## MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR
Fredi Andria dan Nandang Kusnadi Program Manajemen dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 fredi_andria@yahoo.com, nandkus@yahoo.co.id Naskah diterima : 03/10/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui 22/10/2018

## ABSTRAK
Jaminan  sosial  diprioritaskan  kepada  hanya  sebagian  kecil penduduk  Indonesia  yang  mewakili  kurang  dari  20%  penduduk. Penduduk  yang  dimaksud  meliputi    pegawai  negeri  sipil,  sebagian karyawan BUMN, universitas, anggota TNI/POLRI dan sebagian pegawai sipil pertahanan, dan kelompok masyarakat penerima bantuan.  Adapun penduduk  yang  lain,  terutama  mereka  yang  bekerja  di  perusahaan- perusahaan  kecil,  wiraswasta  di  sektor  ekonomi  informal  dan  yang menganggur  atau  telah  lanjut  usia,  akan  bergantung  pada  asuransi pribadi  atau  bantuan  dari  keluarga  dekat/jauh  serta  masyarakat setempat. Pekerja informal  di wilayah Bogor mencapai lebih  dari 70% namun tingkat kepesertaannya masih rendah hanya mencapai 30%. Hal ini dapat mengakibatkan keberlanjutan jaminan kesehatan warga Bogor sangat  terbatas.  Agar  cakupan  jaminan  kesehatan  dapat  diperluas  dan menjamin  tercakupnya  seluruh  penduduk,  maka  perlu  diidentifikasi alternatif  pembiayaan  jaminan  kesehatan  bagi  pekerja  informal. Pencapaian  tujuan  penelitian  dilakukan  dengan  survey, indepth interview dan FGD dengan stakeholders . Hasil riset menunjukkan bahwa pekerja  informal  di  Bogor  memiliki  kemampuan  yang  signifikan  untuk membiayai  jaminan  kesehatan  secara  mandiri  melalui  program  BPJS dengan  rata-rata  pembiayaan  setara  dengan  kategori  kelas  III.  Hal  ini dapat  dijadikan  acuan  untuk  upaya  perluasan  kepesertaan,  namun butuh  proses  sosialisasi  yang  intensif.  Salah  satu  strategi  sosialisasi
intensif  adalah  melalui  pendekatan  sosial  kepada  komunitas  para pekerja informal.
Kata  Kunci  :  Pekerja  Informal,  Model  Alternatif  Pembiayaan,  Program BPJS

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau iurannya  dibayar  oleh  pemerintah.    Saat  ini  jaminan  kesehatan  di Indonesia  terus  dikembangkan  untuk  mewujudkan  Jaminan  Kesehatan Menyeluruh  ( Universal  Health  Coverage )  dengan  menerapkan  prinsip asuransi  kesehatan  sosial,  yaitu  :  kegotong-royongan,  nirlaba, kepesertaan wajib, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas,  dan  dana  amanat.    Rencana  ini  telah  dicanangkan pemerintah  dengan  diundangkannya  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN).    Selanjutnya,  UU  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  pun  menegaskan  bahwa    setiap  orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di  bidang  kesehatan  serta  setiap  orang  mempunyai  hak  dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Sebagaimana  diketahui  selama  ini,  di  Indonesia  telah  berjalan berbagai  program  jaminan  sosial  yang  baru  mencakup  sebagian  kecil saja  dari  penduduk,  yaitu  terutama  mereka  yang  bekerja  di  jenis pekerjaan  formal. Sedangkan  sebagian  besar  penduduk,  yang  memiliki
pekerjaan  di  sektor  informal,  belum  terjangkau  oleh  program  jaminan sosial  tersebut.  Dengan  UU  SJSN,  diharapkan  seluruh  penduduk Indonesia,  baik  pekerja  formal  dan  informal  atau  mereka  yang  tinggal diperkotaan maupun di pedesaan, dapat dijangkau oleh jaminan sosial.
Berdasarkan hal di atas, pemerintah
berupaya mengimplementasikan  UU  SJSN  di  Indonesia  melalui  Dewan  Jaminan Sosial Nasional dengan diundangkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  BPJS adalah badan hukum yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan  kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,  jaminan  hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Sejauh  ini  jaminan  sosial  yang  tersedia  di  Indonesia  masih  sangat terbatas  jangkauannya,  diberikan  kepada  hanya  sebagian  kecil penduduk  Indonesia.    Mereka  yang  mewakili  kurang  dari  20  persen penduduk  yang  pada  saat  ini  terjangkau  program-program  jaminan sosial  adalah  :  pegawai  negeri  dan  karyawan  sebagian  BUMN  dan universitas, anggota TNI/POLRI dan sebagian pegawai sipil pertahanan, dan  sekelompok  karyawan  swasta  (dari  perusahaan  swasta  yang memiliki  jumlah  pegawai  dan  upah  di  atas  standar  yang  telah ditentukan).    Sedangkan  penduduk  yang  lain,  terutama  mereka  yang bekerja  di  perusahaan-perusahaan  kecil,  wiraswasta  di  sektor perekonomian  informal  dan  yang  menganggur  atau  telah  lanjut  usia,
akan  bergantung  pada  asuransi  pribadi  atau  bantuan  dari  keluarga dekat dan jauh serta masyarakat setempat.
Sebetulnya  kelompok  penduduk  ini  bukannya  tidak  memperoleh program-program  perlindungan  sosial.  Berbagai  program  bantuan sosial,  bantuan  tunai  dan  asuransi  sosial  telah  diberikan  untuk masyarakat  miskin  namun  seringkali  tidak  dapat  menjangkau  sasaran karena berbagai masalah seperti adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh  calon  penerima  bantuan.  Pada  akhirnya  penduduk  miskin  tetap harus  mengandalkan  bantuan  dari  masyarakat  di  lingkungannya. Keberadaan UU SJSN diharapkan dapat memperbaiki situasi yang kerap terjadi di masyarakat miskin ini.
Hasil  kajian  Andria  et  al.  (2013)  menunjukkan  bahwa  hanya  73% tenaga kerja sektor informal di Indonesia yang menyiapkan dana untuk pengobatan.  Sekitar 41.8% tenaga kerja sektor informal hanya mampu menyediakan dana antara Rp. 100.000,- – Rp. 500.000,- setiap tahunnya untuk  pengobatan.  Kelompok  masyarakat  tersebut  diperkirakan  akan menanggung  beban  yang  berat  apabila  harus  membiayai  sendiri pembiayaan jaminan kesehatannya kepada BPJS Kesehatan. Kondisi ini juga  menunjukkan  bahwa  kemampuan  masyarakat  pekerja  informal masih  sangat  membutuhkan  bantuan  berupa  jaminan  kesehatan,  yang dapat  diformulasikan  melalui  skema-skema  tertentu  berdasarkan batasan masing-masing wilayah.
Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menemukan  model  alternatif  pembiayaan  jamiinan  kesehatan  bagi pekerja  sektor  informal,  khususnya  di  Kota  Bogor.    Kajian  ini  dapat
diperoleh  melalui  kegiatan  pendahuluan  yang  mencakup  identifikasi dan observasi kategori kepada pekerja sektor informal (pekerja bukan penerima  upah).  Kajian  juga  juga  dilakukan  melalui  analisis  berbagai produk-produk hukum yang terkait dengan masalah ini.
Pada kegiatan ini dikaji lebih khusus mengenai kesiapan kelompok pekerja  sektor  informal  di  Kota  Bogor  dan  bagaimana  caranya  agar mereka dapat masuk ke dalam cakupan program jaminan sosial secara keseluruhan,  terutama  jaminan  kesehatan.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  target  kegiatan  ini  secara  spesifik  diarahkan  kepada  : Melakukan  identifikasi,  observasi  kesanggupan  pembiayaan  jaminan kesehatan bagi pekerja sektor informal (pekerja bukan penerima upah) dalam  program-program  SJSN  khususnya  bidang  kesehatan,  dan rumusan model alternatif pembiayaan jaminan kesehatannya.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi sumber-sumber dan konsepsi kontribusi
pendanaan  bagi  pelaksanaan  jaminan  kesehatan  khususnya masyarakat pekerja sektor  informal;
2. Merumuskan  alternatif  pemecahan  masalah  serta  langkah-langkah pengembangan jaminan kesehatan menuju kepesertaan menyeluruh
( universal  coverage ),  khususnya  bagi  masyarakat  pekerja  sektor informal.

## Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Terwujudnya  sebuah  kajian  mengenai  variabilitas  kesanggupan pembiayaan  jaminan  kesehatan  khusus  bagi  masyarakat  pekerja sektor  informal,  sehingga  dapat  diwujudkan  berbagai  kebijakan dalam  rangka  sinkronisasi  penyelenggaraan  program  jaminan kesehatan secara nasional.
2. Dihasilkannya model  alternatif pembiayaan jaminan kesehatan bagi pekerja  informal  di  Bogor  dan  dapat  menjadi  masukan  bagi pemangku kepentingan.
3. Tersusunnya  sebuah  analisis  dan  kajian  mengenai  pemetaan kesiapan  daerah  percontohan  dalam  rencana  pelaksanaan  program jaminan  sosial  bidang  kesehatan  bagi  masyarakat  pekerja  sektor informal,  sehingga  menjadi  masukan  dalam  penyusunan  kebijakan program jaminan kesehatan nasional.

## LANDASAN TEORI

## Landasan Hukum
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  dasar pijakan analisis dan menjadi landasan hukum dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
4. Peraturan  Presiden  No.  72  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan Nasional.
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
6. Peraturan  Pemerintah  No.  101  Tahun  2012  tentang  Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
7. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  24  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial Tenaga  bagi  Tenaga  Kerja  yang  Melakukan  Pekerjaan  di  Luar Hubungan Kerja.
8. Keputusan Menteri Sosial  RI No.  51 Tahun  2003  tentang  Program
Jaminan Sosial  bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Bantuan
Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSM).

## Jaminan Kesehatan di Beberapa Negara
Negara-negara  berpenghasilan  menengah  mengalami  penuaan penduduk  yang  cepat,  sehingga  butuh  mekanisme  pembiayaan  dan penyediaan jaminan kesehatan jangka panjang. Hasil riset di tiga negara (Korea Selatan, Jepang, dan Jerman) yang menggunakan asuransi sosial untuk  biayai  perawatan  medis,  telah  mengembangkan  sistem  asuransi perawatan  jangka  panjang  ( long  term  care  insurance /LTCI).
Permasalahan muncul pada generator pendapatan, manfaat desain dan kelayakan. Pengembangan skema LTCI lebih awal sangat penting untuk
dibangun,  sebelum  penuaan  dan  pendapatan  substansial  menjadi masalah  yang signifikan. Salah  satu  pendekatan untuk memulai sistem ini  adalah  dengan  paket  manfaat  terbatas,  aturan  kelayakan  ketat  dan memperluas program LTCI (Rhee et al. 2015).
Shafie  dan  Hasalli  (2013)  mengusulkan  konsep volunteer  health care insurance (VHCI) yang diujikan di negara bagian Penang Malaysia.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  63,1%  responden bersedia untuk bergabung dan berkontribusi dalam skema ini. Besarnya iuran  yang  disepakati  adalah  sebesar  $  114,38  per  bulan  per  rumah tangga. Penelitian ini mencakup penduduk dengan ragam etnis, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan rumah tangga, adanya penyakit kronis dan adanya cakupan asuransi. Keseriusan dukungan pemerintah dalam manajerial teknis, jaminan keuangan, informasi tentang biaya penyakit, transparansi  dan  tawaran  paket  manfaat  yang  jelas  merupakan  faktor yang akan merealisasi sistem sehingga dapat berkelanjutan.
Jaminan  kesehatan  untuk  masyarakat  sektor  informal  di  Kamboja diulas  melalui  dokumen  kebijakan  dan  wawancara  menggunakan  18 pertanyaan  semi-terstruktur  dengan  pemerintah,  non-pemerintah  dan pejabat terkait. Data dianalisis menggunakan Penilaian Organisasi untuk membangun Framework Peningkatan  dan  Penguatan  Pembiayaan Kesehatan.  Telah  ditemukan  konsep  yang  kurang  signifikan  terkait dengan  kelembagaan,  masalah  organisasi  dan  pembiayaan  kesehatan. Hal ini mengakibatkan fragmentasi dan terbatasnya pelaksanaan skema perlindungan  kesehatan  sosial,  termasuk  dana  ekuitas  kesehatan, asuransi  kesehatan  berbasis  masyarakat,  voucher  dan  lain-lain.
Pengaturan  kelembagaan  dan  organisasi  yang  tepat,  efektif  untuk perlindungan kesehatan sosial disektor informal di negara berkembang (Annear et al. 2013)
Pengalaman  Gerakan  Kota  Sehat,  menjadi  inspirasi  bagi Municipal dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat sipil, agar mampu ke luar dari kemiskinan termasuk dalam upaya  peningkatan  jaminan  kesehatan  (Henriques  2013).  Kebutuhan akan  inovasi  sosial  belum  banyak  diimplementasi,  sehingga  orientasi anti-kemiskinan  masih  berupa  slogan.  Pergeseran  paradigma  akan kebutuhan  kesehatan  menjadi  faktor  penting  untuk  perencanaan pengembangan wilayah.
Fitriati et al. (2013) mengusulkan pengembangan model kolaborasi quanto-tuple  Model  helix untuk  persiapan  operasional  BPJS.  Model tersebut  merupakan  sinergitas  6  (enam)  pemangku  kepentingan  demi mensukseskan  implementasi  jaminan  sosial  kesehatan.  Pemangku kepentingan  yang  dimaksud  mencakup  Pemerintah  (Presiden), perusahaan  (BPJS  Asuransi  Kesehatan  dan  BPJS  untuk  Perlindungan Buruh),  ulama,  Dewan  Pembina  BPJS.  Strategi  transformasi  sistem dimulai  dengan  operasional  BPJS  untuk  Asuransi  Kesehatan.  Ada  tiga strategi  yang  ditawarkan  :  inisiatif  sektoral,  harmonisasi  kepentingan, dan penegakan hukum. Penelitian mencakup pengamatan kondisi sosial menggunakan  metode  deskriptif  analitik,  sehingga  masih  mengandung kekurangan.  Oleh  karena  itu  perlu  mengembangkan  teknik  kualitatif- kuantitatif atas aspek transformasi BPJS, dukungan kebijakan fiskal dan kemampuan keuangan negara untuk mendukung transformasi.
Pengujian  atas  dampak  jaminan  kesehatan  telah  dilakukan  oleh Rolindrawan  et  al.  (2015).  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif  dan  metode  inferensial  melalui  pemeriksaan distribusi  BPJS  Kesehatan  untuk  PBI  miskin  dan  hampir  miskin  di Indonesia. Hasil utama menunjukkan adanya kecenderungan PBI miskin dan  hampir  miskin  dalam  penggunaan  fasilitas  kesehatan  publik  dan swasta  untuk  rawat  jalan  dan  rawat  inap.  Namun  terindikasi  ada kebocoran  dalam  skema  ini,  sehingga  pemerintah  dan  BPJS  perlu mekanisme  kontrol  yang  lebih  ketat.  Pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  PBI pada  tahun  pertama  berhasil  mengangkat  masyarakat  miskin  dan hampir  miskin  untuk  memilih  fasilitas  rawat  jalan  di  rumah  sakit swasta/dokter/klinik  dibandingkan  dengan  fasilitas  lainnya.  Hasil  ini menunjukkan  kebalikannya  dalam  pelaksanaan  Jamkesmas.  Populasi yang  tidak  diasuransikan  memiliki  kecenderungan  yang  lebih  tinggi memililih  fasilitas  kesehatan  swasta  dibandingkan  dengan  rawat  jalan tertutup oleh Jamkesmas. Kecenderungan untuk memanfaatkan rumah sakit  swasta  untuk  rawat  inap  dari  fasilitas  lain  bagi  penduduk  yang dicakup  oleh  BPJS  kesehatan  PBI  lebih  besar  dari  populasi  yang  tidak diasuransikan.  Program  BPJS  Kesehatan  telah  mampu  meningkatkan para lansia untuk cenderung memilih fasilitas rawat inap di rumah sakit swasta dibandingkan dengan fasilitas lainnya.
Pengalaman  mendesain  kebijakan  sistem  pembiayaan  kesehatan berbasis  pada  pengambil  keputusan  untuk  mengatasi  kesulitan  dana dan  memberikan  perawatan  medis  Balkan  Barat  menunjukkan  bahwa kesadaran  atas  biaya  kesehatan  perlahan-lahan  berkembang  pada
manajemen regional, akademik dan masyarakat industri.
Restrukturisasi  pasca-sosialis  membawa  banyak  perubahan  pada  pola sistem  pembiayaan  kesehatan  dan  manajemen  sistemnya.  Walaupun masih  ada kendala di antaranya ketidaksetaraan sosial  kesulitan akses kesehatan  masih  tumbuh  di  seluruh  wilayah.  Kendala  lain  mencakup pembangunan  tidak  merata  menyebabkan  kesulitan  dalam merealisasi kebijakan.  Lembaga-lembaga  utama  yang  terkait  sebagai  pengambil keputusan  diantaranya  adalah  Kementerian  nasional  kesehatan, Lembaga Dana Asuransi Kesehatan, dan Asosiasi Profesional (Jacovijevic 2012).
Pada sisi lain Stepurko (2015) menyoroti permasalahan mendasar tentang  perilaku  hadiah  dan  suap  atau  pembayaran  informal  untuk pelayanan  kesehatan  di  negara  berkembang  Eropa  Timur,  sebagai akibat  kegagalan  negara  dalam  menyediakan  jaminan  kesehatan  yang transparan.  Studi  kasus  di  Lithuania,  Ukraina  dan  Polandia menunjukkan  bahwa  pembayaran  tidak  resmi  yang  lebih  mahal  pada rawat  inap,  disebabkan  oleh  gagalnya  sistem  jaminan  kesehatan  yang dibangun  oleh  negara,  sehingga  ketersediaan  sarana  prasarana kesehatan  menjadi  barang  yang  sangat  mahal.  Hal  ini  mengakibatkan prilaku korupsi yang semakin meningkat.

## Masyarakat Sektor Informal
Rothenberg  et  al.  (2016)  mengusulkan  teori  tentang  terciptanya masyarakat  sektor  informal  di  Indonesia,  serta  identifikasi
karakteristiknya  dalam  menghadapi  persaingan  ekonomi  global.  Data yang  digunakan  berasal  dari  survey  nasional  mencakup  para  pelaku usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM).  Ada  sedikit  bukti  yang mendukung  teori  bahwa  biaya  pendaftaran  yang  tinggi  adalah penghalang  utama  untuk  perusahaan  meninggalkan  sektor  informal. Perusahaan informal di Indonesia cenderung berbeda dari perusahaan- perusahaan formal dalam cara operasionalnya, ukuran, upah karyawan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta jangkauan pasar terbatas. Karakteristik  ini  tidak  konsisten  dengan  ide  ‘biaya  pendaftaran  yang mencegah  perusahaan-perusahaan  informal  melakukan  formalisasi usahanya’.  Metode  analisa  deskriptif  dan  survey  kualitatif  menjadikan hasil penelitian lebih optimal melalui kajian yang komprehensif.
Penilaian biaya kesehatan terkait industri informal yang dilakukan melalui  kuesioner  yang  berisi  informasi  dasar  dari  responden  dan rumah  tangga  anggota,  ekonomi  dan  penilaian  kerja  telah  dilakukan oleh  Nastiti  et  al.  (2012).  Berbagai  jenis  pekerjaan  yang  disurvei, populasi  sasaran,  bias  dari  pekerjaan,  biaya non-occupational dan rumah  tangga,  pengeluaran  individu,  dan  validasi  metode  merupakan cakupan  riset  ini.  Riset  ini  berfungsi  sebagai  referensi  kebijakan  -  alat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  informal  dengan memanfaatkan  survei  tenaga  kerja  nasional.  Sektor  informal  sebagian besar  memberikan  kontribusi  terhadap  perekonomian  negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi sektor ini tidak resmi diakui dan jarang dikontrol. Pendapatan stabil, kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang  tidak  diatur.  Bahaya  keselamatan  kerja  menimbulkan  ancaman
serius  terhadap  kesejahteraan  para  pekerja,  yang  tidak  dilindungi secara  formal.  Riset  ini  dapat  jadi  alat  penilaian  dalam  memprediksi biaya  kesehatan  terkait  kecelakaan  dan  kecelakaan  kerja  di  sektor informal.  Kekurangan  riset  ini  harus  dapat  meminimalkan  bias  atas desain  kuisioner.  Riset  ini  juga  berguna  untuk  meningkatkan  survei tenaga kerja nasional, dengan memasukkan elemen biaya kesehatan dan keselamatan kerja.
Menurut  ILO  (2002)  ekonomi  informal  terdiri  dari  unit-unit ekonomi  yang  termarjinalisasi  dan  pekerja-pekerja  yang  memiliki karakteristik  :  mengalami  defisit  dalam  pekerjaan  yang  layak,  defisit dalam  hal  standar  perburuhan,  defisit  dalam  hal  produktivitas  dan kualitas  pekerjaan,  defisit  dalam  hal  perlindungan  sosial  dan  defisit dalam  hal  organisasi  dan  hak  suara.  Dengan  mengurangi  defisit  yang dimiliki  oleh  ekonomi  informal,  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan gerakan ke arah kegiatan-kegiatan yang diakui, terlindungi dan formal didalam kerangka perekonomian utama dan yang memenuhi peraturan.
Meskipun  tidak  ada  konsensus  khusus  mengenai  definisi  sektor informal,  perngertian  sektor  informal  ini  sering  dikaitkan  dengan dikotomi  sektor  formal-informal.  ILO  (2002)  mengidentifikasi sedikitnya  tujuh  karakter  yang  membedakan  kedua  sektor  tersebut yaitu : kemudahan untuk masuk, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku,  sifat  kepemilikan,  skala  kegiatan,  penggunaan  tenaga  kerja  dan teknologi,  tuntutan  keahlian,  serta  deregulasi  dan  kompetisi  pasar. Sementara  itu,  Becker  (2004)  mengemukakan  bahwa  secara  umum ekonomi informal  adalah bagian dari ekonomi pasar yang tidak punya
aturan  dan  tidak  formal,  yang  memproduksi  barang  dan  jasa  untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan lain.  Lebih lanjut disebutkan bahwa perekonomian informal sebagian besar memiliki karakteristik :
1. Persyaratan  yang  rendah,  dalam  hal  modal  dan  kualifikasi profesional, untuk masuk dalam sektor tersebut.
2. Beroperasi pada skala kecil.
3. Keterampilan  yang  diperlukan  pada  umumnya  diperoleh  dari  luar sekolah formal.
4. Metode  produksi  dan  teknologi  yang  digunakan  adalah  yang labour intensive .
Lebih  lanjut  Becker  (2004)  mengatakan  bahwa  berdasarkan  atas kategori ketenagakerjaan, ekonomi informal dapat digambarkan melalui kategori jenis pekerjaan sebagai berikut :
1. Pekerja  mandiri  ( self-employed ),  contohnya  adalah own-account worker ,  pemimpin  usaha  keluarga  dan  pekerja  keluarga  yang  tidak dibayar.
2. Pekerja  yang  bergaji,  contohnya  pegawai  perusahaan  informal, pekerja  tidak  tetap  tanpa  majikan  yang  tetap,  pekerja  rumahan, pembantu RT yang dibayar, pekerja sementara dan paruh waktu, dan pekerja yang tidak terdaftar.
3. Majikan,  contohnya  pemilik  perusahaan  dan  pemilik  yang menjalankan usaha informal.
Sementara  itu  berdasarkan  atas  lokasi  pelaku  ekonomi  informal,
Becker (2004), membaginya atas kategori-kategori :
1. Pekerja yang bekerja di rumah ( home-based workers ) :

## a. Pekerja rumah yang tidak bebas :
Bekerja di rumah, di luar perusahaan yang membeli barang produksi mereka.  Dengan  perjanjian  sebelumnya,  sepakat  untuk  men- supply barang  atau  jasa  ke  perusahaan  tertentu,  memperoleh  pendapatan melalui  pembayaran  terhadap  apa  yang  diproduksi,  tidak mempekerjakan pekerja secara teratur.
b. Pekerja rumah yang bebas, adalah mereka yang bekerja di rumah dan menyalurkan  hasil  produksi  dan  jasanya  kepada  pembeli  yang prospektif.  Karakteristik mereka adalah sebagai pekerja mandiri dan memiliki sifat dari pekerja account workers .
2. Pedagang asongan jalanan dan pedagang kakilima di pinggir jalan.
3. Pekerja musiman atau pekerja sementara di lokasi sekitar bangunan atau jalan yang sedang dikerjakan.
4. Mereka  yang  bekerja  di  antara  jalanan  dan  rumah,  contohnya pemulung.
Pada International  Conference  of  Labour  Statisticians –  ICLS  ke-17 Hussmanns    (2003)  membuat  definisi  ekonomi  informal  berdasarkan unit produksi sebagai berikut : unit usaha yang terlibat dalam produksi barang  dan  jasa  dengan  tujuan  utama  untuk menciptakan  kesempatan kerja  dan  pendapatan  bagi  orang-orang  yang  terlibat.    Hubungan ketenagakerjaan,  jika  memang  ada,  kebanyakan  atas  dasar  pekerjaan tidak tetap, persaudaraan atau hubungan pribadi dan hubungan sosial, dan  bukan  atas  dasar  persetujuan  kontrak  dengan  jaminan  formal. Selanjutnya, konsep ini juga membedakan antara dua sub-kategori dari ekonomi informal, yaitu :
1. Perusahaan keluarga, terdiri dari pekerja mandiri, pekerja keluarga, pekerja magang, dan mereka yang tidak memiliki pegawai tetap.
2. Perusahaan kecil, terdiri dari unit usaha dengan pegawai berjumlah kurang  dari 5  sampai  dengan  10  orang,  dan  tidak  terdaftar sebagai perusahaan.
Canagarajah dan Sethuraman (2001), dari The Human Development Network, The World Bank , menyatakan bahwa ekonomi informal terdiri dari  seluruh  kegiatan  ekonomi  yang  berada  di  luar  kerangka institusional resmi. Akibatnya, pemerintah hanya memiliki kontrol yang kecil  terhadap  kualitas  dari  ketenagakerjaannya.  Bahkan  seringkali pemerintah  pada  kenyataannya  tidak  memiliki  data  statistik  dari kelompok ini.
Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan pengertian/definisi mengenai sektor informal berdasarkan kategori dari status  pekerjaan  dari  pekerja.  Status  pekerjaan  adalah  kedudukan seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan  di  suatu  unit  usaha/kegiatan. Seperti  diketahui,  sejak  tahun  2001  BPS  membagi  status  pekerjaan menjadi  7  kategori,  yaitu  :  1)  berusaha  sendiri,  2)  berusaha  dibantu buruh  tidak  tetap/buruh  tak  dibayar,  3)  berusaha  dibantu  buruh tetap/buruh dibayar,  4) buruh/ karyawan/pegawai, 5) pekerja bebas di pertanian, 6) pekerja bebas di non pertanian, 7) pekerja tak dibayar.
Dari  sekian  banyak  kategori  status  pekerjaan,  hanya  2  kategori yang  dapat  disebut  sebagai  bekerja  pada  sektor formal ,  yaitu  mereka yang  berstatus  sebagai  buruh/karyawan/pegawai  dan  mereka  yang berstatus  sebagai  majikan  (kategori  c  dalam  daftar  kategori  di  atas).
Selebihnya adalah mereka yang termasuk dalam sektor informal , yaitu mereka  yang  berusaha  sendiri,  berusaha  dibantu  buruh  tidak tetap/buruh  tak  dibayar,  pekerja  bebas  di  pertanian,  pekerja  bebas  di non pertanian, dan pekerja tak dibayar (termasuk pekerja keluarga).
Kendala  sosial  yang  dihadapi  dalam  implementasi  jaminan  sosial ketenagakerjaan  untuk  pekerja  informal  diantaranya  adalah  faktor indown (rendahnya  tingkat  pendidikan,  akses  informasi  dan  ekonomi) serta  faktor  eksternal  yang  mencakup  penanganan  pihak  birkorat. Perluasan  kepesertaan  jaminan  sosial  untuk  pekerja  informal  dapat didorong  melalui  pembenahan  birokrasi  dan  pembinaan  usaha  mikro kecil. Pembenahan bidang pendidikan dan informasi melalui kelurahan atau  kantor  desa  (dianggap  lebih  mudah  menjangkau  masyarakat), menjadi  faktor  penguat  utama  dalam  capaian  target  (Triyono  dan Soewartoyo 2013).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  didasari  oleh  keterlibatan  Ketua  Tim  Peneliti  dalam kegiatan penelitian yang didanai DJSN terkait kesiapan pemda menuju UHC  (Thaheer  et  al.  2011)  dan  pemetaan  pemda  dalam  mendukung persiapan BPJS menuju UHC (Andria et al. 2012), dan Kemenkokesra RI yang menghasilkan riset tentang kebijakan format jamkesda dalam UU BPJS (Andria et al. 2013). Implementasi atas ketiga riset terdahulu dan didukung  oleh  riset-riset  khusus  lain  terkait  jaminan  sosial  maupun fokus  ke  jaminan  kesehatan  yang  relevan  Triyono  dan  Soewartoyo
(2012)  dan  Purwandari  dan  Maharani  (2015)  khususnya  untuk  studi kasus di Kota Bogor.

## METODE PENELITIAN
Tahapan penelitian secara lengkap adalah sebagai berikut :
1. Perumusan  dan  identifikasi awal masalah  jaminan  kesehatan  untuk pekerja sektor informal di Kota Bogor akan dilakukan melalui studi literatur dan analisis data-data sekunder.
2. Perencanaan  lokasi  penelitian  ini  akan  dilakukan  di    Kota  Bogor. Wilayah  ini  dipilih  karena  telah  ada  kesepakatan  kerja  antar
Universitas  dengan  pemda  terkait  dengan  kegiatan  penelitian  dan pengabdian. Alasan lain mengingat area jangkauan yang disesuaikan dengan  dana  penelitian.  Pembagian  daerah  survey  akan  dilakukan untuk  6  Kecamatan  yaitu  Timur,  Barat,  Utara,  Selatan,  Tengan  dan Tanah Sareal Kota Bogor.
Penyusunan  kuisioner  akan  dilakukan  secara  bertahap,  karena meliputi  kuisioner  untuk  para  pekerja  sektor  informal  (a)  dan kuisioner  untuk  pemangku  kepentingan  (b).  Kuisioner  (a)  akan disusun  melalui  model  pertanyaan  tertutup  sehingga  lebih  efektif dalam  proses  pengolahan  dan  analisis  data.  Kueosioner  (b)  akan didominasi oleh pertanyaan tertutup namun tetap ada sebagian kecil berupa pertanyaan semi terbuka.
3. Penentuan teknik sampling diawali dengan penentuan populasi yakni para  pekerja  informal  yang  menjadi  penerima  jaminan  sosial kesehatan  di Kota  Bogor .  Pengambilan sample dilakukan  dengan
cara sampling bertingkat ( multi stage sampling ).  Tahap awal, sample diambil  dengan  metode area  sampling ( sampling daerah)  dengan maksud  untuk  menentukan  daerah-daerah  yang  menjadi  obyek penelitian.  Husein (2003) menyatakan bahwa area sampling sesuai untuk  penelitian  dimana  melibatkan  populasi  yang  besar  dan tersebar  di  daerah  yang  luas.    Generalisasi  yang  diperoleh berdasarkan  penelitian  daerah-daerah  tertentu  dapat  diterima sebagai  pemberlakuan  bagi  daerah-daerah  di  luar  sampel.  Dengan area sampling terpilih yaitu Kota Bogor dan akan dipecah ke dalam 6 (enam) kecamatan yaitu : Timur , Barat , Utara, Selatan , Tengah dan

## Tanah Sareal.
Tahapan  kedua,  setelah  representasi  area  dari  masing-masing wilayah  ditentukan,  kemudian  dipilih  responden  dalam  setiap  area untuk  melalui purposive  sampling .    Metode  ini  menurut  Husein (2003) dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih oleh  peneliti  menurut  pertimbangan  atau  ciri-ciri  khusus  yang dimiliki oleh sampel itu. Berdasarkan metode purposive sampling ini, diperoleh  kriteria  responden  sebagai  berikut  : Pedagang  Kecil ( mencakup  pedagang  asongan/jalanan,  pedagang  kaki  lima,  tukang jamu  gendong,  tukang  kelontong,  pedagang  sembako/pedagang pasar,  penjaja  makanan  keliling,  penjual  rokok  pinggir  jalan  dan lainnya); Penjual Jasa , (mencakup penjahit/tukang jahit, pemulung, tukang ojek, tukang becak, penata parkir, tukang tambal ban, tukang urut/pijat,  pengumpul  sampah  dan  lainnya); Buruh  Tani,  Buruh Ternak , dan lainnya. Jumlah total sampel dalam kegiatan ini adalah
100  (seratus)  responden.    Jumlah  ini    dipecah  ke  dalam  6  (enam) kecamatan  tadi,  dan  masing-masing  area  dipilih  sebanyak  10  –  20 orang responden.
4. Observasi  dan  survey  lapangan  akan  dilakukan  dengan  oleh mahasiswa (enumerator) sebanyak 10 orang, yang akan disebar ke 6 kecamatan  survey  untuk  tiap  wilayah  dan  disupervisi  oleh  tim peneliti. Enumerator diberi pelatihan singkat terkait seluruh konten dan  substansi  kuisioner,  tata  cara  penggalian  informasi  dan  etika survey.
5. Pengolahan data akan dilakukan dengan aplikasi Statistical Package for  Social  Sciences (SPSS)  versi  21.0.  Analisa  data  akan  dilakukan melalui : a) Tabulasi frekuensi (Proses penghitungan frekuensi yang terbilang atas jawaban responden dalam kuesioner ke dalam masing- masing kategori disebut dengan tabulasi); b) Tabulasi Silang (Teknik pengolahan  untuk  membandingkan  atau  melihat  hubungan  antara dua  variabel  atau  lebih.    Dalam  tabulasi  silang  biasanya  dihitung persentase  responden  untuk  setiap  kelompok  agar  mudah  dilihat hubungan antara dua variabel.  Variabel terikat ( dependent variable ) disusun  pada  bagian  baris,  sedangkan  variabel  bebas  ( independent variable )  disusun  pada  bagian  kolom.;  c)  Analisa  Jaring  Laba-laba (Metode  analisis  kuantitatif  sederhana  yang  digunakan  untuk memetakan  perbandingan  berbagai  variabel  atau  parameter penilaian dalam bentuk grafis berbentuk jaring laba-laba.  Pemetaan dilakukan  dengan  menggunakan  pengukuran  variabel/parameter dengan skala ordinal).
6. Indepth  interview dan  FGD  sebagai  teknik  dan  dilanjutkan  dengan
analisis kualitatif atas kegiatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  awal  dilakukan  terhadap  hasil  penelitian  Andria,  Kusnadi (2017)  dan menunjukkan bahwa hanya sebanyak 13 % responden (13 orang  dari  total  keseluruhan  responden),  memiliki  dana  khusus  yang sengaja  disisihkan  untuk  berjaga-jaga  untuk  keadaan  darurat  atau berjaga-jaga  dikala  sakit.    Selebihnya  responden  sama  sekali  tidak memiliki  dana  untuk  berjaga-jaga  dikala  sakit,  bahkan  lebih  dari separuh (54 %) responden tidak mau menjawab pertanyaan dimaksud. Besarnya  jumlah  dana  yang  mampu  disisihkan  untuk  dana  antisipasi sakit tersebut cukup bervariasi.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  cara  memilih  fasilitas  kesehatan (Faskes)  (Gambar  1),  yang  didominasi  oleh  penggunaan  Puskesmas sebagai  faskes  utama.  Alasan  pemilihan  ini  didukung  oleh  kemudahan akses  dan  dekatnya  Puskesmas  ke  rumah  para  pekerja  informal (Gambar 2). Adapun pemilihan membeli obat ditunjukkan pada Gambar 3.  Berbeda  halnya  dengan  tempat  pembelian  obat,  ternyata  para  kerja sudah memiliki informasi yang lebih akurat terkait perbaikan-perbaikan atau reformasi di Puskesmas. Pelayanan yang lebih baik dan interaktif di puskesmas,  telah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap layanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia.
Halaman 196
Gambar 1. Sebaran Responden Menurut Tempat Berobat
Gambar  2.  Sebaran  Responden  Menurut  Jarak  Tempat  Tinggal  ke
Tempat Pelayanan Kesehatan/Pengobatan
66 14 16 4 Puskesmas Rumah Sakit Poliklinik/ Dokter Praktek 1 30 5 56 7 Sangat Jauh Jauh Ragu-ragu Dekat
Sangat Dekat
Halaman 197
Gambar  3.  Sebaran  Responden  Menurut  Tempat  Membeli  Obat  dan kesediaan dana untuk membeli obat.
Bahkan  pekerja  informal  di  Bogor  didominasi  oleh  pekerja  informal yang berinisiasi dalam pembelian obat yang murah. Asuransi kesehatan ternyata sudah dimiliki oleh sekitar 22% pekerja informal di Bogor.
50 2 43 5
Apotik/ toko obat
Rumah Sakit Warung
Lainnya (puskesmas/herbal)
Halaman 198
Gambar 4. Sebaran Responden Menurut Harga Obat Saat Ini
Gambar 5. Sebaran Responden Menurut Kepemilikan Asuransi
Kepemilikan  asuransi  perlu  disosialisasikan  secara  massif  dan konsisten, sehingga masyarakat khususnya pekerja informal merasakan
28 16 55 1 Mahal Ragu-ragu Murah Sangat murah 24 76 Frekuensi Ada Tidak ada
keuntungan  dari  kepemilikan  asuransi  kesehatan  (Gambar  5).  Hal  ini tentu  sangat  erat  kaitannya  dengan  kesanggupan  membayar  iuran asuransi  kesehatan.  Pekerja  informal  di  Bogor  sebagian  besar  telah memiliki pemahaman tentang pentingnya asuransi kesehatan .
Gambar 6. Sebaran Responden Menurut Informasi Program BPJS
Gambar 7. Sebaran Responden Menurut Kesediaan Membayar Iuran
31 69 Frekuensi Ya tahu Tidak Tahu 59 41 Frekuensi Mau Tidak Mau
Pentingnya  pemahaman  tentang  asuransi  kesehatan  telah  dimiliki oleh sebagian pekerja informal di Bogor, hal ini ditunjukkan kesediaan para  pekerja  informal  untuk  membayar  iuran.  Temuan  menarik  pada kajian  ini  adalah  adanya  pekerja  informal  yang  sanggup  membayar iuran jaminan kesehatan hingga lebih dari Rp 50.000,- (Gambar 7). Hal ini  menjadi  peluang  yang  sangat  baik  untuk  pengembangan  skema pembiayaan alternatif untuk jaminan kesehatan bagi pekerja informal.
Gambar 8. Detail Besarnya Iuran yang Sanggup Dibayar 21 7 14 3 1 2 1 2 Frekuensi Rp   1.000  –  Rp 10.000
Rp 11.000  –  Rp 20.000 Rp 21.000  –  Rp 30.000 Rp 31.000  –  Rp 50.000 Rp 51.000  –  Rp 70.000 Rp 71.000  –  Rp 150.000 Rp 151.000  –  Rp 200.000 Tidak Mau Menjawab
Tingkat  kesanggupan  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  oleh pekerja informal kemudian dikonversi ke dalam iuran BPJS yang saat ini berlaku di Indonesia. Walaupun potensi kesanggupan membayar iuran masih didominasi pada iuran Kelas III, namun potensi lain menunjukkan bahwa  sebagian  kecil  pekerja  informal  di  Bogor  juga  bersedia membayar  iuran  Kelas  II  dan  I  (Gambar  9-11)  .  Hal  ini  menjadi  salah satu  kondisi  potensial  yang  sangat  baik  untuk  digali  lebih  mendalam terkait  dengan  pembentukan  model-model  alternatif  pembiayaan jaminan kesehatan untuk pekerja informal. Salah satu pengkajian lebih mendalam adalah dilakukan dengan indepth interview dan FGD.
Gambar 9. Tingkat Kesanggupan Membayar Iuran Kelas III 43 30 27 Frekuensi Sanggup Tidak Sanggup Tidak Menjawab
Halaman 202
Gambar 10. Tingkat Kesanggupan Membayar Iuran Kelas II
Hasil  rekapitulasi  terhadap  tingkat  kesanggupan  membayar  iuran pada kelas jaminan kesehatan ditunjukkan pada Gambar 12. Walaupun sebagian besar para responden hanya sanggup membayar pada kelas III, namun ada kondisi potensial kesanggupan membayar pada kelas II dan I.
4 12 84 Frekuensi Sanggup Tidak Sanggup Tidak Menjawab
Halaman 203
Gambar 11. Tingkat Kesanggupan Membayar Iuran Kelas I
Gambar  12.  Rekap  Tingkat  Kesanggupan  Membayar  Iuran  BPJS

## Kesehatan bagi Pekerja Informal di Bogor
Berdasarkan  hasil  survey dan  indepth  interview model  alternatif pembiayaan  jaminan  kesehatan  bagi  pekerja  informal  disusun  melalui
6 13 81 Frekuensi Sanggup Tidak Sanggup Tidak Menjawab
skema yang ditunjukkan pada Lampiran 1. Model tersebut dibahas pada kegiatan  FGD  yang  dilakukan  pada  Oktober  2017  dengan mengahadirkan stakeholder (BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Mitra BPJS, Akademisi). Proses FGD memberikan hasil sebagai berikut : 1. Para stake  holder berpendapat  bahwa  secara  umum  para  calon peserta  penerima  program  BPJS  kesehatan,  khususnya  untuk  para pekerja sektor informal di Kota Bogor, akan sangat bermanfaat sekali bagi  mereka  dan  keluarganya.    Pada  kenyataannya  saat  ini,  jumlah pemilik asuransi kesehatan bagi para pekerja sektor informal masih sangat  sedikit,  sehingga  dengan  adanya  program  BPJS  kesehatan, secara  tidak  langsung  mereka  disadarkan  dan  diajak  untuk  mulai aware betapa pentingnya jaminan kesehatan.
2. Terkait  dengan  data,  Dinas  Sosial  Kota  Bogor  berpendapat  bahwa jumlah  tenaga  kerja  sektor  informal  di  kedua  wilayah  ini  berkisar
50%  -  60%  dari  total  keseluruhan  jumlah  tenaga  kerja  yang  ada.
Namun  pembedaan  kategori  “sektor  Informal”  yang  dimaksud  di dalam  Undang-Undang  BPJS  maupun  Peraturan  Presiden  yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan ini, harus diselaraskan dengan baik,  sehingga  tidak  ada  tumpang  tindih  dalam  kategorisasi  sektor pekerja  informal  ini  kepada  sektor  formal,  atau  kelompok  lainnya. Selain  itu,  masih  terkait  dengan  data,  tidak  dipungkiri  bahwa  ada sebagian  kecil  dari  para  pekerja  sektor  informal  adalah  tergolong masyarakat  yang  miskin  atau  tidak  mampu.    Karena  itu,  akan  ada irisan ( overlapping ) dalam penentuan kategori mereka, yang seperti ini mestinya masuk kepada PBI (Penerima Bantuan Iuran), atau tetap
digolongkan  kepada  Non  PBI  (pekerja  yang  tidak  menerima  upah). Dengan  kata  lain,  pemerintah  benar-benar  harus  jelas  dalam mengatur  masalah  kepesertaan  BPJS  ini,  agar  tidak  terjadi kekisruhan yang besar terkait dengan data.
3. Untuk kegiatan sosialisasi, saat ini masih menjadi kendala utama bagi rencana pelaksanaan program BPJS kesehatan.  Seluruh stake holder yang diundang di dalam FGD ini berpendapat hal yang serupa.  Harus diakui bahwa sebagian para penyelenggara pemerintahan khususnya di  tingkat  Kota  masih  banyak  yang  tidak  mengerti  bahkan  tidak paham  dengan  program  BPJS  kesehatan.  Jika  para  penyelenggara pemerintah  daerah  saja  banyak  yang  tidak  tahu,  apalagi  dengan masyarakat  umum.    Hal ini  juga  terjadi  kepada  para  pekerja  sektor informal  yang kemaren di survey .  Secara umum, saat ini sosialisasi rencana program BPJS kesehatan lebih banyak disampaikan melalui iklan  di  televisi.    Baik  itu  iklan  dari  DJSN  (Dewan  Jaminan  Sosial NasionaL),  Kementerian  Kesehatan,  maupun  iklan  layanan masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  lainnya.    Namun  yang perlu  dipahami  bahwa,  apakah  sudah  ada  data  yang  valid  yang menjelaskan  bahwa  efektifitas  program  nasional  bisa  dilaksanakan dengan  satu  metode  sosialisasi  saja  ?  Jawabannya  mungkin  TIDAK. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  pusat  dan  jajarannya  di  daerah  mulai bergerak  untuk  men-sosialisasikan  program  BPJS  kesehatan  ini melalui berbagai cara,  dan tindak hanya melalui program informasi media tidak langsung di media televisi.  Mungkin bisa dipikirkan juga untuk  melakukan  sosialisasi-sosialisasi  yang  melibatkan  instansi-
instansi  pemerintah  terkecil  di  masyarakat,  seperti  :  kecamatan, kelurahan,  RW,  RT  dan  kelompok-kelompok  sosial  masyarakat lainnya.
4. Terkait  dengan  jumlah  iuran  ke  peserta  BPJS  kesehatan  bagi  para pekerja sektor informal, para peserta FGD menanggapinya berbeda.
Penentuan iuran (premi) bulanan bagi para pekerja sektor informal (kategori  :  pekerja  non  upah)  ke  dalam  3  (tiga)  kelompok  yaitu  : kelas I (Rp 60.000,-), kelas II (Rp 50.000,-) dan kelas III (Rp 25.000,-) dinilai  belum  adil  oleh  beberapa  peserta  FGD.    Alasannya  adalah, rentang  ekonomi  yang  ada  di  dalam  kelas  pekerja  sektor  informal sangat lebar.  Para pekerja sektor informal yang berskala kecil atau mikro bahkan mungkin bisa dikategorikan miskin atau tidak mampu, sehingga untuk membayar iuran sebesar Rp 25.000,- per kepala per bulan, sebenarnya adalah hal yang sangat memberatkan bagi mereka. Contoh  saja  para  pekerja  informal  seperti  :  penjual  jamu  gendong, tukang  ojek,  tukang  tambal  ban,  penjaja  keliling,  tukang  becak, pemulung,  dan  lain  sebagainya.    Bagi  mereka  ini,  nilai  uang  Rp 25.000 yang harus dibayarkan per kepala per bulan, pastilah sebuah nilai harga uang yang cukup besar.  Karena itu, kalau ini dipaksakan, dampaknya  adalah  banyaknya  para  pekerja  sektor  informal  yang menunggak membayar iuran bulanan program BPJS kesehatan.  Lain halnya  jika  kategori  pekerja  sektor  informal  yang  sudah  mapan, seperti  :  pedagang  kecil  namun  sudah  memiliki  omset  usaha  yang bagus,  jumlah  iuran  sebesar  Rp  25.000,-  atau  bahkan  Rp  60.000,- sekalipun  mungkin  tidak  menjadi  masalah.    Selain  itu,  para  peserta
FGD  juga  mempertanyakan  apakah  beban  iuran  yang  akan dibayarkan  oleh  para  peserta  harus  per  kepala  ?  Apakah  tidak mungkin dibayarkan untuk jumlah tertentu per keluarga saja ?
5. Selanjutnya  mengenai  sifat  program  BPJS  yang  dikatakan  “wajib” untuk diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia.  Sampai saat ini belum  ada  aturan  yang  mengatur  ini  dengan  jelas.    Jika  seandainya ada  masyarakat  yang  enggan  untuk  ikut  dalam  program  BPJS kesehatan dengan tidak mau membayar iuran, apakah ada sanksinya ?  Indikasinya,  untuk  hal  ini  perlu  turunan  aturan  yang  lebih  jelas yang  dapat  mengatur  masalah  ini.  Karena  ada  indikasi  bahwa  para calon peserta BPJS kesehatan yang tidak mau ikut karena keberatan dalam  masalah  pembayaran  iuran,  bagaimana  solusinya  ?  Kalau memang  tidak  mungkin  menerapkan  sanksi  untuk  program  seperti ini,  maka  tidak  seharusnya  disebut  sebagai  program  wajib,  karena sifatnya hanya berupa saran dan ajakan.
6. Terakhir  mengenai  saran  dan  harapan  pihak stake  holder terkait program BPJS kesehatan adalah : agar program BPJS dapat berjalan dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, pemerintah harus mempersiapkan  upaya  untuk  meningkatkan  fasilitas,  sarana  dan prasarana penunjang program.  Misalnya dengan menambah jumlah tenaga  medis  dan  kesehatan  di  setiap  puskesmas-puskemas  dan rumah  sakit  yang  disiapkan  untuk  program  BPJS  kesehatan, meningkatkan suplly obat-obatan  yang  murah  dan  terjangkau, menambah  fasilitas  kamar  dan  rumah  sakit  yang  akan  mengelola program  BPJS  kesehatan dengan  terus  bekerja sama  dengan  rumah
sakit-rumah  sakit  swasta  maupun  milik  pemerintah  dengan  terus menjalin kerjasama dan sosialisasi program, dan sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pekerja informal merupakan kelompok penduduk yang perlu diberi perlindungan  atas  kesehatannya  melalui  berbagai  alternatif  skema pembiayaan.  Model  alternatif  pembiayaan  jaminan  kesehatan  tersebut dapat  disusun  berdasarkan  hasil  kajian  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil kajian  kuantitatif  yang  melibatkan  100  orang  responden  (pekerja informal)  menunjukkan  bahwa  ada  kondisi  yang  potensial  untuk pengembangan  model  alternatif  pembiayaan  jaminan  kesehatan. Kondisi  potensial  ini  perlu  diperkuat  dengan  sosialisasi  yang  lebih intensif  agar  pemahaman  akan  pentingnya  jaminan  kesehatan merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  peningkatan  kualitas  daya hidup penduduk.
Model alternatif pembiayaan jaminan kesehatan sosial  terdiri dari tiga alternatif. Semua model yang dibangun didasari oleh pemberdayaan komunitas  pekerja  informal.  Komunitas  ini  menjadi  penting  karena tingkat  kepercayaan  dan  kekeluargaan  yang  melingkupi  kegiatan  para pekerja informal dapat dioptimasikan melalui kondisi ini. Ketiga model alternatif  pembiayaan  juga  dianggap  sangat  implementatif  karena strategi  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  memberdayakan  ketua komunitas atau kelompok yang pada umumnya dianggap sesepuh pada
kelompoknya.  Oleh  karena  itu  diharapkan  akan  lebih  efektif  pada saat proses koleksi dan pembayaran iuran.

## Saran
Perlu dilakukannya penelitian dengan tema serupa untuk cakupan wilayah  dan  dengan  anggaran  yang  lebih  besar  ke  depannya.    Hal  ini bertujuan  bahwa  kajian  dan  penelitian  mengangkat  masalah  jaminan kesehatan  khususnya  untuk  pekerja  sektor  informal  ini  sangat  krusial mengingat  besarnya  jumlah  masyarakat  pada  sektor  ini  di  Indonesia. Untuk itu, diperlukan lingkup wilayah sampel yang lebih besar dan lebih banyak,  untuk  memberikan  masukan  yang  lebih  komprehensif  kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andria  F,  Kusnadi  N.  2017.  “Dampak  kepesertaan  BPJS  bagi  Pekerja Informal di Bogor”. Jurnal Ilmiah Manajemen FE .
Andria  F,  Thaheer  H,  Tosida  ET.  2013.  Pemetaan  pemda  dalam mendukung  persiapan  BPJS  kesehatan  menuju Universal  Health
Coverage (UHC).  Seminar  Hasil  Penelitian  Bersumber  Dana  Hibah DJSN, Jakarta, 8 Juni 2013.
Andria  F,  Thaheer  H,  Tosida  ET,  Setyaningsih  S,  Harsani  P.  2014.
“Kebijakan  format  Jamkesda  dalam  UU  BPJS”. Seminar  Hasil
Penelitian Bersumber  Dana  Hibah  Kemenkokesra  RI,  Jakarta  27
November 2014.
Annear PL, Ahmed S, Ros CE, Ir P. 2013. “Strengthening institutional and organization  capacity  for  social  health  protection  of  the  informal sector in lesser-developed countries : A study of policy barriers and opportunities  in  Cambodia.  Social  Science  &  Medicine  96  .
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.02.015.
Becker  KF.  2004.  “The  informal  economy  :  Fact  finding  study.  SIDA.
Tersedia pada : http://www.rrojasdatabank.info/sida.pdf.
Canagarajah S, Sethuraman SV. 2001. “Social protection and the informal sector in developing countries challenges and opportunities”. Social protection discussion paper series No. 0130. [diunduh 2016 Jan 23].
Tersedia pada:
http://siteresources.worldbank. org/
SOCIALPROTECTION  /  Resources  /  SP-Discussion-papers/  Labor- Market-/130.pdf.
Fitriati  R,  Rahmayanti  KP,  Salomo  RV.  2012.  “Critical  Review  of  Triple
Helix  to  Quanto-Tuple  Helix:  Lesson  Learned  from  Social  Security
System  Act  Implementation”.  Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences 52 (2012):217–225. doi: 10.1016/j.sbs.pro. 2012.09.458.
Henriques  JM.  2013.  “On  becoming  healthier  communities  :  Poverty, territorial  development  and  planning”.  Rev  Port  Sauude  Publica 31(1):58-73. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.rpsp.2013.05.006.
Hussmanns  R.  2004.  “Statistical  definition  of  informal  employment  :
Guidelines endorsed by the  Seventheenth  International Conference of  Labor  Statisticians  (2003)”.  7 th Meeting  of  the  Expert  Group  on Informal  Sector  Statistics  (Delhi  Group),  New  Delhi,  2-4  February
2004. [diunduh 2016 Jan 23]. Tersedia
pada: http://ilo.org/public/english/ bureau/stat/download/papers/def.pdf.
ILO. 2002. “Decent work and the informal economy : Sixth item on the agenda.  Report  VI.  International  Labour  Conference  90 th Session 2002”.  ISBN  92-2-112429-0;  ISSN  0074-6681.[diunduh  2016  Jan 23]. Tersedia pada http://www.ilo.org/public/english/
standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf.
Jakovijevic  MB.  2013.  “Resource  allocation  strategies  in  Southeastern
European  health  policy”.  Eur  J  Health  Econ  14.  Doi  :
10.1007/s10198-012-0439-y.
Nastiti  A,  Prabaharyaka  I,  Roosmini  E,  Kunaefi  TD.  2012.  “Health- associated cost of urban informal industrial sector : an assessment tool.  Procedia-Social  &  Behavioral  Sciences  36”.  Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.03.013.
Purwandari SI, Maharani C. 2015. “Analisis sikap pekerja informal Non PBI  yang  belum  terdaftar  program  jaminan  kesehatan  nasional  di
Kabupaten Brebes”. UJPH 4 Tersedia pada:http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph.
Rhee  JC,  Done  N,  Anderson  GF.  2015.  “Considering  long-term  care insurance for   middle-income countries:    comparing    South    Korea with    Japan    and    Germany”.  J.  Health    Policy    119    (2015)    1319–
1329. http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.06.00.
Rolindrawan  D.  2015.  “The  impact  of  BPJS  health  implementation  for poor on the use of health facility”. Procedia - Social and Behavioral Sciences  211(2015)  550  –  559.  2nd Global  Conference  on  Business and  Social  Science-2015 ,  GCBSS-2015,  17-18  September  2015,  Bali
[ID]. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.073.
Rothenberg  AD,  Gaduh  A,  Burger  NE,  Chazali  C,  Tiandraningsih  I,
Radikun  R,  Sutera  C,  Weilant  S.  2016.  “Rethinking  Indonesia’s informal sector”. World Dev. 80(2016):96-113.
http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005.
Shafie  AA,  Hassali  MA.  2013.  “Willingness  to  pay  for  voluntary community-based  health  insurance  :  Findings  from  an  exploratory study in the state of Penang, Malaysia”. Social Science & Medicine 96. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed. 2013.02.045.
Stepurko  T,  Pavlova  M,  Gryga  I,  Murauskiene  L,  Groot  W.  2015.
“Informal  payment  for  health  care  service  :  The  case  of  Lithuania,
Poland and Ukraine”. J. Eurasian Studies 6.
http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2014.11.002.
Thaheer  H,  Andria  F.  2012.  “Kesiapan  pemda  menuju  kepesertaan menyeluruh  jaminan  kesehatan”. Seminar  Hasil  Penelitian
Bersumber Dana Hibah DJSN, 2 Desember 2011.
Triyono,  Soewartoyo.  2013.  “Kendala  kepesertaan  program  jaminan sosial  terhadap  pekerja  di  sektor  informal  :  Studi  Kasus  di  Kota Surabaya”. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3) : 28-41. [diunduh 2016 Jan
2]. Tersedia pada: http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhpr/
article/view/3557.

## Lampiran 1. Model Alternatif Pembiayaan