## EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Slamet Winaryo* FKIP, Universitas Palangka Raya
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: Desember 2019 Disetujui: Februari 2020 Kata Kunci: Evaluasi Program, Pendidikan
Berkualitas dan Terakses, Pendidikan Dasar.
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  keterlaksanaan program  penyelenggaraan  kebijakan  pendidikan  berkualitas  dan  terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  evaluatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik:  wawancara  mendalam,  observasi  partisipan,  dan  studi dokumentasi.  Penetapan  informan  sebagai  sumber  data  dilakukan  dengan teknik purposive  sampling .  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan pola  interaktif  Miles  dan  Huberman  (1994).  Pengecekan  keabsahan  data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  program  penyelenggaraan pendidikan  berkualitas  dan  terakses  pada  jenjang  pendidikan  dasar  masih belum  optimal  dilaksanakan,  disebabkan  belum  efektifnya  keterlaksanaan strategi perencanaan, sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan, dan standar pelayanan minimal. Korespondensi: Abstract Slamet Winaryo* Universitas Palangka Raya Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Palangka Raya E-mail: slamet.winaryo@fkip.upr.ac.id In  general,  this  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  quality education  policy  implementation  programs  and  are  accessed  at  the  level  of elementary  education  in  Central  Kalimantan  Province.  This  research  is  an evaluative descriptive study. Data collection is done by techniques: in-depth interviews, participant observation, and study documentation. Determination of  the  informant  as  a  source  of  data  is  done  by  using  purposive  sampling technique.  Data  analysis  was  performed  using  the  interactive  patterns  of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses a degree of credibility, transferability, and confirmability. The results showed that in general the program of providing quality education and being accessed at the level of elementary education was still not optimally implemented, due to the ineffectiveness  of  planning  strategies,  quality  assurance  systems,  national education standards, and minimum service standards.

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan  merupakan  instrumen  penting  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  cerdas, masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. Pendidikan harus menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat,  dan  oleh  karena  itu  diperlukan pendidikan  yang  berkualitas  yang  mampu  mengintegrasikan  keseimbangan  nilai-nilai pendidikan itu sendiri sebagaimana dinyatakan Ki Hajar Dewantara adanya keseimbangan antara daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Melalui pendidikan manusia akan terlepas dari kebodohan,

## Equity in Education Journal (EEJ)
 EEJ 2020 All Rights Reserved Volume 2, Nomor 1, 1-10 Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej ISSN: 2686-0031 (Print ) EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya
kemiskinan,  dan  keterbelakangan  (Muyasana,  2011).  Betapa  pentingnya  persoalan mencerdaskan  bangsa  bagi  suatu  negara,  sehingga  para  pendiri  negara (founding  fathers) telah memikirkan jauh ke depan terhadap pentingnya bangsa yang cerdas,berkualitas, dan berkarakter; karena  kebesaran  suatu  bangsa  seringkali  diukur  dari  sejauhmana  masyarakatnya  mengenyam pendidikan,  semakin  tinggi  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  maka  semain majulah bangsa tersebut (Sonhadji, 2007).
Alinea  ke-4  (keempat)  Pembukaan  UUD  1945  secara  tegas  menyatakan  salah  satu Tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib  membiayainya.  Dalam  upaya  mengemban  amanah  UUD  1945  tersebut,  menjadi  suatu keniscayaan  bagi  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  dan  membiayai  pendidikan  dasar  bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga secara operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  dalam  pasal  34  ayat  (2)  menyatakan  bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya.  Lebih  lanjut,  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dalam pasal  49  dinyatakan  bahwa  dana  pendidikan  selain  gaji  dialokasikan  minimal  20%  dari  APBN dan APBD.
Mencermati  kembali  peraturan  perundangan  tersebut  di  atas  secara  eksplisit  dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun berada wajib mengenyam pendidikan dasar  yang  berkualitas  dan  dalam  hal  ini  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan  anggaran  yang  memadai  untuk  menjamin  keterlaksanaan  pendidikan  dasar “gratis” bagi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang  keberadaannya  paling  penting  dalam  kerangka  pendidikan  nasional  (Nugroho,  2012). Setiap orang mengakui bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar seseorang tidak mungkin dapat mengikuti  pendidikan  menengah  maupun  pendidikan  tinggi.  Melalui  pendidikan  dasar  peserta didik  dibekali  kemampuan  dasar  yang  terkait  dengan  kemampuan  berpikir  kritis,  membaca, menulis,  berhitung,  penguasaan  dasar-dasar  untuk  mempelajari  sainstek,  dan  kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat; sehingga  keberhasilan  mengikuti  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  berikutnya  yang  lebih tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar (Ali, 2009).
Kewajiban  dalam  pemenuhan  anggaran  minimal  20%  dari  APBD  pada  jenjang pendidikan dasar tersebut menjadi keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah,  termasuk  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dimana  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir  sejak tahun  2009  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah  berkomitmen  untuk  melaksanakan amanah  perundangan  tersebut  dengan  mengalokasikan  anggaran  daerah  sebesar  20%  dalam bidang  pendidikan;  melalui  komitmen  tersebut  diharapkan  target  capaian  tujuan  pendidikan berkualitas  dan  terakses  pada  jenjang  pendidikan  dasar  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dapat segera  terwujud.  Tilaar  (2008)  menyatakan  agar  penyelenggaraan  suatu  kebijakan  pendidikan dapat berjalan dengan efektif diperlukan koordinasi dan sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah  kabupaten/kota  dengan  pemerintah  provinsi,  disamping  pula  memerlukan  penanganan yang  lebih  komprehensif,  efektif  dan  efisien  serta  mengikutsertakan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan,  merencanakan,  melaksanakan,  dan  bertanggung  jawab  atas pembangunan daerahnya.
Penyelenggaraan  pendidikan  yang  efektif  dan  efisien  guna  mewujudkan    target penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terakses diperlukan Norma, Standar, Prosedur dan  Kriteria  (NSPK)  sektor  pendidikan  yang  mengatur  terhadap  implementasi  8  (delapan) Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  serta  kerja  keras,  komitmen,  konsistensi  dalam mengimplementasikan  semua  peraturan  perundang-undangan  sektor  pendidikan  dan  peraturan perundang-undangan  otonomi  daerah  secara  bersinergi.  Bagaimanapun  strategi  dalam  menjaga keseimbangan pencapaian target kualitas pendidikan dan target akses pendidikan harus menjadi
keniscayaan.Sebab  pada  kenyataan  selalu  terjadi  ketidakseimbangan  antara  penyelenggaraan pendidikan  yang  berkualitas  dan  terakses  dengan  berbagai  penyebab.  Masyarakat  sangat menaruhkepercayaan  kepada  lembaga  satuan  pendidikan  dalam  proses  pembelajaran  mendidik anak  bangsa, oleh sebab  itu kepercayaan tersebut harus dijawab dengan pembuktian pelayanan yang  maksimal  terhadap  kualitas  dan  aksesnya,  sehingga  merupakan  suatu  kewajiban  bagi penyelenggara  pendidikan  untuk  menyediakan  lembaga  pendidikan  yang  dapat  memberikan penjaminan mutu (quality assurance) bagi para lulusannya.
Bertolak  dari  uraian  tersebut  di  atas,  secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  keterlaksanaan  program  penyelenggaraan  kebijakan  pendidikan  berkualitas  dan terakses  pada  jenjang  pendidikan  dasar  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dilihat  dari  aspek:  (a) strategi perencanaan, (b) pelaksanaan dan capaian sistem penjaminan mutu, (c) pelaksanaan dan capaian  standar  nasional  pendidikan,  dan  (d)  pelaksanaan  dan  capaian  standar  pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  evaluatif  yang  dilaksanakan  di  Dinas Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebagai  SKPD  pelaksana  dan  penanggung  jawab  dari penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan  Tengah.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fenomena  atau  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki (Suprayogo  dan  Tobroni,  2001).  Dalam  pelaksanaannya  penelitian  deskriptif  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  evaluatif,  dimana  peneliti  bermaksud  mengumpulkan  data tentang  implementasi  dari  suatu  kebijakan/program  yang  sudah  dilakukan  (Arikunto,  2010). Pendekatan  evaluatif  pada  dasarnya  terpusat  pada  rekomendasi  akhir  yang  menegaskan  bahwa suatu  obyek  evaluasi  dapat  dipertahankan,  ditingkatkan,  diperbaiki  atau  bahkan  diberhentikan sejalan  dengan  data  yang  diperoleh.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik:  (1) wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  (2)  observasi  partisipan  ( participant  observation ), dan (3) studi dokumentasi ( study of document ). Penetapan  informan  yang  menjadi sumber data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling ,  sehingga  ditetapkan  para sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pejabat  eselon  2  (dua)  dan  eselon  3  (tiga)  yang bertugas  di  SKPD  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Analisis  data  dilakukan dengan  menggunakan  pola  interaktif  Miles  dan  Huberman  (1994).  Pengecekan  keabsahan  data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan ( credibility ) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Perencanaan Pendidikan Berkualitas dan Terakses
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  tentang  strategi  perencanaan  pendidikan berkualitas  dan  terakses  jenjang  pendidikan  dasar,  diketahui  bahwa  pada  umumnya  semua pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi se-Kalimantan Tengah telah menyusun rencana strategis  pendidikan  untuk  5  (lima)  tahunan.  Penyusunan  perencanaan  strategis  ini  telah dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam  UU Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  tahapan,  tata  cara,  penyusunan,  pengendalian  dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain  itu  juga dilakukan dengan  mengacu pada  Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang RPJMD  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2010-2015,  sebagai  dasar  penyusunan  Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan. Beberapa temuan mendasar lainnya yang ditemukan  di  lapangan  terkait  strategi  perencanaan  pendidikan  dasar  di  Kalimantan  Tengah menemukan  berbagai  kendala  dalam  perencaan  strategis,  antara  lain:  masih  lemahnya  input data,  penetapan  target  indikator  capaian  kinerja  belum  sinergi  antara  kabupaten/kota  dengan
provinsi,  kabupaten/kota  belum  membuat  dokumen  perencanaan  operasional  pendidikan  dasar sebagaimana  diatur  dalam  PP  Nomor  38  Tahun  2007  bahwa  perencanaan  strategis  disusun pemerintah  pusat  dan  provinsi,  sedangkan  pemerintah  kabupaten/kota  harus  menyusun perencanaan  operasional  berdasarkan  perencanaan  strategis  tersebut;  namun  demikian  dalam faktanya  hampir  semua  SKPD  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  belum  secara  khusus menyiapkan  dokumen  perencanaan  operasional  pendidikan.  Hal  lainnya  yang  menjadi  kendala adalah  terkait  dengan  terbatasnya  anggaran  pendidikan  di  kabupaten/kota,  dimana  anggaran pendidikan  yang  dialokasikan  20%  dari  APBD  kabupaten/kota  tersebut  juga  digunakan  untuk belanja gaji pegawai/guru.
Studi  yang  dilakukan  USAID  (2014)  menemukan  bahwa  pelaksanaan  Wajardiknas mengalami  berbagai  kendala  termasuk  yang  berkaitan  dengan  penganggaran.  Walaupun  pada umumnya pemerintah daerah di Indonesia telah mengalokasikan rata-rata 30,4% belanja daerah untuk  pendidikan,  namun  23,4%  dipergunakan  untuk  membiayai  belanja  pegawai.  Sementara anggaran  untuk  program  pembangunan  pendidikan  yang  terdiri  dari  pemenuhan  infrastruktur, aksesibilitas  dan  mutu  hanya  sebesar  7%.  Tingginya  belanja  pegawai  tersebut  mencerminkan penggunaan  anggaran  pendidikan  sebagian  besar  hanya  diperuntukkan  kepada  pemenuhan kebutuhan  biaya  tenaga  pengajar  atau  pegawai.  Dalam  laporannya  World  Bank  (2013) menyatakan separuh dari anggaran program Wajardiknas dibelanjakan untuk membayar gaji dan tunjangan  guru;  dan  sayangnya  berbagai  studi  mengungkap  besarnya  alokasi  anggaran  untuk guru  belum  berhasil  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  di  sekolah  (Article  33  Indonesia, 2019). Craw (2014) dalam studinya menyatakan pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien berhubungan  positif  dengan  performa  pendidikan.  Efisiensi  merupakan  isu  penting  dalam pendanaan pendidikan. Efisiensi mendorong penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk hasil yang  optimal.  Efisiensi  dalam  pemanfaatan  anggaran  dengan  cara  yang  optimal  akan memberikan  hasil  pendidikan  yang  terbaik.  Efisiensi  diukur  dengan  membandingkan  antara input dengan output atau outcome .  Efisiensi  pendanaan  pendidikan  membandingkan  anggaran pendidikan dengan hasil pendidikan. Oleh karena itu Ikrom dkk (2015) menyarankan hendaknya pengalokasian anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah tidak didominasi untuk pembiayaan belanja  pegawai  saja,  melainkan  secara  proporsional  untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pendidikan  termasuk  proses  belajar  mengajar  yang  seharusnya  ditunjang dengan  pengalokasian  anggaran  yang  memadai  dalam  pemenuhan  infrastruktur  pendidikan, jaminan  akses  yang  adil  dan  mutu  yang  baik  termasuk  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM).  Lebih  lanjut  dijelaskan  perlunya redesign dan  revitalisasi dalam  pemanfaatan  anggaran  pendidikan  dari  APBN  dan  APBD  untuk  pembangunan pendidikan  di  luar  pemenuhan  gaji  pegawai  dan  guru  apabila  benar-benar  memiliki  komitmen untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar 12 tahun secara merata dan berkualitas.

## Pelaksanaan dan Capaian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Setiap  satuan  pendidikan  harus  dapat  memberikan  penjaminan  mutu  kepada masyarakat, yaitu kepastian terhadap terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dalam upaya  memberikan  kepastian  penjaminan  mutu  kepada  setiap  peserta  didik  yang  belajar  di lembaga  satuan  pendidikan  secara  optimal.  Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui bahwa  dalam  implementasinya  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  belum  optimal  dalam mengimplementasikan  Permendiknas  Nomor  63  Tahun  2009.  Daerah  kabupaten/kota  belum memiliki  regulasi  daerah  terkait  sistem  penjaminan  mutu.  Dengan  adanya  regulasi  terkait penjaminan mutu pendidikan diharapkan akan menghasilkan tingkatan kualitas pendidikan yang jelas di setiap satuan pendidikan sesuai kelompoknya  yaitu satuan pendidikan kelompok SPM, dan  satuan  pendidikan  kelompok  SNP.  Persoalan  lainnya  yang  ditemukan  di  lapangan  dalam adalah  terkait  dengan  belum  optimalnya  koordinasi  dan  sinergi  dari  para  pihak  penyelenggara pendidikan  di  daerah.  Dengan  belum  tersedianya  regulasi  daerah  tentang  sistem  penjaminan mutu pendidikan dasar serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder
berdampak  pada  cukup tingginya  disparitas  mutu  pendidikan  antar  lembaga  satuan  pendidikan dasar  di  daerah  perkotaan  dan  pedalaman  pada  masing-masing  wilayah  kabupaten/kota. Permasalahan  terkait  dengan  belum  efektifnya  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  di  daerah juga  diungkap  Rahwati  (2019)  dimana  pada  realitanya  pelaksanaan  sistem  penjaminan  mutu pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  di  berbagai  daerah  belum  terlaksana  dengan  baik antara  lain  disebabkan  kurangnya  keterlibatan  seluruh stakeholder pendidikan  dalam mendukung  perencanaan  penyusunan  mutu  serta  belum  optimalnya  dukungan  anggaran  yang memadai dalam penyusunan/pemetaan mutu.
Kemdikbud  (2016)  menjelaskan  seluruh  pemangku  kepentingan  di  satuan  pendidikan harus  memiliki  komitmen  untuk  mengimplementasikan  program  dan  kegiatan  pemenuhan  8 standar  nasional  pendidikan.  Rencana  pemenuhan  mutu  sedikitnya  berisikan  tanggung  jawab pelaksana,  dilengkapi  dengan  kerangka  waktu,  tenggang  waktu  dan  ukuran  keberhasilan. Implementasi  pemenuhan  mutu  satuan  pendidikan  merupakan  realisasi  seluruh  program  dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan  pendidikan  yang  harus  dikerjakan  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan;  sehingga implementasi penjaminan mutu dalam konteks sistem pendidikan dalam kerangka akuntabilitas publik  penyelenggaraan  pendidikan,  sudah  seharusnya  ada.  Setiap stakeholder memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan  yang  bermutu. Penjaminan dan peningkatan mutu  merupakan  serangkaian  proses  dan  sistem  yang  saling  berkaitan  untuk  mengumpulkan, menganalisa,  dan  melaporkan  data  tentang  kinerja  dan  mutu  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  program  dan  lembaga  pendidikan  (Satori,  2010).  Proses  penjaminan  mutu mengidentifikasi  aspek  pencapaian  dan  prioritas  peningkatan,  menyediakan  data  sebagai  dasar perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  serta  membantu  membangun  budaya  peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian  mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan  menengah dikaji berdasarkan  8  SNP  dari  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Berdasarkan  kondisi tersebut menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder untuk dapat segera  merealisasikan  regulasi  terkait  sistem  penjaminan  mutu  sebagaimana  diamanatkan Permendiknas  Nomor  63  Tahun  2009  untuk  menaikkan  tingkat  kecerdasan  kehidupan  bangsa melalui pendidikan.

## Pelaksanaan dan Capaian Standar Nasional Pendidikan
8 (delapan) SNP harus dijadikan target dan diupayakan pemenuhannya di setiap satuan pendidikan.  Sebab  standar  nasional  pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam  rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.  Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  pencapaian  SNP  pada  jenjang pendidikan  dasar  masih  belum  optimal,  hal  ini  tercermin  dari  data  jumlah  satuan  pendidikan yang  terakreditasi  A  (amat  baik)  jumlahnya  sangat  sedikit  dan  justru  nilai  akreditasi  satuan- satuan  pendidikan  dasar  masih  didominasi  dengan  peringkat  akreditasi  C  (cukup).  Hal  ini disebabkan  strategi  pembinaan  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  pemenuhan  8  SNP  belum tepat dan belum fokus, oleh karenanya diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah  kabupaten/kota  dan  provinsi  dalam  menetapkan  strategi  pencapaian  SNP  dengan tolak  ukur  hasil  akreditasi  sekolah/madrasah  yang  selama  ini  belum  dimanfaatkan  untuk pertimbangan perencanaan pembinaan SNP di satuan pendidikan.
Hasil pertemuan koordinasi nasional BAN S/M (2020) mengungkap bahwa selama ini hasil  rekomendasi  akreditasi  yang  telah  disusun  oleh  BAN  S/M  provinsi  belum  sepenuhnya ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota.    Hal  tersebut  yang menyebabkan proses perbaikan mutu pendidikan di daerah tidak dapat diselesaikan secara tepat dan  komprehensif  berbasis  data.  Secara  umum  rekomendasi  hasil  akreditasi  dapat ditindaklanjuti  langsung  oleh  sekolah/madrasah,  namun  rekomendasi  yang  bersifat  kebijakan perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang jelas agar semua hasil rekomendasi yang diberikan oleh BAN S/M provinsi dapat ditindaklanjuti
dengan  tepat  dan  cermat  oleh  pemerintah  daerah.  Koordinasi  diperlukan  untuk  dapat memonitoring  implementasi  hasil  rekomendasi  akreditasi  yang  telah  disusun  oleh  BAN  S/M Provinsi.  Implementasi  hasil  rekomendasi  akreditasi  menjadi  sangat  penting  untuk meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  BAN  S/M  sekaligus  memberikan pembelajaran kepada setiap satuan pendidikan  yang telah diakreditasi untuk lebih  serius dalam mengelola  layanan  pendidikan  kepada  masyarakat.  Akreditasi  merupakan  salah  satu  strategi pembangunan  pendidikan  nasional  (UU  Nomor  20  Tahun  2003).  Akreditasi  sekolah/madrasah merupakan  proses  penilaian  secara  komprehensif  terhadap  kelayakan  satuan  atau  program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk  yang  diterbitkan  oleh  suatu  lembaga  yang  mandiri  dan  profesional.  Melalui  akreditasi diharapkan  menjadi  pendorong  dan  dapat  menciptakan  suasana  kondusif  bagi  perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan,  serta  terus  berusaha  mencapai  mutu  yang  diharapkan  (BAS/M,  2020).  Hasil akreditasi dari suatu lembaga pendidikan (sekolah) menjadi bukti yang nyata atas mutu sekolah, kriteria  tertinggi  yaitu  “A”  diartikan  sebagai  suatu  pengakuan  atas  keunggulan  yang  dimiliki sekolah tersebut (Sumintono, 2013).
Realita  lainnya  terkait  dengan  pelaksanaan  dan  capaian  8  SNP  adalah  masih  banyak ditemukan kelemahan  yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan Standar Isi (kurikulum), Standar  Pembiayaan,  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  Standar  Sarana  dan Prasarana,  dan  Standar  Penilaian.  Pada  Standar  isi  (kurikulum)  satuan  pendidikan  cenderung memakai  pola  adopsi  bahkan  duplikasi.  Standar  pembiayaan  pendidikan  dasar  yang  diatur melalui  dana  BOS  masih  belum  mencukupi.  Sedangkan  pada  Standar  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  diketahui  bahwa  kualifikasi  guru  banyak yang  belum  S1/D-4  dan  belum  bersertifikasi;  hal  ini  akan  sangat  mempengaruhi  kualitas  dan profesionalisme  para  guru  dalam  melaksanakan  proses  pembelajaran  di  sekolah.  Walaupun bukan  menjadi  satu-satunya  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pembelajaran,  namun  semua komponen  pendidikan  tidak  akan  berguna  bagi  terjadinya  perolehan  pengalaman  belajar maksimal  bagi  peserta  didik  bilamana  tidak  didukung  oleh  keberadaan  guru  yang  profesional (Bafadal,  2003).  Guru  professional  merupakan  pendidik  yang  berkualitas,  berkompetensi,  dan pendidik  yang  dikehendaki  untuk  mendatangkan  prestasi  belajar  serta  mampu  mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik (Hamalik,  2006);  terlebih  pada  jenjang  sekolah  dasar,  kualitas  pendidikan  dasar  sangat tergantung kepada tingkat profesionalisme guru (Bafadal, 2003).
Mencermati  temuan  penelitian  tersebut  di  atas,  menjadi  suatu  keniscayaan  bagi pemerintah  daerah  kabupaten/kota  untuk  melakukan redesign  policy/strategy termasuk  pula melakukan koordinasi yang sinergis dengan berbagai stakeholder. Hasibuan (2017) menyatakan strategi  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  berorientasi  pada  peningkatan  mutu  menuju pencapaian  standar  nasional  pendidikan  menuntut  komitmen  penuh  dari  seluruh  segenap pemangku  kepentingan  pendidikan  yang  secara  sinergis  melalukan  berbagai  upaya  dan terobosan.  Dalam  otonomi  pendidikan,  sebenarnya  terbuka  peluang  yang  cukup  besar  untuk membuat  pendidikan  di  daerah  menjadi  lebih  berkualitas.  Hal  ini  terjadi  karena  kepala  daerah saat  ini  memiliki  kewenangan  yang  penuh  dalam  menentukan  kualitas  sekolah  di  daerahnya masing-masing  melalui  sistem  rekrutmen  guru,  rekrutmen  siswa,  pembinaan  profesionalisme guru,  rekrutmen  kepala  sekolah,  penentuan  sistem  evaluasi,  dan  sebagainya.  Jadi  dalam  era otonomi,  berbicara  tentang  kualitas  pendidikan  tergantung  pada  maunya  daerah,  atau  dalam terminologi school based management , kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung  pada  komitmen  daerah  untuk  merumuskan  visi  dan  misi  di  daerahnya  masing- masing.  Jika  daerah  cukup  visioner,  pengembangan  sektor  pendidikan  akan  memiliki  peluang yang  besar  untuk  dapat  memenuhi  standar  kualitas  sesuai  dengan  harapan  para stakeholder . Manakala  pemerintah  daerah  memiliki political  will yang  kuat  dan  kemudian  disertai  dengan kebijakan  yang  mengedepankan  arti  penting  pendidikan  sebagai  upaya human  investment di
daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya.

## Pelaksanaan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar  pelayanan  minimal  pendidikan  dasar  adalah  merupakan  tolok  ukur  kinerja pelayanan  pendidikan  dasar  yang  diselenggarakan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Oleh sebab itu tanggung jawab  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dasar  pada level  standar  pelayanan  minimal  merupakan  suatu  keharusan  sebelum  satuan  pendidikan tersebut  mencapai  level      kualitas      standar  nasional      pendidikan.  Berdasarkan  hasil  temuan penelitian  diketahui  bahwa  persoalan  mendasar  dalam  implementasi  SPM  pada  jenjang pendidikan  dasar  di  kabupaten/kota  adalah  belum  tersedianya  regulasi  daerah  yang  mengatur standar  pelayanan  minimal  pendidikan  dasar,  terutama  yang  terkait  dengan  standar  pelayanan minimal  jarak jangkau pemukiman masyarakat dengan lembaga satuan pendidikan pada daerah pedesaan  yang ditempuh dengan  jalan kaki tidak melebihi 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.  Demikian  pula  standar  guru  dan  kepala  sekolah,  standar  sarana  penunjang  berupa laboratorium  IPA  dan  perpustakaan  menjadi  sangat  penting  dalam  mewujudkan  kualitas pembelajaran, dan  faktanya  masih  banyak satuan pendidikan di daerah pedalaman  yang  belum terpenuhi.  Akibatnya  capaian  APK/APM  SMP/MTs  di  Kalimantan  Tengah  pada  tahun  2012 masih  relatif  rendah,  yaitu  sebesar  63,93%  untuk  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  SMP/MTS dan  83,97%  untuk  pencapaian  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  SMP/MTs  atau  masih  jauh  di bawah  target  capaian  nasional  minimal  95%.  Jika  melihat  komitmen  pemerintah  provinsi Kalimantan  Tengah  periode  2010-2015  dan  mencermati  komitmen  pemerintah  dalam  empat tahun terakhir ini dengan telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBD provinsi, maka sesungguhnya hampir tidak ada alasan pembenaran terhadap kegagalan pencapaian  target kinerja  tersebut.  Seharusnya  semua  pihak  penyelenggara  pendidikan  dapat  mengoptimalkan ketersediaan  anggaran  tersebut  untuk  mencapai  target  capaian  kinerja  pendidikan  berkualitas dan terakses sebagaimana yang ditargetkan dalam skala provinsi maupun skala nasional.
SPM  pada  hakikatnya  merupakan  tolak  ukur  kinerja  layanan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Kabupaten/Kota  dan  oleh  satuan  pendidikan  sesuai  Permendikbud  23 Tahun  2013  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  Dasar  Kabupaten/Kota.  Dengan adanya pelaksanaan kebijakan SPM diharapkan SPM diprioritaskan agar mampu meningkatkan kesejahteraan  rakyat  sebagai  cerminan  negara  yang  sejahtera  berdasarkan  paradigma  “ Good Governance” (Wijanarti,  2016) . SPM  harus  diprioritaskan  karena  didesain  sebagai  instrumen untuk  memenuhi  SNP  secara  bertahap  (Dikdas  Bantul,  2014),  sehingga  praktis  pemerintah daerah kabupaten/kota harus secara bertahap melaksanakannya dengan penuh komitmen. Selain itu  hal  mendasar  lainnya  yang  tidak  kalah  penting  dan  harus  mendapatkan  perhatian  adalah terkait  minimnya  pemahaman  SPM  oleh  satuan  pendidikan  itu  sendiri,  keterbatasan  anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khususnya peraga IPA, kualitas SDM baik guru maupun kepala sekolah masih kurang dan kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah (Nuryani, 2014). Berdasarkan kondisi tersebut praktis diperlukan komitmen dan kepedulian yang kuat dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemenuhan SPM pada berbagai  satuan pendidikan  di  wilayahnya.  Namun  demikian  Hasibuan  (2017)  menyatakan  jika  hanya kepedulian dan komitmen dari pemerintah daerah saja tidak cukup, masih harus ada agenda aksi dan grand  design secara  komprehensif  untuk  mengaktualisasikan  pembangunan  bidang pendidikan  di  daerah  yang  bersangkutan,  hal  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  antara lain dapat mencakup aspek-aspek: (a) besarnya alokasi budget dan manajamen budget yang baik untuk  sektor  pendidikan,  (b)  peningkatan  profesionalisme  guru,  kepala  sekolah  dan  tenaga kependidikan  lainnya,  (c)  sistem  pembelajaran  yang  memberdayakan  semua  potensi  peserta didik,  (d)  peningkatan  peran  serta  masyarakat,  (e)  peningkatan  partisipasi  pendidikan  di berbagai  jenjang  pendidikan,  (f)  pengembangan  kurikulum  yang  mampu  menjawab  perubahan
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  era  global,  (g)  sistem  evaluasi  yang  mampu memberdayakan  peserta  didik,  guru  dan  orangtua  peserta  didik,  dan  (h)  ketersediaan  sarana- prasarana  minimal  pendidikan,  agar  sekolah  dapat  menerapkan  prinsip quality  assurance dan total quality manajement di bidang pendidikan secara konsisten.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  strategi  perencanaan  pendidikan  telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih belum optimal  dan  perlu  dilakukan  peningkatan  pelaksananaannya  yang  lebih  efektif.  Beberapa kelemahan dalam strategi perencanaan antara lain: Input kualitas data perencanan relatif lemah, belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam penetapan target indikator kinerja belum terpadu antara  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Selain  itu  belum  tersediannya  dokumen perencanaan  operasional  pendidikan  dasar  di  kabupaten/kota  sebagaimana  diamanatkan  PP Nomor  38  Tahun  2007  harus  menjadi  perhatian  bersama;  (2)  pelaksanaan  dan  capaian  sistem penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dalam  praktiknya  melekat  dalam  tugas  keseharian  para pendidik  di  setiap  satuan  pendidikan.  Beberapa  kriteria  masih  belum  tercapai  yang  disebabkan belum  optimalnya  pelaksanaan  di  lapangan.  Hal  ini  terjadi  akibat  pemahaman  yang  masih kurang  dari  para  penyelenggara  pendidikan  itu  sendiri,    belum  tersedianya  regulasi  daerah tentang sistem penjaminan mutu sehingga menjadi kendala dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, serta komitmen terhadap pelaksanaan dan prinsip sistem penjaminan mutu  pendidikan  dasar  masih  harus  dibangun  yang  lebih  baik  secara  berkelanjutan,  terencana, sistematis,  kerangka  waktu  yang  jelas,  target  capaian  jelas  dan  terukur,  serta  menghormati otonomi  satuan  pendidikan;  (3)  pelaksanaan  dan  capaian  standar  nasional  pendidikan  dasar dalam praktiknya telah sesuai regulasi nasional, namun hasilnya masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.  Dengan  tolok  ukur  hasil  akreditasi  sekolah/madrasah  setiap  satuan  pendidikan dapat  dinilai  tingkat  pemenuhan  delapan  standar  nasional  pendidikan  dan  sekaligus  untuk memperoleh  predikat  satuan  pendidikan  berstandar  nasional  pendidikan;  dan  (4)  pelaksanaan dan  capaian  standar  pelayanan  minimal  pendidikan  dasar  dalam  praktiknya  perlu  ditingkatkan agar  lebih  optimal.  Masih  banyak  lembaga  satuan  pendidikan  di  daerah  pedalaman/terpencil belum  memenuhi  standar  pelayanan  minimal  dan  belum  layak  operasional.  Sangat  penting pemenuhan  standar  minimal  ketersediaan  guru  yang  berkualifikasi  S1/D-4  dan  bersertifikasi, standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  minimal,  serta  standar  minimal  jarak  jangkau pelayanan  masyarakat  terhadap  lembaga  satuan  pendidikan  dasar.  Selain  itu  juga  belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  para Pejabat  Eselon  III  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  serta  Kepala Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  telah  memberikan dukungan  penuh  terhadap  keterlaksanaan  seluruh  proses  penelitian,  serta  redaksi Equity  in Education  Journal  (EEJ) yang  telah  memberikan  kesempatan  artikel  kami  ini  dapat  dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2009). Pendidikan  untuk  Pembangunan  Nasional:  Menuju  Bangsa  Indonesia  yang Mandiri dan Berdaya Saing. Bandung: INTIMA. Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Article  33  Indonesia.  (2019). Pendanaan  Pendidikan  Dasar  Gratis  Berkualitas  di  Indonesia . Diterima dari https://media.neliti.com/media/publications/774-ID-pendanaan- pendidikan-dasar-gratis-berkualitas-di-indonesia.pdf.
Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN  S/M).  (2020). Pedoman  Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
Bafadal,  I.  (2003). Peningkatan  Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar  dalam  Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Craw,  J.  (2014). Statistic  of  the Month: Education  Performance, Equity  and Efficiency ,  Center on International Education Benchmarking. Diterima dari
http://www.ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month- education-performance-equity- and-efficiency/.
Dikdas Bantul. (2014). Evaluasi SPM Dikdas Bantul. Yogyakarta: Dikdas Kabupaten Bantul.
Hamalik, O. (2006) Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan  Kompetensi . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara: Pokok-Pokok Pikirandan Kajian Aktual Dewan Riset Daerah Sumatera Utara. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Ikrom,  A.,  Taufik,  A.,  Hendri,  A.  F.,  Prayitno,  H.,  Darmawan,  R.,  Sudarno,  R.,  &  Rohani,  S. (2015). Peta  Jalan  Pendidikan  12  Tahun  di  Indonesia. Jakarta:  Jaringan  Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud).  (2016). Pedoman  Umum  Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Miles,  M,  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press. Mulyasana,  D.  (2011). Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing. Bandung:    PT.  Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  P.  J.  (2012).  Pengembangan  Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar  pada  Daerah Terpencil Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Manajemen Pendidikan, 23(6), 513-531. Nuryani,  K.  (2014). Evaluasi  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  Dasar  SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014 . Skripsi tidak  dipublikasikan,  Universitas  Negeri  Yogyakarta:  Program  Studi  Pendidikan Ekonomi. Diterima dari: https://eprints.uny.ac.id/16070/.
Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)  Nomor  63 Tahun  2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Kota.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara,  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
Rahwati,  D.  (2019).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  dalam  Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Indonesian Journal of Education Management and Adninistration Review, 3(1), 13-24. doi: http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945. Satori, D. (2010). Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan . Bandung: UPI.
Sonhadji,  A.  (2007,  14  September). Optimalisasi  dalam  Rangka  Penjaminan  Mutu  Program Studi  S1  PGSD. Makalah  disajikan  pada  Workshop  Optimalisasi  Tata  Pamong  S-1 PGSD Universitas PGRI Adibuana. Surabaya.
Sumintono, B. (2013). Sekolah Unggulan:  Pendekatan Pengembangan  Kapasitas Sekolah. JMP IKIP PGRI Semarang, 2(1). doi: https://doi.org/10.26877/jmp.v2i1.401. Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). Metodologi  Penelitian Sosial Agama. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Tilaar,  H.  A.  R.  (2008). Manajemen  Pendidikan  Nasional  Kajian  Pendidikan  Masa  Depan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  (UU)  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Wijanarti,  N.  (2016).  Evaluasi  Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  berdasarkan  Prinsip
Good Governance di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 207- 218.
World Bank (2013). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia . Ringkasan. Report No.
73359-ID. Diakses tanggal 20 Maret 2019, dari:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/130951468042888437/pdf/733590BAHA SA0S0Box0377373B00PUBLIC0.pdf.