Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 1, 2011, Hal. 56-71

## Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan
Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini 1

## Ulil Amri

## Abstract
This article attempts to show that globalization—to wide extent—is closely  connected  to  environmental  degradation  and  human security. Two cases from Asia Pacific countries such as China and Papua  New  Guinea  are  selected  and  elaborated  to  reveal  the connection. Besides, this article shows that half-hearted comitment of  the  government  of  both  countries  to  combat  environmental degradation continues to threaten human security.
Keywords: globalization, environmental degradation, human security, China, Papua New Guinea

## Pendahuluan
Globalisasi,yang  ditandai  oleh  pergerakan  ide,  manusia,  barang,  dan teknologi, mulai menjadi perbincangan global sejak dekade 1960-an (Scholte 2000:8) dan tetap menarik hingga hari ini. Salah satu agen utama globalisasi adalah  perusahaan  multinasional.  Perusahaan  multinasional  sudah  mulai agresif  melancarkan  kegiatan  ekonominya  yang  lintas  batas  wilayah  sejak dekade 1970-an. Perusahaan multinasional ini kemudian dikenal dengan dua ciri: ekspansif dan eksploitatif. Dua ciri ini sekaligus mengindikasikan abainya perusahan  tersebut  atas  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas  mereka. Sebagai  konsekuensi,  muncullah  beberapa  persoalan  lingkungan  seperti pencemaran  tanah,  air,  udara,  kerusakan  hutan,  dan  tanaman.  Lebih  jauh, persoalan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia. Adapun kawasan yang  menjadi  sasaran  ekspansi  dan  eksploitasi  ekonomi  sekaligus  menuai dampak langsung dari era globalisasi adalah negara-negara di kawasan Asia- Pasifik. Sebagai kawasan yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang, Asia-Pasifik menjadi target utama perusahan multinasional. Alasannya bukan semata karena tenaga kerja yang murah. Asia-Pasifik juga dianggap menjanjikan karena wilayahnya masih hijau, luas, dan kaya akan sumberdaya alam.
1 Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2010, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI.
Tulisan ini bertujuan memaparkan fakta bagaimana globalisasi—dalam beberapa hal—telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya  membahayakan  keamanan  manusia  di  kawasan  Asia  Pasifik. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, tulisan ini akan meninjau kaitan konseptual antara globalisasi, degradasi lingkungan, dan keamanan manusia. Kedua, tulisan ini akan menitikberatkan kajian pada globalisasi  ekonomi  khususnya  pada  sektor  pertambangan  di  dua  negara Asia-Pasifik antara lain China dan Papua Nugini. Ketiga, akan dipaparkan beberapa  kasus  kerusakan  lingkungan  berikut  ancaman  nyata  terhadap keamanan  manusia  di  negara-negara  tersebut  yang  kemudian  berdampak pada negara-negara sekitarnya. Selanjutnya, akan dilihat bagaimana kebijakan pemerintah kedua negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Terakhir, tulisan akan ditutup dengan kesimpulan. Tulisan ini tidak hendak melakukan generalisasi bahwa globalisasi selalu membawa dampak negatif kepada umat manusia.

## Tinjauan Literatur
Kata globalisasi ( globalization ) sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1951. Sejak saat itu pula kata ini didefinisikan sebagai:
the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets (Kamus Merriam Webster, 2011)
Kata  globalisasi  memang  seringkali  diidentikkan  dengan  aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak- banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Dari sekian banyak literatur yang mengupas globalisasi, Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) misalnya, merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi yang kemudian mengubah tatanan politik dunia. Hal ini diperkuat oleh Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif  ekonomi  para  agen  kapitalis  global.  Agen  kapitalis  global  ini, lanjut Marshall, dimotori oleh perusahaan multinasional yang hadir setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Dengan dibantu oleh pesatnya perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  yang  berhasil  mengubah  tenaga  kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi perusahaan multinasional tersebut  menjadi  semakin  melaju.  Perlahan  tapi  pasti  kekuasaan  negara diintervensi atau bahkan dilemahkan oleh laju perusahaan multinasional ini.
Keberhasilan  mengintervensi  dan  melemahkan  kekuasaan  negara sebenarnya  bukan  semata  hasil  upaya  perusahaan  multinasional.  Menurut Robinson  (1996),  terdapat  pula  agen-agen  supranegara,  forum-forum politik  tingkat  tinggi  dunia,  serta  elit-elit  transnasional  yang  gencar
mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran negara. Mereka kemudian menciptakan  ketergantungan  negara-negara  berkembang  terhadap  negara- negara maju melalui skema utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi  di  negara-negara  berkembang.  Hasilnya  memang  nyata.  Karena ketidakmampuan  mengelola  keuangan,  negara-negara  berkembang  ini mengalami kegagalan percepatan ekonomi sehingga tidak mampu membayar hutang.  Akibatnya,  mereka  pun  dipaksa  untuk  menerima  skenario  yang bernama  Program  Perbaikan  Struktural  ( Structural  Adjustment  Program ) yang  intinya  mengharuskan  mereka  melakukan  liberalisasi  ekonomi, menderegulasi sektor keuangan, dan melakukan privatisasi atas sumberdaya alam, industri, perbankan, dan sektor publik lainnya (Casanova, 1996).
Dengan  momentum  tersebut,  perusahaan  multinasional  menemukan peluangnya  untuk  semakin  bebas  beraksi.  Perlahan-lahan  mereka menggerogoti  sumberdaya  alam  negara-negara  berkembang  hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah di negara-negara tersebut. Menurut Gray (2002), aktivitas ekonomi global saat ini telah jauh dari yang dicita-citakan. Bukannya memperjuangkan pemerataan kemakmuran sembari menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan multinasional justru melakukan sebaliknya:  memperlebar  kesenjangan  ekonomi  dan  membawa  dampak negatif pada kelestarian lingkungan. Betapa tidak, negara-negara maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara berkembang sehingga memperpuruk kondisi lingkungan negara-negara tersebut.
Demikian  halnya  Broswimmer  (2002)  yang  juga  melihat  adanya keterkaitan  antara  aktivitas  ekonomi  global  dengan  rusaknya  lingkungan. Bencana  ekologis  yang  terjadi  saat  ini  merupakan  konsekuensi  dari dominannya  paradigma  pasar  bebas,  yang  dianggap  rakus,  ekspansif,  dan eksploitatif  terhadap  alam.  Hal  tersebut  semakin  diperparah  oleh  pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, di samping kian bertambahnya jumlah penduduk dunia. Tidak heran mengapa kemudian Broswimmer menyebut abad  ini  sebagai  periode  kemusnahan  ekologis  karena  banyaknya  indikasi yang muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran  lingkungan,  hingga  yang  paling  kompleks,  seperti  perubahan iklim.  Berbagai  persoalan  lingkungan  ini  diyakini  mengancam  keamanan manusia ( human security ).
Menurut MacLean (1999) keamanan manusia adalah konsep mengenai perlindungan  terhadap  individu  atas  ancaman  politik  dan  perlindungan untuk  memperoleh  kesempatan  hidup  sejahtera.  Ancaman  politik  yang dimaksud dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin pada aksesibilitas individu terhadap lingkungannya. Pendek kata, MacLean mendefinisikan keamanan manusia ini sebagai keamanan atas diri pribadi, komunitas, dan lingkungan. Senada dengan itu, King dan Murray (2002) mendefinisikan keamanan manusia sebagai
keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para ilmuwan  ini  kemudian  mengubah  pengertian  mengenai  konsep  keamanan itu sendiri yang sebelumnya hanya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bernuansa politik, sebagaimana banyak ditemui dalam kajian hubungan internasional, menuju manusia atau individu dimana kerusakan lingkungan juga dianggap sebagai ancaman. Meskipun begitu, Anwar (2003) mengatakan  bahwa  konsep  keamanan  manusia  tidak  sepenuhnya  beralih dari negara ke individu sebab satu sama lain saling menguatkan.
Beberapa  persoalan  keamanan  manusia  yang  diakibatkan  oleh degradasi  lingkungan  sangat  berpotensi  mengakibatkan  kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk (2002:7) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani. Hal ini diprediksi akan terus berlangsung hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline (2003:1917) juga menunjukkan betapa degradasi  lingkungan  yang  terjadi  belakangan  ini  berdampak  nyata  pada kelangkaan sumberdaya pangan ( food scarcity ) khususnya di negara-negara berkembang.
Kelangkaan  sumberdaya  sebagai  akibat  dari  rusaknya  lingkungan juga berpotensi pada konflik. Menurut Barnett dan Agder (2007), kerusakan lingkungan  berpotensi  mnegakibatkan  kemiskinan  yang  pada  gilirannya akan menyulut konflik. Pun demikian dengan Reuveny (2007) yang melihat adanya  kesalingterkaitan  antara  degradasi  lingkungan  dengan  migrasi (relokasi)  yang  juga  menyulut  konflik.  Selain  itu,  kerusakan  lingkungan dipercaya akan membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dikatakan McMichael  (2000:xiii).  Baginya,  hal  serius  yang  dialami  manusia  akibat kerusakan  lingkungan  global  adalah  terancamnya  kehidupan  manusia  itu sendiri  oleh  perubahan  iklim  secara  ekstrim,  penipisan  lapisan  ozon,  dan berkurangnya keanekaragaman hayati dari muka bumi. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan berbagai macam penyakit kronik.

## Globalisasi Pertambangan: Kasus China dan Papua Nugini
Pada bagian ini tulisan akan difokuskan pada globalisasi sektor pertambangan di  dua  negara  Asia-Pasifik  yakni  China  dan  Papua  Nugini.  Diyakini sektor-sektor  tersebut  membawa  dampak  negatif  pada  lingkungan  hingga mengancam keamanan manusia di wilayahnya masing-masing.
Sejak Deng Xiao Ping menjadi orang nomor satu di China, negara ini langsung  menerapkan  kebijakan  buka  pintu  bagi  investor  asing  ( open  door policy )  dan  mengakhiri  era  ketertutupan  ekonomi  China  selama  300  tahun (Tantri, 2006: 50). Sejak saat itu pula, China mengalami transformasi ekonomi yang  begitu  cepat.  Dimulai  dari  kebijakan  pemerintah  yang  membuka kesempatan  pada  perusahaan  multinasional  untuk  melakukan  aktivitas ekonomi  di  negara  tersebut,  China  kemudian  membukukan  diri  sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ketiga di dunia (Liu dan Diamond 2005:1180). Tidak hanya itu, menurut Walley dan Xin (2007), China bahkan  tercatat  sebagai  negara  dengan  peringkat  tertinggi  yang  memiliki Investasi Langsung Luar Negeri ( Foreign Direct Investment ) dan menyisihkan Amerika Serikat di peringkat kedua. Hal ini menggambarkan betapa China sangat  membuka  diri  terhadap  globalisasi  dengan  cara  memberi  peluang kepada agen-agen ekonomi global untuk menancapkan modalnya di negara tersebut.
Salah satu sektor yang paling diminati oleh perusahaan multinasional adalah  pertambangan.  Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh  Nolan  dan Zhang  (2002),  beberapa  perusahaan  pertambangan  multinasional  yang berinvestasi di China adalah Rio Tinto, BHP Billiton, dan Anglo-American. Belakangan  muncul  nama  Eldorado  Gold  Mining,  Jingshan  dan  Sino  Gold Mining.  Eldorado  dan  Jingshan  adalah  korporasi  milik  Kanada.  Eldorado beroperasi  di  Tanjiangshan  dan  Jinfeng,  sedangkan  Jingshan  beroperasi di  Provinsi  Inner  Mongolia  dan  Ganshu  sejak  tahun  2007.  Korporasi  ini memiliki  dua  konsentrasi  bisnis,  yakni  emas  dan  berlian.  Sementara  itu, Sino,  perusahaan  asal  Australia,  memusatkan  operasinya  di  Propinsi Jiling,  Heliongjian,  Guizou,  dan  Shaanxi  berkonsentrasi  mengeksplorasi emas. Selain itu, korporasi domestik milik pemerintah juga mulai semakin menjamur dengan mekanisme ekplorasi yang tidak berbeda dari perusahaan multinasional.
Di Papua Nugini, perusahaan multinasional baru hadir pada awal abad ke-20. Akan tetapi, ekplorasi terhadap sumber daya alam di negara tersebut sudah berlangsung sejak akhir abad ke-19 oleh para petambang dari Eropa (Banks, 1993: 315), meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Rio Tinto
5

## Globalisasi Pertambangan: Kasus China dan Papua Nugini
Pada bagian ini tulisan akan difokuskan pada globalisasi sektor pertambangan di dua negara Asia-Pasifik  yakni  China  dan  Papua  Nugini.  Diyakini  sektor-sektor  tersebut  membawa dampak  negatif  pada  lingkungan  hingga  mengancam  keamanan  manusia  di  wilayahnya masing-masing.
Tabel.1 Negara Asal dan Negara Tujuan Investasi Perusahaan multinasional
Pertambangan di dua Negara: China dan Papua Nugini Korporasi Negara Asal Negara Tujuan BHP Billiton Australia China, Papua Nugini Eldorado Kanada China Newmont Jepang Papua Nugini Rio Tinto Australia China, Papua Nugini Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber
Sejak Deng Xiao Ping menjadi orang nomor satu di China, negara ini langsung menerapkan kebijakan buka pintu bagi investor asing ( open door policy ) dan mengakhiri era ketertutupan ekonomi China selama 300 tahun (Tantri, 2006: 50). Sejak saat itu pula, China mengalami transformasi ekonomi yang begitu cepat. Dimulai dari kebijakan pemerintah yang membuka kesempatan  pada  perusahaan  multinasional  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi  di  negara tersebut, China kemudian membukukan diri sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB)  terbesar  ketiga  di  dunia  (Liu  dan  Diamond  2005:1180).  Tidak  hanya  itu,  menurut Walley  dan  Xin  (2007),  China  bahkan  tercatat  sebagai  negara  dengan  peringkat  tertinggi yang memiliki Investasi Langsung Luar Negeri ( Foreign Direct Investment ) dan menyisihkan Amerika Serikat di peringkat kedua. Hal ini menggambarkan betapa China sangat membuka diri  terhadap  globalisasi  dengan  cara  memberi  peluang  kepada  agen-agen  ekonomi  global untuk menancapkan modalnya di negara tersebut.
Salah  satu  sektor  yang  paling  diminati  oleh  perusahaan  multinasional  adalah pertambangan.  Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh  Nolan  dan  Zhang  (2002),  beberapa perusahaan pertambangan multinasional yang berinvestasi di China adalah Rio Tinto, BHP
Billiton,  dan  Anglo-American.  Belakangan  muncul  nama  Eldorado  Gold  Mining,  Jingshan dan  Sino  Gold  Mining.  Eldorado  dan  Jingshan  adalah  korporasi  milik  Kanada.  Eldorado beroperasi  di  Tanjiangshan  dan  Jinfeng,  sedangkan  Jingshan  beroperasi  di  Provinsi  Inner
merupakan perusahaan yang pertama kali melakukan aktivitas pertambangan di negara in i khususnya di Pulau Bouganville dan selanjutnya di Pulau Lihir. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa perusahaan multinasional lain seperti BHP Billiton dan Newmont juga memasuki Papua Nugini dan memusatkan ekplorasinya  di  Ok  Tedi,  Woodlark,  dan  Tolukuma.  Kehadiran  beberapa perusahaan multinasional ini memperlihatkan betapa dekatnya pemerintah negara ini dengan mereka. Menyadari kedekatan itu, pemerintah menyiapkan perangkat  kebijakan  guna  melanggengkan  masuknya  korporasi-korporasi tersebut melalui Strategi Pembangunan Nasional ( The National Development Strategy ).
Strategi  ini  berisi  petunjuk-petunjuk  mengenai  cara  menghadirkan perusahaan multinasional di atas panggung ekonomi Papua Nugini karena diyakini  keberadaannya  akan  menghasilkan  keuntungan  yang  sangat besar bagi negara tersebut. Terbukti setelah itu, makin banyak perusahaan multinasional  yang  berinvestasi  di  Papua  Nugini.  Walhasil,  sejak  tahun 1986, dua pertiga dari ekonomi negara ini ditopang oleh investasi luar negeri (Daniel dan Sims dalam Banks, 1993: 318-319) dimana pertambangan menjadi sektor yang paling diandalkan. Tidak salah jika kemudian dikatakan bahwa ekonomi Papua Nugini sangat tergantung dengan keberadaan perusahaan- perusahaan pertambangan multinasio nal ini.

## Degradasi lingkungan
Keajaiban terjadi di China berkat sentuhan kepemimpinan Deng Xiao Ping. Sejak  30  tahun  terakhir,  pertumbuhan  ekonomi  negara  ini  hampir  selalu di  atas  8  persen.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  dahsyatnya  laju  industri  dan perdagangan di China setelah berintegrasi dengan ekonomi dunia. Meskipun demikian, tampaknya negara ini harus membayar mahal prestasi ekonominya ini  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  lingkungan.  Berdasarkan studi  yang  dilakukan  oleh  Duan  Yonghou  dkk  (1998  dalam  Wang,  2004), dinyatakan bahwa biaya kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri di China mencapai 283 triliun yuan per tahun. Menurut Wang (2004), salah satu penyumbang terbesar kerusakan tersebut adalah dari sektor pertambangan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah, air, udara, dan hutan.
Berdasarkan studi yang dilakukan Liu dkk (2002) di provinsi Shaanxi, aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah di beberapa daerah yakni Yulin, Shenmu, Fugu, Hengshan, Jingbian, dan Dingbian. Akibatnya, tanah di  daerah  tersebut  mengalami  penggurunan  yang  kemudian  berdampak pada  menjadi  semakin  terbatasnya  fungsi  lahan.  Selain  itu,  penggurunan juga berakibat pada semakin rapuhnya kondisi ekosistem di daerah tersebut. Tidak hanya di Shaanxi, kondisi semacam ini juga terjadi di propinsi China lainnya. Sebetulnya, pertambangan tidak hanya mengakibatkan penggurunan ( dessertification ), melainkan juga deforestasi. Deforestasi ini kemudian memacu peningkatan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di bagian barat negara ini (Wang, 2004:166). Meskipun banyak yang memperdebatkan hubungan  antara  deforestasi  dan  banjir,  Wang  tetap  meyakini  bahwa  ada hubungan kausalitas yang kuat antara keduanya.
Aktivitas  korporasi  pertambangan  juga  mencemari  air.  Terbukti,  di China, limbah industri korporasi pertambangan telah meracuni air yang ada di sana, termasuk yang ada di sungai. Menurut Li (2006), pada tahun 2002 saja,  limbah  pertambangan  yang  ada  di  China  sudah  mencapai  265,4  juta ton. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah jika industri pertambangan, berikut industri-industri lainnya tetap menggenjot aktivitasnya. Belakangan, dikarenakan  besarnya  permintaan  energi  dari  sektor  industri  ini,  China tengah membangun mega proyek pembangkit listrik tenaga air di Lancang Jiang. Hal ini kemudian menuai protes dari negara-negara tetangga karena dianggap  akan  merusak  lingkungan  di  negara-negara  mereka,  khususnya negara-negara  yang  berada  di  sekitar  daerah  aliran  sungai  Mekong  (Goh, 2009).
Lebih  jauh,  udara  dan  hutan  di  China  juga  ikut  terancam  oleh keberadaan aktivitas pertambangan. Selain memegang rekor PDB tertinggi di dunia, China juga memegang rekor sebagai negara penghasil utama gas
7
Keajaiban terjadi di China berkat sentuhan kepemimpinan Deng Xiao Ping. Sejak 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negara ini hampir selalu di atas 8 persen. Hal ini dikarenakan oleh dahsyatnya laju industri dan perdagangan di China setelah berintegrasi dengan ekonomi dunia.  Meskipun  demikian,  tampaknya  negara  ini  harus  membayar  mahal  prestasi ekonominya  ini  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  lingkungan.  Berdasarkan  studi yang dilakukan oleh Duan Yonghou dkk (1998 dalam Wang, 2004), dinyatakan bahwa biaya kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri di China mencapai 283 triliun yuan per tahun. Menurut Wang (2004), salah satu penyumbang terbesar kerusakan tersebut adalah dari sektor pertambangan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah, air, udara, dan hutan.
Tabel. 2  Jenis-jenis Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Korporasi Pertambangan di Dua
Negara: China dan Papua Nugini Negara Jenis Kerusakan Wilayah yang Terkena Dampak China Papua Nugini 1. Tanah yang mengalami penggurunan. 2. Deforestasi 3. Air, khususnya sungai 4. Udara 1. Air, khususnya sungai 2. Deforestasi 1. Yulin, Shenmu, Fugu, Hengshan, Jingbian, dan Dingbian 2. Sebagian besar wilayah bagian barat China. 3. –
4. – 1. Ok Tedi dan Pulau Bougainville. 2. Ok Tedi dan Pulau Bougainville.
Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  Liu  dkk  (2002)  di  provinsi  Shaanxi,  aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah di beberapa daerah yakni Yulin, Shenmu, Fugu, Hengshan,  Jingbian,  dan  Dingbian.  Akibatnya,  tanah  di  daerah  tersebut  mengalami penggurunan  yang  kemudian  berdampak  pada  menjadi  semakin  terbatasnya  fungsi  lahan. Selain itu, penggurunan juga berakibat pada semakin rapuhnya kondisi ekosistem di daerah tersebut. Tidak hanya di Shaanxi, kondisi semacam ini juga terjadi di propinsi China lainnya. Sebetulnya,  pertambangan  tidak  hanya  mengakibatkan  penggurunan  ( dessertification ), melainkan juga deforestasi. Deforestasi ini kemudian memacu peningkatan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di bagian barat negara ini (Wang, 2004:166). Meskipun banyak yang memperdebatkan hubungan antara deforestasi dan banjir, Wang tetap meyakini bahwa ada hubungan kausalitas yang kuat antara keduanya.
rumah kaca di dunia. Negara ini tercatat telah menghasilkan 2,8 juta metrik ton  emisi  karbon  dioksida  pada  tahun  2000  (Liu  &  Diamond,  2005:  1181). Industri pertambangan pun dituduh sebagai salah satu penyumbang utama polusi  udara  tersebut.  Di  sektor  kehutanan,  aktivitas  pertambangan  telah memangkas jutaan pohon dan menggunduli beberapa pegunungan. Dengan adanya kerusakan di dua sektor ini maka China dianggap telah mempercepat naiknya suhu bumi yang juga berarti menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim.
Di Papua Nugini kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga terjadi dan bahkan cenderung lebih parah. Menurut informasi yang diperoleh Evans dkk (2002), di Ok Tedi, BHP Billiton telah membuang limbah sebanyak 80.000 ton per hari. Peristiwa ini sudah berlangsung sejak pertama kali korporasi ini menjalankan aktivitasnya. Akibatnya, sungai Ok Tedi berubah warna dari yang jernih menjadi kecoklatan sehingga banyak binatang yang mati akibat racun limbah. Padahal, sebelum kedatangan korporasi, sungai ini dipenuhi oleh ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun, seiring  dengan  tercemarnya  sungai,  ikan-ikan  pun  menghilang.  Selain  itu, aktivitas  pertambangan  di  tempat  juga  mengikis  habis  hutan  hingga  ke pinggir sungai (Kirsch, 1996: 1-3).
Kerusakan lingkungan di Pulau Bougainville pun tidak kalah parahnya. Terdapat  sekitar  4000  hektar  lahan  yang  rusak  karena  dijadikan  tempat sampah  pertambangan.  Akibatnya,  hutan,  sungai,  teluk,  bahkan  udara  di pulau  ini  pun  ikut  kena  imbasnya.  Limbah  kimia  pertambangan  diyakini sebagai faktor utama yang mengakibatkan hutan-hutan di daerah sekitar situs pertambangan banyak yang mati, sungai-sungai (Jaba dan Kawarong) dan Teluk Empress Augusta tercemar, serta udara di pulau tersebut menjadi kotor. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Gillespie (1996), terdapat sekurang- kurangnya  300  hektar  hutan  yang  rusak  akibat  aktivitas  pertambangan Bougainville. Adapun udara yang tercemar disebabkan oleh bercampurnya debu dan emisi karbon dari mesin.

## Beberapa Ancaman terhadap Keamanan Manusia
Sebagaimana telah dipaparkan pada tinjauan literatur, perilaku perusahaan multinasional  di  era  globalisasi  kini  telah  membawa  dampak  serius  pada lingkungan  yang  pada  gilirannya  mengancam  keamanan  banyak  manusia. Diyakini  dengan  meningkatnya  suhu  bumi  hingga  mencapai  6  derajat selama kurun waktu 100 tahun ke depan akan menurunkan produksi pangan dunia sebesar 60 persen (History, 2010). Menurut beberapa ilmuwan, selain kelangkaan  sumber  daya  pangan,  konflik  sosial  dan  penyakit  kronik  juga disebut sebagai ancaman nyata dari rusaknya lingkungan.
Berdasarkan data Food Agricultural Organization (2010), meningkatnya frekuensi bencana banjir telah berdampak pada rusaknya 13 juta hektar lahan tanaman  di  China.  Adapun  daerah-daerah  yang  paling  terkena  dampak banjir tersebut adalah Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Chongqing, Anhui, Jiangxi, Guanxi, Guangdong, Hunnan, Gansu, dan Shaanxi. Beberapa tahun ke depan China diprediksi akan terus mengalami bencana serupa mengingat semakin  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Di  samping  itu, perubahan iklim juga sudah mulai memperlihatkan ancamannya. Meskipun produksi pangan di China secara keseluruhan diprediksi relatif masih stabil hingga akhir tahun 2010, namun produksi gandum menunjukkan sebaliknya. Pada  akhir  2010,  akan  terjadi  penurunan  produksi  gandum  sebesar  satu persen dari 115.121 ton menjadi 114.000 ton.
Selain itu, konflik sosial juga sedang mengancam China. Sebagaimana ditunjukkan  oleh  Ho  (2006)  bahwa  dengan  semakin  berkurangnya  jumlah hutan  akibat  aktivitas  ekonomi  di  negara  tersebut,  konflik  sosial  mulai bermunculan dimana-mana. Masyarakat pedesaan China seringkali terlibat perselisihan  mengenai  kepemilikan  hutan  dengan  perusahaan  tertentu. Pemerintah  China  pun  kesulitan  menghadapi  hal  ini.  Padahal  aturan mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sudah dibuat. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan baik di lapangan. Lebih jauh, konflik  tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  masyarakat  China  melainkan  juga melibatkan negara-negara lain di sekitarnya. Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam adalah beberapa yang terkena dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Lancangjiang, Yunnan (Goh, 2009: 1). Pembangkit listrik ini  rencananya  akan  digunakan  untuk  menyuplai  kebutuhan  industri  di China.
Dampak yang lain adalah adalah penyakit. Akibat dari tingkat polusi udara  yang  tinggi  di  China,  penduduknya  kemudian  mengidap  penyakit pernapasan,  jantung,  dan  kanker  paru-paru.  Bahkan  dilaporkan  bahwa polusi di China telah mengakibatkan ribuan kematian di negara tersebut di tiap tahunnya. Demikian halnya dengan polusi air. Tercatat, sekitar 500 juta
9
daerah sekitar situs pertambangan banyak yang mati, sungai-sungai (Jaba dan Kawarong) dan Teluk Empress Augusta tercemar, serta udara di pulau tersebut menjadi kotor. Berdasarkan studi  yang  dilakukan  oleh  Gillespie  (1996),  terdapat  sekurang-kurangnya  300  hektar  hutan yang  rusak  akibat  aktivitas  pertambangan  Bougainville.  Adapun  udara  yang  tercemar disebabkan oleh bercampurnya debu dan emisi karbon dari mesin.

## Beberapa Ancaman terhadap Keamanan Manusia
Sebagaimana telah dipaparkan pada tinjauan literatur, perilaku perusahaan multinasional di era  globalisasi  kini  telah  membawa  dampak  serius  pada  lingkungan  yang  pada  gilirannya mengancam  keamanan  banyak  manusia.  Diyakini  dengan  meningkatnya  suhu  bumi  hingga mencapai  6  derajat  selama  kurun  waktu  100  tahun  ke  depan  akan  menurunkan  produksi pangan  dunia  sebesar  60  persen  (History,  2010).  Menurut  beberapa  ilmuwan,  selain kelangkaan  sumber  daya  pangan,  konflik  sosial  dan  penyakit  kronik  juga  disebut  sebagai ancaman nyata dari rusaknya lingkungan.
Tabel. 3 Ancaman terhadap Keamanan Manusia akibat Aktivitas Korporasi Pertambangan di Dua
Negara: China dan Papua Nugini Negara Kelangkaan Sumber Daya (pangan) Konflik Sosial Penyakit Kronik China Berkurangnya produksi gandum Perselisihan antara masyarakat pedesaan dengan korporasi Diare, pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru Papua Nugini Berkurangnya produksi pertanian Konflik horizontal antarpenduduk di Porgera, Bougainville, dan Ok Tedi Paru-paru dan kandung kemih

## Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber
Berdasarkan  data  Food  Agricultural  Organization  (2010),  meningkatnya  frekuensi  bencana banjir telah berdampak pada rusaknya 13 juta hektar lahan tanaman di China. Adapun daerah- daerah yang paling terkena dampak banjir tersebut adalah Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Chongqing,  Anhui,  Jiangxi,  Guanxi,  Guangdong,  Hunnan,  Gansu,  dan  Shaanxi.  Beberapa tahun ke depan China diprediksi akan terus mengalami bencana serupa mengingat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di samping itu, perubahan iklim juga sudah mulai memperlihatkan ancamannya. Meskipun produksi pangan di China secara keseluruhan diprediksi  relatif  masih  stabil  hingga  akhir  tahun  2010,  namun  produksi  gandum
penduduk China tidak lagi dapat mengakses air bersih. Meskipun pemerintah sudah  mencanangkan  pembangunan  dam  raksasa  untuk  memperoleh  air bersih, tetap saja wilayah China terutama di bagian utara menderita polusi dan kekurangan air bersih. Menurut Kahn dan Yardley (2007) sudah sekitar 60.000  orang  meninggal  dunia  karena  menderita  penyakit  diare  akibat pencemaran air ini.
Sementara  itu,  di  Papua  Nugini,  langkanya  sumber  daya  akibat aktivitas  pertambangan  juga  terlihat  nyata.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Bhavnani  (2009),  berdasarkan  hasil  studinya  di  daerah  Porgera,  bahwa  air yang telah terkontaminasi oleh racun dan limbah perusahaan tambang telah mengakibatkan hilangnya sebagian lahan pertanian di daerah tersebut. Hal ini kemudian disusul dengan berkurangnya hasil produksi pertanian yang berujung pada kelangkaan pangan di negara itu. Selain itu, perubahan iklim yang  diperkirakan  mengancam  negara  tersebut  sejauh  ini  sudah  menjadi kenyataan.  Terbukti,  curah  hujan  yang  ada  telah    mempengaruhi  jumlah produksi pertanian. Ke depannya, seperti yang diprediksi oleh Bourke dan Harwood (2009), keadaan iklim akan jauh semakin ekstrim dengan ditandai oleh  naiknya  permukaan  laut  dan  diikuti  curah  hujan  yang  semakin  tidak menentu.
Persoalan di negara ini turut diperparah oleh konflik sosial. Masyarakat lokal di Porgera misalnya, menentang keberadaan korporasi pertambangan dikarenakan merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, keberadaan korporasi ini juga ternyata menyulut konflik diantara masyarakat lokal sendiri. Menurut Banks (2008), penyebabnya adalah pada satu sisi ada kelompok  masyarakat  yang  menerima  keuntungan  dari  perusahaan  dan pada sisi lain ada yang hanya menerima kerugian dari aktivitas perusahaan tambangan tersebut. Meskipun ada pandangan lain atas masalah ini, namun tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan perusahaan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya konflik.
Seperti  halnya  China,  Papua  Nugini  juga  terancam  mengalami penyakit kronik. Sejauh ini limbah perusahaan tambang di negara ini sudah mengakibatkan  berbagai  macam  penyakit  diantaranya  paru-paru  dan kandung kemih ( bladder disease ). Menurut Kepore dkk (2008:12), polusi dari limbah perusahaan merupakan penyebab utama hadirnya penyakit tersebut, sebagaimana  studi  yang  mereka  lakukan  di  Ok  Tedi  terhadap  masyarakat lokal. Masyarakat pun dibayangi ketakukan akan datangnya berbagai macam penyakit lain di masa yang akan datang. Seperti halnya di Ok Tedi, masyarakat Lihirian juga mengalami ketakutan yang sama. Mereka menderita penyakit yang disebabkan oleh perusahaan tambang multinasional di daerah mereka (McIntyre dkk 2005: 88).

## Kebijakan Pemerintah
Ada  kesan  bahwa  kedua  negara  ini  cenderung  tidak  serius  atau  setengah hati  saat  menyikapi  persoalan  lingkungan  berikut  ancamannya.  Kesan  ini cukup beralasan melihat tidak adanya respon yang berarti dari pemerintah kedua  negara  dalam  menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Pemerintah  China misalnya,  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  fantastis  tidak  dengan serta merta ikhlas bersedia mengurangi polusi, semisal emisi gas rumah kaca, akibat  aktivitas  perekonomian  di  negaranya.  Sementara  itu,  Papua  Nugini cenderung  bermain  aman  dengan  cara  menerapkan  kebijakan  lingkungan yang  setengah  hati  ( half-hearted  policy ).  Menarik  untuk  dilihat  lebih  jauh bagaimana langkah-langkah pemerintah dari kedua negara ini menunjukkan komitmennya  terhadap  persoalan  lingkungan  yang  dihadapi  negaranya masing-masing.
Di China, hampir setiap kebijakan negara dikaitkan dengan ekonomi. Dengan  kata  lain,  jika  tidak  berorientasi  ekonomi  maka  hampir  mustahil menjadi  kebijakan  negara.  Akibatnya,  kebijakan  tersebut  cenderung mengabaikan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti kelestarian lingkungan. Salah  satu  contohnya  adalah  perangkat  hukum  lingkungan  ( Environmental Protection Law/ EPL) yang dibuat pada tahun 1979. Meski berbau lingkungan, sesungguhnya perangkat ini tidak digunakan untuk melestarikan lingkungan, melainkan melakukan apa yang disebut sebagai ‘ decollectivization ’ yang berarti pencabutan hak milik bersama terhadap sumber daya (Muldavin, 2000: 253- 254).  ‘ Decollectivization ’  menandai  berpindahnya  status  hak  kepemilikan sumber daya dari kolektif menuju ke pribadi. Alih-alih bertujuan memayungi kelestarian  lingkungan,  perangkat  hukum  yang  ada  justru  membuka kesempatan  bagi  bekerjanya  mekanisme  pasar  dalam  pengelolaan  sumber daya  yang  pada  gilirannya  merusak  lingkungan  negara  ini  di  kemudian hari.
Selain  EPL,  terdapat  beberapa  perangkat  hukum  lain.  Beberapa diantaranya adalah Water Pollution Prevention Law tahun 1982, Forest Law 1984, Grassland Law 1985, dan Air Pollution Law 1987. Sayangnya, perangkat hukum ini  hanya  sebagai  formalitas  belaka  agar  muncul  kesan  bahwa  pemerintah China sangat berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan sejalan dengan komitmen global dalam melestarikan lingkungan. Kenyataannya, pemerintah China  tidak  kuasa  menahan  ambisi  untuk  terus-menerus  menggerakkan sektor perekonomian negaranya dengan memanfaatkan sebanyak mungkin peluang-peluang  ekonomi  yang  ada,  termasuk  masuknya  investasi  asing. Akibatnya,  meski  memiliki  perangkat  hukum  yang  cukup  komprehensif, negara  ini  terbukti  tidak  mampu  mengontrol  kerusakan  lingkungan  yang muncul dari aktivitas ekonomi tersebut (Beyer, 2006: 209)
Hingga Copenhagen  Summit 2009  (COP  15)  lalu,  pemerintah  China memperlihatkan  ketidakseriusannya  terhadap  pelestarian  lingkungan dengan  tidak  menandatangani  kesepakatan  dalam  pertemuan  tersebut.
Pasalnya,  bagi  China  pertumbuhan  ekonomi  adalah  target  yang  utama. Dengan  pertumbuhan  rata-rata  delapan  persen  di  tiap  tahunnya,  China optimistis  akan  menjadi  satu-satunya  kekuatan  ekonomi  global  di  masa depan, mengalahkan Amerika Serikat, dengan catatan pertumbuhan ekonomi negaranya harus stabil tanpa gangguan apapun. Oleh karena itu, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40 sampai 45 persen per unit PDB hingga tahun 2020 (Bodansky, 2010: 2), sebagaimana permintaan dari pertemuan tersebut, dianggap sebagai batu sandungan bagi target China.  Akan tetapi, pada COP 16 yang diselenggarakan di Cancun pada akhir 2010 yang barusaja berlalu, China  sudah  menunjukkan  itikad  baiknya.  Negara  ini,  bersama  dengan Amerika  Serikat  yang  dikenal  sebagai  penghasil  gas  rumah  kaca  terbesar di dunia, sudah bersedia mengurangi jumlah gas rumah kaca tersebut. Hal ini berarti baik China maupun Amerika wajib untuk mengurangi aktivitas ekonominya. Menarik untuk ditunggu ke depannya bagaimana China akan melaksanakan komitmen barunya ini.
Seperti halnya China, pemerintah Papua Nugini juga mengambil langkah setengah  hati.  Meski  negara  ini  dikenal  cukup  getol  mengampanyekan pengurangan  emisi  karbon  global  dan  termasuk  salah  satu  yang  terdepan dalam mengampanyekan program Reduce Carbon Emission from Deforestation and  Degradation (REDD)  bersama  Kosta  Rika  pada  COP  11  tahun  2005 Mellick (2010: 359), Papua Nugini tampaknya tidak sungguh-sungguh ingin memerangi degradasi lingkungan di wilayahnya, melainkan hanya mengincar keuntungan  finansial  dari  program  tersebut.  Papua  Nugini  dinilai  tidak memiliki  perangkat  hukum  yang  benar-benar  mendukung  terlaksananya REDD, selain ketiadaaan mekanisme pelaksaan yang jelas dan sumber daya manusia  yang  mumpuni  untuk  mengimplementasikan  program  tersebut. Akibatnya,  bukannya  memperoleh  keuntungan,  pemerintah  Papua  Nugini malah harus kecewa karena sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan apa-apa.
Menarik  untuk  dilihat  seperti  apa  sebenarnya  perangkat  hukum Papua Nugini mengenai lingkungan. Negara ini punya beberapa perangkat hukum  antara  lain Environmental  Planning  Act 1978, Conservation  Area  Act 1978, Water Resource Act 1982, dan National Parks Act 1982. Selanjutnya, pada tahun  1993,  pemerintah  Papua  Nugini  membuat  kebijakan  yang  disebut National Sustainable Development Strategy setelah menghadiri Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Terakhir, pada tahun 2000, Papua Nugini perangkat hukum baru dibuat ( New Environment Act ). Perangkat hukum ini mengkombinasikan perangkat hukum yang hadir sebelumnya (Mowbray & Duguman 2006). Tujuannya agar pengelolaan dan pelestarian lingkungan di negara ini berjalan seimbang.
Meskipun  perangkat  hukum  yang  melindungi  lingkungan  cukup banyak dan berlapis, kenyataannya pemerintah Papua Nugini tidak mampu menahan  gempuran  perusahaan  multinasional.  Kinley  dan  Tadaki  (2003),
mencatat bagaimana parlemen Papua Nugini harus mengeluarkan perangkat hukum  lainnya  yakni the  Ok  Tedi  Mine  Continuation  Act pada  tahun  2001 untuk  memulihkan  nama  baik  BHP  Billiton  yang  sebelumnya  dituduh atas perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Bagi Kinley dan Tadaki, hal ini menunjukkan betapa negara ini terus berada  dalam  bayang-bayang  perusahaan  multinasional.  Hal  tersebut  juga sekaligus menandakan bahwa perangkat hukum yang banyak dan berlapis tidak memberi jaminan akan terjaganya kelestarian lingkungan suatu negara jika hanya diimplementasikan dengan setengah hati.

## Kesimpulan
Globalisasi  yang  ditandai  oleh  pergerakan  ide,  barang,  manusia,  dan teknologi  pada  satu  sisi  telah  membawa  berkah  bagi  banyak  orang  dari berbagai bangsa dan juga negara. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa globalisasi juga membawa ancaman bagi mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh tulisan ini dimana globalisasi, terutama ekonomi khususnya di sektor pertambangan,  cenderung  membawa  dampak  negatif  terhadap  kelestarian lingkungan. Dengan mengambil kasus di sektor pertambangan di dua negara Asia Pasifik, yakni China dan Papua Nugini, ekspansi dan eksploitasi alam telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan pada gilirannya mengancam keamanan manusia di dua negara tersebut.
Secara historis, di satu sisi, rusaknya lingkungan di China dan Papua Nugini  berawal  dari  masuknya  modal  asing  dari  negara  maju  menuju negara berkembang yang ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain  pemerintah  negara  yang  bersangkutan  menyambut  baik  kedatangan perusahaan  multinasional  tersebut.  Di  sektor  pertambangan  misalnya, kedatangan  perusahaan  multinasional  bahkan  difasilitasi  oleh  kebijakan negara  sepertidi  China  yang  dikenal  dengan  istilah open  door  policy dan  di Papua Nugini dengan the national development strategy . Perlahan-lahan jumlah perusahaan multinasional semakin banyak. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin  tak  terhindarkan.  Beberapa  bentuk  kerusakan  yang  ditemukan antara lain deforestasi, penggurunan, pencemaran tanah, air, dan udara.
Pada  gilirannya,  kerusakan  lingkungan  ini  mengancam  keamanan manusia. Sejauh ini sudah ditemukan beberapa bukti ancaman tersebut. Di China, aktivitas perusahaan multinasional pertambangan telah mengakibatkan rusaknya  hutan,  tercemarnya  sungai-sungai,  tanah,  dan  udara  yang kemudian  mengakibatkan  penyakit  pernapasan  dan  pencernaan,  dan  juga mengurangi  ketersediaan  pangan  masyarakat  lokal.  Selain  itu  dilaporkan bahwa telah terjadi konflik sosial di daerah sekitar perusahaan multinasional tersebut  beroperasi.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Papua  Nugini.  Aktivitas pertambangan telah mencemari tanah dan air tempat dimana penduduk lokal
menggantungkan  hidupnya.  Lebih  jauh,  kehadiran  perusahaan  tambang tersebut  mengancam  ketahanan  pangan  penduduk  dan  menyulut  konflik antarsesama penduduk lokal di sana.
Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Namun  sayangnya  kebijakan  yang  ada  dijalankan  dengan  setengah  hati. Sampai hari ini belum ada keseriusan pemerintah dua negara tersebut. Baik di China maupun Papua Nugini sebenarnya sudah mempunyai cukup banyak perangkat hukum yang mengatur hubungan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian  lingkungan.  Akan  tetapi,  perangkat-perangkat  tersebut  tidak cukup mampu mengatasi persoalan degradasi lingkungan di negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, komitmen mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ada perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Jika tidak, sampai kapanpun, degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia di dua negara tersebut akan terus terjadi. l

## Referensi
Anderson, James dkk. (Ed.). 1995. A Global World? Reordering Political Space. Oxford: Oxford University Press.
Dewi Fortuna Anwar. 2003. “Human security: an intractable problem in Asia?” dalam Muthiah Alagappa (Ed.), Asian Security Order: Instrumental and
Normative Feature. California: Stanford University Press.
Banks, Glenn. 1993. “Mining multinationals and developing countries: theory and practice in Papua New Guinea”. Applied Geography, 1: 313-327.
Banks,  Glenn.  2008.  “Understanding  ‘resource’  conflicts  in  Papua  New
Guinea”. Asia Pacific Viewpoint , 49 (1): 23–34.
Barnett,  John  dan  Neil  Agder.  2007.  “Climate  change,  human  security  and violent conflict”. Political Geography , 26: 639-655. Beyer, Stefanie. 2006. “Environmental Law and Policy in the People’s Republic of China”. Chinese Journal of International Law , 5 (1): 185–211. Bhavnani, Ravi. 2009. “Scarcity, Abundance, and Conflict: A Complex New World”. The  Whitehead  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations , Summer/Fall: 19-34.
Bodansky,  Daniel.  2010.  The  Copenhagen  Climate  Change  Conference:  A Post-Mortem”. American Journal of International Law, 104:
Bourke,  Michael  dan  Bryant  Allen.  2009.  “Introduction”  dalam  Michael Bourke  dan  Tracy  Harwood  (Ed.), Food  and  Agriculture  in  Papua  New Guinea . Canberra: Australian National University Electronic Press. Broswimmer, Franz. 2002. Ecocide: A Short History of the Mass Extinction of the Species. London: Pluto Press.
Casanova, Gonzales 1996. “Globalism, Neoliberalism, and Democracy”. Social Justice, 23 (1-2):39-48.
Evans,  Geoff  dkk.  2002.  “Introduction:  Globalisation,  Threats,  and
Opportunities”  dalam  Geoff  Evans  dkk  (Ed.), Moving  Mountain: Communities Confronting Mining and Corporation . Sydney: Mineral Policy
Institute.
Food  Agricultural  Organization.  2010.  “China”.  (http://www/fao/org/ giews/countrybrief/country.jsp?code=CHN,  diakses  23  November 2010).
Gillespie , Rosemarie. 1996. “Ecocide, industrial chemical contamination, and the corporate profit imperative: The case of Bougainville”. Social Justice,
23 (4): 109-125.
Goh, Evelyn. 2009. “China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on the Lancang Jiang”. Institute of Defense and Strategic Studies Working Paper No. 69 . Singapore.
History Channel. 2010. “If Food Runs Out”. 22 November 2010: Pukul 13.00
WIB.
Ho, Peter. 2006. “Credibility of institutions: Forestry, social conflict and titling in China”. Land Use Policy , 23: 588–603.
Kahn,  Joseph  dan  Jim  Yardley.  2007.  “As  China  Roars,  Pollution  Reaches Deadly  Extremes”.  http://www.nytimes.com.2007/08/26/world/ asia/26china.html? r=2, diakses 20 November 2010).
Kepore,  Kevin  dkk.  2008.  “The  rhetoric  and  reality  of  Corporate  Social Responsibility:  A  case  study  in  the  mining  industry  in  Papua  New Guinea”.  ANZCA08  Conference, Power  and  Place .  Wellington,  New Zealand.
King,  Gary  dan  Christopher  Murray.  2002.  “Rethinking  human  security”.
Political Science Quarterly , 116(4): 585-610.
Kinley,  David  dan  Junko  Tadaki.  2003-2004.  “From  Talk  to  Walk:  The Emergence  of  Human  Rights  Responsibilities  for  Corporations  at International Law”, Virginia Journal of International Law, 44(4): 931-1024.
Kirsch, Stuart. 1996. “Acting globally: eco-politics in Papua New Guinea”. The Journal of the International Institute. 3 (3): 14-15.
Li, M.S. 2006. “Ecological restoration of mineland with particular reference to the metalliferous mine wasteland in China: A review of research and practice”. Science of the Total Environment , 357: 38–53. Liu, Yansui dkk. 2002. “A Holistic Approach Towards Assessment of Severity of Land Degradation along the Greatwall in Northern Shaanxi Province,
China”. Environmental Monitoring and Assessment, 82: 187–202.
Liu, Jianguo dan Jared Diamond. 2005. “China’s environment in a globalizing world: How China and the rest of the world affect each other”. Nature ,
435: 1179-1183.
MacLean,  George.  1999.  “The  Changing  Perception  of  Human  Security: Coordinating  National  and  Multilateral  Responses”.  (http://www. unac.org/en/link  learn/canada/security/perception.asp, diakses  20

## November 2010)
Marshall,  Brent  K.  1999.  “Globalisation,  Environmental  Degradation  and Ulrich Beck’s Risk Society”. Environmental Values, 8: 253–275.
McIntyre,  Martha  dkk.  2005.  “Medical  Pluralism  and  the  Maintenance of  a  Traditional  Healing  Technique  on  Lihir,  Papua  New  Guinea”. Pimatisiwin:  A  Journal  of  Aboriginal  and  Indigenous  Community  Health, 3(1): 88-99.
McMichael,  Anthony.  2000.  Planetary  Overload:  Global  Environmental
Change  and  the  Health  of  Human  Species.  New  York:  Cambridge University Press.
Mellick, David 2010. “Credibility of REDD and Experiences from Papua New Guinea”. Conservation Biology , 242 (2): 359-361. Merriam  Webster  Dictionary.  2011.  Globalization.  (http://www.merriam- webster.com/dictonary/globalizationte, diakses 6 Maret 2011).
Mowbray, David dan John Duguman. 2006. Environment and Conservation Policy  and  Implementation”,  Dalam  R.  May  (Ed.), Policy  Making  and Implementation: Studies from Papua New Guinea . Hlm. 165-186. Canberra:
Australian National University Electronic Press.
Muldavin,  Joshua.  2000.  “The  Paradoxes  of  Environmental  Policy  and Resource Management in Reform-Era China”. Economic Geography , 76 (3): 244-271.
Nolan, Peter dan Jing Zhang. 2002. “The Challenge of Globalization for Large Chinese  Firms”. United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development Discussion Paper No. 162.
Reuveny,  Rafael.  2007.  “Climate  change-induced  migration  and  violent conflict”. Political Geography, 26: 656-673.
Robinson, William I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony . New York: Cambridge University Press. Rosegrant, Mark dkk. 2002. “World Water and Food to 2025”. Washington (DC): International Food Policy Research Institute.
Rosegrant, Mark dan Sarah Cline. 2003. Global Food Security: Challenges and Policies”. Science , 302: 1917-1919. Tantri, Erlita. 2006, “The Development of Enterpreneurial Class and Social Structure”, Dalam Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences. Jakarta: LIPI Press.
Walley, John dan Xian Xin. 2007. “China and FDI”. Brookings Trade Forum: The Brookings Institution.
Wang, Ying. 2004. “Environmental Degradation and Environmental Threats in China”. Environmental Monitoring and Assessment 90: 161–169.