JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 10 Nomor 1  2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## EVALUASI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 BANYUKE HULU
Oleh Julia Larasanti 1 , Usman Radiana 2
Universitas Tanjungpura, Pontianak 1 2 julialandak123@gmail.com1, radianausman@gmail.com2
Diterima 24 Oktober 2023, direvisi 10 Juni 2024, diterbitkan 28 Februari 2024

## Abstract
Quality  of  education  is  a  major  concern  in  many  societies  around  the  world.  In  the highly competitive education sector, the success of educational institutions depends  on the  quality  of  education.  Education  quality  assurance  is  a  systematic,  integrated,  and sustainable  mechanism  that  ensures  the  entire  process  of  organizing  education  meets quality standards. Quality assurance in basic education aims at the quality of education according to  national education standards. This study aims to clearly describe quality assurance  at  the  basic  education  level,  especially  junior  secondary  schools  and equivalent.  With  the  implementation  of  educational  quality  assurance,  it  is  hoped  that basic education can be properly implemented and evaluated.

## Keywords: Education Quality Assurance, Basic Education, National Education Standards

## Abstrak
Kualitas pendidikan merupakan perhatian utama di banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam  sektor  pendidikan  yang  sangat  kompetitif,  keberhasilan  lembaga  pendidikan bergantung  pada  kualitas  pendidikan.  Penjaminan  mutu  pendidikan  merupakan mekanisme  sistematis,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  menjamin  seluruh  proses penyelenggaraan  pendidikan  memenuhi  standar  mutu.  Penjaminan  mutu  pendidikan dasar bertujuan pada mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas penjaminan mutu pada jenjang pendidikan dasar  khususnya  sekolah  menengah  pertama  dan  sederajat.  Dengan  dilaksanakannya penjaminan  mutu  pendidikan  diharapkan  pendidikan  dasar  dapat  dilaksanakan  dan dievaluasi dengan baik.
Kata Kunci : Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pendidikan Menengah

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan dasar mencakup sembilan tahun masa pendidikan, mencakup enam tahun tahap pendidikan
dasar,  diikuti  oleh  tiga  tahun  tahap pendidikan  menengah,  yang  dapat mencakup  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  atau  alternatif  yang  setara,  serta
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  atau alternatif yang setara.. Secara terminologis,  pendidikan  dasar  merujuk pada  tahap  pendidikan  terendah  dalam sistem  pendidikan  nasional,  yaitu  SD. Dalam  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum dalam Pasal 17 dari Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2003,  hal  ini diuraikan sebagai berikut:
a) Pendidikan  dasar  mencakup  tahap pendidikan  yang  menjadi  landasan bagi pendidikan menengah.
b) Pendidikan  dasar  meliputi  Sekolah Dasar  (SD),  Sekolah  Ibtidaiyah (MI),  atau  jenis  pendidikan  yang serupa,  bersama  dengan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk pendidikan yang setara.
c) Kedepannya,  regulasi  pemerintah akan  merinci  ketentuan  yang  terkait dengan pendidikan dasar, sebagaimana disebutkan dalam bagian  (1)  dan  (2).  Selain  itu, Penjelasan  pada  Pasal  17  ayat  (2) dengan tegas memberikan penjelasan  bahwa.  Pendidikan  yang setara dengan tingkat SD/MI mencakup  inisiatif  seperti  program Paket  B  yang  diimplementasikan melalui  jalur  pendidikan  nonformal.
Sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.  2 tahun 1989, pendidikan dasar bertujuan  untuk  menginstil  sikap dan memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mempersiapkan  peserta  didik  untuk memenuhi  syarat  masuk  ke  jenjang pendidikan menengah atas.
Beberapa pemikiran tentang gagasan mutu  dalam  buku  'Manajemen  Mutu Pendidikan  menurut  para  pakar  yang disajikan  oleh  Abdul  Hadis  dan Nurhayati B, mencakup:
a. Menurut pendapat Crosby
(1979:  58),  mutu  merujuk pada  tingkat  kesesuaian  suatu produk  dengan  persyaratan yang  telah  ditetapkan.  Dalam
konteks  ini,  mutu  berarti produk tersebut menyusul standar  atau  kriteria  mutu yang telah ditentukan, mencakup  segala  aspek  mulai dari  bahan  mentah,  proses manufaktur,  hingga  produk akhirnya.
b. Menurut  Edward  Sallis  dalam karyanya yang berjudul "Total Quality Management in Education," konsep mutu dapat dihubungkan erat dengan  semangat  dan  citra diri.  Mutu  menjadi  tujuan utama  bagi  setiap  organisasi, dan menjaga serta meningkatkannya  merupakan kewajiban yang sangat penting. Namun, bagi sebagian orang, mutu seringkali  menjadi  sesuatu yang  tampak  abstrak.  Mutu dianggap  sulit  untuk  diartikan dan  diukur  dengan  pasti. Terkadang, pandangan tentang mutu  bisa  berbeda  antara  satu individu  dengan  yang  lainnya. Karena  alasan  tersebut,  tak mengherankan  jika  dua  ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai cara menciptakan  lembaga  yang unggul. c. Menurut Feigenbaum (1986:7), mutu dapat didefinisikan  sebagai  tingkat kepuasan  pelanggan.  Mutu suatu  produk  diukur  oleh sejauh  mana  produk  tersebut mampu  memenuhi  harapan konsumen, artinya sejauh mana  hasilnya  bisa  memenuhi ekspektasi  pelanggan  dengan baik  sesuai  dengan  apa  yang mereka  harapkan  dari  produk yang  diterima.  Dengan  kata lain,  mutu  produk  tercermin dari  tingkat  kepuasan  yang dapat  dicapai  oleh  konsumen sesuai dengan harapan mereka
terhadap  produk  yang  mereka terima. d. Menurut  Joseph  Juran,  mutu adalah kemampuan untuk menggunakan atau mutu adalah kesesuaian untuk digunakan.  Dapat  dipahami bahwa mutu adalah kesesuaian atau kenyamanan suatu barang yang digunakan oleh seseorang.  Selain  itu,  produk yang  bermutu  juga  ditandai dengan daya tahan, kehandalan, dan jaminan penggunaan. e. W. Edward Deming mengartikan mutu sebagai "kemampuan  produk  untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pasar atau konsumen."  Dengan  kata  lain, produk dapat dikatakan memiliki  mutu  jika  dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, serta memberikan  kepuasan  kepada pelanggan  terhadap  produk tersebut sesuai dengan harapan mereka. Dalam usaha untuk mendefinisikan  mutu,  berbagai  ahli manajemen  telah  mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Meskipun definisi-definisi ini mungkin  tidak  sepenuhnya  diterima secara  universal,  terdapat  beberapa titik  persamaan  yang  dapat  dicatat,
di antaranya:
a) Upaya  untuk  memenuhi  atau bahkan melampaui harapan pelanggan  adalah  bagian  dari konsep mutu.
b) Mutu mencakup produk,
layanan,  individu,  proses,  serta faktor-faktor  lingkungan  yang mempengaruhi kualitas.
c) Mutu  merupakan  kondisi  yang dinamis  dan  selalu  mengalami perkembangan.
Dalam  ranah  pendidikan,  mutu diasumsikan  sebagai  suatu  program
atau  hasil  pengelolaan  pendidikan yang  bertujuan  untuk  memenuhi harapan  peserta  didik  berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat atau dunia kerja. Menurut  Aminatul  Zahroh,  mutu pendidikan merujuk pada kapabilitas lembaga pendidikan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan guna meningkatkan potensi belajar peserta didik seoptimal mungkin. Selanjutnya,  berdasarkan  sudut pandang  Marus  Suti,  pendidikan bermutu mencakup pencapaian keunggulan dalam manajemen pendidikan yang efektif dan efisien., yang berdampak positif pada pencapaian  prestasi  akademik  dan partisipasi  peserta  didik  dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta memastikan  keberhasilan  peserta didik  dalam  menyelesaikan  jenjang pendidikan tertentu.
Dengan perspektif ini, mutu pendidikan  dapat  dijelaskan  sebagai keunggulan  sistem  pendidikan  dan kemampuan  yang  efektif  dalam mengelola  dan  memproses  input pendidikan  sehingga  mencapai  hasil pembelajaran  yang  unggul  dan memenuhi harapan peserta didik.
Sistem  penjaminan  kualitas  di pendidikan  dasar  dan  menengah, yang  juga  sering  disebut  sebagai penjaminan  kualitas  pendidikan, merupakan  landasan  penting  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pendidikan untuk
mencapai  standar  mutu  pendidikan yang  berlaku  di  tingkat  nasional. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama,  yakni  Sistem  Penjaminan
Kualitas Internal (SPKI) dan Sistem Penjaminan Kualitas Eksternal (SPKE). SPMI, yang merupakan komponen internal,  berjalan  di  bawah  naungan satuan  pendidikan  dan  melibatkan berbagai  divisi  yang  terdapat  dalam
lingkup institusi tersebut. Sebaliknya,  SPME  adalah  elemen eksternal yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,  organisasi  akreditasi,  dan badan standar lainnya yang beroperasi di luar lembaga pendidikan. Kesuksesan  dalam  memastikan kualitas pendidikan bergantung pada pembentukan  budaya  mutu  yang mengakar di seluruh elemen lingkungan pendidikan. Semua pemangku kepentingan perlu bersama-sama  bertanggung  jawab untuk meningkatkan dan memelihara  kualitas  pendidikan. Sasaran  utama  dari  penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan standar pendidikan di lembaga-lembaga  pendidikan  dan memverifikasi  kesesuaian  mereka dengan standar nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk  memastikan  peningkatan mutu  pendidikan,  Badan  Akreditasi
Nasional  memiliki  peran  penting sebagai  lembaga  independen  yang bekerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai evaluator,  tugas  mereka  adalah memverifikasi  sekolah  negeri  dan swasta  untuk  memeriksa  sejauh mana  mereka  mematuhi  standar pendidikan  nasional.  Oleh  karena itu, penting bagi evaluator pendidikan untuk menjalani pelatihan  khusus  yang  mencakup etika  profesional  dalam  pendidikan, kemampuan  membangun  hubungan yang baik  antara komponen internal dan  eksternal  lembaga  pendidikan, serta menjaga hubungan yang positif antara  pemerintah  dan  lembaga pendidikan. Kesuksesan dalam usaha  penjaminan  mutu  pendidikan akan tercapai jika prosesnya dijalankan  secara  profesional  dan akurat.

## II. PEMBASAHAN

## 2.1. Standar Mutu Pendidikan
Dalam  lingkup  nasional,  acuan untuk  mutu  pendidikan  didasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021 yang mencakup hal-hal berikut ini:
a. Standar  Kompetensi  Lulusan mencerminkan persyaratan yang menggambarkan kualifikasi yang diharapkan dari individu  yang  menyelesaikan pendidikan,  melibatkan  aspek sikap, pengetahuan, dan kemampuan  yang  seharusnya dimiliki oleh mereka. b. Standar Isi mencakup rekomendasi mengenai cakupan materi  yang  perlu  disampaikan dan  tingkat  kompetensi  yang diperlukan untuk mencapai kualifikasi  lulusan  pada  jenjang dan jenis pelatihan tertentu.
c. Pedoman  Pelaksanaan  mengacu pada  ketentuan  yang  mengatur strategi pelaksanaan pembelajaran di unit pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
d. Kriteria  Penilaian  Pendidikan merujuk  pada  pedoman  yang mencakup  metode,  prosedur, serta alat penilaian hasil pembelajaran peserta didik.
e. Ketentuan Staf Pendidikan merinci  persyaratan  pendidikan formal,  kesehatan  mental,  serta kualifikasi  yang relevan dengan jabatan yang diemban.
f. Standar  Sarana  dan  Prasarana merujuk  pada  ketentuan  yang menetapkan  kebutuhan  akan fasilitas dan kondisi lingkungan yang diperlukan dalam mendukung  pelaksanaan  proses belajar mengajar. Hal ini mencakup  ruang  kelas,  fasilitas olahraga, perpustakaan, laboratorium, fasilitas teknologi informasi, dan sumber daya lain yang mendukung proses pendidikan
g. Pedoman Pengelolaan mendekati upaya mengorganisir, menjalankan, dan mengawasi aktivitas- aktivitas dalam sistem pendidikan yang mencakup wilayah kabupaten/kota, provinsi,  atau  nasional,  dengan fokus pada peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  proses pendidikan.  Ini  memerlukan perencanaan  yang  matang  dan proses evaluasi yang berkelanjutan. h. Standar Pendanaan menguraikan  komponen  biaya operasional dan tingkat pembiayaan yang berlaku dalam satu  periode  tahunan untuk unit pendidikan. 2.2. Pemetaan Mutu Untuk meningkatkan mutu pendidikan,  khususnya  di  dalam suatu lembaga pendidikan, diperlukan  seorang  kepala  sekolah yang memiliki kecakapan, ketekunan, dan kapabilitas. Kemampuan  untuk  berkolaborasi dengan  seluruh  pihak  yang  terlibat dalam konteks sekolah sangat penting  dalam  menyelenggarakan pendidikan  berkualitas  bagi  semua siswa.  Kepala  sekolah  yang  diakui kredibilitasnya  diharapkan  mampu menjalankan  fungsi  sebagai  mentor dan menjadi teladan, dan menginspirasi  staf  pengajar  dan personel  pendidikan  lainnya  untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Mengingat situasi tersebut, program pengembangan ketrampilan kepala  sekolah  harus  merangkum isu-isu  seperti  "EDS"  (Efektifitas Diri  sebagai  Pemimpin  Sekolah), yang merupakan bagian penting dari kompetensi  manajemen  yang  perlu dikuasai  oleh  kepala  sekolah  untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam konteks sekolah.
Penetapan  standar  mutu  di  SMP Negeri  2  Banyuke  Hulu  didasarkan pada komponen dari delapan
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) dan  melibatkan  representatif  dari unit  administrasi  sekolah,  komite sekolah,  dan  pengawas  sekolah. Setelah  penetapan  standar  mutu,
langkah berikutnya melibatkan penilaian mutu dengan menggunakan  hasil  Evaluasi  Diri Sekolah  (EDS)  (Efektifitas  Diri sebagai  Pemimpin  Sekolah)  sebagai panduan  dan  mencatat  mutunya pada delapan SNP. Pemetaan kualitas  pendidikan  ini  didukung oleh  bukti  nyata  yang  memberikan gambaran  yang  sangat  deskriptif mengenai  mutu  sekolah.  Pernyataan mengenai  mutu  sekolah  ini  menjadi landasan  untuk  merancang  berbagai program  dan  upaya  peningkatan yang terdokumentasikan dalam RKJM/RKT,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  di lingkungan sekolah tersebut.
Pengelolaan  data  dalam  upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan  ketelitian  yang  ekstra, analisis yang mendalam, serta aksesibilitas  data  yang  mudah  bagi para  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam perencanaan, keputusan, alokasi sumber daya, dan pembentukan  budaya  peningkatan mutu  merupakan  komponen  kunci. Lembaga dan organisasi yang terlibat  dalam  sistem  penjaminan dan  peningkatan  mutu  pendidikan bertanggung jawab atas
pengumpulan  dan  manajemen  data penjaminan  mutu  pendidikan,  dan mereka memiliki peran yang krusial dalam  memastikan  bahwa  data-data tersebut
bermanfaat
untuk meningkatkan mutu pendidikan secara efektif.
Kerjasama yang berhasil dan berlanjut  di  antara  berbagai  entitas terlibat  dalam  sistem  penjaminan dan  perbaikan  kualitas  pendidikan
memiliki  implikasi  positif  terhadap peningkatan standar mutu pendidikan. Namun, perlu diimbangi dengan inisiatif pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. 2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Standar pendidikan ditetapkan dengan  tujuan  mengevaluasi  serta mengukur  prestasi  standar  yang telah ditetapkan dalam ranah pendidikan.  Di  Indonesia,  regulasi pemerintah mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan. Pemerintah  telah  melangkah  jauh untuk  mencapai  visi  dan  misi pendidikan nasional dengan langkah-langkah  strategis  jangka panjang.  Ini  melibatkan  penetapan standar pendidikan yang komprehensif,  pendefinisian  sistem pendidikan yang tegas untuk mempertahankan  dan  meningkatkan mutu  pendidikan,  serta  memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga yang terkait dalam upaya pembinaan mutu. Perencanaan merupakan tahap awal  dalam  proses  manajemen, seperti  yang  terlihat  dalam  upaya untuk  meningkatkan  kinerja  para pendidik.  Rencana  kinerja  guru berperan  sebagai  peta  arah  yang merinci langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi sekolah pada periode  yang  akan  datang.  Ini menjadi unsur inti dalam pengelolaan yang menentukan transisi  seorang  guru  dari  jabatan yang  dimilikinya  saat  ini  menuju jabatan yang diinginkan pada periode yang akan datang. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan  Dasar  dan  Menengah pada tahun 2016, aspek mutu dalam penyelenggaraan pendidikan minimal mencakup pertanggungjawaban  pelaksana  dan penetapan  batas  waktu,  periode
waktu,  dan ukuran pencapaian. Saat merencanakan Rencana Kerja Jangka  Menengah  (RKJM)  dan Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT), SMP  Negeri  2  Banyuke  Hulu melakukan berbagai persiapan, termasuk pembentukan tim perancang, perencanaan jadwal,
studi  perbandingan,  workshop  unit kerja, dan pelatihan internal. Dokumen RKJM/RKT ini didasarkan pada hasil evaluasi mutu dari Efektivitas Diri sebagai Pemimpin  Sekolah  (EDS),  visi  dan misi  sekolah,  tujuan  sekolah,  dan kebijakan  mutu  sekolah.  Isinya mencakup  program-program  dan kegiatan  yang  memenuhi  delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), tujuan pendidikan, indikator pencapaian, bukti pelaksanaan, jadwal  pelaksanaan,  serta  sumber pendanaan yang
dibutuhkan. RKJM/RKT  ini  melalui  persetujuan komite  sekolah,  setelah  mendapat persetujuan  dari  kepala  sekolah, rencana  strategis  ini  kemudian disampaikan  kepada  seluruh  divisi sekolah melalui pertemuan langsung serta distribusi dokumen cetak.
2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Realisasi pemenuhan mutu di SMP Negeri  2  Banyuke  Hulu  merupakan hasil  dari  implementasi  program- program dan tindakan yang terdokumentasi  dalam  RKJM/RKT dan  ditangani  oleh  berbagai  unit kerja  sesuai  dengan  peran  masing- masing. Keterlibatan dan keseriusan semua  anggota  sekolah  sangat penting dalam
menjalankan pemenuhan  mutu  ini  secara  efektif. SMP  Negeri  2  Banyuke  Hulu  telah memastikan  aspek  mutu  dengan melalui  serangkaian  program  dan kegiatan  yang  terefleksi  dalam RKJM/RKT  mereka.  Ini  termasuk peningkatan berbagai elemen seperti kurikulum,
pelaksanaan
pembelajaran, pencapaian
kompetensi  siswa,  sumber  daya manusia, fasilitas, manajemen,
alokasi  anggaran,  dan  evaluasi pendidikan.  Berdasarkan  pedoman yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Umum Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2016, prestasi mutu  di  satuan  pendidikan  menjadi manifestasi  nyata  dari  pelaksanaan semua  program  dan  upaya  yang telah  tertuang  dalam  dokumen perencanaan mutu pengajaran. Partisipasi  yang aktif dan komitmen dari  seluruh  pihak  yang  terlibat dalam  ranah  pendidikan  memiliki peran yang sangat penting. Implementasi program dan kegiatan untuk memenuhi kedelapan Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) di  SMP  Negeri  2  Banyuke  Hulu dibebankan  kepada  setiap  divisi sesuai  dengan  cakupan  tugas  dan kewajiban yang ada. Divisi-divisi ini secara proaktif terlibat dalam persiapan  dan  perencanaan  detail yang  diperlukan  untuk  menjamin kelancaran  pelaksanaan  program tersebut. Keterlibatan seluruh stakeholders dalam ranah pendidikan, sebagaimana yang diuraikan  dalam  panduan  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  tahun  2016,  menjadi suatu  imperatif  yang  tidak  bisa diabaikan. Informasi yang ada mengindikasikan  bahwa  kolaborasi semua  unsur  di  SMP  Negeri  2 Banyuke  Hulu  dalam  menjalankan inisiatif peningkatan mutu pendidikan  telah  berjalan  dengan sangat positif. Setiap anggota komunitas  sekolah  secara  aktif terlibat  dalam  berbagai  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  sekolah. Para tenaga pengajar yang menempati  posisi  dalam  institusi pendidikan  telah  dengan  sungguh- sungguh mendukung langkah-
langkah  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  sekolah.  Mereka secara  konsisten  mempraktikkan
keterlibatan  aktif,  mengambil  peran dalam setiap pertemuan, memberikan  masukan  yang  berarti, serta  memikul  tanggung  jawab terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka.

## 2.5 Evaluasi Pemenuhan Mutu
Tahap  akhir  melibatkan  evaluasi pemenuhan  mutu  dan  penilaian kinerja  SMP  Negeri  2  Banyuke Hulu melalui Efektivitas Diri sebagai  Pemimpin  Sekolah  (EDS) guna memastikan pelaksanaan kedelapan Standar Nasional Pendidikan  (SNP)  telah  dijalankan secara  efektif  dan  sukses.  Evaluasi ini  mencakup  peninjauan  hasil implementasi  serta  melibatkan  staf evaluasi  yang  bertanggung  jawab sesuai  dengan  bidang  tanggung jawabnya untuk melakukan penilaian terhadap status pelaksanaan  program  yang  telah ditetapkan.  Laporan  hasil  evaluasi ini akan diberitahukan kepada kepala  sekolah  atau  diumumkan dalam pertemuan manajemen sekolah. Proses evaluasi juga melibatkan pengidentifikasian permasalahan  yang  dihadapi  oleh sekolah,  serta  penyusunan  rencana perbaikan. Sebagai bagian dari proses evaluasi kepatuhan mutu, kami juga mengadakan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada staf yang  terlibat  dalam  pelaksanaan program untuk menyampaikan keluhan  mereka.  Diskusi  ini  juga bertujuan  untuk  mengidentifikasi permasalahan  yang  dirasakan  oleh individu  dan  kelompok,  selain  itu, penilaian  juga  mempertimbangkan aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan program. Penilaian ini dilakukan secara teratur,  yakni  dalam  interval  waktu yang telah ditentukan, seperti bulanan, perempat tahun, per semester, atau tahunan, sesuai
dengan kebutuhan dan  perencanaan sekolah.

## III. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat dinyatakan  bahwa  langkah-langkah yang  telah  diimplementasikan  oleh SMP Negeri 2 Banyuke Hulu dalam rangka  pemetaan  mutu,  dengan tujuan untuk meningkatkan performa sekolah secara keseluruhan,  telah  berjalan  dengan efektif. Sekolah telah berhasil menjalankan,  mengatur  kebijakan mutu  yang  sejalan  dengan  standar nasional  pendidikan,  menentukan sasaran mutu, mengidentifikasi indikator kinerja, dan merencanakan prosedur  yang  diperlukan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan program sesuai  dengan  ruang  lingkup  tugas masing-masing unit kerja dan memastikan bahwa program- program  yang  telah  ditetapkan berjalan  sesuai  rencana.  Hasil  dari laporan  evaluasi  ini  diberitahukan kepada kepala sekolah atau dibicarakan dalam pertemuan manajemen sekolah, sambil mengenali berbagai isu yang muncul selama  evaluasi  dan  mengarahkan rekomendasi perbaikan.
Penilaian  mutu  dan  audit  yang dilakukan di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pendidikan  telah  terealisasi dengan  efektif.  Dalam  praktiknya, ini  terlihat  dalam  penilaian  formatif yang  menekankan  aspek  evaluasi dari  indikator  proses,  sementara penilaian sumatif lebih menitikberatkan  pada  evaluasi  dari indikator hasil, juga, ketika melaksanakan  audit  proses  dan memastikan ketaatan terhadap Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) sesuai dengan
perencanaan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hadis.  (2010)  Nurhayati  B. Manajemen Mutu Pendidikan. (Bandung: AlfaBeta) hal 84-85. Alim Mahmud. Arfan Arsyad. Arwildayanto. (2022). Evaluasi Implementasi  SPMI  Akademik  Di SMA  Negeri  3  Kota  Gorontalo.
Jurnal  Normalita. Vol.  10  No.  3. Hlm. 252-270. ISSN: 2552-5920.
Aminatul  Zahro.  (2014).  Total  Quality
Management Teori & Praktik Manajemen  Untuk  Mendongkrak Mutu  Pendidikan  (Yogyakarta:  Ar-
Ruzz Media). 28.
Ana Andriani. Wakhudin. (2020). Implementasi  Pendidikan  Karakter Melalui Model Pembelajaran Discovery  Learning  Di  Mim  Pasir Lor Karanglewas  Banyumas. Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat . Vol. 1 No. 2. pp. 51-63 (November).
Endah  Winarti.  Zainal  Abidin.  (2022). Manajemen Pendidikan Dasar Islam:  Konsep  Dasar  dan  Landasan Pengelolaan. Nidhomiyyah  :  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam. Vol.
03 No. 02:150-162.
Ketut Bali Sastrawan. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Perencanaan  Mutu  Strategis. Jurnal Penjaminan  Mutu .  Vol.  5  No.  2. (Agustus).
Marus  Suti.  (2011).  Strategi  Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan”. MEDTEK . Vol. 3 No. 2. (Oktober).
Marzuki  Mahmud.  (2012).  Manajemen Mutu  Perguruan  Tinggi  (Jakarta:
Rajawali Pers). 5.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  57  Tahun  2021  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)
Puslitjakdikbud.  (2019).  Sistem  Penjamin
Mutu  Pendidikan.  Pusat  Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rohmad  Sodiqdan  Kir  Haryana.  (2017). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan  Di  SMK  Negeri  1 Magelang. Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif. Edisi XVIII No. 2.
Ruyatul  Hajar.  (2017).  Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah:  Studi  di  MTs  Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya. Indonesian  Journal  of Education Management and Administration  Review .  Vol.  1  No.
1.
Setiyo. (2021). Peranan Penjaminan Mutu Satuan  Pendidikan  Di  Sekolah. Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis. Vol.
11 No. 2. April : 91 – 99. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.