Volume 25 No 2, Juli 2023
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
Rahmiwati 1 , Ria Ariany 2
Fakultas Ekonomi Institut Teknologi Haji Agus Salim Bukittinggi 1,2
e-mail:rahmiwati277@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  intends  to:  (1)  describe  how  local  government  officials'  performance  in  the  City  of Bukittinggi is affected by their involvement in budgeting. (2) explains how the performance of local government representatives in Bukittinggi City is impacted by the clarity of budget targets. (3)  Describe  how  professionalism  affects  how  local  government  representatives  in  the  City  of Bukittinggi perform. The Regional Apparatus Organization (OPD) in the Regional Government of the City of Bukittinggi is the subject of this study. The 409-person population of the 30 OPD where the questionnaire was distributed was the source of the primary data. The sample in this study was the team responsible for creating the budget, which included the 72-person Regional Government  of  Bukittinggi  City's  Head  of  Service,  Head  of  Planning  Sub-division,  and Technical Implementation Officers for Activities. utilizing a quantitative strategy and PLS SEM model  data  analysis.  The  findings  of  this  study  suggest  that:  (1)  Local  government  officials' performance  in  the  City  of  Bukittinggi  is  positively  and  significantly  impacted  by  their involvement in budgeting. (2) The performance of the local government apparatus of the City of Bukittinggi is positively and significantly impacted by the clarity of the budget targets; (3) The performance of the regional government apparatus of the City of Bukittinggi is negatively and insignificantly impacted by professionalism.
Keyword: Budgeting Participation, Budget Target Clarity, Professionalism, Apparatus Performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  menguraikan  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi.  (2)  menguraikan  pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bukittinggi. (3) menguraikan  pengaruh  profesionalisme  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  Kota Bukittinggi.  Objek  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Pemerintah Daerah  Kota  Bukittinggi.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dengan  menggunakan kuisioner yang di sebar pada 30 OPD dengan populasi 409 orang. Sampel pada penelitian ini adalah  aparatur  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  yang  terdiri  dari  Kepala  Dinas, Kasubag  Perencanaa  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Bukittinggi sebanyak 72 Orang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data menggunakan  model  SEM  PLS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah  Kota  Bukittinggi.  (2)  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  posistif  dan  signifikan
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Bukittinggi, (3) Profesionalisme berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Kata  Kunci  :  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,
Profesionalisme, Kinerja Aparatur

## PENDAHULUAN
Kinerja yang dicapai dalam suatu organisasi  pada dasarnya adalah prestasi yang  dihasilkan  oleh  organisasi  itu sendiri,  mulai  dari  tingkat  atas  sampai dengan  tingkat  bawah.  Konsep  kinerja pemerintah  itu  sendiri  muncul  ketika institusi  pemerintah  mulai  mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi good governance .  Kinerja  organisai  publik adalah  hasil  akhir  (output)  organisasi yang  sesuai  dengan  tujuan  organisasi, transparan  dalam  pertanggungjawaban, efesien sesuai dengan kehendak pengguna  jasa  informasi,  visi  dan  misi organisasi, berkualitas, adil serta diselenggarakan  dengan  sarana  dan prasarana yang memadai. (Kumorotomo, 2005). Anggaran adalah alat perencanaan  dan  pengendalian  yang sangat penting, sehingga proses penyusunan  anggaran  merupakan  aspek penting  dalam  pencapaian  keberhasilan dari  suatu  organisasi.  Agar  anggaran  itu tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  tujuan maka  diperlukan  kerjasama  yang  baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer  dalam  penyusunan  anggaran yang  dinamakan  dengan  partisipasi anggaran.
Partisipasi
anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan  yang kinerjanya  diukur  berdasarkan  anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan
pendekatan  manajerial  yang  umumnya dinilai  dapat  meningkatkan  kinerja manajerial. (Prihandini, 2011).
Perencanaan  anggaran  harus  bisa menggambarkan  sasaran  kinerja  secara jelas  (Bangun  2009).  Kejelasan  sasaran
anggaran  merupakan  salah  satu  bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran.  Kejelasan  sasaran  anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai  kinerja  yang  diharapkan, dimana  dengan  mengetahui  sasaran anggaran  maka  tingkat  kinerja  dapat tercapai.  adanya  sasaran  anggaran  yang jelas,  maka  akan  mempermudah  untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  (Putra, 2013). Mahsun et al.,(2011) mengatakan bahwa tiga prinsip utama yang mendasari  penerapan  good  governance adalah  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas.
Tuntutan  akuntabilitas  sebagai bagian dari terciptanya good governance terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem  pemerintahan  yang  berbasis otonomi  daerah  di  Indonesia.  Sopanah dan  Wahyudi,  (2010)  menyebutkan bahwa  akuntabilitas  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi. Melalui  pertanggungjawaban  publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja  dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Supriyatno,  (2010)  menyatakan dalam tulisannya Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan  unsur  profesionalisme  dari aparatur  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan publik.
Profesionalisme sumber  daya  manusia  pada  dasarnya merupakan  kemampuan  dan  keahlian
yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan  tugas,  yang  pada  akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyatno, (2010) dan Bhakti et al., (2015) menujukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Pengguna  anggaran  merupakan
konsep  yang  sering  dipergunakan  untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran  yang  disusun  harus  dengan pendekatan  kinerja.  Penerapan  anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di  Indonesia  sudah  dicanangkan  melalui pemberlakuan  UU  No.  17  Tahun  2003 tentang
Keuangan Negara dan
diterapkan  secara  bertahap  mulai  tahun anggaran  2005.  Pemerintah  pun  telah mengeluarkan  PP  No  20/2004  tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dan PP  No  21/2004  tentang  Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, Departemen  Keuangan  telah  mengatur lebih  rinci  penerapan  penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri
Keuangan  No.  54/PMK.02/2005  dan membangun  aplikasi  program  komputer RKA-KL. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Bukittinggi  didukung  oleh  APBD  Kota Bukittinggi. Penyusunan APBD
dilakukan  melalui  tahapan  yang  telah diatur oleh peraturan perundangan berlaku,  antara  lain  melalui  kesepakatan Kebijakan  Umum  Perubahan  Anggaran (KUPA)  dan  Perubahan  Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS). Berdasarkan  Nota  Kesepakatan  tentang KUA  dan  PPAS  tersebut  disusun Rancangan APBD yang kemudian dibahas  dan  disepakati  menjadi  APBD. APBD Kota Bukittinggi telah dijalankan,
namun  seiring  dengan  perjalanan  waktu dan adanya perubahan kebijakan anggaran daerah, menuntut perlu dilakukan pergeseran maupun perubahan APBD Kota Bukittinggi. Pergeseran dan perubahan APBD tersebut perlu dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  agar  target  kinerja  yang ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Ditetapkannya pandemi coronavirus  disease  (Covid-19)  pada awal  Tahun  2020  secara  internasional telah  diikuti  dengan  langkah-langkah penting oleh pemerintah yang dilaksanakan  juga  oleh  seluruh  Daerah berupa  penanggulangan  penyebarannya dan  menangani  dampaknya  berupa upaya  pemulihan  ekonomi.  Langkah- langkah  tersebut  telah  dimuat  dalam RKPD Tahun 2021 hingga APBD Tahun
Anggaran 2021. Diawali dengan Instruksi  Presiden  No.  4  Tahun  2020 Tentang  Refocussing  Kegiatan  dan
Realokasi  Anggaran  untuk  penanganan covid, maka terjadi penghapusan kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran untuk pengadaan output berupa barang  dan  jasa  yang  berdampak langsung  terhadap  pencapaian  target indikator  kinerja.  Begitu  juga  dengan keluarnya  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana
Insentif  Daerah  Tahun  Anggaran  2020 Dalam  Rangka  Penanggulangan  Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Dalam pelaksanaan anggaran pemerintah  daerah,  kadang  kala  sering mengalami ketidaktepatan dan
kesalahan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan  pergeseran  anggaran  antar jenis  belanja.  Pergeseran  anggaran  juga dapat  disebabkan  adanya  pergeseran
antar  objek  belanja  dan  antar  rincian objek belanja. Dengan adanya pergeseran  ini  maka  kegiatan  yang sebelumya  tidak  terlaksanakan  bisa direalisasikan. Berikut    pergeseran anggaran  yang  dilakukan  Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam tahun 2021-2022.
Tabel 1.
Jumlah Pergeseran Anggaran
Pemerintahan Kota Bukittinggi
Tahun 2021-2022 Tahun Jumlah  Pergeseran Anggaran OPD  yang terlibat 2021 Pergeseran 1 19 OPD Pergeseran 2 28 OPD Pergeseran 3 28  OPD 2022 Pergeseran 1 25 OPD Pergeseran 2 28 OPD Pergeseran 3 28 OPD Sumber data : Badan Keuangan Kota Bukittinggi Berdasarkan  tabel  diatas diketahui bahwa pada pergeseran pertama  tahun  2021,  dilakukan  oleh  19 OPD,  pada  pergeseran  kedua  sebanyak 28  OPD  dan  pergeseran  ketiga  juga sebanyak 28 OPD  dan pada tahun 2022 pergeseran  pertama  dilakukan  oleh  25 OPD,  pada  pergeseran  kedua  dan  ketiga sebanyak  28  OPD.  Dengan  banyak  nya jumlah OPD yang melakukan pergeseran, menunjukkan  bahwa  banyak  terjadi kesalahan  dalam  proes  penganggaran APBD awal disamping pergeseran
karena penanganan covid -19.
Berdasarkan  laporan  realisasi  anggaran triwulanan  Pemerintah  Kota  Bukittinggi Tahun  Anggaran  2021-2022  bahwa realisasi  anggaran  triwulan  pertama tahun 2021 sebesar Rp. 44.386.035.610,- dari  anggaran  yang  telah  di  tetapkan sebesar  Rp.  238.806.623.496,-    atau 18,59%,  triwulan  kedua  sebesar  Rp. 194.741.257.738,-  dari  anggaran  sebesar Rp. 527.283.689.119,- atau 36.93 % dan ditriwulan ketiga sebesar Rp.
343.760.948.623,- dari anggaran sebesar
Rp. 722.719.102.338,- atau 47,56%. Dan pada  tahun  2022  realisasi  triwulan pertama  sebesar  Rp.  53.048.328.325,- dari  anggaran    Rp.277.762.591.783,- atau  19,10%,  triwulan  kedua  sebesar Rp.227.620.494.072    dari  anggaran  Rp.
527.589.751.567  ,-  atau  43,14%  dan triwulan ketiga sebesar Rp. 412.010.751.886,-  dari  anggaran  sebesar Rp 675.146.582.253,-. Dilihat dari realisasi  anggaran  tiap  triwulan  tahun 2021  dan  2022  realisasi  anggaran  masih sangat  rendah  dari  anggaran  kas  yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur pemerintah  belum  dapat  melaksanakan indikator kinerja secara optimal.
Rendahnya realisasi anggaran triwulanan menggambarkan  bahwa  APBD  kurang sehat  dan  anggaran    yang  begitu  besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sehingga  perlu  adanya  tindakan  untuk mengevalusi kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarakan  fenomena  tersebut diatas,  hasil  observasi  dan  pengamatan peneliti  dilapangan  terdapat  beberapa permasalahan  yang ditemui oleh peneliti yaitu;  a)  Adanya  kesalahan  dalam penyusunan  anggaran  sehingga  perlu  di lakukan  pergeseran  anggaran  di  tahun berjalan. b) kurangnya partisipasi manjerial  dalam  penyusunan  anggaran sehingga  hasil  yang  diharapkan  tidak maksimal,  c)  pengalokasian  anggaran yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perencanaan,  disebabkan  terbatasnya kemampuan  anggaran  yang  tersedia untuk pembiayaan, d ) kurangnya perhatian  pimpinan  yang  mendorong middle  management sehingga  untuk memenuhi  tujuan  organisasi  kurang maksimal yaitu tidak adanya penghargaan    dan  sanksi  yang  tegas pimpinan terhadap bawahannya, masih lemahnya peraturan-peraturan birokrasi yang mengatur tentang
pegawai  sehingga  tujuan  organisasi tidak tercapai.
Partisipasi  aparatur  pemerintah daerah  dalam  proses  penganggaran mengarah  pada  seberapa  besar  tingkat keterlibatan  bawahan  dan  atasan  dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya  untuk  mencapai  target anggaran.  Aparatur  perangkat  daerah pada  pemerintahan  daerah  yang  terlibat dalam proses penganggaran diberi kesempatan  untuk  ambil  bagian  dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan  anggaran.  Hal  ini  sangat penting karena aparatur SKPD
pemerintah  daerah  akan  merasa  lebih produktif dan puas terhadap pekerjaanya sehingga memungkinkan munculnya
perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya sehingga partisipasi anggaran berpengaruh terhadap  kinerja  aparatur  pemerintahan daerah Wulandari, (2011), Mbon, (2014), Amril, (2014).
Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  hasil penelitian  Sisca  Yulia  Defitri  (2016) bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran sangat berpengaruh dan signifikan
positif terhadap kinerja aparatur pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah juga dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran secara positif dan  signifikan.  Tujuan  penelitian  ini adalah menguraikan Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi.
Kinerja Aparatur Pemerintah.
Batasan  mengenai  kinerja  dapat dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang tergantung tujuan masing-masing
organisasi  (misalnya  untuk  profit  atau untuk customer satisfaction) juga tergantung  pada  bentuk  organisasi  itu sendiri  (misalnya  organisasi  publik, organisasi swasta atau organisasi sosial).
Kinerja  merupakan  faktor  penting  yang digunakan  untuk  mengukur  efektifitas dan efisiensi organisasi.
Aparatur negara merupakan sumber daya manusia dalam pengelolaan birokrasi  pemerintahan  dan  merupakan kunci  mengimplementasi  kebijakan  dan sistem  yang  sudah  ditetapkan.  Sumber daya manusia  yang lemah menyebabkan layanan yang buruk terhadap birokrasi di Indonesia. Mahmudi, (2015) mengatakan  bahwa  indikator  kinerja adalah  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan (Mahsum,  2006)  mengemukakan  bahwa jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi  indikator  masukan,  proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Teori  indikator  kinerja  yang disampaikan  oleh  Mahsum,  (2006) adalah 1. Indikator  masukan  (Input),  adalah segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan untuk menghasilkan
keluaran.
Misalnya  Jumlah  dana  dibutuhkan, jumlah  pegawai  yang  dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator  proses  (Process),  dalam indikator  ini,  organisasi/  instansi merumuskan  ukuran  kegiatan,  baik dari segi kecepatan, ketepatan,
maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan  dalam  proses  adalah  tingkat efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.  Misalnya  :  Ketaatan  pada peraturan perundang- undangan.
3. Indikator  keluaran  (Output),  adalah sesuatu  yang  diharapkan  langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa  fisik  atau non-  fisik,  indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran  yang  dihasilkan  dari  suatu
kegiatan.  Misalnya  :  Jumlah  prroduk atau  jasa  yang  dihasilkan,  serta ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator  hasil  (Outcomes),  segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya  keluaran  kegiatan  pada jangka  menengah  (efek  langsung). Outcome  menggambarkan  tingkat pencapaian  atas  hasil  lebih  tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak  pihak.  Dengan  indikator  ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui  apakah  hasil  yang  telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaiman mestinya dan memberikan  kegunaan  yang  besar bagi  masyarakat  banyak.  Misalnya  :
Tingkat  kualitas  produk  atau  jasa yang  dihasilkan,  Produktivitas  para karyawan atau pegawai.
5. Indikator  manfaat  (Benefit),  adalah sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan akhir dari pelaksana kegiatan.
Indikator  manfaat  menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.  Misalnya  :  Tingkat  kepuasan masyarakat, Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator  dampak  (Impact),  pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Keberhasilan  suatu  organisasi dapat  dilihat  dari  bagaimana  cara pembuatan anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan perencanaan
dalam  bentuk  finansial,  agar  tujuan organisasi  dapat  dicapai  dengan  baik,
maka dalam penyusunan anggaran harus melibatkan para manajer dalam tanggungjawab pengendalian biaya untuk estimasi anggaran mereka sendiri.
Menurut  Bagus,  (2010)  mengenai definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah  proses  pengambilan  keputusan bersama  oleh  dua  bagian  atau  lebih
pihak  dimana  keputusan  tersebut  akan memiliki  dampak  masa  depan  terhadap mereka  yang  membuatnya,  dengan  kata lain  pekerja  dan  manajer  tingkat  bawah memiliki suara dalam prosesnya.
Pengertian  partisipasi  menurut  Mulyadi, (2010)  mengatakan  bahwa  Partisipasi dalam  proses  penyusunan  anggaran merupakan  keterlibatan  yang  meliputi pemberian  pendapat  dan  usulan  dari bawahan  kepada  pimpinan  pada  saat penyusunan anggaran.
Milani,(1975) menyatakan bahwa partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan manajer didalam menentukan  atau  menyusun  anggaran yang  ada  dalam  departemen  atau bagiannya,  baik  secara  periodik  maupun tahunan. Untuk menilai partisipasi penyusunan  anggaran  digunakan  enam instrument  pertanyaan  yang  diadopsi dari penelitian oleh Milani, (1975) dalam Nurcahyani,  (2010)  yang  terdiri  dari  6 indikator,  meliputi:  (1).  Keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran;  (2).  Alasan  atasan  dalam merevisi  anggaran  yang  diusulkan;  (3). Frekuensi pemberian saran dan pendapat; (4).  Pengaruh  manajer  dalam  anggaran akhir;  (5).  Pentingnya  kontribusi  yang diberikan;  (6).  Frekuensi  penyampaian pendapat.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Salah  satu  karakteristik  sistem penganggaran  adalah  kejelasan  sasaran anggaran  yang  merupakan  sejauh  mana target  anggaran  ditentukan  secara  jelas dan  spesifik yang  bertujuan  agar anggaran  dapat  dipahami  oleh  aparat yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Fauzan et al.,
(2017). Menurut Kenis (1979)
menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan  tujuan  agar  anggaran  tersebut dapat  dimengerti  oleh  orang  yang
bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.
Indikator  yang  digunakan  dalam mengukur  kejelasan  sasaran  anggaran menurut Kenis, (1979) adalah:
1. Spesifik  yaitu  sasaran  anggaran  yang ingin  dicapai  harus  diuraikan  secara spesifik dan  detail,  agar  tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin  dicapai  mudah  dimengerti  serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas  yaitu  sasaran  anggaran  yang ingin  dicapai  harus  diuraikan  secara jelas serta tidak bermakna ganda.
Keterlibatan individu
dalam penyusunan  anggaran  akan  membuatnya memahami  sasaran  yang  akan  dicapai oleh  anggaran  tersebut,  serta  bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber  yang  ada.  Selanjutnya  target- target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

## Profesionalisme
Profesionalisme  saat  ini  menjadi bentuk  yang  harus  melekat  pada  setiap entitas,  setiap  perusahaan  dan  setiap karyawan  yang  berinteraksi  dalam  pasar global.  Jika  tidak,  maka  dihadapkan pada  satu  pilihan,  termarginalkan  dan collaps.  Jadi  seluruh  pelaku  pasar  dunia yang  memasuki  pasar  global  terus melakukan  penyesuaian  dari  segi  skill untuk dapat mempertahankan daya saing dan eksistensinya.
Konsep profesionalisme yang dikembangkan  oleh  Hall  (1968)  dalam Kusuma (2012) telah banyak digunakan oleh  para  peneliti  untuk  mengukur profesionalisme  dari  profesi  auditor yang  tercermin  dari  sikap  dan  perilaku. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa  profesionalisme  terdiri  dari  lima dimensi, yaitu:
1. Pengabdian pada profesi dicerminkan melalui dedikasi profesionalisme dengan  menggunakan  pengetahuan dan  kecakapan  yang  dimiliki  serta keteguhan  untuk  tetap  melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik  tidak  sebanding.  Sikap  ini adalah  ekspresi  dari  pencurahan  diri yang total terhadap pekerjaan.
2. Kewajiban  sosial  Kewajiban  sosial dicerminkan  dari  pandangan  tentang pentingnya  peranan  profesi  dan manfaat  yang  diperoleh  baik  bagi masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian  Kemandirian dalam hal ini diartikandengan pandangan bahwa  seseorang  yang  profesional harus  mampu  membuat  keputusan sendiri  tanpa  tekanan  dari  pihak manapun.  Adanya  campur  tangan dari  luar  dianggap  sebagai  hambatan kemandirian secara profesional.
4. Keyakinan terhadap profesi Keyakinan  terhadap  profesi  adalah suatu  keyakinan  bahwa  yang  paling berwenang menilai pekerjaan profesional  adalah  rekan  sesama profesi,  bukan  orang  luar  yang  tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan  dengan  sesama  profesi Hubungan  dengan  sesama  profesi menggunakan  ikatan  profesi  sebagai acuan, termasuk didalamnya
organisasi  formal  dan  kelompok kolega  informal  sebagai  ide  utama dalam  pekerjaan.  Melalui  ikatan profesi inilah para profesional membangun kesadaran profesional. Berdasarkan  penjelasan  yang  telah diuraikan di atas maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :
Gambar 1 Kerangka konseptual Hipotesis Penelitian 1. H1  : Partisipasi penyusunan
anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kinerja  Aparatur
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
2. H2   : Kejelasan
Penyusunan Anggaran  Berpengaruh  positif    dan signifikan  Terhadap  Kinerja  Aparatur
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. H3: Profesionaisme berpegaruh positif dan signifikan Terhadap Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah Kota Bukittinggi

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Populasi  dari penelitian  ini  adalah  pegawai  yang memiliki  jabatan  dan  terlibat  dalam penyusunan  anggaran  di    30  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah Daerah  Kota  Bukittinggi  yaitu    Kepala Dinas/Badan/Kantor sebanyak 409 orang.
Teknik pengampilan sampel menggunakan  puposif  sampel  dengan jumlah  sebanyak  72  orang.  Teknik pengumpulan
data menggunakan kuisioner.  Teknik  Analisa  data  teknik analisis  SEM  ( Structural  Equation Modeling ) berbasis varians PLS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif Variable Partisipasi Penyusunan Anggaran Dari keseluruhan item, terdapat mean paling  tinggi  yaitu  item  ke  lima  yang
memiliki  nilai  mean  yaitu  sebesar  4.3 atau  86%,  dapat  diartikan  bahwa persepsi  responden  keberadaan  aparatur didalam  rapat  penyusunan  anggaran sangat mempengaruhi penyelesaian anggaran  akhir  (final).  Sedangkan  item memiliki  mean  paling  rendah  yaitu sebesar  3,6  atau  73%.  Yang  mana  ini dapat diartikan bahwa persepsi responden terhadap Saya sering menyatakan permintaan, pendapat dan/atau usulan tentang anggaran kepada atasan  tanpa  diminta  adalah  cukup  baik, dengan persentase TCR sebesar 73%.

## Analisis Deskriptif Variable Kejelasan
Sasaran Anggaran. Variabel Kejelasan Sasaran
Anggaran  yang  terdiri  dari  6  item memiliki  mean  4,1  dengan  tingkat  TCR sebesar  82%.  Nilai  tersebut  menunjukan bahwa  persepsi  responden  terhadap variabel  ini  adalah  baik.  Serta  dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  responden terhadap  masing-masing  item  yaitu  ada kejelasan  sasaran  anggaran  pada  satuan kerja  ini  ,  ada  spesifikasi  sasaran anggaran  pada  satuan  kerja  ini  ,  saya dapat  mengetahui  tingkat  kepentingan sasaran  anggaran  pada  setiap  program, saya  dapat  mengetahui  secara  jelas outcome  yang  harus  dicapai  pada  setiap program  dan  kegiatan,  anggaran  yang dibuat  telah  mempertimbangkan  skala prioritas  ,  indikator  kinerja  untuk  setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur, ini  juga  baik,  terlihat  dari  persentase TCR  masing-masing  item  pada  rentang nilai 81% s/d 83%.
Analisis Deskriptif Variable Profesionalisme. Dari  keseluruhan  item  pada  variabel ini,  item  ketiga  memiliki  nilai  mean tinggi  yaitu  sebesar  4,6.  Dapat  diartikan bahwa persepsi responden terhadap hasil pekerjaan  yang  telah  saya  selesaikan merupakan  suatu  kepuasan  batin  bagi
saya  dalam  menjalankan  profesi  adalah sangat  baik,  ditunjukan  oleh  persentase TCR sebesar 93%. sedangkan item  yang paling  rendah  adalah  item  kesebelas yang  dapat  diartikan  bahwa  saya memberikan  penilaian  terhadap  rekan kerja  saya  lainnya.  dimana  nilai  mean sebesar  3,6  dengan  persentase  TCR
sebesar 71% dipersepsikan oleh responden cukup baik.
Analisis  Deskriptif  Variable  Kinerja Aparatur.
Variabel  Kinerja  Aparatur  yang terdiri  dari  8  item  memiliki  mean  3,7 dengan  tingkat  TCR  sebesar  75%.  Nilai tersebut  menunjukan  bahwa  persepsi responden  terhadap  variabel  ini  adalah cukup  baik.  Serta  dapat  disimpulkan bahwa  persepsi  responden  terhadap masing-masing  item  yaitu  Jumlah  dana, sdm,  peralatan  dan  material  yang digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan telah  sesuai,  Kecepatan,  ketepatan  dan akurasi  pelaksanaan  kegiatan  organisasi sesuai dengan yang dirumuskan , Output yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan,  Analisis  terhadap  output sudah  terlaksana  dengan  baik,  Hasil output  telah  digunakan  sebagai  mana mestinya,  Dampak  penggunaan  output dirasakan oleh masyarakat luas, Pemanfaatan  output  dirasakan  secara optimal tepat pada waktunya, Pemanfaatan  output  dirasakan  secara optimal tepat pada
waktunya,
Pemanfaatan  output  dirasakan  secara optimal  pada  lokasi  yang  tepat,  ini  juga cukup  baik  baik,  terlihat  dari  persentase TCR  masing-masing  item  pada  rentang nilai 72% s/d 78% sedangkan item  yang paling  rendah  adalah  item  pertama dimana  nilai  mean  sebesar  3,2  dengan persentase
TCR sebesar 64% dipersepsikan oleh responden tidak baik.
Statistik  deskriftif  digunakan  untuk memberikan gambaran mengenai variabel-   variabel        penelitian    yang
menunjukan nilai maksimun, nilai minimum  nilai  rata-  rata  dan  standarat deviasi dari setiap variabel pada penelitian  ini.  Statistik  yang  diperoleh dari  jawaban  atas  kuesioner  kembali mengenai  variabel  penelitian  di  sajikan dalam tabe 1.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Partispasi Penyusunan Anggaran Kejelesana Sasaran Anggaran, Profesionalisme dan Kinerja Aparatur

## Sumber:  Hasil  Pengolahan  Data  Primer  Tahun 2023
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui nilai  minimum  dari  Kinerja  Aparatur adalah  1,00  sementara  nilai  maksimum dari  Kinerja  Aparatur  adalah  5,00.  Nilai rata-rata  dari  Kinerja  Aparatur  adalah 3,7,  sementara  nilai  standar  deviasi  dari Kinerja  Aparatur  adalah  0,645.  Nilai minimum  dari  Partisipasi  Penyusunan Anggaran  adalah  1,00  sementara  nilai maksimum  dari  Partisipasi  Penyusunan Anggaran  adalah  5,00.  Nilai  rata-rata dari  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran adalah  4,0  sementara  nilai  standar deviasi  dari  Partisipas  Penyusunan Anggaran  adalah  0,508.  Nilai  minimum dari Kejelasan Sasaran  Anggaran adalah 2,00,  sementara  nilai  maksimum  dari Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 5,00. Nilai  rata-rata  dari  Kejelasan  Sasaran Anggaran  adalah  4,1,  sementara  nilai standar  deviasi  dari  Kejelasan  Sasaran Anggaran adalah 0, 443. Nilai minimum dari Profesionalisme adalah 1,00,
sementara nilai maksimum dari
Profesionalisme  adalah  5,00.  Nilai  rata- rata  dari  Profesionalisme  adalah  4,4, sementara  nilai  standar  deviasi  dari Profesionalisme adalah 0,471.
Uji Validitas Average Variance Extracted (AVE) Selanjutnya hasil uji dari Average  Variance  Extracted  (AVE), sebagai berikut :
Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2023
Sesuai kriteria validitas
konvergen  untuk  Average  Variance Extracted  (AVE)  yang  dijelaskan  diatas, maka semua variabel  pada penelitian ini yang  berjumlah  4  (empat)  sudah memenuhi  syarat  nilai  di  atas  0,5  dan dinilai  valid  serta  dapat  mengukur masing-masing variabel.

## Uji Validitas Discriman (Discriminant
Validity)
Berikut hasil output uji diskriminan validity untuk Fornell
Larcker Criterion or HTMT :
Tabel 4.
Tabel Fornell Larcker Criterion or

## HTMT
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2023 Sesuai  kriteria  uji  diskriminan validity  untuk  Fornell  Larcker  Criterion or HTMT yang dijelaskan  diatas,   maka semua  variabel  pada  penelitian  ini  yang berjumlah  4  (empat)  sudah  memenuhi syarat  yaitu  korelasi  antara  Variabel dengan  Variabel  itu  sendiri  tidak  boleh lebih  kecil  dari  korelasi  antara  Variabel dengan  Variabel  Lain.  Ditunjukan  pada Tabel  4  pada    nilai  yang  berwarna  biru, sudah  memenuhi  kriteria  dan  dinilai
valid  serta  dapat  mengukur  masing- masing variabel.
Uji Inner Model (R-Squre)
Model struktural dievaluasi dengan  menggunakan  R-Square  untuk konstruk  dependen,  nilai  koefisien  path atau t-value tiap path untuk tingkat nyata dalam  pengujian  hipotesis.  Semakin tinggi  nilai  R-Square  berarti  semakin baik model prediksi dari model penelitian  yang  diajukan  (Jogiyanto 2011). Berikut nilai R-Square Tabel 5. Tabel 5. R-Square Variable R-Square R-Square Adjusted Kinerja Aparatur 0.542 0,522
Sumber:  Hasil  Pengolahan  Data  Primer  Tahun 2023
Dari dari tabel 5 di atas dapat kita ketahui  R-Square  adalah  0,542.  Jadi variabel Dependen (Y) Kinerja Aparatur dipengaruhi  sebesar  54%  oleh  variabel Independen yaitu Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1), Kejelasan sasaran Anggaran(X2)  dan  Profesiolisma(X3). Dan  sisa  sebesar  46%  kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Uji Inner Model Path Coefficients.
Koefisien jalur (path coefficient),
menggambarkan kekuatan hubungan antar  konstruk.  Uji  path  coefficient  ini menunjukan  hubungan  positif  atau negatif  dalam  pengujian  antar  variabel. Uji  path  coefficient  ini  menggunakan teknik PLS Algoritma. Berikut nilai Path Coefficients :
Tabel 6. Path Coefficients
Dari dari tabel 6 di atas dapat kita ketahui  Path  Coefficient  dari  variabel Independen  terhadap  variabel  Dependen dengan masing-masing nilai yaitu Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  (X1) terhadap  Kinerja  Aparatur  (Y)  sebesar 0.2823, Kejelasan sasaran Anggaran (X2) terhadap  Kinerja  Aparatur  (Y)  sebesar 0.5317 dan Profesionalisme (X3) sebesar -0,0432.  Nilai  Path  Coefficients  dari  2 (dua)  variabel  Independen  terhadap variabel Dependen berada di atas 0 (nol), yang artinya variable independen Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan Kejelasan sasaran Anggaran
memberikan  pengaruh  positif  terhadap variabel  Dependen  sedangkan  nilai  path coefficients  Profesionaliems  berada  di bawah  0  (nol)  yang  artinya  varibel profesionalisme  memberikan  pengaruh negatif terhadap variabel Dependen.
Uji Inner Model T–Statistic Botstrapping T-Statistic  untuk  melihat  tingkat signifikan  antar  variabel.  Uji  T–Statistic Botstrapping  ini  menggunakan  teknik PLS Algoritma. Berikut  nilai  T–Statistic Botstrapping :
Tabel 7. Tabel T–Statistic Botstrapping
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2023 Dari dari tabel 7 di atas dapat kita ketahui  T–Statistic  Botstrapping  dari variabel  Independen  terhadap  variabel Dependen  yaitu  partisipasi  penyusunan anggaran (X1) terhadap Kinerja Aparatur  (Y)  sebesar  2.2329  dengan  P-
Value  sebesar  0.0260  dapat  diartikan bahwa
Variabel ini mempunyai hubungan  positif  dan  signifikan  karena nilainya  besar  dari  1.96  juga  Semakin tinggi  partisipasi  penyusunan  anggaran,
maka  semakin  tinggi  Kinerja  Aparatur, artinya H0 ditolak dan H1 diterima.
Kejelasan sasaran Anggaran (X2) dengan  Kinerja  Aparatur  (Y)  sebesar 3,9570  dengan  P-Value  sebesar  0.0001 dapat  diartikan  bahwa  Variabel  ini mempunyai hubungan positif dan signifikan  karena  nilainya  besar  dari 1.96,  Semakin  besar  Kejelasan  sasaran Anggaran,  maka  akan  semakin  besar pula Kejelasan sasaran Anggaran,
artinya H0 ditolak dan H1 diterima.
Variabel  Profesionalisme  (X3) terhadap  Kinerja  Aparatur  (Y)  sebesar 0,4201  dengan  P-Value  sebesar  0,6746 dapat  diartikan  bahwa  Variabel  ini mempunyai  hubungan  negatif  dan  tidak signifikan karena nilainya kecil dari 1.96, maka maka H0 diterima dan H1 ditolak.

## Uji Inner Model Predictive Relevance
Model  PLS  juga  dievaluasi dengan  melihat  Q2  predictive  relevance mengukur  seberapa  baik  nilai  observasi dihasilkan  oleh  model  dan  juga  estimasi parameternya. Nilai Q2 yang lebih besar dari  0  menunjukkan  model  memiliki predictive  relevance,  sedangkan  kurang dari  0  menunjukkan  model  tidak memiliki predictive relevance
(Ghozali,2017).
Tabel 8. Tabel Predictive Relevance

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  nilai  Q- square  sebesar  0.3810  ,  oleh  karena  Q- square nya besar dari 0, maka Partisipasi Penyusunan Anggaran , Kejelasan
sasaran  Anggaran  dan  Profesionalisme memiliki relevansi prediksi untuk Kinerja  aparatur.  Diketahui  nilai  Q2  =
0,3810,  yakni  lebih  besar  dari    0,35
maka  disimpulkan  relevansi  prediksi kuat.

## Uji Inner Model Model Fit.
Model  Fit  test  digunakan  untuk menguji  seberapa  baik  atau  cocok dengan  rangkaian  pengamatan  yang sudah  dilakukan.  Dengan  melihat  nilai Standardized Root Mean Square (SRMR) dan  Normal  Fit  Index  (NFI).  Syarat untuk SRMR adalah nilai SRMR < 0,10 maka  model  akan  di  anggap  cocok  (See Hu,  1999).  Sementara  untuk  NFI, semakin  mendekat  1  maka  model  yang dibangun  akan  semakin  baik/semakin sesuai  (INDONESIA,  2022).  Berikut hasil untuk Model Fit :
Tabel 9.

## Tabel Model Fit
Sumber:  Hasil  Pengolahan  Data  Primer  Tahun 2023
Dari  data  tabel  diatas,  nilai
SRMR  adalah  0,0754  <    0,10  yang artinya  model  penelitian  ini  memiliki kecocokan antara korelasi/hubungan antar  variabel  yang  diamati.  Selanjutnya untuk nilai NFI adalah 0,6526 nilai yang sudah  mendekati  1  dan  dapat  diartikan bahwa  model  pada  penelitian  ini  65% sudah sesuai atau sudah baik.
Pembahasan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian  terhadap  kesesuaian  teori, pendapat,  maupun  penelitian  terdahulu yang  telah  dikemukakan  hasil  penelitian sebelumnya  serta  pola  perilaku  yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal
tersebut.  Berikut  ini  hasil  pembahasan dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur
Hipotesis  pertama  menyatakan bahwa  partisipasi  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja aparatur.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  table 1  yang  hasil  pengujian  hipotesis  dengan bootstrapping nilai signifikansi (t- statistik)  dari  partisipasi  penyusunan anggaran (X1) sebesar 2,2329 yang lebih besar  dari  nilai  t-tabel  (1,96)  maka  H0 ditolak  dan  H1  diterima.  Artinya  hasil pengujian  pertama  variable  partisipasi penyusunan  anggaran  (X1)  berpengaruh terhadap variable kinerja aparatur. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer tingkat  bawah  dalam  penentuan  tujuan anggaran yang menjadi mereka. Partisipasi penyusunan anggaran memiliki arti penting dalam pengelolaan pemerintah  daerah  salah  satunya  yaitu dapat meningkatkan rasa kesatuan dengan para manajer yang pada akhirnya akan  meningkatkan  kerja  sama  dalam mencapai  tujuan  perusahaan.  Menurut (Suardana & Suryanawa, 2010) di dalam penyusun ananggaran sangatlah diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan  untuk  saling  memberikan informasi  yang  bersifat  informasi  local karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya.
Dengan  demikian  penyusunan anggaran  secara  partisipatif  diharapkan kinerja  aparatur  akan  meningkat  lebih baik.
Berdasarkan dari pengujian hipotesis    didapat  hasil  yaitu  variabel Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Kinerja  Aparatur,
hasil  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sisca  Yulia  Defitri (2016)  bahwa  partisipasi  penyusunan anggaran sangat berpengaruh dan signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Hipotesis kedua menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  aparatur.  Hal  ini ditunjukkan  pada  table  1  yang  hasil pengujian hipotesis dengan bootstrapping nilai signifikansi (t- statistik) dari kejelasan sasaran anggaran (X2)  sebesar  3,9570  yang  lebih  besar dari nilai  t-tabel  (1,96)  maka H0 ditolak dan  H1  diterima.,  hasil  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Saputra, (2019) dan Siti Khairina Safitri, (2015),  dan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Hal ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  kota Bukittinggi.
Dari  hasil  penelitian  di  atas menunjukkan  bahwa  adanya  sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai  target-target  anggaran  yang telah  ditetapkan.  Komitmen  yang  tinggi dari  aparat  pemerintah  daerah  akan berimplikasi  pada  komitmen  untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran  tersebut.  Dengan  demikian, semakin  jelas  sasaran  anggaran  aparat pemerintah  daerah  dan  dengan  didorong oleh  komitmen  yang  tinggi,  akan mengurangi senjangan
anggaran
pemerintah daerah. Profesionalisme terhadap Kinerja
Aparatur
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja aparatur.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  table 1  yang  hasil  pengujian  hipotesis  dengan bootstrapping  pada  nilai  signifikansi  (t- statistik)  dari  profesionalisme  (X3) sebesar 0,4201 yang lebih kecil dari nilai t-tabel  (1,96)  maka  H0  diterima  dan  H1 ditolak. Artinya variable profesionalisme (X3)  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  variable  kinerja aparatur.  Rendahnya  profesionalisme aparatur birokrasi sehingga menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan  dan  legitimasi  pemerintah dan  birokrasinya  di  mata  publik,  karena pemerintah  dan  birokrasi  telah  gagal menempatkan  dirinya  menjadi  institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pelayanan pulik.
Profesionalisme  yang  belum  dimiliki oleh  aparatur  pemerintahan  tidak  akan menimbulkan dedikasi yang baik sebagai aparatur pemerintahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah dan  melihat  dari  hasil  penellitian  serta pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat dirumuskan  kesimpulan  dari  penelitian ini sebagai berikut :
1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan
Anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur.
2. Kejelasan Sasaran
Anggaran
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kinerja Aparatur.
3. Profesionalisme  berpengaruh  negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja Aparatur.

## DAFTAR  PUSTAKA
Amril, V. N. (2014). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran  anggaran  terhadap  kinerja
manajerial SKPD. Jurnal Akuntansi ,
2 (3), 1–19.
Bagus, I. (2010). Penganggaran Perusahaan: Graha Ilmu. In Yogyakarta. Edisi pertama . Bhakti,  D.  C.,  Pituringsih,  E.,  & Widiastuty,  E.  (2015).  Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial. Journal ASSETS Universitas Mataram , 5 (1), 29–43.
Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P.
(2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Sistem  Pelaporan  Dan  Penerapan Akuntabilitas  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  ….  In Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu … .
Kenis,  I.  (1979). Effects  of  budgetary goal  characteristics  on  managerial attitudes and
performance.
Accounting Review54 (4), 707-721 .
Kumorotomo,  W.  (2005). Akuntabilitas birokrasi  publik:  sketsa  pada  masa transisi . digilib.fisipol.ugm.ac.id.
http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handl e/15717717/10592 Kusuma,  N.  F.  B.  A.  (2012).  Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi  dan  Pengalaman  Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.  In Journal  UNY  Vol 1 (3) . Mahmudi, R. (2015). Manajemen
Kinerja  Sektor  Publik  Edisi  Kedua.
In Yogyakarta: UPP STIM YKPN . Mahsum, M. (2006). Pengukuran
Kinerja  Sektor  Publik  Penerbit
BPFE . Yogyakarta.
Mahsun,  M.,  Firma,  S.,  &  Andre,  P.  H.
(2011).  Akuntansi  Sektor  Publik Edisi Ketiga. In BPFE: Yogyakarta . Mbon, F. E. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap
Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah.
Junal Akuntansi .
Milani,  K.  (1975).  The  relationship  of participation  in  budget-setting  to industrial  supervisor  performance and  attitudes:  a  field  study. The Accounting Review . https://www.jstor.org/stable/244709 Mulyadi,  M.  (2010).  Sistem  Akuntansi (III). In Salemba Empat .
Nurcahyani, K. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Skripsi . Prihandini,  A.  N.  (2011). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  … .  e- journal.uajy.ac.id. http://e- journal.uajy.ac.id/id/eprint/1563
Putra,  D.  (2013).  Pengaruh  akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial  Satuan  kerja  perangkat daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja …. Jurnal Akuntansi . http://ejournal.unp.ac.id/students/in dex.php/akt/article/view/85
SAPUTRA,  Y.  E.  (2019). Pengaruh
Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Komitmen  Organisasi  Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris … . repository.upstegal.ac.id. http://repository.upstegal.ac.id/411/ Sopanah dan Wahyudi. (2010). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan
Keuangan  Daerah  (APBD). Jurnal Akuntansi .
Supriyatno. (2010). Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesioanlisme Dan Struktur Organisasi Pada Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Denpasar . UNUD. Wulandari, N. E., & Mutmainah, S. M. S.
(2011). … Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja  dan  Komitmen  Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah Daerah … . http://eprints.undip.ac.id/27622 Amril, V. N. (2014). Pengaruh
Akuntabilitas  Publik,  partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran  anggaran  terhadap  kinerja manajerial SKPD. Jurnal Akuntansi ,
2 (3), 1–19.
Bagus, I. (2010). Penganggaran Perusahaan: Graha Ilmu. In Yogyakarta. Edisi pertama . Bhakti,  D.  C.,  Pituringsih,  E.,  & Widiastuty,  E.  (2015).  Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial. Journal ASSETS Universitas Mataram , 5 (1), 29–43.
Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P.
(2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Sistem  Pelaporan  Dan  Penerapan Akuntabilitas  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  ….  In Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu … .
Kenis,  I.  (1979). Effects  of  budgetary goal  characteristics  on  managerial attitudes and
performance.
Accounting Review54 (4), 707-721 .
Kumorotomo,  W.  (2005). Akuntabilitas birokrasi  publik:  sketsa  pada  masa transisi . digilib.fisipol.ugm.ac.id. http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handl
e/15717717/10592
Kusuma,  N.  F.  B.  A.  (2012).  Pengaruh
Profesionalisme Auditor, Etika Profesi  dan  Pengalaman  Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.  In Journal  UNY  Vol 1 (3) . Mahmudi, R. (2015). Manajemen
Kinerja  Sektor  Publik  Edisi  Kedua. In Yogyakarta: UPP STIM YKPN . Mahsum, M. (2006). Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik  Penerbit
BPFE . Yogyakarta.
Mahsun,  M.,  Firma,  S.,  &  Andre,  P.  H.
(2011).  Akuntansi  Sektor  Publik Edisi Ketiga. In BPFE: Yogyakarta .
Mbon, F. E. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah. Junal Akuntansi .
Milani,  K.  (1975).  The  relationship  of participation  in  budget-setting  to industrial  supervisor  performance and  attitudes:  a  field  study. The Accounting Review . https://www.jstor.org/stable/244709 Mulyadi,  M.  (2010).  Sistem  Akuntansi (III). In Salemba Empat .
Nurcahyani, K. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Skripsi .
Prihandini,  A.  N.  (2011). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  … .  e- journal.uajy.ac.id. http://e-
journal.uajy.ac.id/id/eprint/1563
Putra,  D.  (2013).  Pengaruh  akuntabilitas
publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial  Satuan  kerja  perangkat
daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja …. Jurnal Akuntansi .
http://ejournal.unp.ac.id/students/in dex.php/akt/article/view/85 SAPUTRA,  Y.  E.  (2019). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,
Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Komitmen  Organisasi  Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris … .
repository.upstegal.ac.id.
http://repository.upstegal.ac.id/411/
Sopanah dan Wahyudi. (2010). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan
Keuangan  Daerah  (APBD). Jurnal
Akuntansi . Supriyatno. (2010). Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesioanlisme Dan Struktur Organisasi Pada Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Denpasar . UNUD.
Wulandari, N. E., & Mutmainah, S. M. S. (2011). … Terhadap Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja  dan  Komitmen  Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah Daerah … .
http://eprints.undip.ac.id/27622