http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional
Christina Bagenda
Universitas Flores bagenda@gmail.com
Keywords: Abstract Marriage agreement National law A marriage agreement is an agreement that regulates the result of  a  marriage  bond.  In  Indonesia,  marriage  agreements  are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. This marriage  agreement  is  then  reaffirmed  in  the  Marriage  Law No.  1  of  1974.  Marriage  agreements  are  part  of  the  field  of family  law  as  regulated  in  Book  I  of  the  Civil  Code  (BW). Marriage  agreement  arrangements  are  described  in  Chapter VII  articles  139  s  /  d  154.  Broadly  speaking,  a  marriage agreement is valid and binds the parties / bride and groom in a marriage.  In  the  Marriage  Law  no.  1  of  1974,  the  Marriage Agreement  is  found  in  Chapter  V,  which  contains  one  article, namely  article  29.  One  of  the  principles  contained  in  this  law regarding marriage agreements is the equal rights and position of  husband  and  wife.  Marriage  agreements,  which  are  still taboo  in  the  general  public,  have  now  become  a  trend  among artists,  officials,  businessmen,  or  people  with  a  lot  of  money. They  generally  have  the  view  that  with  the  existence  of  a marriage  agreement,  the  assets  of  each  partner  are  still  safe and belong to them. In fact, they are not willing if their property mixes  with  their  spouse  because  usually  a  divorced  husband and wife will fuss over the distribution of assets gono gini. They were fighting over which part of their respective assets. If there is a marriage agreement, the distribution of the gono gini assets will be easier because it can be separated which is the property of the gono gini and which is not. Thus the marriage agreement functions as a control for problems at a later date Kata Kunci: Abstrak Perjanjian Perkawinan Hukum Nasional Perjanjian  perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  mengatur akibat  suatu  dari  adanya  ikatan  perkawinan.  Di  Indonesia, perjanjian  perkawinan  diperbolehkan  untuk  dibuat  sejak diberlakukannya  KUH  Perdata.  Perihal  perjanjian  perkawinan ini  kemudian  dipertegas  kembali  dalam  UU  Perkawinan  No  1 tahun  1974.Perjanjian  perkawinan  merupakan  bagian  dari lapangan  hukum  keluarga  diatur  dalam  Buku  I  KUHPerdata
(BW).  Pengaturan  perjanjian  perkawinan  dijelaskan  pada  Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan.
Dalam  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29.  Salah  satu  azas  yang  terkandung  dalam  UU  ini  terkait dengan  perjanjian  perkawinan  adalah  hak  dan  kedudukan suami  istri  yang  seimbang.  Perjanjian  perkawinan  yang  masih tabu  dimasyarakat  umum,  kini  justru  telah  menjadi  trend dikalangan  artis,  pejabat,  pengusaha,  atau  orang-orang  yang berduit.  Mereka  umumnya  berpandangan  bahwa  dengan adanya  perjanjian  perkawinan  harta  benda  masing-masing pasangan  masih  tetap  aman  dan  menjadi  miliknya.Bahkan mereka  tidak  rela  jika  harta  bendanya  bercampur  dengan pasangannya  Karena  biasanya  pasangan  suami  isteri  yang bercerai  akan  meributkan  pembagian  harta  gono  gini.  Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian  perkawinan,  pembagian  harta  gono  gini  akan  lebih mudah  karena  dapat  dipisahkan  mana  yang  merupakan  harta gono  gini  dan  mana  yang  bukan.  Dengan  demikian  perjanjian perkawinan  berfungsi  sebagai  pengendali  masalah  pada kemudian hari.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan  salah satu  peristiwa penting  dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta  kekayaan  yang  diperoleh  diantara  mereka  baik  sebelum  maupun  selama perkawinan berlangsung.
Setiap  mahluk  hidup  memiliki  hak  asasi  untuk  melanjutkan  keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan  di  Indonesia.  Ada  perbedaan-perbedaannya  dalam  pelaksanaan  yang disebabkan  karena  keberagaman  kebudayaan  atau  kultur  terhadap  agama  yang dianutnya.
Setiap  orang  atau  pasangan  (pria  dengan  wanita)  jika  sudah  melakukan perkawinan  maka  terhadapnya  ada  ikatan  kewajiban  dan  hak  diantara  mereka  berdua dan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Perkawinan  menurut  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu
perbuatan  keagamaan,  karena  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  tolak  ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan  adalah  dengan  membuat  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya  merupakan  lembaga  hukum  khusus  bagi  anggota  masyarakat  Indonesia  yang tunduk  pada  KUH  Perdata  yang  disebut  dengan  istilah  perjanjian  kawin.  Bab  V  UU No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) secara  jelas  telah  mengatur  masalah  perjanjian  perkawinan,  namun  dalam  praktiknya masih  jarang  ditemui  adanya  perjanjian  perkawinan,  hal  ini  oleh  sebagian  besar masyarakat masih dianggap tidak etis atau tabu.
Tetapi dengan semakin  bertambahnya  angka perceraian, keinginan orang untuk membuat  perjanjian  perkawinan,  karena  biasanya  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai akan  meributkan  pembagian  harta  perkawinan.  Dengan  membuat  perjanjian perkawinan,  suami  isteri  mempunyai  kesempatan  untuk  saling  terbuka.  Mereka  dapat berbagi  rasa  atas  keinginan–keinginan.Memang  kalau  melihat  status  hukumnya, perjanjian  perkawinan  itu  sifat  dan  hukumnya  tidak  wajib  dan  juga  tidak  diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan  adanya  perjanjian  perkawinan,  maka  hubungan  suami  isteri  akan  terasa  aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum.
Di  Indonesia  terdapat  3  (tiga)  peraturan  yang  mengatur  masalah  perjanjian perkawinan  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.  Sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP),  maka  di  Indonesia  telah  terjadi  unifikasi  hukum  dalam  bidang  hukum perkawinan,  kecuali  sepanjang  yang  belum  atau  tidak  diatur  dalam  undang-undang tersebut,  maka  peraturan  lama  dapat  dipergunakan  (Pasal  66  UUP).  Penulis  ingin memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  masyarakat  mengenai  pentingnya  perjanjian perkawinan.  Sehingga  penulis  mengadakan  penelitian  dengan  judul  Tinjauan  Tentang Perjanjian  Perkawinan  Dalam  Pandangan  Hukum  Nasional  dan  Budaya  Masyarakat. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  urgensi  dilakukannya  perjanjian pranikah bagi masyarakat dalam pandangan hukum nasional dan budaya masyarakat.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif  terhadap  asas-asas  hukum  yang  berlaku.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yakni  suatu  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  hokum  itu  diterapkan.  Teknik  pengumpulan menggunakan  data  sekunder  melalui  wawancara  dan    studi  kepustakaan..  Untuk mendapatkan  hasil  akhir  atas  permasalahan  yang  diteliti  maka  data  yang  diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara  kualitatif  tanpa  menggunakan  angka-angka.  Pengolahan  data  dilakukan  secara deduktif, yakni dengan dimulai dari dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga proses analisis ini kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  pergaulan  hidup  sosial (social  community), setiap  hari  manusia  selalu melakukan  perbuatan-pebuatan  untuk  memenuhi  kepentingannya.  Segala  perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajibankewajiban  (misalnya  membuat  surat  wasiat,  membuat  persetujuan- persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Dalam perspektif Hukum, Perbuatan Hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:
1.   Perbuatan  hukum  sepihak,  yaitu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak saja  dan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  pada  satu  pihak  pula.  Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
2.   Perbutan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  keduanya.  Misalnya  membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.
Dari  dua  golongan  perbuatan  hukum  tersebut  perjanjian  perkawinan  dapat dikategorikan  sebagai  pebuatan  hukum  dua  belah  pihak,  karena  perjanjian  pekawinan yang seperti  itu telah diatur dalam KUH Perdata  maupun UndangUndang  Perkawinan, biasa  terjadi  karena  adanya  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  perkawinan menurut  asalnya  merupakan  terjemahan  dari  kata “huwelijksevoorwaarden” yang  ada dalam Burgerlijk  Wetboek (BW).  Istilah  ini  terdapat  dalam  KUH  Perdata,  Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Huwlijk sendiri  menurut
bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat.
Perikatan  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  pada  buku  III,  maka  perjanjian perkawinan  adalah  sebuah  bentuk  dari  perikatan,  dan  persetujuan  tersebut  sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap  perjanjian  yang  dilangsungkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.
Menurut  Wirjono  Projodikoro,  kata  perjanjian  diartikan  sebagai  suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji  melakukan  suatu  hal,  sedang  pihak  lain  berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
Selanjutnya  Wirjono  juga  berpendapat,  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu perjanjian  jika  seorang  perempuan  dan  seorang  laki-laki  berkata  sepakat  untuk melakukan  perkawinan  satu  sama  lain,  ini  mereka  saling  berjanji  akan  taat  pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan hal  tersebut  diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan-persetujuan  itu tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  undang-undang,  kesepakatan  kedua  belah pihak  atau  karena  alasan  yang  oleh  Undang-Undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu. Persetujuan-persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Berikutnya  pada  Pasal 1339  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  persetujuan  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
Dalam Bulgelijk  Weetboek (BW)  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perjanjian perkawinan, Isi dari  perjanjian  perkawinan  itu  bermacam-macam,  tergantung  pada  kepentingan  calon suami  isteri  terhadap  masa  depan  rumah  tangga  mereka.  Asalakan  tidak  menyalahi kaidah  hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Perjanjian  perkawinan  umumnya  mengatur ketentuan  bagaimana  harta  kekayaan  mereka  akan  dibagi  jika  terjadi  perpisahan hubungan  antar  keduanya,  baik  karena  perceraian  atau  kematian.  Sebenarnya  dalam perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  memuat  tentang  harta  benda  saja  tetepi  bisa  saja
berkaitan  dengan  masa  depan  rumah  tangga  masingmasing  keluarga,  misalnya  tentang pengasuhan anak, pendidikan, dan komitmen terhad
Perjanjian  perkawinan  merupakan  istilah  yang  diambilkan  dari  judul  Bab  V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian  perjanjian  perkawinan  ini  tidak  diperoleh  penjelasan,  yang  ada  hanya pengaturan  kapan  perjanjian  kawin  itu  dibuat,  mengatur  keabsahan,  saat  berlakunya, dan  dapat  diubahnya  perjanjian  itu.  Tidak  diatur  mengenai  materi  perjanjian  ap  tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. seperti telah diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian  Perkawinan  merupakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang  dibuat  oleh  calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.
Perjanjian  kawin  menurut  KUH  Perdata  Pasal  139  sebenarnya  merupakan persetujuan  antara  calon  suami  dan  istri,  untuk  mengatur  akibat  perkawinan  terhadap harta  kekayaan  mereka.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  perkawinan  dapat  diadakan  baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.
Perjanjian  perkawinan  yaitu,  persetujuan  yang  dibuat  oleh  kedua  calon mempelai  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  dan  masing-masing berjanji  akan  mentaati  apa  yang  tersebut  dalam  persetujuan  itu,  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat nikah.
Belum  ada  definisi  baku  mengenai  perjanjian  perkawinan  baik  menurut  bahasa maupun  istilah.  Namun  dari  masing-masing  kata  dalam  kamus  bahasa  dapat  diartikan: 18  “Perjanjian”  berarti  persetujuan;  syarat;  tenggang  waktu;  kesepakatan  baik  lisan maupun  tulisan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  untuk  ditepati.  Sedangkan “Perkawinan” berarti: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon  suami istri mengenai  perkawinan  mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.
Secara  umum  perjanjian  perkawinan  berisi  tentang  pengaturan  harta  kekayaan calon suami isteri. Seotojo Prawirohamijojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan  dari  pembuatan  perjanjian  perkawinan  adalah  untuk  mengatur  akibat-  akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.
Perjanjian  pranikah  adalah  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  perkawinan dilangsungkan  dan  mengikat  kadua  belah  pihak  calon  pengantin  yang  akan  menikah. Perjanjian  pra  nikah  berlaku  sejak  pernikahan  dilangsungkan  dan  isinya  mengatur bagaimana harta kekayaan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah  satu  pihak.  Perjanjian  ini  juga  bisa  memuat  bagaimana  semua  urusan  keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung.
Isi  dari  perjanjian  perkawinan  itu  bermacam-macam,  tergantung  pada kepentingan  calon  suami  isteri  terhadap  masa  depan  rumah  tangga  mereka.  Aslakan tidak  menyalahi  kaidah  hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Perjanjian  perkawinan umumnya  mengatur  ketentuan  bagaimana  harta  kekayaan  mereka  akan  dibagi  jika terjadi  perpisahan  hubungan  antar  keduanya,  baik  karena  perceraian  atau  kematian. Sebenarnya dalam perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang harta benda saja tetepi  bisa  saja  berkaitan  dengan  masa  depan  rumah  tangga  masingmasing  keluarga, misalnya  tentang  pengasuhan  anak,  pendidikan,  dan  komitmen  terhadap  tidak  adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah : 1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing- masing pihak(suami isteri). Artinya perjajian dapat berfungsi sebagai media hukum untuk  menyelesaikan  masalah  rumah  tangga  yang  terpaksa  harus  berakir,  baik karena perceraian atau pun kematian.
2. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan asset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
3. Perjanjian  perkawinan  juga  sangat  bermanfaat  bagi  kepentingan  kaum  perempuan.
Dengan  adanya  perjanjian  perkawinan  maka  hak-hak  dan  keadilan  kaum perempuoan  (isteri)  dapat  terlindungi.  Perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi isterinya.  Disamping  itu  perjanjian  tersebut  dapat  menjadi  alat  perlindungan perempuan  dari  segala  kemungkinan  terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT).
Peraturan  tentang  perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan terdapat dalam pasal 29 ayat 1, “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”
Dalam ketentuan ini tidak disebutkan jelas batasan bahwa perjanjian perkawinan itu  mengenai  hal  apa,  misalnya  menyangkut  harta  gono  gini  atau  masalahmasalah laiinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU perkawinan menyangkut banyak hal.
KUHPerdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami isteri, sedangkan UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta  benda  itu  saja,  namun  juga  mengatur  hal-hal  yang  perlu  diperjanjiakan,  asalkan tidak  menyalahi  kaidah  yang  berlaku  dalam  agama,  kesusilaan,  dana  nilai-nilai  moral aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan  umum  juga  diatur  dalam  KHI  pasal  47  ayat  1  “pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon  mempelai  dapat  membuat  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  mengenai  kedudukan  harta  dalam perkawinan.  Ayat  2  mengatur  tentang  bentuk  perjanjian  yang  dimaksud  yaitu: “Perjanjian  yang  dimaksud  yaitu:  “  Perjanjian  tersebut  dalam  ayat  1  dapat  meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perjanjian  perkawinan  mencakup  dua  hal  yaitu percampuran harta pribadi (gono gini) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta gono  gini).  Sedangkan  syarat  perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  KUHPerdata  pasal 147  ayat  1  dan  2  disebutkan  bahwa  “Perjanian  perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta notaris  sebelum  perkawinan  berlangsung,  dan  akan  menjadi  batal  jika  tidak  dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  syarat  perjanjian  perkawinan  adalah sebagai berikut;
1.  Dibuat  Akta  Notaris  Dalam  proses  pembuatan  perjanjian  perkawinan  harus didaftarkan  dan  dicatatkan  secara  sah  melalui  kantor  notaris  yang  telah  ditetapkan agar  kelak  ada  akta  perjanjian  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  hukum. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan diperolehkepastian tentang kapan tanggal
pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Sehingga  dapat  dihindari  kemungkinan  adanya tanggal pembuatan akta palsu.
2.  Dibuat  sebelum  perkawinan  Perjanjian  perkawinan(  perjanjian  pra  nikah)  dibuat sebelum  pasangan  calon  pengantin  itu  menikah.  Jika  perjanjian  perkawinan  dibuat setelah  menikah  maka  status  hukumnya  sudah  tidak  jelas  lagi.Dimaksudkan  agar dibuatnya perjanjian perkawinan itu sebelum menikah karena menetukan kejelasan isi  perjanjian  perkawinan  itu  sehingga  dapat  diterapkan  pada  pasangan  dalam menjalani rumah tangganya.
Sedangkan untuk isi perjanjian perkawinan tergantung kepada pihak-pihak yang membuatnya  asal  saja  tidak  melanggar  hukum  dan  menyalahi  norma-norma  yang berlaku. isteri nantinya. Misalnya saja isteri tetap bekerja diluar rumah , atau besarnya kebutuhan  rumah  tangga  yang  harus  dipenuhi  suaminya  Tidak  melakukan  kekerasan dalam rumah tangga, dan semuanya ada konsekuensi bagi dalam perjanjian perkawinan apabila suami tidak mematuhi isi perjanjian tersebut. Tetapi biasanya yang sering terjadi dalam perjanjian perkawinan antara lain:
1. Tentang  pemisahan  harta  kekayaan.  Harta  gono  gini  adalah  harta  yang  diperoleh setelah/ dalam perkawinan.Kalau harta sebelumnya sewaktu masih sendiri itu adalah harta  bawaan  masingmasing.Misalnya  saja  kemungkinan  ingin  cerai,  ingin memisahkan  harta,  dalam  perjanjian  pra  nikah  bisa  dicapai  kesepakatan  tidak adanya  pencampuran  harta  pendapatan  ataupun  assetaset  selama  pernikahan  itu berlangsung, atau dalam perceraian.
2. Tentang  pemisahan  utang  Bisa  saja  dalam  perjanjian  perkawinan  dapat  dimuat dalam  dicantumkan  adanya  masalah  utahng  akan  tetap  menjadi  tanggungan  dari pihak  yang  membawa  atau  mengadakan  utang  itu.  Utang  yang  dimaksud  adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan,setelah perceraian atau pun kematian.
Di dalam ketentuan pasal  139-  143 KUHPerdata, diatur mengenai  hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan ,yaitu:
1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undangundang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
5. Tidak boleh melanggar haksuami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
6. Tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur  pembagian  warisan  dari  utang  yang  lebih  besar  daripada  bagian keuntungannya.
7. Tidak  boleh  diperjanjikan  bahwa  sesuatu  pihak  harus  membayar  sebagian  utang yang lebih besr daripada bagian keuntungannya.
8. Tidak  boleh  diperjanjikan  dengan  kata-kata  umum,  bahwa  ikatan  perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.
Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka bila terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan tersebut memberi hak kepada isteri untuk  meminta  pembatalan  nikah  atau  mengajukannya  sebagai  alasan  gugatan perceraian ke pengadilan Agama (pasal 51 KHI).

## Kesimpulan
Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon  suami  isteri,  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur akibat-akibat  perkawinan  terhadap  harta  kekayaan  mereka.  Perjanjian  ini  tidak  hanya sebatas  memperjanjikan  masalah  keuangan,  atau  harta,  namun  hal  lainnya  dapat  pula diperjanjikan. Bahwa perjanjian perkawinan dalam budaya masyarakat masih dianggap sebagai hal yang tabu, karena perjanjian pra nikah biasanya hanya mempermasalahkan harta yang tidak ingin dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga timbul watak yang egois dan materialistis yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat.
Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih tetap  berlaku,  sepanjang  masalah  yang  berkaitn  dengan  tersebut  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun l974, dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor  1  Tahun  1974,  hanya  dalam  masyarakat  awam  pemahamannya  kurang  jelas, karena  yang  biasanya  membuat  perjanjian  pra  nikah  tersebut  hanyalah  masyarakat tertentu saja seperti kalangan artis, pengusaha, pejabat. Selain itu Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam perhitungan harta bersama apabila kemungkinan terjadi perceraian. Perjanijan perkawinan janganlah dipandang dari sudut negatif, tetapi ini  sebagai  tindakan  preventif  apabila  dikemudian  hari  timbul  perselisihan  penyebab perceraian.  menanggapi manfaat dari perjanjian perkawinan.

## Daftar  Pustaka
Abdul  Kadir  Muhamad.  (2007). Hukum  Perdata  Indonesia ,  PT.Citra  Aditya  Bakti,
Bandung
Abdul Rahman. (2007). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Cet.kelima.
Djaja  S.  Meliala.  (2006) Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan  Hukum Keluarga , Bandung: Nuansa Aulia.
P.N.H  Simanjuntak.  (2005). Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Indonesia ,  Jakarta: Djambatan
R. Soetojo Prawirohadidjojo,  Marthalena Pohan. (2000 ). Hukum Orang dan Keluarga , Alumni, Bandung.
Subekti. (2000). Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Waris , Intermasa.
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.
Wirjono  Prodjodikoro.  (1999). Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Sumur  Bandung,
Bandung.