## FACTORS RELATED TO ABILITY AND WILLINGNESS TO PAY HEALTH INSURANCE IN NON-WAGE WORKERS
Yuni Yarti Tuan 1* , Dominirsep O. Dodo 2
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2 Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Nusa Cendana *Korespondensi: yunhituan@gmail.com

## Abstract
The target for participation in the National Health Insurance 2024 is 98%. All residents are required to participate  by  paying  contributions  directly  or  indirectly/borne  by  the  government.  There  are  still residents, especially non-wage earner workers, who are considered economically capable and willing to pay contributions independently but have yet to participate as participants. It was also found that many participants were in arrears when paying their fees. This research wants to analyze factors related to the ability and willingness to pay in groups of  non-wage earners. This research was a quantitative study with a cross-sectional design. The research results showed a relationship between employment, income, expenses, and the number of family members with the ability to pay. Knowledge and information about health insurance policies were related to willingness to pay. The sub-district government needs to carry out outreach and education about the national health insurance policy, especially regarding the rights and  obligations  of  participants,  and  improve  the  selection  mechanism  and  economic  suitability  of potential recipients for contribution assistance.
Keywords: Ability to Pay, Willingness to Pay, National Health Insurance.

## Abstrak
Target  kepesertaan  dalam  kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  tahun  2024  adalah  98%.  Semua penduduk  diwajibkan  berpartisipasi,  baik  dengan  membayar  iuran  secara  langsung  maupun  tidak langsung/ditanggung  pemerintah.  Masih  ada  sebagian  penduduk  khususnya  golongan  pekerja  bukan penerima upah yang secara ekonomi dianggap mampu dan mau membayar iuran secara mandiri, namun belum berpartisipasi sebagai peserta. Banyak peserta yang  ditemukan menunggak pembayaran iuran. Penelitian  ini  ingin  menganalisis  faktor  apa  saja  berhubungan  dengan  kemampuan  dan  kemauan membayar pada kelompok masyarakat  pekerja bukan penerima upah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,  dengan  desain  potong  lintang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan pekerjaan,  pendapatan,  pengeluaran,  dan  jumlah  anggota  keluarga  dengan  kemampuan  membayar. Pengetahuan  masyarakat  dan  kepemilikan  informasi  tentang  kebijakan  jaminan  kesehatan  memiliki hubungan dengan kemauan membayar. Pemerintah kelurahan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang  kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  khususnya  tentang  hak  dan  kewajiban  peserta  dan memperbaiki mekanisme seleksi dan kelayakan calon penerima bantuan iuran secara ekonomi. Kata kunci: Kemampuan Membayar, Kemauan Membayar, Jaminan Kesehatan Nasional.

## Pendahuluan
Peraturan  Presiden  No.  12  Tahun  2013  mengamanatkan  bahwa  manfaat  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa perlindungan kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan diperuntukkan bagi  peserta yang sudah membayar iuran atau iurannya  dibayarkan oleh  pemerintah. 1 Sejak  diterapkan  tahun  2014,  manfaat  kebijakan  JKN  ini  mulai  dianggap penting  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  sehingga  terjadi  peningkatan  jumlah kepesertaan dari tahun ke tahun. Untuk menjaga keberlangsungan kebijakan, pemerintah pusat melakukan beberapa perubahan terhadap besarnya iuran yang harus dibayar masyarakat sesuai kelas pelayanan kesehatan mulai dari kelas I, II, dan kelas III. 2 Ketentuan terakhir mengenai besaran iuran/premi JKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 yakni Kelas I sebesar Rp. 150.000, Kelas II sebesar Rp.100.000, dan kelas III sebesar Rp. 35.000. 3
Data nasional  BPJS Kesehatan  melaporkan  224.909.151 peserta terdaftar per 31 Juni 2021 atau sebesar 83% dari total masyarakat  Indonesia. 4 Peserta JKN terbanyak berasal dari kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat yakni 96.347.417 jiwa. Selanjutnya adalah peserta dari kategori PBI daerah yakni 36.784.017 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) pegawai negeri  sebanyak  17.904.506  jiwa,  dan  PPU  badan  usaha  sebanyak  38.616.772  jiwa.  Jumlah peserta  terendah  berasal  dari  dua  kategori  yakni  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU) sebanyak  30.968.926  jiwa  dan  peserta  Bukan  Pekerja  yakni  4.287.459  jiwa. 5 Peserta  JKN terdaftar di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 4.666.063 orang atau setara 85,78% dari total  penduduk  5.439.368  jiwa. 6 Peserta  JKN  di  Kota  Kupang  baru  mencapai  75%  atau sebanyak 339.469 jiwa dari keseluruhan penduduk di  Kota Kupang. 7 Secara khusus, peserta JKN  di  Kelurahan  Bello  adalah  1.533  jiwa  atau  33%  dari  total  penduduk.  Angka  tersebut menunjukkan bahwa belum semua masyarakat terdaftar sebagai peserta meski sudah menjadi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8 Fakta menarik lainnya adalah peserta yang  terdaftar  sebagai  PBPU  tidak  rutin  membayar  iuran  karena  ketidakmampuan  secara ekonomi. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa  hanya ±55% saja yang telah membayar iuran  kepada  BPJS,  sedangkan  sisanya  menunggak  pembayaran.  Mayoritas  peserta  PBPU menunggak adalah mereka yang memilih layanan kelas III dengan jumlah ±22 juta jiwa, kelas II sekitar 6 juta jiwa dan kelas I sekitar 4 juta jiwa. Dengan demikian, tantangan dalam mencapai target  cakupan  kesehatan  semesta  ( universal  health  coverage )  dari  sisi  kepesertaan  adalah peningkatan partisipasi penduduk.
Terdapat  banyak  faktor  yang  memengaruhi  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  program  JKN.  Selain  masalah  ketidaklengkapan  administrasi  kependudukan  yang menyulitkan  pengurusan  status  kepesertaan,  sebagian  masyarakat  juga  masih  beranggapan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan bukanlah  hal  yang  urgen karena kejadian sakit tidak terjadi  setiap  saat.  Masyarakat  cenderung  untuk  lebih  memilih  membayar  langsung  biaya perawatan/pengobatan  ketika sakit daripada harus membayar iuran setiap bulan.  Di samping itu, sebagian penduduk tidak memiliki pendapatan yang cukup sehingga alokasi belanja rumah tangga lebih banyak diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang lain.
Peningkatan  partisipasi  penduduk  dalam  program  JKN  pada  kelompok  PBPU  dari perspektif  ekonomi  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dan  kemauan  membayar  penerima manfaat  (peserta  JKN).  Penelitian  terdahulu  menemukan  bahwa  ada  hubungan  antara pendapatan,  pengetahuan,  dan  persepsi  dengan  kepatuhan  membayar  iuran  JKN. 9 Penelitian Marzuki menemukan bahwa responden Ability to Pay (ATP) 1 dengan kategori mampu sebesar 61%  dan  tidak  mampu  sebesar  39%;    ATP  2  non  makanan  dengan  kategori  mampu  sebesar 46%;  dan  ATP  non-esensial  dengan  kategori  mampu  sebesar  21%.  Pada  aspek  kemauan membayar tunggakan, responden dengan kategori tidak mau sebesar 70% sedangkan responden dengan kategori mau sebesar 30%. 10 Hasil penelitian dari Hildayanti menemukan bahwa salah satu faktor yang paling dominan memengaruhi kemampuan dan kemauan membayar iuran JKM pada peserta mandiri adalah faktor persepsi mutu pelayanan kesehatan. 11
Penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran JKN pada kelompok masyarakat PBPU di wilayah Kelurahan Bello,  Kota  Kupang.  Informasi  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat sebagai  bukti  dukung  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat sebagai peserta JKN sekaligus memberi gambaran terkait besaran tarif JKN yang dapat dijangkau dari perspektif masyarakat.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  desain  potong  lintang.  Tempat penelitian adalah Kelurahan Bello, Kota Kupang dengan periode waktu pengambilan data pada bulan  September  2021-April  2022.  Populasi  adalah  penduduk  yang  tercatat  sebagai  peserta PBPU.  Jumlah  populasi  sebanyak  104  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  besar  sampel  50  KK. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak sederhana.
Variabel  independen  yang  diteliti  yaitu  pekerjaan,  pendapatan,  pengeluaran,  jumlah anggota  keluarga,  riwayat  penyakit  katastropik,  pengetahuan,  informasi  tentang  JKN,  dan persepsi  mutu  pelayanan.  Variabel  dependen  adalah  kemampuan  dan  kemauan  membayar. Kemampuan membayar adalah jumlah rupiah yang mampu dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan kelas yang tersedia berdasarkan Perpres No. 64 tahun 2020, dengan kriteria mampu jika besar  pengeluaran  non  esensial  dalam  rumah  tangga  ≥Rp35.000  dan  tidak  mampu  jika <Rp35.000. Pekerjaan adalah status pekerjaan responden, dengan kriteria objektif: bekerja dan tidak bekerja. Pendapatan adalah jumlah rupiah yang didapatkan keluarga dari hasil pekerjaan berdasarkan UMK Kupang tahun 2021, dengan kriteria: rendah jika <Rp1.950.000 dan tinggi jika ≥Rp1.950.000. Pengeluaran adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk belanja rumah tangga selama satu bulan berdasarkan standar BPS Kota Kupang Tahun 2020, dengan kriteria: rendah,  jika  <Rp1.503.032  dan  tinggi,  jika  ≥Rp1.503.032.  Jumlah  anggota  keluarga  adalah banyaknya anggota keluarga yang ada dalam satu rumah, terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan famili lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga menurut BKKBN tahun 2019, dengan kriteria:  kecil  jika  ≤4  orang  dan  besar  jika  >4  orang.  Kemauan  membayar  adalah  kesediaan responden  dalam  membayar  iuran  JKN  minimal  kelas  3,  dengan  kriteria:  bersedia  dan  tidak bersedia. Riwayat penyakit katastropik adalah kejadian penyakit yang pernah diderita dengan besaran  pengeluaran  finansial  untuk  pemulihannya  sebesar  40%  dari  jumlah  pendapatan keluarga  per  bulan,  dengan  kriteria:  ada  dan  tidak  ada.  Pengetahuan  adalah  kemampuan individu mengetahui dan menjawab pertanyaan terkait informasi tentang JKN, dengan kriteria: tinggi, jika ≥50% dan rendah jika <50%. Informasi tentang JKN adalah sekumpulan data atau fakta yang berisi tentang JKN, dengan kriteria: baik, jika skor ≥60% dan kurang Baik, jika skor <60%. Persepsi tentang mutu layanan adalah pandangan/penilaian individu terhadap kualitas pelayanan  kesehatan  yang  diterima,  dengan  kriteria:  baik  jika  nilai  ≥60%-100%  dan  kurang baik jika nilai <60%.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  terstruktur  dengan  instrumen kuesioner.  Pengolahan  data  meliputi editing,  coding,  cleaning untuk  mengetahui  distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat ( Chi Square dan Fisher Exact Test ). Penyajian data menggunakan tabel dan narasi. Penelitian ini  mendapatkan  kelayakan  etik  dari  Komisi  Etik  Penelitian  Kesehatan,  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan nomor: 2021173 – KEPK.

## Hasil
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  tidak  mampu  membayar (58,0%),  tidak  mau  membayar  (58,0%),  memiliki  pekerjaan  (82,0%),  berpendapatan  rendah (62,0%),  pengeluaran  rendah  (52,0%),  jumlah  anggota  keluarga  besar  (60,0%),  ada  riwayat penyakit katastropik (56,0%), tingkat pengetahuan tinggi (62,0%), informasi tentang JKN baik (62,0%), dan persepsi mutu pelayanan baik (66,0%).
Tabel  1.  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Kemampuan  Membayar,  Kemauan  Membayar, Pekerjaan, Pendapatan, Pengeluaran, Jumlah Anggota Keluarga, Riwayat Penyakit Katastropik, Pengetahuan, Informasi tentang JKN, dan Persepsi tentang Mutu Pelayanan Peserta PBPU di Wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang, Tahun 2022
Variabel Penelitian Frekuensi (n=50) Proporsi (%) Kemampuan membayar Mampu (≥Rp35.000) 21 42,0 Tidak mampu (<Rp 35.000) 29 58,0 Kemauan membayar Bersedia 21 42,0 Tidak 29 58,0 Pekerjaan Bekerja 41 82,0 Tidak bekerja 9 18,0 Pendapatan Rendah 31 62,0 Tinggi 19 38,0 Pengeluaran Rendah 26 52,0 Tinggi 24 48,0 Jumlah anggota keluarga Kecil 20 40,0 Besar 30 60,0 Riwayat penyakit katastropik Ada 28 56,0 Tidak 22 44,0 Pengetahuan Tinggi 31 62,0 Rendah 19 38,0 Informasi tentang JKN Baik 31 62,0 Kurang 19 38,0 Persepsi tentang mutu pelayanan Baik 33 66,0 Kurang 17 34,0
Tabel 2 menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden yang memiliki pekerjaan tetapi  tidak  mampu  membayar  sebesar  48,8%,  berpendapatan  tinggi  tetapi  tidak  mampu membayar sebesar 26,3%, memiliki pengeluaran yang rendah tetapi tidak mampu membayar sebesar  34,6%,  dan  memiliki  jumlah  anggota  keluarga  kecil  tetapi  tidak  mampu  membayar sebesar  30%.  Hasil  uji Chi-Square antara  variabel  pendapatan,  pengeluaran,  dan  jumlah anggota  keluarga  dengan  kemampuan  membayar  menunjukkan  hubungan  yang  signifikan (CI:95%, α=0,05). Khusus untuk variabel pekerjaan, terdapat frekuensi nilai harapan ( expected count )  yang  kurang  dari  5,  sehingga  harus  dilanjutkan  dengan  uji Fisher  Exact .  Variabel pekerjaan ditemukan berhubungan dengan kemampuan membayar (CI:95%, α=0,05).
Tabel 2. Hubungan Pekerjaan, Pendapatan, Pengeluaran, dan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kemampuan Membayar Peserta PBPU di Wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang, Tahun 2022
Variabel Independen Kemampuan Membayar Jumlah p-value Mampu Tidak n % n % n % Pekerjaan Bekerja 21 51,2 20 48,8 41 100 0,006 Tidak 0 0,0 9 22,9 9 100 Pendapatan Tinggi 14 73,7 5 26,3 19 100 0,000 Rendah 7 22,6 24 77,4 31 100 Pengeluaran Rendah 17 65,4 9 34,6 21 100 0,000 Tinggi 4 16,7 20 83,3 29 100 Jumlah anggota keluarga Kecil 14 70,0 6 30,0 20 100 0,001 Besar 7 23,3 23 76,7 30 100
Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar yang memiliki riwayat penyakit katastropik tetapi tidak bersedia membayar sebesar 60,7%, berpengetahuan tinggi tentang JKN tetapi tidak bersedia  membayar  sebesar  37,8%,  memiliki  informasi  tentang  JKN  tetapi  tidak  bersedia membayar  sebesar  38,7%,  dan  memiliki  persepsi  mutu  pelayanan  yang  baik  tetapi  tidak bersedia membayar sebesar 48,5%. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepemilikan informasi tentang JKN memiliki hubungan dengan kemauan membayar (CI:95%, α=0,05). Riwayat penyakit katastropik dan persepsi mutu pelayanan tidak berhubungan dengan kemauan membayar.
Tabel 3. Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik, Pengetahuan, Informasi tentang JKN, dan Persepsi  Mutu Pelayanan dengan Kemauan Membayar Peserta PBPU di  Wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang, Tahun 2022
Variabel Independen Kemauan Membayar Jumlah p-value Bersedia Tidak n % n % n % Riwayat penyakit katastropik Ada 11 39,3 17 60,7 28 100 0,661 Tidak ada 10 45,5 12 54,5 22 100 Pengetahuan Tinggi 19 61,3 12 38,7 31 100 0,000 Rendah 2 10,5 17 89,5 19 100 Informasi tentang JKN Baik 19 61,3 12 38,7 31 100 0,000 Kurang 2 10,5 17 89,5 19 100 Persepsi tentang mutu pelayanan Baik 17 51,5 16 48,5 33 100 0,058 Kurang 4 23,5 13 76,5 17 100

## Pembahasan
1. Hubungan Pekerjaan dengan Kemampuan Membayar
Pekerjaan  adalah  suatu  aktivitas  yang  dikerjakan  seseorang  dan  menghasilkan  uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan akan biaya kesehatan. 12 Penelitian ini  menemukan  bahwa  pekerjaan  berhubungan  dengan  kemampuan  membayar  iuran. Masyarakat  yang  statusnya  bekerja  cenderung  mampu  membayar  iuran  JKN  setiap  bulan daripada yang tidak bekerja. Secara potensial, penduduk yang sedang bekerja akan memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar iuran  JKN  sesuai  kelas  pelayanan  yang  ada.  Temuan  penelitian  ini  mengonfirmasi  temuan penelitian sebelumnya yang juga menemukan pola yang sama. 10 Implikasi praktis dalam upaya meningkatkan  kepesertaan  JKN  pada  kelompok  masyarakat  PBPU  berdasarkan  temuan penelitian  ini  adalah  perlunya  perumusan  ulang  kebijakan  mengenai  kriteria  jenis  pekerjaan dengan upah yang memadai sebagai peserta JKN yang tidak mendapat bantuan iuran. Kriteria tersebut harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses seleksi dan penetapan status kepesertaan JKN di masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat PBPU. Dalam penelitian ini, eksplorasi tentang jenis pekerjaan responden tidak dilakukan. Oleh karena itu, riset lanjutan diperlukan untuk mengungkap jenis-jenis pekerjaan tersebut untuk mendukung pengembangan program JKN dan segregasi normatif terhadap jenis kepesertaan JKN yang tepat sasaran dan adil.
2. Hubungan Pendapatan dengan Kemampuan Membayar
Pendapatan  adalah  sejumlah  uang  yang  dihasilkan  kepala  keluarga  dan/atau  anggota keluarga dari hasil bekerja selama satu bulan. Penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan antara  pendapatan  dengan  kemampuan  membayar  iuran  JKN. 13 Kelompok  masyarakat  yang memiliki  pendapatan  tinggi  cenderung  mampu  membayar  iuran  dan  sebaliknya.  Meskipun secara  proporsional,  sebagian  besar  masyarakat  dalam  penelitian  ini  memiliki  tingkat pendapatan  rendah  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  memiliki  pendapatan  tinggi.  Rendahnya tingkat  pendapatan  berdampak  langsung  terhadap  ketidakmampuan  membayar  iuran  JKN. Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian Marzuki sebelumnya di Kota Makassar. Masyarakat  yang  berpendapatan  rendah  akan  lebih  mengutamakan  biaya  konsumsi  tiap  hari dan mengesampingkan pembayaran iuran kesehatan. 10 Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan  Sudarman  bahwa  responden  yang  berpendapatan  tinggi  mampu  membayar  iuran kesehatan  dengan  nominal  yang  tinggi  karena  memiliki  kapasitas  fiskal  rumah  tangga  yang lebih tinggi. 14 Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah diperlukan kegiatan evaluasi secara berkala terhadap kelompok masyarakat PBPU yang menunggak pembayaran iuran JKN. Jika  pendapatan  yang  diperoleh  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  termasuk pembayaran  iuran  jaminan  kesehatan,  maka  kebijakan  subsidi  kesehatan  melalui  pengalihan status kepesertaan dari PBPU ke PPU wajib dilakukan.  Bila ditemukan ada di antara kelompok masyarakat  PBPU  yang  benar-benar  memiliki  pendapatan  yang  rendah,  maka  status kepesertaannya  diubah  menjadi  Penerima  Bantuan  Iuran  (tanggungan  pemerintah  pusat  dan daerah).
3. Hubungan Pengeluaran dengan Kemampuan Membayar
Pengeluaran  adalah  banyaknya  uang  yang  dihabiskan  untuk  belanja  rumah  tangga selama satu bulan. 15 Hasil penelitian ini menemukan ada hubungan antara pengeluaran dengan kemampuan  membayar.  Masyarakat  dengan  kategori  pengeluaran  rendah  cenderung  mampu membayar iuran JKN. Sebaliknya, masyarakat dengan kategori pengeluaran tinggi cenderung tidak  mampu  membayar  iuran  JKN.  Hasil  penelusuran  lebih  lanjut  diketahui  bahwa pengeluaran terbesar rumah tangga dalam penelitian ini adalah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan  non  pangan.  Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan  penelitian  Marzuki
yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  rumah  tangga  sangat  tinggi,  dan  paling  banyak  ialah pengeluaran non esensial. 10 Penelitian Syamsinar juga menemukan bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan. Semakin besar pendapatan yang dimiliki,  semakin  besar  tingkat  konsumsi  rumah  tangga. 16 Implikasi  praktis  dari  temuan  ini, adalah perlunya edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam membelanjakan sumber daya yang dimiliki dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar serta pembayaran iuran jaminan  kesehatan.  Pengeluaran  untuk  kebutuhan  non  esensial  seperti  pembelian  tembakau, sirih  pinang  dan  minuman  keras  perlu  dikurangi  dan  dialihkan  alokasinya  untuk  membayar iuran jaminan kesehatan.
4. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kemampuan Membayar
Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya jiwa yang tinggal dalam satu rumah, yang terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak-anak,  serta  famili  lain  yang  menjadi  tanggung  jawab  kepala keluarga. 12 Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kemampuan  membayar.  Keluarga  dengan  jumlah  anggota  sedikit/kecil  cenderung  mampu membayar  iuran  sedangkan  keluarga  dengan  jumlah  anggota  banyak/besar  cenderung  tidak mampu membayar iuran. Pada penelitian ini, didapati lebih banyak masyarakat yang memiliki anggota  keluarga  yang  banyak.  Banyaknya  jumlah  anggota  keluarga  akan  meningkatkan kuantitas pengeluaran rumah tangga karena semakin banyak juga individu yang harus dipenuhi kebutuhannya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Hildayanti  yang menyatakan semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin banyak kebutuhan kesehatan yang  dipenuhi. 11 Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Sudarman  yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga memengaruhi pandangan kepala keluarga dalam membelanjakan  sumber  daya  yang  dimilikinya. 14 Demikian  juga  dengan  hasil  penelitian Rosiana  yang  menyatakan  jumlah  tanggungan  keluarga  berpengaruh  pada  pengeluaran konsumsi rumah tangga. 17 Implikasi dari penelitian ini adalah penggalakan kembali program Keluarga  Berencana  dalam  jangka  panjang  oleh  pemerintah  akan  memiliki  kontribusi  yang positif  dalam  pencapaian  target  cakupan  kesehatan  semesta  ( universal  health  coverage )  dari sisi kepesertaan.
5. Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik dengan Kemauan Membayar
Riwayat  penyakit  katastropik  adalah  jenis-jenis  penyakit  yang  besaran  pengeluaran finansialnya  sebesar  40%  dari  jumlah  pendapatan  keluarga  per  bulan.  Hasil  penelitian  ini menyatakan tidak ada korelasi riwayat penyakit katastropik dengan kemauan membayar. Secara proporsional, hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki riwayat penyakit katastropik sama-sama cenderung untuk tidak mau membayar iuran. Temuan  penelitian  ini  mendukung  temuan  penelitian  Marzuki  yang  menyatakan  tidak  ada hubungan antara riwayat penyakit katastropik dengan kemauan membayar. 10 Namun, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hildayanti, yang menyatakan riwayat katastropik baik  yang  diderita  individu,  ataupun  oleh  anggota  keluarga  akan  memengaruhi  sikap individu/masyarakat  untuk  membayar  iuran. 11 Besar  kemungkinan  perbedaan  antara  hasil penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  disebabkan  oleh  perbedaan  karakteristik lokasi penelitian. Konteks dan situasi dalam penelitian ini adalah daerah perbatasan kota dengan desa yang pola hidup masyarakatnya berbeda dengan pusat kota di penelitian sebelumnya. Oleh karena hubungan antara kedua variabel ini belum konsisten, maka perlu dilakukan riset lanjutan dengan konteks yang lain sehingga justifikasi dan generalisasi hubungan antar kedua variabel ini menjadi lebih tepat dan komprehensif.
6. Hubungan Pengetahuan dengan Kemauan Membayar
Pengetahuan adalah kemampuan individu mengetahui dan menjawab pertanyaan terkait informasi mengenai JKN. 2 Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan berhubungan
dengan kemauan membayar. Masyarakat lebih banyak memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN  karena  sering  membaca  dan  mendengar  informasi  melalui  media  elektronik  dan  media massa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin  besar  ketaatannya  dalam  membayar  iuran.  Salah  satu  faktor  yang  menghambat kesinambungan  pembayaran  iuran  pada  peserta  JKN  yang  PBPU  adalah  kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  pembayaran  iuran  dan  sanksi/konsekuensi  dari ketidaktpatuhan membayar iuran. 18 Temuan penelitian ini mengonfirmasi temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa peserta yang mendapat informasi tentang kewajiban sebagai peserta asuransi kesehatan mempunyai rasa keinginan yang tinggi untuk membayar iuran berdasarkan aturan  yang  ditetapkan,  dibanding  peserta  yang  belum  mendapatkan  informasi. 17 Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah perlunya sosialisasi secara berkala oleh BPJS tentang manfaat  JKN  dalam  membantu  meringankan  biaya  pengobatan  dan  kewajiban  peserta melakukan pembayaran tiap bulan agar tidak dikenakan denda.
7. Hubungan Informasi tentang JKN dengan Kemauan Membayar
Informasi tentang JKN diartikan sebagai sekumpulan data/fakta yang berisikan tentang JKN. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan informasi tentang JKN dengan kemauan membayar. Masyarakat beranggapan bahwa ketika mereka mendapatkan informasi yang utuh dari  berbagai  pihak  dan  yang  mudah  dimengerti,  maka  informasi  itu  juga  akan  menentukan keputusan  ketika  menggunakan  pelayanan  kesehatan.  Temuan  penelitian  ini  mengonfirmasi hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  rendahnya  partisipasi  sebagai  menjadi peserta  jaminan  kesehatan  nasional  disebabkan  karena  peserta  tidak  mendapatkan  informasi terkait asuransi yang etis, adanya korupsi, ketidakpercayaan serta adanya pengalaman kurang baik  bersama  badan  pengelola  jaminan  kesehatan  nasional. 19 Implikasi  praktis  dari  hasil penelitian  ini  adalah  perlunya  pemberian  informasi  JKN  secara  berkala  oleh  pemerintah (kelurahan)  secara  langsung  kepada  masyarakat  melalui  sosialisasi  dan  pembentukan  kader JKN sehingga kebijakan JKN dan implementasinya tidak disalahpahami.
8. Hubungan Persepsi Mutu Pelayanan dengan Kemauan Membayar
Persepsi  mutu  pelayanan  pandangan  atau  penilaian  individu/masyarakat  terhadap kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diterima. 15 Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  tidak  ada hubungan  antara  persepsi  tentang  mutu  pelayanan  kesehatan  dengan  kemauan  membayar. Kelompok  responden  baik  yang  mempersepsikan  mutu  pelayanan  itu  baik  maupun  yang mempersepsikan mutu pelayanan kurang baik cenderung untuk tidak mau membayar. Temuan penelitian  ini  berbeda  dengan  temuan  penelitian  Hildayanti  yang  menyatakan  pandangan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan berpengaruh pada kesediaan masyarakat untuk terus  membayar  iuran.  Dalam  penelitian  sebelumnya,  pelayanan  yang  didapati  masyarakat sesuai  dengan  harapan  peserta,  sehingga  ada  kecenderungan  untuk  teratur  dalam  membayar premi. 9 Informasi  yang  diperoleh masyarakat  saat  pertama kali  datang ke fasilitas kesehatan akan  memengaruhi  pola  pikir  terhadap  kebutuhan  dalam  memperpanjang  kepesertaan  dan kepatuhan  membayar  iuran. 17 Dalam  penelitian  ini,  diperoleh  informasi  bahwa  pelayanan kesehatan yang didapat responden di fasilitas kesehatan tidak semuanya bersifat baik. Masih sering  ditemukan  pelayanan  kesehatan  yang  tergesa-gesa  karena  keadaan  mendesak  dengan jumlah antrean yang banyak. Di saat yang sama, responden juga tidak memiliki pilihan fasilitas kesehatan lain yang lebih baik karena terbatasnya jumlah provider.

## Kesimpulan
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan membayar iuran pada kelompok masyarakat PBPU adalah pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, dan jumlah anggota keluarga. Sementara, faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran pada kelompok
masyarakat  PBPU  adalah  pengetahuan  dan  informasi  tentang  JKN.  Sosialisasi  dan  edukasi terkait  implementasi  kebijakan  dan  manfaat  JKN,  serta  hak  dan  kewajiban  peserta  perlu dilakukan  secara  berkala  baik  melalui  media  sosial,  media  massa  dan  media  lainnya. Pemerintah perlu merumuskan ulang kriteria dalam proses seleksi dan penetapan status peserta JKN sehingga kelompok masyarakat pekerja bukan penerima upah adalah pihak yang memiliki kemampuan  dan  kemauan  membayar.  Penelitian  lanjutan  terhadap  variabel  yang  hasil temuannya belum konsisten  dan  variabel  lain  (pendidikan, jarak ke tempat  pembayaran, dan motivasi) yang belum diteliti perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif bagi perbaikan implementasi kebijakan JKN.

## Daftar Pustaka
1.   Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan [Internet]. 12 Indonesia; 2013. Available from:
https://www.dpr.go.id/jdih/perpres/year/2013
2.   Yunianti AD. Willingness to Pay Timbangan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Pedagang di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 [Internet]. Universitas Sriiwijaya; 2018. Available from: https://repository.unsri.ac.id/1059/1/RAMA_13201_1001138419165_0009067602_01_fr ont_ref.pdf
3.   Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 64 Indonesia; 2020.
4.   BPS RI. Hasil Sensus Penduduk 2020 [Internet]. Jakarta; 2021. Available from: https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020
5.   BPJS Kesehatan. Peserta Program JKN. BPJS Kesehatan [Internet]. 2021 Jun; Available from: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/
6.   Tani A. 773.304 Penduduk di NTT Belum Terdaftar Sebagai Peserta JKN-KIS [Internet]. rri.co.id. Kupang; 2020 [cited 2021 Jul 17]. Available from: https://rri.co.id/kupang/daerah/898965/773-304-penduduk-di-ntt-belum-terdaftar-sebagai- peserta-jkn-kis
7.   BPS Kota Kupang. Proyeksi Penduduk Kota Kupang 2019 [Internet]. Kupang: BPS Kota Kupang; 2019. Available from: https://kupangkota.bps.go.id/publikasi.html
8.   Kelurahan Bello. Laporan Bulanan Kelurahan Bello. Kupang; 2021.
9.   Widyanti N. Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar [Internet]. Skripsi. 2018. Available from:
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTVkYzIxMDYz M2I0YTViYTgzOGZlYzgwNjI3OWQ1OTE0N2M2ZTRkMw==.pdf
10.  Marzuki DS, Abadi MY, Darmawansyah, Arifin MA, Rahmadani S, Fajrin MA. Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPU JKN di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo [Internet]. 2019;05(02):102–13. Available from: www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id
11.  Hildayanti AN, Batara AS, Alwi MK. Determinan Ability To Pay and Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar). Promot J Kesehat Masy [Internet]. 2020;10(02):130–7. Available from:
https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM/article/viewFile/1367/1186 12.  Ishmah F. Analisis ATP (Ability to Pay) dan WTP (Wllingness to Pay) terhadap
Keputusan Penentuan Kelas Iuran Jaminan Kesehatan pada Sopir Angkot di Kota Semarang [Internet]. Universitas Negeri Malang; 2016. Available from: http://lib.unnes.ac.id/28136/1/6411412126.pdf
13.  Putra AW. Analisis Permintaan Penggunaan Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah di Kabupaten Semarang [Internet]. Universitas Diponegoro; 2010. Available from: http://eprints.undip.ac.id/
14.  Sudarman, Batara AS, Haeruddin. Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. Kesehat Masy [Internet]. 2021;11(01):45–57. Available from: https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM/article/viewFile/1517/1298
15.  Mardika DT. Faktor Predisposisi, Pendukung, dan Pendorong yang Mempengaruhi Perilaku terhadap Kepatuhan Pembayaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 [Internet]. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun; 2018. Available from: http://repository.stikes-bhm.ac.id/58/
16.  Syamsinar S, Batara AS, Amelia AR. Gambaran Kemampuan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada Pedagang di Pasar Terong Kota Makassar. Wind Public Heal J [Internet]. 2021;1(6):797–807. Available from: https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/163
17.  A NL, Nabila W, Fajrini F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. J Kedokt dan Kesehat [Internet]. 2020;16(2):84–92. Available from: http://repository.umj.ac.id/946/1/Jurnal BPJS_FKK Vol.16 No.2 %282020%29.pdf
18.  Hasan FI, Supriyadi, Hidayat CT. Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Membayar Iuran Peserta JKN Mandiri di Dusun Jalinan Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 2020; Available from:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Faktor+Yang+Mempengar uhi+Ketaatan+Membayar+Iuran+Peserta+JKN+Mandiri+di+Dusun+Jalinan+Desa+Harjo mulyo+Kecamatan+Silo+Kabupaten+Jember&btnG=
19.  Nugroho IH, Dewi A, Nazaruddin L. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar JKN Pada Pekerja Informal Di Kulon Progo. Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo [Internet]. 2021;7(1). Available from: https://jurnal.stikes- yrsds.ac.id/index.php/JMK/article/view/595