www.jurnalmandiri.com
ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588 J. Mandiri., Vol. 3, No. 1, Juni 2019 (50 - 66) ©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

## ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## Lodang Prananta Widya Sasana
Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang lodang5758@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-commerce dan untuk melukiskan substansi ekonomi transaksi e-commerce agar dapat dikenakan PPN secara tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara mendalam dan secara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan terutama UU No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak bersama instansi terkait agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi.
Kata Kunci : Penerapan Kebijakan E-commerce, PPN, Potensi Penerimaan Pajak

## Abstract
The purpose of this research is to find out the Analysis of the Application of the E-commerce Transaction Value Added Policy and to describe the economic substance of e-commerce transactions so that they can be properly imposed VAT. The research method used in this study is to use a qualitative approach with descriptive methods. Data collection for analysis purposes is obtained through document research including literature studies and in-depth and open interviews. Based on the results of research, Indonesia is still allowed to impose VAT on e-commerce transactions based on the provisions of tax laws, especially Law No. 42 of 2009 concerning value added tax and sales tax on luxury goods. For this reason, it is expected that the Directorate General of Taxation and related agencies will make clear rules regarding e-commerce transactions, especially in creating VAT imposition systems and procedures for e-commerce transactions based on the principle of legal certainty, principles of simplicity and low cost by using technology assistance.
Keywords : Application of E-commerce Policy, VAT, Potential Tax Revenue
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Awal tahun 1990-an komersialisasi di inter- net mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan, maka muncullah istilah baru electronic commerce atau lebih dikenal e-commerce . Riset center e-commerce di Texas University me nga- nalisa 2000 perusahaan yang online di inter- net, sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-commerce , naik sampai 72% dari $99,8 Miliar menjadi $171,5 Miliar. Di tahun 2006 pendapatan di Internet telah mencapai angka triliunan dolar, benar-benar angka yang menakjubkan.
Perkembangan e-commerce di Indonesia ini atau fenomena e-commerce ini dikenal sejak tahun 1996 dengan munculmya situs http:// www.sanur. com sebagai toko buku online pertama. Penetrasi internet di Indonesia terhadap masyarakat sudah mencapai kurang lebih 35 persen dari seluruh total populasi penduduk. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer , populasi pengguna internet Tanah Air tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang.
Tabel 1. Negara Terbesar Pengguna Internet (Juta)
Sementara itu, perlakuan perpajakan da- lam penerapan kebijakan e-commerce di Indo- nesia dengan tegas menyatakan bahwa selama ini, e-commerce adalah merupakan transaksi per dagangan barang dan/atau jasa lainnya, te- tapi hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan saja. Sehingga, perlakuan pa jak e-commerce sama dengan perlakuan pa jak atas perdagangan lainnya, termasuk tidak ada aturan khusus perpajakan yang mengatur transaksi e-commerce ini. Yang menjadi tan tangannya ada- lah bagaimana cara efektif untuk mengenakan pajak atas transaksi e-commerce ini. Potensi pa- jaknya sangat besar, namun seringkali luput di- kenakan pajak karena sifat transaksinya yang unik.
Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan nilai transaksi e-commerce di Indonesia juga diikuti dengan pertumbuhan jum lah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Jumlah penerimaan Pajak Per tam- bahan Nilai di Indonesia dari tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Perkembangan Pendapatan PPN Dan PPn BM 2010-2015 ( Rp/Miliar)
Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Meskipun sudah dibuat pengaturan se cara umum, pemajakan terhadap transaksi e-commerce memiliki kesulitan tersendiri. Pe nyebabnya adalah peraturan Pajak Per tam bahan Nilai yang berlaku sekarang tidak mengatur secara khusus mengenai transaksi e-commerce . Selain itu, e-commerce me- miliki beberapa unsur yang membuat isu per- pajakan menjadi lebih kompleks, unsur -unsur ter sebut di antaranya sebagai berikut :
1. E-commerce membuat transaksi-transaksi yang dilakukan tidak lagi terhalang oleh lokasi geografis;
2.  Produk-produk yang diperdagangkan se- karang telah berubah menjadi produk-pro- duk digital;
3.  Berubahnya mekanisme transaksi perda- gangan, yang memudahkan bertemunya pem beli dan penjual karena pasar yang le bih
besar;
4.  Pekerjaan yang tidak membutuhkan keha- diran fisik;
5.  Memungkinkan detail transaksi berbentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat kan pengetahuan tentang pengaturan penge naan pajak terhadap transaksi e-commerce da lam peraturan perundang-undangan Pajak Per tambahan Nilai baik transaksi yang berskala nasional maupun internasional, menjelaskan identifikasi taxable supply, taxable event, dan taxable person PPN atas transaksi e-commerce dalam rangka pengenaan PPN di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengaturan yang ada saat ini sudah cukup me- madai untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi e-commerce .
Pembatasan Masalah Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti serta agar penelitian ini dapat lebih mudah untuk dapat dipahami dan dimengerti, maka pada penelitian ini peneliti memberikan batasan-batasan yang diteliti, yaitu terfokus pada masalah-masalah yang pokok saja, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini hanya pada kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti yang tertuang dalam Pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang di- ja dikan pedoman dalam pengenaan maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas tran- saksi e-commerce di wilayah Indonesia
Kajian Teori Kebijakan Perpajakan dan Pengertian Pajak Menurut Norman D Nowak, (1970:3), Secara historis, pembicaraan mengenai masa- lah perpajakan selalu didahului dengan me- nen tukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (tax policy) , kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan diterapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (tax law) dan baru- lah kemudian dibahas masalah yang me nyangkut pemungutannya oleh aparat per pajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi per- pajakan (tax administration) .
Menurut R. mansury (2002:5) Kebijakan per-
pajakan positif merupakan alternatif yang nyata- nyata dipilih dari berbagai macam pilihan lain agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju, dimana alternatif-alternatif tersebut meliputi:
Siapa yang akan dijadikan subyek pajak? Apa saja yang merupakan obyek pajak? Berapa besarnya tarif pajak? Bagaimana prosedur pajak?
1.  Pengertian Pajak
1.  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Guru Besar Hukum Pajak Universitas Padja djaran, Bandung, dalam bukunya “Da sar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” , yang dikutip oleh Mar diasmo (2016:3) merumuskan pajak sebagai iuran rak- yat kepada kas negara (peralihan keka- yaan dari sek tor partikulir ke sektor pe- merintah) ber dasarkan Undang-undang (da pat dipaksakan) dengan tidak men- dapat jasa timbal, yang langsung da pat digunakan untuk membiayai pe nge- luaran-pengeluaran umum.
2.  Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets da- lam buku De Economische Betekenis Be lastingen (terjemahan), yang ke mu- di an dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2008:6) men defi- nisikan pajak sebagai prestasi ke pa- da Pemerintah yang terutang melalui nor ma-norma umum, dan yang da pat di paksakan, tanpa adakalanya kon tra- prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Dari berbagai definisi di atas, Safri Nur- mantu menyimpulkan bahwa pajak memiliki lima unsur pokok, yaitu :
1.  Pajak merupakan suatu iuran atau pu- ngutan.
2.  Pajak dipungut berdasarkan undang- undang.
3.  Pajak dapat dipaksakan.
4. Tidak menerima atau memperoleh kontra  prestasi  secara  langsung.
5.  Digunakan untuk membiayai penge- luaran umum Pemerintah.
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
1.  Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)
Pengertian Value Added menurut Alain Tait, sebagai berikut:
Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, adver- tising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, orcicus owner) adds to his raw ma- terials or purchases (other than labor) before selling the new or improved productor services. That is the inputs (the raw material, transport, rent advertising, and soon) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final goods and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at form the additive side (wages plus profit) or the subtractive side (output minus inputs).
Karena yang menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah value added (pertambahan nilai atau nilai tambah), istilah atau ter mi- nologi yang digunakan adalah Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN).
2. Pengertian E-commerce
1. Perdagangan e-commerce adalah bagian
dari e-lifestyle yang memungkinkan tran- saksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun. (Hidayat, 2008).
2. E-commerce merupakan transaksi bis- nis yang terjadi dalam jaringan elek- tronik seperti internet. Setiap individu yang mempunyai jaringan internet da pat berpartisipasi dalam kegiatan
E-commerce . (Varmaat, 2007).
3.   Pengertian Pelayanan
Menurut Kotler (2002:83) definisi pela- yanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke- pada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan ke- pemilikan apapun. Produksinya dapat di- kait kan atau tidak dikaitkan pada satu pro- duk fisik. Pelayanan merupakan peri laku produsen dalam rangka memenuhi ke- butuhan dan keinginan konsumen demi ter- capainya kepuasan pada konsumen itu sen- diri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku
tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi.

## 4.  Pengertian Teknologi Informasi
Menurut Bambang Warsita (2008:135)
teknologi informasi adalah sarana dan pra  sa- rana (hardware, software, useware) sis tem  dan metode untuk memperoleh, me ngi rimkan, mengolah, menafsirkan, me nyimpan, meng- or ga nisasikan,  dan  meng  gunakan  data  secara bermakna.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan  Nilai Atas Transaksi E-commerce.

## Hipotesis
Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan pe maparan dalam rumusan masalah dan kajian teori adalah sebagai berikut:
1.   Globalisasi Adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pan dang - an dunia, produk, pemikiran, dan as- pek-aspek kebudayaan lainnya, kema ju- an infrastruktur transportasi dan tele ko- munikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama da lam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66

## 2.   Investasi
Atau penanaman modal adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan eko nomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Adanya globalisasi dapat menimbulkan efek positif, salah satunya yaitu adanya investasi atau penanaman modal baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
3. E-commerce Dari adanya investasi yang merupakan efek positif dari globalisasi, maka glo- ba lisasi juga dapat menimbulkan per da- gangan atau proses berbisnis dengan me ng- gunakan teknologi elektronik yang meng- hubungkan antara perusahaan, kon sumen dan masyarakat dalam bentuk tran saksi elek tronik dan pertukaran/penjualan barang, layanan, dan informasi secara elek tronik.
4.  Pasal 4 (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM
Adapun isi dari pasal 4 (1) UU No. 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1.  Penyerahan Barang Kena Pajak di da- lam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2.  Impor Barang Kena Pajak;
3.  Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4.  Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5.  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6.  Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7.  Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Ber- wujud oleh Pengusaha Kena Pajak;dan;
8.  Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Isi dari pasal tersebut masih secara umum. Sampai saat ini belum ada keten- tuan Undang-Undang yang secara khu- sus mengatur mengenai pemungutan Pa  jak
Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce baik yang berskala nasional mau pun inter- nasional.
5.  Transaksi yang dikenakan PPN (Taxable Supply)
UU PPN Tahun 2009 secara umum mengenakan setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang terutang PPN. Barang dan jasa yang dikenakan pajak diartikan secara luas. Untuk barang diartikan sebagai ba rang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud se- dangkan untuk jasa di artikan sebagai setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu peri- katan atau perbuatan hukum yang me- nye babkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk di- pakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6.  Saat terutangnya PPN (Taxable Event)
Transaksi e-commerce secara umum sebenarnya sama dengan transaksi yang di- lakukan secara konvensional, sehingga untuk memenuhi asas keadilan, transaksi ini pun tak luput dari pengenaan PPN. Dari definisi yang telah diuraikan pada bab terdahulu, pengertian taxable event lebih ditekankan pada saat pengiriman barang ter sebut. Taxable event atas transaksi e-commerce da- pat ditentukan saat barang dikirim atau di- unduh oleh pembeli ke kom puternya.
7.  Pemungut PPN (Taxable Person)
Taxable person dalam UU PPN tahun 2009 berdasarkan Pasal 3A dikelompokan menjadi dua bagian yaitu :
1.  Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pri- badi atau badan yang dalam ke giatan usaha atau pekerjaannya meng hasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pa bean, melakukan usa- ha jasa, atau me manfaatkan jasa dari luar
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
daerah pa bean melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang di kenakan PPN.
2.  Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pribadi yang memanfaatkan ba- rang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang me manfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Dengan unsur-unsur seperti di atas meng akibatkan pemajakan atas transaksi e-commerce menjadi kompleks. Selain itu, fakta yang menunjukkan peningkatan nilai tran saksi e-commerce yang secara signi fi kan terus menunjukkan peningkatan tiap ta - hunnya, berpotensial mengakibatkan kehi- langan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang cukup besar.
Dari uraian yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai beri kut  :
1. Kebijakan e-commerce di Indonesia belum mendapat perhatian serius oleh pemerintah terutama masalah perpa- jakannya.
2. Kebijakan peraturan Undang-Un- dang No. 42 tahun 2009 tentang Pa jak Pertambahan Nilai dan Pajak Pen jualan atas Barang Mewah tidak mak simal dalam penerapannya.
3.  Masyarakat atau wajib pajak tidak mengetahui maksud dan tujuan peme- rintah yang mengharuskan wajib pajak pelaku usaha e-commerce berpedoman pada pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4.  Kurangnya sosialisasi mengenai kebi- jakan pasal 4 (1) UU no 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang di- jadilan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce .
5.  Kebijakan penerapan pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Per- tambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce dinilai kurang tepat untuk jangka panjang.
6.  Wajib pajak menjadi tidak disiplin ka- rena akan menunggu kebijakan yang lebih baik lainnya.

## METODE

## Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu lokasi khusus tempat peneliti melakukan pene- litian yaitu di Direktorat Peraturan Perpajakan 1 dan mengambil data di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 pada bulan Februari 2017 hingga bulan Agustus 2017.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian “Analisis Penerapan Kebijakan e-commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan mempertimbangkan fokus pe- nelitian yakni fokus pada koordinasi antar unit, antar lembaga, antar instansi untuk mencapai tujuan tertentu yang mempunyai banyak segi dan tidak bersifat monokausal.

## Paradigma Penelitian
Terdapat dua paradigma utama dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, yaitu paradigma po si tivisme dan paradigma naturalistik. Ka- rena pendekatan penelitian yang penulis gu na- kan adalah pendekatan kualitatif, maka para - digma yang penulis gunakan adalah para dig- ma naturalistik yang tujuannya adalah un tuk memahami kondisi faktual di lapangan ter  kait dengan isu konsep penelitian. Isu yang ter- dapat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan e-commerce yang sampai dengan saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 4 (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, belum mengatur secara jelas tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce .
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66

## Fokus Penelitian
Pembahasan mengenai kebijakan e-commerce sangatlah luas, agar tesis ini ter fokus pada masalah-masalah yang pokok saja maka penulis membatasi pembahasan pene litian ini hanya pada penerapan kebijakan e-commerce yang pokok masalahnya adalah pada pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Per tambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Ba rang Mewah yang berisi jenis barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pe- mungutan Pajak Pertambahan Nilai atas tran saksi e-commerce .
Penentuan Informan Pemilihan informan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab. Informan yang di ha- dirkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan ke bijakan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menghadirkan beberapa informan yang menurut peneliti dapat membantu dalam melakukan penelitian penerapan kebijakan e-commerce . Infor man yang peneliti akan wawancarai adalah sebagai berikut :
1.  Info 1 adalah seorang pegawai di Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak sebagai Kepala Seksi PPN Jasa.
2.  Info 2 adalah seorang pegawai sebagai Te naga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak.
3.  Info 3 adalah seorang ahli pajak, pengajar di salah satu universitas swasta dan pengamat pajak yang telah berpengalaman.
4.  Info 4 adalah seorang konsultan pajak dan audit keuangan partner Kantor Jasa Akuntan Djati Permana dan telah ber penga laman.
5.  Info 5 adalah seorang wajib pajak dari sua- tu perusahaan yang bergerak di bidang per- dagangan e-commerce dan memiliki jabatan sebagai Manager Keuangan.
6.  Info 6 adalah seorang wajib pajak yang juga perwakilan dari perusahaan e-commerce.
Jabatannya sebagai Manager Pajak.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang peneliti guna- kan dalam penelitian ini adalah dengan meng- gunakan metode inductive data analysis , yang merupakan metode analisis umum yang penulis lakukan didasarkan pada hasil pe nelitian lapang- an seperti wawancara, kemudian dilakukan inter- pretasi, dicari makna dan ditarik kesimpulan. Per bedaan latar belakang pendidikan, tugas pokok dan fungsi, persepsi dan masalah yang dihadapi membuat pema haman dan kendala saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penerapan  kebi jakan e-commerce berbeda-beda. Jawaban infor man yang bervariasi sesuai dengan ting kat pemahaman dan yang biasa dihadapi oleh informan, membuat data yang dianalisis jadi semakin banyak. Oleh karena itu, penulis meng- gunakan metode analisis data induktif sehingga dapat diambil kesimpulan yang mendasar dari apa yang didapat dari wawancara dengan infor- man.

## Uji Keabsahan Data
Peneliti dalam proses penelitian berkali- kali ke lapangan sehingga dianggap telah cu kup lama mengumpulkan, mengamati dan mengolah data yang bersangkutan, mem pelajari budaya, menguji informasi yang ke liru, meminimalisasi distorsi dan ter uta ma membangun kepercayaan dengan meng gunakan sumber-sumber yang berbeda beru pa data perkembangan penerimaan Pajak Per  tambahan Nilai dibandingkan dengan pe ne rapan kebijakan e-commerce yang meng- gunakan Pasal 4 (1) UU No 42 tahun 2009 sebagai pedoman dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce . Penulis juga menggunakan metode lain dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada be berapa pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap member check . Dalam tahap orientasi, yang dilakukan peneliti adalah melakukan pra-survey ke lokasi yang akan diteliti. Pra-survey dilakukan di Indonesia, peneliti melakukan dialog dengan kepala Seksi PPN Jasa, juga melakukan studi
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
dokumentasi serta kepustakaan untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tahap eksplorasi, tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian sekaligus peneliti melakukan wawancara dengan unsur-unsur terkait yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah peneliti sediakan. Dan yang terakhir adalah tahap member check , setelah diperolehnya data lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi. Untuk melengkapi atau merevisi data yang baru, maka data yang ada tersebut diangkat dan dilakukan pem bahasan, yaitu melakukan check keabsahan data sesuai dengan sumber aslinya.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Legal Karakter Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai terpilih sebagai sebagai pengganti Pajak Penjualan karena me- miliki beberapa karakteristik positif, Ben Terra (Untung Sukardji, 2015:22) menge mukakan bah- wa Legal karakter Pajak Per tam bahan Nilai secara umum antara lain adalah :
a.  General Tax on Consumption; b.  Indirect Tax;
c. Neutral; d. Non-Cumulative.
Gambar 2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung Sumber : Untung Sukardji (2015:23)

## Netralitas Pajak Pertambahan Nilai
Dalam mekanisme pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai mengenal dua prin sip pe- mungutan, yaitu prinsip tempat asal (origin prin- ciple) dan prinsip tempat tujuan (destination
principle) . Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai di- pungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prin sip tempat tujuan, Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan Pajak Pertambahan Nilai dalam per- dagangan internasional. Apabila di ke hendaki ada sifat netral Pajak Pertambahan Nilai di bidang per dagangan internasional, ma ka prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (destination principle) . Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri, apabila komoditi tersebut dikonsumsi di dalam negeri.
Gambar 3. PPN sebagai Destination Principle Sumber : Untung Sukardji (2015:35) diolah
Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah me- ne tapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang om- zetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan de- mikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat ber beda dengan transaksi konvensional.
Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online . Transaksi e-commerce terjadi dalam waktu yang singkat, se hingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pe laku transaksinya. Bentuk barang atau jasa
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
yang diperdagangkan kebanyakan berformat di- gital (non fisik) seperti software ,video, musik, e-magazine , sehingga cukup menyulitkan da lam penentuan obyek pajaknya. Di samping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronis se hingga membuat transaksi e-commerce semakin susah untuk dideteksi.
Internet sebagai suatu medium komunikasi global dapat digunakan untuk melakukan ke- giat an perdagangan, namun tidak dengan ser ta merta ia meniadakan sistem hukum per da gangan konvensional itu sendiri. Oleh karena itu, semua mekanisme hukum yang berlaku pada hakekatnya tetap berlaku termasuk didalamnya hukum pajak, kecuali ditentukan lain oleh hu kum yang khusus mengecualikannya.
Di dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Un- dang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ten tang Perubahan Ketiga Atas Undang-un dang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Per tambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Ba- rang Mewah (selanjutnya di sebut juga sebagai “Un dang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai”) dikatakan bahwa saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dila- kukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini. Namun, kelanjutannya beru pa peraturan pelaksana belum ada sehingga pera- turan tersebut sulit untuk diterapkan secara te- pat, meskipun tidak berarti bahwa transaksi ter- sebut tidak dapat dipajaki. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap pertambahan nilai yang prosesnya timbul dari pembiayaan dari faktor-faktor produksi yaitu mulai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi barang yang siap dijual.
Pemerintah melalui surat edaran dir jen pajak SE nomor 62/PJ/2013 tentang pe ne gasan kembali bahwa pengenaan pajak ter hadap transaksi e-commerce ditekankan bah  wa pengenaan pajak ter hadap  transaksi e-commerce tetap mengacu ke- pada peraturan perundang-undangan perpa jakan yang berlaku seperti Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan, dan Un- dang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
Untuk mengetahui deskripsi dari pene rapan kebijakan e-commerce ini agar potensi Pajak yang sangat besar terutama Pajak Per tambahan Nilai tidak hilang, ada beberapa per tanyaan yang ditanyakan langsung kepada informan sudah ada atau belum ada mengenai peraturan dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur penerapan kebijakan e-commerce .
Tabel 3.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 1 No. Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim Bagaimana pendapat Bapak, tentang filosofi perdagangan melalui internet (e-commerce) saat ini?
Info 1 E-commerce merupakan bentuk alternatif perdagangan yang menggunakan teknologi informasi. Sangat memudahkan pembeli dalam berbelanja. Saat ini DJP sedang mengkaji impact e-commerce ini terhadap perpajakan, dimungkinkan untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakannya. Memudahkan Info 2 Sebagaimana perdagangan konvensional, e-commerce juga berhubungan dengan transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui media internet dalam bentuk produk digital murni dan produk yang non digital murni. Memudahkan Info 3 E-commerce adalah perdagangan online yang menggunakan internet untuk bertransaksi. Pelaku usaha e-commerce harus dapat dipercaya sehingga pembeli dapat membeli barang sesuai kebutuhannya. Pembeli cukup dimudahkan melihat katalog dari pelaku usaha e-commerce dan langsung dapat membeli. Pelaku usaha juga sangat mudah dalam memasang barang dagangannya. Pihak otoritas pajak juga harus mampu menyiapkan diri dan mendeteksi siapa pelaku usaha dan siapa pembelinya. Memudahkan Info 4 E-commerce adalah sistem jual beli online yang dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa bertemu langsung yang menggunakan kecepatan internet sebagai media transaksinya dan memudahkan penjual dan pembeli bertransaksi. Memudahkan Info 5 Jaman sekarang di era internet ini, apapun bisa dijual, naik berupa barang ataupun jasa. Semua memudahkan kita tinggal klik laptop atau smartphone untuk membeli atau menjual sesuatu. Memudahkan Info 6 Perdagangan melalui internet ini sangat mudah dilakukan. Transaksi yang dilakukan bisa menjual atau membeli barang, jasa dan lainnya. Memudahkan
Berdasarkan jawaban informan pada tabel 3 diketahui bahwa e-commerce ini terjadi an- tara penjual dan pembeli yang dilakukan me lalui media internet untuk bertransaksi dan dilakukan tanpa bertatap muka sehingga mempermudah penjual dan pembeli dalam melakukan setiap transaksi e-commerce . Pada jawaban Informan 1 pihak Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji pengaturan mengenai perlakuan perpajakannya. Jawaban informan ke 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak me- nyinggung masalah peraturan perpajakan yang khusus untuk menga tur perlakuan perpajakan e-commerce.
Tabel 4.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 2 No. Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim
Menurut pendapat Bapak, apakah ketentuan pajak yang berlaku sekarang telah mengatur secara menyeluruh tentang transaksi
e-commerce terutama transaksi lintas negara (UU PPN tahun 2009 dan SE Dirjen Pajak No. 62 tahun 2013)? Menurut Bapak apakah masih relevan UU PPN dan Surat Edaran Dirjen Pajak ini?
Info 1 Aturan khusus mengenai e-commerce sebenarnya belum ada aturannya, namun UU PPN Tahun 2009 sifatnya sangat luas sehingga pengenaan PPN atas transaksi e-commerce mengikuti aturan dalam
Pasal 4 (1) UU PPN Tahun 2009, karena pengertian barang kena pajak dapat diartikan secara luas dan dalam memori penjelasan Pasal 11 dijelaskan saat terutangnya untuk transaksi e-commerce tunduk pada ayat ini. Surat Edaran Dirjen Pajak juga menurut saya harusnya cukup dijadikan acuan dalam e-commerce walaupun sebenarnya bentuk aturan tersebut sebaiknya undang-undang. Belum diatur Info 2 Sampai saat ini sudah banyak peraturan tentang e-commerce yang dibuat berbagai instansi tetapi tidak ada yang saling mendukung. Memang harus dibuatkan peraturan yang memadai dari instansi yang berkepentingan. Tahun 2016, pemerintah pun sudah membuat Road Map e-commerce ini. Memang sudah saatnya pemerintah lebih serius dalam menggali potensi penerimaan pajak dari sektor e-commerce yang semakin berkembang. Belum diatur Info 3 Peraturan perpajakan yang ada secara khusus mengatur e-commerce belum ada. Perlu aturan khusus yang mengatur e-commerce . UU PPN tahun 2009 perlu di amandemen atau Perppu juga harus diterbitkan untuk mengatur khusus e-commerce . Menurut saya surat edaran dari Dirjen Pajak kurang memenuhi syarat karena surat edaran itu sebenarnya hanya berlaku di intern DJP saja. Belum diatur Info 4 Peraturan dalam bentuk surat edaran Dirjen Pajak yang sifatnya untuk penggunaan ke Wajib Pajak  seharusnya ditiadakan. Surat edaran Dirjen Pajak tersebut hanya untuk penggunaan di dalam lingkungan DJP saja. Saya sangat menyarankan kepada Menteri Keuangan agar segera melakukan revisi UU PPN tahun 2009.
Walaupun tidak menyeluruh. Silakan amandemen saja pasal pasalnya. Contoh pasal 4 (1) UU PPN tahun 2009 dan masih banyak lagi pasal-pasal yang kurang relevan pada saat ini. Wilayah grey area harus diminimalkan. Belum diatur Info 5 Pemerintah terkesan lambat dalam membuat undang-undang yang mengatur e-commerce . Undang-undang yang ada sekarang membuat bingung kami. Misalnya, surat edaran Dirjen Pajak tidak cukup melegitimasi pengenaan pajak terutama PPN. Belum diatur
Info 6 Kami sebagai Wajib Pajak yang bidang usahanya di e-commerce sangat kecewa dengan otoritas pajak yang tidak peduli terhadap keluhan kami. Peraturan perpajakan e-commerce belum ada yang mengatur secara khusus. Dari pasal-pasal di dalam UU PPN tahun 2009 perlu direvisi dan harus dibuat Peraturan Menteri Keuangan tentang e-commerce . Perusahaan kami kesulitan dalam menentukan objek pajak PPN. Surat edaran saja tidak cukup. Belum diatur
Berdasarkan jawaban semua informan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa ketentuan pajak terutama yang mengatur penerapan ke bijakan e-commerce belum ada.
Tabel 5.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 3
No. Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim
Apa saja yang perlu direvisi didalam UU PPN? Apa yang menjadi kendala dilapangan dalam upaya menerapkan ketentuan pengenaan
PPN atas transaksi e-commerce tersebut?
Info 1 DJP akan mempelajari terlebih dahulu hal tersebut.
Belum diatur Info 2 Setahu saya yang sudah ada RUU nya baru UU KUP, bisa saja UU PPN juga direvisi namun harus melalui mekanisme yang ada.
Tentunya pasal-pasal yang belum mengikuti perkembangan jaman saja yang diamandemen. Kemudian Menteri Keuangan juga harus mengeluarkan PMK tentang penegasan e-commerce . Belum diatur
Info 3 Menurut saya sebelum melakukan revisi UU PPN tahun 2009, apakah UU PPN tahun 2009 tersebut sudah efektif. Efektif disini artinya apakah sudah memenuhi harapan pembuat UU, sudah jelas, tegas, lugas dan tidak multitafsir, sudah selaras, seimbang dan serasi atau belum. Bisa juga UU nya sudah bagus tapi pembuat dan pelaksana nya tidak mengerti. Yang perlu direvisi hanya yang belum mencakup saja. Cukup di amandemen saja pasal-pasalnya. UU harus mengikuti perkembangan jaman. Sudah disesuaikan atau belum UU nya dengan perkembangan perdagangan yang semakin canggih dengan adanya e-commerce . Belum diatur Info 4 Yang harus diamandemen adalah pasal-pasal yang belum mencakup e-commerce . Di pasal tentang e-commerce tersebut harus dijelaskan secara detail tentang semua transaksi e-commerce yang terutang PPN. Kendala nya tentu harus dibicarakan antar instansi pemerintah seperti Kominfo, Perdagangan dan keuangan (DJP). Belum diatur
Info 5 Kami sebagai pelaku e-commerce butuh payung hukum yang lebih kuat. Objek PPN semakin luas juga harus diimbangi oleh UU yang menjelaskan jenis objek pajak yang baru. Memang ada beberapa petugas pajak di DJP yang mengatakan tidak ada pajak baru di bidang e-commerce , itu sangat salah. Kami wajib pajak e-commerce justru kebingungan menentukan objek pajak e-commerce apakah terutang PPN atau tidak?
Belum diatur
Info 6 Menurut saya perlu dilakukan perubahan UU PPN tahun 2009 karena ketinggalan jaman. Aturan tersebut sudah usang. Perlu diperbarui kembali dan disesuaikan dengan objek pajak terbaru, terutama dari dunia digital, media online dan sebagainya. Ini harus dilakukan sesegera mungkin.
Belum diatur
Berdasarkan jawaban semua informan pa da tabel 5 bahwa revisi UU PPN tahun 2009 harus di- lakukan sesegera mungkin. Pasal-pa salnya cukup diamandemen saja. Pasal-pasal yang sekiranya be lum  mencakup e-commerce harus direvisi.
Tabel 6.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 4
No. Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim Bagaimana strategi DJP dalam menjaring potensi transaksi e-commerce khususnya atas PPN ini? (identifikasi obyek dan subyek) Info 1 Teknik menjaring potensi saat ini masih dilakukan dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi, namun pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan Sudah diatur Info 2 Intensifikasi objek pajak saja tidak menyelesaikan masalah. Memang seharusnya DJP melakukan ekstensifikasi atau menambah objek yang belum ada untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor PPN di bidang e-commerce . Banyak potensi pajaknya disana. Belum diatur Info 3 Identifikasi objek dan subjek PPN dapat dilakukan jika ada kerjasama dengan antara Kominfo, perdagangan dan DJP. Belum diatur Info 4 Menurut saya cukup melakui Kominfo saja atau  dengan pembentukan sebuah Badan Regulasi yang bernama CA. CA adalah sebuah lembaga  resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan suatu sertifikat digital (digital certificate) yaitu sebuah dokumen elektronis yang digunakan untuk mengidentifikasikan individu, server, perusahaan atau entitas lainnya dan mengasosiasikan identitas tersebut dengan public key. CA digunakan oleh Public Key Cryptography berkaitan dengan pertanyaan apakah data yang kita diterima benar-benar dari pengirim yang kita percaya dan apakah data yang akan kita kirim akan benar-benar menuju ke penerima yang kita tuju. Belum diatur Info 5 Saya pernah ikut seminar di DJP, pembicara di seminar itu ada yang dari DJP dan mengatakan tidak ada pajak baru bagi pelaku bisnis e-commerce. Ini sangat aneh, masa dia orang pajak tidak tahu dalamnya e-commerce . Terlalu kompleks itu di e-commerce .cobalah buat lebih mendalam lagi penelitian e-commerce untuk orang DJP.
Sering-seringlah berbincang dengan kami. Belum diatur Info 6 Kalau menurut saya objek dan subjek PPN masih terlalu luas. Harus ada identifikasi khusus dalam penentuan objek dan subjek PPN dalam hal e-commerce . Itu tugas DJP dan aparat terkait. Kami sangat menunggu hal tersebut.
Belum diatur
Berdasarkan jawaban informan 1, bahwa da lam menjaring potensi transaksi e-commerce
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
dilakukan dengan metode intensifikasi dan eks- tensifikasi, namun pengembangannya dise suai- kan dengan kebutuhan, artinya hal ini su dah diatur dalam UU PPN tahun 2009. Tetapi jawaban informan 2, 3, 4, 5 dan 6 hal ini belum diatur.
Tabel 7.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 5
No. Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim Apa yang menjadi kendala dilapangan dalam upaya menerapkan ketentuan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tersebut?
Info 1 Mengidentifikasikan taxable person dalam transaksi konvensional lebih mudah dilakukan, namun dalam mengidentifikasikan pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce sangat sulit dilakukan terlebih teknologi yang digunakan belum dimiliki oleh DJP, inilah yang menjadi kesulitan atau kendala yang ada dalam DJP dalam melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commece , terlebih jika pihak yang melakukan transaksi bukan merupakan wajib pajak dan tidak berstatus pengusaha kena pajak pula. Belum diatur Info 2 Kami akui masih banyak kendala dalam menentukan pengenaan PPN untuk e-commerce . Perlu teknologi tinggi untuk mengidentifikasi objek dan subjek PPN e-commerce tersebut. Kami melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Sudah pasti kominfo dan perdagangan yang menjadi tumpuan kami dalam bekerjasama untuk menentukan subjek dan objek PPN e-commerce ini. Belum diatur Info 3 Masalah koordinasi instansi pemerintah belum disiplin dalam mengamankan penerimaan pajak atau bahkan instansi pemerintah tersebut dapat dikatakan membantu dalam hal penyalahgunaan peraturan e-commerce jika ada Wajib Pajak yang tidak mengerti mengenai aturan tentang e-commerce . Belum diatur Info 4 Menurut saya, dilapangan sering terjadi perbedaan pendapat antar petugas pajak sendiri. Di satu sisi aturan yang ada belum dibuat secara lebih serius. Belum diatur Info 5 Sangat banyak kendalanya.silakan aja dicermati berapa banyak penjualan dari e-commerce selama ini dan berapa pajak yang diterima oleh DJP.sudah pasti penjualan e-commerce sangat tinggi tetapi penerimaan pajaknya masih rendah. Kamu sebagai wajib pajak sudah sangat membantu pemerintah tetapi kenapa pemerintah tidak segera membuat aturan yang lebih jelas dan lugas serta tidak multitafsir lagi sehingga malah membuat wajib pajak enggan memungut bahkan melaporkan PPN dari transaksi e-commerce . Belum diatur Info 6 Kami sebagai wajib pajak yang menjalankan e-commerce dibuat bingung dengan aturan yang ada sehingga perusahaan berusaha sebaik mungkin mengikuti aturan yang ada. Pada akhirnya kami sendiri yang menentukan transaksi yang kami jalankan apakah objek PPN atau bukan. Belum diatur
Berdasarkan jawaban semua informan, ma- sih menemukan kendala dalam menentukan tran saksi e-commerce apakah subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai atau bukan. Hal ini perlu ditindaklanjuti untuk menentukan hal ter- sebut melalui :
1. Penggolongan E-commerce
Secara umum, penggolongan dari ke- giatan e-commerce dapat digolongkan men- jadi 4 jenis berdasarkan sifat tran saksinya se- bagai berikut (Nufransa Wira Sakti, 2014:12):
1. Business to business (B2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya ada lah perusahaan, sehingga proses tran saksi dan interaksinya ada lah antara satu perusahaan dengan pe rusahaan
lainnya. Contoh model e-commerce ini adalah beberapa situs e-banking yang melayani transaksi antar perusahaan.
2. Business to Consumer (B2C), adalah mo del e-commerce dimana pelaku bis- nis melibatkan langsung antara pen- jual (penyedia jasa e-commerce ) dengan indi vidual buyers atau pembeli. Contoh model e-commerce ini adalah airasia. com .
3. Consumer to Consumer (C2C), ada lah model e-commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual ber inter- aksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online . Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com .
4. Consumer to Business (C2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bis- nis perorangan atau individual me- lakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah priceline.com .
2.  Model Bisnis E-commerce
1. Online Marketplace Online Marketplace adalah kegiat- an menyediakan tempat kegiat an usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat Online Mar ketplace Mer- chant menjual barang dan/atau jasa. Model bisnis dimana situs yang ber- sangkutan tidak hanya membantu mem- promosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara daring untuk para pedagang daring.
Contoh perusahaan : tokopedia, elevenia, bukalapak.
2. Classified Ads Classified Ads adalah kegiatan me- nyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video
penjelasan, informasi, dan lain-lain) ba- rang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang di- sediakan oleh Penyelenggara Classified Ads . Me rupakan situs iklan baris, di ma- na situs yang bersangkutan tidak mem- fasilitasi kegiatan transaksi daring.
Contoh perusahaan : kaskus, olx,
rumah123.
3. Daily Deals Daily Deals merupakan kegiatan me nyediakan tempat kegiatan usaha be- ru pa  situs Daily Deals sebagai  tem pat
Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.
Contoh perusahaan : evoucher, traveloka.
4. Online Retail Online Retail adalah kegiatan men- jual barang dan/atau jasa yang di la kukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail . Toko daring dengan alamat situs (domain) sen diri dimana pen jual memiliki stok pro duk/jasa dan menjualnya secara online kepada  pem beli. Contoh perusahaan : bhinneka,
blibli, lazada.
3.  Transaksi yang dikenakan PPN (Taxable Supply)
Transaksi e-commerce sebagaimana di- uraikan pada bab sebelumnya, meng gunakan media internet secara online. Ba rang yang dipesan pun dapat berupa barang berwujud maupun barang digital dan jasa. Terhadap barang digital, UU PPN Tahun 2009 tidak memberikan definisi yang jelas. Pengertian barang tidak berwujud berdasarkan UU PPN Tahun 2009 dapat diartikan seluas-luasnya, sehingga barang-barang digital pun tergolong dalam barang tidak berwujud yang terutang PPN. Keti dakjelasan pengaturan mengenai definisi barang digital dalam pengertian barang tidak berwujud, menjadikan adanya
penaf siran yang luas dan jauh dari asas ke- pastian hukum.
Dari sudut pandang asas keadilan, penye rahan barang dan atau jasa yang di la- kukan secara e-commerce harus  menda pat- kan perlakuan yang sama dengan penye rahan barang atau jasa biasa. Artinya kalau barang yang dibeli di toko dikenakan PPN, maka barang yang diperoleh dari hasil pengun- duhan seharusnya dikenakan PPN pula. Berdasarkan uraian diatas, transaksi e-commerce dikenakan PPN apabila:
1.  Barang atau jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce tersebut adalah ba- rang kena pajak baik berwujud atau ti- dak berwujud dan jasa kena pajak;
2. Transaksi e-commerce tersebut dilaku- kan atau dimanfaatkan/dikonsumsi di dalam daerah pabean baik transaksi an tara perusahaan dengan perusahaan ( business to bussiness /B2B) atau antara perusahaan dengan konsumen akhir ( business to consumers /B2C). Pendekatan yang dilakukan saat penge- naan PPN atas transaksi e-commerce di Indo- nesia dapat mencontoh pengalaman atau praktik yang dilakukan oleh negara-negara maju, yaitu pendekatan prinsip dasar PPN sebagai berikut :
1.  Pendekatan yang dilakukan adalah pe- nge naan pajak dimana (negara) tem pat barang tersebut dikonsumsi (place of consumption) ;
2.  Terhadap penyerahan keluar daerah pabean dikenakan tarif 0% atau diper- lakukan sebagai ekspor.
3.  Terhadap impor barang kena pajak ber- wujud, pengenaan PPN dilakukan saat barang tersebut masuk ke daerah pabean oleh otoritas bea dan cukai.
4. Identifikasi Saat Terutangnya PPN (Taxable Event) pada transaksi E-commerce.
Identifikasi Saat terutangnya PPN (Taxable Event) dalam pengenaan PPN untuk transaksi e- commerce menurut UU PPN tahun 2009 dalam Pasal 4 (1)

## JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
saat barang diimpor, saat barang di- se rahkan dan saat barang tersebut di- man faatkan. Ter hadap penyerahan ba  rang tidak ber wujud dan jasa, UU
PPN Tahun 2009 meng gunakan ter- minologi pemanfaatan. Kata pe man- faatan ini dapat diartikan pula se bagai konsumsi atas barang tidak ber  wujud atau jasa tersebut didalam daerah pabean. Sehingga terhadap barang tidak berwujud atau jasa yang perolehannya melalui transaksi e-commerce terutang PPN saat barang tidak berwujud atau jasa tersebut di manfaatkan atau dikonsumsi di dalam daerah pabean. Jika penyerahan barang tidak berwujud atau jasa di- lakukan oleh PKP di Indonesia ma ka atas penyerahan tersebut PKP di wajibkan memungut PPN atas pe man faatan ter- sebut tanpa mem per hati kan siapa yang memanfaatkan, jika pe manfaatan ba- rang tidak berwujud atau jasa tersebut ber asal dari luar daerah pabean di dae- rah pabean maka berdasarkan prin- sip “place of consumption” , PPN atas transaksi tersebut dapat dikenakan di Indonesia. Konsep place of supply umum nya memiliki kelebihan bahwa setiap pe nyerahan yang dilakukan oleh PKP terutang PPN tidak melihat apa- kah barang tersebut di konsumsi di dalam daerah pabean atau diluar dae- rah pabean. Namun konsep ini tidak ber laku jika penyerahan di luar daerah pabean, namun dikonsumsi di dalam daerah pabean. Namun kelemahan ini dapat ditutupi Melihat perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia, pen- jual kebanyakan berasal dari luar pabean atau dapat dikatakan bahwa Indonesia meru pakan pasar yang sangat potensial, sehingga penggunaan konsep place of consumption dapat menggeser konsep place of supply atas transaksi ini. Konsep place of consumption memungkinkan untuk dapat mengklaim potensi penge- naan PPN oleh Indonesia.
5.  Identifikasi Pemungut PPN (Taxable Person) pada transaksi E-commerce Taxable person dalam UU PPN tahun 2009 berdasarkan Pasal 3A dike- lompokkan menjadi dua bagian yaitu :
1.  Pengusaha Kena Pajak , yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang me- la  kukan  usaha  perdagangan,  me - manfaatkan barang tidak ber wujud dari luar daerah pabean, me lakukan usaha jasa, atau me manfaatkan jasa dari luar daerah pabean melakukan penye rahan ba rang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN.
2.  Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pribadi yang me man faatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce , yaitu pembeli dan penjual, pada dasarnya merupakan taxable person yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN terutang ke kas Negara sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN Tahun 2009.
Pembahasan Menurut Muhammad Ridha (2016:25), im- plementasi kebijakan memiliki arti yang luas, tetapi menurut peneliti dapat digambarkan se- bagai berikut :
1.  Kebijakan Perpajakan
Pelaksanaan kebijakan dasar, dapat berupa undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang pen  ting, ataupun keputusan badan pera dilan.
2. Lembaga Administrasi pajak dapat dilihat dari suatu lembaga, yaitu sebagai Direktorat Jen- deral Pajak pada Kementerian Keuangan
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
Repu blik Indonesia, bahwa implementasi ke- bijakan merupakan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh pe lak sana kebijakan dengan suatu tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk memperoleh data primer, maka dapat diperoleh beberapa temuan se- bagai berikut :
1. Perdagangan online (E-commerce)
Berdasarkan tabel 3 bahwa per- dagangan online (e-commerce) sangat me mudahkan pagi semua kalangan ma syarakat asal ada sambungan inter- net maka pembeli dan penjual pun da- pat bertransaksi tanpa melakukan ta tap muka dan pembayaran pun bisa langsung online saat itu juga melalui kartu kredit. Pembelian maupun pen jualan tidak dila kukan  secara  kon vensional.
2.  Sistem Perpajakan dan kebijakan per- pajakan Sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang bagus secara berke- sinambungan membantu penerapan kebijakan e-commerce di Indonesia. Wajib Pajak pun sangat terbantu de ngan adanya sistem dan kebijakan perpajakan yang mendukung e-commerce . Sesuai dengan tabel 4, tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 kebijakan per pajakan yang ada saat ini yang mengatur e-commerce belum mak si mal atau belum diatur.
Peraturan yang mengatur e-commerce dalam hal pengenaan PPN atas transaksi e-commerce memang sudah ada namun dalam pelaksanaannya menimbulkan kebingungan, khususnya bagi wajib pajak pelaku usaha e-commerce .
Berikut disajikan data sekunder sebagai pendukung data primer dalam membahas analisis data yang telah dila- kukan, antara lain :
Gambar 4. Pertumbuhan Penjualan E-commerce di Indonesia Sumber: eMarket. B2C Ecommerce Climbs Worldwide, as Emerging Markets Drive Sales Higher. (Diolah)
Menurut data diatas penjualan e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat cu- kup besar. Yang jadi pertanyaan disini adalah apakah otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mampu mengoptimalkan peraturan yang ada di dalam UU PPN tahun 2009? Data grafik diatas menunjukan jumlah penjualan e-commerce yang cukup fantastis. Di tahun 2016 saja jumlah penjualan dari transaksi e-commerce sebesar Rp44,9 triliun. Jika diambil potensi penerimaan PPN nya saja yang sebesar tarif 10%, maka akan ada potensi penerimaan PPN sebesar Rp4,4 triliun yang hilang atau belum teridentifikasi.
Berdasarkan data primer dan data sekunder, hal tersebut diatas terdapat potensi penerimaan negara dari sektor e-commerce yang sangat sa- ngat besar, bahwa e-commerce memiliki ciri dan karakteristik khas yang membedakannya dari perdagangan umum seperti konten digital (pe- rangkat lunak, Video, gambar, antivirus dll). Jadi perlakuan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi e-commerce perlu diatur secara khusus seperti keharusan untuk merevisi Pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau dibuatkan amandemen atau Perppu. Pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-62 / PJ / 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce menegaskan bahwa transaksi e-commerce tidak ada pajak dan perlakuan baru sama dengan Terhadap pajak per- dagangan umum, bahwa sifat dari Surat Edaran

## JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
hanya mengikat kedalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak saja (hanya internal).

## SIMPULAN

## Kesimpulan
1.  Penerapan kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sampai dengan saat ini belum diatur dalam UU PPN Tahun 2009, Sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hu kum dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan sistem self assessment . Taxable event dapat diidentifikasikan da lam Pasal 4 (1), yaitu saat barang atau ja sa diserahkan, saat barang diimpor, dan saat pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Taxable Supply di- identifikasikan dalam UU PPN Tahun 2009 apabila barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak dan di- manfaatkan atau dikonsumsi didalam daerah pabean. Taxable person menurut UU PPN Tahun 2009 diidentifikasikan yaitu dapat berupa Pengusaha Kena Pajak maupun bu- kan pe ngusaha kena pajak sebagaimana di- atur dalam Pasal 3A.
2.  Prosedur pengenaan PPN yang dapat di- aplikasikan atas transaksi e-commerce di Indo nesia pada dasarnya sama dengan sis- tem dan prosedur atas transaksi kon ven sio- nal, bedanya dalam transaksi e-commerce di gunakan dokumen digital. Penggunaan dokumen administrasi perpajakan secara digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban per pa- jakannya. Meliputi identifikasi, meka nisme pemungutan, dan administrasi per pajakan.
3.  Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online . Tran- saksi e-commerce terjadi dalam wak tu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku tran saksinya. Bentuk barang atau jasa yang di perdagangkan kebanyakan berformat digital (nonfisik) seperti software ,
video, musik, e-magazine , sehingga cukup menyu litkan dalam penentuan objek pajak- nya. Di samping itu, bukti transaksinya
ada lah bukti elektronis sehingga membuat tran saksi e-commerce semakin susah untuk dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah bahwa transaksi online tak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun ter kadang menembus batas geografis ne gara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang men- jalankan bisnis secara online di suatu ne- gara, meskipun tidak ada keberadaan se- cara fisik perusahaan di negara terse but. Hal ini tentu akan menimbulkan kesim- pang siuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara. Saat ini pemerintah tengah mengkaji bagaimana komposisi terbaik dalam menerapkan pajak atas transaksi online . Persoalan tersebut me- mang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir sebagian besar negara di dunia, ter- masuk Amerika Serikat. Kementerian per- dagangan mengaku tengah menyiapkan ran- cangan undang-undang (RUU) yang di da- lamnya akan mengatur pengenaan pajak atas transaksi online . Ditargetkan RUU itu akan menjadi undang-undang pada tahun 2019 ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun tengah menyiapkan aturan juga atas nama turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sementara itu, Ditjen Pajak ren cananya akan bekerja sama dengan peru sahaan-perusahaan TI dan perbankan untuk mendeteksi transaksi online yang sela ma ini susah dilacak. Kekurangan sa- ra na teknologi informasi seperti soft ware maupun hardware memadai yang di miliki pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan pajak transaksi elektronik. Memang patut ditunggu, ba gaimana upaya pemerintah ke depannya dalam mengenakan transaksi pajak online . Sangat disayangkan jika negara ini harus kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup potensial. Dan yang ter penting, bagaimana asas keadilan be nar-benar diterapkan dalam sistem per-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
pa jakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar dan kelas me- nengah, UMKM, karyawan atau bahkan bu- ruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku bisnis online pun sudah seharusnya dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak lainnya.
Saran 1.  Direktorat Jenderal Pajak harus membuat aturan (guidelines) mengenai pengenaan
PPN atas transaksi e-commerce yang secara jelas mengatur taxable event, taxable supply, dan taxable person . Perlu juga dilakukan pe nyempurnaan atau revisi ketentuan-ke - tentuan dalam UU PPN Tahun 2009 ter- utama dalam Pasal 4 (1) agar lebih me mi- liki kepastian hukum dan keadilan antara transaksi e-commerce dengan tran saksi biasa, terutama penjelasan termi nologi barang digital (digitized goods) , penyerahan barang kena pajak dan pemanfaatan barang tidak berwujud, dan menggeser konsep place of supply ke konsep place of consumption . Dalam membuat aturan tersebut, hendaknya berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengeluarkan aturan mengenai transaksi e-commerce seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam struktur orga- nisasinya terdapat Direktorat E-Business . Tidak cukup hanya dengan menerbitkan Surat Edaran atau bah kan Peraturan Menteri saja namun yang sangat penting dan sangat mendesak adalah merevisi pasal-pasal dalam UU PPN tahun 2009.
2.  Prosedur yang dapat diterapkan di Indo- nesia hendaknya dilandaskan pada asas ke- mudahan (ease administration) dan memi- liki cost of taxation yang  rendah.  Di rek to rat Jenderal Pajak juga harus mela kukan pe- nyederhanaan kewajiban per pajakan atau tata cara perpajakan bagi pe laku startup e-commerce , pemberian insentif pajak bagi investor e-commerce , dan insentif pajak bagi startup e-commerce , dan persamaan per lakuan perpajakan be rupa kewajiban untuk mendaftarkan diri ter masuk pelaku
usaha asing. Penggunaan teknologi sangat diperlukan dalam men dukung efektivitas pengawasan transaksi e-commerce ini.
3.  Hendaknya dibuat semacam unit pengawas yang bertugas mengawasi lalu lintas komu- nikasi melalui internet atau sebaiknya pihak otoritas pajak menggunakan Undang-Un- dang Information Technology sebagai payung hukum agar dapat mendefinisikan jenis-jenis transaksi e-commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
A Taylor, Scott, An Ideal E-Commerce Consumption Tax in A Global Economy Coventry – England : University of Warwick, 2000.
B. Uno, Prof. Dr. Hamzah, M.Pd., Nina Lama- tenggo, S.E., M.Pd. Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran , Bumi Aksara.
Jakarta, 2011
D Nowak, Norman, Tax Administration : Theory and Practice , Washington : Prager Publisher Inc, 1970.
Eko Indrajit, Richardus, E-Commerce :Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya , Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001.
Hidayat, Taufik, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce , Mediakita, Jakarta, 2008
Irawan, Prasetya, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial , Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), Goods and Services Tax Guide on E-Commerce , Revised Edition, Singapore : 2004.
Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran di Indo- nesia : Analisis, Perencanaan, Imple mentasi dan Pengendalian , Salemba Empat, Jakarta,
2002
Lawrence, Newman N., Social Research Methode : Qualitative and Quantitative Approach 3rd , Boston : Allyn and Bacon, 1991.
Mansury, R, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000 . Jakarta: YP, 2002. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 . Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016.
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Juni 2019: 50 - 66
Nugroho, Adi, E-Commerce : Memahami Perda- gangan Modern di Dunia Maya, Bandung :
Informatika, 2006.
Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan , Edisi 2, Jakarta : Granit, 2003.
Prasojo Diat Lantip, Riyanto, Teknologi Informasi Pendidikan , Yogyakarta : Gava Media, 2011 Purbo, Onno W., Mengenal E-Commece, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000.
Rahardjo, Budi, Mengimplementasikan  Elec tronic Commerce di Indonesia , Bandung : PPAU Mikroelektronika ITB, 1999.
Rosdiana, Hauladan Rasin Tarigan, Perpajakan: Teori dan Aplikasi , Jakarta : PT. Raja Grafindo Pers, 2005.
Sakti, Nufransa Wira. Buku Pintar Pajak E-Commerce dari mendaftar sampai membayar . Ciganjur: Visimedia, 2014.
Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai ,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Pers, 2015. Suaib, Muhammad Ridha, Pengantar Kebijakan Publik ; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan , Cetakan Pertama, Yogyakarta, Calpulis, 2016. Tait, Alan A., Value Added Tax : International Practice and Problem , Washington DC :
International Monetary Funds, 1998. Varmaat, Shelly Cashman, Discovering  Com puters:
Menjelajah Dunia Komputer Funda mental Edisi 3 , Salemba Infotek, Jakarta, 2007. Warsita, Bambang, Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya , Jakarta: Rineka,
2008.
Wirawan dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi ke-3 , Jakarta :Salemba Empat, 2008. Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan,
Jakarta : Salemba Empat, 2005.
Research Journal dan Artikel: Anonym, Belanja Via Internet Meningkat , Harian Koran Tempo , Kamis 6 Maret 2008.
Taxation of Electronic Commerce in EU , diunduh dari www.offshore-e-com.com/html/ ecomeutax.html tanggal 05 Juli 2017.
Alexiou, and D. Morisson, The Cross-Border Electronic Supply EU-VAT Rules : Lesson for
Australian GST . Diunduh dari www.ato.gov. aus tanggal 05 Juli 2017.
Bae, Yeoum Myung, E-Commerce and It’s Issues on Cyber taxation In Canada , Chungnam National University, 2005.
Choi, Yeoung, and HI Young Suh, A Taxation Model : The Korean Value Added Tax on Electronic Commerce, Spring : Review of Business , 2004.
Hwang Bo, Yeoul, Cyber Taxation For Global Electronic Commerce : System Architecture of Global electronic Commerce Tax Invioce (GETI), Korean Advanced Institute of Science and Technology . Dari www.kaist.com di unduh tanggal 02 Juli 2017.
John Simons, Steven, Electronic Commerce : A Taxing Dillema, Developing Effective Organization, Informing Science, Volume 5 No. 1 , 2000.
Kothenburger Marko and Bern Rahman, Taxing Electronic Commerce , diunduh dari www. proquest.com tanggal 28 Juni 2017.
Lau, Collin and Andrew Halkyard, From E-Commece to E-Business Taxation , Asia Facific Bulletin, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2003.
NofieIman, Mengenal E-Commerce , di Unduh dari www.nofieiman.com tanggal 28 Juni 2017. Nufransa Wira Sakti (2014), Pajak e-Commerce, antara hambatan dan tantangan, Inside Tax , Hal 16-20, Edisi 25, November 2014.
Revenue Departement of Irish, Electronic Commerce and The Irish Tax System , di unduh dari www.revenue.ie tanggal 28 Juni 2017.
Sweetman, Simon, E-Commerce Taxation in UK , diunduh dari www.taxationweb.co.uk/ businesstax/e-commercetaxation.pdf tanggal 28 Juli 2007.
Sejarah Perdagangan Elektronik , diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagang an- elektronik tanggal 29 Maret 2017. Uzuner and Mc.Knight, Sales Tax on The Internet : When and How To Tax, Hawaii International Conference on System Science, Hawaii, 2001.
Universitas Hasanudin, Modul Sistem dan Analisis , di unduh dari www.unhas.ac.id tanggal 28 Juli 2017.