## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perjanjian Kerjasama Segitiga Indonesia- Malaysia-Thailand (IMT-GT) dalam Bidang Pendidikan di Sumatera Utara
Oleh : Bina Era Dany

## Abstract
Along with the enactment of the Law no. 32  of  2004  concerning  Regional  Government, Sub-regional  Economic  Cooperation  IMT-GT  is expected  to  be  one  of  the  modalities  to encourage  the  initiatives  and  the  active participation  of  local  communities  in  increasing the  empowerment  of  educational  potential  in their respective regions.
The  position  of  the  triangle  cooperation agreement  of  Indonesia,  Malaysia,  Thailand (IMT-GT)  in the field of education contributes to the  IMT  GT  participating  countries  to  carry  out the activities as agreed in the IMT GT activities. The position of IMT-GT also provides a position of convenience for IMT-GT participating countries  to  make  efforts  to  improve  the education,  both  through  student  and  teacher exchanges  as  well  as  the  repair  and  the procurement  of  the  school  facilities  and infrastructure.
The  regulated  matters  in  the  triangle cooperation  agreement  of  Indonesia,  Malaysia, Thailand  (IMT-GT)  are  basically  not  in  the  field of  education  but  in  the  economic  field.  The existence  of  the  world  of  education  has  a relationship  with the  implementation  of the  IMT- GT  program  because  the  running  of  the economic program will provide a feedback to the development of the world of education.
The obstacles of the triangle cooperation  agreement  of  Indonesia,  Malaysia, Thailand  (IMT-GT)   in  the field  of  education  are the  difficulty  of  obtaining  permits  in  Indonesia, uncertain political conditions and the unfavorable  conditions  of  labor  life.  This condition has an impact on the lack of the desire of  entrepreneurs  from  IMT-GT  participating countries  to  invest  in  Indonesia,  thus  giving  an impact  to  the  improvement  of  the  education system.
Keywords : Agreement, Cooperation, Education Abstrak Seiring dengan
diberlakukannya Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Ekonomi Sub regional  (KESR)  IMT-GT  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  modalitas  untuk  mendorong prakarsa  dan  partisipasi  aktif  masyarakat daerah  dalam  meningkatkan  pemberdayaan potensi pendidikan di wilayah masing-masing.
Kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan memberikan konstribusi  kepada  negara  peserta  IMT  GT tersebut untuk menjalankan kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam aktivitas-aktivitas  IMT  GT  tersebut.  Kedudukan IMT-GT juga memberikan kedudukan kemudahan  bagi  negara-negara  peserta  IMT- GT  untuk  melakukan  upaya-upaya  peningkatan pendidikan,  baik  itu  melalui  pertukaran  pelajar dan  pengajar  maupun  juga  perbaikan  dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
Hal-hal  yang  diatur  dalam  perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia,
Thailand  (IMT-GT)  pada  dasarnya  bukan  di bidang  pendidikan  tetapi  di  bidang  ekonomi. Keberadaan dunia pendidikan memiliki keterkaitan dengan terlaksananya program IMT- GT karena dengan berjalannya program perekonomian  akan  memberikan  imbal  balik kepada perkembangan dunia pendidikan.
Kendala  perjanjian  kerjasama  segitiga Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT-GT)  dalam bidang  pendidikan  adalah  sulitnya  melakukan pengurusan ijin di Indonesia, kondisi politik yang tidak  pasti  serta  ditambah  keadaan  situasi kehidupan  perburuhan  yang  kurang  baik. Kondisi  ini  memberikan  dampak  kurangnya keinginan  pengusaha  negara  peserta  IMT-GT untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia, sehingga memberikan pengaruh terhadap sistem perbaikan pendidikan.
Kata kunci : Perjanjian, Kerjasama, Pendidikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dunia  kini  tengah  mengalami  suatu perubahan mendasar yang mau tidak mau akan mempunyai  dampak  besar  pada  keseluruhan komunitas di dalamnya. Dari hal-hal fundamental yang terjadi dalam dekade terakhir ini,  dapat  kita  petakan  suatu  pola  baru  dalam tatanan  politik  pendidikan  global.  Apabila  pada masa  sebelumnya  pola ini  diwarnai  secara  kuat oleh  eksistensi  dua  kutub  utama  saja  (negara- negara  yang  menganut  sistem  perpendidikanan liberal di satu sisi dan perpendidikanan terpusat di  pihak  lain),  maka  dalam  beberapa  dekade terakhir  telah  muncul  pelaku-pelaku  baru  yang berkiprah  dengan  dinamis  menantang  pola monolitik yang ada.
Kehadiran  negara  Jepang  sebagai kekuatan  pendidikan  global  pasca  tahun  50-an merupakan  suatu  gejala  yang  mempengaruhi pola  hubungan  global.  Fenomena  ini  kemudian seolah  menular  ke  beberapa  negara  Asia Tenggara yang mulai menunjukkan kemampuannya  mengelola  perekonomiannya secara  dramatis  yang  antara  lain  dimotori  oleh kerja sama regional di bawah ASEAN.
Selain membentuk kerjasama pendidikan  regional  di  bawah  ASEAN  maka dalam  konsep  kegiatan  ekonomi  lainnya  lintas batas negara dibentuk pula perjanjian kerjasama  segitiga  pertumbuhan  utara  IMT-GT (Indonesia, Malaysia,
Thailand –Growth Triangle).  Perjanjian  kerjasama  IMT-GT  pada dasarnya  adalah  suatu  pejanjian  ekonomi  sub regional  yang  meliputi  negara-negara  di  bagian Utara  Asia  Tenggara.  Perjanjian  tersebut  amat sangat  penting  bagi  peningkatan  ekonomi sebagian wilayah Republik Indonesia khususnya Pulau  Sumatera  sebagai  wakil Indonesia  dalam IMT-GT.
Seiring
dengan diberlakukannya Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Ekonomi Sub regional  (KESR)  IMT-GT  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  modalitas  untuk  mendorong prakarsa  dan  partisipasi  aktif  masyarakat daerah  dalam  meningkatkan  pemberdayaan potensi pendidikan di wilayah masing-masing.
Koordinasi  Kerjasama  Ekonomi  Sub regional  (KESR)  pada  mulanya  diatur  dalam Surat  keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  184 Tahun  1998  tentang  Tim  Koordinasi  dan  Sub Tim  Koordinasi  Kerjasama  Pendidikan  Sub regional (KESR). Keppres No. 184 Tahun 1998, kemudian pada bulan Pebruari 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keppres No. 13  Tahun  2001  tentang  Tim  Koordinasi Kerjasama  Ekonomi  Sub  regional  sebagai pengganti  Keppres  No.  184  Tahun  1998. Keppres  No.  13  Tahun  2001  pada  intinya mempertegas  kembali  pentingnya  partisipasi daerah dalam Kerjasama Ekonomi sub Regional khususnya  di  era  otonomi  daerah.  Selain melakukan  kerjasama  ekonomi  IMT  GT  juga mengarah  pada  bidang-bidang  lainnya  dalam suatu  masyarakat.  Dalam  kajian  ini  salah  satu arah  dari  pelaksanaan  kerjasama  ekonomi  IMT GT  juga  turut  memberikan  pengaruh  adalah pelaksanaan pendidikan. Sebagaimana diketahui  dengan  sistem  otonomi  daerah  yang didasarkan  kepada  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  salah  satu  wilayah  otonomi  daerah adalah  di  bidang  pendidikan.  Keberadaan pemerintah  pusat  dan  propinsi  hanya  memiliki kedudukan melakukan koordinasi dengfan pemerintah daerah dalam pelaksanana pendidikan  ini.  Selanjutnya  dengan  sistem otonomi  daerah  yang melahirkan IMT GT maka wadah  pergeseran  kerjasama  antara  negara peserta  IMT  GT  tidak  saja  meliputi  bidang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ekonomi tetapi juga bidang pendidikan.
Demikian juga halnya dengan perjanjian kerjasama  IMT  GT  di  bidnag  pendidikan,    juga
merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan terjadinya perselisihan
khususnya dalam kegiatan-kegiatan untuk mengisi  IMT-GT  tersebut  seperti  kegiatan pendidikan  dan  aktivitas-aktivitas  pendidikan lainnya  yang  dilakukan  lintas  batas  antar negara.
Suatu hal yang pasti dalam keadaan ini adalah nasionalisme pelaku aktivitas pendidikan yang  ditopang  oleh  aktivitas  IMT-GT  tentunya adalah tolak ukur yang sangat penting khususnya dalam memberikan konstribusi terhadap  peningkatan  kemajuan  pendidikan negara  peserta  IMT  GT.  Oleh  sebab  itu  maka konstribusi-konstribusi demikian amatlah mungkin  untuk  terjadinya  sengketa  khususnya terhadap perjanjian kerjasama yang disepakati.

## Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  yang  diajukan  di dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana  kedudukan  perjanjian  kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT- GT) dalam bidang pendidikan?
Hal-hal  apa  saja  yang  diatur  dalam  perjanjian kerjasama  segitiga  Indonesia,  Malaysia,
Thailand (IMT-GT)
dalam bidang
pendidikan?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui  kedudukan  perjanjian kerjasama  segitiga  Indonesia,  Malaysia,
Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan.
2.  Untuk mengetahui hal-hal yang diatur dalam perjanjian  kerjasama  segitiga  Indonesia,
Malaysia,  Thailand  (IMT-GT)  dalam  bidang pendidikan.

## II. PEMBAHASAN
A.  Kedudukan  Perjanjian  Kerjasama  Segi Tiga  Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT- GT) Dalam bidang pendidikan
Suatu  hal  yang  dapat  dipahami  dalam membicarakan  kedudukan  perjanjian  segitiga Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT-GT)  dalam bidang  pendidikan,  maka  kedudukan  perjanjian tersebut memberikan konstribusi terhadap pembentukan peraturan-peraturan yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pendidikan, misalnya  dalam  bidang  pemberian  fiskal,  bagi mahasiswa  yang  ingin  melakukan  studi  pada daerah atau negara peserta IMT GT.
Fiskal  adalah  biaya  yang  harus  dibayar setiap warga Indonesia yang akan berangkat ke luar  negeri.  Fiskal  tersebut  diberikan  sesuai dengan  urusan  warga  negara  Indonesia  yang akan berangkat ke luar negeri.
Pemberian fiskal di Indonesia menganut suatu  sistem  desentralisasi,  yang  artinya pengurusan  dan  pengambilan  kebijakan  di bidang  fiskal  masih  merupakan  wwenang pemerintah  pusat.  Demikian  juga  halnya  di bidang pendidikan, kebijakan pemberian fiskal di bidang pendidikan tetap merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Demikian  juga  pelaksanaan  pemberian
fiskal  di  bidang  pendidikan  dengan  adanya  IMT GT memberikan konstribusi terhadap pelaksanaan  rintangan  maupun  kendala    yang berlaku  khususnya  dari  segi  fiskal  terhadap kegiatan  pendidikan  yang  melingkupi  negara dan daerah peserta IMT GT.
Dengan  adanya  IMT  GT  maka  Orang Pribadi  yang  bertempat  tinggal  dalam  wilayah Kerjasama  Ekonomi Sub  regional  IMT GT  akan
32

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat dibebaskan
dari pelaksanaan pembayaran  fiskal,  dengan  syarat  tujuannya adalah  wilayah  Kerjasama  Ekonomi  Sub regional  IMT  GT.  Demikian  juga  halnya  di bidang  pendidikan.  Orang  pribadi  yang memiliki urusan di bidang pendidikan, seperti kuliah atau melakukan  kerjasama  di  bidang  pendidikan tidak  dikenakan  fiskal  ke  luar  negeri  dalam lingkungan  wilayah  Kerjasama  Ekonomi  Sub regional IMT GT.
Sesuai dengan adanya perjanjian kerjasama IMT GT ada beberapa ketentuan dan peraturan yang terkait khususnya dalam masalah fiskal di bidang pendidikan seperti:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2000 tenlang Pembayaran Pajak
Penghasilan  Orang  Pribadi  yang  akan bertolak  ke  Luar  Negeri  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  94. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3975):
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
555/KMK.04/2000 tentang  Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  yang  akan bertolak ke Luar Negeri: Berdasarkan  kedua  peraturan  dasar tersebut maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan  surat  keputusan  yaitu  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-37/PJ./2001 Tentang Pengecualian
Dari
Kewajiban
Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa Atau Pelajar Yang Akan Belajar Di Luar Negeri.
Mahasiswa atau pelajar yang belajar ke luar negeri dengan biaya sendiri atau perusahaan, pada saat pertama kali bertolak ke luar negeri atau ke tempat belajar di luar negeri
tidak  dikecualikan  dari  kewajiban  membayar Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  yang  akan bertolak ke Luar Negeri (FiskalLuarNegeri).
Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal  Luar  Negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  diberikan  melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri  (SKBFLN)  oleh  Unit  Pelaksana  Fiskal Luar  Negeri  (UPFLN)  Direktorat  Jenderal  Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan  ke  luar  negeri  maupun  tempat lain  yang  ditentukan  oleh  Direktur  Jenderal Pajak.
Sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  yang merupakan  suatu  wujud  kesepakatan  antara para pihak yang terikat kepada suatu perjanjian, maka  kedudukan  perjanjian  kerjasama  segitiga Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT-GT)  dalam bidang pendidikan adalah sebagai suatu sumber hukum bagi pihak Indonesia, Malaysia, Thailand dalam  melakukan  perencanaan  di  bidang pendidikan khususnya dalam kerangka hubungan antar negara yang meliputi Indonesia, Malaysia  dan  Thailand.  Atau  dengan  kata  lain kedudukan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud judul  sub  bab  ini  adalah  mengikat  negara- negara  yang  menyepakatinya  untuk  melakukan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.
Kedudukan yang demikian menghantarkan  negara-negara  yang  tergabung dalam  IMT-GT  melakukan  aktivitas  pendidikan dengan  cara  memenuhi  ketentuan  perjanjian kerjasama  yang  dituangkan  dalam  IMT-GT, dengan  catatan  apabila  skala  pendidikan  yang dimaksud  melingkupi  tiga  negara  peserta  IMT GT.  Dimisalkan  adanya  peserta  didik  Indonesia yang  akan  melanjutkan  pendidikan  di  Malaysia, maka  dalam  kondisi  ini  ketentuan-ketentuan bagi peserta didik asal Indonesia tersebut harus memenuhi ketentuan IMT GT tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Meskipun demikian harus diperhatikan juga dari bagian  Indonesia  yang  mana  peserta  didik tersebut  berasal.  Apabila  peserta  didik  tersebut berasal  dari  Propinsi  Jawa  Barat  maka ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam IMT GT bidang  pendidikan  tidak  berlaku  si  peserta  didik tersebut  karena  Propinsi  Jawa  Barat  tidak termasuk dalam bagian perjanjian IMT-GT.
Suatu  hal  yang  dapat  dipahami  dalam kerjasama  IMT-GT  ini  adalah  bahwa  pada dasarnya  kerjasama  IMT-GT  itu  sendiri  adalah suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang meliputi  Kerjasama  Ekonomi  Sub  Regional Kawasan  ASEAN,  sehingga  hanya  meliputi negara-negara  yang  terikat  dan  memiliki  kaitan dengan  suatu  kawasan  tertentu.  Berdasarkan keadaan tersebut maka Indonesia pada dasarnya  hanya  diwakili  oleh  empat  propinsi yaitu:
1.  Propinsi Aceh Darussalam.
2.  Propinsi Sumatera Utara
3.  Propinsi Riau
4.  Dan Propinsi Sumatera Barat. 1
Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  di atas  ditujukan  bagi  peningkatan  perekonomian wilayah-wilayah  negara  yang  tergabung  dalam IMT-GT  khususnya  kerjasama  pengusaha- pengusaha  di  kawasan  tersebut.    Dalam kenyataannya  prospek  perkembangan  IMT –GT ini  tidak  hanya  berpusat  pada  kegiatan perekono-mian,  tetapi  juga  bergeser  pada sendi-sendi  yang  mendukung  perekonomian tersebut seperti di bidang pendidikan.
Di  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh para  pihak  dalam  pelaksanaan  atau  pada saat pembuatan perjanjian tersebut : 1.  Berlakunya  persetujuan  yang  diperbuat
1 23Bambang Budi utomo, Op.Cit., hlm.3.
sebagai  undang-undang  bagi  pihak- pihak yang secara sah telah membuat.
2.  Mengandung  sifat  yang  mengikat  atas persetujuan  itu  kecuali  jika  para  pihak sepakat untuk menarik kembali persetujuan itu.
3.  Dituntut iktikad baik dari pihak-pihak.
Azas-azas ini haruslah diperhatikan dalam  setiap  akan  mengadakan  perjanjian Kerjasama  IMT-GT  Bidang  Pendidikan. Begitu  pula  mengenai  ketentuan-ketentuan umum  tentang  hukum  perikatan  yang terdapat  dalam  KUH  Perdata  seperti  Pasal 1314  ayat  (3)  KUH  Perdata,  mengenai persetujuan  atas  beban  dimana  masing- masing pihak dibebankan kewajiban menurut  apa  yang diperjanjikan.  Dalam  hal ini dapat dikatakan para pihak dituntut untuk melaksanakan  prestasi  dalam  perjanjian untuk berbuat sesuatu.
Pasal 1233 KUH Perdata berbunyi : “Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena persetujuan maupun karena undang- undang”.
Kerjasama IMT-GT Bidang
Pendidikan merupakan perjanjian yang lahir karena persetujuan ( overeenskoms t) berarti dari  segi-segi  perjanjian  umum, Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan ini tidak terlepas dari buku ke-tiga KUH Perdata.
Ketentuan-ketentuan mengenai hukum perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata  adalah  berfungsi  sebgai  pedoman saja  bagi  tiap-tiap  kontrak  yang  dibuat  di bawah  naungan  lingkungan  kuasa  hukum perdata  Indonesia.  Oleh  sebab  hukum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian  dalam  KUH  Perdata  menganut sistem  terbuka  (segala  sesuatu  dapat diperjanjikan asal tidak bertentangan dengan  adat  kebiasaan  serta  undang- undang)  maka  ketentuan  hukum  perikatan merupakan ketentuan tambahan ( Aanvulend  recht )  dari  klausula-klausula perjanjian  yang  telah  dibuat  tersendiri  oleh pihak-pihak.
Adanya  perjanjian  kerjasama  yang
dibentuk Kerjasama IMT-GT Bidang
Pendidikan  ini  secara  harfiah  diartikan sebagai  suatu  bentuk  kerjasama  di  bidang pendidikan  yang  berdasarkan  perjanjian bersama  yang  dapat  ditegaskan  termasuk perjanjian keperdataan.
Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan merupakan suatu sistem
kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pihak Indonesia dengan pihak asing yang tertentu negaranya  yaitu  Malaysia  dan  Thailand untuk  melaksanakan  suatu  usaha  tertentu yang terfokus dalam kegiatan pendidikan.
Dari  sini  dapat  ditentukan  2  unsur pokok  sistem  Kerjasama  IMT-GT  Bidang Pendidikan yaitu: 1.  Unsur Subjektif.
Pada    umumnya  disebut  dalam  hukum perdata  dengan  pihak-pihak,  terdiri  dari
:
a.  Pihak  Indonesia,  baik  pemerintah maupun swasta nasional,
b.  Pihak  asing  (negara  atau  badan hukum asing).
2.  Unsur Objektif.
Yaitu  suatu  hal  yang  diperjanjikan  oleh
pihak-pihak :
a.  Menjalankan kegiatan pendidikan.
b.  Untuk  melakukan  perusahaan  di
Indonesia,
c.  Diperjanjikan  peralihan  technologi,
modal dan tenaga kerja (Indonesianisasi).

## ad. 1. Unsur Subjektif (pihak-pihak)
Terdiri  dari  pihak  Indonesia  yaitu pemerintah  atau  swasta,  serta  pihak  asing yakni  negara  atau  perusahaan  asing  atau badan-badan semi pemerintah asing. Dalam  tiap-tiap  perjanjian  ada  2  macam subjek yaitu :
a.  Seorang  manusia  atau  badan  hukum yang  mendapat  beban  kewajiban  untuk seuatu,
b.  Seorang  manusia  atau  badan  hukum yang  mendapat  hak  atas  pelaksanaan kewajiban itu. 2
Dalam  hal  Kerjasama  IMT-GT Bidang Pendidikan mengenai unsur subjektif  ini  yang  terlihat  adalah  negara (pemerintah)    dan    pihak-pihak    swasta. Yang  pasti,      apa      yang      dimaksud  disini dengan  pihak-pihak  adalah  badan  hukum ( rechtpersoon )  jadi  bukan  orang  sebagai subjek  hukum  ( natuurlijkpersoon ).  Yang penting  dibicarakan  dalam  hal  ini  adalah bila negara bertindak sebagai pihak, karena pada  umumnya  negara  selalu  bertindak dalam  lapangan  hukum  publik.  Sedangkan badan  hukum  swasta  adalah  lumrah  bila
2 26 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1991, hal. 56.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertindak dalam lapangan hukum
keperdataan.
Negara sebagai badan hukum yang terlibat  dalam  lapangan  hukum  perdata dalam  hal  ini  adalah  negara  sebagai pengusaha. Di sini dapat berupa perusahaan  negara  atau  negara  sendiri sebagai  pemegang  saham  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  ikut  terjun dalam perjanjian Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan.
Negara  sebagai  badan  hukum publik  dapat  mengadakan  kegiatan  dalam bidang keperdataan, hal ini tidak bertentangan  dengan  Pasal  1653  KUH Perdata  yang  mengatakan  :  “Selainnya perseorangan  yang  sejati  oleh  undang- undang  diakui  pula      perhimpunan- perhimpunan    orang  sebagai  perkumpulan- perkumpulan baik perkumpulan- perkumpulan  itu  diadakan  atau  diakui sebagai  demikian  oleh  kekuasaan  umum maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima  sebagai  diperbolehkan  atau  telah didirikan  untuk  suatu  maksud  tertentu  yang tidak  bertentangan  dengan  undang-undang kesusilaan.
Jadi dapat dipandang bahwa negara  sebagai  badan  hukum  dalam kepentingan-kepentingan  perdata  adalah berwenang  melakukan  tindakan-tindakan yang  sama  hak  dan  kewajibannya  dengan jika  badan  hukum  swasta  dan  lain  yang bertindak  demikian.  Mengenai  pihak  asing jika kita hendak meninjau status kecakapannya sebagai badan hukum
( rechtpersoon )  dapat  dipandang  cakap untuk  mengadakan  perjanjian  Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan, karena merupakan  badan  hukum  yang  dianggap sah menurut penafsiran pihak yang berwenang  (dalam  hal  ini  pemerintah), dalam keikut sertaannya untuk menanamkan modalnya di dalam perusahaan di Indonesia.
Pada  tiap  perjanjian  keperdataan pada  umumnya  terdapat  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  bertimbal  balik, masing-masing  pihak  harus  mendapat pemenuhan prestasi yang dipandang seimbang dan adil. Karena itu pada tiap-tiap perjanjian keperdataan adalah mengandung sifat obligatoir (mengikat).
Dalam  hal  ini  memang  tampaknya pengertian/sifat timbal balik yang umumnya terdapat dalam perjanjian keperdataan agak samar-samar.  Dari    uraian    di  atas  dapat dilihat  bahwa  masing  -  masing  pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, pihak  asing  berkewajiban  menjalankan program pendidikan yang telah diperjanjikan,  sedangkan  pihak  Indonesia berhak  untuk  menuntut  agar  pihak  asing memenuhi  kewajibannya,  demikian  pula sebaliknya
Di samping hak-hak dan kewajiban- kewajiban  yang  diperjanjikan  oleh  masing- masing pihak yang mengadakan Kerjasama IMT-GT  Bidang  Pendidikan,  terdapat  pula hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  daripada perusahaan  Kerjasama  IMT-GT  Bidang Pendidikan yang telah/akan didirikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  terhadap  pemerintah  baik  sebagai penguasa maupun bila pemerintah merangkap sebagai  pengusaha (yang menjadi  pihak  dalam  Kerjasama  IMT-GT Bidang  Pendidikan). Walaupun  hal  ini agak mendekati masalah hukum publik
(Administrasi  negara),  namun  biasanya hak-hak dan
kewajiban tersebut dicantumkan di dalam persetujuan pembentukan  Kerjasama  IMT-GT  Bidang Pendidikan itu.
Hak-hak ini misalnya :
a.  Hak  untuk  meminta  pembebasan  tanah bagi keperluan proyek pada pemerintah,
b.  Hak  atas  jaminan  pemerintah  untuk menggunakan  tanah  umum  sebagai areal proyek,
c.  Hak  untuk  membuat  perencanaan, mendirikan,
mengelola
dan melaksanakan proyek itu. 3 Dengan  adanya  pemberian  hak
sebagaimana  disebutkan  di  atas  maka dengan adanya kerjasama
IMT-GT
khususnya  di  bidang  pendidikan,  seperti pendirian  suatu  lembaga  pendidikan  dari negara  lain  di  Indonesia  dapat  terlaksana secara baik.
Pada  point  a  dan  b,  tampak kemungkinan  adanya  kejanggalan  bila pemerintah      turut      serta    sebagai  pihak dalam  usaha  Kerjasama  IMT-GT  Bidang Pendidikan  itu,  yaitu akan sulit dibedakan tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaannya apakah
sebagai
3 27 Soeryatin, R, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 98.
pengusaha  atau  sebagai  penguasa  yang berkuasa.
Mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan  Kerjasama  IMT-GT  Bidang Pendidikan  terhadap  pemerintah  biasanya berupa  kewajiban  untuk  melaksanakan peraturan-peraturan  tentang  syarat-syarat yang  harus  dipatuhi  dalam  mengadakan Kerjasama  IMT-GT  Bidang  Pendidikan, seperti  misalnya  persyaratan  mengenai bidang  pendidikan  yang  masuk  dalam kegiatan  IMT-GT,  teknologi  maupun  juga hal-hal  lainnya.  Di  samping  kewajiban- kewajiban yang merupakan promosi kepen- tingan  nasional  misalnya  meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

## ad. 2. Unsur Objektif
Mengenai unsur-unsur objektif dalam Kerjasama IMT-GT Bidang
Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah tentang  hal-hal  yang  diperjanjikan  oleh pihak-pihak yaitu :
a.  Menjalankan kegiatan pendidikan.
b.  Untuk melakukan
/melaksanakan perusahaan di Indonesia.
c.  Diperjanjikan  peralihan  modal  serta
tehnologi dan tenaga kerja
(Indonesianisasi).
Suatu hal yang harus dipahami dari objek  kerjasama  IMT-GT  tersebut  adalah bidang  pendidikan.  Hal  tersebut  berarti obhej-objek yang diperjanjikan harus memiliki  kriteria  dan  memiliki  hubungan dengan pendidikan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dalam hal ini dapat saja diperjanjikan kerjasama dalam hal pendirian sebuah  sekolah  yang  dikelola  secara bersama-sama  oleh  beberapa  pengusaha peserta IMT-GT dan dibangun di Indonesia.
Hal  ini  berarti  bahwa  bila  pihak asing  telah  setuju  untuk  mengadakan Kerjasama  IMT-GT  Bidang  Pendidikan tandanya mereka telah mendapat informasi yang  cukup  tentang  bonafiditas  calon partnernya itu, khususnya dalam hubungannya
dengan kompetensi pengusaha  tersebut  untuk  memajukan dunia pendidikan.
B.  Hal-Hal  Yang  Diatur  Dalam  Perjanjian Kerjasama Segi Tiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) Dalam Bidang

## Pendidikan
Pada  dasarnya  Perjanjian  Kerjasama Segitiga Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT- GT)  tidak  ada  mengatur  kerjasama  di  bidang pendidikan.  Sebagaimana  judul  kerjasama tersebut  yaitu  “Kerjasama  Ekonomi  Sub Regional  (KESR)  IMT- GT”.  Dengan  demikian maka  pada  dasarnya  fokus  IMT-GT  adalah kegiatan ekonomi pada kawasan-kawasan yang termasuk IMT-GT.
KESR  IMT-GT  adalah  suatu  kerjasama ekonomi  sub-regional  yang  meliputi  negara Thailand  -  Malaysia  dan  Indonesia  secara umum telah menyepakati bidang-bidang kerjasama yang meliputi :
1. Kegiatan produksi seperti Pariwisata,
Industri,  Perdagangan,  Perkebunan,  dan
Perikanan; Kegiatan.
2. Pendukung  seperti  :  Investasi,  Jasa
Keuangan,  Telekomunikasi,  Energi  dan
Transportasi. 4
Sedangkan  wilayah  yang  tercakup dalam kerjasama adalah :
1. Indonesia : Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.
2. Malaysia  :  Kedah,  Perak,  Pulau  Penang dan Perlis.
3. Thailand : Satun, Sangkhla, Yala, Narathiwat dan Pathani 5 Untuk mengembangkan kegiatan tersebut,  telah  dilakukan  dukungan-dukungan yang  bersifat  fiskal  dan  non-fiskal.  Untuk dukungan  yang  bersifat  non  fiskal  telah ditetapkan  beberapa  kebijaksanaan  antara  lain menyangkut :
Perdagangan lintas batas. Izin  penerbangan limited  open
skies policy . Dukungan prasarana dan sarana  seperti  pelabuhan  laut, bandar udara, jalan.
Pelayanan  imigrasi  bebas  visa kunjungan singkat.
Pelayanan wisatawan yang membawa kendaraan sendiri. Deregulasi sektor pertanian. Penurunan tarif telepon. 6
Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dilihat  bahwa  tidak  ada  spesifikasi  yang menjelaskan   tentang Kerjasama Ekonomi Sub Regional    IMT-GT  meliputi  bidang  pendidikan, baik  itu  dalam  kegiatan  produksi  maupun kegiatan  pendukung.  Keadaan  ini  menjelaskan
4 28Keterkaitan Kawasan Andalam Dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, http://www.pu.go-id/infopeta/peta/imt- gt/0imtgt.htm, Diakses tanggal 10 Maret 2008. 5 Ibid 6 ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa  pendidikan  tidak  termasuk  fokus  pada Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
Suatu  hal  yang  harus  dipahami  dalam mencari kaitan antara hal-hal yang diatur dalam IMT-GT  dengan  dunia  pendidikan  itu  adalah suatu fakta bahwa IMT-GT tersebut
disosialisasikan salah satunya melalui pendidikan.  Dimisalkan  dalam  hal  ini  melalui IMT-GT  diwujudkan  pertukaran  mahasiswa  dan dosen  antara  tiga  negara    tersebut  sehingga dengan  adanya  pertukaran  mahasiswa  dan dosen tersebut dapat diwujudkan suatu informasi  bagi  pengusaha  tentang  peluang- peluang  bisnis  yang  dapat  diciptakan.  Kondisi lainnya  yang memiliki  hubungan  antara IMT GT dengan  bidang  pendidikan  adalah  terjadinya suatu interaksi antara program-program IMT-GT itu  sendiri  dengan  dunia  pendidikan,  misalnya pemberian  bea  siswa  kepada  siswa-siswa  yang tidak  mampu  oleh  pengusaha  suatu  negara yang  melakukan  aktivitas  pada  suatu  wilayah.
Jadi bidang pendidikan memiliki suatu hubungan  dengan  IMT-GT  khususnya  dalam menyukseskan  dan  mensosialisasikan  program IMT itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka dapat  dijelaskan  bahwa  tidak  ada  hal-hal  yang diatur  dalam  perjanjian  Kerjasama  Segitiga Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT-GT)  Dalam tentang  pendidikan,  karena  IMT  GT  adalah suatu  bentuk  kerjasama  di  bidang  ekonomi. Tetapi  meskipun demikian IMT-GT  tetap memiliki hubungan dengan pendidikan khususnya  dalam  mensosialisasikan  IMT-GT tersebut  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya perhatian  pengusaha  yang  terlibat  dalam  IMT- GT  terhadap  sektor  pendidikan,  maka  secara langsung IMT-GT juga memiliki potensi terhadap  kemajuan  pelaksanaan  pendidikan pada  wilayah-wilayah  negara  yang  melakukan
kerjasama IMT-GT tersebut.
Dengan  demikian  maka  dalam  bagian ini  dapat  disebutkan  hal-hal  yang  diwujudkan pada  sektor  pendidikan  sehubungan  dengan adanya  kerjasama  ekonomi  regional  Indonesia, Malaysia dan Thailand, berupa:
Pertukaran  mahasiswa dan  tenaga  pengajar antara  wilayah  negara peserta IMT-GT. Pemberian bea siswa. Pelaksanaan
percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pertukaran pendapat antara pengambil
keputusan di bidang pendidikan dalam kerangka IMT-GT.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Kedudukan  perjanjian  kerjasama  segitiga Indonesia,  Malaysia,  Thailand  (IMT-GT) dalam bidang pendidikan  memberikan konstribusi  kepada  negara  peserta  IMT  GT tersebut untuk menjalankan kegiatan sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam aktivitas-aktivitas IMT GT tersebut.
Kedudukan IMT-GT juga memberikan kedudukan  kemudahan  bagi  negara-negara peserta  IMT-GT  untuk  melakukan  upaya- upaya  peningkatan  pendidikan,  baik  itu melalui  pertukaran  pelajar  dan  pengajar maupun  juga  perbaikan  dan  pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
2.  Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama  segitiga  Indonesia,  Malaysia, Thailand  (IMT-GT)  pada  dasarnya  bukan  di bidang pendidikan tetapi di bidang ekonomi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keberadaan  dunia  pendidikan  memiliki keterkaitan  dengan  terlaksananya  program
IMT-GT karena dengan berjalannya program  perekonomian  akan  memberikan imbal  balik  kepada  perkembangan  dunia pendidikan.

## B.  Saran
1.  Kepada  pemerintah  khususnya  pihak-pihak
yang  terkait  dalam  pelaksanaan  IMT-GT hendaknya  dapat  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat tentang IMT-GT tersebut,  baik  itu  makna  dan  artinya  bagi bangsa Indonesia.
2.  Hendaknya  pemerintah  dapat  memperbaiki sistem  penanaman  modal  di  Indonesia menjadi  lebih  sederhana  sehingga  IMT-GT dapat  berjalan  baik  di  Indonesia  dan
memberikan konstribusi
terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR BACAAN
A.  Buku :
Abdul  Muis, Pedoman  Penulisan  Tesis  dan Metode  Penelitian  Hukum ,  Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Bayu  Seto, Dasar-Dasar  Hukum  Perdata Internasional , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian ,  Penerbit  Alumni,  Bandung, 1982.
Mariam  Darus  Badrulzaman  dkk, Kompilasi Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum  Internasional ,  Bina  Cipta, Bandung, 1990. Parahyangan Centre For International Studies  (PACIS), Perubahan  Global dan  perkembangan  Studi  Hubungan Internasional ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999. Ridwan Khairandy, dan kawan-kawan, Pengantar Hukum Perdata Internasional  Indonesia ,  Pusat  Studi Hukum  Fak.  Hukum  Universitas Islam  Indonesia  dan  Gama  Media, 1999.
R.    Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978. ___________, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan Nasional ,  Penerbit  Alumni,  Bandung,
1976.
Soeryatin,  R, Hukum  Dagang  I  dan  II ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional , Badan Pembinaan  Hukum  Nasional-Bina Cipta, Bandung, 1987. Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu , Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1991.
B.  Internet: Bambang  Budi  utomo,  “Pembangunan  Di Sumatera  Dalam  Konteks  IMT-GT:
Sebuah Masukan Dalam Rangka
Koordinasi  Antara  Depbudpar  Dengan Pemda Di Kawasan IMT- GT Sumatera”,
http://www.google.imtgt .
Keterkaitan Kawasan Andalam Dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, http://www.pu.go- id/infopeta/peta/imt-gt/0imtgt.htm . Sofian Effendi, GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, http://www.google.kerjasamapendidikan
antarnegara.html .
C.  Peraturan Perundang-Undangan;
KUH Perdata
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
Orang  Pribadi  yang  akan  bertolak  ke Luar Negeri
Keppres  No.  13  Tahun  2001  tentang  Tim
Koordinasi  Kerjasama  Pendidikan  Sub Regional Keputusan Menteri Keuangan No. 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  yang  akan  bertolak  ke  Luar Negeri:
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:Kep-
37/PJ./2001 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  Yang  Akan Bertolak  Ke  Luar  Negeri  (Fiskal  Luar Negeri)  Terhadap  Mahasiswa  Atau
Pelajar  Yang  Akan  Belajar  Di  Luar Negeri.