DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6 Received: 4 Juli  2021 , Revised: 10 Juli 2021, Publish: 20 Juli 2021

## HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATENT (LITERATUR REVIEW ARTIKEL)

## Yuliana Maulidda Hafsari 1
1) Program Sarjana Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, yulianamauliddahaf@gmail.com

## Corresponding Author: Yuliana Maulidda Hafsari
Abstrak : Indonesia as a developing country that is rich in natural, artistic and cultural resources has a variety of traditional knowledge that requires legal recognition and protection that is able to maintain the ownership of traditional knowledge as the nation's internationally recognized work. Regulations in the case of intellectual property rights, particularly the patent law, aim to provide legal  protection  for  the  invention  of  intellectual  works  to  the  inventors  and  provide  economic benefits for the results of their inventions. However, the patent law which adopts IPR in developed countries  in  its  implementation,  has  not  been  able  to  provide  recognition  and  protection  to traditional knowledge optimally. This is due to differences in the concept of intellectual property rights  that  are  exclusive,  and  individuals  with  traditional  knowledge  that  have  traditional, communal and open characteristics. The lack of public understanding of IPRs as well as inadequate mastery of technology and minimal budget are also obstacles to traditional patenting of knowledge. Pemerintah  RI  mengundangkan  UU  No.21  Tahun  1961  tentang  merek  perusahaan  dan  merek perniagaan ( UU merek 1961 ) untuk menggantikan UU merek kolonial Belanda. UU merek 1961 merupakan undang-undang indonesia pertama di bidang HAKI. Berdasarkan pasal 24, UU No.21 Tahun 1961 , yang berbunyi “ Undang-undang ini dapat disebut undang-undang merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan “. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
Kata Kunci : Hak atas kekayaan intelektual, hak merek dan rahasia dagang

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia yang merupakan ide  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  ciptaan  atau  invensi.  Pada  ide  tersebut,  melekat  predikat intelektual  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  pada  ciptaan  atau  invesi  yang  merupakan  milik didalamnya  melekat  suatu  hak  yang  bersumber  dari  akal  atau  intelek  manusia.  Jadi  dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup
benda  tidak  berwujud.  Terdapat  keterkaitan  yang  sangat  erat  antara  perlindungan  atas  Rahasia Dagang  (trade  secret)  atau  yang  dikenal  juga  dengan  informasi  yang  dirahasiakan  (undisclosed information)  yang  merupakan  bagian  dari  HAKI  dengan  globalisasi  perdagangan.  Terdapat keterkaitan  yang  sangat  erat  antara  perlindungan  atas  Rahasia  Dagang  (trade  secret)  atau  yang dikenal  juga  dengan  informasi  yang  dirahasiakan  (undisclosed  information)  yang  merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelktual dengan globalisasi perdagangan.
HAKI  adalah  hasil  olah  pikir  yang  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  dari  prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai  tentang  HAKI.  Terdapat  keterikatan  antara  perlindungan  atas  Rahasia  Dagang  (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.
Semakin  pesatnya  arus  perdagangan  bebas  yang  menuntut  hasil  yang  berkualitas  dari sebuah  produk  sehingga  banyak  terciptanya  teknologi  yang  mendukung  kebutuhan  tersebut, seiring  dengan  hal  itu  semakin  disadari  betapa  pentingnya  peranan  HAKI  dalam  mendukung perkembangan  teknologi.  Persaingan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari kehidupan  terutama  dalam  bidang  usaha  dagang  untuk  mencapai  tujuannya  yaitu  memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi praktek persaingan  curang  antar  pengusaha  yang  dapat  menimbulkan  konflik.  Untuk  mencegah  dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk pula tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  akan  dirumuskan  masalah  yang  akan  di  bahas  pada  artikel literature review agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu :
1. Definisi hak kekayaan intelektual
2. Peran Hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Pengertian Merek dagang dan rahasia dagang
4. Sanksi apa saja yang timbul akibat pelanggaran Hak merek dagang dan rahasia dagang
5. Jenis jenis masalah yang timbul dari Hak patent

## KAJIAN TEORI
HKI  adalah  suatu  hak  yang  timbul  dari  karya  intelektual  seseorang  yang  mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik (Marzuki, 1996:41)
HKI  merupakan  hak  yang  berasal  dari  hasil  kegiatan  kreatif  kemampuan  daya  pikir manusia  yang  diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai  bentuk,  yang  bermanfaat
dalam  menunjang  kehidupan  manusia  karena  memiliki  nilai  ekonomis.  Bentuk  nyata  dari kemampuan  tersebut  misalnya  dalam  bidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra (Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21)
Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama , Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak  yang tidak dapat digangu-gugat.  Contohnya  :  hak untuk  hidup,  hak untuk  mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua , Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau  diatur  oleh  masyarakat  melalui  peraturan  atau  perundangan.  HAKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)  merupakan  amanat  aturan,  sehingga  masyarakatlah  yang  menjadi  penentu  seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan  oleh  DPR-RI  pada  tanggal  21  Maret  1997,  HaKI  adalah  hak-hak  secara  hukum  yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang  berhubungan  dengan  perlindungan  permasalahan  reputasi  dalam  bidang  komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).
Dengan  begitu  obyek  utama  dari  HaKI  adalah  karya,  ciptaan,  hasil  buah  pikiran,  atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kuantitatif dan studi literature , mengkaji  buku-buku  literatute  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas.  Disamping  itu  menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah jurnal yang belum bereputasi, semua artikel ilmiah ini yang dicari bersumber dari google.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Hak atas kekayaan intelektual
Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari  hasil  olah  pikir  manusia  untuk  dapat  menghasilkan  suatu  produk,  jasa,  atau  proses  yang berguna  untuk  masyarakat.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  HAKI  adalah  hak  untuk  menikmati secara  ekonomis  hasil  dari   suatu  kreativitas  intelektual.  Objek  yang  diatur  dalam  kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia . Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakan nya HAKI, antara lain :
a) Sebagai  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  yang  dipunyai  perorangan  ataupun kelompok  atas  jerih  payahnya  dalam  pembuatan  hasil  cipta  karya  dengan  nilai  ekonomis yang terkandung di dalamnya..
b) Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.
c) Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
d) Dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  untuk  menentukan  strategi  penelitian,  industri  yang ada di Indonesia
Perlindungan  terhadap  hak  cipta  mempunyai  dua  ruang  lingkup  yang  berbeda,  berikut  adalah penjelasan lengkapnya :
1) Hak Ekonomi
Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak  pengadaan,  hak  distribusi,  hak  penyiaran,  hak  pertunjukan,  dan  juga  hak  pinjam masyarakat.
2) Hak atas Ciptaan
Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainya.
Dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual cakupanya cukup luas, berikut adalah beberapa di antaranya :
1) UU Nomor 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
2) UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten.
Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten.
3) UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Berisi  tentang  merek,  merek  dagang,  merek  jasa,  merek  kolektif,  dan  jangka  waktu perlindungan terhadap merek.
4) UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
5) UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
6) UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Berisi  tentang  rahasia  dagang,  lingkup  rahasia  dagang,  dan  juga  perlindungan  terhadap rahasia dagang.
HAKI memiliki empat prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu :
1) Prinsip Ekonomi
HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta.
2) Prinsip Kebudayaan
HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat.
3) Prinsip Keadilan
HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.
4) Prinsip Sosial
HAKI  merupakan  suatu  kesatuan  yang  dibuat  dengan  memikirkan  keseimbangan  antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas.
Secara garis besar Hak atas Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan juga Hak Kekayaan Industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya :
1. Hak Cipta
Hak cipta diberikan khusus kepada para  pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat  mengumumkan  atau  memperbanyak  hasil  ciptaannya.  Hak  cipta  yang  dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.
2. Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme  dan  juga  dapat  mengatur  segala  sesuatu  dalam  lingkungan  industri.  Berikut adalah jenis perlindungannya
3. Paten
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi.
4. Merek
Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa.
5. Desain Industri
Desain  industri  adalah  olahan  karya  mengenai  bentuk,  komposisi  warna  dan  garis  yang memberikan suatu kesan pada barang.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak  elemen-elemen  pembentuk  yang  terintegrasi  sehingga  menghasilkan  fungsi elektronik..
7. Rahasia Dagang
Rahasia  dagang  merupakan  hak  informasi  yang  berkaitan  teknologi  atau  bisnis  dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat.
8. Indikasi Geografis
Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa.

## Peran Hak atas kekayaan intelektual
Adapun peran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap inovasi adalah sebagai berikut:
1) Menjamin pembuat suatu karya di bidang teknologi untuk tidak takut hasil karyanya untuk ditiru oleh orang lain;
2) Melindungi  pencetus  dan  pembuat  suatu  karya  dan  membuat  karyanya  diakui  setelah didaftarkan dan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana;
3) Meminimalisir  adanya  suatu  perbuatan  pidana  seperti  pembajakan.  Dengan  adanya  Hak Aatas  Kekayaan  Intelektual  (hak  cipta,  paten,  dll)  akan  membuat  seseorang  takut  untuk membajak suatu karya;
Dengan adanya hak cipta, maka pencetus dari karya tersebut berhak:
a) Hak untuk memproduksi ulang karya;
b) Hak untuk mempublikasikan;
c) Hak untuk mempertunjukkan karya di depan umum;
d) Hak untuk menyewakan karyanya;
e) Hak untuk mengimpor/mengekspor karyanya
Dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam penetapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the World Trade Organization (WTO).
2) Undang-Undang nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
3) Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.
4) Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.
5) Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
6) Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention Establishing for the Protection of Industrial Property Organization.
7) Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty.
8) Keputusan  Presiden  RI  No.  18/1997  tentang  pengesahan  Berne  Convention  for  the Protaction of Literary and Artistic Works.
9) Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang pengesahan WIPO

## Pengertian  dan jenis-jenis pelanggaran pada Merek dagang dan rahasia dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Berdasarkan ketentuan dalam UU No 30th. 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang yaitu, menggunakan rahasia dagang tanpa ijin, mengungkapkan kepada
pihak  ketiga  untuk  tujuan  komersial,  mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari  kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah.
Adapun kasus pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terjadi dewasa ini adalah sebagai berikut:
a. Download Film Gratis.
b. Menyanyikan Lagu Orang Lain (Civer Version.) c. Mengunggah Lagu ke Internet.
d. Membuat kaos Berlogo Band Terkenal.
Merek  dagang adalah  jenis  kekayaan  intelektual  berupa  nama  atau  simbol  yang diasosiasikan  dengan  produk  atau  jasa  tertentu.  Pemilik  merek  dagang  dapat  berupa  individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apa pun. Merek dagang dapat ditemukan pada kemasan, label, voucher, atau pada produk itu sendiri.
Macam-macam pelanggaran:
1) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan  merek  atau  Indikasi  Geografis  terdaftar  milik  orang/pihak  lain  pada  barang/jasa sejenis  yang  diperdagangkan,  tidak  atas  dasar  lisensi  atau  kuasa  dari  yang  berhak,  dan menggunakan tanda Indikasi Asal yang menyesatkan.
2) Menggunakan  merek  atau  Indikasi  Geografis  yang  memiliki  kesamaan  pada  pokoknya dengan  merek  atau  Indikasi  Geografis  terdaftar  milik  orang/pihak  lain  pada  barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
3) Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan  merek  atau  indikasi  geografis  yang  sudah  terkenal  milik  orang/pihak  lain  yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak.
4) Menggunakan  merek  atau  Indikasi  Geografis  yang  memiliki  kesamaan  pada  pokoknya dengan merek atau indikasi Geografis  yang sudah terkenal milik orang/pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
Adapun inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan  konsumen  dalam  menentukan  pilihan  atas  barang/jasa  di  antara  barang/jasa sejenis  yang  menjadi  favoritnya  yang  akan  dibelinya.  Perbuatan  yang  menyesatkan  akan mengarahkan konsumen  untuk  mengambil  keputusan pilihan  yang salah,  yaitu membeli barang dengan  merek  yang  menyesatkan  itu,  sementara  perbuatan  yang  membingungkan  akan menyebabkan konsumen menjatuhkan pilihannya secara acak, siapa tabu pembeli akan memilih barang dengan merek yang membingungkan itu.
Sanksi apa saja yang timbul akibat pelanggaran Hak merek dagang dan rahasia dagang
a) Pengaturan merek melalui  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek sudah cukup  memberikan perlindungan  hukum bagi  pemegang merek  dagang terkenal  asing.
Upaya preventif untuk mencegahnya terjadi pelanggaran merek dan upaya represif jika ada pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana .
b) Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia  Dagang  yaitu  meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode  penjualan, atau informasi  lain di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis  yang memiliki nilai  ekonomi dan tidak  diketahui  oleh  masyarakat  umum.  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia dengan  UU  No.  7  Tahun  1994.  Adanya  perlindungan  tersebut  akan  mendorong  lahirnya temuan  atau  invensi  baru  yang  meskipun  diperlakukan  secara  rahasia,  tetap  mendapat perlindungan  hukum,  baik  dalam  rangka  kepemilikan,  penguasaan,  maupun pemanfaatannya  oleh  penemunya.  Untuk  mengelola  administrasi  Rahasia  Dagang,  pada saat  ini  pemerintah  menunjuk  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  c.q. Direktorat  Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  untuk  melakukan  pelayanan  di bidang  Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Dalam  ranah  HAKI  pada  dasarnya  perlindungannya  berintikan  pengakuan  terhadap  hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  HAKI  dapat  mengijinkan  atau  melarang  untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).
Pelanggaran  Rahasia  Dagang  terjadi  apabila  seseorang  dengan  sengaja  mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka  amat  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  dan  atau  pemegang  HAKI  yang bersangkutan.
Apabila  seseorang  merasa  pihak  lain  telah  melanggar  hak  Rahasia  Dagang  yang dimilikinya,  maka  ia  sebagai  pemegang  hak  Rahasia  Dagang  atau  pihak  lain  sebagai  penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD ” pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri  Rahasia  Dagang  yang  dimilikinya,  memberikan  lisensi  atau  melarang  pihak  lain  untuk menggunakan  Rahasia  Dagang  atau  mengungkapkan  Rahasia  Dagang itu  kepada  pihak  ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial ”.  Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat  berupa  gugatan  ganti  rugi  dan  /  atau  penghentian  semua  perbuatan.  Dan  berbeda  dengan gugatan  HAKI  lainnya,  gugatan  mengenai  perkara  Rahasia  Dagang  diajukan  ke  Pengadilan Negeri.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  harus  ditentukan  pula  kapan  sebenarnya  suatu  perbuatan dikatakan  telah  melanggar  Rahasia  Dagang  milik  orang  atau  pihak  lain.  Seseorang  dianggap melanggar  Rahasia  Dagang  pihak  lain  apabila  ia  memperoleh  atau  menguasai  Rahasia  Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :
 Tindakan  pengungkapan  Rahasia  Dagang  atau  penggunaan  Rahasia  Dagang  tersebut didasarkan  pada  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan,  kesehatan  atau  keselamatan masyarakat ;
 Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik  orang  lain  yang  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan  pengembangan  lebih lanjut  produk  yang  bersangkutan. Yang  dimaksud  dengan rekayasa  ulang ( reverse engineering ) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

## Jenis jenis masalah yang timbul dari Hak patent Minimnya Permohonan Paten - Domestik Indohesia
Pertama ,  sosialisasi  paten  yang  belum.  efektif;-tingkat  pemahaman,  dan  tingkat kesadaran'akan  arti  paten  dan  sistem  hukum  paten  belum  dianggap  memadai  bag!,  kalangan peneliti,  balk  dari  lembaga  penelitian  Pemerintah  atau  swasta,  termasuk  perguman.  tinggi. Sehingga  hasil-hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  peneliti.  tidak  diajukan  permintaan patennya.
Kedua ,  karena  faktor  ekonomis,  yaitu  kemampuan  para  peneliti  untuk  menyiapkan  dana untuk  mengajukan  permintaan  paten  yang  terbatas,  selain  karena  situasi  .krisis  ekonomi,  dan belum  dipahaminya  bahwa  paten  justru  mempunyai  manfaat  ekonomi  apabila  penemuan  itu berhak-atas paten'dan digunakan untuk kepentingan umum.
Ketiga ,    Permintaan  paten  dianggap  sangat  birokratis  dan  memakan  waktu  lama.  Hal  ini timbul karena ketidakpahaman para peneliti .bahwa prosedur dan proses permintaan paten tidaklah sesederhana  sebagaimana  yang  diduga,  selain  harus  memiliki  pengetahuan  hukum  paten  dan, kemampuan menyusun deskripsi permintaan paten, juga perlu disadari bahwa proses permintaan paten harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan. hal itu terjadi di manapun.

## Krisis Moneter yang Berkepanjangan
Krisis  moneter  yang  menghimpit  Indonesia  telah  mendorong  meningkatnya  pelanggaran HKI, termasuk Paten. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk akibat krisisekonomi, telah menurunkan purchasing power (daya bell) masyarakat. Dalam situasi seperti inl, dihadapkan pada kenyataan bahwa harga produk yang orisinil atau dilindungi paten sangat mahal, telah mendorong masyarakat  untuk  "menyuburkan"  praktik  pembajakan  serta  pelanggaran  terhadap  paten. Pelanggaran  inl  tampak  dari  hasilsurvey  yang  dilakukan  oieh  Business  Software  Alliance  yang dilansir  pada  tahun  1997  menunjukkan  data  bahwa  93%  software  komputer  yang  beredar  di Indonesia pada tahun tersebut adalah bajakan.

## Pandangan Masyarakat bahwa Paten adalah Konsep Barat
a) Pelanggaran  HKI  pada  umumnya  dilakukan  untuk  mengambil  jalan  pintas  guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
b) Masyarakat  pelanggar  menganggap  hukum  yang  dijatuhkan  oleh-pehgadilan  selama  ini terlalu ringan-'bahkan-itidak pernah ada tindakan-tindakan preventif maupun represif yang dilakukan) c. Ada sebagian masyarakat yangvifiasih merasa bangga apabila hasil karyanya ditiru orang lain. d. Dengan melakukan pelanggaram'pajak atau produk hasil pelanggaran- tersebut tidak perlu di bayar kepada'pemerintah
c) Masyarakat  tidak  memperhatikan  apakah  barang  -tersebut  asli  atau  palsui  yang  penting bagi mereka adalah harganya , murah dan dapat terjangkau.

## Lemahnya Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  pertama,  Peraturan perundang-undangan;  kedua, aparat  penegak hukum; dan ketiga, kesadaran hukum  masyarakat. Secara  konseptual,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  paten,  sudah  memenuhi  standar internasional, baik aturan materiilnya maupun formllnya. Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi kendala  bagi  penegakan  HKl  adalah  faktor  aparat  penegak  hukum  dan  kesadaran  hukum masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  dalam  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwasannya  setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu di akui dan  dilindungi.  Maka  dari  itu  Hak  Aats  Kekayaan  Intelektual  diperlukan  sebagai  bentuk penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya. Disamping itu dengan adanya sistem Hak Aatas Kekayaan  Intelektual  dapat  melindungi  setiap  orang  yang  menghasilkan  karya  atas  ciptaannya dengan adanya undang-undang mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sendiri. Klasifikasi dalam   Hak  Aatas  Kekayaan  Intelektual  sendiri  membahas  mengenai  hak  cipta,  paten,  desain industri,dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  akan  membuat pengakuan seorang atas karyanya kuat di mata hukum. Dari sudut perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## Saran
Ada beberapa saran yang penulis berikan , yaitu diantaranya sebagai berikut:
1. Hindari pembelian barang bajakan dan hati-hati terhadap barang tiruan;
2. Aparat penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
3. Mematuhi undang-undang yang berlaku karena bagi setiap pelanggarnya akan dikenai sanksi.

## DAFTAR RUJUKAN
“ Definisi  hak  atas  kekayaan  intelektual  “ https://izin.co.id/indonesia-business- tips/2021/01/22/haki-adalah/ diakses pada hari Sabtu pukul 10.45
“ Peran Hak atas kekayaan intelektual “ http://syahkumah.blogspot.com/2014/10/peran-hak-atas- kekayaanintelektual.html#:~:text=Dengan%20adanya%20Hak%20Atas%20Kekayaan,men
ciptakan%20kesejahteraan%20sosial%20dan%20ekonomi diakses  pada  hari  Sabtu  pukul 12.30
“  Pengertian  hak  merek  dagang  “ https://www.cekkembali.com/hak-merek/ diakses  pada  hari Sabtu pukul 13.15
“ Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang “ https://sis.binus.ac.id/2018/08/15/perlindungan- hukumterhadaprahasiadagang/#:~:text=Undang%2DUndang%20Rahasia%20Dagang%20 No,tidak%20diketahui%20oleh%20masyarakat%20umum diakses  pada  hari  Sabtu  pukul 12.45 “ Perlindungan hukum terhadap hak merek dagang “ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2360e147632/adakah- perlindungan-hukum-atas-merek-yang-belum-terdaftar/ diakses pada hari Sabtu pukul 13.00 “ jenis-jenis masalah akibat hak patent “
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4851/4289 diakses pada hari Sabtu pukul 14.00
“ pengertian HAKI menurut para ahli “ https://pramestytyas.wordpress.com/2016/06/12/haki-hak- atas-kekayaan-intelektual/ diakses pada hari Sabtu pukul 11.00