## EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Mhya.hasan98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  peran  bawaslu  dalam melakukan  pengawasan  pada  pemilihan  umum  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan nomor  7  tahun  2017.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  teknik pengumpulan  data  lebih  banyak  terdapat  pada  observasi,  wawancara  mendalam  dan dokumentasi.  Jenis  Penelitian  ini  tergolong  empiris  atau  lapangan  dengan  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  adapun  sumber  data  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Bawaslu sebagai  badan  pemutus  merupakan  lembaga  setengah  peradilan,  dan  berperan  penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya  Bawaslu  Pasangkayu  yang  telah  melaksanakan  tugasnya  untuk  menjaga  dan mengawasi  proses  pemilihan  umum  di  daerah  Pasangkayu,  Namun,  Penguat  kewenangan baru  ini  harus  diperkuat  dengan  kemampuan  pengusutan  dan  pengkajian  perkara  oleh Bawaslu  dan  akses  pada  lembaga  lain  yang  mampu  menelusuri  pelanggaran  pemilu,  tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  Bawaslu  itu  sendiri. Bawaslu Pasangkayu  selama  ini  telah  melaksanakan  tugas  serta  kewenangannya  sebagai Penyelenggara  Pemilu  yang  berintegritas,  Profesional  dan  akuntabel  di  buktikan  dengan terdapatnya  beberapa  pelanggaran  yang  di  proses  melalui  Sentra  Gakkumdu  Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.
Kata Kunci : Bawaslu; Pemilu; Legislatif

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  understand  the  role  of  Bawaslu  in  supervising  the general  election  in  accordance  with  statutory  regulations  number  7  of  2017.  The  type  of research  used  is  qualitative  research,  data  collection  techniques  are  mostly  found  in observation,  in-depth  interviews  and  documentation.  This  type  of  research  is  classified  as empirical  or  field  research.  The  research  approach  used  is  a  juridical  approach,  while  the data sources of this study are primary and secondary data sources. The results showed that Bawaslu as a decision body is a semi-judicial institution, and plays an important role in the general  election  for  supervision,  orderliness  of  the  general  election  process,  as  well  as Bawaslu  Pasangkayu  which  has  carried  out  its  duties  to  guard  and  supervise  the  general election process in the Pasangkayu area, however, strengthening the authority This new need to  be  strengthened  by  the  ability  of  Bawaslu  to  investigate  and  study  cases  and  access  to other institutions capable of tracing election violations, it does not rule out the possibility of a  successful  assignment  from  Bawaslu  members,  there  must  be  negligence  and  violations committed  by  Bawaslu  members  themselves.  During  this  time,  Bawaslu  Pasangkayu  has carried out its duties and authorities as an election organizer with integrity, professional and accountable as evidenced by the presence of several violations that were processed through the Gakkumdu Bawaslu Center of Pasangkayu Regency.
Keywords: Bawaslu; Pemilu; Legislative

## Pendahuluan
Pemilu  merupakan  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan pemerintahan  Negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945,  sesuai  Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi,  "Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam  kriteria  pemilu  demokratis,  yaitu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Selanjutnya,  Undang  -  Undang  Pemilu  menambah  dua  kriteria  lagi,  yakni  transparan  dan akuntabel.  Pemilihan  umum  telah  menjadi  fenomena  global  dan  telah  dipraktikkan,  baik  di negara  yang  telah  maju  demokrasinya  maupun  negara  yang  masih  dalam  proses  transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju,  masih  menunjukkan  bahwa  pemilu  tidak  bisa  lepas  dari  berbagai  pelanggaran  dan kecurangan (electoral malpractices). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting  karena  napas  yang  menjiwai  pemilu  adalah  politik,  yang  memiliki  sifat  dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan".
Pemilihan  umum  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Republik  Indonesia berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Salah  satu  fungsi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  adalah  melakukan pengawasan  tahapan  dan  pencegahan    pelanggaran  pemilu.  Terdapat  fungsi  Bawaslu  yang strategis  dan  signifikan,  yakni  bagaimana  menghindari  potensi    pelanggaran  pemilu  muncul dengan menjalankan  strategi  pencegahan yang  optimal. Bawaslu  juga diharapkan mampu melakukan  penindakan  tegas,  efektif,  dan  menjadi  hakim  pemilu  yang  adil.  Secara  historis, kelahiran  Bawaslu  diharapkan  dapat  mendorong  dan  memperkuat  pengawasan  masyarakat dengan  memberikan  penguatan  berupa  regulasi,  kewenangan,  sumber  daya    manusia, anggaran,  serta  sarana    dan    prasarana.  Agar    berperan    efektif,    setiap  laporan  pengawasan dapat  lebih  tajam  dan  menjadi  fakta  hukum  yang  dapat  ditindaklanjuti  sesuai  mekanisme regulasi  yang  ada  serta  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  upaya  mengurangi  potensi pelanggaran sehingga tujuan  keadilan  pemilu dapat tercapai.
Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019  lalu  merupakan  Pemilu  pertama  kali  dilaksanakan  di  Indonesia,  dimana  Pemilihan Anggota  Dewan  perwakilan  Rakyat  (DPR),  dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari yang sama. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.
Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota  (Bawaslu  Kabupaten/Kota) penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2019  dalam  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh tahapan  dalam  wilayah  kabupaten/kota.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  seluruh tahapan  dilaksanakan  sesuai  tatacara,  Prosedur  dan  mekanisme  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  7  tahun  2017  serta  regulasi  lain  yang  mengatur  tentang Pemilu.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. 2 Terkait dengan penelitian
1 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum,Reality Punlisher, Surabaya, h. 651.
2 Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Cet.2  Jakarta.  PT  Raja Grafindo Persada,2004) h.25
yang  akan  diteliti  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Lapangan  atau (field research), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang  ingin  diteliti,  yaitu  dari  pandangan  masyarakat,  dan  pihak  pengembangan  maupun informasi  yang  lain  terhadap  perlindungan  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan data-data terkait dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dimana  penelitian  deskritif  adalah  proses  yang menghasilkan  data  deskriptif  yang  memberikan  data  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari orang-orang  atau  perilaku  yang  diamati  dan  menggambarkan  secara  tepat  suatu  individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain didalam masyarakat. 3
Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  atau pendekatan  Undang-undang  (statute  approach)  dilakukan  dengan  mengkaji  undang-undang karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum, seperti bahan hukum tertulis, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.
Pendekatan  sosiologis  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya atau  keadaan  nyata  yang    terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah 4 Sumber  Data primer  adalah  data  yang  didapat  dari  sumber  utama  baik  dari  individu  atau  perseorangan seperti hasil wawancara atau tanya jawab langsung dari responden yang bisa dilakukan oleh peneliti  dengan  memakai  pedoman  wawancara  yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya  yang tidak  menyimpang  dari  permasalahan.  Sumber  Data  sekunder  adalah  data  bersifat  normatif sekaligus sebagai sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat.Data sekunder dalam penelitian  ini  yaitu  data  yang  langsung  di  kumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  penunjang  dari sumber  pertama.Literatur-literatur  ilmiah  jurnal  dan  artikel-artikel  yang  dibuat  dalam berbagai  media  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  untuk  digunakan  sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembahasan Pertama
Menggali  dan  menelusuri  peran  serta  Bawaslu  Kabupaten  pasangkayu,  dalam  pemilu Tahun  2019  merupakan  salah  satu  langka  nyata  yang  mesti  dilakukan  dalam  upaya memperkenalkan  Bawaslu  Kabupaten  Pasangkayu  kepada  masyarakat  luas,  Prinsip-prinsip pemilu  demokratis  adalah  adanya  universalitas,  kesetaraan,  kebebasan,  kerahasiaan, transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu atau yang kita kenal dengan luber jurdil. upaya peningkatan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia  adalah  dengan  melakukan  reformasi  sistem ketatanegaraan,  partai  politik,  dan  pemilu  serta  lembaga  penyelenggara  pemilu.  Seperti halnya  pendapat  “Ardi  Trisandi  S.Pd.I  selaku  Ketua  Bawaslu  Pasangkayu,  dalam wawancaranya  bahwa  Peran  Bawaslu  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019,  sangat  berperan penting  dikarenakan  selain menjadi  pengawas  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019,  bawaslu juga  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu.  Dan  bawaslu pasangkayu  juga  melaksanakan  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu,  serta  mencegah praktek polotik uang, dan netralisis semua pihak dalam kegiatan kampanye. Kampanye yang biasa  dilakukan  oleh  calon  anggota  legislatif  juga  biasa  terdapat  anggota  Aparatur  Sipil Negara yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah untuk melakukan atau menonjolkan dirinya untuk mendukung pilihannya.  Ketua bawaslu juga mengatakan bahwa kurangnya partisipasi
3 Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Perss, 1981), h. 296
4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15
dari  masyarakat  itu  sendiri,  dikarenakan  masyarakat  seakan-akan  mengambil  keuntungan pada  calon  anggota  legislatif.  Walaupun  Bawaslu  telah  melakukan  Sosialisasi  terhadap masyarakat  dan  menjelaskan  apa-apa  saja  yang  tidak  boleh  dan  harus  dilakukan  oleh masyarakat  seperti  mengambil  uang  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Money  Pilotik  yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, tetapi masyarakat tetap melakukannya untuk sebagai bahan mata pencaharian”. 5
Serta  pendapat  oleh  bapak  “Syamsuddin  S.H  selaku  Koordinator  Divisi  Hukum Penindakan  Pelanggaran  dan  Penyelesaian  Sengketa  (HP3S)  dalam  wawancaranya  bahwa, Bawalu  sangat  berperan  penting  karena  tanpa  adalah  pengawasan  dalam  pemilihan  umum maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota legislatif  dan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  akan  mengakibatkan  timbulnya  kecurangan  yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Dalam pemilihan umum Bawaslu juga berkerja sama dengan anggotan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Bawaslu juga berharap kerja sama kepada masyarakat untuk menjadikan pemilihan umum menjadi politik jujur. Hal yang dilakukan  oleh  Bawaslu  untuk  mencapai  pemilihan  yang  baik  yakni  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  larangan  pada  saat  melakukan  pemilihan  umum. Masyarakatpun  menjadi  salah  satu  peran  penting  dalam  pemilihan  calon  anggota  legislatif yang  baik,  jujur  dan  amanah” 6 .  Dan  ibu  Nurliana  S.Pd.i  selaku  anggota  Bawaslu  dalam wawancaranya  bahwa,  “peran  bawaslu  sangat  penting  untuk  dalam  proses  pelaksanaan pemilihan umum, dan adanya bantuan masyarakat, Bawaslu pasangkayu selama berdiri telah menangani  18  kasus,  adapun  kasus  yang  selama  ini  didapatkan  oleh  Bawaslu  yang  paling banyak yakni kasus Money Politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, dalam kasus ini seakan-akan membeli hak suara masyarakat untuk memilih calon legislatif tersebut”. 7 Disamping itu adapula beberapa pendapat dari masyarakat yakni saudara “Dedi dalam hal ini selalu tokoh masyarakat sekaligus menjadi saksi dalam pemilihan umum 2019 calon anggota  legislatif,  mengatakan  dalam  wawancaranya,  bahwa  peran  bawaslu  sangat  penting karena  untuk  mendapatkan  pemilihan  umum  yang  lancar  dan  baik  butuh  pengawasan  oleh yang  berwenang  seperti  halnya  Bawaslu,  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pemilihan umum calon angota legislatif dalam hal ini bawaslu masih kurang efektif dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh anggota bawaslu pada saat melakukan tugasnya. Seperti halnya pada saat penghitungan suara anggota bawaslu ada yang asik bercerita tanpa melihat kondisi pada saat penghitungan suara berlangsung dan adapun anggota bawaslu  yang lebih memilih duduk  diam  sambil  memegang  handphone”.  dan  ibu  Annisa  dalam  hal  ini  selaku  calon anggota  legislatif,  mengatakan  dalam  wawancaranya  bahwa,  “peran  bawaslu  adalah  untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, agar pemilihan berjalan dengan baik dan adil, peran bawaslu sangat penting untuk mencapai pemimpin yang adil dan baik, jujur. Dan  tidak  ada  lagi  kesalahan  dalam  penghitungan  suara,  itulah  yang  menjadi  salah  satu kurang  efektifnya  kinerja  bawaslu,  dikarenakan  anggota  masih  banyak  yang  lalai  dalam melaksanakan tugasnya ”.

## Pembahasan Kedua
1. Faktor Pendukung
Yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pelaksaan  peran  pemilu  yakni  terciptanya situasi dan kondisi yang menyemangati kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, baik dari  sisi  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  KPU  maupun  dari  sisi  pengawasan  pemilu  yang dilakukan  oleh  Bawaslu/Panwaslu.  Terbangunnya  situasi  dan  kondisi  yang  saling
5 Wawancara oleh bapak Ardi Trisandi S.Pd.i (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020 Pukul 09:30)
6 Wawancara oleh bapak Syamsuddin S.H (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020, Pukul 10:27)
7 Wawancara oleh ibu Nurliana S.Pd.i (Kantor Bawaslu, Tanggal 17-February-2020,Pukul 10:52)
menghormati  dan  menghargai  diantara  KPU  dan  Panwaslu  dan  Bawaslu,  dan  Panwaslu mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU.

## 2. Faktor Penghambat
Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  peran  bawaslu  yakni  kurangnya kesadaran  oleh  masyarakat  adanya  tindakan  yang  telah  mereka  lakukan  dan  yang  menjadi kendala bawaslu untuk melakukan perannya yakni kurangnya alat untuk menjangkau tempat yang akan dituju misalnya desa kampung baru pammanua, disinilah desa yang sulit untuk di jangkau oleh bawaslu dikarenakan harus menyebrangi sungai yang dalam dan salah satu alat transportasi untuk menyebrangi sungai tersebut adalah sebuah perahu yang berukurang yang kecil, jikalau hujan turun maka tidak ada seorangpun yang bisa melewatinya, selain itu tidak ada  lagi  faktor  mengahambat  tugas  dan  wewenang  Bawaslu  untuk  dilaksanakan.  Tetapi anggota bawaslu tetap melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara pemilihan umum 2019.
Menurut  Analisa  penulis  bahwasanya,  peran  Bawaslu  terhadap  Pemilihan  Umum Tahun 2019 ini sangatlah penting seperti halnya pendapat para Anggota Bawaslu itu sendiri, Pemilihan  tak  akan  berlangsung  baik,  aman  tanpa  ada  seseorang  yang  akan  mengawasinya. Akan tetapi ada beberapa dari mereka yang lalai dari tanggung jawabnya, sehingga membuat kinerja  dan  peran  sebagai  anggota  Bawaslu  itu  menjadi  tidak  efektif,  apatah  lagi  ketika masyarakat yang harusnya menjadi salah satu kunci untuk mensukseskan pemilihan itu sudah sangatlah  kurang,  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  halnya  pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif itu sendri.
Tetapi  kita  kembali  lagi  ke  Bawaslu  yang  suka  lalai  dalam  melaksanakan  tugasnya, seperti halnya pendapat sebelumnya dan pandangan masyarakat bahwa anggota Bawaslu ini tidak sepenuhnya menjaga dan mengawasi pemilihan umum akan tetapi, anggota Bawaslu ini lebih  memilih  duduk  bercerita  dan  asik  memegang  telvon  genggamnya  sambil  memainkan sosmetnya.  Inilah  menjadi  kekurangan  bawaslu  pasangkayu.  Untuk  kasus  hilangnya  poin suara  oleh  salah  satu  calon  anggota  legislatif  dikarekan  pada  saat  penghitungan  suara ditingkat  provinsi  ada  surat  suara  dari  calon  anggota  legislatif  tersebut  hilang,  inilah  salah satu  merupakan  tidak  keefektifan  seorang  anggota  bawaslu  dalam  melakukan  tugasnya sebagai badan pengawas pemilihan umum.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan, Sejak lahirnya  lembaga  Bawaslu  hingga  sekarang,  eksistensi  lembaga  pengawasan  pemilu  banyak mengalami  perubahan  menuju  penggiatan  Bawaslu  baik  dari  kelembagaan  maupun  dari kewenangannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017,  Bawaslu sebagai  badan  pemutus  yang  sejak  lama  diminta  dan  bisa  dikatakan  bahwa  bawaslu marupakan  lembaga  setengah  peradilan,  dan  berperan  penting  terhadap  pemilihan  umum untuk  pengawasan,  ketertiban  proses  pemilihan  umum,  begitupun  dengan  halnya  Bawaslu Pasangkayu  yang  telah  melaksanakan  tugasnya  untuk  menjaga  dan  mengawasi  proses pemilihan  umum  didaerah  Kabupaten  Pasangkayu,  Namun,  Penguat  kewenangan  baru  ini harus  diperkuat  dengan  kemampuan  pengusutan  dan  pengkajian  perkara  oleh  Bawaslu  dan akses  pada  lembaga  lain  yang  mampu  menelusuri  pelanggaran  pemilu,  tidak  menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  Bawaslu  itu  sendiri. Bawaslu  Pasangkayu selama  ini  telah  melaksanakan  tugas  serta  kewenangannya  sebagai  Penyelenggara  Pemilu yang  berintegritas,  Profesional  dan  akuntabel  di  buktikan  dengan  terdapatnya  beberapa pelanggaran  yang  di  proses  melalui  Sentra  Gakkumdu  Bawaslu  Kabupaten  Pasangkayu.  Ini membuktikan  bahwa  Bawaslu  Kabupaten  Pasangkayu  sangat  serius  dalam  mengawasi, menindak serta memutuskan bila mana terdapat pelanggaran baik administrasi maupun kode etik dan tak lain adalah menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Pengawas Pemilihan
Umum. Untuk mendapat hal tersebut anggota bawaslu mempunyai kendala atau faktor yang menjadi  hambatan  untuk  mencapai  peran  yang  maksimal  dipandangan  masyarakat,  seperti halnya  pada  saat  dalam  proses  akan  pelaksanaan  pemilihan  umum  terdapat  desa  yang  sulit untuk dijangkau dan untuk sampai di tempat tujuan harus menggunakan transportasi perahu yang seketika air sungai deras dan sulit untuk diseberangi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ahmad. Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilihan Umum. Tesis, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2019
Amiruddin,  Dan  Asikin  Zainal  H.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada
Arikunto Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Alfabet. Asshiddiqie, Jimly. 2018. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar. Jakarta Timur: Sinar grafika C.Djisman Samosir. 2018. Hukum Acara Pidana 1. Bandung. Nuansa Aulia Departemen Pendidikan Nasional.2012. Kamus Besar Basaha
Indonesia. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama
Marwan M, dan P Jimmy. 2009. Kamus Hukum . Surabaya: Reality Publisher Mulyana Dedi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Moleong J Lexy. 2006. Metodologi Penelotian Kualitatif. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya Nurhanisah Yuni. 2019. Lembaga Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT. Remaja Siswati Sri. 2017. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers Surachman RM dan Marinka Jan S. 2015. Peran Jaksa dalam Peradilan Pidana di kawasan asia pasifik. Jakarta: Sinar Grafika
Soekarto Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Perss

## Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## Jurnal
Nurhanisah Yuni. 2019. Tiga Lembaga Penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara pemilu.
Nurhayati  yati.  2019. Penegakan  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu. Jurnal  KPU Kota Kediri.
Saleh,  Karim  H.A.  2002. Otonomi  daerah  DPRD  Sejajar  Kepala  daerah  kenapa  kepala daerah  DPRD  Menolak  Laporan  Pertanggung  Jawaban  Kepala  Daerah. Makassar: Lephas

## Internet
http://smartlegal.id/smarticle/2019/03/06/sengketa-dala-proses-pemilu-yang-harus-anda ketahui . 23 Desember 2019, Pukul 18.00 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm . 23 Desember 2019, Pukul 12.00
http://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-22e-ayat-1-2-3-4-5-6-dan-penjelasannya.htm . 11 Januari 2020, Pukul 18.00