DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion
ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Kesiapan BCC ( Banyuwangi Children Center ) dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuwangi

## Abstract
Introduction: One of an important problems of child in Banyuwangi was child sexual abuse. Sexual violence in children is a vital problem because it  can  interfere  with  children's  development,  especially  children's psychic.  Banyuwangi  Children  Center  (BCC)  was  established  in May 2016 in charge of responding and handling various cases of violence against children through an integrated team.
Objective: To  analyze  the  readiness  of  the  Banyuwangi  Children  Center  in  an  effort  to  reduce  sexual  violence  against  children  in Banyuwangi.
Method: This study uses a qualitative approach through in-depth interviews with 7 informants.
Result: The readiness of BCC in preventing sexual violence in children includes aspects of organizational factors, programs that are run, and human resources. The obstacle faced by BCC is that many laws are taken in the vision of the organization so there was no clea r monitoring and evaluation. The limited human resources and programs had caused the society in Banyuwangi had a lack of knowledge about the role of the BCC.
Conclusion: The readiness of BCC to prevent sexual violence against children still has obstacles and limitations. Therefore, there is a n eed for  a  strategic  plan  for  a  sustainable  BCC  program  from  stakeholders  that  involves  the  community  in  a  structured  manner  in  order  to effectively prevent sexual violence against children.
Keywords: Banyuwangi Children Center (BCC); Sexual Violence; Children; Program

## Abstrak
Latar  belakang: Salah  satu  permasalahan  anak  di  Banyuwangi  adalah  kekerasan  seksual  pada  anak.  Kekerasan  seksual  pada  anak merupakan  masalah  yang vital  karena dapat mengganggu perkembangan anak khususnya psikis anak. Banyuwangi Children Center (BCC) didirikan pada Mei 2016 bertugas untuk merespon dan menangani berbagai kasus kekerasan pada anak melalui tim terpadu. Tujuan: Untuk menganalisis kesiapan Banyuwangi Children Center dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada 7 informan.
Hasil: Kesiapan  BCC  dalam  mencegah  kekerasan  seksual  pada  anak  meliputi  tiga  aspek  yaitu organizational  factor ,  program  yang dijalankan,  dan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Kendala  yang  dihadapi  BCC  adalah  banyaknya  undang-undang  yang  diambil  dalam  visi organisasi sehingga tidak ada monitoring dan evaluasi yang jelas. Keterbatasan SDM dan program yang dijalankan menyebabkan masyarakat Banyuwangi kurang mengetahui tentang peran BCC.
Kesimpulan: Kesiapan BCC dalam mencegah kekerasan seksual pada anak masih memiliki kendala dan keterbatasan. Oleh karena itu perlu adanya rencana strategis program berkelanjutan BCC  dari stakeholder  yang  melibatkan  masyarakat secara terstruktur agar dapat mencegah kekerasan seksual pada anak secara efektif.
Kata Kunci: Banyuwangi Children Center (BCC); Kekerasan Seksual; Anak; Program
Ira Nurmala 1 *, Jayanti Dian Eka Sari 1 , Desak Made Sintha Kurnia Dewi 2 , Yuli Puspita Devi 2
1 Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan dan Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
2 Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia *Korespondensi Penulis : iranurmala@fkm.unair.ac.id
Readiness of BCC (Banyuwangi Children Center) in Efforts to Prevent Sexual Violence among
Children in Banyuwangi Research Articles Open Access

## MPPKI (Juli, 2023) Vol. 6. No. 7

## PENDAHULUAN
Kekerasan  terhadap  anak  semakin  meningkat  dan  memprihatinkan  karena  pelaku  kekerasan  terhadap  anak masih  berkeliaran  dan  bebas  tanpa  sentuhan  hukum.  Menurut  data  dari  UNICEF,  1  dari  10  anak  perempuan  di dunia telah menjadi korban kejahatan seksual (1). Budaya di beberapa wilayah di Indonesia juga masih mendukung pernikahan anak yang cenderung merugikan perempuan (2). Penelitian yang dilakukan di Banyuwangi tahun 2016 menunjukkan  bahwa  memiliki  keluarga  korban  kekerasan  seksual  dapat  memberi  dampak  traumatis,  keluarga seolah  mendapat  aib,  dan  merasa  dijauhi  atau  dikucilkan  oleh  masyarakat  (3).  Meski  data  yang  akurat  belum diperoleh,  namun  data  yang  diperoleh  melalui  suatu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  serta  laporan yang  masuk  ke  pihak-pihak  berwajib  menunjukkan  angka  yang  bersifat  fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun  dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk meminimalisir kasus tersebut (4).
Berdasarkan  data  Kepolisian  Resort  Banyuwangi  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A),  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  anak  bergerak  fluktuatif.  Pada  2013,  terdapat  120  kasus, lalu turun menjadi 64 kasus pada 2014, namun pada 2015 meningkat menjadi 102 kasus. Sebanyak 67% dari kasus tersebut  adalah  kasus  kekerasan  seksual  (5).  Penelitian  kualitatif  tentang  pencegahan  dini  kekerasan  seksual  di Banyuwangi yang mengambil informan anak dan orang tua serta guru juga menunjukkan  bahwa responden orang tua  dan  guru  mengakui  pernah  mengalami  dan  melihat  pelecehan  dan  atau  kekerasan  seksual  semasa  kecil dilakukan oleh orang yang tidak pernah diduga yang memiliki posisi atau jabatan yang baik di masyarakat (3).
Kekerasan  seksual  cenderung menimbulkan  dampak traumatis  baik pada  anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual  yang  terjadi.  Lebih  sulit  lagi  adalah  jika  kekerasan  seksual  ini  terjadi  pada  anak-anak,  karena  anak-anak korban  kekerasan  seksual  tidak  mengerti  bahwa  dirinya  menjadi  korban.  Adapun  dampak  yang  diakibatkan  dari kekerasan seksual tersebut antara lain pada masalah kesehatan, trauma secara seksual yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, merasa tidak berdaya dan stigma (6).
Banyuwangi  Children  Center (BCC)  merupakan  salah  satu  pusat  perlindungan  anak  di  kabupaten Banyuwangi  yang  didirikan  pada  bulan  Mei  2016  bertugas  untuk  merespon  dan  menangani  berbagai  kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh tim terpadu. Keberadaan BCC yang masih terhitung baru telah merespon beberapa  pengaduan  kasus  kekerasan  pada  anak  secara  cepat  serta  melakukan  pendampingan  psikologis  pada korban  kekerasan  untuk  menjamin  hak-haknya  sebagai  anak.  Salah  satu  faktor  yang  mendukung  dalam  perilaku pencegahan  dini  terhadap  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Banyuwangi  yaitu  keberadaan  BCC  ( Banyuwangi Children  Center ).  Pada  penelitian  ini  diketahui  telah  ada  kebijakan  yang  ramah  anak  dan  keberadaan  BCC,  akan tetapi  belum  tersosialisasi  dengan  baik  pada  masyarakat  (dalam  hal  ini  anak,  guru  dan  orang  tua  siswa)  sehingga mereka  belum  sepenuhnya  mengetahui  peranan  BCC,  program  kegiatan  yang  dilakukan, service  center ,  serta  isi dari  kebijakan  ramah  anak  tersebut  (3).  Sosialisasi  dan  penyediaan  sarana  prasarana  oleh stakeholder masih menjadi masalah kendala stakeholder yang terlibat dalam BCC untuk menurunkan kekerasan seksual (7).
Salah satu instansi yang berperan dalam BCC yaitu P2TP2A, yang memiliki tugas dalam memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan psikis, namun masih mempunyai hambatan terkait dengan sumber daya manusia (8).  Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  di  Banyuwangi  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mengetahui keberadaan BCC di wilayahnya sebagai pusat perlindungan kekerasan pada anak namun, hampir seluruh informan penelitian  mengatakan  tidak  mengetahui  secara  pasti  apa  kegiatan  yang  dilakukan,  apa  program  kerjanya  serta kapan waktu pelayanan dari Banyuwangi Children Center (3). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan BCC dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak khususnya di Banyuwangi.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  untuk  menggali  secara  mendalam  pengetahuan, pendapat  dan  opini  tentang  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  terjadi  di  Banyuwangi.  Wawancara  mendalam dilakukan  pada  7  informan  yang  terdiri  dari  pengurus  dan  penanggung  jawab Banyuwangi  Children  Center . Informan  dipilih  secara purposive ,  dimana  informan  dianggap  mampu  untuk  memberikan  informasi  yang  detail terkait informasi yang diperlukan dan bersedia untuk diwawancara sehingga mendapatkan informasi yang tepat dan bervariasi.  Wawancara  dilakukan  selama  60  menit  dan  direkam  dengan digital  voice  recorder .  Wawancara dilakukan  pada  informan  sampai  data  tersaturasi. Focus  Group  Discussion (FGD)  juga  dilakukan  pada  tim  BCC terkait upaya yang mereka lakukan selama ini untuk mengidentifikasi peran BCC mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi.
Hasil  wawancara  yang  telah  terkumpul  kemudian  ditranskrip,  mengecek  kelengkapan  data  dan  dianalisis. Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  tematik  informasi  dikumpulkan  berdasarkan  tema-tema  untuk  kemudian

## MPPKI (Juli, 2023) Vol. 6. No. 7
disimpulkan  dan  data  disajikan  dalam  bentuk  narasi.  Data  yang  didapat  divalidasi  dengan  menggunakan  teknik peer  debriefing dengan  mendiskusikan  hasil  wawancara  tersebut  kepada  ahlinya  atau  praktisi  dibidangnya. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 478-KEPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Informan
Wawancara  untuk  menggali  peran  BCC  dilakukan  kepada  beberapa  instansi  melalui  metode  wawancara mendalam  dan  FGD.  Jumlah  informan  sebanyak  7  orang  yang  berasal  dari  berbagai  instansi  yaitu  Kepolisian Resort  Banyuwangi,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Banyuwangi,  serta  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPPKB).  57%  informan  adalah perempuan  dan  43%  adalah  laki-laki.  Informan  penelitian  memiliki  peran  dalam  upaya  perlindungan  anak khususnya permasalahan kekerasan seksual pada anak mulai dari pimpinan, pelaksana teknis hingga pendamping.

## Organizational Factor
Banyuwangi Children Centre (BCC) merupakan  Satuan Tugas yang dibentuk  berdasarkan Surat Keputusan Bupati  Banyuwangi  Nomor:  188/93/KEP/429.011/2016.  Satuan  tugas  yang  dimaksud  merupakan  pusat perlindungan  anak  terhadap  kekerasan  fisik  dan  seksual  yang  menangani  setiap  permasalahan  yang  timbul  akibat kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi.
Hal ini juga ditegaskan melalui pernyataan dari Informan yang berasal dari Polres Banyuwangi dan BPPKB dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:
“BCC  itu  merupakan  satuan  tugas,  bukan  organisasi,  yang  mana  dibentuk  oleh  Bupati”  (Informan  2, BPPKB)
“…  Group BCC  itu  terdiri  dari  Bupati, Kepala dinas,  sama  kapolsek  jajaran.  Call  center  itu  masuk  grup dan di grup itu yang memonitor Bupati dan wakil bupati kemudian sekretaris daerah dan camat juga ada (di grup)”. (Informan 1, Polres)
Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwasanya BCC bukanlah sebuah organisasi atau lembaga namun satuan tugas atau suatu wadah yang mana komunikasi selama ini dalam penanganan kekerasan seksual pada anak melalui Group Whatsapp dengan anggota group adalah seluruh personalia yang ada dalam surat keputusan Bupati dan group tersebut juga dipantau langsung oleh Bupati.
Tujuan  BCC  terbentuk  adalah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  untuk mewujudkan perlindungan  terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi dari praktik kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilandasi oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak  serta dari  berbagai  bentuk  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,dan  zat  adiktif  lainnya  (9).  Kebijakan  penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah diterapkan di Indonesia masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum (10).

## Program yang Dijalankan
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  yaitu:  Menyediakan  dan menyelenggarakan layanan terpadu pengaduan perlindungan anak; Melakukan upaya pencegahan terhadap praktik kekerasan fisik dan seksual terhadap anak; Menangani setiap permasalahan yang timbul akibat kekerasan fisik dan seksual  terhadap  anak;  Melakukan  langkah-langkah  pemulihan  terhadap  kondisi  fisik  dan  menjamin keberlangsungan pendidikan anak korban kekerasan fisik dan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan  yang  berlaku;  Membuka  akses  informasi  yang  seluas-luasnya  pada  masyarakat  khususnya  mengenai program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan Melaporkan setiap kegiatan perlindungan anak kepada Bupati Banyuwangi.
Tugas  setiap  instansi  dalam  mendukung  visi,  misi  dan  tujuan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  telah  dilaksanakan  oleh  informan  dalam  penelitian  ini  secara  komprehensif  mulai  dari upaya  pencegahan  dengan  sosialisasi  meskipun  masih  dalam  cakupan  yang  kecil  sehingga  memerlukan  perhatian yang  lebih  besar  untuk  upaya  preventif  ini;  penyelidikan  dan  penanganan  kasus,  pendampingan  korban  hingga proses rehabilitasi korban. Hasil wawancara dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:
“Pencegahan  selama  ini  kita  sosialisasi  masalah  undang-undang  ke  kecamatan,  tokoh  masyarakat,  dan tokoh agama pada umumnya. Kadang di tingkat kecamatan itu ada kepala desa, kepala dusun nah itu bisa kemudian melalui PKK itu juga ada” (Informan 1, Polres dan Informan 4, P2TP2A) “Kita  juga perlindungan  terhadap  saksi,  Pelaporan data  atau  kasus, Koordinasi  dengan P2TP2A,  RSUD, psikolog, psikiater” (informan 2, Polres)
“Mendampingi dalam proses bisa mengembalikan psikisnya kemudian kalau sudah masuk ke ranah hukum mendampingi ke pelaporannya.” (informan 4, P2TP2A)
P2TP2A  memiliki  strategi  untuk  mengenali  sasaran,  memilih  media  komunikasi,  mengkaji  tujuan komunikasi,  dan  peranan  komunikator  P2TP2A  dalam  Upaya  Pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  seksual pada anak (11). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi  (Probosiwi,  2015).  Ditambah  dengan  penelitian  lainnya,  bahwa  perlu  adanya  penguatan  kerjasama  antara praktisi, pemerintah, dan akademisi untuk mencegah kekerasan seksual pada anak (13). Adanya variasi pemahaman masyarakat  (orang  tua)  mengenai  kekerasan  seksual  pada  anak  tersebut  membuat  beberapa  korban  tidak  berani melaporkan  kepada  orangtua  mereka  (14).  Pengungkapan  diri  secara  jujur  menjadi  penting  agar  orang  tua mendapatkan informasi yang akurat tentang anak (15).

## Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia dari setiap instansi menunjukkan memiliki kemampuan yang baik dalam menangani permasalahan kekerasan seksual pada anak dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:
“Misalnya dibuat happy jangan diungkit-ungkit lagi, jadi lebih ke psikis biar anak ini ga trauma. Kita beri masukan  ke  dia biar bisa  melanjutkan hidup,  masih bisa  menggapai  cita-cita…jadi  diberi  kayak  konseling gitu. Kalau untuk pelakunya kami beri shock theraphy biar pelakunya jera..ya kami kasih penekanan kalau setiap kali mau melakukan sesuatu yang bersifat menyimpang itu ada hukumnya….apalagi kalau korbannya anak-anak” (Informan 3, Polres)
Penanganan  yang  baik  maka  dapat  mengurangi  dampak  psikososial  yang  dirasakan  anak  korban  kekerasan seksual.  Faktor  psikososial  pada  korban  pelecehan  anak  jalanan  seperti  kecenderungan  emosi  negatif  seperti perasaan  benci  dan  menyimpan  dendam,  keinginan  untuk  menjalani  kehidupan  bebas,  penilaian  yang  cenderung negatif pada dirinya sendiri dan kehidupan yang dijalani, perilaku seksual yang tidak wajar, serta relasi yang buruk dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya (16).
Informan  memiliki  kepedulian  dan  kemampuan  yang  baik  dalam  menangani  korban  kekerasan  seksual. Namun  masih  ada  keterbatasan  yang  dimiliki  yaitu  dalam  hal  jumlah  tenaga  yang  masih  kurang  sehingga  upaya yang dilakukan belum  seoptimal  yang diharapkan  walaupun dengan sumber daya  yang terbatas ini setiap instansi bertanggung  jawab  secara  maksimal  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  ditangani  sehingga  anak  bisa  mendapat keadilan.  Adapun  keterbatasan  SDM  ini  disampaikan  oleh  beberapa  informan,  seperti  yang  diungkapkan  dalam kutipan berikut:
“Masih kekurangan tenaga  di polsek. Kurang personil atau SDM” (Informan 1, Polres) “Di setiap polsek tidak ada bagian PPA tetapi ada polwan yang bertugas. Ada beberapa polsek yang ada polwannya  itu  bisa  ditangani  langsung  polsek  itu.  Kalau  misalnya  polsek  itu  ga  ada  polwannya  baru ditangani disini gitu (di polres)” (Informan 3, Polres)
“Iya….terus  tenaga  pendampingnya  kayaknya  kita  nanti  minta.  Pendamping  masih  ada  2  disini  iya menangani semua Banyuwangi. Tapi yak an kita koordinasi kita kerjasama dengan LSM juga, terus kan ada PIK, Pusat Informasi Kecamatan jadi kita kerjasama….karena kita di setkabnya  ndak ada psikiater nah kita damping sampai RS” (Informan 4, P2TP2A)
“Hambatannya adalah disini belum memiliki psikolog, padahal penting dalam pemulihan trauma. Ini harus intens dilakukan, selama ini kita ajak ke rumah sakit tapi kan menjadi tidak intens” (Informan 2, BPPKB)
Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  masih  diperlukan  adanya  SDM  khususnya  Polisi  wanita  dan  psikolog  untuk membantu  mendekati  dan  membuat  korban  mau  terbuka  serta  pemulihan  trauma  yang  dialami.  Selain  itu,  peran orangtua juga penting sebagai pihak terdekat dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban

## MPPKI (Juli, 2023) Vol. 6. No. 7
kekerasan  seksual  (17).  Pemantauan  orangtua  memiliki  dampak  yang  lebih  lemah  untuk  perilaku  seksual  anak daripada pengaruh teman sebaya, oleh karena itu, perlu bagi orangtua untuk mendekati anak mereka dan memberi mereka pendidikan seks dalam rangka untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik (18).

## KESIMPULAN
Adanya Banyuwangi Children Center (BCC) merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah atau Walikota Banyuwangi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Kendala yang dihadapi adalah belum ada monitoring dan evaluasi yang jelas karena banyaknya undang-undang yang diambil dalam visi organisasi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BCC. Upaya yang kurang optimal juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh BCC.

## SARAN
Sehingga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia khususnya polisi wanita untuk menangani korban yang  mayoritas  adalah  perempuan,  komunitas  orangtua  agar  dapat  memantau  kondisi  anak  sejak  dini  untuk mencegah  dari  kekerasan  seksual  dan  psikolog  untuk  mengatasi  trauma.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  rencana strategis  program  berkelanjutan  BCC  dari stakeholder yang  melibatkan  masyarakat  secara  terstruktur  agar  dapat meningkatkan  eksistensi  BCC  dalam  masyarakat  sehingga  dapat  mencegah  kekerasan  seksual  pada  anak  secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Hendrian D. Kekerasan Terhadap Anak Meningkat di Rezim Seksual. In Jakarta: KPAI; 2016.
2. Nurmala  I,  Astutik  FN,  Devi  YP.  Surrounding  the  reason  for  women  to  continue  the  tradition  of  child marriage. Utopía y Prax Latinoam. 2020;25(2):25–32.
3. Nurmala I, Sari JDE, Dewi DMSK. Laporan Penelitian Kekerasan Seksual Anak - Des 2016. 2016.
4. Setyawan  D.  Potret  Kekerasan  terhadap  Anak  dan  Pola  Asuh  Anak  di  Manggarai  Nusa  Tenggara  Timur. Jakarta: KPAI; 2015.
5. Pemkab  Banyuwangi.  Praktek  Eksploitasi,  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  Marak,  P2TP2A  Libatkan Lintas  Sektoral  Susun  SOP  [Internet].  2014.  Available  from:  http://www.banyuwangikab.go.id/berita- daerah/praktek-eksploitasi-kekerasan-perempuan-dan-anak-marak-p2tp2a-libatkan-lintas-sektoral-susun-sop
6. Noviana  I.  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penanganannya.  Sosio  Inf  [Internet]. 2015;01(200):13–28.  Available  from:  http://www.greenbiz.com/news/2010/10/20/e-waste-recycling-report- card-hands-out-poor-middling-marks
7. Nurmala  I, Dian J, Sari E, Made D, Kurnia  S,  Airlangga U, et  al.  Analisis Stakeholder  untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak. Bul Penelit Kesehat. 2021;49(1):47–56.
8. Harjianto,  Rahmadhani  CT.  Peran  P2TP2A  dalam  Pelayanan  Pengaduan  Kasus  Kekerasan  Seksual  pada Perempuan & Anak di Kabupaten Banyuwangi. Nusant  J Ilmu Pengetah Sos ْPerpajakan. 2023;10(1):438– 45.
9. Hidayati  N.  Perlindungan  Anak  terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (  Pedofilia  ).  J  Pengemb  Hum [Internet]. 2014;14(1):68–73. Available from: http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421
10. Andari  RN.  Evaluasi  Kebijakan  Penanganan  Kejahatan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Indonesia. JIKH. 2017;11(1):1–11.
11. Asih  LW.  Strategi  Komunikasi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pedampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. JOM FISIP. 2017;4(2):1–10.
12. Ratih  Probosiwi  DB.  Pedofilia  dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  dan  Perlindungan  Terhadap  Anak.  Sosio Inf. 2015;1(1):29–40.
13. Amanda  PK,  Riski  P.  Menangani  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  dengan  Bukti.  J  Peradil  Indones. 2017;4:49–67.
14. Paramastri  I,  Supriyati,  Priyanto  MA.  Early  Prevention  Toward  Sexual  Abuse  on  Children.  J  Psikol. 2010;37(1):1–12.
15. Handayani  M.  Pencegahan  Kasus  Kekerasan  Seksual  pada  Anak  Melalui  Komunikasi  Antarpribadi  Orang Tua dan Anak. J Ilm VISI PGTK PAUD dan DIKMAS. 2017;12(1):67–80.
16. Sakalasastra  PP,  Herdiana  I.  Dampak  Psikososial  Pada  Anak  Jalanan  Korban  Pelecehan  Seksual  Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. J Psikol Kepribadian dan Sos [Internet]. 2012;Vol.1 No.0(02):68–73. Available from: http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110710244_3v.pdf

## MPPKI (Juli, 2023) Vol. 6. No. 7
17. Fuadi MA. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksuak : Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika, J Psikol Islam. 2011;8 (2)(2):191–208.
18. Irmawati L. Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa. J Kesehat Masy. 2013;9(1):44–52.