## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum
Andrizal 1 , John Dirk Pasalbessy 2, Arman Anwar 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: andrizal2510@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel

## Abstract
Keywords: Law Enforcement; Interoperability; Harmonization of Law; LANTAMAL IX; East Maritime Zone; Kamla.
Introductioan: The basic conception of the realization of security in the territorial waters essentially has two dimensions, namely the enforcement of sovereignty and the enforcement of security which are interrelated with each other. Purposes  of  the  Research: This  study  aims  to  analyze  and  discuss  the interoperability between Lantamal IX and Kamla of the East Maritime Zone in law  enforcement  in  the  Maluku  Sea  is  viewed  from  the  perspective  of  legal harmonization and the obstacles faced by Lantamal IX and Kamla of the East Maritime Zone in Law Enforcement in the Maluku Sea when interoperability is connected. with efforts to harmonize the law.
Methods  of  the  Research: The  research  was  conducted  using  a  normative juridical  method  with  a  c  statutory  approach,  conceptual  approach  and comparative  approach  a  by  specifically  analyzing  the  performance  of  the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively. Results of the Research: The results showed that Lantamal IX and Kamla East Maritime Zone had the same authority in conducting security and safety patrols in the Maluku Sea, thus potentially causing overlapping authorities. Therefore, interoperability is needed between the two institutions in order to create synergy and  minimize  the  occurrence  of  sectoral  egos.  So  far,  the  interoperability  of Lantamal IX and Kamla of the East Maritime Zone has been established, but it has not run optimally and continuously. Functional analysis of the collaboration between LANTAMAL IX and the East Maritime Zone Kamla shows that there are obstacles related to juridical and material aspects. In the juridical aspect, the East Maritime Zone Kamla does not have the authority to investigate so that the ship being considered must be handed over to the authorized agency. In addition, there  has  been  no  renewal  of  the  memorandum  of  understanding  between BAKAMLA  and  TNI  Headquarters.  As  a  result,  patrol  operations  are  not supported by Indonesian Navy warships. Meanwhile, materially, the facilities and  infrastructure  of  the  East  Maritime  Zone  Kamla  are  minimal  while BAKAMLA  has  a  large  enough  budget  for  the  implementation  of  operations. Likewise, the synergy of operations and sharing of data and information has not been maximized. Therefore, interoperability is needed through harmonization of law and synergy. Abstrak Kata Kunci: Penegakan Hukum;
Interoperabilitas;
Latar  Belakang: Konsepsi  dasar  terhadap  perwujudan  keamanan  di wilayah  perairan  pada  hakikatnya  memiliki  dua  dimensi  yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu sama lainnya.

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 121 – 146 E-ISSN: 2775 - 5649
Harmonisasi Hukum; LANTAMAL IX; Zona Maritim Timur; Kamla.
Tujuan  Penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan membahas  interoperabilitas  antara  Lantamal  IX  dengan  Kamla  Zona Maritim Timur dalam penegakan hukum di Laut Maluku ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum serta hambatan yang dihadapi Lantamal IX  dan  Kamla  Zona  Maritim  Timur  dalam  Penegakan  Hukum  di  Laut Maluku ketika melakukan interoperabilitas dihubungkan dengan upaya melakukan harmonisasi hukum.
Metode  Penelitian: Penelitian  menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum dengan  menganalisis secara spesifik kinerja institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan penegakan hukum  di  laut  Maluku  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa Lantamal IX dan Kamla  Zona  Maritim  Timur  memiliki  kewenangan  yang  sama  dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di Laut Maluku sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan interoperabilitas diantara kedua institusional dimaksud agar terjadi sinergitas dan meminimalkan terjadinya ego sektoral.  Selama ini interoperabiltas  Lantamal  IX  dan  Kamla  Zona  Maritim  Timur  sudah terbentuk,  namun  belum  berjalan  optimal  dan  kontinyu.  Analisa fungsional  terhadap  kerjasama  LANTAMAL  IX  dan  Kamla  Zona Maritim Timur menunjukan adanya hambatan terkait aspek yuridis dan meteril. Pada aspek yuridis, Kamla Zona Maritim Timur tidak memiliki kewenangan  penyidikan  sehingga  kapal  yang  ditanggap  harus diserahkan  kepada  instansi  yang  berwenang.  Selain  itu,  belum dilakukannya  pembaharuan  nota  kesepahaman  antara  BAKAMLA dengan  Mabes  TNI.  akibatnya  operasi  patroli  tidak  didukung    kapal perang TNI AL. Sedangkan secara materil, sarana dan prasarana Kamla Zona  Maritim  Timur  minim  kapal  sementara  BAKAMLA  memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan operasi.  Demikianpun sinergitas  operasi  maupun  sharing  data  dan  informasi  juga  belum maksimal.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  interoperabilitas  melalui harmonisasi hukum dan sinergitas.

## 1. Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan (achipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki posisi  geografis  yang  sangat  strategis.  Jumlah  pulau  di  Indonesia  yang  resmi  tercatat mencapai  16.056  pulau.  Kepastian  jumlah  ini  ditentukan  dalam  forum  United  Nations Confrences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New  York,  Amerika  Serikat. 1 Selain  itu,  garis  pantai  Indonesia  adalah  sepanjang  99.039 km 2 . Luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km 2 dan laut sekitar 5,8 juta km 2 (75,7%),
1 Akhyari Hananto, “Dikukuhkan Di New York Agustus Ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau Di Indonesia,” www.goodnewsfromindonesia.id,
2017,
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york
-agustus-ini-inilah- jumlah-resmi-pulau-di-indonesia.
2,7 juta km 2 diantaranya termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), 2 sehingga timbul suatu keamanan dan ketertiban di ZEE dengan otomatis kepentingan khusus negara pantai bisa  terlindungi  dan  diharapkan  semua  negara  bisa  bekerja  sama  dalam  menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus menjaga keamanan pelayaran di laut sehingga dapat tercipta  suatu  hubungan  internasional  yang  baik  antar  negara,  khususnya  di  bidang kemaritiman 3 . Laut Indonesia yang sangat luas 2,5 kali lipat dari wilayah daratan pastinya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
Perairan Maluku sebagai rangkuman zona limitasi akan memainkan peranan penting dalam jalur perdagangan, maka dari itulah Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III) yang melintasi samudera pasifik, laut maluku, laut seram, laut banda, selat ombai, dan laut sawu  benar-benar  dipersiapkan  dari  segi  sarana  dan  infrastruktur.  Hal  ini  akan membangkitkan geliat perdagangan melalui samudera pasifik dan menjadi pilihan rasional yang  potensial  untuk  Indonesia  kedepan,  aspek  geopolitik  dan  geostrategis  sangat menunjang posisi Indonesia sebagai penghubung (port) dari pasifik ke negara-negara Asia Tenggara dan juga ke Asia Selatan dengan tetap menjamin keberlangsungan rute dagang internasional selat malaka meskipun terusan Kra sudah beroperasi. 4
Letak  geografis  perairan  Maluku  baik  di  selatan  maupun  di  utara  sama-sama berpotensi sebagai penghubung regional dimana kota-kota pentingnya sangat prospektif untuk dijadikan sebagai kota-kota pelabuhan internasional, misalnya Ternate dan Morotai di  utara  yang  dapat  memegang  kendali  pada  koridor  utara  trans-pasifik  dan  menjadi penghubung  antara  Australia-Selandia  Baru  dengan  Filipina  serta  negara-negara  seperti Chili, Meksiko, Peru, Amerika Serikat dan negara-negara kecil di Samudera Pasifik dengan Jepang, Korea, bahkan Cina. Di sisi lain, dinamika kebudayaan telah menjamin kesiapan dalam  menyongsong  era  pasifik,  identitas  orang-orang  kepulauan  Maluku  sebagai masyarakat maritim yang ditempa oleh sejarah yang berhubungan dengan perdagangan laut selama berabad-abad adalah suatu keunggulan yang tidak dapat dinafikkan. 5
Sehubungan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga pastinya Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  yang  besar,  kuat,  dan  makmur  melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi  Indonesia.  Negara  poros  maritim  dunia  harus  diliputi  dengan  pembangunan proses  maritim  dari  aspek  infrastruktur,  politik,  sosial-budaya,  hukum,  keamanan,  dan ekonomi.  Penegakan  kedaulatan  laut  Indonesia,  revitalisasi  sektor-sektor  ekonomi kelautan,  penguatan  dan  pengembangan  konektivitas  maritim,  rehabilitasi  kerusakan
2 Muhammad  Ramdhan  and  Taslim  Arifin,  “Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis  Dalam  Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia,” Jurnal Ilmiah Geomatik 19, no. 2 (2013): 141–46.
3 Zainal  Abdul  Aziz  Hadju,  “Analisis  UNCLOS  1982  Terkait  Permasalahan  Yurisdiksi  Negara  Dan Penegakan  Hukum  Atas  Kapal  Berbendera  Negara  Asing,”  SASI  27,  no.  1  (2021):  12–23, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254.
4 Jamaludin  Rumata,  “Kepulauan  Maluku  Dalam  Geopolitik  Regional,”  kompastimur.com,  2018, https://www.kompastimur.com/2018/10/kepulauan-maluku-dalam-geopolitik.html.
5 Ibid.
lingkungan  dan  konservasi  biodiversity,  serta  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM kelautan,  merupakan  program-program  utama  dalam  upaya  mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dalam  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia,  Pemerintah mencanangkan  lima  pilar  utama  dalam  mewujudkan  cita-cita  Indonesia  sebagai  poros maritim dunia, yaitu:
1) Pilar pertama: Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia;
2) Pilar  kedua:  Berkomitmen  dalam  menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  laut dengan  fokus  membangun  kedaulatan  pangan  laut  melalui  pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
3) Pilar ketiga: Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim  dengan  membangun  tol  laut,  pelabuhan  laut,  logistik,  dan  industri perkapalan serta pariwisata maritim;
4) Pilar keempat: Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan;
5) Pilar kelima: Membangun kekuatan pertahanan maritim. 6
Dengan  posisi  Indonesia  yang  sangat  strategis,  menjadikan  wilayah  perairan Indonesia dilewati oleh oleh jalur utama kapal-kapal laut dari berbagai negara, baik kapal- kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut dari berbagai negara di dunia. Pasal 50 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  (selanjutnya  disebut  UU Kelautan) memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui:
a) konservasi laut;
b) pengendalian pencemaran laut;
c) penanggulangan bencana kelautan; dan
d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.
Dengan  banyaknya  potensi  yang  dapat  digali  dari  wilayah  perairan  di  Indonesia, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang tidak dapat terelakkan, yaitu akan munculnya  ancaman  terhadap  kepentingan  Indonesia,  khususnya  dalam  bidang kemaritiman.  Ancaman  kemaritiman  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  2,  yaitu  ancaman terhadap  keamanan  wilayah  dan  ancaman  terhadap  kelestarian  sumberdaya  kelautan Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun  aktor  non-negara,  dengan  intensitas  ancaman  yang  beragam  pula.  Dengan kenyataan  akan  munculnya  beberapa  ancaman  tersebut,  maka  Indonesia  perlu menanggapinya  dengan  kemampuan  dan  kekuatan  keamanan  maritime  yang  memadai, agar berbagai ancaman tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Namun telah disadari bersama bahwa penyelenggaraan kemanan maritim tidaklah mudah, karena memerlukan
6 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  Menuju  Poros  Maritim  Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses pada tanggal 13 Maret 2020
penataan  atau  governance  yang  sistematis,  serta  pengaturan  atau  manajemen  yang  baik pula. 7
Data  statistik  sepanjang  tahun  2011  sampai  dengan  2015  jumlah  tindak  pidana perikanan  sebanyak  512  dengan  berbagai  jenis  tindak  pidana,  yang  berupa  tanpa  ijin, menangkap terlarang, dokumen tidak lengkap, alat tangkap terlarang, alat tangkap tidak sesuai ijin, dan sebagainya. 8 Sedangkan dalam sepanjang tahun 2019 Korps Polisi Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri merilis ada 442 tindak kejahatan di laut yang telah ditangani.  Dari  442  tersebut,  191  kapal  ikan,  baik  asing  maupun  lokal  diproses  hukum karena diduga melakukan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan secara ilegal sepanjang tahun 2019. 9 Selain itu sepanjang tahun 2019 penyelundupan narkotika ke Indonesia sebanyak 90% melewati jalur laut, sehingga laut dianggap sebagai jalur favorit untuk penyelundupan narkotika. Dari data penyelundupan jalur laut, jumlah narkotika  yang  diselundupkan  dengan  jumlah  yang  fantastis.  Terdapat  6  kasus  dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di mana narkotika disita dalam jumlah kisaran 1 ton, dan kasus tersebut diduga ada kaitannya dengan jaringan narkotika di Indonesia. 10 Di sisi lain, terdapat kejahatan lain di laut yaitu perompakan. Sepajang tahun 2019, sudah terjadi 31 satu kasus perompakan di selat malaka  yang terletak di perbatasan Malaysia dan Pulau Sumatera Indonesia. 11
Dengan  diundangkannya  UU  Kelautan  memberikan  amanat  tentang  munculnya lembaga  baru  yang  disebut  dengan  Badan  Keamanan  Laut  (BAKAMLA)  yang menggantikan  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut  (BAKORKAMLA).  Kemudian kedudukan  BAKAMLA  semakin  diperkuat  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden Nomor  178  Tahun  2014  tentang  Badan  Keamanan  Laut  (selanjutnya  disebut  PERPRES 1278/2014).Selanjutnya,  Pasal  59  ayat  (3)  UU  Kelautan  menyatakan:  “Dalam  rangka penegakan  hukum  di  wilayah  perairan  dan  wilayah  yuridiksi,  khususnya  dalam melaksanakan  patrol  keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  dan  wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”
Pasal 61 UU Kelautan memberikan tugas kepada BAKAMLA untuk melakukan patrol kemanan  dan  keselamatan  di  wilayah  laut  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi Indonesia.  Selain  itu,  Pasal  62  UU  Kelautan,  BAKAMLA  dalam  melaksanakan  tugasnya menyelenggarakan fungsi:
7 Syaiful Anwar, “Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut,” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 6, no. 3 (2018): 69–90.
8 Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut
dan Pesisir,
https://media.neliti.com/media/publications/48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf, diakses pada tanggal 17 Maret 2020
9 Audrey  Santoso,  Polairud  Tangkap  442  Tindak  Kejahatan  di  Laut  Selama  2019, https://news.detik.com/berita/d-4842071/polairud-ungkap-442-tindak-kejahatan-di-laut-selama-2019, diakses pada tanggal 17 Maret 2020
10 Fathurrohman, Menjaga Laut Indonesia Dari Narkoba,
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/23/12234341/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba,  diakses pada tanggal 21 Maret 2020
11 Sisweanto  Rusdi,  Sepanjang  2019  Ada  31  Kasus  Perompakan  Kapal  di  Selat  Malaka,  Bagaimana  Peran Indonesia?, http://www.indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus- peronpakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-‘peran’-indonesia.html, diakses pada tanggal 21 Maret 2020
a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c) melaksanakan  penjagaan,  pengawasan,  pencegahan,  dan  penindakan pelanggaran  hukum  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi Indonesia;
d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
g) melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
Semakin bertambahnya kapal asing yang tidak dilengkapi dokumen yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia yang melakukan tindakan ilegal, hal tersebut memberikan bukti bahwa tindak kejahatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia masih  belum  menunjukkan  adanya  tanda-tanda  penurunan.  Selain  itu,  masih  belum efektifnya dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah laut, merupakan salah satu kendala yang  dihadapi  dalam  penanganan  tindak  kejahatan  terhadap  kekayaan  sumber  daya alam.Permasalahan  pokok  yang  menjadi  perhatian  penting  hingga  kini,  adalah  tumpah tindih mengenai kewenangan yang ada, seperti halnya antara Tentara Negara Indonesia Angkatan  Laut  (selanjutnya  disebut  TNI  AL)  dan  BAKAMLA  dalam  menangani  kasus pelanggaran yang terjadi diwilayah perairan Indonesia.
TNI  AL  sebagai  komponen  utama  pertahanan  negara  di  wilayah  perairan berkewajiban  untuk  menjaga  kedaulatan  negara  dan  integritas  wilayah  Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah  perairan  yuridiksi  nasional  Indonesia.  Konsepsi  dasar  terhadap  perwujudan keamanan  di  wilayah  perairan  pada  hakikatnya  memiliki  dua  dimensi  yaitu  penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu sama lainnya 12 .
TNI AL di dalam pelaksanaan tugas pokoknya, harus mengacu pada tugas pokok TNI AL  sesuai  yang  termaktub  didalam  Pasal  9  Undang-undang  RI  Nomor  34  tahun  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) diantaranya adalah:
1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2) Menegakkan hukum dan menjaga kemanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;
3) Melaksanakan  tugas  diplomasi  Angkatan  Laut  dalam  rangka  mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4) Melaksanakan tugas dan pengembangan kekuatan matra laut;
5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
12 Lucia Charlota Octovina Tahamata, “Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon,” Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 17–24.
Didalam kegiatan tindak pengamanan wilayah laut atau maritim, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut saja, akan tetapi termasuk wilayah luas yang aman untuk dipergunakan bagi pengguna dan harus bebas dari bentuk-bentuk ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut, 13 dalam kaitannya kerjasama antar lembaga dengan prinsip good governance di dalam TNI AL dan BAKAMLA sebenarnya kerjasama antara BAKAMLA dengan TNI AL sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya pembaharuan Nota  Kesepahaman  antara  BAKAMLA  dengan  Mabes  TNI  yang  ditandatangani  oleh masing-masing pejabat yang masih eksis, yang ada adalah Nota Kesepahaman tahun 2015, pada saat KaBAKAMLA dijabat oleh Laksamana Madya TNI Dr D.A Mamahit MSc dan Panglima  TNI  dijabat  oleh  Jenderal  TNI  Dr.  Moeldoko.  Adapun  ruang  lingkup  Nota Kesepahaman  tersebut  meliputi:  1)  Penyelenggaraan  Operasi  Keamanan  dan Keselelamatan di Laut, 2) Penggunaan Sarana dan Prasarana, 3) Pendidikan dan Latihan, 4) Pertukaran data dan informasi yang diperlukan, 5) Penugasan Personel. Masa berlaku Nota Kesepahaman tersebut adalah lima tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
Penggunaan Alat Utama Sistim Senjata/Alutsista TNI termasuk kapal perang TNI AL dan pesawat Maritime Patrol Aircraf/MPA TNI AU harus Panglima TNI), kecuali kapal klasifikasi KAL. Oleh karena itu, pada saat kedua pejabat tersebut masih menjabat, maka permohonan  penggunaan  Alutsista  TNI  baik  KRI  maupun  pesawat  TNI  AU  olah BAKAMLA  segera  mendapat  persetujuan  dari  Panglima  TNI.  Namun  sejak  adanya pergantian  Panglima  TNI  dari  Jenderal  TNI  Dr.  Moeldoko  kepada  Jeneral  TNI  Gatot Nurmantyo, maka beberapa kali permohonan dukungan kapal TNI AL (KRI) dan pesawat TNI AU untuk melaksanakan kegiatan patroli maritime tidak mendapat dukungan hingga operasi berakhir. Tidak didukungnya permohonan tersebut sangat dimungkinkan bahwa Panglima memiliki pertimbangan dan kebijakan sendiri terkait hal tersebut.
Untuk itu sangatlah penting untuk dapat memahami sistem keamanan laut dengan baik,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  sistem  pendekatan  yang  bersifat  komprehensif serta bersifat integral didalam proses penanganannya. Salah satu topik keamanan laut atau maritim yang menjadi perhatian cukup besar pada masa sekarang ini yaitu terkait dengan tindakan  kejahatan  atau  ilegal  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Tindak  kejahatan  yang dilakukan  di  wilayah  perairan  Indonesia  justru  semakin  marak,  kegiatan  ilegal  yang dilakukan telah meningkat baik dalam lingkup intensitas dan kompleksitasnya sehingga sudah  sangat  mengancam  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  negara  Indonesia  serta diwilayah kawasan yang ada disekitarnya. 14

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 15 Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini
13 Heru Wiratama, “Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia,” Jurnal Hukum, 2015, 1–30.
14 Ibid, h. 8
15 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang:  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2006), h. 285.
memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata 16 , dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitiuan hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka”. 17 Menurut  Piter  Mahmud  Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. Penelitian  ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  serta permasalahan  yang  timbul  didalamnya,  sehingga  hasil  yang  akan  dihadapi  kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan. 18

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Interoperabilitas Lantamal IX dan KAMLA Zona Maritim Timur Dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku
Secara  yuridis  formal,  berdasarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  khususnya  yang  mengatur  mengenai  Tentara  Nasional  Indonesia  (selanjutnya disingkat TNI), wilayah perairan laut Indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia, bahwa TNI AL memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan  penegakan  hukum  di  wilayah  perairan  laut  Indonesia  yang  terbatas  dalam lingkup  pengejaran,  penangkapan,  penyelidikan,  dan  penyidikan  yang  selanjutnya diserahkan  kepada  kejaksaan  untuk  dilakukan  proses  penuntutan.  Hal  ini  sebagaimana dinyatatakan dalam penjelasan Pasal 9 huruf b UU TNI. Selain itu, hal ini juga semakin dipertegas  dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disingkat  PP 27/1983) beserta penjelasannya yang menyatakan:
“Penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan  oleh  penyidik,  jaksa,  dan  pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
PenjelasanPasal 17:
“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang  tertentu  dilakukan  oleh  penyidik,  jaksa  dan  pejabat  penyidik lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam  Perairan  Indonesia,  zona  tambahan,  Landas  Kontinen  dan  Zona  Ekonomi
16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13-14.
17 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), https://doi.org/340.072. h. 35.
Ekslusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”.
Dengan  demikian  secara  yuridis  formal,  kewenangan  TNI  AL  dalam  melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sesuai dengan  ketentuan  hukum  serta  dengan  mengingat  tugas  dari  pada  TNI  AL  khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI AL sangat berkewajiban, berkepentingan,  dan melaksanakan serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia guna menciptakan keamanan dan ketertiban. 19
Pasal 9 UU TNI telah disebutkan dengan jelas mengenai tugas pokok TNI AL. Apabila di fokuskan pada tugas TNI AL pada poin-poin diatas maka usaha menegakkan hukum dan  menjaga  keamanan  di  laut  yurisdiksi  nasional  adalah  segala  bentuk  kegiatan  yang berhubungan  dengan  penegakan  hukum  di  laut  sesuai  dengan  kewenangan  TNI  AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  mengatasi  ancaman  tindakan  kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah perairan laut yurisdiksi nasional. Dengan  demikian  tugas  pokok  TNI  AL  selain  bidang  pertahanan  di  laut  juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunanya. Pelaksanaan tugas TNI AL dalam bidang  keamanan  laut,  tidak  hanya  terfokus  pada  penegakan  hukum  di  laut,  karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bias dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut.  Pertama,  laut  bebas  dari  ancaman  tersebut  dapat  berupa,  pembajakan  perompakan, sabotase,  maupun  aksi  terror  bersenjata.  Kedua,  laut  bebas  dari  ancaman  navigasi,  yang ditimbulkan dari kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap  sumber  daya  laut  berupa  pencemaran  dan  perusakan  ekosistem  laut  serta eksploitasi  dan  eksplorasi  berlebihan.  Keempat,  laut  bebas  dari  ancaman  pelanggaran hukum,  baik  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional  seperti  illegal  fishing,  illegal loging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. 20
Selain itu, di sisi lain dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia juga terdapat Badan Keamanan Laut (selanjutnya disingkat BAKAMLA). Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (untuk selanjutnya disingkat UU Kelautan) menyebutkan bahwa tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Jika ditinjau dari luasnya wilayah maka tugas BAKAMLA sangat luas yakni melakukan patrol keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdksi Indonesia. 21
19 Wiratama,  “Kewenangan  TNI  AL  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Dilaut  Dalam  Mengamankan Perairan Indonesia." Op. Cit. h. 13.
20 Ibid, hl. 14
21 Gentur  Wasisto, “Kewenangan BAKAMLA Dalam Penegakan Hukum Tindak  Pidana Tertentu Di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,” Jurnal Hukum, 2015, 1–23.
Menurut  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan (selanjutnya disingkat UU Perairan) yang  dimaksud dengan  wilayah perairan Indonesia adalah meliputi:
1) Laut teritorial Indonesia;
2) Perairan kepulauan;
3) Perairan pedalaman.
Selain dari perairan yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perairan  juga  menyebutkan  bahwa  Indonesia  juga  mempunyai  hak-hak  berdaulat  atau kedaulatan terbatas, yaitu:
1) Perairan zona tambahan (contiguous zone);
2) Perairan di atas landas kontinen;
3) Perairan zona ekonomi ekslusif.
Jika dicermati kembali, berdasarkan Pasal 61 UU Kelautan maka tugas BAKAMLA sangatlah  luas,  namun  tugas  yang  demikian  belum  luas  jika  belum  dilengkapi  dengan sarana  dan  prasarana  patroli  yang  memadai.  Kapal  patroli  BAKAMLA  berukuran  kecil yang hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu menjangkau sampai  perairan  laut  lepas  maupun  Zona  Ekonomi  Eksulusif  Indonesia  (ZEEI).  Padahal pada kenyataan normatifnya, laut lepas dan ZEEI merupakan tanggung jawab BAKAMLA untuk harus dijaga keamanannya.
Tugas BAKAMLA terkait dengan menjaga keamanan dan keselamatan yang mungkin terjadi di laut dan perlu di waspadai antara lain:
1) Adanya  ancaman  terhadap  tindakan  kekerasan,  yaitu  ancaman  dengan menggunakan  kekuatan  bersenjata  yang  terorganisir  yang  mempunyai kemampuan  untuk  menggangu  serta  membahayakan  baik  personel  maupun material  serta  ancaman  terhadap  negara.  Ancaman  tersebut  dapat  berupa ancaman  pembajakan,  ancaman  terhadap  adanya  perompakan,  ancaman terhadap  kegiatan  sabotase  obyek  vital  nasional  di  laut,  ancaman  adanya penyebaran ranjau dan ancaman terjadinya aksiteror di laut.
2) Ancaman  terhadap  bahaya  navigasi,  yaitu  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana dan alat bantu navigasi,  antara  lain  seperti  suar,  buoy  dan  lain-lain  yang  tidak  berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat membahayakan kesalamatan pelayaran.
3) Ancaman terhadap perusakan sumber daya laut, yakni berupa pencemaran laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber daya laut, sehingga  memiliki  kecenderungan  mudah  dipolitisasi  dan  selanjutnya  akan diikuti  dengan  penggelaran  kekuatan  militer,  misalnya  dalam  sengketa kepulauan dan sengketa perbatasan.
4) Ancaman  terhadap  pelanggaran  hukum,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  secara melanggar  ketentuan  peraturan  perundag-undangan  yang  berlaku  baik perundang-undangan  secara  nasional  maupun  internasional,  jenis  pelanggaran yang  sering  dilakukan  antara  lain  ancaman  terhadap  kegiatan  illegal  fishing,
ancaman  terhadap  illegal  loging,  ancaman  terhadap  tindak  penyelundupan  dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.
Pasal 64 UU Kelautan menyebutkan bahwa kebijakan nasional di bidang keamanan dan  keselamatan  di  wilayah  Perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden. Namun hingga saat ini ketetapan Presiden yang dimaksud belum keluar, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap  BAKAMLA.  Demikian  juga  dengan  tugas  BAKAMLA  dalam  hal  menjaga keselamatan, belum dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan keselamatan. Ada beberapa maksud dengan frasa menjaga keselamatan, yaitu: 22
1) Jika maksud menjaga keselamatan adalah menjaga keselamatan jiwa di laut maka BAKAMLA harusnya berkiblat pada ketentuan International Maritime Organization (IMO) yakni tentang Safety of Life at Sea (SOLAS);
2) Jika  maksud  dari  menjaga  keselamatan  adalah  melaksanakan  SAR  maka Ketetapan  Presiden  hendaknya  tidak  boleh  bertentangan  dan  harus  selaras dengan fungsi BASARNAS;
3) Jika maksud menjaga keselamatan terkait dengan keselamatan pelayaran, maka Ketetapan Presiden hendaknya harus selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU Pelayaran), karena UU Pelayaran ini mengatur  tentang  perambuan  dan  navigasi  yang  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Laut.
Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Kelautan menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  secara  terintegrasi  dan  terpadu  dalam  satu kesatuan  komando.  Pada  prinsipnya  pembentukan  BAKAMLA  adalah  menggantikan Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut  (BAKORKAMLA).  Jika  pada  masih  BAKORKAMLA yang merupakan system Multi Agency Single Tasks satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas. BAKAMLA ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam penegakan hukum,  keamanan  dan  keselamatan  di  laut,  yang  tugasnya  terdiri  dari  aspek-aspek pelyanan system informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, beacukai, keamanan, dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumber daya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan  kelautan,  pencarian  dan  pertolongan  di  laut  serta  pertahanan  negara  dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 UU Kelautan.
Selama ini  lembaga yang  ada menjalankan  fungsi tersebut tidak  terintegrasi dalam sebuah  lembaga,  sehingga  belum  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Praktik  selama  ini menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum,  keamanan  dan  keselamatan  di  laut  yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patrol dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan  keamanan  laut  di  perairan  Indonesia.  Hal  ini  akan  sulit  dicapai  karena masing-masing instansi mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana dan prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan system  komando  dan  kendali.  Sehingga  dapat  dimengerti  jika  dalam  pelaksanaan  yang sering terjadi over lapping kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.
Dengan menyatukan/mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih  memudahkan  untuk  melakukan  koordinasi  dan  control  disebabkan  komando  dan kendali  ada  pada  satu  tangan  (tidak  sektoral).  BAKAMLA  ini  dibentuk  sebagai  wadah pengintegrasian  seluruh  atau  sebagian  fungsi  atau  kewenangan  untuk  melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang selama ini masih dilaksanakan secara sektoral berada di stakeholder (kementerian/instansi terkait).
Pada saat ini masih ditemukan adanya interoperabilitas yang belum optimal antara BAKAMLA dengan TNI Angkatan Laut, yaitu:
1) Belum  adanya  pembaharuan  Nota  Kesepahaman  antara  BAKAMLA  dengan Mabes TNI yang ditanda tangani oleh masing-masing pejabat yang masih eksis, yang ada adalah Nota Kesepahaman tahun 2015, sedangkan penggunaan kapal perang TNI AL oleh BAKAMLA untuk melaksanakan patrol harus mendapat ijin Mabes TNI (Persetujuan Panglima TNI), hal tersebut mengakibatkan permintaan dukungan kapal perang TNI AL oleh BAKAMLA tidak didukung;
2) BAKAMLA masih terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun  2014  tentang  Kelautan  Pasal  63  ayat(2),  bahwa  kewenangan  BAKAMLA adalah  memberhentikan,  menangkap,  memeriksa,  dan  membawa,  serta menyerahkan kapal tangkapan ke instansi lain yang terkait dan berwenang untuk selanjutnya  melaksanakan  proses  hukum  lanjutan,  hal  tersebut  menunjukkan bahwa BAKAMLA bukanlah sebagai penyidik di laut sehingga tidak mempunyai kewenangan penyidikan sampai dengan penuntutan;
3) Belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  atau  kebijakan  nasional  yang  mengatur tentang pola operasi keamanan dan keselamatan laut khususnya yang berkaitan dengan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  instansi  sehingga  pelaksanaan operasi  keamanan  di  laut  menjadi  lebih  sinergis,  optimal  dan  tidak  terjadi tumpang tindih antar instansi di laut.
Sebagai bentuk perwujudan upaya yang serius dalam menanggulangi tindak pidana di laut, pada bulan juli 2020, BAKAMLA resmi membentuk Indonesia Maritime Information Center  (IMIC) guna  mendukung  kewaspadaan  maritime  (maritime  domain  awareness)  bagi para pengguna laut. Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, secara internal  TNI  AL  memang  perlu  mendorong  BAKAMLA  untuk  lebih  berperan  di  zona delimitasi.  Sesuai  hukum  laut  internasional  memang  kapal-kapal  BAKAMLA  sebagai Indonesia Coast Guard lebih berwenang beroperasi di zone delimitasi sementara kapal-kapal perang  TNI  AL  beroperasi  di  wilayah  perbatasan  laut  yang  sudah  disepakati  kedua negara. 23
Namun  UU  Kelautan  tidak  menjelaskan  secara  tegas  siapa  yang  berhak  untuk mengintegrasikan  dan  mengendalikan  dalam  satu  kesatuan  komando.  Dengan  kondisi demikian  maka  perlu  adanya  ketegasan  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  yang
23 Sucipto,  Interoperabilitas  TNI  AL-BAKAMLAKunciSuksesDiplomasiMaritim  Indonesia, https://nasional.sindonews.com/read/109800/14/interoperabilitas-tni-al-BAKAMLA-kunci-sukses- diplomasi-maritim-indonesia-1595416031diakses pada 4 Februari 2021
menegasakan dan menunjuk bahwa BAKAMLA diberi kewenangan untuk mensinergikan dan menjadi komando dalam penagakan hukum di laut.
Berbicara  penegakan  hukum  dan  kedaulatan,  berdasarkan  konsep  dan  hakikatnya keduanya berbeda. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Inggris ‘sovereignty’ yang berasal dari kata latin ‘superanus’ berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan sifat atau cirri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara  itu  berdaulat,  dimaksudkan  bahwa  negara  itu  mempunyai  kekuasaan  tertinggi. Walaupun  demikian,  kekuasaan  tertinggi  ini  mempunyai  batas-batasnya.  Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya  memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas  wilayahnya.  Jadi,  pengertian kedaulatan  sebagai  kekuasaan  tertinggi  mengandung  dua  pembatasan  penting  dalam dirinya yaitu: 24
1) Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
2) Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.
Dalam  konteks  hubungan  internasional,  prinsip  kedaulatan  negara  memiliki kekuasaan  atas  suatu  wilayah  (teritorial)  serta  hak-hak  yang  kemudian  timbul  dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak  kekuasaan  penuh  untuk  melaksanakan  hak  teritorialnya  dalam  batas-batas  wilayah negara yang bersangkutan. 25 Dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang dipertegas lagi dalam Resolusi  Majelis  Umum  Nomor  2625/1970  General  Assembly  Declaration  on  Principles  of International  Law  Concerning  Friendly  Relations  and  Cooperation  Among  States  in  Accordance with the Charter of the United Nations, prinsip kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia. 26 Hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan “jus cogens” atau “peremptory norms”, yaitu: “Suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma  yang  tidak  boleh  dilanggar”,  dapat  diartikan  bahwa  di  dalam  suatu  kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari  kedaulatan  itu  sendiri.  Prinsip  kedaulatan  negara  menetapkan  bahwa  suatu  negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah/teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak  kekuasaan  penuh  untuk  melaksanakan  hak  teritorialnya  dalam  batas-batas  wilayah negara  yang  bersangkutan.  Prinsip  kedaulatan  negara  menegaskan  bahwa  dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain.
Negara-negara anggota PBB merefleksikan persamaan di depan hukum (equality before the law), yaitu: 27 “Setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama (the same legal
24 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2015), h. 16-18.
25 M.  Iman  Santoso,  PerspektifImigrasiDalam  United  Nation  Convention  Against  Transnational  Organized Crima (Cetakan 1), PerumPercetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hal. 37
26 M  Iman  Santoso,  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  DalamSudut  Pandang  Keimigrasian,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16.
27 Bruno Simma et al., The Charter of the United Nations: A Commentary (Berlin: Oxford University Press, 1995), h. 73-89.
personality)  tanpa  membedakan  ukuran  geografis,  jumlah  penduduk,  kekuatan  militer, kekuatan ekonomi, dan sebagainya.” “Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan intern dan extern (internal and external sovereignty). Kedaulatan internal dan eksternal ini saling  terkait  dan  bahkan  kedaulatan  eksternal  merefleksikan  konsekuensi  logis  adanya kedaulatan  internal,”  dengan  demikian  penegakan  kedaulatan  adalah  penegakan kekuasaan  tertinggi  dari  suatu  negara  atas  suatu  wilayah/territorial  serta  hak-hak  yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial.
Sedangkan penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum  yang  berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan memepertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. 28 Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa penegakan  hukum  itu  bukan  merupakan  suatu  tindakan  yang  pasti,  yaitu  menerapkan hukum  terhadap  terhadap  suatu  kejadian,  yang  dapat  di  ibaratkan  menarik  garis  lurus antara  dua  titik. 29 Penegakan  hukum  secara  konkret  ialah  berlakunya  hukum  positif  di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan  hukumi  n  concreto  di  dalam  menjamin  dan  mempertahankan  di  taatinya hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara  prosedural  yang  ditetapkan  oleh  hukum formal. 30
Penegakan  hukum  hakikatnya  merupakan  upaya  menyelaraskan  nilai-nilai  hukum dengan  merefleksikan  di  dalam  bersikap  dan  bertindak  di  dalam  pergaulan  demi terwujudnya  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  dengan  menerapkan  sanksi- sanksi.  Penegakan  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  di  luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering kali digunakan, dengan demikian, pada waktu-waktu mendatang  istilah  tersebut  akan  semakin  mapan  atau  merupakan  istilah  yang  dijadikan (coined),  dalam  bahasa  asing  dikenal  juga  berbagai  peristilahan,  seperti Rechtstoelpassing/Rechtshandhaving  (Belanda),  Law  Enforcement  (Inggris),  Application (Amerika). 31
Penegakan  hukum  tidak  hanya  mencakup  law  enforcement  tetapi  juga  peach maintenance. Menurut Friedman, dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh 3 aspek penting, yakni: 32
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.
29 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan  Masalah  (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010), h. 190.
30 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), h. 33.
31 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004), h. 3.
32 Erwin Ubwarin, “Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 1 (2018): 44–51.
1) Legal  Structure  (struktur  hukum),  dapat  diartikan  sebagai  institusi  yang menjalankan  penegakan  hukum  dengan  segala  proses  yang  berlangsung  di dalamnya.  Institusi  ini  dalam  sistem  yang  terdiri  atas  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang  menjamin  berjalannya  proses peradilan pidana;
2) Legal Substance (substansi hukum), adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam system tersebut;
3) Legal  Culture  (budaya  hukum),  sebagai  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan system  hukum  itu  sendiri.  Sikap  masyarakat  ini  mencakup  kepercayaan,  nilai- nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan system hukum. Hal ini  karena  pada  hakikatnya  penegakan  hukum  merupakan  proses  penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang  bertujuan untuk mencapai  kedamaian.  Oleh  karena  itu  tugas  utama  penegakan  hukum  adalah mencapai keadilan.
Letak  Indonesia  yang  berada  di  antara  dua  benua  dan  Asia  dan  Australia  serta Samudera  Indonesia  dan  Samudera  Pasifik  dan  merupakan  negara  kepulauan  yang terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.590 pulau memiliki luas 18 juta kilo meter persegi.  Perairan  Indonesia  terdapat  sekurang-kurangnya  tujuh  buah  selat  penting  bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Wetar dan Selat Makassar. 33
Pada  pasca  kemerdekaan  untuk  mencegah  agar  lautan  Indonesia  tidak  digunakan kapal-kapal  asing  yang  dapat  mengancam  keutuhan  negara,  Pemerintah  Indonesia kemudian  mengambil  langkah  mengintegrasikan  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai suatu  wilayah  yang  utuh  menyeluruh  dengan  mengumumkan  berlakunya  Asas  Negara Kepulauan (archipelago state principles) pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda menyatakan: 34
“Segala  perairan  di  sekitar  di  antara  dan  yang  menghubungkan  pulau-pulau  atau bagian pulau-pulau termasuk daratan negara Indonesia, dengan tidak memandang lebar  atau  luasnya  adalah  bagian  dari  wilayah  Indonesia.  Penentuan  batas  laut territorial dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia sejauh 12 mil.”
Dalam perairan Indonesia yang sangat luas tersebut, terdapat juga laut Maluku yang terletak di barat Samudera Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut Maluku membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Pulau-pulau yang membatasi  laut  ini  adalah  kepulauan  Indonesia  seperti  Halmahera,  Seram,  Buru,  dan Sulawesi (Celebes). 35
Provinsi  Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan,  secara  geografis  memiliki  luas 712.479,69 Km2, dengan luas lautan sebesar 658.294,69 Km2 atau (92,4%) dan luas daratan
33 Romli  Atmasasmita,  Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2.
34 Eddy Damian, Kapita Selekta Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 1991), h. 21.
35 https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Malukudiakses pada 18 Januari 2021
54.185 Km2 atau (7,6%). Luas daratan terdiri dari pulau-pulau besar dan kepulauan kecil, baik  secara  berkelompok  maupun  terpencil.  Dengan  luas  lautan  yang  (92,4%)  tersebut, tersimpan  potensi  kekayaan  alam  berupa  ikan,  yang  umumnya  terdapat  di  sekitar  Laut Seram,  Laut  Banda  dan  Laut  Arafura,  sehingga  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  secara nasional  sebesar  (26,3%)  per  tahunnya,  di  mana  tergambar  bahwa  potensi  perikanan nasional sebesar 6,26 juta ton/tahun, sedangkan potensi perikanan Provinsi Maluku adalah sebesar 1,64 juta ton/tahun atau (26,3%) dari potensinasional.
Luas wilayah perairan tersebut senantiasa harus selalu dijaga dan diawasi setiap saat dari  orang  maupun  badan  Hukum  yang  melakukan  kegiatan  di  perairan.  TNI  AL  dan BAKAMLA merupakan Aparat Penegak Hukum yang bertanggung jawab sebagaimana di amanatkan dalam Undang- undang untuk melaksanakan tugas tersebut, karena memiliki fasilitas  kapal  sebagai  sarana  utama  untuk  melaksanakan  patroli  di  wilayah  perairan. Adapun  perairan  yang  dimaksud  adalah  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut teritorial, zona tambahan sampai dengan zona ekonomi ekslusif Indonesia, sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor17 tahun 1985 tentang  Pengesahan  United Nations  Conventions On The Law Of The Sea (selanjutnya disingkat UU Pengesahan UNCLOS).
Tugas TNI AL dan BAKAMLA yang penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut harus berpedoman kepada wilayah negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disingkat UU Wilayah Negara) khsusunya pada Bab III dan memperhatikan perkembangan batas  wilayah  negara  yang  telah  ditetapkan  atas  dasar  perjanjian  bilateral  dan/atau trilateral, sehingga operasional TNI AL dan BAKAMLA tidak sampai keluar batas wilayah laut yang menjadi kewenangan atau melanggar hukum internasional.
Pelaksanaan  peran  penegakan  hukum  dan  penegakan  kedaulatan  TNI  AL  dan BAKAMLA  diimplementasikan  dalam  sebuah  pedoman  bagi  unsur  operasional  dan pangkalan  dalam  menangani  setiap  tindak  pidana  di  laut.  TNI  AL  juga  telah  memilik Peraturan Kasal Nomor 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum  dan  Penjagaan  Keamanan  di  Wilayah  Laut  Yurisdiksi  Nasional  oleh  TNI  AL. Peraturan Kasal tersebut bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum bagi  penyidik  TNI  AL  dalam  menangani  tindak  pidana  di  laut  secara  profesional  dan proporsional sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional.
Selain  itu  ditinjau  dengan  menggunakan  teori,  menurut  Philipus  M  Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Pada kewenangan  delegasi,  harus  ditegaskan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  organ pemerintahan  yang  lain.  Pada  mandat  tidak  terjadi  pelimpahan  apapun  dalam  arti pemberian  wewenang,  akan  tetapi,  yang  diberi  mandat  bertindak  atas  nama  pemberi mandat.  Dalam  pemberian  mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).
Di lain itu, Indro harto menyebutkan bahwa kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila  peraturan  dasarnya  menentukan  kapan  dan  dalam  keadaan  yang  bagaimana kewenangan  tersebut  dapat  digunakan  atau  peraturan  dasarnya  sedikit  banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
Dari beberapa uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan LANTAMAL IX  dan  BAKAMLA  Zona  Maritim  Timur  merupakan  kewenangan  atributif,  yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu  dalam  penegakan  kedaulatan  dan  penegakan  hukum  di  perairan  Maluku,  baik BAKAMLA  Zona  Maritim  Timur  dan  LANTAMAL  IX  sesuai  dengan  kewenangannya dapat  bekerjasama  dengan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  terhadap  setiap  pelaku tindak  pidana  di  laut  berdasarkan  ketentuan  UU  Wilayah  Negara,  UU  Kelautan,  UU Perairan, UU TNI, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun  2014 tentang Badan Keamanan Laut  dan  Peraturan  Kasal  Nomor  32/V/2009  tertanggal  4  Mei  2009  untuk  tujuan memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana di laut secara  profesional  dan  proporsional  dengan  ketentuan  hukum  laut  internasional  dan hukum nasional.

## 3.2 Hambatan Yang Dihadapi LANTAMAL IX dan KAMLA ZONA MARITIM TIMUR Dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku
Adapun  hambatan  atau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum terhadap tindak pidana di laut antara BAKAMLA dengan TNI AL, adalah:
1) BAKAMLA sampai dengan saat ini hanya memiliki 6 (enam) kapal, kapal-kapal tersebut  berukuran  48  Meter,  sedangkan  BAKAMLA  memiliki  anggaran  yang cukup  besar  untuk  pelaksanaan  operasi.  Maka  dalam  hal  ini  melalui  Operasi Terpadu,  BAKAMLA  menyediakan  anggaran  operasi  bagi  unsur  Stakeholder yang tergabung di dalam Operasi Terpadu tersebut dan tidak hanya pada operasi, BAKAMLA  juga  mendukung  kebutuhan  anggaran  yang  timbul  dari  proses hukum terhadap hasil tangkapan pada Operasi Terpadu.
2) Sinergitas operasi maupun sharing data dan informasi yang sudah terjalin antara BAKAMLA dengan TNI AL dapat membangun keamanan dan keselamatan, baik di  wilayah  perairan  maupun  wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Hal  ini  harus  di dukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dari kedua instansi.
3) Belum  efektifnya  pengamanan  laut  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  masih terbatasnya  unsur  yang  diperbantukan  ke  dalam  Operasi  Terpadu  yang diselenggarakan oleh BAKAMLA, sehingga masih dalamPasal 61 UU Kelautan.
4) Hasil sangat terkait dengan efektifitas, hasil tidak akan maksimal jika pelaksanaan tersebut  tidak  efektif.  Seperti  pada  halnya  Operasi  Terpadu  oleh  BAKAMLA, karena  belum  efektifnya  pelaksanaan  operasi  maka  berdampak  pada  belum maksimalnya dalam penanggulangan tindak pidana di laut Indonesia.
5) Belum adanya kebijakan nasional yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang tiap instansi di bidang keamanan laut, masih adanya ego sektoral antar instansi di laut, serta belum jelasnya secara hukum BAKAMLA ketika melakukan penangkapan  kapal  apakah  melakukan  penyidikan  atau  penyelidikan, BAKAMLA tidak memiliki kewenangan penyidikan sehingga proses penyidikan
dilakukan instansi yang berwenang, belum adanya prosedur terkait pola, sektor dan  kebutuhan  operasi  keamanan  laut  dan  perlunya  sharing  information,  masih terbatasnya sarana dan prasarana BAKAMLA seperti; kapal patroli, pangkalan, dukungan logistic BBM dan masih terbatasnya peralatan komunikasi.
Hal-hal  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  juga  menjadi  kendala  dalam  melakukan penegakan hukum di perairan Maluku antaraLantamal IX dan BAKAMLA Zona Maritim Timur. Sehingga perlunya dilakukan pengkajian secara mendalam agar mendapatkan hasil efektif  dan  adanya  aspek  interoperabilitas  serta  sinergitas  dalam  penegakan  hukum  di perairan Maluku antara Lantamal IX dan BAKAMLA Zona Maritim Timur.
Selanjutnya,  dengan  adanya  beberapa  permasalahan  tersebut,  perlu  dilakukan harmonisasi  hukum  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  aspek  interoperabilitas  dan sinergitas  antara  Lantamal  IX  dan  BAKAMLA  Zona  Maritim  Timur.  Adapun  beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam harmonisasi kewenangan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di laut, yaitu:

## a. Faktor Dominasi Ego Sektoral Penegakan Tindak Pidana di Laut
Sejak  awal  pembentukan  undang-undang  perikanan,  kewenangan  penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan merupakan salah satu persoalan yang timbul dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perikanan  (sekarang  menjadi Undang-Undang  RI  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan).  TNI  AL  ingin  dilibatkan  dalam  penyidikan terhadap  kasus  pelanggaran  laut  di  luar  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia, permintaan  tersebut  terkait  fungsi,  tugas  dan  wewenang  untuk  mengawasi  serta menangkap pelanggaran di semua wilayah perairan. Permasalahan menjadi lebih kompleks karena POLRI juga ingin dilibatkan sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. POLRI beralasan bahwa Polisi eksis sebagai alat negara yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, POLRI  juga  mempunyai  wewenang  sebagai  penyidik  terhadap  tindak  pidana  di  bidang perikanan
Pemberian kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang  perikanan  merupakan  hasil  kompromi  politis  diantara  tiga  instansi  penyidik. Namun  demikian,  kompromi  politis  tersebut  sangatlah  tepat  mengingat  tidak  mungkin untuk menyerahkan kewenangan penyidikan hanya kepada satu instansi penyidik sebagai penyidik  tunggal,  dengan  alasan:  Penyelenggaraan  SPDP  dapat  dipahami  sebagai mekanisme  bekerjanya  aparat  penegak  hukum  pidana  mulai  dari  proses  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Keempat  komponen  ini  bekerja  sama  membentuk  apa  yang  dikenal  dengan  “integrated criminal  justice  system  administration”  dan  mempunyai  hubungan  yang  bersifat interdependen,  yakni  pendekatan  system  peradilan  terhadap  peradilan  pidana  yang membuka  ruang  adanya  konsultasi  dan  kooperasi  antara  sub-sistem.  Sinkronisasi substansial  (substansial  synchronization)  mencakup  singkronisasi  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan tugas dan wewenang aparat penegak hukum dan hakim. Sebagai contoh singkronisasi Undang - UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara
Pidana  (KUHAP)  dengan  peraturan  lainnya,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan acauan yang jelas bagi para penegak hukum. Sinkronisasi struktural (cultural sychronization) dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  mencakup  keselarasan  dalam  mekanisme penyelenggaraan  peradilan  pidana  dalam  kerangka  hubungan  antar  sub-sistem.  Selain kepolisian, penyidikan dilakukan juga oleh penyidik PPNS atau penyidik lainnya.
Untuk  menjembatani  “egosektoral”  penyidik,  peneliti  berpendapat  seharusnya Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai Departemen yang bertangung jawab dalam pengelolaan Kelautan dan Perikanan Indonesia dapat mensosialisasikan kembali Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004  dan  semangat  yang  melatar  belakangi  pembentukannya  kepada  masing  masing instansi  penyidik  sehingga  “egosektoral”  masing-masing  penyidik  dapat  dihilangkan. Pemberian kewenangan penyidikan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada perwira TNI AL, PPNS Perikanan, dan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang  mengandung  konsekuensi  bahwa  masing-masing  instansi  penyidik  berhak  untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di seluruh wilayah perairan Indonesia, dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Konsekuensi ini menimbulkan kekhawatiran  adanya  tumpang  tindih  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang perikanan.
Dalam praktek di lapangan, untuk menghindari hal tersebut, maka penyidikan tindak pidana  di  laut  di  dasarkan  pada  kesepakatan  tidak  tertulis  antar penyidik,  yaitu  bahwa siapa yang mengetahui atau patut menduga telah terjadi suatu tindak pidana maka dia lah yang  berhak  untuk  melakukan  penyidikan.  Kesepakatan  tidak  tertulis  ini  bukan  tanpa konsekuensi karena bias saja terjadi di satu spot yang samater dapat tiga kapal penyidik dari instansi  yang  berbeda  dan  ini  berarti  ketidak  efesienan  dan  berakibat  tidak  optimalnya penegakan hukum.

## b. Faktor Ancaman Keamanan dari Pelaku Tindak Pidana Laut
Sebagai negara kepulauan yang sering disebut zamrud khatulistiwa, maka Indonesia, terkhusus Maluku, memiliki konfigurasi untuk sekaligus amat menantang bagi negara lain untuk turut menikmati sumber daya alamnya. Kondisi seperti itu menempatkan Indonesia pada  kedudukan  dan  peranan  penting  dalam  hubungan  dengan  dunia  internasional sebagai centre of gravity dikawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera juga tidak luput dari kerawanan yang tinggi terhadap ancaman serta pengaruh dari luar. Posisi geografis tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  terlarang  maupun  tanpa  ijin  di  wilayah  perairan Indonesia (termasuk Maluku) khususnya berkaitan dengan sumber daya alam. Ancaman pelanggaran  hukum  (law  transgression  threat)  yaitu  tidak  patuhinya  hukum  nasional maupun internasional yang berlaku di perairan yurisdiksi nasional termasuk illegal fishing.
Untuk  mengatasi  tindak  pidana  tertentu  di  laut  seperti  ini  sebenarnya  sudah  ada badan  yang  menanganinya  yaitu  BAKAMLA.  Akan  tetapi  permasalahan  di  bidang perikanan sebagaimana diatur UU Perikanan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum sebagai penyidik adalah PPNS, Polri dan TNI AL sebagaimana diatur pada Pasal 73 sebagai berikut:
(1) Penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan di Negara  Republik  Indonesia  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Perikanan,  Penyidik  Perwira  TNI  AL,  dan/atau  Penyidik  Kepolisian  Republik Indonesia.
(2) Selain  penyidik  TNI  AL,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
(4) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  melakukan  koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
(5) Untuk  melakukan  koordinasi  dalam  penanganan  tindak  pidana  di  bidang perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Menteri  membentuk  forum koordinasi.
c. Faktor Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan Mulai Dari Proses Pembuatan, Pelaksanaan, dan Pengawasannya
Kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana di laut dipandang belum efektif. Para pelaku tindak pidana di laut sadar betul bahwa pengawasan hukum  di  Indonesia  masih  sangat  lemah.  Ditunjang  dengan  struktur  negara  kepulauan yang  membuat  para  penegak  hukum  memiliki  banyak  kendala  dalam  melakukan pengawasan.  Selama  ini  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang  terkait  dengan  tindak pidana laut melekat pada berbagai sektor, sehingga pengawasan maupun penanganannya dilakukan sangat sektoral pula. Disamping aparat penegak hukum seperti PPNS, Polri dan aparat  penjaga  teritorial  seperti  TNI  AL,  untuk  mengawasi  periknanan  dengan  wilayah yang sangat luas belum diimbangi dengan kemampuan kapal dan pesawat udara patroli maritim, fasilitas dan SDM.

## d. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum Tindak Pidana Laut Tidak Optimal
Realita  tindak  pidana  di  laut  jelas  didasari  untuk  mengeruk  keuntungan pribadi/korporasi semata dengan mengesampingkan kepentingan umum. Adanya oknum pejabat yang dapat di suap dalam pengurusan perizinan sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah orang atau korporasi yang ingin ikut melakukan hal tersebut bahkan ada  juga  para  pejabat  yang  bukan  hanya  membantu  masalah  perizinan  namun  malah melindungi  tindakan  kejahatan  yang  di  lakukan  oleh  para  pelaku  tersebut.  Perbuatan tersebut sering di lakukan oleh oknum dari instansi- instansi terkait yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.
Dari  fakta  yang  ada  maka  sangatlah  penting  untuk  meningkatkan  kemampuan sumber daya aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara formal tidak hanya pada materi hukum tindak pidana laut semata tetapi juga berkaitan dengan hukum  acara  yang  khusus  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan penegakan menurut etika dan moral, maka SDM penegak  hukum  harus  disumpah  menurut  kewenangan  yang  berlaku  sebagai  penyidik tindak pidana di laut yang sah.

## e. Faktor Sarana dan Prasarana
Infra struktur pengamanan pasar domestik terutama pada pelabuhan perikanan dan kapal/pesawat  udara  sebagai  Alut  sista  di  perairan  laut  perlu  ditingkatkan.  Minimnya infrastruktur pengamanan tersebut, tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus diamankan dari tindak pidana di laut. Rasio antara armada kapal yang dimiliki oleh PPNS Perikanan, Polisi Perairan, dan TNI AL tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelabuhan. Tidak dipungkiri jika daerah-daerah rawan tindak pidana laut termasuk di Laut Arafuru  dan  Natuna  tidak  mampu  lagi  ditangani  oleh  personel  penegak  hukum  tindak pidana laut yang ada. Pada era sekarang ini kemampuan kapal perikanan asing jauh lebih tangguh,  sehingga  otoritas  kepabeanan  dan  keamanan  semakin  terkendala  dalam mengawasi pelabuhan dan kawasan yang rawan.
Faktor sarana yang dibutuhkan oleh instansi penegak hukum perikanan tidak hanya dalam bentuk kapal-kapal patroli yang memiliki kemampuan berlayar di seluruh perairan wilayah Indonesia tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan kesenjataan yang ditujukan untuk  melumpuhkan  kapal-kapal  perikanan  yang  tidak  mentaati  perintah  atau  yang melakukan  unlawfull  act.  Selain  sarana  kapal  yang  dilengkapi  dengan  senjata  juga diperlukan navigasi dan sistem informasi kendali yang terintegrasi dengan pusat komando. Sarana  yang  tidak  kalah  penting  sarana  yang  dibutuhkan  adalah  pesawat  udara  yang memiliki  kemampuan  bermanuvra  di  atas  permukaan  air  laut  dengan  baik  misalnya dengan pesawat baling-baling kelas medium atau pesawat amfibi.
Selanjutnya  berbicara  harmonisasi  penegakan  hukum  sebagai  upaya  dalam menaggulangi tindak pidana laut di perairan Maluku, berlakunya Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU Pelayaran) yang difokuskan pada  jenis  alat  transportasi  yang  digunakan  melalui  jalur  perairan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 undang-undang ini terdiri dari: angkutan di laut, angkutan sungai, danau serta aktivitas penyeberangan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 6 UU Pelayaran. Meskipun demikian  bahwa  adanya  tindak  pidana  dalam  ketentuan  tersebut  diberlakukan  hanya untuk tindak pidana terkait dengan perniagaan dan perijinan serta kegiata npengangkutan.
Wewenang  TNI  AL  dalam  hal  ini  LANTAMAL  IX  penegakan  hukum  di  wilayah perairan laut Maluku mempunyai 3 (tiga) peranan penting yaitu peran pada bidang militer, peran  dalam  bidang  polisionil  dan  peran  dalam  bidang  diplomasi.  Peran  militer,  peran polisionil,  dan  peran  diplomasi  merupakan  peran  yang  sifatnya  universal  yang  dimiliki oleh TNI AL. Dalam implementasinya, bahwa ketiga peran yang secara yuridis telah diatur dalam  UU  TNI  tentang  Tugas  TNI  Angkatan  Laut.  Salah  satu  bentuk  tugas  yang  harus dijalankan TNI AL telah dituangkan dalam Pasal 9 UU TNI. .Sedangkan tugas penegakan hukum serta sebagai penjaga keamanan secara jelas diatur dalamPasal 1 angka 22 UU TNI. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL juga secara jelas telah dijelaskan dalam Penjelasan pasal Pasal 9 huruf b UU TNI.
Terkait  dengan  dasar  kewenangan  TNI  AL  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu menegakkan hukum di laut dan diseluruh wilayah perairan Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 huruf b UU TNI. Di samping itu bahwa dasar kewenangan TNI AL di dalam  melaksanakan  tugas  memberantas  terjadinya  tindak  pidana  yang  terjadi  di  ZEEI
telah  dinyatakan  dengan  jelas  dan  tegas  pada  peraturan  dan  perundangan  lain  yang mengatur  tentang  ZEEI  serta  secara  khusus  yang  mengatur  tentang  terjadinya  tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada Perwira TNI untuk melaksanakan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah laut ZEEI telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (selanjutnya disingkat UU ZEEI). Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan  TNI  AL  dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di wilayah perairan Indonesia semakin kuat dengan diterbitkannya UU Perairan, serta hasil konvensi internasional di antaranya adalah UNCLOS 1982. Di dalam Pasal 24 UU Perairan telah  disebutkan  dengan  tegas  tentang  proses  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana  di wilayah perairan Indonesia. Di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang  kemudian ditindak  lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan retifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kewenangan TNI AL yang terdapat dalam UNCLOS 1982 terdapat dalam Pasal 111 ayat (5). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 ayat  (5)  UNCLOS  1982,  bahwa  TNI  AL  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penegakan  atas  keutuhan  kedaulatan  negara  juga  memiliki  kewenangan  dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan yuridiksi negara atas wilayah perairan lautnya.
Menegakkan  hukum  di  laut  harus  ada  kebijakan  operasional  yang  lebih  besar  dan sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  laut dilaksanakan secara terintegrasi perlu satu lembaga yang melaksanakan fungsi keamanan di  wilayah  laut  Indonesia,  yaitu  BAKAMLA,  terkhusus  untuk  laut  Maluku  terdapat BAKAMLA Zona Maritim Timur.
Penegakan  terhadap  pelanggaran  hukum  di  laut  tidak  dapat  dipisahkan  dari keamanan  laut  pada  umumnya.  Terminologi  keamanan  laut  di  dalam  nya  sudah terkandung di dalamnya penegakan hukum perikanan. Oleh karena itu kewenangan secara atributif kepada intitusi TNI AL menjadi centre of grafity pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut di bidang perikanan. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan kewajiban segenap komponen bangsa dengan  cara  meningkatkan  keamanan  dan  stabilitas  negara  di  segala  bidang.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia)  sebagai  komponen utama  pertahanan  mata  laut  harus  berada  di  garis  depan  untuk  mengamankan  dan mempertahankan  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  termasuk  di dalamnya menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana di laut.
TNI AL dan BAKAMLA sebagai komponen utama dalam melaksanakan penegakan wilayah dan hukum di laut melaksanakan perananan diplomasi, polisionil dan pertahanan. Sebagai  komponen  utama  pertahanan  di  laut,  TNI  AL  wajib  untuk  menjaga  integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi nasional Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri seperti; illegal logging, trafficking, illegal  mainning,  illegal  entry  dan  lain  sebagainya.  Dalam  menjalankan  tugas  menjaga keamanan di laut, TNI AL & BAKAMLA akan sangat bergantung pada kesiapan armada kapal-kapal perang yang dimiliki.
Selain  harus  mengharmonisasi  kewenangan  antara  TNI  AL  dan  BAKAMLA,  maka perlu  juga  untuk  melakukan  upaya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  juga membuka  kemungkinan  masyarakat  atau  pihak-pihak  kepentingan  untuk  melakukan pengujian  dengan  cara  mengajukan  permohonan  atau  gugatan.  Permasalahan  lain  yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  kewenangan  kepada  pihak  penegak  hukum  yang  berbeda-beda  dalamm enjalankan  penegakan  hukum  di  wilayah  laut  Indonesia,  antara  lain  Undang-  Undang tentang  Kepabeanan,  Undang-Undang  tentang  Perikanan,  Undang-Undang  tentang  TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Keamanan Laut (DKI) pada tahun 2009 melakukan pengkajian terhadap hal tersebut sebagai berikut: 36
a) Melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang selama ini tumpang tindih;
b) Mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut;
c) membuat database peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  secara  filosofis,  historis,  sosiologis  dan  yuridis diperlukan  penataan  hukum  kelautan  dalam  suatu  sistem  hukum  nasional  dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan fakta yuridis terhadap lemahnya koordinasi dan keterpaduan (integrated) antar para penegak hukum di laut saat ini, muncul suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada suatu lembaga sebagai satu kesatuan komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi ada satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri yang khusus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai dengan rezim-rezim hukum yang berlaku di wilayah laut yang bersangkutan.

## 4. Kesimpulan
Interoperabilitas  antaraLantamal  IX  dan  Kamla  Zona  Maritim  Timur  sebenarnya sudah ada, namun interoperabilitas belum berjalan optimal antara BAKAMLA dengan TNI Angkatan  Laut  di  karenakan  belum  adanya  pembaharuan  Nota  Kesepahaman  antara BAKAMLA dengan Mabes TNI; BAKAMLA masih terbatas pada Kelautan Pasal 63 ayat (2) UU Kelautan; Belum adanya Peraturan Pemerintah atau kebijakan nasional yang mengatur tentang pola operasi keamanan dan keselamatan laut khususnya yang berkaitan dengan
36 Ranu Samiaji, “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia,” Jurnal Hukum, 2015, 1–22.
tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  instansi.  Hambatan  atau  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di  laut  antara  BAKAMLA dengan TNI AL, adalah: BAKAMLA sampai dengan saat ini hanya memiliki 6 (enam) kapal; sinergitas  operasi  maupun  sharing  data  dan  informasi  yang  sudah  terjalin  antara BAKAMLA  dengan  TNI  AL  dapat  membangun  keamanan  dan  keselamatan;  baik  di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia, belum efektifnya pengamanan laut Indonesia;  hasil  sangat  terkait  dengan  efektifitas,  hasil  tidak  akan  maksimal  jika pelaksanaan tersebut tidak efektif; belum adanya kebijakan nasional yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang tiap instansi di bidang keamanan laut, masih adanya ego sektoral  antar  instansi  di  laut,  serta  belum  jelasnya  secara  hukum  BAKAMLA  ketika melakukan penangkapan kapal apakah melakukan penyidikan atau penyelidikan.

## Referensi
Anwar, Syaiful. “Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut.” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 6, no. 3 (2018): 69–90.
Atmasasmita,  Romli.  Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Damian, Eddy. Kapita Selekta Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 1991.
Hadju,  Zainal  Abdul  Aziz.  “Analisis  UNCLOS  1982  Terkait  Permasalahan  Yurisdiksi Negara Dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing.” SASI 27, no. 1 (2021): 12–23. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254.
Hananto, Akhyari. “Dikukuhkan Di New York Agustus Ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau Di Indonesia.” www.goodnewsfromindonesia.id,
2017.
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york  - agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  and  Etty  R  Agoes.  Pengantar  Hukum  Internasional.  Bandung:
Alumni, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian
Hukum,. Jakarta: Kencana, 2016. https://doi.org/340.072.
Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Ramdhan,  Muhammad,  and  Taslim  Arifin.  “Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis  Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia.” Jurnal Ilmiah Geomatik 19, no. 2 (2013): 141– 46.
Rumata, Jamaludin. “Kepulauan Maluku Dalam Geopolitik Regional.” kompastimur.com, 2018. https://www.kompastimur.com/2018/10/kepulauan-maluku-dalam- geopolitik.html.
Samiaji, Ranu. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia.” Jurnal Hukum, 2015, 1–22.
Santoso,  M  Iman.  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  DalamSudut  Pandang Keimigrasian.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16.
Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988.
Simma, Bruno, Daniel Erasmus Khan, Georg Nolte, and Andreas Paulus. The Charter of the United Nations: A Commentary. Berlin: Oxford University Press, 1995.
Soekanto,  Soerjono.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri.  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004.
Tahamata,  Lucia  Charlota  Octovina.  “Penegakan  Hukum  Diwilayah  Laut  Maluku  Oleh Lantamal IX Ambon.” Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 17–24.
Ubwarin, Erwin. “Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 1 (2018): 44–51.
Wasisto,  Gentur.  “Kewenangan  BAKAMLA  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Tertentu  Di  Laut  Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan.”  Jurnal Hukum, 2015, 1–23.
Wiratama,  Heru.  “Kewenangan  TNI  AL  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Dilaut  Dalam Mengamankan Perairan Indonesia.” Jurnal Hukum, 2015, 1–30.
Anwar, Syaiful. “Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan,
Ancaman, Dan Kekuatan Laut.” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 6, no. 3 (2018): 69–90.
Atmasasmita,  Romli.  Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Damian, Eddy. Kapita Selekta Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 1991.
Hadju,  Zainal  Abdul  Aziz.  “Analisis  UNCLOS  1982  Terkait  Permasalahan  Yurisdiksi Negara Dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing.” SASI 27, no. 1 (2021): 12–23. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254.
Hananto, Akhyari. “Dikukuhkan Di New York Agustus Ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau Di Indonesia.” www.goodnewsfromindonesia.id, 2017. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york  - agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  and  Etty  R  Agoes.  Pengantar  Hukum  Internasional.  Bandung:
Alumni, 2015.
Marzuki,
Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2016. https://doi.org/340.072.
Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Ramdhan,  Muhammad,  and  Taslim  Arifin.  “Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis  Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia.” Jurnal Ilmiah Geomatik 19, no. 2 (2013): 141– 46.
Rumata, Jamaludin. “Kepulauan Maluku Dalam Geopolitik Regional.” kompastimur.com,
2018. https://www.kompastimur.com/2018/10/kepulauan-maluku-dalam- geopolitik.html.
Samiaji, Ranu. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia.” Jurnal Hukum, 2015, 1–22.
Santoso,  M  Iman.  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  DalamSudut  Pandang Keimigrasian.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16.
Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988.
Simma, Bruno, Daniel Erasmus Khan, Georg Nolte, and Andreas Paulus. The Charter of the United Nations: A Commentary. Berlin: Oxford University Press, 1995.
Soekanto,  Soerjono.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri.  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Sondakh,  Bernard  Kent.  “Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia.”  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 33, no. 1 (2003): 76–88.
Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004.
Tahamata,  Lucia  Charlota  Octovina.  “Penegakan  Hukum  Diwilayah  Laut  Maluku  Oleh Lantamal IX Ambon.” Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 17–24.
Ubwarin, Erwin. “Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 1 (2018): 44–51.
Wasisto,  Gentur.  “Kewenangan  BAKAMLA  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Tertentu  Di  Laut  Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan.”  Jurnal Hukum, 2015, 1–23.
Wiratama,  Heru.  “Kewenangan  TNI  AL  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Dilaut  Dalam Mengamankan Perairan Indonesia.” Jurnal Hukum, 2015, 1–30.