## Journal of Information System Research (JOSH)
Volume 1, No. 2, Januari 2020 ISSN 2686-228X (media online) Hal: 77 - 81

## Aplikasi Pengelolaan Keuangan Melalui E-Village Budgeting Sebagai Sarana Transparansi Pengelolaan  Keuangan
Nurjamiyah 1 , Arie Rafika Dewi 2
1 Fakultas Teknik & Komputer, Sistem Informasi, UnHar Medan, Medan, Indonesia
2 Fakultas Teknik & Komputer, Sistem Informasi, UnHar Medan, Medan, Indonesia Email: 1 miyahnur@yahoo.co.id, 2 arie.juny@gmail.com
Abstrak −Bad  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk  yang  dilakukan  oleh  sebagian  pelaku  ekonomi, merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia.  Sehingga  munculnya  ketidakpercayaan  publik terhadap  kinerja  pemerintah.  Untuk  mengembalikan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  diperlukan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  yang  salah  satu  bentuknya  adalah  penerapan  e-government.  E-government adalah  bentuk  teknologi  informasi  dan  komunikasi  oleh  pemerintah  dimana  dapat  memberikan  inforamasi  dan  layanan kepada masyarakat, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satu hasil pengembangan dari e- government  adalah  e-Village  Budgeting.  E-village  budgeting  merupakan  aplikasi  manajemen  penganggaran  desa  berbasis online dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Salah satu permasalahan yang sering muncul  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  terkait  dengan  sistem  administrasi  pengelolaan  keuangan  desa yang  tidak tertib,  sehingga  tidak  sedikit  yang  menimbulkan  permasalahan  penyimpangan penggunaan  anggaran.  Penelitian ini akan  dirancang suatu  aplikasi berbasis  web  yang dapat  membantu  membuat  pelaporan keuangan  menjadi lebih  mudah. Aplikasi tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan.
Kata Kunci : E-village Budgeting, PHP, MySQL
Abstract −Bad  governance  or  poor  governance  by  some  economic  actors  is  one  of  the  causes  of  the  economic  crisis  in Indonesia.  So  that  the  emergence  of  public  mistrust  of  government  performance.  To  restore  public  confidence  to  the government,  good  governance  is  needed,  one  of  which  is  the  application  of  e-government.  E-government  is  a  form  of information  and  communication  technology  by  the  government  which  can  provide  information  and  services  to  the  public, business  affairs,  and  matters  relating  to  government.  One  of  the  results  of  the  development  of  e-government  is  e-Village Budgeting. E-village budgeting is an online-based village budget management application in order to increase transparency and accountability of the village budget. One of the problems that often arises in the administration of village governance is related to the administrative system of village financial management that is not orderly, so that not a few that cause problems of irregularities in the use of the budget. This research will be designed a web-based application that can help make financial reporting  easier.  The  application  was  made  so  that  budgeting  and  development  monitoring  in  remote  villages  are  more transparent.
Keywords : E-village Budgeting, PHP, MySQL

## 1. PENDAHULUAN
Bad  governance atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk  yang  dilakukan  oleh  sebagian  pelaku  ekonomi, merupakan salah satu  penyebab terjadinya krisis  ekonomi di  Indonesia.  Sehingga  munculnya ketidakpercayaan publik  terhadap  kinerja  pemerintah.  Untuk  mengembalikan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  diperlukan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Bersatu  bertekad  untuk  mewujudkan  kepemerintahan yang  baik/amanah  ( good  governance )  yang  merupakan  prasyarat  bagi  setiap  pemerintahan  untuk  memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.
Strategi  untuk  mewujudkan good  and  clean  government adalah  dengan  menerapkan electronic government yang  merupakan  suatu  inovasi  dari  sektor  publik. E-government  adalah suatu  teknologi  informasi dan  komunikasi  dimana  dapat  memberikan  informasi  dan  layanan  kepada  masyarakat,  serta  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pemerintahan.  Di  Indonesia  penerapan e-government di  atur  ke  dalam  instruksi  Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih [1].
Salah  satu  hasil  pengembangan  dari e-government adalah e-Village  Budgeting . E-village  budgeting merupakan  aplikasi  manajemen  penganggaran  desa  berbasis  online  dalam  rangka  untuk  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran  desa.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terkait dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang tidak  tertib,  sehingga  tidak  sedikit  yang  menimbulkan    permasalahan  penyimpangan  penggunaan  anggaran. Melalui program e-Village Budgeting ini semua pengelolaan keuangan desa dijadikan satu dalam sistem online. Pada penelitian ini akan dirancang suatu aplikasi berbasis web yang dapat membantu membuat pelaporan keuangan  menjadi  lebih  mudah.  Aplikasi tersebut  dibuat  agar  penganggaran  dan  monitoring  pembangunan  di pelosok desa lebih transparan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Aplikasi
Aplikasi adalah program yang siap pakai dimana fungsinya dapat menjalankan perintah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut [2].

## Journal of Information System Research (JOSH)
Volume 1, No. 2, Januari 2020 ISSN 2686-228X (media online) Hal: 77 - 81

## 2.2 E-government
E-government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah  untuk memberikan  informasi  dan  pelayanan  bagi  warganya,  urusan  bisnis,  serta  hal-hal  lain  yang  berkenaan  dengan pemerintahan.  Adapun  tujuan  dari  e-government  adalah  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  publik,  dengan melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintah  daerah supaya  terbentuk  kepemerintahan  yang  bersih  dan  juga  transparan  serta  dapat  menjawab  tuntutan  perubahan secara efektif [3].

## 2.3 Budgeting
Budgeting dalam istilah Bahasa Indonesia disebut  penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Budgeting  terdiri dari empat unsur antara lain: 1) rencana, dimana  rencana  berguna  sebagai  tujuan  perusahaan  dalam  budgeting;  2)  meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan, dimana  kegiatan  budgeting  harus  meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan,  mulai  dari  pemasaran,  produksi, perbelanjaan,  administrasi  dan  personalia;  3)  dinyatakan  dalam  unit  moneter,  dimana  dapat  diterapkan  di berbagai  kegiatan  perusahaan  yang  beraneka  ragam;  4)  jangka  waktu  mendatang,  dimana  budgeting  berisi taksiran apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan dimasa yang akan datang.
Adapun  keuntungan  melakukan  budgeting  yaitu:  1)  mampu  dijadikan  sebagai  pedoman  kerja;  2)  mereview keuntungan perusahaan; 3) membantu dalam hal evaluasi kinerja; 4) membantu dalam hal koordinasi kerja

## 2.4 E-budgeting
E-budgeting  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk  penyusunan  anggaran  yang  didalamnya termasuk  aplikasi  program  komputer  berbasis  web  untuk  memfasilitasi  proses  penyusunan  anggaran  belanja daerah. Dengan penerapan teknologi informasi ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah [4].
Adapun  tujuan  dari  penerapan e-budgeting adalah:  1)  akurat,  artinya  anggaran  yang  disusun  sesuai  dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel; 2) transparan, artinya anggaran daerah semakin  transparan;  3)  laporan  atinya  kemudahan  dalam  pembuatan  laporan;  4)  mudah,  artinya  dalam  proses penyusunan anggaran semakin mudah dan cepat karena sudah tersistem dan online; 5) terintegrasi, artinya dapat terintegrasi dengan e-planning dan SIMDA keuangan sehingga mempercepat proses perencanaan daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Use Case Diagram
Pada  pembahasan  hasil,  maka  dibuat  perancangan  sistem  menggunakan use  case  diagram . Use  case  diagram merupakan  suatu  kegiatan  yang  dapat  merepresentasikan  sebuah  interaksi  dilakukan  oleh  aktor  dengan  sistem. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem yang ada [5]. Use case diagram yang dibuat memiliki 3 aktor yaitu admin, bendahara desa, dan sekretaris desa.
Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Melalui E-Village Budgeting Sebagai  Sarana  Transparansi  Pengelolaan Keuangan  di  Desa  Manik  Rejo  Nagori  Silampuyang  Kabupaten  Simalungun  terdapat  3  User  yaitu  Admin,

## Journal of Information System Research (JOSH)
Volume 1, No. 2, Januari 2020 ISSN 2686-228X (media online) Hal: 77 - 81
Sekretaris  Desa  dan  Bendahara  Desa  dengan  wewenang  akses  yang  berbeda.  Admin  dapat  mengakses seluruh  menu  dan  data  yang  terdapat  didalam  sistem,  Bendahara  Desa  dapat  mengakses  penerimaan  dan pengeluaran, Sekretaris desa dapat mengakses RKP, RKA, RAB

## 3.2 Class Diagram
Class  diagram adalah  model  yang  menggambarkan  struktur  dan  deskripsi  class  serta  hubungannya  antara class. Class diagram mirip dengan ER-Diagram.
Gambar 2. Class Diagrma Pengelolaan Keuangan

## 3.3 Implementasi
Implementasi dari aplikasi pengelolaan keuangan melalui e-village budgeting sebagai berikut:

## 1. Halaman Login Administrator
Pengguna  dapat  login  ke  dalam  sistem  dengan  memasukkan  username  dan  password  dan  menekan  tombol “Login” untuk masuk ke dalam sistem.
2. Halaman Menu Utama
Untuk masuk ke menu utama admin harus berhasil login terlebih dahulu. Setelah itu sistem akan terbuka.

## Journal of Information System Research (JOSH)
Volume 1, No. 2, Januari 2020 ISSN 2686-228X (media online) Hal: 77 - 81
Gambar 4 Tampilan Menu Utama
3. Halaman Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKPD disusun oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa dapat memasukkan RKP berdasarkan tahun
Gambar 5 Tampilan RKP Desa
4. Halaman Rencana Kerja Anggaran Belanja Desa
RKABD  adalah  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  rencana  pendapatan,  rencana  belanja program
Gambar 6. Tampilan RKA Belanja Desa
5. Halaman RKA Pendapatan Desa
RKAPD berisi rencana pendapatan desa dalam tahun tertentu.
Volume 1, No. 2, Januari 2020 ISSN 2686-228X (media online) Hal: 77 - 81

## 6. Halaman RAB Desa
RABD berisi data-data rencana anggaran biaya desa dalam tahun tertentu.
Gambar 8. Tampilan RAB Desa

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  sedang  berjalan  dengan  judul  "Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Melalui E-Village Budgeting Sebagai  Sarana  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Manik  Rejo  Nagori  Silampuyang Kabupaten Simalungun” dapat diberikan kesimpulan yaitu:
1. Menghasilkan  suatu  aplikasi  perangkat  lunak  berbasis  Web  dan  database  MySQL  untuk  merancang  suatu aplikasi  pengelolaan  keuangan  melalui e-village  budgeting yang  dapat  membantu  membuat  pelaporan keuangan menjadi lebih mudah
2. Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat penyusunan pelaporan keuangan secara lebih dini
3. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai pilar pendukung pelayanan publik.

## REFERENCES
[1] B.  Noveriyanto,  L.  C.  Nisa,  A.  S.  Bahtiar,  S.  Sahri,  and  I.  Irwansyah,  “E-GOVERNMENT  SEBAGAI  LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business),” Profetik J. Komun. , vol. 11, no. 1, p. 37, 2018.
[2] A. Juansyah, “Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System ( A-GPS ) Dengan PLATFORM ANDROID,” J. Ilm. Komput. dan Inform. , vol. 1, no. 1, p. 2, 2015.
[3] J. T. Nugraha, “E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman ),” J. Komun. dan Kaji. Media , vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
[4] Zarnelly, “SISTEM INFORMASI E-BUDGETING MENGGUNAKAN ( Studi Kasus : UIN SUSKA Riau ),” J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Informasi, Vol. 3, No. 1, Februari 2017, Hal. 70-77 e-ISSN 2502-8995 p-ISSN 2460-8181 , vol. 3, no. 1, pp. 70–77, 2017.
[5] T. A. Kurniawan, “Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik,” J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. , vol. 5, no. 1, p. 77, 2018.