## HUBUNGAN ANTARA LOCUS OF CONTROL DAN KEMAMPUAN EMOSIONAL DENGAN KEADILAN PROSEDURAL: STUDI KORELASI TERHADAP GURU SD SWASTA KECAMATAN PONDOK GEDE BEKASI
Dieny Hafiza *
Abstract: This  research  is  aimed  to  investigate  the  relationship  of  (1)  locus  of  control  and procedural justice, (2) emotional ability and procedural justice, (3) locus of control and emotional ability all together with procedural justice of teachers in private elementary  school  subdistrict Pondokgede  Bekasi.  In  data  analysis,  this  research  used  causal  survey  method  by  using correlational Technicque. This study uses sample from 120 teachers in 5 private elementary school in subdistrict Pondokgede who are selected by using Multistage Simple Random Sampling.The result of the study reveals that: first, there is a positive relationship between locus of control with procedural justice of teachers in school. Second, there is a positive relationship between emotional ability with procedural justice of teachers in school. And third, there is a positive relationship both of locus of control and emotional ability with procedural justice of teachers in school.
Keywords : locus of control, emotional ability, procedural justice

## PENDAHULUAN
Aspek  keadilan  sangat  penting  dalam  sebuah  organisasi,  artinya  dalam kehidupan  organisasi  jika  tidak  adanya  keadilan  akan  berdampak  negatif  pada keberlangsungan organisasi tersebut. Setiap orang meyakini bahwa untuk menjadi adil tergantung pada pendapat-pendapat yang telah disepakati secara umum tentang cara- cara yang tepat untuk mendistribusikan hasil-hasil dan cara-cara memperlakukan orang lain. Kesepakatan umum ini merupakan asal mula ekspektasi yang menjadi basis untuk memperkirakan  perlakuan  adil.  Perilaku  yang  memenuhi  ekspektasi  ini diinterpretasikan  sebagai  tindakan  adil,  sedangkan  yang  melanggar  ekspektasi- ekspektasi tersebut dianggap tidak adil.
Keadilan prosedural berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan implementasi dari suatu keputusan yang ditetapkan organisasi yang mengacu pada proses yang adil. Anggota  organisasi  merasa  setuju  jika  prosedur  yang  diterapkan  memperlakukan mereka  dengan  kepedulian  dan  pertimbangan  yang  bijaksana  dan  bagaimana peraturan-peraturan  yang  diterapkan  juga  membuat  kemajuan  secara  keahlian  dan kesejahteraan anggota organisasi. Sehingga hal ini mendorong para anggota organisasi untuk membalas organisasi dengan menunjukkan perilaku kewarganegaraan organisasi dan  memberikan  konstribusi  positif  pada  keefektifan  organisasi.  Anggota  organisasi akan memberikan kemampuan terbaiknya pada organisasi dan melakukan pekerjaan melebihi dari apa yang disyaratkan secara sukarela.
Di  dalam  dunia  pendidikan,  guru  merupakan  salah  satu  elemen  yang  paling penting.  Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  mulai  dari  kurikulum pendidikan,  biaya pendidikan, sarana  dan  prasarana  pendidikan,  serta  hal  lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan akan menjadi tidak berarti jika kompetensi guru masih  rendah.    Saat  ini  pemerintah  menjadikan  guru  sebagai  salah  satu  pekerjaan profesional yang menuntutnya untuk menguasai dan memenuhi beberapa persyaratan yang  tidak  mudah  berupa  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru.  Ini
*
dilakukan guna memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 (empat) kompetensi utama, yaitu : (1)  Kompetensi  pedagogik,  (2)  kepribadian,  (3)  sosial,  dan  (4)  profesional.  Keempat kompetensi  tersebut  terintegrasi  dalam  kinerja  guru.  Keempat  kompetensi  tersebut harus dimiliki oleh semua guru, baik guru berstatus PNS maupun non PNS, guru yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta tanpa ada pengecualian. Semua guru wajib senantiasa meningkatkan kualitas hasil proses pendidikan anak bangsa dalam rangka mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Terhadap  proses  pendidikan  yang  gagal  pun, mereka  menuntut  kepada  semua  guru  untuk  bertanggungjawab.  Guru  dinyatakan sebagai  pendidik  profesional  sehingga  di  mata  peraturan  perundang-undangan memiliki  kedudukan yang sama karena memang  demikianlah  eksistensinya.  Namun dalam hal pelayanan, guru yang mengajar di sekolah swasta harus siap untuk menerima kenyataan bahwa mereka senantiasa tidak diprioritaskan kepentingannya.
Status sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan membuat sekolah tersebut  kurang  diperhatikan  oleh  pemerintah,  begitu  juga  dengan  kesejahteraan gurunya.  Padahal  baik  sekolah  negeri  maupun  swasta  sama-sama  memiliki  peranan penting  bagi  kemajuan  generasi  penerus  bangsa.  Kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap guru yang mengajar  di  sekolah swasta  diungkapkan  oleh  ketua  Subbidang Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Majelis  Luhur  Persatuan  Taman  Siswa  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  Ki  Sugeng  Subagya,  mengatakan  penentuan  kuota sertifikasi  yang  diperuntukkan  guru  swasta  tidak  lebih  dari  20  persen  (diakses  di http://www.sinarharapan.co/  news/read/150623020/kuota-sertifikasi-guru-swasta- cuma-20-persen pada tanggal 20 November 2015). Ia mencontohkan, kuota sertifikasi di suatu daerah yang dibuka untuk 100 guru diutamakan untuk para guru sekolah negeri. Kuota yang tersisa karena tidak diisi guru sekolah negeri baru diberikan kepada sekolah swasta. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kepada guru  swasta  karena  seharusnya  sertifikasi  diberikan  secara  merata  dan  proporsional antara guru negeri dan swasta.
Kurangnya perhatian pemerintah terhadap guru swasta juga diungkapkan oleh ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Suparman yang mengatakan masih banyak  ketidakadilan  yang  dilakukan  negara  terhadap  para  guru  swasta/hononer dibandingkan dengan rekan-rekan mereka sesama guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Ia menyebutkan saat ini di Indonesia terdapat sekurangnya 900 ribu guru swasta dan honorer dan masih banyak dari guru tersebut yang berpendapatan di bawah upah minimal  regional,  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan  dan  tenaga  kerja,  serta  rentan terhadap PHK  yang  sewaktu-waktu  bisa  saja  dilakukan  oleh  sekolah tempat mereka bekerja.  Berbeda  dengan  guru swasta,  guru  negeri  atau  PNS  mendapat  jaminan  dan perlindungan  hukum,  pendapatan,  kesehatan  dan  profesi  (diakses  di http://www.sinarharapan.co/news/read/150623020/kuota-sertifikasi-guru-swasta- cuma-20-persen pada tanggal 20 November 2015),
Penilaian  keadilan  dalam  organisasi  mempengaruhi  sikap  dan  reaksi  dari seorang guru. Setiap guru pasti menghendaki perlakuan yang adil. Ketika para guru diperlakukan dengan adil, mereka akan memiliki sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Sebaliknya, jika tingkat  keadilan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  keputusan  organisasi  dianggap rendah oleh para guru, maka hal tersebut akan membuat guru tidak memiliki kepuasan kerja yang berdampak pada menurunnya kinerja guru tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan  bahwa  prosedur  yang  adil  dalam  organisasi  menggambarkan  kualitas organisasi yang baik karena memiliki guru yang berkualitas pula.

## Keadilan Prosedural
Menurut  Robert  Kreitner  dan  Angelo  Kinichi  (2008:178), “procedural  justice  is defined as the perceived fairness of the process and procedures use to make allocations decisions”. Keadilan  prosedural  didefinisikan  sebagai  persepsi  terhadap  kewajaran  proses  dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan.
Menurut Schermerhorn dkk (2010:117), “ procedural justice is the degree to which the rules and procedures  specified  by policies are properly followed  in all cases  to which they are applied”. Keadilan prosedural adalah sejauh mana aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan diikuti dengan baik dalam semua kasus yang mereka terapkan.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Colquitt,  Lepine,  dan  Wesson  (2015:212), “procedural justice reflects the perceived fairness of decision-making processes. Procedural justice is  fostered  when  authorities  adhere  to  rules  of  fair  process”. Keadilan  prosedural mencerminkan keadilan yang dirasakan dari proses pengambilan keputusan. Keadilan prosedural dipupuk ketika otoritas mematuhi aturan proses yang adil.
Menurut Fred Luthans (2011:172), “procedural justice is concerned with the fairness of the procedure used to make a decision”. Keadilan prosedural berkenaan dengan keadilan terhadap prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan.
Menurut  Jennifer  M.  George  dan  Gareth  Jones  (2012:171)  yang  menyatakan, “procedural  justice  is  concerned  with  the  perceived  fairness  of  the  procedures  used  to  make decisions  about  the  distribution  of  outcomes”. Keadilan  prosedural  berkaitan  dengan keadilan  yang  dirasakan  dari  prosedur  yang  digunakan  untuk  membuat  keputusan mengenai distribusi hasil.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disintesiskan  bahwa  keadilan  prosedural adalah kepatutan yang dirasakan setiap individu di dalam organisasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan organisasi yang telah disepakati dengan dimensi-dimensi: (1) prosedur bersifat netral, (2) keikutsertaan, (3) konsistensi, (4) keterbukaan, (5) akurasi informasi.

## Locus of control
Menurut Grifiin (2014:69), “locus of control is the extent to which people believe that their behavior has a real effect on what happens to them”. Locus of control adalah sejauh mana orang percaya bahwa perilaku mereka memiliki efek nyata pada apa yang terjadi pada mereka. Menurut Schermerhorn dkk (2010:34), “locus of control is the extent a person feels able to control his or her own life and is concerned with a person’s internal-external orientation”. Locus of control adalah sejauh mana seseorang merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri dan berkaitan dengan orientasi internal-eksternal seseorang.
Hal  senada  diungkapkan  oleh  George  dan  Jones  (2012:146), “locus  of  control captures  the  extent  to  which  people  think  their  own  actions  and  behaviors  are  important  in determining  what  happens”.  Locus  of  control menangkap  sejauh  mana  orang  berpikir tindakan  dan  perilaku  mereka  sendiri  adalah  penting  dalam  menentukan  apa  yang terjadi.
Menurut Hellriegel dan Slocum (2011:82), “ locus of control is the degree to which individuals believe that they can control events affecting them”. Locus of control adalah sejauh mana  individu  percaya  bahwa  mereka  dapat  mengendalikan  peristiwa  yang mempengaruhi  mereka.  Sedangkan  menurut  McShane  (2010:45), “locus  of  control  is defined as a person’s general belief about the amount of control he or she has over personal life
events”.  Locus  of  control didefinisikan  sebagai  keyakinan  umum  seseorang  tentang kontrol yang ia miliki dari peristiwa kehidupan pribadi.
Dari penjelasan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa locus of control adalah karakteristik  seseorang  dalam  menghadapi  keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam kehidupan sehari-hari, jika keberhasilan atau kegagalan itu disebabkan oleh diri sendiri maka lokusnya internal dan sebaliknya, jika disebabkan oleh luar diri seseorang maka lokusnya eksternal
Kemampuan Emosional Menurut Gibson dkk (2012:90), “ability is a trait (innate or learned) that permits a person to do  something  mental  or  physical”. Kemampuan  adalah  suatu  sifat  (bawaan  atau pembelajaran) yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu baik mental maupun fisik. Menurut Gary Yukl (2010:212), “emotions  are strong feelings  that demand attention and are likely to affect cognitive processes and behavior” . Emosi merupakan perasaan yang kuat yang menuntut perhatian dan cenderung mempengaruhi proses kognitif dan perilaku.  Menurut  Denham  dkk  (2006:780), “emotional  abilities,  including  the  ability  to perceive,  use,  understand,  and  manage  emotion,  contribute  to  optimal  social  functionin”. Kemampuan  emosional,  termasuk  kemampuan  untuk  melihat,  menggunakan, memahami, dan mengelola emosi, berkontribusi terhadap fungsi sosial yang optimal.
Penjelasan  lebih  mendalam  mengenai  kemampuan  emosional  dikemukakan oleh Seligman dan Peterson (2004:351) yang menyatakan, “the emotional ability is approach would  focus  most  specifically  on  teaching  emotional  perception,  using  emotions  to  enchance thought, emotional reasoning, and emotional management. Pendapat ini menjelaskan bahwa kemampuan  emosional  adalah  sebuah  pendekatan  yang  memusatkan  kepada pembelajaran persepsi emosional, menggunakan emosi dalam meningkatkan pikiran, pemikiran  yang  emosional,  dan  mengelola  emosi.  Artinya,  bagaimana  kemampuan dalam  mengendalikan  emosi  harus  didasarkan  pada  pikiran,  persepsi,  dan  keadaan pada saat itu . Sedangkan menurut Robbins (2012:213), “emotional abilities that how people who  know  their  own  emotions  and  can  properly  read  the  emotions  of  others  that  emotional abilities”. Pendapat  ini  menjelaskan  bahwa  kemampuan  emosional  merupakan bagaimana  seseorang  mengetahui  emosi  diri  sendiri  dan  dapat  membaca  emosi  dari orang lain.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disintesiskan  kemampuan emosional  adalah  kapasitas  individu  untuk  memahami  dan  mengelola  perasaan  diri sendiri  dan  orang  lain  dalam  kaitannya  dengan self  management untuk  membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif.

## METODE
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey melalui studi regresi  dan  korelasional.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  non eksperimen dan bersifat menguji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru  SD  Swasta  provinsi  Jawa  Barat.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara multistages random sampling dengan tahapan: 1) pemilihan wilayah sampel, dalam hal ini Kota  Bekasi  yang  terpilih  dengan  cara purposive  sampling. 2)  secara cluster  random sampling terpilih kecamatan  Pondok  Gede  dari  12  kecamatan  di  Kota  Bekasi yang  di sampling. 3) kemudian dipilih kembali secara cluster random sampling 5 SD Swasta dari 21 SD Swasta di Kecamatan Pondok Gede. 4) kemudian dari 5 SD swasta tersebut diperoleh
sekitar 125 guru SD yang dipakai sebagai responden dan akan dipilih sebanyak 120 guru sebagai sampel setelah dipilih secara simple random sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan antara LOC dan Keadilan Prosedural
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  kekuatan  hubungan  antara  LOC  dengan keadilan  prosedural  ditunjukkan  oleh  koefisien  korelasi  r y1 sebesar  0,219.  Dari  hasil perhitungan ini kemudian didapat t hitung sebesar 2,438 dan t tabel sebesar 1,980 pada taraf signifikasi α = 0,05. Oleh karena nilai t hitung = 0,219 lebih besar dari t tabel = 1,980 maka dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara  LOC  dengan  keadilan  prosedural signifikan  (tolak  H 0 ).  Dengan  ditolaknya  H 0 dan  diterimanya  H 1 ,  maka  dinyatakan “terdapat hubungan antara locus of control dengan keadilan prosedural. Artinya makin internal locus  of  control yang  dimiliki  guru  maka  makin  diperlakukan  adil  secara prosedural. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi r y1 = 0,219 yaitu (r y1 ) 2 = 0,048, hal ini berarti 4,8% dari variabel keadilan prosedural (Y) dapat dijelaskan oleh variabel LOC (X 1 ), sedangkan sisanya 95,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Untuk  mengetahui  berapa  besar  kekuatan  hubungan  antara  LOC  (X 1 )  dan  keadilan prosedural (Y) secara parsial maka dilakukan pengujian koefisien korelasi secara parsial dengan  mengontrol  variabel  kemampuan  emosional  (X 2 ).  Berdasarkan  perhitungan secara  korelasi  parsial  antara  LOC  dengan  keadilan  prosedural  dengan  mengontrol pengaruh X 2 didapat t hitung lebih besar dari nilai t tabel.. Nilai t hitung = 6,347 lebih besar dari nilai  t tabel  0,05 =  1,980  dan  t tabel  0,01 =  2,618.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa koefisien korelasi parsial antara X 1 dan Y tetap signifikan. Dengan koefisien ry 12 = 0,438 dan  determinasi  0,192  Hal  ini  berarti  untuk  saat  ini  19,2%  dari  variabel  keadilan prosedural  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  LOC  (X 1 )  jika  variabel  kemampuan emosional dikontrol. Schermerhorn dkk (2010:117) menjelaskan, “ procedural justice is the degree to which the rules and procedures specified by policies are properly followed in all cases to which they are applied”. Keadilan prosedural adalah sejauh mana aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan diikuti dengan baik dalam semua kasus yang mereka terapkan. Sedangkan Colquitt, Lepine, dan Wesson (2015:212) menjelaskan, “procedural justice reflects the perceived fairness of decision-making processes. Procedural justice is fostered when  authorities  adhere  to  rules  of  fair  process”. Keadilan  prosedural  mencerminkan keadilan  yang  dirasakan  dari  proses  pengambilan  keputusan.  Keadilan  prosedural dipupuk  ketika  otoritas  mematuhi  aturan  proses  yang  adil.  Menurut  Fred  Luthans (2011:172), “procedural justice is concerned with the fairness of the procedure used to make a decision”. Keadilan  prosedural  berkenaan  dengan  keadilan  terhadap  prosedur  yang digunakan  dalam  membuat  keputusan.  Demikian  pula  Schermerhorn  dkk  (2010:117) menjelaskan, “ procedural justice is the degree to which the rules and procedures specified by policies  are  properly  followed  in  all  cases  to  which  they  are  applied”. Keadilan  prosedural adalah sejauh mana aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan diikuti dengan baik dalam semua kasus yang mereka terapkan.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  teori  dari  Charash  dan  Spector  (2001:278) mengatakan,  “s ome  correlates  are  considered  to  influence  justice  perceptions  and  include organizational  practices  and  their  perceived  value  for  the  employee.  They  also  include demographic  and  personality  differences”. Pendapat  ini  menjelaskan  terdapat  beberapa korelasi  yang  dianggap  mempengaruhi  persepsi  tentang  keadilan  yang  mencakup praktik  dalam  organisasi  dan  nilai  yang  dirasakan  oleh  pegawai,  juga  termasuk perbedaan  demografi  dan  kepribadian.  Sehigga  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan
kepribadian  dapat  mempengaruhi  perbedaan  persepsi  individu  mengenai  keadilan yang dirasakan.
Pendapat  di  atas  diperkuat  dengan  penjelasan  dari  Kinicki  dan  Kreitner (2010:175)  yang mengutip pendapat  Adam  yang menjelaskan  bahwa salah satu input dari seorang pegawai kepada organisasi adalah kepribadian dan salah satu outcome yang ingin  diterima  pegawai  tersebut  adalah  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan- keputusan penting di dalam organisasi yang merupakan salah satu karakteristik dari keadilan prosedural. Pendapat tersebut yakni “..two primary components are involved in the employee-employer exchange, inputs and outcome. an employee's inputs, for which he or she expects  a just return,  include  education/training,  skills, creativity,  seniority,  age,  personality traits,  effort  expended,  and  personal  appearance.  on  the  outcome  side  of  the  exchange,  the organization provides such things as pay/bonuses, fringe benefits, challenging assignments, job security, promotion, status symbols, recognition, and participation in important decisions.

## Hubungan antara Kemampuan Emosional dengan Keadilan Prosedural
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  kekuatan  hubungan  antara  kemampuan  emosional dengan keadilan prosedural ditunjukkan oleh koefisien korelasi r y2 sebesar 0,332. Dari hasil perhitungan ini kemudian didapat t hitung sebesar 3,827 dan t tabel sebesar 2,618 pada taraf signifikasi α = 0,01. Oleh karena nilai t hitung = 3,827 lebih besar dari t tabel = 2,618 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kemampuan emosional dengan keadilan prosedural  signifikan  (tolak  H 0 ).  Dengan  ditolaknya  H 0 dan  diterimanya  H 1 ,  maka dinyatakan  “terdapat  hubungan  antara  kemampuan  emosional  dengan  keadilan prosedural.  Artinya  makin  tinggi  kemampuan  emosional  guru  maka  makin diperlakukan adil secara prosedural Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi r y2 = 0,332 yaitu (r y1 ) 2 = 0,110 hal ini berarti 11% dari variabel keadilan prosedural (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kemampuan emosional (X 2 ), sedangkan sisanya 89% dijelaskan  oleh  sebab-sebab  yang  lain. Untuk  mengetahui  berapa  besar  kekuatan hubungan antara kemampuan emosional (X 2 ) dan keadilan prosedural (Y) secara parsial maka dilakukan pengujian koefisien korelasi secara parsial dengan mengontrol variabel LOC  (X 1 ).  Berdasarkan  perhitungan  secara  korelasi  parsial  antara  kemampuan emosional dengan keadilan prosedural dengan mengontrol pengaruh X 1 didapat t hitung lebih besar dari nilai t tabel.. Nilai t hitung =2,861 lebih besar dari nilai t tabel0,05 = 1,980 dan t tabel 0,01 = 2,618. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi parsial antara X 2 dan  Y  tetap  signifikan. Dengan  koefisien  ry 21 = 0,231    dan  determinasi  0,053.  Hal  ini berarti untuk saat ini 5,3% dari variabel keadilan prosedural (Y) dapat dijelaskan oleh variabel  kemampuan  emosional  (X 2 )  jika  variabel  LOC  (X 1 )  dikontrol.  Denham  dkk (2006:780) menjelaskan, “emotional abilities, including the ability to perceive, use, understand, and  manage  emotion,  contribute  to  optimal  social  functionin”. Kemampuan  emosional, termasuk kemampuan untuk melihat, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi, berkontribusi terhadap fungsi sosial yang optimal.  Sedangkan Seligman dan Peterson (2004:351) menyatakan, “the  emotional ability is  approach would focus  most specifically on teaching emotional perception, using emotions to enchance thought, emotional  reasoning, and emotional management. Pendapat ini menjelaskan bahwa kemampuan emosional adalah sebuah  pendekatan  yang  memusatkan  kepada  pembelajaran  persepsi  emosional, menggunakan  emosi  dalam  meningkatkan  pikiran,  pemikiran  yang  emosional,  dan mengelola emosi. Artinya, bagaimana kemampuan dalam mengendalikan emosi harus didasarkan pada pikiran, persepsi, dan keadaan pada saat itu . Demikian pula Robbins (2012:213) menjelaskan, “emotional abilities that how people who know their own emotions and can properly read the emotions of others that emotional abilities”. Pendapat ini menjelaskan
bahwa kemampuan emosional merupakan bagaimana seseorang mengetahui emosi diri sendiri dan dapat membaca emosi dari orang lain
Hasil penelitian ini didukung oleh teori dari Colquitt dan Zipay (2015:75) yang mengungkapkan, “emotional reactions impact how employees perceive a situation and interpret information,  and  thus  are  central  to  the  formation  of  fairness  perceptions”. Pendapat  ini menjelaskan  bahwa  reaksi  emosional  pegawai  berdampak  pada  bagaimana  pegawai memandang situasi dan menginterpretasikan informasi, dan dengan demikian menuju kepada pembentukan persepsi keadilan. Pendapat di atas diperkuat dengan hipotesis dari Wanberg dan kawan-kawan (2001:284) yang menyatakan, “ …that people high in trait negative affectivity (NA), that is, people who tend to experience negative emotional states across time and situations, will be more likely to perceive situations as unfair compared to people low in trait  NA”. Pendapat  ini  menjelaskan  orang-orang  yang  cenderung  mengalami  emosi negatif di waktu dan situasi, akan lebih mungkin untuk memahami situasi tidak adil dibandingkan dengan orang yang rendah  dalam emosi negatif. Hal ini berarti ketika pegawai memiliki emosi negatif terhadap kebijakan organisasi akan membuat pegawai tersebut merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan sehingga  ia  akan  merasa  kebijakan  tersebut  tidak  adil  bagi  dirinya. Menentukan keadaan emosional seseorang memang sulit. Oleh karena itu perlu suatu kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif agar tidak mengganggu persepsi individu terhadap kebijakan  organisasi.  Kemampuan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  kemampuan emosional.  Kemampuan  emosional  adalah  kapasitas  individu  untuk  memahami  dan mengelola perasaan diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan memahami  dan  mengelola  emosinya  akan  menerima  hasil  pengambilan  keputusan dengan bijaksana, tenang, santai, gembira, dan tidak emosional.

## Hubungan  antara  LOC  dan  Kemampuan  Emosional  secara  Bersama-sama  dengan Keadilan Prosedural
Berdasarkan hasil hitungan, kekuatan hubungan antara LOC dan kemampuan emosional  dengan  keadilan  prosedural  didapat  R 12 =  0,530 . Untuk  mengetahui signifikan  koefisien  korelasi  multiple  maka  dilakukan  uji  F.  dari  hasil  perhitungan kemudian didapat F hitung = 8,851 dan F tabel 0,01 = 4,791. Oleh karena nilai  F hitung = 8,851 > F tabel  0,01 =  4,791  maka  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara  LOC  dan  kemampuan emosional dengan keadilan prosedural sangat sangat signifikan (tolak H 0 ).
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  teori  dari  Cohen-Charash  dan  Spector (2001:283)  juga  menjelaskan  bahwa  persepsi  keadilan  dipengaruhi  oleh  karakteristik seseorang yaitu karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, ras, dan sebagainya dan  karakteristik  kepribadian  seperti  harga  diri  dan  LOC.  Keadilan  ini  juga  akan menimbulkan  beberapa  reaksi  seperti  kinerja,  perilaku  kontraproduktif,  dan  reaksi emosional  dan sikap.  Dengan  demikian  Cohen-Charash  dan  Spector mengemukakan adanya keterkaitan antara kepribadian yang dikendalikan LOC, keadilan prosedural, dan emosi. Dalam grand design perilaku organisasi, Colquitt dkk (2015:8) memberikan gambaran  secara  komprehensif.  Dalam  konteks  ini,  kepribadian  dan  kemampuan emosional yang merupakan bagian dari karakteristik individu (individual characteristics) memiliki  keterkaitan  dengan keadilan  dimensi keadilan  prosedural  yang  merupakan bagian  dari individual  mechanisms .  Kepribadian (personality) dalam  hal  ini  difokuskan terhadap locus  of  control dan  kemampuan  emosional  yang  merupakan  dimensi  dari kemampuan (ability) dengan  keadilan  prosedural  yang  merupakan  dimensi  dari keadilan (justice) saling berkaitan.

## PENUTUP
Kesimpulan: Berdasarkan hasil data penelitian dan hasil analisis data penelitian yang dibahas  pada  bab  IV  dengan  semua  persyaratan  analisis  data  yang  meliputi,  uji linearitas  serta  keberartian  regresi  telah  dipenuhi,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat hubungan positif antara locus of control dengan keadilan  prosedural.  Berdasarkan  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  jika  guru memiliki locus  of  control internal maka  guru  tersebut  makin  diperlakukan  adil secara prosedural.  (2)  Terdapat  hubungan  positif  antara  kemampuan  emosional  dengan keadilan prosedural. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa jika kemampuan emosional  guru  makin  tinggi  maka  guru  tersebut  makin  diperlakukan  adil  secara prosedural.  (3)  Terdapat  hubungan  positif  antara locus  of  control dan  kemampuan emosional  secara  bersama-sama  dengan  keadilan  prosedural.  Berdasarkan  analisis regresi menunjukkan bahwa dengan makin internal locus of control yang dimiliki guru dan  makin  tinggi  kemampuan  emosionalnya  yang  dimilikinya  secara  bersama-sama maka guru tersebut akan makin diperlakukan adil secara prosedural.
Saran: Beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  peneliti  adalah  sebagai  berikut:  (1) Kepala  sekolah;  perlunya  membuat  prosedur  dan  kebijakan  secara  konsisten, berdasarkan  informasi  yang  akurat,  terbuka,  representative,  dan  tidak  memihak terhadap suatu kelompok sehingga kepala sekolah dapat membuat prosedur yang adil dan diterima oleh semua bawahannya. prosedural akan dianggap lebih adil ketika guru turut  memberi  input  pada  proses pengambilan  keputusan  dan guru  cenderung akan mendukung  untuk  menerapkan  keputusan  yang  telah  diambil  bersama.  Selain  itu, prosedural  dan  kebijakan memiliki  mekanisme untuk  memperbaiki suatu  keputusan yang salah atau tidak akurat. Kebijakan ditetapkan secara konsisten kepada setiap orang
sepanjang waktu, dan bebas dari bias serta telah mewakili aspirasi dari para guru serta ketika kebijakan diputuskan, organisasi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan adalah  akurat.  (2)  Guru;  perlu  mengubah  pandangannya  terhadap  kebijakan  seperti promosi jabatan, gaji dan pembagian tugas yang berlaku di sekolah. Baik atau buruknya kebijakan tersebut disebabkan oleh kemampuan dan perilaku dari diri sendiri sehingga ketika  guru  ingin  mendapatkan  apa  yang  diinginkan,  maka  guru  akan  senantiasa meningkatkan kemampuannya bukan hanya sekedar menuntut lebih kepada pimpinan. (3) Peneliti selanjutnya; memperbaiki dan melanjutkan lagi jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian mengenai keadilan prosedural guru Sekolah Dasar.

## DAFTAR RUJUKAN
Armstrong, Michael. Armstrong’s  Handbook Of human resource Management practice  11 th edition. London: Kogan Page. 2009
Brackett,  Marc  A.  Et  al. “ Relating  Emotional  Abilities  to  Social  Functioning:  A Comparison  of  Self-Report  and  Performance  Measures  of  Emotional Intelligence” ,  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology, Vol.  91  (4),  the American Psychological Association: 2006
Charash, Yochi Cohen and Paul E. Spector, (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta Analysis, Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 86, No. 2, Academic Press
Colquitt, Jason A , LePine and Wesson. Organizational Behavior Improving Performance and Commitment in the Workplace. New York: McGraw Hill Companies Inc, 2015.
Colquitt, Jason. A dan Kate.P Zipay. “Justice, Fairness, and Employee Reactions”, The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. Vol.
2, 2015
Colquitt, Jason. A et al. “Justice and Personality: Using Integrative Theories to Derive Moderators of Justice Effects”. Organizational Behavior  and Human Decision Processes. Elsevier. 2006
George,  Jennifer  M  and  Gareth  R  Jones. Understanding  and  Managing  Organizational Behavior . Upper Saddle River: Pearson Education, Inc. 2012
Gibson, James L et al. Organizations Behavior Structure Processes. New York: McGraw Hill, 2006.
Greenberg, Jerald dan Robert A Baron. Behavior in Organizations. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2008
Grifiin, Ricky W dan Gregory Moorhead. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. USA: South-Western. 2014
Hellriegel,  Don  dan  John  W  Slocum. Organizational  Behavior  13 th edition .  USA:  South- Western, Cengage Learning. 2011
Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. Organizational Behaviour. New York: McGraw Hill, 2010.
Robbins, Stephen and Timothy A. Judge. Organizational Behaviour. New York: McGraw Hill, 2013.
Robbins,  Stephen  dan  Mary  Coulter. Management  11 th edition .  Upper  Saddle  River: Pearson Education, Inc. 2012 Schermerhorn, John. R et al. Organizational Behavior. USA: John Wiley & Sons, Inc, 2010.
Wagner, John A dan  John R. Hollenbeck, Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage. New York: Routledge. 2010
Yukl, Gary. Leadership in organizations 7 th edition . Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2010