## GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
Achmad Murtadho Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang e-mail: tranetadho@gmail.com
disampaikan 13/4/2020 – di -review 4/6/2020 – diterima 31/5/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i1.3954

## Abstract
Children’s rights, as victim (of sexual offences)  or  perpetrator  of crime, are not yet  well secured or protected  by  law.  This  issue  will  be  discussed  by  examining  closely  the  substantive  and  procedural rules-regulation in the Law  of Child Protection (no. 23 of 2002)  and  Law on Child Court (no. 11 of 2012). In addition, legal practice about children court shall also be highlighted. The author suggest that the prevailing substantive and procedural law has not yet be made adequately in response to the special needs of children victims of sexual abuse as well as accommodating the need for sufficient and fair compensation. It is as it is, due, amongst others, for the lack of victim perspective in the making of the children court system and how this system is being practiced.
Keywords : children before and facing the law, child victims of crime, compensation

## Abstrak
Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum termasuk sebagai korban tindak pidana percabulan belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  semestinya.  Persoalan  ini  akan  ditelaah  dengan menelusuri  aturan-aturan  dalam  UU  Perlindungan  Anak  (No.  23  tahun  2002)  dan  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU  11 tahun 2012) dan juga akan dibandingkan dengan praktik peradilan anak.   Satu temuan penting adalah bahwa hukum (substantive dan procedural) yang ada belum responsive  terhadap  kepentingan  anak  korban  tindak  pidana  dan  juga  belum  mengakomodasi pengaturan  ganti kerugian.   Selain itu, pengaturan yang terfokus pada perlindungan anak belum memadai satu dan lain karena belum adanya perspektif korban dalam pembuatan aturan maupun praktik peradilan anak.
Kata Kunci : anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak pidana, ganti kerugian

## Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang  harus  dilindungi  dan diharapkan  bagi  kemajuan  bangsa.  Adapun  perlindungan  bagi  anak  meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. 1 Pelindungan  terhadap  Anak  hakekatnya  termuat  pada  anak  yang berhadapan dengan peradilan pidana serta Anak yang berhadapan dengan hukum, baik  sebagai  Pelaku  maupun  Korban.  Pada  Peraturan  Perlindungan  Anak  bahwa
1 Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Nomer  2  tentang Perlindungan Anak
Sistem  Peradilan  Anak  telah  mengatur  tentang  hak-hak  Pelaku  Tindak  Pidana pada  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  bagi  Pelaku  terdapat  beberapa macam  perlindungan  dari  mulainya  penerapan  pidana  secara  khusus  melalui penyelesaian  perkara Diversi 2 maupun  penyelesaian  perkara  secara Restoratif 3 . Sedangkan Hak-hak Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi. 4 Namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak Korban belum memberikan  implikasi  peraturan  perlindungan  Korban  secara  efektif  sehingga keberadaan  Korban  hanya  bersifat  pasif  terlebih  pada  kasus  pencabulan  yang melibatkan  Korban  Anak,  yang  mengalami  penderitaan  lebih  berat  secara  psikis terhadap trauma sejak dini.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  menunjukkan  terdapat  perkara tindakan kejahatan seksual pencabulan terhadap Anak Korban yang isi pokoknya yaitu  Pelaku  anak  yang  berinisial  D  yang  berumur  16  Tahun  telah  melakukan perbuatan Asusila berupa pencabulan terhadap  Anak Korban Laki-Laki (Korban) berusia  3  (tiga)  tahun.  Kejadiannya  yaitu  pada  saat  Korban  bermain  dan  Pelaku Anak  D  mengajaknya  ke  kamar.  Sehingga  terjadilah  perbuatan  pencabulan  yang dilakukan Pelaku Anak dengan memasukkan kelamin Pelaku kedalam dubur Anak Korban.  Dan  akhirnya  Korban  melapor  kepada  orang  tuanya.  Pelaku  ditangkap dan  dilakukan  penyidikan,  penyelidikan,  tuntutan  hingga  putusan  pada Pengadilan  negeri  Pekanbaru.  Sesuai  dengan  putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pbr  yang  Memerintahkan  agar  Terdakwa  Anak  dikeluarkan  dari tahanan  dengan  syarat  khusus  supaya  Anak  menjalani  10  (bulan)  Pembinaan  di dalam Lembaga Sosial dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama  2  (dua)  bulan.  Putusan  Hakim  tersebut  menyatakan  bersalah  dan  sesuai
2 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di  luar  peradilan  pidana,  Bab  I  Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, Ketentuan Umum.
3 Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan,  Bab  I  Pasal  1,  Ketentuan  Umum,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
4 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) telah terbukti  dan  bersalah  dalam  perbuatan  yang  dilakukan  melakukan  perbuatan membujuk membiarkan anak untuk pada  tindak pidana perbuatan cabul. 5
Putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr  Hakim  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  memutus  penyelesaian  perkara  secara komulatif 6 dengan  putusan dijatuhkannya  sanksi  melalui  Kerja  Sosial,  yang  dikarenakan  Pelaku  merupakan masuk pada usia Anak, namun pada putusan tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan  hak-hak  pada  Anak  Korban  dalam tindak pidana  cabul.  Hal  tersebut justru  akan  menjadi  preseden  yang  buruk  bagi  keadilan  di  Indonesia.  Putusan tersebut  bertentangan  dengan  Asas-asas  pada  sistem  perlindungan  Anak  atau tidak  konsisten inkonsisten 7 dalam  pelaksanaan  perkara  pidana  terutama  pada Korban pencabulan bagi Anak.
Aparat Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban sehingga menganggap bahwa jalan terbaik untuk  menolong  Korban  adalah  dengan  menjatuhkan  pidana  kepada  Pelaku Kejahatan,  dan  pada  putusannya  Hakim  lebih  memilih  terpeliharanya  ketertiban di  masyarakat.  Proses  peradilan  cenderung  berfokus  pada  perbuatan  Pelaku dengan  rumusan  pasal  hukum  pidana  telah  dilanggar  atau  tidaknya  perbuatan pidana.  Hal  seperti  itu  tampak  hukum  acara  pidana  hanya  untuk  mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan Hak Asasi Manusia tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak Korban. Hal ini terlihat dari putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri  Pekanbaru  atau  bahkan  putusan  perkara  pidana  Anak  yang  lainnya  yang mana penegak hukum mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada proses  persidangan,  tanpa  mengakaji  penderitaan  serta  hak  korban  untuk
5 Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6 Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang artinya  kumulatif  (tambah/ganda  dalam  (KBBI))  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda diganti dengan pelatihan kerja.
7 Tidak  selaras  atau  tidak  sesuai  asas,  Surawan  Maktinus,  Kamus  Terapan . Persada  Media Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm 30
memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan  sebagaimana  mestinya  pada  putusan  Pengadilan.  Oleh  karena  itu, selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap Korban bukan  menjadi  pertanggungjawaban  terhadap  kerugian/penderitaan  korban secara  langsung  dan  konkret,  tetapi  tertuju  pada  pertanggungjawaban  pribadi yang  hanya  bersifat fakultatif yang  berarti  Ganti  Kerugian  (Restitusi)  tidak memiliki  sifat  keharusan  atau imperatif. Hal  ini  yang  menjadi inkonsisten serta menjadi  kelemahan  peraturan  mengenai  Perlindungan  Korban  khususnya  pada peradilan pidana Anak.
Atas persepektif tersebut apabila dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan  mengenai  perlindungan  Anak  Korban  maka  akan  terlihat  bagaimana hak-hak  perlindungan  Anak  Korban  tersebut  dapat  diterapakan  pada  proses peradilan  Anak.  Bentuk  pelindungan  Anak  Korban  meliputi  Ganti  Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi. 8 Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban diantaranya yaitu :
Pertama,  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  pada  (UUPSK)  mengenai  Perolehan  hak  Korban  dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantarnya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B  yang  berbunyi  bahwa    Korban  tindak  pidana  telah  berhak  memperoleh Restitusi yaitu berupa :
a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan  yang  berkaitan  secara  langsung  sebagai  dampak  tindak pidana kejahatan; dan/atau
c) Perawatan  medis  pada  fisik  dan/atau  secara  psikologis  maupun  pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima. 9
Kedua, Undang Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat
8 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
9 Undang-Undang  (UU)  Perlindungan  Anak  Tahun  2014  Nomor  31  Tentang  Perubahan  Atas Tahun 2016 Nomer 13
(1)  mengatur  Hak  Restitusi  Korban  Anak  Ayat  (2)  mengenai  Hak  restitusi  anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h.
Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban  mempunyai  hak  atas  ganti  kerugian  (restitusi) untuk  mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan. 10
Ketiga, Secara Implementasi terdapat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  pada  Pasal  2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak  korban  yang  dimaksud  adalah  (Orang  Tua/Wali  Anak  Korban,  Ahli  Waris Anak,  Orang  yang  diberi  Kuasa)  selain  itu  juga  dapat  diajukan  oleh  lembaga perlindungan Saksi Korban.
Tuntutan  ganti  kerugian  akibat  perbuatan  tindak  pidana  melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak Korban diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :
Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  98  Ayat  (1),  memberi  kesempatan  kepada Korban  untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  kedalam  proses peradilan  pidana  dan  ganti  kerugian  ini  dipertanggung  jawabkan  pada  pelaku tindak  pidana,  namun  pasal  98  Ayat  1  KUHAP  terdapat  pembatasan  yang  tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman  tidak  mengatur  mengenai  ganti  kerugian  pada  kepentingan  korban, namun  hanya  berorientasi  pada  Pelaku.  Begitupun  juga  lembaga  kejaksaan sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang  jarang  sekali  memberikan  sanksi  khusus permohonan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  Pelaku  untuk  Korban,  dikarenakan lembaga  pemerintahan  yang  fungsinya  hanya  untuk  melakukan  penuntutan
pidana, membuat aturan atau pedoman keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan melalui administrasi pembuktian pada proses peradilan.
Pemberian  informasi  mengenai  hak  Korban  dapat  diberikan  melalui Lembaga  Kepolisian  serta  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Korban  (LPSK) pada  sejak  dilakukannya  penyidikan.  Sedangkan,  mengenai  hak  korban  untuk mengajukan  permohonan  restitusi  maupun  kompensasi  tidak  berdasarkan  atas tugas dan kewajiban dari lembaga Lembaga Kepolisian serta LPSK  namun masih atas permohan dari pihak Korban, atas dasar hal tersebut termuat pada Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  dan  Pasal  4 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Apabila permohonan tidak diajukan oleh pihak Anak Korban maka Lembaga Kepolisian serta LPSK akan bersifat pasif tidak akan memproses  permohonan  restitusi  Anak  Korban,  yang  hal  tersebut  sama  sekali tidak mencerminkan asas keadilan serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.
Bagi  Peneliti  permasalahanya  adalah  Kepolisian,  LPSK,  Penyidik  dan Penuntut  Umum  tidak    mempunyai  kewajiban  atau  lalai  untuk  memberitahukan kepada  pihak  Korban,  dan  tidak  ada  ketegasan  pada  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Perlindungan  Anak  Korban  untuk  meperoleh  hak  ganti kerugian.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  anomali  dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang  Undang  nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA),  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada  (UUPSK)  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  Pencabulan  bahkan  secara  keseluruhan  dalam melaksanakan  permohonan  ganti  kerugian  (restitusi)  melalui  tahap  penyidikan sampai  penuntutan  menjadi  gugur.  Sehingga,  Putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pbr  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  terdapat inkonsisten yang menjadikan kekaburan hukum ( vaqueness ) pada proses peradilan Anak.
Jalur  peradilan  pidana  Anak  pada  Korban  Kejahatan  seksual  lebih  dirasa memberatkan  dan  kurang  memuaskan  rasa  keadilan  baik  secara  materiel
kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis bagi  diri  Anak  Korban.  Bahwa  Putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  kurang  mempertimbangkan  faktor  filosofis keadilan yang cenderung represif dan hanya mempertimbangkan faktor normatif hukum  lainnya  pada  Pelaku  Tindak  Pidana.    Dalam  hal  ini  realitas  sosial perlindungan Anak Korban mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban.

## Pembahasan
Perlindungan  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  Dalam  KUHP,

## KUHAP, dan Perundang-undangan lainnya
Hukum  Perlindungan  Anak  adalah  hukum  yang  menjadi  dasar  dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya  secara  seimbang  dan  manusiawi  positif. 11 Perlindungan  hukum terhadap  anak  dalam  kaitannya  dengan  fenomena  kejahatan  pencabulan  adalah perlindungan  yang  dilakukan  sebelum  dan  setelah  anak  menjadi  korban  cabul. Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak anak. Adapun hak-hak Perlindungan Anak sebagai korban cabul di bagi menjadi 3 yaitu 1. Ganti Kerugian (Restitusi), 2. Rehabilitasi, dan 3. Kompensasi.
Perlindungan  Korban  pada  Undang-Undang  Sistem  peradilan  Anak  Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  mewajibakan  untuk  memerhatikan  kepentingan korban.  Hal  ini  Anak  sebagai  Pihak  Korban  dan/atau  Anak  berhak  atas  berbagai semua  bentuk  perlindungan  maupun  hak-hak  lain  yang  diterima  sebagai  pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
11 Arif Gosita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1996, Bandung, hlm 177.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah  diakomodasi  perhatian terhadap  Korban  yakni  Pasal  48  ke  9  yang  maksudnya  bahwa  dalam  proses pemidanaan  hakim  wajib  dalam  mempertimbangkan  pengaruh  dari  tindak kejahatan  tindak  pidana  terhadap  korban  dan/atau  bagi  pihak  keluarga  korban yang mengalami.
Perlindungan  Hukum  terhadap  Sistem  Peradilan  Anak  pada  Pasal  2  UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan beradasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas  keadilan  non  diskriminasi  bagi  Anak,  kepentingan  terbaik  bagi  kehidupan anak,  penghargaan  terhadap  prilaku  anak,  bagi  kelangsungan  hidup  bagi  Anak, pembinaan  terhadap  Anak,  bimbingan  kepada  Anak,  perampasan  kemerdekaan serta  pemidanaan  sebagai  upaya  jalan  akhir  serta  penghindaran  segala  bentuk pembalasan. Dilanjut pada pasal 18 Sistem Peradilan Anak UU Tahun 2002 Nomer 23  wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  mengusahakan kekeluargaan  tetap  terpelihara.  Serta  pasal  90  Sistem  Peradilan  Anak  mengenai anak korban dan saksi berhak atas :

## 1) Pemberian Restitusi
Pada  pemberian  Restitusi  bagi  Anak  terdapat  PP  Nomor  43  mengenai pelaksanaan  ganti  kerugian  restitusi  pada  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  dijelaskan  bahwa  restitusi  merupakan  pembayaran  ganti  kerugian  yang diberikan  kepada  pelaku    atas  perbuatan  yang  menghasilakn  kerugian  secara materiil  maupun  kerugian  secara  immateriil 12 yang  diderita  oleh  Anak  Korban.
Adapun hak-hak retitusi yang diatur dalam :
a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang Undang nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;
c. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
12 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang  Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang Undang  nomor  13  Tahun  2006    tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada pasal 7 A bahwa Korban dalam Tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa Restitusi mengenai kekayaan atau pengahsilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan kejahatan tindak pidana  serta penggantian biaya perawatan medis. Hal tesebut berdasarkan keputusan LPSK dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang  Undang  nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah  menjadi  Korban  pada  kejahatan  tindak  pidana  berhak  mengajukan  ke pengadilan  negeri  berupa  hak  atas  (ganti  kerugian)  restitusi  yang  menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana. 13
Secara  lebih  khusus    Perlindungan  UUPA  Nomor  23  Tahun  2014    juga mengatur  pemenuhan  hak-hak  Restitusi  Anak  Korban  pada  Pasal  71  D  Ayat  (1) mengatur  Hak  Restitusi  Anak  Korban  Ayat  (2)  mengenai  Hak  restitusi  Anak Korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h.
Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban  mempunyai  hak  atas  ganti  kerugian  (restitusi) untuk  mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan. 14
Sebagai  bentuk  penerimaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi  korban tindak pidana yaitu berupa:
a. Perolehan ganti kerugian atas kehilangankekayaan secara ekonomi;
b. Perolehan  ganti  kerugian  atas  penderitaan  sebagai  dampak  akibat tindak pidana kejahatan; dan/atau
c. penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis. 15
Bentuk  ganti  kerugian  tersebut  terdapat  pada  Peraturan  mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) Nomor 31 Tahun 2014 Perolehan hak  Korban  dalam  mendapatkan  hak  ganti-tugi  (Restitusi)  yang  termuat  Pada Pasal  7  srta  pada  Pasal  8  yang  telah  disisipkan  diantarnya  secara  2  (dua)  pasal,
13 Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak;
14 Id.
15 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Pada pasal 3 ayat (1)  .
yakni  Pasal  7A  dan  Pasal  7B  yang  berbunyi  bahwa    Korban  tindak  pidana  telah berhak memperoleh Restitusi yaitu :
a) Ganti  kerugian  atas  kehilangan  secara  ekonomi  pada  kekayaan  maupun penghasilan;
b) Ganti  kerugian  dari  akibat  yang  ditimbulkan  ketika  korban  mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan, dan/atau ;
c) Perawatan  medis  pada  fisik  dan/atau  secara  psikologis  maupun  pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima. 16
Ketika permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, dapat diajukan melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui proses penyidikan atau penuntutan. 17 Pada tahap permohonan restitusi sebelum putusan yaitu pada penyidikan, maka penyidik dan penuntut memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang  menjadi  Korban. 18 Mekanisme  pengajuan  perolehan  kompensasi  tersebut yaitu  diajukan  oleh  Korban  kepada  Pengadilan  melalui  LPSK.  Memberikan bantuan    hukum    dan    pendampingan    hukum    agar    kasus    dapat    diselesaikan secara  hukum.  Pendampingan  ini  dapat  dilakukan  mulai  dari  pendampingan pelaporan  dan  pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  di  Kepolisian, koordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga pendampingan korban. 19
Dengan dalih tugas dan fungsi pada (LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya Korban merasa rumit dengan persyaratan serta  meknisme  dalam  memperoleh  hak-hak  kompensasi  serta  ketidaktahuan Korban  dan/atau  Keluarga  Koban  sehingga  lebih  memilih  mengabaikan  hak-hak atau asas yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan
16 Undang-Undang  (UU)  Perlindungan  Anak  Tahun  2014  Nomor  31  Tentang  Perubahan  Atas Tahun 2016 Nomer 13
17 Peraturan  Pemerintah  Republik  IndonesiaNomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Restitusi  Bagi  Anakyang  Menjadi    Korban  Tindak  Pidana  :yang  berbunyi    Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tatrap: a penyidikan; atau b. Penuntutan Pasal 5 Ayat (2).
18 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi  Korban Tindak Pidana Pasal 9 dan Pasal 14.
19 Nyoman Mas Aryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum  Universitas Udayana Kertha Patrika   Volume 38,  Nomor 1, Januari-April 2016, hlm 12.
Anak.  Kompensasi  yang  berkarakter  perdata  diberikan  proses  peradilan  pidana dengan penggabungan ganti kerugian.
Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban gantirugi yang sebenarnya dibebankan kepada Pelaku melalui pengadilan. Hal ini merupakan bentuk penemuan atau implikasi dari pengakuan negara atas  ketidakmampuannya  dalam  menjalankan  tugas  dalam  melindungi korban dan mencegah timbulnya pada kejahatan. 20
Namun  dari  beberapa  peraturan  mengenai  pemberian  hak  restitusi  bagi korban  tidak  tercantum  pada  Sistem  peradilan  Anak,  hanya  saja  dalam  Undang- Undang mencantumkan hak-hak Korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi  dengan  kesepakatan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  anak korban pada  nilai  kerugian.  Dan  ganti  kerugian  tersebut  dapat  digabungkan  dengan perkara  pidana  yang  dijalani  sesuai  pada  KUHP  UU  Nomer  8  Tahun  1981  yang menjelaskan bahwa yaitu : Jika suatu perbuatan yang mendasarkan ketika dalam dakwaan  pada  suatu  perkara  mulai  dari  pemeriksaan  pidana  oleh  pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan digabungnya perkara gugatan ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana yang dijalani. Maksud dari kerugian bagi orang lain itu yaitu bagi Korban kejahatan Tindak Pidana. 21

## 2) Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah penyembuhan melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu  pada  tubuh,  secara  mental  yaitu  pada  kejiwaan  Anak,  maupun  sosial dampakpergaulan  di  masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya  terdapat  pada pemberian  Kompensasi,  Restitusi  PP  Tahun  2008  nomor  44.  Hal  tersebut tercantum  pada  pasal  38  dan  pasal  39  bahwa  bantuan  ditetapkan  dengan keputusan LPSK berdasarkan surat dokter tempat korban memperoleh perawatn serta pengobatan. Undang-Undang Tahun 2012 sistem peradilan anak  nomor 11, pada  pasal  89  bab  VII  menyatakan  bahwa  Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi berhak  atas  segala  perlindungan,  upaya  pemulihan  rehabilitasi  medis  serta
20 Maya Indah, Supra no . 2, hlm 138.
21 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
pemulihan  rehabilitasi  secara  sosial  dengan  jaminan  keselamatan  baik  fisik keadaan Korban, mental terhadap Jiwa Korban maupun sosial pada masyarakat.

## 3) Pemberian Kompensasi
Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  negara  karena pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi tanggung  jawabnya  kepada  Korban  atau  Keluarganya. 22 Dalam  hal  ini  kejahtan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat  kompensasi  melaui  lembaga  LPSK.  Pemberian  kompensasi  berhak diberikan  pada  kasus  HAM  yang  Berat,  korban  pelanggaran  yang  berat  meliputi korban  pada  tindak  pidana  teror  atau  terorisme,  pada  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  atau eksploitasi,  serta  pada  korban  tindak pidana  kekerasan seksual  dalam  hal  ini  pemerkosaan  atau  cabul  pada  Anak  dan  Korban penganiayaan  berat.  Pemberian  komepnasasi  tersebut  tertuang  pada Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  tahun  2016 tentang Perlindungan saksi dan korban.
Ketentuan  korban  mendapatkan  kompensasi,  perolehan  hak  Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa setiap Korban yang telah mendapatkan Pelanggaran kasus HAM (hak asasi manusia) yang berat dan pada Korban tindak pidana  perbuatan  teror  atau  terorisme  selain  mendapatkan  hak  termasuk  pada sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dan  juga  Pasal  6,  juga  berhak  atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi Korban pasal 7. 23
Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan  pelaku  tidak  mampu  untuk  memberikan  ganti  kerugian kepada pihak Korban dan/atau Keluarga Korban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya Pelaku. 24
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Ketentuan  Pasal  1 Nomer 10.
23 Id. Pasal 7
24 Ketentuan  Pasal  1  Nomer  10  penjelasan  Kompensasi  pada  Undang-Undang  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban
Pemberian  kompensasi  tersebut  didapatkan  berdasarkan  keputusan Pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Secara    khusus  terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat pada pasal 7 yang berbunyi  Setiap Korban pelanggaran hak asasi  manusia  yang  berat  dan  Korban  tindak  pidana  terorisme  selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. 25
Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan  implikasi  dari  pengakuan  negara  atas  ketidakmampuannya  dalam menjalankan  tugas  melindungi  korban  dan  mencegah  terjadinya  kejahatan. 26 Pemberian  kompensasi  tidak  diatur  dalam  peraturan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  maupun  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Aturan  pemberian  kompensasi  masih  mengunakan  aturan    Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  serta pelaksanaanya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008  Tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Dan Korban,  sehingga  pemberian  kompensasi  pada  Anak  Korban  kurang  memenuhi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Untuk pengajuan memperoleh Kompensasi terdapat  pada  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2  yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemuadian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan  tersebut  dilakukan  pada  saat  sebelum  dibacakannya  tuntutan  oleh penuntut umum.
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
26 Maya Indah, Supra no 2 , hlm 138.
Tinjauan  Tentang  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  pada  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr
Tindak Pidana Pencabulan sendiri adalah segala bentuk perbuatan mencari kenikmatan  dengan  menggunakan/melalui  alat  kelamin  oleh  dua  orang  (atau lebih)  adalah  perbuatan  pencabulan. 27 Dalam  perbuatan  untuk  mencari kenikmatan  secara  seksualitas  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  pelanggaran kesusilaan  dan  kesopanan.  Misalnya  saja  dengan  cara  menggosok-gosokkan  alat kelamin,  mengelus-elus  alat  kelamin  atau  antar  kelamin,  memegang  buah  dada atau  bahkan  mencium. 28 Sehingga  bagi  Peneliti  bahwa  tindakan  atau  perbuatan yang  dimaksudkan  untuk  mencari  kenikmatan  secara  seksual    dengan mengunakan  atau  melalui  alat  kelamin  dengan  cara  mengosok,  mengelus-elus, memegang, dan mencium merupakan Tindak Pidana Pencabulan.
Tindak  Pidana  Pencabulan  termuat  dalam  pasal  289  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
Pasal  tersebut  Terdapat  pada  bab  XIV  mengenai  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan,  yang  mana  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara kekerasan  memaksa. Namun berbeda lagi apabila hal tersebut dilakukan dengan unsur  subyek  lain  seperti  dalam  keadaan  pingsan  dan  dilakukan  pada  sesorang yang  belum  usia  15  (Lima  Belas)  Tahun  atau  belum  cukup  untuk  dikawin  maka perbuatan  cabul  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (Tujuh)  Tahun penjara.
Demikian  pula  terdapat  alaternatif  lain  pada  perbuatan  Tindak  Pidana Pencabulan yaitu pada usia Anak yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatur mengenai sanksi bagi Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang berbunyi:
27 S.R.  Sianturi,  Tindak  Pidana  Di  KUHP  Berikut  Uraiannya.  Alumni  Ahaen  Patehaem,  Jakarta, 1983, hlm 235.
28 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesoponan, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80.
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Terdapat jenis istilah mengenai pencabulan diantaranya yaitu :
a. Exhibitionism (sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain);
b. Voyeurism (mencium seseorang dengan bernafsu);
c. Fonding (mengelus/ meraba alat kelamin seseorang);
d. Fellato (memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut). 29
Pada  putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr  yang  Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus Pelaku melanggar pasal 82 Ayat 1 UU RI No.35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  1  Ayat  1  UU  RI  No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dengan memerintahkan agar Pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan dengan syarat khusus supaya Anak menjalani 10 (bulan)  Pembinaan  di  dalam  Lembaga  Sosial  dan  menjatuhkan  pula  pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Bagi Pelaku terdapat beberapa macam  perlindungan  dari  mulainya  penerapan  pidana  secara  khusus  melalui penyelesaian  perkara Diversi 30 maupun  penyelesaian perkara  secara Restoratif 31 . Dikarenakan Pelaku juga merupakan seorang Anak-Anak, maka dalam keterangan orang  tua  Anak  dipersidangan  dihubungkan  dengan  laporan  LITMAS  dari  Bapas Klas  II  Pekanbaru  yang  menyaran  supaya  anak  dibina  dan  dididik  di  Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Panti Sosial Bina Remaja(PSBR) Rumbai-Pekanbaru, yang bertujuan:
a) Anak masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi;
29 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 64
30 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
31 Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan,  Bab  I  Pasal  1,  Ketentuan  Umum,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
b) Orang tua Anak mendukung keputusan Anak ditipkan di LPKS;
c) Anak  telah  menyadari  kesalahannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;
Sehingga  terhadap  Pelaku  dijatuhkan  pidana  bersyarat  sebagai  ketentuan pasal  71  ayat  (1)  huruf  a  anagka  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr.  Namun  pada  putusan  tersebut sama  sekali  tidak memuat  pemenuhan  hak-hak  pada  Anak  Korban  dalam tindak pidana  cabul.  Anak  Korban  menderita  luka  memar  pada  Anus,  yang  lebih  dirasa putusan tersebut memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materiel  kerugian  biaya  perawatan  luka/medis  serta  psikis  seperti  trauma  pada psikologis bagi diri Anak Korban, bahkan sampai pada lingkugan Keluarga sampai Masyarakat apabila Korban tidak segera mendapat hak-haknya seperti pemberian ganti kerugian restitusi, kompensasi serta rehabilitasi.
Hal  tersebut  justru  akan  menjadi  preseden  yang  buruk  bagi  keadilan  di Indonesia.  Putusan  tersebut  bertentangan  dengan  Asas-asas  pada  sistem perlindungan  Anak  atau inkonsisten 32 dalam  pelaksanaan  perkara  pidana terutama pada Korban pencabulan bagi Anak. Peraturan mengenai Perlindungan Anak  Korban  terdapat  hak-hak  Korban  dalam  peradilan  pidana  yaitu  meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi dan Rehabilitasi.
Sedangkan perlindungan Korban pada UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  mewajibakan  untuk  memerhatikan  kepentingan korban.  Hal  ini  Anak  sebagai  Pihak  Korban  dan/atau  Anak  berhak atas  berbagai semua  bentuk  perlindungan  maupun  hak-hak  lain  yang  diterima  sebagai  pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana  lebih  khusus  terdapat  pada  PP  Nomer  43  Tahun  2017  yang  merupakan
32 Artinya  Tidak  selaras  atau  tidak  sesuai  asas,  Surawan  Maktinus,  Kamus  Terapan , Persada Media Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 30
peraturan  yang  memuat  mengenai  pemenuhan  hak-hak  Anak  Korban  dalam tindak pidana, yaitu yang tercantum Pada Pasal 2 Ayat (1)  PP Nomer 43 Tahun 2017  yang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  yang  menjadi  Korban  tindak pidana Anak  maka  Anak  Korban  berhak  memperoleh  ganti  kerugian  (Restitusi). Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  Korban  tersebut  mendasarkan  pada  PP  Tahun 2017 Nomor 43  yang  diharapkan dapat meringankan masalah serta mengurangi beban  bagi  pihak  Anak  Korban  dalam  mencapai  tegaknya  keadilan  bagi  Anak Korban  yang  telah  menjadi  Korban  kejahatan  Tindak  Pidana  Cabul.  Namun  hal tersebut  tidak  tercantum  dan  termuat  dalam  putusan  Pengadilan  Pekanbaru perkara  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr,  Sehingga  putusan  tidak mencerminkan nilai keadilan bagi Anak Korban.
Perlohen  hak  Anak  Korban  mendapatkan  kompensasi  juga  tidak  termuat dalam  Putusan  Pengadilan  seperti  pada  putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Korban. Mekanisme pengajuan perolehan Ganti Kerugian dan kompensasi tersebut  yaitu diajukan  oleh  Korban  kepada  Pengadilan  melalui  LPSK.  Dengan  dalih  tugas  dan fungsi  pada  (LPSK)  dalam  membantu  hak-hak  dari  Korban,  tetapi  ketika  dalam praktiknya secara real Korban merasa rumit dengan persyaratan serta meknisme dalam  memperoleh  hak-hak  kompensasi  serta  ketidaktahuan  Korban  dan/atau Keluarga  Koban  sehingga  lebih  memilih  mengabaikan  hak-hak  atau  asas  yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan Anak.
Undang–Undang  Nomor  31    Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk lebih aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, dalam hal menanyakan kepada penyidik terkait dengan adanya tindak pidana atau meninggalkan pesan kepada penyidik apabila ada Visum  et  Repertum (Keterangan  tertulis  oleh  Dokter)    tindak  pidana  segera memberitahu kepada LPSK. Nantinya, LPSK agar nantinya lembaga perlindungan saksi dan korban aktif  untuk mendatangi pelaku terkait meminta ganti kerugian
dari pelaku maupun dari keluarga pelaku. Hal ini merupakan wujud perlindungan yang ideal terhadap korban ke depan. 33
Pada  ketentuan  pidana  bersayarat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  tidak  menjamin  korban  secara  otomatis  dapat  memperoleh  ganti  kerugian apabila  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat,  sebab  walaupun  terdakwa telah  diputus  dengan  pidana  bersyarat,  namun  tidak  ada  kewajiban  bagi  Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk mencantumkan syarat khusus pada putusan. 34 Hal  ini  merupakan  implikasi  dari  formulasi  dari  Pasal  98  KUHAP dengan  peraturan  mengenai  Perlindungan  Korban  yang  tidak  taat  asas  atau inkonsisten terlihat  memuat  pedoman  pemidanaan  ganti  kerugian  pada  proses peradilan sehingga mendudukkan korban sebagai forgotten person.
Dalam  kesimpulannya  bahwa  hak  dan  eksistensi  terhadap  Anak  Korban belum  diberdayakan  secara  maksimal  dalam  proses  pidana  Anak,  yang  dalam tuntutan jaksa tidak pernah memberikan tuntutan ganti kerugian karena memang dalam  pertimbangan  Jaksa  tidak  ada  kewajiban  untuk  menuntut  ganti  kerugian. Disisi lain dalam pertimbangan Hakim tidak ada sanksi pidana bagi Pelaku untuk mengganti  kerugian  pada  Korban  yang  dikarenakan  tidak  ada  dalam  tuntutan Jaksa, ganti kerugian bisa diajukan ketika Korban mengajukan permohonan ganti kerugian,  serta  tidak  ada  kewajiban  pada  putusan  untuk  penyertaan  tuntutan ganti  kerugian  Korban  pada  perkara  pidana.  Berdasar  tersebut  Hakim sangatlah berfikir  legalistik  formal,  tanpa  memberi  pemikiran  keadilan  yang  substansif untuk  memberi  perlindungan  pada  Korban.  Putusan  tersebut  masih  belum tercapai  dalam  penerapan  pada  Perlindungan  Anak  Korban,  pada  setiap  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  lebih  condong  pada  pendekatan  secara Retributive  Justice 35 yang  lebih  pada  perlindungan  kepada  Pelaku  dan mengabaikan hak-hak terhadap Anak Korban.
33 Jurnal  dspace.uii.ac.id/Muhammad  Khoirul  Huda/Fakultas  Hukum/  Universitas  Islam Indonesia  Yogyakarta/2018/Tesis.  Perlindungan  Hukum  Korban  Kejahatan  ditinjau  Dari Hukum Progresif.
34 Maya Indah, Supra No.2 hlm 159.
35 Retributve Justice artinya (menekankan keadilan pada pembalasan) Jurnal Veritas Et Justicia, Keadilan  Restoratif  Dan  Pembatasan  Diversi  Pada  Undang-Undang  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 2-Nomor-2-304, Zenny Rezania Dewantary, hlm 15

## Konsep  Pemenuhan  Hak  Perlindungan  Korban  Pada    Proses  Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak secara Progesif
Penerapan  hukum  progresif,  yang  pada  dasarnya  terarah  kepada  para pelaku  hukum  ini,  diharapkan  akan  dapat  mengarahkan  hukum  yang  dihasilkan oleh  proses  legislasi,  yang  cenderung  elitis,  untuk  mengarah  pada  kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu institusi manusia, yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek  manusia,  baik  dalam  hubungan  antar  manusia  maupun  masyarakat  yang lebih luas. 36
Untuk  menerapkan  hukum  progresif  pada  pemenuhan  hak  perlindungan Korban Anak yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan penelitian. Pertama, studi kasus ( case study ), pada penelitian ini fakta materiel pada Putusan Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr  HakimPengadilan  Negeri  Pekanbaru menjadi  rujukan  dalam  membangun  argumentasi.  Di  dalam civil  law hukum Indonesia  dilihat  konsiderans  “Menimbang”  pada  “Pokok  Perkara”.  Dengan  kata lain  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  menopang argumentasi  hukum  pada  fakta  materiel  yaitu  pada  kasus  (putusan  pengadilan). Kedua,  Pendekatan  Konseptual,  pendekatan  ini  manakala  dilakukan  memang belum  ada  aturan  hukum  atau  tidak  ada  aturan  hukum  untuk  masalah  yang dihadapi.  Peneliti  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum,  serta  konsep  yang terdapat  di  dalam  undang-undang. 37 Ketiga, pendekatan  perundang-undangan ( Statue Approach ), pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai  aspek  dalam  menganalisis  permasalahan  tersebut.  Dalam  metode pendekatan  perundang-undangan  peneliti  pada  pemahaman  hierarki,  dan  asas- asas  dalam    peraturan  perundang-undangan  yang  mencerminkan  gagasan  pada Asas  Keadilan.  Maka  konsep pemenuhan  hak perlindungan  Korban  pada    Proses Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak secara Progesif yaitu :
36 Diana E. Rondonuwu, Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, hlm 1
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 177-178.
Pertama, Untuk menyempurnakan KUHAP mengenai hak-hak Anak Korban Restitusi,  Kompensasi  maupun  Rehabilitasi  dalam  pandangan  hukum  Progresif perlu  adanya cross  examinitation 38 yang  merupakan  adopsi  dari  sistem anglo saxon perlu  dirumuskan  dalam  KUHAP 39 ,  maksud  proses  tersebut  ialah  untuk memperoleh pemenuhan hak-hak Korban yang lebih memerhatikan kepentingan Anak Korban yaitu melalui Jaksa yang termuat dalam tuntutan Jaksa pada proses peradilan  Anak,  atas  pertimbangan  tersebut  Hakim  dapat  memuat  pemenuhan Anak  Korban  putusan  tersebut  tanpa  menunggu  putusan  terlebih  dahulu  dan tanpa harus mengajukan kepada LPSK. Sehingga hak restitusi atau ganti kerugian dapat dijalankan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. selain itu  dapat  juga  melalui  pendampingan  hukum  khusus  pada  Anak  Korban dibandingkan dengan LPSK yang bukan merupakan aparat penegak   hukum.
Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan  lebih  mendapat  perhatian  seperti  rehabilitasi, treatmen offenders readaptasi  sosial  pemasyarakatan  dan  lain-lain.  Pengelolaan  dalam peradilan  pidana  adalah  sebagai  suatu  sistem  menerima  kedudukannya  sebagai subsistem  dari  sistem  yang  besar  yaitu  masyarakat. 40 Sehingga  bekerjanya peradilan  pidana  harus  difungsikan  sebagai  administrasi  keadilan  yang  harus mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga maupun pranatanya  secara  adil  di  masyarakat. 41 Bekerjanya  penegak  hukum  dalam peradilan pidana baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani perkara pidana  merupakan  sebagai  suatu  birokrasi  subsistem  sosial  yang  bekerja  dalam lingkungannya,  dan  mempunyai  cara  dalam  mencapai  tujuan.  Hukum  tersebut tertuang  dalam  landasan  normatif  yaitu  KUHP  dan  KUHAP,  serta  perundang- undangan lainnya sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana.
38 Cross  examinitation merupakan  proses  tanya  jawab  antara  penegak  hukum,  Hakim,  Jaksa Penuntut  Umum  dan  Pembela  dengan  Terdakwa,  M.  Marwan  dan  Jimmy,  Kamus  Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 497 .
39 Maya Indah, Supra no. 2, hlm 180.
40 Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 7.
41 Maya Indah, Supra no. 2, hlm 9.
Kelemahan  KUHAP  tidak  memperkenankan  kepada  Korban  untuk mengajukan  gugatan  ganti  kerugian    yang  bersifat immateriil secara  jelas  dan terbatas,  dalam  pasal  99  Ayat  2  dan  Pasal  100  KUHAP  menyatakan  bahwa penggantian  biaya  ini  hanya  pada  penetapan  hukuman  penggantian  yang  telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka pupus sudah harapan Korban maupun Keluarga Korban sebagai pihak yang dirugikan,  belum  lagi  apabila  pihak  yang  dirugikan  tidak  mengetahui  mengenai informasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Untuk itulah perlunya Cross  examination diperlukan  sebagai  penilaian  Hakim  dalam  merumuskan, mempertimbangkan,  dan  menetapkan  jenis  dan  jumlah  ganti  kerugian  Korban pada Proses Peradilan Pidana. Hal ini juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk  memperhatikan  kepentingan  Korban,  disamping  Hak  Korban  perlu  untuk didampingi Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum.
Kedua, Restitusi/Ganti Kerugian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu  diterapkan  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan.  Secara Konkret  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  dimaksudkan  agar orang-orang  yang  terkait  di  dalam  peradilan  tidak  diperlakukan  dan  diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, serta tidak memboroskan sumber  daya  yang  terdapat  selama  proses  pemeriksaan. 42 Kaitannya  dengan keberadaan secara cepat dan sederhana sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terbebani proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Korban.
Ketentuan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomer  43  Tahun  2017  tentang pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi  korban  menjadikan  hak-hak  Anak Korban  melalui  LPSK  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  6  menjadi fakultatif karena sifatnya bergantung pada keputusan lembaga tersebut. Hak-hak seyogyanya  bersifat  fundamenal  tanpa  mendasar  pada  keputusan  LPSK.  Hal  ini
42 Marlina  dan  Asmiati  Zuliah,  Hak  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 123.
tentu  bertentangan  dengan  KUHAP  terutama  pada  pasal  98  yang  mengatur penggabungan  perkara  pidana  dengan  ganti  kerugian.  Dalam  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  pasal  49  mengenai  putusan  ganti  kerugian  yang  menyatakan bahwa  melalui  tuntuan  jaksa  yang  kemudian  Hakim  menetapkan  putusannya mengenai jenis serta jumlah ganti kerugian. Dari pasal tersebut lebih tercapainya hak-hak pemenuhan perlindungan Anak Korban khususnya Anak sebagai Korban kekerasan seksual yaitu cabul. Aturan UU mengenai sistem peradilan Anak serta PP mengenai pelaksanaan Restitusi Anak Korban seharusnya disesuaikan dengan sistem peradilan yang progresif agar terciptanya rasa keadilan.
Pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, maka  peneliti  merangkumnya  dalam  skema  proses  peradilan  Anak  dalam  bagan berikut:
Bagan 2: Skema Alur Proses Persidangan Pidana Anak dalam perkara pencabulan secara Progersif
Sumber: Diolah penulis dari 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Pembacaan Dakwaan Jaksa
Eksepsi
Putusan Sela
Keterangan Saksi Keterangan Ahli Keterangan Terdakwa
Tuntutan Jaksa Tuntutan Hukuman Pidana untuk Terdakwa
Tuntutan Ganti Kerugian untuk Terdakwa dan/atau Lembaga Perlindungan Khusus Anak Pembelaan /Pledoi Terdakwa Jawaban ( Replik ) Jaksa PUTUSAN Jawaban Terdakwa ( Duplik ) serta jawaban atas sanggup atau tidakanya membayar ganti kerugian Korban Penjatuhan pidana Tuntutan Ganti Kerugian Pembayaran Ganti Kerugian oleh Terpidana Apabila Terpidana tidak menyanggupi maka diganti dengan Kompensasi oleh Negara/Lembaga Perlindungan Anak
Bagan di atas menggambarkan bahwa bekerjanya peradilan pidana sesuai keadilan  pada  Anak  Korban  yang  meliputi response  selecetd  assasment dari penegak hukum yang dimulai dari kepolisian, LPSK serta Penuntut Umum sebagai extended  responses yang  akan  disampaikan  pada  proses  peradilan  pidana  Anak. Perspektif  diatas  memunculkan  pentingnya  aspek  akuntabilitas  untuk  peradilan pidana  dan  implikasinya  terhadap  kontrol  dan  tanggung  jawab  institusi.  Hal tersebut  dapat  dikaji  dari  prilaku  penegak  hukum,  keputusannya  atau  peristiwa dalam rangka pertanggungjawaban moral dan hukum yang merefleksikan fungsi perlindungan,  pengayoman,  dan  keadilan  dari  proses  peradilan  pidana,  yang tentunga  dapat  dipertegas  dan  dijiwai  dalam  aturan  perundang-undangan. Namun,  dalam  rangka  pencapaian  perlindungan  Anak  Korban  maka  yang  perlu diperhatikan  adalah  keadilan  substansial  yang  memperhatikan  nilai-nilai humanisme.
Pengakomodasian  ganti  kerugian  pada  hak-hak  Anak  korban  secara substansial  memiliki  konsekuensi  bahwa  politik  hukum  pidana  bertujuan  pada konsep the  systematic  resocialization  of  the  offender yang  mengikhtiarkan perlindungan pada kejahatan yang mencakup haknya sebagai manusia, walaupun ia  harus  membayar  kejahatan  yang  dilakukannya. 43 Keseimbangan  kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak asasinya adalah menjadi perspektif bekerjanya peradilan pidana.
Secara  Progressive  untuk  menerapakan  konsep the  systematic resocialization  of  the  offender perlu  dipertegas  pada  rancangan  aturan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak atau pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban denagn memberikan  ruang  pada  Pasal  mengenai  jenis  ganti  kerugian  yang  meliputi  :  a) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; b) Layanan pemulihan yang dibutuhkan  Korban  dan/atau  Keluarga  Korban;  c)  Permintaan  maaf  kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan d) Pemulihan nama baik Korban dan/atau
43 Ancel, Social Defence a Modern Approach to Criminal Problems, London : Foreward Leon. Trans J, p. 17 .
Keluarga Korban.
Sebagai  tata  cara  pelaksanaaanya  dapat  mengadopsi  Pasal  48  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  yang  diterapkan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomer  43  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi korban  yaitu  mengenai  Hak Korban  Anak  dalam  Penuntutanya,  Penuntut  Umum wajib  mengajukan  Ganti  Kerugian  dalam  surat  tuntutan.  Serta  terdapat  Putusan Ganti  Kerugian  yang  dalam  menetapkan  putusan  tentang  jenis  dan  jumlah  Ganti Kerugian,  yang  majelis  hakim  wajib  memeriksa  kembali  jenis  dan  jumlah  Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.
Maka  dari  itu  Perlu  untuk  diterbitkan  Rancangan  Undang-Undang mengenai  Pelindungan  Korban  Anak  serta  pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang menjadi korban sebagai hukum pidana khusus yang nantinya akan memunculkan terobosan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan agar Korban khususnya Anak  dapat  mengikuti  proses  peradilan  pidana  yang  berpusat  pada  upaya pemenuhan hak Korban dan upaya mendekatkan Korban kepada keadilan. Selain merumuskan  ancaman  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  yang  bertujuan retributif  sekaligus  rehabilitatif,  pemidanaan  yang  dijatuhkan  akan  disertai pemberatan  apabila  korban  adalah  anak. 44 Mengingat  tindak  pidana  pencabulan bagi  Anak  Korban  yang  berada  dalam  kondisi  relasi  kuasa  yang  timpang  dalam keadilan dengan Pelaku kejahatan pada proses Peradilan terlebih apabila Korban sebatas  Saksi,  diterbitkan  Rancangan  Undang-Undang  mengenai  Pelindungan Korban  Anak  serta  pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi  korban  akan membangun pembaharuan hukum khususnya terkait social deffence perlindungan Korban dan pemulihan bagi korban  pencabulan bagi siapapun korban, termasuk anak.
44 Website  Komisi  Nasional  Perempuan  naskah  publik  mengenai  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan, diakses pada 21 Februari 2020, Link  : https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seks ual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf

## Penutup
Hak  dan  eksistensi  terhadap  Anak  Korban  belum  diberdayakan  secara maksimal  dalam  proses  pidana  Anak,  yang  dalam  tuntutan  jaksa  tidak  pernah memberikan tuntutan ganti kerugian karena memang dalam pertimbangan Jaksa tidak  ada  kewajiban  untuk  menuntut  ganti  kerugian.  Disisi  lain  dalam pertimbangan  Hakim  tidak  ada  sanksi  pidana  bagi  Pelaku  untuk  mengganti kerugian  pada  Korban  yang  dikarenakan  tidak  ada  dalam  tuntutan  Jaksa,  ganti kerugian  bisa  diajukan  ketika  Korban  mengajukan  permohonan  ganti  kerugian, serta tidak ada kewajiban pada putusan untuk penyertaan tuntutan ganti kerugian Korban  pada  perkara  pidana,  sehingga  hak  Anak  Korban  pada  peraturan perlindungan Anak serta peradilan pidana Anak terbatas. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan  Korban  Pada    Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Cabul  Anak  secara Progesif yaitu Pertama, Untuk menyempurnakan KUHAP mengenai hak-hak Anak Korban  Restitusi,  Kompensasi  maupun  Rehabilitasi  dalam  pandangan  hukum Progresif    perlu  adanya cross  examinitation diperlukan  sebagai  penilaian  Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian  Korban  pada  Proses  Peradilan  Pidana.  Hal  ini  juga  perlu  didahului dengan  kemauan  Jaksa  untuk  memperhatikan  kepentingan  Korban,  disamping Hak  Korban  perlu  untuk  didampingi  Penasihat  Hukum  Khusus  Anak,  yang  juga harus  diakomodasi  seperti  halnya  Pelaku  yang  mendapatkan  Hak  untuk didampingi  Penasehat  Hukum.  Kedua,  Secara  Progressive  untuk  menerapakan konsep the  systematic  resocialization  of  the  offender perlu  dipertegas  pada rancangan  aturan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012    Tentang    Sistem Peradilan Pidana Anak atau pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi  Dan  Korban denagn  memberikan  ruang  pada  Pasal  mengenai  jenis  ganti kerugian yang meliputi : a) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; b)  layanan  Pemulihan  yang  dibutuhkan  Korban  dan/atau  Keluarga  Korban;  c) permintaan  maaf  kepada  Korban  dan/atau  Keluarga  Korban;  dan  d)  Pemulihan nama  baik  Korban  dan/atau  Keluarga  Korban.  Dengan  sebagai  tata  cara pelaksanaaanya dapat mengadopsi Pasal 48 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
yang  diterapkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomer  43  Tahun  2017  tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak  dalam  Penuntutanya,  Penuntut  Umum  wajib  mengajukan  Ganti  Kerugian dalam  surat  tuntutan.  Serta  terdapat  Putusan  Ganti  Kerugian  yang  dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, yang majelis hakim wajib  memeriksa  kembali  jenis  dan  jumlah  Ganti  Kerugian  yang  diajukan penuntut umum.

## Daftar Pustaka
Buku: Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesoponan, Grafindo, Jakarta, 2005. Arif Gosita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1996. Bahder Johan Nasution, Hukum Dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung, 2015. Barda  Nawawi,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994.
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, SinarGrafika, Jakarta 2011.
Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, BumiAksara, Jakarta, 2010. Marlina  dan  Asmiati  Zuliah,  Hak  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
Maya  Indah,  Perlindungan  Korban  Suatu  Perspektif  Viktimologi  Dan  Kiminologi, Kencana, Jakarta, 2014.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005. Suteki, Masa Depan Hukum Progesif, Thafa Media, Jakarta, 2015. Shanty, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Jakarta, 2004. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982. Sinolungan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Gunung Agung, Jakarta, 1997. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Siswanto  Sunarso,  Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002.

## Makalah:
Satjipto Raharjo. Menuju Produk Hukum Progesif, Makalah Diskusi Terbatas Pada Fakultas Hukum Undip. Semarang, 24 Juni 2004, https://books.google.co.id

## Jurnal:
Diana  E.  Rondonuwu,  Hukum  Progresif:  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Ilmu  Hukum Menjadi  Sebenar  Ilmu  Pengetahuan  Hukum.  Lex  Administratum,  Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014.
Journal  Universitas  Airlangga  /AstridAyuPravitari/FakultasHukum/Universitas Airlangga/2018/Tesis.  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang melakukan pemerkosaan terhadap Anak
Jurnal  Tesis  dspace.uii.ac.id/Muhammad  Khoirul  Huda/Fakultas  Hukum/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/2018/Tesis. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan ditinjau Dari Hukum Progresif.
Jurnal  Veritas  Et  Justicia,  Volume  2-Nomor-2-304,  Zenny  Rezania  Dewantary, Keadilan  Restoratif  Dan  Pembatasan  Diversi  Pada  Undang-Undang  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Nyoman  Mas  Aryani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan  Seksual  Di  Provinsi  Bali,  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum Universitas  Udayana  Kertha  Patrika      Volume  38,    Nomor  1,  Januari-April 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2016  tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,
Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban; Undang-Undang  Nomer  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana;
Putusan Pengadilan: Putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr  HakimPengadilan  Negeri Pekanbaru.
Website: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekeras an%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK- BAG%207.pdf