JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Volume 25 No 1, Januari 2023

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Literatur Review:  Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah
Abdul Rahman 1 , Darus Altin 2
STIE Pertiba, Bangka Belitung, Indonesia 1 email:ahman0307@gmail.com Universitas Bangka Belitung,Indonesia 2 korespondensi altin@ubb.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of regional income (PAD, transfer funds, and  other  legal  regional  income)  on  regional  financial  performance  and  regional  financial independence.  This  research  uses  the  type  of  research  with  the  Literature  Review  method, taking  30  articles  from  nationally  accredited  journals  through  Google  Scholar.  The  results  of the  study  concluded  that  PAD  simultaneously  has  a positive  and  significant  effect  on  regional financial  performance  and  on  regional  financial  independence,  but  partially  its  effect  on regional  financial  performance  and  financial  independence  is  influenced  by  the  elements studied.  Transfer  funds  simultaneously  have  a  significant  negative  effect  on  financial performance and on regional financial independence, as well as partially the effect on financial performance and regional financial independence is influenced by  the elements  studied. There are no researchers who make Other Legitimate Regional Revenues as research variables in the selected articles, so the effect on financial performance and on regional financial independence cannot be concluded.
Keywords :  regional income, regional financial performance, regional financial  independence

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Daerah  (PAD,  Dana Transfer,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah)  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dan kemandirian  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  dengan  metode Literatur Reviu , mengambil 30 artikel dari jurnal terakreditasi nasional melalui Google Scholar . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah  maupun  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah,  namun secara  parsial  pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  dan  kemandirian  keuangan  daerah dipengaruhi  oleh  elemen  yang  diteliti.  Dana  transfer  secara  simultan  berpengaruh  negatif signifikan terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah, demikian juga  secara  parsial  pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  dan  kemandirian  keuangan  daerah dipengaruhi  oleh  elemen  yang  diteliti.  Tidak  adanya  peneliti  yang  menjadikan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  sebagai  variabel  penelitian  pada  artikel  yang  dipilih  maka pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  maupun  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  tidak dapat disimpulkan.
Kata kunci: pendapatan daerah; kinerja keuangan daerah; kemandirian keuangan daerah
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx

## PENDAHULUAN
Pengukuran  kinerja  pemerintah daerah  merupakan  salah  satu  fungsi manajemen  dalam  rangka  mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan  dan  akuntabilitas,  sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan  program  pemerintah  serta membandingkan kesesuaian antara tujuan dan implementasinya. Akuntabilitas  publik  bukan  sekedar kemampuan  menunjukkan  bagaimana uang  publik  dibelanjakan,  akan  tetapi meliputi    kemampuan    menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan  secara  ekonomis,  efisien dan efektif.
Pentingnya  akuntabilitas  publik bagi setiap pemerintah daerah setidaknya harus didukung dengan kinerja keuangan daerah.  Penilaian  kinerja  keuangan daerah  dapat  dilakukan  melalui  analisis rasio    keuangan    APBD.    Analisa  ini dilakukan    dengan    membandingkan hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya  sehingga  dapat    diketahui bagaimana    kecenderungan    yang terjadi.  Dengan  analisa  ini pemerintah dapat    menilai    kemandirian    keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan    otonomi    daerah, mengukur    efektifitas    dan    efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah,    mengukur    sejauh    mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan  pendapatan  daerahnya, mengukur    kontribusi    masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan    pendapatan    daerah,    dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan  perolehan  pendapatan dan  pengeluaran  yang  dilakukan  selama periode  waktu  tertentu  (Mardiasmo, 2004).
Pendapatan  daerah  merupakan salah  satu  unsur  yang  sering  digunakan untuk  menilai  kinerja  keuangan  daerah
maupun  tingkat  kemandirian  daerah. Pendapatan  daerah  diartikan  sebagai semua  hak  Daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penelitian terkait pengaruh  pendapatan  daerah  terhadap kinerja  keuangan  maupun  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  telah banyak  dilakukan  oleh  peneliti,  baik penelitian  lapangan  ( field  research ) maupun  penelitian  literatur    ( literature research ).  Penelitian  pendapatan  daerah terhadap kinerja keuangan daerah maupun  terhadap  kemandirian  keuangan daerah yang dilakukan peneliti beragam, beberapa  peneliti  melakukan  penelitian terhadap  elemen  pendapatan  daerah secara  umum  seperti  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Transfer,  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  sah.  Namun, beberapa peneliti juga melakukan penelitian secara spesifik terhadap elemen  pendapatan  daerah  seperti  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang Dipisahkan,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Hibah  dan  elemen  spesifik  pendapatan daerah lainnya. Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian pengaruh
pendapatan  daerah  terhadap  kinerja keuangan,  antara  lain:  Puspita  Ayu,  P.
(2018),  Satria,  D.  I.,  &  Sari,  H.  P.
(2018), Saraswati & Rioni. (2019), Putri dan  Darmayanti.  (2019),  Maulina,  F.,  & Rhea,  R.  (2019),  Verawaty  dkk.  (2020), Fatmawati,  T.  O.,  &  Sapari,  S.  (2020), Pasaribu,  S.  H.  (2020),  Wahyudin,  I. (2020),  Defitri,  S.  Y.,  Fetrisia,  S.,  & Maison,  W.  (2021),  dan  Heryanti,  dkk. (2021).  Diantara  penelitian  tersebut, Heryanti (2021: 2), menyimpulkan PAD berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  yang  berarti  kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur,  dan    Dana
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Perimbangan berpengaruh negatif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan yang berarti kenaikan Dana Perimbangan  akan  menurunkan  kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menurut  Puspita  Ayu  (2018:80), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  berarti  H1  diterima.
Artinya  dengan  adanya  peningkatan
PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi  Jawa  Barat.  Dana  Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja
KeuanganPemerintah  Daerah  berarti  H2 diterima.  Artinya  bahwa  Pemerintah Daerah  sudah  mulai  mampu  mengelola secara  maksimal  dana  yang  ditransfer dari  Pemerintah  Pusat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan antara pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja  keuangan  diungkapkan  oleh Verawaty  dkk  (2020:21),  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Namun terdapat  pengaruh  negatif  DAU  dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah.  Adapun  DBH  tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini berarti,  semakin  besar  kontribusi  PAD untuk  membiayai  pembangunan  dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan kinerja
keuangan pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi besaran  DAU  yang  diterima  dari  pusat maka  semakin  rendah  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Banyaknya  aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat  mengakibatkan  adanya  penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan  penelitian  terhadap kemandirian daerah, antara lain dilakukan  oleh:  Balqis  dkk.  (2018),  R. Neneng  Rina  Andriani  dan  Nisa  Noor Wahid.  (2018),  Aryadhani  Prasetyo  & Dewi  Rahayu.  (2019),  Ginting  dkk.
(2019),  Wahyuni  &  Ardini.(2019), Amalia  &  Haryanto,  (2019),  Musfirati dan  Sugiyanto.  (2019),  Maya  dan  Lita. (2019),  Malau  &  Prapat.  (2020), Machfud,  dkk.  (2020),  Handayani  & Erinos,  (2020),  Oki  dkk.  (2020),  Saleh. (2020), Lukitawati, (2020), Kristina dkk. (2021),  Saraswati.  (2021),  Marzuki  M. dkk. (2022), Sinta Bella dkk. (2022), dan Rivandi & Anggraini. (2022).
Kesimpulan  penelitian  terhadap kemandirian keuangan daerah
diantaranya  hasil  penelitian  Saraswaty dan  Nurhajanti  (2021:21)  menyebutkan bahwa  secara  simultan  pajak  daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan  memiliki  pengaruh  positif terhadap keamandirian keuangan daerah. Secara  parsial  pajak  daerah  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Sedangkan,  secara  parsial  retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Marzuki dkk (2022:90), menyatakan  bahwa  pajak  daerah  dan dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif signifikan terhadap
kemandirian keuangan  daerah  di  Provinsi.  Sementara itu  dana  alokasi  khusus  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kemandirian keuangan  daerah.  Sedangkan  retribusi daerah  dan  dana  alokasi  umum  tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Artinya jika  kinerja  pajak  daerah  dan  dana  bagi hasil tinggi maka kemandirian keuangan daerah  juga  tinggi,  sedangkan  semakin tinggi  kinerja  dana  alokasi  khusus  maka kemandirian  keuangan  daerah  akan semakin menurun.
Selanjutnya,  literatur  reviu  ini dilakukan  dengan  mengutip  artikel  yang terkait dengan pendapatan daerah terhadap  kinerja  keuangan  maupun terhadap  kemandirian  keuangan  daerah dari  30  artikel  di  berbagai  jurnal
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
terakreditasi  nasional  yang  terbit  2018- 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
Pendapatan Daerah  (PAD,  Dana  Transfer,  dan  Lain- lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah) terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dan kemandirian  keuangan  daerah.  Tema  ini perlu dilakukan penelitian, sebab Penulis belum  menemukan  artikel  penelitian- penelitian  terdahulu  khususnya  rentang waktu  tahun  2018  sampai  dengan  2022 yang melakukan kajian dengan menggunakan  2  variabel  dependen sekaligus,  yakni  kinerja  keuangan  dan kemandirian keuangan daerah.

## Pendapatan Daerah
Dalam  pasal  1  ayat  (13)  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan  daerah  didefinisikan  sebagai semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.
Yang  termasuk  sumber  pendapatan daerah  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa  kali  diubah  terkahir  dengan Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2015, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yeng meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah yang  Dipisahkan,  dan  Lain-lain  PAD yang  Sah;  Pendapatan  Transfer  meliputi transfer  pemerintah  pusat,  terdiri  dari Dana  Perimbangan  (Dana  Bagi  Hasil, dan  Dana  Alokasi  Umum),  Dana Otonomi  Khusus,  Dana  Keistimewaan, dan Dana Desa. Dan Dana transfer antar daerah,  yakni  Dana  Bagi  Hasil  antar daerah,  dan  Bantuan  Keuangan;  Lain- lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah, meliputi  hibah,  dana  darurat,  dan  lain- lain  pendapatan  daerah  sesuai  peraturan perundang-udangan yang berlaku. Dalam  penelitian ini,  pendapatan  daerah
menjadi  variabel  independen  (X)  yang dibagi  menjadi  variabel  X 1 (Pendapatan Asli  Daerah),  X 2 (Pendapatan  Transfer), dan  X 3 (Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang Sah
1. Kinerja Keuangan
Menurut  Halim  (2017:  24),  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  merupakan salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai  suatu  indikator  keuangan  atau non  keuangan  dari  suatu  pekerjaan  yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dalam suatu unit organisasi.  Kinerja  keuangan  adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator  keuangan.  Analisis  kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan melakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili  realitas  entitas  dan  potensi- potensi  kinerja  yang  akan  berlanjut
(Nugroho dan Rohman, 2012). Pengukuran kinerja merupakan wujud  akuntabilitas  dimana  penilaian yang  lebih  tinggi  menjadi  tuntutan  yang harus  dipenuhi  dan  data  pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.
Berdasarkan pengertian  tersebut  pada  prinsipnya kinerja  keuangan  pemerintah  daerah adalah ukuran kemampuan pemerintahan daerah  berdasarkan  kinerja  dimasa  lalu dalam  menjalankan  otonomi  daerah. Kinerja  keuangan  dalam  penelitian  ini menjadi variabel dependen 1 (Y 1 ).

## Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
(Halim,  2017).  Selain  itu  menunjukkan besarnya ketergantungan daerah
terhadap sumber dana eksternal.
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi)  semakin  rendah,  dan  demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah.
Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi daerah  yang  merupakan  komponen utama  pendapatan  asli  daerah.  Kinerja keuangan  dalam  penelitian  ini  menjadi variabel dependen 2 (Y 2 ).

## Kerangka Pemikiran & Hipotesis
Kerangka  pemikiran  yang  menunjukkan pengaruh  PAD,  Dana  Transfer,  dan Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dan kemandirian  keuangan  daerah  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar. 1 Kerangka Pemikiran
Dari  gambar  1  di  atas,  hipotesis  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
H 1 :  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
H 2 : Dana Transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
H 3 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah H 4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh  terhadap kemandirian keuangan daerah.
H 5 : Dana Transfer berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. H 6 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  dengan  metode  Literature Reviu. Literature  reviu merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya  serta  menganalisis  beberapa tinjauan  para  ahli  yang  tertulis  dalam teks (Snyder, 2019).
Identifikasi  dan  pemilihan  literatur pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan identifikasi    masalah,    pencarian literatur,    pemilihan    hasil    pencarian literatur    dan    analisa    hasil  pencarian literatur  yang  berkaitan  dengan  kinerja keuangan  dan  kemandirian  keuangan yang  mempengaruhinya  pada  beberapa jurnal melalui Google Scholar berdasarkan judul, abstrak, atau keyword yang  meliputi  kinerja  keuangan  daerah dan kemandirian keuangan. Dan dikumpulkan  30  artikel  dari  berbagai jurnal berstandar nasional terbitan 2018-
2022.  Adapun  tahap  pencarian  dan pemilihan  literatur  dilakukan  dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Indentifikasi  masalah  yakni  pengaruh pendapatan  daerah  terhadap  kinerja keuangan  dan  kemandirian  keuangan daerah;
b. Pencarian  literatur  melalui Google
Scholar dengan menggunakan keyword “Kinerja Keuangan Daerah” dan “Kemandirian Keuangan Daerah.” H 4 H 3 Kinerja Keuan gan Daerah (Y 1 ) H 2 PAD (X 1 )
Dana Transfer
(X 2 ) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X 3 ) Keman dirian Keuan gan Daerah (Y 2 ) H 1 H 5 H 6
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
c. Pemilihan  hasil  pencarian  literatur dibatasi artikel yang terbit sejak 2018.
Hasil  pencarian  dengan  keyword “Kinerja Keuangan Daerah” teridentifikasi artikel sebanyak 94.400 artikel dan dengan keyword
“Kemandirian  Keuangan  Daerah” teridentifikasi  21.700  artikel  dari berbagai  jurnal.  Kemudian  dilakukan seleksi  dengan  topik  yang  berkaitan dengan  pendapatan  daerah,  baik secara umum mamupun secara khusus membahas
elemen-elemen
pendapatan  daerah.  Dan  disimpulkan 30  artikel  yang  berstandar  nasional baik  dengan  keyword  “kinerja keuangan”  maupun  dengan  keyword “kemandirian keuangan.”
d. membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terhadap 30 artikel dari berbagai jurnal terakreditasi nasional yang dipilih, kemudian  dirangkum  dalam  tinjauan literatur  sistematis  sebagaimana  dalam tabel berikut:
Tabel. 1 Hasil Systematic Literature Review No Penulis dan Tahun Hasil
1. Puspita_Ayu, P. (2018). PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-
Jawa Barat. 2. Balqis dkk. (2018) Terdapat pengaruh yang positif dan  signifikan  penerapan  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan dana bagi  hasil  terhadap kemandirian  keuangan  daerah. Terdapat  pengaruh  yang  positif dan  signifikan penerapan pajak daerah  terhadap  kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh  yang  positif dan tidak signifikan retribusi terhadap kemandirian  keuangan  daerah. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dana bagi hasil
terhadap kemandirian keuangan daerah 3. Anggreni,  N.  K.  A., Artini,  S.,  &  Gede,  L. (2019). PAD memiliki pengaruh  positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten
Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan
No Penulis dan Tahun Hasil daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan,  maka  kinerja keuangan  kabupaten  badung menurun.  Belanja  modal berpengaruh  negatif  serta signifikan pada kinerja  keuangan daerah  kabupaten  Badung. Semakin  tinggi  belanja  modal menyebabkan  kinerja  keuangan daerah  kabupaten  Badung menurun. 4. R. Neneng Rina Andriani,  Nisa  Noor Wahid, 2018 PAD,  Dana  Perimbangan  dan Kemandirian  Keuangan  Daerah pada  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  mengalami fluktuasi,  PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, PAD  dan Dana  Perimbangan  secara simultan  berpengaruh signifikan  terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah. 5. Aryadhani  Prasetyo & Dewi Rahayu, 2019 PAD,  DAU,  DBH,  dan  Fiscal Stress berpengaruh  terhadap Tingkat  Kemandirian  secara simultan; PAD  dan  DBH
berpengaruh  terhadap  Tingkat Kemandirian;  DAU  dan  Fiscal Stress  berpengaruh tidak  nyata terhadap  terhadap  Tingkat Kemandirian;  dan PAD merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi
Tingkat Kemandirian. 6. Ginting dkk. 2019 Dana  perimbangan  memiliki pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap kemandirian keuangan  daerah hanya  di kluster II,  sedangkan  kluster lainnya  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3 persen kabupaten/kota yang ada berada
di kuadran IV 7. Wahyuni  &  Ardini. 2019 PAD  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah.  Belanja modal  tidak memiliki  pengaruh terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah. Belanja pegawai  berpengaruh  negatif terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah.
8. Amalia  &  Haryanto, 2019 PAD pengaruh  yang  signifikan positif  terhadap  Tingkat
Kemandirian  Keuangan Daerah, DAU  memiliki  pengaruh  yang signifikan  negatif  terhadap Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
No Penulis dan Tahun Hasil
9. Saraswati  &  Rioni.
2019 Variabel  PAD  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah,  Variabel ukuran pemerintah  daerah  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,
Variabel leverage  tidak berpengaruh terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah. 10. Putri dan Darmayanti, 2019 PAD  dan  dana  perimbangan berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  semakin meningkatnya perolehan PAD
dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. 11. Maulina,  F.,  &  Rhea, R. (2019). Pola  hubungan  tingkat kemandirian  daerah  untuk tahun  anggaran  2013-2017
secara  umum  berada  pada kriteria  Partisipatif. Kinerja Keuangan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Barat  untuk  tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kategori Cukup. Kinerja Keuangan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017  apabila dilihat  dari  Rasio Efektifitas termasuk  dalam  kategori Efektif. Kinerja  Keuangan Pemerintah  Provinsi Kalimantan
Barat untuk tahun anggaran
2013-2017  apabila  dilihat  dari Rasio Efisiensi    termasuk  dalam kategori Kurang Efisien. Hasil perhitungan  Rasio  Keserasian Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan  belum  adanya keseimbangan  antara  Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 12. Musfirati dan Sugiyanto, 2019 DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan  daerah.
DAK  dan  Dana  Keistimewaan berpengaruh  signifikan  positif terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
13. Maya dan Lita,  2019 Pajak  daerah,  retribusi  daerah, dan  belanja  modal
berpengaruh  terhadap kemandirian  keuangan  daerah. Sedangkan  DBH  dan pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh  terhadap kemandirian  keuangan  daerah. Secara  silmutan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  DBH,  belanja modal,  dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
No Penulis dan Tahun Hasil
14. Malau  &  Prapat. 2020 PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian  keuangan daerah.  Sebaliknya belanja modal berpengaruh  negatif terhadap kemandirian  keuangan daerah 15. Machfud, dkk. 2020 PAD  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  rasio kemandirian  keuangan  daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh.  Dana  perimbangan berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  rasio kemandirian  keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemiskinan  tidak berpengaruh  signifikan terhadap  rasio  kemandirian keuangan  daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 16. Handayani  &  Erinos, 2020 PAD  secara  positif  memiliki pengaruh  terhadap kemandirian keuangan  daerah. Kemandrian keuangan daerah tidak
diipengaruhi oleh belanja modal. Variabel moderasi yaitu peertumbuhan ekonomi  yang tujuannya  memoderasi pendapatan  asli  daerah  dan belanja  modal  terhadap kemandrian  keuangan  daerah, tidak  dapat  mempengaruhi dijadikan  sebagai  variabel moderasi hal ini dikarenakan niali signifikansinya lebih besar dari yang dtetapkan 17. Oki dkk. 2020 Rasio  kemandirian  keuangan daerah  sangat  rendah  dan masuk  pada  pola  instruktif, dimana  peran  pemerintah pusat  lebih  dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. 18. Saleh, 2020 Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Perimbangan  yang diperoleh  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Bogor,  baik jumlahya  tinggi  maupun jumlahnya  rendah,  memiliki pengaruh  terhadap  tingkat
Kemandirian Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 19. Lukitawati, 2020 Pajak  Daerah  dan  variabel Retribusi  Daerah baik  secara parsial  maupun  simultan memiliki  pengaruh  yang
signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
20. Verawaty dkk. 2020 PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat pengaruh negatif DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
No Penulis dan Tahun Hasil Adapun DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
21. Fatmawati,  T.  O.,  & Sapari, S. (2020). PAD  dan  dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
22. Pasaribu, S. H. (2020). PAD  dan  dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 23. Wahyudin, I. (2020). Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  Belanja  Modal berpengaruh  positif  namun tidak  signifikan  terhadap Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.  Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
24. Defitri, S. Y., Fetrisia, S.,  &  Maison,  W., 2021 Terdapat pengaruh yang signifikan dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi dana perimbangan memiliki pengaruh dan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengeluaran daerah tidak berpengaruh dan positif  pada kinerja  keuangan  pemerintah daerah. 25. Kristina, dkk. 2021 PAD mampu  memberikan pengaruh  yang  positif  terhadap peningkatan  kemandirian keuangan  daerah,  sementara untuk  Dana  Perimbangan  tidak mampu  memberikan  pengaruh terhadap  peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Dan secara bersamaan PAD dan Dana  Perimbangan  mampu memberikan  pengaruh terhadap  peningkatan kemandirian  Keuangan  Daerah 26. Saraswati. 2021 Secara simultan pajak daerah, retribusi  daerah,  belanja  modal dan  dana  perimbangan memiliki  pengaruh  positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana  perimbangan  tidak No Penulis dan Tahun Hasil memiliki  pengaruh  terhadap kemandirian  keuangan  daerah 27. Heryanti, dkk. 2021 PAD  berpengaruh  positif signifikan terhadap  kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  dan Belanja  Modal  berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 28. Marzuki M, dkk, 2022 Pajak daerah  dan dana bagi hasil berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kemandirian keuangan daerah  di  Provinsi.  Sementara itu  dana alokasi  khusus berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  kemandirian keuangan  daerah.  Sedangkan retribusi  daerah  dan  dana alokasi  umum  tidak berpengaruh  signifikan terhadap  kemandirian keuangan daerah
29. Sinta Bella dkk, 2022 PAD  secara  parsial berpengaruh positif  dan signifikan  terhadap  variabel kemandirian keuangan daerah. DAU secara  parsial berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  variabel kemandirian keuangan  daerah. Variabel  belanja  modal  secara parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  variabel kemandirian  keuangan daerah. Variabel  PAD,  DAU  dan  belanja modal  secara  simultan berpengaruh  positif dan signifikan  terhadap
kemandirian keuangan  daerah 30. Rivandi  &  Anggraini. 2022 Pendapatan  Asli  Daerah terbukti berpengaruh  signifikan postif  terhadap  kemandirian keuangan  daerah. Belanja
Modal  terbukti  berpengaruh signifikan  dan  negative terhadap  kemandirian keuangan daerah

## Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  pengaruh pendapatan  daerah  terhadap  kinerja keuangan  daerah  dapat  dilihat  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspita Ayu,  P.  (2018),  Satria,  D.  I.,  &  Sari,  H. P.  (2018),  Saraswati  &  Rioni.  (2019), Verawaty dkk. (2020), Fatmawati, T. O., &  Sapari,  S.  (2020),  Pasaribu,  S.  H.
(2020),  Wahyudin,  I.  (2020),  dan Heryanti,  dkk.  (2021)  menunjukan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya kenaikan PAD akan meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Hal berbeda dikemukakan pada penelitian  Putri  dan  Darmayanti  (2019), bahwa  PAD    berpengaruh    negatif signifikan    terhadap    kinerja  keuangan pemerintah    daerah.    Hasil    ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya  perolehan  PAD  akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan demikian, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah  hipotesis  (H 1 ) diterima.
Terhadap  kinerja  dana  perimbangan yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan Anggreni,  N.  K.  A.,  Artini,  S.,  &  Gede,
L. (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan,    maka    kinerja    keuangan daerah    menurun.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Putri  dan  Darmayanti (2019),
Heryanti, dkk (2021), menyimpulkan bahwa dana perimbangan    berpengaruh    negatif signifikan    terhadap    kinerja  keuangan pemerintah    daerah.    Hasil    ini menunjukkan
bahwa semakin meningkatnya  perolehan  penerimaan dana  perimbangan  akan  diikuti  dengan penurunan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh  Wahyudin,  I.  (2020),  bahwa  Dana Perimbangan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan
Pemerintah Daerah. Sedangkan
Fatmawati,  T.  O.,  &  Sapari,  S.  (2020), menyimpulkan penelitiannya bahwa dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Sedangkan  dana  alokasi  umum
berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  dana  transfer secara  simultan  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah, sehingga hipotesis (H 2 ) diterima. Pengaruh pendapatan daerah terhadap  kemandirian  keuangan  daerah, penelitian  yang  dilakukan  oleh    Balqis dkk.  (2018),  Maya  dan  Lita.    (2019),
Lukitawati.  (2020),  Saraswati.  (2021), dan Marzuki M. dkk. (2022) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang  positif  dan  signifikan  pajak  daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Semua peneliti  seperti  Balqis  dkk.  (2018),  R.
Neneng  Rina  Andriani  dan  Nisa  Noor Wahid.  (2018),  Aryadhani  Prasetyo  & Dewi  Rahayu.  (2019),  Ginting  dkk. (2019),  Wahyuni  &  Ardini.(2019), Amalia  &  Haryanto,  (2019),  Musfirati dan  Sugiyanto.  (2019),  Maya  dan  Lita. (2019),  Malau  &  Prapat.  (2020), Machfud,  dkk.  (2020),  Handayani  & Erinos,  (2020),  Oki  dkk.  (2020),  Saleh. (2020), Lukitawati, (2020), Kristina dkk. (2021),  Saraswati.  (2021),  Marzuki  M. dkk. (2022), Sinta Bella dkk. (2022), dan Rivandi & Anggraini. (2022), menyimpulkan  hal  yang  sama  bahwa PAD  berpengauh  positif  dan  signifikan (nyata)  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.  Sehingga,  disimpulkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara simultan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Maka, hipotesis (H 4 ) diterima Terhadap dana perimbangan, penelitian Balqis dkk. (2018), R. Neneng Rina  Andriani  dan  Nisa  Noor  Wahid. (2018),  Ginting  dkk.  (2019),  dan  Saleh. (2020)  menyimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Namun, kesimpulan  berbeda  disampaikan  oleh peneliti  Kristina  dkk.  (2021),  dan
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Saraswati. (2021) bahwa dana perimbangan  tidak  mampu  memberikan pengaruh terhadap kemandirian
keuangan  daerah.  Beberapa  peneliti melakukan penelitian secara khusus pada elemen  dana transfer  yakni  DAU,  DBH, dan  DAK,  seperti  yang  dilakukan  oleh Balqis  dkk.  (2018),  Aryadhani  Prasetyo &  Dewi  Rahayu.  (2019),  Amalia  & Haryanto, (2019), Musfirati dan Sugiyanto. (2019), dan Marzuki M. dkk.
(2022),  mengungkapkan  bahwa  terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap  kemandirian  keuangan  daerah. Namun,  hasil  penelitian  berbeda  dengan variabel  yang  sama  diungkapkan  oleh Maya dan Lita. (2019) bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan  daerah.  Dengan  demikian,
secara simultan dana
transfer bepengaruh  negatif  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, hipotesis (H 5 ) diterima.
Terhadap  hipotesis  (H 3 )  dan hipotesis  (H 6 )  Lain-lain  Pendapatan Daerah  yang  Sah  berpengaruh  terhadap kinerja
keuangan
daerah dan
kemandirian daerah, dari 30 artikel yang dijadikan  literatur  reviu  tidak  satupun yang  menjadikan  variabel  ini  sebagai variabel  penelitian,  sehingga  tidak  dapat disimpulkan  diterima  atau  ditolaknya hipotesis tersebut.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini,
bahwa PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah maupun  terhadap  kemandirian  keuangan daerah, namun secara parsial pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi  oleh  elemen  yang  diteliti. Dana transfer secara simultan berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  maupun  terhadap kemandirian  keuangan  daerah,  demikian
juga secara parsial pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh elemen  yang  diteliti.  Tidak  adanya peneliti  yang  menjadikan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  sebagai variabel  penelitian  pada  artikel  yang dipilih  maka  pengaruhnya  terhadap kinerja  keuangan  maupun  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  tidak dapat disimpul.
Keterbatasan  penelitian  ini  hanya berdasarkan  kajian  literatur  yang  tidak sistematis,  sehingga  harus  berhati-hati dalam menarik kesimpulan dalam terutama  untuk  tujuan  generalisasi.  Atas dasar tersebut, perlu dilakukan penelitian lapangan  oleh  peneliti  selanjutnya  untuk mendapatkan  gambaran  dan  hasil  yang lebih berkualitas. Serta perlu mengambil variabel  Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang  Sah  sebagai  variabel  penelitian sehingga  dapat  diperoleh  gambaran pengaruh  variabel  tersebut  terhadap kinerja  keuangan  maupun  kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  R.  N.  R.,  &  Wahid,  N.  N. (2018).  Pengaruh  pendapatan  asli daerah  dan  dana  perimbangan terhadap  kemandirian  keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30-39.
Anggreni,  N.  K.  A.,  Artini,  S.,  &  Gede, L.  (2019). Pengaruh  Pad,  Dana
Perimbangan  Dan  Belanja  Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali (Doctoral dissertation, Udayana University). Balqis,  M.,  Murdiati,  S.,  &  Amirah,  M.
(2018).  Pengaruh  Penerapan  Pajak
Daerah,  Retribusi  Daerah  Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (Dppkad) Eks Karesidenan Pekalongan  Pada  Tahun  2013- 2017. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi , 9 (2).
Bella,  S.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum
Dan  Belanja  Modal  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah. Jurnal Syntax Transformation , 3 (5), 675-683. Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W.
(2021). Pengaruh Kekayaan Daerah,  Dana  Perimbangan  dan Belanja  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan Daerah. Ekonomia , 11 (1), 10-19.
Fayziah  Amalia  N,  A.,&  Haryanto,  H. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Daa Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Provisni  Jawa Tengah  2012-201. Diponegoro Journal of Accounting , 8(2). Ginting,  A.,  Hamzah,  M.,  &  Sofilda,  E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 4 (2), 105-127.
Halim,  Abdul.  (2017).  Manajemen Keuangan  Sektor  Publik.  Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  T.  U.,  &  Erinos,  N.  R. (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Moderating. Jurnal
Eksplorasi  Akuntansi , 2 (1),  2348- 2361.
Heryanti,  C.  D.,  Wahidahwati,  W.,  &
Suryono,  B.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  dan  Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur. Jurnal  Ilmu  dan  Riset
Akuntansi (JIRA) , 8 (8).
Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 9 (1).
Lukitawati,  L.  (2020).  Pengaruh  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah
Terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah. Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) , 1 (2). Machfud,  M.,  &  Asnawi,  A.  (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus  Dan  Tingkat  Kemiskinan Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh. J- MIND (Jurnal Manajemen Indonesia) , 5 (1), 14-31. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Malau,  E.,  &  Parapat,  E.  (2020). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI), 3 (2), 332-337. Mardiasmo. (2018). Otonomi &
Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: Andi.
Marzuki, M., Akhyar, C., Nurlela, N., & Yandani,  F.  (2022).  Pengaruh
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Penerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Visioner & Strategis , 11 (1). Maulina, F., & Rhea, R. (2019). Analisis Rasio  Keuangan  untuk  Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Barat). Obis , 2 (1), 11-22.
Novitasari,  M.,  &  Novitasari,  L.  (2019). Pengaruh  Pajak,  Retribusi,  DBH, Belanja  Modal,  dan  Pertumbuhan
Ekonomi  Terhadap  Kemandirian Daerah. Inventory: Jurnal Akuntansi , 3 (2), 174-186. Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A.  (2020).  Analisis  Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Ekopem:  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan , 2 (2), 1-6. Pasaribu, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. Bilancia  :  Jurnal  Ilmiah
Akuntansi, 4 (2), 191-201.
Prasetyo,  A.,  &  Rahayu,  D.  (2019).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum
(Dau),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan  Selatan. JIEP:  Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , 2 (4), 872-881.
Puspita_Ayu,  P.  (2018).  Analisis  PAD dan  Dana  Perimbangan  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemda  Se-Jawa Barat. JAE  (Jurnal  Akuntansi  Dan
Ekonomi) , 3 (1), 80-96.
Putri,  N.  K.  N.  I.,  &  Darmayanti,  N.  P.
A.  (2019).  Pengaruh  PAD  dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  di  Wilayah  Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen , 8 (5), 2834-2861.
Rivandi,  M.,  &  Anggraini,  Y.  (2022).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah
Dan  Belanja  Modal  Terhadap
Kemandirian  Keuangan  Daerah Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Sumatera  Barat  Tahun  2016  - 2021. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (6), 6831-6842. Saleh,  R.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  (Pad)  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 15 (2), 111-
134.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi  Bisnis  dan  Publik , 9 (2),
110-120.
Saraswati,  N.  P.,  &  Nurharjanti,  N.  N. (2021,  August).  Pengaruh  Pajak
Daerah,  Retribusi  Daerah,  Belanja Modal  dan  Dana  Perimbangan terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah. In Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar) (Vol. 2, pp. 51-64).
Sugiyanto,  H.  S.,  &  Musfirati,  A.  .
(2021).  Pengaruh  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus, Dana  Bagi  Hasil,  Dan  Dana
Keistimewaan  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan
Vokasi , 5 (1), 20–36.
Verawaty,  V.,  Jaya,  A.,  Puspanita,  I.,  & Nurhidayah,  N.  (2020).  Pengaruh PAD  dan  Dana  Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di
JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol xxx, No. xxx, Edisi xxxx, hal xx- xx
Sumatera Selatan. MBIA , 19 (1), 21–37.
Wahyuni,  E.,  &  Ardini,  L.  (2018). Pengaruh  Kinerja  Pendapatan  Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (6).
Wahyudin,  I.,  &  Hastuti.  (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Perimbangan  Dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting
Research Journal , 1 (1), 86-97.