## ASPEK YURIDIS

## PERJANJIAN BUSINESS FRANCHISE DI INDONESIA
Lily Triyana Lily_tanden@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## Abstract
In  Indonesia  there  is  no  regulation  about  franchise.  Same  thing  is  also experienced  of  many  state,  for  example  English  and  Australian.  No special  regulation about franchising can be consedered to be good news or is bad news. The bad news is wth no special guidance, hence goodnesss of franchisor amd also of franchisee have to reckon on written agreement in cooperation contract. Irts meaning both parties have to neglectless  and  meticulous  to  the  what  agreed  on.  Protection  of  other  decision  which arrange  an  cooperation  of  Franchising  represent  the  source  of  which  whereas  can  be made  by  guidance  do  complied  agreement  have  the  basis  for  real  correct  and  fair. Association  of franhcising  generally  realese  code  of  ethic  of  franchising.good  news  of inexistence  regulation  of  area  of  franchising  is  goodness  of  franchisor  and  fracnhisee earn free compromise whateverly. As hold of legal fundament of agreement of franchise in  Indonesia  is  freedom  contract  such  as  those  which  arranged  in  section  1338  KUH Perdata and by concidering conditions of section 1338 KUHP Perdata. Law contract in Indonesia  embrace  open  system meaning  that  each  and  everyone  is  free  to  make  all kinds  of  contract.  In  section  1338  KUH  Perdata  contained  by  the  following  rule  all made  contract  lawfully  will  bind  over  them  making  it  own.  In  the  case  conditions  of 1320  section  of  KUH  this  Perdata  is  fulfilled  by  hence  comand  of  section  1338  KUH Perdata. The making agreement act as code/law to all party. So franchise, and vitally hence to all party arrange agreement content detail.
Solving  of  dispute  represent  problem  which  in  many  is  important  to  licencer, specially In the case of giving of license. Right of intellectual properties  in the form of trade secret. Solving of dispute which is through jurisdiction forum, it is though enabled to be emphasized in conference closed (for the secret of trade) felt concerned abaout by licencer  party  will  become  an  openly  forum  to  receiver  of  license  which  do  not  good mine. To avoid the mentioned hence better each ; every dispute realted to agreement of giving license finished in framework of alternative of is solving of dispute, including in it arbitrase.
Ordinary license agreement unlike giving of agreement of license of franchise. If at  giving  of  agreement  of  license  usually  only  covering  giving  of  permission  cover  all sort of kinds of intellectual property that appliances bought or rented from him. Besides so-called above, agreement of franchise are; giving of license abaout name of trading, model brand, desain, ets. Rules that can be grouped in the field of contractual law and in the field of law about intellectual property.
Key  words: differentiate  franchise,  of  law  facet,  law  of  frachise  entangle  contractual law areas, specially abaout giving of license , special regulation about franchising, and Ordinary license agreement

## PENDAHULUAN
Pengaruh  globalisasi  dalam berbagai bidang  telah  menyebabkan  berubahnya tatanan  budaya  masyarakat.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  apa  yang  terjadi  dalam belahan  bumi  utara  akan segera  terjadi pada  belahan  bumi  selatan.  Kemajuan teknologi informasi dan teknologi transportasi  sebagai akibat  dari  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan  jarak  antar  tempat  semakin dekat.  Oleh  karena  itu  apa  yang  dulu  tidak dikenai pada suatu tempat tertentu, sekarang  ini  sudah  dapat  diperoleh  dengan cepat dan mudah.
Saat ini pengembangan usaha melalui sistem  franchise  mulai  banyak  diterapkan oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia. Dalam  rangka  membantu  pengembangan usaha  melalui  sistem  franchise  tersebut, Direktorat Jendral  Perdagangan  Republik Indonesia  ,menugaskan  Institut  Pendidikan dan  Pembinaan  Manajemen  (IPPM)  untuk mengadakan  suatu  penelitian  mengenai kebijakan-kebijakan  yang  perlu  diambil untuk  membina,  mengembangkan,  dan melindungi  usaha  franchise  di  Indonesia. Sebagai suatu cara pemasaran dan distribusi, franchise merupakan suatu alternatif  di  samping  saluran  konvensional yang  dimiliki  perusahaan  sendiri.  Cara  ini memungkinkan    untuk  mengembangkan saluran  eceran  yang  berhasil  tanpa  harus membutuhkan  investasi  besar-besaran  dari perusahaan  induknya.  Akibat  kebutuhan investasi  yang  terus  meningkat  untuk mengembangkan  usaha  eceran,  franchise tampaknya  memberikan  cara  yang  dapat digunakan  bagi  para  pengecer  spesialis untuk  mengembangkan  diri  di  masa  yang akan datang.
Dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  alinea  ke  IV  disebutkan .... Untuk  membentuk  suatu  pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  ,  dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  .... Dalam  alinea  tersebut  merupakan  tujuan nasional  seiring  dengan  usaha  pemerintah untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut, maka  pemerintah  harus  membangun  aspek berbagai kehidupan  , dimana penerapannya harus selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian  apabila  terjadi  hal-hal  ynag  tidak diinginkan akan segera  di  atasi  .  Aspek- aspek  tersebut,  antara  lain  aspek  ideologi  , hukum, politik,
sosial, ekonomi, budaya,pertahanan dan keamanan. Peran serta pemerintah dalam kehidupan  ekonomi  sangat  besar,  namun untuk mencapai tujuan ekonomi maka perlu dibangun aspek hukum . Hukum yang kuat, mengakibatkan perekonomian akan kuat.
Upaya pemerintah dalam
memajukan  aspek  hukum  untuk  kemajuan ekonomi  antara  lain  dengan  diundangkan. Undang – undang  mengenai  Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang – undang mengenai  Penanaman  Modal  Asing  . Dengan  adanya  undang-undang  tersebut, maka pemerintah memperluas arus perdagangan, arus teknologi ,ilmu pengetahuan  untuk  menunjang  kemajuan serta  peningkatan  di  berbagai  aspek kehidupan. Franchise merupakan salah satu bentuk  kerja  sama dengan  yang  populer saat ini. Merupakan salah satu konsekuensi adanya Undang-undang tersebut.
Perjanjian franchise merupakan
dokumen yang didalamnya, seluruh transaksi  dijabarkan  secara  bersama,  yaitu mengatur  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  (franchisor  dan  franchisee). Perjanjian  franchise  harus  secara  tepat menggambarakan  janji-janji  yang  harus dibuat dan harus adil , serta pada saat yang bersamaan menjamin  bahwa  ada  kontrol
yang  cukup  untuk melindungi  integritas sistem .
Perjanjian Franchise haruslah :
1. Dibuat  dengan  benar,  sesuai  dengan persyaratan  hukum,  dengan  beragam hak milik yang dimiliki franchisor;
2. Memberikan detail-detail operasional dan kontrol;
3. Memberikan franchise jaminan dalam beroperasi dan pada kemampuannya untuk mengembangkan dan menjual asetnya. (Mendelson 1997,55)
Franchise  telah  tumbuh  dengan pesatnya keseluruh dunia dalam tiga dekade terakhir.  Tingkat  pertumbuhan  yang  terjadi tigasampai  empat  tahun  yang  lalu  dan tingkat  pertumbuhan  yang  diproyeksikan, menunjukan  bahwa  perkembangan  tersebut terus meningkat .
Peraturan  franchise  di  Indonesia daitur dalam PP No. 16 tahun 1997 tentang
Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustirian  dan  Perdagangan  No.  259 /MPP/Kep/7/1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba  . Dalam tulisan  ini  penulis  ingin  membahas franchise dari aspek yuridisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Perjanjian Bisnis  Franchise  Dalam  Kerangka Hukum Nasional Indonesia
Hingga  saat  ini  kerangka  hukum format  yang  terpenting  yakni  hukum perjanjian  atau  hukum  kontrak  belum terbentuk  sehingga  setiap  aktifitas  bisnis yang  menyangkut  hal  didasarkan  hanya kepada  KUH  Perdata  serta  KUH  Dagang. KUH  Perdata  sendiri  merupakan  produk hukum  peninggalan kolonial Belanda yang tentu  saja  isinya  memiliki  nilai  dan pandangan yang berbeda situasi masyarakat
Indonesia dewasa ini. Selain itu berkembangnya  perekonomian  global  telah mengakibatkan pula KUH Perdata semakin tidak  mengimbangi  aktifitas  bisnis  yang terjadi dalam praktek.
Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara perkembangan  aktifitas  bisnis  dengan perkembangan pengaturan hukum sehingga timbul  kekosongan  hukum.  Kondisi  ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Kenyataan  di  atas  tentu  saja  harus diantisipasi secara positif dengan
membentuk  pengaturan  yang  dibutuhkan. Hingga  saat  ini  seringkali  pengaturan  yang terbentuk lebih bersifat praktis yakni dalam bentuk kebijakan pemerintahan yang sifatnya  terbatas  pada  pengaturan  dalam rangka mengantisipasi situasi tertentu juga.
Perkembangan  bisnis  yang  pesat apabila  dikaitkan  dengan  perdagagan  dan investasi  maka  membutuhkan  ketentuan berupa  produk  hukum  yang  membuka kesempatan  yang  seluas-luasnya  di  dalam membina hubungan bisnis dengan memperhatikan  kepentingan  masyarakat banyak di Indonesia serta tanpa mengabaikan  kedudukan  Indonesia  dalam dunia  Internasional.  Sehubungan  dengan permasalahan franchise dalam pengaturannya  di  dalam  kerangka  hukum nasional  Indonesia,  maka  sudah  saatnya pengaturan  mengenai  pemasalahan  ini diatur  secara  tersendiri  dalam  produk hukum  tertentu.  Uraian  di  atas  mengenai terdapatnya dua segi yang harus
diperhatikan  dalam  pembentukan  suatu produk hukum memperhatikan kepentingan masyarakat  Indonesia,  sedangkan  di  lain pihak harus pula memperhatikan kedudukan  Indonesia  sebagai  bagian  dari dunia  internasional  harus  menjadi  bahan pertimbangan  utama  dalam  pembuatan produk hukum yang baik.
Pada  tanggal  18  Juni  1997  Presiden telah  mengatur  secara  positif  hukum  yang berlaku  bagi  bisnis Franchise di  Indonesia dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba, terdiri dari 11  (sebelas)  pasal (selanjutnya  disebut PP  16/97)  .  Penulis  berpendapat  bahwa  isi PP  16/97  masih  bersifat  terlalu  umum  dan kurang  menyeluruh  sehingga  hal-hal  yang tercantum didalamnya diatur dengan sangat singkat  dan  kurang  memadai  untuk  dapat digunakan  sebagai  peraturan  dasar  atau sumber  hukum  utama  untuk  menata kegiatan Franchise di Indonesia. 15
Seperti telah hdiuraikan di atas bahwa bagi  Indonesia  penyusunan  produk  hukum yang  baik  adalah  produk  hukum  yang sejalan dengan memperhatiakn kedudukannya di dunia Internasioanl. Akan tetapi, isi  dari  PP  No.16  /  97  terkesan kurang
memperhatikan kedudukan Indonesia  dalam  dunia  Internasional.  Hal ini  tentu  dapat  menyulitkan Indonesia  di dalam  perdagangan  Indonesia  terutama menyongsong era pasar bebas.
Pengaturan  PP  16  /  97  masih memerlukan  cukup  banyak  peraturan  yang bersifat  lebih  teknis  yang  mungkin  berupa Surat  Keputusan  Menteri  .  Hingga  tulisan ini  di  buat  peraturan  yang bersifat  lebih teknis  tersebut  belum  terbit,  diharapkan  isi dari  pengaturan  teknis  ini  dapat  membantu memperjelas maksud serta arah PP 16 /97.
2.
Format Pengaturan mengenai
Bisnis Franchise di Indonesia Apabila  dilihat  mengenai  praktek bisnis Franchise bahwa  belum  terdapat keseragaman pengaturan di dalam perjanjian Franchise antara  para  pihak.  Isi dari  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para pihak tergantung pada kehendak para pihak. Seringkali pihak franchisor terutama franchisor asing  memiliki  kekuatan  untuk memaksakan  kepentingannya  di  dalam
perjanjian franchise, sehingga pihak franchisee seringkali  berada  dalam  posisi tawar yang kurang menguntungkan. Hal ini seharusnya  tidak  terjadi  apabila  terdapat pengaturan  yang  memuat  mengenai  syarat- syarat  minimal  yang  harus  ada  dalam sebuah  perjanjian franchise.  Hubungan antara franchisor dan franchisee yang timbul dalam praktek di Indonesia terutama hanya didasarkan pada perjanjian Franchise yang  disepakati.  Pengaturan  dari  perjanjian pada  umunya  sampai  saat  ini  bernaung  di bawah  pengaturan  buku  III  KUH  Perdata, sehingga  ketentuan  umum  dari  buku  III KUH Perdata ini berlaku pula bagi perjajian

## Franchise yang disepakati.
Buku  III  KUH  Perdata  menganut asas kebebasan berkontrak yakni suatu asas yang  memberikan  kebebasan  bagi para pihak  untuk  mengatur  hubungan  yang timbul  diantara  mereka  asalkan  hal  yang disepakati tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban dan
kesusilaan, selain itu harus pula diperhatikan mengenai syarat-syarat sahnya persetujuan.  Kedua  hal  terpenting  ini  lah selain hal-hal umum lainnya dalam buku III KUH  Perdata  yang  selama  ini  merupakan hukum  positif  yang  mengatur  perjanjian  di Indonesia.
Sehingga. Pengaturan Buku III KUH
Perdata yang mengatur mengenai kebebasan  berkontrak  serta  syarat  sahnya persetujuan san hal-hal umum lainnya yang mengatur mengenai perjanjian secara otomatis  harus  dipenuhi  dalam  menyusun perjanjian Franchise.
Hal  terpenting  yang  selayaknya dibangun  di  Indonesia  adalah  kerangka mengenai  hukum  perjanjian  karena  dalam dunia  bisnis  modern  semakin  banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan praktek  bisnis-bisnis  yang  mengandung unsur kurang adil terhadap pihak yang lebih lemah.  Unsur  ini  seringkali  terdapat  dalam klausula-klausula perjanjian yang
menyebabkan  keuntungan  yang  diperoleh tidak  sebanding  antara  satu  pihak  dengan pihak lain.
Sedangkan berhubungan dengan masalah Franchise,  untuk  mengimbangi perkembanngannya sudah
saatnya dipikirkan suatu produk hukum yang secara khusus  mengatur  mengenai  keberadaaan Franchise di  Indonesia. Seperti  yang  telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya bahwa telah disahkannya PP 16/97 telah membawa suatu perkembangan baru di dalam pengaturan uhukum mengenai Franchise di Indnoesia. 16 PP  16/97 terdiri  dari  11  (sebelas) pasal,  secara  umum  akan  diuraikan  isi  dari PP yang menurut pwnulis patut dicermati. Pasal 2(2) PP 16/97 mengatur bahwa : “Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia”.
Kewajiban untuk menyusun perjanjian dalam  bahasa  Indonesia  menurut  penulis hal ini agak dipaksakan karena kenyataannya  di  Indonesia  hingga  saat  ini perjanjian  Franchise  yang  terjalin  di  pihak franchisor berasal dari luar Indonesia maka sudah  dapat  dipastikan  perjanjian  yang disepakati ditulis dengan bahasa asing.
Selain itu penulis berpendapat masalah redaksi  perjanjian  yang  berbahasa  asing seharusnya  tidak  perlu  menjadi  masalah yang  serius  karena  perjanjian  yang  dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Di  samping  itu,  pemberlakuan  hukum Indonesia  bagi  setiap  perjanjian Franchise menurut pendapat penulis akan
menimbulkan  masalah  karena  perangkat hukum  di  Indonesia  belum  cukup  siap untuk  menerima  perubahan  ini  baik  secara umum  yakni  mengai  hukum  perjanjian masih  mengandalkan  pada  pengaturan  dari Buku  III  KUH  Perdata  yang  dbiakui oleh para  pakar  hukum  di  Indonesia  bahwa pengaturan tersebut sudah tidak memadai di dalam  mengantisipasi perkembangan bisnis
maupun Franchise yaitu PP 16/97 . Hal ini dapat menimbulkan kekosongan pengaturan hukum sehingga terdapat kemungkinan dari salah  sati  pihak  mendapat  keuntungan  dari hal ini.
Secara khusus untuk Franchise Internasional Indonesia mereka lebih condong untuk memilih hukum asing untuk mengatur perjanjian
Franchise. Perlu disadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa  pemilihan  hukum  asing justru  dapat menguntungkan  pihak franchisee karena pengaturan yang terdapat di dunia Internasional  sudah  lebih  memperhatikan kedudukan franchisee agar tidak dirugikan. Sedangakn  pengaturan  dalam  PP  16/97 terkesan  tidak  terdapat  unsur  perlindungan bagi Franchisee.
Selain  itu  pengaturan  dari  PP  16/97 mengenai keharusan untuk  memilih hukum Indonesia  bagi  setiap  perjanjian Franchise yang ada menutup kemungkinan para pihak untuk  melakukan choise  of  law (  pilihan hukum), apabila gejala ini dikaitkan dengan asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana yang  dianut  dalam  KUH  Perdata  hal  ini akan menimbulkan ketidakseinkronan pengaturan  hukum  yang  terdapat  di Indonesia khususnya yang mengatur masalah Franchise.
Pasal 3 ayat (1) PP 16/97 secara garis besar  mensyaratkan  suatu  dokumen  yang harus  disiapkan  oleh franchisor guna memberikan informasi yang sejelas- jelasnya  secara  akurat  kepada  pihak franchisee.
Pasal 3 ayat (1), dan  penjelasan Pasal
3 ayat (1) PP 16/97berisikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan  keterangan  kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai:
a. Pemberi Waralaba berikut keterangan mengenai kegiatan
usahanya;
Penjelasannya: Keterangan mengenai pemberi waralaba menyangkut identitasnya antara  lain  nama  dan  atau  alamat  tempat usaha,  nama  dan  alamat  pemberi  waralaba, pengalaman  mengenai  keberhasilan  dan kegagalan  selama  menjalankan  waralaba, keterangan mengenai waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan dan kondisi keuangan.
b. Hak  atas  kekayaan  intelektual  atau penemuan  atau  ciri  khas  usaha  yang menjadi obyek waralaba;
c. Persyaratan-persyaratan  yang  harus dipenuhi penerima waralaba;
Penjelasannya: Persyaratan yang harus  dipenuhi  penerima  waralaba anatara lain mengenai cara pembayaran,  ganti  rugi,  wilayah pemasaran, pengawasan mutu. d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; Penejelasannya: Keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan  tentang  prospek  yang
dimaksud.
e. Hak  dan  Kewajiban  Pemberi  dan Penerima Waralaba
Penjelasannya: Bantuan atau Fasilitas yang  diberikan  antara  lain  berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran,  bantuan  pembukuan  dan pedoman kerja.
f. Pengakhiran,
Pembatalan,
Perpanjangan  perjanjian  waralaba serta  lain-lain  yang  perlu  diketahui penerima  waralaba  dalam  rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.
Pengaturan  ini  menurut  pendapat penulis bersifat positif karena akan melindungi pihak franchisee, karena franchisee yang memutuskan untuk
memasuki  sistem franchise tertentu  telah mendapat  gambaran  mengenai  bisnis  yang akan dimasuki.
Sebagai  pembanding  di  Amerika
Serikat  terdapat  kewajiban  penerbitan dokumen pengungkapan semacam prospektuas  yang  disebut UFOC  oleh  para franchisor apabila  hendak  menawarkan
sistem franchisenya.
Uaraian  di  isi  UFOC  di  Amerika
Serikat memberikan gambaran bahwa pasal Pasal 3 ayat (1) PP 16/97masih
membutuhkan  penyempurnaan  lebih  lanjut, agar  dokumen  awal  yang  dibuat  benar- benar  dapat  membantu franchisee untuk mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh mengenai  bisnis franchise yang  akan dimasuki.
Pasal  6  ayat  (1)  berikut  penjelasan pasal  6  ayat(1)  PP  16/97  menyatakan bahwa : “Usaha waralaba dapat diselenggarakan  untuk  dan  di  seluruh wilayah  Indonesia, dan  pelaksanaannya dilakukan secara bertahan dengan memperhatikan  perkembangan  sosial  dan ekonomi  dan  dalam  rangka  pengembangan usaha kecil dan menengah”.
“Penyelenggaraan waralaba pada
dasarnya dilakukan secara bertahap terutama di Ibukota Propinsi. Pengembangan  waralaba  di  luar  ibukota, seperti  Ibukota  kabupaten  /  kotamadya Daerah  Tingkat  II  dan  tempat-tempat tertentu lainnya yang memerlukan kehadiran  jasa  waralaba  dilakukan  secara bertahap dan memperhatikan keseimbangan antara  kebutuhan  usaha  dan  tingkat pertumbuhan  sosial  dan  ekonomi  terutama dalam  rangka  pengembangan  usaha  kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan”.
Penulis  berpendapat  pengaturan  pada bagian  ini  tidak  memberikan  pengertian yang  jelas  mengenai  pengaturan  wilayah yang  disyaratkan  pemerintah.  Pembatasan
pengembangan  usaha  Franchise  menurut pendapat penulis akan justru dapat merrugikan pengembangan sistem Franchise  di  Indonesia,  karena  usaha Franchise  yang  selama  ini  beroperasi  di daerah  kabupaten  /  kotamadya  Daerah Tingkat II menjadi tidak jelas kedudukannya  yakni  setelah  pengaturan  ii efektif  berlaku  apakah  mereka  masih diperbolehkan beroperasi. Selain itu apakah pembatasan  semacam  ini  selaras  dengan pengaturan Internasional yang justru mengisyaratkan  suatu  perdagangan  yang bebas.
Permasalahan  mengenai  pengaturan wilayah  ini  menurut  penulis  ada  baiknya diatur  dengan  baik  dan  terperinci  maksud dari pengaturan tersebut secara jelas , akan tetapi  sejalan  dengan    persiapan  bangsa
Indonesia dalam menghadapi era
perdagangan bebas alangkah baiknya pengaturan  dari  PP  16/97  menyinggung pula  mengenai  persoalan  kemitraan  usaha.
Pengaturan kemitraan usaha dengan
menggunakan pola Franchise penting dibahas  agar  Usaha  Kecil  dan  Menengah mendapatkan bantuan untkuk meningkatkan keberadaannya  sehingga  pada  gilirannya dapat diperkuat basis perekonomian bangsa Indonesia.
Pasal 7 ayat (1) PP 16/97 mensyaratkan bahwa : “Perjanjan waralaba beserta
keterangan  tertulis  sebagaiman  dimaksud pada  pasal  3  ayat  (1)  di  daftarkan  di Departemen  Perindustrian  dan  Perdangan oleh  penerima  waralaba  pa;ing  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal berlakunya perjanjian”.
Penulis berpendapat apakah dengan di daftarkan  perjanjian  yang  telah  terbentuk kepala Departemen akan membawa dampak positif bagi para pihak. Misalnya : Apabila terdapat  hal  yang  mengatur  mengenai  hak dan  kewajiban  para  pihak  secara  tidak seimbang maka Departemen dapat
melakukan uoaya nyata seperti
mensyaratkan  perjanjian  tersebut  untuk diperbaiki  kembali  hingga  kedudukan  para pihak  seimbang.  Kalaupun  upaya  itu memang dilakukan oleh Departemen , maka hal  ini  akan  mensyaratkan  suatu  bagian yang khusus untuk menangani masalah ini.
Secara Keseluruhan PP 16/97 menurut pendapat penulis masih belum terlalu dapat memberikan  sumbangan  yang  nyata  bagi penataan  hukum  dan  perkembangan  bsinis Franchise di Indonesia , bahkan pengaturan ini  terkesan  membendung  perkembangan
Franchise terkhususnya Franchise Internasional di indonesia. Memang di satu pihak  pemerintah  berkewajiban  untuk membina pengusaha menengah dan pengusaha  kecil  namun  bukan  berarti menutup  perkembangan  dari  pengusaha besar yang telah beroprasi dengan
menggunakan sistem Franchise.
Sehubungan dengan perlindungan pengusaha  kecil  yang  diupayakan  melalui
UU  Usaha  Kecil,  dimana UU  tersebut menyatakan  bahwa  pemerintah  bermaksud memberdayakan pengusaha kecil agar dapat bersaing dalam mengahdapi era perdagangan bebas. Pemberdayaan usaha kecil ini dilakuakn  melalui  program  kemitraan  yang disyaratkan  bahwa  pengaturan  tentang kemitraan  akan diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Pemerintah.  Kemitraan  dapat berbentuk  modal  ventura,  kontrak  farming, waralaba, dan lain-lain.
PP 16/97 ini menurut pendapat penulis kurang  memperhatikan  unsur  pembinaan dan  pengembangan  terhadap  usaha  kecil dan  usaha menengah  bahkan  nyaris  tidak memberikan perlindungan.
Jika dikaitkan dengan keinginan untuk meningkatkan  pemberdayaan  Usaha  Kecil melalui  Program  kemitraan  yang  dimaksud oleh  UU  No.  9  tahun  1995  tentang Kemitraan  Usaha  Kecil  maka  penukis berpendapat  bahwa sepatutnya  Peraturan
Pemerintah  yang  diatur  terlebih  dahulu yaitu mengenai Kemitraan. Setelah itu baru dibuat  Peraturan  Pemerintah  lainnya  yang mengatur  berbagaiu  jenis  dari  kemitraan yang ada.
Kalaupun memang
pengaturan mengenai  jenis  Franchise  tealha  mendesak pengaturannya  dapat  saja  dimungkinkan pengaturannya  diatur  terlebih  dahulu  akan tetapi  jangan  sampai  terlepas  dari  mis semula  yaitu  memberdayakan  usaha  kecil dalaam upaya menyongsong
era perdagangan bebas. Seharusnya mengenai pengaturan utama PP 16/97 memuat aturan-aturan yang mendorong bagi perkembangan usaha kecil di  Indonesia  melalui  pola  Franchise  yang semakinn banyak digunakan secara Internasional.  Akan  tetapi,  di  dalam  PP 16/97  sama  sekali  tidak  mencantumkan misi  semula  yang  ingin  dicapai,  hal  ini dapat  dilihat  dari  tujuan  pengaturan  ini disebutkan sebagai upaya
untuk menciptakan  tertib  usaha  dengan  cara waralaba serta perlindungan terhadap
konsumen,  dipandang  perlu  menetapkan ketentuan tentang Waralaba dengan Peratuaran Pemerintah.
Bahkan  PP  16.97  ini  mendasarkan pengaturannya hanya mengingat pengaturan pasal  4  (1)  Undang-undang  Dasar  1945, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  , Undang-undang pengaturan perusahaan 1934 (Bedrifs Reglementerings Ordonontoe 1934, Staatblads 1938 Nomor 86) dan sama sekali  tidak  mendasarkan  pengaturannya pada  UU  No  9  Tahun  1995  tentang  Usaha Kecil.
PP  16/97  ini  menuntut  pengaturan pelaksana  yang  lebih  praktis  segera terwujudkan.  Hal  ini  membutuhkan  kerja keras  dari  Departemen  yang  ditunjuk  agar dalam  waktu  yang  singkat  sudah  dapat menyiapkan  pengaturan  yang  lebih  bersifat tekinis.
Departemen  Koperasi  danPembinaan Pengusaha  Pengusaha  Kecil  telah  berusaha memberikan  arahan  yang  bersifat  praktis bagi  para  franchisor  dan  franchisee  di dalam  membangun  siste  franchise.  Hal  ini merupakan contoh yang dapat dipertimbangkan  agar  dlaam  pengaturan yang  bersifat  teknis  yang  akan  disusun lebih  lanjut  isinya  mengatur  hal-hal  yang teknis secara menyeluruh.
Selain  hal  tersebut  diatas  penulis berpendapat  bahwa  perlu  menghidupkan suatu iklim berorganisasi yang sehat, hal ini daapt dilakukan melalui Asosiasi Franchise Indonesia  (selanjutnya  disingkat  AFI)  dan Asosiasi  Waralaba  Indonesia  (selanjutnya disingkat  ARWI)  Asosiasi  yang  ada  ini kiranya  dapat  berfungsi  untuk  menaungi anggotanya sehingga mereka semua mendapat manfaat maksimal dari keanggotaannya.  Sebagai  contoh  British Franchise  Asociation  mempunyai  kegiatan yang  sangat  positif  di  dalam  rangka membina  para  anggotanya,  yakni  dengan mengadakan  pertemuan  berkala,  seminar, dan kegiatan lainnya dalam usaha membangun keberadaan para anggota.
Kesemua hal yang dikemukakan di atas secara  singkat  memberikan  gambaran bahwa  masih  banyak  pembenahan  yang harus  dilakukan  oleh  segenap  pihak  yang terkait  dengan  masalah  Franchise  baik  itu pemerintah,  para  franchisor,  maupun  para franchisee.
3. Usulan Pengaturan Hukum Mengenai  Bisnis  Franchise  di Indonesia Pada  tahun  1995  diterbitkan  pula suatu  Pedoman  Pelaksanaan  Keterkaitan Kemitraan  di  Bidang  Industri  Kecil  yang isinya memuat mengenai pedoman kemitraan yang dapat melaksanakan dengan berbagai  cara  salah  satunya  dengan  pola Franchise.  Secara  singkat  dapat  diuraikan
bahwa pedoman tersebut memuat mengenai pengertian franchise,  tipe franchise,  syarat an  kewajiban  sebgai  franchisor  dan franchise, serta bidang usaha yang potensial dikembangkan dengan sistem franchise. Hal ini  merupakan  langkah  awal  yang  cukup positif dalam rangka pembinaan usaha kecil dan usaha menengah.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  usaha diatas , dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pemahaman pengusaha kecil  di  Indonesia  khususnya  dalam  hal bisnis dengan menggunakan pola Franchise telah  menerbitkan  dua  Format  Bisnis Franchise  dalam  bidang  makanan  dan bidang distribusi / keagenan produk pakaian di  Indonesia.  Hal  ini  dilakasakan  dalam rangka  untuk  memacu  pertumbuhan  dan perkembangan  usaha  kecil  dan  usaha menengah untuk menerapkan sistem

## Franchise.
Kedua  Format  bisnis  yang  disusun tersebut  secara  garis  besar  akan  diuraikan pembahasan  berikut  ini.  Format  bisnis Franchise  pada  dasarnya  adalah  suatu sistem  untuk  mempersiapkan  suatu  bisnis apakah memenuhi syarat untuk di franchisekan, serta prosedur-prosedur apakah  yang  harus  dan  peralatan-peralatan apakah  yang  dibutuhkan  (termasuk  aspek landasan hukum).
Persyaratan  dan  prosedur  yang merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang diperlukan  untuk  menguji  apakah  suatu perusahaan  dapat  menjadi franchisor, adalah :
1. Pengalaman bisnis (business experience) Perusahaan  yang  memenuhi  syarat sebagai franchisor harus memiliki
pengalaman  bisnis  minimal  3  (tiga)  tahun secara  terus  menerus.  Hal  ini  menurut penulis  penting  karena  pengalaman  bisnis yang  cukup  akan  membantu franchisor memahami  secara  baik  mengenai  seluk-
beluk  bisnisnya.  Selain  itu,  hal  ini diperlukan untuk melindungi para franchisee dari  ptaktek  penjualan  franchise oleh franchisornya secara tidak bertanggung jawab. 2. Kemampuan Labaan (profitability) Persyaratan selanjutnya adalah perusahaan yang akan di franchisekan harus terbukti memiliki daya untuk mendatangkan  laba  cukup  tinggi.  Hal  ini penting  karena franchise dapat  terjebak dalam  perusahaan  yang  ternyata  tidak  bisa menghasilkan  laba  yang  sesuai  dengan biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pembelian sitem franchise.

## 3. Kemampuan  Pasar  dan  Merek Dagang  (marketability  and  trade mark)
Produk  atau  jasa  dari  perusahaan calon  franchisor  harus  terbukti  melalui suatu  pengkajian  pasar,  dapat  dipasarkan secara  luas  dan  merek  dagang  dari perusahaan  tersebut  harsu  dikenal.  Studi mengenai kemampuan pasar dan dikenalnya  merek  dagang  dapat  dilakukan melalui  riset  pasar.  Hal  ini  merupakan  hal yang  penting  yang  harus  diketahui  para franchise  sebelum  memutuskan  untuk masuk dalam sistem franchise tertentu.

## 4. Kemampuan Ajar (teachability)
Sistem  bisnis  yang  terlalu  rumit  dan memakan waktu yang lama untuk diajarkan kepada  pihak  lain  maka  akan  sulit memenuhi  syarat  untuk  dikembangkan secara franchising.  Persyaratan  ini  penting diketahui  karena  perusahaan  yang  ingin mengembangkan dirinya sebagai franchisor harus  mengetahui  sampai  sejauh  mana kerumitan dari sistem bisnisnya.
5. Kemampuan
alihan (transferability)
Hal ini berkaitan dengan kemampuan dari produk atau jasa apakah sesuai dengan selera,  kebiasaan  serta  pola  konsumen  di suatu  daerah  tertentu  sehingga  dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Penilaian  hal  ini  penting  karena  apabila suatu  produk  atau  jasa  sebaik  apapun apabila  tidak  sesuai  dengan  selera  pembeli maka tidak akan ada peminat.

## 6. Keorisinilan (originality)
Keorisinilan  suatu  produk  barang atau  layanan  jasa  sangat  penting,  karena pelayanan  dan  penyajian  yang  unik  dapat memberikan nilai tambah terhadap keberhasilan  pemasaran  barang  atau  jasa yang bersangkutan melalui pola Franchising. 7. Keterjangkauan (affordibility) Persyaratan ini merupakan
perhitungan  finansial  apakah  franchisee dapat  memperoleh  daya  laba,  berapa  lam akan  mencapai titik  impas.  Hal  ini  harus sangat  diperhatikan  oleh franhcisee karena franchisee harus  memperhitungkan  sampai berapa  lama  ia  mampu  mengembalikan investasinya.
8. Anak Perusahaan (company owned unit) Persyaratan lainnya yang juga penting  sebagai  salah  satu  kriteria  untuk menjadi  franchisor  adalah  perusahaan tersebut  sebaiknya  memiliki  1  (satu)  anak cabang  perusahaan  sendiri.  Hal  ini  selain membantu franchisor untuk lebih memahami  seluk  bisnisnya  juga  dapat membantu  franhcisee  dalam  menghadapi persoalan  operasional. (Dirjend.pembinaan pengusaha  kecil  departemen  koperasi  dan pembinaan pengusaha kecil 1995)
Kedelapan hal tersebut diatas menurut  penulis  bukan  saja  penting  untuk franchisor  di  dalam  mempersiapkan  sitem
franchise, tapi juga  penting  bagi  franchisee sebagai  dasar  untuk  menilai  apakah franchisor  dan  sitem  franchise  yang ditawarkan memang memberikan keuntungan yang baik.
Penulis  berpendapat  bahwa  Surat Keputusan Menteri yang akan di buat untuk pengaturan lebih teknis bisnis Franchise di Indonesia sebaiknya juga mengatur mengenai  hal  diatas.  Hal  ini  penting  diatur karena  selain  persyaratan  yang  diwajibkan dalam  Pasal  3  ayat  (1)  PP  16/97,  maka kedelapan  hal  yang  telah  dikemukanan  di atas  dapat  membantu  franchisee  apabila akan memasuki bisnis tertentu.
Format  Bisnis  Franchise  tersebut memaparkan  pula  mengenai  persyaratan ideal  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu perjanjjian bisnis Franchise sebagai berikut:
bagian pendahuluan yang berisikan mengenai objek yang difranchisekan,
kemudian  diatur  mengenai  persyaratan franchisee, jangka waktu perjanjian, kekamndirian  dalam  arti  pihak  keduanya bersifat  independen  dalam  arti  berdiri sendiri,  biaya  franchise,  bantuan  yang diberikan  franchisor,  nama  usaha  usaha franchisee,  lokasi  usaha  franhchisee,  tahap pra  operasi,  tahap operasi,  waktu  kerja, penggantian  dan  pembiayaan  biaya,  pajak- pajak,  modifikasi  sistem,  tanda  dan  merek, asuransi,  pemeriksaan  usaha  dan  tempat usaha,  pindah  lokasi,  laporan  operasional dan biaya administrasi, perpanjangan franhcise,  biaya  perpanjangan  franchise,
sanksi apabila beroperasi tanpa memperpanjang  perjanjian,  rahasia  sistem, pengehentian  perjanjian,  prosedur  setelah penghentian, perubahan perjanjian, integritas  perjanjian,  milik  eksklusif,  serta domisili  hukum. Keseluruhan  unsur  yang tercantum  sebagai  pokok-pokok  dalam perjanjian  franchise  diatas  menurut  penulis telah  memenuhi  syarat  minimal dari  segi hukum  dan  memenuhi  kriteria  sebagai perjanjian yang cukup baik dan
memberikan  perlindungan  yang  cukup seimbang bagi kedua belah pihak.
Usaha  positif yang  dilakukan  oleh Departemen  Koperasi  dan  Pembinaan Pengusaha Kecil ini menurut penulis secara minimal telah memenuhi syarat untuk dapat dipakai oleh para pihak yanh berkepentingan dengan bisnis Franchise. Format bisnis yang dijadikan percontohan  telah disusun  cukup  baik  dan menyentuh  segenap  aspek,  sebagai  bahan masukan dalam menyusun pengaturan lebih lanjut  yang  berupa  Surat  Keputusan Menteri agar Format bisnis yang disusun ini dapat mengembangkan usaha pengembangan franchise di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa pengaturan  mengenai  isi  minimum  dari perjanjian Franchise yang akan
ditandatangani sebaiknya diatur pula dalam PP  16/97  atau  dalam  peraturan  pemerintah baru  yang  dibuat  untuk  menyempurnakan PP 16/97 dan bukan dengan produk hukum yang  berupa  surat  keputusan  menteri.
Pengaturannya lebih baik berupa pengaturan pemerintah karena untuk pengaturan  ini  lebih  menjamin  unsur kepastian  hukum  sehingga  dapat  menjadi daya tarik bagi calon-calon franhcisor asing di indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Karena  belum  adanya  aturan  khusus dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia mengenai  kontrak  perjanjian franchise, maka azaz kebebasan berkontrak di  jadikan  sebagai  dasar  dalam  membuat perjanjian bisnis franchise.
Dalam  perjanjian  bisnis  franchise, bagi franchisor dan franchisee azas kebebasan  berkontrak  terletak  pada  saat mereka  mendatangani  draft  perjanjian kontrak  dan  dianggap  telah  tahu  dan membaca  isi  pasal-pasal  dalam  perjanjian bisnis franchise tersebut.
Dalam  perjanjian  bisnis  franchise harus dibuat secara tertulis.Karena perjanjian  bisnis  franchise  dibuat  secara tertulis  maka  harus  di  daftarkan  ke Direktorat Jenderal HAKI untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi franchisor maupun franchisee. Penyelesaian dalam pelanggaran kontrak  bisnis franchise  dapat  melalui proses litigasi maupun non litgasi.
B. Saran
Bagi pemerintah, perlu adanya peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang perjanjian bisnis franchise. Sehingga terjamin  perlindungan  hukum  bagi  para fanchisor dan franchisee. Dalam proses persetujuan dan penandatangagan  kontrak  perjanjian  bisnis franchise,  sebaiknya  ada  beberapa  saksi yang menyertai.
Hendaknya  dalam  perjanjian  bisnis franchise di buat di hadapan notaris.
Dalam  kontrak  bisnis  perjanjian franchise, cara penyelesaian terhadap pelanggaran kontrak bisnis perjanjian harus jelas  proses  litigasi  atau  non  litigasi  yang akan ditempuh. Dalam penyelesaian terhadap pelanggaran kontrak bisnis franchise hendaknya  selalu  mengutamakan  alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Karamoy. 1996.Sukses Lewat Waralaba. P.T.Jurnalindo Aksara Grafika.Jakarta
B.Simatupang, Richard. 1992. Aspek-aspek Hukum  dalam  Bisnis.  P.T.  Rineka Cipta. Jakarta
Fuady,  Munir.2001  Hukum  Kontrak  (dari sudut  Pandang  Hukum  Bisnis).  P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung
Franchise  dalam  menunjang  Pembanguna Ekonomi di Jakarta, 14-16 Desember 1993.BPHN.Jakarta Hardjowidigdo,  Rooseno.1993.  Perspektif PengaturanPerjanjianFranchise.Maka lah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Hukum Bisnis Lisensi . P..T.Raja Grafindo Persada. Jakarta Harsono  Abi  Sunarto.1989.Hak  Milik
Intelektual  Khusunya  Paten  dan Merek. Akademika Presindo . Bandung Insan,  Budi  Maulana.  2000.  Pelangi  HAKI dan  Anti  Monopoli.  Pusat  Studi Hukum FH UII Yogyakarta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia  No 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan  dan  Tata  cara  pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba Martin  Mendelshon.  1997.  Franchising Petunjuk  Praktus  Bagi  Franchisor dan Franchisee.P..T. Pusatak Binaman Presindo. Jakarta Murti  Sumarni,  Johan  Suprihanto.  1999. Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan. Liberty. Jakarta
Peraturan  Pemerintah  No  16  Tahun  1997 tentang  Waralaba.  LN  No  49  Tahun 1998.TLN No.3689
Ruslan  Shaleh.1987.  Seluk  Beluk  Praktis Lisensi. Sinar Grafika. Jakrta Saidin. 1997. Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual. Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada . Jakarta Sembiring  Sentosa.  2002.  Prosedur  Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama.  Penerbit  Irama  Widya. Bandung Subekti. 1975. Pokok-pokok dari Hukum Perdata. P.T. Intermasa. Jakarta
Sumardi, Juanjir. 1995 Aspek-aspek
Hukum  Franchise  dan  Perusahaan
Trans  Nasional.P.T.  Citra  Aditya Bhakti.Bandung Sunandar  Turyang.1996.  Persaingan  Yang tidak  wajar  dalam  dunia  bisnis Indonesia.
Jurnal  Hukum  Indonesia.  Jurnal  Hukum Ekonomi. Edisi IV.Mei 1996
Undang-Undang Dasar 1945. Bina Pustaka Tama. Surabaya V,  Winarto  .  1991.  Ceramah  :  Profit Franchising di Indonesia. Departemen Perdagangan. Jakarta V, Winarto. 1995. Pengembangan Waralaba
(Franchising  di  Indonesia)  Aspek Hukum  dan  Non  Hukum.  P.T.  Citra Aditya Bakti. Bandung
Widjaya Gunawan. 2001. Waralaba. P.T.
Grafindo Persada. Jakarta Widjaya. Gunawan. 2002. Seri