## Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1, Juni 2024

## Penyuluhan Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan
Muannif Ridwan 1 , Sri Hidayanti 2 , Didi Syaputra 3 , Muhlishatun Niswah 4 , Achmad Isya Alfassa 5 1,4 Program Studi Sistem Informasi,Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri
2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
5 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri anifr@ymail.com 1 , srihidayanti206@gmail.com 2 , syaputradiddy@gmail.com 3 , muhlishatunn@gmail.com 4 , achmadisyaalfassa@gmail.com 5

## Abstract
This  article  describes  the  implementation  of  lecturer  service  in  providing material  on  the  importance  of  understanding  Islamic  Inheritance  Law according to the Compilation of Islamic Law for Orphans and Duafa in the Muhammadiyah  Tembilahan  orphanage.  The  urgency  of  this  activity  is carried out to add insight into the right to inheritance distribution according to  the  Compilation  of  Islamic  Law.  The  partner's  problem  is  that  there  are still  many  orphans  and  poor  children  who  do  not  comprehensively understand  their  rights  in  getting  a  share  of  the  inheritance.  Therefore,  the purpose of this activity is to provide understanding to them so that later they get  their  rights  in  accordance  with  the  applicable  rules  according  to  the compilation  of  Islamic  law.  The  implementation  of  this  activity  used  lecture and discussion methods. There were 35 participants who participated in this activity.    This  activity  was  welcomed  enthusiastically  by  the  partners.  The indicators  of  the  success  of  this  service  activity  are  evidenced  by  several children  who  feel  satisfied  and  happy  with  this  activity.  Furthermore,  it  is recommended to carry out similar activities on an ongoing basis to improve and  hone  their  ability  to  understand  Islamic  inheritance  law  in  order  to realize a harmonious and blessed life in the world and the hereafter.
Keywords:
Hukum Kewarisan Islam Kompilasi Hukum Islam Anak-anak Yatim dan Duafa

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  pengabdian  dosen  dalam memberikan  materi  pentingnya  pemahaman  Hukum  Kewarisan  Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatimdan Duafa di panti asuhan  Muhammadiyah  Tembilahan.  Urgensi  kegiatan  ini  dilaksanakan untuk  menambah  wawasan  tentang  hak  mendapatkan  pembagian  waris menurut  Kompilasi  Hukum  Islam.  Permasalahan  mitra  adalah  masih banyak  ditemukan  anak-anak  yatim  dan  duafa  yang  belum  memahami secara  komprehensif  terkait  hak-hak  mereka  dalam  mendapatkan  bagian harta  warisan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  kegiatan  ini  untuk  memberikan pemahaman kepada mereka agar kelak mereka mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku  menurut kompilasi hukum Islam. Pelakasanaan kegiatan  ini  menggunakan  metode ceramah dan  diskusi.  Peserta  yang  ikut kegiatan  ini  sebanyak  35  orang.   Kegiatan ini disambut antusias  oleh  mitra. Adapun  indikator  kesuksesan  kegiatan  pengabdian  ini  terbukti  dengan ditunjukkan  oleh  beberapa  anak  yang  merasa  puas  dan  senang  dengan kegiatan  ini.  Selanjutnya,  disarankan  untuk  melakukan  kegiatan  yang serupa secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan mereka  dalam  memahami  hukum  kewarisan  Islam  demi  mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkah dunia dan akhirat.

## Corresponding Author:
Muannif Ridwan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri anifr@ymail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  berfokus pada  penyuluhan  tentang  Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti  Asuhan  Muhammadiyah  Tembilahan.  Penyuluhan  ini  penting  untuk  dilaksanakan  di  panti  asuhan, karena  membagi  harta  warisan  (baik  aset  bergerak  maupun  tidak  bergerak)  pada  umumnya  dilakukan  saat orang  tua  telah  meninggal  dunia,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  ada  pula  yang  terjadi  di  tengah masyarakat pembahagiannya dilaksanakan saat orang tua masih hidup. Pada giat ini dijelaskan bahwa dalam membagi warisan seyogyanya harus dilihat terlebih dahulu hukum mana yang akan digunakan oleh para ahli waris,  apakah  menggunakan  pilihan  hukum  adat  atau  hukum  Islam  maupun  hukum  perdata  barat,  karena hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengatur waris nasional. Saat hendak melakukan pembagian, sebaiknya  para  ahli  waris  calon  penerima  warisan  tidak  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan hukum  seperti  memalsukan,  merusak,  atau  menggelapkan  keberadaan  surat  wasiat  atau  pula  melakukan perbuatan  yang  berupaya  membunuh  atau  telah  membunuh  pewaris  dan  tetap  menjaga  hubungan persaudaraan,  karena  hubungan  tersebut  bisa  berantakan  jika  masalah  pembagian  harta  warisan  tidak dilakukan dengan adil.
Salah satu alasan judul kegiatan ini dipilih adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami soal  pembagian  waris,  sehingga  pembagain  atas  hak  waris  perlu  diadakan  penyuluhan  dan  sosialisasi terhadap  masyarakat  dalam  hal  ini  kepada  anak-anak  yatim  dan  duafa  di  panti  asuhan  Muhammadiyah Tembilahan.  Harapan  dari  kegiatan  ini  untuk  mewujudkan  masyarakat  muslim  yang  terdidik  di  sebuah lembaga  Islam.  Selain  itu,  permasalahan  hukum  waris  merupakan  hal  penting  yang  harus  dipahami masyarakat  mengingat  persoalan  tersebut  sangat  melekat  dalam  kehidupan  sosial.  Bahkan,  ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum waris menimbulkan persengketaan dalam keluarga. Padahal, ketentuan hukum waris telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
Hukum  Kewarisan  atau  disebut  pula faraid (Bahasa  Arab)  merupakan  bagian  dari  Hukum Kekeluargaan.  Di  antara  ilmu  hukum, faraid merupakan  ilmu  pertama  yang  akan  punah  dari  permukaan bumi.  Hal  ini  dikarenakan  sedikit  orang  yang  bersedia  untuk  mempelajari faraid tersebut.  Islam  telah membawa  perubahan  terhadap  pengaturan  kaidah  hukum  yang  mengatur  pemindahan  dan  pembagian  harta peninggalan ( tirkah ) pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan bilateral. Karena itu, tidak berkelebihan bila Hukum Kewarisan ini dianggap sebagai ilmu yang maha penting dalam Hukum Islam. Sesungguhnya apabila kita mempelajari faraid , berarti kita telah menguasai seperdua dari ilmu hukum milik Allah Swt.
Hukum  waris  Islam  memiliki  karakteristik  yang  unik  sebagai  bagian  dari  syari’ah  Islam  yang pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aqidah  (keimanan).  Seseorang  tidak  mendapatkan  atau  akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak  perlu  meminta  haknya.  Perlu  dipahami,  bahwa  perundang-undangan  yang  mengatur  hukum  waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik  masing-masing  ketentuan  waris  pada  kedua  perundang-undangan  tersebut.  KHI  mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris (Thalib, 2022).
Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris.  Ahli  waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan  bagi  bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang  belum  dewasa,  beragama  menurut  ayahnya  atau lingkungannya.  Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri  dari,  menurut  hubungan  darah  golongan  laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Ramulyo, 2000).
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang  tetap,  dihukum  karena:  a)  dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya  berat  para  pewaris;  b)  dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Muhibbin & Wahid, 2022).
Adapun  kewajiban  ahli  waris  terhadap  pewaris  adalah  mengurus  dan  menyelesaikan  sampai pemakaman  jenazah  selesai;  menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa  pengobatan,  perawatan,  termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada  jumlah  atau  nilai  harta  peninggalannya.  Begitu  juga  orang  yang  akan  mati  suatu  ketika  tidak  perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya  sesuai  perolehan  yang  telah  ditentukan  kecuali  bila  ia  ingin tabarru atau  wasiat.  Ketentuan Nashiban Mafrudlan menunjukkan bahwa rincian sudah pasti hendaknya tidak ada suatu usaha atau kekuatan manusia yang dapat mengubahnya (Haries, 2014).
Sementara  perbedaan  pendapat  tentang  keadilan  hukum  waris  antara  Sunni,  Syiah,  Hazairin,  dan hukum  waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  (KUH)  Perdata,  menimbulkan  pemikiran  tentang sistem kewarisan Islam  Indonesia. Kompilasi Hukum  Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni, yaitu adanya Dzawil Furdl, Ashobah dan Dzawil Arham (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal  yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah , anak/orang tua angkat, dan sebagainya.
Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  keluarga  sedarah,  baik  yang  sah  menurut  undang-undang  maupun  yang  di luar  perkawinan,  dan  suami  atau  isteri  yang  hidup  terlama,  menurut  peraturan-peraturan  berikut  ini.  Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik  negara,  yang  wajib  melunasi  utang-utang  orang  yang  meninggal  tersebut,  sejauh  harga  harta peninggalan mencukupi untuk itu.
Empat  Golongan  Ahli  Waris  Menurut  KUH  Perdata  menjelaskan  dalam  penerapan  hukum  waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka  yang digunakan adalah sistem pewarisan  berdasarkan  Hukum  Waris  sesuai  dengan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah; 1) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2) Adanya hubungan darah di antara pewaris  dan  ahli  waris,  kecuali  untuk  suami  atau  isteri  dari  pewaris.  (Pasal  832  KUHPerdata),  dengan ketentuan  mereka  masih  terikat  dalam  perkawinan  ketika  pewaris  meninggal  dunia.  Artinya,  kalau  mereka sudah  bercerai  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia,  maka  suami/isteri  tersebut  bukan  merupakan  ahli  waris dari pewaris (Daud & Azahari, 2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  secara  tatap  muka  dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Adapun para peserta penyuluhan ini terdiri dari anak-anak yatim dan duafa  panti  asuhan  Muhammadiyah  Tembilahan,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Provinsi  Riau.  Acara  ini bertempat  di  ruangan  serbaguna    Panti  Asuhan  Muhammadiyah  Tembilahan  yang  beralamat  di  Jl. Pendidikan, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan ini diisi oleh Narasumber yang merupakan tim dosen pengabdi yang berasal dari Universitas Islam Indragiri .
Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa KKN Universitas Islam  Indragiri  dalam  rangka  memaksimalkan  kegiatan  KKN  agar  lebih  bermanfaat  di  masyarakat.  Dalam kegiatan  ini  juga  dilaksanakan  bakti  sosial  berupa  santunan  ke  anak-anak  yatim  dan  duafa  yang  berada  di dalam panti asuhan tersebut. Adapun tahapan kegiatan ini bisa dilaksanakan sebagai berikut:
1) Persiapan (1-10 Juni 2024), meliputi:
a) Kegiatan  survey  lokasi  pengabdian  kepada  masyarakat,  yaitu  Panti  Asuhan  Muhammadiyah Tembilahan
b) Permohonan  izin  kepada  Pihak  Pengasuh  Panti  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat di Panti tersebut.
c) Penyelesaian administrasi (surat-menyurat dan lainnya).
d) Persiapan terkait perlengkapan dan tempat untuk kegiatan.
2) Kegiatan Penyuluhan (15 Juni 2024), meliputi:
a) Pembukaan, perkenalan dengan peserta, penyampaian materi
b) Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta.
c) Sesi  Penutupan  diisi  dengan  pembagian  bantuan  sosial  bagi  peserta  bertempat  di  aula  Panti  Asuhan Muhammadiyah Tembilahan.
3) Penulisan hasil kegiatan PKM untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat bersinta.
4) Membuat laporan hasil kegiatan untuk laporan ke LPPM Universitas Islam Indragiri.
Penyuluhan Perizinan Penugasan
Observasi
Metode Pelaksanaan
PKM Publikasi

## Foto: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM

## Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Menambah wawasan mitra dalam memahami hukum kewarisan Islam
2. Memberikan pencerahan kepada mitra dalam hal pembagian waris, kerena mereka tidak akan terlepas dari persoalan tersebut baik untuk keluarganya maupun hidup dalam masyarakat.
3. PEMBAHASAN

## a. Pembagian Waris Menurut Islam
Berdasarkan Pasal  194  ayat  (1) KHI yang  berlaku  berdasarkan Inpres  1/1991, orang  yang  telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga.  Kemudian, pemilikan  terhadap  harta  benda  yang diwasiatkan  baru  dapat  dilaksanakan  sesudah  pewasiat  meninggal  dunia. Definisi  wasiat  juga terdapat dalam Penjelasan  Pasal  49  huruf  c UU  3/2006 sebagai  berikut: Yang  dimaksud  dengan  "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia (Daud & Azahari, 2019) .
Akan  tetapi,  wasiat  hanya  boleh  diberikan  dalam  jumlah  sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta warisan  kecuali  apabila  semua  ahli  waris  menyetujuinya. Maka,  dapat  disimpulkan  pembagian  hak  waris menurut Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Jika terdapat wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris  menyetujuinya.  Selain  itu,  berkaitan  dengan  pertanyaan  Anda,  si  A  yang  merawat  dan  membiayai segala kebutuhan si B termasuk membayar utang si B tidak menjadi faktor dalam pembagian waris menurut KHI.
b. Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Ilmu Fiqih
Dalam  fiqih  hukum  waris  Islam,  terdapat  tiga  rukun  waris  yang  wajib  dipenuhi  sebelum  pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah (Nawawi & M HI, 2016):
1. Al-muwarrith
Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarrith bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara  suami  dan  istri,  dapat  pula  dikatakan  bahwa  pewaris  itu  adalah  seseorang  yang  telah  meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Al-wârits
Al-wârits adalah  orang  yang  mewarisi.  Artinya,  orang  yang  memiliki  tali  persaudaraan  dengan  seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut.  Dengan  demikian,  seseorang  dinyatakan  sebagai  ahli  waris,  jika  masih  hidup,  tidak  ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.
3. Al-maurûts
Al-maurûts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.  Harta  tersebut  dapat  berupa  harta  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  dimiliki  penuh  oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.
Sebagai  informasi,  mengenai  rukun  yang ketiga,  harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu:
a. zakat atas harta pusaka atau harta warisan;
b. biaya mengurus jenazah;
c. utang piutang pewaris; dan
d. wasiat pewaris.
c. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam
Berdasarkan Pasal  171  huruf  c  KHI,  ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas  atau  pengakuan  atau  amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  bagi  bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Haries, 2019). Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:
a. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
b. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan
1. Duda; atau
2. Janda
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain  itu,  penting  untuk  diketahui  bahwa  seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  melakukan  kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Kemudian,  bagaimana  besaran pembagian  warisan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  Islam?  Berikut  adalah ulasannya.

## Besaran Bagian Ahli Waris
Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak  perempuan  bersama-sama  dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  bila  ada  anak,  ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akai a mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Duda  mendapat  separuh  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
5. Janda  mendapat  seperempat  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Bila  seorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka  saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bila  seorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  sedang  ia  mempunyai  satu  saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah,  maka  bagian  saudara  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu dengan saudara perempuan (Syarifuddin, 2015).
d.Kelompok Pembagian Ahli Waris
Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:
1. Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)
Yaitu  ahli  waris  yang  menerima  bagian  pasti  (sudah  ditentukan  bagiannya).  Misalnya,  ayah  sudah  pasti menerima  sebesar  1/3  bagian  jika  pewaris  memiliki  anak,  atau  1/6  bagian  jika  pewaris  memiliki  anak. Artinya,  bagian  para  ahli  waris ashabul  furudh/dzulfaraidh inilah  yang  dikeluarkan  terlebih  dahulu  dalam perhitungan  pembagian  warisan.  Setelah  bagian  para  ahli  waris dzulfaraidh ini  dikeluarkan,  sisanya  baru dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  menerima  bagian  sisa  ( ‘ashabah )  seperti  anak  pewaris  dalam  hal  anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.
2. Dzulqarabat (‘ashabah)
Yaitu  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  yang  tidak  tertentu.  Mereka  memperoleh  warisan  sisa  setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki  maupun  perempuan.  Hubungan  garis  kekeluargaan  tersebut  juga  dikenal  dengan  istilah  garis keturunan bilateral.
3. Dzul-arham (dzawil arham)
Dzul-arham merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris dzulfaraidh dan ahli waris dzulqarabat tidak ada (Aniroh, 2018).
Menjawab  pertanyaan  saudara, pembagian  warisan  di  antara  A,  B,  C  dan  D  tidak  dapat  dibagi  sama  rata karena  harus  tunduk  pada  pembagian  sesuai  dengan  besaran  yang  ditetapkan  dalam  KHI.  Kecuali,  anak berjenis kelamin sama sehingga bagiannya sama.
e.Contoh Tabel Perhitungan Pembagian Harta Warisan
Untuk mempermudah pemahaman, berikut kami ilustrasikan perhitungan waris. Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annissa sehingga pembagiannya sebagai berikut:
1. Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris dzulfaraidh , yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah 1/6 serta istri Amir mendapatkan 1/8 bagian.
2. Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris dzulqurabat ( ashabah ), dengan sistem pembagian, anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1. Bagian  dari  harta  Amir  dan  istrinya  dikeluarkan  terlebih  dahulu,  yaitu  sebanyak  setengahnya.  Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan:
1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian, atau 4/24 bagian atau 16/96 bagian.
2. Istri mendapatkan 1/8 bagian, atau 3/24, atau 12/96 bagian.
3. Sisanya,  yaitu:  24/24  –  (4/24  +  4/24  +  3/24)  =  24/24  –  11/24  =  13/24  bagian  dibagikan  kepada Ahmad, Anita, dan Annissa dengan perbandingan= 2:1:1, yaitu:
a. Bagian Ahmad = 2/4 x 13/24 = 26/96
b. Bagian Anita = 1/4 x 13/24 = 13/96
c. Bagian Annisa = 1/4 x 13/24 = 13/96
4. Bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa = 16/96 + 16/96 + 12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96 = 96/96 = 1
4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

## 4.1 Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan lancar. Semua materi bisa  tersampaikan  secara  tuntas,  dan  peserta  antusias  mengikuti  kegiatan  ini  hingga  selesai.  Indikasi keberhasilan dari  kegiatan  pengabdian  ini  ditunjukkan  dengan  keseriusan  peserta  dalam  mengikuti  acara  ini dengan  penuh  perhatian.  Kegiatan  dengan  tema  seperti  ini  sangat  relevan  dijadikan  sebegai  kegiatan  PKM untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  paham  hukum,  mengingat  pentingnya  pemahaman  hukum  kewarisan Islam dalam kehidupan masyarakat.

## 4.2 Saran/Rekomendasi
Sebagai  saran  dari  kegiatan  pengabdian  ini,  perlu  keberlanjutan  kegiatan  serupa  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  cerdas  hukum,  terutama  dalam  bidang  hukum  kewarisan  Islam.  Mengingat  pentingnya pemahaman terkait persoalan waris dalam kehidupan masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  selaku  tim  dosen  pengabdi,  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pengasuh  Panti  Asuhan Muhammadiyah  Tembilahan  atas  kesediaannya  menerima  kami  dan  menjadi  mitra  dalam  kegiatan  ini. Terima  kasih  juga  kami  ucapkan  kepada  mahasiswa  KKN  UNISI  Posko  KKN  Kelurahan  Sungai  Beringin, Tembilahan yang telah bersedia menjadi rekan kolaborasi dalam kegiatan ini.

## REFERENSI
Aniroh,  R.  N.  (2018).  Talfîq  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  Tinjauan  Kompilasi  Hukum Islam. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 4 (01), 23–34. Aziz, F. (2015). Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan  Islam. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 1 (2), 17–29.
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  B.  (2019).  Menyoal  Rekontruksi  Maqashid  Dalam  Pembaharuan  Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 18 (1), 1–33.
Haries,  A.  (2014).  Analisis  tentang  studi  komparatif  antara  hukum  kewarisan  Islam  dan  hukum  kewarisan adat. Fenomena , 6 (2), 217–230. Haries, A. (2019). Hukum Kewarisan Islam . Ar-Ruzz Media. Komala,  F.,  &  Ridwan,  M.  (2022).  KEINDAHAN  HUKUM  ISLAM. Jurnal  Indragiri  Penelitian Multidisiplin , 2 (3), 140–146.
Komari, K. (2012). Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (3), 463–486.
Muhibbin,  M.,  &  Wahid,  A.  (2022). Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  di Indonesia (Edisi Revisi) . Sinar Grafika. Nawawi, M., & M HI, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam . Pustaka Radja.
Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin , 2 (2), 104–112.
Ramulyo,  M.  I.  (2000). Perbandingan  pelaksanaan  hukum  kewarisan  Islam  dengan  kewarisan  menurut hukum perdata (BW) . Ridwan,  M.  (2021).  SUMBER-SUMBER  HUKUM  ISLAM  DAN  IMPLEMENTASINYA  (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’). Borneo: Journal of Islamic Studies , 1 (2), 28-41Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.
Ridwan, M.,  & Suhar, A. M.  (2023).  Ideal  Formulation  of Human Rights Regulation  in  Indonesia. Ilomata International Journal of Social Science , 4 (4), 537–547.
Sabdah, H., & Supardin, S. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris  Pengganti  Dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab . Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan islam . Prenada Media. Thalib, S. (2022). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi) . Sinar Grafika.