## FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGKEP
Oleh:
Megawati 1
Tjipto Djuhartono 2
Khoirul Umam 3
1,2,3) Universitas Indraprasta PGRI Email:
tjiptodjuhartono@gmail.com 2*

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  affect  the  effectiveness  of  the implementation of land and building tax management in the Regional Financial and Asset  Management Revenue  Service  (DPPKAD)  of  Pangkep  Regency  study  uses which has three indicators, namely input,  Throughput, and output. This research method  is  descriptive  qualitative  by  using  field  research  through  observation, techniques in data collection are observation, interviews, and prime and secondary documentation, primary data sources in the form of informants totaling as many as five  people,  consisting  of  heads  of BPHTB  and  PBB-P2  DPPKAD,  BPHTB  and PBB-P2 Kasi, UN Village officers (collectors) and the community as taxpayers. The results  of  this  study  found  that  factors  affecting  the  effectiveness  of  land  and building  tax  management  in  the  Regional  Financial  and  Asset  Management Revenue  Service  (DDPKAD)  of  Pangkep  Regency,  the  input  component  has  not been effective, while the throughput component can be said to be effective, and the output component has not been effective. And some obstacles are still found in the Land and Building Tax bill, both from taxpayers and from tax officers as well as clarity and legal certainty at the Pangkep Regency Revenue Management Office, Finance and Assets.
Keywords: Effectiveness, Input, Output, PBB-P2, Throughput

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  yang  memengaruhi  effektifitas pelaksanaan  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangkep.  Dalam penelitian  ini  yang  mempunyai  tiga  indikator  yaitu input,  Throughput,  output . Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan field research dengan teknik  dalam  pengumpulan  data  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi prime  maupun  sekunder,  Sumber  data  primer  berupa  informan  yang  berjumlah sebanyak  lima  orang,  terdiri  dari  kepala  bidang  BPHTB  dan  PBB-P2 DPPKAD,Kasi BPHTB dan PBB-P2, petugas Desa (kolektor) PBB dan masyarakat sebagai  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Faktor  yang memengaruhi  efektifitas  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DDPKAD)  Kabupaten Pangkep, komponen input belum efektif, sedangkan komponen throughput dapat dikatakan efektif, dan komponen output belum efektif. Dan adanya hambatan yang masih ditemukan di tagihan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum di Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Kabupaten Pangkep.
Kata Kunci: Efektivitas, Input, Output , PBB-P2, Throughput

## A. PENDAHULUAN
Untuk mensejahterakan rakyat, para pendiri awal suatu  negara mempunyai kesepakatan  menciptakan  kemakmuran  yang  berasaskan  kepada  keadilan  social, Negara Indonesia  adalah negara hukum  berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh sebab itu, perpajakan sebagai  salah  satu  wujud  dari  kewajiban  kenegaraan  dalam  kegotongroyongan nasional  sesuai  peran  serta  masyarakat  untuk  membantu  pembangunan.  Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan disegala bidang. Sebagai  sebuah  Negara  yang  berdasarkan  hukum material  atau  social.  Indonesia menganut  prinsip  pemerintahan  yang  menciptakan  kemakmuran  rakyat  (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006:128). Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk  membiayai  pembangunan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak ( Marsono, 1986). Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan  sumbangan  yang  berarti  melalui  penyediaan  sumber  dana  bagi  pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Dan  untuk  mengatur pembagian  hasil  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Permasalahan yang timbul adanya satu dilema yang dilihat dari sisi daerah Kabupaten  Pangkep  yang  melakukan  pemungutan  pajak,  maupun  dari  sisi pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari masyarakat pembayar pajak masih ada yang tidak  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak,  sehingga  penerimaan  daerah berkurang.  Kondisi  ini  memang  tidak  dapat  disangkal.  Masih  ada  asusmsi  yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa dan tidak ada  sanksi  yang  memberatkan  bagi  masyarakat  yang  tidak  membayar  pajak bagaimanapun, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa memang pajak sudah diperuntukkan  dengan  benar.  Bila  tidak,  artinya  pemerintah  tidak  memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Nuansa  (2012),  menjelaskan  bahwa  penilaian  efektifitas  pemungutan  pajak menyangkut  semua  tahap  administrasi,  mulai  dari  menentukan  wajib  pajak,  menetapkan nilai  kena  pajak,  memungut  pajak,  menegakkan  sistem  dan  pembukuan.  Efektifitas pemungutan pajak juga bergantung pada kemampuan organisasi pengelola pajak dalam hal ini pemerintah daerah dalam administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.
Pelaksanaan  pengelolaan  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  saat  ini berdasarkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994,  sebagai  pengganti Undang –undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan PERDA Nomor 17 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Soppeng. Disamping Undang- Undang  tersebut,  untuk  mengatur  pembagian  hasil  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Pembagian  Hasil  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan  didasarkan  pada  fakta,  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya, pemerintah  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  dalam  rangka  menyukseskan pembangunan yang telah berjalan.
Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara  lain  dengan  penarikan  pajak.  Secara  administrasi  hal  yang  sangat berpengaruh dalam mengukur efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten  Pangkep yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek yuridis, terdiri dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak dan pembayaran pajak.
Pajak  ini  merupakan  potensi  yang  harus  terus  digali  dalam  menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Untuk  itu petugas pajak harus dapat meidentifikasi  kondisi  wajib  pajak  setiap  wilayah  menurut    Richard  M  Steers (1986:4-13) ada tiga indikator yang berkaitan dengan input (masukkan), throughput (proses)  dan output (keluaran).  Dengan  analisis  yang  Steers  maka  petugas  akan lebih  mudah  mendeteksi  hambatan  yang  dialami  oleh  si  wajib  pajak  dan  dapat memberikan kebijakan yang lebih mudah diterima oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukan masih
adanya  kelemahan  dari  kemampuan  pihak  petugas  pajak  berkaitan  dengan peraturan serta pendataan objek pajak yang terbaru (Windarti:2018) .
Hanya saja pemungutan PBB seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  kurang,  pemahaman  masyarakat  yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan  efisien  dan  lain  sebagainya.  Dan  yang  tak  kalah  penting  menjadikan masayarakat yang sadar unruk membayar pajak, jadi dapat dikatakan wajib pajak yang  patuh  bersedia  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  tanpa  perlu  adanya  peringatan  atau  sanksi (Rahman; 2018:3).
Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara  konsultatif  fungsional  melakukan  kegiatan  pembinaan  dan  mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (Soemitro, Rachmat 2001)
Mengenai  Keefektivitasan  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dinas pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  (DPPKAD)  pada  pemerintahan  daerah Kabupaten Pangkep mencatat bahwa dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Pangkep pada Tahun 2018 memperoleh persentase murni PBB 60% = Rp 1,506,506,132.56 dari persentase jumlah yang ditarget yaitu mencapai 80%  =  Rp  1,889,269,661.00  dengan  data  yang  ada,  pajak  bumi  dan  bangunan Kabupaten  Pangkep pada satu tahun terakhir dalam realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang di tentukan . Sehingga dilihat dari sisi pengelolaannya, pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten  Pangkep ini  belum  sepenuhnya  optimal disebabkan  karena  pelaksanaannya  masih  mengalami  hambatan-hambatan  yang cukup  signifikan  baik  dalam  wajib  pajak,  proses  pengelolaan  pemungutan  pajak dan  lain  –  lain  sebagainya.  Terhambatnya  penerimaan  PBB  sedikit  banyak  akan menghambat  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan,  oleh  karena  itu  untuk mengatasi  kondisi  tersebut  perlu  dilakukan  upaya  mensosialisasikan  pentingnya pajak  secara  berkesinambungan  demi  meningkatkan  pencapaian  keberhasilan penerimaan  pajak bumi dan bangunan yang sesuai dengan yang di tentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten  Pangkep . Berdasarkan hal tersebut serta pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu  sumber  pendapatan  daerah  maka  penulis  tertarik  untuk  penelitian  tentang factor faktor yang memengaruhi efektivitas  pengelolaan  pemungutan Pajak Bumi Dan  Bangunan  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangkep.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam penelitin ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2006:11) metode ini dapat memberikan hubungan yang akrab antara  peneliti  dengan  informan  sehingga  dapat  diperoleh  data  yang  lebih mendalam untuk memberikan gambaran tentang fakta dan kenyataan dari fenomena yang ditemukan dilapangan oleh peneliti. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan cara pengamatan awal untuk memperoleh gambaran tentang informasi secara umum tentang lokasi
penelitian  (tahap awal).  Pada  fokus  kajian ini  penulis  akan  memaparkan  definisi konsep dalam penelitian ini yaitu efektivitas pemungutan pajak Bumi dan bangunan sehingga penulis menentukan teori yang digunakan sebagai acuan untuk meneliti sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Richard  M  Steers  (1986:4-13)  ada  tiga indikator yang berkaitan dengan input (masukkan), throughput (proses) dan output (keluaran). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  adalah  arsip  yang  diperoleh  melalui penelusuran  pustaka  dan  dokumen  dari  berbagai  sumber  resmi, antara  lain  surat keputusan, peraturan perundangan, dan data dari dokumen-dokumen berupa foto- foto  atau  naskah-naskah  (arsip)  yang  ada  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten  Pangkep. Sedangkan sumber data primer berupa informan. Informan merupakan orang yang dianggap mampu dan dipandang lebih memahami masalah yang akan diteliti.
Teknik  penentuan informan  pada  penelitian  ini menggunakan  suatu  teknik yang  beradasarkan  ciri-ciri  atau  sifat  tertentu  yang  diperkirakan  mempunyai sangkut  paut  erat  dengan  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  yang  ada  dalam  populasi  yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifatnya yang spesifik yang ada atau dilihat  dalam  populasi.  Teknik  dalam  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan beberapa cara antara lain: Penelitian pustaka ( Library Research ), penelitian pustaka ini dilakukan penulis dengan mempelajari buku atau skripsi untuk dijadikan bahan rujukan guna memperoleh landasan teori dalam penyusunan hasil penelitian. yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
Dalam  penelitian  lapangan  ( Field  Research )  ini  penulis  langsung mengumpulkan  data  dilapangan,  baik  data  primer,  maupun  sekunder,  melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. pengamatan  secara  observasi  langsung  dilapangan  mengenai  objek  dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang akan diteliti.
b. melalui wawancara, tekhnik menggali data secara mendalam kepada orang- orang yang dianggap mengetahui dan mengerti terhadap masalah yang diteliti dengan  melalui  pertanyaan  yang  telah  disiapkan.  Informan  yang  dipilih adalah  informan  yang  benar-benar  paham  dan  mengetahui  permasalahan, yaitu  Kabid  BPHTB  dan  PBB-P2  DPPKAD,  Kasi  BPHTB  dan  PBB-P2, petugas Desa (kolektor) pajak bumi dan bangunan, dan wajib (PBB) yang ada di Kabupaten Pangkep.
c. dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  bukti-bukti  secara tertulis berupa buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, majalah majalah dan sebagainya.
Dari beberapa metode penelitian  di atas hal yang terpenting saat ini adalah instrumen  penelitian  atau  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian.  Adapun  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian ini antara lain: 1) Panduan wawancara; 2) Alat perekam wawancara (HP); 3)  Dokumentasi  (kamera  HP);  4)  Sepeda  motor  yang  digunakan  dalam  kegiatan penelitian
Di dalam menganalisis dan meneliti data pada penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis  data  penelitian  kualitatif  yang  dikemukakan  oleh  Miles
dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012:92-99). Langkah-langkah analisis tersebut atas tiga alur kegiatan secara bersama, yaitu: Reduksi Data ( data reduction ) sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan dilapangan; Penyajian Data ( data display ) dalam penelitian kualitatif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya; Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification ).  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara, namun akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Pangkep,  Dengan  Alasan  yang  sangat mendasar adalah karena Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep merupakan dinas penghasilan daerah yang menangani sumber  – sumber keuangan daerah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 mengatur  kewenangan  pengelolaan  keuangan  dan  asset  daerah  di  limpahkan  ke Kabupaten/kota  yang  ada  diseluruh  indonesia.  Mulai  tanggal  1  Januari  2014  di Kabupaten  Pangkep  ditetapkan  sebagai  pelaksana  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten pangkep Sulawesi Selatan dalam Bidang Pendapatan Daerah berperan sebagai  Koordinator  Pemungutan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dengan peralihan  tersebut,  penerimaan  dari  PBB  100%  akan masuk  ke  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) kabupaten/Kota.
Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pangkep, menggunakan tolak ukur merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Steers (1986), bahwa secara garis  besar  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting  yang  terkandung  untuk  mengukur efektivitas,  yaitu:  (1) input (masukan);  (2) throughput (proses);  (3) output (keluaran).
Hasil  penelitian  faktor  yang  memengaruhi  keefektivitasan  pengelolaan pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pangkep, dengan uraian sebagai berikut:

## Input (Masukan)
Dalam  penelitian  mengenai  pengelolaan  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Asset  Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2018, inputnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana dan wajib pajak.
Secara keseluruhan hasil wawancara dengan informan, maka hasil penelitian ini  digambarkan  bahwa  sumber  daya  manusia  pada  Petugas  pengelolaan pemungutan  pajak  cukup  terpenuhi  untuk  masing-masing  desa,  pada  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pangkep. Namun Petugas pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam hal melakukan penagihan  belum  melakukan  tugasnya  secara  optimal  karena  dalam  hal  ini
menunjukkan dalam melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan tidak tepat waktu.  Agar  pelaksanaan  dapat  berjalan  dengan  baik,  utamanya  dalam  hal ketepatan  waktu  petugas  pengelolaan  pemungutan  pajak  datang  ke  lokasi  maka sebaiknya sarana yang dibutuhkan tersedia dengan baik bagi petugas.
Untuk  memotivasi  agar  pelaksanaan  pemungutan  pajak  dinas  pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Pangkep lebih meningkat maka pihak  pengelolah  telah  memberikan  insentif  kepada  petugas  pemungut  pajak berdasarkan  penilaian  kinerjanya  sebagai  salah  satu  langkah  yang  bersifat  teknis maupun  psikis  untuk  menunjang  tugas  dan  fungsinya  sebagai  salah  satu  upaya meningkatkan penerimaan pajak.

## Throughput (proses)
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) sebagai sebuah organisasi/kantor, Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Pangkep tidak terlepas dari sebuah sistem dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Adapun  proses  yang  digunakan  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Pangkep  menggunakan  SISTEP  (Sistem  Tempat Pembayaran),  Adapun  urutan  proses  pengelolaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dinas  pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  asset  daerah kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :
1. Penerbitan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
2. Penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
3. Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## Output (luaran)
Output (keluaran) ialah hasil yang dicapai organisasi setelah melewati proses memanfaatkan  sumber  daya  (input)  yang  ada.  Analisis  ini  bertujuan  untuk mengetahui  keberhasilan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Dinas Pendapatan,  pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten Pangkep ini dilihat dari target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan  penelitian  ini  target  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Pangkep tidak terealisasi dengan baik ini dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga semakin rendah tingkat Realisasi Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Berdasarkan hasil penelitian penulis temukan realitas adanya beragam faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kabupaten Pangkep.  Faktor-faktor  penghambat  tersebut  diantaranya  adalah  Petugas Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Kepastian  Hukum  Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat ini  Kebijakan  mengalihkan  kewenangan  pemajakan  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan kepada pemerintah daerah dapat dikatakan seperti pedang bermata dua.
Di  satu  sisi  kebijakan  ini  dapat  membawa  kebaikan  namun  di  sisi  lain  apabila pemda  tidak  mampu  mengelola  dengan  baik  maka  kebijakan  ini  justru  dapat membawa keburukan (Sari:2020;182).
Hasil  wawancara  penulis  dengan  informan  maka  penelitian  menunjukkan adanya  hambatan  dari  faktor  petugas  pemungut  pajak  kurang  disiplin  dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kurang giatnya dan ketegasan aparat dalam melakukan  penagihan.  Untuk  itu  perlu  diadakan  pengawasan  langsung  terhadap petugas yang melakukan pemungutan pajak, selain itu Dari informasi yang penulis dapatkan  di Kabupaten  Pangkep bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam  membayar  pajak,  tidak  diberikan  sanksi  terhadapnya.  Olehnya  itu pemeriksaan  dan  penyidikan  serta  pemberian  sanksi  pajak  terhadap  wajib  pajak sangat perlu dilakukan demi menambah penerimaan bagi pendapatan daerah.
Selain beberapa faktor di atas,  masih ada  faktor lain yang dinilai turut pula menghambat pemungutan pajak diantaranya adalah dalam hal penyampaian SPPT yaitu sulitnya untuk menemui wajib pajak secara langsung. Tingkat kepatuhan atau kesadaran  Wajib  Pajak  yang  masih  rendah  dalam  membayar  pajak,  padahal pembayaran pajak yang lancar akan meberikan kelancaran dalam pembangunan di daerahnya. Apabila letak objek pajak berlainan tempat tinggal wajib pajak dimana domisili wajib pajak tersebut tidak diketahui. Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan  data-data  perpajakan  yang  diperlukan  oleh  petugas  pada  saat pendaftaran dan pendataan sehingga terjadi kepemilikan ganda dalam data objek pajak.  Hal  ini  terjadi  dalam  hal  apabila  wajib  pajak  sudah meninggal tetapi ahli waris  selaku  wajib  pajak  pengganti  tidak  melaporkan  perubahan  data  sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama.
Dari kenyataan di atas maka pihak petugas pajak atau dalam hal ini kantor pelayanan  pajak  sangat  perlu  melakukan  pemetaan  wajib  pajak  yang  perlu mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memenuhi keajiban dari wajib pakjak itu sendiri.

## E. SIMPULAN
Dari  uraian  hasil  penelitian  tentang  Faktor  Yang  Memengaruhi  Efektivitas Pengelolaan  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Asset  Daerah  Kabupaten  Pangkep  dapat  ditarik beberapa kesimpulan : Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten  Pangkep  dalam  peningkatan  pendapatan  daerah  belum  efektif  dari pencapaian target yang diharapkan.
Dari segi input (masukan), indikator sumber daya manusia, dana, dan wajib pajak  yang  kurang  efektif  dan  efisen.  Sedangkan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  untuk  kegiatan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  DPPKAD Kabupaten Pangkep sudah optimal.
Dari  segi throughput, sudah  efektif  dan  efisen  dalam  pelaksanaan pemungutan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada. Dari segi output ialah hasil yang dicapai organisasi setelah melewati proses memanfaatkan  sumber  daya  (input)  yang  ada.  Dalam  waktu  1  tahun  dari realisasinya belum berhasil mencapai target.
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten pangkep dalam peningkatan  pendapatan  daerah  belum  efektif  mencapai  dari  target  yang diharapkan. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
1. Faktor Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Faktor Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Faktor Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)  dapat  dioptimalkan  maka  perlu  adanya  penyempurnaan  proses pengelolaan pemungutan pajak melalui : penyuluhan, peningkatan kualitas petugas pemungut  pajak.  Perlu adanya  reward  (penghargaan)  dan  punishment  (hukuman atau  sanksi)  yang  jelas.  Perlunya  penerapan  kebijakan  upaya  optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
M Steers, Richard. 1986. Efektivitas Organisasi. : Erlangga. Jakarta
Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006:128). prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat.
Marsono, 1986. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.: Djambatan Jakarta Miles,  Huberman,1992.analisis  data  kualitatif  ,UT_Press  Munir,  Dasril,  Henry Arys  Djuanda  dan  Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan.  2004.  Kebijakan  dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI
Munir,  Dasril,  Henry  Arys  Djuanda  dan  Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan.  2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI
Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan. Jurnal Akuntansi , 6 (1).http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/2946/2
172
Sari, Y. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Wacana Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  dan  Administrasi  Pelayanan Publik , 13 (2), 173-185. http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/download/309/220
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang “Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang  Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang  RI  Nomor  28 Tahun  2009.  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. Jurnal Ilmiah Ekbank , 1 (2).https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/download/9/7