## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pembentukan Peraturan Dalam rangka

## Pelaksanaan  unDang-unDang nomor 11 tahun 2020 tentang CiPta kerja Di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi nusa tenggara barat
Formation oF regulations For the implementation oF law number 11 oF 2020 on Job Creation in the regional people’s representative CounCil oF the west nusa
tenggara provinCe

## muh.risnain
Universitas Mataram Email : muh.risnain@unram.ac.id

## gatot Dwi hendro wibowo
Universitas Mataram Email : gatotdwihendro@unram.ac.id

## Zunnuraeni
Universitas Mataram Email : zunnuraeni17@unram.ac.id

## abstrak
Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dan sebagainya. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
Kata Kunci : Pendampingan , Kualitas, Peraturan Daerah

## abstract
the implementation of the assistance for the Formation of regulations for the implementation of law number 11 of 2020 on Job Creation in the regional people’s representative Council (DprD) of the west nusa tenggara province in 2022 is crucially needed by the working partners to enhance the quantity and quality of provincial regional regulations. the presence
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 764~772
of assistance from the Faculty of law at unram is highly beneficial to increase the quantity and quality of regional regulations (perda) initiated by the DprD in assisting the functions of DprD in forming perda and implementing the provisions of law number 11 of 2020 on Job Creation. Furthermore, this assistance significantly influences the improvement of the quality of perda produced by the provincial DprD, as evidenced by the birth of numerous perda that becomes the legal needs of the ntb region. Assistance for Perda in the DPRD must be carried out at every stage to ensure the constitutional aspects of Perda discussions and the quality of Perda to avoid conflicts with laws and regulations, public order, etc. For the coming years, the assistance program for draft regulations by academics from UNRAM in the DPRD should continue to be conducted as UNRAM’s scholarly contribution to regional legal development. Funding for the DPRD’s regulation formation assistance activities should be consistently held so that the scholarly benefits for community service are obtained by regional institutions and the general public.
Keywords: Assistance, Quality, Regional Regulations

## a. PenDahuluan
Seteleh Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah sebagai pelaksana UU tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) provinsi NTB sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam  pembentukan peraturan daerah  tentu  juga harus memiliki kemampuan untuk membentuk peraturan daerah pelaksanaan UU Ciptaker dengan baik. Disamping itu berdasarkan pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan keberadaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 .  Berdasarkan pasal  18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan  peraturan- peraturan  lain untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Kewenangan membuat peraturan daerah kemudian diatur secara rinci mealui hubungan kerjasama antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah 2 .Kewenanangan untuk membuat peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD melalui pelaksanaan fungsi pembentukan perda. Fungsi pembentukan perda dilakukan oleh dua lembaga melalui tiga bentuk kegiatan a.membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
Berdasarkan pasal 236 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah materi muatan yang dapat diatur dalam Perda berkaitan dengan a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan ; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berkaca dari tiga materi muatan perda maka terdapat banyak urusan pemerintahan daerah yang akan diatur dalam perda , maka tentu membutuhkan perangkat kelembagaan dan dukungan keahlian dalam pembentukan perda baik di DPRD maupun pemerintah daerah3 3 . Jika dalam
1 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
2 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
3 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan, PT. Alumni, Bandung,
pembentukan Perda tidak didukung oleh keahlian dan supporting system yang baik dan berkualitas maka dapat dipastikan kualitas perda sebagai instrumen menjalankan pemerintahan daerah akan  menjadi buruk dan berdampak pada capaian pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat.
Namun dengan kewenangan membuat perda yang begitu luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah justru menunjukkan hal yang yang berbeda di antaranya, kuallitas perda yang rendah, kuantitas yang minim,dan tidak tersediannya aturan pelaksana perda yang sudah ditetapkan. Maka tidak heran kemudian jika perda banyak dibatalkan oleh menteri dalam  negeri4 . Persoalannya karena Perda yang diundangkan banyak mangandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyebabkan kualitas peraturan daerah menjadi rendah5 4 . Kondisi nyata yang lain bahwa perda cenderung berada pada kondisi over regulasi, bertentangan satu sama lain dan juga menghambat investasi di daerah.6 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) provinsi NTB sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah dan sekalligus memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah tentu juga harus memiliki kemampuan untuk membentuk peraturan daerah dengan baik 6 . Dengan keberadaan Badan Pembentukan Perda (Bappemperda) yang memiliki kewenangan dalam menggodok peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan evaluasi peraturan daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan dan perorangan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional tersebut 7 . Sekarang ini DPRD NTB telah memiliki Bapemperda namun dalam proses perda masih memiliki kendala terutama dalam menjamin kualitas perda yang berkualitas baik dari sisi materi muatan maupun dari sisi legislative drafting . Bapemperda tidak memiliki supporting system yang maksimal yang mampu menjamin kualitas perda dan mengevaluasi perda yang baik 8 . Berdasarkan pada maka menjadi penting bagi universitas mataram yang memiliki sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan daerah untuk melakukan pendampingan kepada DPRD Provinsi NTB dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas perda di Provinsi NTB tetap terjaga. Pada tahun sidang 2022 telah ditetapkan 6 (enam) raperda yang menjadi inisiatif DPRD NTB yang harus dilakukan pembentukan dengan baik, maka kegiatan pendampingan pembentukan perda yang diusulkan proposal ini menjadi sebuah kegiatan tridharma perguruan tinggi yang baik dan strategis yang dilakukan oleh univeristas mataram.

## b. analisis Dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan  undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 dilakukan sesuai proses pembentukan perda yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan peraturan daerah dan Tata Tertib DPRD provinsi NTB.
4 Maria Farida S, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,Yogyakarta, Kanisius, 2007.
5 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
6 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Legislasi : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011 , PSHK, Jakarta, 2012.
7 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan pembentukan Undang-un- dang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010 hlm.15.
8 Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tatanegara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 766~772
Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di atas maka pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah di DPRD dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

## 1. Perencanaan
Berdasarkan ketentuan pasal  10 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan peraturan daerah Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan:
a.  penyusunan Propemperda;
b.  perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
c.  perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas:
a.  Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.  rencana pembangunan daerah;
c.  penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d.  aspirasi masyarakat daerah.
Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan  rancangan perda tentang APBD provinsi. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi berdasarkan kriteria:
a.  perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.  rencana pembangunan daerah;
c.   penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
Hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi) disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Propemperda provinsi ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi.
Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a.  akibat putusan Mahkamah Agung; dan b.   APBD.
Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
a.  mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b.  menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c.  mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
d.  akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan
e.   perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Pada tataran pelaksanaan perencanaan pembentukan perda Provinsi NTB, Bapemperda NTB telah mengajukan 6 raperda usul inisiatif DPRD sebagai pelaksnaan UU Ciptaker yaitu :
1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Noor 15 tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B.
2.  Reperda tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha di Daerah.
3.  Rapeda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
4.  Raperda tentang Perubahan Terhadap Perda Noor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Menengah.
5.  Raperda tentang Ketenagakerjaan
6.  Raperda Perlindungan Buruh Migran.

## 2. Penyusunan
Tahap kedua dari proses pendampingan pembentukan Perda di DPRD NTB adalah penyusunan. Berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 secara kelembagaan Penyusunan Raperda dimulai dari penyusunan  penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dengan penjelasan atau keterangan memuat:
a.  pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
b.  daftar nama; dan
c.  tanda tangan pengusul
Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
a.  latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.   sasaran yang ingin diwujudkan;
c.  pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.
Penyampaian rancangan perda provinsi berikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi. Rancangan perda provinsi mengatur mengenai:
a.  APBD provinsi;
b.   pencabutan perda provinsi; atau
c. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi  kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi. Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi kepada anggota DPRD provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD provinsi.

## 768~772
Dalam rapat paripurna DPRD provinsi  : a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya. Rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan perda provinsi berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan.
Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat  huruf b, pimpinan DPRD provinsi menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda provinsi tersebut. Penyempurnaan rancangan perda provinsi isampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperda di Bappemperda DPRD provinsi NTB dilakukan melalaui penyusunan naskah akademik yang disusun oleh pendamping beserta tim penyusun. Dalam penyusunan Naskah akademik tersebut pendamping melakukannya dengan melakukan penelitian yang bersifat empiris dan normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang- undangan terkait raperda yang disusun. Penelitian empiris dilakukan dengan menggali persoalan yang akan diatur dalam Perda melalui wawancara pada narasumber yang berkompoten.
Setelah dilakukan penelitian kemudian hasil penelitian dilakukan penulisan hasil laporan dan menjadi sebuah naskah akademik. Dari hasil penulisan naskah akademik Tim Pendamping kemudian melakukan penyusunan rancangan perda. Selanjutnya Raperda yang telah disusun kemudian dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik.  Kegiatan FGD bertujuan untuk menggali lebih dalam substansi materi muatan Raperda dari pemangku kepentingan internal pemerintah yaitu dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ruang lingkup perda. Pada uji publik Raperda kemudian dilakukan pengujian substansi kepada stake holder yang berhubungan dengan Perda baik dari masyarakat umum, organisasi profesi, LSM maupun pemerintah. Mekanisme ini diharapkan dalam penyusunan Raperda di DPRD NTB benar-benar menggunakan mekanisme penyusunan raperda partifipatif untuk menjamin kualitas raperda menjadi lebih baik dan sempurna.

## 3. Pembahasan
Berdasarkan pasal 67 Permendagri  nomor 80 tahun 2015 Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Surat pengantar pimpinan DPRD provinsi tersebut memuat :
a.   latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.  sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c.  materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.
Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan
perda provinsi.  Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD provinsi, sekretariat DPRD provinsi memperbanyak rancangan perda provinsi sesuai jumlah yang diperlukan. Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi:
a. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan: 1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan: 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi; 2) pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Pembicaraan tingkat II meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
b.   permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna b. pendapat akhir gubernur.
Jika  persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.
Rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penarikan kembali rancangan perda provinsi disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan. Penarikan kembali rancangan perda provinsi oleh DPRD provinsi, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dengan disertai alasan penarikan. Rancangan perda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. (2) Penarikan kembali rancangan perda provinsi hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri oleh gubernur. Rancangan perda provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperda di DPRD provinsi NTB dilakukan dalam tahap pembahasan dimulai dari penyampaian Raperda yang telah disusun kepada sidang Paripurna DPRD. Penyampaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan fraksi-fraksi di DPRD terhadap Raperda yang disusulkan Bappemperda. Fraksi-fraksi memberikan pandangan terkait Raperda terkait substansi maunpun legal drafting raperda. Masukan ini menjadi salah satu aspek yang memberikan nuansa dan masukkan baru bagi penyempurnaan Raperda.Masukkan fraksi-fraksi kemudian diperbaiki lagi oleh pendamping. Jika sudah diperbaiki maka dalam rapat paripurna fraksi-fraksi setuju Raperda usulan Bapemperda menjadi usul inisiatif DPRD.

## 770~772
Setelah resmi menjadi usul inisiatif DPRD maka tahapan berikutnya adalah DPRD mengagendakan rapat pembentukan Panitia khusus (Pansus) Perda. Maka tugas selanjutnya untuk pembahasan Raperda dilaksanakan oleh Pansus dengan Gubernur. Pada Pansus ini kemudian mengagendakan rapat pansus untuk menentukan agenda rapat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka menggali dan menyerap aspirasi masyarakat Pansur melakukan rapat baik di kantor DPRD maupun di luar kantor DPRD untuk membahas substansi Raperda dengan masyarakat.  Hasil kunjungan kerja dalam rangka pengayaan materi muatan perda tersebut kemudian dimasukkan menjadi salah satu perbaikan Raperda dan menjadi dasar untuk membahas bersama Raperda dengan Gubernur.
Setelah dilakukan rapat dan pembahasan dengan pemerintah daerah maka langkah selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna antara DPRD dan Gubernur.  Berdasarkan Permenedagri 80 tahun 2015 maupun Perubahannya setiap Raperda yang dibahas oleh pemerintah provinsi harus melakukan fasilitasi ke kementerian dalam negeri. Hasil fasilitasi kemudian menjadi acuan bagi DPRD dan Gubernur untuk menyusun kembali materi muatan perda.

## 4. Penetapan
Proses selanjutnya dalam rangkain proses pembentukan peraturan daerah di DPRD provinsi NTB adalah proses pengesahan atau penetapan. Pasal 74 menggunakan istilah Pembicaraan tingkat II untuk menyebut istilah pengambilan keputusan politik antara DPRD dan Gubernur yang  meliputi:
a.  pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b.  pendapat akhir gubernur.
Jika terjadi situasi tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat dalam siding paripurna maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. JIka rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.
Dalam praktek Rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penarikan kembali rancangan perda provinsi oleh gubernur, disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan. Sedangkan jika Penarikan kembali rancangan perda provinsi oleh DPRD provinsi, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dengan disertai alasan penarikan. Rancangan perda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. Penarikan kembali rancangan perda provinsi hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri oleh gubernur. Rancangan perda provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## 5. Fasilitasi
Ada satu mekanisme khusus dalam rangkaian proses pembentukan peraturan daerah yaitu fasilitasi. Berdasarkan Pasal 87 (1) fasilitas merupkan bagian dari proses pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi
yang  dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Mekanisme menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam setiap pembentukan Perda.
Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi. (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.
Fasilitasi bagi provinsi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi. Surat permohonan Fasilitasi dilengkapi dokumen rancangan Perda Provinsi dan berita acara pembicaraan tingkat I.
Pasal 90 ayat (1) mengatur  Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dilakukan koordinasi bersama Biro Hukum. Koordinasi bersama Biro Hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalan- gan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. Pada tahap fasilitasi pendampingan dilakukan oleh Pendamping dengan melakukan kajian kembali terhadap Raperda hasil fasilitasi kemendagri.

## 6. Pengundangan
Jika fasilitasi yang dilakukan pemda provinsi dan oleh Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi (noreg). Namun jika Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan noreg perda.
Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi. Pengajuan permohonan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur. Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.
Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 772~772

## C. kesimPulan Dan saran
Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan  undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan  undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB.
Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dll.
Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.

## DaFtar Pustaka
Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan, Ind-Hill.Co, Jakarta.
_________, 2004, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.
I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan, PT. Alumni, Bandung.
Jimly Asshidiqie, 2009, Pengantar Hukum Tatanegara, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
_________, 2006, Perihal Undang-undang, Konstitusi Press, Jakarta.
Maria Farida S, 2007, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,Yogyakarta, Kanisius.
Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, Bandung.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Legislasi : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011 , PSHK, Jakarta, 2012.
Yuliandri, 2010, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.