JIGE 5 (1) (2024) 166-180

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.1799
Model  Collaborative  Governance  Dalam  Pengelolaan  Program Ekonomi Mikro di Desa Waeheru Kecamatan Baguala Kota Ambon
Amir Faisal Kotaromalos 1* , Joana Joanita Tuhumury 1 , Nurainy Latuconsina 1 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia *Corresponding author email: amir.kotaromalos@fisip.unpatti.ac.id

## History Article
Article history:
Received September 7, 2023 Approved December 14, 2023

## ABSTRACT
The approach taken in doing this research is both quantitative and qualitative.  Using  Simple  Likert  Scale  Formulas  -  and  Qualitative Approaches:  Interactive  Analysis  Models  by  Miles  and  Huberman (2014). The results obtained from this study are indicators (1). Being in  a  very  bad  category,  because  the  average  rating  of  the Governance  Collaboration  Implementation  Indicator  is  in  this category (1,56), where the sub-indicator Face to face to Dialogue is in very poor condition (1,54) The sub-Indicator Trust Building is also very  poor  (1,48),  -  Commitment  to  the  Process,  very  poor  (1,65). Shared Understanding, very bad (1,47) and Intermediate Outcomes are  very  bad.  (1,68).  Indicators  (2)  Collaboration  inhibitors  of governance, low knowledge factors, the spirit of entrepreneurship and  self-reliance  of  low-level  societies,  awareness  factors  of unformed  parties,  personal  ego  and  institutional  factors  of  high- level Parties, budgetary factors that are still low. Indicators (3) The role  and  function  of  Micro  Enterprise  Building  by  Cooperative Services  as  a  role  and  elements  of  Bank  Indonesia  as  a Commodity/Product/Type  Enterprise  Builder  (KPJU),  the  role  of expanding  access  or  financial  inclusion  by  OJK,  Capacity  Building Micro  Enterprises  by  Colleges,  Motivation  and  Business  Examples of Successful Entrepreneurs.

## ABSTRAK
Pendekatan  yang  ditempuh  dalam  meakukan  riset  ini  adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan Menggunakan Rumus Skala  Likert  Sederhana  -  dan  Pendekatan  Kualitatif:  Model  Analisa Interaktif  Miles  dan  Huberman  (2014).  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian ini adalah indikator (1). Berada pada Kategori sangat tidak baik,  karena  nilai  rata-rata  Indikator  Implementasi  Collaborasi Governance  berada  pada  kategori  ini  (1,56),  dimana  sub  indikator Face  to  face  to  Dialogue  (Dialog  antar  muka)  berada  pada  kondisi yang  sangat  tidak  baik  (1,54)  Sub  indikator  Trust  Building (Membangun  Kepercayaan)  juga  Sangat  tidak  baik  (1,48),  - Commitment  to  the  Process  (Komitmen  pada  Proses  Kolaborasi),
Sangat  tidak  baik  (1,65).  Shared  Understanding  (Pemahaman Bersama),  Sangat  tidak  baik  (1,47)  dan  Intermediate  Outcomes

## Keywords:
model,  collaborative, governance
Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro … -  167
(Dampak  Sementara)  sangat  tidak  baik  (1,68).  Indikator  (2)  Faktor- faktor  Penghambat  Collaborasi  Governance,  faktor  rendahnya pengetahuan,  Jiwa  usaha  dan  kemandirian  berusaha  dari masyarakat  yang  masih  rendah,  faktor  kesadaran  para  pihak  yang belum terbentuk, faktor ego persaonal dan Lembaga dari Para Pihak yang masih tinggi, faktor anggaran yang masih sedikit. Indikator (3) Peran  perluasan  akses  atau  inklusi  keuangan  oleh  OJK,  Capacity Building Usaha Mikro oleh Perguruan Tinggi, Motivasi dan Contoh Usaha dari Pelaku Usaha yang Berhasil.
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Kotaromalos,  A.  F.,  Tuhumury,  J.  J.,  &  Latuconsina,  N.  (2024).  Model  Collaborative  Governance  dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro di Desa Waeheru  Kecamatan Baguala Kota  Ambon. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 166–180. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.1799

## PENDAHULUAN
Era globalisasi dewasa ini telah melahirkan revolusi industri keempat atau “kehancuran” yang  berdampak  signifikan  pada  perubahan  pola  kehidupan  manusia  di  belahan  bumi  ini. Perubahan  demi  perubahan  terus  terjadi  di  segala  bidang  yang  tidak  dapat  diprediksi,  perilaku terstruktur  yang  rumit,  dan  sistem  teknologi  yang  kompleks  karena  perubahan  budaya memengaruhi  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat.  Setelah  berkonsentrasi  pada  pembangunan infrastruktur,  pemerintah  akan  mulai  fokus  pada  peningkatan  standar  sumber  daya  manusia (SDM)  (Wulandari,  2021).  Aset  perusahaan  yang  paling  berharga  adalah  sumber  daya manusianya  karena  merupakan  posisi  kunci.  Agar  semua  komponen  sistem  dalam  suatu perusahaan  berfungsi  dengan  baik,  SDM  perlu  mendapat  perhatian  lebih.  Yang  dimaksud dengan "sumber daya manusia" adalah semua kemampuan atau potensi penduduk serta sifat atau kualitas  demografis,  sosial,  atau  ekonomi  yang  dapat  digunakan  untuk  pembangunan.  Oleh karena  itu,  berbicara  tentang  sumber  daya  manusia  berarti  berbicara  tentang  penduduk  secara keseluruhan,  termasuk  semua  potensi  atau  keterampilannya.  Dua  komponen  potensi  manusia adalah  kuantitas  dan  kualitas  (Papayungan,  1995).  Melalui  program  orientasi  dan  pelatihan keduanya  sangat  dibutuhkan  tuntutan  pekerjaan  dan  kapasitas  tenaga  kerja  harus  diselaraskan. Dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  dan  pengembangan  sangat  penting  jika  tenaga  kerja  ingin menjadi lebih mandiri dan mahir dalam pekerjaan yang mereka pegang saat ini atau yang akan mereka  lakukan  di  masa  depan  (Tufa,  2015).  Sedangkan  hasil  temuan  Suhu,  dkk  (2019)  perlu dilakukan  pemberdayaan  oleh  Masyarakat  (Suhu,  dkk,  2019),  perencanaan  Pembangunan (Wance,  dkk,2021),  pemberdayaan  kelompok  usaha  kecil  Masyarakat  (Alhadar,  dkk,  2020), layanan  transaksi  non  tunai  (Salman,  dkk,  2023),  intervensi  swasta  dalam  Masyarakat  (Suhu, dkk, 2019).
Pelaksanaan program pemberdayaan desa dan kelurahan telah menjadi cita-cita nasional dari  bangsa  ini  dalam  penanggulangan  kemiskinan  absolut  di  akar  masyarakat  indonesia, langkah  operasionnya  kemudian  didasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  140/640/SJ  tentang  pedoman  alokasi  dana  sharing  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota  kepada  Desa/Kelurahan  pada  tanggal  22  Maret  2005  yang  pada  hakekatnya memiliki  tiga  dimensi  tujuan  utama,  yaitu:  1.  Memberdayakan  masyarakat  untuk  menentukan sendiri  kebutuhannya,  merencanakan  kegiatan  pembangunan,  melaksanakannya  secara  terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab. 2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang  kondusif  untuk  mewujudkan  peran  masyarakat  dalam  pembangunan,  khususnya  dalam
upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. 3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk  pinjaman  yang  murah  dan  mudah  gunaEnter88  pengembangan  ekonomi  masyarakat desa/kelurahan.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat  secara  keseluruhan,  dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki. Upaya  tersebut  dilakukan  bukan  saja  untuk  memenuhi  ketercukupan  sandang,  pangan,  dan papan  semata,  akan  tetapi  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan  ekonomi,  sosial,  fisik,  maupun mental spiritual. Keberhasilan dan kegagalan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada kualitas serta keeberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal  utama  dan  pengelolaan  pembangunan  ekonominya  sendiri.  Desa  Waiheru  adalah  salah satu  desa  di  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon  yang  banyak  memiliki  usaha  rumahan.  Usaha mikro,  kecil  yang  terkenal  di  desa  Waiheru  adalah  usaha  tempe  dan  tahu,  pandai  besi, perbengkelan. Salah satu tempat pembuatan tempe tahu yang terkenal adalah usaha tempe tahu di  samping  Markas  Komando  733  Reider.  Pusat  pembuatan  tempe  tahu  ini  merupakan  usaha rumahan  yang  telah  lama  dirintis.  Mas  Suparno  (Pemilik  usaha)  dan  pemilik  usaha  yang  lain (pandai besi dan perbengkelan) merasa usahanya kurang berkembang kurang berkembang karena jaringan-jaringan usahanya mengalami gangguan semenjak Pandemi Cavid-19 yang lalu.
Terindikasi juga pemerintah kurang memberikan perhatian kepada usaha ekonomi mikro dan  kecil  di  desa  ini.  Pada  sisi  lain  BUMDes  Dewa  Sejahtera  dalam  melaksanakan  fungsinya terindikasi  berkinerja  buruk,  karena  dari  hasil  observasi  lapangan  tidak  ditemukan pengembangan  dan  pemberdayaan  untuk  para  pelaku  usaha  di  Desa  Waiheru,  apa  lagi  kelas usaha  mikro  dan  kecil.  Hal  ini  nampak  pada  beberapa  indikasi  sebagai  berikut:  1)  Dana pengembangan  ekonomi  desa  yang  bersumber  dari  DD  dan  ADD  yang  dikelola  BUMdesa ditunjuk  seenaknya  untuk  membangun  kios  dan  kafe  yang  memiliki  daya  sumbang  keuangan bagi desa yang tidak signifikan. 2) Pelaku usaha mikro seperti (Ibu-ibu penjual nasi kuning, bubur ayam, nasi kelapa, nasi goring, gado-gado, penjual ikan dan lain-lain) menggerakkan  usahanya dengan modalnya sendiri yang pas-pasan dan sering bangkrut akibat tidak memiliki modal usaha lagi akibat terdesak kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan anak serta biaya kesehatan jika sakit.  3)  Manajemen  usaha  BUMdes  diatur  sesuka  hati  oleh  Pemerintah  Desa,  seperti  bidang usaha penyewaan kios dan lahan usaha lain berada langsung dibawah kontorol Pemerintah Desa tidak memberikan manfaat pada usaha mikro yang memang sangat membutuhkan. Banyak kios di  pasar  waieru  yang  kosong  mubazir  dan  tidak  bermanfaat  bagi  pengembangan  ekonomi masyarakat. 4) Bendahara BUMdes tidak pernah memegang uang hasil usaha BUMdes langsung diambil oleh Bendahara Desa. 5) Keuntungan usaha tidak diseving atau untuk diputar modalnya dengan  memberikan  bantuan pinjaman  lunak  bagi  pelaku  usaha mikro dan  usaha  kecil  namun dibagi  pada  perangkat  desa  dan  diberikan  sedikit  untuk  pengurus  BUMdes.  6)  Pelaku  usaha mikro di Desa Waiheru hampir secara keseluruhan mengandalkan modal usaha sendiri dan tidak ada peran BUMDes didalam nya, mulai dari sisi permodalan, pengembangan dan pemberdayaan usahanya,  serta  tidak  ada  kerja  sama  pengembangn  usaha  dengan  dinas  perindustian  dan perdagangan, dinas koperasi, pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan serta para pelaku usaha serupa yang berhasil di Kota Ambon.
Pada hal potensi ekonomi diareal desa ini dalam usaha Mikro, kecil dan menengah jika diberdayakan  dengan  baik  akan  memicu  penyegaran  dan  peningkatan  usaha-usaha  tersebut. Realita  ini  menurut  hemat  kami  menarik  untuk  diteliti  dan  dituangkan  dalam  beberapa pertanyaan  riset  yakni,  -  Bagai  mana  Model  Colaborative  Governance  yang  tepat  dalam Pengelolaan  Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon  - Faktor-faktor  apa  yang  berpengaruh  pada  Model  Colaborative  Governance  dalam  Pengelolaan
Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon  -  Bagai  mana Strategi  Penerapan  Model  Colaborative  Governance  yang  tepat  dalam  Pengelolaan  Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  dan  menggambarkan  -  Bagai  mana  Model Colaborative  Governance  yang  tepat  dalam  Pengelolaan  Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon  -  Faktor-faktor  apa  yang  berpengaruh  pada  Model Colaborative  Governance  dalam  Pengelolaan  Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa  Waiheru Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon  -  Bagai  mana  Strategi  Penerapan  Model  Colaborative Governance  yang  tepat  dalam  Pengelolaan  Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa  Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.
Secara konseptual teoritik, kata collaborative (kolaboratif) atau collaboration yang berarti kerja  sama.  Pengertian  yang  lebih  luas  menurut  Frans  &  Bursuck  (dalam  Afdal  2015:27) kolaboratif diartikan sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para professional untuk pencapaian tujuan  bersama.  Ini  menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  terlibat  didalam  kegiatan  kolaboratif memiliki  tujuan  yang  sama,  tidak  boleh  berbeda,  sehingga  membutuhkan  adanya  mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehinnga tujuan akan dapat dicapai.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Idol  &  Baran  (dalam  Afdal,2015)  yang  menyatakan bahwa  in  collaborative,  planning  and  implementing  are  joint  effort.  Ini  berarti  bahwa  dalam pelaksanaan  kolaboratif  yang  efektif  kegiatan  perencanaan  dan  pelaksanaan  merupakan  usaha bersama.
Oleh Sink (dalam  Zaenuri,2016) kolaboratif diartikan sebagai proses diaman oragnisasi- organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  dari  Fosler  (dalam  Zaenuri,  2016)  yang menjelaskan  secara  lebih  spesifik  tentang  kerja  sama  yang  bersifat  kolaboratif  atau  kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan eligment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan  yang  tidak  sama  membangun  shared  vision  dan  berusaha  mewujudkannya  secara bersama.
Dikatakan  oleh  Dwiyanto  (2015)  bahwa  governance  berasal  dari  kata  “govern”  dengan definisi  yakni  mengambil  peran  yang  lebih  besar,  yang  terdiri  dari  semua  proses,  aturan  dan lembaga  yang  memungkinkan  pengelolaan  dan  pengendalian  masalah-masalah  kolektif masyarakat.  Dengan  demikian  secara  luas,  governance  termasuk  totalitas  dari  semua  lembaga dan  unsur  masyarakat,  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Untuk  lebih  jelasnya  dalam memahami pergeseran makna antara government dan governance, Leach dan Percy Smith dalam Hetifa  (2009),  mengungkapkan  perbedaan  terkait  dua  konsep  tersebut  bahwa  goverment mengandung  pengertian  politisi  dan  pemerintah  yang  mengatur,  melakukan  sesuatu, memberikan  pelayanan  dan  sementara  sisa  dari  elemen  sebuah  negara  itu  bersifat  pasif. Sementara  governance  meleburkan  makna  tersebut,  dengan  merenggangkan  kekakuan  antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government.
Collaborative governance adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik  yang  melibatkan  secara  langsung  stakeholder  non-state  di  dalam  proses  pembuatan kebijakan  yang  bersifat  formal,  berorientasi  consensus  dan  deliberative  yang  bertujuan  untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell dan  Gash,  2008).  Secara  khusus,  collaborative  governance  telah  menempatkan  banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi
sektoral,  karena  tuntutan  dari  klien  sering  melampaui  kapasitas  dan  peran  organisasi  publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik.
Kolaborasi  diperlukan  untuk  memungkinkan  governance  menjadi  terstruktur  sehingga efektif  memenuhi  meningkatnya  permintaan  yang  timbul  dari  pengelolaan  lintas  pemerintah, organisasi,  dan  batas  sektoral (Chang,  2009).  Kolaborasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan  yang  melatar  belakangi  adanya  kolaborasi  tiap  lembaga  atau  institusi.  menyebutkan bahwa collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam  menyelesaikan  masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  public  (Junaidi,  2015),  pembagian bantuan langsung tunai (Suhu, dkk, 2021).
Selanjutnya  penjelasan  lainnya  yang  lebih  spesifik  dikemukan oleh  Ansell  dan  Grash dalam  Sudarmo  bahwa  collaborative governance  muncul  secara  adaptif  atau  dengan  sengaja diciptakan secara  sadar  karena  alasan-alasan  dan  pentingnya  konsep  ini  dilakukan  sebagai berikut  ini  (Junaedi,  2015)  Kompleksitas  dan  saling  ketergantungan  antar  institusi.  b)  Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. c) Upaya mencarai cara-cara baru  untuk  mencapai  legitimasi  politik.  d)  Kegagalan  implementasi  kebijakan  di  tataran lapangan.  e)  Ketidakmampuan  kelompokkelompok,  terutama  karena  pemisahan  rezim-rezim kekuasaan  untuk  menggunakan  arena-arena  institusi  lainnya  untuk  menghambat  keputusan.  f) Mobilisasi kelompok kepentingan. g) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.
Collaborative  governance  merupakan  langkah  tatanan  pemerintahan  yang  didalamnya terdapat  keterlibatan  semua  pihak  antara  government,  civil  society,  dan  private  sector  dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitariansime dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan  yang  mengedepakan  kepentingan  society.  Kolaborasi  antara  government,  civil society,  dan  private  sector  merupakan  langkah-langkah  optimalisasi  peran  government  dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum dijelaskan bahwa  collaborative  governance  merupakan  sebuah  yang  di  dalamnya  untuk  mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016).
Dalam  mengukur  Variabel  Model  Colaborative  Governance  yang  tepat  dalam Pengelolaan  Program  Ekonomi  Mikro  Di  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon, dirumuskan indikator sebagai berikut: A. Collaboration Governance: 1. Face to face to Dialogue (Dialog  antar  muka),  2.  Trust  Building  (Membangun  Kepercayaan),  3.  Commitment  to  the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi), 4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama), 5.  Intermediate  Outcomes  (Dampak  Sementara).  B.  Faktor  Penghambat:  1.  Faktor Rendahnya Pengetahuan, Jiwa usaha dan Kemandirian Berusaha dari Masyarakat. 2. Faktor Kesadaran Para Pihak. 3. Faktor Ego Persaonal dan Lembaga dari Para Pihak. 4. Faktor Anggaran. C. Strategi Model  Collabortive  Governance:  1.  Peran  Pembinaan  teknis  Perdagangan  oleh  dinas Perindustrian  dan  Perdagangan.  2.  Peran  serta  Fungsi  Pembinaan  Usaha  Mikra  oleh  Dinas Koperasi Sebagai. 3. Peran serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU).  4.  Peran  perluasan  akses  atau  inklusi  keuangan  oleh  OJK.  5. Capacity  Building  Usaha  Mikro  oleh  Perguruan  Tinggi.  6.  Motivasi  dan  Contoh  Usaha  dari Pelaku Usaha yang Berhasil.

## METODE PENELITIAN
Lokasi: Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Populasi: Pelaku Usaha Mikro dan  Seluruh  Aparatur  Pemerintah  dari  Dinas  dan  lembaga  terkait  serta  Pemerintah  Desa
Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Sampel, diambil secara Purposive Sampling dengan ketentuan,  diambil:  (1)  Kepala  Dinas  Koperasi  Kota  Ambon  dan  2  orang  Staff  =  3  Orang,  (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon beserta 2 orang Staff = 3 Orang, (3) Unsur Bank Indonesia = 3 Orang, (4) Unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = 3 Orang, (5) Kades dan Pengurus BumDes = 5 Orang, (6) Pelaku usaha Mikro = 50 Orang, (7) Pelaku usaha Kecil = 25 Orang, (8) Pelaku Usaha Menengah = 5 Orang, (9) Tokoh Masyarakat = 5 Orang, (10) Pelaku Usaha  yang  Berhasil  =  1  Orang.  Dengan  demikian  sampel  dalam  penelitian  ini  diambil berjumlah = 100 Orang responden. Informan Penelitian (Analisis Kualitatif) Meliputi: (1) Kepala Dinas Koperasi Kota Ambon atau Staff, (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon atau Staff, (3) Unsur Bank Indonesia, (4) Unsur OJK, (5) Kades dan Pengurus BumDes, (6)  Pelaku  usaha  Mikro,  (7)  Pelaku  usaha  Kecil,  (8)  Pelaku  Usaha  Menengah,  (9)  Tokoh Masyarakat.  Analisa  Data:  Kuantitatif:  Dengan Menggunakan  Rumus  Skala  Likert  Sederhana, Kualitatif: Model Analisa Interaktif Miles dan Huberman (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator Implementasi Kebijakan Kolaborasi Governance dalam Pengembangan  usaha mikro pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
Nilai rata-rata Indikator = 𝟏,𝟓𝟒 𝟏,𝟒𝟖 𝟏,𝟔𝟓 𝟏,𝟒𝟕 𝟏,𝟔𝟖
𝟓 = 1,56 Indikator Sub Indikator Kategori Nilai SB 5,00- 5,99 B 4,00- 4,99 KB 3,00- 3,99 TB 2,00- 2,99 STB 0-1,99 Indikator Implementasi Collaborasi Governance Sub  Indikator  Face to  face  to  Dialogue (Dialog antar muka) dalam program kerja  sama  antar sesame  pemangku kebijakan dengan pelaku  usaha  mikro (1,54) - - - - X Sub  Indikator  Trust Building (Membangun Kepercayaan) dalam  kerja  sama (1,48) - - - - X Sub Indikator Commitment  to  the Process  (Komitmen pada Proses Kolaborasi) (1,65) - - - - X
Indikator Sub Indikator Kategori Nilai SB 5,00- 5,99 B 4,00- 4,99 KB 3,00- 3,99 TB 2,00- 2,99 STB 0-1,99 Sub Indikator Shared Understanding (Pemahaman Bersama), (1,47) - - - - X Sub Indikator Intermediate Outcomes (Dampak Sementara) (1,68) - - - - X Jumlah 0 0 0 0 4
Pada  sisi  lain,  Hasil  analisa  kualitatif  untuk  Indikator  1  Implementasi  Collaborasi Governance,  menemukan  kenyataan  bahwa:  (1)  Dialog  antar  muka  dalam  kolaborasi  juga pernah  dilakukan  namun  terbatas  pada  tiga  pihak  yakni  pihak  pemerintah  desa,  pelaku  usaha mikro  dan  dinas  badan  terkait,  (2)  upaya  membangun  kepercayaan  dalam  berkolaborasi  guna memberdayakan  pelaku  usaha  mikro  di  desa  ini  belum  terlaksana  karena  bentuk  kolaborasi masih  sanga  sederhana  dengan  Cuma  melibatkan  pihak  masyaraka  dangan  pemerintah  desa dalam  bentuk  bantuan  usaha  terbatas,  (3)  belum  Belum  pernah  ada  program  kolaborasi  yang lengkap. Kerja sama hanya bersifat sederhana antar pemerintah desa dengan pelaku usaha mikro dengan  pihak  ketiga  yang  hanya  sebagai  penasehat  keuangan  saja.  Walaupun  komitmen  yang terbangun  sangatlah  kuat  namun  tidak  membawa  dampak  manfaat  yang  signifikan  bagi kemajuan  usaha  karena  di  desa  waiheru  tidak  pernah  ada  pelibatan  pihak  bank  operasional seperti  Bank  BRI,  BNI,  Bank  Mandiri  yang  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  kredit  modal usaha  warga  di  desa  ini,  (4)  Di  desa  Waiheru,  belum  ada  pemahaman  bersama  terhadap  satu misi  yang  jelas,  dimana  misi  tersebut  akan  dijadikan  pegangan  oleh  setiap  stakeholder  untuk mengambil  tindakan  secara  bersama-sama  dalam  mengatasi  problem  usaha  mikro  karena kolaborasi yang terbangun tidak sangat terbatas dan tidak ada keunggulan komparatif yang dapat diandalkan  dalam  mendukung  misi  bersama  mengentaskan  kemiskinan,  (5)  Pemerintah  Desa Tidak  Pernah  mencari  jalan  untuk  membangun  MoU  dengan  pihak-pihak  terkait  yang  lebih berkompeten dengan peningkatan Usaha Mikro dan Kecil didesa ini.
Dari hasil analisis kuantitatif pada Indikator 2, diperoleh nilai rata-rata dari faktor yang menghambat  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Mikro  di  Masyarakat  adalah sebagai berikut:
Nilai nata-rata Indikator = 𝟏,𝟒𝟒 𝟏,𝟒𝟐 𝟏,𝟒𝟓 𝟏,𝟑𝟖 𝟒 = 1,42 Indikator Sub Indikator Kategori Nilai SB 5,00- 5,99 B 4,00- 4,99 KB 3,00- 3,99 TB 2,00- 2,99 STB 0-1,99
Indikator Sub Indikator Kategori Nilai SB 5,00- 5,99 B 4,00- 4,99 KB 3,00- 3,99 TB 2,00- 2,99 STB 0-1,99 Indikator  Faktor- faktor Faktor  Rendahnya Pengetahuan,  Jiwa Usaha dan - - - - X Penghambat Implementasi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha  Mikro  di Desa Waiheru Kemandirian Berusaha dari Masyarakat (1,44) Faktor  Kesadaran Para Pihak (1,42) - - - - X Faktor Ego personal dan  Lembaga  dari Para Pihak (1,45) - - - - X Faktor Anggaran (1,38) - - - - X Jumlah 0 0 0 0 4
Hasil  Analisis  kualititatif  Indikator  2,  Faktor  Penghambat  Implementasi  kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi mikro di Masyarakat desa Waiheru, karena: (1) masyarakat Desa Waiheru memiliki Pengetahuan usaha yang masih rendah begitu pula dengan Jiwa usaha yang belum berkembang baik dan belum terciptanya Kemandirian Berusaha membawa dampak bagi pengembangan kerja sama usaha mikro di desa ini, (2) Belum adanya pengertian baik dan sudut  pandang  dari  lembaga  terkait  yang  berkompeten  dalam  menyatukan  program  mereka (Antara Dinas terkait serta pihak Bank dan pihak OJK) serta faktor perilaku dominan dari pelaku usaha  mikro  di  desa  ini  yang  tidak  sadar,  tidak  disiplin  serta  cenderung  tidak  mau  diatur  dan kepala  batu,  tidak  sadar  akan  nasib  hidup  mereka  yang  sudah  semakin  memperihatinkan,  (3) karakter agen  dari  lembaga-lembaga  kolaborator  terkesan  egois  dan  arogan  dalam  pelatihan  di tingkaat  desa  sehingga  dinilai  tidak  baik  dan  dapat  menghalangi  kolaborasi  dalam  menunjang pemberdayaan usaha mikro bagi warga masyarakatnya sendiri, (4) Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi  kolaborasi  dalam  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  kecil,  hal  ini berpengaruh pada pengembangan usaha mikro di desa waiheru.
Hasil  kuantitatif  Indikator  3,  Stategi  Model  Collabortive  Governance,  dengan perhitungan rata-rata sebagai berikut:
4,70 + 4,44 + 4,58 + 4,73 + 4,82 + 4,80
6 = 4,67
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  Indikator  Strategi  Kolaborasi dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Mikro  Masyarakat  yang  ditawarkam  atau  yang  disetujui  oleh Mayoritas  Responden  bersifat  Positif  atau  Baik  Karena  nilai  rata-rata  Sub  Indikator  dari Indikator  ini  (4,67)  atau  Responden  Setuju  untuk  Kolaborasi  dalam  Kebijakan  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mikro harus ditempuh dengan langkah:
Indikator Sub Indikator Kategori Nilai SB 5,00- 5,99 B 4,00- 4,99 KB 3,00- 3,99 TB 2,00- 2,99 STB 0-1,99 Indikator  Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha  Mikro  di Desa Waiheru Pembinaan  teknis Perdagangan  oleh dinas  Perindustrian dan Perdagangan (4,70) - X - - - Pembinaan  Usaha Mikro  oleh  Dinas Koperasi secara bersamaan  dengan fungsi  dari  lembaga lain. (4,44) - X - - - Perlu  Peran  serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) (4,58) - X - - - Perlunya Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK (4,73) - X - - - Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha (4,82) - X - - - Perlunya  pelatihan Motivasi dan Contoh  Usaha  dari Pelaku  Usaha  yang Berhasil (4,80) - X - - - Jumlah 0 6 0 0 0
Hasil  Analisis  kualitatif  Indikator  3,  strategi  kolaborasi  dalam  kebijakan  pemberdayaan ekonomi masyarakat mikro harus ditempuh dengan langkah: (1) pembinaan teknis perdagangan oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  (2)  pembinaan  Usaha  Mikro  oleh  Dinas  Koperasi secara bersamaan dengan fungsi dari lembaga lain, (3) perlu peran serta unsur Perbankan Bank Indonesia  sebagai  Pembina  Komoditi/  Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU),  (4)  perlunya  peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK, (5) perlu langkah perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha, (6) perlunya pelatihan motivasi dan contoh usaha dari pelaku usaha
yang berhasil. Strategi ini hendaknya dilakukan secara bersamaan dalam bentuk kolaborasi antar lembaga terkait dengan kepentingan pemberdayaan atau pengembangan pelaku ekonomi mikro di tingkat desa.
Indikator 1. Implementasi Collaborasi Governance, temuan dari riset ini adalah: (1) Sub Indikator Face to face to Dialogue atau (Dialog antar muka), pada dasarnya dialog tatap muka dalam kolaborasi pernah dilakukan namun terbatas pada tiga pihak yakni pihak pemerintah desa, pelaku  usaha  mikro  dan  dinas  badan  terkait,  sehingga  informasi  tentang  kiat-kiat  usaha  yang didapatkan  pelaku  usaha  mikro  sangatlah  terbatas,  (2)  Sub  Indikator  Trust  Building (Membangun  Kepercayaan),  pada  prinsipnya  upaya  membangun  kepercayaan  dalam berkolaborasi  guna  memberdayakan pelaku  usaha  ekonomi  mikro  di  desa  ini  belum terlaksana karena  bentuk  kolaborasi  masih  sangat  sederhana  dengan  cuma  melibatkan  pihak  masyaraka dangan pemerintah desa dalam bentuk bantuan usaha terbatas, (3) Sub Indikator Commitment to the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi). Pada Perspektif analisa kualitatif pada segmen ini ditemukan kenyataan belum pernah ada program kolaborasi yang lengkap. Kerja sama hanya bersifat sederhana antar pemerintah desa dengan pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga yang hanya  berfungsi  sebagai  penasehat  keuangan  saja.  Walaupun  komitmen  yang  terbangun sangatlah  kuat  namun  tidak  membawa  dampak  manfaat  yang  signifikan  bagi  kemajuan  usaha karena  di  desa  waiheru  tidak  pernah  ada  pelibatan  pihak  bank  operasional  seperti  Bank  BRI, BNI, Bank Mandiri yang dapat memberikan kemudahan bagi kredit modal usaha warga di desa ini,  (4)  Sub  Indikator  Shared  Understanding  (Pemahaman  Bersama).  Di  desa  Waiheru,  belum ada  pemahaman  bersama  terhadap  satu  misi  yang  jelas,  dimana  misi  tersebut  akan  dijadikan pegangan  oleh  setiap  stakeholder  untuk  mengambil  tindakan  secara  bersama-sama  dalam mengatasi  problem  usaha  mikro  karena  kolaborasi  pemahaman  bersama  di  antara  stakeholder sangat terbatas dan tidak ada keunggulan komparatif yang dapat diandalkan dalam mendukung misi  bersama  mengentaskan  kemiskinan,  (5)  Sub  Indikator  Intermediate  Outcomes  (Dampak Sementara),  pada  dasarnya  Pemerintah  Desa  Tidak  Pernah  mencari  jalan  untuk  membangun MoU dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten dengan peningkatan Usaha Mikro dan Kecil  didesa  ini,  sehingga  dampak usaha  dari  para  pelaku  usaha  mikro  di  desa  ini  sama  sekali tidak terasa.
Temuan  Indikator  2.  Faktor-faktor  Penghambat:  (1)  Sub  Indikator  Faktor  Rendahnya Pengetahuan,  Jiwa  usaha  dan  Kemandirian  Berusaha  dari  Masyarakat.  Masyarakat  Desa Waiheru memiliki Pengetahuan usaha yang masih rendah, Jiwa usaha yang belum berkembang baik  dan  belum  terciptanya  Kemandirian  Berusaha  sehingga  berdampak  pada  pengembangan kerja sama bagi usaha mikro di desa ini, (2) Sub Indikator Faktor Kesadaran Para Pihak dalam berkolaborasi. Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi mikro tidak berhasil karena belum ada pengertian baik dan penyatuan sudut pandang dari lembaga terkait yang berkompeten dalam menyatukan program mereka serta foktor dominan yang terjadi ialah pelaku usaha mikro di  desa  ini  tidak  sadar,  tidak  disiplin  dan  merekalah  sendiri  yang  menggagalkan  kolaborasi  di desa  ini  serta  mereka  (Pelaku  usaha  kecil)  cenderung  tidak  mau  diatur  dan  kepala  batu,  tidak sadar akan nasib hidup mereka yang sudah semakin memperihatinkan, (3) Sub Indikator Faktor Ego  Personal  dan  Lembaga  dari  Para  Pihak.  Karakter  agen  dari  lembaga-lembaga  kolaborator terkesan egois dan arogan dalam pelatihan di tingkaat desa sehingga dinilai tidak baik dan dapat menghalangi  kolaborasi  dalam  menunjang  pemberdayaan  usaha  mikro  dari  warga masyarakatnya sendiri, (4) Sub Indikator Faktor Anggaran. Aspek keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi  kolaborasi  dalam  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  kecil,  hal  ini berpengaruh  pada  pengembangan  usaha  mikro  di  desa  waiheru.  Pada  disisi  lain  dalam
pembagiannya  menurut  warga  ada  kecenderungan  pilih  kasih  dalam  setiap  kebijakan  terutama dalam pembagian bantuan pada masyarakat usah kecil yang berhak menerimanya.
Temuan  Indikator  3.  Stategi  Model  Collabortive  Governance  dalam  Pemberdayaan Ekonomi  Mikro  harus  ditempuh  melalui  strategi:  (1)  Sub  Indikator  Peran  Pembinaan  teknis Perdagangan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota  Ambon,  di  dalam  memulai  pembinaan  teknis,  hendaknya  didahului  dengan  sosialisasi aturan  tentang  berbagai  Kebijakan  guna  menanamkan  pengetahuan  usaha  dibidang  Industri untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sebelum  melangkah  pada  pembinaan  teknis  praktek usaha.  Pemberdayaan  dimulai  dengan  pelatihah  serta  pendampingan  dan  pelaporan  berbagai segmen usaha yang dibina seperti Pelatihan Dasar Variasi Olahan Ikan Tuna dalam bentuk Tuna Asap,  Tuna  Asap  Cair  dan  Abon  Tuna,  pelatihan  rias  penganten,  Pelatihan  Penjahitan  Mode Pakaian,  Bordir, Busana Kebaya  Modern,  Variasi  Aplikasi  Motif  Bordir,  Pembuatan  Alas  kaki dari  sabuk  kelapa,  pembuatan  dan  pengolahan  berbagai  jenis  makanan  dari  bahan  tempe tahu,pembuatan  aneka  kerupuk  dan  lain-lain,  (b)  Sub  Indikator  Peran  serta  Fungsi  Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi. Peran Fungsi Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi UMKM  Kota  Ambon  yang  dilakukan selama  ini masih  berupa  pelatihan-pelatihan  bagi  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  ini,  seperti  packaging  atau  pengemasan  produk  bentuk permodalan  usaha  dan  perizinan  pembuatan  merek  ada  pula  pelatihan  pemasaran  (melalui website  dan  media  sosial  seperti  bukalapak, facebook,  instagram).  Seharusnya  perlu  pemberian tips-tips  usaha  yang  jitu  untuk  meningkatkan  omset  usaha,  perlu  juga  ketegasan  dalam penegakan  aturan  yang  mengikat  selama  memperoleh  pembinaan  dan  pengembangan  usaha. Pelatihan yang berorientasi proyek (Habis program selesaila hubungan) dengan anggota binaan harus  diubah  dengan  hubungan  binaan  usaha  yang  berorientasi  kemitraan  yang  saling menguntungkan.  Bantuan  pinjaman  dana  untuk  modal  usaha  hanya  dianjurkan  agar dikembalikan  tepat  waktu  dan  pengawasan  yang  dilakukan  hanya  bersifat  non  formal  berupa komunikasi  dan  silahturrahim  saja  oleh para  petugas,  orientasi  hubungan  kemitraan  seperti  ini harus dirubah, (3) Sub Indikator Peran serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/  Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU).  Upaya  Bank  Indonesia  dalam  melakukan  Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) diawali dengan  penelitian berkala  untuk memberikan data  dan  informasi  dalam  mendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan  UMKM,  melalui informasi  pasar  tentang  permintaan  dan  penawaran,  Serta  untuk  memberikan  input  tentang Kebijakan  Pemerintah  terutama  Pemerintah  Daerah  tentang  pengembangan  UMKM, memberikan  informasi  terkait  Peranan  Perbankan  dalam  pengembangan  UMKM,  informasi tentang  Komoditi/  Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU)  unggulan  yang  perlu  mendapat  prioritas pengembangan  di  suatu  kabupaten/kota  dan  kecamatan  sebagai  upaya  Mendukung pembangunan  ekonomi  daerah  -  Menciptakan  lapangan  kerja  dan  penyerapan  tenaga  kerja  - Meningkatkan daya saing produk, (4) Sub Indikator Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh  OJK.  Edukasi  tentang  literasi  keuangan  ini  untuk  memperdayakan  UMKM  agar  dapat mengakses  sumber  pendanaan  dan  memiliki  keterampilan  pengelolaan  keuangan  agar  pelaku UMKM  dapat  menimbang  pilihan  dalam  mencari  cara  pembiayaan  yang  tepat  untuk mengoptimalkan  usaha.  Literasi  dan  inklusi  keuangan  juga  akan  membantu  UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan. - Edukasi keuangan dilakukan untuk  UMKM  agar  mempunyai  catatatn  keuangan  yang  baik  rapih  serta  dapat  memberikan laporan  keuangan  yang  transparan  dan  baik,  mempermudah  bank  dan  investor  untuk  menilai resiko  usaha  dalam  upaya  memberikan  bantuan  kredit.  Memahami  kebutuhan  usaha  dan mekaisme  pembayaran  atau  pelunasan  pinjaman  yang  sama-sama  menguntungkan.  Hal  ini meningkatkan peluang keberhasilan usaha dalam mendapatkan pembiayaan, (5) pengembangan
kemampuan  sumber  daya  manusia  menjadi  tindakan  nyata  yang  perlu  dipersiapkan  dalam membangun  pangetahuan,  keterampilan,  potensi,  bakat,  dan  kompetensi  dasar  sebagai  solusi untuk  meningkatkan  produktivitas  usaha  pelaku  usaha  mikro  menjadi  lebih  baik  lagi  di  masa- masa  yang  akan  datang.  Kualitas  SDM  berkenaan  dengan  keahlian,  kemampuan  dan keterampilan kerja seseorang, mengacu pada Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan melahirkan  Kemampuan  (abilities)  yang  diharapkan,  hanya  dapat  ditingkatkan  melalui penguatan  kapasitas,  (6)  dalam  pengembangan  UMKM  faktor  pertama  yang  harus  dirubah adalah  mindset  usaha  dari  para  pelaku  usah,  kehadiran  para  pelaku  usaha  yang  telah  berhasil merintis  usaha  sangat  bermanfaat  untuk  memberikan  dorongan  dan  semangat  kepada  para pelaku  usaha  agar  mampu  melihat  peluang  baru  dalam  pengembangan  bisnis  sehingga  bisa berdaya  saing.  Namun  yang  terpenting  adalah  merubah  mindset  dan  memberikan  motivasi usaha.
Misalnya dalam model kemitraan, permodalan dan pemasaran yang sifatnya pilot project pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota  Ambon  kepada  pelaku  usaha  mikro  dari  masyarakat  rentan  stunting,  maka  yang  harus dilibatkan adalah:
(1)  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Ambon  dilibatkan  untuk  memberikan  materi  usaha bagi pelaku usaha mikro berupa materi packaging atau pengemasan produk bentuk permodalan usaha dan perizinan pembuatan merek, pelatihan pemasaran (melalui website dan media sosial seperti bukalapak, facebook, instagram), pemberian tips-tips usaha yang jitu untuk meningkatkan omset usaha, perlu juga pembinaan disiplin dalam pengembangan usaha dalam hubungan binaan usaha yang berorientasi kemitraan yang saling menguntungkan. Pemberian pinjaman dana untuk
modal usaha hanya dianjurkan agar dikembalikan tepat waktu dan pengawasan dengan disiplin pembayaran yang berorientasi kemitraan.
(2)  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Ambon,  memulai  pembinaan  teknis dengan  sosialisasi  aturan  tentang  berbagai  kebijakan  guna  menanamkan  pengetahuan  usaha dibidang industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebelum melangkah pada pembinaan teknis  praktek  usaha.  Pemberdayaan  dimulai  dengan  pelatihah  serta  pendampingan  dan pelaporan  berbagai  segmen  usaha  yang  dibina  seperti  pelatihan  dasar  variasi  olahan  ikan  tuna dalam  bentuk  tuna  asap,  tuna  asap  cair  dan  abon  tuna,  pelatihan  rias  penganten,  pelatihan penjahitan  mode  pakaian,  bordir,  busana  kebaya  modern,  variasi  aplikasi  motif  bordir, pembuatan alas kaki dari sabuk kelapa, pembuatan dan pengolahan berbagai jenis makanan dari bahan tempe tahu, pembuatan aneka kerupuk dan lain-lain.
(3)  Bank  Indonesia  sebagai  Pembina  Komoditi/  Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU),  diawali dengan  penyajian  hasil  penelitian  berkala  tentang  data  dan  informasi  terkini  tentang  potensi pasar  di  suatu  kawasan  yang  dapat  mendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan  UMKM, melalui  informasi  pasar  tentang  permintaan  dan  penawaran,  Serta  untuk  memberikan  input terkini tentang kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah tentang pengembangan umkm, memberikan  informasi  terkait  peranan  perbankan  dalam  pengembangan  UMKM,  informasi tentang  Komoditi/  Produk/  Jenis  Usaha  (KPJU)  unggulan  yang  perlu  mendapat  prioritas pengembangan di suatu kabupaten/kota dan kecamatan.
(4)  Keterlibatan  OJK  terkait  dengan  edukasi  literasi  keuangan  untuk  memperdayakan UMKM  agar  dapat  mengakses  sumber  pendanaan  dan  memiliki  keterampilan  pengelolaan keuangan agar pelaku UMKM dapat menimbang pilihan dalam mencari cara pembiayaan yang tepat  untuk  mengoptimalkan  usaha.  Agar  mempunyai  catatan  keuangan  yang  baik  rapih  serta dapat  memberikan  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  baik,  mempermudah  bank  dan investor  untuk  menilai  resiko  usaha  dalam  upaya  memberikan  bantuan  kredit.  Untuk mempermudah  upaya  mengajukan  kredit  kepada  lembaga  keuangan,  mengurangi  kegagalan pasar usaha yang disebabkan oleh adanya iformasi asimetri antara pemberi modal degan lembaga keuangan tentang kondisi dan perkembangan usaha.
(5)  Pengembangan  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  mempersiapkan  kualitas SDM berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang, mengacu pada Pengetahuan  (knowledge),  Keterampilan  (skill)  dan  melahirkan  Kemampuan  (abilities)  yang diharapkan, hanya dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas.
(6) Faktor pertama yang harus dirubah dalam pengembangan usaha adalah mindset dari para  pelaku  usah,  kehadiran  para  pelaku  usaha  yang  telah  berhasil  bermanfaat  untuk memberikan  dorongan  dan  semangat  kepada  para  pelaku  usaha  mikro  agar  mampu  melihat peluang baru dalam pengembangan bisnis sehingga bisa berdaya saing.

## KESIMPULAN
Indikator  1,  Implementasi  Collaborasi  Governance  berada  pada  kategori  Sangat  tidak baik  (1,56),  dengan  temun  dari  riset  adalah  :  (1)  Dialog  tatap  muka  pernah  dilakukan  namun hanya  terbatas  pada  tiga  pihak  yakni  pihak  pemerintah  desa,  pelaku  usaha  mikro  dan  dinas badan  terkait,  sehingga  informasi  tentang  kiat-kiat  usaha  yang  didapatkan  pelaku  usaha  mikro sangatlah  terbatas,  (2)  Upaya  membangun  kepercayaan  dalam  pemberdayaan  pelaku  usaha mikro belum  terlaksana  dengan  baik  karena  bentuk  kolaborasi  masih  sangat  sederhana  dengan cuma  melibatkan  pihak  masyaraka  dangan  pemerintah  desa  dalam  bentuk  bantuan  usaha terbatas,  (3)  Kerja  sama  hanya  bersifat  sederhana  antar  pemerintah  desa  dengan  pelaku  usaha mikro dengan pihak ketiga yang hanya berfungsi sebagai penasehat keuangan semata. Pada sisi
lain  walaupun  komitmen  yang  terbangun  sangatlah  kuat  namun  tidak  membawa  dampak manfaat yang signifikan bagi kemajuan usaha karena di Desa Waiheru karena tidak pernah ada pelibatan pihak bank operasional seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri yang dapat memberikan kemudahan  bagi  kredit  modal  usaha  warga  di  desa  ini,  (4)  Belum  ada  pemahaman  bersama terhadap  satu  misi  yang  jelas,  dimana  misi  tersebut  akan  dijadikan  pegangan  oleh  setiap stakeholder  untuk  mengambil  tindakan  secara  bersama-sama  dalam  mengatasi  problem  usaha mikro karena kolaborasi tentang pemahaman bersama di antara stakeholder sangat terbatas dan tidak  ada  keunggulan  komparatif  yang  dapat  diandalkan  dalam  mendukung  misi  bersama mengentaskan kemiskinan, (5) Pemerintah Desa tidak pernah mencari jalan untuk membangun MoU dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten dengan peningkatan usaha mikro dan kecil  didesa  ini,  sehingga  dampak  usaha  dari  para  pelaku  usaha  mikro  di  desa  ini  sama  sekali tidak terasa.
Indikator  2,  faktor-faktor  penghambat,  para  responden  menjawab  bahwa  rangkaian  sub indikator  dibawah  inilah  adaah  faktor-faktor  penghambat  Collaborative  Governance  dalam pemgembangan usaha mikro pada lokus penelitian (1,42) yakni: (1) Masyarakat Desa Waiheru memiliki pengetahuan usaha yang masih rendah,  jiwa usaha yang belum berkembang baik dan belum  terciptanya  kemandirian  berusaha  sehingga  berdampak  pada  pengembangan  kerja  sama bagi usaha mikro di desa ini, (2) belum ada pengertian baik dan penyatuan sudut pandang dari lembaga  terkait  dalam  menyatukan  program  mereka  serta  faktor  dominan  lainnya  ialah ketidaksadaran pelaku usaha mikro serta ketidakdisiplinan pelaku usaha sehingga menggagalkan kolaborasi  karena  pelaku  usaha  kecil  cenderung  tidak  mau  diatur  dan  kepala  batu,  tidak  sadar akan nasib hidup mereka yang sudah semakin memperihatinkan, (3) Karakter agen (Petugas) dari lembaga-lembaga kolaborator terkesan egois dan arogan dalam pelatihan, sehingga dinilai tidak baik  dan  menghalangi  kolaborasi,  (4)  Keterbatasan  anggaran  sangat  mempengaruhi  kolaborasi serta distribusi anggaran yang terbatas.
Temuan  indikator  3,  para  responden  sepakat  bahwa  Stategi  Model  Collabortive Governance  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Mikro  (4,67),  harus  dilakukan  melalui  langkah- langkah  sebagai  berikut:  (1)  Pembinaan  teknis  perdagangan  harus  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  berkolaborasi  dengan  lembaga  terkait  lainnya,  (2)  Fungsi pembinaan  usaha  mikro  oleh  harus  pula  dilakukan  secara  terpadu  dengan  lembaga  terkait lainnya oleh Dinas  Koperasi UMKM, (3) Peran serta  unsur perbankan (Bank Indonesia) harus bergerak sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) dalam setiap pelatihan usaha mikro dengan menyajikan data-data terkini hasil survei terkait potensi dan peluang usaha, jenis komoditi usaha serta lokasi usaha yang tepat sesuai hukum ekonomi permintaan dan penawaran, (4)  Peran  serta  OJK  sangat  diperlukan  dalam  pelatihan  dan  bimbingan  usaha  mikro  dalam perluasan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang akses atau inklusi keuangan dalam kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha, (5) Keterlibatan unsur perguruan tinggi sangat berguna bagi  pengembangan  kemampuan  sumber  daya  manusia  guna  pengembangan  Pengetahuan (knowledge),  Keterampilan  (skill)  dan  melahirkan  Kemampuan  (abilities)  yang  dapat ditingkatkan  melalui  penguatan  kapasitas,  (6)  Dalam  pengembangan  UMKM  faktor  pertama yang  harus  dirubah  adalah  mindset  usaha  dari  para  pelaku  usah,  kehadiran  para  pelaku  usaha yang telah berhasil merintis usaha sangat bermanfaat untuk memberikan dorongan dan semangat kepada  para  pelaku  usaha  agar  mampu  melihat  peluang  baru  dalam  pengembangan  bisnis sehingga bisa berdaya saing. Namun yang terpenting adalah merubah mindset dan memberikan motivasi usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.  dan Gash,  A, (2008). Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.  University  of California , Berkeley: Oxford Unversity Press. Afdal, (2015). Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa  Depan, Jurnal  Konseling dan Pendidikan . Vol.3 No.2.
Chang, H. J. (2009). Collaborative Governance  in Welfare Service Delivery: Focusing on  Local  Welfare System in Korea . International Review of Public Administration. Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif  dan  Kolaboratif .  UGM  Press. Yogyakarta.
Hetifah Sj. (2009). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Junaidi.  (2015). Collaborative  Governance  dalam  Upaya  Menyelesaikan  Krisis  Listrik  di  Kota Tanjungpinang . Naskah Publikasi Fisip Umrah.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  140/640/SJ  tentang Pedoman Alokasi Dana Sharing Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan
La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera  selatan  (studi  desa  mano  kecamatan  obi  selatan). JOURNAL  OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) , 4 (2), 156-172.
La Suhu, B., Suaib, R., Abdul, I., & Wance, M. (2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano). JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA , 2 (1), 19- 28.
La Suhu, B., Wance, M., Pora, P., & Kaunar, A. (2019). Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  di  Desa  Madapolo  Kabupaten  Halmahera  Selatan. Jurnal  Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram , 5 (2), 347-362.
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael  Huberman.  2014. Qualitative  Data  Analysis  (terjemahan) .  UI Press. Jakarta.
Subarsono.2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif . Gava Media. Yogyakarta.
Salman, S., Arifin, Z., & Hasdinawati, H. (2023). Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai. Journal of Government Science Studies , 2 (1), 45-50. Wance,  M.,  Kaliky,  P.  I.,  &  Syahidah,  U.  (2021).  Pkm  Inovasi  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Pasir  Putih  Kabupaten  Halmahera Selatan. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 3 (2), 233-240. Zaenuri, Muhammad. 92016). Skripsi. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance  (Studi  Kasus  Pariwisata-Bencana  Lava  Tour  Merapi  Kabupaten  Seleman) . Universitas Muhammadiah Yogyakarta