## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3157/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Implementasi  Kurikulum Pada Pendidikan Dan Pengembangan Umum Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia
Hartini, Rugaiyah, R. Madhakomala Mahasiswa S3 UNJ Article Info Abstrak Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022 Tujuan  dari  penelitian ini adalah  untuk (1) memperoleh gambaran ketepatan kurikulum  dalam  pelaksanaan  pendidikan,  (2)  menganalisis  keberhasilan, kelemahan  dan  masalah  ketepatan  dan  penggunaan  kurikulum  dalam pelaksanaan pendidikan dan, (3)  menyampaikan rekomendasi tentang langkah- langkah terintegrasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan  kurikulum sesuai kebutuhan  pendidikan di masa mendatang.  Metode penelitian yang digunakan dengan  kajian  pustaka  dengan  berbagai  sumber  data  baik  berupa  buku  atau artikel yang berhubungan dengan tema penelitian . Fa Keywords:
supervision, control and evaluation Article Info Abstract Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022 The objectives of this study are (1) to obtain an overview of the accuracy of the curriculum  in  the  implementation  of  education,  (2)  to  analyze  the  successes, weaknesses  and  problems  of  the  accuracy  and  use  of  the  curriculum  in  the implementation of education and, (3) to provide recommendations on integrated steps  that  can  be  taken  for  improvement.  curriculum  according  to  future educational needs. The research method used is a literature review with various data sources in the form of books or articles related to the research theme.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Hartini Mahasiswa S3 UNJ rakat yang masih rendah

## 1. PENDAHULUAN
Kepala  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri)  Jenderal  Listyo  Sigit  Prabowo menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Polri terus meningkat, saat implementasi 100 hari kerja program Presisi. Hal itu berdasarkan dari hasil penilaian lembaga survei  nasional  yang  kredibel.  Berdasarkan  lembaga  survei  Alvara  Strategi  Indonesia,  tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 86,5 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya dari hasil lembaga survei lain sebesar 70,8 persen.
Untuk  mempertahankan  peringkat tersebut  maka  setiap lini  di  dalam  Polri  terus  berusaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kredibilitasnya. Salah satu lembaga yang ada dalam tubuh Polri yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan  (Lemdiklat) Polri merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan,  mengembangkan  dan  menyelenggarakan  pendidikan  kepolisian  dalam  rangka “Menciptakan Insan Tri Brata yang Presisi”, berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dipimpin seorang berpangkat  Komisaris  Jenderal  Polisi,  dibantu  oleh  4  (empat)  Kepala  Biro  yang  berpangkat Brigadir  Jenderal  Polisi  (Biro  Renmin,  Biro  Bindiklat,  Biro  Kurikulum  dan  Biro  Jianbang), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri bertempat di Jl. Ciputat Raya No.40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Lemdiklat Polri merupakan garda terdepan dalam   membentuk, mencetak pola pikir,  pola tindak    sumber    daya  manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  menjadi  sangat  vital keberadaannya.  Kalemdiklat   Polri saat  ini  Komjen.  Pol.  Prof.  Dr.  H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si dalam Musrenbang Polri T.A. 2021 menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan alat dan kekuatan utama Polri,  sebagaimana persenjataan yang menjadi alat dan kekuasaan utama TNI. Sehingga pendidikan menjadi aspek penting dalam memproduksi alat  utama  Polri  yang unggul,  kreatif  dan  inovatif  dalam  menjawab  tantangan  di  era  revolusi  industri  4.0  menuju masyarakat  5.0  dan  juga  dalam  menghadapi  pandemi  global  Covid-19.  Oleh  karenanya pendidikan yang diselenggarakan di kampus-kampus Polri  harus dibenahi  dan memposisikan sebagai   objek   vital Polri.
Lemdiklat  Polri  mempunyai  delapan  program  prioritas  transformasi  pendidikan    Polri tercantum dalam Kep Kalemdiklat Polri No. 323 Tanggal          21 Juni 2021 yaitu:
a. Mewujudkan kampus sehat.
b. Mewujudkan kampus aman.
c. Mewujudkan kampus sebagai pusat keunggulan.
d. Menjadikan kampus tempat favorit dan prestasi.
e. Membangun kampus dengan kurikulum kekinian dan menjawab tantangan tugas.
f. Membangun kampus dengan struktur kuat.
g. Membangun kampus dengan kebangsaan.
h. Mewujudkan pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang inklusif untuk umat manusia. Untuk  mendukung  delapan  program  prioritas  Lemdiklat    Polri,  maka  biro  kurikulum Lemdiklat Polri memberikan terobosan baru dengan membuat kurikulum untuk semua pendidikan di  Polri  baik  dari  kurikulum  sekolah  bintara  hingga  Sekolah  Staf  dan  Pimpinan  Menengah (Sespimmen)  Polri  yang  komprehensif  (kedalaman  materi),  logis  (silogisme  berpikir),  spesifik (metode yang khas), strategis, kemanfaatan dan novelty (kebaruan).
Setiap  jenjang  pendidikan  mempunyai  visi  dan  misi  yang  berbeda.  Pada  kurikulum Sespimmen  Polri  yang  mengedepankan  strategi  pemecahan  masalah  kejahatan  dimensi  tinggi, perkembangan masyarakat yang pesat di era 4.0, banyaknya masyarakat yang terpapar kelompok radikal  dan  terorisme,  globalisaasi  dan  demokratisasi,  kebijakan  pimpinan  Polri  dengan pendidikan  dan  pelatihan  yang  presisi,  hasil  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  hasil  didik  dan ancaman disintegrasi bangsa sehingga hasil didik  Sespimmen Polri dapat tampil sebagai sosok pimpinan  tingkat  tinggi  yang  berilmu  pengetahuan,  mahir,  terpuji,  patuh  hukum,    unggul  dan berintegritas  yang  mampu  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  tanggung jawabnya.
Pendidikan  Pengembangan  Umum  (Dikbangum)  Polri  adalah  pendidikan  untuk meningkatkan  kompetensi  manajerial,  penguasaan  ilmu  pengetahuan,  ilmu  kepolisian  dan teknologi kepolisian Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan yang  merupakan  pendidikan  lanjutan  setelah  pendidikan  pembentukan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  Pegawai  Negeri  pada  Polri agar  memiliki  pengetahuan,  sikap  kerja, kepemimpinan dan atau keterampilan teknis kepolisian.
Fenomena  saat  ini  bahwa  kurikulum  yang  ada  dan  dipakai  pada  pendidikan  Sespimmen sudah usang (tidak up to date ), salin dan tempel kurikulum dari tahun ke tahun sehingga diragukan kenoveltyannya.
Dalam rangka menjawab fenomena tersebut sehingga Lemdiklat Polri terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi personel Polri yang profesional, modern dan berintegritas.  Lembaga pendidikan  dan  pelatihan  Polri  berbenah  diri  dengan  memperbaiki  aspek-aspek  yang mempengaruhi SDM Polri, antara lain: aspek kultural, aspek struktural dan aspek instrumental dalam proses pendidikan.
Merujuk  pada  standar  nasional  pendidikan  yang  mensyaratkan  dipenuhinya  standar kompetensi,  standar  isi,  standar  proses  dan  standar  penilaian,  maka  ditetapkan  kurikulum  dan silabus  yang  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  pelaksanaan  pendidikan  pada  satuan  pendidikan Dikbangum.
Untuk memastikan ketepatan dan penggunaan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan Biro  Kurikulum  dalam  pelaksanaan  pendidikan,  dilakukan  pengawasan,  pengendalian  dan evaluasi  guna melakukan perbaikan kurikulum dan silabus bagi peningkatan kualitas pendidikan Dikbangum.
a. Kurikulum
1) Pengertian Kurikulum Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin “curir” yang berarti palri dan “curere” yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus  diikuti  seseorang  untuk  mencapai  tujuannya.    Kurikulum  adalah  seperangkat rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 19, 2003). Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, dalam  proses  perencanaan  biasanya  menggunakan  judgement  ahli  bidang  studi  untuk menentukan  mata  pelajaran  apa  yang  harus  diajarkan  pada  peserta  didik,  tingkat kesulitan,  minat  peserta  didik,  urutan  bahan  pelajaran,  dan  strategi  pembelajaran  yang memungkinkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.
Menurut Sukmadinata, kurikulum mencakup semua pengalaman yang dilakukan peserta didik,  dirancang,  diarahkan,  diberikan  bimbingan  dan  dipertanggung  jawabkan  oleh sekolah. (Sukmadinata, 2003).
Dalam  kegiatan  pendidikan  ini,  kurikulum  mencakup  kegiatan  belajar,  di  dalam  kelas, diperpustakaan,  dilapangan  (Kuliah  Kerja  Profesi  (KKP),  Kuliah  Kerja  Dalam  Negeri (KKDN), Pelatihan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas), Pelatihan Olah Strategi, dan Pelatihan Kepemimpinan), kegiatan pengasuhan dan kegiatan khusus. Kemudian  dijabarkan  kembali  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang  digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (Perkap nomor 14 , 2015). Pengembangan kurikulum pada Polri dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan delapan program prioritas  Lemdiklat  Polri baik dari  kurikulum  sekolah  bintara  hingga  Sekolah  Staf  dan  Pimpinan  Menengah (Sespimmen)  Polri  yang  komprehensif  (kedalaman  materi),  logis  (silogisme  berpikir), spesifik (metode yang khas), strategis, kemanfaatan dan novelty (kebaruan).
2) Ketepatan   rumusan kurikulum dan penggunaannya
a) Ketepatan rumusan kurikulum
(1) Ketepatan  tema pendidikan.
(2) Ketepatan rumusan tujuan pendidikan.
(3) Ketepatan  rumusan profil lulusan.
(4) Ketepatan rumusan Standar Kompetensi Lulusan  (SKL).
(5) Ketepatan penetapan struktur program kurikulum (perumpunan mata pelajaran).
(6) Ketapatan penggunaan metoda pembelajaran.
(7) Ketepatan  beban belajar, lamanya pendidikan pendidikan dan jam pelajaran.
(8) Ketepatan penilaian.
b) Penggunaan Kurikulum
(1) Penggunaan kurikulum dalam pengambilan kebijakan kelembagaan.
(2) Penggunaan kurikulum dalam pembinaan tenaga pendidik.
(3) Penggunaan  kurikulum  dalam  pembuatan  jadwal  dan  penugasan  tenaga pendidik..
(4) Penggunaan kurikulum dalam pengasuhan.
c) Ketepatan silabus pembelajaran
(1) Ketepatan penetapan kompetensi dan indikator.
(2) Kesesuaian  kompetensi  dan  indikator  dengan  materi  pembelajaran  (pokok bahasan dan sub pokok bahasan).
(3) Kesesuaian metoda dengan kompetensi dan materi pembelajaran.
(4) Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan metoda pembelajaran.
(5) Keseuaian penilaian dengan kompetensi dan indikator pembelajaran.
(6) Kebaikan/keunggulan  dan kelemahan silabus
d) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah
Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), merupakan sekolah pada Polri yang  diselenggarakan  untuk  mengembangkan  kemampuan  Komisaris  Polisi  agar memiliki  kompetensi  sebagai  manajer  dan  pemimpin  Polri  tingkat  tinggi.  Dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Perwira Polri berpangkat Kompol dan AKBP, lulusan Akpol/SIP;
2) Masa Dinas Perwira (MDP) paling singkat 15 tahun;
3) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol paling singkat 2 tahun;
4) usia maksimal 45 tahun;
5) lulus pendidikan S-1 STIK/Sespimma paling rendah 2 tahun;
6) memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; (Kep Kalemdiklat no. KEP/95/III/2021, 2021)
7) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah, kecuali yang bertugas  di  luar  struktur  Polri,  diusulkan  oleh  pimpinan  organisasi  pengguna kepada Kapolri;
8) memiliki Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori baik;
9) ketentuan lebih lanjut ditentukan oleh Kapolri.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan dengan kajian pustaka dengan berbagai sumber data baik berupa buku atau artikel yang berhubungan dengan tema penelitian.  Waktu : 15 Oktober 2021. Kuesioner dilakukan melalui google form.
Sasaran pengawasan, pengendalian dan evaluasi adalah:  Pimpinan  satuan  pendidikan  (5 Responden), Widyaiswara (10-15 Responden), Peserta didik (20-30 Responden).
Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek pengawasan, pengendalian dan evaluasi, seperti hasil  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  menjadi  sumber  data  terkait  ketepapan  dan pemanfaatan kurikulum dan silabus. Kelebihan, kelemahan dan dan masalah terkait kurikulum dan  silabus.  Selain  itu  hasil  observasi  terhadap  kondisi  lokasi  pengawasan,  pengendalian  dan evaluasi atau situasi/dinamika internal yang terjadi dalam pelaksanaan program.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen  yang dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.observasi terhadap kondisi lokasi pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi  atau  situasi/dinamika  internal  yang  terjadi  dalam pelaksanaan program.
Proses pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:
a. Studi Dokumen
Bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  mengidentifikasikan  data  dan  informasi  yang  yang tersedia  dalam  bentuk  dokumen,  seperti desain  pembelajaran,  absensi  peserta  didik,    hasil belajar peserta didik, dan produk tugas peserta didik.
b. Observasi Teknik    pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung  terhadap objek/situasi  dengan  menggunakan  pengamatan.  Pengumpulan  data  melalui  pengamatan dilakukan pada unit pelaksana pendidikan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pemanfaatan  kurikulum.  Demikian  juga  pada  proses  program  dilakukan  observasi  untuk memperoleh  data  mengenai  pelaksanaan  tugas  tenaga  pendidik  dan  peserta  didik  dalam
proses  pembelajaran.  Observasi  dilakukan  dengan  memperhatikan  peserta  didik  selama mengikuti  pendidikan.  Hasil  akhir  program  dilakukan  observasi  untuk  memperoleh  data mengenai pencapaian kompetensi peserta didik.
c. Focus Group Discussion (FGD)
Setelah mengisi kuesioner, selanjutnya dilakukan wawancara kepada para responden. dengan menggunakan  teknik Focus  Group  Discussion (FGD)  merupakan  pendekatan  yang  umum digunakan  untuk  mengumpulkan  data/informasi  pada  penelitian  kualitatif  guna mengumpulkan  suatu  kelompok  dan  membahas  suatu  topik  tertentu  yang  spesifik.  Dari banyaknya  responden  yang  terpilih  itu,  peneliti  akan  mengambil  suatu  kesimpulan  dari pendapat berdasarkan topik yang ditentukan.
Hal ini berguna untuk mencocokkan jawaban yang telah diberikan oleh responden, apakah benar adanya atau hal lain.
FGD dilangsungkan selama 60–120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali (Krueger, 1988). FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog langsung antara  evaluator  dengan  informan/sumber  data  yang  dianggap  dapat  memberikan informasi/data  tentang  keadaan,  opini  maupun  sikap  yang  relevan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Teknik ini dilakukan untuk menggali  berbagai  informasi  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui  dokumen  maupun  hasil observasi terhadap objek pengawasan, pengendalian dan evaluasi, meliputi:
1. Implementasi  kurikulum  sudah  sesuai  dengan  kurikulum  yang  telah  disahkan  oleh Kalemdiklat Polri?
2. Hambatan  dalam mengimplementasikan kurikulum?
3. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan situasi di lapangan saat ini?
d. Kuesioner
Kuesioner  merupakan  instrumen  pengumpul  data  yang  terdiri  dari  daftar  pertanyaan  yang disampaikan  kepada  responden  untuk  dijawab  secara  tertulis.  Kuesioner  ini  dibuat    dan disebarkan untuk memperoleh data mengenai pengoperasian kurikulum dan silabus. Selain itu dapat diketahui kesesuaian implementasi kurikulum dalam pembelajaran.
e. Kisi-kisi Wasdal dan evaluasi
Kisi-kisi Wasdal dan evaluasi digunakan  untuk membantu proses pengumpulan data, kisi- kisi ini dalam bentuk lembar observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan angket terbuka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil
Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan kurikulum dan penggunaannya, dapat dilihat dari pendapat pimpinan, Tenaga Pendidik (Gadik) dan   Peserta Didik (Serdik) yang diperoleh dari isian angket  dengan pilihan jawaban tepat dan perlu perbaikan. Dari hasil pengisian kuesioner didapatkan hasil sebagai berikut:
A. Ketepatan dan Penggunaan Kurikulum
1. Ketepatan Kurikulum
Grafik 1. Ketepatan Kurikulum Menurut Pimpinan
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  pimpinan  mengenai kurikulum  dapat  dikatagotikan tepat  dengan  rata 78,  37%. Yang  dinyatakan  paling tepat adalah  rumusan profl lulusan dengan skor 89,5. Sedangkan nilai yang paling rendah adalah rumusan standar kelulusan dengan skor 63,2 .
Grafik 2. Ketepatan Kurikulum menurut Gadik
Menurut  Gadik  mengenai  kurikulum  dapat  dikatagorikan  tepat  dengan  rata- rata sebesar 84,25%. Nilai yang memiliki skor paling tinggi, sebesar 99,9% berkaitan dengan rumusan profil lulusan. Sedangkan nilai yang paling rendah, dengan skor 63% berkaitan dengan rumusan standar kompetensi lulusan.
Grafik 3. Ketepatan Kurikulum Menutut Peserta Dididk
Menurut  Serdik,    kurikulum  dapat  dikatagotikan  tepat  dengan  rata 98,61%, nilai  yang  paling  tinggi  100  mengenai  Saya  memperoleh  mata  pelajaran  ilmu manajemen  dan  kepemimpinan.  Sedangkan  nilai  yang  paling  rendah  adalah  96,8 mengenai komposisi mata pelajaran yang diajarkan proposional.
2. Penggunaan Kurikulum Oleh Pimpinan Menurut  pimpinan  kurikulum  diguankan  sebagai  dasar  dalam  mengelola Pendidikan, dengan nilai sebesar  97,9%. Penggunaan kurikulum memiliki skor paling
tinggi, yaitu sebesar  100%. Sedangkan nilai yang paling rendah adalah 89,5.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik di bawah ini:
Grafik 4. Penggunaan Kurikulum Oleh Pimpinan
3. Masalah dalam implementasi kurikulum
a. Kurikulum belum sesuai dengan profil yang ditetapkan dan penyusunannya belum sesuai dengan tahapan pembelajaran.
b. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis KKNI walaupun sudah disetarakan namun kompetensi  yang  ditetapkan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  tuntutan  level KKNI.
c. Pengelompokan  mata  pelajaran  dalam  Kurikulum  belum  sesuai  dengan  tahapan Pendidikan, sehingga ketercapaian kompetensi.
d. Belum  sepenuhnya  widyaiswara  memahami  pentingnya  kurikulum,  silabus  dan bahan ajar yang berfungsi sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran.
e. Kurikulum  program  matrikulasi  (RPL)  belum  sesuai  dengan  program  reguler khususnya terkait dengan kegiatan pelatihan.
B. Tanggapan Terhadap Silabus
1. Silabus menurut Widyaiswara
Menurut Widyaiswara silabus dapat dikatagotikan tepat dengan rata-rata 85,72%. Skor  yang  paling  tinggi  adalah  ketepatan  rumusan  kompetensi,  sebesar  98,26% Sedangkan nilai yang paling rendah adalah kesesuaian metoda dan kompetensi sebesar 81,25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:
Grafik 5. Tanggapan Widyaiswara Terhadap Silabus
2. Masalah  dalam implementasi silabus
a. Silabus  belum  sepenuhnya  dijadikan  rujukan  oleh  para  narasumber  dalam penyusunan materi pelajaran, sehingga silabus tidak berfungsi.
b. Tidak semua widyaiswara memahami implementasi silabus dalam pembelajaran, sehingga  perlu  dilakukan  pelatihan/penyegaran  yang  melibatkan  pihak  luar sehingga pelaksanaannya benar-benar maksimal.
c. Penyusunan silabus belum melibatkan Widyaiswara secara optimal.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kurikulum dan penggunaannya
Berdasar  penilaian    pimpinan  (78,37%), dosen  (84,25%),dan   peserta  didik  (98,61%) kurikulum terkategori tepat, walau masih terdapat hal hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah  :  (1)    Standar  kelulusan  (Capaian  Pembelajaran  Lulusan)  ;  (2)  Beban  belajar  dan pengelompokan mata pelajaran; serta (3) Sistem penilaian.   Kurikulum hampir sepenuhnya (91,83%) digunakan pimpinan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan dan pembinaan para Widyaiswara.

## B. Silabus dan penggunaannya
Berdasar  penilaian  Widiaiswara  sudah  tepat    (85,72%),  walau  terdapat  beberapa  hal harus diperbaiki, diantaranya:  (1) Sosialisasi silabus pada pengampu mata pelajaran  belum dilakukan  secara  optimal  sehingga  seringkali  silabus  tidak  digunakan  dalam  pembelajaran; (2)  Penetapan    kompetensi  lulusan  dan  pengelompokan  mata  pelajaran  belum  tepat;  (3) Penyusunan silabus belum melibatkan Widyaiswara secara optimal.

## 5. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi  implementasi    kurikulum  pada pendidikan  dan  pengembangan  umum  sekolah  staf  dan  pimpinan  tinggi  kepolisian  negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Kurikulum sudah sangat bagus dan dapat mendukung penugasan dilapangan nantinya.
b. Sistematika  kurikulum  sesuai  dengan  perkembangan  kebijakan  kurikulum  yang  berbasis KKNI  dan Pendidikan kedinasan.
c. Diperlukan penelitian evaluasi tentang implemetasi kurikulum secara berlanjut dalam upaya dalam perbaikan atau pengembangan kurikulum.
Dengan  demikian  diharapkan  dalam  pembuatan  kurikulum  ditahun  yang  akan  datang khususnya untuk pendidikan pengembangan umum Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, implementasi  kurikulum  dan  kebijakan  kepolisian  yang  sesuai  dengan  tuntutan  di masyarakat, kegiatan  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kerjasama  Polri  dengan  K/L  lainnya  termasuk pelatihan-pelatihan, pembekalan dan bentuk kerjasama dalam mendukung tugas Polri.