## STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN NELAYAN ANDON SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN DI KOTA TEGAL

## Policy Strategy of Andon Fishers Management Fish Resources Conservation in Tegal Town
*Sujiyanto Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah *e-mail: sujisujianto@gmail.com Diterima 12 Juli 2015 - Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki focus terhadap strategi kebijakan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan di Kota Tegal. Oleh karenanya terdapat dua permasalahan utama yang diangkat pertama : Bagaimana strategi kebijakan pengelolaan nelayan andon terhadap pelestarian sumberdaya ikan di Kota Tegal; kedua, Bagaimana prioritas konsep kebijakan pengelolaan nelayan andon terhadap pelestarian sumberdaya ikan di Tegalsari Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan analisis (SWOT) dan (AHP). Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam merumuskan strategi yang efektif yaitu dengan memaksimalkan kekuatan ( Strengths ) dan Peluang ( Opportunities ), namun secara bersamaan dapat diminimalkan Kelemahan ( Weaknesses ) dan Ancaman ( Threats ). Analisis AHP digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan teknik pengambilan keputusan/optimasi multivariate yang digunakan dalam analisis kebijakan dan untuk mengetahui tingkat keterkaitannya, sehingga dapat membuat perkiraan prioritas konsep kebijakan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pengelolaan nelayan andon di Kota Tegal memiliki nilai total skor matrik IFAS = 0.73 dan EFAS = 0,78 sehingga berada pada kuadran I (satu). Hal ini memiliki arti bahwa strategi tersebut cocok digunakan dalam pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan. Hasil analisis AHP sementara, menunjukkan bahwa alternatif strategi kebijakan yang dianggap paling sesuai adalah Pertama Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan andon untuk menarik minat nelayan melakukan andon dengan nilai prioritas tertinggi (28,1 %); Kedua Penerapan teknologi penangkapan ikan (27,6 %); ketiga Pembatasan jumlah nelayan andon di perairan Kota Tegal (17,0 %); keempat Pemberian sosialisasi tentang batasan dan zonasi penangkapan ikan (14,9 %) dan (5) Pemberian sosialisasi tentang Permen KP No. 36/Permen-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan dengan nilai (12,4 %) .

## Kata Kunci: kebijakan; nelayan andon; sumberdaya ikan

## ABSTRACT
This research has focused on andon fishermen management strategy as fish resource conservation efforts  in  Tegal.  Therefore  there  are  two  main  issues  taken  up  first:  andon  fishing  management  policy strategy for the preservation of fish resources in Tegal; second, priority management policy concept of andon fishermen to the conservation of fish resources in Tegalsari Tegal. This study used SWOT analysis and AHP. SWOT Analysis is an analysis that is used to identify internal and external factors in formulating an effective strategy is to maximize the strengths (Strengths) and Opportunities (Opportunities), but at the same time can be minimized Weakness (Weaknesses) and threats (Threats). AHP analysis is used to identify problems with decision-making techniques / multivariate optimization used in policy analysis and to determine the level of association, so as to make an estimate of priority policy concept. SWOT analysis results indicate that the management strategy andon fishermen in Tegal has a total score matrix IFAS and EFAS = 0.73 = 0.78 so it is in quadrant I (one). This means that the strategy is suitable for use in the management of fishing andon as efforts to conserve fish resources. AHP interim analysis results showed that the alternative policy strategies deemed most appropriate is the First, facilitation of fishing andon licenses to attract fishermen do andon (28.1%); Second Application of fishing technologies (27.6%); third Restrictions on the number of fishermen in the waters of Tegal (17.0%); Fourth Giving socialization of zoning restrictions and fishing (14.9%) and (5) The socialization of Permen KP No. 36 / PERMEN-KP / 2014 on andon fishing as an economic as well as efforts to increase fish resources conservation value (12.4%).
Keywords: Policy, andon fishermen, fish resources

## PENDAHULUAN
Sumberdaya perikanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pada kenyataanya potensi sumberdaya perikanan di Indonesia masih belum bisa dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan arif. Kegiatan ini overfishing terjadi hampir seluruh wilayah di Indonesia, yakni aktifitas penangkapan ikan  melebihi jumlah yang dibutuhkan wilayah tersebut.
Para ahli baik dari ahli biologi, ekologi dan ekonomi terus mengembangkan model- model pengelolaan perikanan. Namun, model yang diaplikasikan di berbagai perairan belahan bumi belum ada yang mampu menghambat laju kerusakan sumberdaya perikanan (Wiyono, 2006).  Maraknya  konflik-konflik  antar  nelayan, penggunaan alat tangkap yang merusak (destructive fishing) dan kegiatan yang melanggar ketentuan hukum (illegal fishing) oleh beberapa masyarakat nelayan dapat mempercepat rusaknya sumberdaya perikanan dan kelautan. Belum terakomodasinya aspirasi masyarakat terhadap pengelolaaan sumberdaya perikanan merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.
Wilayah penangkapan ikan di Laut Jawa diindikasikan telah mengalami overfishing pada berbagai jenis stok sumber daya ikan seperti udang, ikan pelagis kecil, dan cumi-cumi. Saat ini tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut di perairan pantai utara (pantura) Jawa Tengah mulai dari Kabupaten Brebes di bagian barat hingga Kabupaten Rembang di bagian timur ditengarai telah mengalami tangkap lebih ( overfishing ). Kondisi ini terlihat dari hasil penelitian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Laut (1998) dan Merta dkk. (1999), bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut di Laut Jawa telah mencapai sebesar 130 %.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada penelitian ini difokuskan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu: (1) Mendeskripsikan pengelolaan andon di Kota Tegal; (2) Merekonstruksi strategi dan kebijakan pengelolaan nelayan andon di Kota Tegal;  (3)  Mengidentifikasi  faktor  internal  dan
eksternal dalam pengelolaan nelayan andon; dan (4) Membuat prioritas konsep kebijakan pengelolaan nelayan andon di Kota Tegal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Tegalsari Kota Tegal sebagai contoh representatife studi kasus untuk Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal dipilih sebagai daerah yang merepresentasikan terjadinya peningkatan jumlah nelayan andon dibanding dengan daerah Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) wilayah sentra produksi perikanan laut di daerah pesisir Kota Tegal yaitu PPP Tegalsari dan TPI Pelabuhan.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, SWOT dan AHP. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; 1) jumlah nelayan di Kota Tegal; 2) jumlah kapal perikanan dan alat tangkap yang digunakan nelayan andon; 3) daerah penangkapan ( fishing  ground ) nelayan andon; dan 4) lama operasi penangkapan ikan dan produktivitas nelayan andon.
Analisis SWOT adalah suatu analisis yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  secara sistematis (faktor internal dan eksternal) dalam merumuskan sebuah strategi yang efektif dengan memaksimalkan kekuatan ( Strengths ) dan Peluang ( Opportunities ), namun secara bersamaan dapat diminimalkan Kelemahan ( Weaknesses ) dan Ancaman ( Threats ). Analisis AHP  digunakan  untuk  mengidentifikasi masalah pengelolaan nelayan andon di Kota Tegal dengan teknik pengambilan keputusan/ optimasi multivariate yang digunakan dalam analisis kebijakan dan untuk mengetahui tingkat keterkaitannya, sehingga dapat membuat perkiraan prioritas konsep kebijakan pengelolaan nelayan andon di Kota Tegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Deskriptif
Seiring diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disertai dengan perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.13/MEN/2004 tentang pedoman pengendalian nelayan andon menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 36/Permen-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan, sangat berpengaruh langsung terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan nelayan andon.
Pengelolaan nelayan andon di Tegalsari Kota Tegal sebagaimana terlihat di dalam gambar  ternyata  masih  menimbulkan  konflik antar nelayan. Hal ini seringkali terjadi akibat penafsiran yang bebas terhadap isi pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut oleh daerah yang bersangkutan. Bagi sebagian besar kepada daerah dan daya kelayakan Pasal 18 adalah untuk menegaskan batas-batas wilayah laut. Oleh karenanya, hal ini mengikuti permasalahan di karenakan di perairan laut jawa, maasalahnya di kota tegal tradisi andon oleh nelayan masih dilakukan,  Pemerintah daerah Kota Tegal perlu melakukan kerjasama atau perjanjian andon dengan pemerintah daerah kab/kota yang menjadi tujuan andon untuk mencegah munculnya konflik. Sedangkan itu pengelolaan nelayan andon bagi kapal perikanan dengan ukuran 10-30 GT di Tegalsari Kota Tegal menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencegah konflik dengan nelayan lokal Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah membuat kesepakatan andon dengan daerah tujuan sebagai berikut :
1.  Persetujuan Andon Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Rekomendasi andon Nomor 523/267.A/KDP.III/2011 tanggal 4 Mei 2011, Rekomendasi andon baru diberikan dengan pangkalan andon di PPN Tanjung Pandang;
2.  Kesepakatan Bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Nopember 2004 tentang pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. (sepakat menolak kapal untuk memasuki pelabuhan perikanan atau PPI diwilayahnya apabila tidak memiliki SIPI/ SIKPI, wajib memberi informasi nelayan yang akan melakukan operasi penangkapan);
3.  Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 523.5/05731-UI/Diskanlut tanggal 20 April 2009 tentang Persetujuan Andon dengan Alat Tangkap Bottom Long Line (Alat tangkap cantrang belum bisa diterima/ditolak);
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah  yang  disertai  dengan  perubahan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor:  KEP.13/MEN/2004  tentang  pedoman  pengendalian  nelayan  andon menjadi  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor:  36/Permen-KP/2014  tentang andon  penangkapan  ikan,  sangat  berpengaruh  langsung  terhadap  kebijakan  pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan nelayan andon.
Gambar 1. Perijinan nelayan andon di Tegalsari Kota Tegal (Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Kepmen No. KEP.13/MEN/2004
Pengelolaan  nelayan  andon  di  Tegalsari  Kota  Tegal  sebagaimana  terlihat  di  dalam gambar ternyata masih menimbulkan konflik antar nelayan. Hal ini seringkali terjadi akibat penafsiran  yang  bebas  terhadap  isi  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut oleh daerah yang bersangkutan. Bagi sebagian besar  kepada  daerah  dan  daya  kelayakan  Pasal  18  adalah  untuk  menegaskan  batas-batas wilayah laut. Oleh karenanya, hal ini mengikuti permasalahan di karenakan di perairan laut jawa,  maasalahnya  di  kota  tegal  tradisi  andon  oleh  nelayan  masih  dilakukan,    Pemerintah daerah  Kota  Tegal  perlu  melakukan  kerjasama  atau  perjanjian  andon  dengan  pemerintah
Sumber: Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Kepmen No. KEP.13/MEN/2004
Gambar 1. Perijinan Nelayan Andon di Tegalsari Kota Tegal
4.  Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 523.4/471/ PT.I/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Rekomendasi Nelayan Andon;
5.  Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/546/ BNS/V/DPK tanggal 18 Mei 2009 tentang permohonan izin Andon (merekomendasikan andon untuk melengkapi dokumen SIUP, SIPI dan KTPNA).
Berdasarkan kajian dan wawancara terhadap masyarakat nelayan andon sekitar lokasi penelitian, untuk melakukan andon penangkapan ikan nelayan Kota Tegal harus melakukan 2 (dua) tahap pengajuan permohonan ijin andon yaitu tahap perijinan untuk mendapatkan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah domisili dan tahap perijinan untuk mendapatkan SIPI Andon kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon dengan persyaratan (a) STKA asli; (b) Foto kopi SIPI dengan menunjukan aslinya dan (c) Rencana andon yang meliputi ukuran kapal, jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan, jenis alat penangkap
ikan dan daerah penangkapan ikan sehingga dianggap oleh sebagian nelayan lebih rumit dibanding dengan mekanisme perijinan nelayan andon sebelumnya.
Berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam di lokasi penelitian diketahui bahwa aktifitas nelayan andon di wilayah Tegalsari Kota Tegal baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang disebabkan oleh beberapa faktor diantarnya; (1) aspek ekonomi; (2) aspek sosial dan; (3) aspek ekologi. Aspek ekologi ini mencakup beberapa faktor penting penyebab nelayan andon seperti: a) Sifat migrasi ikan dan b) Kelangkaan sumberdaya ikan.
Pertama dilihat dari segi aspek social. Aktifitas nelayan andon telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap perubahan sosial ekonomi nelayan local. Aktifitas ini memberikan peluang untuk antara lain adalah meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha. Aktifitas nelayan andon juga memberikan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat pesisir yang memperngaruhi perubahan kesempatan gaya hidup, perubahan orientasi nilai budaya dari masyarakat tradisional ke modern selain itu,
yang  akan  melakukan  andon  penangkapan  ikan,  jenis  alat  penangkap  ikan  dan  daerah penangkapan ikan sehingga dianggap oleh sebagian nelayan lebih rumit dibanding dengan mekanisme perijinan nelayan andon sebelumnya.
Gambar 2. Makanisme Perijinaan nelayan Andon di Tegalsari Kota Tegal (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. 36/Permen-KP/2014 )
Berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam di lokasi penelitian diketahui bahwa  aktifitas  nelayan  andon  di  wilayah  Tegalsari  Kota  Tegal  baik  yang  dilakukan  oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang disebabkan oleh beberapa faktor diantarnya; (1) aspek  ekonomi;  (2)  aspek  sosial  dan;  (3)  aspek  ekologi.  Aspek  ekologi  ini  mencakup beberapa  faktor  penting  penyebab  nelayan  andon  seperti:  a)  Sifat  migrasi  ikan  dan  b) Kelangkaan sumberdaya ikan.
Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan  Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. 36/Permen-KP/2014
Gambar 2. Makanisme Perijinaan Nelayan Andon di Tegalsari Kota Tegal.
banyak dari pelaku nelayan andon melakukan hubungan pernikahan dengan wanita di daerah tujuan andon.
Lihat dari aspek ekonomi. Terdapat dua faktor penting yang menjadi pertimbangan utama oleh pelaku nelayan  andon yaitu efesiensi biaya dan manfaat yang dihasilkan dari praktek andon penangkapan ikan.
Besaran  nilai  manfaat  secara  finansial dari praktek andon penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh harga dan permintaan ikan yang tinggi. Sementara itu, harga ikan semakin hari semakin tinggi karena jumlah ikan yang terbatas di pasar dan disisi lain jumlah konsumen semakin meningkat. Sejumlah besar pelaku andon adalah nelayan yang dimotivasi oleh berbagai kepentingan seperti keinginan mendapatkan peningkatan pendapatan yang lebih besar, kesulitan keuangan ijin kapal dan peraturannya, kebutuhan untuk mengamankan pengembangan investasi yang besar dan atau jeratan kemiskinan.

## Hasil Analisis SWOT
Perumusan strategi kebijakan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya perikanan ini difokuskan dengan menggunakan model-model kuantitatif, seperti: matriks Internal  Factors  Analysis Summary  (IFAS), matriks External  Factors Analysis Summary  (EFAS) , dan matriks Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT).
Hasil dari Strategi Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan dengan menggunakan analisa SWOT dirinci sebagai berikut :
1) Analisis Faktor Internal (Internal Factors Analysis  Summary)
Analisis terhadap faktor internal meliputi 2 (dua) komponen yaitu komponen kekuatan ( Strength ) dan komponen kelemahan ( Weakness ).

## Tabel 2. Matrik IFAS Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Kota Tegal.
No Faktor Internal Bobot Rating Skor Kekuatan 1. Nelayan andon yang sudah memiliki pengalaman melaut selama lebih dari 1 tahun dan memiliki fishing trip sebanyak kurang lebih 30 hari 0,18 3 0,53 2. Harga jual di wilayah tertentu yang mengakibatkan perbedaan harga ikan juga berbeda membuat nelayan andon untuk melakukan transaksi penjualan ikan ke daerah yang memiliki pasar terbanyak dan terdekat dengan area fishing ground 0,18 3 0,53 3. Teknologi  penangkapan  ikan  yang  dipakai  oleh  nelayan  andon  yang tergolong sudah cukup maju baik dari segi alat tangkap maupun kapal penangkap ikan 0,19 2 0,39 4. Tingkat pengetahuan dan kepatuhan nelayan andon terhadap peraturan yang berlaku baik dari segi peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis (adat istiadat) 0,19 3 0,58 5. Banyaknya nelayan andon yang datang baik dari daerah asal yang sama maupun  jenis nelayan  andon  dengan  alat  tangkap  yang  sama, memungkinkan mereka untuk membuat suatu kelompok nelayan sendiri 0,13 3 0,38 6. Tingkat pendapatan nelayan yang berbeda di tiap daerah memungkinkan mereka untuk melakukan andon untuk mencari harga jual yang lebih tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka 0,13 4 0,51 Total Kekuatan 1 2,93 Kelemahan 1. Banyaknya  nelayan  yang  melakukan  andon  ke  daerah  Tegal  maka diberlakukan pembatasan daerah penangkapan ikan yang diperuntukkan kepada nelayan andon 0,21 3 0,62 2. Kurangnya akses permodalan yang membuat para nelayan andon kurang memperhatikan keadaan  sarana  dan  prasarana  alat  tangkap  yang dipergunakan dan juga mendorong nelayan andon untuk mencari ikan di daerah yang bukan fishing ground -nya 0,23 2 0,46 3. Kualitas ikan hasil tangkapan yang masih belum memenuhi kriteria pasar membuat nelayan andon menjual ikannya dengan harga yang kurang dari harga pasar 0,20 2 0,39 4. Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan penangkapan ikan juga mempengaruhi kinerja nelayan andon 0,15 2 0,30 5. Tidak adanya faktor kelembagaan pada kelompok-kelompok nelayan andon menyulitkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan 0,22 2 0,43 Total Kelemahan 1 2,21
Sumber: Pengolahan data primer (2015)
2) Analisis Faktor Eksternal (External Factors Analysis  Summary)
Analisis eksternal dilakukan terhadap komponen dari luar yaitu Peluang ( Opportunities ), dan ancaman ( Threats ).
Pada Tabel 2 matriks IFAS menunjukkah bahwa nilai total skor pada matrik IFAS sebesar 2,93 untuk faktor kekuatan dan 2,21 untuk faktor kelemahan. Jika nilai tersebut diformulasikan ke dalam titik-titik vector akan didapat suatu vektor strength-weakness yang bernilai 0,73 seperti tersaji pada Gambar 3.
Pada Tabel 3 EFAS dmenunjukkan bahwa nilai total skor pada matrik EFAS sebesar 2,36 untuk faktor peluang dan 1,58 untuk faktor ancaman. Jika nilai tersebut diformulasikan ke dalam titik-titik vector akan didapat suatu vektor s yang bernilai 0,78 seperti tersaji pada Gambar 3.
Berdasarkan nilai total skor matrik IFAS (0.73) dan EFAS (0,78) dapat dipetakan dalam
bentuk diagram analisis SWOT (Space matric). Diagram ini untuk mengetahui posisi strategi Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Tegalsari Kota Tegal. Dengan diketahuinya posisi strategi berdasarkan analisis matriks Space dan penggambarannya dalam garis Vektor, maka hasil pemetaan posisi strategi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 3. Diagram analisis SWOT
Tabel 3. Matrik EFAS Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Kota Tegal.
No. FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING SKOR Peluang 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat berupa peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang mengayomi nelayan andon 0,18 3 0,55 2. Masih cukup besarnya potensi sumberdaya ikan yang tersedia di Perairan Kota Tegal 0,21 2 0,42 3. Permintaan pasar dari hasil tangkapan kapal-kapal nelayan andon yang didaratkan di TPI kota Tegal yang cukup besar dan merupakan ikan ekonomis penting 0,19 3 0,58 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta produk perikanan Kota Tegal 0,12 3 0,36 5. Adanya persamaan kultur, sosial, dan budaya nelayan daerah asal dengan derah andon 0,15 3 0,44 Total Peluang 1 2,36 Ancaman 1. Ketergantungan nelayan terhadap cuaca yang tidak dapat dihindari 0,13 2 0,25 2. Kurangnya pengawasan di daerah zonasi maupun daerah penangkapan ikan yang memicu nelayan andon untuk menangkap  ikan  di daerah yang 0,14 2 0,28 3. Harga ikan yang tidak stabil yang berakibat pada pendapatan nelayan andon 0,15 2 0,31 4. Masih  dijumpai  ketidaksesuaian  perijinan  kapal  antara  yang  ada  di dokumen dengan  fisik  kapal  perikanan  membuat  Pemerintah  Daerah setempat melakukan pengetatan terhadap perijinan kapal andon 0,15 3 0,44 5. Harga bahan bakar solar yang cukup mahal akibat kelangkaan bahan bakar bersubsidi 0,15 2 0,29 Total Ancaman 1 1,58 Sumber: Pengolahan data primer (2015)
Berdasarkan semua analisis faktor internal dan eksternal serta analisis dengan matrik
Space di atas dapat disusun berbagai alternatif strategi yang tersedia bagi Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Tegalsari Kota Tegal dengan menggunakan analisis matrik s SWOT sebagaimana Tabel 4.
Pada Tabel 4, Matrik SWOT diatas menunjukkan adanya berbagai alternatif strategi dalam rangka meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang eksternal dengan lebih baik. Beberapa alternatif strategi  deversifikasi  tersebut  adalah  berikut  : pertama, Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan andon sebagai upaya menarik minat nelayan untuk melakukan andon; Kedua, Penerapan teknologi penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan kualitas produk hasil tangkapan (penggunaan mesin freezer, VMS, dsb.); dan ketiga Pemberian sosialisasi tentang peraturan
pemerintah yang menangani nelayan andon sebagai upaya peningkatan ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan.

## Hasil Analisis AHP
Sementara itu faktor penentu yang dianggap paling berperan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan adalah sebagai berikut: Penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hasil tangkapan dengan nilai 42,3% sebagai Prioritas 1, kemudian Penetapan daerah zonasi pada area tertentu sebagai upaya regenerasi sumberdaya ikan 33,4% sebagai prioritas 2, dan sebagai prioritas terakhir adalah Diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/Permen- KP/2014 tentang andon penangkapan ikan sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap andon sebesar 24,3% selanjutnya terperinci terlihat pada Tabel 5.

## Tabel 4. Matriks SWOT
Kekuatan ( Strength )
S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 Kelemahan ( Weakness ) W1, W2, W3 , W4, dan W5 Strategi SO Strategi WO PELUANG/ OPPORTUNITY O1, O2, O3, O4, dan O5 SO(1)  :  Keemudahan  fasilitasi  perijinan nelayan andon  sebagai  upaya  untuk menarik minnat nelayan melakukan andon (S1, S2 ,S4, S5, S6, O1, O2, O3, O4 dan O5) SO (2) :Penerapan teknologi penangkapan  ikan  sebagai  upaya  peningkatan kualitas produk hasil tangkapan (penggunaan mesin freezer , VMS, dsb.) (S2, S3, S5, S6, O2, O3, O4, dan O5) SO(3): Pemberian sosialisasi  tentang peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/Permn-KP/2014  tentang andon penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan (S1, S3, S4, S5, S6, O1, O2, O3 dan O5) WO(1)  :  Penempatan  rumpon  di perairan Tegal dan pembuatan area zonasi sebagai upaya pelestarian sum berdaya ikan (W1, W2, W3, W4, O2, O3, dan O4) WO (2: Pemberian sosialisasi kepada nelayan andon tentang batasan daerah penangkapan ikan   dan zonasi   kaitannya   dengan sumberdaya ikan (W1, W3, W5, O1, O2, O3, dan O5)
WO(3) : Pembatasan jumlah nelayan andon yang boleh beroperasi di perairan Kota Tegal  yang diketahui oleh stakeholder terkait (W1, W3, W4, W5, O1, O4, dan O5) Strategi ST Strategi WT ANCAMAN/ THREAT T1, T2, T3, T4 dan T5 ST(1)    Optimalisasi  pengawasan pada daerah penangkapan ikan dan zonasi untuk mengurangi dampak  nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak bertan ggung jawab (S2, S3, S4, S5, T1, T2, T3, T4 dan T5) WT(1)  : Pendirian  kelompok-kelompok nelayan andon  agar  memudahkan  dalam pendataan dan penyalluran bantuan (W1, W2, W3, W5, T1, T2, T3, T4 dan T5) ST(2)  :  Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perijinan  kapal khususnya dalam  rangka kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan (S1, S2, S4, S5, T3, T4, dan T5) WT(2)  :  Penetapan  harga  jual  minimum maupun maksimum harga beli ikan menurut jenisnya oleh pemerintah  (W2, W4, T1, T2 dan T4) WT(3)  :  Pemberian  kartu  BBM  Nelayan sebagai upaya dalam mengatasi harga bahan bakar solar yang mahal (W2, W3, W5, T3, T4, dan T5) Faktor Internal Faktor Eksternal
Sasaran utama yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan adalah penerapan teknologi penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan kualitas produk hasil tangkapan (penggunaan mesin freezer , VMS, dsb.) sebesar 14,4% , pembatasan jumlah nelayan andon yang boleh beroperasi di perairan Kota Tegal yang diketahui oleh stakeholder terkait sebesar 10,9 %. Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan andon sebagai upaya untuk menarik minat nelayan melakukan andon sebesar 10,1%, Pemberian sosialisasi kepada nelayan andon tentang batasan daerah penangkapan ikan dan zonasi kaitannya dengan sumberdaya ikan sebesar 8,9%, pemberian sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/Permn-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan
ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan 8,8%, Optimalisasi pengawasan pada daerah penangkapan ikan dan zonasi untuk mengurangi dampak nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab 8,4%, Pemberian kartu BBM Nelayan sebagai upaya dalam mengatasi harga bahan bakar solar yang mahal 8,3%, Pendirian kelompok- kelompok nelayan andon agar memudahkan dalam pendataan dan penyaluran bantuan 8,1%, Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perijinan kapal khususnya dalam rangka kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan 7,8%, Penempatan rumpon di perairan Tegal dan pembuatan area zonasi sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan 7,6 %, Penetapan harga jual minimum maupun maksimum harga beli ikan menurut jenisnya oleh pemerintah 6,8%, selanjutnya terperinci tertera pada Tabel 6.
Tabel 5. Urutan Prioritas Faktor Penentu Dalam Upaya Pengelolaan Nelayan Andon.
No Faktor Penentu Vektor Prioritas (VP) Prioritas 1. Penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hasil tangkapan 0,423 1 2. Penetapan  daerah  zonasi  pada  area  tertentu  sebagai  upaya regenerasi sumberdaya ikan 0,334 2 3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PerMen-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap andon 0,243 3 Sumber: Pengolahan data primer (2015)
Tabel 6. Urutan Prioritas Sasaran Utama Dalam Upaya Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan.
No Sasaran Utama Vektor Prioritas (VP) Prioritas 1. Penerapan teknologi penangkapan ikan 0,144 1 2. Pembatasan jumlah nelayan andon yang boleh beroperasi 0,109 2 3. Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan andon 0,101 3 4. Sosialisasi tentang batasan daerah penangkapan ikan dan zonasi kaitannya dengan sumberdaya ikan 0,089 4 5. Sosialisasi  tentang  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor 36/Permn-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan sebagai  upaya peningkatan ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan 0,088 5 6. Optimalisasi pengawasan daerah penangkapan ikan dan zonasi wilayah pesisir 0,084 6 7. Pemberian kartu BBM Nelayan 0,083 7 8. Pendirian kelompok-kelompok nelayan andon tentang perijinan kapal dalam  rangka 0,081 8 9. Sosialisasi kegiatan  pengawasan sumberdaya perikanan 0,078 9 10. Penempatan rumpon di perairan Tegal dan pembuatan area zonasi wilayah pesisir 0,076 10 11. Penetapan harga jual minimum maupun maksimum harga beli ikan menurut jenisnya oleh pemerintah 0,068 11 Sumber: Pengolahan data primer (2015)
Berdasarkan hasil Analisa AHP didapat alternatif strategi yang dianggap paling penting sesuai dalam upaya pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan dapat dilihat Tabel 7.
Selanjutnya untuk Alternatif Kebijakan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan tertera pada Gambar 4.
Gambar 4.   Kerangka Pengolahan AHP Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan
Tabel 7. Urutan Prioritas Strategi Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan.
No Alternatif Strategi Vektor Prioritas (VP) Prioritas 1. Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan andon sebagai upaya untuk menarik minat nelayan melakukan andon 0,281 1 2. Penerapan  teknologi  penangkapan  ikan  sebagai  upaya peningkatan  kualitas produk hasil tangkapan (penggunaan mesin freezer , VMS, dsb.) 0,276 2 3. Pembatasan jumlah nelayan andon yang boleh beroperasi di perairan Kota Tegal yang diketahui oleh stakeholder terkait 0,170 3 4. Pemberian  sosialisasi  kepada  nelayan  andon  tentang  batasan daerah penangkapan ikan dan zonasi kaitannya dengan sumberdaya ikan 0,149 4 5. Pemberian sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/Permn-KP/2014tentang andon penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi sekaligus pelestarian sumberdaya ikan 0,124 5 Sumber: Pengolahan data primer (2015)
Berdasarkan Gambar 4 dapat dibuat strategi dalam Pengelolaan Nelayan Andon Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Tegalsari Kota Tegal sebagai berikut : a) Strategi Jangka Pendek : (1) Penghapusan biaya perijinan bagi kapal; (2) Peningkapan kapasitas nelayan berupa pelatihan dan bimtek VMS; (3) Peningkatan sarana prasarana pengawasan; (4) Peningkatan kapasitas dan kualitas bagi aparatur pengawas perikanan. b) Strategi Jangka Menengah : (1) Pengetatan perijinan bagi nelayan yang akan melakukan andon di Tegalsari Kota Tegal; (2) Menjalin kerjasama/studi banding antara daerah; (3) Pengesahan kelompok – kelompok nelayan andon; (4) Pemberian bantuan sarana prasarana kapal penangkapan ikan; C) Strategi Jangka Panjang: (1) Penetapan area Marine Protected Area (MPA) dari kegiatan penangkapan ikan; (2) Pembuatan terumbu karang buatan di areal Marinie Protected Area (MPA).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian strategi kebijakan pengelolaan nelayan andon sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan di kota tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Implementasi kebijakan pengelolaan nelayan andon di Tegalsari Kota Tegal belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana amanah Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 dan Kepmen No.KEP.13/ MEN/2004.
2.  Strategi dan kebijakan pengelolaan nelayan andon di Tegalsari Kota Tegal yang mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kepmen KP No.KEP.13/MEN/2004 tentang pedoman pengendalian nelayan andon dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan masih belum mempertimbangan kelestarian sumberdaya ikan. Sedangkan mekanisme pegajuan ijin andon berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permen KP No. 36/Permen- KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan yang telah mempertimbangkan kelestarian sumberdaya ikan, masih dianggap rumit olah nelayan.
3.  Faktor internal dalam analisis SWOT memperlihatkan faktor kekuatan yang di miliki nelayan andon diantaranya pengalaman nelayan melaut lebih dari 1 (satu) tahun, teknologi penangkapan ikan yang dipakai sudah cukup maju. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat berupa peraturan dan kebijakan perundang- undangan yang mengayomi nelayan andon dan tingginya permintaan pasar dari hasil tangkapan (ikan ekonomis penting) nelayan andon yang didaratkan di TPI kota Tegal menjadi faktor kekuatan di dalam faktor eksternal.
4.  Skala prioritas strategi kebijakan untuk penanggulangan pengelolaan nelayan andon di Tegalsari Kota Tegal.  Berdasarkan analisis SWOT dan AHP adalah :
• Kemudahan fasilitasi perijinan nelayan;
• Penerapan teknologi penangkapan ikan yang modern;
• Pembatasan jumlah nelayan andon yang boleh beroperasi di perairan Kota Tegal;
• Sosialisasi kepada nelayan andon tentang batasan dan zonasi daerah penangkapan;
• Sosialisasi tentang Permen KP Nomor: 36/Permen-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan.

## Implikasi Kebijakan
Dalam pengelolaan nelayan andon untuk pelestarian sumberdaya ikan di Kota Tegal antara lain sebagai berikut :
1.  Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang terpadu mulai dari level tim pengawas, pengusaha, maupun asosiasi kelompok nelayan agar terjadi pemahaman yang sama tentang UU No. 23 Tahun 2014 dalam mengelola nelayan andon di Indonesia pada umumnya maupun di Tegalsari Kota Tegal pada khususnya.
2.  Dalam tataran operasional harus lebih dijabarkan secara detail mengenai mekanisme pengelolaan nelayan andon yang legal, regular dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut. 1998. Potensi dan penyebaran sumber daya ikan laut di perairan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
Merta IGS, Widana K, Yunizal and R. Basuki. 1999.  Status  of  the  lemuru  fisheryin  Bali Strait, Its development and prospects. In Fish Code Management. Rome, FAO.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Jakarta.
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Jakarta
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Jakarta.
Wiyono. E.S. 2006. Mengapa Sebagian Besar  Perikanan  Dunia  Overfishing? (Suatu telaah Manajemen Perikanan Konvensional). Artikel dimuat pada Buletin INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006, VI (18) hal 5 - 9.