Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

## EFEKTIVITAS PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI PUSKESMAS KADUHEJO KABUPATEN PANDEGLANG
Dian Handayani 1 , Agus Lukman Hakim 2 , Jumanah 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten 123

## Abstract
There  are  6  BLUD  Community  Health  Centers  in  Pandeglang  Regency,  of  the  6 Community Health Centers, only Kaduhejo Community Health Center experienced a decline in income and SPM from 2019 to 2022. Kaduhejo Community Health Center's income from 2019 to 2022 was the highest in 2020 at 93.62% and the lowest in 2022 it will be 65.59%. The lowest SPM achievements of the Kaduhejo Community Health Center from 2019 to 2022 were health services for toddlers (26.46%) and TB suspects who received health services according to standards (39.5%), while the highest were health services for people with mental disorders ( 92.39%), while based on Minister of Health Regulation no. 4 of 2019 concerning Technical Standards for Fulfilling Basic Service  Quality  in  Minimum  Service  Standards  in  the  Health  Sector,  SPM achievement  must  be  100%.  The  method  used  is  descriptive  with  a  qualitative approach. The results of the study show that the effectiveness of changes in financial management  patterns  at  the  Kaduhejo  Community  Health  Center  Regional  Public Service Agency has not been maximized because there are still things that have not been fulfilled and there are still several activities that have not been accommodated in quantity.

## Abstrak
Puskesmas BLUD di Kabupaten Pandeglang berjumlah 6 Puskesmas, dari ke 6 Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Kaduhejo yang pendapatan maupun SPM  nya  mengalami  penurunan  selama  tahun  2019  s.d  2022.  Pendapatan Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 s.d 2022 tertinggi di tahun 2020 sebesar 93,62%  dan  yang  terendah  pada  tahun  2022  sebesar  65,59%.  Capaian  SPM Puskesmas  Kaduhejo  dari  tahun  2019  s.d  2022  yang  paling  rendah  adalah pelayanan  kesehatan  balita  (26,46%)  dan  terduga  TBC  yang  mendapatkan pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  (39,5%),  sedangkan  yang  paling  tinggi adalah  pelayanan  kesehatan  orang  dengan  gangguan  jiwa  (92,39%), sedangkan  berdasarkan  Berdasarkan  Permenkes  No.  4  tahun  2019  tentang Standar  Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar pada Standar  Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan capaian SPM harus 100%.  Metode yang digunakan adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  studi  menunjukkan bahwa  Efektifitas  Perubahan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah Puskesmas Kaduhejo belum maksimal karena masih ada yang belum terpenuhi dan masih ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir dalam kuantitas.
Kata  kunci: Efektivitas,  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  Keuangan, Puskesmas
Keywords: Effectiveness, Regional Public Service Agency, Finance, Community Health Center
Article history: Submission: April 2024 Revised: May 2024 Accepted: May 2024 Published: Juni 2024
*Corresponding author Email: jumanah1011@gmail.com
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Konsep  New  Public  Management  (NPM)  di  Indonesia  ditandai  dengan dikeluarkannya  peraturan  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD).  BLUD  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 merupakan SKPD dalam lingkungan pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BLUD wajib menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) yang  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  61  Tahun  2007  (Mawarni  &  Wuryani,  2020). Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Permenkes No 43 Tahun 2019 mengharuskan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  mendorong  Puskesmas  untuk  menerapkan  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  dalam  rangka fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  diselenggarakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Akselerasi  Puskesmas  Indonesia (APKESMI)  mencatat  baru  30  persen  dari  10.300  Puskesmas  di  Indonesia  yang  telah menerapkan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD).  Penerapan  Pola  Pengelolaan Keuangan  BLUD  di  Puskesmas  adalah  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  layanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  No.  82  Tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Pusat Kesehatan  Masyarakat  Kabupaten  Pandeglang  bahwa  Puskesmas  adalah  fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah  kerjanya.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Puskesmas  adalah  untuk mendukung  misi  Dinas  Kesehatan  dengan  memberikan  pelayanan  yang  bermutu kepada  masyarakat,  dengan  tidak  hanya  memperhatikan  kuantitas  kunjungan  saja, tetapi juga harus memperhatikan segi kualitas pelayanannya. Sasaran yang ingin dicapai oleh UPT Puskesmas adalah “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang terpadu menuju Masyarakat  yang  Sehat  dan  Mandiri”,  sehingga  mampu  mendorong  kemandirian masyarakat  untuk  hidup  sehat,  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu, merata  dan  terjangkau,  dan  mampu  meningkatkan  kesehatan  individu,  keluarga, masyarakat dan lingkungan dengan meningkatkan SDM yang handal dan profesional.
Masyarakat saat ini sudah semakin jeli untuk menilai pelayanan yang bermutu dan yang tidak bermutu. Sekaligus untuk menjawab tantangan di era globalisasi saat ini dan dapat  meyakinkan  pada  masyarakat  bahwa  pelayanan  di  Puskesmas  tidaklah  kalah bersaing dengan  klinik-klinik swasta yang ada. Penyelenggaraan pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat  oleh  puskesmas  merupakan  bentuk  pelayanan  public  dasar  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Untuk  terselenggaranya  berbagai  upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
puskesmas  perlu  ditunjang  dengan  tersedianya  pembiayaan  yang  cukup.  Indikator keberhasilan  pembangunan  kesehatan  berupa  semakin  meningkatnya  kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai dengan sikap dan perilaku  makin  kritisnya  masyarakat  menanggapi  perkembangan  pembangunan kesehatan.  Kondisi  ini  didukung  oleh  adanya  keinginan  masyarakat  terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau secara merata.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah  Kabupaten  meliputi  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang  sah.  Puskesmas  adalah  salah  satu    unit  penyumbang  PAD  yang  berasal  dari retribusi. Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Retribusi di  Puskesmas  mengacu  pada  Perda  No  10    Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Pelayanan Kesehatan dirubah menjadi Perda No: 10 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu pungutan  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  dibebankan  kepada  pasien  umum  ketika berobat  ke  Puskesmas.  Puskesmas  didorong  untuk  bisa  mandiri  dimana  pendapaan utamanya berasal dari imbalan atas jasa layanan, dibawah ini terdapat data Pendapatan Puskesmas Se-Kabupaten Pandeglang tahun 2020 s.d 2022.
Tabel 1.1 Data Pendapatan Puskesmas Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 s.d 2022 No  Tahun Target (Rp) Penerimaan (Rp) Persentase (%) 1. 2020 3.286.494.000 3.121.420.500 94.98 2. 2021 8,374,614,538   5.358.406.600 63.98 3. 2022 9,235,808,538   6.422.500.500 69.54 Sumber: (Laporan Bendahara Penerimaan Dinkes Kab. Pandeglang Tahun 2020-2022)
Dari table diatas dapat dilihat bahwa PAD Kab. Pandeglang dari sektor Kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2022 belum memenuhi target. Pencapaian tertinggi di tahun 2020 sebanyak 94,98% dan terendah di tahun 2021 sebanyak 63,98%.  Adapun identifikasi masalah  penelitian  in  yakni:  Pertama,  Puskesmas  BLUD  di  Kabupaten  Pandeglang berjumlah 6 Puskesmas, dari ke 6 Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Kaduhejo yang pendapatan  maupun  SPM  nya  mengalami  penurunan  selama  tahun  2019  s.d  2022. Kedua, Pendapatan Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 s.d 2022 tertinggi di tahun 2020 sebesar 93,62% dan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 65,59%. Ketiga, Capaian SPM Puskesmas  Kaduhejo  dari  tahun  2019  s.d  2022  yang  paling  rendah  adalah  pelayanan kesehatan  balita  (26,46%)  dan  terduga  TBC  yang  mendapatkan  pelayanan  kesehatan sesuai standar (39,5%), sedangkan yang paling tinggi adalah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (92,39%), sedangkan berdasarkan Berdasarkan Permenkes No. 4
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
tahun  2019  tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan capaian SPM harus 100%.

## METODE PENELITIAN
MetodePenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  datanya menggunakan  versi  Miles  dan  Huberman,  bahwa  ada  empat  alur  kegiatan,  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.
1. Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  mencari  data  awal  yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelititan,  sehingga  mampu  menjawab permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian,  pengumpulan  data  dilakukan  dari beberapa sumber yang telah ditentukan oleh penulis dalam hal ini adalah Evektifitas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
2. Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan  lapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan  data,  dimulai  dengan membuat  ringkasan,  mengkode,  menelusuri  tema,  menulis  memo,  dan  lain sebagainya,  dengan  maksud  menyisihkan  data  atau  informasi  yang  tidak  relevan, kemudian  data  tersebut  diverifikasi.  Reduksi  data  pada  penelitian  ini  adalah  data dari lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data hasil observasi dan wawancara kemudian di reduksi, dirangkum, dan kemudian dipilih hal  yang  pokok,  difokuskan  untuk  dipilih  yang  terpenting  kemudian  dicari  tema atau  polanya  (melalui  proses  penyuntingan,  pemberian  kode,  dan  pentabelan) tentunya  reduksi  data  ini  mampu  mempermudah  penelitian  tentang  Efektifitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
3. Penyajian  data  adalah  pendeskripsian  sekumpulan  informasi  tersusun  yang memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.  Penyajian  data  kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif,  dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu  dan mudah dipahami. Pada penelitian  ini penyajian data dimaksudkan agar lebih  mempermudah  bagi  peneliti  untuk  dapat  melihat  gambaran  secara keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  data  penelitian.  Hal  ini  merupakan pengorganisasian  data  kedalam  suatu  bentuk  tertentu  sehingga  kelihatan  jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisihkan untuk
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
disortir  menurut  kelompoknya  dan  disusun  sesuai  dengan  kategori  yang  sejenis untuk  ditampilkan  agar  selaras  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  terkait Efektifitas  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti  harus  sampai  pada  kesimpulan  dan  melakukan  verifikasi,  baik  dari  segi makna  maupun  kebenaran  kesimpulan  yang  disepakati  oleh  tempat  penelitian  itu dilaksanakan.  Makna  yang  dirumuskan  peneliti  dari  data  harus  diuji  kebenaran, kecocokan,  dan  kekokohannya.  Peneliti  harus  menyadari  bahwa  dalam  mencari makna, ia harus menggunakan pendektan etik, yaitu dari kacamata key information , dan  bukan  penafsiran  makna  menurut  pandangan  peneliti  (pandangan  etik) (Ibrahim 2015:105).
5. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah hasil dari pengumpulan data dan informasi,  dengan  menggunakan  pola  dan  teknik  tertentu  untuk  menjawab permasalahan  terkait  Efektifitas  penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  di  Puskesmas  Kaduhejo  Kabupaten Pandeglang.

## HASIL DAN DISKUSI
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pandeglang  memiliki  36  Puskesmas,  sebelum Puskesmas  menjadi  BLUD  Bendahara  Penerimaan  wajib  menyetor  seluruh pendapatannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan  pelayanan  jasa  keuangan,  serta  kondisi  objektif  lainnya,  penyetoran pendapatan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada. Setiap pendapatan harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah  atas  setoran.  Bukti  sebagaimana dimaksud  dapat  meliputi  dokumen  elektronik.  Penyetoran  pendapatan  sebagaimana dimaksud menggunakan surat tanda setoran, tapi bila Puskesmas sudah menjadi BLUD Pengelolaan  Pendapatan  BLUD  masuk  ke  rekening  kas  BLUD  dan  dapat  dikelola langsung  sepenuhnya  untuk  membiayai  operasional  BLUD  sesuai  rencana  bisnis anggaran  (RBA),  dengan  fleksibilitas  keuangan  tersebut  diharapkan  Puskesmas  dapat memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat,  dapat  berkembang  dan  bisa mencapai  kemandirian  Puskesmas.  Selain  mendapat  fleksiblitas  dalam  pengelolaan keuangan,  Puskesmas  BLUD  juga  dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  dengan meningkatkan  cakupan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang  Kesehatan  di Puskesmas.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2021  bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
yang  merupakan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga negara secara minimal. Berdasarkan Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa  Standar  Pelayanan  Minimal  bidang  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  SPM Kesehatan  merupakan  ketentuan  mengenai  Jenis  dan  Mutu  Pelayanan  Dasar  yang merupakan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap  Warga  Negara secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap  jenis  pelayanan  dasar  pada  SPM  Kesehatan  harus  100%  (seratus  persen).  Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; sasaran Ibu hamil kontak dengan tenaga kesehatan minimal  4  kali  selama  periode  kehamilan  (K4)  dengan  ketentuan:  satu  kali  pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kualitas.
2. Pelayanan  kesehatan  ibu  bersalin;  sasaran  ibu  bersalin  dengan  persalinan  normal adalah  Acuan  Persalinan  Normal  (APN)  sesuai  standar  dilakukan  di  fasilitas pelayanan  kesehatan,  tenaga  penolong  minimal  2  orang  terdiri  dari:  Dokter  dan bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat; standar persalinan  komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; sasaran bayi baru lahir kontak dengan tenaga kesehatan  minimal  3  kali  selama  periode  neonatal,  dengan  ketentuan  Kunjungan Neonatal  1  (KN1)  6  -  48  jam;  Kunjungan  Neonatal  2  (KN2)  3  -  7  hari;  Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari, dan mendapat pelayanan sesuai standar kualitas.
4. Pelayanan  kesehatan  balita;  kesehatan  balita  sehat  adalah  pelayanan  pemantauan pertumbuhan  dan  perkembangan  menggunakan  buku  KIA  dan  skrining  tumbuh kembang,  meliputi:  Pelayanan  kesehatan  Balita  usia  0  -11  bulan;  Penimbangan minimal  8  kali  setahun;  Pengukuran  panjang/tinggi  badan  minimal  2  kali  /tahun; Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun; Pemberian kapsul vitamin A pada usia  6-11  bulan  1  kali  setahun;  Pemberian  imunisasi  dasar  lengkap;  Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan; Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali  dalam  kurun  waktu  6  bulan);  Pengukuran  panjang/tinggi  badan  minimal  2 kali/tahun;  Pemantauan  perkembangan  minimal  2  kali/  tahun;  Pemberian  kapsul vitamin  A  sebanyak  2  kali  setahun;  Pemberian  Imunisasi  Lanjutan;  Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan; Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali  dalam  kurun  waktu  6  bulan);  Pengukuran  panjang/tinggi  badan  minimal  2 kali/tahun;  Pemantauan  perkembangan  minimal  2  kali/  tahun;  Pemberian  kapsul vitamin  A  sebanyak  2  kali  setahun;  Pemantauan  perkembangan  balita;  Pemberian kapsul  vitamin  A;  Pemberian  imunisasi  dasar  lengkap;  Pemberian  imunisasi
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
lanjutan; Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan; Edukasi dan informasi. Ketiga  Pelayanan  kesehatan  balita  sakit  adalah  pelayanan  balita  menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; skrining kesehatan pada sasaran anak  usia  pendidikan  dasar    (7  sampai  dengan  15  tahun)  dilaksanakan  di  satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya sesuai standar.
6. Pelayanan  kesehatan  pada  usia  produktif;  edukasi  pada  sasaran  usia  produktif (berusia 15-59 tahun) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan  Pelayanan  Skrining  faktor  risiko  pada  usia  produktif  adalah  skrining  yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar.
7. Pelayanan kesehatan pada  usia lanjut; edukasi pada sasaran  usia lanjut (berusia 60 tahun  atau  lebih  dilaksanakan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan/atau  UKBM dan/atau kunjungan rumah. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar.
8. Pelayanan  kesehatan  penderita  hipertensi;  pelayanan  kesehatan  pada  sasaran hipertensi  dengan  pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  yang  meliputi:  Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; Edukasi  perubahan  gaya  hidup  dan/atau  kepatuhan  minum  obat  dan  Melakukan rujukan jika diperlukan.
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan pada sasaran penderita  diabetes  mellitus  dengan  pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  yang meliputi:  Pengukuran  gula  darah  dilakukan  minimal  satu  kali  sebulan  di  fasilitas pelayanan kesehatan; Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi; Melakukan rujukan jika diperlukan.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan pada sasaran penderita gangguan jiwa berat diakukan dengan pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: Pemeriksaan status mental; Wawancara; Edukasi kepatuhan minum obat; Melakukan rujukan jika diperlukan.
11. Pelayanan  kesehatan  orang  terduga  tuberkulosis;  Pelayanan  kesehatan  orang terduga  tuberkulosis  dengan  cara  penetapan  sasaran  orang  terduga  TBC menggunakan  data  orang  yang  kontak  erat  dengan  penderita  TBC  Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan  gejala  dan  tanda;  Pemeriksaan  penunjang  adalah  pemeriksaan  dahak dan/atau  bakteriologis  dan/atau  radiologis;  Edukasi  perilaku  berisiko  dan pencegahan penularan; Melakukan rujukan jika diperlukan.
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
12. Pelayanan  kesehatan  orang  dengan  risiko  terinfeksi  virus  yang  melemahkan  daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency  Virus)  dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut:  Pertama penetapan  sasaran  HIV  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  berdasarkan  orang  yang berisiko  terinfeksi  HIV  (penderita  TBC,  IMS,  penjaja  seks,  LSL,  transgender,  WBP, dan  ibu  hamil).  Kedua  Edukasi  perilaku  berisiko  dan  pencegahan  penularan; Skrining  dilakukan  dengan  pemeriksaan  Tes  Cepat  HIV  minimal  1  kali  dalam setahun; Melakukan rujukan jika diperlukan.
Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Pandeglang  No.  440/Kep.99-Huk/2020  tanggal  6 Februari  tahun  2020  tentang  Penerapan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Pada  Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dimana 6 Puskesmas ditetapkan menjadi Puskesas BLUD yaitu Puskesmas Panimbang, Cadasari, Kaduhejo, Cibaliung, Cimanuk dan  Labuan,  sedangkan  30  Puskesmas  lainnya  baru  ditetapkan  menjadi  Puskesmas BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 440/Kep.385-Huk/2022 tanggal 1 November  tahun  2022  tentang  Penerapan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Pada  Unit Pelaksana  Teknis  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pandeglang. Puskesmas BLUD yang pertama adalah Puskesmas Cadasari yang terletak di  Kecamatan  Cadasari  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Cadasari  merupakan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
Berdasarkan Grafik 1.1 line Data dibawah  ini dapat dilihat bahwa Pendapatan di Puskesmas  Cadasari  dari  tahun  2019  s.d  2022  mengalami  penurunan  sebanyak  48%, sedangkan Standar Pelayanan Minimalnya mengalami kenaikan sebanyak 24%
Grafik 1.1
Data Pendapatan dan SPM di Puskesmas Cadasari Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Cadasari Kab. Pandeglang, 2023 117 80 79 69 56 55 60 80 0 20 40 60 80 100 120 140 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022 Penerimaan SPM
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Puskesmas  BLUD  yang  kedua  adalah  Puskesmas  Cibaliung  yang  terletak  di Kecamatan  Cibaliung  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Cibaliung  merupakan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
Berdasarkan Grafik 1.2 line Data dibawah  ini dapat dilihat bahwa Pendapatan di Puskesmas  Cibaliung  dari  tahun  2019  s.d  2022  mengalami  penurunan  sebanyak  37%, sedangkan Standar Pelayanan Minimalnya mengalami kenaikan sebanyak 23%.
Grafik 1.2
Data Pendapatan dan SPM di Puskesmas Cibaliung Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Cibaliung Kab. Pandeglang, 2023
Puskesmas  BLUD  yang  ketiga  adalah  Puskesmas  Cimanuk  yang  terletak  di Kecamatan  Cimanuk  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Cimanuk  merupakan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
Grafik 1.3
Data Pendapatan dan SPM di Puskesman Cimanuk Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Cimanuk Kab. Pandeglang, 2023
Berdasarkan  Grafik  1.3  line  Data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Pendapatan  di Puskesmas Cimanuk dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan sebanyak 72,9%, sedangkan Standar Pelayanan Minimalnya mengalami kenaikan sebanyak 15,5%.
88 74 51 51 70 74 84 93 0 20 40 60 80 100 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Penerimaan SPM
141.7 75.7
74.4 68.8 81.6 70.4 83.4 97.1 0.0 50.0 100.0 150.0 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022 Penerimaan SPM
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Puskesmas  BLUD  yang  keempat  adalah  Puskesmas  Kaduhejo  yang  terletak  di Kecamatan  Kaduhejo  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Kaduhejo  bukan  Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Non DTP.
Berdasarkan  Grafik  1.4  line  dibawah  ini  dapat  dilihat  bahwa  baik  Pendapatan maupun SPM di Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan. Untuk  Pendapatan  mengalami  penurunan  sebanyak  24,2%,  sedangkan  Standar Pelayanan Minimalnya mengalami penurunan sebanyak 3,7%.
Grafik 1.4
Data Pendapatan dan SPM di Puskesmas Kaduhejo Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Kaduhejo Kab. Pandeglang, 2023
Puskesmas  BLUD  yang  kelima  adalah  Puskesmas  Labuan  yang  terletak  di Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Labuan  merupakan  Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
Berdasarkan  Grafik  1.5  line  Data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Pendapatan  di Puskesmas Labuan dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan sebanyak 8% tapi di tahun  2022  sudah  mencapai  target  pendapatan  karena  sudah  diatas  100%,  sedangkan Standar Pelayanan Minimalnya mengalami kenaikan sebanyak 17%.
Grafik 1.5
Data Pendapatan dan SPM di Puskesmas Labuan Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Labuan Kab. Pandeglang, 2023
91.8 93.6 76.2 67.6
70.0
57.7 84.4 66.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Peneriman SPM
135 95 88 127 65 38 68 82 0 50 100 150 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022 Penerimaan SPM
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Puskesmas  BLUD  yang  keenam  adalah  Puskesmas  Panimbang  yang  terletak  di Kecamatan  Panimbang  Kabupaten  Pandeglang,  Puskesmas  Panimbang  merupakan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).
Grafik 1.6
Data Pendapatan dan SPM di Puskesmas Panimbang Kab. Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Puskesmas Panimbang Kab. Pandeglang, 2023
Berdasarkan  Grafik  1.6  line  Data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  baik  Pendapatan maupun SPM di Puskesmas Panimbang dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami kenaikan. Untuk  Pendapatan  mengalami  kenaikan  sebanyak  90%,  sedangkan  Standar  Pelayanan Minimalnya mengalami kenaikan sebanyak 27%.
Berdasarkan  Grafik  data  line  1.1  s.d  line  1.6  diatas,  peneliti  tertarik  meneliti efektifitas  Perubahan  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Kaduhejo sebab dari line tersebut dapat diartikan bahwa di  Puskesmas  Kaduhejo  baik  Pendapatan  maupun  SPM  menunjukan  penurunan  dari tahun  2019  s.d  2022  dibandingkan  4  Puskesmas  BLUD  lainnya  seperti  Cadasari, Cibaliung, Cimanuk dan Labuan meskipun Pendapatannya mengalami penurunan tapi SPM  nya  mengalami  kenaikan,  sedangkan  untuk  Puskesmas  Panimbang  baik pendapatan  maupun  SPM  nya  mengalami  kenaikan.  Dimungkinkan  di  Puskesmas Kaduhejo memiliki masalah yang lebih besar dibandngkan 5 Puskesmas lainnya.
Puskesmas  ketika  mengajukan  menjadi  Puskesmas  BLUD  harus  memenuhi persyaratan  subtantif,  teknis  dan  administrative  dengan  mengacu  pada  Pemendagri Nomor  79  Tahun  2018.  Persyaratan  untuk  menjadi  PPK-BLUD:  Selaku  KPA,  Ada pendapatan/potensi pendapatan dari masyarakat, Melayani masyarakat secara langsung, Menyusun  dokumen  persyaratan,  Dinilai  oleh  tim  penilai  (Sekda,  BPKD,  Bappeda, Inspektorat dan tenaga akhli).
73 102 148 163 67 64 76 94 0 50 100 150 200 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Penerimaan SPM
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Secara  administrative  harus  memenuhi  dokumen  penilaian  kelayakan  penerapan BLUD diantaranya: Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; Pola tata kelola;  Rencana  strategis  (renstra)  dan  dibreakdown  menjadi  Rencana  Bisnis  dan Anggaran  (RBA)  tahunan;  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM);  laporan  keuangan  atau prognosis/proyeksi  keuangan  dan  kesiapan  untuk  diaudit.  Berdasarkan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Puskesmas Kaduhejo Tahun 2020 s.d 2024 setelah dilakukan analisis target kinerja pelayanan UKM dan UKP  juga proyeksi pendapatan 5 tahun  kedepan  seharusnya  setelah  menjadi  Puskesmas  yang  menerapkan  PPK-BLUD, pendapatan  Puskesmas  Kaduhejo  harus  ada  peningkatan,  tapi  pendapatan  Puskesmas Kaduhejo justru semakin menurun seperti yang terdapat pada Table 1.2 dibawah ini.
Tabel 1.2
Pendapatan Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang
Tahun 2019 s.d 2022 N o Tahun Target Penerimaan Persentase Ket 1 2019 2,052,957,750     1,885,327,000 91,83 Sebelum BLUD 2 2020 1,989,678,420     1,862,741,360 93,62 Sebelum BLUD 3 2021 2,332,313,000 1,777,735,190 76,22  Sesudah BLUD 4 2022 2,351,759,000 1,589,584,159 65,59  Sesudah BLUD
Sumber: Laporan Penerimaan Dinas Kesehatan Tahun 2019 s.d 2022
Dari Table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan di Puskesmas Kaduhejo yang tertinggi di tahun 2020 sebesar 93,62% dan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 65,59%.
Berdasarkan  Dokumen  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  seharusnya  Puskesmas Kaduhejo  setelah  menjadi  Puskesmas  yang  menerapkan  PPK-BLUD  harus  ada peningkatan  capaian  SPM,  tapi  capaian  SPM  Puskesmas  Kaduhejo  justru  semakin menurun seperti yang terdapat pada table 1.3 dibawah ini.
Tabel 1.3
Cakupan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 s.d 2022 No Indikator 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 99.09 63.67 64.97  63.04 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 84.45 79.26 79.4  63.14 3 Pelayanan  Kesehatan  Bayi  Baru Lahir 86.96 82.52 81.23  62.64
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
4 Pelayanan Kesehatan Balita 78.67 51.99 27.73  26.46 5 Pelayanan  Kesehatan  pada  Usia Pendidikan Dasar 71.62 95.83 15.83  82.26 6 Pelayanan  Kesehatan  pada  Usia Produktif 49.39 24.96 81.18  74.56 7 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 88.84 51.02 98.64  87.53 8 Pelayanan  Kesehatan  Penderita Hipertensi 67.17 49.61 33.49  68.39 9 Pelayanan  Kesehatan  Penderita Diabetes Melitus 54.98 34.47  266.54  81.05 10  Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa 93.02 95.74  101.24  92.39 11  Terduga  TBC  yang  Mendapatkan Pelayanan TBC Sesui Standar 58.75 53, 60 93.6 39.5 12  Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV 7.17 63.29 69.42  54.49 Rata-rata: 70.01 57.70 84.44  66.29
Sumber: Profil Puskesmas Kaduhejo Tahun 2019 s.d 2022
Dari  Table  1.3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  cakupan  indicator  SPM  di  Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 s.d 2022 yang paling rendah adalah pelayanan kesehatan balita (26,46%),  sedangkan  yang  paling  tinggi  adalah  pelayanan  kesehatan  orang  dengan gangguan  jiwa  (92,39%).  Bila  melihat  rata-rata  cakupan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) dapat dilihat cakupan tahun 2022 ada penurunan capaian SPM dibanding tahun 2021 sebesar 22,15%.
Grafik 1.7
Cakupan D/S Puskesmas Kaduhejo Tahun 2019 s.d 2022
Sumber: Kesga, Dinkes Pandeglang
0 10 20 30 40 50 60 70 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 62.3 29.4 54.7 67.7
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Berdasarkan Grafik 1.7 diatas dapat dilihat bahwa cakupan D/S atau Jumlah balita yang  ditimbang  di  Posyandu  dibagi  dengan  jumlah  balita  yang  ada  di  wilayah  kerja Posyandu  dikali  100%  di  Puskesmas  Kaduhejo  yang  tertinggi  adalah  pada  tahun  2022 sebanyak 67.7% dan yang terendah pada tahun 2020 sebanyak 29.4%.
Kementerian  Dalam  Negeri  RI  sesuai  dengan  Permendagri  No.  61  Tahun  2007  tentang Petunjuk  Teknis  pengelolaan  Keuangan  BLUD.  Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD,  yang selanjutnya  disingkat  PPK-BLUD  adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  PPK-BLUD  bertujuan  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah dan/atau  pemerintah  daerah  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  kesejahteraan  sosial. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara sebelumnya serta data yang sudah direduksi menghasilkan  sebuah  narasi  dalam  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  efektivitas  penerapan pola  pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  di  Puskesmas  Kaduhejo  adalah sebagai berikut:
1. Input
Dari  aspek  Sumber  Daya  Manusia  di  Puskesmas  Kaduhejo  Kabupaten  Pandeglang sebagian  besar  telah  melakukan  implementasi  dari  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor:  43  Tahun  2019  Tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas),  tenaga kesehatan yang belum ada yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku tapi untuk tupoksinya sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan  untuk tenaga non  kesehatan  yang  belum  ada  adalah  tenaga  sistem  informasi  juga  tenaga  Data Operator  (DO)  masih  dirasa  kurang  khususnya  untuk  membantu  program  KIA  dan PTM.    Dari  aspek  Anggaran  di  Puskesmas  Kaduhejo  Kabupaten  Pandeglang  untuk program-program yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah terpenuhi pembiayaannya  dan  untuk  pendapatan  BLUD  Puskesmas  dari  tahun  2022  s.d  2023 mengalami  peningkatan  sebanyak  4,9%.  Dari  aspek  sarana,  prasarana  dan  alat kesehatan  di  Puskesmas  Kaduhejo  Kabupaten  Pandeglang  sudah  memenuhi  standar Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  43  Tahun  2019  Tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bab. III tentang Persyaratan. Untuk peralatan kesehatan nilai ASPAK nya sudah diatas 60%. Untuk peralatan dan BMHP Program yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah terpenuhi  dari alokasi APBN, Bantuan dari Non Governmental Organization (NGO) Global Fund, DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten  Pandeglang,  Dana  APBD  II  Kabupaten  Pandeglang  dan  Dana  BLUD Puskesmas Kaduhejo.
2. Proses
Dari  aspek  perencanaan  di  Puskesmas  Kaduhejo  menunjukan  bahwa  di  Puskesmas Kaduhejo untuk tahapan Perencanaan sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor:  44  Tahun  2016  Tentang  Manajemen  Pusat  Kesehatan  Masyarakat
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
tetapi  masih  ada  kegiatan  khususnya  kuantitas  kegiatan  yang  kurang  contohnya program  TBC  merencanakan  investigasi  kontak  hanya  10  Kepala  Keluarga  padahal target penemuan kasus TBC positifnya pada tahun 2023 sebanyak 106 kasus sedangkan yang  ditemukan  sebanyak  72  kasus  dan  skrining  PTM  pada  usia  produktif  hanya direncanakan  120  kali    dengan  sasaran  17.  068.  Dari  aspek  Penggerakan  dan Pelaksanaan di Puskesmas Kaduhejo kurang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor:  44  Tahun  2016  Tentang  Manajemen  Pusat  Kesehatan  Masyarakat dimana  ada  beberapa  program  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  siklus manajemen  seperti  lokakaryamini  bulanan  dan  lokakarya  mini  tribulanan,  serta  ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai RPK contohnya kelas ibu hamil yang dilaksanakan  1  tahun  1  kali  dan  investigasi  kontak  pasien  TBC  tidak  ada  hasil pelaksanaannya orang begitu juga tidak ada kegiatan sweeping untuk siswa yang tidak hadir  pada  kegiatan  skining.  Dari  aspek  pengawasan,  pengendalian  dan  penilaian kurang  sesuai  dengan  standar  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  44  Tahun  2016 Tentang  Manajemen  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  meskipun  Dinas  Kesehatan  sudah melakukan  evaluasi  terkait  pencapaian  program-program  SPM  evaluasi  internal Puskesmas  kurang  berjalan  dimana  evaluasi  pada  lokakarya  mini  bulanan  dan lokakarya mini tribulanan tidak rutin dilaksanakan juga evaluasi berkala (PDCA) tidak dilakukan oleh program maupun manajement.
3. Output
Dari aspek output Puskesmas Kaduhejo cukup baik dari pendapatan dan capaian SPM. Berdasarkan Dokumen  Rencana  Bisnis  dan  Anggaran  (RBA) Puskesmas  Kaduhejo Tahun 2020 s.d 2024 setelah dilakukan analisis target kinerja pelayanan UKM dan UKP juga proyeksi pendapatan 5 tahun kedepan seharusnya setelah menerapkan PPK-BLUD pendapatan maupun capaian SPM Puskesmas Kaduhejo harus ada peningkatan, akan tetapi pendapatan BLUD Puskesmas Kaduhejo tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022  mengalami  penurunan  10,63%,  sedangkan  tahun  2023  dibandingkan  dengan tahun 2022 pendapatan BLUD Puskesmas Kaduhejo mengalami kenaikan 4.9%. Untuk capaian  SPM  Puskesmas  Kaduhejo  tahun  2021  dibandingkan  dengan  tahun  2022 mengalami  penurunan  18,15%,  sedangkan  tahun  2023  dibandingkan  dengan  tahun 2022 capaian SPM Puskesmas Kaduhejo mengalami kenaikan 15,38%. Diharapkan pada tahun 2025 dan seterusnya Puskesmas Kaduhejo terus mengalami kenaikan baik dari pendapatan BLUD dan Capaian SPMnya.
4. Hubungan Timbal Balik dengan Lingkungan
Dari  aspek  hubungan  timbal  balik  dengan  lingkungan  dalam  hal  ini  dengan  pasien yang  menggunakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  Puskesmas  Kaduhejo  sudah  baik ditandai dengan jumlah kunjungan pasien yang tinggi dan dari beberapa pasien yang diwawancarai juga mengaku puas dengan pelayanan di Puskesmas Kaduhejo bahkan
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
terdapat pasien yang berasal dari luar Kecamatan Kaduhejo.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa    Efektifitas Perubahan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Puskesmas Kaduhejo belum maksimal.
1. Berdasarkan  dimensi  Input,  Sumberdaya  manusia  yang  mendukung  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  cukup  baik  dikarenakan  masih  ada  yang  belum  terpenuhi yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku dimana Puskesmas seharusnya lebih mengedepankan aspek promotif (Peningkatan kesehatan) dan preventit (pencegahan penyakit) selain upaya kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).  Pada  era  digital  saat  ini  semua  laporan  program  berbasis  aplikasi  tentu saja  ketika  tenaga  sistem  informasi  dan  Data  Operator  tidak  ada/  tidak  mencukupi tentu  saja  akan  mempengaruhi  hasil  capaian  program.  Anggaran  untuk  Puskesmas Kaduhejo dirasa sudah baik yang berasal dari anggaran BLUD Puskesmas dan APBD II  Kabupaten  Pandeglang.  Untuk  sarana,  prasarana,  alat  kesehatan/BMHP  dan  obat untuk  menunjang  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  sudah  baik  yang  berasal  dari APBN,  Dana  NGO  Global  Fund,  Dana  DAK Non  Fisik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pandeglang, APBD II Kabupaten Pandeglang dan Dana BLUD Puskesmas Kaduhejo.
2. Pada  dimensi  Proses  untuk  perencanaan  cukup  baik  sudah  sesuai  dengan  tahapan manajemen  Puskesmas  meskipun  masuh  ada  beberapa  kegiatan  yang  belum terakomodir  dalam  kuantitas.  Penggerakan  dan  pelaksanaan  serta  pengawasan, pengendalian  dan  penilaian  kurang  baik  dan  perlu  diperbaiki  lagi  dengan memperhatikan  kebutuhan  program  khususnya  program-program  SPM  dan  harus dilaksanakan sesuai dengan siklus manajemen Puskesmas dan RPK Puskesmas, juga perlu pengawasan internal dan eksternal yang kontinyu.
3. Untuk  dimensi  Output  cukup  baik,  meskipun  pada  tahun  2022  ada  penurunan pendapatan  maupun  capaian  SPM  tapi  pada  tahun  2023  ada  kenaikan  baik pendapatan BLUD maupun capaian SPM.
4. Untuk dimensi hubungan timbal balik dengan lingkungan dalam hal ini pasien yang berobat  di  Puskesmas  sudah  baik  ditandai  dengan  jumlah  kunjungan  yang  tinggi, kepuasan  pasien  yang  berobat  di  Puskesmas  Kaduhejo  dan  terdapat  pasien-pasien yang berasal dari kecamatan lain.

## REFERENSI
Ardiansyah, Ari. 2023. “Analisis Kinerja Keuangan Setelah Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).” OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 3(3):190–204. doi: 10.55606/optimal.v3i3.1819.
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Fahmi, Iirham. 2017. Analisis Laporan Keuangan . Bandung: CV. Alfabeta.
Fajri, Ahmad. 2017. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatera.” E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah 5(1):29–35. doi: 10.22437/pdpd.v5i1.18264.
Fatoni, Samsul. 2022. “Semua Puskesmas Di Pandeglang Wajib Jadi BLUD, Karena Akan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat.” Poskota.Co.Id . Retrieved November 14, 2023 (https://poskota.co.id/2022/10/27/semua-puskesmas-di-pandeglang-wajib- jadi-blud-karena-akan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat?halaman=2).
Fitra, Halkadri, Febri Mukhlis, and Sintia Rama Dani. 2020. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dharmasraya.” Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi 10(1):25–39. doi: 10.24036/011084400.
Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah) . Jakarta: Salemba Empat.
Hamid, A. A. 2018. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat.” Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi) 1(4):38–51. doi:
10.32493/skt.v1i4.1378.
Hasibuan, Malayu. S. P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hasthoro, Handoko A., and Sunardi. 2016. “Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 19(1):53–68. doi: 10.24914/jeb.v19i1.480.
Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition . Jakarta: Grasindo.
Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Indiany, Debby Firoeza, Dien Noviany Rahmatika, and Jaka Waskito. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD Pada RSUD Kardinah.” Multiplier 1(1):43–56.
Ivancevich, John M., Robert Konopaske, and Michael T. Matteson. 2016. Perilaku Dan Manajemen Organisasi . Jakarta: Erlangga.
Kepmenkes. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan . Indonesia.
Keumala, Cut Muftia, Maryana, Dasmi Husin, M. Lutfi Al Fahmi, Shalawati, Shasqia Ulfa Tamara, and Intan Zahara. 2023. “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
(PPK-BLUD) Pada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.” Jurnal Bina Akuntansi 10(2):580–600. doi: 10.52859/jba.v10i2.455.
Komariah, Aan, and Djama’an Satori. 2014. Metedologi Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Maulia, Hafizhah, Reno Renaldi, Sri Wardani, M. Ded. Widodo, and Welly Sando. 2022. “Analisis Hambatan Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bengkalis.” ORKES-Jurnal Olahraga Dan Kesehatan 1(2):76–87. doi: 10.56466/orkes/Vol1.Iss2.8. Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Kosda Karya.
Peraturan Menteri Kesehatan. 2019. Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan . Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP). 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum . Indonesia.
Peraturan Pemerintah RI. 2005. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum . Indonesia. Permendagri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah . Indonesia. Permendagri. 2018a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah . Indonesia.
Permendagri. 2018b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah . Indonesia.
Permenkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Indonesia.
Siagian, Sondang P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Slamet, Andy, and Bambang Supeno. 2022. “Analisis Kepatuhan Pengelolaan
Keuangan BLUD Dan Tingkat Kemandirian RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2015-2019.” Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4(6):2622– 2205. doi: 10.32670/fairvalue.v4i6.1105.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif . Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta.
Sulistyowati, Hernita, and Suci Nasehati Sunaningsih. 2023. “Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi BLUD (Studi Kasus Di Puskesmas Magelang Selatan).” Jurnal Bina Akuntansi 10(1):110–31.
Sunaningsih, Suci Nasehati, and Abdul Rohman. 2014. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011 Dan 2012).”
Copyright © 2024, Dian Handayani, Agus Lukman Hakim , Jumanah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 133-151 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Diponegoro Journal of Accounting 3(2).
Uha, Ismail Nawawi. 2017. Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja . Jakarta: Prenadamedia Group.
Undang-undang. 2004. Perbendaharaan Negara . Indonesia.
Yusuf, Choirul Fuad. 2008. Efektifitas Pokjawas Dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam . Jakarta: Cena Citasatria.
Zudi, Mat, Antono Suryoputro, and Septo Pawelas Arso. 2021. “Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak.” Jurnal Kesehatan Masyarakat 8(2):165–79.