ISSN    : 2302 - 1590 E-ISSN: 2460 – 190X
ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 (192-209)
ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI

## VARIABEL INTERVENING

## Jolianis
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi  STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat
Email : jolianiskoto@ymail.com
Submitted: 2016.06.21 Reviewed:2016.06.30Accepted: 2016.06.30 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633

## Abstract
The purpose of this study is to investigate and analyze: 1) The  influence of the PAD to economic growth, 2) Effect of DAU to economic growth. 3) Effect of DAK to economic growth, 4) Effect of PAD against poverty, 5) Effect of DAU against  poverty.  6)  Effect  of  DAK  against  poverty,  7)  The  effect  of  economic  growth  on  poverty,  8)  Effect  of  PAD against  poverty  through  economic  growth  as  an  intervening  variable.  9)  Effect  of  DAU  against  poverty  through economic  growth  as  an  intervening  variable,  10)  Effect  of  DAK  against  poverty  through  economic  growth  as  an intervening variable. This study uses secondary data over the last 5 years ie in 2010 - 2014. The study was conducted at the District /City in the province of West Sumatra totaling 19 regencies/cities in West Sumatra Province. The research found that: 1) PAD significant effect on economic growth. 2) DAU significant effect on economic growth. 3) DAK has no significant effect on economic growth. 4) PAD significant effect on poverty. 5) DAU significant effect on poverty. 6) DAK has no significant effect on poverty. 7) The economic growth significant effect on poverty. 8) Own-source revenue a  significant  effect  on  poverty  through  economic  growth  as  an  intervening  variable.  9)  DAU  significant  effect  on poverty  through  economic  growth  as  an  intervening  variable.  10)  DAK  has  no  significant  effect  on  poverty  through economic growth as an intervening variable

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, 2)  Pengaruh  DAU  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  3)  Pengaruh  DAK  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  4)  Pengaruh PAD  terhadap  kemiskinan,  5)  Pengaruh  DAU  terhadap  kemiskinan.  6)  Pengaruh  DAK  terhadap  kemiskinan,  7) Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan,  8)  Pengaruh  PAD  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.  9) Pengaruh DAU terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel  intervening,  10)  Pengaruh  DAK  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel intervening.Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010 – 2014. Penelitian ini dilakukan  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  berjumlah  19  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat.Penelitian  ini  menemukan  bahwa  :  1)  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  2)  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  3)  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4) PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 5) DAU berpengaruh signifikan terhadap  kemiskinan.  6)  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan.  7)  Pertumbuhan  ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 8) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  intervening.  9)  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  intervening.  10)  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.
Keywords:PAD. DAU, DAK, Economic Growth and Poverty
©2016 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Penanggulangan  kemiskinan  menjadi perhatian  utama  pembangunan  nasional  dan daerah,  terutama  sejak  diberlakukannya undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah. Hal tersebut seharusnya dijadikan momentum dan peluang untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan yang sensitif terhadap persoalan lokal. Berarti memecahkan masalah kemiskinan secara tidak langsung memecahkan  banyak  persoalan  sosial  yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan  yang besar untuk  merencanakan,  merumuskan,  dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan  yang  bisa  disesuaikan  dengan kebutuhan  setempat.  Oleh  karena  itu  salah
satu  kunci  yang  harus  diperhatikan  dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Desentralisasi fiskal dalam  pelaksanaannya  masih  mengalami berbagai kendala di daerah sehingga diperlukan  evaluasi  agar  dapat  mengetahui sejauhmana  kebijakan  desentralisasi  fiskal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan pada suatu daerah.
Kemiskinan  adalah  sebuah  kondisi ketidakmampuan  seseorang dalam memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian, tempat  berlindung,  dan  kesehatan.  Adapun jumlah  penduduk  miskin  di  Sumatera  Barat periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 1

## Jumlah Penduduk Muskin di Sumatera Barat
Periode 2010-2014 No Tahun Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta) Persentase Perubahan 1 2010 429,30 - 2 2011 430,02 0,17 3 2012 442,09 2,81 4 2013 404,74 (8,45) 5 2014 417,40 3.13
Sumber : Sumbar Dalam Angka, 2015
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  terlihat bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi Sumtaera  Barat  mengalami  peningkatan setiap tahunnya dengan angka yang berfluktuasi.  Data  ini  memperlihatkan  bahwa masih  banyaknya  jumlah  penduduk  yang berada  dibawah  garis  kemiskinan  di  Provinsi Sumatatera Barat.
Dalam  menelaah  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  menanggulangi  kemiskinan, perlu  terlebih  dahulu  diperhatikan  faktor- faktor  penyebab  kemiskinan  atau  dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan.  Kebijakan  pemerintah  daerah yang  berorientasi  pada  program  pengentasan kemiskinan  sudah  seharusnya  didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi  kemiskinan  tersebut.  Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002).
Dalam  era  otonomi  daerah  ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah) maka Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda.
Dana Perimbangan  tersebut  terdiri  dari  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  dan  bagian  daerah  dari  bagi  hasil pajak  pusat.  Di  samping  itu,  Pemerintah Daerah    juga  memiliki  sumber  pendanaan sendiri  berupa  PAD,  pinjaman  daerah, maupun  lain-lain  penerimaan  daerah  yang sah.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana tersebut  diserahkan  kepada  Pemda  (Kuncoro, 2004).
Namun,  pada  praktiknya  transfer  dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan  utama  Pemda  untuk  membiayai operasi  utamanya  sehari-hari,  yang  oleh Pemda  “dilaporkan”  diperhitungan  APBD. Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk
mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan)  kesenjangan  fiskal  antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah suatu  proses  dimana  pemerintah  daerah  dan seluruh  komponen  masyarakat  mengelola berbagai  sumber  daya  yang  ada  dan membentuk  suatu  pola  kemitraan  untuk menciptakan  suatu  lapangan  pekerjaan  baru dan  merangsang  perkembangan  kegiatan ekonomi  dalam  daerah  tersebut  (Kuncoro, 2004).  Terjadi  pembangunan  di  suatu  negara atau  daerah  ditandai  dengan  beberapa aktivitas  perekonomian  seperti  meningkatnya produktivitas  dan  meningkatnya  pendapatan perkapita  sehingga  terjadi  perbaikan  tingkat kesejahteraan.
Perbedaan  PAD,  DAU,  DAK  yang berbeda-beda  antara  satu  daerah  dengan daerah  yang  lainnya  akan  berdampak  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  berbeda  pula, sehingga  mengakibatkan  penurunan  tingkat pengangguran  dan  tingkat  kemiskinan  yang tidak  sama  antara  daerah  satu  dengan  daerah lainnya.  Idealnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  menjadi  sumber  utama  pendapatan daerah  untuk  membiayai  anggaran  daerah, karena kemampuan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD akan menjadi  tolak  ukur  pertumbuhan  ekonomi daerah tersebut.
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memicu dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  daerah menjadi  lebih  baik  dari  pada  pertumbuhan ekonomi  daerah  sebelumnya.  Daerah  yang pertumbuhan  ekonominya  positif  mempunyai kemungkinan  mendapatkan  kenaikan  PAD (Saragih, 2003).
Kenaikan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  juga  dapat  mengoptimalkan  dan meningkatkan  aktivitas  pada  sektor-sektor yang  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi, seperti  sektor  industri  dan  perdagangan, sektor  jasa,  dan  sektor-sektor  lainnya.  Jika terjadi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi. Maka  terdapat  kemungkinan  kuat  bahwa
Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  juga  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  karena  nilai    Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  khusus  pada umumnya lebih besar dibandingkan
kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian Setiyawati dan Hamzah
(2007) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk pengujian  secara  langsung  pertumbuhan ekonomi  terhadap  kemiskinan  menunjukkan adanya  pengaruh  yang  signifikan  tetapi pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya juga diketahui  bahwa  PAD,  DAU  dan  DAK berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan.
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  sendiri  dituangkan dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) baik secara langsung, seperti halnya  (Halim,  2007)  mengatakan  bahwa sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang  mencakup  transfer  dana  perimbangan dari pemerintah pusat, yang mana mencerminkan kemampuan pemerintah dalam kemandirian di masing-masing daerah dengan melihat  dari  segi  pendapatan    yaitu  PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan. Oleh karena  itu  penilaian  terhadap  pertumbuhan ekonomi  terhadap  keberhasilan  mengatasi kesenjangan  kemiskinan  di  daerah  dapat diminimumkan guna pemerataan
pembangunan ekonomi.
Berdasar  pada  latar  belakang  masalah penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  :  1) pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pengaruh DAU terhadap pertumbuhan  ekonomi.  3)  pengaruh  DAK terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  4)  pengaruh PAD terhadap kemiskinan, 5) pengaruh DAU terhadap  kemiskinan.  6)  pengaruh  DAK terhadap kemiskinan, 7) pengaruh pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan,
8) pengaruh PAD terhadap kemiskinanmelalui  pertumbuhan  ekonomi sebagai  variabel intervening .    9)  Pengaruh DAU terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening ,  10)  Pengaruh  DAK  terhadap kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi sebagai variabel intervening .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder maka langkah pertama peneliti akan mengumpulkan  data  berbentuk  data  data panel  berupa  selama  5  tahun  terakhir  yaitu tahun  2010  –  2014.  Penelitian  ini  dilakukan pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Variabel  terikat  pada  penelitian  ini adalah kemiskinan (Y)
adalah ketidakmampun  seseorang  untuk  memenuhi kebutuhan  makanan  maupun  non  makanan yang  bersifat  mendasar.  Data  kemiskinan pada  penelitian  diukur  dalam  satuan  orang atau  jumlah  penduduk  yang  masuk  dalam garis kemiskinan semenjak tahun 2010-2014.
Variabel  Intervening  pada  penelitian  ini adalah  pertumbuhan  ekonomi  (M)  adalah perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah  dan kemakmuran  masyarakat  meningkat.  Data pertumbuhan ekonomi pada penelitian diukur
dengan  menggunakan  PDRB  atas  harga konstan.
Variabel  Bebas  (Independent  Variabel) yaitu  :  1)  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1). Pendapatan Asli Daerah adalah total pendapatan daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi  Sumatera  Barat  yang  berasal  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Pendapatan  dari Laba  Perusahaan  Daerah  dan  lain-lain pendapatan. Data pendapatan asli daerah pada penelitian  diukur  dalam  satuan  rupiah.  2) Dana  Alokasi  Umum  (X2).  Dana  Alokasi Umum  adalah  dana  dari  Perimbangan  dari Pemerintah  pusat  ke  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat untuk  mengatasi  ketimpangan  horizontal dengan  tujuan  utama  untuk  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah.  Data Dana  Alokasi  Umum  pada  penelitian  diukur dalam satuan rupiah. 3) Dana Alokasi Khusus (X3). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan  kepada  daerah  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  membantu membiayai  kebutuhan  khusus.  Data  Dana Alokasi Khusus pada penelitian diukur dalam satuan rupiah.

## PEMBAHASAN
1. Analisis Deskriptif
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif variabel penelitian.  Statistik  deskriptif  dari  data masing-masing  variabel  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini.

## Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif (Juta Rupiah)

## Sumber:  Data diolah, 2015
Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa  rata-rata  PAD  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  periode  2010-2014
adalah  sebesar  29,29  Milyar  dengan  nilai tertinggi  sebesar  202,96  Milyar  dan  nilai terendah  sebesar  8,87  Milyar.  Hal  ini
Statistics 95 95 95 95 95 0 0 0 0 0 29290.3789 327919.2526 413712.6814 22773.4211 2088131.3645 22176.0000 297522.0000 412917.8000 20400.0000 1289261.2500
20005.00 a 187600.00 a 116754.00 a 1300.00 a 373248.00 a 29194.6885 112785.67132 190851.50832 15479.229 2561799.09957
852329835 12720607654 36424298227 239606529 6562814626547
194092.00 515516.00 853489.60 51967.00 13264261.41 8873.00 187600.00 116754.00 1300.00 373248.00 202965.00 703116.00 970243.60 53267.00 13637509.41 Valid Missing N Mean Median Mode Std. Deviation Variance Range Minimum Maximum PAD DAU DAK Pdd. Miskin P. Ekonomi Multiple modes exist. The smallest v alue is shown a.
mengindikasikan  masih  adanya  gap  PAD antara  beberapa  daerah  di  Provinsi  Sumatera Barat  sehingga  ada  daerah  yang  memiliki PAD  tinggi  dan  daerah  yang  memiliki  PAD rendah.
Rata-rata DAU yang diterima Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat setiap tahun selama periode 2010-2014 adalah sebesar  327,92  Milyar  dengan  nilai  tertinggi sebesar  703,12  Milyar  dan  nilai  terendah sebesar 187,6
Milyar.
Hal ini mengindikasikan  bahwa  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  menerima  DAU yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Rata-rata
DAK yang diterima Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat setiap tahun selama periode 2010-2014 adalah sebesar  413,71  Milyar  dengan  nilai  tertinggi sebesar  970,24  Milyar  dan  nilai  terendah sebesar
116,75 Milyar.
Hal ini mengindikasikan  bahwa  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  menerima  DAK yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat
periode  2010-2014  adalah  sebanyak  22.773 jiwa  dengan  nilai  tertinggi  sebesar  53.267 jiwa  dan  nilai  terendah  sebesar  1.300  jiwa. Data  ini  mengindikasikan  bahwa  jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi setiap tahunnya.
Rata-rata  tingkat  pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat periode  2010-2014  adalah  sebanyak  2.088,13 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 13.637,51  Milyar  dan  nilai  terendah  sebesar 373.24  Milyar.  Data  ini  mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat setiap tahun belum tinggi.

## 2. Uji Normalitas
Pengujian  terhadap  normalitas  data  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  data mengikuti  pola  distribusi  normal  atau  tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal  atau  mendekati  normal.  Berdasarkan hasil analisis data terhadap pengujian normalitas  disajikan  pada  Tabel  3  di  bawah ini:

## Tabel 3 Uji Normalitas Data

## Sumber:  Data Diolah, 2015
Berdasarkan tabel di atas terlihat semua variable  residual  memiliki  nilai  signifikansi sebesar  0,515  yaitu  lebih  besar  dari  alpha (0,515  >  0,05).  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  data  hasil  penelitian  sudah berdistribui  normal  sehingga  analisis  regresi dapat dilaksanakan.

## 3. Uji Multikolinearitas
Salah  satu  syarat  untuk  memakai analisis  dengan  menggunakan  regresi  linear berganda  terlebih  dahulu  dilakukan  uji m ulticolinearitas yaitu  uji  hubungan  sesama variabel  bebas.Analisis  ini  bertujuan  untuk melihat  korelasi  sesama  variabel  bebas. Apabila  terdapat  korelasi  yang  tinggi  sesama variabel  bebas  maka  salah  satu  diantaranya dieleminir atau dikeluarkan dari model regresi berganda.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 95 .0000000 5990.743272 .084 .084 -.055 .818 .515 N Mean Std.  Dev iat ion Normal Parameters a,b Absolute Positiv e Negativ e Most Extrem e Dif f erences Kolmogorov -Smirnov  Z Asy mp. Sig. (2-tailed) Unstandardiz ed Residual Test distribution is Normal. a. Calculated f rom data. b.
Hasil  uji  multikolineritas  data  hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah
ini.

## Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber : Olahan data sekunder, 2015
Berdasarkan hasil analisis data untuk uji multikolinearitas  sebagaimana  pada  Tabel  5 di atas maka diketahui nilai tolerance masing- masing  variabel  bebas  adalah  PAD  sebesar 0.445,  DAU  sebesar  0,208  dan  DAk  sebesar 0,335 sedangkan nilai VIF PAD adalah 2.246, DAU  sebesar  4,808  dan  DAK  sebesar  2,981. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  dari semua  variabel  bebas  adalah  lebih  besar  dari 10.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa sesama  variabel bebas tidak  memiliki hubungan  yang  kuat  satu  sama  lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data hasil  penelitian  ini  tidak  mengalami  kasus multikolineritas, artinya bahwa sesama variabel  bebas  tidak  berkorelasi  kuat  satu sama  lainnya  dapat  dilakukan  karena  tidak terjadi multikolinearitas.

## 4. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual suatu  persamaan  ke  pengamatan  lain.  Jika varians dari residual dari satu  pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas.  Sedangkan  jika  varians berbeda,  maka  disebut  heterokedastisitas. Sedangkan  model  regresi  yang  baik  adalah jika tidak terjadinya heterokedastisitas. Untuk mendeteksi  adanya  heterokedastisitas  dapat menggunakan  uji Gletser .  Hasil  pengujian heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada  tabel  4 di bawah ini:
Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas No Variabel Sig Alpa 1 Pendapatan Asli Daerah 0,170 0,05 2 Dana Alokasi Umum 0,151 0,05 3 Dana Alokasi Khusus 0,502 0,05 Sumber:  Data Diolah, 2015
Dari Tabel 5 terlihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari semua  variabel  bebas  lebih  besar  dari  alpha (0,05).  Dengan  demikian  analisis  regresi dapat dilakukan karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji apakah  dalam  model  regresi  linier  berganda ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Pengujian autokorelasi ini dengan menggunakan Durbin
Watson dengan kriteria pengambilan
keputusan  jika  nilai  Durbin Watson antara  -2 dan  +2  maka  tidak  terjadi  autokorelasi,
Coeffi ci ents a .445 2.246 .208 4.808 .335 2.981 PAD DAU DAK Model 1 Tolerance VI F Collinearity  Statistics Dependent  Variable: Pdd. Miskin a.
adapun  hasil  uji  autokorelasi  dapat  dilihat
pada pada tabel 6 berikut ini
Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin Watson 1 1.979 Sumber:  Data Diolah, 2015

## Dari hasil uji tabel 7 terlihat bahwa nilai
Durbin  Watson sebesar    1.948004.  Nilai  ini terletak  antara  -2  dengan  +2  sehingga  dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.
B. Pengujian Hipotesis
1. Pengaruh PAD,  DAU  dan  DAK terhadap PE
Untuk  membuktikan  pengaruh  PAD, DAU  dan  DAK  terhadap  pertumbuhan ekonomi  digunakan  analisis  regresi  linear berganda.  Hasil  pengujiannya  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 7

## Hasil Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PE

## Sumber: Data Diolah, 2015
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat dituliskan  persamaan  regresi  linear  berganda sebagai berikut:
M = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e M= -2994877,02 + 50,468X 1 + 12,141X 2 + 0,910X 3 + e Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis data maka dilakukan pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  sebesar  -2994877,02 menunjukkan besarnya nilai variabel niali pertumbuhan  ekonomi  (PDRB  atas  harga konstan)  tanpa  dipengaruhi  oleh  PAD, DAU  dan  DAK.  Apabila  variabel  PAD, DAU  dan  DAK  bernilai  nol  maka  nilai variabel  pertumbuhan  ekonomi sudah ada sebesar 2994877,02.
2. Nilai  F  hitung  adalah  510,749  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  atau lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  model  yang dihasilkan  pada  penelitian  ini  adakal predictor  yang  valid  dalam  memprediksi nilai variabel terikat.
3. Nilai  R 2 ( R  square )  adalah  0,944.  Hal  ini berarti  besar  pengaruh  PAD,  DAU  dan DAK  terhadap  pertumbuhan  ekonomi adalah 94,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak  termasuk  dalam  model  penelitian ini.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  PAD(X 1 ) adalah  50,468  yang  bertanda  positif dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu  hipotesis pertama  yang  menyatakan  bahwa  “PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat” diterima .
5. Nilai  koefisien  regresi  variabel  DAU(X 2 ) adalah  12,141  yang  bertanda  positif dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.
No Variabel Notasi Koefisien Regresi t hitung Sig Ket 1 Konstanta a -2994877 2 PAD X 1 50,468 15,460 0,000 H a Diterima 3 DAU X 2 12,141 9,821 0,000 H a Diterima 4 DAK X 3 -0,910 -1,581 0,117 H a Ditolak R Square = 0,944
F Hitung = 510,749 F Prob. = 0,000
Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu  hipotesis  kedua yang menyatakan bahwa “DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat” diterima 6. Nilai  koefisien  regresi  variabel  DAK(X 3 ) adalah  0,910  yang  bertanda  negatif dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,117. Nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  alpha (0,117  >  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan  bahwa  DAK  tidak  berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “DAK berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat” ditolak
2. Pengaruh PAD,  DAU  dan  DAK terhadap Kemiskinan
Untuk  membuktikan  pengaruh  PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan digunakan  analisis  regresi  linear  berganda. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 8

## Hasil Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan

## Sumber: Data Diolah, 2015
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat dituliskan  persamaan  regresi  linear  berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Y= -21319,663 – 0,173 X 1 -  0,145X 2 - 0,004X 3 + e Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis data maka dilakukan pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar -21319,663
menunjukkan  besarnya  nilai  variabel kemiskinan  tanpa  dipengaruhi  oleh  PAD, DAU  dan  DAK.  Apabila  variabel  PAD, DAU  dan  DAK  bernilai  nol  maka  nilai variabel  kemiskinan  sudah  ada  sebesar 2994877,02.
2. Nilai  F  hitung  adalah  172,182  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  atau lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  model  yang dihasilkan  pada  penelitian  ini  adakal predictor  yang  valid  dalam  memprediksi nilai variabel terikat.
3. Nilai  R 2 ( R  square )  adalah  0,850.  Hal  ini berarti  besar  pengaruh  PAD,  DAU  dan DAK  terhadap  kemiskinan  adalah  85  %. Sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam model penelitian ini.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  PAD(X 1 ) adalah  0,173  yang  bertanda  negative dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Oleh karena  itu  hipotesis  keempat    yang menyatakan  bahwa  “PAD  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat” diterima .
5. Nilai  koefisien  regresi  variabel  DAU(X 2 ) adalah  0,145  yang  bertanda  negative dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian,  dapat
N o Variabel Notasi Koefisien Regresi t hitung Sig Ket 1  Konstanta A -21319,663 2  PAD X1 -0,173 -5,375 0,000 H a Diterima 3  DAU X2 -0,145 - 11,909 0,000 H a Diterima 4  DAK X3 0,004 0,634 0,527 H a Ditolak
R Square = 0,850 F Hitung = 172,182 F Prob. = 0,000
diartikan bahwa DAU berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Oleh karena itu hipotesis kelima yang menyatakan  bahwa  “DAU  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat” diterima 6. Nilai  koefisien  regresi  variabel  DAK(X 3 ) adalah  0,004  yang  bertanda  negatif dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,527. Nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  alpha (0,527  >  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan  bahwa  DAK  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Oleh
karena itu hipotesis keenam yang menyatakan  bahwa  “DAK  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat” ditolak
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Untuk membuktikan pengaruh
pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan digunakan  analisis  regresi  linear  sederhana. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 9 Hasil Analisis Pengaruh PE terhadap Kemiskinan
Sumber: Data Diolah, 2015
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat dituliskan  persamaan  regresi  linear  berganda sebagai berikut:
Y = a + bM + e Y= -14423,068 + 0,004 M + e
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis data maka dilakukan pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar -14423,068 menunjukkan  besarnya  nilai  variabel kemiskinan tanpa dipengaruhi oleh pertumbuhan  ekonomi.  Apabila  variabel pertumbuhan  ekonomi  bernilai  nol  maka nilai  variabel  kemiskinan  sudah  ada sebesar -14423,068.
2. Nilai  F  hitung  adalah  72,484  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  atau lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  model  yang dihasilkan  pada  penelitian  ini  adakal predictor  yang  valid  dalam  memprediksi nilai variabel terikat.
3. Nilai  R 2 ( R  square )  adalah  0,438.  Hal  ini berarti  besar  pengaruh  pertumbuhan
ekonomi  terhadap  kemiskinan  adalah 43,8%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  52,6% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam model penelitian ini.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  PE(M) adalah  0,004  yang  bertanda  negative dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  alpha (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian,  dapat diartikan bahwa PE berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Oleh karena itu hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat” diterima .
4. Pengaruh PAD,  DAU  dan  DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Untuk  melakukan  pengujian  pengaruh
PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap  kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomisebagai
N o Variabel Notasi Koefisien Regresi t hitung Sig Ket 1 Konstanta a -14423,068 2 PE M -0,004 -8,514 0,000 H a Diterima R Square = 0,438 F Hitung = 72,484 F Prob. = 0,000
variabel intervening , digunakan analisa regresi  variabel  mediasi  metode  kausal  step yang  dikembangkan  oleh  Baron  dan  Kenny (1986).  Menurut  Barron  dan  Kenny  (1986) terdapat 3 langkah dalam melakukan pengujian  pengaruh  variabel  mediasi.  Ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  mediasi  (ß2 harus signifikan).
2. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikat  (ß1 harus signifikan).
3. Variabel  mediasi  harus  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikat  (ß3 harus signifikan).
Variabel  M  dinyatakan  sebagai  variabel mediasi  sempurna  ( full  mediation )  jika  setelah memasukan  variabel  M,  pengaruh  X  terhadap Y  menurun  menjadi  nol  atau  yang  tadinya signifikan  (sebelum  memasukan  variabel  M) menjadi  tidak  signifikan  setelah  memasukan variabel  M  ke  dalam  persamaan  regresi. Variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi parsial ( partial mediation ) jika setelah memasukan variabel M, pengaruh X terhadap Y yang  tadinya  signifikan  (sebelum  memasukan variabel  M)  menjadi  tetap  signifikan  setelah memasukan  variabel  M  ke  dalam  persamaan regresi,  tetapi  mengalami  penurunan  koefisien regresi.
Persyaratan  pertama  dalam  menguji peran  variabel  intervening  adalah  variabel bebas  harus  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  mediasi.  Berdasarkan  hasil  data dalam  menguji  pengaruh  variabel  bebas terhadap  variabel  mediasi  (langkah  pertama),
ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  sedangkan  variabel  DAK  tidak berpengaruh  signifikan.  Dengan  demikian, variabel  DAK  tidak  memenuhi  persyaratan pada  langkah  pertama  dalam  pengujian pengaruh mediasi.
Persyaratan  pertama  dalam  menguji peran  variabel  intervening  adalah  variabel bebas  harus  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil data dalam menguji  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  (langkah  kedua),  ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap  kemiskinan  sedangkan  variabel DAK  tidak  berpengaruh  signifikan.  Dengan demikian, variabel DAK juga tidak memenuhi persyaratan  pada  langkah  kedua  dalam pengujian pengaruh mediasi.
Persyaratan  ketiga  dalam  menguji  peran variabel  intervening  adalah  variabel  mediasi harus berpengaruh signifikan terhadap variabel  terikat.  Berdasarkan  hasil  analisis data dengan
regresi sederhana memperlihatkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (M) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.  Dengan  demikian  persyaratan ketiga  dalam  pengujian  pengaruh  mediasi terpenuhi.
Berdasarkan  hasil  uji  pada  langkah pertama,  kedua,  dan  ketiga,  hanya  variabel PAD  (X 1 )  dan  DAU  (X 3 )  yang  memenuhi persayaratan  uji  mediasi.  Adapun  hasil pengujian  pengaruh  variabel  mediasi  dengan regresi  bertingkat  dapat  dilihat  pada  pada tabel berikut ini.

## Tabel 10 Hasil Uji Regresi Variabel Mediasi
Variabel Terikat Variabel Bebas dan Mediasi
Tahap 1 Tahap 2 Koefisien regresi
Sig. Koefisien regresi Sig. Kemiskinan (Y)
Konstanta (a) -21575,006 0,000 -11860.835 -0,001 PAD (X 1 ) -0,183 0,000 -0,359 0,000 DAU (X 2 ) -0,152 0,000 -0,117 0,000 PE (M) - - -0,003 0,001 R 2 0,850 0,867 Perubahan R 2 0,017
Sumber : Data Diolah, 2015
Berdasarkan analisis data untuk pengujian  pengaruh  variabel  mediasi  dapat diketahui bahwa:
a. Uji Hipotesis Kedelapan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  untuk pengujian  hipotesis  kedelapan  diketahui bahwa :
1) PAD (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (M) dimana  nilai  koefisien  regesi  adalah 50,468  dengan  tingkat  signifikansi  adalah
0,000 (persyaratan pertama terpenuhi)
2) PAD (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap  kemiskinan  (Y)  dengan  nilai koefisien  regesi  adalah  -0,173  dengan tingkat signifikansi adalah 0,000 (persyaratan kedua terpenuhi)
3) Pertumbuhan  ekonomi  (M)  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y)
dengan nilai koefisien regesi adalah 0,004 dengan  tingkat  signifikansi  adalah  0,000
(persyaratan ketiga terpenuhi)
Dengan  demikian,  hipotesis  kedelapan yang menyatakan “PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening ” . diterima.
Setelah  dimasukan variabel  mediasi  (M) ke  dalam  model  penelitian  maka  diketahui pertumbuhan  ekonomi  berperan  sebagai variabel  mediasi  parsial  ( partial  mediation ) karena  PAD  tadinya  signifikan  (sebelum memasukan  variabel M) menjadi  tetap signifikan  setelah  memasukan  variabel  M    ke dalam  persamaan  regresi,  tetapi  mengalami penurunan koefisien regresi dari -0,183 menjadi -0,359.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  memediasi  secara parsial  ( partial  mediation )  hubungan  antara PAD dengan kemiskinan.
b. Uji Hipotesis Kesembilan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  untuk pengujian  hipotesis  kesembilan  diketahui bahwa :
1) DAU (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (M) dimana  nilai  koefisien  regesi  adalah 12,141  dengan  tingkat  signifikansi  adalah 0,000 (persyaratan pertama terpenuhi)
2) DAU (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap  kemiskinan  (Y)  dengan  nilai
koefisien  regesi  adalah  -0,145  dengan tingkat signifikansi adalah 0,000 (persyaratan kedua terpenuhi) 3) Pertumbuhan  ekonomi  (M)  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y)
dengan nilai koefisien regesi adalah 0,004 dengan  tingkat  signifikansi  adalah  0,000 (persyaratan ketiga terpenuhi) Dengan  demikian,  hipotesis  kedelapan yang menyatakan “DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening ” . diterima.
Setelah dimasukan variabel  mediasi  (M) ke  dalam  model  penelitian  maka  diketahui pertumbuhan  ekonomi  berperan  sebagai variabel  mediasi  parsial  ( partial  mediation ) karena  DAU  tadinya  signifikan  (sebelum memasukan  variabel M) menjadi tetap signifikan  setelah  memasukan  variabel  M    ke dalam  persamaan  regresi,  tetapi  mengalami penurunan koefisien regresi dari -0,152 menjadi -0,117.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  memediasi  secara parsial  ( partial  mediation )  hubungan  antara DAU dengan kemiskinan. c. Uji Hipotesis Kesepuluh
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diketahui ditemukan  bahwa  variabel  DAK  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Dengan  demikian  variabel  DAK tidak  memenuhi  persyaratan  uji  variabel mediasi. Dengan demikian hipotesis kesepuluh  (H10)  yang  menyatakan  “DAK berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening ” secara otomatis dinyatakan ditolak .

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh  PAD  terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Berdasarkan pengujian hipotesis pertama diketahui PAD berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Temuan  penelitian  ini  membuktikan  bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  disebabkan  karena adanya  peningkatan  PAD  Kabupaten/Kota setiap tahunnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber  utama  pendapatan  daerah  untuk membiayai anggaran daerah, karena kemampuan  atau  kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  APBD  akan  menjadi  tolak ukur  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut. Seharusnya  dengan  adanya  peningkatan pendapatan  asli  daerah  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  tetapi  secara  empiris temuan  penelitian  ini  membuktikan  bahwa peningkatan  pendapatan  asli  daerah  belum mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat yang  dibuktikan  oleh  terjadinya  peningkatan ketidakseimbangan  antara  peningkatan  asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi.
Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa  salah  satu  bentuk  penerimaan  daerah adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pada  era  otonomi  daerah  dimana sistem pemerintah masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak kurang  baik  pada  pembangunan  daerah.  Hal ini  terlihat  dengan  terhambatnya  kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang  dimiliki  oleh  daerahnya  dan  dampak lainnya  yang  merugikan  adalah  tingginya tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan besarnya  andil  dan  intervensi  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat  terhadap  jalannya pemerintahan  di  tiap  daerah  dan  kini  setelah otonomi  daerah,  sistem  pemerintahan  tidak lagi  berupa  sentralisasi  tapi  telah  berubah menjadi  desentralisasi.  Artinya  daerah  telah memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih  mandiri  dalam  mengelola  berbagai bentuk  penerimaan  dan  pengeluarannya. Untuk  dapat  menjalankan  pemerintahannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan pendapat  Saragih  (2003)  yang  menyatakan bahwa  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memicu dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  daerah menjadi  lebih  baik  dari  pada  pertumbuhan ekonomi  daerah  sebelumnya.  Selanjutnya Todaro  (1998)  secara  spesifik  menyebutkan ada  tiga  faktor  atau  komponen  utama pertumbuhan  ekonomi, yaitu  akumulasi modal,  pertumbuhan  penduduk,  dan  hal-hal yang  berhubungan  dengan  kenaikan  jumlah angkatan  kerja  yang  dianggap  secara  positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  kedua diketahui DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila DAU mengalami peningkatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Hal  ini disebabkan karena dana transfer  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat dengan optimal dipergunakan dalam  meningkatkan  kemampuan  fiskal daerah  sehingga  dana  alokasi  umum  tersebut mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Alasan  lainnya  yang  menyebabkan berpengaruhnya  DAU  terhadap  pertumbuhan ekonomi  adalah  DAU  dijadikan  sebagai sumber  pendanaan  utama  Pemda  untuk membiayai  operasi  utamanya  sehingga  DAU tersebut dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar  daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat yang pada gilirannya menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari  temuan  penelitian  ini  diketahui bahwa  Dana  alokasi  umum  merupakan  jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak  terikat  dengan  program  pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk  menggantikan  transfer  berupa  subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal ( fiscal gap ) dan pemerataan  kemampuan  fiskal  antara  daerah antar  daerah.  Sehingga  dana  alokasi  umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah
yang  mempunyai  pendapatan  asli  daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang  tinggi,  dan  begitu  juga  sebaliknya daerah  yang  mempunyai  pendapatan  asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.
Dana  alokasi  umum  merupakan  jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak  terikat  dengan  program  pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk  menggantikan  transfer  berupa  subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal ( fiscal gap ) dan pemerataan  kemampuan  fiskal  antara  daerah antar  daerah.  Sehingga  dana  alokasi  umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang  mempunyai  pendapatan  asli  daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang  tinggi,  dan  begitu  juga  sebaliknya daerah  yang  mempunyai  pendapatan  asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

## 3. Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  ketiga diketahui DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Adanya peningkatan  DAK  setiap  tahunnya  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Artinya semakin tinggi DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang disebabkan  karena  penggunaan  DAK  sudah optimal  dalam  mendukung  program-program pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian.
Selanjutnya  diketahui  bahwa  DAK Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat optimal digunakan untuk penanganan masalah-masalah  seperti  halnya  mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, peningkatan  penyediaan  fasilitas  dan  kualitas kesehatan,  peningkatan  kualitas  pendidikan, peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup  dan belum  optimal  digunakan  untuk  penanganan masalah urban (daerah perkotaan)
Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000, yang  menyebutkan  secara  jelas  mengenai tujuan dari penggunaan DAK, yang akibatnya tidak ada arahan yang jelas dalam penggunaannya baik itu untuk proyek–proyek prioritas nasional maupun proyek daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  juga  berkaitan dengan  kenaikan  ” output  perkapita ”.  Dalam pengertian  ini  teori  tersebut  harus  mencakup teori  mengenai  pertumbuhan  GDP  dan  teori mengenai  pertumbuhan  penduduk.  Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita  bisa  dijelaskan.  Kemudian  aspek yang  ketiga  adalah  pertumbuhan  ekonomi dalam  perspektif  jangka  panjang,  yaitu apabila  selama  jangka  waktu  yang  cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1997).
4. Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan Berdasarkan pengujian hipotesis keempat diketahui PAD berpengaruh signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila PAD  mengalami  peningkatan  akan  dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  apabila  PAD mengalami peningkatan akan mampu mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  karena PAD yang diterima sebahagian dapat digunakan untuk mendukung program- program  pengentasan  kemiskinan  sehingga dengan  peningkatan  jumlah  PAD  akan  bisa menurunkan jumlah penduduk miskin.
Dari  temuan  penelitian  ini  diketahui bahwa  melalui  pemberlakuan  desentralisasi fiskal,  pemerintah  daerah  kini  memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan,  dan  melaksanakan  kebijakan serta  program  pembangunan  yang  bisa disesuaikan  dengan  kebutuhan  setempat. Menurut  McCulloch  dan  Suparnoko  (2003), salah  satu  kunci  yang  harus  diperhatikan dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang  termasuk  Indonesia,  tingkat
kemiskinannya  masih  relatif  tinggi  dan  oleh karenanya  desentralisasi  diharapkan  akan menciptakan  kebijakan-kebijakan  yang  lebih responsif  terhadap  kebutuhan  penduduk miskin.
Dalam  menelaah  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  menanggulangi  kemiskinan, perlu  terlebih  dahulu  diperhatikan  faktor- faktor  penyebab  kemiskinan  atau  dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan.  Kebijakan  pemerintah  daerah yang  berorientasi  pada  program  pengentasan kemiskinan  sudah  seharusnya  didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi  kemiskinan  tersebut.  Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002).

## 5. Pengaruh DAU terhadap Kemiskinan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  kelima diketahui DAU berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila DAU  mengalami  peningkatan  akan  dapat menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Temuan  penelitian  ini  membuktikan bahwa  peningkatan  DAU diterima  oleh pemerintah  daerah  mampu  menurunkan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat karena program-program pengentasan kemiskinan  yang  dirancang  oleh  pemerintah daerah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dibiayai dengan  dana  alokasi  umum  sehingga  dengan adanya  dana  alokasi  umum  yang  tinggi tentunya  mendukung  terhadap  keberhasilan program pengenatasan kemiskinan.
World  Bank  (2002)  mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas,  wilayah,  rumah  tangga,  dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan  determinan  utama  kemiskinan. Keadaan  infrastruktur  sangat  erat  kaitannya dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Infrastruktur  yang  baik  akan  memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi  maupun  sosial  kemasyarakatan, selain  itu  memudahkan  investor  untuk melakukan investasi di daerah yang
bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur  yang  penting  adalah  saluran irigasi,  akses  listrik,  dan  kondisi  jalan  utama transportasi.  Indikator  lain  dari  karakteristik faktor  komunitas  adalah  akses  yang  sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri.
Pada  tingkat  wilayah  ada  bermacam- macam  karakteristik  yang  mungkin  berkaitan dengan kemiskinan. Hubungan dari karakteristik  tersebut  dengan  kemiskinan adalah  sesuai  dengan  kondisi  wilayah tersebut.  Meskipun  demikian,  secara  umum tingkat  kemiskinan  akan  tinggi  di  wilayah dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut:  terpencil secara  geografis,  sumberdaya  yang  rendah, curah  hujan  yang  rendah,  dan  kondisi  iklim yang tidak ramah.

## 6. Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan
Berdasarkan pengujian hipotesis keenam  diketahui  DAU  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila DAK  mengalami  peningkatan  belum  tentu dapat  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Artinya  adanya  peningkatan  DAK setiap  tahun  tidak  dapat  menekan  jumlah penduduk miskin.
Temuan  penelitian  ini  membuktikan bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan.  Artinya  semakin  tinggi DAK  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah tidak  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk miskin  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat.
Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa  semakin  tinggi  DAK  yang  diusulkan oleh  pemerintah  daerah  untuk  program pengentasan kemiskinan belum dapat mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Sehingga  untuk  masa  yang  akan  datang diharapkan pemerintah daerah selalu mengusulkan  lebih  banyak  program-program pengentasan  kemiskinan  kepada  pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus.
Aswadi  dan  Halim  (2001)  menyatakan bahwa  tujuan  dari  penggunaan  DAK  dapat diarahkan  pada  upaya  untuk  meningkatkan
Human  Development  Index atau  Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan.
7. Pengaruh Pertumbuhan

## Ekonomi terhadap Kemiskinan
Berdasarkan pengujian hipotesis ketujuh diketahui  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan  akan  dapat  menurunkan  jumlah penduduk  miskin  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat.
Temuan  penelitian  ini  membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat mampu menurunkan jumlah penduduk miskin karena  pertumbuhan  ekonomi  bersangkut- paut  dengan  proses  peningkatan  produksi barang  dan  jasa  dalam  kegiatan  ekonomi masyarakat,  artinya  semakin  tinggi  tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam kegiatan  ekonomi  masyarakat  di  Kabupaten Kerinci  tentunya  akan  menurunkan  jumlah penduduk miskin.
Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan pendapat  Wahyuni  dan  Siregar  (2007)  yang menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi merupakan  syarat  keharusan  ( necessary condition) bagi  pengurangan  kemiskinan. Adapun  syarat  kecukupannya  ( sufficient condition) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinn. Artinya,  hendaklah  menyebar  si  setiap golongan  pendapatan,  termasuk  golongan penduduk miskin (g rowth with eaquility).
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  sendiri  dituangkan dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  baik  secara  langsung,  Halim (2001)  mengatakan  bahwa  sumber  dana tersebut  tercantum  dalam  APBD  yang mencakup  transfer  dana  perimbangan  dari pemerintah  pusat,  yang  mana  mencerminkan kemampuan  pemerintah  dalam  kemandirian di  masing  –  masing  daerah  dengan  melihat dari segi pendapatan  yaitu PAD, DAU, DAK dan  Belanja  Pembangunan.  Oleh  karena  itu penilaian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi terhadap  keberhasilan  mengatasi  kesenjangan
kemiskinan  di  daerah  dapat  diminimumkan guna pemerataan pembangunan ekonomi.
8. Pengaruh  PAD  Terhadap  Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis kedelapan diketahui PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening .  Hal  ini  berarti  dengan  adanya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan juga  dapat  menurunkan  jumlah  penduduk miskin sehingga pertumbuhan ekonomi berperan  sebagai  variabel intervening dari hubungan  pendapatan  asli  darah  dengan kemiskinan.
Temuan  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan  pendapat  Suparnoko  (2003)  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  kunci  yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah  bahwa  pemerintah  daerah  harus  lebih responsif  terhadap  kebutuhan  penduduknya. Pada  banyak  negara  berkembang  termasuk Indonesia,  tingkat  kemiskinannya  masih relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi  diharapkan  akan  menciptakan kebijakan-kebijakan  yang  lebih  responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan penelitian terdahulu yang menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melaluipertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening (Nanga, 2006; Setiyawati dan Hamzah, 2007; Hamzah, 2007;
Suryahadi,  2006;  Asaddin  dan  Mansoer, 2001; Wahyuni dan Siregar, 2007) 9. Pengaruh  DAU  Terhadap  Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis kesembilan  diketahui  DAU  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening .  Hal  ini  berarti  dengan  adanya peningkatan DAU dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  dapat menurunkan jumlah penduduk miskin
sehingga  pertumbuhan  ekonomi  berperan sebagai  variabel intervening dari  hubungan DAU dengan kemiskinan.
Dari  temuan  penelitian  ini  diketahui bahwa  perbedaan  DAU  antara  satu  daerah dengan  daerah  yang  lainnya  berdampak  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  berbeda  pula, tetapi  belum  dapat  menurunkan  tingkat kemiskinan.  Hal  ini  disebabkan  karena  DAU pada  masing-masing  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  belum  mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga  jumlah  penduduk  miskinpun  tidak mengalami penurunan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan penelitian terdahulu yang menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melaluipertumbuhan
ekonomi sebagai variabel intervening (Nanga, 2006; Setiyawati dan Hamzah, 2007; Hamzah, 2007;
Suryahadi,  2006;  Asaddin  dan  Mansoer, 2001; Wahyuni dan Siregar, 2007).
10. Pengaruh  DAK  Terhadap  Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis kesepuluh  diketahui  DAK  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening .  Hal  ini  berarti  dengan  adanya peningkatan  DAK  belum  dapat  menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi  tidak  berperan  sebagai  variabel intervening dari  hubungan  DAK  dengan kemiskinan.
Dari  temuan  penelitian  ini  diketahui bahwa  besarnya  DAK  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota  tidak  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh besar  kecilnya DAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam  menelaah  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  menanggulangi  kemiskinan, perlu  terlebih  dahulu  diperhatikan  faktor- faktor  penyebab  kemiskinan  atau  dalam
analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan.  Kebijakan  pemerintah  daerah yang  berorientasi  pada  program  pengentasan kemiskinan  sudah  seharusnya  didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi  kemiskinan  tersebut.  Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumahtangga,  dan  individu  (World  Bank, 2002).
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan penelitian terdahulu yang menemukan DAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan  melaluipertumbuhan  ekonomi sebagai  variabel  intervening  (Nanga,  2006; Setiyawati  dan  Hamzah,  2007;  Hamzah, 2007; Suryahadi, 2006; Asaddin dan Mansoer,  2001;  Wahyuni  dan  Siregar, 2007).mengalami
peningkatan setiap
tahunnya  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## PENUTUP
1. Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan  yang  dikemukakan  pada  bab sebelumnya  maka  dapat  diambil  kesimpulan seperti yang diuraikan berikut ini:
1. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera
Barat.
2. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.
3. Tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan DAK  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.
4. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  PAD terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat. 5. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  DAU terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat. 6. Tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan DAK terhadap kemiskinan pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.
7. Terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat.
8. Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera
Barat melaluipertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening . 9. DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat melaluipertumbuhan
ekonomi sebagai variabel intervening . 10.DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap  kemiskinan  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat melaluipertumbuhan  ekonomi  sebagai variabel intervening .

## 2. Saran
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat penulis dampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Akademis,
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  referensi  bagi  pembaca  yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan untuk menambah wawasan  penulis  tentang  variabel  yang diteliti.  Untuk  peneliti  berikutnya  yang berminat  untuk  melakukan  penelitian mengenai  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan agar menambah variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut
2. Praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah  Kabupaten/Kota  se  Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan berbagai  upaya  agar  memiliki  kinerja keuangan  yang  lebih  baik  sehingga terwujud  pemerintahan  daerah  yang otonom  dan  mempunyai  kemampuan yang  kuat  dalam  membiayai  semua kebutuhannya, dan dalam   meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat,
maka perlu diupayakan
peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan sehingga mampu memainkan peran sebagai pemikir, perencana,  pelaksana,  dan  agent  of change bagi kesuksesan pembangunan di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat dengan implikasi sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat
mengoptimalkan  Pendapatan  Asli Daerah  melalui  sektor  pajak  dan retribusi  yang  berpotensi  dan  belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah serta lebih meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber  dari  bagian  laba  badan usaha daerah. b. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menunjukkan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara spesifik,  yaitu  dengan  cara  memberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang  dikeluarkan  untuk  memungut Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga tidak  menyulitkan  bagi  orang  yang ingin melakukan penelitian mengenai efisiensi  keuangan  daerah  sekaligus melakukan  evaluasi  terhadap  ukuran efisiensi
c. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi  sumber-sumber  penerimaan yang potensial.
3. Akademis, Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  referensi  bagi  pembaca  yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan untuk menambah wawasan  penulis  tentang  variabel  yang diteliti
4. Peneliti berikutnya, Untuk  peneliti  berikutnya  yang  berminat untuk  melakukan  penelitian  mengenai
pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan agar  menambah  variabel  lain  yang mempengaruhi variabel tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2016.v4.i2.633 Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi
Daerah .  Edisi  Pertama.  Yogyakarta  :

## BPFE
Bastian ,  Indra, 2006 ,  Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
Boediono.
1997. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta  : BPFE. Bratakusuma dan Sholikin. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Ghozali,  Imam.  2011. ModelPersamaan: Konsep dan Aplikasi Dengan ProgramAMOS19 . Jakarta: Erlangga
Gujarati ,  Damodar. 2003 .  Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat ___________. 2004. Bunga Rampai
Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta
:  Unit  Penerbitan  dan  Percetakan  (UPM) AMP YKPN.
Jhingan.  2000. Ekonomi  Pembangunan  dan
Perencanaan . Jakarta. Rajawali Press.
Kuncoro,  Mudrajat.  2004. Otonomi  dan Pembangunan Daerah : Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang.
Jakarta : Erlangga.
Saragih,  Juli  Panglima.  2003. desentralisasi Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi. Jakarta :Ghalia Indonesia. Setiyawati,  Anis  dan  Hamzah,  Ardi.  2007 .
Analisa  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan
Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan    Kemiskinan  : Pendekatan Analisis Jalur . The 1st Accounting Conference, Jakarta
Sidik,  Machfud.,  Hidayanto,  Djoko.,  Ismail,
Tjip., Kadjatmiko., Pakpahan, Arlen Tobana., Adriansyah, 2004, Bunga Rampai
Desentralisasi  Fiskal ,  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan  Pusat dan Daerah,
Jakarta
Sukirno,  Sadono,  2012.  Pengantar  Teori Ekonomi  Makro.  Edisi  ke  3.  Jakarta:Raja
Grafindo Persada
Suliyanto.  2011. Ekonometrika  Terapan :
Teori dan Aplikasi . Yogyakarta : Andi Todaro  M.P.  2006. Pembangunan  Ekonomi di Dunia Ketiga , Jakarta :Erlangga World  Bank  Institute.  2002.  Dasar-dasar Analisis  Kemiskinan.  Edisi  Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakart