BERKALA SAINSTEK 2022 10(2): 68-76 doi: 10.19184/bst.v10i2.31293 https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/article/view/31293

## RESEARCH   ARTICLE

## Analysis of Two Dimensional Sensitivity as Decision Support Alternative Waste Management in TPST Bantargebang
(Analisis Sensitifitas Dua Dimensi Sebagai Pendukung Alternatif Keputusan Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang)
Tatan Sukwika 1 , Nugroho B. Sukamdani 2* , Maya D. D. Maharani 1 1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sahid Jakarta, Indonesia 2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

## ABSTRACT
The importance of waste management at the TPST Bantargebang Bekasi is very high. Some sensitive issues such as pollution, social issues, and the requirement of wider area are several issues needed to be considered further. Therefore, this study tries to highlight the  best  alternative  in  waste  management  at  the  TPST  Bantargebang  with  a  two-dimensional  approach  using  AHP  (Analytical Hierarchy Process) analysis. Through a two-dimensional approach, it is hoped that adequate priority options can be found regarding alternative integrated waste management at the TPST Bantargebang Bekasi. Collecting data through expert interviews assisted by questionnaires,  supported  by  other  sources  of  data  and  information  from  various  relevant  agencies.  The  results  of  the  two- dimensional sensitivity graph from the iteration of the three-goal criteria pair, namely waste management innovation, expansion of the  TPST  area,  and  strengthening  regulations  show  that  alternative  decisions  in  integrated  waste  management  at  the  TPST Bantargebang several times have raised alternatives to increase Human Resources (HR) to support activities. In conclusion, the most important alternative decision is to increase human resources. The policy implication of this study is that it is necessary to add more educated staff at the Bantargebang TPST so that the target of serving the needs of the community in terms of waste management can be carried out effectively, therefore, increasing human resources both in  terms  of  competence and number is a  priority to support the development of integrated waste management at the TPST Bantargebang.
Pentingnya pengelolaan sampah di TPST Bantargebang Bekasi sangat tinggi. Beberapa isu sensitif  seperti  polusi, isu sosial, dan kebutuhan  wilayah  yang  lebih  luas  merupakan  beberapa  isu  yang  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu,  studi  ini mencoba  menyoroti  pada  alternatif  terbaik  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPST  Bantargebang  dengan  pendekatan  dua  dimensi menggunakan analisis AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Melalui pendekatan dua dimensi diharapkan dapat ditemukan informasi pilihan prioritas yang memadai mengenai alternatif pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantargebang Bekasi. Pengumpulan data melalui wawancara pakar dibantu kuisioner, didukung sumber data dan informasi lainnya dari berbagai instansi terkait. Hasil grafik sensitifitas  dua  dimensi  dari  iterasi  pasangan  kriteria  tiga  tujuan  yaitu  inovasi  pengelolaan  sampah,  perluasan  areal  TPST,  dan penguatan  regulasi  menunjukkan  alternatif  keputusan  dalam  pengelolaan  sampah  terpadu  di  TPST  Bantargebang  beberapa  kali memunculkan alternatif peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang kegiatan. Kesimpulannya adalah alternatif keputusan yang paling utama adalah peningkatan sumberdaya manusia. Implikasi kebijakan studi ini adalah pegawai terdidik TPST Bantargebang perlu ditambah agar target melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pengolahan sampah dapat terlaklasana secara efektif, oleh karena itu, peningkatan SDM baik secara kompetensi dan jumlah menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantargebang.
Keywords: Two-dimensional AHP, Integrated waste management, HR management, Bantargebang TPST.
*) Corresponding author: Nugroho B. Sukamdani E-mail: nb.sukamdani@gmail.com
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …

## PENDAHULUAN
Tempat  Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  di Bantargebang memiliki luas 110,3ha. Pada tahun 2021, tinggi  tumpukan  sampah  sudah  mencapai  lebih  dari 40m,  dari  ketinggian  maksimal  50m.  Sukwika  dan Noviana  [1]  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2019 ketinggian open dumping di TPST Bantargebang sudah mencapai  35m  dan  polusi  udara  sudah  mencapai radius 10km.
TPST Bantargebang menerapkan sistem manajemen  sampah  dengan  sistem open  dumping dan sanitary  landfill atau  rekayasa landfill dimana  limbah dibiarkan  terurai  menjadi  bahan inert secara  biologis dan  kimia  dalam  pengaturan  yang  terisolasi  dari lingkungan  [2,  3],  lalu  menutupnya  menggunakan geomembrane .  Namun  seiring  perkembangan  rekayasa lingkungan kemudian diubah kearah yang lebih ramah lingkungan  dan  terpadu  secara  bertahap  memakai sistem landfill mining (penambangan sampah) sehingga timbunan  sampah  di  zona landfill secara  bertahap dapat berkurang.
Daya  tampung  TPST  telah  mendekati  kondisi overload dan  beberapa  upaya  pengelolaannya  telah diterapkan.  Adapun  upaya  pengelolaan  yang  sudah dilakukan seperti perataan areal, Fasilitas Pengolahan Sampah  Antara  (FPSA)  atau Intermediate  Treatment Facility (ITF).  ITF  memiliki  kemampuan  dapat mengolah  sampah  hingga  2.000  ton  per  hari.  Upaya lainnya  adalah  berkolaborasi  dengan  kelompok pemulung  dan stakeholder untuk  mewujudkan  energi terbarukan  seperti  listrik  atau  briket  melalui pengembangan  pengolahan  sampah  di  TPST Bantargebang. Termasuk upaya rencana penambahan areal baru. Upaya-upaya diatas secara tidak langsung telah  menerapkan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan intensification (peningkatan) dan extensification (perluasan). Program peningkatan dapat dilaksanakan dengan  menggunakan  teknologi  pengurang  limbah, dan  program  perluasan  ditekankan  pada  program memperluas lahan baru di sekitar lahan eksisting [1].
Keberadaan  TPST  Bantargebang  diyakini  masih memberikan masalah sosial pada warga dan sekitarnya. Menyikapi  hal  tersebut,  Pemprov  DKI  Jakarta melakukan  perubahanan  kebijakan  yaitu  TPST  tidak lagi  hanya  menjadi  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  terkait  pengelolaan  sampah, tapi bisa menciptakan nilai tambah dari pemanfaatan sampah.  Tidak  dapat  dipungkiri,  pada  satu  sisi,
keberadaan  sampah  di  TPST  Bantargebang  menjadi isu  lingkungan  dan  isu  sosial,  namun  di  lain  sisi, sampah di tempat tersebut memiliki potensi ekonomi yang  besar.  Maulana  [4]  menyebutkan  bahwa  dalam satu  tahun  perputaran  uang  hasil  penjualan  sampah oleh  masyarakat  di  TPST  Bantargebang  mencapai sekitar 150 milyar rupiah. Potensi ekonomi added value dari daur ulang sampah sebagai  bahan baku industri sangat  menjanjikan.  Bisnis  menjanjikan  rupiah  besar ini ditunjukkan dengan banyaknya pemanfaat di TPST Bantargebang.  Para  pemanfaat  sampah  TPST diantaranya pemulung, pengepul, dan penggiling yang bekerja secara informal pemungut sampah, terutama sampah  anorganik.  Pada  kajian  Widyaningsih  & Ma'ruf   [5]  disebutkan  bahwa  pemanfaatan  sampah anorganik  dari  TPST  menghasilkan  nilai  tambah sekitar enam ratus rupiah per kilogram pada pemulung dan empat ratus rupiah per kilogram pada pengepul.
Salah satu orientasi utama pemerintah daerah DKI Jakarta  pada  pengelolaan  TPST  Bantargebang  yang berada  di  wilayah  administrasi  Kota  Bekasi  yaitu mewujudkan  manajemen  TPST  yang  ramah lingkungan, penerapan teknologi bersih modern, dan koordinasi  yang  integratif.  Namun  demikian, pengelolaan  sampah  di  TPST  mestilah  terukur, dengan demikan, tidak hanya terfokus pada bagaimana mengelola sampah yang berkualitas secara lingkungan dan  bernilai  ekonomi,  namun  juga  memberikan perhatian  masalah  produktifitas  sampah  dari  Jakarta dapat  berkurang.  Sehingga  penyusunan  strategi melalui  penentuan  alternatif-alternatif   pendukung pengelolaan  pada  TPST  Bantargebang  diperlukan studi  ini.  Adapun  alternatif-alternatif   dapat  dikaji meliputi  peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi parapihak, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan  sarana  prasarana,  dan  peraturan  tata kelola pemanfaatan sampah. Didasarkan pada uraian permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan menentukan  alternatif   paling  utama  dengan pendekatan  dua  dimensi  untuk  mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  kawasan  pengelolaan Tempat  Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Data  dikumpulkan  melalui  alat  kuisioner  terstruktur
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
yang disusun berdasarkan analytical hierarchy process atau AHP  [6]  dan  wawancara  terbuka  dengan stakeholder atau  pelaku  yang  mengetahui  terkait  pengelolaan sampah  di  TPST  Bantargebang.  Pengumpulan  data menggunakan kuisioner.
Metode Analisis Formasi  matematis  model  AHP  berupa  matriks. Misal,  pada  subsistem  operasi  terdapat n variabel operasi, yaitu variable-variabel M 1 , M 2 , ….,  M n , yang membentuk matriks pairwise comparison dengan kriteria dan  atau  subkriteria  dari  hirarki  AHP  sebagai  dasar perbandingannya.  Berikut  formasi  matriks  elemen yang dibandingkan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Matrik perbandingan berpasangan
M 1 M 2 ............ M n M 1 M 11 M 12 ............ M n1 M 2 M 21 M 22 ............ M n2 - - - ............ - ......... ............ ............ ............ ............ M n M n1 M n2 ............ M nn Pengukuran konsistensi AHP dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan,  pengukuran  ini  didasarkan  pada eigenvalue maksimum.  Sebuah  matriks  semakin konsisten  apabila eigenvalue semakin  dekat  dengan besarnya matriks tersebut.
CI = 𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛
𝑛−1
………………………. (1) CR = 𝐶𝐼 𝑅𝐼 …………………….… (2) Keterangan: n = Ukuran matriks λmax = Principal Eigen Value CR = Cocsistency ratio CI = Consistency index RI = Random index consistency
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  AHP.  AHP  dapat  menyusun  suatu perasaan  serta  institusi  dan  logika  dalam  suatu rancangan  yang  terstruktur  untuk  pengambilan keputusan  dengan  prinsip  berfikir  yang  sederhana. Alat  AHP  ini  mampu  mengolah  data  untuk menghasilkan  performa  sensitifitas  terhadap  dua dimensi  alternatif   yang  diukur  dan  kriteria  terhadap tujuan keputusan.
Pairwise  comparison mempunyai  beberapa  skala tingkat kepentingan dalam membedakan jumlah skala penilaian  perbandingan  [7].  Banyak  tidaknya  skala perbandingan  yang  dinilai  berdampak  pada  tingkat kesulitan  dalam  menentukan  pilihannya.  Menurut Saaty dan Vargas [6], Tabel 2 menjelaskan ukuran nilai yang dipakai dalam pairwise comparison .
Tabel 2. Panduan skala komparasi penilaian Skala Kepentingan Status Kepentingan Penjelasan 1 Sama penting Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. 3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan penilaian sedikit lebih memihak ke satu. 5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian sangat memihak ke satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. 7 Sangat penting Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen pasangannya. 9 Mutlak lebih penting Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya pada tingkat keyakinan tertinggi. 2,4,6,8 Nilai tengah Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan. Kebalikan a ji = 1 / a ij
Jika elemen A memiliki salah satu nilai diatas pada saat dibandingkan dengan elemen B, maka elemen B memiliki nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen A.
Penyusunan struktur hirarki lima level, yaitu Level 1 Sasaran yang ingin dicapai. Level 2 kriteria Tujuan: inovasi  pengelolaan  sampah,  perluasan  areal  TPST, dan  penguatan  regulasi.  Level  3  subkriteria  Kendala situasi  eksisting:  Konflik  kepentingan  di  kawasan TPST, implementasi penegakan peraturan, kebatasan pendanaan,  kecukupan  SDM  pemerintah.  Level  4
subkriteria Aktor pemangku kepentingan: Pemerintah, Swasta,  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat),  dan Masyarakat.  Level  5  Alternatif   strategi  prioritas pengelolaan  TPST:  Peningkatan  kerjasama  dan koordinasi para pihak, Peningkatan SDM, Pengembangan  sapras,  dan  Peraturan  tatakelola pemanfaatan sampah. Diagram struktur hirarki AHP
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
pengelolaan  TPST-Bantargebang  disajikan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Hirarki pengelolaan sampah terpadu di Bantargebang Bekasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pembobotan  keluaran  Expert  Choice  11 untuk  masing-masing  Sasaran,  kriteria  tujuan, subkriteria  kendala,  subkriteria  aktor  dan  alternatif dalam  pengelolaan  TPST  Bantargebang  seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Tingkat inconsistency yang dimiliki oleh setiap kriteria, subkriteria dan alternatif selalu  lebih  kecil  dari  nilai  random  indeks consistency (RI),  artinya.  Terdapat  konsisten  jawaban  responden pada  hasil  analisis  [6],  dengan  demikian,  langkah berikutnya  melakukan  penentuan  prioritas  alternatif melalui analisis sensitifitas dua dimensi.
Pada  Gambar  3,  prioritas  utama  dari  hasil pembobotan tujuan penggelolaan TPST Bantargebang  adalah  mengatasi  persoalan  inovasi pengelolaan  sampah  (0,705)  dan  dihadapkan  pada persoalan  daya  tampung  sampah  yaitu  isu  perluasan areal  TPST  Bantargebang  (0,211).  Bobot  terendah pada penguatan regulasi pengelolaan sampah (0,084). Nilai-nilai bobot menggambarkan tingkatan kepentingan  berdasarkan  keterlibatan  aktor  atau
stakeholders dalam kawasan TPST Bantargebang. Pada subkriteria  kendala,  prioritas  pada  kriteria  tujuan inovasi  pengelolaan  sampah  adalah  persoalan  SDM dalam  hal  ini  ketercukupan  karyawan  pemerintah (0,705).  Prioritas  untuk  mendukung  keputusan perluasan areal TPST Bantargebang adalah melakukan manajemen  konflik  terhadap  kepentingan  para pemanfaat ( user ) didalam kawasan TPST Bantargebang (0,541). Prioritas penguatan regulasi adalah penerapan penegakan  peraturan  pengelolaan  sampah  secara konsekuen (0,546). Persoalan pengembangan inovasi pengelolaan sampah harus didukung oleh ketercukupan SDM pemerintah yang memadai, handal dan berkemampuan secara skill dan kompetensi peran pemerintah  sangat  dominan  (0,492).  Prioritas manajemen  konflik  di  tingkat  masyarakat  (0,539) menjadi persoalan kompleks karena tingginya potensi konflik kepentingan di kawasan TPST Bantargebang jika akan dilaksanakan perluasan areal kawasan TPST Bantargebang.  Tujuan  peguatan  regulasi  sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah (0,583) dalam menerapkan penegakan peraturan khususnya pelanggaran-pelanggaran  oleh stakeholders yang
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
menimbulkan konflik kepentingan di dalam kawasan TPST Bantargebang.
Rekapitulasi  hasil  analisis  sensitifitas  dua  dimensi disajikan pada Gambar 3. Kondisi grafik pada gambar menunjukkan  seberapa  baik  alternatif   melakukan interaksi dua kriteria. Sebaran plot dua dimensi (2D) diklasterisasi kedalam kuadran. Alternatif  yang paling memiliki keutamaan ditunjukkan pada posisi kuadran
kanan atas atau lebih mendekati pojok kanan atas. Plot 2D yang berada pada kuadaran kiri bawah, merupakan posisi  alternatif   yang  berisiko  rendah  atau  tidak menimbulkan  konflik  antara  dua  kriteria.  Alternatif yang terletak di kuadran kiri atas dan kuadran kanan bawah  menunjukkan  kondisi  yang  kompleks  dimana kebijakan  yang win-win  solution karena  ada  potensi konflik diantara dua kriteria.
Gambar 2. Bobot Kriteria Tujuan dan Subkriteria Kendala Keluaran AHP
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
(a) Normal (b)

## Rotasi
Keterangan:  Alternatif   1:  Peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  parapihak,  2:  Peningkatan  SDM,  3: Pengembangan sarana prasarana, dan 4: Peraturan tatakelola pemanfaatan sampah
Gambar 3. Grafik Sensitifitas 2D: Inovasi Pengelolaan Sampah dan Perluasan Areal TPST Pada Gambar 3, grafik sensitifitas 2D head-to-head antara  kriteria  tujuan  Inovasi  Pengelolaan  Sampah dengan  kriteria  tujuan  Perluasan  Areal  TPST ditampilkan  posisi  alternatif   (2)  Peningkatan  SDM, dan  (3)  Pengembangan  sarana  prasarana  keduanya berada  di  kuadran  utama  yaitu  kanan  atas.  Diantara kedua  alternatif   tersebut,  alternatif   peningkatan sumberdaya  manusia  (SDM)  menjadi  prioritas keputusan  yang  diambil.  Secara  prinsip  tidak  ada perubahan posisi setelah dilakukan rotasi ( X to Y dan Y to X ).
Selanjutnya pada Gambar 4, grafik sensitifitas 2D head-to-head antara kriteria tujuan Inovasi Pengelolaan Sampah  dengan  kriteria  tujuan  Penguatan  Regulasi ditampilkan  posisi  alternatif   (2)  Peningkatan  SDM, dan  (4)  Peraturan  tatakelola  pemanfaatan  sampah keduanya  berada  mendekati  di  kuadran  utama  yaitu kanan  atas.  Diantara  kedua  alternatif   tersebut,
alternatif   peningkatan  sumberdaya  manusia  (SDM) menjadi  prioritas  keputusan  yang  diambil  karena sedikit lebih banyak masuk ke zona kuadran kanan atas dibandingkan alternatif Peraturan tatakelola pemanfaatan sampah. Baik sebelum maupun sesudah dilakukan rotasi.
Terakhir pada Gambar 5, grafik sensitifitas 2D head- to-head Perluasan  Areal  TPST  dengan  Penguatan Regulasi diketahui bahwa hasil sebelum dan sesudah rotasi  ditampilkan  posisi  alternatif   (2)  Peningkatan SDM,  dan  (4)  Peraturan  tatakelola  pemanfaatan sampah keduanya berada mendekati di kuadran utama yaitu  kanan  atas.  Diantara  kedua  alternatif   tersebut, alternatif   peraturan  tatakelola  pemanfaatan  sampah menjadi  prioritas  keputusan  yang  diambil  karena berada didalam zona kuadran kanan atas dibandingkan alternatif  Peningkatan SDM.

## (a) Normal
(b) Rotasi
Keterangan:  Alternatif   1:  Peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  parapihak,  2:  Peningkatan  SDM,  3: Pengembangan sarana prasarana, dan 4: Peraturan tatakelola pemanfaatan sampah
Gambar 4. Grafik Sensitifitas 2D: Inovasi Pengelolaan Sampah dan Penguatan Regulasi
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
(a) Normal (b) Rotasi
Keterangan:  Alternatif   1:  Peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  parapihak,  2:  Peningkatan  SDM,  3: Pengembangan sarana prasarana, dan 4: Peraturan tatakelola pemanfaatan sampah
Gambar 5. Grafik Sensitifitas 2D: Perluasan Areal TPST dan Penguatan Regulasi Secara  sensitifitas  global,  grafik  sensitifitas  2D untuk  pengambilan  keputusan  alternatif   dalam pengelolaan  sampah  terpadu  di  TPST  Bantargebang adalah alternatif  kedua yaitu peningkatan sumberdaya manusia  (SDM)  sebagai  penunjang  kegiatan  di kawasan
TPST Bantargebang. Peningkatan sumberdaya  manusia  khususnya  di  internal  TPST- Bantargebang  dianggap  paling  krusial.  Hal  ini dikarenakan ketersediaan jumlah pegawai operasional di TPST-Bantargebang masih sedikit. Sekitar 500-700 orang  tenaga  kerja  untuk  mengolah  sampah  yang jumlahnya  mencapai  lebih  7.500  ton  per  hari  [8]. Ratusan  tenaga  kerja  tersebut  ditugaskan  untuk keperluan  pengoperasian  puluhan  alat  berat,  teknisi, bagian daur ulang sampah plastik, pembuatan kompos, bagian  mesin  pembangkit  listrik  dan  sebagainya. Jumlah  SDM  itu  belum  termasuk  staf   kantor, pengawas lapangan, penjaga alat dan teknisi alat berat. Ditambah lagi dengan SDM di unit pembangkit listrik sebanyak  59  orang,  di  bagian  pupuk  kompos,  daur ulang sampah plastik [1, 9].
Daya  tampung  sampah  di  TPST  Bantargebang sudah  kritis.  Pada  tahun  2019  saja,  frekuensi  jumlah rotasi  truk  sampah  yang  masuk  ke  TPST  sebanyak 36.991  rotasi  dengan  sampah  205  ribu  ton  sampah setiap  bulannya.  Artinya,  setiap  truk  sampah membawa  sampah  sekitar  5,6  ton  sampah  setiap bulannya  (Nisa,  2020;  Sukwika,  2021).  Hasil  dari skenario  intervensi  Darmawan  dkk.  [10]  pada kapasitas  lahan  TPST  Bantargebang  menunjukkan masih dapat dimanfaatkan sampai dengan tahun 2023 dengan  pertambahan  peningkatan  rasio  sebesar
134,58%  yaitu  produksi  pemulung  dengan  tingkat sampah landfill . Potensi konflik atas isu lingkungan dan sosial dapat dilakukan penyelesaiannya melalui pendekatan kriteria tiga  tujuan,  yaitu  inovasi  pengelolaan  sampah, perluasan  areal  TPST,  dan  penguatan  regulasi. Keterlibatan stakehoders termasuk para aktor dan user di arena  aksi  dalam  kawasan  TPST  Bantargebang menentukan  efektifitas  strategi  pengelolaan  sampah terpadu.  Bentuk  penyelesaian  konflik  yang  telah dilakukan meliputi penanganan masalah sampah mulai dari  pengurangan  sampah  yang  diangkut  ke  TPST Bantargebang  dan  realisasi  penyediaan  ITF ( intermediate  treatment  facility ),  hingga  kesepakatan addendum karena  pembuangan  sampah  dilakukan  di kota  lain  meskipun  tanah  dimiliki  oleh  DKI  Jakarta [11].  Dibutuhkan  fasilitas  penunjang  untuk  inovasi pengelolaan  sampah  sehingga  keberadaan  regulasi pendukung  menjadi  penting.  Manajemen  TPST Bantargebang setidaknya membutuhkan penambahan lahan 30-40 hektar, sehingga DKI Jakarta mengambil langkah progresif  untuk membangun berbagai fasilitas tersebut.
Dalam  situs  DLH  Pemprov  DKI  Jakarta  disebut bahwa  TPST  Bantargebang  telah  mengembangkan berbagai infrastruktur dan teknologi untuk pemilahan sampah  skala  besar.  Pemanfaatan  teknologi  biogas, pembakaran, gasifikasi plasma, dll sebagai bagian dari implementasi hierarki pengolahan sampah dan energi dari  limbah  sehingga  derajat  pengolahan  dan pengurangannya  besar.  Pemanfaatan  multi  teknologi merupakan  upaya  konkrit  terhadap  perbaikan  dalam
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
proses pengolahan dan pengurangan sampah. Namun tetap  harus  didukung  oleh  infrastruktur  dan penyediaan proven-technology yang  proposional  [12]. Dengan  begitu,  target  kapasitas  produksi composting dan  pengolahan  sampah  dengan  teknologi  thermal bisa  ditingkatkan  hingga  2000  ton  per  hari.  Bahkan landfill  mining dan  RDF  bisa  menghasilkan  lebih  dari 3.000  ton  per  hari.  Infrastruktur  lainnya  juga dimungkinkan  untuk  teknologi  daur  ualng  sampah plastik, kayu, kertas, dan lain-lain.
Hasil kajian Bangun dkk. [13] nilai manfaat sistem thermal dan landfill pada PLTSa, dari sisi perbandingan nilai,  PLTSa thermal sangat  efektif   dan  mampu mengurangi  sampah  secara  cepat  dan  volume  paling banyak,  Namun  nilai  PLTSa landfill lebih  jauh  lebih besar  dari  PLTSa thermal ,  karena  mampu mengeliminasi kadar emisi CO 2 lebih banyak. Sampah organik  selain  berguna  untuk  kompos  juga  diinovasi menjadi bahan untuk ketahanan energi, dalam hal ini listrik [9, 14, 15]. Disebutkan oleh Esye & Iswal [14] pada 4 zona PLTSa Bantargebang yang menampung sampah  organik  meliputi  daun  kayu,  kertas  dan  sisa makanan diperoleh total volume sebesar 9.933.042,24m 3 . Jika dipilah menghasilkan 6.972.996m 3 sampah organik dapat menghidupkan 6 mesin generator 1,063MW dengan 80% kapasitas yang terpakai.
Potensi composting di  TPST  Bantargebang  telah diproyeksikan  oleh  Surjandari  dkk.  [16],  dimana dengan sistem composting , pada tahun 2025 timbunan sampah dapat turun sebesar 807.412ton, ini berbeda jika pengolahan sampah dengan landfill yaitu sebesar 795.088ton. Artinya, sistem composting bisa mengurangi timbunan  sampah  sebesar  21,56%.  Menurut Darmawan  dkk.  [10]  TPST  Bantargebang  kurang optimal  dalam  pengolahan  kompos,  hal  ini ditunjukkan  dengan  rata-rata  sampah  yang  masuk 25,63ton  per  hari.  Namun,  hanya  13%  yang  diolah menjadi  kompos.  Kapasitas  produksi  kompos  dapat ditingkatkan  hingga  100%  asalkan  didukung  dengan pembelian alat baru atau jika ingin lebih efisien pada alat yang rusak dilakukan perbaikan [15].

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  sensitifitas  dua  dimensi yang  menjadi  dasar  alternatif   dalam  pengambilan keputusan pengelolaan sampah di TPST
Bantargebang  ditemukan  bahwa  alternatif   paling utama  sebagai  penunjang  kegiatan  di  kawasan  TPST Bantargebang  yaitu  pengingkatan  sumberdaya manusia  (SDM).  Implikasi  kebijakannya  yang ditawarkan dari studi ini adalah rendahnya rasio jumlah sumberdaya manusia pemerintah khususnya ketersediaan  jumlah  pegawai  operasional  terhadap target  peningkatan  kualitas  dan  efektifitas  layanan pengolahan  sampah  pada  masyarakat  masih  rendah, oleh  karena  itu,  peningkatan  SDM  baik  secara kompetensi  dan  jumlah  menjadi  prioritas  untuk mendukung  pengembangan  pengelolaan  sampah terpadu di TPST Bantargebang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (LPPM) Universitas Sahid Jakarta yang telah mendanai pelaksanaan penelitian hibah internal ini .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  T.  Sukwika  and  L.  Noviana,  "Status  Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantargebang, Bekasi:  Menggunakan  Rapfish  dengan  R  Statistik," Jurnal Ilmu Lingkungan, vol. 18, no. 1, pp. 107-118, 2020. [2]  S.  A.  Ali et  al. ,  "Sanitary  Landfill  Site  Selection  By Integrating  AHP  and  FTOPSIS  with  GIS:  A  Case Study  of   Memari  Municipality,  India," Environmental Science  and  Pollution  Research, vol.  28,  no.  6,  pp.  7528- 7550, 2021.
[3]  X.  Chen,  Y.  Geng,  and  T.  Fujita,  "An  Overview  of Municipal Solid Waste Management in China," Waste Management, vol. 30, no. 4, pp. 716-724, 2010.
[4]  Y. C. Maulana, "Zonasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu  (TPST)  Bantargebang," Jurnal  Geografi  Gea, vol. 14, no. 2, pp. 1-10, 2014.
[5]  T. Widyaningsih and A. Ma'ruf, "Eksternalitas Tempat Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  Piyungan Kabupaten  Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta," Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, vol. 18, no. 1, pp. 86-102, 2017.
[6]  T. L. Saaty and L. G. Vargas, "The  Seven Pillars Of The  Analytic  Hierarchy  Process,"  in Models,  Methods, Concepts & Spplications of  The Analytic Hierarchy Process : Springer, pp. 23-40, 2012.
[7]  I. Vanany, Performance Measurement: Model dan Aplikasi . Surabaya: ITS Press, 2009.
[8]  T.  Sukwika,  "Penentuan  Faktor  Kunci  Untuk Pengembangan  Pengelolaan  TPST-Bantargebang
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
berkelanjutan: Pendekatan MICMAC," Jurnal Tataloka, vol. 23, no. 3, pp. 1-13, 2021.
[9]  L.  Noviana  and  T.  Sukwika,  "Pemanfaatan  Sampah Organik Sebagai Pupuk Kompos Ramah Lingkungan Di Kelurahan Bhaktijaya Depok," Pengabdian Untukmu Negeri, vol. 4, no. 2, pp. 237-241, 2020.
[10] A.  Darmawan,  T.  E.  B.  Soesilo,  and  S.  Wahyono, "Model Optimasi Pengelolaan Sampah di TPA," Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan, vol. 21, no. 2, pp. 13-29, 2020.
[11] D. P. A. Ishar, N. H. Sardini, and L. Astrika, "Konflik Antara  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Pemerintah  Kota  Bekasi  dalam  Pengelolaan  Sampah Bantargebang tahun 2015-2016," Journal of  Politic and Government Studies, vol. 6, no. 4, pp. 211-220, 2017.
[12] T.  Sukwika,  "Peran  Pembangunan  Infrastruktur Terhadap  Ketimpangan  Ekonomi  Antarwilayah  di Indonesia," Jurnal Wilayah dan Lingkungan, vol. 6, no. 2,
pp. 115-130, 2018.
[13] B.  T.  Bangun,  R.  Purba,  and  H.  Batih,  "Analisis Ketahanan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa)  Metode  Landfill  Dan  Thermal  Di  Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang," Lektrokom: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro,
vol. 2, no. 1, pp. 14-14, 2019.
[14] Y. Esye and G. S. Iswal, "Analisis Pembangkit Listrik Tenaga  Sampah  Dengan  Metode Sanitary  Landfill di Bantargebang," Jurnal  Sains  &  Teknologi  Fakultas Teknik, vol. 11, no. 2, pp. 70-80, 2021.
[15] H.  Zhang  and  T.  Matsuto,  "Comparison  of   Mass Balance,  Energy  Consumption  and  Cost  of Composting Facilities For Different Types of  Organic Waste," Waste Management, vol. 31, no. 3, pp. 416-422,
2011.
[16] I. Surjandari, A. Hidayatno, and A. Supriatna, "Model Dinamis  Pengelolaan  Sampah  Untuk  Mengurangi Beban Penumpukan," Jurnal Teknik Industri, vol. 11, no. 2, pp. 134–147-134–147, 2009.