## HUBUNGAN LUAR NEGERI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
Ahmad Saifuddin Bukhari 1 , RMT Nurhasan Affandi 2 , Dina Yulianti 3
1 Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
ahmad18024@mail.unpad.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran,
3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

## Abstract
This article examines the factors and reasons why West Nusa Tenggara (NTB) maintains foreign relations in the field of higher education with the Malaysian Ministry of Education. The study was conducted using a descriptive qualitative method with the concept of paradiplomacy as an analytical tool. Data collection was carried out by literature study and also interviews with related sources. The  results  of  this  study  indicate  that  NTB  is  active  in  establishing  foreign relations in the field of higher education (including with Malaysia) because it is driven by external and internal factors. External factors come from globalization and  regionalization,  while  internal  factors  are  influenced  by  decentralization and  the  role  of  regional  leaders.  Meanwhile,  the  reason for NTB  to  establish foreign relations with the Malaysian Ministry of Education is because Malaysia is seen to be able to assist NTB in fulfilling its pragmatic interests in the field of higher  education,  namely  the  running  of  a  higher  education  scholarship program  abroad  (Malaysia)  at  low  cost,  and  good  quality  education,  and opportunities  to  expand  international  networks.  Meanwhile,  the  Malaysian Ministry of Education is willing to establish a relationship with NTB to increase the number of international students in Malaysia.

## Keyword: paradiplomacy; higher education; scholarship; West Nusa Tenggara

## PENDAHULUAN
Hubungan  luar  negeri  ataupun  aktivitas  lintas  batas  negara  oleh pemerintah daerah atau aktor subnasional telah menjadi fenomena umum yang  terjadi  di  berbagai  belahan  dunia.  Globalisasi  dan  desentralisasi  di banyak  negara  disebut  sebagai  penyebab  utama  meluasnya  fenomena hubungan luar negeri oleh aktor subnasional (Schiavon, 2019). Globalisasi telah menyebabkan batas-batas antar negara menjadi kabur dan membuka
ruang  bagi  aktor-aktor  selain  negara  (termasuk  aktor  subnasional)  untuk terlibat  dalam  aktivitas  internasional  (Mingus,  2006;  Schiavon,  2019). Desentralisasi  di  banyak  negara  juga  menyebabkan  pemerintah  daerah menjadi  semakin  terlibat  dalam  dunia  internasional  karena  desentralisasi membuat mereka memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola daerah mereka,  termasuk  juga  terlibat  dalam  aktivitas  internasional  (Garesché, 2007).
Hubungan  luar  negeri  oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia  sendiri meluas setelah adanya proses desentralisasi pasca reformasi yang ditandai dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintah Daerah, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan UU No. 24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional.  Berdasarkan  undang- undang tersebut pemerintah daerah disebut dapat menjalankan hubungan luar  negeri  dan  menandatangani  perjanjian  internasional  setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat (Mukti, 2013).
Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu daerah di Indonesia yang aktif  menjalankan  hubungan  luar  negeri  dengan  berbagai  pihak mancanegara. Sejak dipimpin oleh Gubernur Zulkieflimansyah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB banyak menjalin hubungan luar negeri dalam bidang pendidikan  tinggi. Mereka  menjalin  hubungan  luar  negeri dengan  lembaga pendidikan tinggi ataupun pemerintah asing dalam bidang pendidikan tinggi untuk  mewujudkan  program  “1000  Cendekia”,  yaitu  program  beasiswa pendidikan tinggi untuk mengirim sejumlah putra dan putri daerah belajar ke  luar  negeri  setiap  tahunnya  (Pemprov  NTB,  t.thn.).  Program  beasiswa pendidikan  tinggi  merupakan  bentuk  dari  realisasi  misi  “NTB  Sehat  dan Cerdas”  melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berdaya saing dan berwawasan global (Pemprov NTB, 2019c, pp. 237–238).
Hubungan luar negeri dalam bidang pendidikan tinggi salah satunya dilaksanakan oleh NTB bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Keduanya resmi menjalin kerja sama sejak 23 Agustus 2019, ketika Lembaga  Pengembangan  Pendidikan  NTB  (LPPNTB)  menandatangani  MoU kerja sama dengan 18 perguruan tinggi Malaysia di kantor KPM di Putrajaya. Penandatanganan kesepakatan tersebut didampingi langsung oleh Gubernur
NTB Zulkieflimansyah dan Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Maszlee Malik. Berdasarkan  kesepakatan  kerja  sama  ini,  NTB  mengirim  sejumlah mahasiswa  setiap  tahunnya  untuk  mengikuti  pendidikan  lanjutan  di Malaysia.  Pada  tahun  2019,  152  mahasiswa  NTB  telah  diberangkatkan  ke Malaysia untuk menempuh studi S2 di berbagai perguruan tinggi Malaysia (Pemprov NTB, 2019b).
Penulis dalam hal ini berusaha untuk mengkaji faktor dan alasan NTB menjalin  hubungan  luar  negeri  dengan  Malaysia  dalam  bidang  pendidikan tinggi.  Adapun  kajian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  aktor  sub  negara melaksanakan hubungan luar negeri karena alasan dan faktor yang berbeda- beda.  Misalnya  hubungan  luar  negeri  oleh  pemerintah  Barcelona  dalam bidang budaya dilaksanakan karena didorong oleh faktor globalisasi ekonomi dan  mereka  berusaha  untuk  membangun  citra  baik  budaya  mereka  agar dapat  menarik  investasi  asing  dan  mempromosikan  pembangunan  daerah (Zamorano & Morató, 2014). Hubungan luar negeri yang dijalin oleh Yunan dengan negara-negara Sub Wilayah Mekong Raya tidak hanya didorong oleh faktor globalisasi, tetapi juga faktor ekonomi politik domestik, yaitu dijadikan sebagai  proyek  pembangunan  subnasional  yang  dirancang  untuk  menarik bantuan ekonomi dari pemerintah pusat (Tubilewicz, 2016). Sementara kota Seoul  menjalankan  hubungan  luar  negeri  untuk  pengembangan  ekonomi kreatif  (Nur  Alam  et  al.,  2021).  Pemerintah  daerah  di  Indonesia,  seperti pemerintah semarang yang menjadikan aktivitas lintas batas negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan ekonomi, yaitu menarik investasi asing dan perluasan pasar (Damayanti, 2018).
Sementara itu, kajian tentang hubungan luar negeri NTB sebelumnya telah  dilakukan  oleh  Subarkah  (2018)  dan  Pratama  (2020).  Keduanya mengkaji  aktivitas  lintas  batas  negara  yang  dilakukan  oleh  NTB  dengan pendekatan yang berbeda. Subarkah (2018) mengkaji tentang diplomasi NTB dalam pariwisata halal dengan pendekatan diplomasi publik yang hasilnya menunjukkan bahwa pariwisata halal dijadikan sebagai alat diplomasi publik oleh  NTB  terhadap  publik  global  untuk  membangun  citra  sebagai  daerah ramah  wisatawan  muslim.  Sementara  Pratama  (2020)  mengkaji  tentang hubungan  luar  negeri  NTB  pada  tahun  2013-2018  dengan  pendekatan
konsep  paradiplomasi  dan  teori  pilihan  rasional.  Hasilnya  menunjukkan bahwa  terdapat  perubahan  arah  kebijakan  NTB  dalam  melaksanakan hubungan  luar  negeri  pada  tahun  2018  yang  disebabkan  oleh  perbedaan rasionalitas dua pemimpin daerah. Berbeda dengan dua penelitian tersebut, artikel ini berfokus pada pembahasan tentang faktor dan alasan NTB dalam menjalin  hubungan  luar  negeri  dengan  Malaysia  dalam  bidang  pendidikan tinggi.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif  dan  menggunakan  konsep  paradiplomasi  sebagai  alat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap institusi-institusi terkait, yaitu Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Dikbud)  NTB,  Biro  Administrasi Kerjasama NTB dan Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB (LPPNTB), dan Kedutaan  Besar  Malaysia  untuk  Indonesia  di  Jakarta.  Sementara  studi kepustakaan  dilakukan  melalui  dokumen  dan  laporan  resmi  dari pemerintah,  laporan  penelitian,  artikel  jurnal,  dan  artikel  berita  daring. Selanjutnya

## PEMBAHASAN

## Paradiplomasi dalam Konteks Hubungan Luar Negeri NTB
Hubungan  luar  negeri  oleh  pemerintah  daerah  atau  aktor  sub  negara dalam  studi  hubungan  internasional  biasanya  dijelaskan  dalam  konsep paradiplomasi.  Istilah  paradiplomasi  sendiri  merupakan  singkatan  dari “parallel  diplomacy”  yang  didefinisikan  sebagai  aktivitas  internasional ataupun hubungan luar negeri oleh entitas subnegara (Mukti, 2013; Paquin, 2004).
Lebih jelasnya paradiplomasi didefinisikan oleh Duchacek dan Soldatos sebagai  aktivitas,  aksi,  kontak,  dan  hubungan  eksternal  dari  aktor subnasional  dengan  aktor-aktor  internasional  seperti  negara,  sub-negara, perusahaan transnasional, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil,  ataupun  aktor-aktor  lainnya  (Schiavon,  2019,  p.  6).  Sejalan  dengan mereka,  Kuznetsov  (2015,  pp.  30–31)  juga  mendefinisikan  paradiplomasi sebagai komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
aktor-aktor  internasional  demi  mendapatkan  keuntungan-keuntungan tertentu, baik berupa keuntungan ekonomi, budaya, politik, maupun yang lainnya.
Kuznetsov  (2015,  pp.  102–104)  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa pemerintah daerah melaksanakan aktivitas paradiplomatik disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternalnya adalah: (1)  globalisasi,  yakni  keadaan  mengikisnya  batas-batas  antar  negara sehingga  memberi  entitas  subnegara  lebih  banyak  kesempatan  untuk mengejar kepentingan mereka tidak hanya secara domestik tetapi juga secara internasional;  (2)  regionalisasi,  yaitu  subsidiaritas  yang  diarahkan  oleh pengaruh  global  atau  dalam  kata  lain  semacam  “federalisasi  dari  luar”;  (3) demokratisasi,  peningkatan  kemajemukan  dalam  proses  pengambilan keputusan yang demokratis memberikan peluang perluasan paradiplomasi, dan;  (4)  domestikasi  kebijakan  luar  negeri  dan  internalisasi  politik  dalam negeri, yaitu pengaruh dari mengaburnya batas antara politik dan luar negeri mendorong  pemerintah  subnegara  melintasi  batas  negara  untuk mempromosikan  masalah  “politik  rendah”  dan  beberapa  masalah  “politik tinggi.
Sedangkan faktor internal penyebab pemerintah subnegara melaksanakan paradiplomasi adalah: (1) federalisasi dan desentralisasi, yaitu berkembangnya paradiplomasi yang disebabkan oleh hasil evolusi hubungan antar  pemerintah  (pusat  dan  non-pusat);  (2)  masalah  dengan  proses pembangunan  bangsa,  yang  biasanya  terjadi  pada  negara  dengan  entitas etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda dengan penduduk lainnya sehingga mendorong  mereka  untuk  mendapatkan  pengakuan  internasional;  (3) efektivitas  hubungan  luar  negeri  pemerintah  pusat  yang  tidak  memadai, yaitu  lemahnya  pemerintah  pusat  dalam  mengelola  kebijakan  luar  negeri secara  umum  maupun  bidang  tertentu  mendorong  pemerintah  sub  negara yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  lebih  dalam  urusan internasional  melaksanakan  paradiplomasi;  (4)  unit  konstituen  yang asimetris, yaitu ketidaksetaraan antara daerah satu dengan lainnya dalam perkembangan ekonomi menyebabkan pemerintah daerah mengembangkan hubungan  luar  negeri  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi;  (5)
stimulus  luar,  yaitu  pengaruh  luar  yang  memicu  internal  subnegara melaksanakan paradiplomasi seperti program Uni Eropa untuk mendorong paradiplomasi  lintas  batas;  (6)  peran  pemimpin  daerah/partai  politik, kepribadian  pemimpin  daerah  serta  ideologi  politik  partai  daerah  tertentu dapat  menentukan  intensitas  dan  jalannya  keterlibatan  daerah  dalam urusan internasional, dan; (7) peran perbatasan, yang biasanya terjadi pada daerah  yang  terletak  di  wilayah  perbatasan  yang  memudahkan  mereka berinteraksi  secara  langsung  dengan  entitas  sub  negara  negara  lain (Kuznetsov, 2015, pp. 105–108).
Selain adanya faktor pendorong, sub negara melaksanakan hubungan luar  negeri  ataupun  paradiplomasi  juga  karena  adanya  kepentingan  yang ingin  dipenuhi.  Menurut  Kuznetsov  (2015,  p.  30),  kepentingan  subnegara dalam paradiplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu,  baik  di  bidang  ekonomi,  budaya,  maupun  politik.  Sementara Tavares  (2016,  pp.  117–118)  menjelaskan  kepentingan  sub  negara  bersifat pragmatis,  bertarget,  oportunistik,  dan  bahkan  eksperimental.  Hal  ini dikarenakan paradiplomasi lebih berorientasi pada kebutuhan warga, yaitu dengan menyempurnakan perangkat yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk. Sehingga pemerintah daerah menjalin hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dapat memberikan manfaat terhadap warganya.

## Faktor Pendorong Paradiplomasi Pendidikan Tinggi NTB
Paradiplomasi pendidikan tinggi NTB gencar dijalankan karena didorong oleh  beberapa  faktor.  Kuznetsov  (2015,  pp.  102–108)  sebelumnya menjelaskan  terdapat  sebelas  faktor  eksternal  dan  internal  yang  dapat mempengaruhi  pemerintah  daerah  melaksanakan  paradiplomasi.  Namun dalam  kasus  ini,  terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi  NTB  dalam paradiplomasi pendidikan tinggi, yaitu globalisasi, regionalisasi, desentralisasi, dan peran pemimpin daerah.
Globalisasi dalam perspektif Pemprov NTB dapat menjadi peluang dan juga tantangan. Fenomena global yang mendorong mengaburnya batas-batas antar  negara  tentunya  dapat  memberikan  peluang  yang  besar  bagi  aktor
subnasional  untuk  melibatkan  diri  mereka  dalam  fora  internasional  demi mendapatkan  keuntungan-keuntungan  tertentu.  Khususnya  dalam globalisasi pendidikan tinggi, pemprov NTB memandangnya sebagai peluang yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka  menyadari  bahwa  pendidikan  tinggi  pada  perkembangannya  telah menjadi  kegiatan  lintas  negara,  di  mana  program  pertukaran  pelajar  dan kolaborasi penelitian antarnegara menjadi semakin penting (Varghese, 2008). Karena  itu,  perguruan  tinggi  menjadi  sangat  terbuka  terhadap  kemitraan dengan pihak asing untuk mendorong mobilisasi lintas negara pada pelajar, pengajar  dan  peneliti  serta  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  penelitian (Edwards  &  Kitamura,  2019).  Hal  ini  bagi  Pemprov  NTB  menjadi  peluang untuk  dapat  menjalin  kemitraan  internasional  dalam  beasiswa  pendidikan tinggi dan internasionalisasi perguruan tinggi di NTB (Saputra, 2020).
Globalisasi  di  sisi  lain  juga  dipandang  sebagai  tantangan,  di  mana pasar bebas menjadi semakin berkembang dan persaingan menjadi semakin terbuka. Pemprov NTB melihat hal ini harus dihadapi dengan sumber daya manusia  yang  berkualitas  dan  dapat  bersaing  secara  nasional  dan  juga global. Penting bagi mereka untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya  berkualitas  secara  akademik  tetapi  juga  memiliki  jaringan  dan wawasan global yang luas. Menurut Gubernur NTB, hal itu dapat diwujudkan dengan program beasiswa pendidikan tinggi ke luar negeri dan pendidikan tinggi di NTB semakin terkoneksi dengan dunia internasional (Pemprov NTB, 2019a).
Kesadaran  akan  tantangan  global  juga  muncul  karena  adanya tuntutan  untuk  pemenuhan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  SDGs adalah  agenda  internasional  untuk  pembangunan  berkelanjutan  hingga tahun 2030 yang telah disepakati oleh 159 negara termasuk Indonesia pada tahun  2015.  Dengan  disepakatinya  SDGs  oleh  pemerintah  Indonesia,  NTB yang  merupakan  daerah  di  bawah  naungan  Indonesia  juga  harus  turut mendukung  pemenuhan  tujuan  berkelanjutan  global  tersebut.  Dalam tuntutan pemenuhan SDGs, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas  utama  bagi  NTB  dengan  meningkatkan  kualitas  dan  aksesibilitas pendidikan  hingga  ke  jenjang  yang  tertinggi  (Alisjahbana,  2017;  Pemprov
NTB, 2019c, pp. 226–227). Karenanya menjalin hubungan luar negeri dalam bidang  pendidikan  penting  bagi  mereka  untuk  mendukung  pembangunan sumber daya manusia.
Faktor  eksternal  lainnya  yaitu  faktor  regionalisasi  hadir  setelah dibentuknya ASEAN Community pada tahun 2015. ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN merupakan upaya integrasi negara-negara Asia Tenggara dengan  menciptakan  masyarakat  maju,  damai  dan  makmur  yang dipersatukan  oleh  hubungan  kemitraan  yang  dinamis.  Salah  satu  agenda dari  Masyarakat  ASEAN  adalah  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang bertujuan  untuk  mengintegrasikan  ekonomi  Asia  Tenggara  melalui  pasar bebas.  Kehadiran  MEA  menjadi  tantangan  lain  bagi  Pemprov  NTB  karena harus turut bersaing dalam pasar bebas di tingkat regional Asia Tenggara. Untuk menghadapi MEA, Pemprov NTB berusaha meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, penguatan mutu produknya, juga mengembangkan industri yang berorientasi pada nilai tambah (Pemprov NTB, 2019c, p. 226).
Sementara itu, faktor internal seperti desentralisasi juga berpengaruh terhadap  paradiplomasi  Pemprov  NTB  dalam  bidang  pendidikan  tinggi. Desentralisasi  pemerintah  Indonesia  yang  telah  berlangsung  sejak  awal tahun 2000-an membuat pemerintah daerah menjadi memiliki otonomi yang lebih  besar  dalam  menentukan  arah  pembangunan  mereka  dan  juga menjalin hubungan luar negeri untuk pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan yang menjadi salah satu perhatian utama Pemprov NTB sejak tahun 2018 adalah pembangunan manusia dan pendidikan (Muslim, 2020). Dalam  hal  pembangunan  manusia,  data  BPS  menunjukkan  bahwa  dalam satu  dekade  terakhir  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  NTB  termasuk yang  terendah  di  Indonesia,  yaitu  berada  di  urutan  30  dari  35  provinsi Indonesia  (BPS,  2020).  Berdasarkan  kondisi  ini,  Pemprov  NTB  berupaya mewujudkan  misi  “NTB  sehat  dan  cerdas”  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  IPM  NTB  dari  66,85  pada  tahun  2018  menjadi  68,19  pada tahun  2023  (Pemprov  NTB,  2019c,  pp.  237–240).  Salah  satu  upaya  untuk meningkatkan IPM dilakukan melalui program beasiswa pendidikan tinggi ke
luar negeri yang membuat Pemprov NTB menjadi aktif menjalin hubungan luar negeri dalam bidang pendidikan tinggi.
Namun  di  samping  itu,  peran  pemimpin  daerah  juga  menjadi  faktor penting  lainnya  dalam  paradiplomasi  NTB.  Penyebab  lain  NTB  menjadi gencar  menjalin  hubungan  luar  negeri  dalam  bidang  pendidikan  tinggi adalah karena dipimpin oleh seorang gubernur yang memiliki karir panjang di  bidang  pendidikan  tinggi.  Gubernur  NTB  Zulkieflimansyah  atau  biasa disapa Dr. Zul merupakan seorang akademisi yang telah meniti karir sebagai pengajar  dan  peneliti  di  sejumlah  kampus  nasional  maupun  internasional sejak tahun 1994. Sebelum menjadi Gubernur NTB pada tahun 2018, Dr Zul juga telah berperan dalam pengembangan pendidikan tinggi di NTB dengan mendirikan sejumlah perguruan tinggi di pulau Sumbawa, yaitu Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD), dan Akademi Komunitas Alat Berat Olat Maras (Pemprov NTB, t.thn.-b).
Dalam  penelitian  lain  juga  menyebutkan  faktor  kepemimpinan pemimpin  daerah  berpengaruh  terhadap  kebijakan  paradiplomasi  NTB. Pratama (2020) menyebutkan bahwa terjadi perubahan arah paradiplomasi NTB  sejak  tahun  2018,  setelah  Dr.  Zul  menjabat  sebagai  gubernur  NTB periode 2018-2023. Paradiplomasi NTB pada era gubernur NTB sebelumnya yaitu  Muhammad  Zainul  Majdi  yang  memiliki  latar  belakang  sebagai cendekiawan  muslim  dan  pendakwah  berfokus  pada  peningkatan perekonomian daerah melalui hubungan luar negeri untuk mempromosikan pariwisata halal NTB yang berlandaskan hukum syariah. Sementara pada era pemerintahan  Dr.  Zul,  paradiplomasi  NTB  lebih  berfokus  pada  bidang pendidikan  dan  investasi.  Dr.  Zul  sendiri  mengakui  bahwa  kebijakannya tersebut  dipengaruhi  oleh  pengalamannya  sebelum  menjabat  sebagai gubernur (Pratama, 2020, p. 72).

## Hubungan Luar Negeri NTB dengan Kementerian Pendidikan Malaysia
Hubungan luar negeri Pemprov NTB dengan KPM berawal sejak Pemprov NTB bersama dengan lembaga mitra mereka yaitu LPPNTB menyelenggarakan  acara  pameran  beasiswa  Internasional  Education  and Scholarship Expo (IESE) di aula Lombok Epicentrum Mall pada 15 Desember
2018.  Acara  ini  mengundang  berbagai  perguruan  tinggi  mancanegara  dan beberapa  perwakilan  Kedutaan  dan  Konsulat  Jenderal  (Konjen)  negara- negara sahabat, termasuk Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta (Diskominfo NTB,  2018).  Pemprov  NTB  melalui  IESE  berupaya  untuk  memperkenalkan program  beasiswa  mereka  dan  mempromosikan  kerja  sama  internasional dalam bidang pendidikan tinggi.
Upaya  Pemprov  NTB  tersebut  disambut  baik  oleh  perwakilan  dari Malaysia  yang  menghadiri  IESE.  Sehari  setelah  IESE,  Gubernur  NTB bersama dengan sejumlah rektor universitas di NTB melakukan pertemuan dengan delegasi dari Kedutaan Besar Malaysia dan Majlis Dekan Pengajian Siswazah  (MDPS)  Malaysia.  Dalam  pertemuan  tersebut,  kedua  pihak mendiskusikan  tentang  peluang  hubungan  pendidikan  tinggi  antara keduanya. Gubernur NTB memperkenalkan tentang program Beasiswa NTB “1000  Cendekia”  dan  keseriusan  pemerintahannya  dalam  meningkatkan kualitas  pendidikan  dan  sumber  daya  manusia  di  NTB.  Pihak  Kedutaan Besar Malaysia dan MDPS yang mewakili KPM mengungkapkan ketertarikan mereka  terhadap  program  tersebut  dan  bersedia  untuk  membantu  NTB menyediakan  beasiswa  pendidikan  tinggi  luar  negeri  ke  universitas- universitas  di  Malaysia  (Humas  NTB,  2018).  Tawaran  ini  ditanggapi  positif oleh  Gubernur  NTB  dan  bersedia  menjalin  komunikasi  lebih  lanjut  terkait tawaran  beasiswa  dari  KPM.  Pertemuan  antara  keduanya  menghasilkan kesepahaman untuk menjalin hubungan pendidikan tinggi (Novilia, 2020).
Setelah melalui proses penjajakan dan negosiasi dalam beberapa bulan, Pemprov  NTB  dan  KPM  sepakat  untuk  menjalin  kerja  sama  dalam  bidang pendidikan tinggi yang ditandai dengan penandatanganan MoU oleh direktur LPPNTB dengan 18 rektor perguruan tinggi Malaysia pada 23 Agustus 2019. Adapun  18  perguruan  tinggi  Malaysia  tersebut  adalah  Universiti  Utara Malaysia  (UUM),  Universiti  Kebangsaan  Malaysia  (UKM),  Universiti Pendidikan  Sultan  Idris  (UPSI),  Universiti  Sains  Malaysia  (USM),  Universiti Teknikal  Malaysia  Melaka  (UTeM),  Universiti  Teknologi  Mara  (UiTM), University  of  Nottingham  Malaysia  (UNiM),  Universiti  Sultan  Zainal  Abidin (UNISZA),  Universiti  Malaysia  Terengganu  (UMT),  Universiti  Malaysia  Perlis (UNIMAP).  Tujuan  utama  dari  hubungan  luar  negeri  antara  kedua  pihak
adalah untuk kerja sama dalam beasiswa pendidikan tinggi. Hingga tahun 2021,  berdasarkan  kesepakatan  dengan  universitas-universitas  Malaysia, NTB  telah  memberangkatkan  254  orang  untuk  menempuh  studi  magister (S2)  di  beberapa  universitas  Malaysia,  yaitu  UUM,  UKM,  UPSI,  USM,  dan UTeM (Novilia, 2020).
Hubungan  antara  LPPNTB  dengan  18  universitas  Malaysia  tersebut utamanya adalah untuk beasiswa pendidikan tinggi, namun tidak menutup kemungkinan  akan  meluas  pada  bidang  lainnya  yang  berkaitan  dengan pendidikan  tinggi  seperti  keinginan  dari  Gubernur  NTB  dan  Menteri Pendidikan  Malaysia.  Hal  ini  dikarenakan  MoU  yang  mereka  tandatangani memiliki ruang lingkup yang luas di bidang pendidikan tinggi (Harun 2020). Sehingga  hubungan  ini  juga  membuka  peluang  untuk  kolaborasi  antar universitas di kedua pihak.

## Alasan  NTB  dan  KPM  Menjalin  Hubungan  Luar  Negeri  dalam  Bidang Pendidikan Tinggi
Pemprov  NTB  menjadikan  Malaysia  menjadi  salah  satu  target paradiplomasi  pendidikan  tinggi  mereka  karena  adanya  kepentingan  dan keuntungan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Berdasarkan  penjelasan  dari Kuznetsov (2015, pp. 30–31), paradiplomasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Penjelasan tersebut dapat dipahami  bahwa  paradiplomasi  dilakukan  oleh  aktor  subnasional  untuk meraih  kepentingan  domestik  mereka.  Namun,  paradiplomasi  berbeda dengan diplomasi negara yang didasarkan pada kepentingan nasional yang kompleks.  Kepentingan  daerah  dalam  paradiplomasi  memiliki  tujuan  yang lebih  pragmatis,  bertarget,  oportunistik,  dan  bahkan  terkadang eksperimental  (Tavares,  2016,  pp.  116–118).  Kepentingan  pragmatis, bertarget  dan  oportunistik  ini  maksudnya  adalah  kepentingan  untuk memberikan  manfaat  dan  keuntungan  secara  langsung  terhadap  daerah. Misalnya  kepentingan  paradiplomasi  NTB  terhadap  KPM  adalah  untuk mendapatkan keuntungan di bidang pendidikan berupa dukungan terhadap program Beasiswa NTB.
Pendidikan  tinggi  di  Malaysia  menurut  perspektif  dari  Pemprov  NTB dapat  memberikan  peluang  yang  besar  terhadap  program  Beasiswa  NTB. Pertama, biaya pendidikan tinggi di Malaysia yang terkenal sangat terjangkau merupakan salah satu peluang yang menjanjikan bagi Pemprov NTB. Biaya pendidikan  yang  murah  artinya  akan  memberikan  kesempatan  yang  lebih besar  bagi  masyarakat  NTB  untuk  belajar  ke  luar  negeri.  Karena  Pemprov NTB  bisa  menyediakan  beasiswa  yang  lebih  banyak  bagi  masyarakat  NTB, misalnya  biaya  beasiswa  untuk  satu  orang  ke  Eropa  sama  dengan  biaya beasiswa  lima  orang  ke  Malaysia  (Novilia,  2020).  Selain  itu,  jarak  NTB  ke Malaysia  yang  tidak  terlalu  jauh  juga  menambah  peluang  untuk  biaya beasiswa pendidikan ke Malaysia menjadi semakin murah (Saputra, 2020). Terutama  setelah  dibukanya  penerbangan  langsung  dari  Bandara Internasional Lombok ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia.
Kedua, Malaysia adalah salah satu negara tujuan belajar yang banyak diminati  mahasiswa  internasional  di  seluruh  dunia.  Menurut  data  dari Institut Statistik UNESCO tahun 2014, Malaysia berada pada urutan ke-12 sebagai negara tujuan belajar yang paling populer dengan jumlah mahasiswa internasional  mereka  mencapai  63.625  mahasiswa.  Jumlah  tersebut  lebih tinggi dari pada jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Singapura (urutan  ke-18),  yaitu  52.959  mahasiswa  (Guardian,  2014).  Mahasiswa internasional  di  Malaysia  datang  dari  120  negara  di  berbagai  benua  Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika (UNESCO, t.thn.).
Tingginya  jumlah  mahasiswa  internasional  di  Malaysia  tersebut menjadi alasan lain bagi Pemprov NTB menjalankan paradiplomasi terhadap KPM. Berdasarkan Gubernur NTB, tujuan dari program Beasiswa NTB tidak hanya  untuk  peningkatan  pengetahuan  tetapi  juga  untuk  memperluas jaringan  dan  wawasan  global  masyarakat  NTB  (Saputra,  2020).  Meskipun Malaysia memiliki kebudayaan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, namun  banyaknya  jumlah  mahasiswa  mancanegara  yang  ada  di  sana membuka kesempatan bagi mahasiswa NTB untuk memperluas jaringan dan wawasan  internasional  mereka.  Sistem  perkuliahan  di  Malaysia  yang sebagian  besar  dilaksanakan  dengan  menggunakan  bahasa  Inggris (Chapman  &  Chien,  2014)  juga  memberikan  akses  yang  lebih  baik  untuk
perluasan  wawasan  internasional  sekaligus  peningkatan  kemampuan bahasa internasional.
Ketiga,  kualitas  pendidikan  tinggi  di  Malaysia  juga  menjadi pertimbangan lain bagi Pemprov NTB. Meskipun biaya pendidikannya yang relatif  rendah,  tetapi  kualitas  pendidikan  tinggi  di  Malaysia  cukup  baik (Novilia, 2020). Berdasarkan survei dari QS Higher Education System Strength Ranking  2018,  kualitas  sistem  pendidikan  tinggi  Malaysia  berada  pada peringkat  ke-25  secara  global.  Peringkat  Malaysia  tersebut  lebih  tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, artinya Malaysia adalah  negara  dengan  pendidikan  tinggi  paling  baik  di  Asia  Tenggara (Quacquarelli Symonds (QS), 2018). Sehingga menjadikan KPM menjadi mitra Pemprov  NTB  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  NTB merupakan pilihan yang berdasar.
Kepentingan  yang  ingin  dicapai  melalui  paradiplomasi  Pemprov  NTB tersebut juga mendapatkan respon yang baik dari KPM. Pihak KPM bersedia memberikan  dukungan  terhadap  program  beasiswa  NTB  dengan  potongan biaya  pendidikan  dan  kemudahan  lainnya  (Novilia,  2020;  Harun,  2020). Dukungan  ini  membuat  Pemprov  NTB  menjadi  lebih  yakin  untuk menjalankan program beasiswa pendidikan tinggi ke Malaysia.
Sementara  itu,  pihak  Malaysia  memiliki  alasan  mereka  sendiri  untuk bersedia  menjalin  hubungan  luar  negeri  dengan  NTB.  KPM  dalam  hal  ini bersedia menjalin hubungan luar negeri dengan Pemprov NTB juga karena tujuan  tertentu.  Malaysia  sejak  tahun  2007  memiliki  visi  untuk  menjadi “Pusat  Pendidikan”  di  tingkat  regional  bahkan  global  (Knight  &  Morshidi, 2011,  hal.  601).  Salah  satu  misi  mereka  untuk  mewujudkan  visi  tersebut adalah dengan meningkatkan mahasiswa internasional hingga 250.000 pada tahun 2025 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2015, p. 22). Dalam hal ini, KPM  melihat  program  Beasiswa  NTB  sebagai  peluang  besar  untuk meningkatkan  jumlah  mahasiswa  internasional  mereka.  Sehingga  setelah mengetahui adanya program beasiswa yang sedang dibangun oleh NTB, KPM mengutus delegasi dari Kedutaan Besar Malaysia dan MDPS untuk membuka peluang hubungan pendidikan tinggi dengan NTB dan sekaligus menawarkan beasiswa pendidikan mereka untuk masyarakat NTB.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  paradiplomasi  didorong  oleh berbagai  faktor.  Dalam  konteks  ini,  faktor  globalisasi  dan  peran  pemimpin daerah  adalah  yang  paling  kuat  mempengaruhi  paradiplomasi  NTB  dalam bidang pendidikan tinggi. Faktor globalisasi dalam hal ini dipandang sebagai tantangan yang membuat sumber daya manusia NTB harus bersaing dalam pasar  global  dan  persaingan  global  lainnya.  Namun  pada  saat  yang bersamaan juga memberikan peluang dengan adanya globalisasi pendidikan yang dapat membantu NTB membangun sumber daya manusia berkualitas dan  berdaya  saing.  Sementara  itu,  Gubernur  NTB  yang  memiliki  latar belakang  sebagai  seorang  akademisi  juga  turut  menentukan  arah paradiplomasi  NTB  yang  memfokuskan  pada  pendidikan  dan  peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Adapun  Malaysia  bagi  Pemprov  NTB  merupakan  negara  yang  dapat membantu  NTB  memenuhi  kepentingan  pragmatis  dalam  pengembangan kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  program  beasiswa  ke  luar  negeri. Malaysia merupakan negara dengan kualitas pendidikan tinggi yang sangat baik dan menjadi salah satu pusat pendidikan di Asia Tenggara. Di samping itu,  KPM  juga  memberikan  sejumlah  keuntungan  seperti  potongan  biaya pendidikan  dan  kemudahan  akses  ke  perguruan  tinggi  Malaysia.  Sehingga hal-hal tersebut menjadi alasan bagi Pemprov NTB untuk menjalin hubungan luar negeri dengan KPM.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana, A. S. (2017, May 8). Percepatan Pencapaian SDGs: Belajar Dari
Provinsi NTB. SDG Center Unpad.
http://sdgcenter.unpad.ac.id/percepatan-pencapaian-sdgs-belajar-dari- provinsi-ntb/
BPS.  (2020).  [Metode  Baru]  Indeks  Pembangunan  Manusia  menurut  Provinsi 2018-2020. Badan
Pusat
Statistik
Indonesia. https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks- pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html
Chapman, D., & Chien, C.-L. (2014). Expanding Out and Up: What are The System-Leve Dynamics? Case Study of Malaysia and Thailand. In David W. Chapman & C.-L. Chien (Eds.), Higher Education in Asia: Expanding Out, Expanding Up (pp. 37–48). UNESCO Institute for Statistics.
Damayanti,  N.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Kerjasama  Sister  City  Kota Semarang,  Indonesia  –  Brisbane,  Australia.  EFFICIENT  Indonesian
Journal of Development
Economics,
1(1), 51–58.
https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27220
Diskominfo NTB. (2018, December 18). Scholarship Hunter Serbu Pameran IESE  2018.  Dinas  Komunikasi,  Informatika  Dan  Statistik  NTB. https://diskominfotik.ntbprov.go.id/content/scholarship-hunter-serbu- pameran-beasiswa-iese-2018
Edwards,  S.,  &  Kitamura,  Y.  (2019).  Knowledge  Diplomacy  and  Worldview Diversity  Education:  Applications  for  an  Internationalized  Higher Education Sector. In D. E. Neubauer,  K. H. Mok, & S. Edwards (Eds.), Contesting  Globalization  and  Internationalization  of  Higher  Education: Discourse  and  Responses  in  the  Asia  Pacific  Region  (pp.  143–162).
Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26230-3_11
Garesché, E. D. Z. (2007). Guidelines for the International Relations of Local Governments and Decentralised Cooperation Between the European Union
and Latin America. Diputación de Barcelona.
Guardian. (2014, July 17). Top 20 countries for international students. The Guardian. https://www.theguardian.com/higher-education- network/blog/2014/jul/17/top-20-countries-international-students
Humas NTB. (2018, December 16). Pertemuan Gubernur dengan Kedutaan Besar  Malaysia  dan  Perwakilan  Perguruan  Tinggi  Malaysia.  Instagram Resmi
Humas
NTB. https://www.instagram.com/p/Brbsgf8H15P/?igshid=1bjaj5kuxp8bh
Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2015).  Executive  Summary:  Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher Education).
Knight, J., & Morshidi, S. (2011). The complexities and challenges of regional education  hubs:  Focus  on  Malaysia.  Higher  Education,  62(5),  593–606. https://doi.org/10.1007/s10734-011-9467-2
Kuznetsov,  A.  (2015).  Theory  and  Practice  of  Paradiplomacy:  Subnational
Governments
in International
Affairs. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315817088
Mingus,  M.  (2006).  Transnationalism  and  subnational  paradiplomacy:  Are governance  networks  perforating  sovereignty?  International  Journal  of Public
Administration,
29(8), 577–594. https://doi.org/10.1080/01900690500455305
Mukti,  T.  A.  (2013).  Paradiplomacy:  Kerjasama  Luar  Negeri  Oleh  Pemda  Di Indonesia. The Phinisi Press.
Nur  Alam,  G.,  Maharani,  R.,  Affandi,  R.  N.,  &  Dermawan,  W.  (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Paradiplomasi Kota Metropolitan Seoul. Jurnal Dinamika Global, 6(01),
1–18.
https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.463
Paquin,  S.  (2004).  Paradiplomacy  and  international  relations:  Theory  of
international strategies of regions facing globalization. PIE/Peter Lang.
Pemprov  NTB.  (n.d.-a).  Beasiswa  NTB.  Pemrintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat. https://www.ntbprov.go.id/program-unggulan-ntb/beasiswa-ntb
Pemprov NTB. (n.d.-b). Profil Pimpinan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://www.ntbprov.go.id/profil-pimpinan
Pemprov NTB. (2019a). 1000 Cendekia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://www.ntbprov.go.id/program-unggulan/deskripsi/18
Pemprov  NTB.  (2019b).  NTB  dan  Malaysia  Tandatangani  MOU  Kerjasama Pendidikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ntb-dan-malaysia- tandatangani-mou-kerjasama-pendidikan
Pemprov  NTB.  (2019c).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
Pratama, D. P. (2020). Paradiplomacy Practice in Indonesia: a Lesson From West Nusa Tenggara Province in 2013-2019. Journal of Islamic World and Politics, 4(1). https://doi.org/10.18196/jiwp.4145

## Quacquarelli  Symonds  (QS).  (2018).  QS  Higher  Education  System  Strength
Ranking. QS Top Universities. https://www.topuniversities.com/system- strength-rankings/2018
Schiavon,  J.  A.  (2019).  Comparative  Paradiplomacy.  Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351012317
Subarkah,  A.  R.  (2018).  Diplomasi  Pariwisata  Halal  Nusa  Tenggara  Barat. Intermestic: Journal of International Studies, 188–203.
Tavares, R. (2016). Paradiplomacy: Cities and States as Global Players. Oxford University Press.
Tubilewicz,  C.  (2016).  Paradiplomacy  as  a  provincial  state-building  project:
The  Case  of  Yunnan’s  Relations  with  the  Greater  Mekong  Subregion.
Foreign Policy Analysis, 13(4), 1–19. https://doi.org/10.1093/fpa/orw022
UNESCO. (n.d.). Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
Varghese,  N.  V.  (2008).  Globalization  of  higher  education  and  cross-border student mobility. International Institute for Educational Planning (IIEP).
Zamorano,  M.  M.,  &  Morató,  A.  R.  (2014).  The  cultural  paradiplomacy  of Barcelona  since  the  1980s:  Understanding  transformations  in  local cultural  paradiplomacy.  International  Journal  of  Cultural  Policy,  21(5), 554–576.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10286632.2014.943752

## Wawancara

## Harun, M. H. (2020, September 18). Wawancara dengan Minister Counselor of
Education Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Tentang Hubungan Luar Negeri  Nusa  Tenggara  Barat  dengan  Kementerian  Pendidikan  Malaysia dalam Bidang Pendidikan Tinggi. (A. S. Bukhari, Interviewer)
Muslim,  A.  (2020,  Agustus  27).  Wawancara  dengan  Dinas  Pendidikan Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nusa  Tenggara  Barat  Tentang  Kondisi Pendidikan,  Program  Beasiswa,  dan  Hubungan  Luar  Negeri.  (A.  S. Bukhari, Interviewer)
Novilia, S. H. (2020, September 8). Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat Tentang Paradiplomasi Bidang Pendidikan Tinggi. (A. S. Bukhari, Interviewer)
Saputra,  L.  I.  (2020,  Agustus  24).  Wawancara  dengan  Kepala  Bagian Kerjasama Pemerintahan Biro Kerjasama dan Administrasi NTB Tentang Paradiplomasi Pendidikan NTB. (A. S. Bukhari, Interviewer)