## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index Sahnya Perjanjian Kawin
Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
Ari Tri Wibowo
Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Jl. Sultan Agung No 42, Karangklesem, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144, (0281) 6841836.
Email: aritriw@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Jul 21, 2022; Reviewed: Aug 16, 2022; Dec 27, 2022; Accepted: Feb 3, 2023; Published: Feb 9, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.17013
The  increasing  prevalence  of  interfaith  marriages  in  Indonesia does not rule out the possibility of making a marriage agreement both  before  and  during  the  marriage,  this  research  attempts  to decipher the validity of the agreement made. The type of research used is normative research using a normative juridical approach. Legal materials were collected by literature study and document study,  the  results  of  the  study  concluded  that  the  validity  of interfaith  marriages  depended  on  court  decisions  and  then registration  of  marriages  at  the  Civil  Registry  Office,  then  the validity of the marriage agreement made in interfaith marriages was determined by the validity of the marriage different religions are  carried  out,  if  the  interfaith  marriage  is  legal  then  the agreement can be said to be valid as a marriage agreement but conversely if the interfaith marriage is invalid then the marriage agreement made will be considered as an agreement in general . Keywords: Marriage Agreement, Marriage, Different Religions.

## Abstrak
Semakin  maraknya  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  tidak menutup  kemungkinan  untuk  dibuatnya  suatu  perjanjian  kawin baik sebelum maupun selama perkawinan, penelitian ini berusaha menguraikan  keabsahan  perjanjian  yang  dibuat  tersebut.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan mengunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan-bahan  hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, hasil penelitian menyimpulkan bahwa sahnya  pernikahan beda agama adalah  bergantung  kepada  penetapan  pengadilan  dan  kemudian pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, kemudian untuk sahnya perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan beda agama adalah ditentukan kepada sahnya perkawinan beda agama yang  dilakukan,  apabila  perkawinan  beda  agama  tersebut  sah maka  perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  sah  sebagai  perjanjian kawin  namun  sebaliknya  jika  perkawinan  beda  agama  yang dilakukan  adalah    tidak  sah  maka  perjanjian  kawin  yang  dibuat akan dianggap sebagai perjanjian pada umumnya.
Kata Kunci: Perjanjian Kawin , Perkawinan, Beda Agama.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  peristiwa  penting  yang  akan dilalui manusia yaitu perkawinan, pelaksanaan  perkawinan  harus  dilandaskan pada  rasa  saling  mengasihi  antara  kedua mempelai.  Dalam  pelaksanaan  perkawinan diperlukan  adanya  norma  hukum  dan  tata tertib yang mengaturnya, dalam hal ini untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing  untuk  membentuk  rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. 1 Pasal 28B (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD  1945)  menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.
Berdasarkan UUD 1945, pada tahun 1974 terbentuklah  unifikasi  hukum  perkawinan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan), yang sebagian pasalnya dianulir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Sebelum  UU  Perkawinan  berlaku,  Indonesia memiliki  berbagai  macam  peraturan  yang
1 Anggraeni  Carolina  Palandi,  (Juni  2013),  Analisa  Yuridis  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia, Lex Privatum , Volume 1, Nomor 2. Hlm. 196.
2 Ridwan Khairandy,  (Oktober  2011),  Landasan  Filosofis  Kekuatan  Mengikatnya  Kontrak, Jurnal  Hukum , Volume 18, Nomor ___. Hlm. 38.
3 Aisyah  Ayu  Musyafah,  (November  2020),  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam, Jurnal Crepido . Volume 2, Nomor 2. Hlm. 111.
4 Laily Dwi Setiarini, (April 2021), Perkawinan Beda agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , Volume 19, Nomor 1. Hlm 47.
mengatur perkawinan untuk berbagai golongan  masyarakat,  aturan  tersebut  terdiri dari hukum adat sampai hukum agama.
Menurut  Pasal  1  UU  Perkawinan, perkawinan  bukan hanya sekedar merupakan ikatan  keperdataan  antara  seorang  pria  dan wanita,  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  rumah tangga  kekal  dan  bahagia. 2 Perkawinan diciptakan  sebagai  suatu  ikatan  yang  kokoh bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, bangsa, dan negara. 3
Permasalahan mengenai perbedaan budaya,  kewarganegaraan,  suku  bangsa,  dan budaya  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan  bukanlah  menjadi  permasalahan di  Indonesia,  namun  lain  halnya  dengan perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di negara  barat  contohnya  seperti  Australia, Amerika Serikat, Kanada merupakan hal yang biasa untuk dilaksanakan. 4
Namun, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentunya telah menyatakan  dengan  tegas  dan  jelas  bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, karena  bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku. 5
Hukum  bukan  sesuatu  yang  “ steril ” , hukum  bukan  sesuatu  yang  bebas  nilai, hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia, hukum dipengaruhi  oleh  budaya  hukum  masyarakat tertentu.  Sikap  atau  persepsi  masyarakat terhadap  hukum dipengaruhi antara lain oleh nilai-nilai agama, filosofi, pendidikan, kepentingan,  dan  kebudayaan.  Diaturnya perkawinan  pada  suatu  undang-undang bertujuan  sebagai  pemenuhan  ketertiban masyarakat atas perkawinan, dan terbentuknya keluarga. 6
Berita  pernikahan  beda  agama  viral akhir-akhir ini, pernikahan pertama terjadi di Jakarta, yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan  dua  prosesi  yakni  akad  nikah  secara Islam  dilanjutkan  dengan  misa  pemberkatan di  Katedral  Jakarta.  Beberapa  waktu  lalu prosesi  pernikahan  dua  mempelai  berbeda agama  juga  dilakukan  di  sebuah  gereja Kota
5 Anisah  Daeng  Tarring,  (Agustus  2022),  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  di Indonesia, Julia: Jurnal Litigasi Amsir , Volume 9, Nomor 4. Hlm 289.
6 Trusto  Subekti,  (September  2010),  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 10, Nomor 3. Hlm. 332.
7 CNN Indonesia, (18 Maret 2022), Titik Berat  UU Perkawinan  dan Tata  Cara  Nikah Beda Agama , Diakses pada  10  Juni  2022,  Dari  CCN  Indonesia:  https://  www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20- 773404/titik-berat-uu-perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda-agama
8 A. Syamsul Bahri, Adama, (Juni 2020), Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Al-Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  dan Kemanusiaan , Volume 2 Nomor 1. Hlm 77.
Semarang,  Jawa  Tengah.  Kesamaan  dua pasangan  tersebut  adalah  mempelai  pria beragama  Katolik,  sedangkan  mempelai perempuan beragama Islam, mempelai perempuan  bahkan  masih  mengenakan  hijab ketika menjalani proses pernikahan tersebut. 7
Salah  satu  hakim  Pengadilan  Tinggi Agama  di  Kota  Palu  menyatakan  pada dasarnya  hukum  positif  Indonesia  tidak memberi  peluang  pernikahan    beda  agama, dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan ditegaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan  yang  dilaksanakan  menurut masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan- nya.  Larangan  pernikahan  beda  agama  juga diatur  dalam  Pasal  40  dan  44  Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana dijelaskan bahwa  orang  islam  tidak  memperbolehkan menikahkan  anak  perempuannya  yang  kafir, dan  sebaliknya  orang  kafir  tidak  boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah karena hubungan kewalian diantaranya akan terputus. 8
Selain itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) juga
memperkuat  peran  hukum  agama  dalam pernikahan,  hal  ini  terlihat  dalam  amar
Putusan  MKRI  Nomor  68/PUU-XII/2014 terhadap judicial review Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, putusan MKRI tersebut menyatakan  menolak  permohonan  para pemohon  untuk  seluruhnya,  berdasarkan putusan  MKRI  tersebut,  maka  bunyi  Pasal  2 ayat (1) UU Perkawinan tidak berubah. Poin penting  dalam  pertimbangan  putusan  MKRI tersebut  adalah  terkait  penguatan  hukum agama sebagai barometer keabsahan perkawinan,  dan  praktik  pernikahan  beda agama  dinilai  sebagai  praktik  pelanggaran konstitusi. 9
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia selalu  menjadi perdebatan, pro-kontra terjadi di masyarakat, namun kenyataannya pernikahan beda agama masih terus terjadi, 10
selain dengan penetapan pengadilan, penyelundupan  hukum  juga  dilakukan  agar perkawinan  beda  agama  bisa  diakui,  yang terbaru salah satu pengadilan yang memperbolehkan  perkawinan  beda  agama adalah  Pengadilan  Negeri  (PN)  Surabaya, melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
PN Surabaya, Jawa Timur membolehkan pasangan berbeda agama menikah. Pasangan yang  dimaksud  beragama  Islam  dan  Kristen.
9 Pengadilan Tinggi Agama Palu, (2 Juni 2022), Lagi, Hakim Tinggi PTA Palu Tampil Dalam Seminar Nikah Beda  Agama ,  Diakses  pada  10  Juni  2022,  Dari  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu:  https://www.pta- palu.go.id/berita-seputar-peradilan/%201176-lagi-hakim-tinggi-pta-palu-tampil-dalam-seminar-nikah-beda- ag-ama-02-06-2022.
10 Benedictus  Hasan,  (Desember  2021),  Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  Komparatif  Hukum  Kanonik  dan Hukum Sipil), Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstua, Volume 2 Nomor 2. Hlm 14.
11 Kemenag Jawa Tengah, (___), FGD Kemenag Jawa Tengah Kasus Hukum Perkawinan , Dikases pada 10 Juni 2022,  Dari  Kemenag  Jawa  Tengah:  https://  sippn.menpan.go.id/berita/detil/pengadilan-tinggi-agama- semarang/focus-group-discussion-kemenag-jawa-tengah-kasus-hukum-perkawinan.
Sebelumnya,  mereka  menikah  pada  Maret 2022 namun ditolak oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Mereka lalu mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar diizinkan menikah beda agama.
Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya yang  memberikan  izin  kawin  beda  agama menimbulkan  polemik  di  masyarakat  yang disatu sisi UU Perkawinan tidak memberikan ruang  pelaksanaan  kawin  beda  agama. Meskipun  sudah  berlaku  hampir  setengah abad sejak diundangkannya, UU Perkawinan bukan  berarti  tidak  ada  masalah  dalam  hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara  lain  tentang  keabsahan  perkawinan beda agama. 11
Perkawinan  beda  agama  dapat  juga diikuti  dengan  dibuatnya  perjanjian  kawin antara  dua  calon  mempelai  yang  berbeda agama,  perjanjian  kawin  awalnya  dianggap tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakat timur,  namun  akhir-akhir  banyak  dilakukan sehingga  sudah  menjadi  biasa  apabila perjanjian kawin dibuat dalam suatu perkawinan.
Pasal  139-154  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) merupakan
peraturan  yang  pertama  kali  mengatur perjanjian perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan  pengaturan  pada  Pasal  29  UU Perkawinan,  dan  Pasal  45-52  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ketiga  peraturan  tersebut  selama  ini menjadi pedoman untuk melakukan perjanjian perkawinan  di  Indonesia.  Perjanjian  kawin memberikan  perlindungan  bagi  pasangan suami  istri  selama  terikat  perkawinan  dan ataupun saat ikatan perkawinan tersebut lepas. Namun  dari  peraturan  yang  ada,  perjanjian kawin  hanya  memuat  mengenai  harta kekayaan, harta bersama atau harta benda. 12
Menurut ahli, perjanjian kawin merupakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang dibuat  oleh  calon  suami  istri  sebelum perkawinan  dilangsungkan  atau  oleh  suami istri  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. 13
Salah  satu  perkara  yang  terkait  dengan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak dilakukannya pencatatan dan tidak didaftarkan  adalah  pada  Penetapan  No.  599/ Pdt.P/2017/PN.Mlg,  dimana  dalam  kasus  ini pasangan  suami  istri  telah  melangsungkan
12 Dyah Ochtorina Susanti, (April 2018), Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah), Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam , Volume 1, Nomor 2. Hlm 13.
13 Soetojo  Prawirohamidjojo,  (1986), Pluralisme  Dalam    Perundang-Undangan  Perkawinan  Di    Indonesia , Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 57.
14 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/pdt./2017/PN.Mlg. Hlm. 2.
perkawinan di Kota Malang, pada tanggal 23 September 1995 mengajukan permohonan ke pengadilan  untuk  membuat  penetapan  yang bertujuan  untuk  dilakukan  pencatatan  dan didaftarkan tentang adanya perjanjian kawin.
Tidak  tercatatnya  perjanjian  kawin tersebut  di  Dinas  Kependudukan  dan Pecatatan  Sipil  Kota  Malang  dengan  akta perjanjian  perkawinan  Nomor  24,  tertanggal 31  Juli  2017  di  hadapan  Notaris  Meity Prawesti., S.H., M.Kn. Hal ini, harus terlebih dahulu  dimohonkan  Penetapan  Pengadilan Negeri  agar  dicatatkan  untuk  menjadi landasan hukum bagi Kantor Pencatatan Sipil karena  pembuatannya  sesudah  perkawinan terjadi. 14
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  merasa  perlu  menganalisis  mengenai isu  hukum  yang  muncul  tentang  sahnya perkawinan beda agama dan sahnya perjanjian  kawin  dalam  perkawinan  beda agama di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai status  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia dan  penyelundupan  hukum  yang  dilakukan dalam melakukan perkawinan beda agama di Indonesia  mempunyai  dampak  yang  besar terhadap  perjanjian  kawin  yang  dibuat  pada perkawinan beda agama.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum  yang  berlaku  dan  sahnya  perjanjian kawin  yang  dibuat  dalam  pernikahan  beda agama  tersebut.  Perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai sahnya perkawinan beda agama  di  Indonesia  namun  juga  membahas mengenai bagaimana sahnya suatu perjanjian kawin  dalam  perkawinan  beda  agama  di Indonesia.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat,  secara  teoritis,  hasil penelitian  ini  menjadi  kontribusi  pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum keluarga pada khususnya dan hukum perdata pada  umumnya.  Sedangkan  secara  praktis hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  pedoman bagi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pelaksaaan  pernikahaan  beda  agama  di Indonesia.
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  untuk  mengkaji permasalahan  yang  ada. 15 Penelitian  hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan, yaitu  pendekatan  dengan  menelaah  semua
15 Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana. Hlm. 23.
16 Mukti  Fajar dan Yulianto Achmad,  (2010), Dualisme Penelitian Hukum: Normatif  & Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 182.
undang-undang dan regulasi yang bersangkutan  dengan  isu  hukum,  kemudian pendekatan konseptual ( conceptual approach )  adalah  jenis  pendekatan  dalam penelitian  hukum  yang  memberikan  sudut pandang  analisa  penyelesaian  permasalahan dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya,  atau  bahkan  dapat  dilihat  dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah  peraturan  kaitannya  dengan  konsep- konsep yang digunakan.
Pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selanjutnya  teknik  analisis  bahan  hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan  pembahasan  terhadap  bahan hukum  yang  telah  didapat  dengan  mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah  diperoleh  tersebut  diuraikan  secara deskriptif  guna  memperoleh  gambaran  yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 16

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Dan  Keabsahan  Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
Hukum  perkawinan  yang  digunakan sebelum  tahun  1974,  masih  menggunakan peraturan  turunan  dari  zaman  kolonial Belanda, berlakunya hukum perkawinan pada
saat itu diklasifikasikan berdasarkan golongan penduduk,  yaitu  penduduk  Golongan  Eropa, penduduk Golongan  Timur Asing Cina,  bagi penduduk Eropa dan China ataupun keturunannya  berlaku  ketentuan-ketentuan KUHPdt, bagi penduduk Timur Asing selain Cina beserta keturunannya berlaku ketentuan hukum  adat  masing-masing,  kemudian  bagi penduduk Indonesia asli digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu:
1) Hukum  Ordinansi  Perkawinan  Indonesia Kristen  ( Huwelijk  Ordanantie  Christen Indonesia), berlaku bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen.
2) Hukum  Islam  yang  telah  diterima  oleh hukum  adat,  berlaku  bagi  penduduk Indonesia asli yang beragama Islam.
3) Hukum  perkawinan  adat  masing-masing, berlaku  bagi  penduduk  Indonesia  selain keduanya. 17
Sebelum  berlakunya  UU  Perkawinan, pernikahan  beda  agama  adalah  termasuk  ke dalam  jenis  pernikahan  campuran. Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158 atau GHR, dalam Pasal 1 GHR mengatur mengenai  pernikahan  campuran,  dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
Kendala  sering  dihadapi  dalam  upaya penegakan  dan  penerapan  hukum  khususnya di  Indonesia  terutama  yang  berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan
17 Penjelasan Umum Angka 2 UU Perkawinan
18 Ahmad Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Jakarta: Gunung Agung. Hlm. 164.
merupakan  suatu  konsekuensi  logis  dari berkembangnya  suatu  peradaban  dunia. Perkembangan  masyarakat  yang  lebih  cepat daripada  perkembangan  peraturan  yang berlaku  di  masyarakat,  sehingga  dapat memungkinkan  terjadinya  keadaan  dimana aturan  di  suatu  negara  dianggap  tidak menjamin kepastian hukum warganya ( rechtsvacuum ) di masyarakat.
Kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum )  di masyarakat sangat berkaitan dengan yurisprudensi  hakim.  Yurisprudensi  hakim berfungsi sebagai penyeimbang agar tidak ada kekosongan hukum di masyarakat, keseimbangan  aspek  terpenting  bagi  suatu proses sistem. Lain halnya dalam pembentukan  dan  penerapan  hukum,  hakim lebih berperan untuk mengubah, membentuk, dan  menemukan  hukum  ( rechtsvinding ) melalui penafsiran dan konstruksi hukum.
Menurut  Paul  Scholten,  hukum  adalah suatu sistem yang berarti bahwa semua aturan saling  berkaitan.  Aturan-aturan  itu  disusun secara  sistematis,  dan  untuk  yang  bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya,  sehingga  berada  atau  tiba  pada asas-asasnya.  Hakim  bekerja  atas  dasar penilaian,  dan  hasil  dari  penilaian  itu menciptakan sesuatu yang baru. 18
Hakim dituntut untuk mampu secara arif dan  bijaksana  menegakkan  hukum  dengan
selalu memerhatikan tiga tungku hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hal  tersebut  untuk  menegakkan  kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim. 19
Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia  dan  tidak  ada  yang  selengkap- lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya, karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan. 20 Menurut Paul Scholten,  juga  memandang  bahwa  sistem hukum  itu  logis  dan  tidak  tertutup,  sistem hukum juga tidak statis, sehingga suatu sistem hukum  membutuhkan  suatu  putusan-putusan atau  penetapan-penetapan,  yang  senantiasa menambah  luasnya  suatu  sistem  hukum tersebut.  Undang-undang  dapat  saja  diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata- katanya  untuk  menyesuaikan  dengan  fakta konkret yang ada. 21
Satjipto  Rahardjo  dan  Ronny  Hanintijo Soemitro  mengutip  pendapat  dari  Paul Scholten yang berpendapat bahwa kekosongan  hukum  adalah  membedakan antara  2  (dua)  konsep  kekosongan,  yaitu
19 Nindyo  Pramono,  (2010),  Problematika  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Pembatalan  Perjanjian, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2. Hlm. 226.
20 Sudikno Mertokusumo, (2007), Penemuan Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37.
21 Ahmad Ali, Op.,cit , Hlm. 164.
22 Satjipto  Rahardjo  dan  Ronny  Hanintijo  Soemitro,  (1986), Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Universitas Terbuka. Hlm. 93.
23 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, (1993), Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 12.
pertama  adalah  kekosongan  dalam  hukum, yang terjadi apabila hakim mengatakan bahwa memiliki  sesuatu  kekosongan  karena  tidak tahu bagaimana harus memutuskannya, kedua adalah kekosongan dalam perundang- undangan,  yang  terjadi  apabila  dengan konstruksi  dan  penalaran  suatu  problem hukum  tidak  terpecahkan  sehingga  hakim harus  mengisi  kekosongan  itu  seperti  berada pada kedudukan pembuat undang-undang. 22
Undang-undang  seperti  halnya  kaidah- kaidah  lainnya  adalah  berfungsi  untuk melindungi  kepentingan  umum,  sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan sebagaimana  mestinya.  Kejelasan  dalam norma  hukum  ini  harus  ada  agar  dapat dipahami  semua  jelas.  Mungkin  ini  adalah kesengajaan  dari  pembuat  undang-undang untuk  memberikan  ruang  bebas  menafsirkan oleh hakim. 23
Hakim  dituntut  untuk  memilih  aturan hukum  yang  akan  diterapkan,  kemudian menafsirkannya  untuk  menentukan  atau menemukan  suatu  bentuk  perilaku  yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan kandungan  maknanya  guna  menetapkan penerapannya  dan  menafsirkan  fakta-fakta yang ditemukan, sehingga melalui
penyelesaian  perkara  konkret  dalam  proses peradilan  dapat  terjadi  juga  penemuan hukum. 24
Persoalan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Pada rumusan tersebut, perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak dijelaskan dalam pasal tersebut.
Norma kosong atau blanconorm terdapat dalam  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan, dikatakan  demikian  karena  dalam  pasal tersebut  menilai  keabsahan  suatu  peristiwa atau  perbuatan  hukum  dengan  menunjuk kepada suatu norma dalam sistem hukum lain. Pasal  tersebut  merujuk  pada  sistem  hukum lain  yaitu  hukum  agama  untuk  menilai  sah tidaknya  suatu  perkawinan  beda  agama. Keabsahan  suatu  perkawinan  beda  agama adalah  bergantung  kepada  kaidah  dalam sistem  hukum  agama  yang  dianut  masing- masing  orang,  perbedaan  hukum  agama  ini berarti  adanya  sistem  hukum  yang  berbeda antara  para  pihak  dalam  perkawinan  beda agama. 25
Hukum  tidak  boleh  dicampuradukkan dengan  etika  dan  apalagi  dengan  paham- paham keagamaan yang disebut oleh Auguste
24 Ahmad Rifai, (2011), Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Huku Progresif , Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 21.
25 Sudargo Gautama, (1962), Hukum Perdata Internasional Indonesia , Jakarta: Kinta Djakarta. Hlm. 25.
26 Hans Kelsen, (1967), Pure Theory of Law , Berkeley: University of California Press. Hlm. ___.
Comte  sebagai  tahap  paling  terbelakang  dari taraf perkembangan pemikiran umat manusia dalam  sejarah.    Norma  atau  kaedah  hukum dan  norma  etika  harus  dipisahkan,  apalagi dengan kaedah-kaedah agama.
Dalam  pandangan  Hans  Kelsen  dalam teori murni tentang hukum atau ‘ pure theory of  law ’  ( reine  rechtslehre ),  yang  artinya hukum  harus  dimurnikan  dari  pengaruh- pengaruh  non-hukum,  seperti  fakta  sosial, kaedah  moral,  dan  apalagi  pengaruh  agama pandangan, tetapi ketiganya juga tidak boleh saling  dipertentangkan  atau  malah  dijauhkan seakan-akan  tidak  boleh ada  hubungan  sama sekali. 26
Pernikahan  beda  agama  masih  bisa dilakukan di Indonesia, meskipun banyak ahli atau  praktisi  yang  menyatakan  bahwa  tidak ada ruang bagi pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan  adanya  Yurisprudensi  Mahkamah Agung tahun 1986. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta diperintahkan oleh Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1400K/PDT/1986 untuk  mencatat  perkawinan  antara  seorang perempuan  beragama  Islam  degan  seorang laki-laki beragama protestan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 jo Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU
Administrasi
Kependudukan) memuat substansi yurisprudensi tersebut. Pasal 34 dan Pasal  35  UU  Administrasi  Kependudukan mengakui  adanya  pengesahan  nikah  beda agama,  sementara  itu  dalam  Pasal  35  UU Administrasi Kependudukan tersebut merumuskan  bahwa  pencatatan  perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula
bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. 27 Pencatatan  dilakukan  untuk menjadi  sebuah  bukti  bahwa  peristiwa tersebut  memang  benar  terjadi  dan  menjadi sebuah  peristiwa  penting  bagi  kehidupan seseorang yang melaksanakan. 28
Lebih  dalam  lagi  kita  dapat  melihat ketentuan  Pasal  8  huruf  (f)  UU  Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang  jika  aturan  agama  melarang. Konstruksi  hukum  dalam  UU  Perkawinan menyerahkan  keabsahan  perkawinan  pada hukum  agama  yang  dianut  oleh  calon pengantin.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas penganut Islam, tampaknya persoalan keabsahan  perkawinan  beda  agama  ini  bisa berujung dibatalkannya status perkawinan.
Hal  tersebut  karena  selama  ini  adanya argumentasi  bahwa  pelarangan  perkawinan beda  agama  dalam  ajaran  Islam  telah dianggap sebagai pelarangan pernikahan beda
27 Zaidah Nur Rosidah, (April 2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Volume 23, Nomor 1. Hlm 4.
28 Sri Wahyuni, (Desember 2011), Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan , Volume 11, Nomor 2. Hlm. 16.
29 Budiono  Kusumohamidjojo,  (1999), Ketertiban YangAdil,  Problematik  Filsafat  Hukum, Jakarta: Grasindo. Hlm. 157.
agama  dalam  UU  Perkawinan.  Bahkan apabila pernikahan beda agama tersebut ingin dilakukan  suatu  pembatalan  harus  dengan putusan pengadilan juga dalam UU Perkawinan  menganut  prinsip  bahwa  tidak ada perkawinan yang batal dengan sendirinya, pengadilan  akan  memutuskan  sah  atau batalnya perkawinan.
Konflik norma sudah dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 1986, UU Perkawinan  dan  UU  Administrasi  Kependu- dukan,  hal  tersebut  menyebabkan  ketidak jelasan  mengenai  pengaturan  perkawinan beda agama di Indonesia.
Kerangka  sistem  hukum  nasional  harus didasarkan  pada  pendapat  bahwa  semua peraturan  perundang-undangan  dipandang sebagai  satu  sistem  yang  utuh.  Konsistensi dalam  peraturan  perundang-undangan  dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam  peraturan  perundang-undangan  bukan sesuatu  yang  terjadi  dengan  sendirinya melainkan harus diciptakan. 29
Menurut Wahyono Darmabrata, terdapat empat  cara  yang  sering  ditempuh  pasangan beda agama agar pernikahan tetap dapat untuk dilangsungkan, yaitu dengan meminta penetapan dari Pengadilan, melakukan perkawinan  menurut  masing-masing  agama,
penundukan sementara pada salah satu hukum agama  dan  yang  terakhir  adalah  dengan menikah di luar negeri. 30
Perkawinan  dilakukan  menurut  masing- masing  agama  artinya  kedua  mempelai melakukan  ritual  perkawinan  dua  kali,  acara ritual akan dilakukan bergantian sesuai agama masing-masing,  cara  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  penundukan  sementara  pada  salah satu  hukum  agama,  bedanya  adalah  dalam penundukan kepada salah satu hukum agama hanya  satu  pihak  yang  ikut  dalam  ritual perkawinan  sesuai  agama  pasangannya,  cara keempat dengan menikah di luar negeri juga memanfaatkan ketentuan pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia.
Kondisi-kondisi  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan bahwa larangan untuk melakukan  nikah  beda  agama  di  Indonesia adalah  tidak  mutlak.  Tidak  ada  norma eksplisit  dibolehkan  atau  dilarang  dalam rumusan  pasal  UU  Perkawinan,  pada  saat yang  sama,  berbagai  regulasi  lainnya memberikan  cara  untuk  diakui  oleh  negara. UU  Perkawinan  mengembalikan  kepada ketentuan agama masing-masing calon mempelai.
Ketentuan masing-masing agama mengatur  secara  berbeda-beda  mengenai
30 Siti Nur Fatoni  dan  Iu Ruslia, (Juli 2019), Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Beda Agama di Kota Bandung, Varia Hukum , Vol. 1, No. 1. Hlm 103.
31 Djaya S. Meliala, (1988), Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum , Bandung: Irama Widya Dharma. Hlm. 13.
32 Andika Prawira Buana, (Desember 2017), Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Terhadap  Praktek  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Makassar, Jurnal  HAM , Volume 8, Nomor 2. Hlm 119.
penikahan beda agama. Menurut Islam dalam Surat  Al-Maidah  ayat  (5)  memperbolehkan atau  menghalalkan  seorang  laki-laki  yang beragama Islam kawin dengan seorang wanita yang  masih  berpegang  teguh  kepada  kitab- kitab Allah sebelum Kitab Al-Quran diturunkan  yaitu  kitab  Zabur,  Taurat,  Injil, dan  Alquran  atau  wanita-wanita  yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Islam. akan  tetapi  dengan  ketentuan  bahwa  wanita- wanita  non-muslim  tersebut  tidak menyakini ketentuan  yang  menyimpang  dari  ketentuan Islam,  karena  ajaran  yang  diyakininya tersebut adalah termasuk dalam musyrik. 31
Lain halnya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional  II  Tahun  1980  tentang  perkawinan campuran dan Fatwa MUI Nomor 4 /MUNAS VII/MUI/8/2005  secara  tegas  melarang perkawinan  muslim  dengan  non-muslim, statusnya  adalah  haram  dan  tidak  sah  dalam hukum Islam.
Fatwa  ini  ditujukan  baik  untuk  laki-laki maupun  perempuan  muslim  yang  akan mengawini  non-muslim  dari  agama  apapun. Fatwa memberikan larangan karena dianggap kerugiannya  lebih  besar  dari  keuntungan. 32
Kemudian,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) juga melarang dilakukannya
perkawinan  beda  agama,  hal  tersebut  dapat dijumpai dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang  Larangan  Perkawinan.  Dalam  kedua pasal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  agama Islam  melarang  secara  tegas  mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim. 33
Fatwa  MUI  dan  KHI  bukan  merupakan hukum  positif.  Fatwa  MUI  hanyalah  sebatas opini hukum bagi siapa saja yang menundukkan  diri  pada  isinya,  KHI  pun demikian  karena  saat  ini  hanya  sebagai panduan  tidak  mengikat  di  peradilan  agama. Benar  adanya  jika  KHI  disahkan  dengan keluarnya Instruksi Presiden Tahun 1991.
Namun  perlu  diingat  bahwa  lembaga peradilan  telah  sepenuhnya  diluar  lembaga eksekutif.  KHI  pernah  memperoleh  status sebagai  hukum  positif  namun  setelah amandemen  UUD  1945,  produk  hukum Instruksi  Presiden  tidak  lebih  dari  usulan pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan  di  wilayah kekuasaannya, itupun tidak berlaku lagi bagi wilayah  kekuasaan  peradilan  agama,  status KHI  tidak  lagi  sebagai  salah  satu  hukum positif negara.
KHI  meskipun  tidak  masuk  kedalam hukum  positif  namun  tetap  menjadi  acuan bagi hakim pengadilan agama dalam
33 Nofan Nur Khafid Azmi, (Desember 2021), Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Dan Maqashid Al-Syariah, INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam , Volume 6 Nomor 2. Hlm 209.
34 M. Daud Ali, (1997), Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 376.
35 Muhammad  Ashsubli,  (Desember  2015),  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), Jurnal Cita Hukum , Volume 2 Nomor 2. Hlm 296.
merumuskan keputusan, pengadilan diwajibkan  merujuk  kepada  dasar  hukum tertulis  atau  tidak  tertulis  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  RI Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  dan  KHI  merupakan  salah  satu pilihan  terbaik.  KHI  merupakan  konsensus ( ijma’ )  melalui  media  loka  karya  yang kemudian  mendapat  legalitas  dari  kekuasaan negara. 34
Selanjutnya  pegaturan  perkawinan  beda agama pada Agama Kristen, Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat  tidak  dibolehkan  dan  menghendaki agar  penganut  Agama  Kristen  untuk  tetap menikah  dengan  pasangan  yang  seagama. Karena  bagi  Kristen,  tujuan  dari  perkawinan adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  antara suami,  isteri  dan  anak-  anak  dalam  lingkup rumah  tangga  yang  abadi  dan  kekal.  Dalam aspek  protestan,  tujuan  adanya  perkawinan merupakan  suatu  bentuk  yang  bersifat kemasyarakatan  dan  kekudusan.  Oleh  sebab itu,  gereja  memiliki  kewajiban  untuk mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan,  dalam  arti  legitimasi  dan konfirmasi. 35
Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga
mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.  Hal  tersebut  terdapat  juga  di dalam  Alkitab  yang  tercantum  dalam  2 Korintus  Pasal  (6)  ayatnya  ke-14. 36 Contoh konkrit  dalam  hukum  di  Indonesia  adalah kesaksian  Pendeta  Yanto  Pandiangan  dari Gereja  Bethel  Indonesia  Jemaat  Arumdalu, Blora,  Jawa  Tengah  dalam  penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN bla mengatakan, bahwa pada  prinsipnya  di  dalam  ajaran  Agama Kristen menyatakan perkawinan beda agama adalah dilarang.
Bagi  Agama  Katholik,  pada  prinsipnya sama  dengan  Agama  Kristen  yang  mana perkawinan  beda  agama  menurut  Katholik tidak dapat dilakukan karena Agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. 37
Sakramen  adalah  suatu  kesepakatan  antara manusia  dengan  Tuhan  Allah,  sehingga dengan  menerima  sakramen,  seseorang berjanji  untuk  hidup  setia  kepada  Yesus Kristus.  Namun,  dalam  kondisi  tertentu perkawinan  atau  dalam  kondisi  yang  tidak dapat dihindari Gereja akan memberikan izin dengan syarat tertentu. 38
Menurut  agama  Katholik,  perkawinan adalah  persekutuan  hidup  antara  pria  dan
36 Hilman  Hadikusuma,  (2003), Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Pandangan  Hukum  Adat  dan  Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju. Hlm. 11.
37 Eduardus Krisna Pamungkas, R.F. Bhanu Viktorahadi, (2021), Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja, Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya , Volume 5, Nomor 3. Hlm 428.
38 Novita Lestari, (2017), Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, Mizani: Wacana Hukum , Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, Nomor 1. Hlm 68.
39 Gledys Patrisia Sepang, (Mei 2015), Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut  Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex et Societatis , Volume 3, Nomor 4. Hlm 113.
40 Hilman Hadikusuma, Op.Cit .
wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak  dapat  ditarik  kembali. 39 Sedangkan menruut agama Kristen Katholik, perkawinan adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan  cinta  antara  kedua  suami  isteri, tetapi  juga  harus  mencerminkan  sifat  Allah yang  penuh  kasih  dan  kesetiaan  yang  tidak dapat  diceraikan.  Perkawinan  itu  adalah  sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055:2). 40
Dalam Agama Hindu bedasarkan penjelasan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014  mengatakan  perkawinan beda  agama  dengan  non-Hindu  menurut ketentuan  ajaran  Hindu  tidak  dapat  disahkan melalui  upacara  sakral  perkawinan  Hindu. Bila  upacara  ini  tidak  dilakukan,  pasangan suami-istri  yang  tidak  melalui  upacara tersebut  adalah  dianggap  tidak  sah  dan dianggap  sebagai  samgrhana  (melakukan perbuatan zina).
Masih mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XII/2014, penjelasan perwakilan Umat Buddha Indonesia  dan  Majelis  Tinggi  Agama
Khonghucu  Indonesia  tampak  lebih  longgar tentang  perkawinan  beda  agama.  Penganut ajaran  masing-masing  tidak  dilarang  kawin dengan  non-Budha  atau  non-Khonghucu. Sampai  disini  tampak  bahwa  keabsahan perkawinan  beda  agama  di  mata  UU Perkawinan  sama  sekali  bukan  masalah selama  hukum  agama  membolehkannya. Persoalan  akan  muncul  jika  salah  satu  atau kedua calon pengantin menganut agama yang melarang kawin beda agama. 41
Berdasarkan  yang  telah  diterangkan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  ajaran Agama  Islam,  Kristen,  Katolik  dan  Hindu tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama,  sementara  itu  Agama  Buddha  dan Khonghuchu masih memperbolehkan pernikahan  beda  agama  asalkan  pelaksanaan pernikahan  dilakukan  sesuai  dengan  cara agama Budha. 42 UU Perkawinan menyatakan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut masing-masing agamanya  dan  kepercayaa-  nnya,  jadi  dapat disimpulkan  bahwa  jika  terjadi  pernikahan antara  pengantin  Buddha  dan  Konghucu masih  dapat  melaksanakan  pernikahan  beda agama  dan  sah,  karena  tidak  ada  larangan pernikahan  dalam  ajaran  kedua  agama tersebut.
41 Normand Edwin Elnizar,  (29 April 2021), Jelas, Kawin  Beda Agama Di Indonesia  Sah Dengan Penetapan Pengadilan ,  Diakses  pada  11  Juni  2022,  Dari  Hukumonline:  https://  www.  hukumonline. com/stories/article/lt60892d53f3876/jelas--kawin-beda-agama-di-indonesia-sah-dengan-penetapan-pengadil- an.
42 Abdul Halim, Carina Rizky Ardhana, (Juni 2016), Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, Jurnal Moral Kemasyarakatan , Volume 1, Nomor 1. Hlm 68.
Ketentuan  dalam  UU  Perkawinan  ter- sebut  di  atas  tersebut  dapat  diakali  dengan adanya  ketetapan  hukum  melalui  putusan pengadilan mengenai pengesahan pernikahan beda  agama,  salah  satunya  adalah  Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.
Bertolak  belakang  Putusan  Mahkamah Agung  No.  1400  K/Pdt/1986  tersebut,  ada kalanya  putusan  pengadilan  justru  menolak perkawinan  beda  agama  contohnya  adalah Penetapan  No.71/Pdt.P/2017/PN  Bla  yang dibuat  di  Pengadilan  Negeri  Blora,  Jawa Tengah.  Permohonan  penetapan  perkawinan beda  agama  ditolak  hakim  tunggal  di Pengadilan Negeri Blora dengan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut masing-masing calon mempelai.
Perkawinan  beda  agama  yang  telah dicatatkan  sama  halnya  dengan  perkawinan seagama pada umumnya, perkawinan tersebut memiliki  suatu  akibat  hukum.  Untuk  lebih jelasnya  bagaimana  peraturan  di  Indonesia tidak  melarang  adanya  pernikahan  beda agama  atau  bahkan  mendukung  adanya pernikahan  beda  agama  di  Indonesia.  Tabel Kumpulan  Peraturan  di  Indonesia  akan dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini. Tabel 1: Kumpulan Peraturan di Indonesia yang mengatur Perkawinan
No
Peraturan
Keterangan
1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan  tidak  secara tegas melarang adanya pernikahan  beda  agama, dalam pasal tersebut cenderung  untuk  mengem- balikan  ke  hukum  agama yang dianut masing-masing calon  mempelai yang akan melaksanakan perkawinan Pasal  56  UU  Perkawinan menyatakan “Perkawinan  yang  dilang- sungkan  diluar  Indonesia antara  dua  orang  warga negara Indonesia atau seorang  warganegara  Indo- nesia  dengan  warganegara Asing  adalah  sah  bilamana dilakukan  menurut  hukum yang  berlaku  di  negara dimana perkawinan itu dilangsungkan  dan  bagi warganegara Indonesia tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan  undang-undang ini.” 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal  34  dan  Pasal  35  UU administrasi  kependuduk- an Tahun 2006 mendukung adanya  perkawinan  beda agama di Indonesia Pasal 34
menyatakan perkawinan yang  sah  menurut  peratur- an perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk  kepada  instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal perkawinan Pasal 35 menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal  37  ayat  (4)  UU administrasi  kependuduk- an  Tahun  2006  mendaftar- kan perkawinan  luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di
43 Wirjono Prodjodikoro, (1981), Hukum Perkawinan di  Indonesia , Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 8.
Indonesia  (dapat  ditunjuk- kan  dengan  cap  Imigrasi pada  paspor).  Kelalaian dalam  mencatatkan,  bisa terkena  denda  (yang  diatur dalam  ketentuan  tertulis  di
Dukcapil). 3 Yurisprudensi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986
Yurisprudensi  tersebut  me- nyatakan  bahwa  pasangan beda agama dapat meminta penetapan  pengadilan  ke- mudian  dicatatkan  pada Kantor Catatan Sipil.
Sumber: Ari  Tri  Wibowo,  Kumpulan  Peraturan  di Indonesia yang mengatur Perkawinan.

## Keabsahan  Perjanjian  Kawin  Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
Perjanjian  yang  mengatur  akibat  dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya dalam  bidang  harta  kekayaan  dapat  disebut sebagai perjanjian dalam perkawinan. Kuatnya  pengaruh  hukum  adat  dan  masih kuatnya  hubungan  kekerabatan  antara  calon suami istri, menyebabkan perjanjian perkawinan jarang dilakukan di Indonesia.
Pada dasarnya perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 43
UU  Perkawinan  tidak  hanya  mengatur mengenai  perkawinan,  tapi  substansinya mengatur  pula  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  perkawinan  atau  segala akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan
perkawinan,  sehingga  hal  tersebut  dapat dikategorikan sebagai hukum keluarga. 44
Pengertian perjanjian perkawinan diberikan  melalui  pendapat  beberapa  ahli  di Indonesia,  yang  pertama  adalah  menurut Gatot  Supramono  perjanjian  perkawinan adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon suami  dengan  calon  isteri  pada  waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan isinya  juga  berlaku  terhadap  pihak  ketiga sepanjang diperjanjikan. 45
Kemudian selanjutnya adalah menurut R. Subekti yang kemudian memberikan pengertian  perjanjian  perkawinan  sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri  selama  perkawinan  mereka  yang menyimpang  dari  asas  atau  pola  yang ditetapkan oleh undang-undang. 46
Selanjutnya  adalah  menurut  Komar Andasasmita  yang  menyatakan  perjanjian perkawinan  adalah  perjanjian  yang  diadakan oleh  bakal  atau  calon  suami  istri  dalam mengatur  (keadaan)  harta  benda  atau kekayaan  sebagai  akibat  dari  perkawinan mereka,  dan  Soetojo  Prawiromidjojo  serta Asis Safioedin, mengartikan perjanjian kawin sebagai  perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon
44 J. Satrio, (1993) , Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 28.
45 Gatot Supramono, Op. cit ., Hlm. 39.
46 Subekti, Op.cit , Hlm. 9.
47 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan  Asis Safioedin, (1987), Hukum Orang dan  Keluarga , Bandung: Alumni. Hlm. 57.
48 Soetojo Prawirohamidjojo, Op.Cit . Hlm. 57.
suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan  perkawinan  untuk  mengatur akibat-akibat  perkawinan  terhadap  harta kekayaan mereka. 47
Abdul  Kadir  Muhammad  seorang  ahli dibidang hukum berpendapat bahwa persyaratan  perjanjian  perkawinan  salah satunya  adalah  dibuat  pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam UU  Perkawinan.  Terakhir  menurut  Soetojo Prawirohamidjojo  Perjanjian  Perkawinan merupakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang dibuat  oleh  calon  suami  isteri,  sebelum  atau pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  untuk mengatur  akibat-akibat  perkawinan  terhadap harta kekayaan mereka. 48
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas perjanjian kawin dilakukan oleh calon suami istri, namun pergeseran makna dan pergeseran norma hukum mengenai perjanjian perkawinan  terjadi  dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015. Melalui putusan tersebut, perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  selama dalam  ikatan  perkawinan,  ini  merubah ketentuan perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon
istri sebelum perkawinan ( prenuptial agreement ).
Harta kekayaan dalam perkawinan adalah termasuk  harta  bersama,  yang  merupakan harta  benda  yang  diperoleh  suami  dan  isteri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana yang menghasilkannya, perjanjian kawin merupakan  penyimpangan  dari  hal  tersebut, diperbolehkannya  penyimpangan  mengenai ketentuan  harta  bersama  didasarkan  kepada Pasal  36  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Pasal tersebut memberi peluang kepada calon suami istri  untuk  menyimpang  dari  ketentuan  yang mengatur tentang harta kekayaan, penyimpangan  dilakukan  dengan  membuat perjanjian kawin. 49
Indonesia  memiliki  3  (tiga)  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yaitu KUHPdt,  UU  Perkawinan,  dan  KHI.  Sejak berlakunya  UU  Perkawinan,  maka  di  negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum  perkawinan,  kecuali  sepanjang  yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan. 50
Dalam  KUHPdt  perjanjian  kawin  diatur pada  Pasal  119-198  KUHPerdata  yang  pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan
49 Happy Susanto, (2008), Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian , Jakarta: Visi Media. Hlm. 78.
50 K. Wantjik Saleh, (1982), Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 3.
berlangsung.  KUHPdt  sebenarnya  hanya diatur tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu: a. Pemisahan harta sama sekali;
b. Pemisahan harta bawaan saja;
c. Pemisahan terhadap untung rugi.
Pernyataan dalam KUHPdt bahwa perjanjian  kawin  hanya  mengatur  tentang harta kekayaan dalam perkawinan dapat lebih ditegaskan  dengan  melihat  ketentuan  Pasal 139 KUHPdt yang menyatakan bahwa:
“dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua  calon  suami  isteri  adalah  berhak menyiapkan  beberapa  penyimpangan  dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta  kekayaan,  asal  perjanjian  itu  tidak menyalahi  tata  susila  yang  baik  atau  tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan  di  bawah  ini  menurut  Pasal berikutnya.”
Namun, jika  mengacu pada  asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1338  KUHPdt,  bisa  saja dibuatkan klausula-klausula tambahan misalnya  tentang  harta  sebelum  dan  sesudah kawin  atau  setelah  cerai,  pemeliharaan  dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan  kekerasan,  marginalisasi  (hak untuk  bekerja),  subordinasi  (pembakuan peran). Pada dasarnya perjanjian kawin hanya mengatur  mengenai  harta  kekayaan,  tetapi para  pihak  dapat  mengatur  hal-hal  lain  pada
klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan. 51
Selain  KUHPdt,  perjanjian  perkawinan juga  diatur  di  dalam  UU  Perkawinan, Perjanjian perkawinan diatur pada Bab V UU Perkawinan,  yang  berisikan  satu  Pasal,  yaitu Pasal  29.  UU  Perkawinan  tidak  menjelaskan definisi  perjanjian  perkawinan,  yang  ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian kawin. UU Perkawinan tidak  mengatur  mengenai  materi  perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPdt.
Dalam Pasal  29  UU  Perkawinan dikatakan  bahwa  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Pegawai  Pencatatan  Perkawinan,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut, kemudian  Pasal  29  ayat  (2)  UU  Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin tidak dapat disahkan  apabila  melanggar  batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
Kemudian  pemerintah  melalui  Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI  yang  juga  mengatur  tentang  perjanjian
51 Sovia  Hasanah,  (___), Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Kawin ,  Diakses  pada  12  Juni  2022,  Dari  Hukumonline: https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin lt5d10395b1ff28
52 Moh. Mahfud, (1993), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia ,  Yogyakarta: UII Press. Hlm. 84-85.
kawin dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan menurut  KHI  diatur  dalam  Pasal  45  KHI, yaitu terdiri dari:
1) Ta’lik talak.
2) Perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan dengan hukum islam. Dalam Pasal 47 (2) KHI  disebutkan  bahwa,  perjanjian  itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan  harta  pencarian  masing- masing  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.  Mengenai  bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut: 52
a) Dapat berisi percampuran harta pribadi
b) Pemisahan harta pencaharian masing- masing.
c) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
d) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah  tangga.  Hal  ini  ditunjukkan untuk  melindungi  istri  atas  hasil pencahariannya.
Istilah  perjanjian  perkawinan  menurut asalnya  merupakan  terjemahan  dari  kata
“ huwelijk  sevoorwaarden ”  yang  ada  dalam
Burgerlijk  Wetboek (BW). 53 Istilah  ini terdapat dalam KUHPdt, 54 UU Perkawinan, 55 dan  KHI. 56 Huwlijk sendiri  menurut  bahasa berarti:  perkawinan  antara  seorang  laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat. 57
Perjanjian  kawin  merupakan  sesuatu yang  berbeda  dari  akad  nikah,  antara  akad nikah  yang  dilaksanakan  secara  sah  dengan pelaksanaan  syarat  yang  ditentukan  dalam perjanjian adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak terpenuhinya perjanjian tidak menyebabkan  batalnya  pernikahan  atau perkawinan yang sudah sah, namun demikian pihak yang dirugikan atas tidak terpenuhinya syarat  dalam  perjanjian  perkawinan  berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. 58
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia, yang sah menurut ajaran agama tertentu atau telah ditetapkan oleh pengadilan  dan kemudian  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil merupakan  perkawinan  yang  sah  dan  diakui oleh  negara,  perkawinan  tersebut  memiliki akibat hukum, sehingga dapat juga membuat suatu perjanjian kawin ( huweslijkse voorwaarden ).
53 Subekti, (1995), Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa. Hlm. 38.
54 Bab VII dan VIII Pasal 139-185 KUHPdt.
55 Pasal 29 BAB V UU Perkawinan.
56 Bab VII Pasal 45-52 KHI.
57 Martias  Gelar  Imam  Radjo  Mulono,  (1982), Penjelasan  Istilah-Istilah  Hukum  Belanda  Indonesia ,  Jakarta: Ghalia. Hlm. 107.
58 Amir Syarifuddin, (2014), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana. Hlm. 146.
59 Titik  Triwulan  Tutik,  (2011), Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup. Hlm. 121.
Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan  dibuat  dengan  alasan  yaitu pertama  apabila  terdapat  sejumlah  kekayaan yang  lebih  besar  pada  salah  satu  pihak  dari pada  pihak  lain,  kedua  apabila  kedua  belah pihak  masing-masing  membawa  masukan yang besar; ketiga apabila kedua belah pihak memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu  mengalami  bangkrut  maka  pihak  yang lain  tidak  tersangkut;  keempat  apabila  atas utang-utang  yang  mereka  buat  sebelum kawin,  masing-masing  akan  bertanggung gugat sendiri-sendiri. 59
Perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  29 ayat  (1)  UU  Perkawinan jo Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015 yang berbunyi:
“Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut. Jadi, perjanjian kawin dibuat secara tertulis pada  waktu,  sebelum  atau  selama  dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Apabila terjadi perjanjian kawin tetapi perkawinan tersebut  tidak  dicatatkan  maka  perjanjian itu  bukanlah  perjanjian  kawin,  sebab
perkawinan  tersebut  hanya  sah  menurut agama  atau  kepercayaan  masing-masing, namun  negara  tidak  mengakuinya  karena tidak  tercatat  karena  perkawinan  beda agama,  jika  dilakukan  dengan  penetapan pengadilan,  harus  dicatatkan  di  kantor catatan sipil”.
Permasalahan ini muncul karena minim- nya pendaftaran perjanjian kawin yang dibuat dalam  suatu  perkawinan  di  Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sulit diatasi,  minimnya pendaftaran tersebut diakibatkan  belum  terbiasanya  masyarakat Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan.  Penyebab  lainnya  adalah  proses yang  harus  dilalui,  seperti  yang  kita  ketahui, pencatatan perjanjian kawin adalah melibatkan pencatat atau notaris.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil)  di  daerah  tidak  menerima perjanjian kawin yang bukan merupakan akta notaris, selain itu perlu digaris bawahi bahwa sebelum membuat dan mencatatkan pejanjian kawin, maka perkawinannya juga harus lebih dahulu sah atau dicatatkan ke negara, 60
Perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian- perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan  Pasal  1320  KUHPdt.  Perjanjian perkawinan  yang  telah  memenuhi  syarat- syarat  tentang  sahnya  perjanjian  menurut
60 NEE, (22 April 2017), Pasca Putusan MK, Belum Ada Perjanjian Kawin Yang Dicatat, Diakses pada 12 Juni 2022,  Dari  Hukumonline:  https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian- kawin-yang-dicatatkan-lt58fb56c4a23d3?r=1&p=1&q=perjanjian kawin&rs=1847&re=2022.
61 HR. Damanhuri, (2007), Op.cit ,  Hlm. 20.
Pasal 1320 KUHPdt dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 UU Perkawinan yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang  berlaku  layaknya  undang-undang bagi  pihak  yang  berjanji  (asas pucta  sunt servanda ).
H.A. Damanhuri dalam bukunya mengenai  tata  cara  pembuatan  perjanjian perkawinan menyimpulkan bahwa: 61
1) Suatu perjanjian perkawinan harus dibuat berdasarkan  persetujuan  bersama  antara dari  kedua  belah  pihak  dan  tidak  ada paksaan dari salah satu pihak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
2) Perjanjian  perkawinan  harus  dibuat secara  tertulis,  perjanjian  perkawinan tersebut  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris  maupun  akta  di  bawah  tangan, menurut  UU  Perkawinan  perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan  bahwa  perjanjian  perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3) Perjanjian  perkawinan  harus  disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan  yang berwenang  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam sedangkan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  bagi  yang bukan beragama Islam.
4) Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
5) Perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak dapat diubah, kecuali atas dasar
persetujuan  suami  istri  dan  tidak merugikan pihak ketiga.
6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan  suami  istri  dan  wajib mendaftarkannya  di  Kantor  Pencatat
Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan  dan  pendaftaran  tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6  (enam)  bulan  pengumuman  tidak dilakukan yang
bersangkutan,
pendaftaran pencabutan dengan sendirinya  gugur  dan  tidak  mengikat kepada pihak ketiga.
Perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama  dapat  dikatakan  sah  jika  perkawinan beda agama tersebut juga telah sah dan diakui oleh negara. Perjanjian kawin yang sah harus berdasarkan perkawinan yang sah. Perjanjian kawin  berdasarkan  perkawinan  beda  agama yang tidak mendapat penetapan dari pengadilan  dan  kemudian  tidak  dicatatkan pada  kantor  catatan  sipil,  serta  perjanjian kawin  tersebut  belum  disahkan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),  maka  hanya  akan  menjadikan perjanjian  kawin  tersebut  sebagai  perjanjian biasa  dan  hanya  tunduk  pada  Buku  Ketiga KUHPdt  mengenai  perikatan.  Perjanjian tersebut  dikatakan  sebagai  perjanjian  pada umumnya  karena  subjek  hukum  dalam perjanjian  tersebut  tidak  dalam  suatu  ikatan perkawinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  adalah Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  dapat  atau
tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di  Indonesia  ditentukan  dari  hukum  agama yang  mengatur  karena  UU  Perkawinan mengembalikan  kepada  hukum  agama  yang digunakan  dalam  melakukan  perkawinan. Pada  Agama  Islam,  Kristen,  Katolik  dan Hindu secara tegas melarang adanya pernikahan  beda  agama,  berbeda  dengan Agama  Budha  dan  Konghucu  yang  tidak melarang adanya pernikahan beda agama. Hal yang  perlu  dilakukan  agar  perkawinan  beda agama sah menurut hukum Indonesia, adalah dengan  melakukan  pencatatan  perkawinan beda  agama  di  Kantor  Catatan  Sipil  agar perkawinan  beda  agama tersebut juga  diakui oleh negara.
Pembuatan  perjanjian  kawin  dalam pernikahan beda agama adalah suatu keniscayaan  untuk  dilakukan,  perjanjian perkawinan  akan  sah  dan  berakibat  hukum apabila perkawinan nya juga sah dan tercatat pada negara, selain itu perjanjian perkawinan dalam  pernikahan  beda  agama  akan  sah menurut  hukum  apabila  dicatatkan  pada Kantor Catatan Sipil dan untuk mencatatatkan perjanjian  kawin  dalam  perkawinan  beda agama  maka  syarat-syarat  perkawinan  beda agama  yang  sah  menurut  hukum  Indonesia juga  harus  dipenuhi.  Perjanjian  kawin hakikatnya  lebih  mengatur  mengenai  harta kekayaan namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak  perjanjian  kawin  dapat  juga memuat klausul-klausul di luar harta
kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan dan tata kesusilaan yang berlaku.

## SARAN
Indonesia  memerlukan  suatu  aturan khusus  dan  jelas  mengenai  pernikahan  beda agama  di  Indonesia  agar  pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia mendapatkan  pengakuan  secara  hukum  yang pasti  seperti  pernikahan  dari  calon  pasangan yang  seagama,  dalam  UU  Perkawinan terdapat  aturan  yang  tidak  secara  tegas melarang  atau  memperbolehkan  pernikahan beda agama sehigga hakim harus melakukan interpretasi hukum dengan penafsiran- penafsirannya dari suatu peraturan perundang-undangan,  dapat  atau  tidaknya pelaksanaan  pernikahan  beda  agama  di Indonesia  tergantung  pada  putusan  hakim, dengan adanya kejelasan pengaturan pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  akan lebih mudah juga bagi psangan beda agama di Indonesia  membuat  perjanjian  perkawinan yang sah berdasarkan hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  Carina  Rizky  Ardhana,  (Juni 2016),  Keabsahan  Perkawinan  Beda
Agama  Diluar  Negeri  Dalam  Tinjauan Yuridis, Jurnal Moral Kemasyarakatan , Volume 1, Nomor 1.
Ahmad  Ali,  (2002), Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Jakarta: Gunung Agung.
Ahmad Rifai, (2011), Penemuan Hukum oleh
Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif , Jakarta: Sinar Grafika.
Aisyah  Ayu  Musyafah,  (November  2020), Perkawinan Dalam Perspektif  Filosofis
Hukum Islam, Jurnal Crepido , Volume
2, Nomor 2. Amir Syarifuddin, (2014), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta:
Kencana. Andika  Prawira  Buana,  (Desember  2017), Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan
Terhadap  Praktek  Perkawinan  Beda Agama  Di  Makassar, Jurnal  HAM , Volume 8, Nomor 2.
Anggraeni  Carolina  Palandi,  (Juni  2013), Analisa  Yuridis  Perkawinan  Beda Agama  di  Indonesia, Lex  Privatum , Volume 1, Nomor 2.
Anisah  Daeng  Tarring,  (Agustus  2022), Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Julia: Jurnal Litigasi Amsir , Volume 9,
Nomor 4. Benedictus Hasan, (Desember 2021), Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif  Hukum Kanonik  dan Hukum  Sipil), Aggiornamento:  Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual. Volume 2 Nomor 2.
Budiono Kusumohamidjojo, (1999),
Ketertiban  Yang  Adil,  Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Grasindo.
CNN Indonesia, (18 Maret 2022), Titik Berat UU  Perkawinan  dan  Tata  Cara  Nikah Beda  Agama ,  Diakses  pada  10  Juni 2022,  Dari  CCN  Indonesia:  https:// www.cnnindonesia.com/nasional/2022 0318202253-20-773404/titik-berat-uu- perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda- agama
Djaya  S.  Meliala,  (1988), Masalah
Perkawinan Antar Agama dan
Kepercayaan  di  Indonesia  Dalam Perspektif  Hukum ,  Bandung:  Irama Widya Dharma.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  (April  2018), Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasangan
Suami  Istri  (Perspektif  Maqashid Syari’ah), Jurnal  Studi  dan  Penelitian Hukum Islam , Volume 1, Nomor 2.
Eduardus  Krisna  Pamungkas,  R.F.  Bhanu Viktorahadi,  (2021),  Perkawinan  Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan
Hukum Gereja, Religious: Jurnal Studi Agama-Agama  dan  Lintas  Budaya , Volume 5, Nomor 3.
Gledys Patrisia Sepang, (Mei 2015), Tinjauan Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda Agama  Menurut  Hukum  Kanonik  dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex et Societatis , Volume 3, Nomor 4. Hans  Kelsen,  (1967), Pure  Theory  of  Law ,
Berkeley:  University  of  California Press.
Happy  Susanto,  (2008), Pembagian  Harta Gono  Gini  Saat  Terjadi  Perceraian , Jakarta: Visi Media.
Hilman Hadikusuma, (2003), Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan  Hukum  Adat  dan  Hukum
Agama , Bandung: Mandar Maju.
J.  Satrio,  (1993) ,  Hukum  Harta  Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
K. Wantjik Saleh, (1982), Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kemenag Jawa Tengah, (___), FGD Kemenag Jawa Tengah Kasus Hukum Perkawinan ,  Dikases  pada  10  Juni 2022,  Dari  Kemenag  Jawa  Tengah:
https://  sippn.menpan.go.id/berita/detil/ pengadilan-tinggi-agama-semarang/foc us-group-discussion-kemenag-jawa-te ngah-kasus-hukum-perkawinan.
Laily Dwi Setiarini, (April 2021), Perkawinan
Beda  agama  Dalam  Perspektif  Hak Asasi  Manusia,  Al  Qodiri: Jurnal Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan , Volume 19, Nomor 1.
M.  Daud  Ali,  (1997), Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama;  Kumpulan  Tulisan , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Martias  Gelar  Imam  Radjo  Mulono,  (1982),
Penjelasan Istilah-Istilah Hukum
Belanda Indonesia , Jakarta: Ghalia. Moh. Mahfud, (1993), Peradilan Agama dan KHI  dalam  Tata  Hukum  Indonesia , Yogyakarta: UII Press.
Muhammad  Ashsubli,  (Desember  2015), Undang-Undang  Perkawinan  Dalam Pluralitas  Hukum  Agama  (Judicial
Review Pasal Perkawinan Beda Agama), Jurnal Cita Hukum , Volume 2 Nomor 2.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  (2010),
Dualisme  Penelitian  Hukum:  Normatif
& Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
NEE,  (22  April  2017), Pasca  Putusan  MK,
Belum  Ada  Perjanjian  Kawin  Yang Dicatat, Diakses  pada  12  Juni  2022, Dari Hukumonline: https://www.hukum online.com/berita/a/pasca-putusan-mk- -belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dica tatkan-lt58fb56c4a23d3?r=1&p=1&q= perjanjian kawin&rs=1847&re=2022.
Nindyo  Pramono,  (2010),  Problematika
Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, Mimbar Hukum,
Volume 22, Nomor 2.
Nofan  Nur  Khafid  Azmi,  (Desember  2021), Perkawinan  Beda  Agama  Antara  ‘Illat Dan Maqashid Al-Syariah, INKLUSIF: Jurnal  Pengkajian  Penelitian  Ekonomi dan Hukum Islam , Volume 6 Nomor 2. Normand  Edwin  Elnizar,  (29  April  2021),
Jelas, Kawin Beda Agama Di Indonesia Sah  Dengan  Penetapan  Pengadilan , Diakses  pada  11  Juni  2022,  Dari Hukumonline:  https://www.hukumonli ne.com/stories/article/lt60892d53f3876 /jelas--kawin-beda-agama-di-Indonesia -sah-dengan-penetapan-pengadilan Novita  Lestari, (2017), Problematika Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan
Keagamaan , Volume 4, Nomor 1.

## Pengadilan Tinggi Agama Palu, (2 Juni 2022),
Lagi,  Hakim  Tinggi  PTA  Palu  Tampil Dalam  Seminar  Nikah  Beda  Agama , Diakses  pada  10  Juni  2022,  Dari Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu:  https: //www.pta-palu.go.id/berita-seputar-per adilan/%201176-lagi-hakim-tinggi-pta- palu-tampil-dalam-seminar-nikah-beda -agama-02-06-2022.
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2008), Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Safioedin,  (1987), Hukum  Orang  dan Keluarga , Bandung: Alumni.
Ridwan Khairandy, (Oktober 2011), Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya  Kontrak, Jurnal  Hukum , Volume 18, Nomor ___.
Satjipto  Rahardjo  dan  Ronny  Hanintijo Soemitro,  (1986), Pengantar  Ilmu Hukum , Jakarta: Universitas Terbuka. Siti  Nur  Fatoni  dan  Iu  Ruslia,  (Juli  2019), Pernikahan  Beda  Agama  Menurut Tokoh  Lintas  Beda  Agama  di  Kota Bandung, Varia Hukum , Vol. 1, No. 1. Soetojo Prawirohamidjojo, (1986), Pluralisme Dalam Perundang-
Undangan  Perkawinan  Di    Indonesia , Surabaya: Airlangga University Press.
Sovia Hasanah, (___), Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin , Diakses pada 12 Juni 2022, Dari Hukumonline: https://www.hukumonline.com/klinik/a
/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin lt5d10395b1ff28
Sri  Wahyuni,  (Desember  2011),  Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,
Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan  Sosial  Kemasyarakatan ,  Volume 11, Nomor 2.
Subekti, (1995), Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa.
Sudargo  Gautama,  (1962), Hukum  Perdata Internasional Indonesia , Jakarta:  Kinta Djakarta.
Sudikno  Mertokusumo  dan  A  Pitlo,  (1993),
Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudikno  Mertokusumo,  (2007), Penemuan Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta: Liberty.
A. Syamsul  Bahri,  Adama,  (Juni  2020), Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Al- Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam  dan  Kemanusiaan ,  Volume  2 Nomor 1.
Titik Triwulan Tutik, (2011), Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Trusto  Subekti,  (September  2010),  Sahnya Perkawinan  Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Ditinjau
Dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum. Volume 10, Nomor 3.
Wirjono Prodjodikoro, (1981), Hukum Perkawinan  di    Indonesia ,  Jakarta:
Sumur Bandung. Zaidah Nur Rosidah, (April 2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-
Undangan  Mengenai  Perkawinan  Beda Agama, Al-Ahkam:  Jurnal  Pemikiran
Hukum Islam , Volume 23, Nomor 1.