## KAJIAN TENTANG AKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KOTA MALANG

## Abdul Halim
Abstrak :  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  untuk  menguji  dan menjelaskan  variabel-variabel:    perencanaan,  kompetensi    aparatur, sarana dan prasarana kerja,  pengawasan,  dan koordinasi secara parsial dan  simultan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pengelolaan  retribusi terminal    pada  Dinas  Terminal  Pemerintah    Kota  Malang,  (2)  untuk menguji dan menjelaskan variabel yang berpengaruh dominan terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal pada Dinas Terminal Pemkot Malang.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pegawai  Negeri Sipil   yang  ada  di  3 Terminal  Pemerintah Kota  Malang  sebanyak  127 Pegawai  Negeri  Sipil.    Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan jumlah  sampel  adalah random  sampling  proporsional sebanyak  96 orang.  Data  yang  diperlukan  dikumpulkan  dengan  cara  memberikan kuisioner  secara  langsung  kepada  responden.  Selanjutnya  dianalisis dengan  pendekatan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  (1)  perubahan  efektivitas  pengelolaan  retribusi terminal  53,4%  dipengaruhi  oleh  perencanaan,  kompetensi  aparatur, sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,  dan  koordinasi.  Hal  ini ditunjukkan oleh nilai R square , (2) perencanaan, kompetensi aparatur, sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,  dan  koordinasi  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan retribusi terminal. Hal ini ditunjukkan oleh probability value uji F lebih kecil  alpa  5%,  (3)  perencanaan,  kompetensi  aparatur,  sarana  dan prasarana  kerja,  pengawasan,  dan  koordinasi  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  retribusi terminal.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh probability  value uji  t  lebih  kecil alpa 5%,  dan (4) kompetensi aparatur berpengaruh dominnan terhadap efektivitas  pengelolaan  retribusi  terminal.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh nilai  koefisien  regresinya  lebih  besar  dibanding  variabel  perencanaan, kompetensi  aparatur,  sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,  dan koordinasi.
Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal, Perencanaan, Kompetensi  Aparatur,  Sarana  dan  Prasarana  Kerja, Pengawasan, Koordinasi.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  faktor  penting  yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan pembangunan  daerah  adalah  kemampuan  keuangan  daerah  yang  memadai. Semakin  besar  keuangan  daerah,  semakin  besar  pula  kemampuan  daerah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan daerah. Sementara itu  kemandirian  (otonom)  daerah  merupakan  tuntutan  yang  tidak  dapat  dielakkan
mengingat  gejala  globalisasi  segala  aspek  kehidupan  yang  menuntut  tidak  hanya suatu  negara  namun  juga  daerah.  Tiap  pemerintah  daerah  harus  dapat  bersaing dengan  pemerintah  daerah  lainnya  terutama  dalam  menarik  sumber-sumber  dana pembangunan  berupa  investasi,  mencari  peluang  sistem  pendanaan  baru  dalam jangka panjang agar tidak tergantung pada pemerintah atasannya.
Dalam  dalam  Undang-Undang  Nomor  No.  33  Tahun  2004  dikemukakan bahwa dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah adalah:
1. Penyelenggaraan  tugas  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan  tugas  Pemerintah  Pusat  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat Daerah  Propinsi  dalam  rangka  pelaksanaan  Dekonsentrasi  dibiayai  atas beban APBN.
3. Penyelenggaran  tugas  Pemerintah  Pusat  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiyai atas beban APBN.
4. Penyerahan  atau  pelimpahan  kewenangan  Pemerintah  Pusat  kepada Gubernur  atau  penyerahan  kewenangan  atau  penugasan  Pemerintah  Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.
Sedangkan   sumber-sumber   penerimaan    pelaksanaan     desentralisasi meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain Penerimaan yang sah. Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan pokok dikeluarkan  Undang-
Undang Nomor No. 33 Tahun 2004 tersebut  adalah:
1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
2. Menciptakan  sistem  pembiayaan  daerah  yang  adil,  proporsional,  rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
3. Mewujudkan  sistem  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  yang  mencerminkan  pembagian  tugas  kewenangan  dan  tanggung jawab  yang  jelas  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, mendukung  pelaksanaan  otonomi  Daerah  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  transparan,  memperhatikan  partisipasi masyarakat  dan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat,  mengurangi kesenjangan  antar  Daerah  dalam  kemampuannya  untuk  membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan Daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi Daerah.
5. Mempertegas  sistem  pertanggungjawaban  keuangan  oleh  Pemerintah daerah.
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan Daerah. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  sumber-sumber  pembiayaan pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  perimbangan  keuangan  Pemerintahan  Pusat dan  Daerah  dilaksanakan  atas  dasar  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan.    Selanjutnya  diatur  berdasarkan  pembagian  kewenangan,  tugas,  dan tanggungjawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 258
Dengan  memperhatikan  pengalaman  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah pada  masa  lampau  yang  menganut  prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa:
“pemberian  kewenangan  otonomi  kepada  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota didasarkan  kepada  asas  desentralisasi  saja  dalam  wujud  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung jawab. Sedangkan otonomi untuk Daerah Propinsi diberikan secara terbatas  yang  meliputi  kewenangan  lintas  Kabupaten  dan  Kota,  dan kewenangan  yang  tidak  atau  belum  dilaksanakan  oleh  Daerah  Kabupaten  dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya”.
Dengan  demikian,  undang-undang  ini  mendorong  untuk  memberdayakan masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa  dan  kreativitas,  meningkatkan  peran  serta masyarakat,  mengembangkan  peran  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  serta menempatkan  Otonomi  Daerah  secara  utuh  pada  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah Kota.
Selanjutnya untuk  mengelola PAD, pemerintah pusat telah mengeluarkan suatu  pedoman  dalam  menata  adminsitrasinya,  yang  dikenal  dengan  Manual Administrasi  Pendapatan  Daerah  (MAPENDA).      Ketentuan  mengenai  hal  ini diatur dalam Kepmendagri Nomor KUPD/12/14-101. Lebih lanjut, guna mengikuti dinamika  pembangunan  dengan  kebutuhannya    yang  semakin  besar,  maka pemerintah  pusat  berupaya  untuk  menyempurnakan  MAPENDA,  yaitu  dengan diberlakukannya  Kepmendagri  Nomor  973-442  tahun  1990,  maka  pengelolaan PAD  dirumuskan  dalam  suatu  sistem  prosedur  (sisdur)  perpajakan,  retribusi  dan sumber-sumber  pendapatan  daerah  lainnya  serta  pungutan  PBB,  guna meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  PAD.  Penyempurnaan  MAPENDA  sebagai pedoman  pengelolaan  PAD  disebut  dengan  Manual  Administrasi  Pendapatan Daerah (MAPATDA).
Ichsan  (1996:46)  menyatakan  bahwa  dalam  upaya  melihat  peluang peningkatan  PAD  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  pengelolaan  dan  kemampuan dalam  menghimpun  dana,  yang  pada  gilirannya  tergantung  pada  potensi penerimaan daerah, baik berupa sumber daya, prasarana, dan sarana serta kualitas sumber  daya  manusia,  tentunya  diikuti  oleh  tata  administrasi  yang  baik.  Terkait dengan  upaya  itu,  penataan  administrasi  yang  baik  dan  tegaknya  prosedur administrasi  yang  baik  dapat  menghindari  terjadinya  penyelewengan  oleh aparat/petugas  pengelola  sehingga  merugikan  keuangan  daerah.  Selain  itu administrasi  yang  baik,  hendaknya  dibarengi pula  oleh  kinerja  aparatur  yang  baik dalam  menjalankan  tugas,  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas  aparatur pengelola pada Dinas/Unit Kerja Teknis pengelola PAD.
Sementara  itu,  Syaichu  (1996:43)  menyatakan  bahwa  proses  pengelolaan PAD  dan  pencapaian  hasilnya  masih  terdapat  beberapa  kendala  dan  hambatan antara  lain:  masih  banyak  tugas  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  urusan rumah  tangga  daerah  dalam  bidang  pendapatan  daerah  belum  sepenuhnya  dapat dilaksanakan.  Sebagai  contoh  tidak  rutinnya  pemberian  bimbingan  kepada bawahannya  dan sebaliknya bawahan cenderung tidak ada di tempat karena sibuk tugas luar. Disamping itu, tingkat pengetahuan dan ketrampilan di bidang tugasnya cukup  rendah.  Kemudian  pada  tingkat  kompetensi  administrator,  dalam
pelaksanaan  tugasnya  sering  terpaku  pada  peraturan  dan  kurang  mampu mengembangkan  inisiatif  (menunggu  juklak  dan  juknis),  sehingga  kurang mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas,  dan  para  pegawai  hanya  menunggu perintah  dari atasan. Mengenai persepsi aparatur, yaitu kemampuan administrator dalam  menanggapi  pelaksanaaan  tugas  administrasi  kurang  mampu  memberikan tanggapan  dan  penilaian  terhadap  tugas-tugas  yang  telah  dilaksanakan.  Selain  itu hambatan non teknis adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.
Di pihak lain, Wolf dalam Azhari (1998:26) membagi efektivitas menjadi pendekatan  yang  berorientasi  pada  individu,  dan  pendekatan  berorientasi organisasi.  Dalam  pendekatan  yang  berorientasi  individu,  efektivitas  pengelolaan di  dalam  organsisasi  terletak  ditangan  pimpinan/manajer.  Sedangkan  pendekatan organisasi  melihat  keberhasilan  organisasi  sebagai  keseluruhan,  mencakup:  (a) tingkat  pencapaian    sasaran-sasaran  yang  ditetapkan,  (b)  tingkat  kemampuan organisasi  menggunakan  dan  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki,  (c)  tingkat kepuasan  aparat  dalam  organisasi,  (d)  tingkat  pengembangan  organisasi,  (e) kemampuan  organisasi  dalam  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  sesuai  dengan permintaan lingkungan.
Selanjutnya,  Susilo  (1996:42)  mengemukakan  bahwa  efektivitas pengelolaan  PAD  (dimana  didalamnya  terdapat  retirbusi  terminal)  pada  dasarnya disamping  dipengaruhi  oleh  potensi  ekonomi  daerah  juga  dipengaruhi  oleh  faktor lainnya.  Faktor  lain  tersebut  adalah  faktor  internal  (yang  dapat  dikontrol)  dan faktor  eksternal  (yang  tidak  dapat  dikontrol). Adapun  faktor  internal  meliputi:  (a) organisasi  dan  perencanaan,  (b)  sistem  dan  prosedur,  (c)  koordinansi  (d) kemampuan/kompetensi    personel,  (e)  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  (f) insentif  dan  data  dasar.  Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi:  (a)  kesadaran  wajib pajak,  (b)  pertumbuhan  objek  penerimaan,  (c)  kondisi  objek  penerimaan,  (d) kebijakan pemerintah pusat, (e) perekonomian daerah.
Dalam  Perda  Pemerintah  Kota  Malang  Nomor  12  Tahun  1997 dikemukakan  bahwa,  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  (Tupoksi), Dinas  Terminal  mempunyai  fungsi:  (a)  perencanaan,  (b)  pelaksanaan,  (c) penatausahaan,  (d)  koordinasi,  (e)  pengawasan.  Namun  kenyataannya  dalam  lima Tahun  Anggaran  terakhir  ini  capaian  pengelolaan  restribusi  cenderung  menurun dan  pertumbuhannya berfluktuasi. Berikut datanya.

## Tabel 1
Realisasi dan Target Penerimaan Retsribusi Terminal
Tahun Anggaran 2006-2010 Th. Anggrn. T a r g e t R e a l i s a s i Capaian 2005 Rp 2.500.000.000,- Rp 2.307.196.950,- 92,29% 2006 Rp 2.600.000.000,- Rp 2.275.811.300,- 87,53% 2007 Rp 2.700.000.000,- Rp 2.295.118.975,- 85,00% 2008 Rp 2.800.000.000,- Rp 2.327.295.925,- 83,12% 2009 Rp 2.900.000.000,- Rp 2.333.915.225,- 80,48% Sumber:  Kantor Dinas Terminal Kota Malang
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 260
Tabel 2 Pertumbuhan Realisasi Retsribusi Terminal Tahun Anggaran 2006-2010 Tahun anggaran R e a l i s a s i Pertumbuhan 2005 Rp 2.307.196.950,- 2006-2007 = - 1,36% 2006 Rp 2.275.811.300,- 2007-2008 = 0,84 % 2007 Rp 2.295.118.975,- 2008-2009 = 1,10% 2008 Rp 2.327.295.925,- 2009-2010 = 0,28% 2009 Rp 2.333.915.225,- -----
Sumber:  Kantor Dinas Terminal Kota Malang, diolah 2011
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka  penelitian  tentang  variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan restribusi terminal dipandang penting. Hasilnya diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan di masa mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Keuangan Daerah
Bagi  suatu  pemerintah  daerah,  keuangan  merupakan  masalah  penting baginya  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah.  Faktor  keuangan adalah  penting  bagi  setiap  kegiatan  pemerintahan,  karena  hampir  tidak  ada kegiatan  pemerintahan  yang  tidak  membutuhkan  biaya.  Makin  besar  jumlah  uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.
Pengertian  keuangan    menurut  Due  dan  Friedlaender  (1993:16) adalah segala  bentuk  kekayaan  atau  benda  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  atau  segala kekayaan  dalam  bentuk  apapun  juga  baik  yang  terpisah  maupun  tidak.  Sedang Ichsan (1997:16) mengemukakan bahwa keuangan merupakan segala sesuatu yang mempunyai harga yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi tersebut.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Sumodiningrat (1997:416) menyebutkan terdapat empat faktor dalam mekanisme pengelolaannya, yaitu: a. Mekanisme perencanaan. b. Mekanisme penyaluran dan pencarian bantuan. c. Mekanisme pengembangan dan pelestarian.
d. Mekanisme pelaporan.
Selanjutnya  Devas  (1999:279-280)  mengemukakan  bahwa  tujuan  utama pengelolaan keuangan daerah adalah:
a. Pertanggungjawaban. Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya pada lembaga atau orang berkepentingan yang sah.
b. Mampu  memenuhi  kewajiban  keuangan .  Keuangan  daerah  harus  ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.
c. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan
kesempatan berbuat curang diperkecil.
d. Hasil  guna  dan  daya  guna  kegiatan  daerah .  Tata  cara  mengurus  keuangan daerah  harus  sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  untuk  mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
e. Pengendalian .  Petugas  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  Petugas  Pengawas  harus  melakukan  pengendalian  agar semua  tujuan  tersebut  di  atas  tercapai;  mereka  harus  mengusahakan  agar selalu  mendapat  informasi  yang  diperlukan  untuk  memantau  pelaksanaan penerimaan  dan  pengeluaran  dan  untuk  membandingkan  penerimaan  dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.
Disamping itu, untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijakan di  bidang  pengembangan  institusi  dan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan disini merupakan usaha penyempurnaan lembaga keuangan daerah, penerapan sain dan teknologi, sistem dan prosedur serta kekayaan daerah (Tambunan, 1996:51).
Berkaitan  dengan  pernyataan  di  atas,  keuangan  daerah  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  mengukur  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam melaksanakan otonomi. Hal ini ditegaskan oleh Kaho (1997:123)  bahwa salah satu kriteria  penting  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan self-supporting dalam  bidang  keuangan . Mahwood  (1993:161)  juga  mengemukakan  bahwa desentralisasi  hanya  dapat  berhasil  bilamana  daerah  mempunyai  kewenangan terhadap sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawabnya.
Dengan  demikian,    untuk  menciptakan  pemerintahan  daerah  yang  baik yang  dapat  melaksanakan  tugas  otonominya  dengan  baik,  maka  faktor  keuangan ini mutlak diperlukan. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah  membutuhkan  dana  atau  uang.  Untuk  dapat  memiliki  keuangan  yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber yang cukup pula, dalam hal  ini  daerah  dapat  memperoleh  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## Sumber-Sumber Penerimaan Daerah
Seperti  dikemukakan  sebelumnya  bahwa,  keuangan  daerah  merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur  secara  nyata  kemampuan daerah dalam melaksanakan  otonomi.  Keuangan  daerah  menyangkut  upaya  mendapatkan  uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.
Mengenai  sumber  pendapatan  daerah,  Kristiadi  (1995:36)  menyatakan bahwa  pendapatan  daerah  meliputi  bukan  saja  penerimaan  yang  berasal  dari pemerintah  daerah  sendiri  tetapi  juga  berasal  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk bantuan atau subsidi langsung kepada daerah untuk keperluan tertentu.
Lebih  jauh    Tjokroamidjojo  (1993:160-161)  menjabarkan  sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut:
a. Dari  pendapatan  dan  melalui  pajak  yang  sepenuhnya  diserahkan  kepada
daerah atau  yang  bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
b. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti misalnya retribusi, tarif perijinan tertentu dan lain-lain.
c. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan- perusahaan  daerah.  Yaitu  perusahaan-perusahaan  yang  mendapatkan  modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
d. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah.  Dengan  ini  dimaksudkan  sebagai  penerimaan  tertentu dari  pajak-pajak  yang  dipungut  pemerintah  pusat  dan  kemudian  diserahkan kepada  daerah.  Tentang  hal  ini  untuk  masing-masing  daerah  berbeda-beda prosentase penerimaannya, karena kriteria kondisi daerah yang berbeda-beda.
e. Pendapatan  daerah  karena  pemberian  subsidi  secara  langsung  atau  yang penggunaannya  ditentukan  untuk  daerah  tersebut.  Sebagai  contoh  di Indonesia  ialah  pelaksanaan  Inpres  mengenai  bantuan  kepada  daerah  untuk maksud pembangunan daerah.
f. Seringkali  terdapat  pula  pemberian  bantuan  dari  pemerintah  pusat  bersifat khusus karena keadaan tertentu.
g. Penerimaan-penerimaan  daerah  yang  didapat  dari  pinjaman-pinjaman  yang dilakukan pemerintah daerah.
Untuk  memiliki  keuangan  daerah  yang  memadai,  dengan  sendirinya dibutuhkan  sumber-sumber  keuangan  yang  kuat.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Lains (1995:41) menyatakan ada lima cara yang dapat dilakukan, yaitu:
a. Pemda  dapat  mengumpulkan  dana  dari  pajak-pajak  daerah  yang  sudah direstui pemerintah pusat.
b. Pemda dapat  melakukan  pinjaman  dari  pihak  ketiga, pasar  uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut di daerah.
d. Pemda dapat menambah tarif pajak sentral tertentu.
e. Pemda dapat menerima bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Gambaran  mengenai  keuangan  daerah,  khususnya  penerimaan  daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetiap tahun anggaran. Sumber-sumber penerimaan Dati II dalam APBD dirinci menjadi:
a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang  diperoleh dari pajak daerah, retribusi  daerah,  bagian  laba  dari  BUMD,  penerimaan  dinas-dinas  dan perimaan lainnya.
b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat & Dati I.
c. Sumbangan dan bantuan dari Pusat dan Dati I.
d. Penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).
e. Sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dalam  rangka  desentralisasi,  menekankan  agar  urusan  yang  merupakan tugas  pemerintah  daerah  dibiayai  atas  beban  APBD.  Di  sini  pentingnya pengelolaan  keuangan  daerah  yang  optimal,  baik  dalam  struktur  penerimaan maupun  pengeluaran  keuangan  daerah  yang  tercermin  dalam  APBD.  Oleh  karena itu  salah  satu  faktor  penting  yang  mempengaruhi  keberhasilan  desentralisasi
adanya  peningkatan  kemampuan  aparatur  di  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerah  dan  pendapatan  daerah,  faktor  kebijakan  keuangan  daerah  yang  menarik dalam  rangka  pengelolaan  pendapatan  daerah,  serta  efektifitas  pengelolaan  mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi (Supriatna,  1996:173-174).  Menurut  Fauzi  dan  Iskandar  (1995:32),  pendapatan daerah  diartikan  sebagai  komponen  daripada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah    untuk  membiayai  pembangunan  dan  melancarkan  jalannya  roda pemerintahan.

## Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , dijelaskan bahwa sumber- sumber pendapatan Daerah meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
1). Hasil pajak Daerah;
2). Hasil retribusi Daerah;
3).  Hasil      perusahaan        milik        Daerah,        dan      hasil        pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan;
4). Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
b.  Dana perimbangan.
c.  Pinjaman Daerah.
d.  Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Dari  bermacam-macam  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tersebut, menurut  Syamsi  (1994:228),  pajak  dan  retribusi  itu  sangat  penting,  karena merupakan  sumber  pendapatan  asli  yang  paling  besar.    Oleh  karena  itu, seyogyanya pajak daerah harus mampu meningkatkan  penerimaan daerah. Hal ini ditegaskan oleh  Redjo (1996:16), bahwa:
a. Pajak daerah harus tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah  pusat.
b. Biaya pungutan dan administrasinya relatif murah.
c. Pajak daerah bersifat sederhana dan obyek pajaknya jelas.
d. Pajak daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas.
Lebih jauh dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan:
a. Pungutan-pungutan yang dilakukan oleh daerah.
b. Pungutan  retribusi  tersebut  dikenakan  kepada  siapa  saja  yang memanfaatkannya atau mendapatkan jasa yang disediakan daerah.
c. Pungutan  retribusi  tersebut  diarahkan  pada  prestasi  yang  diberikan  daerah secara langsung dapat ditunjuk.
Kristiadi  (1991:47)  menyarankan  agar  sumber-sumber  pembiayaan  yang ideal berkaitan dengan PAD antara lain:
a. PAD seyogyanya lebih dititikberatkan pada ekstensifikasi dan  intensifikasi sumber-sumber  retribusi,  hal  ini  mengingat  bahwa  retribusi  sangat berkaitan  dengan  pelayanan  langsung    kepada  masyarakat.  Dengan demikian diharapkan dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan.
b. Pajak-pajak  daerah  cukup  ditetapkan  secara  limitatif  pada  obyek-obyek yang  cukup  potensial,  bagi  pajak  yang  kurang  potensial  seyogyanya
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 264
dihapuskan.
Pelaksanaan  kebijakan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  akan  sukses  atau gagal  tergantung  pada  mutu  administrasi  Pemda  dan  seberapa  realistis  kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta semangat dan  jiwa  aparatnya,  terutama  pimpinannya.  Kualitas  administrasi  Pemda  dapat ditingkatkan  dengan  pembekalan-pembekalan  melalui  pelatihan-pelatihan  agar lebih  mampu  membaca  arti  kebijakan  sendiri  dan  dampaknya  terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat (Bawazir, 1996:24).
Idealnya  sumber  PAD  mampu  menyumbangkan  bagian  terbesar  dari seluruh  pendapatan  daerah  dibandingkan  dengan  sumber  pendapatan  lainnya seperti  subsidi  dan  bantuan.  Dengan  proporsi  semacam  itu  daerah  dapat  secara leluasa  menjalankan  hak  otonominya.  Oleh  karena  PAD  merupakan  ukuran kekuatan  otonomi,  maka  diperlukan  strategi  pengelolaan  dan  pengembangan sumber-sumber keuangan bagi PAD dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
Selanjutnya  dengan  keleluasaan  yang  dimilikinya,  Pemda  dapat  bekerja sama  dengan  berbagai  pihak  untuk  mengembangkan  PAD  serta  mengoptimalkan sumber  pendapatan  daerah  yang  ada  bagi  pembangunan  daerah  lebih  lanjut. Dengan  demikian  otonomi  daerah  yang  dikembangkan  lebih  ditekankan  pada aspek pembangunan ekonomi masyarakat.
Peningkatan potensi daerah sendiri menurut Pontjowinoto (1991:33) perlu dilihat dari dua sisi, yaitu:
a. Bagaimana  daerah  dapat  meningkatkan  pemungutan    sumber-sumber pembiayaan  yang  telah  diserahkan  dengan  asumsi  sumber  yang  diberikan sudah memadai.
b. Apakah  perlu  dilakukan  tinjauan  ulang  atas  kebijakan  yang  berlaku khususnya  untuk  memberikan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  lebih gemuk  kepada  daerah.  Pilihan  yang  harus  dihadapi  adalah  antara peningkatan potensi PAD dengan sumbangan dan bantuan dari pusat.

## Tinjauan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal
Dalam  MAPATDA  disebutkan  bahwa  pengeloaan  PAD  (dimana didalamnya ada retirbusi terminal) di Daerah Tingkat II  yang meliputi sistem dan prosedur,  organisasi  dan  personalia,  dan  fasilitas  penyelenggaraan  dalam pelaksanaannya  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor  internal meliputi  kemampuan  administratif  pengawasan,  penyuluhan,  serta  fasilitas  dan sarana  kerja.  Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi  kebijakan  pemerintah  dan kondisi objek pajak dan retribusi.
Susilo  (1996:42)  mengemukakan  bahwa  efektivitas  pengelolaan  PAD (dimana  didalamnya  ada  retirbusi terminal)  pada  dasarnya  disamping  dipengaruhi oleh  potensi  ekonomi  daerah  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya.  Faktor  lain tersebut  adalah  faktor  internal  (yang  dapat  dikontrol)  dan  faktor  eksternal  (yang tidak  dapat  dikontrol).  Adapun  faktor  internal  meliputi:  (a)  organisasi  dan perencanaan, (b) sistem dan prosedur, (c) koordinansi (d)  kemampuan/kompetensi personel,  (e)  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  dan  (f)  insentif  dan  data  dasar. Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi:  (a)  kesadaran  wajib  pajak,  (b)  pertumbuhan
objek  penerimaan,  (c)  kondisi  objek  penerimaan,  dan  (d)  kebijakan  pemerintah pusat, (e) perekonomian daerah.
Kaho (1997:148) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan PAD (dimana didalamnya  ada  retirbusi  terminal)dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  (a) kemampuan  kinerja  aparatur,  (b)  pengawasan,  (c)  disiplin  kerja  yang  tinggi,  (d) dan fasilitas penyelenggaraan.
Dalam  pada  itu,  dalam  Perda  Pemkot  Malang  Nomor  12  Tahun  1997 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas poko dan fungsinya (Tupoksi), Dinas Terminal mempunyai fungsi: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) penatausahaan, (d) koordinasi, dan (e) pengawasan.
Berikut dijelaskan mengenai faktor-faktor yang diduga dapat
mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan  retribusi  terminal  Pemkot  Malang,  yaitu mengacu pada sebagian pendapat Kaho (1997) dan sebagian Perda Pemkot Malang Nomor  12 Tahun  1997,  karena  dipandang  sesuai  dengan  kondisi  lapang  yang  ada di Dinas Terminal Pemkot Malang.

## 1. Perencanaan
Perencanaan  adalah  membuat  suatu  target-target  yang  akan  dicapai  atau diraih  di  masa  depan.  Dalam  organisasi  perencanaan  merupakan  suatu  proses memikirkan  dan  menetapkan  secara  matang  arah,  tujuan  dan  tindakan  sekaligus mengkaji  berbagai  sumber  daya  dan  metode/teknik  yang  tepat.  Perencanaan  pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah  yang akan dituju, tindakan  yang aka diambil,  sumber  daya  yang  akan  diolah  dan  teknik/metode  yang  dipilih  untuk digunakan.  Rencana  mengarahkan  tujuan  organisasi  dan  menetapkan  prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik/metode.
Stoner dan Freeman  (1996) pada intinya menyatakan   bahwa keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena rencana berfungsi untuk:
a. Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai
b. Memberikan  pegangan  dan  menetapkan  kegiatan-kegiatan  yang  harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
c. Organisasi  memperoleh  standar  sumber  daya  terbaik  dan  mendaya- gunakannya sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan
d. Menjadi  rujukan  anggota  organisasi  dalam  melaksanakan  aktivitas  yang konsisten prosedur dan tujuan
e. Memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana
f. Memonitor  dan  mengukur  berbagai  keberhasilan  secara  intenship  sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini
g. Memungkinan  untuk  terpeliharanya  persesuaian  antara  kegiatan  internal dengan situasi eksternal
h. Menghindari pemborosan.
Jadi,  secara  sederhana  perencanaan  adalah  suatu  proses  merumuskan tujuan-tujuan,  sumber  daya,  dan  teknik/metode  yang  terpilih.  Perencanaan merupakan  salah  satu  unsur  dalam  manajemen,  oleh  karena  itu  kebanyak  orang berpendapat  bahwa  tidak  ada  dasar  untuk  melakukan  sesuatu  kegiatan  tertentu dalam rangka pencapaian suatu tujuan dalam suatu organisasi/sekolah apabila tidak didahului dengan perencanaan yang matang.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 266
Menurut  Handoko  (2002:89),  perencanaan  berarti  gambaran  dimuka tentang  hal-hal  harus  dikerjakan  dan  cara  bagaimana  mengerjakan  dalam  rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan.    Lebih  lanjut  dipertegas  oleh  Siagian (2004:78)  bahwa  perencanaan  adalah    pemikiran  dan  penentuan  secara  matang proses  dari  hal-hal  yang  akan  dikerjakan  di  masa-masa  yang  akan  datang  dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Kompetensi Aparatur
Efektif  tidaknya  suatu  organisasi  tergantung  pada  kemampuan personilnya.  Suatu  kantor  yang  kemampuan  personilnya  sangat  kurang  baik  dari segi pendidikan maupun dari segi ketrampilannya akan menghasilkan out put yang jauh  berbeda  dengan  organisasi  yang  didukung  oleh  kemampuan  personil  yang baik dari segala aspek.
Kompetensi aparatur menurut Kusmana (1997:43) merupakan
kemampuan  umum  yang  diperlukan  atau  dituntut  untuk  mendukung performance dalam suatu jabatan atau pekerjaan tertentu  yang mencakup sejumlah tingkah laku yang  amat penting  dan  menjadi  syarat  umum  bagi performance yang  memuaskan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan.
Gibson et  al. (1995:83)  melihat  kemampuan  administrator  dalam  suatu organisasi  menunjukkan  potensi  orang  untuk  melaksanakan  tugas  pekerjaan. Mungkin  kemampuan  itu  dimanfaatkan  atau  tidak.  Kemampuan  menunjukkan kepada  apakah  “seseorang  dapat  melakukan  sesuatu,  bukan  apa”.  Kemampuan berhubungan  erat dengan  kemampuan  fisik  dan  mental  yang  dimiliki  orang  untuk melaksanakan pekerjaan yang ingin dilakukannya.
Dalam pada itu Handayaningrat (1994:43) menambahkan bahwa potensi yang  berkemampuan  tinggi  akan  dapat  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang terbatas dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang setinggi- tingginya,  dan  sebaliknya  apabila  kemampuan  rendah  maka  kemampuan  untuk membuat  sarana dan prasarana lengkap  menjadi mubazir atau paling tidak  kurang dimanfaatkan secara sepenuhnya.
Selanjutnya Harist (1995:88) menyatakan bahwa kompetensi
administrator  merupakan  aspek  manajerial  yang  sangat  penting  untuk dikembangkan  bagi  para  administrator  pemerintah  daerah  khususnya  aparatur pengelola  sumber-sumber  PAD  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan pendapatan  daerah,  melalui  proses  keterkaitan  pengaruh  kompetensi,  kreativitas dan persepsi terhadap efektivitas pengelolaan pendapatan Daerah.

## 3. Sarana dan Prasarana Kerja
Kaho  (1998:185)  menyatakan  bahwa  faktor  fasilitas  dan  sarana  kerja untuk mendukung operasional kerja diperlukan peralatan sebagai alat bantu dalam melancarkan  kerja  atau  mempermudah pekerjaan atau  gerak  aktivitas  pengelolaan pendapatan  daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk memperlancar pengelolaan pendapatan daerah, maka diperlukan adanya peralatan yang baik, dalam arti cukup dalam  jumlah,  efisien  dan  efektif  serta  praktis  dalam  penggunaannya.  Sedangkan Sumodiningrat  (1995:5)  menyatakan  bahwa  fasilitas  penyelenggaraan  (sarana  dan prasarana) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan agar  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  mendukung  keberhasilan  dalam  suatu
organisasi.  Sementara  itu  Ichsan  (1997:26)  menyatakan  bahwa  sarana  dan prasarana  merupakan  segala  sesuatu  yang  digunakan  dan  terlibat  dalam  kegiatan pengumpulan PAD.

## 4. Pelaksanaan Pengawasan
Handoko (2002:359) menyatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk  “menjamin”  bahwa  tujuan-tujuan organisasi  dan  manajemen tercapai.  Mockler  dalam  Stoner  dan  Freeman  (1996:145)  menyatakan  bahwa pengawasan  merupakan  suatu  upaya  yang  sistematis  untuk  menetapkan  standar kinjera  dengan  sasaran  perencanaan,  membandingkan  kinerja  sesungguhnya dengan  standar  yang  terlebih  dahulu  ditetapkan  itu,  menentukan  apakah  ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumberdaya organisasi tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran organisasi.
Tahap-tahap  utama  dalam  proses  pengawasan  menururt  Stoner  dan Freeman  (1996:242)  sedikitnya  ada  empat  elemen  yang  disajikan  dalam  gambar berikut.

## Gambar 1
Tahap-tahap Proses dalam Pengawasan
Dari gambar di atas  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar dan metode untuk pengukuran  kinerja. Hal ini  mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang  dapat  digunakan  sebagai  patokan  untuk  penilaian  hasil-hasil.  Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain adalah  anggaran. Berkaitan  dengan  penetapan  standar  ini,  Handoko  (2002:243)  menyatakan  ada tiga bentuk standar yang umum digunakan, yaitu:
a) Standar phisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, atau kualitas produk, dan sejenisnya
b) Standar-standar  moneter,  yang  ditunjukkan  dalam  rupiah  dan  mencakup biaya karyawan, biaya administrasi, dan sejenisnya.
c) Standar-standar  waktu,  meliputi  ketepatan  atau  batas  waktu  suatu pekerjaan harus diselesaikan
PENETAPAN STANDAR &
METODE UNTUK PENGUKURAN KINERJA PENGUKUR AN KINERJA PENGAM- BILAN TINDAKAN PERBAIKAN APAKAH KINERJA SESUAI DENGAN STANDAR TIDAK BERBUAT APA-APA
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 268
2) Tahap  kedua  dalam  proses  pengawasan  adalah  pengukuran  kinerja  dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus menerus. Berkaitan dengan pengukuran kinerja  standar  ini,  Handoko  (2002:245)  menyatakan  ada  empat    cara  yang umum digunakan, yaitu:
a) Pengamatan
b) Laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis
c) Metode-metode otomatis
d) Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel
3) Tahap  kedua  dalam  proses  pengawasan  adalah  pembandingan  pelaksanaan dengan  standar.  Walaupun  tahap  ini  paling  mudah  dilakukan,  tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.  Penyimpangan-  penyimpangan  harus  dianalisis  untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
4) Tahap  kedua  dalam  proses  pengawasan  adalah  pengambilan  tindakan perbaikan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini  harus  diambil.  Tindakan  koreksi  dapat  diambil  dalam  berbagai  bentuk. Standar  mungkin  dirubah,  pelaksanaan  diperbaiki,  atau  keduanya  dilakukan bersamaan.

## 5. Pelaksanaan Koordinasi
Simon  dalam  Syafrudin  (1996:75)  mengemukakan  bahwa  koordinasi merupakan azas pertama dari organisasi. Dengan demikian dalam hidup organisasi tidak  mungkin  bagian-bagian  yang  ada  berjalan  sendiri-sendiri  bilamana  ingin mencapai hasil sebaik-baiknya. Melihat kepentingan ini, lemahnya koordinasi akan menjatuhkan tujuan yang hendak dicapai.
Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan PAD, Kaho (1997:220) menyatakan bahwa koordinasi dalam bidang pemungutan pendapatan daerah merupakan upaya menyatukan  kegiatan  dari  satuan  unit  kerja  pemungut,  sehingga  unit-unit  kerja yang  diserahi  tugas  pemungutan  bergerak  sebagai  kesatuan  yang  bulat  guna mencapai  keberhasilan  kegiatan,  yakni  tercapainya  keberhasilan  penerimaan  dari objek-objek pendapatan daerah.
Di  lain  pihak  Soedargo  (1994:112)  menyatakan  bahwa  pada  hakekatnya koordinasi  baik  ekstern  maupun  intern  merupakan  tugas  yang  sulit  dilakukan karena  berbagai  perbedaan  yang  ada,  seperti  misalnya  perbedaan  tujuan,  waktu, hubungan  perseorangan,  formalitas  stuktur,  dan  lain-lian.  Dengan  demikian koordinasi  merupakan  proses  saling  integrasi  dan  sinkronisasi  dari  berbagai kepentingan berbeda dan berusaha untuk tercapainya keserasian.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  posisi  dari  beberapa  pendapat para  ahli  dan  Perda  Pemkot  tersebut    terhadap  permasalahan  yang  akan  dibahas nanti  adalah  sebagai  pijakan  atau  dasar  teori  yang  akan  dipergunakan  dalam pembahasan nanti.

## Tinjauan Tentang Retribusi
Retribusi  daerah  tercantum  dalam  pasal  3  Undang-Undang  Darurat Nomor 12 tahun 1957 yang berisi:  retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan  usaha  atau  milik daerah  bagi  yang  berkepentingan    atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah.
Dengan retribusi tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggaraan perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan.
Sementara  itu,  Soedargo  (1994:5)  menyatakan  bahwa,  retribusi  adalah suatu  pungutan  sebagai  pembayaran  untuk  jasa  yang  oleh  negara  secara  langsung diberikan kepada yang berkepentingan.
Semula  kerangka  ketentuan  mengenai  retribusi  daerah  ini  diatur  dalam pasal  58 Undang-Undang Nomor  5  tahun  1974,  yang  menekankan  bahwa  dengan Undang-Undang  ditetapkan  ketentuan  pokok  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah. Karena  Undang-Undang  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  itu sampai  saat  ini  masih  belum  ada,  maka  dalam  bidang  keuangan  daerah  ini  masih diberlakukan  peraturan  lama  seperti  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  1956. Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1957  tentang  Retribusi  Daerah  dan  berbagai macam  peraturan  pemerintah  serta  peraturan  pelaksanaan  lainnya  dari  semua Undang-Undang tersebut.
Namun  dengan  adanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomro  18 tahun 1997 secara tegas telah diketahui kejelasan dari  retribusi  seperti dituangkan dalam  butir  26  pasal  1  disebutkan  bahwa    retribusi  daerah,  yang  selanjutnya disebut  retribusi,  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Sedangkan  pada  butir  6 disebutkan  pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  Daerah  tanpa  imbalan  langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Kaho (1998:47), ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:
a. Retirbusi dipungut oleh negara
b. Dalam pemungutannya terdapat unsur paksaan secara ekonomis
c. Adanya kontraprestasi (balas jasa)  yang secara langsung dapat ditunjuk.
d. Dikenakan  pada  setiap  orang  atau  badan  yang  menggunakan  atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh negara
Meskipun bermacam-macam retribusi di daerah dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, namun dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kendala. Seperti dikemukakan Kaho (1998:155-157), bahwa hasil nyata yang dapat disumbangkan  sektor  retribusi  bagi  keuangan  daerah  masih  sangat  terbatas  jika dibandingkan  dengan  sektor  pajak.  Tetapi  bila  dilihat  dari  rata-ratanya,  antara retribusi dengan pajak sumbangannya terhadap keuangan daerah masih lebih besar dari  sektor  retirbusi.  Redjo  (1995:17)  mengemukakan  bahwa,  pada  prinsipnya kemanfaatan  dalam  penarikan  retribusi,  maka  mereka  yang  tidak  mendapatkan manfaat  dari  penyediaan  barang/jasa  tidak  harus  membayar.  Sebaliknya  mereka yang  tidak  membayar  dapat  dikecualikan  dari  mengkonsumsi  barang  dan  jasa tersebut.  Sedangkan    Santoso  (2005:22)  menyebutkan  bahwa,  retribusi  memiliki keunggulan  dalam  kemudahan  pemungutan  dan  penetapannya.  Namun  kesalahan penetapan  tarif  retribusi  dapat  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  aspek pemerataan keadilan.

## Tinjauan tentang Efektivitas
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 270
Emerson dalam Handayaningrat (1994:16) menyatakan bahwa efektivitas diartikan  sebagai  pengukuran  dalam  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Wahab  (1997:37)  menyatakan  bahwa  efektivitas  adalah pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  direncanakan  atau perbandingan  terbaik  antara  hasil  dengan  target.  Gibson et  al. (1995:89) mengemukakan  bahwa  efektivitas  adalah  pencapaian sasaran  dari  upaya  bersama. Derajat  pencapaian  menunjukkan  derajat  efektivitas,  artinya  konsep  efektivitas harus  dinilai  terhadap  tujuan  yang  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  sumber  dayanya. Steers  (1995:116)  mengemukakan  bahwa  efektivitas  dinilai  menurut  ukuran seberapa jauh  suatu organisasi  berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
Maskun  (1993:41)  memandang  efektivitas  sebagai  cara  optimum  untuk mencapai  hasil  yang  terbaik,  yakni  bagaimana  dapat  memanfaatkan  seoptimal mungkin  berbagai  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Sedangkan  Wolf dalam Azhari (1998:26) membagi efektivitas menjadi pendekatan yang berorientasi pada  individu,  dan  pendekatan  berorientasi  organisasi.  Dalam  pendekatan  yang berorientasi individu, efektivitas pengelolaan di dalam organsisasi terletak ditangan pimpinan/manajer.  Sedangkan  pendekatan  organisasi  melihat  keberhasilan organisasi  sebagai  keseluruhan  yang  dapat  dinilai  mencakup:  (a)  tingkat pencapaian    sasaran-sasaran  yang  ditetapkan,  (b)  tingkat  kemampuan  organisasi menggunakan  dan  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki,  (c)  tingkat  kepuasan aparat dalam organisasi, (d) tingkat pengembangan organisasi, dan (e) kemampuan organisasi  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  permintaan lingkungan.  Dengan  tingkat  pengukurannya  adalah  usaha  untuk  meningkatkan pelaksanaan operasional organisasi dan pencapaian tujuan dan sasaran.
Dari beberapa pengertian di atas untuk mengukur efektivitas pengelolaan retribusi terminal dalam penelitian ini menggunakan pendapat Maskun (1993) dan Wolf dalam Azhari (1998),  karena dipandang sesuai dengan kondisi lapang  yang ada di Dinas Terminal Pemkot Malang.

## Tinjauan Penelitian yang Relevan
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Santoso  (2004) menyatakan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  kontribusi    PAD  terhadap penerimaan Dati II yaitu:
1. Banyak sumber pendapatan yang besar  yang digali dari suatu Dati II  tetapi berada di luar wewenang pemda yang bersangkutan untuk memungutnya.
2. BUMD     pada    umumnya    belum      menjadi    sumber    penerimaan  yang handal.
3. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  serta pungutan lain.
4. Kurangnya kemampuan aparatur Pemda dalam menggali sumber pendapatan yang ada.
5. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat
Hasil  penelitian  Ichsan  (2005)  menunjukkan  bahwa  ketidak  efektifan pengelolaan  PAD  dikarenakan  ketidakmampuan  penerapan  manual  administrasi pendapatan  daerah  (Mapatda).  Kendala  penerapan  Mapatda  tersebut  dapat diidentifikasi:  organisasi,  sarana  dan  prasarana,  perizinan  serta  pelaporan  dan
pembukuan.  Selain  aspek  teknis,  kendala  non  teknis  yang  sering  dihadapi  dalam penerapan Mapatda adalah: ruang kerja yang masih terbatas, kemampuan personil yang rendah dalam pengelolaan PAD masing-masing unit kerja/instansi pemungut. Kesimpulannya  adalah  bahwa  keberhasilan  penerimaan  PAD  dipengaruhi  oleh keberhasilan sarana dan prasarana, dengan koefisien regresi 0,023 taraf signifikansi 95%,  ini  menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PAD.
Hasil  penelitian  Usman  (2005)  menunjukkan  sumber  PAD  belum memberikan kontribusi  yang maksimal dalam APBD. Hal ini disebabkan:
1. Kebijakan  keuangan  daerah  dalam  peningkatan  PAD  tidak  terlepas  dari kebijakan pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah.
2. Ketiadaan data base tentang pajak dan retribusi daerah.
3. Adanya  kelemahan  dalam  penggolongan  pajak  dan  retribusi  daerah  (aspek administrasi)  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  sistem  dan  prosedur (verifikasi) pelaksanaan pemungutan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola PAD.
4. Rendahnya kemampuan dan kualitas aparat pengelola PAD.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suyono  (2006)  menunjukkan  bahwa, variabel: kompetensi, kreativitas, persepsi kepala pasar, dan kondisi potensi wajib pungut  retribusi  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan retribusi pasar. Kecuali variabel kreativitas terhadap persepsi kepala pasar.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa,  persamaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  sama-sama  membahas  masalah  efektivitas pengelolaan  retribusi  bila  dikaitkan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Sedangkan  perbedaannya  adalah  pada  variabel  penelitian,  metode  analisis,  obyek yang  diteliti,  tempat  penelitian,  dan  waktu  penelitian.  Dengan  demikian  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  membandingkan  atau  mengembangkan  hasil penelitian sebelumnya.

## Hipotesis
Berangkat  dari  kajian    teori  yang  dikemukakan  sebelumnya,    maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.
Hipotesis  1:  perencanaan,  kompetensi  aparatur,    sarana  dan  prasarana  kerja, pengawasan,    dan  koordinasi  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan retribusi teriminal.
Hipotesis  2:  perencanaan,  kompetensi  aparatur,    sarana  dan  prasarana  kerja, pengawasan,    dan  koordinasi  secara  parsial  berpengaruh  terhadap efektivitas pengelolaan retribusi teriminal.
Hipotesis  3:  kompetensi  aparatur  berpengaruh  dominan  terhadap  efektivitas pengelolaan retribusi teriminal.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  termasuk explanatory  research .  Hal  ini  mengacu pada  pendapat  Faisal  (1992),  bahwa explanatory  research dimaksudkan  untuk menguji  hubungan/pengaruh    antar  variabel  yang  dihipotesiskan.  Hipotesis  itu
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 272
sendiri menggambarkan hubungan/pengaruh  antara dua variabel atau lebih, untuk mengetahui  apakah  semua  variabel  berasosiasi  ataukah  tidak  dengan  variabel lainnya atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  yang  ada  di  tiga Terminal  Kota  Malang  sebanyak  127  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).    Metode  yang digunakan  untuk  menarik  sampel  adalah random  sampling  proporsional. Adapun jumlah  sampelnya  ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  Solvin  dalam  Umar (1997:77):
N n  =  1 + N (  ) 2 127
=  =   96  Pegawai Negeri Sipil 1 + 127 (0,05) 2
Adapun  besarnya  sampel  acak  proporsional  setiap  terminal  ditentukan sebagai berikut:
Tabel 3 Data Populasi dan Sampel Penelitian Terminal Populasi Penghitungan Sampel Jumlah Sampel Arjosari 57 (57/127) x 96 43 Hamid Rusdi 42 (42/127) x 96 32 Landungsari 28 (28/127) x 96 21 T o t a l 127 T o t a l 96
Sumber: data primer diolah, Tahun 2011
Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya a.  Efektivitas    pengelolaan  retribusi  terminal  (variabel  terikat  =  y)  adalah  cara optimal  untuk  mencapai  hasil  yang  terbaik,  yaitu  bagaimana  dapat memanfaatkan  seoptimal  mungkin  berbagai  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Variabel  ini  diukur  oleh  4    indikator  seperti  yang  disajikan dalam kuesioner
b.  Perencanaan  (variabel  bebas  =  x1)  adalah  penentuan  dimuka  tentang  hal-hal yang  harus  dikerjakan  dan  cara  bagaimana  mengerjakan  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Variabel ini diukur oleh 4  indikator seperti yang disajikan dalam kuesioner
c.  Kompetensi    aparatur  (variabel  bebas  =  x2)  adalah    kemampuan  umum  yang diperlukan  atau  dituntut  untuk  mendukung performance dalam  suatu  jabatan atau  pekerjaan  tertentu.  Variabel  ini  diukur  oleh  4    indikator  seperti  yang disajikan dalam kuesioner
d. Sarana  dan prasarana kerja (variabel bebas = x3) adalah  segala   kelengkapan kerja  yang dimiliki dan digunakan untuk  memperlancar/mendukung  pekerjaan. Variabel ini diukur oleh 3  indikator seperti yang disajikan dalam kuesioner
e.  Pengawasan  (variabel  bebas  =  x4)  adalah  usaha  yang  dilakukan  agar  apa  yang dilaksanakan    sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan,  baik  pelaksanaan pengawasan  administrasi  maupun  pelaksanaan  pengawasan  lapangan.  Variabel ini diukur oleh 4  indikator seperti yang disajikan dalam kuesioner
f.  Koordinasi  (variabel  bebas  =  x5)  adalah  tata  hubungan  kerja  dari  satuan  unit kerja (bagian)  dalam mencapai keberhasilan pekerjaan. Variabel ini diukur oleh 4  indikator seperti yang disajikan dalam kuesioner
Untuk  memperoleh  data  variabel  tersebut  dalam  kuisioner  diberikan alternatif    jawaban  tentang    tingkat  persetujuan  responden  dengan  model  skala Likert, misalnya: sangat setuju, setuju, tidak tentu, tidak setuju, sangat tidak setuju; masing-masing diberi skor secara berurutan: 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya  hasilnya di rata-rata, sehingga skala pengukurannya adalah rasio.
Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (x)  terhadap  variabel tidak bebas  (y)  adalah dengan  MODEL  REGRESI  LINIER BERGANDA dengan formula sebagai berikut:
Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 +  b5x5 + e
dimana:
y =  efektivitas pengelolaan retribusi terminal
bo        =  konstanta b1 , ….. b5  = koefisien regresi dari x1,…… x5 x1        =  perencanaan x2        =  kompetensi aparatur x3        = sarana dan prasarana kerja x4        =  pengawasan x5        =  koordinasi e =  faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model

## PEMBAHASAN
Menggunakan software SPSS,  hasil  analisis  regresi  disajikan  dalam lampiran  6.  Dari  lampiran  tersebut  dapat  dibuat  persamaan  regresi  dan  diringkas dalam tabel 4.6. berikut:
Y =  1,178  +  0,304X1 +  0,392X2 + 0,311X3 +  0,246X4 + 0,313X5
Tabel  4 Ringkasan Hasil Cetak Analisis Regresi Variabel Koefisien regresi (beta) Probability value X1 (perencanaan) 0,304 0,014 X2 (kompetensi aparatur) 0,392 0,005 X3 (sarana & prasarana kerja) 0,311 0,015 X4 (pengawasan) 0,246 0,038
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 274 X5 (koordinasi) 0,313 0,028 F hitung = 5,505, probability value = 0,000 Nilai R Square = 0,534 (=53,4%) Sumber: Sumber diolah 2011
Memperhatikan tabel 4.7 di atas  dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Nilai  koefisien  regresi  atas  varabel  X1  (perencanaan)  positip  0,304  dan probability  value -nya  0,014  lebih  kecil  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  apabila perencanaan ditingkatkan  maka efektivitas pengelolaan retribusi terminal  juga akan meningkat signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap.
b. Nilai koefisien regresi atas varabel X2 (kompetensi aparatur) positip 0,392 dan probability  value -nya  0,005  lebih  kecil  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  apabila kompetensi  aparatur  ditingkatkan    maka  efektivitas  pengelolaan  retribusi terminal  juga akan meningkat signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap
c. Nilai  koefisien  regresi  atas  varabel  X3  (sarana  dan  prasarana  kerja)  positip 0,311 dan probability value -nya 0,015 lebih kecil 0,05. Ini menunjukkan bahwa apabila  sarana  dan  prasarana  kerja  ditingkatkan    maka  efektivitas  pengelolaan retribusi terminal  juga akan meningkat signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap
d. Nilai  koefisien  regresi  atas  varabel  X4  (pengawasan)  positip  0,246  dan probability  value -nya  0,038  lebih  kecil  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  apabila pengawasan ditingkatkan  maka efektivitas pengelolaan retribusi terminal  juga akan meningkat signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap
e. Nilai  koefisien  regresi  atas  varabel  X5  (koordinasi)  positip  0,313  dan probability  value -nya  0,028  lebih  kecil  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  apabila koordinasi   ditingkatkan   maka  efektivitas  pengelolaan retribusi  terminal  juga akan meningkat signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap
f. Nilai R Square sebesar 0,534 menunjukkan bahwa 53,4% perubahan efektivitas pengelolaan  retribusi  terminal  dipengaruhi  oleh  perencanaan,  kompetensi aparatur,  sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,  dan  koordinasi,  sisanya sebesar 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Hasil Uji Hipotesis Pertama
Berpijak pada Tabel 4 di atas tampak  bahwa probability value uji F  0,000 lebih  kecil  0,05.  Ini  berarti  bahwa  secara  bersamaan  variabel  perencanaan, kompetensi  aparatur,  sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,  dan  koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian diterima atau didukung oleh data empiris.

## Hasil Uji Hipotesis Kedua
Berpijak pada Tabel 4 di atas tampak  bahwa probability value uji t  untuk setiap  variabel  menunjukkan  lebih  kecil  0,05  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial variabel  perencanaan,  kompetensi    aparatur,    sarana  dan  prasarana  kerja, pengawasan,    dan  koordinasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pengelolaan retribusi  terminal.  Dengan  demikian,  hipotesis  kedua  yang  diajukan  dalam penelitian diterima atau didukung oleh data empiris.

## Hasil Uji Hipotesis Ketiga
Berpijak  pada  Tabel  4  di  atas  tampak    bahwa  nilai  beta    atas  variabel kompetensi  aparatur    sebesar  0,392  menunjukkan  lebih  besar  dari  nilai  beta  atas variabel  perencanaan,    sarana  dan  prasarana  kerja,  pengawasan,    dan  koordinasi. Ini    berarti  bahwa  variabel  kompetensi  aparatur  berpengaruh  dominan  terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian diterima atau didukung oleh data empiris.

## Pembahasan
Berpijak  pada  hasil  hipotesis  ketiga  tersebut  maka  di  masa  mendatang pihak Dinas Terminal Pemkot Malang hendaknya lebih memperhatikan keberadaan kompetensi aparatur  dalam rangka  meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi terminal. Sebab, kompetensi aparatur berpengaruh dominan terhadap
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  retribusi terminal. Jika  kompetensi  aparatur kerja  ditingkatkan  keberadaanya  maka  pengaruhnya  sangat  signifikan  terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal.
Miller  dan  Wiggins  (1997)    menyatakan  bahwa  kompetensi  administrator dan  efektivitas  suatu  organisasi  memiliki  interkorelasi.  Pencapaian  efektivitas organisasi  ialah  kompetensi  administrator  berarti  kemampuan  dalam  berpikir, berdaya  cipta  dan  melakukan  kreasi  baru  dalam  meraih  keberuntungan  dan keberhasilan  organisasi  yang  diharapkan.  Jadi,  rangka  peningkatan  efektivitas pengelolaan  retribusi  terminal  diperlukan  seperangkat  perilaku  dari  para aparaturnya,  yang  meliputi:  kemampuan  umum,  ketrampilan  dan  pengetahuan mengenai  kebijakan,  aturan  pedoman  pelaksanaan  tugas  administratif  bagi tercapainya  tujuan  organisasi.  Adanya  kreativitas  pegawai  dalam  melihat, mengenal  dan  memahami  hambatan  yang  bisa  mempengaruhi  penerimaan pendapatan,  disertai  dengan  kesanggupan  untuk  mengusulkan  atau  merumuskan alternatif  pemecahannya  yang  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada.  Semua  ini  bisa dilakukan apabila didukung oleh tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dan relevan.
Untuk  mendapatkan  kompetensi  aparatur    yang  berkualitas  baik,  menurut Notoatmojo  dan  Soekidjo  (1992)  diperlukan  adanya  suatu  kegiatan  pelatihan. Karena pelatihan  merupakan setiap  usaha untuk memperbaiki performasi pegawai pada pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 9 bahwa pelatihan kerja  adalah  keseluruhan  kegiatan  untuk  memberi,  memperoleh,  meningkatkan, soft mengembangkan  kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin,  sikap,  dan  etos kerja  pada  tingkat  keterampilan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  jenjang  dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang  untuk  meningkatkan  keahlian,  pengetahuan,  pengalaman,  ataupun perubahan  sikap  seseorang.  Pelatihan  berkenaan  dengan  perolehan  keahlian  atau pengetahuan tertentu. Program pelatihan berusaha mengjarkan kepada para peserta bagaimana, menunaikan aktivitas atau pekerjaan tertentu.
Tujuan  pelatihan  pegawai  adalah  untuk  memperbaiki  efektivitas  kerja dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efekfivitas kerja dapat dilakukan  dengan  cara  perbaikan  pengetahuan  pegawai  maupun  sikap  pegawai
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 276
terhadap  tugasnya  (Ranupandoyo  dan  Husnan,  1995).  Adapun  langkah-langkah yang  harus  ditempuh  agar  tujuan  pelatihan  berhasil,  menurut  Sinungan  (1995) adalah: 1) penentuan kebutuhan, 2) penentuan sasaran, 3) penentuan isi program, 4) identifikasi prinsip-prinsip belajar, 5) pelaksanaan program, 6) identifikasi manfaat, dan 7) penilaian pelaksanaan program.
Di  samping  itu,  prinsip-prinsip  umum  yang  harus  diperhatikan  dalam melaksanakan program pelatihan menurut Moekijat (1991) adalah:
1.  Perbedaan  individu,  di  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  harus diperhatikan setiap perbedaan individu peserta, bahwa setiap individu memiliki kemampuan  yang  berbeda  dalam  menyerap  materi  yang  diberikan.  Untuk  itu perbedaan  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman,  serta  minat  harus diperhatikan dalam perencanaan pelatihan.
2.  Hubungan  dengan  analisa  jabatan,  setiap  program  latihan  harus  dihubungkan dengan  analisa  jabatan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengetahuan  dan kecakapan  yang  dibutuhkan  oleh  peserta  sesuai  dengan  jabatan  yang diembannya.
3.  Motivasi  diperlukan  karena  pada  dasarnya  motivasi  pelatihan  akan mempermudah proses belajar sehingga pelatihan dapat berjalan secara efektif.
4.  Partisipasi  yang  aktif,  pelatihan  harus  dapat  memberikan  suatu  kesempatan adanya  komunikasi  aktif  antara  peserta  dengan  pelatih,  sehingga  para  peserta turut aktif berpikir selama pelatihan.
5.  Pemilihan peserta latihan, sebelum dilaksanakan pelatihan sebaiknya dilakukan seleksi  terhadap  peserta,  dengan  tujuan  mengetahui  peserta  yang  bagaimana yang perlu diberikan pelatihan.
6.  Pemilihan  para  pelatih  (pengajar),  di  dalam  pelaksanaan  pelatihan  perlu dimunculkan pelatih yang mempunyai minat dan kemampuan dalam mengajar, karena pelatih yang terdidik saja belum tentu berminat dan mampu memberikan materi yang baik.
7.  Latihan  bagi  pelatih,  seorang  pelatih  hendaknya  mendapatkan  latihan  yang cukup  baik  mengenai  materi  yang  akan  disampaikan  dan  cara,  penyampaian. Karena  orang  yang  dapat  mengerjakan  dengan  baik  belum  tentu  dapat mengajarkan dengan baik pula.
8.  Metode  pelatihan,  dalam  kegiatan  pelatihan  harus  diperhatikan  metode  yang sesuai dengan jenis pelatihan.
9. Prinsip pembelajaran,  pelatihan  harus  dilaksanakan  dari  hal  yang  bersifat sederhana  hingga  muncul  pada  hal  yang  bersifat  sulit,  juga  pada  hal  yang mungkin muncul sampai pada hal yang tidak mungkin muncul.
Selanjutnya,  menurut  Siagian  (2005)  dalam  melaksanakan  pelatihan terdapat 2 metode, yaitu:
1. Metode  di  luar  pekerjaan  ( off  the  job  site ).    Pelatihan    dengan  menggunakan metode  ini  berarti  karyawan  sebagai  peserta    keluar  sementara  dari  kegiatan atau pekerjaan. Metode ini pada umumnya mempunyai 2 macam, yaitu:
a. Teknik  presentasi  informasi,  yaitu  menyajikan  informasi  yang  tujuannya mengintroduksikan  pengetahuan,  sikap  dan  ketrampilan  baru  kepada  para peserta.  Harapan  akhir  dari  proses  pengetahuan,  sikap  dan  ketrampilan
peserta  diadopsi  oleh  peserta  pelatihan  di  dalam  pekerjaannya  nanti. Termasuk ke dalam teknik adalah:
1) Ceramah  biasa,  dimana  pengajar  (pelatih)  bertatap  muka  langsung dengan peserta, peserta pelatihan pasif mendengarkan.
2) Teknik  diskusi,  dimana  informasi  yang  akan  disampaikan  disusun  di diskusikan oleh para peserta aktif.
3) Teknik  pemodelan  perilaku,  adalah  salah  satu  cara  mempelajari  atau meniru  tindakan  (perilaku)  dengan  mengobservasikan  dan  meniru model-model.  Biasanya  model-model  perilaku  yang  harus  diobservasi dan  ditiru  diproyeksikan  dalam  video  tape,  misalnya  suatu  peragaan seorang  manajer  terhadap  stafnya,  diperlihatkan  kepada  peserta, kemudian  para  peserta  diminta  untuk  mengkritik  dan  mendiskusikan tentang perilaku manajer tersebut.
4) Teknik magang, adalah pengiriman para karyawan dari suatu organisasi ke  badan-badan  atau  organisasi  lain  yang  dianggap  lebih  maju,  baik secara  kelompok  maupun  secara  perorangan.  Mereka  ini  mempelajari teori-teori  dan  langsung  mempraktekkan  di  bawah pengawasan  hal-hal baru, ketrampilan baru yang harus mereka terapkan di dalam organisasi mereka nanti.
b. Metode-metode  simulasi,  yaitu  suatu  peniruan  karakteristik  atau  perilaku tertentu  dari  dunia  riil  sedemikian  rupa  sehingga  para  peserta  pelatihan dapat  merealisasikan  seperti  keadaan  sebenarnya.  Dengan  demikian, diharapkan apabila para peserta kembali ke tempat pekerjaan semula akan mampu melakukan pekerjaan yang disimulasikan tersebut. Metode-metode simulasi ini mencakup:
1) Simulator  alat-alat,  misalnya  alat-alat  suntik  bagi  pendidikan kedokteran atau perawat, simulasi sumur pompa tangan bagi pendidikan sanitasi dan sebagainya.
2) Studi  kasus,  dimana  para  peserta  pelatihan  diberikan  suatu  kasus kemudian  dipelajari  dan  didiskusikan  antara  para  peserra.  Merode  ini sangat cocok untuk para peserta manajer atau administrator, yang akan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah.
3) Permainan peran, dalam cara ini para peserta diminta untuk memainkan (berperan),  bagian-bagian  dari  berbagai  karakter  (watak)  dalam  kasus.
Para peserta diminta untuk membayangkan diri sendiri tentang tindakan (peranan)  tertentu  yang  diciptakan  bagi  mereka  oleh  pelatih.  Peserta mengambil  alih  peranan  dan  sikap-sikap  dari  orang-orang  yang ditokohkan  itu,  misalnya  sikap  dan  peranan  seorang  kepala  dinas kesehatan dalam pimpinan suatu rapat dinas.
4) Teknik  di  dalam  keranjang.  Metode  ini  dilakukan  dengan  memberi bermacam-macam  persoalan  kepada  para  peserta  pelatihan.  Dengan kata  lain  para  peserta  latihan  diberi  suatu  basket  atau  keranjang  yang penuh  dengan  bermacam-macam  persoalan  yang  harus  diatasi. Kemudian  para  peserta  latihan  diminta  untuk  memecahkan  masalah- masalah  terebut  sesuai  dengan  teori  dan  pengalaman  yang  dipunyai mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  teori  dan  pengalaman  yang dipunyai mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 278
2. Metode di dalam pekerjaan ( on the job site )
Pelatihan  ini  berbentuk  penugasan  suatu  pegawai  kepada  supervisor- supervisor  yang  telah  berpengalaman  (senior).  Hal  ini  berarti,  minta  kepada para  pegawai  yang  sudah  berpengalaman  untuk  membimbing  atau mengajarkan kepada para pegawai lainnya. Para pegawai senior yang bertugas untuk membimbing pegawai lainnya diharapkan memperlihatkan suatu contoh- contoh  pekerjaan  yang  baik  dan  memperlihatkan  penanganan  suatu  pekerjaan yang  baik  dan  memperlihatkan  penanganan  suatu  pekerjaan  yang  jelas  dan konkrit  yang  akan  dikerjakan  oleh  pegawai  tersebut  segera  setelah  pelatihan berakhir.
Menurut  Martoyo  (1994)  pelatihan  bagi  suatau  organisasi  penting dilakukan, karena:
1. Sumber  daya  manusia  atau  karyawan  yang  menduduki  suatu  jabatan  tertentu dalam  organisasi  belum  mempunyai  kemampuan  yang  sesuai  dengan persyaratan  yang  diperlukan  dalam  jabatan  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena sering  seseorang  menduduki  jabatan  tertentu  bukan  karena  kemampuannya, melainkan karena tersedianya formasi, oleh karena itu karyawan atau staf baru ini perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan.
2. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi/instansi. Oleh sebab itu, jabatan-jabatan yang dulu belum diperlukan sekarang diperlukan. Kemampuan orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian maka diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut.
3. Promosi  dalam  suatu  organisasi/instansi  adalah  suatu  keharusan,  apabila organisasi  itu  mau  berkembang.  Pentingnya  promosi  bagi  seseoang  adalah sebagai  salah  satu reward dan insentive (ganjaran  dan  perangsang).  Adanya ganjaran  dan  perangsang  yang  berupa  promosi  dapat  meningkatkan produktivitas  kerja  bagi  seseorang  karyawan.  Kadang-kadang  kemampuan seorang  karyawan  yang  akan  dipromosikan  untuk  menduduki  jabatan  tertentu itu  masih  belum  cukup.  Maka  untuk  diperlukan  pendidikan  dan  pelatihan tambahan.
4. Didalam  masa  pembangunan  ini  organisasi-organisasi  atau  instansi-instansi, baik  pemerintah  maupaun  swasta  merasa  terpanggil  untuk  menyelenggarakan diklat  bagi  para  karyawan  agar  diperoleh  efektivitas  dan  efisien  kerja  sesuai dengan masa pembangunan.
Jadi,  pelatihan    memang  mutlak  perlu  dilakukan  karena  manfaatnya  tidak hanya  bagi  karyawan  yang  bersangkutan,  yaitu  memberikan  kepada  seseorang kepercayaan diri, meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan sehingga akan dapat meningkatkan  prestasi  kerjanya;  akan  tetapi  juga  bermanfaat  bagi  organisasi maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan  yang serasi antar berbagai kelompok  kerja  dalam  suatu  organisasi,  sehingga  pada  akhirnya  akan  bermuara kepada  peningkatan  prestasi  kerja  organisasi  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, dalam  membuat  materi  pelatihan  hendaknya  disesuaikan  dengan  apa  yang diharapkan  oleh  peserta  pelatihan,  disesuaikan  dengan  pekerjaan  yang  diemban
oleh peserta pelatihan, dan materi pelatihan harus merupakan sesuatu hal yang baru bagi peserta pelatihan.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Perubahan  efektivitas  pengelolaan  retribusi  terminal  53,4%  dipengaruhi  oleh perencanaan, kompetensi aparatur, sarana dan prasarana kerja, pengawasan, dan koordinasi.
2. Secara  bersamaan  variabel  perencanaan,  kompetensi  aparatur,  sarana  dan prasarana kerja, pengawasan, dan  koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal.
3. Secara  parsial  variabel  perencanaan,  kompetensi    aparatur,    sarana  dan prasarana kerja,  pengawasan,  dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan retribusi terminal.
4. Variabel  kompetensi  aparatur  berpengaruh  dominan  terhadap  efektivitas pengelolaan retribusi terminal.

## Saran - Saran
1. Dinas  Terminal  Pemkot  Malang  hendaknya  lebih  memperhatikan  kompetensi aparatur    dalam  rangka  peningkatan  efektivitas  pengelolaan  retribusi  terminal. Karena  variabel  ini    berpengaruh  dominan  terhadap  efektivitas  pelaksanaan pengelolaan  retribusi  terminal.  Apabila  variabel  ini  ditingkatkan,  maka efektivitas pengelolaannya juga akan meningkat paling signifikan.
2. Untuk  mendapatkan  kompetensi  aparatur  yang  berkualitas  baik,  diperlukan suatu  kegiatan  pelatihan.  Karena  pelatihan  merupakan  setiap  usaha  untuk memperbaiki performasi pegawai pada pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.
3.  Prinsip-prinsip  umum  yang  harus  diperhatikan  dalam  melaksanakan  program pelatihan adalah:
a)  Perbedaan  individu,  di  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  harus diperhatikan  setiap  perbedaan  individu  peserta,  bahwa  setiap  individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi yang diberikan. Untuk itu perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman, serta minat harus diperhatikan dalam perencanaan pelatihan.
b)  Hubungan dengan analisa jabatan, setiap program latihan harus dihubungkan dengan  analisa  jabatan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengetahuan  dan kecakapan  yang  dibutuhkan  oleh  peserta  sesuai  dengan  jabatan  yang diembannya.
c)  Motivasi  diperlukan  karena  pada  dasarnya  motivasi  pelatihan  akan mempermudah  proses  belajar  sehingga  pelatihan  dapat  berjalan  secara efektif.
d)  Partisipasi  yang  aktif,  pelatihan  harus  dapat  memberikan  suatu  kesempatan adanya komunikasi aktif antara peserta dengan pelatih, sehingga para peserta turut aktif berpikir selama pelatihan.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 280
e)  Pemilihan  peserta  latihan,  sebelum  dilaksanakan  pelatihan  sebaiknya dilakukan  seleksi  terhadap  peserta,  dengan  tujuan  mengetahui  peserta  yang bagaimana yang perlu diberikan pelatihan.
f)   Pemilihan  para  pelatih  (pengajar),  di  dalam  pelaksanaan  pelatihan  perlu dimunculkan  pelatih  yang  mempunyai  minat  dan  kemampuan  dalam mengajar,  karena  pelatih  yang  terdidik  saja  belum  tentu  berminat  dan mampu memberikan materi yang baik.
g)  Latihan  bagi  pelatih,  seorang  pelatih  hendaknya  mendapatkan  latihan  yang cukup baik mengenai materi yang akan disampaikan dan cara, penyampaian. Karena  orang  yang  dapat  mengerjakan  dengan  baik  belum  tentu  dapat mengajarkan dengan baik pula.
h)  Metode pelatihan, dalam kegiatan pelatihan harus diperhatikan metode yang sesuai dengan jenis pelatihan.
i) Prinsip pembelajaran,  pelatihan  harus  dilaksanakan  dari  hal  yang  bersifat sederhana  hingga  muncul  pada  hal  yang  bersifat  sulit,  juga  pada  hal  yang mungkin muncul sampai pada hal yang tidak mungkin muncul.
4. Langkah-langkah yang harus ditempuh agar tujuan pelatihan berhasil adalah: a) penentuan  kebutuhan,  b)  penentuan  sasaran,  c)  penentuan  isi  program,  d) identifikasi  prinsip-prinsip  belajar,  e)  pelaksanaan  program,  f)  identifikasi manfaat, dan g) penilaian pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Anonimous,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Anonimous, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 973 – 442, tentang Sistem dan  Prosedur  Perpajakan,  Retribusi  Daerah  dan  Pendapatan  Daerah Lainnya  serta  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
Anonimous,  1997, Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara , Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
Azhari,  A.  K.,  1998, Pemberdayaan  Manajemen  Pemerintahan  Daerah  (Suatu Analisis Strategik), Jurnal Penelitian UNEJ, Aspirasi, No.1/ VIII
Bawazir, F., 1996, Pungutan pada Dunia Usaha, Seri Kajian Fiskal dan Moneter, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
Devas,  N.,  1999, Financing  Local  Government  in  Indonesia,  Planning  and Administration, Asia & Pacific Special, IULA, Ohio Univercity.
Due,  J.F.,  and  R.J.  Friedlaender,  1993, Keuangan  Daerah,  Perekonomian  Sektor Publik , Alih Bahasa: Rudi Sitompul, Erlangga, Jakarta.
Faisal,  S.,  1992. Format-format  Penelitian  Sosial:  Dasar-dasar  dan  Aplikasi . Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Jakarta
Fauzi,  A.,  dan  E.  Iskandar,  1995, Cara  Membaca  APBD ,  PT  Danar  Wijaya, Brawijaya Univercity Press, Malang.
Ghozali,  I.,  2007. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  program  SPSS. Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
Gibson, J.  L.  I.,  and J. H. Donelly,  J.R,  1995, Organisasi: Perilaku,  Struktur  dan Proses, Diterjemahkan oleh Nunuk Adriani, Erlangga, Jakarta.
Handoko, T. H., 2002, Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
Handayaningrat,  S.,  1994, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen, Gunung Agung, Jakarta
Harist, B., 1995, Peran Administrator Pemerintah Daerah (Efektivitas Penerimaan Retribusi  Daerah  Pemda  Tk  II  se  Jawa  Barat) ,  Prisma  No.  4,  April, LP3ES, Jakarta
Ichsan,  C.,  2005, Pengembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), UP3R  –  FE,
Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
Kaho,  J.  R.,  1995, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Koswara,  E.,  1998, Kebijakan  Desentralisasi  dalam  Rangka  Menunjang Pembangunan Daerah , LP3ES, Jakarta.
Kristiadi, J. B., 1995., Masalah Sekitar Pendapatan  Daerah ,  Prisma, tahun XIV,
LP3ES, Jakarta.
Kusmana,  1997, Analysis  Terhadap  Aspek-Aspek  Kepemimpinan  yang Mempengaruhi  Tingkat  Stabilitas  dan  Prestasi  PTS  yang  Berfungsi sebagai LPTK , Disertasi IKP, Bandung.
Lains,  A.,  1995, Pendapatan  Daerah  dalam  Ekonomi  Orde  Baru ,  Prisma,  No.  4, April, LP3ES, Jakarta
Mahwood,  P.,  1993, Local  Government  in  The  Third  Worl,  The  Experience  of Tropical Africa, John Weley & Sons, New York.
Maskun,  S.  1993, Pembangunan  Masyarakat  Desa:  Azas  Kebijaksanaan  dan Manajemen , Mandala, Yogyakarta.
Pontjowinoto,  D.,  1991, Alternatif  Reformasi  Kebijakan  dan  Manajemen Keuangan Daerah, dalam Prisma No. 8, Agustus,  LP3ES, Jakarta.
Redjo,  I.,  1995, Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Peningkatan  PAD ,  Mimeo, Makalah pada Seminar Ototnomi Dati II, Bangkinang, Riau.
Santoso,  B.,  2004, Retribusi  Pasar  Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah ,  dalam Prisma No. 4 April 1995, LP3ES, Jakarta.
Siagian, S. P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia. Jakarta
Soedargo, 1994, Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, Eresco, Bandung.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 282
Steers,  M.  R.,  1995, Efektivitas  Organisasi ,  Seri  Manajemen  No.  47,  Erlangga, Jakarta.
Stoner,  J.A.  F  and  F.R.  Edward,  1996, Manajemen, Edisi  kelima,  Jilid  2,  Alih Bahasa  Wilhelmus  W.  Bakowatun  dan  Benyamin  Molan,  Simon  & Schuster (Asia) Pte., Ltd., Singapore dan Intermedia, Jakarta.
Sumodiningrat,  G.,  1997, Pembangunan  Daerah  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (Pengelolaan    Keuangan  Daerah:  Mendukung  Pemberian  Otonomi Daerah), Edisi Kedua, Bina Rena Parawira, Jakarta.
Supriatna,  T.,  1996, Sistem  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Susilo,  1996, Sebuah  Resep  dalam  Upaya  Peningkatan  PAD  dengan  Pendekatan Metode ZOPP , Lintasan Ekonomi, Edisi September- Desember 1996, FE
Unibraw, Malang.
Suyono,  B.,  2006, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Kebijakan Penerimaan  Retribusi  Pasar  (Suatu  Studi  di  Kota  Malang), Tesis, Program Pascasarjana, UNIBRAW, Malang, tidak dipublikasikan.
Syafrudin,  A.,  1996, Pengaturan  Koordinasi  Pemerintah  di  Daerah ,  Tarsito,
Bandung
Syaichu,  A,  1996, Format  Idealisme  dalam  Konteks  Realisasi  Pungutan  Pajak, LFMS, No. 19, Bina Reka Pariwara, Jakarta.
Syamsi, I, 1993, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Daerah , Bina Aksara, Jakarta.
Tambunan,  B.S.,  1996, Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah ,  Bina  Rena Pariwara, Jakarta.
Tjokroamidjojo, B.., 1993, Pengantar Administrasi Pembangunan , LP3ES, Jakarta.
Umar,  H.,  1997, Metode  Penelitian  –  Aplikasi  dalam  Pemasaran, Gramedia Pustaka Persada, Jakarta.
Usman,  M.,  2005, Peran  PAD  dalam  APBD,  Studi  Evaluasi  Kebijakan Peningkatan PAD Kodya Bandar Lampung, Tesis, Program Pascasarjana UNIBRAW, Malang,  tidak dipublikasikan.
Wahab,  S. A., 1997, Pengantar Analisis Kebijakan Negara , Rineka Cipta, Jakarta.