SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember 2022 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Overview Industri Halal di Perdagangan Global
Rahmawati 1 ; Husni Thamrin 2 ; Zulfadli Nugraha Triyan Putra 3
1,2,3 Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail : 22190323212@students.uin-suska.ac.id
Abstrak : Tulisan ini membahas mengenai industri halal di perdagangan global. Permasalahan yang  sering  terjadi  pada  industri  halal  yakni  rendahnya  jumlah  produk-produk  bersertifikat halal, regulasi pemerintah, dan sumber daya manusia yang minim pemahaman halal. Masalah- masalah  tersebut  harus  ditemukan  solusi  dalam  mengatasinya.  Rumusan  masalah  pada penelitian ini yakni bagaimana  perkembangan industri halal di perdagangan global. Penelitian ini  bersifat  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  metode  tematik.  Data  primer dalam  penelitian  ini  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  yaitu  literatur- literatur yang membahas tentang industri halal di perdagangan global. Hasil dari penulisan ini menunjukkan  bahwa  Industri  halal  di  perdagangan  global  mengalami  perkembangan  secara signifikan  di  setiap  negara  muslim,  bahkan  di  negara  non  muslim  sekalipun.  Setiap  negara memiliki lembaga dan regulasi khusus yang mengurusi sertifikasi halal terhadap suatu produk. Dan terus melakukan edukasi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Saat ini halal menjadi tren global, banyak negara yang berlomba-lomba menjadi pusat industri halal dunia.
Kata Kunci: Industri Halal, Sertifikat Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## PENDAHULUAN
Bank  Industri  halal  di  perdagangan global  relatif  terus  meningkat,  baik  dari sisi  permintaan  maupun  penawaran. Pengembangan  industri  halal  telah menjadi  agenda  utama  bagi  perencanaan strategi  pembangunan  negara-negara  di dunia.  Bahkan,  beberapa  negara  yang mayoritas  bukan  sebagai  negara  muslim mempunyai  tingkat  kesadaran  dan kepedulian yang tinggi terhadap integritas  status  halal  yang  melibatkan semua  aktivitas  di  sepanjang  rantai pasokan  serta  menangkap  peluang  pasar industri  halal  sebagai  bagian  dari perubahan  konstelasi  perdagangan  dunia (Zulfakar, 2014 : 58-67).
Era new  normal saat  ini  peluang industri  halal  sangatlah  besar  karena masyarakat  cenderung  menginginkan produk  yang higienis dan  halal.  Dengan berbagai  strategi  baik  dari  pemerintah dan  lembaga-lembaga  di  bawahnya  serta masyarakat, maka proyeksi industri halal di era new normal ini sangatlah potensial (Maharani, 2020 : 13). Industri  halal  terindikasi  sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi  global.  Tingginya  permintaan produk  halal  disebabkan  oleh  tingkat pertumbuhan  masyarakat  muslim  di dunia yang tinggi dengan jumlah populasi mencapai dua milyar.
Hal ini menyebabkan  industri  halal  memegang peranan penting pada sistem perdagangan  global  melihat  banyaknya negara muslim di  dunia yang bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi  mereka akan produk halal (Arifin dan Hadi,  2007 : A87-89.
Besarnya  pertumbuhan  populasi muslim  dunia,  industri  halal  dalam dekade  terakhir  menjadi  segmen  yang populer di pasar global. Isu perkembangan  industri  halal  ini  tidak hanya  terbatas  pada  perkara  agama
maupun sudut pandang sosial masyarakat saja, tapi juga merambat pada pembahasan dari perspektif ekonomi dan bisnis dalam perdagangan global. Industri halal  yang  dimaksudkan  disini  meliputi jasa  keuangan  syariah,  pariwisata  halal, Busana Muslim ( fashion ), halal Media dan terlebih pada industri makanan minuman, kosmetik,  obat-obatan  dan  barang konsumsi  lainnya  (Ismail,  2015  :  124- 133).

## METODE
Penulisan pada metode ini menggunakan  penelitian  kepustakaan ( library research ) dengan metode tematik. Dan  yang  di  jadikan  sebagai  data  primer dalam  penelitian  ini  yakni  data  yang  di peroleh  langsung  dari  sumber  utama yaitu  buku-buku  dan  jurnal  mengenai industri  halal  di  perdagangan  global. Metode pengumpulan data yang digunakan  penulis  yakni  deskriptif (Evanirosa et al ., 2022:15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Industri  Halal  di  Perdagangan Global
Kata Halal memiliki  sifat  hukum dalam  ajaran  agama  Islam. Halal berasal dari  bahasa  arab Halaal yang  berarti “diperbolehkan”  atau  diizinkan.  Konsep ini  tidak  terbatas  pada  perkara  untuk mengonsumsi  sesuatu  saja,  tapi  juga termasuk  dalam  perkara  suatu  tindakan ataupun  perbuatan.  Dalam  Al-Quran, perbedaan  antara halal dan haram dijelaskan secara eksplisit dalam Surat Al- A’raf  (7):  157.  Urgensi  mengkonsumsi Halal dan  konsekuensinya  dalam  Islam dalam Q.S Abasa ayat 24 yang disebutkan bahwa  Allah  memerintahkan  manusia untuk senantiasa memperhatikan makannya,  makanan  yang  dikonsumsi dapat  memberikan  dampak  yang  sangat besar  bagi  kehidupan,  antara  lain  yakni: ( i) Dapat  mempengaruhi  pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
( ii) mempengaruhi  sifat  dan  perilaku manusia,  ( iii )  mempengaruhi  anak-anak yang  dilahirkan,  ( iv )  mempengaruhi diterima atau ditolaknya suatu ibadah dan doa seorang hamba, ( v) . Dapat mempengaruhi  kehidupan  di  alam akhirat.  Selain  itu  terdapat  pada  Q.S  Al- Baqarah : 168.
Industri  halal  bermakna  kegiatan produksi  yang  sifatnya  halal  dan diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  di gunakan oleh kaum muslim sesuai dengan syariat (Azam, & Abdullah, 2020 : 47-59). Konteks halal bukan  hanya terbatas pada  konsumsi,  namun  juga  seluruh proses  produksi  dan  layanan,  yang terhubung dalam rantai pasokan. Industri halal harus mencakup semua lini kegiatan operasi,  baik  pengemasan,  pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, dan beragam kegiatan mulai dari hulu hingga hilir (Mohamad & Backhouse, 2014 : 693- 702).
Perdagangan global bermakna suatu kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  oleh masyarakat  antar  negara  dalam  skala global  atas  dasar  persetujuan  atau perjanjian  dagang  yang  disepakati bersama  oleh  pihak  yang  terlibat (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia,  2019  : 21).
Ruang Lingkup Industri Halal Industri  halal  pada  awalnya  lahir sebagai  kebutuhan  konsumen  muslim akan  produk  pangan  yang  halal,  kini berkembang
seiring dengan berkembangnya  kesadaran  ummat  Islam akan  pentingnya  mengaplikasikan  nilai- nilai syariah dalam kehidupan yang lebih luas (Nurrachmi, 2017 : 39-56).
Dalam  perkembangannya  beberapa karakteristik  muncul  sebagai  respon  dari berkembangnya  industri  halal  saat  ini sebagai berikut :
1. Produk halal tidak hanya untuk ummat Islam, tetapi dapat di peruntukkan bagi seluruh umat manusia.
2. Secara khusus bagi Muslim, halal untuk pemenuhan  terhadap  persyaratan keamanan  secara religius ( Spiritual Safety  Concern ).  Sedangkan  secara umum,  bagi  konsumen  dan  pelaku industri,  arti  penting  halal  yakni pemenuhan persyaratan mutu, keamanan  dan  kesehatan  dalam penggunaan  dan  konsumsi  produknya ( Quality and health Concern ).
3. Produk  halal  yang  diperdagangkan yakni  produk  yang  telah  di  audit kehalalannya melalui proses sertifikasi halal  oleh  lembaga  audit  halal  dengan persetujuan  lembaga  Ulama  Islam suatu negara. Sertifikat halal berbentuk fatwa  tertulis  suatu  lembaga  Ulama Islam  atas  produk  dan  jasa  ang  telah lulus dalam proses sertifikasi halal.
4. Pelaku  bisnis  halal  dapat  berupa produsen  dari  negara-negara  Muslim ataupun non-Muslim selama terpenuhinya  hal-hal  mendasar  yakni mencangkup 4M, sumber daya manusia ( Man ),  bahan  baku  ( Materials ),  proses ( Mechanism ), dan pembiayaan ( Monetary ).
Industri  halal  telah  berkembang menjadi  sektor  manufaktur  baru  yang tumbuh  bersama  menjadi  bisnis  global dengan pertumbuhan yang paling cepat di seluruh  dunia.  Hal  tersebut  seiring dengan  semakin  banyaknya  negara  yang menerima konsep Halal sebagai salah satu faktor  penentu  mutu  sebuah  produk (Sukoso, et.al , 2020 : 43).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Gambar 1  : Cakupan Industri Halal
Ekosistem Industri Halal Ekosistem  industri  halal  dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang mempengaruhi  dinamika  perkembangan dan  tingkat  pertumbuhan  industri  halal, yakni  mencakup  pedoman,  kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter  pemangku  kepentingan,  dan regulasi.  Ekosistem  industri  halal  juga dimaknai sebagai
seperangkat pengaturan  kelembagaan  dan  organisasi, kebijakan,  proses,  prosedur,  peraturan dan hukum yang mengarahkan organisasi atau  perusahaan  pelaku  industri  halal menuju kepatuhan syariah (Annisa, 2019 : 1-8).
Ekosistem industri halal
dipengaruhi  oleh  beberapa  indikator yakni  perkembangan  demografi  umat muslim,  gaya  hidup  masyarakat  yang terdorong  pada  prinsip  syariah  yang mengedepankan
kebaikan dan menghindari  keburukan,  pertumbuhan perdagangan berbasis
syariah, perkembangan  pelaku  industri  halal, perkembangan  regulasi  yang  mampun memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan penawaran dan permintaan industri halal dan perkembangan teknologi  informasi, financial  technology maupun fintech (Fauzi, Karia, & Mokhtar, 2017 : 18-28).
Urgensi Sertifikasi Halal Global Sertifikasi  halal  merupakan  proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana  yang  disebutkan  sesuai dengan  syariah.  Dalam  memberikan jaminan  kepada  konsumen  Muslim tentang  kualitas  halal,  sistem  sertifikasi dan  verifikasi  halal  dipandang  sebagai elemen  kunci.  Sertifikasi  halal  juga memberikan  jaminan  kepada  semua Muslim konsumen bahwa produk tersebut  mematuhi  hukum  syariah  dan bagi non-muslim bahwa  produk  halal adalah  produk  berkualitas  berdasarkan konsep halalan toyyiban (Khan & Haleem, 2016 : 32-42).
Gambar 2 : Urgensi Jaminan Produk Halal Global
Setiap  negara  memiliki  lembaga khusus  yang  mengurusi  sertifikasi  halal terhadap suatu produk. Memiliki regulasi tersendiri  dalam  melakukan  sertifikasi halal akan sebuah produk. Sertifikasi halal di Eropa, benua Amerika hingga Australia. Lembaga  sertifikasi  Halal  di  Eropa  di antaranya: Halal  Food  Council  of  Europe (HFCE)  Belgia, Halal  Quality  Control (HQC)  Jerman, Instituto  Halal  de  Junta Islamica  Spanyol, World  Halal  Authority (WHA)  Italia, Halal  Certification  Europe (HCE)  UK,  hingga Halal  Certification Services (HCS)  di  Swiss.  Sementara  itu  di Amerika  terdapat Halal  Food  Council dan American  Halal  Foundation (AHF)  dan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Islamic  Dissemination  Centre  for  Latin
America (CDIAL)  di  Brazil.  Di  Australia terdapat
lembaga sertifikasi halal Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA)  dan Asia  Pacific Halal  Service (APHSNZ)  di  Selandia  Baru. Sedangkan  sertifikasi  Halal  di  beberapa negara  Asia  yakni  Majelis  Ugama  Islam Singapura  (MUIS), Muslim  Professional Japan  Association (MPJA), Taiwan  Halal
Integrity
Development Association
(THIDA), Jamiat  Ulama  Halal  Foun dation (India), Asia  Pacific  Halal  Council  Co  Ltd (APHC)  Hongkong, The  Central  Islamic Committee  of  Thailand (CICOT), Halal Certification  Agency (HCA)  Vietnam, hingga Halal  Development  Institute  of  the Philippines (HDIP)  (Ramlan  &  Nahrowi, 2014 : 145–154). Di negara Indonesia, sertifikasi halal yakni bentuk legal yang dikeluarkan oleh Lembaga  Pengkajian,  Obat-Obatan  dan Kosmetik  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (LPPOM-MUI)  sebagai  bentuk  untuk menyatakan  suatu  produk  sudah  sesuai dengan  syariat  Islam.  Sertifikat  halal  ini dapat  digunakan  untuk  pembuatan  label halal  pada  sebuah  produk  (Razalli, et.al , 2013 : 316-326). Sebelum  lahirnya  Undang-Undang Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan produk Halal, sertifikasi halal di Indonesia diwadahi  oleh  Majelis  Ulama  Indonsia. Akan  tetapi  semuanya  berubah  saat Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014, di  bentuknya  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  sebagai instansi  resmi  pemerintah  di  bawah Kementerian  Agama  yang  memiliki otoritas dan kewenangan menyelenggarakan  jaminan  produk  halal di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Sehingga kewenangan  MUI  dalam  sertifikasi  Halal, berfokus  pada  hal  yang  terkait  dengan sidang fatwa penetapan kehalalan produk (Mairinda, 2021 : 1).
Gambar 3 : Alur JPH
Gambar 4 : Alur Sertifikasi Halal
Di  Negara  Malaysia  merupakan salah satu negara yang sertifikasi halalnya dikeluarkan oleh Pemerintah.
Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM)  menangani  proses  sertifikasi halal  untuk  produk-produk  untuk  pasar domestik  dan  pasar  internasional.  Logo Halal  JAKIM  yakni  salah  satu  simbol kepatuhan  halal  yang  paling  dikenal  dan paling  dihormati  di  dunia.  Malaysia menetapkan  beberapa  standar  untuk mengatur  produk  dan  layanan  halal. Malaysia  telah  disebut  sebagai  contoh terbaik  di  dunia  dalam  pembenaran makanan  halal  oleh Codex  Alimentarius Commission yang  bertanggung  jawab dibawah PBB, untuk peraturan persiapan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
makanan secara global. Malaysia dianggap sebagai
model panutan bagi
pengembangan  industri  halal  di  dunia (Yusuf, et.al, 2016  :  247-251;  Rusby  & Muhammad Arif, 2020). Industri Halal di Perdagangan Global Globalisasi  sistem  perdagangan yang berjalan
dengan cepat,
menyebabkan terjadinya perubahan. Baik perubahan  dalam  segi  persaingan  global, maupun  dalam  perubahan  perilaku, paradigma dan kinerja produsen maupun konsumen.  Organisasi  Kerjasama  Islam (OKI)  pada  awal  tahun  1970-an,  industri halal  berkembang  secara  signifikan  di setiap  negara  muslim,  bahkan  di  negara non muslim  sekalipun.  Saat  ini  Halal menjadi  tren  global,  banyak  negara  yang berlomba  lomba  menjadi  pusat  industri halal  dunia.  Faktanya  saat  ini  banyak negara non muslim merajai Industri Halal. Seperti  Brazil,  negara  yang  jumlah penduduk  muslimnya  di  bawah  1%  telah menjadi pemasok daging unggas terbesar ke negara Timur Tengah. Di Australia saat ini merupakan pemasok daging sapi halal terbesar  ke  negara  muslim  yang tergabung OKI. Dari Asia terdapat negara Tiongkok  yang  merupakan  raksasa ekonomi  dunia,  saat  ini  tercatat  sebagai eksportir pakaian  terbesar  ke  Timur Tengah.  Di  Korea  Selatan  menargetkan menjadi  tujuan  utama  wisata  halal  di dunia.  Jepang  juga  menyatakan  bahwa industri halal menjadi konstributor utama ekonomi  Jepang.  Thailand  memiliki  visi menjadi halal kitchen di dunia. Di London mencanangkan  menjadi  pusat Islamic Finance di  kawasan  barat  (Zainuddin, et.al , 2019 : 1075–1081). Blok  blok  perdagangan  terus tumbuh  dan  mempengaruhi  kondisi global.  Industri  Halal  memiliki  potensi pasar yang besar di dunia.
Gambar 5 : Potensi Industri Halal
Gaya hidup Halal ( Halal lifestyle ) ini berdampak  langsung  pada  peningkatan permintaan akan produk Halal. Kesadaran akan  produk  Halal  ( Halal  Awarness ) berlaku juga pada pelaku usaha, produsen atau penyedia layanan. Fakta bahwa halal lifestyle dan Halal Awarness mengharuskan  pelaku  UMKM  memiliki sertifikat produk Halal, branding position, menjamin  keamanan  dan  kehigienisan produk  dan  meningkatkan  daya  saing produk  untuk  di eksport ke  negara konsumen produk halal (Puporini, 2021 : 11).
Berikut  ini  Top  10 Country  GIE Indicator  Score  Sumber  Global  Islamic Economy Report (2020/2021) :
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Gambar 6 : Top 10 Country GIE Indicator Score
Posisi  Indonesia  yang  diukur menggunakan Global  Islamic  Economy Indicator (GIEI)  tersebut,  masih  dibawah Malaysia  yang  memperoleh  peringkat  1, disusul  oleh  Uni  Emirat  Arab  dan  Arab Saudi.  Indonesia  berada  di  posisi  ke-4, yang  berhasil  menyalip  Brunei.  Secara keseluruhan,  belanja  ekonomi  syariah (diluar  keuangan  syariah)  penduduk dunia  mencapai  2,2  triliun  dollar  AS, dimana  angka  tersebut  akan  meningkat 6,2  persen  selama  periode  tahun  2018- 2024,  dan  diperkirakan  akan  mencapai 3,2  triliun  dollar  AS  pada  tahun  2024 (Sukoso, et.al , 2020 : 48). Overview Industri Halal di Indonesia Indonesia merupakan negara dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di dunia,  yakni  87,2%  dari  268  juta penduduk  di  Indonesia.  Jumlah  ini merupakan  13%  dari  seluruh  populasi muslim  di  dunia.  Dengan  total  itu, kebutuhan  produk  halal  di  Indonesia tentunya  juga  besar.  Ekspor  produk- produk  halal  dari  Indonesia  ke  negara- negara  OKI  sebesar  10,7%.  Ekspor Indonesia  ke  pasar  global  hanya  sebesar 3,8% (USD 7,6M). Untuk mengembangkan potensi  Indonesia  dan  memenuhi  pasar
global,  setidaknya  diperlukan  dua  hal. Pertama, pengembangan kawasan khusus yang  menghasilkan  produk  halal.  Kedua, Jaminan  Produk  Halal  untuk  konsumen dalam negeri dan luar negeri (Nour, et.al , 2020 : 1).
Gambar 7 : Overview Industri Halal Indonesia
Tantangan  pengembangan  industri halal di Indonesia meliputi : a) rendahnya jumlah produk UMKM (usaha mikro, kecil, menengah)  yang  bersertifikat  halal,  b) belum  keluarnya  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  yang  mengatur  tarif sebagai  landasan  BLU  bagi  BPJPH,  c) belum optimalnya Sistem Informasi Halal dalam pelayanan JPH, dan d) sumber daya manusia yang paham halal masih terbatas secara  kualitatif  dan  kuantitatif  (Sukoso, et.al , 2020 : 58).
Peluang  pengembangan  industri halal  di  Indonesia  meliputi  :  a)  tingginya jumlah  penduduk  yang  beragama  Islam, b)  tingginya  permintaan  dan  daya  beli produk  halal  di  Indonesia,  c)  terbukanya peluang eksport ke  negara  OKI  maupun non  OKI,  d)  kebijakan  subtitusi  produk impor,  e)  terbentuknya  Komite  Nasional Keuangan  Syariah  (KNKS)  per  Februari 2020  menjadi  Komite  Nasional  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS),  dan  f) berlakunya  Undang  Undang  Jaminan Produk  Halal  dan  terbentuknya  Badan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH). Dari data Global Islamic Economy Indicator (GIEI),  mengukur  kekuatan ekonomi  syariah  pada  73  negara. Indonesia  menempati  peringkat  ke-4 pada 2020/2021, peringkat ini mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya.  Enam  sektor  yang  dinilai, sektor halal  food ,  media  dan  rekreasi, serta pharma dan  kosmetik  menjadi sektor  yang  perlu  di  kembangkan  untuk mengimbangi  performa  sektor  lain. Indonesia  mempunyai  4  strategi  utama untuk  mewujudkan  pusat  ekonomi syariah  terkemuka  di  dunia  dalam Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia 2019-2024.  Diantaranya  yakni  :  a) penguatan halal value chain, b) penguatan keuangan  syariah,  c)  penguatan  UMKM, dan  d)  penguatan  ekonomi  digital  (Nour, et.al , 2020 : 2; Arif, et.al, 2020). Ada  beberapa  strategi  khusus pengembangan industri halal di Indonesia antara lain yakni :
1. Penguatan  produk  ekspor  dan subtitusi impor meliputi :
a. Negosiasi penurunan tarif produk ekspor  dengan  negara  anggota
OKI, melalui beberapa kerjasama, seperti Indonesia-Iran PTA,
Indonesia-Turkey CEPA.
b. Memperkuat  rantai  nilai  produk halal  berbasis  produk  prioritas ekspor,  seperti  olahan  makanan, daging,  pakan  ternak,  pakaian
(fesyen), kosmetik dan farmasi.
c. Memperkuat  branding  produk, melalui  promosi  ekspor  dan kerjasama negera-negara OKI.
2. Pengembangan Zona
Ekonomi Khusus  Halal  atau  Kawasan  Industri Halal  meliputi  :  Pemerintah  melalui Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN) berkomitmen mengembangkan  kawasan  industri halal,  diantaranya  yakni Batamindo Industrial  Estate,  Bintan  Industrial
Park,
Jakarta Industrial Estate
Pulogadung, dan Modern  Cikande Industrial  Estate. Sedangkan  di  Riau didukung  dengan  regulasi  Perda  9 tahun  2018  yg  di  dalamnya  memuat pengembangan industry halal roadmap 2018-2030. Dan juga pergub no.  18  thn  2018  tentang  pariwisata halal.  Sejumlah  kawasan  untuk industry halal seperti Dumai, Tanjung Buton,  Kuala  Enok  da  lainya.  Dari kawasan ini sudah ada pengembangan  kawasan  ekonomi khusus.  Riau  yang  kaya  dengan sumber daya lokal dengan komoditas yang  cukup  besar  seperti  sawit, kelapa,  karet,  sagu,  pinang  dan lainnya.
3. Inisiasi badan khusus pengembangan industri halal.
4. Penguatan  rantai  nilai  halal.  (Sukoso, et.al , 2020 : 61).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Gambar 8 :
Indonesia Halal Industry Award 2021
Indonesia  diprediksi  akan  menjadi leader industri halal dunia di masa depan,
jika pemerintah
dan pemangku kepentingan  ( stakeholders )  bersama- sama  fokus  pada  pengembangan  dan pembangunan  industri  halal  sebagai prioritas  pembagunan  perekonomian (Sukoso, et.al , 2020 : 58).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik  kesimpulan  bahwa  Globalisasi sistem perdagangan yang berjalan dengan cepat, menyebabkan terjadinya perubahan.  Saat  ini  Halal  menjadi  tren global,  banyak  negara  yang  berlomba lomba menjadi pusat industri halal dunia. Konsep  industri  halal  di  perdagangan global  yakni  konteks  halal  bukan  hanya terbatas  pada  konsumsi,  namun  juga seluruh  proses  produksi  dan  layanan, yang terhubung dalam rantai pasokan. Industri  halal  harus  mencakup semua  lini  kegiatan  operasi,  baik pengemasan,  pemasaran,  manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan,  dan  beragam  kegiatan mulai  dari  hulu  hingga  hilir.  Sertifikasi halal  juga  memberikan  jaminan  kepada semua  Muslim  konsumen  bahwa  produk tersebut  mematuhi  hukum  syariah  dan
bagi  non-muslim  bahwa  produk  halal yakni  produk  berkualitas  berdasarkan konsep Halalan  Toyyiban. Setiap  negara memiliki  lembaga  dan  regulasi  khusus yang mengurusi sertifikasi halal terhadap suatu produk. Industri halal di perdagangan global mengalami perkembangan secara signifikan di setiap negara  Muslim,  bahkan  di  negara  non muslim  sekalipun.  Saat  ini  halal  menjadi tren global, banyak negara yang berlomba lomba menjadi pusat industri halal dunia. Sedangkan overview industri  halal  di Indonesia  diprediksi akan menjadi leader industri  halal  dunia  di  masa  depan,  jika pemerintah  dan  pemangku  kepentingan ( stakeholders )  bersama-sama  fokus  pada pengembangan dan pembangunan industri halal sebagai prioritas pembagunan perekonomian.

## DAFTAR RUJUKAN
Mairinda,  Astuti.  (2021). Berkenalan Dengan  Jaminan  Produk  Halal  di Indonesia, Jakarta  :  Guepedia Publisher.
Evanirosa.  (2022). Metode  Penelitian Kepustakaan  (Library  Research). Bandung : Media Sains Indonesia. Hadi, Arifin. (2007). Membuka Cakrawala Ekonomi ,  Bandung  :  PT.Setia  Purna Inves.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia.  (2019). KBBI Kemendikbud  RI ,  Jakarta  :  Grafindo Press.
Maharani, LPPOM MUI. (2020). Bersinergi Dengan  Perusahaan  Bersertifikat Halal  Menghadapi  New  Normal ,
Jakarta : Persada.
Nour, Athiroh, et.al . (2020). Potret Budaya Halal dan Industri Halal , Jawa Timur : Inara Publisher.
Puporini, Tati Handayani. (2021).
Membangun  UMKM  Syariah  Di Industri Halal , Yogyakarta :
Deepublish Publisher.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Sukoso. et.al (2020). Ekosistem  Industri Halal, Jakarta : Departemen
Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah Bank Indonesia.
Annisa,  A.  A.  (2019).  Kopontren  dan Ekosistem  Halal  Value  Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (01), 1-8.
Azam,  M.  S.  E.,  &  Abdullah,  M.  A.  (2020). Global  halal  industry:  realities  and opportunities. IJIBE  (International Journal  of  Islamic  Business  Ethics) ,
5 (1), 47-59.
Fauzi,  Karia.,  &  Mokhtar.  (2017).  The antecedents  of  halal  competency model:  towards  improvement  of halal certification for smes products.
In ternational  Journal  of  Business, Economics and Law , 14 (5), 18-28. Ismail,  R.M.  (2015).  Global  Issues  and Challenges  for  The  Halal  Food Industry,  ( Jakarta  :  International Cooperation  Forum  on  Halal  Food Certification ), h. 124-133. Khan,  M.  I.,  &  Haleem,  A.  (2016).
Understanding  “halal”  and  “halal certification & accreditation system”-a brief review. Saudi Journal of Business and Management Studies ,
1 (1), 32-42.
Mohamad,  &  Backhouse,  C.  2014.  A framework  for  the  development  of halal  food  products  in  malaysia. Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations  Management,  pp.  693-
702.
Nurrachmi,  R.  (2017).  The  global development  of  halal  food  industry: A survey. Tazkia Islamic Finance and Business Review , 11 (1). Ramlan,  R.,  &  Nahrowi,  N.  (2014). Sertifikasi  Halal  Sebagai  Penerapan
Etika  Bisnis  Islami  Dalam  Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah ,
14 (1).
Razalli, M. R., Yusoff, R. Z., & Mohd Roslan, M.  W.  (2013).  A  framework  of  halal certification  practices  for  hotel industry. Asian Social Science , 9 (11), 316-326.
Yusuf, A. H., Shukor, S. A., & Bustamam, U. S.  A.  (2016).  Halal  certification  vs business growth of food industry in Malaysia. Journal  of  Economics, Business  and  Management . 4 (3),
247-251.
Zainuddin, N., Saifudin, A. M., Deraman, N., & Mahidin, N. (2019). Effect of Halal certification  and  labelling  process on  Halal  supply  chain  performance. International Journal of Supply Chain Management , 8 (4), 1075-1081. Zulfakar,  M.  H.,  Anuar,  M.  M.,  &  Ab  Talib,
M. S. (2014). Conceptual framework on  halal  food  supply  chain  integrity enhancement. Procedia-Social  and Behavioral Sciences , 121 , 58-67.
Rusby, Z. &  Arif, M. (2020). Development of  Sharia  Tourism  in  Riau  Province Indonesia. African Journal of Hospitality,  Tourism  and  Leisure ,
9(1), 1-13. Arif, M., Zulfa, M., & Purwati, A. A. (2020). Potensi Pasar Modern Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru.
COSTING:  Journal  of  Economic, Business  and  Accounting , 4 (1),  182- 195.