INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2203-2215 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)
Mustarso 1 ✉ , Mulyati Pawennai 2 , Fachri Bachmid 3
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : naratavisha@gmail.com 1 ✉

## Abstract
In general, this research can be classified as empirical or sociological research (field). This. the results of the research in this thesis (1) In tackling narcotics crime is carried out with preventive efforts, namely by holding outreach to the community, be it school children, parents, as well as community leaders and religious leaders about the dangers of narcotics. Repressive countermeasures are efforts to take action and enforce the law by imposing criminal sanctions so that it can deter perpetrators of narcotics crimes. (2) The factors that influence the occurrence of narcotics crimes are divided into two factors, namely  internal  factors  and  external  factors,  external  factors  themselves  are  related  to  economic factors, environmental factors, and facilitation and control factors.
Keywords: Criminology; Crime, and Narcotics.

## Abstrak
Penelitian ini secara umum dapat digolongkan penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara aturan perundang-undangan itu sendiri dan realita dilapangan dalam penilitian ini. hasil penelitian pada tesis ini (1) Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu anak sekolah, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama akan bahayanya narkotika. Penanggulangan bersifat represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana maka dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkotika. (2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana narkotika terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal sendiri sekaitan dengan faktor ekonomi, faktor lingkungan serta faktor kemudahan dan pengawasan.
Kata  Kunci:  Kriminologi; Tindak Pidana, dan Narkotika.

## PENDAHULUAN
Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang  mengiringi  pembahasan  masalah  tersebut.  Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku,  dalam  hal  ini  pecandu  narkotika  dikatakan  sebagai  pelanggar  hukum  karena telah  menyalahgunakan  narkotika.  Tindak  pidana  narkotika  yang  juga  biasa  dikenal narkoba  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  (extraordinary  crime),  sehingga  perlu adanya penanganan yang serius dalam menangani tindak pidana tersebut. Namun, bisa dikatakan bahwa tindak pidana ini sudah merajalela dan menyebar secara luas didunia, bahkan di negara kita Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkotika sudah menggerogoti  kehidupan  rakyat  Indonesia,  sehingga    bisa  dikatakan bahwa disetiap daerah di Indonesia sudah ditulari kejahatan luar biasa ini. Bukan tanpa sebab dikatakan kejahatan luar biasa, jika ditinjau dari dampak yang diakibatkan, maka sangat lazim jika kejahatan narkotika harus diberantas sedalam-dalamnya.  Sudah banyak kasus tentang narkotika yang terjadi di Indonesia, hal itu bisa dilihat dari banyaknya pemberitaan yang disiarkan  di  media  setiap  harinya.  Bukan  hanya  orang  berada  yang  menjadi  korban kejahatan narkotika ini, namun orang-orang yang lemah ekonomi juga tak luput menjadi korban narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  sudah  menjadi  hal  yang  urgen  untuk  pemerintah Indonesia,  bahkan  dunia  Internasional.  Menurut  data  dari  UNICEF  (United  Nations Internasional Children’s Emergency Fund) diperkirakan lebih dari 200 juta penduduk dunia menggunakan narkotika.  Sedangkan di Indonesia jumlahnya diperkirakan telah mencapai angka  1,3  juta  orang  dan  umumnya  berada  di  kota-kota  besar.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  yang  ditandai  dengan  kemajuan  teknologi,  informasi  dan komunikasi  maka  semakin  banyak  pemikiran  yang  berkembang  tentang  pemidanaaan khususnya  terhadap  pecandu  narkotika,  beberapa  ahli  memberikan  pendapat  bahwa dengan  berkembangnya  zaman  maka  hukum  pidana  yang  ada  juga  harus  dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya  dapat  berakibat  fatal  bagi  si  pecandu.  Pidana  seharusnya  lebih
dititikberatkan  kepada  pengedar  narkotika  karena  dengan  adanya  pengedar  yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkotika di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melaikan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.
Peningkatan      peredaran      gelap      narkotika      tidak      terlepas      dari  kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan  kejahatan  internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan  tersebut  berusaha  dengan  segala  cara  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  terus  usaha  peredaran  gelap  narkotika  dengan  cara  menyusup, mencampuri  dan  merusak  struktur  pemerintahan,  usaha  perdagangan  dan  keuangan yang  sah  dan  kelompok-kelompok  berpengaruh  dalam  masyarakat.  Mereka  tergiur melakukan pengedaran dikarenakan keuntungan dari harga penjualan narkotika cukup tinggi  apalagi  narkotika  membuat  seseorang  ketergantungan  hingga  akan  terus  ingin mengkomsumsi  narkotika  sehingga  orang-orang  yang  terlanjur  mengkomsumsi narkotika  susah  untuk  berhenti  mengkomsumsinya  sehingga  ini  dijadikan  keuntungan besar  untuk  memperoleh  penghasilan  dengan  mengedarkan  narkotika  dan  jika  dilihat dari umurnya pengguna narkotika di Indonesia yaitu antara usia 16-27 tahun yaitu usia remaja.  Jadi  pada  usia  reamaja  sangat  rentan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika. Mereka mengenal narkotika karena tawaran, bujukan, tekanan dari teman-temannya atau orang-orang  yang  ingin  mengambil  keuntungan.  Berawal  dari  coba-coba  akhirnya menjadi  ketergantungan  sehingga  tidak  dapat  meniggalkannya.  Orang-orang  pada umumnya belum menyadari, bahwa narkotika jika disalahgunakan memiliki dampak yang sangat merugikan yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada otak sehingga tidak dapat berpikir dengan sehat bahkan bisa menyebabkan  kegilaan selain  dari pada  kerusakan otak  dan  membuat  gila,  narkotika  juga  dapat  mengakibatkan  kerusakan  organ  tubuh seperti  hati,  ginjal,  paru-paru  dan  bahkan  melalui  narkotika  penyakit-penyakit  yang mematikan  dapat  menyerang  tubuh  seseorang  seperti    penyakit    HIV    dan    hepatitis melalui  penggunaan  jarum  suntik secara bergantian pada sesama pecandu narkotika. Pentingnya  pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  kasus  tindak  pidana narkotika  yang  memberikan  dampak  yang  sangat  buruk  bagi  perkembangan  suatu bangsa, karena kebanyakan pecandu narkotika adalah mereka yang masih muda yaang
diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat  menjadi  lebih  baik.  Berkaitan  dengan  masalah  penyalahgunaan  narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan, Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Pecandu narkotika  digolongkan  sebagai  korban  karena  akibat  dari  perbuatannya  yang mengkonsumsi  narkotika  tersebut  langsung  berdampak  terhadap  dirinya  sendiri  dan tidak  merugikan  orang  lain  yang  tidak  menggunakan  barang  tersebut,  jadi  patutlah dikatakan  seorang  pecandu  adalah  orang  yang  menjadi  korban  atas  perbuatannya sendiri. Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu narkotika juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi  dari  si  pecandu  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia,  salah  satunya adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkotika juga  merupakan  warga  negara  indonesia  yang  harus  dilindungi  hak-haknya,  Undang- Undang  juga  telah  mengatur  bahwa  seorang  pecandu  narkotika  juga  berhak  atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkotika dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkotika tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkotika.
Jika  dilihat  dari  bahaya-bahaya  narkotika  diatas  maka  sangat perlu dilakukan penjagaan ketak agar narkotika di indonesia tidak meraja lela dan terus beredar hingga mengakibatkan  banyaknya  korban  yang  berjatuhan,    Perkembangan    kualitas    tindak pidana  narkotika  tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat  indoneisa.  Meskipun  narkotika  juga  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan dan pelayanan  kesehatan, namun  apabila  disalahgunakan atau  digunakan tidak  sesuai    dengan    standar  pengobatan,    terlebih    jika  disertai  dengan  peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat  yang sangat merugikan  perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa.  Tindakan  dan  penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkotika juga telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau  dekriminalisasi  terhadap  pecandu  narkotika.  Dekriminalisasi  adalah  proses perubahan  dimana  penggolongan  suatu  perbuatan  yang  tadinya  dianggap  sebagai tindak  pidana  menjadi  perilaku  biasa.  Hakim  melakukan  pemidanaan  bagi  pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari  pemidanaan  itu  yang  memberi  efek  jera,  akan  tetapi  sampai  sekarang  banyak pengguna narkotika yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih  menjadi  pengedar,  karena  pengguna  narkotika  yang  sudah  menjadi  pecandu hanya  dikenakan  pidana  penjara  saja,  seharusnya  mereka  tidak  dipenjara  melainkan direhabilitasikan. Salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah mejadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi.  Tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin akan  membawa  pengaruh  atau  dampak  yang  lebih  buruk  terhadap  para  pengguna (pecandu)  narkotika  tersebut,  disebabkan  di  dalam  penjara  mereka  dapat  bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkotika bahkan ada pabrik pembuatan narkotika. Pidana penjara bagi penyalahguna  narkotika  terbukti  tidak  dapat  menurunkan  jumlah  penyalahguna narkotika, dengan dipenjarannya pengguna narkotika tidak akan menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkotika, Dari  uraian  latar  belakang  diatas  yang  membuat  penulis  ingin  mengetahui pengelompokan tindak pidana akan kejahatan narkotika dan kebijakan hukum pidananya bagi pecandu narkotika   sehingga penulis merumuskan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Per spektif Kriminologi”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini secara umum dapat digolongkan penelitian empiris atau sosiologis (lapangan)  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara aturan perundang-undangan itu sendiri dan realita dilapangan dalam penilitian ini.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mengadakan  wawancara  secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dari penelitian ini.
2. Data   sekunder   yaitu   data   yang   diperoleh   dari   penelitian kepustakaan   berupa buku-buku,   makalah,   serta   peraturan perundang-undangan  dan  bahan  tulisan yang  berkaitan  erat dengan objek yang akan dibahas.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik    pengumpulan    data    yang    digunakan    untuk    memperoleh  data  dan informasi adalah sebagai berikut :
1. Penelitian  kepustakaan  yaitu  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan menelah buku-buku, peraturan    perundang-undangan,  makalah    serta    data    yang  didapatkan  dari penelusuran  melalui  media  internet  atau  media  lain  yang  berhubungan  dengan penulisan proposal ini.
2. Penelitian  lapangan  digunakan  Untuk    mengumpulkan    data  penelitian,    penulis menggunakan dua cara, yaitu:
a. Observasi,  yaitu  secara  langsung  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan pengamatan    guna    mendapatkan    data    yang  dibutuhkan  baik  data  primer maupun data sekunder.
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah  Penyidik  Narkotika,  atau ahli  hukum  yang  mengerti tentang objek penelitian penulis.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh,  baik  secara  data  primer  maupun  data  sekunder  dianalisis dengan  teknik  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan, menguraikan,  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian ini terkhusus terkait penanggulangan tindak pidana narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencegahan  Tindak  Pidana  Narkotlka  Dan  Xebljakan  HLlkum  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Narkotlka
Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah  sah  keberadaannya,  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang  terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang- undang yang dimaksud. IKeadaan yang demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya,  penggunaan  narkotika  sering  disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik  fisik maupun  psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meabaknya perdagangan gelap wrla peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaan  serta perdagangan  gelap  narkotika  tersebut.  Tindak  pidana    narkotika    aangat  merasahkan masyarakat,  karena  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  merupakan  pelbagai  pihak, mendatangkan korban dan manghambat clta-cita bangsa dan negara, merusak generasl bangsa, juga merupakan euatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum. Perlu  dipahami ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam undang- undang  hukum  pidana,  tebpi  juga  dapat  dijumpai  dalam  undang-undang  Iain  seperti undang- undang money laundering, undang- undang pajak, undang-undang imigrasi, undang-undang narkotika dan Iain sebagainya. Kehadiran undang-undang di luar XUHP dewasa ini semakin banyak dan undang- undang ini sangat membantu, karena bersifat khusus jadi lebih terperinci membahas sesuatu kejahatan yang semakin beraneka ragarn. Undang-undang  khusus  atau  yang  terdapat  di  luar  KUHP  ini  sangat  membantu  dan menunjang penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah negara. Jika kita membahas tentang penerapan hukum pidana berarti merupakan bagian dari penegakan hukum,  salah  satu  sarana  dalam  penegakan  hukum  nasional  ialah  adanya  kelentuan- ketentuan  pidana  atau  sksistensi  sanksi  pidana  di  dalam  setiap  produk  yang  dibuat. Masyarakat pada dasarnya menglnginkan diadakan pencegahan terlebih dahulu sebelum dikenakan  pidana,  karena  peneapan  hukum  pidana  dirasakan  tidak  menyenangkan. Pemerintah telah berupaya diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif suatu kejahatan dan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan,  akan  tetapi  seolah-olah  tidak  efektif  sahingga  jalan  aakhir  yang  ditempuh
adalah menerapkan hukum pidana. Sedangkan dengan menerapkan hukum pidana juga belum tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap 8ecara tuntas, buI\tinya masih banyak re8idivis  yang  mengulangi  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  tapi  juga  tidak  dapat diefakkan bahwa penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik dimana ada sebagian pelaku menjadi jera/tobat.
Tabel I Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di lYota Makassar Ho Tahun Pria WBnita Anak Jumlah 1 2019 127 27 23 177 2 2020 134 32 13 179 3 2021 439 25 18 182
Sumber Data: Kejari Makassar
Dari  pen)abaran  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun, walaupun upaya aparat penegak hukum telah  menjalankan  berbagai  upaya  dalam  memberantas    peredaran    narkotika  namun pada  kenyataannya  penyebaran  narkotika  tetap  bertambah  dan  modusnya  juga  turut berubah  ubah  demi  memuluskan  penyabaran  narkotika  dl  barbagai  kalangan.  Dapat dipahami betapa tarbatasnya pengaruh alau afak dari sanksi pidana the //mils of cfimlnal sanctlon  merupakan  kenyataan,  hal  mana  peghi  bahwa  kita  tldak  boleh  terlalu mengharapkan ketaatan orang pada suatuperaturan hanya dengan mengandalkan pada sanksi pidana belaka rneskipun kita tidak boleh mengatakan bahwa sanksi pidana itu tidak ada artinya sama sekali.
Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadlnya Tindak Pidana Narkotlka
Perkambangan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba di Indonesia dimulai sekitar tahun 1070  yang penggunaannya  menunjukkan gejala-gs)ala semakln maningkat,  balk eecara  kualitas  maupun  kuantias.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  semakin berkembangnya  dunia  teknologi  modern  dan  kemajuan  pengetahUan  yahg  melanda dalam segala asjet phldupan manusia. Pemakalan tsknologl modern serta kemajuan iimv pengetahuan  yang  manyerang  dalam  8elufuh  aepsk  kehidupan  manusia.  Pemakaian taknologi  modern  serta  ilmu  pengetahuan  memiliki  itikad  serta  tujuan  buat  mencapai sasaran dalam tingkatkan kesejahteraan serla kemakmuran, kedisiplinan serta ksdamaian mengarah warga yang lebih bersumber pada Pancasila serta UUD 1945 modernisasi era dalam  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  msmanglah  bisa  bawa  kemajuan  yang mengasyikkan mengarah kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasrriani serta rohani. Namun kita mesti mengakui moderenisasi pula bawa akibat kurang baik serb tidak
kestabilan dalam hidup warga, oleh karena itu kerap kali bawa pengaruh terbentuknya perubahan-perubahan terhadap nilai serla norma yang ada di dalam kehidupan warga, dengan demikian moderniasai pula bertanggung jawab dalam melahirkan kriminalitas. Tidak sedikit orang yang menggunakan kemajuan teknol° 8i ini buat melaksanakan tindak kejahatan  ataupun  perbuatan  yang  menyimpang  dari  norma  hukum.  Tidak  hanya  itu selaku akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh, hingga kehidupan orang juga mensiptakan keeenjangan.
Berdasarkan perkembangan itu tldak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara  berkembang, tindak kejahatan  telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk diamati Setiap harinya kalau kita melihat dari berita media cetak ideal ada saja berita atau kasus narkoba, dari tahun ketahun angka kriminalitas yang teqadi di kota Makassar cendemng meningkat, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap narkoba yang terjadi dalam bebeapa tahun terakhir kian meningkat  tajam,  sehingga  hal  ini  dapat  meresahkan  masyarakat.  Walaupun  banyak upaya  baik  preemtif,  preventif  maupun  represif  dilakukan  namun  tetap  saja  kejahatan inimeningkattajam  setiap  tahunnya.  Ada  banyak  faktor  yang  dapat  dikemukakan berkaitan dengan teqadinya permasalahan tersebut, namun berdasarkan hasil penelitian penulis memfokuskan 2 faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dikota makassar yaitu faktor internal dan faktor external
Raevansi Teori dan Pembahasan
Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tlngkah lakunya diaturoleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.  Tapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  berusaha rnelanggar hukum.  Dalam hal hukum,  tentunya  kita  semua  ingin  mewujudkan  tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bañgsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehldupan  bangsa  dan  ikut melaksanakanketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  Perdamaian  abadi  dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan Penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Namun demikian, norma dan kaedah yang berlaku g\ ygtygrajet saat  ini  sudah  mulat  tidak  lagi  dlpatuhi  dan  dihormati  sehingga  banyak  sekali pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan.  Untuk  itu  masyarakat  memerlukar›  hukum yang berfungsi sebagai erigatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena  itu,dalam  menjalankan  kngsi  hukum  itu  pemerintah  dapat  enggunakan
menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi.
Sanksi  merupakan  suatu  akibat  yang  timbul  diberikan  dari  reaksi  atas  suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana  narkotika  yang  saat  ini  merupakan  hal  yang  perlu  sekali  mendapat  perhatian khusus mengingat dampak- dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana narkotika tersebut.  Pelaku  tindak  pidana  narkotika  memiliki  peran,  kedudukan,  dan  sanksi  yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbutannya. Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat acara realistic, sehingga penegakkan hukum  secara  aktual  harus  dilihat  sebagai  bagian  diskresi  yang  tidak  dapat  dihlndati karena berbagai Aterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan  beear adanya pelaku- pelaku tindak pidana yang befBdB dl luar kerangka prosea  peradllan  pidana.  Penarapan  hukum  pidana  sebasal  sarana  penanggulangan kejahatan  yang  dilakukan  olah  anak  pada  dasarnya  bealfat  dllematla.  DI  satu  sial, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak  dengan  menempatkan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  menimbulkan  dampak negatifyang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulanB£tn kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah  pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu kewaktu.  Menurut  data  penelitian  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menganalisa kondisi yang timbul di masyarakat. Pengenaan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana dapat ditinjau  dari  bebaapa  aliran  yaitu  aliran  klasik  dan  aliran  modem.  Aliran  klasik menitikbeatkan kepada tindak pidana yang dilakukan. Aliran ini temama menghendaki hukum  pidana  yang  texusun  sisamañs  dan  menitikberatkan  kepada  kepa stian  hukum. Dengan  pandangannya  yang  indeterministis  mengenai  kebebasan  kehendak  manusia alian  ini  menitikberatkan  kepada  perbuatan  dan  tidak  kepada  orang  yang  melakukan tindak pidana. Aliran kla6ik lni berpijak pada tiga tiang:
a. Ada legalitas, yang menyatakan bahwa tiada  pldana tanpa undang- undang, tiada tindak pldana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-Undang;
b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa oracg hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan 8engaja abu karena kealpaan;
c. Asas  pengimbalan  (pembalasan)  yang  sekuler,  yang  berisi  bahwa  pidana  secara
konkrit  tidak  dikenakan  dengan  maksud  untuk  mencapai  sesuatu  hasil  yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan &rat ringannya perbuatan yang dilakukan.
Aliran  modern  mencari  sebab  kejahatan  menggunakan  metode  ilmu  alam  dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menumt aliran ini Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipepagruhi  oJeh  wabk  pribadinya,  faktor-faktor  biologis  maupun  faktof  lingkungan kemasyarakatannya.  Aliran  ini  menitikberatkan  psrhatiannya  kepada  orang  yang melakukan  tindak  pldana  dan  pemberian  pidana  atau  tindakan  dimaksud  untuk melindungi  masyarakat  terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam berbagai  teori terdapat  pamahaman, bahwa pldana Penjara sebagai alat untuk mencapal  tujuan  pemidanaan  masih  diperdebatkan  efektivitasnya.  Artinya,  tidak  ada jamlnan apabila pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika pada akhifnya dijatuhi pidana penjara maka &qansendiinya ia akan kembali menjadi anggota ma8yarakat yang baik  dan  taat  hukum.  Justru  yang  sering  sekali  diketahui  adalah,  bahwa  pidana  gnjaa membawa  dampak  negatif  yang  sangat  merugikan  bagi  terpidana  khususnya penyalahgunaan narkotika.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas sebagai hasil penelitian dalam tesis  ini  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :  1).  Dalam  penanggulangan  tindak pidana  narkotika  dilakukan  dengan  upaya  preventif  yaitu  dengan  mengadakan penyuluhan  kepada  masyarakat  baik  itu  anak  sekolah,  orang  tua,  maupun  pemuka masyarakat  serta  pemuka  agama  akan  bahanya  narkotika.  Penanggulangan  bersifat represif  merupakan  upaya  penindakan  dan  penegakan  hukum  dengan  memberikan sanksi pidana maka dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkotika. 2). Bahwa faktor- faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  adalah  pergaulan bebas, keinginan untuk mencoba-coba, kemudahan memperoleh narkotika dan mencari keuntungan dalam penjualan narkotika.
DAFTAR PUSTAKA
Agusman, Agis A, Satria H, 2021, Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan, http://repository.umi.ac.id/1054/1/276-Article%20Text- 1112-1-10-20201224.pdf
Amran, Muliaty P, Zainuddin, 2020, Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak, http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/251/262
Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1726 – 1742. http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293
Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4), 743 – 757. http://www.pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887
Gultom, Kamri A, Fadillah M, 2021, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/672/720
Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18 – 21.
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3
Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Indonesian Journal of Criminal Law, 2(2), 93 – 104.
http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/431/316
Kusyono, Syahruddin N, Fadhillah M 2021, Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Gowa,
http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/640/698
Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(1), 91 – 106. http://pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470
Nur, H. M., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2020). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), 254 – 267.
http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/112/123
Palureng, R. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar. Journal of Lex Theory (JLT), 3(1), 46 – 61.
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/960/1104
Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 557 – 568. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402
Ridha, A., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(8), 1294 – 1306. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1006/1147
Satria, A. Y., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 42 – 56. http://www.pasca-
umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/24/24