Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus
Salma Rabbaniyah 1 , Shafa Salsabila² 1,2 Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret salmarbn@student.uns.ac.id 1 , shfslsbila@student.uns.ac.id 2

## Abstract
The  patriarchal  culture  that  is  rooted  in  Indonesia,  especially  in  the  Javanese,  triggers many  problems,  especially  on  relations  between  genders.  Gender  inequality  in patriarchal  culture  plays  a  big  role  in  the  occurrence  of  sexual  violence  in  society, including on campus. There are still many cases of sexual violence on campus that are not reported, one of the reasons is because the victims remain silent.  This study aimed to examine the influence of patriarchy in Javanese culture on sexual violence victims on campus who choose to  silence themselves. This  research uses  a qualitative descriptive approach  with  narrative  review  method  by  studying  and  analyzing  literature  from various  scientific  articles  that  are  relevant  to  the  research  topic.  Strong  patriarchal culture  in  society  and  the  trauma  experienced  by  victims  plays  a  big  role  in  causing them  to  be  reluctant  to  report  what  they  have  experienced  and  choose  to  silence themselves.  Thus,  these  findings  suggest  that  self-silencing  is  carried  by  victims  to maintain  interpersonal  relationships,  avoid  conflict,  and  maintain  physical  and  or psychological safety as a way of protecting oneself in a patriarchal environment.

## Keywords: Sexual Violence, Victims of Harrassment, Self-Silencing, Patriarchy

## 1. PENDAHULUAN
Isu kesetaraan gender tengah menjadi topik diskusi yang kembali ramai diangkat di  Indonesia,  selain  karena  pengesahan  UU-TPKS  (Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual)  yang  menjadi  landasan  yang  mengokohkan  terhadap  perjuangan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia (Sinombor, 2022), juga karena tumbuhnya kesadaran  generasi  muda  akan  melanggengnya  budaya  patriarki  di  Indonesia  dengan segala  pengaruh  positif  dan  negatifnya.  Budaya  patriarki  menjadi  salah  satu  budaya yang digunakan oleh banyak masyarakat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Patriarki di Indonesia tidak berkembang sebagai budaya sendiri, namun memang sudah tercakup dalam  budaya  masyarakat,  sehingga  untuk  mengurangi  atau  menghapuskan  pola  pikir patriarki yang terbentuk karena budaya akan menjadi suatu hal yang sulit dilakukan.
Ihsani  (2021)  menjelaskan  bahwa  sistem  patriarki  yang  mendominasi kebudayaan  masyarakat  memunculkan  masalah  baru  berupa  kesenjangan  serta ketidakadilan  gender  yang  mempengaruhi  sebagian  besar  aspek  kehidupan  manusia. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pemilik kontrol utama masyarakat dan memiliki  kekuasaan  untuk  melakukan  apapun,  sedangkan  perempuan  diposisikan sebagai  kaum  yang  lemah  dan  memiliki  sedikit  pengaruh  dalam  masyarakat  sehingga hal  ini  menyebabkan  perempuan  berada  dalam  posisi  inferior.  Hal  ini  memberikan
konstruksi serta pola pikir bahwa merupakan hal yang lumrah apabila ada laki-laki yang menggoda  perempuan,  sementara  perempuan  sebagai  objek  yang  digoda  dijadikan sebab dari kekerasan itu sendiri.
Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Komnas Perempuan (2021)  dalam  CATAHU  2020  mendapati  sebanyak  299.991  kasus  kekerasan  terhadap perempuan. Lebih spesifik lagi bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual yang  terjadi  di  Ranah  Publik/Komunitas  sebanyak  590  kasus  (56%),  salah  satunya lingkungan  perguruan  tinggi/universitas.  Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu yang dicatut Ishak (2020), ditemukan terdapat 19% murid mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh para staf di perguruan tinggi tempat mereka menimba pendidikan, bahkan  75,9%  menyebutkan  bahwa  bentuk  pelecehan  yang  diterima  terjadi  sebanyak dua hingga tiga kali semenjak di  perguruan tinggi  dan setengah dari korban pelecehan seksual  mendapatkan  perlakuan  tersebut  dari  para  pengajar  atau  staf  perguruan  tinggi. Pelaku  pelecehan  seksual  yang  berasal  dari  staf  atau  pengajar  perguruan  tinggi  terdiri atas 78% laki-laki, 15% perempuan, dan 7% lagi jenis kelamin tidak diketahui.
Perguruan  tinggi  yang  seharusnya  memberikan  ruang  aman  bagi  mahasiswa/i berubah menjadi tempat yang jauh dari kata aman, sebagai contoh pada kasus kekerasan seksual  yang  terjadi  pada  seorang  mahasiswi  angkatan  2018  di  Universitas  Riau  yang dilecehkan  oleh  dosennya,  sesudah  kejadian  pelecehan  itu  terjadi  dan  korban  melapor kepada salah satu dosen jurusannya dan meminta menemaninya menemui ketua jurusan, dosen  tersebut  malah  mengintimidasi  korban  (Setiawan,  2021).  Korban  diminta  untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain dan mengikhlaskan hal tersebut. Hal ini  menjadi  salah  satu  dari  sekian  banyak  bukti  bahwa  korban  kekerasan  seksual mendapat  viktimisasi  lanjutan  (ganda)  ketika  melaporkan  kekerasan  seksual  yang  ia alami,  korban  justru  disalahkan  dan  dianggap  ikut  andil  dalam  kejadian  tersebut sehingga  korban  cenderung  menerima  pelanggaran  lanjutan  terhadap  hak-haknya dan/atau trauma tambahan (Soejoeti & Susanti, 2020a).
(Soejoeti  &  Susanti,  2020a)  melihat  institusi  tidak  memihak  dan  mendukung korban,  dan  cenderung  lunak  terhadap  pelaku  dalam  penanganan  kasus  kekerasan seksual, seperti beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas. Pelaku melakukan kekuatan fisik,  paksaan,  pelecehan,  atau  pembungkaman  sebagai  jenis  kontrol  sosial  terhadap korban  dan  memanfaatkan  aturan  dan  implementasi  lapangan  institusional  yang terkesan mendukung aksi pelaku; penolakan yang ditunjukkan korban direspons dengan perilaku  bermusuhan  atau  merugikan  oleh  institusi.  Bentuk  pelecehan  seksual  dan perilaku  misogini  juga  dapat  terwujud  secara  terbuka  pada  konteks  kampus  dalam diskusi, debat kelas, atau bahkan kurikulum akademik (Soejoeti & Susanti, 2020a).
Permasalahan  yang  meliputi  kasus  kekerasan  seksual  di  kampus  tidak  dapat terus diabaikan karena lingkungan kampus diharapkan  dapat membangun ruang ramah gender  untuk  mendukung  aktivitas  pembelajaran  secara  efektif.  Pembungkaman  kasus
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kekerasan  seksual  di  kampus  yang  dilakukan  oleh  korban  karena  berbagai  alasan menjadi  perhatian  penting  untuk  merumuskan  solusi  yang  tepat  untuk  mencegah, memproses,  menyelesaikan,  dan  menanggulangi  kasus  kekerasan  seksual  di  kampus. Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  akan  membahas  mengenai  faktor-faktor  yang melandasi  korban  kekerasan  seksual  di  kampus  dalam  membentuk  perilaku pembungkaman diri terhadap kejadian kekerasan seksual yang menimpanya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Patriarki
Patriarki  dalam  definisi  harfiah  adalah  kekuasaan  bapak,  yang  berarti  dalam lingkup keluarga dilindungi dan dipimpin oleh bapak. Jika definisi diperluas, kuasa ini dapat  mencakup  kelompok  kecil  yang  dipimpin  oleh  laki-laki,  dimana  kepemimpinan laki-laki  termasuk  mengontrol  kegiatan  dan  kehidupan  anggotanya  dan  laki-laki dipandang sebagai  pemimpin mutlak  (K. W. Sari  &  Haryono, 2019).  Budaya patriarki menurut  (K.  W.  Sari  &  Haryono,  2019)  adalah  pola  kekeluargaan  yang  berpusat  pada garis  keturunan  bapak,  sedangkan  menurut  Bressler  (Apriliandra  &  Krisnani,  2021), patriarki  adalah  sistem  sosial  masyarakat  yang  berotasi  pada  laki-laki  sebagai  pusat dominasi dan memegang kewenangan pokok dalam tatanan masyarakat. Adapun, sistem patriarki  memiliki  definisi  sebagai  sistem  dimana  laki-laki  lebih  berkuasa  dan mendominasi  perempuan  sehingga  perempuan  dilihat  sebagai  warga  nomor  dua  atau pihak subordinat (Rohmatin, 2019).
Patriarki  berkembang  dari  pembagian  peran  biologis  dalam  kebudayaan  pra- modern antara laki-laki dan perempuan (K. W. Sari & Haryono, 2019), dimana laki-laki memiliki  ukuran  fisik  yang  dianggap  sesuai  untuk  melakukan  pekerjaan  berat,  seperti bercocok-tanam,  mengangkut  barang,  dan  membangun  rumah;  sedangkan  perempuan dengan  organ  rahimnya  dianggap  lebih  sesuai  untuk  mengasuh  anak,  dan  mengurus rumah (Mulyani,  2018).  Sehingga laki-laki  dipandang sebagai  pelindung  dan penyedia kebutuhan  hidup  rumah  tangga  dan  perempuan  cukup  mematuhi  aturan  rumah  tangga yang  telah  ditetapkan  oleh  laki-laki.  Kebudayaan  patriarki  ini  bertahan  lama  hingga masa  sekarang  dan  telah  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  wajar  dan  diterima  oleh masyarakat sehingga melahirkan konsep hegemoni, atau suatu relasi kuasa yang terjadi tanpa  paksaan  dan  pihak  yang  dikuasai  menerima  ketimpangan  kuasa  dengan  sukarela (Handayani & Novianto, 2004).
Sistem  patriarki  ini  didasari  oleh  tiga  asumsi  yang  dijabarkan  Pyke  (Darwin  & Tukiran,  2001)  sebagai  berikut:  (1)  adanya  kesepakatan  sosial  yang  hanya menguntungkan  sebagian  kelompok  namun  dianggap  mewakili  kepentingan masyarakat;  (2)  terbentuknya  ideologi  hegemonis  sehingga  menjadi  pola  pikir  sehari- hari  dan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  memang  seharusnya  berjalan  seperti  ini;  (3) sistem  dianggap  sebagai  penyokong  kesatuan  dan  kerja  sama  sosial  yang  jika  tidak dijalankan akan menimbulkan konflik masyarakat.

## 116
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Budaya  patriarki  di  Indonesia  merupakan  masalah  struktural  yang mempengaruhi  individu,  kelompok,  dan  masyarakat  secara  luas.  Utamanya  karena budaya  patriarki  telah  berkembang  menjadi  ideologi  hegemoni  di  Indonesia, terkhususnya  di  Jawa  yang  menganut  paham  patrilineal  (Mulyani,  2018),  perempuan menjadi  pihak  yang  dimarginalisasi  sehingga  kerap  mengalami  kesulitan  untuk mendapat  akses  yang  sama  terhadap  hak-hak  manusia  dibanding  laki-laki.  Selain  itu, karena  perempuan  di  doktrinasi  sebagai  pihak  inferior  daripada  laki-laki  yang  lebih dominan (Sakina & Siti, 2017), hal ini membawa banyak pengaruh pada cara hidup dan kepribadian perempuan. Perempuan sejak dini diajarkan untuk menjadi seseorang yang selalu  mementingkan  orang  lain,  terutama  laki-laki,  terlebih  dulu  dibanding  dirinya. Perempuan  dituntut  untuk  menjadi  baik  dan  penurut,  dengan  cara  menahan  kebutuhan dan  perasaannya  serta  mematuhi  kata-kata  dari  laki-laki  yang  dianggap  kedudukannya lebih tinggi dan tahu oleh masyarakat. Selain dituntut untuk mengikuti budaya patriarki masyarakat,  perempuan  juga  dianggap  sebagai  orang  yang  inferior  sehingga  dianggap tidak penting dan diremehkan. Pengajaran dan pendoktrinan inilah  yang menjadi  salah satu faktor yang melanggengkan praktik patriarki.
Budaya  Jawa  merupakan  salah  satu  yang  masih  menganut  budaya  patriarkis. Pada  keluarga,  ayah  berperan  sebagai  pencari  nafkah  dan  kepala  keluarga,  serta  ibu yang  mengelola  pekerjaan  domestik.  Struktur  tersebut  terbentuk  dari  proses  historis (Sakti,  2021).  Terdapat  banyak  istilah  Jawa  yang  menekankan  pada  inferioritas perempuan dibanding laki-laki, yaitu kanca wingking untuk menyebut istri, yang berarti teman  belakang  secara  harfiah  atau  teman  yang  mengurusi  urusan  rumah  tangga (Hermawati,  2007).  Ada  pula  istilah macak , manak ,  dan masak yang  disebut  dalam Serat  Candrarini yang  berarti  istri  sepantasnya  memberi  keturunan  untuk  laki-laki, selalu berpenampilan cantik, dan memasak untuk suami (Endraswara, 2006; Hermawati, 2007).  Serta  istilah  lain seperti apur,  pupur,  kasur,  sumur dan  mungkin  masih  banyak lagi istilah dengan akhiran “ur-ur” yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri (Hermawati, 2007).
Dalam  budaya  Jawa,  perempuan  yang  ideal  adalah  perempuan  yang  memiliki sifat  lemah  lembut,  penurut,  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  melampaui  laki-laki. Sehingga kerap kali peran yang melekat pada perempuan ideal adalah mengelola rumah tangga,  pendukung  karir  suami,  istri  yang  patuh  dengan  suami  dan  ibu  bagi  anak- anaknya.  Sementara  laki-laki  dicitrakan  sebagai  sosok  yang  “serba  tahu”,  sebagai panutan,  berpikiran  rasional  dan  agresif.  Peran  ideal  laki-laki  adalah  sebagai  kepala keluarga  yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelindung, dan pengayom (Hermawati, 2007).

## Pembungkaman Diri
Pembungkaman  diri  merupakan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Dana  C.  Jack pada  1992  (Dana  Crowley  Jack  &  Dill,  1992).  Teori  ini  muncul  setelah  adanya penelitian yang luas mengenai depresi, kepercayaan diri yang rendah, dan penilaian diri
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yang negatif pada perempuan (Ahmed & Iqbal, 2019), terutama pengalaman mengenai hal  yang  mengarahkan  perempuan  untuk  menderita  depresi,  yaitu  pembungkaman  diri sendiri.  Perempuan  mulai  membungkam  atau  menahan  pikiran,  perasaan,  dan  perilaku tertentu yang dirasa akan berlawanan dengan keinginan orang lain. Mereka melakukan itu  untuk  menghindari  konflik,  menjaga  sebuah  hubungan,  dan/atau  menjamin keselamatan  psikologis  atau  fisik  mereka.  Perilaku  membungkam  diri  sendiri  ini mengarah  pada  kehilangan  diri  dan  perasaan  tersesat  dalam  kehidupan  perempuan, mereka  juga  merasakan  perasaan  malu,  putus  asa,  dan  kemarahan  pada  perasaan terjebak dan pengkhianatan diri (Dana C. Jack & Ali, 2010).
Teori  pembungkaman  diri  Jack  juga  berdasar  pada  teori  feminis  dan  teori psikodinamis,  yang  dilengkapi  dengan  teori  depresi  behavioral  (Dana  C.  Jack  &  Ali, 2010).  Meskipun  pembungkaman  diri  yang  dijabarkan  terlihat  sebagai  hal  yang  privat dan personal, namun faktanya pembungkaman diri merupakan hal yang sangat kultural. Pembungkaman  diri  ditentukan  oleh  norma,  nilai,  dan  gambaran  pada  masyarakat patriarkis  akan  perempuan  yang  “seharusnya”,  yaitu  menyenangkan,  tidak  egois,  dan penyayang.  Penilaian  negatif  perempuan  kepada  dirinya,  kerap  kali  berpusat  pada tindakan  dan  perasaan  mereka  pada  suatu  hubungan.  Karena  itu,  pembungkaman  diri kerap  membuat  perempuan  mendahulukan  kebutuhan  orang  lain  dibanding  dirinya, menutupi ekspresi diri, menahan kemarahan, menghambat perilaku yang berpusat pada diri, dan mengkritik diri yang berlawanan dari “perempuan yang baik” menurut budaya.
Pembungkaman  diri  menurut  Dana  Crowley  Jack  &  Dill  (1992)  adalah kecenderungan perempuan untuk menyerah atau membungkam aspek berharga dari diri mereka  untuk  hubungan  mereka,  menekan  tujuan,  nilai,  dan  perasaan  yang  mungkin membuat  mereka  berkonflik  dengan  orang  lain.  Adapun  pendapat  lain  mengenai pembungkaman  diri  menurut  (Ahmed  &  Iqbal,  2019),  yaitu  sebuah  praktik  menahan ekspresi  dari  emosi,  opini,  kelebihan,  dan  kemampuan  individu  secara  sukarela  dan perilaku  tersebut  dilakukan  dalam  tekanan  untuk  menjaga  hubungan  dan  memenuhi tanggung  jawab  dengan  melampaui  apa  yang  diperlukan  untuk  pilihannya  sendiri. Ussher  (Ussher,  2006;  Ussher  &  Perz,  2010)  memiliki  pendapat  lain  mengenai pembungkaman  diri,  Ussher  mendeskripsikan  pembungkaman  diri  sebagai  cara perempuan  mengawasi  respons,  mengatur  tindakan,  serta  merasa  malu  dan  menyesal sehingga membungkam dirinya sendiri.
Berdasarkan  definisi-definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembungkaman diri merupakan kecenderungan perilaku perempuan untuk menahan ekspresi diri berupa keinginan,  kebutuhan,  nilai,  dan  tujuan  diri  dengan  tujuan  menjaga  hubungan interpersonal,  menghindari  konflik,  dan  mempertahankan  keselamatan  diri  secara  fisik dan/atau psikologis.
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  menggunakan metode  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan.  Metode  penelitian  dipilih  untuk menggambarkan pengaruh patriarki budaya Jawa terhadap perempuan korban kekerasan seksual  dalam  kasus  yang  terjadi  di  kampus  secara  komprehensif.  Penelitian  kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena pengalaman subjek dan menafsirkan makna dalam  peristiwa  menggunakan  metode  ilmiah  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  ini (Usman  &  Akbar,  2009).  Sedangkan,  studi  kepustakaan  menurut  Nazir  (2013)  adalah metode  pengumpulan  data  dengan  mengkaji  data  dari  sumber  tertulis  seperti  buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.
Data  yang  dikumpulkan  kemudian  dikaji  dengan  jenis narrative  review untuk menjabarkan penjelasan mengenai topik penelitian secara sistematis. Peneliti melakukan pencarian  literatur  dalam  negeri  menggunakan  basis  data Google  Scholar dengan  kata kunci  “Kekerasan  Seksual  di  Kampus”,  “Korban  Kekerasan  Seksual  yang  Bungkam”, dan  “Patriarki  Budaya  Jawa”  yang  dirilis  selama  sepuluh  tahun  terakhir  dari  rentang tahun  2012  hingga  2021.  Berdasarkan  pencarian  tersebut,  terdapat  ribuan  jurnal  yang muncul pada mesin pencarian. Lalu, peneliti menyeleksi jurnal melalui relevansi abstrak dan  isi  jurnal  berdasarkan  topik  penelitian  dan  diperoleh  6  jurnal  terkait  yang  dapat digunakan sebagai sumber penelitian

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  (Nikmatullah,  2020),  kekerasan  seksual  dapat disebabkan oleh tiga hal yang merunut pada budaya patriarki, yaitu ketimpangan relasi gender,  ketimpangan  relasi  kuasa,  dan rape  culture .  Ketimpangan  relasi  gender terbentuk  karena  budaya  patriarki  masyarakat  yang  mengonstruksi  peran  gender, seringkali  laki-laki  dianggap  sebagai  pihak  yang  dominan  terhadap  perempuan, sehingga  kebanyakan  kasus  pelecehan  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  perempuan. Selanjutnya,  ketimpangan  relasi  kuasa  menjelaskan  kemungkinan  individu  yang memiliki  kewenangan  atau  individu  dominan  untuk  menggunakan  kekuasaannya terhadap  individu  subordinat  dan  melakukan  hal-hal  yang  melecehkan  Dalam  ruang universitas,  dosen  atau  civitas  akademik  dipandang  memiliki  kekuasaan  terhadap mahasiswa,  sehingga  oknum  civitas  akademik  memiliki  kemungkinan  untuk menyalahgunakan kuasa tersebut kepada mahasiswa dan melakukan kekerasan seksual. Terakhir, rape  culture yang  menganggap  tubuh  perempuan  sebagai  objek  semata, sehingga melahirkan konsepsi yang misoginis, tubuh yang pantas dilecehkan, dan absen dalam pemberian hak dan perlindungan yang sesuai terhadap perempuan. Rape culture dilanggengkan  oleh  media  dan  budaya  populer  seperti victim  blaming ,  lelucon  seksis, dan  toleransi  terhadap  kekerasan  seksual  sehingga  memungkinan  meningkatnya kekerasan seksual.
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Penelitian  Soejoeti  &  Susanti  (2020b)  memaparkan  bahwa  penyebab  utama kekerasan seksual di kampus terjadi karena hasil dari budaya patriarki yang mengakar di tengah  masyarakat.  Narasumber  yang  diwawancarai  dalam  penelitian  tersebut menyebutkan  penyebab  kekerasan  seksual  di  kampus,  yaitu:  (1)  adanya  relasi  kuasa yang  tidak  seimbang  antar  gender  yang  didasarkan  pada  konstruksi  sosial  budaya patriarki;  (2)  pandangan  seksualitas  dilatarbelakangi  oleh  ketimpangan  relasi  kuasa antar  gender;  (3)  masyarakat  patriarkis  yang  membentuk  relasi  kuasa  timpang  antar gender;  (4)  sikap  toleran  pada  kekerasan  seksual  yang  dihasilkan  dari  diskriminasi gender.
Kompleksitas  terkait  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di  kampus  berkaitan dengan banyak hal, seperti peraturan mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kasus  kekerasan  seksual,  sistem  birokrasi,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia (Nikmatullah,  2020).  Sistem  birokrasi  yang  baik  dan  kondusif  akan  membentuk lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, sedangkan sistem birokrasi yang kaku dan  menyulitkan  akan  membuat  kasus  kekerasan  seksual  terbengkalai;  begitupun dengan kualitas sumber  daya manusia  yang meliputi pengetahuan mengenai  kekerasan seksual dan empati terhadap korban agar penanganan kasus terlaksana dengan objektif, setara, dan mengutamakan korban (Nikmatullah, 2020).
Dalam  penelitiannya  Nikmatullah  (2020)  juga  menjelaskan  alasan  kenapa korban kekerasan seksual di kampus bungkam terhadap kasusnya,  yaitu: (1) minimnya pengetahuan korban mengenai kekerasan seksual karena rape culture dalam lingkungan universitas, sehingga korban tidak mengetahui atau tidak yakin apakah dirinya menjadi korban  kekerasan  seksual;  (2)  korban  mengalami  trauma  dan  tekanan  stigma  dari lingkungan sehingga korban merasa lemah; (3) korban mendapat tekanan dan ancaman dari  pelaku  maupun  institusi  untuk  tidak  melaporkan  kejadian  kekerasan;  (4)  kampus tidak mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
Adapun, Sari & Hadi (2018) dalam temuannya menyebutkan alasan para korban kekerasan seksual tidak melapor ke pihak yang berwajib adalah: (1) kejadian dianggap sebagai  aib;  (2)  korban  ragu  ceritanya  tidak  dipercaya;  (3)  proses  hukum  yang  tidak selesai;  (4)  takut  adanya  tekanan  di  masa  depan;  (5)  tidak  sadar  bahwa  dia  adalah korban; (6) korban meremehkan pihak yang berwenang.
Ditambah  lagi  dengan  penelitian  Krebs  et  al.,  (2007)  yang  menjabarkan  alasan kenapa  kekerasan  seksual  di  kampus  menjadi  tindak  kriminal  yang  tidak  dilaporkan oleh  korban,  yaitu:  (1)  tidak  menyimpan  bukti  kekerasan  seksual  itu  terjadi;  (2)  takut pelaku akan membalas dendam; (3) takut diperlakukan buruk oleh pihak berwenang; (4) pesimis  laporannya  tidak  dianggap  serius  oleh  pihak  berwenang;  (5)  tidak  ingin  orang lain tahu kejadian tersebut; (6) tidak tahu cara melapor; (7) tidak yakin jika hal tersebut merupakan  kejahatan;  (8)  tidak  yakin  akan  ada  tindak  lanjut  kepada  pelaku;  (9)  tidak ingat atau tahu kejadian yang sebenarnya terjadi; (10) korban merasa dia pun memiliki andil atas kejadian tersebut.
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Dampak  negatif  dari  kejadian  kekerasan  seksual  yang  dialami  korban  bisa bermacam-macam,  misalnya post-traumatic  disorder dan/atau  lebam  tubuh, mengacaukan  perasaan  aman  korban  dan  berdampak  pada  proses  pengambilan keputusan  korban  dalam  melaporkan  kejadian  kekerasan  seksual  kepada  pihak  yang berwenang  (Trihastuti  &  Nuqul,  2020).  Selain  alasan-alasan  yang  telah  dihimpun  dari penelitian  sebelumnya,  korban  yang  sedang  berada  dalam  kondisi  yang  tidak  stabil secara fisik maupun psikologis, sehingga korban memiliki kecenderungan tinggi untuk bungkam terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.
Berdasarkan  hasil  penelitian-penelitian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan mengenai  alasan-alasan  korban  kekerasan  seksual  di  kampus  tidak  melaporkan  kasus kepada  pihak  yang  berwenang,  yaitu:  (1)  korban  tidak  sadar  bahwa  kejadian  tersebut adalah kekerasan seksual karena itu merasa bahwa dirinya bukan korban; (2) malu dan takut  akan  kejadian  tersebut  dan  jika  orang  lain  tahu;  (3)  tidak  tahu  cara  melapor  dan ketidakpercayaan pada pihak berwenang; (4) trauma terhadap kejadian.
Ketidaksadaran  korban  akan  dirinya  yang  telah  menjadi  korban  kekerasan seksual  dapat  dijelaskan  melalui  budaya rape  culture yang  berakar  dari  budaya patriarki. Rape  culture merupakan  gagasan  dalam  masyarakat  yang  melihat  kekerasan seksual  sebagai  sesuatu  yang  lumrah,  menerimanya,  menoleransinya,  bahkan  hingga memaafkan kejadian tersebut, sehingga kekerasan seksual tersebut disepelekan (Kessel, 2021).  Selain  menyepelekan  kekerasan  seksual,  perilaku  menyalahkan  korban  ( victim blaming ), slut-shaming , dan objektifikasi  seksual juga termasuk kedalam rape culture . Budaya ini terbentuk dari budaya patriarki yang mendukung agresi seksual laki-laki dan mendorong kekerasan terhadap perempuan (Kessel, 2021).
Budaya patriarki yang kental dalam masyarakat Jawa membentuk sikap permisif terhadap  kekerasan  seksual  sehingga  korban  seringkali  tidak  mendapat  pengetahuan yang  cukup  mengenai  seksualitas  dan  tidak  sadar  jika  dirinya  sudah  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Budaya  patriarki  juga  membangun  pembenaran  akan  kekerasan terhadap  perempuan  sehingga  kejadian  kekerasan  seksual  diterima  masyarakat  sebagai sesuatu  yang  wajar  dan  bahkan  melimpahkan  kesalahan  kepada  korban  sehingga muncullah  perilaku victim  blaming (Soejoeti  &  Susanti,  2020b).  Melihat  masalah- masalah  yang  berfokus  pada  diskriminasi  perempuan  yang  bercabang  dari  budaya patriarki, tidak  heran  jika  perempuan  akhirnya  mengembangkan  perilaku pembungkaman  diri  untuk  menjaga  hubungan  interpersonal,  menghindari  konflik,  dan mempertahankan  keselamatan  diri  secara  fisik  dan/atau  psikologis.  Perilaku pembungkaman diri hadir sebagai salah satu cara bagi perempuan untuk menjaga diri di lingkungan patriarkis.

## 5. PENUTUP
Pembungkaman  diri  dan  keengganan  korban  kekerasan  seksual  dalam melaporkan  kasusnya  kepada  pihak  yang  berwenang  berdasar  pada  budaya  patriarki
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dalam  masyarakat  Jawa  yang  mengakar  kuat.  Citra  perempuan  sebagai  seorang  yang penurut, inferior, dan lemah dijadikan hal  yang  lumrah bagi  mereka untuk diposisikan lebih  rendah  daripada  laki-laki  dan  diperlakukan  remeh  sehingga  ini  membentuk konstruksi serta pola pikir bahwa perempuan merupakan objek seksual dan menjadikan hal  tersebut  sebab  dari  kekerasan  itu  sendiri.  Ruang  publik,  dalam  hal  ini  adalah lingkungan  kampus,  menjadi  salah  satu  tempat  dimana  kekerasan  seksual  ini berlangsung.  Namun  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  berlangsung  didalamnya tidak diketahui publik. Hal ini dikonfirmasi dari berbagai penelitian yang memaparkan mengenai  alasan-alasan  korban  kekerasan  seksual  di  kampus  tidak  melaporkan kasusnya,  yaitu  korban  tidak  sadar  bahwa  kejadian  tersebut  adalah  kekerasan  seksual karena itu merasa bahwa dirinya bukan korban;  malu dan takut akan kejadian tersebut dan  jika  orang  lain  tahu;  tidak  tahu  cara  melapor  dan  ketidakpercayaan  pada  pihak berwenang;  serta  trauma  terhadap  kejadian  dan  kesulitan  dalam  membuat  keputusan untuk  melapor  karena  sedang  tidak  stabil  secara  fisik  dan  psikologis.  Korban  menjadi pihak  malang  yang  menerima  dampak  dari  kejadian  kekerasan  seksual  itu  dan konsekuensi  budaya  patriarki  pada  masyarakat,  sebab  budaya  patriarki  melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan menimbulkan konsep rape culture yang menoleransi pelecehan  perempuan.  Korban  pun  cenderung  melakukan  pembungkaman  diri  untuk menjaga  hubungan  interpersonal,  menghindari  konflik,  dan  mempertahankan keselamatan  diri  secara  fisik  dan/atau  psikologis  sebagai  cara  menjaga  diri  dalam lingkungan patriarkis.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, F., & Iqbal, H. (2019). Self-Silencing and Marital Adjustment in Women With and Without Depression | Pakistan Journal of Psychological Research. Pakistan Journal of Psychological Research , 34 (2).
https://doi.org/10.33824/PJPR.2019.34.2.17
Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. Jurnal
Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (1), 1. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968
Darwin,  M.,  &  Tukiran,  D.  (2001). Menggugat  Budaya  Patriarkhi .  Kerjasama  Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
Endraswara, S. (2006). Rasa sejati : misteri seks dunia kejawen . Narasi.
Handayani,  C.  S.,  &  Novianto,  A.  (2004). Kuasa  wanita  Jawa .  PT  LKiS  Pelangi Aksara.
https://books.google.com/books/about/Kuasa_Wanita_Jawa.html?id=hGVoDwA

## AQBAJ
Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. Jurnal Komunikasi Massa ,

## 122
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
1 (1), 18–24. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01600.x
Ihsani,  S.  N.  (2021).  Kekerasan  Berbasis  Gender  dalam  Victim-Blaming  pada  Kasus Pelecehan  yang  Dipublikasi  Media  Online. Jurnal  Wanita  Dan  Keluarga , 2 (1), 12–21. https://doi.org/10.22146/jwk.2239
Ishak, D. (2020). ARTIKEL PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN : SEBUAH. Akselerasi , 2 (2), 136–144. https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462
Jack,  Dana  C.,  &  Ali,  A.  (2010).  Silencing  the  Self  Across  Cultures:  Depression  and Gender  in  the  Social  World.  In Silencing  the  Self  Across  Cultures:  Depression and Gender in the Social World . Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195398090.001.0001
Jack,  Dana  Crowley,  &  Dill,  D.  (1992).  The  silencing  the  self  scale. Psychology  of
Women , 16 , 97–106.
Kessel,  A.  (2021).  Rethinking  Rape  Culture:  Revelations  of  Intersectional  Analysis.
American Political Science Review , 1–13. https://doi.org/10.1017/S0003055421000733
Komnas  Perempuan.  (2021,  March  5). CATAHU  2020  Komnas  Perempuan:  Lembar Fakta dan Poin Kunci . https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-
2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
Krebs, C. P., Lindquist, C. H., Warner, T. D., Fisher, B. S., & Martin, S. L. (2007). The Campus  Sexual  Assault  (CSA)  Study  The  Campus  Sexual  Assault  (CSA)  Study
Final Report . vii-7–1. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221153.pdf
Mulyani,  T.  (2018).  Kajian  Sosiologis  mengenai  Perubahan  Paradigma  dalam  Budaya
Patriarki  untuk  Mencapai  Keadilan  Gender. Jurnal  Paradigma  Hukum Pembangunan , 3 (02), 149–158. https://doi.org/10.25170/PARADIGMA.V3I02.1935
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian (R. Sikumbang (ed.); 8th ed.). Ghalia Indonesia.
Nikmatullah.  (2020).  Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban:  Kasus Kekerasan  Seksual  di  Kampus. Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming , 14 (2), 37–53. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875
Rohmatin,  F.  (2019).  Dekonstruksi  Wacana  Patriarki  dan  Kebungkaman  Perempuan dalam  Manuskrip  Hikayat  Darma  Tasiyah. Jumantara:  Jurnal  Manuskrip Nusantara , 10 (2), 149–162. https://doi.org/10.37014/JUMANTARA.V10I2.598 Sakina,  A.  I.,  &  Siti,  D.  H.  (2017).  MENYOROTI  BUDAYA  PATRIARKI  DI INDONESIA. Share : Social Work Journal , 7 (1), 71–80.
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
https://doi.org/10.24198/SHARE.V7I1.13820
Sakti, R. E. (2021). Njawani : bagaimana keluarga Jawa menciptakan anak-anak yang patuh .
Sari,  K.  W.,  &  Haryono,  C.  G.  (2019).  HEGEMONI  BUDAYA  PATRIARKI  PADA
FILM  (Analisis  Naratif  Tzvetan  Todorov  Terhadap  Film  Kartini  2017). SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi , 12 (1).
https://doi.org/10.30813/S:JK.V12I1.1542
Sari,  N.  A.,  &  Hadi,  A.  (2018).  Kajian  Viktimologi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan  Di  Tempat  Umum  (Suatu  Penelitian  di  Wilayah  Hukum  Polsek
Syiah  Kuala)  |  Sari  |  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 2 (4), 746–758. http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14615 Setiawan, R. (2021, November 8). Kekerasan Seksual di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi? https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-masif- permendikbud-ppks-jadi-solusi- gk6z?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait
Sinombor,  S.  H.  (2022,  April  13). UU  TPKS  Disahkan,  Tonggak  Awal  Penghapusan Kekerasan Seksual - Kompas.id . https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan- untuk-korban-masih-panjang
Soejoeti,  A.  H.,  &  Susanti,  V.  (2020a).  Diskusi  Keadilan  Restoratif  dalam  Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. Deviance: Jurnal Kriminologi , 4 (1), 67–83.
Soejoeti,  A.  H.,  &  Susanti,  V.  (2020b).  Memahami  Kekerasan  Seksual  dalam  Menara Gading  di  Indonesia. Community :  Pengawas  Dinamika  Sosial , 6 (2),  207–221. https://doi.org/10.35308/JCPDS.V6I2.2221
Trihastuti,  A.,  &  Nuqul,  F.  L.  (2020).  Menelaah  Pengambilan  Keputusan  Korban
Pelecehan  Seksual  dalam  Melaporkan  Kasus  Pelecehan  Seksual. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi , 11 (1), 1–15. https://doi.org/10.21107/PERSONIFIKASI.V11I1.7299
Usman,  H.,  &  Akbar,  P.  S.  (2009). Metodologi  Penelitian  Sosial (2nd  ed.).  Bumi Aksara.
Ussher,  J.  M.  (2006). Managing  the  monstrous  feminine :  regulating  the  reproductive body (1st  ed.).  https://www.routledge.com/Managing-the-Monstrous-Feminine- Regulating-the-Reproductive-Body/Ussher/p/book/9780415328111
Ussher,  J.  M.,  &  Perz,  J.  (2010).  Disruption  of  the  Silenced  Self:  The  Case  of

## 124
Community: volume 8, nomor 1, April 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Premenstrual  Syndrome. Silencing  the  Self  Across  Cultures:  Depression  and Gender in the Social World . https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195398090.003.0022