Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.443-449 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449

## TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF DI PASAR MODAL MENGGUNAKAN SKEMA PIRAMIDA
Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia raisanti246@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Maraknya  penipuan  investasi  di  Indonesia  telah  didorong  oleh  beberapa  faktor,  seperti  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  sektor  keuangan,  khususnya  investasi  yang  legal,  dan  nasib  buruk  mereka  yang  mencari keuntungan  tinggi  sembari  mengabaikan  risiko.  Korban  dari  investasi  fiktif  ini  tidak  hanya  dari  kalangan menengah  kebawah,  tetapi  juga  kalangan  terpelajar  atau  kelas  atas  yang  berpendidikan  tinggi.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida, dan sanksi pidana yang akan diterimanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan.  Hasilnya  dalam  kasus kejahatan  penipuan  dapat  ditemukan  dua  sisi,  yaitu  sisi  yang  tertipu  (korban)  dan  sisi  yang  menipu  (pelaku). Untuk itu, Undang-Undang Pasar Modal mengatur adanya peraturan dimana para pihak wajib mengikuti prinsip transparansi dalam memperdagangkan efek dan melakukan penawaran umum di pasar sekunder. Sanksi pidana bagi  manajer  investasi  fiktif  yang  melakukan  penipuan  di  pasar  modal  menggunakan  skema  piramida  adalah dimana  pelaku  melakukan  perilaku  menyimpang  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk  bisa  dikenakan sanksi pidana.
Kata Kunci : Manajer Investasi, Pasar Modal, Penipuan, Skema Piramida

## Abstract
The rise of investment fraud in Indonesia has been driven by several factors, such as a lack of public awareness of the financial sector, especially legal investments, and the plight  of those seeking high returns ignoring risk. The  victims  of  fictitious  investment  are  not  only  from  the  lower  middle  class,  but  also  the  educated  or  upper class with higher education. This research aims to find out how the legal arrangements for investment managers to commit fraud in the capital market using a pyramid scheme, and the criminal sanctions they will receive. This research is normative legal research conducted with a case and legislation approach. As a result, in cases of fraud,  two  sides  can  be  found,  namely  the  side  that  is  deceived  (the  victim)  and  the  side  that  deceives  (the perpetrator). Capital Market Law stipulates a regulation whereby parties are required to follow the principle of transparency  in  trading  securities  and  conducting  public  offerings  on  the  secondary  market.  The  criminal sanction  for  fictitious  investment  managers  to  commit  fraud  in  the  capital  market  using  a  pyramid  scheme  is where  the  perpetrator  performs  deviant  behavior  that  meets  certain  requirements  to  be  subject  to  criminal sanctions.
Keywords: Capital Market, Fraud, Investment Manager, Pyramid Scheme

## I. PENDAHULUAN
Berkembangnya  ekonomi  di  Indonesia  dibarengi  dengan  pertumbuhan  kelas  menengah  yang  kian bertambah,  tampaknya  juga  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  kejahatan  di  sektor  investasi. Investasi  sangat  penting  bagi  pembangunan  ekonomi  suatu  negara.  Suatu  negara  akan  sulit berkembang  jika  tidak  ada  investasi  untuk  mendukung  proses  nya.  Investasi  juga  bisa  disebut penanaman uang atau modal, yang mana bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Investasi adalah  kewajiban  untuk  menyuntikkan  dana  dalam  suatu  aset  untuk  jangka  waktu  tertentu  di  masa depan.
Kejahatan  di  sektor  investasi  memunculkan  investasi  fiktif  yang  banyak  ditawarkan  kepada publik  oleh  perusahaan  investasi  ilegal.  Orang  yang  secara  aktif  berinvestasi  dalam  kekayaan terkadang kurang waspada dan jernih. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam
hal keuangan, terutama investasi, hal ini disebabkan masyarakat yang tamak berlomba-lomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi dengan sedikit usaha dan modal.
Maraknya  penipuan  investasi  di  Indonesia  telah  didorong  oleh  beberapa  faktor,  seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal, dan nasib buruk  mereka  yang  mencari  keuntungan  tinggi  sembari  mengabaikan  risiko.  Korban  dari  investasi fiktif  ini  tidak  hanya  dari  masyarakat  kalangan  menengah  kebawah,  tetapi  juga  kalangan  terpelajar atau kelas atas yang dapat digolongkan terpelajar atau berpendidikan baik. Ada dua jenis orang yang ditargetkan  oleh  perusahaan  investasi  ilegal  ialah  mereka  yang  tidak  mengetahui  bahwa  perusahaan yang diusulkan atau produk investasi yang diusulkan tidak memiliki izin (legalitasnya tidak jelas), dan mereka yang sudah mengetahui izin perusahaan tetapi memiliki harapan yang tinggi.
Berbagai  fenomena  penipuan  investasi  yang  semakin  marak  belakangan  ini,  melukiskan gambaran  buruk  tentang  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  masyarakat  dari  praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan publik. Bahkan saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sering menyamar  sebagai  transaksi  investasi,  investasi  emas,  koperasi,  MLM,  hingga  yang  bersifat  religi. Fitur utamanya tentu saja adalah bisnis yang fokus mengumpulkan uang dan menjanjikan keuntungan yang fantastis.
Kejahatan di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi adalah money game, dimana  hanya  mengandalkan  biaya  pendaftaran  atau  pendapatan  dari  perolehan  anggota  baru. Pengertian  Money  game  yaitu  pengumpulan  dana  masyarakat  atau  menggandakan  uang  dengan pemberian  bonus  dan  komisi  dari  pendaftaran/rekrutmen  mitra  usaha  nantinya,  bukan  merupakan hasil  dari  penjualan  produk  atau  menjual  produk  yang  dimana  kualitas/mutunya  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rhizaldy  (2018) membahas  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  investor  pada  bisnis  skema  ponzi  Di  Indonesia.  Selanjutnya,  penelitian  mengenai penegakan  hukum  terhadap  praktik  money  game  dengan  skema  ponzi  dalam  investasi  ilegal  pada aplikasi  tiktok  E-Cas  di  Indonesia  ( Amanda  et  al.,  2022 ).  Penegakan  Hukum  terhadap  Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida  ( Rachmaningsih, 2016 ). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida, dan sanksi pidana yang akan diterimanya.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga “penelitian hukum kepustakaan  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka”  ( Soekanto  &  Mamudji,  2015 ).  Selain  itu  menurut  Philipus,  penelitian  hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan”  ( Hadjon  &  Djatmiati,  2005:  3 ).  Sedangkan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  hukum  terhadap  manajer  investasi  yang  melakukan  penipuan  di  pasar  modal dengan menggunakan skema piramida
Kejahatan  berbentuk  “perilaku  menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada  setiap  masyarakat, dalam  arti  akan ada  pelanggaran  seperti penyakit  dan kematian,  yang  selalu  berulang  seperti  halnya musim  yang  selalu  berubah  dari  tahun  ke  tahun”  ( Soesilo,  1985:  3 ).  Hukum  pidana  diharapkan mampu  menghadirkan solusi yang tepat sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Di  antara  berbagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  di  masyarakat,  kejahatan  penipuan  bisnis sering terjadi, dan dapat dilihat bahwa kecerdikan pelaku kejahatan penipuan yang semakin rumit di lapangan karena berbagai bentuk dan insiden semakin meningkatnya kejahatan bisnis. Penipuan yang terjadi  di  masyarakat  adalah  praktik  yang  sangat  tercela,  tetapi  perbuatan  jahat  pelaku  ini  jarang dilaporkan ke polisi. Akibatnya, penipuan yang terjadi dalam skala kecil yang tidak dilaporkan oleh
korban membuat pelaku penipuan tersebut bertahan, dan akhirnya pelaku penipuan menjadi kejahatan skala besar.
Kejahatan  penipuan  dalam  bentuk  umum  ditetapkan  dalam  Pasal  378  KUHP.  Terdapat beberapa  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  berhubungan  dengan  Pasar  Modal, adalah  perbuatan  menggerakkan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  dengan  sejumlah cara. Pertama, melawan hukum dengan cara yaitu sengaja menguntungkan/memanfaatkan diri sendiri maupun orang lain dengan memprovokasi dimana niat tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kedua,  menggunakan  martabat/status  palsu  berupa  jabatan  yang  disebutkan/digunakan  oleh seseorang,  gelar  itu  memiliki/menciptakan  hak  tertentu,  kenyataan  sebenarnya  orang  tersebut  tidak memiliki hak khusus tersebut.
Ketiga,  serangkaian  kebohongan  berupa  perkataan/ucapan  yang  isinya  palsu  atau  tidak  benar, tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa  perilaku/perbuatan  dimana  tindakan  pelaku  menimbulkan  keyakinan  atau  kesan  tentang kebenaran  suatu  tindakan  yang  sebetulnya  tidak  benar  dan  memungkinkan  orang  untuk  percaya, tertarik,  atau  terpesona.  Keempat,  membujuk  atau  mempengaruhi  seseorang  yang  dimana  memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.
Berlandaskan dari unsur - unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP.  R.  Sugandhi  berpendapat  bahwa  pengertian  penipuan  adalah  tindakan  seseorang  yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samaran, dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa  hak.  Serangkaian  kebohongan  adalah  kombinasi  dari  pernyataan  palsu  yang  dibuat  menjadi cerita tentang sesuatu seolah-olah itu benar ( Sugandhi, 1980: 396 ). Definisi penipuan dari pandangan tersebut  memperjelas  bahwa  penipuan  adalah  tipu  muslihat  atau  serangkaian  kebohongan  yang membuat korban merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai kebenaran. Umumnya bagi pelaku untuk  memperkuat  aksi  menipunya  dengan  menunjukkan  sesuatu  seolah-olah  itu  benar  apa  yang terjadi,  tetapi  apa  yang  mereka  katakan  sebenarnya  tidak  benar  karena  tujuannya  hanya  untuk meyakinkan  subjek  untuk  mengikuti  keinginan  mereka  menggunakan  nama  fiktif.  Orang  yang  tidak dikenal, menggunakan posisi palsu untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang pelaku katakan.
Tergeraknya hati orang lainlah yang menjadi tujuan sebenarnya dari si penipu. Karena tergerak atau  terpengaruh  oleh  kehendaknya  merupakan  cara  bagi  orang  lain  (korban)  untuk  menyerah  pada objek  yang  bersangkutan  ( Chazawi,  2005 ).  Orang  yang  melakukan  perbuatan  menggerakkan/ memprovokasi  orang  lain,  tidak  bisa  dipastikan  apakah  orang  lain  tersebut  akan  terpengaruh  oleh kehendaknya,  yang  kemudian  memberikan  sesuatu,  melunasi  hutang  dan  menghapus  piutangnya. Apabila  perbuatan  provokasi  itu  terjadi  dan  tidak  mempengaruhi  kehendak  korban,  maka  tidak  ada penipuan jika diikuti dengan perbuatan mengalihkan harta kepada orang lain, dan terjadilah percobaan penipuan.  Tindak  pidana  penipuan  dapat  terjadi  dimana  terciptanya/selesainya  tergantung  akan tindakan orang lain selain pelakunya.
Memperhatikan ketentuan KUHP, UU Pasar Modal menetapkan beberapa ketentuan mengenai penipuan  yang  terbatas  pada  kegiatan  perdagangan  efek,  antara  lain  penawaran,  pembelian  dan penjualan efek dalam lingkup penawaran umum atau pencatatan di bursa, di dalam pasar/di luar pasar saham atau perusahaan publik/emiten. Terkait dengan munculnya kejahatan penipuan di dalam Pasar Modal  adalah  bahwa  pelaku  melakukan  penipuan  dengan  membuat  pernyataan  palsu  tentang  fakta material  maupun  dengan  menolak  mengungkapkan  untuk  mencegah  investor  mengetahui  fakta tersebut. Memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual surat berharga atau  untuk  merugikan  dirinya  sendiri  maupun  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau menghindari kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain.
Undang-undang  Pasar  Modal  mengatur  tentang  perusahaan  yang  akan  melakukan  suatu penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi syarat perusahaan publik wajib untuk memberikan informasi tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan, kepengurusan, produksi dan kegiatan usahanya di publik. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat sebagai pertimbangan investasi  yang  berfundamental  baik.  Untuk  itu,  “Undang-Undang  Pasar  Modal  mengatur  adanya peraturan dimana mewajibkan para pihak untuk melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efek di pasar sekunder mengikuti prinsip transparansi” ( Balfas, 2006: 161 ).
Pentingnya  keterbukaan  menunjukkan  bahwa  perusahaan  terhindar  dari  praktek-praktek  ilegal yang  terjadi  didalamnya.  Seperti  yang  sekarang  banyak  terjadi  dalam  perusahaan,  dimana  para pengurus  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan  perbuatan  ilegal  yang  merugikan  masyarakat,
seperti  penipuan  dengan  menggunakan  skema  piramida.  Merugikannya  masyarakat  mendorong pemerintah, agar peraturan yang menghukum oknum penipu agar dapat dihukum, yang mana terdapat dalam  penjelasan  Pasal  9  Undang-undang  nomor  7  tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU Perdagangan).  Perdagangan  dengan  skema  piramida  memanfaatkan  peluang  partisipasi  mitra  usaha untuk  memperoleh  pendapatan  atau  imbal  hasil,  terutama  iuran  keikutsertaan  peserta  lain,  bukan sekedar  penghasilan  dari  penjualan  barang.  Peserta  dalam  skema  ini  diatur  agar  terlihat  seperti piramida. Dengan demikian, dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa skema piramida ini memiliki unsur penipuan dalam transaksinya.
Mengingat  jumlah  investor  yang  terlibat  dalam  kegiatan  perdagangan  efek  dan  jumlah  uang yang besar, denda dan ancaman pidana yang besar bisa dianggap wajar. Dibandingkan dengan Pasal 378  KUHP,  untuk  saksi  penipuan,  hukuman  maksimal  empat  tahun  penjara,  dan  dalam  Pasal  390 KUHP, hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

## 2. Sanksi  pidana  bagi  manajer  investasi  yang  melakukan  penipuan  di  pasar  modal  dengan menggunakan skema piramida
Kejahatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dapat  terjadi  kapan  saja,  dimana  saja.  Jenis kejahatannya  sendiri  bermacam-macam  mulai  dari  pencurian,  pemerkosaan,  narkoba,  perjudian  dan penipuan.  Seiring  dengan  perkembangan  yang  ada,  penipuan  juga  mengalami  perubahan  signifikan yang menarik perhatian.
Penipuan  diatur  dengan  berbagai  cara  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) membuat  ide  aparat  penegak  hukum  semakin  keras  untuk  dapat  membuktikannya.  Kemiskinan, keadaan, dan kemampuan atau keinginan untuk menghasilkan uang tanpa usaha adalah banyak faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan.
Hukum pidana dapat menjadi alat yang penting dalam pencegahan kejahatan atau sarana untuk memberantas  kejahatan  yang  menyebabkan  penderitaan  dan  kerugian  bagi  masyarakat  secara keseluruhan,  dan  khususnya  korban.  Pencegahan  kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). “Tujuan pencegahan atau preventif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan)” ( Atmadja & Budiartha, 2018: 176 ).
Penipuan  adalah  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  dan  oleh  karena  itu termasuk  perbuatan  yang  dapat  dikenai  hukum  pidana.  Definisi  penipuan  tersebut  menunjukkan bahwa  kegiatan  penipuan  banyak  bentuknya,  baik  berupa  ucapan  yang  bersifat  menipu  maupun berupa tindakan yang bertujuan untuk kepentingan orang lain. Menurut Mo. Anwar "Pasal 378 KUHP mengatur  delik  penipuan  dalam  arti  pokok  (sempit)."  Disisi  lain,  Pasal  379-395  KUHP  juga mencakup  tindak  pidana  lain  yang  bersifat  menipu  (curang)  dalam  arti  yang  seluas-luasnya,  yaitu bedrog  ( Bassar,  1986:  42 ).  Dalam  hal  ini,  kasus  kejahatan  perbuatan  curang  yang  diangkat  oleh penulis berhubungan dengan pasal 378 yaitu penipuan pokok.
Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi  hukum  (yuridis),  yaitu  kejahatan  yang  disahkan  oleh  negara.  Hukuman  ini  bertujuan  untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku. Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi,  politik, psikososial, pelanggaran  standar  etika,  dan  serangan  terhadap  keselamatan  sipil  (kedua  tindakan  tersebut dilindungi  undang-undang).  Kejahatan  dalam  segala  bentuk  bahasa,  perilaku,  dan  perilaku  (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana).
Menurut Simandjuntak, kejahatan adalah perilaku anti sosial yang merusak, tidak pantas, tidak dapat  diabaikan,  dan  dapat  menyebabkan  pergolakan  sosial  di  masyarakat  ( Wahid  et  al.,  2005 ). Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana dapat diartikan sebagai asas hukum yang mengikat suatu perbuatan  tertentu  dan  memenuhi  syarat–syarat  tertentu  yang  berupa  tindak  pidana.  Jadi,  pada dasarnya  hukum  pidana  didasarkan  pada  dua  hal,  yaitu  “perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu dan hukum pidana” ( Sudarto, 1990: 9 ).
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua isi pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan  diancam  dengan  pidana  dan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  yang  dimaksud  disini  adalah tingkah  laku  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  dan  diancam  dengan  pidana, jika  dilanggar  akan dikenakan sanksi.
Unsur-Unsur  penipuan  dalam  KUHP,  menunjukkan  bahwa  kecurangan  itu  banyak  bentuknya, baik  itu  kebohongan  maupun  dalam  bentuk  tindakan  dengan  tujuan  untuk  mencari  keuntungan  bagi orang  lain.  Keuntungan  disebut  sebagai  keuntungan  materi  dan  keuntungan  yang  bersifat  abstrak, seperti  halnya  dengan  tawar-menawar  dalam  skema  piramida,  dimana  keuntungan  tidak  berasal dari penjualan  barang  semata,  tetapi  dari  keuntungan  suatu  barang.  Perbuatan  melawan  hukum, kebohongan,  tipu  muslihat  pelaku  dengan  cara  membujuk,  terus  menerus  mengerahkan  sekelompok peserta  untuk  membentuk  model  piramida  yang  menguntungkan  diri  sendiri/usaha.  Maka  tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.
Tindak pidana penipuan dapat terjadi jika pelaku diberi kesempatan untuk bertindak, bersamaan dengan  korban  yang  tidak  mengerti  atau  tidak  siap  dengan  keputusan  yang  akan  diambil.  Beberapa alasan yang melatarbelakangi proses terjadinya tindak pidana yang dapat dituntut antara lain: Pertama, korban  tergiur  dengan  iming-iming  pelaku  tentang  apa  yang  akan  diterimanya.  Kedua,  korban  tidak yakin tentang identitas pelaku atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, pelaku membuat kesepakatan yang mengatakan dia akan memberikan pengembalian yang sangat baik dalam waktu  singkat,  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  semua  anggota  mendapatkan  apa  yang  dinyatakan dalam isi perjanjian, akibatnya beberapa anggota merasa dirugikan oleh tawaran investasi.
Penuntutan pidana yang memerangi praktek-praktek perdagangan skema piramida mempunyai tugas  mencegah  (preventif)  pelanggaran  hukum  dan  menetapkan  sanksi  (represif)  yang  dapat menimbulkan  kerugian  finansial  bagi  korban.  Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya secara  dini  praktik  skema  piramida  yang  dapat  menimbulkan  banyak  korban  dan  untuk mengkriminalisasi  pelaku  setelah  praktik  tersebut  dilaksanakan.  Ketentuan  ini  menjamin  keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum.
Suprapto,  dalam  disertasinya  mengatakan  bahwa  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada perusahaan  (badan  hukum)  yaitu:  Pertama,  dengan  menutup  sebagian  atau  seluruh  usaha  terdakwa untuk  jangka  waktu  tertentu;  Kedua,  melakukan  penarikan  kembali  seluruh  atau  sebagian  fasilitas tertentu yang telah atau mungkin diperoleh perusahaan dari pemerintah untuk jangka waktu tertentu; Ketiga,  lokasi  usaha  ditahan  sementara  untuk  jangka  waktu  tertentu  ( Hamzah,  2011 ).  Penulis sependapat  dengan  Suprapto  bahwa  perusahaan  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dikenakan sanksi  pidana  pokok  berupa  denda,  penutupan  sebagian  atau  seluruhnya,  kepastian  perusahaan seluruhnya atau sebagian, dari setiap tindakan pencabutan.
Pelanggaran  ini  diatur  dalam  Pasal  392  KUHP  dan  dinyatakan  sebagai  berikut:  Jika  suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan, atau pengusaha koperasi Indonesia, direktur, atau manajer dengan sengaja melaporkan anggaran dasar atau neraca palsu, ia akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya  tidak  melebihi  1  tahun  4  bulan.  Demikian  pembahasan  mengenai  jenis-jenis penipuan.  Namun,  ada  bentuk  lain  yang  tidak  terdaftar,  seperti  penipuan  pengangkutan  amunisi, penipuan menggunakan nama dagang atau merek yang berbeda, dll.
Dari sudut hukum positif, hukuman pidana adalah hukuman kausal, karena itu adalah kasus dan konsekuensinya ditentukan oleh undang-undang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang bersifat sadis yang mengancam atau membebani perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan  kepentingan  hukum.  Sanksi  pidana pada  hakikatnya  merupakan  upaya  perlindungan untuk  memulihkan  kembali  perilaku  pelaku  kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang  sanksi  pidana diciptakan sebagai ancaman bagi kebebasan manusia.
Dari  kasus  ini,  penulis  dan  masyarakat  bisa  belajar  bahwa  jangan  pernah  terjun  dalam instrumen investasi yang dimana belum jelas asal-usul dan sumber profitnya dari mana. Masyarakat juga harus untuk mengetahui dan paham bagaimana seluk-beluk investasi yang akan ditanami modal. Dengan  begitu,  akan  lebih  kecil  kemungkinan  seseorang  dapat  tertipu  oleh  investasi  fiktif  yang merugikan.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan dengan menggunakan skema piramida adalah Pasal 378 dan 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Undang- Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 90 Huruf C termuat di dalamnya dengan membuat pernyataan  tentang  fakta  yang  tidak  benar  atau  material,  atau  tidak  mengungkapkan  fakta  material.
Merugikannya  masyarakat  mendorong  pemerintah,  agar  peraturan  yang  menghukum  oknum  penipu yang menggunakan skema piramida agar dapat dihukum, yang mana terdapat dalam penjelasan Pasal 9  Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU  Perdagangan).  Sanksi  pidana bagi manajer investasi fiktif yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida adalah dimana pelaku melakukan perilaku menyimpang yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa  dikenakan  sanksi  pidana.  Perilaku  yang  memenuhi  dapat  syarat-syarat  tertentu  adalah  tingkah laku dimana dilakukan oleh seseorang, sehingga mengakibatkan pengenaan hukuman.
Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan hukuman atau singkatnya, perbuatan jahat itu dilakukan pelakunya. Kemudian tentang perilaku tertentu dapat diartikan perbuatan yang terlarang untuk  dilakukan  dan  orang  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut adalah  tingkah  laku  yang  memenuhi  syarat  tertentu  yang  dapat  diancam  dengan  pidana,  jika melanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Perbuatan  melawan  hukum,  kebohongan,  tipu  muslihat  pelaku dengan  cara  membujuk,  terus  menerus  mengerahkan  sekelompok  peserta  untuk  membentuk  model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.
Pelanggaran  ini  diatur  dalam  Pasal  392  KUHP  dan  dinyatakan  sebagai  berikut:  Jika  suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan, atau pengusaha koperasi Indonesia, direktur, atau manajer dengan sengaja melaporkan anggaran dasar atau neraca palsu, ia akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tidak melebihi dari 1 tahun 4 bulan. Mengingat jumlah investor yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek dan jumlah uang yang besar, denda dan ancaman pidana yang besar dapat dianggap  wajar.  Dibandingkan  dengan  Pasal  378  KUHP,  untuk  saksi  penipuan,  hukuman  maksimal empat  tahun  penjara,  dan  dalam  Pasal  390  KUHP,  hukuman  maksimal  dua  tahun  delapan  bulan penjara.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh peneliti: Bagi pemerintah dan pembuat  kebijakan,  dalam  upaya  penegakan  hukum  terkait  kasus  penipuan  yang  dilakukan  manajer investasi  dirasa  harus  lebih  ditekan  dan  ditegaskan  lagi.  Penulis  merasa  tindakan  dan  upaya  yang dilakukan  pemerintah  untuk  membuat  jera  pelaku  masih  dirasa  belum  efektif,  diharapkan  para pembuat  kebijakan  mampu  membuat  peraturan  yang  membuat  jera  pelaku.  Agar  masyarakat  yang akan  terjun  dalam  dunia  investasi  tidak  perlu  takut  dan  khawatir  menjadi  korban  dari  penipuan investasi fiktif.
Bagi  masyarakat,  perlu  mengetahui  bagaimana  membedakan  investasi  mana  yang  baik  untuk dilakukan dan investasi mana yang tergolong fiktif. Masyarakat yang akan melakukan investasi, harus mengetahui  dengan  pasti  bahwa  perusahaan  dan  manajer  investasi  tersebut  dapat  dipercaya  untuk ditanami  modal  investor.  Lewat  upaya  pencegahan  (preventif),  selalu  waspada  dan  hati-hati  dapat dilakukan guna mencegah tertipu investasi fiktif.
Bagi  pelaku  yang  melakukan  penipuan,  diharapkan  dengan  dilaporkannya  kejadian  penipuan ini  dapat  membuat  jera  pelaku  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya,  dan  dapat  mempertanggung jawabkan perbuatan curang yang dilakukannya.

## DAFTAR BACAAN
Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada  Aplikasi Tiktok  E-Cas di Indonesia. Res  Nullius Law Journal , Vol.4 (1). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Balfas, H. M. (2006). Hukum pasar modal di Indonesia . Jakarta : Tatanusa.
Bassar,  M.  S.  (1986). Tindak-tanduk  tertentu  didalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana .  Jakarta :  Remaja Karya.
Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi Hukum . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hamzah, A. (2011). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP . Jakarta. : Sinar Grafika. Rachmaningsih,  D.  (2016). Penegakan  Hukum  terhadap  Penipuan  Bisnis  Berkedok  yang  Menerapkan  Skema Piramida . Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Rhizaldy, V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia . Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.
Soesilo,  R.  (1985). Kriminologi :  pengetahuan  tentang  sebab-sebab  kejahatan .  Bogor:  Politeia.Sugandhi,  R. (1980). Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya . Surabaya : Usaha Nasional. Sudarto. (1990). Hukum Pidana I . Semarang: Fakuktas Undip. Wahid, A., Labib, M., & Sodiki, H. A. (2005). Kejahatan mayantara (cyber crime) . Bandung : Refika aditama.