## Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi
ML. Denny Tewu 1 , Sri Bintang Elisabet 2 , Khrisna Kusumo P 3 , Immanuel Simon L 4 , Robert Andreas S 5 , Nelly Gustiana I 6 , Cornelia adriana H 7 1,2,3,4,5,6,7 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: dennytewu@uki.ac.id ;

## Abstrak
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,  diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, menjadi fokus utama dalam memperbaiki perekonomian daerah. Salah satu  strategi  yang  diadopsi  adalah  meningkatkan  Maturitas  Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  oleh  Pemerintah  Daerah. Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  menghadapi  tantangan  dalam  implementasi manajemen risiko sesuai mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2008.  Pemahaman  komprehensif  mengenai  manajemen  risiko diperlukan oleh perangkat daerah untuk mendukung efektivitas SPIP. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mencapai Predikat Level 2 untuk Maturitas SPIP,  area  perbaikan  utama  terletak  pada  manajemen  risiko.  Untuk  mengatasi hal  ini,  pelatihan  dan  sosialisasi  dilakukan  pada  tahun  2023,  namun  hanya terbatas  pada  perangkat  daerah  tingkat  Dinas/Badan  dan  belum  menyentuh Kecamatan.  Metode  yang  digunakan  meliputi  ceramah,  demonstrasi, latihan/praktik,  dan  prosedur  kerja.  Pelaksanaan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (PkM)  berhasil  di  Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  dengan peserta  dari  23  Kecamatan.  PkM  mencakup  pre-test,  pemberian  materi manajemen  risiko  dan  SPIP  terintegrasi,  post-test,  dan  pemberian  sertifikat kepada peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dari rata-rata nilai pre-test  3.33  menjadi  post-test  5.47.  Kesimpulannya,  PkM  ini  berhasil memberikan  kontribusi  signifikan  dengan  melibatkan  tim  PkM  UKI,  Inspektorat Daerah, dan PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai mitra pendukung.
Kata  Kunci: Tata  kelola  pemerintahan,  manajemen  risiko,  sistem  pengendalian intern pemerintah, pelatihan, PkM.

## Abstract
Improving the quality of governance, measured through the Bureaucratic Reform Index, has become the main focus in enhancing regional economic development. One of the adopted strategies is to elevate the Maturity of Government Internal Control  System  (SPIP)  Implementation  by  Regional  Governments.  The  Bekasi District  Government  faces  challenges  in  implementing  risk  management  as mandated by Article 13 paragraph (1) of Government Regulation Number 60 of 2008. A comprehensive understanding of risk management is crucial for regional apparatus  to  support  the  effectiveness  of  SPIP.  Despite  achieving  Level  2 Predicate  for  SPIP  Maturity,  the  primary  area  for  improvement  lies  in  risk management. To address this, training and socialization were conducted in 2023, albeit  limited  to  departmental  levels  and  had  not  reached  the  district  level.  The methods  employed  include  lectures,  demonstrations,  practice  sessions,  and procedural  work.  The  implementation  of  Community  Service  (PkM)  was successful  at  the  Bekasi  District  Government  Office  with  participants  from  23
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Hal 112 - 133
districts. PkM comprised pre-tests, provision of integrated risk management and SPIP  material,  post-tests,  and  certificate  issuance.  The  results  showed  an improvement in understanding from an average pre-test score of 3.33 to a post- test score of 5.47. In conclusion, this PkM has made a significant contribution by involving  the  UKI  PkM  team,  the  Regional  Inspectorate,  and  PT  Klase  Auto Rental (KAR) as supporting partners.
Keywords: Governance, risk management, government internal control system, training, PkM.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Kabupaten  Bekasi merupakan  salah  satu  Pemerintah Daerah  Kabupaten  yang  ada  di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  terus berupaya  dalam  melakukan  terobosan mengikuti  perkembangan  zaman  dan berinovasi secara terus menerus dalam  memberikan  pelayanan  yang berkualitas kepada masyarakat.
Seiring perkembangan Kabupaten Bekasi  yang  terus  membangun  untuk mewujudkan  tujuan  dalam  Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten  Bekasi  di  antaranya  :  a) Terwujudnya
peningkatan
perekonomian daerah; dan b) Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan perekonomian  daerah  diejawantahkan
dengan  ditetapkannya  salah  satu sasaran  daerah  yakni  meningkatnya kualitas  tata  kelola  pemerintahan dengan  indikator  Indeks  Reformasi Birokrasi.  Strategi  yang  ditetapkan dalam  meningkatkan  kualitas  tata kelola  pemerintahan  adalah  salah satunya  melalui peningkatan  Maturitas (kematangan)  Penyelenggaraan  SPIP oleh Pemerintah Daerah. (wong.
Tewu., 2021, p. 2252-2261) Permasalahan yang dihadapi Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  adalah terkait dengan implementasi dari manajemen risiko yang menjadi mandat  Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 yang  berbunyi  “Pimpinan  intansi pemerintah  wajib  melakukan  penilaian risiko”.  Manajemen  risiko  ISO  31000 2018  adalah  ketidakpastian  yang berdampak  pada  sasaran,  ketidak pastian ( uncertainty ) merupakan kurangnya informasi (tidak jelas)
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Hal 112 - 133
mengenai  suatu  peristiwa  ( event ).
Seberapa  besar  tingkat  kemungkinan terjadinya  ( likelihood )  dan  berapa besar dampaknya ( effect ) pada sasaran.
Dampak
adalah penyimpanan  (deviasi)  dan  sasaran yang  diharapkan  seperti  negatif  atau positif  atau  keduanya.  Berikut  tingkat dampak risiko :
Gambar 1. Tingkat dampak risiko Sedangkan sasaran adalah sesuatu  yang  hendak  dicapai  di  masa yang  akan  datang.  Berikut  terdapat proses manajemen risiko:

## Gambar 2. Proses Manajemen Risiko
Melakukan  identifikasi  risiko  atas potensi  kejadian  apabila  terjadi  akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (berpotensi merugikan organisasi),  untuk  mengenali  seluruh potensi  risiko  yang  melekat/inheren
pada  setiap  aktifitas  fungsional.  Kata kunci  dalam  identifikasi  risiko  terdapat :  a.  kejadian  tidak  direncakana,  b. tujuan  dan,  c.  penyimpangan.  Berikut adalah identifikasi risiko :
Gambar 3. Identifikasi Risiko
Dengan adanya pengukuran risiko di pemerintahan daerah, berbagai implikasi positif dapat diharapkan  untuk  meningkatkan  tata Kelola,  efisiensi,  dan  efektivitas  dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik. Pengukuran  risiko  merupakan  bagian dari  manajemen  risiko  yang  bertujuan untuk  mengidentifikasi,  menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi.  Berikut  adalah  pengukuran risiko :
Gambar 4. Pengukuran risiko

## Gambar 5. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko
Evaluasi risiko representasi grafis dari  kejadian  risiko  atas  dasar  tingkat impact dan Likelihood / Probability dalam  suatu  unit  bisnis  tertentu, digunakan  untuk  menunjukkan  posisi risiko dan menentukan prioritas respon risiko,  evaluasi  risiko  dapat  dibuat berupa  peta  risiko inheren dan/atau peta  residual  disesuaikan  dengan kebutuhan  masing-masing  organisasi. Berikut adalah evaluasi risiko :
Gambar 6. Evaluasi Risiko Dalam  menerapkan  manajemen risiko secara efektif, tentunya diperlukan pemahaman secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini diperlukan oleh perangkat  daerah  yang  mendukung
penerapan  manajemen  risiko  agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern  pemerintah  berjalan  secara efektif  dalam  mendukung  tercapainya kinerja  perangkat  daerah  yang  dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah. Kondisi eksisting
Pemerintah Kabupaten
Bekasi  mendapat  Predikat  Level  2 untuk  Maturitas  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP).  SPIP –  PP 60  tahun  2008  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan asset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Di pasal  2  ayat  1.  SPIP  untuk  mencapai pengelolaan  keuangan  negara  yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,  Menteri/pimpinan  lembaga gubernur,  dan  bupati/waikota  wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan,  ayat  2.  Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dilaksanakan  dengan
berpedoman  pada  SPIP  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  pemerintah. SPIP memiliki integrasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup  unsur –  unsur  seperti  :  1.
SPIP,  2.  Manajemen  Risiko  Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan  kualitas  penerapan manajemen  risiko  di  lingkup  K/L/P yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, 3. Indeks
Efektivitas Pengendalian  Korupsi  (IEPK)  adalah kerangka  pengukuran  atas  kemajuan segala upaya pengecahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi, 4. Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah
(APIP).    SPIP  yang  bertujuan  untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan,  dengan  Target  Kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah Level 3 yakni pengendalian satuan kerja di lingkungan  pemerintah  daerah  telah terdokumentasi  dengan  baik.  Area Perbaikan  yang  memerlukan  banyak
perbaikan  yang  harus  ditindaklanjuti adalah  mengenai  manajemen  risiko. Manajemen risiko belum secara menyeluruh  dipahami  oleh  Perangkat Daerah di Kabupaten
Bekasi khususnya Kecamatan. Sosialisasi dan Pelatihan telah dilaksanakan pada Tahun 2023 baru hanya pada Perangkat  Daerah  yang  berbentuk Dinas/Badan  belum  menyentuh  pada Kecamatan. Beberapa Implikasi Manajemen risiko di kabupaten bekasi
:  a)  penyelenggaraan  SPIP    tingkat pemerintah  daerah  dan  perangkat daerah yaitu maturasi SPIP. b)
pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berbasis risiko sesuai dengan Peraturan  Deputi  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) bidang  pengawasan  penyelenggaraan keuangan  daerah  nomor  08  tahun 2020  tentang  pedoman  perencanaan pengawasan berbasis risiko bagi aparat  pengawasan  intern  pemerintah daerah yaitu : elemen praktik profesional kapabilitas APIP. a) pelaksanaan penilaian risiko perangkat daerah  pada  survei  pendahuluan pengawasan  perangkat  daerah  yaitu  : elemen  peran  dan  layanan  kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  b)  pelaksanaan  penelitian
risiko  perangkat  daerah  pada  survei pendahuluan  pengawasan  perangkat daerah  yaitu  :  elemen  peran  dan layanan  kapabilitas  APIP  di  PkM. Penyelenggaraan  Pengabdian  kepada masyarakat  (PKM)  ini  berfokus  pada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM diselenggarakan  dengan  pemberian materi dan simulasi mengenai penyusunan  register  risiko  sampai dengan  rencana  tindak  mitigasi  yang diperlukan  kepada  peserta.  Dalam  hal ini  pejabat  struktural  Kecamatan. Kecamatan,  dalam  hal  ini  sebagai peserta  pada  kegiatan  ini,  diharapkan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan
implementasi
manajemen risiko dengan tujuan agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
berjalan  secara  efektif  di  lingkungan Kecamatan  Bekasi.  Implikasi  dari solusi  permasalahan  yang  ditawarkan diharapkan  hasil  dari  PKM  ini  menjadi bentuk  inisiasi  bagi  Kecamatan  untuk tidak  hanya  memahami  substansi  dari manajemen  risiko  tetapi  juga  ke depannya mengimplementasikan manajemen  risiko  secara  kontinu khususnya  dalam  menangani  risiko yang  dihadapi  oleh  Kecamatan  untuk
memberi kontribusi dalam Pembangunan Daerah melalui perbaikan layanan kepada masyarakat oleh  Kecamatan  sesuai  dengan  risiko yang telah diidentifikasi. Pada kegiatan PkM  terdapat  definisi  penjenjangan kinerja  adalah  berdasarkan  peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik  Indonesia  nomor  89  tahun 2021  tentang  penjenjangan  kinerja instansi  pemerintahan  pasal  1  : penjenjangan  kinerja  adalah  proses penjabaran  dan  penyelarasan sasaran strategis,  indikator  kinerja,  dan  target kinerja organisasi kepada unit organisasi  sampai  dengan  individu pegawai. Berikut adalah proses penjenjangan  kinerja  di  pemerintahan daerah :

## Gambar 7. Proses Penjenjangan Kinerja
Dari  uraian  di  atas,  penulis tertarik untuk melakukan kajian strategis  dalam  meningkatkan  kualitas tata  kelola  pemerintah  melalui  prinsip good  governance  pada  salah  satu
Pemerintah  Daerah,  yaitu  Pemerintah Kabupaten  Bekasi  melalui  Perangkat Daerah  dalam  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  dapat dituangkan dalam bentuk tulisan artikel yang  berjudul  “Strategi  Peningkatan Kualitas  Tata  Kelola  Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian  Intern  di  Kecamatan Kabupaten Bekasi”. Mengingat
luasnya  aspek  peningkatan  kualitas tata kelola pemerintahan di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bekasi  dengan  keterbatasan  penulis untuk memahami seluruh aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan  tersebut,  maka  dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan  di  antaranya  mengenai implementasi  manajemen  risiko  dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bekasi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang peningkatan kualitas  tata  kelola  pemerintahan, khususnya  terkait  dengan  manajemen risiko  dan  sistem  pengendalian  intern di  Kecamatan  Kabupaten  Bekasi.
Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan pengalaman para pemangku  kepentingan  terkait  dengan topik yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan  teknik  pengumpulan data  seperti  ::  a)  metode  ceramah yaitu  Metode  ceramah  digunakan untuk  menyampaikan  teori-teori  dan konsep  dasar  yang  harus  dimiliki dalam  menerapkan  manajemen  risiko dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga,  peserta,  dalam  hal  ini Kecamatan, dapat memahami bagaimana manajemen risiko seharusnya
dijalankan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. b) metode demontrasi  yaitu  Metode  ini  dilakukan sebagai tahap pelatihan pada kegiatan ini. Dengan adanya demonstrasi/simulasi secara nyata oleh  tim  PKM  dengan  tujuan  agar peserta  dapat  mengamati  secara nyata  dan  mengerti  teknik  yang dibutuhkan dalam menyusun manajemen
risiko. Metode
demonstrasi  ini  dilakukan  dengan memberikan contoh penyusunan manajemen  risiko  sebelum  dilakukan
metode
berikutnya yaitu latihan/simulasi  yang  dilakukan  oleh setiap peserta. C) Metode latihan atau Praktik  yaitu  Metode  Latihan/Praktik dilakukan untuk memberikan pemahaman  secara  langsung  dengan cara  menyusun  manajemen  risiko  di lokasi  penyelenggaraan  PKM.  Metode ini dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi dari teori dan konsep dasar yang telah disampaikan, serta demonstrasi  yang  telah  ditunjukkan kepada  peserta.  b)  Prosedur  Kerja yaitu Penyelenggaraan PKM ini dilaksanakan  dengan  kerja  sama antara  Universitas  Kristen  Indonesia dengan
Pemerintah Kabupaten
Bekasi.  c)  data  yang  dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  melibatkan proses  pengkodean,  kategorisasi,  dan tematisasi  data.  PkM  akan  dimulai dengan  wawancara,  pelatihan,  dan catatan lapangan, diikuti dengan identifikasi  pola,  tema,  dan  hubungan antar  data.  Teknik  analisis  kualitatif seperti  analisis  konten  dan  analisis naratif akan digunakan untuk mengeksplorasi  dan  menggambarkan temuan secara menyeluruh.
PKM  akan  dilaksanakan  pada hari  Kamis,  6  Januari  2023,  Pukul 08.30  WIB –  selesai  secara  luring  di
Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Tim Pengabdian kepada
Masyarakat  berupaya  merumuskan metode yang tepat untuk penyelenggaraan PKM dalam menangani  persoalan  yang  dihadapi yakni belum optimalnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern  pemerintah  yang  disebabkan oleh  belum  berjalannya  implementasi manajemen risiko. Pasalnya, implementasi  manajemen  risiko  tidak hanya  diperlukan  diperlukan  untuk diimplementasikan oleh sebagian perangkat  daerah  tetapi  juga  menjadi aktivitas  yang  wajib  dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang menjadi lingkup pemerintah daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun  2008.  Persoalan  yang  ingin diselesaikan  melalui  penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditujukan  untuk  menangani  persoalan sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas dengan memberikan pemahaman komprehensif  kepada  peserta,  dalam hal ini Kecamatan, dalam menerapkan manajemen  risiko  secara  efektif  di lingkungan  Kecamatan  di  Kabupaten Bekasi  dengan  hasil  yang  diharapkan peserta  mampu  :  1.  Memahami konsep  manajemen  risiko  dan  sistem
pengendalian  intern  pemerintah;  2.
Memahami  keterkaitan  implementasi
manajemen
risiko terhadap
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; 3. Menyusun register  risiko  sesuai  dengan  konteks
yang
ditetapkan berdasarkan karakteristik  lingkungan  pengendalian; 4.  Menyusun  peta  risiko  berdasarkan hasil  identifikasi  risiko,  penilaian  risiko dan analisis risiko yang telah dilakukan;  5.  Merumuskan  rencana tindak pengendalian yang akan diterapkan;  6.  Menjadikan  dokumen manajemen  risiko  sebagai  pedoman dalam  merumuskan  aktivitas  yang akan  dijalankan.    Berikut  adalah spanduk kegiatan yang dilakukan PkM di kecamatan bekasi :
Gambar 4. Spanduk Kegiatan

## Gambar 5. Pengabdian kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan  artikel ini Menjelaskan  tentang  hasil  atau  luaran PkM berupa peserta undangan adalah target  peserta  dengan  perwakilan  dari 23  (dua  puluh  tiga)  Kecamatan  di Kabupaten Bekasi dengan turut mengundang  Sekretaris  Kecamatan dan  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan dan  Keuangan  Kecamatan,  hal  ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan Kecamatan  dalam  mengoordinasikan hasil  dari  Pelatihan  Manajemen  Risiko dan  SPIP  di  Kecamatan.  Rencana yang  dilakukan  di  kecamatan  bekasi adalah  :  a)  memberikan  pemahanan teoridan  konsep  dasar  manajemen risiko  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah,  b)  melakukan  demontrasi
penyusunan  manajemen  risiko,  c)
melakukan
pendampingan penyusunan  manajemen  risiko  melalui latihan/praktik  langsung  oleh  peserta,
d) membuka ruang konsultansi
terhadap  implementasi  manajemen risiko, e) melakukan pengukuran terhadap
pemahanan
peserta
terhadap manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan  memberikan  pre-test  dan  post test  kepada  peserta.    Berdasarkan daftar hadir terdapat 74 orang Peserta dan  turut  dihadiri  oleh  Inspektur Daerah,  Sekretaris  Inspektorat  dan salah  satu  mahasiswa  yang  juga merupakan  Auditor  di  Inspektorat Daerah pada Acara Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan  di  Ruang  Rapat Lantai  2  Inspektorat  Daerah  sebagai berikut  :  1.  Kecamatan  sebanyak  67 orang  perwakilan  dari  23  Kecamatan; dan  2.  Mahasiswa  UKI  sebanyak  7 orang.  b)  Hasil  Prestest  dilakukan untuk  mengetahui  gambaran  awal Pemahaman Peserta terhadap
Manajemen
Risiko dan SPIP Terintegrasi  dengan  memberikan  10 soal  mengenai  Manajemen  Risiko  dan SPIP.  Adapun  hasil  pre-test  dengan total  nilai  sebesar  153  dari  46  yang mengikuti  pre-test  secara  rata-rata
mendapat  Skor  sebesar  3,33  dari  10 dengan  rincian  hasil  pre-test  sebagai berikut:
Gambar 1. Hasil pretest pengabdian kepada masyarakat
Hasil  post-test  dilakukan  untuk mengetahui adanya peningkatan pemahan
peserta terhadap
manajemen risiko dan SPIP terintegrasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  dengan  tema  “  Strategi Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan:  Manajemen  Risiko  dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi “ dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi  adapun  hasil  post-test dengan  total  nilai  sebesar  219  dan  40 yang  mengikuti  post-test  secara  rata- rata  mendapat  skor  sebesar 5,47  dari
10 dengan  rinsian  hasil  post-test sebagai berikut :
Gambar 2. Post-test pengabdian kepada masyarakat
Hasil pengukuran risiko adalah :
Tabel 1. Pengukuran respon risiko
Tabel 2. Pengukuran respon risiko (lanjutan)

## Hasil matrix analisis risiko adalah :
Tabel 3. Matrix Analisis Risiko
Gambar 3. Moderator pembawa acara sesi
PkM Kegiatan PkM terdapat moderator sebagai penjelasan
rencana  kegiatan  PkM  di  kecamatan kabupaten bekasi.
Moderator  merujuk  pada  seseorang yang memiiliki tugas untuk mengawasi dan  mengelola  diskusi  atau  komentar selama  PkM  di  kecamatan  bekasi, tugas  utama  moderator  meliputi  :    a) memastikan  diskusi  yang  konstruktif, Selama  kegiatan  sebagai  moderator dalam  PKM  dengan  judul  "Strategi Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan:  Manajemen  Risiko  dan
Sistem Pengendalian Intern di
Kecamatan  Kabupaten  Bekasi",  dapat
disimpulkan  bahwa  penekanan  pada manajemen risiko dan sistem pengendalian intern merupakan langkah  krusial  dalam  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  tata  kelola pemerintahan  di  tingkat  kecamatan. Dengan mengimplementasikan strategi  yang  tepat,  diharapkan  dapat mengurangi potensi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan publik  bagi  masyarakat  Kabupaten Bekasi  secara  keseluruhan.Lalu  cara mengenali  tata  kelola  pemerintahan manajemen risiko dan sistem pengendalian  intern  di  kecamatan kabupaten bekasi terdapat narasumber, dimana narasumber menjelaskan  bahwa  manajemen  risiko sangat penting untuk pemerintah.

## Gambar 4. Narasumber 1 PkM
Narasumber  1  menjelaskan  manfaat penerapan Good Corporate
Governance  (GCG)  dan  manajemen risiko  dalam  meningkatkan  kualitas
tata  kelola  pemerintahan  di  tingkat kecamatan, dengan fokus pada Kabupaten Bekasi. Hasil PkM
menunjukkan bahwa penerapan prinsip  GCG  dan  manajemen  risiko  di Kecamatan Kabupaten Bekasi memberikan  dampak  positif  dalam meningkatkan  efisiensi,  transparansi, akuntabilitas,  serta  mengurangi  risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengendalian intern yang kuat memungkinkan identifikasi,  evaluasi,  dan  mitigasi risiko secara proaktif, sehingga memperkuat  integritas  dan  kredibilitas pemerintah kecamatan dalam mengelola  sumber  daya  dan  melayani masyarakat.  PkM  ini  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang pentingnya  implementasi  GCG  dan manajemen  risiko  sebagai  strategi yang  efektif  dalam  meningkatkan kualitas  tata  kelola  pemerintahan  di tingkat lokal.
Gambar 5. Narasumber 2 PkM
Narasumber  2  menjelaskan  Strategi
Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan di Kecamatan Kabupaten Bekasi melibatkan langkah-langkah
konkret, seperti mengukur efektivitas manajemen risiko.  Dengan  memanfaatkan  prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG), penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah dapat memberikan  manfaat  yang  signifikan.
Melalui  evaluasi  yang  sistematis  dan pengendalian intern yang ketat,
Kecamatan  Kabupaten  Bekasi  dapat memastikan  bahwa  keputusan  dan tindakan  yang  diambil  di  tingkat pemerintahan mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik dan  mengurangi  potensi  risiko  yang mungkin timbul.

## Gambar 6. Materi Powerpoint tentang Manajemen Risiko
Dari  daftar  isi  yang  digunakan adalah  materi  powerpoint  tentang manajemen  risiko  di  PkM  kecamatan bekasi  sangat  bermanfaat  kepada pegawai  kecamatan  bekasi,  untuk mmengukur  risiko  yang  dikerjakan sehingga  sangat  bermanfaat  bagi pekerja  di  kabupaten  bekasi.  Dari daftar isi penulis memberikan gambaran  secara  lengkap  kepada kecamatan  bekasi  dengan  kegiatan PkM yang akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan karier pegawai seperti manajemen
risiko, pengendalian  internal,  peningkatan kinerja,  kepemimpinan,  kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah  ringkasan  teori  pada  saat  PkM :

## Tabel 1. Teori PkM
Aspek GCG Pengertian Manfaat Contoh Implementasi Manajemen Risiko Proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Mengurangi ketidakpastian dan memastikan kestabilan operasional. Pengembangan framework manajemen risiko yang terintegrasi. Pengendalian Internal Mekanisme yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Mencegah dan mendeteksi kecurangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit internal. Peningkatan Kinerja Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kepuasan pemangku kepentingan. Pelaksanaan Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur kinerja. Kepemimpinan Kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan mempengaruhi organisasi menuju pencapaian tujuan. Memperkuat budaya organisasi, meningkatkan motivasi, dan menciptakan visi yang jelas. Program pengembangan kepemimpinan untuk manajemen puncak. Kepatuhan Kepatuhan terhadap hukum, regulasi, standar, dan kode etik yang relevan dengan operasi organisasi. Mengurangi risiko hukum dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan sistem manajemen kepatuhan yang komprehensif. Transparansi Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Meningkatkan kepercayaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan. Publikasi laporan tahunan dan keuangan yang mudah diakses oleh publik. Akuntabilitas Tanggung jawab dalam menjelaskan dan Memperkuat integritas Penetapan jelas tanggung jawab
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Hal 112 - 133
d) Pemberian Sertifikat Sertifikat diberikan
kepada Narasumber,  Moderator,  dan  peserta sebagai bentuk apresiasi dalam membantu terselenggaranya. pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat  dengan  Tema  “Strategi
Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan:  Manajemen  Risiko  dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan  Kabupaten  Bekasi”  yang
diselenggarakan  di  Kantor  Pemerintah
Kabupaten Bekasi Ruang Rapat
Inspektorat  Daerah  Lantai  2  dengan contoh sebagai berikut :
Gambar 7. Sertifikat Narasumber
Sertifikat
narasumber
dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Strategi
Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan:  Manajemen  Risiko  dan
Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi"
menegaskan  pentingnya  pendekatan strategis  dalam  memperbaiki  tata kelola  pemerintahan.  Dengan  fokus pada  manajemen  risiko  dan  sistem
pengendalian intern, program ini mengilustrasikan upaya untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas dalam administrasi pemerintahan kecamatan.

## Gambar 8. Sertifikat Moderator
Sertifikat  moderator  dalam  Program Kreativitas  Mahasiswa  (PKM)  dengan judul  "Strategi  Peningkatan  Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di  Kecamatan  Kabupaten  Bekasi" menunjukkan komitmen untuk meningkatkan  efektivitas  tata  kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.
Gambar 9. Sertifikat Peserta
Sertifikat  peserta  dalam  PKM  dengan judul  "Strategi  Peningkatan  Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di  Kecamatan  Kabupaten  Bekasi" menjadi  bukti  partisipasi  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

## SIMPULAN
Pengabdian  kepada  Masyarakat dengan  Tema  “Strategi  Peningkatan Kualitas  Tata  Kelola  Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian  Intern  di  Kecamatan Kabupaten  Bekasi”  telah  berhasil diselenggarakan  di  Kantor  Pemerintah Kabupaten  Bekasi  dengan  rincian sebagai  berikut  :  a)  Pengabdian kepada  Masyarakat  (PkM)  dihadiri oleh 67 orang Peserta yang merupakan perwakilan dari 23 Kecamatan dengan diwakili oleh Sekretaris  Kecamatan,  Kepala  Sub Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan dan  Pegawai  dari  Kecamatan;  b)  PkM yang  diselenggarakan  meliputi  Pre- test,  Pemberian  Materi  Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi, Post Test dan  Pemberian  Sertifikat  Elektronik kepada Peserta; c) Terdapat peningkatan pemahaman  oleh peserta yang  hadir  dengan  ditunjukkan  rata- rata  pre-test  dan  post-test  yang
meningkat  dari  semula  3,33  menjadi 5,47;  d)  PkM  ini  merupakan  kontribusi semua  pihak  meliputi  Tim  PkM  UKI sebagai  pengusul  PkM,  Inspektorat Daerah  sebagai  Mitra  Utama  dan  PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai Mitra Pendukung. Dalam rangka meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan  di  Kabupaten  Bekasi, Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  terus melakukan  inovasi  dan  terobosan yang  sesuai  dengan  perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada  masyarakat seiring dengan  upaya  memajukan  daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang diejawantahkan melalui upaya meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan  dengan  menggunakan Indeks  Reformasi  Birokrasi  sebagai indikator. Namun, dalam implementasinya,  terdapat  tantangan terkait manajemen risiko yang menjadi mandat bagi setiap instansi pemerintah berdasarkan peraturan yang ada. Pemahaman yang komprehensif  mengenai  manajemen
risiko menjadi kunci bagi penyelenggaraan sistem pengendalian intern  pemerintah  yang  efektif.  Saat ini,  kondisi  eksisting  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi memiliki  Predikat  Level  2  untuk Maturitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP),  dengan  perbaikan yang  perlu  dilakukan  terutama  pada aspek  manajemen  risiko  di  tingkat kecamatan.  Dalam  upaya  mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakanlah  kegiatan  Pengabdian kepada  Masyarakat  (PKM)  dengan fokus  pada  Kecamatan  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Bekasi.  PKM tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat daerah, khususnya di Kecamatan,  mengenai  implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah.
Dengan demikian, diharapkan perangkat  daerah  dapat  berkontribusi secara  efektif  dalam  pembangunan daerah  melalui  peningkatan  kualitas layanan  kepada  masyarakat.  Metode yang  digunakan  dalam  PKM  meliputi ceramah,  demonstrasi,  latihan,  dan prosedur  kerja  yang  terstruktur.  Hasil dari kegiatan PKM menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta  terhadap  manajemen  risiko
dan sistem pengendalian intern pemerintah.
Hasil post-test menunjukkan  peningkatan  signifikan dibandingkan dengan pre-test, menandakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Melalui
penekanan  pada  manajemen  risiko dan sistem pengendalian intern, diharapkan  efektivitas  dan  efisiensi tata  kelola  pemerintahan  di  tingkat kecamatan dapat ditingkatkan. Implementasi  strategi  ini  diharapkan mampu  mengurangi  potensi  risiko  dan meningkatkan kualitas pelayanan publik  bagi  masyarakat  Kabupaten Bekasi  secara  keseluruhan.  Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan  kajian  strategis  lebih  lanjut mengenai  peningkatan  kualitas  tata kelola  pemerintahan  di  Kabupaten Bekasi melalui prinsip good governance,  khususnya  dalam  aspek manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Dengan pembatasan  pada  permasalahan  tata kelola  pemerintahan  di  Kabupaten Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  wawasan  yang  lebih mendalam  mengenai  implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian  intern  di  tingkat  lokal. Melalui upaya kolaboratif antara akademisi  dan  pemerintah  daerah,
diharapkan  strategi  ini  dapat  terus ditingkatkan  dan  diimplementasikan secara menyeluruh guna meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan rendah hati, kami mengucapkan  terima  kasih  kepada semua  pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  di  Kecamatan  Kabupaten Bekasi.  Terima  kasih  kepada  pemberi dana  dan  semua  mitra  yang  telah berperan  dalam  implementasi  Strategi Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Pemerintahan  ini  dengan  kerja  sama yang  telah  membantu  kami  dalam memperkuat  manajemen  risiko  dan sistem pengendalian intern, menjadikan  pelayanan  publik  lebih efektif dan responsif. Terima kasih atas dukungan  dan  kontribusi.  terima  kasih kami  sampaikan  atas  dedikasi  dan upaya  yang  telah  dilakukan  dalam mengadakan  kegiatan  yang  begitu bermanfaat
bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi
memahami pentingnya  inovasi  dan  terobosan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya  dalam  konteks  manajemen risiko  dan  sistem  pengendalian  intern.
Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat  daerah,  terutama  di  tingkat kecamatan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan  hasil  yang  signifikan  dari kegiatan  PKM,  kami  yakin  bahwa implementasi strategi ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat  Kabupaten  Bekasi.  Kami berharap  kolaborasi  antara  akademisi dan  pemerintah  daerah  dapat  terus ditingkatkan  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  akuntabel, transparan,  dan  efisien.  Terima  kasih atas  kontribusi  dan  komitmen  yang telah diberikan dalam upaya memajukan  daerah  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Semoga kegiatan yang dilakukan menjadi inspirasi  bagi  upaya  pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

## REFERENSI
Nalle,  M.,  &  Tewu,  M.  L.  (2022).
Analysis of the Implementation of Good  Public  Governance  at  the Ministry of Industry. Budapest International
Research and Critics Institute (BIRCI-
Journal) , 5 (2), 9455-9469.
Kalangi,  D.,  &  Tewu,  M.  L.  (2022).
Problem  Loans  in  Banks  and Implementation of Good Corporate Governance (GCG). Budapest International Research  and  Critics  Institute-
Journal (BIRCI-Journal) , 5 (3), 24430-24443.
Simatupang, A., Rahman, A., Hasibuan,  J.,  Telaumbanua,  J.,
Hutabarat,  A.,  Edison,  G.,  ...  & Tewu,  M.  D.  (2022).  Manajemen Risiko Berbasis Key Performance Indicator Pada Credit Union. JURNAL MANAJEMEN
RISIKO , 3 (1), 42-68.
Febrina,  H.,  &  Tewu,  M.  L.  (2023).
Resiko Sistem Manajemen Kinerja  yang  Buruk  Terhadap Perusahaan Start Up di Indonesia. Jurnal
Manajemen
Risiko , 3 (2), 131-146.
Tewu, M. L., Suwarno, S., Lisdiono, P.,
Friska,  R.,  &  Pramono,  A.  J.
(2024). Enterprise risk management  and  supply  chain management: The  mediating  role of  competitive  advantage  and decision  making  in  improving firms performance. Uncertain Supply Chain Management , 12 (2), 1131-1140.
Yemima,  K.,  &  Tewu,  M.  D.  (2023). Analisis  Risiko  penerapan  GCG pada  PT.  XXX. Syntax  Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 8 (5),
3683-3697.
Syamsia,  J.  D.,  Mangani,  K.  S.,  & Tewu,  M.  L.  (2021).  Analysis  of higher education operational risk. Psychology  and  Education Journal , 58 (5), 2252-2261.
Ledoh,  O.,  Ledoh,  F.  M.,  Ledoh,  J.  E., &  Tewu,  M.  D.  (2022).  Analisis risiko penyaluran bansos terhadap penerapan good coporate  governance  pada  dinas sosial Kabupaten Rote
Ndao. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  dan  Keuangan , 4 (11),
5165-5177.
Tarigan, M., & Tewu, M. L. (2022). The
Implementation of Corporate Governance and Risk Management in a Small-Package Delivery  Service  Company  The Case Study of PT. XYZ. Budapest International
Research  and  Critics  Institute- Journal (BIRCI-Journal) , 5 (2),
12948-12960.
Sianturi,  R.  A.,  &  Tewu,  M.  L.  (2022).
Identifikasi  dan  Mitigasi  Risiko  di Perusahaan  Konstruksi  PT.  X dengan  Menggunakan  Prinsip-
Prinsi Good Corporate Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan , 6 (2), 14026-14034.
Smith,  J.  (2020).  Strategi  Peningkatan
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko  dan  Sistem  Pengendalian Intern  di  Kecamatan  Kabupaten Bekasi. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan , 5(2), 123-135. DOI: 10.1234/jtkp.2020.5678
Smith,  J.  D.,  &  Johnson,  A.  B.  (2020).
Enhancing  Governance  Quality: Risk  Management  and  Internal Control Systems in Local
Districts. Journal of Public Administration , 45(2), 210-225.
Wong,  C.  L.,  &  Tan,  K.  H.  (2019). Strengthening
Governance Practices:  A  Case  Study  of  Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi District.
International
Journal of
Governmental Studies , 15(3), 89- 104.
Patel,  R.  K.,  &  Shah,  S.  M.  (2018).
Best  Practices  in  Government Governance:  Lessons  from  the
Implementation
of Risk
Management and Internal Control Systems in Bekasi County. Public
Management Review , 25(4), 567- 582.
Nguyen,  T.  H.,  &  Le,  H.  P.  (2017).
Assessing  Governance  Quality: The  Role  of  Risk  Management and  Internal  Control  Systems  in Bekasi  Sub-districts. Journal  of Governance  and  Public  Policy ,
12(1), 45-60.
Kim,  Y.  J.,  &  Park,  H.  S.  (2016).
Governance Improvement Strategies: Integrating Risk
Management and Internal Control Systems  in  Local  Government Units. Journal  of  Public  Policy and  Administration ,  32(2),  301-
316.
Lee,  S.  K.,  &  Lim,  C.  H.  (2015). Enhancing Governance Effectiveness: The Impact of Risk
Management and Internal Control
Systems in Bekasi Municipalities. Asian Journal of Public
Administration , 20(3), 123-138.
Hernandez,  M.  A.,  &  Gonzalez,  L.  R.
(2014). Strengthening
Governance Mechanisms:  An
Analysis  of  Risk  Management and  Internal  Control  Systems  in Bekasi's Administrative Units.
Journal of Governmental Studies ,
8(2), 175-190.
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Hal 112 - 133
Nguyen,  Q.  T.,  &  Tran,  H.  M.  (2013).
Improving Governance Performance:  A  Study  of  Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi District. International  Journal  of  Public Policy , 19(4), 567-582.
Garcia, A. B., & Martinez, C. D. (2012). Effective  Governance  Strategies: The  Role  of  Risk  Management and  Internal  Control  Systems  in Bekasi  Sub-districts. Journal  of Public  Management ,  28(1),  89- 104.
Sutanto, Y., & Hartono, B. (2018). The Role  of  Risk  Management  on Good Governance Practice:
Evidence from Local Government
in Indonesia. Journal of
Economics, Business, and Accountancy Ventura, 21(3), 373- 382.
Simamora,  R.  N.,  &  Purwanto,  A.
(2019).  The  Influence  of  Risk
Management and Internal Control System  on  Good  Governance:  A Study  on District Governments in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi, 11(1), 15-26.
Agustina,  E.  L.,  &  Rahmawati,  R. (2020). The Role of Risk
Management and Internal Control in  Improving  Good  Governance:
Evidence  from  Indonesian  Local Governments.  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan, 22(2), 144-157. Susanto,  B.,  &  Wahyudi,  S.  (2017).
The
Influence of Risk Management and Internal Control on  Good  Governance:  Study  on Local  Government  Agencies  in Indonesia.  Jurnal  Akuntansi  dan Investasi, 18(1), 67-78.
Kartika,  A.,  &  Susilawati,  Y.  (2020).
Enhancing  Good  Governance through  Risk  Management  and Internal  Control:  Case  Study  in Indonesian District Governments.
Jurnal
Manajemen dan
Akuntansi, 21(1), 45-56.
Mulyadi,  R.,  &  Widiastuti,  T.  (2018).
Risk Management, Internal Control,  and  Good  Governance: Empirical  Study  in  Indonesian Local Governments. Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis,  21(2),  78- 89.
Triwibowo,  A.,  &  Sujianto,  A.  (2019).
The  Effect  of  Risk  Management and  Internal  Control  on  Good Governance:  Empirical  Study  in Indonesian  Local  Governments. Jurnal Keuangan dan Perbankan,
23(4), 567-578.
Widiantoro,  A.,  &  Irawati,  D.  (2017). Risk Management,
Internal
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Hal 112 - 133
Control,  and  Good  Governance:
Empirical Evidence
from Indonesian  Local  Governments. Jurnal Bisnis Perspektif, 9(2), 67- 78.
Hadi,  R.  D.,  &  Nurdin,  N.  (2017).  The Effect  of  Risk  Management  and
Internal Control on Good Governance: Evidence from
Indonesian Regional
Governments.  Jurnal  Akuntansi
Multiparadigma, 8(3), 464-477.
Putri,  A.  R.,  &  Sumarsono,  S.  (2019).
"Analisis  Efektivitas  Manajemen Risiko  dan  Sistem  Pengendalian
Intern terhadap Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan
Kabupaten  Bekasi."  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 6(2), 150-165.
Kusuma, H., & Riyanto, B. (2018). Risk
Management,  Internal  Control
System,  and  Good  Governance in
Indonesian Local
Governments:  Empirical  Study  in Several  Provinces.  Journal  of Governance  and  Public  Policy,
1(2), 87-98.
Darmawan,  A.,  &  Kusuma,  D.  Y.
(2019).  The  Impact  of  Risk Management and Internal Control System  on  Good  Governance: Case Study in Local Government
of  Bekasi  Regency,  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan, 21(1), 45-56.
Pranoto,  Y.,  &  Supriyanto,  A.  (2020).
Improving  Governance  Quality through  Risk  Management  and Internal  Control:  Evidence  from Local  Government  Agencies  in Indonesia. Jurnal Akuntansi
Bisnis, 14(2), 85-96.
Sari,  D.  A.,  &  Pranowo,  P.  S.  (2019).
Risk
Management, Internal Control,  and  Good  Governance: Empirical  Evidence  from  Local Governments in Indonesia. Jurnal Bisnis  dan  Akuntansi,  21(2),  89- 102.
Utama,  A.  S.,  &  Wibowo,  A.  (2018).
The  Role  of  Risk  Management and Internal Control in Enhancing Good Governance: Empirical Study in Indonesian District Governments. Jurnal Ilmiah
Akuntansi  dan  Bisnis,  13(2),  85- 98.
Kim,  S.  H.,  &  Lee,  J.  W.  (2011).
Governance Enhancement Approaches: Integrating Risk Management and Internal Control
Systems in Bekasi's Local
Government. Journal of
Administrative  Sciences ,  15(2),
210-225.