## PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

## Romy Lesmana
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Implementation of the District Integrated Administrative Service Policy (Pat- ent). The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of integrated administrative services (PATENT) in District Tualang Siak and a limiting factor in implementation. This study belongs to the type of qualitative research, The informants in this study is the district head, sekcam, patent officers and community service recipient patents. Data collection techniques, are: obsrvasi, interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model. The results showed that the implementation of policies in the district PATENT tramp services Siak has been quite good, although still found problems in the availability of field personnel are limited in quantity and quality.
Keywords: policy implementation, integrated administrative services, communication.
Abstrak: Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan faktor kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, Adapun informan dalam penelitian ini adalah camat, sekcam, petugas paten dan masyarakat penerima pelayanan paten. Teknik pengumpulan data, adalah: obsrvasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik, walaupun masih ditemukan persoalan dalam ketersediaan petugas lapangan yang masih terbatas secara kuantitas dan kualitas.
Kata kunci: pelaksanaan kebijakan, pelayanan administrasi terpadu, komunikasi.
PENDAHULUAN UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelay- anan publik bahwa negara berkewajiban me- layani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945. Bahwa memban- gun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelay- anan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan In- struksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan dan surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998 ten- tang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai Dengan Aspirasi Refor- masi, dijelaskan bahwa pelayanan menjadi hak warga negara yang perlu diberikan dengan baik kepada masyarakat. Manfaat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah dan meru- pakan janji pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas. Masalah pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi komitmen dari ka- langan elit seperti juga dari pemerintah dae- rah. Kampanye-kampanye dalam pemilukada memberikan janji-janji kepada masyarakat yaitu pelayanan berkualitas kepada masyarakat luas. Hal tersebut juga dijanjikan oleh Bupati Siak, yang mana untuk membuktikan komitmennya, beliau mengeluarkan Peraturan Bupati Siak No.
6 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Periz- inan dan Non Perizinan Paten pada Kecamatan Se Kabupaten Siak. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan yang diberikan adalah pelay- anan perizinan dan non perizinan, pelayanan perizinan yang diberikan antara lain 74 pelay- anan dan non perizinan terdapat 25 pelayanan (terlampir). Maksud dan tujuan dari dikeluar- kannya kebijakan ini adalah memberikan pelay- anan yang berkualitas kepada masyarakat den- gan sasaran terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu. Di Indonesia kebijakan pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi. Menurut Suwondo (2001) meningkatkan tentang esensi pelayanan publik yang mustahil dapat dilakukan semua oleh neg- ara. Karena itu perlu ada partisipasi masyarakat didalamnya. Agus (2001) mengatakan keterkai- tan erat antara pelaksana pelayanan dan proses pelayanan itu sendiri sebagai sesuatu yang paling mempengaruhi. Oleh karena itu, terlihat betapa pentingnya dua faktor itu dapat menciptakan pelayanan publik yang prima. Meter dan Horn (1975) mencoba mengadopsi model sistem ke- bijaksanaan  yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan men- jadi hasil kebijaksanaan. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan yaitu: a). Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan ke- bijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program; b). Sumber daya : kebijaksanaan men- cakup lebih dari sekedar standar dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumberdaya yang akan memperlancar implementasi. Sum- ber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif; c). Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan me- nentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen,
dukungan legislatif dan esekutif, kekuatan or- ganisasi, derajat keterbukaan komunikasi den- gan pihak luar maupun badan pembuat kebi- jakan; d). Komunikasi antar organisasi dan ak- tifitas  pelaksana:  implementasi  membutuhkan mekanisme dan prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mu- lai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah; e). Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber- daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelak- sana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentin- gan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program; f). Disposisi sikap para pelaksana: per- sepsi pelaksana dalam organisasi dimana pro- gram itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentin- gan pribadi dan sebagainya. Enam variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menen- tukan keberhasilan implementasi, menunjukan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebi- jakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak ke- lompok sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Tualang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yang  menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun informan dalam penelitian ini  anta- ra lain Camat, Sekretaris Camat, Petugas dan Masyarakat.
Teknik pengumpulan data adalah obser- vasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan, adalah data skunder, yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-do- kumen, ataupun literatur-literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dan data primer yang dapat men- dukung data skunder. Teknik analisis data deng- an pendekatan deskriptif dengan menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, penya- jian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL Pelaksanaan kebijakan PATEN di Keca- matan Tualang dilaksanakan berdasarkan per- aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perbup. Siak No. 42 Tahun 2011. Penjelasan yang dapat diperoleh dari gambaran kegiatan prosedur pelayanan terse- but mulai dari aluran pelayanan berkaitan den- gan pemohon, kemudian petugas loket, kepala seksi, operator komputer, Sekeretaris Camat dan Camat. Petugas pelayanan menjadi salah satu pihak yang sangat menentukan pelaksa- naan kegiatan, dimana dalam pelaksanaan ini membutuhkan orang yang memberikan pelay- anan dan petugas ini menjadi barometer keber- hasilan kepada masyarakat, sebab masyarakat yang langsung berurusan kepada petugas dalam melaksanakan kepengurusan administrasi. Me- mang dirasakan jumlah petugas loket pelayanan masih minim, sehingga pelayanan yang diberi- kan masih belum optimal. Penunjukan petugas lapangan dalam rangka memberikan pelayanan PATEN kepada masyarakat memiliki dasar yang kuat dan mereka memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan PATEN melibatkan banyak pihak, di- mana semua pihak mestinya perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tegas dari pemerintah, agar dalam pelaksanaannya tidak ada salah in- formasi dari kurangnya sosialisasi yang diberi- kan kepada pihak tersebut. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan PATEN tersebut, antara lain: pemerintah adalah pihak yang menginginkan pelayanan berkuali- tas, kemudian pihak masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat dan pihak petugas lapangan sebagai pihak yang menjalankan kebijakan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sosal- isasi dilakukan oleh pemerintah melalui keg- iatan bimtek dan pelatihan kepada petugas dan juga melalui media informasi kepada masyara- kat luas. Berkaitan tentang bekal pelatihan yang pernah diperoleh petugas sebagai dasar dalam pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya su- dah diberikan pemerintah kepada para petugas namun masih belum optimal.
Berbagai kemudahan diberikan dan diterima masyarakat di Kecamatan Tualang
berkaitan dengan kebijakan PATEN ini bahwa kemudahan yang diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan prosedur yang memakan waktu yang lebih cepat, karena pelayanan yang diberikan seba- gian selesai di Kantor Camat saja. Berdasarkan uraian tentang pelakasanaan kebijakan pelay- anan PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang dapat diketahui bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat bebeberapa kelemahan antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia atau petugas. Selain itu juga masalah sosialisasi yang masih belum optimal dilaksanakan sehingga sebagian petugas dalam hal ini adalah petugas honor ma- sih belum mengetahui kondisi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dalam pelayanan PATEN tersebut. Kendala yang dihadapi pihak yang memberikan pelayanan PATEN adalah jumlah petugas pelayanan loket yang terbatas, kemudian sistem kerja petugas loket yang perlu mendapatkan evaluasi dan juga masalah insen- tif yang diberikan kepada petugas yang perlu ditingkatkan.  Jadi jelas dapat diketahui bahwa banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di Kantor Kecamatan Tualang: 1). Faktor kejela- san akan sosialisasi kebijakan itu sendiri, pada kelompok tertentu seperti masyarakat masih se- bagian belum mendapatkan informasi yang aku- rat; 2). Faktor sumberdaya, di sini keterbatasan petugas loket yang memberikan pelayanan se- hingga pelayanan yang diberikan terkadang mengantri dan membuat masyarakat menunggu relatif lama di kantor; 3). Faktor komunikasi, di sini komunikasi dijalin antara pimpinan dengan petugas lapangan, terkadang pelayanan yang membutuhkan pengesahan dari petugas sulit di- peroleh karena pimpinan tidak berada di tempat; 4). Faktor karateristik agen pelaksana, dimana petugas yang memberikan pelayanan masih ada yang honorer sehingga mereka dalam bekerja adanya kecemburuan sosial kepada petugas yang PNS, karena dengan pekerjaan yang sama mereka mendapatkan kompensasi yang berbe- da; 5). Faktor kondisi sosial ekonomi dan politik yakni berkaitan dengan masalah keadaan ma- syarakat di kecamatan Tualang yang didominasi bekerja sebagai karyawan yang membutuhkan
pelayanan yang ekstra seperti malam hari se- hingga perlu ada kebijakan ke arah demikian; 6). Faktor sikap pelaksana, dimana petugas per- lu mendapatkan pelatihan keramaham dan ke- sopanan dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan kebijakan pelayanan PAT- EN di kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik, walaupun demikian masih ditemukan persoalan keterbatasan petugas la- pangan dalam memberikan pelayanan. Petugas pelayanan menjadi salah satu pihak yang sangat menentukan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan petugas ini menjadi barometer keberhasi- lan kepada masyarakat, sebab masyarakat yang berurusan langsung dengan petugas. Keterba- tasan jumlah petugas lapangan yang hanya se- banyak 7 orang dengan 7 loket pelayanan me- nyebabkan adanya penumpukkan pelayanan pada loket tertentu, namum diloket lainya terjadi hal yang sebaliknya bahkan kadang-kadang dalam sehari tidak ada pelayanan sama sekali. Disamping kurangnya jumlah petugas pelay- anan kualitas petugas pelayanan masih rendah, karena ada diantara mereka tenaga honorer yang belum mendapat pelatihan kerja dalam melak- sanakan tugasnya dan bagaimana cara melaku- kan pelayanan yang baik. Hal ini tampak dari sikap prilaku petugas yang masih pilih kasih dalam pemberian pelayanan pada masyarakat terutama bagi kalangan pejabat, tokoh masyara- kat dan kenalan petugas. Kelemahan pelayanan dari petugas, dipicu pula oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan terutama perangkat komputer, sehingga masyarakat antri dalam urusan administrasi hak PATEN. Selain itu kedisiplinan petugas dalam pelayanan juga menjadi hambatan. Waktu masyarakat ingin mengurus hak patennya petugas tidak berada ditempat, padahal kondisi sosial ekonomi ma- syarakat di Kecamatan Tualang yang di domi- nasi oleh karyawan swasta membutuhkan wak- tu yang cepat dan tepat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik, walaupun masih ditemukan persoa- lan dalam ketersediaan petugas lapangan yang masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan karena secara kuantitas dan kualitas- nya masih belum memadai. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di Kantor Kecamatan Tual- ang, seperti: Faktor kejelasan akan sosialisasi kebijakan itu sendiri, pada kelompok tertentu masyarakat masih belum mendapatkan infor- masi yang akurat.  Faktor sumber daya, adalah keterbatasan petugas loket yang memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan terkadang mengantri dan membuat masyara- kat menunggu relatif lama di kantor. Faktor komunikasi, adalah komunikasi dijalin antara pimpinan dengan petugas lapangan, terkadang pelayanan yang membutuhkan pengesahan dari petugas sulit diperoleh karena pimpinan tidak berada di tempat. Faktor karateristik agen pelak- sana, dimana petugas yang memberikan pelay- anan masih ada yang honorer sehingga mereka dalam bekerja adanya kecemburuan sosial kepa- da petugas yang PNS, karena dengan pekerjaan yang sama mereka mendapatkan kompensasi yang berbeda. Faktor kondisi sosial ekonomi dan politik yakni berkaitan dengan masalah ke- adaan masyarakat di kecamatan Tualang yang didominasi pekerja sebagai karyawan yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, 2001, Kinerja Pelayanan Publik, Policy Brief, Center for Population and Policy Studies , UGM, Yogyakarta. Meter dan Horn, 1975, The Policy Implementa- tion Process : A Conceptual Framework, Administration and Society 6.
Suwondo, 2001, Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer an- tara sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non Pemerintah, dalam Jurnal Administrasi Negara (Vol. 1 No. 2 Maret 2001) Malang : FIA Unibraw.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 165-168