## PEMAHAMAN PELAKU UKM TAHU SUMEDANG TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PPh FINAL DALAM MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN
Rachel Evelyn Cahyadi 1
Urip Santoso 2
1 Magister Administrasi Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
2 Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
1 rachelcahyadi@unpar.ac.id
2 urip_santoso@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Penetapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar, akan tetapi penetapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 belumlah berjalan dengan lancar, masih terdapat ketidakpatuhan yang ditunjukan wajib pajak  terhadap  peraturan  tersebut,  terutama  dikalangan  pelaku  UKM  Tahu  Sumedang.  Pemahaman  akan  hak  dan kewajiban perpajakan dibutuhkan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  pelaku  UKM  tahu  Sumedang  terhadap  hak  dan  kewajiban  pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan membagikan kuesioner kepada 52 pelaku UKM Tahu Sumedang. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang terhadap hak mereka sebagai  wajib  pajak  masih  kurang  akan  tetapi  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  cukup  memahami  akan  kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak UKM tahu Sumedang dan cukup patuh akan peraturan perpajakan.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, UKM, Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT
Determination  of  government  regulation  number  46  of  2013  on  the  final  income  tax  for  SMEs  aims  to facilitate taxpayers in calculating the amount of tax to be paid, but the determination of government regulation number 46  of  2013  has  not  run  smoothly, there  are  still  noncompliance indicated  by  taxpayer  for  that  regulation, especially among  SMEs.  This  study  aims  to  determine  level  of  understanding  of  the  rights  and  obligations  of  SMEs  and  final income tax liability  in implementing tax compliance.
The  type  of  research  used  in  this  study  is  exploratory.  Data  were  collected  by  conducting  interviews  and distributing  questionnaires  to  52  SMEs  in  Sumedang.  Analysis  technique  that  used  by  writer  in  this  research  is descriptive analysis.
The results of this study show that there is lack of insight into the rights of SME as taxpayer. However, SME taxpayers quite understand their obligations a taxpayer and they quite comply with the tax regulations.
Keywords: income tax, SME,  taxpayer right, taxpayer obligation, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Penyumbang  pendapatan  negara  terbesar saat  ini  merupakan  dari  sector  perpajakan,  hal tersebut tercantum didalam situs resmi Departemen Keuangan tercatat anggaran pembelanjaan  negara  (APBN)  Indonesia  tahun 2016.  Sektor  Perpajakan  menyumbang  sebesar 85% atau setara dengan Rp 1,546.7 triliun. Pajak
yang  di  terima  oleh  pemerintah  pusat  terdiri  dari pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan `PPnBM) dan bea materai.
Pajak  penghasilan  memiliki  kontribusi dalam  APBN  Indonesia  tahun  2016  sebesar  53% hal  tersebut  setara  dengan  715,8  triliun  rupiah (APBN , 2016).
Jenis  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dalam Undang  –  Undang  nomor  7  tahun  1983  tentang pajak  penghasilan  sebagaimana  diubah  terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008,  diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25,  pasal  26  dan  pasal  4(2).  Pajak  penghasilan pasal  4  ayat  2  yang  mengatur  tentang  pajak penghasilan yang bersifat final dan penerapan tarif pajak  yang  dibebankan  tetap  dan  berlaku  sesuai aturan.  Dari  sekian  banyak  pajak  penghasilan final, adapula pajak penghasilan  final bagi  UKM. Pajak  penghasilan  bagi  UKM  itu  sendiri  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UKM.
Peraturan  Pemerintah  nomor  46  tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM memiliki  tujuan  untuk  mempermudah  WP  dalam menghitung besaran pajak  yang terhutang  dengan cara perhitungan 1% X omset, dengan diberlakukannya cara perhitungan pajak penghasilan  bagi  UKM  seperti  ini  diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan dalam membayar  pajak.  Selain  dari  pada  itu    Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini mengharuskan  wajib  pajak    memahami  mengenai pengisian SPT, perhitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.
Kabupaten  Sumedang  merupakan  salah satu  Kabupaten  yang  terdapat  di  Provinsi  Jawa Barat.  Saat  ini  Kabupaten  Sumedang  tumbuh  dan mengalami  perubahan  ekonomi  yang  sukup signifikan.  Salah  satu  faktor  yang  mendorong pertumbuhan  ekonomi  tersebut  adalah  dengan tumbuhnya sektor industri di Kabupaten Sumedang  yang  di  dominasi  oleh  industri  mikro dan  industri  kecil.  Menurut  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Kabupaten  Sumedang,  pada  tahun  2009 hingga  2014  terjadi  peningkatan  jumlah  UMKM dari 2.694 UMKM menjadi 7.093 UMKM. (Dinas Koperasi dan UKM Sumedang, 2017)
Sektor industri mikro dan industri kecil di Kabupaten  Sumedang  dibagi  menjadi  5  sektor yang  terdiri  dari  industri  kimia,  industri  pangan atau agro, dan bahan bangunan, industri kerajinan, industri sandang dan kulit, dan industri logam dan elektronika.  Menurut    Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dari  kelima  industri  diatas  yang menjadi fokus pemerintah dalam
pengembangannya  adalah  industri  pangan.  Pada tahun  2014  menurut  Dinas  koperasi  dan  UKM Sumedang  jumlah  pengusaha  tahu  di  Kabupaten Sumedang yang terdaftar sebanyak 168 unit UKM yang  tersebar  di  26  Kecamatan  yang  ada  di Sumedang.
Peningkatan  jumlah  UKM  yang  terdapat di  daerah  Sumedang  diharapkan  sejalan  dengan peningkatan  penerimaan  pajak  UKM,  terutama dalam  sektor  UKM  tahu  Sumedang,  terlebih dengan adanya penetapan PP 46 Tahun 2013.
Peraturan yang mengatur pajak penghasilan  final  bagi  UKM  diharapkan  dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  perpajakan secara sukarela ( voluntary tax compliance ). Untuk melihat  apakah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun  2013  sudah  berjalan  dengan  benar  dan ditaati  oleh  para  pelaku  UKM  khsusnya  UKM tahu  Sumedang  penulis  melakukan  wawancara kepada  10  pelaku  bisnis  UKM  tahu  Sumedang yang  penulis  lakukan  di  daerah  perdesaan  hingga kota  dan  tersebar  di  Kecamatan  Sumedang  Utara serta Sumedang Selatan.
Gambar 1. Tabel Pertanyaan
Hasil wawancara diatas penulis menemukan  adanya  ketidakpatuhan  wajib  pajak UKM tahu Sumedang dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Ketidakpatuhan  wajib  pajak  UKM  industri  tahu Sumedang terjadi dikarenakan adanya perlawanan pasif yang ditunjukan oleh wajib pajak.
Pemahaman  pelaku  UKM  yang  masih kurang  terhadap  peraturan  perpajakan  dan minimnya informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai  wajib  pajak  menjadi  salah  satu  faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku bisnis UKM  tahu  Sumedang.  Para  pelaku  UKM  tahu
Sumedang  tidak  mendapatkan  sosialisasi  dari fiskus  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka, sedangkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan,  tata  cara  perpajakan,  hak  dan kewajiban  perpajakan  merupakan  salah  satu  hak setiap  wajib  pajak.  Dengan  tidak  adanya pemenuhan  hak  dalam  mendapatkan  informasi, pelaku  bisnis  tahu  Sumedang  tidak  memahami mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai wajib pajak. Sedangkan pemahaman akan hak dan kewajiban  serta  peraturan  dan  undang-undang perpajakan  sangat  dibutuhkan  setiap  wajib  pajak, terlebih  wajib  pajak  UKM  dikarenakan  sistem pungutan  pajak  bagi  UKM  itu  sendiri  termasuk kedalam self  asessment . Self  asessment adalah sistem pungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
Self assesment diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar- sebesarnya  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  peranan  wajib  pajak  dalam menyetorkan pajaknya (Rahayu, 2010). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pemahaman  wajib  pajak  UKM Tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
2. Bagaimana  pemahaman  wajib  pajak  UKM Tahu  Sumedang  mengenai  Kewajiban  mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
3. Bagaimana  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak UKM  Tahu  Sumedang  dalam  memenuhi  hak dan kewajiban perpajakannya?
4. Hambatan  apa  saja  yang  dimiliki  wajib  pajak UKM  Tahu  Sumedang  dalam  memenuhi  hak dan kewajiban pajak penghasilan Final?
Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas, maka  tujuan  dari  dilakukannya  peneitian  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  pemahaman  wajib  pajak UKM  Tahu  Sumedang  mengenai  hak  mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.
2. Untuk  mengetahui  pemahaman  wajib  pajak UKM  Tahu  Sumedang  mengenai  Kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.
3. Untuk  mengetahui  seberapa  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UKM  Tahu  Sumedang
dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
Untuk  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang dimiliki wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi  hak  dan  kewajiban  pajak  penghasilan Final.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  pajak  secara  umum  adalah iuaran rakyat  kepada  negara berdasarkan undang- undang,  dengan  kata  lain  pajak  bisa  dipaksakan dalam  pungutannya.  Fungsi  dari  pungutan  pajak tersebut  sebagai  sumber  dana  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Perpajakan
Pajak  merupakan  iuran  yang  dilakukan oleh  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  dapat dipaksakan,  dan  tidak  mendapatkan  sebuah  jasa timbal  atau  kontraprestasi  yang  langsung  dari pemerintah  (Mardiasmo,  2013).  Selain itu pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan adalah  “kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat”. Berdasarkan  pengertian  pajak  diatas,  disimpulkan bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  berdasarkan  undang-undang  dengan  sifat memaksa,  wajib  pajaknya  tidak  dapat  menuntut imbalan  secara  langsung  dan    hasilnya  daspat digunakan  untuk  membiayai  keperluan  negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Pemungutan  pajak  di  Indonesia  terdapat tiga  sistem  yaitu Official  Assessment  System, Self Assessment  System dan With  Holding  System. Ketiga  sistem  pungutan  pajak  diatas  akan dijelaskan sebagai berikut (Abunyamin, Perpajakan , 2015) :
1. Official Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang dan kepercayaan kepada
pemerintah  atau  fiskus  untuk  menentukan besaran  pajak  yang  terutang  dari  wajib pajaknya.
Ciri-ciri Official  Assessment  System adalah sebagai berikut :
a. Fiskus diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang  pajak  yang  harus  dibayarkan  wajib pajak  akan  timbul  setelah  diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus
2. Self Assessment System
Sistem  pemungutan  berdasarkan  UU  yang memberikan  wewenang  sepenuhnya  kepada Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakannya.  Sistem  ini  memberi wewenang  sepenuhnya  kepada  Wajib  Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya pajak  yang  terutang.  Dengan  demikian pemerintah  baru  mengetahui  semuanya  itu ketika  wajib  pajak  sudah  melaporkan  SPT, pemerintah  memiliki  data  wajib  pajak  atau pemerintah melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap wajib pajak.

## 3. With Holding System
Sistem  pungutan  pajak  berdasarkan  UU  yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  wajib pajak  bayar. With  Holding  System memiliki ciri ciri sebagai berikut:
a. Pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga
b. Pemotong/pemungut menyetorkan  hasil potongan/pungutan pajak tersebut
c. Pemerintah  mengawasi  pihak  ketiga  dalam melaksanakan  pemotongan/  pungutan  dan penyetoran
Jenis  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dalam undang  –  undang  nomor  7  tahun  1983  tentang pajak  penghasilan  sebagaimana  diubah  terakhir dengan  undang-undang  No  36  tahun  2008,  yang menjelaskan  mengenai  berbagai  peraturan  dan bentuk  Penghasilan  Kena  Pajak.  Jenis-jenis  pajak penghasilan  (PPh)  tersebut  ada  didalam  pasal  21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan
pasal 4(2). Adapun uraian mengenai isi dari pasal tersebut, yaitu :
a. Pasal  21  meliputi  pajak  atas  penghasilan berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan, dan  pembayaran  lain  yang  di  terima  atau  di peroleh  wajib  pajak  orang  pibadi  dalam negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan, jasa dan kegiatan.
b. Pasal  22  mengenai  pungutan  yang  berasal dari  kegiatan  import  dan  bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga  pemerintah  dan  lembaga  lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
c. Pasal 23 meliputi pemotongan pajak penghasilan dari hadiah, modal dan penghargaan.
d. Pasal  24  merupakan  pajak  luar  negeri  yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia
e. Pasal  25  mengatur  tentang  penghitungan besaran angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan
f. Pasal  26  mengenai  pemotongan  PPh,    PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan  yang  bersumber  dari  Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri.
g. Pasal  4(2)  mengenai  pajak  penghasilan  yang bersifat final dan penerapan tarif  pajak yang di bebankan tetap dan berlaku sesuai aturan.
Pajak  Penghasilan  Final  adalah  Pajak yang bersifat Final, dan penetapan tarif pajak tetap sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Pajak penghasilan  final  diatur  dalam  undang  –  undang nomor  7  tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  undang- undang No 36 tahun 2008 pasal 4(2). Penghasilan yang  dikenakan  pajak  penghasilan  final  diantara lain  merupakan  penghasilan  dari  bunga  deposito dan  tabungan  lainnya,  bunga  dari  obligasi  dan surat  utang  negara,  bunga  dari  koperasi  yang dibayarkan  kepada  orang  pribadi,  penghasilan berupa  hadiah  undian  yang  dihasilkan  secara Cuma-cuma,  penghasilan  dari  teransaksi  saham dan  ekuiritas  lainnya,  penghasilan  dari  transaksi pengalihan  harta  tanah  dan  atau  bangunan,  usaha jasa  kontruksi,  usaha  real  estate,  dan  persewaan
tahan dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan
Wajib  pajak  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  harus dipenuhi. Adapula pengertian hak  dan kewajiban  wajib  pajak,  hak  wajib  pajak  adalah kekuasaan  yang  dimiliki  wajib  pajak  untuk berbuat/ menuntut sesuatu wewenang berdasarkan undang-undang perpajakan, aturan perpajakan dan hukum pajak, sedangkan  kewajiban pajak sesuatu yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak menurut hukum  pajak,  undang-undang  pajak  dan  aturan perpajakan (Abunyamin, Perpajakan , 2015)
Didalam  Undang-Undang  No  6  Tahun 1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  terdapat  Hak-Hak  Wajib Pajak yaitu:
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding dan Peninjauan kembali (PK)
2. Menerima tanda bukti SPT.
3. Melakukan  pembetulan  SPT  yang  telah masukkan.
4. Melakukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan  permohonan  penundaan  atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan  permohonan  perhitungan  pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan  permohonan  penghapusan  sanksi dan  pengurangan  sanksi  serta  pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
10. Meminta  bukti  pemotongan  pajak  atau pungutan pajak.
Sedangkan  Kewajiban  Wajib  Pajak  menurut Undang-Undang  No  6  Tahun  1983  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16  Tahun  2009  mengenai  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan adalah:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung  dan  membayar  sendiri  pajak dengan benar
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
5. Jika terjadi pemeriksaan:
● Memperlihatkan  dan  atau  meminjamkan buku  atau  catatan,  dokumen  penting lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
● Memberikan  kesempatan  untuk  memasuki tempat atau ruangan yang dapat membantu dan memberikan bantukan untuk
kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan,  pencatatan,  atau  dokumen  serta keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  data data  yang  bersangkutan,  wajib  pajak  harus meniadakannya untuk keperluan pemeriksaan.
Selain  hak  dan  kewajiban  wajib  pajak, menurut  Oyok  Abunyamin  dalam  bukunya  yang berjudul  Seratus  Sebelas  Hak  Wajib  Pajak,  ada pula  hak  wajib  pajak  penghasilan  yang  harus diketahui  oleh  seluruh  wajib  pajak  penghasilan, yaitu  (Abunyamin,  Seratuus  Sebelas  Hak  Wajib Pajak , 2011)
1. Hak  membetulkan  SPT  dengan  kemauan sendiri  kapanpun  dengan  syarat  DJP  belum menerbitkan SKP
2. Hak  kepastian  hukum  setelah  5  tahun  SPT menjadi ketetapan yang tetap dan tidak dapat diubah
3. Kerahasiaan data wajib pajak
4. Hak mendapatkan sosialisasi dan pengarahan mengenai  ketentuan,  hukum  dan  undang- undang perpajakan
5. Hak mengajukan pembetulan SKP, STP, dan SK DJP lainnya
6. Hak kerahasian wajib pajak
Sedangkan  kewajiban  pajak  penghasilan menurut  Oyok  Abunyamin  dalam  bukunya  yang berjudul  Seratus  Empat  Belas  Kewajiban  Wajib Pajak  yang  harus  diketahui  oleh  seluruh  wajib pajak  penghasilan,  yaitu  (Abunyamin,  Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak, 2011):
1. Melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya,
2. Membayar  dan  melunasi  pajak  penghasilan orang  pribadi  atau  badan  yang  telah dilaksanakan sendiri maupun dilakukan
pemotongan  atau  pungutan  oleh  pihak  lain dalam satu tahun pajak,
3. Melapor  dan  memperhitungkan  penghasilan yang merupakan objek pajak
Setiap  wajib  pajak  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  belum  tentu  sama,  begitu  pula dengan wajib pajak penghasilan final bagi UKM. Dalam  Keputusan  Mentri  Keuangan  PMK 107/PMK.011/2013  dan  surat  edaran  Dektorat Jendral  Pajak  nomor  SE-42/PJ/2013  mengatakan bahwa:
1. Wajib  pajak  UKM    tidak  diwajibkan membayar angsuran pajak sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  25  undang-undang perpajakan (PMK 107/PMK.011/2013  pasal 9 ayat 1)
2. Tidak  diharuskan  membayar  menggunakan SSP
3. Tidak  perlu  melaporkan  SPT  masa  karena telah melakukan penyetoran pajak penghasilan final  bagi  UKM  (PMK  107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3)
4. Wajib  pajak  UKM  tidak  diwajibkan  untuk melakukan  pembukuan  tetapi  diwajibkan untuk melakukan pencatatan.
Dengan demikian  hak wajib pajak adalah kekuasaan yang  dimiliki  wajib pajak penghasilan untuk  berbuat/  menuntut  sesuatu  wewenang berdasarkan  undang-undang  perpajakan,  aturan perpajakan dan hukum pajak. Sedangkan kewajiban pajak penghasilan adalah sesuatu yang harus  dilaksanakan  oleh  wajib  pajak  penghasilan menurut  hukum  pajak,  undang-undang  pajak  dan aturan perpajakan.

## Pajak Penghasilan Bagi UKM
Pajak  penghasilan  bagi  UKM  termasuk kedalam  PPh  pasal  4(2)  final  yaitu  penghasilan dari  usaha  dengan  peredaran  bruto  tertentu  dan sifatnya  final,  dengan  kata  lain  pajak  ini  tidak dapat  dikreditkan  atau  diperhitungkan  diakhir tahun  dan  perhitungan  pajak  penghasilan  final bagi  UKM  di  atur  dalam  Peraturan  Pemerintah nomor 46 tahun 2013.
Peraturan-Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 ini memberikan kemudahan dan penyederhanaan  aturan  perpajakan  bagi  wajib pajak  UKM.  Tujuan  dari  PP  no  46  tahun  2013
mengenai  UKM  itu  sendiri  adalah  memberikan kemudahan untuk para pelaku bisnis UKM dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  mereka. Selain  itu  juga  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  No  46  th  2013  diharapkan  dapat meningkatkan  pengetahuan  tentang  manfaat perpajakan  bagi  masyarakat  serta  terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban  pajak.  Dengan  adanya  PP  46  tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan  pajak  sehingga  kesempatan  untuk mensejahterakan  masyarakat  meningkat  dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi  dan  transparansi,  serta  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berkontribusi dalam penyelengaraan negara. Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013  menjelaskan  bahwa  PP 46 Tahun 2013 dibuat untuk mengatur perhitungan  pajak  bagi  UKM  yang  memiliki penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  dengan  peredaran  bruto tertentu  dan  dikenakan  pajak  penghasilan  yang bersifat  final.  Adapula  syarat-syarat  wajib  pajak orang  pribadi  maupun  badan  yang  termasuk kedalam UKM yaitu menerima penghasilan tidak termasuk  jasa,  predaran  bruto  tidak  melebihi Rp.4,8  milyar    dalam  1  tahun  pajak,  dan melakukan pencatatan.
Besaran  tarif  pajak  yang  terhutang  bagi wajib  pajak  UKM  adalah  1%  x  omset/bruto. Subjek  pajak  dari  pajak  penghasilan  final  yang diatur dalam   PP 46 tahun 2013  ini adalah  orang pribadi  dan  badan  yang  tidak  termasuk  dalam badan  usaha  tetap  (BUT)  yang  menerima penghasilan  dari  usaha  dengan  peredaran  bruto yang tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 tahun pajak, sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri
Surat  Edaran  Dektorat  Jendral  Pajak nomor  SE-42/PJ/2013  dapat  disimpulkan  bahwa wajib  pajak  UKM    tidak  diwajibkan    membayar angsuran  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  25  undang-undang    perpajakan,  hal    ini dikarenakan  pajak  penghasilan  bagi  UKM bersifat  final  dan    tidak  dapat  dikreditkan.  Wajib pajak dapat membayar pajak penghasilan final di bank  atau  kantor  pos  yang  telah  ditentukan  oleh
Menteri  Keuangan,  dengan    menggunakan    SSP (Surat  Setoran  Pajak),  yang    telah  divalidasi dengan  nomor  transaksi  penerimaan  negara, paling  lama  tanggal  15  pada  bulan  berikutnya setelah  masa  pajak  berakhir,  serta  wajib  pajak diwajibkan  menyampaikan  surat  pemberitahuan masa  pajak  paling    lama  20  hari  setelah    masa pajak berakhir. Wajib pajak juga tidak diwajibkan untuk  melakukan  pembukuan  tetapi  diwajibkan untuk melakukan pencatatan.
Kepatuhan Wajib Pajak dan Hambatan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kepatuhan

## Perpajakan
Setiap  wajib  pajak  memiliki  hak  dan kewajiban perpajakan, dalam menjalankan kewajiban  perpajakan  dibutuhkan  kesadaran  dan kepatuhan,  karena dengan  kepatuhan  wajib pajak dan  kesadaran  akan  hukum  perpajakan  dan kewajiban perpajakan dapat membuat terlaksananya  kepatuhan  perpajakan.  Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa
“Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  Wajib
Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  pelaksanaan perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara”. Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 544/KMK.04/2000  Wajib  Pajak  dikatakan  patuh jika  Wajib  pajak  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:
a. Wajib Pajak tepat waktu dalam
menyampaikan SPT sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir.
b. Wajib  Pajak  tidak  memiliki  tunggakan  pajak, kecuali sudah diberikan izin untuk mengangsur atau menunda bayar.
c. Wajib  Pajak  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman pidana karena perpajakan.
d. Wajib  Pajak  melakukan  pembukuan  atau pencatatan  sekurang  kurangnya  2  tahun terakhir.
Kepatuhan  dapat  terlihat  dan  tercermin dalam  situasi  yaitu    (1)  Wajib  pajak  Paham  atau berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  dan peraturan  perundang  undangan  (2)    Mengisi formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas,  (3) Menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan
benar,  (4)    Membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada waktunya (Rahayu, 2010)
Penting bagi setiap wajib pajak mematuhi setiap peraturan-peraturan perpajakan dan menjalankan  kewajiban  perpajakanan  mereka. Dalam  hakikatnya  wajib  pajak  tidak  selamanya patuh  akan  kewajiban  perpajakan,  wajib  pajak cenderung ingin membayar pajak sekecil mungkin.  Ada  pula  perlawanan  yang  dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi besaran pajak terhutang. Terdapat  2 hambatan perpajakan yaitu berupa  perlawanan  aktif  serta  perlawanan  pasif (Abunyamin,  Perpajakan  ,  2015)  Kendala  yang bersifat  aktif  adalah  Wajib  Pajak  secara  aktif memiliki  tujuan  menghindari  membayar  pajak, melalui  tindakan  ataupun  perbuatan  dan  semua usaha  yang  ditunjukan  secara  langsung  kepada pemerintah  atau  fiskus.  Dalam    kendala  yang bersifat  aktif  ini  terdapat  dua  jenis  perlawanan secara  aktif  yaitu    (1) Tax  Avoidance :  Perbuatan dan  semua  usaha  untuk  mengurangi  atau meringankan pembayaran pajak dengan cara yang benar dan tidak  melanggar hukum pajak. (2) Tax Evasion :  Perbuatan  dan  semua  usaha  untuk mengurangi atau  meringankan pembayaran pajak dengan  cara  melanggar  hukum    (Rahayu,  2010). Perlawanan  yang  bersifat  Pasif  adalah  kondisi yaitu    Wajib  Pajak  secara  pasif  tidak  membayar pajak,  hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  (1) Wajib  Pajak  tidak  membayar  pajak  dikarenakan pemahaman  terhadap  hukum  pajak  yang  masih kurang  dimengerti,  (2)  Tingkat  kepedulian  dan kesadaran pungutan pajak belum ditingkatkan, (3) Pengawasan  pungutan  dan  penggunaan  pungutan (Abunyamin, Perpajakan , 2015).
Perlawanan  pasif  yang  dilakukan  oleh masyarakat  disebabkan  oleh  “(1)  Perkembangan intelektual  dan  perkembangan  moral  masyarakat, (2)  Sistem  perpajakan  yang  mungkin  sulit  untuk dipahami,  (3)  Sistem  kontrol  tidak  dapat dilakukan  atau  dilaksanakan  dengan  baik” (Mardiasmo, 2013).
Berdasarkan  pengertian  perlawanan  pasif diatas  disimpulkan  bahwa  perlawanan    pasif adalah  perlawanan  wajib  pajak  melakukan perlawanan  secara  pasif  untuk  tidak  membayar pajak. Adapula faktor-faktor yang mempengaruhi
wajib  pajak  tidak  membayar  pajak  diantaranya adalah:
1. Perkembangan intelektual wajib pajak terhadap hukum perpajakan
2. Tingkat  kepedulian  dan  kesadaran  pungutan pajak belum ditingkatkan
3. Pengawasan pungutan dan penggunaan pungutan  pajak  dan  yang  belum  berjalan secara efektif (Sistem Pajak Itu Sendiri)
4. Perkembangan moral masyarakat
Dengan  terjadinya  kepatuhan  pada  setiap wajib  pajak,  diharapkan  penerimaan  pemerintah melalui
perpajakan dapat
meningkat.
Meningkatnya  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan  dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas infrastruktur bangsa Indonesia,
Sehingga  apabila  kepatuhan  yang  dimiliki  wajib pajak  rendah  maka  penerimaan  pendapatan negara  dari  sektor  pajak  akan  berkurang  dan berdampak langsung kepada pembangunan infraksruktur negara Indonesia.

## Hak  dan  Kewajiban  Pajak  Penghasilan  Final dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UKM
Pengetahuan  Pajak  adalah  penalaran  dan pemahaman  dari  maksud  dan  tujuan  dari  Hukum Pajak  (Nuris,  2015).  Pengetahuan  perpajakan adalah  pengetahuan  mengenai  konsep,  ketentuan umum  dan  hukum  perpajakan  (Mardiasmo, 2013).    Dengan  kata  lain  pengertian  perpajakan adalah  penalaran  dan  pemahaman  mengenai maksud dan tujuan dari  konsep ketentuan umum dan hukum perpajakan.
Saat  ini  pertumbuhan  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  di  Indonesia  sedang  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Menurut Badan  Pusat  Statistik  terjadi  peningkatan  jumlah perusahaan  industri  di  Indonesia  selama  2015- 2016  sebesar  4,67%  atau  setara  dengan  163.749 UMKM  (Badan  Pusat  Statistik,  20  Agustus, 2016).  Pengetahuan  akan  hak  dan  kewajiban perpajakan  sangat  dibutuhkan  wajib  pajak terutama  wajib  pajak  dalam  menentukan  besaran pajak  yang  terhutang.  Dengan  adanya  PP  no  46 tahun  2013,  memudahkan  pelaku  UKM  dalam menentukan besaran pajak yang terutang.
Pengertian  hak  dan  kewajiban  pajak penghasilan  final  bagi  UKM  telah  penulis simpulkan  dari  beberapa  sumber.  Hak  wajib pajak  penghasilan  final  bagi  UKM  adalah kekuasaan yang  dimiliki  wajib pajak penghasilan final  bagi  UKM  baik  orang  pribadi  maupun badan  yang  memiliki  Peredaran  bruto  ≤  4,8 milyar rupiah  untuk  berbuat/  menuntut  sesuatu wewenang berdasarkan undang-undang perpajakan,  aturan  perpajakan  dan  hukum  pajak. Terdapat hak  pajak penghasilan Final bagi UKM beserta dimensinya yaitu:
1. Meminta tanda bukti  SPT:
● SPT
2. Meminta pengajuan penundaan SPT
3. Meminta  pengajuan  penundaan  pengangsuran bayar pajak
4. Meminta permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
5. Mengajukan  permohonan  penghapusan  sanksi dan pengurangan sanksi
6. Memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
● Konsultan  pajak  yang  telah  memenuhi syarat-syarat yang berlaku
● Karyawan wajib pajak yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku
7. Meminta tanda bukti pungutan pajak
● Pungutan pajak
8. Melakukan  pembetulan  SPT  yang  telah masukkan  sebelum  SKP  dikeluarkan  oleh DJP, Melakukan pembetulan SKP, pembetulan STP, dan SK DJP lainnya.
● Pembetulan SPT
● Pembetulan SKP
● Pembetulan STP
9. Hak kepastian hukum
● SPT
● pencatatan
10. Kerahasiaan data
● Kerahasiaan data wajib pajak
11. Mengajukan surat keberatan dan surat banding dan Peninjauan kembali (PK)
● Keberatan
● Banding
● Peninjauan kembali (PK)
12. Hak  mendapatkan  sosialisasi  dan  pengarahan mengenai  ketentuan,  hukum  dan  undang- undang perpajakan dari Fiskus
● Setiap  wajib  pajak  memiliki  hak  untuk mendapatkan sosialisasi oleh fiskus
● Setiap  wajib  pajak  memiliki  hak  untuk mendapatkan pengarahan oleh fiskus Pengertian kewajiban wajib pajak penghasilan final bagi UKM adalah sesuatu yang harus  dilaksanakan  oleh  wajib  pajak  penghasilan final  bagi  UKM  baik  orang  pribadi  maupun badan  yang  memiliki  predaran  bruto  ≤  4,8  M menurut  hukum  pajak,  undang-undang  pajak  dan aturan  perpajakan.  Kewajiban  pajak  penghasilan final  bagi  UKM  adalah  sesuatu  yang  harus dilaksanakan  oleh  wajib  pajak  penghasilan  Final bagi UKM menurut hukum pajak, undang-undang pajak  dan  aturan  perpajakan,  adapun  kewajiban wajib  pajak  penghasilan  final  bagi  UKM  beserta dengan dimensinya yaitu:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Menghitung  dan  membayar  sendiri  pajak dengan benar
3. Menyelenggarakan pencatatan
4. Pemeriksaan Jika terjadi pemeriksaan:
● Memperlihatkan  dan atau  meminjamkan buku atau  catatan,  dokumen  penting  lainnya  yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
● Memberikan  kesempatan  untuk  memasuki tempat  atau  ruangan  yang  dapat  membantu dan  memberikan  bantukan  untuk  kelancaran pemeriksaan.
● Apabila dalam waktu mengungkapkan pencatatan,  atau  dokumen  serta  keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki kewajiban untuk merahasiakan data data yang bersangkutan, wajib pajak harus meniadakannya untuk keperluan pemeriksaan.
Hak  dan  kewajiban  perpajakan  sangatlah penting,  dalam  pelaksanaan  perpajakan  haruslah menjaga  keseimbangan  terlaksananya  hak  dan kewajiban  perpajakan.  Hak-hak  wajib  pajak haruslah dirasakan oleh setiap wajib pajak, begitu pula  dengan  kewajiban  wajib  pajak,  haruslah dipatuhi  oleh  semua  wajib  pajak.  Menurut
Widiyaningsih pemahaman akan sistem perpajakan  yang  berlaku  merupakan  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pajak penghasilan  final  bagi  UKM  termasuk  kedalam kepatuhan  formal,  yaitu  wajib  pajak  memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam  Undang-undang  perpajakan  yang  berlaku (Aristanti  Widyaningsih,  2011)  Menurut  penulis kepatuhan pajak itu sendiri adalah tindakan wajib pajak  dalam  memenuhi  semua  kewajibannya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  disuatu  negara,  dengan  cara menghitung  jumlah  pajak  yang  terhutang  dengan benar,  mengisi  formulir  perpajakan  dengan lengkap dan membayar dengan tepat waktu.
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan  dibutuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, karena dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  kesadaran akan hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan dapat terlaksananya kepatuhan perpajakan  dan  meminimalisir  pelanggaran  dan penyimpangan  (Rahayu,  2010)  Untuk  memenuhi kepatuhan perpajakan wajib pajak harus mengetahui  cara  menetapkan  besaran  pajak  yang harus  dibayar,  cara  membayar  pajak  yang terhutang, cara melaporkan (Abunyamin, Perpajakan , 2015).
Self  assesment  System merupakan  sistem pemungutan pajak berdasarkan UU yang memberikan  wewenang  sepenuhnya  kepada Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya. Menurut Oyok
Abunyamin  wewenang  yang  diberikan  kepada Wajib Pajak yaitu untuk menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang.  Dengan kata  lain  wajib  pajak  haruslah  memiliki pengetahuan  mengenai  pajak  penghasilan  dalam menjalankan sistem pungutan pajak self assesment .  Sistem self  assesment adalah  sistem pungutan  pajak  yaitu  wajib  pajak  diberikan kepercayaan  dalam  memenuhi  dan  melaksanakan sendiri  hak  dan kewajiban  perpajakannya (Abunyamin, Perpajakan , 2015).
Wajib  pajak  haruslah  patuh  dengan  cara memenuhi  semua  kewajibannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,
dengan  cara  menghitung  jumlah  pajak  yang terhutang  dengan  benar,  mengisi  formulir perpajakan  dengan  lengkap  dan  membayar dengan  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu  penting sekali  wajib  pajak  memiliki    pemahaman  akan setiap  hak  dan  kewajiban  perpajakan  mereka. Wajib pajak akan dikatakan patuh jika pemahaman  akan  kewajiban  perpajakan  mereka tidak  memahaminya.  Berikut  ini  adalah  dimensi dari  kepatuhan  yang  telah  penulis  rangkum  dari berbagai sumber yaitu:
1. Mendaftarkan diri
● Kepatuhan  dalam  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan NPWP
2. Menyampaikan SPT
● Wajib  pajak  menyampaikan  SPT  dengan benar
● Wajib  pajak  menyampaikan  SPT  dengan tepat waktu
3. Menghitung  jumlah  pajak  yang  terhutang  dan membayarnya dengan benar dengan cara:
● Menyiapkan dasar perhitungan pajak dengan benar
● Menghitung  besaran  pajak  yang  terhutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terhutang  dengan benar dan tepat waktu:
● Membayar  pajak  yang  terhutang  dengan benar dan tepat waktu
5. Mengisi  formulir  perpajakan  dengan  lengkap dan jelas:
● Mengisi SSP dengan benar
● Menyetorkan SSP tepat waktu
6. Melakukan  pencatatan  dengan  baik  dan  benar dan menyimpan dokumen pencatatan
7. Tidak  pernah  mengalami  hukuman  karena melakukan    tindak  pidana  dalam  bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir
● Wajib  pajak  tidak  pernah  dijatuhi  sanksi administratif
● Wajib  pajak  tidak  pernah  dijatuhi  sanksi kurungan
● Wajib  pajak  tidak  pernah  dijatuhi  sanksi penjara

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  Eksploratif.
Menurut  Uma  Sekaran,  penelitian  eksploratif dilakukan bila tidak banyak pengetahuan mengenai  suatu  situasi  atau  tidak  ada  informasi yang  tersedia  mengenai  situasi  tersebut  (Sekaran, 2015)  Studi  esksploratif  ini  penting  untuk mendapat pemahaman yang baik dari suatu situasi dan  memberikan  pengetahuan  bagi  kaum  awam. Peneliti  memilih  jenis  penelitian  eksproratif karena judul yang di ambil mengenai Pemahaman Pelaku  UKM  Tahu  Sumedang  Terhadap  Hak  dan Kewajiban  Pajak  Penghasilan  Final  Dalam Memenuhi  Kepatuhan  Perpajakan,  merupakan penelitian yang bertujuan menambah dan menemukan  pengetahuan  baru  yang  sebelumnya belum  ada.  Selain  itu  ,  informasi  yang  tersedia mengenai pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang  terhadap  hak  dan  kewajiban  pajak penghasilan  final  dalam  memenuhi  kepatuhan perpajakan masih sedikit.
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah  Studi  analisis  desktiptif  yaitu “mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2014). Menurut  Sugiyono  “metode  penelitian  analisis deskriptif  menggunakan  statistika  deskriptif  dan beserta  analisisnya”  (Sugiyono,  2014).  Pada penelitian ini  dilakukan  dengan  melakukan survei dan  wawancara  kepada  52  UKM  tahu  Sumedang di  Kabupaten  Sumedang.  Menurut  Sugiyono, “survey  adalah  mendapatkan  data  dari  tempat tertentu  yang  alamiah  (bukan  buatan).  Metode penelitian  survey  ini  dilakukan  dengan  cara menyebarkan  kuisioner  kepada  sejumlah  sampel yang akan diteliti” (Sugiyono, 2014).
Model Penelitian
Gambar 2. Metode Penelitian
Populasi dan Sample Populasi yang digunakan adalah manufaktur  tahu  Sumedang  yang  tersebar  di Kecamatan  Sumedang  Utara  dan  Sumedang Selatan, telah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM  Sumedang.  Dari  kriteria  diatas    terdapat 52  UKM  manufaktur  tahu  Sumedang  di Kecamatan  Sumedang  Utara  dan  Sumedang Selatan  yang  terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan UKM Sumedang.
Berdasarkan  teknik  sampling  yang  digunakan  di atas,  maka  peneliti  menetapkan  jumlah  sampel sebanyak 52 UKM Tahu Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Pengambilan
sampel dipertimbangkan berdasarkan  fenomena  yang  ada  dan  telah dijabarkan dalam latar belakang, dengan demikian pelaku bisnis UKM tahu Sumedang yang menjadi objek  penelitian  sebanyak  52  UKM  Tahu Sumedang.  Berdasarkan  Jumlah  sampel  tersebut peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  apakah pelaku  Bisnis  UKM  tahu  Sumedang  didaerah Sumedang  Utara  dan  Sumedang  selatan  sudah memahami  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai wajib  pajak  dan  memenuhi  kepatuhan  perpajakan mereka sebagai wajib pajak penghasilan final bagi UKM.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:
1. Uji Realibilitas
2. Uji Validitas
3. Analisis deskriptif dan statistik deskriptif

## Oprasionalisasi Variabel
Operasionalisai
variabel yang memaparkan  variabel,  dimensi,  indikator  dan
skala  yang  akan  diteliti  dan  dibahas  dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor  UMKM  di  Kabupaten  Sumedang tumbuh  dan  mengalami  perubahan  yang  cukup signifikan. Sektor industri mikro dan industri kecil di  Kabupaten  Sumedang  terbagi  ke  dalam  lima sektor, akan tetapi yang menajdi fokus pemerintah Kabupaten  Sumedang  saat  ini  adalah  sektor industri pangan.
Kabupaten  Sumedang  memiliki  industri kuliner  Tahu,  industri  ini  cukup  berpotensi menjadi industri pangan yang cukup menjanjikan. Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  UKM  tahu Sumedang diharapkan sejalan dengan peningkatan penerimaan  pajak  UKM,  diharapkan  dapat mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan secara  sukarela  ( voluntary  tax  compliance )  serta mendorong  kontribusi  penerimaan  negara  dari sektor  UKM.  Dalam  pemenuhan  kewajiban  pajak penghasilan  final  para  pelaku  UKM  haruslah paham  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka sebagai wajib pajak penghasilan final.
Penelitian  ini  menggunakan  3  variabel, untuk  pengukur  masing-masing  variabel  tersebut penulis  menggunakan  23  dimensi  dan  41 indikator,  yang  terdiri  dari  12  dimensi  dan  20 indikator  untuk  variabel  hak  wajib  pajak penghasilan final, 4 dimensi dan 7 indikator untuk variabel  kewajiban  wajib  pajak  penghasilan  final dan  7  dimensi  dan  14  indikator  untuk  variabel kepatuhan  perpajakan.  Rekaptulasi  rata-rata  skor tanggapan  responden  pada  pemahaman  pelaku ukm  tahu  sumedang  terhadap  hak  dan  kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan  perpajakan  dapat  dilihat  pada  gambar 2.
Tabel 1. Oprasionalisasi Variabel Variabel Dimensi Indikator Skala Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Meminta tanda bukti SPT Ordinal Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Mengajukan permohonan penundaan SPT Ordinal Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak yang terhutang Ordinal Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SKP Ordinal Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Penghapusan sanksi Ordinal Pengurangan sanksi Ordinal Hak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Konsultan pajak Ordinal Karyawan wajib pajak Ordinal Meminta bukti pungutan pajak Menerima tanda bukti pungutan pajak Ordinal Hak melakukan pembetulan Hak melakukan pembetulan SPT Ordinal Hak melakukan pembetulan SKP Ordinal Hak melakukan pembetulan STP Ordinal Hak mendapatkan kepastian Hukum masa daluarsa penyimpanan dokumen SPT Ordinal Pencatatan Ordinal Hak kerahasiaan Data Kerahasiaan data Wajib Pajak Ordinal Hak keberatan, banding dan Peninjauan kembali Hak mengajukan keberatan Ordinal Hak mengajukan banding Ordinal Hak mengajukan peninjauan kembali Ordinal Hak mendapatkan penjelasan dan pembinaan Hak mendapatkan penjelasan mengenai perpajakan Ordinal Hak mendapatkan pembinaan oleh fiskus Ordinal Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Kewajiban mendaftarka n diri NPWP Ordinal Kewajiban  menghitung dan membayar Menghitung Ordinal Membayar Ordinal pencatatan Wajib pajak wajib melakukan pencatatan Ordinal Pemeriksaan Wajib memperlihatkan dokumen saat pemeriksaan Ordinal Wajib pajak memberikan kesempatan fiskus memasuki tempat usaha Ordinal Wajib pajak wajib memberikan keterangan Ordinal Kepatuhan Perpajakan Mendaftarkan diri NPWP Ordinal Menyampaikan SPT Tingkat kebenaran  SPT Ordinal Ketepatan penyampaian SPT Ordinal Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengn baik dan benar Menyiapkan Dasar Perhitungan Pajak Ordinal Menghitung Besaran Pajak yang Terhutang Ordinal Membayar pajak yang terhutang Membayar Besaran pajak yang di bayar Ordinal Jadwal pembayaran Ordinal penggunaan SSP dan pembayaran online penggunaan SSP Ordinal Pembayaran online Ordinal Pencatatan Cara pencatatan Ordinal Menyimpan dokumen pencatatan Ordinal Tidak pernah mengalami hukuman karena melakukan  tindak pidana dalam bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir Sanksi Administratif Ordinal Pidana Kurungan Ordinal Pidana Penjara Ordinal Sumber:Data Primer Di Olah,2017

## Gambar 2. Rekapitulasi Data
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  tidak memahami hak  mereka sebagai  wajib pajak, akan tetapi  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  cukup memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  dapat dikatakan cukup patuh.
Variabel    hak  wajib  pajak  penghasilan final  bagi  UKM  memiliki  Grand  Mean  49,78% yang  artinya  menurut  hasil  pengolahan  data statistik, variabel ini masuk kedalam kriteria tidak memahami.
Menurut  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan  kepada  52  responden  untuk  variabel  hak wajib  pajak  penghasilan  final  ini,  memang  pada dasarnya sebagian besar responden tidak memahami  mengenai  hak  mereka  sebagai  wajib pajak.  Hal  tersebut  terbukti  dari  kurangnya sosialisasi,  pendampingan  dan  pengarahan  yang dilakukan DJP kepada wajib pajak tahu Sumedang yang  membuat  sebagian  besar  wajib  pajak  tidak memahami hak mereka sebagai wajib pajak.
Menurut  hasil  wawancara  masih  banyak wajib  pajak  UKM  Tahu  Sumedang  yang menyamakan  PBB  dengan  PPh,  selain  itu sebagian besar wajib pajak  UKM tahu Sumedang membuat  NPWP  dikarenakan  dorongan  atau syarat  dan  ketentuan  yang  dikeluarkan  sejumlah intansi  dan  lembaga.  Beberapa  kelompok  UKM tahu Sumedang yang telah membuat NPWP tetapi
tidak  mengetahui  fungsi  NPWP  itu  sendiri,  dari hasil  wawancara  masih banyak wajib pajak yang mengatakan  bahwa  NPWP  adalah  kartu  untuk meminjam uang ke Bank, dan sebagian menjawab kartu  syarat  mendaftarkan  usaha  mereka  di  dinas UKM  dan  koperasi,  dan  menyamakan  NPWP dengan SIUP, TDP dan HO.
Variabel kewajiban wajib pajak
penghasilan  final  bagi  UKM  memiliki  Grand Mean  54,13%  yang  artinya  menurut  hasil pengolahan  data  statistik,  variabel  ini  masuk kedalam kriteria cukup memahami. Menurut hasil wawancara  penulis  kepada  52  responden,  sudah banyak  UKM  tahu  Sumedang  mengetahui kewajiban  mereka  sebagai  wajib  pajak,  akan tetapi  menurut  hasil  wawancara,  UKM  tahu Sumedang  hanya  mengetahui  saja,  dan  tidak melakukan  kewajiban  mereka  sebagai  wajib pajak.  pengetahuan  yang  mereka  miliki  sekedar hanya mengetahui mereka harus membayar pajak, tapi tidak pembayaran dari pajak  mereka  itu akan masuk  kemana,  pajak  apa  saja  yang  menjadi kewajiban  mereka,  sehingga  hal  inilah  yang membuat  para  pelaku  UKM  tidak  menjalankan kewajibannya dengan benar.
Variabel    kepatuhan  pepajakan  memiliki Grand  Mean  61,38%  yang  artinya  menurut  hasil pengolahan  data  statistik,  variabel  ini  masuk kedalam kriteria cukup patuh. Terdapat 5 dimensi yang  dinyatakan  tidak  patuh  dalam  variabel kepatuhan  perpajakan  yaitu,  menyampaikan  SPT, menghitung  jumlah  pajak  yang  terhutang  dengan baik  dan  benar,  membayar  pajak  yang  terhutang, penggunaan  SSP  dan  pembayaran  online  serta pencatatan.
Kepatuhan  itu  sendiri  dibagi  menjadi  2 kelompok  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara substantif/hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang  pajak  kepatuhan  material  juga dapat meliputi kepatuhan formal (Rahayu, 2010) Setiap  wajib pajak  haruslah  memenuhi kepatuhan formal  dan  material,  wajib  pajak  tidak  cukup
hanya  dapat  membuat  NPWP,  menghitung  pajak yang  terhutang,  menyetorkan  SPT,  membuat pencatatan  dan  taat  hukum  dan  perudang- undangan perpajakan yang lainnya, tanpa memikirkan kebenaran dalam menjalankan peraturan  tersebut.  Wajib  pajak  haruslah  dapat menghitung  dengan  benar  dan  tepat  pajak  yang terhutang,  mengisi  SPT  dengan  benar  dan menyetorkannya  dengan  tepat  waktu,  serta membuat pencatatan secara benar dan tepat.
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan  kepada  52  wajib  pajak  UKM  tahu Sumedang, dari segi kepatuhan formal, UKM tahu Sumedang  dinyatakan  cukup  patuh,  akan  tetapi dari  segi  kepatuhan  material  wajib  pajak  UKM tahu  Sumedang  dinyatakan  tidak  patuh,  74,7% wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  yang  penulis wawancara  sudah  memiliki  NPWP,  dan  sekitar 60% wajib pajak UKM tahu Sumedang mengetahui  kewajiban  mereka  sebagai  wajib pajak  penghasilan  Final.  Akan  tetapi  hanya  42% dari  52  wajib  pajak  yang  membayar  kewajiban mereka  sebagai  wajib  pajak,  dan  hanya  31%  dari 52  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  yang membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  dan  mengetahui  bagaimana  menghitung besaran  pajak  penghasilan  yang  terhutang. Kurangnya sosialisasi dan pengedukasian mengenai  perpajakan,  dan    kesalahan  persepsi wajib  pajak  UKM  tahu  sumedang  dalam menerjemahkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Sebanyak  82,7%  dari  52  wajib  pajak UKM  tahu  Sumedang,  tidak  pernah  mengalami sanksi  baik  sanksi  administratif,  hukuman kurungan  dan  penjara  yang  disebabkan  oleh pelanggaran perpajakan. Dengan kurangnya tindakan  yang  dilakukan  oleh  DJP  kepada  UKM yang  tidak  melakukan  kewajibannya  dengan  baik dan  benar  yang  membuat  UKM  tahu  Sumedang beranggapan  apa  yang  mereka  lakukan  saat  ini sudahlah benar.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya perpajakan mereka serta bagaimana kepatuhan  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang
dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  perpajakan mereka.  dari  hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  pemahaman  wajib  pajak  pelaku  bisnis UKM  tahu  di  Sumedang  mengenai  hak  mereka sebagai  wajib  pajak  penghasilan  final  adalah kurang memahami. Karena berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  dan  hasil  kuesioner, para  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang  kurang memahami  mengenai  hak  mereka  sebagai  wajib pajak  karena  tidak  adanya  penyuluhan  yang dilakukan  oleh Account  Representative (AR). Pemahaman  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang mengenai  kewajiban  mereka  sebagai  wajib  pajak penghasilan  final  adalah  cukup  memahami.  Hal tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dan kuesioner  yang  menyatakan  bahwa  wajib  pajak UKM  tahu  Sumedang  sudah  cukup  memahami akan  kewajiban  mereka  sebagai  wajib  pajak penghasilan final bagi UKM. Kepatuhan perpajakan  wajib  pajak  UKM  tahu  Sumedang, menurut grand  mean dinyatakan  sudah  cukup patuh  .  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan bahwa  sebagian  besar  pelaku  UKM  tahu Sumedang mengalami hambatan berupa ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  mereka  akan peraturan  perpajakan  yang  baru.  Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh account representative (AR) juga yang membuat pemahaman  mereka  akan  perpajakan  minim,  dan berakibat  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  UKM tahu Sumedang akan peraturan perpajakan.

## SARAN
Diharapkan  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)    memberikan  penyuluhan  dan  pengarahan secara  langsung  dan  tidak  langsung  mengenai hak-hak  yang  wajib  pajak  akan  dapatkan  setelah melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan baik. KPP diharapkan menyelenggarakan pelatihan  dan  pendampingan  di  lapangan  secara langsung  pada  para  wajib  pajak  UKM  tahu Sumedang.  Terutama  mengenai  pencatatan  cara perhitungan, cara penyetoran, pemberian pembekalan  dan  edukasi  mengenai  dampak  apa saja dan sanksi apa saja yang akan diterima wajib pajak  UKM  tahu  Sumedang  apabila  tidak melaksanakan  kewajibannya.    KPP  diharapkan membuka  peluang  untuk  terjalinnya  kerjasama
antar  lembaga,  baik  itu  lembaga  pendidikan formal  maupun  nonformal,  lebaga  pemerintahan lainnya  seperti  dinas  koprasi  dan  UKM,  dinas perindustrian, serta yayasan-yayasan sosial lainnya dalam rangka penyuluhan, pembinaan dan pelatihan mengenai perpajakan.  Bagi UKM Tahu Sumedang  yang  masih  bermasalah  dengan perpajakan  diharapkan  mengikuti tax  amnesty yang dilakukan Pemerintah saat ini dan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
APBN . (2016, Januari 1). Dipetik Maret 18, 2016,
dari www.anggaran.depkeu.go.id:
Http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/ac ontent/NK%20a\APBN%202016- lengkap.pdf Abunyamin,  O.  (2011). Seratus  Empat  Belas
Kewajiban  Wajib  Pajak. Bandung:  Abas
Z & Sumarni Publising.
Abunyamin,  O.  (2011). Seratuus  Sebelas  Hak
Wajib  Pajak  . Bandung:  Abas  Z  &
Sumarni Publising. Abunyamin,  O.  (2014). Pilar-Pilar  Perpajakan.
Bandung: Adonya Mitra Sejahtera . Abunyamin,  O.  (2015). Perpajakan  . Bandung  : Mega Rancage Press. Akifa,  N.  (2015). Panduan  Lengkapdan  Praktis Pajak dan UKM. Yogyakarta: Laksana.
Andriyani.  (2000). Pajak  dan  pembangunan.
Jakarta: UI Press.
Aristanti,  W.  ..  (2011).  “Hubungan  Efektivitas Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan
Pengendalian  Intern  dengan  Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas
Informasi  Laporan  Keuangan  sebagai Variabel Intervening . SNA .
Mardiasmo.  (2013). Perpajakan  Edisi  Revisi.
Yogyakarta: Andi Offset.
Nuris,  I.  K.  (2015).  The  Effect  of  Taxpayer Awareness,  knowledge,  tax  penalties  and tax  authorities  services  on  the  tax complience. Research Journal of Finance and Accounting volume 6 nomor 2 . Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan (konsep, Aspek
Formal). Jakarta: Kencana prenada media.
Sekaran,  U.  (2015). Metodologi  Penelitian  Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang No.20 tahun 2008 Undang-undang  No.7  tahun  1983  S.T.D.T Undang-Undang No. 36 Tahun 2008