Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1992

## PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA ORDE BARU, REFORMASI DAN PASCA REFORMASI

## Syafruddin Syam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara syafruddinsyam@uinsu.ac.id
Syahrul
Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
syahrul@iaidu-asahan.ac.id
Siti Ameliyah
Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan sitiameliyah@iaidu-asahan.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kondisi  pembangunan  politik  hukum  Islam  di  Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi temasuk juga mengenai sejarah pertumbuhan dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Hubungan  antara  Islam  dan  pemerintah  juga  mengalami pasang  surut  selama  kepemimpinan  Indonesia.  Ada  masa  ketika  Islam  memainkan  peran  penting  dalam proses  pengambilan  keputusan,  meski  seringkali  negara  mengambil  alih  dan  mendominasi  peran  politik Islam. Pendekatan penelitian yang pilih pada penelitian ini adalah model deskriptif  kualitatif, sedangkan jenis  penelitiannya  adalah  studi  kepustakaan,  di  mana  kegiatannya  dilakukan  dengan  menghimpun  data yang bersifat kepustakaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi  politik  pemerintah  kepada  umat  Islam  yang  jumlahnya  mayoritas—baik  pada  masa  orde  baru maupun  masa  reformasi  dan  setelahnya—hukum  Islam  digunakan  untuk  memperlancar  pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, terbitnya kebijakan-kebijakan yang populis bagi umat Islam terjadi akibat baiknya  hubungan  antara  agama  dan  negara.  Hal  itu  terlihat  dengan  lahirnya  sejumlah  produk  hukum nasional  yang  mengakomodasi  kebutuhan  umat  Islam  seperti  UU  Perkawinan,  UU  Peradilan  Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat.
Kata Kunci: politik hukum Islam, akomodasi politik pemerintah, produk hukum.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  condition  of  the  political  development  of  Islamic  law  in Indonesia  during  the  New  Order  era,  the  reform  period  and  after  the  reform  including  the  history  of  the growth  and  development  of  Islamic  law  in  Indonesia.  Relations  between  Islam  and  the  government  also experienced  ups  and  downs  during  Indonesia's  leadership.  There  were  times  when  Islam  played  an important  role  in  the  decision-making  process,  although  often  the  state  took  over  and  dominated  the political  role  of  Islam.  The  research  approach  chosen  in  this  research  is  a  qualitative  descriptive  model, while the type of research is a literature study, in which the activities are carried out by collecting data that is of a literary nature and is related to the title of this research. The results of the research show that the government's political accommodation to the majority of Muslims—both during the New Order era and the reform period and after—Islamic law was used to facilitate the implementation of government policies. In addition,  the  issuance  of  populist  policies  for  Muslims  has  occurred  as  a  result  of  the  good  relationship between religion and the state. This can be seen from the birth of a number of national legal products that accommodate the needs of Muslims such as the Marriage Law, the Religious Courts Law, the Compilation of Islamic Law, the Hajj Implementation Law, and the Zakat Law.
Keywords: Islamic legal politics, government political accommodation, legal products.

## 1

## PENDAHULUAN
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang pedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran  dan  keyakinan  Islam  yang  eksis  dalam  kehidupan  nasional  serta  merupakan  bahan  dalam pembinaan dan pengembangannya. 1 Hal ini yang oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis dikatakan bahwa perjuangan  untuk  mewujudkan  hukum  Islam  menjadi  fokus  dan  perhatian  segenap  umat  Islam. 2 Demi melaksanakan tuntunan ajaran agama secara kaffah, umat Islam akan terus berusaha untuk memperjuangkan  supaya  nilai-nilai  ajaran  Islam  dapat  dimasukkan  ke  dalam  hukum  positif Indonesia. Perjuangan itu tentunya penuh dengan berbagai dinamika. Dan dinamika politik hukum Islam  dalam  perjalanan  sejarah  di  Indonesia  menghadapi  situasi  pasang  surut  yang  banyak bergantung pada keselarasan hubungan antara Islam dan negara. 3
Singgungan  antara  politik  dan  hukum  Islam  sebenarnya  telah  muncul  sejak  pada  masa awal  Islam.  Sebagaimana    dinyatakan  Abd.  Shomad,  perkembangan  hukum  Islam  sangat  erat kaitannya dengan persoalan politik, karena masalah yang yang muncul dalam Islam pertama kali memang bekisar pada permasalahan politik yaitu  masalah suksesi kepemimpinan dan dosa besar yang  kemudian  melebar  ke  dalam  masalah  teologi  dan  hukum. 4 Masuknya  hukum  Islam  ke Indonesia  berbarengan  dengan  datangnya  orang  Islam  ke  bumi  nusantara. 5 Secara  umumnya, orang Indonesia menerima Islam karena meyakini bahwa Islam akan memenuhi kebutuhan materi dan  alamiah  mereka. 6 Dengan  masuknya  Islam  ke  nusantara  maka  berdirilah  kesultanan- kesultanan  Islam.  Setelah  itu,  lahirlah  badan  peradilan  yang  berlandaskan  hukum  Islam  yang beberapa  di  antaranya  mendapatkan  bentuk  ketatanegaraan  pada  zaman  kerajaan-kerajaan  Islam tersebut. 7 Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  hubungan  antara  Islam  dan  pemerintah  mengalami pasang surut, pada banyak keadaan Islam berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, meskipun  sering  juga  negara  berperan  penting  dan  menutup  peran  politik  Islam. Hal  tersebut  di atas  yang  memikat  penulis  untuk  membahasnya  dalam  penelitian  ini,  yaitu  bagaimana
1 Sofyan,  “Prospek  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional”,  tulisan  dalam Majalah An-Nida’, yaitu Majalah  Ilmu Pengetahuan Agama  Islam  yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN  Sultan  Syarif  Kasim  Pekanbaru.  Diakses  dari  https://www.researchgate.net/publication/358284331 tanggal 25 Desember 2022.
2 Nur  Ahmad  Fadhil  Lubis,  “Aktualisasi  Hukum  Islam:  Beberapa  Catatan  Pendahuluan”,  dalam Akhmad Mujahidin, Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual (Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau, 2008), h. x.
3 Lihat: Leli Salman Al-Farisi, “Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler”, Volume 11, Noomor 2, Jurnal Aspirasi (Agustus 2021), h. 20.
4 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Islam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3-4.
5 Ibid.
6 Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 357.
7 Shomad, Hukum Islam, h. 4.
pembangunan politik hukum Islam yang terjadi Indonesia terutama pada masa orde baru dan masa reformasi dan pasca reformasi?
Ada  banyak  penelitian  terdahulu  mengenai  politik  hukum  Islam  di  Indonesia  walaupun belum  penulis  temukan  satu  judul  penelitian  yang  menjelaskan  mengenai  pembangunan  politik Islam  di  Indonesia  pada  masa  orde  baru,  reformasi  dan  pasca  reformasi.  Beberapa  penelitian terkait  yang  penulis temukan  antara lain  seperti  penelitian  Syaifullahil  Maslul  dan  Achmad  Arif yang  berjudul  “Hukum  Islam  dan  Politik  Hukumnya  dalam  Hukum  Nasional”  menyimpulkan bahwa  hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  tiga  sumber  hukum  mainstream  yang  membangun hukum nasional, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Dasar positivisasi dari hukum Islam adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila telah memberikan ruang hukum Islam untuk dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Penelitian ini  juga  menjelaskan  bahwa  politik  hukum  Islam  di  masa  mendatang  haruslah  diorientasikan kepada  dua  hal, pertama membina  kelompok  yang  secara  sadar  mau  memperjuangkan  hukum Islam. Kedua , politik hukum Islam harus diprioritaskan untuk membangun dan memperjuangkan hukum  Islam  termasuk  juga  pembaharuan  hukum  Islam (tajdid) dalam  konteks  keindonesiaan pada masa mendatang. 8
Kemudian  ada  penelitian  Muhsin  Aseri  yang  berjudul  “Politik  Hukum  Islam  Di Indonesia”.  Temuan  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  konfigurasi  politik  biasanya  akan berpengaruh  kepada  sifat    dan  karakter  produk  hukum  Islam  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  di Indonesia,  politik  hukum  sangat  berpengaruh  terhadap  kedudukan  dan  fungsi  hukum  Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia juga merupakan refleksi kajian politik hukum Islam. 9
Kemudian  ada  juga  penelitian  Ahmad  Suganda  yang  berjudul  “Implementasi  Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia (The Implementation of Islamic Law and Its Influence on Indonesian Legal Politics ). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam mempunyai  peluang  besar  untuk  dapat  diimplementasikan  terhadap  politik  hukum  di  Indonesia secara  gradual,  sehingga  terpolarisasi  dalam  pembentukan  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. 10
Ketiga  penelitian  terdahulu  tersebut  tidak  secara  rinci  menjelaskan  mengenai pembangunan  politik  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  Syaifullahil  Maslul  dan  Achmad  Arif misalnya  hanya  menjelaskan  dasar  hukum  positivisasi  hukum  Islam  dan  politik  hukum  Islam dalam ius  constituendum yang  memaparkan  berbagai  teori  dalam  penerapan  hukum  Islam  di
8 Syaifullahil  Maslul  &  Achmad  Arif,  “Hukum  Islam  dan  Politik  Hukumnya  dalam  Hukum Nasional”, Volume 3, Nomor 1, Al-BayyinaH: Jurnal Islamic Law (Tahun 2019).
9 Muhsin Aseri, “Politik Hukum Islam di Indonesia”, Volume 9, Nomor 17, Al Qalam (2016).
10 Ahmad  Suganda,  “Implementasi  Hukum  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Politik  Hukum Indonesia (The Implementation of Islamic Law and Its Influence on Indonesian Legal Politics ), Volume 29, Nomor 02, Jurnal at-Tadbir (Juli 2019).
Indonesia.  Penelitian  Muhsin  Aseri  juga  tidak  memaparkan  apa  yang  akan  dijelaskan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  Aseri  hanya  memaparkan  konseptualisasi  politik  hukum  Islam  di Indonesia  meliputi  tiga  konsep  yaitu  hukum  Islam,  konfigurasi  politik,  dan  karakter  produk hukum.  Sisanya  Asei  lebih  fokus  pada  uraia  mengenai  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  di Indonesia  sebagaimana  juga  penelitian  Syaifullahil  Maslul  dan  Achmad  Arif  di  atas.  Kemudian penelitian  Ahmad  Suganda  juga  lebih  fokus  pada  uraian  mengenai  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia  namun  tidak  secara  rinci  menjelaskan  polarisasi  pembangunan  hukum  Islam  di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  akan  sangat  berbeda  dengan  beberapa  penelitian di atas. Pertama , penelitian ini hanya akan fokus pada masalah pembangunan politik hukum Islam di  Indonesia. Kedua, scope  kajian  hanya  dibatasi  pada  masa  orde  baru  dan  masa  reformasi  dan setelah  reformasi  saja.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  sejarah pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  dan  kondisi  pembangunan  politik hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi.

## STUDI LITERATUR
Istilah  politik  hukum  di  dalam  bahasa  Belanda  diterjemahkan  dari  istilah rechtpolitiek yang  mulai  populer  pada  awal  abad  20  setelah  kebangkitan  kaum  liberal  dalam  usahanya mereformasi  tatanan  hukum  liberal. 11 Menurut  Moh.  Mahfud  MD,  makna  politik  hukum  bisa bermacam-macam. Namun karena banyaknya kesamaan substansif antara beberapa definisi yang ada,  maka  ia  berpendapat  bahwa  politik  hukum  adalah legal  policy yang  akan  dibuat  atau  telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara nasional, meliputi pertama, pembangunan hukum yang  intinya  adalah  memperbaharui  materi  hukum  sesuai  kebutuhan, kedua ,  pelaksanaan ketentuan  yang  ada,  termasuk  penguatan  tanggung  jawab  lembaga  dan  pengembangan  lembaga penegak hukum. 12
Politik  hukum  adalah “policy  behind  the  legal  policy”, demikian  Bagir  Manan mendefinisikan  istilah  politik  hukum . Menurutnya  sifat  politik  hukum  terbagi  dua,  yaitu  politik hukum yang bersifat tetap dan politik hukum yang bersifat sementara. 13 Ia juga membagi dua jenis politik hukum kepada dua jenis, yaitu: 1) politik hukum pembentukan hukum  yang  meliputi tata cara,  prosedur  maupun  penentuan  isi  dari  suatu  produk  hukum  yang  hendak  dibuat,  2)  politik
11 Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, Volume 10, Nomor 1, Jurnal Cakrawala Hukum (Juni 2019), h. 79.
12 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.-6, 2018), h. 17.
13 Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, h. 81.
hukum penegakan hukum, yang meliputi kebijakan di bidang pengadilan, tata cara penyelesaian di luar proses pengadilan (negosiasi, arbitrase dan rekonsiliasi) serta kebijakan pelayanan hukum. 14
Politik  hukum  menurut  Mahfud  MD  termasuk  proses  pembuatan  dan  penegakan  hukum yang  dapat  menunjukkan  cara  dan  arah  di  mana  hukum  itu  akan  dibangun  dan  ditegakkan 15 Ahmad  Hafidh  berpendapat  bahwa  politik  hukum  juga  merupakan  produk  dari  dinamika  sosial, politik,  dan  budaya  yang  hidup  dan  berkembang.  Politik  hukum  buka  hanya  sekedar  suatu rumusan  kebijakan  yang  bebas  nilai,  akan  tetapi  juga  hasil  dari  sebuah  proses  tarik-menarik kepentingan  antar  kelompok  yang  ada  dalam  suatu  negara,  termasuk  juga  adanya  pengaruh sejarah, filosofi, dan karakteristik kehidupan yang dianut di dalamnya. 16
Di dalam bahasa Arab, istilah politik hukum Islam (al-siyasah al-syar’iyyah) merupakan aplikasi dari “maslahah mursalah” , 17 yaitu mengatur kesejahteraan manusia melalui hukum yang ketentuannya  tidak  termuat  di  dalam  hukum  syara’. 18 Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  dalam perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam:
1. Produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  mujtahid  fikih  yang  didasari  oleh  metodologi  yang mereka ciptakan,
2. Kebijakan  pakar-pakar  politik  dalam  merealisasikan  kemaslahatan  untuk  menghadapi perkembangan  zaman.  Mengutamakan  kemaslahatan  menurut  para  ahli  dapat  diprioritaskan sejauh tidak menyimpang dari batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama. 19
Dari  penelitiannya,  Aseri  menyimpulkan  istilah  politik  hukum  Islam  adalah legal  policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatur  dan  melindungi masyarakat Indonesia dengan dibentuknya undang-undang serta aturan permanen bagi umat Islam melalui legislasi atau bentuk akomodasi politik lain. 20

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang    pilih  adalah  model  deskriptif    kualitatif,  sedangkan  jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan, di mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data
14 Ibid . 15 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, h. 17.
16 Ahmad Hafidh, “Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia”, Volume 3, Nomor 3,
Yustisia (September-Desember 2014), h. 109. 17 Maslahah mursalah adalah metode ijtihad yang sama dengan metode ijtihad yang lain. Maslahah Mursalah  adalah  metode  istinbath  hukum  yang  perkaranya  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Alquran  dan Hadis  Nabi.  Metode  ini  lebih  mengutamakan  pada  aspek  kemaslahatan  secara  langsung.  Lihat: Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  1999),  h.  141.  Mengenai kehujjahan maslahah mursalah baca: Nawawi, Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy (Batu Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 86-89.
18 Aseri, “Politik Hukum Islam di Indonesia”, h. 145-146.
19 Ibid.
20 Ibid.
yang  bersifat  kepustakaan  dan  berkaitan  dengan  judul  penelitian  ini.  Kajian  deskriptif    kualitatif adalah  gabungan  penelitian  deskriptif  dengan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  tersebut menunjukkan hasil data secara apa adanya dan tidak dengan proses manipulasi maupun perlakuan lain.
Studi  kepustakaan  sendiri  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  mengkaji  sejumlah bahan-bahan  pustaka.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data melalui  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur,  buku,  catatan,    dan  laporan-laporan  yang  erat kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  dipecahkan  dalam  penelitian.  Sumber  data  diperoleh  dari berbagai  buku,  jurnal  dan  literatur  serta  bahan  pustaka  yang  juga  diperkaya  dengan  berbagai peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  berita  dari  media  atau  internet  yang  terkait  dengan masalah  penelitian.  Pola  deskriptif-analitis  penulis  pilih  dalam  menganalis  dan  menyimpulkan data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam Indonesia
Suparman  Usman  membagi  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam  ke dalam lima periode, yaitu: 21
a. Periode Pertama, Masa Nabi Muhammad Saw (610-632 M/ 1-10 H). Pada periode ini, segala persoalan yang dihadapi umat Islam diselesaikan langsung oleh Rasulullah Saw, baik melalui wahyu  maupun  melalui  sunnahnya  yang  selalu  berpedoman  pada  bimbingan  wahyu.  Pada periode ini, dalil hukum Islam kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi. 22
b. Periode  Kedua, Masa  Khulafa  al-Rasyidin  (632-662  M/  11-41  H). Pada  periode  ini  setiap permasalahan  yang  dihadapi  oleh  umat  Islam  diputusakan  berdasarkan  Alquran  dan  Sunnah Rasulullah Saw. Mengenai setiap  permasalahan  yang tidak ditemukan di dalam Alquran dan Sunnah diselesaikan melalui ijtihad para sahabat yang tetap berpedoman kepada Alquran dan Sunnah Nabi. Karena itu dalil hukum yang digunakan pada masa ini adalah Alquran, Sunnah Nabi dan Ijtihad Sahabat. 23
c. Periode  Ketiga,  Masa  Perkembangan  dan  Pembukuan. Periode  ini  berlangsung  sekitar  250 tahun,  terhitung  sejak akhir abad  ketujuh  sampai  dengan  permulaan  abad  kesepuluh  masehi, yaitu  pada  masa  akhir  periode  Dinasti  Umayyah  dan  Dinasti  Abbasiyah.  Periode  ini  dapat
21 Lihat:  Suparman  Usman, Hukum  Islam:  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 89-94.
22 Masalah agama yang dihadapi umat Islam dan para sahabatnya semasa hidup Nabi Muhammad Saw, bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk didapati jawabannya. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi  untuk  masa-masa  selanjutnya  adalah  Alquran  dan  Sunnah  Nabi.  Baca:  Muh.  Zuhri, Hukum  Islam dalam  Lintasan  Sejarah (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  1997),  h.  9-33.  Baca  juga  Usman, Hukum Islam, h. 89. 23 Usman, Hukum Islam, h. 90.
dikatakan  sebagai  masa  puncak  keemasan  umat  Islam  yang  ditandai  dengan  pesatnya perkembangan  bidang  ilmu  pengetahuan  serta  tercapainya  berbagai  kemajuan  pada  bidang- bidang  lainnya.  Pada  masa  ini  pemerintahan  Islam  semakin  berkembang  dan  luas  wilayah kekuasaannya  sehingga  memunculkan  masalah-masalah  baru  yang  belum  pernah  berlaku sebelumnya. Persoalan  yang dihadapi oleh umat Islam juga semakin kompleks, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mujtahid di dalam memecahkan hukum dari setiap persoalan-persoalan  tersebut.  Hasil  ijtihad  mereka  dalam  memecahkan  hukum  dari  setiap persoalan tersebut  yang kemudian dibukukan  menjadi kitab-kitab hukum (fikih). Maka tepat sekali  jika  dinyatakan  bahwa  periode  ini  adalah  merupakan  masa  perkembangan  dan pembukuan kitab fikih hasil ijtihad para tokoh mujtahid. 24 Pada periode ini pula lahir aliran- aliran  (mazhab-mazhab)  di  bidang  fikih  (hukum)  yang  kemudian  meluas  dan  diikuti  oleh umat  Islam  di  berbagai  wilayah  di  dunia.  Periode  ini  juga  lahir  usaha  untuk  menghimpun hadis Nabi, dan lahirlah pada masa ini kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis terutama enam kitab hadis yang paling masyhur (al-kutub al-sittah). Maka dalil hukum yang digunakan pada masa ini adalah Alquran, Sunnah Nabi, dan Ijtihad baik dalam bentuk Ijmak maupun Qiyas. 25
d. Periode Keempat, Fase Kemunduran (berlangsung dari abad kesepuluh/kesebelas M sampai dengan  abad  kesembilan  belas  M) .  Sejak  abad  kesepuluh  masehi,  yaitu  sejak  akhir  Dinasti Abbasiyah,  hukum  Islam  mengalami  masa  stagnan  dan  tidak  berkembang  lagi.  Ahli-ahli hukum Islam sudah tidak lagi berupaya untuk  menggali hukum Islam dari sumber utamanya (Alquran).  Mereka  lebih  terkesan  sekedar  mengikuti  dan  hanya  mempelajari  pendapat  dan pikiran dari mazhab-mazhab yang telah ada. Sehingga yang berkembang pada masa ini adalah sikap taqlid (mengikuti pendapat mazhab tanpa mengetahui sebab atau alasannya). Semangat ijtihad juga hilang di periode ini, bahkan ada anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. 26
e. Periode Kelima, Masa Pembaharuan dan Kebangkitan. Abad kesembilan belas masehi adalah periode kebangkitan kembali, yang ditandai dengan  munculnya gerakan reformasi pemikiran kembali  kepada  kemurnian  syariat  Islam.  Gerakan  pembaharuan  pada  intinya  adalah menyerukan  kembali  kepada  sumber  utama  ajaran  Islam  yaitu  Alquran  dan  Sunnah  Nabi. Resonansi dari gerakan pembaharuan dan kebangkitan umat Islam ini menggema dan sampai ke  pelbagai  belahan  dunia  termasuk  ke  Indonesia  (Hindia  Belanda).  Di  Indonesia,  gerakan
24 Ibid.
25 Ibid., h. 91. 26 Ibid., h.  92.  Menurut  Amir  Syarifuddin,  dalam  sejarah  perkembangan  hukum  Islam  pernah terjadi pemikiran fikih terhenti dan tidak mengalami perkembangan. Pada saat kekosongan itu, masyarakat Islam  memadakan  untuk  menggunakan  fikih  hasil  pemikiran  mujtahid  zaman  dahulu  walaupun  mereka hidup  pada  masa  yang  sudah  sangat  jauh  berbeda  dengan  dan  dalam  lokasi  yang  sangat  asing  dengan lingkungan pemikiran waktu dahulu dicetuskan dan setelah terjadinya perubahan nilai-nilai maslahat  yang begitu  banyak.  Akibatnya  fikih  yang  ada  pada  masyarakat  Islam  itu  banyak  yang  tidak  menyambung  lagi dengan  kondisi  kehidupan  mereka.  Lebih  lanjut  baca:  Amir  Syarifuddin, Pembaharuan  Pemikiran  Dalam Hukum Islam (Padang: Penerbit Angkasa Raya, 1993), h. 118-125.
kebangkitan  umat  Islam  ini  antara  lain  ditandai  dengan  kemunculan  berbagai  ormas keagamaan seperti Jami’at al-Khair tahun 1905 di Jakarta, Sarekat Dagang Islam tahun 1905 di  Solo.  Sarekat  Islam  tahun  1912,  Muhammadiyah  di  Jogjakarta  tahun  1912,  al-Irsyad  di Jakarta  tahun  1914,  Nahdlatul  Ulama  di  Surabaya  tahun  1926,  Persatuan  Islam  di  Bandung tahun 1930, 27 Al-Jam’iyatul Washliyah di Medan tahun 1930 dan lain sebagainya.
Berdasarkan penelaahan sejarah sebagian kalangan, masuknya hukum Islam ke Indonesia telah  berjalan  sejak  abad  ketujuh  atau  kedelapan  masehi,  yaitu  berbarengan  dengan  hadirnya Islam  ke  Indonesia.  Hukum  Barat  sendiri  baru  diperkenalkan  di  permulaan  abad  ketujuhbelas masehi  oleh  VOC. 28 Masyarakat  Indonesia  menggunakan  sistem  hukum  adat—yang  sistemnya beraneka  ragam  dan  sangat  majemuk  sifatnya—sebelum  masuknya  hukum  Islam  ke  nusantara. Bahkan  sangat  diduga  adanya  pengaruh  Hindu  dan  Budha  yang  sangat  kuat  terhadap  sistem hukum adat masyarakat Indonesia tersebut. 29
Hukum  Islam  telah  berlaku  bagi  rakyat  di  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara  sebelum datangnya  Belanda.  Namun  dengan  kehadiran  para  penjajah  Belanda,  sedikit  demi  sedikit kedudukan  hukum  Islam  menjadi  terancam  seiring  dengan  bertambah  menguatnya  cengkraman penjajah di bumi nusantara. Akhirnya secara lambat-laun tetapi pasti, wilayah dan ruang lingkup berlakunya  hukum  Islam  semakin  sempit,  sehingga  hanya  berkisar  pada  aspek  hukum  keluarga yang  meliputi  nikah,  talak,  dan  rujuk.  Sebagai  salah  satu  buktinya,  Pengadilan  Agama (Priesterraaden) yang pada tahun 1882 dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda hanya memiliki kompetensi  absolut  terhadap  hukum  kewarisan  dan  hukum  perkawinan  beserta  hal-hal  yang terkait dengannya. 30
Diperolehnya  kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1945  tentunya  menumbuhkan  harapan besar di kalangan umat Islam terhadap berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Segala upaya untuk mewujudkan hal itu pun ditempuh, sebut saja perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta sendiri bisa dipandang sebagai bentuk kompromi (gentlemen  agreement) antara  kelompok  nasionalis  Islam  dengan  kelompok  nasionalis  sekuler.
27 Usman, Hukum Islam, h, 93-94.
28 Pada  masa  VOC,  status  hukum  Islam  bertahan  selama  kurang  lebih  dua  abad.  Namun,  ketika kekuasaan  VOC  berakhir  dan  pemerintah  kolonial  Belanda  menguasai  nusantara,  sikap  mereka  terhadap syariat  Islam  mulai  berubah  secara  perlahan,  bertahap  dan  sistematis.  Pada  masa  Daendels  (1808-1811) perubahan  itu  belum  dimulai.  Pada  saat  itu,  posisi  hukum  Islam  adalah  hukum  asli  masyarakat  pribumi. Daendels  mengeluarkan  kebijakan  agar  hukum  agama  orang  Jawa  tidak  boleh  diganggu.  Kedudukan penghulu  ditegaskan  Daendels  adalah  sebagai  tenaga  ahli  hukum  Islam,  terutama  sebagai  penasehat  pada suatu  perkara  di  badan  peradilan.  Baca:  Ija  Suntana, Politik  Hukum  Islam (Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2014), h. 103-111.
29 Suhardin,  “Modernisasi  dan  Reformasi  Dalam  Pembinaan  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia dan Malasyia)”,  Volume 2, Nomor 1, Jurnal Al Tasyri’iyyah (2022), h. 4.
30 Ibid., h. 5.
Hal  ini  terbukti  secara  historis,  berdasarkan kesepakatan  kalimat  “Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  pada  Piagam  Jakarta  diubah  menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menjadi sila pertama Pancasila dan berlaku sampai sekarang. 31
Kemudian pada zaman orde lama, perjuangan umat Islam diteruskan melalui persidangan- persidangan  di  Badan  Konstituante.  Sedangkan  pada  zaman  orde  baru  perjuangan  dilakukan melalui  badan  legislatif  dan  eksekutif.  Dan  tentu  saja  perjuangan  saat  ini  dapat  dikatakan  relatif lebih sukses jika dibandingkan dengan perjuangan di  masa lampau  yaitu ketika masa penjajahan dulu.  Diundangkannya  sejumlah  produk  hukum  nasional  seperti  Undang-Undang  Perkawinan, Undang-Undang  Peradilan  Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-Undang  Zakat,  dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tentunya tidak terlepas dari perjuangan umat Islam Indonesia. 32

## B. Masa Orde Baru
Pada  masa  Orde  Baru,  Pancasila  dan  UUD  1945  dijadikan  panglima  dan  kepemimpinan sangat  sentralistik.  Tidak  tanggung-tanggung,  setiap  perbuatan  yang  berbeda  dari  Pancasila  dan UUD  1945  akan  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  makar.  Pada  era  ini,  fokusnya  pada pembangunan  di  bidang  ekonomi 33 dan  pembaharuan  hukum  juga  mulai  dilakukan.  Untuk memperkuat  pondasi  ekonomi  serta  melaksanakan  pembangunan  secara  runtut,  terorganisir,  dan bertahap,  maka disusunlah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan program  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita) 34 sebagai  tahapan-tahapan  pembangunan. 35 Transformasi politik  pada  zaman  ini  lebih  menitikberatkan  kepada  kebijakan  sektor  ekonomi  daripada  sektor hukum. Malahan posisi hukum dibuat lebih represif, misalnya seperti penguatan Pasal Makar pada
31 Ibid. 32 Ibid., h. 6. 33 Pemerintah Orde Baru menetapkan sektor ekonomi sebagai sentral dalam bidang pembangunan, sehingga  stabilitas  nasional  menjadi  prasyarat  mutlak  bagi  terwujudnya  tujuan  tersebut.  Karena  tanpa stabilitas  nasional  yang  kuat,  khususnya  di  bidang  politik,  ketidakstabilan  sosial  dan  pergolakan  ekonomi akan menghambat segala aktivitas pembangunan. Dalam situasi demikian, kepastian dan ketertiban hukum sangat dibutuhkan. Baca: Supriyadi & Sholihul Hadi, “Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum”, Volume 6, Nomor 2, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2019), h. 208.
34 Baca: Kompas.com, "Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)", dalam: https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana-pembangunan-lima-tahun- repelita?page=all diakses 25 Desember 2022.
35 Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan depresi ekonomi. Kemudian menghidupkan  kembali  opini  politik  yang  tidak  lagi  mempertentangkan  ideologi,  hanya  dengan  satu ideologi yaitu ideologi Pancasila. Selain itu upaya dilakukan pula penyederhanaan jumlah partai politik dan mengurangi  berkembangnya  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  dengan  mendekatkan  masyarakat terhadap  agenda  pembangunan  yaitu  Repelita  sebagaimana  ditegaskan  oleh  MPR  dengan  GBHN  yang didasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Baca:  Ahmad  Mansur  Suryanegara, Api  Sejarah  2; Mahakarya  Perjuangan  Ulama  dan  santri  Dalam  Menegakkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Bandung: Surya Dinasti, Cet. III, Edisi Revisi, 2018), h. 486.
KUHP 36 dan  diberlakukannya  UU  Anti  Subversif  pada  tanggal  5  Juli  1969.  Usaha  untuk menyalurkan  aspirasi  secara  konstitusional  dengan  mudah  dapat  diartikan  sebagai  upaya melemahkan  atau  mendistorsi  ideologi  Pancasila  dan  haluan  negara.  Kritik  terhadap  penguasa dapat  digolongkan  sebagai  upaya  untuk  menggulingkan  kekuasaan  dan  kewibawaan  pemerintah yang sah. Rakyat hidup di bawah tekanan dan kendala rezim yang berkuasa. 37
Di  era  Orde  Baru,  hukum  diciptakan  sebagai  alat  untuk  mengontrol  rakyat  dan mempertahankan  kekuasaan.  Tidak  hanya  itu,  sistem  Orde  Baru  juga  menciptakan  kekuasaan yang mengendalikan birokrasi. Setiap gangguan dalam masyarakat biasanya diselesaikan melalui pendekatan militer atau politik. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam negara hukum yang  demokratis.  Situasi  ini  kemudian  mendorong  para  mahasiswa  yang  didukung  oleh  seluruh lapisan masyarakat, melakukan gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Rezim Orde  Baru  tumbang  akibat  politik  hukum  yang  diciptakannya  sendiri,  yaitu  tidak  berpihak  pada rakyat dan jauh dari nilai-nilai demokrasi dan pembelaan hak asasi manusia. 38
Di  masa-masa  awal  era  Orde  Baru,  agama  (Islam)  dikhawatirkan  bisa  menjadi  ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik. Inilah yang menjadi isu utama yang merupakan salah satu perimbangan munculnya kebijakan politik pemerintah terhadap kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia.  Hubungan  antara  negara  dan  umat  Islam  tampaknya diperebutkan.  Para  penguasa  Orde  Baru  sangat  mencurigai  umat  Islam  sebagai  gerakan  sayap kanan yang bisa membuat malapetaka dan menjadi kekuatan ekstrem yang berpotensi mengancam negara  kesatuan  Pancasila.  Anggapan  ini  tentu  saja  merupakan  kesalahan  besar  dan  berubah menjadi semacam konspirasi politik yang busuk dan tidak rasional. 39
Di  masa  Orde  Baru,  Presiden  Soeharto  mampu  menyetir  kekuatan  parlemen.  Pada  masa ini  kekuasaan  lebih  ditempatkan  sebagai  subjek  hukum.  Hukum  dibuat  untuk  kepentingan penguasa  dan  memerintah  rakyat.  Masyarakat  hidup  tertata,  tetapi  tatanan  sosial  tersebut  adalah hasil  tekanan  dan  paksaan  dari  pusaran  kekuasaan  dan  tidak  berdasarkan  konsensus.  Baik  pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, kekuasaan diposisikan sebagai subjek hukum di mana kekuasaan mengatur rakyat menjadi sangat dominan. 40
36 Pengaturan tindak pidana makar juga dapat dikaji dari perspektif politik hukum, terutama dalam desain  pedoman  yang  digunakan  sebagai  preskripsi.  Politik  hukum,  bisa  juga  disebut  kebijakan  hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku serta dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang  dijunjung  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara dicita-citakan  bersama.  Mengenai  pengaturan  tindak  pidana  makar  dari  aspek  politik  hukum  dapat  dibaca pad  tulisan:  Abdurisfa  Adzan  Trahjurendra,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Makar  di Indonesia”, dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583.
37 Mugiyanto, “Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa”, Volume 3, Issue 1, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (Februari 2022), h. 19-20.
38 Ibid. , h. 20.
39 Ibid., h. 60.
40 Mugiyanto, “Hubungan Oligarki Kekuasaan...”, h. 23-24.
Terkait  hubungannya  politik  dan  hukum  Islam  di  Indonesia,  umat  Islam  selalu  berusaha memperjuangkan  agar  nilai  dan  ajarannya  diterjemahkan  ke  dalam  hukum  positif.  Dalam perjalanan  sejarahnya,  politik  hukum  Indonesia  memang  selalu  digiring  sebagai  produk  politik dalam  arti  negatif.  Dinamika  politik  hukum  Islam  juga  mengalami  banyak  pasang  surut,  yang sangat  bergantung  pada  harmonisasi  hubungan  antara  Islam  dan  negara.  Faktanya  dapat  dilihat sepanjang sejarah Orde Baru, jika diperhatikan, ada tiga fase pasang surut dalam hubungan antara Islam dan pemerintah, dan ini pada akhirnya mempengaruhi kebijakan hukum. Abdul Aziz Thaba mengkaji tiga jenis hubungan yang pernah dialami umat Islam dan pemerintah Orde Baru, yaitu: periode  antagonistik  (1966-  1981),  periode  resiprokal-kritis  (1981-1985),  dan  terakhir  periode akomodatif (1985-1998). 41
Fase  berawal  dari  periode  antagonistik.  Periode  ini  adalah  awal  dari  badai  hubungan antara  umat  Islam  dan  pemerintah  Orde  Baru.  Soeharto  melihat  umat  Islam—khususnya kelompok  kyai  dari  kalangan  tradisional—berpotensi  berbahaya,  sehingga  gerak-geriknya  terus dipantau.  Soeharto  lebih  memprioritaskan  kesempatan  kepada  umat  Islam  untuk  melaksanakan aspek-aspek ibadah saja, seperti membangun mesjid, menunaikan zakat dan haji. Sedangkan pada aspek muamalah, seperti bidang politik dan peninggian aspek hukum Islam sebagai prinsip dasar negara, sangat terbatas bahkan ditiadakan. Soeharto lebih menyukai kelompok intelektual muslim yang  berwawasan  modernis  karena  mendukung  program  pembangunan  dan  bersikap  lebih akomodatif pada konsep asas tunggal Pancasila. 42
Kemudian periode ini beralih menjadi fase transisi kedua, yaitu pada rentang tahun 1981- 1985. Pola hubungan antara umat Islam dan negara berangsur-angsur membaik menjadi apa yang disebut  pola  hubungan  “resiprokal-kritis”.  Di  periode  ini,  mulai  terjadi  pergeseran  ke  hubungan legal-formal  yang  secara  bertahap  mulai  melunak.  Suatu  bentuk  komunikasi  muncul  dari  kubu pemerintah yang semakin membaik yang pada akhirnya menghasilkan hubungan resiprokal-kritis (kritis timbal balik). Pada titik ini, umat Islam menjadi bersikap lebih bersimpati dan akomodatif terhadap asas tunggal yang diajukan pemerintah. Dan itu adalah babak baru yang menggambarkan munculnya  hubungan  yang  harmonis  antara  umat  Islam  dan  pemerintah  Orde  Baru.  Ditandai dengan  adanya  upaya  untuk  saling  memahami  yang  dilakukan  bersama  antara  organisasi  Islam dan pemerintah Orde Baru. 43
Dalam  bentuk  hubungan  semacam  ini,  maka  terbitlah  kebijakan-kebijakan  yang  populis bagi  umat  Islam  seiring  dengan  membaiknya  hubungan  antara  agama  dan  negara.  Dan  memang seyogianya,  negara  harus  memberikan  kebebasan  kepada  warganya  untuk  beragama  dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Format hubungan semacam inilah salah satu
41 Ruslan, “Politik Hukum Islam Masa Orde Baru...” , h. 63.
42 Ibid., h. 64.
43 Ibid.
dari  konstruksi  politik  pemerintah  Orde  Baru  kepada  umat  Islam.  Mengenai  politik  hukum  dan kaitannya  dengan  hubungan  antara  agama  dan  negara,  di  banyak  negara  maju  hal  itu  dipandang sebagai  konsep  yang  tetap  dan  tidak  dapat  diubah,  karena  apat  mempengaruhi  hak-hak  dasar dalam sebuah negara demokrasi. Amerika, Inggris, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya adalah  contoh  bagaimana  negara  tidak  mencampuri  urusan  agama,  namun  tetap  melindungi  dan memperhatikan  cita-cita  dari  kaum  agamis,  meskipun  negara-negara  tersebut  selama  ini  dikenal sebagai negara sekuler. 44
Paradigma  pembangunan  hukum  yang  dibangun  pada  masa  Orde  Baru  cenderung meminimalkan  keterlibatan  kelompok  masyarakat,  termasuk  juga  keterlibatan  umat  Islam. Konsekuensinya,  produk  hukum  yang  dibuat  pada  era  Orde  Baru  cenderung  otoriter  dan  dan berkarakter ortodoks. Ini dapat ditelaah dari diundangkannya UU No.7/1989. Undang-undang ini tampaknya  memberikan  kebahagiaan  terselubung  bagi  umat  Islam  Indonesia.  Karena  banyak orang yang merasa puas dengan pelembagaan peradilan agama, tetapi melupakan hal-hal lainnya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum ini muncul dari kehendak penguasa dan bukan dari kehendak  rakyat (undemoctatic  manner) . 45 Kemudian,  otokrasi  yang  dibina  oleh  pemerintahan Orde  Baru  dalam  pembangunan  hukum  sangat  menonjol.  Hal  tersebut  tercermin  dari  berbagai produk  hukum  yang  dilahirkan  oleh  DPR. 46 Posisi  DPR  terkesan  sebagai  pembentuk  keabsahan eksekutif,  yang  bisa  saja  terjadi  akibat  kewenangan  Presiden  yang  tidak  terbatas. 47 Supremasi Presiden  Soeharto  menjadikan  presiden  sebagai  penguasa  mutlak  karena  tidak  ada  satu  pun lembaga atau otoritas negara yang dapat mengontrol kekuasaan presiden dan mencegahnya untuk menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). 48
Walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  era  Orde  Baru  juga  muncul  fenomena menguatnya  identitas  keislaman.  Menariknya,  terkait  dengan  fenomena  menguatnya  identitas keislaman  di  Indonesia  termasuk  gerakan  massif  formalisasi  syariat  pada  era  Soeharto  maupun setelahnya  yaitu  era  reformasi,  Leli  Salman  Al-Farisi  ada  menuliskan  tesis  yang  diajukan  oleh
44 Ibid.
45 Hendra  Irawan  &  Ika  Selviana,  “Dinamika  Internalisasi  Hukum  Islam  Kedalam  Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”,  Volume 18 Nomor 2, Istinbath: Jurnal Hukum (2019), h. 365. 46 Ibid. 47 Kegiatan  DPR  pada  masa  Orde  Baru  cenderung  memperkuat  kebijakan  pemerintah  dan menyetujui  kebijakan  pemerintah  tersebut  daripada  mengikuti  keinginan  rakyat.  Sehingga  muncul  cap terhadap  DPR  sebagai  lembaga  "tukang  stempel".  Fungsi  kontrol  pada  masa  Orde  Baru  tidak  berjalan maksimal,  karena  partai  yang  mengangkat  dan  menunjuk  orang-orang  yang  akan  duduk  sebagai  anggota legislatif.  Karenanya,  lembaga  legislatif  tidak  dapat  secara  optimal  mengontrol  kinerja  lembaga  eksekutif sesuai  dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan.  Demikian  juga  dengan  fungsi  anggaran  yang  dalam praktiknya  masih  belum  berjalan  dengan  baik,  usulan  anggaran  yang  diusulkan  pemerintah  langsung disetujui di DPR. Lihat:  Nurekasari  & Hamzah Hasan, “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga  Legislatif  Sebelum  dan  Setelah  Reformasi”,  Volume  2,  Nomor  1, Siyasatuna (Januari  2021),  h. 172.
48 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  2008),  h. 133.
Robert  W.  Hefner  dalam  tulisannya  “Shari’a  Politics:  Islamic  Law  and  Sociaty  in  the  Modern World” yang menyatakan bahwa sebagaian besar fenomena tersebut tidak disebabkan oleh motif keagamaan  tetapi  justru  oleh  motif  politik.  Pemerintahan  konservatif  Orde  Baru  pada  20  tahun pertama  kekuasaannya  (1966-1988),  cenderung  melarang  berbagai  aspirasi  untuk  penerapan syariat  Islam.  Pada  akhir  tahun  1980-an  dan  awal  tahun  1990-an  baru  mulai  mengalami perubahan,  yaitu  ketika  Soeharto  memberikan  dukungan  terhadap  peningkatan  kebijakan- kebijakan nasional yang bernuansa Islam. Walaupun sebenarnya dukungan pemerintah Orde Baru terhadap agenda-agenda  Islam  pada  saat  itu  memiliki  nuansa  politis.  Karena  di  masa  itu  banyak orang  yang  mengkritik  pemerintah  karena  kasus-kasus  korupsi,  nepotisme,  kekerasan  dan pelanggaran HAM. 49
Secara  ringkas,  pada masa  Orde  Baru,  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, sebagaimana berikut: 50 a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 51
b. PP Nomor 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
c. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);
e. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## C. Masa Reformasi dan Pasca Reformasi
Runtuhnya  kekuasaan  orde  baru  membuka  jalan  lahirnya  reformasi  politik  dan demokratisasi di Indonesia. Rakyat Indonesia diajarkan oleh pengalaman masa Orde Baru bahwa pelanggaran  demokrasi  akan  berujung  pada  kehancuran  negara  dan  penderitaan  rakyat. 52 Pada masa  reformasi  perubahan  yang  sangat  mendasar  dan  kontras  terjadi  pada  aspek  hukum  dan pemerintahan.  Awal  dari  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masa  reformasi  dan  masa setelahnya adalah dengan diamandemennya UUD 1945 sebanyak empat kali. Beberapa perubahan fundamental pada UUD 1945 di antaranya adalah:
a. Kekuasaan Presiden dibatasi paling banyak menjabat hanya dua periode saja;
b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi,
c. Pengaturan hak asasi manusia, dan sebagainya. 53
49 Al-Farisi, “Politik Hukum Islam Di Indonesia, h. 23-24.
50 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 124. 51 Menurut  Ahmad  Mansur  Suryanegara,  diharapkan  dengan  adanya  undang-undang  perkawinan ini dapat mencegah segala bentuk perkawinan terlarang seperti poliandri (satu istri, banyak suami), poligini (satu  suami,  banyak  istri  atau  kelompok)  dan  kawin  kontrak  (mut'ah)  serta  segala  penyimpangannya. Hukum perkawinan ini juga akan menjadi tatanan dalam sistem perceraian yang berdasarkan agama.Lihat: Suryanegara, Api Sejarah 2, h. 486.
52 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 134.
53 Mugiyanto, “Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa”, h. 20-21.
Selain hal itu, lahirnya juga beberapa peraturan perundang-undangan yang selaras dengan jiwa reformasi, seperti: 1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 3) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik  yang telah digantikan dengan  UU No. 2 Tahun 2011, 4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. 54
Pembaharuan hukum pada saat itu berdampak sangat signifikan terhadap perubahan sosial dan  politik  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat.  Pada  saat  itu  rakyat  memperoleh  kebebasan, perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  terhadap  perlindungan  hak  asasi manusianya.  Namun  tampak  sebaliknya,  kebebasan,  perlindungan,  dan  perlakuan  hukum  yang diperoleh  tidak  dapat  membawa  masyarakat  menuju  kehidupan  yang  sejahtera.  Bahkan  di  era reformasi  ini,  permasalahan  sosial  semakin  kompleks  saja,  seperti:  bertambahnya  tingkat kemiskinan,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan  dan  meningkatnya  jumlah  pengangguran,  serta munculnya berbagai masalah sosial lainnya. 55
Terkait hal ini menurut Mugiyanto, hukum belum berperan maksimal dalam memperbaiki tatanan  sosial  kehidupan  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik,  walaupun  secara  politik,  bangsa Indonesia  di  era  reformasi  ini  telah  dibawa  ke  alam  demokrasi  yang  lebih  baik  dan  tertata  jika dibandingkan  dengan  masa-masa  sebelumnya.  Pada  era  ini  menurut  Mugiyanto,  hukum  baru sebatas  pada  tataran  implementasi  dan  belum  menyentuh  pada  substansi  tujuan  hukum  tersebut, yakni terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 56
Arah pembangunan hukum pasca reformasi menurut Fikrotul Jadidah adalah adanya cita- cita  untuk  membangun  hukum  yang  tanggap  (responsif).  Untuk  membangun  hukum  yang responsif  harus  dimulai  dengan  terciptanya  suasana  pendemokrasian  dalam  aktivitas  politik. Karena  sangat  mustahil  dapat  membangun  hukum  yang  responsif  tanpa  diawali  dengan membangun sistem politik yang demokratis, sebab dari sistem politik yang otoriter tidak mungkin akan  lahir  suatu  aturan  hukum  yang  responsif.  Pasca  amandemen  konstitusi  (1999-2002),  dari sudut ketatanegaraan Indonesia telah  terbangun konstruksi dan pola hubungan kekuasaan negara yang  lebih  memberikan  panggung  untuk  tampilnya  suatu  sistem  yang  demokratis.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  strategi  hukum  pasca  reformasi  didasarkan  pada  prinsip-prinsip demokrasi, meskipun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan. 57
Pada era Reformasi, terdapat beberapa tuntutan  yang juga berisi harapan. Tuntutan yang pertama  adalah  agar  perubahan  terhadap  sistem  perpolitikan  nasional  memberikan  kebebasan tehadap  bertambahnya  jumlah  partai  politik  serta  adanya  kebebasan  untuk  memilih  asas  yang
54 Ibid., h. 21. 55 Ibid. 56 Ibid. h. 20. 57 Fikrotul  Jadidah,  “Perubahan  Konstitusi  Dalam  Transisi  Orde  Baru  Menuju  Reformasi  di Indonesia”,  Volume 6, Nomor 1, Jurnal Ilmiah Mandala Education (April 2020), h. I59.
dianut.  Tuntutan  berikutnya  adalah  terciptanya  sistem  hukum  nasional  yang  dapat mengakomodasi  berbagai  hukum  lokal  yang  plural,  termasuk  hukum  agama  (hukum  Islam). Keinginan  terhadap  kebebasan  berpolitik  dan  berorganisasi  terpenuhi  ketika  48  partai  mengikuti Pemilu tahun 1999, dan 19 di antaranya dapat digolongkan sebagai partai Islam; dengan identitas nama,  asas  atau  lembaga  yang  mengandung  unsur  Islam.  Namun,  munculnya  beberapa  partai Islam  ini  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  kondisi  perpolitikan  nasional.  Hal itu  dikarenakan  pemenang  Pemilu  tahun  1999  tetaplah  partai  nasionalis,  sehingga  tidak berpengaruh  bagi  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  karena  kecenderungan  perjuangan partai-partai  nasionalis  tersebut  tidak  terfokus  pada  hukum  Islam.  Namun  lebih  kepada  sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim saja. 58
Ditetapkannya  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  bagi  umat  Islam  Indonesia—yang merupakan  kelompok  mayoritas—didasarkan  pada  nilai-nilai  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum  positif  bagi  umat  Islam  Indonesia. 59 Demikian  pula  dengan  hukum  di  Indonesia, khususnya  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  Indonesia  tidak  boleh  mengandung  ketentuan  yang bertentangan  dengan  hukum  Islam. 60 Sehingga  dalam  kenyataan  politik,  nilai-nilai  Islam  telah banyak  diserap  dalam  konstitusi  negara. 61 Menurut  Syarifuddin  Jurdi,  politik  pada  dasarnya diarahkan untuk menerapkan aturan hukum Tuhan, kekuasaan dapat dijalankan dengan berpegang pada  prinsip  keadilan,  kesetaraan  dan  kesejahteraan. 62 Sehingga  upaya  untuk  melakukan harmonisasi antara tuntutan syariat dengan realitas politik sesuatu yang perlu diijtihadkan kembali oleh kalangan Muslim itu sendiri. 63
Menurut  Andi  Rasdiyanah—dalam  makalah  yang  berjudul  “Problematika  dan  kendala yang  dihadapi  Hukum  Islam  dalam  Upaya  Transformasi  ke  Dalam  Hukum  Nasional”,  yang disampaikan  di  Makassar  pada  tanggal  1-2  Maret  1996  dalam  Seminar  Nasional  tentang Kontribusi  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  setelah  50  Tahun  Indonesia Merdeka—hukum  Islam  menempati  kedudukan  yang  sangat  potensial  dan  prospektif  bagi modernisasi  hukum  materil  Indonesia.  Menurutnya  terdapat  empat  alasan  yang  mendasarinya, yaitu:
58 Moh.  Hatta,  “Perkembangan  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”,  Volume  11,  Nomor  1, Al- Qānūn (Juni 2008), h. 159. Tulisan Hatta ini juga dikutip oleh Hendra Irawan & Ika Selviana, “Dinamika Internalisasi Hukum  Islam  Kedalam Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia”,  Volume 18,  Nomor 2, Istinbath: Jurnal Hukum (2020), h. 365-366.
59 Usman, Hukum Islam, h. 126. 60 Ibid. 61 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: teori, Fakta, dan Aksi Sosial (Jakarta: Kencana, 2010), h. 230.
62 Ibid., 231.
63 Ibid.
a. Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  dasar  negara  Indonesia  dan  dasar  pembentukan  hukum nasional memberikan legitimasi yang kuat terhadap hukum Islam;
b. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia sehingga hukum Islam  memiliki  kecenderungan  yang  sangat  kuat  untuk  diamalkan  dalam  kehidupan  sehari- hari
c. Hukum Islam memiliki akar sosiologis yang kuat terhadap kehidupan masyarakat;
d. Hukum  Islam  adalah  sistem  hukum  modern  dan  kontemporer  yang  menghargai  keragaman etnis dan agama. 64
Shomad  berpandangan,  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  hidup  yang  inheren  dan merupakan  bagian  dari  kehidupan  umat  Islam,  oleh  karena  itu  hukum  Islam  yang  telah  menjadi bagian  dari  kehidupan  tidak  lagi  dianggap  sebagai  norma-norma  yang  dipaksakan  dari  luar. 65 Sehingga dengan alasan tersebut, hukum Islam yang dilaksanakan di negara yang umat Islamnya merupakan  kelompok  minoritas  sebagai  akomodasi  politik  pemerintah  terhadap  warganya  yang minoritas.  Hukum  Islam  yang  diberlakukan  di  negara  yang  umat  Islamnya  minoritas  dapat dikatakan sebagai bentuk akomodasi politik oleh pemerintah terhadap warganya  yang  minoritas. Sedangkan dalam negara di mana umat Islam sebagai  mayoritas seperti Indonesia, hukum Islam digunakan  untuk  memperlancar  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah, 66 sebagaimana  telah dipaparkan terdahulu.
Perkembangan  kontemporer  hukum  Islam  di  Indonesia—tentunya  setelah  masa reformasi—ialah dengan diundangkannya ketentuan pengelolaan zakat, wakaf, haji, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi perkembangan pesat hukum Islam adalah di dalam aplikasi hasil formulasi doktrin  ekonomi  Islam  dalam  konteks  modern  yang  diaplikasikan  pada  bidang  perbankan, asuransi, arbitrase, penggadaian, finance, pasar modal. 67

## KESIMPULAN
Politik  Islam  di  Indonesia  berjalan  seiring  dengan  lahirnya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum positif didasarkan pada nilai-nilai filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  negara  memiliki kewajiban  untuk  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  bagi  umat  Islam  Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi umat Islam, tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Akomodasi  politik  pemerintah kepada  umat  Islam  yang  jumlahnya  mayoritas  di  Indonesia  baik  pada  masa  orde  baru  maupun
64 Suhardin, “Modernisasi dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam”, h. 7-8.
65 Shomad, Hukum Islam, h. 5.
66 Ibid. 67 Ibid., h. 5-6.
juga  pada  masa  reformasi  dan  setelahnya,  posisi  hukum  Islam  digunakan  untuk  memudahkan pelaksanaan  kebijakan  pemerintah.  Politik  pembangunan  hukum  Islam  di  Indonesia  antara  lain menghasilkan  lahirnya  sejumlah  produk  hukum  nasional  seperti  UU  Perkawinan,  UU  Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat tentunya tidak terlepas  dari  perjuangan  umat  Islam  Indonesia.  Termasuk  juga  ketentuan  pengelolaan  zakat, wakaf, haji, serta  munculnya aplikasi hasil perumusan doktrin ekonomi Islam sebagaimana telah diterapkan  pada  bidang  perbankan,  asuransi,  arbitrase,  pegadaian, sistem  keuangan,  pasar  modal dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Farisi, Leli Salman. “Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama  dan  Bukan  Negara  Sekuler”,  Volume  11,  Nomor  2, Jurnal  Aspirasi (Agustus 2021).
Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, Volume 10, Nomor
1, Jurnal Cakrawala Hukum (Juni 2019.
Aseri, Muhsin “Politik Hukum Islam di Indonesia”, Volume 9, Nomor 17, Al Qalam (2016).
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Hafidh, Ahmad. “Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam  di Indonesia”, Volume 3, Nomor 3,
Yustisia (September-Desember 2014).
Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia . Ciputat: Ciputat Press, 2005.
Hatta,  Moh.  “Perkembangan  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”,  Volume  11,  Nomor  1, Al- Qānūn (Juni 2008).
Irawan,  Hendra  &  Selviana,  Ika.  “Dinamika  Internalisasi  Hukum  Islam  Kedalam  Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia”,    Volume  18  Nomor  2, Istinbath:  Jurnal  Hukum (2019).
Ismatullah, Dedi. Sejarah Sosial Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Jadidah,  Fikrotul.  “Perubahan  Konstitusi  Dalam  Transisi  Orde  Baru  Menuju  Reformasi  di Indonesia”,  Volume 6, Nomor 1, Jurnal Ilmiah Mandala Education (April 2020).
Jurdi, Syarifuddin. Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: teori, Fakta, dan Aksi Sosial . Jakarta: Kencana, 2010.
Kompas.com. "Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)",
dalam: https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana- pembangunan-lima-tahun-repelita?page=all diakses 25 Desember 2022.
Lubis,  Nur  Ahmad  Fadhil.  “Aktualisasi  Hukum  Islam:  Beberapa  Catatan  Pendahuluan”,  dalam Akhmad Mujahidin, Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual. Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau, 2008.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.-6, 2018.
Maslul,  Syaifullahil  &  Arif,  Achmad.  “Hukum  Islam  dan  Politik  Hukumnya  dalam  Hukum Nasional”, Volume 3, Nomor 1, Al-BayyinaH: Jurnal Islamic Law (Tahun 2019).
Mugiyanto. “Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa”,  Volume 3, Issue
1, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (Februari 2022).
Nawawi. Ushul  Fiqh:  Sejarah,  Teori  Lughawy,  dan  Teori  Maqashidy .  Batu  Malang:  Literasi Nusantara, 2020.
Nurekasari  &  Hasan,  Hamzah.  “Tinjauan  Siyasah  Syar’iyyah  Terhadap  Eksistensi  Lembaga Legislatif  Sebelum  dan  Setelah  Reformasi”,  Volume  2,  Nomor  1, Siyasatuna (Januari 2021).
Ruslan,  Faryda.  “Politik  Hukum  Islam  Masa  Orde  Baru  dan  Produk  Perundang-Undangannya”,
Volume 10, Nomor 2, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik (2019).
Shomad,Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2012.
Sofyan.  “Prospek  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional”,  tulisan  dalam Majalah An-Nida’ yang  diterbitkan  oleh  Pusat  Penelitian  IAIN  Sultan  Syarif  Kasim Pekanbaru.  Diakses  dari  https://www.researchgate.net/publication/358284331  tanggal  25 Desember 2022.
Suganda,  Ahmad.  “Implementasi  Hukum  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Politik  Hukum Indonesia (The  Implementation  of  Islamic  Law  and  Its  Influence  on  Indonesian  Legal Politics ), Volume 29, Nomor 02, Jurnal at-Tadbir (Juli 2019).
Suhardin.  “Modernisasi  dan  Reformasi  Dalam  Pembinaan  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia dan Malasyia)”,  Volume 2, Nomor 1, Jurnal Al Tasyri’iyyah (2022).
Suntana, Ija. Politik Hukum Islam . Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
Supriyadi  &  Hadi,  Sholihul.  “Regulasi  Wakaf  di  Indonesia  Dari  Masa  Orde  Lama  Sampai  Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum”, Volume 6, Nomor 2, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2019).
Suryanegara,  Ahmad  Mansur. Api  Sejarah  2;  Mahakarya  Perjuangan  Ulama  dan  santri  Dalam Menegakkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Bandung:  Surya  Dinasti,  Cet.  III, Edisi Revisi, 2018.
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam .  Padang:  Penerbit  Angkasa Raya, 1993.
Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia”, dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583.
Usman,  Suparman. Hukum  Islam:  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
Zuhri, Muh. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.