## Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh
M. Hade Ramadhan 1 dan Zahratul Idami 2
1, 2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala (Penulis korespondensi: haderamadhan00@gmail.com)

## Abstrak
Pengendalian  penduduk  merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  yang  kewenangannya  secara  konkuren  menjadi  kewenangan  pusat,  provinsi  dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk  sebesar  2%.  Dengan jumlah  penduduk  yang  terus bertambah  sehingga  timbul  beberapa masalah,  yaitu  tingginya  tingkat  produksi  sampah,  keterbatasan  air  bersih  dan  penurunan pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk mengetahui hambatan  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  di  Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, laporan, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pengendaian laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor  penghambatnya  yaitu:  rendahnya  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  menggunakan  alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya.
Kata Kunci: Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana; Banda Aceh

## Abstract
Population control is a compulsory governmental affair that is not related to basic services whose authority is concurrently the authority of the central, provincial and district/city. The city of Banda Aceh  continues  to  experience  population  growth  each  year.  In  2018  the  population  in  the  city  of Banda Aceh reached 265,111 with a population growth rate of 2%. With a population that continues to grow, several problems arise, namely the high level of waste production, limited clean water and decreased economic growth. This study aims to determine the implementation of the Family Planning and Family Development (KKBPK) program as well as to determine the obstacles and efforts made in controlling the population growth rate in the city of Banda Aceh. This research uses descriptive qualitative research methods. Sources of data in this study were obtained from primary data obtained through interviews with informants and secondary data obtained from notes, reports and scientific papers relevant to the research topic. The results showed that the population growth control program in the city of Banda Aceh was not going well and the achievement of the target was not achieved. Some  inhibiting  factors  are  low  fertility  age  couples  (PUS)  using  contraception,  low  male participation and limited resources.
Keywords: Population Control; Family planning; Banda Aceh
_______________

## PENDAHULUAN
Permasalahan kependudukan meru- pakan  salah  satu  dari  sekian  banyaknya masalah  yang  ada  dan  mencemaskan negara-negara  di  dunia  saat  ini.  Hal  ini dikarenakan  pertumbuhan  penduduk  dapat mempengaruhi  segala  aspek  kehidupan. Penduduk  sebagai  modal  dasar  dan  faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral  dalam  pembangunan  berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas  rendah  dan  pertumbuhan  yang cepat  akan  memperlambat  tercapainya kondisi  yang  ideal  antara  kuantitas  dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya  tampung  lingkungan  (UU  No.  52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga).
Indonesia  merupakan  negara  ber- kembang  sekaligus  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  serta  memiliki  banyak ragam budaya yang terdiri dari 34 provinsi dan  17.504  pulau.  Pada  tahun  2010  pen- duduk  Indonesia  berjumlah  237,641,326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1.49%. Pada saat ini, jumlah  penduduk  Indonesia  sebanyak 265,015,300  dengan  laju  pertumbuhan penduduknya sebesar 1.19% (Badan Pusat Statistik, 2019). Dalam mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia, maka
pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan membentuk  Undang-undang  Nomor  52
Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga,  pada  pasal  1  ayat  8  disebutkan bahwa  “Keluarga  Berencana  adalah  upaya untuk  mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan usia idieal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Untuk mewujudkan apa yang dimaksud  dengan  Keluarga  Berencana, maka  dibentuknya  Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berenacana  merupakan  urusan pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  yang  kewe- nangannya secara konkuren menjadi kewe- nangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatra,  jumlah  penduduknya  berjumlah 5,281,314  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan sebesar 1.77% (BPS Provinsi Aceh, 2019). Kota  Banda  Aceh  merupakan  salah  satu kota  yang  berada  di  Aceh  dan  menjadi
ibukota  Provinsi  Aceh.    Sebagai  pusat pemerintahan,  Banda  Aceh  menjadi  pusat kegiatan  ekonomi,  pendidikan,  politik, sosial dan budaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk  di  Kota  Banda  Aceh  berjumlah 250,303  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk  sebesar  0.32%.  Selanjutnya tahun demi tahun berlalu jumlah penduduk Banda  Aceh  terus  mengalami  peningkatan (lihat Tabel 1).
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1 dapat  dilihat  pada  tahun  2016  pada  laju pertumbuhan  penduduk  mengalami  lon- jakan  sebesar  1,84%  dan  melebihi  laju pertumbuhan  penduduk  nasional  yang hanya  sebesar  1,27%  sampai  tahun  2018 Banda  Aceh  masih  melebihi  laju  partum- buhan  penduduk  nasional.  Pertumbuhan penduduk  yang  terjadi  di  Banda  Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh tingkat kelahiran  yang  tinggi,  tetapi  juga  karena banyaknya  penduduk  baru  yang  masuk terlebih lagi pasca bencana tsunami dengan
tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan (Huda, 2015).
Dengan  jumlah  penduduk  yang terus  meningkat  pemerintah  Kota  Banda Aceh  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya  tentu  akan  mengalami tantangan-tantangan tertentu. Salah satunya adalah banyaknya sampah di daerah pemu- kiman  yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya masalah yang ditimbulkan oleh banyaknya  pendudukan  adalah  tidak  ter- sebarnya air bersih secara merata. Krisis air bersih bagi warga Banda Aceh juga meru- pakan  masalah  klasik  yang  tak  pernah terselesaikan selama puluhan tahun. Kemudian  dengan  penduduk  yang  banyak diharapkan  dapat  meningkatkan  partum- buhan  ekonomi  di  Banda  Aceh.  Namun pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh pada tahun  2017  yang  menurun  menjadi  3.04% dari tahun sebelumnya yaitu 5.93% bahkan lebih  rendah  dari  pada  laju  pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5.2% (BPS Kota Banda Aceh, 2018).
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015-2018 Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 2015 250.303 0,32 % 2016 254.904 1,84 % 2017 259.913 1,92 % 2018 265.111 2,00 %
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2019
Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program KKBPK dan apa saja hambatan  serta  upaya  yang  dilakukan dalam  mengendalikan  laju  pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengum- pulan  data  (wawancara)  dilaksanakan  di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindu- ngan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kota Banda Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  yang  ada, penulis  akan  menyajikan  dan  membahas mengenai temuan-temuan yang didapatkan ketika  melakukan  penelitian  di  lapangan. Temuan  penelitian  yang  disajikan  oleh penulis merupakan serangkaian fakta yang didapatkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ditelili oleh penulis.

## Pelaksanaan Program KKBPK
Undang-undang    Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pada Pasal  12  ayat  (2)  disebutkan  bahwa pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan
wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Organisasi  perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten/Kota  Bidang  Dalduk  dan  KB Kabupaten/Kota  adalah  Dinas  Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana di Kabupaten/Kota. Untuk Kota Banda Aceh OPD Bidang Dalduk dan KB adalah Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh. Program  KKBPK  juga  memiliki  bagian- bagian  tersendiri  yang  selanjutnya  akan dibahas  meliputi  Program  Kependudukan, Program Keluarga Berencana dan Program Pembangunan Keluarga.
1. Program Kependudukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  52  Tahun  2009  Tentang  Perkem- bangan Kependudukan dan Pembangunan, kependudukan  adalah  hal  ihwal  yang berkaitan dengan jumlah, struktur, partum- buhan,  persebaran,  mobilitas,  penyebaran, kualitas  dan  kondisi  kesejahteraan  yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.  Pelaksanaan  program  kepen- dudukan  bersangkutan  dengan  pendataan keluarga  yang  didapat  dari  kader-kader, seperti  fasilitas  kesehatan  (faskes)  dan Pembantu  Pembina  Keluarga  Berencana Desa  (PPKBD).  Setelah  itu  data  itu
diberikan  kepada  BKKBN  Aceh  untuk pendataan lebih lanjut.

## 2. Program Keluarga Berencana
Program keluarga berencana meru- pakan  upaya  sistematis,  terencana  dan berkesinambungan dalam mengatur kelahi- ran  anak,  jarak  dan  usia  ideal  melahirkan, mengatur  kehamilan,  melalui  promosi perlindungan  dan  bantuan  sesuai  dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pelaksanaan program KB  yang  dilakukan  oleh  Dinas  P3AP2KB berfokus untuk meningkatkan askes pelayanan  KB,  diharapkan  dengan  diting- katkannya  akses  pelayanan  masyarakat dapat  dengan  mudah  mendapatkan  infor- masi  dan  pelayanan  yang  berkualitas. Selain  itu  pelaksanaan  program  KB  juga beriringan  dengan  kegiatan  advokasi  dan KIE  yang  dilaksanakan  oleh  PKB/PLKB serta  mitra  BKKBN  kepada  masyarakat tentang  penggunaan  kontrasepsi  modern dan  kesehatan  reproduksi,  serta  kampanye terkait  pendewasaan  usia  perkawinan  dan kesehatan reproduksi remaja.

## 3. Program Pembangunan Keluarga
Pembangunan  keluarga  merupakan suatu  hal  yang  penting  dan  tidak  boleh terpinggirkan,  sebab  keluarga  merupakan fondasi  awal  dalam  membangun  karakter bangsa.  Kegagalan  dalam  pembangunan keluarga  juga  dapat  menjadi  ancaman
terhadap  pembangunan  manusia  secara keseluruhan. Program pembangunan keluarga merupakan suatu upaya mewujud- kan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelaksanaan program  pembangunan  keluarga  berpusat pada  anggota  keluarga  melalui  pemem- bentuk  keluarga  kecil  yang  sejahtera  dan berkualitas.  Selain  itu  dibentuknya  juga kelompok-kelompok untuk membina keluarga agar lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga selain itu diharapkan  juga  kepada  PUS  yang  ada  di dalam  kelompok-kelompok  tersebut  dapat berminat  untuk  menjadi  peserta  KB. Kelompok-kelompok tersebut adalah:

## 3.1.Bina Keluarga Balita (BKB)
Tujuan  BKB  adalah  untuk  menambah wawasan serta meningkatkan ketrampi- lan oangtua dalam mengasuh balitanya. Pembinaan tersebut meliputi pola asuh balita,  perhatian  orang  tua  terhadap fungsi  motorik  balita,  gizi  seimbang bagi  balita  dan  lain-lain.  Hubungan antaara  orangtua  dan  balita  memiliki pengaruh  yang  besar  bagi  balita  untuk masa mendatang.

## 3.2.Bina Keluarga Remaja (BKR)
BKR  merupakan  pendekatan  kepada orang  tua  yang  memiliki  remaja.  Pada prinsipnya  pembentukan  kelompok BKB  adalah  untuk  mempromosikan
pendewasaan  usia  perkawinan  (PUP) sebagai  bagian  penting  dalam  uapaya penurunan  nagka  kelahiran.  Pelaksa- naan  kelompok  kegiatan  BKR  memu- satkan  pada  keluarga  yang  memiliki remaja.  Tujuan  kelompok  BKR  ini adalah  untuk  membina  keterampilan orang  tua  dalam  mengasuh  dan  meng- hadapi  remaja,  dimana  pada  waktu  ini remaja  sedang  mencari  jati  dirinya. Selain itu pembentukan kelompok BKB ini  juga  bertujuan  untuk  mengajak anggota  kelompok  yang  berusia  subur untuk mengikuti kegiatan KB.

## 3.3.Bina Keluarga Lansia (BKL)
BKL  merupakan  program  yang  ditun- jukan  kepada  keluarga  yang  memiliki lansia. Tujuan pembentukan kelompok BKL  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan  peran  anggota  keluarga,  sehingga terbentuk  lansia  yang  produktif,  aktif, mandiri,  sehat  dan  bermanfaat  bagi keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini  dilakukan  melalui  penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pecaca- tan serta pelaporan. Diharapkan dengan terlaksananya  kegiatan  BKL  dapat membentuk lansia tangguh.
3.4.Pusat Informasi dan Konseling Remaja/
Mahasiswa (PIK R/M)
PIK  R/M  merupakan  wadah  kegiatan pembinaan  ketahanan  remaja  yang dikelola  dari,  oleh  dan  untuk  remaja yang  berada  di  jalur  pendidikan  dan jalur  masyarakat  guna  memberikan pelayanan  informasi  dan  konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan  fungsi  keluarga,  TRIAD  KRR (seksualitas,  HIV  dan  AIDS  serta NAPZA),  keterampilan  hidup  dan GenRe.  Dalam  melaksanakan  kegiatan PIK  R/M  para  anggota  diberikan penyuluhan tentang pembentukan karakter  sampai  kesehatan  reproduksi. Diharapkan  dengan  adanya  pelaksa- naan kelompok kegiatan PIK R/M dapat menjauhkan  para  remaja  dari  berbagai tindakan negatif serta dapat mematang- kan usia perkawinan.
3.5.Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) UPPKS merupakan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan  sekumpulan  anggota keluarga  yang  saling  berinteraksi  dan terdiri ddari berbagai tahapan keluarga sejahtera,  baik  pasangan  usia  subur yang  sudah  ber-KB  maupun  yang belum  ber-KB  dalam  rangka  mening- katkan  tahapan  kesejahteraan  dan memantapkan  perekonomian  keluarga. Pelaksanaan kegiatan UPPKS
dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian  dan  pendapatan  keluarga melalui  pelatihan  usaha  ekonomi wirausaha  dan  peminjaman  modal. Dalam  pelaksanaan  pelatihan  Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan berbagai lintas sektor yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

## 3.6.Kampung Keluarga Berencana
Kampung  Keluarga  Berencana  (KB) adalah  satuan  wilayah  setingkat  desa yang  memiliki  kriteria  tertentu  dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan  sektor  terkait  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga dan masyarakat. Kampung KB dibentuk  untuk  meningkatkan  kualitas melalui ketahanan keluarga serta meng- ajak  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pelaksanaan  program  KKBPK. Saat ini kampung KB  yang tersebar di Kota  Banda  Aceh  berjumlah  15 kampung,  dalam  pembentukan  kam- pung  KB  untuk  Kota  Banda  Aceh dinilai  berdasarkan  tingkat  peserta  KB aktifnya.
Hambatan Pelaksanaan

## Program KKBPK
Pelaksanaan program KKBPK oleh Dinas P3AP2KB Kota  Banda Aceh dalam mengendalikan  laju  pertumbuhan  pendu-
duk  tidak  terlepas  dari  berbagai  kendala. Kendala-kendala tersebut yaitu:
1.  Rendahnya  Partisipasi  PUS  dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi
Pengetahuan yang keliru dan kurang  peka  terhadap  program  KB khususnya  tentang  Metode  Kontrasepsi Jangka  Panjang  (MKJP)  yang  dalam beberapa  hal  ditakutkan  dapat  menyebab- kan gangguan kesehatan. Berbagai persepsi keliru  merupakan  salah  satu  penyebab partisipasi  PUS  berkurang  dalam  pelak- sanaan program KB.
“Sebagian  masyarakat  juga  masih tidak  mau  untuk  mengatakan  metode kontrasepsi  apa  yang  digunakan,  tapi kalau  menurut  saya  ini  wajar  ya karena  penggunaan  alat  kontrasepsi khususnya  yang  MKJP  masih  tabu  di Banda  Aceh,  biarpun  kita  sudah berstatus  kota”  (Koordinator  Keluar- ga Berencana Kecamatan Syiah Kuala, wawancara pada tanggal 23 Desember 2019).
Untuk  tahun  2019  saat  ini  capaian PUS yang menjadi peserta KB aktif hanya sebesar 55%. Begitu juga dengan penggunaan MKJP yang menurun menjadi 61%. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat putus yaitu sebesar 133%. Unmet need juga merupakan  PUS  tidak  menggunakan  KB, tahun 2019 tingkat unmet need adalah 25%. Dalam  mengatasi  permasalahan  ini  ini Dinas  P3AP2KB  beserta  mitra  yang bersangkutan berupaya untuk menigkatkan partisipasi  PUS  untuk  ber-KB  dengan
melakukan  kegiatan  sosialisasi  advokasi dan  KIE  serta  mendekatkan  diri  dengan tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Kemudian juga disedia- kannya layanan konsultasi dan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis.
2.  Rendahnya  Partisipasi  Dari  Kalangan Pria
Rendahnya  partisipasi  oleh  kala- ngan  pria  disebabkan  pemikiran  mereka yang  masih  beranggapan  bahwa  program KKBPK yang dilaksanakan masih mengarah kepada wanita saja.
“Keikutsertaan pria dalam pengguna- an  alat  kontrasepsi  masih  sangat rendah,  hal  ini  dikarenakan  penge- tahuan  mereka  yang  masih  kurang tentang  KB  dan  mereka  masih  meng- anggap bahwa KB itu hanyalah untuk kaum perempuan. Sama halnya dengan penggunaan  alat  kontrasepsi  mereka masih  beranggapan  bahwa  keseluru- han  kegiatan  KKBPK  ini  lingkupnya hanya  perempuan”.  (Ketua  Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  wawancara  pada  tanggal 12 Desember 2019).
Padahal pelaksanaan program KKBPK  sudah  mewujudkan  kesetaraan gender  dimana  pria  dan  perempuan memiliki hak yang sama untuk mengetahui bagaimana pelak-sanaan program KKBPK demi  terciptanya  keluarga  kecil  yang sejahtera. Keikut-sertaan peserta KB pria di tahun 2019 hanya sebanyak 677 peserta dan mengalami  penurunan  drastis  dari  tahun sebelumnya. Dalam mengatasi hal tersebut
Dinas P3AP2KB dan PKB/PLKB melaku- kan  penyuluhan  ke  tempat  perkempulan pria  agar  mereka  memperoleh  informasi tentang program KKBPK.

## 3. Keterbatasan Sumber Daya
Terbatasnya  sumber  daya  yang dialami  oleh  Dinas  P3AP2KB  dan  PKB/ PLKB  adalah  kurangnya  jumlah  tenaga kerja  serta  tidak  memadainya  sarana  dan prasarana.  Sumber  daya  manusia  baik  di Dinas  P3AP2KB  maupun  PKB/PLKB masih kurang dan hal ini dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan program KKBPK.
“Kendala  yang  paling  berpengaruh dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan  sumber  daya.  Untuk  di Dinas  P3AP2KB  saja  kami  hanya bertiga  dan  masing-masing  kami  ber- peran sebagai ketua bidang seharusnya ada  pegawai  yang  lain  sehingga  dapat menggantikan saat kami ada melakukan kegiatan  turun  lapangan”.  (Ketua Bidang  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana,  wawancara  pada tanggal 12 Desember 2019).
Dengan jumlah sumber daya manusia yang minim pelaksanaan program KKBPK tidak bisa berjalan dengan efektif dan  efesien.  Dari  segi  fasilitas  fisik  juga masih kurang khususnya tentang pengadaan  balai  penyuluh,  dimana  balai penyuluh  itu  merupakan  tempat  PKB/ PLKB melakukan sebagian besar kegiatannya.
“Dari  segi  sumber  daya  fisik  juga masih  agak  kurang  seperti  yang terpenting  itu  adalah  balai  penyuluh tetapi saat ini hanya ada lima kecama- tan  yang  memiliki  balai  penyuluh sisanya empat lagi belum ada dan ini karena  keterbatasan  dana.  Selain  itu dari fasilitas transportasi juga banyak yang  sudah  rusak  karena  pengadaan- nya sudah lama sekali”. (Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  wawancara  pada  tanggal 12 Desember 2019).
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  jumlah  tenaga  kerja  Dinas P3AP2KB sudah menyarankan pemerintah kota  untuk  menambahkan  pegawai  dan untuk  PKB/PLKB  melalui  jalur  CPNS, namun,  mereka  hanya  bisa  menunggu keputusan  dari  pemerintah  pusat.  Sedang- kan  upaya  pengadaan  fasilitas  mereka hanya  dapat  merencanakan  pengadaan sesuai  kebutuhan  karena  dana  yang diberikan sangatlah terbatas.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  program  KKBPK  di Kota  Banda  Aceh  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  P3AP2KB  beserta  PKB/PLKB dalam  mengendalikan  laju  pertumbuhan penduduk belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan angka kelahiran yang terus meningkat  yang  disebkan  oleh  rendahnya PUS yang menggunakan MKJP dan masih tingginya tingkat unmet need, sehingga laju pertumbuhan  penduduk  juga  ikut  mening- kat.  Sesuai  dengan  teori  implementtasi
kebijakan  George  Charles  Edward  III dalam  Anggara  (2014)  berdasarkan  empat indikator yang meliputi komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur organisasi belum terlaksana dengan mutlak. Hal  ini  dikarenakan  masih  ada  indikator yang  belum  optimal,  indikator  tersebut adalah  komunikasi,  sumber  daya  dan struktur  birokrasi  sedangkan  indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik.
Adapun  kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  program  KKBPK  di Kota  Banda  Aceh  dalam  mengendalikan laju  pertumbuhan  penduduk  adalah:  (i) rendahnya  partisipasi  PUS  untuk  meng- gunakan alat kontrasepsi, untuk tahun 2019 penggunaan alat kontrasepsi di Kota Banda Aceh  menurun  secara  drastis.  Hal  ini  bisa disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  namun dalam  mengatasi  permasalahan  ini  pelak- sana  tetap  melakukan  kegiatan  advokasi dan  KIE  secara  intensif;  (ii)  rendahnya partisipasi  dari  kalangan  pria,  hal  ini disebabkan  pemikiran  mereka  yang  masih beranggapan bahwa program KKBPK yang dilaksanakan  masih  mengarah  kepada wanita  saja.  Dalam  mengatasi  permasala- han  ini  pelaksana  melakukan  penyuluhan ke  tempat  perkempulan  pria  agar  mereka memperoleh  informasi  tentang  program KKBPK;  (iii)  keterbatasan  sumber  daya, hal  ini  disebabkan  kurangnya  jumlah
pelaksana  dan  terbatasnya  anggaran  yang diberikan  dalam  pelaksanaan  program KKBPK.  Dalam  mengatasi  permasalahan ini  pelaksana  sudah  menyarankan  untuk penambahan anggota dan melakukan peng- adaan sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ten- tang pelaksanaan program KKBPK di Kota Banda  Aceh  dalam  mengendalikan  laju pertumbuhan penduduk, ada beberapa saran yang  akan  penulis  sampaikan  yaitu:  (i) diharapkan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh, Dinas  P3AP2KB  dan  pihak-pihak  yang berkaitan  lebih  memperhatikan  terhadap masalah kenpendudukan dan meningkatkan kerjasama stakeholders yang  dapat  mem- berikan  pengaruh  terhadap  keberhasilan menjalankan  program  KKBPK  sehingga tidak  terjadinya  ledakan  penduduk;  (ii) terus meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE kepada masyarakat khususnya tentang MKJP  dan  bagi  kalangan  pria,  sehingga diharapkan pola pikir masyarakat terhadap program  KKBPK  dapat  berubah  dan  ikut berpartisipasi  dalam  pelaksanaannya;  (iii) adanya  kebijakan  terkait  pengadaan  dana anggaran  terhadap  pelaksanaan  program KKBPK,  sehingga  dapat  terlaksana  secara merata,  efektif  dan  efesien,  penambahan fasilitas  sarana  dan  prasarana  berupa  balai penyuluhan  KB  sehingga  dapat  diseleng- garakannya kegiatan.

## REFERENSI
BPS Provinsi Aceh. (2019). Provinsi Aceh Dalam  Angka  2019 .  Banda  Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
BPS Kota Banda Aceh. (2018). Banda Aceh Dalam  Angka  2018 .  Banda  Aceh:
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Banda Aceh.
BPS Indonesia. (2018). Statistik Indonesia Tahun  2018 .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
____.  (2019). Statistik  Indonesia  Tahun 2019 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. DJA.  (2015). Kajian  Kependudukan . Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
DP3AP2KB.  (2019). Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKJP)  Tahun 2019 . Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ____.  (2019). Rencana  Kerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Tahun  2019 .  Banda  Aceh:  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
____.  (2019). Rencana  Strategis  Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan  Anak  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana
Kota  Banda  Aceh  Tahun  2017-2022 .
Banda  Aceh:  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Huda,  N.  (2015).  Sebelas  Tahun  Pasca Tsunami,  Penduduk  Banda  Aceh Mencapai 257.000 Jiwa. Kompasiana.com . Diambil dari
https://www.kompasiana.com/nrulhd/ 567e31f90f9373fe0613da1c/sebelas- tahun-pasca-tsunami-penduduk- banda-aceh-mencapai-257-000- jiwa?page=all, diakses 25 Juli 2019.
Sahya,  A.  (2014). Kebijakan  Publik .
Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudu- kan dan Pembangunan Keluarga.