## TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999
Devonda Ananta 1 , Findia Leona Putri Gressanda 2 , Elen Aprilliana 3 , Muhammad Fajar Ilham 4 1,2,3,4 Hukum, Universitas Tulungagung Email: lycantropht@gmail.com , findialeona@gmail.com , ellensoepatmo@gmail.com , fajarilham603@gmail.com

## Abstract
In connection with the provisions of the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, this journal discusses the extent of consumer protection in making purchases online. Online transaction procedures are different because the internet is used as a medium and there is no need for personal interaction between the seller and the buyer. On the one hand, this is good for shoppers because there are more places to buy what they need, but on the other hand, it presents serious risks for consumers when their rights are not respected. As a consequence, customers must be legally protected while doing online transaction.
Keywords : Online Purchasing, Consumer Disputes, Consumer Protection Rights

## Abstrak
Berkaitan  dengan  ketentuan  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999,  jurnal  ini membahas  sejauh  mana  perlindungan  konsumen  dalam  melakukan  pembelian  secara online . Prosedur  transaksi online berbeda  karena  internet  digunakan  sebagai  media  dan  tidak  diperlukan interaksi pribadi antara penjual dan pembeli. Di satu sisi, ini bagus untuk pembeli karena ada lebih banyak tempat untuk membeli apa yang mereka butuhkah, tetapi di sisi lain, ini menghadirkan risiko serius  bagi  konsumen  ketika  hak  mereka  tidak  dihormati.  Sebagai  akibatnya,  pelanggan  harus dilindungi secara hukum saat melakukan transaksi online . Kata kunci : Pembelian Online , Sengketa Konsumen, Hak Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Preferensi konsumen dalam urusan bisnis telah bergeser sebagai akibat dari proliferasi teknologi digital. Mereka yang terbiasa melakukan transaksi bisnis secara tatap muka secara bertahap  beradaptasi  dengan  norma  baru,  yaitu  melakukan  transaksi  secara online . Kesepakatan bisnis sekarang dapat dilakukan dengan cara baru yaitu dengan menggunakan internet dan bentuk komunikasi digital lainnya. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan juga di negara-negara lain, berkontribusi pada peningkatan prevalensi transaksi online secara umum. Banyak bisnis dan pelanggan saat ini melakukan perdagangan mereka di web (Afnesia & Ayunda, 2021).
Faktor-faktor  yang  menarik  pelaku  bisnis  untuk  melakukan  transaksi  secara online melalui  internet  adalah  berkurangnya  biaya  periklanan,  distribusi,  dan  biaya overhead lainnya. Hal ini memungkinkan mereka bertahan dengan investasi awal yang lebih kecil dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
terus  mengembangkan  perusahaan  mereka.  Pelanggan  tertarik  untuk  berbelanja online karena mereka ditawari banyak keuntungan dan kemudahan ketika mereka melakukannya, seperti pilihan produk yang lebih luas untuk dipilih, dan penghapusan biaya perjalanan yang sangat menguntungkan ketika toko tersebut terletak di tempat yang jauh. Belanja online lebih nyaman dan hemat biaya daripada metode belanja tradisional karena konsumen bahkan tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja barang yang mereka butuhkan dan inginkan. Sayangnya, pelanggan  dirugikan  akibat  maraknya  adopsi  teknologi  berbasis  internet  untuk  melakukan transaksi keuangan.
Salah  satu  kisah  sengketa  dalam  transaksi  jual  beli online yaitu  kasus  Prajna  Satria, dimana hal ini bermula ketika ia menemukan iklan laptop merek Vaio di situs jual beli online yang dipasang oleh seorang pelaku usaha. Orang perusahaan yang dihubungi Prajna meminta uang  tunai  Rp  2.850.000.  Setelah  transfer  dana  yang  disepakati,  pelaku  komersial  gagal memberikan laptop yang dijanjikan dan tidak dapat dihubungi lagi (Ni Putu Debby Chintya Kirana, 2020).
Ketergantungan  perdagangan online pada  transaksi  elektronik  telah  menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara pedagang dan pelanggan mereka. Hal ini karena vendor produk  dan  layanan online sering  menggunakan  perjanjian boilerplate ,  yang  menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual (daya tawar yang tidak seimbang). Menindaklanjuti  penjelasan  di  atas,  diperlukan  adanya  kejelasan  hukum  untuk  melindungi konsumen  dalam  melakukan  pembelian  secara online .  Selain  mengedukasi  para  pelaku korporasi  tentang  perlunya  perlindungan  konsumen,  hal  ini  juga  akan  membantu menumbuhkan perilaku yang lebih jujur dan bertanggung jawab di seluruh komunitas bisnis (Ardiyanto & Saputra, 2022).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan pendekatan perundang- undangan  digunakan  dalam  penulisan  publikasi  ini.  Penelitian  ini  mengkaji  suatu  masalah hukum  dari  perspektif  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  serta  mengevaluasi konsep hukum yang relevan dan mengkaji masalah tersebut dari perspektif konsep hukum yang relevan. Jika dilihat dari sudut pandang normatif, penelitian hukum normatif merupakan metode  ilmiah  yang  dilandasi  oleh  penalaran  ilmiah  dan  digunakan  untuk  menemukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kebenaran. Sifat normatif dari situasi ini meluas lebih jauh dari norma hukum. Tidak semua aturan yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang pada posisi yang lebih tinggi dianggap sebagai undang-undang yang konstruktif. Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran  tentang  koherensi,  khususnya  apakah  aturan  hukum  itu  sesuai  dengan  norma hukum  atau  tidak,  apakah  norma  hukum  yang  memuat  kewajiban  dan  sanksi  itu  sesuai dengan asas hukum atau tidak, dan apakah perbuatan seseorang itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum atau asas hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Tindakan  untuk  melindungi  konsumen  harus  lebih  banyak  dilakukan,  mengingat situasi keuangan mereka yang genting dan banyaknya kerugian yang mereka alami. Penting untuk  diingat  bahwa  meskipun  perlindungan  konsumen  adalah  tujuan  mulia,  namun  tidak boleh  mengorbankan  kemampuan  pelaku  usaha  untuk  mencari  nafkah.  Guna menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli, regulasi  yang  ditujukan  untuk  melindungi  konsumen  harus  diikuti  dengan  regulasi  yang melindungi pelaku usaha pula. Semua tindakan yang diambil untuk memastikan keamanan pelanggan di bawah hukum dikenal sebagai perlindungan konsumen.
Posisi  pelaku  usaha,  yang  mana  mereka  lebih  memegang  pengaruh  ekonomi  dan politik  seperti  kekuatan  negosiasi  dan  sikap  tawar  menawar  yang  lebih  besar  daripada konsumen. Maka  sangat  penting  bagi  konsumen  untuk  memiliki  akses  terhadap  dukungan advokasi, perlindungan, dan upaya yang memadai untuk menyelesaikan konflik terkait hak- hak konsumen. Kurangnya kekritisan konsumen terhadap barang/jasa yang diberikan tidak terlepas dari rendahnya tingkat pengetahuan mereka, sedangkan teknologi komunikasi yang terus  berkembang  memudahkan  untuk  menjangkau  khalayak  yang  lebih  luas  dan menimbulkan kerugian (Muhamad & Rilvani, 2021).
Ideologi  pemerintah  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia  cenderung  membela kepentingan industri sebagai penentu utama keberhasilan negara, sehingga memperlambat perbaikan mekanisme perlindungan konsumen. Umpan balik dari klien dengan demikian akan selalu  dipertimbangkan.  Korporasi  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  kesehatan ekonomi suatu negara, namun ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat  membantu  pemerintah  dan  bisnis.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perlindungan  Konsumen  meliputi  peraturan  perundang-undangan  perlindungan  konsumen baik yang berlaku saat ini maupun yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Hal ini menjamin bahwa hak-hak pelanggan akan selalu terlindungi.

## Posisi Konsumen dalam Transaksi Online
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah mereka yang melakukan transaksi secara online untuk tujuan selain yang bersifat komersial. Kurangnya konfirmasi visual instan atau respon  umpan  balik  pada  item  yang  diminta  membangun  ambiguitas  seputar  fitur  dan manfaat produk yang diberikan. Kemudahan pelanggan untuk berbelanja online dibatasi oleh fakta  bahwa  mereka  tidak  dapat  memastikan  bahwa  mereka  telah  mendapatkan  semua informasi  yang  mereka  butuhkan  untuk  membuat  penilaian  terhadap  suatu  barang/jasa dalam pengambilan keputusan  atas suatu transaksi. Privasi dan keamanan terkadang tidak dapat dipastikan dan bahaya yang terkait dengan teknologi yang digunakan terutama yang berkaitan  dengan  kartu  kredit  dan  jenis  uang  elektronik  lainnya.  Selain  itu,  jual  beli menempatkan tingkat tanggung jawab yang tidak masuk akal pada pembeli karena sebagian besar  pembeli online akan  membayar  penuh  sebelum  mendapatkan  produk,  meskipun jaminan hanya untuk pengiriman dan bukan untuk penerimaan. Dengan munculnya urusan bisnis  internasional,  menyebabkan  timbulnya pertanyaan tentang  hukum  siapa  yang  harus diikuti. Hak-hak pelanggan lebih mungkin dilanggar saat melakukan bisnis online karena tidak adanya koneksi fisik dan kurangnya pengetahuan antara pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, harus  ada  sistem  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam  transaksi online (Nugroho, 2020).
UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  Menjamin  Hak-Hak  Konsumen  dalam Melakukan Pembelian Secara Online
Ungkapan  perlindungan  konsumen  digunakan  untuk  mendefinisikan  perlindungan hukum  yang  diberlakukan  untuk  melindungi  individu  dari  bahaya  ketika  mereka  mencoba untuk  mencapai  kebutuhan  mereka  sendiri.  Semua  upaya  untuk  memberikan  kejelasan hukum  dalam  rangka  melindungi  konsumen  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  hal  produk  dan  jasa,  perlindungan konsumen mencakup seluruh proses dalam melakukan kegiatan konsumsi. Karena konsumen
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berada dalam posisi lemah untuk bernegosiasi, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.
Demi  kepentingan  konsumen,  hukum  harus  berpihak  pada  pihak  yang  kurang  kuat dalam  bernegosiasi  (konsumen).  Persaingan  global  yang  semakin  meningkat  menimbulkan tantangan serius bagi perlindungan hukum konsumen. Konsumen dari berbagai produk dan layanan  berada  dalam  posisi  hukum  yang  genting  yang  membutuhkan  perhatian  segera. Barang yang dilindungi tidak terbatas pada benda berwujud tetapi juga termasuk hak tidak berwujud.  Artinya,  perlindungan  hak  konsumen  menurut  undang-undang  sama  dengan perlindungan konsumen. Istilah perlindungan konsumen umumnya digunakan untuk merujuk pada perlindungan hukum yang ada untuk melindungi hak-hak konsumen. Seorang konsumen memiliki empat (4) perlindungan mendasar menurut hukum:
1. Keamanan Terjamin ( The Right to Safety )
Pelanggan  harus  merasa  aman  menginvestasikan  uang  mereka  pada  produk  dan layanan  yang ditawarkan  kepada  mereka.  Khusus  untuk  produk  dan/atau  jasa  yang ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  dengan  tingkat  paparan  risiko  yang  tinggi  maka kemungkinan penggunaannya tidak akan merugikan pembeli, baik secara fisik maupun emosional.
2. Akses hukum ke data yang relevan ( The Right to Inform )
Informasi  yang  akurat  harus  diberikan  kepada  pelanggan  pada  saat  produk  baru diperkenalkan, apakah informasi itu diberikan secara lisan, melalui berbagai bentuk iklan, atau pada kemasan produk itu sendiri. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah konsumen membentuk kesan yang tidak akurat tentang suatu produk atau layanan.
3. Kebebasan untuk memilih jalan sendiri ( The Right to Choose )
Hak untuk memilih cara menggunakan suatu produk adalah milik konsumen. Ia harus bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak melakukan pembelian tanpa campur tangan pihak lain.
4. Akses terhadap informasi dan hak untuk didengar berjalan beriringan
Hal ini disebabkan karena pembeli sering tidak puas dengan informasi produk yang ditawarkan oleh pihak penjual.
Seperti yang dijelaskan oleh Mieke Komar Kantaatmadja, pengertian perjanjian jual beli  dalam  KUH  Perdata  hanya  diperluas  dalam  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menggunakan media elektronik online . Kontrak penjualan online ini didasarkan pada prinsip hukum  yang  sama  yang  mendukung  bentuk  pertukaran  komersial  yang  lebih  tradisional, seperti  yang diakui  oleh  hukum  perdata. Namun,  posisi unggul  media  dan  gawai  teknologi membuat  perjanjian online ini  unik.  Tidak banyak  perbedaan  antara  melakukan  pembelian atau  penjualan  di  dunia  nyata  dan  melakukannya  di  internet.  Sama  seperti  dalam perdagangan tradisional, ketika dua pihak terlibat dalam pertukaran elektronik atau online , mereka  masuk  dalam  perjanjian  yang  mengikat  secara  hukum  untuk  menghasilkan  hasil tertentu (Umboh, t.t.).
Dengan  menciptakan  hak  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  yang berkepentingan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen tetap berlaku bagi pihak yang melakukan bisnis secara online . Niat hukum untuk melindungi konsumen dan mendorong iklim perusahaan yang jujur dan beretika akan menguntungkan baik  konsumen  maupun  perusahaan.  Bagian  akhir  dari  delapan  perlindungan  konsumen dinyatakan dengan bahasa yang sederhana dan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Online
Apabila  pelaku  usaha  tidak  memenuhi  tanggung  jawabnya  maka  akan  terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Orang yang merasa dirugikan akibat kegiatan  pelaku  usaha  tersebut  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  pengadilan. Pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu jika terdapat ketidakakuratan  informasi,  maka  menjadi  tugas  pelaku  usaha  untuk  memperbaikinya (Muhamad & Rilvani, 2021).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan di tempat tinggal konsumen biasanya memiliki yurisdiksi atas setiap sengketa hukum yang mungkin timbul. Tergantung kepada  pelaku  usaha  untuk  membuktikan  gugatan  ganti  rugi  itu  mengandung  unsur kesalahan.  Hal  ini  karena  salah  menempatkan  beban  pembuktian  oleh  pengadilan  dapat membuat  pihak  yang  kalah  tidak  dapat  menunjukkan  apa  pun  yang  menjadi  haknya, persyaratan yang mengatur beban pembuktian menjadi sangat penting dan berdampak pada apakah  tindakan  perdata  disahkan  atau  tidak.  Siapapun  yang  mengajukan  klaim  atas  hak dapat menggunakan hal tersebut untuk mendukung klaimnya, atau menggugat hak orang lain dengan  memberikan  bukti  atas  klaim  yang  dibuatnya.  Pelaku  usaha  tetap  dapat  dimintai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  selama  bertransaksi  secara online ,  terutama  jika produk yang ditawarkannya berkualitas buruk dan merugikan konsumen (Umboh, t.t.).
Dalam  hal  terjadi  perselisihan  yang  timbul  karena  keikutsertaan  konsumen  dalam suatu  transaksi  keuangan,  maka  pelaku  usaha  dan  konsumen  akan  bermusyawarah  untuk menentukan  cara  penyelesaiannya,  dengan  penyelesaian  baik  berupa  penggantian  barang atau pengembalian uang pada pembeli yang merupakan tindakan yang paling umum. Namun, jika  pembahasan  tidak  menghasilkan  mufakat  yang  diharapkan,  BPSK  akan  mengeluarkan keputusan  secara  tertulis  selambat-lambatnya  21  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima oleh sekretariat BPSK (Muhamad & Rilvani, 2021).
Hak Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa pada Kasus Transaksi Online
Karena  semua  transaksi  dilakukan  secara  digital  melalui  internet,  tidak  ada  kontak tatap  muka  antara  pembeli  dan  penjual.  Dalam  transaksi  komersial  yang  dilakukan  secara online ,  kontraknya  berbentuk  kontrak  elektronik.  Setelah  syarat-syaratnya  dilaksanakan dengan  cara  yang  disetujui  oleh  pelanggan  dan  pelaku  usaha,  hubungan  di  antara  mereka berakhir secara hukum. Namun, masalah dapat muncul jika kontrak elektronik direalisasikan dengan  cara  yang  tidak  tepat.  Satu  atau  kedua  pihak  dalam  transaksi  komersial  dengan pelanggan mungkin menjadi tidak puas, yang menyebabkan perselisihan pelanggan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak  menggugat  pelaku  usaha  dan  menyelesaikan  segala  sengketanya  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  atau  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  apabila  pelaku usaha menolak, tidak menanggapi, atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen (Pradnyaswari & Westra, 2020).
Undang-undang menetapkan hal ini dalam Pasal 45 Bagian 1. Pelanggan memiliki hak untuk mencari ganti rugi dari perusahaan yang melanggar pedoman ini, dan mereka memiliki opsi untuk memilih bagaimana menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul berdasarkan Pasal  45  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Pengadilan biasa dan badan khusus merupakan dua tempat penanganan sengketa konsumen berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Selain  mengupayakan  penyelesaian  masalah  konsumen  melalui  pengadilan  dan alternatif  penyelesaian  sengketa,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perlindungan  Konsumen  juga  memberikan  pilihan  kepada  pihak  yang  berselisih  untuk menempuh  penyelesaian  konflik  secara  damai.  Kedamaian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tercapai  apabila  para  pihak  yang  bersengketa  (pelaku  usaha  dan  konsumen)  dapat menyelesaikan  perbedaannya  secara  musyawarah,  tanpa  melalui  jalur  hukum  atau  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan undang- undang itu. Penyelesaian yang dinegosiasikan adalah keadaan dimana semua pihak senang dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama.

## KESIMPULAN
Dalam jurnal ini, konsumen merujuk secara eksklusif kepada mereka yang melakukan pembelian  untuk  penggunaan  pribadi,  non-penjualan  kembali,  dan  menggunakan  sarana elektronik. Karena pelanggan memiliki sedikit pengaruh dalam pembelian online , hak mereka sering  disalahgunakan.  Hal  ini  disebabkan  konsumen  dan  pelaku  perusahaan  jarang  sekali bertemu  langsung  saat  bertransaksi  melalui  internet.  Membeli  dan  menjual  secara  online tidak  jauh  berbeda  dengan  transaksi  yang  dilakukan  di  pasar  tradisional.  Mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen adalah sama, karena hak tersebut diatur dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Prosedur  penyelesaian  pengaduan  konsumen  diterapkan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  jika  terjadi  pelanggaran  hak  mereka  sehubungan  dengan  transaksi online .  Masalah konsumen  dengan  pelaku  usaha  dapat  diselesaikan  di  pengadilan  atau  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Afnesia, U., & Ayunda, R. (2021). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online : Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. 4.
Ardiyanto,  A.,  &  Saputra,  A.  (2022).  Analisis  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee. Jurnal Meta- Yuridis, 5(2), 93 – 104. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12796
Muhamad, L. F., & Rilvani, E. (2021). Systematic Review: Perlindungan Konsumen Transaksi
Online . SMART Management Journal, 1(2), 40 – 46. https://doi.org/10.53990/smj.v2i1.8 Ni Putu Debby Chintya Kirana. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram.
Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online . Jurnal Hukum Positum, 5(1), 32. https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482 Pemerintah  Indonesia.  1999. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen . Sekretariat Negara. Jakarta
Pradnyaswari,  I.  A.  E.,  &  Westra,  I.  K.  (2020).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. 8(5).
Umboh,  G.  S.  (t.t.).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Apabila  Terjadi  Wanprestasi Dalam Transaksi Online . 1.