ANALISIS HUKUM E-LITIGASI JO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JO. UNDANG- UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN AGAMA

## Annisa
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Email : ichamulyani29@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memaparkan  berkenaan  dengan  analisi hukum  e-litigasi.  Persidangan  dengan  e-litigasi  yang  dasar  hukumnya  berupa PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  dianggap  telah  melampaui  hukum  acara  yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  jo.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan Agama.  Pnelitian  ini  membahas  kedudukan  PERMA  dalam  hierarki  perundang- undangan  agar  dapat  diketahui  posisi  PERMA  dan  batasan  PERMA  dalam menyusun peraturannya.
Kata kunci: e-litigasi, PERMA, Hukum

## Abstract
This study aims to analyze the law of e-litigation. Trials with e-litigation, the legal basis  of  which  is  Supreme  Court  Regulations  (PERMA)  Number  1  of  2019,  are considered  to  have  exceeded  the  procedural  law  contained  in  Law  Number  7  of 1989 jo. Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. This study discussed the position of PERMA in the hierarchy of legislation in  order  to  find  out  the  position  of  PERMA  and  the  limitations  of  PERMA  in formulating its regulations.
Keywords: e-litigation, PERMA, Law

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  1  ayat  (3),  dengan  cakupan  wilayah  geografisnya berupa  kepulauan.  Negara  sebagai  sebuah  organisasi  terbesar  memiliki  sebuah regulasi yang legal untuk mengatur masyarakatnya baik dalam hal public maupun privat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  agar  pergerakan  bangsa  Indonesia  tidak keluar dari arah ideologisnya.
Dalam  strategi  ketatanegaraannya,  Indonesia  menganut  ajaran  yang dicetuskan  oleh  Motesquieu,  dimana  dalam  doktrin  ajaran  tersebut  menyebutkan
bahwa  kekuasaan  untuk  mempertahankan  peraturan  perundang-undangan dipegang  oleh  pengadilan  yang  independen  tanpa  pengaruh  campur  tangan  dari kekuasaan  legislative  maupun  eksekutif. 1 Pengadilan-pengadilan  di  Indonesia terbagi  menjadi  4  pilar,  yakni:  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  tata usaha  negara;  dan  peradilan  militer.  Pengadilan-pengadilan  ini  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  disebutkan  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman  yang diketuai oleh Mahkamah Agung. 2
Dalam  rangka  mengikuti  zaman  yang  serba  online  dan  memutkhirkan pelayanan  yang  ada  pada  lembaga  peradilan  di  bawah  naungannya,  Mahkamah Agung  mengeluarkan  sebuah  terobosan  baru  dengan  mengedepankan  tiga  asas peradilan  utama,  yakni  peradilan  yang  cepat,  transparan,  dan  biaya  ringan. Terobosan yang dilakukan tersebut  adalah dengan mengganti system  administasi beracara  di  pengadilan  yang  pada  mulanya  manual  kini  menjadi  berbasis  online. Terobosan  tersebt  dikenal  dengan  nama  system  peradilan  elektronik  atau  yang lebih dikenal dengan sistem e-litigation (persidangan).
Salah satu dasar dari hukum acara perdata adalah Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo .  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Agama  dan  Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai jalannya persidangan di pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang tertuang di dalam Pasal 13,  menyatakan  bahwa:  “ semua  sidang  pemeriksaan  pengadilan  terbuka  untuk umum  kecuali  undang-undang  menentukan  lain .”  Frasa  ‘kecuali  undang-undang menentukan lain’ mengindikasikan bahwa diperkenankannya sebuah persidangan menjadi persidangan yang tertutup untuk umum selama ada regulasi yang menjadi dasar terjadinya hal tersebut.
Regulasi  yang  menjadi lex  specialis dari  aturan  tersebut  adalah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang tertulis didalam : Pasal 68, yang berbunyi: “ pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup” .
Pasal  80  ayat  2,  yang  berbunyi: “pemeriksaan  gugatan  cerai  dilakukan dalam sidang tertutup”
Dari  dua  regulasi  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa,  segala  perihal apapun  yang  berkaitan  dengan  proses  pemeriksaan  perkara  perceraian  dilakukan dalam sidang tertutup, tidak terkecuali dalam hal upaya damai.
Berkaita  dengan  hal  yang  tertera  sebelumnya,  terdapat  beberapa  hal  yang disoroti oleh penulis terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini, hal ini berkaitan  dengan  cara  pelaksanaan  hukum  acara  persidangan  yang  dirasakan penulis  sangat  berbeda  dengan  pelaksanaan  hukum  acara  yang  telah  disahkan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006 jo .  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  salah  satunya  yaitu  : upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian yang dilaksanakan pada setiap  kali,  yang  mana  hal  tersebut  berimplikasi  pada  tertutup  dan  terbukanya suatu persidangan;
1 Maria  farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan  jilid 1 ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  2007), hal. 112
2 Dasar Hukum: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009
Untuk itu, berkaitan dengan hukum acara tersebut, proses e-litigasi dirasa tidak  memiliki  hubungan  yang  berkesesuaian  dengan  hukum  acara  yang  ada, terutama dalam perkara perceraian. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk  menulis  penelitian  ini  dengan  mempertanyakan  dapatkah  PERMA  yang mengharuskan  badan  peradilan  saat  ini  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara secara elektronik mengalahkan hukum acaranya konvensional yang ada ?.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum ( legal research ), dengan menggunakan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat penelitian  Yuridis-Normatif.  Penelitian  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada,  salah satunya  yakni  berupa  perundang-undangan  dan  dokumen  terkait  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 3 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  adalah  telaah  pustaka.  Analisis  penelitian  ini  mempergunakan metode  analisis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan kualitatif  dan  teknis  analisis  dalam  penelitian  deskriptif  ini  menggunakan preskriptif analitis.

## PEMBAHASAN Kedudukan PERMA Dari Segi Hierarki Perundang-Undangan
Legislative act dan ececutive act merupakan salah satu bentuk dari hukum tertulis. Tidak hanya sebatas lembaga legislative dan eksekutif, lembaga pelaksana undang-undang (yudikatif) juga diberi kewenangannya sendiri untuk menetapkan aturannya  sendiri,  namun  dengan  batasan  dimana  hanya  boleh  bersifatinternal, seperti  Mahkamah  Agung  dengan  PERMA  nya. 4 Fungsi  pengaturan  ( regelen ) tersebut merupakan wewenang MA yang berlandaskan hukum Pasal 79 Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985 jo. Nomor  5  Tahun  2004 jo .  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Hukum  haruslah  mengikuti  perkembangan  zaman,  tidak  terkecuali PERMA, untuk itu PERMA hadir sebagai alternative untuk memecah kekosongan hukum atau kebuntuan dari suatu hukum acara, yang tentu pembentukan PERMA tersebut  harus  disertai  dengan  pemberian  pemanfaatan  bagi  penegak  hukum  itu sendiri.  Dengan tidak menghilangkan prinsip  penegakan hukum  yang lain, yakni keadilan dan kepastian hukum.
1. Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  Menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Hierarki yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo . Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  ini  adalah  jenis  tingkatan  peraturan perundang-undangan  yang  berladaskan  asas  bahwa  peraturan  yang  lebih  tinggi mengayomi atau menaungi peraturan-peraturan yang ada dibawahnya, dimana hal
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum. (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2005),  hal. 133.
4 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 140
tersebut  menyebabkan  tidak  boleh  ada  peraturan  yang  lebih  rendah mengesampingkan atau bahkan bertentangan peraturan yang diatasnya. 5
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 jo. Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011 jo .  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  menyebutkan  Pasal  7  bahwa  jenis,  hierarki, berdasarkan  tata  urutan  tertingginya  yaitu: Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang; Peraturan
Pemerintah;  Peraturan  Presiden;  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal  tersembut  memberikan  pemahaman  dasar  bahwa  PERMA  tidak termasuk  dalam  hierarki  perundang-undangan.  Namun  perlu  dilihat  pada  pasal selanjutnya  yang  menyatakan  bahwa  PERMA  sebagai  salah  1  peraturan  yang keberadaannya  diakui.  Pernyataan  tersebut  tertuang  halam  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 jo. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 jo . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Pengakuan  status  PERMA  tersebut  dibarengi  oleh pemenuhan syarat yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2), yakni “ diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” dan “dibentuk berdasarkan kewenangan”.
Frasa  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  tersebut  perlu  merujuk  kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  Pasal  79  yang  menyebutkan  bahwa: “ Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  Mahkamah  Agung  diberi  celah  oleh  undang- undang  dan  kewenangan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  maupun  terobosan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan  peradilan  itu  sendiri.  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Agung memiliki perbedaan pada peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative pada umumnya, dimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung,  hanya  diperbolehkan  untuk  membuat peraturan yang berkenaan dengan hukum acara atau teknis beracara, yang sifatnya hanya mencakup lembaga dibawahnya.

## Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk  menempatkan  kedudukan  PERMA dalam  hierarki  perundang-undanga  adalah  bisa  dengan  doktrin  dari  Hasn Nawiasky  yang  menyebutkan  bahwa  tatanan  system  norma  terbagi  menjadi  4 kelompok,  yakni:  Kelompok  I  : Staatfundamentalnorm (norma  fundamental negara); Kelompok II : Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara); Kelompok III  : Formell  Gesetz (Undang-undang  formal)  Kelompok  IV: Verordnung  & Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan ortonom). dari  teori  tersebut  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa keberadaan  PERMA  masuk  kedalam  kategori  ke-4,  yakni  kelompok  norma Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan ortonom), peraturan
5 Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
pelaksanaan  dan  peraturan  otonom  merupakan  peraturan  yang  terletak  dibawah UU  yang  berfungsi  menyelenggarakan  ketentuan  dalam  UU,  dimana  peraturan pelaksanaan  bersumber  dari  kewenangan  delegasi,  sedangkan  peraturan  otonom bersumber dari kewenangan atribusi. 6
Berkaitan  dengan  kewenangan  delegasi  dan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  pelimpahan  kewenangan  membentuk  suatu  aturan yang  dilakukan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  kepada  peraturan  yang  lebih rendah,  baik  pelimpahan  yang  dinyatakan  secara  lugas  dan  tegas  maupun  tidak. Berbeda  dengan  kewenangan  atribusi,  kewenangan  delegasi  idak  diberikan, melainkan  diwakilkan  saja.  Selain  itu,  sifat  dari  kewenangan  delegasi  adalah sementara dalam artian selama pelimpahan tersebut masih ada. 7
Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung  yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 jo. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  telah  memberikan  kewenangan  atributif kepada  Mahkamah  Agung  untuk  membentuk  sendiri  peraturan  yang  berkaitan dengan  hukum  acara,  dengan  tujuan  untuk  memperlacar  jalannya  peradilan  di Indonesia.  Ketentuan  lain  yang  tertulis  dalam  Pasal  14  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  telah  secara  tegas menyatakan  bahwa  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  sidang  permusyawaratan hakim diatur melalui PERMA.
Sama halnya jika keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini ditinjau dari segi  teori  norma  hukum  Hans  Kelsen.  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  setiap norma,  termasuk  norma  hukum  bersifat  tingkatan  atau  berjenjang  da  berlapis dalam  sebuah  tatanan,  dimana  norma  hukum  yang  lebih  rendah  akan  berlaku dengan  catatan,  norma  tersebut  berdasar  pada  norma  hukum  yang  lebih  tinggi, begitu  seterusnya  hingga  sampai  pada  sebuah  norma  yang  tidak  dapat  lagi ditelusuri kelanjutannya, yaitu Norma Dasar ( grundnorm ).
Pada setiap PERMA  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung senantiasa mengandung  norma  yang  berasal  dari  norma  yang  lebih  tinggi,  dalam  hal  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Dengan  fakta  ini  maka  Peraturan  Mahkamah  Agung  menurut  penulis  masuk dalam sistem norma hukum di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  pula,  diketahui  bahwa  PERMA  tidak masuk dalam susunan hierarki per-undang-undangan dengan alasan:
1. Mahkamah  Agung  diberi  kewenangan  yang  bersifat  atributif  untuk menentukan  sendiri  peraturannya  dalam  rangka  menegakkan  system peradilan yang baik.
2. Peraturan  Mahkamah  Agung  berisikan  peraturan  tentang  hukum  acara atau teknis beracara.
3. Peraturan  Mahkamah  Agung  diakui  dan  harus  dilaksanakan  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  sesuai dengan  kewenangannya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  yang  lebih tinggi.
6 Maria farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan jilid 1 , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 28-35
7 Maria farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan jilid 1 , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 55
Berdasarkan  ketiga  uraian  alasan  tersebut  diatas  bahwasanya  kedudukan dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  dapat  dikatakan  adalah  dibawah  undang- undang, dengan alasan atributif dan delegasi bukan dalam hierarki.
Analisis  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
Max Waber memiliki argumentasi yang menjelaskan bahwa perkembangan  hukum  materil  dan  hukum  acara  mengikuti  tahap  perkembangan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana hingga tahap termaju dimana hukum disusun  secara  sistematis  dan  dilaksanakan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidang hukum. 8
Hukum  acara  Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  proses  transisi  dari sistem konfensional (yang salah satunya di dasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo .  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Agama)  menuju  sistem  yang  lebih modern  (di  dasarkan  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Di  Pengadilan  Yang  Berbasis  Elektronik  yang  mana  PERMA  ini  merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018).
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Di Pengadilan Yang Berbasis  Elektronik  di  bentuk  atas  dasar  kegelisahan  dari  sistem  (hukum  acara) sebelumnya.  Terdapat  3  problem  utama  pengadilan  dengan  menggunakan  sistem konfensional  dengan  dasar  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu: Keterlambatan; Keterjangkauan; dan Integritas. Untuk itu Mahkamah Agung hadir sebagai kepala dari badan peradilan di bawahnya dengan menghadirkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai sebuah alat yang memudahkan siapa saja, baik itu  dari  pelaksana  penegakkan  keadilannya  maupun  dari  para  pihak  yang  sedang mencari keadilan.  Hal tersebut telah berkesesuaian dengan doktrin hukum yang di gagas  oleh  Radbruch,  bahwa  hukum  harus  meliputi  3  item  didalamnya,  yakni keadilan,  kemanfaatan  (yang  dalam  hal  ini  dapat  dirasakan  dari  segi,  efisiensi waktu  dan  biaya  ringan  yang  juga  berkesesuaian  dengan  asas  peradilan),  dan kepastian hukum. 9
Terdapat  2  hal  yang  disoroti  oleh  penulis  terkait  pelaksanaan  PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini, hal ini berkaitan dengan cara pelaksanaan hukum acara persidangan  yang  sangat  berbeda  dengan  pelaksanaan  hukum  acara  yang  telah disahkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni:
1. Upaya  mendamaikan  para  pihak  dalam  perkara  perceraian  yang dilaksanakan  pada  setiap  kali,  yang  mana  hal  tersebut  berimplikasi  pada tertutup dan terbukanya suatu persidangan;
2. Pembacaan  putusan  yang  berimplikasi  pada  perhitungan  tanggal  untuk melakukan pengajuan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.
8 Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),  hal. 90
9 Fauzi Yusuf Hasibuan , Strategi Penegakan Hukum , (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002), hal. 39-40
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang tertuang di dalam Pasal 13, menyatakan bahwa: “ semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain .”
Frasa  ‘ kecuali  undang-undang  menentukan  lain ’  mengindikasikan  bahwa diperkenankannya  sebuah  persidangan  menjadi  persidangan  yang  tertutup  untuk umum selama ada regulasi yang menjadi dasar terjadinya hal tersebut.
Regulasi  yang  menjadi lex  specialis dari  aturan  tersebut  adalah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang tertulis didalam :
a. Pasal  68,  yang  berbunyi:  “ pemeriksaan  permohonan  cerai  talak dilakukan dalam sidang tertutup” .
b. Pasal  80  ayat  2,  yang  berbunyi: “pemeriksaan gugatan  cerai  dilakukan dalam sidang tertutup”
Dari  dua  regulasi  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa,  segala  perihal apapun  yang  berkaitan  dengan  proses  pemeriksaan  perkara  perceraian  dilakukan dalam sidang tertutup.
Upaya damai merupakan suatu  bagian dari hukum  acara yang diharuskan oleh  undang-undang.  Pelaksanaan  upaya  perdamaian  bertujuan  untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalan damai dengan menasihati atau menyarankan para pihak yang pada awalnya ingin bercerai agar berpikir kembali sehingga mencabut gugatannya dan tidak terjadi perceraian.
Upaya  ini  dilakukan  oleh  hakim  terhadap  para  pihak  yang  ingin  bercerai pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  ataupun  permohonan  cerai  melalui proses  mediasi.  Dasar  dari  aturan  ini  tertuang  dalam  Pasal    82  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo . Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 jo Undang-Undanga  Nomor  3  Tahun 2006 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang berbunyi :
“ Pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  perceraian,  Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak ”
Upaya  damai  ini  akan  terus  dilakukan  dalam  setiap  persidangan  sebelum suatu  perkara  tersebut  diputuskan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  Pasal  82  ayat  4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:
“ Selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha  mendamaikan  dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan .”
Pada  setiap  permulaan  sidang,  sebelum  memasuki  ranah  pemeriksaan pokok perkaran hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya damai  ini  dilakukan  dalam  proses  persidangan  dibuka  untuk  umum.  Kemudian, jika  upaya  damai  tersebut  gagal,  maka  sidang  akan  ditutup  kembali  dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan,
Dalam e-litigasi proses  mendamaikan  para  pihak  yang  jelas  dasar dilakukannya  adalah  Undang-Undang  tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya karena  dalam  sistem e-litigasi setiap  persidangan  hanya  dilakukan  dengan pengalihan  dokumen  dari  pihak  kepada  hakim  sesuai  dengan  jawal  yang  telah ditetapkan.  Tidak  ada  upaya  pendamaian  para  pihak  dalam  sidang  lanjutan.  Dan sistem persidangan yang dilakukan dengan sistem terbuka dan kemudian tertutup

## Jurnal Negara dan Keadilan
pun  menjadi  bias  karena  basis  dari e-litigasi hanyalah  pemeriksaan  berdasarkan dokumen.
Biasnya  dari  keterangan  sidang  dilaksanakan  dalam  persidangan  terbuka untuk  umum  atau  tertutup  untuk  umum  juga  berimplikasi  dari  sah  atau  tidaknya putusan  dari  suatu  perkara  tersebut.  Hal  ini  didasari  pada  Pasal  13  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi:
1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Ketentuan tentang dibuka/ditutupnya suatu  acara  persidangan tidak hanya pada  proses  upaya  damai  dan  pemeriksaan  perkara.  Pembacaan  putusan  sebagai hasil  akhir  yang  berkekuatan  hukum  inkrah  pun  tidak  lepas  dari  aturan  tersebut. Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo .  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006 jo .  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pasal  60  menyatakan:
“ penetapan atau putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ”.
Mengenai hal tersebut, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan dalam Pasal  26  ayat  3  :  “ pengucapan  putusan/penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  secara  hukum  dianggap  telah  dihadiri  oleh  para  pihak  dan  dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum ”
Menurut  penulis,  frase  “dianggap”  tidak  menjadi  pembenar  untuk menerapkan  PERMA  sebagai lex  specialis dari  Undang-Undang  yang  telah  ada sebelumnya.  Kata  ”dianggap”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sendiri merupakan prasangka, pendapat, atau pandangan 10 , hal ini dapat membuat putusan pengadilan yang harusnya bersifat pasti, nyata, dan konkret menjadi sesuatu yang sifatnya tidak pasti.
Selain berimplikasi dengan hal tersebut di atas, hukum acara yang tertuang dalam  PERMA  Pasal  26  ayat  (2)  juga  menimbulkan  pertanyaan  dari  sisi penghitungan  kalender  berkaitan  dengan  tenggang  waktu  diperkenankannya  para pihak  yang  untuk  mendaftarkan  putusan  tersebut  keupaya  hukum  yang  lebih tinggi  (banding  atau  kasasi).  Pasal  26  ayat  (2)  PERMA  nomor  1  Tahun  2019 berbunyi: “ pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara  hukum  dilaksanakan  dengan  menyampaikan  salinan  putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ”
Pernyataan  tersebut  tidak  berkesesuaian  dengan  petunjuk  teknis  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  itu  sendiri  dengan  SK  MA  Nomor 271/KMA/SK/XII/2019  point  C2  nomor  1  yang  menyatakan  bahwa: “ permohonan  banding  diajukan  setelah  putusan  pengadilan  tingkat  pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 hari ”
Dalam  hukum  acara  konvensional,  pengadilan  melakukan  persidangan dengan acara pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka, yang artinya putusan  tersebut  harus  dibacakan  dan  diketahui  secara  umum  hasil  dari  putusan tersebut.  Hal  ini  tertulis  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.
10 https://kbbi.web.id/anggap diakses pada tanggal 10 Juni 2020
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009  pada  Pasal  60  :  “ Penetapan  dan  putusan  Pengadilan  hanya  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum ”
Kemudian,  putusan  tersebut  bisa  diajukan  oleh  para  pihak  yang  merasa dirugikan hak nya oleh putusan pengadilan tingkat pertama dengan upaya hukum banding.  Dasar  hukumnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo . Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 jo .  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009 pada Pasal 61 :
“ Atas  penetapan  dan  putusan  Pengadilan  Agama  dapat  dimintakan banding  oleh  pihak  yang  berperkara,  kecuali  apabila  undang-undang menentukan lain ”
Kemudian,  permohonan  upaya  hukum  banding  disampaikan  secara tertilulis  /lisan  kepada  Pengadilan  Agama  dalam  tenggang  waktu  14  hari, terhitung  sejak  hari  pengucapan/pemberitahuan  putusan  kepada  pihak  yang berkempentingan. 11 Dasar hukum dari pernyataan tersebut adalah Pasal 199 RBg yang menyatakan:
“ ...  pemohonan  itu  dapat  diajukan  oleh  seorang  kuasa  seperti  dimaksud dalam  ayat  (3)  pasal  147  dengan  suatu  surat  kuasa  khusus  kepada  panitera dalam  waktu  14  hari  terhitung  mulai  hari  diucapkannya  keputusan  pengadilan negeri,  sedangkan  tenggang  waktu  itu  adalah  empat  belas  hari  setelah  putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan ”
Penetapan  hari  dimulainya  perhitungan  dan  berakhirnya  dalam  jangka wantu  14  hari  tersebut  kembali  menjadi  bias  karena  tidak  ada  penjamin  pada tanggal berapa para pihak mengerti bunyi dari putusan yang sudah putus tersebut. Jika dimulainya penghitungan sejak diunggahnya putusan tersebut ke dalam SIPP atau dikirimnya salinan putusan tersebut via elektronik kepada para pihak, maka akan  menimbulkan  masalah  pada  prinsip  keadilan  jika  ternyata  dalam  tenggang waktu  tersebut  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  belum  membaca/mengetahui  isi dari putusan pengadilan tersebut.
Menurut  penulis,  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  membuat  trobosan dengan melampaui ketetapan hukum  acara yang  termuat dalam Undang-Undang tersebut,  dengan  menyebutkan  bahwa  pengucapan  putusan  dilaksanakan  dengan penyampaian salinan putusan melalui media elektronik.
Hukum  acara  memang  harus  tumbuh  seiring  dengan  perkembangan tertentu  (Max  Weber). 12 Namun,  walaupun  sesuai  dengan  perkembangan  zaman dengan  teknologi  yang  dapat  digunakan  dan  mengedepankan  asas  peradilan sederhana;  cepat;  dan  biaya  murah,    penulis  merasa  peraturan  ini  perlu  direvisi mengingat  2  point  yang  menjadi  sorotan  sangat  berbeda  dengan  hukum  acara konvensional dengan status sah nya merupakan undang-undang.
Dengan  mengacu  pada  teori  dari  Radbruch  pula,  bahwa  hukum diharapkan  mampu  memenuhi  nilai  dasarnya,  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian.  Tiga  dasar  tersebut  harus  berjalan  beriringan  agar  terciptanya  hukum
11 Oleh  Endah  P.  pada https://badilag.mahkamahagung.go.id/prosedur-standar/prosedur- berperkara/pedoman-perilaku-hakim . Diakses pada tanggal 16 Juni 2020
12 Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),  hal. 90.
yang baik dan ideal, tidak hanya mengedepankan kemanfaatan namun menggeser keadilan dan kepastian.

## KESIMPULAN
Kedudukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  dari  segi  hierarki  perundang- undangan menurut penulis adalah:
a. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  masuk  kedalam  sistem  norma hukum di Indonesia.
b. Kedudukan  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  dapat  dikatakan  adalah dibawah  undang-undang,  dengan  alasan  atributif  dan  delegasi  bukan dalam hierarki..
Terdapat beberapa acara persidangan dengan e-litigasi yang dikhawatirkan berindikasi batalnya sebuah putusan yang batal demi hukum, yakni yang berkaitan dengan acara:
a. Tidak adanya kepastian dari terbuka atau tertutupnya persidangan;
b. Frasa  “dianggap”  dalam  PERMA  yang  dirasa  membuat  suatu  putusan pengadilan yang harusnya bersifat pasti menjadi bias;
Dan juga, berkenaan dengan tidak jelasnya perhitungan tanggal untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, yang bisa saja berdampak menjadi tidak adilnya proses hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fauzi Yusuf Hasibuan. 2002 . Strategi Penegakan Hukum . Jakarta: Fauzie & Partners.
Jimly  Asshiddiqie.  2014. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan jilid 1 . Yogyakarta: Kanisius.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2016. Penelitian  Hukum. Jakarta:  Prenadamedia Group.
Soerjono  Soekanto.  1999. Pokok  –  Pokok  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Website https://badilag.mahkamahagung.go.id/prosedur-standar/prosedur- berperkara/pedoman-perilaku-hakim Oleh Endah P.