## Mutu Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia  Di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
Quality of Public Services Through Increasing Human Resources in Mandai District, Maros Regency
Sulfianna * , Sobirin * Email: febysulfianna @gmail.com Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sawerigading
Diterima: 09 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik melalui peningkatan SDM di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam hal pelayanan di Mandai, Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  untuk  menganalisis  prioritas  penelitian  yaitu  kualitas  layanan  dalam  peningkatan  sumber daya  manusia  dengan  menggambarkan  dan  melakukan  peninjauan.  Penelitian  ini  menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada  responden.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  publik  selain  itu peningkatan sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal
Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Layanan, Sumber Daya Manusia, Maros

## ABSTRACT
The  aims  of  this  study  were  to  find  out  the  quality  of  public  services  through  improving  human resources in Mandai District, Maros Regency and to find out what obstacles the community faces in terms  of  service  in  Mandai,  Maros  Regency.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  to analyze research priorities, namely service quality in improving human resources by describing and conducting  reviews.  This  study  uses  data  collection  techniques  through  interviews  and  observation by  asking  several  questions  to  respondents.  The  results  of  the  evaluation  show  that  the  quality  of public services besides improving human resources has not been implemented optimally
Keywords : Improving the Quality of Service, Human Resources , Maros
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Sumber daya manusia (SDM) pegawai  adalah  hal  yang  terpenting  dan utama  untuk  memenuhi  tugas  sebagai abdi  negara  dan  pelayan  masyarakat. Dalam hal  ini SDM adalah pegawai  yang terlibat  dalam  suatu  jabatan  tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya  (Gunawan  Alexander, 2016). Perkembangan kapasitas  di  daerah
sangat  luar  biasa  sejak  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  23  Republik Indonesia  tentang  Pemerintahan  Daerah pada  tahun  2014  yang  merupakan  salah satu  tuntutan  reformasi.  Gelombang reformasi  menuntut  perubahan  dalam segala bentuk kehidupan bernegara. Salah satu  alasan  proses  reformasi  adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah (Mirsel, 2017).
Pemerintah  tidak  mampu  melayani masyarakat  dengan  baik,  masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tidak memiliki hak  lagi  (Islami,  2020).  Semangat reformasi membentuk pengerahan aparatur negara dengan persyaratan terselenggaranya  penyelenggaraan  negara yang mendukung kelancaran dan keseragaman  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan  pada  prinsip-prinsip  good governance  merupakan  landasan  bagi penyusunan  dan  penerapan  kebijakan negara  yang  demokratis  (Sulfianna  & Sobirin, 2022; Astomo, 2014).
Penyelenggaraan urusan yang dipercayakan  kepada  daerah  menjadi tanggung jawab delegasi pemerintah pusat di  daerah.  Atas  dasar  undang-undang  ini dibentuk  dan  diciptakan  daerah  yang mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat atas  prakarsa  sendiri  sesuai  dengan keinginan masyarakat di daerahnya (Hamsina,  2016).  Tujuan  desentralisasi kekuasaan  negara  kepada  pemerintah provinsi adalah untuk membangun daerah dengan  menggunakan  sumber  daya  yang ada,  terutama  sumber  daya  manusianya sendiri,  dan  juga  untuk  melaksanakan pembangunan  dalam  suatu  proses  yang
meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat dalam segala aspek (Rahmat, 2018).
Di negara-negara berkembang perhatian  utama  adalah  penggunaan wewenang  dan  pengelolaan  sektor  publik yang  cenderung  bersifat  karakteristik. Kebijakan  publik  pada  dasarnya  dibuat untuk  meraih  dampak  yang  diinginkan dalam  hal  ini  memecahkan  masalah  yang dihadapi  mayarakat  (Sore,  Uddin  B  dan Sobirin,  2017:83).  Bahkan,  di  beberapa negara  budaya  telah  ditunjukkan  sebagai bagian  dari  birokrasi  pemerintahan  yang ditandai dengan keterbatasan sumber daya (Amin Effendi, 2016). Dalam konteks ini, kurangnya  tanggung  jawab  terlihat  jelas, dan  pada  saat-saat  tertentu  menjadi  ciri dominan dari budaya manajemen. Sementara  fokus  dari  administrasi  negara baru  adalah  usaha  untuk  membuat organisasi  publik  mampu  mewujudkan nilai-nilai  kemanusiaan  secara  maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif,  serta  dapat  memberikan pelayanan  publik  secara  merata  (Sobirin, 2019).
Pada  tingkat  kabupaten  sebagai penyelenggara  utama  dalam  pelaksanaan tugas negara, dengan pengawas kabupaten sebagai  badan  pemerintahan  memegang
peranan  penting  yaitu  terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta dapat menjadi model bagi mekanisme  pemerintahan  kotamadya  dan pemerintahannya. (Rahmat, 2018).
Gencarnya tuntutan masyarakat terhadap  pemerintah  untuk  menerapkan good governance sejalan dengan peningkatan  pengetahuan  dan  pendidikan masyarakat  serta  dampak  globalisasi (Sulistiani,  2017).  Model  administrasi tidak  lagi  sesuai  dengan  tatanan  sosial yang  berubah.  Oleh  karena  itu,  tuntutan ini  sangat  nyata  dan  pemerintah  harus merespon  dengan  melakukan  perubahan yang  bertujuan  untuk  menerapkan  good governance (Islami, 2020).
Kualitas  pelayanan  publik  masih diwarnai  dengan  berbagai  permasalahan, seperti  misalnya.  pelayanan  yang  sulit dijangkau,  prosedur  yang  berbelit-belit untuk  memperoleh  izin  usaha  tertentu, biaya  yang  tidak  jelas  dan  praktek pungutan  liar  yang  merupakan  indikasi buruknya kualitas pelayanan publik (Hamsina,  2016).  Hal  ini  menyebabkan berbagai  masalah  pelayanan  publik  yang tidak disadari oleh masyarakat.
Ketimpangan pelayanan masyarakat cenderung  dipersepsikan  miskin  dan pelayanan  sulit  dijangkau  (Gronsross, 2017).  Sebaliknya,  sangat  mudah  bagi
mereka  yang  memiliki  "uang"  untuk mendapatkan  apa  yang  mereka  inginkan. Dengan kata lain, masih terdapat ketimpangan  dan  ketidakadilan  yang mengakibatkan pelayanan yang diskriminatif ini bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat.
Setidaknya  mutu  pelayanan  pubik dapat berjalan sesuai dengan harapan jika SDM yang memadai dan tingkat Pendidikan yang diperoleh juga memenuhi  syarat,  sehingga  pelayanan dapat lebih efektif dan berbagai hambatan terkait  dengan  pelayanan  dapat  diatasi sedemikian rupa karena SDM yang sudah memenuhi standarr kerja.
Berbagai instansi pemerintah enggan  memberikan  kewenangan  lebih kepada daerah otonom sehingga menyebabkan  pelayanan  publik  menjadi tidak  efisien  dan  dimungkinkan  unit pelayanan pada umumnya tidak akuntabel, responsif, dan tidak
representatif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kualitas  pelayanan  publik melalui  peningkatan  SDM  di  Kecamatan Mandai
Kabupaten
Maros dan
mengetahui  kendala  apa  saja  yang dihadapi masyarakat dalam hal pelayanan di Mandai, Kabupaten Maros.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  tentang  pelayanan yang  diberikan  oleh  Kantor  Kecamatan Mandai  Kabupaten  Maros.  Data  primer adalah data yang diperoleh dari wawancara  langsung  yang  dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan dan kuesioner  yang  dibuat  secara  terbuka, kemudian  disebarkan  kepada  responden yang  memiliki  pilihan  jawaban  yang berbeda.  Data  sekunder  adalah  data  yang tersedia dari dokumentasi, publikasi resmi dan  buku-buku  lain  yang  berkaitan dengan penelitian. Metode kualitatif maka instrumen  penelitian  ini  adalah  peneliti sendiri  (Haryanto  dkk,  2017).  Analisis data menggunakan skala Likert .
Proses  penelitian  dimulai  dengan perencanaan penelitian, pengumpulan data,  analisis  dan  interpretasi  data,  serta penulisan laporan penelitian secara mandiri  oleh  peneliti.  Untuk  mendukung dan  mempercepat  semua  kegiatan  proses penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  alat analisis  data  untuk  mengetahui  hubungan antara  faktor  data,  faktor  kelompok, faktor  penyedia  layanan,  faktor  penerima layanan dan faktor perilaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mutu  pelayanan  publik  melalui peningkatan sumber daya manusia  di  Kecamatan  Mandai
Kabupaten Maros
Pemerintah  memainkan  peran  yang sangat  penting  dalam  organisasi  untuk kelangsungan  hidup  organisasi  dengan mengikuti tuntutan masyarakat dan pesatnya pertumbuhan globalisasi. Pemerintah  dapat  meramalkan  segala sesuatu  terutama  yang  berkaitan  dengan sumber daya manusia. Kecamatan Mandai Kabupaten  Maros  sebagai  salah  satu organisasi  pemerintah  yang  bergerak  di bidang  pengabdian  kepada  masyarakat memandang  perlu  adanya  pengembangan sumber daya manusia untuk
meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang ditawarkan kepada
masyarakat.
Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik di  Kecamatan  Mandai  Kabupaten  Maros antara lain sebagai berikut:
a. Sumber  daya  manusia  diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar yang  diberikan  melalui  pelatihan. Sebagian  besar  pegawai  Kecamatan Mandai  Kabupaten  Maros  sudah memiliki pengetahuan dasar tentang pekerjaannya sehari-hari.
Peningkatan kualitas pelayanan
dengan peningkatan SDM di Kecamatan Mandai Kabupaten
Maros dilaksanakan melalui pengenalan komputer yang diharapkan lebih banyak pengetahuan  dan  keahlian  dalam pelayanan berbasis teknologi. b. Pendidikan kepemimpinan, pelatihan berkelanjutan yang diberikan  belum  bermanfaat  untuk menambah  pengetahuan  para  camat khususnya  di  Kantor  Kecamatan
Mandai Kabupaten Maros.
Pelatihan  ini  jarang  dilakukan  dan hanya dilakukan ketika ada program yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten.
Berdasarkan  hasil  wawancara  maka dapat  dikemukakan  bahwa  4  (empat) responden yang menyatakan bahwa pelayanan pegawai di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros menyatakan sangat baik skor  5,  dan  6  (enam)  responden  yang menyatakan bahwa pelayanan  pegawai di Kecamatan  Mandai  Kabupaten  Maros yang menyatakan baik skor 4, 8 (delapan) responden yang menyatakan bahwa pelayanan  pegawai  masih  cukup  skor  3, 23  (dua  puluh  tiga)  responden  yang menyatakan  bahwa  pelayanan  pegawai menyatakan  kurang  baik  skor  2,  dan  17 (tujuh belas) responden  yang menyatakan bahwa  pelayanan  pegawai  Kecamatan
Mandai Kabupaten Maros tidak baik skor 1.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas dapat kita lihat bahwa untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik dengan  peningkatan  SDM  di  Kecamatan Mandai  Kabupaten  Maros,  tidak  ada perubahan dari konsep sebelumnya karena tidak  ada  dukungan  untuk  peningkatan kualitas. Kualitas pelayanan publik dengan  peningkatan  SDM  di  Kecamatan Mandai  Kabupaten  Maros  dilakukan secara  individual,  namun  bertujuan  untuk lebih  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  dengan  meningkatkan  SDM  di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan lebih  meningkatkan  status  sosial  di masyarakat  dan  lingkungannya,  maupun melalui pendidikan formal.
2. Hambatan-hambatan Mutu Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan  Mandai  Kabupaten

## Maros
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama bahwa  SDM  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempunyai  peranan  penting  dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan  nasional.  Selain  sebagai pelaksana  pembangunan,  SDM  berperan sebagai  sasaran  pembangunan.  Oleh karena  itu,  SDM  didalam  suatu  wilayah pemerintah kecamatan senantiasa mendapatkan perhatian agar kiranya dapat
dikembangkan.  Sumber  daya  manusia berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemampuannya dapat mengantisipasi  masa  depan  masyarakat. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  adanya suatu penghambat mutu pelayanan publik melalui  peningkatan  SDM  di  Kecamatan Mandai  Kabupaten  Maros  diantaranya adalah :
a. Keterbatasan dana.
Dana  selalu  menjadi  alasan  klasik yang  senantiasa  dijadikan  argumen untuk mengkonter rendahnya kualitas SDM yang dimiliki.
Disadari  bahwa  SDM  merupakan hal  yang memiliki nilai stategis dan sebagai  pucuk  bentuk  pelayanan yang  diberikan  oleh  masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan informan menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan penting  untuk  diperhatikan  agar kiranya  dapat  menghindari  masalah yang  ada  karena  merupakan  salah satu  faktor  penghambat  langkah mencapai tujuan. Berdasarkan olahan  pada  tabel  dikemukakan bahwa 5 (lima) responden
menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas kantor di Kecamatan Mandai Kabupaten  Maros  sangat  lengkap dengan  pemberian  skor  5,  6  (enam)
responden  yang  menyatakan  bahwa fasilitas-fasilitas kantor di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros lengkap skor 4, 10 (sepuluh) responden  yang  menyatakan  bahwa fasilitas-fasilitas kantor cukup lengkap skor 3, 25 (dua puluh lima) responden  yang  menyatakan  bahwa fasilitas-fasilitas kantor kurang lengkap  skor  2,  dan  12  (dua  belas) responden menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas kantor di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tidak lengkap skor 1.
b. Kurangnya motivasi. Pendelegasian
wewenang, pengendalian  dan  pengarahan  perlu disertai  dengan  pemberian  motivasi terhadap  mutu  pelayanan  karena motivasi  para  aparat  pemerintahan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros  relative  rendah,  sehingga wawasan sangat berkurang. Sehubungan dengan aspek
pentingnya pemberian arahan motivasi  kepada  SDM  yang  searah dengan  tingkah  laku.    Tingkah  laku pegawai  sangat  tergantung  kepada pemimpin,  oleh  sebab  itu  seorang pemimpin harus memberikan contoh  yang  baik  kepada  para pengikutnya untuk
mencapai
kesuksesan.  Motivasi  merupakan sumber penggerak yang erat kaitannya  dengan  mutu  pelayanan masyarakat  (Yudiarso  &  Yusuf, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara
dengan  informan  yang  menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk  diperhatikan,  hal  ini  seiring dengan  beban  tugas  dan  tanggung jawab  dalam  menjalankan  tugas- tugas yang diberikan
Negara/Pemerintah.
Pemenuhan
kebutuhan  demi  kesejahtraan  SDM, berkaitan  dengan  mutu  pelayanan publik melalui peningkatan SDM di
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros  memberikan  motivasi  yang mengarah kedalam, penggerak dinamis  dalam  rangka  pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan tabel dikemukakan
bahwa 5 (lima) responden menyatakan  bahwa  motivasi  kerja pegawai  di  Kecamatan  Mandai
Kabupaten Maros menyatakan sangat baik dengan skor 5, 7 (tujuh) responden menyatakan bahwa motivasi kerja pegawai di Kecamatan Mandai Kabupaten
Maros  yang  menyatakan  baik  skor
4,  12  (dua  belas)  responden  yang menyatakan  bahwa  motivasi  kerja pegawai  di  Kecamatan  Mandai Kabupaten Maros yang menyatakan cukup  baik  skor  3,  25  (dua  puluh lima)  responden  yang  menyatakan bahwa  motivasi  kerja  pegawai  di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang kurang baik skor 2, dan 9 (sembilan) responden yang menyatakan  bahwa  motivasi  kerja pegawai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang menyatakan tidak baik skor 1.
c. Kurangnya  pelaksanaan  pendidikan dan pelatihan.
Mengarah  kepada  pendidikan  dan pelatihan terhadap peningkatan prestasi  kerja  sumber  daya  manusia sehingga sangat mempengaruhi mutu  pelayanan  (Sutarjo,  2017).
Pendidikan dan pelatihan merupakan cara untuk megembangkan  dan  meningkatkan SDM. Namun metode yang digunakan dan dilaksanakan terhadap  pengembangan  SDM  di kantor Kecamatan Mandai
Kabupaten  Maros  masih  bersifat membekali atau biasa disebut dengan pengenalan dasar tapi bukan untuk  pengembangan  dan  tidak  ada
rencana  program  pengembangan serta  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan yang dimana masih standar atau masih kurang.
Dari penjelasan diatas, dapat digambarkan  beberapa  hal  bahwa  (1) Malalui pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya manusia (pegawai)  diberi  informasi  mengenai organisasi,  kebijaksanaan  dan  peraturan- peraturan  yang  berlaku,  maka  dengan begitu mereka mampu untuk menyesuaikan  diri  dengan  rekan  kerja.
(2).  Melalui  pendidikan  dan  pelatihan, pegawai senantiasa memiliki atau memperoleh pengetahuan yang lebih luas, sehingga  mereka  mampu  menambah kecakapan  dalam  berbagai  hal  untuk keperluan  pengetahuan  (Dimas  et  al, 2017).  (3).  Melalui  pendidikan  dan pelatihan  SDM  akan  senantiasa  terhindar dari  kesalahan  melaksanakan  tugas  dari masing-masing  kinerja.  Pendidikan  dan pelatihan  PNS  yang  selanjutnya  disebut diklat  adalah  proses  penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan  kemampuan  PNS.  Untuk mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  yang sebesar-besarnya  diadakan  pengaturan dan  penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan  jabatan  PNS  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pengabdian,  mutu,
keahlian,  kemampuan,  dan  keterampilan (Rantika et al, 2015; Mulyono, 2015).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  mutu  pelayanan  melalui  SDM  di Kecamatan  Mandai  Kabupaten  Maros  ini masih  dikatakan  sangatlah  minim  karena hal  tersebut  kurang  mendapat  dukungan dari pemerintah, dimana SDM yang masih kurang.  Maka  dari  itu  mempersiapkan SDM  yang  dibutuhkan  dimana  melalui pendidikan  dan  pelatihan  juga  sangat diharapkan.
Hambatan-hambatan mutu pelayanan  publik  melalui  peningkatan SDM  di  Kecamatan  Mandai  Kabupaten Maros  belum  banyak  berubah  dari hambatan  yang  telah  banyak  dihadapi sebelumnya  dari  pemerintahan  dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan  publik  melalui  peningkatan SDM  di  Kecamatan  Mandai  Kabupaten Maros  yaitu  dengan  keterbatasan  dana, motivasi  kerja  dan  kurangnya  pendidikan dan  pelatihan.  Hambatan  tersebut  dapat diatasi yaitu dengan adanya perhatian dari pemerintah untuk melengkapi kekurangan dan  senantiasa  memberikan  motivasi belajar  untuk  lebih  baik  dan  mandiri dengan menambah pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander  Gunawan.  2016.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Rineke  Cipta. Jakarta
Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 401-420. Dimas,  Prabu,  and  Daslan  Simanjuntak. (2017).Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  Kualuh  Hulu  Labuhanbatu Utara.  ECOBISMA  (Jurnal  Ekonomi, Bisnis dan Manajemen) 4.2, 64-76. Gronsross.  2017.  Pelayanan  Publik  dalam Perpektif Administratif. Gunung Mas:hal 15 Edisi ke-4 Hamsina.  2016.  Kinerja  Pelayanan  PDAM Air  Berish  Kota  Makassar.  Disertasi. Malang Haryanto,  dkk.  2017.  Akuntabilitas  Sektor Publik, Edisi Pertama Semarang:Universitas Dipenegoro. Islami.  2020.  Kualitas  Pelayanan  Publik  dan Manajemen  Pelayanan  Publik  Daerah, Manajemen Otonomi Daerah. Semarang:  CLOGAPPS  Universitas Diponegoro. Hal: 34. Mirsel,  R.  (2017).  Pembonceng  Gratis
Gerakan  Reformasi  Di  Indonesia.
Jurnal Ledalero, 13(2), 239-262. Mulyono, A. (2015). Pengembangan
Kapasitas  Aparatur  Sipil  Negara  di
Daerah.  JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan
Manajemen Publik), 3(1), 17-34.
Rantika,  F.  T.,  Astuti,  I.  F.,  Cs,  M., Kridalaksana, A. H., & Kom, M. (2015, December).  Clustering  Data  PNS
Status  Tugas  Belajar  Dan  Ijin  Belajar Menggunakan  Metode  Fuzzy  C-Means (Studi  Kasus:  PNS  Di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur). In Prosiding Seminar Sains dan
Teknologi  FMIPA  Unmul  (Vol. 1,  No. 2).
Sobirin.  2019.  Administrasi  Pembangunan. CV Eksismedia Grafisindo (Eksisgraf):
Makassar Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. CV Sah Media: Makassar.
Sulfianna  dan  Sobirin.  Implementasi  Good
Governance  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara, Jurnal  Ilmiah  Ecosystem  Volume  22 Nomor 3, 2022, 599. Sulistiani,  D.  (2017).  Good  Government Governance  Menuju  Pemerintah  yang
Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN).  EL  MUHASABA:  Jurnal Akuntansi (e-Journal), 8(1), 1-15.
Sutarjo,  J.  (2017).  Manajemen  Sumber  Daya Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan
Dalam  Meningkatkan  Mutu  Layanan
Pendidikan  Di  SMK  Negeri  2  Kota Tasikmalaya. Administrasi Pendidikan: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pascasarjana, 5(1), 7-16.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Otonomi Daerah Yudiarso,  A.  W.,  &  Yusuf,  M.  M.  (2021).
Pengaruh  Kemampuan  dan  Motivasi
Kerja  terhadap  Kualitas  Pelayanan Perawat  pada  RSM  Ahmad  Dahlan Kediri. Jurnal Al-Hikmah, 9(1).