-negeri  tersebut  akan  kekurangan  pembela-pembelanya  dan orang akan menjadi korban.” 26
Dengan demikian, tampak jelas bahwa Al-Ghazali berpendapat Negara ber- tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan ke- makmuran  dan  pembangunan  ekonomi.  Di  samping  itu  ia  juga  menulis  secara panjang lebar mengenai lembaga al-Hisbah, sebuah badan pengawas yang dipakai di  banyak  Negara  Islam  pada  waktu  itu.  Fungsi  utama  badan  ini  adalah  untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan. Al-Ghazali sangat mendukung lembaga ini dan mendiskusikan jenis-jenis praktik yang harus diawasi, seperti pen- gakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan lainnya yang mengandung penipuan, dan lain-lain. 27
Gambaran Al-Ghazali mengenai peranan khusus yang dimainkan oleh Ne-
25 Abu Hamid Al- Ghazali, The Book of Counsel, hlm. 56
26 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 3, hlm 225 dan 228 27 Ibid, Juz 2., hlm 338

## Uliyatul Mu’awwanah
gara  dan  penguasa  dituliskan  dalam  sebuah  buku  tersendiri  yang  berjudul  kitan Nasihat-al-Muluk (Buku Nasihat untuk Para Raja). Di dalam kitab ini ia mereko- mendasikan untuk para raja sepuluh prinsip- prinsip keadilan dan perlakuan yang adil terhadap warga Negara. 28 Setiap prinsip tersebut tidak hanya dibahas dari su- dut  pandang  Islam,  tetapi  juga  didukung  dengan  ilustrasi  dari  Taurat  dan  Injil, dan juga dari sejarah Romawi, Yunani dan bahkan Cina. Di antara prinsip terse- but, Al-Ghazali memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekua- saan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama- ulama palsu.
Disamping memberi nasihat pada penguasa, Al-Ghazali melihat banyak hal yang harus dikritik, dan ia sering kali melakukannya dengan menggunakan istilah- istilah yang pedas. Ia mengutuk penyuapan dan korupsi yang terjadi di sector pub- lic,  khususnya  dalam  lembaga  penegak  keadilan.  Dengan  nada  yang  sama,  ia memperingatkan penguasa agar  tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi-  sesuatu  yang  tidak  hanya  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam,  tetapi juga mengganggu penyelenggaraan Negara.

## Public Finance
Al-Ghazali  memberikan  penjelasan  yang  rinci  mengenai  peran  dan  fungsi keuangan public. Tidak seperti mayoritas ilmuwan lainnya, pembahasan yang dila- kukan Al-Ghazali cukup simetris. Ia memperhatikan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Berkaitan dengan berbagai sumber penda- patan  Negara,  Al-Ghazali  memulai  dengan  pembahasan  mengenai  pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik Muslim maupun Non- Muslim,  berdasarkan  hukum  Islam.  Terdapat  perbedaan  dalam  berbagai  jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Terhadap masyarakat Mus- lim, Al-Ghazali mengidentifikasi beberapa sumber pendapatan. Namun, bersikap kritis terhadap sumber- sumber haram yang digunakan. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa hamper seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa di zamannya  melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu,  para  pembayar  pajak  seharusnya menolak  untuk  membayar  pajak  serta  menghindari  hubungan  dengan  mereka. Lebih  jauh,  ia  merasa  bahwa  sistem  pajak  yang  sedang  berlaku  didasarkan  atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum Ilahi.
Al-Ghazali  menyebutkan  bahwa  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sum-
28 Abu Hamid Al- Ghazali, Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk) (New York and London: Oxford University Press, 1964), hlm.13-31
bangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sede- kah, ia mengungkapkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemu- kan pada zamannya:
“Keuangan  publik  di  masa  kita,  seluruhnya  atau  sebagiannya,  didasarkan atas sumber- sumber haram. Kenapa? Karena sumber- sumber yang sah se- perti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Jizyah memang diberlaku- kan  tetapi  dikumpulkan  dengan  banyak  cara yang illegal. Di samping itu, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim- ada penyitaan, penyuapan dan banyak ketidakadilan.” 29
Pajak-pajak yang dikumpulkan dari Non- Muslim berupa ghanimah, fai, ji- zyah dan upeti atau amwal al- Masalih. Ghanimah atau harta rampasan perang ada- lah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. Fai adalah kepemilikan yang  diperoleh  tanpa  melalui  peperangan. Jizyah dikumpulkan  dari  kaum  Non- Muslim sebagai imbalan dari dua keuntungan: pembebasan wajib militer dan per- lindungan hak- hak sebagai penduduk. Negara dapat menetapkan pajak “ekstrare- ligius” terhadap semua penduduk, melampaui sumber- sumber pendapatan yang diatur agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat pula di- lakukan jika masyarakat dalam keadaan terancam.
Al-Ghazali  menyarankan  agar  dalam  memanfaatkan  pendapatan  Negara, Negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika  pengeluaran  public  dapat  memberikan  kebaikan  sosial  yang  lebih  banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Ia menjelaskan:
“Kerugian  yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila di- bandingkan  dengan  kerugian  yang  muncul  akibat  resiko  yang  mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika Negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya” 30
Apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tersebut merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis  biaya- manfaat, yakni pajak dapat  di- pungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Di samping itu, Al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal lain yang berkaitan  dengan  permasalahan  pajak,  seperti  administrasi  pajak  dan  pembagian beban di antara para pembayar pajak. Ia memperingatkan,
29 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 3, hlm 239 30 Abu Hamid Al- Ghazali, Al-Mastarfa min Ilmu Zal Usul ( Bulaque: al- Maktabah al- Amriyah), hlm. 303-304

## Uliyatul Mu’awwanah
“Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga Negara oleh pejabat manapun…penguasa harus menjaga masyarakat seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang ia ambil dalam bentuk pajak harus sedang, dan apa yang ia berikan harus sedang pula; karena masing-masing memiliki ba- tas dan ukuran-ukurannya. ” 31
Pernyataannya tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Al-Ghazali men- genali pula prinsip- prinsip perpajakan benefits received dan ability-to-pay yang digu- nakn dalam literarur- literature terkini. Ia menyatakan basis quid-pro-quo dari pa- jak-pajak tertentu ketika ia membahas pajak yang benefit-related dari jizyah. Namun demikian, berdasarkan prinsip umum keadilan, ia menganjurkan konsep kemam- pu-bayaran; sebuah konsep yang dimaksudkan sebagai sebuah sistem pajak yang sangat  progresif.  Ia  bahkan  menyarankan  agar  pembayar  pajak  mengetahui  pe- manfaatan sumber daya mereka.
“Jika mereka [penguasa] meminta pendapatan dari warga negaranya, mere- ka harus hanya meminta pada waktu dan musim yang sesuai. Warga Negara harus tahu pemanfaatannya dan beban harus ditetapkan sesuai dengan kapa- sitas  dan  kemampuannya  (untuk  membayar).  Mereka  [penguasa]  harus menjadi „pembunuh burung bangau pada waktu berburu, bukan pembunuh burung pipit. Yakni, mereka harus mengambil sedikit atau tidak mengambil apa pun dari orang miskin.” 32
Al-Ghazali  merupakan  seorang  di  antara  sedikit  ilmuwan  pada  masanya yang membahas utang public sebagai sumber pendapatan Negara lainnya. Ia me- nyatakan,
“Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan Negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaan- nya  adalah:  jika  penguasa  tidak  mengantisipasi  pendapatan  dalam  Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat pub- lic lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?.” 33
Dari  pertanyaannya  ini,  tampak  bahwa  dengan  melihat  kondisi  ekonomi, Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pem- bayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, con-
31 Abu Hamid Al- Ghazali, Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk) (New York and London: Oxford University Press, 1964), hlm.80-81
32 Ibid., hlm. 112 33 Abu Hamid Al- Ghazali, Syifa al-Ghalil, hlm. 241
toh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh peme- rintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.
Berkenaan dengan sumber pendapatan Negara yang ada pada masa hidup- nya, Al-Ghazali juga bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran- publik. Ia menyatakan,
“Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan pada orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka member imbalan pada orang-orang yang me- reka  pandang  berguna  untuk  mengamankan  kepentingan  mereka,  pada orang-orang  yang  menghiasi  istana-istana  mereka,  dan  pada  orang-orang yang  dapat dimanfaatkan  untuk memuji-memuji mereka dan memberikan penghargaan baik di hadapan mereka maupun dibelakang mereka.” 34
Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali  bersifat  agak  luas  dan  longgar,  yakni  penegakan  keadilan  sosio-  eko- nomi,  keamanan  dan  stabilitas  Negara,  serta  pengembangan  suatu  masyarakat yang makmur.
Selain  dari  apa  yang  telah  diutarakan  mengenai  bagaimana  menciptakan kondisi-kondisi  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun  memilih  pembagian sukarela  sebagai  suatu  cara  untuk  meningkatkan  keadilan  sosio-ekonomi,  Al- Ghazali membolehkan intervensi Negara sebagai pilihan bila perlu, untuk menge- liminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas:
“Bila rakyat sultan jatuh miskin atau mengalami kesukaran, maka merupa- kan tugasnya [sultan] untuk membantu, khususnya pada masa-masa keke- ringan atau ketika mereka tidak mampu mencari penghidupan (karena har- ga-harga  melambung).  [karenanya]  raja  harus  menyediakan  makanan  dan member  bantuan  kepada  raktanya,  serta  menjamin  bahwa  pejabat- pejabatnya tidak menekan rakyat karena jika hal itu terjadi, rakyat akan men- jadi miskin dan meninggalkan daerahnya. Aliran pendapatan akan berhenti, laba akan dinikmati oleh penimbun, dan sang sultan akan [mendapat] kutu- kan dan nama buruk. Karena alasan-alasan inilah para penguasa pada zaman dulu  mempraktikkan  penghematan  sepenuhnya  dalam  keadaan-keadaan demikian, dan karenanya membantu warga Negara yang layak dibantu.” 35
Dengan  jelas  Al-Ghazali  mengaitkan  pemiskinan  rakyat  (yang  diperburuk dengan  kurangnya  layanan  publik)  dengan  perpindahan  mereka,  yang  mengaki- batkan penurunan ekonomi secara umum, penurunan basis pajak, dan kemeroso-
34 Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya ‘Ulum al -Din (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 3, hlm 130 35 Ibid., 140

## Uliyatul Mu’awwanah
tan lebih jauh , serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin.
Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjuk- kan perlunya membangun infrastruktur sosio- ekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik :
“Seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan- bangunan keagamaan (masjid), pondokan, jalan-jalan dan aktivitas lainnya yang  senada  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  rakyat  secara  umum- nya.” 36
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali  mengakui “konsumsi bersama” dan aspek spill- over dari barang-barang public. Di lain tempat, ia menya- takan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pen- didikan, hokum dan administrasi public, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Di samping itu, Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam uru-
san si sector public. Ia memandang perbendaharaan public sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros. Mengenai lingkungan sosial yang stabil dan aman, ia menjelaskan. “Bilamana Sultan [penguasa] meme- rintah secara opresif, ketidakamanan  akan muncul; dan bagaimanapun makmur- nya masyarakat, hal ini tidak akan menyenangkan warga Negara bila tidak diiringi dengan keamanan. Bagaimanapun sedikitnya kemakmuran yang ada, hal ini tidak akan mengecewakan mereka bila diiringi oleh keamanan; sebaliknya, hal ini akan menyenangkan  mereka…Kini  keamanan  masyarakat  bergantung  pada  disiplin yang dijaga oleh Sultan.” 37

## KESIMPULAN
Demikian peneleaahan pemikiran ekonomi salah satu cendekiawan muslim terkemuka Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menegaskan bahwa maslahah atau kese- jahteraan  dari  suatu  masyarakat  tergantung  kepada  pencarian  dan  pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni al-dien/ (agama), nafs (hidup atau jiwa), nasl (keluarga atau keturunan), mal (harta  atau  kekayaan),  dan aql (intelektual/akal).  Ia  menitikbe- ratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia ada- lah untuk mencapai maslahat al-din wa al-dunya (kebaikan dunia dan akhirat). Se- lanjutnya Ia juga menjelaskan secara rinci tentang aktivitas produksi, evolusi pasar, permintaan dan penawaran, problema barter serta larangan tentang riba. Keselu-
36 Ibid., 101-102 37 Abu Hamid Al- Ghazali, Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk) (New York and London: Oxford University Press, 1964), hlm.76
ruhan topik ia jelaskan secara kompleks dan sangat mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghazanfar, S. M. dan Abdul Azim Islahi, Economic Thought of An Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali, dalam History of Political Economy, Durham: Duke University Press, 1990, Vol. 2, No. 22 Karim,  Adimarwan  Azwar, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Rajawali Pers, 2016 Al- Ghazali, Abu Hamid, Ihya ‘Ulum al -Din, Beirut: Dar al-Nadwah, t.t Lowry,  S.  Tood, The  Archeology  of  Economic  Ideas:  The  Classical Greek  Tradition, Durham: Duke University Press, 1987 Al-ghazali , Abu Hamid, Mizan al-Amal, Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1964 Al-Ghazali,  Abu  Hamid, Kimiya-e- Sa’adat ,  Lahore:  Naashraan-e-Quran  Ltd,
1973
Al- Ghazali , Abu Hamid, Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk), New York and London: Oxford University Press, 1964 Al- Ghazali, Abu Hamid, Al-Mastarfa min Ilmu Zal Usul , Bulaque: al- Maktabah al- Amriyah, t.t Al- Ghazali , Abu Hamid, Syifa al-Ghalil, t.p., t.t

## Uliyatul Mu’awwanah
128 | Falasifa , Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019