## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI
Aulia Muthiah
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Jl. Jendral Achmad Yani Km, 5,5 Komp. Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin E-Mail: auliamuthiah@gmail.com
Abstrak: Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kenyamanan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan cara mengatur hubungan yang harmonis antara keduanya, dalam kegiatan bertransaksi sering sekali terjadi kesalahan, salah satunya adalah penjual produk yang rusak atau cacat. Produk yang cacat ini tentu akan merugikan konsumen sehingga dalam hal  ini  sangat  urgen  untuk  diketahui  bagaimana  sesungguhnya  fiqih  jual  beli  mengaturnya, karena  fiqih  merupakan  suatu  dasar  tuntunan  seseorang  dalam  menjalankan  aturan-aturan kehidupan. Tulisan ini merupakan bentuk analisis yang menggambarkan bagaimana wujud dari perlindungan terhadap konsumen ketika dalam proses jual belinya mendapatkan produk  cacat yang   dianalisis dari kajian hukum Islam spesisialisasinya adalah fiqih jual beli. Hasil dari analisis ini  menyatakan  bahwa  Fiqih  sebagai  suatu  tuntunan  melarang    Semua  pelaku  usaha  untuk menjual barangnya yang cacat, tanpa menjelaskan kepada pembeli tentang kecacatan barang dagangan  tersebut.  Sehingga  solusi  yang  ditawarkan  fiqih  jual  beli  dalam  permasalahan  ini adalah dengan cara melakukan hak khiyar aibi dimana ketentuannya adalah konsumen boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu kecacatan, yang  mengurangi  kualitas  barang  atau  mengurangi  harganya.  Namun  jika  konsumen  sudah mengetahui kecacatan suatu produk tersebut kemudian dia ridha dengan hal tersebut maka akad jual beli tetap bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Perlindungan konsumen, produk cacat, fiqih jual beli
Abstract: Consumer protection aims to provide comport between seller with consumer viz bay setting agood relationship between seller with consumer, in the transaction activity some times  errors  accur,  example  sales  of  defective  product.  The  product  is defective will  harm consumers so it is very important to know haw the fiqih sale and purchase set it, because fiqih it is the basis of one’s guidance in living the rules of live. This writing is a from of analysis illustrates, how to protect consumers when in the process of buying which is analyzed by fiqih sale and purchase. The results of this analysis state that fiqih is a guide, forbid all trade to sell defective product without explaining to consumers a bout defective products. The solution offered fiqih sale and purchase in this issue by way of application of rights khiyar aibi. The provisions are the consumer may return the product that has been purchased, if the product has a defect that reduces its quality or price, but if consumers all ready know the defect of the product and he is willing then the sale and purchase agreement can be continued.
Key word: Consumer protection, defective product, fiqih sale and purchase

## Pendahuluan
Suatu  perkembangan  yang  sangat luar  biasa  pesatnya  yaitu  pertumbuhan dan  perkembangan  dunia  usaha  baik  itu dalam skala nasional maupun intenasional.  Jika  pada  masa  lalu  pihak
pelaku  usaha  dipandang  sebagai  pihak yang  sangat  berjasa  dalam  pemenuhan semua  keperluan  manusia,  dan  juga pelaku usaha dianggap sebagai pihak yang mampu memajukan perekonomian suatu Negara. Namun dalam berjalannya waktu
manusia menyadari bahwa tanpa konsumen  pelaku  usaha  juga  tidak  akan mampu  berjaya.  Sehingga  berangsur- angsur  konsumen  menyadari  bahwa mereka  juga  bagian  dari  kesuksesan  dari pelaku usaha.
Perlindungan  terhadap  konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun  hukum  Islam.  Hal  ini  terjadi karena Hukum Perlindungan Konsumen bersinggungan  langsung  dengan  aktifitas perekonomian  yang  berkembang  secara signifikan  seiring  dengan  perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
Pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan
banyak  pilihan,  pelaku  usaha  semakin dituntut untuk memproduksi barang/jasa yang  sesuai  keperluan  masyarakat  dan juga  sukai,  sehingga  terkadang  pelaku usaha tidak memperhatikan kualitas suatu produk  baik  barang/jasa,  dalam  hal  ini tentu  konsumen  menjadi  dirugikan.  Jadi diperlukanlah aturan yang akan menjembatani antara kepentingan pelaku usaha  dengan  kepentingan  konsumen. Kepentingan kedua belah pihak ini harus terpenuhi  yaitu  dengan  adanya  hukum
yang  mengatur  kepentingan  konsumen dengan  pelaku  usaha.  Tujuannya  adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan curang salah satu pihak.
Perlindungan konsumen merupakan  bagian  yang  tidak  dapat terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis  yang sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat terdapat  keseimbangan  perlindungan hukum  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha.  Tidak  adanya  perlindungan  yang seimbang menyebabkan konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah,  apalagi jika  produk  yang  dihasilkan  merupakan jenis  produk  yang  terbatas,  sehingga pelaku  usaha  dapat  menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.
Dalam  kajian  ilmu  fiqih    seorang ahli fiqih yang bernama Yusuf Qaradawi beliau berpendapat bahwa ada dua ranah yang cukup terbuka dan mendesak untuk dilakukan ijtihad di era sekarang ini untuk menemukan  jawaban  dan  landasan hukum,  yaitu;  pertama  pada  kajian aktivitas ekonomi dan bisnis, kedua pada bidang  sains  dan  kesehatan.  Dengan adanya  pendapat  seorang  ahli  fiqih  ini
penulis  mencoba  menganalisis  fiqih  jual beli dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
Ilmu fiqih yang mengatur hubungan antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha, salah  satunya  adalah  tentang  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilaksankan  oleh pelaku  usaha dan konsumen.  Hubungan ini  menjadi  harmonis  dengan  aturan hukum baik dari sisi  ilmu fiqih. Sehingga dengan penerapan  aturan  fiqih    ini  akan terjalin  hubungan baik  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha,  yaitu  hubungan yang  tidak  merugikan  salah  satu  pihak, dan  menguntungkan  kedua  belah  pihak, sehingga  terjalin  hubungan  yang  saling ridha antara keduanya.
Dalam memenuhi hak dan kewajiban  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  biasanya  aka  nada  beberapa masalah  yang  akan  mereka  hadapi  salah satunya  adalah  masalah  penyediaan produk yang baik, tidak sedikit konsumen yang kecewa dengan produk yang sudah mereka beli, terkadang mereka mendapati produk yang mereka beli dalam keadaan rusak  atau  cacat,  sehingga  konsumen merasa  kecewa  dan  tentu  saja  produk yang rusak atau cacat ini merugikan pihak
konsumen.  Dasar dalam jual beli adalah keridhaan  kedua  belah  pihak  yaitu konsumen  dan  pelaku  usaha,  jika konsumen  dirugikan  tentu  saja  pihak konsumen  tidak  ridha  dengan  jual  beli yang  sudah  dilakukan  tadi.  Jadi  jika keridhaan ini tidak terwujud maka apakah jual beli ini dapat dinyatakan sebagai akad yang  sah.  Kerugian  yang  diderita  oleh konsumen  tentu  saja  harus  diganti  oleh pelaku  usaha,  tentu  dalam  hal  ini diperlukan proses ganti rugi tersebut.
Berdasarkan  uraian  yang  ada  pada pendahuluan  di  atas  maka  permasalahan yang akan diteliti adalah berkaitan dengan aturan  hukum  tentang    tanggung  jawab pelaku  usaha  terhadap  kerugian  yang diderita  oleh  konsumen,  rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah hukum perlindungan konsumen dalam persfektif fiqih jual beli?
2. Bagaimanakah fiqih jual beli mengatur perlindungan konsumen terhadap produk cacat?
Dua  pertanyaan  tersebut  akan ditemukan dalam penelitian ilmiah ini.

## Perlindungan Konsumen dalam Tata Aturan Fiqih Jual Beli
Sejarah  perkembangan  hukum Islam  pada  masa  Nabi  SAW merupakan cikal  bakal  pertumbuhan  hukum  Islam pada  masa  sekarang  ini . Perkembangan hukum  Islam  membangkitkan  semangat masyarakat menuju pencerahan
kehidupan  bersama  dan  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sudah sepantasnya  diperoleh  mereka  dari kebijakan-kebijakan pemimpinnya.
Kata hukum Islam tidak ditemukan sama  sekali  di  dalam  al-Qur’an  dan literatur  hukum  dalam  Islam,  yang  ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata  hukum  Islam  merupakan terjemahan  dari  “ Islamic  Law ”  dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum  Islam  pada  literatur  Barat ditemukan  definisi  hukum  Islam  yaitu: keseluruhan  kitab  Allah  yang  mengatur kehidupan  setiap  muslim  dalam  segala aspeknya. 1 Berdasarkan    definisi  ini  arti
1 Joseph  Schacht,  1964, An  Introduction  to Islamic Law , Oxford: University Press, hlm. 1
2 Amir Syarifuddin, 1992, Pengertian dan Sumber Hukum Islam,  dalam Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara,  hlm. 14.
hukum  Islam  lebih  dekat  dengan pengertian syariah.
Secara  sederhana  Amir  Syarifudin mendefinisikan:  “Hukum  Islam  adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul  tentang tingkah  laku  manusia  yang  diakui  dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama  Islam” 2 .  Jadi  Hukum  Islam mencakup Syariah dan Fiqih.
Hasbi  Asy-Syiddiqy  memberikan definisi  hukum  Islam  dengan  “koleksi daya  upaya fuqaha dalam  menerapkan syari’at  Islam  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat”.Pengertian  hukum  Islam dalam  definisi  ini  mendekati  kepada makna  fiqih. 3 Pengertian  hukum  Islam dalam  definisi  ini  mendekati  kepada makna fiqih .
Secara  terminologis  kata  fiqih biasanya didefinisikan yaitu; “pengetahuan  tentang  hukum-hukum syara’  yang  bersifat  amaliyah  yang disimpulkan  dari  dalil  yang  sudah terperinci”. Jadi fiqih adalah pengetahuan atau  pemahaman  terhadap  hukum-
3 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1993 Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 44
hukum syara ’  yang  sifatnya  amaliyah.
Pengetahuan  tersebut  diperoleh  melalui dalil yang sudah terperinci. Hukum di sini berarti kitabullah atau  ungkapan  yang berasal  dari  Allah  Swt,  terkait  dengan perilaku  orang mukallaf (cakap  hukum). adanya  klausul  hukum syara’ ini  untuk
membatasi bahwa fiqih tidak
membicarakan  tentang  hukum  alam, hukum  adat  ataupun  hukum  positif, melainkan  suatu  ketentuan  yang  berasal dari Allah Swt dan Rasullulah Saw.
Subjek  dari  kajian  fiqih  ini  adalah perilaku mukallaf. Perilaku  mencakup perilaku  hati,  seperti  niat  mencakup perkataan seperti bacaan, dan mencakup tindakan,  jadi  perilaku mukallaf ini  harus sesuai dengan hukum syara’ , baik berupa kewajiban dan anjuran untuk melakukan (wajib  dan  mandub).  Kewajiban  atau anjuran untuk meninggalkan (haram dan makruh),  ataupun  yang  bersifat  pilihan, boleh  melakukan  atau  meninggalkannya (mubah). 4
Setiap hari manusia selalu berinteraksi  dengan  sesamanya,  banyak kegiatan yang dilakukan dalam
4 Imam  Mustafa,  2016, Fiqih  Mu’amalah Kontemporer, Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada hlm 5
kesehariannya  salah  satu  interaksi  yang biasa mereka lakukan adalah jual beli demi memenuhi  keperluan  hidup  mereka. Dalam transaksi jual beli akan ada pelaku usaha  dan  konsumen.  Maka  dari  itu diperlukan  aturan  untuk  konsumen dengan  pelaku  usaha  agar  terjalin hubungan yang harmonis antar konsumen dengan pelaku usaha. Hubungan  yang  saling  menguntungkan dan  tidak  akan  merugikan  salah  satu pihak.
Hubungan  konsumen  dan  pelaku usaha  merupakan  hubungan  manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial, untuk  menjaga  hubungan  ini  maka diperlukan  seperangkat  aturan  agar hubungan  ini  selalu  terjalin  harmonis. Konsumen adalah pihak yang memerlukan  suatu  produk  (barang/jasa) yang  terkadang  kedudukannya  dianggap lemah  sehingga  diperlukan  suatu  aturan yang  akan  memberikan  perlindungan terhadap konsumen.
Perlindungan  terhadap  konsumen adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam kajian  ilmu  fiqih.  Menurut  pandangan
Islam  perlindungan  konsumen  bukan hanya  sebagai  hubungan  keperdataan melainkan  juga  berhubungan  dengan kepentingan publik secara luas. Selain itu menyangkut  juga  hubungan  antara manusia  dengan  Allah  Swt.  Dalam konsep  syariah  perlindungan  atas  tubuh berkaitan  dengan  hubungan  vertikal (manusia  dengan  Allah)  dan  hubungan horizontal  (manusia  dengan  manusia). Hubungan  konsumen  dengan  pelaku usaha  terdapat  dalam  kajian  ilmu  fiqih. Interaksi konsumen dengan pelaku usaha adalah dalam jual beli, sehingga dalam hal hubungan  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  memerlukan  suatu  aturan yang biasa disebut dengan fiqih jual beli.
Fiqih  jual  beli  mengatur  tentang perilaku para pelaku usaha dan konsumen berdasarkan hukum syara’ , dan mengatur hubungan  hukum  antara  para  pihak dalam  transaksi  jual  beli  tidak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  hukum syara’, yang  bersumber  dari  Al-Qur’an, hadis  dan  ijtihad  ulama.    Para  ulama meletakan/memposisikan  kitab  jual  beli
( buyu’ ) setelah kitab ibadah, karena ibadah merupakan  aturan  interaksi  para  hamba dengan  sang  khaliq,  sedangkan  jual  beli
aturan interaksi  manusia dengan sesama, dan  juga  karena  jual  beli  lebih  banyak terkait dengan interaksi sosial kemanusian,  hal  ini  disebabkan  karena manusia memerlukan makanan, minuman,  pakaian,  tempat  tinggal  dan lainnya.  Jual  beli  merupakan  cakupan yang  luas  dalam  kehidupan,  karenanya para  ahli  hukum  menjadikan  jual  beli setelah  bagian  dari  ibadah.  Lafaz bayu’ merupakan bentuk jama’ (plural) dari bai’ yang bermakna jual beli. Hukum asal dari jual beli ini adalah halal. Dengan landasan ini  maka  jika  ada  yang  memandang keharaman  suatu  jual  beli,  wajib mendatangkan dalil yang mengharamkannya.
Menurut kajian ilmu fiqih jual beli, melindungi  hak-hak  manusia  sebagai masyarakat merupakan kewajiban Negara,  salah  satunya  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  dan juga  memperhatikan  setiap  produk  yang dikelola  oleh  pelaku  usaha.  Kajian  fiqih tentang  perlindungan  konsumen  secara eksplisit  tidak  ada  aturan  yang    jelas menyebutkan  perlindungan  terhadap konsumen, namun kita dapat memahaminya  dari  perjalanan  sejarah
para Nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran.
Tentang  hak-hak  konsumen  yang harus dilindungi terdapat pada cerita Nabi Syu’aib yang diutus untuk menyampaikan ajaran  Allah  kepada  suatu  kaum  yang disebut dengan kaum Madyan 5 .
Penduduk  Madyan  berprofesi  sebagai pedagang  dan  petani    yang  mengalami kesesetan  yaitu  mereka  melakukan penyembahan  terhadap  hutan,  dan  yang lebih  sesat  lagi  adalah  dalam  memenuhi hajat penghidupannya, mereka
melakukan  kejahatan  secara  merata. Kehidupan mereka kicuh mengicuh, serta suka  memperdayakan  temannya  sendiri untuk mendapat keuntungan. Jika mereka menimbang dagangan selalu mencari akal agar timbangan itu merugikan pihak lain dan  menguntungkan  pihaknya  sendiri, sebaliknya,  jika  orang  lain  yang menimbang  dagangan,  dengan  segala akalnya yang busuk, mereka jadikan agar dapat  menguntungkan  pihaknya  dan merugikan pihak lain.
5 Madyan adalah nama salah seorang putra nabi  Ibrahim  as  yang  kemudian  menjadi  nama kabilah terdiri atas anak cucu keturunan madyan. Kabilah ini berdiam disuatu tempat yang akhirnya di  namakan  sebagai  nama  kota  dan  terletak  di dekat pantai Laut Merah di tenggara gunung Sinai.
Dengan  jalan  demikianlah  mereka mendapatkan  harta  kekayaan,  yaitu dengan  jalan  yang  tidak  halal  dan  cara yang tidak sewajarnya, kehidupan mereka selalu  merugikan  pihak  lain,  begitu  pula perjuangan mereka memang semata-mata ditujukan  untuk  merugikan  pihak  lain. Sehingga  dengan  kesesatan  yang  mereka lakukan ini Allah mengutus Nabi Syu’aib dengan  membawa  ajaran  agama  yang benar dari Allah, serta dikuatkan dengan wahyu  dan  mu’jizat.  Nabi  Syu’aib membawa  mereka  kepada  menyembah Allah  dan  menjauhi  segala  tipu  muslihat yang  merugikan  pihak  lain,  namun mereka tidak mau mendengarkan seruan Nabi Syu’aib bahkan mereka menentang dengan  alasan  yang  dibuat-buat, 6 yang akhirnya  kaum  madyan  ini  dihancurkan oleh  Allah  dengan  siksa  yang  Allah datangkan  kepada  mereka,  yaitu  berupa gempa  yang  menjadikan  penduduk madyan  ini  menjadi  mayat-mayat  yang bergelimpangan  di  dalam  rumah-rumah mereka.
Kawasan  ini  terletak  di  daerah  Yordania  yang berbatasan dengan Palestina.
6 Bey Arifin, 2015, Rangkaian Cerita Al- Qur’an Kisah Nyata Peneguh Iman, Jakarta: Zahira, hlm 186
Berdasarkan  cerita  ini  maka sesungguhnya  Allah  telah  memberikan peraturan  yang  tujuannya  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  yaitu; diperlakukan  secara  baik  dan  jujur  oleh pelaku  usaha  hal  ini  dapat  kita  pelajari pada surah Al-A’raf ayat 85 yaitu:
ٰى َ لوَإِ ٰ ِٰمۡوَقى َيٰ َلاَقٰۚاٗبۡيَع ُشٰۡمُهاَخ َ أٰ َنَيۡدَم ٰ اوُدُبۡعٱ ٰ َٰ َللّٱ ٰ ُٰهُ ۡيَۡغٍٰهىَلِإٰ ۡنِ مٰمُك َلٰاَم ٰ ۥٰ ٰ ۡمُكِ بَرٰنِ مٰ ٞةَنِ يَبٰمُكۡتَءٓاَجٰۡدَق ٰ اوُفۡو َ أَف َٰلۡيَكۡلٱ َٰٰو َٰناَيزِم ۡ لٱ ٰ ٰ او ُسَخۡبَتٰ َ لََو ٰ َساَلنٱ ٰ ٰۡمُهَءٓاَي ۡش َ أ ٰ َ لََوٰ ٰ ِفِٰ اوُدِسۡفُت ٰ َ ۡ لٱ ٰنِإٰۡمُك َلٰٞ ۡيَۡخٰۡمُكِلىَٰٰۚاَاِهىَٰ ۡلِإَٰدۡعَعٰ ِ رۡضِ ٰ َينِنِمۡؤُّمٰمُتنُك ٨٥ ٰ ٰ
“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk madyan saudara mereka syu’aib. Ia berkata: hai kaumku,  sembahlah  Allah  sekali-kali  tidak ada  Tuhan  bagimu  selain-Nya.  Sesungguhnya telah  datang  kepadamu  bukti  yang  nyata  dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan  dan  janganlah  kamu  kurangkan bagi  manusia  barang-barang  takaran  dan timbangannya, dan jangamlah kamu membuat kerusakan  di  muka  bumi  sesudah  Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”
Berdasarkan  ayat  yang  disebutkan di  atas,    hal  ini  merupakan    peristiwa sejarah  tentang  sebuah  konsep  yang menyatakan  bahwa  hak-hak  konsumen harus  dilaksanakan  dengan  sepenuhnya,
maka ayat ini secara tegas memerintahkan kepada pelaku usaha untuk bersikap jujur dalam menjalankan usaha perdagangannya untuk mencapai keadilan antara  manusia,  dan  untuk  menghindari perbuatan  khianat  yaitu  mengambil  hak orang  lain  tanpa  hak,  karena  setiap manusia  akan  diminta  pertanggung jawaban  mereka  tentang  harta  yang diperoleh kelak di akhirat.
Kejujuran dalam bertransaksi sangat  ditekankan  pada  ayat  ini  karena pelaku usaha yang berbohong tentu tidak akan  dipercaya  konsumennya  sehingga konsumen  tidak  akan  bertansaksi  untuk kedua  kalinya  karena  mereka  merasa khawatir jika mereka dibohongi kembali. Kebohongan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu akan merugikan konsumen.
Dalam kegiatan jual beli merugikan hak  orang  lain  adalah  perbuatan  zalim yang dapat menimbulkan perasaan buruk di dalam jiwa orang yang terzalimi seperti perasaan  dendam,  iri  hati  bahkan  putus asa dari keadilan dan kebaikan, yang mana semua itu adalah perasaan-perasaan yang dapat  merusak  suasana  kehidupan, pergaulan  dan  hubungan-hubungan
sosial,  sehingga  tidak  ada  keshalehan dalam kehidupan.
Setiap  kesalahan  akan  berakibat pada  suatu  sanksi  inilah  yang  disebut dengan  hukum  yaitu  dimana  hukum  itu dilanggar  maka  tentu  orang  yang melanggar  hukum  ini  akan  mendapat sanksi. Begitu pula dengan kaum Madyan yang  akhirnya  di  hukum  oleh  Allah dengan  azab  berupa  gempa  bumi  yang membinasakan  mereka  semua  tanpa tersisa.  Jadi perilaku kaum Madyan adalah suatu  perilaku  yang  melanggar  hukum Allah.  Sedangkan  untuk  zaman  kita sekarang  jika  kita  melakukan  kezaliman terhadap orang lain  maka tentu saja kita juga  akan  mendapatkan  hukuman  jika tidak di dunia maka tentu saja di akhirat kelak.
Sebagaimana  penjelasan  di  atas, bahwa  konsep  tentang  perlindungan konsumen di dalam kajian fiqih jual beli tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen dapat  kita  temukan  pada    di  dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al- Qur’an  sebagaimana  ayat  yang  sudah
7 Jusmaliani, 2008, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Akasara, hlm 55
disebutkan di atas. Kemudian dapat juga kita temukan pada sumber hukum Islam yang kedua yaitu Hadis, hal ini dapat kita pelajari  dari    parktik  dagang  yang  biasa Rasullah  Saw    lakukan.  Beliau  adalah pelaku  usaha  yang  selalu  menjaga  dan memperhatikan  hak-hak  konsumen, sehingga beliau disenangi oleh konsumen.
Konsep jual beli  dalam pandangan Islam  harus  dilandasi  dengan  nilai-nilai dan  etika  yang  menjunjung  tinggi kejujuran dan keadilan dalam melakukan bisnis.  Berdasarkan  faktanya  Rasulullah Saw  telah  banyak  memberikan  contoh untuk menjadi pelaku usaha yang adil dan jujur.  Rasulullah  Saw  telah  menetapkan prinsip-prinsip  yang  mendasar  tentang pelaksanaan  perdagangan  yang  adil  dan jujur,  salah  satu  prinsipnya  adalah berkaitan  dengan  mekanisme  pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) dapat saling menjual dan membeli suatu produk secara  ikhlas  tanpa  ada  campur  tangan, intervensi dan paksaan dalam harga. 7
Dalam berinteraksi Rasulullah Saw dikenal terpercaya, jujur dan menjaga diri
dari hal-hal buruk. Demikianlah perilaku beliau  sehingga  dijuluki  dengan  gelar al- amin yang  artinya  terpercaya.  Rasulullah Saw juga mengajarkan kepada para pelaku usaha  untuk  senantiasa  bersikap  baik, berkerja  sama, amanah,  tawakal,  qana’ah , sabar dan tabah. 8 Sebaliknya beliau juga
menasihati agar pelaku usaha meninggalkan  sifat  kotor  perdagangan yang  hanya  memberikan  keuntungan sesaat,  tetapi  merugikan  diri  sendiri duniawi dan ukhrawi akibatnya
kredibilitas hilang, konsumen kehilangan kepercayaan  dan  akhirnya  kesempatan semakin menyempit.
Secara historis Islam membuktikan bahwa  syariatnya  mengajarkan  bahwa setiap  pelaku  usaha  tidak  dibenarkan untuk  melakukan  sesuatu  yang  akan merugikan konsumen sebaliknya
konsumen  juga  harus  melakasanakan kewajibannya  dengan  baik.  Islam mengajarkan  untuk  menjadi  seorang pelaku usaha yang jujur dan adil setiap kali melakukan  perdagangan  kepada  semua
8 Muhammad Akram Khan, 1989, Economic Teaching of Prophet Muhammad, Islamabad: IIIE & IPS, hlm 133
konsumen,  agar    konsumen  juga  akan merasa nyaman dalam berniaga.
Syaikh  Muhammad  Shalih  Al- Utsaimin  memberikan  nasihat  kepada para  pelaku  usaha  secara  umum  agar mereka  bertaqwa  kepada  Allah  swt dengan melakukan transaksi jual beli yang jujur  dan  penuh  transparansi,  jujur  dari apa  yang  mereka  jual,  yaitu  tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, dan transparan dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga  perdagangan  antara  pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.
9
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka  kejujuran  adalah  prinsip  jual  beli yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  pelaku usaha, sifat ini juga akan mempertahankan  usaha  yang  dimiliki oleh  si  pelaku  usaha  tersebut  karena dengan  kejujurannya  ini  maka  para konsumen tentu akan merasa senang dan aman dalam melakukan transaksi dengan pelaku  usaha  yang  jujur.  Selanjutnya adalah  setiap  pelaku  usaha  hendaklah
9 Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008, Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, hlm 68
bersikap santun terhadap semua konsumen  demi  memberikan  pelayanan yang  maksimal  kepada  konsumen.  Jadi untuk  menjadi  pelaku  usaha  yang  baik tentu  saja  kita  dapat  menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita.

## Cacat  Produk  dalam  Persfektif  Fiqih Jual Beli
Kecacatan  suatu  barang  dapat terjadi  karena  disebabkan  dua  hal,  yaitu: Pertama,  kecacatan  barang  yang  sengaja dilakukan penjual, misalnya susu dicampur  dengan  air.  Kedua,  kecacatan barang  yang  terjadi  dengan  sendirinya. Jenis  kecacatan  ini  adalah  cacat  bagian luar  seperti  hewan  yang  pincang,  dan cacat  bagian  dalam  seperti  buah-buahan yang busuk di bagian dalamnya.
Dalam  menentukan  suatu  produk dapat  dikatakan  sebagai  produk  cacat dapat dibedakan menjadi tiga kemungkinan yaitu: 1. Kesalahan produksi adalah keadaaan  produk  yang  umumnya berada  di  baawah  tingkat  harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu dapat membahayakan harta benda, kesehatan jiwa dan tubuh
konsumen. Kesalahan produksi  ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama;  kesalahan  yang  meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan  produk,  kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau
ketidakberesan  pada  mesin  yang serupa dengan itu. Kedua; produk- produk  yang  telah  sesuai  dengan rancangan  dan  spesifikasi  yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal
2. Cacat  desain  adalah  cacat  yang terjadi  pada  tingkat  persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi.
3. Cacat  peringatan  atau  instruksi, adalah berhubungan dengan pemasaran  suatu  produk,  di  mana keamanan suatu produk ditentukan oleh  informasi  yang  diberikan kepada  pemakai  yang  berupa pemberian  label  produk,  cara penggunaan,  peringatan  atas  risiko tertentu  atau  hal  lainnya  sehingga pelaku  usaha  dapat  memberikan jaminan  bahwa  produk-produk
mereka  itu  dapat  diperguanakan sebagaimana dimaksudkan, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk  memperhatikan  keamanan produknya.  Cacat  informasi  ini adalah  jika  suatu  produk  tidak dilengkapi dengan informasi peringatan atau instruksi penggunaan produk.
Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap Konsumen Cacat Produk Perkembangan pesat kegiatan dunia usaha berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  tampaknya  merupakan pendorong  utama  terciptanya  doktrin- doktrin  baru  dalam  kajian  hukum termasuk  salah  satunya  adalah  bentuk tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen pada produk cacat yang telah dibeli atau dikonsumsi konsumen.
Pada  dasarnya  tanggung  jawab produk  cacat  ini  berbeda  dengan tanggung  jawab  pelaku  usaha  pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak  pada  tanggung  jawab  cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain
10 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2001, Hukum Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  Sinar
Grafika hlm 104
atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku  usaha  karena perbuatan melawan hukum  adalah  tanggung  jawab  atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. 10
Semakin canggih proses pembuatan produk  dan  tumbuh  berkembangnya sistem  pemasaran  yang  digunakan  oleh para pelaku usaha, maka semakin sulitnya konsumen membuktikan kesalahan pelaku usaha. Jadi sebagai konsumen yang dirugikan  disebabkan  oleh  produk  cacat ini  semakin  tidak  dapat  dicari  dan dibuktikan  oleh  konsumen,  karena sesungguhnya  yang  mengetahui  proses produksi  suatu  produk  tentu  saja  adalah pelaku usaha itu sendiri.   Setiap produk yang  sampai  ke  tangan  konsumen lazimnya didahului dengan jual beli.
Dalam  hubungan  akad  jual  beli maka kedua belah pihak dibebankan hak dan  kewajiban.  Kewajiban  utama  pelaku usaha adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya.  Menyerahkan  barang artinya  memindahkan  penguasaan  atas barang  yang  dijual  dari  tangan  penjual (pelaku  usaha)    kepada  pembeli
(konsumen),  oleh  karena  itu  penjual (pelaku usaha)  masih wajib menyerahkan barang  yang  dijualnya  kepada  pembeli. Penyerahan  dapat  dilakukan  bersamaan dengan  pembayaran  dari  pembeli (konsumen),  atau  dalam  waktu  yang hampir  sama,  tetapi  selalu  terbuka kemungkinan untuk melakukan
penyerahan  pada  waktu  yang  berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan menanggung  adalah  kewajiban  penjual (pelaku  usaha)  untuk  memberi  jaminan atas kenikmatan tentram dan jaminan dari cacat-cacat  tersembunyi  ( hidden  defects).
Kewajiban
menanggung  kenikmatan tentram  artinya  bahwa  penjual  wajib menjamin  bahwa  pembeli  tidak  akan diganggu  oleh  orang  lain  dalam  hal memakai  atau  mempergunakan  barang yang dibelinya. Ini merupakan
konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh  penjual  (pelaku  usaha)  kepada pembeli  (konsumen)  bahwa  produknya adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan tuntutan
11 Subekti, 1987, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, hlm 17 12 Sulaiman Rasjid, 1998, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm 286
dari  suatu  pihak. 11 Atas  kewajiban menanggung  ini,  penjual  (pelaku  usaha) bertanggung  jawab  terhadap  segala tuntutan dari pihak pembeli (konsumen) yang  berkenaan  dengan  barang  yang jualnya.  Dengan  adanya  kewajiban menanggung  ini,  penjual  (pelaku  usaha) bertanggung  jawab  terhadap  segala tuntutan  konsumen  yang  berkenaan dengan produk yang dijualnya.
Dalam  kajian  fiqih  jual  beli menjalankan  transaksi  dikenal  dengan istilah khiyar artinya  “boleh  memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan  (menarik  kembali  tidak jadi jual beli)” hukum khiyar ini ada agar kedua orang yang sedang bertransaksi jual beli  dapat  memikirkan  kemaslahatan masing-masing  lebih  jauh  agar  tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. 12
Secara  terminologis khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak  yang  melaksanakan  transaksi  atau membatalkan  transaksi,  baik  pada khiyar syarat,  khiyar  aibi,  maupun  khiyar  ta’yin. 13
Berdasarkan  kompilasi  hukum  ekonomi
13 Wahbah Zuhaili, 2007, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ( terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jakarta: Gema Insani, hlm 197
syariah, khiyar adalah  hak  pilih  bagi penjual  dan  pembeli  untuk  melanjutkan atau  membatalkan  akad  jual  beli  yang dilakukan. 14 Hak khiyar ditetapkan dalam syariat  Islam  bagi  orang-orang  yang melakukan  transaksi  jual  beli  agar  tidak dirugikan  dalam  transaksi  yang  mereka lakukan,  sehingga  kemaslahatan  yang dituju  dalam  suatu  transaksi  tercapai dengan  sebaik-baiknya.  Status khiyar,
menurut  ulama  fiqih  adalah  disyariatkan atau  dibolehkan  karena  suatu  keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing  pihak  yang  melakukan transaksi. Larangan tentang keharaman
menjual  barang  yang  cacat  ditegaskan  di dalam hadis Rasulullah Saw yaitu:
ُٰخ َ أُٰمِل  سم لا
ٰ  نِمَٰعاَبٰ ٍمِل  سُمِلٰ ُّلِ َيَٰ َلَُٰمِل سُم لاٰ و
ٍٰةَنَيَبٰ َلَِاٰ ٌب يَعِٰه يِفَوٰاًع يَعِٰه يِخَأ ٰ
“Orang musilim adalah saudara orang muslim lainnya.  Tidaklah  halal  bagi  seorang  muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat kecuali dia menjelaskannya” 15
14 Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 15 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunan ibni majah, kitab Tijarat, hadis nomor 2246;
Semua  pelaku  usaha    diharamkan untuk  menjual  barangnya  yang  cacat, tanpa  menjelaskan  kepada  pembeli tentang  kecacatan  barang  dagangan tersebut. Dalam transaksi jual beli barang cacat ini disebut dengan Khiyar aibi adalah suatu  kasus  ketika  pembeli  boleh mengembalikan  barang  yang  dibelinya apabila  pada  barang  tersebut  terdapat suatu  kecacatan,  yang  mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya.  Menurut  tradisi  cacat  pada barang  ini  umumnya  dapat  mengurangi kewajaran  atau  kenormalan  barang dagangan. Khiyar  aibi adalah  hak  untuk membatalkan  atau  meneruskan  akad apabila  ditemukan  aib  (cacat)  setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat berlangsungnya akad, jadi pembeli boleh mengembalikan  dan  merusak  akad bai’ jika barang yang dibelinya terdapat cacat walaupun hal itu tidak disyaratkan.
Cacatnya suatu barang
menyebabkan rusaknya akad bai’ sehingga pembeli  boleh  mengembalikan  barang
Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi, Jilid V, hlm 320; dan Thabrani di dalam kitab al-Kabir, Jilid XVII, hlm 317
tersebut  kepada  penjual.  Akan  tetapi barang  yang  dapat  dikembalikan  jika kecacatannya memenuhi beberapa syarat yaitu:
1. Kecacatan  tidak  ditemukan  pada kebanyakan barang yang sejenisnya, jika  ternyata  pada  kebanyakan barang  yang  sejenis  ditemukan kecacatan  maka  tidak  boleh dikembalikan.
2. Kecacatan  suatu  barang  tidak  bisa dihilangkan kecuali dengan bersusah payah, tetapi apabila cacat tersebut  bisa  dihilangkan  dengan mudah maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan.
3. Kecacatan sudah ada ketika barang masih menjadi milik penjual. 16
Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli  mengetahui  adanya  cacat,  maka akad  ini  bersifat  mengikat.  Tidak  ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha.
Namun  jika  pembeli  tidak  mengetahui adanya  cacat,  lalu  dia  mengetahuinya setelah  akad  maka  akad  itu  sah,  tetapi tidak  besifat  mengikat.  Pembeli  boleh memilih  antara  mengembalikan  barang
16 Asmaji Muchtar, 2016, Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah, Jakarta: Amzah, hlm 432
dan  mengambil  harga  yang  telah dibayarkannya  kepada  penjual,  atau mempertahankan barang dan mengambil dari  penjual  sebagian  dari  harga  sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan  oleh  cacat  tersebut,  kecuali apabila  dia  ridha  kepada  cacat  tersebut atau  didapatkan  darinya  sesuatu  yang menunjukkan keridhaannya.  Namun Jika pembeli  menemukan  cacat  dan  pembeli ini tidak menerima barang cacat tersebut, maka harus dikembalikan kepada penjual dan  tidak  boleh  menahannya  lalu meminta  ganti  rugi.  Pembeli  yang mengembalikan  barang  karena  terdapat cacat  padanya.  Boleh  mengambil  uang pembayaran,  kecuali  jika  tidak  mungkin untuk  dikembalikan  dengan  sebab terjadinya cacat yang baru. Penghitungan ganti  rugi  yang  wajib  diberikan  kepada pembeli  adalah  dengan  membandingkan harga barang antara waktu normal dengan waktu  cacat  dengan  melihat  harga pembayarannya.
Menurut  mazhab  Syafi’i  seseorang yang  membeli  suatu  barang,  kemudian menemukan  kecacatan  maka  boleh
http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286
dikembalikan  jika  kecacatannya  terjadi sebelum  dia  menerima  barang  tersebut, baik  cacat  itu  terjadi  sebelum  akad bai’ atau setelahnya. Begitu juga jika cacat itu terjadi  setelah  diterima  pembeli  dan kecacatan  itu  disebabkan  oleh  cacat sebelumnya  maka  boleh  dikembalikan, tetapi jika barang telah  berada di tangan pembeli dan terjadi kecacatan yang baru, kemudian dia menemukan kecacatan yang lain terjadi ketika di tangan penjual maka pembeli tidak berhak mengembalikannya karena cacat yang baru tidak disebabkan oleh cacat yang lama, kecuali penjual rela akan kecacatan tersebut. Menurut mazhab Hanbali
seseorang  yang  membeli  barang  dan menemukan  kecacatan  pada  barang tersebut maka dalam hal ini akan ada dua kemungkinan  yaitu:  pertama  kecacatan terjadi  sebelum  diterima  pembeli,  dalam hal  ini  boleh  dikembalikan  baik  cacat terjadi  sebelum  atau  sesudah  akad bai’ , baik  pembeli  mengetahuinya  maupun tidak,  kecuali  tanggung  jawab barang  itu dibebankan  pada  pembeli.    Kedua kecacatan berada di tangan pembeli ketika dia  sudah  menerimanya  tanpa  ada
17 Ibid , hlm 436
keberatan dan penjual sudah
menunjukkan  cacat  itu,  dalam  hal  ini pembeli tidak boleh mengembalikan dan penjual tidak bertanggung jawab. 17
Adapun  mengenai  penjual  yang mensyaratkan bebas dari kecacatan suatu barang  dagangannya  menurut  mazhab Hanafi  sah  hukum  jual  belinya  dengan menggunakan syarat bebas dari tanggung jawab  barang  cacat.  Sedangkan  menurut mazhab  Maliki  syarat  bebas  dari  cacat yang ada dalam barang  yang dibeli  tidak bisa berfaedah, jika hal ini menjadi syarat maka tidak bisa bermanfaat bagi penjual, dan  pembeli  tidak  bisa  mengembalikan barang  dengan  sebab  cacat.  Mazhab Hanbali  mengatakan,  seseorang  yang menjual  barang  dan  mensyaratkan  pada pembeli  bahwa  dia  tidak  bertanggung jawab atas cacat yang terjadi setelah akad sebelum  diterima  pembeli,    maka  syarat ini  fasid  dan  tidak  berlaku.  Apabila pembeli  melihat  adanya  kecacatan  maka dia  boleh  mengembailkannya,  baik  cacat pada  bagian  luar  maupun  dalam,  baik barang itu berupa hewan maupun bukan. Mazhab  syafi’i  berpendapat  apabila penjual  mensyaratkan  bebas  dari  cacat
yang  ada  ketika akad,  maka  bisa  jadi  dia mensyaratkan bebas untuk dirinya sendiri atau untuk barang yang dijual, dalam hal ini  hukum  dari  pensyaratan  tersebut penjual  tidak  bebas  dari  akad,  kecuali barang  itu  berupa  hewan  yang  terdapat cacat  pada  bagian  dalam  yang  tidak diketahui  pada  waktu  akad,  tetapi  jika cacat itu terdapat pada bagian luar maka syarat tersebut tidak bermanfaat sehingga penjual  harus  bertanggung  jawab  atas cacat  yang  ada.  Sedangkan  mazhab Hanbali  mengatakan,  seseorang  yang menjual  barang  dan  mensyaratkan  pada pembeli  bahwa  dia  tidak  bertanggung jawab atas cacat yang terjadi setelah akad sebelum diterima pembeli, maka syarat ini fasid dan  tidak  berlaku.  Apabila  pembeli melihat  adanya  kecacatan  maka  pembeli tersebut  boleh  mengembalikannya,  baik cacat  pada  bagian  luar  maupun  dalam, baik  barang  itu  berupa  hewan  maupun bukan. 18
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka ada beberapa masalah yuridis dalam khiyar aibi yaitu:
1. Jika  seseorang  membeli  barang dagangan  yang  mengandung  cacat
18 Ibid, hlm 438-439
maka pembeli dapat menggunakan hak khiyar, mengembalikan tersebut dan  mengambil uangnya, atau bisa juga membiarkan dengan kortingan harga.
2. Cara  menentukan  kortingan  harga adalah  membandingkan  dengan barang  dagangan  yang  tidak  ada cacatnya  dengan  barang  dagangan yang ada cacatnya, dan selisih harga yang akan menjadi kortingan harga barang cacat tersebut.
3. Jika  terjadi  peselisihan  antara penjual dengan pembeli siapa yang menyebabkan  aib,  seperti  jika seseorang membeli hewan,
kemudian keesokan harinya pembeli  mengklaim  bahwa  hewan yang  sudah  dibelinya  ternyata pincang,  atau  jika  seseorang membeli makanan kemudian rusak dan  tidak  mengerti  siapa  yang menyebabkannya,  dalam  hal  ini yang  dijadikan  pegangan  adalah
klaim penjual dengan sumpah atau saling mengembalikan. 19
Mengenai suatu barang yang dibeli, akan tetapi terdapat cacat atau rusak yang tidak terlihat pada bagian dalamnya, maka akab bai’ ini  menjadi  batal  jika  barang tidak  dapat  dimanfaatkan,  dalam  hal  ini ulama fiqih sepakat bahwa  penjual wajib mengembalikan semua uang pembayaran yang  telah  dibayarkan  oleh  pembeli. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal jika  ternyata  barang  yang  rusak/cacat tersebut masih dapat dimanfaatkan.
Menurut  mazhab  Syafi’i,  apabila barang yang rusak sebagian dan sebagian yang lainnya dapat dimanfaatkan, pembeli dapat  mengembalikan  dan  mengambil kembali  uang  pembayaran,  jadi  pembeli tidak  diminta  tanggung  jawab  walaupun telah  membelah  atau  membuka  barang tersebut  karena  dia  tidak  mengetahui cacatnya.  Pembeli  harus  mengembalikan barang  yang  bagiannya  cacat/rusak walaupun  ada  bagian  lain  yang  bisa dimanfaatkan dan mengambil uang yang telah dibayarkan.
19 Abdullah  bin  Muhammad  ath  Thayar et.al,  2004, Al-Fiqih  Al-Musyassar  Qismu  al- Muamalat,  Mausuah  Fiqhiyyah  Hadisah  Tatanawalu Ahkam Al-Fiqh Al-Islami Bi Ushlub Wadhih Li Al-
Sedangkan mazhab Maliki
berpendapat  barang  yang  tidak  dapat diketahui  cacat/rusaknya  kecuali  dengan membuka,  membelah  atau  memecah maka pembeli tidak dapat mengembalikannya kecuali dengan adanya  perjanjian  antara  penjual  dengan pembeli.  Akan  tetapi,  jika  dalam masyarakat  tidak  ditemukan  kebiasaan demikian, pembeli boleh mengembalikannya tanpa adanya
perjanjian,  dalam  masalah  ini  menjadi landasan  adalah urf (kebiasaan).  Selain tidak  boleh  mengembalikan  barang tersebut,  pembeli  juga  tidak  boleh meminta  uang  ganti  rugi  atas  kerusakan barang tersebut.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang  cacat  yang  tidak  dapat  diketahui kecuali dengan membuka, memecah atau membelahnya  yang  menyebabkan  tidak dapat dimanfaatkan, maka akad bai’ batal dan  tidak  sah  sehingga  penjual  harus mengembalikan uang pembayaran. Namun  jika  sebagian  barang  itu  masih dapat  dimanfaatkan  walaupun  untuk
Mukhtashin  Wa  Ghairihim,  edisi  Indonesia, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, hlm 117
makanan  hewan,  maka  pembeli  tidak boleh mengembalikannya,
namun pembeli mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atas kekurangan yang ada dalam barang tersebut. Pembeli yang
mengetahui  adanya  cacat  pada  barang yang dibeli tidak boleh memanfaatkannya, jika  dia  memanfaatkan  barang  yang cacat/rusak tersebut maka pembeli tidak mempunyai  hak  untuk  mendapat  ganti rugi.
Pendapat  dari  mazhab  Hanbali adalah  seseorang  yang  membeli  barang, kemudian  ditemukan  kecacatan  pada sebagian  barang  tersebut,  sedangkan sebagian  lainnya  tidak,  maka  pembeli mempunyai  hak  untuk  mengambil sebagian uang pembayaran atas kerusakan barang  itu.  apabila  bagian  dalam  barang rusak namun setelah dibuka, dibelah atau dipecah  barang  itu  tetap  dapat dimanfaatkan,  maka  pembeli  boleh memilih  antara  mengembalikan  barang dengan  membayar  ganti  rugi,  atau membiarkan  barang  tersebut  menjadi miliknya  namun  pembeli  meminta  ganti rugi  terhadap  penjual  atas  kecacatan barang tersebut. Akan tetapi jika ternyata barang  yang  cacat  tadi  tidak  dapat
dimanfaatkan  sama  sekali  maka  pembeli berhak  untuk  meminta  uang  ganti  rugi meskipun  tidak  dapat  mengembalikan barang cacat tersebut kepada penjual.
Besar  kemungkinan  dalam  proses pengembalain  produk  cacat  akan  ada perselisihan  diantara  konsumen  dengan pelaku  usaha  sehingga  menurut  mazhab Syafi’i  penjual  dan  pembeli  yang bersengketa  mengenai  masa  terjadinya kecacatan,  apakah  sudah  lama  atau  baru terjadi  dalam  hal  ini  Imam  Syafi’i membagi dalam lima pembahasan yaitu:
1. Penjual dan pembeli yang bersengketa  dalam  satu  cacat  yang mungkin  baru  terjadi  atau  sudah lama, dan masing-masing mungkin sudah  benar.  Apabila  penjual menuduh  bahwa  cacat  tersebut terjadi  pada  pembeli  maka  dia dibenarkan dengan adanya sumpah karena  secara  hukum  asal  adalah berlangsung  akad  tanpa  ada kerusakan.
2. Penjual  menjual  barang  dengan syarat bebas dari cacat, misalnya dia berkata “saya jual hewan ini dengan syarat saya tidak bertanggung jawab akan adanya cacat pada hewan ini”
apabila  hewan  tersebut  bebas  dari cacat, kemudian terjadi cacat setelah akad  sebelum  diterima  pembeli maka dia dapat mengembalikannya. Namun  jika  pembeli  menuduh bahwa kecacatannya terjadi  setelah akad  sebelum  diterima  pembeli, tetapi  penjual  menyangkal  dan mengatakan bahwa cacat itu adalah cacat  yang  lama  di  mana  penjual tidak  bertanggung  jawab,  maka yang  dibenarkan  adalah  penjual dengan adanya sumpah.
3. Penjual  dan  pembeli  bersengketa dalam  dua  cacat,  menurut  pembeli kedua  cacat  tersebut  adalah  cacat yang  sudah  lama  terjadi,  tetapi menurut  penjual  cacat  yang  satu adalah  cacat  yang  baru  terjadi, sedangkan yang satunya lagi adalah cacat  yang  sudah  lama  terjadi. Dalam  hal  ini,  yang  dibenarkan adalah pembeli dengan sumpahnya. Akan tetapi, jika pembeli tidak mau bersumpah  maka  dia  tidak  bisa mengembalikan  barang  yang  cacat tersebut.
20 Ibid , hlm 450-451
4. Keadaan  cacat  itu  menunjukkan bahwa dia adalah cacat yang sudah lama  terjadi.  Misalnya  barang tersebut  ada  bekas  luka  yang  telah sembuh  dan  barang  itu  baru  saja dibeli dalam waktu satu hari. Dalam hal  ini,  yang  dibenarkan  adalah pembeli tanpa adanya sumpah.
5. Keadaan cacat menunjukkan bahwa dia  adalah  cacat  yang  baru  saja terjadi.  misalnya  luka  yang  belum kering, sedangkan barang itu dibeli dalam  waktu  yang  sudah  lama, dalam  hal  ini  yang  dibenarkan adalah  penjual  tanpa  adanya sumpah. 20
Jika penjual dan pembeli berselisih tentang  di  tangan  siapa  cacat  muncul, sedangkan keduanya tidak memiliki bukti, maka  yang  diterima  adalah  perkataan penjual disertai dengan sumpah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang diterima adalah perkataan  pembeli  disertai  dengan sumpah,  kemudian  pembeli  boleh mengambilkan  barang  cacat  tersebut kepada penjual. 21
21 Sayyid Sabiq, op.cit, hlm 89

## Kesimpulan
Perlindungan  terhadap  konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini disebabkan karena perlindungan konsumen
bersinggungan  langsung  dengan  aktifitas perekonomian  yang  berkembang  secara signifikan  seiring  dengan  perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Interaksi konsumen  dengan  pelaku  usaha  adalah dalam  jual  beli,  sehingga  dalam  hal hubungan  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  memerlukan  suatu  aturan yang biasa disebut dengan fiqih jual beli. Konsep tentang perlindungan konsumen di  dalam  kajian  fiqih  jual  beli    tidak disebutkan  secara  jelas,  akan  tetapi prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen dapat  kita  temukan    di  dalam  sumber- sumber  hukum  Islam  seperti  Al-Qur’an dan hadis yaitu perilaku Nabi Muhammad Saw  dalam  menjalankan      parktik dagangnya.
Proses    menjalankan  transaksi  jual beli  seringkali  kita  temukan  kesalahan baik  dari  pihak  pelaku  usaha  ataupun konsumen, salah satu yang sering terjadi adalah  ketika  konsumen  mendapati
barang  yang  sidah  belinya  ternyata mengalami  kerusakan  atau  cacat.  Pada dasarnya  Fiqih  sebagai  suatu  tuntunan melarang    Semua  pelaku  usaha  untuk menjual  barangnya  yang  cacat,  tanpa menjelaskan  kepada  pembeli  tentang kecacatan  barang  dagangan  tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan fiqih jual beli  dalam  permasalahan  ini  adalah dengan  cara  melakukan  hak khiyar  aibi dimana  ketentuannya  adalah  konsumen boleh  mengembalikan  barang  yang dibelinya  apabila  pada  barang  tersebut terdapat suatu kecacatan, yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi  harganya.  Namun  jika konsumen  sudah  mengetahui  kecacatan suatu produk tersebut kemudian dia ridha dengan  hal  tersebut  maka  akad  jual  beli tetap bisa dilanjutkan.

## Daftar Pustaka
Arifin, Bey, 2015, Rangkaian Cerita Al- Qur’an Kisah Nyata Peneguh Iman, Jakarta: Zahira
Abdullah  bin  Muhammad  ath  Thayar et.al,  2004, Al-Fiqih  Al-Musyassar
Qismu al-Muamalat, Mausuah Fiqhiyyah Hadisah Tatanawalu
Ahkam Al-Fiqh Al-Islami Bi Ushlub
Wadhih  Li  Al-Mukhtashin  Wa Ghairihim, edisi Indonesia, Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  dalam Pandangan Empat Mazhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif
Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, 1993
Falsafah Hukum Islam, Jakarta:
Bulan Bintang Al-Utsaimin , Syaikh Muhammad Shalih,
et. al, (penerjemah Saptono Budi
Satryo), 2008, Tanya Jawab
Lengkap Permasalahan Jual Beli, Jakarta: Pustaka As-Sunnah. Jusmaliani, 2008, Bisnis Berbasis Syariah,
Jakarta: Bumi Akasara
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2001, Hukum Perlindungan  Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
Khan, Muhammad Akram 1989,
Economic Teaching of Prophet
Muhammad, Islamabad: IIIE &
IPS
Mustafa,    Imam,  2016, Fiqih  Mu’amalah
Kontemporer, Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Muchtar,  Asmaji  2016, Dialog  Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah, Jakarta: Amzah
Rasjid,  Sulaiman, 1998, Fiqih Islam,
Bandung: Sinar Baru Algesindo Schacht,  Joseph  1964, An  Introduction  to Islamic  Law ,  Oxford:  University Press.
Syarifuddin,  Amir,  1992, Pengertian  dan Sumber  Hukum  Islam,    dalam Falsafah  Hukum  Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Sabiq, Sayyid,  2013, Fiqih Sunnah jilid 5 (terj.  Abu  Syauqina  Lc  dan  Abu Aulia  Rahma  Lc),  Jakarta:  Tinta Abadi Gemilang
Subekti, 1987, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni.
Zuhaili,  Wahbah,  2007, Al-Fiqhul  Islami wa Adillatuhu, ( terj. Abdul Hayyie Al-Kattani  dkk),  Jakarta:  Gema Insani
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah