## ANALISIS FIKIH SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PRAKTIK DAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN PERBANKAN SYARI’AH

## Nining Sri Wahyuni
Lecturer of Teacher Training and Educations Sciences Faculty at Graha Nusantara University Padangsidimpuan
Email: illiyinijabah@yahoo.co.id

## Abstract
The aims of this research are to give the understanding about comparation of System Capital  Mudharabah  Costing  in  practice  of  Shariah  Banking  with  Fiqh,  to  give understanding  about  the  suitable  of  the  Mudharabah  practice  in  Shariah  Banking with  the  rale  of  law  Shariah  Banking,  and  to  give  the  understanding  of  the appropriate of Mudharabah practice  in the rale of law Shariah Banking with Fiqh. To give  the  explanation  above  through  a  research  with  used  normative  and  sociology method and instrument for collecting data are document data given from Mualamah Bangking in Medan. It is showed the practice of the Capital Mudharabah Collecting in Shariah Banking is still not suitable to Shariah principle in Fiqh.
Keyword : Capital,  Mudharabah,  Fiqh Analysis

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang perbandingan  sistem  pembiayaan  modal    mudharabah  dalam  praktek  perbankan syariah  dengan  ilmu  fikih.  Kedua,  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  cocok atau  tidaknya  praktek  mudharabah  di  perbankan  syariah  dengan  aturan  hukum perbankan  syariah.  Ketiga,  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  cocok  atau tidaknya praktek mudharabah dalam aturan hukum perbankan syariah dengan ilmu fikih.  Untuk  mempelajari  penjelasan  di  atas  untuk  melakukan  penelitian  dengan metode  normatif  dan  sosiologi  dan  alat  pengumpulan  data  sekunder  adalah  studi pustaka  atau  studi  dokumen  dan  alat  pengumpulan  data  primer  telah  diberikan kepada Bank Muamalat di Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengumpulan modal mudharabah di perbankan syariah masih belum sesuai dengan prinsip syariah dalam ilmu fikih.
Kata Kunci : Modal, Mudharabah, Analisis Fikih

## PENDAHULUAN
Islam  melarang riba:
ُس  ِنَِثَّدَح َلاَق َِّللَّا ِدْبَع ُنْب ِزيِزَعْلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح ُوْنَع َُّللَّا َيِضَر َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع ِثْيَغْلا  ِبَِأ ْنَع ِِّنَدَمْلا ٍدْيَز ِنْب ِرْوَ ث ْنَع ٍل َلَِب ُنْب ُناَمْيَل
ْنَع
اَمَو َِّللَّا َلوُسَر َيَ اوُلاَق  ِتاَقِبوُمْلا َعْبَّسلا اوُبِنَتْجا َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا َمَّرَح  ِتَِّلا  ِسْفَّ نلا ُلْتَ قَو ُرْحِّسلاَو َِّللَِّبِ ُكْرِّشلا َلاَق َّنُى ِتاَنَصْحُمْلا ُفْذَقَو  ِفْحَّزلا َمْوَ ي  ِّلَّوَّ تلاَو ِميِتَيْلا  ِلاَم ُلْكَأَو َبِِّرلا ُلْكَأَو ِّقَْلِْبِ  َّلَِّإ َُّللَّا ِت َلَِفاَغْلا  ِتاَنِمْؤُمْلا
Atrinya : (BUKHARI - 2560) : Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari
Abu  'Al  Ghoits dari  Abu  Hurairah  radliallahu  'anhu dari  Nabi  shallallahu  'alaihi wasallam  bersabda:  "Jauhilah  tujuh  perkara  yang  membinasakan".  Para  sahabat bertanya:  "Wahai  Rasulullah,  apakah  itu?  Beliau  bersabda:  "Syirik  kepada  Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba,  makan  harta  anak  yatim,  kabur  dari  medan  peperangan  dan  menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". 1
Pada  hadis  lain  disebutkan  bahwa  perbuatan  riba itu  derajatnya  36  kali lebih  besar dosanya dibandingkan dengan dosa berzina, Rasulullah SAW bersabda:” Satu dirham yang diperoleh oleh seorang dari perbuatan riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam islam (setelah masuk islam)”. 2 Oleh karena itu sebagai umat islam mau tidak mau  memang  dituntut  untuk  tetap  istiqomah  dalam  menjalankan  syariat  Allah  dengan sekuat  tenaga,  untuk  tidak  terlibat  dalam  praktik  ribawi  perbankan  konvensional  saat  ini. Memang pasti terasa sulit apalagi jka memang kita sedang dalam kondisi kesullitan ekonomi dan perlu dana mendesak.  Allah SWT berfirman dalam QS: Azzalzalah : 6- 7
ذِئَمۡوَ ي ُرُدۡصَي تااَت ۡشَأ ُساَّنلٱ ْاۡوَرُ يِّل َلََٰمۡعَأ ۡمُه ٦ ۡيَخ ٍةَّرَذ َلاَقۡ ثِم ۡلَمۡعَ ي نَمَف ا  َ ي ۥُهَر ٧
Artinya :”Barang  siapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat  dzarrahpun,  niscaya  dia  akan melihat  balasannya.  Dan  barang  siapa  yang  mengerjakan  kejahatan  seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula” .
س ۡفَ ن ُمَل ۡظُت  َلََف ِةَمََٰيِقۡلٱ ِمۡوَ يِل َطۡسِقۡلٱ َنيِزََٰوَمۡلٱ ُعَضَنَو
ۡيَشٔ ا نِإَو َناَك َلاَقۡ ثِم ةَّبَح ۡنِّم ٍلَدۡرَخ اَنۡ يَ تَأ اَِبِ َٰىَفَكَو اَنِب ِسََٰح َيِب ٤٧ Artinya :  Allah  SWT  berfirman:”Kami  akan  memasang  timbangan  yang  tepat    pada  hari kiamat,  maka  tiadalah  dirugikan  seseorang  barang  sedikitpun,  dan  jika  (amalan) itu  hanya  seberat  biji  sawipun  pasti  kami  mendatangkan  (pahala)nya.  Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan (QS: Al-Anbiyaa’:47)
Rasulullah  SAW  :”Azab  yang  paling  ringan  di  neraka  pada  hari  kiamat  adalah seseorang yang pada dua telapak kakinya ada dua bongkah bara api. Lalu bara api  ini akan merebus otak orang tersebut”. ( HR: At-Tirmidzi ). Situasi semacam ini membuat umat islam menghadapi dilema yang cukup pelik. Disatu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan  untuk  menyelesaikan  masalah  ekonomi  masyarakat.  Namun  disisi  lain  mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari diri dari segala transaksi riba, oleh karena hal tersebutlah  maka muncul ide untuk membentuk perbankan syariah. 3

## PEMBAHASAN
1. Sejarah Dan Latar Belakang lahirnya Bank Syariah .
1 HR. Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dari Abu Hurairah.
2 HR. Al-Baihaiqy dari Annas Bin Malik.
3 Muhammad, 2008 , Manajemen pembiayaan MudharabahBank Syariah , Jakarta: PT raja Grafindo Persada, halaman 17-18.
Pendirian  bank  syariah  dimaksudkan  untuk  menghapus  riba  pada  bank konvensional, dan menggantinya dengan aktivitas perdagangan barang dan jasa sesuai QS: Al-Baqarah: 275.
Selain itu ide ini juga tidak terlepas dari kontroversi seputar praktik bunga bank yang dilakukan pada bank konvensional yang beredar di negeri-negeri islam. 4
Di Indonesia ide membentuk bank syariah sudah mulai terlihat sejak awal tahun 1940-an,  dan  sudah  mendapat  kata  ssepakat  dari  para  ahli  ekonom  pada  tahun  1960, namun  pada  dekade  ini  kondisinya  tidak  memungkinkan  untuk  merealisasikan pendirian  bank-bank  syariah,  karena  pembentukan  bank  islam  mula-mula  banyak menimbulkan  keraguan.  Hal  tersebut  muncul  karena  adanya  anggapan  bahwa  sistem perbankan  bebas  bunga  adalah  sistem  yang  mustahil  dan  tidak  lazim  sehingga  timbul pula  pertanyaan  tentang  bagaimana  nantinya  bank  islam  tersebut  membiayai operasionalnya. 5 Sedangkan perbankan syariah di Negara Mesir di bentuk tanpa menggunakan embel-embel islam  karena adanya kekhawatiran rezim  yang berkuasa  saat itu  akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis . 6 Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 1992 bank Muamalat sebagai  bank  syariah  pertama  di  Indonesiapun  tegak  dan  menjadi  cikal  bakal perkembangan bank syariah di Indonesia hingga sekarang.
2. Defnisi, Rukun, Jenis, Mudharabah
a. Definisi Mudharabah .
Mudharabah juga disebut dengan qirad yaitu syarikah yang terbentuk antara dua pihak,  pihak  pertama  menyediakan  keseluruhan modal  (shahibul  maal)  dan  pihak lainnya  menjadi  pengelola.  Pihak  shahibul  maal  bersepakat  untuk  menyerahkan modalnya  kepada  pengelola  untuk  dikelola,  keuntungan  usaha  dibagi  sesuai dengan  proporsi  yang  disepakati  dan  dituangkan  dalam  kontrak.  Adapun  apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal selama bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib), dalam hal ini kategori mudharabah mencakup juga antara dua pemodal  dengan  pengelolanya  salah  satu  dari  dua  pemodal  tersebut.  Begitu  pula jika  ada  dua  orang  pemodal  melakukan mudharabah dengan  pengelola  dari  pihak lain di luar pemodal. Maka praktik inipun termasuk dalam kategori mudharabah .
Mudharabah dinyatakan  sah  jika  modalnya  diserahkan  kepada  pihak  pengelola dengan  masing-masing  pihak  saling  memberikan  kepercayaan.  Modal  yang diserahkan  untuk  dikelola  harus  jelas  nilainya.  Setelah  modal  diserahkan,  pihak pemodal  tidak  diperbolehkan  ikut  melakukan  pengelolaan  seccara  mutlak,  sebab prinsip mudharabah adalah penyerahan modal secara penuh kepada pihak pengelola.
4 M. Syafi’I Antonio dkk, 2006, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman , Yogyakarta: Ekonisia, halaman 139.
6 Ibid , Halaman 1
6 bid , Halaman 2
Shalih  bin Shuhaib ra, juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :”ada tiga hal  yang  di  dalamnya  terdapat  keberkahan:  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah ( mudharabah ),  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  keperluan  rumah bukan untuk dijual”. 7 b. Rukun Mudharabah .
Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga yaitu: 1) Aqid , yaitu pemilik modal dan pengelola ( ‘amil/mudharib ), 2) Ma’qud ‘alaih yaitu modal,
tenaga(pekerjaan) dan keuntungan, 3) Shighat yaitu ijab dan qabul.
Sedangkan  Syafi’iyah  menyatakan  bahwa  rukun mudharabah ada  5:  1)Modal,
2)Tenaga/  pekerjaan,  3)Keuntungan,  4) Shighat ( Ijab , Qabul ),  5) ‘Aqidain (  Pemilik modal dan Pengelola) 8 .
c. Jenis mudharabah .
Mudharabah terbagi dua bagian :
1. Mudharabah Muthlaqah.
Merupakan  akad  yang  pemilik  modalnya  memberikan  modal  kepada ‘amil (pengelola)  tanpa  disertai  dengan  pembatasan  ( qaid) ,  contohnya  seperti  kata pemilik modal :”Saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah , dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi  dua  atau  dibagi  tiga”,  dalam  akad  tersebut tidak  ada  keuntungan  atau  pembatasan  mengenai  tempat    kegiatan  usaha,  jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain.

## 2. Mudharabah Muqayyadah.
Merupakan  akad  yang  pemilik  modal  memberikan  ketentuan  atau  batasan- batasan  yang  berkaitan  dengan  tempat  kegiatan  usaha,  jenis  usaha,  barang  yang menjadi  objek  usaha,  waktu,  dan  dari  siapa  barang  tersebut  dibeli.  Pembatasan dengan  waktu  dan  orang  yang  menjadi  sumber  pembelian  barang  dibolehkan menurut  Abu  Hanifah  dan  Ahmad,  sedangkan  menurut  Malik  dan  Syafi’i  tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi’i. 9

## d. Sifat Mudharabah .
Akad  mudharabah  tidak  bisa  dibatalkan  sampai  barang-barang  dagangan berubah menjadi uang. Disamping itu akad tersebut juga bisa diwaris. Menurut Imam Abu  Hanifah  ,  Syafi’i,  dan  Ahmad,  meskipun  mudharib  telah  memulai  kegiatan usahanya,  akad  tersebut  tetap  tidak  mengikat  ( ghair  lazim )  sehingga  setiap  saat  bisa dibatalkan, disamping itu akad tersebut tidak bisa diwaris. 10
7 HR. Ibnu Majah
8 Ibid
9 Ibid , Halaman 372
10 Ibid
Jumhur  ulama  menyamakan  akad  sesudah  dimulai  kegiatan  usaha  dengan sebelum  dimulainya  kegiatan.  Hal  tersebut  dikarenakan mudharabah adalah  suatu tasharuf  terhadap  harta  milik  orang  lain  dengan  persetujuannya.  Oleh  karena  itu masing-masing  pihak  memiliki  hak  untuk  membatalkan  akad  seperti  halnya  dalam wadi’ah dan wakalah . 11
3. Sistem Pembiayaan Mudharabah Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Legalitas  syariah  dari  produk  pembiayaan mudharabah ini  didasarkan  pada  fatwa DSN-MUI No :07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah (Qiradh) . Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan umum pembiayaan mudharabah sebagai berikut :
a. Pembiayaan mudharabah adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  LKS  (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam  pembiayaan  ini LKS  sebagai  shahibul  maal  (pemilik  dana) membiayai  100% kebutuhan  suatu  proyek  (usaha),  sedangkan pengusaha  (nasabah)  bertindak  sebagai mudharib (pengelola usaha) .
c. Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana  ,  dan  pembagian  keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  (LKS dengan pengusaha).
d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam menejemen  perusahaan /proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah  dana  pembiayaan  harus  dinyatakan  dengan  jelas  dalam  bentuk  tunai  dan bukan piutang.
f. LKS sebagai penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali  jika  mudharib  (nasabah)  melakukan  kesalahan  yang  disengaja,  lalai,  atau menyalahi perjanjian.
g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak  melakukan  penyimpangan,  LKS  dapat meminta  ‚jaminan‛  dari  mudharib  dari  pihak III. Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila  mudharib  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
h. Kriteria pengusaha,prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
j. LKS  tidak  melakukan  kewajiban  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap kesepakatan  ,  mudharib  berhak  mendapati  ganti  rugi  atau  biaya  yang  telah dikeluarkan.
Selain menjelaskan ketentuan umum pembiayaan mudharabah, fatwa tersebut juga menjelaskan tentang rukun dan syarat pembiayaan yaitu sebagai berikut:
11 Ibid , halaman 373
a. Penyediaan dana ( shahibul maal ) dan pengelola ( mudharib ) harus cakap hukum.
b. Pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk  menunjukan kehendak  mereka  dalam  mengadakan kontrak  ( akad ),  dengan  memperhatikan  hal- hal berikut:
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak ( akad ).
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan paada saat kontrak.
3) Akad  dituangkan  secara  tertulis  melalui  korespondensi  atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
c. Modal  ialah  sejumlah  uang  dan/atau  asset  yang  diberikan  oleh  penyedia  dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika  modal  diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3) Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan  harus  dibayar  kepada  mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
1) Harus  diperuntukan  bagi  kedua  pihak  dan  tidak  boleh  disyaratkan  hanya untuk satu pihak.
2) Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3) Penyediaan  dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari mudharabah ,  dan pengelola  tidak  boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali diakibatkan  dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
e. Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  ( mudharib ),  sebagai  perimbangan  ( muqabil )  modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
1) Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  mudharib,  tanpa  campur  tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2) Penyedia  dana  tidak  boleh  mempersempit  tindakan  pengelola  sedemikian rupa  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  tujuan mudharabah ,  yaitu keuntungan.
3) Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  syariah  islam  dalam  tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah , dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
Fatwa  yang  sama  juga  menjelaskan  beberapa  ketentuan  hukum  yang  terkait dengan pembiayaan mudharabah ( qiradh) ini :
1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2) Kontrak  tidak  boleh  dikaitkan  ( mu’allaq )  dengan  semua  kejadian  di  masa depan yang belum tentu terjadi.
3) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini  bersifat  amanah  ( yad  al-amanah ),  kecuali  akibat  kesalahan  disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4) Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
Dasar  yang  digunakan  dalam  fatwa  ini  antara  lain  nash-nash Al-Qur’an , Assunah , Ijma ’, Qiyas ,  dan  pendapat  ulama.  Fatwa  ini  menggunakan  Al-Qur’an surah An-Nisa’ : 29 , Al-Baqarah : 283 , Al-Maidah : 1, dan 2.
Adapun hadis yang digunakan sebagai dasar adalah hadis yang menjadi dalil mudharabah ( HR:  At-Thabrani  dari  Ibnu  Abbas ),  hadis Shihaib  dari  Ibnu  Majah , hadis At-Tirmidzi dari Amr Bin Auf t entang perdamaian. Mengenai ijma’ fatwa ini mengutip  ijma’  sahabat  yang  sama  ( Wahbah  Zuhaily , Al-fiqh  Al-islami  Wa Adilatuhu , 1989,IV/838 ).Sedangkan qiyas akad mudharabah ini  yakni  penyerahan sejumlah  harta  (dana/modal)  dari  satu  pihak  ( shahibul  maal )  kepada  pihak  lain ( ‘amil/mudharib )  untuk  diperniagakan  (diproduktifkan)  dan  keuntungan  dibagi diantara  mereka  sesuai  kesepakatan,  dapat  diqiyaskan  pada  akad  musaqat  dalam kasus pertanian. Selain itu  fatwa ini juga mengutip kaidah fikih yang menyatakan :’Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya”.  Juga  pandangan  para  ulama  yang  menyatakan  dalam kenyataan  banyak  orang  yang  mempunyai  harta  namun  tidak  mempunyai kepandaian  dalam  usaha  memproduktifkannya,  sementara  itu  tidak  sedikit  pula orang  yang  tidak  memiliki  harta  namun  ia  mempunyai  kemampuan  dalam memproduktifkannya,  karena  itu  diperlukan  adanya  kerja  sama  diantara  kedua phak tersebut.
4. Analisis Fikih Pembiayaan Mudharabah Dalam Peraturan Perundang-Undangan.
a. Analisis Fikih Terhadap Aspek Dalil Pembiayaan Mudharabah .
Aspek  dalil  yaitu  dalalah, wajh  al-istidlal  dari  kaifiyatu  al-istidlal sebagaimana  yang telah dijelaskan di  atas,  nash-nash  al-Qur’an  yang  digunakan  di  atas  sebenarnya  tidak secara langsung terkait dengan praktik mudharabah.
Adapun  dalil  yang  secara  langsung  terkait  dengan mudharabah (dalam  bahasa  Iraq) dan Qiradh (dalam bahasa Hijaz), adalah hadis dari At-Thabrani dari Ibnu Abbas, Ijma’ sahabat, dan Qiyas. Meskipun dalam konteks Qiyas ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama yang menolak mengggunakan Musaqat sebagai hukum asal mudharabah .
b. Analisis Fikih Terhadap Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah .
1. Status LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau bank sebagai shahibul maal .
Dilihat  dari  proses  penggalangan  dana  yang  disalurkan  dalam  fitur pembiayaan mudharabah ini  hanya  ada  dua  kemungkinan  yaitu  wadi’ah  dan mudharabah. Pada  sistem  wadi’ah  dana  yang  disalurkan  oleh  bank  kepada nasabah  dalam  fitur  pembiayaan mudharabah adalah  milik  nasabah  lain,  bukan milik  bank.  Posisi  bank  disini  sebenarnya  menjadi  wakil  dari  pemilik  dana. Meski boleh saja dana yang dititipkan nasabah kepada bank dengan akad wadi’ah ini  digunakan  sesuai  dengan  izin  pemiliknya,  tetapi  status  bank  tetap  bukan menjadi  shahibul  maal.,  melainkan  hanya  wakil  shahibul maal.  Begitu juga  jika dana  yang  disalurkan  bank  dalam  pembiayaan mudharabah tersebut dikumpulkan  melalui  akad mudharabah ,  maka  dana  tersebut  juga  bukan  milik bank,  tetapi  milik  nasabah  lain.  Posisi  bank  disini  juga  bukan  sebagai  shahibul maal  ,tetapi  mudharib  dari  shahibul  maal    yang  sesungguhnya  yaitu  nasabah. Pada  titik  ini  status  akad mudharabah ini  jelas  tidak  sah,  karena  mudharib mengelola harta yang tidak boleh dikelola.
Keuntungan yang didapatkan oleh bank dari hasil pembiayaan dengan akad mudharabah ini  sebenarnya  bukan  hak  bank,  karena  dana  tersebut  merupakan dana  pihak  lain  yaitu  nasabah  yang  menjadi shahibul  maal yang  sesungguhnya.
Jika  alasan  yang  digunakan  untuk  membolehkan  bank  mendapatkan keuntungan tersebut adalah wakalah bi al-ujrah , maka alasan tersebut tidak tepat. Pertama , status bank ketika akad dengan pihak pemilik dana ( shahibul maal ) yang sesungguhnya  adalah  akad mudharabah, dimana  bank  sebagai  pengelolanya.
Namun nyatanya bank tidak mengelola sendiri, tetapi diserahkan kepada pihak lain yang menjadi mudharib bank, dimana bank menjadi shahibul maalnya. Pada akad  kedua  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  akad  pertama  ini,  bank  telah mewakilkan  dirinya  sebagai  pengelola  ( mudharib ),  dalam  hal  ini  kebolehan praktik  tersebut  dianalogikan  dengan  akad wakalah ,  padahal  faktanya  jelas berbeda. Analogi seperti ini telah ditolak oleh Ibn Qudamah . 12 Kedua, jika bank berhak  mendapatkan  kompensasi  karena  wakalah  bi  al-ujrah,  maka  apa  yang diklaim    sebagai ujrah tersebut  sesungguhnya  bukan  hak  bank,  karena  ia  tidak melakukan aktivitas apapun baik sebagai ajir maupun mudharib (pengelola).
12 Ibn Qudamah, 2004, Op.Cit, Halaman 1082
2. Adapun status jaminan dalam akad mudharabah memang merupakan pandangan syar’i,  setidaknya  menurut  mazhab  Hanafi.  Sekalipun  argumentasi  yang digunakan adalah istihsan, agar mudharib  tidak lalai dan melanggar  ketentuan yang telah disepakati 13 . Namun dalil istihsan ini bertentangan dengan hadis Nabi yang  menyatakan:”Tidak  ada  kewajiban  untuk  menjamin  bagi  orang  yang mendapatkan  amanah”.  (HR:  Al-Baihaqi  dan  Ad-Daruquthni  dari  Amr  Bin Syu’aib Dari bapaknya, dari kakeknya).
Mudharib pada  dasarnya  adalah  orang  yang  mendapatkan  amanah  dari shahibul  maal .  Apapun  yang  dia  lakukan  adalah  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh shahibul  maal,  karena  itu  jika  terjadi  resiko  akibat  dari  tindakan  mudharib,  pada dasarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh shahibul maal sendiri.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa:Bank  syariah  ada meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan mudharabah, padahal hal tersebut jelas tidak boleh. Kedudukan bank sebagai pemilik modal pada akad pembiayaan mudharabah, adalah tidak  tepat,  ebab  pemilik  modal  yang  sesungguhnya  bukan  bank  tetapi  nasabah  tabungan dan  deposito  mudharabah.  Dalil  yang  digunakan  dalam  fatwa DSN-MUI  No  :07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah (Qiradh) tersebut adalah tidak tepat.
13 As-Samargandi, 1993, Al-Mabsuth,Bent, Dan Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, Juz III, Halaman 19.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Saeed, 2004, Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi  Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Abu Fuad, 2007, Riba Halal, Riba Haram, Pustaka Thariqul izzah, Bogor.
Adiwarman.  A.Karim,  2010,  Bank  Islam  Analisis  Fikih  Dan  Keuangan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Adrian Sutedi,2009, Perbankan Syariah Dari Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Ahmad Wardi Muslich, 2010, Fikih Muamalat , Amzah: Jakarta.
As-Sya’rawi  Fadhl,  2007, Al-Mash  Arif  Al-Islamiyah  Firasah  Ilmiyah  Fiqliyal  Mumarasat  Al- Amaliyah (Beirut  :  Ad  dar  Az  Jami’iyah)  Bambang  Sunggono,  1997,  Metode Penelitian Hukum,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fauzan Al-Banjari, 2008, Hukum islam seputar Riba Dan Pegawai Bank, Ar-Raudhoh Pustaka, Yogyakarta.
Hafidz  Abdurrahman,  2003, Ushul  Fikih  Membangun  Paradigma  Berfikir  Tasyri’i ,  Al-Azhar Press: Bogor.
Iyad Hilal,2005, Studi Tentang ushul Fiqh, Pustaka Thoriqul Izzah: bogor.
Iman  Jauhari,  2010, Hukum Perbankan  Islam ,  Buku  Ajar Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah Kuala Darus Salam Banda Aceh.
Ibn Qudamah, 2004, Al-Mughni, Bait Al-Afkar Ad Dawaliyyah , Lebanon.
Jaih Mubarok, 2004, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia , Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
Komunitas Pengusaha Rindu Syariah, 2010, pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah Dalam Bisnis , Pustaka Rindu Syariah: Bogor.
M. Nezatullah Siddiqi, 1996, Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam , Dana bakti prima: Yogyakarta.
M.  Syafi’I  Antonio  dkk,  2006, Bank  Syariah  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang,  Dan Ancaman , Yogyakarta.
Muhammad Yusuf, Wiroso, 2007, Bisnis Syariah , Mitra Wacana Media, Jakarta.
Muhammad,  2008, Manajemen  Pembiayaan  MUDHARABAH Di  Bank  Syariah,  PT.  Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Rachmat  Syafei,  2001, Fiqh  Muamala  Untuk  UIN,  STSIN,PTAIS,  Dan  Umum ,  Pustaka  Setia  , Bandung.
Ridwan Nurdin, 2010, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya) , Yayasan Pena: banda Aceh.
Sayyid Sabiq, 1995, Fikih Sunnah , Pustaka Percatakan offset, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sunarto Zulkifli, Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah , zikrul hakim: Jakarta.
Taqiyuddin An-Nabhani, 1990, An-nidzam Al-Iqtishodi, Darul Ummah, Beirut.
Wiroso, 2005, Penghimpunan dana Dan Distribusi Hasil Usaha bank Syariah , Grasindo.
Yahya Abdurrahman, 2008, Hukum Seputar Transaksi Leasing, Al-Azhar Press, Bogor.
Yahya Abdurrahman, 2010, Tinjauan Kritis Seputar Koperasi , Al-Azhar Press, Bogor.
Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.
Kompetensi Guru dalam Melaksanakan dan Mengelola Proses Belajar Mengajar di Pondok Pesantren Darul Mursyidi Desa Sialogo Tapanuli Selatan