E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 244

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL TINDAK PIDANA NARKOBA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1303 K/PID.SUS/2013 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 700/PID/2012/PT.MDN JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1243/PID.B/2012/PN.MDN
Ferdy Saputra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe – Banda Aceh Email: ferdysaputraagani@gmail.com

## Abstrak
Pencucian  uang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  ekonomi  dan  integritas  sistem keuangan,  tetapi  juga  membahayakan  sendi  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pencucian  uang  yang  dilakukan  adalah  untuk  menyamarkan  hasil  kejahatan.  Dalam  hal  ini, akan  diangkat  berdasarkan  kejahatan  narkotika  dan  narkoba.  Terkait  dengan  studi  kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1303 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo.  Bidang  Pengadilan  Tinggi  No.  700  /  Pid  /  2012  /  PT.Mdn  tanggal  8  Januari  2013  Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 juga  menggunakan  modus  kejahatan  di  bidang  perbankan.  Mode  kejahatan  di  sektor perbankan,  dalam  hal  ini,  menggunakan  layanan  pengiriman  uang  Money  Changer (penukaran  uang).  Predicate  crime  (asal  kejahatan)  itu  adalah  obat  tindak  pidana,  yaitu metamfetamin.  Perdagangan  metamfetamin  dilakukan  antara  lintas  negara,  yaitu  antara Malaysia dan Indonesia.
Kata Kunci: Pencucian, Uang, Kejahatan, Narkoba, Putusan

## Abstract
Money  laundering  is  not  only  threatening  the  economic  stability  and  integrity  of  the financial  system,  but  also  harm  the  joints  of  the  life  of  society,  nation,  and  state  based  on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Money laundering is done  is  to  disguise  the  proceeds  of  crime.  In  this  case,  will  be  appointed  on  the  crime  of narcotics  and  drugs.  Related  with  the  case  studies in  based  on  the  Supreme  Court  Decision No. 1303 K / Pid.Sus / 2013 dated August 21, 2013 Jo. High Court Field No. 700 / Pid / 2012 / PT.Mdn dated January 8, 2013 Jo. Medan District Court Decision No. 1243 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn  dated  October  8,  2012  also  uses  the  mode  of  crimes  in  the  banking  field.  Mode  of crime in the banking sector, in this case, use money transfer services Money Changer (money changers).  Predicate  crime  (crimes  origin)  it  is  a  criminal  offense  drug,  namely methamphetamine.  Methamphetamine  trade  is  carried  out  between  cross  country,  namely between Malaysia and Indonesia.

## Keywords: Money Laundering, Money, Crime, Narchotic, Verdict

## PENDAHULUAN
Kejahatan  peredaran  gelap  narkoba  sejak  lama  diyakini  memiliki  kaitan  erat  dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 245

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal ( predicate crime )  yang  utama  yang  melahirkan  kejahatan  pencucian  uang. Organized  crime selalu menggunakan  metode  pencucian  uang  ini  untuk  menyembunyikan,  menyamarkan  atau mengaburkan  hasil  bisnis  haram  itu  agar  nampak  seolah-olah  merupakan  hasil  dari  kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru (Yunus  Husein, 2004, h. 1).
Pada  umumnya  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  dalam  bidang  perbankan. Adapun bentuknya yaitu pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta  kekayaan  hasil  kejahatannya  sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak  sah.  Kegiatan  pencucian  uang  hampir  selalu  melibatkan  perbankan  karena  adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik ( electronic  funds  transfer ),  dana  hasil  kejahatan  yang  pada  umumnya  dalam  jumlah  besar akan  mengalir  atau  bahkan  bergerak  melampaui  batas  negara  dengan  memanfaatkan  faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan (M. Zainul Hafizi, 2011).
Pencucian  uang  atau  dalam  Bahasa  Inggris  disebut Money  Laundering tidak  hanya mengancam  stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana ( Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004, h. 1-8) . Dalam hal ini, akan diangkat tentang tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang. Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar  dianggap  halal  dan  legal.  Narkoba  yang  diedarkan  sudah  jelas  akan  dijual  kepada pemakai,  setelah  dijual  barulah  uang  yang  didapat  akan  dibuat  suatu  usaha  atau  apapun bentuknya  untuk  melegalkan  uang  tersebut,  sehingga  tersamarlah  uang  hasil  penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang ( Lucky Nurhadiyanto, 2010, h. 161) . Dikaitkan  dengan  studi  kasus  pada  penelitian  ini,  yaitu  terhadap  Putusan  Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan  No.  700/Pid/2012/PT.Mdn  tanggal  8  Januari  2013  Jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn  tanggal  8  Oktober  2012  juga  menggunakan  modus kejahatan dalam bidang perbankan. Modus kejahatan dalam bidang perbankan, dalam hal ini, menggunakan  jasa  pengiriman  uang  di money  changer (tempat  penukaran  uang). Predicate crime (kejahatan  asal)-nya  adalah  tindak  pidana  narkoba,  yaitu  shabu-shabu.  Perdagangan shabu-shabu ini dilakukan antar lintas negara yaitu antara Malaysia dengan Indonesia.
Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn  tanggal  8  Oktober  2012 menarik  diteliti  karena  putusan  tersebut  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  di  dalam  amarnya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 246

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy dengan pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  subsidair  4  (empat)  bulan  penjara.  Sedangkan,  pada putusan  tingkat  Pengadilan  Tinggi,  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  tersebut  dihukum  oleh Majelis  Hakim  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah)  dan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  dapat  diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam putusan pengadilan pada tingkat  Mahkamah  Agung  telah  memutus  dengan  amarnya  menghukum  Terdakwa  tersebut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah). Perbedaan penghitungan denda inilah yang menarik untuk diteliti, mengenai  dari  mana  asalnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  memutus  untuk  menaikkan denda  dari  Rp.  1  miliar  ke  Rp.  2.000.000.000,-  (Dua  Miliar  Rupiah),  sedangkan  Majelis Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung  menghukum  Terdakwa  dengan  denda  sebesar  Rp. 37.000.000.000,-  (Tiga  Puluh  Tujuh  Miliar).  Sementara  itu,  harta  Terdakwa  tidak  sampai dengan angka yang dikehendaki oleh Majelis Hakim Agung sebesar Rp. 37 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar).
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara pencucian uang dan dunia  kejahatan  tindak  pidana  narkoba.  Oleh  sebab  itu,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/PID.SUS/2013  Jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  No.  700/PID/2012/PT.MDN  Jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn  penting  untuk  dikaji  dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  bersifat  deskriptif  analisis.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder, dan  tertier.  Data  sekunder  dikumpulkan dengan  teknik  studi  kepustakaan.  Selanjutnya,  data- data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Adapun permasalahan yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  tindak  pidana  pencucian  uang dan kejahatan asal tindak pidana kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012.

## PEMBAHASAN
Hubungan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dengan  Kejahatan  Asal  Tindak  Pidana Narkoba
Hukum tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori yang bermotifkan “ economic gain ”  atau  menghasilkan  keuntungan  ekonomi,  terlebih  dilakukan  oleh  korporasi  atau organisasi  kriminal  atau  sindikat.  Dapat  dipastikan  akan  bersinergi  dengan  tindak  pidana pencucian  uang  untuk  mengaburkan  hasil  kejahatan  tersebut.  Diperlukan  koordinasi  antar lembaga  penegakan  hukum  dalam  menangani  permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang karena memang hasil tindak pidana narkotika
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 247

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar (Djoko Sarwoko, 2013).
Perlunya  sinergitas  penegak  hukum  antara  penyidik  BNN,  Polri  bekera  sama  dengan PPATK  serta  perbankan  untuk  menelusuri  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku baik individu maupun korporasi dengan menggunakan pendekatan “ follow the  money ”. Dari penelusuran dan hasil analisis dari PPATK, maka akan diketahui aliran dana atau transfer dan siapa pelakunya apakah individu atau korporasi. Jika pelakunya korporasi, maka perlu diteliti lagi  siapa  yang  bertanggung  jawab  apakah  pengurus  korporasi,  pengendali  atau  orang  yang melaksanakan  perintah  untuk  dan  atas  nama  yang  berbasis  kepentingan  korporasi  atau „ corporate liability’ .
Penyidikan  kekayaan  tersebut,  perlu  dikembangkan  jika  hasilnya  signifikan,  harus ditelusuri kemana saja transaksi keuangannya dengan minta laporan hasil harta kekayaan anak beserta istrinya seperti dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika.  Atau  adakah  kemungkinan  bahwa  hasil  kejahatan  narkotika  tersebut dipergunakan  untuk  mendanai  kegiatan  terorisme.  Hal  ini  perlu  dicermati  karena kemungkinan  bersar  hasil  kejahatannya  dipergunakan  untuk  membantu  kegiatan  teror, terutama jika pelaku adalah korporasi, bandar narkotika, sindikat, atau organisasi kriminal.
Di  dalam  penanganan  kejahatan  narkoba  dan  TPPU,  proses  hukum  tersebut  terbentur undang-undang  yang  belum  mengatur  kasus  tersebut  secara  satu  atap,  yakni  terpisah  antara Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.  tertanggal  08  Oktober 2012  tentang  Narkotika  dan  Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan danPemberantasan  Tindak  Pencucian  Pencucian  Uang.  Dakwaan  tindak  pidana  pencucian uang  (TPPU)  dalam  kasus  narkoba  dapat  disusun  dalam  bentuk  subsidaritas  karena  undang- undang  yang  ada  masih  berbenturan  terkait  kewenangan  penyidik  untuk  menangani  kedua kasus yang berbeda namun berkaitan tersebut
Di  dalam  Pasal  137  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengatur  tentang minimum  khusus,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tidak mengatur  hal  itu. Sebetulnya  Pasal  137  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  secara substansial mengandung unsur-unsur yang serupa dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  danPemberantasan  Tindak  Pencucian Pencucian  Uang.  Oleh  karena  itu,  dakwaan  TPPU  dapat  disusun  dalam  bentuk  subsidaritas dakwaan pencucian uang dahulu karena BNN memperoleh menyidik TPPU berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kemudian subsidairnya Pasal 137 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sehingga  Penyidik  BNN  tetap  dapat  melakukan penyidikan  TPPU  yang  diduga  melanggar  Pasal  137  huruf  a  dan  b.  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009.  Dari  aspek  sejarah,  mengapa  pembentuk  undang-undang  mencantumkan Pasal  137  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  dikarenakan  untuk  mengantisipasi seandainya  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tidak  mengatur  kewenangan penyidik tindak pidana asal (BNN) melakukan penyidikan TPPU ((Djoko Sarwoko, 2013)).
Meskipun  termasuk  dalam  TPPU,  hasil  kejahatan  narkotika  yang  dikaburkan  melalu pencucian  uang,  sasaran  subjeknya  tidak  seluas  yang  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 248

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
No.  8  Tahun  2010.    Rumusan  delik  Pasal  3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  dikatakan lebih luas sasaran subjeknya karena mengandung frasa  'yang diketahui atau patut diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  terdapat  26 jenis tindak pidana termasuk narkotika.
Pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang telah diadopsi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 berisi ancaman  pidana yang lebih berat, yakni penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp. 5 miliar dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama satu tahun empat bulan. Lebih berat jika dibandingkan Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  yang  tunduk  pada  Pasal  30  ayat  (6)  KUHP  yang mengatur pidana kurungan pengganti tidak boleh dari delapan bulan.
Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tanggal  08  Oktober  2012  dalam  penelitian  ini,  Terdakwa  Maha Nathy  Naidu  alias  Rendy  dihukum  berdasarkan  Pasal  137  huruf  b.  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  sebagai  orang  yang  menerima  penempatan,  pembayaran  atau pembelanjaan,  penitipan,  penukaran,  penyembunyian  atau  penyamaran  investasi,  simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergera, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika  dan/atau  tindak  pidana  prekursor  narkotika.  Adapun  yang  menjadi  unsur  yang utama dalam ketentuan Pasal 137 huruf b. tersebut adalah Terdakwa harus mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah berasal dari tindak pidana narkotika.
Mengenai  pembuktian  unsur  “Yang  Diketahuinya  Berasal  Dari  Tindak  Pidana Narkotika”  sangat  sulit  dibuktikan  karena  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  tidak tahu  sama  sekali  uang  tersebut  dari  mana  masuknya.  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  hanya mengetahui  bahwa  uang  yang  diterimanya  itu  adalah  berasal  dari  transfer  Bapak  Kamal sebagai  teman  ayahnya  Maha  Nathy  Naidu  yaitu  Bayu  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha money  changer .  Usaha  Bapak  Kamal  tersebut  juga  menerima  uang  dari  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  yang  berada  di  Malaysia  untuk  selanjutnya  ditransfer  kepada  keluarga  TKI yang  ada  di  Indonesia.  Hal  inilah  yang  disusupi  oleh  mafia  narkoba  dengan  membuat kerjasama  dengan  Bapak  Kamal  sehingga  akhirnya  shabu-shabu  dari  Malaysia  masuk  ke Indonesia melalui Tanjung Balai.
Di  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  menurut  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  pihak yang berwenang melakukan penyidikan atas pencucian uang adalah PPATK. Lalu, dalam hal ini,  PPATK  telah  memberikan  hasil  laporannya  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Provinsi  Sumatera  Utara,  sehingga  akhirnya  BNN  melimpahkan  perkara  tersebut  ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk disidangkan.
Analisa  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Kejahatan  Asal  Tindak  Pidana Kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 249

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
Batasan  pertimbangan  hukum  dalam  hukum  pidana  formil  diartikan  suatu  tahapan dimana  majelis  hakim  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  selama  persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, eksepsi, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, tuntutan, pledoi,  replik,  duplik,  putusan.  Dalam  pertimbangan  hukum  dicantumkan  pula  pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktek, landasan yang  dijadikan  hakim  dalam  sebuah  putusan  disistematisasikan  dalam  bagian  mengingat. Pertimbangan hukum dimulai dengan kata “menimbang …dan seterusnya”.

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tertanggal  08  atas nama Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah diputus berdasarkan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pada  pertimbangan  hukumnya Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  adalah  orang  yang  menerima  penempatan  berupa transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika.
Unsur “Menerima Penempatan Berupa Transfer Uang” pada Putusan Pengadilan Negeri tersebut  telah  dipenuhi  dengan  pertimbangan  bahwa:  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias Rendy  telah  membuka  rekening  atas  nama  dirinya,  Namdewa,  dan  W.  Wijen  Khrisna  dan menggunakan rekening-rekening tersebut untuk menampung pembayaran/transfer  uang  yang menurut Terdakwa Maha Nathy Naidu adalah berasal dari transfer uang Kamal dari Malaysia yang  berasal  dari  transfer  uang  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI),  akan  tetapi,  ternyata  telah terbukti secara sah dan meyakinkan Suryono alias Aweng yang memiliki barang berupa shabu kepunyaan Anly Yusuf alias Mami yang  berasal dari Ramli Petrus alias Abeng,  Anly Yusuf alias  Mami  membayarkan  pembayaran  shabu  tersebut  kepada  Ramli  Petrus  alias  Abeng kepada  rekening  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu,  Namdewa,  dan  W.  Wijen  Khrisna.  Oleh karena itu, unsur “Menerima Penempatan Berupa Transfer Uang” telah terpenuhi.
Pada  pertimbangan  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  tersebut  telah  melakukan pemeriksaan  terhadap  berkas-berkas  terpisah,  atas  nama  Suryono  alias  Aweng  sebagai pengedar shabu, Anly Yusuf alias Mami sebagai pemilik shabu yang diedarkan Suryono alias Aweng,  dan  Ramli  Petrus  alias  Abeng  sebagai  gembong  shabu  yang  menyuruh  Anly  Yusuf alias  Mami  untuk  membayar  shabu  tersebut  kepada  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias Rendy, Namdewa, dan W. Wijen Khrisna.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  470/Pid.B/2012/PN-Mdn., tertanggal  12  Juli  2012  Jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  No.  450/Pid/2012/PT-Mdn., tertanggal 31 Agustus 2012, Ramli Petrus alias Abeng Ramli Petrus alias Abeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
1) Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 Gram;
2) Membayarkan atau membelanjakan uang harta dalam bentuk benda bergerak yang berasal dari  tindak  pidana  narkotika;  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  dengan pidana  penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000,-
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 250

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
(satu  miliar  lima  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  yang  dijatuhkan.  Menetapkan  Terdakwa  tetap  dalam  tahanan.  Menetapkan  supaya barang bukti berupa:
1) Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman seberat 12,7 Gram sisa dari 1.197 Gram yang telah  dimusnahkan  sesuai  dengan  Berita  Acara  Pemusnahan  Barang  Bukti,  tanggal  04 Januari 2012 sebanyak 1.184,3 Gram dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dirampas untuk dimusnahkan;
2) Uang sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh  lima  juta  rupiah)  dirampas  untuk  Negara;  c.  1  (satu)  buah  KTP  atas  nama  Ramli Petrus,  1  (satu)  buah  SIM  A  atas  nama Ramli  Petrus  dan  1  (satu)  unit  kendaraan  Toyota Avanza  Nopol  :  BL-1448-KW  berikut  kunci,  STNK,  dan  BPKB  dikembalikan  kepada Terdakwa.
Majelis  Hakim  yang  memutus  perkara  Anly  Yusuf  alias  Mami  telah  menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut menyatakan Terdakwa Anly Yusuf alias Mami  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  dan melawan  hukum,  melakukan  permufakatan  jahat  memperjualbelikan  narkotika  Golongan  I, bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Selain dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 551 ayat (1) ke-1 KUHP, Mami juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 132 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,  karena  menyimpan  harta  hasil  transaksi  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  narkotika. Anly  Yusuf  alias  Mami  juga  dijatuhi  sanksi  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar rupiah)  yang  mana  apabila  tidak  dibayarkan  maka  akan  diganti  dengan  hukuman  penjara selama 6 (enam) bulan. Barang bukti yang disita berupa HP Nokia C5, uang Rp. 19.000.000,- (sembilan  belas  juta),  serta  giwang  3,9  gram  dan  mengembalikan  SIM  dan  KTP  milik Terdakwa,  hal  yang  meringankan  Terdakwa  bahwa  Terdakwa  bersikap  sopan  dalam persidangan,  dan  yang  memberatkan  terdakwa  masih  di  hukum,  lagi  menjalakan  hukuman dalam kasus yang sama (Mami BD Shabu, 2012).
Akibat  dari  perbuatan  Anly  Yusuf  alias  Mami  tersebut  Majelis  Hakim  menjatuhkan vonis, menambah hukuman yang harus dijalani Anly di penjara. Sebelumnya, perempuan ini juga  sudah  divonis  10  tahun  penjara,  karena  mengedarkan  narkoba  jenis  sabu-sabu.  Belum lama  menjalani  hukuman  di  Lapas  Wanita  Tanjung  Gusta,  Anly  kembali  ditangkap  tangan oleh  Petugas  BNN,  bersama  Wakil  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Denny  Indrayana  yang menangkapnya  di  penjara  pada  20  Desember  2011,  sekitar  pukul  03.30  WIB.  Menyusul penangkapan  sejumlah  rekannya  Ramli  Petrus,  dan  Suriono  alias  Aweng  yang  merupakan kurir atau anggota jaringannya (Mami BD Shabu Divonis 10 Tahun Penjara, 2012).
Fakta dalam persidangan, Anly Yusuf mengaku memerintahkan kurirnya Suriono untuk mengambil  sabu-sabu  dari  rekannya  Ramli  Petrus,  dalam  berkas  yang  terpisah,  dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 251

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
mengantarkan barang ilegal itu kepada langganannya di Medan. Perintah disampaikan melalui telepon  selular.  Transaksi  terjadi  berulang-ulang  dengan  berat  sabu-sabu  berkilo-kilogram. Sementara  itu,  pembayaran  dilakukan  melalui  transfer  mobile  bangking  rekening  atas  nama anak Anly.
Perkara  ini  menjadi  perhatian  publik,  karena  dalam  tuntutannya  Jaksa  hanya menyatakan Anly melanggar Pasal 137 huruf B UU 35 2009, karena menyimpan harta benda hasil  tindak  pidana  narkotika,  seperti  dakwaan  ke-2  primer.  Padahal  dalam  dakwaan  ke-1 primer, Jaksa  juga  menjerat  Anly  dengan  pasal  114 ayat  (2)  karena  mengedarkan narkotika. Dakwaan  ini  pun  sesuai  dengan  fakta  di  persidangan.  Sidang  pembacaan  tuntutan  juga mengundang  kecurigan.  Sebab  saat  itu  JPU  dalam  persidangan  hanya  berlangsung  beberapa menit  dan  dalam  membacakan  tuntutanya  dibacakan  dengan  suara  sangat  pelan.  Akhirnya Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusannya  kepada  dakwaan  Jaksa  dan  mengukum  Anly. Kedua  dakwaan  primer  terbukti  dan  Anly  ahirnya  divonis  10  tahun  penjara,  sama  seperti hukuman  yang  sedang  dijalaninya  akibat  kasus  serupa.  Anly  terbukti  mengulangi perbuatannya mengedarkan narkotika (Mami BD Shabu Divonis 10 Tahun Penjara, 2012).
Kasus  tersebut  terbongkar  pada  tanggal  21  Desember  2011,  ketika  Wakil  Menteri Hukum  dan  HAM,  Denny  Indrayana  bersama  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  berhasil menangkap  Suryono  alias  Aweng,  dengan  brang  bukti  berupa  sabu  seberat  206,4  gram.  Di kediaman  Aweng  di  Jalan  Sengon  Sekip,  Medan,  petugas  juga  berhasil  menyita  0,5  gram sabu-sabu.  Dari  penyidikan,  diketahui  barang  haram itu milik  Anly  Yusuf  alias  Mami,  yang dengan  bebas  mengendalikan  peredaran  narkoba  di  dalam  penjara.  Setelah  memiliki  bukti cukup kuat atas keterlibatan Anly Yusuf alias Mami, BNN akhirnya melakukan penangkapan dan berhasil menyita uang  senilai Rp. 9 juta, dan telepon genggam  yang ternyata  digunakan untuk mengatur transaksi narkoba di wilayah Sumatera (Moko Dihukum 8 Tahun, 2013).
Jaringan Mami di luar penjara bukan hanya Aweng. Ada beberapa nama lain yang juga turut  ditangkap,  yaitu  Ramli  Petrus  alias  Abeng,  yang  ditangkap  pada  bulan  Agustus  2011 dengan barang bukti sabu seberat 1 kg. Dari penyidikan, Mami ternyata mengontrol penjualan narkoba  itu  dari  dalam  penjara,  dengan  rincian  pada  bulan  Oktober  2011  transaksi  sabu seberat  1  kg,  tanggal  17  Desember  2011 juga  terjadi  transaksi  pembelian  sabu  seberat  1  kg. Kemudian  pada  tanggal  20  Desember  2011,  Mami  menghubungi  Aweng,  memerintahkan mengambil  sabu-sabu  seberat  200  gram  dari  tersangka  Abeng  dan  Alwi  (sudah  divonis) (Moko Dihukum 8 Tahun, 2013).
Dari sana Mami kembali mengontrol peredaran sabu-sabu seberar 206,4 gram dari para kurir.  Mami  memerintahkan  dua  orang  kurirnya  membagi  sabu  kepada  Asiong  seberat  50 gram,  Keling 50  gram, Said 100  gram. Tetapi saat dilakukan penangkapan, tiga kaki tangan Mami, berhasil kabur, dan hanya Aweng yang berhasil ditangkap. Pada berkas dakwaan JPU, ternyata sabu itu diperoleh Mami dari Abeng, dan Tri Sudiatmoko alias Moko Narapidana LP Dewasa Tanjung Gusta Medan pada bulan November 2011 seberat 2 ons dengan harga Rp 65 juta per ons (Moko Dihukum 8 Tahun, 2013).
Unsur  “Yang  Diketahuinya  Dari  Tindak  Pidana  Narkotika”  pada  Putusan  Pengadilan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 252

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
Negeri  Medan  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  Terdakwa  Maha  Nathy Naidu dengan sengaja membuka rekening-rekening bank atas nama saudara-saudaranya yaitu Namdewa  dan  W.  Wijen  Khrisna  sehingga  dapat  menerima  uang  transfer  dari  pengakuan Anly  Yusuf  alias  Mami  yang  membayarkan  shabu  tersebut  kepada  rekening-rekening  yang dibuka  oleh  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy.  Oleh  karena  itu,  unsur  “Yang Diketahuinya Dari Tindak Pidana Narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Pertimbangan  majelis  hakim  pengadilan  negeri  tersebut  berasal  dari  pemeriksaan berkas-berkas  perkara  atas  nama  Suryono  alias  Aweng,  Anly  Yusuf  alias  Mami,  dan  Ramli Petrus  alias  Abeng.  Berasal  dari  putusan  tersebutlah  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias Rendy  sebagai  pengembangan  Penyidik  BNN  yang  akhirnya  disidangkan  di  Pengadilan Negeri  Medan,  dan  majelis  hakim  dapat  memberikan  pertimbangan  berupa  asumsi  bahwa Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  telah  mengetahui  bahwa  uang  yang  diterimanya adalah berasal dari hasil tindak pidana narkotika berupa shabu-shabu.
Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  dihukum  berdasarkan  Pasal  137  huruf  b. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  hukuman  penjara  selama  3 (tiga)  tahun.  Sehingga  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  megajukan  banding  ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Akta Permintaan Banding No. 213 dan 214/Akta.Pid/2012/PN.Mdn., tanggal 17 Oktober 2012.

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
Setelah  menyatakan  banding  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tertanggal  08  Oktober  2012,  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu membuat memori banding dengan kesimpulan sebagai berikut:
1) “Pembacaan putusan bersifat tidak sempurna”;
2) Putusan  Majelis  Hakim  tanggal  10  Oktober  2012  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn bertentangan dengan Pasal 200 KUHAP;
3) Putusan  Majelis  Hakim  dalam  perkara  pidana  atas  nama  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
4) Putusan  Majelis  Hakim  tanggal  10  Oktober  2012  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn  tidak memenuhi persyaratan undang-undang;
5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
6) Putusan  Majelis  Hakim  tanggal  10  Oktober  2012  Nomor  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn  salah menerapkan  hukum”.  (Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  No.  700/Pid/2012/PT-Mdn., tertanggal 08 Januari 2013, h. 64).
Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada perkara tersebut pada pokoknya tetap menjatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Akan  tetapi,  berbeda  pendapat  terhadap  pidana  yang dijatuhkan  kepada  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy,  sebagai  berikut  (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT-Mdn., tertanggal 08 Januari 2013:  68-69):
Menimbang,  bahwa  namun  demikian  Majelis  Hakim  Tinggi  tidak  sependapat  dengan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 253

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  perihal  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap Terdakwa,  mengingat  perbuatan  Terdakwa  telah  mendukung  maraknya  peredaran narkotika  di  Indonesia,  yang  menurut  Majelis  Hakim  Tinggi  sudah  mewabah  dalam masyarakat  Indonesia,  dan  telah  melibatkan  serta  menghantui  semua  etnis,  semua agama,  bahwa  sudah  dijadikan  sasaran  empuk  bagi  pengedar  narkotika  internasional, sehingga  pemberantasan  peredaran  narkotika  perlu  dilakukan  secara  lebih  serius, sehingga  pidana  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dipandang  terlalu ringan dan tidak sesuai dengan keadilan masyarakat.
Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dalam  putusannya  itu, pertimbangan  yang  memberatkan  sebagaimana  diuraikan  diatas  dapat  dijadikan  dasar untuk  menambah  lamanya  pidana  yang  harus  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa,  dan Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat Indonesia;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  alasan  Penasehat  Hukum  Terdakwa  dalam kesimpulan  memori  bandingnya  pada  point  3,  4  dan  6  tidak  berlasan  karenanya  akan dikesampingkan  sedang  kesimpulan  memori  bandingnya  pada  point  1,  2  dan  5  tidak termasuk  dalam  lingkup  pemeriksaan  dalam  tingkat  banding  ini  oleh  karenanya  juga harus dikesampingkan.
Majelis  Hakim  Tinggi  pada  Pengadilan  Tinggi  Sumatera  Utara  di  Medan  berdasarkan uraian-uraian  di  atas  telah  memutus  memperbaiki  sekedar mengenai  pidana  yang  dijatuhkan kepada  Terdakwa  sedangkan  putusan  selebihnya  dapat  dikuatkan.  Sehingga  pidana  yang dijatuhkan kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu menjadi 6 (enam) tahun penjara.
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tertanggal  08 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid//2012/PT-Mdn., tertanggal 08 Januari 2013 telah diputus Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menerima  Penempatan  Berupa Transfer  Uang  Yang  Diketahuinya  Berasal  Dari  Tindak  Pidana  Narkotika”  sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ketentuan  yang  diterapkan  dalam  perkara  tersebut  adalah  ketentuan  yang  berasal  dari ketentuan  narkotika,  yang  mana  apabila  dilihat  lebih  lanjut  sangat  tipis  perbedaan  dengan ketentuan  pencucian  uang.  Perbedaan  ketentuan  tersebut  terletak  dari  tindak  pidananya, apabila Undang-Undang Narkotika menkhususkan kepada tindak pidana narkotika, sedangkan pada  Undang-Undang  TPPU  hanya  terdapat  frase  “tindak  pidana”  yang  artinya  dapat  dilihat pada Pasal 2 UU TPPU.
Terhadap  ketentuan  pidana  yang  diterapkan  (apakah menggunakan  UU  Narkotika atau UU  TPPU)  adalah  kewenangan  penyidik  dalam  hal  ini  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) yang melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika. BNN mencari aliran dana dengan mengikuti  aliran  uang  pembayaran  dari  pengedar  narkoba  yang  didapati  hilirnya  pada rekening-rekening yang dibuka oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy.
Dakwaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dalam  kasus  narkoba  dapat  disusun dalam bentuk subsidaritas karena undang-undang yang ada masih berbenturan terkait dengan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 254

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
kewenangan penyidik untuk menangani kedua kasus yang berbeda namun berkaitan tersebut.
Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tertanggal 08 Januari 2013
Perbedaan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal  08  Oktober  2012  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  No. 700/Pid/2012/PT.Mdn.,  tertanggal  08  Januari  2013  terletak  pada  pidana  penjara  yang dijatuhkan.  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan,  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  telah dijatuhkan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  lamanya  sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Kedua putusan  tersebut  telah  tepat  dan  benar  menurut  hukum  dalam  menentukan  lamanya  pidana penjara yang dijatuhkan.
Perbedaan  putusan  dalam  hal  pidana  penjara  tersebut  dikarenakan,  pertimbangan Majelis  Hakim  Tinggi  pada  Pengadilan  Tinggi  Medan  lebih  luas  cakupannya  dari  pada Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  yang  tidak  ada  sama  sekali pertimbangan  hukumnya.  Akan  tetapi,  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Tinggi  tersebut sudah keluar dari konteks perkara yang diperiksa karena berangkat dari perbuatan Terdakwa yang  mendukung  maraknya  peredaran  narkotika  di  Indonesia.  Majelis  Hakim  Tinggi  tidak dapat  membuktikan  apakah  perbuatan  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  –  lah  yang memarakkan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian  uang  dan  tindak  pidana  kejahatan  asal  tindak  pidana  kejahatan  narkoba  terkait dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tanggal  08 Oktober  2012  adalah  bahwa  pertimbangan  majelis  hakim  pengadilan  negeri  tersebut  berasal dari  pemeriksaan  berkas-berkas  perkara  atas  nama  Suryono  alias  Aweng,  Anly  Yusuf  alias Mami, dan Ramli Petrus alias Abeng. Berasal dari putusan tersebutlah Terdakwa Maha Nathy Naidu  alias  Rendy  sebagai  pengembangan  Penyidik  BNN  yang  akhirnya  disidangkan  di Pengadilan Negeri Medan, dan majelis hakim dapat memberikan pertimbangan berupa asumsi bahwa  Terdakwa  Maha  Nathy  Naidu  alias  Rendy  telah  mengetahui  bahwa  uang  yang diterimanya adalah berasal dari hasil tindak pidana narkotika berupa shabu-shabu. Sehingga, Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy dihukum berdasarkan Pasal 137 huruf b. Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  hukuman  penjara  selama  3  (tiga) tahun.
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.,  tertanggal  08 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid//2012/PT-Mdn., tertanggal
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 255

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161
08 Januari 2013 telah diputus Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menerima  Penempatan  Berupa Transfer  Uang  Yang  Diketahuinya  Berasal  Dari  Tindak  Pidana  Narkotika”  sebagaimana dimaksud  Pasal  137  huruf  b.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Berdasarkan  azas  hukum Lex  Specialis  Derrogat  Lex  Generalis ,  Majelis  Hakim  yang memutus perkara tersebut harus menerapkan pidana yang berasal dari ketentuan hukum yang lebih khusus.

## Saran
Bahwa  memberikan  kesadaran  bagi  setiap  subjek  hukum  khususnya  bagi  manusia adalah tidak mudah karena harus dilalui dengan proses yang lama dan panjang, apalagi terkait dengan  kesadaran  hukum  bahwa  menerima  uang  berasal  dari  yang  tidak  halal  sangat  susah untuk  dilakukan  dan  banyaknya  tindakan  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  gembong narkoba.  Penerima  uang  dari  hasil  kejahatan  tersebut  pada  dasarnya  haruslah  sadar  dengan menerima  hasil  kejahatan  tersebut  sama  saja  dengan  bekerja  sama  dengan  cara  berupaya menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan oleh gembong narkoba tersebut. Oleh karena itu peningkatan  kesadaran  bagi  setiap  orang  terkait  dengan  dilarangnya  untuk  menerima  uang hasil  kejahatan  atau  bahkan  setidak-tidaknya  menerima  uang  dari  hasil  yang  tidak  diketahui asalnya  haruslah  patut  dicurigai.  Bahkan  tindakan  melaporkan  kepada  pihak  bank atas  uang yang telah diterimanya dari asal yang tidak jelas .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 256

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindak Pindana Pencucian...(Ferdy Saputra) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 244-256 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3161

## DAFTAR PUSTAKA
Hafizi. M. Zainul. (2011) Makalah Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesi . Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI
Husein,  Yunus.  (2004).  Hubungan  Antara  Kejahatan  Peredaran  Gelap  Narkoba  dan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Paper pendukung Delegasi RI pada Forthy-Seventh Session of The Comission on Narcotics Drugs yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004,
Mami BD Shabu Divonis 10 Tahun Penjara. (12 JUli 2012). Harian Medan Bisnis . Moko Dihukum 8 Tahun (4 November 2013). Harian Medan Bisnis .
Nurhadiyanto,  Lucky.  (2010).  Pola  Pencucian  Uang  Hasil  Perdagangan  Narkoba  dan Pembalakan Liar. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6. No. II. Agustus 2010 , PPATK  E-Learning.  tanpa  tahun. “ Modul  E-Learning  1  :  Pengenalan  Anti  Pencucian  Uang dan Pendanaan Terorisme ”. Jakarta : PPATK.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013. Reuter. Peter., & Truman, Edwin M. (2004). Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering . US: Automated Graphic Systems. Inc.
Sarwoko , Djoko.  (23  November  2013).  Antara  Narkotika  dan  Pencucian  Uang. Harian Republika
Soesilo. R.. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia.
Sudjono  Iswahyudi  :  Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  :Lex  Specialis  Systematic Versus  Lex  Specialis  Derogat  Lege  Generali  (15  Oktober  2007). Harian  Media Indonesia .
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang .