## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB BAGI PESERTA PTSL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Yuslih Ihza 1
Mudiyati Rahmatunnisa 2
Budi Mulyana 3
1 Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Program Studi Inovasi Regional
1 Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjajaran
1 Ketua Program Studi Magister Inovasi Regional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjajaran

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan  pembebasan pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  terhadap  peserta Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten  Belitung Timur  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Fokus  analisis  dalam  penelitian  ini adalah mendokumentasikan unsur-unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan  metode  pelaporan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui interview , observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi uutuk menguatkan analisis.  Hasil  penelitian  mengantarkan  pada  simpulan  bahwa  dalam  penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang  lebih  besar  baik  dari  sisi  administrasi  maupun  ekonomi,  bukan  hanya kepentingan  pemerintah  daerah  tetapi  kepentingan  masyarakat  dan  pemerintah pusat.  Di  sisi  lain,  penetapan  target  waktu  untuk  merealisasikan  pembebasan BPHTB  bagi  nominator  perlu  untuk  dikaji  kembali  dengan  mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.
Kata kunci :  Implementasi Kebijakan, Pajak,  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Abstract
This research is intended to examine the implementation of the tax exemption policy on Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) for participants in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in East Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. The focus of the analysis in this study is to document the elements  in  the  implementation  of  a  public  policy  based  on  the  Jones  concept consisting of objectives, suggestions, time, program design and reporting methods. The  approach  used  in  this  study  is  a  qualitative  approach.  Data  collection
techniques are carried out through interviews, observation and literature study by enforcing  triangulation  techniques  to  strengthen  the  analysis.  The  results  of  the study lead to the conclusion that in determining the goals and objectives, long-term interests  and  a  larger  scale  both  from  an  administrative  and  economic  side  are taken into account, not only the interests of  local government  but  the interests of the community and the central government. On the other hand, the determination of  the  time  target  to  realize  the  BPHTB  exemption  for  nominees  needs  to  be reviewed  by  considering  the  number  of  tax  objects  and  the  condition  of  the resources.
Keywords  :  Policy  Implementation,  Tax,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.

## PENDAHULUAN
Reformasi  agraria  dan  kepemilikan  tanah  sebagai  salah  satu  prioritas nasional  sebagaimana  tertuang  dalam  Nawacita  merupakan  embrio  bagi  lahirnya program  pendaftaran  tanah  secara  sistematik.  Prinsip  dari  agenda  ke-5  dan  ke-9 Nawacita  tersebut  adalah  meletakkan  fondasi  yang  kuat  pada  kendali  dan pemerataan  distribusi  sumber  lahan  sebagai  faktor  produksi.    Pemerintah menargetkan  terdapat  126  juta  bidang  tanah  yang  telah  bersertifikat  pada  tahun 2025. Skema reformasi agraria ini memiliki 2 (dua) pilar fundamental yaitu asset reform dan access reform. Redistribusi dan penguatan hak kepemilikan atas tanah sebagai sumber ekonomi diharapkan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meminimalisir kontestasi penguasaan tanah, konflik pertanahan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Kebijakan  strategis  ini  selanjutnya  dipertegas  dengan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Regulasi ini ditujukan untuk  memastikan  agar  sumber  daya  yang  ada  tiap  level  pemerintahan  dapat digerakkan   untuk mensukseskan program ini.
Pemerintah  Kabupaten  Belitung  Timur  merupakan  salah  satu  daerah otonom  yang  memandang  bahwa  kebijakan  ini  merupakan  momentum  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh  hak  atas  tanah, sebagaimana  esensi  program  strategis  nasional.  Respons  tersebut  diwujudkan melalui  kebijakan  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan
(BPHTB) kepada peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) . Kebijakan  ini  mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  yang  menegaskan  tentang  hak  pemungutan BPHTB,  yang  mana  untuk  pemberian  fasilitas  kepada  wajib  pajak  berupa pembebasan BPHTB adalah mutlak kewenangan daerah.
Secara  normatif,  kebijakan  ini  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus  Masyarakat  Belitung  Timur.  Saat  ini  tercatat  total  sertifikat  tanah  yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Belitung  Timur  adalah  sebanyak 30.907 sertifikat.
Adapun  jumlah  objek  pajak  yang  telah  diusulkan oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Belitung Timur untuk memperoleh pembebasan BPHTB tahun 2017 dan 2018  sebanyak  11.826  objek  pajak.  Sedangkan  untuk  usulan  pembebasan  bagi peserta PTSL tahun 2019, saat ini masih dalam proses finalisasi. Dari 11.826 objek pajak  yang  telah  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  Belitung  Timur  untuk mendapatkan pembebasan BPHTB tersebut, telah terealisasi sebanyak 10.324 objek pajak atau 87,30%. 1
Penerapan  kebijakan  ini  ditujukan  sebagai  pengungkit  implikasi positif  terhadap  tata  kelola  administrasi  pertanahan  dan  dapat  menjadi  pemantik upaya penggalian pendapatan daerah. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan mendasar dari  kebijakan  pembebasan  BPHTB  di  Kabupaten  Belitung  Timur,  yaitu: Penertiban kepemilikan hak atas tanah milik masyarakat, kemudahan memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Belitung Timur, dan pemutakhiran database Pajak Bumi dan Bangunan .
Fasilitas pembebasan BPHTB kepada peserta pensertifikasian tanah massal ini  berkenaan  dengan  beberapa  prinsip  penguatan  hukum.  Secara  substantif, penetapan Peraturan Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah
1 Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Sistematis  Lengkap  Sertifikasi  Khusus  Masyarakat  Belitung  Timur  merupakan tindakan  hukum  yang  secara  linear  mendukung    substansi  untuk  menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
Sebagai  sebuah  kebijakan  yang  berorientasi  terhadap  kepentingan  publik, dipandang  penting untuk mengkaji pelaksanaan pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL sebagai bagian dari otoritas pemerintah daerah, yang sampai saat ini masih terus berproses sehingga dapat memberikan input yang valid dan komprehensif bagi penyempurnaan  kebijakan.  Berdasarkan  deskripsi  tersebut,  pertanyaan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  kebijakan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Belitung  Timur  dalam  kurun waktu tahun    2017 – 2019.

## A. KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik merupakan upaya penyelenggara negara mempresentasikan    pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  melalui  sumber  daya  dan perangkat  peraturan  untuk  memastikan  tercapainya  kondisi  yang  dicita-citakan. Dye dalam Theodoulou dan  Kofinis (2004)  menegaskan  bahwa kebijakan publik merupakan otoritas penyelenggara negara yang secara formal  berisi tindakan atau menolak  tindakan  tertentu  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  permasalahan publik.  Konten sebuah kebijakan adalah skenario yang berisi proses sebagai respon terhadap  berbagai  tuntutan  dan  kepentingan  yang  bervariasi  dalam  ruang  publik. Lebih  lanjut  Wahab  (2010)  menekankan  karakteristik  kebijakan  publik  dapat dipahami sebagai berikut:
a. Merupakan  tindakan  sadar  dan  terorganisir  yang  berorientasi  kepada pencapaian target, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
b. Berisi  aksi  yang  mempunyai  pola  tertentu  dan  bukan  merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
c. Terukur;
d. Merupakan  pedoman  yang  berisi  apa  yang  harus  dan  tidak  boleh dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi.
Sebagai  sebuah  produk  dari  lembaga  yang  mempunyai  otoritas,  maka kebijakan publik bersifat mengikat warga negara namun bukan merupakan produk yang  berdiri  sendiri.  Didalamnya  terdapat  tahapan-tahapan  formal  yang  berisi
komitmen  dan  tanggungjawab  berdasarkan  tatanan  yang  simultan.  Rangkaian produksi sebuah kebijakan melahirkan akuntabilitas kebijakan yang senantiasa diuji dan  dievaluasi  pada  ruang-ruang  publik  serta  didesiminasikan  untuk  merangsang input yang konstruktif.
Jones(1984) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah siklus proses  dalam  sebuah  sistem.    Adapun  tahapan  penting  dalam  kebijakan  publik yaitu:
1. Agenda Setting , memuat upaya-upaya penyamaan persepsi terhadap isu strategis  yang  menjadi  fokus  pemangku  kebijakan.  Langkah  ini dipertajam dengan kajian-kajian mendasar yang menjadi latar belakang dan  urgensi  sebuah  keputusan.   Tahapan  ini  juga  menjadi  esensi  dari kekuatan  dukungan  publik  terhadap  rencana  kebijakan.  Kesatuan pandangan  menjadi  penting  untuk  menjaga  komitmen  para  aktor terlibat dan menjamin keberlangsungan kebijakan.
2. Formulasi  kebijakan,  terdiri  dari  aktivitas  perencanaan  dengan mengharmonisasikan  antara  masalah,  target  dan  sumberdaya  yang dimiliki.  Formulasi  sendiri  adalah  perumusan  kebijakan  dengan mempertimbangkan  kondisi  eksisting  dan  proyeksi  masalah  di  masa yang akan datang. Aspek penting yang dinilai pada tahapan ini adalah alternatif,  model,  serta  rekomendasi. Output dari  tahapan  ini  adalah produk  hukum  atau  ketetapan  pemerintah  yang  bersifat  mengikat publik.
3. Implementasi  kebijakan,  berisi  tindakan  untuk  mewujudkan  tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan cara yang terukur dan terencana untuk mencapai perubahan yang telah dirumuskan melalui manajemen sumberdaya.
Dalam lembaga publik, implementasi kebijakan diterjemahkan secara administratif  ke  dalam  program  dan  kegiatan,  sehingga  mengandung sebuah instruksi dan mandat bagi operasionalisasi kebijakan. Pada fase ini, interaksi antara aktor menjadi penentu terhadap skala konflik yang muncul dari perbedaan persepsi terhadap operasionalisasi sumberdaya.
4.  Evaluasi  kebijakan,  menyangkut  upaya  untuk  melakukan  penilaian terhadap implementasi kebijakan, dampaknya serta konsistensi dengan tujuan dan target. Kesimpulan yang berkenaan dengan kinerja sebuah kebijakan  membuat  evaluasi  secara  otomatis  berpengaruh  terhadap revisi  dan  muatan  rekomendasi  berdasarkan  tuntutan  faktual.  Pada dasarnya, evaluasi berada pada setiap tahapan kebijakan publik untuk menghimpun  informasi  yang  valid  mengenai  efektivitas  penggunaan sumberdaya.
Efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  publik  tidak  terlepas  dari  lingkungan strategik  yang  berkontribusi  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  saling memengaruhi  satu  sama  lain.  Wahyudi  (2016)  menyatakan  bahwa  setidaknya terdapat  4  (empat)  aspek  penting  yang  memengaruhi  keberhasilan  terhadap pencapaian kualitas kebijakan publik di antaranya kewenangan/struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi  atau sikap dari pelaksana. Sejalan dengan  ini, Edward  (1980)  berpandangan  bahwa  faktor-faktor  tersebut  merupakan  kendala mendasar  yang  bertalian  dengan  keberhasilan  sebuah  kebijakan,  sebagaimana premisnya: “What are the primary obstacle to successful policy implementation to answer  these  quistion,  four  critical  factor  or  variables  in  implementating  public policy:  communication,  resources,  disposition,  attitudes,  and  bureaucratic structure. “
Implementasi merupakan fase yang sangat strategis untuk mengukur hasil dan dampak sebuah kebijakan. Tahapan ini menyediakan ladang referensi empirik untuk menguji ketepatan desain serta strategi yang berakhir pada simpulan berhasil atau  gagalnya  sebuah  kebijakan.  Sebagaimana  disampaikan  bahwa  pada  tataran aplikasi kebijakan, keempat faktor di atas berkorelasi satu sama lain. Keseimbangan interaksi  sumberdaya,  komunikasi,  sikap  aktor  dan  struktur  birokrasi  adalah formula untuk mengeliminasi gap dalam  implementasi kebijakan. Semakin  besar gap di antara unsur tersebut, maka  semakin  besar pula potensi kegagalan sebuah kebijakan.

## B. PAJAK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Pajak adalah salah satu kebijakan publik yang merupakan instrumen negara untuk menjaga keberlangsungan stabilitas pembiayaan terhadap kebutuhan negara yang  terus  berkembang  sesuai  dengan  dinamika  masyarakat.  Mangkoesubroto (2001)  mendefinisikan  pajak  merupakan  hak  prerogatif  pemerintah  yang mempunyai kekuatan hukum  mengikat serta tidak ada balas  jasa secara  langsung kepada wajib pajak. Sejalan dengan ini, Ismawan (2004) memandang bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara bahkan penarikan pajak yang dilakukan oleh aparatur negara dapat dilakukan secara paksa melalui penagihan.
Secara  garis  besar,  pajak  mempunyai  fungsi budgeter dan regulatory . Fungsi budgeter berkenaan  dengan  perannya  sebagai  sumber  pembiayaan pemerintah, sedangkan fungsi regulatory berkaitan dengan kedudukannya sebagai tool yang mengatur perekonomian masyarakat.
Penyelenggara pajak berdasarkan tingkat pemerintahan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah. Perbedaannya terletak pada sumber pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek pada pajak  daerah  terbatas  pada  objek  yang  tidak  digali  oleh  pemerintah  pusat. Perbedaan  sasaran  objek  pajak  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk memastikan  tidak  ada  pungutan  pajak  ganda  walaupun  azas  dan  teknik pelaksanaannya  sama.  Pajak  daerah  diatur  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah  dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Bird (2000)  mengemukakan ciri  mendasar berkaitan dengan pajak daerah antara lain seluruh rangkaian pengelolaan pajak dari mulai pendataan, perhitungan tarif,  pemungutan,  pencatatan  serta  pengawasannya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Peluang  yang  diberikan  kepada  daerah  untuk  melakukan  eksplorasi terhadap potensi lokal menuntut kreativitas pemerintah daerah dalam perancangan regulasi  maupun  pemilihan  teknik  penyampaian  kepada  masyarakat  agar  wajib pajak tidak merasa terbebani.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang timbul karena peristiwa hukum atas perolehan hak atas tanah dan  bangunan  baik  oleh  badan  hukum  maupun  pribadi.  Hak  atas  tanah  yang dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
Mengacu kepada ketentuan tersebut, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek pajak adalah perolehan atas tanah dan bangunan itu sendiri. Adapun cakupan perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Pertama , pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunysi kekuatan hukum tetap, hadiah.
Kedua , pemberian hak baru yang dikarenakan kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.
Pengalihan  BPHTB  diharapkan  dapat  menjadi  generator  perekonomian lokal utamanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Cakupan kewenangan yang  dimaksud  mulai  dari  pendataan,  penghitungan,  pemungutan  sampai  dengan pengawasan dan evaluasi. Dalam  hal  ini, Pemerintah Daerah dapat  menggali dan memperluas  sumber-sumber  penerimaan  potensial  melalui  skema  pelaksanaan pemungutan  dan  pengawasan  yang  akuntabel.  Intensifikasi  pemungutan  BPHTB melalui pemerintah daerah juga memungkinkan terwujudnya kesadaran masyarakat tentang  urgensi  membayar  pajak  sebagai  kontributor  dalam  pembiayaan pembangunan.

## PEMBAHASAN
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan  Retribusi  Daerah  maka  terhitung  tanggal  1  Januari  2011,  kewenangan  untuk pengelolaan  Pajak  BPHTB  berada  pada  Pemerintah  Daerah.    Dengan  kata  lain, keseluruhan  tanggung  jawab  dari  mulai  pendataan,  penghitungan,  penagihan, pemungutan  dan  evaluasi  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Daerah  dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
Pemberlakuan BPHTB mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2000,  yang  pada  prinsipnya berakar  kepada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok Agraria.  Pemberlakuan  Undang-undang  Pokok  Agraria  tersebut  menyebabkan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No 291 kehilangan objeknya. Hal ini menimbulkan  pertentangan yang mana  undang-undang  pokok  agraria menggariskan agar Ordonansi Bea Balik Nama tetap dilanjutkan, sedangkan pihak lain  menginginkan  agar  ketentuan  tersebut  ditiadakan  karena  masih  mengacu kepada hukum barat.
Kondisi  tersebut  menyebabkan  kekosongan  pemungutan  pajak  atas pemindahan  hak  atas  harta  tetap.  Namun  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka tidak  ada  lagi  dualisme  hukum  yang  berlaku  dalam  bidang  pertanahan.  Esensi pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  sistem  perpajakan  dalam wilayah administrasinya adalah perwujudan dari prinsip otonomi daerah utamanya berkenaan  dengan  upaya  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan memotong rentang kendali yang panjang. Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya menjadi lebih luas sehingga daerah menjadi lebih mandiri.
Mengacu  kepada  konsep  Jones  tentang  kebijakan  publik,  unsur  mendasar yang  menjadi  penentu  dalam  implementasi  sebuah  kebijakan  diantaranya:  1) Tujuan  ( goals );  2)  Sasaran  ( objectives );  3)  Waktu  ( timetables );  4)  Program ( program  designs );  5)  Teknik  pelaporan  ( peporting  methods ).    Rangkuman terhadap elemen pelaksanaan pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL di Kabupaten Belitung Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Tujuan (Goals)
Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  mengamanatkan  agar  pemerintah  daerah  ikut membantu percepatan program nasional dimaksud. Guna menindaklanjuti instruksi ini  maka  pihak  Pemerintah  Daerah  melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Belitung  Timur Nomor  56 Tahun  2017 tentang  Pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan Bangunan  Peserta  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Sertifikasi Khusus  Masyarakat  Belitung  Timur  (Berita  Daerah  Kabupaten  Belitung  Timur Tahun 2017 Nomor 56).
Tujuan  dari  pelaksanaan  Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah:
a. Tertib  administrasi  kepemilikan  hak  atas  tanah  milik  masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
b. Memberikan  fasilitas  kemudahan  masyarakat  Belitung  Timur khususnya,   dalam kemudahan legalitas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur;
c. Pemutakhiran dan  melengkapi data pemilik Bumi  dan Bangunan pada database Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Belitung Timur;
d. Referensi  bagi  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  untuk  penetapan BJOP dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
e. Menggali pendapatan asli daerah;
f. Menguatkan fondasi pencadangan penerimaan pajak sektor BPHTB dan PBB-P2 untuk jangka panjang.
Dalam  implementasinya,  data  penerima  pembebasan  BPTHB  dibagikan oleh BPKPD  ke Pemerintah Desa serta disampaikan ke Kantor Pertanahan Belitung Timur,  bersamaan  dengan  data  hutang  pajak  PBB-P2  tahun-tahun  sebelumnya. Penerima Sertifikat pada program kegiatan PTSL di wilayah Kabupaten Belitung Timur wajib melunasi Hutang Pajak Bumi dan Bangunan ditambah dengan denda per-bulan  sebesar  2%  (dua  persen)  yang  berjalan  mulai  dari  tahun  2009  sampai tahun berjalan dari nilai pajak yang dibayarkan.  Selama calon penerima Sertifikat Kegiatan  PTSL  belum  melunasi  PBB  P2,  maka  pihak  berwenang  menyerahkan/ menyampaikan  sertifikat  dapat  menunda  penyerahan  sertifikat  tersebut  sampai dengan tunggakan hutang dan denda PBB P2 tersebut dilunasi.
Adapun data yang objek pajak sektor PBB-P2 yang termutakhirkan dengan penerapan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Tahun 2017 sebanyak 44.982 objek pajak,
b. Tahun 2018 termutakhirkan menjadi 47.654 objek pajak,
c. Tahun 2019 menjadi 51.297 objek pajak; dan
d. Tahun 2020 menjadi 52.088 objek pajak.
Dari penambahan objek yang terdaftar sebagai objek pajak, diharapkan bisa membantu  dalam  peningkatan  pendapatan  daerah  yang  saat  ini  masih  bertopang besar pada pajak jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jenis Galian C yang pada sisi pendapatannya bisa digambarkan sebagai berikut:

## Tabel 1

## Persentase PAD pada 3 Jenis Pajak Daerah
NO JENIS PAJAK DESEMBER 2018 DESEMBER 2019 JULI 2020 REALISA SI TOTAL PAD % REAL ISASI TOTAL PAD % REALI SASI TOTAL PAD % 1. MBLB 58.335.339 .716 73.974.198 .775 79 55.338 .316.9 28 65.914.998 .890 84 24.712. 692.027 29.532.484 .967 84 2. PBB 2.215.390. 178 73.974.198 .775 3 2.324. 787.33 1 65.914.998 .890 4 623.880 .070 29.532.484 .967 2 3. BPHTB 6.350.032. 441 73.974.198 .775 9 840.87 6.405 65.914.998 .890 1 467.089 .300 29.532.484 .967 2 Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur
Tabel 2
Perkiraan Pencadangan Potensi Pajak Berdasarkan Pada Penghapusan BPHTB Bagi Peserta PTSL Tahun 2017 dan 2018
NO PTSL 2017 PTSL 2018 DESA NILAI TOTAL BPHTB DESA NILAI TOTAL BPHTB 1 MEKAR JAYA 521,548,700 BENTAIAN 758,757,620 2 LALANG JAYA 865,659,300 KELUBI 1,233,500,450 3 PADANG 1,860,507,300 GANTUNG 2,920,986,050 4 LALANG 383,150,650 SELINSING 3,501,769,628 5 AIK KELIK 144,550,497 PADANG 2,221,771,250 6 CENDIL 230,501,077 KURNIA JAYA 2,459,870,500 7 MAYANG 177,013,550 LALANG 766,206,000 8 SUKAMANDI 1,696,331,900 9 MAYANG 226,106,300 10 SENYUBUK 69,968,750 TOTAL 4.182.931.075 15,855,268,448
Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur
Nilai total potensi BPHTB yang dibebaskan bagi peserta  PTSL tahun 2017 sebesar Rp. 4.182.931.075,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp.15,855,268,448,- atau sampai  saat  ini  yang  telah  dibebaskan  menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Daerah adalah  sebesar  Rp.  20,038,199,523,-. Nilai  Pembebasan  BPHTB  ini  merupakan investasi  yang  direncanakan  nanti  pada  beberapa  tahun  ke  depan  akan  menjadi potensi  peningkatan  BPHTB  apabila  terjadi  jual-beli  tanah  dikarenakan  terdata PBB-P2 dan bersertifikat tanah.
2. Sasaran (Objectives)
Penentuan  sasaran  merupakan  bagian  krusial  dalam  kebijakan  publik. Dalam praktek pelaksanaannya  terdapat potensi  interaksi dan kompetisi  berbagai kepentingan, sehingga kejelasan standar dan sasaran harus diletakkan di awal untuk mereduksi  konflik  dan  kegagalan  pencapaian  target.  Oleh  karena  itu,    kejelasan indikator penerima pembebasan BPHTB merupakan salah satu materi sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Belitung  Timur  Nomor  56  Tahun  2017.  Adapun sasarannya sebagai berikut :
a. Pemilik Bumi dan Bangunan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Wajib pajak sektor PBB-P2 yang telah melunasi hutang pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
c. Termasuk  dalam  Laporan  Data  Nominatif  tentang  Nama-nama masyarakat  penerima  program  PTSL  yang  dikeluarkan/disampaikan pihak  Kantor  Pertanahan  Belitung  Timur  ke  Pemerintah  Kabupaten Belitung Timur;
d. Terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati tentang Nama-Nama Penerima Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  wilayah Belitung Timur.
Masyarakat  yang  termasuk  dalam  kategori  tersebut  harus  memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati  Belitung  Timur  Nomor  56  Tahun  2017,  yaitu:  a)  Fotocopy  kartu  tanda penduduk;  b) Fotocopy kartu keluarga; c)  Fotocopy Surat Keterangan tanah atau Surat  Pernyataan  Kepemilikan  Tanah  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  RT  dan Kepala Desa setempat.

## 3. Waktu (Timetables)
Pelaksanaan  pembebasan  BPHTB  sebagai  dukungan  terhadap  program nasional  mengikuti  target  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Data peserta PTSL yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur per tahun ditargetkan dapat diselesaikan pembebasannya minimal 70% pada tahun
berikutnya,  mengingat  masih  terdapat  data  yang  belum  lengkap  karena  beberapa hal sebagai berikut:
a. Data nominatif dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur hanya  menampilkan  luas  tanah,  namun  tidak  menampilkan  luasan dan perhitungan bangunan;
b. Perpindahan kepemilikan bidang tanah apabila telah terdaftar pada database PBB-P2 dibidang pengelola PBB-P2;
c. Pemecahan  bidang  tanah  maupun  penggabungan  bidang  tanah, dikarenakan dampak jual beli maupun waris;
d. Pergeseran  data  dan  luasan  peta  antara  data  yang  bersumber  dari Surat Keterangan Tanah yang didaftarkan oleh pemilik tanah di data PBB-P2, dibandingkan dengan data sertifikat keluaran BPN;
e. Adanya beberapa bidang tanah yang tertukar kepemilikannya pada data  nominatif  Sertifikat  PTSL,  sehingga  menghambat  proses pendataan.
Ringkasan target realisasi dan target pembebasan BPHTB per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 3
Target dan Realisasi Pembebasan BPHTB Bagi Peserta PTSL Tahun 2017
NO DESA TAHAP I TAHAP II TOTAL 1. MEKAR JAYA 362 33 395 2. LALANG JAYA 690 79 769 3. PADANG 1034 4 1038 4. LALANG 334 134 468 5. AIK KELIK 190 6 196 6. CENDIL 216 3 219 7. MAYANG 170 21 191 TOTAL 7 DESA 2996 280 3276 Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur
Tabel 4

## Target dan Realisasi Pembebasan BPHTB Bagi Peserta PTSL Tahun 2018
N O DESA TARGE T TAHAP I TAHAP II TAHAP III REALIS ASI SISA 1 BENTAIAN JAYA 494 478 16 0 494 0 2 GANTUNG 1,578 762 0 268 1,030 548 3 PADANG 1,566 70 1,181 58 1,309 257 4 KURNIA JAYA 600 570 28 0 598 2 5 LALANG 451 228 0 28 256 195 6 KELUBI 500 94 394 0 488 12 7 MAYANG 816 269 0 373 642 174 8 SELINSING   1,425 784 500 19 1,303 122 9 SENYUBU K 420 362 0 3 365 55 10 SUKAMAN DI 700 175 0 388 563 137 TOTAL 8,550 3,792 2,119 1,137 7,048 1,502
Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur
Berdasarkan  kedua  tabel  di  atas,  didapatkan  bahwa  target  tahunan  untuk pembebasan  tahun  2017  dan  2018  adalah  100%  dan  82,43%.  Sedangkan  untuk target pembebasan tahun 2019 berdasarkan data nominatif yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan berjumlah 18. 978 bidang tanah dan saat ini masih dalam proses sinkronisasi  data  oleh  BPKPD,  untuk  selanjutnya  ditetapkan  dalam  Surat Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penerima Pembebasan BPHTB Peserta PTSL Tahun 2019.

## 4. Desain Program ( Program designs)
Program merupakan fabrikasi dari tindakan yang berorientasi kepada tujuan sebuah kebijakan  yang dituangkan ke dalam produk hukum sehingga  merupakan framework yang  bersifat  mengikat.  Perumusan  ketentuan  yang  menjadi  dasar pelaksanaan  kebijakan  ini  memperhitungkan  sumber  daya  dan  lingkungan  yang dianggap mempengaruhi isi kebijakan.
Dalam  rangka  pelaksanaan  program  prioritas  percepatan  pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah kepada masyarakat dan sinergi kebijakan baik yang  menyangkut  penyiapan  dokumen  kepemilikan,  sarana  dan  prasarana  serta biaya pendaftaran hingga bea perolehan atas tanah dan bangunan maka Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur  menuangkan kebijakan tersebut dalam sebuah produk hukum.
Peraturan  Bupati  Belitung  Timur  Nomor  56  Tahun  2017  tentang Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Peserta  Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus Masyarakat, merupakan landasan normatif  bagi pembebasan BPHTB untuk peserta PTSL. Produk hukum ini  ditetapkan  pada  tanggal  14  Desember  2017  yang  pada  pokoknya  mengatur tentang ruang lingkup dan persyaratan penerima kebijakan pembebasan BPHTB.
Peraturan  Bupati  ini  berkesesuian  dengan  amanah  ketentuan  perundang- undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam memberikan fasilitas kepada wajib pajak. Beberapa produk hukum yang bertalian diantaranya:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan Kabupaten Belitung Timur
Secara  singkat,  prosedur  pembebasan  BPHTB  bagi  peserta  PTSL  di Kabupaten Belitung Timur dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1

## Prosedur Pembebasan BPHTB Bagi Peserta PTSL di Kabupaten Belitung Timur
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur  merupakan leading sector yang  mengawal  kebijakan  ini  melalui  sosialiasi dan  koordinasi  dengan  eksekutor  lainnya  seperti  Kantor  Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan dan Pemerintah Desa. Beberapa upaya yang dilakukan secara bersama oleh institusi tersebut diantaranya:
a. Sosialisasi intensif secara terus menerus kepada masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran penerima kebijakan. Upaya ini dilakukan bukan hanya  sebelum  pelaksanaan  namun  juga  pada  sampai  dengan  wajib pajak  telah  menerima  pembebasan.  Hal  ini  ditujukan  untuk memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  kepada  seluruh  elemen masyarakat  terutama  yang  berkenaan  dengan  daftar  penerima,
persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dan  manfaat  kebijakan.  Sosialisasi juga  merupakan  instrumen untuk  memastikan target  jumlah penerima kebijakan  dapat  tercapai.  Pemerintah  daerah  melalui  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  mengakui  bahwa kecepatan diseminasi informasi yang paling efektif berkenaan dengan pembebasan  BPHTB  dan  program  PTSL  adalah  melalui    aliran informasi  antar  penerima  manfaat  kebijakan  itu  sendiri.  Data  dan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui simpul- simpul pusat infromasi publik baik formal maupun melalui komunitas merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan.
b. Pematangan  kualitas  koordinasi.  Sebagai  kebijakan  yang  korelatif dengan kebijakan nasional yang digawangi oleh instansi vertikal yaitu Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Belitung  Timur,  ketepatan  penerima manfaat  kebijakan  mengacu  kepada  daftar  nominatif  peserta  PTSL. Dalam  kerangka  inilah,  pemerintah  daerah  senantiasa  membangun komunikasi  untuk  memastikan  akurasi  dan  validitas  data.  Koordinasi juga  dilakukan  dengan  kecamatan  dan  pemerintah  desa  sebagai perpanjangan tangan untuk menggali akar masalah di lapangan. Dalam perjalanannya,  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam pembebasan BPHTB , diantaranya:
- Masih terdapat data tidak real time dan belum lengkap;
- Dibutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang  untuk  pendataan dikarenakan  masih  banyak  ketidaksesuaian  data  antara  sertifikat dengan data yang bersumber dari pelapor bidang tanah melalui Surat Keterangan Tanah dari desa ketika melakukan pendaftaran PPB-P2;
- Masih  terdapat  ketidakjelasan  kepemilikan  bidang  tanah  sebagai dampak  dari  adanya  pemecahan/jual  beli  atas  bidang  tanah/waris sehingga memperlambat pemutakhiran data dan identitas penerbitan PBB-P2 baru;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan terutama ke wilayah yang jaraknya jauh.
c.  Manajemen sumber daya.
Ketercapaian target kinerja pada prinsipnya merupakan kolaborasi antara sumber  daya  dan  komitmen.  Luasnya  lingkup  pelayanan  merupakan tantangan bagi aparatur yang menjalankan kebijakan. Kemitraan dengan pemerintah  desa  melalui  pemberdayaan  perangkat  desa  sampai  dengan Ketua  RT  merupakan  salah  satu  strategi  yang  diintensifkan  untuk mendukung  pendataan, updating informasi  dan  mediasi  untuk penyelesaian  objek  tanah  yang  masih  dalam  sengketa.  Optimasi pemutakhiran data bulanan yang merupakan input dari pemerintah desa juga menjadi strategi percepatan penghimpunan data.

## 5. Teknik  pelaporan (Peporting methods)
Pelaporan  dalam  administrasi  pemerintahan  dan  keuangan  daerah merupakan  salah  satu  ukuran  dalam  akuntabilitas  implementasi  kebijakan. Pelaporan pembebasan  BPHTB  bagi peserta PTSL di  Kabupaten Belitung Timur pada prinsipnya diklasifikasikan ke dalam 4 metode yaitu:
a. Fungsi  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  BPKPD.    Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari  pendapatan  asli  daerah.  Pada  fungsi  ini,  laporan  BPHTB  didasarkan atas dokumen-dokumen dari bank dan/atau bendahara penerimaan dan/atau PPAT.
b. Database objek  pajak.  Data  subjek  dan  ojek  pajak  yang  telah  memenuhi persyaratan dan mendapatkan fasilitas pembebasan BPHTB selanjutnya di- input pada database yang dikelola oleh Bidang Pendapatan pada BPKPD Kabupaten  Belitung  Timur.  Hasil  pemutakhiran  ini  data  ini  merupakan acuan untuk penghitungan dan pemungutan pajak selanjutnya.
c. Laporan resmi berkala kepada Kepala Daerah yang memuat aspek capaian kinerja  yang  ditetapkan,  kendala  serta  referensi  alternatif  strategi  yang memungkinkan  untuk  diterapkan  percepatan  pencapaian  target.  Sejalan dengan ini, BPKPD juga melakukan rapat koordinasi teknis sebagai media
gelar perkara dan  menjaring feedback dari pemangku kepentingan terkait. Hasil dari forum –forum ini selanjutnya dituangkan ke dalam surat edaran yang  menegaskan  kesepakatan  dan  peran  parapihak  dalam  program percepatan pemberian hak milik tanah kepada masyarakat.
d. Publikasi  melalui  media  massa.  Pemanfaatan  media  massa  pada  dasarnya ditujukan untuk merangsang partisipasi dan animo masyarakat untuk secara mandiri memenuhi persyaratan dan sadar tentang urgensi legalitas terhadap kepemilikan  aset tanah.  Pemerintah  daerah  melalui website yang  dikelola oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  serta  Bagian  Protokol  dan Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Daerah.  Cakupan  informasi  yang disampaikan  kepada  masyarakat  terdiri  dari  daftar  desa  yang  menjadi sasaran  program,  ketercapaian  kuota,  pemenuhan  persyaratan  dan  batas waktu.

## KESIMPULAN
Mengacu kepada pembahasan yang telah disampaikan dalam penelitian ini dapat  disimpulkan  bahwa  tiap  komponen  dalam  tahapan  implementasi  sebuah kebijakan publik merupakan satu kesatuan dan faktor determinan bagi pencapaian target dan kualitas pelayanan. Kecermatan dalam penetapan tujuan, sasaran, norma, waktu, desain program dan pelaporan berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya.
Berdasarkan teori siklus kebijakan publik yang dikemukakan oleh   Charles O’ Jones, implementasi kebijakan merupakan ruang interaksi berbagai kepentingan. Terlepas dari hal tersebut, seluruh unsurnya harus konsisten sehingga kendala yang dihadapi  menjadi  tanggungjawab  kolektif.  Pada  studi  kasus  implementasi pembebasan  BPTHB  bagi  peserta  PTSL  di  Kabupaten  Belitung  Timur  ini  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan,  antara  lain: Pertama ,  penentuan  tujuan memperhitungkan manfaat jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas yaitu kemudahan  fasilitas  bagi  subyek  pajak,  penertiban  administrasi  agraria  bagi penentuan kebijakan lain oleh pemerintah seperti NJOP dan Nilai Zona Tanah, serta tata  kelola  data  pajak  daerah  yang  berhubungan  dengan  PAD  dan  pengendalian
pemanfaatan ruang. Kedua , kejelasan sasaran kebijakan diikuti dengan kemudahan dan kesederhaaan persyaratan administrasi. Ketiga , penetapan program dibakukan dengan  produk  hukum  daerah  dan  Surat  Keputusan  Bupati  Belitung  Timur  yang mengikat implementor. Kepastian hukum terhadap ruang lingkup dan persyaratan penerima efektif untuk menekan bias kepentingan. Kesepahaman, kesepakatan dan komitmen  institusi  pelaksana  terhadap  sistem  prosedur  pelaksanaan  kebijakan merupakan kunci pencapaian target yang secara keseluruhan di atas 80%. Keempat , perumusan  target  waktu  untuk  pembebasan  BPHTB  dipandang  perlu  untuk direview  terutama  untuk  pelaksanaan  kebijakan    bagi  peserta  PTSL  tahun  2019 yang  berjumlah  18.978  bidang,  walaupun  untuk  tahun  2017  dan  2018  telah mencapai realisasi diatas 80%. Hal ini menjadi penting mengingat masih banyaknya permasalahan  ketidaksinkronan  data  objek  pajak  yang  akan  dibebaskan. Kelima , pola  pelaporan  telah  menjangkau  pihak  yang  berkepentingan  baik  perangkat pelaksana  maupun  subyek  pajak.  Pelaporan  secara  administratif  berkala  maupun publikasi  melalui  media  massa  merupakan  sarana  yang  diharapkan  dapat memancing  partisipasi  masyarakat  untuk  mempercepat  penyelesaian  masalah sekaligus masukan terhadap penyempurnaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bird,  Richard  M.  2000. Taxation  in  Developing  Countries  Fourth  Edition. Baltimore and London : The John Hopkins University Press
Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches , London: Sage Publication, Inc.
Falah,  Fathiza  Astri.  2012. Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pemberian Pengurangan,  Keringanan  dan  Pembebasan  Bea  Perolaehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta . FISIPOL UI.
Edwards, George C, III. 1980. ImplementingPublic Policy . Washington DC. Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.
Freeman,  R.  2006. Learning  in  Public  Policy .  The  Oxford  Handbook  of  Public Policy (p. 367). New York: Oxford University Press.
Mangkoesoebroto, Guritno, 2001, Ekonomi Publik , Edisi–III, BPFE,Yogyakarta
Irawan,  Prasetya.  2006. Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  untuk  Ilmu  Sosial,
Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J.
Miller,  &  M.  S.  Sidney , Handbook  of  Public  Policy  Analysis  Theory, Politics, and Methods (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
Jones,  Charles.  1984,  An  Introduction  to  Study  of  Public  Policy.    Belmont,  CA.

## Wadsworth
Kurniawan, W.A., Setiowati, S. and Supriyanti, T., 2018. Ekspektasi Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Terhadap  Faktor  Sosial  dan  Ekonomi Masyarakat . Jurnal Tunas Agraria, 1(1 Sept).
Lawrence M.Friedman, 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media
Moleong,  J.  Lexy.  2004. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya
Mujiburohman, D.A., 2018, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) , BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1).
Nurjaman Arsjad, Bambang Kusmantoro, Yuwoto Prawito, Yuwono Setato. 1992. Keuangan Negara . Jakarta : Penerbit Intermedia.
Dwijowijoto , Riant Nugroho (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia
Pemerintah  Kabupaten  Belitung  Timur,  Peraturan  Bupati  Belitung  Timur  Nomor 56  Tahun  2017  tentang  Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  Peserta  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Sertifikasi Khusus Masyarakat Belitung Timur
Pemerintah  Kabupaten  Belitung  Timur,  Peraturan  Bupati  Belitung  Timur  Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Belitung Timur
Pemerintah  Kabupaten  Belitung  Timur,  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Pajak Daerah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan
Retribusi Daerah
Sudarsono,  AG.  2008. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Theodoulou,  Stella  Z.  Dan  Chris  Kofinis.  2004. The  Art  of  The  Game : Understanding  Public  Policy  Making .  Canada : Wadsworth,  Thomson Learning, Inc.
Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahyudi,  A.  2016. Implementasi  rencana  strategis  badan  pemberdayaan masyarakat  dan  desa  dalam  upaya  pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ,
2 (2), 101-105. Retrieved from http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851