## [10]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
Konflik Dalam Komunikasi Politik Antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Menyikapi Rencana Tata Ruang dan Wilayah

## di Kabupaten Buton Selatan

## Ansar Suherman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pola  hubungan  komunikasi  antara  eksekutif  dan legislatif  beserta  kendala  dan  masalah  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kewenangan,  serta bentuk  konflik  yang  terjadi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRW Kabupaten Buton Selatan.
Jenis  Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan purposive  sampling ,  dimana  data  diperoleh melalui wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan kunci (key informan) yang dianggap  paham  dengan  tema  penelitian.  Data  kemudian  dianalisis  menggunakan  model komponensial (componential anaylisis) .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  hubungan  komunikasi  antara  eksekutif  dan legislatif dalam penyelesaian konflik dalam penetapan Perda RTRW Kabupaten Buton Selatan dilakukan melalui proses komunikasi organisasi formal  dan komunikasi organisasi informal. Bentuk  konflik  yang  terjadi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRW Kabupaten Buton Selatana dalah konflik antar organisasi, yakni antara lembaga eksekutif dan legislatif  Kabupaten  Buton  Selatan.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kewenangan dalam  meningkatkan  hubungan  kerja  antara  eksekutif  dan  legislatif  diantaranya  adalah kerancuan  data  yang  dituangkan  eksekutif  dalam  draft  Naskah  Akademis  RTRW  dan kurangnya  pemahaman  legislatif  terhadap  RTRW  sehingga  tidak  ada  tanggapan  kritis  dari legislatif dalam perumusan ini. Sedangkan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif  dan  legislatif  yaitu  dengan  mengesampingkan  kepentingan-kepentingan  individual dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kata Kunci : Konflik, Eksekutif, Legislatif, Komunikasi Politik.

## [11]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## A. Pendahuluan
Sebagai  daerah  otonomi  baru,  Kabupaten Buton  Selatan  terus  berupaya  membenahi diri  agar  dapat  bertahan  sebagai  daerah otonomi  baru  dan  sejajar  dengan  daerah- daerah  lainnya  yang  berada  di  sekitarnya. Kabupaten  Buton  Selatan  yang  telah  lebih dulu  menjadi  daerah  otonom.  Sebagai daerah baru, konflik sosial, konflik ekonomi, terlebih  lagi  konflik  poliik  senantiasa  hadir mewarnai  proses  pembangunan  daerah  ini. Konflik  terjadi  salah  satunya  diakibatkan oleh  tidak  terjadinya  komunikasi  ( miss communication )  yang  baik  antara  pihak- pihak yang berkepentingan.
Konflik  dalam  komunikasi  sering terjadi  baik  dalam  hubungan  interpersonal maupun  kelompok  atau  organisasi.  Adanya komunikasi  dapat  menyebabkan  terjadinya konflik,  tetapi  di  sisi  lain,  komunikasi  yang terjadi  itu  sendiri  dapat  menjadi  potensi terjadinya  konflik.  Timbulnya  konflik  atau pertentangan,  merupakan  suatu  kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak  menemui  sasarannya.  Terjadinya konflik  dalam  setiap  organisasi  merupakan sesuatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan. Hal  ini  terjadi  karena  di  satu  sisi  orang- orang  yang  terlibat  dalam  organisasi mempunyai  karakter,  tujuan,  visi,  maupun gaya yang berbeda-beda. Di sisi lain adanya saling  ketergantungan  antara  satu  dengan yang  lain  yang  menjadi  karakter  setiap organisasi.  Tidak  semua  konflik  merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat menguntungkan  organisasi  sebagai  suatu kesatuan.
Dalam menata konflik dalam organisasi diperlukan keterbukaan, kesabaran  serta  kesadaran  semua  pihak yang  terlibat  maupun  yang  berkepentingan dengan konflik yang terjadi dalam organisasi. Hal seperti inilah yang merupakan  persoalan  yang  sangat  urgen dalam  pembangunan  demokrasi  di  daerah yaitu  pengelolaan  relasi  kekuasaan  kepala
daerah dan DPRD. Berbagai polemik terkait kebijakan  Bupati  sering  berujung  pada perang opini di media massa dan pada rapat paripurna  DPRD.  Salah  satunya  adalah dalam  perumusan  Rancangan  Peraturan Daerah  (Ranperda)  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Buton Selatan. Ranperda ini secara resmi diserahkan  bersama  delapan  Ranperda lainnya  oleh  Bupati  Buton  Selatan  kepada Ketua  DPRD  pada  rapat  Paripurna  DPRD, Selasa  17  Januari  2015  di  Gedung  DPRD Buton  Selatan.  Hal  demikian  terjadi  karena adanya kekuasaan politik yang dimiliki oleh eksekutif  dan  legislatif.  Menurut  Cangara (2009), kekuasaan politik adalah
kemampuan untuk memengaruhi
kebijaksanaan  umum  yang  dilakukan  oleh pemerintah,
mulai dari proses pembentukan  sampai  pada  akibat  yang ditimbulkannya.
Hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak menunjukkan sinyal positif disebabkan  oleh  keegoisan  di  masing- masing  pihak  dimana  mereka  sama-sama merasa  mempunyai  legitimasi  yang  kuat karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat. Eksekutif  dan  legislatif,  dua  lembaga pemerintahan  yang  kalau  kita  pahami secara  normatif  memiliki  perbedaan  kubu di masing-masing lembaga, lembaga eksekutif yang merepresentatifkan pemerintah  dan  lembaga  legislatif  yang merepresentatifkan  masyarakat  sebagai lembaga  perwakilan.  Sehingga  menarik kemudian  untuk  dicermati,  bagaimana konflik  dan  komunikasi  politik  legislatif dalam  menyikapi  kebijakan  Bupati  Buton Selatan  selaku  eksekutif  tentang  Ranperda RTRW Kabupaten Buton Selatan sebagaimana  tujuan  dari  penelitian  ini yakni  untuk  mengetahui  pola  hubungan komunikasi  antara  eksekutif  dan  legislatif beserta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dan bentuk konflik  yang  terjadi  antara  eksekutif  dan legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRW Kabupaten Buton Selatan.

## [12]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## B. Metode Penelitian
Jenis
Penelitian kualitatif dengan menggunakan purposive  sampling ,  dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam (depth  interview) terhadap informan kunci (key  informan) yang dianggap  paham  dengan  tema  penelitian, yakni  Pejabat  Bupati  Buton  Selatan,  Kepala Seksi  Perencanaan  Tata  ruang  Dinas  Tata Kota  Kabupaten  Buton  Selatan,  Panitia Khusus  Pembahasan  Ranperda  RTRW Kabupaten Buton Selatan, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten  Buton  Selatan,  dan  para  tokoh masyarakat  atau  para  pakar  di  bidang pengembangan  dan  penataan  ruang.  Data kemudian  dianalisis  menggunakan  model komponensial (componential anaylisis) .

## C.      Pembahasan
1. Kondisi  Umum  Pola  Hubungan Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Kabupaten  Buton  Selatan  tentang

## Ranperda RTRW Buton Selatan
Pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan  legislatif  dalam  penyelesaian  konflik dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Buton  Selatanyaitu melalui proses komunikasi organisasi formal dan komunikasi organisasi informal.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap jawaban informan berupa unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu  sama  lain  maka  ditemukan  bahwa kendala  dan  masalah  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  kewenangan  antara  eksekutif dan  legislatif  daerah  Kabupaten  Buton Selatandalam  pembahasan  Perda  RTRW yaitu  dalam  perumusan  Perda  ini  dan kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan pribadi masih dominan sehingga terjadi konflik kepentingan. Selain itu  kerancuan  data  yang  dituangkan eksekutif  dalam  draft  Naskah  Akademis RTRW  sehingga  legislatif  menganggap bahwa  materi  dari  Naskah  Akademis  yang
akan  dibahas  di  Pansus  masih  bersifat umum,  bukan  subtantif  sesuai  dengan kondisi  wilayah  Kabupaten  Buton  Selatan. Kerancuan ini terjadi karena kapasitas yang dimiliki eksekutif saat pengajuan rancangan ini  kepada  legislatif  ditambah  kemudian ketidakpahaman  pihak  eksekutif  mengenai RTRW.  Kurangnya  pemahaman  legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan  kritis  dari  legislatif  dalam perumusan ini.
Upaya untuk meningkatkan hubungan kerja  antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah Kabupaten Buton Selatan dalam pembahasan Peraturan Daerah RTRW yaitu dengan  mengesampingkan  kepentingan- kepentingan  individual  dan  mengutamakan kepentingan  masyarakat.  Salin  menunjang antara keduanya diperlukan demi kelancaran  pembangunan  termasuk  dalam pembahasan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah berupa sharing informasi  terkait  tata  ruang demi  kelancaran  pembahasan  Ranperda pada  sidang  Panitia  Khusus,  perlunya peningkatan  sumber  daya  manusia  dan mengumpulkan  data-data  otentik  yang menggambarkan  karakteristik  Kabupaten Buton  Selatan  dari  semua  SKPD  untuk pembenahan draft Naskah Akademik.
Bentuk  konflik  yang  terjadi  antara eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan Perda
RTRW Kabupaten Buton Selatanadalah  konflik  antarorganisasi  yang disebabkan  oleh  penentuan  zonasi  dalam tatanan  kebandarudaraan  yaitu  sistem jaringan  transportasi  udara  berupa  lokasi pembangunan  bandar  udara,  perbedaan luasan hutan lindung dalam RTRW Provinsi dan  luas  hutan  lindung  Kabupaten  Buton Selatan, pengembangan wilayah kota berupa kawasan
metropolitan center /kawasan  kota  baru  dengan  konsep waterfront city, dan ruang terbuka hijau.
2. Pola Komunikasi dan Potensi Konflik Pembahasan Ranperda RTRW Buton Selatan

## [13]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pola hubungan  komunikasi  antara  eksekutif  dan legislatif daerah Kabupaten Buton Selatanberupa komunikasi
organisasi
formal dan komunikasi organisasi informal. Pace dan Faules (2006) mengatakan bahwa komunikasi organisasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi organisasi formal dan informal. Komunikasi organisasi formal ialah  komunikasi  resmi  yang  menempuh jaringan organisasi struktur formal, mengikuti  rantai  komando  yang  dicapai oleh  hirarki  wewenang.  Ciri-ciri  suatu organisasi  formal  berkaitan  dengan  suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan ( posisitional communication ).
Hubugan  dibentuk  antara  jabatan- jabatan,  bukan  antara  orang-orang.  Proses komunikasi  tersebut  merupakan  aktivitas politik,  menurut  Piliang  (2005)  aktifitas politik  adalah  aktivitas  konkret  yang melibatkan  di  dalamnya  berbagai  tindakan politik  berupa  interaksi  fisikal  dan  tubuh ( bodily ) di antaranya berbagai aktor politik. Akan  tetapi,  politik  sekaligus  adalah aktivitas abstrak, yang dibaliknya beroperasi  ide,  gagasan,  atau  keyakinan- keyakinan  tertentu,  yang  disebut  ideologi politik.
Pembahasan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan melalui  rapat  Panitia  Khusus  (Pansus) diwarnai oleh perselisihan pendapat, berbagai  ide  dan  argumentasi  antara eksekutif  dan  legislatif  walaupun  pada akhirnya  didapatkan  titik  kesepakatan sehingga  ditetapkan  menjadi  Perda  RTRW Kabupaten Buton Selatan. Aktivitas tersebut seperti  yang  Nimmo  (2004)  melukiskan dengan  singkat  bahwa  politik  adalah pembicaraan,  atau  kegiatan  politik  adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang  secara  kolektif  sangat  mengatur perbuatan  mereka  di  dalam  kondisi  konflik sosial.
Namun  konflik  antara  kedua  lembaga tersebut  dengan  alasan  rasional  akan
menjadi  sebuah  konflik  fungsional  tetapi sebuah  konflik  yang  semula  dianggap fungsional  tiba-tiba  bisa  berubah  menjadi disfungsional, misalnya karena ada sebagian pihak yang merasa lelah dan tidak lagi  punya  energi  untuk  terus-menerus bersaing  dengan  pihak  lain.  Hal  ini  perlu mendapat perhatian karena konflik biasanya melibatkan emosi sehingga menyelesaikan  konflik  disfungsional  jauh lebih  sulit  ketimbang  menciptakan  konflik fungsional. Menurut Sobirin (2012), membiarkan  konflik  berarti  membiarkan dirinya  terperangkap  ke  dalam  konflik. Sekalipun  konflik  fungsional,  tetap  harus dikelola  sebab  perbedaan  antara  konflik funsional dengan disfungsional begitu tipis.
Penanganan  konflik  antara  eksekutif dan legislatif terjadi dalam dua cara berikut yaitu  berkompromi  dan  mengintegrasikan. Dalam  berkompromi  ( compromisting -CO), individu-individu berusaha untuk menemukan  jalan  tengah  untuk  mengatasi jalan  buntu  dan  menggunakan  pendekatan memberi-menerima  sehingga  kompromi dapat  dicapai.  Gaya  mengintegrasikan ( intergrating -IN) digunakan untuk menemukan  solusi  masalah,  sebagaimana yang diungkapkan oleh Kreitner dan Kinicki dalam Pace dan Faules (2006). Namun pendapat berbeda dikemukakan  oleh  nara  sumber  sebagai pakar  RTRW  dalam  pembahasan  Ranperda tersebut  bahwa  konflik  antara  keduanya diselesaikan  dengan  akomodasi  pasif  yang disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman legislatif  sehingga  tidak  ada  tanggapan kritis  dalam  perumusan  ini,  begitu  pula dengan  pemerintah  daerah.  Kreitner  dan Kinicki mendefinisikan bahwa gaya menurut ( obliging -OB) mencakup
akomodasi pasif yang berusaha memuaskan kebutuhan  orang  lain  atau  sepakat  dengan saran-saran dari orang lain.
Penelitian yang sama pernah dilakukan  oleh  Hulukati  (2008)  dengan judul  Dinamika  Konflik  Legislatif  dan Eksekutif dalam Pengawasan Pembangunan di  Provinsi  Gorontalo.  Hasil  penelitian

## [14]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
berkesimpulan konflik legislatif dan eksekutif terjadi karena prosedur pelaksanaanya yang tidak obyektif. Terlihat jenis kegiatan yang menjadi sumber konflik, umumnya  menyangkut  pekerjaan  fisik dimana Pemerintah Kabupten/Kota mempunyai  hak  otonomi  untuk  kegiatan semacam  itu.  Diketahui  pula  secara  tekhnis operasional,  masih  banyak  anggota  DPRD yang  belum  memahami  kegiatan  secara detail dari masing-masing SKPD, ketidakpahaman inilah yang sering menimbulkan konflik.
Demikian  halnya  dengan  Pembahasan RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  terjadi kerancuan  data  yang  dituangkan  Pemda dalam  draft  Naskah  Akademis  RTRW. Kerancuan ini terjadi karena kapasitas yang dimiliki eksekutif saat pengajuan rancangan ini  kepada  legislatif  ditambah  kemudian ketidakpahaman  pihak  eksekutif  mengenai RTRW.  Kurangnya  pemahaman  legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan  kritis  dari  legislatif  dalam perumusan ini. Pembahasan RTRW Kabupaten  Buton  Selatanadalah  aktivitas politik  berupa  pembicaraan  politik  yang banyak  menimbulkan  konflik.  Pendekatan strategi  pengelolaan  konflik  yang  paling sering  digunakan  adalah  teori  permainan ( game  theory ).  Pendekatan  ini  berbasis pada  analisis  terhadap  tujuan  akhir  yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa.  Teori  ini  berasumsi  bahwa: semua aktor rasional; semua aktor tahu apa yang mereka akan lakukan; dan, “permainan” ini dapat diperagakan beberapa kali (Liliweri, 2011).
Bentuk  konflik  yang  terjadi  antara eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan Perda RTRW Kabupaten Buton Selatanadalah  konflik  antarorganisasi  yang disebabkan  oleh  penentuan  zonasi  dalam tatanan  kebandarudaraan  yaitu  sistem jaringan  transportasi  udara  berupa  lokasi pembangunan  bandar  udara,  perbedaan luasan hutan lindung dalam RTRW Provinsi dan  luas  hutan  lindung  Kabupaten  Buton Selatan,pengembangan wilayah kota berupa
kawasan metropolitan center /kawasan kota baru  dengan  konsep waterfront  city, dan ruang terbuka hijau.
Apa  hubungan  hal  ini  dengan komunikasi politik? Bagi Stephenson dalam Nimmo  (2004),  banyak  sekali.  Politik  dari titik  pandang  publik  dilihatnya  sebagai permainan:  “Para  diplomat  dan  politikus melakukan  pekerjaannya;  publik  hanya mempunyai sesuatu yang diberikan  kepada politik  untuk  dibicarakan,  untuk  memberi kesenangan berkomunikasi kepada mereka.”  Ilmuwan  politik  Murray  Edelman, dalam  membedakan  semantik  dan  estetik informasi,  mengemukakan  bahwa  akibat akibat  komunikasi  politik  massa  adalah terutama  permainan.  Informasi  politik semantik  itu  berfaedah,  ia  dirancang  untuk memajukan suatu kepentingan, untuk mencapai tujuan kebijakan.

## D.      PENUTUP
Pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan  legislatif  dalam  penyelesaian  konflik dalam  penetapan  Perda  RTRW  Kabupaten Buton Selatan yaitu melalui proses komunikasi organisasi formal dan komunikasi  organisasi  informal.  Bentuk konflikyang  terjadi  antara  eksekutif  dan legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRW Kabupaten  Buton  Selatan  adalah  konflik antar  organisasi,  yakni  antara  lembaga eksekutif  dan  legislatif  Kabupaten  Buton Selatan. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam  pelaksanaan  kewenangan  dan  upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan  kerja  antara  eksekutif  dan legislatif  daerah  Kabupaten  Buton  Selatan dalam pembahasan Perda RTRW diantaranya  adalah  kerancuan  data  yang dituangkan  eksekutif  dalam  draft  Naskah Akademis
RTRW dan kurangnya pemahaman  legislative  terhadap  RTRW sehingga  tidak  ada  tanggapan  kritis  dari legislatif  dalam  perumusan  ini.  Sedangkan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah Kabupaten
Buton
Selatan dalam

## [15]

## Kybernan : Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
pembahasan  Perda  RTRW  yaitu  dengan mengesampingkan kepentingan- kepentingan  individual  dan  mengutamakan kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, untuk  membangun  hubungan  kemitraan antara eksekutif dan legislatif maka diharapkan kepada kedua lembaga tersebut sama-sama  memposisikan  diri  sebagai mitra  sekerja  dalam  membuat  kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu
membangun  suatu  hubungan  kerja  yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan  lawan  ataupun  pesaing  satu sama lain dalam pelaksanaaan kewenangan.

## D.      DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. (2009).
Penelitian
Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi, KebijakanPublik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
Cangara, Hafied. (2009). Komunikasi Politik: Konsep,  Teori,  dan  Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Hulukati,  Faizal.  (2008). Dinamika  Konflik Legislatif dan Eksekutif dalamPengawasan Pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tesis. Yogyakarta:Administrasi  Negara  –
Universitas Gadjah Mada.
Liliweri, Alo. (2011). Komunikasi, Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana.
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian
Kualitatif.
Bandung:
RemajaRosdakarya.
Nimmo,  Dan.  (2004). Kominikasi  Politik: Komunikator,  Pesan  dan  Media . Bandung: Rosdakarya.
Pace  R.  Wayne  dan  Faules  Don  F.  (2006).
Komunikasi Organisasi:
StrategiMeningkatkan Kinerja Perusahaan . Bandung: Rosdakarya.
Piliang,  Yasraf  A.  (2005). Transpolitika: Dinamika  Politik  di  dalam  Era Virtualitas. Yogyakarta: Jalasutra.
Sobirin, Achmad. (2012). Perilaku Organisasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D.
Bandung: Alfabeta.