INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3102-3119 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dokter Online Menurut Hukum Positif dan Maqashid Syariah
Habib Ali Al Idarus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: alidaruss24@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dunia medis mulai menggunakan metode medis baru bernama “Telemedicine” atau pengobatan jarak jauh yang diciptakan untuk memudahkan pelayanan medis, Penelitian ini bertujuan untuk yang  pertama,  bertujuan  mengetauhi  perlindungan  hukum  dan  tanggung  jawab  dokter  online dalam hukum positif. Kedua, untuk mengetauhi perspektif maqashid syariah dalam praktik dokter online.  Mulai  maraknya  peningkatan  popularitas  konsultasi  medis  online  kebutuhan  untuk menetapkan  kerangka  hukum  yang  jelas  untuk  melindungi  hak-hak  pasien  dan  dokter,  yang berakibat seringnya terjadi tidak sinkron antara penjelasan dokter dan pemahaman pasien yang didalamnya  juga  termasuk  privasi  keamanan  data,  standar  pelayanan  tanggung  jawab telemedicine serta pemahaman mengenai maqashid syariah dalam dokter online mulai diperlukan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan  metodependekatan  yuridis sosiologis, bahan hukum primer yang digunakan berupa hasil dari wawancara, serta bahan hukum sekunder  yang  digunakan  seperti  buku,  jurnal  dan  karya  tulis  ilmiah  yang  berkaitan  dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media online di Indonesia sejauh ini telah dan  wajib  untuk  mematuhi  UU  perlindungan  Konsumen,  UU  ITE,  UU  Kesehatan,  UU  Praktik Kedokteran danperlindungan hukumterhadap pasien yang telah diatur dalam KUHPerdata. Dalam konsultasi  online  yang  mencakup  maqashid  syariah  telah  memberikan  kontribusi  positif  dalam memenuhi prinsip-prinsip utama hukum Islam khususnya dalam bidang hifz nafs.
Kata Kunci : Dokter Online, Maqashid Syariah, Perlindungan Hukum

## Abstract
The medical world is starting to use a new medical method called "Telemedicine" or long-distance medicine which was created to facilitate medical services. This research aims to first, aim to find out the legal protection and responsibilities of online doctors in positive law. Second, to understand the perspective of maqashid sharia in online doctor practice. Starting with the increasing popularity of online medical consultations, the need to establish a clear legal framework to protect the rights of patients and doctors, which results in frequent out-of-sync between the doctor's explanation and  the  patient's  understanding,  which  also  includes  data  security  privacy,  telemedicine responsibility service standards and understanding. regarding maqashid sharia in online doctors starting to be needed. This research is empirical juridical legal research using a sociological juridical approach, the primary legal materials used are the results of interviews, as well as secondary legal materials used such as books, journals and scientific papers related to the research. Data collection techniques in this research used interviews, observation, documentation. The provision of doctor consultations via online media in Indonesia so far has been and is required to comply with the Consumer  Protection  Law,  ITE  Law,  Health  Law,  Medical  Practice  Law  and  legal  protection  for patients as regulated in the Civil Code. In online consultations which include maqashid sharia, it has made a positive contribution in fulfilling the main principles of Islamic law, especially in the field of hifz nafs.
Keywords : Online Doctor, Maqashid Syariah, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Pada saat ini, ada banyak hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan  memuaskan,  sehingga  menimbulkan  banyaknya  keluhan  dari  masyarakat  tentang layanan kesehatan yang kurang terlayani, serta membutuhkan waktu yang lama (Saputri, 2023).  Sehingga  beberapa  proses  pengobatan  mulai  terhambat,  dan  penanganan  yang lebih lama. Rumah sakit di daerah terpencil mungkin mengalami masalah ini karena mereka tidak  memanfaatkan  teknologi  canggih  dan  masih  menggunakan  layanan  manual, sedangkan  rumah  sakit  di  kota  besar  telah  menggunakan  teknologi  untuk  memberikan layanan lebih cepat daripada rumah sakit di daerah terpencil (Roekminiati, 2020).
Sebagai tenaga kesehatan, dokter memiliki tugas dan kewajiban terhadap pasien dan penerima  layanan  medik,  termasuk  menangani  masalah  dan  keluhan  pasien  seperti melakukan pemeriksaan, membuat diagnosis, berkonsultasi, memberikan pengobatan yang tepat, membuat catatan medis, dan memberikan dokumen yang diperlukan, dan memeriksa dan merawat pasien. Dokter juga harus melakukan intervensi atau memberikan intervensi darurat kepada pasien sebelum dirujuk untuk rawat inap jika perlu, bahkan jika kesehatan
pasien baik atau tidak baik dokter juga harus memberi petunjuk untuk merujuk pasien ke dokter spesialis bila perlu (Farida, 2015).
Dunia  kesehatan  saat  ini  semakin  berkembang,  dengan  akses  yang  lebih  besar  ke teknologi,  baik  di  desa  maupun  di  perkotaan,  bukan  karena  jumlah  dokter  atau  alat kesehatan  yang  merata  di  tiap  daerah.  Namun  maraknya  teknologi  komunikasi  di lingkungan kita juga menyebabkan peningkatan faktor positif di dunia kesehatan, seperti kemudahan  mendapatkan  informasi  dan  konsultasi  tentang  kesehatan  sehingga  faktor penanganan pertama dan konsultasi dapat diakses dengan mudah.
Pada kemajuan zaman saat ini, Dunia medis mulai menggunakan metode medis baru bernama “Telemedicine” atau pengobatan jarak jauh yang diciptakan untuk memudahkan pelayanan medis, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan (medical facilities).Tujuan penggunaan telemedicine menurut WHO antara lain:
1. Memiliki tujuan untuk memberikan dukungan klinis
2. Berguna untuk mengatasi letak geografis dan jarak
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat
4. Melibatkan berbagai jenis perangkat telekomunikasi dan informasi (Kemkes, 2023) Menurut para ahli, telemedicine berasal dari kata Yunani tele yang berarti telemetri dan  medis  yang  berarti  pelayanan  medis.  Oleh  karena  itu,  para  ahli  percaya  bahwa telemedicine melibatkan komunikasi dan teknologi informasi dengan tenaga medis untuk menyediakan layanan telemedicine (Telemedisin, 2018). Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan “ telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas  pelayanan  kesehatan  satu  dengan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  lainnya beru pa  konsultasi  untuk  menegakkan  diagnosis,  terapi,  dan/atau  pencegahan  penyakit”, sehingga metode ini dapat digunakan untuk konsultasi medis jarak jauh untuk diagnosis, pengobatan, atau pencegahan penyakit.  Di Indonesia, negara dengan luas daratan yang luas dan ribuan pulau, namun memiliki transportasi yang masih buruk, dan jumlah dokter yang  terbatas,  hal  ini  sangat  penting  dan  relevan.  Karena  permasalahan  tersebut  dapat ditangani  dengan  satelit  modern  yang  memungkinkan  untuk  akses  internet  ke  seluruh Indonesia (Prawiroharjo, 2018).
Dalam  konteks  hukum  Islam,  hal  ini  memunculkan  pertanyaan  tentang  apakah pelayanan  kesehatan  online  sesuai  dengan  prinsip hifz  al-nafs  dalam  maqashid  syariah. Secara  tidak  langsung  penelitian  ini  secara  rinci  mengeksplorasi  perlindungan  hukum terhadap layanan kesehatan online, menitikberatkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai  kerangka  analisis.  Penelitian  ini  juga  mendalam  pada  isu  keselamatan  pasien, menganalisis apakah pelayanan kesehatan dapat memenuhi standar syariah terkait dengan
keamanan pelayanan medis dan penanganan informasi kesehatan
Pelayanan  kesehatan online  memiliki  beberapa  kendala  yang  menjadi  aduan masyarakat,  diantaranya  ada  aduan  mengenai  keterlambatan  pengiriman  obat  yang dipesan melalui  klinik  online  di daerah Surabaya yang dimana hal  ini  bermula dari awal pandemi  covid-19  yang  membuat  pasien  berusaha  menghindari  kontak  dari  luar  dan memesan obat melalui klinik online akan tetapi barang yang dibeli tidak kunjung datang dan  membuat  pihak  pasien  geram,  bebrapa  permasalahan  yang  sering  terjadi  juga  di bidang kesehatan online ini ialah saran dari dokter melalui live media sosial dimana pihak dokter sedang endorse produk akan tetapi menimbulkan banyak pertanyaan dan sering terjadinya kesalahpahaman.
Melalui banyaknya pro dan kontra keberadaan klinik berbasis aplikasi sebagai evolusi telemedicine  menunjukkan  adanya  dampak  positif  dan  negatif.  Salah  satu  dampak positifnya  adalah  pasien  dapat  dengan  mudah  berkonsultasi  dan  mendapatkan  layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan jarak. Namun, klinik berbasis aplikasi ini juga berdampak negatif karena proses diagnosa dokter secara online dilakukan secara tidak langsung atau tidak berhadapan dengan pasien atau dilakukan secara tidak langsung. Karena biasanya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dokterlah yang bertanggung jawab jika mereka membuat diagnosis yang salah (Isfandyarie, 2006). Selain kemungkinan diagnosis yang salah oleh dokter, ada kemungkinan lain bahwa ada kesalahan. terjadi saat memesan obat-obatan, baik obat bebas maupun yang diresepkan.
Terdapat peningkatan jumlah kesalahan penangan yang disebabkan oleh keberadaan dokter  online  ini. Salah  satu netizen  di aplikasi tiktok mengunggah masalahnya tentang konsultasi  online  dengan  dokter  gigi  di  klinik  di  Bandung,  di  mana  klinik  menunda penanganan kawat gigi, menyebabkan pipi pasien robek dan bengkak. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kode etik dokter yang tertanam pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang didalamnya terdapat standar etika dan profesionalisme yang harus dipatuhi oleh dokter dalam menjalankan praktiknya.
Praktik dokter online adalah kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dengan meningkatnya popularitas konsultasi medis online ada kebutuhan untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pasien dan  dokter,  termasuk  privasi  keamanan  data,  standar  pelayanan  dan  tanggung  jawab profesional.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  melibatkan  studi  kasus  konkret  untuk mengilustrasikan penerapan prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap layanan  kesehatan  online.  Kedua  elemen  ini  mewajibkan  penyedia  layanan  kesehatan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  juga  dikenal  sebagai penelitian  lapangan  dan  melibatkan  wawancara  serta  observasi  dalam  metode pengumpulan  datanya.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  tentang bagaimana  ketentuan  hukum  normatif  diterapkan  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu penelitian yang memahami tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada  akhirnya  akan  menyelesaikan  masalah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis  karena  permasalahan  yang  muncul  dalam  bidang  hukum  merupakan permasalahan  sosial  sehingga  memerlukan  pendekatan  sosiologi  untuk  menganalisis permasalahan hukum (Nasution, 2018). Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara, observasi yang  didapat  secara  langsung  melalui  wawancara  dengan  sumber  aslinya  melalui  UPT Perlindungan  Konsumen  Surabaya  dan  juga  melalui  pihak  yang  berhubungan  dengan dokter online, klinik online, serta aplikasi kesehatan online. Sedangkan Data sekunder adalah bahan hukum penunjang untuk memperjelas gambaran hukum dari bahan hukum primer seperti  buku,  jurnal  dan  karya  tulis  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Peneliti menggunakan  data  sekunder  untuk  memperkuat  dan  melengkapi  informasi  dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Dokter Online Di Indonesia
Tercatat  bahwa  istilah  telemedicine  atau  dokter  online  mulai  pertama  kali diperkenalkan  pada  1970-an  oleh  Thomas  Bird,  seorang  berkebangsaan  Amerika menggunakannya  untuk  merujuk  pada  pengiriman  bantuan  medis  melalui  perangkat telekomunikasi  tanpa  pertemuan  fisik  antara  dokter  dan  pasien.  Di  Indonesia, perkembangan mengenai telemedicine dalam layanan kesehatan sudah dimulai sejak 1990- an.  Isu  ini  menjadi  menarik  ketika  dalam  penerapannya  ternyata  mengalami  berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM yang kurang, permasalahan regulasi,  dan ethical  practice.  Namun  demikian,  telemedicine  sebagai  salah  satu  bentuk
transformasi digital kesehatan dinilai dapat menjadi pilihan jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan.
Dokter  online  atau telemedicine  semakin  dikenal  dan  diminati  sejak  terjadinya pandemi COVID-19. Saat awal pandemi, pemerintah juga mendorong penggunaan layanan telemedicine untuk menekan risiko penularan penyakit hingga penggunaan teknologi ini sempat melonjak hingga 600% dari sebelum adanya pandemi. Karena fenomena ini, sejarah kemunculan telemedicine sering dikaitkan dengan pandemi COVID-19.
Dalam hal ini dokter online diharapkan dapat menjadi solusi alternatif atas masalah pemerataan  akses  layanan  kesehatan,  waktu  tunggu  yang  terlalu  lama  di  rumah sakit/fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan meningkatkan kompetensi serta pendidikan dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Dalam  rangka  memenuhi  harapan  masyarakat terhadap kemampuan pemerintah memberikan layanan digital yang mumpuni, pemerintah mengubah standar operasional mereka demi meningkatkan layanan publik menjadi lebih efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuannya, di antaranya terkait transparansi, interoperabilitas,  dan  kepuasan  masyarakat.  Transformasi  sektor  publik  kemudian mempertimbangkan  transformasi  digital  sebagai  pendekatan  organisasi  yang komprehensif,  bukan  hanya  sekadar  membuat  sistem  informasi  online  atau  melakukan transisi  sistem  dari  analog  ke  digital  dalam  hal  pelayanan  publik.  Karena  itu,  proses transformasi  digital  sangat  dipengaruhi  oleh  pihak  internal  maupun  eksternal  dan memerlukan penyesuaian yang terus-menerus. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung menjadi pemicu kebutuhan baru terhadap data dan teknologi yang dimanfaatkan dalam rangka  peningkatan  layanan  kesehatan.  Di  seluruh  dunia,  berbagai  jenis  teknologi  baru terus berkembang untuk menghasilkan transformasi pelayanan kesehatan digital. Akselerasi radikal  ini  kemudian  menggeser  paradigma  baru,  yaitu  pelayanan  kesehatan  yang  lebih berpusat  pada  pasien  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital  untuk  meningkatkan pelayanan kesehatan.
Setidaknya  ada  empat  faktor  yang  menghambat  perkembangan  dokter  online  di Indonesia,  yaitu  tekanan  mahalnya  biaya  kesehatan,  peningkatan  kualitas  pelayanan kesehatan,  peningkatan  kesehatan  masyarakat,  dan  peningkatan  kapasitas  tenaga kesehatan. Artinya, bahwa teknologi  informasi dan  layanan kesehatan  diharapkan dapat berkembang secara bertahap namun pasti, sehingga perlu adanya akselerasi pada aspek layanan  kesehatan  agar  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  dinamisnya  perkembangan teknologi.
Tantangan utama dalam perkembangan dokter online atau telemedicine ialah lebih dari  80%  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  saat  ini  belum  tersentuh  teknologi
digital, serta data yang terfragmentasi dan tersebar di ratusan aplikasi kesehatan sangat bervariasi dan tidak terstandar. Tercatat setidaknya ada 400 lebih aplikasi pemerintah sektor kesehatan yang dibuat oleh berbagai satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak swasta, dengan data yang tidak terintegrasi dan tidak terstandar. Misalnya dalam layanan kefarmasian, tidak adanya standardisasi kode produk dan material bahan baku, data stok  obat  dan  alat  kesehatan  yang  disimpan  terpisah  di  masing-masing  instansi,  serta rendahnya sistem monitoring distribusi pasokan medis. Hal ini yang kemudian berdampak pada  tidak  maksimalnya  pemerintah  dalam  menyajikan  data  dan  informasi  saat  awal pandemi terjadi. Pemerintah dinilai tidak transparan terhadap data dan cukup kalang kabut dalam mengantisipasi dan menangani pandemi COVID-19 saat itu. Benang kusut ini akan menimbulkan permasalahan baru ke depannya jika tidak ditata dengan baik. Dalam kaitan ini, pemerintah berperan dalam menyusun regulasi yang dapat digunakan untuk mengatur sistem data kesehatan, termasuk mendesain kembali arsitektur tata kelola data kesehatan.
Tantangan lainnya adalah terkait keterbatasan regulasi dan masih adanya policy gap. Dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi digital kesehatan memiliki agilitas yang tinggi. Di satu sisi ada kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan yang terus meningkat, di sisi lain inovasi digital akan selalu berkembang menyesuaikan dinamika permintaan pasar. Sayangnya, pemerintah dianggap tidak bisa mengimbangi perubahan yang  dinamis  tersebut,  termasuk  bagaimana  menyusun  regulasi  yang  dapat mengakomodasi dinamika perubahan sosial.
Bentuk Perlindungan Hukum Pasien Pada Praktik Dokter Online
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  sarjana  kedokteran  Firly  Ferdyansah,  S.Ked, mengatakan bahwa pada dasarnya, “pasien memiliki kedudukan sebagai konsumen yang mendapatkan pelayanan jasa  dari dokter. Masalahnya, kalangan  dokter cenderung tidak sepakat jika profesi kedokteran dimasukkan ke dalam rezim UU Perlindungan Konsumen. Ia juga  menyampaikan  bahwa  hak-hak  pasien  sudah  dijamin  oleh  undang-undang.  Oleh karenanya,  ia  mengatakan  seorang  pasien  itu  harus  cerdas  dan  kritis  supaya  dapat memahami hak-hak mereka, Untuk itu, pasien harus menjadi pasien yang cerdas dan kritis, namun  di  sisi  lain  pasien  juga  harus  memahami  profesionalitas  dokter  sehingga  dokter jangan  didikte”  (Ferdyansyah,  2023).  Akan  tetapi  pasien  jelas  dapat  dikatakan  sebagai konsumen dengan memperhatikan hak pasien yang secara umum tertuang di dalam hak daripada konsumen itu sendiri, Keseimbangan perlindungan konsumen dengan produsen atau pelaku usaha, dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena posisi produsen yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.
Berdasarkan  ketentuan  “Pasal  3  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Peraturan  Konsil  Kedokteran Nomor  47  Tahun  2020”,  maka  dapat  diketahui  bahwa    “data  maupun  informasi  pribadi pasien bersifat rahasia, sehingga tidak ada pihak lain yang diperbolehkan untuk mengetahui inf ormasi  pasien  tersebut  kecuali  dokter  dan  pasien  yang  bersangkutan”.  Surat  Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik merupakan kewajiban bagi tiap dokter di Indonesia untuk memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  dan  Surat  Izin  Praktik  tersebut  guna  sebagai  bukti  dan legalitas bahwa dokter tersebut memiliki izin untuk melakukan praktik pemeriksaan medis kepada pasien serta juga memiliki kewajiban untuk menjaga data-data dan informasi pribadi milik  pasien.  Surat  Tanda    Registrasi  secara  resmi  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  Konsil Kedokteran Indonesia yang  telah teregistrasi, sehingga tidak ada pihak lain yang mampu mengelabuhi atau bertindak seolah-olah menjadi dokter dan melakukan tindakan medis illegal yang tentunya merugikan pasien. Dengan adanya karena Surat Tanda Registrasi maka seorang dokter telah memiliki izin dan kekuatan hukum yang sah di mata hukum. Selain diharuskan  terdaftar  dan  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi,  seorang  dokter  juga  harus memiliki  Surat  Izin  Praktik  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  kesehatan  yang  berwenang  di kabupaten/kota  tempat  praktik  kedokteran  tersebut  dilakukan  atau  didirikan.  Surat  Izin Praktik  menjadi  bukti  tertulis  bagi  tiap  dokter  untuk  dapat  melakukan  tindakan  praktik kesehatan dan pemberian layanan kesehatan secara sah yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya Surat Izin Praktik maka seorang dokter dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai tenaga medis yang mampu
mendiagnosis  pasien,  menjaga  kerahasiaan  data  dan  memberikan  pengobatan kepada pasien secara leluasa (Soamole, 2018).
Selain  itu,  dalam  rangka  melindungi  pasien  pada  pelayanan  kesehatan  melalui telemedicine,  maka  “Pasal  9  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Nomor  47  Tahun  2020”  juga mengatur  mengenai  larangan  bagi  dokter  dalam  melakukan  praktik  layanan  kesehatan melalui telemedicine yaitu:
a. Telekonsultasi dilakukan secara langsung tanpa perantara Fasyankes
b. Dokter memberikan keterangan dan kejelasan informasi atau diagnosis yang  tidak jujur dan tidak memadai kepada pasien maupun keluarganya
c. Menetapkan diagnosis kepada pasien di luar kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya
d. Meminta pasien untuk berpartisipasi pada pemeriksaan penunjang yang tidak diperlukan dan tidak relevan
e. Melakukan tindakan tercela, tindakan tidak terpuji, tindakan intimidasi maupun tindakan kekerasan kepada pasien ketika sedang melakukan tindakan praktik kedokteran dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada pasien
f. Melakukan tindakan invasif pada media telekonsultasi yang dilakukan saat telemedicine dengan pasien berlangsung
g. Menetapkan biaya konsultasi atau pengobatan yang terlalu tinggi atau tidak normal dan di luar tarif yang sudah diatur oleh Fasyankes
h. Menyatakan  surat  keterangan  sehat  tanpa  melakukan  pemeriksaan  langsung  kepada pasien (memalsukan informasi kesehatan pasien).
Menelaah  persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dalam  pemberian pelayanan kesehatan dalam platform kesehatan secara online tentu perlu terlebih dahulu memahami  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  pasien  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara eskplisit Pasal 18 ayat (1) Permenkes No. 20 Tahun 2020 menentukan beberapa hak peminta konsultasi yaitu:
a. Memperoleh jawaban konsultasi dan atau menerima Expertise sesuai standar;
b. Menerima  informasi  yang  benar,  jelas,  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  jujur mengenai hasil konsultasi  dan Expertise ”,
Sedangkan terkait kewajiban pemberi pelayanan konsultasi telemedicine mencakup:
a. Mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan atau suara  dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai  standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan atau memperoleh Expertise;
b. Menjaga kerahasiaan data pasien; dan
c. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  jujur mengenai hasil konsultasi dan atau Expertise kepada pasien.” (Yuliana, 2021).
Berdasarkan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  secara  aktual  ditetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Indonesia yang menentukan melalui Pasal 9 bahwa terdapat beberapa larangan yang mesti ditaati dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dengan konsep telemedicine yakni:
a. Telekonsultasi  antara  tenaga  medis  dengan  pasien  secara  langsung  tanpa  melalui Fasyankes;
b. Memberikan  penjelasan  yang  tidak  jujur,  tidak  etis,  dan  tidak  memadai (inadequate information) kepada pasien atau keluarganya;
c. Melakukan diagnosis dan tatalaksana di luar kompetensinya;
d. Meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan;
e. Melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
f. Melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi;
g. Menarik biaya diluar tarif yang sudah ditetapkan oleh Fasyankes; dan
h. Memberikan surat keterangan sehat (Hariyani, 2016).
Dalam  persoalan  terjadinya  kekliruan  dalam  memberikan  pernyataan  tidak  benar mengenai  penyakit  oleh  dokter  sehingga  menimbulkan  suatu  kerugian  yang  diderita pengguna jasa platform selaku pasien, maka dapat dilakukannya upaya berupa pengaduan yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal tersebut telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran  (UU  Praktik  Kedokteran)  yang  berbunyi  bahwa  “Setiap  orang  yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Bentuk Tanggung Jawab Pada Praktik Dokter Online
Tanggung jawab ini merupakan bentuk pertanggung jawaban yang merupakan upaya untuk  penegakan  perlindungan  konsumen.  Dengan  kata  lain  pertanggung  jawaban  ini merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh pasien sebagai konsumen. Di dalam KUH  Perdata  diatur  perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  konteks  ini  adalah  pasien. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pasien adalah pertanggungjawaban dari pelaku tenaga medis (Kitab UU Perdata). Pertanggungjawaban yang perlu diketahui ialah mengenai pertanggungjawaban wanprestasi yang dimana pengertian wanprestasi sendiri ialah suatu keadaan  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu perjanjian atau kontrak (Noor, 2010). Pada pasal 1365 KUHPer dijelaskan bahwasannya “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya menggantikan kerugian tersebut”. Oleh  karena  itu  pada  dasarnya  pertanggungjawaban  perdata  itu  bertujuan  untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau  perbuatan  melawan  hukum  dari  tindakan  dokter  Menurut  ilmu  hukum  perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila:
Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya. Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian
dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini  pasien  akan  membayar  sejumlah  honorarium.  Sedangkan  dokter  sebenarnya  harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti  selalu  dapat  dilakukan  sehingga  seorang  dokter  hanya  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan  bantuan  sedapat-dapatnya  sesuai  dengan  ilmu  dan  ketrampilan  yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar- benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian  tersebut  (yang  tentu  saja  dalam  hal  ini  senantiasa  harus  didasarkan  pada kesalahan profesi).Jadi di sini pasien  harus mempunyai bukti-bukti kerugian  akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai  dengan  standar profesi medis yang berlaku  dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karen  pasien  juga  tidak  mempunyai  cukup  informasi  dari  dokter  mengenai  tindakan- tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat inspaningsverbintenis (Hidana, 2020).
Selanjutnya  pertanggungjawaban  karena  kesalahan  merupakan  suatu  bentuk pertanggung jawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  UU Praktik Kedokteran
Menurut  pasal  1365  Pasien  dapat  menggugat  seorang  dokter  oleh  karena  dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa:  “Tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kesalahan  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”. Undang-undang  sama  sekali  tidak  memberikan  batasan  tentang  perbuatan  melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh  peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan  dengan  undang-undang,  jadi  suatu  perbuatan  melawan  undang-undang. Tetapi yurisprudensi memberikan batasan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian baik yang: (Febriana, 2010)
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri;
c. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik);
d. Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.
Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menentukan seorang pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  harus  membayar  ganti  rugi,  haruslah  terdapat hubungan  erat  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  (Febriana,  2010). Berdasarkan pasal 1366 Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan  kerugian.  Gugatan  atas  dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal  1366  Kitab Undang-Undang  Hu kum  Perdata,  yang  bunyinya  sebagai  berikut  :  “Setiap  orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya”.
Berdasarkan  pasal  1367  Seseorang  harus  memberikan  pertanggung  jawaban  tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.
Berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang Perlindungan  konsumen  menentukan  bahwa:  “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk memberikan ganti rugi atas  kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat menkonsumsi barang  dan/a tau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. ”Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen, kerugian yang diderita pasien akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat dituntut ganti rugi. Ganti kerugian yang  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan  kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan  UU  Praktik  Kedokteran  Berdasarkan  Pasal  64  Undang-undang  Praktik Kedokteran, apabila terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka  pengaduan  diajukan  pada  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia. Pengaduan berhubungan dengan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dokter ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap orang  yang  mengetahui  atau  kepentingan  dirugikan  atas  tindakan  dokter  dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Lebih lanjut tanggung jawab hukum juga diartikan sebagai kewajiban untuk menderit suatu  akibat  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesadaran  manusia  akan  perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Joshua, 2020). Disamping pengaduan yang dilakukan atas dokter yang salah memberikan pernyataan kepada MKDKI, dokter tersebut juga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum melalui  gugatan  ke  pengadilan  bilamana  dalam  proses  penyelenggaraan  telemedicine tersebut  dokter  memberikan  layanan  konsultasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kompetisinya sebagaimana yang telah dilarang berdasarkan Pasal 9 huruf c Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020.
Menelaah  pada  perspektif  lainnya  penyedia  platform  kesehatan  online  sebagai penyelenggara  sistem  sebenarnya  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menghindarkan  setiap pengguna platformnya agar terhindar dari kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal  39  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2019  mencakup  “kehati -hatian, pengamanan dan terintegrasinya  sistem teknologi informasi,  pengendalian  pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik, efektivitas dan efisiensi biaya dan pelindungan konsumen sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Berkaitan  dengan  pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dalam platform kesehatan online sendiri telah dijamin hak-haknya sebagai konsumen melalui Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni salah satunya ialah untuk meminta ganti kerugian dalam hal terjadinya ketidaknyamanan, persoalan keselamatan maupun kerugian yang diderita dari digunakannya barang dan atau jasa oleh konsumen (Siahaan, 2005).
Berdasar kepada hal tersebut terkait kesalahan penanganan yang terjadi pada salah satu  platform  kesehatan  online  dapat  termasuk  sebagai  pelanggaran  atas  hak-hak konsumen sebagaimana yang telah dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga permasalahan hukum ini ini dapat diselesaikan di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 310 UU Kesehatan maupun secara litigasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
Maqashid Syariah Pada Praktik Dokter Online
Islam merupakan agama yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Allah memerintahkan manusia untuk menjalankan syariat agama Islam secara keseluruhan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, umat muslim harus berislam secara  keseluruhan.  Bukan  hanya  bagian  ibadah  akan  tetapi  ketentuan  lain  seperti mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan hubungan dengan sesama manusia harus sesuai dengan syariat maqashid syariah dalam pelayanan kesehatan online merujuk pada
prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  menjadi  panduan  dalam  menyelenggarakan  layanan kesehatan melalui platform digital.
Maqashid  syariah  mempunyai  aspek  pertama  untuk  pemberlakuan  syariah  oleh Tuhan.  Hakikat  atau  tujuan  awal  pemberlakuan  syariat  yaitu  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada  lima  pokok  unsur  di  antaranya  (Faiz,  2012).  Penjelasannya  dapat  dimulai  dengan menjaga agama (hifz diin) menjelaskan yang dimana Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir,  doa.  Dengan  cara  menjalankan  perintah  Allah  maka  tegaklah  din  seseorang.  Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.
Menjaga jiwa (hifz nafs) yang menjelaskanhak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu  hak  hidup,  hak  yang  disucikan  dan  tidak  boleh  dihancurkan  kemuliannya.  Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi.  Seorang  muslim  dilarang  membunuh  orang  lain  atau  dirinya  sendiri.  Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseoran melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).
Menjaga akal (hifz aql) yang menjelaskan tentang Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena  senang  kepada  pencari  ilmu,  sesungguhnya  orang  berilmu  itu  akan  dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR.Tirmidzi:2606)
Menjaga  Keturunan (hifz  nasl)menjelaskan  mengenai  dimana  Islam  menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibakannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama  umat  manusia.  Allah  mengharamkan  zina  dan  perkawinan  sedarah  serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan
memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada  hak  asasi  mereka.  Perlindungan  ini  terlihat  dalam  sanksi  berat  yang  dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.
Menjaga  harta (hifz  mall)menjelaskan  untuk  memperoleh  harta  yang  halal,  Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai.  Syariat  Islam  mengharamkan  umatnya  memakan  harta  yang  batil,  antara  lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An  Nisa:29)  (Chollisni,  2016).  Menjaga  harta  adalah  mencari  harta  demi  menjaga eksistensinya  dan  menambah  kenikmatan  materi  dan  religi.  Manusia  tidak  boleh  berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk  hal-hal  yang  halal,  dan  dari  harta  ini  harus  dikeluarkan  untuk  hak  Allah  dan masyarakat di sekelilingnya.
Dalam praktik dokter online prinsip maqashid syariah yang sesuai bertuju pada hifz al-nafs  atau  perlindungan  jiwa  yang  didalamnya  menyangkut  mengenai  seperti memberikan  konsultasi  medis  yang  akurat,  memberikan  informasi  yang  jelas  dan komprehensif,  mengedepankan  etika  profesional,  menjaga  kerahasiaan  pasien, menghindari  praktik  yang  berpotensi  merugikan,  memastikan  kesehatan  yang  adil  dan merata,  berpartisipasi  dalam  pendidikan  pasien.  Penjelasan  lebih  terperinci  disampaikan seperti  memberikan  konsultasi  medis  yang  akurat  yaitu  Memastikan  bahwa  dokter memberikan  diagnosis  yang  tepat  dan  perawatan  yang  sesuai  dengan  kondisi  pasien melalui konsultasi online untuk mencegah risiko penyakit atau komplikasi yang lebih serius. Menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif yaitu Memberikan  penjelasan yang memadai  tentang  kondisi  kesehatan  pasien,  pengobatan  yang  direkomendasikan,  efek samping yang mungkin terjadi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemulihan yang optimal.
Menjaga  etika  profesional  dapat  dijelaskan  sebagai  Memastikan  dokter  online menjaga  integritas,  kejujuran,  dan  moralitas  dalam  memberikan  layanan  kepada  pasien, termasuk tidak menyalahgunakan kepercayaan pasien atau meresepkan obat-obatan yang tidak diperlukan. Selanjutnya menjaga kerahasiaan pasien yaitu melindungi informasi medis dan identitas pasien agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Menghindari  praktik  yang  berpotensi  merugikan  ialah  memastikan  bahwa  dokter  online tidak  memberikan  informasi  atau  perawatan  yang  dapat  membahayakan  pasien,  seperti memberikan  resep  obat-obatan  yang  tidak  sesuai  atau  menyediakan  saran  yang  tidak didasarkan pada bukti medis yang kuat.
Dalam  lingkup  memastikan  akses  yang  adil  dan  merata  dan  ikut  andil  dalam pendidikan pasien ialah Mengupayakan agar layanan kesehatan online tersedia bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke fasilitas medis konvensional sehingga Membantu pasien memahami kondisi kesehatan  mereka,  mengenali  gejala  yang  perlu  diperhatikan,  dan  mengambil  langkah- langkah preventif untuk menjaga kesehatan mereka dengan baik. Praktik dokter online yang memperhatikan  prinsip-prinsip  ini  dapat  secara  efektif  menjaga hifz  nafs  pasien  dan mempromosikan  kesehatan  yang  baik  dalam  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan memperhatikan maqashid syariah ini layanan konsultasi online dapat lebih diperhatikan dan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  menciptakan  nilai  tambah  bagi  konsumen  dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dalam keseluruhan implementasi maqashid syariah  dalam  pelayanan  kesehatan  online  memerlukan  kesadaran  dan  komitmen  untuk mengintegrasikan  nilai-nilai  islam  dalam  seluruh  aspek  penyelenggaraan  layanan, mencakup aspek agama, moral, ekonomi, dan teknologi. Masa depan pelayanan kesehatan online  akan  terus  melibatkan  inovasi  teknologi.  Dalam  menghadapi  perkembangan  ini, hukum islam perlu terus  berkembang  untuk menyelerasikan diri  dengan perkembangan teknologi.

## SIMPULAN
Perkembangang  dokter online  di Indonesia perkembangan mengenai telemedicine dalam layanan kesehatan sudah dimulai sejak 1990-an dan mulai berkembang pesat pada masa  pandemi  covid-19  namun  saat  ini  mengalami  berbagai  hambatan  dan  tantangan sedangkan untuk bentuk perlindungan dokter online dapat dilihat melalui Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 dan permenkes Nomor 20 Tahun 2020, sedangkan untuk pertanggungjawaban  dokter online  dijelaskan  menggunakan  KUHPer  pasal  1365,  pasal 1366, pasal 1367, UU Perlindungan Konsumen dan UU Praktik Kedokteran, lalu Pada praktik dokter online menjelaskan mengenai maqashid syariah yang memberikan kontribusi positif dalam memenuhi prinsip-prinsip utama hukum Islam khususnya dalam bidang hifz nafs. Meskipun  demikian,  perlu  adanya  kewaspadaan  terhadap  risiko  dan  tantangan  yang mungkin muncul, sehingga konsultasi online dapat tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Noor, 2010 Laporan Penelitian hukum Tentang Hubungan tenaga Medik, Rumah Sait, dan Pasien,  Jakarta : Kemenkumham
Chollisni, Atiqi, 2016, Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np 1
Dina Yuliana, Ni Luh I Nyoman Bagiastra, 2021 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita  Kerugian  Akibat  Salah  Diagnosis  Dalam  Platform  Layanan  Kesehatan Online, Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.8
Farida, Nir, 2015 Medical Professional Mengenai Profesi Kedokteran, Jakarta: Grasindo
Fauzinudin Faiz, Muhammad, 2012, Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa, Surabaya:
Penerbit Imtiyaz
Febriana, Shita, 2010 Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher Ferdyansah, Firly S.Ked, Wawancara (16 Oktober 2023)
Hariyani, Safitri Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien, Jakarta: diadit media
Hidana , Rudy, 2020, Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Bandung, Widina https://mutupelayanankesehatan.net/13-berita/3903-telemedicine-dan-transformasi- kesehatan-pascapandemi (Diakses Pada 1 April 2024)
https://news.detik.com/kolom/d-6543448/telemedicine-dan-transformasi-kesehatan- pascapandemi . (Diakses Pada 1 Mei 2024)
https://vt.tiktok.com/ZS8CNoJKN/ , 26 Juni 2022
https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasi-telemedicine-berpotensi- merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia ,  (Diakses,  9  Maret  2023,  pukul  12.21 WIB)
Telemedisin, (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2018)
Isfandyarie, Anny, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
Juohan Nasution , Bahder Metode Penelitian Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Komalawati,  Veronica,  2002 Peranan  Informed  Consent  dalam  Transaksi  Terapeutik, Bandung: Citra Aditya Bakti
Prawiharjo,  Pukovisa, Peter  Pratama,  Nurfarida  Librianty,  Jurnal  (“Layanan  Telemedis  di Indonesia:Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika”)
Renaldo,  Joshua.  2020, "Pengaturan  Standar  Atas  Produk  Rokok  Seba  gai  Wujud Implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen."  Jurnal  Education  and Development 8, no. 2
Roekminiati, Sri, Damaianti Sri Lestari dan Amirul Mustofa, 2020 Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
Saputri, Kiky, Kondisi stroke telinga mertua kiky saputri dipastikan hanya flu ketika berobat di Singapura, (Diakses 7 Maret 2023).
Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Jakarta: Panta Rei
Syulham,  Soamole, Implikasi  Hukum  Praktik  Kedokteran  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Berbasis Online,Thesis Universitas Hasanudin