Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan
Rilda Murniati Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampun e-mail : rilda.murniatum@fh.unil.ac.id

## Abstrak
Kebutuhan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan  yang  semakin  meningkat. Untuk  itu,  diperlukan  tindakan  nyata  dari  lembaga  perbankan  dapat  memberikan pelayanan  yang  terbaik  bank  dan  harus  mampu  menjamin  keamanan  dana  yang disimpan  di  bank.  Keberadaan  dan  kegiatan  bank  sebagai  tempat  penyimpanan dana  yang  senantiasa  akan  berhadapan  dengan  adanya  risiko,  baik  risiko  akibat bank  mengalami  pailit  atau  dilikuidasi.  Untuk  itu,  melalui  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan,  melahirkan kewajiban  bagi  setiap  bank  untuk  menjaminkan  dana  nasabahnya  melalui Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  LPS  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi menjamin  dana  nasabah  penyimpan  yang  disimpan  di  bank  dalam  bentuk  giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai simpanan yang  dijamin  paling  tinggi  sebesar  2(dua)  milyar  rupiah  per  nasabah  per  bank. Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Pembayaran  atas  klaim  penjaminan  wajib  dilakukan  oleh  LPS  kepada  nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas  data  simpanan  yang  layak  dibayar  dan  simpanan  yang  tidak  layak  bayar. Pengajuan  klaim  penjaminan  sudah  wajib  dilakukan  oleh  nasabah  penyimpan paling    lambat  5(lima)  tahun  sejak  izin  usaha  bank  dicabut.  Dalam  hal  nasabah penyimpan  tidak  mengajukan  klaim  penjaminan  atas  simpanannya,  maka  hak nasabah  penyimpan  untuk  memperoleh  pembayaran  klaim  dari  LPS  menjadi hilang.
Kata kunci : perlindungan hukum, dana nasabah, lembaga penjaminan.
I. Pendahuluan Bank adalah badan usaha  yang diamanatkan  oleh  undang-undang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat berdasarkan  kepercayaan.  Untuk  itu, pihak  bank  harus  mampu  menjaga kepercayaan  masyarakat  yang  telah menyimpan  dananya  pada  bank  dan menjamin  bahwa  dana  yang  mereka simpan  pada  bank  tersebut  aman, artinya kapanpun mereka membutuhkan dan mengambil
kembali dananya, pihak bank menjamin dana tersebut ada sehingga masyarakat merasa aman dan
nyaman  untuk  selalu  menyimpan kembali dananya pada bank tersebut. Masyarakat pengguna jasa pada  lembaga  perbankan  lazim disebut  nasabah  bank.  Terdapat  2 jenis  nasabah  bank  yaitu  nasabah penyimpan  dan  nasabah  peminjam. Ditinjau dari segi nasabah penyimpan, alasan nasabah
menyimpan  dananya  di  bank  antara lain  untuk  keamanan,  dalam  hal  ini
keamanan  dana  yang  disimpan  di bank  lebih  terjamin  dari  pada disimpan  sendiri  di  rumah.  Ditinjau dari  segi  nasabah  peminjam,  alasan nasabah  meminjam  dana  di  bank adalah  bunga  pinjaman  yang  relatif lebih kecil dibandingkan jika meminjam  kepada  rentenir  atau lintah darat. Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan  yang  semakin  meningkat dan  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat terhadap bank, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan selain memberikan  pelayanan  yang  terbaik bank  juga  harus  mampu  menjamin keamanan  dana  yang  disimpan. Keberadaan  nasabah  menjadi  suatu kebutuhan  mutlak  bagi  sebuah  bank mengingat  nasabah  adalah  sumber keuntungan  bagi  bank,  baik  yang berupa bunga pinjaman  maupun dari dana nasabah yang tersimpan di bank yang dikelola bank untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah peminjam.  Kegiatan  bank  menerima dana dari masyarakat untuk disimpan dan  kemudian  menyalurkan  kembali dana yang tersimpan tersebut kepada masyarakat, menjadikan bank sebagai tempat tersedianya dana baik yang berupa uang kartal (uang tunai) maupun  uang  giral  (giro,  deposito, dan lain-lain). Sehubungan dengan keberadaan dan kegiatan bank sebagai  tempat  penyimpanan  dana yang  senantiasa  menghadapi  risiko, baik  risiko  akibat  bank  mengalami pailit  atau  dilikuidasi.  Jika  kerugian terjadi  akibat  bank  dilikuidasi  maka dana  nasabah  yang  tersimpan  akan dikembalikan  dan  dibayar  oleh Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS) karena kewajiban setiap bank
menjadi peserta LPS.
Lembaga  Penjamin  Simpanan (LPS)  adalah  sebuah  lembaga  yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin  Simpanan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2009.  Penjaminan simpanan  nasabah  bank  oleh  LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya
nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya karena dicabut izin  usahanya,  LPS  bertanggung jawab  membayar  simpanan  setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah Rp.  2  000.000.000,-  (dua  milyar rupiah).  Adapun  untuk  jumlah  sisa simpanan  yang  tidak  dijamin,  akan diselesaikan  melalui  proses  likuidasi bank.  Hal  ini  disebabkan  bank  yang melakukan  kegiatan  usaha  adalah sebagai  peserta  penjaminan  yang diselenggarakan
LPS. Dengan
adanya pembayaran premi oleh bank kepada  LPS  maka  telah  terjadi pelimpahan  risiko  dari  bank  kepada LPS.

## II. Pembahasan
1. Status  dan  Fungsi  Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UU LPS UU  Nomor  24  Tahun  2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan  (UU  LPS)  ditentukan secara  tegas  dalam  Bab  II  dalam Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  LPS mengenai  status  LPS.  Berdasarkan Pasal  2  UU  LPS,  ditentukan  bahwa LPS  adalah  badan  hukum  yang bersifat  independen,  transparan,  dan akuntabel  dalam  menjalankan  tugas dan wewenangnya dan LPS bertangung  jawab  kepada  Presiden.
Dalam penjelasan UU LPS
dinyatakan  yang  dimaksud  dengan
independensi  bagi  LPS  mengandung arti  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas dan  wewenangnya,  LPS  tidak  bisa
dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah. Mengingat  bahwa  kebijakan penjaminan  dapat  berdampak  pada sektor  perbankan  dan  fiskal  maka  di dalam  LPS  terdapat  wakil  dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan wakil otoritas  tersebut  dimaksudkan  untuk bersama-sama merumuskan kebijakan  penjaminan  yang  dapat mendukung  kebijakan  pada  sektor- sektor  tersebut.  Namun,  pelaksanan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya  tanggung  jawab  dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun.  Sebagai  contoh  dalam menyelesaikan  tugas  penanganan bank  yang  dicabut  ijin  usahanya, khususnya  dalam  rangka  penjualan atau  pengalihan  aset  bank  tersebut LPS  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh kepentingan  pihak  luar  termasuk pemerintah.
Pasal  3  UU  LPS  menentukan bahwa LPS berkedudukan di ibukota
Negara  Republik  Indonesia  dan dapat  mempunyai  kantor  perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai peryaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur  dengan  keputusan  dewan komisioner.  Pasal  1  Ayat  (13)  UU LPS  menentukan  bahwa  dewan
Komisioner  adalah  organ  tertinggi dari LPS. Sebagai lembaga yang berstatus  badan  hukum  maka  LPS harus  memenuhi  syarat  atau  kriteria badan hukum yang ditetapkan
berdasarkan  doktrin  ilmu  hukum sebagai berikut : 1

## a. Memiliki Kekayaan sendiri
Badan hukum merupakan pendukung  kewajiban  dan  hak  sama seperti  manusia  pribadi.  Sebagai pendukung  kewajiban  dan  hak,  dia dapat  mengadakan  hubungan  bisnis dengan  pihak  lain.  Untuk  itu,  dia memiliki  kekayaan  sendiri,  yang terpisah  dari  kekayaan  pendiri  atau pengurusnya.
Segala kewajiban hukumnya  dipenuhi  dari  kekayaan yang dimilikinya itu. Dalam
anggaran  dasar  biasanya  ditentukan jumlah  dan  rupa  kekayaan  badan hukum.  Kekayaan  badan  hukum  ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus  atau  pendirinya  dan  ini ditentukan secara tegas dalam anggaran  dasar  dan  dicatat  dalam pembukuan perusahaan. Pasal  81  UU  LPS  menentukan tentang  kekayaan  yang  dimiliki  LPS sebagai kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan negara dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)..    Berdasarkan  Pasal  81  UU
LPS  tersebut  ditentukan  bahwa modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000.000,-  (empat  triliun rupiah)  dan  sebesar-besarnya  Rp.
8.000.000.000.000,-  (delapan  triliun rupiah).  Modal  LPS  tersebut  berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak  terbagi  dalam  bentuk  saham. Oleh  karena  itu  LPS  harus  dapat bertanggungjawab  atas  pengelolaan dan  penatausahaan  atas  semua  aset- aset yang dimilikinya.
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan  Indonesia, Cetakan  Revisi Keempat, 2010,  hlm.101-102.
Pasal  81  UU  LPS  tersebut membuktikan  bahwa  LPS  adalah badan hukum yang memiliki kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari kekayaan  milik  negara.  Jumlah kekayaan tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar LPS berdasarkan  peraturan  pemerintah tentang  pemisahan  kekayaan  negara pada  LPS.  Oleh  karena  itu,  LPS memenuhi  kriteria  badan  hukum berupa kekayan sendiri yang terpisah dari  kekayaan  pemiliknya  yaitu negara.

## b. Diwakili Oleh Pengurus
Agar  dapat  berbuat  menurut hukum,  maka  badan  hukum  diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran  Dasarnya  sebagi  yang berwenang  mewakili  badan  hukum. Artinya  perbuatan  pengurus  adalah perbuatan  badan  hukum.  Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan  badan  hukum, bukan  atas  nama  pribadi  pengurus. Segala  kewajiban  yang  timbul  dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan  pada  harta  kekayaan badan  hukum.  Sebaliknya  pula, segala  hak  yang  diperoleh  dari perbuatan  pengurus  adalah  hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.
Pasal  62  UU  LPS  menentukan
bahwa  LPS  terdiri  atas  Dewan komisioner  dan  Kepala  Eksekutif.
Selanjutnya  Pasal  63  UU  LPS menentukan bahwa Dewan Komisioner  adalah  pimpinan  LPS. Tugas  dewan  komisioner  adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan  tugas  dan  wewenang LPS  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang ini.
Dewan  Komisioner  dipimpin oleh  seorang  ketua.  Salah  satu anggota  Dewan  Komisioner  yang ditetapkan  sebagai  Kepala  Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan  dalam  Keputusan  Dewan Komisioner  (Pasal  64  UU  LPS).
Pasal    65  UU  LPS  menentukan bahwa  anggota  Dewan  Komisioner berjumlah  6  (enam)  orang  diangkat oleh  Presiden  atas  usul  Menteri
Keuangan  dengan  masa  jawbatan  5 (lima) tahun. Salah satu dari anggota tersebut  ditetapkan  Presiden  sebagai
Ketua  Dewan  Komisioner  (Pasal  66 UU LPS). Pengaturan LPS tersebut membuktikan  bahwa  LPS  adalah badan hukum yang memenuhi kriteria badan hukum  yaitu memiliki organisasi yang dipimpin atau diwakili  oleh  pengurus.  Perbuatan pengurus  yaitu  Dewan  Komisioner merupakan perbuatan LPS dan menjadi tanggung jawab LPS.

## c.  Anggaran  Dasar  Disahkan  oleh Pemerintah
Anggaran  dasar  badan  hukum harus  mendapat  pengesahan  secara resmi  dari  Menteri.  Pengesahan  oleh
Menteri merupakan pembenaran bahwa  anggaran  dasar  badan  hukum yang bersangkutan tidak
bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum  dan  kesusilaan.  Di  samping itu  pengesahan  juga  menentukan bahwa  sejak  tanggal  pengesahan  itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan
memperoleh status badan hukum dan dengan  demikian  memiliki  harta kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  LPS ditentukan  bahwa LPS adalah badan hukum  yang  bertanggung  jawab kepada  Presiden.  Selanjutnya  Pasal 65 dan Pasal 66 UU LPS menetapkan  bahwa  LPS  dipimpin oleh Dewan Komisioner yang diusulkan  oleh  Menteri  Keuangan dan  diangkat  dengan  Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut  kemudian  harus  dituangkan dalam Anggaran Dasar LPS. Anggaran Dasar LPS adalah pedoman  kerja  bagi  LPS  dalam menjalankan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya  berdasarkan  UU  LPS. Untuk  itu,  Anggaran  Dasar  LPS harus disetujui oleh Menteri Keuangan  sebagai  wakil  pemerintah yang akan mengawasi kegiatan usaha LPS. Berdasarkan penjelasan tersebut  di  atas  dapat  dibuktikan dalam pengaturan LPS telah
ditentukan bahwa LPS sebagai badan hukum  memenuhi  kriteria  ketiga badan hukum  berupa anggaran dasar yang  disetujui  oleh  pemerintah. Sebagai  lembaga  yang  berstatus badan  hukum  dan  dibentuk  oleh pemerintah untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah  bank  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU  LPS), maka terhadap LPS  diberikan  fungsi,  tugas  dan wewenang  yang  telah  diatur  dalam UU LPS.
Pasal 4 mengatur bahwa fungsi LPS  adalah  menjamin  simpanan nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif dalam  memelihara  stabilitas  sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  UU  LPS,  maka  LPS
memiliki  tugas  untuk  merumuskan
dan menetapkan kebijakan pelaksanan  penjaminan  simpanan dan melaksanakan penjaminan
simpanan.
Penjaminan  simpanan  nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk  yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.  Untuk  itu,  LPS  dalam menjalankan fungsi memelihara stabilitas  system  keuangan  bersama- sama dengan menteri keuangan, bank Indonesia,  dan  Lembaga  Pengawas Perbankan  (LPP)  sesuai  dengan peran  dan  tugasnya  masing-masing.
Dalam menjalankan fungsi sebagaiman dimaksud dalam Pasal  4 huruf  a  yaitu  menjamin  simpanan nasabah,  maka  Pasal  5  Ayat  (1)  UU
LPS menentukan bahwa LPS
mempunyai tugas: a. merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  dalam  rangka  turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
b. melaksanakan penjaminan simpanan. Selanjutnya, untuk menjalankan  fungsi  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  4  huruf  b yaitu  turut  aktif  dalam  memelihara stabilitas  sistem  perbankan  sesuai dengan  kewenangannya,  maka  Pasal 5  Ayat  (2)  UU  LPS  menetapkan bahwa LPS mempunyai tugas yaitu:
a. merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  dalam  rangka  turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; b. merumuskan,    menetapkan  dan melaksanakan kebijakan penyelesaian  bank  gagal  ( bank resolution ) yang tidak
berdampak sitematik, dan
c. melaksanakan  penanganan  bank gagal  yang  berdampak  sistemik setelah  berkonsolidasi  dengan
Menteri Keuangan, bank Indonesia dan LPP. Pasal  6  UU  LPS  menentukan bahwa  dalam  rangka  melaksanakan tugas  sebagaimama  dimaksud  dalam Pasal 5, LPS mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan dan memungut premi simpanan;
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
d. mendapatkan data simpanan
nasabah,  data  kesehatan  bank, laporan  keuangan  bank,  dan laporan  hasil  pemeriksaan  bank sepanjang tidak melanggar
kerahasian bank;
e. melakukan
rekonsiliasi, verifikasi,  dan  atau  konfirmasi atas data;
f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
g. menunjuk,  menguasakan,  dan atau  menugaskan  pihak  lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS;
h. melakukan  penyuluhan  kepada bank  dan  masyarakat  tentang penjaminan simpanan;
i. menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap  bank  yang  melakukan pelanggaran  kewajiban  kepada
LPS. Bank  gagal  ( failing  bank ) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya  serta  dinyatakan  tidak dapat  lagi  disehatkan  oleh  LPP sesuai  dengan  kewenangan  yang dimilikinya.  Berdasarkan  penjelasan
Pasal  5  UU  LPS  ditentukan  bahwa LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank  Indonesia, dan LPP
merumuskan  kebijakan  penyelesaian
bank  gagal.  LPS  merumuskan  dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik  yang telah  dinyatakan  oleh  LPP  sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian  bank  gagal  atau  dalam istilah  perbankan  disebut  resolusi bank ( bank resolution ) adalah :
a. Menyelamatkan bank gagal; atau
b. Tidak menyelamatkan bank gagal. LPS  melaksanakan  kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak  sistemik  yang  telah diputuskan  oleh  Komite  Koordinasi. Pasal  1  Ayat  (9)  menyatakan  bahwa Komite  Koordinasi  adalah  komite yang beranggotakan Menteri Keuanga,  LPP,  Bank  Indonesia,  dan LPS  yang  memutuskan  kebijakan penyelesaian  dan  penanganan  suatu bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik.
Pasal  21  UU  LPS  mengatur mengenai  pengambilan  keputusan dalam  penyelesaian  dan  penanganan bank gagal. LPS menerima pemberitahuan dari Lembaga Pengawasan Perbankan (LPP) mengenai  bank  bermasalah  yang sedang  dalam  upaya  penyehatan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan  perundang-undangan  di bidang  perbankan.  LPS  melakukan penyelesaian  bank  gagal  yang  tidak berdampak  sistemik  setelah  LPP menyerahkan penyelesaiannya kepada  LPS.  Sedangkan  penanganan yang  dilakukan  pada  bank  gagal yang  berdampak  sistemik  setelah komite koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.
Penyelesaian  bank  gagal  yang tidak  berdampak  sistemik  sesuai
Pasal  22  UU  LPS  dilakukan  dengan cara penyelamatan atau tidak melakukan  penyelamatan  terhadap bank  gagal  dimakud.  Sedangkan Penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan  melakukan  penyelamatan yng  mengikut  sertakan  pemegang saham  lama  atau  tanpa  mengikut sertakan  pemegang  saham  lama. Keputusan untuk melakukan penyelamatan  atau  tidak  melakukan penyelamatan  terhadap  bank  gagal ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan  biaya  penyelamatan  dan perkiraan  biaya  tidak  melakukan penyelamatan  terhadap  bank  gagal yang  dimaksud.  LPS  melakukan perhitungan  atas  perkiraan  biaya penyelamatan  dan  perkiraan  biaya tidak melakukan penyelamatan terhadap  bank  gagal  sebagaimana dimaksud.  Perkiraan  biaya  untuk melakukan penyelamatan bank gagal sebagaimana  dimaksud  diatas  diatur dalam  Pasal  23  yaitu  meliputi penambahan  modal  sampai  bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas  dan  tingkat  likuiditas. Perkiraan  biaya  tersebut  juga  harus memperhitungkan  biaya  pembayaran simpanan  nasabah  yang  dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon  pegawai  dan  perkiraan penerimaan  LPS  dari  penjualan  aset bank yang dicabut izin usahanya.
Upaya penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik berdasarkan  Pasal  24  UU  LPS  harus memenuhi persyaratan antara lain:
a. Perkiraan  biaya  penyelamatan secara  signifikan  harus  lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan  penyelamatan  bank dimaksud.
b. Setelah diselamatkan bank masih  menunjukkan  prospek usaha yang baik c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang  RUPS  kepada  LPS, menyerahkan kepengurusan bank  kepada  LPS  dan  tidak menuntut  LPS  atau  pihak  yang ditunjuk  LPS  apabila  proses penyelamatan  tidak berhasil, sepanjang LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
d. Bank  menyerahkan  kepada  LPS dokumen yang antara lain mengenai  penggunaan  fasilitas keuangan  dari  Bank  Indonesia, data  keuangan  dan  informasi lain yang terkait dengan permodalan  yang  dibutuhkan LPS. Setelah persyaratan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 24  UU  LPS  tersebut  terpenuhi  maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU LPS,  RUPS  harus  menyerahkan segala  hak  dan  wewenang  yang dimilikinya  kepada  LPS.  Setelah RUPS menyerahkan seluruh hak dan wewenangnya  kepada  LPS  maka sesuai  ketentuan    Pasal  26  UU  LPS, LPS  dapat  melakukan  tindakan sebagai berikut :
a. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan  atas  aset  milik  atau yang menjadi hak dan kewajiban bank.
b. Melakukan  penyertaan  modal sementara.
c. Menjual  atau  mengalihkan  aset bank  tanpa  persetujuan  nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah
debitur.
d. Mengalihkan  manajemen  bank kepada pihak lain.
e. Melakukan merger atu konsolidasi dengan pihak lain f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
g. Meninjau  ulang,  membatalkan, mengakhiri dan mengubah kontrak  bank  yang  mengikat bank  dengan  pihak  ketiga  yang menurut LPS merugikan bank. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan  oleh  LPS  dalam  upaya penyelamatan bank yang bersangkutan  berdasarkan  Pasal  27 UU  LPS  menjadi  penyertaan  modal sementara  LPS  pada  bank.  Dalam upaya penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, pemegang saham  ikut  berperan  dengan  cara penyetoran modal ( open bank assistance ).  Penanganan  terhadap bank  gagal  dengan  cara  tersebut diatas hanya dapat dilakukan apabila:
a. Pemegang  saham  bank  gagal telah  menyetor  modal  sekurang- kurangnya  20%  (dua  puluh persen)  dari  perkiraan  biaya penanganan.
b. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang  RUPS  kepada  LPS, menyerahkan kepengurusan bank  kepada  LPS  dan  tidak menuntut  LPS  atau  pihak  yang ditunjuk  LPS  apabila  proses penyelamatan  tidak berhasil, sepanjang LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
c. Bank  menyerahkan  kepada  LPS dokumen yang antara lain mengenai  penggunaan  fasilitas pendanaan  dari  Bank  Indonesia,
data  keuangan  nasabah  debitur
dan  data  aset  serta  permodalan yang dibutuhkan LPS.
LPS  juga  memiliki  wewenang untuk  melakukan  likuidasi  terhadap bank  yang  dinyatakan  gagal.  Dalam rangka  melakukan  likuidasi  terhadap bank  gagal yang  dicabut  izin usahanya  maka  LPS  melakukan tindakan  sesuai  Pasal  43  UU  LPS sebagai berikut: a. Mengambil alih dan menjalankan  segala  hak  dan menguasai  serta  mengelola  aset serta  menjual  atau  mengalihkan aset bank yang dinyatakan gagal tersebut.
b. Memberikan talangan untuk pembayaran  gaji  pegawai  yang terutang  dan  talangan  pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon. c. Melakukan tindakan pengamanan  aset  bank  sebelum proses likuidasi dimulai.
d. Memutuskan  pembubaran  badan hukum  bank,  membentuk  tim likuidasi  dan  menyatakan  status bank sebagai bank dalam likuidasi. Setelah bank tersebut dinyatakan  sebagai  bank  dalam likuidasi, maka LPS wajib membayar klaim  penjaminan  dari  bank  yang dicabut  izin  usahanya  kepada  para nasabah penyimpan
dana.
Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan  secara  tunai  atau  dengan alat  pembayaran  lain  yang  setara dengan  itu  dan  setiap  pembayaran klaim  penjaminan  dilakukan  dengan mata uang rupiah.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum bagi Nasabah Bank Berdasarkan UU LPS Apabila  suatu  saat  terjadi merosotnya  kepercayaan masyarakat
terhadap  lembaga  perbankan,  maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan  dan  keadaan  tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.  Adanya  resiko  besar  yang terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan  merosot,  maka  tidak berlebihan apabila usaha perlindungan bagi para nasabah yang telah  menyimpan  dananya  pada lembaga perbankan mendapat perhatian yang khusus dengan lahirnya UU LPS. Perlindungan hukum bagi nasabah  bank  dalam  bertransaksi dengan  baik,  khususnya  nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2004  tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan belum mendapatkan tempat  yang  memadai.  Undang-
Undang  Nomor  l0  Tahun  l998 tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun l992 tentang Perbankan,  tidak  mengatur  secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam  Bab  V  Pasal  29  ayat  (1),  (2), (3)  dan  ayat  (4),  yang  mengatur mengenai  ketentuan  pembinaan  dan pengawasan bank, memberikan konsekuensi  bagi  Bank  Indonesia untuk lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.
Sebagai  lembaga  pembina  dan pengawas  perbankan  di  Indonesia, Bank  Indonesia    mempunyai    peran yang  besar  dalam  upaya  melindungi dan  menjamin  agar  nasabah  bank tidak  mengalami  kerugian  akibat pengelolaan  manajemen  bank  yang salah.  Bank    Indonesia  wajib  aktif melakukan tugas dan kewenangannya  untuk  mengawasi pelaksanaan  ketentuan  perundang- undangan  oleh  seluruh  bank  yang
ada  di  Indonesia.  Pengawasan  yang efektif  dan  baik  merupakan  langkah pencegahan ( preventif ) dalam mengurangi kasus-kasus yang menimpa  nasabah  akibat  tindakan yang salah dari bank. Ketidaktegasan perlindungan hukum terhadap nasabah yang diatur dalam  Undang-Undang  Perbankan, maka  mengharuskan  pembinaan  dan pengawasan  bank  merupakan  hal yang  sangat  penting  dilakukan  oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan. Adanya Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2004  tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berupaya  memberikan  perlidungan hukum  dan  kepastian  hukum  bagi nasabah  penyimpan  dana,  sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan  masyarakat  terhadap jasa perbankan dan dapat mengurangi  resiko  yang  membebani anggaran negara. Penjaminan simpanan  nasabah  bank  tersebut diselenggarakan oleh Lembaga
Penjamin  Simpanan  (LPS).  Pasal  8 UU  LPS  merupakan  ketentuan  yang memberikan kewajiban kepada setiap bank  yang  melakukan  kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik  Indonesia  menjadi  peserta penjaminan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya pada bank melalui LPS adalah  merupakan  wujud  dari  fungsi LPS.  LPS  memiliki  dua  fungsi  yaitu menjamin  simpanan  nasabah  bank dan  melakukan  penyelesaian  atau penanganan  bank  gagal.  Untuk  itu, melalui  ketentuan  UU  LPS  dan fungsi  serta  tugas  LPS  nasabah memperoleh  perlindungan  hukum atas simpanan dana pada bank.
a. Simpanan Nasabah yang dijamin LPS Pengaturan  UU  LPS  yang berkaitan  dengan  bentuk  simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  berupa giro,  deposito,  sertifikat  deposito, tabungan,  dan/atau  bentuk  lain  yang dipersamakan  dengan  itu  (Pasal  l0
UU  LPS).  Berdasarkan  ketentuan Pasal  10  UU  LPS  tersebut,  maka simpanan  yang  dijamin  LPS  adalah sebagai berikut 2 :
(1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, setifikat deposito, tabungan,  dan  atau  bentuk  lain yang dipersamakan dengan itu;
(2) Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi: giro, berdasarkan prinsip wadiah , tabungan  berdasarkan  prinsip wadiah dan prinsip mudharabah muthlaqah atau muqayyadah yang risikonya oleh bank,
deposito  berdasarkan  prinsip mudharabah  muthlaqah atau muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, dan/atau;
(3) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk  yang berasal dari bank lain;
(4) Nilai  simpanan  yang  dijamin Lembaga  Penjamin  Simpanan mencakup  saldo  pada  tanggal pencabutan izin usaha bank;
(5) Saldo  yang dijamin untuk setiap nasabah  pada  satu  bank  adalah hasil  penjumlahan  saldo  seluruh rekening simpanan nasabah pada bank  tersebut,  baik  rekening
2 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Lembaga
Penjamin  Simpanan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010, hlm.68-70
tunggal maupun rekening gabungan (joint account) Selanjutnya, di dalam Pasal  11
Ayat  (1)  UU  LPS  diatur  mengenai nilai  simpanan  yang  dijamin  untuk setiap  nasabah  pada  suatu  bank paling  banyak  Rp.  100.000.000
(seratus juta rupiah). Namun, Peraturan  Pemerintah  Nomor  66
Tahun  2008  tentang  Besaran  Nilai Simpanan  yang  Dijamin  LPS  maka terdapat  perubahan  nilai  simpanan yang  dijamin  adalah  paling  banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)  dan  ketentuan  ini  tidak berlaku  terhadap  simpanan  nasabah pada  bank  yang  telah  dicabut  izin usahanya sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, ketentuan ini dikukuhkan  keberlakuannya  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2009 tentang Penetapan PP
Pengganti UU Nomor 3  Tahun 2008 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor 24  Tahun  2004  tentang  Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut,  maka  nilai  simpanan  yang dijamin  oleh  LPS  adalah  paling tinggi  sebesar  2(dua)  milyar  per nasabah  per  bank.  Apabila  seorang nasaba mempunyai beberapa rekening  simpanan  pada  satu  bank maka  untuk  menghitung  simpanan yang  dijamin  saldo  seluruh  rekening tersebut dijumlahkan. 3
b. Pembayaran Klaim Penjaminan oleh LPS Pembayaran atas klaim penjaminan  wajib  dilakukan  oleh Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS) kepada  nasabah  dari  bank  yang
3 Ibid.
dicabut izin usahanya setelah dilakukan  rekonsiliasi  dan  verifikasi atas  data  simpanan  yang  layak dibayar  dan  simpanan  yang  tidak layak bayar. Rekonsiliasi dan verifikasi  dilakukan  secara  bertahap berdasarkan  rekening  yang  lebih mudah diverifikasi. Penentuan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya    90  (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha  bank  dicabut  dan  pembayaran mulai  dilakukan  selambat-lambatnya dalam  waktu  15  (lima  belas  )  hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.  Ketentuan  tersebut  diatur dalam  Pasal  16  ayat  (1),  Ayat  (2), Ayat  (3), dan Ayat (4) UU LPS. Pasal  16  Ayat  (1)  UU  LPS mengatur bahwa LPS wajib membayar  klaim  penjaminan  kepada nasabah  penyimpan  dari  bank  yang dicabut izin usahanya. Pasal 16 Ayat (2)    LPS  berhak  memperoleh  data nasabah  penyimpaan  dan  informasi lain  yang  diperlukan  per  tanggal pencabutan  izin  usaha  dari  LPP dan/atau bank dalam rangka perhitungan  dan  pembayaran  klaim penjaminan.  Pasal  16  Ayat  (3)  UU LPS mengatur LPS wajib menentukan  simpanan  yang  layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi  dan  verifikasi  atas  data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya  90  (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa data dan informasi  yang  diterima  LPS  untuk menentukan  simpanan  yang  layak dibayar  dapat  berasal  dari  berbagai sumber.  Untuk  itu  perlu  dilakukan proses untuk membandingkan,
mencocokkan menentukan serta memastikan data dan informasi yang akan  digunakan  untuk  menentukan
simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut  memerlukan  waktu  sebelum pembayaran  klaim  penjaminan  dapat mulai dilakukan.
Adapun yang dimaksud dengan simpanan  yang  layak  dibayar  adalah simpanan yang sesuai dengan peraturan  yang  terdapat  dalam  UU
LPS.    Pasal  16  ayat  (4)  UU  LPS mengatur  LPS  mulai  membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya  dalam  waktu  5
(lima)  hari  kerja  terhitung  sejak verifikasi dimulai.
Lembaga  Penjamin  Simpanan mengumumkan  tanggal  pengajuan klaim  atas  simpanan  yang  layak dibayar  pada  sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tersebut  memuat  syarat  dan tata  cara pengajuan klaim atas simpanan  yang layak  di  bayar  yang  diajukan  oleh nasabah  penyimpan  kepada  LPS sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan sudah wajib dilakukan  oleh  nasabah  penyimpan paling    lambat  5(lima)  tahun  sejak izin  usaha  bank  dicabut.  Dalam  hal nasabah penyimpan tidak mengajukan  klaim  penjaminan  atas simpanannya,  maka  hak  nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim  dari  LPS menjadi hilang.  Untuk  itu,  nasabah  tersebut diperlakukan  sama  dengan  nasabah yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS.  Nasabah  penyimpan  yang hilang  haknya  untuk  memperoleh pembayaran  klaim  penjaminan  dari LPS  diperlakukan  sama  dengan nasabah penyimpan yang simpanannya  tidak  dijamin  dan diselesaikan  berdasarkan  mekanisme likuidasi.
Cara pembayaran klaim kepada nasabah  penyimpan  adalah  sebagai berikut: 4 (1) Pembayaran  klaim  dilakukan berdasarkan simpanan yang layak  bayar  sesuai  dengan  hasil rekonsiliasi dan verifikasi;
(2) Simpanan  layak  bayar  tersebut dibayarkan  oleh  LPS  melalui bank pembayar yang ditunjuk;
(3) Pembayaran  klaim  dilakukan paling  lambat  5(lima)  hari  kerja setelah  tanggal  rekonsiliasi  dan verifikasi dimulai;
(4) Dalam  hal  terdapat  nasabah penyimpan  yang  sebagian  dari saldo  rekeningnya  tidak  dibayar oleh LPS karena saldo simpanan tersebut melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin  maka,  LPS  menerbitkan surat  keterangan  mengeni  saldo rekening  yang  tidak  dibayar tersebut;
(5) Pembayaran klaim tersebut dilakukan  secara  tunai  dengan mata  uang  rupiah  dan  setara tunai, antra lain dengan mengalihkan  rekening  nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. Lahirnya UU  LPS, maka dapat
dinyatakab  dengan  tegas  bahwa Undang-Undang ini memberikan jaminan  kepastian  hukum  atas  dana nasabah  yang  disimpan  di  bank dengan jumlah yang cukup besar dan tata cara pengajuan dan jangka waktu pengajuan  yang  cukup panjang  yaitu paling  lambat  5(lima)  tahun  sejak bank  dicabut  izin  usahanya.  Dengan demikian,  jaminan  yang  diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan tentang penjaminan simpanan nasabah oleh LPS dapat meningkatkan kepercayaan 4 Ibid , hlm.72
masyarakat  atas  lembaga  perbankan dan memanjukan stabilitas perekonomian masyarakat dan negara termasuk bila timbul masalah pada  lembaga  perbankan  hak  atas nasabah  bank  dijamin  oleh  undang- undang.

## III. Simpulan
1. LPS  adalah  badan  hukum    yang bersifat  independen,  transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan LPS bertanggung jawab kepada Presiden  berfungsi  menjamin dana  nasabah  penyimpan  yang disimpan  di  bank  dalam  bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai simpanan  yang  dijamin  paling tinggi  sebesar  2  (dua)  milyar rupiah  per  nasabah  per  bank. Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada  satu  bank,  maka  untuk menghitung simpanan yang dijamin  saldo  seluruh  rekening tersebut dijumlahkan.
2. Pembayaran atas klaim penjaminan wajib dilakukan oleh  LPS  kepada  nasabah  dari bank yang dicabut izin usahanya setelah  dilakukan  rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan  yang  layak  dibayar dan  simpanan  yang  tidak  layak bayar. Pengajuan klaim penjaminan sudah wajib dilakukan oleh nasabah penyimpan paling lambat 5(lima)  tahun  sejak  izin  usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan  tidak  mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah
penyimpan  untuk  memperoleh pembayaran  klaim  dari  LPS menjadi hilang.

## Daftar Pustaka
Djumhana, Muhammad. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung. Hartono,  Sri  Rejeki,  1992. Praktik Hukum Dagang di Indonesia .  Bintang  Terang, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bhakti,  Bandung. ----------------------------. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia  Cetakan  Revisi Keempat . Citra Aditya Bakti, Bandung. ------------------------- dan Rilda Murniati.  2004. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan . Citra Aditya Bakti, Bandung. Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2002. Perbankan  di  Indonesia ,
Bina Cipta, Jakarta.
Sudaryatmo.  1999. Hukum  dan
Advokasi  Konsumen .  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Sutedi,  Adrian.  2010. Aspek  Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Sinar  Grafika,
Jakarta.