## IMPLIKASI BAHASA HUKUM DALAM LARANGAN PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP MASYARAKAT

## Rohadi*

## Abstract
The legal language implications of the marriage ban set forth in Act no. 1 of 1974 against the society, ie some people consider that the words contained in the provisions are too long-winded so that this confuses the community therefore the need for the use of legal language is easy to understand, firm, straightforward and not cause interpretation that resulted in his  fault  understanding  in  interpreting  the  provisions  contained  in Act no.  1 of 1974  in  connection  with  the  ban  on marriage.
Keywords: Legal Language, Marriage Ban, Act no. 1 of 1974

## Abstrak
Implikasi    bahasa hukum  dari  larangan  perkawinan  yang  tertuang  di  dalam  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  terhadap  masyarakat,  yakni  sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa  kata-kata  yang tertuang  di  dalam  ketentuan  tersebut  terlalu  bertele-tele  sehingga  hal  ini  membingungkan  masyarakat oleh  sebab  itu  perlunya  penggunaan  bahasa  hukum  yang  mudah  dipahami,  tegas,  lugas  dan  tidak menimbulkan  interpretasi  yang  mengakibatkan  salahnya  pemahaman  dalam  menafsirkan  ketentuan- ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  kaitannya  dengan  larangan perkawinan.
Kata Kunci : Bahasa Hukum, Larangan Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Istilah  bahasa  mengungkapkan makna  yang  sama  banyaknya  dengan makna  yang mungkin  diungkapkan
oleh  setiap  kata  atau  istilah  yang  lain- lain. bila perkataan bahasa itu dikaitkan dengan frasa penggunaan bahasa maka pertama-tama  kita  akan  memandang materi  bahasa  itu  sebagai  kekayaan bahasa,  yakni  keseluruhan  materi
bahasa  yang  dapat  digunakan  manusia yang  berujud  kata-kata,  ungkapan- ungkapan  atau  idiom,  peribahasa- peribahasa,  pepatah  dan  petitih  serta bentuk pernyataan pikiran atau maksud yang  berujud  kalimat  yang  dapat membawa  anggota  masyarakat  kepada suasana saling mengerti dengan baik.
Bertutur  kata  dalam  menggunakan bahasa untuk
melaksanakan komunikasi merupakan  aktifitas  yang sangat  kompleks,  yang  memerlukan pembentukannya pada otak, syaraf dan lain-lain. Bahasa  dan  hukum  mempunyai hubungan yang erat.  Hukum  sebagai salah  satu  sarana  untuk  menciptakan ketertiban, harus dirumuskan utamanya melalui bahasa, meskipun  ada simbol- simbol  lain  yang  juga  cukup  penting untuk  menetapkan  hukum.  Hukum dalam  perspektif  bahasa  adalah  suatu rangkaian  atau  seperangkat  simbol- simbol  yang  mempunyai  arti  tertentu dan  digunakan  untuk  maksud-maksud tertentu.  Oleh  karena  itu  bahasa hukum  secara  ontologi  meliputi  ; ucapan  atau  lisan,  tulisan,  gambar, gerakan,  warna,  isyarat  termasuk didalamnya bunyi.
Hukum hanya dapat berjalan efektif apabila dirumuskan  dengan  tegas  dan mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  suatu  masyarakat,  dan  harus dapat  dikomunikasikan  dengan  baik pada  subyek-subyek  hukum  yang dituju.  Apabila  anggota  masyarakat tidak  memahami  makna  ketentuan hukum  yang  dirumuskan,  akan menyebabkan  aturan  hukum  tersebut tidak  berjalan  efektif.  Di  sisi  lain, apabila  hukum  tidak  dirumuskan dengan  jelas  dan  para  pelaksana  dan penerapannya  di  lapangan  juga  tidak memahaminya,  maka  jelas  akan berdampak  pada  mutu  penegakan hukum.
Para ahli hukum dalam menjalankan kegiatannya  di  bidang hukum tidak sedikit yang menganggap bahwa bahasa manusia tidak memainkan  peranan  penting.  Padahal sebaliknya kegiatan mempelajari hukum lebih banyak merupakan usaha untuk  menguasai  bahasa,  karena  di dalam  bahasa  itulah  terdapat  cara berpikir  yuridis.  Hukum  dalam perspektif  bahasa  adalah  suatu rangkaian  atau  seperangkat  simbol- simbol  yang  mempunyai  arti  tertentu dan  digunakan  untuk  maksud-maksud tertentu.  Oleh  karena  itu  objek  kajian bahasa  hukum  sangat  luas,  seluas hukum itu sendiri. Penggunaan bahasa hukum seringkali sulit  dipahami  oleh  orang awam.  Hal  ini  karena  ada  kebiasaan penulisan bahasa hukum  secara  teknis dalam kalimat yang panjang lebar yang terkadang  malah  membingungkan pembacanya.  Selain  itu,  penulisan bahasa hukum seringkali menggunakan istilah  tersendiri  yang  hanya  bisa dipahami  oleh  kalangan  hukum, demikian  juga  keengganan  untuk bergeser dari format yang telah ada. Di samping  itu  maksud  dari  pembuatnya juga  sangat  berpengaruh  dalam perumusan  bahasa  hukum.  Kondisi semacam  ini  membuat  bahasa  hukum menjadi tidak netral.
Salah  satu  karakteristik  bahasa hukum  adalah  tidak  netral  artinya  ada pembiasan  dan  memihak  pada golongan
tertentu atau tidak diperlakukan  secara  umum,  jadi  akan selalu  bersifat  tidak  otonom.  Bahasa hukum  tidak  netral  karena  membawa muatan nilai dan maksud subyektif dari orang  yang  membuatnya  atau  orang
Rohadi , Implikasi Bahasa Hukum … 116
yang  berusaha  menangkap  makna melalui interpretasinya. Ketidaknetralan  bahasa  hukum  juga terkait  dengan  adanya  perubahan- perubahan  situasi,  kondisi  maupun tempat  di  mana  bahasa  hukum digunakan.
Bahasa  merupakan  suatu  alat  atau instrument  dalam  merefleksikan  suatu ide,  gagasan,  keinginan,  pikiran  dan kehendak dari seseorang kepada orang lain.  Penyampaian  ide,  gagasan, kehendak  tersebut  dilakukan  melalui suatu  alat  komunikasi  yaitu  bahasa dalam  bentuk  tanda-tanda,  simbol, gerakan,  isyarat,  warna  dan  sebagainya yang  memiliki  makna  dan  maksud. Keseluruhan  tanda,  simbol,  gerakan tersebut  secara  keilmuan  disebut ontologi.  Ontologi  atau  tanda kebahasaan    dapat  dilakukan  melalui berbagai  cara  penyampaian atau perefleksian  untuk  menyampaikan maksud  atau  makna  yang  terkandung dalam tanda-tanda kebahasaan tersebut.  Oleh  karena  tanda-tanda mempunyai  maksud  dan  makna tentang  ide  atau  gagasan  yang  ingin disampaikan  atau  dituju,  maka  bahasa merupakan  sarana  komunikasi  yang efektif  dalam  suatu  interaksi  di  dalam kehidupan
bermasyarakat
dan
bernegara. Pada  dasarnya  penggunaan  tanda- tanda,  simbol  dan  cara  penyampaian kebahasaan sehari-hari dalam masyarakat  (lisan  dan  tertulis)  baik melalui  surat  kabar,  artikel,  majalah, novel  adalah  sederhana,  mudah dimengerti  dan  “membumi”,  atau sesuai  dengan  keadaan  senyatanya. Meski  secara  gramatikal  bahasa tersebut  sama  saja  penggunaannya dengan bahasa sehari-hari, namun tidak demikian  halnya  dengan  bahasa hukum.  Penggunaan  struktur  bahasa atau  gramatikal  kebahasaannya,  bahasa
hukum lebih memberikan impresi yang ‘berat’,  kaku,    sangat  tekhnis  dan bertele-tele,
sehingga terkadang maksud  yang  ingin  disampaikan  tidak tercapai (http://www.pshk.org/ jentera_detail.asp?id=12&c=11&1=&c n=jentera,  diunduh  pada  tanggal  12 Oktober 2016).
Indonesia  sebagai  negara  hukum yang  menganut  adanya  sistem  hukum nasional  diharapkan  dapat  menjamin adanya  kepastian  hukum  bagi  semua warga negaranya. Salah satu hasil yang telah  dicapai  dalam  peningkatan, penyempurnaan dan pembinaan hukum  nasional  adalah  terbentuknya Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan.
Telah  diketahui  bersama  bahwa Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  merupakan peraturan yang  bersifat  nasional menjadi  pedoman  bagi  masyarakat Indonesia  ketika  ingin  melangsungkan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  yang  bersifat  nasional merupakan suatu hasil perjuangan yang penuh  dengan  rintangan  baik  sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Berkaitan dengan pembentukan Undang-undang  Perkawinan  yang bersifat nasional itu, oleh Wantjik Saleh dikatakan bahwa : “Cita-cita masyarakat Bangsa Indonesia  untuk  mempunyai  Undang- undang  yang  mengatur  tentang perkawinan  secara  nasional,  yang berlaku bagi semua golongan masyarakat  Indonesia,  yakni  suatu unifikasi,  telah  lama  akan  ada  dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkannya  baik  oleh  organisasi- organisasi  dalam  masyarakat  maupun pemerintah. Dan barulah pada tanggal 02  Januari  1974  cita-cita  tersebut terkabul dan menjadi kenyataan dengan
117
disahkan dan
diundangkannya
Undang-undang  RI  Nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan.” (Wantjik Saleh, 1992: 1). Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai unifikasi dari berbagai bentuk hukum perkawinan  yang  berlaku  sebelumnya dinyatakan  berlaku  secara  efektif  di seluruh  Indonesia  sejak  tanggal  1 Oktober 1975.
Undang-undang  ini berlaku  di seluruh  Indonesia  sehingga  segala pelaksanaan perkawinan
yang bertentangan  dengan  Undang-undang
Nomor  1  tahun  1974  dan  Peraturan Pelaksanaannya adalah tidak sah. Indonesia  sebagai  negara  yang berdasarkan  pancasila,  dengan  sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,  perkawinan  dianggap  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan agama  dan  kepercayaan.  Hal  ini direalisasikan  dalam  rumusan  Pasal  1 Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Sebagai  konsekuensi  dari  agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa,  maka  sahnya  suatu perkawinan  haruslah  dilaksanakan menurut  ketentuan  hukum  agama  dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum    masing-
masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu. Undang-undang  Perkawinan  tidak hanya  mengatur  tentang  pengertian perkawinan,  sahnya  perkawinan,  akan tetapi  juga  mengatur  tata  cara pelaksanaan  perkawinan,  larangan perkawinan,  batalnya  perkawinan, pencegahan  perkawinan,  syarat-syarat perkawinan, dan lain-lain. . Menurut  bahasa  larangan  berarti perintah  melarang  sesuatu  perbuatan atau  tidak  boleh  melakukan  sesuatu, sedangkan  Perkawinan  dalam  Islam disebut
“nikah” yang berarti melakukan  suatu  perjanjian    atau  akad antara  laki-laki  dan  perempuan untuk bersuami  isteri  (dengan  resmi) (Poerwadaminta, 1976: 567). Bahasa  adalah  kata-kata  yang digunakan  sebagai  alat  bagi  manusia untuk  menyatakan  atau  melukiskan sesuatu  kehendak,  perasaan,  pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya  dengan  manusia  lain (Hilman Hadikusuma, 1992: 8). Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa bahasa dan hukum merupakan  penjelmaan  kehidupan manusia  dalam  masyarakat  yang merupakan  sebagian  pula  dari penjelmaan  suatu  kebudayaan  pada suatu tempat dan waktu. Jadi bahasa itu merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia  dalam  masyarakat,  jika masyarakat tertentu tidak hidup dengan bahasanya  maka  bahasa  itu  akan lenyap. Larangan perkawinan adalah perintah melarang perbuatan atau tidak boleh  melakukan  untuk    suatu perjanjian atau akad atau mengikat tali perkawinan  antara  laki-laki  dan
perempuan  untuk  bersuami-isteri. Mengenai  pengertian    Perkawinan sendiri banyak beberapa pendapat yang satu  dan  yang  lainnya  berbeda.  Tetapi perbedaan  pendapat  ini  sebetulnya bukan
untuk memperlihatkan pertentangan    yang  sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang  lain.  dari  beberapa  pendapat  tadi ada  satu  unsur  yang  merupakan kesamaan  dari  seluruh  pendapat,  yaitu bahwa  nikah  itu  merupakan  suatu perjanjian  perikatan  antara  seorang laki-laki  dengan  seorang  wanita. Perjanjian  dalam  nikah  adalah merupakan  perjanjian  suci  untuk membentuk  keluarga    yang  kekal, bahagia dan sejahtera.
Apabila  terjadi  pelanggaran  dalam suatu perkawinan terhadap hal-hal yang dilarang  oleh  ketentuan  hukum  agama atau  ketentuan  lain,  maka  pernikahan tadi batal atau tidak sah. Laki-laki
dan perempuan
merupakan  rukun  dari  perkawinan.
Pada  dasarnya  laki-laki  Islam  boleh kawin  dengan  wanita  manapun.  tapi ada  batasan-batasan  tertentu  dalam kebolehan  tadi.  batasan-batasan  itu bersifat larangan (Soemiyati, 2004: 31).

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  di  atas  dapat  diangkat sebuah permasalahan yaitu 1. Bagaimana implikasi ketentuan Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dalam Undang-undang Perkawinan tentang  larangan  perkawinan di dalam masyarakat?

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Larangan Perkawinan
Istilah  perkawinan  adalah  kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi  awalan  per  dan  akhiran an,sehingga  menjadi  kata  berimbuhan perkawinan.  Fungsi  awalan  per kebanyakan  menunjukkan arti  hal, urusan,  sehingga  perkawinan  berarti urusan  kawin,  perayaan  kawin,  dan sebagainya. Selain  istilah  perkawinan  kita dapati  istilah  lain  yang  menunjukkan arti  yang  sama  yaitu  pernikahan.  Kata dasar  nikah  berasal  dari  bahasa  arab yang  sering  dihubungkan  dengan  kata akad  yang  artinyua  janji  sehingga menjadi  akad  nikah  dalam  arti perjanjian  antara  pria  dan  wanita sebagai suami isteri.
Di  dalam  bahasa  sehari-hari  kita jarang mendengar berkata menikahkan kambing  atau  menikahkan  kelapa, melainkan mengawinkan kambing atau mengawinkan kelapa. Dengan demikikan  kata  kawin  lebih  bersifat umum untuk menunjukkan percampuran  jenis,  sehingga  kawin dapat terjadi di luar hokum sedangkan nikah harus berlaku menurut hukum Kata  dasar  kawin  artinya  jodoh, perkawinan  artinya  perjodohan  antara pria  dan  wanita  menjadi  suami-isteri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  da batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebaga  suami-isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”
119
Jadi  perkawinan  adalah  ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara  pria  dan  wanita  sebagai  suami- isteri  untuk  tujuan  membentuk keluarga.  Jadi  perkawinan  bukan sekedar untuk campur tidur antara pria dan  wanita,  apabila  yang  hanya bertujuan  untuk  memenuhi  hawa nafsu. Tetapi percampuran tidur (hidup bersama)  sebagai  suami  isteri  yang berbentuk  keluarga  atau  rumah  tangga tetap,  walaupun  perkawinannya  tidak sah  adalah  juga  perkawinan,  yaitu perkawinan yang tidak sah.
Menurut Pasal 2  (1)  Undang- Undang  No. 1 Tahun 1974 dikatakan:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.”
Dengan  demikian  untuk  sahnya perkawinan,  maka perkawinan  itu harus  dilaksanakan  menurut  aturan agama  (Islam,  Kristen,  Hindu,  Budha, dan  sebagainya).  Hal  mana  berarti perkawinan  menurut  hukum  adat  atau kepercayaan  yang  tidak  berdasarkan hukum agama adalah perkawinan yang tidak sah dan turunannya menjadi anak yang tidak sah.
Kemudian  perlu  diperhatikan bahwa  perkawinan  adat  itu  mengenal beberapa  bentuk,  dalam  masyarakat patrilineal  berlaku  adat  perkawinan dengan  pembayaran  jujur,  dalam masyarakat  matrilineal  berlaku  adat perkawinan  semanda,  dan  masyarakat parental  atau  bilateral  berlaku  adat perkawinan  bebas,  ketiga  bentuk perkawinan  itu  membawa  akibat hukum  yang  berbeda  terhadap kedudukan  suami-isteri,  terhadap  anak
turunan dan terhadap harta perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1992: 88-89). Larangan ( nahy ) sebagai lawan dari perintah,  yaitu  kata/ungkapan  yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang  dikeluarkan/diungkapkan  oleh pihak  yang  mempunyai  kedudukan lebih  tinggi  kepada  pihak  yang berkedudukan lebih rendah.
Larangan,  seperti  halnya  perintah, membawa  berbagai  fariasi  makna. jumhur ulama berpendapat bahwa nahy pada dasarnya menunjukan arti tahrim, maknanya  bisa  berubah  kalau  ada indikasi-indikasi  yang  menunjukkan perubahan.  Perintah  yang  menyusuli larangan  biasanya    menunjukan kebolehan,  sebaliknya  larangan  yang menyusuli  perintah  maka  lebih menimbulkan  ketidakbolehan/tahrim/ larangan (Muhamad  Hashim  Kamali, 1996: 184). Dalam  membicarakan  larangan perkawinan menurut hukum Islam ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu : a) Asas  absolute  abstrak,  ialah  suatu asas  dalam  hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan hidup suami–istri  itu  sebenarnya  sudah ditentukan  sejak  dulu  sebagai ketetapan  Ilahi  atas  segala makhlukmya dalam hal ini manusia.
b) Asas selektifitas, adalah asas dalam perkawinan  diantara    seseorang yang akan menikah harus menyeleksi  lebih  dahulu  dengan siapa  dia  boleh  menikah  dan dengan  siapa  dia  tidak  boleh menikah.
c) Asas  legalitas,  adalah  suatu  asas dalam perkawinan bahwa terjadinya perkawinan    itu  harus  dicatat  oleh pejabat  pembuat  akta  nikah (Idris Ramulyo, 1996: 34). Asas selektifitas sebagai asas dalam hal  seorang  memilih  pasangan hidupnya,  adalah  dibolehkan  atau dilarang.
Pengertian  perkawinan  perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat. Karena  ia  merupakan  landasan  pokok bagi  aturan  hukum  perkawinan selanjutnya.  Undang-undang  N0.1 Tahun  1974  sebagai  hukum  positif Negara  yaitu  hukum  yang  sedang berlaku  yang  sangat  dipengaruhi  oleh politik hukum dari suatu Negara. Dalam  hukum  Islam (munakahat) kata-kata  perkawinan  merupakan  alih bahasa  dari  istilah  nikah  yang  artinya kawin  atau  perkawinan.  Larangan perkawinan (mahram) mempunyai dua pengertian  kata  mahram  menurut bahasa  berarti  "sesuatu  yang  terlarang ",menurut  istilah  wanita-wanita  yang terlarang  untuk  dikagumi  karena adanya  sebab-sebab  tertentu  yang ditetapkan  oleh  syariat  Islam (Kamal Muchtar, 1974: 48).
Sebelum  berlakunya  Undang- undang  Perkawinan  N0.1  tahun  1974 di Indonesia berlaku    peraturan hukum  antar  golongan  yang  mengatur masalah  perkawinan  lampiran  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  kolonial belanda    yang bernama  "Regeling  Op De  Gemengde  Huwelijken"  atau peraturan perkawinan campuran sebagaimana  dimuat  dalam  Staatblad
1898 N0.158.
Dengan  berlakunya  Undang- undang Perkawinan nasional  N0.1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai  tanggal  1  Oktober  1975  maka telah  terjadi  unifikasi  di  lapangan hukum perkawinan di Indonesia. Pada Pasal  66  Undang-undang  tersebut dinyatakan  bahwa  dengan  berlakunya undang-undang ini ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  kitab Undang-undang hukum perdata
( Burgelijk wetboek ) ordonansi perkawinan Indonesia kristen ( Huwelijk Ordonantie  Cristian Indonesia S. 1933 N0. 74),  peraturan  perkawinan  campuran ( Regeling  Op  De  Gemende  Huwelijken S. 1898  N0. 158),  dari  Peraturan pemerintah lain yang mengatur tentang perkawinan  sejauh  itu  diatur  dalam undang-undang  ini  dinyatakan  tidak berlaku. Nikah  menurut  bahasa  berarti kumpul,  bersetubuh,  dan  aqad  dalam kitab Albajuri disebutkan bahwa nikah menurut  bahasa  dipakai  untuk pengertian  kumpul,  setubuh,  dan akadnya (Ibrahim Al-Bajuri, t.t.: 90).

## 2. Asas Hukum Perkawinan
Undang-undang  N0.1  Tahun 1974,  mempunyai  prinsip-prinsip  atau asas-asas yang merupakan pedoman di dalam  melaksanakan  Undang-undang misalnya pada  Pasal 1 Undang-undang tersebut  jelas,  bahwa  perkawinan merupakan  sebuah  ikatan  lahir-bathin antara  pria  dan  wanita  yang  akan kawin.  Ikatan  ini  harus  berdasarkan persetujuan  kedua  mempelai,  bukan berdasarkan  paksaan  dari  siapapun, perkawinan  harus  dilakukan  menurut agamanya  agar  dapat  dipertanggung jawabkan  keabsahannya,  juga  harus
dicatat  oleh  pejabat  yang  bertugas sebagai suatu tindakan administrasi dari Negara (Djaren Saragih, 1992: 16). Adanya  persetujuan  dari    kedua calon  mempelai  adalah  penting  dalam rangka menuju tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tanpa adanya persetujuan bersama,  ada  kemungkinan  tujuan untuk mencapai terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal jarang tercapai.
Setelah adanya
perkawinan, keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri harus dijaga dalam kehidupan rumah  tangga  dan  masyarakat. Sehingga  segala  sesuatu  yang  terjadi dalam keluarga itu adalah hasil putusan bersama  antara  suami  dan  istri berdasarkan perundingan atau musyawarah. Sebaliknya,  anak  perlu  meminta pertimbangan  kepada  orang  tua tentang pilihannya sebelum melangsungkan  perkawinan,  karena keserasian  dengan  orang  tua  atau mertua  dalam  hidup  berumah  tangga yang  merupakan salah satu faktor yang ikut  menentramkan  kehidupan  rumah tangga,  sehingga  terjadi  kecocokan, saling  suka  dan  saling  rela  antar berbagai  pihak (A.  Zuhdi  Muhdlor, 1995: 20).
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas, Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan  harus  memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau asas-asas yang  sangat  menentukan  masa  depan daripada kedua belah pihak Prinsip-prinsip  atau  asas-asas perkawinan  menurut  Undang–undang perkawinan,  disebutkan  di  dalam penjelasan    yang  umumnya  sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan
adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia dan  kekal  dan  sejahtera.  Oleh karena  itu  dalam  kehidupan berumah tangga,  suami–istri harus saling  membantu  dan saling melengkapi  agar  masing–masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka untuk membantu dan mencapai kesejahteraan  hidup  baik  spiritual maupun material. b. Undang–undang perkawinan menyatakan  bahwa  perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan setiap  perkawinan  harus  dicatat menurut  peraturan  perundang– undangan  yang  berlaku.  Hal  ini sangat  penting  dalam  kehidupan seseorang  sebagaimana  pentingnya pencatatan
peristiwa–peristiwa penting  lainnya,  seperti  kelahiran, kematian,  yang  di  nyatakan  dalam surat-surat    keterangan.  Suatu  akte resmi  yang  juga    dimuat  dalam daftar pencatatan.
c. Menganut  asas  monogami  yaitu seorang  suami  hanya  mempunyai seorang istri, tidak boleh lebih dari satu    istri  ,  kecuali  apabila mendapatkann  ijin  dari  pengadilan berdasarkan  hukum  dan  agama karena    yang  bersangkutan menghendaki  beristri  lebih    dari satu  dengan  harus  memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. d. Calon  suami–istri  harus  telah masak  jiwa–raga  untuk  dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat
mewujudkan tujuan
perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir  pada  perceraian  serta mendapatkan  keturunan  yang  baik dan sehat. Perkawinan yang terjadi antara calon suami-istri  yang masih di  bawah  umur  harus  dicegah.. karena  perkawinan  mempunyai hubungan  kependudukan,  maka untuk  mengerem  laju  kelahiran yang  lebih  tinggi,  harus  dicegah terjadinya  perkawinan  antara  calon suami-istri  yang  masih  di  bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah  bagi  seorang  wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran  yang  lebih  tinggi.  Oleh karena  itu,  maka  Undang-undang ini menentukan batas umur  untuk kawin  baik  bagi  pria  maupun wanita.  Dangan  batas  umur  bagi pria  minimal  19  tahun  dan  bagi wanita  batas  minimal  adalah  16 tahun.
e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia,  kekal dan sejahtera, maka Undang–undang perkawinan menganut  prinsip    mempersukar terjadinya  perceraian.  Apabila perceraian  akan  di  lakukan,  maka harus  ada  alasan–alasan  tertentu dan harus  di  lakukan  di  depan sidang pengadilan. Ikatan perkawinan
sedapat mungkin  harus  diperkuat  dengan segala  usaha  agar  persatuan perkawinan  terus  berlangsung. Akan  tetapi  jika  semua  harapan cinta  dan  kasih  sayang  telah musnah,  dan  jika  diteruskan menjadi sesuatu yang membahayakan, maka ikatan tersebut tidak perlu dipertahankan.
Karena  apabila  diteruskan  maka diantara  suami-isteri  tersebut  akan saling  membenci,  tidak  menyukai dan  tidak  mempercayai.  Dalam situasi seperti ini, demi kepentingan mereka  dan  masyarakat,  maka dalam keadaan seperti ini perpisahan atau perceraian diperbolehkan. f. Kedudukan suami-istri adalah sama atau  seimbang  baik  dalam kehidupan  rumah  tangga  maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga  segala  sesuatu  yang  ada dalam  keluarga  menjadi keputusan bersama dengan
adanya perundingan  atau  musyawarah
(Soemiyati, 2004: 5-7).

## 3. Syarat Sahnnya Perkawinan
Syarat  sah  perkawinan  adalah segala  sesuatu  yang  menyebabkan perkawinan  dianggap  sah  dan  akadnya dapat diakui menurut hukum.
Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Undang-undang  perkawinan  telah menampung  syarat-syarat  sahnya perkawinan.  Kata  sah  berarti  menurut hukum
yang berlaku. apabila perkawinan  dilaksanakan  tidak  sesuai dengan tata-tertib hukum yang berlaku maka  perkawinan  itu  tidak  sah.  Jadi, apabila  perkawinan  dilakukan  tanpa menurut  aturan  yang  ditentukan  oleh Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 berarti  perkawinan  itu  tidak  sah menurut  perundang-undangan.  Dan apabila  pelaksanaan  perkawinan  itu
tidak sah menurut agama, berarti tidak sah  menurut  agama,  begitu  pula  kalau tidak  menurut  tata  tertib  hukum  adat, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum adat. . Sahnya  perkawinan  menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. yang  menyatakan    perkawinan  adalah sah, apabila dilakukan  menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya  itu (Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)). Jadi perkawinan yang sah  menurut  hukum  perkawinan tersebut  adalah  perkawinan  yang dilaksanakan menurut tata-tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya  masing-masing.  Kata hukum  masing-masing  agamanya, maksudnya  adalah  bahwa  sebuah perkawinan
itu hanya bisa menggunakan satu hukum agama.
Terjadinya  perkawinan  antar agama  akan  sah  apabila  dilaksanakan menurut  aturan  tata  tertib  dari  salah satu agama mempelai, baik agama dari mempelai  laki-laki  (suami)  atau perempuan  (isteri),  bukan  perkawinan yang  dilaksanakan  oleh  setiap  agama yang  dianut  oleh  kedua  calon  suami isteri  atau  keluarganya.  Apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut  hukum  Islam,  kemudian dilakukan lagi menurut hukum Kristen dan  atau  hukum  Hindu/Budha,  maka perkawinan  itu  menjadi  tidak  sah, demikian sebaliknya.
Apabila perkawinan hanya dilakukan dihadapan pegawai pencatatan  sipil,  perkawinan  tersebut tidak  sah  menurut  perundangan  yang berlaku  karena  tidak  dilaksanakan
menurut  tata  tertib  hukum  agama, apabila  dilakukan  dalam  perkawinan campuran antar agama juga perkawinannya  tidak  sah (Soemiyati, 2004: 27). Syarat-syarat sahnya  perkawinan diatur  dalam  Pasal  6  sampai  12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan  tersebut  terbagi  atas  dua bagian yaitu : a. Syarat Materiil (Syarat Intern) diatur dalam  Pasal  6  sampai  11  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.
b. Syarat  Formil  (Syarat  Ekstern) diatur  dalam  Pasal  12  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Pasal  3  sampai  11  Peraturan Pemerintah  Nomor    9 tahun  1975 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Perkawinan.
Syarat  materiil  (syarat  intern) adalah  syarat  yang  khusus  ditujukan kepada orang yang hendak mengadakan  perkawinan  sedangkan syarat  formil  (syarat  ekstern)  adalah syarat yang ditujukan dalam melaksanakan perkawinan  (tata  cara pelaksanaan perkawinan). Syarat  materil  yang  diatur  dalam
Pasal  6  sampai  11  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain : a. Adanya  persetujuan  dari  kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
b. Harus  ada  izin  orang  tua  yang belum  mencapai umur  21  tahun atau belum dewasa (Pasal 6 ayat (2)).
c. Umur  minimal  19  tahun  bagi  pria dan  16  tahun  bagi  wanita  (Pasal  7 ayat (1).
d. Tidak mempunyai
hubungan keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas dan ke bawah (Pasal 8 ayat (1)).
e. Tidak  mempunyai  hubungan  darah yang sangat  dekat  dalam  garis menyamping (Pasal 8 ayat (2)). f. Tidak mempunyai hubungan keluarga semenda (Pasal 8 ayat (3)). g. Tidak mempunyai hubungan susuan (Pasal 8 ayat (4)). h. Tidak
terikat dalam suatu perkawinan  dengan  orang  lain (Pasal 9).
i. Tidak  bercerai  untuk  kedua  kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10).
j. Bagi  seorang  janda,  harus  lewat waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

## 1) Adanya  Persetujuan  Kedua Calon Mempelai
Dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974 disebutkan  bahwa  perkawinan  harus didasarkan pada adanya  persetujuan dari
kedua calon mempelai.
Persetujuan dalam hal ini adalah bahwa perkawinan  itu  harus  dilaksanakan berdasarkan  kehendak  bebas  calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan  tanpa  persetujuannya.  Di samping itu di dalam penjelasan Pasal 6 dikatakan bahwa oleh karena perkawinan  mempunyai  maksud  agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  dan  sesuai dengan  hak  asasi  manusia  maka perkawinan  itu harus  disetujui  oleh kedua  belah  pihak  yang  akan melangsungkan  perkawinan  tersebut, tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak manapun.
Maksudnya,  bahwa  karena  tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga  bahagia  dan  kekal  dan  sesuai
dengan  hak    asasi    manusia,  maka perkawianan
harus berdasarkan keinginan  para  calon  mempelai  untuk melakukan  adanya  perkawinan,  bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun.
Persetujuan  ini  merupakan  syarat yang  sangat  penting  sekali  untuk membentuk  keluarga  bahagia,  karena tanpa  adanya  persetujuan  maka kebahagiaan  akan  sulit  dan  jarang tercapai . khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri. Hal ini adalah sesuai dengan  persoalan  emansipasi  wanita bahwa  seorang  wanita  dalam  hidup bermasyarakat  mempunyai  kebebasan penuh  untuk  menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.
Karena  itu  sebelum  dilaksanakan perkawinan, perlu diadakan peminangan  dan  masa  “khitbah” terlebih  dahulu,  supaya  kedua  calon mempelai  dapat  mengadakan  saling pendekatan    untuk  saling  mengenal. Setelah itu apabila dalam masa khitbah tadi  terdapat  persesuaian,  maka  dapat diteruskan ke langkah selanjutnya yaitu perkawinan  sebaliknya  jika  pada  masa khitbah  tidak  ditemukan  kesesuaian maka  perkawinan  dapat  dibatalkan sebelum terlanjur saling kecewa. Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah dilaksanakan  tetapi  putus  ditengah jalan,  karena  tidak  ada  persesuaian  di dalam  rumah  tangganya (Soemiyati,
2004: 68). Abdulkadir Muhammad mengatakan  bahwa  perkawinan  harus didasarkan atas adanya kehendak bebas dari  kedua  calon  mempelai  artinya kedua  calon  mempelai  sepakat  untuk melangsungkan  perkawinan  tanpa  ada paksaan dari pihak manapun juga, agar perkawinan  itu  dapat  berlangsung
sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  yaitu membentuk  keluarga  (rumah  tangga  ) yang  bahagia  dan  kekal (Abdul  Kadir Muhammad, 2010: 77). Itulah  sebabnya  sehingga  seorang suami  atau  isteri  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan apabila  perkawinannya  dilangsungkan di  bawah  ancaman  yang  melanggar hukum.  Hal  itu  dimungkinkan  karena tidak memenuhi salah satu syarat yang bersifat materil.
2) Harus  ada  izin  dari  orang tua/wali  bagi  calon  mempelai yang belum berumur 21 Tahun
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan  perkawinan,  seseorang yang  belum  mencapai umur  21  tahun harus  mendapat  izin  dari  kedua  orang tuanya.  Dengan  demikian  maka  pria dan  wanita  yang  telah  mencapai  umur 21  tahun  untuk  melangsungkan perkawinan  tidak  perlu  ada  izin  dari orang  tua.  Apabila  salah  seorang  dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau  dalam  keadaan  tidak  mampu untuk  menyatakan  kehendaknya  maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu  menyatakan  kehendaknya. Kalau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan  kehendaknya  maka  izin diperoleh dari wali. Bahkan bila terjadi pertentangan  di  antara  orang  tua,  wali atau  tidak  menyatakan  pendapatnya maka  pengadilan  tempat  tinggal  orang yang  akan  melangsungkan  perkawinan itu  memberikan  izin  atas  permintaan orang tersebut.
Bagi  calon  mempelai  harus mendapatkan  izin  masing-masing  dari kedua orang tua mereka. Kecuali dalam hal-hal  tertentu  dan  calon  pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau  lebih,  atau  mendapat  dispensasi dari  pengadilan  agama  apabila umur para  calon  kurang  dari  19  dan  16 tahun.
Mengenai  perlunya  izin  dari  wali ini  sangat  penting  karena  erat  sekali hubungannya
dengan pertanggungjawaban  orang  tua  dalam memelihara  dan  membesarkan  anak- anaknya  dengan  susah  payah  selama belum  menikah  .  Sehingga  kebebasan yang  dimiliki  oleh  seorang  anak  untuk memilih  dan  menentukan  jodohnya tidak sampai menghilangkan fungsi dan tanggung  jawab  orang  tua  yang  telah memelihara  dan  membesarkan (Abdul Kadir  Muhammad,  2010:  68). Dalam hal  salah  seorang  dari  orang tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua  yang  masih  hidup  atau  dari  orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  keduanya  tidak menyatakan  kehendaknya  maka  yang berhak  memberi izin adalah :
(1) wali  yang  memelihara  calon mempelai (2) keluarga yang mempunyai hubungan  darah  dalam  garis keturunan  garis  keatas  selama mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan
dapat menyetakan kehendaknya.
Jika  terdapat  perbedaan  pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat (2,3,4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih  diantara  mereka  tidak  ada  yang menyatakan  pendapatnya,  pengadilan dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal orang  yang  hendak  melaksanakan perkawinan yang berhak memberi izin. Izin  dari  pengadilan  ini  diberikan  atas permintaan : (1) pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
(2) setelah  lebih  dulu  pengadilan mendengar  sendiri  orang  yang disebut  oleh  ayat  (2, 3 dan  4)
Pasal 6.
Di dalam agama Islam  ketentuan- ketentuan  perizinan  yang  terdapat dalam  sub  bagian  ,3,4  dan  5  tersebut diatas,  hanya  berlaku  bagi  mereka sepanjang  ketentuan-ketentuan  itu tidak  bertentangan  dengan  ketentuan perwalian  menurut  hukum  Islam. Apabila  ketentuan-ketentuan  itu  tidak sesuai  atau  bertentangan  dengan ketentuan  perwalian  dalam  hukum Islam  maka  yang  berlaku  bagi  mereka adalah hukum Islam. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Asis  Safiodin bahwa izin atau persetujuan dari pihak ketiga
diperlukan demi untuk kepentingan  anak  yang  belum  dewasa itu  sendiri,  yang  semata-mata  untuk mencegah  agar  muda-mudi  yang  pada umumnya  belum  cakap  bertindak jangan  sampai  terlalu  gegabah  dan terburu  nafsu  untuk  mengadakan perkawinan (R. Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Asis  Safioedin, 1986: 16).
Mengenai  perlunya  ijin  ini  adalah erat  sekali  hubungannya  dengan pertanggunganjawaban  orang  tua dalam  pemeliharaan  yang  dilakukan oleh  orang  tua  dengan  susah  payah dalam  membesarkan  anak-anaknya. Sehingga  kebebasan  yang  ada  pada  si anak  untuk  menentukan  pilihan  calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan  fungsi  dan  tanggung jawab orang tua. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas maka dapat diketahui bahwa pemberian  izin  tersebut  dimaksudkan agar  jangan  sampai  terjadi  perkawinan bagi  seorang  anak  yang  belum  cakap untuk  bertindak  dan  juga  untuk membuktikan  bahwa  keluarga  dari kedua  calon  mempelai  telah  merestui perkawinan  yang  akan  dilangsungkan itu.

## 3) Umur  calon  mempelai  minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
Pasal  7  ayat  (1) Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974    bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur 16 tahun. Ketentuan pembatasan umur  minimal  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  dimaksudkan agar  jangan sampai  terjadi  perkawinan di  bawah  umur.  Di  samping  itu,  juga bertujuan  agar  kedua  calon  mempelai mempunyai  kematangan  jiwa  dalam membentuk
keluarga sehingga perkawinannya  berlangsung  bahagia dan kekal. Dari  penjelasan  tersebut  di  atas dapat  diketahui  bahwa  pembatasan umur minimal untuk dapat
melangsungkan  perkawinan  adalah sebagai tindakan untuk mencegah agar jangan  sampai  terjadi  perkawinan  bagi anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur dan  untuk  menjaga  agar calon  suami isteri  lebih  matang  jiwanya  sehingga dapat  membina  rumah  tangga  dengan sebaik-baiknya  tanpa  berakhir  dengan perceraian  serta  untuk  mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
Terdapat  penentuan  batas  umur untuk melangsungkan
sebuah perkawinan, hal  ini  sangat  penting sebab  perkawinan  sebagai  suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri harus  dilakukan  oleh  mereka  yang sudah  cukup  umur  dan  sudah  cukup matang apabila dilihat dari segi biologis dan psikologis.
Hal  ini  penting  sekali  untuk mewujudkan  tujuan  perkawinan  itu sendiri,  juga  mencegah  terjadinya perkawinan  pada  usia  muda  atau perkawinan
anak-anak, sebab perkawinan  yang  dilaksanakan  pada umur  muda  banyak  mengakibatkan perceraian  dan  keturunan  yang diperolehnya  bukan  keturunan  yang sehat.
Namun  demikian  Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan  yang  menyimpang  dari ketentuan  tersebut,  asal  ada  dispensasi dari pengadilan
berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah  pihak  karena  adanya  alasan- alasan tertentu.

## 4) Mempunyai  Hubungan  Darah/ Keluarga  yang  Tidak  boleh Kawin
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa  perkawinan  dilarang  antara  dua orang yang : (a).  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
(b). Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  menyamping  yaitu antara  saudara,  antara  seorang dengan  saudara  orang  tua  dan antara  seorang  dengan  saudara neneknya.
(c). Berhubungan  semenda  yaitu mertua,  anak tiri,  menantu  dan ibu/bapak tiri.
(d). Berhubungan  susuan  yaitu  orang tua  susuan,  anak  susuan,  saudara susuan dan bibi/paman susuan.
(e). Berhubungan  saudara  dengan isteri  atau  sebagai  bibi  atau kemenakan  dari  isteri,  dalam  hal seorang  suami  beristeri  lebih  dari seorang.
(f). Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Larangan  perkawinan  tersebut  di atas  pada  dasarnya  sama  dengan larangan yang terdapat dalam KUHPerdata  namun  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  menambahnya dengan  larangan  adanya  hubungan yang  oleh  agamanya  dan  peraturan yang lain berlaku dilarang.
Adapun  maksud  dilarangnya perkawinan  terhadap  orang  yang mempunyai  hubungan  keluarga  yang sangat  dekat  adalah  untuk  mencegah timbulnya penyakit yang lebih dominan
pada  kedua  orang  tua  timbul  pada keturunannya  sehingga  menyebabkan anak yang lahir menjadi kurang normal (cacad).

## 5) Tidak  terikat  dalam  suatu perkawinan dengan orang lain
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa  seorang yang  masih  terikat  tali perkawinannya dengan orang lain tidak dapat  kawin  lagi,  kecuali  dalam  hal tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  dan Pasal 4 undang-undang ini. Pada  penjelasan  umum  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 bagian  (c)  disebutkan  bahwa  Undang- undang  ini  manganut  asas  monogami. Hanya  apabila  dikehendaki  oleh  yang bersangkutan,  karena  hukum  dan agama  dari  yang  bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami  dapat beristeri  lebih  dari  seorang.  Akan tetapi,  meskipun  perkawinan  seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh
pengadilan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan yang  paling ideal  adalah  perkawinan yang  menganut  asas  monogami  yaitu satu  suami  dan  satu  isteri,  akan  tetapi terbuka kemungkinan untuk berpoligami jika memenuhi persyaratan yang  sangat  ketat  dan  juga  agama  dari yang bersangkutan tidak melarangnya.

## 6) Tidak  bercerai untuk  kedua
kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak kawin.
Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  apabila suami  dan  isteri  yang  telah  bercerai kawin  dengan  yang  lain  dan  bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari yang  bersangkutan  tidak  menentukan lain. Dalam  penjelasan  Pasal  10 disebutkan  bahwa  oleh  karena perkawinan  mempunyai  maksud  agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang  bahagia  dan  kekal  maka  suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu  perkawinan  harus  benar-benar dapat  dipertimbangkan  dan  dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan  kawin  cerai  berulang  kali sehingga  suami  maupun  isteri  benar- benar saling menghargai satu sama lain. Bagi suami isteri yang mempunyai ketentuan  dalam  hukum  agama  yang berbeda  dengan  yang  terdapat  dalam Undang-undang ini maka yang berlaku adalah  ketentuan  yang  terdapat  dalam hukum agamanya. Sehubungan dengan ini  maka  bagi  mereka  yang  beragam Islam  tidak  terkena  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  10  ini,  sebab hukum  Islam  mempunyai  ketentuan tersendiri dalam hal ini.
Dalam  hukum  Islam,  suami  isteri yang  bercerai  untuk  kedua  kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang  yang  dilarang  untuk  kawin  lagi
antar keduanya adala mereka yang telah cerai untuk yang ketiga kalinya.
7) Bagi seorang Janda, harus lewat waktu tunggu Ketentuan mengenai
waktu tunggu bagi seorang janda diatur dalam Pasal  11  Undang-undang  Nomor  1
Tahun  1974  dan  Pasal  39  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975. Menurut  Pasal  39  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 bahwa  waktu  tunggu  bagi  seorang janda  sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal  11  ayat  (2) Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  ditentukan sebagai berikut : a. Apabila  perkawinan  putus  karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
b. Apabila  perkawinan  putus  karena perceraian,  waktu  tunggu  yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali  suci  dengan  sekurang- kurangnya  90  hari  dan  bagi  yang tidak  berdatang  bulan  ditetapkan 90 hari.
c. Apabila  perkawinan  putus  sedang janda  tersebut  dalam  keadaan hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan sampai melahirkan. Adapun  tujuan  dari  penetapan waktu  tunggu  atau  masa  iddah  adalah untuk menghindari timbulnya Confussio Sanguines (kekacauan darah) karena bila tidak  ada  waktu  tunggu  tersebut  ada kemungkinan timbulnya keragu-raguan untuk  menentukan  siapa  bapak  dari anak tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas  dapat  diketahui  bahwa  waktu tunggu  bagi  seorang  janda  untuk menikah  lagi  tidak  lain  adalah  untuk
menjaga  kemungkinan  adanya  benih seorang  anak  dalam  kandungannya guna  untuk  menentukan  dengan  pasti siapa  ayah  dari  benih  anak  tersebut. Hal  tersebut  sangat  erat  kaitannya dengan  hukum  keluarga  dan  hukum waris    demi  untuk  kepentingan  anak yang bersangkutan.
Iddah  atau  waktu  tunggu  adalah masa  menunggu  atau  tenggang    masa menunggu  atau  tenggang  waktu sesudah jatuh talak atau isteri di tinggal mati  suaminya  dan  pada  masa  itu seorang  mantan  isteri  tidak  dapat kawin lagi dengan laki-laki lain apabila masa  tunggu  belum  habis  dan  bagi seorang isteri yang dicerai, dalam masa itu  suami  boleh  merujuk  kembali isterinya. Sehingga  pada masa iddah ini si  isteri  belum  boleh  melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Berdasarkan Pasal 33 KUHPerdata  bahwa  perkawinan  yang telah  dibubarkan  tidak  diperbolehkan untuk diadakan perkawinan yang kedua kalinya  namun  pada  tahun  1923 diadakan  perubahan  sehingga  suami isteri  yang  telah  bercerai  dan  ingin kawin  kembali  masih  diperbolehkan asal jangka waktu pemutusannya sudah lewat  dari  satu  tahun  dan  kalau perkawinan  yang  kedua  kalinya  itu putus  lagi  maka  untuk  seterusnya mereka  dilarang  untuk  mengulangi perkawinannya.
Dengan  demikian  maka  tindakan untuk  bercerai  berulang  kali  dapat dicegah dan mendidik suami isteri tidak gampang melakukan perceraian karena perceraian itu hanya bisa dilakukan bila keadaan terpaksa.
130
8) Perkawinan harus dilangsungkan  menurut  tata cara  perkawinan  yang  diatur oleh Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun  1975  jo.  Peraturan Menteri  Agama  N0.  3  tahun 1975  tentang  pencatatan  nikah, talak dan rujuk
Syarat-syarat  perkawinan  di  atas harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  perkawinan  itu  sendiri karena  syarat  ialah  sesuatu  yang  harus ada  dalam  perkawinan  walaupun  tidak termasuk  hakekat  perkawinan  itu sendiri. Apabila salah satu syarat-syarat perkawinan  itu  sendiri  apabila  salah satu  syarat-syarat  perkawinan  tidak  di penuhi maka perkawinan itu tidak sah. Di  samping  syarat-syarat  materil yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  6 sampai  11  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  maka  persyaratan  dari masing-masing  hukum  agama  juga sangat  penting  karena  petugas  dari lembaga  keagamaan  tidak  akan  mau melaksanakan perkawinan tersebut jika bertentangan
dengan hukum agamanya.  Dengan  demikian  maka persyaratan dari masing-masing hukum agama  sangat  menentukan  bagi  umat beragama  yang  bersangkutan  karena perkawinan  itu  baru  dianggap  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan  merupakan  salah  satu pelaksanaan  hukum  yang  memiliki aspek-aspek  sosial  maupun  ibadah. Dalam  pada  itu,  perkawinan  juga menghadapkan kepada berbagai konsekwensi yang lebih kompleks dalm
perjalanan  kehidupan  antara  suami maupunn  isteri.  Suami  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  nafkah kepada  keluarga  dengan  layak,  harus melindungi  keluarga  dengan  baik, sedangkan  isteri  juga  mempunyai kewajiban  untuk  dapat  menghadapi dan merawat anak secara baik dan arif.

## 4. Macam-macam
Larangan Perkawinan  dalam  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974, tentang perkawinan
Keluarga  sebagai  unit  terkecil  di masyarakat  yang  terbentuk  melalui perkawinan  sesuai  dengan  tata  urutan baik  yang  ada  dalam  hukum  agama maupun  perundang-undangan    yang berlaku, Sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejatera lahir dan batin
Allah  SWT  menciptakan  manusia dengan  sempurna  disertai  nafsu syahwat,  yakni  keinginan  untuk menyalurkan  kebutuhan  biologisnya. Dalam  rangka  itu,  Allah  telah menciptakan  segala  sesuatu  yang  ada ini  berjodoh-jodohan.  Ada  siang  ada malam,  ada  bumi  ada langit,  ada  pria ada wanita dan lain sebagainya.
Bagi  seorang  laki-laki  dan perempuan,
mereka memiliki kebebasan  untuk  memilih  dan menentukan  jodohnya  sendiri,  hal  ini merupakan hak bagi setiap orang ketika akan  membuka  dan  menempuh kehidupan baru yakni pernikahan. Pada umumnya seorang wanita mendambakan  pria  yang  tampan, cerdas,  kaya,  sehat,  kuat,  bertanggung jawab dan lain sebagainya. Begitu juga seorang  laki-laki  ketika  memilih  calon isteri  maka  dia  mendambakan  wanita
yang  cantik,  pinter,  kaya,  keturunan orang  baik  dan  sebagainya.  Hal demikian wajar.
Sifat  kewajaran  yang  dimiliki  oleh manusia  ini  mempunyai  batasan sebagai  kontrol  dari  semuanya, sehingga  bukan  hanya  kriteria  di  atas yang menjadi patokan ketika seseorang akan  mencari  dan  menentukan pilihannya. Tapi ada aturan-aturan dan norma-norma  tertentu  yang  harus diperhatikan  sebagai  hukum.Aturan- aturan  tersebut  merupakan    asas selektivitas dalam perkawinan. Asas  selektivitas  adalah  bahwa seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi  labih  dahulu  dengan  siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).
Suatu  perkawinan  akan  batal apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap hal-hal yang dilarang  oleh agama Islam maupun  Undang-undang (A.  Zuhdi Muhdlor, 1995: 54). Walaupun upacara perkawinan  dilaksanakan  menurut semua  peraturan,  pernikahan  tidak akan  membuat  perkawinan  atau  hidup berkeluarga  yang  sah  apabila  ada halangan  pernikahan.    Yang  dimaksud halangan  pernikahan  adalah  hal-hal yang  menyebabkan  tidak  sahnya pernikahan,  dan  sebagai  akibatnya adalah tidak sahnya hidup suami–isteri maupun  anak-anak  mereka (Purwa
Hadiwardoyo, 1995: 55). Dalam Undang-undang perkawinan,  larangan  perkawinan diatur  dalam    Bab  II  Pasal  8  sampai dengan Pasal 11. Sebenarnya judul dari Bab  II  ini  adalah  mengenai  syarat- syarat  perkawinan.  Adapun  larangan- larangan  itu  telah  disebutkan  dalam
Undang-undang  perkawinan  adalah sebagai berikut:
Pasal 8:
a. Perkawinan  dilarang  antara  dua orang  yang  berhubungan  darah dalam  garis  keturunan  lurus  ke bawah ( anak,cucu, dan seterusnya dalam  garis  keturunan  ke  bawah) atau  ke  atas  (  Ibu/  Bapak, Nenek/Kakek  dan  seterusnya  ke atas).
b. Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  menyamping  yaitu antara  saudara,  antar  seorang dengan  saudara  orang  tua,  dan antara  seorang  dengan  saudara neneknya.
c. Berhubungan  semenda,  yaitu mertua,  anak  tiri,  menantu,  dan Ibu/Bapak tiri
d. Berhubungan  susuan,  yaitu  orang tua  susuan  anak  susuan,  saudar susuan, dan bibi/paman susuan
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya    atau  peraturan  lain yang  berlaku,  dilarang  kawin (Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 ayat (1) sampai ayat (6)).
Larangan  perkawinan  di atas merupakan larangan- larangan perkawinan  untuk  manusia  umum (sudah dan atau belum kawin). Para ahli hukum Islam menggarisbawahi dan memberi penjelasan  atas  larangan  nikah  karena hubungan  persaudaraan.  menurut mereka,  Islam  menginginkan  agar hubungan  persaudaraan  yang  sudah
dijaga,  diperluas  dengan  hubungan– hubungan  baru  melalui  perkawinan. Maka,  orang  sebaiknya  menikah dengan  orang-orang  yang  belum termasuk  lingkungan  keluarga  sendiri, kecuali  itu,  pernikahan  antar  saudara akan  menimbulkan  perpecahan  dalam keluarga  besar  apabila  perkawinan  itu mengalami kegagalan (Purwa Hadiwardoyo, 1995: 57-58). Sedangkan  Pasal  9,  10  dan  Pasal 11  Undang-undang perkawinan adalah menyebutkan
larangan-larangan
perkawinan  yang  ditujukan  kepada pihak  yang  sudah  pernah  kawin dan sedang dalam keadaan kawin. Larangan perkawinan
yang disebutkan  dalam  Pasal  9,  10  dan  11 adalah sebagai berikut:
Pasal 9:
Seorang  yang  masih  terikat  tali perkawinan  dengan  orang  lain  tidak dapat  kawin  lagi        kecuali  dalam  hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal  4  Undang- undang  ini (Undang- undang  No.  1  Tahun  1974,  tentang Perkawinan Pasal 9).
Dengan melihat ketentuan-
ketentuan  yang  ada,  maka  dapat disimpulkan bahwa sebetulnya seorang suami  itu  dilarang/tidak  boleh  kawin lebih  dari  satu  isteri  apabila  tidak  ada izin dari pengadilan.izin dari pengadilan dapat diberikan apabila ada alasan-alasan  tertentu  yang  diberikan oleh  suami  kepada  pengadilan  dan harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu pula.jadi,  apabila  suami  belum memberikan alasan-alasan tersebut dan belum  dapat  memenuhi  persyaratan- persyaratan  yang  diharuskan  oleh Undang-undang  perkawinan  ini  maka pengadilan  tidak  dapat  memberikan izin kepada seorang suami yang hendak kawin lebih dari seorang.
Maksud  dari  ayat  di  atas  adalah, bahwa  seorang  yang  masih  dalam ikatan  perkawinan  dengan  seseorang, dilarang  kawin  lagi  dengan  orang  lain tanpa adanya izin dari pengadilan. Pasal 9  Undang  undang  perkawinan  tidak hanya  ditunjukan  bagi  seorang  suami yang masih terikat tali perkawinan, tapi juga  ditujukan  kepada  seorang  isteri yang sedang terikat perkawinan.
Pasal 10:
Apabila  suami  dan  isteri  yang  telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain, dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya, maka  diantara  mereka  tidak  boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang  bersangkutan  tidak  menentukan lain.
Maksudnya,  agar  perkawinan  itu dapat  membuahkan  keluarga  yang kekal,  maka  putusnya  perkawinan harus  benar-benar  dipertimbangkan dan  dipikirkan  dengan masak-masak. Agar  jangan  terjadi  perbuatan- perbuatan  kawin  cerai  berulang  kali sehingga  suami  maupun  isteri  benar- benar  saling  menghargai.  Tapi,  bagi orang    yang  beragama  Islam  Pasal  ini dengan  sendirinya  tetap  tidak  dapat diterapkan,karena
agama Islam memiliki  aturan  yang  berbeda (Djaren
Saragih, 1992: 21).
Dalam  hukum  Islam  bagi  suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang  yang  dilarang  untuk  kawin  lagi antara  keduanya  ialah  apabila  telah terjadi  perceraian untuk  yang  ketiga kalinya.
Adanya  perceraian  menunjukan gagalnya  sebuah  perkawinan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia, kekal  dan  sejahtera,  akibat  perbuatan manusia.  Berbeda  dengan  putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena kematian  yang  merupakan  takdir Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak dapat ditolak siapapun.
Perceraian hanya dilakukan didepan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  sudah berusaha untuk
mengadakan perdamaian  akan  tetapi  tidak  berhasil untuk  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Untuk  dapat  melakukan perceraian juga harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat  hidup  rukun    sebagai  suami- isteri.

## D. Simpulan
Implikasi    bahasa  hukum  dari larangan  perkawinan  yang  tertuang  di dalam  Undang-undang  N0.  1  Tahun 1974  terhadap  masyarakat,  yakni sebagian  masyarakat  menganggap bahwa kata-kata yang tertuang di dalam ketentuan  tersebut  terlalu  bertele-tele sehingga  hal  ini  membingungkan masyarakat  oleh  sebab  itu  perlunya penggunaan  bahasa  hukum  yang mudah dipahami, tegas, lugas dan tidak menimbulkan interpretasi yang mengakibatkan  salahnya  pemahaman dalam menafsirkan
ketentuan- ketentuan  yang  tertuang  dalam Undang-undang  N0.  1  tahun  1974 kaitannya dengan larangan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bajuri, Ibrahim, Al-Bajuri, (Mustafa Babi Al-Ha`abi, t.t.). . Hadikusuma, Hilman,
Bahasa  Hukum Indonesia, Bandung : Alumni,1992.
Hadiwardoyo,  Purwa, Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik , cet. VI . Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Kamali, Muhamad Hashim, Prinsip dan teori-teori Hukum Islam (ushul al-fiqh) , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
Muhammad, Abdul  Kadir, Hukum Perdata  Indonesia , Bandung    :P.T. Citra Aditya Bakti.
Muhdlor, A.  Zuhdi, Memahami  Hukum Perkawinan, cet.  II,  Bandung:  Al- Bayan, 1995. Muschtar, Kamal. Asas-asas  Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
Poerwadaminta, Kamus  Umum  Bahasa Belanda ,  Jakarta  :  Balai  Pustaka, 1976.
Prawirohamidjojo, R.  Soetojo  dan Safioedin, Asis, Hukum  Orang  dan Keluarga , Bandung Almuni, 1986.
Ramulyo, Idris, Hukum  Perkawinan Islam  Suatu  Analisis ,  Jakarta:  Bumi Aksara,1996
Saleh, Wantjik,
Hukum  Perkawinan Indonesia , Jakarta : Ghalia
Indonesia  1992. Saragih, Djaren, Perkawinan  Adat  Dan Undang- undang  Tentang  Perkawinan
Serta  Pelaksanaannya, Bandung:
Tarsito,1992
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang  Perkawinan, cet.  V Yogyakarta: Liberti, 2004.