## PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDULKARIM AMRULLAH TENTANG HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU
Ahmad Adri Riva’i Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail:  ahmadadririvai1973@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  differences  in  the  thoughts  of  Ahmad Khatib  and  Abdul  Karim  Amrullah  about  Islamic  law  and  Minangkabau  custom, especially in kinship law and the causes of these differences. This research is library research. The method used is the method of content analysis and then a comparison is made. Therefore, a review of the relevant literature was carried out such  as  the book  Joint  Safe  Tiang  Selamat  by  Abdul  Karim  Amrullah,  Amir Syarifudddin's book,  Implementation of  Islamic  Inheritance  Law  in  the Mnangkabau  Customary Environment and also Akhria Nazwar, Sheikh Ahmad Khatib Islamic Scientist at the Beginning of this Century. Apart from that, other related works were also reviewed as  supporters.  Ahmad  Khatib  focuses  more  on  the  inheritance  of  Minangkabau customs. He views that Minangkabau inheritance is haram because it is contrary to Islamic inheritance law, especially regarding heirs and the inheritance process. His student, Abdul Karim Amrullah saw that it was not haram as long as the personal property of the deceased and the property of  his  people  were  separated,  namely high  pusako  (high  inheritance).  Abdul Karim   Amrullah   also   highlighted   other customary   issues   such   as   the responsibility of parents towards their children. According  to  him,  fathers  must  be  responsible  for  the  lives  of  their  children  and wives.  The  results  showed  that  in  principle  Ahmad  Khatib  and  Abdul  Karim Amrullah were not different. They both make Islamic law a determinant of whether customary law is enforced or not. It is only because of the different social situations they  live  in  that  they  have  different  opinions.  The  thoughts  of  these  two  scholars influenced  the  Minangkabau  indigenous  people  so  that  it  was  felt  that  Islamic kinship  law  was  getting  stronger  in  addition  to  the  ongoing  Minangkabau customary law. Customary law only applies if it does not conflict with Islamic law. The thoughts of teachers and students can lead the kinship law of the Minangkabau community to be bilateral.
Keywords: Abdul Karim Amrullah, Ahmad Khatib

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  membahas  perbedaan  pemikiran  Ahmad  Khatib  dan Abdul  Karim  Amrullah  tentang  hukum  Islam  dan  adat  Minangkabau  khususnya dalam  hukum  kekerabatan  dan  penyebab  perbedaan  itu.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  isi  dan kemudian  dilakukan  perbandingan.  Karena  itu  dilakukan  penelaahan  terhadap literatur-literatur yang relevan seperti buku Sendi Aman Tiang Selamat karya Abdul Karim Amrullah, buku Amir Syarifudddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan  Adat  Mnangkabau dan  juga  Akhria  Nazwar, Syekh  Ahmad  Khatib  Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini . Selain itu, juga ditelaah karya-karya lain
yang  berkaitan  sebagai  pendukung.  Ahmad  Khatib  lebih  menyorot  pewarisan  adat Minangkabau.  Dia  memandang  bahwa  pewarisan  Minangkabau  adalah  haram  karena bertentangan  dengan  hukum  waris  Islam  khususnya  tentang  ahli  waris  dan  proses pewarisan.   Muridnya,   Abdul   Karim   Amrullah   memandang   tidak   haram   asalkan dipisahkan harta pribadi si mayit dan harta kaumnya  yaitu pusako tinggi (pusaka tinggi). Abdul Karim Amrullah juga menyoroti permasalahan adat yang lain seperti tanggung jawab orang  tua  terhadap  anak.  Menurutnya,  ayah  mesti  bertanggung  jawab  tentang  kehidupan anak  dan  isteri.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  prinsip  Ahmad  Khatib  dan Abdul Karim Amrullah tidak berbeda. Mereka sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai penentu hukum adat diberlakukan atau tidak. Hanya  karena perbedaan situasi sosial yang dijalani  maka  mereka  berbeda  pendapat.  Pemikiran  kedua  ulama  ini  mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau sehingga terasa hukum kekerabatan Islam makin  menguat di  samping  tetap  berjalannya  hukum  adat  Minangkabau.  Hukum  adat baru  berlaku  bila tak  berlawanan  dengan  hukum  Islam.  Pemikiran  guru  dan  murid  ini dapat menggiring hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau ke arah bilateral.
Kata Kunci : Abdul Karim Amrullah, Ahmad Khatib

## Pendahuluan
Minangkabau  merupakan  salah  satu  dari  19  lingkungan  adat  yang  ada  di Indonesia. 1 Orang  Minangkabau  terkenal  kuat  keterikatannya  kepada  hukum Islam    dan    adat,    khususnya    dalam    bidang    kekerabatan.    Kekerabatan mempengaruhi  sistem  kewarisan,  perkawinan,  kehartabendaan,  kepemilikan, pergaulan,  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  dan  lain-lain.  Sistem kekerabatan menentukan sistem kemasyarakatan yang ada di Minangkabau. 2
Sebagai  muslim,orang  Minangkabau  terikat  dengan  sistem  kekerabatan Islam  yang  mesti  ditaati.  Pada  saat  yang  bersamaan,  mereka  juga  terikat  dengan sistem kekerabatan adat yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Sehingga dapat dirasakan adanya tarik-menarik antara sistem keduanya.
Minangkabau  menganut  sistem  kekerabatan  matrilineal.  Dalam  sistem matrilineal  tersebut,  garis  keturunan  seseorang  ditarik  dari  pihak  ibunya.  Begitu juga,  dalam  sistem  pembagian  harta  pusaka,  perkawinan  dan  tempat  kediaman, pihak kaum wanita mempunyai posisi  yang dominan. Walaupun demikian, dalam hal  sistem  kekuasaan,  Minangkabau  bukanlah matriarkhaat ,  yaitu  sebuah  sistem sosial   di   mana   kekuasaan   penentunya   dipegang   oleh   perempuan.   Dalam kenyataannya, kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari dipegang oleh saudara laki-
1 Di antara lingkungan adat yang lainnya adalah Aceh, Tanah Gayo, Sumatera Selatan, Melayu serta Banga/Belitung. Lihat Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1983). 2 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam (Jakarta: Tintamas, 1976).
laki   ibu   ( mamak ).   Dengan   demikian,   laki-laki   dan   perempuan   mempunyai kedudukan dan peranan sendiri-sendiri yang sama-sama penting. 3 , 4
Bila  kedudukan  laki-laki  dipandang rendah  dan  tidak  memiliki  kekuasaan apa pun  yang disebut abu di ateh tunggua (abu di  atas tunggul  yang sekali angin berhembus  ia  pun hilang),  maka ini  adalah  dalam  konteks hubungan  yang  terjadi melalui  perkawinan.  Dalam  adat  Minangkabau,  seorang  suami  ( urang  sumando ) tidak berkuasa atas anak maupun harta dalam keluarga isterinya. Saudara laki-laki isterinyalah ( mamak )  yang berkuasa atas anak-anaknya. Dalam keluarga isterinya, suami  lebih  dipandang  sebagai  tamu  istimewa  yang  berfungsi  meneruskan keturunan  keluarga  isterinya.  Jika  dia  bercerai  dengan  isterinya,  si  suami  tadi keluar dari rumah hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. 5
Sistem  kekerabatan  matrilineal  Minangkabau  yang unik  ini,  semakin  unik lagi  bila  dihubungkan  dengan  sistem  kekerabatan  Islam  yang  juga  dianut  secara kuat.  Sistem  kekerabatan  Islam,  oleh  sebagian  ulama  dipahami  bersifat  bilateral 6 dan  sebagian  lainnya  memahami  bersifat  patrilineal. 7 , 8 , 9 , 10 , 11 Di  dalam  sistem kekerabatan  bilateral  atau  parental,  setiap  orang  dapat  menghubungkan  dirinya baik  kepada  ayahnya  maupun  ibunya.  Sedangkan  di  dalam  sistem  kekerabatan patrilineal, setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. 12 Paham patrilineal ini juga berkembang dalam
3 Azyumardi Azra, Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003). 4 Rahmadanil Rahmadanil and Rifka Zuwanda, “Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City: (Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam Dan Adat Di Kec.,” El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) 11, no. 2 (November 3, 2021): 151–63, https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.2.151-163. 5 Hamka, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (Jakarta: Tekad, 1963).
6 Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Menurut Qur’an Dan Hadith (Jakarta: Tintamas, 1982). 7 Ibn Rusyd, Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtashid (ttp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al- ’Arabiyyah, n.d.). 8 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī (Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadīṡah, n.d.).
9 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā (Beirut: Al-Maktab at-Tijār, n.d.).
10 As-Sarkhasī, Kitāb Al-Mabsūţ (Kairo: Muşţafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1988).
11 Muḥammad Abū Zahrah, Ahkām at-Tarikat wa al-Mawāriṡs (Kairo: Dār al-Fikr al- ’Arabī, n.d.). 12 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an Dan Sunnah (Jakarta: Tintamas, 1982).
masyarakat  Minangkabau  yang  umumnya  dikenal  kuat  kepatuhannya  terhadap ajaran Islam dan adat Minangkabau.
Sehingga,  dari  luar  sukar  untuk  membayangkan  bagaimana  ajaran  Islam tentang  hubungan  kekerabatan  dapat  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  yang turun-temurun  ikut  sistem  matrilineal.  Dapat  diduga  bahwa  masyarakat Minangkabau mengalami konflik antara aturan adatnya tentang kekerabatan dengan aturan Islam.
Konflik  ini  dapat  dirasakan  di  antaranya  dalam  pemikiran  Syekh  Ahmad Khatib   al-Minangkabaui.   Beliau   telah   melancarkan   serangan    yang   paling mendasar  atas  sistem  pewarisan  matrilineal  Minangkabau  di  akhir  abad-19. 13 Dia dengan  tegas  mengatakan  bahwa  harta  pusaka  itu  adalah  harta  haram  dan  proses pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama. Menurutnya, seluruh orang Minangkabau  memakan  harta  haram  dan  dia  konsekuen  dengan  pendapatnya. Sehingga  setelah  meninggalkan  Minangkabau  dan  berdiam  di  Makkah  sampai wafatnya, dia tidak pulang ke kampungnya itu. 14
Lain  halnya  dengan  pendapat  muridnya,  Abdul  Karim  Amrullah.  Dalam pewarisan  beliau  memisahkan  antara  harta  pencaharian  dengan  harta  pusaka tinggi.  Harta  pencaharian  mesti  diwariskan  menurut  hukum  Islam,  sedangkan harta    pusaka    tinggi    diwariskan    menurut    adat.    Begitu    juga,    dia    mengkritik tanggung  jawab  ayah  yang  tidak  dilaksanakan  untuk  anak  karena  adat  menuntut mamak yang bertanggung jawab kepada sang anak, bukan   ayah.. Di sisi lain, dia juga  ingin  memperkokoh  lembaga mamak /penghulu  adat  di  antaranya  dengan mengajukan ide perbaikan pemilihan penghulu ke arah yang lebih baik. 15
Pemikiran  Ahmad  Khatib  dan  Abdul  Karim  Amrullah  tersebut mencerminkan   terjadinya   tarik-menarik   antara   adat   dan   hukum   Islam   di Minangkabau.  Hal   yang  terungkap  di   atas  merupakan  beberapa  bagian  dari
13 Taufik Abdullah, “Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau,” in Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau , ed. A. A. Navis, II (Jakarta: Grafiti Pers, 1986).
14 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau , I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).
15 Abdul Karim Amrullah, Sendi Aman Tiang Selamat (Bukittinggi: Haidats, 1930).
pemikiran-pemikiran  mereka  tentang  adat  Minangkabau  dan  hukum  Islam,  yang di  antaranya  terlihat  pada  bidang  pewarisan  dan  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anak.
Di atas terlihat terjadi perbedaan pandangan antara  guru dan murid,  yaitu Ahmad  Khatib  dan  Abdul  Karim  Amrullah  tentang  hukum  Islam  dan  adat Minangkabau.  Pandangan-pandangan  itu  lebih  bertumpu  pada  permasalahan bagaimana  kedudukan  hukum  Islam  dan  adat  Minangkabau  menurut  mereka  dan apa  penyebab  mereka  berbeda.  Tentunya  dengan  mengetahui  hal-hal  tersebut diharapkan lebih membantu untuk memahami perubahan sosial.
Pembahasan  mengenai  kedudukan  hukum  Islam  dan  adat  Minangkabau dikarenakan  ranah  Minangkabau  merupakan  salah  satu  daerah  yang  mengalami proses  Islamisasi  yang  sangat  dalam.  Selain  itu,  daerah  ini  terkenal  kuat keterikatannya  kepada  hukum  adat  yang  umumnya  dianggap  berlawanan  dengan hukum  Islam.  Kemudian,      hubungan  kekerabatan      dijadikan  sebagai  fokus pembahasan karena diyakini bahwa hubungan kekerabatan tersebut menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

## Metode Penelitian
Untuk  memecahkan  permasalahan  di  atas,  maka  dilakukan  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  penelitian  dengan  cara  menelusuri  sumber- sumber  tertulis  atau  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan diteliti. 16 Penelitian   ini   dilakukan   dengan   maksud   untuk   dapat   mengetahui sebanyak mungkin pemikiran Ahmad Khatib dan  Abdul Karim Amrullah  tentang hukum  kekerabatan  Islam  dan  adat  Minangkabau.      Selain  itu,  juga  ditelusuri pendapat  dan  konsep  para  ahli  yang  telah  lebih  dahulu  mengadakan  penelitian atau penulisan menyangkut apa yang dibahas di sini.
Karena  itu  dilakukan  penelaahan  terhadap  literatur-literatur  yang  relevan seperti buku Sendi Aman Tiang Selamat karya Abdul Karim Amrullah, buku Amir Syarifudddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat
16 Suharsini Arikunto, Metode Penelitian Dan Pendekatan Praktek , VI (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998).
Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022                   Pemikiran…………Ahmad
Mnangkabau dan  juga  Akhria  Nazwar, Syekh  Ahmad  Khatib  Ilmuwan  Islam  di Permulaan  Abad  Ini .  Begitu  pula,  diadakan  penelaahan  terhadap  tulisan-tulisan dan  hasil-hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  hukum  kekerabatan  Islam  dan adat  Minangkabau  khususnya  di  bidang  kewarisan,  seperti  Hamka  dalam Islam dan  Adat  Minangkabau .  Tulisan-tulisan  ini  berguna  sekali  sebagai  bahan  acuan dalam penelaahan tentang hukum kekerabatan Islam dan adat Minangkabau.
Selanjutnya,  pendapat  dan  konsep  dari  penelitian  kepustakaan  tersebut  di atas dideskripsikan. Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan ini, diolah dengan cara memperbandingkan    antara    satu    pendapat    dengan    pendapat    lain    yang menggunakan pendekatan historis, sosio kultural dan filosofis untuk mendapatkan titik  kesamaan  di  antara  pendapat-pendapat  itu.  Dari  hasil  pengolahan  data  itu, diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan dalam pemecahan masalah.
Karena  begitu  luas  pembahasannya,  maka  tulisan  ini  membatasi  diri  pada bidang kekerabatan yang mencakup pernikahan, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan kewarisan dalam Islam.

## Tinjauan Literatur
Syamsir    Salam    dalam    penelitiannya, Pengkajian    Ulang    Sistim Kekerabatan  Matrilineal  di  Sumatera  Barat 17 menemukan  perubahan  mendasar dalam  perkembangan  masyarakat  Minangkabau  terutama  setelah  tahun  70-an. Perubahan  tersebut  bukan  saja  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  surau,  tetapi  juga yang   menyangkut    sistem    kekerabatan   matrilineal.    Posisi    pria    (suami)    telah semakin kuat, sehingga kecenderungan keluarga inti sudah berkembang di kalangan masyarakat  Minangkabau.  Perubahan  sosial  tersebut,  telah  ikut  mendorong terjadinya   perubahan   peran   dari   setiap   anggota   rumah   tangga,
terutama pria sebagai suami dan mamak dalam berbagai kegiatan di rumah tangga.
Syamsir Salam secara khusus telah mengkaji ulang sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau.
17 Syamsir Salam, “Pengkajian Ulang Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Sumatera Barat” (IAIN Syarif Hidayatullah, 1999).
Hasil   penelitian   Zurinal   Z 18 juga   menunjukkan   hal   yang  tidak   jauh berbeda.  Dia  menyimpulkan  bahwa  sistem  kekerabatan  matrilineal  yang  dianut masyarakat    Minangkabau   sedang   mengalami    proses    perubahan.    Ciri-ciri perubahan  yang  ditemui  adalah  mulai  berfungsinya  secara  efektif  keluarga  batih. Hal ini dapat dilihat dari mulai menguatnya kedudukan ayah dalam rumah tangga sekaligus  melemahnya posisi mamak dalam keluarga. Ayah lebih dominan dalam pengambilan keputusan serta semakin bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangga  terutama  dalam  hal  pendidikan  anak.  Selain  itu,  partisipasi  ayah  semakin besar dalam kegiatan rumah tangga dan semakin menguatnya hubungan antara ayah dan anak.
Meskipun demikian,  Zurinal –yang meneliti masalah sosiologi pendidikan ini- juga menemukan peranan wanita dalam pola pengambilan keputusan tetap lebih kuat  dibanding  pria.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  dominannya  wanita  dalam pengambilan  keputusan  di  dalam  rumah  tangga.  Begitu  juga,  masih besarnya curahan  tenaga  kerja  wanita  dalam  kegiatan  pendidikan  agama  anak  di  rumah tangga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan    yang  sedang  terjadi  di Minangkabau tidak merubah posisi dan status wanita dalam rumah tangga.
Dengan  menggambarkan  situasi  sebelum  dan  di  awal  abad  ke-20, Azyumardi  Azra  dalam  tulisannya, Surau  Pendidikan  Islam  Tradisional  dalam Transisi dan Modernisasi , 19 menyatakan bahwa perkembangan politik, ekonomi dan pendidikan  di  Minangkabau  menimbulkan  perubahan-perubahan  hebat  terhadap institusi-institusi dan pranata social Minangkabau, khususnya terhadap surau.
Pada  bidang  politik,  penghapusan  lembaga nagari –yang  menempatkan surau  sebagai  bahagian  tak  terpisahkan  dalam  tatanan nagari -  misalnya, mengakibatkan  surau  kehilangan  basisnya  dalam  sistem  dan  kelembagaan  social politik nagari .    Pemerintahan nagari yang    secara    tradisional    mencakup kepemimpinan  keagamaan  tersingkir  dalam  struktur kepemimpinan  formal  desa,
18 Zurinal Z., “Peranan Wanita Dalam Pendidikan Agama Anak Dan Korelasinya Dengan Kemampuan Beragama Anak Dalam Keluarga Matrilineal Di Kenagarian Kapau Sumatera Barat” (IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).
19 Azra, Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi .
sehingga   hanya   berada   pada   posisi   informal   yang   cenderung   marjinal   dan pinggiran.
Lebih  lanjut,  tulis  Azyumardi,  dalam  bidang  sosial  budaya,  perubahan- perubahan  yang  dihasilkan  pembangunan  dan  pendidikan,  turut  merubah  struktur sosial  masyarakat  Minangkabau  yang  semakin  menjadi  keluarga  nuklir,  di  mana ayah  menjadi  penanggung  jawab  keluarganya.  Ini  membuat  anak  laki-laki  tidak harus lagi tidur di surau; mereka kini mempunyai tempat di rumah orang tua mereka masing-masing. Sehingga, tanggung jawab atas pendidikan agama, semakin diambil alih  keluarga  daripada  paguyuban  adat  dan  lingkungan  lebih  luas  yang disimbolisasikan  surau.  Bagi  keluarga  yang  memiliki  pengetahuan  keagamaan, relatif  tidak  mengalami  persoalan  dalam  menghadapi  perkembangan  yang  tidak menguntungkan dalam penanaman pendidikan agama ini. Tetapi bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan itu dan tidak mendorong anaknya untuk belajar agama, maka pengikisan keislaman berlanjut di kalangan generasi muda Minang.
Tsuyoshi  Kato  dalam Matriliny  and  Migration  :  Evolving  Minangkabau Tradition in Indonesia , menyimpulkan bahwa sistem matrilineal Minangkabau tetap hidup dalam masa perubahan, walaupun harus menerima sejumlah akomodasi. Ini sekaligus membantah pendapat yang menyatakan bahwa sistem keluarga matrilineal dan kepemilikan harta kekayaan akan hilang seiring derasnya Islamisasi masyarakat Minangkabau. 20

## Hasil dan Pembahasan

## Pemikiran Ahmad Khatib
Ahmad  Khatib  dilahirkan  di  Koto  Gadang,  Bukittinggi  pada  tanggal  6 Zulhijjah 1276 H. (1860 M.). Dia adalah putera dari Abdullatif Khatib Nagari bin Abdurrahman bin Imam Abdullah bin Tuanku Abdul Aziz. Ibunya adalah Limbak Urai  puteri  dari  Tuanku  Nan  Rancak  dengan  isterinya  Siti  Zainab  binti  Tuanku
20 Tsuyoshi Kato, Matriliny and Migration : Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia (New York: Ithaca, 1982).
Bagindo   Khatib   pembantu regent Luhak   Agam.   Dia   memiliki   hubungan kekerabatan dengan Haji Agus Salim. 21
Berdasarkan  keturunannya,  Ahmad  Khatib  memiliki  latar  belakang keagamaan  dan  adat  yang  sangat  kuat.  Dia  juga  keturunan  orang  kaya.  Sebagai anggota  keluarga  pemangku  adat  dengan  latar  belakang  Pendidikan  keagamaan yang  kuat,  keluarga  ayah  Ahmad  Khatib  tidak  menutup  diri  dari  Pendidikan umum  yang  pada  waktu  itu  dikelola  oleh  pemerintah  jajahan.  Ahmad  Khatib adalah  anggota  keluarga  yang  gemar  menuntut  ilmu  yang  membukakan  pintu yang lebar baginya untuk meraih sukses di bidang ilmu pengetahuan. 22
Setelah menamatkan pelajarannya di Kweekschool (Sekolah Raja), sebuah sekolah guru di Bukittinggi, pada tahun 1287 H. (1871 M.), dia dibawa oleh ayahnya belajar ke Makkah pada usia 11 tahun. 23 , 24
Di  sana  dia  berguru  kepada  Sayyid  Zain  ad-Dalan  dan  Syekh  Bakr  asy- Syatta. Dia juga mempelajari ilmu falak dan aljabar. 25 Hanya sekali dia pulang ke Indonesia  untuk  beberapa  bulan  saja.  Setelah  itu  dia  Kembali  ke  Makkah  dan menetap  di  sana.  Dia  belajar  agama  secara  bersungguh-sungguh  hingga  menjadi seorang  ulama  besar  yang  masyhur  ke  mana-mana  dan  memperoleh  kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Makkah. 26
Dia    seorang    yang    berkemauan    dan    berwatak    keras    terutama    dalam menolak  hal-halyang  menurutnya  bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Dia berpendirian teguh dan pantang mundur namun juga bijaksana. Selain berbudi luhur dan  jujur,  dia  juga  pemberani  dan  memiliki  spontanitas  yang  tinggi  untuk menegakkan kebenaran. Sifat-sifatnya itu  mendapat pujian dan  penghargaan dari
21 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera (Jakarta: Umminda, 1982). 22 Tamar Djaja, Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air (Jakarta: Bulan Bintang, 1966). 23 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera . 24 Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini , I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
25 Tamar Djaja, Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air .
26 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera .
Syarif.  Kemudian  dia  diangkat  menjadi  imam  dan  khatib  dari  mazhab  Syāfi‘i  di Masjidil  Haram  merangkap  guru  besar,  ulama  yang  diberi  hak  mengajarkan agama dalam Masjidil Haram. 27
Di  samping  seorang  yang  cerdas  serta  taat  beribadah,  Ahmad  Khatib adalah  seorang  pencinta  tanah  air  yang  memilih  untuk  tidak  pulang  ke  kampung halamannya  sendiri.  Dia  memperhatikan  masalah-masalah  yang  timbul  di Indonesia,  terutama  kampung  halamannya  Minangkabau  serta  menyumbangkan pikiran-pikirannya  untuk  kemajuan  bangsa.  Dia  selalu  mengharapkan  perbaikan- perbaikan  di  tanah  airnya.  Dia  sangat  anti  terhadap  penjajah  Belanda  dan mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Snouck Hourgronye Ketika orang Belanda ini berada di Makkah pada tahun 1885 M. 28
Ahmad  Khatib  mempunyai  banyak  murid  yang  Ketika  mereka  pulang menjadi  ulama  berpengaruh  di  negerinya.  Di  antara  mereka  adalah  K.H.  Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri NU), Syekh Abdul Karim  Amrullah  di  Maninjau,  Syekh  Daud  Rasyidi  di  Balingka,  H.  Agus  Salim, Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung dan banyak lagi yang lain. 29
Ahmad Khatib meninggal dunia di Makkah pada tanggal 9 Jumadil Awal 1334 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1916 M. dalam usia 56 tahun. 30
Dalam  pemikirannya  tentang  adat  dan  hukum  Islam  di  Minangkabau, Ahmad Khatib lebih menyoroti pewarisan harta pusaka menurut adat. Dia  dengan tegas  mengatakan  bahwa  harta  pusaka  itu  adalah  harta  haram  dan  proses pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama. Menurutnya, seluruh orang Minangkabau  memakan  harta  haram  dan  dia  konsekuen  dengan  pendapatnya. Sehingga  setelah  meninggalkan  Minangkabau  dan  berdiam  di  Makkah  sampai wafatnya, dia tidak pulang ke kampungnya itu. 31 , 32 , 33
27 Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini . 28 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera . 29 Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini .
30 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera .
31 Hamka, Islam Dan Adat Minangkabau , I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).
Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022                   Pemikiran…………Ahmad
Bertentangannya  dengan  agama  menurut  beliau  adalah  karena  ahli  waris yang berhak atas peninggalan seseorang ialah anak dan isterinya serta orang yang disebutkan secara  terperinci  dalam  hukum farāidh . Tidak satupun  ahli  waris adat yang  termasuk  dalam  kelompok  ahli  waris  tersebut.  Sebaliknya,   ahli  waris menurut syara’tidak terdapat di dalam ahli waris adat yang terdiri dari kemenakan dan  kerabat  yang bertalian  dengan  garis  ibu.  Dari  sini  terlihat  pertentangan  yang bersifat prinsipil. Karena itu, melaksanakan pembagian warisan menurut adat adalah suatu perbuatan dosa. Di dalam bukunya yang berjudul ad-Dā’i al-Masmū’ fī Radd ‘alā Tawrīṡ al-Ikhwah ma‘a Aulād al-Akhawāt ma‘a Wujuūd al-Uşūl wa al-Furū‘ , sebagaimana  dikutip  oleh  Amir  Syarifuddin,  beliau  menolak  sistem pewarisan tersebut. 34
Ahmad   Khatib   menjelaskan   alasan-alasan    haram   dan   berdosanya pewarisan oleh kemenakan yang intinya adalah sebagai berikut :
1.   Adanya  unsur  perampasan  yakni  merampas  harta  yang  telah  menjadi  hak ahli waris  yang ditetapkan dalam  Islam. Dengan  meninggalnya  seseorang, maka  dengan  sendirinya  hartanya  beralih  kepada  ahli  waris  yang  berhak menurut  syara’  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah  ditentukan.  Jika  harta peninggalan  seseorang  diturunkan  kepada  kemenakan,  maka  tindakan tersebut  berarti  merampas  hak  anak  atau  ahli  waris  lain  yang  telah ditetapkan. Merampas merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
2.   Memakan  hak  orang  lain  secara  tidak  sah.  Harta  warisan  adalah  hak  ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara’, yang jika diwarisi oleh pihak yang tidak  berhak  maka  orang  itu  berarti  memakan  hak  orang lain  secara tidak sah. Ini adalah perbuatan dosa yang diancam dengan sanksi yang berat.
3.   Memakan harta anak yatim. Ini terjadi bila di  kalangan ahli waris menurut syara’  ada  anak  yatim.  Perbuatan  kemenakan  yang  tidak  berhak  untuk mengambil harta warisan yang sedianya untuk anak yatim itu sama dengan memakan harta anak yatim secara aniaya. Ini termasuk dosa besar.
32 Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini .
33 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau .
34 Amir Syarifuddin.
4.  Khianat  kepada  amanat  Allah.  Dalam  pembagian  warisan,  Allah  telah memberikan  amanat  untuk  menyampaikan  harta  peninggalan  pewaris  itu kepada  anak  dan  ahi  waris  lain  yang  ditetapkan  oleh  syara’.  Tidak disampaikannya  harta  tersebut  kepada  ahli  waris  yang  berhak  adalah perbuatan khianat kepada amanat Allah. Ini merupakan suatu perbuatan dosa dan termasuk salah satu tanda munafik.
5.   Dengan  tetap  memperlakukan  pewarisan  harta  pusaka  secara  adat  berarti merelakan  perbuatan  maksiat,  menghalalkan  sesuatu  yang  haram  atau meragukan sesuatu yang jelas haramnya. 35
Selain itu, Ahmad Khatib juga menolak alasan dari pihak yang meringankan masalah harta pusaka dan menganggapnya sebagai suatu kenyataan. Antara lain :
1.   Bahwa  harta  pusaka  itu  merupakan  harta  yang  diterima  secara  berurutan dari mamak dan dari ninik seterusnya ke atas. Karenanya harta dari mamak itu   diturunkan   kepada   kemenakan.    Ini   dibantah   olehnya   dengan mengatakan bahwa mamak itu menerima dari mamak nya secara merampas dari  ahli  waris  yang sah  menurut  syara’.  Perbuatan  itu  adalah  suatu  dosa, sebagaimana  tidak  boleh  mengikuti mamak memakan  makanan   yang haram.
2.  Bahwa  hati  seseorang  telah  dicondongkan  Allah  kepada  kemenakan, karenanya  ia tidak sampai hati untuk memberikan kepada anak  yang tidak dikasihinya.  Argumen  ini  ditolak,  bahwa  kasih  hati  itu  adalah  perhiasan setan  dan  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menolak  syari’at  yang diturunkan Allah. Ketentuan Allah yang harus diikuti bukan kasih hati.
3.   Bahwa  kemenakan  memelihara mamak dalam  keadaan  susah  atau  senang dan  membayarkan  hutang-hutangnya  sedangkan  anak  tidak  mau melakukannya. Karena itu, sebagai balas jasa, diturunkan kepada kemenakan tidak  kepada  anak.  Alasan  ini  juga  ditolaknya  dengan  keterangan  bahwa kemenakan  memelihara mamak dalam  keadaan  susah
dan membayarkan hutang-hutangnya karena kemenakan mengetahui akan
35 Amir Syarifuddin.
mendapatkan  pusaka  dari mamak .  Anak  tidak  mau  melakukannya  karena mengetahui  tidak  akan  mendapatkan  apapun  dari  ayahnya  dan  mengetaui pula bahwa selama ini dia tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya.
4.   Bahwa adat tidak boleh ditinggalkan karena adat itu bersendi syara’. Sebab itu  harus  dipakai  agar  jangan  binasa  keduanya.  Ini  dibantah  olehnya dengan  mengatakan  bahwa  adat  itu  tidak  boleh  dipakai  bila  bertentangan dengan syara’. Menjalankan syara’ tidak boleh setengah-setengah sebab bila sebagian  diterima  maka  harus  mengikutinya  dalam  segala  aspek kehidupan. 36
Menurut  Ahmad  Khatib,  sebagaimana     yang     dikutip     oleh     Akhria Nazwar, orang yang masih mematuhi adat seperti itu akan masuk neraka. Pelakunya adalah  fasik  dan  tidak  berhak  menjadi  saksi  dalam  perkawinan.  Dia  hanya  akan menjadikan  perkawinan  itu  tidak  sah.  Karena  itu,  taubat  adalah  mutlak  dan perkawinan  itu  harus  diulang  kembali.  Jika  tidak  maka  dia  menjadi  murtad. Hendaknya hubungan diputuskan dengan yang tidak mau menerima hukum waris Islam dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan pemakaman secara Islam. 37
Di  sini  terlihat  bahwa  Ahmad  Khatib  lebih  banyak  mempersoalkan pewarisan  harta  pusaka  kepada  kemenakan.  Beliau  melihat  masalah  ini  secara lahir  saja  yaitu  harta mamak diwarisi  oleh  kemenakan.  Ini  adalah  suatu  hal  yang bertentangan  dengan  tuntutan  hukum  syara’  yang  menetapkan  harta  waris  adalah bagi  anak-anaknya  sebagai  ahli  waris.  Ahmad  Khatib  tidak  memisahkan  masalah antara  harta  pencaharian  dengan  harta  pusaka.  Sebab  itu,  beliau  menetapkan hukum  haram  atas  pewarisan  harta  pusaka  kepada  kemenakan  sebagaimana haramnya  menyerahkan  harta  pencaharian  kepada  kemenakan  yang  tidak  berhak atas harta itu. Pewarisan harta pencaharian seseorang kepada kemenakan memang menyalahi    hukum    syara’    dan    dapat    ditetapkan    padanya    hukum    haram
36 Amir Syarifuddin.
37 Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini .
sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  beliau.  Namun  terhadap  harta  pusaka  tentu tidak demikian hukumnya sebab harta pusaka bukan milik orang tertentu. 38
Ahmad Khatib melihat pada masanya bahwa harta pusaka telah tercampur dengan  harta  yang  tidak  hak  karena  para mamak dahulu  ketika  memberikannya kepada  kemenakan  memasukkan  di  dalamnya  harta  pencaharian.  Walaupun  pada masa  itu  dapat  diperkirakan  pengertian  harta  pencaharian  telah  berkembang, namun belum berarti bahwa pewarisan harta pencaharian sudah sebagaimana yang diatur  dalam  ajaran   Islam.  Harta  pencaharian  hanya  memberikan  kebebasan pribadi bagi orang yang memperolehnya untuk memanfaatkannya selagi dia masih hidup.  Tetapi  dengan  kematiannya,  harta  pencaharian  kembali  kepada  kaum menggabung  dengan  harta  pusaka.  Seorang  laki-laki  hanya  dapat  mengabadikan harta  itu  di  tangan  ahli  warisnya  dengan  cara  hibah.  Bila  dipisahkan  harta pencaharian dari harta pusaka dan ditetapkan hak masing-masing maka kesalahan yang selama ini diperbuat oleh ninik mamak terdahulu dapat dihindarkan. 39
Dari  pokok  pikirannya  sebagaimana  yang  tersebut  di  atas,  secara  tidak langsung  Ahmad  Khatib  menggugat  struktur  kemasyarakatan  dan  keluarga  di Minangkabau  yang  membatasi  lingkungan  kekerabatan  serta  orang  yang berpartisipasi   dalam   hak   dan   kewajiban   hanya   yang   berada   dalam   garis kekerabatan  melalui  ibu  hingga  menimbulkan  kewarisan  unilateral  matrilineal. Dari pendapatnya terlihat bahwa seorang ayah atau suami adalah anggota keluarga yang  harus  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kehidupan  anak  isterinya.  Semua pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  dalam  keluarga,  bukan hanya yang berdasarkan garis ibu saja. Sehingga dalam hal kewarisan menimbulkan asas bilateral seperti yang terdapat dalam hukum Islam.

## Pemikiran Abdul Karim Amrullah
Abdul Karim  Amrullah dilahirkan pada  hari  Ahad tanggal 17  Safar 1296 H. (10 Februari 1879 M.) di Kepala Kabun, jorong Betung Panjang, nagari Sungai
38 Akhria Nazwar. Di Minangkabau, harta pusaka tinggi dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum guna dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum itu 39 Akhria Nazwar.
Batang  Maninjau  dalam luhak Agam.  Ayahnya  memberinya  nama  Muhammad Rasul. Ayahnya  adalah  Syekh  Muhammad  Amrullah  (Tuanku  Kisai)  bin  Tuanku Abdullah  Saleh  (Tuanku  Syekh  Guguk  Katur  atau  Ungku  Syekh  suku  Tanjung murid Tuanku Syekh Pariaman). Ibu Tuanku Kisai adalah Siti Saerah binti Abdullah Arif  (Tuanku  Syekh  Pariaman  atau  Tuanku  Nan  Tuo  Koto  Tuo   IV Koto). Adapun ibu Muhammad Rasul adalah Tarwasa isteri Syekh Muhammad Amrullah yang  ketiga.  Berdasarkan  keturunannya  terlihat  bahwa  Muhammad Rasul  adalah keturunan  ulama  perang  Paderi  dan  orang-orang  yang  disegani dalam kaum dan nagari nya. 40
Pada usia tujuh tahun dia telah disuruh oleh orang tuanya untuk mengerjakan shalat dan puasa meskipun dia belum tahu rukun dan syaratnya. Kemudian dalam usia 10 tahun, dia dibawa oleh H. Abdussamad, pamannya, ke Tarusan untuk belajar al-Quran  kepada  Tuanku  Haji  Hud  dan  Tuanku  Fakih  Samnun  sampai  tamat. Setahun di sana, dia dibawa pulang kembali ke Sungai Batang dan belajar menulis huruf Arab kepada  Adam anak  Tuanku Said.  Setelah berusia 13  tahun,  dia mulai belajar  nahwu  sharaf  kepada  ayahnya  sendiri.  Selanjutnya  dia  diantarkan  oleh ayahnya  ke  Sungai  Rotan  Pariaman  melanjutkan  belajar  kepada  Tuanku  Sutan Muhammad Yusuf, murid ayahnya. Pada tahun 1312
H.  (1894  M.),  ketika  berusia  16  tahun,  Muhammad  Rasul  telah  berangkat  ke Makkah  atas  keinginannya  sendiri  yang didukung oleh  ayahnya.  Di  sana,  selama tujuh tahun dia belajar secara bersungguh-sungguh kepada Syekh Ahmad Khatib al- Minangkabaui,  gurunya  yang  sangat  dicintai  dan  dihormatinya.  Selain  kepada Syekh  Ahmad  Khatib,  dia  juga  pernah  belajar  kepada  Syekh  Abdullah  Jamidin, Syekh  Usman  Serawak,  Syekh  Umar  Bajened,  Syekh  Saleh  Bafadal.  Syekh Hamid Jeddah, Syekh Said Yaman dan Syekh Yusuf Nabhani pengarang kitab al- Anwār  al-Muhammadiyah yang  sangat  membenci  Syekh  Muhammad  Abduh. Di waktu belajar itu, dia lebih suka bertanya kepada guru dan bila perlu membantahnya, suatu   hal   yang  sangat   dipantangkan  pada   masa   itu.   Karena kecerdasannya,   maka   Syekh   Ahmad   Khatib   sangat   menyayanginya.   Karena
40 Hamka, Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera .
sayangnya,  Ahmad  Khatib  sering  membantunya  kalau  uang  belanjanya  tidak mencukupi. Begitulah, antara murid dan guru saling menyayangi. 41
Pengaruh  ajaran  gurunya   yang  revolusioner  terhadap  adat  dan  ajaran tarekat  di  kampungnya,  telah  membentuk  jiwa  Muhammad  Rasul.  Maka  setelah pulang dari Makkah, dia bersama kawan-kawan dan murid-muridnya di antaranya Syekh  Daud  Rasyidi  dan  Tuanku  Syekh  Abbas,  mulai  menyatakan  pendiriannya tentang  tarekat  Naqsyabandi.  Dia  dengan  tegas  sekali  menetang rabiṭah guru dalam  mengerjakan  suluk.  Sehingga  muncul  pro  dan  kontra  yang  menimbulkan istilah  kaum  muda  dan  kaum  tua  di  kalangan  ulama  Minangkabau.  Dia  sering mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kemerdekaan menyatakan pikiran dan ber ijtihād ,  tidak  lagi  bertaklid.  Di  antara  murid-muridnya  adalah  Abdul Hamid Hakim  (Angku  Mudo)  salah  seorang  pemimpin  Sumatera  Thawalib,  Zainuddin Labai  El-Yunussi  pendiri  Diniyyah  School,  H.  Abbas  Dt.  Tunaro,  H.  Yusuf Amrullah, Ahmad Rasyid Sutan  Mansur menantunya  dan  tokoh Muhammadiyah, Datuk  Batuah  yang  kemudian  mengikuti  paham  komunis,  Jalaluddin  Thaib, Mukhtar  Luthfi,  Hasim  El-Husni,  Adam  B.B.,  Rahmah  El-  Yunusiyyah  pendiri Diniyah Puteri Padang Panjang, Rasuna Said mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa  Soekarno dan  lain-lain. Abdul Karim  Amrullah  akhirnya  meninggal dunia  pada  hari  Sabtu  21  Jumadil  Akhir  1364  H.  /  2  Juni
1945   M.   di   Jakarta.   Dia   telah   meninggalkan   pemikiran-pemikiran   yang berpengaruh terhadap murid-muridnya yang kebanyakan menjadi orang besar. 42
Abdul  Karim  Amrullah  di  dalam  bukunya Sendi  Aman  Tiang  Selamat memandang  adat  sebagai  kebiasaan  yang  boleh  jadi  berubah  atau  diubahkan. Sehingga, kebiasaan yang tidak boleh berubah atau diubahkan tidaklah dinamakan adat. Adapun kebiasaan  atau adat  yang telah ditetapkan akan menjadi contoh suri tauladan  selama-lamanya,  itulah  yang  dinamakan limbago .  Pepatah  Minang mengatakan adat diisi limbago dituang (adat diisi lembaga dituang).  Menurutnya, jika  yang  telah  ditetapkan  menjadi limbago itu  mendatangkan  kemudharatan, maka ia mesti diubah dengan mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan
41 Hamka.
43 Abdul Karim Amrullah, Sendi Aman Tiang Selamat .
44 Abdul Karim Amrullah.
itu   sendiri.   Hal   yang   mendatangkan   kemashlahatan   itulah   yang   seharusnya dijadikan adat limbago . 43
Dia berpendapat bahwa ada enam limbago yang harus dijaga agar tercipta keamanan dan keselamatan hidup. Keenamnya adalah :
1. Limbago orang  berumah  tangga  yang  mencakup limbago antar  beribu bapak, beranak isteri, ber dunsanak saudara, ber mamak kemenakan dan berkaum famili.
2. Limbago orang   ber koto ber nagari dengan   tidak   memandang  suku bangsa, kepercayaan dan agama.
3. Limbago orang memerintah dan terperintah.
4. Limbago adat.
5. Limbago antar murid dengan guru.
6. Limbago orang  memakaikan  agama  dan  kepercayaan  pada  keadaan apapun(Abdul Karim Amrullah 1930).
Dari  keenam limbago yang  dibicarakan  Abdul  Karim  Amrullah  di  atas, terlihat  secara  jelas  pandangannya  betapa  hubungan  kekerabatan  sangat mempengaruhi  sistem  kemasyarakatan  khususnya  Minangkabau.  Dimulai  dari unit  terkecil  yaitu  rumah  tangga  sampai  kepada  yang  lebih  besar  yaitu  hubungan dengan  anggota  masyarakat  lainnya  yang  terwujudkan  lebih  tegas  dalam  sistem pemerintahan. Semua itu mesti dituntun oleh keyakinan agama yaitu Islam.
Tentang limbago orang  berumah  tangga  yang  menitik  beratkan  pada masalah keluarga dan perkawinan serta akibatnya, di dalam bukunya tersebut di atas yang  dilengkapinya  dengan  dalil-dalil  al-Qur’ān  dan  Sunnah,  dia  menjelaskan tentang  adab  dan  aturan-aturan  Islam  yang  harus  diadatkan  oleh  manusia. Menurutnya,    seorang    suami    atau    ayah    haruslah    bertanggung    jawab    penuh terhadap  kehidupan  anak  isterinya.  Masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban  dalam  kehidupan  berumah  tangga  dan  akan  berdosa  besar  bagi  yang tidak melaksanakannya. 44
45 Abdul Karim Amrullah.
46 Abdul Karim Amrullah.
Adapun  tentang limbago orang  ber korong berkampung  atau  ber koto ber nagari ,  yaitu  orang-orang  yang  sama  tinggal  di  dalam nagari itu  baik  anak nagari atau  orang  dagang  (orang  tempatan  atau  pendatang),  dia  menjelaskan persamaan kedudukan manusia  dalam kehidupan  tanpa  memandang suku  bangsa, kepercayaan  dan  agama.  Begitu  juga,  dijelaskannya  mengenai  akhlak  yang  baik menurut  Islam. 45 Sudut  pandangnya  ini  mencerminkan  semangat  egaliter  dan betapa  moderennya  alam  pikiran  Abdul  Karim  Amrullah  walau  hidup  di  zaman dengan  akses  pendidikan  formal  yang  sangat  terbatas  karena  penjajahan.  Ini sungguh berbeda tajam dengan alam pikiran sebagian orang di zaman sekarang yang menganggap dirinya terpelajar hanya karena telah menyelesaikan pendidikan formal sangat  tinggi,  namun  terjebak  dalam  kekolotan  alam  pikiran  dengan  membeda- bedakan  manusia  berdasarkan  suku  bangsa  dan  agama,  orang  tempatan  atau pendatang.  Ajaran  Islam  telah  menerangi  alam  pikiran  Abdul  Karim Amrullah tentang hal ini.
Dalam  adat limbago orang  memerintah  dan  terperintah,  dia  menjelaskan cara-cara  pelaksanaan  kekuasaan  yang  pada  intinya  berupa  penegakkan kemashlahatan  umum  dan  berjalan  pada  kebenaran  agama  Allah.  Menurutnya, syarat   untuk   menjadi   penguasa   itu   haruslah   berpengetahuan   agama   dan kepandaian  lainnya,  bukan  berdasarkan  ketuaan  semata.  Dia  harus  mampu mengayomi rakyat. Rakyat bukanlah budak melainkan orang yang harus dilindungi. Rakyat pun harus tunduk, patuh dan hormat kepada pemerintah serta mau   bekerja sama   dalam   pelaksanaan   pembangunan,   selama   itu   tidak bertentangan  dengan ajaran  Allah.  Jika  bertentangan,  maka  ajaran  Allah  harus dipertahankan karena itulah kebenaran. 46
Mengenai limbago adat    Minangkabau,    Abdul    Karim    Amrullah membaginya dalam lima bahagian, yaitu :
1.   Adat teradat, seperti kenyang dengan sebab makan.
2.   Adat yang diadatkan, seperti berniaga dan bersuami isteri.
47 Abdul Karim Amrullah.
48 Abdul Karim Amrullah.
3.   Adat  istiadat,  yaitu  sesuatu  yang  dicari-cari  oleh  orang  pandai  yang patut dijadikan adat di dalam nagari .
4.   Adat isti‘mal ,  yaitu mempergunakan sesuatu sesuai dengan kemestian, hal dan masanya.
5.  Adat yang sebenarnya adat, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keyakinannya. Adat yang sebenarnya adat ini adalah syara’. 47
Menurutnya, untuk menetapkan tiap-tiap satu dari yang disebutkan di atas, haruslah  terlebih  dahulu  mempergunakan  peraturan  dan  ketetapan  yang berkaitan dengan  masing-masingnya.  Peraturan  atau  ketetapan  itulah  yang  dinamakan limbago . Jika limbago itu salah, haruslah diganti dengan  yang benar agar tercapai keselamatan hidup beragama dan beradat. 48
Abdul     Karim     Amrullah     memperlihatkan     contoh-contoh limbago Minangkabau yang patut diubah, seperti di bawah ini :
1.   Sudah tetap adat orang mengangkat penghulu menurut giliran masing- masing  saja,  tanpa  memperhatikan  kepandaiannya  atau  patut  tidak patutnya   menjabati   pangkat   penghulu   itu.(Abdul   Karim   Amrullah 1930) Menurutnya, kebiasaan ini tidak baik.
2.   Begitu  juga  dengan  pengangkatan  imam  khatib  di  dalam  suku  yang hanya  berdasarkan  giliran  saja.  Padahal  imam  khatib  itu  adalah suluh bendang  adat  limbago (suluh  penerang  adat  aturan),  sehingga  kalau tanpa pengetahuan tidaklah baik jadinya.
3. Sudah tetap pula di nagari-nagari Minangkabau bahwa adat itu terpegang di tangan penghulu-penghulu saja. Segala sesuatu  yang akan dijadikan adat limbago di dalam nagari adalah menurut kebulatan mufakat   para penghulu    di     balairung   saja.     Ini     juga    tidak   baik menurutnya karena  walaupun  ada  di  antara  penghulu  itu  yang  mampu  memimpin dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan di antara mereka   ada yang   diangkat   karena   giliran   semata   bukan   karena
49 Abdul Karim Amrullah.
50 Abdul Karim Amrullah.
kepandaiannya  sehingga  dapat  merusak  keamanan  dan  kemakmuran anak nagari . 49
Dalam hal berpusaka, Abdul Karim Amrullah mempergunakan istilah adat jāhiliyyah dan  Islāmiyyah.  Adat jāhiliyyah adalah  kebiasaan  yang  dibuat  orang sebelum beragama Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga adat atau limbago yang  dibuat  orang  setelah  beragama  Islam  tetapi  tidak  diperoleh  dalam keterangan agama asal-usulnya, hal yang menunjukkan sah atau bolehnya perbuatan itu. Adat Islāmiyyah adalah adat-adat yang didatangkan oleh Rasulullah s.a.w. atau dilakukan orang setelah wafatnya Rasul yang lebih dahulu disesuaikan dengan dalil- dalil  yang tersebut dalam  Islam  yaitu al-Qur’ān, ḥadīṡ, ijmā‘ , qiyās, istiṣḥāb dan maṣlaḥah    mursalah .(Abdul    Karim    Amrullah    1930)  Menurutnya,  pusaka  di Minangkabau yang turun kepada kemenakan adalah adat limbago orang jāhiliyyah yang muncul dari orang yang beragama Budha. 50
Menurut  Abdul  Karim  Amrullah,  menurunkan  pusaka  kepada  kemenakan tidaklah  adil.  Iini  dikarenakan  beberapa  hal  yaitu pertama, tidak  semua  orang Minangkabau itu mempunyai mamak .  Sehingga menurut ketetapan itu siapa  yang tidak  ber mamak tentulah  tidak  menerima  apapun.  Padahal  tidak  ada  agaknya seorang pun yang tidak mempunyai bapak, yang bila pusaka dijatuhkan kepada anak maka  anak  itu  akan  menerima  pusaka. Kedua ,  sebab  pusaka  dijatuhkan kepada kemenakan hanya karena memandang pertolongan kemenakan mendorong perahu yang tersekat. Sementara pertolongan  yang tidak ternilai yaitu bapak dan ibu yang jadi sebab adanya anak  yang telah bersusah payah mengasuhnya  sejak kecil tidak dipandang. Sehingga tidaklah adil menurunkan pusaka kepada kemenakan. Ketiga , suami merupakan tempat berkasih saying yang berusaha menghidupi anak isterinya dengan  susah  payah.  Namun  mengapa  pertolongan  dan  kegunaannya  itu  tidak dipandang  sehingga  harta  tetap  jatuh  kepada  kemenakan  ? Keempat ,    isteri merupakan  tempat  curahan  kasih  saying  yang  membaktikan dirinya untuk suami dan  rumah  tangganya.  Lalu,  bila  suaminya  meninggal  ia  tidak  akan    mendapat apapun   dari   peninggalan   suaminya,   yang   berarti   tidak   ada
Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022                   Pemikiran…………Ahmad
keadilan. Kelima, anak  dapat  dikatakan  sebagai  keratan  batang  tubuh,  tempat tumpahan segala kasih sayang yang diasuh sejak kecil. Setelah besar ia  yang akan merawat  ibu  bapaknya.  Namun  bila  bapaknya  meninggal,  ia  tidak  akan mendapatkan  apapun  dari  peninggalan  bapaknya.  Ini  juga  tidak  adil. Enam ,  Cati Bilang  Pandai  menurunkan  pusaka  kepada  kemenakan  dengan  alasan  ia  mau sehidup  semati  dengan mamak nya.  Namun  ini  tidaklah  tetap,  karena  manusia tidaklah  sama  laku  dan  perangainya.  Banyak  kemenakan  yang  tidak  mau  tahu dengan  susah  senang  kehidupan mamak nya.  Setelah mamak itu  meninggal, kemenakanlah  yang menerima hartanya bukan isteri dan anaknya  yang selama ini berbakti kepadanya. Hal ini tidaklah adil. Tujuh , kemenakan  yang jauh, bila tidak ada  yang dekat, akan mendapat pusaka dari mamak nya. Padahal banyak di antara mereka yang tidak tahu dengan mamak nya itu apalagi ketika sengsara. Sedangkan anak  isteri  yang  selalu  tahu  kehidupan  ayah  atau  suaminya  tidak  mendapatkan pusaka  sehingga  terlihatlah  ketidakadilan  dalam  hal  ini. Delapan ,  memang  di masa Cati Bilang Pandai boleh jadi anak tidak mau sehidup semati dengan ayahnya, karena  waktu  itu  belum  ada  agama  Islam  yang  mewajibkannya  dan belum ada sekolah. Namun di masa ini, tentu tidak sama anak-anak dahulu dengan anak-anak sekarang. Sehingga tidaklah adil menetapkan hal yang sama terhadap sesuatu yang berubah. Kalau tindakan anak itu salah, bias jadi orang tua dan lingkungan adatnya salah juga karena tidak mengajarinya. Tentunya hal  itu tidak patut menjadi sebab anak  terhukum  dengan  tidak  mendapatkan  harta  pusaka. Sembilan ,    ahli    adat mengatakan  bahwa  anak  dipangku  kemenakan  dibimbing, yang artinya menurut adat  adalah  wajib  dilebihkan  memelihara  anak  dari  pada  kemenakan.  Pertalian antara bapak dengan anak adalah kekal. Sehingga tetaplah selama hidup mati anak dipangku  kemenakan  dibimbing.  Hendaklah  berwasiat  agak  sedikit  untuk kemenakan  sekedar  pembimbing  saja  dan  yang  lainnya  jatuh  kepada  anak  dan segala  ahli  waris  menurut  adat  Islāmiyyah.  Namun  mengapa  pusaka  tetap  jatuh kepada  kemenakan  ? Sepuluh ,  ahli  adat  mengatakan mati bapak berkalang anak yang  menunjukkan  bahwa  sakit  senang  dan  matinya  bapak  berada  di  bawah tanggungan  anaknya.  Sehingga  tidaklah  adil  bila  anak  tidak mendapatkan harta pusaka. Sebelas ,  keputusan  ketiga  datuk  itu  untuk  menurunkan  pusaka  kepada kemenakan adalah ketika mereka dalam keadaan marah. Tidaklah
adil  mengikuti  putusan  orang  yang  sedang  marah. Dua  belas ,  hokum  yang ditanggung  oleh  orang-orang  yang  bersalah  tidaklah  harus  ditanggung  pula  oleh orang-orang  yang  tidak  bersalah.  Sehingga  harta  pusaka  tetap  jatuh  kepada kemenakan tidaklah adil. Tiga belas , dalam hal pusaka turun kepada kemenakan ini, tidak jelas  berapa  bahagian laki-laki  dan perempuan.  Sehingga  timbul kesamaran yang  dapat  menyebabkan  kekeliruan  dan  ketidakadilan.  Ia  merupakan  adat jāhiliyyah yang  menyalahi  adat Islāmiyyah .  Adat  itu  harus  diubah  dengan adat yang sesuai dengan ajaran Islam agar kokoh sendi keadilan dan kemaslahatan serta tegaknya keimanan. 51
Walaupun  dia  menyerang  sistem  pusaka  jatuh  kepada  kemenakan,  namun dia  tidak  mengusik  harta  tua  ( pusako  tinggi ).  Dia  berpendapat  bahwa  di Minangkabau harta yang boleh dipusakai oleh ahli waris secara Islam adalah harta warisan si mayit setelah dikurangi tajhīz mayit dan hak orang lain yang tersangkut di dalamnya,  yang berasal dari : cencang latehnya, ditambang ditaruko nya; dibeli atau ditukarinya; diwarisinya dari ibu atau bapaknya atau yang lainnya dari orang- orang  yang  patut  diwarisinya  menurut  adat Islāmiyyah ;  wasiat  orang  kepadanya; diterimanya  dari  zakat;  sedekah  orang  kepadanya;  antaran  atau  hadiah  orang kepadanya;  diterimanya  dari  hibah  yakni  pemberian  ninik  atau mamak nya  atau siapapn;  penggantian  hartanya  yang  dilenyapkan  orang;  mahar  kawinnya  dan upahan orang kepadanya. 52
Ringkasnya,  yang  berasal  dari  segala  macam  yang  menyebabkan  sesuatu menjadi  kepunyaannya,  bukan  milik  bersama.  Itulah  yang  akan  dipusakai  oleh ahli   waris   secara   Islam.   Adapun   barang-barang   yang   diwakafkan   orang kepadanya, maka tidaklah boleh dipusakai kalau tidak ditentukan oleh orang  yang berwakaf  bahwa  wakafnya  itu  turun  temurun  kepada  anak  cucu  dan  waris  yang lain yang disebutkan ketika melafalkan wakaf itu. Sebab, harta wakaf itu bukanlah kepunyaan  manusia  melainkan  milik  Allah  sendiri.  Pihak  yang  menerima  wakaf itu  hanya halal mengambil manfaatnya saja  selagi ia  hidup. Bila  yang menerima wakaf itu sudah meninggal, maka kembalilah harta wakaf itu kepada famili-famili
51 Abdul Karim Amrullah.
52 Abdul Karim Amrullah.
yang dekat  sekali dengan orang  yang berwakaf  tadi.  Famili-famili  yang dekat itu juga   disebut żawil   arḥām seperti   kemenakannya   atau   cucu   dari   anak perempuannya atau dari kemenakannya dan lain-lain. 53
Adapun  mengenai  harta  tua  ( pusako  tinggi )  yang  tidak  jelas  lagi  asal- usulnya,  menurut  Abdul  Karim  Amrullah,  termasuk  ke  dalam  harta musabalah . Harta musabalah adalah harta yang dibiarkan saja bagaimana adat yang dilakukan orang terhadapnya. Ia disebut juga harta maḥbūsah yang tetap seperti adanya tidak diubah-ubah.  Harta  ini  terbagi  dua,  yaitu musabalah  maḥbūsah atas  orang-orang Islam  di  dalam  negeri  itu,  yaitu  semuanya  dibiarkan  mengambil  manfaatnya seperti  tanah  pekuburan dan   barang  yang tertentu kepada suatu kaum  atau  suku seperti harta tua ( pusako tinggi ). 54
Kedua harta itu, seperti  harta wakaf juga, tidak boleh dipindahkan kepada lain-lain kaum. Juga tidak boleh digadaikan dan tidak pula dipusakai oleh ahli waris yang ditentukan Islam. Sebab, ia adalah barang yang tidak dimiliki oleh siapapun, ia hanyalah milik Allah s.w.t. 55
Adapun  yang  dibolehkan  mengambil  manfaat  dari  harta  tua  itu  adalah orang-orang  yang  ditentukan  menurut  adat limbago yang  berlaku  atasnya,  yaitu turun  temurun  sepanjang  adat  dari  ninik  turun  ke mamak ,  dari mamak turun  ke kemenakan.  Mengambil  manfaatnya  adalah  dengan  menanami,  mengambil  hasil atau  menambah  tanaman  dan  lain-lain.  Adapun  hasil  yang didapat  dari  tanah  itu, jika dijual dan dibelikan pula kepada tanah atau barang yang lain maka tanah atau barang itu menjadi milik orang  yang membeli itu dan dipusakai oleh segala waris yang ditentukan  agama.  Ia  bukanlah  harta  tua  yang dapat  dituntut  oleh dunsanak kemenakan. Sebab, bukanlah harta tua  yang dijualnya untuk membeli  tanah atau barang itu, melainkan dari hasil harta tua yang harus diambil dan dipunyainya. 56
Penurunan  harta  tua  yang  tidak  tentu  asal-usulnya  itu  kepada  kemenakan, menurut  Abdul  Karim  Amrullah,  tidaklah  disalahkan  oleh  adat  Islāmiyyah.  Ia
53 Abdul Karim Amrullah.
54 Abdul Karim Amrullah.
55 Abdul Karim Amrullah.
56 Abdul Karim Amrullah.
Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022                   Pemikiran…………Ahmad
tetap seperti itu selama-lamanya. Jadi, harta yang dapat diwarisi oleh ahli waris yang ditentukan  Islam adalah  harta milik  yang  didapat dari seperti sebelas  cara  di  atas yang  tidak  ada  hak  milik  bersama  di  dalamnya.  Selanjutnya,  yang  jatuh kepada kemenakan  adalah  seperti  harta  tua  tadi.  Demikian  menurut  Abdul  Karim Amrullah. 57
Di  sini  terlihat  Abdul  Karim  Amrullah  lebih  menyoroti  adat limbago pewarisan harta pusaka, di samping adat limbago lainnya. Menurutnya, adat  yang dapat  berubah  atau      diubahkan  dan  apa  yang  telah  menjadi limbago ,  jika mendatangkan kemudharatan haruslah diubah dengan mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan itu. Hal yang mendatangkan kemashlahatan haruslah tetap dipelihara menjadi adat limbago .
Menurutnya, adat limbago Minangkabau yang menyalahi sendi keadilan dan kemashlahatan serta aturan syara‘, tidak digunakan dan harus diubah kepada yang sesuai  dengan  hal  tersebut  di  atas.  Dia  mencontohkan  sistem  pengangkatan  dan pelaksanaan kekuasaan penghulu di  masanya, dapat  mendatangkan kemudharatan bagi orang banyak. Namun ini tidak berarti dia menolak kelembagaan penghulu dan ninik mamak di  Minangkabau.  Dia  hanya  menginginkan  perbaikan  sistem  demi tercapainya fungsi penghulu dan ninik mamak .
Dalam  berumah  tangga,  ayah   atau  suami  bukanlah  harus  dipandang sebagai  tamu  yang  terhormat.  Dia  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  terhadap kehidupan  anak  isterinya.  Semua  pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing- masing.
Dengan  pola  pikirnya  tentang  fungsi mamak dan  ayah  ini,  secara  teori, menempatkan  sang  anak  (kemenakan)  berada  dalam  posisi  yang  diuntungkan. Anak berhak dapat perhatian dari mamak dan saat yang sama ia juga mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Sementara sang ayah, pada saat yang juga sebagai mamak bagi  kemenakannya,  mesti  mampu  bertanggung  jawab  pada  anak  isteri
57 Abdul Karim Amrullah.
sebagaimana  dituntut  syara‘  dan  juga  bertanggung  jawab  terhadap  kemenakan sebagaimana dituntut oleh adat.
Begitu juga dalam hal pewarisan harta kepada kemenakan pada masanya itu, menurutnya,  bertentangan  dengan  sistem  keadilan  dan  aturan  agama.  Namun  ini hanya  dalam  kaitannya  dengan  harta  pribadi,  yang  bukan  milik  bersama. Dalam hal  yang  menjadi  milik  bersama  seperti  pusaka  tua,  menurutnya,  adat limbago itu  harus  tetap  dipelihara.  Karena  di  samping tidak  menyalahi  syara‘,  juga  sudah tidak  jelas  lagi  asal-usulnya  sehingga  adat  yang  berlaku  atasnya  dibiarkan  terus berjalan.  Sebab  kalau  tidak,  justeru  akan  menimbulkan  kekacauan  di kalangan anak nagari .
Beliau  melihat  harta  pusaka  dalam  bentuknya  yang  sudah  terpisah  dari harta pencaharian. Dia menyamakan harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf  atau harta musabalah yang pernah dilakukan oleh  “Umar bin  Khaṭṭāb atas harta  yang  didapatnya  di  Khaibar  yang  boleh  diambil  isinya  tetapi  tidak  boleh di taṣarruf kan tanahnya. Dia mengemukakan kaidah uṣūl : al-‘ādah muḥakkamah wa al-‘urf qāḍin (adat diperkokoh dan ‘urf adalah berlaku). 58
Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada titik perbedaannya adalah untuk menyatakan bahwa harta itu tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka harta tersebut terhindar dari kelompok  harta yang  harus  diwariskan  menurut  hukum farāiḍ ;  dengan  arti tidaklah salah kalau tidak berlaku hukum farāiḍ padanya. 59
Jika  diperhatikan  pemikiran  Abdul  Karim  Amrullah  ini  terlihat  bahwa yang dianggapnya sama  dengan harta wakaf adalah harta pusaka  yang murni dari tercampurnya harta pencaharian, sebab harta yang murni itulah yang dapat dicarikan kesamaannya dengan harta wakaf. Sedangkan yang telah dimasuki oleh unsur harta pencaharian  yang jelas  hak anak dan  isteri,  termasuk ke dalam  harta syubhat. Patut  dicatat,pada  masa  Abdul  Karim  Amrullah  itu,  para  ulama  di
58 Hamka, “Adat Minangkabau Dan Harta Pusakanya,” in Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968).
59 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau .
Minangkabau  menyambut  seruan  Syekh  Ahmad  Khatib  untuk  melaksanakan pewarisan  menurut  hukum farāiḍ .  Namun  ini  hanya  terarah  kepada  harta pencaharian,  tidak  kepada  harta  pusaka.  Mereka  sepakat  dalam  menuntut  tidak dimasukkannya  harta  pencaharian  ke  dalam  kelompok  harta  pusaka  yang  akan diwariskan  kepada  kemenakan.  Harta  pencaharian  haruslah  diwariskan  secara hukum  Islam. Pada  tahun 1914,  Syekh  Khatib  Ali telah  memprakarsai  pewarisan harta  pencaharian  secara  syara‘  di  Muara  Labuh.  Pada  tahun  1929,  Kongres Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (PERTI)  mengeluarkan  mosi  yang  menyuarakan hati  sanubari  alim  ulama,  didukung  oleh  beberapa  pemimpin  dari  kalangan ninik mamak ,  teralamat  kepada  semua  yang  berwajib  yang  menuntut  agar  harta pencaharian    diwariskan    menurut    syara‘    supaya    orang    Islam    terhindar    dari memakan harta  yang haram menurut agamanya. Tanggapan-tanggapan tersebut di atas  mencerminkan  reaksi  atas  ketidakadilan  yang  terjadi  di  kalangan  orang Minangkabau dengan memperlakukan harta pencaharian sebagai harta pusaka untuk diwariskan  secara  adat.  Dari  reaksi  itu  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun pada masa itu harta pencaharian sudah berkembang dalam kehidupan orang Minangkabau dan  hubungan  ayah  dengan  anak  sudah  intim  dengan  menetapnya  ayah  bersama anak isterinya, namun pewarisan harta pencaharian kepada anak belumlah merata. Sehingga ayah yang menginginkan harta pencahariannya jatuh pada anak-anaknya setelah  wafatnya,  menempuhnya  dengan  cara  hibah.  Tanpa  adanya  wasiat  atau hibah, maka harta itu akan diwarisi oleh kemenakan. Dan yang sudah terlanjur dikuasai oleh anak, akan dituntut di pengadilan oleh kemenakan. 60
Sampai  pada  titik  ini,  terasa  bahwa  hukum  kekerabatan  Islam  lebih didahulukan  oleh  Abdul  Karim  Amrullah  dibandingkan  hukum  kekerabatan  adat. Hukum  kekerabatan  Islam  menjadi  patokan  dalam  membina  hukum  kekerabatan adat  Minangkabau.  Namun,  sesuai  dengan  konsekuensi  logis  dari  konsep ‘urf yang  dipegangnya,  ini  tidak  berarti  meninggalkan  total  hukum  kekerabatan  adat Minangkabau.  Dalam  pandangannya,  yang  harus  diubah  hanyalah  yang  tidak sesuai dengan Islam dan mesti dicocokkan dengan hukum syara‘ itu. Ayah mesti bertanggung  jawab  pada  anak  yang  juga  berarti  memulihkan  hak  ayah  terhadap
anak  dan  saat  yang  bersamaan,  sebagai mamak ,  dia juga  dituntut  memperhatikan kehidupan kemenakannya yang juga punya ayah. Tanggung jawab sebagai mamak ini  tidaklah  berlawanan  dengan  syara’.  Pada  gilirannya,  pemikiran  Abdul  Karim Amrullah ini dapat mengantarkan orang Islam Minangkabau kepada asas bilateral seperti yang terdapat dalam hukum Islam.
Dari  uraian-uraian  di  atas,  tampak  bahwa  pada  dasarnya  Ahmad  Khatib dan  Abdul  Karim Amrullah  tidak  berbeda pendapat secara prinsip. Hanya  karena masing-masing  melihatnya  dari  arah  yang  berbeda  maka  menghasilkan  pendapat yang  berbeda  pula.    Ini  bias  jadi  disebabkan  oleh  banyaknya  kesamaan  yang terdapat pada kedua ulama tersebut. Mereka berdua pernah hidup dalam satu masa dan  berasal  dari luhak yang  sama  yaitu luhak Agam.  Mereka sama-sama  berlatar belakang  keagamaan  dan  adat  yang  sangat  kuat.  Setelah  sama-sama  mengenyam pendidikan awal di daerah masing-masing, keduanya juga belajar dan mengajar di Makkah. Hanya saja,  setelah  berada  di  Makkah, Ahmad  Khatib tidak  pulang lagi ke  tanah  airnya.  Berbeda  dengan  Abdul  Karim  Amrullah  yang  melanjutkan penyebaran  pemikirannya  di  tanah  air  sehingga  dia  lebih  banyak  berhubungan langsung dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat.
Dari pemikiran Ahmad Khatib terlihat bahwa adat digunakan dalam proses penetapan  hukum  hanya  untuk  menegakkan  kemaslahatan  dan  keadilan.  Itupun bila  tidak  bertentangan  dengan  dalil-dalil  syara’.  Begitu  juga  dalam  pemikiran Abdul Karim Amrullah yang melihat bahwa bila sesuatu yang telah dijadikan adat limbago itu  mendatangkan  kemudaratan  dan  bertentangan  dengan  sendi  keadilan serta dalil-dalil syara’, ia mesti diubah dengan mencari kemaslahatan dan keadilan yang   tidak   bertentangan   dengan   dalil-dalil   syara’.   Pada   intinya,   menurut keduanya, adat digunakan dalam ber istidlāl untuk memperkokoh keimanan.
Di sini terlihat nahwa kedua ulama tersebut menerapkan konsep adat ( ‘urf ) seperti  yang  terungkap  dalam uṣūl  fiqh .  Tentu  saja  intensitas  pemahaman  dan kondisi  masyarakat  pada  zamannya  sangat  menentukan  dalam  hal  ini.  Sehingga hukum  yang ditetapkan  berdasarkan  adat  akan  berubah  bila berubah keadaan dan datang adat ( ‘uf ) yang memperbaharui.

## Simpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  memandang hukum  Islam  dan adat  Minangkabau, Ahmad Khatib  dan Abdul  Karim  Amrullah tidak  berbeda  pendapat  secara  prinsip.  Hanya  karena  masing-masing  melihat masalah dari arah  yang berbeda maka menghasilkan pendapat  yang berbeda pula. Dalam  pemikiran  kedua  ulama tersebut, adat Minangkabau baru  dapat  digunakan dalam proses penetapan hukum bila tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan jiwa syara’.  Penggunaan  adat  itu  semata-mata  hanyalah  untuk  menegakkan  keadilan dan  kemaslahatan  serta  meninggikan  kalimat  tauhid.  Pemikiran  kedua  ulama  ini mempengaruhi  masyarakat  Minangkabau  untuk  memisahkan  harta  pencaharian dari harta pusaka tinggi. Juga, mendorong penguatan tanggung jawab ayah terhadap anak di samping tanggung jawab mamak kepada kemenakan.

## Daftar Pustaka
Abdul Karim Amrullah. Sendi Aman Tiang Selamat . Bukittinggi: Haidats, 1930.
Akhria Nazwar. Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini .  I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
Amir  Syarifuddin. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan Adat Minangkabau . I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
As-Sarkhasi. Kitab Al-Mabsuth . Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1988.
Azra,  Azyumardi. Surau  Pendidikan  Islam  Tradisional  Dalam  Transisi  Dan Modernisasi . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
Hamka.  “Adat  Minangkabau  Dan  Harta  Pusakanya.”  In Menggali  Hukum  Tanah Dan  Hukum  Waris  Minangkabau .  Padang:  Center  for  Minangkabau  Studies Press, 1968.
———. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi . Jakarta: Tekad, 1963.
———. Ayahku  Riwayat  Hidup  DR.  H  Abdul  Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera . Jakarta: Umminda, 1982.
———. Islam Dan Adat Minangkabau . I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
Hazairin. Hendak Kemana Hukum Islam . Jakarta: Tintamas, 1976.
———. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Qur’an  Dan  Sunnah .  Jakarta:
Tintamas, 1982.
———. Hukum   Kewarisan   Islam   Menurut   Qur’an   Dan   Hadith .   Jakarta: Tintamas, 1982.
Hazm, Ibn. Al-Muhalla . Beirut: Al-Maktab at-Tijar, n.d.
Ibn  Rusyd. Bidayah  Al-Mujtahid  Wa  Nihayah  Al-Muqtashid .  ttp.:  Dar  Ihya’  al- Kutub al-’Arabiyyah, n.d.
Qudamah, Ibn. Al-Mughni . Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, n.d.
Rahmadanil, Rahmadanil, and Rifka Zuwanda. “Inheritance Law in Minangkabau: A   Comparative   Study   of   the   Application   of   Islamic   and   Customary Inheritance  Law  in  Koto  Tangah  Subdistrict  and  Nanggalo  Padang  City: (Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam  Dan  Adat  Di  Kec.” El-Qist:  Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) 11, no. 2 (November 3, 2021): 151–63. https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.2.151-163.
Suharsini  Arikunto. Metode  Penelitian  Dan  Pendekatan  Praktek .  VI.  Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998.
Surojo  Wignjodipuro. Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  Jakarta:  Gunung Agung, 1983.
Syamsir Salam. “Pengkajian Ulang Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Sumatera Barat.” IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
Tamar  Djaja. Pusaka  Indonesia  Riwayat  Hidup  Orang-Orang Besar  Tanah  Air . Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
Taufik  Abdullah.  “Studi  Adat  Sebagai  Pantulan  Perubahan  Sosial  Di Minangkabau.”  In Alam  Terkembang  Jadi  Guru  Adat  Dan  Kebudayaan Minangkabau , edited by A. A. Navis, II. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
Tsuyoshi  Kato. Matriliny  and  Migration :  Evolving  Minangkabau  Tradition  in Indonesia . New York: Ithaca, 1982.
Zahrah,  Muhammad Abu. Ahkam  At-Tarikat  Wa Al-Mawarits . Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, n.d.
Zurinal  Z.  “Peranan  Wanita  Dalam  Pendidikan  Agama  Anak  Dan  Korelasinya Dengan  Kemampuan  Beragama  Anak  Dalam  Keluarga  Matrilineal  Di Kenagarian Kapau Sumatera Barat.” IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.