## ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING

## Juridical Analysis Of Participation In The Crime Of Human Traffking
Azwad Rachmat Hambali * , Anggreany Arief
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: azwad.hambali@umi.ac.id
Diterima: 20 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Implementasi  hukum  terhadap  individu  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  human  trafficking,  serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan  negeri  Makassar.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  hukum  normatif,  yang  mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan  orang  di  Kota  Makassar.  Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  dua  hal  penting.  Pertama,  penerapan  hukum pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  orang  yang  terlibat  dalam  perdagangan  orang  atau  human  trafficking  di  putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Kedua,  pertimbangan  hukum  yang  diambil  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan,  maka akan diganti dengan pidana  penjara  selama  1  bulan  dan  kewajiban  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.2.500,-.  Mengingat  maraknya  tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk  terus  mengadakan  penyuluhan  dan  sosialisasi  mengenai  masalah  ini  kepada  masyarakat. Langkah  ini  penting  agar  masyarakat  dapat  memahami  risiko  dan  bahaya  terkait  serta  mengetahui  solusi  yang  tepat  untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Turut Serta

## ABSTRACT
Implementation of  the  law  against  individuals  involved  in criminal  acts  of  human  trafficking,  as  well  as  to understand  the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research  illustrate  two  important  things.  First,  the  application  of  criminal  law  to  perpetrators  of  criminal  acts  involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in  Article  2  paragraph  (1)  of  Law  No.  21  of  2007  concerning  the  Crime  of  Human  Trafficking.  Second,  the  legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence  of  3  years  each  and  a  fine  of  Rp.  120,000,000,-.  Meanwhile,  if  the  fine  cannot  be  paid,  it  will  be  replaced  by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit  from  human  trafficking,  preventive  action  is  very  crucial.  Therefore,  it  is  recommended  to  continue  providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.

## Keywords: Crime, Human Trafficking, Participation
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun  demikian  praktek  perbudakan  di  zaman  modern dilakukan  dalam  bentuk  perdagangan  orang  (Arief,  2010).
Perdagangan  orang  ( trafficing  in  person )  secara  umum  dapat diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dimana  orang  atau  khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk  melakukan pekerjaan dan  prostitusi  secara  paksa  yang  bertentangan  dengan kemauan  mereka  (Fajar  dan  Ahmad,  2017).  Pada  dasarnya
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang..  (Azwad Rachmat Hambali, Anggreany Arief)
hukum  pidana  memang  berfokus  pada  pengaturan  tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana  menjadi  penjaga  agar  masyarakat  terhindar  dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai The  Guardian  of  Constitution ,  maka  hukum  pidana  dalam hubungannnya  dengan  kejahatan  layak  disebut  sebagai  The Guardian of Security yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat  tidak  menjadi  korban  kejahatan.  (Erdianto Effendi, 2011)
Hukum  Pidana  hadir  di  tengah  masyarakat  sebagai sarana  masyarakat  dalam  membasmi  kejahatan.  Oleh  karena itu,  pengaturan  hukum  pidana  berkisar  pada  perbuatan  apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan  kejahatan  seperti pencurian,  yang di tengah  masyarakat  dipandang  sebagai  perbuatan  tercela. Perbuatan  tersebut  dianggap  sangat  berbahaya  sehingga diperlukan  sanksi  yang  keras  yaitu  sanksi  berupa  pidana (Manan,  2005).  Penjatuhan  pidana  kepada  para  pelanggar hukum  merupakan  bentuk  sanksi  yang  paling  keras  karena sesungguhnya  melanggar  hak-hak  asasi  manusia  seperti pengekangan  kebebasan  dalam  penjara,  perampasan  barang tertentu  sampai  bahkan  ada  kalanya  harus  dibayar  dengan nyawa  jika  dijatuhkan  pidana  mati  (Thaliib,  2019).  Dalam perkembangannya  hukum  pidana  ternyata  tidak  melulu mengatur  masalah  kejahatan,  tetapi  meluas  kepada  apa  yang kemudian  disebut  sebagai  pelanggaran.  Dalam  kaitan  dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata,  maka  hukum  pidana  dapat  dianggap  sebagai  residu. Ini  terkait  dengan  sanksi  nyata  dalam  hukum  pidana  yang bersifat siksaan (Hamzah 1994; Huda, 2006).
Secara  nasional,  perdagangan  orang  telah  diatur  dalam sebuah  Undang-Undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan  melalui  Keputusan  Presiden  RI  No.  88  Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (RAN  P3A).  Selain peraturan  perundang-undangan  tersebut,  Pemerintah  RI  juga telah  mengeluarkan  Undang-Undang  lain  yang  terkait pemberantasan  perdagangan  perempuan  dan  anak,  yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di  Luar Negeri.  Dari  judul  Undang-Undang  No  21  Tahun  2007 tersebut  saja  sudah  jelas  bahwa  negara  menentukan  kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana. Dengan ditetapkannya kegiatan perdagangan orang sebagai satu tindak pidana  maka  sudah  pasti  pelanggaran  terhadap  Undang- Undang ini diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana atau lebih tepatnya lagi kriminalisasi atas sejumlah perbuatan yang dianggap  bertentangan  dengan  norma  sosial  di  tengah masyarakat  seolah  menjadi  trend  umum  pembentuk  undang- undang.  Sanksi  pidana  dianggap  sebagai  obat  yang  paling mujarab  dan  paling  efektif  untuk  menegakkan  norma  hukum seperti  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  (Poernomo,  1992). Salah  satu  kelemahan  yang  dituding  sebagai  sebab  masih belum  berkurangnya  kegiatan  perdagangan  orang  adalah lemahnya  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undangundang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang. Di sisi lain, kegiatan perdagangan orang dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  sangat  jahat  dan banyak pihak menganggap bahwa kejahatan yang digambarkan  di  atas,  tidak  lagi  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan  biasa  atau  kejahatan  pada  umumnya.  Kejahatan- kejahatan  tersebut  dianggap  bertentangan  dengan  hak-hak
manusia  yang  paling  mendasar,  atau  dengan  kata  lain, kejahatan  tersebut  melebihi  kejahatan  biasa  atau  delik  pada umumnya  (Projodikoro,  2003).  Sehingga  kejahatan  terhadap HAM  hampir dianggap setara dengan  kejahatan perang.  Atau dengan  kata  lain,  pelanggaran  HAM  adalah  kejahatan  antara kejahatan  biasa  dan  kejahatan  perang.  Dengan  demikian, banyak  sekali  asas  hukum  pidana  yang  dilanggarnya  dalam peradilan  kejahatan  perang.  Umpamanya  asas  ne  bis  idem, asas kadaluarsa yang ditinggalkan (Loebby Loqman, 2000).
Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  dasar  yang  melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga,  hak  mengembangkan  diri,  hak  keadilan,  hak kemerdekaan,  hak  berkomunikasi,  hak  keamanan,  dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  masalah  perlindungan  hak-hak wanita  dan  hak-hak  anak  ternyata  telah  mendapat  perhatian yang lebih besar, perempuan sering menjadi korban kekerasan karena  seksualitasnya  sebagai  perempuan.  Banyak  hasil peneltian dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan  oleh  media  massa,  menunjukan  bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan  dirinya.  Perdagangan  orang  sudah  diatur  dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan  dijadikan  mata  pencaharian  atau  sumber  nafkah kehidupan  keluarga.  Undang-Undang  hak  asasi  manusia, dimana  para  pelaku  akan  dikenakan  sanksi  pidana,  dimana dilihat  dari  efektifitasnya  ternyata  peraturan  ini  tidak  efektif. (Riswan Munthe, 2015)
Perdagangan  orang  (human  trafficking)  atau  lebih dikenal  dengan  perbudakan  telah  terjadi  sejak  zaman  dahulu sebelum  datangnya  islam.  Di  antara  sebab-sebab  suburnya perbudakan  waktu  itu  adalah  seringnya  terjadi  peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain seperti  perampokan,  perampasan,  penculikan,  kemiskinan, ketidak  mampuan  dalam  membayar  hutang  dan  lain sebagainya,  serta  didukung  pula  dengan  adanya  pasar  budak pada  masa  itu.  Pada  zaman  Nabi  Ibrahim  As  sudah  terjadi perbudakan,  hal  ini  ditemukan  dalam  kisah  Sarah  isteri  Nabi Ibrahim As yang memberikan jariyahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya’qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak  dalam  kasus  pencurian,  yaitu  si  pencuri  diserahkan kepada  orang  yang  ia  ambil  hartanya  untuk  dijadikan  budak (Majalah As-Sunnah, 2010)..

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian hukum empiris, yang meliputi pemeriksaan dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan  Pendekatan  Kasus.  Pendekatan  ini  melibatkan studi kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang  dihadapi.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis yuridis tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa  para  terdakwa  dihadapkan  kepersidangan  dengan dakwaan  alternatif.  Namun  dakwaan  pertama  ditolak  oleh Majelis Hakim oleh karena pada saat para terdakwa ditangkap tidak  dalam  melakukan  jual  beli  atau  mejadi  perantara  jual
beli, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007, yaitu:
Setiap  orang  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  meneruskan praktik  eksploitasi,  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil tindak pidana perdagangan orang.
Orang  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang  unsurnya  sebagai  berikut:  1.  Unsur  Setiap  Orang  2. Unsur  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban  tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  korban tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan  korban tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  meneruskan  praktik eksploitasi  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil  tindak pisana  perdagangan  orang.  Berdasarkan  pasal  1  ayat  1  UU Nomor  21  Tahun  2007  tentang  tindak  pidana  perdagangan orang, definisinya adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik yang  dilakukan  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  terekploitasi. Berdasarkan  pasal  tersebut,  unsur  tindak  pidana  perdagangan orang ada tiga yaitu:
1. Proses Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
2. Cara  Ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik serupa  perbudakan,  pemerasan,  penindasan,  pemanfaatan fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  orang dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterill. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan  sebagai  perdagangan  orang.  Bahwa selanjutnya  dalam  UU  21  Tahun  2007  subjeknya meliputi:
a. Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi, dan/atau  social,  yang  diakibatkan  tindak  pidana perdagangan orang.
b. Setiap Orang, adalah orang perseorang atau korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang. Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam  putusan perkara  tersebut,  selain  korban  memang  berprofesi sebagai  pekerja  seks  komersial  korban  juga  sama sekali  tidak  mengalami  adanya  kekerasa  atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan adanya luka fisik  atau  jiwanya  terganggu.  Sehingga  Majelis Hakim keliru menghukum para terdakwa.
Sebelum  menjatuhkan  sanksi  pidana,  Hakim  melakukan tindakan  untuk  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran peristiwa  yang  diajukan  kepadanya  dengan  bukti-bukti  yang ada  di  persidangan  dan  disertai  keyakinannya  setelah  itu mempertimbangkan  dan  memberikan  penilaian  atas  peristiwa yang  terjadi  serta  menggabungkan  dengan  hukum  yang berlaku.  Selanjutnya  Hakim  mengambil  kesimpulan  dengan menetapkan  suatu  sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  yang dilakukan  terdakwa.  “Pertimbangan  hakim  atau  pengadilan adalah  geboden  vrijheid,  yaitu  kebebasan  terikat/terbatas karena  diberi  batas  oleh  undangundang  yang  berlaku  dalam batas tertentu. Hakim  memiliki kebebasan dalam  menetapkan menentukan  jenis  pidana  (straafsoort),  ukuran  pidana  atau berat  ringannya  pidana,  cara  pelaksanaan  pidana,  dan kebebasan  untuk  menemukan  hukum.  (Nanda  Agung Dewantara, 1997).
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perlawanan pihak  ketiga, atau derden  verzet, dapat diperbolehkan apabila terdapat  kepentingan  dan  hak  dari  pihak  ketiga  yang  jelas telah dirugikan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak  ketiga  yang  secara  nyata  memiliki  keterlibatan  dan kepentingan  terhadap  obyek  sengketa.  Namun,  penting  untuk diingat bahwa dalam putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS,  hakim  menolak  perlawanan yang  diajukan  oleh  pihak  pelawan.  Keputusan  ini  didasarkan pada fakta persidangan yang tidak mengungkapkan bukti yang memadai  untuk  menunjukkan  dalil  mengenai  hak  milik  dari pelawan  terhadap  obyek  eksekusi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk memberikan kesempatan  kepada  pihak  ketiga  untuk  melakukan  derden verzet, keputusan akhir tetap akan dipengaruhi oleh bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Dengan demikian, penting bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mempersiapkan  bukti yang kuat dan memadai ketika mengajukan derden verzet. Hal ini  akan  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  hak  dari  pihak ketiga  dapat  diakui  dan  dipertimbangkan  dengan  adil  dalam proses hukum.
Kebebasan  Hakim  dalam  Menangani  Suatu  Masalah Perkara  Pidana.  Jakarta:  Aksara  Persada  Indonesia.  Hlm.  51 33 Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:  1.  “Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menjaga  kemandirian peradilan;  2.  Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan oleh pihak lain diluar  kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.”28  Isi  pasal
Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang..  (Azwad Rachmat Hambali, Anggreany Arief)
tersebut dipertagas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Asas  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  yang  menyatakan  “Hakim  dan  Hakim Konstitusi  wajib  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” “Kebebasan hakim  mutlak  dibutuhkan  terutama  untuk  menjamin keobjektifan  hakim  dalam  mengambil  keputusan.  Hakim memberikan putusannya  mengenai  hal-hal sebagai berikut: 1. Keputusan  mengenai  peristiwanya,  ialah  apakah  terdakwa melakukan  perbuatan  yang  telah  dituduhkan  kepadanya,  dan kemudian\ 2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatannya  yang  dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu tindak  pidana  dan  apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat dipidana  dan  akhirnya.  28  Undangundang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dan (2). 34  3.  Keputusan  mengenai  pidananya,  apakah  terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1990)
“Berhubung  dengan  kebebasan  hakim,  perlu  pila dipaparkan  tentang  posisi  hakim  yang  tidak  memihak (impartial  judge).  Istilah  tidak  memihak  disini  haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim  harus  memihak  kepada  yang  benar.  Dalam  hal  ini, hakim  tidak  memihak  diartikan  tidak  berat  sebelah  dalam pertimbangan  dan  penilaiannya.”  (Andi  Hamzah,  2008) Putusan  disebut  juga  sebagai  vonis  tetap  adalah  hasil  akhir dari  pemeriksaan  perkara  disidang  pengadilan.  Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan  yang  melalui  proses  pemeriksaan  barang  bukti. Dengan  adanya  putusan  pengadilan  ini,  maka  para  pihak dalam  perkara  pidana  khususnya  bagi  terdakwa  dapat memperoleh  kepastian  hukum  tentang  statusnya  dan  juga sekaligus  juga  dapat  mengajukan  upaya-upaya  hukum  yang dapat  ditempuh  selanjutnya  berupa  banding  atau  kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. (Leden Marpaung, 2011)
Putusan  pengadilan  berupa  pemidanaan  dijatuhkan kepada  terdakwa  apabila  majelis  hakim  (pengadilan) berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  melakukan  tindak  pidana.  Putusan  pengadilan berupa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan kepada terdakwa apabila  majelis  hakim  atau  pengadilan  berpendapat  bahwa terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Dan putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dijatuhkan  kepada terdakwa apabila  majelis  hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  yang  didakwakan kepadanya,  tetapi  perbuatan  tersebut  bukanlah  suatu  tindak pidana. (Leden Marpaung, 2011).
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi dalam perkara putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Bahwa  keputusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  Pengadilan Negeri  Makassar  tersebut  telah  tepat  dan  telah  sesuai  dengan delik  yang  dilakukan  para  terdakwa,  sebagaimana  dalam unsur-unsurnya  telah  mencocoki  rumusan  delik  dan  telah memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  UU No.21  Tahun  2007  :  “Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi,  maka pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)”.  Dan  menurut  penulis  keputusan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar tidak  tepat  sebagaimana  mestinya  karena  dilihat  dari  fakta  - fakta  yuridis  yang  terungkap  di  dalam  persidangan.  Sanksi yang  diberikan  sudah  tepat  jika  melihat  dari  hal  -  hal  yang memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  dari  terdakwa  tapi pada  lembaran  putusan  terdapat  satu  fakta  yang  dimana menyebutkan  bahwa  kedua  terdakwa  melanggar  Pasal  112
Ayat  (1)  Undang-undang  No.35  Tahun  2009  yang  dimana pasal  tersebut  bunyinya  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar  rupiah)” sedangkan  dalam  putusan  tersebut  terdakwa  terbukti melanggar  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  No.21  Tahun 2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO). Namun  pada  dasarnya  semua  hal-hal  yang  salah  dimata hukum adalah hal-hal yang berdampak buruk dan meresahkan masyarakat

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang memerlukan  serangkaian  upaya  yang  terencana  dan terkoordinasi.  Salah  satu  langkah  utama  yang  dapat  diambil adalah  melalui  penyelenggaraan  Edukasi,  Komunikasi,  dan Sosialisasi  yang  efektif.  Dengan  melakukan  penyuluhan  dan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai dampak serta berbagai bentuk perdagangan orang, kita dapat memberikan  pembelajaran  yang  konkrit  dan  menyeluruh kepada masyarakat mengenai fakta seputar masalah ini.
Hal  ini  juga  termasuk  dalam  upaya  menginformasikan peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak-anak,  serta  mengajak masyarakat  untuk  aktif  terlibat  dalam  mencegah  dan melindungi  anak-anak  dan  perempuan  yang  kerap  kali menjadi  korban  perdagangan  orang.  Adanya  pemahaman edukasi  yang  kuat  di  kalangan  masyarakat  merupakan pondasi  yang  krusial  dalam  upaya  pencegahan  perdagangan orang. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait dan  pemerintah  untuk  bekerja  sama  dalam  menyediakan sumber  daya  dan  program  edukasi  yang  efektif.  Tak  hanya itu,  sosialisasi  juga  harus  ditingkatkan  secara  signifikan. Dengan meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang ancaman  perdagangan  orang,  kita  dapat  membangun  lapisan pertahanan  yang  kuat  untuk  mencegah  atau  bahkan menghapuskan  praktik  yang  merusak  ini  dari  masyarakat kita.  Melalui  pendekatan  ini,  harapannya  adalah  masyarakat akan lebih proaktif dalam memerangi perdagangan orang dan melindungi  potensi  korban.  Dengan  upaya  kolektif  yang terarah,  kita  dapat  membangun  lingkungan  yang  lebih  aman dan  bebas  dari  ancaman  perdagangan  orang.  Dengan demikian,  investasi  dalam  edukasi,  komunikasi,  dan sosialisasi  tidak  hanya  akan  memperkuat  kesadaran masyarakat, tetapi juga  membentuk dasar  yang kokoh dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
Bagir  Manan.  (2005).  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuasaan kehakiman  Indonesia  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Effendi,  E.  (1991).  Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
Effendi,  E.  (2011).  Hukum  Pidana  Indonesia.  Bandung:
Refika  Aditama.  Farid,  A.  Z.  (2010).  Hukum  Pidana  1. Jakarta: Sinar Grafika.
Hambali  Thalib  dan  Tim  Penyusun  lainnya.  (2019).  Buku Ajar  Hukum  Pidana.  Makassar:  Universitas  Muslim Indonesia.
Hamzah,  A.  (1994).  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta: Rineka Cipta.
Huda, C. (2006). Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada  tiada  Pertanggungjawaban  Tanpa  Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada.
Moeljatno.  (1987).  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Bina
Aksara.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  (2017).  Dualisme
Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris  Cetakan  IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
P.  A.  F.  Lamintang,  S.  (1997).  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia.Bandung: Aditya Bakti.
Poernomo,  B.  (1992).  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prodjodikoro,  W.  (2003).  Asas-Asas  Hukum  PIdana  di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Reksodiputro, M. (1994). Kriminologi dan  System Peradilan Pidana. Jakarta: Universitas Indonesia. Ruslan  Renggong.  (2014).  Hukum  Acara  Pidana.  Jakarta:
Kencana
Saleh,  R.  (1983).  Stelsel  Pidana  Indonesia.  Jakarta:  Aksara
Baru.
Soekanto,  S.  (1968).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta: UI Press.
Soekanto,  S.  (1995).  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rja Grafindo Persada. Tongat. (2006). Hukum Pidana Materil. Malang: UMM Press Waluyo,  B.  (1997).  Metode  Penelitian  Hukum.  Semarang:
Ghalia Indonesia