## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056

## IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BENGKULU
Oleh : Tania Syafitri 1* , Kahar Hakim, Nursanty
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia Email Koresponden: taniasyafitri47@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengadopsi  teori  implementasi  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  Riant  Nugroho (2017)  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  Van  Metter  dan  Van    Horn,        fokus    pada tahapan  implementasi,  dan  mengacu  pada  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Kota  Layak  Anak.  Aspek-aspek  yang  menjadi  fokus  penelitian melibatkan  sosialisasi  program  KLA,  pemantauan  penyelenggaraan  KLA,  pengkoordinasian mobilisasi sumber daya dana dan sarana dan prasarana KLA, serta pelaksanaan program- program terkait  isu-isu  perlindungan  anak  yaitu  forum  anak.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah kualitatif  deskriptif,  Untuk  memperkuat  argumentasi,  penulis    mengumpulkan    data    melalui observasi,    wawancara,    dan    dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi Program  Kota  Layak  Anak  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota Bengkulu  belum  mencapai  tingkat  optimal.  Kendala-kendala  tersebut  yaitu  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  masih  kesulitan  memahami  konsep  dasar  dari  program  kota  layak  anak, keterbatasan  anggaran  APBD  untuk  program  KLA,  hambatan  jadwal  pada  pelaksanaan  program Forum Anak yang seringkali berbenturan dan masalah data-data yang tidak valid.
Kata Kunci : Implemetasi,  Kota Layak Anak, DP3AP2KB

## Abstract
This  research  adopts  the  policy  implementation  theory  developed  by  Riant  Nugroho  (2017)  and analyzed  using  Van  Metter  and  Van  Horn  theory,  focusing  on  the  implementation  stages,  and referring  to  Bengkulu  City  Regional  Regulation  Number  11  of  2021  concerning  the Implementation  of  a  Child  Decent  City.  The  aspects  that  are  the  focus  of  the  research  involve socialization  of  KLA  programs,  monitoring  the  implementation  of  KLA,  coordinating  the mobilization  of  fund  resources  and  KLA  facilities  and  infrastructure,  as  well  as  the implementation  of  programs  related  to  child  protection  issues,  namely  children's  forums.  The research  method  applied  is  descriptive  qualitative,  To  strengthen  the  argument,  the  author collects  data  through  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  Child  Decent  City  Program  at  the  Women's  Empowerment  and  Child Protection Office of Bengkulu City has not reached an optimal level. These obstacles are Regional Apparatus Organizations (OPD) which are still difficult .
Keywords : Implementation, Child Friendly City, DP3AP2KB.
A. Pendahuluan Indonesia memiliki angka kekerasan  terhadap  anak  masih  tergolong tinggi.  Menurut  survei  nasional  yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  pada  tahun  2018, sebanyak  62  persen  anak  perempuan  dan laki-laki mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan  selama  hidup  mereka.  Survei tersebut  juga  mengungkapkan  bahwa  satu dari  11  anak  perempuan  dan  satu  dari  17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual,  sementara  tiga  dari  lima  anak perempuan  dan  separuh  dari  semua  anak laki-laki  mengalami  kekerasan  emosional (Unicef, 2020).
Sebuah  survei  pada  tahun  2018 juga menunjukkan bahwa 41% dari remaja berusia  15  tahun  di  Indonesia  telah mengalami intimidasi di lingkungan sekolah  setidaknya  beberapa  kali  dalam sebulan, yang melibatkan tindakan kekerasan fisik dan psikologis.
Perundungan,  baik  secara  fisik  maupun psikologis,  termasuk  melalui  platform media  sosial,  menjadi  masalah  yang semakin  meresahkan  di  antara  remaja Indonesia.  Studi  yang  dilakukan  oleh Kementerian  PPPA  menyimpulkan  bahwa 12-15% dari remaja laki-laki dan perempuan  berusia  13-17  tahun  telah menjadi  korban  kekerasan  melalui  media online  dalam  kurun  waktu  12  bulan terakhir.  Ada  beberapa  faktor  yang  dapat menjadi  penyebab  kekerasan  terhadap anak.  Salah  satunya  adalah  keyakinan bahwa  tindakan  kekerasan  merupakan bagian  yang  dapat  diterima,  bahkan dianggap  sebagai  hal  yang  lazim,  dalam proses  pengasuhan  anak  dan  penerapan metode  disiplin  yang  diwariskan  dari generasi ke generasi. Selain itu, anak-anak yang  kurang  mendapat  dukungan  dari orang  tua  cenderung  lebih  rentan  terhadap penganiayaan (Unicef, 2020).
Tahun  1989,  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  mengadopsi  Konvensi tentang  Hak-hak  Anak  (KHA)  yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasi  untuk  mengambil  langkah- langkah  implementasi  melalui  peraturan hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut. Secara  umum,  KHA  mengelompokkan hak-hak  anak  ke  dalam  empat  kategori utama,  yakni  hak  untuk  bertahan  hidup ( survival  rights ),  hak  untuk  pertumbuhan dan  perkembangan  ( development  rights ), hak  perlindungan  ( protection  rights ),  dan hak partisipasi ( participation rights ).
Indonesia  menjamin  hak  setiap anak  untuk  dilindungi  dari  eksploitasi ekonomi  dan  pekerjaan  yang  dapat membahayakan mereka, mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan mental spiritualnya. Namun kenyataanya di lapangan,  hak-hak  anak  tersebut  belum terpenuhi secara sitematik dan berkelanjutan. Perlindungan anak merupakan bagian  dari  hak-hak  anak  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah.  Dalam  konteks perlindungan anak, negara telah mengamanatkannya dalam Pasal 28B Ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan,  dan  perkembangan  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  mencantumkan  pasal- pasal  Perlindungan  Khusus,  Pasal  59 menyebutkan bahwa:
“Pemerintah  dan  lembaga  Negara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan khusus  kepada  anak  dalam  situasi  darurat, anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan  perdagangan,  anak  korban  kekerasan baik  fisik  dan/atau  mental,  anak  yang menyandang  cacat,  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Tahun  1990,  Pemerintah  Republik Indonesia secara resmi menyetujui konvensi  tersebut  melalui  Keputusan Presiden  (Kepres)  Nomor  36  tahun  1990, yang  kemudian  diikuti  dengan  pengesahan Undang-undang Perlindungan
Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Indonesia menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Ini  mengimplikasikan  bahwa  setiap  anak memiliki  hak  yang  sama  dengan  yang lainnya  dan  tidak  boleh  diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan usia, yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan  untuk memastikan  bahwa semua  hak  tersebut  dihormati,  dilindungi, dan dipenuhi.
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri  Nomor  13  Tahun  2011  tentang Panduan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak  mengenai  Kabupaten/Kota
Layak  Anak  yang  selanjutnya  disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang menerapkan pendekatan pembangunan yang  didasarkan  pada  hak  anak  dengan menggabungkan  komitmen  dan  sumber daya  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan sektor bisnis secara terencana dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.
Sejak KHA diresmikan, pemerintah telah  mengembangkan  berbagai  strategi guna  merancang  kebijakan  dan  program yang  bertujuan  untuk  merealisasikan  hak-
hak  anak.  Salah  satunya  adalah  melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merujuk  pada  wilayah  yang  menerapkan sistem  pembangunan  yang  berbasis  hak anak  dengan  mengintegrasikan  komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha  secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan,  program,  dan  kegiatan  untuk menjamin pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak adalah kota yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan semua program pembangunannya dengan
mempertimbangkan  hak  dan  tanggung jawab  anak.  Tujuannya  adalah  agar  anak- anak  dapat  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangan yang optimal. Definisi anak dalam  konteks  ini  mencakup  semua individu  yang  merupakan  warga  negara dari  saat  mereka  berada  dalam  kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.
Masih  terdapat  tantangan  dalam pengembangan  Kota  Layak  Anak  di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar, di  mana  kebijakan  ini  belum  sepenuhnya berjalan  secara  optimal.  Kendala  ini disebabkan oleh keterlibatan seluruh sektor,  baik  pemerintah,  swasta,  maupun masyarakat,  dalam  kebijakan  tersebut, yang  mengakibatkan  pelatihan  tentang Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  menjadi lambat.  Akibatnya,  pemahaman  tentang Kota  Layak  Anak  dan  keterampilan  serta kapasitas aparatur daerah yang menjalankan  kebijakan  ini  masih  kurang. Namun, meskipun demikian, implementasi kebijakan  di  Kabupaten  Kampar  sudah menunjukkan kemajuan, seperti peningkatan  predikat  menjadi  Madya  pada tahun  2021  dari  sebelumnya  Pratama, menandakan  peningkatan  pemenuhan  hak
anak di daerah tersebut. Kendala implementasi  kebijakan  di  Kabupaten Kampar meliputi kurangnya pemahaman,
keterampilan, dan
kepedulian tentang Kota Layak Anak serta keterbatasan anggaran yang tersedia (Parneto, 2022).
Program  Kota  Layak  Anak  telah diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Bengkulu  Nomor  11  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan  daerah  mengenai  Kota  Layak Anak  ini  mencerminkan  komitmen  serius Pemerintah
Kota Bengkulu untuk
memastikan  hak  anak  dipenuhi  secara proporsional  di  wilayah  Kota  Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan KLA. Dengan kehadiran Peraturan Daerah ini, diharapkan menjadi  acuan  dan  menjamin  kepastian hukum  bagi  Pemerintah  Kota  serta masyarakat  secara  menyeluruh dalam menjalankan dan mencapai Kota Pemerintah  Daerah  sebagai  kota  layak anak.  Peraturan  daerah  ini  mengatur berbagai  aspek  terkait  pelaksanaan  KLA, termasuk  aturan tentang  hak dan tanggung jawab  terkait  pemenuhan  hak  anak, pengembangan  kota  layak  anak,  struktur kelembagaan KLA, sistem pemantauan dan evaluasi,  partisipasi  pelaku  usaha,  media massa, masyarakat, serta sumber pendanaan.
Kota  Bengkulu  yang  juga  tengah berupaya  mengembangkan  Program  Kota Layak  Anak.  Bengkulu  selama  ini  cukup banyak  memiliki  persoalan  tentang  anak dan  telah  dikategorikan  sebagai  kawasan zona  merah  lantaran  tingginya  kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam Program  Kota  Layak  Anak  di  Kota Bengkulu  yaitu  membentuk  berdirinya Forum  Anak  di  Kota  Bengkulu.  Saat  ini, Forum  Anak  menjadi  wadah  bagi  anak- anak  untuk  mengembangkan  aktivitas positif. Pembentukan forum ini merupakan langkah untuk menggali aspirasi anak-anak
dan  sebagai  mitra  dalam  dialog  lintas generasi  untuk  mendapatkan  informasi terkini  tentang  tantangan  yang  dihadapi anak-anak di lapangan. Selanjutnya, forum ini  akan  memberikan  sosialisasi  kepada anak-anak  dan  orang  tua  mereka  tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
Langkah  ini  didasari  oleh  minimnya pengetahuan  orang  tua  dan  anak  tentang hak-hak  serta  upaya  perlindungan  anak. Kegiatan  sosialisasi  ini  bertujuan  sebagai upaya  pendampingan  dengan  pendekatan yang  responsif  terhadap  anak,  serta  untuk menangani kasus kekerasan anak yang ada di Kota Bengkulu (Wahyuseptiani, 2019).
Gugus  tugas  kota  layak  anak  telah melakukan  berbagai  upaya,  termasuk koordinasi  dengan  semua  instansi  untuk mengembangkan  program  yang  responsif terhadap anak guna memastikan pemenuhan  hak-hak  anak  di  bidang perlindungan.  Selain  itu,  mereka  juga melakukan  sosialisasi  dengan  mengadakan kegiatan  yang  relevan  untuk  memberikan pemahaman tentang hak perlindungan anak kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya,  mereka  melakukan  advokasi dan  memberikan  pendampingan  kepada anak-anak yang menjadi korban  kekerasan atau  memiliki  masalah  hukum  dengan mengedepankan pendekatan preventif seperti  restorative  justice,  dengan  tujuan agar anak tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum (Wahyuseptiani, 2019).
Kota  Bengkulu  sudah  4  tahun berturut-turut  mendapat  prestasi  ditingkat pratama  atau  disebut  dengan  tingkatan capaian  awal  dalam  program  KLA  sejak tahun  2019,  2020,  2021,  dan  2022.  Kota Bengkulu  merupakan  salah  satu  dari  40 kabupaten  dan  34  kota  di  Indonesia  yang telah  diakui  sebagai  layak  anak.  Penilaian KLA  didasarkan  pada  24  indikator  KLA yang  telah  ditetapkan,  sesuai  dengan informasi  dari  DP3AP2KB,  2022.  Kedua puluh  empat  indikator  tersebut  dibagi
Pencabulan    Pemerkosaan  Persetubuhan  Penelataran Bullying Penganiayaan Keluarga
Anak
Kasus 0 1 1  1  1 1 3 1 2 3 2 5 2022 6 6 6 5 2020 7 10 2021 14 15 20 22 25
menjadi  6  bagian,  termasuk  penguatan kelembagaan  dan  5  klaster  hak  anak  yang dijelaskan dalam peraturan menteri Negara pemberdayaan
perempuan dan perlindungan  anak  Nomor  12  tahun  2011. Kemudian,  setiap  indikator  diberikan pengukuran  dan  penilaian  yang  tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri.
Permasalahan mengenai perlindungan  anak  merupakan  tantangan yang  dihadapi  di  Kota  Bengkulu,  dan pemerintah  secara  konsisten  berusaha menanggulangi masalah ini dengan menerapkan  kebijakan  Kota  Layak  Anak (KLA) sebagai ekspresi kepedulian terhadap  anak-anak.  Salah  satu  cara  untuk mewujudkan KLA adalah dengan menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak (Setiawan, 2022). Dalam upaya pengembangan  KLA,  terdapat  sejumlah klaster  yang  berfungsi  sebagai  penanda untuk  mengelompokkan  pemenuhan  anak yang harus dipenuhi oleh setiap
wilayah/daerah guna meraih predikat KLA. Klaster- kaster ini terbagi menjadi:
1. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster  2:  Likungan  Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster  3:  Kesehatan  Dasar  dan Kesejahteraan
4. Klaster  4:  Pendidikan,  Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya
5. Klaster 5: Perlindungan Khusus Meskipun  pengembangan  KLA  di Kota  Bengkulu  sudah  dilaksanakan  dan beberapa  kluster  pemenuhan  hak  anak sudah  dinilai  memuaskan,  masih  terdapat kendala  yang  menghambat  Kota  Bengkulu untuk  meraih  predikat  sebagai  kota  layak anak. Salah satunya adalah tingginya angka permasalahan  yang  dialami  oleh  anak- anak.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  data gambar 1.1 pada halaman 8.Gambar 1.1

## Kasus Korban Kekerasa Pada Anak di Kota Bengkulu 2021-2022
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB)
Kasus kekerasan pada anak di Kota Bengkulu  pada  2020  hingga  2022  dapat dilihat  pada  gambar  1.1  meliputi  pada Tahun  2020  terdapat  total  keseluruhan
sebanyak  19  kasus  yang  terdiri  dari pencabulan sebanyak 14 kasus, penganiyaan sebanyak 2 kasus, persetubuhan sebanyak 1
kasus, persetubuhan keluarga atau inces sebanyak 1  kasus,  serta  perkelahian  sebanyak  1
kasus. Selanjutnya di tahun 2021 total dari keseluruhan  kasus  yaitu  sebanyak  40 kasus. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang cukup  tinggi  diantaranya  ada  pencabulan sebanyak 22 kasus, pemerkosaan sebanyak 7  kasus,  inces  sebanyak  3  kasus,  lalu  ada penelantaran  anak  sebanyak  6  kasus,  lalu ada  penelantaran  pendidikan  sebanyak  1 kasus,  dan  terakhir  penganiayaan  terdapat 1 kasus. Pada tahun 2022 turun menjadi 22 kasus  yang  diantaranya  yaitu  pencabulan sebanyak 5 kasus, pemerkosaan sebanyak 6 kasus,  lalu  inces  sebanyak  2  kasus, penelantaran  anak  ada  6  kasus,  lalu bullying  ada  3  kasus  dan  yang  terakhir yaitu penganiayaan sebanyak 3 kasus.
Meskipun  demikian,  hingga  saat ini, Kota Bengkulu masih dihadapkan pada berbagai  permasalahan  yang  harus  diatasi untuk  mewujudkan  status  sebagai  kota layak anak. Kendala ini terutama berkaitan dengan  upaya  pemenuhan  hak-  hak  anak. Meskipun  data  yang  tersedia  dan  predikat yang diperoleh menunjukkan tingkat pencapaian  yang  baik,  masih  terdapat banyak  kasus  kekerasan  anak  di  Kota Bengkulu  yang  belum  diselesaikan  oleh pemerintah  sebagai  pelaksana  Program KLA.  Situasi  ini  berpotensi  memengaruhi pencapaian predikat yang diperoleh, sehingga  menghasilkan  ketidaksesuaian dengan data yang ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  bersama  sekretaris  di  Bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan berupa implementasi kebijakan  program  Kota  Layak  Anak (KLA)  di  Kota  Bengkulu  berikut  hasil wawancaranya : “Minimnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  untuk  pemenuhan  hak.  Namun, satu  dari  permasalahan  yang  sering dihadapi dalam pelaksanaan program KLA adalah minimnya anggaran yang
dialokasikan  untuk  pemenuhan  hak  anak. Minimnya  anggaran  ini  dapat  membatasi pelaksanaan  program-program  KLA  yang diusulkan’’ (Wawancara  dengan  ibu  Sri Kurniati, S.H, pada 21 desember 2022).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa pemerintah kota dan  daerah  perlu  melakukan  perencanaan anggaran yang cermat dan memprioritaskan  pemenuhan  hak  anak sebagai  salah  satu  prioritas  utama  dalam alokasi anggaran. Pendanaan dalam program  kota  layak  anak  bersumber  dari APBD  (Anggaran  Pendapatan  Daerah)
Kota Bengkulu. Namun, kekurangan anggaran  ini  mencerminkan  isu  politik yang  lebih  dalam,  di  mana  program  kota layak  anak  tidak  mendapatkan  perlakuan sebagaimana  mestinya  oleh  pemerintah Kota Bengkulu. Penganggaran ini menggambarkan isu politik dalam konteks gender budgeting ,  di  mana program kota layak anak bukanlah prioritas utama  dalam  alokasi  anggaran,  sehingga menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari pihak berwenang.
Mitra  program  Kota  Layak  Anak (KLA)  adalah  pihak-pihak  yang  bekerja sama  dengan  pemerintah  kota  dalam mendukung, melaksanakan, dan memperkuat program tersebut. Mitra-mitra ini  dapat  berasal  dari  berbagai  sektor  dan lembaga, termasuk: Yayasan PUPA, PKBI, LPKA serta lembaga lainnya yang mendukung  program  kota  layak  anak. Pemerintah  juga  memiliki  alternatif  untuk mencari  pendanaan  dari  berbagai  sumber lain seperti kerjasama dengan pihak swasta seperti NGO ( Non Govermental
Organization) ,  Kemudian  juga  APSAI  ( Asosiasi  Pengusaha  Sahabat  Anak)  Dalam memastikan  pemenuhan  hak  anak  yang optimal,  penting  bagi  pemerintah  untuk mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  dan memperhatikan hal-hal seperti akses Selanjutnya  peneliti  juga  menanyakan
kendala  lain  yang  menjadi  masalah  dalam program kota layak anak di kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :
“Para  lembaga  masyarakat  di  Kota Bengkulu  belum  berperan  serta,  mereka berpikir bahwa Kota Layak Anak ini hanya pemerintah  saja  yang  turut  andil,  karena pada  mestinya  semua  pihak  baik  itu  dari pemerintahan,  maupun  masyarakat  juga harus  mendukung  adanya  program  Kota Layak Anak’’ (Wawancara dengan ibu Sri Kurniati, S.H , pada 21 desember 2022).
Dilihat  dari  pernyataan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  diharapkan  dukungan yang  saling  terjalin  antara  pemerintah, lembaga  swasta,  dan  masyarakat  akan memungkinkan  pelaksanaan  program  kota layak anak berjalan lancar dan memberikan manfaat  yang  signifikan  bagi  anak-anak dan  kota  secara  keseluruhan.  Kekurangan kapasitas  sumber  daya  manusia  (SDM) dalam  program  Kota  Layak  Anak  (KLA) menjadi  hambatan  yang  signifikan  dalam efektivitas  dan  keberlanjutan  program tersebut.  Hal  ini  mencakup  kurangnya jumlah  dan  kualitas  staf  yang  memiliki pemahaman  mendalam  tentang  isu-isu anak, gender, dan pembangunan berkelanjutan,  serta  kemampuan  yang cukup  dalam  merancang,  melaksanakan, dan  memantau  kegiatan  yang  berkaitan dengan  KLA.  Kurangnya  SDM  yang terlatih  dan  terampil  dalam  bidang  ini menyulitkan  upaya  untuk  menyediakan layanan yang memadai, mengkoordinasikan program dengan stakeholder
yang relevan, serta
menjalankan  kegiatan  pemantauan  dan evaluasi  untuk  memastikan  bahwa  tujuan
KLA tercapai secara efektif.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana  Implementasi  Program  Kota Layak  Anak  Di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Dalam
penelitian  kali  ini  peneliti  menggunakan teori dari Riant Nugroho dengan mengalisis  yang  berdasarkan  penelitian terdahulu  melalui  pendekatan  teori  Van Metter  dan  Van  Horn.  Maka  dari  itu peneliti  mengangkat  judul  “Implementasi Program  Kota  Layak  Anak  Di  Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitin ini, aspek yang dianalisis berdasarkan  teori  dari  Nugroho  (2017) yakni  Implementasi  dan  dianalisis  dengan pendekatan  teori  Van  Metter  dan  Van Horn.  Informan  dipilih  secara  purposive sampling,  yakni  mereka  yang  paling memahami  dan  terlibat  langsung  dalam Implementasi  Program  Kota  Layak  Anak, melibatkan 5 informan dari Kepala Bidang Perlindungan  Anak,  Seksi  Perlindungan Anak,  Seksi  Pelembagaan  dan  Pemenuhan Hak  Anak,  Seksi  Pengolahan  Data  dan Informasi  Anak,  dan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan Dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu.  Lokasi  penelitian  berada  di Dinas  P3AP2KB  Kota  Bengkulu  yang terletak  di  jalan  Musium  No.06  Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu.

## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sosialisasi  Program  Kota  Layak Anak Nugroho (2017) mengidentifikasi lima pola sosialisasi kebijakan: seremoni
pejabat,
pertemuan pers, semua pihak,
seminar,  dan  sarana  pengingat.  Di Kota  Bengkulu,  sosialisasi  oleh Dinas  P3AP2KB  dilakukan  melalui pertemuan langsung tanpa penggunaan  media  seperti  brosur atau  stiker,  karena  keterbatasan anggaran.
Sosialisasi  meliputi  bentuk pelaksanaan, informasi yang disampaikan,  waktu  dan  tempat, serta partisipan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui interaksi  langsung  yang  melibatkan berbagai  pihak,  termasuk  OPD, lembaga  masyarakat,  dan  forum anak, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Informasi yang disampaikan fokus pada keterbukaan dan  persiapan  penilaian  kota  layak anak,  meski  masih  terdapat  kendala pemahaman di kalangan OPD.
Sosialisasi dilakukan lima kali setahun  di  berbagai  lokasi  yang fleksibel. Partisipan sosialisasi melibatkan  berbagai  pihak  dari pemerintah, masyarakat, dunia
usaha,  dan  forum  anak,  yang diharapkan  meningkatkan  efektivitas dan dampak positif dari sosialisasi.
Secara keseluruhan,
pelaksanaan sosialisasi program kota layak  anak  di  Kota  Bengkulu  dinilai
efektif dalam
meningkatkan pemahaman  dan  dukungan  aktif, meski  ada  kendala  pemahaman konsep di kalangan OPD.
Pengkoordinasian Mobilisasi Sumber Daya Dana Program Kota Layak Anak Pendanaan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota
Bengkulu,  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2021, berasal  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  serta bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber lain yang  sah  dan  tidak  mengikat.
Meskipun pemerintah
daerah menunjukkan komitmen tinggi
dengan  alokasi  dana  khusus  dalam APBD, penelitian di lapangan menunjukkan  bahwa  anggaran  yang tersedia masih kurang memadai. Meskipun dengan keterbatasan dana, pihak DP3AP2KB mendampingi
pelaksanaan  program  dan  bekerja sama dengan lembaga swasta, NGO, masyarakat, forum anak, dan APSAI untuk menjalankan program KLA.
Pengkoordinasian  mobilisasi sumber  daya  dana  program  KLA belum optimal. Dana dari APBD dan sumber lainnya tidak cukup
mendukung program yang
merupakan  program  nasional.  Ini menciptakan isu politik budgeting, di mana  alokasi  anggaran  dipengaruhi oleh tata kelola yang baik atau buruk. Meskipun  demikian,  DP3AP2KB mengatasi  kekurangan  dana  dengan menjalin  kemitraan  dengan  berbagai

## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
organisasi/lembaga swasta untuk
memastikan kelangsungan program.

## Mengadakan  Program  Mengenai Isu-Isu Perlindungan Anak
1) Forum Anak Berdasarkan Peraturan Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor  11 Tahun 2021, pemerintah kota diwajibkan memfasilitasi pembentukan  Forum  Anak  yang merepresentasikan  berbagai  aspek kehidupan  anak,  termasuk  domisili geografis,  kelompok  sosial  budaya,
dan latar belakang pendidikan. Pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengakomodasikan  pendapat  anak yang  disampaikan  melalui  Forum Anak  dalam  setiap  kebijakan  yang terkait dengan anak.
Sumber  pembiayaan  untuk kegiatan  Forum  Anak  dapat  berasal dari  iuran anggota,  sumbangan masyarakat  atau  pihak  swasta  yang tidak  mengikat,  bantuan  pemerintah kota,  dan  sumber  lainnya  sesuai peraturan perundang-undangan.
Forum Anak berfungsi sebagai platform diskusi untuk anak- anak, memberikan mereka kesempatan berpartisipasi dalam dialog, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan
merasa  dihargai  dalam  lingkungan yang  mendukung.  Forum  Anak memainkan  peran  penting  dalam percepatan  program  kota  layak  anak dengan  mengakomodir  pendapat  dan ide-ide  anak  dalam  setiap  kebijakan terkait.
Kendala  yang  dihadapi  oleh Forum  Anak  termasuk  benturan waktu  dengan  kegiatan  lembaga terkait  dan  jadwal  sekolah  anak- anak. Untuk mengatasi hal ini, Dinas P3AP2KB berkoordinasi melalui grup  WhatsApp  dan  mengajukan surat izin kepada sekolah. Tantangan lain  adalah  pelaksanaan  forum  anak SMA yang berada di bawah provinsi, sehingga  memerlukan  koordinasi yang  efektif  dengan  pihak  provinsi untuk memastikan keberlanjutan forum anak SMA.
2) Pemantauan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor  11  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Kota  Layak  Anak, pemantauan program dilakukan secara  berkala  oleh  Gugus  Tugas KLA  terhadap  perangkat  daerah, kecamatan,  dan  kelurahan  untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan program. Pemantauan  bertujuan  menilai  dan menganalisis hasil pelaksanaan,
dengan pengembangan
KLA
dilakukan oleh Gugus Tugas KLA di tingkat  kota.  Selain  itu,  pemantauan juga  dapat  dilakukan  oleh  tim independen  yang  dibentuk  oleh Walikota,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan
tentang  panduan  pemantauan  KLA. Penelitian  lapangan  menunjukkan bahwa pemantauan ini telah
dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  didapatkan  di  lapangan  bahwa Pemantauan  program  Kota  Layak Anak  merupakan  suatu  proses  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  atau instansi  terkait  untuk  memastikan bahwa program-program yang ada di kota  tersebut  memenuhi  standar keberlanjutan, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak.
Pemantauan  dilakukan  oleh  Dinas P3AP2KB  Kota  Bengkulu  secara berkala  terhadap  perangkat  daerah, kecamatan,  dan  kelurahan  untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA. Dalam pemantauan Program
Kota  Layak  Anak,  Dinas  P3AP2KB
Kota  Bengkulu  melibatkan  berbagai instansi  seperti  perangkat  daerah,
forum  anak,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, instansi vertikal, perguruan tinggi,  dunia  usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. Dalam proses pemantauan program kota layak anak oleh Dinas P3AP2KB terdapat
kendala  seperti  keterbatasan  SDM (sumber  daya  manusia)  yang  hanya memiliki 5 orang di bidang perlindungan  anak,  pihak  Dinas P3AP2KB  meminta  dukungan  dari OPD untuk mendampingi pelaksanaan program.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis
penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi  Program  Kota  Layak Anak  Di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Kota Bengkulu sudah efektif namun
belum  optimal  dikarenakan  terdapat beberapa hambatan dari aspek-aspek yang  digunakan  dalam  penelitian ini.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa:  Pada  aspek  pertama  yaitu sosialisasi  terkait  dengan  informasi yang  disampaikan  dalam  program sosialisasi mengalami hambatan atau  kesulitan.  Hambatan  tersebut berasal  dari  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD)  yang masih kesulitan memahami    konsep    dasar    dari program kota layak anak, Pengkoordinasian mobilisasi
sumber  daya  dana  program  kota layak anak sering mengalami kendala  yang  signifikan,  terutama dalam  hal  anggaran  APBD  yang terbukti  tidak memadai. Kendala ini menunjukkan  bahwa  sumber  daya keuangan  yang  dialokasikan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  belum  mencukupi untuk mendukung penuh pelaksanaan  program  kota  layak anak.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan keterbatasan  dalam    penyediaan fasilitas,  pelayanan,  atau  program- program  yang    dibutuhkan    untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan anak-anak  di  kota  tersebut,  dan  di aspek  ketiga,  dalam  pengadaan program mengenai isu-isu
perlindungan  anak,  seperti  Forum Anak,  seringkali  terjadi  kendala yang berhubungan
dengan berbenturannya  jadwal  anak-anak yang  menjadi  sasaran  program dengan  waktu  pelaksanaan  program tersebut  Kendala      ini      mungkin disebabkan  oleh  ketidaksesuaian antara  jadwal  kegiatan  anak-anak dengan  jadwal  pelaksanaan    Forum Anak,    yang  dapat  menghambat

## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Volume 13 No. 1
partisipasi  aktif  mereka  dalam kegiatan tersebut.
Selain  itu,  pada  aspek  keempat yaitu  pemantauan  penyelenggaraan program  kota  layak  anak  terdapat kendala pada saat proses
pemantauan dilapangan yaitu masalah  data-data  yang  tidak  valid dan  tidak  sesuai  standar  dalam penginputan data. Dalam pemantauan  ini  hasil  temuan  di lapangan  bahwa  data-data  yang  di berikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.  Data  yang  tidak  valid tersebut  yaitu  ketika  petugas  atau dinas  terkait  yang  menaungi  atau membidangi  mengenai  anak      yang sudah  bertanggung  jawab  dengan klasternya    masing-masing    akan tetapi  ketika  langsung  terjun  ke lapangan bahwasanya ada data yang tidak   benar.   Kendala   selanjutnya yaitu dalam hal pemantauan, dimana pihak DP3AP2KB mengalami kekurangan  sumber  daya  manusia sedangkan  terdapat  banyak  titik yang  dikunjungi.  Perlu  diketahui bahwasanya titik kunjungan pemantauan telah tersebar sebanyak  5    klaster    kota    layak anak  di  Kota Bengkulu. Solusi yang ditawarkan diantaranya  :  1)  Pelatihan  dan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi dan mengadakan pelatihan/workshop tentang program  kota  layak  anak  bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Gugus Tugas Kota Layak Anak di  Kota  Bengkulu;  2)  Pendanaan Kreatif: Untuk mengatasi
kekurangan  dana  dalam  APBD untuk  program  kota  layak  anak,
strategi  kreatif  dalam  pengumpulan dana  dan  alokasi  sumber  daya  yang
efisien  diperlukan.  Ini  termasuk mencari  dukungan  sektor  swasta melalui  kemitraan  publik-swasta dan penggalangan dana dari donatur, serta mengusulkan anggaran tambahan kepada
pemerintah  untuk  tahun  berikutnya; 3)  Koordinasi  Dinas  dan  Forum Anak:  Meningkatkan  koordinasi antara  Dinas  P3AP2KB  dengan forum  anak  melalui  komunikasi yang  intensif  dan  terbuka  untuk memastikan  terlaksananya  kegiatan yang  optimal  dan  saling  memahami kebutuhan serta kendala yang dihadapi; 4) Optimalisasi Teknologi untuk  SDM:  Mengatasi  kekurangan SDM  dalam  pemantauan  program kota layak anak dengan optimalisasi teknologi  dan  pelatihan  karyawan, menggunakan  pendekatan  fleksibel dan  tim  yang  terkoordinasi  untuk memastikan  keberhasilan  program di berbagai titik kunjungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Parneto  (2022). Implementasi  Kebijakan Kota  Layak  Anak  (KLA)  Di  Kabupaten Kampar.  .  Vol.  5  No.  1  Januari-Juni 2022,  -ISSN:  2615-3165.  Jurnal  Ilmu
Administrasi Publik Setiawan,  Firda  dkk.  (2022). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan  Kota  Layak  Anak  (Kla) Melalui  Program  Perlindungan  Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap  Anak  Di  Kota  Bandung. Jurnal Administrasi Negara. Unicef  2020, Situasi  Anak  di  Indonesia, diunduh 10 Maret 2023.https://www.unicef.org/indonesi a/sites/unicef.org.indonesia/files/2020 - 07/Situasi-Anak-di-indonesaia- 2020.pdf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2011  tentang
Panduan  Pengembangan  Kabupaten/

## Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Juni  2024 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011 Tentang  Kebijakan  Pengembangan Kota Layak Anak
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Kota Layak Anak.