PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BANYUMAS
Yudha Saintika 1 , Condro Kartiko 2
1 Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2 Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto Jl. D. I. Panjaitan No. 128, Purwokerto, 53147, Indonesia E-mail : 1 yudha@ittelkom-pwt.ac.id, 2 condro.kartiko@ittelkom-pwt.ac.id

## ABSTRAK
Sehubungan dengan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012  terkait  pengembangan e-government yang  terpadu  atau  terintegrasi,  didapatkan  masih  ada beberapa  permasalahan  sistem  informasi  yang  terdapat  di  masing-masing  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  Kabupaten  Banyumas.  Permasalahan  tersebut  antara  lain  yaitu  sistem  informasi yang  masih  berdiri  sendiri-sendiri  ( silo system ),  masih  terdapat  bugs  pada  beberapa  sistem informasi  yang  beroperasi,  dan  tidak  terpusatnya  pengelolaan  sistem  informasi  melalui  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan rencana  strategis  sistem  informasi  yang  mendukung  visi,  misi,  dan  rencana  strategis  Kabupaten Banyumas,  dan  menjalankan  amanat  Perda  Nomor  4  tahun  2012  tentang  Rencana  Induk Pengembangan (RIP) e-government terkait dengan keterpaduan antar sistem aplikasi e-government terutama  untuk  melakukan  transaksi  pertukaran  data  dan  informasi  antar e-government .  Proses perencanaan  strategi  pengembangan  dan  integrasi e-government pada  Pemkab  Banyumas mengadopsi  metode Ward-Peppard yaitu  menganalisis  kondisi  sistem  informasi  saat  ini menggunakan  analisis value  chain dan  pemetaan  McFarlan.  Kemudian  perumusan  strategi integrasi  dilakukan  dengan  metode Critical  Success  Factor (CSF)  yang  diperoleh  dari  rencana strategis Pemkab Banyumas dalam RPJMD tahun 2013-2018 dan data kebutuhan aplikasi melalui observasi.  Penelitian  ini  menghasilkan  peta  jalan  ( roadmap )  berdasarkan  tingkat  urgensi  proyek, kompleksitas  proyek,  fungsi  sistem  informasi,  dan  kepentingan  lembaga  selama  lima  tahun mendatang.
Kata kunci : e-government , integrasi, strategi, roadmap

## ABSTRACT
Based  on  mandate  of  the  Regional  Regulation  No.  4  of  2012  related  to  the  development  of integrated  e-Government,  there  are  still  some  issues  related  to  information  system  in  each  of  the Regional Device Organizations within the Government of the Regency Banyumas. The objectives of this research are produce an information system strategy plan that supports the vision, mission and strategic  programs  of  Banyumas  Regency  and  implement  the  Regional  Regulation  No.  4  of  2012 concerning  Master  Plan  of  Development  e-Government  related  to  integration  between  e- Government application system, for easy integration with other applications, addressing to transact data  and  information  between  e-Government  application  systems.  The  process  of  making  the  e- government development and integration strategy adopted the Ward-Peppard method with analysis of the existing information system using the value chain and McFarlan Grid. The Critical Success Factor (CSF) developed from the Banyumas Regency strategic plan in the RPJMD year 2013-2018 and  the  data  on  application  requirements  that  have  been  available  through  observation.  This research provide a roadmap based on the urgency of the project, complexity of project, information system function, and interest of the institution over 5 years later.
Keywords : e-government, integration, strategy, roadmap

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  pelayanan  publik  sudah menjadi  kebutuhan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Pemerintah  sebagai  sebuah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dituntut untuk melaksanakan  pelayanan  publik  yang berkualitas  berdasarkan  asas  efektif  dan efisien.  Dalam  mewujudkan  kualitas pelayanan  publik  yang  memenuhi  asas tersebut  maka  salah  satu  langkah  yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dukungan pemerintah  pusat  terhadap  pemanfaatan TIK  ini  dapat  dirasakan  melalui  adanya Inpres  Nomor  6  Tahun  2003  tentang Strategi dan Kebijakan Nasonal Pengembangan e-government . Seluruh pemerintah daerah di Indonesia  ditargetkan  menerapkan e- government pada tahun  2017  [1].  Namun pada  kenyataannya  hingga  akhir  Tahun 2017 penerapan e-government di Indonesia dikatakan  masih  dalam  tahap  persiapan serta  sinkronisasi  [2].  Hal  yang  seringkali dilupakan ketika menerapkan e- government adalah terkait dengan kegiatan perencanaan. Banyak kesalahan penerapan sistem  informasi  baik  untuk  instansi pemerintahan  maupun  swasta    terjadi karena  tidak  adanya  perencanaan  yang matang [3].
Lemahnya  kegiatan perencanaan juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Pembangunan dan penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  dan  pelayanan publik  di  lingkungan  Pemkab  Banyumas saat  ini  memang  telah  terlayani  dengan berbagai  macam  aplikasi  yang  tersedia. Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait dengan  penyelenggaraan e-government khususnya  terkait  dengan  integrasi  sistem informasi.  Padahal  sesuai  dengan  amanat Perda Nomor 4 tahun 2012 [4] tentang RIP e-government yang dijelaskan pada pasal 2 yaitu  bahwa  pengembangan e-government dilaksanakan  berdasarkan  asas  transparan, efisien, sinergis, taat prosedur, terpadu,
aman  dan  berkelanjutan. Kemudian  pada pasal  13  Perda  tersebut  juga  dijelaskan bahwa  perangkat  daerah  teknis  wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan  seluruh  sistem  informasi beroperasi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan Focus Group Disscusion (FGD)  yang  dilaksanakan  di  Dinkominfo Banyumas  dan  melalui  beberapa  data observasi  pendukung  yang  diberikan, maka dapat dirinci beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:
a. Aplikasi-aplikasi  yang  ada  di  Pemkab Banyumas sebagian besar masih berdiri sendiri ( stand alone ). b. Belum  adanya  pemeliharaan  rutin  dan dokumentasi  terkait  sistem  informasi. Masih  terdapat bugs pada  sistem informasi existing . c. Belum  adanya  integrasi  data  yang digunakan pada masing-masing aplikasi.
d. Tidak  adanya  pembagian  akses  kontrol pengguna  yang  jelas  pada  beberapa sistem informasi.
e. Belum  terpusatnya  pengelolaan  sistem informasi melalui Dinkominfo.
f. Belum  adanya  kegiatan  perencanaan untuk mengintegrasikan sistem informasi  yang  ada  sesuai  dengan amanat Perda.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada tersebut  maka  perlu  adanya  suatu  kajian mendalam  terkait  strategi  pengembangan dan integrasi sistem informasi yang ada di lingkungan  Kabupaten  Banyumas  untuk mewujudkan e-government yang  sesuai dengan  kriteria  yang  diamanatkan  pada Perda  Nomor  4  Tahun  2012.  Oleh  karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasi lka n perencanaan strategis pengembangan dan integrasi sistem informasi di Kabupaten Banyumas dimana di  dalamnya  akan  memuat  strategi  dan peta  jalan  ( roadmap )  selama  lima  tahun kedepan.  Penelitian  ini  fokus  terhadap strategi  sistem  informasi  dengan  asumsi bahwa  infrastruktur  teknologi  informasi sudah  memadai  dan  tempat  penelitian berada di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyumas.

## METODE
Perencanaan strategis sistem informasi  dapat  berguna  untuk  mencapai tujuan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang dari  suatu  instansi  yang  menyediakan layanan SI/TI [5]. Penelitian ini mengadopsi  metode  yang  dikembangkan oleh  John  Ward  dan  Peppard.  Pendekatan metode  ini  mengkombinasikan  analisis kondisi  bisnis  dan  kondisi  SI/TI  saat  ini dan masa depan baik dari internal maupun eksternal [6]. Pada Gambar 1 menunjukkan  bahwa  metode Ward dan
Peppard diawali  dengan  pemahaman kondisi  organisasi  saat  ini  yang  berupa lingkungan  internal  maupun  lingkungan eksternal.
Gambar  1.  Kerangka  Kerja Ward  and Peppard [6]
Kemudian setelah mengetahui kondisi existing /saat  ini  kemudian  dilakukan perumusan strategi SI/TI dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  kabupaten  Banyumas  tahun 2013-2018  [7],  dan  (2)  FGD  yang dilaksanakan  oleh  Dinkominfo  dengan melibatkan  seluruh  OPD  di  Kabupaten Banyumas.  Berdasarkan  masukan  tersebut kemudian dianalisis strength dan weakness dari  sistem  informasi  yang  ada  saat  ini menggunakan  analisis  SW.  Selain  itu  hal yang  perlu  dianalisis  adalah Critical Success  Factor yang  diperoleh  dari rencana  strategis  Pemkab  Banyumas
dalam  RPJMD  tahun  2013-2018  dan  data kebutuhan aplikasi yang sudah didapatkan melalui observasi sebelumnya.
Gambar  2  menunjukkan  langkah- langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian.
Metodologi pelaksanaan penyusunan masterplan ini dimulai dengan merumuskan permasalahan berkaitan dengan  isu-isu  strategis  yang  ada  di Dinkominfo kabupaten Banyumas. Kemudian  setelah  itu  dilakukan  studi literatur  berkaitan  dengan  metode  dan tools  yang  akan  digunakan  dan  cocok dengan konteks organisasi. Langkah selanjutnya  adalah  mengumpulkan  data baik yang bersifat primer yaitu melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinkom kabupaten Banyumas selaku  pengelola  kegiatan  SI/TI  di lingkungan  kabupaten  Banyumas  dan mengumpulkan  data-data  sekunder  yaitu dokumen  rencana  strategi  dan  dokumen lain  seperti  dokumen  risalah  rapat  dan kebutuhan inovasi aplikasi masing-masing OPD.
Gambar 2. Metodologi Penelitian
Jika  data  sudah  lengkap,  maka dilanjutkan  dengan  melakukan  analisis terhadap  kondisi  bisnis  dan  SI/TI  saat  ini dan perumusan strategi kedepan
berdasarkan  metode  dan tools yang dipakai.  Setelah  mengetahui  kesenjangan antara  portfolio  aplikasi  saat  ini  dan aplikasi  mendatang  yang  diajukan,  maka akan  diajukan  juga roadmap ke  depan untuk dirangkum menjadi suatu kesimpulan  dan  saran  bagi  Dinkominfo Kabupaten Banyumas.
Dinkominfo  kabupaten  Banyumas diatur melalui Perda kabupaten Banyumas Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten  Banyumas, Juncto  Peraturan  Bupati  Nomor  68  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Banyumas.
Dinkominfo  kabupaten  Banyumas saat  ini  mempunyai  tugas  membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan  bidang  komunikasi  dan informatika, bidang informasi dan komunikasi  publik,  bidang e-government , bidang  sandi,  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  merupakan  kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang diberikan kepada daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  daftar  aplikasi  yang dimiliki  oleh  masing-masing  OPD  di lingkungan  Kabupaten  Banyumas  maka aplikasi-aplikasi  tersebut  dapat  dipetakan ke  dalam  kuadran  McFarlan.  Model pemetaan McFarlan bertujuan untuk menganalisis  suatu  aplikasi  atau  sistem informasi  di  suatu  organisasi  berdasarkan kondisi saat ini, kondisi yang direncanakan serta  aplikasi-aplikasi  yang  dianggap berpotensi  dalam  menunjang  operasional dan strategi organisasi [6].
Berdasarkan  analisis  dampak  aplikasi terhadap  proses  bisnis  organisasi  maka dapat dilihat bahwa aplikasi yang dikelola oleh masing-masing OPD dan Dinkominfo Kabupaten  Banyumas  dibagi  menjadi beberapa kuadran yaitu sebagai berikut:
a. Support
Aplikasi yang termasuk dalam kuadran ini adalah aplikasi yang memberikan  dukungan  terhadap  proses bisnis  tetapi  bukan  hal  yang  kritis  karena tanpa  adanya  aplikasi  ini,  organisasi  tetap dapat melakukan proses bisnisnya menggunakan  cara  konvensional  atau manual.
b. Key Operational
Aplikasi  yang  dikelompokkan  dalam kuadran ini adalah aplikasi yang memberikan  dampak  positif  terhadap proses  bisnis  organisasi  dan  merupakan aplikasi yang kritis. Artinya jika tidak ada aplikasi  tersebut  maka  proses  bisnis menjadi terganggu dan bahkan tidak dapat berjalan.
c. Strategic
Aplikasi yang termasuk dalam kuadran  ini  adalah  aplikasi  yang  selain memberikan  dampak  positif  terhadap proses  bisnis  organisasi  dan  kritis  namun juga untuk kedepannya memberikan keuntungan  kompetitif  yang  sifatnya berkelanjutan. Setelah mengetahui posisi/ kedudukan  aplikasi  yang  dikelola  masing- masing OPD maupun Dinkominfo Kabupaten Banyumas, kemudian dilakukan  analisis strength dan weakness yang dituangkan dalam tabel berikut ini:
Berdasarkan  analisis  internal  SI  yang terdapat  di  Kabupaten  Banyumas  secara umum  maka  dapat  dilihat  bahwa  yang menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  dari SI/TI sebagai berikut:
a. Kekuatan ( Strength ) 1.  Adanya OPD khusus yang menangani  SI/TI  yaitu  Dinkominfo Kabupaten Banyumas. 2.  Adanya komitmen untuk pembuatan masterplan integrasi sistem informasi dari manajemen dalam hal ini  adalah  Dinkominfo  Kabupaten Banyumas [8].
b. Kelemahan ( Weakness )
1.  Belum  adanya  dokumentasi  teknis terkait aplikasi
2.  Beberapa  aplikasi  masih  terdapat bug 3.  Aplikasi belum terintegrasi 4.  Beberapa  aplikasi  yang  ada    belum bersifat multi platform 5.  Aplikasi  mayoritas  masih  bersifat Key Operational. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten  Banyumas  tahun  2013-2018, maka  strategi  sistem  informasi  yang diusulkan  dipetakan  menggunakan tools critcal  success  factor (CSF)  untuk mengetahui  kebutuhan  SI/TI  pada  masa mendatang seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Analisis CSF
No Strategi Bisnis CSF Kebutuhan SI/TI 1 Peningkat- an sistem infromasi perencana- an pembangun -an daerah. Meningkat- nya kualitas perencana- an pembangun -an daerah Dibutuhkan adanya Sistem Informasi Perencana- an Pembangun -an Daerah 2 Peningkata n budaya kerja aparatur yang professional yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkat- nya kualitas SDM aparatur Dibutuhkan sistem informasi untuk analisis dan evaluasi jabatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawai -an 3 Penerapan dan peningkat- an Sistem Pengawas- an Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkat- an pengawas- an dan pengendali- an. Adanya pendidikan dan pelatihan SDM secara berkelanjut -an. Adanya sistem informasi untuk mengelola monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perencana- an daerah, dan sistem informasi pengelola- an anggaran 4 Penerapan Akuntabilit -as kinerja dalam penyeleng- garaan pemerintah -an. Meningkat- nya akuntabilit- as kinerja dalam penyeleng- garaan pemerintah -an Adanya sistem informasi untuk mengelola akuntabilit- as kinerja instansi pemerintah -an. 5 Peningkat- an pengelola- an keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Meningkat- nya kemampu- an pengelola- an keuangan daerah. Adanya sistem informasi untuk mengelola keuangan daerah Setelah dilakukan analisis CSF langkah  selanjutnya  dalam  merumuskan strategi SI adalah
menentukan rekomendasi  kebutuhan  SI  berdasarkan permasalahan dari masing-masing aplikasi yang  ada  saat  ini.  Dari  rekomendasi tersebut  kemudian  disusunlah  strategi- strategi  SI  untuk  jangka  waktu  5  tahun kedepan menggunakan kuadran McFarlan. Setiap kegiatan dipetakan berdasarkan dua kriteria  yaitu  tingkat  urgensi  proyek  dan kompleksitas proyek. Kuadran 1
mencerminkan  prioritas  tertinggi,  kuadran 4 terendah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas akhir
berdasarkan  tingkat  kepentingan  lembaga melalui kegiatan FGD dan juga fungsi dari masing-masing aplikasi. Hasil FGD merumuskan bahwa ada 7 prioritas strategi yang diputuskan yaitu:
1. Strategi Integrasi Pelayanan Publik dan Manajemen Keuangan/Pembangunan.
2. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade
Sistem  Informasi  untuk  pelayanan publik.
3. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade Sistem  Informasi  untuk  manajemen pembangunan.
4. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade Sistem  Informasi  untuk  manajemen keuangan.
5. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade Sistem  Informasi  untuk  manajemen kepegawaian.
6. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade Sistem  Informasi  untuk  administrasi legislasi.
7. Strategi  Pengembangan  atau Upgrade Sistem  Informasi  untuk  administrasi umum.
Berdasarkan  pedoman  tersebut,  maka apabila  dipetakan  maka  diperoleh  hasil akhir  berupa  7  prioritas  strategi  SI  yang dapat  dijadikan  acuan  bagi  Dinkominfo Banyumas  dalam  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  dalam  bidang  SI/TI  selama  5 tahun mendatang. Tabel 2 dan 3 berikut ini adalah  dua  strategi  SI  dengan  prioritas yang paling tinggi.
Tabel 2. Strategi SI Prioritas 1
Index Nama Strategi Fungsi C1 Melakukan integrasi inlis lite dengan sistem perpustakaan nasional Pelayanan Publik W2 Integrasi PSC 119 dan NCC 119 dengan SIM RS Pelayanan Publik A2 Integrasi seluruh aplikasi perizinan dan dikelola secara terpusat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Publik I1 Integrasi SIM RS dengan sistem inventaris obat, sistem inventarisir barang dan sistem informasi kependudukan di disdukcapil Pelayanan Publik I2 Integrasi SIM RS dengan SIMPEG Pelayanan Publik
L2 Integrasi data-data produksi dengan BPS. Pelayanan Publik S2 Integrasi SINTARUMAS dengan SIPO Pelayanan Publik W1 Integrasi SIJARIMAS dengan SIM RS Pelayanan Publik Y Integrasi sistem informasi layanan kartu kuning dengan sistem informasi kependudukan disdukcapil Pelayanan Publik F1 Integrasi e-RPJM dengan aplikasi e-budgeting, e- planning, dan e-monev, SIMLITBANG, SABRINA Manajeme n Pembangu nan

## Tabel 3. Strategi SI Prioritas 2
Index Nama Strategi Fungsi B2 Pengembangan SI Kemetrologian Pelayanan Publik B3 Pengembangan SI Pelaporan IKM Pelayanan Publik B4 Pengembangan SIM Pasar Pelayanan Publik C4 Mengembangkan aplikasi computer kids Pelayanan Publik C5 Mengembangkan pangkalan data Digital Library Pelayanan Publik E2 Upgrade aplikasi Smopi supaya bisa menampilkan dashboard proses perhitungan pengolahan data irigasi Pelayanan Publik E3 Mengembangkan aplikasi SmartPU yang memuat laporan pengaduan terkait infrastruktur daerah yang rusak Pelayanan Publik E4 Membangun sistem informasi infrastruktur daerah terintegrasi Pelayanan Publik F3 Upgrade aplikasi kemiskinan Pelayanan Publik G2 Upgrade website dinpora budpar supaya video dapat embedded ke sistem dan tampilan lebih eye catching Pelayanan Publik G3 Membangun aplikasi mobile untuk informasi data kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Pelayanan Publik H Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan Online Pelayanan Publik K Mengembangkan sistem informasi untuk informasi bencana Pelayanan Publik
M2 Mengembangkan sistem informasi manajemen prasarana LLAJ Pelayanan Publik O1 Mengembangkan  sistem informasi yang mengelola penertiban iklan-iklan dan reklame yang ada di Kab. Banyumas Pelayanan Publik O2 Mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat. Pelayanan Publik P2 Mengembangkan sistem informasi pengelolaan perpustakaan Pelayanan Publik R2 Mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola penjemputan sampah secara online Pelayanan Publik S1 Mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman Pelayanan Publik S3 Upgrade aplikasi SINTARUMAS supaya bisa diakses secara publik. Pelayanan Publik S4 Mengembangkan sistem informasi rumah tinggal Pelayanan Publik U2 Mengembangkan Sistem informasi desa Pelayanan Publik U3 Mengembangkan SIM LPPDes Pelayanan Publik V Mengembangkan aplikasi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) Pelayanan Publik X1 mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola kegiatan surat jalan ternak keluar daerah, permohonan suntik hewan, insemminasi buatan, surat keterangan asal ikan dan terintegrasi dengan SIPO Pelayanan Publik X2 Mengembangkan SI PINTER Pelayanan Publik Z1 Mengembangkan aplikasi pelaporan BOS pada masing-masing satuan pendidikan Pelayanan Publik Z2 Mengembangkan aplikasi scoring hasil ujian sekolah/madrasah Pelayanan Publik

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan
penentuan prioritas strategi SI di lingkungan  Kabupaten  Banyumas  maka
dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Hasil  analisis  internal  sistem  informasi di  Kabupaten  Banyumas  diketahui bahwa  terdapat  kekuatan  adanya  OPD khusus  yang  menangani  teknologi informasi yakni Dinkominfo. Selain itu, adanya  komitmen  dari  seluruh  OPD untuk  mulai  mengintegrasikan  sistem informasi  juga  merupakan  kekuatan yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten Banyumas.  Namun  demikian,  hasil analisis  menunjukkan  masih  adanya kelemahan dalam penyelenggaran sistem informasi di Kabupaten Banyumas, yaitu: belum adanya dokumentasi  teknis  terkait  aplikasi, beberapa aplikasi masih terdapat bug/error yang belum tertangani,
hampir  sebagian  besar  aplikasi  belum terintegrasi,  beberapa  aplikasi  belum bersifat  multi  platfom,  sebagian  besar aplikasi masih bersifat key operational.
2. Berdasarkan  analisis Critcal  Success
Factor (CSF)  dan  perumusan  strategi menggunakan kuadran McFarlan, dimana  indikator  yang  digunakan adalah tingkat urgensi proyek ( Importance  of  The  Projects )  dan kompleksitas  proyek,  maka  prioritas kegiatan  pengembangan  dan  integrasi sistem informasi di Kabupaten Banyumas  dapat  dipetakan  sebagai berikut: a. Tahun 2018
1) Integrasi  aplikasi e-RPJM,  e- Planning,  e-Budgeting,  e-Monev , Simlitbang dan Sabrina 2) Integrasi seluruh aplikasi perizinan 3) Integrasi  internal  antar  modul dalam  SIMRS  dan  integrasi antara SIMRS dengan sistem lain seperti sistem informasi kependudukan, SIMPEG, SIJARIMAS, PSC 119, NCC119 4) Integrasi sistem informasi layanan  kartu  kuning  dengan sistem informasi kependudukan 5) Integrasi data-data produksi dengan BPS 6) Integrasi Sintarumas dengan SIPO
b. Tahun 2019 1) Pengembangan/pembangunan sistem: SI pajak reklame, pelaporan  IKM,  pasar,  smartPU, SI infrastruktur daerah, SI kepemudaan dan 2) OR, SI pendaftaran online dokumen administrasi kependudukan,  SI  bencana,  SI manajemen prasarana LLAJ, aplikasi  computer  kids,  serta pangkalan data digital library . 3) Upgrade aplikasi SMOPI, aplikasi  kemiskinan,  dan website dinporabudpar.
c. Tahun 2020
1) Pengembangan/pembangunan:  SI Akuntansi Daerah, SI Perpustakaan,  SI  pengelolaan sampah,  SI  Sarpras  perumahan dan  pemukiman,  SI  Desa,  SIM
LPPDes, SI pelayanan PMKS, SI surat  jalan  peternakan  (surat jalan, suntik hewan, dll), SIPINTER,  SI  Pelaporan  BOS, serta  SI  scoring  hasil  ujian sekolah.
2) Upgrade aplikasi SINTARUMAS online, aplikasi SIMWasPU,
website tani.infomedia.web.id
d. Tahun 2021
1) Pengembangan/pembangunan  SI analisis  dan  evaluasi  jabatan,  SI analisis  kebutuhan  pegawai,  dan SI Pengawasan inspektorat.
2) Upgrade SIMPEG  (penambahan
modul,  menjadi  open  data  dan terintegrasi),
3) Upgrade SIMAP, SAKIP, SIANA,  integrasi  SIMAP  dan
SIANA.
e. Tahun 2022
1) Pengembangan/pembangunan modul  pengelolaan  arsip  SIPO, SIKD, aplikasi surat menyurat, SI Administrasi Kepegawaian (integrasi  dengan  SIMPEG),  SI SPPD,  SI  humas  dan  protokol, database PPNS, Linmas dan KST terintegrasi.
2) Upgrade aplikasi sisdaporabudpar ,
migrasi  database  menggunakan
RDBMS    seperti  PostgreSQL, Oracle atau Ms SQL Server.
3) Pembuatan  SOP  pembangunan aplikasi,  pembuatan  dokumen teknis  (analisis  dan  desain  SI) yang sudah ada. 3. Prioritas kegiatan terkait dengan pengembangan/upgrade sistem informasi  pada  poin  dua  diatas  dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi, seperti: ketersediaan anggaran, ketersediaan SDM, kebijakan pemerintah  daerah,  dan  kecukupan waktu pengembangan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Kompas  Online,  “Kompas  Regional,” Mei-2016. Tersedia pada: https://regional.kompas.com/read/201 6/12/05/16431201/semua.daerah.ditar getkan.terapkan.e-government. pada.2017. [Diakses: 10-Apr-2018].
[2]  “Semua Daerah Ditargetkan Terapkan ‘E-Government’.”  Tersedia  pada: https://regional.kompas.com/read/201 6/12/05/16431201/semua.daerah.ditar getkan.terapkan.e-government.
pada.2017. [Diakses: 20-Jul-2018].
[3]  C.  K.  P.  Harijono  dan  E.  Suryani, “Strategic  Planning  of  Information Systems  and  Information  Technology in PT. X.”
[4]  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas, Perda  No  4  Tahun  2012 .  Banyumas,
2012.
[5]  S. Alamri, N. Almutiri, H. Ballahmar, dan  A.  Zafar,  “Strategic  information system  planning:  A  case  study  of  a service  delivery  company,” Int.  Adv.
Res.  J.  Sci.  Eng.  Technol. ,  vol.  3,  no.
5, hlm. 78–84, 2016.
[6]  J.  Ward,  P.  M.  Griffiths,  dan  P. Whitmore, Strategic  planning  for information  systems ,  vol.  3.  Wiley
Chichester, 2002. [7]  P. K. Banyumas, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah  Kabupaten  Banyumas  Tahun
2013-2018 . Banyumas, 2013.
[8]  L. M. Applegate, R. D. Austin, dan F. W.  McFarlan, Corporate  information strategy  and  management .  McGraw- Hill/Irwin Custom Publishing, 2009.