Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 27 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 298 - 316 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4327

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PROYEK KERETA CEPAT WHOOSH DI KABUPATEN PURWAKARTA
Leni Oktopiani 1)
Fakultas  Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik  Universitas  Padjadjaran,  Bandung, Indonesia 1) Corresponding Author:
leni20001@gmail.unpad.ac.id 1)

## Abstrak
Pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  di  Desa  Bunder,  Kabupaten  Purwakarta,  memunculkan permasalahan  serius  terkait  kerusakan  lingkungan.  Meskipun  Pemerintah  Kabupaten  memiliki kewenangan dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut, namun tanggung jawab penuh atas  pr oy ek ini  berada  pada  Pemerintah  Pusat,  sehingga  membatasi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam mengurus  urusan lingkungan  hidup  di  Daerah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk menganalisis  kewenangan  Pemerintah  Daerah dalam menangani dampak lingkunga n dari pembangunan Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  regulasi  yang  ada  tidak  cukup  spesifik  untuk menangani  dampak  lingkungan  proyek  ini, menyebabkan kurangnya koordinasi dan potensi kerugian bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Pembatasan kewenangan daerah oleh Pemerintah Pusat j uga mempengaruhi  upaya  pengendalian  lingkungan  di  tingkat  Daerah.  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan otonomi  daerah  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Purwakarta  belum  sepenuhnya  berhasil,  karena beberapa  faktor,  seperti  keuangan  dan  peralatan,  belum  terpenuhi.  Evaluasi  ini  penting  untuk memahami tantangan dan memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta.

## Kata Kunci: Kereta Cepat Whoosh, Kerusakan Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah

## Abstract
The  development  of  the  Whoosh  High  Speed  Railway  in  Bunder  Village,  Purwakarta  Regency,  has  raised  serious concerns  regarding  environmental  damage.  Despite  the  authority  of  the  Regency  Government  to  address  such environmental  issues,  the  full  responsibility  for  this  project  lies  with  the  Central  Government,  thereby  constraining the  local  government's  authority  in  managing  environmental  affairs  within  the  region.  In  light  of  these  issues,  this research  aims  to  analyze  the  authority  of  the  local  government  in  addressing  the  environmental  impacts  of  the Whoosh  High-Speed  Train  development  in  Purwakarta  Regency.  The  research  method  employed  is  descriptive research  with  a  qualitative  approach,  utilizing  observation,  interviews,  and  documentation.  The  findings  indicate that  existing  regulations  are  not  sufficiently  specific  to  address  the  environmental  impacts  of  this  project,  resulting in  a  lack  of  coordination  and  potential  harm  to  the  environment  and  local  communities.  The  restriction  of  local authority  by  the  Central  Government  also  affects  environmental  control  efforts  at  the  regional  level.  Evaluation  of the  implementation  of  regional  autonomy  reveals  that  Purwakarta  Regency  has  not  fully  succeeded,  as  several factors  such  as  finances  and  equipment  remain  unmet.  This  evaluation  is  crucial  for  understanding  challenges  and maximizing  the implementation  of regional  autonomy  in Purwakarta  Regency.

## Keywords:  Whoosh  High Speed Railway,  Environmental  Damage,  Regional  Autonomy

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  warisan  berharga  yang  mencakup  seluruh  aspek alamiah  sebagai  penyokong  kehidupan  manusia  (Romadhon,  2017).  Lingkungan  hidup terdiri  dari  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia  dan  tingkah  lakunya,  yang  berdampak  pada  alam  itu  sendiri.  Kebutuhan manusia  akan  pembangunan berkaitan  erat  dengan  lingkungan  hidup.  Sebagai  warisan berharga  yang  mencakup  semua aspek  alamiah,  lingkungan  hidup  memberikan  sumber daya  dan  layanan  ekosistem  yang  mendukung  kehidupan  manusia.  Dalam  hal  ini, pembangunan  merujuk  pada  proses  pertumbuhan  ekonomi,  sosial,  dan  infrastruktur
dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  setiap  pembangunan  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  lingkungan  hidup saat  ini.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional,  bahwa  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat Whoosh  atau  High  Speed  Railway  (HSR)  merupakan  salah  satu  proyek  yang  di  inisiasi oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2015  sebagai  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN). Pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  melintasi  beberapa  daerah,  diantaranya meliputi:  Halim  (Jakarta  Timur),  Karawang,  Walini  (Kabupaten  Bandung  Barat),  dan Tegalluar  (Kabupaten  Bandung).
Kabupaten  Purwakarta  menjadi  salah  satu  lokasi  dari  lintasan  jalur  kereta  cepat. Wilayah  ini  dipilih  sebagai  lokasi  untuk  pembangunan  terowongan  dalam  jalur  kereta cepat,  karena  beberapa  alasan  strategis.  Alasan  pertama,  letak  wilayah  Kabupaten Purwakarta  yang  berada  di  persimpangan  jalur  utama  antara  Jakarta,  Bandung,  dan Cirebon.  Keunggulan  ini  mempermudah  akses  ke  beberapa  lokasi  penting  di  Indonesia, sehingga  menjadi  lokasi  yang  strategis  bagi  trase  jalur  kereta  cepat.  Selain  itu, Purwakarta  juga  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  tenaga  kerja  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  proyek  pembangunan  terowongan  kereta  cepat.  Misalnya, keberadaan  reservoir 1 seperti  di  Jatiluhur  dan  Cirata  yang  memberikan  sumber  air cukup  untuk  keperluan  pembangunan  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Purwakarta, 2022).  Saat  pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  berjalan,  terdapat  permasalahan yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar  jalur  trase,  khususnya  di  Desa  Bunder, Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta.  Terjadi  kerusakan  lingkungan  pada  11 rumah  di  Kampung  Tegal  Nangklak,  Desa  Bunder  yang  dipicu  oleh  pembangunan terowongan  kereta  cepat  dengan  menggunakan  bahan  peledak  (Putri,  2023).  Hal tersebut  berpengaruh  terhadap  kontur  tanah  yang  akhirnya  mengakibatkan  pergeseran dan  retakan  pada  tanah.  Kedua,  getaran  yang  bersumber  dari  kegiatan  operasional pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh,  yang  mengakibatkan  retakan-  retakan  di  areal permukiman  warga.  Retakan  tersebut  diakibatkan  oleh  operasional  Kereta  Cepat Whoosh  yang  berkecepatan  tinggi,  sehingga  menimbulkan  getaran  mekanik  yang berdampak  pada  areal permukiman  warga sekitar  jalur trase  (PT.KCIC,  2023).
Permasalahan  yang  muncul  selama  pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  di  Desa Bunder,  Kabupaten  Purwakarta,  tentu  merupakan  hal  yang  harus  mendapat  perhatian serius.  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  memiliki  tanggung  jawab  dalam  rangka penyelesaian  permasalahan  tersebut  sesuai  kewenangannya  di  Daerah,  khususnya dalam  rangka  pengendalian  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  urusan pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Kemudian, berdasarkan  Pasal  28  Perpres  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan PSN  dalam  rangka  penyelesaian  permasalahan  dan  hambatan  Menteri  atau  Kepala Lembaga,  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota  wajib  menyelesaikan  sesuai  dengan bidangnya  dalam  pelaksanaan  PSN.  Hambatan  dan  permasalahan  yang  dimaksud harus  bersifat  mendesak  bagi  kepentingan  umum  serta  pelayanan  publik.  Dalam  hal ini,  lembaga  di  atas  diberikan  kewenangan  untuk  mengambil  diskresi  sesuai  dengan asas-asas  umum pemerintahan  yang baik.
Kewenangan  mengenai  penyelesaian  permasalahan  tersebut  telah  diperoleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  berdasarkan  UU  Pemda,  namun dikarenakan  pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  merupakan  salah  satu  PSN  yang mana  tanggung  jawab  sepenuhnya  berada  di  Pemerintah  Pusat,  maka  diperlukan analisis  mengenai  ranah kewenangan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  otonomi  daerah dalam  rangka  penyelesaian  permasalahan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek kereta  cepat  tersebut.  Dalam  urusan  pemerintahan  sebagaimana  yang  termaktub  di dalam  UU  Pemda  menyebutkan,  bahwa  urusan  lingkungan  hidup  merupakan  salah
satu  urusan  konkuren/pemerintahan  wajib  yang  tidak  terkait  dengan  pelayanan  dasar. Langkah  penting  untuk  menjaga  keberlanjutan  dan  keseimbangan  ekosistem  adalah memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  lingkungan  hidup.  Ini  memungkinkan  kebijakan  dan  tindakan  yang  lebih  sesuai dengan  konteks  lokal,  kebutuhan masyarakat,  dan  masalah  lingkungan  yang  berbeda  di setiap  daerah.  Kewenangan  yang  diberikan  dalam  upaya  menangani  permasalahan atau  hambatan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  menjadi  urgensi peneliti  dalam  melakukan  penelitian  terkait  pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Purwakarta  mengenai  upaya  penyelesaian  dampak  lingkungan hidup  akibat  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh.  Landasannya  adalah  terdapat  alur  birokrasi hubungan  kewenangan  yang  timbal  balik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Idealnya,  kewenangan  tersebut  dapat dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  berdasarkan  otonomi daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  guna  menganalisis  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Kabupaten  Purwakarta  mengenai  penanganan  permasalahan  kerusakan  lingkungan hidup akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh.  Penelitian  ini  menggunakan teori  otonomi  daerah  oleh  Josef  Riwu  Kaho,  dengan  pisau  analisis  berupa  empat  faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yaitu:  a)  sumber  daya  manusia;  b) keuangan;  c)  peralatan;  dan  d)  manejemen  organisasi.  Menurut  Kaho,  konsekuensi  dari diterapkannya otonomi  daerah  adalah  pemberian  hak  kepada  daerah  setempat  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri  (Kaho,  2010:11).  Dalam  konteks ini,  istilah  “pemerintahan  sendiri”  digunakan  untuk  merujuk  pada  definisi  otonomi daerah.  Namun,  dalam  prakteknya,  tidak  semua  urusan  pemerintahan  diserahkan sepenuhnya  kepada  Pemerintah  Daerah.  Beberapa  urusan  pemerintahan  masih  tetap dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis  kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan hidup  terkait  penyelesaian  permasalahan  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  di  Kabupaten  Purwakarta.  Keberhasilan  pelaksanaan otonomi  daerah  di  Kabupaten  Purwakarta  dalam  mengatasi  masalah  lingkungan  hidup yang  muncul  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  menjadi  topik menarik  bagi peneliti  untuk  melakukan  penelitian.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif.  Menurut Sugiyono  (2013:21),  metode  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri  atau  independen  tanpa  membuat perbandingan  atau  menggabungkan  antara  variabel  satu  dengan  yang  lain (Zellatifanny  &  Mudjiyanto,  2018).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif,  karena  pendekatan  ini  dapat  memberikan  pemahaman mengenai  pelaksanaan otonomi  daerah  di  Kabupaten  Purwakarta  dalam  mengatasi  permasalahan  kerusakan lingkungan  hidup  secara  komprehensif  dan  mendalam  dengan  melakukan  analisis kondisi  lapangan.  Pendekatan  ini  dapat  membantu  peneliti  dalam  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi  terkait  pelaksanaan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  dalam  mengatur  dan mengurus  mengenai  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  dalam mengatasi  permasalahan  kerusakan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Purwakarta.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive sampling  dan  snowball  sampling.  Validasi  dan  reliabilitas  data  dilakukan  melalui triangulasi  sumber.  Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur, Kabupaten  Purwakarta  dimulai  dari  bulan Februari  hingga Maret 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Aspek Mengatur
Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  memiliki  tanggung  jawab  dalam  rangka penyelesaian  permasalahan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  proyek Kereta  Cepat  Whoosh  di  Kabupaten  Purwakarta  sesuai  kewenangannya  di  Daerah, khususnya  dalam  pengendalian  dan  pengelolaan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat pembangunan.  Hal  tersebut  termaktub  di  dalam  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  lingkungan  hidup merupakan  salah  satu  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Kemudian, berdasarkan  Pasal  28  Perpres  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  PSN  dalam  rangka  penyelesaian  permasalahan  dan  hambatan Menteri  atau  Kepala  Lembaga,  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota  wajib  menyelesaikan sesuai  dengan  bidangnya  dalam  pelaksanaan  PSN.  Hambatan  dan  permasalahan  yang dimaksud  harus  bersifat  mendesak  bagi  kepentingan  umum  serta  pelayanan  publik. Dalam  hal  ini,  lembaga  di  atas  diberikan  kewenangan  untuk  mengambil  diskresi  sesuai dengan asas-asas  umum pemerintahan  yang baik.
Kewenangan  mengenai  penyelesaian  permasalahan  tersebut  telah  diperoleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta,  namun  dikarenakan  pembangunan  proyek ini  merupakan  salah  satu  PSN  yang  mana  tanggung  jawab  sepenuhnya  berada  di Pemerintah Pusat,  maka  diperlukan  analisis  mengenai  ranah  kewenangan  Pemerintah Daerah  berdasarkan  otonomi  daerah  dalam  rangka  penyelesaian  permasalahan lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  kereta  cepat  tersebut.  Mengacu  pada  buku Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia  yang  ditulis  oleh  Josef  Riwu Kaho  (2005),  bahwa  otonomi  daerah  dikatakan  sebagai  pemberian  hak  kepada  daerah setempat  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Istilah mengatur  merujuk  pada  pengaturan  atau  kebijakan  terkait  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan,  mengurus  merujuk  pada  cara pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengatur dan  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri  merupakan  suatu  pemberian  kewenangan (devolution  of  authority)  yang  berasal  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  satuan pemerintahan  yang  lebih  rendah,  yaitu  Pemerintah  Daerah.  Kewenangan  tersebut termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  membagi  urusan-urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  kewenangannya masing-masing.  Pasal  9  ayat  (1)  UU  Pemda  membagi  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  dan  urusan  pemerintahan yang  menjadi urusan  Pemerintahan  Daerah.  Urusan  pemerintahan  diklasifikasikan  menjadi  tiga urusan,  yaitu urusan  pemerintahan  absolut,  konkuren,  dan pemerintahan  umum.
Bidang  lingkungan  hidup  merupakan  bagian  dari  sub-urusan  pemerintahan  wajib yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Urusan  bidang  lingkungan  hidup menjadi  urusan  konkuren  kategori  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar, maka  membutuhkan  koordinasi  dan  kerjasama  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Urusan  pemerintahan  konkuren  merupakan  landasan  hukum pelaksanaan  otonomi  daerah yang  dilaksanakan  oleh  setiap  daerah  otonom.  Oleh  karena itu,  terdapat  aspek-aspek  lingkungan  hidup  yang  merupakan  tanggung  jawab  masing- masing  Pemerintahan  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  lampiran  UU  Pemda mengenai  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Purwakarta  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  mengelola lingkungan  hidup,  terutama dalam  hal  pencegahan,  penanggulangan,  dan  pemulihan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  menjadi  semakin  penting,  karena  fokus isu  di  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  dampak  lingkungan  hidup  akibat pembangunan  Proyek  Kereta  Cepat  Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  menyatakan,  bahwa  upaya  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas  otonomi  daerah.  Berdasarkan  asas tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  dan tanggung  jawab  untuk  mengambil  langkah-langkah  konkret  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup  di  wilayahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  lokal masing-masing.  Prinsip  ini  menggarisbawahi  pentingnya  peran  Pemerintah  Daerah dalam  merumuskan  kebijakan,  melakukan  tindakan, dan  mengambil  keputusan  terkait lingkungan  hidup  sesuai  dengan  konteks  dan  kondisi  yang  ada  di  tingkat  lokal. Dengan  demikian,  asas  otonomi  daerah  menjadi  dasar  yang  penting  dalam  pelaksanaan upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Indonesia.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  termaktub  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta Nomor  9 Tahun  2023,  peraturan  tersebut  merupakan  landasan  bagi  Pemerintah  Daerah untuk  menangani  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat Whoosh  di  Kabupaten  Purwakarta.  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Purwakarta  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang terdiri  dari  penetapan  kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, menetapkan  dan  melaksanakan  KLHS,  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan RPPLH,  melaksanakan  Amdal  dan  UKL-UPL,  mengembangkan  dan  melaksanakan kerjasana  kemitraan,  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen  lingkungan  hidup, memfasilitasi  sengketa  penyelesaian  lingkungan  hidup,  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  usaha/kegiatan  pembangunan.  Jadi  dapat  disimpulkan,  bahwa kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pengaturan  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup  telah  menunjukkan  kinerja  yang  cukup  baik,  karena  terdapat regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Namun,  regulasi  yang  ada  bersifat  general,  tidak  secara  spesifik  mengatur  tentang penanganan  permasalahan  kerusakan lingkungan  akibat  pembangunan  Proyek  Kereta Cepat  Whoosh  di  Kabupaten  Purwakarta.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kurangnya pedoman  yang  jelas  dan  komprehensif  dalam  menangani  dampak  lingkungan  dari proyek  tersebut.  Tanpa  regulasi  yang  lebih  detail  dan spesifik,  penanganan  terhadap kerusakan  lingkungan  tidak  akan  terkoordinir  dengan  baik,  serta  berpotensi menimbulkan  kerugian  bagi lingkungan  hidup  dan masyarakat setempat.

## A. Aspek Mengurus
Kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  berlokasi di  Desa  Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta.  Lokasi  ini  berada  di lintasan  trase  jalur,  tepatnya  di  atas  terowongan  Kereta  Cepat  Whoosh.  Aktivitas pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  di  lokasi  ini  menimbulkan  permasalahan  berupa kerusakan  lingkungan  hidup  sekitar  trase.  Pertama,  11  rumah  di  Kampung  Tegal Nangklak,  Desa  Bunder  mengalami  kerusakan  parah.  Faktor  kerusakan  rumah  warga ini  dipicu  oleh  pembangunan  terowongan  yang  menggunakan  bahan  peledak.  Hal tersebut  berpengaruh  terhadap  kontur  tanah  yang  akhirnya  mengakibatkan  pergeseran dan  keretakan  pada  tanah,  sehingga  mengakibatkan  kerusakan  pada  rumah  warga  dan pecahan/urugan  tanah di  sekitar  trase.  Hal  tersebut  di  konfirmasi  oleh  Hidayat 2 yang menyatakan,  bahwa  DPRD  Kabupaten  Purwakarta  seringkali  menerima  informasi berupa  pengaduan  terkait  dampak kereta  cepat,  seperti  penurunan  tanah  di  sekitar  trase jalur,  saluran  air  yang  tersumbat  sehingga  mengganggu  pengairan  irigasi  sawah masyarakat,  serta  kerusakan  rumah  akibat getaran  selama  proses  pembangunan  yang menyebabkan  tanah di sekitar  trase  jalur longsor.

## Gambar 1. Kerusakan pada Rumah Warga Desa Bunder
Hal  serupa  disampaikan  juga  oleh  Maman  Rusmana 3 yang  menyatakan,  bahwa terdapat  11  rumah  dan  1  mushola  yang  mengalami  kerusakan  di  Desa  Bunder, Kecamatan  Jatiluhur.  Tidak  ada  kejelasan  terkait  penyelesaian  dampak  tersebut, padahal  komitmen  awal  ketika  trase  jalur  kereta cepat  akan  dibangun,  jika  di  kemudian hari  terdapat  dampak  atau  permasalahan  yang  menyangkut  hak  hidup  masyarakat, maka  pihak  pemrakarsa  akan segera  menangani  permasalahan  tersebut.  Namun,  ketika terjadi  permasalahan  kerusakan  lingkungan,  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  dan  PT.KCIC  tidak  responsif  dalam  menangani  permasalahan  tersebut. Masyarakat  Desa  Bunder  yang  terkena  dampak  dari  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh, mengonfirmasi  bahwa  ketika  rumah  mereka  mengalami  kerusakan,  baik  Pemerintah maupun  PT.  KCIC  tidak  merespons  langsung.  Bahkan, saat PT. KCIC  melakukan  survey, mereka  menyangkal  bahwa  pembangunan  proyek  kereta  cepat  merupakan  penyebab kerusakan  rumah  warga,  dan  mengatributkan  keretakan  pada  rumah  tersebut  akibat dari  curah hujan yang tinggi,  serta  musim  kemarau.
Akhirnya,  PT.  KCIC,  melalui  PT.  Sinohydro,  melakukan  pertemuan  dengan masyarakat  yang  terdampak,  yang  diadakan  melalui  audiensi  yang  diselenggarakan oleh  DPRD  Kabupaten  Purwakarta.  Berdasarkan  hasil  audiensi  bersama  warga,  PT. Sinohydro  menyatakan  akan  tanggung  jawab  atas  kerusakan  yang  disebabkan  oleh proyek  Kereta  Cepat  Whoosh.  Pada  7  November  2019,  karena  kondisi  rumah  tidak layak  huni,  kontraktor dan  warga  setuju  untuk  memberikan  kompensasi  berupa  biaya kontrak  sebesar  Rp  1  juta  per  bulan.  Namun,  Pada  9  Mei  2021, kesepakatan kompensasi bagi  warga  terdampak  diperbaharui,  dengan  warga  menerima  biaya  kontrak  sebesar Rp  2  juta  per  bulan.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  melakukan  demonstrasi  di terowongan  Kereta  Cepat  Whoosh  dengan  menuntut  pihak  PT.  KCIC  dan  Pemerintah Daerah  untuk  segera  memperbaiki  rumah  mereka.  Rencana  perbaikan  rumah  warga yang  terdampak  telah  dimasukkan  dalam  agenda  kontraktor,  PT.  Sinohydro.  Rahadian Ratry  selaku  General Manager  Corporate  Secretary  PT.  KCIC  menyatakan,  bahwa  dalam waktu  dekat  mereka  akan  berkomunikasi  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta mengenai  rencana  tersebut,  dengan  perbaikan  rumah  warga  terdampak  sebagai prioritas  utama  (PT.KCIC,  2022).  Akhirnya,  pada  12  Januari  2023  PT.  KCIC  telah melaksanakan  proses  serah  terima  perbaikan  rumah  warga  bersama  pihak  kontraktor dan  masyarakat  dan  disaksikan  oleh  Kepala  Dinas  Kawasan  Permukiman  dan  Kawasan Perumahan  Kabupaten  Purwakarta  (Muit,  2023).
Menurut  peneliti,  peran  pemerintah  dalam  konteks  kerusakan  lingkungan  akibat pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  di  Desa  Bunder  di  rasa  kurang  maksimal, karena  hanya  terdapat  komitmen  awal  dari  pihak  pemrakarsa  proyek  untuk  menangani dampak  atau  permasalahan  yang  timbul  seiring  pembangunan,  dan  kenyataannya responsifitas      pemerintah      terhadap      keluhan      masyarakat      terkesan      kurang optimal.
Kerusakan  parah  pada  rumah  warga  serta  perubahan  lingkungan  sekitar  trase proyek menjadi  bukti  nyata  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Meskipun  warga telah  mengajukan  laporan  pengaduan  kepada  Pemerintah  Daerah,  tanggapan  yang diberikan terhadap  masalah  tersebut  cenderung  lambat  dan  tidak  responsif.  Hal  ini menunjukkan bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  terkait  lingkungan hidup  dan  keberlanjutan  pembangunan  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Meskipun demikian,  terdapat  langkah-langkah  konkret  yang  diambil  setelah  adanya  tekanan
dari  masyarakat,  seperti  audiensi  yang  diselenggarakan  oleh  DPRD  Kabupaten Purwakarta  antara  PT.  Sinohydro  dengan  warga  terdampak  dan  pembaharuan kesepakatan  kompensasi  bagi  mereka,  menunjukkan  bahwa  partisipasi  aktif  dari masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak-hak mereka  dapat  mendorong  responsifitas pemerintah  dan  PT.  KCIC  terkait.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  perlu  meningkatkan peran  serta  dan  tanggapannya  terhadap  keluhan  masyarakat  terkait  dampak lingkungan  dari  mega  proyek  seperti  ini.  Selain  itu,  penting bagi  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  perusahaan  kontraktor  bertanggung  jawab penuh  atas  kerusakan yang  terjadi  dan  memberikan  kompensasi  yang  layak  bagi  warga  terdampak. Langkah-langkah  ini  akan  membantu  memastikan  pembangunan berkelanjutan  yang memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  sebagai  upaya perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  di Kabupaten  Purwakarta.
Kedua,  getaran  yang  bersumber  dari  kegiatan  operasional  pembangunan  Kereta Cepat  Whoosh.  Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan,  terdapat  retakan  tanah  yang  cukup besar  di  areal  lahan  warga,  tepatnya  15  meter  ke  arah  trase  jalur  kereta  cepat.  Retakan tersebut  diakibatkan  oleh  operasional  Kereta  Cepat  Whoosh  yang  berkecepatan  tinggi, sehingga  menimbulkan  getaran  mekanik  yang  berdampak  pada  areal  permukiman penduduk  sekitar  jalur  trase  (PT.KCIC,  2023).  Upaya  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan  hidup  yang  dilakukan  guna  menangani  dampak  serupa  yang  mengacu pada  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  Kep-49/MenLH/II/1996  tentang  Baku Tingkat  Getaran.  Tindakan  pengelolaan  lingkungan  yang  dilakukan  adalah pemantauan  getaran  yang  dilakukan  sejak  tahap  awal  operasional  Kereta  Cepat Whoosh  (periode  bulan  September  dan  Desember)  dengan  frekuensi  pemantauan setiap  3  bulan  sekali,  dan  selanjutnya  dilakukan  setiap  6  bulan  sekali.  Berdasarkan  Data Laporan  Implementasi  Izin  Lingkungan  Semester  II  Tahun  2023  Kegiatan  Operasional Komersial  PT  Kereta  Cepat  Indonesia,  lokasi  dan  periode  pengelolaan  dampak lingkungan  hidup  tersebut,  dilakukan  sepanjang  trase  jalur  Kereta  Cepat  Whoosh  yang berdekatan  dengan  wilayah  permukiman warga  dan  fasilitas  umum.  Hasil  pengukuran yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  besaran  getaran  atau  kecepatan  getaran  akibat pergerakan  operasional  Kereta  Cepat  Whoosh  berkisar  0,10  mm/detik  –  0,27  mm/detik dengan  jenis  kategori  A yang berarti  tidak menimbulkan  kerusakan.

## Gambar 2. Retakan di Areal Permukiman Warga Desa Bunder
Meskipun  demikian,  hasil  observasi  lapangan  tidak  sesuai  dengan  laporan  yang disampaikan  oleh  PT.  KCIC.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  temuan  retakan  tanah  di wilayah  pemukiman  penduduk  Desa  Bunder  yang  secara  geografis  berada  di  atas lintasan  terowongan  Kereta  Cepat  Whoosh.  Saat  menjelajahi  wilayah  permukiman  di atas  terowongan Kereta  Cepat  Whoosh  bersama  peneliti,  Cucu  Mulyati 4 membenarkan hal  tersebut.  Ia  mengungkapkan  bahwa  getaran  yang  dihasilkan  oleh  operasi  Kereta Cepat  Whoosh  telah  menyebabkan  retakan  tidak  hanya  pada  lahan  penduduk,  tetapi juga  pada  rumah  yang  mereka  huni.  Hasil  wawancara  dengan  warga  menunjukkan bahwa  baik  Pemerintah  Daerah  maupun  PT.  KCIC  tidak  memberikan  respons  terhadap retakan  tanah  dan  bangunan  tersebut,  meskipun  warga  telah  mengajukan  laporan pengaduan  kepada  Pemerintah  Daerah  melalui  Ketua  RW  08  Desa  Bunder.  Menurut peneliti,  sikap  tidak  responsif  dari  pihak  berwenang  terhadap  keluhan  masyarakat
merupakan  hal  yang  sangat  disayangkan.  Ini  menimbulkan  ketidakpercayaan  dan ketidakpastian  di  antara  masyarakat  terhadap  kemampuan  pemerintah  untuk menangani  permasalahan  lingkungan  secara  efektif.  Diperlukan  upaya  konkret  dan responsif  dari  pihak  berwenang  untuk  mengatasi  masalah  yang dihadapi  oleh  warga.
Ketiga,  lingkungan  sekitar  jalur  trase  mengalami  kekeringan.  Temuan  peneliti  di lapangan  menunjukkan,  bahwa  lahan  yang  sebelumnya  dapat  digunakan  untuk menanam berbagai  jenis  tanaman  pangan  kini  telah  berubah  menjadi  lahan  yang  tidak subur  karena  telah  diaspal  oleh  pihak  kontraktor.  Situasi  ini  sangat  memprihatinkan, karena  tidak  hanya  mengurangi  potensi  ekonomi  masyarakat  lokal  tetapi  juga meningkatkan  masalah  lingkungan  seperti  kekeringan  dan  degradasi  lahan.  Tindakan ini  perlu  dipertimbangkan  ulang  untuk meminimalkan  dampak  negatifnya.

## Gambar 3. Lahan Warga Sekitar Trase Jalur Kereta Cepat Whoosh Yang Kering
Peran  pemerintah  dalam  konteks  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  menangani masalah  lingkungan  dan  pembangunan  infrastruktur.  Ketika  lingkungan  sekitar  jalur trase  mengalami  kekeringan  dan  lahan  menjadi  tidak  produktif  akibat  dari pembangunan  proyek  infrastruktur  seperti  Kereta  Cepat  Whoosh,  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  lingkungan.  Situasi  di mana  lahan  yang  dulunya  subur  menjadi  tidak  produktif  karena  aktivitas  konstruksi perlu  menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintah.  Dampak  negatif  seperti  kekeringan dan  degradasi  lahan dapat  berdampak  jangka  panjang  terhadap  kehidupan  masyarakat lokal  dan  lingkungan  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  bertindak  proaktif untuk  meminimalkan  dampak  negatif  tersebut.
Langkah-langkah  seperti  melakukan  evaluasi  dan  pemantauan  terhadap  proses konstruksi  dan  mempertimbangkan  alternatif  solusi  yang  lebih  ramah  lingkungan perlu  dipertimbangkan  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  memastikan, bahwa  regulasi  terkait  lingkungan  ditegakkan  dengan  ketat  untuk  melindungi keberlangsungan  lingkungan  dan  kehidupan  masyarakat.  Penting  bagi  pemerintah untuk  berperan  aktif  dalam  memastikan,  bahwa  pembangunan  infrastruktur  tidak hanya  memberikan  manfaat ekonomi  tetapi  juga  memperhatikan  aspek  lingkungan  dan sosial.  Ini  memerlukan  keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan keberlanjutan  lingkungan,  yang  hanya  dapat  dicapai  dengan  keterlibatan  aktif  dan tanggap  dari  pemerintah  dalam  setiap  tahap  proyek.  Permasalahan  mengenai kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan proyek  Kereta Cepat Whoosh di Desa Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta ini  perlu  atensi  dari  pemerintah, baik  itu  Pemerintah  Pusat  sebagai  penanggung  jawab  proyek  secara  keseluruhan (bersifat  final)  maupun  Pemerintah  Daerah  sebagai  wilayah  yang  dilalui  trase  jalur Kereta  Cepat  Whoosh  dan  wilayah  yang  terkena  dampak  sebagaimana  kewenangannya yang termaktub  di  dalam UU Pemda di  bidang lingkungan  hidup.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengurus  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup  ada  berdasarkan  sub-bidang  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup  dalam  UU  Pemda,  yaitu  Pengaduan  Lingkungan  Hidup  di  Bidang Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  terkait kerusakan  lingkungan yang  terjadi  di  Desa Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta.  Berdasarkan pengaduan  masyarakat,  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  diakibatkan  oleh pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh.  Proyek  ini  merupakan  salah  satu  PSN,  di  mana
seluruh  tanggung  jawab  mengenai  proyek  ini  merupakan  urusan  Pemerintah  Pusat. Namun,  perlu  dipahami  sesuai dengan  uraian  di  atas,  bahwa  Pemerintah  Daerah  pun memiliki  hak  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup,  karena  kegiatan  pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  berada  di Kabupaten  Purwakarta  dan  dampaknya dirasakan  oleh  masyarakat.  Sesuai  dengan  UU Pemda,  guna  menindaklanjuti  pengaduan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  PPLH, maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk  menyelesaikan permasalahan  kerusakan  lingkungan  tersebut  berdasarkan  aspek  otonomi  daerah.
Berdasarkan  hasil  temuan  dari  peneliti,  upaya  pengendalian  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Purwakarta  oleh  Pemerintah  Daerah  belum  terlaksana dengan  baik,  karena  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dan  Rencana Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (RPPLH)  belum  selesai  di  revisi hingga  saat  ini.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Mugti  Rosadi 5 sebagai  Kepala  Bidang  Tata  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Purwakarta,  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  pelaksana  teknis  urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  sedang melaksanakan  revisi  Rencana  Tata Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  Nomor  11  Tahun  2012  yang dimulai  sejak  tahun  2015  dan masih  belum  rampung  hingga saat ini.
Sejak  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  diluncurkan  pada  tahun  2016,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Purwakarta  telah  memuat  proyek  tersebut  ke  dalam  RTRW  dan mengakomodirnya  dalam  KLHS,  kemudian  KLHS  tersebut  disesuaikan  dan  divalidasi oleh  Pemerintah  Provinsi,  dan  hingga  saat  ini  sedang  dalam  proses  penyelesaian  di tingkat  Pusat.  Namun,  terkait  RPPLH,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta belum  memiliki dokumen  tersebut  karena  seringkali  pengajuan  yang  dilaksanakan  oleh dinas  tidak  disetujui.  Hal  tersebut  terjadi,  karena  Dinas  Lingkungan  Hidup  di Pemerintah  Daerah  tidak begitu  menarik  dibandingkan  dengan  dinas  lainnya,  meskipun UU  Nomor  32  telah  mengamanatkan  pentingnya  keberadaannya.  Di  dalam  alokasi anggaran,  biasanya  yang  menarik  perhatian  adalah  Dinas  Pendidikan  dengan kewajiban  alokasi  dana  20%,  sedangkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  sering  kali diabaikan.  Namun,  keberadaan  Dinas  Lingkungan  Hidup  seharusnya  sama  pentingnya dengan  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  32  dan  Peraturan  Pemerintah yang  relevan.  Pembahasan  mengenai  KLHS  merupakan  kewenangan  dari  Dinas Lingkungan  Hidup,  namun  karena  mengikuti  program  RTRW,  maka  penanganannya dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang  Kabupaten  Purwakarta.
Dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  optimal, terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  terpenuhi.  Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi daerah  dapat  dinilai  berdasarkan  4  faktor,  yaitu  Sumber  Daya  Manusia,  Keuangan, Peralatan,  dan Manajemen  Organisasi.  Oleh  karena  itu,  peneliti  menggunakan  keempat faktor  tersebut  sebagai  parameter  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Kabupaten  Purwakarta  dalam  urusannya  di  bidang  lingkungan  hidup  terkait penyelesaian  permasalahan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  proyek Kereta  Cepat Whoosh  sebagai  berikut:

## 1. Faktor Sumber Daya Manusia
Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagian  besar  tergantung  pada Pemerintah  Daerah  itu  sendiri  sebagai  unsur  pelaksana  urusan  pemerintahan  di Daerah.  Pentingnya  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  terletak pada  kenyataan,  bahwa  mereka  merupakan  elemen  dinamis  dalam  struktur organisasi pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  urusan  pemerintahan  di Daerah.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  dan  kualitas  Pemerintah  Daerah  yang  baik  akan berdampak  positif  pada  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  efektif  dan  berkelanjutan. Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan,  bahwa  yang dimaksud  dengan  Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah  sebagai  unsur penyelenggara  urusan  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Mengacu  pada  buku  Prospek Otonomi  Daerah  yang  ditulis  oleh  Josef  Riwu  Kaho  (2005)  dikatakan,  bahwa  selain Kepala  Daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  urusan pemerintahan  di  Daerah,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  pun  merupakan  unsur  penyelenggara  urusan pemerintahan.  Di  samping  itu,  terdapat  alat-alat  kelengkapan  Daerah  lainnya  yaitu para  pegawai  dan  tidak  kalah  penting  masyarakat  Daerah  yang  diharapkan  dapat  ikut berpartisipasi  dan  bertindak  sebagai  subjek  pembangunan  di  Daerah  disamping merupakan  objek  dari  pembangunan  di  Daerah  itu  sendiri.  Peranan  dari  masing- masing  entitas  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  sangatlah  penting. Manullang  (1973)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Beberapa  Aspek  Administrasi Pemerintah  Daerah  menjelaskan,  bahwa  berhasil  tidaknya  tugas-tugas  Daerah  (dalam hal  ini  urusan  pemerintahan  daerah)  sangat  bergantung  pada  Kepala  Daerah  sebagai Manajer  Daerah  yang  bersangkutan.  Berhasil  atau  tidaknya  seseorang  dalam melaksanakan  tugas tersebut  tergantung  kualitas  yang dimiliki.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta  (DLH  Kabupaten  Purwakarta) menjadi  unsur  pelaksana  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  di  Daerah yang  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang  memiliki  kedudukan  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Purwakarta  Nomor  236  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Dalam melaksanakan  tugasnya  untuk  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  dan tugas pembantuan  yang diberikan  kepada  Daerah  memiliki  fungsi  sebagai berikut:
a. Merumuskan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup;
b. Melaksanakan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  urusan  pemerintahan  di bidang lingkungan  hidup;
c. Mengevaluasi  dan  melaporkan  kinerja  pemerintah  di  bidang  lingkungan hidup;
d. Melaksanakan  administrasi  di bidang lingkungan  hidup;  dan
e. Melaksanakan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Daerah  sesuai  dengan ruang lingkup  fungsi  dan tugasnya.
Berdasarkan  fungsi  di  atas,  DLH  Kabupaten  belum  secara  maksimal  dalam mengatasi  permasalahan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  proyek Kereta  Cepat  Whoosh.  Hal  tersebut  dikarenakan  DLH  Kabupaten  Purwakarta  tidak secara  leluasa  dapat  mengurus  permasalahan  kerusakan  lingkungan  akibat pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh,  karena  proyek  ini  merupakan  PSN  yang bernuansa  sentralistik,  padahal  jika  dilihat  dari  urusan  pemerintahan  Pemerintah Daerah  memiliki  kewenangan  dalam  mengurus  urusan  pemerintahan  ini,  sesuai dengan  yang  tercantum  di  dalam  Lampiran  UU  Pemda,  bahwa  suatu  kegiatan  yang lokasi  dan  dampaknya  berada  di  wilayah  (dalam  hal  ini  Kabupaten  Purwakarta merupakan  lokasi  yang  dilalui  trase  jalur  Kereta  Cepat  Whoosh)  maka  Pemerintah Daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  urusan  pemerintahan  tersebut.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Mugti  Rosadi yang menyatakan,  bahwa  Kabupaten  Purwakarta  mendukung  pembangunan  proyek  Kereta Cepat  Whoosh.  Namun,  Ia  menyampaikan  bahwa  terdapat  beberapa hal  yang  kurang relevan  dalam  konteks  pembangunan  proyek  ini,  karena  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh ini  merupakan  salah  satu  PSN,  maka  nuansa  yang  dibangun  lebih  sentralistik.  Dengan demikian,  dampak-dampak  yang  muncul  dari  proyek  tersebut  diabaikan,  sehingga Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  intervensi  atau tindakan  apa  pun.  Selain  itu,  di  dalam  Perpres  Nomor  3  Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional  menyatakan,  bahwa  menteri/kepala  lembaga, gubernur,  dan  bupati/walikota,  wajib  menyelesaikan  hambatan  dan  permasalahan dalam  PSN  di  bidang  masing-masing  secara  mendesak  demi  kepentingan  umum.
Pejabat  di  atas  diberikan  kewenangan  untuk  menggunakan  diskresi  dengan memperhatikan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  alasan-alasan  objektif, tanpa  konflik  kepentingan,  dan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan.  Namun, dalam implementasinya  Bupati Kabupaten Purwakarta tidak menggunakan kewenangan  untuk  menyelesaikan  hambatan  permasalahan  kerusakan  lingkungan akibat pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  melalui  diskresi.
Selaras  dengan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten Purwakarta,  bahwa  Kabupaten  Purwakarta  tidak  pernah  mengambil  diskresi  untuk menangani  permasalahan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  proyek Kereta  Cepat  Whoosh.  Namun,  di  daerah  lain  seperti  Kabupaten  Bandung,  terdapat diskresi  terkait  pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  trase  jalur  kereta  cepat.  Dalam proses  Amdal,  faktanya  dokumen  lingkungan  dapat  ditandatangani  hanya  dalam waktu  sehari  setelah  rapat  pembahasan  yang  berlangsung  hingga  sore  hari.  Di Kabupaten  Purwakarta,  daerah  memiliki  kewenangan  terhadap  Amdal  dan dokumen lingkungan  lainnya,  tetapi  ketika  proses  tersebut  melibatkan  Pusat  prosesnya  tampak lebih  cepat  karena  adanya  jargon  PSN  dan  mengesampingkan  Pemerintah  Daerah. Meskipun  media  turut  mempertanyakan  hal  ini,  kemungkinan besar  hal  tersebut  terjadi karena  adanya  berbagai  kepentingan  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut.  Pada dasarnya,  diskresi  adalah  kewenangan  (hak  prerogatif)  yang  diberikan  kepada  Bupati sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  di  tingkat  Kabupaten.  Namun,  Kabupaten Purwakarta  tidak  menggunakan  diskresi,  meskipun  secara  jelas  permasalahan kerusakan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Purwakarta  sudah  di tahap yang mendesak.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  bahwa  Pemerintah  Daerah  memiliki keterbatasan dalam    menangani  dampak  lingkungan  yang  disebabkan  oleh pembangunan  proyek Kereta  Cepat  Whoosh.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa seluruh  proses,  mulai  dari pembangunan  hingga  pengoperasian  kereta  cepat sepenuhnya  diatur  oleh  Pemerintah Pusat.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki  kewenangan  yang  cukup dalam  mengatasi  masalah  lingkungan  yang muncul  di  Kabupaten  Purwakarta  akibat proyek  tersebut.
Peran  Pemerintah  Daerah   dalam  mengatur  urusan  pemerintahan  terkait  lingkungan pemangku kepentingan  lainnya  untuk  mencari  solusi  atas  masalah  tersebut.  Audiensi diatur oleh  DPRD  Kabupaten  Purwakarta  dan  diadakan  dua  kali,  yakni  pada  tanggal 7 November  2019  untuk  membahas  masalah  kompensasi,  dan  pada  tanggal  9  Mei  2021 untuk  membahas  peningkatan  kompensasi  dan  perbaikan  rumah  warga  yang  rusak. Pemerintah  Desa  Bunder  secara  rutin  mengadakan  pertemuan  dengan  warga  yang terdampak  untuk  mendengarkan  keluhan  mereka  dan  menyediakan  bantuan  bagi mereka.  Bantuan  tersebut  berasal  dari  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Purwakarta  berupa  sembako  dan  alas  tidur seperti  tikar. Bantuan  lainnya  disalurkan  oleh  Hj.  Nina  Heltina  yang  menjabat sebagai  Ketua Komisi  I DPRD  Kabupaten  Purwakarta,  Ia  telah  dua  kali  memberikan  bantuan  sembako  kepada masyarakat  yang  terkena  dampak.  Selain  itu,  H.  Dedi  Mulyadi  yang  sebelumnya menjabat  sebagai  Bupati  Purwakarta  selama  dua  periode  dari  tahun  2008-2018,  juga turut  mengadvokasi  kepada  Pemerintah  Pusat  dan  PT.  KCIC  mengenai  dampak lingkungan  serta  memberikan  informasi  kepada  media  massa  untuk  menekankan perlunya  penyelesaian  masalah  kerusakan  lingkungan  dengan  cepat.  Sayangnya, Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Sosial  telah  berkomitmen  untuk memberikan  tambahan  bantuan  berupa  sembako  dan  kasur  kepada  warga  terdampak, namun hingga saat ini janji tersebut  belum direalisasikan.

## 2. Faktor Keuangan
Kemampuan  Daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  di bidang  lingkungan  hidup  adalah  kemampuan  self  supporting  dalam  bidang  keuangan (Kaho,  2010).  Artinya,  faktor  keuangan  merupakan  salah  satu  faktor  esensial  dalam
mengukur  tingkat  kemampuan  Daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  karena keuangan  merupakan  merupakan  salah  satu  kriteria  dasar  untuk  mengetahui  secara nyata  kemampuan  Daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga Daerah.
Kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  Kereta  Cepat  Whoosh diperlukan  penanganan  baik  dari  Pemerintah  maupun  swasta  (PT.  KCIC),  hal  tersebut tertuang  juga  di  dalam  Perpres  PSN  terkait  penanganan  permasalahan  dan hambatan. Penanganan  kerusakan  lingkungan  hidup  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar,  dalam hal  ini  pemerintah  perlu  mengalokasikan  dana  untuk  menangani  dampak  yang kemungkinan  terjadi  di  wilayah  dalam  hal  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Hal  tersebut  tercantum  di  dalam  UU  Pemda  tentang  urusan  pemerintahan daerah  di  bidang  lingkungan  hidup.  Berikut  adalah  Lampiran  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Tahun 2018-2023 terkait pengalokasian  dana  untuk  program perlindungan,  pengelolaan,  dan  pengendalian lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Purwakarta.  Alokasi  dana  yang  diperuntukkan  untuk berbagai  kegiatan  terkait  dengan  perlindungan,  pengelolaan,  dan  pengendalian lingkungan  hidup,  total  dana  yang  dialokasikan  sebesar  7.681.073.390  rupiah  untuk perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  965.875.200  rupiah  untuk pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Namun,  dalam  rangka perlindungan,  pengelolaan,  dan  pengendalian  lingkungan  hidup dalam  penanganan kerusakan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Purwakarta  akibat  pembangunan  proyek Kereta  Cepat  Whoosh ini  tidak  ada  alokasi  dana  secara  khusus.  Namun,  berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dengan  Mugti  Rosadi,  bahwa  tidak  ada anggaran  khusus  untuk  penanganan  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan proyek  Kereta  Cepat  Whoosh.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  bahwa  penanganan  kerusakan  lingkungan  hidup akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  tidak  ada  kaitannya  dengan Pemerintah  Daerah,  karena  segala  urusan  terkait  penanganan  dampak  lingkungan tersebut  dilimpahkan  pada  PT.  KCIC  sebagai  pemrakarsa.  Pemerintah  Kabupaten Purwakarta  tidak  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  atau  pelaksanaan  kegiatan proyek,  karena  hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  langsung  Pemerintah  Pusat yang  bekerja  sama  dengan  PT.  KCIC.  Kabupaten  Purwakarta  hanya  menerima  dampak dan  mengalami  perubahan  akibat  dari  trase  jalur  yang  ditetapkan  oleh  pihak  PT.  KCIC. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten Purwakarta  tidak  memiliki  pemahaman  yang mendalam  terkait  aspek  keuangan  maupun  biaya  yang  terlibat  dalam  proyek  ini. Sebagai  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta,  ketika  terjadi  masalah  atau dampak negatif seperti kerusakan rumah  atau  longsor,  tanggung  jawab penyelesaiannya  berada  pada  pihak PT.  KCIC.  Namun,  jika  ada  aset  yang  merupakan milik  Pemerintah  Daerah  seperti  jalan,  maka  pemerintah  mengalihkan  tanggung jawabnya  kepada  PT.  KCIC  untuk  diperbaiki.  Dengan  demikian,  dampak  yang  timbul sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  PT.  KCIC.  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta hanya  mendorong  rekonsiliasi  antara  PT.  KCIC  dengan  masyarakat  terkait  segala permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan  proyek  ini.
Berdasarkan analisis peneliti, pengambilalihan fungsi pemerintah dalam penanganan  masalah  kerusakan  lingkungan  merupakan  salah  satu  bentuk  kemitraan antara  sektor  publik  dan  sektor  swasta,  di  mana  terdapat  suatu  perjanjian atau  kontrak yang  mengatur  beberapa  ketentuan,  biasanya  disebut  dengan  public  private  partnership. Di  antara  ketentuan  tersebut,  sektor  swasta  akan  melaksanakan  fungsi  pemerintahan dalam  jangka  waktu  tertentu,  menerima  kompensasi  atas  pelaksanaan  fungsi pemerintahan  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  dan  bertanggung  jawab  atas  risiko yang  timbul  dari  pelaksanaan  fungsi  tersebut  (Abbas, 2018).  Dengan  demikian,  dalam kemitraan  antara  sektor  publik  dan  swasta,  terjadi  penurunan  aktivitas  atau kepemilikan  pemerintah  dalam  penyediaan  layanan  tertentu  karena  sektor  swasta  turut
berpartisipasi  dalam  penyediaan  layanan  tersebut.  Pengambilalihan  fungsi  pemerintah dalam  penanganan  masalah  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta Cepat  Whoosh  PT.  KCIC merupakan  contoh  dari  kemitraan  antara  sektor  publik  dan swasta  yang  dikenal  sebagai  public  private  partnership.  Kemitraan  semacam  ini  dapat menjadi  solusi  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  atau  pengelolaan lingkungan,  terutama  ketika  sumber  daya  dan  kapabilitas  swasta  dapat  digunakan secara  efisien.  Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  kemitraan  tersebut  diatur dengan  baik  dan  bahwa  kepentingan  publik  serta  keberlanjutan  lingkungan  tetap menjadi  prioritas  utama  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil.  Dengan  demikian, perlunya  kerangka kerja  yang  jelas  dan  pengawasan  yang  ketat  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  memastikan  bahwa  tujuan  publik  tetap  tercapai  dalam  kemitraan  antara  sektor publik  dan swasta  dalam penanganan  masalah lingkungan.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  diwakili  oleh  Mugti  Rosadi  selaku  Kepala  Bidang  Tata  Lingkungan. Penanganan  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh diawasi  dengan  cukup  baik,  pengawasan  dilakukan  dengan  kunjungan  ke  lokasi-lokasi yang  terkena  dampak,  serta  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  yang  terkena  dampak oleh  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh.  Hal  ini  merupakan  bagian  integral  dari  tanggung jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  mengawasi  jalannya  proyek  ini.  Mugti  Rosadi menyampaikan,  bahwa  fokus  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  lebih  ke  arah  pada pengawasan,  pemantauan,  dan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  terkait  proyek  ini. Pemerintah  Kabupaten Purwakarta  berupaya  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  masalah ketika  ada  persoalan  di  lapangan.  Hasil  temuan  penelitian  terkait  pengawasan  yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  menunjukkan  bahwa  mereka  telah menerima  Data  Laporan  Implementasi  Izin  Lingkungan  terkait  kegiatan  operasional komersial  PT  Kereta  Cepat  Indonesia  setiap  semester.  Penerimaan  dan  analisis terhadap  data  laporan  implementasi  izin  lingkungan  merupakan  langkah  yang penting dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  regulasi  lingkungan  serta  evaluasi  dampak dari  kegiatan  operasional  PT  Kereta  Cepat  Indonesia.  Dengan  menganalisis  laporan- laporan  tersebut,  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk  menjaga lingkungan  dan  memastikan  keberlanjutan  proyek  dengan  memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

## 3. Faktor Peralatan
Dalam  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  terkait  penanganan kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh,  peralatan yang  digunakan  secara  kuantitas  dan  kualitas  cukup  baik.  Peralatan  yang berasal  dari pihak  swasta  digunakan  sebagai  sarana  untuk  membantu  masyarakat  dalam  menjalani aktivitas,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Dini  Indrianti  tentang  penggunaan  mobil milik  PT.  Sinohydro  untuk  mengangkut  barang.  Meskipun  ada  bantuan  untuk pengangkutan  barang  oleh  PT.  Sinohydro,  namun  hanya  sebagian  saja  sementara sisanya  harus  ditanggung  sendiri.  Meskipun  bantuan  tersebut  membantu  dalam memperlancar  proses  logistik,  penting  untuk  memastikan  bahwa penyaluran  bantuan dilakukan  dengan  adil  dan  transparan,  sehingga  seluruh  masyarakat  yang  terkena dampak  dapat  merasakan  manfaatnya  secara  adil.  Penggunaan  peralatan  dan  bantuan dari  pihak  swasta  dapat  menjadi  solusi  yang  efektif  dalam  membantu  masyarakat, terutama  dalam  situasi  di mana sumber  daya pemerintah  terbatas.
Berdasarkan  temuan  peneliti,  Pemerintah  Daerah  tidak  memberikan  bantuan peralatan  untuk  menangani  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta Cepat  Whoosh.  Namun,  PT.  Sinohydro  sebagai  perusahaan  konstruksi  yang  terlibat dalam  proyek  tersebut,  memberikan  bantuan  peralatan  kepada  masyarakat  untuk membantu  dalam  mengatasi  dampak  tersebut.  Sayangnya,  bantuan  peralatan dari  PT. Sinohydro  pun  tidak  dapat  mencakup  semua  masyarakat  yang  terkena  dampak,
sehingga  hanya  sebagian  kecil  yang  mendapat  manfaat  dari  bantuan  tersebut. Keterlibatan  pihak  swasta  dalam  memberikan  bantuan  peralatan  kepada  masyarakat merupakan  langkah  yang  positif  dalam  mengurangi  dampak  negatif  dari pembangunan  proyek.  Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  distribusi  bantuan dilakukan  secara  adil  dan  merata  sehingga  semua  masyarakat  yang  terkena dampak dapat  merasakan  manfaatnya.  Diperlukan  koordinasi  yang  baik  antara  Pemerintah Daerah,  pihak  swasta,  dan  masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  yang diberikan  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  mengurangi  kerusakan lingkungan  dan membantu masyarakat  yang terdampak.
PT.  Sinohydro,  sebagai  perusahaan  konstruksi  yang  terlibat  dalam  proyek  Kereta Cepat  Whoosh,  memberikan  bantuan  dalam  memperbaiki  11  rumah  dan  1  mushola di Desa  Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta.  Mereka  menyediakan peralatan  seperti  bahan  bangunan  dan  peralatan  berat  untuk  menangani  kerusakan rumah  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  trase  jalur  kereta  cepat.  Meskipun  waktu antara  dampak  awal  hingga  perbaikan  rumah  memakan  waktu  sekitar  3  tahun,  yang terbilang  cukup  lama,  namun  pada  Januari  2023,  masyarakat  dapat  kembali  menempati rumah  mereka.  Sayangnya,  menurut  temuan  peneliti  di  lapangan,  masyarakat  baru menempati  rumah  tersebut  selama  1  tahun,  tetapi  kualitas  bangunan  semakin memburuk  seiring  waktu.  Banyak  retakan  di  dinding  rumah  warga,  bahkan  ada  yang bagian toilet  warga yang rubuh.
untuk  membantu  dalam  mengatasi  dampak  tersebut.  Sayangnya,  bantuan  peralatan dari  PT.  Sinohydro  pun  tidak  dapat  mencakup  semua  masyarakat  yang  terkena dampak,  sehingga  hanya  sebagian  kecil  yang  mendapat  manfaat  dari  bantuan  tersebut. Keterlibatan  pihak  swasta  dalam  memberikan  bantuan  peralatan  kepada  masyarakat merupakan  langkah  yang  positif  dalam  mengurangi  dampak  negatif  dari pembangunan  proyek.  Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  distribusi  bantuan dilakukan  secara  adil  dan  merata  sehingga  semua  masyarakat  yang  terkena dampak dapat  merasakan  manfaatnya.  Diperlukan  koordinasi  yang  baik  antara  Pemerintah Daerah,  pihak  swasta,  dan  masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  yang diberikan  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  mengurangi  kerusakan lingkungan  dan membantu masyarakat  yang terdampak.
PT.  Sinohydro,  sebagai  perusahaan  konstruksi  yang  terlibat  dalam  proyek  Kereta Cepat  Whoosh,  memberikan  bantuan  dalam  memperbaiki  11  rumah  dan  1  mushola di Desa  Bunder,  Kecamatan  Jatiluhur,  Kabupaten  Purwakarta.  Mereka  menyediakan peralatan  seperti  bahan  bangunan  dan  peralatan  berat  untuk  menangani  kerusakan rumah  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  trase  jalur  kereta  cepat.  Meskipun  waktu antara  dampak  awal  hingga  perbaikan  rumah  memakan  waktu  sekitar  3  tahun,  yang terbilang  cukup  lama,  namun  pada  Januari  2023,  masyarakat  dapat  kembali  menempati rumah  mereka.  Sayangnya,  menurut  temuan  peneliti  di  lapangan,  masyarakat  baru menempati  rumah  tersebut  selama  1  tahun,  tetapi  kualitas  bangunan  semakin memburuk  seiring  waktu.  Banyak  retakan  di  dinding  rumah  warga,  bahkan  ada  yang bagian toilet  warga yang rubuh.

## Gambar 4. Rumah Warga Yang Sudah Diperbaiki
Upaya  perbaikan  rumah  oleh  PT.  Sinohydro  merupakan  langkah  yang  positif  dalam
membantu  masyarakat  yang  terdampak,  namun  kegagalan  dalam  menjaga  kualitas bangunan  yang  diperbaiki  menimbulkan  keprihatinan.  Penting  bagi  pihak  terkait,  baik Pemerintah  Daerah  maupun  perusahaan  konstruksi,  untuk  melakukan pemantauan  dan pemeliharaan  yang  berkala  terhadap  rumah-rumah  yang  diperbaiki,  sehingga  dampak negatif  jangka  panjang  dapat  diminimalkan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  dapat ditingkatkan  secara  berkelanjutan.

## 4. Faktor Manajemen Organisasi
Salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  faktor manajemen  organisasi.  Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  sangat  tergantung pada  kemampuan  Daerah  Otonom  untuk  mengelola  rumah  tangganya  sendiri  dengan mandiri.  Oleh  karena  itu,  organisasi  dan  manajemen  yang  efektif  dalam  pemerintahan sangat  diperlukan.  Manajemen  organisasi  yang  baik merupakan  fondasi  yang  penting dalam  memastikan  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dengan  memiliki struktur  organisasi  yang  efisien  dan  sistem  manajemen  yang  baik,  Daerah  Otonom dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  yang dimilikinya  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  dan  pembangunan  daerah   secara  efektif.
Menurut  Hani  Handoko,  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Kaho  (  2010  ),  dalam manajemen  organisasi  terdapat  fungsi-fungsi  manajemen  yang  dapat  dijadikan parameter  untuk  menilai  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Fungsi-fungsi  tersebut  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  penyusunan  personalia,  pengarahan,  dan  pengawasan. Fungsi-fungsi  manajemen  tersebut  memainkan  peran yang  krusial  dalam  memastikan kelancaran  dan  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dengan  melaksanakan fungsi-fungsi  tersebut  secara  efektif,  pemerintah daerah  dapat  mengelola  sumber  daya dan  kegiatan  dengan  lebih  terarah  dan  efisien.  Pertama,  perencanaan  dalam  urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup,  sesuai  dengan  UU  Pemda,  terdapat beberapa  dokumen  perencanaan  yang  penting  dalam  upaya  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  seperti  Rencana  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (RPPLH),  Analisis  Dampak  Lingkungan  (Amdal),  Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS),  dan  Rencana   Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW). Dokumen-dokumen  perencanaan tersebut  merupakan  instrumen  yang  penting  dalam mengarahkan  kebijakan  dan  tindakan Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.   Melalui  penyusunan  dan  implementasi  dokumen- dokumen  tersebut,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengelola  lingkungan  hidup  secara berkelanjutan,  meminimalkan   dampak  negatif  terhadap  lingkungan,  serta  memastikan pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  Pemerintah  Daerah  guna  memastikan  bahwa  dokumen-dokumen perencanaan  ini  disusun  secara  komprehensif  dan  dilaksanakan  dengan  sungguh- sungguh  agar dapat mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan.
Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan,  Amdal  proyek  kereta  cepat  tampaknya hanya  dianggap  sebagai  dokumen  formalitas  semata  sebagai  persyaratan  untuk mendapatkan  izin  lingkungan,  karena  proses  penerbitan  izin  lingkungan  proyek  ini terjadi  dengan  sangat  cepat.  Hal  ini  diperkuat  dengan  diskusi  terbatas  pembangunan Kereta  Cepat  Whoosh  pada  tanggal  5  dan  26  Oktober  2016  dengan  Badan  Pengelola Lingkungan  Hidup  Daerah  (BPLHD),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA),  Akademisi  dan  Walhi  (Sanjaya  &  Puspitasari,  2020).  Dalam  diskusi tersebut  disampaikan,  bahwa  pembuatan  Amdal  dalam  proyek  pembangunan  Kereta Cepat  Whoosh ini  dilakukan  secara  terburu-buru  dan  terkesan  dipaksakan.  Pemerintah mengesampingkan  resiko  dampak  yang  kemungkinan  akan  terjadi  dari pembangunan Kereta  Cepat  Whoosh  tersebut,  sehingga  terjadi  kerusakan  lingkungan  di  Kabupaten Purwakarta  akibat  pembangunan  proyek  tersebut.  Dokumen  formal  tersebut  diajukan pada  tanggal  4  November  2015  dan  sudah  ditetapkan  pada  tanggal  20  Januari  2016. Dengan  demikian,  proses  perizinan  lingkungan  ini  selesai  dalam waktu  singkat,  hanya
dalam  41  hari  (Prasetiawan,  2016).  Hal  ini  menunjukkan  potensi  adanya  pelanggaran dalam  proses  perizinan  lingkungan  proyek  kereta cepat.  Proses  yang  terlalu  cepat  dan kurangnya  kajian  yang  mendalam  dalam  Amdal  dapat  mengancam  keberlanjutan lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  terdampak.  Penting  bagi  pihak  terkait untuk  mengkaji  kembali  proses  perizinan  ini  dan  memastikan  bahwa  setiap  proyek, terutama  yang  memiliki  dampak  lingkungan  yang  signifikan,  menjalani  proses perizinan  yang  teliti  dan  komprehensif  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku,  demi kepentingan  lingkungan  dan masyarakat  yang terkena  dampak.
Meskipun  peraturan  perundang-undangan  tidak  secara  khusus  menetapkan  waktu minimal  yang  diperlukan  untuk  mengurus  izin  lingkungan  dan  penyusunan  Amdal hingga  diterbitkannya  keputusan  kelayakan  lingkungan.  Dalam  konteks  teknis, dokumen  Amdal  harus  disusun  dengan  menggunakan  metode  studi  yang  terukur  dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Idealnya,  penyusunan  Amdal  dilakukan dalam  jangka  waktu  setahun  atau  setidaknya  melalui  dua  musim, yaitu  musim  hujan dan  kemarau  (Sanjaya  &  Puspitasari,  2020).  Berdasarkan  data  BMKG  untuk  wilayah Jawa  Barat,  prakiraan  awal  musim  hujan  tahun  2015/2016  jatuh  sekitar  bulan  Oktober dan  November  2015.  Oleh  karena  itu,  pengumpulan  data  primer  untuk  keperluan penyusunan  Amdal  sebaiknya  dilakukan  beberapa  bulan  sebelum  dan  setelah  bulan Oktober/November  agar  data  yang  diperoleh  dapat  mencerminkan  kondisi  musim sepanjang  tahun  (Prasetiawan,  2016).
Menurut  peneliti,  proses  penyusunan  Amdal  yang  mempertimbangkan  variasi musim  merupakan  langkah  penting  dalam  memastikan  analisis  dampak  lingkungan yang  akurat  dan  komprehensif.  Dengan  demikian,  hasil  dari  Amdal  akan  lebih  mampu memperhitungkan  potensi  dampak  lingkungan  dari  proyek  yang  direncanakan  secara lebih  menyeluruh,  yang  pada  akhirnya  akan  membantu  dalam  pengambilan  keputusan yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Menurut Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  Siti  Nurbaya,  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  dianggap  layak  dari  sisi lingkungan  hidup,  meskipun  masih  ada  banyak  perbaikan  yang  perlu  dilakukan  oleh PT.  KCIC.  Ia  juga  menekankan,  bahwa  perbaikan  atas  dokumen Amdal adalah hal yang lumrah  dalam  proses  pengurusan  Amdal.  Namun,  pandangan  yang  berbeda disampaikan  oleh  Direktur  Eksekutif  Walhi  Jawa  Barat,  Dadan  Ramdan,  yang  menilai proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  sebagai  pelanggaran  terhadap  aturan,  baik  dalam  tata ruang, perizinan,  maupun  Amdal  (WalhiJabar,  n.d.).
Sejumlah  catatan  diberikan  oleh  Tim  Teknis  Komisi  Penilai  Amdal  pada  18  Januari 2016  untuk  ditindaklanjuti  dalam  Rapat  Komisi  Penilai  Amdal  keesokan  harinya (Prasetiawan,  2016).  Catatan  tersebut  tidak  hanya  bersifat  teknis,  tetapi  juga meninjau aspek  legalitas,  seperti  kesesuaian  dengan  RTRW  dan  peraturan  terbaru.  Tim  Teknis juga  meminta  pemrakarsa  untuk  berkoordinasi  kembali  dengan  instansi  terkait, melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terdampak,  meninjau  ulang  data  lingkungan awal  dengan  data  terbaru,  memperdalam  kajian  dampak  lingkungan,  bahkan  meninjau kembali  metodologi  prakiraan  dampak  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Keputusan kelayakan  lingkungan  dan  izin  lingkungan  seharusnya  diberikan  setelah  semua  catatan perbaikan  telah  ditindaklanjuti  oleh  pemrakarsa.  Dengan  catatan  yang  panjang  dari Tim  Teknis  Komisi  Penilai  Amdal,  banyak  pihak meragukan  kemampuan  PT.  KCIC untuk  melakukan  perbaikan  yang  memadai dalam  waktu  satu  hari,  mengingat  Sidang Komisi  Penilai  Amdal  diadakan  pada  19  Januari  dan  izin  lingkungan  ditetapkan  pada 20  Januari  2016  (Widyanto,  2016).  Proses  penerbitan  izin  lingkungan  proyek  Kereta Cepat  Whoosh  ini  hanya  memerlukan  waktu  1  (satu)  hari,  dengan  semua  catatan perbaikan  dari  Tim  Teknis  Komisi  Penilai  Amdal  diabaikan,  karena  proyek  ini  selalu bernuansa  sentral  dengan  mengusung  jargon  PSN  milik  Pemerintah  Pusat.  Mugti Rosadi  menyatakan,  bahwa Rencana  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (RPPLH)  untuk  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  tidak  ada,  karena  setiap  usulan  dari Pemerintah  Daerah  selalu  ditolak  oleh  Pemerintah  Pusat.  Haerudin  Inas  menyatakan
bahwa  menurutnya,  dari  segi  perencanaan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  ini  kurang maksimal,  karena  tidak  ada  partisipasi  masyarakat  dalam  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  (KLHS)  dan  RPPLH.  Ia  juga  menyebut  bahwa  izin  lingkungan  proyek  ini dipermudah  karena  proyeknya  berasal  dari  pusat,  hal  tersebut  yang  menjadi  salah  satu alasan  Walhi  menolak  pembangunan  proyek  kereta  cepat  ini  karena  dianggap  tidak mendesak  dan  merugikan  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  proyek  nasional tersebut.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta sedang  melakukan  revisi  terhadap  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Nomor  11 Tahun  2012.  Proses  revisi  ini  sudah  dimulai  sejak  tahun  2015,  namun  hingga  saat  ini belum  selesai.  Pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  dijadwalkan  akan  dimulai pada  tahun  2016,  sehingga  perlu  dimasukkan  ke  dalam  RTRW  Kabupaten  Purwakarta karena  Kabupaten  Purwakarta  merupakan  lokasi  yang  dilalui  oleh  jalur Kereta  Cepat Whoosh.  Selain  itu,  KLHS  juga  sudah  dimasukkan  ke  dalam  RTRW  setelah  disesuaikan. KLHS  saat  ini  sudah  divalidasi  oleh  Provinsi,  dan  mungkin  sedang  dalam  proses persetujuan  di  tingkat  Pusat,  diharapkan  dapat  selesai  dalam  tahun  ini.  Meskipun begitu,  RPPLH masih  belum  tersedia  karena seringkali  ditolak saat diajukan.
Kedua,  dalam  aspek  pengorganisasian  berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan, untuk  mengatasi  masalah  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta Cepat  Whoosh,  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  membentuk  sebuah  tim  khusus yang  disebut  Tim  Penataan  Ruang.  Tim  ini  dipimpin  oleh  Sekretaris  Daerah dengan tujuan  untuk  memberikan  evaluasi  dan  menangani  permasalahan  dalam  implementasi program  dan aktivitas  pemanfaatan  ruang  di wilayah  Kabupaten  Purwakarta.
Ketiga,  pengarahan  terkait  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup,  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  Purwakarta  Nomor  236  Tahun  2021,  bahwa  Dinas Lingkungan  Hidup  sebagai  unsur  pelaksana  teknis  urusan  pemerintahan  di  Daerah memperoleh  kewenangannya  berdasarkan  mandat  yang  diberikan  oleh  Bupati Purwakarta  kepada  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta.  Prosedur pelimpahan  kewenangan  mandat  berasal  dari  pelimpahan  kewenangan  dari  atasan kepada  bawahan  mengenai  suatu  urusan  pemerintahan.  Pemberi  mandat  tetap memegang  tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  gugat  yang  ada.  Pengarahan  yang diberikan  oleh  Bupati  terkait  urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup termaktub  di  dalam  Perbup  No.  236  Tahun  2021,  segala  urusan  pemerintahan  di  bidang lingkungan  hidup  yang  terkait  dengan  teknis  merupakan  kewenangan  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta.
Keempat,  pengawasan  berdasarkan  temuan  peneliti  pengawasan  terhadap penanganan  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  proyek  Kereta  Cepat  Whoosh mengindikasikan,  bahwa  proyek  ini  berada  di  bawah  yurisdiksi  pemerintah  pusat,  ini dikarenakan  proyek  tersebut  merupakan  PSN  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Pusat. Umumnya,  pengawasan  proyek  ini  dilakukan  langsung  oleh  Pemerintah  Pusat, meskipun  Pemerintah  Daerah  juga  terlibat,  tetapi  perannya  sebatas  pendamping. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  hanya  mencakup  kunjungan  ke lokasi-lokasi  yang  teridentifikasi  rawan  kerusakan  akibat  dampak  proyek  kereta  cepat saja.  Pemerintah  Daerah  hanya  melakukan  pengawasan  terbatas  dengan  melakukan kunjungan  ke  lokasi  yang  telah  teridentifikasi  terkena  dampak.  Tindakan  tersebut biasanya  dipicu  oleh  adanya  pengaduan  dari  masyarakat.  Jika  tidak  ada  pengaduan, kemungkinan  besar  Pemerintah  Daerah  tidak  akan  melakukan  inspeksi  lapangan,  ini karena  pihak  pemrakarsa  proyek  secara  rutin  memberikan  laporan  kepada  Dinas Lingkungan  Hidup  berupa  Laporan  Implementasi  Izin  Lingkungan  PT.  Kereta  Cepat Indonesia  China (PT. KCIC)  setiap  semester.

## SIMPULAN
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pengaturan  urusan  pemerintahan  di  bidang
lingkungan  hidup  telah  menunjukkan  kinerja  yang  cukup  baik,  karena  terdapat regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Namun,  regulasi  yang  ada  bersifat  general,  tidak  secara  spesifik  mengatur  tentang penanganan  permasalahan  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  Proyek  Kereta Cepat  Whoosh  di  Kabupaten  Purwakarta.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kurangnya pedoman  yang  jelas  dan  komprehensif  dalam  menangani  dampak  lingkungan  dari proyek  tersebut.  Tanpa  regulasi  yang  lebih  detail  dan  spesifik,  penanganan  terhadap kerusakan  lingkungan  tidak  akan  terkoordinir  dengan  baik,  serta  berpotensi menimbulkan  kerugian bagi lingkungan  hidup  dan masyarakat setempat.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  aspek  mengurus  urusan  pemerintahan  di bidang  lingkungan  hidup  terkait  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pembangunan proyek  Kereta  Cepat  Whoosh  terlihat  masih  ada  pembatasan  kewenangan  daerah  oleh Pemerintah  Pusat,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  konsekuensi  negatif  terhadap upaya  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  tingkat  daerah,  seperti  yang terlihat  dalam  temuan  penelitian  di  Kabupaten  Purwakarta.  Sentralisasi  keputusan  dan pengelolaan  pada  proyek  ini  dapat  mengakibatkan  kurangnya  responsibilitas Pemerintah  Daerah  dan  kurangnya  pemahaman  akan  kebutuhan  spesifik  wilayah setempat  dapat  menyebabkan  kesenjangan  dalam  implementasi  kebijakan  lingkungan hidup,  yang  pada  akhirnya  dapat  mengakibatkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan dan  masyarakat.  Penting  bagi  Pemerintah  Pusat  untuk  memperhatikan  aspirasi  dan kebutuhan  daerah,  serta  menghormati  prinsip  otonomi  daerah  dalam  proyek-proyek besar  seperti  Kereta  Cepat  Whoosh,  serta  memberikan  ruang  dan  dukungan  yang memadai  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  mengelola  lingkungan  hidup  secara  efektif sesuai  dengan  konteks  lokal  mereka.  Dengan  demikian,  dapat  diharapkan  bahwa upaya  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  tingkat  daerah  akan menjadi  lebih  efektif  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat.
Berdasarkan  empat  faktor  parameter  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah, Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  belum  sepenuhnya  berhasil  melaksanakan  otonomi daerah.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  ada  beberapa  faktor  yang  belum  terpenuhi, seperti  faktor  keuangan  dan  faktor  peralatan  di  Daerah.  Evaluasi  terhadap  keberhasilan pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Purwakarta  sangat  penting  untuk memahami tantangan  dan  potensi  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Daerah,  guna memaksimalkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Purwakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  M.  Y.  (2018).  Public  Private  Partnership  Dalam  Pembangunan  Dan  Pengelolaan Suncity  Plaza  Sidoarjo  (Model  Perjanjian  Build  Operate  Transfer  (BOT)  antara Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  PT.  Indraco).  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara, Departemen Admnistrasi, FISIP, Universitas Airlangga, 2(3), 1–9.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Purwakarta.  (2022).  KABUPATEN  PURWAKARTA DALAM  ANGKA  (PURWAKARTA  REGENCY  IN  FIGURES  2022).  Badan Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  Dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten Purwakarta.
https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/14c5660da3c79eb7 ce de072a8dd481db.pdf
Muit,  A.  (2023).  KCIC  Perbaiki  Puluhan  Rumah  Warga  di  Purwakarta  yang  Terdampak Penggalian Tunnel. Pikiran Rakyat Purwakarta.
Prasetiawan,  T.  (2016).  Kontroversi  Izin  Lingkungan  Proyek  Kereta  Cepat  Jakarta- Bandung.  Info Kesejahteraan  Sosial, VIII(04), 3–6.
PT.KCIC.  (2022).  Kontraktor  KCJB  Akan  Perbaiki  Rumah  Warga  Desa  Bunder  Purwakarta yang Terdampak Pembangunan.
PT.KCIC.  (2023).  Laporan  Implementasi  Izin  Lingkungan  PT.  Kereta  Cepat  Indonesia China (PT. KCIC) Periode Semester II - Tahun 2023.
Putri,  S.  S.  (2023).  Menanti  Tanggung  Jawab  Pemulihan  Lingkungan  dan  Warga

## Terdampak Megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. BandungBergerak.Id.
Romadhon,  Y.  A.  (2017).  Kebijakan  pengelolaan  air  limbah  dalam  penanganan  limbah batik di Kota  Pekalongan.  Insignia: Journal of International Relations, 4(02), 49–64.
Sanjaya,  F.,  &  Puspitasari,  V.  (2020).  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Perspektif Kritis
Environmentalisme.  Padjadjaran  Journal  of  International  Relations,  2(2),  170. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26044
WalhiJabar.    (n.d.).  Selamatkan  Lingkungan  dan
Rakyat,   Bukan
Proyek  Kereta Cepat. https://walhijabar.id/selamatkan-lingkungan-dan-rakyat-bukan-proyek- kereta-cepat/
Widyanto,  U.  (2016).  Menteri  Siti  Nurbaya:  Jangan  Ragukan  Lagi  Amdal  Kereta Cepat.  Tempo.
Zellatifanny,  C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018).  Tipe  Penelitian  Deskripsi  Dalam  Ilmu Komunikasi. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90.
https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20