## PENDIDIKAN ISLAM DAN GENDER

## Mad Sa’i 1
Abstrak : Bias gender dalam pendidikan masih kerap terjadi. Pada- hal  ini  akan  berimplikasi  pada  kesenjangan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  sejumlah  aspek  kehidupan.  Karena  itu,  penting terus dilakukan upaya mengatasi bias gender dalam pendidikan, di antaranya melalui; (1) reintepretasi ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits yang  bias  gender  dilakukan  secara  kontinyu  agar  ajaran  agama tidak  dijadikan  justifikasi  yang  salah;  (2) pengembangan    kuriku- lum  berbasis  kesetaraan,  keadilan  dan  keseimbangan;  (3) pember- dayaan  kaum  perempuan  di  sektor  pendidikan  informal;  (4)  pem- berdayaan  di  sektor  ekonomi  untuk  meningkatkan  pendapatan keluarga  terutama  dalam  kegiatan  industri  rumah  tangga ; (5) pendidikan  politik  bagi  perempuan  agar  dilakukan  secara  intensif;
(6) pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual; dan (7) sosialisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga lebih intens.
Kata kunci : pendidikan, gender, bias, kesetaraan.

## Pendahuluan
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  gender dalam  relasi  laki-laki  dan  perempuan  masih  sering  terjadi.  Ketimpangan gender  merupakan  masalah  sosial  yang  harus  diselesaikan  secara  integ- ratif-holistik dengan menganalisis berbagai faktor dan indikator penyebab yang  ikut  aktif  melestarikannya,  termasuk  faktor  hukum  dan  pendidikan yang  kerapkali  mendapat  justifikasi  agama.  Kesenjangan  pada  bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang  lain  di  Indonesia.  Hampir  semua  sektor,  seperti  lapangan  peker-
1 Penulis adalah dosen STAI Ma‟arif Sampang dan asisten Dosen di STAIN Pamekasan.

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
jaan,  jabatan,  peran  di  masyarakat,  sampai  pada  masalah  menyuarakan pendapat  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  menjadi  faktor  penyebab bias  gender  adalah  karena  faktor  kesenjangan  pendidikan  yang  belum setara,  selain  masalah-masalah  klasik  yang  cenderung  menjustifikasi  ke- tidakadilan gender seperti interpretasi teks-teks keagamaan  yang tekstual dan kendala sosial budaya lainnya.
Perlu  ditegaskan  kembali  perbedaan  antara  seks  dan  gender.  Gen- der didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan pada perbedaan biologis,  tetapi  atas  dasar  relasi  sosial  budaya  yang  dipengaruhi  oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Pengarusutamaan adalah upaya/stra- tegi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh kompo- nen  atau stakeholders agar  dapat  berperan  secara  optimal  dalam  pem- bangunan.  Pengarusutamaan  gender  ( gender  mainstreaming ) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebab- kan  tidak  tercapainya  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (marginalisiasi, stereotype , subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pada tataran dunia, pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  kesepakatan  global  PBB  pada Convention  on  the  Elimination  of  All  form  of  Discrimination  againts Women ,  sehingga  pemerintah  berkewajiban  menghapus  diskriminasi  dan pemajuan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  baik  yang  bersifat  sementara maupun berkesinambungan.
Bagi suatu negara, pendidikan merupakan realisasi kebijakan untuk meningkatkan  taraf  kesejahteraan  yang  dicita-citakan.  Pendidikan  meru- pakan komponen pokok dalam pembinaan landasan pengembangan sosial budaya.  Pendidikan  juga  sekaligus  penegak  kemanusiaan  yang  berper- adaban tinggi. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Artinya, pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia-akhirat sehingga perlu di- aplikasikan, 2 sebab pendidikan memiliki nilai teologis  dan sosiologis  se- kaligus.
Oleh  karena  itu,  proses  belajar  mengajar  merupakan  kebutuhan penting  hidup  manusia.  Hal  ini  harus  dirasakan  bersama  oleh  setiap  in- dividu, baik  laki-laki dan perempuan,  tanpa pandang bulu,  karena sama- sama  memiliki  kemampuan  untuk  belajar.  Semakin  lama,  setiap  aspek kehidupan  manusia  berkembang,  kebutuhannya  pun  kian  beragam.  Oleh
2 QS. Al-Qashash: 77.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 120
karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu, bekerja sama meniti jalan dan mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi.
Dalam dekade terakhir ini, upaya penyadaran gender menjadi per- bincangan serius di kalangan aktivis perempuan, keluarga-keluarga, war- tawan,  dunia  pendidikan  maupun  kalangan  politisi.  Begitupun  strategi- strategi  telah  ditawarkan  dengan  tujuan  agar  kesetaraan  gender  tercapai terutama  dalam  pendidikan  yang  dianggap  dimensi  kunci.  Maka,  dalam tulisan ini akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai gender dalam kaitannya dengan pendidikan.

## Deskripsi Gender
Sebelum lebih jauh membahas mengenai relasi gender dengan pen- didikan, maka terlebih dahulu  perlu diketahui perbedaan  antara seks dan gender.  Hal  ini  dikhawatirkan  terjadi  kerancuan  dalam  memahami  ke- duanya. Kesalahan dalam memahami makna gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit bisa menerima ana- lisis  gender  dalam  memecahkan  masalah  ketidakadilan  sosial.  Seks  ada- lah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan. 3 Menurut Mansour Faqih, seks berarti jenis ke- lamin  yang  merupakan  penyifatan  atau  pembagian  jenis  kelamin  yang ditentukan  secara  biologis  yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu. Perbedaan anatomi  biologis  ini tidak dapat diubah dan bersifat menetap, kodrat  dan  tidak  dapat  ditukar.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  tersebut  ber- laku sepanjang zaman dan di mana saja. 4
3 Nasarudin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Gender:  Perspektif  al-Qur’an (Jakarta: Paramadina,  2001),  1.  Perbedaan  laki-laki  dengan  perempuan  berdasarkan  seks  tidak dapat  disangkal  lagi  bahwa  semua  manusia  akanmemahaminya  akan  tetapi  jika berdasarkan konsep gender, tidak semua dapat memahami terutama bagi kalangan yang sengaja  ingin  mendiskriminasikan  kelompok  perempuan  dengan  menjadikan  teks  atau yang lain menjadi landasannya.
4 Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 8. Fakih juga menambahkan bahwa secara biologis alat-alat kelamin antara laki- laki dan  perempuan  tidak  dapat  dipertukarkan,  hal  ini  merupakan  kodrat  dan  ketentuan Tuhan.

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
Adapun  pengertian  gender  secara  etimologis  berasal  dari  kata gender yang  berarti  jenis  kelamin. 5 Gender  merupakan  perbedaan  jenis kelamin  yang  bukan  disebabkan  oleh  perbedaan  biologis  dan  bukan kodrat  Tuhan,  melainkan  diciptakan  baik  oleh  laki-laki  maupun  perem- puan melalui proses sosial budaya  yang panjang. Perbedaan perilaku an- tara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk  melalui proses sosial  dan kultural.  Oleh karena itu,  gen- der  dapat  berubah  dari  tempat  ke  tempat,  waktu  ke  waktu,  bahkan  antar kelas sosial ekonomi masyarakat. 6
Dalam  batas  perbedaan  yang  paling  sederhana,  seks  dipandang  se- bagai  status  yang  melekat  atau  bawaan  sedangkan  gender  sebagai  status yang diterima atau diperoleh. Dengan kata lain, gender merupakan “jenis kelamin sosial” karena lahir dan dibangun dalam kehidupan sosial. Mufi- dah  dalam Paradigma  Gender 7 mengungkapkan  bahwa  pembentukan
5 Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, Kamus Besar Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
6 Mansour  Faqih, Gender  sebagai  Alat  Analisis  Sosial, Edisi  4  November  1996. Kerancuan  dalam  memahamai  gender  ialah  gender  sering  disalah ‐ artikan,  gender disamakan dengan perempuan atau disamakan dengan jenis kelamin. Gender itu berbeda dengan perempuan atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu karakteristik biologis.Misalnya, Bu Ida lahir dengan jenis kelamin tertentu, dikategorikan perempuan. Bapak Amir lahir dengan  jenis  kelamin  tertentu  lainya,  dikategorikan  laki ‐ laki,  itulah  namanya  jenis kelamin. Jenis kelamin, bersifat kodrati, karena didapat dari kelahiran; bersifat universal, karena  dimanapun  seseorang  dengan  ciri ‐ ciri  biologis  tertentu  itu  dikategorikan perempuan  atau  laki ‐ laki.  Sedangkan  gender  adalah  karakteristik  sosial;  yaitu  menjadi perempuan  dan  menjadi  laki ‐ laki  seperti  yang  digambarkan,  diharapkan,  diajarkan, disosialisasikan  oleh  keluarga,  masyarakat  budaya  seseoarng  berasal  atau  dibesarkan. Gender  menciptakan  status  dan  peran  untuk  perempuan  dan  untuk  laki  atau  yang dianggap  patut  untuk  perempuan  dan  untuk  laki ‐ laki.  Misalnya  status  laki ‐ laki  disuatu keluarga  atau  masyarakat  budaya  tertentu  adalah  kepala  keluarga;  perannya  sebagai pencari  nafkah  utama;  perempuan  berstatus  ibu  rumah  tangga;  perannya  mengurus rumah  tangga.  Gender  juga  mengatur  relasi  antara  laki ‐ laki  dan  perempuan.Misalnya laki ‐ laki  sebagai  pengambil  keputusan  untuk  hal ‐ hal  tertentu/hal ‐ hal  yang  dianggap penting; perempuan menjalankan keputusan atau perempuan pengambil keputusan untuk hal-hal  yang  sehari ‐ hari.  Lihat  Yulfita  Rahardjo, Konsep  Gender,  Kerangka  Analisa Gender Berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender/ARG, Disampaikan dalam  acara  Sosialisasi  Penyusunan  dan  Penelaahan  RKAKL  yang  ResponsifGender pada 1 Juni 2010di Bappenas, Ruang SS 12
7 Mufidah Ch, Paradigma Gender (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 4-6.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 122
gender ditentukan oleh sejumlah faktor  yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan,  diperkuat,  bahkan  dikonstruksi  melalui  sosial  atau  kul- tural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.
Gender  merupakan  analisis  yang  digunakan  dalam  menempatkan posisi  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mewujudkan  tatanan masyarakat  sosial  yang  lebih  egaliter.  Jadi,  gender  bisa  dikategorikan sebagai  perangkat  operasional  dalam  melakukan measure (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian  peran  dalam  masyarakat  yang  dikonstruksi  oleh  masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, te- tapi  juga  kepada  laki-laki.  Hanya  saja,  yang  dianggap  mengalami  posisi termarginalkan  sekarang  adalah  pihak  perempuan,  maka  perempuanlah yang  lebih  ditonjolkan  dalam  pembahasan  untuk  mengejar  kesetaraan gender  yang  telah  diraih  oleh  laki-laki  beberapa  tingkat  dalam  peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan da- pat  mendorong  perubahan  kerangka  berpikir,  bertindak,  dan  berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

## Paradigma-Paradigma Pendidikan
Paling tidak ada tiga macam  paradigma  yang bisa mewarnai  gerak langkah  lembaga-lembaga  pendidikan.  Pertama, paradigma  konservatif . Bagi  mereka  yang  menganut  paradigma  ini  mengatakan  bahwa  ketidak- setaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk di- hindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu  yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena  dikhawatirkan  justru  akan  membawa  manusia  kepada  kesengsa- raan  baru.  Bagi  penganut  paradigma  ini,  menjadi  miskin,  tertindas,  ter- penjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan  mereka  untuk  belajar  dan  bekerja  keras.  Jika  mereka  mau, keadaan  dapat  berbalik  bagi  mereka.  Kaum  konservatif  beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar kon- flik dapat dihindari.
Kedua ,  paradigma  liberal, menganggap  bahwa  persoalan  ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha  pemecahan  persoalan  pendidikan  yang  dilakukan  pada

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
umumnya  berupa  usaha-usaha  reformasi  yang  bersifat  kosmetik  seperti pembangunan  kelas  dan  fasilitas  baru,  memodernkan  peralatan  sekolah, pengadaan  laboratorium  atau  komputer  dan  sebagainya  yang  secara umum  terisolasi  dari  sistem  dan  strruktur  ketidakadilan  kelas,  gender, dominasi  budaya  dan  represi  politik  yang  ada  dalam  masyarakat.  Pen- didikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi de- ngan  baik.  Paradigma  ini  pada  umumnya  berupaya  membangun  kesada- ran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur,  bahkan  sistem  dan  struktur  yang  ada  dianggap  sudah  baik  atau given , dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan. 8
Sedangkan  yang  ketiga  adalah paradigma  kritis ,  yang  memandang pendidikan  sebagai  arena  perjuangan  politik.  Pendidikan  dengan  para- digma  ini  mengagendakan  perubahan  struktur  secara  fundamental  dalam politik  ekonomi  masyarakat  dimana  ia  berada.  Bagi  mereka,  kelas  dan diskriminasi  gender  dalam  masyarakat  tercermin  pula  dalam  dunia  pen- didikan.  Dalam  perspektif  ini  urusan  pendidikan  adalah  melakukan  ref- leksi  kritis  terhadap the  dominant  ideology ,  ke  arah  transformasi  sosial. Tugas  utama  pendidik,  dengan  demikian  adalah  menciptakan  ruang  agar sikap  kritis  terhadap  sistem  dan  struktur  ketidakadilan,  serta  melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradig- ma  kritis  ini  sekaligus  mengadopsi  kesadaran  kritis  dengan  cara  melatih anak  didik  untuk  mampu  mengidentifikasi  segala  bentuk  ketidakadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian me- lakukan  analisis  bagaimana  sistem  dan  struktur  itu  bekerja,  serta  bagai- mana mentransformasikannya.
Paulo  Freire  mengecam  pendidikan  yang  selama  ini  dianggap  se- bagai  sumber  kebajikan  telah  menjadi  penindas  yang  ulung.  Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa  ternyata  malah  berperan  aktif  mengkerdilkan  anak  didik,  karena tidak  mampu  membuat  mereka  lebih  humanis  atau  lebih  manusiawi. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran  dan  nurani  manusia  akan  berbagai  kesadaran  palsu  yang  tumbuh dalam  masyarakat  justru  turut  serta  menjadi  pencipta  kesadaran-kesa-
8 William O'Neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 124
daran  palsu  sendiri  dan  menjadi  pengekang  kebebebasan,  dengan  cara- caranya  yang terselubung.  Kata Freire, “Pendidikan  yang sungguh-sung- guh  membebaskan  takkan  berjarak  dari  kaum  tertindas,  takkan  memper- lakukan  mereka  sebagai  orang-orang  yang  tak  beruntung,  serta  menyu- guhi  kaum  tertindas  itu  model  panutan  dari  antara  kaum  penindas.  Pen- didikan  yang  berawal  dari  kepentingan-kepentingan  egoistis  para  penin- das  (egoisme  yang  berjubah  kedermawanan  palsu,  yakni  paternalisme), yang  membuat  kaum  tertindas  jadi  objek-objek  humanitarianisme,  me- lestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia. 9
Jika  kita  setuju  dengan  Freire,  tentu  kita  akan  dengan  jeli  mencer- mati  kedudukan  kita  sebagai  pendidik,  untuk  mempertanyakan  apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai  kesadaran  palsu,  yang  biasanya  berjubah  kedermawanan  atau kemuliaan,  atau  kita,  mungkin  tanpa  kita  sadari,  justru  telah  bersetubuh dengan  para  penindas  dan  menjadi  ujung  tombak  mereka  dalam  rangka melipurlara anak didik kitaagar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

## Bias Gender dalam Pendidikan
Bias  gender  ialah  mengunggulkan  salah  satu  jenis  kelamin  dalam kehidupan  sosial  atau  kebijakan  publik.  Bias  gender  dalam  pendidikan adalah  realitas  pendidikan  yang  mengunggulkan  satu  jenis  kelamin  ter- tentu  sehingga  menyebabkan  ketimpangan  gender. 10 Berbagai  bentuk kesenjangan  gender  yang  terjadi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  ma- syarakat,  terpresentasi  juga  dalam  dunia  pendidikan.  Bahkan  proses  dan institusi  pendidikan  dipandang  berperan  besar  dalam  mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai  dan  cara pandang  yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, feno- mena  kesenjangan  gender  dalam  pendidikan  dapat  diklasifikasi  dalam beberapa dimensi, antara lain:
1. Kurangnya  partisipasi  ( under-participation ).  Dalam  hal  partisipasi pendidikan,  perempuan  di  seluruh  dunia  menghadapi  problem  yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendi-
9 Paulo Freire et.al , Menggugat Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 444.
10 Hanun Asrohah, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Kopertais Press, 2008), cet. 1 , 178.

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
dikan  formal  jauh  lebih  rendah  di  negara-negara  dunia.  Ketika  pen- didikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki. 11
2. Kurangnya  keterwakilan  ( under-representation ).  Partisipasi  perem- puan  dalam  pendidikan  sebagai  tenaga  pengajar  maupun  pimpinan juga  menunjukkan  kecenderung  disparitas  progresif.  Jumlah  guru perempuan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  umumnya  sama  atau  me- lebihi  jumlah  guru  laki-laki.  Namun,  pada  jenjang  pendidikan  lan- jutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
3. Perlakuan  yang tidak adil ( unfair treatment ). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian  yang  lebih  besar  kepada  murid  laki-laki  dibanding  murid perempuan.  Para  guru  kadangkala  cenderung  berpikir  ke  arah "self fulfilling  prophecy" terhadap  siswa  perempuan  karena  menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
Menurut  Philip  Robinson,  ketimpangan  dalam  pendidikan  dapat
dibedakan menjadi  dua,  yaitu  ketimpangan  pada akses terhadap  pen- didikan dan ketimpangan pada hasil atau outcome pendidikan. 12 Akses pe- rempuan ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi masih terbatas. Di Indonesia,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ace  Suryadi,  berda- sarkan angka statistik kesejahteraan rakyat  dari Biro Pusat Statistik pada tahun  2000/2001  penduduk  perempuan  yang  berpendidikan  SD  sudah mencapai  33,4%  yang  bahkan  sedikit  lebih  tinggi  daripada  laki-laki  lu- lusan SD 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah  dari  laki-laki  yang  berpendidikan  sama  yaitu  sebesar  15%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SMA adalah 11,4% atau lebih rendah  dari  laki-laki  yang  berpendidikan  sama  yaitu  sebesar  15,7%. Sementara  itu,  penduduk  perempuan  berpendidikan  sarjana  sudah  men-
11 Amasari  (Member  of  PSG  LAIN), Laporan  Penelitian  Pendidikan  Berwawasan Gender (Banjannasin: IAIN Antasari, 2005), 31.
12 Philip Robinson, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 277.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 126
capai  2,1%  yang  masih  lebih  rendah  dari  penduduk  laki-laki  yang  ber- pendidikan sarjana 3,2%. 13
Faktor  yang  menghambat  akses  perempuan  terhadap  pendidikan tingkat  atas  dan  tinggi  adalah  jumlah  sekolah  yang  terbatas,  dan  jarak tempuh yang jauh diduga lebih membatasi anak perempuan untuk berse- kolah dibandingkan laki-laki. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab mengapa  perempuan  tidak  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.  Laporan  Kementerian  Pendidikan  yang  penyusunannya  dibiayai UNICEF,  juga  menjelaskan  bahwa  kondisi  pendidikan  di  Indonesia sangat  memprihatinkan,  khususnya  bagi  anak  perempuan  yang  ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, atau mereka  yang berasal dari keluarga miskin dan tinggal di pedesaan.
Selain  itu  juga  ditemukan  gejala  pemisahan  gender  dalam  jurusan atau  program  studi  sebagai  salah  satu  bentuk  diskriminasi  gender  secara sukarela  ke  dalam  bidang  keahlian.  Pemilihan  jurusan-jurusan  bagi  anak perempuan  lebih  dikaitkan  dengan  fungsi  domestik,  sementara  itu  anak laki-laki  diharapkan  berperan  dalam  menopang  ekonomi  keluarga  se- hingga  harus  lebih  banyak  memilih  keahlian-keahlian  ilmu  keras,  tek- nologi dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan  tinggi  menunjukkan  masih  terdapatnya  stereotype  dalam sistem  pendidikan  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  tidak  berkembang- nya  pola persaingan sehat menurut gender.  Sebagai contoh, bidang ilmu sosial  pada  umumnya  didominasi  siswa  perempuan,  sementara  bidang ilmu  teknis  umumnya  didominasi  siswa  laki-laki.  Pada  tahun  ajaran 2000/2001,  persentase  siswa  perempuan  yang  bersekolah  di  SMK Program  Studi  Teknologi  Industri  baru  mencapai  18,5  persen,  Program Studi Pertanian dan Kehutanan 29,7 persen.
Sedangkan  ketimpangan  pada  hasil  pendidikan  adalah  perbedaan akhir pendidikan. Ketimpangan pada hasil pendidikan menunjukkan ada- nya  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  pada  prestasi  pendidikan. Prestasi di antara mereka tidak sepadan. Prestasi laki-laki lebih tinggi atau lebih  baik  dari  pada  perempuan.  Ketimpangan  akses  pendidikan  dapat berdampak  pada  feminisasi  dalam  pendidikan.  Ketidaksamaan  kesem- patan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan berdampak
13 Ace  Suryadi  dan  EcepIdris, Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang  Pendidikan, cet.  I (Bandung: Genesindo, 2004), 19.

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
pada kecenderungan melihat bahwa perempuan hanya bisa diterima pada sistem pendidikan tertentu. Di masyarakat,  berkembang sikap bahwa pe- rempuan  hanya  cocok  pada  jenis  pendidikan  tertentu  dan  tidak  pantas memilih sistem pendidikan lainnya.
Dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan  penduduk  yang  berjenis  ke- lamin  perempuan,  maka  secara  otomatis  perempuan  belum  berperan  se- cara maksimal.  Pencanangan wajib belajar pada  usia 6 tahun pada tahun 1984  dan  program  wajib  belajar  9  tahun  pada  tahun  1994,  belum  mem- berikan  hasil  yang  signifikan  terhadap  perempuan.  Terjadinya  peng- ingkaran  dan  diskriminasi  terhadap  hak-hak  perempuan  seperti  yang digambarkan di  atas, menurut Masdar  F. Mus‟udi  pangkal  mulanya  ada- lah  disebabkan  oleh  adanya  pelabelan  sifat-sifat  tertentu  pada  kaum perempuan  yang  cenderung  merendahkan.  Misalnya  perempuan  itu  le- mah,  lebih  emosional  ketimbang  nalar, cengeng ,  tidak  tahan  banting,  ti- dak  patut  hidup  selain  di  dalam  rumah  tangga.  Setidaknya  ada  empat persoalan  yang menimpa perempuan akibat adanya pelabelan ini 14 yaitu: Pertama, melalui  proses  subordinasi  (meletakkan  perempuan  di  bawah supremasi  lelaki),  perempuan  harus  tunduk  kepada  sesama  manusia, yakni kaum lelaki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh laki- laki,  perempuan  hanya  boleh  menjadi  makmum  saja. Kedua, perempuan cenderung  dimarginalkan,  diletakkan  di  pinggir. Ketiga, karena  kedudu- kannya  yang lemah, perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh  kaum  laki-laki. Keempat, perempuan  hanya  menerima  beban  pe- kerjaan yang jauh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipukul kaum laki-laki.
Secara  khusus  faktor  penyebab  bias  gender  dalam  pendidikan  ada- lah sebagai berikut:
1. Perbedaan  angka  partisipasi  pendidikan  pada  tingkat  SD/Ibtidaiyah sudah mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijakan  pendidikan,  sehingga  perbedaan  itu  menjadi  semakin  sulit ditekan ke titik yang lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipenga- ruhi  oleh  faktor-faktor  struktur  karena  fasilitas  pendidikan  SD  sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor struktural itu di antaranya adalah nilai-nilai  sosial  budaya,  dan  ekonomi  keluarga  yang  lebih  meng-
14 Masdar  F.  Mas‟udi, Perempuan  dalam  Wacana  Keislaman (Jakarta:  Penerbit  Obor, 1997), 55-57.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 128
anggap  pendidikan  untuk  anak  laki-laki  lebih  penting  dibandingkan dengan  perempuan.  Faktor  ini  berlaku  terutama  di  daerah-daerah  ter- pencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpen- didikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki.
2. Pada  tingkat  SMP/MTs  dan  SMA/MA  perbedaan  angka  partisipasi menurut  gender  lebih  banyak  terjadi  pada  daerah-daerah  yang  masih kekurangan  fasilitas  pendidikan,  terutama  di  daerah-daerah  pedesaan dan luar Jawa. Faktor penyebab bias gender pada tingkat SMP ke atas relatif  lebih  kecil  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  sosial  budaya  dan ekonomi  keluarga  karena  siswa  dan  mahasiswa  yang  datang  dari  ke- luarga  sosial  ekonomi  tinggi  sudah  lebih  besar  proporsinya.  Dengan demikian,  pengadaan  dan  distribusi  sumber-sumber  pendidikan  SMP, SMA  dan  Perguruan  Tinggi  masih  menjadi  faktor  penting  untuk mengurangi bias gender dalam pendidikan.
3. Partisipasi  perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  pendi- dikan  sangat  rendah  karena  akses  perempuan  juga  masih  dirasakan rendah  dalam  menempati  jabatan-jabatan  birokrasi  pemegang  kebi- jakan.  Proporsi  kepada  sekolah  perempuan  secara  konsisten  masih kecil  dibandingkan  dengan  laki-laki  pada  setiap  jenjang  pendidikan. Perempuan  pemegang  jabatan  struktural,  dari  tingkatan  strategis  sam- pai operasional jauh lebih rendah daripada lawan jenisnya. Oleh karena itu,  banyak  kebijakan  pendidikan  kurang  sensitif  gender,  yang  akan berdampak  luas  terhadap  berbagai  dimensi  bias  gender  dalam  bidang pendidikan.
4. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses  pembelajaran  cenderung  bias  laki-laki.  Fenomena  ini  dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya ada- lah laki-laki. Penulis buku laki-laki sangat dominan.
5. Isi  buku  pelajaran  yang  membahas  status  perempuan  dalam  masya- rakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam  proses  pendidikan.  Muatan  dari  sebagian  buku  pelajaran  (khu- susnya IPS, PPKn, Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra  Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) yang berhasil diamati cenderung kurang ber- wawasan  gender  khususnya  berkaitan  dengan  konsep  keluarga  atau peran  perempuan  dalam  keluarga  yang  telah  lama  dipengaruhi  oleh

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah pemegang fungsi pro- duksi sedangkan perempuan memegang fungsi reproduksi.
6. Faktor kesenjangan antar gender dalam pendidikan jauh lebih dominan laki-laki.  Khususnya  dalam  lembaga  birokrasi  di  lingkungan  pendi- dikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pe- mikiran  yang  banyak  mempengaruhi  pendidikan.  Keadaan  ini  akan semakin  bertambah  parah  jika  para  pemikir  atau  pemegang  kebijak- sanaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensivitas gender.
7. Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi  dalam  pendidikan.  Kontrol  dalam  penerimaan  karyawan  ter- utama  di  sektor  swasta  sangat  dirasakan  bias  gender.  Kenyataan  me- nunjukkan bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya  bank,  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta,  maka  salah satunya  memilih  untuk  keluar  dan  biasanya  perempuan  lah  yang  me- milih  keluar  dari  pekerjaan.  Ini  bagian  dari  faktor-faktor  bias  gender dalam pendidikan.
8. Faktor  struktural  yakni  yang  menyangkut  nilai,  sikap,  pandangan  dan perilaku  masyarakat  yang  secara  dominan  mempengaruhi  keputusan keluarga  untuk  memilih  jurusan-jurusan  yang  lebih  dianggap  cocok untuk  perempuan, seperti pekerjaan perawat,  kesehatan, teknologi  ke- rumahtanggaan,  psikologi,  guru  sekolah,  dan  sebagainya.  Hal  ini  ter- jadi  karena  perempuan  dianggapnya  memiliki  fungsi-fungsi  produksi. Laki-laki  dianggap  berperan  sebagai  fungsi  penopang  ekonomi  ke- luarga  sehingga  harus  lebih  banyak  memilih  keahlian-keahlian  ilmu teknologi dan industri.
Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah  munculnya  persaingan  dengan  teknologi  yang  menggantikan  pe- ranan  pekerja  perempuan  dengan  mesin.  Dampaknya,  lagi-lagi  perem- puan  menjadi  korban  teknologi  khususnya  perempuan  yang  memiliki tingkat  pendidikan  rendah  ditambah  pula  dengan  kemampuan  ekonomi yang masih lemah. 15
15 Rukmina Gonibala, Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam (artikel STAIN Manado Juli-Desember 2007), 40-41.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 130

## Problematika Gender dan Pendidikan
Dalam  deklarasai  Hak-Hak  Asasi  Manusia  pasal  26  dinyatakan bahwa :” Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan  cuma-cuma,  setidaknya  untuk  sekolah  rendah  dan  tingkat  dasar. Pengajaran  harus  mempertinggi  rasa  saling  mengerti,  saling  menerima serta  rasa  persahabatan  antar  semua  bangsa,  golongan-golongan  kebang- saan,  serta  harus  memajukan  kegiatan  PBB  dalam  memelihara  perda- maian dunia … “. Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan  bukan  hanya  dianggap  dan  dinyatakan  sebagai  sebuah  unsur utama  dalam  upaya  pencerdasan  bangsa  melainkan  juga  sebagai  produk atau  konstruksi  sosial,  maka  dengan  demikian  pendidikan  juga  memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.
Statement  di  atas  mengemuka  karena  telah  terjadi  banyak  ketim- pangan  gender  di  masyarakat  yang  diasumsikan  muncul  karena  terdapat bias gender dalam pendidikan. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias  gender  dalam  pendidikan  dapat  dilihat  pada  perumusan  kurikulum dan  juga  rendahnya  kualitas  pendidikan.  Implementasi  kurikulum  pendi- dikan  sendiri  terdapat  dalam  buku  ajar  yang  digunakan  di  sekolah-seko- lah.  Realitas  yang  ada,  dalam  kurikulum  pendidikan  (agama  ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pa- da  sektor  publik  sementara  perempuan  berada  pada  sektor  domestik. Dengan  kata  lain,  kurikulum  yang  memuat  bahan  ajar  bagi  siswa  belum bernuansa  netral  gender,  baik  dalam  gambar  ataupun  ilustrasi  kalimat yang  dipakai  dalam  penjelasan  materi.  Rendahnya  kualitas  pendidikan diakibatkan  oleh  adanya  diskriminasi  gender  dalam  dunia  pendidikan. Ada  empat  aspek  yang  disorot  oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional mengenai  permasalahan  gender  dalam  dunia  pendidikan  yaitu akses, partisipasi, proses pembelaran , dan penguasaan.
Yang  dimaksud  dengan aspek  akses adalah  fasilitas  pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak.  Tidak  setiap  wilayah  memiliki  SMP  dan  seterusnya,  hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di  lingkungan  masyarakat  yang  masih  tradisional,  umumnya  orang  tua segan  mengirimkan  anak  perempuannya  ke  sekolah  yang  jauh  karena mengkhawatirkan keamanan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perem-

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
puan  yang  „terpaksa‟  tinggal  di  rumah.  Belum  lagi  beban  tugas  rumah tangga  yang banyak dibebankan  pada anak perempuan  membuat  mereka sulit  meninggalkan  rumah.  Akumulasi  dari  faktor-faktor  ini  membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
Faktor  yang  kedua  adalah aspek  partisipasi di  mana  tercakup  di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan  tugas  utama  perempuan  di  arena  domestik,  seringkali  anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas un- tuk  menjalani  pendidikan  formal.  Sudah  sering  dikeluhkan  bahwa  jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka  yang harus didahulu- kan untuk sekolah adalah anak-anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Sampai tahun 2002, rata-rata lama sekolah anak perempuan sekitar 6,5 tahun di- bandingkan  anak  laki-laki  sekitar  7,6  tahun.  Hingga  tahun  2003,  pen- duduk  perempuan  buta  aksara  usia  15  tahun  ke  atas  mencapai  13,84 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang buta hu- ruf  sebesar  6,52  persen.  Makin  tinggi  tingkat  pendidikan,  makin  tinggi kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Namun  yang  tak  boleh  di- lupakan  adalah,  bahwa  walaupun  perempuan  hanya  bergerak  di  arena domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga,  ia  tetap  harus  berilmu  untuk  tugas  itu. Stereotype gender  yang berkembang  di  masyarakat  yang  telah  mengkotak-kotakkan  peran  apa yang  pantas  bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Dalam  pembangunan  pendi- dikan masih terjadi gejala pemisahan gender (gender segregation) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara  sukarela (voluntarily  discrimination') ke  dalam  bidang  keahlian dan  selanjutnya  pekerjaan  yang  berlainan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai dan sikap  yang dipengaruhi  faktor-faktor sosial  budaya masyarakat  yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang  berlainan.  Pemilihan  jurusan-jurusan  bagi  anak  perempuan  lebih dikaitkan  dengan  fungsi  domestik,  sementara  itu  anak  diharapkan  ber- peran  dalam  menopang  ekonomi  keluarga  sehingga  harus  lebih  banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 132
Sementara pada aspek ketiga yaitu aspek proses pembelajaran ma- sih juga dipengaruhi oleh stereotype gender. Yang termasuk dalam proses pembelajaran  adalah  materi  pendidikan,  misalnya  yang  terdapat  dalam contoh-contoh soal di mana semua kepemilikan selalu mengatas namakan laki-laki. Dalam aspek proses pembelajaran ini bias gender juga terdapat dalam buku-buku pelajaran, seperti semua jabatan formal dalam buku se- perti  Camat, Direktur  digambarkan dijabat  oleh laki-laki. Selain itu ilus- trasi  gambar  juga  bias  gender,  yang  seolah-olah  menggambarkan  bahwa tugas  wanita  adalah  sebagai  ibu  rumah  tangga  dengan  tugas-tugas  men- jahit, memasak dan mencuci.
Aspek yang terakhir adalah aspek penguasaan . Kenyataan banyak- nya  angka  buta  huruf  di  Indonesia  didominasi  oleh  kaum  perempuan. Data  BPS  tahun  2003,  menunjukkan  dari  jumlah  penduduk  buta  aksara usia  10  tahun  ke  atas  sebanyak  15.686.161  orang,  10.643.823  orang  di antaranya atau 67,85 persen adalah perempuan 16

## Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
Keadilan  dan  kesetaraan  adalah  gagasan  dasar,  tujuan  dan  misi utama  peradaban  manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan,  membangun keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan  membangun keluarga  berkualitas.  Jumlah  penduduk  perempuan  hampir  setengah  dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar da- lam  mencapai  kemajuan  dan  kehidupan  yang  lebih  berkualitas.  Kese- taraan  gender,  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi  dalam kegiatan politik, hukum,  ekonomi, so- sial  budaya, pendidikan  dan pertahanan  & keamanan nasional (Hankam- nas)  serta  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan.  Keadilan gender suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis  tidak  bisa  dijadikan  dasar  untuk  terjadinya  diskriminasi  menge- nai  hak  sosial,  budaya,  hukum  dan  politik terhadap  satu  jenis  kelamin tertentu.  Dengan  keadilan  gender  berarti  tidak  ada  pembakuan  peran, beban  ganda,  subordinasi,  marginalisasi  dan  kekerasan  terhadap  perem- puan  maupun  laki-laki.  Terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki
16 http://www.dikmas.depdiknas.go.id/05-p-gender-pedoman.html

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
dan  dengan  demikian  mereka  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
Dasar persamaan pendidikan mengantarkan setiap individu atau rak- yat  mendapatkan  pendidikan  sehingga  bisa  disebut  pendidikan  kerak- yatan. Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan kerak- yatan  adalah  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi  geografis  publik.  Dalam  kerangka  ini,  pendidikan  diperuntukkan untuk semua, minimal sampai pendidikan dasar. Sebab, manusia memiliki hak  yang  sama  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Apabila  ada sebagian  anggota  masyarakat,  sebodoh  apapun  yang  tersingkir  dari  ke- bijakan  kependidikan  berarti  kebijakan  tersebut  telah  meninggalkan  sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan. 17
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  nilai  kemanusiaan  ter- wujud  dengan  adanya  pemerataan  yang  tidak  mengalami  bias  gender. Masalah  pendidikan,  antara  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  hendak- nya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki harus punya  hak/kesempatan  untuk  sekolah  lebih  tinggi.  Bukan  menjadi  alter- natif  kedua  jika  kekurangan  biaya  untuk  sekolah.  Hal  ini  dengan  per- timbangan  adanya  penghambur-hamburan  uang  sebab  mereka  akan  se- gera  bersuami,  peluang  kerjanya  kecil  dan  bisa  lebih  banyak  membantu orang  tua  dalam  pekerjaan  rumah.  Pendirian  seperti  ini  melanggar  etika Islam  yang  memperlakukan  orang  dengan  standar  yang  materialistik. Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama  antara  yang  kaya  dan  yang  miskin  dalam  bidang  pendidikan  di samping  penghapusan  sistem-sistem  kelas-kelas  dan  mewajibkan  setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk  menuntut ilmu  serta memberikan kepada  setiap  muslim  itu  segala  macam  jalan  untuk  belajar,  bila  mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat.
Dengan  demikian,  pendidikan  kerakyatan  seharusnya  memberikan mata  pelajaran  yang  sesuai  dengan  bakat  dan  minat  setiap  individu  pe- rempuan,  bukan  hanya  diarahkan  pada  pendidikan  agama  dan  ekonomi rumah  tangga  melainkan  juga  masalah  pertanian  dan  keterampilan  lain.
17 Eni  Purwati  dan  Hanun  Asrohah, Bias  Gender  dalam  Pendidikan  Islam (Surabaya: Alpha, 2005) , 30.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 134
Pendidikan  dan  bantuan  terhadap  perempuan  dalam  semua  bidang  ter- sebut  akan  menjadikan  nilai  yang  amat  besar-merupakan  langkah  awal untuk memperjuangkan persamaan yang sesungguhnya.
Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan  zaman  yaitu  kualitas  yang  memiliki  keimanan  dan  hidup  dalam ketakwaan  yang  kokoh,  mengenali,  menghayati  dan  menerapkan  akar budaya  bangsa,  berwawasan  luas  dan  komprehensif,  menguasai  ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah per- kembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, man- diri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berusaha me- ningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan  kualitas  tersebut  sesuai  dengan  taraf  kemampuan  dan  mi- natnya.
Ungkapan Athiyah tentang pendidikan perempuan seakan menyadari kondisi  riil  historisitas  kaum  muslimin  yang  secara  sosial  perempuan seringkali  dirugikan  oleh  perilaku  sosialnya.  Seperti  gadis-gadis  harus putus sekolah karena diskriminasi gender (sebab pernikahan atau hamil di luar nikah) atau karena keterbatasan ekonomi anak laki-laki mendapatkan prioritas  utama  walau  potensinya  tidak  lebih  tinggi  daripada  anak  pe- rempuan.

## Upaya Penanggulangan Dampak Negatif dari Bias Gender dalam Pendidikan Islam
Untuk mengembalikan nilai kerakyatan dan kemanusiaan pendidikan, Athiyah  berpendapat  bahwa  pendidikan  harus  dipusatkan  pada  ibu. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah  mencapai  sasaran.  Sebab,  ibu  adalah  pendidik  pertama  dan  utama dalam keluarga. Minim sekali orang yang terlepas dari jangkauan ibunya. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu dan dilakukan  penuh  kasih  sayang.  Padahal  inti  demokrasi  tertinggi  adalah saat keterbukaan, kerelaan dan persaudaraan telah mencapai tingkat kasih sayang.  Peran  ini  adalah  pendidikan  nonformal  yang  biasa  dilakkukan perempuan di rumah.
Presiden Tanzania, Nyerere pernah mengatakan, “Jika anda mendidik seorang laki-laki, berarti  anda telah mendidik  seorang person , tetapi  jika anda  mendidik  seorang  perempuan  berarti  anda  telah  mendidik  seluruh

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
anggota keluarga.” Kondisi tersebut tidak bisa diperoleh lewat pendidikan yang  meninggalkan  nilai  persamaan  dan  kemanusiaan.  Sering  dipahami bahwa perempuan didominasi perasaan daripada rasio. Karenanya mereka cenderung  sensitif,  berbeda  dengan  laki-laki  yang  lebih  rasional  karena yang  dominan  dalam  dirinya  adalah  rasio  sehingga  perempuan  tidak membutuhkan  pendidikan  yang  tinggi  yang  melibatkan  rasio  tersebut. Sebenarnya, kondisi  yang sering disalahtafsirkan ini dari sisi kemanusia- an  malah  menunjukkan  sebaliknya,  yaitu  perempuan  memiliki  beberapa kelebihan  diantaranya  adalah  lebih  berperannya  hati.  Padahal,  hati merupakan penentu nilai baik-buruk individu. Mereka yang dekat dengan alam,  tekun  dan  teliti.  Banyak  bidang-bidang  yang  membutuhkan  kele- bihan-kelebihan tersebut.
Di  samping  itu,  dengan  hati  nurani  juga  seseorang  membongkar kemunafikan.  Bila  hati  nurani  jernih  dan  bersih,  pasti  sesuai  dan  sama dengan  hati  nurani  bangsa  serta  rakyat  secara  keseluruhan.  Memang, perempuan  cenderung  emosional  dan  sensitive.  Karenanya,  dengan  hati dan  kesensitivannya  mereka  mendapatkan  firasat-firasat  keibuan  yang membuatnya menjadi peka dan memiliki intuisi tajam akan apa yang ada di  permukaan  dan  kasih  sayang.  Hal  inilah  yang  menjadi  inti  dari  nilai kemanusiaan.
Pusat  pendidikan  pada  ibu,  dapat  memberi  kepekaan  di  atas  seba- gaimana  kata  Rukmini,  “Ibulah  yang  pertama  kali  tekun  mendidik  saya untuk  memahami  dunia  dan  kehidupan  ini  sebagai  keutuhan  sistem. Beliau selalu mengajak saya bangun pada malam hari melihat bintang dan menjelaskan  soal jagad  gede dan  kaitannya  dengan jagad  cilik. Dari beliau  saya  bisa  belajar  mengenai  bagaimana  memahami  keberadaan  hi- dup  ini  dengan  cara  pandang  yang  taembus  ruang  dan  waktu.”Dengan kasih  sayangnya  Rukmini  melakukan  pembelaan  terhadap  siapa  yang lemah  dan  tertindas.  Kepedulian  seperti  itu  tak  akan  dilakukan  oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani. 18
Upaya lain  untuk  mengatasi  bias  gender  dalam  pendidikan  Islam yang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Reintepretasi  ayat-ayat  al-Qur‟an  dan  Hadits  yang  bias  gender dilakukan secaa kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam untuk memenuhi keinginan segelintir orang.
18 Ibid., 36.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 136
2. Muatan  kurikulum  nasional  yang  menghilangkan  kesan  dikotomis antara  laki-laki  dan  perempuan,  demikian  pula  kurikulum  lokal dengan  berbasis  kesetaraan,  keadilan  dan  keseimbangan.  Kurikulum disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tipologi  daerah  yang  dimulai dari tingkat pendidikan TK  sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian  fasilitas  belajar mulai  di  tingkat  kelurahan sampai  kepada tingkat kabupaten disusaikan dengan kebutuhan daerah.
4. Pemberdayaan  di  sektor  ekonomi  untuk  meningkatkan  pendapatan keluarga  terutama  dalam  kegiatan  industri  rumah  tangga.  Dengan demikian  akan  menghilangkan  ketergantungan  ekonomi  kepada  laki- laki karena salah satu terjadinya marginalisasi pada perempuan adalah ketergantungan ekonomi keluarga kepada laki-laki.
5. Pendidikan  politik  bagi  perempuan  agar  dilakukan  secara  intensif untuk  menghilangkan  melek  politik  bagi  perempuan.  Karena  masih ada  anggapan  bahwa  politik  itu  hanya  miliki  laki-laki  dan  politik  itu adalah  kekerasan,  padahal  sebaliknya  politik  adalah  seni  untuk  men- capai kekuasaan. Dengan demikian kuota 30% sesuai dengan amanah undang-undang segera terpenuhi, mengingat pemilih terbanyak adalah perempuan.
6. Pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebu- tuhan  rumah  tangga  maupun  yang  memiliki  nilai  jual  ditingkatan, terutama  kaum  perempuan  di  pedasaan  agar  terjadi  keseimbangan antara  perempuan  yang  tinggal  di  perkotaan  dengan  pedesaan  sama- sama memiliki keterampilan yang relatif bagus.
7. Sosialisasi  Undang-Undang  Anti  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga lebih  intens  dilakukan  agar  kaum  perempuan  mengetahui  hak  dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amahan dari UUK.

## Penutup
Seks  adalah  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  berdasar  anatomi biologis  dan  merupakan  kodrat  Tuhan.  Sedangkan  gender  merupakan perbedaan jenis  kelamin  yang bukan disebabkan oleh  unsur  biologis  dan bukan  kodrat  Tuhan,  melainkan  diciptakan  baik  oleh  laki-laki  maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Dengan demikian

## Pendidikan Islam dan Gender
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
seks  dipandang  sebagai  status  yang  melekat  atau  bawaan  sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh
Dalam  realitas,  masih  sering  ditemukan  kasus  bias  gender  dalam pendidikan.  Padahal  ini  akan  berimplikasi  pada  kesenjangan  antara  laki- laki dan perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan. Karena itu, penting terus  dilakukan  upaya mengatasi  bias  gender  dalam  pendidikan,  di  anta- ranya melalui; (1) reintepretasi ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits yang bias gender  dilakukan  secara  kontinyu  agar  ajaran  agama  tidak  dijadikan justifikasi yang salah; (2) pengembangan  kurikulum berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan; (3) pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal; (4) pemberdayaan di sektor ekonomi untuk mening- katkan  pendapatan  keluarga  terutama  dalam  kegiatan  industri  rumah tangga ; (5) pendidikan politik bagi  perempuan  agar dilakukan secara in- tensif;  (6) pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual; dan (7) sosia- lisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga lebih intens. ***

## Daftar Pustaka
Amasari  (Member  of  PSG  LAIN). Laporan  Penelitian  Pendidikan Berwawasan Gender. Banjannasin: IAIN Antasari, 2005.
Asrohah, Hanun. Sosiologi Pendidikan . Surabaya: Kopertais Press, 2008.
Echol,  Jhon  M.  dan  Hasan  Shadily. Kamus  Besar  Inggris-Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Faqih,  Mansour. Analisis  gender  dan  Transformasi  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Faqih, Mansour. Gender Sebagai Alat Analisis Sosial. Edisi 4 November 1996.
Freire, Paulo et.al . Menggugat  Pendidikan . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999.
Gonibala,    Rukmina. Fenomena  Bias  Gender  dalam  Pendidikan  Islam . artikel STAIN Manado, Juli-Desember 2007.

## Mad Sa’i
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 138
Http://Www.Dikmas.Depdiknas.Go.Id/05-P-Gender-Pedoman.Html
Mas‟udi,  Masdar  F. Perempuan  Dalam  Wacana  Keislaman. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
Mufidah. P aradigma Gender . Malang: Bayumedia Publishing¸ 2003.
O'Neil,  William. Ideologi-Ideologi  Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002.
Purwati, Eni dan Hanun Asrohah, Bias Gender dalam Pendidikan Islam, Surabaya: Alpha, 2005.
Rahardjo,  Yulfita. Konsep  Gender,  Kerangka  Analisa  Gender  Berkaitan dengan  Pelaksanaan  Anggaran  Responsif  Gender/ARG, Disampai- kan  dalam  acara  Sosialisasi  Penyusunan  dan  Penelaahan  RKAKL yang  Responsif  Gender  pada  1  Juni  2010  di  Bappenas,  Ruang  SS 12.
Robinson, Philip. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
Suryadi,  Ace  dan  Ecep  Idris. Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang  Pendi- dikan. cet. I.  Bandung: Genesindo, 2004.
Umar, Nasarudin. Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 2001.