## PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  LINGKUNGAN HIDUP  MELALUI  PENERAPAN  ASAS
ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN  DENGAN  UNDANG- UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2009  TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ENVIRONMENTAL CRIME INVESTIGATION THROUGH  THE  APPLICATION  OF  THE  ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN CONNECTION WITH LAW
NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT
Boby Bimantara; a Somawijaya; b Imamulhadi c

## ABSTRAK
Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar  hukum  dalam  penegakan  hukum  sebagai  upaya  menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin  mengetahui  penerapan  asas ultimum  remedium yang  dijadikan dasar  dalam  penegakan  hukum.bagi  perkara  tindak  pidana lingkungan hidup Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yuridis  normatif,  yaitu  mengkaji  Peraturan  perundang- undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut dikaji dan di analisis yang diperoleh dari  literatur  maupun  sumber  lain,  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  dengan  cara  melakukan  penggabungan  data  hasil  studi literatur  atau  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Berdasarkan  analisis yang  dilakukan  dapat  disimpulkan:  (1)  Perkara  yang  tidak  diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap  melakukan  koordinasi  yang  baik  dan  harus  bersikap professional. (2) Penerapan asas ultimum remedium ini hanya terbatas dan  baru  dapat  dikenakan  apabila  sanksi  administratif  yang  telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi.
Kata kunci: asas ultimum remedium; penghentian penyidik.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: bobybimantara@yahool.co.id
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: somawijaya@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: imamulhadi@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.357
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Investigation of environmental crime cases which are used as the legal basis in law enforcement as an effort to ensure environmental sustainability, which in practice is often found that the results of investigations are not accepted by the Public Prosecutor and also want to know the application of the ultimum remedium principle which is used as the basis for law enforcement. for environmental crime cases. The method used in this research is the normative juridical method, which examines statutory regulations and literature related  to  law  enforcement, and this research  focuses  more  on  library  research.  The data  that  has  been obtained are reviewed and analyzed obtained from literature and other sources, then analyzed qualitatively by combining data from literature or literature studies and field studies. Based on the analysis carried out, it can be concluded: (1) Cases that are not accepted by the Prosecutor on the basis of insufficient evidence, so that case files go back and forth, the investigation can be terminated on grounds or grounds that can be legally accountable while maintaining good coordination and must behave professional. (2) The application of the ultimum remedium principle is only limited and can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not complied with or the violation is committed more than once, and there is no longer good faith.
Keywords: cessation of investigation; Principle ultimum remedium.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  terutama  di  daerah perkotaan,  baik  yang  terjadi  di  negara  berkembang  ataupun  di  negara  maju,  telah merubah  cara  pandang  masyarakat  mengenai  lingkungan.  Mereka  menganggap lingkungan sebagai suatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan.
Hal  ini  berakibat  ketidaksesuaian  pada  fungsi  lingkungan,  yakni  fungsi  daya dukung,  daya  tampung  dan  daya  lenting.  Seringkali  proses  pembangunan  hanya memperhitungkan cost benefit ratio tanpa memperhitungkan social cost dan ecological cost . Mayoritas  pengembang  hanya  menganggap  lingkungan  sebagai  benda  bebas  ( res nullius ) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  yang  berakibat  terganggunya  fungsi  lingkungan hidup. 1
Terganggunya  fungsi  lingkungan  hidup  berupa  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  sudah  semakin  kompleks  dan  cenderung  sulit  untuk  tertangani  dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di beberapa  wilayah  Indonesia,  yang  tentunya  dapat  mengancam:  kelangsungan  dan keberlanjutan  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Permasalahan lingkungan  menjadi  semakin  kompleks  karena  tidak  hanya  bersifat  praktis  atau konseptual  ekonomi  saja  tetapi  juga  merupakan  masalah  etika  baik  sosial  maupun
1 Daud Silalahi, (2001). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia , Alumni, Bandung, hlm. 4,
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
bisnis.  Yang  dilindungi  oleh  hukum  pidana  tidak  hanya  alam,  flora  dan  fauna  ( the ecological approach ) tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Dengan demikian muncul istilah “the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest” . 2
Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya  disebut  UUPPLH  1997),  maka  fungsi  sebagai  undang-undang  induk umbrella  provisions melekat  pada  UUPPLH  2009.  UUPPLH  membawa  perubahan mendasar  dalam  pengaturan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia. 3 Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.
Pertama ,  UUPPLH  1997  merumuskan  tindak  pidana  sebagai  tindakan  yang mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup 4 ,  sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 5 . Kedua , UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga , UUP- PLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam  UUPPLH  1997  yaitu  di  antaranya  pemidanaan  bagi  pelanggaran  baku  mutu 6 , perluasan  alat  bukti,  keterpaduan  penegakan  hukum  pidana,  dan  pengaturan  tindak pidana korporasi.
UUPPLH,  dalam  penjelasan  umum,  memandang  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir ( ultimum remedium ) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana  lainnya  yang  diatur  selain  Pasal  100  UU  PPLH,  tidak  berlaku  asas ultimum remedium ,  yang  diberlakukan asas  premium  remedium (mendahulukan  pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas ultimum remedium menempatkan penegakan hukum pidana  sebagai  pilihan  hukum  yang  terakhir. 7 Ketergantungan  penerapan  hukum pidana  disandarkan  pada  keadaan  sanksi  administrasi  yang  telah  dijatuhkan  tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
2 Muladi, (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia , Jakarta: The Habibie Center , hlm. 97.
3 Edra  Satmaidi , (2011). “ Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Setelah  Perubahan  Undang- Undang Dasar 1945 ”, Jurnal Konstitusi , Vol. 4, No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81.
4 Lihat Pasal Pasal 41 UUPPLH.
5 Lihat Pasal Pasal 98 UUPPLH.
6 Lihat Pasal Pasal 100 UUPPLH.
7 Salman Luthan, (2009). “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum , Vol. 16, No. 1 Tahun 2009, hlm. 8.
Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. 8 Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang  sedikit  banyak  mempunyai  peran  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  ( social engeneering ) 9 ,  yaitu  yang  meliputi  perumusan  tindak  pidana  ( criminal  act), pertanggungjawaban  pidana,  dan  sanksi  ( sanction )  baik  pidana  maupun  tata-tertib. Sesuai  dengan  tujuan  yang  tidak  hanya  sebagai  alat  ketertiban,  hukum  lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat ( social engineering ). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. 10
Dilihat dari praktek penegak hukum meskipun asasnya adalah ultimum remidium tetapi penegak hukum cenderung lebih banyak menggunakan instrumen hukum pidana daripada menerapkan instrumen hukum lainnya. Padahal penggunaan hukum pidana dalam  perkara  lingkungan  hidup  sejauh  mungkin  harus  dihindari  kecuali  instrumen hukum administrasi dan perdata tidak dapat dijalankan secara efektif.
Penerapan  asas ultimum  remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil tertentu,  yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi,  dan gangguan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).
Persoalan  lain  yang  menjadi  perhatian  peneliti  bahwa  penyelesaian  perkara pidana lingkungan atau perkara lain pada tahap Pra Adjudikasi, yang didalamnya ada proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  pra  penuntutan.  Dalam  praktiknya,  seringkali terjadi  pengembalian  berkas  perkara  dari  Penuntut  Umum  kepada  Penyidik  disertai atau tidak disertai P-19, seperti berkas perkara LP No.:
LP/170/I/2018/Jabar/Res.Krw 11 ,  dimana  Jaksa  telah  mengembalikan  berkas  perkara dimaksud sebanyak 5 (lima) kali, termasuk pula perkara di bidang lingkungan di dalam
8 Sutrisno,  (2011). “Politik  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”, Jurnal  Hukum ,  Vol.3,  No.  3 Tahun 2011, FH UII, hlm. 464.
9 Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 253.
10 Helmi,  (2011). “Hukum  Lingkungan  dalam  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum , Vol 4, No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103.
11 Sumber  dari  Kejaksaan  Negeri  Karawang:  Surat  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Karawang  Nomor:  B- 6053/0.2.18/Euh.1/11/ 2018, tanggal 23 November 2018, Perihal Pengembalian Berkas Perkara A.n. Daim bin Juhi yang disangka melanggar Pasal 102 dan atau Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dilengkapi.
proses  penyidikan  terjadi  bolak  balik  berkas  perkara,  yaitu  Laporan  Polisi  Nomor: LP.A/1004/IX/2019/JABAR, tanggal 25 September 2019 mengenai pengelolaan Limbah B3 tanpa izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  PT.South  Pacific Viscouse Jl.Industri Desa Cicadas Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dan juga perkara lingkungan  pada  kegiatan  usaha  pencucian,  pewarnaan  dan/atau  pencelupan  tekstil yang terjadi di PT. Alfayed Indah Perkasa.
Dari  berkas  perkara  dimaksud,  jelas  akan  menyulitkan  bagi  Penyidik  dan menghambat  proses  penyelesaian  perkara,  padahal  pada  tahap  pemeriksaan pendahuluan (pra ajudikasi) menjadi faktor penentu dapat tidaknya pelaksanaan tindak pidana  di proses  melalui  sistem  peradilan  pidana,  tentu akan  menimbulkan  masalah suatu perkara pidana dibidang lingkungan apabila hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  bagaimana  penerapan  asas ultimum  remedium terhadap perkara  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dijadikan  dasar  hukum  dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Pendekatan Dokrtinal atau normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah,  asas  dan  untuk  melengkapi  dilakukan  studi  kepustakaan  dan  atau  studi dokumen.  Termasuk  kedalam  kajian/pendekatan  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  dalam  arti  penelitian  ini  bertujuan  ini  untuk menelaah atau mengkaji berkas-berkas perkara di bidang lingkungan hidup yang tidak bisa  diterika  dan  atau  tidak  bisa  dilanjutkan  berkas  perkaranya  lebih  lanjut  dalam perspektif  sistem  peradilan  pidana.  Jenis  data  yang  digunakan  penulis  adalah  data sekunder yaitu data didapatkan dari kepustakaan dan juga melakukan studi lapangan. Terhadap bahan dan data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dilakukan melalui analisis secara kualitiatif.

## PEMBAHASAN

## Penyelesaian Perkara Pidana Dibidang Lingkungan Apabila Hasil Penyidikan Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum
Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak  terpisahkan  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Proses  penegakan  hukum pidana  merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai  dari  tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Proses  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dimana esensi dari penyelidikan di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  dengan  kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan. Namun dalam praktek sering ditemukan berkas perkara lingkungan hidup tidak bisa dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.
Salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik Polri berkenaan dengan pelaksanaan penyidikan, yakni penerbitan SP-3. Ketentuan  Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, menegaskan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana Lingkungan Hidup atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka  penyidik  segera  memberitahukan  penghentian  penyidikan  kepada  penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
Pentingnya  disampaikan  pemberitahuan  penyidikan,  dimaksudkan  agar  yang bersangkutan memahami bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, atau karena tidak termasuk  tindak  pidana  Lingkungan  Hidup  atau  karena  demi  hukum  yang dipertimbangkan dari aspek keamanan umum dan keterlibatan masyarakat. Disamping itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi seseorang, dan demi kepastian hukum.
Dalam  pada  itu,  pelimpahan  dari  penyidik  Polri  kepada  penuntut  umum keseluruhan berkas perkara berikut semua alat bukti, barang bukti dan dokumen yang diperlukah  serta  tersangka  karena  dianggap  pemberkasannya  sudah  rampung, dimaksudkan  agar  hasil  penyidikan  oleh  penyidik  Polri  dapat  segera  ditindaklanjuti oleh penuntut umum untuk diajukan ke sidang pengadilan. Pelimpahan berkas perkara ini  sebagai  signal  bagi  penuntut  umum,  agar  menggiring  tersangka  untuk
mempertanggungjawabkan  kesalahan  atau  perbuatan  yang  telah  dilakukan  sesual peraturan hukum yang berlaku.
KUHAP yang dipakai oleh Indonesia sebagai hukum positif tidak ada mengatur apabila penyidik tidak mengembalikan kembali berkas perkara setelah empat belas hari terlewat.  Memang  proses  bolak-balik  berkas  perkara  pidana  dari  polisi  ke  kejaksaan kerap  terjadi,  ini karena  tidak  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  koordinasi pelimpahan  berkas  perkara  dari  penyidik  ke  penuntut  umum.  Dalam  KUHAP prapenuntutan  ini  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  b  yang  berbunyi:  “Penuntut  umum mempunyai  wewenang  mengadakan Prapenuntutan apabila  ada  kekurangan  pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memb eri  petunjuk  dalam  rangka  penyempurnaan  penyidikan  dari  penyidik.”Atas dasar Pasal 110 KUHAP tersebut dalam proses Prapenuntutan dituntut semangat dan kemauan  dari  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  menuntaskan  penyidikan  dalam skema  waktu  yang  cepat  dan  segera,  tidak  menunda-nunda  pengembalian  berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika syarat formil dan materiil dan alat buktinya sudah memadai. Jikapun terdapat praktik-praktik yang tidak cepat dan segera, maka perlu dicari penyebabnya.
Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas  perkara  secara  timbal  balik  dari  penyidik  kepada  penuntut  umum  atau sebaliknya,  maka  kemungkinan  selalu  bisa  terjadi  berkas  perkara  bolak-balik  dari penyidik  ke  penuntut  umum atau  sebaliknya,  sehingga  kondisi  bolak-balik  perkara yang demikian ini justru mengurangi efesiensi penyidikan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian  Hukum  dan  berpotensi  merugikan  para  pencari  keadilan.  Dalam KUHAP  prapenuntutan  ini  diatur  dalam  Pasal  14  huruf b  yang  berbunyi:  “Penuntut umum  mempunyai  wewenang  mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan pada  penyidikan  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”
Sebenarnya dalam KUHAP istilah bolak-balik tidak dikenal, namun proses bolak- balik  berkas  perakara  ini  sudah  lazim  digunakan  pada  saat  prapenuntutan  perkara. Terjadinya  bolak-balik  berkas  perkara  ini  karena  masing-masing  memiliki  argumen yang logis dan dapat dibenarkan, namun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mengatasi terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum,  maka  begitu  penyidik  sudah  mulai  melakukan  penyidikan,  penyidik
memberitahukan  telah  mulai  dilakukan  penyidikan  ke  kejaksaan  dan  kemudian kejaksaan selain mengirimkan P.16 ke penyidik juga menyampaikan bahwa penyidik dalam  kasus  tersebut  sudah  bisa  berkoordinasi  secara  setiap  saat  dengan  jaksa  P.16. Karena dengan adanya semangat dan kemauan untuk berkoordinasi baik secara yuridis maupun  non-yuridis  akan  tercipta  suatu  hubungan  yang  baik  dan  dapat  satu pandangan  dalam  kasus  tersebut  serta  akan  menghilangkan  nilai-nilai  egois  antara penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan suatu proses penegakan hukum.

## Penerapan asas Ultimum Remedium Terhadap Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam  penjelasan  UU.  No.  32  Tahun  2009  ini  dianut  sebuah  asas  yang  dikenal sebagai ultimum  remedium .  Asas  ini  menempatkan  penegakan  hukum  pidana  sebagai pilihan  hukum  yang  terakhir  Penegakan  hukum  lain,  berupa  mekanisme  hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan. Jadi, jika kedua penegakan kedua hukum tersebut ternyata tidak mampu juga menyelesaikan dan menghentikan tindak pidana lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009, maka hukum pidana dapat ditegakkan.  Pengancaman  pidananya  pun  tidak  sama  atau  lebih  ringan  dari  batas maksimum pidana yang diatur dalam
KUHP, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  hidup,  terlebih  dalam  putusan  hakim dalam  upaya  penjeraan  si  pelaku  ( deterence  effect ).  Dengan  demikian  dapatlah  dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang  sedikit  banyak  mempunyai  peran  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  ( social engeneering ) 12 ,  yaitu  yang  meliputi  1)  Perumusan  Tindak  Pidana  ( criminal  act ),  2) Pertanggungjawaban Pidana, 3) sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib.
Asas ini lebih dipertegas pemaknaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) menyatakan yaitu, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan baru dapat dipidana, jika sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
12 Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005). Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 253.
Kelemahan  mendasar  ini  dapat  dipastikan  pada  penegakan  hukum  pidana  pada UUPPLH akan mengalami hambatan seperti pada UUPLH yang lalu. 13
Asas ultimum remedium dapat ditafsirkan sebagai berikut: 14
1. Prosedur Pidana sebagai Prosedur Pamungkas “ Ultimum remedium. ”
Prosedur  pidana  didayagunakan  untuk  pelanggaran  lingkungan  hidup  hanya setelah prosedur hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa  gagal  atau  tidak  efektif  untuk  mencapai  tujuan  penegakan  hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan murni sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium setelah hasil pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif  untuk  kasus  yang  bersangkutan.  Jadi  tidak  dibenarkan  menggunakan prosedur pidana tanpa didahului dengan prosedur lain (prosedur administrasi), perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup). Di samping itu, masih  ditambah  lagi  syarat-syarat  lain  yang  bersifat  alternatif/kumulatif,  yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
2. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Alternatif
Prosedur  pidana  dipergunakan  sebagai  saksi  alternatif  apabila  prosedur penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa gagal dan sanksi-sanksi lain dinilai tidak akan efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya  relatif  berat  dan/atau  perbuatannya  menimbulkan  keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan sanksi pidana tidak perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, cukup beralasan kalau masih juga ada pelanggaran lingkungan hidup dipergunakan  prosedur  pidana.  Mungkin  akan  dirasakan  tidak  adil  bagi pelanggar yang dikenakan sanksi pidana sanksi pidana sebagai sanksi lebih berat dibandingkan  dengan  sanksi  lain  yang  dikenakan  kepada  para  pelanggar sebelumnya.
3. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Kumulatif
Prosedur  pidana  dan  penjatuhan  sanksi  pidana  didayagunakan  sebagai  sanksi yang diakumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Kumulasi sanksi pidana dengan
13 Syahrul Machmud, hlm. 236.
14 Mudzakkir, (2011). Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup , Jakarta: Pascasarjana UI, hlm. 52.
sanksi  lain  dimungkinkan  apabila  sanksi-sanksi  lain  tidak  efektif  dan/atau  (1). Tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  berat;  (2).  Akibat  perbuatannya  relatif  besar; dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditafsirkan secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengakumulasikan prosedur pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-saksi lain.
4. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Alternatif yang Berdiri Sendiri
Berbeda  dengan  penafsiran  sebelumnya,  penafsiran  yang  keempat  ini menempatkan prosedur pidana dan sanksi pidana sebagai saksi alternatif yang berdiri  sendiri.  Maksudnya,  penggunaan  prosedur  dan  saksi  pidana  tidak dihubungkan  dengan  sanksi  cabang  hukum  lain.  Prosedur  pidana  ditempuh apabila  memenuhi  syarat,  baik  alternatif  maupun  kumulatif;  (1).  Tingkat kesalahan  pelaku  relatif  berat;  (2).  Akibat  perbuatan  pelaku  relatif  besar;  (3). Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.
Penerapan  asas ultimum  remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil tertentu,  yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi  dan gangguan, ”  dengan  syarat sanksi  administratif  yang  sudah  diputus  oleh  pemerintah tidak  dipatuhi  oleh  pemegang  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  memanfaatkan lingkungan.
Mas  Achmad  Santoso 15 kemudian  menjelaskan  mengenai  perangkat-perangkat yang digunakan di dalam penegakan hukum administrasi dalam sistem hukum, yang harus meliputi hal-hal berikut:
a. Izin, sebagai perangkat pengawas dan pengendalian;
b. Persyaratan dalam izin, yang merujuk pada: amdal, standar baku lingkungan, dan peraturan perundang-undangan;
c. Mekanisme pengawasan penataan;
d. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai; dan
e. Administrasi.
Mas  Achmad  Santosa  juga  berpendapat  bahwa  dalam  mencegah  dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka akan lebih efektif apabila melalui proses penegakan hukum secara administrasi. Proses penegakan
15 Mas  Achmad Santosa, dkk.,  (1999). Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action), Cetakan I,  ICEL., PIAC., YLBHI, Jakarta.
hukum  secara  administrasi  juga  dinilai  memiliki  unsur  preventif  untuk  menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup.
Sanksi administrasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum lingkungan. Menurut  beberapa  ahli,  sanksi  ini  ditujukan  dalam  rangka  mencegah,  menghentikan pelanggaran,  serta  memulihkan  lingkungan  hidup  yang  rusak  dan  tercemar  akibat perbuatan  pelaku.  Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penerapan sanksi administrasi adalah upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan.
Menurut Faure dan Visser, penerapan sanksi administratif yang demikian selalu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Hukum  administrasi  tidak  mengenal  penghukuman  atau  sanksi  non  moneter, penegakan non moneter memerlukan hukum pidana yang berjalan efektif;
2. Hukum administratif seringkali memiliki banyak tendensi untuk mengedepankan kepatuhan yang persuasif ketimbang mencegah perbuatan yang dilarang. Kondisi ini  menjadi  insentif  yang  salah  bagi  pelaku  perusakan  lingkungan  untuk mengabaikan regulasi pada batasbatas tertentu.
Hukum administrasi lebih efektif jika adanya dukungan sanksi pidana, sehingga dapat  memperkuat  negosiasi  dalam  penegakan  hukum  administratifnya.  Meskipun memiliki kekurangan demikian, namun ketentuan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 76 – Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 justru memiliki sifat yang reparatoir (mengembalikan  fungsi  dan  kondisi  lingkungan  pada  keadaan  semula) dibandingkan  dengan  sanksi  pidana  yang  lebih  bersifat condemnatoir (memberikan derita fisik maupun psikis) yang berupa penjara dan denda.
Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang memberikan  tanggung  jawab  kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan untuk  melakukan  pemulihan  lingkungan  setelah  mendapatkan  sanksi  administrasi lingkungan.  Hal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  meskipun  sanksi  administratif lingkungan tidak memiliki kekuatan daya paksa seperti sanksi pidana, namun sanksi administratif  lingkungan  memiliki  fungsi  yang  penting  sebagai  instrumen penanggulangan  terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup.  Sanksi  administratif sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  UUPPLH  yaitu  sanksi  administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang dapat berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin lingkungan; atau
d. Pencabutan izin lingkungan.
Sanksi  administrasi  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  UUPPLH  dijatuhkan  kepada penanggungjawab usaha dan atau/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan  pelanggaran  terhadap  izin  lingkungan.
Dengan  demikian  menerapkan  Pasal  100  UUPPLH  terhadap  penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan alasan sanksi administrasi di dasarkan pada PP No. 27 tahun  2012,  artinya  menjatuhkan  sanksi  administratif  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1) UUPPLH  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  PP  No.  27  Tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan.
Selanjutnya,  jika  sanksi  administrasi  telah  dijatuhkan  pada  masa  berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (selanjutnya  disingkat  UUPLH)  atau  sebelum  berlakunya  UUPPLH  namun penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  mematuhi  sanksi  administrasi tersebut,  dan  ketidakpatuhan  memenuhi  sanksi  administrasi  berlanjut  sampai berlakunya UUPPLH, apakah hal ini bisa dijadikan alasan untuk menerapkan Pasal 100 UUPPLH  terhadap  penangungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut,  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ketentuan  Pasal  25  sampai  Pasal  27  UUPLH,  mengatur  Sanksi  Administrasi. Sanksi  Administrasi  berdasarkan  Pasal  25  ayat  (1)  UUPLH  yaitu  berupa  paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu  pelanggaran,  melakukan  tindakan  penyelamatan,  penanggulangan,  dan/atau pemulihan  atas  beban  biaya  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan,  kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27 ayat (1)  UUPLH,  diatur  bahwa  pelanggaran  tertentu  dapat  dijatuhi  sanksi  berupa pencabutan  izin  usaha  dan/atau  kegiatan.  Penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  UUPLH menjelaskan bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai  dari  pelanggaran  syarat  administrasi  sampai  dengan  pelanggaran  yang menimbulkan korban. Kemudian, yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan
kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Memperhatikan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPLH, menetapkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, dan sanksi administrasi dijatuhkan karena penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  lingkungan  hidup  yang  mulai  dari pelanggaran  syarat  administrasi  sampai  dengan  pelanggaran  yang  menimbulkan korban.  Hal  ini  (ketentuan  sanksi  administrasi  dalam  UUPLH)  berbeda  dengan ketentuan  sanksi  adminstrasi  dalam  UUPPLH.  Sanksi  administrasi  dalam  UUPPLH dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan sanksinya terdiri atas: teguran tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin  lingkungan,  atau  pencabutan  izin lingkungan.
Dengan demikian, menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap pelaku usaha dan atau  kegiatan  yang  dijatuhkan  sanksi  administrasinya  berdasarkan  ketentuan  sanksi administrasi  yang  diatur  dalam  UUPLH,  tidak  dapat  dilakukan,  karena  hal  ini  akan bertentangan dengan asas legalitas. Kemudian, berdasarkan Pasal 125 UUPPLH, sejak UUPPLH  berlaku,  UUPLH  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku,  ini  berarti  makna sanksi administrasi harus diartikan sebagai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  izin lingkungan. Akan tetapi penerapan Pasal 100 UUPPLH bisa diterapkan kepada orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, jika orang tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali.  Artinya, pelaku usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan telah dilakukan lebih dari satu kali.
Untuk  membuktikan  telah  dilakukannya  pelanggaran  terhadap  baku  mutu  air limbah,  baku  mutu  emisi,  atau  baku  mutu  gangguan,  maka  pejabat  pengawas lingkungan yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan  atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UUPPLH, membuat laporan dan berita acara pengawasan atas pelanggaran dimaksud. Dengan adanya dibuat laporan dan berita acara pengawasan
tersebut,  maka  akan  ada  bukti  yang  menerangkan  atau  yang  membuktikan  bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.
Dengan demikian, menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap pelaku usaha dan atau  kegiatan  yang  dijatuhkan  sanksi  administrasinya  berdasarkan  ketentuan  sanksi administrasi  yang  diatur  dalam  UUPLH,  tidak  dapat  dilakukan,  karena  hal  ini  akan bertentangan dengan asas legalitas. Kemudian, berdasarkan Pasal 125 UUPPLH, sejak UUPPLH  berlaku,  UUPLH  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku,  ini  berarti  makna sanksi administrasi harus diartikan sebagai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  izin lingkungan. Akan tetapi penerapan Pasal 100 UUPPLH bisa diterapkan kepada orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, jika orang tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali.
Artinya, pelaku usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran terhadap baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau  baku  mutu  gangguan  telah  dilakukan lebih dari satu kali.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dalam hal perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sepanjang belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil, bolak-balik berkas perkara bisa terjadi hingga berlipat kali tak terbatas. Hal ini akan menimbulkan ketidak pastian dan harus dilakukan tindakan hukum khususnya bagi pencari keadilan, dengan cara menghentikan penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 KUHAP. Oleh karenanya penyidik atau penuntut umum harus melakukan koordinasi yang baik disertai bertindak secara professional.
Penerapan asas ultimum remedium ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila  sanksi  administratif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau  pelanggaran dilakukan  lebih  dari  satu  kali,  dan  tidak  memiliki  itikad  baik  lagi,  karena    sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis  yang  bersifat  preventif  dan  represif  non- yustisial    untuk    mengakhiri    atau    menghentikan  pelanggaran  ketentuan-ketentuan yang tercantum  dalam  persyaratan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Saran
Untuk  meminimalisir  terjadinya  bolak  balik  berkas  perkara  perlu  dilakukan penyempurnaan KUHAP agar suatu perkara pidana dapat ditangani secara optimal dan tuntas, terutama memberikan batasan yang definitif berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan, agar memberikan kepastian.
Dalam  penerapan  asas  ultimum  remedium  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup perlu dioptimalkan sanksi administrasi sebagai  sebuah  instrumen  penegakan hukum lingkungan  dalam  pengendalian,  pencegahan,  dan  penanggulangan  perbuatan  yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, (2008). Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta,
Alvi Syahrin, (2009). Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan , Sofmedia, Jakarta,
Alvina  Trend  Burrows,  (1966). The  Basic  Dictionary  of  Amarican  English ,  Rinchart  and Winston Inc, New York,
Daud  Silalahi,  (2001). Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup Indonesia , Alumni, Bandung,
Frieman, ( 1960). Leal Theory, Fourt Edition, Steau and Sons Limited, London,
Gatot Soemartono, (2013). Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta,
Harun  M.  Husein,  (1993). Masalah  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya ,  PT.  Bumi Aksara, Jakarta,
Komisi  Kepolisian  Nasional,  (2015). Cold  Cases:  Apa  dan  Bagaimana? ,  KOMPOLNAS, Jakarta,
Moeljatno, (2002). Asas-asas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta, Jakarta,
Mardjono  Reksodiputro,  (1993). Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas – Batas  Toleransi) ,  Fakultas  Hukum Unversitas Indonesia,
Muladi dan Barda Nawawi Arif, (2010). Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit PT. Alumni, Bandung,
Muladi, Demokratisasi, ( 2002). Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , The Habibie Center , Jakarta,
M. Husein Harun, (1991). Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT Rineka Cipta,
Jakarta,
M. Yahya Harahap, (2004). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika,
Mudzakkir,  (2011). Aspek  Hukum  Pidana  dalam  Pelanggaran  Lingkungan  Hidup ,  Jakarta: Pascasarjana UI,
Mas  Achmad  Santosa,  dkk.,  (1999). Pedoman  Penggunaan  Gugatan  Perwakilan  ( Class Action ) , Cetakan I, ICEL., PIAC., YLBHI, Jakarta,
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  (2005). Kapita  SelektaZ  Hukum  Pidana ,  Badan  Penerbit UNDIP, Semarang:

## Jurnal
Edra  Satmaidi ,  ( 2011). “ Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ”, Jurnal Konstitusi , Vol. 4, No. 1 Tahun 2011.
Helmi,  (2009). “Hukum  Lingkung an  dalam  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Untuk
Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”, Inovatif;  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol  4,
No. 5 Tahun 2011
Salman Luthan, (2009). “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum , Vol. 16, No. 1 Tahun 2009.
Sutrisno, (2011). “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”,
Jurnal Hukum , Vol.3, No. 3 Tahun 2011.

## Sumber lain
Surat  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Karawang  Nomor:  B-6053/0.2.18/Euh.1/11/  2018, tanggal 23 November 2018, Perihal Pengembalian Berkas Perkara A.n. Daim bin Juhi  yang  disangka  melanggar  Pasal  102  dan  atau  Pasal  104  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dilengkapi.