*Korespondensi: FISIP, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 Email: aguschandra.lombok@gmail.com

## Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19
Agus* 1 , Budi Setyono 2 , Retno Sunu Astuti 3 , Nur Hidayat Sardini 4
1 Program Doktoral Adiministrasi Publik, Universitas Diponegoro 234 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 7 No. 2 Tahun 2021 DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.2
Abstract. This article aims to explore how the governance of regional head elections (Pilkada) is managed  during  the  2019  coronavirus  disease  pandemic?  The  answers  to  these  questions  are explored  through  three  focuses:  policy  dynamics,  governance  and  community  participation  in regional  head  elections.  The  locus  of  study  of  the  Central  Lombok  Regency  KPU  as  an  actor mandated  by  law  to  carry  out  the functions  of Election Administration.  Through  functionalism- structural theory analysis tools and qualitative research methods, information was found that the government's policy that stipulates the simultaneous election of regional heads on December 9, 2020 creates public pessimism because it is still during the COVID-19 pandemic. Public pessimism can be seen from two concerns, the low level of public political participation and the emergence of Pilkada clusters. In fact, after the Pilkada was held, public political participation reached 71.16 percent, higher than the 2015 Pilkada which was only 61.41 percent. Likewise, the cluster of spread of COVID-19 in the Pilkada did not occur. In the implementation of the Central Lombok Regency Election, there were no ranks of organizers who were exposed to  COVID-19 in carrying out their duties.  The  influencing  factor  for  the  success  of  the  Pilkada  governance  is  the  collaborative functioning of the stakeholder structure in the governance of the implementation of the stages. Keywords : Governance; Election; COVID-19 Pandemic
Abstrak. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala  daerah  (Pilkada)  dikelola  pada  masa  pandemi  corona  virus  desease  2019?  Jawaban  atas pertanyaan  tersebut  dieksplorasi  melalui  tiga  fokus:  dinamika  kebijakan,  tata  kelola penyelenggaraan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan kepala  daerah.  Lokus  kajian KPU Kabupaten  Lombok  Tengah  sebagai  aktor  yang  di  beri  mandat  melalui  undang-undang  untuk melaksanakan fungsi Administrasi Pemilihan. Melalui alat analisis teori fungsionalisme-struktural dan  metode  penelitian  kualitatif,  ditemukan  informasi  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang menetapkan  pemungutan  suara  Pilkada  serentak  tanggal  9  Desember  2020  menimbulkan pesimisme publik karena masih pada masa pandemi COVID-19. Pesimisme publik terlihat dari dua kekhawatiran, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan munculnya kluster Pilkada. Nyatanya, setelah  Pilkada  dilaksanakan,  partisipasi  politik  masyarakat  mencapai  71,16  persen,  lebih  besar dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya 61,41 persen. Demikian halnya kluster penyebaran COVID- 19 dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tidak ditemukan  jajaran  penyelenggara  yang  terpapar  COVID-19 dalam  menjalankan  tugasnya. Faktor berpengaruh  terhadap  keberhasilan  tata  kelola  Pilkada  tersebut  adalah    berfungsinya  struktur stakeholders secara kolaboratif dalam tata kelola penyelenggaraan tahapan.
Kata Kunci : Governance ; Pemilihan Umum; Pandemi Covid-19
Received: 12/07/2021           Revised:  13/08/2021           Accepted: 01/09/2021

## PENDAHULUAN
abah penyakit  corona virus desease 2019 (COVID-19) berdampak terhadap tatanan politik dan pemerintahan, menimpa  negara di seluruh  dunia,  dan  menjadi  permasalahan  publik  ( public problem ) yang meluas. Public problem COVID-19 bergeser menjadi public issue , akhirnya  menjadi  agenda  setting  dalam  kebijakan  pemerintah.  Agenda  setting kebijakan  COVID-19  memfokuskan  konsentrasi  penggunaan  sumber  daya keuangan  negara  untuk  tiga  orientasi:  pencegahan,  penanganan  masyarakat terdampak, dan persiapan penanganan pasca wabah.
Indonesia merupakan salah satu negara terdampak cukup besar. Hingga tanggal 10 April 2020, jumlah penderita di Indonesia mencapai 3.512 kasus, 2.924 di rawat dan 306 meninggal (Kompas, 16 April, 2020).  COVID-19 juga menyebar di  34  provinsi  dengan  jumlah  hingga  tanggal  10  April  terdapat  setidaknya  219 kasus.  Rincian  jumlah  kasus  dilihat  dari  persebaran  provinsi  bervariasi.  Daerah yang  paling  tinggi  adalah  DKI  Jakarta  1.753,  diikuti  Jawa  Barat  383,  dan  Jawa Timur 256 kasus. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat 25 kasus, orang positif dalam perawatan  (ODP)  21,  orang  sembuh  2,  orang  meninggal  2,  pasien  dalam pengawasan  (PDP)  42,  dan  orang  dalam  pemantauan  (ODP)  1.763 (httpas://www.COVID19.go.id/2020/04/10/infeksi-COVID-19).
Respons  pemerintah  terhadap  permasalahan  COVID-19  secara  umum komprehensif,  terlihat  dari  beberapa  paket  kebijakan  yang  dikeluarkan  sejak wabah tersebut masuk ke Indonesia. Infrastruktur yuridis untuk memanajemen penanganan COVID-19 sudah tersedia sejak 2018 melalui undang-undang nomor 6  tahun  2018  yang  mengatur  penanganan  bidang  kesehatan.  Ada  empat  pola penanganan  wabah  yang  bersifat  darurat  kesehatan  menurut  undang-undang tersebut,  karantina,  pembatasan  sosial  berskala  besar,  disinfeksi,  dan penyehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah  menetapkan  COVID-19  sebagai  penyakit  yang  menimbulkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Pola  yang  dipilih  pemerintah  yaitu pembatasan  sosial  berskala  besar.  Dengan  pola  ini  masyarakat  dilarang
W
berkumpul, menjaga jarak, dan disaran kan tetap tinggal di rumah atau “di rumah aja”.
Implikasi  dari  kebijakan  tersebut  adalah  hampir  seluruh  agenda  dan program  kerja  negara  dilakukan  rekonstruksi.  Di  antara  agenda  negara  yang mendapatkan rekonstruksi yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons isu tersebut  dengan  mengusulkan  penundaan  penyelenggaraan  Pilkada  kepada pemerintah.    Respons  lebih  maju  KPU  sudah  melakukan  rekonstruksi  teknis pelaksanaan  hingga  kebijakan cut  off penggunaan  anggaran  Pilkada  sejak tanggal 2 April 2020, satu bulan setelah pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID tetapi pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.
Permasalahannya  adalah,  bagaimana  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah  dikelola  pada  masa  pandemi  corona  virus  desease  2019?  Artikel  ini menjawab  permasalahan  tersebut  melalui  tiga  elaborasi,  yaitu:  dinamika kebijakan,  tata  kelola  penyelenggaraan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pemungutan suara.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian  tentang  tata  kelola  pemilihan  umum  (Pemilu)  termasuk didalamnya tentang Pilkada yang umunya di sebut sebagai electoral governance dalam sebelas tahun terakhir berkembang pada dua dimensi, yaitu kelembagaan badan  penyelenggara  Pemilu  atau  Pilkada  dan  penerapan good  governance dalam  penyelenggaraan  Pemilu  atau  Pilkada.  Dimensi  pertama  terlihat  dari delapan  penelitian  yang  disajikan  berikut  ini.  Rossas  meneliti  tentang  korelasi kemandirian  lembaga  penyelenggara  dengan  kepercayaan  publik  terhadap proses  Pemilu.  Temuannya  menunjukkan,  tingkat  kemandirian  lembaga penyelenggara  memiliki  korelasi  positif  terhadap  kepercayaan  publik  pada proses  dan  hasil  Pemilu.  Korelasi  ini  menyebabkan  negara-negara  demokrasi cenderung memilih model lembaga penyelenggara Pemilu mandiri dibandingkan model pemerintah dan model campuran (Rossas, 2010).
Temuan Rossas sejalan dengan penelitian Kerr dengan metode kuantitatif menemukan,  kinerja  lembaga  penyelenggara  berkorelasi  penting  dalam membentuk  persepsi  positif  publik  tentang  Pemilu  di  Afrika  (Kerr,  2013).  Hasil yang sama ditunjukkan oleh Bowler, dkk terhadap Pemilu di Amerika Serikat yang pada  intinya  memberikan  tambahan  informasi  bahwa  kinerja  para administratrator  Pemilu  dalam  implementasi  tahapan  Pemilu  membentuk persepsi  positif  dan  keberterimaan  publik  terhadap  hasil  Pemilu  (Bowler, et.al.,2015).
Temuan  penelitian  di  atas  menjadi  petunjuk  awal  bagaimana  faktor kelembagaan  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  Pemilu  yang berkualitas.  Model  kelembagaan  Pemilu  yang  bersifat  mandiri  dari  intervensi pemerintah  dan  partai  politik  memberi  pengaruh  terhadap  efektivitas penyelenggaraan, sekaligus menjaga independensi penyelenggara. Manajemen kelembagaan mandiri semakin efektif apabila penyelenggara di daerah diberikan desentralisasi  untuk  memutuskan  keadaan-keadaan  darurat  yang  terjadi  pada saat Pemilu sedang berjalan.
Informasi  di  atas  ditunjukkan  oleh  penelitian  Olaniyi  dalam  tata  kelola  Pemilu Nigeria, yang menunjukkan model desentralisasi Independent National Elections Commission  (INEC)  pusat  kepada  INEC  di  daerah  mampu  membangun kemampuan  INEC  daerah  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  darurat  ketika penyelenggaraan Pemilu berlangsung (2017).
Selain  desentralisasi,  kelembagaan  penyelenggara  Pemilu  masih  harus  di dukung  oleh  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  penyelenggara.  Melalui penelitiannya  tentang  akuntabilitas  KPU  di  Probolinggo,  Kumara  menemukan program  Tim  Respon  Cepat  (TRC)  yang  merupakan  program  unggulan  dalam penanganan  pengaduan  masyarakat  belum  efektif  dilaksanakan  karena keterbatasan SDM yang mengelola program tersebut (Kumara, 2017).
Sejalan  dengan  temuan  di  atas,  Umamah  berhasil  memberi  petunjuk melalui penelitiannya tentang pengembangan  kapasitas kelembagaan Bawaslu yang  menemukan  cara  mengatasi  kualitas  SDM  yang  secara  terbatas  adalah melalui  bimbingan  teknis,  internalisasi  budaya  organisasi,  pendidikan  dan
pelatihan, serta pengembangan sistem rekrutmen komisioner Bawaslu (Ummah, 2017). Kuantitas dan kualitas SDM tidak selalu menimbulkan keberhasilan Pemilu, apabila  tidak  di  dukung  oleh  kesadaran  sendiri  dari  penyelenggara.  Fakta  ini ditunjukkan  oleh  penelitian  Patricia  dan  Yapin  yang  menemukan  bahwa rendahnya kesadaran penyelenggara berperilaku sesuai kode etik penyelenggara masih menjadi penyebab buruknya tata kelola Pemilu (Patrica, 2019).
Gejala  di  atas  didukung  oleh  penelitian  Kwaghga  yang  berhasil mengungkap  praktik  Pemilu  di  Nigeria.  Fenomena  Pemilu  di  Nigeria  diwarnai banyak kecurangan yang dilakukan penyelenggara, seperti memasukkan anak di bawah  umur  dalam  daftar  pemilih,  dan  manipulasi  hasil  pemilihan  (Kwaghga, 2013).  Temuan  ini  memberi  pelajaran  betapa  kapasitas  kelembagaan penyelenggara  yang  rendah  berpengaruh  terhadap  kecurangan  Pemilu  dan akhirnya berdampak pada akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
Informasi  di  atas  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Daniele  dan  Dipoppa tentang kekerasan politik pada Pemilu Nigeria. Mereka menemukan kekerasan politik yang dilakukan oleh mafia Pemilu terhadap penyelenggara dan pemilih di picu oleh rendahnya kapasitas penyelenggara Pemilu Nigeria Daniele & Dipoppa, 2017). Fenomena korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu juga menjadi keresahan di  Nigeria.  Sule,  dkk,  menyebutkan,  korupsi  dalam  sistem  politik  Nigeria  telah mewabah  hingga  pelaksanaan  Pemilu.  Pola  korupsi  Pemilu  di  Nigeria  adalah melalui penggunaan kekuasaan elit dan penyuapan terhadap staf Independent National Electoral Commission (INEC) Nigeria untuk melakukan perubahan hasil Pemilu.  Fenomena  ini  merusak  akuntabilitas  penyelenggaraan  Pemilu  Nigeria (Sule, et.,al.,2018).
Fenomena  praktik good  governance dalam  penyelenggaraan  Pemilu  di Nigeria  hampir  sama  dengan  yang  terjadi  pada  Pemilu  di  Kenya.  Penelitian Wamlawa dan Muchani  dalam mengkaji  efektivitas reformasi Pemilu di  Kenya menemukan  bahwa good  governance dalam  Pemilu  di  Kenya  belum terimplementasi  dengan  baik  yang  ditandai  oleh  malpraktek  Pemilu  melalui insiden korupsi. Fenomena tersebut menandakan lemahnya prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu di Kenya (Wamawala, 2017).
Pemilu  pasca  Orde  Baru  di  Indonesia  sudah  memperlihatkan  sejumlah usaha praktik good  governance . Penelitian  Novianti  menunjukkan akuntabilitas KPU  Kabupaten  Sitobondo  dalam  penyelenggaraan  Pemilukada  cukup  baik karena di dukung oleh faktor internal dan eksternal organisasi.  Faktor internal organisasi  meliputi:  komitmen  komisioner  untuk  membangun  akuntabilitas; pemahaman  sekretariat  tentang  administrasi  keuangan  yang  baik;  dan efektivitas pengawasan eksternal organisasi. Faktor eksternal meliputi: kejelasan undang-undang  Pemilukada;  dukungan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM); pendampingan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Provinsi  (BPKP);  dan  dukungan stakeholder (Novianti, 2015). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tanamah, dkk, dalam penelitiannya tentang efektivitas aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) pada Pemilu  2019.  Kesimpulan  penelitian  mereka  menyatakan  SILON  KPU berkontribusi  secara  efektif  membangun  tatanan  integritas,  efektivitas,  dan transparansi Pemilu tahun 2019 (Tanamah, 2019).
Penelitian-penelitian  di  atas  mengkaji  tentang  bagaimana  badan penyelenggara Pemilu bekerja dalam kondisi Pemilu normal, artinya bukan dalam kondisi Pemilu di tengah bencana, seperti bencana COVID-19. Memang penelitian terakhir yang muncul dari Iman dan Fitri melihat kajian agenda setting kebijakan Pilkada di  masa pandemi. Tetapi penelitian mereka berusaha menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijkan Pemilihan di masa pandemi (Iman dan Fitrie,  2021).  Belum  ada  penelitian  yang  secara  spesifik  mengkaji  tata  kelola penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada  ( electoral  governance )  di  masa  pandemi COVID-19.    Padahal  kualitas  kebijakan  Pemilu  dan  Pilkada  dapat  membantah kekhawatiran publik dalam tahapan agenda setting setelah melihat tata kelola penyelenggaraan, sekaligus  membantu menyediakan referensi bagi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, apabila Pemilu dan Pilkada 2024 masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, penelitian ini memilih posisi  yang  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu,  yaitu  mengkaji  pengelolaan Pilkada di masa pandemi COVID-19. Tata kelola penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19 dipandang sebagai gap analysis , karena melakukan pilkada di
masa  pandemi  COVID-19  merupakan  pengalaman  pertama  di  Indonesia  dan sejumlah negara demokrasi, oleh karenanya membutuhkan strategi tata kelola yang berbeda dengan pilkada dalam kondisi normal.
Merujuk pada penjelasan di atas, artikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga dimensi:  (1)  dinamika  kebijakan;  (2)  tata  kelola  penyelenggaraan,  dan;  (3) keberhasilan  penyelenggaraan.  Melalui  eksplorasi  terhadap  ketiga  dimensi tersebut, artikel ini  menjadi referensi bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya yang boleh jadi berlangsung di masa pandemic COVID-19.
Dua teori yang dipandang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian, yaitu electoral  governance dan  fungsionalisme-struktural. Electoral  governance membantu  penegasan  ontologi  penelitian  sebagai  studi  tentang  tata  kelola Pilkada.  Fungsionalisme-struktural  membantu  menjelaskan  epistemologi  tata kelola Pilkada di masa pandemi COVID-19. Aksiologinya adalah tata kelola Pilkada yang  menerapkan  protokol  COVID-19  secara  menyeluruh,  fungsional  terhadap rasa aman masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, menyebabkan angka partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkada  di  masa  pandemi  COVID-19  lebih  tinggi dibandingkan Pilkada di mana normal.

## LANDASAN TEORI
Untuk mengungkap pokok permasalahan di atas, artikel ini menggunakan dua  landasan  teori,  yaitu electoral  governance dan  teori  fungsionalisme- struktural.

## 1. Electoral Governance
Torres  dan  Diaz  melukiskan  dua  pendekatan  kajian electoral  governance , yaitu  pendekatan  yang  berfokus  pada  badan  penyelenggara  Pemilu,  dan pendekatan  yang  berfokus  pada  penyelenggaraan  tahapan-tahapan  Pemilu (Torres  dan  Diaz,2014).  Pendekatan  badan  penyelenggara  Pemilu,  merupakan pendekatan electoral  governance yang  mengkaji  peran  badan  penyelenggara Pemilu  sebagai  administrator  Pemilu.  Pendekatan  penyelenggaraan  tahapan- tahapan Pemilu merupakan pendekatan yang menjelaskan electoral governance sebagai kegiatan implementasi perundang-undangan Pemilu.
Eksplorasi terhadap penyelenggaraan Pilkada di  masa pandemi  COVID-19 merupakan studi implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang badan penyelenggara Pemilu di Indonesia.
Studi  badan  penyelenggara  Pemilu  dikemukakan  oleh  sejumlah  sarjana. Umumnya penyelenggara dipahami sebagai institusi yang di beri tugas khusus untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  kebijakan  Pemilu  di  suatu  negara (Olaniyi, 2017), atau institusi yang bertanggungjawab atas kegiatan Pemilu (Wall,
2014). Tugas utama penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:
a. Menerima dan memverifikasi, serta menetapkan calon peserta Pemilu;
b. Melakukan pemungutan suara;
c. Menghitung suara;
d. Mentabulasi suara.
Peran dari penyelenggara Pemilu antara negara yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Nigeria sebagai salah satu negara yang menerapkan Pemilu sebagai  mekanisme  berdemokrasi  memberikan  dua  kekuasaan  dari penyelenggara  Pemilu,  yakni;  (1)  mengatur,  melaksanakan,  dan  mengawasi semua pemilihan; (2) melakukan pemutakhiran  terhadap data pemilih. Setelah menyelesaikan perencanaan, penyelenggara Pemilu selanjutnya mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan melaporkan  hasil  penghitungan  suara.  Indonesia  memberikan  mandat  kepada badan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan dan mengawasi seluruh tahapan  Pemilu  sesuai  dengan  undang-undang  Pemilu  yang  telah  ditetapkan oleh  legislatif.  Meskipun  KPU  memiliki  kewenangan  menetapkan  peraturan pelaksanaan  di  bawah  undang-undang  sehingga  setara  dengan  kewenangan Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah, tetapi kerja KPU harus melalui proses konsultasi kepada parlemen atau DPR.RI.
Terdapat tiga model badan penyelenggara Pemilu yang diterapkan di dunia, yakni:  model  mandiri  atau  independen  ( the  Independent  Model  of  Electoral Management );  model  pemerintah  ( the  Government  Model  of  Electoral
Management ); dan model kombinasi atau campuran ( the Mixed Model of Electoral Management ). (Wall, 2014).
a. The Independent Model of Electoral Management.
Model mandiri mempunyai  karakteristik sebagai berikut; (1) memiliki dan menyelenggarakan  dananya  sendiri;  (2)  tidak  bertanggung  jawab  pada kementerian;  (3)  lebih  memiliki  otonomi  dan  akuntabilitas  fungsional;  (4) anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar lembaga eksekutif.
Negara yang menggunakan penyelenggara Pemilu model mandiri, yakni; Australia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Kosta Rika, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay. Model mandiri terbagi menjadi  dua pola, yakni; (1) penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan kepemiluan, dan; (2)  penyelenggara  Pemilu  bertanggung  jawab  terhadap  implementasi  proses Pemilu.

## b. The Government Model of Electoral Management
Berbeda  dengan  model  mandiri,  model  pemerintah  memperlihatkan penyelenggara  Pemilu  dikelola  dan  diorganisir  oleh  lembaga  eksekutif  negara melalui sebuah kementerian, misalnya melalui Menteri Dalam Negeri atau melalui Pemerintah Daerah (Pemda).  Biasanya untuk Pemilu tingkat nasional dipimpin oleh  seorang  Menteri  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  kabinet. Penyelenggara  Pemilu  model  pemerintah  tidak  memiliki  anggota,  dan  dana penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah. Negara yang menggunakan model pemerintah  yakni; Denmark, Selandia Baru, Singapura, Swiss, Tunisia, Britonia Rays, dan Amerika Serikat.

## c . The Mixed Model of Electoral Management
Model  penyelenggara  Pemilu  campuran  merujuk  pada  model penyelenggara Pemilu yang mengombinasikan model mandiri dan pemerintah. Penyelenggara Pemilu mandiri bertugas mengurus kebijakan dan pengawasan, sebagaimana  model  badan  mandiri,  kemudian  terdapat  badan  yang  bertugas
melakukan  implementasi  proses  Pemilu  yang  berada  di  bawah  departemen negara dan Pemda.  Negara-negara yang menggunakan model campuran yakni; Perancis, Jepang, Spanyol, dan Afrika Barat.
Penjelasan  tentang  badan  penyelenggara  Pemilu  di  atas  membantu pemahaman dalam artikel ini bahwa, badan penyelenggara Pilkada di Indonesia menerapkan model the independent dan model of electoral management . Model ini  di  atur  dalam  pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  menyebutkan  Pemilu  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.  Undang-undang Pemilu  sebagai  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Dasar  memperlebar  makna “suatu  komisi  pemilihan  umum”  menjadi  tiga  organ,  yaitu  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  dan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Dua  organ  pertama  memiliki organisasi permanen hingga kabupaten dan kota. Penelitian ini membatasi lokus pada KPU Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan administrator pemilhan Bupati dan Wakil Bupati.

## 2. Teori Fungsionalisme-Struktural
Teori  fungsionalisme-struktural  merupakan  pendekatan  dalam  tradisi sosiologi klasik, khususnya di kalangan kelompok sosiolog beraliran paradigma fakta sosial. Persisnya, teori fungsionalisme-struktural berkembang pesat sejak tahun  1960-an  dan  1970-an  (Cornwell  dan  Laumann,  2019).  Bahkan  Ritzer  dan Smart menulis teori ini berkembang antara tahun 1940-an hingga 1960-an (Ritzer dan  Smart,  2012).  Figur-figur  yang  mencurahkan  perhatian  terhadap  teori  ini antara lain Robert K.Merton dan Talcott Parsons.
Tetapi  jauh  sebelumnya  kata  Ritzer,  tahun  1883  Emile  Durkheim  sudah pernah  mencetuskan  idenya  tentang  fungsi  pembagian  kerja  yang  merupakan cikal  bakal  teori  fungsionalisme-struktural.  Bagi  Durkheim,  pembagian  kerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan berfungsi untuk menyediakan ketertiban, keselarasan, serta kesetiakawanan yang dibutuhkan masyarakat.
Sedangkan Parsons mencurahkan perhatiannya terhadap fungsionalisme- struktural dalam analisa masyarakat secara makro. Ia menganalisa masyarakat
sebagai satu set terintegritas dari bagian-bagian yang saling terkait. Analogi yang digunakan Parsons yaitu tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ yang saling berhubungan  secara  simbiosis.  Secara  umum  teori  ini  memberi  perhatian terhadap  keteraturan  (order)  dan  mengabaikan  konflik.  Konsep-konsep  kunci untuk  memahami  cara  kerja  analisis  fungsionalisme-struktural  adalah:  fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan.
Fungsi  merupakan  proses  peran  dari  anggota  atau  bagian-bagian  dari sistem  yang  terintegrasi  dan  diharapkan.  Disfungsi  merupakan  kondisi  tidak berfungsinya peran yang dilakukan oleh anggota atau bagian-bagian dari sistem. Fungsi manifes merupakan konsekuensi dari yang dimaksudkan dan diakui atas berfungsinya peran anggota atau bagian-bagian. Fungsi laten merupakan yang tidak dimaksudkan atau diakui dari yang dilakukan oleh anggota sistem, yang bisa karena  bertentangan  dengan  nilai  bersama  atau  amanat  regulasi  (Audu,  et.al, 2014).
Lebih lanjut, Audu mengelaborasi pemikiran Parsons dengan menyatakan statemen bahwa Parsons meyakini fungsionalisme-struktural terkait erat dengan sistem sosial yang tujuannya untuk menyelesaikan dua masalah; (1) instrumental yaitu  fungsionalisme-struktural  merupakan  instrumen  untuk  menjelaskan  cara mencapai  tujuan  tertentu,  dan;  (2)  ekspresif,  yaitu  fungsionalisme-struktural digunakan dalam analisa tentang bagaimana mempertahankan kerja sama yang ideal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian implementasi kebijakan, yaitu penelitian tentang  bagaimana electoral  governance diterapkan  dalam  Pilkada  di  masa pandemi  COVID-19  (Nugroho,  2014).    Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  kualitatif  dengan  batas  kontemporer  (kasus)  melalui  pengumpulan data  yang  mendetail  dan  mendalam  (Creswell,  2013).  Yang  dimaksud  dengan kasus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan  Pilkada  di  masa  pandemi  COVD-19.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  wawancara  mendalam  dan  pemeriksaan  terhadap
dokumen-dokumen  penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  2020  di  Kantor  KPU Kabupaten Lombok Tengah.
Analisa  data  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  induktif-kualitatif (Creswell,  2014).  Berdasarkan  analisis  induktif  diperoleh  gambaran  tentang penguatan  bangunan  teori electoral  governance dan  fungsionalisme-struktural untuk menjelaskan fenomena tata kelola Pilkada di tengah pandemi  COVID-19. Melalui logika induktif yang merujuk dari Creswell (2014:88), proses analisis data dilakukan sebagaimana gambar 1

## Gambar 1. Proses analisis penelitian
(Sumber: diadopsi dari Creswell, 2014)
Gambar 1 mengilustrasikan logika induktif dalam analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan linear dan hierarkis yang di bangun dari bawah ke atas, yang dijelaskan secara detail ke dalam langkah-langkah sebagai berikut:
Langkah 1 : Mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk  dianalisis. Aktivitas  langkah  ini  yaitu;  memeriksa  transkrip
wawancara, memilah-milah data dan menyusunnya dalam berbagai kategori.
Langkah 2. : Membaca  keseluruhan  data.  Langkahnya  adalah  mencari gagasan apa yang terkandung dalam pandangan informan, bagaimana  kedalaman  gagasan  tersebut,  dan  bagaimana kredibilitasnya. Langkah 3.
: Memulai coding semua  data.  Artinya  melakukan pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan- potongan  dan  menuliskan  target-target  dalam  batas tertentu.  Aktivitas  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  adalah mengambil  data-data  tertulis,  dokumen,  audio-visual, kemudian  mengelompokkannya  dalam  kategori-kategori data. Langkah 4. : Menerapkan  proses coding untuk  melakukan  deskripsi berdasarkan kategori-kategori yang dianalsis Langkah 5. : Membuat  narasi  atau  deskripsi  berdasarkan  tema-tema yang sudah dikelompokkan Langkah 6. : Membuat interpretasi atau memaknai data sesuai dengan
focus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dinamika Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19
Pengambilan kebijakan Pilkada di masa pandemi COVID-19 cukup dinamis. Dua  isu  yang  mendomisai  perdebatan  di  masa  penyusunan agenda  setting maupun  setelah  pemerintah  menetapkan  kebijakan,  yaitu  dorongan  agar pemerintah bercermin dari pengalaman negara lain dan pesimisme organisasi- organisasi non-pemerintah.

## Bercermin dari pengalaman Negara Lain dan Kebijakan di Indonesia
Lima puluh negara yang Pemilunya terjadwal di tengah pandemi  COVID-19 mengambil  kebijakan  penundaan.  Namun  sejumlah  negara  berani  mengambil risiko,  salah  satunya  Republik  Korea  yang  menyelenggarakan  Pemilu  anggota
Parlemen  mereka  tanggal  15  April  2020. National  Election  Comission (NEC) Republik  Korea  mengatur  sedemikian  hati-hati  manajemen  Pemilu,  tetapi pelaksanaannya  berlangsung  sukses.  Pemilih  memberikan  suaranya  di  14.330 tempat  pemungutan  suara  (TPS)  yang  disediakan.  Prinsip  kerja  manajemen Pemilu yang di bangun NEC yakni “menghalangi infeksi sebaik mungkin adalah manajemen  Pemilu  yang  terbaik”.  Untuk  membangun  rasa  aman  dan keselamatan  pemilih.  NEC  Republik  Korea  memberikan  layanan  Pemilu  sesuai protokol kesehatan COVID-19.
Selandia Baru yang melaksanakan pemungutan suara tanggal 19 September 2020,  otoritas  Pemilihan  mereka  memberi  alternatif  layanan  bagi  masyarakat yang  menggunakan  hak  pilihnya  secara online untuk  pemilih  yang  ada  di  luar negeri. Sedangkan bagi pemilih yang memiliki cacat fisik tuna rungu  disediakan layanan  di  dekat  telepon.    Otoritas  Pemilu  Selandia  Baru  tidak  menawarkan pemberian suara melalui pos karena cara layanan ini tidak di atur dalam undang- undang Pemilu negara tersebut. Berbeda dengan Selandia Baru, Negara Bagian Bavaria di Jerman yang melaksanakan Pemilihan putaran kedua tanggal 16 Maret 2020. Otoritas Pemilu negara tersebut menawarkan layanan melalui pos.
Dua  kasus  pengalaman  negara  di  atas  menunjukkan,  meskipun pertimbangan  kebijakan  layanan  Pemilu  di  tengah  pandemi  COVID-19  adalah penyelamatan hak pilih warga negara yang di atur dalam konstitusi, tetapi proses pelaksanaannya  tidak  dilakukan  dengan  memberi  peluang  sedikit  pun  kepada masyarakat melakukan kontak fisik (International IDEA, 2020).
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  menetapkan  Pilkada  dilaksanakan pemungutan suaranya tanggal 9 Desember 2020. Rasionalitas kebijakan ini ada dua. Pertama ,  menjaga  keberlanjutan  rancang  bangun  Pilkada  serentak  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan melalui tabel  1. Kedua ,  tidak  adanya  kepastian  kapan  berakhirnya  pandemi  COVID-19, sedangkan  hak  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih  harus  dijamin  oleh negara.
Tabel 1.Rancang Bangun Kebijakan Pemilukada Indonesia
Gelombang Masa Berakhir Jabatan/Hasil Pemilhan Pelaksanaan Pemilhan 1. Tahun  2015  s.d  Januari 2016 Desember 2015 2. Juli s.d Desember 2016 Februari 2017 3. Hasil  pemilihan  tahun 2017 Tahun 2022 4. Masa  jabatan  berakhir tahun 2018 dan 2019 Juni 2018 5. Hasil pemilu tahun 2018  Berakhir masa jabatannya 2023 6. Hasil pemilu tahun 2015 September 2020 7. Hasil pemilu tahun 2020  Masa  jabatan  sampai  tahun 2024 8. Pemilukada serentak nasional November 2024
Sumber : Pasal 201 UU 10/2016
Tabel  1  memperlihatkan  rancang  bangun  Pilkada  di  Indonesia  adalah Pilkada serentak nasional yang ditargetkan sudah terlaksana tahun 2024. Artinya Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada transisi menuju desain serentak nasional 2024.  Jika  pemerintah  menunda  pelaksanaan  Pilkada  tahun  2020,  misalnya menjadi 2021, maka akan mengganggu konsistensi pasal 201 UU 10 tahun 2016. Untuk  menjaga  konsistensi  Undang-Undang  10  tahun  2016,  pemerintah memutuskan  Pilkada  tetap  dilaksanakan  tahun  2020,  tetapi  dengan  syarat protokol Kesehatan COVID-19 harus terus dijalankan.

## Pesimisme Organisasi Non-Pemerintah
Sebelum pelaksanaan Pilkada berlangsung, sejumlah komponen masyarakat pesimis  terutama  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  publik,  karena  sifat Pilkada yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan
kluster  baru  COVID-19.  Beberapa  komponen  bangsa  memberikan  pandangan yang intinya tidak yakin akan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Kekhawatiran  tersebut  menyebabkan  mereka  memberikan  sejumlah rekomendasi yang beragam.
Komnas  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  merekomendasikan  kepada KPU, Pemerintah, dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan sampai  situasi  kondisi  COVID-19  berakhir,  atau  minimal  mampu  dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya. Menurutnya, seluruh proses yang telah berjalan dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum  bagi  para  peserta  pemilihan.  Agar  tidak  merugikan  keuangan  negara, menurut Komnas HAM, pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah dilalui tinggal dihentikan  dan  dilanjutkan  setelah  pandemi  berakhir  (Tempo,13  September 2020).
Perludem yang merupakan salah satu non-government  organization (NGO) yang memiliki perhatian pada isu-isu kepemiluan di Indonesia memberikan dua pandangan. Pertama ,  meminimalisir  penyebaran  COVID-19  di  Pilkada  2020 merupakan  tanggung jawab semua pihak, tapi yang utama adalah pemerintah dan penyelenggara. Kedua, apabila pemerintah dan penyelenggara merasa tidak mampu  dan  akan  memperburuk  situasi,  maka  lebih  baik  Pilkada  ditunda. Lembaga-lembaga  survei  juga  turut  bersuara,  misalnya  lembaga  survei POLMATRIX memaparkan pandangan publik saat itu tentang kebijakan Pilkada apabila  dilaksanakan  9  Desember  2020.  Hasil  survei  mereka  menunjukkan  7 persen publik berpendapat agar Pilkada ditunda  di seluruh daerah, 12,1 persen berpendapat di tunda pada daerah zona merah, hanya 10 persen yang menjawab dilanjutkan, dan sisanya 4,9 persen tidak menjawab.
Gambar 2. Pandangan Publik Tentang Pemilu 9 Desember 2020 Versi

## POLMATRIX (Tempo, 13 September, 2020)

## B. Tata Kelola Penyelenggaran Pilkada di Masa Pandemi COVID-19
Terdapat  dua  dimensi  ukuran  keberhasilan  tata  kelola  Pilkada  di  masa pandemi  COVID-19,  yaitu  kualitas  tata  kelola  teknis  penyelenggaraan  dan  tata kelola  berbasis  protokol  kesehatan  COVID-19.  Tata  kelola  penyelenggaraan Pemilu  meliputi:  adanya  ketersediaan  regulasi  teknis  Pemilu;  adanya penyelenggara yang profesional, mandiri, berintegritas; adanya peserta Pemilu, dan;  adanya  dukungan  anggaran.  Sedangkan  tata  kelola  protokol  kesehatan COVID-19  meliputi  ketersediaan  pedoman  teknis  yang  mengatur  tata  kerja penyelenggaraan Pemilu berbasis protokol Kesehatan COVID-19.

## Tata Kelola Teknis Penyelenggaraan
Dalam  mendukung  tata  kelola  Pilkada  yang  berkepastian  hukum,  KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 15 keputusan, meliputi: pedoman teknis  tahapan  dan  program;  penetapan  hari  dan  tanggal  pemungutan  suara; pedoman  teknis  tata  cara  pencalonan;  penetapan  persyaratan  pencalonan; pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi; pedoman teknis tata kerja jajaran KPU Kabupaten Lombok Tengah; standar dan petunjuk teknis penyusunan kebutuhan anggaran, kebutuhan barang dan jasa, serta honorarium; pedoman teknis cara
72 % di tunda di seluruh daerah
12,1 %
Di tunda pada daerah zona merah
4,9 %
Tidak menjawab 10 %
Dilanjutkan sesuai jadwal
penyaluran  dan  pertanggungjawaban  anggaran;  pedoman  teknis  tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan; pedoman teknis pembentukan PPK, PPS, dan  KPPS;  pedoman  teknis  pemutakhiran  daftar  pemilih;  pedoman  teknis pelaksanaan  kampanye;  petunjuk  teknis  kebutuhan  dan  spesifikasi  teknis perlengkapan  protokol  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  dalam penyelenggaraan pemilihan (dokumen KPU Kabupaten Lombok Tengah, 2020).
Profesionalitas  penyelenggara  Pilkada  khususnya  penyelenggara adhock diperoleh melalui proses rekrutmen yang ketat. Rangkaian ujian yang dilalui bagi calon  panitia adhock yaitu:  ujian  tertulis  tentang  tata  Kelola  Pemilu;  ujian wawancara  yang  meliputi  pengalaman  kerja,  pengetahuan  kepemiluan,  teknis pemungutan dan penghitungan suara, teknis rekapitulasi suara, dan  integritas penyelenggara  Pemilu.  Impak  cara  kebijakan  seleksi  ini  adalah  lahirnya  jajaran penyelenggara Pemilihan yang kompeten dan berintegritas. Hal ini terlihat dari tidak  adanya  permasalahan  publik  yang  muncul  pada  seputar  kerja  badan penyelenggara adhock dibandingkan pada Pemilu sebelumnya.
Proses  penyelenggaraan  Pilkada  dirancang  selama  delapan  bulan,  yakni sejak  bulan  Mei  hingga  Desember  2020.  Jumlah  anggaran  yang  ditetapkan melalui naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah sebesar  Rp,28.000.000.000.  Anggaran  tersebut  untuk  membiayai  tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Melalui jumlah tersebut, tata kelola penyelenggaraan  Pilkada  Kabupaten  Lombok  Tengah  2020  tidak  mengalami kesulitan pembiayaan.

## Tata Kelola Protokol Kesehatan
Dalam  penyelenggaraan  tata  kelola  protokol  kesehatan,  KPU  Kabupaten Lombok  Tengah  melakukan  kolaborasi  dengan  Tim  Gugus  Tugas  COVID-19 Kabupaten.  Partai  Politik,  pengusung  pasangan  calon  beserta  tim  kampanye, Bawaslu Kabupaten, dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai POLRES Lombok Tengah. Bentuk-bentuk program penegakan  protokol  kesehatan  Pilkada  dalam  masa  pandemi  COVID-19  yang diterapkan KPU Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:
1. Penggunaan  alat  pelindung  diri  bagi  seluruh  jajaran  penyelenggara dalam  pemberian  layanan  kepemiluan  melalui  penyediaan  fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri;
2. Rapid  test dan swab kepada  jajaran  penyelenggaraan  dan  seluruh pegawai dilingkungan jajaran penyelenggara;
3. Sosialisasi  tata  cara  pemungutan  suara  dengan  protokol  kesehatan bagi masyarakat dan jajaran penyelenggara Pilkada;
4. Pengetatan  protokol  kesehatan  dalam  tahapan-tahapan  yang bersentuhan langsung dengan peserta Pemilihan, seperti pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Kabupaten; pengundian nomor urut; dan kampanye. Bahkan kampanye yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye tidak diperbolehkan melakukan rapat umum dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan massa;
5. Pelayanan  pemungutan  suara  di  TPS  dilakukan  dengan  protokol kesehatan yang ketat, seperti pengaturan jadwal pemilih  datang ke TPS sehingga tidak terjadi kerumunan, perlengkapan Alat Pelindung Diri  (APD)  bagi  petugas  KPPS,  pengawas,  dan  saksi,  penggunaan masker dan cuci tangan bagi pemilih, pengukuran suhu tubuh pemilih sebelum masuk empat pemungutan suara (TPS), penggunaan sarung tangan  dan  penyediaan  cuci  tangan  bagi  pemilih,  dan  pengurangan jumlah  alokasi  pemilih  dalam  setiap  TPS.  Seluruh  proses  tersebut diawasi  oleh  Panitia  Pengawas  TPS,  Anggota  Polres,  dan  petugas keamanan TPS.
Terimplementasinya  tata  kelola  Pilkada  berbasis  protokol  kesehatan COVID-19  di  dukung  oleh  berfungsinya  struktur  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  Pilkada  yang  dilakukan  secara  kolaboratif.  Struktur-struktur tersebut  berfungsi  sesuai  mandat  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Struktur  dan  fungsinya  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  di  masa COVID-19 sebagaimana tampak melalui tabel 2.
Tabel 2. Struktur dan Fungsinya dalam Pilkada di masa COVID-19
No.  Struktur Fungsi 1. KPU Kabupaten Administrator utama Pemilihan: a. Menyediakan pedoman teknis penyelenggaraan tahapan  Pemilihan berbasis protokol Kesehatan COVID-19 b. Menyediakan APD bagi jajaran penyelenggara c. Mensosialisasikan teknis penyelenggaraan Pilkada di masa COVID- 19 d. Memfasilitasi kampanye Pilkada berpedoman protokol Kesehatan COVID- 19 e. Melayani  pemungutan  suara  sesuai protokol Kesehatan COVID-19 2. Bawaslu Kabupaten Menjaga kualitas Pilkada di masa COVID-19, melalui:
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan;
b. Menghentikan kampanye pasangan calon apabila melanggar protokol Kesehatan;
c. Memberikan rekomendasi berupa sanksi administrasi  kepada  KPU  Kabupaten terhadap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan
No.  Struktur Fungsi 3. Tim Pemenagan Paslon Menjaga  keselamatan  dan  kesehatan pasangan  calon  dan  pemilih  dari  ancaman COVID-19, melalui: a. Mematuhi  protokol  Kesehatan  dalam pelaksanaan  komunikasi  politik  dan kampanye;
b. Menyediakan  masker  dan  cuci  tangan bagi pemilih yang menghadiri kampanye 4. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pencegahan  Penularan  COVID-19  Kluster Pilkada, melalui;
a. Koordinasi dengan KPU Kabupaten dan
Bawaslu Kabupaten;
b. Sosialisasi  bahaya  COVID-19  dalam Pilkada;
c. Pemeriksaan kepada jajaran penyelenggara. 5. Polres Kabupaten Pengamanan  Pilkada,  Pencegahan,  dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 dalam Pilkada 6. Media massa Penyebaran  informasi  protokol  Kesehatan
COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada
Sumber : diolah peneliti, diadopsi dari teori fungsionalisme-struktural Parsons

## C. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada di Masa Pandemi COVID-19
Pengelolaan  Pilkada  yang  menerapkan  protokol  kesehatan  secara  ketat selama  proses  tahapan  pemutakhiran  daftar  pemilih,  pencalonan,  kampanye, pemungutan  suara,  menyebabkan  masyarakat  merasa  aman  datang  ke  TPS  di hari  pemungutan  suara.  Seluruh  petugas  penyelenggara  di  TPS  dilengkapi dengan APD. Demikian halnya dengan desain TPS, menyediakan sarung tangan bagi pemilih, hand sanitizer , jarak antre pemilih di atur 1 meter, dan jumlah pemilih
per-TPS  yang  dalam  kondisi  Pilkada  normal  maksimal  800  pemilih  dikurangi menjadi  300  pemilih.  Undangan  pemilih  juga  di  atur  dalam  jam-jam  tertentu, sehingga menghindari terjadinya penumpukan pemilih.
Proses layanan pemilih di atas, mengindikasikan secara umum tata kelola Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah dalam masa pandemi COVID-9 dinyatakan berhasil menciptakan rasa aman dan keselamatan pemilih dalam menggunakan hak  pilih  mereka.  Impaknya  adalah  terjadi  peningkatan  partisipasi  politik masyarakat dalam pemungutan suara dibandingkan Pilkada sebelumnya. Pilkada 2015 angka partisipasi politik masyarakat sebanyak 468.955 dari 774.246 pemilih terdaftar, yang artinya angka partisipasi pemilih sebesar 61,41 persen. Sedangkan Pilkada  2020  pengguna  hak  pilih  524.573  dari  761.236  pemilih  terdaftar,  yang artinya angka partisipasi sebesar 71,16 persen. Deskripsi ini disajikan melalui tabel 3.

## Tabel 3. Partisipasi Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
Tahun Pemilihan Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih Partisipasi (%) 2015 774.246 468.955 61,41 2020 761.236 524.573 71,16
Sumber : Dokumen KPU Kab.Lombok Tenagh 2015-2020

## KESIMPULAN
Kekhawatiran  atau  pesimisme  publik  tentang  Pilkada  di  masa  pandemi COVID-19  tidak  seluruhnya  terbukti  dalam  kasus  Kabupaten  Lombok  Tengah. kekhawatiran  tentang  menurunnya  partisipasi  politik  masyarakat  karena ketakutan akan kesehatan dan keselamatannya terpapar COVID-19 di TPS dapat ditolak, karena justru partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di masa COVID- 19 lebih tinggi dibandingkan partisipasi dalam Pilkada yang diselenggarakan tidak dalam kondisi COVID-19.
Kekhawatiran  terhadap  ancaman  kesehatan  dan  keselamatan  jajaran penyelenggara dapat ditolak,  karena tidak ada petugas penyelenggara Pilkada
yang  terpapar  COVID-19  dalam  melaksanakan  tugas.  Gangguan  terhadap penyelenggaraan  tahapan  Pilkada,  seperti  pemutakhiran  daftar  pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara tidak terlihat. Seluruh proses penyelenggaraan  tahapan  Pilkada  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan dan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten.
Faktor yang mendukung keberhasilan Pilkada di masa pandemi  COVID-19 dalam  kasus  Kabupaten  Lombok  Tengah  adalah  diterapkannya  protokol kesehatan  COVID-19  selama  proses  tahapan  Pilkada,  seperti  dalam  tahapan pemutakhiran  daftar  pemilih,  pencalonan,  kampanye,  pemungutan  suara. Penerapan protokol kesehatan secara disiplin menyebabkan masyarakat merasa aman datang ke TPS di hari pemungutan suara.
Terlaksananya protokol kesehatan COVID-19 selama proses penyelenggaraan  tahapan  Pilkada  didukung  oleh  berfungsinya  struktur  atau aktor  yang  terlibat  dalam  proses  Pilkada.  Aktor-aktor  fungsional  yang berkontribusi selama proses Pilkada yaitu; KPU Kabupaten. Bawaslu Kabupaten, Tim  Pemenangan  Pasangan  Calon,  Gugus  Tugas  COVID-19,  POLRI,  dan  media massa.
Temuan di atas mengembangkan sekaligus membantah beberapa hasilm penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang didukung oleh temuan penelitian ini  yaitu  Rossas  (2010),  Kerr  (2013)  dan  Bowler  (et.al.,2015).  Mereka menyimpulkan  kinerja  penyelenggara  Pemilu  dalam  melaksanakan  fungsinya menjadi  faktor  yang  menyebabkan  publik  percaya  pada  Pemilu.  Pemelitian  ini juga  menunjukkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penerapan  protokol Kesehatan selama proses Pilkada menyebabkan masyarakat merasa aman untuk dating ke TPS memberikan suara mereka.
Penelitian yang dibantah yaitu penelitian Kumara (2017) dan Patricia (2019). Mereka  menjelaskan  rendahnya  kesadaran  berperilaku  penyelenggara  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dan  keterbatasan  SDM penyelenggara  menyebabkan  kegagalan  penyelenggaraan  suatu  Pemilu. Penelitian  ini  menunjukkan  fenomena  yang  sebaliknya,  ada  kesadaran berperilaku penyelenggara yang tinggi terhadap protokol kesehatan  COVID-19,
menyebabkan  masyarakat  merasa  aman  mengikuti  proses  Pilkada,  sehingga mendukung  keberhasilan  Pilkada  di  masa  pandemik  COVID-19.  Keterbatasan SDM  penyelenggara  bisa  diatasi  dengan  pelibatan stakeholders Pilkada  dalam proses  penyelenggaraan  tahapan.  Fungsionalitas  peran stakeholders menyumbangkan keberhasilan Pilkada.
Akhirnya, penelitian ini merumuskan statemen akademik bahwa electoral governance yang diterapkan dengan melibatkan multi-stakeholders berkontribusi terhadap  keberhasilan  penyelenggaraan  Pilkada  di  masa  pandemi  COVID-19, terlebih  apabila  aktor stakholders yang  satu  fungsional  terhadap  aktor stakeholders Pilkada yang lain. Fungsi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah memfasilitasi stakeholders melalui ketersediaan regulasi  teknis  dan  perencanaan  anggaran  yang  memadai,  agar  seluruh stakeholders yang  terlibat  dalam  praktik electoral  governance Pilkada,  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  maksimal  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi pemilih berpartisipasi dalam pemungutan suara.

## DAFTAR PUSTAKA
Audu, Muhammad Sulaiman, Osuala, dan Uzoma Samuel, (2014), Conceptualising Funtionalism and Its Application to the Study of African History, Academic Journal of Interdiciplinary Studies , Vol.3.No.6:225-228
Berman, Eli , Michael Callen, Clark C. Gibson , James D. Long. (2019). Election fairness  and  government  legitimacy  in  Afghanistan, Journal of Economic Behavior and Organization (168). 292-317
Bowler, Shaun, Thomas Brunell, Todd Donovan, Paul Gronke.(2015). Election administration and perceptions of fair elections, Electoral Studies (38) Caat, Hellena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall, dan Peter Wolf, Electoral Management  Design,  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance (International IDEA), (2014)
Creswell,  John  W, Q ualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing Among Five Appoaches, Third Edition , SAGE (2013):
Cornwell,  Benjamin  dan  Edward  O.  Laumann,  (2019),  If  Parsons  had Pajek:  The  Relevance  of  Midcentury  Structural-Functionalsm  to Dynamic Network Analysis, Journal of Social Structure , Volume 17
Daniele,  Gianmarco,  Gemma  Dipoppa.  (2017).  Maﬁa,  elections  and violence against politicians, Journal of Public Econimics , (154) 10-33 Unefe  dan  Edono  Joseph,  (2019),  Election  Administration  in  Nigeria  :
Interrogating Independent National Election Commission Transition Efforts from  Manual  to  Electronc  Votting,  Affrican  Research  Revew  :  An International Multidisciplinary Journal Ethopia, 12-23
Iman,  Ghulam  Maulana  dan  Revienda  Anita  Fitrik,  (2021),  Agenda  Setting Kebijakan Pilkada Tahun 2020 Dengan Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework, Jurnal Transformative, Vo.7.No.1
Kerr, Nicholas, (2013). Popular evaluations  of  election quality in  Africa: Evidence from Nigeria, Electoral Studies (32) 819 – 837
Kumara,  Qori  Mughni,  (2017), Penguatan  Akuntabilitas  KPU  Kabupaten Purbolinggo  Melalui  Sistem  Respon  Pengaduan ,  Jurnal  Politik, Volume 2. No.1, Juli-September, 85-95
Kwaghga,  Beetseh,  (2013),  Good  Governance  and  Credible  Election  in  Nigeria, Interbational Journal  of  African  an  Asian  Studies-An  Open  Access International Journal Vo.( 2), 45-49
Mozzafar,  Schaheen  and  Andreas  Schedler,  (2002), The  Comparative Study of Electoral Governance, International Political Science Review , (5)
Novianti,  Vita,  Agus  Suryono,  Imam  Hanafif,  Akuntabilitas  Politik  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Pada  Pelaksanaan  Pilkada  2010  Kabupaten Sitobondo, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.4.No-3 (2015):518- 527
Nugroho, Metode Penelitan Kebjakan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2014): 133- 134
Olaniyi,  Johnson  O.,(2017)  State  Independent  Electoral  Commission  and  Local Government  Election  in  Nigeria  :  Africa`s  Public  Service  Dilivery  and Performance Review, 1-10
Patrica, Felicia & Chindy Yapin (2019), Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilhan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 8, 2 Desember: 1-18
Ritzer,  George  &  Barry  Smart  (2012),  Handbook  Toeri  Sosial,  Bandung,  Nusa
Media
Rosas, Guillermo, (2010) Trust in elections and the institutional design of electoral authorities: Evidence from Latin America, Electoral Studies  29,  74 – 90 Sule,  Babayo,  Mohammad  Azizuddin,  Mohammad  Sani,  dan  Bakri  Mat,(2018), Corruption And Electoral Processe In Nigeria : Examining The 2015 General Elections, Journal of Techno Social, Vol.10.No.1, 23-32
Tanamah, Andeka Rocky, Pinky Hastari, Penidas Fiodinggo Tanaem,(2019), Silon KPU:  The  Perspective  of  IT  Balanced  Scorecard Framework  in  General Election  Commissions  (KPU)  of Surakarta,  The  Fifth  Information  Systems International Conference
Torres, Luis Eduardo Medina dan Erwin Cuitlahuac Ramirez Diaz, (2014), Electoral Governance  :  More  Than  Just  Electoral  Administration,  Maxican  Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46
Ummah,  Siti  Muslikhatul  (2017),  Pengembangan  Kapasitas  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Menjalankan Fungsi  Pengawasan  Pemilu,  Unnes  Poltical  Science  Journal,  Vol.1,  No.1, January, 70-79
Wall,  Alan,  dkk,  (2016),  Desain  Penyelenggaraan  Pemilu:  Buku  Pedoman Internasional IDEA, Institut Demokrasi dan Perludem
Wamalwa,  Dennis  Nyomgesa,  (2017), Analysis  of  Effectiveness  of  Electoral Reforms on Good Governance in Kenya, European Journal of Social Sciences Studies, Volume 2, Issue (7). 332-343

## Media Massa
Tempo, 13 September 2020