## JIEE:
Digitalisasi  Administrasi  Publik  Sebagai  Salah  Satu  Perwujudan Reformasi Birokrasi
Afdila 1 , M. Fachri Adnan 2
1,2 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Indonesia *penulis korespondensi: okafdila@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history: Dambaan  masyarakat  akan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) menuntut elemen pemerintahan agar dapat bekerja efektif dan efisien, sehingga inovasi dalam tubuh pemerintahan terus dibutuhkan. Digitalisasi administrasi publik merupakan suatu inovasi yang datang bersama dengan kemajuan teknologi informasi  yang  dapat  menjawab  tuntutan  efisiensi  kinerja pemerintah tersebut. Inovasi ini pun dinilai dapat menjadi salah satu  upaya  bagi  suatu  pemerintahan  untuk  kembali mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  ( public trust ). Secara umum, digitalisasi akan dapat meningkatkan performa kualitas pelayanan publik.  Diperlukan kesiapan kemampuan ( skill ) serta sumber daya manusia yang memadai dalam proses digitalisasi  birokrasi.  Artikel  ini  merupakan  studi  kualitatif deskriptif  yang  membahas  tantangan  dan  kesempatan  dalam digitalisasi  administrasi  publik  sebagai  salah  satu  elemen pemerintahan. Received  11  October 2022 Received in revised  form
22 September 2022
Accepted  03  November
2022
Keyword: Administrasi, Birokrasi, Digitalisasi, Publik,
Reformasi

## PENDAHULUAN
Administrasi  yang  kompeten  dapat mendorong jalannya pemerintahan
menjadi lebih fektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan diperlukan  sebab  pembuatan  kebijakan dan implementasinya melibatkan pengembangan  rencana  strategis,  dan perlu anggaran untuk mengimplementasikannya (Syafriyani,
dkk,  2019;  Suharno,  2020)).  Pada  era digital,  seiring  revolusi  industri  4.0, tuntutan  efisiensi  pemerintahan  tersebut kini dapat dijawab oleh teknologi informasi dan komunikasi yang menjanjikan efisiensi kecepatan penyampaian informasi
dan  transparansi.  Transparansi  yang melekat  pada  digitalisasi  pemerintahan merupakan  suatu  bentuk  reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintahan.
Reformasi birokrasi diperlukan dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang baik ( good governance ) (Hafiz, dkk, 2016). Salah  satu  upaya  reformasi  birokrasi adalah  menggunakan  teknologi  informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi berbagai sektor publik  pun  tidak  terlepas  dari  reformasi tersebut.  Digitalisasi  pelayanan  publik pada  era  revolusi  industri  4.0  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
2009  yang  mengatur  aspek  pelayanan publik  untuk  memiliki  sistem  yang dapat memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.
Penyelenggaraan  sektor  publik  di era revolusi industri 4.0 harus mampu dan efektif  dalam  mengatasi  segala  persoalan yang  akan  muncul  serta  meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  kualitas pelayanan.  Tujuan  memperoleh Good governance atau  pemerintahan  yang  baik akan  lebih  dekat  dengan  digitalisasi pemerintahan yang menjanjikan
transparansi. Artikel ini  membahas tantangan  dan  kesempatan  pemerintah dalam  digitalisasi  administrasi  publik sebagai  salah  satu  bentuk  reformasi birokrasi  di  era  revolusi  industri  4.0. Inovasi-inovasi digital dan teknologi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan akan dibahas dalam studi ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan  metode  deskriptif.  Data diperoleh melalui studi literatur dari buku, artikel  ilmiah  yang  dipublikasi  di  jurnal, serta  beberapa  referensi  penelitian  yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain mengenai digitalisasi administrasi publik.

## HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Transformasi  digital  (digitalisasi) telah  terjadi  sejak  tahun  2000-an. Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia memiliki  payung  hukum  yang  tertuang dalam  Pasal  23  ayat  4  Undang-Undang No.25  Tahun  2009  tentang  pelayanan publik, di mana penyelenggara berkewajiban  mengelola  sistem  informasi elektronik atau non elektronik. Digitalisasi tersebut  diharapkan  dapat  membawa dampak  perubahan  besar  yang  baik  bagi masyarakat. Namun demikian, bersamaan
dengan kesempatan tersebut pun terdapat tantangannya tersendiri
Implementasi digitalisasi pelayanan publik  lebih  dioptimalisasikan  sejak adanya  era  revolusi  industri  4.0,  dimana seluruh  tatanan  pemerintahan  maupun swasta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi  sebagai  solusi  dalam  performa kualitas  pelayanan  publik  (McKinsey, 2015).  Digitalisasi  pelayanan  publik diarahkan guna merevolusi desain pelayanan  publik  lama,  dengan  sistem manual,  untuk  dapat  beralih  ke  sistem baru yang digital.
Digitalisasi pelayanan publik merupakan  pelayanan  yang  cepat,  tepat dan  mudah  dijangkau  oleh  seluruh masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan publik, sehingga menjadikan  pelayanan  publik  yang  lebih efektif  dan  efisien.  Digitalisasi  pelayanan publik  menjadi  suatu  keharusan  karena mengingat saat ini memasuki era revolusi industri  4.0  dimana  serba  digital  dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi. Istilah Revolusi Industri 4.0 pertama  kali  dirancang  oleh  Pemerintah Jerman dengan merepresentasikan
penerapan Artificial Intelligence ,  Big Data, dan Internet  of  things (Vishal,  2017). McKinsey  (2015)  mendefinisikan  Revolusi Industri 4.0 sebagai fase berikutnya dalam digitalisasi  sektor  manufaktur yang didorong oleh empat  disrupsi, antara  lain peningkatan volume data yang menakjubkan,  kekuatan  komputasi  dan konektivitas,  munculnya kemampuan analitik  dan  intelijen  bisnis,  serta  bentuk baru dari interaksi mesin-manusia
Pada aspek pelayanan dan administrasi  publik,  pelayanan  yang bersifat  digital  ini  harus  sesuai  dengan konsep  dari  administrasi  publik  karena masyarakat  menjadi  bagian  terpenting sebagai penerima layanan publik (Sugiyono,  dkk,  2018).  Pelayanan  yang maksimal  dan  optimal  akan  menjadi
sebuah  rujukan  bagi  masyarakat  dalam menerima  layanan.  Oleh  karena  itu,  baik tidaknya  pelayanan  publik  tergantung penilaian  dari  masyarakat  dan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hayat, 2019).
Terdapat  dua konsep yang menjadi poin  penting  dalam  digitalisasi  pelayanan publik dari perspektif administrasi publik, yakni konsep new public management dan new  public  service .  Pertama New  Public Management (NPM) atau pendekatan baru manajemen  sector  publik  yang  diadopsi oleh  administasi  publik.  Pada  konsep  ini, New  Public  Management lebih  berkaitan dengan  permasalahan  pada  manajemen sector  publik  serta  sebagai  pengukuran kinerja. New  Public  Management lebih kepada pelaksanaan desentralisasi, devolusi  dan  modernisasi  pemberian layanan  publik.  Istilah  New Public Management ini  telah  dikenalkan  di negara-negara maju di Eropa dan Amerika sejak  tahun  1980-an  sebagai  pendekatan baru  dalam  manajemen  kinerja  sektor publik (Gruening, 2001).
New  Public  Management membawa pengaruh  terhadap  digitalisasi  pelayanan publik  dengan  memanfaatkan  prinsip modernisasi  pemberian  layanan  publik. Sehingga,  digitalisasi  pelayanan  publik lebih  mengarah  pada  keefektifan  serta efisiensi  layanan  publik  sebagai  inovasi dalam  memberikan  pelayanan  yang mudah  serta  kenyamanan  bagi  penerima layanannya, yakni masyarakat. New Public Management juga  mengarahkan  pada pengoptimalisasian pelayanan publik yang sebelumnya, menjadi pelayanan yang lebih efektif,  transparan,  serta  tidak  ada tindakan  diskriminasi  antar  pemberi layanan dengan penerima layanan sehingga  lebih  profesional  dan  sesuai dengan  standar  undang-undang  yang berlaku.
Peran New  Public  Management dalam  digitalisasi  pelayanan  publik  juga
sebagai penilaian atau pengukuran kinerja dari  layanan  yang  diberikan  kepada masyarakat. Oleh karena, itu dibutuhkan sebuah  prinsip  dari  Standar  Pelayanan Operasional  (SOP)  dalam  pengukuran kinerja  ini.  Agar  digitalisasi  dapat  efisien dengan  cara  memberikan  satu  pelayanan publik dalam satu waktu secara bersamaan.
Konsep  lain  dalam  administrasi publik yang erat dengan digitalisasi public adalah  konsep New  Public  Service (NPS). Menurut Rumsari Hadi, New Public Service merupakan  suatu  paradigma  baru  dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. New Public Service juga merupakan  sebuah  paradigma  yang  lahir setelah New  Public  Management .  Namun perbedaannya New  Public  Management berfungsi sebagai mengetahui permasalahan  serta  pengukuran  kinerja dari  pelayanan  publik,  sedangkan New Public  Service sebagai  pemenuhan  hak masyarakat
untuk
mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
New  Public  Service hadir  dengan tujuan ingin mengembalikan posisi masyarakat  sebagai  pihak  utama  dalam pelayanan  publik,  guna  mendapatkan pelayanan yang baik serta menghilangkan tindakan  diskriminasi  pelayanan.  Oleh karena itu New Public Service memberikan pengarahan  kepada  pemerintah  agar pelayanan  publik  dijalankan  dengan konsep  demokrasi  agar  tercipta good governance .
New Public
Service memberi pengaruh  positif  terhadap  kinerja  dari digitalisasi  pelayanan  publik.  Layanan publik dengan sistem digital ini akan lebih efektif ketimbang pelayanan dengan sistem manual.  Karena  lebih  bersifat  transparan serta menghilangkan
tindakan
diskriminasi  kepada  masyarakat  sebagai penerima layanan.
Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, masyarakat juga dituntut untuk peka dan cerdas dalam mengkritisi pelayanan publik yang
diberikan, terutama jika pelayanannya tidak sesuai dengan ekspektasi  masyarakat.  Sehingga  dalam pelayanannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral
maupun  hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam kenyataannya digitalisasi pelayanan publik  akan  berjalan  secara  optimal  dan otomatis akan berimbas pada peningkatan kualitas  pelayanan  publik  yang  sesuai dengan  prinsip New  Public  Service pada perspektif administrasi publik.
Era revolusi industri 4.0 yang serba digital  pun  tidak  bisa  terlepas  dari tuntutan  kolaborasi  antar  elemen  untuk meningkatkan  performa  dan  kualitas pelayanan  publik  kepada  masyarakat (Skender  and  Ali,  2019;  Satya,  2018). Penerapan digitalisasi administrasi publik memberi  kesempatan  berinovasi  untuk kembali  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat ( public trust ) terhadap pemerintah, serta meningkatkan performa kualitas  pelayanan  publik.  Pemerintahan pun  perlu  menyesuaikan  sistemnya dengan percepatan teknologi dan digitalisasi tersebut. Keterbukaan informasi dan transparansi suatu pemerintahan  akan  meningkat  dengan adanya sistem Big
Data yang menempatkan  informasi  terpusat  pada suatu  pangkalan  data  (Kementerian
Komunikasi dan Informatika, 2015).
Aksesibilitas oleh warga ke pemerintah  dapat  meningkat  apabila pemerintah  menerapkan  sistem  informasi terbuka  sesuai  mekanisme  Big  Data khasnya  Revolusi  Industri  4.0.  Sebagai contoh, indeks persepsi korupsi Indonesia yang berada pada peringkat 96 pada tahun 2021 (Wibowo, 2022) dapat ditekan apabila ada  keterbukaan  informasi  yang  dapat diakses  oleh  warga  negara.  Adaptivitas pemerintah terhadap system Big Data kini dapat diinisiasi dengan digitalisasi
pemerintahannya.  Telah  menjadi  penting bagi  pemerintah  suatu  negara  untuk menerapkan  keterbukaan  informasi  dan digitalisasi  sistem  pemerintahannya  pada era  Revolusi  Industri  4.0.  Dengan demikian,
dalam mempersiapkan digitalisasi pelayanan publik, membutuhkan kesiapan kemampuan ( skill )  serta  mental  maupun  sumber  daya manusia yang memadai.
Husein  (2019)  dalam  Vikarianda (2021)  berpendapat  bahwa  ada  beberapa tantangan  dalam  digitalisasi  publik  di suatu  pemerintahan,  antara  lain  yaitu masalah keamanan data, masalah integritas, keterbatasan pemerataan teknologi, hingga kurangnya sumber daya manusia  yang  melek  teknologi.  Seperti yang  sudah  diketahui  seiring  dengan  era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi juga memberikan  dampak  positif serta  negatif. Dampak  positifnya  yaitu    kemudahan melaksanakan digitalisasi pelayanan publik  karena  didukung  oleh  teknologi informasi  yang  semakin  berkembang pesat,  pelayanan  publik  akan  lebih  baik lagi  kepada  masyarakat  tanpa  harus menunggu informasi dari kantor penyedia layanan, keterbukaan (transparansi) yang dapat  menciptakan  hubungan  baik  antar masyarakat dan penyedia layanan publik.
Namun,  dibalik  mudahnya  peran digital  dalam  pelayanan  publik,  juga terdapat dampak negatifnya yakni semakin  bebas  masyarakat  mengakses situs  pemerintah  maka  akan  menjadi peluang besar pada terjadinya cyber crime . Contohnya  pembobolan  situs  hingga pembobolan data baik dari  pihak pemerintah  hingga  masyarakat.  Hal tersebut yang menjadi tantangan digitalisasi pelayanan publik.
Tantangan  lainnya  datang  dari  sisi integritas  dan  pengambilan  keputusan berdasarkan data. Pada penerapan digitalisasi administrasi publik sering kali menuai  beberapa  reaksi  dari  berbagai
pihak,  reaksi  tersebut  dinilai  sebagai masalah.  Untuk  menanggulangi  hal tersebut,  data  digunakan  sebagai  solusi dan diperlakukan secara efektif dan efisien sehingga  ada  bukti  kuat  dan  nyata  jika suatu  saat  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan. Selanjutnya para penyelenggara  digitalisasi  administrasi publik  akan  melindungi  data  tersebut secara privacy agar  tidak  bocor  pada kejahatan cyber .
Tantangan  nyata  dalam  digitalisasi pelayanan  publik  yakni  dalam  hal keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta jaringan  telekomunikasi  (Sugiyono,  dkk, 2018).  Keterbatasan  ini  biasanya  terjadi pada  daerah  tertinggal  seperti  wilayah pelosok yang kurangnya sarana, prasarana  serta  pengaksesan  digitalisasi pelayanan  publik.  Pada  kasus  seperti  ini pemerintah diharapkan melakukan pemerataan pada bidang sarana prasarana serta  jaringan  telekomunikasi.  Agar masyarakat terpencil juga dapat merasakan kemudahan dalam pengaksesan digitalisasi pelayanan publik. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini yang akan menjadi tantangan berat dalam digitalisasi pelayanan  publik  karena  mengingat  era revolusi  industri  4.0  yang  dimana mengakibatkan  persaingan  pada  sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia terbatas  maka  akan  berimbas  langsung pada  melemahnya system digitalisasi pelayanan publik.
Dari  beberapa  tantangan  tersebut sangat  membantu  dalam  perbaikan  dari segi  internal  maupun  eksternal  guna peningkatan implementasi digitalisasi pelayanan  publik  yang  sedang  berjalan saat ini.

## SIMPULAN
Digitalisasi  pelayanan  publik  dari perspektif  administrasi  publik  mengacu pada  dua  konsep,  yakni new  public manajemen (NPM)  dan new  public  service
(NPS). Penilaian kinerja yang menjadi titik tumpu  kedua  konsep  ini  memberikan dampak positif dalam digitalisasi pelayanan  publik,  sebab  konsep  ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai  penerima  layanan  publik.  Di  era Revolusi Industri 4.0 saat ini peran digital sangat  penting  dalam  segala  aspek termasuk  dalam  menyediakan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  secara  digital sebagai percepatan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ). Oleh karena itu,  digitalisasi  pelayanan  publik  lebih dioptimalisasikan  pada  era  ini  karena guna untuk mereformasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien serta transparan. Beberapa  tantangan  dalam  digitalisasi pelayanan publik yaitu sisi keamanan data yang  rentan  dengan  tindakan cyber , optimalisasi integritas dalam pengambilan keputusan,  pemerataan  sarana  dan prasarana  jaringan  telekomunikasi,  serta perlunya  sumber  daya  manusia  yang memadai  dalam  perkembangan  teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Gruening, G. (2001). Origin and Theoretical  Basis  of  New  Public Management.  International  Public Management Journal, 4, 1-25. Hafizd,  Khairul  A  and  Helda  H.  (2016). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi  Kepegawaian  Berbasis Web  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan Diklat Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Sains dan Informatika, 2 (2).
Hayat.  (2019).  Manajemen  Pelayanan Publik.  Depok.  PT  Raja  Grafindo Persada.
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2015). Buku Saku Big Data. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika McKinsey.  (2015).  Industry  4.0  How  to navigate digitization of the manufacturing sector. McKinsey
Digital,  retrieved  from  Industry-40- How-to-navigate-digitization-of-the- manufacturing-sector.ashx (mckinsey.com)
Satya,  V.  E.  (2018).  Strategi  Indonesia Menghadapi  Industri  4.0.  Pusat Penelitian  Bidang  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, 10(9) 19-24.
Skender,  F    and  Ali,  A.  (2019). Digitalization and Industry 4.0. Vision International  Scientific  Journal,  4(2),
47-62.
Sugiyono.  (2018).    Metode  Penelitian Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharno, Hidayatullah MH, Elmas, Priantono S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian  Dan  Kepuasan  Kerja Terhadap  Kinerja.  Jurnal  Ilmiah
Ecobuss, 8 (2) 60 – 67.
Syafriyani,  I  dan  Yuli  P  Z.  (2019).
Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumenep.    Journal  of  Public  Sector Innovations, 3 (1) 28 – 34.
Vikarianda,  S  Z.  (2021).  Tantangan Digitalisasi  Pelayanan  Publik    Di  Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Administrasi  Publik  Retrieved  online from:  (1)  Tantangan  Digitalisasi Pelayanan  Publik  Di  Era  Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Administrasi Publik | syerly vikarianda - Academia.edu
Vishal, K. (2017). Industrial Revolution 4.0. Global  Research  and  Development Journal for Engineering, 17, 58-65.
Wibowo,  E  A.  (2022).  Indeks  Persepsi Korupsi  Indonesia   2021 Peringkat 96 dari  180  Negara.  Retrieved  from: Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia 2021  Peringkat  96  dari  180  Negara  - Nasional Tempo.co