## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
20 (1), 2021, 21 – 26
DOI : 10.14710/ jkli.20.1.21-26

## Implementasi  Kebijakan  dan  Strategi  dalam  Pengelolaan  Sampah  di Kabupaten Blora
Tri Yudianto 1* , Prabang Setyono 2 , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani 2
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta
2 Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta *Corresponding author : triyudianto@ymail.com
Info Artikel:Diterima 5 Mei 2020 ; Disetujui 3 Oktober 2020 ; Publikasi 1 April 2021
Cara  sitasi (Vancouver): Yudianto  T,  Setyono  P,  Handayani  IGAK. Implementasi  Kebijakan  dan  Strategi  dalam Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Blora. Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia  [Online].  2021  Apr;20(1):21-26. https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26.

## ABSTRAK
Latar  belakang : Tingginya  timbulan  sampah  merupakan  permasalahan  global  yang  berdampak  pada kesehatan, oleh karena itu diperlukan strategi dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan  sampah dan  mendeskripsikan tingkat  kepuasaan  masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blora.
Metode : desain penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  dan mendeskripsikan implementasi  dan  menilai  tingkat  kepuasaan  dalam pengelolaan  sampah.  Penentuan sampel  secara Stratified  Proporsional  Random  Sampling pada  penduduk  yang  bertempat  tinggal  dilokasi penelitian  meliputi kecamatan  Jepon, kecamatan  Banjarejo,  kecamatan  Ngawen  dan  kecamatan  kota  Blora berjumlah  100  orang.  Instrumen  yang  digunakan  adalah  lembar  kuesioner  untuk  bahan  wawancara  dan observasi  lapangan. Model analisis menggunakan  metode analisis deskriptif kualitatif dengan  paramater kebijakan  untuk  mengetahui  implementasinya  dan Indeks  Kepuasan  Masyarakat untuk  menilai  tingkat kepuasaan pelanggan terhadap pengelolaan sampah.
Hasil :  Implementasi  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Blora  dapat  berjalan  dengan  baik  yang  berpedoman pada dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Blora  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah,  yang dilaksanakan  mulai  dari  pengutipan  retribusi,  sumber  timbulan  sampah, pewadahan, pengumpulan  (TPS), pengangkutan  dan  tempat  pemrosesan  akhir  (TPS). Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B atau memuaskan. Simpulan : peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  sampah  memberikan  kepastian  hukum  dalam  implementasi pengelolaan sampah sehingga mampu memberikan kepuasaan terhadap pelanggan
Kata Kunci: implementasi; kebijakan; pengelolaan sampah; kepuasan

## ABSTRACT
Title : Policy Implementation and Strategy on Waste Management: Study Case at Blora Regency Background: The high level of waste generation is a global problem that impacts on health, therefore a strategy is  needed  in  its  management.  This  study  aims  to  determine  the  description  of  the  implementation  of  waste management  policies  and  describe  the  level  of  community  satisfaction  with waste  management  in  Blora Regency.
Method:  the  research  design  used  is  descriptive qualitative  to  explore  and  describe  the  implementation  and assess  the  level  of  satisfaction  in  waste  management.  Determination  of  the  sample  by  Stratified  Proportional Random  Sampling  of  the  population  residing  in  the  study  site  included  Jepon  sub-district,  Banjarejo  sub- district,  Ngawen  sub-district  and  Blora  sub-district  totaling  100  people.  The  instrument  used  was  a questionnaire  sheet  for  interview  material  and  field  observations.  The  analysis  model  uses  a  qualitative
descriptive  analysis  method  with  policy  parameters  to  determine  its  implementation  and  the  Community Satisfaction Index to assess the level of customer satisfaction with waste management.
Result:  The  implementation  of  waste  management  in  Blora  Regency  can  run  well  which  is  guided  by  the Regional Regulation of Blora Regency Number 1 of 2011 concerning waste management, which is carried out starting  from  the  quotation  of  user  charges,  sources  of  waste  generation,  storage,  collection  (TPS), transportation and processing. end (TPS). The level of community satisfaction with waste management services based on the satisfaction index reaches 86.885 with grade B or satisfactory.
Conclusion:  Local  regulations  on  waste  management  provide  legal  certainty  in  the  implementation  of  waste management so that they are able to provide satisfaction to customers
Keywords: implementation; policy; waste management; satisfaction

## PENDAHULUAN
Dalam rangka terwujudnya implementasi pembangunan  sanitasi  yang  sistematis  dan  tepat sasaran,  dibutuhkan  perencanaan  yang  baik  dan berkualitas.
Melalui Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP), pemerintah  Kabupaten/  Kota  diharapkan  dapat menyusun  perencanaan  strategis  bidang  sanitasi melalui  dokumen  Strategi  Sanitasi  Kabupaten/Kota (SSK). 1
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
merupakan program pengarusutamaan pembangunan sanitasi yang dilakukan  secara  terintegrasi  diseluruh  tingkatan pemerintahan  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah. Kabupaten Blora adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah  yang  telah  menjadi  peserta  program  PPSP sejak tahun 2011. Dokumen Strategi Sanitasi meliputi 3  (tiga)  sub-sektor  kegiatan  yaitu,  Pengelolaan Limbah Domestik, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Drainase Permukiman. 2
Pengelolan  sampah  merupakan  salah  satu  sektor utama  yang  menjadi  perhatian  karena  sangat berdampak  terhadap  kesehatan  lingkungan. Sasaran pembangunan  berkelanjutan  dalam  bidang  sanitasi salah satunya adalah meningkatnya cakupan penanganan  sampah  perkotaan  menjadi  80%  pada tahun  2019  (2013:  46%)  dan  terwujudnya  kota  hijau yang  berketahanan  iklim  dan  bencana  melalui pengembangan  dan  penerapan  green  water,  green waste  (pengelolaan  sampah  dan  limbah  melalui reducereuse-recycle),  green  transportation  khususnya di kawasan perkotaan. 1
Perkembangan  kegiatan  ekonomi  yang  berada  di kota – kota  besar  menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat sehingga  arus  urbanisasi  di  kota  tersebut  mengalami peningkatan  dari  tahun – ke  tahun.  Peningkatan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan  migrasi  penduduk  mengakibatkan  semakin banyaknya  permasalahan  yang  di  timbulkan,  seperti halnya  permasalahan  sampah  yang  saat  ini  menjadi suatu  urgensi  dalam  suatu  perkembangan  kota. Pertambahan jumlah  sampah  yang  tidak  diimbangi dengan  pengelolaan  yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. 3 Lebih  jauh  lagi,  penanganan  sampah yang  tidak  komprehensif  akan  memicu  terjadinya
masalah  sosial,  seperti  amuk  massa,  bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA. 4
Saat  ini  hampir  seluruh  pengelolaan  sampah berakhir  di  TPA  sehingga  menyebabkan  beban TPA  menjadi  sangat  berat,  selain  diperlukan  lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin  banyaknya  jumlah  sampah  yang  dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya  upaya  pengurangan  volume  sampah secara sungguh-sunguh sejak dari sumber. 3
Timbulan sampah di Kabupaten Blora, terdiri dari :  sampah  rumah  tangga,  sampah  sejenis  dan  sampah spesifik.  Volume  sampah  yang  dihasilkan  dari timbulan  sampah  Rumah  tangga  sebanyak  :  1000 m 3 /hari.  Timbulan  sampah  sejenis  sebanyak  103 m 3 /hari,  dan  timbulan  sampah  spesifik  sebanyak  8,5 m 3 /hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 72 %  diangkut  ke  TPA  yang  berada  di  Desa  Temurejo, Kecamatan  Tunjungan.  Sebelum  sampah  diangkut  ke TPA,  sampah  di  tampung  di  tempat  penyimpanan sementara(TPSS) di  wilayah  Kecamatan  Blora  dan Cepu.  Jumlah  tempat  penyimpanan  sementara(TPSS) di kabupaten 68 buah, dengan perincian di Kota Blora berjumlah  55  buah  dan  Cepu  13  Buah.  Sedangkan sisanya  yaitu  sebesar  28%  di  kelola  sendiri  oleh masyarakat  dengan  dipilah  untuk  dimanfaatkan kembali,  dibakar  maupun  ada  juga  yang  dibuang  di sungai. 5-6
Selain  masalah  volume  sampah  yang  terus meningkat,  Pemerintah  Kabupaten  Blora  saat  ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan  sampah,  berupa  keterbatasan  biaya operasional  dan  sarana  prasarana  pengelolaanya. Pada  umumnya  pengelolaan  sampah  responden  di Kabupaten  Blora  dilakukan  secara  swakelola. Sebagian  besar masyarakat membakar  sampah sebesar  50,4%,  dibuang  di  lahan  kosong/ kebun/ hutan  27,9%,  dibuang  ke  TPS  sebesar  7,92  %. Sementara  masyarakat  yang  membuang  sampah  ke sungai/kali/laut/danau  sebesar  3,75%,  dibuang  dan dikubur  sebesar  4,79  %,  dibiarkan  sebesar  2,5%, dan  Lainnya sebesar  2,71%.  Hal  ini  dapat menggambarkan  bahwa  kesadaran  masyarakat untuk  tidak  membuang  sampah  di  sungai  mulai tumbuh.  Selain  membuang  sampah  ke  sungai sebagian  kelompok membuang  sampah  di  luar
rumah  seperti  di  sungai  kecil,  parit,  kolam ikan/tambak. 2,7 Secara  umum  kebijakan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Blora mengacu  pada  perda  No.  1  tahun 2011  tentang  pengolahan  persampahan  yaitu sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan  akhirnya dibuang  ke  tempat  pembuangan  akhir  (TPA). Usaha  lain yang dapat ditempuh  untuk  mengurangi sampah  antara  lain  pemilahan  sampah  dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulangsampah. 8 Studi  mengenai implementasi  dan  menilai tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini menjadi kajian yang sangat menarik dan strategis, sebagai sebuah upaya untuk mengevaluasi dan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Blora.

## MATERI DAN METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  termasuk penelitian evaluasi. 9 Berdasarkan tingkat eksplanasi dan  analisisnya  termasuk  penelitian  deskriptif kualitatif  yang  mendeskripsikan implementasi pengelolaan sampah dan tingkat kepuasaan masyarakat  terhadap pengelolaan  sampah  di Kabupaten Blora. Subyek penelitian adalah
pemangku  kebijakan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Blora yaitu Pengurus RT/RW, Pengelola  Sampah,  masyarakat  pelaku,  Pejabat Kelurahan, Pejabat  Kecamatan,  dan  Pejabat  Dinas Lingkungan  Hidup.  Penentuan  sampel untuk menilai  ingkat  kepuasaan  diambil secara Stratified Proporsional  Random  Sampling pada  penduduk yang  bertempat  tinggal  dilokasi  penelitian  meliputi kecamatan  Jepon,  kecamatan  Banjarejo,  kecamatan Ngawen dan kecamatan kota Blora berjumlah 267.953 orang sedangkan  yang  dijadikan  sampel  berdasarkan rumus  sebanyak  100  orang.  Instrumen  yang digunakan  adalah  lembar  kuesioner  untuk  bahan wawancara  dan  observasi  lapangan  yang  dilengkapi dengan informed concent.
Model analisis menggunakan  metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan implementasi sistem  pengelolaan  sampah  yang meliputi  5  (lima)  aspek/komponen sesuai SNI  19- 2454-2002 yaitu aspek  teknis  operasional,  aspek organisasi  dan  manajemen,  aspek  hukum  dan peraturan,  aspek  pembiayaan,  aspek  peran  serta masyarakat. 10
Untuk  menilai  tingkat  kepuasaan  masyarakat  atau pelanggan terhadap pengelolaan sampah menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat.

## Gambar 1 : Skema Pengelolaan Sampah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Pengelolaan sampah
Dasar  hukum  pengelolaan  persampahan  yang digunakan  Kabupaten  Blora  adalah  Peraturan  Daerah Kabupaten  Blora  Nomor  1  Tahun  2011, Peraturan Daerah  Kabupaten  Blora  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten  Blora,  Peraturan  Bupati  Blora Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  tugas dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan TPA
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melalui Bidang Kebersihan, Pengelolahan  Sampah  dan  Limbah Bahan  Berbahaya dan Racun. Sampai saat ini Bagian Kebersihan, Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Blora. Cakupan pelayanan  meliputi semua  kelurahan  yang  ada  di Kabupaten  Blora, sebanyak  24  kelurahan  yang tersebar di 16 kecamatan. 11,12,13
Pengelolaan sampah  adalah  kegiatan yang sistematis,  menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah. Model  pengelolaan  sampah  yang  dikenal  saat  ini
antara  lain; penimbulan  sampah,  penanganan  di tempat, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 14,15
Sistem  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Blora secara  umum  masih  dilakukan  secara  konvensional yaitu dengan pola kumpul angkut buang sebagaimana juga dilakukan  oleh  kota-kota  Provinsi  lainnya  di Indonesia. Sumber sampah dibagi  menjadi  dua  jenis sumber,  yaitu  sumber  domestik  dan  non-domestik.
Untuk  sumber  domestik  berasal  dari  kegiatan  rumah tangga,  sedangkan  non-domestik  dapat  dibedakan menjadi  beberapa jenis  sumber. Untuk  sampah  non- domestik  dibagi  menjadi  3,  yaitu  komersial, institusional dan industri. Secara keseluruhan timbulan  sampah  di  Kabupaten  Blora  tercantum dalam tabel 1 berikut :
Tabel 1. Timbulan sampah per kecamatan Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Volume Timbulan Pedesaan Perkotaan Total m 3 /Hari m 3 /Hari m 3 /Hari (%) Jati 45.773 80,68 33,75 114,43 10,47% Randublatung 75.096 123,74 64,01 187,74 17,79% Kradenan 39.387 38,07 60,40 98,47 11,23% Kedungtuban 57.409 96,12 47,40 143.52 13,49% Cepu 73.099 58,00 124,75 182,75 21,73% Sambong 25.297 39,84 23,40 63,24 6,12% Jiken 40.461 64,30 36,86 101,15 9,75% Jepon 60.395 106,26 44,73 150,99 13,83% Blora 92.778 104,97 126,98 231,95 25,36% Tunjungan 45.918 90,48 24,32 114,80 9,83% Banjarejo 57.904 118,54 26,22 144,76 12,08% Ngawen 56.876 119,85 22,35 142,19 11,63% Kunduran 62.947 124,76 32,61 157,37 13,43% Todanan 57.767 131,86 12,56 144,42 11,10% Bogorejo 23.882 52,19 7,52 59,71 4,75% Japah 33.949 65,10 19,78 84,87 7,40% Total 848.938 1.415 708 2.122 100%
Model pewadahan  yang  dilakukan  di  daerah perkotaan
Kabupaten Blora masih banyak menggunakan  bak  sampah  dan  tong  sampah  ataupun menggunakan jenis pewadahan tetap keranjang bekas, bak  karet,  Drum  bekas  dan  lain-lain.  Pada  sebagian kecil  jalan  protokol  wadah  sampah  disediakan  oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan sebagian lainnya menggunakan  bak  karet  yang  disediakan  secara swadaya  atau  oleh  kelompok  masyarakat  (RT/RW) untuk daerah permukiman. Aktivitas ini menunjukkan adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah. 16 Bentuk  pewadahan  yang  ada  sudah memenuhi kriteria pewadahan sampah yang baik yaitu wadah  tidak  mudah  rusak,  kedap  air,  tertutup,  dan mudah  dikosongkan. 17 Sistem  pewadahan  yang dikelola  dengan  baik  akan  menunjang  keberhasilan operasi pengumpulan sampah. 18
Sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat  di  Kecamatan  Blora  pada  umumnya adalah berpola individual tidak langsung atau sampah dikumpulkan  dari  tiap-tiap  rumah  oleh  petugas kebersihan  lingkungan  dan  selanjutnya  di  kumpulkan di  TPS  yang  menjadi  area  kerjanya.  Untuk  sampah dari pasar  umumnya  menggunakan  pola  komunal langsung  ataupun  tidak  langsung,  sedangkan  di wilayah  perdagangan  ataupun  pertokoan  di  pinggir jalan  dilakukan  pengumpulan  dengan  pola  individual langsung. Armada pengumpulan menggunakan
gerobak  sampah,  becak  sampah dan  Motor  Viar (motor  roda  tiga).  Fasilitas  TPS  yang  tersedia  berupa tempat  sampah/bin,  container  dan  transfer  depo dilokasi  yang  telah  ditentukan. Sarana  pengumpulan yang  terdapat  pemilahan  sampah akan efektif  dan efisien untuk proses selanjutnya. 19
Pengumpulan sampah dari sumbernya dengan pola individu  tidak  langsung  diangkut  menggunakan gerobak maupun kendaraan roda tiga, dan merupakan swadaya  masyarakat,  kemudian  di  buang  ke  TPS. Pada tahap pengumpulan ini ada kesadaran masyarakat,  hal  ini  sejalan  terdahulu  bahwa  perilaku individu  yang  sadar  lingkungan  akan  meningkatkan kepedulian  terhadap  lingkungan  terutama  dalam pengelolaan  sampah. 20-21 Sedangkan  pengumpulan sampah  yang  dilakukan  oleh  DLH  seperti  penyapuan jalan, dilakukan dengan  mengumpulkan  sampah pada ruas  jalan  dan  jadwal  yang  telah  ditentukan  dan selanjutnya langsung dibawa ke TPA.
Kegiatan pengangkutan sampah sangat tergantung dari  pola  jaringan  jalan  yang  dilalui dan  jangkauan pelayanan  atau  batas-batas  geografis  yang  dapat dijangkau  oleh  armada  transportasi  sampah.  Alat transportasi  pengangkut  sampah  di  Kecamatan  Blora dan  Kecamatan  Cepu  yaitu  menggunakan  Arm  Roll Truck  (ARM),  motor  sampah,  gerobak,  dan  Dump Truck. Kondisi  armada  pengangkutan  sampah  rata-
rata  masih  dalam  kondisi  baik,  sehingga belum  perlu dilakukan peremajaan armada.
Sampah  terangkut  dari TPS  kemudian  dibuang  ke TPA.  Jumlah  TPA  di  Kabupaten  Blora  ada  2  buah. Pertama  berada  di  Desa  Temurejo,  Kecamatan  Blora yang  menampung  sampah  dengan  volume  rata-rata tahun  2016  176,83  m3/hari  untuk  Kecamatan  Blora dan  kecamatan  sekitarnya.  Luas  TPA  Temurejo  3,9 Ha.  TPA  Temurejo  menggunakan  metode  open dumping,  dimana  sampah  dimasukan  dalam  lubang, lalu  lubang  ditimbun  dengan  tanah,  Kemudian diberikan  pipa  yang  berfungsi  sebagai  cerobong  gas. Fasilitas  pendukung  TPA  Temurejo  diantaranya adalah  Instalasi  pengolahan  air  lindi  limbah  sampah (leachate), sumur pantau untuk mengetahui terjadinya pencemaran  air  tanah  berjumlah  3  buah.  Sedangkan peralatan  berat  yang  ada  di  TPA  adalah  Buldozer  1 unit. TPA kedua  adalah  TPA Tambakromo  berada  di Dusun Nglebok, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu  yang  melayani  untuk  wilayah  Kota  Cepu  dan sekitarnya dengan luas 1,5 Ha dengan volume sampah yang  diterima  setiap  hari  rata-rata  sebanyak  64,22 m3/hari. Metode yang digunakan di TPA Tambakromo  adalah  open  dumping,  dimana  sampah ditimbun  di  area  terbuka  tanpa  ditutup  tanah kemudian  dilakukan  pemadatan  dengan  buldozer. Penerapan  pengolahan sampah  dengan  menggunakan metode recycle, konsep reduce,  reuse,dan recycle (3R) diawal akan menunda atau mencegah
penumpukan  sampah  TPA bahkan  dapat  mengurangi volume timbulan sampah. 22
Retribusi pelayanan persampahan diatur melalui Peraturan  Bupati  Blora  Nomor  10  Tahun  2018 Tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan.  Untuk  besarnya  tarif Kelas  I sebesar  Rp.  10.000, Kelas  II sebesar  Rp 8.000,  dan Kleas  III sebesar  Rp.  6.000,-. Sumber dana  untuk  kegiatan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Blora  berasal  dari  APBN,  APBD,  dan swasta.  Dana  yang  berasal  dari  APBN  pada umumnya digunakan untuk pengadaan barang/investasi,  misalnya  pengadaan  jembatan timbang  di  TPSA,  dump  truck,  arm-roll  dan incinerator.  Hal  ini  menunjukkan  pembiayan kegiatan  pengelolaan  sampah  berasal  dari  iuran warga, atau retribusi  sampah  maupun  penerima retribusi  sampah dapat  membantu  dalam  pengelolaan sampah. 23

## 2. Tingkat kepuasan masyarakat
Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan pelayanan persampahan rumah tangga dilaksanakan dengan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).  Responden  berjumlah  100  orang  dari 4  (empat)  kecamatan  yaitu  kecamatan  Jepon, kecamatan  Banjarejo,  kecamatan  Ngawen  dan kecamatan  kota  Blora.  Berdasarkan  data  responden yang  dihimpun,  hasil  pengukuran  tingkat  kepuasan pelanggan dapat dilihat tabel 2 berikut :

## Tabel 2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelayanan Persampahan Rumah Tangga di Kabupaten Blora
No Unsur Pertanyaan Nilai Per unsur Nilai Rata-rata per unsur Mutu Nilai Rata-rata Tertimbang Per unsur 1 Prosedur Pelayanan 259 2,590 B Puas 2 Persyaratan Pelayanan 257 2,570 B Puas 3 Kejelasan Petugs 258 2,580 B Puas 4 Kedisplinan Petugas 255 2,550 B Puas 5 Tanggung jawab petugas 254 2,540 B Puas 6 Kemampuan Petugas 252 2,520 B Puas 7 Kecepatan pelayanan 253 2,530 B Puas 8 Keadilan 251 2,510 B Puas 9 Kewajaran Biaya 213 2,130 C Kurang puas 10 Ketepatan Jadwal 204 2,040 C Kurang puas 11 Kondisi infrastruktural 192 1,920 C Kurang puas 12 Kondisi Fisik Petugas 162 1,620 D Tidak Puas 13 Penyampaian Keluhan 169 1,690 D Tidak Puas 14 Ketepatan lokasi TPS/TPA 151 1,510 D Tidak Puas Total Nilai Rata-rata tertimbang per unsur 3,474 Nilai IKM Konversi Unit Pelayanan 86,858 Mutu Pelayanan Memuaskan
Dari  tabel  2  terkait  2.  Terkait  Tingkat  Kepuasan Pelanggan  Pelayanan  Persampahan  Rumah  Tangga di  Kabupaten  Blora,  secara  umum  dan  keseluruhan masyarakat mengatakan bahwa pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Blora  Memuaskan. Indeks kepuasan  pelanggan  mencapai  angka  86,858  yang berada  dalam  range  dengan  grade  B  atau
memuaskan.  Unsur  yang  mendapatkan  penilaian memuaskan yakni pada pertanyaan nomor 1 sampai 8, Pelanggan kurang puas terhadap kewajaran biaya yang  nilainya  agak  tinggi  sementara  ketepatan jadwal  pengambilan  tidak  sesuai  dan  kondisi infrastruktural kurang  perawatan.  Unsur  lain  yang mendapat nilai tidak puas adalah pernyataan nomor
12,13,dan  14,  hasil  wawancara  mengatakan  bahwa hal  yang  tidak  disetuju adalah  penyampaian keluhan  atau  saran  kritik  selama  ini  tidak ditindaklanjuti  dan  lokasi  TPS  sangat berdekatan dengan rumah penduduk dan pengambilannya tidak menentu  sehingga  menimbulkan  bau  dan  estetika lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan indikator-indikator kinerja  kepuasan  bahwa  pengelolaan  diKabupaten Blora  sudah  memuaskan  bagi  pelanggan  sebagai bentuk bentuk keberhasilan dinas yang melaksanakan  pengeloaan  sampah,  walaupun  perlu ada perbaikan sesuai saran dan masukan masyarakat maupun unsur lainnya. 23

## SIMPULAN
Implementasi  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Blora  dapat  berjalan  dengan  baik  yang  berpedoman pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Blora  Nomor  1 Tahun  2011 meliputi retribusi,  sumber  timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS).
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan publik  bidang  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Blora berdasarkan Indeks  kepuasan  pelanggan mencapai angka 86,858 yang artinya memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Presiden. Nomor 185 Tentang Percepatan  Penyedian  Air  Minum  dan  Sanitasi. Jakarta:; 2014.
2. Pokja  AMPL  Kabupaten  Blora.  Program  Sanitasi Kabupaten Blora. Blora:; 2017.
3. Kustiah T. Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis  Masyarakat.  Bandung:,  Pusat  Penelitian dan Pengembangan
Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum; 2005.
4. Sudharto  H.  Dimensi  Lingkungan  Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press; 2005.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Blora:; 2017.
6. Dinas  Lingkungan  Hidup.  Studi  Kebijakan Manajemen  Pengelolaan  TPA  Kabupaten  Blora. Blora:; 2019.
7. Syafrudin,  CES,  Ir.  MT.  Model  Pengelolaan Sampah  Berbasis  Masyarakat(Kajian  Awal  Untuk Kasus  Kota  Semarang).  Makalah  pada  Diskusi Interaktif:  Pengelolaan  Sampah  Perkotaan  Secara Terpadu. 2004.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta; 2017.
9. Badan  Standar  Nasional.  SNI  19-2454-2002  Tata cara  teknik  operasional  pengelolaan  sampah perkotaan. Jakarta; 2002.
10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Blora.  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Blora; 2011.
11. Peraturan  Bupati  Blora.  Nomor  10  Tahun  2018 Tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Blora; 2018.
12. Faizah.  Pengelolaan  sampah  rumah  tangga berbasis masyarakat. Semarang:, Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2008. 13. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum.  Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan
Prasarana  Dan  Sarana  Persampahan  Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Kementrian Menteri Pekerjaan Umum; 2013.
14. Widyatmoko,  &  Moerdjoko,  S.  Menghindari, Mengolah  dan  Menyingkirkan  Sampah.  Jakarta: Abadi Tandur; 2002.
15. Mardikato & Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Perspektif  kebijakan  Publik Bandung: Alfabeta; 2012.
16. Cicilia  Kartika  KI,  Budi  P  Samadikun,  Dwi  Siwi Handayani.  Perencanaan  Teknis  Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Kelurahan Jabingan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang).  Jurnal  Teknik  Lingkungan.  2017;  12: p. 4-5.
17. Harmayani.  KD.  Analisisi  Pendekatan  Lima Aspek  Pendukung  Penanganan  Sampah  dalam Penelitian  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten Tambunan. 2009; 11: p. 6-15.
18. Afoni Wijaya, Rizal Alfansi, Benardin. Pengelolaan  sampah  di  Kota  Bengkulu.  Jurnal Ekonomi  dan  Perencanaan  Pembangunan.  2013; 95: p. 90-95.
19. Laksono  KJT,  Sjabadhyni  B.  Motif  kepedulian lingkungan  dan  kaitannya  dengan  perilaku konsumen  sadar  lingkungan.  1(1):  1 – 38.  Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa. 2012; 1(1): p. 1-38.
20. Isti  Surjandari,  Akhmad  Hidayatno,  dan  Ade supriatna.  Model  Dinamis  Pengelolaan  Sampah untuk  Mengurangi  Beban  Penumpukan.  Jurnal Teknik Industri. 2009; 147: p. 138-139.
21. Nur  Azizah  Affandy,  Enik  Isnaini  dan  Cicik Helina  Yulianti.  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Sampah  Komprehensif  Menuju  Zero Waste.  Seminar  Nasinal  Sains  dan  Teknologi Terapan. 2015; 814:807.
22. Badan  Pusat  Statistik.  Kabupaten  Blora  Dalam Angak 2019. 2019.
23. Monica  Sitanggang,  Ika  Bagus  Priyambada, Syafrudin. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah  Terpadu  (Studi  Kasus  RW  6,7,  8 Kelurahan  Bandarharjo,  Kec.  Semarang  Utara). Jurnal Teknik Lingkungan. 2017; 9: p. 5-8.