## Jurnal Ekombis Review
– Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12

## Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)
Sonia Nuryati 1) ; Ayudia Sokarina 2) ; Nurabiah 3) 1) Study Program of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University 2,3) Department of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University Email: 1) sonianuryati2508@gmail.com ; 2) ayudia.sokarina@unram.ac.id ; 3) nurabiah@unram.ac.id
How to Cite :
Nuryati, S., Sokarina, A., Nurabiah. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Masa Pandemi Covid-19  (Studi  Kasus  pada  Desa  Aikdewa  Kecamatan  Pringgasela  Kabupaten  Lombok  Timur). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2).doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [03 Agustus 2022] Revised [16 January 2023] Accepted [27 July 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  APB  Desa Aikdewa  di  masa  pandemi  covid-19  dan  menilai  alokasi  APB  Desa Aikdewa  di  masa  pandemi  covid-19  tahun  2020  dan  2021 berdasarkan  permendes  PDTT  Nomor  14  tahun  2020  dan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  APB  Desa  di  masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Dimana,  pada  tahap perencanaan  APB  Desa  telah  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Pada  tahun  2020  kebijakan  belanja  desa  awalnya  difokuskan  pada bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  namun  karena  adanya pandemi  covid-19  sehingga  dilakukan  perubahan  APB  Desa  untuk merubah  kebijakan  belanja  desa  menjadi  bidang  penanggulangan bencana  keadaan  darurat  dan  mendesak  desa  terkait  pencegahan dan  penanggulangan  pandemi  covid-19  dan  pada  tahun  2021 kebijakan  belanja  desa  masih  juga  difokuskan  untuk  pencegahan dan  penanggulangan  pandemi  covid-19.  Pada  tahap  pelaksanaan APB  Desa,  masing-masing  program  kegiatan  memiliki  pelaksana kegiatan  anggaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  tupoksi  masing- masing kaur/kasi dan program kegiatan dalam APB Desa tahun 2020 dan  2021  sudah  dilaksanakan  semua  dan  sesuai  dengan  apa  yang dianggarkan.  Pengalokasian  APB  Desa  yang  dilakukan  Pemerintah Desa  Aikdewa  pada  tahun  2020  dan  2021  sudah  sesuai  dengan Permendes  PDTT  Nomor  14  tahun  2020  tentang  prioritas penggunaan  dana  desa  tahun  2020  untuk  pencegahan  dan penanggulangan pandemi covid-19 dan Permendes PDTT Nomor 13 tahun  2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2021 untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
KEYWORDS Kebijakan APB Desa,

## Program Kegiatan
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## ABSTRACT
This study aims to analyze the APB Village policy in Aikdewa Village during the COVID-19 pandemic and assess the APB Village APB allocation during the 2020 and  2021  COVID-19  pandemic  based  on  the  PDTT  Ministerial  Regulation Number  14  of 2020  and the PDTT  Ministerial  Regulation  Number  13  of  2020. This study uses the method qualitative descriptive research. The method of data collection in this study was through interviews and documentation. The results of  this  study  indicate  that  the  Village  Budget  policy  during  the  COVID-19 pandemic  at  the  planning  and  implementation  stages  has  been  implemented quite well. Where, at the planning stage of the Village Budget, the participation of the community has been involved. In 2020 the village expenditure policy was initially focused on the implementation of village development, but due to the covid-19  pandemic,  the  Village  Budget  was  changed  to  change  the  village expenditure policy into the field of emergency disaster management and urged villages related to the prevention and management of the COVID-19 pandemic and in 2020 In 2021, village spending policies will still focus on preventing and overcoming the COVID-19 pandemic. At the implementation stage of the Village Budget,  each  activity  program  has  a  budget  activity  implementer  which  is determined  based  on  the  main  tasks  and  functions  of  each  coordination  and activity  program  in  the  2020  and  2021  Village  Budgets  that  have  all  been implemented and are in accordance with what was budgeted. The allocation of the Village Budget by the Aikdewa Village  Government in 2020 and 2021 is in accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister  of  PDTT  Number  14  of  2020 concerning  the  priority  use  of  village  funds  in  2020  for  the  prevention  and control of the COVID-19 pandemic and the Minister of Village Regulation PDTT Number 13 of 2020 concerning the priority of using village funds in 2020. 2021 for the program of activities to accelerate the achievement of the Village SDGs

## PENDAHULUAN
Pandemi  covid-19  menjadi  masalah  yang  cukup  serius  bagi  Pemerintah  Indonesia  sampai dengan saat ini. Adanya pademi covid-19, membuat Pemerintah Indonesia bersiap dan menyiapkan berbagai  strategi  untuk  melakukan  penanganan,  seperti  penambahan  anggaran  di  sisi  kesehatan maupun  kebijakan  di  sisi  keuangan.  Dalam  rangka  memastikan  ketersediaan  anggaran  dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan  atas  Postur  dan  Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tahun  Anggaran 2020,  yang  ditetapkan  terakhir  dengan    Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun 2020.  Dimana,  berdasarkan  peraturan  ini  bahwa  Anggaran  Pendapatan  Negara  yang  semula diperkirakan sebesar Rp1.760 triliun berubah menjadi Rp1.699 triliun dan Anggaran Belanja Negara yang  semula  diperkirakan  sebesar  Rp2.613,8  triliun  mengalami  kenaikan  menjadi  sebesar Rp2.739,16 triliun.  Terjadinya  perubahan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), tentu akan berpengaruh juga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pada perubahan tersebut anggaran dana Desa pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp72 triliun menjadi  Rp71,19  triliun.  Selain  adanya  perubahan  pada  anggaran  dana  Desa,  Peraturan  Mendes PDTT  yang  mengatur  tentang  dana  Desa  juga  berpengaruh  bagi  perubahan  APB  Desa  yaitu Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan adanya Permendes ini membuat terjadinya perubahan pada pemanfaatan dana Desa tahun 2020 yaitu diprioritaskan untuk  penanganan  pandemi  covid-19.  Surat Edaran  Menteri  Desa  PDTT  No.  8 Tahun  2020  tentang  Desa  Tanggap  Covid-19  dan  Penegasan  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  juga menjadi dasar bagi perubahan APB Desa untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi  bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan darurat  dan  mendesak  Desa,  dan  bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Sebagaimana  hal  tersebut  di  atas,  Pemerintah  Desa  Aikdewa  Kecamatan  Pringgasela Kabupaten  Lombok  Timur  pada  tahun  2020  juga  telah  melakukan  perubahan  pada  APBDes  awal yang  sebelumnya  telah  dianggarkan.  Perubahan  tersebut  dikarenakan  adanya  pandemi  covid-19 dan peraturan pemerintah yang baru seperti Permendes PDTT No. 14 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Edaran Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19  dan  Penegasan  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD).  Hal  ini  membuat  pembelanjaan  untuk bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan mendesak  Desa,  yaitu  untuk  penanganan pandemi covid-19 yang tidak dianggarkan sebelumnya pada APB Desa awal, kemudian dianggarkan pada  APB  Desa  perubahan  sebagai  penambah  pembelanjaan  pada  sub  bidang  keadaan  darurat Desa  dan  sebagai  sub  bidang  mendesak  Desa.  Dimana,  pembelanjaan  bidang  penangggulangan bencana,  keadaan  darurat  dan  mendesak  Desa,  pada  tahun  2020  yang  semula  sebesar  Rp 38.630.000 menjadi Rp 644.630.000. Berikut adalah data APB Desa Desa Aikdewa beberapa tahun terakhir sebelum adanya pandemi covid-19 dan APBDes perubahan tahun 2020:

## Tabel 1. Ringkasan APB Desa 2017-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)
Alokasi 2017 2018 2019 2020 Perubahan A. Penadapatan Desa 1.465.139,0 1.581.008,1 1.842.597,4 2.088.178,3 I. Pendapatan Asli Desa 29.100,0 25.093,1 23.000,0 36.000,0 II. Pendapatan Transfer 1.436.039,0 1.555.915,0 1.808.156,0 1.801.912,3 1. Dana Desa Drooving APBN 2. Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi Daerah 3. Alokasi Dana Desa 895.390,0 46.544,0 494.105,0 997.702,0 47.289,0 510.924,0 1.230.245,0 47.211,0 530.700,0 1.194.853,0 67.247,8 535.811,5 III. Pendapatan Lain-lain - - 11.441,4 250.266,0 B. Belanja Desa 1.465.139,0 1.579.442,1 1.592.597,4 2.088.178,3 I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 447.857,0 557.063,0 617.656,7 888.525,3 II. Pelaksanaan Pembangunan Desa 905.703,0 814.367,1 843.227,0 401.764,3 III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.092,0 64.309,3 115.833,7 143.257,0 IV. Pemberdayaan  Masyarakat Desa 41.487,0 33.381,0 15.880,0 10.001,6 V. Penanggulangan  Bencana dan Mendesak Desa - 61.887,6 - 644.630,0 C. Pembiayaan - 50.000,0 250.000,0 -

## Sumber: Data APB Desa yang Kemudian Diolah
Berdasarkan tabel di atas bahwa Anggaran Pendapatan Desa dari tahun ke tahun yaitu tahun 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan. Namun, Anggaran Pendapatan Desa yang dianggarkan pada  APB  Desa  awal  mengalami  penurunan  setelah  dilakukannya  perubahan,  yaitu  dari Rp2.128.985.383  menjadi  Rp2.088.178.383.  Penurunan  tersebut  salah  satunya  terjadi  pada Pendapatan  Transfer  dari  Dana  Desa,  yaitu  yang  semula  dianggarkan  sebesar  Rp1.209.660.000 menjadi sebesar Rp1.198.853.000. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan Anggaran Dana Desa pada  APBN  tahun  2020.  Begitupun  Anggaran  Belanja  Desa,  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari Anggaran Belanja Desa  yang  dianggarkan  sebelumnya  pada  APB  Desa  awal  tahun  2020,  yaitu  dari  Rp2.128.985.383
menjadi  Rp2.088.178.383.  Anggaran  Belanja  Desa  yang  mengalami  kenaikan  signifikan  dari  APB Desa  awal  yaitu  Anggaran  Belanja  Desa  untuk  pembelanjaan  bidang  penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa. Hal ini tentu saja diakibatkan karena adanya pandemi covid- 19 serta banyaknya bantuan sosial dan biaya untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 yang  akan  dikeluarkan.  Adapun  Anggaran  Belanja  Desa  sebelum  adanya  pandemi  covid-19,  lebih difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Sedangkan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebelum adanya pandemi covid-19 baru dianggarkan pada tahun 2018 sebagai akibat dari adanya bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, tetapi tidak menjadi fokus pembelanjaan pada Anggaran Belanja Desa tahun 2018.
Pembelanjaan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang  dianggarkan  pada  APB  Desa  perubahan  tahun  anggaran  2020  tersebut  merupakan  bentuk respon anggaran dari pemerintah Desa terkait adanya pandemi covid-19 dan peraturan pemerintah yang baru serta menjadi salah satu fokus pembelanjaan pada Anggaran Belanja Desa tahun 2020. Dimana  sumber  dana  pembelanjaan  untuk  bidang  tersebut  adalah  dari  dana  Desa.  Hal  ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan pemerintah terkait pemanfaatan dana Desa tahun anggaran 2020, yaitu Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan adanya pandemi covid-19.
Dana Desa yang didapatkan oleh masing-masing Desa jumlahnya cukup besar sehingga tidak jarang ditemukan adanya penyalahgunaan dana Desa yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa. Adapun, salah satu kasus terkait penyalahgunaan dana Desa terjadi di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok  Timur.  Penyalahgunaan  dana  Desa  tersebut  dilakukan  oleh mantan Kepala Desa Banjar Sari yang diduga menggunakan dana Desa untuk keperluan pribadi nya. Dimana, terdapat tiga kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa yang diduga diselewengkan pada tahun 2020, yaitu dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana pembangunan Rumah Tidak  Layak  Huni  (RTLH),  dan  dana  BUMDes  (Nurawang,  2021).  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  APB Desa  terlebih  di  masa  pandemi  perlu  dinilai  atau  dianalisis  lebih  dalam  mulai  dari  perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Dimana pada saat penyusunan APB Desa terlebih dahulu dibuat RKP  Desa  yang  kemudian  dibahas  dan  ditetapkan  dalam  Musyawarah  Desa  (Musdes),  kemudian RKP Desa yang telah ditetapkan ini akan dikerucutkan menjadi APB Desa. Hal ini termasuk dalam pengelolaan APB Desa yaitu tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan yaitu bagaimana Pemerintah Desa  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah  direncanakan  dalam  APB  Desa  yang  merupakan penjabaran  dari  RKP  Desa,  apakah  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan maupun dianggarkan.
Terkait dengan hal tersebut di atas, ini didukung dengan penelitian terkait anggaran di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Hidayati (2020) dan Argento et al (2020) bahwa setiap negara akan  memiliki  kebijakan  anggaran  yang  berbeda  yang  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  dan  untuk melindungi ekonominya, seperti di negara Finlandia, Norwegia, dan Swedia masing-masing negara menafsirkan  ancaman  covid-19  dengan  cara  yang  berbeda  sehingga  kebijakan  anggaran  yang diambil  juga  berbeda.  Kemudian  keberhasilan  terkait  upaya  dalam  menanggapi  dampak  pandemi covid-19  dilakukan  dengan  mengimplementasikan  kebijakan  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah dalam  penanganan  pandemi  covid-19.  Adapun  penelitian  yang  mendukung  terkait  dengan pengelolaan APB Desa adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Relandani (2020), Candra (2019), Somantri dan Nanda  (2019), dan Aulya (2017) bahwa APB Desa telah dikelola berdasarkan asas-asas  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa.  Namun,  penggunaan  APB  Desa  dapat  dikatakan masih  belum  maksimal  sepenuhnya.  Hal  ini  dilihat  dari  segi  pembangunan  dan  pembinaan masyarakat  yang  masih  harus  ditingkatkan.  Adapun  terkait  pelaksanaan  APB  Desa  yang  terfokus pada program kegiatan Desa yang didanai dengan Dana Desa di masa pandemi atau secara tidak langsung berbicara terkait pemanfaatan dana Desa di masa pandemi, pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2021), Pamungkas et al (2020), Valentina et al (2020), dan Aulia (2020) yang terfokus pada pemanfaatan atau penggunaan dana Desa di masa pandemi
covid-19. Sebagaimana hasil penelitian dari  Pradana (2021) bahwa penggunaaan dana Desa sudah berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  terkait  dengan  prioritas  penggunaan  dana  Desa  tahun  2020 yakni  pencegahan  dan  penanganan  covid-19,  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD),  dan  Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Penelitian  ini  berusaha  melihat  dan  menganalisis  bagaimana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APB  Desa)  yang  akan ditinjau  dari  sisi  kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APB Desa) di masa pandemi covid-19 yang terfokus pada pengelolaan APB Desa yaitu tahap perencanaan  dan  pelaksanannya.  Selain  itu,  akan  ditinjau  juga  dari  sisi  program  kegiatan  yang dianggarkan  dalam  APB  Desa  yang  dibiayai  dengan  dana  Desa  di  masa  pandemi  covid-19  yang dinilai berdasarkan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  2020  dan  Permendes  PDTT  No.  13  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2021 .

## LANDASAN TEORI

## Stewardship Theory
Teori  yang  menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini  adalah  stewardship  theory.  Dimana, stewardship  theory  menjelaskan  situasi  dimana  para  steward  lebih  memetingkan  kepentingan principal daripada kepentinga npribadi ((Donalson dan Davis (1991) dalam (Ikhsan & Suprasto, 2008, p. 85)). Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia dapat berperilaku dan bertindak dengan penuh rasa tanggugjawab, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki sifat jujur. Stewardship  theory  menggambarkan  adanya  hubungan  yang  kuat  antara  kesuksesan  organisasi dengan  kepuasaan  kinerjanya.  Sehingga  untuk  mencapai  hal  tersebut,  dilakukan  dengan  cara memaksimalkan fungsi utilitas (manfaat) dari steward dan principal. Stewardship theory mempunyai dasar  psikologi  dan  sosiologi  yang  mengarah  pada  sikap  melayani  ((Donalson  dan  Davis  (1991) dalam  Ikhsan  &  Suprasto,  2008)).  Implikasi  stewardship  theory  pada  penelitian  ini  yaitu  untuk menggambarkan  dan  mendeskripsikan  peran  pemerintah  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan dalam  manajemen  Desa  yang  mampu  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan
apa yang
diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan  segala  keputusan  dan  tindakan  yang  diambil,  dan  mampu memberdayakan  SDA  dan  SDM  yang  dimiliki  guna  mencapa  ikesejahteraan masyarakat  Desa  dan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

## Desa dan Pemerintahan Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Pemerintah RI UU No 6, 2014). Adapun pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah RI UU No 6, 2014).

## Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa.  Perencanaan  di  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  perencanaan  dan penganggaran.  Perencanaan  pembangunan  Desa  merupakan  salah  satu  tahapan  kegiatan  dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur  masyarakat  secara  partisipatif  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  Desa
dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  Desa.  Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan pembangunan  Desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan pembangunan  Kabupaten/Kota.  Perencanaan  pembangunan  Desa  disusun  secara  berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun  dan  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKP  Desa)  yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun (Hatmoko & Widyaiswara, 2016).

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
AnggaranPendapatandanBelanjaDesa, selanjutnyadisebut APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa  (Permendagri  No  20  Tahun  2018,  2018).  APB  Desa  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban  dari  pemegang  manajemen  Desa  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  Desa  dan  pemerintah    tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan  Desa  atas  pengelolaan dana  Desa  dan  pelaksanaan  berupa  rencana-rencana  program  yang  dibiayai  dengan  uang  Desa (Sujarweni, 2015, p. 33).
APB  Desa  menjadi  dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa.  Pengelolaan  keuangan  Desa merupakan  rangkaian  tahapan  yang  sistematis  dan  terpadu  dengan  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban (Permendagri  No  20  Tahun  2018,  2018).  Penyusunan  APB  Desa  termasuk  dalam  kegiatan perencanaan di dalam pengelolaan keuangan Desa.

## Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 dan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020
Permendes  PDTT  Nomor  14  Tahun  2020  dan  Permendes  PDTT  Nomor  13  Tahun  2020 merupakan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan Permendes  PDTT  Nomor  14 Tahun  2020  penggunaan dana  desa  tahun  2020  diprioritaskan untuk pencegahan  dan  penanggulangan  pandemi  covid-19.  Dimana  kegiatannya  berupa  desa  tanggap covid-19,  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD),  dan  Bantuan  Langsung  Tunai    Dana    Desa  (BLT-DD). Adapun berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan  untuk  program  kegiatan  percepatan  pencapaian  SDGs  Desa  melalui  pemulihan perekonomian  nasional  sesuai  kewenangan  desa,  program  prioritas  nasional  sesuai  kewenangan desa, dan kebiasaan baru desa.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  menggambarakan  dan menjelaskan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di masa pandemi covid-19 pada Desa  Aikdewa  Kecamatan  Pringgasela  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  akan  ditinjau  berdasarkan kebijakan  APB  Desa  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaannya,  kemudian  program  kegiatan yang dibiayai dengan dana desa berdasarkan Permendes PDTT No.14 tahun 2020 dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  ialah  data  primer  dengan    metode  pengumpulan  data melalui wawancara dan dokumentasi.Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD, Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  Kaur  TU  &  Umum,  Kaur  Perencanaan,  Kasi  Pemerintahan, Kasi  Pelayanan,  Kasi  Kesejahteraan,  dan  Masyarakat  Desa.Untuk  menjamin  kredibilitas  data  yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan reduksi data setelah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kategorisasi berdasarkan sub bahasan, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.Reduksi data yaitu meringkas data hasil wawancara dengan  mempertahankan  data  yang  terkait  dengan  penelitian  dan  membuang  data  yang  tidak relevan dengan penelitian.Kemudian, data yang sudahdiringkas akan dikategorisasi dalam 2 tema, yaitu  kebijakan  APB  Desa  di  masa  pandemi  covid-19  dengan  sub  tema  perencanaan  dan pelaksanaan, dan program kegiatan yang dibiayai dengan dana desa dengan sub tema berdasarkan Permendes PDTT No.14 tahun 2020 dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020. Selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Dan terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan APB Desa Sebelum dan di Masa Pandemi covid-19
Kebijakan APB Desa Aikdewa sebelum dan di masa pandemi covid-19 akan dilihat pada tahap perencanaan  dan  tahap  pelaksanaan  APB  Desa.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara  dan dokumentasi terkait dengan kebijakan APB Desa Aikdewa sebelum dan di masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

## Tahap perencanaan
Tabel  2.  Hasil  Wawancara  dan  Dokumentasi  Terkait  Kebijakan  APB  Desa  pada  Tahap Perencanaan
No Item Wawancar a (W) Item Dokument asi (D) Informan KB KD SD KPr KTu KKu KPm KKs KPl MD1  MD2 W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D 1. Apakah dalam proses perencanaa n  APB  Desa mengikutse rtakan Masyarakat Desa
Daftar hadir Musdes
√ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - √ - √ - 2. Apa saja yag dipertimba ngkan di dalam  RKP Desa  tahun 2020 dan 2021  yang menjadi dasar dalam
penyusuna n APB Desa
RKP  Desa dan Laporan hasil musyawara h Desa pembahasa n RKP Desa √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - - -  -
3. Apakah
program kegiatan yang  telah direncanak an dalam
RKP  Desa sudah termuat
dalam  APB Desa  pada tahun  2020 (sesudah perubahan) dan  tahun 2021?
Dokumen RKP  Desa dan APB Desa  tahun 2020 dan 2021
√ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - √ - √ - 4. Alokasi  APB Desa ditekankan pada bidang  apa untuk tahun  2020 (sebelum  & sesudah
perubahan)
dan  tahun
2021? Dokumen APB  Desa tahun  2020 (sebelum dan sesudah perubahan) dan 2021 √ - √ - √ - - - √ - √ √ √ - √ - √ - - - -  - 5. Alokasi  APB Desa  untuk program kegiatan Desa  yang mana  saja yang  harus dialihkan dan ditunda pelaksanaa nnya  akibat adanya pandemi covid-19 pada  tahun 2020?
Dokumen APB  Desa tahun  2020 (sebelum dan sesudah perubahan ) √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - - -  -
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  disimpulkan  bahwa,  secara  umum dalam  proses  perencanaan  APB  Desa  Pemerintah  Desa  Aikdewa  telah  melibatkan  peran  serta masyarakat  yaitu  dalam  musdes  pembahasan  RKP  Desa  maupun  APB  Desa.  Dalam  proses perencanaan  penyusunan  RKP  Desa  Aikdewa  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  masukan dan  saran  dari  berbagai  lembaga  dan  tokoh  masyarakat,  serta  masyarakat  desa  dari  berbagai profesi yang ikut serta dalam musdes. Dimana, dalam penyusunan RKP Desa tahun 2020, program kegiatan  yang  paling  dipertimbangkan  yaitu  program  kegiatan  dalam  bidang  pelaksanaan pembangunan  desa  terutama  program  kegiatan  pembangunan  fisik.  Dan  berdasarkan  hasil wawancara juga selain program pembangunan fisik, program kegiatan yang dipertimbangkan yaitu program kegiatan sub bidang kesehatan, yaitu program stunting dan juga terkait dengan program kegiatan  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat.  Kemudian  pada  penyusunan  RKP  Desa  tahun
2021 dipertimbangkan kembali program kegiatan yang ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 dan dipertimbangkan juga terkait dengan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Namun, apa yang direncanakan dalam RKP Desa tidak semua akan dimasukkan dalam APB Desa. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan baik dari segi pagu indikatif desa, kemendesakan dan kebermanfaatan dari program kgiatan yang direncanakan, kemudian adanya program kegiatan yang harus dilaksankan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Darah sehingga terdapat program kegiatan yang direncanakan sebelumnya harus dileliminasi.
Kebijakan belanja desa pada tahun 2020 sebelum dilakukannya perubahan APB Desa paling banyak  dialokasikan  pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  terutama  pembangunan  fisik dan  program  stunting.  Kemudian  dengan  adanya  pandemi  covid-19  dan  adanya  peraturan  baru, serta  intruksi  presiden  terkait  penanggulangan  pandemi  mengharuskan  Pemerintah  Desa melakukan  perubahan  atas  APB  Desa  awal  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  dengan  adanya perubahan  tersebut,  kebijakan  belanja  desa  juga  mengalami  perubahan.  Kebijakan  belanja  desa yang  awalnya  paling  banyak  dialokasikan pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  berubah menjadi  bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan  mendesak  desa  terkait  dengan penanganan dan pencegahan pandemi covid-19. Belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa  banyak  dialihkan  ke  bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan  dan  mendesak  desa.  Begitu juga  dengan  kebijakan  belanja  desa  tahun  2021,  juga  masih  ditekankan  pada  bidang penanggulangan  belanja,  keadaan  darurat  dan  mendesak  desa.  Adapun  akibat  adanya  pandemi covid-19  ini  banyak  program  kegiatan  desa  yang  ditunda  pelaksanaannya  pada  tahun  2020  dan dialihkan  ke  tahun  2021.  Program  kegiatan  yang  paling  banyak  ditunda  pelaksanaannya  di  tahun 2020 yaitu program kegiatan pembangunan fisik.
Dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah daftar hadir musdes, laporan hasil musdes pembahasan RKP Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun 2020.

## Tahap pelaksanaan
Tabel  3.  Hasil  Wawancara  dan  Dokumentasi  Terkait  Kebijakan  APB  Desa  pada  Tahap Pelaksanaan
No Item Wawancara (W) Item Dokument asi (D) Informan KB KD SD KPr KTu KKu KPm KKs KPl MD1  MD2 W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D 1. Bagaimana prosedur  dan ketentuan dalam menetapkan pelaksana anggaran untuk  setiap
program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB
Desa
Tupoksi Perangkat Desa
√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ -  - -  -  -

## 2. Berapa
persentaseka h realisasi pelaksanaan APB Desa untuk program kegiatan Desa dari setiap  bidang
tahun  2020 (sebelum perubahan)?
Dokumen pelaksanaa n APB Desa tahun  2020 awal
√ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - √ -  -  - 3. Berapa persentaseka h realisasi pelaksanaan APB Desa untuk program kegiatan Desa dari setiap  bidang tahun  2020
(sesudah perubahan) dan tahun
2021 Dokumen pelaksanaa n APB Desa perubahan tahun  2020 dan APB Desa  tahun 2021 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ -  - -  -  - 4. Apa    saja yang  menjadi hambatan dalam pelaksanaan APB  Desa  di masa pandemi
covid-19 (tahun  2020 sesudah perubahan dan tahun
2021)? Dokumen pelaksanaa n APB Desa
perubahan tahun  2020 dan APB Desa  tahun 2021 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ - - √ - √ -  - -  -  - 5. Seperti  apa bentuk transparansi dan bagaimana akuntabilitas (pertanggungj awaban) Pemerintah Desa  terkait APB Desa kepada Masyarakat?
Dokumen realisasi pelaksanaa n APB Desa dan Laporan Penyelengg araan Pemerintah an Desa (LPPD) √ - √ - √ - √ - √ - √ √ - - √ - √ - √ - √ -
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dalam pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan  dalam  APB  Desa  memiliki  pelaksana  kegiatan  anggaran  (PKA).  Pelaksana  kegiatan anggaran ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kaur/kasi berdasarkan Permendagri  nomor  110  tahun  2016  dan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018  serta  ditetapkan dengan  Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  141/002/Ds.  Aikdewa/2020  untuk  tahun  anggaran  2020. Masing-masing pelaksana kegiatan anggaran akan membuat laporan pertanggungjawaban masing- masing  program  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Laporan  pertanggungjawaban  akan dibuat  dan  disampaikan  kepada  Kepala  Desa  setelah  program  kegiatan  desa  tersebut  selesai dilaksanakan. Dimana, laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan foto pelaksanaan program kegiatan.
Realisasi  pelaksanaan APB  Desa  tahun 2020  dan tahun  2021  sebagaimana  hasil  wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa Perangkat Desa bahwa, program kegiatan pada APB Desa tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan semua. Namun, masih ada program kegiatan dalam  APB  Desa  tahun  2021  yang  masih  dalam  pengerjaan  di  tahun  2022.  Salah  satu  hambatan dalam pelaksanaan APB Desa di masa pandemi yaitu terkait dengan banyaknya program kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa awal yang pelaksanaannya ditunda, dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 dan program kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan  pandemi  covid-19  yang  mengharuskan pemerintah desa melakukan perubahan APB Desa.
Transfaransi  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Aikdewa  yang  terpenting  adalah  melalui musyawarah  desa.  Dengan  keikutsertaan  masyarakat  desa  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  Pemerintah  Desa  atas  pengelolaan  keuangan  desa.  Kemudian  pemasangan papan  informasi  terkait  pembangunan  yang  menjadi  program  kegiatan  desa  dan  dipasang  nya baliho/banner  alokasi  APB  Desa  di  beberapa  titik  di  Desa  dengan  tujuan  masyarakat  desa  dapat mengetahui alokasi APB Desa dan program kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adapun untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aikdewa,  yaitu  berbentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  disebut  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.  Dimana, laporan pertanggungjawaban tersebut akan  disampaikan  kepada  BPD  selaku  wakil  dari  masyarakat  desa  dan  akan  diteruskan  juga  ke tingkat  daerah  untuk  diperiksa.  LPPD  dan  LKPPD  ini  berisi  laporan  pelaksanaan  APB  Desa  yang memuat  program  kegiatan  dari  masing-masing  bidang  yang  dapat  terlaksana  dan  tidak  dapat terlaksana beserta alasannya.
Dokumen  yang  mendukung  pembahasan  ini  ialah  tupoksi  perangkat  desa,  dokumen pelaksanaan APB Desa awal tahun 2020, dokumen pelaksanaan APB Desa perubahan tahun 2020 dan 2021, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

## Program Kegiatan yang Dibiayai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
Program  kegiatan  yang  dibaiayai  dana  desa  akan  dinilai  berdasarkan  2  Permendes,  yaitu Permendes  PDTT  No.14  tahun  2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2020  dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Berikut merupakan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  terkait  dengan  program  kegiatan  yang  dibaiayai dana  desa  berdasarkan  Permendes  PDTT  No.14  tahun  2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana desa tahun 2020 dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

## Permendes PDTT No.14 Tahun 2020
Tabel  4.  Hasil  Wawancara  dan  Dokumentasi  Terkait  Program  Kegiatan  yang  Dibiayai  Dana Desa Tahun 2020
N o Item Wawancara (W) Item Doku menta si (D) Informan KB KD SD KPr Ktu KKu KPm KKs KPl MD1 MD2 W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D 1.  Bagaimana bentuk program kegiatan Desa  yang dibiayai dengan dana Desa  pada tahun  2020 sebelum adanya pandemi covid-19 (sebelum APB Desa perubahan)?
Dokum en APB Desa awal tahun 2020 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ - - √ - √ - - - - - 2.  Berapa persentasek ah  program kegiatan Desa  yang dibiayai dengan dana Desa  dalam APB Desa awal yang sudah dijalankan? Dokum en  SPP dan lapora n realisa si  APB Desa awal √ - - - √ - √ - √ - √ - - - √ - √ - - - - - 3.  Apakah penggunaan dana  Desa untuk program kegiatan pencegahan dan
penanganan pandemi covid-19 pada  tahun 2020  telah termuat dalam  APB Desa perubahan?
Dokum en APB Desa peruba han tahun 2020
√ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - √ - - -
4.  Berapa persentasek
ah dana Desa  yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19
pada  tahun 2020?
Dokum en APB Desa peruba han tahun 2020 - - √ - √ - - - √ - √ √ √ - √ - √ - √ - - - 5.  Bagaiamana bentuk pembiayaan dan penyaluran dana  Desa untuk pencegahan
dan penanganan pandemi covid-19 ? Dokum en APB Desa peruba han tahun 2020 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ - - √ - √ - √ - √ -
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BPD,  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa, bentuk program kegiatan pencegahan dan penanggulangan  pandemi  covid-19  yang  dilaksankan  oleh  Pemerintah  Desa  Aikdewa  pada  tahun 2020  yaitu  pembentukan  satgas  covid-19,  pembagian  masker  gratis,  penyemprotan  disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi dan pemasangan papan informasi terkait covid-19. Selain itu juga berbentuk penyaluran BLT-DD.
Selain  berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  juga melakukan  pengamatan  dan  analisis  atas dokumen  yang  terkait  dengan  pembahasan  program  kegiatan  yang  dibiayai  dana  desa  di  masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2020. Dimana, dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa awal dan APB Desa perubahan tahun 2020. Berdasarkan dokumen APB  Desa  perubahan  tahun  2020,  penggunaan  dana  desa  untuk  program  pencegahan  dan penanggulangan pandemi covid-19 sudah termuat dalam APB Desa perubahan tahun 2020. Adapun bentuk program kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 ada dua redaksi yaitu penanggulangan  pandemi  covid-19  sebesar  Rp104.630.000  dan  penyaluran  BLT-DD  sebesar Rp540.000.000.
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis hasil wawancara dan dokumentasi terkait, dapat dijabarkan  bentuk  penggunaan  dana  desa  berdasarkan  Permndes  PDTT  Nomor  14  Tahun  2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikdewa  sebagai berikut:  (1)  Desa  Tanggap  Covid-19,  berupa  pembentukan  satgas  covid-19,  pembagian  masker gratis, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi  dan  pemasangan  papan  informasi  terkait  covid-19.  (2)  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD), berupa  penembokan  jalan  pemukiman  RT.  Sinar  Pagi  Rp22.084.000,  pembangunan  rumah  tidak layak  huni  (RTLH)  Rp150.900.000,  pemeliharaan  sumber  air  milik  desa  Rp33.111.700,  dan pembangunan lapak dan penataan jalan wisata desaRp50.000.000.   Kegiatan PKTD Desa Aikdewa di masa  pandemi  covid-19  mengerahkan  sekitar  82  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dan menggelontorkan  dana  sebesar  Rp256.095.700.  Karena  kegiatan  PKTD  berkaitan  erat  dengan
adanya  pembangunan  fisik,  sehingga  banyaknya  program  kegiatan  pembangunan  fisik  yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 mengakibatkan kegiatan PKTD tidak banyak terlaksana. (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan anggaran dana desa untuk program kegiatan penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 sebesar Rp540.000.000. Penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September. Pada tahun 2020 KPM BLT-DD sebanyak 200 orang  yang  mendapatkan  BLT-DD  dari tahap  I sampai  dengan  tahap  VI,  tanpa  adanya  perubahan pada nama-nama KPM BLT-DD tersebut.
Dokumen  yang  mendukung  pembahasan  ini  ialah  APB  Desa  awal  tahun  2020,  SPP  dan laporan realisasi APB Desa awal tahun 2020, dan APB Desa perubahan tahun 2020.

## Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020
Tabel  5.  Hasil  Wawancara  dan  Dokumentasi  Terkait  Program  Kegiatan  yang  Dibiayai  Dana Desa Tahun 2021
No Item Wawan cara (W) Item Dokume ntasi (D) Informan KB KD SD KPr KTu KKu KPm KKs KPl KPM 1 KPM 2 W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D  W  D 1. Bagaim ana bentuk progra m kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa pada tahun 2021? Dokumen APB  Desa tahun 2021 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ - - √ - √ - - -  -  - 2. Apakah penggu naan dana Desa untuk percepa tan SDGs Desa telah termuat dalam
APB Desa tahun
2021? Dokumen APB  Desa tahun 2021 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - -  -  -
3. Berapa persent asekah dana Desa yang digunak an untuk
percepa tan
SDGs Desa pada
tahun 2021? Dokumen APB  Desa tahun 2021 √ -  - - - - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - -  -  - 4. Bagaim ana bentuk pembia yaan dan penyalu ran dana Desa untuk percepa tan SDGs Desa? Dokumen
APB  Desa tahun 2021  dan Laporan realisasi pelaksana an APB Desa 2021 √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - -  -  - 5. Apakah dengan adanya progra m
Bantuan
Langsun g  Tunai (BLT)
dana Desa dapat memba ntu
perekon omian di  masa pandem i  covid-
19?
Daftar KPM  BLT- DD √ -  - - √ - - - - - √ √ - - √ √ √ √ √ - √ -
Pada dasarnya program kegiatan setiap bidang yang ada dalam APB Desa, hampir semuanya dibiayai  dengan  dana desa,  kecuali  program  kegiatan dalam bidang  penyelenggaraan  pemerintah desa.  Program  kegiatan  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  hampir  semuanya  di  biayai dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Adapun  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan    Ketua  BPD, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  Perangkat  Desa  bahwa,  untuk  program  kegiatan  terkait
percepatan pencapaian SDGs Desa berdasarkan Permendes PDTT No.4 Tahun 2020 pada APB Desa tahun 2021 berupa program kegiatan pendataan penduduk dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa.
Selain  berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  juga melakukan  pengamatan  dan  analisis  atas dokumen  yang  terkait  dengan  program  kgiatan  yang  dibiayai  dengan  dana  desa  berdasarkan Permndes PDTT No. 13 Tahun 2020. Dimana, dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa  tahun  2021,  laporan  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  tahun  2021,  dan  daftar  KPM  BLT-DD. Berdasarkan  dokumen  APB  Desa  tahun  2021  dan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  tahun 2021  dapat  disimpulkan  bahwa,  hampir  semua  program  kegiatan  dalam  setiap  bidang  pada  APB Desa dibiayai dengan dana desa, kecuali bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang program kegiatannya  hampir  tidak  ada  yang  dibiayai  dengan  dana  desa.  Penggunaan  dana  desa  untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sudah termuat dalam APB Desa tahun 2021, baik  melalui  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai  kewnangan  desa,  program  prioritas  nasional sesuai  kewenangan  desa,  maupun  adaptasi  kebiasaan  bari  desa.  Adapun  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  analisis  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  terkait  pembahasa  tersebut,  dapat dijabarkan  bentuk  penggunaan  dana  desa  berdasarkan  Permndes  PDTT  Nomor  13  Tahun  2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikdewa  sebagai berikut: (1) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa pengembangan jaringan Pamdes yang merupakan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Aikdewa. (2) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa pendataan penduduk dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. (3) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, berupa penyediaan rumah tempat isolasi dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dimana, anggaran dana desa untuk program kegiatan penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 sebesar Rp262.800.000. Proses penyaluran BLT-DD  tahun  2021  dibagi  ke  dalam  12  tahap  penyaluran.  Besaran  BLT-DD  di  setiap  tahap penyalurannya adalah Rp300.000/KPM dengan total 73 KPM di setiap tahapnya. Penyaluran BLT-DD dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Dokumen  yang  mendukung  pembahasan  ini  ialah  APB  Desa  tahun  2021,  laporan  realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2021, dan daftar KPM BLT-DD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, (1) Kebijakan APB Desa di masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan sudah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta  masyarakat,  dimana  penyusunan  RKP  Desa  dilakukan  dengan  memperhatikan  usulan  dan aspirasi dari masyarakat. Pada tahun 2020 kebijakan belanja desa awalnya difokuskan pada bidang pelaksanaan  pembangunan  desa,  namun  karena  adanya  pandemi  covid-19  dan  peraturan  baru terkait  dengan  pandemi  covid-19  sehingga  dilakukan  perubahan  APB  Desa  untuk  merubah kebijakan belanja desa menjadi bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa.  Adapun  pada  tahun  2021,  kebijakan  anggaran  belanja  desa  difokuskan  pada  bidang pelaksanaan pembangunan desa dan juga bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak  desa  terkait  dengan  penanggulangan  pandemi  covid-19.  (2)  Dalam  pelaksanaan  APB Desa,  masing-masing  program  kegiatan  desa  memiliki  Pelaksana  Kegiatan  Anggaran  (PKA)  yang ditetapkan  sesuai  dengan  tupoksi  masing-masing  kaur/kasi  dan  ditetapkan  berdasarkan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Program  kegiatan  yang dianggarkan  pada  APB  Desa  perubahan  terakhir  tahun  2020  dan  APB  Desa  tahun  2021  sudah terlaksana semua, namun terdapat program kegiatan pada APB Desa tahun 2021 yang masih dalam pengerjaan di tahun 2022, yaitu program kegiatan pengembangan jaringan Penyediaan Air Minum Desa (PAMDes). Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Aikdewa, yaitu melalui musyawarah desa,  pemasangan  papan  informasi  dana  terkait  pembangunan  dan  baliho/banner  alokasi  APB Desa. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aikdewa terkait pelaksanaan  APB  Desa,  yaitu  berbentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  disebut  LPPD  dan
LKPPD yang akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran kepada BPD dan akan diteruskan juga ke tingkat daerah untuk diperiksa.
Alokasi  Anggara  Pendapata  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  Aikdewa  sudah  dilakukan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. (1)  Pengalokasian  APB  Desa  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Aikdewa  sudah  menerapkan Permendes PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan  dan  penanggulangan  pandemi  covid-19  melalui  perubahan  APB  Desa.  Bentuk pencegahan  dan  penanggulangan  pandemi  covid-19  berdasarkan  Permendes  PDTT  Nomor  14 tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Aikdewa  yaitu  pertama  desa  tanggap  covid-19 melalui  pembentukan  satgas  covid-19,  pembagian  masker  gratis,  penyemprotan  disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi dan pemasangan papan informasi  terkait  covid-19.  Kemudian,  yang  kedua  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  melalui penembokan  jalan  pemukiman  RT.  Sinar  Pagi,  pembangunan  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH), pemeliharaan  sumber  air  bersih  milik  desa,  dan  pembangunan  lapak  dan  penataan  jalan  wisata. Dan yang ketiga dengan penyaluran BLT-DD.(2) Adapun untuk tahun 2021, Pengalokasian APB Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikdewa juga sudah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 13  tahun  2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2021  untuk  program  kegiatan percepatan  pencapaian  SDGs  Desa.  Bentuk  program  kegiatan  percepatan  pencapaian  SDGs  Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikdewa yaitu pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan  desa  melalui  pengembangan  jaringan  Pamdes  yang  merupakan  unit  usaha  BUMDes Desa Aikdewa. Kemudian, yang kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa melalui pendataan  penduduk  dalam  rangka  SDGs  Desa.  Dan  yang  ketiga  adaptasi  kebiasaan  baru  desa melalui penyediaan rumah tempat isolasi dan penyaluran BLT-DD.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  maka  diajukan  beberapa  saran,  yaitu    untuk  peneliti selanjutnya  diharapkan  dapat  mempertimbangkan  periode  dimulainya  penelitian,  agar  proses wawancara  selesai  lebih  cepat  dan  maksimal  serta  dokumen  pendukung  penelitian  juga  cepat terkumpul sehingga proses analisis data dapat segera dilakukan. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai  kebijakan  APB  Desa  di  masa  pandemi  covid-19  secara  keseluruhan  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawabannya.  Kemudian, peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  teknik  Focus  Group  Discussion  (FGD)  sehingga  proses pengumpulan informasi dilakukan dan didapatkan dengan lebih cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Argento,  D.,  Kaarbøe,  K.,  &  Vakkuri,  J.  (2020).  Constructing  certainty  through  public  budgeting: budgetary  responses  to  the  COVID-19  pandemic  in  Finland,  Norway  and  Sweden. Journal  of Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 32 (5), 875 – 887.
https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0093
Aulia,  I.  (2020). Skripsi  Pemanfaatan  Dana  Desa  (DD)  untuk  Pencegahan  Wabah  Covid-19  di  Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu . Universitas Mataram. Aulya,  D.  N.  (2017).  Analisis  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  untuk Masyarakat Marginal di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmiah , 1 – 9.
Candra, Y. A. T. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi . Hatmoko, A. W., & Widyaiswara. (2016). Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa . Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.
https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-perencanaan- dan-penganggaran-keuangan-desa-2019-11-05-30a7ff05/
Hidayati,  A.  N.  (2020).  Upaya  Pemerintah  Desa  Dalam  Menanggapi  Dampak  Covid-19  Di  Desa
Sukajaya  Kecamatan  Sumedang  Selatan  Kabupaten  Sumedang. Jurnal  Politik  Pemerintahan Dharma Praja , 13 (1), 14 – 35. https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1044 Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma . Graha Ilmu. Nurawang,  R.  (2021). Mantan  Kades  yang  Diduga  Korupsi  Dana  Desa  Rp200  Juta  di  Lotim  Ditahan . INewsNTB.Id.  https://ntb.inews.id/berita/mantan-kades-yang-diduga-korupsi-dana-desa-rp200- juta-di-lotim-ditahan
Pamungkas,  B.  D.,  Suprianto,  Usman,  Sucihati,  R.  N.,  &  Fitryani,  V.  (2020).  Penggunaan  Dana  Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , 1 (2), 96 – 108.
Pemerintah RI UU No 6. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah RI , 1 – 103. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Permendagri  No  20  Tahun  2018,  Permendagri  No  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa 1 (2018).
Pradana, I. O. (2021). Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Masa Pandemi Covid-19  Di  Kabupaten  Lamongan  Periode  April  -  September  2020  Perspektif  Permendes Nomor 7 Tahun 2020. In Journal of Chemical Information and Modeling . Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Rohman,  F.,  &  Relandani,  A.  (2020).  Transparasi  Dan  Akuntabilitas  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Ngasem Kecamatan Batealit. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 17 (1), 75 – 90. https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.1099 Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Eko Preneur , 1 (1), 126 – 132. Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangaan Desa . Pustaka Baru Press. Valentina,  T.  R.,  Putera,  R.  E.,  &  Safitri,  C.  (2020).  Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Nagari  Talang  Anau  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. Prosiding  Simposium Nasional Multidisiplin , 2 , 124 – 132. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3447