E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI  PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Faisal Riza, Rachmad Abduh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara Email: faisalriza@umsu.ac.id, rachmadabduh@umsu.ac.id

## Abstrak
Penyelesaian sengketa pada intinya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses litigasi di pengadilan  dan  non-litigasi  di  luar  pengadilan.  Secara  umum,  proses  litigasi  akan menghasilkan  perjanjian  permusuhan  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama karena  kepentingan  mereka  saling  berhadapan.  Hasil  dari  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  menghabiskan  waktu  yang  lama, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan antara pihak- pihak  yang  bersengketa.  Melalui  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  itu  akan menghasilkan  solusi  win-win  agreement,  kerahasiaan  terjamin,  terlindungi  dari  prosedur administrasi  yang  lambat,  biaya  rendah,  hubungan  baik  masih  akan  dibangun  untuk  para pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan sipil di luar pengadilan  umum.  Metode  penyelesaian  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Prasyarat  utama  untuk  proses  arbitrase adalah  kewajiban  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  membuat  perjanjian  tertulis  (klausul arbitrase),  dan  kemudian  menyetujui  hukum  dan  prosedur  untuk  bagaimana  mereka  akan mengakhiri  perselisihan.  Penyelesaian  arbitrase  banyak  digunakan  dalam  sengketa perdagangan. Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan dan industri nasional dan internasional  di  era  globalisasi  saat  ini  telah  menyebabkan  kemajuan  dalam  ekonomi  dan industri.

## Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa, Arbitrase, Teknologi , Informasi

## Abstract
Dispute  resolution  in  essence  can  be  done  through  two  processes,  namely  the  litigation process  in  court  and  non-litigation  outside  the  court.  In  general,  the  litigation  process  will produce adversial agreements that have not been able to embrace common interests because their interests are facing each other. The results of the dispute resolution process in the courts tend  to  cause  new  problems,  spend  a long  time,  require  expensive,  unresponsive, and  cause hostility between the parties to the dispute. Through a dispute resolution process outside the court,  it  will  result  in  a  win-win  agreement  solution,  guaranteed  confidentiality,  protected from slow administrative procedures, low costs, good relations will still be established for the parties to the dispute. Arbitration is a way to resolve civil disputes outside the general court. The method of settlement is based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. The main prerequisite for an arbitration process is the obligation of the parties to  the  dispute  to  make  a  written  agreement  (arbitration  clause),  and  then  agree  on  the  law and procedure for how they will end the dispute. Arbitration settlement is widely used in trade disputes.  The  increasing  development  of  trade,  finance  and  national  and  international industries in the current era of globalization has led to advances in the economy and industry.
Keywords: Resolution, Dispute, Arbitrase, Technology, Information
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU

## PENDAHULUAN
Majunya  teknologi  informasi  berdampak  pada  perkembangan  prilaku  masyarakat khususnya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pemanfaatan teknologi internet sudah  sedemikian  banyak  merambah  pada  bidang  kehidupan  masyarakat,  terutama  merabah kebidang  hukum.  Hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJII)  yang  dapat  dilihat  dalam  laman statistic  apjii.or.id, tercatat  pada  Tahun 2017  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai  143,26  juta  jiwa.  Angka  tersebut meningkat disbandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta jiwa.
Karena  itu,  pemanfaatan  teknologi  dalam  masyarakat  bukan  hal  yang  ekslusif. Teknologi  informasi  sangat  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan  pertumbuhan perekonomian  nasional  demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  juga  sangat berperan  dalam  bidang  hukum  untuk  menunjukkan  informasi  penanganan  dan  informasi penyelesain  perkara  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  demi  mewujudkan  penegakan hukum yang transparan dan tidak berbelit.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  menentukan  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pelayanan  publik,  juga  memberikan  rasa  aman,  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara arbitrase melalui teknologi informasisesungguhnya dapat dilakukan.Lembaga arbitrase yang membuat putusanpun dapat melakukan  tugasnya  dengan  baik,  dan  para  arbiter  yakinbahwa  pengadilan  akan  mengikuti atau  menjalankan  putusannya.  Meski  keyakinan  itu  ada,  namun  terdapat  kriteria  tertentu (Susanti Adi Nugroho, 2015, h. 474) yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan oleh  pengadilan.  Kriteria  itu  terdapat  dalam  konvensi  internasional  maupun  dalam  hukum nasional  mengenai  arbitrase.  Penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui  teknologi informasi  masih  banyak  menuai  persoalan,  yang  persoalan  ini  nanti  akan  diteliti  sebagai bahan  kajian dalam penelitian ini. Persoalan itu lebih erat kaitannya dengan persoalan hukum daripada  persoalan  teknologinya,  misalnya  keabsahan  perjanjian  arbitrase,  prosedur berarbitrase hingga putusan arbitrase.
Memang  sulit  untuk  membicarakan  masalah  hukum  dalam  dunia  teknologi  (internet) yang  semakin  berkembang  ini,  terutama  dalam  membahas  penyelesaian  sengketa  secara arbitrase  melalu  teknologi  informasi  (internet).  Namun  tentunya  akan  ada  suatu  solusi  dan dasar  hukum  yang  melegalkan  perbuatan  tersebut  (menyelesaikan  sengketa).  Arbitrase merupakan  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum.  Cara penyelesaian  tersebut  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Prasyarat  yang  utama  bagi  suatu  proses  arbitrase  yaitu kewajiban para pihak yang bersengketa untuk membuat suatu kesepakatan tertulis ( arbitration clause ), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri sengketanya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
Di  dalam  perkembangannya,  arbitrase  belum  juga  mampu  memenuhi  kebutuhan  yang semula diharapkan mudah dan cepat dalam proses penyelesaian. Penumpukan kasus sengketa dan  cara  penyelesaian  yang  harus  bertemu  langsung  kini  mengalami kontraksi yang cenderung  formalistik  meniru  pola  litigasi.  Padahal  perkembangan  teknologi  informasi ( internet ) dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Upaya penyelesaian sengketa secara arbitrase melaluiteknologisudah mulai dikenal dan diberlakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan beberapa negara di Eropa.  Cara  penyelesaian  sengketa  ini  sangat  menarik  karena  dilakukan  secara online sehingga  memudahkan  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  dimanapun  mereka  berada tanpa terhalang waktu dan tempat. Di Indonesia arbitrase  seperti ini merupakan hal baru dan belum  diatursecara  rincidalam  suatu  peraturan  khusus(Solikhah,  2009,  h.  22).Sehingga arbitrase online tersebut  hampir  sama  dengan  arbitrase  konvensional,  perbedaannyadalam arbitrase online proses pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan,penyerahan dokumen,  permusyawaratan  arbitrator,  serta  pemberitahuan  akan  adanya  putusan  dilakukan secara online.
Meski  masih  mempunyai  kelemahan,  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui teknologi  informasi  dianggap  sebagai  solusi  yang  baik  dalam  menyelesaikan  sengketa dibandingkan  dengan  cara  konvensional  oleh  para  pelaku  bisnis.Dampak  perkembangan teknologi  informasi  memberikan  kemudahan  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa,  karena dokumen  perkara  dapat  ditransmisikan  secara  lebih  cepat  kepada  arbiter  dengan  biaya  yang lebih  ringan.    Penyelesaian  Sengketa  secara  Arbitrase  dapat  dilakukan  melalui  sarana elektronik atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya yang disepakati oleh para pihak agar keabsahannya terjamin. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karena itu, penelitian mengenai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Melalui  Pemanfaatan Teknologi Informasi penting untuk dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  ditarik  permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu tentang  bagaimana  alternative  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  apa  kelebihan,  kekurangan  dan  hambatan  dalam  menyelesaikan sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dengan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan/  menceritakan)  kembali  secara  tertulis  dari  hasil  observasi  dan  wawancara lapangan  tentang  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi.  Berdasarkan  cara  memperoleh  datanya,  maka  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam jenis penelitian lapangan ( field research ), karena peneliti langsung terlibat dengan arbiter dan mendalami  hambatan  yang  terjadi  khususnya  tentang  arbitrase.  Data  diperoleh  melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
Penelitian yang akan dilakukan berawal dari rumusan masalah dalam lingkup peristiwa yang sedang atau terus terjadi, dan bisa juga diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati termasuk dalam konteks kegiatan orang-orang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  arbiter  yang  menyelesaikan sengketa tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dipilih  lokasi  penelitian  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Medan, berkantor di Jalan Persatuan Nomor 3 STM Kampung Baru Medan .
Peneliti  sebagai  ujung  tombak  mengumpulkan  data  (instrumen)  dalam  penelitian kualitatif.  Peneliti  secara  langsung  ke  lapangan  untuk  mengumpulkan  sejumlah  informasi yang  dibutuhkan.  Dalam  rangka  kepentingan  pengumpulan  data,  teknik  yang  digunakan berupa kegiatan observasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti harus mampu memahami dan berinteraksi dengan subjek penelitian secara langsung.Menyesuaikan sikap dan penampilan dengan kebiasaan dan tata  cara  melakukan  penelitian. Peneliti  bertindak  netral  dengan  berperan  dalam  kegiatan penelitian  dan  menjaga  hubungan  yang  akrab  dengan  subjek.  Jika  hal  itu  tidak  dilakukan maka  peneliti  akan  kesulitan  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan. Wawancara  di sekretariat  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Medan  dengan  beberapa orang dari pihak yang bersengketa dan arbiter yang menyelesaikan sengketa.
Observasi atau pengamatan dilakukan pada saat proses awal sampai akhir penyelesaian sengketa  di  ruang  sidang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Medan. Studi dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk mendukung argumentasi dan pendapat- pendapat hukum yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui teknologi informasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Untuk mengolah  data  yang  didapat,  peneliti  menggunakan  metode  deskriftif  analitis.  Pemaparan tentang teori-teori yang telah dikemukakan, akan memudahkan peneliti mengambil beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan.
Peneliti akan melakukan penyajian data atau sekumpulan informasi yang tersusun yang akan  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  suatu  kesimpulan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar data-data yang diperoleh selamaproses penelitian dapat dibuat dalam bentuk naratif, sehingga perlu penyederhanaan data atau informasi tanpa mengurangi isinya.
Peneliti  akan  mengutarakan  kesimpulan  dari  data-data  yang  telah  diperoleh. Hal  ini bermaksud  untuk  mencari makna  data  yang  dikumpulkan  dengan menelusuri  hubungan, persamaan, atau perbedaan.Penarikan kesimpulan juga akan dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan  kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Arbitrase  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi Informasi
Konsepsi  pemikiran  bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  sarana  pembaruan  dan pembangunan  masyarakat  sudah  diterima  di  Indonesia.  Hukum  sebagai  sarana  pembaruan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
masyarakat  adalah  keharusan  mutlak,  karena  merupakan  penjelmaan  dari  keinginan masyarakat  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaruan  demi  terjaganya  ketertiban  dan keteraturan.  Di  sisi  lain,  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  merupakan  penyalur  arah kegiatan  manusia  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  pembaruan  tersebut  (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, h. 88).
Di  dalam  hal  ini,  bagian  dari  pembaruan  dan  pembangunan  bidang  bisnis  Indonesia adalah  melalui  sarana  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  kemudian  mendorong  terbentuknya pengaturan  penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  lebih  cepat,  dan  kemudian  pada  tahun  1999 disahkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membuka lebar-lebar kesempatan untuk menyelesaikan perkara- perkara bisnis di luar pengadilan.
Aktifitas  perdagangan  suatu  negara  menjadi  indikasi  tingkat  kemakmuran masyarakatnya  serta  menjadi  tolak  ukur  tingkat  perekonomian  negara  itu  sendiri,  sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Peran perdagangan  dalam  suatu  wilayah  sangat  penting,  baik  perdagangan  domestik  maupun perdagangan  antar  negara  (perdagangan  internasional)  yang  peranannya  terlihat  menonjol dalam pembangunan ekonomi (T.Gilarso, 2004, h. 57).
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  memproyeksikan  bahwa  pada tahun  2015  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai  ±  139  juta  pengguna.  Dengan  angka tersebut  dapat  kita  perkirakan  jika  saja  30%  dari  pengguna  internet  di  Indonesia  melakukan transaksi  perdagangan  secara  elektronik  ( e-commerce )  maka  angka  yang  muncul  yaitu  ±  42 juta  pengguna  akan  melakukan  transaksi  perdagangan.  Angka  ini  pun  apabila  diperkirakan 10%  transaksi  berpeluang  terjadi  sengketa  maka  ±4,2  juta  kasus  sengketa  akan  muncul  dan perlu diselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersengketa dipisahkan oleh letak geografis yang cukup jauh.
Penyelesaian  sengketa  yang  lambat  dan  rumit  merugikan  para  pencari  keadilan  dalam segala  aspek,  terlebih  dalam  dunia  bisnis,  maka  akan  mengakibatkan  ekonomi  biaya  tinggi, serta  dapat  menguras  potensi  serta  sumber  daya  perusahaan.  Sementara  dalam  dunia  bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya murah, serta informal procedure . Mengingat  telah  munculnya e-commerce yang  dimaksudkan  untuk  meniadakan kesulitan-kesulitan  dalam  transaksi  bisnis  yang  konvensional,  maka  model  penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak diharapkan untuk dilakukan, karena hanya akan membuang waktu  dan  biaya.  Untuk  sekedar  perbandingan,  penyelesaian  sengketa  di  tingkat  pengadilan negeri  berkisar  enam  bulan,  di  tingkat  pengadilan  tinggi  berkisar  satu  tahun.  Di  tingkat Mahkamah  Agung,  tidak  ada  patokan  waktu  yang  pasti  untuk  penyelesaian  perkara. Umumnya diselesaikan dalam waktu tiga sampai empat tahun (Meria Utama, 2010:1836).
Penyelesaian sengketa elektronik ( e-commerce ) pada dasarnya termasuk ke dalam ranah hukum  perjanjian  sehingga  berlaku  asas  kebebasan  berkontrak,  artinya  para  pihak  bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai apabila terjadi  sengketa  keperdataan  diantara  mereka.  Kemudian  dengan  berkembangnya  cara
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
penyelesaian  sengketa  melalui  teknologi  dan  komunikasi,  maka  penyelesaian  sengketa  yang terjadi dalam hal keadaan geografis terpisah bukan menjadi penghalang lagi.
Di  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  mengatur  pola-pola  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang  mengalami  modernisasi.  Jika  dilihat dari  praktek  perdagangan  bisnis  sekarang  ini,  maka  pola-pola  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  tersebut  dapat  dikembangkan  sehingga  memberikan  peluang  adanya  alternatif penyelesaian sengketa secara online .
Konsep Online  Dispute  Resolution dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ada  karena  adanya  urgensi  pemikiran  tentang pentingnya  pengaturan  praktek  kontrak  elektronik  di  Indonesia  (Hendra  Atmadja,  2009,  h. 67).  Indonesia  juga  dapat  dikatakan  mendukung  pembentukan Online  Dispute  Resolution didasarkan atas klausul yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
a. Masyarakat  dapat  berperan  meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.
b. Peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
c. Lembaga sebagaimana ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Berdasarkan  Pasal  41  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tersebut, menyebutkan  bahwa  masyarakat  dapat  berperan  untuk  meningkatkan  pemanfaatan teknologi yang  dapat  diselenggarakan  melalui  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  sebagaimana disebutkan dalam ayat 2. Kemudian Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut,  terlihat  bahwa  Indonesia  mendukung  adanya  pembentukan  ODR  sebagai  sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Berdasarkan penjelasan Pasal 41 ayat  2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang dimaksud  dengan  “lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat”  merupakan  lembaga  yang bergerak  di  bidang  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Ini  berarti  tidak  menutup kemungkinan  untuk  masyarakat  membuat  lembaga  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan sengketa  secara online .  Tidak  hanya  memiliki  fungsi  konsultasi  dan  mediasi,  namun  juga fungsi  arbitrase  yang  akan  dilakukan  secara online .  Terlihat  bahwa  Indonesia  mendukung adanya  pembentukan Online  Dispute  Resolution sebagai  sebuah  lembaga  dalam  hal penyelesaian sengketa (Andi Julia, 2015, h. 176)
Mengenai upaya penyelesaian sengketa transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  yang menyebutkan:  (1)  Transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik mengikat  para  pihak;  (2)  Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang berlaku  bagi  transaksi  internasional  yang  dibuatnya;  (3)  Jika  para  pihak  tidak  melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas  hukum  perdata  internasional;  (4)  Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari transaksi elektronik internasional yang  dibuatnya;  (5)  Jika  para  pihak  tidak  melakukan  pilihan  forum  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (4),  penetapan  kewenangan  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum internasional (OK. Saidin, 2015, h. 265).
Pada  dasarnya, Online  Dispute  Resolution (ODR)  sama  seperti  penyelesaian  sengketa konvensional  lainnya,  perbedaannya  terletak  pada  medianya  yang  menggunakan  media Internet  ( International  Network ).  ODR  termasuk  ke  dalam Alternative  Dispute  Resolution ( ADR),  dimana  ADR  memiliki  3  (tiga)  tipe  penyelesaian  sengketa,  yaitu  negosiasi,  mediasi dan arbitrase (I Made Widnyana, 2014, h. 47).
Prosedur  untuk  menyelenggarakan  arbitrase  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi sebagai berikut: (Susanti Adi Nugroho, 2015, h. 43)
a. Peraturan  yang  diperlukan  mengenai  permohonan  untuk  berarbitrase  dan pelaksanannya (hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi yang disediakan);
b. Menyediakan  cara  untuk  memilih  arbiter,  menerima  tempat  kedudukan  atau menolaknya;
c. Menyediakan  tata  cara  berarbritase  seperti  penyediaan  peraturan  prosedural  seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi, dan kemungkinan adanya penundaan;
d. Penyediaan  tata  cara  penggunaan  pesan  secara  elektronik,  seperti  penyelenggaraan prosedur  yang  hanya  menggunakan  dokumen  elektronik,  penggunaan  video conferencing dan  audio conferencing termasuk  dalam  hal  ini  penyediaan  alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
e. Penyediaan  pembuatan  putusan  secara  online  dan  persyaratan  yang  diperlukan  agar suatu  putusan  dapat  diterima  dan  dijalankan.  Penyediaan  prosedur  yang  mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan. Penyediaan prosedur yang  dapat  memungkinkan  proses  berjalan  secara  rahasia  dengan  menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik;
f. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut hak dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.
Pada  dasarnya,  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi sangat baik diterapkan. Namun di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum menerapkan  penyelesaian  sengketa  secara  online.  Sengketa  yang  ada  di  BPSK  Medan diselesaikan  secara  mediasi  dan  arbitrase  manual.  Pelaksanaan  mediasi  dan  arbitrase dilakukan  secara  manual  yaitu  dengan  cara  bertemu  langsung  para  pihak  dengan  mediator atau  arbiter.  Ruangan  pelaksanaan  mediasi  atau  arbitrase  sudah  dipersiapkan,  para  pihak dipanggil untuk hadir ke ruang mediasi atau arbitrase.
Hampir  setiap  tahun  BPSK  Medan  menerima  perkara  sengketa  antara  Konsumen dengan  Pelaku  Usaha.  Rata-rata  per  tahun  sebanyak  90  perkara,  pada  tahun  2019  ini  sejak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Alternatif Penyelesaian Sengketa...(Faisal Riza, Rachmad Abduh ) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
bulan  januari  hingga  April  perkara  yang  masuk  ada  57  perkara.  Dari  57  perkara  itu  40% diselesaikan secara mediasi 60% diselesaikan secara arbitrase. Agar terjadi percepatan dalam penyelesaian  sengketa,  sebaiknya  dilakukan  secara  online  dengan  memanfaatkan  teknologi sebagai sarananya.
Prosedur untuk berarbitrase secara online dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal  4  ayat  3  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang menentukan  dalam  hal  disepakati  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  terjadi  dalam bentuk  pertukaran  surat,  maka  pengiriman  teleks,  telegram,  faksimili,  e-mail,  atau  dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penyelenggaraan  arbitrase  online  dimungkinkan  apabila  ada kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelenggarakan arbitrase secara online. Secara  online  dapat  dimaknai  bahwa  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  dilakukan menggunakan alat teknologi informasi.

## Kelebihan,  Kekurangan  Dan  Hambatan  Dalam  Menyelesaian  Sengketa  Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mengingat proses penyelesaian sengketa tergolong lambat dan rumit yang berakibatkan kerugian para pencari keadilan dalam segala aspek, terlebih dalam dunia bisnis, maka konsep penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  sangat diharapkan, keefektifitasan dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi ini  diakui lebih cepat dan hemat biaya jika dibandingkan dengan model penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  karena  hanya  akan  membuang  waktu  dan  biaya.  Untuk sekedar  perbandingan,  penyelesaian  sengketa  di  tingkat  pengadilan  negeri  berkisar  enam bulan,  di  tingkat  pengadilan  tinggi  berkisar  satu  tahun.  Di  tingkat  Mahkamah  Agung,  tidak ada  patokan  waktu  yang  pasti  untuk  penyelesaian  perkara.  Umumnya  diselesaikan  dalam waktu tiga sampai empat tahun.
Meskipun  terdapat  beberapa  kelebihan  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi,  proses  penyelesaian  sengketa  ini  juga  terdapat kekurangan.  Penyelesaian  Sengketa  secara online membutuhkan  perangkat  teknologi informasi,  khususnya  internet  untuk  proses  penyelesaian  sengketa.  Perangkat  teknologi informasi  yang  digunakan  memiliki  jaringan  internet  yang  baik  sehingga  dapat  memproses infomasi dan diteruskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (Adel Chandra, 2014, h. 81). Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa ODR adalah penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  menggabungkan  informasi  pengolahan  teknologi  komputer dengan  fasilitas  jaringan  komunikasi  internet,  mengingat  Indonesia  termasuk  Negara  yang memiliki jaringan internet terburuk maka proses penyelesaian sengketa ini sulit diterapkan.
Online Dispute Resolution (ODR) memerlukan pra syarat tertentu agar dapat diterapkan di Indonesia. Namun untuk saat ini, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat ODR dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia,  diantaranya  adalah:  (Meline  Gerarita  Sitompul, 2016, h. 90).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 77-86
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
a. Aturan hukum belum jelas
Belum  adanya  aturan  hukum  untuk  mengajukan  perkara/sengketa  melalui  sistem online. Akibatnya akan menimbulkan kebingungan bagaimana seharusnya para pihak akan  mengajukan  gugatan,  melalui  instrument  apa  data-data  mereka  dapat dikirimkan,  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  kerahasiaan  data  para pihak.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  penguatan  terhadap  aturan  perundang-undangan terkait dengan ODR ini.
b. Lembaga belum tersedia Jika  di  Amerika  sudah  terdapat  lembaga  yang  menangani  ODR  yaitu  AAA (American  Arbitration  Association)  dan  China  memiliki  CIETAC  (China International Economic and Trade Arbitration Commision), Indonesia sendiri belum memiliki institusi khusus atau divisi dan sejenisnya baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah  pengawasan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  yang  menangani secara  khusus  melalui  mekanisme  online,  termasuk  mekanisme  persidangan.  Para pihak  boleh  mengirimkan  dokumen  secara  tertulis  melalui  email,  tetapi  untuk mekanisme  sidang  secara  online,  penyerahan  data  online  yang  bisa  dibaca  secara bersamaan  oleh  para  pihak  bersama  majelis  arbiter  ataupun  mediator  belum  dapat dilakukan.
c. Perangkat website yang belum tersedia Di  Indonesia,  belum  menyiapkan  peraturan,  perangkat  software,  laman  khusus  atau website  khusus  untuk  mengelola  sengketa  secara  online  seperti  yang  terdapat  di negara  Amerika  (www.adr.org)  dan  China  (www.cietac.org)  misalnya  dengan standar  keamanan  yang  ketat.  Aspek  teknologi  dalam  keberlakuan  ODR  juga memegang  peranan  penting,  dimana  teknologi  berkaitan  dengan  keamanan  dalam pelaksanaan ODR.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Arbitrase  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi Informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  secara  arbitrase sangat baik dilakukan, sebab tidak ada aturan  yang melarang hal tersebut. Melalui teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa akan meminimalisir konflik, menghemat waktu dan biaya  yang  dikeluarkan  dalam  mengurus  sengketa  tersebut.  Kelebihan,  Kekurangan  dan Hambatan  dalam  Menyelesaian  Sengketa  Secara  Arbitrase  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi InformasiMenyelesaikan  sengketa  secara  arbitrase  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi memiliki  kelebihan  yaitu  proses  sederhana,  biaya  ringan  dan  waktu  tidak  banyak  terbuang. Sedangkan kekurangannya  yaitu belum ada aturan hukum yang tegas memperkuat mengenai penyelesaian  sengketa  seperti  ini,  sehingga  masih  menimbulkan  kekhawatiran  para  pihak terhadap  sengketanya.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah  sumber  daya  manusia  dan  perangkat pendukung untuk kegiatan tersebut belum memadai.

## Saran
Sebaiknya  dalam  menyelesaikan  sengketa  secara  arbitrase  dimanfaatkan  teknologi informasi  yang  berkembang  saat  ini, agar  waktu  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dapat  dihemat.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171
Sebaiknya  dibuat  aturan  hukum  yang  tegas  untuk  memperkuat  mengenai  penyelesaian sengketa  seperti  ini,  agar  tidak  ada  kekhawatiran  para  pihak  terhadap  hal  tersebut.  Sumber daya manusia dan perangkat pendukung untuk kegiatan tersebut harus segera dibenahi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah, Abdul Halim. (2010). Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-commerce. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli .
Haley,  Nolan.,  &  M.  Jacqueline.  (2016). Alternative  Dispute  Resolution. New  York:  West Publishing Company.
Indrani, Sarah Meilita., dkk. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa  Bisnis  di  Indonesia  (Studi  di  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  Jakarta). Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember .
Kapindha,  Ros  Angesti  Anas.,  &  M.  Salvatia  Dwi.,  dkk.  (2014).  Efektivitas  dan  Efisiensi Alternative  Dispute  Resolution`  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu  Penyelesaian  Sengketa Bisnis di Indonesia. Privat Law 1 2 No. 4.
Kristanto,  Edwin.  (2014). Peran  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Mediasi  di  Yogyakarta. E- Journal.uajy.ac.id. 6627.
Nugroho,  Susanti  Adi.  (2015).  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya. Jakarta: Prenada Group.
Tanpongangoy,  Grace  Henni.  (2015).  Arbitrase  Merupakan  Upaya  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal . Jurnal Lex et Societatis, III .