Mujahid, [Vol 5, No 2, 2018]

## Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
Analysis of the Implementation of Mutations in the Position of State Civil Ap- paratus in the Scope of the Government of South Sulawesi Province
Muhajid 1 ,Edwar 2
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Email: mujahid.unifa@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan mutasi di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan sudah di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  pelaksanaan  mutasi  jabatan  ASN  di  lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendeka- tan analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan informan sebanyak 5 orang yang berlokasi di kantor gubernur badan kepegawaian daerah provinsi Sulawesi selatan di Kota Makassar. Data dalam penelitian ini  dikumpulkan  melalui  Teknik  Penelitian  Pustaka  (Library  Research) dan  Penelitian  Lapangan  (Field Research)  dengan  cara  Wawancara  dan  Observasi.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa yang telah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan pelaksanaan mutasi di pemerintahan provinsi Su- lawesi Selatan sudah di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU no 5  tahun  2014  tentang  aparatur  sipil  negara.  dalam  pelaksanaanya,  mutasi  pada  aparatur  sipil  negara pemerintahan  provinsi  Sulawesi  Selatan  di  kelompokkan  berdasarkan  prestasi  kerja,  pengembangan karir dan kelowongan jabatan.
Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara (ASN)

## ABSTRACT
The implementation of the mutation in the government of the province of South Sulawesi has been carried out in accordance with the laws and regulations that apply to Law No. 5 of 2014 concerning State Civil  Apparatus  (ASN).  This  study  aims  to  determine  the  analysis  of  the  implementation  of  ASN  position transfers in the government of South Sulawesi Province. This research is a qualitative research with a quali- tative descriptive analysis approach that uses 5 informants who are located in the governor's office of the regional civil service of South Sulawesi province in Makassar City. Data in this study were collected through Library Research Techniques and Field Research (Field Research) by means of Interviews and Observations. From the results of this study it can be concluded that what has been done, it can be drawn the conclusion of the implementation of mutations in the government of South Sulawesi province has been carried out in ac- cordance with the laws and  regulations that apply to Law No. 5 of 2014 concerning the state civil appa- ratus. in its implementation, mutations in the civil service of the state government of South Sulawesi prov- ince were grouped based on work performance, career development and job tunneling.
Keywords : Mutation, State Civil Apparatus (ASN)
Article History:
 Received 16 Juli 2018
 Revised 28 Juli 2018
 Accepted 7 Agustus 2018

## Sekretariat
Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118, Sulawesi Tengah, Indonesia Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627 E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com OJS: http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM
Mujahid, [Vol 5,No 2, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
PENDAHULUAN Reformasi birokrasi pada hakikatnya  merupakan  upaya  untuk melakukan  pembaharuan  dan  perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan  dan  sumber  daya  manusia aparatur  sipil  negara.  Berbagai  permasala- han  atau  hambatan  yang  mengakibatkan sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di- perkirakan  tidak  berjalan  dengan  tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi dan  melaksanakannya  dengan  sungguh- sungguh  apabila  melanggar  tugas  dan wewenang.    Perlu  dibangun  aparatur  sipil negara yang memiliki integritas, profession- al,  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik serta  bersih  dari  pratik  korupsi  juga  dapat menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  dan  mampu  menjalankan perannya sabagai aparatur sipil negara.
Aparatur Negara adalah sebagai alat kelengkapan negara terutama yang meliputi bidang  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan kepegawaian  yang  mempunyai  tanggung jawab  melaksanakan  roda  pemerintahan sehari-hari.  Manajemen  menitikberatkan pada  kepegawaian  negara  dikenal  dengan “profesi  pegawai”  yang  bekerja  di pemerintahan  yang  melaksanakan  “Public Civil Servant Service”.  Kepegawaian negara di  Indonesia  dikenal  dengan  sebutan  Pega- wai  Negeri  Sipil  (selanjutnya  PNS).  Dahulu dikenal dengan sebutan Pamong Projo atau Pangreh  Projo.  Dengan  adanya  Undang- Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang dise- but  dengan  istilah  aparatur  sipil  Negara, mencakup  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker- ja (PPPK).
Keberadaan  Aparatur  Sipil  Negara itu  sendiri  mempunyai  fungsi  sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat pe- jabat  pembina,  pelayanan  publik  yang berkualitas  dan  professional  serta  perekat dan  pemersatu  bangsa.  Adapun  peran  apa- ratur  sipil  negara  ialah  sebagai  perencana, pelaksana  dan  pegawas  penyelengaraan tugas  umum  pemerintahan  dan  pem- bangunan nasional melalui pelaksanaan ke- bijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profes-
sional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar  dapat  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawab  dengan  baik  dan  akuntable, maka  setiap  pegawai  negeri  sipil  diberikan hak  seperti  gaji,  tunjangan,  fasilitas,  cuti,  ja- minan  pensiun,  jaminan  hari  tua  serta pengembangan  kompetensi.  Selain  hak  se- bagaimana di atur dalam pasal 70 UU ASN di sebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak  dan  kesempatan  untuk  mengembangkan kompetensi. Adapun kewajiban ASN ialah  se- tia  dan  taat  kepada  Pancasila,  UUD  Tahun 1945, NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang telah di rumuskan  dan  menaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Permasalahan perpindahan/mutasi aparatur sipil negara di provinsi Sulawesi Se- latan  merupakan  bagian  dari  pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung  jawab  dan  kemampuan  yang  lebih besar kepada pegawai tersebut. Tujuan utama dari adanya mutasi ASN adalah untuk mening- katkan  efesiensi  dan  efektifitas  dari  kinerja ASN yang bersangkutan tersebut.
Selain  dari  pada  pembinaan,  mutasi dapat juga dimungkinkan terjadi di karenakan adanya  penyederhanaan  atau  pengembangan suatu  instansi.  Pelaksanaan  mutasi  ASN  di daerah  sudah  menjadi  tugas  Badan  Kepega- wai Daerah (BKD). Hal ini sesuai dengan pera- turan  perundang-undangan.  Ketentuan  mu- tasi  yang  di  atur  dalam  pasal  73  undang- undang nomor 5 Tahun 2014.
BKD Provinsi Sul-Sel sebagai pelaksa- na  mutasi  ASN,  dalam  hal  ini  BKD  juga  di- tuntut untuk professional dalam pelaksanaan tugasnya.  dalam  perkembangannya  tidak sedikit  sebuah  kritik  yang  muncul  terhadap pelaksanaan  kewenangan  kepala  daerah  dan pelaksanan  tugas  BKD  terutama  dalam  hal keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan  terhadap  mutasi  ASN.    Mutasi  di provinsi  sering  juga  menjadi  sorotan  media, hal  ini  karena  seringnya  pemerintahan Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan  mutasi ASN di lingkungannya.
Pentingnya  perpindahan  Pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan motivasi Apara- tur  Sipil  Negara  lebih  memperlihatkan  ket- erampilan  atau  kinerja  yang  lebih  baik,  agar
Mujahid, [Vol 5, No 2, 2018]
mendapatkan  tempat/jabatan  yang  lebih sesuai.
Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui  Pelaksanaan  Mutasi  Jabatan  Aparatur Sipil  Negara  Di  Lingkup  Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilakukan bertempat  di  kantor  gubernur  (Badan Kepegawai  Daerah)  provinsi  Sulawesi  Se- latan.  Penelitian  dimulai  pada  bulan  April hingga  Juni  2017.    Penentuan  informan digunakan  menggunakan  teknik purposive sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  pada  kantor  BKD  Provinsi  Sul-Sel dalam  melihat  pelaksanaan  mutasi  yang terjadi  pada  pegawai  negeri  sipil  di lingkungan  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan.  Dalam  pelaksaan  mutasi  tidak  ada aturan  yang  pasti  kapan  dan  berapa  lama seorang  pegawai  negeri  sipil  itu  dimutasi. Mekanisme  atau  aturan  pelaksanaan  mutasi terjadi  dengan  berbagai  pertimbangan, melihat kekosongan posisi atau jabatan serta beberapa faktor lain. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris badan kepegawaian daerah sebagai berikut:
“Jadi pelaksanaan pemerintahan Sul-Sel khususnya  mutasi  sudah  di  lakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  jadi  kita berdasarkan  dengan  UUD  no  5  tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita mengikuti  aturan  yang  dilakukan seperti  misalnya  untuk  mutasi  jabatan dari  eselon  3  ke  eselon  2  itu  ada namanya  tes  jabatan  pimpinan  tinggi pratama,  dimana  orang  yang  mau  jadi eselon  2  itu  harus  di  tes,  jadi  tes pratama jabatan itu tidak asal di angkat saja.  Kemudian  untuk  eselon  3,  jadi eselon  4  ke  eselon  3  untuk  mutasi jabatan nah itu juga melalui tes, tes itu namanya  tes  kompetensi  yang  baru- baru  kita  lakukan  sebanyak  1000 pejabat  dimana  ada  kompetensinya  itu nanti di pakai untuk siapa yang ingin di dudukan di jabatan ini di lihat dari hasil
tes  kompetensinya.  Di  tesnya  juga  itu bisa  di  lihat  apakah  dia  bisa  di promosi ataukah di diklatkan dulu jadi tes  ini  sangat  menentukan.  (Hasil wawancara, 19 juli 2017)”
Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala bidang pengembangan karir, mengatakan bahwa :
“Mutasi di pemerintahan provinsi  Sul- Sel selama ini kita lakukan berdasarkan aturan yang ada, aturan itu  UUD  no.5  tahun  2014  sistem  yang kita pergunakan yaitu melalui kompetensi,  kinerja  dan  kualifikasi…
(Hasil wawancara, 21 juli 2017)”
Mutasi  pada  pemerintahan  Sulawesi Selatan  dilaksanakan  berdasarkan  aturan perundang-undangan  yang  termuat  dalam UU no 5 tahun 2014. Dalam aturan tersebut mengatur  tentang  jabatan  dan  juga kelembagaan  yang  menyangkut  aparatur sipil negara. Mutasi termasuk hal yang juga dibahas  dalam  perundangan-undangan tersebut.  Dalam  pelaksaan  mutasi  pada lingkugan  pemerintahan  provinsi  Sulawesi Selatan  terlaksana  mulai  dari  pejabat dengan    eselon  4  sampai  dengan  eselon  1. Eselon merupakan tingkat jabatan struktural,  eselon  tertinggi  sampai  eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam peraturan  pemerintahan  nomor  13  tahun 2002.
Penjelasan  mengenai  aturan  waktu dan  penentuan  pelaksanaan  mutasi  tidak terterang  dalam  peraturan  UU,  sehingga pelaksanaannya dinilai situasional dan juga berlandaskan  kebutuhan.  Seperti  yang  di katakan  oleh  kepala  sub  bagian  pimpinan tinggi dan administrasi BKD :
“Kalau  ketetapan  waktu  secara regulasi  itu  tidak  ada,  yang  penting memang saat ada tempat yang kosong dan  memang  ada  waktu  untuk melakukan  rapat  disitulah  kita menghimpun  semua  data-data  yang layak  untuk  di  angkat  dalam  jabatan itu.  Jadi  tidak  ada  ketetapan  waktu yang  penting  ada  waktu  untuk  kita
Mujahid, [Vol 5,No 2, 2018]
melantik  dan  memang  ada  orang- orang  yang  kita  mau  angkat.(Hasil Wawancara, 21 juli 2017)”
Sama halnya dengan yang dikatakan kepala bidang pengembangan karir :
“…tidak  menutup  kemungkinan  lebih dari  itu  kita  lakukan  mutasi  dengan penilaian-penilaian  dengan  jabatan lowong  yang  ada, jadi  melihat  kondisi jabatan  yang  lowong  yang  ada.(Hasil wawancara, 21 juli 2017)”
Mutasi yang dilakukan pada lingkungan  Pemerintahan  Provinsi  SulSel lebih kepada aspek promosi atau peningkatan  jabatan  terhadap  Aparatur Sipil  Negara.  Dimana  promosi  atau peningkatan  jabatan  tersebut  di  lihat  dari kinerja serta prestasinya sehingga
pentingnya  dilakukan  mutasi  itu  dalam lingkup  pemerintahan,  seperti  yang  di sampaikan oleh Sekertaris BKD :
“Sangat  Penting,  kan  mutasi  kita lakukan  misalnya  untuk  gologan  itu penghargaan  kepada  pegawai  karena prestasinya  juga  untuk  menambah motivasi pegawai, kalau pegawai tidak naik-naik  pangkatnya  juga,  buat  apa dia  kerja  kalau  dia  tidak  naik pangkatnya  berarti  tidak  naik  juga pendapatanya. Jadi penting di lakukan mutasi  itu  karena  pertama  untuk memotivasi  pegawai  agar  dia  bisa bekerja,  karena  adanya  peningkatan kesejaterahan juga sebagai penyegaran serta menambah wawasan.(Hasil  wawancara  19  juli 2017).”
Dengan  adanya  pelaksanaan  mutasi yang bersifat promosi juga, ini menjadi satu alasan  atau  motivasi  terhadap  ASN  untuk mengembangkan  karir  meraka  dimana kepala  bidang  pengembangan  karir  juga mengatakan :
“Jelas  penting,  mutasi  itukan  salah satu  pengembangan  karir  dan  salah satu penyegaran serta penilaiannya itu melalui  kinerja,  kompetensi  dan
kualifikasi,  salah  satu  pengembangan karir  sehingga  dilakukan  mutasi.(Hasil wawancara, 21 juli 2017)
mutasi  yang  bersifat  promosi  dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik dan juga prestasi yang di peroleh seorang PNS  pada  pemerintahan  provinsi  Sulawesi Selatan.  Pendidikan  juga  merupakan  salah satu  indikator  pegawai  negeri  sipil  dapat mengalami mutasi yang bersifat promosi yang dianggap  memenuhi  kebutuhan  dan  juga prestasi  yang  diperoleh.  Hal  ini  juga  di sampaikan  oleh  Sekertaris  Badan  Kepegawai Daerah :
“yang  menyebabkan  dilakukan  mutasi pertama  karena  mereka  berprestasi  dia di anggap mampu untuk meningkat dari pangkat ini ke pangkat ini di situ dinilai pendidikannya,  contohnya  dia  sarjana taknik  sipil  kok  di  administrasi,  kasih pindah atau mutasi ke PU. penyebabnya juga  pangkat  yang  memenuhi  syarat. (Hasil wawancara 19 juli 2017)
Mutasi  juga  ada  yang  berbau  negative hal  ini  di  karenakan  adanya  penurunan kinerja dan beberapa permasalahan baik yang bersifat pribadi maupun fungsional. Penurunan kinerja atau beberapa permasalahan lainnya terkait kinerja aparatur sipil  negara  (ASN)  dapat  berimbas  pada pelaksanaan  mutasi  yang  melibatkan  setiap aparatur  sipil negara  (ASN)  yang  bermasalah seperti  yang  disampaikan  kepala  sub  bidang pimpinan tinggi dan administrasi :
“… disitu kadang kita memberikan rotasi pergeseran sehingga yang bersangkutan di  arahkan  ketempat  lain.  Penurunan bisa  saja  ada,  apabila  sudah  di  berikan kesempatan beberapa kali, dia tidak bisa laksanakan itu bisa saja ada penurunan, tetapi hal tersebut sangat jarang apalagi di pemerintah provinsi. Paling penurunan  itu  yang  sering  terjadi biasanya  mengundurkan  diri  karena sakit  atau  memang  dia  sudah  tidak sanggup bekerja disitu.(Hasil wawancara, 21 juli 2017)”
Banyak  penyebab  yang  menjadi  alasan dilaksanakan  mutasi  ini  agar  tujuan  yang
Mujahid, [Vol 5, No 2, 2018]
ingin  dicapai  pemerintah  provinsi  dapat berjalan sesuai pencapaian yang ditargetkan. Dengan adanya jabatan lowong serta  aparatur  sipil  negara  (ASN)  yang pensiun juga karena adanya yang meninggal dunia ini juga menjadi penyebab terjadinya pelaksanaan  mutasi  seperti  yang dikatakan kepala  bidang  pengembangan  karir  badan kepegawai daerah (BKD) :
“Mutasi  dilakukan  itu  apabila  ada jabatan  yang  lowong,  ada  evaluasi kinerja, ada penyegaran dan pengembangan,  jadi  semua  sisi penilaian  itulah  sehingga  ada  mutasi. Ya  itu  semua  penyebabnya,  jabatan yang  lowong  karena  kosong,  karena meninggal  pegawainya  atau  karena ada  beberapa  evaluasi  sehingga  di evaluasi  kondisi  organisasi  perlu penyegaran,  perlu  pengembangan sehingga  di  adakan  mutasi.(Hasil wawancara, 21 juli 2017)” Jabatan yang lowong, untuk penyegaran  serta  pengembangan  karir aparatur  sipil  negara  menjadi  salah  satu di laksanakan  mutasi  tersebut  dengan  adanya pelaksanaan  mutasi  ini  juga  sangat berdampak positif bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan seperti yang di sampaikan kepala bidang pengembangan karir :
“Kalau  mengadakan  mutasi  sudah jelas dampaknya adalah sisi positifnya. Karena itu ada wawansan di  dalamnya  ada  pengembangan kompetensi, sangat bermanfaat dampak positifnya itu. Jadi ya itu tadi terjadi pengembangan karir, wawasan bertambah dan penyegaran  serta  regenerasi  atau biasa  di  sebut  pengkaderan.(Hasil wawancara, 21 juli 2017)
Sama  halnya  yang  di  sampaikan  oleh sekertaris badan kepegawaian daerah :
“Dampak  positifnya  bagi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  bahwa terjadi  regenerasi  agar  gerbong berjalan  serta  proses  kepegawaian berjalan dengan
baik.(Hasil wawancara, 19 juli 2017)”
Kompetensi menjadi sebuah indikator dalam  pelaksanaan  mutasi  pada  lingkup
provinsi  Sulawesi  Selatan.  Aparatur  Sipil Negara yang memiliki kemampuan kompeten- si yang baik tentu akan mendapat kesempatan untuk  terus  mengembangkan  karir  melalui promosi jabatan yang nilai berdasarkan kiner- ja dan juga prestasi lainnya.
Sementara  kinerja  sendiri  harus  men- jadi  sebuah  tanggung  jawab  yang  di  emban untuk  setiap  pegawai  pada  lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja bahkan  di  tuntut  agar  terus  memperlihatkan peningkatan baik dari sector pelayanan publik juga  pekerjaan  lainnya.  Kinerja  memiliki penilaian yang cukup besar terhadap pelaksa- naan mutasi, bahkan ketika kinerja dari pega- wai di nilai menurun mutasi bahkan bisa dil- akukan.  Pelaksanaan  penurunan  jabatan  pun dapat terjadi.
Pelaksanaan mutasi juga terjadi dengan melihat  kualifikasi  berdasarkan  pendidikan atau  bahkan  waktu  pengabdian  terhadap pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kualifi- kasi ini memberikan peluang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jenjang pen- didikan yang telah memenuhi kriteria.
Jabatan yang lowong, untuk penyegaran serta  pengembangan  karir  aparatur  sipil negara  menjadi  salah  satu  dilaksanakan  mu- tasi tersebut dengan adanya pelaksanaan mu- tasi  ini  juga  sangat  berdampak  positif  bagi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan.  Dam- pak  positif  karena  terjadinya  penambahan wawasan,  pengembangan  karir,  serta  regen- erasi para aparatur sipil Negara (ASN).
Selain mempunyai dampak yang positif, pelaksanaan  mutasi  bisa  berbau  negatif.  Hal ini  dikarenakan  adanya  penurunan  kinerja dan  beberapa  permasalahan  yang  bersifat pribadi maupun fungsional. Penurunan kiner- ja  atau  beberapa  permasalahan  lainnya terkait  kinerja  aparatur  sipil  Negara  (ASN) dapat  berimbas  pada  pelaksanaan  mutasi yang  melibatkan  setiap  aparatur  sipil  Negara (ASN) yang bermasalah. Akan tetapi dari hasil wawancara hal tersebut sangat jarang terjadi di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan.
Beberapa  penyebab  yang  menjadi alasan  dilaksanakan  mutasi  ini  agar  tujuan yang  ingin  dicapai  pemerintah  provinsi  Sula- wesi Selatan dapat berjalan sesuai pencapaian yang  ditargetkan.  Dimana  salah  satu penyebab  mutasi  karena  mereka  aparatur
Mujahid, [Vol 5,No 2, 2018]
sipil Negara (ASN) berpretasi, dia dianggap mampu  untuk  meningkatkan  kinerjanya, di situ  kami  memberikan  rotasi  pergeseran sehingga  yang  bersangkutan  di  arahkan ketempat lain.
Pelaksanaan  mutasi  mengenai  aturan waktu  dan  penentuan  pelaksanaan  mutasi tidak tertera dalam peraturan UU, sehingga pelaksanaannya dinilai situasional dan juga berlandaskan  kebutuhan.  Mutasi  yang dilakukan  pada  lingkungan  Pemerintahan Provinsi  Sulawesi  Selatan  lebih  kepada aspek  promosi  atau  peningkatan  jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara.
Dimana  promosi  atau  peningkatan jabatan  tersebut  dilihat  dari  kinerja  serta prestasinya  sehingga  pentingnya  dilakukan mutasi itu dalam lingkup pemerintahan. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Siagian  dalam Michael (2015) mengatakan bahwa promosi yang  didasarkan  pada  prestasi  kerja menggunakan hasil penilaian atas hasil kar- ya yang sangat baik. Dengan demikian pro- mosi  tersebut  dapat  dipandang  sebagai penghargaan  organisasi  atas  prestasi  kerja anggotanya.
Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Michael  E’en  (2015)  yang  mendapatkan pelaksanaan mutasi jabatan hanya memperhatikan pangkat tanpa melihat hasil kerja  hanya  mengunakan  syarat-syarat kepangkatan tanpa memperhatikan kompetensi  pegawai,  syarat  prestasi  kerja hanya  dinilai  berdasarkan  penilaian  DP-3 yang dinilai oleh atasan yang bersangkutan, pengalaman
kerja/jabatan hanya memperhatikan pengalaman pada tingkatan eselon,  tingkat  pendidikan  yang  tidak disesuaikan  dengan  kompetensi  jabatan, senioritas  dalam  kepangkatan  hanya diperhatikan  untuk  jabatan  pada  tingkatan eselon  II,  serta  pendidikan  dan  pelatihan yang diikuti setelah menduduki jabatan.
Adapun  fenomena  yang  di  amati dalam  pelaksanaan  mutas  seperti  di  atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  PNS  menyebutkan  bahwa Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK) Daerah  (Gubernur,  Walikota  atau  Bupati)
memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  dan memberhentikan Sekretaris Daerah Propinsi/
Kabupaten/Kota.  PPK  Daerah  Propinsi  juga mempunyai kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  PNS  dalam  dan  dari  jabatan struktural  eselon  II  ke  bawah  dan  jabatan fungsional  yang  jenjangnya  setingkat  dengan itu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Propinsi. Sedangkan, PPK Daerah Kabupaten/
Kota mempunyai kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  PNS  dalam  dan  dari  jabatan struktural  eselon  II  ke  bawah  dan  jabatan fungsional  yang  jenjangnya  setingkat  dengan itu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
Adanya  kewenangan  yang  begitu  besar dari  PPK  Daerah  bagaimanapun  telah  pula memunculkan  permasalahan-permasalahan dalam  konteks  pembinaan  kepegawaian daerah,  antara  lain  terdapat  kecenderungan penerapan  PP  Nomor  9  Tahun  2003  yang kurang proporsional oleh PPK Daerah. Dalam kaitan  ini,  seringkali  terjadi  pengangkatan, pemindahan  dan  pemberhentian  PNS  dalam dan dari jabatan struktural yang berlangsung tanpa  mengindahkan  norma  dan  prosedur kepegawaian.  Situasi  seperti  ini  seringkali menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan  diantara  pejabat  politis (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan
kalangan  birokrasi  di  bawahnya.  Bahkan, persoalan  seperti  ini  sering  menimbulkan pertentangan  yang  pada  gilirannya  berujung di pengadilan (PTUN).
Di  lingkup  Pemerintahan  Daerah, kecenderungan  penggantian,  pemindahan atau  penurunan  jabatan  lebih  terasa  dan menjadi  kekhawatiran  “yang  luar  biasa”  bagi pejabat-pejabat karier. Dalam hal ini, momen- momen  yang  dikhawatirkan  adalah  Pertama , saat  terjadinya  perpindahan  kekuasaan  dari pejabat  lama  kepada  pejabat  baru.  Tidak dipungkiri  bahwa  pergantian  pejabat  (baca: pimpinan)  di  suatu  instansi  pemerintah seringkali  berdampak  pada  penggantian  atau perpindahan  pejabat-pejabat  di  bawahnya. Kecenderungan  seperti  ini  didasari  oleh banyak  hal  yang  lebih  terkait  pada kepentingan-kepentingan  ( interests )  pejabat yang baru tersebut.
Mujahid, [Vol 5, No 2, 2018]
Penggantian  kepala  daerah  oleh pejabat  di  bawahnya  atau  mewakili,  ketika kepala  daerah  kembali  mencalonkan  diri (calon incumbent )  menjadi  momen  yang cukup  terasa  bagi  pejabat-pejabat  karier. Pejabat baru, atas nama untuk memperbaiki kinerja  Pemerintah  Daerah  seringkali mengganti  “gerbong”  di  bawahnya  dengan orang-orang kepercayaannya.
Kedua, saat  terjadinya  “perubahan rezim”  di  lingkup  Pemerintah  Daerah. Pergantian  pucuk  pimpinan  atau  kepala daerah  melalui  pemilu  kada  pun  seringkali menuai  dampak  bagi  pergantian  pejabat- pejabat  di  bawahnya.  Apalagi,  rezim  yang baru  ini  merupakan  bagian  atau  diusung dari  partai  politik  yang  berbeda  dengan rezim sebelumnya.
Atas  nama  penguatan  kinerja  dan loyalitas  yang  diperlukan  kepada  pucuk pimpinan,  rezim  baru  ini  tidak  jarang merombak “kabinet daerah” dengan pejabat -pejabat  yang  dianggap  sesuai  dengan selera  pimpinan.  Disini,  dapat  pula  terjadi adanya  “ bargaining ”  atau  praktek - praktek kemufakatan  terhadap  posisi  jabatan struktural  di  daerah.  Disisi  lain,  terungkap pula  temuan  bahwa  pemindahan/mutasi pegawai  atau  pejabat  serta  pengangkatan pegawai  dalam  dan  dari  jabatan  struktural daerah  dilakukan  melalui  mekanisme penyederhanaan/  perampingan  organisasi Pemerintah  Daerah.  Meski,  dalam  proses pemindahan/mutasi  pejabat/pegawai  serta pengangkatan  pegawai  dalam  dan  dari jabatan  struktural  daerah  tersebut  kurang memperhatikan  kepangkatan,  kompetensi dan  Diklat  yang  dimiliki  seorang  pegawai/ pejabat dimaksud.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  meyimpulkan  pelaksa- naan mutasi di pemerintahan provinsi Sula- wesi  Selatan  sudah  di  lakukan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku pada UU no 5 tahun 2014 ten- tang  aparatur  sipil  negara.  dalam  pelaksa- naanya,  mutasi  pada  aparatur  sipil  negara pemerintahan  provinsi  Sulawesi  Selatan  di kelompokkan  berdasarkan  prestasi  kerja, pengembangan  karir  dan  kelowongan  jab- atan,  dan  menyarankan  kepada  pihak  apa-
ratur  sipil  negara  di  lingkup  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan  tidak  memandang mutasi  itu  sebagai  sebuah  punishment (hukuman) melainkan memandang mutasi itu sebagai  suatu  motivasi  agar  terus  meningkat kualitas kerja dan pelayanannya.

## DAFTAR PUSTAKA
--Diana,  Salina.  2013.    Pengaruh  Mutasi  Jab- atan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Perum Perhutani Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu  Ekonomi  Ahmad  Dahlan.  Jakarta. Skripsi. Jakarta : Program, Sarjana
E’en,  Michael.  2015.  Studi  Tentang  Promosi Dan  Mutasi  Jabatan  Struktural  Pegawai Negeri  Sipil  Di  Kabupaten  Kutai  Barat. Universitas Mulawarman.
Fitri,  Rahmika.  2009.  Gambaran  Potensi Perawat ICU Dan HCU Serta Hubungann- ya  Dengan  Pendidikan,  Pelatihan  Dan Pengalaman Di Rumah Sakit Islam Jakar- ta  Cempaka  Putih.  Universitas  Indone- sia.  Depok.  Skripsi.  Depok  :  Program, Sarjana
Kalangi, Roosje. 2015. Pengembangan Sumber Daya  Manusia  Dan  Kinerja  Aparatur SIpil  Negara  Di  Kabupaten  Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Selatan. IPDN Sulawesi Utara.
Philips,    2014.    Pelaksanaan  Mutasi  Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dae- rah  Dari  Kabupaten  Kutai  Barat  Ke  Ka- bupaten  Mahakam  Ulu.    Jurnal  Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No.3 2014
Rayadi,  2012.  Faktor  Sumber  Daya  Manusia Yang  Meningkatkan  Kinerja  Karyawan Dan  Peruhasaan  Di  Kalbar.  AMIK  Panca Bhakti Pontianak. Pontianak.
Sony,  Budi  &  Euis.    2012.    Analisis  Pengaruh Pengembangan  SDM  Terhadap  Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dae- rah Kabupaten Karawang. Provensi Jawa Barat.
Mujahid, [Vol 5,No 2, 2018] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
Sugiono,    2013.    Metode  Penelitian  Kuanti- taf, Kualitatif Dan R&D. Cetakan Ke-19. Bandung: Alfabeta
Sugiono,    2014.    Memahami  Penelitian Kualitatif.  Cetakan  Kesembilan.  Ban- dung: Alfabeta
Suyadi,  2016.    Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Peningkatan  Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 1 Delanggu.  IAIN  Surakarta.  Surakarta. Tesis. Surakarta : Program, Megister
Wahyu,  Muhammad.  2014.    Analisis Pelaksanaan  Mutasi  Jabatan  Di Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara. Univesitas  Hasanuddin.    Makassar. Skripsi. Makassar : Program, Sarjana