## KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI: ANALISIS EKOLOGI POLITIK
Natural Resource Conservation in Gunung Merapi National Park: A Political Ecology Analysis
Elisabet Repelita Kuswijayanti 1 , Arya Hadi Dharmawan 2 , Hariadi Kartodihardjo 3
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2 Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi dan Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
3 Departemen Manajemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
Gunung Merapi is one of the mountain ecosystem in the center of Java island. The ecosystem is located under  the  administration  of  Yogyakarta  Special  Province  and  Center  of  Java  Province.  Since  May  4 th , 2004, the ecosystem has been appointed as Gunung Merapi National Park under the decree of Minister of Forestry  Number  134/2004.  Polemic  over  the  appointment  has  been  emerged  before  the  decree  issued and  still  continuing  after.  This  research  has  been  conducted  in  1)  Ngargomulyo  village,  Dukun, Magelang,  Center  of  Java  Province,  2)  Jurangjero  sand  mining  area  in  Ngargosoka,  Srumbung, Magelang,  Center  of  Java  Province  and  3)  Kaliurang  tourism  destination  area  in  Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Special Province on Juli 2005 and Juni-Juli 2006. This research aimed to 1) mapping natural resources right and access mechanism and 2) analyse conflict between Environmental Non-Government  Organisations  (ENGOs)  and  Government.  Using  political  ecology  analysis,  the research  shows  that  the  appointment  of  Gunung  Merapi  National  Park  only  benefiting  them  living  in tourism destination and sand mining area, but giving uncertainty for them living in village as a farmer. The  research  also  identified  that  the  conflict  between  government  and  ENGOs  is  the  conflict  of conservation  discourses.  The  strategy  for  the  future  development  of  Gunung  Merapi  National  Park  is suggested  as  follows:  1)  government  should  understand  the  natural  resource  access  mechanism  which has been worked in the Merapi ecosystem and 2) government should work together with the grassroots organisation  to  implement  policy  in  the  field  level  and  with  the  ENGOs  to  develop  natural  resources conservation discourses.
Key words: national park, access, conflict, political ecology, conservation discourses

## Pendahuluan
Kawasan  hutan  Gunung  Merapi  merupakan  salah satu  ekosistem  pegunungan  di  Pulau  Jawa  bagian tengah. Secara administratif kawasan ini terletak di dua propinsi  yaitu  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Pengelolaan  kawasan  Merapi  terbagi menjadi  beberapa  fungsi  konservasi  sebagai  Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Untuk mengembangkan  pengelolaan  kawasan  konservasi  ini, pemerintah  menggagas  perubahan  status  kawasan menjadi  taman  nasional  pada  tahun  2001.  Gagasan perubahan  ini  menimbulkan  polemik.  Di  tengah suasana  pro-kontra,  pemerintah  mengeluarkan  SK Menhut  No.  134/2004  tentang  Perubahan  Fungsi Kawasan  Hutan  Lindung,  Cagar  Alam  dan  Taman Wisata  Alam  pada  Kelompok  Hutan  Gunung  Merapi seluas ± 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman,  Propinsi  DIY  menjadi  Taman  Nasional Gunung  Merapi  (TNGM).  Sebanyak  26  Organisasi non-pemerintah  di  bidang  Lingkungan  (Ornop-L)  dan Organisasi akar rumput di kawasan Merapi
menyuarakan  ketidaksetujuannya  terhadap  TNGM melalui  Aliansi  Masyarakat  Peduli  Merapi  (AMPM) dan  mendesak  agar  pemerintah  mencabut  kembali  SK penetapan  tersebut  dengan  alasan  mengabaikan partisipasi  masyarakat.  Upaya  hukum  yang  ditempuh Walhi  gagal.  Sidang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN)  di  Jakarta  tanggal  24  Januari  2005 dimenangkan  oleh  pemerintah.  Proses  persiapan menjadi TNGM selanjutnya terus dilakukan pemerintah. Sementara itu, Ornop-L yang masih kontra TNGM  terus  melakukan  upaya  penguatan  jaringan. Suasana  pro-kontra  yang  tak  berkesudahan  ini  akan mempengaruhi  upaya  konservasi  di  kawasan  Merapi. Penetapan kawasan konservasi Merapi menjadi TNGM berarti mengubah perolehan  mekanisme akses dan hak terhadap  sumberdaya  alam  di  sana.  Perubahan  inilah yang  memicu  konflik  pro-kontra  TNGM.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Memetakan  mekanisme  akses  dan  hak  atas sumberdaya  alam  sebelum  dan  sesudah  penetapan TNGM.
2. Menganalisis  konflik  kepentingan  dan  relasi kekuasaan para aktor dalam konservasi sumberdaya alam di TNGM.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  tiga  kawasan  studi  yang merupakan  kawasan  penyangga  TNGM,  yaitu  (1) kawasan pemukiman penduduk di Desa Ngargomulyo, (2)  kawasan  penambangan  pasir  S.  Putih,  Dusun Jurangjero,  Desa  Ngargosoka,  dan  (3)  kawasan  wisata Kaliurang  di  desa  Hargobinangun  (Gambar  1). Pemilihan  ketiga  kawasan  tersebut  dengan  alasan ketiganya  mewakili  karakteristik  utama  interaksi manusia dengan alam di lereng Merapi, yaitu pertanian, peternakan,  pertambangan,  dan  pariwisata.  Waktu penelitian adalah pada Juli 2005 dan Juni-Juli 2006.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif-kualitatif.  Penekanan  pada  penggambaran, pemahaman, dan menjelaskan fenomena yang kompleks  pada  hubungan,  pola-pola  dan  konfigurasi antar  faktor  dengan  menggunakan  analisis  ekologi politik . Menurut  Bryant  dan  Bailey  (2000),  ekologi politik  digunakan  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap sumber-sumber politik, situasi, dan perubahan lingkungan  yang  beragam.  Dalam  terminologi  ini, penyelidikan  secara  langsung  dibalik  dan  ditempatkan pada  konsekuensi  yang  terjadi  pada  lingkungan  fisik sebagai  hasil  dari  keputusan  politik.  Ekologi  politik juga  digunakan  untuk  memahami  bagaimana  interaksi manusia  dan  lingkungan  terkait  dengan  degradasi lingkungan,  politik  ditempatkan  sebagai  subyek  utama penelitian ekologi politik, dengan menganalisa hubungan-hubungan  kekuasaan  yang  tidak  seimbang dalam  penetapan  kebijakan  terhadap  suatu  lingkungan yang telah terpolitisir.
Secara keseluruhan validasi penelitian ini menggunakan  metode  triangulasi,  yaitu  penelusuran data/informasi  dari  tiga  sisi  antara  lain: pertama ,  dari hasil  perolehan  data  primer  hasil  observasi  lapangan atau dari obyek penelitian secara langsung; kedua , dari data sekunder  yang diperoleh dari studi literatur  untuk memperkaya dimensi data; dan ketiga dari analisis data yang  dilakukan  secara  subyektif  oleh  peneliti berdasarkan  metode  analisis  data  yang  telah  dipilih. Dengan  memadukan  sedikitnya  tiga  metode  misalnya pengamatan,  wawancara,  dan  analisis  dokumen,  maka satu  dan  lain  metode  akan  saling  menutup  kelemahan sehingga  tangkapan  atas  realitas  sosial  menjadi  lebih valid  (Sitorus  1998).  Data  kualitatif  dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam,  observasi  serta  catatan harian.  Metode  pencarian  responden  menggunakan metode snowball , yaitu perolehan responden berikutnya  berdasarkan  informasi  dari  responden sebelumnya.  Analisis  data  menggunakan  perspektif teori konflik 1 dari Fisher et al. (2000) dan teori akses 2 dari Ribot dan Peluso (2003).
1 Konflik menurut Fisher dkk (2000) adalah hubungan antar dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran- sasaran yang tidak sejalan.

## Hasil dan Pembahasan
Karakteristik wilayah penelitian. Hasil pengamatan  terhadap  karakteristik  ekologi  politik  di tiga  kawasan  studi  sebagaimana  tersaji  dalam  Tabel  1 memperlihatkan  bagaimana  alam  di  lereng  Merapi dikonstruksi.  Pada  kawasan  pemukiman  penduduk Ngargomulyo  terlihat  bahwa  pengelolaan  alam dikerjakan  oleh  penduduk  sendiri.  Secara  turun temurun,  penduduk  membentuk  alam  melalui  kegiatan budidaya pertanian. Pada kawasan S. Putih, Jurangjero, Ngargosoka,  terlihat  adanya  campurtangan  para pengusaha  tambang  pasir  untuk  mengeksploitasi  alam. Mereka  adalah  para  pemilik  modal  (kapital)  yang menggunakan  peralatan  untuk  menambang  pasir. Campurtangan para pemilik  kapital dalam pengelolaan alam  ini  juga  terlihat  pada  kawasan  wisata  Kaliurang, Hargobinangun.  Di  kawasan  ini  para  pemilik  modal membangun  berbagai  fasilitas  untuk  menunjang kawasan  wisata  seperti  penginapan,  rumah  makan, kolam  renang,  lapangan  golf,  taman  bermain,  dan sebagainya. Pengamatan terhadap karakteristik wilayah ini  menghasilkan  dua  tatanan  pengaturan  alam  yaitu rezim  organik  alam  untuk  Ngargomulyo,  rezim kapitalis alam untuk Ngargosoka, dan Hargobinangun 3 .
2 Akses menurut Peluso dan Ribot (2003) adalah kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu –termasuk di antaranya dari obyek material, orang lain, lembaga dan simbol.
3 Berdasar penelitiannya di hutan Pacifik Colombia, Arturo Escobar (1999) mengidentifikasi adanya 3 rezim alam berdasarkan pada cara bagaimana alam itu dikonstruksi oleh manusia. Ketiga rezim itu adalah 1) rezim organik alam dimana manusia mengkonstruksi alam melalui tradisi budaya yang telah dibangun secara turun temurun, 2) rezim kapitalis alam dimana konstruksi alam dilakukan oleh para pemilik modal (kapitalis), dan 3) rezim tekno alam dimana peran bioteknologi mampu mengubah alam menjadi bentukan artificial.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian. Sumber: BKSDA DIY (2005)
Tabel 1. Karakteristik Wilayah Penelitian
Faktor pembeda Pemukiman Penduduk Ngargomulyo Penambangan Pasir S. Putih, Jurangjero, Ngargosoka Kawasan Wisata Kaliurang, Hargobinangun Administratif Kec. Dukun, Magelang, Jateng Kec. Srumbung, Magelang, Jateng Kec. Pakem, Sleman, DIY Geografis 872 m dpl 1070 m dpl 900 m dpl Matapencaharian yg dominan Petani-peternak Buruh coker / Penylenggrong Penjual jasa wisata SDA yg diakses dr hutan lindung Rumput, rencek , air, lahan Pasir batu Jasa lingkungan Organisasi non- pemerintah yg dominan GMCA Pasag Merapi Kappala Indonesia Goro Yawama Pasag Merapi Kappala Indonesia Organisasi pemerintah yg dominan Perhutani Perhutani Pemda Magelang Dishutbun DIY BKSDA DIY Pemda Sleman Swasta - Penambang pasir yg memiliki surat izin PD Anindya Keterangan:
rencek = ranting kering untuk kayu bakar buruh coker/penylenggrong =  penambang  pasir  manual,  sebagai  buruh  tugasnya  menaikkan  pasir  ke  truk  jika  bekerja secara mandiri mereka mengumpulkan pasir untuk dijual ke siapa saja yang datang.
Analisis  akses  dan  hak  terhadap  sumberdaya  alam di tiga kawasan studi Dilakukan untuk mengidentifikasi  bagaimana  para  aktor  mengakses sumberdaya  alam  sebelum  penetapan  TNGM  dan setelah penetapan TNGM. Hasil analisis akses dan hak di tiga kawasan studi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kawasan pemukiman penduduk Ngargomulyo
Aktor di kawasan ini adalah penduduk Ngargomulyo  dan  Perhutani  sebagai  pengelola hutan  lindung.  Selama  bertahun-tahun  penduduk yang  mayoritas  pencahariannya  adalah  petani  dan peternak  mampu  mengakses  hutan  lindung  tanpa kesulitan. Ngarit atau mencari rumput adalah ritual keseharian penduduk peternak sapi di Ngargomulyo.Mencari rencek atau  ranting  kering
untuk kayu bakar adalah bagian lain dari keseharian kegiatan  penduduk.  Di  kawasan  ini  banyak dijumpai petani yang melakukan budidaya di hutan lindung.  Tidak  jelas  siapa  yang  memulai  namun kegiatan  ini  dengan  cepat  menular  karena  lahan  di hutan  lebih  subur.  Kegiatan  ini  diawali  karena melihat lahan bekas kebakaran  yang telantar. Rata- rata  penduduk  mampu bubak (membuka  lahan) hingga  seluas  5 kesok (1  kesok  =  800  m 2 ).  Untuk sekali  masa  tanam  dibutuhkan  modal  minimal Rp10.000.000,00.  Mekanisme bubak di  hutan lindung  dimulai  dengan  meminta  izin  secara  lesan kepada  mandor Perhutani. Persyaratan dari  mandor cukup dengan bertanam akasia di sepanjang pinggir lahan.  Hasil  panen  pun  tidak  selalu  harus  dibagi dengan  mandor.  Bagi  Perhutani,  kegiatan  ini  lebih baik  dibandingkan  dengan  kegiatan  penambangan yang  memiliki  dampak  lebih  besar.  Kegiatan budidaya  ini  juga  dianggap  mampu  menggantikan rehabilitasi  lahan  di  bekas  kebakaran  selagi Perhutani  belum  ada  dana.  Perubahan  fungsi kawasan  menjadi  TNGM  meresahkan  petani  hutan lindung.  Untuk  menambah  penghasilan,  mereka menganyam kepang (anyaman  bambu  untuk menjemur  padi)  yang  bisa  diselesaikan  dalam waktu  2  minggu.  Harga  satu  kepang  sekitar  Rp 20.000,00  –  Rp  25.000,00.  Bahan  baku  bambu  ini juga diperoleh dari hutan lindung.
2. Kawasan  pertambangan  pasir  Sungai  Putih, Dusun Jurangjero, Desa Ngargosoka Aktor  utama  di  kawasan  ini  adalah  Goro (Paguyuban Gotong Royong). Goro adalah organisasi para buruh coker / penylenggrong (penambang pasir manual) yang bertugas menaikkan  pasir  ke  truk  atau  pencari  pasir  untuk dijual kepada siapa saja yang berminat. Anggotanya berjumlah  3500  orang  tersebar  di  Kecamatan Srumbung  dan  Salam.  Setiap  truk  pasir  yang melintas  harus  berhenti  di  salah  satu  gardu  Goro. Masing-masing gardu menyediakan beberapa buruh penylenggrong  yang  kemudian  menjadi  langganan. Harga  buruh  disepakati  di  gardu  ini.  Goro mengandalkan pada kekuatan fisik untuk mendapatkan  harga  yang  dirasa  sesuai.  Biasanya sekitar  Rp15.000,00  per  orang.  Satu  truk  biasanya membutuhkan  tenaga  4-5  orang  tergantung  besar kecilnya truk. Untuk layanan penyediaan tenaga ini, pengemudi  truk  membayar  Rp  2.000,00  kepada Goro.  Pemasukan  perhari  Goro  dari  penarikan ongkos  langganan  buruh  bisa  ratusan  ribu  rupiah. Untuk  memelihara  hubungan  anggota,  setiap  tahun sekali Goro memberikan fasilitas asuransi kecelakaan  kerja  di  lokasi  tambang,  membantu
kelahiran,  dan  memberikan  paket  lebaran.  Setiap bulannya,  Goro  memberikan  subsidi  beras  masing- masing  sebanyak  5  kg  untuk  562  keluarga  anggota Goro  yang  dikategorikan  tidak  mampu.  Perubahan status kawasan hutan lindung menjadi TNGM tidak terlalu meresahkan karena S. Putih termasuk dalam bagian zonasi pemanfaatan tambang.
3. Dampak ekonomi penambangan pasir
Penambangan pasir batu sebenarnya hanya memberikan kontribusi 2% bagi pendapatan Pemda Magelang.  Meski  nilainya  kecil,  sektor  ini signifikan.  Potensi  pasir  dan  batu  produk  Gunung Merapi  merupakan  bahan  galian  andalan  dari Kabupaten Magelang yang telah terbukti bernilai di pasaran,  baik  di  dalam  Kabupaten  Magelang maupun  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY  (Dinas Pertamben,  Magelang  2006).  Sektor  pertambangan pasir memberikan pendapatan bagi Pemda Magelang antara lain: pertama , penarikan Retribusi Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sebesar Rp 150.000,00  untuk  tiap  penambang  baik  perorangan maupun  Badan  Usaha.  Besarnya  retribusi  yang dibayar  tergantung  pada  jenis  SIPD  yang  dimohon yang  terdiri  dari  unsur  luasan  lahan  tambang,  jenis peralatan  yang  digunakan,  dan  waktu  menambang yang dipilih. SIPD berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan bisa diperpanjang dua kali, tiap satu kali perpanjangan  berlaku  satu  tahun.  Penarikan  biaya Reklamasi  ditetapkan  sebesar  Rp  1.500.000,00  per ha  (Perda  No.23/2001).  Penarikan  retribusi  dan biaya reklamasi ini dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Kedua , pendapatan yang diperoleh  melalui  penarikan  Pajak  yang  dikelola oleh BPKKD. Pendapatan rata-rata
Pemda
Magelang dari retribusi penarikan pajak pertambangan per tahun adalah Rp
2.765.094.142,00 . Sebuah  studi  yang  dilakukan Dinas  Pertambangan  dan  Energi  (Pentamben) Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Pusat  Penelitian Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (P4N)  UGM (2000) menunjukkan kerugian yang harus ditanggung  Pemda  Kabupaten  Magelang  dari kegiatan  penambangan  pasir  sebagaimana  tersaji dalam  Tabel  2.  Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa sebenarnya  Pemda  Magelang  mengalami  kerugian atas adanya kegiatan pertambangan.

## Kawasan  Wisata  Kaliurang,  Desa  Hargobinangun
Aktor yang bermain di kawasan wisata adalah BKSDA DIY,  Dishutbun  DIY,  Pemda  Kabupaten  Sleman,  dan PD  Anindya.  Peran  dan  pendapatan  mereka  disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 2. Kerugian atau Biaya Langsung yang Dibayar Pemerintah di Kawasan Pertambangan Merapi di Kabupaten Magelang.
Macam Beban Nilai (Rp) Kerusakan jembatan 66.750.000 Kerusakan jalan 30.330.000.000
Pemeliharaan sabo dam 2.400.000.000 Penyusutan sabo dam 10.000.000.000 Kerugian lingkungan lain 10% 4.755.194.444 Jumlah 47.551.944.444

## Tabel 3. Aktor dan Pendapatan di Kawasan Wisata Kaliurang di Tahun 2004
Aktor Tanggung jawab Rata-rata pendapatan BKSDA DIY Pengelolaan CA Plawangan Turgo - Dishutbun DIY Pengelolaan hutan lindung dan penarikan retribusi TWA Plawangan Turgo Rp 48.764.800,00 Pemda Kabupaten Sleman Pengelolaan gerbang pintu masuk melalui BPKKD dan sebagian fasilitas wisata melalui Diparbud Rp 677.571.700,00 PD Anindya Pengelolaan sebagian fasilitas wisata*, Pengelolaan parkir, Pengelolaan air minum Rp 1.096.669.500,00
Sumber: Dishutbun DIY, BPKKD Kab. Sleman, Diparbud Kab. Sleman, PD Anindya, diolah (2006) *Belum termasuk pendapatan dari persewaan kios, mainan anak, dan toilet karena ketidaklengkapan data
Pada  Tabel  3  tersebut  terlihat  bahwa  perolehan pendapatan  terbanyak  ada  pada  PD  Anindya  yaitu sebesar  Rp  1.096.669.500,00.  Sementara  pendapatan paling sedikit adalah Dishutbun, yaitu Rp 48.764.800,00. Ketimpangan pendapatan ini menimbulkan
kecemburuan
mengingat
peran Dishutbun  DIY  yang  besar  dalam  pengelolaan  hutan lindung.  TNGM  dianggap  mampu  mengakomodir kebutuhan  akan  dana  pengelolaan  kawasan  konservasi yang terbatas (Pemda DIY dan Jateng 2002).
Reaksi terhadap penetapan TNGM di tiga kawasan studi  memperlihatkan  adanya  penolakan  di  kawasan pemukiman  penduduk  Ngargomulyo  dan  penerimaan
pada  kawasan  tambang  pasir  Jurangjero,  Ngargosoka dan  kawasan  wisata  Kaliurang,  Hargobinangun.  Ini menunjukkan bahwa TNGM tidak diterima pada rezim organik  alam,  sementara  rezim  kapitalis  alam menerima TNGM.
Analisis  konflik  di  TNGM Reaksi  pro-kontra  atas terjadinya  perubahan  mekanisme  akses  dan  hak sumberdaya alam semenjak penetapan TNGM memicu konflik  terbuka  antara  Ornop-L  dan  Organisasi  akar rumput  melawan  Pemerintah.  Penahapan  konflik  pro kontra TNGM bisa terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Tahap-tahap Konflik Pro-Kontra TNGM
Konflik  bermula  dari  gagasan  untuk  mengubah status  kawasan  Merapi  menjadi  TNGM  pada  tahun 2001.  Semenjak  itu  polemik  bermunculan.  Tahun 2001-2003 pemerintah melakukan sosialisasi, Ornop-L dan  organisasi  akar  rumput  melakukan  aksi  demo menggalang  dukungan  massa.  Puncak  konflik  terjadi ketika Walhi mengajukan gugatan terhadap pemerintah mendesak  agar  SK  Menhut  134/2004  dicabut.  Upaya
Walhi  gagal,  putusan  pengadilan  memenangkan Pemerintah.  Selanjutnya Pemerintah meneruskan proses  penetapan  TNGM  hingga  mendirikan  kantor Balai TNGM. Adanya bencana letusan gunung Merapi dan  gempa  bumi  sejenak  meredakan  suasana  pro- kontra.  Namun  bukan  tidak  mungkin  konflik  akan meningkat kembali sewaktu-waktu.
2006 2001 2002 2003 2004 2005
E S K A L A S I K O
N F L I K Prakonflik Konfrontasi Krisis Akibat Pascakonflik
Analisis  terhadap  pemahaman  kejadian  antar  aktor (Tabel  4)  memperlihatkan  bahwa  pihak  pemerintah sebenarnya  tidak  terlalu  terganggu  dengan  reaksi kontra  terhadap  TNGM.  Langkah-langkah  yang
dilakukan pemerintah tidak satupun yang menunjukkan kehendak untuk menyurutkan niat penetapan TNGM.
Tabel 4. Urutan Kejadian Pro-Kontra TNGM Kejadian menurut pandangan pemerintah Tahun Kejadian menurut pandangan Ornop-L Pengelolaan kawasan Merapi mengalami masalah dana dan kelembagaan. Solusinya adalah merubah status kawasan menjadi TNGM. 2001 Mengakui perlunya konservasi kawasan Merapi tapi tidak setuju TNGM karena menganggap pemerintah tidak/belum mampu menangani permasalahan taman nasional. 1. Pemda Prop Jateng dan Pemda Prop. DIY membuat kajian pengembangan kawasan Merapi dan mengakui taman nasional sebagai fungsi konservasi yang tepat. 2. Melakukan sosialisasi TNGM 2002 1. Mempertanyakan keefektifan TNGM sebagai solusi atas permasalahan di kawasan konservasi Merapi. 2.Melakukan sosialisasi menentang gagasan
TNGM bersama DPRD di 4 kabupaten: Boyolali,
Klaten, Sleman, Magelang. Mulai melakukan langkah-langkah menuju TNGM. Membuat kajian kelayakan kawasan ekosistem gunung Merapi untuk TNGM bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. 2003 Studi potensi untuk mengkaji bentuk konservasi yang tepat untuk kawasan Merapi.
Merevisi SK Menhut 70/2001 menjadi SK 48/2004 tentang tidak perlunya persetujuan DPRD untuk perubahan fungsi kawasan lintas propinsi.
Mengeluarkan SK Menhut 134/2004 tentang perubahan fungsi kawasan konservasi Merapi menjadi TNGM seluas ± 6410 ha.
Mengakui SK 48 terlambat disampaikan. 2004 SK Menhut 134 mengabaikan partisipasi masyarakat. Walhi, DPRD Sleman, Fak Kehutanan UGM menolak penetapan TNGM. Mengadakan aksi demonstrasi bersama aliansi 26 Ornop-L di kawasan Merapi.
Walhi Mengajukan gugatan agar SK Menhut 134 dicabut
1. Memenangkan gugatan Walhi
2. Membuat MOU untuk pengelolaan TNGM antar 5 Pemda: Yogyakarta, Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten
3. Melakukan pemetaan zonasi dikerjakan oleh PAU UGM 4. Melakukan penetapan tapal batas TNGM dikerjakan oleh BAPLAN 2005 1. Kalah sidang PTUN 2. Mengajukan somasi 2x, tapi gagal Mendirikan kantor Balai TNGM di Sleman 2006 Membuat pemetaan partisipasi untuk mengkaji respon masyarakat terhadap TNGM Pemetaan konflik pro-kontra terhadap TNGM sekaligus  relasi  kekuasaan  antar  aktor  disajikan  pada Gambar 3.
Gambar 3. Pemetaan Konflik Pro Kontra TNGM Walhi Goro Pasag Merapi GMCA Kappala Ind. Yawama Pemerintah Swasta Akademisi
Peta  konflik  dan  relasi  kekuasaan  antar  aktor tersebut  bisa  dibaca  sebagai  berikut:  satu  garis penghubung menandakan antar aktor memiliki hubungan  dekat,  dua  garis  sejajar  memperlihatkan hubungan  aliansi  antar  keduanya,  sedangkan  garis belok-belok  memperlihatkan  adanya  konflik  antar kedua  aktor.  Dalam  konflik  ini  terlihat  bahwa pemerintah  memperoleh  dukungan  dari  akademisi sebagai  pemberi  justifikasi  ilmiah  terhadap  keluaran kebijakan. Peta konflik ini memperlihatkan juga bahwa meskipun  antara  Walhi  dan  Pemerintah  berkonflik, namun kerjasama antara anggota Walhi dan pemerintah bisa  terjalin.  Demikian  pula  halnya  dengan  organisasi akar  rumput  (Pasag  Merapi)  yang  merupakan  aliansi Ornop-L (Kappala Indonesia) mampu terjalin kerjasama dengan pemerintah.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Hasil  analisis  akses  memperlihatkan  terdapatnya ketidakadilan  akses  sumberdaya  alam  di  kawasan Merapi.  Penetapan  TNGM  menguntungkan  mereka yang  tinggal  di  kawasan  rezim  kapital  alam  dan merugikan mereka yang tinggal di kawasan rezim alam organik.
Konflik  pro-kontra  TNGM  bisa  dikategorikan sebagai  konflik  struktural  karena  dipicu  oleh  turunnya kebijakan  dari  pemerintah  untuk  mengubah  status kawasan konservasi di Merapi menjadi taman nasional. Konflik  yang  terjadi  antara  Ornop-L  dan  Pemerintah adalah  konflik  wacana  konservasi  dimana  para  aktor yang  memiliki  pengetahuan  tentang  konservasi bersaing  untuk  bisa  mempengaruhi  publik.  Akademisi turut berperan dalam mempengaruhi perilaku aktor lain dan interaksi mereka.
Pro  kontra  TNGM  juga  disebabkan  karena sosialisasi  yang  kurang  memuaskan  masyarakat  dan mis  komunikasi  antar  instansi  pemerintah  sendiri. Situasi dimana informasi terdistorsi adalah situasi yang rawan  konflik  terlebih  karena  diliputi  dengan kecurigaan  dan  ketidakpercayaan.  Dalam  kondisi seperti  ini  aktor  yang  kuat  adalah  mereka  yang memiliki  informasi  sekaligus  memiliki  kemampuan untuk mengelola informasi secara intelektual.

## Saran
Pengelolaan  TNGM  sebaiknya  memperhatikan mekanisme  akses  yang  dimiliki  oleh  masing-masing aktor  untuk  memahami  mengapa  terjadi  kegiatan  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  diterapkan. Di  desa  Ngargomulyo  manajemen  kolaborasi  TNGM sebaiknya memperhatikan penyebab perambahan hutan dan  mencarikan  solusinya,  bukannya  menyalahkan pelaku perambahan.
Pengelolaan  TNGM  hendaknya  memperhatikan keberadaan  organisasi  akar  rumput  yang  selama  ini terpinggirkan  untuk  membangun  rasa  saling  percaya masyarakat. Kerjasama dengan organisasi akar rumput yang memposisikan diri sebagai mitra kritis akan lebih
bisa  diwujudkan  daripada  dengan  Ornop-L  yang memposisikan diri sebagai oposisi.
Kerjasama  antar  pihak  yang  berbeda  wacana konservasi  sebaiknya  dilakukan  dalam  bentuk  dialog untuk terus mengembangkan wacana konservasi.

## Daftar Pustaka
[BKSDA]  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Yogyakarta dan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.  2003. Rencana  Pengelolaan  Calon Taman Nasional Gunung Merapi .
[BKSDA]  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Yogyakarta  dan  Pusat  Studi  Agroekologi  UGM. 2004. Rencana  Pengelolaan  Taman  Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024 .
Bryant  dan  Bailey.  2000. Third  World  Political Ecology . New York: Routledge
Dinas  Pertambangan  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Pusat Penelitian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Universitas  Gadjah  Mada.  2000. Penataan  dan Pengaturan  Usaha  Penambangan  di  Kawasan Gunung Merapi Tahun Anggaran 2000 .
Escobar,  A.  1999. After  Nature.  Steps  to  an Antiessentialist Political Ecology . Current Anthropology 40 (I). pp. 1-27.
Fisher  S,  Ludin  J,  Williams  S,  Abdi  DI,  Smith  R, Williams S. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan  Strategi  Untuk  Bertindak .  Jakarta:  The  British Council, Indonesia
Malik  I,  Boedhi  W,  Noer  F,  Antoinette  R.  2003. Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan  Konflik  atas  Sumber  Daya  Alam . Yones  K.P.,  Prasetyohadi,  Dadang  T.  [Editor]. Yayasan Kemala. Jakarta.
Pemerintah  Daerah  Propinsi  DIY  dan  Propinsi  Jawa Tengah.  2002. Rancangan  Pengembangan  Taman Nasional Gunung Merapi . Yogyakarta. Maret 2002.
Ribot  JC,  Peluso  N.  2003. A  Theory  of  Access .  Rural Sociology 68 (2). pp. 153-181.
Sitorus  MTF.  1998. Penelitian  Kualitatif  Suatu Perkenalan .  Kelompok  Dokumentasi  Ilmu-ilmu Sosial  untuk  Laboratorium  Sosiologi,  Antropologi dan  Kependudukan  Jurusan  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Ekonomi  Pertanian.  Fakultas  Pertanian  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Wittmer H, Birner R. 2005. Bettween Conservationism, Eco-populism  and  Developmentalism  –  Discourses in  Biodiversity  Policy  in  Thailand  and  Indonesia . CAPRI  Working  Paper  No.37.  Washington  DC: International Food Policy Research Institute.