## Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017

## Fuat Albayumi, Nourma Meysita Hadi, Djoko Susilo
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember, Jawa Timur – Indonesia Email: fuat@unej.ac.id Diserahkan 09 Juli 2018 | Diterima: 04 Oktober 2018

## Abstract
The armed conflict in Rakhine in 2017 caused a humanitarian crisis for the Rohingyas. This crisis resulted  in  the  emergence  of  criticism  towards  Myanmar  government  for  its  refusal  to  offer humanitarian assistance to the victims of conflict. In spite of that, the Myanmar government has closed access for foreigners,  including humanitarian aid. However, Indonesia have accepted to discuss the settlement of the case. This research will examine how Indonesia's diplomacy to resolve the crisis due to the conflict in Rakhine in 2017. This research uses research literature method to collect secondary data coming from reliable source. This research is using qualitative descriptive technique and analyzed to described or interpreted to obtain a complete picture of the answer to the problem under study. The results show that in resolving the crisis for Rohingya ethnic in 2017, Indonesia conducts humanitarian diplomacy, which includes communicating with the Myanmar and  Bangladesh  governments  and  foreign  parties,  acting  as  a  liaison  between  the  Myanmar government  and  the  international  community,  and  negotiating  with  Myanmar  and  Bangladesh governments regarding the settlement of the Rohingya refugee crisis.
Keywords : Myanmar, Refugees, Rohingya, Indonesian, Diplomacy .

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang konflik bersenjata di Rakhine pada tahun 2017 yang menyebabkan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Peristiwa ini berdampak terhadap munculnya kecaman terhadap  pemerintah  Myanmar  atas  penolakannya  terhadap  tawaran  bantuan  kemanusiaan  bagi korban  konflik.  Pemerintah  Myanmar  justru  menutup  akses  bagi  pihak  asing  dalam  bantuan kemanusiaan. Namun, Indonesia justru diterima oleh Myanmar untuk membicarakan penyelesaian kasus ini. Bagaimana langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya  akibat  konflik  di  Rakhine  pada  tahun  2017  merupakan  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode literature  research yang  bersumber dari  media cetak, situs internet atau website resmi, buku cetak maupun elektronik, serta jurnal ilmiah. Analisis data  dilakukan  dengan  teknik  deskriptif  kualitatif;  data  yang  diperoleh  dianalisis,  kemudian diinterprestasikan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  utuh  jawaban  atas  permasalahan  yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya  tahun  2017,  Indonesia  melakukan  diplomasi  kemanusiaan  yang  meliputi;  melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh, bertindak sebagai penghubung antara pemerintah  Myanmar  dengan  masyarakat  internasional,  serta  melakukan  negosiasi  dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.
Kata Kunci: Myanmar, Pengungsi, Rohingya, Diplomasi, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Krisis  pengungsi  Rohingya  pada dasarnya merupakan krisis kemanusiaan  yang  dialami  oleh  etnis Rohingya akibat konflik yang terjadi di
Myanmar.  Konflik  yang  kerap  terjadi di  Myanmar  antara  etnis  Rohingya dengan pemerintah Myanmar mengakibatkan  krisis  pengungsi  bagi penduduk Rohingya. Situasi yang tidak aman  ketika  konflik  menyebabkan penduduk Rohingya terpaksa melakukan  eksodus  ke  negara  lain, seperti yang terjadi pada konflik yang terjadi di wilayah Rakhine pada bulan Agustus 2017, ketika kelompok ARSA (Arakan  Rohingya  Salvation  Army) menyerang pangkalan militer Myanmar di wilayah Rakhine. Peristiwa  penyerangan  ini  berlanjut pada  aksi  kekerasan  yang  dilakukan oleh  militer  Myanmar  terhadap  etnis Rohingya.  Konflik  yang  pecah  pada tanggal 25 Agustus 2017 ini kemudian berlanjut  pada  aksi  pembakaran perkampungan  yang  menjadi  tempat tinggal  etnis  Rohingya.  Untuk menghindari  kekerasan  yang  terjadi, etnis  Rohingya  melarikan  diri  ke negara lain untuk mencari perlindungan.
Sebagai negara yang paling dekat dengan  wilayah  Rakhine,  Bangladesh menjadi  negara  tujuan  utama  para pengungsi  Rohingya.  Ketika  para pengungsi Rohingya mencari perlindungan ke Bangladesh,
pemerintah Bangladesh justru menolak  kehadiran  mereka.  Para pengungsi  terlantar  di  perbatasan Bangladesh dengan kondisi kelaparan, tanpa jaminan kesehatan dan
keamanan  bahkan  tak  sedikit  dari mereka  yang  meregang  nyawa.  Hal inilah  yang  kemudian  menyebabkan terjadi  krisis  kemanusiaan  bagi pengungsi Rohingya, di mana mereka tidak  dapat  memperoleh  hak-hak dasarnya  sebagai  manusia.  Hak-hak dasar  tersebut  antara  lain;  hak  untuk hidup, hak memperoleh perlindungan dan rasa aman, hingga hak memperoleh keadilan untuk memperjuangkan hidupnya. Pemerintah  Myanmar  yang  kurang serius dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini menyebabkan konflik komunal berkepanjangan yang seakan- akan  memang  sengaja  diciptakan dengan  tujuan  untuk  membersihkan etnis Rohingya itu sendiri.
Pasca  terjadinya  konflik  yang terjadi  di  Rakhine  pada  tahun  2017, muncul banyak respon dari masyarakat internasional,  baik  dari  organisasi internasional  maupun  negara-negara lain.  Respon  yang  ditunjukkan bervariasi  mulai  kecaman  keras terhadap pemerintah Myanmar bantuan kemanusiaan etnis Rohingya. Namun sayangnya pemerintah Myanmar  pasca  kejadian  ini  justru menutup  akses  bagi  pihak  asing (Arungbudoyo, 2017). Hal ini menyebabkan masyarakat internasional  tidak  bisa  mengirimkan bantuan  kemanusiaan  bagi  korban konflik.  Selain  itu  juga  pemerintah Myanmar  sangat  membatasi  liputan
media, baik media lokal maupun asing, sehingga  masyarakat  internasional menjadi  kesulitan  untuk  memperoleh informasi  akurat  yang  mengakibatkan kesimpang-siuran  informasi  yang beredar tidak bisa dihindari.
Di  tengah  sikap  Myanmar  yang memblokir akses pihak asing, Indonesia melakukan kunjungan diplomatik  ke  Myanmar.  Kunjungan ini khusus dilakukan untuk melakukan dialog dengan otoritas Myanmar guna membahas  solusi  atas  permasalahan ini. Kunjungan Indonesia ke Myanmar pasca  konflik  di  Rakhine  pada  tahun 2017 mendapat apresiasi dari masyarakat internasional, karena Indonesia merupakan negara pertama yang  mengunjungi  Myanmar  pasca terjadinya  konflik  tersebut  (DW,
2017).
Kunjungan diplomatik Indonesia ke  Myanmar  untuk  melakukan  dialog dengan pemerintah Myanmar ini tidak mungkin terlaksana apabila pemerintah  Myanmar  tidak  memberi akses  kepada  Indonesia.  Akses tersebut  tidak  diberikan  apabila  tidak adanya  kepercayaan  dari  pemerintah Myanmar terhadap Indonesia. Langkah-langkah  diplomasi  yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi di Rakhine pada tahun 2017 dan capaian diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi
Rohingya  tahun  2017  merupakan pokok  permasalahan  yang  dibahas dalam karya ilmiah ini.

## KERANGKA TEORITIK
Dalam  penelitian  ini  digunakan konsep diplomasi kemanusiaan. Minear dan Smith (2007) menjelaskan bahwa  secara  konseptual  diplomasi dan kemanusiaan merupakan hal yang berbeda.  Diplomasi  selama  ini dipahami  sebagai  upaya  untuk mengedepankan kepentingan nasional dengan  cara  apapun,  sedangkan kemanusiaan mengacu pada nilai-nilai, prinsip  dan norma internasional yang diakui secara universal. Sederhananya, kemanusiaan  tidak  terhalang  oleh batas-batas  kekuasaan  suatu  negara, sedangkan  diplomasi  terikat  oleh kekuasaan pemerintah.
Aktor kemanusiaan melaksanakan  tugas  mereka  dengan memperhatikan  hukum  humaniter internasional,  dengan  kontribusinya sebatas  pemberian  bantuan  berupa hak-hak  dasar  kemanusiaan  kepada korban  konflik,  seperti  hak  untuk hidup,  makan,  tempat  tinggal  dan kesehatan. Sebaliknya, aktor diplomasi atau  diplomat,  tugas  mereka  meliputi aktivitas politik menyangkut kepentingan  nasional  yang  meliputi urusan hubungan luar negeri. Perpaduan dua konsep ini menghasilkan  pemahaman  bahwa diplomat  kemanusiaan  hadir  bukan
sebagai advokat politik, tetapi sebagai negosiator politik (Minear dan Smith, 2007, 50).
Diplomasi kemanusiaan umumnya tidak mengandalkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan.  Penggunaan  kekuatan  atau ancaman penggunaan kekuatan ( coercive diplomacy ) dianggap tidak efisien untuk dijadikan sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan.  Instrumen  tersebut dianggap kurang tajam untuk digunakan  sebagai  cara  mencapai tujuan diplomasi kemanusiaan. Intervensi  kemanusiaan  merupakan kegagalan  diplomasi  kemanusiaan, karena  tujuan  diplomasi  kemanusiaan hampir  dapat  dikatakan  telah  dicapai jika  kekuatan  militer  tidak  digunakan untuk  membunuh,  melukai  dan merusak kehidupan manusia.
Dalam  melakukan  diplomasi kemanusiaan,  ada  beberapa  proses yang  dapat  dilakukan,  meliputi; pengumpulan  informasi,  komunikasi dan negosiasi (Minear & Smith, 2007, 54).  Dalam  pengumpulan  informasi aktor  diplomasi  kemanusiaan  perlu mengumpulkan  informasi  yang  dapat dipercaya  dari  negara  tuan  rumah (yang  berkonflik)  untuk  dua  tujuan: pertama,  agar  mampu  melaksanakan program  dan  kegiatan  mereka  secara efisien.  Kedua,  untuk  bertanggung jawab kepada pihak – pihak yang turut membantu tentang bagaimana mereka menggunakan dana yang dialokasikan.
Melalui proses pengumpulan informasi ini, informasi yang diperoleh aktor  diplomasi  kemanusiaan  bukan hanya  bermanfaat  bagi  pihak  –  pihak yang  turut  membantu,  tetapi  juga sebagai akses bagi pihak internasional lain  untuk  menjadi  satu  –  satunya sumber informasi yang dapat dipercaya.  Oleh  karena  itu,  aktor diplomasi kemanusiaan yang dipercaya tersebut  memiliki  akses  istimewa  di negara tuan rumah.
Aktor  diplomasi  kemanusiaan melakukan komunikasi antara pemerintah negara tuan rumah dengan kantor pusat aktor diplomasi kemanusiaan  tersebut  berasal,  untuk pengumpulan informasi. Aktor diplomasi kemanusiaan bekerja secara fisik  dan  politik  di  zona  konflik  yang sulit dan berbahaya. Kehadiran mereka sangat bermanfaat untuk mengaktifkan komunikasi  politik  yang  diperlukan antara  aktor-aktor  yang  berkonflik, karena sering kali konflik terjadi akibat arus  komunikasi  yang  tidak  lancar hingga menyebabkan miss communication.
Perundingan atau negosiasi adalah  proses  terakhir  dari  diplomasi kemanusiaan. Aktor diplomasi kemanusiaan  melakukan  negosiasi untuk  mencapai  tujuan  kemanusiaan. Kesepakatan  dicapai dengan menggunakan  instrumen  diplomatik klasik seperti persuasi, janji dan dialog. Berdasarkan konsep kemanusiaan dan
konsep diplomasi yang telah dipaparkan  sebelumnya,  diplomasi kemanusiaan  dapat  menjadi jembatan antara  kepentingan  nasional  dan kepentingan  internasional.  Diplomasi kemanusiaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan nasional, namun tujuan terpenting yakni bagaimana kepentingan nasional yang ada dapat selaras dengan prinsip- prinsip  moral  universal.  Aktor kemanusiaan  dapat  terlibat  dalam proses diplomasi, tetapi mereka harus sangat  berhati  –  hati  dalam membedakan  informasi  untuk  tujuan kemanusiaan.  Mereka  juga  harus berhati-hati  dalam  peran  sebagai komunikator, untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam urusan politik negara tuan rumah yang sedang berkonflik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode literature  research untuk memperoleh  data  sekunder  yang diperoleh  dari  media  cetak,  situs internet atau website resmi, buku cetak maupun  elektronik  (e-book),  serta jurnal  ilmiah.  Data  yang  diperoleh kemudian  dianalisis  dengan  teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data tersebut dianalisis, kemudian dideskripsikan  atau  diinterprestasikan untuk  memperoleh  gambaran  secara utuh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  menyelesaikan  krisis pengungsi  Rohingya  tahun  2017, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan  yang  meliputi;  Mediasi dengan  Pemerintah  Myanmar  dan Bangladesh serta beberapa pihak asing, Mediasi  antara  pemerintah  Myanmar dan  masyarakat  internasional,  serta melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait  solusi  penyelesaian  krisis pengungsi Rohingya.

## Mediasi Indonesia dengan Pemerintah Myanmar, Bangladesh dan Pihak Asing
Dalam  memulai  perannya  untuk menyelesaikan  krisis  kemanusiaan  di Rohingya Indonesia menjalin komunikasi  dengan  Myanmar  dan Bangladesh,  serta  beberapa  pihak asing. Komunikasi ini bertujuan untuk membicarakan  kondisi  terkini  di Rakhine  serta  mendiskusikan  solusi untuk mengatasi kasus ini. Pihak-pihak asing tersebut antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Penasihat  Rohingya  dan  Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Iqbal, 2017).
Pada  tanggal  29  Agustus  2017, Indonesia  yang  diwakili  oleh  Menteri Luar  Negeri  Retno  Marsudi  menjalin komunikasi  via  telepon  dengan Myanmar  yang  diwakili  oleh  ketua National  Security  Advisor (NSA)  yakni
Thaung  Tun.  Dalam  komunikasi  ini, Indonesia  dan  Myanmar  membahas situasi  terkini  di  Rakhine.  Sedangkan dengan  Bangladesh,  Menteri  Luar Negeri  Indonesia  Retno  Marsudi menjalin  komunikasi  dengan  Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmud  Ali.  Dalam  kesempatan tersebut,  Indonesia  membicarakan krisis  pengungsi  Rohingya  dan meminta  Bangladesh  dan  Myanmar melakukan  dialog  terkait  solusi  atas krisis pengungsi Rohingya (Ihsanuddin, 2017).
Indonesia juga menjalin komunikasi  dengan  Dewan  Penasihat Rohingya.  Kofi  Annan  sebagai  ketua Dewan Penasihat Rohingya melakukan  percakapan  via  telepon dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno  Marsudi  pada  malam  hari tanggal  29  Agustus  2017.  Dalam percakapan  tersebut,  Kofi  Annan memberi  mandat  kepada  Indonesia untuk  membujuk  Myanmar  agar melaksanakan  laporan  rekomendasi solusi  atas  krisis  kemanusiaan  etnis Rohingya  dari  Dewan  Penasihat Rohingya  yang  dipimpin  oleh  Kofi Annan.
Indonesia juga menjalin komunikasi dengan Turki yang saat itu menjabat  sebagai  ketua  Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada tanggal 30 Agustus 2017, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno
Marsudi  untuk  menanyakan  kondisi terkini di Rakhine, mengingat Indonesia  telah  menjalin  komunikasi sebelumnya dengan perwakilan pemerintah Myanmar. Pada kesempatan  ini  pula,  Indonesia  dan Turki  mendiskusikan  solusi  untuk menyelesaikan  krisis  kemanusiaan  ini (Iqbal, 2017).
Pada  tanggal  1  September  2017, Indonesia menjalin komunikasi dengan PBB. Dalam aktivitas tersebut, Indonesia  yang  diwakili  oleh  Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB  Antonio  Gutteres  melalui telepon.  Dalam  komunikasi  tersebut, mereka membicarakan perkembangan yang terjadi di Rakhine pasca konflik. Pada kesempatan tersebut Sekjen PBB menyatakan harapannya kepada Indonesia  untuk  bisa  menyelesaikan kasus ini (Iqbal, 2017).
Sebagai  tindak  lanjut  dari komunikasi  yang  telah  dilakukan selanjutnya,  Menteri  Luar  Negeri Indonesia  Retno  Marsudi  melakukan kunjungan ke Myanmar pada tanggal 4 September 2017 sebagai wujud simpati terhadap  yang  telah  terjadi  di Myanmar.  Kunjungan  ini  juga  secara khusus  digunakan  untuk  membahas solusi terkait krisis pengungsi Rohingya  yang  menjadi  korban  atas konflik  pada  bulan  Agustus  2017 (Kardi,  2017).  Itikat  baik  Indonesia ternyata  disambut  dengan  baik  oleh
pemerintah Myanmar, dengan bersedianya  pihak  otoritas  tertinggi Myanmar  dan  panglima  militer Myanmar  untuk  bertemu  dengan Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  yang berkunjung  ke  Myanmar  (Tempo, 2017).
Selanjutnya  pada  tanggal  5 September 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia  mengunjungi  Bangladesh. Hal  ini  dilakukan  karena  Bangladesh merupakan  negara  tujuan  utama  bagi pengungsi Rohingya, sementara Bangladesh menutup pintu perbatasannya bagi pengungsi Rohingya.  Di  Bangladesh,  Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu  dengan  Perdana  Menteri Bangladesh  Sheikh  Hasina  dan Menteri Luar Negeri Bangladesh yakni Mahood  Ali.  Dalam  pertemuan tersebut  Indonesia  dan  Bangladesh membicarakan kondisi terkini pengungsi  Rohingya  dan  rencana pemberian  bantuan  kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh (Kardi, 2017).
Pada rangkaian perjalanan diplomatik  yang  dilakukan  oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh pada tanggal 4 sampai 5 September 2017, Indonesia menyampaikan perlunya dialog antara Myanmar dan Bangladesh terkait krisis pengungsi  Rohingya  ini.  Dialog  ini perlu  secepatnya  dilakukan  untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi
Rohingya. Perlunya komunikasi antara Myanmar  dan  Bangladesh  juga  untuk membicarakan bagaimana solusi permanen bagi etnis Rohingya. Dalam hal  itu  Indonesia  menawarkan  diri untuk  menjadi  ‘jembatan’  antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar (Reuters,  2017).  Tawaran  pemerintah Indonesia  tersebut  dimaksudkan  agar proses  negosiasi  antar  kedua  negara bisa berjalan dengan lancar, mengingat komunikasi  antara  Bangladesh  dan Myanmar sedang tidak baik.

## Mediasi Indonesia dengan Pemerintah Myanmar dan Masyarakat Internasional
Setelah  melakukan  komunikasi dengan berbagai pihak dan melakukan kunjungan  langsung  ke  wilayah konflik, Indonesia telah mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi di  Rakhine  pasca  konflik  pada  bulan Agustus  2017.  Dari  komunikasi tersebut, Indonesia mengetahui kondisi  pengungsi  Rohingya,  serta mendapatkan kepercayaan pemerintah Myanmar.  Dengan  posisi  demikian, Indonesia  dapat  bertindak  selaku penyambung  lidah  bagi  pemerintah Myanmar untuk berhubungan dengan masyarakat internasional. Misi Indonesia  selanjutnya  ialah  untuk melakukan  dialog  dengan  masyarakat internasional  guna  mencari  solusi terbaik  untuk  menyelesaikan  krisis pengungsi Rohingya.
Untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa pengungsi  Rohingya,  mustahil  bagi Indonesia  untuk  berkerja  sendiri. Untuk itu, sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional,  Indonesia  secara  aktif melakukan  dialog  dengan  masyarakat internasional untuk menemukan solusi atas kasus ini. Dukungan dari ASEAN sangatlah diperlukan, mengingat ASEAN  merupakan  kawasan  yang terdampak  langsung  atas  terjadinya kasus ini. Pemerintah Indonesia terus berusaha  meyakinkan  negara-negara ASEAN  lain  untuk  turun  tangan mengatasi  permasalahan  ini.  Pada forum  pleno  KTT  ASEAN  ke-31  di Filipina  pada  tanggal  13  November 2017,  Presiden  Joko  Widodo  telah menyinggung  konflik  yang  terjadi  di Rakhine  (Jordan,  2017).  Indonesia menjadi  pelopor  di  antara  negara  – negara  ASEAN  lain  dalam  mengatasi krisis  kemanusiaan  di  Myanmar,  dan mengharapkan  partisipasi  negara  – negara ASEAN lain dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Pada  KTT  OKI  di  Kazakhstan tanggal 10 sampai 11 September 2017, Indonesia  merupakan  salah  satu negara  OKI  yang  terus  mendorong negara-negara  anggota  OKI  lainnya untuk melakukan tindakan nyata dalam membantu menyelesaikan krisis pengungsi  Rohingya.  Tindakan  nyata yang  diharapkan  berupa  pengiriman
bantuan  kemanusiaan  dan  dukungan kepada  Indonesia  untuk  mendesak pemerintah  Myanmar  agar  segera menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya,  dengan  harapan  dalam jangka  panjang  pemerintah  Myanmar dapat  segera  menyelesaikan  krisis kemanusiaan  yang  diderita  oleh  etnis Rohingya.
Setelah  KTT  OKI,  pemerintah Indonesia  menghadiri  Sidang  Umum PBB  yang  akan  dilakukan  mulai tanggal  12  September  2017  (Lestari, 2017).  Indonesia  bersama  OKI, membawa  kasus  ini  pada  Sidang Umum  PBB.  Atas desakan  Indonesia dan  OKI,  PBB  membahas  krisis pengungsi Rohingya yang diakibatkan oleh kekerasan yang terjadi di Rakhine pada akhir bulan Agustus  2017. Pada Sidang Umum lanjutan pada tanggal 24 Desember  2017,  PBB  mendesak Myanmar menghentikan operasi militer terhadap Rohingya. Kemudian OKI mengajukan resolusi terkait kasus kemanusiaan  ini.  Resolusi  tersebut antara lain berisi; mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan dari pihak asing, memastikan keamanan pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar,  dan  memberikan  hak kewarganegaraan  penuh  bagi  etnis Rohingya  (Tempo,  2017).  Namun demikian  upaya  untuk  mengeluarkan resolusi  terkait  krisis  Rohingya  ini gagal tercapai walaupun didukung  oleh
122  negara,  tetapi  ditolak  oleh  10 negara,  dan  24  negara  lainnya abstain . Myanmar  secara  otomatis  menolak resolusi  ini.  Cina  dan  Russia  masih menjadi kawan setia Myanmar, dengan berada  di  pihak  Myanmar  yang menolak resolusi yang diusulkan OKI tersebut.  Sedangkan  negara  lain  yang menolak resolusi ini adalah; Kamboja, Laos,  Vietnam,  Filipina,  Belarusia, Suriah, dan Zimbabwe (Teresia, 2017).

## Negosiasi Indonesia dengan Pemerintah Myanmar dan
Bangladesh terhadap Krisis Pengungsi Rohingya
Pada  kunjungan  diplomatik Indonesia ke Myanmar pada tanggal 4 September  2017,  Indonesia  dan Myanmar  menegosiasikan  solusi  atas krisis  kemanusiaan  yang  menimpa pengungsi Rohingya. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan solusi atas konflik yang terjadi  di  Myanmar.  Solusi  yang disampaikan  Indonesia  berisi  lima elemen  yang  disebut  Formula  4+1. Empat  elemen  tersebut  terdiri  dari; pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan,  kedua  yakni  menahan  diri secara maksimal dan tidak menggunakan  kekerasan,  ketiga  yakni perlindungan  kepada  semua  orang yang  berada  di  Rakhine  State  tanpa memandang  suku  dan  agama,  dan keempat  yakni  pentingnya  segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.  Serta  satu  elemen
terakhir ialah pentingnya agar rekomendasi Laporan Dewan Penasehat  Rohingya  pimpinan  Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. Dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan pentingnya komunikasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh (Kemlu, 2017). Dialog ini bertujuan untuk membicarakan solusi secara  kongkrit  bagi  pengungsi Rohingya.
Dalam  kunjungan  Indonesia  ke Myanmar  tersebut,  Indonesia  melalui Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi juga menegosiasikan bantuan kemanusiaan  yang  bisa  diberikan Indonesia kepada para korban konflik. Bantuan kemanusiaan tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan  korban  konflik  serta meringankan beban pemerintah Myanmar  sebagai  penanggung  jawab atas  korban  konflik  yang  terjadi  di negaranya.  Solusi  yang  diberikan Indonesia terkait dengan memberikan bantuan  kemanusiaan  bagi  seluruh korban  konflik,  bantuan  tersebut ditujukan bukan hanya terfokus untuk etnis Rohingya.
Sikap  Indonesia  yang  tidak pandang  bulu  dalam  membantu Myanmar,  dengan  memberi  bantuan kemanusiaan ke semua korban konflik, semakin  membangun  kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap
Indonesia bahwa solusi yang diberikan Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya ini demi tujuan kemanusiaan. Selain pemberian bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan  pokok,  yang  menjadi highlight dalam kerjasama penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap korban konflik ini ialah pembangunan rumah sakit di Rakhine.
Bantuan  kemanusiaan  tersebut diharapkan  dapat  digunakan  sebagai media  pemberdayaan  masyarakat setempat,  dan  bersifat  berkelanjutan. Dalam  pertemuan  tersebut  Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno  Marsudi  juga  menyampaikan niat  baik  masyarakat  internasional untuk  ikut  serta  meringankan  beban korban  konflik.  Untuk  itu  Indonesia juga  mendesak  pemerintah  Myanmar segera  membuka  akses  bantuan  dari pihak  asing  agar  segera  dapat dilanjutkan (Detik, 2017).
Selain ke Myanmar, Menteri Luar Negeri  Indonesia  juga  melakukan kunjungan  diplomatik  ke  Bangladesh pada 5 September 2017 (CNN, 2017). Kunjungan  diplomatik  Indonesia  ke Bangladesh ini bertujuan khusus untuk menegosiasikan solusi untuk menyelesaikan  krisis  kemanusiaan yang diderita oleh pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2017. Dalam kunjungan diplomatik  ini,  Menteri  Luar  Negeri
Indonesia  Retno  Marsudi  bertemu dengan  Perdana  Menteri  Bangladesh Sheikh  Hasina  dan  Menteri  Luar Negeri  Bangladesh  Abul  Hassan Mahmud  Ali.  Pada  pertemuan  ini, Indonesia membujuk Bangladesh agar mau  menerima  dan  melindungi pengungsi  etnis  Rohingya  (CNN, 2017).
Karena alasan utama Bangladesh menolak kehadiran pengungsi Rohingya  adalah  bahwa  kamp pengungsi  Rohingya  sumbangan  dari PBB  sudah  penuh  akibat  gelombang pengungsi  sebelumnya,  dan  faktor ekonomi di mana Bangladesh merupakan negara miskin, maka dalam kunjungan tersebut Indonesia menawarkan  solusi  untuk  membantu Bangladesh dalam mencukupi kebutuhan kemanusiaan bagi pengungsi  Rohingya.  Langkah  serius Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan  terhadap  pengungsi Rohingya  ialah  dengan  adanya  dialog yang  dilakukan  dengan  Badan Pengungsi  PBB  (UNHCR)  dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM)  yang  ada  di  Bangladesh.  Jadi selain  bertemu  dengan  Perdana Menteri Bangladesh dan Menteri Luar Negeri  Bangladesh,  pada  kunjungan diplomatik  Indonesia  ke  Bangladesh Indonesia  juga  melakukan  negosiasi dengan UNHCR dan IOM yang ada di Bangladesh guna mendiskusikan solusi bagi  pengungsi  Rohingya.  Sebagai
tindak lanjut dari kunjungan diplomatik tanggal 5 September 2017, Duta  Besar  Indonesia  di  Bangladesh mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh pada tanggal  6  September  2017  untuk menegosiasikan  lebih  lanjut  bantuan yang  dibutuhkan  Bangladesh  dalam menangani pengungsi Rohingya (CNN, 2017).
Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga mengingatkan kembali tentang  apa  yang  telah  dibahas  pada komunikasi sebelumnya antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmud Ali melalui  sambungan  telepon  pada tanggal  29  Agustus  2017,  mengenai pentingnya menjalin hubungan bilateral  yang  baik  dengan  Myanmar (Ihsanuddin, 2017). Hubungan bilateral  yang  baik  antara  Bangladesh dan  Myanmar  dapat  mengaktifkan kembali  komunikasi  politik  antar keduanya,  karena  dengan  adanya komunikasi  antara  Bangladesh  dan Myanmar  inilah  diharapkan  muncul sebuah solusi akhir yang konkrit bagi krisis  pengungsi  Rohingya  akibat konflik  yang  pecah  pada  akhir  bulan Agustus 2017.
Capaian Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017
Diplomasi  kemanusiaan  yang
dilakukan  Indonesia  menghasilkan beberapa  capaian  penting  dalam menyelesaikan  krisis  kemanusiaan yang  dialami  oleh  etnis  Rohingya. Capaian  tersebut  meliputi;  Indonesia memperoleh  informasi  yang  akurat terkait  kondisi  di  Rakhine  pasca konflik tahun 2017, Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional,  pemerintah  Myanmar dan Bangladesh melakukan pertemuan bilateral,  dan  implementasi  formula 4+1 sebagai solusi penyelesaiaan krisis pengungsi Rohingya, serta bersedianya pemerintah  Bangladesh  memberi perlindungan kepada pengungsi Rohingya.

## Kondisi di Rakhine Pasca Konflik Tahun 2017
Di  tengah  tekanan  internasional terhadap pemerintah Myanmar terkait kasus  ini,  Indonesia  hadir  sebagai kawan  lama  Myanmar.  Langkah pertama  yang  dilakukan  Indonesia adalah melakukan komunikasi dengan pemerintah  Myanmar  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  informasi  terkait kondisi  terkini  di  Rakhine  pasca terjadinya konflik. Komunikasi tersebut  dilakukan  melalui  saluran telepon.  Pada  komunikasi  melalui sambungan  telepon  tersebut,  Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkomunikasi dengan Ketua Myanmar National  Security  Advisor
(NSA) yakni Thaung Tun pada tanggal 29  Agustus  2017  (Ihsanuddin,  2017). Dalam komunikasi tersebut Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi di  Rakhine  dan  menyampaikan keprihatinan  akan  peristiwa  yang terjadi  di  wilayah  Rakhine.  Indonesia menyampaikan kepada Dewan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar untuk memberi perlindungan terhadap seluruh penduduk  Rakhine,  termasuk  etnis Rohingya, untuk mencegah bertambahnya korban jiwa di kalangan warga  sipil.  Kemudian  Thaung  Tun merespon Indonesia dengan mengatakan bahwa situasi di Rakhine sangat  kompleks  terkait  konflik tersebut (Ihsanuddin, 2017).
Perlindungan keamanan di wilayah  Rakhine  harus  dilakukan secara  inklusif  kepada  seluruh penduduk  yang  ada  di  Rakhine, mengingat  konflik  yang  terjadi  juga menyangkut  ranah  kemanusiaan. Kemudian  atas  dasar  tersebut, Indonesia berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan Bangladesh  terkait  kebijakan  negara tersebut yang menutup akses perbatasannya agar pengungsi Rohingya  tidak  dapat  memasuki negaranya.  Selain  itu  sebagai  langkah lanjutan  terkait  misi  diplomatiknya untuk membantu menyelesaikan krisis pengungsi  Rohingya  akibat  konflik
pada  bulan  Agustus  2017,  Indonesia mengatur jadwal kunjungan diplomatik Indonesia  ke  Myanmar  (Erdianto, 2017).
Indonesia melakukan komunikasi dengan Bangladesh untuk mengetahui kondisi  pengungsi  Rohingya  yang terlantar  di  perbatasan  Bangladesh. Kondisi ini diakibatkan oleh kebijakan Bangladesh  yang  menolak  kehadiran para pengungsi Rohingya. Pada tanggal 29 Agustus 2017, Menteri Luar Negeri Indonesia  Retno  Marsudi  menelpon Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmud Ali untuk membahas masalah pengungsi tersebut. Indonesia mendorong  pemerintah  Bangladesh untuk ikut serta membantu menangani masalah pengungsi Rohingya. Sebagai langkah  serius  Indonesia  untuk menyelesaikan  krisis  kemanusiaan yang  dialami  oleh  para  pengungsi Rohingya  akibat  konflik  yang  pecah pada  bulan  Agustus  2017,  Indonesia bersedia  untuk  menjadi  penghubung antara  pemerintah  Bangladesh  dan pemerintah  Myanmar  (Ihsanuddin, 2017).

## Indonesia Menjadi Penghubung Pemerintah Myanmar dan Masyarakat Internasional
Setelah  melakukan  komunikasi dengan pihak terkait, yakni pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung ke Myanmar dan
Bangladesh, Indonesia telah memperoleh  informasi  yang  akurat mengenai  kondisi  di  wilayah  Rakhine pasca  terjadi  konflik  di  wilayah tersebut  pada  akhir  bulan  Agustus 2017.  Informasi  tersebut  sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat internasional untuk meluruskan berita yang  simpang  siur  pasca  konflik tersebut,  akibat  kebijakan  pemerintah Myanmar yang membatasi akses media massa baik lokal maupun internasional.  Hal  terpenting  dari informasi  terkini  di  wilayah  Rakhine pasca konflik yang berhasil dikantongi Indonesia  adalah  untuk  mengetahui dengan  pasti  bantuan  kemanusiaan yang dibutuhkan oleh korban konflik.
Pada level internasional, Indonesia  mendorong  OKI  untuk membawa kasus ini pada sidang umum PBB  yang  dilakukan  mulai  12 September  2017  (Lestari,  2017). Akhirnya  OKI  membawa  krisis kemanusiaan  yang  dialami  oleh pengungsi  Rohingya  tersebut  pada sidang  umum  PBB.  Kemudian  pada sidang  umum  lanjutan  PBB  pada tanggal  24  Desember  2017,  PBB membahas  kasus  ini  dalam  forum tersebut (Teresia, 2017). Dalam forum lanjutan  sidang  umum  PBB  tersebut, OKI  mengajukan  resolusi  untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Namun  resolusi  PBB  yang  diusulkan OKI terkait kasus ini gagal dilakukan. Resolusi  yang  ditawarkan  OKI
tersebut  didukung  oleh  122  negara, ditolak oleh 10 negara, dan 24 negara lainnya  abstain.  Myanmar  secara otomatis  menolak  resolusi  ini.  Cina dan Russia masih menjadi kawan setia Myanmar,  dengan  berada  di  pihak Myanmar yang menolak resolusi  yang diusulkan  OKI  tersebut.  Sedangkan negara  lain  yang  menolak  resolusi  ini adalah;  Kamboja,  Laos,  Vietnam, Filipina,  Belarusia,  Suriah,  dan Zimbabwe (Teresia, 2017).

## Pertemuan Bilateral Myanmar dan Bangladesh
Sebagai  respon  positif  dari Bangladesh  dan  Myanmar  terhadap dorongan Indonesia untuk melakukan pertemuan  bilateral  terkait  krisis pengungsi Rohingya, kedua negara ini bersepakat untuk melakukan pertemuan  bilateral  untuk  membahas persoalan  tersebut.  Pertemuan  ini dilakukan di Myanmar pada tanggal 23 November  2017.  Dalam  negosiasi tersebut, dicapai kesepakatan pemulangan  pengungsi  Rohingya  ke Myanmar.  Kesepakatan  ini  diakui Myanmar  berdasarkan  pakta  repatiasi antara Myanmar dan Bangladesh tahun 1992-1993 (Suryanto, 2017).
Dalam pertemuan tersebut disepakati tentang perjanjian repatriasi pengungsi  Rohingya,  dengan  syarat pengungsi  tersebut  telah  memenuhi verifikasi data dan dokumen. Myanmar juga  bersedia  menjamin  keamanan
pada proses repatriasi para pengungsi Rohingya  yang  memenuhi  syarat verifikasi  tersebut.  Proses  repatriasi disepakati mulai dilakukan pada bulan Januari 2018 (Perdana, 2017).

## Implementasi Formula 4+1 sebagai Solusi Krisis Pengungsi Rohingya
Dalam  kunjungan  diplomatik Indonesia ke Myanmar pada tanggal 4 September 2017, Indonesia memberikan solusi penyelesaian kasus ini  dengan  formula  4+1.  Untuk formula  pertama  hingga  ketiga  yang berfokus  pada  pengembalian  kondisi stabil  dan  aman  di  wilayah  Rakhine, serta  pemberian  perlindungan  kepada semua  orang  yang  berada  di  Rakhine tanpa  memandang  suku  dan  agama, Indonesia  telah  melakukan  diskusi dengan  Jendral  senior  U  Min  Aung Hlaing selaku otoritas militer Myanmar (Pratama,  2017).  Sebenarnya  kelima formula  ini  ditujukan  kepada  otoritas tertinggi  Myanmar  sebagai  pemegang kendali  atas  segala  kondisi  di Myanmar,  namun  Indonesia  lebih menekankan  solusi  terkait  formula poin  pertama  hingga  ketiga  kepada Panglima  Militer  Myanmar  karena merupakan  pihak  yang  bertanggung jawab  untuk  menjaga  stabilitas  dan keamanan di Myanmar. Dalam diskusi tersebut Indonesia mengatakan bahwa situasi  aman  di  Rakhine  diperlukan agar  proses  penyaluran  bantuan keamanan  dan  rehabilitasi  terhadap
korban  konflik  dapat  dilakukan dengan lancar (Pratama, 2017).
Terkait  solusi  Indonesia  yang tertuang dalam formula 4+1 tepatnya pada  poin  ke  empat,  Indonesia  juga menegosiasikan mekanisme penyaluran  bantuan  yang  akan diberikan  Indonesia  kepada  korban konflik.  Komitmen  Indonesia  dalam membantu menyelesaikan krisis pengungsi Indonesia merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia  dan  masyarakat  Indonesia. Pada  kesempatan  tersebut  Indonesia menyampaikan  kepada  Myanmar bahwa  Indonesia  telah  membentuk sebuah aliansi khusus untuk mememberi  bantuan  kemanusiaan bagi korban konflik di Rakhine. Aliansi tersebut  merupakan  hasil  sinergi  dari pemerintah Indonesia dengan masyarakat  Indonesia.  Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan. Gabungan lembaga swadaya masyarakat tersebut kemudian dinamakan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya)  yang  diresmikan  pada tanggal  31  Agustus  2017  oleh Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia (Maulana, 2017).
Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan  akan  dibukanya  akses bantuan  kemanusiaan  bagi  korban konflik  oleh  pemerintah  Myanmar.
Mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan  ini  akan  dipimpin  oleh Myanmar dan akan melibatkan ICRC (Komite  Palang  Merah  Internasional) dan ASEAN (Kemlu, 2017). Pemerintah  Indonesia  dan  AKIM bekerjasama dengan pemerintah Myanmar untuk membentuk HASCO ( Humanitarian  Assistance  for  Sustainable Community ). Tujuan utama dibentuknya program tersebut ialah untuk penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban  konflik  pasca  kerusuhan  di Rakhine  tanggal  25  Agustus  2017. HASCO  memiliki  program  kerja selama dua tahun dimulai sejak tahun 2017,  yang  berfokus  pada  empat bidang; pendidikan, kesehatan, ekonomi,  dan humanitarian  relief (Maulana, 2017) .
Bantuan  kemanusiaan  Indonesia tiba  di  Myanmar  pada  tanggal  21 September  2018.  Sedangkan  bantuan Indonesia terkait pembangunan rumah sakit  di  Rakhine  sudah  dimulai  pada tanggal  19  November  2017.  Bantuan kemanusiaan  yang  diberikan  oleh Indonesia berupa pembangunan rumah  sakit  di  Rakhine  dapat terealisasi  berkat  bantuan  masyarakat Indonesia. Biaya pembangunan rumah sakit  tersebut  merupakan  hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan  masyarakat  Indonesia  melalui penggalangan dana (Perdana, 2017).
Dalam kesempatan untuk bertemu  dengan  pemimpin de  facto
Myanmar Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan  negosiasi  terkait  solusi penanganan kasus ini, melalui formula 4+1.  Dalam  dialog  itu,  Indonesia mengingatkan  kembali  solusi  yang diberikan  oleh  Dewan  Penasihat Rohingya yang dipimpin oleh mantan Sekjen  PBB  Kofi  Annan,  yang tertuang  dalam  laporan  Dewan Penasehat  Rohingya.  Negosiasi  yang tidak kalah penting adalah solusi yang diberikan  Indonesia  terkait  formula 4+1  poin  kelima  yakni  pentingnya implementasi  rekomendasi  Laporan Dewan  Penasehat  Rohingya  yang dipimpin oleh Kofi Annan. Negosiasi yang  dilakukan  Indonesia  dan Myanmar terkait formula 4+1 poin ke lima  tersebut,  mencapai  kesepakatan bahwa  Myanmar  akan  membentuk komite  implementasi  dan  badan penasehat untuk mengawasi implementasi  rekomendasi  (Tempo, 2017).  Dalam  prakteknya,  Komite  ini tidak berjalan dengan maksimal karena tidak adanya keseriusan dari pemerintah  Myanmar  dan  militer Myanmar  untuk  menyelesaikan  krisis kemanusiaan ini.

## Kesediaan Bangladesh atas Perlindungan Pengungsi Rohingya
Negosiasi  Indonesia  dengan pemerintah Bangladesh pada kunjungan  diplomatik  tanggal  5
September 2017, menghasilkan kesepakatan  bersedianya  pemerintah Bangladesh untuk memberi perlindungan  terhadap  pengungsi Rohingya  dan  membuka  akses  bagi pihak  asing  untuk  memberikan bantuan  kemanusiaan  terhadap  para pengungsi  Rohingya  yang  berada  di Bangaldesh. Dalam proses penyaluran bantuan  kemanusiaan  ke  Bangladesh, Indonesia  menjalin  kerjasama  dengan United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (UNHCR)  dan International Organization  for  Migration (IOM)  yang berada di Bangladesh (Kardi, 2017).

## KESIMPULAN
Mengacu  pada  kasus  ini,  sikap masyarakat internasional yang menerapkan diplomasi dengan menggunakan  ancaman  keras  yang memojokkan  pemerintah  Myanmar maupun  ancaman  embargo  tidak mendapatkan  hasil  yang  memuaskan. Di sisi lain, hal ini menjadi kesempatan bagi  Indonesia  untuk  hadir  sebagai kawan  lama  Myanmar  dengan diplomasi  kemanusiaan.  Langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia, meliputi; melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar  dan  Bangladesh  serta beberapa pihak asing, sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, serta melakukan negosiasidengan pemerintah Myanmar
dan Bangladesh terkait solusi penyelesaian krisis pengungsi Rohingya ini menghasilkan kepercayaan  pemerintah  Myanmar terhadap  Indonesia,  sehingga  krisis pengungsi  Rohingya  akibat  konflik pada tahun 2017 dapat diatasi.
Kasus  ini  menjadi  bukti  bahwa diplomasi kemanusiaan dapat menjadi instrumen yang tepat dilakukan untuk menangani permasalahan krisis pengungsi.  Diplomasi  kemanusiaan berhasil diterapkan pada permasalahan pengungsi  karena  tujuan  utamanya adalah  menolong  para  pengungsi sebagai  korban  konflik.  Praktek diplomasi  kemanusiaan  yang  netral dan tidak ikut campur ke dalam urusan politik dalam negeri pihak-pihak yang berkonflik, dapat membangun kepercayaan  dari  pihak-pihak  yang berkonflik itu sendiri. Dengan adanya kepercayaan tersebut, aktor diplomasi kemanusiaan mendapatkan akses pada korban  konflik,  sehingga  masalah- masalah  kemanusiaan  yang  dialami korban konflik dapat segera diatasi.

## REFERENSI
Arungbudoyo, W. (2017) Kronologi Kekerasan di Rakhine Pemicu Eksodus Muslim Rohingya (Online). Tersedia di: https://news.okezone.com/read/201 7/08/31/18/1767078/kronologi- kekerasan-di-rakhine-pemicu-eksodus- muslim-rohingya (Diakses: 5 September 2017).
Asril, S. (2017) Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar (Online).
Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2 017/11/20/15285611/indonesia- mulai-bangun-rumah-sakit-di-rakhine- myanmar (Diakses: 17 Februari 2018).
BBC. (2017) Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh ‘Mulai Dibagikan Hari Ini’ (Online). Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/am p/indonesia-41302028 (Diakses: 14 Maret 2018).
Bonasir, R. (2015) Mengapa Orang – Orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar? (Online). Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/dun ia/2015/05/150522_dunia_myanmar _exodus (Diakses: 9 Maret 2018).
Christiastuti, N. (2017) Begini Awal Mula Serangan Besar – Besaran Militan Rohingya di Rakhine (Online). Tersedia di: https://m.detik.com/news/internasio nal/3632173/begini-awal-mula- serangan-besar-besaran-militan- rohingya-di-rakhine (Diakses: 7 Februari 2018).
Deutsche Welle. (2012) Ribuan Warga Myanmar Mengungsi (Online). Tersedia di: https://m.dw.com/id/ribuan- warga-myanmar-mengungsi/a- 16028771 (Diakses: 10 Maret 2018).
Deutsche Welle (DW). (2017 ) Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya (Online). Tersedia di: https://amp.dw.com/id/indonesia- turun-tangan-bantu-rohingya/a- 40351496 (Diakses: 10 Maret 2018).
Erdianto, K. (2016) Bahas Krisis Rohingya, menlu Retno Akan Bertemu Aung San Suu Kyi (Online). Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2 016/12/06/11192091/bahas.krisis.ro hingya.menlu.retno.akan.bertemu.aun g.san.suu.kyi (Diakses: 12 Maret 2018).
Ericssen. (2017) Bantuan PBB Diblokir, Nestapa Rohingya Bertambah Parah
(Online). Tersedia di: https://internasional.kompas.com/re ad/2017/09/05/1832431/bantuan- pbb-diblokir-nestapa-rohingya- bertambah-parah (Diakses: 8 Februari 2018).
Ihsanuddin. (2017) Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar (Online). Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2 017/08/30/16594071/1/bantu- rohingya-menlu-retno-akan-terbang- ke-myanmar (Diakses: 13 Maret 2018).
Iqbal, M. (2017) Menlu Turki Hingga Kofi Annan Telepon Retno Minta RI Bantu Rohingya (Online). Tersedia di: https://m.kumparan.com/@kumpara nnews/menlu-turki-hingga-kofi- annan-telepon-retno-minta-ri-bantu- rohingya (Diakses: 12 Maret 2018).
Jordan, R. (2017) Di KTT ASEAN, Jokowi: Kita Tak Bisa Berdiam Diri Soal Rakhine State (Online). Tersedia di: https://m.detik.com/news/berita/37 25193/di-ktt-asean-jokowi-kita-tak- bisa-berdiam-diri-soal-rakhine-state (Diakses: 17 Februari 2018).
Kardi, D.D. (2017) Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya (Online). Tersedia di: https://m.cnnindonesia.com/internas ional/20170906002430- 106239709/di-bangladesh-menlu- retno- bahas-pengungsi-rohingya (Diakses: 17 Februari 2018).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016) Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya/Rakhine State (Online). Tersedia di: https://www.kemlu.go.id/id/berita/P ages/bantuan-kemanusiaan-indonesia- untuk-rohingya.aspx [Diakses: 16 Februari 2018).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017) Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar
(Online). Tersedia di: https://www.kemlu.go.id/id/berita/P ages/Menlu-RI-Serahkan-usulan- Formula-41-untuk-Rakhine-State- kepada-State-Counsellor- Myanmar.aspx (Diakses: 16 Februari 2018).
Lestari, R. (2017) Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB (Online). Tersedia di: https://news.okezone.com/read/201 7/09/05/337/1769735/indonesia- akan-bawa-konflik-rohingya-ke-ktt- oki-dan-sidang-umum-pbb#lastread (Diakses: 18 Februari 2018).
Maulana, V. (2017) Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (Online). Tersedia di: https://internasional.sindonews.com/ newsread/1235597/40/menlu-retno- luncurkan-aliansi-kemanusiaan- indonesia-untuk-myanmar- 1504167196 (Diakses: 17 Februari 2018).
Minear, Larry dan Smith, Hazel. (2007) Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft . Tokyo: United Nations University Press.
Perdana, A.V. (2017) Myanmar Tegaskan Pemulangan Pengungsi Rohingya Mulai Januari 2018 (Online). Tersedia di: https://internasional.kompas.com/re ad/2017/12/19/18460791/myanmar- tegaskan-pemulangan-pengungsi- rohingya-mulai-januari-2018 (Diakses: 18 Februari 2018).
Pratama, F. (2017) Bertemu Panglima Myanmar, Menlu Minta Militer Hentikan Kekerasan (Online). Tersedia di: https://m.detik.com/news/berita/d- 3628207/bertemu-panglima- myanmar-menlu-minta-militer- hentikan-kekerasan (Diakses: 17 Februari 2018).
Reuters. (2017) Bangladesh Usir Pengungsi Rohingya (Online). Tersedia di: https://m.cnnindonesia.com/internas ional/20170830093406- 106238269/bangladesh-usir- pengungsi- rohingya (Diakses: 8 Februari 2018).
Suryanto. (2017) Myanmar, Bangladesh Sepakati Pemulangan Pengungsi Rohingya (Online). Tersedia di: https://m.antaranews.com/berita/66 0708/myanmar-bangladesh-sepakati- pemulangan-pengungsi-rohingya (Diakses: 18 Februari 2018).
Tempo. (2017) 4 Formula Indonesia Untuk Selamatkan Rohingya (Online). Tersedia di: https://nasional.tempo.co/amp/9060 54/4-formula-indonesia-untuk- selamatkan-rohingya (Diakses: 14 Maret 2018).
Teresia, A. (2017) JK Bahas Rohingya Bersama Pemimpin Negara OKI di Sela Sidang PBB (Online). Tersedia di: https://m.kumparan.com/@kumpara nnews/jk-bahas-rohingya-bersama- pemimpin-negara-oki-di-sela-sidang- pbb (Diakses: 14 Februari 2018).