## KODIFIKASI RUU KUHP MELEMAHKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

## Laurensius Arliman S *)
Mahasiswa.Doktor.Ilmu.Hukum.Universitas.Andalas,.Dosen.STIH.Padang

## Abstrak
Fenomena. sosial. yang. dinamakan. korupsi. merupakan.realitas.perilaku.manusia.didalam. interaksi.sosial.yang.dianggap.menyimpang,. serta. membahayakan. masyarakat. dan. negara.  Korupsi  sebagai  bentuk  tindak pidana. luar. biasa. yang. sangat. merugikan. rakyat,. adanya. ide. untuk. melemahkan. Komisi. Pemberantas. Korupsi. (KPK),. salah. satunya. dengan. memasukkan. Undang- Undang.Korupsi.(UU.Korupsi).dan.Undang- Undang.Tindak.Pidana.Pencucian.Uang.(UU. TPPU),.kedalam.Rancangan.Undang-Undang. Kitab. Undang-Undang. Hukum. Pidana. (RUU. KUHP).. Korupsi. sangat. melemahkan. eksistensi  KPK  nantinya.  Bayangkan  saja selama.adanya.KPK,.banyak.kasus-kasu.yang. bisa. dibongkar,. maka. pemerintah. harus. mensiasati  pelemahan  KPK  ini,  dimana penulis. mencoba. menawarkan. pemerintah. membuka. pembentukan. undang-undang. lain. untuk. mengatur. ini,. pemerintah. harus. mencoret.RUU.KUHP.yang.memasukkan.UU. Korupsi.dan.UU.TPPU.kedalamnya,.jika.hal.ini. dilaksanakan maka akan ada 3 (tiga) lembaga yang tetap mengawasi tindak pidana korupsi, yaitu:.Polisi,.Jaksa.dan.KPK.terutamanya..Hal. ini.untuk.memberantas.korupsi.di.Indonesia. secepatnya.
Kata  Kunci: Kodifikasi;  RUU  KUHP; Pelemahan;.KPK.

## ABSTRACT
Social phenomenon called corruption is the reality of human behavior in  social  interaction  that  is  considered  deviant,  and  endangering society and state. Corruption as a form of extraordinary crime that is very detrimental to the people, the idea to weaken the Corruption Eradication  Commission  (KPK),  one  of  them  by  incorporating  the Corruption Act (Corruption Act) and Money Laundering Criminal Act (UU TPPU) into the Draft Law of the Penal Code (RUU KUHP). Corruption greatly weakens the existence of the KPK later. Just imagine as long as  the  KPK,  many  cases  that  can  be  dismantled,  the  government should anticipate the weakening of this KPK, where the author tries to offer the government open the formation of other laws to regulate this.  If  this  is  implemented  then  there  will  be  3  (three)  institutions that continue to oversee corruption, namely: Police, Prosecutors and KPK primarily. This is to eradicate corruption in Indonesia as soon as possible.
Keywords : Codification; Draft of Criminal Code; Weakness; KPK.
1.   Pendahuluan K orupsi. dinilai. sebagai. penyakit. akut. negeri. ini. sepanjang. masa  orde  baru.  Kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin, corruptio,.atau. corrutus. .Kemudin.di.beberapa.negara.di.Eropa. memiliki  istilah  korupsi  seperti  Inggris: corruption,  corrupt;. Perancis:. corruptin;. Belanda:. corruptie.. Bangsa. Indonesia. pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian.kata–kata.dalam.bahasa.Indonesia.yang.terpengaruh. atau.mengambil.bahasa.Belanda,.maka.kata.corruptie.menjadi. korupsi. Arti harafiah (letterlijk).dari.korupsi.adalah.kebusukan,. keburukan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap  dan  penyimpangan dari  bagaimana  semestinya.  Dalam  kamus  bahasa  Indonesia karangan. Poerwodarminto,. disebutkan. korupsi. adalah. perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang,  menerima uang sogok dan sebagainya (Moch. Faisal Salam, 2004). Andi Moch. Faisal Salam, 2004). Andi
Hamzah. menyatakan. bahwa. sekarang. di. Indonesia. jika  orang  berbicara  mengenai  korupsi,  pasti  yang dipikirkannya. hanyala. perbuatan. jahat. menyangkut. keuangan. negara. dan. suap.. Sehingga. pendekatan. yang.dapat.dilakukan.terhadap.masalah.korupsi.ber- macam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek (Andi Hamzah,  2012).  Oleh karenanya, salah satu agenda Oleh. karenanya,. salah. satu. agenda. reformasi adalah pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi  dan  nepotisme  secara massif.  Berbagai  upaya strategis.pun.telah.dilakukan.sejak.reformasi.bergulir. tahun  1998  silam.  Hasilnya,  pemberantasan  korupsi dapat. dikatakan. telah. berhasil. meskipun. masih. banyak. pekerjaan. rumah,. termasuk. dinamika. yang. muncul. dalam. upaya. pemberanatasan. korupsi,. baik. itu. dari. aspek. regulasi,. kelembagaan. dan. aspek. lain. yang. mendukung. pemberantasan. korupsi. tersebut. (Dwi Haryadi, 2015).
Lilik  Mulyadi  (2000),  yang  menyatakan  bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian dari. hukum. pidana. khusus. disamping. mempunyai. spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pi - dana  umum,  seperti  adanya  penyimpangan  hukum acara  serta  apabila  ditinjau  dari  materi  yang  diatur, maka tindak pidana korupsi secara lansung maupun tidak lansung dimaksudkan menekan seminimal mun - gkin. terjadinya. kebocoran. dan. penyimpangan. ter- hadap.keuangan.dan.perekonomian.negara..Dengan. diantisipasi  sedini  mungkin  dan  seminimal  mungkin penyimpangan.tersebut,.diharapkan.roda. perekono- mian.dan.pembangunan.dapat.dilaksanakan.sebagai- mana mestinya sehingga lambat-laun akan membawa dampak.adanya.peningkatan.pembangunan.dan.kese- jahteraan.masyarakat.pada.umumnyaBerbagai.upaya. telah. ditempuh. untuk. mengatasi. masalah. korupsi,. antara. lain. melalui. penyusunan. berbagai. peraturan. perundang–undangan (Barda Nawawi Arief, 2003). (Barda Nawawi Arief, 2003). Barda  Nawawi  Arief,  2003). )... Regulasi.yang.telah.dilahirkan.pasca.reformasi.dalam. pemberantasan. korupsi. antara. lain:. Ketetapan MPR Ketetapan. MPR. Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Ne - gara.Yang.Bersih.Dan.Bebas.dari.Korupsi,.Kolusi.dan. Nepotisme , Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang.Penyelenggara.Negara.Yang.Bersih.Dan.Bebas.
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  sebagai  revisi  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999. Selanjutnya muncul juga berbagai regu - lasi  pendukung  seperti  Peraturan  Pemerintah  mau - pun.Keputusan.Presiden.yang.mendorong.percepatan. pemberantasan. korupsi. di. Indonesia.. Termasuk. ber- bagai.Undang-Undang.yang.didalamnya.mengandung. unsur tindak pidana korupsi, seperti dalam Undang- Undang.Money.laundering.
Atas.dasar.hal.diatas.maka.lembaga.pemberantas. korupsi  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi/KPK) terbentuk pada tahun 2003. Hal ini adalah bagian dari amanat. rakyat. penggerak. reformasi.. Tercermin. dari. agenda. perubahan. yang. diusung. oleh. rakyat. dalam. momentum. gerakan. reformasi.. Diantara. agenda. reformasi. yang. menjadi. kehendak. rakyat. adalah. agenda. pemberantasan. korupsi.. Rakyat. geram. dan. menganggap. kejahatan. korupsi. menjadi. penyebab. keterpurukan  Negara  (krisis  ekonomi  tahun  1997). Komitmen. pemberantasan. korupsi. menjadi. solusi. untuk. keluar. dari. keterpurukan. dan. menjadi. modal. guna. menyongsong. Indonesia. baru. dibawah. rezim. reformasi.
Kehendak. rakyat. untuk. memberantas. korupsi. mendapat.apresiasi.dari.para.wakil.rakyat.di.Majelis. Permusyawaratan. Rakyat. (MPR).. Apresiasi. tersebut. terwujud. dalam. bentuk. Ketetapan. TAP. MPR.. Ini. merupakan  bukti  keseriusan  para  wakil  rakyat yang. berada. di. MPR. tentang. komitmen. bersama. memberantas. korupsi.. Tindak. lanjut. dari. Ketetapan. TAP. MPR. RI. terwujud. dalam. beberapa. peraturan. perundang-undangan. yang. pada. akhirnya. menjadi. dasar. hukum. pembentukan. lembaga. pemberantas. korupsi.yang.dikenal.dengan.sebutan.KPK..
Rakyat. menaruh. harapan. besar. dengan. terbentuknya. KPK.. Tentu. harapan. wajar. bagi. sebuah. lembaga. yang. pembentukannya. akibat. dari. ketidakpercayaan  rakyat  atas  lembaga-lembaga penegak. hukum. yang. sudah. ada. sebelumnya.. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberan-
dan  kepolisian  dianggap  sudah  tidak  mampu  untuk menegakkan. hukum. khususnya. terkait. dengan. kejahatan.korupsi..Oleh.karenanya.KPK.hadir.sebagai. lembaga  alternatif  yang  dapat  menjawab  harapan rakyat, yakni pemberantasan korupsi (Fauzin, 2015).
Sepanjang. perjalanan. KPK. dalam. menjaga. penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  sangatlah cukup.berhasil..Ini.bisa.kita.lihat.dari.eksistensi.KPK. yang. menangkap. berbagai. banyak. pejabat. dan. para. penegak. hukum.. Ini. bisa. kita. contohkan. KPK. menangkap.tangan.beberapa.Hakim,.Jaksa,.Advokat,. Polisi, Anggota DPR (baik pusat dan daerah), Gubernur, Bupati, Walikota, Menteri dan Pejabat Negara lainnya yang. sangat. merugikan. negara.. Apalagi. negara. Indonesia.mengimpikan.untuk.maju.menjadi.negara. yang.bersih.dari.korupsi.
Namun.eksistensi.KPK.dalam.menjaga.penegakan. hukum  korupsi  ini  sepertinya  tidak  disukai  oleh anggota dewan legislatif kita, ataupun pejabat-pejabat yang  merasa  terganggu  kalo  tindak  pidana  korupsi yang.dilakukannya.tercium.oleh.para.aparat.penegak. hukum,  sehingga  nanti  bisa  jadi  pesakitan  didalam sel tahanan. Seharusnya para pejabat legislatif harus bersifat.pro.rakyat,.dengan.mengeluarkan.rancangan. aturan. yang. memajukan. perekonomian. masyarakat. dan negara (Laurensius Arliman S, 2015).
Hal. ini. bisa. kita. lihat. didalam. rancangan. RUU. KUHP. (Rancangan. Undang-Undang. Kitab. Undang- Undang.hukum.Pidana).yang.telah.diajukan.ke.DPR.. Dimana. dalam. rancangan. tersebut. Undang-undang. Korupsi.dan.Undang-undang.Tindak.Pidana.Pencucian. Uang dikodifikasikan/dimasukkan kedalam RUU KUHP. Hal. ini. tentu. saja. akan. membawa. dampak. bahwa. kasus  tindak  pidana  korupsi,  tidak  lagi  merupakan suatu tindak pidana khusus yang harus segara dibasmi dipersidangan.Tindak.Pidana.Korupsi,.namun.menjadi. tindak  pidana  umum  yang  nantinya  diadili  didalam persidangan.Prangdilan.Negeri.
Tulisan.ini.akan.mencoba.memberikan.masukan. agar. eksistensi. KPK. sebagai. lemabaga. independen. yang. memberantas. korupsi. tetap. mendapat. aturan. khusus  terhadap  membasmi  tindak  pidana  korupsi
yang.sangat.merugikan.masyarakat.dan.negara..Atas. dasar. tersebut. maka. tulisan. ini. akan. membahas. mengenai:  1)  bagaimana  pelemahan-pelemahan Komisi. Pemberantasan. Korupsi. pada. hari. ini?. 2). bagaimana. stake. holder. bahu. membahu. dalam. memberantas.korupsi.dan.menolak.RUU.KUHP?

## 2.   Pelemahan-Pelemahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi
Selama  hampir  11  tahun  (2003-2015)  KPK berdiri,  lembaga  KPK  telah  melewati  tiga  periode kepemimpinan.dengan.berbagai.rintangan-rintangan. yang. harus. dihadapi. untuk. menegakkan. hukum. dan. memberantas. korupsi.. Diantara. rintangannya. yaitu.beberapa.pimpinan.KPK.terjerat.kasus.hukum.. Beberapa  pimpinan  KPK  periode  2007-2011  dan periode  2011-2015,  beberapa  diantaranya  terjerat kasus  hukum  yang  berakibat  adanya  pergantian sebelum  masa  jabatannya  berakhir.  Peristiwa  yang sudah.barang.tentu.akan.menghambat.proses-proses. pemberantasan. korupsi.. Terjeratnya. pimpinan. KPK. dalam kasus hukum ini juga mendapat perhatian dari berbagai. lapisan. masyarakat.. Bahkan. masyarakat. beranggapan  bahwa  peristiwa  tersebut  sebagai peristiwa  kriminalisasi  terhadap  pimpinan  KPK. Anggapan. demikian. terbangun. atas. dasar. bahwa. kasus-kasus. yang. dituduhkan. pada. pimpinan. KPK. adalah. kasus-kasus. yang. telah. terjadi. jauh. sebelum. yang.bersangkutan.ditetapkan.sebagai.pimpinan.KPK.
Peneliti  ICW,  Emerson  Yuntho,  dalam  merinci 15  upaya  pelemahan  terhadap  KPK tersebut  yakni (Tribunnews,  2015):  1) Judicial  Review. UU. KPK. ke. Mahkamah  Konstitusi;  2)  Proses  Seleksi  Pimpinan KPK;  3)  Ancaman  Bom  ke  gedung  KPK;  4)  Wacana Pembubaran. KPK. dan. KPK. sebagai. lembaga. ad  hoc ;. 5). Penolakan. Pengajuan. Anggaran. KPK. oleh. DPR. (catatan:. Penolakan. anggaran. gedung. baru. DPR);. 6). Serangan. Legislasi. (legislation  attack).misal. melalui. Revisi. UU. KPK. dan. UU. Tipikor,.. RUU. Pengadilan. Tipikor;. 7). Pengkerdilan. kewenangan. Penyadapan. (catatan:. upaya. membuat. RPP. Penyadapan. oleh. Menkoinfo);.8).Penarikan.tenaga.Penyidik.dan.Auditor.
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
yang  diperbantukan  di  KPK;  9)  Rencana  Audit  BPKP terhadap  KPK;  10)  Ancaman  terhadap  investigasi kasus Century; 11) Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pejabat KPK; 12) Intimidasi terhadap. penyidik,. penuntut. umum. serta. pejabat. dan pimpinan KPK; 13) “Penyerobotan” penanganan kasus.korupsi.yang.akan.atau.sedang.ditangani.oleh. KPK.(misal.kasus.korupsi.pengadaan.Simulator.Mabes. Polri); 14) Meenghalang-halangi proses penuntutan/ persidangan. kasus. yang. ditangani. KPK. (Misal. upaya. sejumlah. Anggota. Komisi. III. mencoba. intervensi. untuk.menggalkan.pemindahan.persidangan.Walikota. Semarang.Soemarmo.dari.Pengadilan.Tipikor.Semarang. ke  ke  Pengadilan  Tipikor  Jakarta);  15)   Intervensi dalam. penanganan. kasus. yang. ditangani. KPK. dalam. forum. Rapat. Dengar. Pendapat. antara. KPK. dengan. DPR, (Misalnya sempat muncul dalam RDP, ketika KPK tangani kasus Gubernur Sumatera Utara dan pejabat di. Papua,. ada. anggota. dewan. yang. meminta. agar. bukan.KPK.yang.tangani.tetapi.kejaksaan).
Sependapat dengan 15 upaya pelemahan terhadap KPK,.Penulis.akan.mencoba.menyajikan.pelemahan- pelemahan. yang. dihadapi. KPK. selama. eksistensinya. memberantas. korupsi,. dan. adanya. penambahan. didalam.pelemahan.KPK,.sebagai.berikut:
a)  Ditangkapnya  Pimpinan  KPK. Pertama,  ketika Antasari. Ashar. (mantan. Ketua. KPK). ditahan,. banyak  dugaan  bahwa  kasus  tersebut  tidak terlepas. dari. balas. dendam. para. koruptor.. Saat. Antasari. Ashar. yang. pada. saat. itu. berstatus. terpidana.ditangkap,.Komisi.III.DPR.menyatakan. saat itu KPK sudah tidak memiliki legitimasi lagi, sebab. pimpinannya. ditangkap. sehingga. fungsi. kolektif kolegialnya telah habis. Kedua, pelemahan KPK  kembali  terjadi  ketika  dua  pimpinan  KPK lainnya,.Binit.Samad.Rianto.dan.Chandra.Marta. Hamzah. sempat. dituding. menerima. suap. dan. penyalah.guanaan.wewenang.dalam.kasus.yang. melibatkan. Anggoro.. Kasus. ini. juga. disinyalir. adalah  sebuah  “aksi  balas  dendam”  oleh  para koruptor. baik. yang. sudah. ditangkap. maupun. yang  masih  berkeliaran.  Ketiga , . penangkapan. Abraham. Samad. dan. Bambang. Widjojanto,.
terkait. kasus. yang. menjerat. keduanya. sebagai. tersangka..Abraham.dan.Bambang.dijerat.dalam. dua.kasus.berbeda..Penyidik.akan.menyerahkan. kedua. tersangka. ke. kejaksaan. beserta. barang. bukti  kasusnya. erdasarkan  surat  panggilan kepolisian. yang. didapatkan. Abraham. samad. merupakan. tersangka. pemalsuan. dokumen. sedangkan. Bambang. Widjojanto,. merupakan. salah.satu.tersangka.menyuruh.saksi.memberikan. keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK);
b)  Ditangkapnya  Penyidik  KPK  dan  ditariknya para  penyidik  KPK  yang  berasal  Kepolisian. Kasus.pertama.yang.bisa.kita.lihat.adalah.Surat. perintah. penangkapan. Novel. dengan. Nomor. SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum  memerintahkan untuk. membawa. Novel. Baswedan. ke. kantor. polisi.. Surat. tersebut. memerintahkan. untuk. segera. dilakukan. pemeriksaan. karena. diduga. keras  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan yang. mengakibatkan. luka. berat. dan. atau. seseorang. pejabat. yang. dalam. suatu. perkara. pidana.menggunakan.sarana.paksaan,.baik.untuk. memeras. pengakuan. maupun. untuk. mendapat. keterangan. sebagaimana. dimaksud. dalam. pasal. 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal. 52. KUHP. yang. terjadi. di. Pantai. Panjang. Ujung  Kota  Bengkulu  tanggal  18  Februari  2004 atas.nama.pelapor.Yogi.Hariyanto..Kasus.tersebut. pernah mencuat saat terjadi konflik KPK vs Polri pada 2012 saat Novel menjadi penyidik korupsi pengadaan.alat.simulasi.roda.dua.dan.roda.empat. di. Korps. Lalu. Lintas. (Korlantas). tahun. anggaran. 2011  dengan  tersangka  Inspektur  Jenderal  Pol Djoko  Susilo.  Pada  2004,  ada  anak  buah  Novel yang  melakukan  tindakan  di  luar  hukum  yang menyebabkan.korban.jiwa..Novel.yang.mengambil. alih. tanggung. jawab. anak. buahnya. dan. ia. pun. sudah mendapat teguran keras. Hal ini sepertiya dinaikkan.pihak.kepolisian.kembali,.karena.pada. saat. itu. KPK. lagi. memeriksa. Calon. Kapolri. Budi. Gunawan  (Kompas,  2015).  Kemudian  akibat dari.kasus.perseteruan.antara.KPK.dengan.Polri.

## Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberan-
mengenai. kasus. korupsi. proyek. Simulator. SIM. pada.waktu.itu.dengan.Inspektur.Jenderal.Djoko. Susilo,  hal  ini  menambah  lawan  KPK  yang  tidak lain. sebagai. sesame. penyidik. yaitu. kepolisian.. Komplikasi. atas. kasus. ini,. Polri. menarik. para. personelnya.yang.bekerja.di.KPK.pada.waktu.itu;
c)  Fasilitas  yang  dan  Anggaran  yang  Diberikan Diberikan  Minim. Dengan. tuntutan. kerja. yang. sangat tinggi untuk memberantas kasus korupsi, tentulah. fasilitas. merupakan. alat. yang. paling. penting dalam mencpai tujuan tersebut. Jika tidak terpenuhinya. fasilitas. tersebut,. mana. mungkin. tuntutan tercapai 100%. Ini bisa kita lihat ketika KPK. menginginkan. gedung. baru. kepada. DPR,. betapa. sulitnya. mereka. mendapat. persetujuan. atas.gedung.baru.KPK.tersebut..Padahal,.gedung. baru. itu. adalah. kebutuhan. cukup. vital,. karena. dinilai  gedung  yang  ada  sudah  tidak  cukup  lagi menampung  para  personelnya.  Peristiwa  ini menimbulkan rasa simpati dari rakyat Indonesia. Sampai-sampai. rakyat. melakukan. pengumpulan. koin.untuk.pembangunan.gedung.baru.tersebut;
d)  Pelemahan  Melalui  Proses  Seleksi  Pimpinan KPK. Dari. sejarah,. seleksi. atau. rekrutmen. pimpinan.lembaga.pemberantas.korupsi.dengan. melewati  sejumlah  proses  dan  tahapan,  mulai dari tingkat panitia seleksi (pansel) hingga fit and proper  test . di. DPR. sampai. akhirnya. ditetapkan. oleh. Presiden,. memang. baru. dilakukan. setelah. terbitnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang. Pemberantasan. Tindak. Pidana. Korupsi. sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20 tahun 2001, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK..Kedua.UU.tersebut.merupakan.amanat.UU. No.  28  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara. yang. Bersih. dan. Bebas. dari. Korupsi,. Kolusi,  dan  Nepotisme,  dan  Tap  MPR  No.  XI/ MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang.Bersih.dan.Bebas.dari.KKN..Namun.hulu.dan. motor. penggerak. dari. semua. perubahan. dalam. pemberantasan.korupsi.itu.tetaplah.amandemen. konstitusi  atau  UUD  1945  (Montosori,  2015). Proses.seleksi.pimpinan.KPK.di.era.pemerintahan.
Jokowi. memakai. srikandi-srikandi. Indonesia,. dimana.para.ahli.ini.akan.menilai.8.(delapan).calon. pimpinan  KPK  yang  nantinya  akan  diserahkan kepada  presiden.  Srikandi  ini  pun  terdiri  dari  9 akademisi-akademisi.yang.ternama.di.Indonesia;
e)  Pengujian  UU  KPK  ke  Mahkamah  Konstitusi.
Pengujian.(judicial review ) UU No. 30 tahun 2003 tentang  KPK  ke  Mahkamah  Konstitusi,  sampai tahun  2014  sudah  14  kali  UU  tersebut  diuji dengan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945;
f)  Wacana  Revisi  UU  KPK. Adanya. wacana. revisi. UU  No.  30/2002  tentang  KPK  yang  terkesan memangkas. kewenangan. KPK,. revisi. itu. juga. bertentangan. dengan. semangat. memberantas. praktik  korupsi  di  negeri  ini.  Dalam  draf  RUU tentang  KPK,  setidaknya  ada  empat  poin  yang perlu  mendapatkan  perhatian  serius.  Yakni, masalah. kewenangan. penyadapan,. penuntutan,. penghentian pengusutan (penerbitan SP3), sampai rencana.pembentukan.lembaga.untuk.mengawasi. KPK.. Pertama , . berkaitan. dengan. kewenangan. penyadapan,. dalam. draf. RUU. itu. dijelaskan. bahwa.jika.KPK.hendak.melakukan.penyadapan,. harus. meminta. izin. kepada. pengadilan. negeri. terlebih  dahulu.  KPK  tidak  diperkenankan menyadap. tanpa. seizin. pengadilan.. Tentu. ini. adalah.hal.yang.sangat.aneh..Sebab,.selain.hanya. akan.mempersulit.kinerja.KPK,.kebijakan.ini.juga. rentan  terhadap  praktik  kongkalikong.  Belum lagi jika KPK bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi  di  institusi  pengadilan  negeri.  Lantas haruskah. KPK. meminta. izin. pada. pengadilan. sedangkan. pengadilan. dalam. hal. itu. menjadi. objek.penyadapan?.Kedua , .dalam.draf.rancangan. UU KPK, KPK tidak berhak melakukan penuntutan. Kewenangan.penuntutan.sepenuhnya.berada.di. wilayah  kejaksaan.  Ini  berarti  telah  menganulir pasal. 6. ayat. C. UU. KPK,. bahwa. KPK. bertugas. melakukan. penyelidikan,. penyidikan. dan. penuntutan  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian jika suatu saat terjadi tindakan korupsi di institusi kejaksaan,. lantas. haruskah. KPK. menyerahkan.
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
wewenang. penuntutan. ke. kejaksaan.. Dan,. bagaimana. bisa. kejaksaan. menuntut. kasus. yang  ada  pada  institusinya  sendiri?  Ketiga , . draf. RUU. itu. juga. pemberian. kewenangan. bagi. KPK. untuk  menghentikan  pengusutan  kasus  korupsi melalui  surat  perintah  penghentian  penyidikan (SP3). Padahal, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak berhak mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK berhak mengeluarkan SP3 justru semakin rentan terhadap. kemungkinan. persekongkolan. dan. negosiasi..Sebab,.seorang.tersangka.akan.berusaha. mengemukakan.berbagai.alasan.agar.bisa.bebas.. Keempat , .pembentukan.lembaga.pengawas.KPK. juga.terkesan.mengebiri.KPK..Lembaga.itu.justru. hanya. akan. menjadikan. KPK. sebagai. macan. ompong  karena  tidak  bisa  bertindak  dengan leluasa..Segala.langkah.KPK.untuk.memberantas. korupsi. harus. selalu. dipantau. oleh. lembaga. pengawas.. Belum. lagi. jika. lembaga. pengawas. ini. dikendalikan. orang. penguasa-penguasa. yang. korup.. Tentu. langkah. KPK. untuk. memberantas. korupsi.akan.benar-benar.terbonsai;
g)  Putusan  Praperadilan  yang  Memenangkan Tersangka  Korupsi .. Putusan. ini. bisa. kita. lihat. dari. pertama. kali. putusan. Hakim. Sarpin. yang. membebaskan  Budi  Gunawan,  kemudidan Hakim. Yuningtyas. yang. memenangkan. Ilham. Arief. Sirajudin,. dan. terakhir. Hakim. Haswandi. membebaskan. Hadi. Purnomo. yang. merugikan. keuangan. negara.2. triliun. rupiah.. Putusan- putusan. ini. membuat. public. menggeleng- gelengkan.kepala,.banyak.para.masyarakat.yang. menyayangkan. putusan-putusan. yang. diberikan. hakim ini. karena putusan ini, tidak memberikan gambaran  positif  terhadap  pelrlawan  dan penentangan  melawan  kasus  tindak  pidana korupsi.. Hakim. Sarpin. memberikan. beberapa. pertimbangan  untuk  memenangkan  Budi Gunawan. Berikut ini pertimbangannya (Tempo, 2015):  1) Tersangka  obyek  praperadilan;  2) Penetapan  tersangka  mengandung  unsur pemaksaan;  3)  Budi  Gunawan  bukan  pejabat negara atau aparatur negara; 4) KPK tidak bisa
menyerahkan  bukti  penetapan  tersangka  Budi Gunawan;  5)  Tidak  meresahkan  masyarakat; 6). Hakim. Tunggal. Haswandi. mengabulkan. permohonan. Hadi. Poernomo. untuk. sebagian. terkait  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka, penyidikan,. penyitaan. dan. pengeledahan. yang. dilakukan KPK. Putusan tersebut praktis menolak seluruh. eksepsi. KPK.. Dalam. putusannya,. hakim. mempertimbangkan  beberapa  hal,  di  antaranya mengenai. penetapan. tersangka.Hadi. Poernomo. yang. dilakukan. secara. bersamaan. dengan. terbitnya  sprindik  KPK  pada  21  April  2014. Menurut. penilaian. hakim,. sesuai. dengan. Pasal. 46  dan  Pasal  38  UU  KPK,  penetapan  tersangka dilakukan.setelah.proses.penyidikan..Dalam.proses. penyidikan,.penyidik.telah.memeriksa.saksi.dan. barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan.Hadi,.KPK.dianggap.tak.melakukan.itu.. Mengacu.pada.UU.tersebut,.hakim.menegaskan. penetapan. tersangka. yang. dilakukan. KPK. pada. Hadi  tidak  sah  dan  bertentangan  dengan  UU. Hakim. juga. mengabulkan. permohonan. Hadi. Poernomo  mengenai  tidak  sahnya  penyelidikan dan. penyidikan. yang. dilakukan. KPK. karena. penyelidik. dan. penyidik. KPK. bukan. berasal. dari. institusi  Polri  maupun  Kejaksaan.  Pertimbangan ini. juga. membatalkan. eksepsi. KPK. yang. menyatakan. KPK. dapat. mengangkat. penyelidik. dan.penyidik.independen.yang.memiliki.keahlian.. Sehingga,. pengangkatan. penyelidik. KPK. Dadi. Mulyadi,.Febriana.dan.Santoso.batal.demi.hukum. karena.bertentangan.dengan.UU.KPK..Begitupun. dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari. Polri. maupun. yang. mengundurkan. diri. dari  institusi  Polri  atau  pensiunan  Polri  tidak melekat. status. penyidikannya,. dan. harus. diangkat.terlebih.dahulu.sebagai.Pegawai.Negeri. Sipil. sekarang. disebut. Aparatur. Sipil. Negara.. Dengan. demikian,. segala. proses. penyelidikan. dan  penyidikan  Hadi  Poernomo  tidak  sah  dan batal  demi  hukum  (Metrotvnews,  2015).  Hakim Yuningtya. memenangkan. Ilham. Arief. Sirajudin. dimana.hakim.memutuskan.penetapan.tersangka. oleh  termohon  tidak  sah  dan  menolak  eksepsi

## Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberan-
termohon  seluruhnya.  Salah  satu  pertimbangan dikabulkannya. gugatan. praperadilan. Ilham. terhadap KPK lantaran bukti yang diajukan lembaga antirasuah  itu  tidak  asli.  Atas  pertimbangan- pertimbangan  tersebut,  hakim  memutuskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka tidak sah secara hukum (Kompas, 2015);
h)  Memasukkan UU KPK dalam RUU KUHP. Berikut. 12  poin  yang  disinyalir  berpotensi  melemahkan KPK (Kompas, 2015): a) Dihapuskannya ketentuan penyelidikan; b) KUHAP berlaku terhadap tindak pidana. yang. diatur. di. luar. KUHP.. Ketentuan. ini. bisa. meniadakan. hukum. acara. khusus. dalam. penanganan. kasus. korupsi. yang. saat. ini. digunakan KPK; c) Penghentian penuntutan suatu perkara..Menurut.RUU.KUHAP,.Hakim.Pemeriksa. Pendahuluan. (Hakim. Komisaris). memiliki. kewenangan  untuk  menghentikan  penuntutan suatu. perkara;. d). Tidak. memiliki. kewenangan. perpanjangan.penahanan.pada.tahap.penyidikan;. e). Masa. penahanan. tersangka. lebih. singkat;. f). Hakim.Komisaris.dapat.menangguhkan.penahanan. yang. dilakukan. penyidik. dengan. jaminan. uang. atau.orang;.g).Penyitaan.harus.seizin.dari.hakim;. h). Penyadapan. harus. mendapat. izin. hakim;. i). Penyadapan. (dalam. keadaan. mendesak). dapat. dibatalkan  oleh  hakim;  j)  Putusan  bebas  tidak dapat.diajukan.kasasi.kepada.Mahkamah.Agung;. k)  Putusan  Mahkamah  Agung  tidak  boleh  lebih berat dari putusan pengadilan tinggi; l) Ketentuan pembuktian  terbalik  tidak  diatur.  Koalisi  juga menilai,. RUU. KUHAP. ini. terkesan. meniadakan. KPK. dan. Pengadilan. Khusus. Tipikor.. Ini. dapat. dilihat  dari  tidak  adanya  penyebutan  lembaga lain.di.luar.kejaksaan,.kepolisian,.dan.pengadilan. (negeri,  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung).  Tanpa penyebutan.secara.khusus,.jika.disahkan,.regulasi. ini dapat menimbulkan polemik atau multitafsir di.kemudian.hari.

## i)  Pembentukan Pansus Hak Angket KPK
. Pansus. Hak. Angket. KPK. yang. digagas. DPR. menuai  kritik  pedas.  Pembentukan  Pansus  ini
dinilai. tak. tepat,. bahkan. diduga. ada. kesesatan. dalam. dasar. pembentukan. Pansus.. Sebagai. wakil. rakyat,. yang. membawa. aspirasi. rakyat,. menjalankan. fungsi. kontrolnya,. tentu. kinerja. ini  akan  didukung  oleh  rakyat.  Rakyatpun  pasti mengapresiasi. langkah. langkah. pengontrolan. tersebut..Hanya.saja.lembaga.yang.menjalankan. fungsi  kontrol,  hanya  akan  effective  bila  oknum dilembaga tersebut bersih, tidak terlibat kasus2 yang melanggar hukum, seperti korupsi misalnya. . Demikian pula dengan lembaga tinggi, DPR RI kita ini,.kebersihan.oknum.anggota.DPR.menjadi.syarat. mutlak. untuk. dapat. kepercayaan. masyarakat.. Itu. sebabnya. berbagai. fasilitas. disamping. gaji. yang  cukup  tinggi  disiapkan  untuk  mereka  itu untuk. menjaga. para. anggota. parlemen. yang. terhormat.ini.tetap.bersih,.agar.bisa.melakukan. fungsi  kontrol  dengan  efektif.  Adal  5  (lima) alasan kesesatan pansus KPK oleh DPR: 1) Panitia khusus angket diisi oleh figur-figur yang terlibat dalam. perkara. yang. ditangani. KPK. (terutama. KTP-Elektronik)..Dengan.demikian.pembentukan. panitia  khusus  hak  angket  tentu  dapat  secara nyata. maupun. potensial. menimbulkan. conflict of  interest (CoI) karena. berkaitan. dengan. perkara pro-justitia  yang  sedang  ditangani  KPK mengancam.pemidanaan.diri.mereka..Terhadap. kondisi. CoI. tersebut,. pansus. hak. angket. sudah. dapat. dikategorikan. disqualification atau. recusal atau dengan kata lain tidak sah; 2) Pansus angket dibentuk. dengan. prosedur. yang. sesat.. Secara. khusus Pasal 199 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD  (MD3)  tegas  menghendaki  dilakukannya mekanisme voting agar usul penggunaan angket menjadi. hak. angket.. Namun. mekanisme. ini. tidak dijalankan oleh DPR sehingga Pansus yang berjalan. saat. ini. cacat. prosedur. pembentukan.. Konsekuensi  sebuah  tindakan  lembaga  negara yang  tidak  sesuai  prosedur  adalah  batal  demi hukum. Pansus hak angket harus dianggap tidak pernah  ada  karena  hal  itu;  3)  Pembentukan pansus.hak.angket.terhadap.KPK.telah.melanggar. konsep. independensi. KPK.. Penyimpangan.
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
lembaga.penyelidik,.penyidik,.dan.penuntut.serta. peradilan.dalam.lembaga.kekuasaan.kehakiman. dikoreksi. melalui. putusan. peradilan.. Jika. KPK. menyimpang. dalam. proses. penyelidikan. maka. peradilan. dapat. mengoreksinya. dalam. pra- peradilan.. Sedangkan. jika. menyimpang. dalam. penyidikan. dan. penuntutan,. maka. peradilan. dapat  mengoreksinya  dengan  “mengalahkan” KPK. melalui. putusannya.. Pola. demikian. untuk. menjamin.independensi.aparat.penegak.hukum. dan menjauhkannya dari intervensi kepentingan politik;  4)  Pansus  melakukan  tindakan  tidak logis. dengan. meminta. keterangan. terhadap. narapidana. kasus. korupsi.. Pilihan. pansus. hak. angket.itu.jelas.tujuannya.untuk.mengumpulkan. informasi.berbasis.kebencian.kepada.KPK.dengan. meminta.keterangan.orang-orang.yang.dihukum. melalui.kewenangan.KPK..Itu.sama.saja.meminta. keterangan. kepada. narapidana. pidana. umum. terhadap. kinerja. kepolisian,. kejaksaan,. dan. hakim. Tentu narapidana tersebut hal-hal negatif terhadap.kinerja.aparat.penegak.hukum..Namun. pilihan. pansus. angket. itu. jelas. mengungkapkan. bahwa tujuan pansus hanyalah untuk mematikan KPK.melalui.berbagai.cara;.5).Pansus.hak.angket. kesulitan.membedakan.pakar.dan.advokat..Sejauh. ini. Pansus. hanya. mengumpulkan. keterangan. ahli. dari. pihak-pihak. yang. sangat. pro. agar. KPK. “dimatikan”. Beberapa ahli yang dipanggil pansus juga.diragukan.posisinya.sebagai.akademisi.murni. atau  advokat.  Semestinya  ahli  yang  diundang lebih. murni. sebagai. ahli. yang. menjalankan. profesi  akademik  atau  penelitian,  dibandingkan ahli. yang. memiliki. dua. label. sebagai. advokat.. Advokat. tentu. saja. profesi. mulia,. tetapi. profesi. ini  dirancang  untuk  berpihak  pada  kepentingan kliennya (Feri Amsari, 2017)
3.   Stake  Holder  Bahu  Membahu  Dalam  Mem- berantas Korupsi Dan Menolak Ruu Kuhp
Ketika KPK mulai ada dan mencuat kepermukaan publik,.banyak.masyarakat.menaruh.harapan.terhadap. KPK. khususnya. dalam. hal. pemberantasan. korupsi,.
lambat. laun. KPK. mulai. menunjukan. eksistensinya. sebagai  institusi  Pemberantasan  Korupsi.  Elwi  Danil (2011)  menyatakan  suatu  fenomena  sosial  yang dinamakan. korupsi. merupakan. realitas. perilaku. manusia. didalam. interaksi. sosial. yang. dianggap. menyimpang,. serta. membahayakan. masyarakat. dan. negara..Oleh.karena.itu,.perilaku.tersebut.dalam.segala. bentuk.dicela.oleh.masyarakat,.bahlan.termasuk.oleh. para. koruptor,. itu. sendiri. sesuai. dengan. ungkapan. “koruptor  teriak  koruptor”.  Pencelaan  masyarakat terhadap. korupsi. menurut. konsepsi. yuridis. dimanifestasikan. dalam. rumusan. hukum. sebagai. suatu  bentuk  tindak  pidana.  Didalam  politik  hukum pidana.Indonesia,.korupsi.itu.bahkan.dianggap.sebagai. suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus,.dan.diancam.dengan.pidana.yang.berat..Hal. ini juga dikuatkan dengan pernyataan tindak pidana korupsi. yang. terjadi. saat. ini. sudah. memasuki. tahap. akut, karena perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh. pegawai. negeri. pada. level. menegah. kebawah. tetapi  sudah  mencapai  pejabat  tinggi.  Bahkan  pada level.aparat.penegak.hukum.perlaku.tersebut.sudah. marak terjadi, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun. pemeriksaan. persidangan.. Cukup. banyak. perkara. korupsi. yang. melibatkan. aparat. penegak. hukum,.meskipun.kasusnya.jarang.sekali.diselesaikan. hingga.tuntas..Salah.satu.kelemahan.aparat.penegak. hukum untuk menyeret pelaku tindak pidan korupsi adalah kurangnya alat bukti yang dapat mendukung penjatuhan. pidana. secara. maksimal. dalam. suatu. proses.peradilan.(ICW. et-al , 2009). Berbagai macam kasus.yang.ditangani.oleh.KPK.mendapatkan.apresiasi. dari. kalangan. masyarakat. bahkan. dianggap. sebagai. superhero. untuk. menyelamatkan. Bangsa. ini. dari. kebiadaban. para. koruptor,. tetapi. didalam. dinamika. perjalanan. KPK. mendapatkan. berbagai. macam. permasalahan. yang. harus. dihadapi. baik. secara. internal.maupun.secara.eksternal..Meskipun.lembaga. ini dianggap sebagai institusi superbody.yang.memiliki. kewenangan.extraordinary tetapi itu tidak menjamin KPK.akan.mampu.menyelesaikan.korupsi.di.Indonesia. yang.notabenenya.sebagai.Negara.korupsi.ditambah. lagi. berbagai. macam. intervensi. dari. berbagai. pihak. lain  yang  merasa  tidak  senang  dengan  eksistensi
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberan-
KPK. Namun hal ini seolah menjadi gaduh, ketika ada rencana  pengkodifikasian  UU  Korupsi  dan  UU  TPPU kedalam.RUU.KUHP.
Dengan pengkodifikasian UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU KUHP membawa dampak tindak pidana korupsi  dan  tindak  pidana  pencuvian  uang  adalah tindak pidana umum. Sehingga korupsi bukan lagi hal yang.dikhususkan.didalam.pemberantasannya,.karena. nantinya menurut penulis, proses persidangannya akan dibawa.ke.pengadilan.negeri..Namun.hal.ini.menurut. pemerintah,. dengan. dimasukannya. UU. Korupsi. dan  UU  TPPU  kedalam  RUU  KUHP  tidaklah  lansung menghilangkan.keweangan.KPK.dalam.menagani.kasus. korupsi sebagai tindak pidana yang sudah dikatakan kalayak  banyak,  sebagai  “negara  darurat  korupsi”  / tindak pidana khusus yang sangat merugikan banyak pihak,.baik.negara.dan.masyarakat,
Pemerintah. melalului. Kementerian. Hukum. dan. Hak.Asasi.Manusia.menyatakan.bahwa.terhadap.kasus. tindak pidana korupsi dan TPPU ini, dalam menagani kasus.ini.masih.bisa.menggunakan.asas.lex spsesialis derograd  leg  generaly,  dalam. ilmu. perundang- undangan. memberikan. pandanagan. bahwa. aturan. khusus. mengenyampingka. aturan. yang. umum.. Dimana.hal.ini.memberikan.sindikasi.UU.Korupsi.dan. UU TPPU tetap akan dipakai terhadap pelaku tindak pidana  yang  bersentuhan  dengan  tindak  pidana  ini. Namun  menurut  penulis  hal  ini  tidak  bisa  dilihat darai. teknik. perundang-undangan. saja,. tetapi. harus. melihat  politik  hukum  nasional  kedepan,  dimana menurut  pandangan  penulis,  apakah  nantinya  kita menggunakan kodifikasi total atau kodifikasi parsial.
Jika  kita  menggunakan  kodifikasi  total,  makan kita tidak bisa mengkiuti perkembangan yang terjadi nantinya, contohnya saja: jika ada kasus cybercrime, cybercrime  merupkan  kasus  tindak  pidana  dengan perubahan yang sangat cepat, dimana tindak pidana ini. dengan. semkin. majunya. teknologi,. maka. kasus. tindak pidananya tidak akan bisa ditebak bentuknya kemudian  hari,  karena  mengikuti  perkembangan zaman dan teknologi yang ada, jika memakai kodifikasi total maka dipastikan tidak adanya kepastian hukum
mengenai  tindak  pidana  yang  berkembang  ini. Sebaliknya menurut penulis jika kita memaki kodifikasi parsial, kita akan bisa mengkuti perkembangan kasus tindak pidana yang semakin berkembang tersebut.
Menurut. penulis,. ada. baiknya. KPK,. Jaksa,. Polisi. sebagai. stake. holder. harus. bahu. membahu. dalam. pembahasan. RUU. KUHP. ini.. Hal. ini. tentunya. peran. yang sangat penting. Jika KPK, Jaksa, Polisi sama-sama bersatu. menolak. memasukkan. UU. Korupsi. dan. UU. TPPU. kedalam. RUU. Korupsi. maka. akan. membuka. pikiran dari dewan legislative yang terhormat, bahwa penegak.hukum.yang.akan.menangani.kasus.korupsi. ini,.dengan.terang.menolak.adanya.rancangan.untuk. memasukkan.UU.Korupsi.dan.UU.TPPU.kedalam.RUU. Korupsi.
Dimana. implikasi. yang. dilakukan. stake. holder. ini  akan  membawa  aura  yang  positif  didalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Disini  akan terlihat.jelas,.bahwa.ternyata.aparat.penegak.hukum. terkhususnya. Jaksa,. Polisi. dan. KPK. sangat. menolak. pelemahan.terhadap.UU.Korupsi.dan.UU.TPPU.yang. akan.dimasukkan.kedalam.RUU.Korupsi,.karena.hal.ini. mengakibatkan pelemahan dalam menegakan tindak pidana korupsi, serta akan menggambarkan kepastian hukum.yang.semakin.semeraut..Cita-cita.dan.tujuan. hukum  itu  akan  menjadi  luntur  dan  tidak  berguna lagi.

## 5.   Kesimpulan
Korupsi sebagai bentuk tindak pidana luar biasa yang. sangat. merugikan. rakyat,. adanya. ide. untuk. melemahkan.KPK,.salah.satunya.dengan.memasukkan. UU.Korupsi.dan.UU.TPPU.kedalam.RUU.Korupsi.sangat. melemahkan  eksistensi  KPK  nantinya.  Bayangkan saja. selama. adanya. KPK,. banyak. kasus-kasu. yang. bisa  dibongkar,  maka  pemerintah  harus  mensiasati pelemahan. KPK. ini,. dimana. penulis. mencoba. menawarkan. pemerintah. membuka. pembentukan. undang-undang.lain.untuk.mengatur.ini,.pemerintah. harus. mencoret. RUU. KUHP. yang. memasukkan. UU. Korupsi.dan.UU.TPPU.kedalamnya.(ini.bisa.kita.lihat.di. nawa cita.presiden.Jokowi.sewaktu.akan.memimpin.
Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
negeri.ini),.jika.hal.ini.tetap.dilaksanakan.maka.akan. ada  3  (tiga)  lembaga  yang  rugi  dalam  mengawasi tindak pidana korupsi ini, yaitu Polisi, Jaksa dan KPK terutamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsari,. Feri,. 5  Alasan  Mengapa  Pansus  DPR  untuk Hak Angket KPK Tak Layak Untuk Dilanjutkan, https://kumparan.com/indra-subagja/5-ala - san-mengapa-pansus-dpr-untuk-hak-angket- kpk-tak-layak-dilanjutkan.
Arief, Barda Nawawi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pi- dana , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Arliman S, Laurensius, Juni 2015, Dana Aspirasi Cara Legal Menguras Uang Negara, Padang,.Harian.
Posmetro.Padang.
Danil, Elwi, 2011, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya),.Jakarta,.Rajawali Pres. Rajawali.Pres..
Fauzin,.Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Seleksi Komisioner KPK, Makalah. yang  disampaikan  pada  tanggal  11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara. Fakultas. Hukum. Universitas. Andalas,. Dengan.tema:.Menata.Proses.Seleksi.Negara.
Hamzah, Andi, 2012, Pemberantasan Korupsi Melalui
Hukum Pidana Nasional dan Internasional ,.Ja- karta,.Rajawali.Pres..
Haryadi,. Dwi,. Rekonstruksi  Mekanisme  Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Progresif Dan Berintegritas,.Makalah.yang. disampaikan  pada  tanggal  11-13  September 2015,  Pada  Konferensi  Hukum  Tata  Negara Fakultas. Hukum. Universitas. Andalas,. Dengan. tema:.Menata.Proses.Seleksi.Negara.
Kompas,.Novel Baswedan Ditangkap, Komisi Pembe- rantasan Korupsi Hubungi Polri, http://nasional. kompas.com/read/2015/05/01/02392051/
Novel.Baswedan.Ditangkap.KPK.Hubungi.Polri.
________,.KPK.Tegaskan.Punya.Dokumen.Asli.untuk.
Bukti  Kasus  Ilham  Arief,  http://nasional. kompas.com/read/2015/05/12/21392581/ KPK.Tegaskan.Punya.Dokumen.Asli.untuk. Bukti.Kasus.Ilham.Arie f,
________,. Ini  12  Poin  RUU  KUHAP  yang  Berpotensi Melemahkan  KPK, http://nasional.kompas. com/read/2014/02/06/1420427/Ini.12.Poin.
RUU.KUHAP.yang.Berpotensi.Lemahkan.KPK,
Metrotvnews,.Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi  Poernomo, http://news.metrotvnews. com/read/2015/05/26/130100/pertimbangan- hakim-kabulkan-gugatan-hadi-poernomo.
Montosori,.Peran DPR yang Proporsional Dan Format Progresif  Dalam  Seleksi  Komisioner  KPK,. Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara. Fakultas. Hukum. Universitas. Andalas,. Dengan.tema:.Menata.Proses.Seleksi.Negara.
Mulyadi, Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntut - tan,  Peradilan  Serta  Upaya  Hukumnya  Men - urut  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999,. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Salam, Moch. Faisal, 2004, Pemberantasan Tindak Pi - dana Korupsi ,.Bandung,.Pustaka.
Tempo,. Lima  Dalil  Hakim  Sarpin  Menangkan  Budi Gunawan,  lihat. dalam:. http://nasional.tempo. co/read/news/2015/02/16/078642823/lima- dalil-hakim-sarpin-menangkan-budi-gunawan.
Tribunnews,. Ini  Lima  Belas  (15)  Upaya  Pelemahan KPK, http://www.tribunnews.com/ n a s i o n a l / 2 0 1 2 / 1 0 / 0 4 / i n i - 1 5 - u p a y a - pelamahan-kpk?page=2.
Watch,  Indonesia  Corruption, et  al ,  2009, Naskah Akademik  (Rancangan  Undang-Undang  Ten- tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi- Usul  Inisiatif  Masyarakat-),. Jakarta,. Indonesia.
Corruption Watch.

## Laurensius Arliman . Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberan-