JIGE 5 (2) (2024) 948-958

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650
Analisis  Pengarusutamaan  Gender  di  Indonesia,  2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi
Nurdin 1*
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia * Corresponding author email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id

## Article Info
Article history:
Received March  15, 2024 Approved May 09  2024

## ABSTRACT
The  institutionalization  of  gender  mainstreaming  is  an  important  and decisive  step  in  encouraging  successful  implementation  at  both  the Central and Regional Levels in Indonesia. After almost two decades (2000- 2023) the establishment of gender mainstreaming policies in Indonesia still faces  institutionalization  obstacles.  These  institutional  barriers  are  an important factor in the stagnation of implementing gender mainstreaming in Indonesia. The research method used was a qualitative approach related to  gender  mainstreaming  policy  issues  in  Indonesia.  Data  collection  was carried out through literature studies of official documents, online news, books  and  previous  research  articles  using  an  institutionalization approach.  The  research  results  explain  that  the  stagnation  of  gender mainstreaming  policies  in  Indonesia,  both  in  Ministries/State  Institutions and  Regional  Governments,  is  due  to  weak  institutionalization  efforts  by the  government  and  regional  governments  which  has  an  impact  on  the slow integration of gender analysis into gender planning and budgeting.

## ABSTRAK
Institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  menjadi  langkah  penting  dan menentukan  dalam  mendorong  keberhasilan  implementasiannya  baik  di Tingkat Pusat dan Daerah di Indonesia. Setelah hampir dua dekade (2000- 2023)  penetapan  kebijakan  pengarusutamaan  gender  di  Indonesia  masih menghadapi  hambatan  institusionalisasi.  Hambatan  pelembagaan  ini menjadi  faktor  penting  stagnasi  pengimlementasian  pengarusutamaan gender  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan pendekatan kualitatif terkait dengan permasalahan kebijakan pengarusutamaan  gender  di  Indonesia.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  baik  dokumen  resmi,  berita  online,  buku  dan artikel penelitian sebelumnya dengan dengan pendekatan
institusionalisasi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  stagnasi  kebijakan pengarusutamaan  gender  di  Indonesia  baik  di  Kementerian/Lembaga Negara  dan  Pemerintah  Daerah  disebabkan  masih  lemahnya  upaya pelembagaan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  berdampak pada lambatnya pengintegrasian analisi gender ke dalam perencanaan dan penganggaran gender. Keywords: Gender mainstreaming, institutionalization, stagnation, policy
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi . Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (2), 948–958. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650

## PENDAHULUAN
Institusionalisasi  atau  proses  melembagakan  dan  menjadikan  pengarusutamaan  gender menjadi  bagian  dari  strategi  tatakelola  pemerintahan  ( governance )  menjadi  tahapan  penting dalam  kesinambungan  kebijakan  ini  baik  di  tingkat  internasional  dan  nasional  (McNutt, Kathleen  and  Béland,  2015;  True,  Jacqui  and  Parisi,  2012). Beberapa  negara  telah  melakukan tahapan  ini  baik  dengan  hasil  yang  menjanjikan  atau  sebaliknya  mengalami  stagnasi  dalam pengimplementasian  strategi  pengarusutamaan  gender.  Negara-negara  Eropa  menjadi percontohan dalam institusionalisasi pengarusutamaan gender bagi negara-negara lain di dunia. Faktor  keberhasilan  institusionalisasi  (pelembagaan)  terbukti  memberikan  dampak  pada penerapan  pengarusutamaan  gender  di  Uni  Eropa.  Sehingga,  hal  ini  berkontribusi  pada pengembangan  strategi  yang  lebih  efektif  untuk  mendorong  perubahan  kelembagaan  menuju kesetaraan yang lebih besar (Minto, Rachel and Mergaert, 2018). Korea Selatan menjadi negara percontohan  bagaimana  pemerintah  dan  gerakan  perempuan  bekerja  sama  dalam pengimplementasian  pengarusutamaan  gender.  Keberhasilan  negara  Korea  dalam  penerapan pengarusutamaan  gender  diawali  dari  institusionalisasi  gerakan  perempuan.  Organisasi masyarakat  sipil  perempuan  menjadi  semakin  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan  dan perumusan perubahan hukum setelah berakhirnya rezim militer pada 2007 (Kim, Seung-kyung and  Kim,  2011).  Negara-negara  maju  lainnya  seperti  Afrika  Selatan,  Australia  dan  Kanada memperlihatkan  bahwa  keberhasilan  pengarusutamaan  gender  dikarenakan  ketiga  negara  ini telah  menyempurnakan  tahapan  institusionalisasi.  Tahapan  penting  dalam  penyempurnaan kebijakan  gender  pada  ketiga  negara  ini  adalah  bagaimana  mereka  menyelesaikan  hambatan pengimplementasian  pengarusutamaan  gender  dengan  penguatan  lembaga  pemerintahan ( institutional machineries ) dalam mengadvokasi kesetaraan gender (Goetz, 2003).
Dalam  kasus  institutionalisasi  pengarusutamaan  gender  di  negara-negara  berkembang tidak  sebaik  di  negara-negara  maju.  Inisiatif  untuk  melakukan  pelembagaan  atau pengorganisasian pengarusutamaan gender di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia masih  mengalami  kendala  dan  resistensi(Nurdin,  2022).  Inisiatif  kesetaraan  gender  tidak didukung  dengan  secara  politik  dan  budaya.  Sehingga  institusionalisasi  pengarustutamaan gender  mengalami  stagnasi  karena  hanya  berkutat  pada  agenda  teknis  dalam  mengakomodasi peran  terbatas  perempuan  dalam  organisasi  (Lee-Gosselin,  2013).  Perserikatan  Bangsa-Bangsa ( United  Nations )  menyatakan  bahwa  keberhasilan  institusionalisasi  pengarusutamaan  gender akan  menentukan  keberhasilan  kebijakan  kesetaraan  gender.  Negara  (pemerintah)  di  setiap negara  anggota  dapat  memberikan  dukungan  yang  lebih  baik  terhadap  proses  transformasi perubahan  organisasi  menuju  kesetaraan  gender.  Institusionalisasi  pengarusutamaan  gender diaplikasikan pada seluruh tingkatan kepemimpinan organisasi.  Negara (pemerintah) memiliki akuntabilitas  minimal  dalam  membentuk  pengaturan  kelembagaan  seperti  unit  gender  dan sistem titik fokus gender untuk mendukung pengarusutamaan gender (Hannan, 2022).
Institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  di  Indonesia  dimulai  sejak  dikeluarkannya Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  di  era  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Instruksi presiden  ini  menjadi  awal  diperhatikannya  isu  gender  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di Indonesia.  Institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  menjadi  langkah  strategis  bagi  suatu negara dalam upaya mewujudkan program dan kebijakan gender dalam pembangunan (Instruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  Tentang  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan Nasional, 2000). Institusionalisasi pengarusutamaan gender mengalami dinamika seiring dengan pergantian rezim pemerintahan. Setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan  mulai  era  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  hingga  presiden  Joko  Widodo. Kebijakan institusionalisasi pengarusutamaan gender pada kedua presiden ini mulai diterapkan baik pada tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga Negara) pada tingkat pemerintahan daerah. Di tingkat  Pusat  kebijakan  pengarusutamaan  gender  diintegrasikan  dalam  perencanaan pembangunan  nasional  jangka  menengah  terkait  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan (Nurdin, 2024).
Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  kebijakan  pelembagaan pengarusutamaan  gender  untuk  diterapkan  dalam  peraturan  daerah  (Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014,  2014).  Urgensi  institusionalisasi pengarusutamaan gender di daerah diatur dengan peraturan daerah merupakan langkah penting untuk  melembagakan  aturan-aturan  yang  mengikat  setiap  organisasi  perangkat  daerah  untuk menerapkan  analisis  gender  dalam  setiap  perencanaan  dan  penganggaran  yang  menggunakan anggaran  daerah  (Nurdin,  2022).  Tindak  lanjut  dari  kebijakan  institusionalisasi pengaarusutamaan  gender  di  daerah  dikuatkan  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  yang menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin  mengkaji  dan  menganalisa  beberapa  fakta  terkait dengan  kebijakan  institusionalisasi  pemerintah  Indonesia  sejak  2000  sampai  2023  yang diterapkan dan diimplementasikan oleh  seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mendasarkan  fakta  empiris  berupa  temuan  penelitian  terkait  kebijakan  institusionalisasi sebelumnya,  maka  pertanyaan  penelitian  ini  adalah  “bagaimana  strategi  institusionalisasi pengarustutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam pengimplementasiannya baik di tingkat Pusat dan Daerah?”.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  memahami  fenomena  yang terjadi pada subjek penelitian dalam kehidupan bersosial seperti tindakan, persepsi, perilaku, dan sebagainya  secara  deskriptif  melalui  susunan  bahasa  dan  kata-kata  berdasarkan  pada  kerangka khusus  ilmiah  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Moleong,  2018,  p.  6).  Sementara  analisis yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  kritis  terhadap  data  dan  informasi  yang  relevan dengan  tujuan  penelitian.  Dengan  pendekatan  analisis  kritis  peneliti  mengumpulkan  berbagai data  empiris  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  selama  periode  waktu  yang telah  ditetapkan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  perspustakaan  baik  buku,  artikel, berita online dan dokumentasi resmi negara dan lain-lain (Siyoto, Sandu dan Sodik, 2015).
Kasus  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  permasalahan institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  baik  di  tingkat  kementerian/lembaga  negara  dan pemerintah daerah. Penelitian melakukan analisis data dan informasi yang tersedia dari berbagai
sumber  data  sekunder  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Sementara  analisis  substansi penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  institusionalisasi  atau  pelembagaan  norma pengarusutamaan  gender  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Kerangka  konseptual institusionali dan feminisme menjadi alat analisis utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian  serupa  terkait  keberhasilan  dan  kegagalan  serta  stagnasi  kebijakan  pengarusutamaan gender yang telah diimplementasikan di Indonesia selama kurun waktu 2000 hingga 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengarusutamaan gender ( gender mainstreaming ) merupakan tindaklanjut dari Rencana Aksi Beijing Platform Tahun 1995 yang diselenggarakan oleh PBB pada acara Konferensi Internasional Tentang Wanita. Sejak saat itu kebijakan pengarusutamaan gender menjadi landasan bagi setiap negara dalam melakukan institusionalisasi kebijakan gender (Moser, Caroline and Moser, 2005). Rencana aksi global 1995 ini merepresentasikan upaya para pendukung kesetaraan gender untuk membangun  keberhasilan  gerakan  perempuan  dan  mengatasi  masalah-masalah  kesetaraan gender  di  berbagai  negara  (Abou-Habib,  2020).  Artinya  pengarusutamaan  gender  melalui institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  baik  di  internal  pemerintah,  pemerintaha  daerah maupun  yang  melibatkan  kelompok-kelompok  kepentingan,  berupaya  penataan  pemerintahan yang baik (True, Jacqui and Parisi, 2012).

## A. Pengarusutamaan Gender: Pendekatan Institusionalisasi
Pengertian pengarusutamaan  gender  secara  umum  telah  didefenisikan  oleh  Perserikantan Bangsa-Bangsa  (PBB)  sebagai  acuan  dan  pedoman  bagi  setiap  negara  anggota.  Indonesia sebagai salah satu negara anggota wajib menyusun norma pengaturan pelaksanaan kebijakan ini. Tahapan awal yang dilakukan oleh setiap negara anggota adalah melakukan pelembagaan pengarusutamaan  gender.  Tabel  1  menjelaskan  pengertian  dan  strategi  pengarusutamaan gender yang menjadi pedoman bagi negara dalam melakukan institusionalisasi.
Tabel 1. Pengertian Pengarusutamaan Gender dalam Pendekatan Institusional
Institusi Pengertian/Definisi Strategi Perseritakan Bangsa-Bangsa ( United Nations ) Pengarusutamaan  gender  adalah proses memasukkan perspektif gender  ke  dalam  setiap  tindakan, kebijakan, undang-undang atau tindakan. Perspektif  gender  dalam  semua kebijakan dan program sehingga,  sebelum  pengambilan keputusan,  dilakukan  analisis terhadap dampak terhadap perempuan dan laki-laki. Dewan  Ekonomi dan Sosial ( The Economic and Social Council ) Pengarusutamaan  gender  sebagai suatu  proses  dimana  perspektif gender dipertimbangkan dalam semua  kegiatan  pembangunan  dan perhatian diberikan pada  bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak  pada  laki-laki  dan perempuan secara berbeda. Konseptualisasi  gender  sebagai ‘variabel  sosial  budaya  lintas sektoral’ dan memerlukan integrasi  di  seluruh  bidang pembangunan termasuk pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, pengembangan, implementasi dan pemantauan proyek. Program Pembangunan PBB ( United Nation Development Pengarusutamaan  perspektif  gender adalah  proses  menilai  dampak terhadap  perempuan  dan  laki-laki dari
setiap tindakan
yang direncanakan,  termasuk  undang-
Strategi untuk menjadikan keprihatinan  dan  pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi  integral  dari  desain, implementasi,  pemantauan  dan

## Nurdin / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)
Institusi Pengertian/Definisi Strategi Program ) undang,  kebijakan  atau  program,  di bidang  apa  pun  dan  di  semua tingkatan. evaluasi  kebijakan  dan  program di semua bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Instruksi Presiden Nomor  9  Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pengarusutamaan  gender  sebagai suatu  strategi  untuk  mencapai kesetaraan  dan  keadilan  gender (KKG) di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender  melalui  kebijakan  dan program  yang  memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan,  dan  permasalahan perempuan  dan  laki-laki  ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi.
Mendasarkan pada tabel 1 di atas makan dapat dianalisa bahwa pengarusutamaan gender secara umum diartikan sebagai pengintegrasian secara sistematis kebutuhan, kepentingan dan prioritas perempuan dan laki-laki dalam pengimplementasian seluruh kebijakan dan aktifitas organisasi  atau  pelembagaan  (institusionalisasi).  Penataan  pengarusutamaan  gender  telah menjadi  perhatian  dari  lembaga/institusi  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). PBB  berupaya  melakukan  pelembagaan  (institusionalisasi)  norma  pengarusutamaan  gender untuk diterapkan di setiap negara anggota. Pelembangaan pengarusutamaan gender menjadi penting  untuk  dilaksanakan  oleh  suatu  negara  untuk  mempercepat  penyusunan  norma  ke dalam  kebijakan  dan  program  pembangunan.  Negara  berkewajiban  untuk  membentuk lembaga-lembaga  penggerak  pengarusutamaan  gender  ( institusional  machineries )  guna mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (Staudt,  2003).  Pengarusutamaan  gender merupakan  strategi  untuk  menjadikan  perhatian  dan  pengalaman  perempuan  serta  laki-laki sebagai bagian terintegrasi dari desain, implementasi, monitoring (pemantauan) dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh aspek politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki  masing-masing  memperoleh  manfaat  yang  setara  dan  pada  akhirnya  dapat mempersempit ketidaksetaraan gender (Porter,Fenella and Sweetman, 2005, p. 3).

## B. Strategi dan Tujuan Pelaksanaan PUG di Indonesia
Pelaksanaan  PUG  di  Indonesia  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  gender  terhadap permasalahan,  kebutuhan,  kepentingan,  aspirasi  laki-laki  dan  perempuan  kedalam  bentuk kebijakan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi. Institusi pemerintah dan pemerintah daerah  melaksanakan  kebijakan,  program,  kegiatan,  monitoring  dan  evaluasi  diintegrasikan pada  dokumen  perencanaan  seperti  RPJPN,  RPJMN,  RPJPD,  RPJMD,  RKP,  RKPD, RENSTRA, dan RKA. Pelaksanaan PUG memiliki makna dan pengaruh yang sangat penting dalam pelembagaan norma dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (untuk lebih jelas lihat tabel 2 di bawah).
Tabel 2. Makna Pelaksanaan PUG di Indonesia Kajian PUG Gender Perspektif Objektivitas Pengarusutamaan gender sebagai kesetaraan peran dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki sebagai aktor atau pelaku serta penikmat pembangunan Keduanya  saling  berbagi peran  dan  fungsi  yang setara dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender  sebagai  pelaku Perempuan dan laki-laki memiliki  akses  yang  setara Akses dan penguasaan yang setara  atas  sumber  daya,
Kajian PUG Gender Perspektif Objektivitas pembangunan. dalam seluruh tingkatan proses pembangunan. manfaat  pembangunan  dan pembuatan keputusan, proyek, program dan kebijakan. Pengarusutamaan gender sebagai pemerataan kualitas SDM. Perempuan dan laki-laki memiliki  kesempatan  setara untuk menjadi manusia berkualitas. Peningkatan kualitas Sumber  Daya  Manusia  di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pengarusutamaan gender  sebagai  tujuan bersama. Perempuan dan laki-laki memiliki  kedudukan  setara dalam organisasi. Dukungan terhadap program eksklusif pemberdayaan  perempuan di berbagai organisasi ekonomi, sosial dan politik. Pengarusutamaan gender  untuk  keadilan sosial dan ekonomi. Perempuan dan laki-laki berperan  dalam  mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Implementasi  program  dan kegiatan sosial dan ekonomi  yang  berkeadilan gender.
Pada  dasarnya  tujuan  pelaksanaan  PUG  di  Indonesia  adalah  menjadikan  isu-isu  gender sebagai arus utama dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun sasaran  utama  PUG  adalah  kebijakan  (negara/pemerintah),  program  aksi  (masyarakat), institusi  (organisasi  dan  masyarakat).  PUG  sebagai  konsep  dan  strategi  saling  menguatkan tujuan satu sama lain. Tujuan PUG di Indonesia menekankan pada pengurangan kesenjangan gender,  memberikan  keadilan  dan  kesempatan  yang  setara  dalam  seluruh  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Tujuan  PUG  ini  dapat  dicapai  dengan  menekankan  perlunya strategi  yang  dilakukan  pemerintah,  pemangku kepentingan  dan  masyarakat  secara  bersama (analisa lebih mendalam dapat dibaca pada tabel 3 dibawah).
Tabel 3. Tujuan Pelaksanaan PUG di Indonesia Tujuan PUG Strategi PUG 1. Meniadakan/mengurangai kesenjangan gender dan diharapkan terciptanya pembangunan yang responsif/berperspektif gender; 2. Memberikan ‘ fairness ’ atau perlakuan  adil  bagi  kelompok target  laki-laki  dan  perempuan sebagai  pemenuhan  hak  Asasi Manusia (keadilan gender); dan 3. Memberi kesempatan yang setara bagi kelompok target laki- laki  dan  perempuan  (kesetaraan gender). 1. Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan  dan  pengaggaran (PPRG); 2. Mengimplementasi kebijakan, program  dan  kegiatan  yang responsive gender untuk mengurangi  kesenjangan  gender dalam seluruh bidang pembangunan; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan  PUG  baik Pusat dan Daerah untuk mengukur keberhasilan dan
hambatan.

## C. Kebijakan Institusionalisasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia
Pelaksanaan  PUG  di  Indonesia  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  mendukung  institusionalisasi  legalitas  PUG  baik  di  Pusat  dan  Daerah. Institusionalisasi PUG ini dimulai sejak 2000 hingga 2012. Institusionalisasi ditekankan pada pelembagaan  PUG  baik  di  Pusat  (kementerian,  dan  lembaga  negara/instansi  negara)  dan Daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota).
Tabel 4. Institusionalisasi PUG di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Institusionalisasi PUG Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; - Instuksi  instansi  dan  lembaga pemerintah  di  tingkat  Pusat  dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender. - Menginisiasi Regulasi, SDM, Pokja dan Data Gender. Undang-undang  Nomor  23  tahun 2014  juncto  Undang-Undang  Nomor 9  tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah; - Mengamanatkan pembentukan Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  perlindungan  Anak  di  setiap daerah. - Mengimplementasikan  kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan.
Peraturan  Menteri Dalam  Negeri No. 67  Tahun  2011  tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  15  Tahun  2008  Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; - Percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh  SKPD  di  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. - Pelembagaan Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota. Surat  Edaran  Bersama  antara  4 (empat)  Kementerian  Nomor:  SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan  Gender  (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). - Pelembagaan  PUG  di  seluruh lembaga Kementerian/instansi negara  dan  pemerintah  daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran  Responsif  Gender
(PPRG).
Institusionalisasi PUG yang diawali dengan Instruksi Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000  ditindaklanjuti  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pelembagaan PUG di Kementerian, Instansi Negara, dan Pemerintah Daerah. Akhir dari institusionalisasi ini adalah upaya dari 4 (empat) Kementrian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Badan  Pembangunan  Nasional,  dan Kementrian  Keuangan yang melakukan percepatan PUG melalui PPRG. Namun demikian, strategi  PPRG  hingga  saat  ini  belum  dapat  dijalankan  secara  maksimal  oleh  setiap lembaga/instansi pemerintah baik Pusat dan Daerah.
D. Tantangan Institusionalisasi PUG dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia
Upaya  untuk  melakukan  institusionalisasi  dan  internalisasi  isu-isu  gender  dalam  setiap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengimplementasiannya tidak sederhana dan  mudah.  Selama  kurun  waktu  2000  hingga  2023  implementasi  PUG  masih  menghadapi tantangan yang masih belum dapat diselesaikan dengan komprehensif.
Tabel 5. Tantangan Institusionalisasi PUG di Indonesia
Tantangan Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Daerah Aspek Kelembagaan PUG Dinamika  pergantian  kepemimpinan kepala  daerah  baik  di  tingkat  Provinsi dan kabupaten/kota. Kepemimpinan  daerah  (lokal)  dalam pelembagaan regulasi PUG. Perubahan  struktur  baru  dan  personil baru (SOTK baru) di daerah Pelembagaan  dinas  yang  khusus mengurusi  pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak. Penunjukan peserta latihan atau advokasi  cenderung  akan  menunjuk orang  yang  bukan  perencana  atau pelaksana kegiatan. Pelembagaan  PUG  masih  terkendala oleh kekurangan tenaga/SDM terlatih. Target  peserta  biasanya  orang  yang mempunyai kegiatan sibuk dan kadangkala  orang  kepercayaan  dari pimpinan; Penguatan  pelembagaan  SDM  masih terkendala oleh aspek birokratisasi. Pelibatan  daerah  dalam  hal  ini  Dinas PPPA  hanya  sekedar  penyelenggara, atau panitia; Dinas PPPA tidak memiliki kewenangan  penuh  dalam  percepatan pelembagaan  Pokja  PUG  di  seluruh intansi/lembaga dan SOTK. Kurangnya  fasilitator  daerah  terutama dari Dinas PPPA dan Bappeda; Pelembagaan  PUG  hanya  menjadi tugas wewenang 1 instansi/kementrian dan tidak terkoordinasi dengan baik. Tidak  tersedianya  anggaran  untuk Capacity  Building PUG  di  Pusat  dan daerah Pelembagaan  SDM  PUG  hanya menjadi  kewenangan  Kemen  PPPA dan Dinas PPPA sehingga berdampak pada  kualitas  dan  kuantitas  SDM terlatih PUG. Penyusunan  perencanaan  dan  anggaran Pembangunan  yang  masih  belum didasarkan pada analisis gender. Pelembagaan  PUG  masih  belum didukung  dengan  data  gender  yang komprehensif sebagai bahan pembuatan kebijakan.
Kebijakan institusionalisasi PUG di Indonesia hingga pemerintahan Joko Widoso-Ma’ruf Amin belum secara konsisten dijalankan baik di Tingkat Kementerian dan non Kementerian serta  pemerintah  daerah.  Pelembagaan  PUG  di  Pusat  dan  Daerah  bahkan  dinilai  hanya sebatas formalitas dalam memenuhi amanah peraturan perundang-undangan.
Ketidakonsistenan  ini  menjadi tantangan  serius  dalam  upaya  mensukseskan kebijakan  PUG di Indonesia (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 5 diatas).
E. Analisis Institusionalisasi PUG di Indonesia, Periode 2000-2023
Penerapan  kebijakan  pengarusutamaan  gender  secara  nasional  dilatarbelakangi  oleh permasalahan  kesenjangan  gender  yang  tinggi  dan  belum  efektifnya  lembaga pengarusutamaan  gender.  Secara  kelembagaan,  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan gender  di  Pusat  dan  Daerah  masih  menghadapi  kendala.  Permasalahan  yang  dihadapi pemerintah  daerah  bervariasi  mulai  dari  implementasi  kebijakan,  alat  analisis,  komitmen politik,  dan  rendahnya  dukungan  terhadap  kesetaraan  gender.  Aparatur  negara  dan masyarakat masih bingung memahami konsep dan isu gender serta manfaat pengarusutamaan gender  dalam  pembangunan.  Selain  itu,  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dalam
melaksanakannya, khususnya sumber daya manusia serta penyediaan dan pemanfaatan data gender pada setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.
Kendala  atau  permasalahan  dalam  penerapan  kebijakan  pengarusutamaan  gender  di daerah terfokus pada kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep dan praktik pengarusutamaan  gender  serta  implementasinya,  keterbatasan  anggaran,  serta  perubahan nomenklatur kelembagaan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender baik di tingkat Pusat maupun Daerah menghadapi tantangan kelembagaan. Tantangan kelembagaan tersebut mulai dari meningkatkan komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, membangun  mekanisme  pemantauan,  membangun  kolaborasi,  jaringan,  dan  sinergi. Kebijakan  yang  perlu  segera  dilaksanakan  adalah  dengan  melibatkan  sinergi  antar kementerian/lembaga,  organisasi  perangkat  daerah,  perguruan  tinggi,  lembaga  swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
Percepatan  institusionalisasi  atau  pelembagaan  PUG  di  Indonesia  yang  telah  berjalan selama  dua  dekade  (2000-2023).  Namun  demikian,  upaya  pelembagaan  PUG  di  Indonesia masih mengalami stagnasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu regulasi, sumber daya manusia,  kelompok  kerja  (Pokja),  dan  data  gender.  Dalam  upaya  ini  maka  terdapat  dua skema yang dapat ditempuh baik internal Kemen PPPA melalui fasilitasi pembentukan Pokja PUG,  analisis  gender,  dan  penyusunan  data  gender.  Selain  itu  Kemen  PPPA  juga  dapat melakukan pendampingan GAP & GBS K/L & Pemda, penguatan kapasitas Inspektorat K/L serta  pengembangan e-governance pelayanan  publik.  Sementara  secara  eksternal institusionalisasi  PUG  dapat  melibatkan  kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah, stakeholder (pemanguku  kepentingan)  lain  seperti  swasta,  pusat  studi/perguruan  tinggi, lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  kementerian  penggerak  (Kemendagri,  Bappenas,  dan Kementrian Keuangan).
Tolok  ukur  keberhasilan  penerapan  kebijakan  pengarusutamaan  gender  di  berbagai kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  diapresiasi  melalui  penghargaan  APE (Anugerah  Parahita  Ekapraya).  Pada  tahun  2018  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan APE yang terdiri dari 4 (empat) kategori. Kategori  primer  diberikan  kepada  2  provinsi  dan  44  kabupaten/kota.  Kategori  Sedang diberikan  kepada  1  Kementerian,  8  Provinsi,  dan  75  Kabupaten/Kota.  Kategori  Utama diberikan  kepada  1  Kementerian,  8  Provinsi,  dan  36  Kabupaten/Kota.  Kategori  Mentor tertinggi  diberikan  kepada  6  Kementerian/Lembaga,  4  Provinsi  dan  4  Kabupaten/Kota (Siaran  Pers  9  Menteri,  22  Gubernur,  dan  159  Bupati/Walikota  Raih  Kera  2018). Keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan  gender  pada  kategori  pendamping diberikan  kepada  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  dan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Sedangkan  untuk  kabupaten/kota  dengan kategori  pendampingan  diberikan  kepada  Kabupaten  Rembang,  Provinsi  Jawa  Tengah, Kabupaten  Sleman,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Kabupaten  Wonosobo,  Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Hasil evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender menyatakan bahwa  190  (31,19%)  dari  609  kementerian/lembaga  serta  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota  telah  menerapkan gender  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Persentase tersebut sangat jauh dari kemajuan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender mengingat masih  di  bawah  50  persen.  Indikator  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengarusutamaan gender di Indonesia belum berhasil. Kegagalan ini sejalan dengan hasil analisis bahwa banyak
kendala  yang  teridentifikasi  namun  pada  praktiknya  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah belum mampu mengatasinya.

## KESIMPULAN
Institusionalisasi  pengarusutamaan  gender  menjadi  langkah  awal  bagi  setiap  negara anggota  PBB  dalam  upaya  memenuhi  tujuan  ke-5  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development  goals)  yaitu  mencapai  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  semua perempuan dan anak perempuan. Institusionalisasi pengarusutamaan gender di Indonesia selama kurun  waktu  2000  hingga  2023  masih  mengalami  stagnasi.  Kondisi  ini  tentu  saja  menjadi kendala  utama  bagi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  ke-5 SDGs.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  mengalami  kendala  untuk  mencapai  target pengarusutamaan  gender  yang  telah  menjadi  agenda  kesetaraan  gender  pada  2030.  Stagnansi pelembagaan  pengarusutamaan  gender  pada  akhirnya  berdampak  pada  pemahaman  analisis gender  yang  masih  lemah  di  lingkungan  Aparatur  Sipil  Negara,  adanya  resistensi  dari  internal birokrasi  terhadap  pengarusutamaan  gender  di  daerah,  lambatnya  integrasi  kebijakan  dan program kesetaraan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran baik APBN dan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abou-Habib,  L.  et  al.  (2020).  Introduction:  Gender,  development,  and  Beijing  +25. Gender  & Development , 28 (2), 223–237.
Goetz,  A.  M.  (2003).  National  women’s  machinery:  state-based  institutions  to  advocate  for gender equality. In S. M. Rai (Ed.), Mainstreaming gender, democratizing the state? Institutional mechanisms for the advancement of women (p. 293). Manchester University Press. Hannan, C. (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results . UN Women.
Kim, Seung-kyung and Kim, K. (2011). Gender mainstreaming and the institutionalization of the women’s movement in South Korea. Women’s Studies International Forum , 34 (5), 390–400. Lee-Gosselin, H. et al. (2013). Resistances to gender mainstreaming in organizations: toward a new approach. Gender in Management , 28 (8), 468–485.
McNutt, Kathleen and Béland, D. (2015). Implementing an Integrated Governance Strategy: The Quest for Gender Mainstreaming in Canada. American Review of Canadian Studies , 45 (4), 467– 485.
Minto,  Rachel  and  Mergaert,  L.  (2018).  Gender  mainstreaming  and  evaluation  in  the  EU: comparative  perspectives  from  feminist  institutionalism. International  Feminist  Journal  of Politics , 20 (2), 204–220. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Moser, Caroline and Moser, A. (2005). Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and  limitations  in  international  institutions.  In  C.  Porter,  Fenella  and  Sweetman  (Ed.), Mainstreaming Gender in Development A Critical Review (p. 111). Oxfam. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (2000).
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, 147 (2014). Nurdin.  (2022).  Implementing  Gender  Mainstreaming  in  Indonesian  Local  Government:  The Case of Tangerang Regency. Jurnal Transformative , 8 (1), 31–56.
Nurdin.  (2024).  Memahami  Isu  Gender  dan  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia  Pasca  Era Reformasi:  Perspektif  Pembangunan. Jurnal  Ilmiah  Global  Education , 5 (1),  332–343. https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/2239
Porter,Fenella  and  Sweetman,  C.  (Ed.).  (2005). Mainstreaming  Gender  in  Development  A  Critical Review .
Siyoto, Sandu dan Sodik, A. M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publishing.
Staudt, K. (2003). Gender mainstreaming: conceptual links to institutional machineries. In S. M. Rai  (Ed.), Mainstreaming  gender,  democratizing  the  state?  Institutional  mechanisms  for  the advancement of women (p. 293). Manchester University Press.
True, Jacqui and Parisi, L. (2012). Gender mainstreaming strategies in international governance. In G. et al. Caglar (Ed.), Feminist Strategies in International Governance (pp. 37–56). Routledge.