Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra Universitas
Ekasakti

## JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 8 No. 2 ISSN : 2579-5449 (media cetak) E-ISSN : 2597-6540 (media online)

## Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang
1 Purnawati, *2 Fera Mutia
1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, purnawati@gmail.com *2 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, ferameuthia@gmail.com
*Corresponding Author: Fera Mutia
Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, ferameuthia@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat mengenai data yang tidak singkron dengan data yang ada di DISCAPIL, ada yang sudah pindah atau meninggal tapi masih terdata untuk menerima bantuan,  dan  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  yang  terkait.  Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa pengelompokan dalam mengkaji dalam pengelolaan DTKS di kecamatan Kuranji kota Padang yaitu (1) Bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di kecamatan Kuranji kota Padang (2)  Apa  kendala  –  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  (DTKS)  di  kecamatan  Kuranji  kota Padang,  dan  (3)  Bagaimana  cara  mengatasi  kendala  –  kendala  dalam  pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui  Pengelolaan  Data  Tepadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di  kecamatan  Kuranji  kota Padang. Metodologi yang peneliti pakai yaitu dengan pendekatan Kualitatif Analisis Deskriptif, sumber data Primer dan Sekunder. Teknik penentuan sampelnya Perposive Sampling serta menggunakan teknik pengumpulan  datanya  melalui  Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Kendala  yang  peneliti temukan yaitu perencanaan yang kurang baik dalam pengusulan data, tata kelola pengorganisasian yang  kurang  baik,  lambatnya  dalam  menetapkan  maupun  memberikan  informasi,  dan  kurangnya pengawasan  dalam  pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di  kecamatan  Kuranji kota Padang. Dalam kendala – kendala yang ada peneliti memberikan pandangan sebagai cara untuk mengatasi kendala – kendala tersebut yaitu menempatkan dan memfasilitasi petugas yang mempunyai keahlian dan kinerja secara professional (Planning), membuat tata kelola pengorganisasian yang jelas dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan  pada  petugas  pengelola  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS)  (Organizing),  serta  membuat  evaluasi  kinerja  (Actuating  )  dan  pengawasan  (Controlling) terhadap  pencapaian  hasil  yang  dilakukan  oleh  petugas  –  petugas  pengelola  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang.
Keywords: Pengelolaan, Kendala DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Cara Mengatasi
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## I   INTRODUCTION
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan roda  pemerintahan  memiliki  tanggung  jawab diantaranya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan sosial  masyarakat.  Hal  ini  senada  dengan pendapat Dwi Astuti (2001:194) bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil, makmur  dan  merata.  Kesejahteraan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  sudah  tertuang  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alenia ke empat. Salah satu tanggung jawab pemerintah ialah tentang pengentasan kemiskinan.
Menurut  Djojohadikusumo  (1995:33) pola kemiskinan ada empat yaitu 1. Pola Persistent poverty , yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
2. Pola Cyclical poverty , yaitu kemiskinan yang mengikuti  pola  siklus  ekonomi  secara keseluruhan.
3. Pola Seasonal  poverty ,  yaitu  kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
4. Pola Accidental  poverty ,  yaitu  kemiskinan karena  terjadinya  bencana  alam  atau  dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan
menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Dari teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tindakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dilihat dari berbagai aspek kehidupan,  dibahas  secara  detil  hingga  ke  lini terkecil dan dilakukan secara sistematis. Pemerintah  Pusat  maupun  daerah  telah  bekerja sama dalam mengkoordinasi pengetasan kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia,  diantaranya pemerintah  telah  melakukan  beberapa  program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk  keluarga  tidak  mampu  yang  telah memenuhi  syarat  yang  ada.  Pendataan  keluarga tidak  mampu  juga  sudah  di  atur  melalui Kementerian/  Lembaga  terkait,  dalam  hal  ini melalui  Data  terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS).
Pada  tahun  2021  Kementerian  Sosial Republik  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan yaitu,  Peraturan  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang
Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial yang  merupakan  pembaharuan  dari  Peraturan Kemensos  nomor  5  Tahun  2019.  Pada  pasal  1 disebutkan  bahwa  Pengelolaan  Data  adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan,  dan  pemeliharaan  data,  verifikasi dan  validasi,  penetapan,  dan  penggunaan  data yang diperlukan guna memastikan ketepatan dan akuntabilitas  data  dalam  penggunaannya  untuk bantuan sosial. Sehingga Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  dijadikan  sebagai  dasar acuan  dalam  melaksanakan  Penyelengggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya untuk Penerima Bantuan Sosial seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan  bahwa  dalam  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas  Dinas  Sosial  Provinsi  sebagai  pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  ialah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin  di  lingkup  Kabupaten/Kota  dengan melakukan  pemutakhiran  data  DTKS  melalui proses  verifikasi  dan  validasi  data  untuk menghasilkan  data  yang  berkualitas  yaitu  data yang  akurat,  lengkap,  relevan,  dan  real  sesuai dilapangan.
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal, hal tersebut terungkap bahwa dari 19 Kabupaten/Kota hanya Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Damasraya  yang  Persentasi  pemukhtahiran  Data DTKS  di  atas  50%,  ketidakoptimalan  tersebut disebabkan  pada  kemampuan  sumber  daya manusia  (SDM)  dalam  pemutakhiran  data masyarakat pada petugas pendataan. Pemutakhiran  data  merupakan  sebuah  langkah dalam  pembaharuan  data  menunju  data  yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melaui verifikasi dan validasi data yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  kabupaten/kota secara berkala.
Dinas  Sosial  Kota  Padang  merupakan perangkat  daerah  kota  yang  menyelenggarakan
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
tugas  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial  sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Hal  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan  dan Tata  Kerja  Dinas  Sosial  Kota  Padang,  Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Padang.
Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang optimal.  Data  yang  akurat  dan  mutakhir  sangat diperlukan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran program  perlindungan  sosial  dan  bantuan  sosial untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu  karena  datanya  sudah  terverifikasi  dan validasi  mulai  dari  lingkup  terkecil  yaitu  Desa/ Kelurahan, Kecamatan, sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran. Penggunaan  DTKS  dapat  menyortir  masyarakat yang  diutamakan  mendapat  bantuan  sosial  dan yang  tidak.  Keterandalan  data  sebagai  dasar pemberian bantuan sangat penting. Agar pendataan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  tepat sasaran, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan,  tetapi  tetap  dapat  merujuk  kepada DTKS.  Namun  pelaksanaan  verifikasi  dan validasi  dilapangan  tentulah  harus  didukung Pemerintah Daerah, baik dana, dan sumber daya manusia yang memadai.
Berdasarkan pusat data informasi (Pusdatin)  tahun  2023,  penduduk  miskin  di Kecamatan Kuranji Kota Padang berjumlah 4.868 jiwa.  Angka  tersebut  mengalami  peningkatan dibanding 2022. Data kemiskinan ini (DTKS) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang telah dilakukan verifikasi  dan  validasi  data  tahun  2023,  namun didalam  data  tersebut  masih  banyak inclusion error dan exclution  error disebabkan  beberapa faktor.
Tabel 1: Data Penduduk yang belum di verifikasi dan validasi data di
Kecamatan Kuranji Kota Padang No Nama Alamat Keterangan 1 Marlan Kel. Gunuang Sarik Meinggal 2 Sismiyanti Kel. Gunuang Sarik Pindah 3 Abdul Kel. Gunuang Sarik Meinggal 4 Siska Harahap Kel. Ampang Pindah
5 Agung Putra Kel. Kalumbuak Pindah
6 Nurhayati
Kel. Kalumbuak Meinggal 7 Mardiana
Kel. Kalumbuak Meinggal 8 Mukhlis
Kel. Kuranji Meinggal
9 Alwi Said Kel. Kuranji Pindah 10 Rayati Kel. Kuranji Pindah 11 Delmawati Kel. Kuranji Pindah 12 Rustam Kel. Kuranji Pindah 13 Mali Kel. Korong Gadang Meinggal 14 Zulhari Kel. Korong Gadang Pindah 15 Yusmiati Kel. Korong Gadang Meinggal

## Sumber Data Kendali DTKS 2023
Proses  dan  tata  cara  verifikasi  dan validasi  data  dimulai  dari  tingkat  Kelurahan. Aparat  Pemerintah  Kelurahan  Kuranji  Kota Padang  melakukan  pengamatan  dan  pencatatan terhadap data dari keluarga yang tercantum dalam DTKS yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan  kondisi  yang  ada,  meninggal  dunia, pindah  alamat  ke  luar  Kota  Padang  yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari DTKS. Dinas sosial dapat melakukan pendekatan kepada warga  Kecamatan  atau  Kelurahan  setempat dengan memberikan informasi mengenai pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data, dan  akibat  yang  ditimbulkan  jika  data  tidak diperbaharui atau diupdate. Selain itu dinas sosial juga  dapat  menginformasikan  tentang  edaran Menteri  Sosial  berkaitan  dengan  verifikasi  dan validasi data.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan peneliti,  di  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang sendiri  masih  ditemukan  beberapa  permasalahan diantaranya yaitu :
1. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang maksimal  baik  dari  segi  kualitas  maupun kwantitas dalam mengkelola atau memverivikasi  DTKS  di  Kecamatan  Kuranji Kota Padang.
2. Data yang tidak sinkron dengan data yang ada di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM).
3. Ada  yang  sudah  pindah  kependudukan,  ada yang sudah meninggal.
4. Kurang  pengawasan  dan  sosialisasi  berlanjut dari  Dinas  Sosial  sampai  ke  Kecamatan Kuranji Kota Padang.
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian bagaimana pengelolaan data terpadu kesejahteraan  sosial  di  Kecamatan  Kuranji  dan menganalisis apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses verifikasi dan  validasi  data  DTKS  di  Kecamatan  Kuranji Kota Padang.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Mengingat pentingnya pengelolaan DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas, yang  valid  dan  aktual,  sehingga  penyaluran bantuan  sosial  lebih  tepat  sasaran.  Maka  dalam
penelitian ini mengangkat judul tentang “Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  di  Kecamatan  Kuranji  Kota Padang”.

## II   RESEARCH METHODS

## A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan ini menggunakan pendekatan Kualitatif.  Menurut  Sukmadinata  (2005)  dasar penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang  diinterpretasikan  oleh  setiap  individu. Penelitian  kualitatif  percaya  bahwa  kebenaran adalah  dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya  dengan  situasi  sosial  mereka (Danim,2002).
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif  adalah  untuk  memahami,  menganalisis secara  mendalam  mengenai  Pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang.  Proses penelitian  ini  melibatkan  upaya  penting  dalam mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dari informan,  menganalisis  data  yang  sesuai  dengan tema yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif  membuat  peneliti dapat  langsung  mengetahui  dan  bisa  memahami kenyataan yang ada dilapangan.

## B. Tipe Penelitian
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  Tipe penelitian  Kualitatif  Deskriptif.  Yaitu  dengan menggambarkan  fakta  atau  realita  yang  terjadi dilapangan  dengan  prinsip  eksplorasi  dan eksplanatori. Yang berarti eksplorasi ialah proses mencari  tahu  secara  mendalam  tentang  suatu peristiwa  yang  kemudian  dapat  menghasilkan data  yang  jelas  dan  eksplanatori  ialah  proses mencari jawaban dan alasan yang menjadi sebab akibat  dari  terjadinya  sebuah  peristiwa  atau masalah (J.r. Raco.2010:50).
Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mengambarkan fakta tentang bagaimana Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang dan menganalisis  tentang  faktor  penghambat  dan pendukung  yang  terjadi  dalam  proses  verifikasi dan  validasi  data  DTKS  di  Kecamatan  Kuranji
Kota Padang.

## C. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder (Sugiono.2019:410) yakni :
1) Sumber data primer
Sumber  data  primer  adalah  sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber data. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan  informan  yang  telah  dipilih  yang  akan dicantumkan pada halaman informan penelitian.
2) Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang  didapatkan  dari  dokumen-  dokumen  yang memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan  yang ingin diteliti baik itu peraturan, kebijakan, jurnal, catatan, foto, dan dokumentasi dari media sosial. Data sekunder tersebut merupakan laporan histori yang  telah  diarsipkan  baik  itu  yang  dipublikasi maupun tidak dipublikasikan.

## D. Informan Penelitian
Pemilihan  informan  dilakukan  oleh peneliti  berdasarkan  kriteria  bidang  yang memiliki  keterkaitan  dengan  objek  penelitian, baik  itu  pelaksana  maupun  petugas  yang mengetahui seluk beluk tentang objek penelitian. pemilihannya  berdasarkan Purposive  Sampling , ialah penentuan sampel dengan mempertimbangkan  tugas  yang  diemban  oleh seseorang  yang  memiliki  keterkaitan  dan  yang mampu  menjawab  permasalahan  penelitian (Sugiono.2019:153).  Berikut  tabel  informan dalam penelitian ini, yaitu:
Tabel 2 : Informan Penelitian No Informan Jumla h 1 Camat Kecamatan Kuranji Kota Padang 1 2 Sekretaris Camat Kuranji Kota Padang 1 3 Kasi Kesos Kecamatan Kuranji Kota Padang 1 4 Operator  Pengelola  Data  Sosial  Kecamatan Kuranji Kota Padang
1 5 Koordinator  Program  Keluarga  Harapan (PKH) Kecamatan Kuranji Kota Padang 1
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
6 Koordinator program  Sembako/ BPNT (Bantuan  Pangan  Non  Tunai)  Kecamatan Kuranji Kota Padang 1 7 Operator DTKS di seluruh kelurahan
Kecamatan Kuranji Kota Padang 9 Jumlah 15 Sumber: Diolah Sendiri

## E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menurut  J.r.Raco  (2010:110-115) ada 3 yaitu :
1) Observasi
Ialah  Teknik  pengumpulan  data  dimana peniliti  secara  langsung  mengamati  ke  lapangan dengan  mengidentifikasi  sikap,  Tindakan,  dan interaksi interpersonal. Dalam Teknik ini peneliti akan  melihat  peristiwa,  atau  realita  masalah secara langsung di tempat. Pengamatan dilakukan secara  langsung  tapi  tidak  berperan  serta  tanpa memediator  objek  tertentu,  hal  tersebut  untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian.

## 2) Wawancara
Ialah  Teknik  pengumpulan  data  dengan cara  peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pendapat, persepsi seseorang tentang suatu peristiwa atau realita. Karena pendapat dan persepsi  seseorang  dapat  dipahami  dan  dapat dianalisis  secara  ilmiah.  Wawancara  dilakukan untuk  dapat  memperoleh  informasi  yang  tidak diperoleh dalam observasi.
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah disiapkan  oleh  peneliti  kepada  informan  secara langsung  (bentuk  wawancara  terstuktur).  Pada saat memberikan pertanyaan, peneliti menggunakan perekam suara untuk memudahkan pada  saat  penulisan  hasil  penelitian.  Adapun indikator pengelolaan yang diteliti ialah, pertama bagaimana perencanaan dalam proses usulan data, verifikasi  dan  validasi  serta  penggunaan  data. Bagaimana  peng-organisasian  dalam  proses usulan  data,  verifikasi  dan  validasi  serta penggunaan  data,  bagaimana  pelaksanaan  dalam proses  usulan  data,  verifikasi  dan  validasi  serta penggunaan data, dan bagaimana evaluasi dalam proses  usulan  data,  verifikasi  dan  validasi  serta penggunaan data.
3) Dokumentasi
Ialah  teknik  pengumpulan  data  berupa material  yang  tertulis  dan  tersimpan  baik  itu dokumen  atau  literatur.  Dalam  pengumpulan dokumen  dilakukan  dengan  menggali  dokumen yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  baik itu  struktur  organisasi,  Standar  Operating Procedure  (SOP)  di  Kecamatan  Kuranji  Kota Padang, peraturan dan prosedur yang di gunakan, dokumen  sejarah  Kecamatan  Kuranji,  dokumen aplikasi  SIKS-NG,  surat  keputusan  Camat Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang,  dokumen mekanisme  proses  verifikasi  dan  validasi  data, dokumentasi  wawancara  dan  observasi,  serta catatan-catatan,  foto  kegiatan-  kegiatan  yang pernah  dilakukan  oleh  Kecamatan  Kuranji  Kota Padang.

## F. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  proses  penyajian data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan (Imam Gunawan.2013:210-216). Berikut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu :
1) Reduksi Data
Proses  memilah  atau  menganalisis  data, dengan  memilah  mana  data  yang  dianggap penting dan mana data yang tidak penting untuk menghasilkan  data  yang  relevan  dengan  yang  di teliti  sehingga  memudahkan  dalam  penarikan kesimpulan.
2) Penyajian Data
Setelah  data  di  reduksi  dan  sudah  di reduksi selanjutnya data di sajikan dalam bentuk naratif  sehingga  tersusun  jelas  dan  mudah  di pahami dalam penarikan kesimpulan.
3) Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  merupakan  tahap akhir  dalam  menganalisis  data  yaitu  dengan menyimpulkan  hasil  penelitian  dan  melihat persamaan, perbedaan serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
G. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya  sebuah  penelitian.  Adapun  lokasi yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor Camat Kuranji Kota Padang (jln.By Pass Simpang Taruko KM 9,5 Padang). Alasan penulis memilih Kecamatan Kuranji karena keterbatasan kemampuan,  biaya  dan  waktu  peneliti  dalam mendapatkan data dan informasi terkait Pengelolaan DTKS.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## III   RESULTS AND DISCUSSION
A. Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan
Sosial di Kecamatan Kuranji Kota Padang
Kecamatan Kuranji Kota Padang, melalui Seksi Kesejahteraan
Sosial melakukan Pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial (DTKS) sebagai bentuk koordinasi dan keseimbangan  data  dari  tingkat  Kelurahan, Kecamatan,  Kota,  Provinsi  dan  Kementerian Sosial  hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan Kementerian  Sosial  Nomor  3  Tahun  2021
Tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan  Sosial,  sehingga  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  menjadi  acuan  dalam penetapan program bantuan sosial di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
Tabel 3 Jumlah DTKS Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2023
Untuk  menganalisis  pengelolaan  data terpadu kesejahteraan sosial di kecamtan Kuranji Kota Padang, peneliti menggunakan pengelolaan yang  baik  Menurut  George  R.  Terry  (2010:16) meliputi : Perencanaan ( Planning ), Pengorganisasian  ( Organizing ),  Penggerakan ( Actuating ), Pengawasan ( Controlling ). 1. Perencanaan ( Planning )
Analisis  peneliti  tentang  wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal  namun  ada  beberapa  hal  yang  kurang ditemukan di lapangan tentang perencanaan Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa masih ada data  masyarakat  yang  salah  –  salah,  masih  ada masyarakat  yang  mengeluh  dengan  lambatnya proses  perubahan  data  yang  mereka  urus  dalam memperbaiki  data  yang  tidak  sesuai  dengan  KK nya.
2. Pengorganisasian ( Organizing )
Analisis  peneliti  tentang  wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal  namun  ada beberapa  hal  yang  kurang, ditemukan di lapangan tentang pengorganisasian dalam  mengkelola    Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa dana operasional petugas PSM yang minim sehingga  menyebabkan  keterlambatan  dalam mengerjakan tugas – tugas mereka.
3. Penggerakan ( Actuating )
Analisis  peneliti  tentang  wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal  namun  ada beberapa  hal  yang  kurang, ditemukan  di  lapangan  tentang  pergerakan petugas  di  lapangan  dalam  mengkelola    Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di kecamatan  Kuranji  kota  Padang  bahwa  dalam bekerja  petugas  –  petugas masih  ada  yang cuek, saling menjelekkan sesamanya. Semua itu sangat berpengaruh  dalam  hasil  kerja  yang  didapat, karena  tidak  ada team  work yang  solid,  tidak kompak  maka  akan  sangat  berpengaruh  dalam pelayanan kepada masyarakat nantinya.
4. Pengawasan ( Controlling )
Analisis  peneliti  tentang  wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal  namun  ada beberapa  hal  yang  kurang, ditemukan  di  lapangan  tentang  pengawasan pejabat publik di kecamatan Kuranji kota Padang dalam  mengkelola    Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa dalam pengawasan ke bawahannya sudah di  lakukan  dengan  baik  namun  ada  beberapa kendala  petugas  yang  selalu  mengatakan  kami kekurangan petugas dan kurang dana operasional. B. Kendala  –  kendala  yang  dihadapi  dalam Pengelolaan  DTKS  di  Kecamatan  Kuranji Kota Padang
1. Perancanaan ( planning) Faktor yang berpengaruh terhadap pemutakhiran  DTKS  kurang  berkelanjutan  oleh pemerintah  Kecamatan  Kuranji  mengarah  pada dua aspek utama yang saling memengaruhi, yakni motivasi  Petugas  Kecamatan  yang  kurang  untuk memutakhirkan  DTKS  dan  kapasitas  petugas yang  pas-pasan.  Peneliti  melihat  dilapangan bahwa  banyak  sekali  tuntutan  kerja  petugas pengelola  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang yang
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
diburu – buru waktu sehingga yang terjadi adalah kurang  maksimalnya  hasil  kerja  dari  petugas pengelola  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang.
2. Pengorganisasian ( Organizing ) Tata kelola pengorganisasian yang kurang  baik  pada  pengelolaan  Data  Tepadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di  Kecamatan Kuranji  Kota  Padang.  masih  menemukan  tidak terbukaannya petugas dalam membrikan informasi  kepada  masyarakat,  data  banyak  tidak valid,  petugas  kurang  bertanggung  jawab  dalam bekerjsa  dan  tidak  mandiri,  sehingga  harus  ada teguran dulu baru dikerjakan. Dapat disimpulkan indikator  kemandirian  dapat  dilihat  dari  empat aspek,  yaitu:  memiliki  hasrat  untuk  bersaing, mampu  mengambil  keputusan  dan  menghadapi masalah  yang  dihadapi,  memiliki  kepercayaan diri,    memiliki  rasa  tanggungjawab  dan  saling tolong menolong.
3. Penggerakan ( Actuating )
Pergerakan dan Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di  Kecamatan Kuranji Kota Padang Masih Lambat. Pergerakan dalam menetapkan data layak atau tidak layaknya masyarakat  dalam  menerima  bantuan  sangat lambat  sekali,  karena  ada  pengakuan  dari masyarakat  bahwa  saya  sudah  melengkapi persyaratan dalam pengurusan namun setiap kami ke kantor camat menanyakan kelanjutan terhadap hasil data penerima bantuan kami, namun petugas tampak sibuk dengan urusan lain dan mengatakan bahwa data sedang di proses, kata  – kata sedang di  proses  selalu  menjadi  senjata  bagi  petugas namun  kalau  dilihat  dari  waktu  kepengurusan seakan – akan disengaja untuk diperlambat.
4. Pengawasan ( Controlling ) Kurangnya Pengawasan
dalam Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS)  di  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang. Seorang pemimpin organisasi atau instansi perlu mengetahui  secara  langsung  pelaksanaan  tugas yang dilakukan karyawan. Pengetahuan pemimpin  yang  demikian  dapat  mengetahui hambatan-hambatan  serta  kesulitan  –  kesulitan yang  dihadapi  karyawan.Yang  dimaksud  dengan pengawasan langsung Direct Control (Sujamto,1983:41)  adalah  pengawasan  yang langsung  dilakukan  oleh  pimpinan  terhadap pelaksanaan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh karyawannya.

## C. Cara  Mengatasi  Kendala  –  kendala  yang dihadapi  dalam  Pengelolaan  DTKS  di Kecamatan Kuranji Kota Padang
Untuk  tercapainya  tingkat  kepuasan masyarakat  dalam  pelayanan  dalam  pengelolaan Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di kecamatan  Kuranji  kota  Padang  maka  perlu dijalankan  pola  –  pola    yang  dapat  mendukung kesuksesan    Kebijakan  yang  dibuat  Pemerintah yaitu :
1. Membuat perencanaan yang Baik Menetapkan perencanaan sebagai kaidah pelaksanaan  saja  hanya  akan  memberikan kekakuan struktural pada suatu organisasi. Jangan lupa  bahwa  sumber  daya  terkuat  dari  organisasi adalah  sumber  daya  manusia  yang  merupakan seorang  insan,  bukan  robot.  Mungkin  ini  pula yang membuat SDM sering berasumsi bahwa visi, misi,  perencaan,  serta  strategi  lainnya  adalah bualan  semata yang tidak aplikatif  dan memiliki dampak  signifikan  di  lapangan,  seperti  banyak dari pengakuan petugas di lapangan baik petugas PSM  kelurahan,  Koordinator  PSM  kecamatan Kuranji, maupun petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  ada  di kecamatan Kuranji kota Padang.
2. Membuat Pengorganisasian yang Baik
Untuk  tercapainya  pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di kecamatan  Kuranji  kota  Padang  tentu  perlunya pengorganisasian  yang  baik,  ada  beberapa  hal yang perlu diterapkan menurut peneliti yaitu : a) Niat dan Komitmen
b) Organisasi memiliki visi, misi yang jelas
c) Patuh pada aturan organisasi tersebut
d) Bekerja sesuai jobdesk
e) Disiplin
f) Bertanggung Jawab
g) Fastresponse /mudah dihubungi h) Profesional dalam bekerja
i) Jujur
j) Saling terbuka sesama anggota
3. Pergerakan yang baik dalam bekerja
Penggerakan  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  baik  maka  diperlukan  beberapa  hal yang  dapat  menggerakkan  seseorang  untuk melakukan  tindakan  atau  pekerjaan,  yaitu diperlukan adanya kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan  yang  efektif  membawa  pengaruh positif  terhadap  motivasi  kerja,  kepuasan  kerja, dan juga untuk kerja (Silalahi, 1996: 302). Dalam masalah pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang dibutuhkan seorang Camat yang handal dan peka terhadap kebutuhan anak buahnya dan juga peka dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. 4. Pengawasan yang baik
Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan  yang  akan  dicapai,  dan  dari  aturan  yang telah  ditetapkan.  Pengawasan  juga  merupakan kegiatan  koreksi  dan  perbaikan  terhadap  tujuan- tujuan dan aturan-aturan yang diketahui
menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara  umum.  Dalam  kasus  pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di kecamatan  Kuranji  kota  Padang  tentunya diharapkan  adanya  pengawasan  yang  baik  agar terlaksananya  program  pemerintah  dengan  baik dan  juga  memberikan  kepuasan  terhadap masyarakat banyak tentunya.

## IV   CONCLUSION
Kesimpulan adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pengelolaan data terpadu kesejahteraan  sosial  dalam  penyaluran  bantuan sosial  pada  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang, sesuai dengan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini ialah:
1. Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  di  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang sudah  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan Kementerian  Sosial  Nomor  3  Tahun  2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan  Sosial,  namun  belum  optimal karena  masih  ditemukan  masalah  data  mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data  belum  terupdate,  hal  tersebut  karena pengelola  data  DTKS  Di  Kecamatan  Kuranji Kota  Padang  dikelola  oleh  satu  orang, sehingga  pelaksanaan  perbaikan  data  tidak efektif.
2. Kendala yang menghambat efektifitas pelaksanaan Pengolahan DTKS di Kecamatan Kuranji  Kota  Padang  adalah  adanya  petugas yang kurang professional dalam melaksanakan tanggung  jawab  kerja  yang  diterimanya,  dan masih  ada  masyarakat  yang  tidak  tertib administrasi.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala  yang  menghambat  pelaksanakan pengolahan DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang  adalah  dengan  menempatkan  ASN sesuai  dengan  keahliannya  dan  memberikan pelatihan  rutin  kepada  ASN  dalam  pelayanan terhadap  masyarakat.  Pemerintah  Kecamatan bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kelurahan dalam  mensosialisasikan  pentingnya  tertib administrasi guna dalam memverifikasi DTKS sehingga  bantuan  tersalur  kepada  masyarakat
tepat sasaran.

## A. Saran
Adapun saran dan masukan yang peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  atau  pemimpin  kecamatan Kuranji  kota  Padang  agar  menambah  staf bagian pengelolaan data DTKS atau ditambah supervisornya, hal tersebut karena banyaknya data  yang  harus  diperbaiki,  jika  dikelola  satu orang  pengelola  tentu  tidak  akan  optimal, secara kesanggupan mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang saja, namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini akan  menjadi  faktor  penghambat  dalam pemuktahiran data.
2. Bagi  karyawan  dan  masyarakat  diharapkan dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh tanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Melaksanakan  tugas  dengan  sepenuh  hati, karena  pekerjaan  merupakan  amanah  yang harus diselesaikan dengan baik sehingga dapat memuaskan hati masyarakat. Dapat menunjukkan sikap yang baik dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, karena ASN merupakan pelayan masyarakat.disiplin  dalam  bekerja  dan  bisa menggunakan waktu dengan melakukan hal – hal  yang  bermanfaat  bagi orang lain.  Kepada masyarakat diharapkan dapat mengikuti aturan yang ada, dan bisa mendukung kebijakan yang dibuat  pemerintah  dalam  mensejahterakan rakyatnya.
Bagi  peneliti  selanjutnya  sebagai  bahan masukan  pengetahuan  dan  referensi  dalam melanjutkan penelitian tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8 No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 2 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Edisi Revisi V . Jakarta : Rineka Cipta.
[2]Anggara  Sahya.  2016. Ilmu  Administrasi Negara  (Kajian  konsep,  teori,  dan  fakta dalam upaya menciptakan Good Governance) .  Bandung:  CV Pustaka
Setia.
[3]Harsolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Makasar : CV.Alfabeta.
[4]Hidayat,  Syah.  2010. Pengantar  Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan  Verivikatif .  Pekanbaru  : Suska Pers. [5]Herdiansyah. 2011. Metode Penetitian Kualitatif  Untuk  Ilmu  –  Ilmu  Sosial .
Jakarta : Salemba Humanika.
[6]R.Terry,  George.2021. Dasar  –  Dasar Manajemen, Edisi Revisi . Jakarta : Bumi Aksara
[7]Raco  J.r.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif;
Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya .
Jakarta: Grasindo.
[8]Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
[9]Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik . Yogyakarta : Media Presindo
[10]Dolet  Dominikus  Unaradjan.  2019. Metode Penelitian Kuanlitatif.  Jakarta:  Cipinang Muara.
[11]Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia. 2020. Reformasi  Pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial .  Pusat Data dan Informasi Kementerian     Sosial.
[12]Mirza  Said  Pahlevi  dkk.  2020. Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
[13]Astuti  Dwi.  2021. Peran  Pemerintah  dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian masyarakat . Jurnal
ensiklopedia.