## EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018)

## THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF POLITICAL PARTY FINANCIAL ASSISTANCE IN
THE IMPLEMENTATION OF THE POLITICAL EDUCATION PROGRAM (Case Study of the Golkar Mongondow Regency Party Group of Work in 2018)
Gabriel Marjulando Tangkere (1) , Daud Markus Liando (2) , Johny Pieter Lengkong (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: tangkeremarcel@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 17 November 2021 Disetujui diterbitkan : Minggu, 28 November 2021

## ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of the use of political party financial assistance in the implementation of the political education program of the DPD II Golkar Bolmong Party in 2018. The research was  carried  out  at  the  Secretariat  Office  of  the  DPD  II  Golkar  Party,  Bolaang  Mongondow  Regency.  The method  used  in  this  research  is  a  qualitative  research  method.  Sources  of  research  data  consist  of  primary data and secondary data that are focused on aspects of effectiveness, namely aspects of tasks and functions, aspects of plans or programs, aspects of provisions and regulations, and aspects of goals and ideal conditions. The research informants amounted to 5 informants consisting of the Secretary of the DPD II Golkar Bolmong Party, the Treasurer of the DPD II Golkar Bolmong Party, the Chair of the Cadreization and Membership of the Golkar Bolmong Party, the Head of Education and Scholars, and the Chairman of the PK DPD II Golkar Bolmong  Party.  Data  was  collected  by  means  of  observation,  interviews  and  documentation  which  were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data is done by triangulating the data. The results showed that the effectiveness of political party financial assistance from the aspect of tasks and functions as well as aspects of the plan or program had not been effective, then from  the  aspect  of  the  provisions  it  was  effective  but  from  the  regulatory  aspect  as  well  as  the  aspect  of objectives or ideal conditions it was not yet effective.
Keywords : effectiveness; finance; political parties

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam pelaksanaan program pendidikan politik DPD II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018. Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Sumber  data  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder  yang  difokuskan  pada  aspek-aspek  efektifitas  yaitu  aspek  tugas  dan  fungsi,  aspek  rencana  atau program, aspek ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan dan kondisi ideal. Informan penelitian berjumlah 5 informan  yang  terdiri  dari  Sekretaris  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong,  Bendahara  DPD  II  Partai  Golkar Bolmong, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Bolmong, Ketua Bidang Pendidikan dan Cendikiawan,  dan  Ketua  PK  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Keabsahan  data  dilakukan  dengan  triangulasi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari aspek tugas dan fungsi juga aspek rencana atau program belum  efektif,  kemudian  dilihat  dari  aspek  ketentuan  sudah  efektif  namun  dari  aspek  peraturan  juga  aspek tujuan atau kondisi ideal belum efektif.
Kata kunci : efektivitas; keuangan; partai politik

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tujuan  Khusus  Paratai  Politik  adalah  : Meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan
pemerintahan;
Memperjuangkan  cita-cita  Partai  Politik  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,  dan;  membangun  etika  dan  budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara. Selain memiliki  tujuan, partai  politik  pun  memiliki  fungsi  yang  cukup penting,  hal  ini  diatur  dalam  UU  No.  2  Tahun 2011  Perubahan  atas  UU  No.  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik    pasal  11  ayat  (1)  yaitu  : Partai  Politik  berfungsi  sebagai  sarana  : Pendidikan  Politik  bagi  anggota  dan  masyarakat luas  agar  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang sadar  akan  hak  dan  kewajiibannya  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  untuk kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpun, dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara; Partisipasi  politik  warga  negara  Indonesia;  dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik  melalui  mekanisme  demokrasi  dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Oleh  sebab  itu  partai  politik  harus  mampu mengatasi  masalah  keuangan  internal,  jika  mau memaksimalkan  tugas  sebagai  perantara  antara masyarakat dengan pemerintah, karena ketersediaan anggaran  adalah  hal  yang  vital  sebab  dana  tidak hanya  pada  masa  pemilu,  akan  tetapi  juga membiayai  kegiatan  parpol  rutin  tahunan  yang meliputi  oprasional  kantor/sekretariat.  Kaderisasi dan  pendidikan  politik  dan  konsolidasi  organisasi dan perdis fungsionaris proses politik ini tidak dapat berjalan tanpa keuangan/anggaran.
Berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  2011 Perubahan  atas  UU  No.  2  Tahun  2008  Tentang Partai Politik dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari tiga sumber  yaitu  :  Iuran  anggota,  sumbangan  yang sah  menurut  hukum  dan;  bantuan  Keuangan  dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain  itu,  dijelaskan  juga  dalam  Pasal  34 Ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Bantuan  Keuangan dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c diberikan  secara  proporsional  kepada  partai politik  yang  mendapatkan  kursi  di  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Derah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota  yang  perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Prioritas  pengunaan  bantuan  keuangan kepada  partai  politik  diatur  dalam  Pasal  34  ayat (3a)  UU  No  2  Tahun  2011    Perubahan  atas  UU No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  yang menyebutkan  bahwa  Bantuan  keuaangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/ Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai  Politik  dan  masyarakat.  Selanjutnya  dalam Pasal  34  ayat  (3b)  menyatakan  bahwa  Pendidikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan  dengan  kegiatan;  Pendalaman  mengenai empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara  yaitu Pancasila,  UUD  1945,  Bhinneka  Tungal  Ika  dan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  Pemahaman mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara Indonesia  dalam  membangun  etika  dan  budaya politik;  dan  pengkaderan  anggota  partai  politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
Nominal  bantuan  keuangan  kepada  partai politik termaksud dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan  Kepada  Partai  Politik  Pasal  5  Besar Bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  tingkat pusat  yang  mendapatkan  kursi  di  DPR  RI  sebesar Rp.  1.000,00  (seribu  rupiah)  per  suara  sah. Sedangkan  besaran  nilai  bantuan  keuangan  kepada paratai  politik  tingkat  provinsi  yang  mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua  ratus  rupiah)  per  suara  dan  untuk  besaran  nilai bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  tingkat kabupaten/kota  yang  mendapatkan  kursi  di  DPRD Kabupaten/Kota sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)  per  suara.  Bantuan  keuangan  bagi  partai yang  mendapatkan  kursi  di  DPR  bersumber  dari APBN,  partai  yang  mendapatkan  kursi di  DPRD Provinsi  bersumber  dari  APBD  Provinsi  dan partai  politik  yang  mendapatkan  kursi  di  DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
Prioritas  penggunaan  Bantuan  Keuangan Kepada  Partai  Politik  juga  diatur  dalam  PP  No  1 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pasal  9  ayat  (1)  Bantuan  keuangan  kepada  Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat. Meskipun Bantuan Keuangan Kepada  Partai  Politik  diprioritaskan  untuk membiayai  fungsi  pendidikan  politik  untuk  kader partai dan masyarakat, masih banyak partai politik sekarang  ini  yang  tidak  mampu  untuk  menunjuk kadernya  sendiri  dalam  penyelenggaraan  pemilu presiden dan pilkada.
Sebagai partai yang berhasil meraih 5 Kursi di  DPRD  Kabupaten  Bolaang  Mongondouw (Bolmong)  dalam  pemilu  2014  dengan  perolehan suara  20.218  suara  sah,  Partai  Golkar  Bolmongo menjadi salah satu partai yang menerima bantuan Keuangan  partai  politik  yang  bersumber  dari APBD  Kabupaten  Bolmong.  Besaran  bantuan keuangan  partai  politik  yang  bersumber  dari APBD  Kabupaten  Bolmong  untuk  partai  Golkar Bolmong  Pada  Tahun  2016  sebesar  Rp. 77.131.670,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tahun  2018  sebesar  Rp.  77.140.000,00  (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai Politik bersumber dari APBD Bolmong dari Partai Golkar Bolmong diprioritaskan pada dua kegiatan yaitu  pendidikan  partai  politik  dan  oprasional sekretariat.  Berdasarkan  LPJ  Dana  Bantuan Keuangan Partai Poltik dari pemerintah Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2016 Partai Golkar  Bolmong,  besaran  dana  yang  diugunakan untuk item kegiatan  Pendidikan  Politik  berupa Dialog  Interaktif  sebesar  Rp.  47.000.000  dan  untuk kegiatan oprasional sekretariat sebesar Rp. 30.131.670  dan  berdasarkan  LPJ  Dana  Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima partai Golkar Bolmong  pada  tahun  2018  membiayai  kegiatan Pendidikan  politik  dalam  bentuk  diskusi  panel sebesar  Rp.  59.690.000,00.  Dan  besaran  dana  yang digunakan untuk oprasioanal sekretariat sebesar Rp. 17.450.000,-  untuk  membiayai  Adminitrasi  umum sekretariat  seperti  keperluan  ATK,  rapat  internal sekretariat,  perjalanan  dinas  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  partai  politik  dan transportasi  dalam  rangka  mendukung  kegaiatan oprasional sekretariat.
Partai  Golkar  Bolmong  sejak  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2018  baru  melaksanakan dua  kegiatan  sebagai  program  dari  Pendidikan Politik  yaitu  Dialog  Interaktif  dan  Workshop Pendidikan  Politik,  tujuan  dari  dilaksanakannya
kegiatan  ini  dalam  rangka  mempersiapkan  kader mereka  untuk  maju  dalam  pemilu  2019,  agar supaya  setiap  kader  yang  maju  sebagai  calon legislatif  dalam  pemilu  dapat  mensosialisasikan partai  dan  dirinya  yang  maju  dalam  pemilu kepada  masyarakat.  Namun  pendidikan  politik yang  dilaksanakan  oleh  partai  Golkar  Bolmong belum  maksimal  selain  terbatasnya  peserta  yang dihadirkan  dalam  kegiatan,  waktu  pelaksanaan yang  singkat  juga  menjadi  faktor  pendidikan politik  yang  dibuat  tidak  terlaksana  dengan maksimal.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah yang telah dikemukakan, ditarik rumusan masalah dalam  penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  efektivitas penggunaan  bantuan  keuangan  politik  dalam pelaksanaan  program  pendidikan  politik  DPD  II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas  penggunaan  bantuan  keuangan  politik dalam  pelaksanaan  program  pendidikan  politik DPD II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Secara  akademis,  penelitian  ini  diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan,
terutama dalam bidang pengelolaan sumberdaya  pembangunan  khususnya  dalam tata kelola pemilu.
2. Manfaat Praktis
Dapat  memberikan  sumbangsi  pemikiran, terkait pengembangan studi mengenai Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik, lebih  khsusus terkait  efisensi  penggunaan anggaran serta sebagai bahan evaluasi bagi bagi pemerintah dalam pemberian Bantuan Keuangan  Kepada  Partai  Politik,  agar  lebih efisien kedepannya.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian  ini  adalah  Kantor  Sekretariat  DPD  II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow.
Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik………...………….………..(Gabriel Tangkere, Daud Liando, Johny Lengkong)

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Moelong  dalam  Ibrahim (2015),  pendekatan  kualitatif  adalah  mekanisme kerja  penelitian  yang  berasumsi  bahwa subject matter dari ilmu ilmu fisik/alamiah dan mempersyaratkan  tujuan  yang  berbeda  untuk inkiuri  dan  seperangkat  penelitian  yang  berbeda pula.  Cara  kerjanya  bersifat  induktif,  yang  berisi nilai-nilai subjektif, holistik dan berorientasi pada proses .  Karena  itu  pendekatan  kualitatif  bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran yang  holistik  dan  memperbanyak  pemahaman mendalam tentang suatu objek yang diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer Sumber  data  primer  adalah  sumber  utama yang  dapat  meberikan  informasi,  fakta  dan gambaran  peristiwa  yang  diinginkan  dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data  dihasilkan. Dalam  penelitian  kualitatif, sumber  data  utama  itu  adalah  kata-kata  dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Bungin, 2013).
2. Data Sekunder Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data tambahan  baik  dalam  bentuk  dokumen  yang tertulis maupun foto/gambar . Atau sumber data kedua  sesudah  sumber  data  primer.  Meskipun disebut  sebagai  sumber  data  kedua  (tambahan), dokumen  tidak  bisa  diabaikan  dalam  suatu penelitian,  terutama  dokumen  tertulis  seperti buku,  majalah  ilmiah,  arsip,  dokumen  pribadi dan dokumen resmi (Ibrahim, 2015).

## Fokus Penelitian
Fokus  yang  dipilih  menjadi  pembatasan masalah  dalam  penelitian  kualitatif  dengan menentukan  fokus,  seorang  peneliti  sudah membatasi  kajiannya  hanya  pada  apa  yang menjadi  pilihan  fokusnya,  dan  tidak  mengkaji selain fokus yang telah dipilih/ditentukan (Ibrahim, 2015).
Penelitian  ini  berfokus  pada  Efektivitas Pelaksanaan  Pendidikan  Poltik  DPD  II  Partai Golkar  Bolaang  Mongondow  yang  dibiayai  oleh Bantuan  Keuangan  Kepada  Paratai  Politik  yang bersumber dari  APBN/APBN.  Untuk  melihat Efektivitas  Program  peneliti  menggunakan  Konsep yang  dikutip  oleh  Muasaroh  (2010),  yaitu  melihat Efektivitas dari aspek-aspek antara lain :
1. Aspek  Tugas  dan  Fungsi,  yaitu  lembaga dikatakan  efektif  jika  melaksanakan  tugas  atau fungsinya.
2. Aspek  Rencana  atau  Program,  yang  dimaksud dengan  rencana  atau  program  disini  adalah rencana  yang  terprogram,  jika  seluruh  rencana dapat  dilaksanakan  maka  rencana  atau  program dikatakan efektif.
3. Aspek  Ketentuan  dan  Peraturan,  efektivitas suatu  program  juga  dapat  dilihat  dari  berfungsi atau  tidaknya  aturan  yang  telah  diibuat  dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan dirinya.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal, suatu program kegiatan  dikatakan  efektif  dari  sudut  hasil  jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat tercapai.

## Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang  diharapkan  dapat  memberikan  keterangan dan  informasi  tentang  hal-hal  yang  akan  diteliti. Menurut  Bungin  (2013),  penentuan  informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana  menentukan key  informan atau  situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus  penelitian.  Adapun  informan  yang  ada dalam penelitian ini adalah :
1. Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong
2. Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong
3. Ketua  Bidang  Kaderisasi  dan  Keanggotaan Partai Golkar Bolmong
4. Ketua Bidang Pendidikan dan Cendikiawan
5. Ketua PK DPD II Partai Golkar Bolmong

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  peneltian ini adalah sebagai brikut :
1. Observasi Partisipatif Dalam  melakukan  observasi  peneliti  mengikuti beberapa  kegiatan  dilapangan  untuk  lebih mudah  mengamati.  Dalam  hal  ini  untuk  proses penelitian di DPD II Partai Golkar Bolmong.
2. Wawancara Wawancara  menurut  Moleong  dalam  Ibrahim (2015),  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu,  yang  melibatkan  dua  pihak,  yaitu pewawancara (interviewer) yang  mengajukan pertanyaan  dan  terwawancara (interviewee) yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu. Dengan demikian wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi dan pendapat  melalui  tanya  jawab,  sehingga menghasilkan  konstruksi  makna  tentang  topik tertentu.
3. Dokumentasi Dokumen menurut adalah catatan-catatan peristiwa  yang  telah  lalu,  yang  bisa  berbentuk tulisan gambar atau karya monumental seseorang.  Dengan  kata  lain,  dokumen  adalah sumber  informasi  yang  berbentuk  bukan manusia  baik  foto  maupun  bahan  statistik (Ibrahim, 2015).

## Teknik Analisa Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama  di  lapangan  dan  setelah  selesai  di lapangan. Dalam penlitian ini, peneliti menggunakan  teknik  analisa  model  Milles  dan Huberman  (2009),  terdapat  tiga  aktivitas  dalam analisis data yaitu :
1. Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  di  lokasi  penelitian dituaangkan  dalam  uraian  laporan  yang  lengkap dan  terperinci.  Dalam  bentuk  analisa  yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu,  dan  mengorganisasi data  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan- kesimpulan  akhirnya  dapat  ditarik  dan  diverifikasi. Dalam  tahap  penelitian  ini  peneliti  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting  data  yang  digunkan  dan dicantumkan  dalam  penelitian  tersebut  mengenai Efektivitas  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Dalam Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  DPD  II  Partai Golkar Bolaang Mongondow.
Dengan  demikian  data  yang  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada akhirnya data yang  muncul dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  benar-benar berhubungan dengan penelitian ini terkait Efektivitas  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  dalam Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  DPD  II  Partai Golkar Bolaang Mongondow.
2. Penyajian Data
Penyajian  dilakukan  untuk  memudahkan bagi  peneliti  untuk  melihat  gambaran  secara keseluruhan  atau  bagian  tertentu  dari  peneliitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan  informsi  yang  tersusun  dan  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan.  Dalam  tahap  penelitian  ini peneliti  menyusun  sekumpulan  informasi  dalam bentuk uraian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan Efektivitas  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  dalam Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  DPD  II  Partai Golkar Bolaang Mongondow.

## 3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dan  verifikasi  adalah menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan  suatu  kesimpulan  penelitian.  Kesimpulan awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal  di dukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan
pengecekan  data  apakah  data  yang  disajikan,  valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan  data  (Moleong,  2015).  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi  untuk  memeriksa  keabsahan  data. Triangulasi  diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan data  yang  bersifat  menggabungkan  data  dari berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data yang  ada.  (Sugiono,  2013).  Untuk  kepentingan pengumpulan data secara lengkap peneliti menggunakan dua macam triangulasi pada penelitian ini yaitu :
1. Triangulasi Teknik Triangulasi  teknik  berarti  peneliti  menggunkan teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda-beda untuk  mendapatkan  data  dari  sumber  data  yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi  untuk  sumber  data  yang  sama secara serempak (Sugiono, 2013).
2. Triangulasi Sumber Triangulasi  sumber  berarti  untuk  mendapatkan data  dari  sumber  yang  berbeda-beda  dengan teknik yang sama (Sugiono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bolmong
Kepemimpinan  Partai  Golkar  Bolmong  saat ini  dipimpin  oleh  Rubby  Rumpesak  SH,  sebagai Pelaksana  Tugas  (Plt)  Pasca  Meninggalnya  Ketua DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Alm.  Hi.  Abdul Kadir  Mangkat.  Dengan  sekretaris  Fadly  Simbuang yang  dulunya  sebagai  Wakil  Ketua  Bidang Organisasi,  Fadly  Simbuang  menggantikan  Alm. Marthen Tangkere, SE, MAP dikarenakan meninggal dunia.
Tabel 1. Pengurus Inti DPD II Partai Golkar Bolmong NO NAMA JABATAN 1 Rubby Rumpesak, SH Ketua 2 Fadly Simbuang Sekretaris 3 I Ketut Sukadi, SE Bendahara 4 Fadly Simbuang Ketua Bidang Organisasi 5 Sulhan SE, SH. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotan 6 Kisman Paputungan, SH Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat 7 Djenli W.F. Taturu Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta & UMKM 8 Ridwan Nakoko Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan 9 Rafiq Mokodongan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 10 Ratna Django Ketua Bidang Seni dan Budaya 11 Henny S. Kandouw Ketua Bidang Kerohanian 12 Hi. Rahmat Sumarsono Ketua Bidang Tani dan Nelayan 13 Harpian Adam Latela Ketua Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal 14 Mursit Potabuga Ketua Bidang Hukum dan HAM 15 Riduan Abdul, ST. SH Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga 16 Supardi Pudul Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini

## Pembahasan Penelitian
Dalam  mengajukan  bantuan  keuangan, dewan  pimpinan  daerah  partai  politik  tingkat kabupaten  harus menyampaikan  pengajuan  secara tertulis  yang  ditandatangani  oleh  ketua  dan sekretaris  atau  sebutan  lainnya  yang  sah  atau  harus dilengkapi  dengan  dokumen  pengesahan  dari Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten. Mekanisme  Pengajuan  Bantuan  Keuangan  untuk Partai  Politik  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow adalah  sebagai  berikut  :  1).  Surat  permohonan bantuan  keuangan  partai  politik  kepada  Bupati dan  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten  dan  ditanda  tangani  oleh  Ketua  dan Sekretaris atau  sebutan  lainya.  Surat  permohonan menggunakan  kop  surat  dan  cap  stemple  Partai Politik ; 2). Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan  susunan  kepengurusan  DPC  Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jendral DPP Partai Politik atau sebutan  lainnya  atau  berdasarakan  ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politk; 3). Fotocopy Surat  NPWP;  4).  Surat  keterangan  autetifikasi  hasil penetapan  perolehan  kursi  dan  suara  partai  politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir  oleh  Sekretaris  KPUD  Kabupaten;  5). Fotocopy  nomor  rekening  kas  umum  partai  politik yang  dibuktikan  dengan  pernyataan pembukaan rekening  dari  bank  yang  bersangkutan;  6). Rencana penggunaan  bantuan  keuangan  partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60%  dari  jumlah  bantuan  yang  diterima  untuk pendidikan politik; 7). Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan  keuangan  yang bersumber dari  APBD  Kabupaten  tahun  anggaran  sebelumnya yang telah  diperiksa  oleh  BPK;  8).  Surat
pernyataan  dari  ketua  partai  politik  yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil  dalam  penggunaan  anggaran  bantuan keuangan  partai  politik  dan  bersedia  dituntut sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan apabila  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar yang  ditanda  tangani ketua  dan  sekretaris  partai politik  atau  sebutan  lainya  diatas  meterai  yang menggunakan  kop  surat  partai  politik.  Bantuan keuangan  kepada  partai  politik  akan  diserahkan setelah  pengajuan  bantuan  keuangan  memenuhi persyaratan,  penyerahan  bantuan  keuangan  di tingkat  kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Keuangan  Partai  Poltik  Kepada  DPD  II  Partai Golkar  Bolaang  Mongondow Tahun  2018  yang bersumber dari APBN/APBD. Peneliti
menggunakan  Konsep  yang  dikutip oleh  Muasaroh (2010), yaitu  melihat  efektivitas  dari  beberapa aspek-aspek, yakni :
1. Aspek Tugas atau Fungsi
Besaran bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber  dari  APBD  kabupaten  Bolmong  untuk partai Golkar Bolmong sebesar 77.140.000,00 (tujuh puluh  tujuh  juta  seratus  empat  puluh  ribu  rupiah). Partai  Golkar  Bolmong  memprioritaskan  Bantuan Keungan  Tahun  2018  pada  dua  kegiatan  yaitu pendidikan partai politik dan Oprasional secretariat. Berdasarkan  LPJ  Dana  Bantuan  Keuangan  Partai Poltik  dari  pemerintah  kabupaten  Bolmong  Tahun Anggaran  2018  Partai  Golkar  Bolmong,  besaran dana  yang  diugunakan  untuk  item  kegiatan Pendidikan  Politik  berupa  Workshop  dalam  bentuk diskusi  panel  sebesar  Rp.  59.690.000,00.  Jumlah dana  ini  hanya  membiayai  satu  jenis  kegiatan padahal  ada  lima  jenis  kegiatan  untuk  pelaksanaan pendidikan  politik  yang  seharusnya  didanai  dengan bantuan  keuangan  partai  politik,  seperti  Seminar, Loka  Karya,  Dialog  Interaktif  Sarasehan  dan Workshop.
Hal ini dibenarkan melalui hasil wawancara peneliti  dengan  Sekretaris  DPD  II  Parai  Golkar Bolmong Bapak Fadli Simbuang, beliau mengatakan bahwa :
“Bantuan  keuangan  yang  diberikan  pada partai  golkar  bolmong  hanya  dapat  menunjang satu  kegiatan  saja  yakni  kegiatan  workshop, karena  memang  bantuan  keuangan  hanya  mampu menunjang  kegiatan  tersebut  padahal  masih  ada banyak  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  partai sebagai  implemetasi  tugas  dan  fungsi  partai sebagai  sarana  pendidikan  politik.  Dan  karena keterbatasan  anggaran  ini  kami  belum  bisa melibatkan  masyarakat  umum  untuk  ikut  dalam
kegiatan pendidikan politik ini padahal sebenarnya bantuan  keuangan  ini  juga  bertujuan  untuk menunjang  kegiatan  partai  terkait  mengedukasi masyarakat mengenai sistem politik dan partisipasi politik.”
Peneliti  juga  mewawancarai  Bendahara DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Bapak  I  Ketut Sukadi  mengenai  Efektivitas  Bantuan  Keuangan untuk  menunjang  kegiatan  partai  dalam  rangka melaksanakan  tugas  dan  fungsi  partai,  beliau mengatakan :
“Bantuan  keuangan  partai  politik  ini  tidak cukup  untuk  menunjang  pelaksanaan  kegiatan partai,  karena  memamang  hanya  sedikit  yang diberikan, sedangkan kegiatan partai politik dalam rangka  pelaksanaan  fungsi  partai  ada  sangat banyak.  Karena  selain  membiayai  kegiatan  partai batuan keuangan parpol ini juga untuk  membiayai oprasional kesekretariatan, jadi masih sangat tidak cukup.  Selain  itu  kegiatan  yang  kami  laksanakan dengan  menggunakan  bantuan  keuangan  partai politik  hanyalah  kegiatan  pendidikan  politik  yang dilakukan  di  kabupaten  tidak  dilakukan  diluar daerah  karena  terbatas  dengan  anggaran  yang ada.  Kami  juga  sering  menggunakan  dana  fraksi dalam  menunjang  kegiatan  partai  yang  dianggap penting  dan  harus  dilaksanakan  tanpa  berharap pada  bantuan  keuangan partai  politik.  jadi  secara garis  besar  dapat  kami  sampikan  bahwa  bantuan keuangan  partai  politik  ini  belum  efektif  untuk menunjang  kegiatan  partai  dalam  pelaksanaan fungsi partai.”
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Bapak Mahrin  Lolung  Ketua  PK  DPD  II  Golkar Bolmong, beliau mengatakan :
“Sejujurnya  bantuan  keuangan  masih sangat  tidak  cukup,  bahkan  kami  hampir  tidak merasakan  dampak  dari  bantuan  keuangan  partai politik  ini,  karena  sepengatahuan  saya  banyak kegiatan partai golkar bolmong yang dibayai oleh dana fraksi bukan bantuan keuangan partai politik, karena  memang  tidak  akan  cukup.  Padahal  jika bantuan  keuangan  ini  dinaikan  akan  bisa mengakomodir  kegiatan  strategis  partai  dalam rangka  pendikan  politik  dan  rekrutmen  partai politik yang memang membutuhkan anggaran yang tidak  sedikit,  contohnya  kegiatan  yang  sangat berdapak  bagi  partai  pun  kami  yang  ada  di pengurus  kecamatan  yang  sudah  lama  tidak dilaksanakan  yaitu  Karaktedes.  Dimana  kegiatan ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan kader terkait partai politik dan strategi pemenangan  pemilu  yang  dilaksanakan  sampai  di tingkat  desa, namun  karena  terbatasnya  keuangan partai, kegiatan ini sudah lama tidak dilaksanakan.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  bantuan keuangan  partai  politik  dilihat  dari  aspek  tugas  dan fungsi  belum  efektif,  karena  besaran  bantuan keuangan  partai  politik  tidak  dapat  menunjang teralaksananya  kegiatan  Pendidikan  politik  partai golkar  bolmong,  dimana  bantuan  keungan  hanya dapat  mengakomodir  satu  kegiatan  saja  dan  itupun tidak  terlaksanakan  secara  maksimal.  Selain  waktu yang  hanya  dipersingkat  kegiatan  pendididikan politik yang dilakukan oleh partai golkar bolmong juga  hanya  menghadirkan  anggota  partainya  saja tanpa  melibatkan  masyarakat  luas,  padahal  ini menjadi  penting  untuk  dilakukan  dimana  peran partai dalam mensosialisasikan kepada masyarakat  betapa  pentingnnya  terlibat  aktif dalam  kegiatan  berdemokrasi. Minimnya bantuan keuangan  ini  juga  terlihat  dari  adanya  beberapa kegiatan  partai  yang  sangat  berdampak  bagi  kader namun  sudah  tidak  dilaksanakan  lagi  karena  tidak cukupnya anggaran yang dimiliki partai.
2. Aspek Rencana atau Program
Dalam  syarat  penerimaan  bantuan  keuangan, partai politik harus memasukan rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan  besaran  paling  sedikit  60%  dari jumlah  bantuan  yang  diterima  untuk  pendidikan politik. Hal ini dikarenakan agar supaya penggunaan bantuan  keuangan  partai  politik  sesuai  dengan peruntukannya, namun berdasarakan observasi yang dilakukan peneliti, didapati dalam laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik DPD II  Partai  Golkar  Bolmong,  partai  golkar  hanya merencanakan  satu  program  saja  untuk  kegiatan pendidikan politik dikarenakan mengikuti besaran bantuan  keuangan  untuk  pendidikan  politik  yang akan  diterima  oleh  Partai  Golkar  Bolmong.  Hal ini  senada  dengan  yang  di  sampaikan    Sekretaris DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Fadli  Simbunag dalam wawancara yang dilakukan beliau mengatakan bahwa :
“Sesuai  dengan  rencana  program  partai golkar  bolmong,  kami  telah  merencanakan beberapa kegaitan khusus untuk pendidikan politik, namun  karena  sesuai  dengan  aturan  bahwa rencana  penggunaan  bantuan  keuangan  khusus untuk  pendidikan  politik  hanya  60%  dari  besaran jumlah  bantuan  keuangan  yang  akan  kami  terima, dengan  sangat  terpaksa  kami  hanya  memasukan satu item kegiatan saja, karena tidak mungkin kami memasukan  semua  rencana  kegiatan  yang  telah kami  siapkan,  kemudian  tidak  sesuai  dengan bantuan  keuangan  yang  akan  kami  dapat.  Karena itulah  kemudian  kami  hanya  melaksanakan kegiatan  workshop  saja  untuk  pendidikan  politik,
dan  itu  hanya  melibatkan  internal  partai  saja, padahalkan  sebenarnya  pendidikan  politik  yang dilakukan partai juga menyasar warga masyarakat secara  umum,  namun  mau  bagaimana  lagi anggarannya memang hanya cukup untuk mengahdirkan internal partai saja.”
Hal  ini  senada  dengan  hasil  wawancara penelitian  dengan  Wakil  Ketua  DPD  II  Partai Golkar  Bolmong  Bapak  Sulhan,  dari  hasil wawancara  didapati  bahwa  banyak  program  yang berjalan tidak sesuai  dengan  rencana  dikarenakan terbatasnya  dana  atau  anggaran  yang  dimiliki partai, dengan mengatakan bahwa :
“Program kerja sering tidak berjalan sesuai dengan  rencana,  bahkan  pun  sering  tidak terlaksana,  apalagi  kegiatan  yang  memerlukan dana  yang  cukup  besar,  seperti  konsolidasi  partai sampai  ke  tingkat  ranting,  kegiatan  ini  hanya berjalan  jika  ada  helatan  pemilu,  karena  dibiayai secara  individu.  Karena  jika  hanya  berharap  di bantuan  parpol,  kegiatan  tersebut  tidak  dapat terealisasi,  karena  memang  banpol  (Bantuan Keuangan  Partai  Politik)  itu  hanya  dapat membiayai  satu  atau  dua  kegiatan  saja,  yang berkaitan  dengan  pendidikan  politik  partai  dan biaya sekretariat.”
Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong Bapak Sukadi  saat  diwawancarai  oleh  peneliti  terkait efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari  aspek  rencana  atau  program,  beliau mengatakan :
“Pencairan bantuan keuangan partai politik ini  nanti    dilakukan  pada  akhir  tahun,  jadi  bisa dikatakan  banpol  ini  belum  efektif  dalam menunjang  program-program  dari  partai  golkar, apalagi program dari partai sangtlah banyak, dan bisa  saya  katakan  banpol  ini  sering  hanya digunakan  untuk  mengganti  uang-uang  pribadi yang  sudah  digunanakan  untuk  menanggulangi kegiatan yang sudah terlaksana sebelum pencairan dana banpol tersebut. Bahkan di tahun sebelumnya partai melaksanakan program hanya menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  iuran anggota  dan  dana  fraksi  karena  partai  golkar bolmong  sendiri  di  tahun  2017  tidak  menerima bantuan keuangan partai politik.”
Terbatasnya bantuan keuangan partai politik yang  diberikan  kepada  partai  golkar  bolmong mengakibatkan  banyaknya  program  kerja  partai yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaannya,  hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Ketua  Bidang  Pendidikan  dan Cendikiawan  DPD  II  Partai  Bolmong  Bapak Ridwan Nakoko :
“Kegiatan  Pendidikan  politik  yang  kami rencanakan  itu  mencakup  beberapa  item  kegiatan seperti  Workshop,  Seminar,  Loka  Karya,  Dialog Interaktif    dan  Sarasehan.  Namun  karena  bantuan keuangan  tidak  mencukupi,  kami  akhirnya  hanya melaksanakan  kegiatan  Workshop  yang  dilakukan satu  hari  saja,  padahal  dalam  perencanaan program  kerja  kami,  pendidikan  politik  ini  harus dilakukan dalam waktu paling cepat 3 hari dengan beberapa  item  kegiatan  yang  ada.  Kegiatan  yang tidak  terakomodir  oleh  bantuan  keuangan  partai politik ini sering juga kami upayakan terlaksanakan  dengan  bermodalkan  dana  fraksi maupun sumbangan-sumbangan yang ada.”
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan yang ada dapat  dikatakan  bahwa  bantuan  keuangan  partai politik  untuk partai  golkar  bolmong  belum  efektif dilihat dari aspek program karena bantuan keuangan ini belum dapat mengakomodir setiap program kerja yang sudah direncanakan oleh partai golkar bolmong dalam  hal  ini  program  pendidikan  politik,  dimana dari beberapa item kegiatan yang telah direncanakan dalam  rangka  pelaksanaan  pendidkan  politik  belum dapat  dilaksanakan,  selain  itu juga  pelaksanaan kegiatan pendidikan politik seperti workshop yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  sudah direncanakan  sebelumnya  karena  keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh partai.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan
Berdasarakan  hasil  wawancara  dengan Sekretaris  DPD  II  Partai  Golkar  Bapak  Fadly, beliau mengatakan bahwa :
“Penggunaan  bantuan  keuangan  partai politik  kepada  partai  golkar  sudah  sesuai  dengan aturan,  karena  bantuan  keuangan  ini  digunakan untuk  kegiatan  pendidikan  politik  partai  sebesar 60%  dan  40%  untuk  oprasional  sekretariat,  tidak mungkin  juga  kami  gunakan  untuk  kegiatan  lain, sedangkan  untuk  kegiatan  pendidikan  politik  saja tidak  cukup,  bahkan  untuk  penunjang  sekretariat saja banyak menggunakan uang pribadi.”
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  Bapak Sukadi  selaku  Bendahara  DPD  II  Partai  Golkar Bolmong, beliau mengatakan :
“Bantuan  keuangan  itu  digunakan  seusai aturan  yang  berlaku,  yakni  untuk  melaksanakan kegiatan pendidikan  politik  dan  penunjang oprasional  sekretariat  walaupun  memang  masih sangat  tidak  cukup,  contohnya  saja  untuk penggunaan  operasional  sekretariat  sebenarnya dalam  aturan  bantuan  keuangan  itu  bisa digunakan  untuk  membayar  gaji  staf  sekretariat, tapi  boro-boro  bayar  gaji  staf  sekretariat sedangkan  untuk  SPPD  saja  sering  menggunakan uang  pribadi  dulu  baru  diganti  jika  bantuan
keuangan  itu  sudah  dicairkan,  walaupun  memang sebenarnya  tidak  boleh  seperti  itu,  tapi  mau bagaimana  lagi  jika  tidak  mengambil  langkah sepereti  itu  aktifitas  atau  roda  organisasi  tidak akan berjalan.”
Selain prioritas penggunaan anggaran bantuan  keuangan  yang  sudah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018 Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada  Partai  Politk,  pemerintah  juga  sudah mengatur  terkait  pertanggung  jawaban  bantuan keuangan partai politik ini. Terkait pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  ini  partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh pemerintah.  Dan  jika  partai  politik  melanggar ketentuan aturan ini partai politik diberikan sanksi tidak  dapat  menerima  bantuan  keuangan  tahun berikutnya.
Tujuan  dari  laporan  pertanggungjawaban tersebut  adalah  untuk  melihat  bantuan  keuangan yang  diberikan  pemerintah  untuk  partai  politik dapat  tepat  sasaran,  disiplin,  dan  transparan sehingga  tidak  ada  lagi  dugaan  bahwa  bantuan keuangan  hanya  dimanfaatkan  oleh  ketua  atupun pimpinan partai politik.
Lemahnya
pertanggungjawaban, pengelolaan dan pengendalian  bantuan  keuangan  partai  politik, menjadi  sebuah  persoalan  yang  penting  dalam mewujudkan  proses  politik  yang  transparan. Pencatatan  bantuan  keuangan  yang  transparan dapat  menunjukkan  kepada  publik  mengenai kualitas  dan  komitmen  dari  partai  politik  dalam rangka  mewujudkan  upaya-upaya  pencegahan terjadinya politik uang dalam tubuh partai politik.
Upaya  untuk  mencapai  laporan  bantuan keuangan  yang  transparan  dan  bertanggungjawab maka diperlukan standar akuntansi dalam melakukan  pelaporan  keuangan.  Agar  laporan keuangan  partai  politik  dapat  lebih  mudah dipahami  dan  akuntabel.  Laporan  yang  baik tersebut dapat dipergunakan secara maksimal oleh partai politik itu sendiri, pemerintah, penyumbang,  dan  juga  memberikan  informasi secara terbuka kepada masyarakat bagaimana cara partai  politik  mengelola  bantuan  keuangan  partai politik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Fadly, beliau mengatakan :
“Kalau  untuk  sistem  pelaporan  harus menggunakan  format  tertentu  sesuai  dengan standar  akuntan  publik  itu  tidak  diharuskan karena, syarat utamanya harus lengkap administrasi  saja,  apa  yang  dilaporkan  harus sesuai  dengan  jumlah  dana  yang  diterima  hanya begitu  saja  tidak  ada  standar  pelaporan,  hanya pelaporan seperti biasa.”
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh Bendahara  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Pak Sukadi, beliau mengatakan :
“Terkait mengenai laporan pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  partai politik,  kami  tidak  diberikan  format  tertentu  kami hanya  menggunakan  format  yang  sederhana  saja, karena  sampai  saat  ini  sistem  pelaporan  hanya sebatas  kelengkapan  berkas,  tidak  diwajibkan untuk menggunakan format tertentu, yang harus itu besaran peenerimaan dan pengeluarannya sesuai.”
Partai  politik  yang  tidak  memberikan laporan pertanggungjawaban  keuangan  dan  partai politik  yang  terlambat  dalam  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  akan dikenakan  sanksi  yang  tegas.  Didalam  UU  partai politik  sudah  diatur  mengenai  sanksi  bagi  partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban  keuangannya.  Hal  tersebut tertuang  dalam  UU  Nomor  2  Tahun  2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  2 Tahun  2011  yang  termuat  dalam  Pasal  47  ayat  (3) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13  huruf  I dikenai  sanksi  administratif  berupa  penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah sampai  laporan  diterima  oleh  Pemerintah  dalam tahun anggaran berkenan.
Selain  itu  dijelaskan  juga  dalam  PP  No  1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 5 Tahun  2009  Tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada Partai  Politik  menyatakan  “Bagi  partai  politik  yang melanggar ketentuan  melewati  batas  waktu  atau tidak  menyerahkan  laporan  pertanggungjawaban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dikenai sanksi  administratif  berupa  tidak  diberikan bantuan  keuangan  APBN/APBD  pada  tahun anggaran berkenaan sampai laporan
pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.” Hal tersebut diperjelas lagi dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara  Penghitungan,  Penganggaran  dalam  APBD, dan  Tertib  Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  yang  terdapat
dalam  Pasal  33  ayat (1)  menyatakan  “Bagi  partai politik  yang  melanggar  ketentuan  melewati  batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban  kepada  BPK  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  32  dikenakan  sanksi administratif  berupa  tidak  diberikan  bantuan keuangan  APBN  atau  APBD  pada  tahun  anggaran berkenan  sampai  laporan  pertanggungjawaban diperiksa  oleh  BPK.  Untuk  mengetahui  bagaimana ketaatan  partai golkar  bolmong  terakait  aturan mengenai penyampaian laporan pertanggungjwaban  ini,  peneliti  mewawancarai Bendahara  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Pak Sukadi, beliau mengatakan :
“Memang  terkait  LPJ  kami  sering  kali terlambat menyapaikannya, itu dikarenakan karena  memang  bantuan  keuangan  ini  sering dicairakan  diakhir  tahun  dan  itu  menjadi  kendala bagi  kami  untuk  membuat  pelaporannya, akhirnya penyampaian  pelamporan  itu  dilakukan  nanti tahun  berikutnya.  Karena  itu  juga  yang  menjadi penyebab kami sering menerima bantuan keuangan ini  dua  tahun  sekali.  Kaerna  memang  salah  satu syarat  untuk  menerima  bantuan  keuangan  adalah partai  politik  sudah  lebih  dulu  menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran  tersebut.  Dan  karena  keterlambatan itulah  kami  sering  tidak  menerima  bantuan keuangan tahun berikutnya, nanti kami terima dua tahun  berikutnya.  Saya  kasih  contoh  LPJ  tahun 2016 nanti disampaikan laporan pertanggungjawabanya tahun 2017 jadi kami baru menerima  bantuan  keuangan  berikutnya  pada tahun 2018.”
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh Sekretaris  DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong Fadly, beliau mengatakan :
“Kami  memang  sering  terlabat  melakukan pelaporan  pertanggungjawaban,  itu  dikarenakan juga  keterlambatan  proses  pencairan  bantuan keuangan  dari  pemerintah,  selain  itu  juga  kami beberapa  kali  mengalami  permasalahan  internal yang  berimbas  pada  terlambatnya  pelaporan pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  partai kami, hal ini juga merugikan kami sebagai partai, karena  kami  diberikan  sanksi  tidak  menerima bantuan keuangan sebelum laporan pertanggungjawaban dimasukan.”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  dilihat bahwa  penggunaan  bantuan  keuangan  secara aturan  sudah  sesuai  karena  digunakan  untuk kegiatan  prioritas  bantuan  keuangan,  namun dari segi penyampaian pelaporan pertanggungjawaban,  partai  golkar  bolmong belum  melakukan  pelaporan  sesuai  peraturan
yang  berlaku  yakni  satu  tahun  sekali.  Ini  juga yang  menyebabkan  partai  golkar  bolmong sering tidak menerima bantuan keuangan partai politik  ini,  dengan  kata  lain  dilihat  dari  aspek aturan  bantuan  keuangan  ini  belum  efektif karena  belum  berjalan  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
Untuk  mengetahui  apakah  tujuan  dari Bantuan  Keuangan  Partai  Poltik  ini  sudah  di capai,  terlebih  khusus  bagi  partai  Golkar Bolmong,  peneliti  mewawancarai  Sekretaris DPD  II  Partai  Golkar  Bolmong  Fadly  terkait apakah  Partai  Golkar  Bolmong  sendiri  sudah berhasil  mewujudkan  tujuan  dari  pemberian Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  dalam  hal  ini terkait  terciptanya  kemandirian  partai  dalam melaksanakan revitalisasi rekrutmen dan promosi kader, beliau mengtakan :
“Sejujurnya  kami  masih  bisa  dibilang  jauh dalam  mewujudkan  tujuan  dari  diberikannya bantuan  keuangan  kepada  partai  kami,  apa  lagi kalau  bicara  terkait  kemandirian,  bisa  saya katakan  itu  masih  jauh  dari  kata  mandiri,  karena sejujurnya  kami  masih  sangat  bergantung  juga pada sumbangan-sumbangan baik secara perseorangan  ataupun  perusahaan,  karena  jujur saja  kalau  hanya  berharap  kepada  bantuan keuangan untuk mejalankan roda organisasi masih sangat riskan terjadi.”
Proses  rekrutmen  kader  dan  promosi kader  secara  transparan  dan  jauh  dari  praktek- praktek  transaksional  didalam  partai  politik menjadi  salah  satu  tujuan  dari  diberikannya bantuan keuangan bagi partai politik, berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan Ketua  PK  DPD  II  Partai  Golkar  Mahrin  Lolung, beliau mengatakan :
“Terkait rekrutmen kader yang sepengetahuan  kami  itu  masih  jauh  dari  kata transparan,  apa  lagi  kalau  mau  dikatakan  tidak ada proses  transaksional.  Karena  masih  terjadi  di partai kami ada orang yang baru bergabung sudah di  promosikan  atau  direkrut  untuk  menjadi  calon dalam  pemilihan  legislative,  bahkan  sering  meng anak  tirikan  kader  yang  sudah  lama  memberi  diri bagi  partai,  hal  ini  bisa  terjadi  yah  karena  masih ada  proses  transaksional  dalam  rekrutmen  calon dan  saya  rasa  ini  bukan  terjadi  hanya  di  partai kami tapi hampir di semua partai hal ini terjadi.”
Peneliti juga  mewawancarai Wakil  Ketua Bidang  Kaderisasi  DPD  II  Partai  Golkar  Bapak Sulhan, beliau mengatakan :
“Proses  kaderisasi  yang  kami  lakukan sudah  sesuai  dengan  mekanisme  partai,  namun memang  kami  sering  memanfaatkan  ajang  pemilu maupun  pilkada  untuk  merekrut  kader  baru  untuk partai  golkar,  hal  ini  kami  lakukan  karena terbatasnya anggaran yang kami miliki, dan terkait promosi kader atau perekrutan sebagai calon baik itu  calon  legislative  maupun  calon  kepala  daerah, masih  sangat  sulit  bagi  kami  untuk  tidak  melihat persiapan  dana  secara  pribadi,  jadi  kami  sering mengesampingkan kualitas kader bahkan ada juga kader  yang  tidak  terakomodir  karena  persolan dana.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat dilihat  bahwa  tujuan  dari  diberikannya  bantuan keuangan  bagi  partai  politik  belum  efektif,  dilihat dari bagaimana proses rekrutmen kader dan promosi kader  untuk  maju dalam  perhelatan  pemilu  maupun pilkada  yang  masih  sangat  transaksional.  Dimana partai  masih  mengutamakan  kaum  yang  bermodal untuk maju dalam kotekstasi pemilu dan pilkada . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti  melalui  hasil  observasi  dan  wawancara dapat  dilihat  bahwa  Bantua  Keuangan  Kepada Partai  Politik  kepada  partai  Golkar  Bolmong belum  efektif,  dilihat  dari aspek tugas  dan  fungsi partai  golkar  bolmong,  dimana  partai  golkar bolmong  belum  menggunakan  bantuan  keuangan secara  efektif  untuk  menunjang  tugas  dan fungsinya,  dimana  dalam  penggunaan  bantuan keuangan  partai  politik  untuk  menunjang  salah satu fungsi dari partai politik yang dapat dibiayai oleh  bantuan  keuangan,  partai  golkar  bolmong hanya  dapat melaksanakan  satu  item  kegiatan  saja, yaitu  workshop  dengan  alasan  bahwa  bantuan keuangan yang diberikan sangat tidak cukup unutuk menunjang  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan Pendidikan politik.
Terlebih kegiatan partai mengenai pendidikan politik,  kegiatan  yang  seharusnya  dilakukan  dengan jangka  waktu  dua  sampai  dengan  tiga  hari  dengan beberapa  item  kegiatan  hanya  dilakukan  dalam waktu  satu  hari  dan  hanya  dapat  terlaksanakan dengan satu item kegiatan yakni workshop . Padahal dalam  perencanaan  program  kerja  partai  golkar bolmong terkait pendidikan politik ada setidaknya lima  kegaiatan  yang  harus  dilakukan  untuk mempersiapkan  kadernya  dalam  pemilu.  Tidak efektifnya juga Pendidikan politik yang dilaksanakan  oleh  partai  golkar  bolmong  dapat dilihat dari menurunya jumlah perolehan suara yang didapat  oleh  partai  golkar  bolmong  dalam  Pemilu legislatif  2019  mengalami  penurunan  perolehan suara yaitu 18.045 suara padahal pada pemilu 2014 partai  golkar  bolmong  berhasil  meraih  suara
sebanyak 20.218. ini akibat dari menurunya kualitas kader  dalam  mensosialisasikan  diri  dan  partainya dalam  pemilu.  Yang  memang  tidak  mendapatkan pendidikan  politik  secara  maksimal  sebagai  bekal untuk  memperebutkan  suara  dalam  pemilu.  Padahal pada  tahun  2009  partai  golkar  bolmong  berhasil meraih posisi pemenang pemilu legislatif Kabupaten Bolmong  dan  berhasil  menduduki  posisi  Ketua DPRD Kabupaten Bolmong.
Selain  bantuan  keuangan  yang  sedikit,  proses pecairan  yang  sering  terlambatpun  menjadikan Bantuan keuangan ini tidak efektif untuk menunjang kegiatan  partai  golkar  bolmong.  Berdasarkan  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  partai  golkar  bolmong beberapa  kali  mendapatkan  pencairan  keuangan diakhir  tahun.  Ini  juga  menjadi  masalah  bagi  partai untuk  pengurusan  tahun  berikutnya.  Bahkan  bukan hanya  keterlamabatan  pencairan  yang  dialami namun  juga  tidak  diberikannya  bantuan  keuangan dalam  satu  Tahun  berjalan  karena  keterlamabatan menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  tahun sebelumnya.  Selain  kegiatan  Pendidkan  Politik, Bantuan  keuangan  juga  digunakan  untuk  keperluan oprasional  secretariat  namun  berdasarkan  hasil penelitian bantuan keuangan ini belum efektif dalam menunjang  oprasional  perkantoran,  ini  dikarenakan selain  jumlahnya  yang  tidak  banyak,  keterlambatan pencairanpun  menjadi  penyebab  bantuan  keuangan tidak efektif digunakan dalam menunjang oprasional secretariat.  Karena  partai  sering  menggunakan dana pribadi  untuk  menunjang  oprasional  perkatorannya seperti  perjalanan  dinas  dan  pembayaran  jasa lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang diperoleh dalam studi Efektivitas Bantuan Keuangan Partai  Politik  Kepada  Partai  Golkar  Bolmong, Peneliti  menarik  kesimpulan  guna  menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Aspek Tugas dan Fungsi
Efektivitas  bantuan  keuangan  partai  politik dilihat  dari  aspek  tugas  dan  fungsi  belum  efektif, karena  bantuan  keuangan  yang  diterima  oleh  partai golkar  bolmong  belum  dapat  memaksimalkan  tugas dan fungsi partai, minimnya bantuan keuangan yang diterima oleh partai golkar bolmong mengakibatkan dalam setiap  tahun  anggaran  partai  golkar bolmong  hanya  dapat  melaksanakan  satu  item kegiatan  saja  dalam  rangka  pendidkan  politik  yang menjadi tugas dan fungsi dari partai politik.
Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik………...………….………..(Gabriel Tangkere, Daud Liando, Johny Lengkong)
2. Aspek Rencana atau Program
Bantuan  keuangan  partai  politik  untuk  partai golkar  bolmong  belum  efektif  dilihat  dari  aspek progaram  kesulitannya  partai  mengatur  program kerja  mereka  karena  dibatasi  oleh  besaran  bantuan keuangan  yang  sedikit  karena  dalam  partai  harus membuat  perencanaan  program  untuk  penggunaan bantuan  keuangan  partai  poltik  ini  harus  sesuai dengan  jumlah  bantuan  keuangan  yang  akan diterima  oleh  partai  politik,  oleh  karena  itu  partai hanya  dapat  memprogramkan  satu  kegiatan  saja dikarenakan  melihat  dari  rencana  jumlah  bantuan keuangan  yang  diterima,  ini  mengakibatkan  partai tidak  dapat  merencanakan  dan  memprogrankan kegaitan kerjanya secara baik.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan Penggunaan  bantuan  keuangan  secara  aturan sudah  sesuai  karena  digunakan  untuk  kegiatan prioritas  bantuan  keuangan,  namun  dari  segi penyampaian  pelaporan  pertanggungjawaban,  partai golkar  bolmong  belum  melakukan  pelaporan  sesuai peraturan  yang  berlaku  yakni  satu  tahun  sekali.  Ini juga  yang  menyebabkan  partai  golkar  bolmong sering  tidak  menerima  bantuan  keuangan  partai politik,  tidak  adanya  standar  pelaporan  keuangan juga  menjadi  masalah  terkait  perwujudan  upaya transparansi  dalam  pengelolaan  bantuan  keuangan partai  politik,  padahal  ini  perlu  dilakukan  agar supaya  proses  transparansi  dan  akuntabilitas  partai dapat terlaksana, juga dapat meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  partai  politik  dalam mengelola  bantuan  keuangan.  dengan  kata  lain dilihat dari aspek aturan bantuan keuangan ini belum efektif  karna  belum  berjalan  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal Tujuan  dari  pemberian  bantuan  keuangan kepada  partai  politik  yaitu  untuk  meningkatkan kemadirian partai baik dalam pelaksanaan rekrutmen sampai pada pengambilan kebijakan partai tanpa ada campur tangan dari pihak diluar partai, belum dapat terwujud  dilihat  dari  masih  sangat  bergatungnya partai kepada sumbangan-  sumbangan perseorangan ataupun  perusahan  dalam  menunjang  proses kaderisasi partai bahkan promosi kader partai untuk maju dalam kotekstasi Pemilu dan Pilkada.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  peneliti memberi saran sebagai berikut :
1. Perlu ditinjau kembali terkait penentuan jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik, agar  supaya  benar-benar  bantuan  keuangan  ini dapat  efektif  untuk  menunjang  kegiatan  partai dalam rangka menjalankan fungsinya.
2. Perlu  adanya  penambahan  jumlah  besaran bantuan  keuangan  yang  diberikan  pemerintah, karena  melihat  dari  hasil  penelitian  masih banyak  rencana  program  partai  yang  belum dapat  dilkasanakan  karena  terbatasnya  dana. Selain  itu  partai  juga  perlu  melakukan perhitungan yang  matang  terkait  anggaran  yang ada agar setiap program yang direncanakan akan berjalan maksimal.
3. Terkait  penyampaian  pelaporan  pertanggung jawaban  partai golkar  bolmong  harus  lebih meningkatkan  kualitas  pelaporan  pertanggung jawabanya,  terkait  penerimaan  dan  pengeluaraan bantuan  keuangan  kepada  pemerintah,  karna  ini juga  menjadi  kunci  efektivitas  penggunaan bantuan  keuangan.  Semakin  cepat  dan  baik penyampaian untuk pelaporan pertanggungjawaban  akan  berpengaruh  pada pencairan  bantuan  keuangan  tahun  berikutnya. Selain  itu  pemerintah  juga  perlu  menyediakan standar  laporan  akuntasi  keuangan  agar  supaya pelaporan  yang  diberikan  oleh  partai  politik lebih berkualitas dan akuntabel.
4. Pemerintah  perlu  mengevaluasi  kembali  terkait besar  bantuan  keuangan  yang  diberikan  kepada partai politik, agar supaya dapat mengakomodir setiap keperluan partai dalam rangka menciptakan  partai  politik  yang  mandiri  tanpa ada  campur  tangan  dari  pihak  elit  yang berkepentingan, hanya pada akhirnya memaanfatkan partai untuk kepentingan pribadi maupun  kelompok.  Pemerintah  juga  perlu mengatur terkait penggunaan bantuan keuangan yang  memang  berfokus  bagi  warga  masyarakat luas,  karena  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  pneliti  menemukan  partai  hampir tidak  melibatkan  masyarakat  umum  dalam kegiatan partai mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin.  B.  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Ibrahim.  2015.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Panduan  Penelitian  Beserta  Contoh  Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabeta.
Moleong.  2015.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Panduan  Penelitian  Beserta  Contoh  Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabet
Muasaroh.  2010.  Aspek-aspek  Efektivitas  studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan  PNPM-MP.  Universitas  Brawijaya Malang.
Sugiono.  2013.  Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.