Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 748-755
Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah Kritis dari Kitab Al-Amwal
Syamsuri 1*) , Setiawan bin Lahuri 2) , Almas Rizqullah 3) 1,2,3 Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: syamsuri@unida.gontor.ac.id

## Abstract
There  are  at  least  two  approaches  taken  by  the  government  to  deal  with  the  problem  of  poverty  or  create prosperity, namely through fiscal policy and monetary policy. In this article, the author will examine the fiscal policies  that  should  be  carried  out  by  the  government  using  the  reallocation  method  of  state  revenue  and expenditure funds or the so-called APBN. Several Muslim figures have studied the problem solving, such as, As- Syaibani and Umar bin Abdul Aziz. However, the author focuses on the contribution of Muslim scholar who was born from Byzantine descent in 154/1858, namely Abu Ubaid, his brilliant idea as outlined in the book Al-Amwal in order to create the mashlahat of society in a country. By using a qualitative method with the library research approach and assisted by the final character study approach, it can be concluded that some strategies according to Abu Ubaid are a solution in creating social welfare, namely Zakat, fa'I, khumus, kharja, and jizyah. As well as regarding the import and export of goods, Abu Ubaid uses a strategy of not having zero tariffs in international trade, excise on staples is cheaper, and there are certain limitations to be subject to excise. This means that when goods enter into a country, there is a cut or excise that enters zakat.

## Keywords : APBN, Abu Ubaid, welfare, al amwal
Saran  sitasi :  Syamsuri.,  Lahuri,  S.  B.,  &  Rizqullah,  A.  (2021).  Strategi  Dalam  Menciptakan  Kesejahteraan Masyarakat  Melalui  Rekonstruksi  APBN:  Telaah  Kritis  dari  Kitab  Al-Amwal. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 7 (02), 748-755. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2057
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2057

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  perubahan kondisi  perekonomian  suatu  daerah  dengan  tujuan kondisi perekonomian yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi  Indonesia  pada  saat  ini  tidak  terlepas  dari permasalahan-  permasalahan  yang  terdapat  di Indonesia.  Bukan  hanya  dalam  kasus  mikro  saja, seperti kekakuan harga, monopoli, serta eksternalitas yang  membutuhkan  campur  tangan  pemerintah, namun  permasalahan  dalam  skop  makro  pun  belum terlepas dari negeri ini. Beberapa permasalahan yang belum  terselesaikan  adalah  kemiskinan,  kesenjangan ekonomi  serta  pengangguran  yang  terus  bertambah. Bahkan  bukan  sebatas  perihal  tersebut,  inflasi  yang tidak terkontrol, ketergantungan terhadap import serta hutang  luar  negari  pun  menjadi  permasalahan pemerintah  dalam  bidang  ekonomi.  (Imamul  Arifin, 2009)  Terdapat  tujuh  asas  dalam  melaksanakan pembagunan  ekonomi  islam  yaitu  worldview  Islam
sebagai acuan pembangunan, manusia sebagai pelaku pembangunan, alam roh, alam dunia dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan, ilmu fardhu ‘ain sebagai  rangkaan,  ibadah  sebagai  perkaudahan, sumber  alam  sebagai  alat  pembangunan,  marÌotillah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. (Syamsuri, 2019)
Secara  umum  system  perekonomian  islam menjadi tiga sector yakni public, swasta. Dan keadilan social.(I.  P.  Syamsuri,  2018)  Setidaknya  untuk mengatasi  berbagai  permasalahan  ekonomi  tersebut, pemerintah  mempunyai  dua  pendekatan,  yakni melalui  kebijakan  moneter  dan  kebijakan  fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan pemerintah  untuk  mengontrol  uang  yang  beredar dalam  masyarakat  melalui  bank  sentral  guna mengendalikan kondisi perekonomian negara. Sedangkan,  kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur
dan  mengembalikan  perekonomian  ke  keadaan  yang lebih  baik  (perkembangan  ekonomi  meningkat), biasanya  dengan  metode  merelokasikan  dana penerimaan  pengeluaran  pemerintah  atau  biasa disebut APBN. (Imamul Arifin, 2009) APBN menjadi salah  satu hal penting dalam kesejahteraan masyarakat.  Salah  satunya  adalah  Dana  Alokasi Umum  yang  berasal  dari  APBN  guna  pemerataan keuangan  antar  daerah  dengan  nilai  minimum  yakni 25%  dari  anggaran  rutin.  Tujuan  dari  Dana  Alokasi Umum tersebut adalah pemerataan dengan memperhatikan  potensi-potensi  daerah,  keadaan geografis  dan  jumlah  penduduk  serta  tingkat pendapatan  masyarakat  pada  suatu  daerah.(Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, 2015)
Banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menderita kemiskinan,  khususnya  pada  aspek  pengangguran dikarenakan  masyarakat  Indonesia  tidak  memiliki lapangan kerja. Berdasarkan hal tersebut As-Syaibani lebih  menekankan  penyelesaian  kemiskinan  tersebut dengan  menyediakan  berbagai  macam  lapangan pekerjaan.(A. A. Z. Syamsuri, 2020) Berbeda dengan Umar  bin  Abdul  Aziz,  dalam  menentaskan kemiskanan Umar bin Abdul Aziz lebih menekankan dalam pengelolaan zakat. (Khaerul Aqbar, 2019) Abu Ubaid  seorang  scholar  muslim  lahir  dari  keturunan Byzantium  pada  tahun  154  H/1858M,  memiliki  ide brilian dalam rangka memelihara serta mempertahankan  hak  dan  kewajiban  masyarakat dalam  suatu  negera,  termasuk  menjadikan  keadilan sebagai prinsip utama dalam melaksanakan kebijakan- kebijakan  pemerintahan  dan  menekankan  rasa tanggung jawab antar sesama.  Selain itu, Abu Ubaid juga  mewajibkan  pemerintah  untuk  memberikan jaminan standart hidup yang layak kepada masyarakat-masyarakat  muslim.  (Febriani,  2017) Berdasarkan latar  belakang  di  atas  dan  kompleksitas permasalahan  ekonomi  di  Indonesia,  maka  penulis tertarik  untuk  menganalisa  pemikiran  ekonomi  Abu Ubaid  melalui  kajian  kitab  fenomenalnya  yaitu al- Amwal dalam  merealisasikan  Anggaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menciptakan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam mengkaji penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan  pendekatan library  research . Library reseach memanfaatkan  berbagai  macam  sumber perpustakaan guna mendapatkan data data
penelitiannya.  Dan  menjadi  penegasan  disini  bahwa riset ini sangat membatasi kegiatannya, riset ini hanya menggunakan  koleksi  mengenai  perpustakaan  saja tanpa  memerlukan  riset  dilapangan.  (Mestika  Zed, 2014) penelitian ini juga dibantu dengan pendekatan dalam  penelitian  stuid  tokoh.  Studi  tokoh  adalah sebuah  penelian  mengenai  kehidupan  seorang  tokoh yang  memiliki  hubungan  terhadap  masyarakat,  sifat, watak,  ide,  pemikiran,  dan  pengaruh  pemikirannya dan  idenya  dalam  perkembangan  sejarah.  (Syahrin Harahap,  2014)  Konsep  pengumpulan  data  dalam penelitan  studi  tokoh  yakni  dengan  mengumpulkan berbagai macam kepustakaan seperti: mengumpulkan karya  karya  tokoh  yang  memiliki  kepribadian  yang baik  maupun  karya  yang  baik  mengenai  topik-topik yang  sedang  diteliti.  Kedua,  dengan  menelaah berbagai  macam  karya  orang  lain  yang  memiliki kesamaan topik atau tokoh. (syahrin Harahap, 2014)
Dengan  menggunakan  pendekatan  yang library reseach dan  pendekatan  studi  tokoh,  maka  penulis mereview  dan  menelaah  kembali  kembali  kitab  al- amwal, dengan harapan mampu menafsirkan pemikiran  abu  Ubaid  lebih  sistematis,  logis,  dan signifikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Menurut  undang-undang  45  pasal  23  yakni anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  merupakan suatu wujud dari pengelolaan keuangan suatu negara yang  telah  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang- undang  dan  dilaksanakan  dengan  terbuka  dan memiliki tanggung jawab atas kemakmuran masyarakat.  (UUD  1445  pasal  23  ayat  1)  Dalam undang- undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  suatu  negeri  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  DPR.  APBN  umumnya diawali dari 1 Januari serta berakhir pada tanggal 31 Desember  tahun  anggaran  yang  direncanakan. (Sukwiati,  dkk,  2009).  APBN  menggambarkan sesuatu instrument untuk mengendalikan pengeluaran serta  pemasukan  negara  dalam  rangka  membiayai penerapan aktivitas pemerintahan serta pembangunan, menggapai  perkembangan  ekonomi,  menambah pendapatan nasional, meraih stabilitas perekonomian, serta  memastikan  arah  dan  prioritas  pembangunan secara  universal.  (Ni  Nyoman  Sri  Ayu  Lestari,  I Wayan Bagia, 2015) Secara umum APBN terdiri dari
pendapatan  negara,  belanja  negara, dan pembiayaan. menurut  keterangan  dari  UU  nomor  17  tahun  2003 pula  tentang  keuangan  negara,  pendapatan  negara merupakan  hak  pemerintah  pusat  yang  dinyatakan sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih.  adapun pembiayaan  ialah  setiap  penerimaan  yang  perlu ditunaikan  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang terkait  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya. (Mohammad Khusaini, 2019)  Penggunaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  pada  saat  ini sangatlah membengkak. Khususnya pada pengeluaran guna  pembangunan  infrastruktur-infrastruktur.  Salah satunya  adalah  pembanguan  jalan  tol  yang  menjadi salah satu pengeluaran terbesar APBN pada saat ini.
Dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun, dapat  ditinjau  kembali  bagaimana  dengan  keadaan masyarakat yang masih banyak dalam keadaan miskin dan  tidak  memiliki  lapangan  kerja.  Ada  beberapa fungsi yang harus dipenuhi oleh anggaran pendapatan dan  belanja  negara.  Fungsi  fungsi  tersebut  adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. (Alam  S,  2007)  Makna  dari  fungsi  alokasi  yaitu anggran negara harus ditujukan untuk meminimalisir pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta menambah  efisiensi  dan  efektivitas  perekonomian. Sedangkan  fungsi  distirbusi  merupakan  anggaran yang  digunakan  untuk  menyeratakan  pendapatan masyarakat.  Serta makna  dari  fungsi stabilisasi ialah bahwa suatu anggaran pemerintah menjadi alat untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental  perekonomian.  (Joko  Untoro  dan  tim, 2010)  Pada  dasarnya,tujuan  penyusunan  APBN adalah  menjadi  suatu  pedoman  pendapatan  dan pembelanjaan  suatu  negara  dalam  menjalankan tugasnya  dalam  kenegaraan  guna  meningkatkan produksi  dan  kesempatan  kerja,  dalam  rangka mengembangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Alam S, 2007) 3.2. Profil Abu Ubaid
Abu Ubaid ialah seorang yang ahli dalam berbagai hal,  seperti  ekonomi  islam,hukum,  hadist  dan  juga mahir  dalam  Bahasa  arab  atau  nahwu.  Abu  Ubaid dilahirkan di bahrah atau harat yang berada di provinsi khurasan tepatnya provinsi tersebut berada di barat lau Afghanistan.  yakni  dari  suku  Azad.  Nama  asli  Abu Ubaid  adalah  Al-Qasim  ibn  Sallam  ibn  Miskin  ibn Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi dan beliau wafat di kota asalnya pada tahun 224 H. Abu Ubaid belajar pertama kali di kota Makkah. Pada saat menginjak 20
tahun  umurnya,  Abu  Ubaid  pergi  ke  Kufah,Basrah, dna Baghdad untuk belajar Bahasa arab, qiraah, tafsir, hadist  dan  ilmu  fiqh.  Pada  tahun  192  H  Abu  Ubaid ditunjuk sebagai  Qadi  di  Tarsus  sampa tahun  210  H oleh  Thabit  ibn  Nasr  ibn  Malik.  Pada  tahun219  H, setelah berhaji Abu Ubaid memutuskan untuk tinggal di kota Makkah sampai wafatnya. (Lailatul Qadariyah, 2018)
Abu  Ubaid  hidup  pada  masa  khalifah  Daulah Abassyah,  yakni  pada  masa  Khalifah  al  Mahdi (158/775  M).  Dalam  penelitian  Najatullah  Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karya dalam bidang ekonomi, sedangkan pada masa Abasiyah pertama ini, ditemukan lebih dari 200  orang  pemikir  yang  terdiri  selain  fuqaha  juga filusufis, masa Abasiyah ini merupakan kegemilangan dunia  Islam  atau  masa  renaisance.  Dengan  tidak meninyimpang  dari  nilai  keadilan  dan  keberadaban, Abu Ubaid lebih secara historis mementingkan aspek rasionalitas,  nalar  dan  spritual  terhadap  kehidupan manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  masyarakat. Atas  dasar  itu,  Abu  Ubaid  menjadi  salah  seorang pioner  yang  menawarkan  nilai-nilai  tradisional  pada abad  ke  III  H,  yang  mana  ia  berpendapat  bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian, dapat diupayakan  melalui  reformasi  terhadap  akar-akar kebijakan keuangan serta institusi ekonomi dengan di dasarkan berdasarkan Quran dan Hadis. Dengan kata lain, bersumber dari yang suci Al-Quran dan Hadist, guna  mendapatkan  nilai-nilai  eklusif  serta  yang kemudian diimplementasikan pada pemikiran ekonomi.(Hidayat, 2019)
Kitab Al-Amwal adalah karya dari Abu Ubaid dan menjadi  kitab  yang  fenomenal  yang  didalamnya membahas luas mengenai kitab Al-Kharaj yakni karya Abu  Yusuf.  Focus  pembahasannya  adalah  maslaah keuangan  public,  walauun  mayoritas  didalamnya membahas permasalahan administrasu pemerintahan. Didalamnya juga menekankan beberapa issu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab ini pula sangat memberikan informasi yang penting mengenai kesuksesan  pemerintahan  dalam  meregulasikan berbagai macam kebijakan kebijakan seperti keberhasilan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun sistemperpajakanyang islami serta memberi kemaslahatan social. (Febriani, 2017)
3.3. Konsep keadilan dalam menciptakan kemaslahatan
Pada  kitab  al-Amwal,  Keadilan  adalah  prinsip utama yang di tekankan oleh Abu Ubaid. Keterangan terbaik Abu Ubaid adalah  kepentingan umum  harus lebih  didahulukan  daripada  kepentingan  individu, karena  urusan  tersebut  yang  akan  membawanya kepada  kemashlahatan.  Salah  satu  pemikiran  Abu Ubaid  dalam  kepemimpinannya  yakni  berani memutuskan    kebijakan  yang  tidak  berlawanan dengan  syari’ah  islam  dan  selalu  berasaskan  prinsip kemashlahatan  bagi  umat  islam.  Seperti  halnya, bahwa  zakat  tabungan  dapat  diberikan  langsung kepada  mustahiq,  sementara  zakat  komoditas  harus diserahkan  kepada  pemerintah.    apabila  tidak  maka kewajiban  agama  belum  ditunaikan.  Ia  sangat menekankan terhadap pembendaharaan suatu Negara yang  tidak  boleh  disalahgunakan  untuk  kepentigan pribadi,  dengan  makan  lain,  perbendaharaan  suatu negara harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat publik. (Lailatul Qadariyah, 2018)
Kesejahteraan  dalam  islam  yang  dikemukaan oleh  al-mawardi  berpendapat  bahwa  Allah  telah menciptakan kita agar kita berkerjasama dengan orang lain  dan  kita  tidak  sanggup  dengan  memenuhi kebutuhan  kita  sendiri.(D.  I.  Syamsuri,  2019) Kesejahteraan  dalam  ekonomi  islam  tidak  hanya memandang  distribusi  ekonomi  secara  materi,  akan tetapi  kesejahteraan  tersebut  juga  mengaitkan  dalam unsur  non  materi  dan  bidang  bidang  lainnya.  Salah satu  cara  yang  menyangkut  unsur  materi  dalam menegakkan kesejahteraan yakni optimalisasi pengelolaan  zakat  profesi  dengan  bebrapa  strategi yang dilakukan. Yakni dengan strategi publikasi zakat profesi, strategi aksi dalam pengelolaan zakat profesi dan  strategi  dalam  administrasi  pengelolaan  zakat profesi.  Sedangkan  yang  menyangkut  unsur  non materi yakni untuk terealisasinya penghimpunan zakat dari setiap instansi pemerintah perlu adanya sosialisasi terkait  fungsi  adanya  zakat  itu  sendiri.  Yang  kedua adalah zakat sebagai dimensi social tersendiri, dimana zakat  berorientasi  guna  menciptakan  harmonisasi kondisi social masyarakat.(Syamsuri, 2018)
Abu Ubaid juga  menyinggung  mengenai persentase  jizyah  dan  kharja.  Beliau  menyatakan tentang  pentingnya  suatu  keseimbangan  kekuatan keuangan penduduk non muslim dengan kepentingan golongan  muslim  yang  berhak  menerimanya.  Beliau melarang  kepada  masyarakat  muslim  untuk  menarik pajak  terhadap  harta    tanah  non  muslim  dengan
melebihi apa yang telah diperbolehkan dalam sebuah perjanjian  kedamaian.  (Lailatul  Qadariyah,  2018) dalam  kitabnya,  Abu  Ubaid  membahas  mengenai peringatan  bagi  para  pemungut  pajak  (‘ashir)  dan orang orang yang memungut pajak illegal (maks) dan yang  dimaksud  dengan  penindasan  atau  melebihi batas. Dalam hadist nabi yang mendasari hal tersebut bahwa,  Rasulullah  SAW  bersabda:  seorang  Amil secara benar sama dengan seseorang yang berperang dijalan Allah hingga dia kembali pulang kerumahnya, dan  dalam  hadist  lain  bahwa  Rasulullah  bersabda: orang  yang  melakukan  kezaliman  dan  kecurangan didalamakat,maka  dia  sama  dengan  orang  yang menolak zakat.(Rizal, 2018)
3.4. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Menurut Abu Ubaid
Dalam  rangaka  pemerintah  menjalankan  fusi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mencangkup  semua  aspek  yang  selalu  berkaitan dengan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat. Artinya, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah setempat. Maka dari itu, berbagai  bentuk  kebijakan  pemerintah  seperti kebijakan  politik  dan  kebijakan  ekonominya  harus selalu memihak kepada masyarakat. Pemerintah islam membutuhkan dana untuk sekian banyak pembiayaan dalam  menjalakan  roda  pemerintahannya.  Di  dunia Islam,  pemerintahan  memerlukan  dana  untuk menggunakan APBN untuk mengendalikan pengeluaran  pemerintah,  yang  sesuai  dengan  jumlah pendapatannya.  Tujuan  dari  anggaran  pemerintah adalah  menopang  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah.  Tujuan  pokok  dari  setiap  pemerintahan Islam  adalah  memaksimalkan  kesejahteraan  seluruh warga  negara  dengan  tidak  mengabaikan  prinsip- prinsip  keadilan.  Lebih  jauh  lagi,  dalam  Islam  yang dimaksud  dengan  kesejahteraan  bukanlah  semata- mata  diperoleh  dari  kekayaan  material,  yang  setiap tahun  dapat  diukur  dengan  statistik  pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia  akhirat.  Dana  tersebut  digunakan  pemerintah untuk  mengendalikan  dan  menyesuaikan  pendapatan dan  pengeluaran  pemerintah.  Anggaran  pemerintah tersebut bertujuan sebagai penopang berbagai macam cita cita yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut. Sedangakn  tujuan  pokok  dalam  pemerintahan  islam ialah  mensejahterakan  masyarakat  suatu  negara dengan maksimal tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang ada. (Rahmawati, 2012)
Baitul  Maal  sebagai  temapat  pengelolaan keuangan  sauatu  negara  pada  pemerintahan  islam terdahulu.  Dilihat  dari  namanya  Baitul  Maal  berasal dari  bahasa  arab  yakni  تيبلا  yang  berarti  rumah  dan لاملا yang berarti harta. (Marimin, 2014) ketika zaman pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Maal menjadi salah  satu  lembaga  keuangan  yang  ada.  Dan kepopuleran  lembaga  ini  sampai  pada  era  Khulafaur Rasyidin  yang  memilikifungsi  menjadi  tempat penyimpanan harta kekayaan suatu negara dari zakat, infaq, shadaqah, pajak,serta sampai harta dan barang barang  hasil rampasan  perang.(Marimin, 2014)  Pada tahun  ke-2  hijriah  terjadi  perselisihan  antar  sahabat mengenai  pembagian  harta  rampasan  setelah  perang badar, dan Allah turunkan surat Al-Anfal ayat ke 41 yang  berisi  mengenai  penjelasan  tentang  seperlima dari  perolehan  harta  rampasan  adalah  untuk  Allah, rasul,  kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin dan ibnu sabil. Maka dari itu dengan turunnya ayat  ini,  Rasulullah  SAW  memulai  pembangunan baitul  Mal  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang menangani  setiap  pendapatan  Negara  serta  sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Hakikatnya  baitul  mal  sudah  berdiri  sudah  berdiri sejak  zaman  Rasulullah,  namun  belum  ada  tempat yang khusus dan resmi.(Moh. Ahyar Maarif, 2019)
Pada  masa  pemerintahan  Rasulullah,  beliau menjadi  salah  satu  kepala  negara  yang  pertama  kali menyebarluaskan  konsep  keuagan  negara,  yakni seluruh  pendapatan  negara  dikumpulkan  terlebih dahulu  dan  untuk  pembelanjaannya  hanya  sesuai dengan kebutuhan negara yang diinginkan, dan yang menjadi  titik  kuatnya  adalah  barang  tersebut  bukan dimiliki  oleh  individu,  akan  tetapi  seluruh  barang tersebut menjadi milik negara. Dan ketika pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Maal dipusatkan  di  masjid  nabawa,  sehingga  pada  saat itulah  masjid  tidak  hanya  digunakan  masyarakat sebagai tempat ibadah, akan tetapi digunakan sebagai kantor keuangan negara. (Moh. Ahyar Maarif, 2019) dan perlu diketahui pula ada ada beberapa harta yang menjadi  pemasukan  untuk  keuangan  suatu  negara. Harta tersebut didapat dari zakat, fa’i, khumus, kharaj dan jizyah.
a. Zakat
Zakat  secara  bahasa  yakni  memiliki  makna pensucian, pertumbuhan, dan keberkahan.
Menurut  istilah,  zakat  merupakan  kewajiban seorang  muslim  untuk  mengeluarkan  sebagian dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab.
(Andri Soemitra, 2018) zakat ini memiliki istilah lain yakni shodaqah wajib yang terdiri atas zakat emas, zakat perniagaan, zakat buah buahan, zakat biji-bijian,  zakat  kambing,  zakat  sapi  dan  zakat unta.  Pengalokasian  zakat  tersebut  kepada golongan  golongan  yang  telah  Allah  tetapkan didalam  Al-Quran.  Mereka  adalah  fakir,  miskn, pengelola  zakat,  orang  yang  baru  masuk  islam atau  muallaf,  budak  atau  hamba  sahaya,  orang yang  terlilit  hutang,  orang  yang  jihad  di  jalan Allah,  orang  yang  dalam  perjalanan.(Abdurrauf Az-Zawwawi, 2019). Abu Ubaid juga mengungkapkan  beberapa  ketentuan  terhadap muslim  yang  wajib  mezakati  dari  8  golongan tersebut,  diantaranya  memiliki  200  dirham,  20 dinar,  5  ekor  unta,  30  sapi,  atau  40  ekor kambing.(Ghozali & Khoirunnisa, 2018) b. Fa’i
Fa’i  adalah  harta  yang  didapatkan  masyarakat islam  tanpa  melakukan  pertempuran  dengan pasukan  berkuda  atau  berkendara  lain.  Satu perlima  dari  harta  fa’i  diberikan  kepada  orang orang yang berhak mendapatkannya yakni seperti yang telah disebutkan pada surah Al-Hasyr ayat 7, yakni untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,orang-orang  miskin  dan  orang-orang dalam  perjalanan.(Ali  Muhammad  Ash-Shalabi, 2008).  Sedangkan  menurut  Abu  Ubaid  Fa’i merupakan  sesuatu  yang  diambil  dari  harta dzimmah  suatu  perdamaian  atas  jizyah  dari mereka.  Dan  harta  fa’i  tersebut  dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat. (Lailatul Qadariah,2018)
c. Khumus
Abu  Ubaid  menyatakan  khumus  adalah  satu perlima  ghanimah  dari  ahli  harbi,luqathah  dan rikaz.  Beberapa  harta  yang  termasuk  khumus yakni ghanimah sebagaimana firman Allah pada surat  al-anfal  ayat  41.yang  kedua  adalah  harta yang didapatkan memalui harta yang terpendam (rikaz)  dan  harta  didapatkan  dari  penambangan. Yang  ketiga  adalah  harta  yang  dipendam. (Ghozali & Khoirunnisa, 2018)
d. Kharaj
Kharaj merupakan hak yang diberikan atas lahan tanah yang sudah dirampas dari kaum kafir, baik melaui  pertempuran  maupun  melewati  jalan perdamaian.  (Isnaini  Harahap,dkk,  2017)  Tanah tersebut digunakan untuk lahan-lahan pertanian,
barang siapa yang ingin mengurus lahan tersebut maka  diwajibkan  untuk  membayar  sewa. Pendapatan dari sewa tersebutlah yang dimaksud dalam kharaj. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat  muslim  dan  non-muslim,  maka mereka membuat sebuah perjanjian yakni apabila pengelelola  tersebut  adalah  non-muslim  maka mereka  wajib  membayar  pajak.  Pajak  tersebut yang dinamakan kharaj, sedangkan apabila yang mengelola  adalah  masyarakat  muslim,  maka masyarakat muslim wajib membayar sewa. Biaya sewa  tersebut  yang  termasuk  dalam  ruang lingkup kharaj.(Febriani, 2017)
e. Jizyah
Al-jizyah  dalam  arti  bahasa  adalah  pajak  tanah, sebuah  pajak  yang  didapatkan  dari  kaum  kafir dzimmiy. Dalam pelaksanaannya, jizyah disebut sebagai pajak yang dibebankan kepada masyarakat  non  muslim  yang  menetap  dinegara islam,  yang  sekaligus  menjadi  jaminan  bagi mereka untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan,  kemudahan  dalam  bertransaksi dengan  muslim,  sebuah  kesejahteraan  dan mendapatkan  jaminan  keamanan  atas  harta mereka. Ketentuan jizyah tergantung pada suatu pemerintahan pada masa itu.  (Wahyu Nugroho, Syamsuri, Syamsuddin Arif, 2019)
Pemikiran  Abu  Ubaid  yang  telah  dijelaskan didalam  kitab  Al-Amwal  tehadap  ekspor  dan  impor barang di bagi menjadi tiga bagian, yakni tidak adanya nol  tarif  dalam  sebuah  perdagangan  international, yang  kedua  adalah  cukai  dalam  bahan  makanan tersebut lebih murah serta ada batasan batasan tertentu untuk dikenakan cukai.
a. Tidak adanya nol tarif dalam sebuah perdagangan internatioal
Mengumpulkan  cukai  yakni  termasuk  dalam kebiasaan  masyarat  pada  zaman  jahiliyah.  Hal tersebut dikarenakan mereka selalu mengambilcukai  barang  dagangan  import  atas harta  mereka  apabilai  barang  tersebut  masuk kedalam negara mereka. Akan teteapi pada masa pemerintahan Abu Ubaid, beliau menyimpulkan bahwa cukai merupakan adat kebiasan masyarakat  jahiliah.  Kemudian  Allah  melarang cukai  tersebut  dan  mengutus  Rasulullah  dan agama  Islam,  kemudian  datanglah  kewajiban membayar  kewajban  dalam  membayar  zakat sebesar  satu  perempat  dari  usyur  (2,5%).  Ziyad
bin  hudair  pula  pernah  berkata  bahwa  beliau  di lantik oleh umar sebagai petugas bea cukai. Dan Umar  memerintahkan  Ziyad  untuk  mengambil cukai  barang  impor  dari  pedagang  kafrharfi sebnyak  usyur  (10%,)  dari  ahli  dzimmah sebanyak setengah dari usyur atau 5% dan barang dari  kaum  muslimin  sebanyak  2.5%  atau seperempat usyur.(Ghozali & Khoirunnisa, 2018) b. Cukai pada bahan makanan tersebut lebih murah Cukai pada bahan makanan pokok seperti minyak dan  gandum  bukan  usyur  atau  10%  akan  tetapi setengah  usyur  atau  5%.  Hal  tersebut  bertujuan agar  barang  bahan  makan  pokok  berbondong- bondong  berdatangan  ke  pusat  pemerintahan pada  saat  itu  yakni  kota  Madinah.  (Safitri  & Fakhri, 2017)
c. Ada  batasan  batasan  tertentu  untuk  dikenakan cukai
Tidak  semua  barang  dagangan  dikenakan  biaya cukai.  Ada  pula  batasan  batasan  tertentu mengenai  barang  tersebut.  Apabila  barang tersebut  kurang  dari  batasnya  maka  tidak  akan dikenakan cukai. Batasan tersebut yakni setiap 20 dinar  harus  dikenakan  cukai  sebesar  1  dinar. Apabila  jumlah  kurang  dari  yang  disebutkan maka  tidak  dikenakan  cukai.(Safitri  &  Fakhri, 2017)  Menurut  Abu  Ubaid  yang  menjadi  kadar terendah  dalam  pengumpulan  cukai  atas  harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi yakni seratus dirham.(Ghozali & Khoirunnisa, 2018)
3.5. Peran
APBN dalam menciptakan kesejahteraan dan relefansinya di Indonesia APBN adalah salah sauatu kebijakan pemerintah yang  digunakan  untuk  tercapainya  masyarakat  yang makmur dan sejahtera. Seperti Kebijakan APBN pada tahun  2020  yang  telah  ditetapkan  dalam  berbagai bidang,  yakni  bidang  Pendidikan, bidang  Kesehatan, bidang  perlindugan  social,dan  infrastruktur.  Tujuan dalam  kebijakan  tersebut  adalah  agar  sumber  daya manusia  harus  dapat  beradaptasi  dengan  kemajuan industry  dan  teknologi.  Tidak  hanya  itu,  banyak pengeluaran APBN yang kembali kemasyarakat guna mensejahterakan  masyarakat.  Sebagai  bukti  bahwa adanya penurunan yang signifikan  mengenai kemiskinan  di  negara  kita.  Sejak  tahun  2007  yang memiliki  tingkat  kemisikinan  16,58%  dengan berbagai pendekatan pembangunan guna pengentasan kemiskinan  maka  tingkat  kemisikinan  menurun menjadi  9,66%  pada  tahun  2018.  Sebagai  contoh
yakni  Program  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yakni bantuan  untuk  masyarakat  miskin  guna  memenuhi kebutuhan  pokoknya,  Program  Keluarga  Harapan (PKH) merupakan program perlindungan masyarakat miskin dan mendorong kepada behaviour positif, yang ketiga  adalah  Program  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Program ini berguna untuk  memastikan  40%  masyarakat  termiskin  dapat memiliki akses ke fasilitas Kesehatan.   dan Program lainnya adalah Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bantuan siswa miskin agar tetap menerima Pendidikan yang  bersetandart  demi  mendapatkan  kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. (https://www.kemenkeu.go.id)

## 4. KESIMPULAN
Konsep  pemikiran  APBN  Abu  Ubaid  dengan APBN pada era sekarang sangat berbanding terbalik. Pada era pemerintahan Abu Ubaid, setiap pengelolaan keuangan  seluruhnya  dipusatkan  di  dalam  Baitul Maal.  Dan  dalam  pemikiran  Abu  Ubaid  pula pemerintah  harus  memberikan  jaminan  standar kepada  masyarakat  muslim.  Ada  beberapa  konsep keuangan  negara  yang  didapatkan  dari  masyarakat yakni seperti zakat, jizyah, khumus, kharaj, dan fa’i.
Selain  daripada  itu  ada  tiga  konsep  pemikiran ekonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang termaktub dalam kitabnya “al-amwal” yaitu mengenai impor  dan  ekspor  barang.  hal  tersebut  yakni  tidak adanya  nol  tarif  dalam  sebuah  perdagangan international, cukai bahan pokok tersebut lebih murah, dan terdapat batasan-batasan tertentu untuk dikenakan cukai.  Maksudnya  mengenai  barang  yang  masuk  ke dalam  suatu  negara  terdapat  pemotongan  atau  cukai yang masuk ke dalam zakat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah,  penelitian  ini  dengan  judul Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  dalam pemikiran Abu Ubaid dapat terselesaikan sebagaimana  mestinya.  Kami  ucapkan  ribuan terimakasih kepada dosen pembimbing, teman teman, dan  puhak  pihak  yang  berkontribusi  dalam penyelesaian  penelitian  ini.  Semoga  apa  yang  ada didalam penelitian ini bisa menjadi pahala jariyah dan manfaat  bagi  para  pembaca-pembaca  setelahnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

## 6. REFERENSI
Arifin, Imamul. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi
3:  untuk  Kelas  XII  Sekolah  Menengah atas/Madrasah Aliyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
Ash-Shalabi, Ali Muhammad. (2008). Biografi Umar Bn  Al-Khathab.  Jakarta  Timur:  Pustaka  Al- Kautsar Az-Zawawi, Abdurrauf.(2019). Al-Baqiyatus
Shalihat.Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Febriani, A. (2017a). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid
Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwaal).
Jurisprudensi Iain Langsa , pp. 128–149. Febriani, A. (2017b). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwaal). Jurisprudensi Iain Langsa .

## Ghozali,  M.,  &  Khoirunnisa,  R.  (2018).  KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM MENURUT  PEMIKIRAN  ABU  UBAID.
Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  (Journal  of Islamic  Economics  and  Business) , 4 (1),  64. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068 Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai Fuqha � dan Ekonom:  Critical  Reading  terhadap  Corak Pemikiran  dan  Konsepsi  Ekonomi  Ibn  Ubaid. AL-FALAH :  Journal  of  Islamic  Economics , 4 (1),
1–13.
https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.781 Khaerul  Aqbar,  A.  I.  (2019).  Kontekstualisasi Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam Perzakatan  dan  Pengentasan  Kemiskinan  di Indonesia. Kajian  Ekonomi  Keuangan , 03 (4),
35. https://doi.org/10.31685/kek.v313.503
Marimin,  A.  (2014).  Baitul  Maal  Sebagai  Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 14 (02),
39–42. https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139
Moh.  Ahyar  Maarif.  (2019).  Baitul  Mal  pada  Masa Rasulullah  Saw  dan  Khulafaur  Al-Rashidin.
Asy-Syari’ah : Jurnal
Hukum
Islam . https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118 Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, G. P. A. S.  J.  (2015).  Pengaruh  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (Apbn)  Terhadap  Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bisma:  Jurnal  Manajemen , Vol. 4, pp. 24–33.
Rahmawati,  L.  (2012). ANGGARAN  PENDAPATAN BELANJA NEGARA ( APBN )
PEMERINTAHAN  ISLAM  (  Wacana  Politik Ekonomi  Islam  )  Lilik  Rahmawati  Dosen Fakultas  Syariah  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya Abstract  Pendahuluan  Dominasi  ekonomi konvensional  saat  ini  membuat  umat  Islam dewasa ini diha . 02 (01), 232–256.
Rizal, F. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu  Ubaid  Dengan  Perekonomian  Modern. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah , 1 , 110–128. Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran  Abu  ‘  Ubaid  Al-Qasim  dan  Adam Smith  Mengenai  Perdagangan. Millah , 17 (1), 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5 Syamsuri.  (2018). Strategi  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Ekonomi  Melalui  Optimalisasi Pengelolaan  Zakat  Profesi  Di  BAZNAS Ponorogo .
5 (2). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747
Syamsuri.  (2019). PENDEKATAN  ISLAM  DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI; SATU KONSEP MENUJU  KESEJAHTERAAN  UMAT . 02 (01),
50–89.
Syamsuri, A. A. Z. (2020). STRATEGI PENGENTASAN  KEMISKINAN  MELALUI PEKERJAAN DAN DISTRIBUSI MENURUT AS-SYAIBANI  DAN  RELEFANSINYA  DI INDONESIA. El  Barka:  Journal  of  Islamic Economic and Business , D (2), 232–256. Syamsuri,  D.  I.  (2019). Negara  Kesejahteraan  dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah . 4 (1), 83–97. Syamsuri,  I.  P.  (2018). UPAYA  PENCAPAIAN
KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  MELALUI PENGELOLAAN PAJAK: RELEVANSI KONSEP  AL  KHARAJ  ABU  YUSUF  DI INDONESIA . 05 , 236–256.
Wahyu  Nugroho,  Syamsuri,  Syamsuddin  Arif,  D.  F. (2019). Zakat  dan  Jizyah  Sebagai  Pengendali Sistem  Moneter:  Sebuah  Kajian  Konseptual . 5 (2), 163–180.