## ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn)
Oleh: Eventlius Lingga 1)
Sari Mula Matheus Situmorang 2) Alusianto Hamonangan 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2, 3)
E-mail:
evenlius@gmail.com 1)
sarimula62@gmail.com 2 ) alusiantoh710@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  out  how  the  application  of  the  principle  of  presumption  of innocence against perpetrators of the crime of theft with violence in the case of decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; how the judge's legal considerations and analysis of the decision  no.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn.  The  research  method  used  is  normative juridical. The result is to find out and understand how the application of the principle of presumption of innocence against the perpetrators of the crime of theft with violence in the  case  of  decision  no.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn;  to  know  and  understand  how  the judge's legal considerations and analysis of the decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. Keywords: Immigration Crime, Investigation, Suspect.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  bagaimana  penerapan  asas  praduga  tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan No.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn;  bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dan  analisis terhadap  putusan  No.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normative.  Adapun  hasilnya  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami bagaimana  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  pada  kasus putusan  No.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn;  untuk mengetahui  dan  memahami  bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dan  analisis terhadap putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.
Kata Kunci; Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.

## 1. PENDAHULUAN
Asas  praduga  tak  bersalah pada  Undang-Undang  No.  48  Tahun 2009  tentang  Kehakiman,  asas  praduga tak  bersalah  diatur  dalam  pasal  8  ayat (1),  yang  berbunyi:  “setiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut
atau  dihadapkan  didepan  pengadilan wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan  kesalahannya  dan  telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Penegasan  asas  praduga  tak bersalah, juga bermaksud menempatkan diri  terdakwa  dalam  keadaan  kejiwaan
yang  lebih  tenang  dan  stabil.  Coba bayangkan,  kalau  ketua  sidang  dalam sidang pertama mengeluarkan pernyataan keyakinannya akan kesalahan terdakwa. Berarti sejak semula pemeriksaaan itu sudah
menempatkan  terdakwa  dalam  suasana kejiwaan  “putus  asa”.  Lagi  pula sekaligus  pernyataan  keyakinan  yang seperti itu, jelas-jelas merupakan intimidasi  mental  atau  penyaniayaan mental (mental cruelty) terhadap terdakwa.  Intimidasi  dan  kekejaman mental, dengan sendirinya melumpuhkan kebebasan terdakwa melakukan pembelaan diri.
Asas  praduga  tak  bersalah  di sebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  berbunyi  “Setiap  orang yang  ditangkap,  ditahan  dan  dituntut karena  disangka  melakukan  sesuatu tindak  pidana  berhak  dianggap  tidak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya  secara  sah  dalam  suatu sidang  pengadilan  dan  diberikan  segala jaminan  hukum  yang  diperlukan  untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,
S.H dalam bukunya Pembahasan
Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan  dan  Penuntutan  “Asas praduga  tak  bersalah  ditinjau  dari  segi teknis  yuridis  ataupun  dari  segi  teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”  atau accusatory  procedure (accusatorial system) . Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan  :  adalah  subjek;  bukan sebagai  objek  pemeriksaan,  karena  itu tersangka atau terdakwa harus
didudukkan  dan  diperlakukan  dalam kedudukan  manusia  yang  mempunyai harkat  martabat  harga  diri.  Yang
menjadi  objek  pemeriksaan  dalam prinsip  akusator  adalah  “kesalahan”
(tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa.  Ke  arah  itulah pemeriksaan ditunjukan.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit , yaitu istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda  demikian  juga  dalam  KUHP Indonesia,  tetapi  tindak  ada  pelajaran secara rinci mengenai pengertian strafbaar  feit ,  tersebut.  Dalam  bahasa Belanda, strafbaar  feit, itu  terdiri  dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan  sebagai  pidana  atau  hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, feit diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, secara harfiah, strafbaarfeit dapat  diartikan sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat
kelebihan  dosis  (overdose)  dan  gejala bebas  pengaruh  (withdrawal  syndrome) dan kalangan medis, obatan yang sering disalahgunakan  itu  di  bagi  ke  dalam  5 (lima) kelompok yaitu:
a. Kelompok  Narkotika,  pengaruhnya menimbulkan euphurnia, rasa ngantuk  berat,  penciutan  pupil mata,  dan  sesak  napas.  Kelebihan dosis  akan  mengakibatkan  kejang- kejang,  koma,  napas  lambatdan pendek.  Gejala  bebas  pengaruhnya adalah gampang marah, gemetasan, panic  serta  berkeringat,  obatnya seperti  :  metadon,  kodein,  dan hidrimorfon.
b. Kelompok  Depresent,  adalah  jenis obat  yang  berfungsi  mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat  membuat  si  pemakai  merasa tenang  dan  bahkan  membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
c. Kelompok  Stimulant,  antara  lain kokain,  ampetamin,  pentazin,  dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan  kewapadaan  yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan,  euphoria,  percepatan denyut nadi fan peningkatan tekanan  darah,  susah  tidur,  dan kehilangan nafsu makan.
d. Kelompok  Hallucinogen,  antara lain  LSD,  meskalin  dan  piyot, bermacam-macam ampetamin berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan  ilusi  dan  halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu.
e. Kelompok  Cannabis,  antara  lain ganja kering, hashis, minyak
hashis,  dan  tetrahidrokanabinol. Semua  bahan-bahan  berasal  dari tanaman  cannabis  dikenal  juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria,  dikuasai  perasaan  santai, peningkatan  nafsu  makan,  dan tingkah laku disorientasi.

## Pengertian Praduga Tidak Bersalah
Menurut  Andi  Hamzah  asas presumption  of  innocent  atau  dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang  tertulis).  Menurutnya,  kalau  asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas  kepolisian  tidak  akan  bisa berjalan.  Presumption  of  innocent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia  diberikan.  Hak-hak  yang  dia maksud  misalnya  kawin  dan  cerai,  ikut pemilihan dan sebagainya.
Sedangkan  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  asas  praduga  tak  bersalah tidak  dicantumkan  secara  tegas,  namun hanya  tedapat  dalam  penjelasan  umum butir  3c  KUHAP  yang  isinya:  “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di
hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

## 3. METODE PELAKSANAAN
Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.
1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang
akan digunakan yaitu :
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang  berkaitan  dengan  obyek  kajian seperti  literature-literatur,  dokumen, putusan  hakim  tentanmaupun  sumber lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah dan tujuan penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan dengan  2  (dua)  cara  yaitu  :Metode penelitian  kepustakaan,  penelitian  ini penulis  lakukan  dengan  membaca  serta mengkaji berbagai literature serta putusan  yang  relevan  dan  berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis. 3. Analisis Data Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan  kesimpulan.  Kemudian hasil  akan  disajikan  secara  deskriptif, sehingga
dapat memberikan pemahaman  yang  jelas  dan  terarah  dari hasil penelitian nantinya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  yang  diatur  dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dihubungkan dengan peran
penyidik  menurut  UU  Nomor  8 Tahun 1981
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  pencurian diatur  dalam  buku  ke-2  Bab  XXII.
Pencurian  dengan  kekerasan  diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :
a. Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun pencurian  yang  didahului,  disertai atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam  hal tertangkap  tangan,  untuk memungkinkan melarikan diri sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
b. Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun :
1) Jika  perbuatan  dilakukan  pada waktu  malam  dalam  sebuah rumah  atau  pekarangan  tertutup yang  ada  rumahnya  atau  dijalan umum  atau  didalam  kereta  api atau trem yang sedang berjalan.
2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua  orang  bersama-sama  atau lebih.
3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar  atau  memanjat, atau  dengan  jalan  memakai kunci  palsu,  perintah  palsu,  atau pakaian jabatan palsu.
4) Jika  perbuatan  mengakibatkan luka berat.
c. Hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu mengakibatkan kematian.
d. Diancam  dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur hidup atau selama waktu tertentu paling  lama  dua  puluh  tahun, jika  perbuatan  mengakibatkan luka  berat  atau  kematian  dan dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih  dengan  bersekutu,  disertai pula  oleh  salah  satu  hal  yang diterangkan dalam no. 1 dan
B. Penerapan  Asas  Praduga  Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  Pada  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn Pemberian  status  “tersangka”
oleh penyidik terhadap AHMAD FEBRIANDI alias ANDI pada pemeriksaan  menunjukkan  penerapan asas  praduga  tak  bersalah  telah  mulai diterapkan. Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka AHMAD FEBRIANDI  alias  ANDI  sebagaimana pada berita acara pemeriksaan tersangka di  dampingi  oleh  Kuasa  Hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56 KUHAP. Mengenai tata cara pemeriksaan  pengambilan  keterangan tersangka,  hal  ini  telah  diatur  dalam Pasal 117 dan Pasal 118 KUHAP.
Pasal 117 KUHAP :
i. Keterangan  terdakwa  dan  atau  saksi kepada  penyidik  diberikan  tanpa tekanan  dari  siapa  pun  dan  atau dalam bentuk apapun,
ii. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang
sebenarnya ia telah lakukan
sehubungan  dengan  tindak  pidana yang  dipersangkakan  kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya  sesuai  dengan  kata yang  dipergunakan  oleh  tersangka sendiri.
Komentar R. Soesilo mengenai pasal 117 menyatakan “Tekanan  dari  siapapun  tidak  boleh dilakukan terhadap orang yang diperiksa keterangannya, apalagi
tekanan  atau  paksaan  yang  dilakukan oleh  pegawi  negeri  atau  pejabat    polisi pemeriksa  perkara.  Ancamannya  bukan saja hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang dengan sewenang- wenang memakai kekuasaannya
memaksa  orang  lain  untuk  berbuat, tidak  berbuat  atau  membiarkan  barang suatu  apa,  diancam  oleh  pasal  421 KUHP  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya dua tahun delapan bulan. Pasal 118 KUHAP
i. Keterangan  tersangka  dan  atau  saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani  oleh  penyidik  dan  oleh  yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
ii. Dalam  hal  tersangka  dan  atau  saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya,  penyidk  mencatat  hal  itu dalam  berita  acara  dengan  menyebut alasannya.
Berkaitan  dengan  penerapan asas  praduga  tak  bersalah  pada  tingkat pemeriksaan, M. Yahya  Harahap dalam bukunya mengatakan “Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun  dari  segi  teknis  penyidikan dinamakan  “prinsip  akusatur”  atau
accusatory procedure (accusatorial system). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :
a. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan,  karena  itu  tersangka atau  terdakwa  harus  di  dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia  yang  mempunyai  harkat martabat harga diri,
b. Yang  menjadi  objek  pemeriksaan dalam  prinsip  akusator  adalah “kesalahan”  (tindak  pidana),  yang dilakukan  tersangka/terdakwa.  Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan”.
Dengan  asas  praduga  tak bersalah  yang  dianut  dalam  KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak  hukum  untuk  mempergunakan prinsip  akusator  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan.
Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara
pemeriksaan  yang  “inkuisitur”  atau inquisitorial  system  yang  menempatkan tersangka/terdakwa  dalam  pemeriksaan sebagai  objek  yang  dapat  diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Prinsip  inkuisitur    ini  dulu dijadikan  lndasan  pemeriksaan  dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak  dan  kesempatan  yang  wajar  bagi tersangka/terdakwa  untuk  membela  diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya,  sebab  sejak  semula aparat penegak hukum : a. Sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah  si  tersangka  sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik,
b. Tersangka/terdakwa  dianggap  dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan  tanpa  mempedulikan hak-hak  asasi  manusia  dan  haknya untuk membela dan mempertahankan  martabat  serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam  praktek,  seorang  yang  benar- benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib  sial,  meringkuk  dalam  penjara. Misalnya  dalam  kasus  Karta  dan Sengkon,  yang  meringkuk  menjalani hukuman beberapa tahun, tetapi pembunuhan yang dihukumkan
kepadanya  ternyata  pelakunya  adalah orang lain.
Mengenai  hak  tersangka  atau terdakwa,  diberikan  seperangkat  hak oleh  KUHAP,  hak-hak  tersebut  adalah sebagai berikut :
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke  pengadilan  dan  diadili  (Pasal  50 ayat (1), (2) dan (3) ).
2. Hak  untuk  diberitahukan  dengan jelas  dalam  bahasa  yang  dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan
padanya (Pasal 51 Huruf a dan Huruf b ).
3. Hak  untuk  memberikan  keterangan secara  bebas  kepada  penyidik  dan hakim (Pasal 52).
4. Hak  untuk  mendapat  bantuan  juru bahasa (Pasal 53).
5. Hak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  dalam  waktu  dan  pada  setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum (Pasal 55).
7. Hak  untuk  mendapatkan  penasihat hukum  yang  ditunjuk  oleh  pejabat yang  bersangkutan  pada  semua tingkat  pemeriksaan  memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma (Pasal 56).
8. Hak  untuk  menghubungi  penasihat hukum (Pasal 57 ayat (1), hak warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) ).
9. Hak untuk menghubungi dan
menerima kunjungan dokter
pribadinya (Pasal 58).
10. Hak  untuk  diberitahukan  kepada keluarganya  atau  orang  lain  yang serumah  dengan  tersangka  atau terdakwa  ataupun  orang  lain  yang bantuannya dibutuhkan untuk
mendapatkan  bantuan  hukum  atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan Pasal 60).
11. Berhak secara langsung atau
perantaran penasihat hukumnya menghubungi dan menerima
kunjungan  sanak  keluarganya  dalam hal  yang  tidak  ada  hubunganya dengan  perkara  untuk  kepentingan pekerjaan  atau  untuk  kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
12. Berhak  mengirim  dan  menerima surat  dari  penasihat  hukumnya  dan keluarganya (Pasal 62 ayat (1) ).
13. Berhak  menghubungi  dan  menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
14. Berhak  untuk  diadili  di  sidang pengadilan  yang  terbuka  untuk umum (Pasal 64).
15. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkannya (Pasal 65).
16. Hak untuk banding (Pasal 67).
17. Hak  menuntut  ganti  rugi  dan rehabilitasi (Pasal 68). Setelah pemeriksaan tersangka dan bukti-bukti yang dibutuhkan lengkap, penyidik melimpahkan  berkas  perkara  kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.  Dalam  hal  penuntut  umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia  dalam  waktu  secepatnya  membuat surat  dakwaan  (Pasal  139  ayat  (1) KUHAP).
Penuntutan  adalah  tindakan penuntut  umum  untuk  melimpahkan perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri yang  berwenang  dalam  hal  menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.  Penuntut umum berwenang melakukan  penuntutan  terhadap  siapa pun  yang  didakwa  melakukan  suatu tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan  yang  berwenang  mengadili (Pasal 137 KUHAP).
Seiring  dengan  pelimpahan berkas  perkara  dari  kepolisian  ke penuntut  umum,  status  tersangka  naik menjadi terdakwa. Terdakwa
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa  dan  di  adili  di  sidang pengadilan.
Pada  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  terdakwa  harus  didudukkan dan  diperlakukan  dalam  kedudukan manusia  yang  mempunyai  harkat  dan
martabat  harga  diri  (prinsip  akusatur). Terdakwa  dihadapkan  dimuka  sidang dalam  keadaan  bebas  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal    154  ayat  (1)
KUHAP. Yang dimaksud dalam “keadaan  bebas”  adalah  keadaan  tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan”. Hal ini untuk menunjukkan  agar  keterangan  yang diberikan oleh terdakwa didalam sidang tidak dalam tekanan dan dapat memberikan keterangannya dengan bebas.  Akibat  dari  tidak  dipenuhinya ketentuan  diatas  dapat  mengakibatkan batalnya putusan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP.

## POSISI KASUS
Bahwa  pada  hari  minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib  pada  saat  itu  saksi  korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan  mengendarai  1  (satu)  unit sepeda  motor  jenis  Yamaha  N-Max warna  hitam  dop  dengan  nopol  BK 6172  AW  menuju  kearah  Jalan  Karya depan  kantor  pos  untuk  membeli makanan,  setelah  membeli  makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju  ke  rumah  dan  ketika  di perjalanan  sekira  pukul  03.30  wib  tepat di  depan  sekolah  Yayasan  Cerdas Bangsa  di  Jalan  Besar  Medan  Namo
Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Saksi korban AZWANDI LUBIS dihadang oleh terdakwa AHMAD  FEBRIANDI  Alias  ANDI bersama  dengan  saksi  RINALDI  Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO),
IRWANSYAH  Alias  WAWAN  (DPO) dan  ASHARI  UTOMO  Alias  AZHARI (DPO)  yang  menggunakan  3  unit
sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm.
Menyuruh  saksi  AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa AHMAD FEBRIANDI  alias  ANDI  mengambil kunci  kontak  sepeda  motor  milik  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  dan  sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH  Alias  WAWAN  (DPO) mengancam  untuk  membunuh  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur  warna  putih  (DPB)  dan  senjata api  jenis    revolver  warna  putih  (DPB) namun saksi korban AZWANDI LUBIS berjalan  dengan  cepat  kepinggir  kearah gang  kecil  menghindar  dari  ancaman tersebut  dan  meminta  tolong  saksi ARAPENTA GINTING
untuk menghubungi polisi.

## DAKWAAN  JAKSA  PENUNTUT UMUM
Jaksa  penuntut  umum  pada Kejaksaan  Negeri  Medan  mendakwa terdakwa yang beridentitas dibawah ini
1 Nama : AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI
2 Tempat lahir: Tembung
3 Umur  /  tanggal  lahir:  33  Tahun  /  17
Februari 1986
4 Jenis Kelamin: Laki-Laki
5 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6 Tempat tinggal: Jalan Bustaman
Pasar X Gang Wijaya Kesuma 22 Kecamatam Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.
7 Agama: Islam
8 Pekerjaan:Kuli Bangunan.
DAKWAAN Primair :
Bahwa terdakwa AHMAD FEBRIANDI  Alias  ANDI  bersama dengan  saksi  RINALDI  Alias  NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI
(DPO),  IRWANSYAH  Alias  WAWAN (DPO)  dan  ASHARI  UTOMO  Alias AZHARI  (DPO)  pada  hari  Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 03.30 wib  bertempat  di  Jalan  Besar  Medan Namo  Rambe  Pasar  IV    Desa  Delitua
Kecamatan Namorambe Kabupaten
Deli  Serdang,  atau  setidak-tidaknya menurut  ketentuan  Pasal  84  ayat  (2) KUHAP  dimana  terdakwa  ditahan  dan tempat kediaman sebahagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri  Medan,  mengambil  barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebahagian  kepunyaan  orang  lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara melawan hukum yang didahului, disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan  maksud  untuk  mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan,
untuk memungkinkan  melarikan  diri  atau peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap menguasai  barang  yang  dicuri  pada waktu  malam  hari  dalam  rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,  atau  dalam  kereta  api  atau trem  yang  sedang  berjalan,  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu  yang  dilakukan  terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  hari  minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib  pada  saat  itu  saksi  korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan  mengendarai  1  (satu)  unit sepeda  motor  jenis  Yamaha  N-Max warna  hitam  dop  dengan  nopol  BK 6172  AW  menuju  kearah  Jalan  Karya depan  kantor  pos  untuk  membeli makanan,  setelah  membeli  makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju  ke  rumah  dan  ketika  di perjalanan  sekira  pukul  03.30  wib  tepat di  depan  sekolah  Yayasan  Cerdas Bangsa  di  Jalan  Besar  Medan  Namo
Rambe Pasar IV Desa Delitua
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli  Serdang  saksi  korban  AZWANDI LUBIS dihadang oleh terdakwa AHMAD  FEBRIANDI  Alias  ANDI bersama  dengan  saksi  RINALDI  Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH  Alias  WAWAN  (DPO) dan  ASHARI  UTOMO  Alias  AZHARI (DPO)  yang  menggunakan  3  unit sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa  AHMAD  FEBRIANDI  alias ANDI  mengambil  kunci  kontak  sepeda motor  milik  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  dan  sepeda  motor  tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH
HARAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH Alias WAWAN  (DPO)  mengancam  untuk membunuh  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  dengan  menggunakan  senjata tajam  jenis  sangkur  warna  putih  (DPB) dan  senjata  api  jenis  revolver  warna putih  (DPB)  namun  saksi  korban AZWANDI  LUBIS  berjalan  dengan cepat  kepinggir  kearah  gang  kecil menghindar  dari  ancaman  tersebut  dan meminta  tolong  saksi  ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi.
Bahwa  didalam  bagasi  1  (satu)  unit sepeda  motor  jenis  Yamaha  N-Max warna  hitam  dop  dengan  nopol  BK 6172 AZW milik saksi korban AZWANDI  LUBIS  terdapat  barang- barang  milik  saksi  korban  AZWANDI LUBIS yaitu berupa :
1. 1  (satu)  unit  handphone  jenis  I Phone 7 Plus warna Black Dop.
2. 2  (dua)  buah  ATM  jenis  BCA  dan OCBC.
3. 3  (tiga)  buah  kartu  BPJS  An.
AZWANDI LUBIS, INDAH TRISNA SARI, AZELIA RAMADANI.
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pers Harian Sumut Pos.
Bahwa  1  (satu)  unit  sepeda motor  jenis  Yamaha  N-Max  warna hitam  dop  dengan  Nopol  BK  6172 AZW  milik  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  yang telah diambil dan dikuasai oleh  terdakwa  AHMAD  FEBRIANDI
Alias  ANDI,  saksi  RINALDI  Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH  Alias  WAWAN  (DPO) dan  ASHARI  UTOMO  Alias  AZHARI (DPO)  dan  dibawa  ke  Tembung  Pasar X,  dan  dibulan  Juli  2019  sekira  pukul 18.00 wib terdakwa AHMAD FEBRIANDI  Alias  ANDI  dan  YUDI Alias  BOY  (DPO)  menjual  sepeda  1 (satu)  unit  sepeda  motor  jenis  Yamaha N-Max  warna  hitam  dop  dengan  Nopol BK 6172 AZW kepada saksi RUMINDA NAPITU dengan harga Rp. 6.500.00;  (enam  juta  lima  ratus  ribu rupiah),  dan  dari  hasil  penjualan  motor tersebut terdakwa AHMAD
FEBRIANDI  Alias  ANDI  mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu  rupiah),  IRWANSYAH  Alias WAWAN  (DPO)  mendapat  bagian sebasar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus  ribu rupiah),  ARMINSYAH  HARAHAP Alias  OGEK  (DPO)  mendapat  bagian sebesar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus  ribu rupiah), ASHARI UTOMO
Alias AZHARI  (DPO)  mendapat  bagian sebesar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus  ribu rupiah),  YUDI  (DPO)  mendapat  bagian sebesar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus  ribu rupiah)  dan  saksi  RINALDI  Alias NALDI  (berkas  terpisah)  mendapat bagian  sebesar  Rp.  400.000;  (empat ratus  ribu  rupiah)  dan  sisa  uang penjualannya  sebesar  Rp.  2.300.000; (dua  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  untuk membayar hutang kepada orang lain.
5. SIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1 Pengaturan  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  365
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana yang berbunyi sebagai berikut :Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama Sembilan tahun pencurian  yang  didahului,  disertai atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  terhadap  orang dengan maksud untuk mempersiapkan  atau  mempermudah pencurian, atau  dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan  diri  sendiri  atau  peserta lainnya,  atau  untuk  tetap  menguasai barang  yang  dicuri.Diancam  dengan pidana penjara paling lama dau belas tahun
2 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  yang  tertutup,  yang  ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam  kereta  api  atau  trem  yang sedang berjalan.
Jika  perbuatan  itu  dilakukan oleh  dua  orang  bersama-sama  atau lebih.  Jika  sitersalah  masuk  ketempat melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar  atau  memanjat,  atau dengan  jalan  memakai  kunci  palsu, perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan palsu.  Jika  perbuatan  itu  menjadikan ada orang mendapat luka berat.
Hukuman  penjara  selama-lamanya  lima belas  tahun  dijatuhkan  jika  karena perbuatan  itu  ada  orang  mati.  Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun, jika  perbuatan  mengakibatkan  luka berat  atau  kematian  dan  dilakukan  oleh
dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu, disertai  pula  oleh  salah  satu  hal  yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
Penerapan  asas  praduga  tak bersalah  (presumption  of  innocence) terhadap  pelaku  pelaku  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan
berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri
Medan  No.  3193/Pid.B/2019/PN  Mdn dimulai  pada  tahap  penyidikan  oleh penyidik  ditingkat  kepolisian  yang menempatkan status tersangka AHMAD  FEBRIANDI  Alias  ANDI sebagi tersangka. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa  dilakukan  dengan menggunakan  prinsip  akusatur  yang menempatkan kedudukan
tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan  sebagai  subjek,  bukan sebagai  objek  pemeriksaan,  karena  itu tersangka/terdakwa  harus  di  dudukkan dan  diperlakukan  dalam  kedudukan manusia  yang  mempunyai  harkat  dan martabat  harga  diri.  Sedangkan  yang menjadi  objek  pemeriksaan  dalam prinsip  akusatur  adalah  “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. kearah itulah

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku
Andi  Hamzah,  Deli-Delik  Tertentu (Speciale  Delicten)  di  Dalam KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2000. -----------------, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Husin,  Kadrin,  Budi  Rizki,  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
H.A.K  Moch.  Anwar,  Hukum  Pidana
Bagian  Khusus  (KUHP  Buku II),  PT.  Alumni,  Bandung, 1980.
Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian  Ilmu  Hukum,  CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
R.  Abdoel  Djamali,  Pengantar  Hukum
Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Siswanto  Sunarso,  Viktimologi  Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak Pidana  Tertentu  di  Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## B.Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014.