## PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19: PERMASALAHAN DAN SOLUSI
( Restrictions of Right to Freedom of Religion in Covid-19 Pandemic Era: Problems and Solutions )
Satria Rangga Putra
Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya Gedung I1.01.07 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Jl. Ketintang No. I8 Surabaya 60231
E-mail : satriaranggaputra@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada awal Maret 2020 berdampak terhadap  kebebasan  masyarakat  ketika  hendak  melaksanakan  ibadah  di  masing- masing  rumah  ibadahnya.  Beberapa  organisasi  keagamaan  menghimbau  kepada masyarakat agar menjalankan ibadah di rumah masing-masing apabila wilayahnya berpotensi  tinggi  terjadi  penularan Covid-19 .  Pemerintah  juga  mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19 yang  diikuti  dengan  Permenkes  No.  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman  PSBB.  Peraturan  tersebut  mengatur  bahwa  PSBB meliputi pembatasan kegiatan keagamaan  yakni pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah. Di sisi lain, Pemerintah mengecualikan pembatasan terhadap supermarket, minimarket,  maupun  pasar,  dimana  orang  yang  berkegiatan  jauh  lebih  banyak dibandingkan  ketika  melaksanakan  ibadah.  Rincian  tentang  bentuk  pembatasan kegiatan  keagamaan  seharusnya  diatur  dalam  undang-undang  sebagaimana ketentuan  Pasal  28J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945, Pasal  29  ayat  (2)  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  73
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Pasal  18 ayat  (3)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Konvensi Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik.  Pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang ditafsirkan  dengan  menutup  seluruh  tempat  ibadah  adalah  sebuah  kekeliruan. Tempat ibadah di wilayah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak terpapar Covid- 19 ,  seharusnya  tetap  dibuka  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  dan pembatasan  jumlah  jamaah  secara  proporsional  disesuaikan  dimensi  ukuran tempat ibadah masing-masing.
Kata kunci: pembatasan; hak kebebasan beragama; pandemi Covid-19 .

## Abstract
Covid-19 pandemic that spread out in Indonesia early March 2020 had an impact on  people's  freedom  when  they  wanted  to  carry  out  worship  in  their  respective worship houses. Several religious organizations appealed to public for carry out their worship at their respective homes if the area has a high potential Covid-19 transmission.  Government  also  issued  a  policy  through  Government  Regulation
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Number 21 of 2020 concerning PSBB in the Framework of Accelerating Handling of  Covid-19  followed  by  Minister  of  Health  Regulation  Number  9  of  2020 concerning  PSBB  Guidelines.  That  regulation  regulates  that  the  PSBB  include restrictions  on  religious  activities  where  worship  takes  place  at  home.  On  the other  hand,  Government  excludes  restriction  on  supermarkets,  minimarkets,  and markets where there are more people doing activities then carrying out worship. Details about design of restrictions on religious activities should be regulated in the  Law  (UU)  as  stipulated  in  Article  28J  paragraph  (2)  of  1945  Constitution Republic of Indonesia, Article 29 Paragraph (2) Universal Declaration of Human Right, Article 73 Law Number 39 1999 concerning Human Rights, and Article 18 Paragraph (3) Law Number 12 2 00 5 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Restrictions on religious activities which are interpreted by closing all places of worship were a mistake. Places of worship in  rural/urban  village  areas  wasn’t  infected  by  Covid-19  should  be  opened  by applying  health  protocols  and  limiting  the  number  of  worshipers  proportionally adjusted to size dimension of their respective worship houses.
Keywords: restrictions, right to freedom of religion, Covid-19 pandemic.

## A. Pendahuluan
Virus  Corona  yang  oleh  World  Healt  Organization  (WHO)  diberi  nama resmi Corona  Virus  Disease 2019  atau Covid-19 telah  menjadi  pandemi  global yang banyak mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat. Berbagai macam cara  dilakukan  oleh  pemerintah  di  seluruh  dunia  guna  menekan  laju  penyebaran Covid-19 yang  begitu  cepat.  Mulai  dari  melakukan lockdown pada  satu  wilayah hingga  pembatasan  terhadap  hak-hak  sipil  masyarakatnya.  Pembatasan  hak-hak sipil  masyarakat  yang  terjadi  pada  masa  pandemi Covid-19 , salah  satunya terhadap  hak  kebebasan  beragama,  lebih  tepatnya  kebebasan  dalam  menjalankan agama dan keyakinan.
Hak  kebebasan  beragama  dalam  ranah  keyakinan  tidak  dapat  dikurangi dengan  dasar  apapun  bahkan  dalam  kondisi  darurat  sekalipun.  Konstitusi  telah mengatur jaminan hak kebebasan beragama tepatnya pada Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E  ayat  (1)  dan  (2),  serta  Pasal  28I  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Jaminan terhadap hak kebebasan  beragama  dalam  konstitusi  tersebut  menemukan  relevansinya  dalam frame Negara  Indonesia  yang  dibangun  dengan  kesepakatan  untuk  menyatukan
berbagai ikatan primordial  yang sangat plural sebagai negara kebangsaan ( nation state ). 1
Pembatasan  hak  kebebasan  beragama  hanya  dapat  dilakukan  pada  aspek manifestasinya.  Pembatasan  hadir  manakala  hak  dan  kebebasan  beragama berinteraksi  di  ruang  publik  terkait  dengan  manifestasi  dan  implementasi  ajaran agama. 2 Negara  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembatasan  terhadap aspek manifestasi ajaran agama lewat undang-undang. Kebijakan pembatasan hak masyarakat  melaksanakan  ibadah  agamanya  juga  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid- 19.
Pemerintah memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Covid -19  (PP  No.  21  Tahun  2020)  yang kemudian  diikuti  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun  2020  tentang Pedoman  PSBB  (Permenkes  No.  9  Tahun  2020),  yang  di  dalamnya  terdapat ketentuan  pembatasan  kegiatan  keagamaan.  Pemerintah  memberlakukan  PSBB karena  tingkat  kedisiplinan  masyarakat  menjaga  jarak  fisik  ( physical  distancing ) masih  rendah.  PSBB  pada  prinsipnya  tidak  bisa  dimaknai  dengan  melarang, melainkan  untuk  membatasi  aktivitas  masyarakat. 3 Ketentuan  pembatasan kegiatan  keagamaan  saat  pemberlakuan  PSBB  sebenarnya  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun  2018),  namun  tidak  dirincikan  bentuknya.  Bentuk  pembatasannya  baru dirinci pada Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.
PSBB  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tidak lepas  dari  problematik.  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan pembatasan hak dan kebebasan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan
1 Adam  Muhshi  (a),  “Teologi  Konstitusi;  Hak  Warga  Negara  Atas  Kebebasan  Beragama Berdasarkan  UUD  NRI  1945,” Jurnal  Konstitusi;  Pusat  Kajian  Konstitusi  Unitomo  Surabaya Kerjasama dengan MKRI (Vol. II, No. 1, September 2013): 4.
2 Muwaffiq  Jufri,  “Pembatasan  Terhadap  Hak  Dan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Vol. 1, No. 1, Juni 2016): 43.
3 Ameidyo Daud Nasution, “Alasan Pemerintah  Terapkan PSBB: Masyarakat Tak Disiplin „Jaga  Jarak,‟”  https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a41f5a4e8c/alasan-pemerintah- terapkan-psbb-masyarakat-tak-disiplin-jaga-jarak, diakses pada tanggal 29 Juni 2020, 19.00 WIB.
pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  tegas  menyatakan pembatasan  hak  dan  kebebasan  harus  ditetapkan  dengan  undang-undang. Sedangkan  terkait  pembatasan  kegiatan  keagamaan  pada  saat  PSBB.  Bentuk pembatasan  tidak  diatur  dalam  UU  No.  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan  melainkan  dalam  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman PSBB. Klausul terkait pembatasan hak dan kebebasan juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( selanjutnya disingkat UU HAM), dan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disingkat UU ICCPR).
Desain pembatasan hak kebebasan beragama dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020  tentang  Pedoman  PSBB  berupa  kegiatan  keagamaan  yang  dilakukan  di rumah  dan  dihadiri  keluarga  terbatas  dengan  menjaga  jarak  setiap  orang.  Selain itu semua tempat  ibadah harus ditutup  untuk  umum dan  pemakaman orang  yang meninggal  bukan  karena Covid-19 dibatasi  tidak  lebih  dari  dua  puluh  orang. Menurut  masyarakat,  pembatasan  dengan  cara  menutup  tempat  ibadah  dan melarang  orang  beribadah  di  rumah  ibadah  tanpa  terkecuali  adalah  tidak proporsional meskipun sah dan dapat dijustifikasi oleh hukum hak asasi manusia internasional  maupun nasional. Pengaturan pembatasan hak kebebasan beragama berupa  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  bentuk  pembatasannya  dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  jelas  memiliki permasalahan  yuridis.  Desain  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  menurut sebagian  masyarakat  tidak  proporsional  juga  akan  menjadi  salah  satu  fokus pembahasan dalam tulisan ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  yang  akan  penulis rumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  bagaimana  konsep  pembatasan hak  kebebasan  beragama?  Kedua,  bagaimana  pembatasan  hak  kebebasan beragama  pada  masa  pandemi Covid- 19?  Ketiga,  bagaimana  legalitas  dan konstitusionalitas  norma  pembatasan  hak  kebebasan  beragama  pada  masa
pandemi Covid-19 ?  Keempat,  bagaimana  desain  proporsional  pembatasan  hak kebebasan beragama pada masa pandemi Covid -19?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  mencakup  beberapa  bagian,  diantaranya:  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan sejarah  hukum. 4 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan perbandingan. 5 Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  non  hukum.  Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  UUD  NRI  Tahun 1945, UU Kekarantinaan Kesehatan, DUHAM, UU HAM, UU ICCPR, Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya  disingkat  UU  PPP),  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB  dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman  PSBB.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  dan  karya  tulis ilmiah  hukum.  Bahan  non  hukum  berupa  buku  non  hukum  dan  informasi  yang diakses melalui internet.

## B. Pembahasan
1. Konsep Pembatasan Hak Kebebasan Beragama
Hak  kebebasan  beragama  merupakan  hak  fundamental  yang  dimiliki  setiap warga negara di negara yang menganut dan menjunjung tinggi prinsip ketuhanan. Namun  demikian,  hak  kebebasan  beragama  bukannya  tidak  dapat  dibatasi  sama sekali.  Asma  Jahangir  membagi  kebebasan  beragama  menjadi  dua  aspek  yaitu forum  internum dan forum  externum . Forum  internum berkaitan  dengan kebebasan untuk memeluk dan meyakini ajaran agama atau keyakinan sedangkan forum externum berkaitan dengan perwujudan atau pelaksanaan dari ajaran agama atau  keyakinan  tersebut. 6 Aspek forum  internum tidak  dapat  dibatasi  bahkan
4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). hlm. 14
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi) (Jakarta:  Prenada,  2005).  hlm. 133
6 Al  Khanif, Hukum  Dan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia (Yogyakarta:  LaksBang Mediatama, 2010). hlm. 110-111
dikurangi dengan alasan dan dalam keadaan apapun, sedangkan pada aspek forum externum dapat dilakukan pembatasan. 7
Pembatasan  pada forum  externum dilakukan  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan hak  dan kebebasan orang lain dan untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada masa pandemi Covid- 19 seperti saat ini, dengan alasan kesehatan masyarakat tentu pembatasan terhadap aspek forum  externum mendapat  legitimasi  kuat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan konsep harm-principle John Stuart Mill bahwa seorang individu bebas melakukan apapun  selama  apa  yang  dia  lakukan  tidak  mengganggu  hak  asasi  orang  lain. 8 Harm  principle menghendaki  adanya  pembatasan  terhadap  kebebasan  individu dalam bertindak agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.
Sementara itu, John Rawls menyampaikan pandangannya tentang kebebasan yang  merupakan  hak  paling  utama  dimana  semua  hak  lain  merupakan pelengkapanya.  Kebebasan  hanya  bisa  dan  boleh  dibatasi  oleh  kebebasan  itu sendiri,  yaitu  hanya  jika: Pertama ,  hal  itu  akan  memperkuat  seluruh  sistem kebebasaan  yang  dinikmati  oleh  semua  orang;  dan kedua ,  untuk  memastikan bahwa  kebebasan  yang  sama  atau  kebebasan  dasar  yang  berbeda  dilindungi dengan baik. 9 Secara a contrario , tidak boleh ada pembatasan selain terhadap dua hal tersebut. 10 Dalam konteks hak atas kebebasan beragama, manifestasi hak dan kebebasan  beragama  seseorang  dapat  dibatasi  dengan  tujuan  untuk  memastikan hak  kebebasan  beragama  orang  lain  atau  hak  yang  berbeda  dengan  orang  lain dapat terpenuhi pelaksanaannya.
Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia telah diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan  “dalam  menjalankan  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasannya,  setiap
7 Iqbal  Hasanuddin,  “Hak  Atas  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan:  Sebuah  Upaya Pendasaran Filosofis,” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat (Vol. 4, No. 1, April 2017): 98.
8 Adam  Muhshi  (b), Teologi  Konstitusi;  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Kebebasan Beragama Di Indonesia (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015). hlm. 47
9 John  Rawls, Teori  Keadilan;  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , alih bahasa, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hlm. 256
10 Muhshi (b), op.cit., hlm. 52
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
orang  harus  tunduk  hanya  pada  pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  yang  tujuannya  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis”.  Dalam  konteks kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  pembatasan  hanya  dapat  dilakukan terhadap aspek manifestasinya bukan dalam hal keyakinannya.
2. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid-19
Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  melakukan  pembatasan  terhadap  hak kebebasan  praktik  beragama  saat  pandemi Covid-19 telah  memicu  kontroversi. Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang PSBB  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19 yang  diikuti  dengan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai aturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelaksanaan PSBB yang di  dalamnya  meliputi  pembatasaan  kegiatan  keagamaan  dengan  menyuruh masyarakat  untuk  beribadah  di  rumah  dan  menutup  semua  tempat  ibadah  untuk umum tanpa terkecuali menjadi pangkal permasalahan.
Beberapa  pihak  yang  menentang  kebijakan  tersebut  berpendapat  bahwa kegiatan  peribadahan  sama  pentingnya  dengan  akses  ke  kebutuhan  dasar.  Selain itu,  menghadiri  kegiatan  ibadah  berisiko  lebih  rendah  daripada  mengunjungi tempat  perbelanjaan  karena  supermarket,  minimarket,  maupun  pasar  orang  yang berkegiatan  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  ketika  melaksanakan  ibadah. Pembatasan  terhadap  kegiatan  peribadahan  tersebut  juga  berpotensi  terjadi pelanggaran  hak  praktik  beragama. 11 Dari  ketiga  pengaturan di  atas,  ketentuan rinci  mengenai  bentuk  pembatasan  saat  PSBB  diterapkan  hanya  terdapat  dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pembatasan kegiatan keagamaan hanya disebutkan tanpa ada perincian bentuk pembatasannya seperti apa di dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b. Begitu juga di  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB  dalam
11 A.A.A.  Nanda  Saraswati,  “Membatasi  Kebebasan  Beragama  Di  Masa  Pandemi,” https://crcs.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, 19.35 WIB.
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang tidak jauh berbeda dari ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Barulah pada Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB rincian mengenai  bentuk  pembatasan  kegiatan  keagamaan  disebutkan.  Pasal  13  ayat  (4) Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  PSBB  menyebutkan  bahwa “pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang  dilakukan  di  rumah  dan  dihadiri  keluarga  terbatas,  dengan  menjaga  jarak setiap  orang”.  Pasal  13  ayat  (5)  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman PSBB  menyebutkan  “pembatasan  kegiatan  keagamaan  selain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui  oleh  pemerintah”.  Pada  lampiran  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tentang Pedoman  PSBB  turut  merinci  bentuk  pelaksanaan  pembatasan  kegiatan keagamaan diantaranya:
a. Bentuk  pembatasan  kegiatan  keagamaan  adalah  kegiatan  keagamaan  yang dilakukan  di  rumah  dan  dihadiri  keluarga  terbatas,  dengan  menjaga  jarak setiap orang.
b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
d. Pemakaman  orang  yang  meninggal  bukan  karena Covid-19 dengan  jumlah yang  hadir  tidak  lebih  dari  dua  puluh  orang  dapat  diizinkan  dengan mengutamakan  upaya  pencegahan  penyebaran  penyakit  (pemutusan  rantai penularan).
Pemerintah  sepertinya  mengasumsikan  bahwa  tidak  mungkin  kegiatan menjalankan  agama  hanya  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  dan  karenanya kegiatan  secara  bersama  tidak  dilarang  tetapi  dibatasi  hanya  di  rumah  dengan jumlah  terbatas. 12 Karena  mustahil  ketentuan  huruf  a  di  atas,  dapat  ditegakkan oleh  negara  secara  represif,  khususnya  mengenai  aturan  menjaga  jarak  antara
12 Suhadi  et  al., Pembatasan  Hak  Beragama  Di  Masa  Wabah  Covid-19 (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 13
setiap  orang.  Tidak  mungkin  aparat  masuk  ke  rumah-rumah  warga  untuk memastikan tiap orang yang sedang beribadah menjaga jarak. 13
Dibatasinya  hak  dan  kebebasan  masyarakat  menjalankan  kegiatan  ibadah bahkan  sampai  adanya  klausul  penutupan  seluruh  tempat  ibadah  pada  poin  “b” tanpa  terkecuali  saat  PSBB  diterapkan,  sedangkan  Pemerintah  mengecualikan pembatasan terhadap supermarket , minimarket , maupun pasar dalam Pasal 13 ayat (7)  huruf  a  Permenkes  No.  9  Tahun  2020,  menurut  penulis  merupakan  hal  yang tidak  proporsional.  Karena  akan  sangat  mustahil  negara  menutup  seluruh  tempat ibadah untuk umum tanpa pengecualian.
Poin  c  juga  bermasalah  karena  dua  alasan.  Pertama,  sulit  membayangkan peraturan perundang-undangan yang mana lagi yang mungkin bisa dirujuk dalam membuat  pengecualian.  Kedua,  fatwa  menjadi  sumber  rujukan  resmi  yang  harus didengar  untuk  membuat  keputusan  pengecualian  ini  karena  kata  sambung  yang digunakan  adalah  “dan”  alih-alih  “atau”. 14 Fatwa  atau  pandangan  lembaga keagamaan  tersebut  harus  yang  resmi  diakui  pemerintah.  Terdapat  sifat  dualistis antara  relasi  negara-agama  di  sini.  Pada  satu  sisi  negara  mendasarkan keputusannya  pada  pendapat  lembaga  keagamaan.  Pada  sisi  lain  lembaga keagamaan perlu mendapat otorisasi negara agar bisa didengar. 15
Turut  menjadi  problem  adalah  penggunaan  istilah  lembaga  keagamaan resmi,  merujuk  pada  lembaga  manakah  istilah  tersebut  masih  belum  terdapat penjelasan. Hal tersebut secara tidak langsung berpotensi mendorong kompetisi di antara  lembaga  keagamaan  agar  menjadi  yang  resmi.  Atau,  bisa  dengan  arah berbeda,  peraturan  seperti  ini  membuat  lembaga  keagamaan  lain  menjadi  tidak resmi sehingga lembaga keagamaan tertentu menjadi satu-satunya yang resmi dan diambil pendapatnya sebagai kebijakan publik. 16
Kebebasan memanifestasikan agama  atau keyakinan memang tidak absolut dan  dapat  dibatasi.  Pasal  18  ayat  (3)  UU  ICCPR  menyebutkan  “kebebasan menjalankan  agama  atau  keyakinan  hanya  dapat  dibatasi  oleh  ketentuan berdasarkan  hukum  yang  diperlukan  untuk  melindungi  keselamatan  publik,
13 Ibid.
14 Ibid. 15 Ibid. hlm. 13-14
16 Ibid. hlm. 14
ketertiban,  kesehatan,  atau  moral  masyarakat,  atau  hak-hak  dan  kebebasan mendasar  orang  lain”.  Apabila  kita  merujuk  pada Siracusa  Principles atau Prinsip-prinsip  Siracusa  yang  merupakan  rangkuman  ketentuan  Pembatasan  dan Pengurangan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  ICCPR,  pembatasan  harus didasarkan pada empat hal yaitu:
a. didasarkan  pada  salah  satu  alasan  yang  membenarkan  pembatasan  yang diakui oleh pasal relevan dari kovenan;
b. merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial;
c. mencapai tujuan yang sah; dan
d. sebanding dengan tujuan itu.
Meskipun akhirnya Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No. 15 Tahun  2020  tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di  Rumah lbadah  Dalam  Mewujudkan  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Covid  di  Masa Pandemi  pada  29  Mei  2020  namun  substansi  surat  edaran  tersebut  akan bertentangan  dengan  substansi  Pasal  13  ayat  (4)  Permenkes  No.  9  Tahun  2020 saat  PSBB  diterapkan.  Selain  itu,  hadirnya  norma  baru  dalam  surat  edaran Kementerian Agama yang mengatur mekanisme pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan  inti  dan  kegiatan  keagamaan  sosial  di  rumah  ibadah  serta  adanya ketentuan  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  umum  seharusnya  diatur  dalam undang-undang/peraturan  pemerinta  pengganti  undang-undang  bukan  pada  surat edaran.
3. Legalitas  dan  Konstitusionalitas  Norma  Pembatasan  Hak  Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid -19
Berbagai  bentuk  norma  hukum  dapat  diawasi  melalui  sebuah  mekanisme yang lazim dikenal sebagai Mekanisme kontrol norma hukum ( legal norm control mechanism ). 17 Mekanisme  kontrol  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pengawasan politik, pengendalian  administratif atau melalui kontrol hukum (judicial ). Tujuan dari  adanya  mekanisme  kontrol  tersebut  untuk  menjaga  kaidah-kaidah  konstitusi yang  termuat  dalam  undang-undang  dasar  dan  peraturan  perundang-undangan
17 Jimly Asshiddiqie (a), Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 5
konstitusional  lainnya  tidak  disimpangi  atau  dilanggar  maka  diperlukan  adanya institusi serta tata cara pengawasannya. 18
Kontrol  politik  dilakukan  oleh  lembaga  politik  dalam  hal  ini  melalui lembaga  perwakilan  rakyat.  Kontrol  politik  mekanismenya  dijalankan  melalui legislative  review .  Sedangkan  kontrol  administratif  dilakukan  oleh  lembaga administrasi  yang  menjalankan  fungsi bestuur di  bidang  eksekutif.  Mekanisme kontrol oleh lembaga eksekutif lazim dikenal sebagai executive review. Sementara itu, kontrol terhadap norma hukum yang dilakukan melalui pengadilan dinamakan judicial control atau judicial review . 19
Menurut  Jimly  Asshidiqqie,  terdapat  tiga  norma  hukum  yang  dapat  diuji yaitu: (i) keputusan normatif yang bersifat dan bersifat pengaturan ( regeling ); (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif ( beschikking ); (iii)  keputusan  normatif  yang  berisi  dan  bersifat  penghakiman  ( judgement )  yang biasa disebut vonis. 20 Ketiga bentuk norma hukum di atas ada yang bersifat umum dan  abstrak  ( general  and  abstract  norm )  dan  ada  yang  bersifat  konkret  dan individual ( concrete and individual norms ). 21
Vonis  dan Beschikking selalu  bersifat  ( concrete  and  individual )  sedangkan regeling selalu bersifat general and abstract . Norma hukum  yang bersifat umum dan abstrak ( general and abstract norm ) hanya dapat diawasi melalui mekanisme hukum, yaitu judicial review oleh pengadilan. 22 Pengujian terhadap norma hukum dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pengujian  konstitusionalitas  dan  pengujian legalitas. 23 Pengujian  konstitusionalitas  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan  menguji  konstitusionalitas  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  1945, sedangkan  pengujian  legalitas  dilakukan  Mahkamah  Agung  dengan  menguji
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Jimly Asshiddiqie (b), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1
21 Ibid. hlm. 2
22 Ibid.
23 Mohammad  Mahrus  Ali,  “Konstitusionalitas  Dan  Legalitas  Norma  Dalam  Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi (Vol. 12, No. 1, Maret 2015): 176.
peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang. 24
Pada masa pandemi Covid-19 , Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diikuti dengan Permenkes No.  9  Tahun  2020  yang  di  dalamnya  terdapat  ketentuan  pembatasan  kegiatan keagamaan.  Kedua  peraturan  tersebut  merupakan  turunan  dari  UU  No.  6  Tahun 2018. Kebijakan PSBB yang diambil beberapa pemerintah daerah setelah disetujui Menteri  Kesehatan  dimana  pelaksanaan  PSBB  meliputi  pembatasan  kegiatan keagamaan.  Norma  pembatasan  kegiatan  keagamaan  dalam  kaitannya  dengan PSBB dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf b UU No. 6 Tahun 2018,  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  PP  No.  21  Tahun  2020  dalam  rangka  percepatan penanganan Covid -19, Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) Permenkes No. 9 Tahun 2020. Selain itu, dalam lampiran Permenkes No. 9 Tahun 2020 juga disebutkan terkait pembatasan kegiatan keagamaan.
Pada  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  huruf  b  UU  No.  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  klausul  terkait  pembatasan  kegiatan  keagamaan  hanya disebut  saja  tanpa  ada  perincian  konkret  seperti  apa  bentuknya.  Begitu  juga dengan ketentuan Pasal  4 ayat (1) huruf b PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang tidak jauh berbeda. Barulah pada  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  bentuk  pembatasan  kegiatan  keagamaan dirincikan.  Pasal  13  ayat  (4)  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa “pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang  dilakukan  di  rumah  dan  dihadiri  keluarga  terbatas,  dengan  menjaga  jarak setiap orang”.
Pada  lampiran  Permenkes No. 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa saat  PSBB semua  tempat  ibadah  harus  ditutup  untuk  umum.  Meskipun  kemudian Kementerian  Agama  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  15  Tahun  2020  tentang Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di  Rumah  lbadah  Dalam Mewujudkan  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Covid  di  Masa  Pandemi  pada  29 Mei 2020, yang notabene memperlonggar masyarakat untuk berkegiatan di rumah
24 Asshiddiqie (b), op . cit., hlm. 4
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
ibadah,  namun  adanya  klausul  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  mengikat masyarakat  umum  tidaklah  tepat  diatur  pada  surat  edaran.  Sebelum  lebih  jauh membahas  hal  tersebut,  perlu  dilihat  beberapa  ketentuan  konstitusi  maupun undang-undang yang dapat dijadikan acuan.
Kewajiban setiap orang untuk tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan  hak  dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan keadilan  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya  ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan dipertegas juga dalam Pasal 29 Ayat (2) DUHAM.
Ketentuan  terkait  pembatasan  hak  kebebasan  beragama  juga  diatur  dalam Pasal  73  UU  HAM  yang  menyatakan  bahwa  hak  dan  kebebasan  yang  diatur  di dalamnya  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  undang-undang  untuk menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  kebebasan orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan  kepentingan  bangsa.  Pembatasan terhadap hak kebebasan beragama juga dapat ditemui pada Pasal 18 Ayat (3) UU ICCPR yang menjelaskan bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau  kepercayaan  seseorang  hanya  dapat  dibatasi  oleh  ketentuan berdasarkan hukum ,  dan  yang  diperlukan  untuk  melindungi  keamanan,  ketertiban,  kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
UU  PPP  telah  mengatur  mengenai  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  yang  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  yaitu  Pasal  10  ayat  (1) menyebutkan  materi  muatan  yang  harus  diatur  dengan  undang-undang  berisi:  a. pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  UUD  NRI  1945;  b.  perintah  suatu undang-undang  untuk  diatur  dengan  undang-undang;  c.  pengesahan  perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau; e. pemenuhan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.  Pasal  12  menyebutkan  Materi muatan  Peraturan  Pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan  undang-undang. Pasal  13  menyebutkan  materi  muatan  Peraturan  Presiden  berisi  materi  yang diperintahkan  oleh  undang-undang,  materi  untuk  melaksanakan  Peraturan Pemerintah,  atau  materi  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pemerintahan.  Pasal  14  yang  menyebutkan  Materi  muatan  Peraturan  Daerah Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Beberapa ketentuan dari Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 Ayat  (2)  DUHAM,  Pasal  73  UU  HAM  secara  tegas  menyatakan  bahwa pembatasan  terhadap  hak  dan  kebebasan  setiap  orang  harus  melalui  undang- undang  bukan  pada  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang. Dengan redaksional berbeda yakni berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 18 Ayat  (3)  UU  ICCPR,  menurut  penulis  haruslah  dimaknai  dengan  merujuk  pada ketentuan yang disyaratkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pembatasan harus berdasarkan undang-undang. Selain itu, Pasal  10 ayat  (1) huruf a dan b UU PPP dengan tegas menyatakan materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang adalah  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945  serta perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
Klausul  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  hanya  disebut  tanpa  ada perincian bentuknya pada Pasal 59 ayat (3) huruf b UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan  tidak  memiliki  problem  konstitusionalitas,  yang menjadi  problem  adalah  peraturan  pelaksana  dari  undang-undang  tersebut  yang merincikan  bentuk  pembatasan  terhadap  kegiatan  keagamaan.  Pencantuman klausul pembatasan kegiatan keagamaan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian bentuk pembatasan kegiatan keagamaan dirinci dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) Permenkes No. 9 Tahun 2020 dan lampirannya tidak dapat  dibenarkan.  Pada  lampiran  Permenkes  No.  9  Tahun  2020  yang menyebutkan pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan saat PSBB dilakukan dengan  penutupan  tempat  ibadah  tanpa  ada  pengecualian  adalah  sesuatu  yang sewenang-wenang.
Pasal 4 ayat (1) huruf b PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dan lampirannya yang
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
mengatur  pembatasan  kegiatan  keagamaan  memiliki  problem  legalitas  karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal 18 ayat (3) UU ICCPR serta tidak sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b UU PPP. Hal tersebut dikarenakan perintah UUD NRI Tahun 1945 jelas menyebutkan pembatasan  hak  dan  kewajiban  setiap  orang  harus  melalui  undang-undang,  yang diperkuat secara eksplisit dalam UU HAM dan DUHAM serta implisit dalam UU ICCPR.  Selain  problem  legalitas,  ketentuan a  quo juga  memiliki  problem konstitusionalitas karena tidak sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Materi  muatan  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  tidak  diatur  dalam undang-undang  melainkan  dalam  peraturan  menteri  kesehatan  dapat  dikatakan telah  menyimpangi  ketentuan  pembatasan  hak  dan  kebebasan  yang  tercantum  di konstitusi.  Sebagai  contoh  bentuk  rincian  pembatasan  terhadap  kebebasan  dalam memanifestasikan  agama atau  keyakinan  yang  diatur  dalam  undang-undang sebagaimana diamanahkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI  Tahun 1945 dapat dilihat pada  UU  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965).
Terkait Surat Edaran Kementerian Agama No. 15 Tahun 2020 yang memuat adanya  pembatasan  hak  kebebasan  beragama,  sebenarnya  tidak  tepat  diatur  pada level  surat  edaran.  Surat  edaran  bukanlah  sebuah  produk  peraturan  perundang- undangan  dalam  ruang  lingkup  UU  PPP.  Surat  edaran  merupakan  sebuah peraturan  kebijakan  atau policy  rule .  Menurut  W.  Riawan  Tjandra  peraturan kebijakan  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  diskresi  pemerintah  sebagai  akibat adanya  kebutuhan  faktual  dan  operasional  pemerintah  dalam  mengeksekusi sejumlah  kebijakan  penting,  tetapi  tidak  ada  perintah  langsung  dari  undang- undang  bagi  pemerintah  untuk  membentuk  peraturan  pelaksanaan. 25 Agar eksekusi  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif,  diperlukan  pedoman  bagi
25 W  Riawan  Tjandra,  “Peranan  Peraturan  Kebijakan  ( Policy  Rule) Dalam  Mengatasi Pandemi Covid-19” (makalah disampaikan pada acara webinar Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk  Hukum  dalam  Penanggulangan  Covid-19,  diselenggarakan  oleh  PUSKAPSI  FH  Unej tanggal 13 Mei 2020), hlm. 2
pejabat  pemerintah  di  ranah  tekhnis  operasional  untuk  melaksanakan  sejumlah kebijakan operasional penting yang dituangkan ke dalam peraturan kebijakan. 26
Surat Edaran Kementerian Agama No. 15 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur  pembatasan  kegiatan  keagamaan  dan  ditujukan  kepada  masyarakat umum  sebenarnya  tidak  mengikat  sejak  dibentuk.  Surat  edaran  pada  hakikatnya bukan  ditujukan  mengikat  secara  umum  walaupun  pada  praktiknya  seringkali dipaksakan  untuk  mengikat  masyarakat  umum  di  luar  instansi  yang mengeluarkannya. 27 Oleh karena itu sangat  tidak tepat  substansi  pembatasan hak kebebasan  beragama  yang  turut  dicantumkan  dalam  surat  edaran  Kementerian Agama tersebut.
4. Desain  Pembatasan  Hak  Kebebasan  Beragama  Pada  Masa  Pandemi Covid-19
Desain  pembatasan  terhadap  hak  kebebasan  beragama  pada  masa  pandem Covid-19 sebenarnya telah tercantum dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dan Surat Edaran Kementerian Agama No. 15 Tahun 2020. Pada surat  edaran  tersebut  mengatur  tentang  kegiatan  keagamaan  inti  dan  kegiatan keagamaan  sosial  di  rumah  ibadah  sangat  detail  mencantumkan  bentuk pembatasan kegiatan keagamaan. Terdapat enam ketentuan yang diatur pada surat edaran  Kementerian  Agama  tersebut. Pertama , Rumah  ibadah  dibenarkan menyelenggarakan  kegiatan  berjamaah  jika  berada  di  lingkungan  aman  dari Covid-19 dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas  Provinsi/Kabupaten/Kota/  Kecamatan  sesuai  tingkatan  rumah  ibadah setelah  berkoordinasi  dengan  Forkopimda  setempat  bersama  majelis-majelis Agama  dan  instansi  terkait  di  daerah  masing-masing.  Surat  Keterangan  akan dicabut  bila  dalam  perkembangannya  timbul  kasus  penularan  di  lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
Kedua ,  Pengurus  rumah  ibadah  mengajukan  permohonan  surat  keterangan bahwa lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada
26 Ibid.
27 Victor  Imanuel  W  Nalle,  “Kewenangan  Yudikatif  Dalam  Pengujian  Peraturan Kebijakan,” Jurnal Yudisial (Vol. 6, No. 1, April 2013): 43.
Ketua  Gugus  Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi  sesuai  tingkatan  rumah ibadahnya. Ketiga ,  rumah  ibadah  yang  berkapasitas  daya  tampung  besar  dan mayoritas  jemaah  atau  penggunanya  dari  luar  lingkungannya  dapat  mengajukan surat  keterangan  aman Covid-19 langsung  kepada  pimpinan  daerah  sesuai tingkatan  rumah  ibadah  tersebut. Keempat ,  terkait  kewajiban  pengurus  atau penanggungiawab  rumah  ibadah  yang  harus  memastikan  kebersihan  serta diterapkannya  protokol  kesehatan  di  area  rumah  ibadah. Kelima ,  kewajiban masyarakat  yang  akan  melaksanakan  ibadah  di  rumah  ibadah  harus  menjaga kebersihan  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  serta  memastikan  dirinya  dalam kondisi sehat.
Keenam , Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat  di  rumah  ibadah  (misalnya:  akad  pernikahan/  perkawinan),  tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid- 19 :
b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% {dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin
Model  pembatasan  hak  kebebasan  beribadah  memang  cukup  beragam.  Di beberapa  negara  seperti  Uni  Emirat  Arab  melarang  anak-anak  menghadiri kegiatan gereja dan membatasi waktu  sholat Jumat di masjid maksimal 15 menit dan  salat  Magrib  maksimal  5  menit.  Arab  Saudi  yang  juga  sempat  menutup Masjidil  Haram  saat  awal  Maret  dan  kembali  dibuka  dengan  pembatasan  ketat. Ibadah  haji  yang  rutin  dilaksanakan  tiap  tahun  sepertinya  juga  akan  dibatalkan atau mungkin hanya dikhususkan untuk beberapa pihak saja.
Negara-negara  Eropa  seperti  Denmark,  Inggris,  Jerman,  Siprus,  Slovenia menutup  seluruh  rumah  ibadah  di  negara  mereka.  Beberapa  negara  eropa  masih membuka  rumah  ibadahnya  namun  hanya  untuk  ibadah  secara  privat  seperti Yunani, Malta, Romania, Estonia, Irlandia, Finlandia, Kroasia, Lithuania, Austria, Italia,  Luxemburg,  Belanda,  Polandia,  dan  Bulgaria.  Ada  juga  negara  yang membuka  tempat  ibadahnya  seperti  Republik  Ceko,  Swedia,  Spanyol,  Prancis, Slovakia.  Latvia  membuka  tempat  ibadah  dengan  pembatasan  jamaah  maksimal
50  orang,  Portugal  dengan  dispensasi  khusus  dari  menteri  agama,  Belgia membuka  dengan social  distancing ,  Hungaria  membuka  dengan  membatasi pergerakan  orang.  Sedangkan  untuk  perayaan  keagamaan  yang  bersifat  publik beberapa negara Eropa memiliki kebijkan yang beragam. 28
Desain  pembatasan  kegiatan  keagamaan  seharusnya  diatur  secara proporsional  baik  saat  penerapan  PSBB  maupun  pada  saat  era  normal  baru. Pembatasan kegiatan keagamaan yang ditafsirkan dengan menutup seluruh tempat ibadah  saat  PSBB  adalah  sebuah  kekeliruan.  Tempat  ibadah  di  wilayah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak terpapar Covid-19 seharusnya tetap dibuka dengan  penerapan  protokol  kesehatan  dan  pembatasan  jumlah  jamaah  secara proporsional disesuaikan dimensi ukuran tempat ibadah masing-masing.
Poin  keenam  surat  edaran  tersebut  dimana  ketentuan  pembatasan  peserta kegiatan  pertemuan  masyarakat  seperti  akad  nikah  yang  dihadiri  maksimal  20% (dua  puluh  persen)  dari  kapasitas  ruang  dan  tidak  boleh  lebih  dari  30  orang seharusnya  berlaku  bagi  jamaah  yang  hendak  menunaikan  ibadah  berjamaah  di masing-masing rumah ibadahnya. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah  dan mengupayakan jamaah yang selesai melaksanakan ibadah agar cepat kembali dan tidak  bergerombol  juga  tidak  kalah  penting.  Tempat  ibadah  di  wilayah desa/kelurahan  maupun  RT/RW  sebenarnya  dapat  dibuka  meski  saat  PSBB dengan penerapan protokol kesehatan dan mensterilkan tempat ibadah dari jamaah yang  bukan  berasal  dari  lingkungannya.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah adanya penularan virus terhadap jamaah di lingkungan tersebut.
Poin  ketiga  pada  surat  edaran  Kementerian  Agama  tersebut,  yang mensyaratkan jamaah dari luar lingkungan rumah ibadah untuk mengajukan surat keterangan  aman Covid-19 langsung  kepada  pimpinan  daerah  ketika  hendak beribadah adalah sesuatu yang tidak tepat dan membuang waktu. Seharusnya tiap masyarakat beribadah di masing-masing rumah ibadah di lingkungannya atau jika tidak  tersedia  rumah  ibadah  bisa  dilakukan  di  rumah.  Terhadap  rumah  ibadah dengan dimensi ukuran besar seperti masjid agung atau gereja, klenteng, atau pura
28 Ferrière, Alexis Artaud de La. “Coronavirus: How New Restrictions on Religious Liberty Vary Across Europe.” https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious- liberty-vary-across-europe-135879. diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.35 WIB.
seharusnya  tetap  ditutup  karena  berpotensi  menarik  minat  masyarakat  dari berbagai wilayah untuk beribadah di situ.
Surat  edaran  tersebut  juga  membatasi  penggunaan  fungsi  sosial  rumah ibadah  maksimal  diisi  20%  (dua  puluh  persen)  dari  kapasitas  ruang  dan  tidak boleh lebih dari 30 orang adalah sebuah pilihan opsional. Apabila dimensi tempat ibadah  masih  muat  di  atas  jumlah  tersebut  asalkan  masih  ada  cukup  jarak  untuk jamaah  beribadah  dan  tidak  menyebabkan  kerumunan  ketika  hendak  memasuki atau  keluar  tempat  ibadah  tentu  masih  bisa  dilakukan.  Penentuan  pembatasan jumlah  jamaah  alangkah  baiknya  dikembalikan  kepada  pengurus  tempat  ibadah masing-masing yang lebih mengetahui kondisi dan karakteristik masyarakat yang ada di sekitarnya. Mekanisme ibadah bergilir dapat diterapkan untuk menghindari berkerumunnya  jamaah  sekaligus  mencegah  kencemburuan  sosial.  Contoh, apabila hari ini dilaksanakan ibadah dengan jamaah dari deret rumah bagian A di RT sekian maka esoknya deret rumah bagian B mendapat gilirannya.
Sikap  lembaga  keagamaan  seperti  MUI,  PGI,  KWI,  PHDI,  STI,  dan Matakin yang menghimbau kepada masyarakat agar menjalankan ibadah di rumah masing-masing  apabila  wilayahnya  berpotensi  tinggi  terjadi  penularan Covid-19 . Apabila  di  wilayahnya  tidak  berpotensi  tinggi  atau  ada  warga  yang  terjangkit namun  tidak  banyak,  maka  warga  yang  sakit  harus  diisolasi  mandiri  dan  tidak diperkenankan untuk beribadah secara jamaah terlebih dahulu hingga waktu yang belum ditentukan untuk menjaga potensi penularan di tempat ibadah.

## C. Simpulan
Pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang harus melalui undang- undang  bukan  pada  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang. Bentuk rincian pembatasan kegiatan keagamaan yang tidak diatur dalam undang- undang  melainkan  dalam  peraturan  menteri  kesehatan  dapat  dikatakan  telah menyimpangi  ketentuan  pembatasan  hak  dan  kebebasan  yang  tercantum  di konstitusi.  Desain  pembatasan  kegiatan  keagamaan  seharusnya  diatur  secara proporsional  baik  saat  penerapan  PSBB  maupun  pada  saat  era  normal  baru. Pembatasan kegiatan keagamaan yang ditafsirkan dengan menutup seluruh tempat ibadah  saat  PSBB  adalah  sebuah  kekeliruan.  Tempat  ibadah  di  wilayah
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
desa/kelurahan yang wilayahnya tidak terpapar Covid-19 seharusnya tetap dibuka dengan  penerapan  protokol  kesehatan  dan  pembatasan  jumlah  jamaah  secara proporsional.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Ali,  Mohammad  Mahrus.  “Konstitusionalitas  Dan  Legalitas  Norma  Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi (Vol. 12, No. 1, Maret 2015).
Hasanuddin,  Iqbal.  “Hak  Atas  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan:  Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis,” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat (Vol. 4, No. 1, April 2017).
Jufri,  Muwaffiq.  “Pembatasan  Terhadap  Hak  Dan  Kebebasan  Beragama  Di Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (Vol. 1, No. 1, Juni 2016).
Muhshi,  Adam.  “Teologi  Konstitusi;  Hak  Warga  Negara  Atas  Kebebasan Beragama  Berdasarkan  UUD  NRI  1945,” Jurnal  Konstitusi;  Pusat  Kajian Konstitusi  Unitomo  Surabaya  Kerjasama  dengan  MKRI (Vol.  II,  No.  1, September 2013).
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  “Kewenangan  Yudikatif  Dalam  Pengujian  Peraturan Kebijakan,” Jurnal Yudisial (Vol. 6, No. 1, April 2013).

## Buku
Asshiddiqie Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Pers, 2010 ———. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang . Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Khanif,  Al. Hukum  Dan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia .  Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada, 2005. Muhshi,  Adam. Teologi  Konstitusi;  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Kebebasan Beragama Di Indonesia . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
Rawls,  John. Teori  Keadilan;  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara .  alih  bahasa.  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Suhadi et al. Pembatasan Hak Beragama Di Masa Wabah Covid-19 . Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross- cultural  Studies,  CRCS)  Sekolah  Pascasarjana  Lintas  Disiplin  Universitas Gadjah Mada, 2020.

## Internet
Ferrière, Alexis Artaud de La. “Coronavirus: How New Restrictions on Religious Liberty Vary Across Europe.” https://theconversation.com/coronavirus-how- new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879. diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.35 WIB. Nasution, Ameidyo Daud. “Alasan Pemerintah Terapkan PSBB: Masyarakat Tak Disiplin „Jaga Jarak,‟”
https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a41f5a4e8c/alasan- pemerintah-terapkan-psbb-masyarakat-tak-disiplin-jaga-jarak.  diakses  pada tanggal 29 Juni 2020, 19.00 WIB.
Saraswati, A.A.A. Nanda. “Membatasi Kebebasan Beragama Di Masa Pandemi,” https://crcs.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/. diakses pada tanggal 30 Juni 2020, 19.35 WIB.

## Makalah
Tjandra,  W  Riawan.  “Peranan  Peraturan  Kebijakan  ( Policy  Rule )  Dalam Mengatasi  Pandemi  Covid-19”.  Makalah  disampaikan  pada  acara  webinar Kedudukan  Surat  Edaran  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Penanggulangan Covid-19, diselenggarakan oleh PUSKAPSI FH Unej, tanggal 13 Mei 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ———. Undang-Undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia, UU  No.  39,  LN  No.  165 Tahun 1999.
———. Undang-Undang  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik), UU No. 12, LN No. 119 Tahun 2005.
———. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011.
———. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan , UU No. 6,  LN No. 128 Tahun 2018.
———. Peraturan  Pemerintah  tentang  PSBB  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19 , PP No. 21, LN No. 91 Tahun 2020.
———. Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Pedoman  PSBB  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Covid-19 ,  Permenkes  No.  9,  BN  No.  326  Tahun 2020.
PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Resolusi 217 A (III) Tahun 1948.