## INOVASI PELAYANAN KELAHIRAN TERPADU DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
Kusmanto 1* , Yossy Dwi Erliana 2 , Muhammad Hilmy Alfaruqi 3 1*1 Sekolah PascasarjanaUniversitasTeknologi Sumbawa
2 Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa
3 Fakultas Pascasarjana  Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: yossy.dwi.erliana@uts.ac.id , muhammad.hilmy.alfruqi@uts.ac.id

## Diterima:
Bulan Januari 2021 Diterbitkan: Bulan Februari 2021 Keyword : Implementasi dan Kebijakan

## Abstrak
Pelayanan  kelahiran  terpadu  merupakan  inovasi  dalam  pembuatan  administrasi kependudukan  di  pelayanan  kesehatan.  pelayanan  kelahiran  terpadu  memberikan pelayanan  pembuatan  akte  kelahiran,  kartu  identitas  anak  dan  kartu  keluarga  dengan waktu penyelesaian pelayanan hanya 2 hari. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan kelahiran terpadu serta menganalisis fakor pendukung dan  penghambat  dalam  inovasi  pelayanan  kelahiran  terpadu.    Jenis  penelitian  ini deskriptif  dengan  pendekatan Cross  Sectional ,  dengan  fokus  penelitian  membentuk standar  prosedur  opersional  dalam    inovasi  pelayanan  kelahiran  yang  terpadu  untuk penerbitan akte kelahiran, kartu identitas anak dan perubahan kartu keluarga bagi pasien yang melahirkan dirumah sakit umum daerah Sumbawa, . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kelahiran terpadu merupakan pelayanan yang efisien dan efektif hal ini dapat  dilihat dari  segi  inovasi  proses layanan yang mudah dan inovasi  metode layanan yang cepat karena setiap pasien yang diperbolehkan pulang akan langsung  mendapatkan kartu keluarga baru, akte kelahiran anak dan kartu identitas anak secara gratis.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  amanat  Undang  –  Undang  Dasar yaitu  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan terhadap seluruh warganya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus berpihak kepada masyarakat,  memahami  keberpihakan  ini  sebagai tuntutan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang  dinamis.  Pelayanan  publik  yang  bertujuan memberikan pelayanan kepada warga negara, harus memiliki konsep pelayanan yang mencakup seluruh aspek  kehidupan  warga  negara.  Negara  bagi masyarakat  dijadikan  tumpuan  untuk  mendapatkan hak-hak  dan  jaminan  atas  kelangsungan  hidup masyarakat  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi warganya.
Dalam pembangunan bangsa Indonesia Pelayanan publik kini telah menjadi isu yang sentral. Sebagian  masyarakat  sering  kali  mendapatkan pengabaian atau pelayanan yang seadanya, pelayanan publik sering kali dianggap hanya sekedar menggugurkan  kewajiban  dan  sebagai  bagian  dari tugas  rutin  semata.  Pelayanan  publik  yang diselenggarakan  harus  dapat  memberikan  rasa keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  sesuai dengan  sila  kelima  pancasila  yang  menjadi  dasar negara Indonesia.
Tingkat kepatuhan pemerintah dalam memenuhi standar  pelayanan  publik  masih  rendah  baik  di tingkat  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Kepatuhan  dalam  menerapkan  standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  belum maksimal diterapakan. Laporan terbaru Ombudsman RI  ( http://tirto.id rapor  merah  pelayanan  publik  di Indonesia,  diakses  20  Januari  pukul  16.00)  terkait. Tiga    masalah  penting  yang  banyak  terjadi  dalam terselenggaranya  pelayanan  publik,  yaitu  pertama adalah  masih  banyaknya  diskriminasi  pelayanan. Undang-Undang  No.28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dari  KKN merupakan salah satu cara menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan yang sering dipengaruhi  oleh  faktor  kekerabatan,  hubungan kesamaan  afiliasi  politik,  etnis,  dan  agama.  Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu  pelayanan. Untuk  mendapatkan  kepastian  dan  kemudahan dalam pelayanan, masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan cenderung membayar dengan biaya lebih sehingga  membuka  peluang  untuk  praktek  korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan. Ketiga,  rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik  (Dwiyanto,  2015  :  102 dalam  jurnnal  administrasi  publik  oleh  Rokhman, dkk. 2016).
Pemerintah  daerah  telah  diberikan  kebebasan untuk  mengatur  potensi-  potensi  sumber  dayanya demi kemajuan birokrasi dan kepuasan masyarakat.
Pemerintah  daerah  memiliki  hak  otonom  untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik terhadap kepentingan warganya, sesuai dengan amanat Undang – Undang no. 32 tahun 2004.  Pelayanan publik harus terus di perbaiki  tentunya  dengan  tetap  memperhatikan peraturan  yang  ada.  Salah  satu  pelayanan  publik yang menjadi kebutuhan warga negara yaitu tentang identitas kependudukan atau administrasi kependudukan. Peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan  keweangan  urusan  administrasi kependuduakan dipemerintahan pusat dan pemerintah  daerah.  Undang-Undang  no.  24  tahun 2013  merupakan  serangkaian  kegiatan    penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan administrasi kependudukan.
Berbagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan  adalah  penerbitan  Kartu  Keluarga (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Akte Kelahiran.  Negara  menjamin  keberadaan  warganya dan  hak  hak  sipil  lainnya    berdasarkan  data penerbitan  identitas  kependudukan  bagi  warganya. Pelayanan  seperti  ini  sangat  penting  dan  menjadi bagian  dari  pelayanan  publik  yang  harus  di selenggarakan  oleh  Negara  (Patmasari,  2016). Identitas  sebagai  warga  negara  dibuktikan  dengan kepemilikan  akte  kelahiran,  dalam  pelayanan penerbitan  akte  kelahiran  masih  harus  terus diperbaiki.  Setiap anak berhak atas suatu nama dan status  kewarganegaraan  sejak  dilahirkan    yang  di tuangkan  dalam  akte  kelahiran,  pemerintah  telah menjelaskan  dalam  Undang-Undang  no.  23  tahun 2002 terkait perlindungan anak. Salah satu penyebab tingginya  angka  kasus  perdangan  anak,  pemalsuan identitas,  mempekerjakan  anak  dibawah  umur  dan kasus  sosial  lainnya,  karena  banyaknya  anak  yang tidak memiliki identitas kependudukan.
Kebutuhan  kejelasan  status  bagi  warga  negara saat  ini  masih  belum  mejadi  kebutuhan  primer. Kondisi ini merupakan tantangan yang membutuhkan  langkah  perubahan  sistem  serta mekanisme    kerja  pemerintah  dalam  meningkatkan pemahaman  bagi  warganya  dalam  memenuhi kebutuhan  rutin  pencatatan  status  sipilnya  berupa tertib pelaporan hal-hal yang dialami, seperti halnya peristiwa  lahir,  mati,  pindah  dan  datang.    Terdapat sejumlah  manfaat  dari  kepemilikan  akta  kelahiran, yaitu (www.dispendukcapil.sumbawakab.go.id diakses 22/01/2020 pukul 09.00 WIB) menjadi bukti bahwa  negara  mengakui  atas  identitas  seseorang yang menjadi warganya, yakni (1) Sebagai alat dan data  dasar  bagi  pemerintah  untuk  menyusun anggaran  nasional  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan,  sosial  dan  perlindungan  anak,  (2) Merupakan  bukti  awal  kewarganegaraan  dan identitas  diri  pertama  yang  dimiliki  anak,  (3)  (3) Menjadi  bukti  kuat  bagi  anak  untuk  mendapatkan
hak  waris  dari  orang  tua,  (4)  Mencegah  pemalsuan umur  dan  perkawinan  di  bawah  umur,  (5)  Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan,  kesehatan,  pendidikan,  pemukiman dan hak-hak lain sebagai warga negara.
Pengurusan  akte  kelahiran  yang  terlambat menjadi  bukti  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat,  dalam  mengurus  akte  kelahiran. Keterlambatan mendaftarkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran selain disebabkan oleh kurangnya  kesadaran  masyarakat,  juga  dipengaruhi ketidaklengkapan  dokumen  persyaratan  pengajuan penerbitan  akta  kelahiran  (hasil  wawancara  dengan kepala  bidang  pemanfaatan  data  dan  inovasi pelayanan dispeduk capil kab. Sumbawa, 14 Januari 2020).
Keterlambatan  mengurus  akta  kelahiran  dapat disebabkan oleh beberapa masalah lain yang muncul, yaitu  masyarakat  kesusahan  mengurus  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  dan  belum  lagi  waktu  yang dibutuhkan untuk mengurus bisa seharian. Kesiapan diri  untuk  menyediakan  waktu  tersendiri  dalam mengurus  akte  kelahiran  juga  menjadi  penyebab terlambatnya  pengurusan  akte  kelahiran  selain  dari permasalahan kelengkapan berkas dokumen. Hal ini diperkuat  dengan  pendapat  salah  satu  masyarakat yang  sedang  mengurus  surat  keterangan  lahir dirumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa,  yang mengatakan  bahwa  dalam  mengurus  akta  kelahiran anaknya    merasa  kerepotan  dalam  mengatur  waktu antara  kantor  dan  ke  Dispendukcapil. Prosedur pelaksanaan  permohonan  akta  kelahiran  di  tahun 2009 sampai pertengahan 2016 masih mengharuskan pemohon  datang  sendiri  ke  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  atau  Kantor  Kecamatan setempat  dengan  membawa  persyaratan  sebagai berikut:
a. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran;
b. Surat keterangan lahir dari desa/ kelurahan/ bidan/ puskesmas/ rumah sakit;
c. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir oleh KUA/ asli ditunjukkan;
d. Fotocopy KK orang tua;
e. Fotocopy KTP 2 orang saksi (untuk E-KTP tunjukkan aslinya).
Dalam  kasus  ini  dibutuhkan  adanya  suatu terobosan  dan  pembaharuan  terhadap  sistem pelayanan yang ada, sehingga kebijakan administrasi kependudukan  di  kabupaten  Sumbawa  sudah dicanangkan  sejak  tahun  2018  dengan  menerbitkan Peraturan  Bupati  nomor  51  tahun  2019  yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran  Melalui  Jalur  Pendidikan,  Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan
Desa/kelurahan.  Sistem  ini  merupakan  bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sumbawa, agar pelayanan pembuatan akta kelahiran lebih  mudah  dan  terjangkau  oleh  masyarakat. Dengan  adanya  Peraturan  Bupati  nomor  51  tahun 2019  rumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa  yang merupakan salah satu contoh pelayanan publik harus membuat  inovasi  sebagai  solusi  dari  fenomena  di atas  yaitu  dengan  menerapkan  inovasi  sistem pelayanan  kelahiran  terpadu.  Dengan  terbentuknya Sistem  kerja  atau  standar  prosedur  operasional antara  pelayanan  kesehatan  khususnya  rumah  sakit umum daerah sumbawa dengan dinas kependudukan dan  catatan  sipil,  maka  pelayanan  penerbitan  akta kelahiran,  perubahan  kartu  kelurga  dan  penerbitan kartu identitas anak bagi bayi baru lahir secara cepat dan gratis. Konsep ini merupakan konsep percepatan pelayanan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga dan  kartu  identitas  anak  yang  pertama  kali dilaksanakan di kabupaten Sumbawa demi menunjang  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Sasaran  dalam  pelayanan  ini  adalah  semua  lapisan masyarakat  Sumbawa  yang  melahirkan  di  rumah sakit  umum  daerah  Sumbawa  syarat  bayi  masih berumur 0-2 hari.
“keuntungan  lain  selain  mengurus  akta  kelahiran dengan waktu dan biaya yang sedikit adalah melalui program  ini  masyarakat  tidak  perlu  dua  kali  jalan untuk  mengurus  kartu  keluarga  baru  lagi” (wawancara  dengan  Bapak  Andi  Rahman,  Kepala Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi  Pelayanan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  14 Januari 2020)
Peneliti  memilih  tempat  penelitian  dengan keadaan  administrasi  yang  baik  tetapi  belum memaksimalkan regulasi sistem administrasi kependudukan yang sesuai dengan Peraturan Bupati nomor  51  tahun  2019  karena  setiap  bayi  yang dilahirkan  di  rumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa hanya  dibekali  dengan  surat  keterangan  lahir  pada saat pasien sudah di perbolehkan keluar rumah sakit dan  90  %  dari  pasien  datang  mengurus  surat keterangan lahir lagi setelah dengan berbagai alasan diantaranya  surat  keterangan  hilang,  baru  ada kesempatan mengurus dan sebagainya.  maka dari itu peneliti  memilih  RSUD  Sumbawa  sebagai  tempat pertama kali program dilaksanakan.

## LANDASAN TEORI

## Pelayanan publik
Alkano (2016) pelayanan publik dapat diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan kepada seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.
Pelayanan publik menurut Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor  25  tahun  2009  pasal  I ayat  (1)  bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan
kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa  dan  atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Sedangkan menurut Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004  definisi  pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  layanan,  maupun dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang undangan. Jenis pelayanan tersebut dapat didasarkan  pada  ciri-ciri  dan  sifat  kegiatan  serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.

## Langkah-langkah meningkatkan kualitas layanan
Idealnya  kualitas  layanan  yang  diterima konsumen  sama  dengan  kualitas  layanan  yang mereka  harapkan.  Ketika  kualitas  layanan  yang  di berikan  tidak  sesuai  dengan  kualitas  layanan  yang diharapkan konsumen, maka akan muncul kesenjangan ( gap ). Oleh karena itu agar konsumen puas  terhadap  kualitas  layanan  yang  diberikan perusahan, maka menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menghilangkan gap yang terjadi. Namun  jika  upaya  menghilangkan gap sulit dilakukan,  paling  tidak  perusahan  harus  berupaya mengurangi gap semenimal mungkin. Barata (2015) memberikan kerangka komprehensif dan runtut untuk menghilangkan gap 1  hingga gap 4.  Terdapat  empat  langkah  untuk menghilangkan gap kualitas  layanan,  yaitu  :  (1) Menumbuhkan kepemimpinan yang efektif, Kepemimpinan merupakan penggerak utama perbaikan  layanan.  Tanpa  layanan  yang  epektif, kepemimpinan tanpa visi dan arah yang jelas, serta tanpa  bimbingan  manajemen  puncak,  upaya perbaikan  layanan  yang  berkualitas  tidak  bisa diciptakan.  Untuk  mengembangkan  kepemimpinan yang  epektif,  empat  cara  berikut  bisa  ditempuh, yaitu :  mendorong kelancaran proses pembelajaran di  kalangan  top  manajemen,  promosi  orang  yang tepat  pada  jabatan  eksekutif  puncak,  mendorong peran  individu,  mengembangkan  budaya  saling percaya. (2) Membangun sistem informasi layanan, Sistem  pelayanan  informasi  yang  epektif  akan mengakomodasikan keinginan dan harapan konsumen,  mengidentifikasi  kekurangan  yang diberikanperusahaan,  memandu  alokasi  sumber daya perusahaan untuk peningkatan kualitas layanan dan memungkinkan perusahaan memantau layanan pesaing.  (3)  Merumuskan  inovasi  layanan,  strategi layanan  adalah  strategi  untuk  memberikan  layanan dengan kualitas sebaik mungkin kepada konsumen. strategi  layanan  harus  menjadi  pedoman  bagi pekerja  sehingga  pelaksanaan  pekerjaan  harus
mengacu  pada  tujuan  yang  ditetapkan.  (4) Implementasi  strategi  layanan,.  strategi  layanan dapat di implementasikan dengan efektif jika syarat- syarat berikut ini dipenuhi : struktur organisasi yang memungkinkan berkembangnya budaya perusahaan dengan  titik  berat  pada  perbaikan  berkelanjutan, menjadi  pedoman  bagi  perbaikan  kualitas  layanan, peningkatan  kemampuan  teknis  sumber  daya  yang mendukung  perbaikan  kualitas  layanan,  serta memberikan  solusi  terhadap  setiap  persoalan  yang menyangkut  kualitas  layanan,  teknologi  yang applicable untuk memperbaiki sumber daya, metode kerja dan sistem informasi yang mendukung upaya perbaikan  kualitas  layanan,  sumber  daya  mausia yang  memiliki  sikap,  perilaku,  pengetahuan  dan pengetahuan  yang  mendukung  efektivitas  realisasi strategi layanan.

## Pelayanan Terpadu
Merupakan  kegiatan  penyelenggaraan  suatu perizinan  atau  nonperizinan  yang  mendapat pendelegasian  wewenang  dari  instansi  yang memiliki  kewenangan  yang  proses  pengelolaannya dimulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan tahap terbitnya dokumen yang diperlukan (Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur
Negara, 2004). Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bukanlah  kebijakan  baru  didalam  manajemen birokrasi.  Pembentukan  PSTP  di  daerah  termasuk dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian dan terjangkau.  Praktek  pelayanan  terpadu  saat  ini menggunakan dasar hukum : (1) Perat uran Presiden Nomor  97  tahun  2014  dibawah  kendali  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BPKPM)  (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (3)  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.  (4)  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan  Publik.  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu memiliki  kewenangan  atas  beberapa  perizinan  dan non  perizinan,  terdapat  sekitar  25  bidang,  sebagai berikut : linkungan Hidup, pendidikan, perumahan, peñataan ruang, pertanahan yang menjadi kewenagan  daerah,  kesehatan,  pekerjaan  umum, perindustrian,  kehutanan,  perlindungan  Anak  dan Pemberdayaan  Perempuan,  sosial,  ketenagakerjaan dan  transmigrasi,  pertanian  dan  ketahanan  pangan, komunikasi  dan  informasi,  perpustakaan,  olahraga dan pemudaan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi dan  UKM,  penanaman  modal,  perdagangan, pembangunan,  energy  dan  sumber  daya  mineral,
perikanan  dan  kelautan,  peternakan  dan  kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

## Inovasi pelayanan kelahiran terpadu
Kabupaten Sumbawa sudah memiliki landasan hukum  administrasi  kepemilikan  akte  kelahiran anak dengan diterbitkan peraturan bupati Sumbawa nomor  51  tahun  2019  sebagai  perubahan  atas peraturan  bupati  Sumbawa  nomor  24  tahun  2018. Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui jalur kesehatan tertuang dalam peraturan bupati nomor 51 tahun  2019  mencakup  tugas  dan  tanggung  jawab rumah  sakit  dalam  pengajuan  penerbitan  akta kelahiran  anak.  Tugas  dan  tanggung  jawab  rumah sakit  umum  daerah,  yaitu  :  menerima  berkas permohonan  dari  orang  tua,  menerbitkan  Surat Keterangan Lahir, menyerahkan berkas permohonan kepada dinas, menerima akta kelahiran yang  telah  diproses  dari  dinas,  menyerahkan  akta kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua. Inovasi  pelayanan  ini  di  tujukan  bagi  pasien yang  melahirkan  di  rumah  sakit  umum  Sumbawa baik melahirkan melalui operasi Sectio Secaria (sc) maupun melahirkan secara spontan (normal). Gambar  :    Alur  Permohonan  Akta  Kelahiran
PERBUP Nomor 51 tahun 2019
Gambar : Alur inovasi pelayanan kelahiran terpadu di rumah sakit umum daerah Sumbawa
Adapun keunikan dan kebaruan dari inovasi ini terdiri  dari  :  (1)  Akta  kelahiran  diterbitkan  dalam jangka  waktu  1-2  hari  setelah  berkas  diterima  dan dinyatakan lengkap oleh  dinas. (2) Pemohon  akan mendapatkan  juga  perubahan  kartu  keluarga  (KK) dan  kartu  identitas  anak  (KIA)  dengan  satu pengajuan.  Adapun  Manfaat  bagi  daerah  dari inovasi  ini  dengan  penerapan  sistem  pelayanan kelahiran terpadu yang bersinergi antara rumah sakit umum daerah Sumbawa dengan dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kabupaten Sumbawa  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan masyarakat  dalam  melaksakan  pencatatan  setiap kelahiran    anaknya,  sehingga  jumlah  pertumbuhan penduduk  setiap  tahunnya  akan  di  tercatat  secara akurat dan pasti.
Gambar : Alur inovasi pelayanan kelahiran terpadu
1. Tahap  Pertama  :  Setelah  pasien  mendapatkan penjelasan  tentang  inovasi  kelahiran  terpadu, maka pasien akan menyiapkan semua dokumen berkas  kepada  petugas  rumah  sakit,  seperti  : surat keterangan lahir dan nama anak, foto copy buku  nikah,  foto  copy  orang  tua  dan  2  orang saksi serta permohan pembuatan akte kelahiran dan kartu kluarga.
2. Tahap kedua :
a. Petugas  dari  rumah  sakit  akan  mendatangi pasien  untuk    mengambil  berkas  dokumen kependudukan tersebut.
b. Selanjutnya  berkas  akan  diverifikasi  oleh petugas rumah sakit, apabila masih dinyatakan belum  lengkap  maka  berkas  akan  langsung dikembalikan  dan  meminta  pasien  agar  segera melengkapi kembali dokumen berkasnya.
3. Tahap  Ketiga  :  Dokumen  berkas  yang  sudah dinyatakan  lengkap,  selajutnya  dibawa  dan diserahkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil  untuk  diverifikasi  ulang  kelengkapan berkasnya.
4. Tahap  Keempat  :  Selanjutnya  penerbitan dokumen  kependudukan  (akte  kelahiran,  kartu identitas  anak,  dan  kartu  keluarga)  oleh  dinas kependudukan dan catatan sipil.
5. Tahap Kelima : Dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan akan di serahkan kembali ke petugas  sumah  sakit  untuk  selanjutnya  di serahkan kepada pasien atau pemohon.

## LOKASI PENELITIAN
Rumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa  (RSUD Sumbawa) merupakan rumah sakit milik Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdiri sejak tahun 1950 pada awalnya terletak dikelurahan Brang Bara Sumbawa Besar.  Pada  tahun  1953  rumah  sakit  umum  daerah Sumbawa mengtembangkan diri direlokasi ke  jalan Garuda No. 5 Sumbawa Besar sampai dengan saat ini, luas tanah 8.120 m 2 dan luas bangunan 6.876 m 2 dengan  klasifikasi  rumah  sakit  type  C.  RSUD Sumbawa telah terakreditasi tingkat  Madya sebgab
sertifikat  akreditasi  nomor  Komite  Akreditasi Rumah  Sakit  (KARS)  SERT/1012/I/2018  tanggal 10  januari  2018.  Dalam  memberikan  pelayanan RSUD  Sumbawa  memiliki  beberapa  instalasi  dan ruang  rawat  inap  yaitu  :  Instalasi  Rawat  Darurat (IRD), Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap  (IRNA),  ruang  bersalin  ( obgyn), Instalasi Bedah  Sentral  (IBS/OK),  Instalasi  Laboratorium, Instalasi  Radiologi, Instalasi  gizi, Instalasi  Farmasi dan  Instalasi  Pemeliharaan  Sarana  (IPS).  Peneliti melakukan  penelitian  di  ruang  bersalin  ( obgyn), Ruang obgyn mempunyai kapasitas 10 tempat tidur (ruang  kelas  3  sebanyak  18  tempat  tidur  dalam    2 ruangan,  kelas  2  sebanyak  5  tempat  tidur  dalam  2 ruangan dan kelas 1 sebanyak 2 tempat tidur dalam 2  ruangan).  Jumlah  perawat  yang  bekerja  di  ruang obgyn sebanyak  35  orang  (pendidikan  D3 kebidanan).  Rumah  sakit  umum  Sumbawa  dengan motto  “Bekerja  Sebagai  Ibadah  dan  Ikhlas  dalam Pelayanan”  memiliki  visi  yaitu  “Terwujudnya Pelayanan  Kesehatan  yang  Bermutu,  Mandiri  dan Terjangkau”,  dan  misi  sebagai  berikut  :  (1) Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia.,  (2)  Meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas sarana prasarana rumah sakit, (3) Meningkatkan tata kelola keuangan melalui pemantapan implementasi PPK-BLUD. (3) Menyelenggarakan layanan kesehatan  yang  terjangkau.,  (4)  Mewujudkan birokrasi yang efektif

## MATODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional . Peneliti memilih  desain  penelitian  ini  untuk  memperoleh data  yang  lebih  lengkap  yang  dilakukan  dengan cepat,  sekaligus  dapat  mengambarkan  kondisi implementasi kebijakan pelayanan kelahiran terpadu  pada  pasien  melahirkan    di  rumah  sakit umum  daerah  Sumbawa.  Populasi  penelitiannya yaitu seluruh pasien yang akan melahirkan di rumah sakit umum daerah Sumbawa dengan rentang waktu bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  ini  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh sektor  pelayanan  publik  sudah  menjadi  menjadi bagian  dari  kebutuhan  hidup    setiap  masyarakat. Setiap  birokrasi  publik  perlu  berupaya  untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini rumah sakit umum daerah  Sumbawa  saat  ini  dirasakan  semakin  perlu untuk  ditingkatkan  terlebih  dalam  era  seperti  ini, upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik yang lebih baik  merupakan suatu  keharusan yang  harus    segera  dilakukan  untuk  menciptakan
pelayanan  yang  lebih  efisen,  efektif  dan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Dari penelitian  yang  dilakukan,  RSUD  Sumbawa  telah memiliki dan menggunakan SOP (Standar Operasional  Prosedur)  dengan  baik.  Kualitas  SOP yang  sudah  ada  mencakup  semua  kebijakan pelayanan kelahiran terpadu sehingga semua sumber daya manusia yang ada sangat paham dan menegerti akan  pentingnya  SOP  dalam  bekerja.  Menurut Gasperz  (2014),  dalam  buku  manajemen  kualitas dalam industry jasa mengatakan untuk memeperbaiki  kinerja  produksi  diperlukan  standar prosedur kerja (SOP).
Berdasarkan  teori  diatas  peneliti  telah  melakukan koordinasi  guna  terbitnya  SOP  tersebut  yang menjadi  pedoman  kerja  dalam  mengimplementasi kebijakan pelayanan kelahiran terpadu dan sudah di sesuaikan dengan teori-teori yang berlaku.

## Wewenang dan Tanggung Jawab RSUD Sumbawa
Rumah sakit umum daerah Sumbawa merupakan  pelaksana  pelayanan  publik  di  sektor kesehatan.  Rumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa dipimpin  oleh  direktur  yang  dalam  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya  berada  dibawah  dan bertanggung jawab kepada bupati. Untuk kepegawaian  dan  bidang  dipimpin  oleh  kepala kepegawaian  dan  kepala  bagian  tata  usaha  yang dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada direktur.  Percepatan  kepemilikan  akta  kelahiran melalui  jalur  kesehatan  tertuang  dalam  peraturan bupati nomor 51 tahun 2019 sebagai perubahan atas peraturan  bupati  Sumbawa  nomor  24  tahun  2018. mencakup  tugas  dan  tanggung  jawab  rumah  sakit dalam  pengajuan  penerbitan  akta  kelahiran  anak, diantaranya  menerima  berkas  permohonan  dari orang  tua,  menerbitkan  surat  keterangan  lahir, menyerahkan  berkas  permohonan  kepada  dinas, menerima berkas yang sudah diterbitkan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
Gambar  :  Jumlah  pasien  melahirkan  dalam  tiga tahun terakhir

## Optimalisasi Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  inovasi pelayanan kelahiran terpadu sangat  tergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang
tersedia.  Tahap  –  tahap  tertentu  dan  keseluruhan proses  implementasi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang bisa  dioptimalkan  antara  lain  berupa  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  peralatan  yang  dapat digunakan  untuk  mendukung  inovasi  pelayanan kelahiran terpadu. Pembagian tugas dalam menerapkan  pelayanan  kelahiran  terpadu  sangat diperlukan  untuk  mendukung  kelancaran  proses profesionalisme  dan  kualitas  pelayanan  yang diberikan, pembagian tugas juga mengurangi resiko tingkat  kesalahan dan penumpukan pekerjaan yang ada.

## Faktor pendukung dan penghambat
Pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara  negara  dengan  tujuan  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraan  msyarakat.  Kebuthan dalam hal ini bukan lah kebutuhan secara individual akan  tetapi  berbagai  kebutuhan  yang  sebenarnya diharapkan  oleh  masyarakat.  Pelayanan  kelahiran terpadu  merupakan  implementasi  pelayanan  public karena  mencakup  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan dan hak dasar, kewajiban pemerintah dan komitmen nasional.

## Faktor pendukung
Berhasil  tidaknya  implementasi  kebijakam pelayanan  kelahiran  terpadu  tidak  hanya  di sebabkan  oleh  faktor  dari  dalam  organisasi    atau badan penyelenggara itu sendiri. Kelompok sasaran juga  menjadi  faktor  yang  menentukan  berhasil tidaknya  implementasi  suatu  kebijakan.  Dalam penelitian  ini  disebutkan  bahwa  faktor  pendukung sebagian  besar  berasal  dari  internal  rumah  sakit umum  daerah  Sumbawa.  (a)  Kesigapan  Sumber Daya  Manusia,  ketersedian  sumber  daya  manusia yang  handal  dalam  menerapkan  inovasi  pelayanan kelahiran  terpadu  menjadi  faktor  unggulan, sehingga  pelaksanaanya  dapat  di  selesaikan  tepat waktu.  Adanya  pengakuan  dari  pasien  di  rumah sakit  umum  daerah  Sumbawa  yang  menjadi narasumber dalam wawancara menyatakan bagusnya  dan  mudahnya  pelayanan  baru  yang diterapkan.  (b)  Prasarana  pendukung  yang  bagus, peralatan pendukung atau hardware yang memadai juga  tersedia  di  rumah  sakit  umum  daerah Sumbawa,  seperti  mesin  foto  copy  yang  dapat digunakan  untuk  melengkapi  semua  berkas  yang menjadi  persyaratan.  Selain  faktor  sumber  daya manusia faktor alat juga sangat mendukung.

## Faktor Penghambat
Setiap implementasi kebijakan tentunya mengandung  resiko  kegagalan,  Hogwood  dan  Gun (Rakhman,  2016)  telah  membagi  kegagalan kebijakan  ( plocy failure ) dalam dua kategori, yaitu
1440 1500 1700 2017 2018
2019
Non-implementation dan Unsuccessful
Implementation :
Suatu  kebijakan  tidak  dilaksnakan  sesuai perencanaan,  karena  faktor  tidak  ada  kerjasama antar  pihak  yang  terlibat,  tidak  efisien  dalam bekerja,  atau  dalam  bekerja  tidak  sepenuhnya menguasai perencanaan dan permasalahan yang ada ( Non-implementation ).
Ketika  kebijakan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan rencana, tetapi karena faktor eksternal yang ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijaksanaan  tersebut  tidak  berhasil  dalam mewujudkan  hasil  akhir  atau  dampak  yang dikehendaki.  Pelaksanaannya  yang  buruk  ( bad execution )  dan  kebijakan  tersebut  bernasib  jelek ( bad luck ). Merupakan faktor resiko kegagalan dari suatu kebijakan ( Unsuccessful Implementation )
Dalam  penelitian  ini  juga  disebutkan  faktor penghambat dari implementasi pelayanan kelahiran terpadu, antara lain :
a. Kelengkapan berkas dari pasien Salah  satu  dokumen  persyaratan  yang  sering menjadi  penghambat implementasi  pelayanan kelahiran  terpadu  yaitu  belum  adanya  nama bayi yang di lahirkan. Karena salah satu syarat menerbitkan  akte  kelahiran,  kartu  identitas anak dan kartu keluarga yakni harus sudah ada nama anaknya.
b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Masih banyak pasien yang belum mengetahui akan penerepan kebijakan pelayanan kelahiran terpadu  di  rumah  sakit  umum  daerah Sumbawa. Sehingga tidak semua pasien yang melahirkan  di  rumah  sakit  umum  daerah Sumbawa  dapat  merasakan  manfaat  dari inovasi pelayanan kelahiran terpadu.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kebijakan  pelayanan  kelahiran  terpadu  merupakan langkah yang maju bagi rumah sakit umum daerah Sumbawa  untuk  membantu  masyarakat  dalam menerbitkan administrasi kependudukan bagi pasien yang  melahirkan  di  rumah  sakit,  Pelayanan kelahiran terpadu merupakan aplikasi dari penerapan  kebijakan  pelayanan  publik  yang  baik. Adanya sarana pendukung seperti adanya SOP yang dijadikan  panduan  dalam  penerapan  inovasi pelayanan  keleharinan  terpadu  dan  tersedianya sumber  daya  manusia  yang  memahami  tugas  dan tanggung  jawabnya  merupakan  faktor  pendukung dari  keberhasilan  penerapan  inovasi    pelayanan kelahiran  terpadu  dirumah  sakut  umum  daerah Sumbawa. Hambatan terkait implementasi
pelayanan  kelahiran  terpadu  dirumah  sakit  umum daerah Sumbawa berasal dari faktor eksternal.

## Saran
Rumah  sakit  umum  daerah  Sumbawa  harus menyusun  langkah  langkah  strategis  dalam mensosialisasikan  inovasi  pelayanan  kelahiran terpadu  agar  pasien  lebih  dini  mengetahui  dan mempersiapkan semua persyaratannya. Rumah sakit umum  daerah  Sumbawa  juga  harus  menyiapkan sarana  ruangan  khusus    sebagai  tempat  koordinasi awal  dan  mendapatklan  informasi  yang  jelas  bagi pasien  tentang inovasi pelayanan terpadu.
Peneliti  juga  berharap  akan  ada  penelitan selanjutnya sebagai penegembangan dari penelitian ini sehingga diharapkan kedepannya hal – hal yang dapat menghambat sebuah kebijakan bisa diminimalisir,  karena  kepuasan  masyarakat  atau pasien  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  sangat mutlak

## REFERENSI
Ariyadi, B. (2016). Model aplikasi sistem pelayanan terpadu  pada  kantor  kelurahan.  ISSN  2089- 3787, 895
Alkano.  (2016).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan Kesehatan  Instalasi  Gawat  Darurat  Modern. Jakarta. Rineka Cipta
Barata,    (2015).  Dasar-dasar  Pelayanan  Prima. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
Dwiyanto.  (2015).  Reformasi  Birokrasi  Publik  di Indonesi, Galang Printika, Yogyakarta.
Gunawan,  E.  (2014).  Pembuatan  sistem  informasi pelayanan masyarakat terpadu, jurnal ilmiah mahasiswa universitas Surabaya vol 2 no. 2 Gasperz,  (2014).  Manajemen  Kualitas  Dalam Industrian  Jasa,  Jakarta.  PT.  Gramedia Pusaka.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur   Negar    RI. (2004).  Pedoman  Pelayanan  Satu  Pintu.:
Jakarta. Patmasari,  R.  (2016).  Analisis  Inovasi  Pelayanan Aplikasi Pendafataran Tanpa antrean dengan Sistem Online diRumah Sakit. http:/e/journal3.undip.ac.id.exe. diakses
tanggal 23 januari 2020. Jam 19.30
Peraturan Bupati,  (2018). Percepatan Kepemilikan Akta  Kelahiran  Melalui  Jalur  Pendidikan, Kesehatan,  Sistem  Layanan  Rujukan Terpadu dan Desa /Kelurahan. Nomor 24
,  (2019).  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati  Sumbawa  Nomor  24  Tahun  2018 Tentang  Percepatan  Kepemilikan  Akta Kelahiran  Melalui  Jalur  Pendidikan, Kesehatan,  Sistem  Layanan  Rujukan
Terpadu dan Drsa/Kelurahan. Nomor 51
Rakhman,  D.  (2016).  Implementasi  kebijakan
pelayanan Administrasi kependudukan terpadu. Jurnal administrasi publik, 962