Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGARUH PANDEMI COVID–19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

## Ariwibowo Dwi Rahmanto, Yasarman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia ariwibowo@gmail.com, yasarman@gmail.com

## Abstract
Countries in the world are now faced with the great challenge of handling the coronavirus outbreak which is officially identified by the World Health Organizations (WHO) as Corona Virus Desease-19. The impact of the Covid-19 outbreak is not only detrimental to health but also affects the economies of countries around the world, including Indonesia. or Covid-19 for short. Business actors, both large and  medium  scale,  have  now  begun  to  accommodate.  Many  companies  closed  their  businesses  and factories  due  to  the  decline  in  trade  transactions  due  to  lack  of  buyers  and  limited  exports.  In  this discussion,  it  raises  problems,  namely:  How  the  Covid-19  pandemic  affects  the  Goods/Services Procurement contract and how to position the parties in the goods and services procurement contract related  to  default.  The  effect  of  the  Covid-19  pandemic  on  the  procurement  contract  for  goods  and services  must  be  seen  based  on  the  status  of  the  goods  and  services  procurement  contract  itself whether  it  has  been  implemented  or  is  it  still  in  the  initial  process.  For  government  goods  and services  procurement  contracts  that  have  been  implemented,  clauses  related  to  Force  Majeure  are regulated  in  Presidential  Regulation  No.16/2018  concerning  Government  Procurement  of Goods/Services.
Keywords: Agreements, Procurement of Goods and Services, Default
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 ariwibowo@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Negara-negara  di  dunia  kini  sedang  dihadapkan  pada  tantangan  besar  penanganan  wabah virus  corona  yang  secara resmi  diidentifikasi  oleh World  Health  Organizations (WHO) sebagai Corona  Virus  Desease-19  atau  disingkat  Covid-19.  Pandemi  yang  bermula  dari  Kota  Wuhan, Cina, ini telah menimbulkan global shock karena dalam beberapa dekade terakhir belum pernah mengalami  serangan  wabah  virus  dengan  tingkat  dan  daya  tular  begitu  cepat  dan  masif  seperti Covid19 ini.
Dampak wabah Covid-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan tapi turut mempengaruhi perekonomian  negara-negara  di  seluruh  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Hanya  dalam  kurun waktu  beberapa  bulan  saja  sejak  kemunculannya  pada  Januari  tahun  2020  yang  lalu  pandemi Covid-19  ini  telah  menimbulkan  dampak  yang  sangat  serius  pada  hampir  seluruh  aspek kehidupan  manusia  di  muka  bumi.  Dampak  terbesarnya  adalah  mengganggu  proses  produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental  dari  seluruh  akivitas  kita,  yaitu  interaksi  fisik antar  manusia  hingga  memaksa  kita menerapkan kebijakan social/phsycal distancing.
Pelaku  usaha  baik  skala  besar  maupun  menengah  kini  sudah  mulai  kelimpungan.  Banyak perusahaan  menutup  usaha  dan  pabriknya  akibat  transaksi  perdagangan  mengalami  penurunan akibat  kurangnya  pembeli  serta  terbatasnya  ekspor  sehingga  mengalami  penurunan  omset. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, juga merasakan dampak yang sangat besar atas wabah Covid-19 ini. Fakta dilapangan,  proyek  pengerjaan  bangunan  di  suatu  kabupaten  menjadi  terbengkalai  karena material  dan  tukangnya  diangkut  dari  kabupaten  tetangga,  terganggu  mobilitas  transportasinya karena  pemberlakuan  kebijakan  karantina  wilayah  yang  diberlakukan  pimpinan  di  daerah tersebut.  Terlebih,  jika  materialnya  harus  didatangkan  dari  provinsi  lain.  Belum  lagi,  variabel eskalasi  harga  dan  bahan  baku  yang  melambung  tinggi  karena  kenaikan  kurs  dolar  dan  harus diimpor.
Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses  pengadaan  barang  jasa  pemerintah  diantaranya  pengerjaan  konstruksi  bisa  berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Untuk itu, dalam penulisan ini akan dibahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta posisi para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan wansprestasi.

## II. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini termasuk dalam  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  data  yang  diperoleh akan  diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penelitian,  kemudian  dianalisis  berdasarkan  dari  teori-teori  yang  ada untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  dalam  penulisan  ini  yaitu  terkait  konsep  pengaruh pandemi covid – 19 terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

## Tipe penelitian
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  karena  membuat  gambaran  yang  sudah  ada  tentang pengaruh pandemi covid – 19 terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa: Makna yang Terdistorsi untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori- teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

## Jenis Data
Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen  resmi  yaitu  buku-buku  hukum  dan  buku  mengenai covid–19 terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

## Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
belaka. 1 Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori,  konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pandemi Covid – 19 Berpengaruh Pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Kondisi  kedaruratan  akibat  pandemi  Covid-19  ini  diperkuat  dengan  dikeluarkannya beberapa  peraturan  perundang-undangan  secara  bersamaan  pada  tanggal  31  Maret  2020  yaitu Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  (Keppres  No.11/2020)  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Desease 2019,  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  (Perppu  No.1/2020)  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  kemudian  pada  tanggal  16 Mei  2020  telah  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  (UU  No.2/2020) tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PP No.21/2020) tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Desease 2019 .
Status  kondisi  kedaruratan  yang  ditimbulkan  oleh  Covid-19  ini  berimplikasi  pada ketidakmungkinan proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Kebijakan lockdown atau social distancing akibat penyebaran wabah Covid-19 membuat  kemungkinan  besar  banyak  kontrak,  perjanjian,  transaksi  bisnis  atau  kegiatan  lain tertunda.
Penetapan wabah Covid-19 menjadi pandemi global oleh WHO dilakukan pada tanggal 11  Maret  2020.  Dalam  kurun  waktu  dari  Bulan  Januari  sampai  dengan  Maret  2020  tentunya telah  terdapat  pekerjaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  telah  dilaksanakan  maupun  yang belum sempat dikarenakan telah mewabahnya Covid-19. Sehingga pengaruh pandemi Covid-19 terhadap  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pun  harus  dilihat  berdasarkan  status  kontrak  itu sendiri apakah telah dilaksanakan ataukah masih dalam proses awal.
Dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  situasi  seperti  ini  digambarkan  sebagai kondisi  darurat  yang  sudah  masuk  dalam  kategori  keadaan  kahar  atau  force  majeure.  Dengan demikian  maka  bagi  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  telah  dilaksanakan, klausul  terkait  Keadaan  Kahar  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 (Perpres  No.16/2018)  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Bagian  Keenam,  Pasal  55 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa tersebut.
Keadaan  Kahar  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  luar  kehendak  para  pihak  dalam kontrak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya,  sehingga  kewajiban  yang  ditentukan  dalam kontrak  menjadi  tidak  dapat  dipenuhi.2  Perpres  No.  16/2018  mengatur  bahwa  dalam  hal  t erjadinya  keadaan  kahar  maka  pelaksanaan  kontrak  dapat  dihentikan. 3 Penghentian  kontrak tersebut  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  (Peraturan  LKPP  9/2018)  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa penghentian kontrak dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian kontrak karena  keadaan  kahar  dilakukan  secara  tertulis  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dengan
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 2.
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 Ayat (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
disertai  alasan  penghentian  pekerjaan.4  Penghentian  kontrak  karena  keadaan  kahar  dapat bersifat: 5
1. sementara, hingga keadaan kahar berakhir; atau
2. permanen  apabila  akibat  keadaan  kahar  tidak  memungkinkan  dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Keadaan kahar yang bersifat temporer 6 mensyaratkan kejadian yang berlangsung untuk beberapa saat saja, misalnya banjir, demo, pemadaman listrik. Sehingga setelah peristiwa kahar selesai,  pelaksanaan  kontrak  dapat  kembali  dilanjutkan.  Lain  halnya  dengan  kahar  permanen yang sifat kejadiannya paten dan berlangsung dalam periode yang lama, seperti tsunami, gempa bumi.  Untuk  peristiwa  kahar  temporer,  maka  akan  dilakukan  penghentian  kontrak.  Akibatnya adalah  pelaksanaan  kontrak  ditangguhkan.  Dalam  hal  ini  yang  tidak  bekerja  hanyalah pelaksanaannya, tapi kontraknya tetap ada. Akibat dari penghentian kontrak ini adalah:
a) Penyedia  berhak  mendapatkan  pembayaran  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  dan pengguna harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya; dan
b) Penyedia berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu;
c) Pengguna harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran
d) Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.
Sementara  untuk  kahar  permanen 7 ,  akibat  hukumnya  hampir  sama  dengan  di  atas. Hanya saja dalam kasus ini tanpa perlu mencantumkan penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak  dihentikan  mengingat  sifat  keadaannya  permanen.  Jadi  bukan  hanya  pelaksanaannya yang terhenti tapi kontraknya. Akibat hukum ini juga berlaku untuk penghentian kontrak yang disebabkan oleh karena perintah Undang-Undang (tidak didasari oleh kesalahan masing-masing pihak). Untuk keadaan ini, diberikan kebebasan kepada pemerintah sebagai wakil badan hukum pemerintah untuk memilih apakah menghentikan untuk sementara atau memberhentikan secara permanen.  Intinya  dalam  hal  kontrak  dihentikan  karena  keadaan  kahar,  maka  Pejabat Penandatangan  Kontrak  wajib  membayar  kepada  penyedia  sesuai  dengan  kemajuan  hasil pekerjaan  yang  telah  dicapai  setelah  dilakukan  pemeriksaan  bersama  atau  berdasarkan  hasil audit.
Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dalam  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi  yang  ditandatangani  pada  27  Maret  2020.8  Poin-poin  penting  yang  diinstruksikan oleh  Menteri  PUPR  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  di  tengah  merebaknya  Virus COVID-19, antara lain: 9
a. Penyelenggaraan  jasa  konstruksi  dapat  diberhentikan  sementara  akibat  keadaaan  kahar  jika teridentifikasi: 10
1) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
2) Telah  ditemukan  pekerja  yang  positif  dan/atau  berstatus  Pasien  Dalam  Pengawasan (PDP); atau
3) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.
4 Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII. Pelaksanaan Kontrak, 7.16.1 Penghentian Kontrak.
5 Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII, 7.16.1 Penghentian Kontrak.
6 Dimas  Tegar  Paliling,  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyedia  Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.
7 Dimas  Tegar  Paliling,  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyedia  Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.
8 https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-hak-hak-pekerja-konstruksi-tetap-dijamin-saatpandemi-corona, diakses pada tanggal 10 agustus 2022.
9 https://lpjk.net/tindak-lanjut-terhadap-kontrak-kerja-penyelenggaraan-jasa-konstruksi/,  diakses  pada  tanggal  10  agustus 2022.
10 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran I.A.2.b.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Pelaksanaan  pemberhentian  pekerjaan  sementara  tersebut  harus  mengacu  pada  Mekanisme Penghentian  Pekerjaan  Sementara  yang  terdapat  pada  Lampiran  Tindak  Lanjut  terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR.
c. Penghentian  sementara  tidak  melepaskan  hak  dan  kewajiban  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.
Sedangkan  upaya  tindak  Lanjut  terhadap  Kontrak  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi meliputi:
a. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar, maka diberlakukan ketentuan: 11
1) Pengusulan  penghentian  sementara  dapat  dilakukan  oleh  PPK  dan/atau  Penyedia  Jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan COVID-19 setelah dilakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di Lapangan;
2) Penghentian  sementara  di  atas  ditetapkan  oleh  PPK  setelah  mendapatkan  persetujuan dari  Kepala  Satker  (Kasatker)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  dan  Kepala  Balai (untuk  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air,  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga,  dan Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya)  atau  oleh  Kasatker  (untuk  Direktorat  Jenderal Perumahan) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
3) Waktu  penghentian  paling  sedikit  14  (empat  belas)  hari  kerja  atau  sesuai  dengan kebutuhan  yang  disertai  dengan  laporan  pencegahan  dan  penanganan  COVID-  19  di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar;
b. Mekanisme Pergantian Spesifikasi
Dalam  hal  Kontrak  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  adanya  material  dan/atau peralatan dan/atau suku cadang impor dari negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-  19  dan  atau  dari  negara  yang  tidak  terjangkit  dengan  COVID-19  namun  proses pengiriman barang terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang Import di Indonesia, maka dapat diusulkan untuk pergantian spesifikasi dengan mekanisme sebagai berikut: 12
1) Penyedia  Jasa  menyampaikan  kepada  PPK  kendala  pengadaan  dan/atau  mobilisasi material  dan/atau  peralatan  dan/atau  suku  cadang  impor  dengan  disertai  bukti pendukungnya;
2) PPK  bersama  dengan  pengawas  pekerjaan  dan  Penyedia  Jasa  melakukan  pembahasan, penelitian dan menyepakati perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang;
3) Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang perubahan spesifikasi material dan/atau suku  cadang,  PPK  melaporkan  dan  meminta  persetujuan  pergantian  spesifikasi  kepada KPA;
4) Dalam  rangka  penyampaian  persetujuan,  KPA  dapat  melakukan  pembahasan  Bersama dengan pihak pengeloladan/ atau Pengguna;
5) Atas  persetujuan  KPA,  PPK  menyampaikan  persetujuan  perubahan  spesifikasi  secara tertulis kepada Penyedia Jasa;
6) Perubahan  spesifikasi  material  dan/atau  suku  cadang  wajib  mengutamakan  produksi dalam negeri.
c. Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok 13
1) Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa  terhadap  Tenaga  Kerja  Konstruksi,  Subkontraktor,  Produsen  dan  Pemasok  yang terlibat dalam bentuk antara lain:
a) Pemenuhan  terhadap  pembayaran  upah  Tenaga  Kerja  Konstruksi  selama  masa penghentian sementara; dan
11 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.a.
12 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.b.
13 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.c.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b) Pemenuhan terhadap pembayaran Subkontraktor, Produsendan Pemasok selama masa penghentian sementara;
2) Dalam  hal  Kontrak  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  tetap  dilanjutkan,  diberlakukan ketentuan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID- 19 di lapangan dapat diusulkan  menjadi  biaya  tambahan  penerapan  SMKK  sesuai  peruntukannya  melalui Addendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 14
Untuk memastikan kewajaran harga Biaya Tambahan, Kabalai/Kasatker menyampaikan permohonan  kepada  Inspektorat  JenderaI/Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  untuk melakukan  reviu  usulan  pemenuhan  terhadap  pembayaran  upah  Tenaga  Kerja    Konstruksi, Subkontraktor, Produsendan Pemasok selama masa penghentian sementara. 15 Instruksi Menteri PUPR ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Yang Belum  dilaksanakan.  Sedangkan  bagi  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  belum dilaksanakan  maka  ketentuan  terkait  pengadaan  dalam  keadaan  darurat  yang  diatur  dalam Perpres  No.  16/2018,  BAB  VIII  tentang  Pengadaan  Khusus  yang  kemudian  dijabarkan  lagi dalam  Peraturan  LKPP  Nomor  13  Tahun  2018  (Peraturan  LKPP  No.  13/2018)  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  dalam  Keadaan  Darurat  dapat  menjadi  acuan  bagi  pelaku  pengadaan barang  dan  jasa.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur  bahwa  keadaan  darurat  harus  memenuhi kriteria antara lain keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam,  dan/atau  bencana  sosial  setelah  ditetapkan  Status  Keadaan  Darurat  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 16 Sedangkan,  pengadaan  barang/jasa  dalam penanganan  keadaan  darurat  dilakukan  dengan  cara  swakelola  dan/atau  penyedia. 17 Tahapan pengadaan  barang/jasa  dalam  penanganan  keadaan  darurat  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan pengadaan,  dan  penyelesaian  pembayaran. 17 Perencanaan  pengadaan  meliputi  identifikasi kebutuhan  barang/jasa,  analisis  ketersediaan  sumber  daya,  dan  penetapan  cara  pengadaan barang/jasa. 18
Mengenai  keabsahan  dari  kontrak  ,  Addendum  kontrak  dan  Amendmen  kontrak sebagaimana  tersebut  di  atas  tetap  mengacu  pada  pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yaitu:
1. Persetujuan Kehendak Para Pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya Objek Tertentu
4. Klausula yang halal
2. Posisi  Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa jika terjadi Wanprestasi akibat covid 19
Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  yang selanjutnya  disebut  Kontrak adalah  perjanjian tertulis  antara  PA/KPA/PPK  dengan  Penyedia  Barang/Jasa  atau  pelaksana  Swakelola. 19 Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: 21
a. pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
b. pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
14 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.2.
15 Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.3.
16 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 5 Ayat (2) Huruf a.
17 Peraturan  LKPP  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  dalam  Keadaan  Darurat,  Pasal  4. 17 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (1).
18 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (2).
19 Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Pasal  1  Angka  44. 21 Peraturan LKPP  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia,  Lampiran 2.3.2.3.a.5).b).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  prakteknya  pihak  pertama  biasa  disebut  pihak  pemberi  pekerjaan/pengguna barang/kreditur,  sedangkan  pihak  kedua  disebut  juga  pihak  pelaksana  pekerjaan/penyedia barang/debitur.
Dalam  pelaksanaan  kontrak  normal  para  pihak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya dengan  baik  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  kontrak.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan terdapat salah satu pihak dalam kontrak yang lalai dalam melakukan hak maupun kewajibannya. Hal inilah yang dikenal dengan istilah cidera janji atau Wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari  Bahasa  Belanda  yang  berarti  prestasi  buruk. 20 Wanprestasi  adalah  suatu  sikap  dimana seseorang  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dan  debitur. 21 Sedangkan  wanprestasi menurut KUH Perdata adalah Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis  itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan. 22 Wanpretasi  dalam  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  berupa  kegagalan  bangunan, menyerahkan  jaminan  yang  tidak  bisa  dicairkan,  melakukan  kesalahan  dalam  perhitungan volume  hasil  pekerjaan  berdasarkan  hasil  audit,  menyerahkan  barang/jasa  yang  kualitasnya tidak  sesuai  dengan  kontrak  berdasarkan  hasil  audit,  dan  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan. 23
Wanprestasi  dapat  timbul  karena  kesalahan  penyedia  barang/jasa  baik  unsur kesengajaan maupun kelalaian, juga karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau yang  kita  kenal  dengan  keadaan  memaksa  (overmacht)/keadaan  kahar/force  majeure.  Jika wanprestasi terjadi  karena kesalahan  penyedia maka dapat  dikenakan sanksi  berupa  ganti  rugi sebesar  nilai  kerugian  yang  dialami  oleh  pemberi  pekerjaan  dan  denda  keterlambatan  apabila terjadi  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan.24  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  1243 KUH Perdata. Sedangkan wanprestasi yang timbul karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau akibat keadaan memaksa (overmacht)/keadaan kahar/force majeure, maka pihak penyedia  dapat  terbebas  dari  kewajiban  untuk  melakukan  penggantian  biaya,  kerugian,  serta bunga,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1245  KUH  Perdata.  Kegagalan  salah  satu  pihak memenuhi  kewajiban  yang  disebutkan  dalam  Kontrak  bukan  merupakan  cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar. 25
Kondisi kedaruratan akibat pandemi Covid-19 yang diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres  No.11/2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus Disease (Covid-19), dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dianggap sebagai kondisi darurat yang sudah masuk dalam kategori keadaan kahar atau force majeure . Dampak Wabah Covid-19 ini  salah  satunya  adalah  mengganggu  kelangsungan  kontrak-kontrak  pengadaan  barang/jasa tersebut. Kondisi ini juga dapat dijadikan sebagai alasan dari para penyedia untuk mengingkari perjanjian  dengan  alasan  keadaan  kahar  atau force  majeur alias overmacht .  Bahkan  ada  yang berpandangan bahwa keadaan mamaksa atau force majeur alias overmacht ini bisa mengganggu bahkan membatalkan kontrak-kontrak bisnis. Hampir semua perjanjian yang dituangkan dalam suatu  dokumen  kontrak  terdapat  klausula  keadaan  kahar, overmacht atau force  majeure dikarenakan keadaan kahar ini dapat dipakai sebagai salah satu pembelaan oleh penyedia untuk menghindarkan pihaknya dari tuntutan wanprestasi.
Untuk  dapat  menggunakan  keadaan  kahar  sebagai  alasan  pembebasan  dari  tuntutan ganti  rugi,  penyedia  harus  terlebih  dahulu  dapat  membuktikan  bahwa  tidak  terlaksananya kewajibannya  diakibatkan  oleh  suatu  hal  yang  tidak  terduga  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1244 KUH Perdata. Salah satunya adalah adanya penetapan Wabah Covid-19 sebagai keadaan
20 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1987, hlm 45.
21 Abdul R. Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004, hlm 15.
22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.
23 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.19.c.
24 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.19.d dan e.
25 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.15.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kahar  atau  force  majeure.  Untuk  itu,  diperlukan  ketegasan  dari  Pemerintah  untuk  menetapkan hal tersebut.
Ketegasan  pemerintah tersebut telah  dilaksanakan dengan mengeluarkan  Keppres  No. 12/2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional.  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kepres No. 12/2020 merupakan pemberitahuan  pemerintah  tentang  keadaan  kahar  atau  force  majeure. 26 Namun,  menurutnya, hal  tersebut  tidak  otomatis  dapat  membatalkan  kontrak  bisnis  yang  sudah  dilakukan  sebelum Keppres  tersebut  dikeluarkan.  Kondisi  kahar  ini  justru  dapat  menjadi  pintu  untuk  melakukan renegosiasi  kontrak  bisnis  dengan  tetap  berpedoman  pada  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum  (KUH)  Perdata.  Pasal  tersebut  menyatakan  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak  dapat ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan  yang oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu  dan  selanjutnya  bahwa  perjanjian  harus dilaksankana dengan penuh itikat baik.
Dengan penegasan tersebut, maka para pihak yang akan melakukan renegosiasi kontrak bisnis  tidak  perlu  terlebih  dahulu  berdebat  bahwa  Covid-19  ini  overmacht  atau  bukan.  Jika semua pihak sudah sepemahaman bahwa bencana nasional ini adalah overmacht, maka proses renegosiasi diharapkan dapat berjalan dengan itikad baik dan berhasil menemukan titik temu.
Selain itu, posisi para pihak dalam kontrak dapat ditentukan dengan jelas berdasarkan aturan yang berlaku salah satunya yaitu Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam keadaan  memaksa,  maka  penyedia  tidak  dapat  dituntut  penggatian  biaya,  kerugian  dan  bunga akibat tidak memenuhi prestasi.
Adanya  peristiwa  yang  dikategorikan  sebagai  keadaan  memaksa  membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi  tidak  dinyatakan  wanprestasi.  Posisi  para  pihak  akan  berbeda  berdasarkan  sifat  dari keadaan memaksa atau keadaan kahar tersebut.  Sehingga perlu juga ditentukan pandemi Covid- 19 ini termasuk keadaan kahar sementara atau permanen.
Apabila  termasuk  keadaan  kahar  sementara,  dimana  kejadian  tersebut  tidak berlangsung lama, sehingga setelah peristiwa kahar tersebut selesai maka pelaksanaan kontrak dapat  kembali  dilanjutkan.  Untuk  keadaan  kahar  yang  bersifat  sementara  atau  temporer  ini, maka akan dilakukan penghentian kontrak, yang berakibat pada ditangguhkannya pelaksanaan kontrak. Posisi para pihak dalam kontrak yang dilakukan penghentian adalah:
a. Penyedia  berhak  mendapatkan  pembayaran  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  dan pemberi pekerjaan harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya;
b. Penyedia berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu;
c. Pemberi pekerjaan harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran;
d. Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.
Lain halnya jika keadaan kahar tersebut bersifat permanen dimana kejadiannya paten dan berlangsung dalam periode yang lama. Untuk keadaan kahar permanen, Posisi para pihak dalam kontrak hampir sama dengan keadaan kahar sementara. Hanya saja dalam kasus ini tidak perlu mencantumkan  penetapan  jangka  waktu  sampai  kapan  kontrak  dihentikan  mengingat  sifat keadaannya  permanen.  Jadi  bukan  hanya  pelaksanaannya  yang  terhenti  tapi  kontraknya  juga. Dengan  demikian,  dalam  hal  terjadinya  keadaan  kahar  permanen,  penyedia  tidak  wajib membayar  ganti  rugi  dan  dalam  perjanjian  timbal  balik,  Pemberi  pekerjaan  tidak  dapat menuntut  pembatalan  karena  perikatannya  dianggap  gugur/terhapus.  Dalam  hal  pelaksanaan kontrak  dihentikan,  para  pihak  menyelesaikan  hak  dan  kewajiban  sesuai  kontrak.  Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
Sehingga  posisi  para  pihak  dalam  kontrak pengadaan barang  dan jasa  berkaitan dengan wanprestasi  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  ini  tergantung  pada  penetapan  maupun
26 https://polkam.go.id/menko-polhukam-keppres-penetapan-bencana-alam-tak/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut terkait pandemi Covid-19 itu sendiri. Para pihak dalam kontrak harus menyepakati apakah pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan kahar atau force majeure yang bersifat sementara atau permanen. Jika merupakan keadaan kahar sementara maka  akan  dilakukan  penghentian  kontrak  dengan  melakukan  perubahan  kontrak  terkait penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya. Penyedia tetap  melakukan  kewajibannya  setelah  pandemi  berakhir  dan  tidak  dapat  dikenakan  sanksi berupa  ganti  rugi  maupun  denda  keterlambatan.  Pemberi  pekerjaan  tetap  akan  melakukan pembayaran  berdasarkan  prestasi  yang  telah  dicapai  oleh  Penyedia.  Jika  pandemi  Covid-19 merupakan  keadaan  kahar  permanen  maka  akan  dilakukan  penghentian  bukan  hanya pelaksanaannya tapi juga kontraknya. Dalam keadaan ini, Penyedia tidak wajib membayar ganti rugi  dan  pemberi  pekerjaan  tidak  dapat  menuntut  pembatalan  karena  perikatannya  dianggap gugur/terhapus.  Para  pihak  kemudian  menyelesaikan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  kontrak. Penyedia  berhak  untuk  menerima  pembayaran  sesuai  dengan  prestasi  atau  kemajuan  hasil pekerjaan  yang  telah  dicapai  setelah  dilakukan  pengukuran/pemeriksaan  bersama  atau berdasarkan hasil audit.

## IV. KESIMPULAN
Berhubung kondisi kedarurtan akibat pandemi covid 19 telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan KEPPRES  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan    Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona Virus  Disease  (Covid  19)  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Dianggap  Sebagai  Kondisi Darurat yang Sudah Masuk Dalam Kategori Keadaan Kahar Atau Force Majeure maka:
1) Bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang belum dan  telah dilaksanakan, klausul terkait  Keadaan  Kahar  yang  diatur  dalam  Perpres  No.16/2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Keenam, Pasal 55 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut  dalam  Peraturan  LKPP  No.  9/2018  dapat  menjadi  pedoman  atau  acuan  bagi  pelaku pengadaan barang dan jasa tersebut.
2) Terkait  dengan  butir  1),  maka  Posisi  para  pihak  dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa apabila terjadi  wanprestasi akibat  kondisi pandemi Covid-19 maka para pihak dibebaskan dari tanggung  jawabnya  karena  wanprestasi  terjadi  diluar  kehendak  para  pihak  sebagaimana  yang diatur dalam psal 1245 KUH Perdata.

## REFERENSI

## Buku:
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987. Abdul R. Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.

## Undang-Undang:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia,  Lampiran  VII,  7.16.1 Penghentian Kontrak.
Instruksi  Menteri  PUPR  Nomor  02/IN/M/2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.19.c.

## Internet:
https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-hak-hak-pekerja-konstruksi-tetap-dijamin- saatpandemi-corona, diakses pada tanggal 10 agustus 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
https://lpjk.net/tindak-lanjut-terhadap-kontrak-kerja-penyelenggaraan-jasa-konstruksi/,  diakses  pada tanggal 10 agustus 2022.
https://polkam.go.id/menko-polhukam-keppres-penetapan-bencana-alam-tak/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

## Makalah dan Jurnal:
Dimas Tegar Paliling, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.
Dimas Tegar Paliling, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia,  Lampiran  VII.  Pelaksanaan Kontrak, 7.16.1 Penghentian Kontrak.