Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, pp. 42-51 P ISSN: 2337-759X E ISSN: 2548-4524 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada

## Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

## I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara, Simon Nahak dan Ni Luh Made Mahendrawati
Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia gostwah@gmail.com
Published: 30/03/2019
How to cite (in APA style):
Iswara,  I,  G,  N,  B,  M.,  Nahak,  S.,  Mahendrawati,  N,  L,  M.  (2019).  Kepastian  Hukum  Pengenaan  Pajak  Penghasilan Transaksi  Jual  Beli  Tanah  dan/atau  Bangunan. Jurnal  Hukum  Prasada ,  6(1),  42-51.  doi: http://dx.doi.org/10.22225/ jhp.6.1.1005.42-51

## Abstract
The  government  has  issued  a  regulation  that  imposes  income  tax  for  sellers  in  land  and  property transactions. However, legal uncertainties in determining the transaction value which is the basis of tax  imposition weaken taxpayers ’ awareness in paying their taxes. This study was done to answer the  problems  related  to  legal  uncertainties  in  the  determination  of  land  and  building  transaction values, either or not transactions were influenced by any personal relationship. The theory of state and  law  and  the  theory  of  legal  certainties  were  used  as  the  basis  to  dissect  and  analyze  the problems of this study. This study employed a normative legal research method. The results of this study showed that the basic value for tax imposition was the real value received by taxpayers and the value that should be received by taxpayers. In order to confirm that income tax imposition had been appropriately done based on the real value received by taxpayers, formal and material analysis on the evidences of income tax payment were carried out.
Keywords: Property; sellers; land; income tax

## Abstrak
Pemerintah telah mengeluarkan aturan pengenaan pajak penghasilan bagi penjual dalam transaksi jual  beli tanah dan/atau  bangunan.  Adanya ketidakpastian hukum  dalam  penentuan  nilai  transaksi yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  dapat  menyebabkan  turunnya  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  atas  ketidakpastian penentuan nilai transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan baik yang tidak berdasarkan hubungan istimewa  maupun  yang  berdasarkan  atas  hubungan  istimewa.  Teori  yang  dipergunakan  untuk membedah  dan  menganalisa  permasalahan  yang  dimaksud  adalah  teori  Negara  hukum  dan  teori kepastian hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Temuan  dari  penelitian  ini  yaitu  nilai  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  adalah  nilai  yang sesungguhnya diterima atau diperoleh wajib pajak dan nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh wajib  pajak.  Untuk  membuktikan  pengenaan pajak  penghasilan  tersebut  benar  dan  sesuai  dengan nilai  sesungguhnya  yang  diterima  wajib  pajak  maka  dilakukan  proses  penelitian  bukti  pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara formal dan material.
Kata kunci: Bangunan; jual beli, tanah; pajak penghasilan
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 42

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pungutan  oleh  Negara  yang  pembayarannya  bersifat wajib  untuk  objek-objek  tertentu.  Dasar  hukum  penerapan  pungutan  pajak  di  Indonesia adalah  berdasarkan  ketentuan  hasil  amandemen  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  23  huruf  a  yang  menyebutkan  bahwa “ Pajak  dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  Negara  diatur  dalam  undang- undang. ” Fungsi pajak ada dua yaitu (Resmi, 2004) :
a)  Fungsi Budgetair (Sumber  Keuangan  Negara)  Pajak  mempunyai  fungsi Budgetair artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran  baik  rutin  maupun  pembangunan,  sebagai  sumber  keuangan  Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan, dan lain-lain.
b)  Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru Pajak Penghasilan atas penghasilan dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang  mengatur  tarif  PPh  atas pengalihan tanah dan/atau bangunan turun menjadi 2,5% dari sebelumnya 5%. Ketentuan baru  tersebut  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2016  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  Beserta  Perubahannya. Salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah jual beli. Dalam transaksi  jual  beli  tanah  dan/atau  bangunan  yang  menjadi  objek  adalah  tanah  dan bangunan,  sedangkan  yang  menjadi  waijb  pajak  adalah  pihak  penjual  dan  pembeli. Kewajiban  pembayaran  pajak  Pajak  Penghasilan  dibebankan  kepada  pihak  penjual sebagai yang menerima penghasilan.
Pembayaran  Pajak  Penghasilan  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  proses penandatanganan  akta  jual  beli,  karena  penandatanganan  akta  jual  beli  baru  akan dilakukan jika pembayaran pajak oleh kedua belah pihak telah selesai. Pembayaran pajak dianggap  selesai  jika  sudah  melalui  proses  penelitian  formal  dan  material  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak.  Dalam  penelitian  formal  dan  material  akan  ditentukan  nilai  pajak  yang terutang  berdasarkan  nilai  yang  sesungguhnya  diterima  oleh  wajib  pajak  atau  nilai  yang seharusnya diterima oleh pihak penjual. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d PP Nomor 34 Tahun 2016:
a)  Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai yang sesungguhnya diterima  atau  diperoleh,  dalam  hal  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
b)  Nilai  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  nilai  yang  seharusnya diterima  atau  diperoleh  dalam  hal  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  terdapat  dua  kondisi  penentuan  nilai  pengalihan dalam  transaksi  jual  beli  yaitu  kondisi  terdapat  hubungan  istimewa  antara  pihak  penjual dan  pembeli,  dan  kondisi  tidak  terdapat  hubungan  istimewa  antara  pihak  penjual  dan pembeli.  Dalam  kondisi  tidak  terdapat  hubungan  istimewa  telah  sesuai  dengan  prinsip Pajak Penghasilan yaitu Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Namun  dalam  kondisi  terdapat  hubungan  istimewa  maka  terdapat  indikasi  nilai  jual  beli yang dijadikan dasar pengenaan pajak berada di bawah harga yang sebenarnya.
Indikasi  nilai  jual  beli  yang  tidak  sesuai  dengan  harga  pasar  tersebut  sering ditemukan dalam proses penelitian material bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan. Ditemukannya  nilai  yang  tidak  sesuai  antara  nilai  transaksi  dengan  nilai  yang sesungguhnya diterima oleh pihak penjual sering terjadi dalam kegiatan jual beli tanah dan/ atau  bangunan  dan  hal  tersebut  menjadi  dasar  ditetapkannya  nilai  yang  seharusnya diterima  atau  diperoleh  pihak  penjual  bila  jual  beli  terdapat  indikasi  hubungan  istimewa. Permasalahan  timbul  ketika  tidak  adanya  keseragaman  penentuan  nilai  transaksi  yang ditentukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  sehingga  pihak  penjual  selaku  wajib  pajak  tidak memperoleh kepastian hukum terhadap pajak yang telah dibayarkannya.
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
Page 44
Penelitian  tentang  pengenaan  pajak  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  Husodo,  dkk (2017) yang menjadikan hak atas tanah dan/atau bangunan di kota Malang sebagai subjek penelitian.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Tarif  pemungutan  pajak  penghasilan (pph)  atas  transaksi  jual  beli  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  ditentukan  oleh  hasil verifikasi  lapangan  PPh  BPHTB  tetap  pada  besaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil  verifikasi  lapangan.  Dasar  hukum  dalam  melakukan  verifikasi  lapangan  dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun  Perwal  sehingga  kegiatan  verifikasi  lapangan  yang  selama  ini  dijadikan  dasar untuk  menentukan  besaran  PPh  BPHTB  tidak  memiliki  kepastian  hukum (Husodo, Sihabudin,  &  Harjati,  2017) . Aulia  (2017) meneliti  tentang  pengenaan  pajak  dan  sistem pembayarannya  di  kota  Padang.  Hasil  penelitiannya  menunjukan  Pembayaran  Pajak Penghasilan  Atas  Jual  beli  tanah  yang  belum  bersertifikat  di  Kota  Padang  dilakukan dengan  sistem self  assesment,  dimana  d alam  pelaksanaanya,  sistem  ini  mengajarkan kepada para pihak untuk patuh dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kedua, pelaku  transaksi  pada  saat  melakukan  verifikasi  untuk  pembayaran  pajak  penghasilan  di Kantor  Pajak  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  yaitu  kurang  lebih  3  (tiga)  minggu, terhitung  dari  terdaftar  berkas  di  Kantor  Pajak (Aulia,  2017) ,  sedangkan Widayat  (2016) dalam penelitiannya yang dilakuykan di Kebumen menyimpulkan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan bangunan di  Kabupaten  Kebumen  dilaksanakan  dengan  sistem self assessment yang  memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak  yang  terhutang  dengan  menggunakan  formulir  SSPD  BPHTB  yang  diperoleh  oleh Wajib  Pajak  dari  DPPKAD.  Adapun  kendala-Kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  diantaranya  kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pembayaran BPHTB kepada masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat terbatas pada kewajiban pembayaran pajak, ketidakjujuran wajib  pajak  dalam  mencantumkan  nilai  transaksi  jual  beli  pada  akta  jual  beli,  kurangnya jumlah personil yang ahli di DPPKAD serta kendala yang timbul dari pihak bank/kantor kas daerah (Widayat, 2016) .
Berdasarkan  uraian mengenai  latar  belakang  dan  beberapa  penelitian  sebelumnya, terdapat  dua  kesamaan  hasil  pada  penelitian aulia  (2017) dan Widayat  (2016) meskipun dilaksanakan  ditempat  yang  berbeda,  sedangkan  pada  penelitian Husodo,  dkk  (2017) memfokuskan  pada  sistem  pembayaran.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dilakukan terbatas pada  pemenuhan  aspek  kepastian  hukum  terhadap  pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif,  karena  penelitian  ini beranjak  dari  adanya  kekaburan  norma  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  34  Tahun  2016 khususnya  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  c  dan  huruf  d  tentang  penetapan  nilai  pengalihan  hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan melalui jual beli. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) (Marzuki,  2006) ,  yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi jual beli tanah  dan/atau  bangunan khususnya UU  Pajak  Penghasilan,  PP  Nomor 34  Tahun  2016, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  216/PMK.03/2016,  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  18/PJ/2017.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  dan  menginventarisasi  bahan  hukum  primer  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti,  dan  bahan  hukum  primer  tersebut  diklasifikasikan  menurut kelompoknya  sesuai  dengan  hierarkhi  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode telaah kepustakaan (study document)
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumber-sumber  bahan hukum  yang  telah  terkumpul  dan  dilakukan  analisis  sehingga  dapat  memecahkan
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Penggunaan  analisis  secara  normatif  lebih  kepada bahan-bahan hukum yang ada lebih mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis.

## PEMBAHASAN
Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Pengahasilan  Dari  Transaksi  Jual  Beli  Tanah dan/atau Bangunan
Pajak  penghasilan  sesuai  dengan  pasal  1  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subyek  pajak  atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Sebelum melakukan transaksi jual beli, para pihak wajib memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa. Jika tanah tersebut sedang dalam sengketa maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk tidak melanjutkan proses jual beli tersebut. Dalam  tahap  transaksi  jual  beli,  pihak  penjual  diwajibkan  untuk  melengkapi  persyaratan sebagai berikut:
1)  Fotokopi KTP (jika sudah menikah maka wajib menyertakan fotokopi KTP pasangan).
2)  Kartu Keluarga (KK).
3)  Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4)  Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi (Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak  Guna  Bangunan,  Sertifikat,  Hak  Guna  Usaha,  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun).
5)  Bukti  pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) 5  tahun  terakhir  beserta  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir.
6)  Surat keterangan WNI atau ganti nama, bila penjual adalah WNI keturunan.
7)  Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga).
8)  Jika suami/istri sudah meninggal dunia, maka wajib dilampirkan akta kematian. Sebelum  akta  jual  beli  ditandatangani  oleh  para  pihak,  pihak  penjual  harus membayar pajak penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut:
(Pajak penghasilan = Nilai yang sesungguhnya/seharusnya diterima x 2,5%)
Sedangkan pihak pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
Dasar pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli adalah jumlah bruto nilai sebagaimana tertera  pada  akta  jual  beli  atau  perjanjian  pengikatan  jual  beli  yang  telah  ditandatangani oleh PPAT.
Proses pengenaan pajak penghasilan kepada pihak penjual adalah sebagai berikut:
a)  Pihak penjual membayar pajak penghasilan terutang sebesar 2,5 % dari jumlah bruto nilai  penjualan  menggunakan  sarana  surat  setoran  pajak  elektronik  dengan  kode MAP  411128  dan  kode  jenis  setoran  402  dengan  menyebut  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP),  kode  dan  jenis  pajak,  masa  pajak  terutang  dan  nilai  pembayaran. Proses pembayaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak menggunakan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dengan  terlebih  dahulu  membuat  kode  biling sebagai sarana pembayaran ke Bank Persepsi atau Kantor Pos atau dapat dibantu oleh pegawai kantor PPAT.
b)  Pihak  penjual  wajib  pajak  menyetor  sendiri  pajak  penghasilan  terutang  sebelum ditandatanganinya  akta  jual  beli  atau  perjanjian  pengikatan  jual  beli  di  hadapan Notaris/PPAT.  Pajak  penghasilan  terutang  sebagaimana  dimaksud  wajib  dibayar pada  saat  diterimanya  penghasilan  baik  sebagian  atau  seluruhnya  dan  disetorkan paling  lambat  tanggal  15  (lima  belas)  bulan  berikutnya  setelah  diterimanya pembayaran.
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
c)  Pembayaran  dilakukan  pada  bank  persepsi  atau  kantor  pos  dengan  menunjukan kode biling pembayaran. Setelah proses pembayaran, pihak penjual akan menerima Surat  Setoran  Pajak  yang  sudah  tertera  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara dan Nomor  Transaksi  Bank/Nomor  Transaksi  Pos/Nomor  Penerimaan  Potongan  atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
d)  Surat  Setoran  Pajak  yang  sudah  tertera  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara tersebut  untuk  selanjutnya  dilakukan  penelitian  dengan  cara  mengajukan permohonan  penelitian  bukti  pemenuhan  kewajiban  penyetoran  pajak  penghasilan baik  secara  manual  atau  secara  elektronik  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama tempat lokasi objek pajak terdaftar.

## Kepastian  Hukum  Dalam  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
Jaminan  kepastian  hukum  Wajib  Pajak  dalam  menyelesaikan  kewajibannya membayar pajak mutlak diperlukan. Kepastian tersebut antara lain kepastian jangka waktu penyelesaian penelitian bukti pemenuhan pembayaran PPh dan kepastian mengenai pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  PER-18/PJ/2017,  proses  penelitian  formal  sudah  memiliki  kepastian  yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, namun nilai pajak terutang yang wajib dibayar oleh pihak penjual  masih  belum  pasti.  Ketidakpastian  nilai  pajak  penghasilan  terutang  membawa dampak  kepada  pihak  pembeli  yang  memiliki  kewajiban  pembayaran  BPHTB.  Kenaikan nilai  pajak  penghasilan  terutang  karena  koreksi  nilai  pengalihan  menyebabkan  naiknya pula BPHTB terutang. Penelitian formal dilakukan dengan mengecek kelengkapan berkas surat  permohonan  dengan  mengisi  daftar  kelengkapan  ( checklist ),  memastikan  jumlah pajak  penghasilan  yang  seharusnya  terutang  berdasarkan  surat  pernyataan  Wajib  Pajak dan  memastikan  kode  akun  pajak,  kode  jenis  setoran,  Nomor  Transaksi  Penerimaan Negara  (NTPN),  dan  jumlah  pajak  penghasilan  yang  disetor  berdasarkan  Surat  Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi  lain yang dipersamakan dengan SSP, telah sesuai dengan  data  penerimaan  pajak  dalam  Modul  Penerimaan  Negara  (MPN).  Dalam  hal permohonan penelitian lengkap dan telah terpenuhi atau sesuai, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak  Penghasilan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal  permohonan  penelitian diterima  lengkap.  Kepastian  dalam  penyelesaian  penelitian  formal  bukti  pemenuhan kewajiban  penyetoran  pajak  penghasilan  dalam  3  (tiga)  hari  kerja  memberikan  dampak yang  baik  dalam  percepatan  proses  penandatanganan  akta  jual  beli.  Pejabat  yang berwenang  dapat menandatangani  akta jual  beli  atau  perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  setelah  pihak  pejual  memperoleh  Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan dari Kantor Pelayanan Pajak.
Berlakunya  PP  Nomor  34  Tahun  2016  dianggap  tidak  dapat  mengakomodir penerapan  sistem self  assessment oleh  Wajib  Pajak  karena  hak  wajib  pajak  untuk menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak  terutang  berdasarkan  nilai  transaksi  yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli dapat dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem self  assessment yang  dianut  dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia  memberikan kebebasan  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besaran  pajak  yang  terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan John Hutagaol bahwa (Hutagaol, 2003) :
“ since  the  income  tax  law  of  1983  was  enacted,  there  are  some  basic  principles which  were  followed  under  taxation  in  Indonesia.  On  of  the  basic  principles  is  self assessment,  which  meant  that  the  taxpayer  is  given  the  trust  and  responsibility  of  self assessment,  the  tax  officials  should  establiesh  and  supervise  the  accomplishment  of  the principle ”.
Koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan berarti tidak mengikuti sistem self  assessment yang  berlaku  pada  sistem  perpajakan  di  Indonesia,  namun merupakan  salah  satu  kewajiban  untuk  mengamankan  penerimaan  Negara  di  bidang pajak.  Penerapan  PP  Nomor  34  Tahun  2016  ini  sangat  efektif  untuk  meningkatkan
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
penerimaan  pajak  khususnya  pajak  penghasilan,  walaupun  pada  kenyataannya kemungkinan  masih  terjadi  praktik-praktik  penghindaran  pajak  oleh  para  pihak  dalam transaksi jual beli.
Penelitian  material  merupakan  proses  lanjutan  dari  penelitian  formal  bukti pemenuhan  setoran  pajak  penghasilan  sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum penandatanganan akta jual beli. Penelitian material lebih menitikberatkan pada kesesuaian nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak berdasarkan pengakuan pihak penjual dengan nilai  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  berdasarkan  penetapan  Fiskus.  Penelitian material  terhadap  bukti  pemenuhan  pembayaran  pajak  penghasilan  dilakukan  dengan cara:
a)  Memastikan lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang dicantumkan dalam surat penyataan Wajib Pajak sesuai dengan keadaaan sebenarnya.
b)  Meneliti  kebenaran  nilai  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  atau perubahan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang terdapat  dalam  bukti  penjualan/bukti  transfer/bukti  penerimaan  uang,  dalam  hal pengalihan  tanah  dan/atau  bangunan  berupa  jual  beli  yang  tidak  dipengaruhi hubungan istimewa.
c)  Menentukan  kewajaran  nilai  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  atau perubahan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian ( appraisal ),  dalam  hal  pengalihan  tanah  dan/atau  bangunan  berupa  jual  beli  yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Penelitian  material  tersebut  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sehingga pihak penjual selama jangka waktu tersebut belum memperoleh kepastian bahwa pembayaran pajak penghasilan yang telah dilakukan tersebut  benar  atau  tidak.  Untuk  jual  beli  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  terdapat hubungan  istimewa  telah  memiliki  kepastian  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 Ayat  (2)  huruf  d  bahwa  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  adalah  nilai  yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, artinya pihak penjual akan memperoleh kepastian hukum  apabila  melakukan  pembayaran  pajak  penghasilan  sebesar  2,5%  dari  nilai penghasilan  yang  diterima.  Namun  pada  kenyataannya  masih  terdapat  praktek-praktek penghindaran  pajak  dengan  menurunkan  nilai  transaksi  tersebut.  Adapun  beberapa indikasi adanya ketidakwajaran antara lain dalam hal:
1)  Terdapat hubungan istimewa;
2)  Nilai pengalihan  lebih kecil dibandingkan NJOP yang tercantum dalam SPPT tahun terakhir;
3)  Nilai pengalihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam brosur/ leaflet / pricelist;
4)  Terdapat beda lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan antara yang  dicantumkan  dalam  surat  pernyataan  dengan  yang  tercantum  dalam  bukti kepemilikan  (sertifikat)  untuk  luas  tanah,  dan/atau  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) untuk luas bangunan; dan/atau
5)  Nilai pengalihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai pasar indikasi yang diperoleh Direktorat  Jenderal  Pajak  dari  data,  informasi  dan/atau  keterangan  lain,  baik  dari sumber internal maupun eksternal.
Dalam hal terdapat  indikasi yang pertama yaitu  terdapat hubungan istimewa, diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  huruf  c  bahwa  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  dalam transaksi  jual  beli  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  nilai  yang  seharusnya  diterima  atau diperoleh,  artinya  nilai  penghasilan  yang  diterima  oleh  pihak  penjual  mungkin  benar dibawah nilai pasar dan Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai sesuai dengan nilai pasar wajar saat itu. Penetapan nilai transaksi tersebut dilakukan dalam  proses  penelitian  material  bukti  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki dasar penetapan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa NJOP yang tertera
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sehingga penetapan nilai transaksi yang menjadi dasar  pengenaan  pajak  penghasilan  seolah  olah  bersifat  subyektif  dan  muncul kesewenang-wenangan dari petugas pajak.
Menurut pendapat Gustav Radbruch dalam buku Ali (2010) , kepastian hukum adalah “ Scherkeit  des  Rechts  Selbst”  (kepastian  hukum  tentang  hukum  itu  sendiri).  Adapun  4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya (Ali, 2010) :
a)  Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan ( gesetzliches Recht ).
b)  Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta ( Tatsachen ), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “ kemauan baik ”, “ kesopanan ”.
c)  Bahwa  fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
d)  Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
Pendapat  lain  mengenai  kepastian  hukum  diungkapkan  oleh  Roscoe  Pound, sebagaimana  dikutip  di  dalam  buku  yang  berjudul  Pengantar  Ilmu  Hukum  oleh  Peter Mahmud  Marzuki  dimana  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  diantaranya (Marzuki, 2008):
Pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
Kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum bukan  hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang-undang,  melainkan  juga  adanya konsistensi  dalam  putusan hakim antara  putusan  yang  satu  dengan  putusan hakim  yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.
Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  penetapan  nilai  transaksi,  Kantor Pelayanan  Pajak melakukan  penelitian  material  bukti  pemenuhan  kewajiban pembayaran pajak  penghasilan.  Dalam  melakukan  penelitian  tersebut  petugas  membuat  laporan penelitian adanya ketidakwajaran transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan  dilakukan  penilaian  lapangan  oleh  petugas  fungsional  penilai.  Penilaian  tersebut dilakukan  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang dianggap layak setelah dilakukan analisis yang obyektif. Dalam proses penilaian tidak ada satupun  hal  berkaitan  dengan  obyek  pajak  disembunyikan  yang  dapat  menyebabkan bertambah atau berkurangnya nilai. Tugas, tanggung jawab dan wewenang petugas penilai hanya sebatas menilai objek pajak untuk penentuan nilai pasar wajar ( Fair Market Value ) dan bukan menagih pajak yang terutang oleh pihak penjual.
Pelaksanaan  penilaian  ( appraisal )  oleh  petugas  fungsional  penilai  dilakukan  ke lokasi objek pajak berdasarkan data dari Wajib Pajak berupa sertifikat ditambah data dan informasi dari sumber lain yang berhubungan, antara lain:
1)  Data  pembanding  transaksi  jual  beli  dan  penawaran  tanah  yang  diperoleh  dari berbagai sumber.
2)  Analisis ekonomi berdasarkan data dan informasi yang dipublikasikan secara umum.
3)  Berbagai sumber informasi baik dari media cetak dan elektronik maupun dari analisis lainnya yang dianggap relevan.
Data awal yang dijadikan dasar penilaian saat dilakukan penilaian langsung ke lokasi objek pajak antara lain:
1)  Data Tanah adalah data lokasi tanah berupa alamat, luas tanah dan batas fisik tanah pada sisi utara, selatan, timur dan barat. Hal  ini untuk memberikan kepastian objek pajak yang akan dinilai.
2)  Data  Bangunan  adalah  deskripsi  kondisi  bangunan  yang  berada  di  atas  tanah  baik jumlah  maupun  kondisinya.  Kondisi  bangunan  juga  lebih  spesifik  kepada  penilaian
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
komponen  bangunan  yaitu  dinding,  lantai,  atap,  langit-langit,  dan  perkiraan  tahun dibangun.
3)  Peruntukan  Peruntukan  tanah  (zoning)  menentukan  nilai  dari  objek  pajak. Peruntukan  tanah  sebagai  zona  pemukiman  tentu  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi dibandingkan zona pertanian dan lainnya.
4)  Status  Kepemilikan  Untuk  menghindari  kesalahan  subjek  dan  objek  pajak,  maka status  kepemilikan  dalam  pelaksanaan  penilaian  mutlak  diperlukan.  Status kepemilikan  objek  meliputi  nama  pemegang  hak,  jenis  hak  pada  objek  tersebut, nomor bukti kepemilikan hak, tanggal dokumen kepemilikan hak, dan luas tanah.
5)  Koordinat  Lokasi  Koordinat  lokasi  untuk  memberikan  kepastian  objek  pada  peta. Penggunaan  koordinat  lokasi  dapat  melalui  aplikasi  berbayar  di  internet  maupun aplikasi offline lainnya.
6)  Gambaran Umum Lokasi Objek Penilaian Gambaran umum merupakan kesimpulan kondisi  secara  umum  objek  pajak  baik  tanah  maupun  bangunan.  Gambaran  umum tersebut  berupa  alamat  lengkap  objek  pajak,  jarak  yang  ditempuh  ke jalan  protocol terdekat, dan lebar jalan untuk mencapai lokasi objek.
Untuk penilaian tanah dan/atau bangunan, terdapat beberapa metode penilaian yang dapat digunakan diantaranya: Pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan,  Sedangkan  untuk  penilaian  tanah,  metode  yang  digunakan  adalah  Metode Pendekatan  Perbandingan  Data  Pasar,  yaitu  suatu  pendekatan  penentuan  nilai  dengan cara  membandingkan  objek  lain  yang  sejenis  yang  dijual  di  pasar  secara  umum  dengan transaksi  bebas  ikatan.  Data  dapat  diperoleh  dari  media  elektronik  maupun  dari  survey pasar  pada  lokasi  penjualan  objek  pembanding  yang  dijadikan  acuan  dan  pembanding untuk menghasilkan  nilai  atas  objek  penilaian.  Sebagai  contoh  penggunaan sumber  data dari  media  elektronik  yaitu  penggunaan website www.olx.co.id  untuk  menemukan perbandingan harga suatu objek pada lokasi yang sama.
Semua  hasil  penelitian  tersebut  untuk  selanjutnya  diteruskan  ke  petugas Account Representative untuk  dilakukan  permintaan  penjelasan  kepada  Wajib  Pajak  agar melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran PPh saat transaksi pengalihan hak. Apabila saat permintaan penjelasan Wajib Pajak menyetujui perhitungan pajak penghasilan terutang sebagaimana nilai sesungguhnya atau nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar/nilai  berdasarkan  penilaian  petugas  fungsional  penilai  maka  Wajib  Pajak  wajib menyetor kekurangan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Dalam hal Wajib pajak tidak  menyetujui  perhitungan  pajak  penghasilan  terutang,  maka  Kantor  Pelayanan  Pajak menindaklanjuti  dengan  pemeriksaan  kepada  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Terkait  dengan  kepastian  hukum,  dalam  hal  ini  undang-undang  perpajakan hendaknya memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari kekuasaan yang sewenang- wenang, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut (Wairocana, 2008):
a)  Adanya  aturan  hukum  yang  konsisten  dan  dapat  diterapkan,  yang  ditetapkan  oleh negara;
b)  Aparat  pemerintah  menerapkan  aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
c) Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
d) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
Menurut Rochmat Soemitro, untuk memberikan kepastian hukum dalam pajak maka perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu (Soemitro, 1991):
a) Materi  Obyek  Mengenai  materi/obyek  harus  diuraikan  secara  jelas  dan  tegas, sehingga  tidak  member  kesempatan  kepada  pihak  manapun  member  interprestasi lain.
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
b) Subjek yang tersangkut, tempat dan waktu Subyek yang tersangkut diuraikan secara tegas dengan menyebutkan kualifikasi, sifat, tempat dan ciri-ciri dan waktu, subyek dan  obyek  harus  didefinisikan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mungkin diinterprestasikan lain, sebab kalau masih ditafsirkan lain maka akan terjadi bahwa subyek  dan  obyek  yang  tercakup  dalam  definisi  mungkin  dimasukkan  didalamnya, hal ini berakibat bahwa hal-hal yang semula tidak dikenakan pajak menjadi hal yang dikenakan pajak.
c)  Pendefinisian Pendefinisian adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan jelas bila didalamnya tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan didefinisikan untuk memberikan kepastian hukum.
d) Penyempitan/perluasan  Penyempitan  dan  perluasan  materi  yang  menjadi  sasaran pajak  harus  dilakukan  dalam  Undang-Undang  sendiri,  hal  ini  untuk  kepentingan kepastian  huku.  Penyempitan  dan  perluasan  materi  sama  sekali  tidak  dibenarkan jika  dilakukan  dengan  peraturan  yang  lebih  rendah  dari  Undang-Undang  atau dilakukan dalam memori penjelasan.
e) Ruang  lingkup  Daya  mengikat  dari  suatu  ketentuan  Undang-Undang  tidak  saja ditentukan  oleh  materinya,  tetapi  juga  oleh  tempat  dan  waktunya.  Pada  umumnya Undang-Undang  Negara  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  Negara,  tetapi  ada  yang berlaku untuk sebagian wilayah Negara saja.
f)  Penggunaan  bahasa  hukum  dan  penggunaan  istilah  yang  baku  Bahasa  hukum adalah Bahasa yang mempunyai sifat yang khas yang harus tunduk kepada norma bahasa Indonesia yang harus singkat, jelals, tegas tanpa mengandung unsur keragu -raguan dan tanpa mengandung arti ganda.
Kepastian  hukum  yang  dikehendaki  disini  adalah  ketentuan  perpajakan  yang mengatur adanya subjek dan objek pajak serta segala tindakan baik wajib pajak maupun fiskus  didasarkan  konsistensi  penerapan  aturan  perpajakan,  misalnya  fiskus  dalam menetapkan nilai  peralihan  objek pajak yang menurut  wajib  pajak  dianggap sudah  benar namun menurut fiskus nilai peralihan tersebut masih dibawah nilai  wajar atau nilai pasar. Dalam  kaitannya  dengan  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dilakukan melalui  jual  beli,  penentuan  nilai  pengalihan  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  harus konsisten dan tidak subjektif untuk dapat tercapainya tujuan hukum hukum yaitu keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan serta bermanfaat pula bagi pihak penjual dan pembeli dalam  melakukan  pembayaran  pajak  terutang.  Kepastian  hukum  diperlukan  agar  pihak yang  terlibat  dalam  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  transaksi  pengalihan  hak  atas tanah dan/atau bangunan terlindungi secara hukum sehingga dikemudian hari tidak timbul keberatan maupun gugatan dari para pihak atas pengenaan pajak penghasilan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil  simpulan  bahwa  kepastian hukum dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi jual beli tanah dan/atau  bangunan  saat  ini  telah  diatur  dalam  PP  Nomor  34  Tahun  2016  dengan  tarif sebesar  2,5%.  Untuk memperoleh  kepastian  nilai  pembayaran  pajak  penghasilan,  Kantor Pelayanan Pajak melakukan dua tahap penelitian bukti pemenuhan kewajiban pembayaran pajak  penghasilan  kepada  pihak  penjual  yaitu  penelitian  formal  dan  penelitian  material. Tidak  adanya  ketetapan  nilai  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki  Kantor  Pelayanan Pajak  sebagaimana  NJOP  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  menyebabkan  adanya kelemahan dalam menentukan nilai tanah dan/atau bangunan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengumpul penerimaan Negara maka proses penelitian material bukti  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  pajak  penghasilan  menjadi  satu-satunya  cara untuk memastikan benar tidaknya nilai transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Hasil penilaian  dan  penelitian  bukti  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  pajak  akan  dilakukan klarifikasi ke wajib pajak. Apabila wajib pajak menyetujui nilai yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan  Pajak  maka  wajib  pajak  dapat  membayar  kekurangan  pajak  penghasilan tersebut. Namun apabila wajib pajak tidak menyetujui nilai yang ditetapkan tersebut maka Kantor  Pelayanan  Pajak  berwenang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut berlaku pula sebagai ketetapan atas nilai penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang(Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Aulia, R. (2017). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kota Padang . Universitas Andalas Padang.
Husodo,  B.  S.,  Sihabudin,  &  Harjati,  E.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Pemungutan  Pajak  Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan. Pandecta , 12 (2), 208 – 224.
Hutagaol,  P.  J.  L.  (2003). Manual  For  Taxation  of  Expatriates  Working  in  Indonesia .  Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  261/PMK.03/2016  tentang  Tata  Cara Penyetoran,  Pelaporan, dan  Pengecualian  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-18/PJ/2017  tentang  Tata  Cara  Penelitian  Bukti Pemenuhan  Kewajiban  Penyetoran  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya
Resmi, S. (2004). Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Soemitro,  R.  (1991). Azas-azas  Hukum  Perpajakan .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Wairocana,  G.  N.  (2008). Implementasi  Good  Governence  dalam  Legislasi  Daerah .  Orasi  Ilmiah Fakultas Hukum.
Widayat, A. W. (2016). Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen. Lex Renaissance , 1 (2), 166 – 181.