J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
Muhammad Alwi *
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar malwi067@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  1)  mendeskripsikan  adat  tradisi  kebiasaan masyarakat Luyo dalam  melakukan transaksi hutang piutang dengan akad gadai sawah, dan 2)  menganalisis  hubungan  antara  praktek  gadai  sawah  pada  masyarakat  kecamatan  Luyo dalam tinjauan etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian ini multidisipliner, yaitu pendekatan teologis  normatif (syar’i), pendekatan  sosiologis dan pendekatan  fenomenologis. Penelitian ini  tergolong  jenis  penelitian  yang  bersifat  kualitatif  deskriptif,  data  dikumpulkan  dengan interview  (wawancara),  dokumentasi,  obsevasi  dan  menganalisis  dengan  menggunakan analisis  deskriptif  dan  literature  reviewi,  aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu,  data  reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  bentuk  praktek  adat  akad gadai  sawah  pada  masyarakat  kecamatan  Luyo  yaitu,  ta’gal  ruttu,  ta’gal  naumboyang  dan ta’gal sibare hasil kemudian kalau ditinjau dari etika bisnis Islam maka yang sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahtraan dan kemaslahatan adalah ta’gal ruttu karena kedua belah pihak bisa mendapatkan kesejahtraan dan kemaslahaatan, berbeda dengan ta’gal naumboyang yang hanya memberikan kesejahtraan dan kemaslahatan hanya satu pihak yaitu pihak  murtahin  dan  rahin  cendrung  terzalimi,  kemudian  ta’gal  sibare  hasil  pada  dasarnya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi atau terbebani.
Kata kunci: Gadai sawah, Etika
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## I Pendahuluan
Masyarakat  Indonesia  yang  begitu  kaya  akan  budaya,  tradisi  dan  adat  istiadat,  di mana  jauh  sebelum  syariat  Islam  datang  sebagai  norma  yang  mengatur  dalam  kehidupan bermasyarakat  hukum  adat  telah  lama  berlaku  di  tanah  air  kita.  Begitu  pula  masyarakat Kecamatan  Luyo  Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki  tradisi  atau  adat  tersendiri  ketika melakukan  hutang  piutang  dengan  jaminan  yang  dikenal  dengan ta’gal (gadai)  yang  lebih umumnya ta’gal galung (gadai sawah).
Hukum  adat  pada  dasarnya  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis.  Ia  tumbuh, berkembang  dan  hilang  sejalan  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat. Hubungan  hukum  adat  dengan  hukum  Islam  dalam  makna  kontak  antara  kedua  sistem hukum  itu  telah  lama  berlangsung  di  tanah  air  kita.  Adat  dan  bagian-bagian  hukum  adat dapat  di  masukkan  kedalam  hukum  Islam al  ‘adatu  muhakkamat (adat  dapat  dijadikan hukum  Islam),  asal  saja  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  aqidah  Islam  dan  tidak bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  saw.    Setiap  akad  atau transaksi  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak (sama-sama rela) dan jangan menzalimi dan jangan dizalimi.
Masyarakat  Kecamatan  Luyo  Kabupaten  Polewali  Mandar  Sulawesi  Barat  sudah terbiasa melakukan akad gadai terutama ta’gal galung (gadai sawah) dalam transaksi hutang piutang  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  mendesak  dalam  jumlah  yang  banyak  misalnya ketika ingin melakukan acara pernikahan, biaya pendidikan kuliah, biaya untuk ibadah haji dan  umroh.  Sawah  yang  mereka  miliki  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  ( marhun )  karena memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani khusunya petani sawah. Sawah yang  mereka  kelola  sebagai  salah  satu  sumber  penghidupan  keluarga  ketika  dijadikan jaminan  ( marhun ) dalam  akad  gadai  kemudian  dikelola  yang  hasil  panennya  diambil  oleh penerima gadai ( murtahin ) selama jangka waktu yang disepakati. Menggadaikan  sawah  ( mappata’gal  galung )  bagi  masyarakat  Kecamatan  Luyo Kabupaten  Polewali  Mandar  dianggap  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pinjaman  dengan sejumlah  uang  yang  dibutuhkan  karena  prosesnya  mudah,  jika  dibandingkan  dengan meminjam uang di bank atau pegadaian dengan persyaratan yang cukup rumit dan sulit untuk dipenuhi. Masyarakat  luyo  ketika  melakukan  transaksi  gadai  sawah  jarang  melakukan pencatatan, hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari ketika sesorang yang  melakukan  transaksi  tersebut  meninggal  dunia  dan  ahli  waris  bisa  bisa  besengketa. Ajaran agama Islam mengajarkan agar mencatat setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. 14
Pengambilan  manfaat  dari  barang  gadai  berupa  hasil  panen  sawah  oleh  penerima gadai ( murtahin ) megakibatkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat yang lebih banyak menguntungkan  orang-orang  yang  memiliki  modal.  Sebagaiman  hadis  Rasulullah  saw. sebagai berikut:
14 Lihat QS. Al-Baqarah/2:282.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
(ةم اس أ ىب أ نب ثراحل هاور) اًب  ِر َوُهَف ًةَعَفْنَم  َرَج  ٍض  ْرَق ُلُك 15
Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin  Abi  Usamah).  Seharusnya  orang  yang  memiliki  kelebihan  dana  membantu  atau menolong    yang  membutuhkan  dana  dalam  hal  konsumtif  yang  dikenal  dengan  akad tabarru’. Dalam  akad tabarru’ ,  pihak  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  mensyaratkan imbalan  apapun  kepada  pihak  lainnya.  Imbalan  dari  akad tabarru’ adalah  dari  Allah  swt. bukan dari manusia.

## II. Pembahasan

## A. Pengertian Gadai
Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat assessoir yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran hutang.  Caranya  adalah  dengan  menyerahkan  benda  objek  gadai  yang  dapat  berupa  benda bergerak,  bertubuh  maupun  tidak  bertubuh,  kedalam  kekuasaan  seorang  pihak  ketiga  yang disetujui oleh kedua belah pihak. 16
Dalam  konteks  pengertian  benda  objek  gadai,  hukum  adat  Indonesia  (yang  masih berlaku sebagai hukum positif) memiliki pengertian yang menyimpang dari pengertian gadai di  atas,  di  samping  barang-barang  bergerak,  gadai  dapat  juga  diberikan  atas  tanah  dengan atau  tanpa  segala  sesuatu  yang  ada  di  atas  tanah  tersebut.  Dalam  gadai  tanah,  tanah  objek gadai harus dialihkan kekusaannya kepada kreditor. Dalam konteks ini, pihak kreditor dapat memungut hasil atas tanah tersebut. Bahkan dalam sistem gadai tanah menurut hukum adat, hasil yang dipungut dari tanah tersebut merupakan prestasi atau imbalan jasa bagi kreditor, karena gadai tanah tidak berbunga seperti bunga bank.
Sedangkan  Gadai    dalam  bahasa  Arab rahn menurut  arti  bahasa  berasal  dari  kata rahana-rahnan yang sinonimnya; tsabata , yang artinya tetap, dama , yang artinya kekal atau langgeng, habasa , yang artinya menahan. 17
Gadai syariah ( rahn ) adalah menahan salah satu harta milik nasabah ( rahin ) sebagai barang jaminan ( marhun ) atas hutang atau pinjaman ( marhun bih ) yang diterimanya. Marhun tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  atau  penerima gadai  atau murtahin memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian piutangnya. 18
15 Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah (Cet.  V;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2010) h. 108.
16 Munir Fuady, Hukum Jaminan Hutang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) h. 152. 17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013) h. 286.
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. I ; Jakarta : Gema Insani  dan  Tazkia Institute, 2001),  h. 128.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Menurut  A.A.  Basyir, rahn adalah  perjanjian  menahan  sesuatu  barang  sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih , sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang  dapat  diterima.  Secara  teknis  adalah  menahan  salah  satu  harta  peminjam  yang memiliki  nilai  ekonomis  sebagai  jaminan  barang  yang  diterimannya  inilah  yang  disebut gadai. 19
Selain  pengertian  gadai  ( rahn )  yang  dikemukakan  di  atas,  lebih  lanjut mengungkapkan pengertian gadai ( rahn ) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:
a. Ulama  Syafi’iyah  mendefinisikan  sebagai  berikut:  Menjadikan  suatu  barang  yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
b. Ulama  Hambaliah  mengungkapkan  sebagai  berikut:  Suatu  benda  yang  dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari  harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
c. Ulama  Malikiyah  mendefinisikan  sebagai  berikut:  Sesuatu  yang  bernilai  harta ( mutamawwal )  yang  diambil  dari  pemiliknya  untuk  dijadikan  pengikat  atas  utang yang tetap (mengikat).
d. Dewan  redaksi  dari  Ensiklopedi  Hukum  Islam  berpendapat  bahwa Rahn yang dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki  kelebihan  harta,  di  zaman  sekarang  sesuai  dengan  perkembangan  dan kemajuan  ekonomi, rahn tidak  hanya  berlaku  antar  pribadi  melainkan  juga  antara pribadi dan lembaga keuangan. 20
Berdasarkan  pengertian  gadai  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  gadai  ( rahn )  adalah  menahan  barang  jaminan  yang  bersifat materi  milik  si  peminjam  ( rahin )  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya  dan barang  yang  diterima  tersebut  bernilai  ekonomi  sehingga  pihak  yang  menahan  ( murtahin ) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai  dimaksud  bila  pihak  yang  menggadaikan  tidak  dapat  membayar  utang  pada  waktu yang telah ditentukan.

## B. Adat (‘urf) Masyarakat Tentang Gadai Sawah
Adat ( ‘urf ) adalah kebiasaan yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya secara  turun  temurun.  Kebiasaan  yang  diwariskan  mencakup  berbagai  nilai  budaya  yang meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem
19 A.A.  Basyir, Hukum  Islam  Tentang  Riba,  Utang-Piutang  Gadai (Bandung  :  Al- Ma’arif, 1983), h. 50.
20 Abdul  Ghofur  Anshari, Gadai  Syariah  di  Indonesia ,  (  Jakarta:  Gajah  Mada University Press, 2006), h.103.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
kepercayaan  dan  lain  sebagainya.  Seorang  individu  dalam  suatu  masyarakat  mengalami proses  belajar  dan  bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  yang  terdapat  dalam masyarakatnya. Nilai budaya yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi warga masyarakat adalah  warisan  yang  telah  mengalami  proses  penyerahan  dari  generasi  ke  generasi berikutnya. Proses ini menyebabkan nilai-nilai budaya tertentu menjadi tradisi yang biasanya terus dipertahankan oleh masyarakat tersebut. 21
Adat  tradisi  gadai  sawah  merupakan  keunikan  tersendiri  yang  ada  di  Indonesia karena di setiap tempat berbeda dalam prakteknya. Di beberapa tempat adat masih dipegang kuat  sebagai  hukum  yang  mengikat.  Adat tradisi  gadai sawah pada  masyarakat Kecamatan Luyo mempunyai beberapa bentuk yaitu: Ta’gal ruttu, ta’gal naumboyang dan ta’gal hasil . Adat  gadai  sawah  seperti  ini  sudah  lama  dilakukan  masyarakat  Kecamatan  Luyo, kesepakatan itu tumbuh dan lahir dimasyarakat.
Ta’gal  ruttu adalah  transaksi  hutang  piutang  di  mana  sawah  dijadikan  sebagai jaminan  ( marhun )  yang  bersifat  materi  milik  si  peminjam  ( rahin )  sebagai  jaminan  atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan  ( murtahin )  memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai, bila pihak yang menggadaikan  tidak  dapat  membayar  utang  pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Di  dalam akad ta’gal  ruttu antara pihak  peminjam ( rahin ) dengan  pihak  yang  memberikan pinjaman ( murtahin ),  disepakati  bahwa  sawah  yang  dijadikan  jaminan  hutang  ( marhun )  dikelola (digarap)  dan  hasilnya  diambil  oleh  pihak  yang  memberikan  pinjaman  ( murtahin ),  dimana hasil panen dari sawah yang digarap juga sekaligus sebagai pembayaran dari hutang ( marhun bih ) pihak peminjam ( rahin ) dikenal dengan istilah puttah 22 .
Misalnya  pihak  A  membutuhkan  uang  Rp  15.000.000,-    dan  ia  memiliki  sawah dengan  luas  ½  hektar  yang  setiap  kali  panen  rata-rata  menghasilkan  Rp  4.000.000,-  bersih sudah dikeluarkan semua biaya. Kemudian pihak A mendatangi pihak B yang memiliki dana dan  modal  dengan  jumlah  yang  dibutuhkan,  pihak  B  dengan  niat  membantu  bersedia memberikan pinjaman kepada pihak A dan sawah yang dijadikan jaminan dikelola pihak B dengan kesepakatan selama empat kali panen. Hasil panen dari sawah yang dikelola pihak B menjadi  pembayaran  hutang  pihak  A.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Muhammad  Amin  salah  satu  pengusaha  yang  sering  memberikan  pinjaman  kepada  orang yang membutuhkan dana.
Ta’gal  naumboyang 23 adalah  salah  satu  bentuk  gadai  sawah  yang  berlaku  di Kecamatan  Luyo  dengan  kesepakatan  akad  antara  penggadai  ( rahin )  dan  yang  menerima
21 Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991) Jilid; 16, h. 414.
22 Puttah ialah kredit hutang terbayarkan dan lunas seiring dengan pengambilan hasil panen sawah yang dikelola.
23 Ta’gal  naumboyang sebenarnya  transaksi  hutang  piutang  (gadai  sawah)  antara pappata’gal ( rahim )  dengan tomata’gal ( murtahim )  yang  berlangsung  dan  dilaksanakan dibawah  kolom  rumah,  karena  memang  masyarakat  kecamatan  Luyo  tinggal  rumah
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
gadai  ( murtahin )  bahwa  si  penggadai  ( rahin )  akan  memberikan  hasil  panen  sawah  yang dijadikan jaminan disetiap panennya kepada yang memberikan pinjaman ( murtahin ), dimana jumlah (per karung gabah setiap panen) sudah ditetapkan dan disepakati di awal akad sampai waktu  yang  disepakati,  namun  bila  penggadai  ( rahin )  belum  mengembalikan  uang  yang dipinjam  sampai  waktu  yang  disepakati  tersebut,  maka  penggadai  ( rahin )  akan  tetap memberikan hasil panen sawah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati kepada penerima gadai ( murtahin ), meskipun sawah  yang digarap penggadai ( rahin ) yang dijadikan jaminan ( marhun ) mengalami gagal panen.
Misalnya  pihak  A  membutuhkan  uang  tunai  sejumlah  Rp  20.000.000,-  dan  ia memiliki sawah 1 hektar dengan rata-rata hasil panennya 50 karung gabah, kemudian pihak A  mendatangi  pihak  B  untuk  meminjam  uang  sejumlah  yang  dibutuhkan  dengan menyerahkan sertifikat sawah yang dimilikinya sebagai jaminan hutang, dengan kesepakatan akad ta’gal naumboyang bahwa pihak A akan memberikan 15 karung gabah setiap panennya kepada  pihak  B  selama  6  kali  panen  dan  ketika  sampai  batas  waktu  yang  telah  disepakati pihak A belum mampu membayar hutangnya sejumlah Rp 20.000.000,- maka pihak B tetap mengambil  hasil  panen  sawah  pihak  A  pada  panen  berikutnya.  Biasa  yang  terjadi  di masyaraakat  kecamatan  Luyo,  perpanjangan  tempo  pembayaran  hutang  berlaku  dengan sendirinya  ketika  jatuh  tempo  tanpa  memperbaharui  akadnya  dan  yang  mengelola (menggarap) sawah tetap dari pihak penggadai ( rahin ). Berikut ini hasil wawancara dengan Hindong yang melakukan transaksi hutung piutang dengan akad ta’gal naumboyang . Ta’gal sibare hasil adalah transaksi hutang piutang dengan sawah dijadikan jaminan antara  penggadai  ( rahin )  dengan  yang  menerima  gadai  atau  yang  memberikan  pinjaman ( murtahin ) dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak bahwa sawah yang dijadikan jaminan  akan  tetap  dikelola  oleh  penggadai  ( rahin )  dan  sertifikat  tanahnya  akan  dipegang pihak  yang  memberikan  pinjaman  ( murtahin ) namun  demikian,  hasil  dari  panen  sawah tersebut  akan  dibagi  sesuai  dengan  persentase  yang  sudah  di  sepakati  setelah  dikeluarkan semua biaya pengelolaannya.
Misalnya pihak A membutuhkan sejumlah uang Rp 15.000.000,- kemudian pihak A mendatangi  pihak  B  untuk  meminjam  uang  dengan  jumlah  tersebut  dan  pihak  B  bersedia memberikan  pinjaman  kalau  dengan  akad  gadai  sawah  menggunakan  sistem ta’gal  sibare hasil .  Pihak  A  bersedia  menjadikan  sawah  yang  dia  miliki  seluas  1/3  hektar  yang  biasa menghasilkan  rata-rata  25  karung  gabah  bersih  sebagai  jaminan  hutang  piutang  dengan kesepakatan selama 7  kali  panen. Pihak  A  tetap  mengolah atau   menggarap  sawahnya  dan pihak B meminta prensentase keuntungan  (hasil panen dari sawah yang digarap) 50:50. Jadi kalau  misalnya hasil panen sawah 25 karung gabah maka  pihak B mendapat 12 ½ karung
panggung,  walaupun  tidak  di  laksanakan  di  bawah  kolom  rumah  tetapi  akad  itu  yang disepakati maka sistem akad ta’gal naumboyang tetap berlaku.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
gabah dan pihak B sebagai penggarap sawah ( passawal ) 24 mendapat bagian yang sama yaitu 12  ½  karung  gabah.  Berikut  petikan  wawancara  dengan  salah  satu  informan  yang memberikan pinjaman dengan sistem ta’gal sibare hasil :

## C. Praktek Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam
Para juris muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam ajaran Islam terutama dalam etika bisnis Islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan  yang sama  yaitu  bahwa prinsip-prinsip adat  merupakan alat  yang efektif  untuk membangun ajaran Islam. Dalam hal ini pendiri aliran Hanafiah, Abu Hanifah, memasukkan adat sebagai salah satu fondasi dari prinsif istihsan . Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat ahl al-Madinah (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti fuqaha’ Hanafi dan Maliki yang memegangi signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalm proses penciptaan hukum mereka.
Syafi’i  dan  Ibn  Hanbal  tampaknya  tidak  begitu  memperhatikan  adat  dalam keputusan  hukum  mereka.  Namun  begitu,  bukti  dari  adanya qaul  jadid Syafi’i  yang dikompilasikan setelah  sampainya ia di Mesir, ketika dikontraskan  dengan qaul qadim -nya yang dikompilasikan di Irak,  merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang  berbeda.  Penerimaan  Ibn  Hanbal  terhadap  hadis  yang  lemah  ketika  ia  mendapatkan hadis tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada  kenyataannya  tidak  pernah  dikesampingkan  oleh  juris  muslim  dalam  usahanya  untuk membangun hukum. 25
Akad  gadai  bertujuan  meminta  kepercayaan  dan  menjamin  utang  bukan  mencari keuntungan  dan  hasil.  Selama  hal  itu  demikian  keadaannya,  maka  orang  yang  memegang gadai  ( murtahin )  yang  memanfaatkan  barang  gadai  tak  ubahnya  seperti qiradh (utang piutang) yang mengambil manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba. 26
Aktivitas  palaksanaan  akad  gadai  sawah,  yang  pada  dasarnya  adalah  perjanjian hutang piutang dengan jaminan sawah, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang dalam etika bisnis Islam, kalau mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut, sebagaiman Rasul saw. bersabda:
24 Passawal yaitu  seseorang  yang  menggarap  atau  mengelola  sawah  (lahan)  yang bukan  miliknya  tetapi  milik  orang  lain  kemudian,  hasil  dari  sawah  (lahan)  yang  yang  dia kelola di bagi dengan pemiliknya sesuai dengan persentase yang disepakati.
25 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , h. 18-19.
26 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis  Nabi) (Jakarta:  Kencana, 2015) h. 211.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## ًب  ِر َوُهَف ًةَعَفْنَم  َرَج  ٍض  ْرَق ُلُك (ةم اس أ ىب أ نب ثراحل هاور) ا
27
Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin  Abi  Usamah).  Pelarangan  riba  secara  tegas,  ini  dapat  di  jumpai  dalam  al-Qur’an  dan hadis. 28 Arti  riba  secara  bahasa  adalah ziyadah yang  berarti,  tambahan,  pertumbuhan, kenaikan,  membengkak  dan  bertambah.  Akan  tetapi,  tidak  semua  tambahan  atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari  harta  pokok  yang  bukan  merupakan  konpensasi,  hasil  usaha  ataupun  hadiah.  Namun pengertian  riba  secara  teknis  adalah  pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau  modal secara  bathil.  Bathil  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  ketidakadilan  (zalim)  atau  diam menerima ketidakadilan (terzalimi). 29
Untuk  menemukan  kedudukan praktek  gadai sawah dalam kaitannya dengan  etika bisnis  Islam  secara  tersirat  dan  tersembunyi,  maka  diperlukan  wawasan  yang  jelas  dan kemampuan  untuk  mencari  dan  mengggali  hakikat  ajaran  Islam  serta  tujuan  Allah  swt. menetapkan  hukum-hukum-Nya.  Jika  dikaji  dengan  teliti  dalam  etika  bisnis  Islam  yang tersurat  dalam  al-Qur’an  dapatlah  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  tujuan  Allah  swt. menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia,  baik  keselamatan  itu  berupa  manfaat  maupun  untuk  menghindari  kerugian ( mudarat ) bagi kehidupan manusia.
Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi  manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari etika bisnis Islam ( mashlahah al ibah ). Menurut As-Shatibi tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan ( ad dien ), ilmu ( al-‘ilm ), kehidupan ( an-nafs ), harta ( al-maal ) dan kelangsungan keturunan ( an-nasl ). Kelima maslahah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat guna mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. 30
27 Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah (Cet.  V;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2010) h. 108.
28 Proses kronologis pelarangan riba dapat dilihat dalam QS. Ar Rum/30:39, QS. An- Nisaa’/4:160-162, QS. Ali Imran/3:130-131, QS. Al-Baqarah/2:275-177, dan ditutup dengan QS.  Al-Baqarah/2:278-279.  Hadis  Nabi  Saw:  Telah  mengabarkan  kepadaku  Ziyad  bin Ayyub ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim ia berkata; telah memberitakan kepada kami  Hushain dan Mughirah  dan  Ibnu  Aun dari  Asy  Sya'bi dari  Al Harits dari  Ali berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  melaknat  pemakan  riba,  yang membawakannya  dan  penulisnya,  penolak  zakat,  dan  beliau  juga  melarang  dari  niyahah (meratapi mayit)." Ibnu Aun dan 'Atha bin As Sa`ib memursalkan hadits ini.) (HR Nasa’i).
29 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , Ed. I (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 70.
30 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam ,  h.
54.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Hakikat  dari  tujuan  etika  bisnis  Islam  yang  kemudian  dijadikan  pegangan  dan pedoman untuk merumuskan ketentuan adat gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo yang  terdapat  nilai-nilai  tersirat  dan  tersembunyi.  Oleh  karena  itu,  Islam  pada  dasarnya membolehkan adanya praktik gadai sawah yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak  merugikan  orang lain.  Gadai  sawah  dibolehkan  dengan  syarat  dan  rukun  yang  bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.
Penerapan  dari  sistem  gadai  sawah  yang  berlaku  di  masyarakat  kecamatan  Luyo dalam  aplikasi  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat  gadai  secara  umum.  Namun  yang  masih menjadi  perdebatan  adalah  pemanfaatan  dari  barang  atau  sawah  yang  digadaikan,  apakah kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang meminjam ( rahin ) kalau sawah yang dimiliki  dijadikan  jaminan  kemudian  dimanfaatkan  atau  hasilnya  diambil  oleh  orang  yang memberikan  pinjaman.  Sementara  sawah  yang  dimiliki  itu  merupakan  salah  satu  sumber penghasilan apalagi kalau pinjamannya itu bersifat komsumtif.
Penerapan  dan  pelaksanaan  praktek  adat  gadai  sawah  pada  masyarakat  kecamatan Luyo,  dengan  mengambil  manfaat  berupa  hasil  panen  sawah  yang  dijadikan  jaminan  dari transaksi hutang piutang, pada dasarnya melanggar ajaran Islam walaupun ada kesepakatan diawal  akad  antara  kedua  belah  pihak.  Namun  pada  realitasnya  yang  kemungkinan  akan terzalimi adalah pihak menggadaikan ( rahin ), tetapi hal ini sudah  menjadi tradisi atau adat yang  berlaku pada  masyarakat kecamatan  Luyo,  hal  yang  menarik dalam pelaksanaan  adat gadai  sawah  pada  masyarakat  kecamatan  Luyo  adalah ta’gal  ruttu yang  bisa  memberikan kemaslahatan  antara  kedua  belah  pihak.  Walaupun  pihak  yang  memberikan  pinjaman ( murtahin )  tetap  mengambil  manfaat  berupa  hasil  panen  sawah  tetapi  digunakan  sebagai pembayaran hutang pinjaman ( rahin ). 31
Dengan  demikian,  siapa  sebenarnya  yang  lebih  berhak  memanfaatkan  barang jaminan  ( marhun )  apakah  pihak  yang  menggadaikan  ( rahin )  atau  pihak  yang  memberikan pinjaman  ( murtahin )  agar  tercipta  kemaslahatan  antara  kedua  belah  pihak.  Apalagi  kalau barang  yang  dijadikan  jaminan  berupa  sawah  yang  produktif.  Menelantarkan  atau membiarkan  barang  jaminan  yang  produktif  tanpa  dimanfaatkan  dan  dikelola  adalah bertentangan  dengan  tujuan  etika  bisnis  Islam.  Tetapi  etika  bisnis  Islam  juga  melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil . 32
Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai  ( marhun ),  yaitu  dalam  pemanfaatan  barang  gadai  ( marhun )  tidak  merugikan  atau menzalimi  hak-hak  masing-masing  pihak,  baik  pihak  yang  menggadaikan  ( rahin )  maupun pihak  yang  memberikan  pinjaman  ( murtahin ).  Oleh  karena  itu  dalam  akad  gadai  ( rahn ), rahin tetap  memiliki  hak  milik  atas marhun ,  sedangkan murtahin memiliki  hak  menahan
31 Tahir  Purba  Kelana,  Wakil  Kepala  Sekolah  Mts  DDI  Baru,  Kecamatan  Luyo Kabupaten  Polewali  Mandar  Provinsi  Sulawesi  Barat, Wawancara ,  di  Sekolah  Mts  DDI Baru,  23 Juli 2015.
32 Lihat QS. An-Nisaa’/4:29.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
marhun sebagai jaminan pelunasan hutang. 33 Jadi gadai ( rahn ) sawah bukan termasuk akad pemindahan  hak  milik  (bukan  jual  beli  ataupun  sewa  menyewa),  namun  hanya  sekedar jaminan untuk akad hutang piutang.
Adapun hadis Nabi saw. yang dijadikan dasar para ulama menetapkan bahwa boleh mengambil manfaat dari barang gadai ( marhun ) yaitu sebagai berikut:
ِ ﱠ  ُدْبَع اَن َرَبْخَأ ٍلِتاَقُم ُنْب ُدﱠمَحُم اَنَثﱠدَح
َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ِّيِبْعﱠشلا  ْنَع ُءاﱠي ِرَك َز اَن َرَبْخَأ
ْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَنِب  ُبَك ْرُي ُنْه ﱠرلا َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  ُلوُس َر َلاَق َلاَق ُهْنَع ُ ﱠ اًنوُه
َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَنِب  ُب َرْشُي  ِّرﱠدلا ُنَبَل َو
هاور).ُةَقَفﱠنلا  ُب َرْشَي َو  ُبَك ْرَي يِذﱠلا ىَلَع َو اًنوُه ْرَم
(ىراخبلا
34
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin  Muqatil  telah  mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap  orang  yang  mengendarai  dan  meminum  susunya  wajib  membayar" . (HR. Al-Bukhari) Berdasarkan  hadis  Rasulullah  saw.  tersebut  di  atas,  maka  sebenarnya  baik  pihak rahin maupun murahin boleh memanfaatkan barang gadai ( marhun ) sebagai pengganti atas biaya  pemeliharaan,  perawatan  dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menjaga  keutuhan barang gadai. Namun demikian, tidak dijumpai keterangan  yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan sawah atau kebun, baik dalam al-Qur’an maupun Hadis dan yang ada hanyalah  mengenai  masalah  binatang  dan  jual  beli  secara  tangguh.  Sedangkan  gadai menggadai  kebun  atau  sawah  yang  dilakukan  masyarakat  kecamatan  Luyo  tidak  dapat  di- qiyas -kan  dengan  binatang,  karena  binatang  adalah  hewan  yang  termasuk  benda  bernyawa dan bergerak, sedangkan kebun atau sawah termasuk benda yang mati dan tidak bergerak.
Praktek  adat gadai sawah  yang diaktualisasikan oleh  masyarakat kecamatan  Luyo, berbeda dengan apa yang dikemukan oleh jumhur ulama, dalam adat atau tradisi gadai sawah masyarakat kecamatan Luyo memiliki beberapa bentuk atau sistem gadai yaitu: ta’gal ruttu , ta’gal  naumboyang dan ta’gal  sibare  hasil (bagi  hasil). Didalam  aplikasinya  yang  sesuai dengan  prinsip  etika  bisnis  Islam  (tolong  menolong) 35 adalah ta’gal  ruttu dengan  akad tabarru’ ,    karena  memang  memberikan  kemaslahatan  antara  kedua  belah  pihak rahin dan
33 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , h. 34.
34 Kitab  Sahih  Bukhari, Gadai ,  Bab:  Menggadaikan  Kendaraan  Tunggangan  dan
Hewan Perah (Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Hadist) No. Hadits 2329.
35 Lihat QS. Al-Maidah/5:2.
murtahin . Dimana  hasil  panen  dari  sawah  yang  dijadikan  jaminan  ( marhun )  menjadi pembayaran hutang ( marhun bih ) rahin terhadap murtahin sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan pengelolan sawah menjadi hak murtahin untuk menentukan .
Ajaran agama Islam menganjurkan kita untuk menggunakan dan menafkahkan harta dan  hasil  usaha  yang  baik  untuk  keperluan  kehidupan,  baik  untuk  keperluan  diri  sendiri maupun  untuk  keperluan  orang  lain  ataupun  makhluk  lain.  Disisni  terkandung  nilai  etika bisnis  Islam  dan  estetika  yang  begitu  tinggi,  dimana  menempatkan  standar  kebaikan  itu dimulai dari diri sendiri. Jika sesuatu itu tidak baik buat diri sendiri, maka pastilah juga tidak baik buat orang lain. 36 Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:245. 37
ُطُ ۜص ۡبَي َو  ُضِبۡقَي ُ ﱠ ٱ َو ۚٗة َريِثَك اٗفاَع ۡضَأ ٓۥُهَل ۥُهَفِع َٰضُيَف اٗنَسَح اًض ۡرَق َ ﱠ ٱ  ُض ِرۡقُي يِذﱠلٱ اَذ نﱠم
ِه ۡيَلِإ َو َنوُعَج ۡرُت .
Terjemahnya:
Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  Maka  Allah  akan  melipat  gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 38
Sedangkan  adat ta’gal  naumboyang ada  kemungkinan  pihak  yang  menggadaikan ( rahin )  terzalimi  dan  memberatkan  ketika  tetap  memberikan  hasil  panen  sawah  setiap panennya  dan  jumlahnya  sudah  ditetapakan  sampai  batas  waktu  yang  telah  disepakati, walaupun rahin mengalami  gagal  panen.  Apalagi  kalau  pinjaman  itu  digunakan  untuk kebutuhan  konsumtif  misalnya  biaya  hajatan,  biaya  pendidikan  dan  membangun  rumah. Kecuali  kalau  memang  pinjaman  itu  digunakan  untuk  kebutuhan  produktif  misalnya menambah modal usaha, membuka usaha baru dan membeli lahan produtif. Tetapi tetap saja hal  ini  akan  membebani rahin kalau  usaha  yang  dimodalinya  bangrut  atau  tidak mendapatkan  keuntungan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  etika  bisnis  Islam  karena  akan cendrung menzalimi pihak yang meminjam ( rahin ) namun, praktek adat ta’gal naumboyang tetap dilakukan masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan finansial yang harus segera dipenuhi.
Sistem akad Ta’gal naumboyang hampir sama dengan sistem bunga bagi bank yang manganut  sistem  konvensional  yang  diartikan  sebagai  balas  jasa  yang  diberikan  oleh  bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai
36 Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia aplikasi & Prospeknya (Bogor: Ghalia Indonesia) h. 44.
37 Lihat juga QS. Al-Hadid/57:11 dan QS. At-Taghabun/64:17.
38 Deperteman  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Maghfirah Pustaka, 2011), juz 2, h. 39.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayar kepada nasabah kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman. 39

## III. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Adat ( ’urf ) gadai sawah ( ta’gal galung ) yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa bentuk dalam aplikasinya yaitu ta’gal ruttu, ta’gal naumboyang dan ta’gal sibare hasil
2. Praktek adat ( ’urf ) gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat kalau ditinjau dari etika bisnis Islam dengan konsep kesejahtraan  dan  kemaslahatan  maka  dapat  dilihat  bahwa  yang  sesuai  dengan  etika bisnis  Islam  dalam  aplikasinya  yaitu ta’gal  ruttu karena  antara rahin dan murtahin tidak  ada  yang  dirugikan  sama-sama  mendapatkan  kemaslahatan, rahin tidak terbebani dalam  membayar  hutangnya  karena  hasil panen  sawah ( marhun  bih ) yang digadaikan  dijadikan  pembayaran  hutang  kepada murtahin dan murtahin mendapatkan kepastian dalam pembayaran piutangnya. Kemudian ta’gal sibare hasil pada  dasarnya  juga  sesuai  etika  bisnis  Islam  dalam  konsep  kesejahtraan  dan kemaslahatan,  tetapi  terkadang  pihak rahin akan  terzalimi  didalam  membayar  dan melunasi  hutangnya  ketika  sawah  yang  dijadikan  jaminan  ( marhun  bih )  merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga apalagi kalau pinjaman itu digunakan untuk  kebutuhan  komsumtif  atau  pihak murtahin mensyaratkan  bahwa  sawah  yang dijadikan jaminan akan dikelola dan digarap sendiri oleh murtahin dan seluruh hasil panennya  diambil  dan  dimanfaatkan  oleh murtahin .  Selanjutnya  adat  akad ta’gal naumboyang dimana pihak rahin akan terbebani dan terzalimi dengan pokok hutang dan tambahan pembayaran berupa hasil panen sawah  yaang dijadikan  jaminan  yang diberikan kepada murtahin setiap panennya sesuai dengan yang ditetapkan, murtahin akan  mendapatkan  keuntungan  lebih  selain  dari  piutangnya  karena  tetap  memdapat bagian dari hasil panen sawah setiap panennya dengan jumlah yang tetap, walaupun gagal  panen  hal  ini  sangat  jelas  menzalimi  dan  meberatkan  pihak rahin di  dalam membayar  hutangnya.  Sedangkan  kalau  kita  melihat  realitasnya,  gadai  sawah  yang dilakukan  pada  masyarakat  kecamatan  Luyo  lebih  banyak  menggunkan  akad ta’gal sibare  hasil kemudian ta’gal  naumboyang .  Sementara  akad ta’gal  ruttu’ jarang masyarakat  menggunakannya, biasanya  masyarakat  yang  memilih akad ta’gal  ruttu’ masih  memiliki  hubungan  kerabat  dan  keluarga  yang  dekat  antara rahin dan maurtahin .  Namun  demikian  akad  gadai  sawah  yang  dilakukan  masyarakat kecamatan  Luyo  sudah  disepakati  secara  adat  (kebiasaan)  turun  temurun  dilakukan dan  dipraktekkan  masyarakat  ketika  transaksi  hutang  piutang  antara rahin dan murtahin .
39 Kasmir, Manajemen Prbankan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) h. 37.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Daftar Pustaka
A.A. Basyir. 1983. Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai . Bandung: Al-Ma’arif. Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktik.  Cet.  I:  Jakarta:
Gema Insani dan Tazkia Institute..
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Deperteman Agama RI.  2011. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Maghfirah Pustaka. Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1991. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Jilid; 16, h. 414. Fuady, Munir. 2013. Hukum Jaminan Hutang . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Hamid,  Arfin. Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah)  di  Indonesia aplikasi  & Prospeknya. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kasmir. 2000. Manajemen Prbankan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Karim,  Adiwarman  A.  2010. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Ed.  4.  Cet.  7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Muslich, Ahmad Wardi. 2013. Fiqh Muamalat. Cet. II; Jakarta: Amzah. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI).  2012. Ekonomi  Islam .  Ed.  I. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Suhendi, Hendi. 2010. Fiqih Muamalah . Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.