## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3904/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pelayanan Publik Berbasis Digital Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bandung
Wieky Rusmanto

## Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nurtanio, Kota Bandung
Article Info Abstract Article history: Received 20 September 2022 Publish 18 November 2022 Many public services during the Covid-19 pandemic were carried out digitally, one of the  reasons  is  to  avoid  the  spread  of  Covid-19,  the  digital-based  public  service  must continue to be carried out considering that it has provided many benefits, based on this problem, this article examines the optimization of public services that are held digitally. digital  post-covid-19  pandemic  in  Bandung.  The  research  method  uses  qualitative methods  with  a  literature  study  approach.  The  results  of  the  research  are  that  the optimization of digital-based public services can be carried out through several steps,
including  First,  efforts  to  formulate  the  sustainability  of  digital-based  public  service policies.  Second,  improving  the  quality  of government  officials  in  the  aspect  of  using information  technology.  Third, procurement of  facilities  and infrastructure  to  support digital-based  public  services.  These  three  efforts  are  expected  to  be  able  to  optimize digital-based public services implemented in the city of Bandung.
Keywords: Covid-19
e-Government Public Service
Local Government
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 20 September 2022 Publish 18 November 2022 Pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 banyak diselenggarakan secara digital yang salah satu alasanya demi menghindari penyebaran Covid-19, pelayanan publik berbasis digital tersebut harus tetap diselenggarakan mengingat telah memberi banyak manfaat, didasarkan  kepada  permasalahan  tersebut  artikel  ini  mengkaji  optimalisasi  pelayanan publik yang diselenggarakan secara digital pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dapat dilakukan  melalui  beberapa  langkah  antara  lain  yaitu:  Pertama,  upaya  menyusun keberlanjutan kebijakan pelayanan publik berbasis digital. Kedua, peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, pengadaan sarana  dan  infrastruktur  penunjang  pelayanan  publik  berbasis  digital.  Ketiga  upaya tersebut  diharapkan  mampu  mengoptimalkan  pelayanan  publik  berbasis  digital  yang dilaksanakan di Kota Bandung.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Wieky Rusmanto, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nurtanio Kota Bandung, Indonesia Email: rusmantowieky@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Format  Pelayanan  publik  merupakan  tugas  utama  dari  suatu  birokrasi  dalam  rangka melayani  kebutuhan  masyarakat  dalam  mengakses  kebutuhan  administrasi  pemerintahan. Pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  barometer  kinerja  birokrasi  yang  mana  birokrasi  yang mampu  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  dianggap  memiliki  kinerja  yang  baik  pula, sebaliknya  organisasi  yang  tidak  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  dianggap  sebagai birokrasi  yang  tidak  bisa  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  didasrkan  kepada pemahaman  ini  maka  birokrasi  dalam  menyusun  rencana  kerja  dan  pengembangan  organisasi selalu menjadikan pelayanan publik yang baik sebagai salah satu standar capaian tujuan birokrasi yang harus dicapai dan ditingkatkan dari tahun ke tahun (Maryam 2016).
Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  organisasi  pemerintahan  selama  ini banyak dilakukan secara tradisional dalam artian masyarakat yang membutuhkan layanan publik harus  datang  secara  langsung  ke  tempat  pelayanan  publik,  sehingga  pelayanan  publik  ini
mengharuskan adanya aparatur pemerintah yang akan memberikan layanan dengan masyarakat yang hendak meminta pelayanan bertemu secara langsung. Pelayanan publik seperti ini telah lama diselenggarakan  yang  mana  tidak  menutup  mata  telah  mampu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dengan baik, tidak sedikit masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan, meskipun demikian sebagian masyarakat masih mengeluhkan pelayanan publik secara langsung (Nugraha 2018).
Keluhan  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  secara  langsung  mempertemukan  antara aparatur  pemerintah  pemberi  pelayanan  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan diantaranya yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat diluar biaya resmi pelayanan, seperti  biaya  transportasi  menuju  ke  tempat  pelayanan  publik,  hal  lain  yang  dikeluhkan masyarakat  yaitu  lamanya  waktu  proses  pelayanan  publik  yang  harus  mengantre  bersamaan dengan masyarakat lainnya yang sama-sama hendak meminta layanan publik yang sama. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan masyarakat menilai pelayanan publik yang diberikan oleh irganisasi pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Istianto 2011).
Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang  baik  kepada  masyarakat  yang  salah  satunya  yaitu  pelayanan  publik  berbasis  digital  yang mana antara aparatur pemerintah dengan masyarakat yang meminta pelayanan publik tidak harus bertemu  langsung,  melainkan  dapat  dilakukan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Masyarakat yang akan meminta layanan publik hanya tinggal mengakses laman web yangtelah disediakan yang kemudian mengikuti petunjuk yang ada. Apabila dirasakan telah sesuai dengan persyaratan yang ada, maka layanan publik dapat diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tersebut.
Pelayanan  publik  secara  digital  dinilai  memiliki  banyak  manfaat  khususnya  bagi  kualitas pelayanan  publik  yang  dikerikan  kepada  masyarakat.  Beberapa  manfaat  dari  pelayanan  publik secara  digital  yaitu:  Pertama,  mampu  menghembat  biaya.  Kedua,  mampu  menghemat  waktu karena  tidak  harus  langsung  datang  ke  kantor  pemerintah  dimana  pelayanan  publik  berada. Ketiga,  lebih  transparan  dikarenakan  dilakukan  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi sehingga  masyarakat  mengetahui  syarat  dan  proses  yang  harus  dilalui  guna  memperoleh pelayanan publik yang diinginkan (Pratama, Hakim, and Shobaruddin 2015).
Pelayanan  publik  berdasarkan  kepada  manfaatnya  yang  besar  serta  tuntutan  dari  adanya perubahan  masyarakat  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  maka  berbagai  organisasi pemerintah mulai melaksanakan berbagai pelayanan publik secara digital yang mana cakupannya jauh  lebih  luas  tidak  hanya  kepada  jenis  pelayanan  publik  dasar  seperti  permohonan  surat keterangan/administrasi  semata,  tetapi  juga  kepada  berbagai  aspek  termasuk  dalam  pelayanan publik  bidang  kesehatan  yang  mana  sudah  banyak  rumah  sakit  yang  dikelola  pemerintah memberikan layanan pendaftaran secara digital bagi masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit tersebut,  sehingga  pelayanan  publik    berbasis  digital  telah  menyebar  mulai  dari  organisas pemerintah  pusat  sampai  dengan  pemerintah  desa  (Herdiana,  Royani,  and  Wahidah  2022; Lumbanraja 2020).
Pelayanan publik berbais digital semakin dibutuhkan masyarakat ketika pandemi Covid-19 melanda  Indonesia  semenjak  akhir  tahun  2020  yang  mana  di  masa  pandemi  tersebut  berbagai pelayanan publik yang langsung di kantor pemerintahan ditutup guna menghindari penyebaran Covid-19. Masyarakat yang ingin mengakses layanan publik di masa pandemi Covid-19 menjadi sulit  dikarenakan  pelayanan  yang  selama  ini  diberikan  menjadi  sulit  di  akses  secara  langsung (Rifani 2021).
Salah satu pelayanan publik yang tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 yaitu pelayanan publik  berbasis  digital  yang  mana  masyarakat  tidak  harus  datang  ke  kantor  pemerintah  guna mendapatkan  layanan  publik.  Hal  ini  selain  dianggap  mudah  dan  praktis  juga  mampu meminimalisir  penyebaran  Covid-19  yang  mungkin  terjadi  selama  pemberian  layanan  publik secara  langsung.  Layanan  publik  berbasis  digital  pada  saat  pandemi  Covid-19  dirasakan  besar manfaatnya  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat,  sehingga  memunculkan  gagasan bahwa berbagai pelayanan publik berbasis digital yang telah dilaksanakan secara digital di masa
pandemi  Covid-19  tetap  diselenggarakan  pasca  pandemi  Covid-19,  bahkan  harus  ditingkatkan mengingat banyak manfaat yang dirasakan.
Salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik secara digital di masa pandemi Covid-19 yaitu pemerintah Kota Bandung yang mana guna memberikan layanan yang baik  kepada  masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-19  maka  pemerintah  tetap  melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat di masa Pandemi Covid-19, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  administrasi  pemerintahan  tetap  dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah  Kota Bandung (Humas Kota Bandung 2022; Naviandri 2021).
Berbagai pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung mulai dari layanan administrasi kependudukan,  layanan  kesehatan  hingga  dengan  transaksi  elektronik  .  Berbagai  pelayanan publik  yang  diberikan  di  Kota  Bandung  ini  pada  dasarnya  selain  ditujukan  guna  mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik atau eGovernment juga ditujukan guna memberikan pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat  yang  mana  masyarakat  membutuhkan  pelayanan  publik  yang mudah dan cepat, sehingga pelayanan publik berbasis digital dianggap sebagai pelayanan publik yang tepat di masa pandemi Covid-19.
Pertanyaan  kemudian  yaitu  berbagai  pelayanan  publik  yang  diberikan  selama  Pandemi Covid-19  tersebut  apakah  akan  diberikan  juga  di  masa  setelah  pandemi  Covid-19,  kemudian bagaimana upaya yang dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung pasca pandemi Covid-19. Didasarkan kepada pemahaman tersebut di atas, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji pelayanan publik berbasis digital yang ada di Kota Bandung serta upaya  apa  yangdilakukan  guna  mengoptimalkan  pelayanan  publik  berbasis  digital  di  Kota Bandung pasca Covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Menjelaskan Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Sugiyono 2008). Alasan pemilihan metode ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara deskriptif atau uraian kata- kata mengenai persoalan pelayanan publik berbasis digital yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota  Bandung  sehingga  penggunaan  metode  ini  dianggap  cocok  dengan  tujuan  penelitian tersebut.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  baik  dari  buku,  peraturan perundang-undangan maupun sumber relevan lainnya. Berbagai dokumen ini kemudian dianalisis antara  satu  dengan  yang  lainnya  guna  menemukan  kebenaran  yang  valid,  sehingga  data yangdisajikan merupakan data yang sesuai denga napa yang ada di lapangan/ real (Sulistyo and Basuki 2014).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  Pembahasan  mengenai  pelayanan  publik  berbasis  digital  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  Kota  Bandung  pasca  Pandemi  Covid-19  dibagi  kedalam  2  bagian  utama  yaitu: Pertama,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  digital  di  Kota  Bandung.  Kedua, rekomendasi perbaikan pelayanan publik berbasis berbasis digital di Kota Bandung pasca Covid- 19. Adapun uraian mengenai ketiga bagian tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

## Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kota Bandung
Kota Bandung merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang mana pelayanan publik yang diberikan tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara konvensional dalam artian adanya tatap muka secara langsung antara aparatur pemerintah dengan masyarakat yang memohon pelayanan publik.
Kota Bandung bahkan menjadi salah satu kota yang berhasil menerapkan konsep Smart City di Indonesia berdasarkan kepada berbagai hasil kajian dan penelitian, termasuk didalamnya telah berhasil melaksanakan eGovernment yang salah satu wujud atau buktinya yaitu pelayanan publik berbasis  digital  (Prakoso  2018).  Pemerintah  Kota  Bandung  sudah  lama  memanfaatkan insfrastruktur teknologi komunikasi sebagai bagian dari menjalankan fungsi birokrasi yang mana
aparatur  pemerintah  Kota  Bandung  dituntut  untuk  dapat  menguasai  pemanfaatan  teknologi informasi dalam menunjang kinerjanya (Badan Pusat Statistik 2020).
Berbagai  faktor  dijadikan  alasan  mengapa  Kota  Bandung  dijadikan  salah  satu  kota  yang telah berhasil menerapkan eGovernment di Indonesia, alasan tersebut antara lain yaitu: Pertama,  adanya  dukungan  sarana  dan  infrastruktur  kota  yang  menunjang  untuk diterapkannya eGoverment . Kota Bandung merupakan kota yang berada di pulau Jawa yang mana pembangunan infrastruktur teknologi informasi jauh lebih unggul dibandingkan dengan kota-kota lainnya, hal ini menjadikan penerapan eGovernment di Kota Bandug menjadi lebih mudah untuk diterapkan  apabila  dibandingkan  dengan  kota-kota  lainnya  yang  ada  di  Indonesia  (Yunita  and Aprianto 2018).
Kondisi  infrastruktur  yang  menunjang tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Kota Bandung  untuk  dapat  menerapkan  eGovernmen  sebagaimana  tujuan  awal  pemerintah  Kota Bandung  yang  ingin  mewujudkan  pemerintahan  yang  berbasis  kepada  pemanfaatan  teknologi informasi,  sehingga  birokrasi  yang  ada  di  Kota  Bandung  merupakan  birokrasi  yang  mampu mengikuti  perkembangan  jaman,  khususnya  dalam  kemajuan  teknologi  informasi  yang  tengah berkembang di Indonesia saat ini.
Kedua, kondisi masyarakat yang telah mampu mengadopsi teknologi informasi. Masyarakat yang ada di Kota Bandung relatif sudah mampu menggunakan media komunikasi seperti telfon selurel,  penggunaan  layanan  berbasis  digital  seperti  belanja  online  dan  transportasi  umum berbasis  aplikasi  juga  sudah  menjadi  bagian  dari  masyarakat  Kota  Bandung,  kondisi  ini mengambarkan bahwa masyarkat Kota Bandung sudah terbiasa dengan teknologi informasi yang tengah berkembang saat ini (Sudarto 2006).
Kondisi terbiasanya masyarakat menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari- hari  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong  keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan  publik berbasis digital di Kota Bandung yang mana masyarakat sudah memahami bagaimana pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  yang  tidak  hanya  bersifat  konvesional tetapi juga berbasis teknologi informasi, berbagai layanan publik berbasis digital sudah diakses oleh  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Bandung  dan  selama  ini  tidak  diketemukan  kendala  yang berarti dari masyarakat mengenai kesulitan dalam mengakses layanan publik berbasis digital yang ada  di  Kota  Bandung,  tidak  heran apabila  Kota  Bandung  menjadi  salah  satu  kota  yang  ada  di Indonesia  yang  masyarakatnya  sudah  memulai  menuju  kepada  masyarakat  digital  (Herdiana 2021).
Ketiga, dukungan pihak swasta seperti penyedia sarana telekomunikasi yang pada akhirnya memudahkan akses terhadap teknologi informasi baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, semisal jaringan  internet  dengan  kecepatan  memadai  yang  dapat  dirasakan  oleh  banyak  warga masyarakat yang semua ini pada akhirnya memudahkan masyarakat dalam mengakses teknoligi informasi, termasuk  didalamnya  dalam  mengakses  layanan  publik  berbasis  digital yang  ada  di Kota Bandung.
Berbagai  prasyarat  keberhasilan  Kota  Bandung  dalam  menerapkan  pelayanan  publik berbasis digital sebagaimana dijelaskan di atas ditunjang oleh berbagai faktor mulai dari faktor sarana prasarana teknologi informasi sampai dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga tidak heran  apabila  Kota  Bandung  menjadi  salah  satu  kota  yang  ada  di  Indonesia  yang  berhasil menerapkan pemerintahahn berbasis teknologi informasi.
Upaya yang telah baik yang dilakukan oleh pemerntah Kota Bandung dalam mewujudkan pelaksanaan  pelayanan  publik  berbasis  digital  di  satu  sisi  perlu  diapresiasi  sebagai  kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi di sisi lain perlu dioptimalkan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Adapun upaya perbaikan tersebut mencakup beberapa hal yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Upaya menyusun keberlanjutan kebijakan pelayanan publik berbasis digital
Pelayanan  publik  berbasis  digital  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila  didukung  dengan kebijakan  yang  komrehensif  yang  dijadikan  panduan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam pemberian  pelayanan  publik  berbasis  digital,  sehingga  adanya  kejelasan  aturan  yang
memberikan  kepastian  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  publik  berbasis digital tersebut dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ada dalam aturan.
Upaya pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung yang lebih baik di masa  yang  akan  datang  mutlak  memerlukan  dukungan  kebijakan  yang  komprehensif  dan berkelanjutan, hal ini guna memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki gambaran mengenai arah kebijakan pelayanan pembangunan pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung, dengan begitu upaya tersebut  diharapkan akan saling mendukung satu dengan yang lainnya dan akan turut berkontribusi terhadap upaya peningkatan pelayanan publik berbasis digital yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
B. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah
Peningkatan  kualitas  aparatur  negara  menjadi  kunci  keberhasilan  dari  pengelolaan pelayanan  publik  yang  prima  yang  mana  adanya  aparatur  pemerintah  yang  berkualitas membuka  peluang  besar  terhadap  penciptaan  kinerja  birokrasi  yang  profesional  yang  pad akhirnya  akan  berdampak  kepada  perbaikan  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat,  sehingga masyarakat  akan  memiliki  kepuasan  terhadap  pelayanan  publik  yang diberikan oleh birokrasi pemerintah.
Kualitas aparatur pemerintah juga menjadi salah satu kunci dari keberhasilan  pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung yang mana  adanya  kemampuan  aparatur  pemerintah  tidak  hanya  kepada  penguasaan  tugas  dan fungsinya  masing-masing,  tetpai  penguasaan  penggunaan  alat  komunikasi,  teknologi  dan informasi  yang  akan  menunjang  kinerja  aparatur  pemerintah  tersebut  guna  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Didasarkan  kepada  uraian  tersebut,  maka  upaya untuk  mengoptimalkan  pelayanan  publik  berbasis  digital  yaitu  salah  satu  caranya  dengan membangun kualitas aparatur pemerintah yang baik dan profesional.
C. Pengadaan sarana dan infrastruktur
Pelayanan  publik  berbasis  digital  merupakan  pelayanan  publik  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  yang  mana  keberadaan  infrastruktur  teknologi  menjadi  bagian  penting agar pelaksanaan pelayanan tersebut dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditentukan di  awal,  oleh  sebab  itu  upaya  dalam  membangun  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  lagi berbasis  kepada  digital  yaitu  adanya  pembangunan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang memadai  baik  di  kalangan  instansi  pemerintah  maupun  bagi  masyarakat  umum  yang  akan mengakses llayanan publik berbasis digital.
Kota  Bandung  secara  umum  telah  memiliki  sarana  teknologi  informasi  yang  relatif  baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya, khususnya yang berada di wilayah PRovinsi JAwa  Barat,  kedepannya  pembangunan  infrastruktur  teknologi  informasi  guna  menunjang pelayanan publik berbasis digital yaitu adanya pemerataan infradtruktur teknologi informasi di  berbagai  wilayah  yang  ada  di  Kota  Bandung  sehingga  setiap  lapisan  masyarakat  akan menerima  manfaat  yang  sama  dalam  mengakses  layanan  publik  berbasis  digital  yang dilaksanakan di Kota Bandung.
Berdasarkan kepada uraian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, diharapkan pelayanan publik berbasis digital yang dilaksanakan di Kota Bandung akan lebih baik lagi di masa yang akan  datang,  dengan  begitu  pelayanan  publik  berbasis  digital  akan  menjadi  bagian  dari pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  yang  disesuaikan  dengan  kemajuan  teknologi informasi.

## Rekomendasi  Perbaikan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  di  Kota  Bandung  Pasca Pandemi Covid-19
Hasil  analis  sebagaimana  dijelaskan  dalam  artikel  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital yangdilaksanakan di Kota Bandung pasca pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan mengingat manfaat yang besar baik bagi pemerintah Kota Bandung maupun bagi masyarakat yang membutuhkan layanan publik. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut di atas,  maka  rekomendasi  pebaikan  pelayanan  publik  berbasis  dgital  di  Kota  Bandung  dapat dijelaskan sebagai berikut:

## A. Membangun Kepemimpinan Yang Kuat Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik
Kepemimpinan  dalam  birokrasi  diartikan  tidak  hanya  bagaimana  pimpinan  suatu organisasi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi juga mampu mengerakan  bawahan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagaimana  tujuan  awal yang  telah  ditentukan.  Didasarkan  kepada  pemahaman  ini  maka  kepemimpinan  dalam pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  publik  berbasis  digital  memerlukan  kepemimpinan  guna dapat terlealisasi dengan baik.
Kepemimpinan dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital memegangperanan yang sangat penting yang mama peran pemimpin dengan karakternya mampu menjadi bagian dari  keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan  publik  berbasis  digital  di  Kota  Bandung, kepemimpinan  di  sini  yaitu  kepemimpinan  mulai  dari  Wakilota  Bandung  sebagai  pucuk pimpinan  tertinggi  dari  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  juga  pimpinan-pimpinan  lainnya yang  secara  langsung  menyelenggarakan  pelayanan  publik  berbasis  digital,  para  pimpinan tersebut  antara  lain  yaitu  kepada  dinas,  camat,  lurah  sampai  dengan  pimpinan  dari  tokoh kemasyarakatan yang ada di satuan Rukun Tetangga yang juga sama menjalankan prosedur pelayanan publik. Pimpinan tersebut ada yang secara langsung menyelenggarakan pelayanan publik seperti Camat dan Lurah, adapula yang tidak secara langsung seperti Ketua RT, namun memiliki  peran  yangpenting  dalam  pelayanan  publik  khususnya  bagi  pembuatan  surat keterangan adminsitrasi kependudukan.
Kepemimpinan dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung dapat ditunjukan melalui beberapa hal berikut ini: Pertama, Walikota Bandung sebagi pucuk pimpinan  pemerintah  daerah  harus  mampu  menyusun  strategi  perencanaan  pembangunan pelayanan  publik  berbasis  digital  yang  mampu  ditunjang  dengan  kualitas  sumber  daya aparatur  pemerintah  yang  bagus  serta  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi penunjang pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital.
Walikota Bandung juga harus mampu menyusun kebijakan mulai dari kebijakan yang bersifat konseptual sampai dengan kebijakan yangbersifat praktis mengenai pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung, sehingga aturan mengenai pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital mampu dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandung.
Walikota Bandung harus mampu menggerakan seluruh aparatur pemerintah yang berada di  lingkungan  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  agar  mampu  melaksanakan  kebijakan pelayanan publik berbasis digital dengan baik sebagaimana tujuan awal yangelah ditentukan, kemampuan menggerakan aparatur pemerintah tersebut bisa ditunjukan langsungdengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan berbagai pemangku kepentingan yang  berada  di  bawah  kewenangan  Walikota  Bandung,  sehingga  aparatur  tersebut  bisa memahami  maksud  dan  tujuan  Walikota  Bandung  untuk  dapat  melaksanakan  pelayanan publik berbasis digital dengan baik.
Para  pimpinan  yang  ada  di  bawah  kewenangan  Walikota  Bandung  harus  mampu memahami  apa  yang  menjadi  kebijakan  Walikota  Bandung  dengan  cara  melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin mengenai pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital. Para pimpinan tersebut harus pula membangun komunikasi baik dengan sesama pemangku kepentingan  maupun  dengan  para  bawahan  di  tiap  unit  atau  instansinya  masing-masing mengenai kewajiban melaksanakan pelayanan publik berbasis digital dengan sebaik mungkin, dengan  begitu  akan  menciptakan  komunikasi  yang  baik  anta  sesama  para  pemangk kepentingan  dan  dengan  bawahan  di  tiap  unit instansi masing-masing  sehingga  diharapkan akan mampu mewujudkan pelayanan publik berbasis digital dengan baik sebagaimana tujuan awal yang telah ditentukan.

## B. Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kota Bandung
Pelaksanaan layanan publik  berbasis digital tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kebijakan yang disusun sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital tersebut  yang  dalam  hal  ini  yaitu  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun  kebijakan  penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.
Kebijakan yang disusun oleh pemertintah Kota Bandung harus sejalan dengan berbagai kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  digital  baik  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi  seperti  peraturan  perundang-undangan  maupun  sesama  peraturan  daerah  Kota Bandung, hal ini guna meminimalisis kebingungan dan ketidakpastian pelaksanaan pelayanan publik  berbasis  digital  di  Kota  Bandung.  Didasarkan  kepada  permasalahan  tersebut  maka menjadi  penting  untuk  menyusun  suatu  rencana  kebijakan  utama  yang  mengatur  seluruh pelaksanaan  pelayanan  publik  digital  dan  mengatur  berbagai  jenis  dan  bentuk  pelayanan publik  berbasis  digital,  sehingga  tidak  akan  terjadi  tumpeng  tindih  dalam  proses pelaksanaannya.
Setidaknya  terdapat  tiga  alasan  mengapa  pemerintah  Kota  Bandung  perlu  menyusun cetak biru kebijakan pelayanan publik berbasis digital, yaitu: Pertama, cetak biru kebijakan pelayanan publik berbasis digital diperlukan untuk pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik berbasis digital, sehingga ada dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam  menjalankan  tugasnya dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat.
Kedua, memberi kepastian mengenai rencana pengembangan pelayanan publik di Kota Bandung  yang  berbasis  digital,  dengan  begitu  dijadikan  acuan  pengembangan  kebijakan secara keberlanjutan dikarenakan sudah ada cetak biru sebagai dasar dan arah pengembangan pelayanan publik berbasis digital baik untuk saat ini maupun untuk tahap berikutnya di masa yang akan datang.
Ketiga,  memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  pelayanan publik  berbasis  digital  yang  telah  dan  akan  dilaksanakan  ileh  pemerintah  Kota  Bandung, dengan  begitu  diharapkan  masyarakat  tidak  hanya  mengetahui  mengenai  pentingnya penerapan  pelayanan  publik  berbasis  digital  untuk  memudahkan  masyarakat  memperoleh pelayanan  publik,  tetapi  juga  diharapkan  masyarakat  mampu  membantu  dan  berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kebijakan pelayanan publik berbasis digital yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.
C. Identifikasi Layanan Publik Berbasis Digital di Kota Bandung Secara Menyeluruh Mengubah  pelayanan  publik  yang  telah  lama  dilaksanakan  secara  langsung  yang mempertemukan  aparatur  pemerintah  pemberi  layanan  publik  dengan  masyarakat  yang memohon  pelayanan  publik  membutuhkan  waktu  yang  mama  baik  pemerintah  maupun masyarakat perlu membiasakan diri terhadap proses baru yang kini dilakukan secara digital, oleh  sebab  itu  perlu  untuk  mengidentifikasi  pelayanan  publik  apa  saja  yang  harus  segera dilakukan secara digital dan pelayanan publik mama yang diperkirakan membutuhkan waktu untuk  berubah  dari  yang  awalnya  dilakukan  secara  langsung  tatap  muka  menjadi  secara digital.
Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  hal  ini  harus  mampu  mengidentifikasi  potensi  dari berbagai  pelayanan  publik  yang  ada  di  Kota  Bandung  apabila  dilaksanakan  secara  digital, seperti  bagaimana  persiapan  kebijakannya,  bagaimana  kesiapan  infrastruktur teknologi  dan tidak  kalah  pentingnya  bagaimana  kesiapan  dan  tanggapan  masyarakat  yang  memohon pelayanan publik apabila dilakukan pelayanan publik berbasis digital.
Proses  identifikasi  menjadi  penting  untuk  memastikan  bahwa  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  pelayanan  publik  diharapkan  mampu  mempermudah  proses pelaksanaan  pelayanan  publik  itu  sendiri,  jangansampai  justru  pelayanan  publik  yang diselenggarakan secara digital menjadi proses yang menyulitkan dan menjadi tidak optimal
diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga pelayanan publik yang seharusnya dapat memberikan  kepuasan  kepada  masyaakat  justru  tidak  dapat  diberikan  sebagaimana  tujuan awal yang telah ditentukan.
Proses  identifikasi  terhadap  berbagai  pelayanan  publik  berbasis  digital  juga  ditujukan untuk  mengetahui  kesiapan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  yang  sekarang  berbasis kepada digital, sehingga selain masyarakat mengetahui juga masyarakat bisa memahami baik prosedur maupun tata cara permohonan pelayanan publik tersebut, dengan begitu masyarakat tidak akan kebingungan dan tidak akan merasa lebih sulit melakukan permohonan peayanan berbasis kepada digital.
Berdasarkan  kepada  uraian  tersebut  diatas  maka  proses  identifikasi  terhadap  berbagai pelayanan  publik  yang akan  diubah  menjadi  berbasis  digital menjadi  bagian  penting  untuk dapat  melihat  potensi  dari  pelayanan  publik  berbasis  digital  yangakan  diberikan,  sehingga dalam proses pelakanaannya akan berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 4. KESIMPULAN
Pelayanan publik berbasis digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian layanan publik yang baik oleh pemerintah, khususnya pada saat pandemi Covid-19 yang mana pelayanan  publik  secara  digital  mampu  meminimalisir  penyebaran  virus  Covid-19.  Pelayanan publik berbasis digital yang telah diterapkan oleh Kota Bandung selama pandemi Covid-19 harus tetap dilaksanakan pasca pandemi Covid-19 mengingat banyak manfaat yang telah dirasakan dari pelayanan publik berbasis digital baik untuk masyarakat maupun untuk organisasi pemerintahan itu sendiri.
Optimalisasi  pelayanan  publik  berbasis  digital  di  Kota  Bandung  dapat  dilakukan  melalui beberapa langkah antara lain yaitu: Pertama, upaya menyusun keberlanjutan kebijakan pelayanan publik  berbasis  digital.  Kedua,  peningkatan  kualitas  aparatur  pemerintah  dalam  aspek pemanfaatan  teknologi  informasi.  Ketiga,  pengadaan  sarana  dan  infrastruktur  penunjang pelayanan  publik  berbasis  digital.  Ketiga  upaya  tersebut  diharapkan  mampu  mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang dilaksanakan di Kota Bandung sehingga tidak hanya akan mampu  mewujudkan eGovernment tetapi  juga  mampu  memberikan  kepuasan  mayarakat  yang mengakses pelayanan publik di Kota Bandung.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020 . Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
Herdiana, Dian. 2021. “Indonesia’s Digital Society: Challenges and Prospects.” In International Conference on Political, Social and Humanities Sciences , Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 77–85.
Herdiana, Dian, Yayan Muhammad Royani, and Idah Wahidah. 2022. “The Public Value of E- Government at The Village Level.” Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 14(1): 78–90.
Humas  Kota  Bandung.  2022.  “Canggih!  Layanan  Administrasi  Kependudukan  Kota  Bandung Siap  Go  Digital.” bandung.go.id .  https://www.bandung.go.id/news/read/6749/canggih- layanan-administrasi-kependudukan-kota-bandung-siap-go-digita (July 27, 2022).
Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayanan Publik . Edisi Kedu. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Lumbanraja,  Anggita  Doramia.  2020.  “Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E- Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi.” Administrative Law and Governance Journal 3(2): 220–31.
Maryam, Neneng Siti. 2016. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi VI(1): 1–18.
Naviandri.  2021.  “Layanan  Satu  Pintu  Di  Bandung  Pakai  Smart  City  Sadayana  Sumber:”
mediaindonesia.com .  https://mediaindonesia.com/nusantara/458886/layanan-satu-pintu- di-bandung-pakai-smart-city-sadayana (May 21, 2022).
Nugraha, Joko Tri. 2018. “E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman).” Jurnal komunikasi dan Kajian Media 2(1): 32–42.
Prakoso, Rio. 2018. “Kesiapan Kota Di Indonesia Dalam Mengimplementasikan Gerakan Menuju 100 Smart City.” : 1–8.
https://www.academia.edu/36604463/Kesiapan_Kota_Di_Indonesia_Dalam_Mengimple mentasikan_Gerakan_Menuju_100_Smart_City.
Pratama, Rizky Hersya, Abdul Hakim, and Muhammad Shobaruddin. 2015. “Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga  (e-RT/RW  (Studi  e-Governmentdi  Kelurahan  Ketintang  Kecamatan  Gayungan Pemerintah Kota Surabaya).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(12): 2128–34.
Rifani, Denny Nazaria. 2021. “Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.” Sawala: Jurnal Administrasi Negara 9(2): 115–24. Sudarto,  Yudo.  2006.  “E-Goverment  Dan  Reformasi  Birokrasi  Menuju  Pemerintahan  Yang Baik.”  In Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  &  Komunikasi  Untuk  Indonesia , Bandung, 44–47.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sulistyo, and Basuki. 2014. Metode Penelitian . Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Yunita,  Novi  Prisma,  and  Rudi  Dwi  Aprianto.  2018.  “Kondisi  Terkini  Perkembangan Pelaksanaan  E-Government  Di  Indonesia:  Analisis  Website.”  In Seminar  Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) , Yogyakarta, 329–36.