Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno Sekretariat Jenderal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

## STRATEGI JEPANG DALAM MEREFORMASI ADMINISTRASI: LITERATURE REVIEW

## THE STRATEGIES OF JAPAN FOR ADMINISTRATIVE REFORM: LITERATURE REVIEW

## Ramadhani Haryo Seno
Analis Kebijakan Ahli Pertama
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Corresponding Author, email: dhaniharyo.seno@yahoo.com

## Abstrak:
Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan proses reformasi administrasi pada suatu negara, dengan menemukan  strategi  reformasi  administrasi  dalam  melakukan  tranformasi  dan  pengembangan  sistem administrasi  sebuah  negara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  ialah  analisis  deskriptif  kualitatif dengan  mengkombinasikan  penelitian  kepustakaan  dan  menelaah  data  sekunder  sebagai  metode pengumpulan data. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi reformasi administrasi dalam keberhasilan  Jepang  melakukan  reformasi  administrasinya  yaitu:  (1)  reorganisasi;  (2)  deregulasi;  (3) desentralisasi. Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa reformasi administrasi akan mencapai hasil yang optimal  bila  dilakukan  secara  koersif,  strukturalis,  dan  hirarkis  ( top-down  approach ).  Pemerintah  harus menggunakan  kekuasaan  nya  untuk  mencapai  tujuan  reformasi  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah Jepang  berani  mengambil  kebijakan  yang  tidak  populis  dengan  melakukan  pembubaran  kementerian negara, pengetatan penerimaan pegawai negeri, melalukan privatisasi, dan sedikit demi sedikit merubah budaya  birokrasi  yang  tercenderung  tidak  inovatif.  Setiap  perubahan  di  Jepang  selalu  di  awali  oleh pembentukan  kelembagaan  yang  bertanggungjawab  atas  satu  isu  tertentu  dan  bersifat ad-hoc (sementara).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  bagaimana  Jepang  berfokus  untuk  menangani  isu  tertentu dengan  memiliki  target  yang  harus  dituntaskan.  Menyadari  bahwa  dukungan  politis  tidak  dapat dihindari bahkan suatu keharusan dalam pelaksanaan reformasi administrasi di Jepang.
Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Strategi Reformasi Administrasi, dan Jepang

## Abstract:
Focus  of  this  research  is  to  describe  administrative  reform  process  in  one  country,  by  finding  the  strategies  of administrative  reform  in  transforming  and  developing  administration  system  in  Japan.  Descriptive  qualitative analysis  by  study  literature  and  examining  secondary  data  as  a  data  collection  method  use  in  this  research.  The result show that there are three strategies successful of administrative reform: (1) reorganizations; (2) deregulations; and (3) decentralization.  The conclusion of this research that are government must used its power to achieve the stated reform goals. The Japanese government has the courage non-populist policies by dissolving state ministries, recruiting  civil  servants,  undertaking  privatization,  and  gradually  a  bureaucratic  culture  that  tends  not  to  be innovative. Every change in Japan is preceded by an institutional order that is responsible for a particular problem and is ad-hoc (temporary). This shows that how Japan is controlled for certain problems by having targets that must be  resolved.  Realizing  that  political  support  is  inevitable  and  even  a  necessity  in  implementing  administrative reform in Japan.
Key Words: Administrative Reform, Strategies of Administrative Reform, and Japan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

## PENDAHULUAN
Perjalanan pelaksanaan reformasi administrasi  di  Jepang  telah  dimulai dari  dekade  1960-an.  Bahkan,  dari dekade  70-an  telah  mendapat  perhatian luas  dan  telah  menjadi  subyek  analisis akademis dan analis politik yang cukup penting  di  Jepang  (Wright  dan  Sakurai, 1987: 121). Walaupun, perjalanan reformasi  administrasi  di  Jepang  telah dilakukan  pasca  perang  dunia  kedua berakhir  (Horie,  2018:19).  Artinya, memang  pemerintah  Jepang  menaruh perhatian  yang  yang  besar  terhadap upaya pembenahan
sistem
penyelenggaraan administrasinya.
Namun  dekade  70-an  dan  80-an reformasi  administrasi  mulai  dilakukan secara  koersif,  hirarkis,  dan  strukturalis (Norton,  2007;  Masujima,  1999;  dan Masujima;  2005).  Berarti  lompatan pelaksanaan  reformasi  administrasi  di Jepang  dimulai  pada  dekade  70-an.  Di Jepang,  dominasi  birokrasi  begitu  kuat dalam  perjalanan  kehidupan  ekonomi, sosial,  dan  politik  di  Jepang.  Birokrasi begitu luas pengaruhnya dalam tatanan kehidupan di Jepang.
Dalam  tradisi  ekonomi  politik Jepang  yang  cukup  panjang,  peran birokrasi  bisa  dibilang  cukup  sentral, kuat  dan  krusial  (Al-Fadhat,  2019:  83). Kekuatan dan pengaruh birokrasi terhadap  kehidupan  ekonomi  politik dan  setiap  sendi  kehidupan  Jepang bukan  semata-mata  didasarkan  pada besarnya  anggaran  dana  atau  jumlah staff mereka, atau pun kekuatan hukum
yang dimiliki, tetapi justru terletak pada jaringannya  yang  begitu  kuat  serta keterhubungannya  dengan  kelompok private ,  pengusaan  informasi  serta konteks  nilai  kebudayaan  (Drifte,  1998; Neary,  2002;  dan  Inoguchi  dan  Jain, 1996). Ciri penting dari sistem pemerimtahan di Jepang adalah birokrasi  yang  kuat  yaitu  birokrasi memiliki kewenangan besar dan pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan. Di sini, setiap birokrasi dapat mewujudkan keinginan-keinginannya terlepas  dari  keinginan  pejabat  yang dipilih,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh konsep  dominasi  birokrasi  (Mishima, 2013:  704).  Secara  tradisional,  pegawai negeri  di  Jepang  dicirikan  oleh  struktur kariernya  yang  kaku,  hierarkis,  elitis, dan  budaya  senioritas  yang  tinggi (Kudo, 2016: 97).
Nakamura  bahkan  menyampai- kan  secara  lugas  dan  tegas  bahwa 'masyarakat  Jepang  percaya  segala aturan  (regulasi)  yang  berlebihan  dari pemerintah merupakan hal yang menyusahkan'  (Nakamura,  1999:  133). Belum  lagi  hilangnya  kepercayaan  dan adanya  stigma  negatif  masyarakat terhadap birokrasi nasional akibat kasus korupsi telah mencoreng citra integritas dan  kepedulian  terhadap  kepentingan nasional  yang  sudah  berhasil  dibangun oleh  birokrasi  sendiri  (Cerase,  2002: 631). Pemerintah Jepang mulai menyadari  bahwa  kondisi  seperti  ini tidak  dapat  dibiarkan  dimana  stigma negatif  dan  kepercayaan  masyarakat
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
yang terus merosot ke pemerintah. Oleh karena  itu,  reformasi  administrasi adalah  cara  universal  untuk  membawa perubahan  pada  sektor  publik.  Negara tidak akan dapat lagi dipercaya, kecuali melakukan reformasi administrasi (Turner dan Hulme, 1997: 105-106).
Pendapat di atas sejalan bahwasannya  reformasi  administrasi cara mudah pemerintah untuk meningkatkan citra positif dan
menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
Menurut Kim dan Han (2015:695)
reformasi administrasi merupakan upaya  bersama  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan  merestrukturisasi  organisasi publik dan merenovasi proses
kebijakan. Saat
ini reformasi administrasi merupakan kampanye yang  populer  dan  sekaligus  tantangan yang  berat  untuk  dilakukan  bagi pemerintahan  di  dunia  saat  ini.  Lebih Jauh  Kim  dan  Han  (2015)  menjelaskan bahwa  khusus  untuk  pemerintahan yang baru dilantik, reformasi administrasi seringkali merupakan kampanye  yang  sangat  menarik  untuk meningkatkan legitimasi dan
popularitas pemerintah baru. Jika dilakukan  dengan  sukses,  reformasi administrasi dapat menghasilkan
perubahan  mendasar  dalam  tubuh birokrasi dan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.  Bagi  seorang  pemimpin politik,  reformasi  pemerintah  adalah
cara  untuk  meningkatkan  layanan kepada  rakyat  dengan  biaya  lebih murah (Park, 2018: 256).
Menurut  survei  yang  dilakukan oleh Institute of Management Development (IMD,  2001)  bahwa  setidaknya  ada  5 (lima)  hal  yang  menyatakan  Jepang lemah  dalam  menjalankan  efisiensi pemerintahannya.  Kelima  hal  tersebut antara  lain  (1)  pemerintah  tidak menyesuaikan  kebijakannya  dengan perubahan  lingkungan  ekonomi;  (2) sistem  politik  tidak  beradaptasi  dengan baik  dengan  tantangan  ekonomi  saat itu; (3) pemerintah tidak meng- komunikasikan  maksud  kebijakannya dengan  jelas;  (4)  terdapat  sedikit kesepakatan  di  dalam  kabinet  tentang arah  kebijakan  yang  ditempuh;  dan  (5) pengelolaan  keuangan  publik  selama lima  tahun  terakhir  memburuk  (dalam Kim,  2002:  390).  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  reformasi  administrasi  di Jepang menyesusaikan untuk menyelesaikan  dengan  lima  bidang tersebut.  Penting  untuk  di  ingat  kelima bidang  tersebut  secara  garis  besar memang  telah  mendapatkan  perhatian serius.
Pelaksanaan reformasi administrasi di Jepang mendapat perhatian  luas  dan  menjadi  sesuatu yang urgent untuk diselesaikan terutama  pada  awal  1980-an.  Reformasi administrasi  di  Jepang  muncul  dari dorongan  kebijakan  yang  sangat  luas yang telah dijelaskan oleh PM Nakasone (1982-1987)  sebagai  "masalah  kebijakan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
nasional yang penting menuju kejayaan abad  yang  akan  datang."  Menurut Nakasone  reformasi  administrasi  di Jepang  membahas  lima  masalah  utama yakni:  pengurangan  pengeluaran  dan pekerjaan (dekrementalisme), deregulasi,  desentralisasi,  privatisasi, dan reorganisasi. Sejalan dengan pendapat di atas Hayakawa dan Simard (1999:  28)  dan  Kawabata  (2006:  17) menyampaikan  pelaksanaan  reformasi administrasi tidak terlepas dari lima isu utama  yaitu:  (1).  Deregulasi  dan klarifikasi  prosedur;  (2).  Desentralisasi dari  pusat  ke  pemerintah  daerah;  (3). Privatisasi, privatisasi parsial perusahaan  publik  besar  (seperti Japan National  Railways )  dan  penghapusan atau  rasionalisasi  perusahaan  lain;  (4). Penurunan pertumbuhan anggaran; dan (5). Reorganisasi.
Selain  itu  pada  tahun  2001-05 dikeluarkan  keputusan  pemerintahan mengenai “T he Fundamental of Administrati ve Reform”. Prinsip tersebut  mencakup  lima  hal  yang  perlu dilakukan
untuk mendorong pelaksanaan reformasi administrasi diantaranya  ialah:  (1)  reorganisasi pemerintahan  atau  sektor  publik;  (2) desentralisasi;  (3)  deregulasi;  (4) e- government; dan (5) penerapan efektifitas dan efisiensi pemerintahan (Kaneko dan Suzuki,  2006:  532-533).  Bahkan,  PM
Koizumi (2001-06) memusatkan
perhatiannya
kepada
reformasi kelembagaan  di  Jepang  yang  utamanya
kepada  reformasi  birokrasi  Jepang (Mishima, 2013: 703).
Dari lima masalah utama reformasi administrasi tentunya penyelesain  strategi  nya  menyesuaikan dengan masalah yang ada tersebut. Bila diklasifikasikan strategi tersebut menjadi dua kategori menurut penggunaannya. Strategi pertama mencakup  desentralisasi,  pendelegasian fungsi,  deregulasi,  outsourcing,  dan privatisasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang ramping  ( small  government ).  Sedangkan, strategi kedua  mencakup  pengenalan e- government , yang memungkinkan pengelolaan  lembaga  publik  yang  lebih efisien  dan  komunikasi  yang  lebih  baik dengan warga dan sektor privat (Kudo, 2008: 102).
Pada penelitian ini akan berfokus pada  strategi  kategori  yang  pertama. Hal  ini  tidak  terlepas  bahwa  inti  dari reformasi administrasi di Jepang terletak  pada  tiga  hal  desentralisasi, deregulasi,  dan  peningkatan  akses publik  terhadap  informasi  pemerintah yang  mudah  (reorganisasi)  (Ando  dan Angel,  1994:27).  Namun  yang  paling penting  ialah  bagaimana  mengurangi fungsi  pemerintah  yang  terlalu  besar yang menyebabkan inefisiensi (Connors, 2000:  116).  Hal  ini  sejalan  dengan pernyatan dari Kawabata (2006: 25) lima masalah  utama  tersebut  reformasi administrasi di Jepang bertujuan menyelesaikan tiga hal yakni reorganisasi pemerintahan melalui
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
privatisasi,
deregulasi, dan desentralisasi.  Reorganisasi,  deregulasi, dan  desentralisasi  merupakan  inti  dari pelaksanaan  reformasi  administrasi  di
Jepang.  Dimana  muara  nya  ialag menghasilkan  pemerintahan  yang  kecil dan  personel  pemerintahan  yang  tidak terlalu gemuk namun efektif. Tabel 1 Tantangan Reformasi Administrasi di Jepang 1970-2010 Tahun Permasalahan Strategi 1970-1980 1. Big Government 2. Desentralisasi 1. Reorganisasi (Privatisasi,
Debirokratisasi, dan
Downsizing ) 2. Deregulasi 3. Desentralisasi 1980-1990 1. Reorganisasi. 2. Deregulasi 3. Desentralisasi 4. Privatisasi 5. Efsiensi Pemerintahan 1990-2000 1. Reorganisasi. 2. Deregulasi 3. Desentralisasi 4. Privatisasi 5. Penerapan E-Government 2000-2010 1. Kualitas Birokrasi 2. Kuantitas Birokrasi 3. Desentralisasi 4. Deregulasi
Sumber: hasil olahan Peneliti, 2020
Sementara itu di era PM Hashimoto, menjadikan deregulasi, desentralisasi,  dan  reorganisasi  badan- badan pemerintah sebagai prioritas dan menempatkan reformasi administrasi di atas  agenda  kebijakan  publik  (Krauss dan Lambert, 2002: 65). Oleh karena itu, Juli  1995,  empat  komisi  dibentuk  untuk mempelajari  reformasi  administrasi: Komisi Ekonomi (The Economic Council) , Komisi  Reformasi  Administrasi  ( The
Administrative  Reform  Council) ,  Komisi Promosi  Desentralisasi  ( The  Council  for the  Promotion  of  Decentralization) ,  dan Komisi  untuk  mempelajari  reorganisasi ( The Council to Study the Relocation of the Diet ).  Keempat  komisi  pecahan  dari komisi reformasi administrasi merupakan  terobosan  dan  cara  radikal yang  dilakukan  oleh  Jepang  untuk mendorong pencapaian reformasi administrasi.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Gambar 1 Komisi Pelaksana Reformasi Administrasi di Jepang Sumber: Krauss dan Lambert, 2002; Masujima, 1999 & 2005; Kudo, 2016; di olah Peneliti 2020
Tentunya  pengisian  orang-orang yang  berada  dalam  komisi  tersebut terdiri  dari  para  pakar,  wartawan (media), swasta, pemerintah, dan tentunya akademisi. Tidak heran rasanya  komisi  tersebut  pada  akhirnya mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif dan tepat terhadap perdana  menteri  atau  cabinet  dalam mendorong pencapaian reformasi administrasi.  Pelaksanaan  reformasi administrasi di Jepang dilakukan secara pendekatan  hirarkis  dan  strukturalis ( top down approach ). Malahan pendekatan  yang  bersifat  koersif  pun dilakukan Jepang dalam mencapai hasil yang  diingingkan.    Artinya  dalam  hal ini birokrasi sektor publik Jepang hanya dapat direformasi melalui restrukturisasi koersif yang dirumuskan dan didorong oleh elit politik yang kuat dan berani (Norton, 2007: 682).
Setidaknya  ada  3  (tiga)  strategi yang  dilakukan  oleh  Jepang  dalam
melakukan  reformasi  administrasi  yang dimulai  pada  dekade  1980-an  awal sampai dengan saat ini (Masujima, 1999 dan  2005;  Norton,  2007).  Ketiga  strategi itu  antara  lain  ialah;  (1) reorganization ; (2) deregulation; dan  (3) decentralization. Dimana  analisis  strategi  reformasi administrasi  di  Jepang  tidak  terlepas dari  tiga  pemerintahan  yang  selalu diingat publik, seperti 'Reformasi Administrasi PM Nakasone', 'Reformasi Administrasi PM Hashimoto' dan 'Reformasi  Administrasi  PM  Koizumi' (Horie,  2018:  47).  Ketiga  PM  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  pemimpin yang  selalu  diingat  oleh  masyarakat Jepang  dalam  melakukan  reformasi administrasi secara besar. Banyak perubahan  besar  dan  perubahan  yang penting  saat  ketiga  perdana  menteri tersebut memimpin pelaksanaan reformasi administrasi di Jepang. Berdasarkan uraian
permasalahan di atas, penelitian
The Administrative Reform Committee The Economic Council The Administrative Reform Council The Council for the Promotion of Decentralization The Council to Study the Relocation of the Diet
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
terhadap  strategi  yang  diadopsi  dalam melakukan  reformasi  administrasi  yang dilakukan  di  Jepang  sangat  relevan untuk  dilakukan  dan  dapat  dijadikan contoh baik dalam melakukan reformasi administrasi di suatu negara.
Bagaimana  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  implikasi  positif dengan  menemukenali  upaya  apa  yang dilakukan  oleh  Jepang  untuk  menjadi negara maju. Dengan demikian penelitian  makalah  ini  semakin  penting untuk dilakukan
dalam menggambarkan proses reformasi administrasi pada suatu negara. Dengan menemukan  dan  menganalisis  strategi reformasi administrasi yang tepat dalam melakukan tranformasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan dengan  metode  penelitian  kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  merupakan metode  untuk  mengekplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap  berasal  dari  masalah  sosial (Creswell,  2017:4).  Teknik  analis  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif kualitatif  dengan  menganalisis  strategi reformasi  administrasi  di  Jepang  dan best  practices apa  yang  dapat  diadopsi oleh  negara  lain  dalam  menerapkan reformasi  administrasi.  Dengan  teknik analis  deskriptif  kualitatif  maka  data dan  informasi  yang  diperoleh  akan dapat digambarkan bagaimana implementasi  kebijakan  atau  program,
strategi  kebijakan  yang  digunakan,  dan kekuatan  apa  yang  dimiliki  oleh  suatu kebijakan atau program
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  ialah  dengan desk  study dari data  sekunder  dimana  data  sumber- sumber yang telah ada ( existing reources ) diambil  dari  eksplorasi  bahan-bahan pustka  dikaji  secara  holistik  kemudian dianalisis berdasarkan kerangka beripikir  yang  melandasinya  (Hamzah,
2019). Data
sekunder yang dikumpulkan  (Satori  dan  Komariah, 2011)  merupakan  sumber  data  yang tidak  langsung  memberikan  data  pada peneliti.    Dengan  demikian  data sekunder  yang  ditelaah  mengenai penelurusan kasus reformasi
administrasi  di  Singapura  dari  sumber literature , dokumen, publikasi informasi, buku, jurnal, survei internasional, media massa  baik dari surat kabar, atau berita online  (website). Dengan  demikian  hasil analisis  yang  disajikan  menjadi  meta analisis,  gabungan  dan  integrasi  dari kajian  terdahulu  yang  disintesiskan menjadi analisis baru (Pawson, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha serius jepang dalam melakukan  reformasi  administrasi  nya atau
membangun birokrasinya
setidaknya dapat dilihat di awal dekade 1980-an.  Dimana  usaha  serius  itu dengan  dilakukan  dengan  membentuk
The
Provisional Commission on Administratie  Reform atau  dalam  Bahasa Jepang  nya  disebut  dengan Rinji  Gyosei
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Chosakai yang di singkat menjadi Rincho (Masujima, 1999: 215). Rincho
memberikan rekomendasi laporan terkait  hal-hal  apa  saja  yang  harus dilakukan  pemerintah  dalam  upayanya membangun birokrasi di Jepang. Setelah terbentuknya Rincho, komitmen pemerintah  jepang  pada  saat  itu  yang dipimpin  oleh  Perdana  Menteri  (PM) Suzuki Zenko (1980-1982). Pada saat itu dukungan terhadap reformasi administrasi mengalir setelah pembentukan Rincho.  Walaupun upaya pembentukan  Rincho  telah  terjadi  pada tahun  1961,  namun  upaya  serius  dan dalam  skala  yang  besar  jepang  untuk melakukan reformasi administrasi dilakukan  dengan  pada  dekade  80-an (Masujima, 2005: 296).
Dengan demikian Rincho I dibentuk pada tahun 1961 dan Rincho II dibentuk pada tahun 1981. Namun yang menjadi  catatan  ialah Rincho  II hanya
beroperasi  dari  tahun  1981  s.d  1983. Selanjutnya tugas dan fungsi dari Rincho II digantikan  oleh The  Three  Temporary
Provisional
Administrative
Reform
Promotion  Councils atau  dalam  Bahasa Jepangnya lebih dikenal dengan sebutan
Gyokakushin. Dimana Gyokakushin menjalankan  rekomendasi  kebijakan yang  telah  diterbitkan  oleh Rincho  II terhitung sejak Juli 1983 sampai dengan Oktober  1993.  Dimana  Gyokakushin terdiri  dari  3  (tiga)  periode  yaitu Gyokakushin I (1983 s.d 1986), Gyokakushin II (1987-1990), dan Gyokakushin III (1990-1993). Kemudian, dari  tahun  1994  s.d  1997  di  bentuk  lah The  Administrative  Reform  Committee pada  pemerintahan  PM  Hosokawa. Organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan reformasi administrasi di Jepanhg  dari  dekade  60-an  sampai dengan  dekade  90-an  setidaknya  dapat di  lihat  pada  gambar  3  di  bawah  ini.

## Gambar 2 Komisi Pelaksana Reformasi Administrasi
Sumber: Krauss dan Lambert, 2002; Masujima, 1999 & 2005; Kudo, 2016; di olah Peneliti 2020
Gyokakushin I (1983-86)
Gyokakushin II (1987-90) Gyokakushin III (1990-93) Rincho I (1961) Rincho II (1980- 1983) Komite Reformasi Administrasi (1994-97)
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Setidaknya perbedaan antara
Rincho  I  dan  Rincho  II  terletak  pada  3 (tiga)  hal  (Masujima,  2005:  298). Pertama,
lebih berupaya
merekstrukturisasi kelembagaan keuangan  dan  menderegulasi  kebijakan keuangan dengan menekankankan kepada  efisiensi,  eknomis,  dan  efektif. Kedua, substansi dan tahapan pelaksanaan  reformasi  adminstrasi  di atur  secara  terencana  dan  terprogram, karena mendapat dukungan penuh dari PM. Ketiga, reformasi  politik  juga dilakukan  untuk  melaksanakan  proses reformasi  admnistrasi  yang  efektif. Artinya  proses  reformasi  administrasi tanpa  adanya  dukungan  politis  dari partai  politik  sangat  dihindari.  Di bawah  PM  Ryutaro  Hashimoto  (1996- 2000), hasil reformasi administrasi dapat dikatakan menunjukan keberhasilannya. Seperti hal yang dilakukan ialah penguatan fungsi Kabinet, reorganisasi di tingkat menteri, pengurangan jumlah biro dan departemen  di  dalam  kementerian, deregulasi  kebijakan,  berlakunya  UU Keterbukaan Informasi,
dan desentralisasi  yang  berpusat  pada penghapusan
fungsi-fungsi yang didelegasikan  ke  badan.  Reformasi Hashimoto tahun 1996-2000
melanjutkan  proses  deregulasi  ekonomi dan
desentralisasi fungsi-fungsi pemerintah  yang  menurut  Masujima (2005) merupakan titik tertinggi, "puncak",  dari  50  tahun  reformasi
administrasi  sebelumnya  (Norton,  2007: 682).
Dari  tahun  2004-07  setidaknya ada  4  (empat)  paket  kebijakan  terkait reformasi  administrasi  (Imanaka,  2010: 296).  Empat  kebijakan  tersebut  semata di  susun  untuk  mendorong  pencapaian reformasi  administrasi  lebih  efektif. Pertama,  Policy  of  Future  Administrative Reforms kebijakan  ini  disetujui  pada Desember  2004.  Inti  kebijakan  ini  ialah bagaimana pmerintah mulai mensinergikan  dan  mengoordikasian diantara para stakeholders dalam melaksanakan reformasi administrasi di Jepang ke depan. Kedua, Important Policy Administrative  Reforms kebijakan  ini dbentuk pada tahun 2005. Inti kebijakan ini ialah bagaimana mulai mengevaluasi para pegawai negari agar menghasilkan pegawai  yang  memiliki  kapabilitas. Ketiga, kebijakan  mengenai  promosi reformasi  admnistrasi  telah  disahkan. Inti  kebijakan  ini  ialah  bagaimana mencapai pemerintahan yang lebih kecil dan efektif. Mengurangi atau menggabungkan (merger) badan
pemerintah  yang  dapat  di  rampingkan. Keempat ,  terkait  amandemen  kebijakan reformasi  birokrasi  di  Jepang.  Inti kebijakan  tersebut  ialah  bagaimana memperkuat birokrasi di Jepang melalui pembentukan badan yang dapat meningkatkan  kapabilitas  para  birokrat di  Jepang.  Termasuk  didalamnya  ialah pertukaran birokrat lintas instansi untuk menambah kompetensi dan
pengalaman.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

## 1. Reorganisasi
Restrukturisasi
lembaga pemerintah  dan  organisasi  publik  telah menjadi  salah  satu  metode  reformasi klasik  dan  diterapkan  secara  luas  di banyak negara. Namun, belakangan ini, reorganisasi  dan  atau  restrukturisasi tidak  hanya  berarti  merger  antar lembaga  yang  berbeda  rasionalisasi organisasi. Ini juga mencakup outsourcing dan  atau  privatisasi  fungsi tertentu dari lembaga publik, pembentukan  badan,  dan  pengenalan berbagai  bentuk  kemitraan  publik- swasta  (Kudo,  2008:  96).  Dengan demikian  upaya  privatisasi  atau  sistem kontrak  kerja  merupakan  bagian  dari strategi  reorganisasi  dalam  upaya melakukan reformasi administrasi.
Reorganisasi yang dilakukan
pemerintah  Jepang  ialah  melakukan upaya seperti penataan kembali kementerian  dan  lembaga  pemerintah pusat  dengan  mengurangi  jumlah organisasi pemerintahan, dan mengurangi kegiatan dan fungsi pemerintahan.  Hal  tersebut  dilakukan untuk membuat manajemen pemerintah lebih efektif; untuk berkonsentrasi pada prioritas  pemerintah  pusat  melalui langkah-langkah  seperti  penghapusan atau pelonggaran peraturan
pemerintah,
peninjauan peran
pemerintah  dan  swasta  (Masujima, 1999: 277)
Salah  satu  perhatian  utama  dari reformasi  administrasi  dari  tahun  1990- an  adalah  untuk  mengurangi  ukuran
pemerintah baik dari segi biaya maupun personel.
Hal tersebut sekaligus menunjukan bahwa sistem
pemerintahan  Jepang  yang  paling  kecil bila dibandingkan dengan negara demokrasi  industri  lainnya.  Sebagai perbandingan,  Inggris  memiliki  71  PNS untuk melayani 1000 masyarkat, Prancis memiliki  84  PNS  untuk  melayani  1000 masyarakat,  Amerika  Serikat  memiliki 65 PNS untuk melayani 1000
masyarakat.  Sementara  Jepang  untuk melayani 1000 masyarakat hanya membutuhkan  34  PNS  aja  (Kudo,  2016: 102-106).  Hasil  tersebut  tidak  terlepas dari  upaya  Jepang  untuk  fokus  dalam pengendalian  jumlah  personel  yang dilakukan  dari  tahun  1969  sampai dengan  1996  (Simard,  1999:  59).  Selain itu  jumlah  biro  dan  departemen  dalam kementerian dikurangi dan desentralisasi pemerintahan dilaksanakan melalui penghapusan fungsi-fungsi  yang  didelegasikan  oleh badan kepada pemerintah daerah (Norton,  2007:  682).  Kemudian,  pada periode  Gyokakushin  III  (1990 – 1993), harmonisasi perundangan yang
berskala global dari administrasi publik ditambahkan  sebagai  persyaratan  lebih lanjut  dan  secara  luas  dimasukkan dalam deregulasi. Sementara itu reorganisasi  dan  perampingan  izin  dan pengurusan  izin  pemerintah  secara tradisional  merupakan  bagian  dari reformasi  administrasi  juga  (Masujima, 2005: 297).
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sejak  pemberlakukan The  Basic Law  for  The  Reorganization  of  Central Government Ministries and Agencies, pada Juni 1998. Dalam implementasinya akan mereorganisasi  dari  22  kementerian menjadi  13  kementerian  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun.  Mengurangi jumlah  sekretariat  dan  biro  sebesar  25 persen,  mengurangi  jumlah  divisi  dan kantor  pemerintah  pusat  sebesar  20 persen  Pemerintahan  Jepang  menyakini bahwa  kunci  keberhasilan  reorganisasi pada  dasarnya  mengurangi  pemerintah yang  gemuk  dan  mengurangi  sebagian wewenang dan tanggungjawab pemerintahan  di  pusat.  Selain  itu pengurangan  pegawai  pemerintahan  di lakukan selama 10 persen dan 10 tahun berjalan (Masujima, 1999: 277; Masujima, 2005; dan Kudo, 2016: 104). Undang-undang  yang  berkaitan dengan
reformasi administrasi pemerintah  pusat  yang  diperkenalkan antara  1999  dan  2001  memiliki  tujuan utama yang berkaitan dengan reorganisasi  pemerintahan  ialah  dua hal: Pertama , penataan organ administrasi  nasional.  Reorganisasi  ini, ditambah dengan sistem antar kementerian  yang  baru,  dimaksudkan untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif di dalam pemerintahan. Sistem evaluasi kebijakan diperkenalkan untuk memungkinkan
pemerintah mengevaluasi  dampak  kebijakannya sebelum  dan  sesudah  implementasi, pengawasan diberikan oleh badan pihak
ketiga  yang  terdiri  dari  orang-orang dari  luar  pemerintah.  Badan-badan yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan kebijakan  diberi  “elastisitas  organisasi” yang  lebih  besar  dengan  tujuan  agar kegiatan mereka dapat dilakukan dengan  lebih  efisien  dan  dengan otonomi yang meningkat. Kedua, perampingan  Pemerintah  Pusat  yang drastis.  Tujuan  Pemerintah  dinyatakan untuk  mengurangi  jumlah  pegawai publik  nasional  sebesar  25  persen selama periode sepuluh tahun berikutnya. Proses tersebut akan mencakup  privatisasi,  penghapusan, dan  deregulasi  usaha  negara,  dan pemanfaatan sektor swasta jika memungkinkan  (Norton,  2007:  683). Hasil nya dapat terlihat pada saat bulan Juli 2001 jumlah total pegawai pemerintahan  adalah  840.691  dengan berbagai  cara  akhirnya  pemerintah dapat  mengurangi  jumlah  pegawai 543.665  pegawai  sampai  2010.  Dengan demikian  pengurangan  pegawai  25 persen yang menjadi tujuan pemerintah telah  tercapai  pada  2010  (Kaneko  dan Suzuki,  2006:  542).  Sebelumya  antara tahun 1982-1996 telah terjadi pengurangan pegawai pegawai sebanyak  41.061  pegawai  (Christensen, 2000: 612). Jepang menyadari bahwa reorganisasi
badan pemerintahan,
pengetatan penerimaan personel pemerintah merupakan cara yang harus ditempuh.  Bahkan  merupakan  strategi pembuka  untuk  menjalankan  strategi
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
deregulasi  dan  desentralisasi.  Apalagi privatisasi  perusahaan  nasional  Jepang pun tidak luput dari upaya reorganisasi atau restrukturisasi organisasi.
Walaupun  langkah  tersebut  kurang popular, akan tetapi pemerintah menyadari  bahwa  pemerintahan  yang terlalu gemuk akan menghambat kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, keberanian pemerintah
untuk
mengambil  kebijakan  secara  keorsif membuktikan bahwa sangat diperlukan dalam kondisi untuk mencapai perubahan.

## 2. Deregulasi
Upaya  deregulasi  menjadi  pilar penting pelaksanaan reformasi administrasi pada dekade 80-an dan 90- an.  Deregulasi  terus  dijadikan  prioritas penting  untuk  mengawal  reformasi administrasi  (Masujima,  2005:  298). Reformasi  regulasi  telah  menonjol dalam  agenda  politik  Jepang  sejak pemerintah Hosokawa mempromosikan deregulasi  sebagai  kunci  pemulihan ekonomi  pada  tahun  1994,  dan  telah menjadi  elemen  sentral  dalam  program reformasi  struktural  ekonomi  yang  luas yang sedang berlangsung sejak
Desember 1996. Tujuan reformasi regulasi  (deregulasi)  ialah  menciptakan pertumbuham  yang  diberikan  kepada sistem  pasar,  melakukan  reformasi kelembagaan yang penting, dan mempromosikan  sistem  ekonomi  pasar yang  lebih  efektif  dan  efisien  (OECD, 1999:15).  Dengan  bahasa  yang  lebih
lugas bahwa reformasi regulasi bertujuan untuk menghasilkan ekonomi yang  lebih  kompetitif  dan  fleksibel  di mana kepentingan konsumen atau pasar menjadi  prioritas  utama.  Lebih  jauh agar deregulasi berhasil maka dibutuhkan  lembaga  yang  berfungsi untuk  pelaksanaan  deregulasi  yang diinginkan  (OECD,  2004:  14-16).  Di bawah  Gyokakushin  I  setidaknya  telah mengindentifikasi  dari  10.000  jenis  izin dan  otorisasi,  telah  mengusulkan  250 ijin  atau  otorisasi  untuk  dihapuskan atau di deregulasi (Wright dan  Sakurai, 1987:  125).  Sedangkan,  di  bawah Gyokakushin  II  (1987 – 1990),  Kabinet Takeshita  meminta  agar  deregulasi dijalankan sebagai bagian dari reformasi administrasi  yang  dirancang  untuk menyesuaikan  struktur  kelembagaan ekonomi.  Sebagai  tanggapan,  Komisi menyerahkan laporan yang membentuk dasar  bagi  upaya  deregulasi  berikutnya (Masujima, 2005: 297).
Fokus utama kebijakan
deregulasi  adalah  reformasi  struktural ekonomi dan mengantisipasi perubahan besar  yang  terjadi  di  sektor  keuangan dengan  melakukan  'Promosi  Rencana Deregulasi'  (Masujima,  1999:  227). Tujuan  lain  dalam  strategi  deregulasi ialah  bagaimana  dalam  sektor  ekonomi terlaksananya filosofi “free in principle” dan  dan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat  diajarkan  untuk  “pers onal responsibility”. The
Administrative Reform Commitee (1994-1997) yang dibentuk  oleh  pemerintah  Hosokawa
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
menjadikan  deregulasi  sebagai  prioritas utama (Masujima, 2005: 297).
Maksdunya  kebijakan  Jepang  di  sektor ekonomi  sangat  mendukung  sistem pasar  bebas,  memberikan  kemudahan kepada  pasar,  pasar  yang  menentukan pergerakan  ekonomi,  dan  tentunya bagaimana  mendorong  para  investor mau menanamkan modalnya di Jepang. Selain  itu  dari  sisi  sosial  bagaimana regulasi yang ada tidak mengekang dan menghambat  kebebesan  masyarakat untuk  berpartisipasi.  Selain  itu  upaya untuk  memperkuat  deregulasi  ialah dengan  melakukan  monitoring  dan evaluasi dampak dari reformasi regulasi, mendorong kementerian untuk memsoalisaskan informasi tentang reformasi  regulasi  baik  itu  biaya perizinan  maupun  manfaat  deregulasi itu sendiri (Vogel, 2006:99).
Upaya lain Jepang untuk memperkuat pelaksaan reformasi
administrasi  dari  sisi  deregulasi  ialah dengan pendekatan strukturalis.
Berbagai  komisi ad-hoc dibentuk  untuk memperkuat  pelaksaan  deregulasi  di Jepang.  Pada  tahun  1999  di  bentuk  lah The Regulatory Reform Committee . Setelah itu pada tahun 2001 disempurnakan lah dengan pembentukan The General Regulatory Reform Council. The Regulatory  Reform  Committee adalah
badan yang mengawasi program pelaksaan derergulasi  pada tahun 1998- 2000.  Komite  berada  di  bawah  Komisi
Reformasi Administrasi
untuk memberikan rekomendasi yang
komprhensif  yang  dapat  langsung dijalankan.  Sedangkan, The  General Regulatory Reform Council adalah komisi yang  dapat  langsung  melapor  kepada perdan menteri dengan memiliki kewenangan tidak hanya regulasi, tetapi juga  mengenai  kebijakan  desentralisasi fiskal  dan  subsidi  (OECD,  1999:  152). Tahun  2004  berganti  lagi  menjadi The Council of Promotion of Regulatory Reform lembaga ini difungsikan untuk memperkuat  apa  yang  sudah  berjalan terutama dalam negoisasi dengan kementerian dalam upaya menyempurnakan  deregulasi  kebijakan (OECD, 2004: 44). Komisi-komisi tersebut  dibentuk  sekali  lagi  untuk menegaskan  bahwa  upaya  perubahan atau transformasi perlu dikoordinir dan dikolaborasikan  oleh  suatu  komisi untuk  mendorong  pencapaian  hasil yang  diinginkan.  Dengan  demikian komisi  tersebut  pada  akhirnya  akan bertangungjawab  untuk  mencapai  atau merekomendasikan kebijakan yang dinilai  perlu  untuk  dievaluasi  atau diperkuat.
Menurut  OECD  (2004:  23)  Tiga hal  yang  perlu  diperhatikan  jika melakukan  reformasi  regulasi  ingin direalisasikan:  (1)  Komitmen  dalam birokrasi. Reformasi membutuhkan waktu  dan  energi  serta  membutuhkan waktu  untuk  dapat  melihat  hasil  yang diinginkan.  (2)  Tingkatkan  kerja  sama publik-swasta. Agen perubahan penting bagi  reformasi  administrasi  terutama pada  tataran  pemerintahan  daerah.  (3)
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tingkatkan koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Terutama yang  berkaitan  dengan  inovasi  dan kreatifitas  di  daerah  yang  harus disesuaikan  dengan  ciri  khas  daerah nya. Dari apa yang disampaikan OECD di  atas  merupakan  sinyalemen  bahwa upaya  deregulasi  yang  dilakukan  oleh Jepang  masih  dapat  dioptimalkan  lagi kedepannya.  Disisi  lain,  hal  ini  dapat menjadi  pembelajaran  negara  lain bahwa proses penyempurnaan deregulasi yang sudah dijalankan selama  berpuluh  tahun  pun  tidak terlepas  dari  celah  dan  tidak  luput  dari kekurangan dalam pelaksanaannya.

## 3. Desentralisasi
Deregulasi  di  bidang  ekonomi dengan  mudah  dialihkan  ke  sektor publik  melalui  proses  desentralisasi fungsi dan pengurangan peran birokrasi dalam  proses  pembuatan  kebijakan. Deregulasi  dan  desentralisasi  adalah dua  sisi  mata  uang  yang  sama  untuk saling  melengkapi  (Norton,  2007:  682). Konsep dan praktek desentralisasi telah menjadi  isu  dominan  dalam  tiga  puluh tahun  terakhir  sebagai  salah  satu  kunci (strategi) reformasi sektor publik (Prasojo,  2010:3).  Desentralisasi  bahkan telah menjadi instrument untuk meningkatkan  kinerja  pemerintahan dan  juga  pertumbuhan  ekonomi.  Di Jepang sendiri desentralisasi merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kesuksesan pelaksanaan reformasi
administrasi  (Bae,  2007  dalam  Prasojo, 2010).
Desentralisasi di Jepang berfokus pada
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada pemerintah  daerah  dalam  upaya  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  warga negara  (Takao,  1998:  950).  Walaupun pendelegasian  wewenang  begitu  luas diberikan  oleh  pusat,  akan  tetapi pengendalian  dari  pusat  tetap  ada, dalam  bentuk  keharusan  mengikuti kebijakan  pusat  dalam  banyak  urusan pemerintahan. Pusat juga menempatkan pegawai pusat di daerah untuk melaksanakan technical  assistance dan memberikan subsidi untuk pembangunan di daerah (Effendi, 2010:73). Mayoritas pandangan para ahli di Jepang menyebutkan bahwa desentralisasi  di  Jepang  menjadi  suatu kebutuhan  dan  dianggap  sebagai  obat mujarab  ( panacea )  mengatasi  kualitas kehidupan  ekonomi  dan  politik  di Jepang (Prasojo, 2010: 59). Desentralisasi dipandang sebagai mode
penyelenggaraan  pemerintahan  yang paling  ideal  ( Highliy  Idealistic  Fashion ). Tidak  salah  juga  menyebutkan,  bahwa desentralisasi digunakan sebagai strategi  untuk  melaksanakan  reformasi administrasi Jepang.
Desentralisasi  termasuk  dalam kategori reformasi administrasi
tradisional.  Dari  perspektif  tingkat makro, desentralisasi adalah pengalihan kewenangan  di  dalam  sektor  publik (misalnya, pengalihan kewenangan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk persetujuan tertentu dari menteri pemerintah  pusat  ke  gubernur  daerah). Reformasi pemerintah pusat Hashimoto didasarkan pada usulan Komisi Reformasi Administratif untuk mengurangi separuh jumlah kementerian. Masalah-masalah
rekonstruksi  fiskal,  deregulasi  dan desentralisasi,
pada
dasarnya, dikeluarkan  dari  rekomendasi  Komisi. Namun,  Perdana  Menteri  Hashimoto berulang kali menjelaskan bahwa reformasi  pemerintah  pusat  bertumpu pada  deregulasi  dan  desentralisasi. Dalam meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan telah
menjadi prioritas dari reformasi administrasi  di  Jepang,  sementara rekonstruksi fiskal telah diadopsi sebagai  tujuan  reformasi  administrasi yang  menghasilkan  reformasi  kebijakan substantif yang dilakukan oleh Rincho II dan  Gyokakushin  I  (1983 – 86).  Dengan demikian  strategi  desentralisasi  di Jepang  sebenarnya  merupakan  bagian dari reformasi administrasi yang dicanangkan dan menjadi agenda pemerintahan  pada  tahun  1981.  Begitu pun  pada  tahun  1993,  PM  Hosokawa menandai  dimulainya  proses  reformasi administrasi  melalui  desentralisasi  dan reorganisasi pemerintah pusat dan pada tahun  1999  rancangan  undang-undang untuk  memperkuat  desentralisasi  dan reorganisasi  di  ajukan  ke  Komisi (Masujima,  1999:  228).  Pada  November 1996  Hashimoto  memproklamasikan tujuan  reformasi  administrasi  adalah
untuk merevitalisasi masyarakat Jepang dan masyarakat pun menyerukan untuk melakukan desentralisasi (Rozman, 1999:8).  Apalagi  pada  tahun  1999 desentralisasi  di  Jepang  mengalami perubahan yang radikal dimana kewenangan  yang  diserahkan  kepada pemerintahan daerah mengalami
peningkatan.
Jika  dianalisis  dari  berbagai sumber literatur korelasi antara pelaksanaan reformasi administrasi dengan menggunakan strategi
desentralisasi di Jepang setidak memiliki  3  (tiga)  tujuan  besar  yaitu;  (1) sebagai  cara  paksa  pemerintah  pusat merestrukturiasai kelembagaan pemerintahan nasional dengan mendesentralisasikan  sejumlah  urusan kepada pemerintah daerah;
(2) memperkuat  otonomi  daerah  untuk merevitalisasi masyakat dan pemerintahan daerah; dan (3)
memperkuat daya saing ekonomi jepang  melalui  penyesuaian  hubungan antara  sistem  sosial,  ekonomi,  dan politik  di  Jepang  (Prasojo,  2010:  60).
Upaya untuk menyempurnakan
pelaksanaan desentralisasi akan
dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang memungkinkan.  Salah  satunya  ialah secara  drastis  mengurangi  total  biaya pegawai  negeri  sipil  dengan  terus menerapkan  pengurangan  bersih  lebih dari  19.000  pegawai  di  badan-badan administrasi nasional selama lima tahun (Norton, 2007: 684). Selain itu pelaksanaan desentralisasi pun
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
mempengaruhi aspek kepegawaian pemerintah daerah. Dimana desentralisasi  pada  akhirnya  menuntut adanya peningkatan kompetensi
reformasi  birokrasi  pemerintah  daerah. Selain  itu  mulai  diperkenalkan  nya evaluasi pegawai
untuk mempromosikan kenaikan level berdasarkan  prestasi  dan  kemampuan. Upaya  lain  ialah  mempromosikan pertukaran  pegawai  yang  berprestasi antara  sektor  publik  dan  swasta sehingga keduanya dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman satu sama lain.
Setidaknya  benang  merah  yang dapat  dipetik  dari  keberhasilan  Jepang melakukan  desentralisasi  tidak  terlepas dari  dukungan  kalangan  pakar  dan profesionalitas (Prasojo, 2010:231). Salah satunya ialah keberadaan Komisi Promosi Desentralisasi merupakan salah  satu  lembaga  yang  bersifat ad  hoc dimana  rekomendasi  kebijakan  nya mampu untuk memperkuat dan menyempurnakan  desentralisasi.  Pada sisi  lainnya  desentralisasi  tidak  hanya sebatas pembentukan peraturan perundangan  saja,  karena  hal  tersebut merupakan  sarana.  Namum  bagaimana mengharmonisasikan  undang-undang desentralisasi dengan peraturan perundangan  sectoral  keuangan,  dan kepegawaian. Perintah harmonisasi peraturan perundangan merupakan mandat  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah  termasuk  target  berapa
jumlah  daerah  otonom  yang  harus digabungkan.

## PENUTUP
Reformasi administrasi di Jepang menyampaikan contoh baik dan pembelajaran yang penting untuk dapat diadopsi dan diadaptasi. Jepang menjalankan reformasi administrasi dengan  pendekatan top  down secara koersif dan strukturalis. Artinya pemerintah  Jepang  berani  mengambil kebijakan  yang  tidak  populis  dengan melakukan  pembubaran  kementerian negara, pengetatan penerimaan pegawai negeri,  melalukan  privatisasi,  dan sedikit  demi  sedikit  merubah  budaya birokrasi  yang  tercenderung  tidak inovatif.  Setiap  perubahan  di  Jepang selalu  di  awali  oleh  pembentukan kelembagaan  yang  bertanggungjawab atas satu isu tertentu dan bersifat ad-hoc (sementara). Hal ini menunjukan bahwa bagaimana  Jepang  berfokus  untuk menangani isu tertentu dengan memiliki target yang harus dituntaskan.
Selain  itu  Jepang  juga  mengajarkan bahwa dengan deregulasi secara konsisten  dan  desentralisasi  yang  terus diawasi  oleh  pusat  maka  tujuan  dari reformasi administrasi di Jepang lambat laun  mencapai  hasilnya.  Dengan  fokus menggunakan tiga strategi yang dilakukan  secara  konsistens  dan  terus disesuaikan dengan kebutuhan
lingkungan. Jepang menunjukan bahwa untuk menjadi negara maju pemerintah harus  berkomitmen  dalam  upayanya
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
menuju  perubahan.  Dengan  berfokus pada  reorganisasi,  deregulasi,  dan desentralisasi  merupakan  strategi  nyata dan contoh baik Jepang menjadi negara maju.

## Referensi
Al-Fadhat,  Faris.  (2019). Ekonomi  Politik Jepang di Asia Tenggara Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ando,  Hiroshi  dan  Angel,  Robert  C.
(1994.  “Japan’s  New  “Reform”
Government: An Interim
Assessment”  dalam Asian  Affairs:
An  American  Review. Vol.  21,  No.  1. Hlm: 14-38.
Bae, Yooil. (2007). State Restructuring and
Pathways  to  Local  Democracy:  Idea andf  Politics  of  Decentralization  in Japan and Korea. Disertasi. University  of  Southern  California: Los Angles. Caiden, Gerald
E. (1991).
”Administrative  Reform”,  dalam Ali  Farazmand,  ed, Handbook  of Comparative  and  Development  Public Administration. New  York:  Marcel Dekker, Inc
Campbell,  John  Creighton.  (1999).
“Administrative  Reform  as  Policy Change  and  Policy  Non- Change”, dalam Social  Science  Japan  Journal . Vol.  2,  No.  2.  Oktober.  Hlm:  157- 176.
Cerase, Francesco Paolo. (2002).
“Japanese bureaucracy in transition: regulating  deregulatio n”.  dalam
International Review of Administrative Science. Vol. 68, No. 4. Hlm: 629-647. Christensen,  Mark,  J.  (2000).    “Japan’s
administrative counselling: Maintaning Public Sector Relevance?”, dalam The International Journal Of Public  Sector Management.
Vol. 13, No. 7. Hlm: 610-623.
Connors,  Lesley.  (2000).  “Next  steps  for Japan:  Administrative  Reform  and The  Changing  Polity”,  dalam Asia Pacific Review
Drifte,  Reinhard.  (1998). Japan’s  Foreign Policy  For  The  21 st Century:  From Economic Superpower to What Power?. Oxford: St. Antony’s College.
Effendi.  Sofian.  (2010). Reformasi  Tata
Pemerintahan:  Menyiapkan  Aparatur Negara untuk Mendukung
Demokratisasi  Politik  dan  Ekonomi Terbuka. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Hammerschmid,  Gerhard,  Steven  Van
De  Walle,  Rhys  Andrews,  dan Ahmed  M.S  Mostafa.  (2018).  “New public  management  reforms  in Europe  and  their  effects:  findings from  a  20-country  top  executive survey. International Review of
Administrative Sciences . Vol: 0, Issue:
0. Page 1-20.
Hamzah, Amir. (2019). Metode Penelitian Kepustakaan:  Kajian  Filosofis,  Teoritis, dan Aplikatif . Malang: Literasi Nusantara Abadi. Hayakawa, Seiichiro dan Simard, Francois.
(1999). “Temporary
employees in the Japanese
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
government: a growing and disadvantages group”, dala m
International Review of Administrative Sciences . Vol. 65, No. 1: Hlm: 25-40.
Horie,  Masahiro.  (2018).  “Leadership and Public Sector Refor m in Japan”, dalam  Evan  Berman  dan  Eko Prasojo,  eds. Leadership  and  Public Sector  Reform  in  Asia. Wagon  Lane
London: Emerald Publishing Limited.
Inoguchi,  Takashi  dan  Purnendra  Jain.
(1996). Japan’s  Foreign  Policy  Today,
New York: Palgrave.
Kawabata,  Eiji.  (2006). Contemporary
Government Reform in Japan The Dual State  in  Flux. New  York:  Palgrave Macmillan.
Kaneko, Yuko dan Suzuki, Itoko. (2006)
“Recent Major Administrative Reforms: Japan’s Response to Global  and  Domestic  Challenges” dalam  Ali  Farazmand  dan  Jack Pinkowski. eds, Handbook of
Globalization,  Governance,  and  Public Administration .  Boca  Raton:  CRC
Press.
Kim,  Sunhyuk  dan  Han,  Chonghee.
(2015).  “Administrative  reform  in
South Korea: New Public Management and the bureaucracy”, dalam International Review of Administratives  Sciences. Vol.  81, No.4, Hlm: 694-712.
Kim.  Pan  Suk.  (2002).    “Civil  Service
Reform in Japan and Korea: toward competitiveness  and  competency”, dalam International Review of
Administrative  Science . Vol.  68.  Hlm: 389-403.
Krauss,  Ellis  S  dan  Lambert,  Priscilla.
(2002).  “The  Press  and  Reform  in Japan”,  dalam Press/  Politics. Vol.  7,
No. 1. Hlm: 57-78.
Kudo, Hiroko. (2008). “Does E - Government Guarantee Accountability  in  Public  Sector? Experiences  in  Italy  and  Japan”, dalam Public Administration Quartely .  Vol.  32,  No.  1.  Hlm:  93- 120.
Kudo. Hiroko. (2016). “Building
Executive  Capacity  in  The  Japanese Civil  Service”,  dalam  Andrew Podger  dan  John  Wanna,  eds. The Sharpening  The  Sword  of  State. ANU
Press. Masujima,
Toshiyuki.
(1999).
“E valuating Administrative Reform: An  Insider’s  Report”  dalam Social Scirnce  Japan  Journal. Vol.  2,  No.2.
Hlm: 215-226. Masujima, Toshiyuki. (2005).
“Administrative  reform  in  Japan: past  developments  and  future trends”,  dalam International  Review of Administrative Sciences. Vol. 7, No.
2. Hlm: 295-308
Mishima,  Ko.  (2013).  “A  Missing  Piece in  Japan’s  Political  Reform:  The Stalemate of Reform of The Bureaucratic  Personnel  System”, dalam Asian  Survey. Vol.  53,  No.  4.
Hlm: 703-727.
Nakamura, A. (1999). “Reform ing Government and Changing Styles of
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Ramadhani Haryo Seno
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Japanese Governance: Public
Administration  at  The  Crossroads”, dalam  H.K  Wong  fan  H.S.  Chan (eds), Handbook of Comparative Public The  Asia  Pacific. New  York:  Marcel Dekker.
Neary,  Ian.  (2002). The  State  and  Politics in  Japan. Malden  USA:  Blackwel

## Publishers.
Norton,  Simon.  (2007).    “Lost  in translation:  The  inappropriateness of occidental new public management to reform of the public sector bureaucracy in Japan”, dalam International  Journal  of  Public  Sector
Management. Vol.  20  No.  7.  Hlm: 674-693.
Organisation For Economic Co- Operation and Development
(OECD).  (2004). OECD  Review  Of Regulatory Reform: Regulatory Reform in  Japan. Paris:  OECD  Publications
Service. Organisation For Economic Co- Operation and Development
(OECD).  (2004). OECD  Review  Of Regulatory  Reform : Japan Progress  In
Implementing Regulatory Reform.
Paris: OECD Publications Service.
Park,  Jin.  (2018).  “Korea’s  Government
reform  in  Public  Policy  and
Management”, da lam Asian
Education  and  Development  Studies.
Vol. 7, No. 3. Hlm: 256-265.
Pawson, R. (2006). Evidence-Based Policy:
a  Realist  Perspective. London:  Sage
Publications Ltd.
Prasojo,  Eko.  (2010). Desentralisasi  di Jepang:  Sejak  Era  Restorasi  Meiji Hingga  Era  Globalisasi. Depok:
Departemen Ilmu Administrasi
FISIP UI.
Rozman,  Gilbe rt.  (1999).  “Backdoor Japan:  The  Search  for  a  Way  Out Via Regionalism and Decentralization” dalam The
Journale  of  Japanies  Studies. Vol.  25.
No. 1. Hlm: 3-31.
Simard, Franscois. (1999 ). “Are Japanese Bureaucracts Staff-Maximer s” dalam Political  Science. Vol,  51.  No. 1. Hlm: 58-70.
Takao,  Yasuo.  (1998).  “Participatory Democracy in Japan’s Decentralization Drive”, dalam
Asian  Survey .  Vol.  38.  No.  1.  Hlm: 950-967.
Turner  Mark  dan  David  Hulme.  (1997).
Governance, Administration, and
Development:  Making  the  State  Work.
London: Macmillan Press Ltd.
Vogel,  Steven  Kent.  (2006). Japan Remodeled:  How  Government  and Industry  are  Reforming. New  York:
Cornell University Press.
Wright, Deil. S., dan Sakurai, Yasuyoshi.
(1987).  “Administrat ive  Reform  in Japan:  Politics,  Policy,  and  Public Administration  in  a  Deliberative Socety”, dalam Public Administration Review . Vol, 47. No, 2. Hlm: 121-133