## PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN IMPLIKASI BAGI PENGHASILAN DI BAWAH PTKP
Anies Said Basalamah 1) ; Ferry Irawan 2*
1) asbasalamah@yahoo.com (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI)
2) ferry.irawan@pknstan.ac.id (Politeknik Keuangan Negara STAN) * untuk penulis korespondensi

## Abstract
Regulation of the Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022 is the basis for the implementation of guidelines for the use of a population identification number (NIK) as a taxpayer identification number (NPWP). There is a very strategic opportunity to emerge from this regulation. This study aims to elaborate on the implications that may arise from the said policy. In addition, it also aims to provide policy recommendations for the government both from a macro and micro perspective. This study uses a  qualitative  method  with an  elaborative  descriptive  approach.  The  results of  the  study  yielded  several  important  findings. First, the Directorate General of Taxes obtains more comprehensive information on taxpayer data so as to improve taxpayer compliance. Second, the policy of using NIK as NPWP can have a wider impact if it is followed by other policies, such as the income of taxpayers under PTKP being borne by the state. In addition, this policy can also improve data on poverty to be more valid and measurable.
Keywords:  population  identification  number,  taxpayer  identification  number,  non-taxable  income,  poverty alleviation

## Abstrak
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  112/PMK.03/2022  menjadi  dasar  petunjuk  pelaksanaan  penggunaan  nomor  induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terdapat peluang yang sangat strategis muncul dari regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi yang dapat muncul dari kebijakan dimaksud. Selain itu, juga bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  kebijakan  bagi  pemerintah  baik  dari  sisi  makro  maupun  mikro.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  elaboratif.  Hasil  penelitian  menghasilan  beberapa  temuan penting. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan informasi yang lebih komprehensif atas data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dapat berdampak lebih luas apabila diikuti dengan kebijakan lainnya seperti penghasilan wajib pajak di bawah PTKP ditanggung oleh negara. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki data mengenai kemiskinan menjadi lebih valid dan terukur.
Kata Kunci: NIK, NPWP, PTKP, pengentasan kemiskinan

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  tanggal  7  Oktober  2021  lalu  menyetujui  Rancangan Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan menjadi  Undang-undang, dan tanggal  29 Oktober 2021 diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 2 ayat (1a) UU HPP menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  Orang  Pribadi  penduduk  Indonesia  menggunakan  nomor  induk kependudukan  (NIK),  yang  ketentuan  pelaksanaanya  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  112/PMK.03/2022.  Beleid  ini  mengatur  bahwa  NIK  dapat digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.
Apabila hal ini diterapkan oleh pemerintah, maka menjadi konsekuensi logis bagi DJP untuk menargetkan penerimaan dari intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak karena berbagai bentuk kepemilikan yang didasarkan pada data kependudukan akan dapat diketahui juga oleh DJP sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Indonesia dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) guna meningkatkan potensi pajak secara signifikan. Penelitian ini memfokuskan pada pengeluaran anggaran  yang  selama  ini  terjadi  akibat  pemerintah  tidak  memanfaatkan  data  kependudukan dengan  tepat  sasaran  sehingga  objek  yang  sama  bisa  membebani  anggaran  dari  beberapa Kementerian  dan  Lembaga.  Secara  gradual,  apabila  penerimaan  negara  bertambah  dan pengeluaran negara dapat dikurangi, maka fiscal space akan membesar dan pertumbuhan dapat juga terjadi.
Personal  identification  number (PIN)  digunakan  oleh  pemerintah  Swedia  untuk kepentingan administrasi pajak (Ludvigsson et al. , 2009). Denmark memanfaatkan the Danish civil  registration  system (CRS)  sebagai  media  dalam  memungut  pajak  (Pedersen,  2011). Selanjutnya,    Ludvigsson  et  al.  (2016)  menginvestigasi  Register  penduduk  Swedia  dan penggunaannya  dalam  riset  pengobatan.  Register  penduduk  tidak  hanya  dimanfaatkan  oleh departemen  kesehatan  namun  juga  oleh  otoritas  pajak  Swedia.  Studi  yang  dilakukan  oleh Albrecher et al. (2009) membahas peranan identitas pajak dalam teori risiko. Hasil pengujian antara lain mengindikasikan bahwa terdapat peranan identitas pajak untuk menggunakan tarif pajak  yang  berbasis  keuntungan  ( surplus-dependent  tax  rate) .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengelaborasi  implikasi  yang  timbul  dari  kebijakan  penerapan  NIK  sebagai  NPWP  oleh pemerintah.    Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  memberikan  usulan  kebijakan  kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam menyusun langkah dan prosedur yang strategis dan taktis.

## KAJIAN PUSTAKA
Model kepatuhan pajak ( tax compliance ) memiliki variasi yang cukup beragam. Taing & Chang (2021) menyimpulkan bahwa kompleksitas pajak, moral pajak dan kewajaran pajak memengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak.  Selanjutnya,  penelitian  (Nguyen et  al. (2020) menunjukkan bahwa probabilitas audit, reputasi perusahaan dan kepemilikan bisnis berdampak pada  kepatuhan  pajak  sukarela.  Kepercayaan  kepada  pemerintah  dan  kekuasaan  pemerintah juga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Batrancea et al. , 2019). Serupa dengan Batrancea et al. (2019) studi da Silva et al. (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah sedangkan kepatuhan yang dipaksakan dipengaruhi oleh pemaksaan kekuasaan.  Berikutnya, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan otoritas pajak dalam melakukan audit (Lederman, 2018). Selain itu, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan pemerintah dan kewajaran dalam administrasi pajak (Fuentes-Nieva, 2021). Prichard et al. (2019) memperkenalkan teori perubahan kepatuhan pajak ( theory of change of innovations in tax compliance ). Menurut teori ini kepercayaan ( trust) dan penegakan hukum ( enforcement )  membutuhkan  dukungan  politik  untuk  bereformasi.  Selanjutnya,  kepercayaan masyarakat  dan  penegakan  hukum  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  baik  secara sukarela  ( voluntary  compliance )  maupun  dipaksakan  ( enforced  compliance ).  Selain  itu, kepercayaan dan penegakan hukum juga dapat memengaruhi kontrak fiskal antara negara dan rakyat. Model ini juga menjelaskan bahwa kontrak fiskal dapat menghasilkan akuntabilitas dan resiprokal sehingga menciptakan dukungan politik atas kebijakan negara. Kepatuhan sukarela “semu” juga dapat menciptakan sistem pajak yang adil, dan mendorong dukungan politik atas kebijakan negara. Skema yang digunakan dalam teori dimaksud dapat dilihat dalam Gambar 1.
Gambar 1 . Teori Perubahan dalam Kepatuhan Pajak Sumber: Prichard et al. (2019)

## METODE
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan elaboratif. Teknik penelitian dilakukan antara lain dengan menginvestigasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa dilakukan, bagaimana cara yang ditempuh, dan implikasi atau konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan termasuk evaluasi dari tahap perencanaan ( ex- ante ) maupun tahap setelah pelaksanaan ( ex-post ) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dikutip dari detikcom, terdapat 19 kementerian dan lembaga yang menangani  kemiskinan di  Indonesia. Di masa pandemi covid-19, pemerintah mengatur mekanisme pemberian bantuan sosial oleh kementerian dan lembaga melalui  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  43/PMK.05/2020  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Anggaran  Penerimaan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Rahmansyah et al.,  2020).  Selanjutnya,  Badan  Pusat  Statistik  (2022)  melaporkan  bahwa  jumlah  penduduk miskin per September 2021 adalah sebesar 26,5 juta orang. Angka tersebut menurun apabila dibandingkan dengan data pada September tahun 2020 yaitu sebesar 27,55 juta orang.
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin mendefinisikan  fakir  miskin  sebagai  orang-orang  yang  “tidak  mempunyai  sumber  mata pencaharian  dan/atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan/atau keluarganya.” Jika dirunut lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar yang layak, maka  bukan  hanya  lembaga  tertentu  memiliki  perspektif  berbeda  dengan  lembaga  lainnya dalam  memberikan  defnisi,  namun  berbagai  peraturan  perundang-undangan  pun mendefinisikan secara berbeda (Marbun & Suryahadi, 2009).
Agar tidak menimbulkan kontroversi sendiri terkait pengertian “kebutuhan dasar yang layak,”  maka  terkait  dengan  penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  Orang  Pribadi,  Direktorat Jenderal  Pajak  mendefinisikan  “kebutuhan  dasar  yang  layak”  dengan  menggunakan  proksi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP hanya diberlakukan pada WP Orang Pribadi dan besarnya  disesuaikan  dengan  banyaknya  anggota  keluarga  yang  selaras  dengan  kebutuhan
dasar.  Dengan  mekanisme  ini  apabila  pendapatan  wajib  pajak  masih  di  bawah  PTKP  (tidak membayar pajak), maka selisih antara penghasilan WP dimaksud dan nilai PTKP dikembalikan oleh  negara.  Alasan  logis  yang  digunakan  adalah  karena  penghasilan  yang  dimiliki  belum mencukupi  untuk  sekedar  hidup  minimum.  Dengan  demikian  peranan  “19  Kementerian  dan Lembaga  yang  menangani  fakir  miskin”  dapat  digantikan  oleh  DJP.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  karena  dengan  data  NIK  Direktorat  Jenderal  Pajak  dapat  mengetahui  jumlah anggota dalam satu keluarga. Selain itu, dapat pula diketahui status anggota tersebut apabila sudah bekerja dan dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
Di  satu  sisi,  mekanisme  tersebut  di  atas  dapat  mendorong  masyarakat  yang berpenghasilan  di  bawah  PTKP  untuk  mengisi  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Pajak Penghasilan (PPh) karena berharap memperoleh penghasilan dari negara sebesar selisih antara penghasilan  dengan  PTKP.  Dengan  demikian,  jumlah  SPT  yang  dilaporkan  jumlahnya  akan meningkat signifikan. Dua tahun (tahun pajak 2022 dan 2023) ini yang perlu disiapkan oleh DJP  untuk  menangani  jutaan  SPT  baru  yang  akan  masuk.  Ini  juga  merupakan  konfirmasi mengenai ketetapan data orang miskin sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik.
Kerumitan pengisian SPT yang sering dialami oleh WP dapat dibantu  oleh konsultan pajak yang berizin seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/ 2014 tentang Konsultan Pajak. Pada masa mendatang Konsultan Pajak berizin ini bisa diberi izin  juga  untuk  menjadi  perusahaan  anjak  piutang  ( factoring )  yang  bisa  “membeli”  piutang pada negara oleh WP yang penghasilannya di bawah PTKP tersebut.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  448/KMK.017/2000  tentang  Perusahaan Pembiayaan  mengatur  perusahan  pembiayaan  termasuk  di  dalamnya  kegiatan  anjak  piutang. Perijinan terkait perusahaan pembiayaan ini masih berada berada dalam lingkup Kementerian Keuangan  yang masih “satu  atap” dengan DJP  yang memberi izin  untuk menjadi  konsultan pajak. Cara ini dapat mengurangi pekerjaan klerikal DJP karena jumlah konsultan pajak masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah WP Orang Pribadi sesuai NIK. Di samping itu, perusahaan  anjak  piutang  tentunya  memiliki  perhitungan  mengenai  kemungkinan  “dapat ditagihnya” piutang pada negara dari selisih penghasilan dengan PTKP tersebut yang tentunya akan didasari pada data yang akurat guna mengurangi risiko tidak dibayarnya selisih tersebut kepada  perusahaan  anjak  piutang.  Artinya,  konsultan  pajak  berizin  yang  diberi  izin  untuk menjadi perusahaan anjak piutang hanya akan membeli piutang yang akurat.
Prosedur ini mungkin cukup ideal untuk diterapkan pada awal pelaksanaan NIK sebagai NPWP, dalam artian untuk bisa mengklaim piutang pada negara akibat penghasilan WP Orang Pribadi  yang  masih  di  bawah  PTKP.  Oleh  karena  itu,  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah melalui Konsultan Pajak berizin perusahaan anjak piutang, sehingga DJP hanya berhubungan dengan  para  konsultan  pajak  untuk  terciptanya  akurasi  dan  akuntanbilitas  data  perpajakan. Setelah sistem dan administrasi di DJP membaik, praktik melalui perusahaan anjak piutang ini dapat  dicabut  kembali  sehingga  WP  dapat  langsung  “menagih”  pada  negara  atas  selisih penghasilan dengan PTKP tersebut.
Pada  tahap  awal  dari  implementasi  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  melakukan pembersihan data ( data cleansing ). Selain dari Kementerian Dalam Negeri yang mengelola data kependudukan, data dari Kementerian dan Lembaga yang selama ini menangani fakir miskin perlu dijadikan rujukan yang memungkinkan terjadinya duplikasi data. Selain itu, Dinas Sosial di masing-masing daerah juga bisa dijadikan mitra karena mereka dapat menjangkau pengurus RT/RW  di  wilayah  masing-masing  sehingga  serupa  serupa  Badan  Pusat  Statistik  yang melibatkan  pihak  RT/RW  untuk  mengumpulkan  data  saat  pelaksanaan  sensus  penduduk (Rahmawati et al., 2021).
Kementerian dan Lembaga yang selama ini turut menangani fakir miskin adalah para pihak yang kemungkinan besar akan resisten dengan gagasan penggunaan selisih penghasilan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
dengan PTKP sebagai cara langsung negara menangani fakir miskin karena “media” mereka akan jadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali meski ke 19 Kementerian dan Lembaga ini sebenarnya  mengindikasikan  kegagalan  mereka  karena  hingga  Maret  2021  Badan  Pusat Statistik  masih  melaporkan  adanya  fakir  miskin  di  seluruh  Provinsi  di  Indonesia.  Untuk mengatasi  kemungkinan  respon  resisten  tersebut,  Presiden  sebagai  pusat  penentu  kebijakan perlu  diyakinkan  terlebih  dahulu.  Keberanian  pemerintah  seperti  yang  ditunjukkan  oleh Presiden  Joko  Widodo  ketika  menghapus  subsidi  bahan  bakar  minyak  dapat  dilakukan  atau diulangi  karena ternyata  manfaatnya dirasakan oleh rakyat  banyak, dan kebijakan seperti itu dapat tidak menimbulkan gejolak yang berarti.
Biaya  mengelola  19  Kementerian  dan  Lembaga  ini  serta  anggaran  yang  disalurkan melalui mereka kepada fakir miskin menjadi faktor pertama yang perlu dihitung oleh Direktorat Jenderal  Anggaran.  Apabila  19  Kementerian  dan  Lembaga  ini  juga  termasuk  Pemerintah Daerah,  maka  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  juga  perlu  dilibatkan.  Bila  dari perhitungan  secara  langsung  besarnya  anggaran  belanja  mereka  lebih  besar  dibandingkan dengan  PTKP  untuk  taksiran  jumlah  fakir  miskin  menurut  perhitungan  Biro  Pusat  Statistik, maka program ini dapat langsung dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan serupa dengan periode DJP dalam menyiapkan sarana dan prasarana hingga data kependudukan yang saat ini ada dapat digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dalam rangka mengetahui penghasilan setiap warga negara yang mengisi SPT dan mengajukan klaim karena penghasilan mereka masih di bawah PTKP. Perizinan untuk  menjadi  konsultan pajak dan perusahaan anjak piutang, perlu digabung  menjadi  satu  dan  dilakukan  oleh  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Rencana dan mekanisme ini dapat dilakukan bersama dengan Badan  Kebijakan  Fiskal  dan  Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  dan  Pengelolaan  Risiko  untuk menunjukkan semangat dan kiprah Kemenkeu Satu.
Apabila fakir miskin memeroleh penghasilan sebesar PTKP, maka fakir miskin sesuai definisi  menurut  Undang-undang  Nomor    13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  tidak diperlukan  lagi.  Tidak  ada  lagi  Warga  negara  Indonesia  yang  mengalaminya  karena penghasilan mereka sudah cukup untuk memenuhi “kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Apabila praktik ini bisa dilaksanakan sebelum tahun 2045, maka akan  menjadi  kado  yang  paling  indah  untuk  negara  karena  belum  genap  100  tahun kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah bisa bebas dari kemiskinan. Apabila negara fokus pada alasan ini saja, sudah cukup bagi diaplikasikannya program ini meskipun apabila masih lebih besar  dibanding  dengan  anggaran  yang  selama  ini  diserap  melalui  19  Kementerian  dan Lembaga yang hingga saat ini belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Tambahan penghasilan bagi yang dahulunya menyandang predikat fakir miskin ini akan meningkatkan  daya  beli  mereka  sehingga  menambah  komponen  pertumbuhan  ekonomi nasional  karena  peningkatan  penghasilan  secara  teoretis  akan  meningkatkan  konsumsi,  dan konsumsi  adalah  salah  satu  komponen  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Belum  lagi ditambah bisnis  konsultan pajak dan perusahaan  anjak piutang  yang  akan bertumbuh karena banyaknya  pelanggan  baru  mereka.  Pertumbungan  variabel-variabel  dimaksud  berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## PENUTUP Simpulan
Upaya pemerintah menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib  pajak  (NPWP)  merupakan  suatu  kebijakan  yang  sangat  strategis  dan  tepat.  Informasi mengenai wajib pajak akan semakin lengkap dan lebih terukur. Pemanfaatan NIK juga dapat menjadi  instrumen  untuk  meningkatkan  kepatuhan  formal  wajib  pajak,  berupa  penyampaian SPT.  Selain  itu,  kebijakan  penggunaan  NIK  juga  dapat  memperbaiki  data  kemiskinan  di
Indonesia sekaligus meningkatkan daya beli penduduk miskin dengan cara memberikan selisih antara penghasilan yang mereka miliki dengan PTKP.

## Saran
Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan lanjutan setelah kebijakan penggunaan NIP sebagai NPWP. Dalam jangka pendek, Direktorat Jenderal  Pajak  akan  disibukkan  dengan  pelaporan  SPT  dari  wajib  pajak  baru.  Namun  data tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  administrasi  pajak  dan  kepentingan administrasi  negara  lainnya.  Pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberian  “subsidi”  terhadap wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  di  bawah  PTKP  dapat  menambah  belanja  negara. Namun, mekanisme tersebut dapat memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.
Keterbatasan penelitian ini nampak pada metode yang digunakan. Penelitian kualitatif menggunakan  penafsiran  atas  peraturan-peraturan  yang  ada  dan  data  empiris  yang  bersifat sekunder.  Untuk  penelitian  berikutnya,  disarankan  agar  menggunakan  data  primer  berupa observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk akurasi data dan proyeksi model pengentasan kemiskinan peneliti berikutnya dapat menggunakan metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Borst, S., Boxma, O., & Resing, J. (2009). The tax identity in risk theory - a simple proof and an  extension. Insurance:  Mathematics  and  Economics , 44 (2),  304–306. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2008.05.001
Badan Pusat Statistik. (2022). Profil kemiskinan di indonesia september 2018. In Berita Resmi Statistik (Vol. 01, Issue 05).
Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooken, J., Fuller, J., Schaffner, M.,  Banuri, S.,  Hassanein,  M., Alarcón-García, G., Aldemir,  C.,  Apostol,  O.,  Bank  Weinberg,  D.,  Batrancea,  I.,  Belianin,  A.,  … Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. Journal of Economic Psychology , 74 . https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191
da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the  slippery  slope  framework  in  the  Brazilian  context.  In International  Review  of Economics (Vol. 66, Issue 2).
Springer
Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0
Fuentes-Nieva, R. (2021). The Way We Voluntarily Pay Taxes .
Lederman,  L.  (2018).  Does  Enforcement  Reduce  Voluntary  Tax  Compliance? BYU  Law Review , 3 (6), 623–694. https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2018/iss3/6 Ludvigsson, J. F., Almqvist, C., Bonamy, A. K. E., Ljung, R., Michaëlsson, K., Neovius, M., Stephansson, O., & Ye, W. (2016). Registers of the Swedish total population and their use  in  medical  research. European  Journal  of  Epidemiology , 31 (2),  125–136. https://doi.org/10.1007/s10654-016-0117-y
Ludvigsson, J. F., Otterblad-Olausson, P., Pettersson, B. U., & Ekbom, A. (2009). The Swedish personal identity number: Possibilities and pitfalls in healthcare and medical research. European Journal of Epidemiology , 24 (11), 659–667. https://doi.org/10.1007/s10654- 009-9350-y
Marbun, D., & Suryahadi, A. (2009). Kriteria Kemiskinan Konsumsi: Praktik di Indonesia dan Beberapa Catatan. Jurnal Analisis Sosial , 14 (2), 13–30.
Nguyen,  T.  T.  D.,  Pham,  T.  M.  L.,  Le,  T.  T.,  Truong,  T.  H.  L.,  &  Tran,  M.  D.  (2020). Determinants  influencing  tax  compliance:  The  case  of  Vietnam. Journal  of  Asian
Volume 3 No. 1, 2023
Finance, Economics and Business , 7 (2), 65–73.
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65 Pedersen, C. B. (2011). The Danish civil registration system. Scandinavian Journal of Public Health , 39 (7), 22–25. https://doi.org/10.1177/1403494810387965 Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). Innovations in Tax Compliance Conceptual Framework . www.worldbank.org/prwp.
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90–102. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995 Rahmawati,  D.,  Syaripudin,  Y.  S.,  &  Nugraha,  L.  R.  (2021).  Strategi  Komunikasi  Petugas Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Bandung  dalam  Melaksanakan  Sensus  Penduduk
2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Syntax Idea , 3 (3), 491.
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i3.1095
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik , Vol 11 (1), 1–12.
https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1
Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory  of  Planned  Behavior.  International  Journal  of  Public  Administration,  44(1), 62–73. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313