## PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)

## Arni Yetti
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang Indonesia Email: arniyetti@gmail.com

## ABSTRACT
The  role  of  the  substitute  clerk  in  the  implementation  of  the  judicial  principle  that  is  fast, simple and inexpensive, as referred to in Article 45 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 7 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Registrar and Secretariat of the Court. The role of the criminal justice bureaucracy in the courts is very important to realize substantial justice because the Criminal Procedure Code adheres to a service model in the administration of criminal justice. The Substitute Registrar in  the  implementation  of  fast,  simple,  low-cost  judicial  principles  at  the  Padang  Class  IA District  Court  is  very  decisive  in  the  trial  process  to  produce  a  quality  decision  to  fulfill  a sense of justice for the parties involved. The principle of a simple, fast and low-cost judicial system  is  one  of  the  principles  in  the  justice  system  in  Indonesia  as  regulated  in  Article  4 Paragraph (2) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority which reads "The court helps  justice  seekers  and  tries  to  overcome  all  obstacles  and  obstacles  to  achieve  justice. simple,  fast,  and  low-cost  justice  can  be  achieved".  The  role  of  the  substitute  clerk  in  the implementation  of  fast,  simple,  low-cost  judicial  principles  at  the  Padang  Class  IA  District Court is in charge of preparing the trial before the trial, during the trial and or the trial is in progress and after the trial and post-trial, such as assisting the judge in the trial, recording the course of the trial. then put it in the minutes of the trial. The obstacles encountered by the substitute clerk in the implementation of the principle of justice are fast, simple, low cost at the Padang Class IA District Court, both internally and externally. Internal factors, namely: a) The large number of incoming cases, making it difficult to determine the day of the trial; b) The  existence  of  one  of  the  Panel  of  Judges  who  handles  criminal  cases  who  are  sick,  on leave  or  are  carrying  out  other  tasks  outside  the  city,  thus  causing  disruption  of  the  trial agenda  that  has  been  previously  determined.  External  factors,  namely:  a)  The  presence  of witnesses who are not on time from the trial agenda that has been set; b) The condition of the defendant who is sick, which is confirmed by a doctor's statement; c) The Public Prosecutor cannot present witnesses for several trials; e) The defendant or victim is unable to present a witness, because the witness is domiciled outside the city of Padang.
Keywords: Role of Registrar, Principles of Justice, Padang District Court Class IA

## ABSTRAK
Peran  panitera  pengganti  dalan  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya ringan,  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  45  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No  7  Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan. Peranan
birokrasi  peradilan  pidana  di  Pengadilan  sangat  penting  untuk  mewujudkan  keadilan substansial  karena  KUHAP  menganut  model  pelayanan  (service  model)  dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Panitera Pengganti dalan pelaksanaan asas peradilan yang cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  sangat  menentukan dalam  proses  persidangan  untuk  menelurkan  sebuah  putusan  yang  berkualitas  guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  UU  No  48  Tahun  2009  tentang  Kekunsaan  Kehakiman  yang berbunyi  "Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan". Peran  panitera  pengganti  dalan  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya ringan pada PN Padang Kelas IA adalah bertugas untuk melakukan persiapan sidang sebelum sidang, waktu sidang dan atau sidang sedang berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang,  seperti  membantu  Hakim  dalam  persidangan,  mencatat  jalannya  persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara siding. Kendala-kendala yang ditemui penitera pengganti  dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada  PN Padang Kelas IA, baik secara internal maupun ekstemal. Faktor Internal, yaitu: a) Banyaknya jumlah  perkara  yang  masuk,  sehingga  menyulitkan  dalam  hal  penetapan  hari  sidang;  b) Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana yang sakit, cuti atau sedang  melaksanakan  tugas  lain  di  luar  kota,  sehingga  menyebabkan  terganggunya  agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor Eksternal, yaitu: a) Adanya saksi yang tidak  tepat  waktu  dari  agenda  sidang  yang  telah  di  tetapkan;  b)  Kondisi  terdakwa  yang mengalami  sakit  yang  diperkuat  dengan  keterangan  dokter;  c)  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak dapat  menghadirkan  saksi  untuk  beberapa  kali  persidangan;  e)  Pihak  terdakwa  ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.
Kata Kunci: Peran Panitera, Asas Peradilan, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  peradilan  pidana  sebenarnya  tidak  hanya  oleh  Hakim  dalan  suatu proses  peradilan  namun juga  didukung  oleh  Panitera  Pengganti    dan  aparat  penegak  hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice sistem ) yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yang bekerja mulai dari proses penyelidikan  dan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penuntutan  sampai  akhirya  pada pemeriksaan di sidang Pengadilan. 1
Mekanisme  pemeriksaan  perkara  pidana (birokrasi  peradilan  pidana)  tersebut  harus berdasarkan  ketentuan  hukum  acara  persidangan.  Birokrasi  peradilan  pidana  pada  tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab  XVII mulai Pasal 145 sampai dengan Pasal 258 Undang-undang  Nomor  8    Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHAP).  Penyelenggaraan  peradilan  berdasarkan  KUHAP  tersebut  berasaskan  antara  lain peradilan  yang  bebas,  terbuka  untuk  umum  dan  dilaksanakan  dengan  cepat,  sederhana,  dan
1. Anomin, Criminal Justice Sistem , dalam Http://www.wordpress . com.
biaya  ringan,  serta  bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  tertentu yang  segala  aktivitasnya  diwujudkan  secara  tertulis  berdasarkan  perundang-undangan. Peradilan  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  2  Ayat  (4)  yang  berbunyi, "Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan"  dan  Pasal  4  Ayat  (2) berbunyi,  "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".
Kepaniteraan  Pengadilan  dipimpin  oleh  seorang  panitera  yang  juga  merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan Pengadilan, masing-masing  dibantu  oleh  wakil  panitera  dan    wakil  sekretaris.  Hubungan  antara  panitera dengan  ketua  Pengadilan  berada    dalam  hubungan  garis  lurus  ( linier )  atau  garis  komando dimana  seluruh  ketetapan  ketun  dilaksanakan  oleh  panitera  yang  sifatnya  membantu  Hakim dalam  persidangan  perkara  pidana  maupun  perkara  perdata  serta  melaporkan      kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan. 2
Tugas  profesi  Panitera  Pengganti  di  Pengadilan  mungkin  bagi  sebagian  orang dipandang  sebatas  mendanpingi  Hakim  dalani  persidangan      dan  mencatat  jalannya  proses persidangan.  Padahal  jika  ditelisik  lebih  jauh  tugas  seorang  Panitera  Pengganti  tentunya cukup  menentukan  dalan  proses  persidangan  untuk  menelurkan  sebuah  putusan  yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Tanpa peran seorang Panitera Pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan Pengadilan yang komprehensif. Memang dalam pelaksanaan persidangan Panitera Pengganti bukan termasuk Majelis Hakim akan tetapi Panitera Pengganti bersana Hakim duduk bersama hadir dalam persidangan dengan batas-batas kewenangan sebagai  Panitera Pengganti.
Kemampuan  seorang  Panitera  Pengganti  sangat  menentukan  sedemikian  rupa sehingga kehadirannya dalan persidangan dalam membantu Hakim perlu mendapat perhatian yang  sungguh-sungguh,  khususnya  apa  saja  yang  harus  dilakukan  dan  atau  apa  yang  boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan.
Meskipun  seorang  Panitera  Pengganti  mempunyai  tugas  utama  membantu  Hakim dalam persidangan bukan berarti di luar persidangan ia lepas dari tugas tugas yang harus juga dikeriakan.  Fungsi  utana  membantu  Hakim  dalam  persidangan  akan  membawa  implikasi tugas lain yang harus dikerjakan sebeluni dan sesudah persidangan, dan hal inilah yang sering dikeluhkan  oleh  sebagian  Hakim  karena  belum  adanya  persiapan  sebelum  sidang  sekaligus tidak mampunya  Panitera  Pengganti  menyelesaikan  pembuatan  Berita  Acara  Sidang  (BAS), karena  dalam  berita  acara  sidang  maupun  dalam  putusan  Panitera  Pengganti  tidak  hanya dimaknai  sebagai  pembantu  atau  notulen  serta  tukang  catat  Hakim  majelis,  tetapi  harus dimaknai  bahwa  Panitera  Pengganti  yang  ikut  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  hukum dalam  Berita  Acara  Sidang  dan  Putusan  tersebut,  khususnya  di  Pengadilan  Negeri  Padang Kelas IA.
Pemeriksaan  perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagian besar menggunakan  acara  pemeriksaan  biasa  yang  proses  dan  tata  cara  penanganannya  yaitu
2. Anomin, Panitera Pengadilan , dalam Http://www.wordpress . com.
setelch Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik dari Kejcksaan Negeri Padang maupun Kejcksaan Tinggi Sumatera Barat menyerahkan surat dakwaan (pelimpahan perkara) ke Bagian Pidana Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  untuk  dilakukan  registrasi,  maka  selanjutnya  perkara tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) melalui panitera untuk dilakukan pemeriksaan  administrasi  apakah  perkara  tersebut  menjadi  wewenang  Pengadilan  Negeri Padang  Kelas  IA  atau  tidak  berwenang.  Apabila  berwenang  Ketua  Pengadilan  Negeri menetapkan  susunan  majelis  Hakim  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  tesis  ini  dilakukan  pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  hasil  penelitian.  Spesifikasi penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis yaitu  untuk  menggambarkan  sekaligus  menganalisis peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran  Panitera  Pengganti  Dalam  Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Yang  Cepat, Sederhana Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Padang      Kelas IA
Peran Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sangat menentukan dalam proses persidangan  untuk  menelurkan  putusan  yang  berkualitas  guna  memenuhi  rasa  keadilan bagi  para  pihak  yang    terlibat.  Tanpa  peran  seorang  Panitera  Pengganti  di  persidangan, khususnya  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang cepat  sederhana  biaya  ringan  niscaya  akan  sulit  tersusun  sebuah  pertimbangan  putusan Pengadilan yang  komprehensif. Sebab di tangan seorang Panitera Pengganti justru peran Hakim  sangat  terbantu  olehnya  dalam  menyusun  sebuah  pertimbangan  putusan  yang baik.  Kemampuan  seorang  Panitera  Pengganti  sangat  menentukan  sedemikian  rupa sehingga  kehadiranya  dalam  persidangan  dalam  membantu  Hakim  perlu  mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, khususnya apa saja yang harus dilakukan dan atau apa yang  boleh  dilakukan  serta apa  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Meskipun  seorang  Panitera Pengganti  mempunyai  tugas  utama  membantu  Hakim  dalam  persidangan  bukan  berarti diluar  persidangan  ia  lepas  dari  tugas  yang  harus  juga  dikerjakan.  Tugas  utama membantu  Hakim  dalam  persidangan  akan  membawa  implikasi  tugas-tugas  lain  yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, hal-hal inilah yang sering dikeluhkan oleh  Hakim  karena  belum  adanya  persiapan  sebelum  sidang  sekaligus  tidak  mampunya Panitera  Pengganti  menyelesaikan  pembuatan  berita  acara  sidang  tepat  pada  waktunya terutana bagi Pengadilan yang mempunyai banyak perkara.
Dengan  kedudukan  dan  fungsi  Panitera  Pengganti  yang  cukup  strategis mempunyai  kontribusi  yang  lebih  dalam  rangka  mewujudkan  jalannya  peradilan  yang sewajamya.  Karena  itu  Panitera  Pengganti  harus  mempunyai  ketrampilan  dan pengetahuan  yang  memadai  setiap  saat  dapat  memenuhi  harapan  dalam  mengemban tugas  dan  pekerjaanya.  Panitera  Pengganti  harus  faham  tentang  tugas-tugasnya,  dan
untuk menunjang pengetahuannya itu ia harus mempunyai dan atau menyimpan pedoman pedoman,  catatan  catatan  tentang  perundang  undangan  yang  berlaku  khusus  yang berhubungan dengan tugas tugasnya itu, misalnya uraian tugas yang telah diberikan oleh pimpinan, catatan catatan dari buku 11 yang menyangkut pembuatan berita acara sidang, format  BAS  yang  baku,  format  pengetikan  putusan,  batas  waktu  membuat  berita  acara sidang, catatan tentang penulisan bahasa yang benar.
Dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  dalam  membantu  Hakim,  Panitera  Pengganti merupakan Panitera Pengganti yang ikut serta dalam jalannya sidang, Panitera Pengganti juga  harus  selalu  menjaga  dan    memegang  amanah  sesuai  sumpahnya,  ia  harus  juga menjaga  kehormatan,  keluhuran  martabat  yang  mulia  sebagaimana  layaknya  seorang Panitera yang memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA,  Panitera  Pengganti  bertugas  untuk  melakukan  persiapan  sidang  sebelum  sidang, waktu  sidang  dan  atau  sidang  sedang  berlangsung      dan  setelah  persidangan  dan  pasca sidang, yaitu:

## 1. Persiapan Sidang
Dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat  sederhana  biaya  ringan  pada Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  serta  untuk  kelancaran  persidangan  sesuai rencana  dan  tepat  waktu  harus  ditunjang  oleh  tindakan  yang  nyata  terutama  oleh Panitera  Pengganti  agar  menyiapkan  semua  sarana  persidangan.  Persidangan dilakukan  oleh  beberapa  petugas  yang  saling  menunjang  satu  dengan  lainnya (merupakan suatu sistem), tidak siapnya satu pelaksana dapat mempengaruhi kegiatan laimya,  misalnya  terganggunya  alat  pemanggil  pihak  ( sound  sistem ),  dokumen kelengkapan dalan berkas semisal panggilan yang masih tercecer, instrunen-instrunen dan  atau  formulir-formulir  lairmya,  kesemuanya  bisa  menghanbat  jalannya persidangan dan dalam hal ini Panitera mempunyai peran penting mengatasi hanbatan semua itu. Persiapan yang perlu dilakukan Panitera sebelum persidangan, antara lain meliputi:
a. Ketersediaan ruang sidang dan sarana penunjangnya
b. Ketersediaan instrunen-instrunen
c. Kelengkapan berkas dan semua dokumen penunjangnya
d. Catatan para pihak yang hadir dan nomor unt kehadirannya
e. Kepastian adanya petugas terkait persidangan
f. Sarana piranti pencatatan
g. Sehari  sebelum  persidangan  Panitera  Pengganti  melaporkan  jumlah  perkara  dan jenis perkaranya yang akan disidangkan kepada Ketua Majelis Hakim
2. Waktu Sidang
Berita acara sidang (BAS) merupakan akta otentik sebagai bahan bagi Hakim untuk membuat putusan maka BAS tersebut disamping harus dibuat sesuai format dan cara-cara  yang  standar/baku  tetapi  juga  harus  mengandung  kebenaran  sesuai  fakta yang  didapat  dari  dalam  persidangan,  bukan  kesimpulan,  bukan  karangan  Panitera apalagi sebuah rekayasa, dan persidangan dilakukan dalam suasana tertib, aman serta penuh wibawa sebagai lembaga peradilan yang harus dihormati semua pihak baik oleh
petugas  sendiri  maupun  oleh  para  pihak.  Untuk  memenuhi  hal  tersebut  dalam mengikuti persidangan Panitera Pengganti antara lain perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Panitera memakai pckaian sesuai pedoman Gas, berdasi dan kopiah bagi laki-1aki), dan pakaian tidak lusuh;
b. Datang  ke  ruang  sidang  sebelum  persidangan  dimulai,  mengecek  semua kelengkapan  persidangan  dan  segera  melaporkan  kepada  Ketua  Majelis  siap dimulainya sidang;
c. Memanggil  para  pihak  masuk  ke  ruang  sidang    sesuni    daftar  urutannya,  dan mengumunkan  pihak  yang  akan  dipanggil  berikutnya  agar  mereka  tahu  dan menyiapkan  diri  untuk tidak  menjauh  dari  ruang  tunggu.  Contoh  kasus  sederhana pihak berperkara menunggu sejak pagi dan sewaktu dipanggil kebetulan ia sedang berada di kantin dan tidak mendengar panggilan, setelah selesai dan sidang ditutup pihak  tadi  mengadu  kepada  ketua  majelis,  tetapi  ketua  majelis  bersikeras  karena sudah  menunda  sidang  maka  ia  tidak  mau  menyidangkannya,  kasus  demikian menggambarkan  layanan  kaku  mengabaikan  kepentingan  para  pihak  disebabkan tidak teratumya sarana Pengadilan dan tentu saja merugikan para pihak itu sendiri;
d. Memastikan  pihak  yang  dipanggil  ke  ruang  sidang  mematuhi  tata  tertib persidangan,  misalnya  berpakaian  sopan,  tidak  membawa  senjata  tajan,  tidak merokok,  mematikan  telpon  dan  lain-lain,  jika  hal  itu  terjadi  Panitera  Pengganti memberitchu  kepada  Majelis  Hakim  agar  pelanggaran  tata  tertib  tersebut  dapat dihindari;
e. Mencatat  jalannya  persidangan,  yaitu  mencatat  hal-hal  yang  bernilai  hukum  dan catatan  tersebut  sebagai  bahan  untuk  membuat  berita  acara  sidang  (BAS),  maka Panitera harus pula bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut;
f. Setiap  catatan  harus  dengan  mudah  dibacanya  sendiri  walau  tulisan  tersebut mungkin orang lain tidak memahaminya;
g. Atas  keterangan-keterangan  yang  anggap  penting  dan  Panitera  Pengganti tidak/kurang  memahaminya,  ia  menanyakan  kepada  Hakim  pada  waktu  itu  juga, jika perlu meminta kepada Hakim memberi kesempatan kepada Panitera mencatat dengan lengkap, jika ditunda bisa terlalaikan;
h. Jika  ada  keterangan  dengan  memakai  bahasa  daerah  setempat  agar  diberi penjelasan dalan tanda kurung padanan dalan bahasa Indonesianya;
i. Panitera  harus  teliti  dan  mempunyai  daya  tangkap  yang  cermat,  jika  hal  itu terkendala  karena  sesuatu  dan  lain  hal,  Panitera  bisa  memakai  alat  bantu  berupa perangkat recording /perekam  suara  untuk  melengkapi  catatan  catatan  yang dianggap kurang;
j. Selesai sidang harus merapikan kembali meja sidang dan semua penunjang di atas meja tersebut untuk digunakan sidang berikutnya.
3. Setelah Sidang
Dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  maka  setelah  dilakukan  beberapa    hal  penting, yaitu:
a. Menyelesaikan  seluruh  intrumen  dan  melaporkan  sesuai  peruntukan  masing- masing,  misalnya  instrunen  penundaan  sidang,  perkara  diputus  dan  amar  putusan diserahkan  ke  Panitera  Muda  (Meja  11),  instrunen  panggilan/pemberitahuan diserahkan ke Jurusita, instrumen redaksi meterai (rmt) diserahkan ke Kasir;
b. Membuat berita acara sidang (BAS) sesuai dengan petunjuk dan atau format yang telah  ditentukan,  meneliti  kebenaran  isinya  maupun  formatnya  dan  harus  selesai dan sudah ditandatangi sebelum sidang berikutnya;
c. Menyelesaikan perintah Hakim lainnya  misalnya pengetikan penetapan sita, PMH ban;
d. Mengetik  konsep  putusan,  mengoreksi  hasil  pengetikan  sesuai  format  maupun ejaan yang baku sebelum diserahkan kepada Hakim;
e. Menanda tangani berita acara sidang dan putusan;
f. Menyusun berkas perkara sesuai susunan yang baku dan dimulai sejak ia menerima berkas  berkara  disusun  secara  kronologis,  menyusun  tidak  perlu  menunggu selesainya pemeriksaan perkara;
g. Menyelesaikan  minutasi  perkara  dan  menyerahkan  berkas  perkara  yang  telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi;
h. Melayani  Majelis  Hakim  dalan  proses  kelengkapan  berkas  perkara  yang  masih berjalan;
i. Membantu  tugas  Hakim  dalam  menangani  sisa  perkara  yang  akan  dilaporkan kepada Ketua Pengadilan cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan, serta menyiapkan  data-data  sebagai  bahan upload ke info.infobadilag.net maupun  ke direktori putusan Mahkamah Agung.
Sehubungan  dengan  peran  Panitera  Pengganti  dalam  pelaksanaan  asas  peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Sebenamya asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekunsaan  Kehakiman, "Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hanbatan  dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan". Namun  ironisnya  di  tataran  implementasi  asas  ini  belun  sepenuhnya  dirasakan  oleh masyarakat.  Dalam  tataran  teknis  pelaksanaan,  asas  ini  hadir  dalam  KUIIAP  yang sebagian  besar  mengatur  tentang  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,    hingga jangka  waktu  pelimpahan  perkara. Namum pengaturan dalan KUHAP itu temyata juga tidak  menjanin  tegaknya  asas  ini.  Aturan  dalam  KUIIAP  yang  terkait  dengan  asas  ini banyak  tertung  dalam  kata-kata  "segera"  yang  mana  tidak  memberikan  kepastian  yang jelas.  Memang  tidak  semuanya  demikian,  beberapa  pasal  memang  menetapkan  waktu yang  jelas,  namun  satu  hal  yang  signifikan  adalah  bahwa  KUHAP  sama  sekali  tidak mengatur jangka waktu penyelesaian perkaradi Pengadilan.
Penyelesaian  Perkara  memberi  petunjuk  mengenai  waktu  penyelesaian  perkara dapat  cepat,  dengan  memerintahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  Ketua Pengadilan  Tinggi  agar  penyelesaian  perkara  dapat  cepat  yaitu  ditingkat  pertana  selana enan bulan, dan ditingkat banding selama enam bulan, sehingga perkara alran selesai di dua tingkat maksimum dun belas bulan.
Problem  tumpukan  perkara  inilah  yang  menjadikan  asas  peradilan  sederhana cepat  dan  murah  belum  juga  terimplementasi  dengan  benar.  Sebagian  kalangan  mulai dari  akademisi  hingga  praktisi  melihat  problem  tumpukan  perkara  di  MA  disebabkan tidak adanya aturan pembatasan perkara.Satu gagasan yang muncul untuk mengatasi hal tersebut adalah pembatasan perkara kasasi.
Peradilan  sederhana  berarti  acara  Pengadilan  yang  jelas,  mudah  dipahami,  dan tidak  berbelit-belit.  Dalani  konteks  ini,  maka  pembatasan  perkara  menjadikan  perkara- perkara  yang  sederhana  akan  berhasil  diselesaikan  di  Pengadilan  tingkat  pertama  atau paling jauh di Pengadilan tingkat banding. Pembatasan perkara lebih menjanin kepastian hukum,  dan  tidak  menyebabkan  keengganan  atau  ketakutan  pihak  berperkara  untuk beracara  di  muka  Pengadilan.  Peradilan  cepat  berarti  penyelesaian  perkara  ditempuh dalam  waktu  yang  tidak  berlarut-1arut.  Pembatasan  perkara  diharapkan  dapat menyelesaikan  masalah  tumpukan  perkara  di  Mahkanah  Agung  Republik  Indonesia. Selesainya tumpukan perkara akan mengefektiftan penetapan waktu penyelesaian perkara kasasi  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkanah  Agung  Republik Indonesia  No.138/KMA/IX/2009  Tentang  Jangka  Waktu  Penanganan  Perkara  Pada Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  yaitu  selama  setahun.  Pembatasan  perkara  juga akan  membuat  penyelesaian  perkara  sederhana  dengan  lebih  cepat,  yaitu  di  Pengadilan tingkat pertana atau Pengadilan tingkat banding, dimana masing-masing diselesaikan dala waktu  enam  bulan  sebagaimana  diatur  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  1998  tentang Penyelesaian Perkara.
Biaya  ringan  berarti  dapat  terpikul  oleh  rakyat.  Biaya  yang  ringan  akan menyebabkan  pihak  yang  berkepentingan  tidak  enggan  lagi  untuk  mengajukan  tuntutan kepada  Pengadilan.  Penguatan  pembatasan  perkara  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas tadi,  selain  dapat  mewujudkan  peradilan  yang  cepat  dan  berbiaya  ringan,  namun  juga akan  membuat penyelesaian perkara kecil jadi lebih efektif dan efisien.
Dalam  pelaksanaan  peradilan  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  terdiri atas:
1. Pimpinan
a. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua;
b. Ketua  dan  wakil  ketua  Pengadilan  negeri  karena  jabatannya  menjadi  ketua  dan wakil ketua Pengadilan;
c. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan  Pengadilan;
d. Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan
e. administrasi Pengadilan kepada wakil ketua.
2. Hakim
Dalan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc :
a. Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung;
b. Hakim  Karier  selama  menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi  dibebaskan  dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, den memutus perkara lain;
c. Hakim ad  hoc diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul  Ketua Mahkamah Agung;
d. Hakim ad  hoc diangkat  untuk  masajabatan  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Panitera
a. Pada Pengadilan dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang Panitera;
b. Ketentuan  mengenai  susunan  kepaniteraan,  persyaratan  pengangkatan,  dan pemberhentian  pada  jabatan  kepaniteraan  berlaku  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Ketentuan  mengenai  tugas,  tanggung  jawab,  susunan  organisasi,  dan  tata  keria kepaniteraan khusus Pengadilan diatur dengan Peraturan Mahkanah Agung. Hukum acara dalan pelcksanaan peradilan pada Pengadilan Negeri  Padang Kelas IA terdiri atas:
1. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc ;
3. Dalam hal majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang  Hakim, maka komposisi majelis Hakim  adalah  3  (tiga)  banding  2  (dua)  dan  dalam  hal  majelis  Hakim  berjumlah  3 (tiga) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu);
4. Penentuan  mengenai  jumlah  dan  komposisi  majelis  Hakim  ditetapkan  oleh  ketua Pengadilan  masing-masing  atau  Ketua  Mahkamah  Agung    sesuai  dengan  tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus;
5. Ketentuan  mengenai  kriteria  dalam  penentuan  jumlah  dan  komposisi  majelis  Hakim dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  diatur  dengan Peraturan Mahkanah Agung.
Penetapan hari sidang pada sidang di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA  antara lain adalah:
1. Ketua  Pengadilan  menetapkan  susunan  majelis  Hakim  dalam  waktu  paling  lambat  3 (tiga) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan penyerahan berkas perkara;
2. Sidang pertana perkara wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari keria terhitung sejak penetapan majelis Hakim.
Pemeriksaan  di  Sidang  Pengadilan  pada  Pengadilan  Negeri    Padang  Kelas  IA terdiri atas:
1. Semua  alat  bukti  yang  diajukan  di  dalan  persidangan,  termasuk  alat        bukti  yang diperoleh  dari  hasil  penyadapan,  harus  diperoleh  secara  sah  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Hakim  menentukan  sah  tidaknya  alat  bukti  yang  diajukan  di  muka  persidangan  baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.
Dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada
Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sesuai ketentunn Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekunsaan  Kehakiman:  "Perkara  tindak  pidana  korupsi  diperiksa,
diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling  lama  120  (seratus  dua  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  perkara dilimpahkan    ke Pengadilan".
Dalam  melcksanakan  proses  peradilan  di  Pengadilan  Negeri  Padang    Kelas  IA, pada  prinsipnya  sudah  melaksanakan  ketentuan  Pasal  29  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut.  Namun,  memang  masih  ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang baru dapat diputus setelah melampaui batas waktu  120  hari.  Sidang  Pengadilan  ditetapkan  30  Juhi  2015,  kemudian  diputus  21 Februari 2016 atau menempuh waktu 163 hari atau melanpaui 43 hari dari ketentuan 120 hari  sebagaimana  dimaksud  Pasal  29  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Hal  ini  disebabkan:  Kondisi  terdakwa  yang  mengalami  sakit diperkuat  keterangan  dokter,  sehingga  sidang  peradilan  mengalami  beberapa  kali penundaan  dan  Jaksa  Penuntut  Umum    tidak  dapat  menghadirkan  saksi  untuk  beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar kota Padang.
B. Kendala-Kendala  Yang  Ditemui  Penitera  Pengganti  Dalam  Pelaksanaan    Asas Peradilan  Yang  Cepat,  Sederhana  Biaya  Ringan  Pada  Pengadilan  Negeri  Padang Kelas IA
Berbagai  kendala  yang  ditemui  Penitera  Pengganti  dalam  pelaksanaan  asas peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA, baik secara internal maupun ekstemal, yaitu:
1. Faktor Internal
a. Banyaknya  jumlah  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Negeri  padang  Kelas  IA, tentunya  ini  yang  menjadi  kendala  pihak  Panitera  Pengganti  dalam  hal  penerapan Asas  peradilan  cepat  ini  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  sehingga menyulitkan dalam penetapan hari sidang;
b. Adanya  salah  satu  Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara  Tindak  Pidana  yang sakit dan diperkuat dengan surat keterangan dokter;
c. Beberapa  Hakim  dan  Panitera  Pengganti  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA juga masih menangani kasus selain dari kasus Tindck Pidana Umun;
d. Adanya Majelis Hakim yang cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota. Biasanya  beberapa  majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA menganbil cuti untuk beberapa hari kerja dengan menyampaikan surat cuti kepada Ketua Pengadilan. Sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan persidangangan pun mengalami penundaan.
2. Faktor Eksternal
a. Adanya    saksi    yang    menghadiri    persidangan  tidak  tepat  waktu    dari  agenda sidang  yang  telah  di  tetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  sehingga persidangan  mengalami  penundaan  sampai  beberapa  kali.  Biasanya  dalam  suatu perkara tindak pidana salah satu saksi, baik saksi dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat tidak tepat waktu dalan menghadiri persidangan, sehingga sidang mengalani penundaan hingga beberapa kali;
b. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalani beberapa kali penundaan. Kondisi kesehatan terdakwa  juga  menjadi  suatu  kendala  penerapan  asas  peradilan  cepat.  Hal  ini dikarenakan  saksi  yang  sedang  sakit  tidak  dapat  memberikan  kesaksian  di Pengadilan;
c. Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  dapat  menghadirkan  saksi  untuk  beberapa  kali persidangan karena saksi berdomisili di luar Kota Padang;
d. Adanya  saksi  yang  berdomisili  di  luar  Kota  Padang  menjadi  suatu  kendala tersendiri  bagi  penerapan  asas  peradilan  cepat  tersebut,  terutama  bagi  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  menghadirkan  saksi  dipersidangan  sehingga  teri  adi penundaan persidangan;
e. Banyaknya  saksi  dari  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  atau  Aparatur  Sipil Negara  yang  menduduki  jabatan  struktural  cukup  penting,  sehingga  tidak  dapat meninggalkan  tugas  untuk  bersaksi  pada  saat  persidangan  yang  menyebabkan penundaan  persidangan  oleh majelis  Hakim.  Adanya  saksi  dari  kalangan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  menduduki  atau  memegang  jabatan  struktural  cukup  penting juga  menyulitkan  penerapan  asas  ini.  Sebab  seorang  PNS  dan  atau  ASN  yang memegang  jabatan  sturrfual  yang  cukup  penting  tidak  dapat  meninggalkan pekerjaannya begitu saja, sehingga sering teriadi penundaan agenda persidangan;
f. Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.
Kemudian  ditambah  lagi  dengan  adanya  fcktor  geografis.  Misalnya  saksi  yang berdomisili  di  Kabupaten  Mentawai.  Mereka  harus  menunggu  waktu  atau  cuaca  yang tepat  untuk  menghadiri  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  karena mereka  harus  menempuh  jalur  laut,  sementara  cuaca  dilaut  seringkali  tidak  menentu, sehingga biasanya sidang mengalani beberapa kali penundaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Peran Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  adalah  berfugas  untuk  melakukan persiapan  sidang  sebelum  sidang,  waktu  sidang  dan  atau  sidang  sedang  berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang, seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat  jalannya  persidangan  kemudian  menuangkannya  dalam  berita  acara  sidang, mengetik  konsep  putusan  dan  menandatangani  berita  acara  dan  putusan,  minutasi, melaporkan  dan  menyerahkan  kepada  Panitera  Muda  yang  bersangkutan  untuk mencatat perkara yang  sudah putus berikut amar putusannya, menerima berkas-berkas perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  dan  memberinya  nomor  registerasi  perkara  serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan.
2. Kendala-kendala  yang  ditemui  penitera  pengganti  dalan  pelaksanaan  asas  peradilan yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  pada  Pengadilan    Negeri  Padang  Kelas  IA,  baik secara internal maupun ekstemal. Faktor  Internal,  yaitu: a)  Banyaknya jumlah perkara yang masuk, tentunya menjadi kendala pihak Panitera Pengganti dalam hal penerapan asas peradilan cepat ini di Pengadilan Negeri Padang  Kelas  IA,  sehingga menyulitkan
dalam hal penetapan hari sidang; b) Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara  tindak  pidana  yang  sakit  dan  diperkuat  dengan  surat  keterangan  dokter;  c) Adanya  Majelis  Hakim  yang  cuti  atau  sedang  melaksanakan  tugas  lain  di  luar  kota, sehingga  menyebabkan  terganggunya  agenda  persidangan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Faktor  Eksternal,  yaitu:  a)  Adanya  saksi  yang  menghadiri  persidangan tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah di tetapkan; b) Kondisi terdakwa yang mengalami  sakit  yang  diperkuat  dengan  keterangan  dokter,  sehingga  sidang  peradilan mengalami  beberapa  kali  penundaan;  c)  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  dapat menghadirkan  saksi  untuk  beberapa  kali  persidangan  karena  saksi  berdomisili  di  luar Kota  Padang;  d)  Banyaknya  saksi  dari  kalangan  PNS  yang  menduduki  jabatan struktural cukup penting, sehingga tidak dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat  persidangan  yang  menyebabkan  penundaan  persidangan  oleh  majelis  Hakim;  e) Pihak  terdakwa  ataupun  korban  yang  tidak  dapat  menghadirkan  saksi,  dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.

## B. Saran-saran
1. Diharapkan  dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  agar junlah  penitera  pengganti  dan  hakim  ditambah  untuk  dapat  melaksanakan  asas peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan  dengan  secepat-cepatnya.  Dengan ditambahnya  penitera  pengganti  dan  hakim  tentu  dapat  mempercepat  penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Diharapkan  dalam  pelaksanaan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  biaya  ringan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  agar peran Panitera Pengganti untuk menjadi bahan dan catatan dalam pelaksanakan tugas sehari hari, dengan harapan dapat mendorong semangat untuk selalu mengembangkan diri  dan  merobah  pola  pikir  lama  dari  sebagian  kecil  Panitera  Pengganti  dalam menjalankan  tugasnya  hanya  sekedar  menunggu  perintah  dan  apa  adanya  dengan pasif.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Ismanyah, Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan , PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law: An  Introduction (Penterjemah  Wishnu  Basuki)  PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana , BP UNDIP Semarang, 2011.
Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Cetakan 3, Jakarta, 1998.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2015  Tentang    Organisasi  dan  Tata  Keria Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  122/KMA/SK/VII  Tahun  2013  tentang  Kode Etik dan Pedoman Perilalku Panitera dan Junsita
Surat  Keputusan  Direkeur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  353DJU/SK/HM02.3 Tahun 2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Pengadilan  Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum