## Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi

## Wakaf Nazhir Professionals Towards Economic Empowerment
Musyfikah Ilyas Dosen UIN Alauddin Makassar Email : musyfikah. ilyas@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel Abstract Diterima 18 Februari 2017 Revisi I 13 Maret 2017 Revisi II 06 April 2017 Disetujui 22 Mei 2017 Pemberdayaan  ekonomi  ummat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat dibutuhkan sistem pengelola wakaf profesional yang memiliki sumber  daya  manusia  yang  handal  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan  pengetahuan  serta  meningkatkan  kemampuan  nazhir untuk  membangun  kemampuan  manajerial  yang  tangguh,  professional dan  bertanggunjawab.  Keberadaan  nazhir  dapat  dibentuk  melalui  sikap dan perilaku sebagai posisi pemegang amanat umat dalam pemberdayaan ekonomi  berkelanjutan.  Selanjutnya  strategi  nazhir  wakaf  dalam mewujudkan  standar  profesionalismenya  dapat  terjawab  melalui penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, pembinaan manajemen  pengelolaan  wakaf  serta  fungsi-fungsi  manajerial  yang melekat pada nazhir wakaf.
Kata Kunci : Nazhir, Profesional, pemberdayaan ekonomi
The  economic  empowerment  of  the  ummah  to  improve  the  standard  of living of the community requires a professional wakaf management system that has reliable human resources to improve and develop the knowledge and  also  to  improve  nazhir's  ability  to  build  strong,  professional  and responsible  managerial  skills.  The  existence  of  nazhir  can be  established through attitudes and behaviors as the holders of the people's mandate in sustainable economic empowerment. Furthermore, waqf nazhir strategy in emerging  the  standard  of  professionalism  can  be  answered  through  the strengthening  of  institutional  waqf,  building  nazhir  capacity,  developing managerial waqf and its functions that included in it.
Keywords: Nazhir, Professional, economic empowerment.

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedudukan nazhir merupakan suatu hal  yang sangat penting dan sentral karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai  dengan  peruntukannya  dinamakan  dengan  nazhir.  Nazhir  inilah  yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariat.
Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  secara  produktif  dilakukan antara  lain  dengan  cara  pengumpulan,  investasi,  penanaman  modal,  produksi, kemitraan,  perdagangan,  agrobisnis,  pertambangan,  perindustrian,  pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran,  sarana  pendidikan  ataupun  sarana  kesehtan  dan  usaha-usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  syariah.  Jadi  nazhir  adalah  pengelola  harta  benda  wakaf  yang tugasnya  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan peruntukannya. 1
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan CSRC menunjukkan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja Sambilan (84%). Mereka  melakukan  pekerjaan  tetap,  seperti  nazhir  PNS/swasta,  petani  pedagang  dan sebagainya  yang  harus  diutamakan  di  samping  tugas  sebagai  nazhir.  Kenyataan  ini menggambarkan,  bahwa  profesi  nazhir  bukanlah  profesi  yang  diharapkan  dalam masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  rendahnya  pendapatan  yang  diterima  nazhir  dari pekerjaan  sebagai  pengelola  wakaf.  Hasil  survey  yang  menunjukkan  hanya  sebagian kecil  nazhir  yang  mengaku  menerima  gaji  sebagai  nazhir  (8%).  Dari  yang  menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak memadai (82%). Disamping  itu  nazhir  dipilih  bukan  atas  dasar  professional,  tetapi  karena  ketokohan, kerabat dekat waqif, ataupun karena kepercayaan wakif. 2
Nazhir  yang  tidak  professional  mengakibatkan  banyak  harta  yang  wakaf  yang
1 Racmadi usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.
134-135
2 Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif  (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 52
tidak berfungsi secara maksimal dan memberi manfaat yang sedikit sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta yang beralih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir tidak megelola harta benda wakaf secara professional. Untuk itu diperlukan profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf, agar wakaf  memberikan  kesejahteraan  social  dan  ekonomi  masyarakat  maka  perlu memberdayakan wkaf, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ummat Islam pada khususnya dan masayarakat pada umumnya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Bagaimana  reposisi  nazhir  dalam  pengembangan  kapasitas  kelembagaan nazhir?
2. Bagaimana bentuk professionalime nazhir dalam pemberdayaan ekonomi ?

## PEMBAHASAN
A. Reposisi Nazhir dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Dalam  literatur  fikih  pengelola  wakaf  disebut  nazhir  yang  berarti  penjaga, manajer,  admibistrator,  kepala  atau  direktur.  Selain  itu  disebut  mutawwali,  yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nazhir  adalah  orang  atau  pihak  yang  berhak  untuk  bertindak  terhadap  harta  wakaf, baik  untuk  memelihara,  mengerjakan  berbagai  hal  yang  memungkinkan  harta  itu tumbuh  dengan  baik  maupun  mendistribusikan  hasilnya  kepada  orang  yang  berhak menerimanya. 3 Nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana peruntukannya. Nazhir meliputi :
a. Nazhir Perorangan
Nazhir perorangan disyaratkan (a) warga negara Indonesia (b) beragama Islam (c) dewasa  (d)  amanah  (e)  mampu  jasmani  dan  rohani  dan  (f)  tidak  terhalang melakukan perbuatan hukum
3 Sukron Kamil, Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.162

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas

## b. Nazhir Organisasi
Organisasi Nazhir merpakan organisasi harus bergerak dibdang social, pendidikan, kemasyarakatan  dan/atau  keagamaan  Islam  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut  (a)  pengurus  organisasi  harus  memenuhi  persyaratan  persyaratan  nazhir perorangan,  (b)  salah  seorang  pengurus  organissi  harus  berdomisili  di kabuaten/kota  letak  benda  wakaf  benda;  (c)  memiliki:  1.  salinan  akta  notaris tentang  pendirian  dan  anggaran  2.  daftar  susunan  pengurus  3.  anggaran  rumah tangga  4.  program  kerja  dalam  pengembangan  wakaf  5.  daftar  kekayaan  yang berasal  dari  harta  wakaf  yang  terpisah  dari  kekayaan  lain  atau  yang  merupakan kekayaan organisasi; dan 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
c. Nazhir Badan Hukum
Nazhir badan hukum merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b. Pengurus badan hukum  harus  memenuhi  persyaratan  nazhir  perseorangan;  c.  salah  seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d.  memiliki:  1.  Salinan  akta  notaris  tentang  pendirian  dan  anggaran  dasar  badan hukum yang teah disahkan oleh instansi berwenang; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. Daftar terpisah  kekayaan  yang  berasal  dari  harta  benda  wakaf  atau  yang  merupakan kekayaan badan hokum dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Nazhir mempunyai tugas :
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Amil Wakaf Indonesia. 4

## Masa Bakti Nazhir
Masa  bakti  nazhir  adalah  5  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali.  Pengangkatan kembali  dilakukan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia,  apabila  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  dalam  periode  sebelumnya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan
4 Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan
perundang-undangan. Para ulama berpendapat lain jika seorang nazhir kemudian tidak melaksanakan  tugasnya  dnegan  berkhianat  membelanjakan  harta  benda  wakaf yangtidak sesuai peruntukannya atau nazhir mengundurkan diri, maka pemerintah dan wakif  boleh  memberhentikan  dan  menyerahkan  kepada  orang  yang  bersedia  untuk menjalankan tugas sebagai untuk mengelola harta benda wakaf.
Pemberhentian nazhir dan diganti oleh nazhir yang lain dalam mengembangkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang dijelaskan:
a. Meninggal dunia bagi bagi nazhir perorangan
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi dan nazhir badan hukum
c. Atas permintaan sendiri
d. Tidak  melaksanakan  tugasnya  sebagai  nazhir  dan/atau  melanggar  ketentuan larangan  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dijatuhi  hukuman  pidna  oleh  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan  di  mana  seorang  hidup  dari  pekerjaan  tersebut,  dilakukan  dengan mengandalkan  keahllian,  keterampilan  yang  tinggi  serta  melibatkan    komitmen  yang kuat.
Ciri  atau  karateristik  professional  yaitu: pertama,  mempunyai  keahlian  dan keterampilan  khusus  untuk  dapat  menjalankan  pekerjaan  dengan  baik.  Keahlian  dan keterampilan  ini  biasanya  dimiliki  dari  pendidikan,  pelatihan  dan  pengalaman  yang diperoleh  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Pengetahuan,  keahlian  dan  keterampilan  ini memungkinkan  orang  yang  professional  mengenali  dengan  baik  dan  tepat  dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional  menjalankan  tugasnya  dengan  tingkat  keberhasilan  dengan  mutu  yang baik.  Kedua,  adanya  komitmen  moral  tinggi.  Untuk  profesi  pelayanan  social, komitmen  moral  dituangkan  dalam  bentuk  kode  etik  profesi.  Etika  ini  merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
ditujukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kerugian  dan  kelalaian,  baik  sengaja, maupun  tidak  dan  ditujukan  untuk  melindungi  profesi  tersebut  dari  perilaku-perilaku tidak  baik. Ketiga,  orang  yang  professional,  biasanya  hidup  dari  profesi  yang digelutinya.  Ia  di  bayar  denga  gaji  yan  layak  sebagai  konsekuensi  dari  pengerahan seluruh  tenaga,  pikiran,  keahlian,  dan  keterampilan. Keempat,  pengabdian  kepada masyarakat,  adanya  komitmen  moral  yang  tertuang  dalam  kode  etik  profesi  di  mana orang-orang  yang  mengemban  suatu  profesi  lebih  mengutamakan  kepentingan masyarakat  daripada  kepentingan  dirinya. Kelima,  legalisasi,  keizinan.  Untuk  profesi yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak  yang  terkait  dengan  nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan. 5
Nazhir professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari  pekerjan  itu  dengan  mengandalkan  kahlian  dan  keterampilan  yang  tinggi  serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang wakaf dianggap professional jika nazhir melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang professional  mempunyai  komitmen  yang  kuat  atas  pekerjaannya.  Komitmen  pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya.
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pengelolaan  dan  pengembangan  nazhir  menjadi  bagian  yang  asangat  penting dari  tugas  manajemen  organisasi  pengelola  wakaf.  Seberapa  baik  SDM  dikelola akan menetukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dielola  dengan  baik,  efektivitas  pengelolaan  wakaf  tidak  akan    tercapai.  Nazhir merupkan  salah  satu  unsur  yang  paling  vital  bagi  organisasi  pengella  wakaf.  Hal  ini terjadi  Karen  nazhir  sangat  memengaruhi  efesiensi  dan  efektifitas  organisasi.  Begitu pentingnya  manajemen  SDM  ini,  bila  diabaikan,  organisasi  tidak  akan  berhasil mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Untuk  itu  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan nazhir, diperlukan system manajeman SDM yang handal yang bertujuan untuk :
5 Departemen  Agama  RI  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Nazhir  Profesioanl  dan  Amanah  (Jakarta: Direktorat  Pengembangan Zakat  dan Wakaf, 2005), h. 75-78. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53.
1. Meningkatkan  dan  mengembangkan  pengetahuan,  kemampuan  dan keterampilan  nazhir  dalam  rangka  membangun  kemampuan  manajerial  yang tangguh, professional dan bertanggung jawab.
2. Membentuk  sikap  dan  perilaku  nazhir  wakaf  yang  sesuai  dengan ahlak  al- karimah.
3. Menciptakan  pola  pikir  atau  persepsi  yangsama  dalam  memahami  dan menerapkan  pola  pengelolaan  wakaf  baik  dari  segi  undang-undangwakaf maupun teknis manajeial sehingga dengan mudah melakukan pengontrolan baik di pusat maupun di daerah.
4. Menagajak para nazhir wakaf utu emahami tata cara pengelolaan yag lebih tiggi berorientasi pada keentingan pelaksanaan syaraita iSlam secar lebih lus shingga wakaf  bisa  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  menunjang  penerapan system ekonomi syariat secara terpadu. 6
Untuk mencapai pengelola wakaf yang profesional diperlukan pembinaan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas dengan profesional pula. Pembinaan dilakukan dengan  menggunakan  standar  manajemen  yang  kekinian,  pendidikan  formal  dan  non formal,  pelatihan,  atau  bimbinagan  sehingga  mampu  menghasilkan  pengelola  dan pengembang harta benda wakaf.
Manajemen profesional yang baik dalam lembaga kenazhiran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :
1. Transparansi
Transparansi  adalah  apsek  yang  penting  yang  tak  terpisahkan  dalam  rangkaian kepemimpinan  yang  diajarkan  oleh  nilai-nilai  Islam.  Transparansi  merupakan  hal terpenting  dalam  pengelolaan  dana  umat  seperti  harta  benda  wakaf,  maka  harus lebih terbuka dalam pengelolaan. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf serta pemanfaatan  hasilnya  memerlukan  transparansi,  karena  sejalan  dengan  ajaran Islam  khususnya  dalam  pertanggungjawabannya.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana praktek pertanggungjawaban tersebut dilapangan, maka bentuk pertanggunjawaban  nazhir  wakaf  dapat  kita  lihat  beberapa  jenis  pengawasan
6 Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif, h. 55-56

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
diantaranya  pengawasan  Manajerial. 7 Manajemen  pengelolaan  menempati  posisi paling  urgen  dalam  dunia  perwakafan.  Karena  yang  paling  menentukan  benda wakaf  itu  bermanfaat  atau  tidak  tergantung  pada  pola  pengelolaan,  bagus  atau buruk.  Kalau  pengelolaan  benda-benda  wakaf  selama  ini  hanya  dikelola  dengan menggunakan  managemen  kepercayaan  dan  sentralisme  kepemimpinan  yang mengesampingkan  aspek  pengawasan,  maka  dalam  pengelolaan  wakaf  harus menonjolkan  sistem  manajemen  yang  profesional.  Sehingga  dari  manajemen seperti ini dapat diketahui ada atau tidaknya sebuah penyimpangan. Karena dalam teori  manajemen  modern,  usaha  preventif  untuk  menghindari  potensi penyelewengan  seseorang  dilakukan  dengan  menerapkan  sistem  control. Pengawasan manajerial dalam pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara menuntut tingginya kualitas kepemimpinan dalam lembaga keNadziran. Lembaga- lembaga Nazhir yang ada tidak boleh didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter  dan  tertutup  melainkan  harus  mampu  menjalankan  roda  kepemimpinan dengan  berpegang  teguh  dengan  tiga  aspek  berikut  ini  : Pertama, kepemimpinan yang  transparan. 8 Dengan  transparansi  ini  roda  kepemimpinan  bisa  dikontrol dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  transparansi  harus  menjadi  ciri  utama  yang  harus dilakukan  oleh  sorang  pemimpin.  Ketika  aspek  transparansi  sudah  ditinggalkan, maka  kepemimpinan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik,  bahkan  membuka  peluang terjadinya  penyelewengan  yang  tak  terkendali.  Transparansi  ini  harus  dijadikan tradisi supaya tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan yang lainnya dapat terdeteksi.  Transparansi  adalah  aspek  penting  yang  tak  terpisahkan  dalam rangkaian  kepemimpinan  yang  diajarkan  oleh  nilai-nilai  Islam.  Konsepsi  prinsip- prinsip  dasar  akuntansi  adalah,  adanya  prinsip-prinsip  dasar  keterbukaan  penuh (transparansi)  adalah  karena  begitu  banyak  peristiwa  yang  sebenarnya  berkitan dengan  posisi  keuangan  lembaga  tapi  tidak  bisa  dipaparkan  melalui  laporan keuangan, maka prinsip keterbukaan mengharuskan lembaga untuk membeberkan berbagai fakta yang relevan pada laporannya sehingga pembaca bisa memperoleh
7 Departemen  Agama, Model  Pengembangan  Wakaf  Produktif  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2008), h. 117.
8 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 118
informasi  yang  sebenarnya  tentang  lembaga  dari  laporan  keuangan  yang diterbitkannya. Pengungkapan informasi itu bisa dilakukan dalam  bentuk laporan atau  sebagai catatan kaki dari laporan keuangan. Juga perlu diketahui juga bahwa setiap data harus dicatat secara obyektif dan bisa dibuktikan sehingga akuntan lain yang  menghadapi  situasi  serupa  bisa  bisa  sampai  ke  kesimpulan  yang  sama. Tujuannya  adalah  menjaga  kredibilitas  laporan  keuangan.  Gerakan  untuk mempelopori  transparansi  dalam  semua  aspek  kelembagaan  Nazhir,  baik  dalam lingkup  internal  maupun  eksternal  wajib  dimanifestasikan.  Adanya  transparansi kelembagaan  Nazhir  ini  merupakan  tindakan  yang  bersifat  sistemik  untuk menutup tindakan korupsi manipulasi dan sebagainya. Transparansi adalah aspek penting  yang  tak  terpisahkan  dalam  rangkaian  menegakkan  amanah  perwakafan yang  diajarkan  oleh  nilai-nilai  Islam.  Sehingga  lembaga  wakaf  dalam  Islam  bisa dijadikan  tolak  ukur  keterbukaan  dalam  mengemban  tanggung  jawab  moral  para Nazhir  menuju  tatanan  hidup  bermasyarakat  yang  berkeadaban  dan  berkeadilan semesta. Kedua, kepemimpinan yang mengedepankan pertanggungjawaban umum ( public accountability). 9 Kewajiban lembaga nazhir adalah  memelopori terjadinya iklim akuntabilitas public dalam pengelolaan harta wakaf.  Dengan adanya public accountability pelaksanaan kepemimpinan bisa berpijak pada sifat amanah (dapat dipercaya)  dan  shiddiq  (jujur).  Karena  kepercayaan  dan  kejujuran  memang  harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian,  wakaf  dapat  dijadikan  wahana  yang  sangat  menjanjikan  untuk kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  yang  kredibel  (sangat  dipercaya)  dengan tetap  menjunjung  tinggi  nilai  profesionalisme  kerja  yang  beretos  kerja  baik. Eksistensi  wakaf  produktif  memiliki  kontribusi  yang  cukup  penting  dalam pemberdayaan  masyarakat.  Memberdayakan  masyarakat  berarti  melakukan perubahan ke arah masyarakat yang lebih baik yang identic dengan pembangunan yang  berarti  perubahan,  kemajuan  (progres),  yaitu  peningkatan  bidang-bidang kehidupan yang memang diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian pemberdayaan  pada  level  petugas  perwakafan  adalah  dengan  melakukan pengembangan  sumber  daya  manusia,  yang  tidak  sekedar  membentuk  manusia
9 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 119

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
professional  dan  terampil  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  system  untuk  dapat memberikan  kontribusinya  di  dalam  proses  pembangunan,  tetapi  menekan pentingnya  kemampuan  manusa,  kemampuan  untuk  mengaktualisasikan  segala potensinya  sebagai  manusia. Ketiga,  kepemimpinan  yang  aspiratif 10 yaitu  mau mendengar dan mengakomodir dinamika lembaga kenazhiran. Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya system sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pola  pengambilan  keputusan  secara  sepihak  oleh  kalangan  elit  kepemimpinan. Sehingga  mengurangi,  bahkan  menutup  potensi-potensi  yang  berkembang,  yang bisa mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif  merupakan  cermin  dari  sifat  adil  dalam  diri  atau  lingkungannya.  Pola kepemimpinan  seperti  disebutkan  diatas  tersebut  tentu  membantu  terciptanya situasi  yang  kondusif  dalam  pengawasan  wakaf  produktif.  Selain  pola kepemimpinan  seperti  di  atas  pengelolaan  operasional  dalam  pelaksanaan  wakaf produktif juga signifikan untuk dijadikan pengawasan manajerial. Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam  mengelola  wakaf  agar  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  bermanfaat  bagi kepentingan masyarakat banyak. Keempat, dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan  pertanggungjawaban, 11 yang  bermakna  menjadi  keseimbangan  hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis atau keperluan lainnya, Islam menegaskan  urgensi  pencatatan  setiap  transaksi  atau  hubungan  niaga  yang dilakukan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  kemungkinan  persoalan  yang akan  timbul.  Makna  filosofis  dan  kemanusiaan  proporsional  pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubugan pihak-pihak yang terikat dalam bekerjasama.  Hal  ini  merupakan  refleksi  kedamaian  yang  memang  menjadi  garis besar haluan Islam.
2. Pertanggungjawaban umum
Pertanggungjawaban  umum  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  sifat  amanah (kepercayaan) dan siddiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang
10 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 120
11 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 125.
harus  bertanggungjawaban  oleh  pelakunya  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  wakaf  dan  pemberdayaan  wakaf menjadi  penting  terutama  dalam  memanfaatkan  hasil  yang  diperoleh  dari  harta benda wakaf produktif dan memilki potensi.
Tanpa  adanya  rasa  tanggung  jawab  dari  nazhir  wakaf  maka  harta  yang dipercayakan  kepadanya  akan  terbengkalai  dan  tidak  terurus.  Oleh  karena  itu, setiap  orang  yang  dipercaya  menduduki  lembaga  kenazhiran  harus  dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari tidak  akan  terjadi  kesewenangan,  penyimpangan  dan  atau  ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf.
Aspek tanggung jawab oleh nazhir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian  dunia  perwakafan.  Kalau  rasa  tanggung  jawab  ini  tidak  dimiliki  oleh nazhir,  maka  wakaf  hanya  sebagai  institusi  keagamaan  yang  tidak  berfungsi apapun, bahkan akan menjadi beban masyarakat. 12
Selanjutnya  ada  dua  aspek  penting  dalam  kaitannya  dengan  pengawasan manajerial  wakaf  produktif,  yakni  aspek  akunting  dan  auditing.  Pada  awalnya, akuntansi  lebih  diwarnai  dan  terbatas  pada  aspek  pertanggungjawaban  belaka. Namun  dalam  perkembangannnya,  akuntansi  mengalami  transformasi  sebagai salah  satu  sumber  informasi  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis.  Ini  membawa konsekuensi, misalnya pada bentuk dan kandungan laporannya bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca, misalnya kemudian beralih pada  aspek  laba  rugi.  Berdasarkan  tujuan  dasar  dan  pola  operasi  sebuah  entitas, akuntansi  dapat  dipilah  menjadi  dua,  yakni  akuntansi  untuk  organisasi  yang bermotifkan  mencari  laba  ( profit  oriented  organization)  dan  akuntansi  untuk organisasi  nirlaba  (non  profit  oriented  organization),  dan  wakaf  yang  dikelola secara  lebih  produktif  dalam  bentuk  usaha  komersial  termasuk  kategori  yang pertama.  Selanjutnya  adalah  aspek  auditing.  Dalam  bahasa  Indonesia  biasanya auditing  diartikan  sebagai  pemeriksaan.  Yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya,
12 Departemen  Agama  RI  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji,  Fiqh  Wakaf  (Jakarta:  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 105.

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
dan  pihak  yang  memberikan  amanah  mendengarkan.  Jadi  ini  merupakan manifestasi  pertanggungjawaban  pihak  tertentu  yang  diberi  tanggung  jawab kepada pihak yang diberi amanah. Dalam konteks lembaga wakaf, akuntansi dan auditing  memiliki  fungsi  pengawasan  serta  berperan  sebagi  alat  yang  dapat dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tujuan  tersebut  adalah  merujuk pada tujuan lembaga wakaf itu sendiri. Dan secara umum, semua lembaga wakaf dibentuk atau didirikan adalah mengelola sejumlah kekayaan wakaf agar manfaat maksimalnya  dapat  dicapai  untuk  kesejahteraan  umat  umumnya,  dan  menolong mereka  yang  kurang  mampu  pada  khususnya.  Seiring  dengan  wacana  Islamisasi, maka  seyogyanya  praktek  akuntansi  dan  auditing  yang  akan  dipakai  sepenuhnya harus  memperhatikan  apa  yang  dipandang  lebih  mendekati  atau  sesuai  dengan prinsip  Syari’ah  itu  sendiri.  Dan  kemampuan  manajemen  operasional  lembaga kenadziran  harus  didukung  oleh  aspek  pendukung  manajemen  modern  dalam system ekonomi berdasarkan Syariat Islam. 13
Melihat  fenomena  penyimpangan  dalam  proses  akuntansi,  Islam  bersikap  sangat jelas, tidak akan pernah mentolerirnya. Melalui surah al-Baqarah ayat 282, Allah swt menegaskan Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya, meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Dari  ayat  tersebut  kita  dapat  melihat  tekanan  Islam  kepada  akuntansi  dalam menjalankan peranannya. Pertama, sikap kejujuran (adil) yang mmutlak dipegang bagi  seorang  pencatat  (akuntan).  Perintah  ini  mengandung  konsekuensi.  Jika melakukan  ketidakjujuran,  dampaknya  bukan  kekacauan  dalam  arus  pencatat  itu sendiri,  hal  ini  terbukti  secara  empiris  ketidakjujuran  itu  berdampak  serius  bagi hajat  hidup  banyak  kalangan.  Dengan  mencermati  makna  subtansial  dari  sikap Islam terhadap persoalan etika atau moral akuntan, kita diingatkan bahwa akuntan
13 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 123-125.
yang  menjunjung  tinggi  etika  akan  memberikan  suasana  kooperatif  bagi  pihak- pihak yang berkepentingan, di samping kemanfaatan luas yang dirasakan publik. 14

## 3. Standar operasional
Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola  wakaf  agar  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  bermanfaat  bagi kepentingan masyarakat banyak. Menurut istilah manajemen dikatakan dikatakan bahwa  yang  disebut  dengan  pengelolaan  operasional  adalah  proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasional.
Dalam  istilah  manajeman  dikatakan  bahwa  yang  disebut  dengan  pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi.  Pengelolaan  operasional  ini  terasa  sangat  penting  dan  menentukan berhasil  tidaknya  manajemen  pengelolaan  secara  umum.  Adapun  standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa). Standar keputusan operasional merupakan tema pokok  dalam  operasi  kelembagaan  Nazhir.  Keputusan  yang  dimaksud  di  sini berkaitan  dengan  lima  fungsi  utama  manajemen  operasional,  yaitu:  proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja, dan mutu. Keputusan mengenai proses termasuk  proses  fisik,  berkenaan  dengan  fasilitas  yang  akan  dipakai  untuk memperoduksi  barang  atau  jasa.    Juga  menyangkut  tipe  peralatan  dan  teknlogi, arus  proses,  penyususnan  fasilitas  dan  aspek-aspek  lain  yang  menyangkut peralatan  secara  fisik  atau  fasilitas  saja.  Keputusan  mengenai  ini  harus diperhitungkan  secara  matang  karena  pada  umumnya  akan  terus  dipakai  dalam jangka  waktu  yang  panjang  dan  tidak  mudah  diubah-ubah,  terlebih  jika menyangkut investasi yang cukup besar. Keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk  menghasilkan  jumlah  produk  yang  tepat,  ditempat  yang  tepat  dan  dalam waktu yang tepat pula. Kapasitas jangka panjang ditentukan dari ukuran fasilitas fisik  yang  dipakai.  Adapun  untuk  jangka  pendek,  kapasitas  dapat  diperbanyak melalui  subkontrak,  tambahan  gilir-kerja  ( shift)  atau  menyewa  tempat. Perencanaan  kapasitas  tidak  hanya  menyangkut  besarnya  fasilitas,  tapi  juga menyangkut  jumlah  orang  yang  dibutuhkan  dalam  pengoperasiannya.  Keputusan
14 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 126

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
berkaitan  dengan  sediaan  ini    mencakup  apa  yang  akan  dipesan,  berapa  banyak, dan  kapan  dipesan.  Keputusan  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  adalah  pengelolaan SDM yang mana merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga kenazhiran, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. Yang terakhir, mutu sebagai salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab  atau mutu barang atau jasa yang dihasilkan. 15
4. Efesien,  merupakan  salah  satu  dari  inti  pengelolaan  organisasi  atau  kelebangaan adalah  efesiensi,  tanpa  efesiensi  lembaga  kenazhiran  tidak  akan  optimal  dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efesiensi terkait dengan penggunaan biaya administrasi  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  aspek  pembiayaan  dalam pengelolaan  harta  wakaf,  sehingga  dengan  pola  yang  efesien,  maka  akan  tercipta lembaga yang professional.
Pengelolaan operasional sangat menentukan keberhasilan manajemen pengelolaan secara umum. standar operasional meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat  menghasilkan  produk  (barang  atau  jasa). 16 setiap  tindakan  dan  aktivitas nazhir  disesuaikan  dan  dilihat  signifikansinya  dengan  kepentingan  harta  wakaf atau  penerima. 17 standar  operasional  kelembangan  nazhir  yang  ingin  mengelola secara  produktif  harta  benda  wakaf,  memerlukan  enam  fungsi  utama  manajemen operasional, yaitu:
1. Proses,  yang  berkenaan  dengan  fasilitas  yang  akan  dipakai  untuk memproduksi barang atau jasa;
2. Kapasitas, yang berkaitan dengan hasil dan jumlah produk yang tepat.
3. Tenaga kerja, yang berkaitan dengan  kesiapan sumber daya manusia
4. Mutu, yang berkaitan dengan bentuk dan peningkatan kualitas
5. Kehumasan, yang berkenaan dengan penguatan, keyakinan dan pengetahuan masyarakat; dan
15 Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, h. 121-123
16 Departemen  Agama  RI  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia  (Cet. II; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 108-109
17 Ahrul  Sani  Faturrahman  dkk, Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  terlengkap tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta  Penyelesaian  atas  Sengketa  Wakaf    (Cet.  I;  Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IImanN, 2004), h. 490
6. System keuangan, yag berkaitan dengan akuntansi dan audit.
Operasionalisasi  pengelolaan  dan  pemberdayaan  wakaf  yang  didasarkan  pada standar  yang  disebutkan  di  atas,  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal.  Hasil  yang  diperoleh  tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara  luas  bagi kepentinnngan masyarakat secara umum. wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian  atau  perkebunan,  gedung-gedung  komersiall  yag  dikelola  sedemikian  rupa, sehingga  mendatangkan  keuntungan. 18 keuntungan  yang  dihasilkan  sebagiannya dipergunakan untuk membiayai berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh nazhir dalam meningkatkan produktifits harta wakaf.
Pengelolaan  dan  potensi  wakaf  produktif  secara  operasional  oleh  nazhir sematamata  untuk  kepentingan  kesejahteraan  umat  manusia,  khususnya  muslim  di Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  dalam  keterpurukan  ekonomi  yang  sangat menyedihkan. Pemberdayaan potensi wakaf produktif membutuhkan keberdaan nazhir yang professional, bahkan menempati oposisi sentral.

## B. Bentuk Professionalime Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi
Aturan-aturan syariah untuk investasi wakaf Adalah wajib bagi para pemegang amanat harta wakaf; apakah nazhir, lembaga, atau lembaga atau institusi apapun yang megelola  harta  wakaf  untuk  memelihara  keutuhan  harta  wakaf  dan  menjamin kesinambungan  manfaatnya.  Para  pengelola  harta  wakaf  bertanggung  jawab  kepada wakif,  para  mauquf  alaih  dan  masyarakat  secara  umum,  disamping  tentunya  dan terutamabertanggung  jawab  kepad  Allah  atas  harta  kekayaan  wakaf  yang  memang dalam  syariah  merupakan  harta  yang  haram  dialhgunakan,  baik  dengan  cara pengelolaan yang salah (mis-management), ataupun dengan ketidak-cermatan memilih bidang investasi yang sesuai dan mengakibatkan terjadi penyelewengan.
Penting  pengelola  wakaf  memperhatikan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan syariah  sebelum  pengambilan  keputusan  menginvestasikan  harta  keakayaan  wakaf apakah keputusan itu terkait dengan pemilihan bidang ivestasi harta kekayaan wakaf,
18 Uswatun Hasanah, “Perkembangan Wakaf di Dunia Islam”. Dalam Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 21.

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
apakah  keputusan  itu  terkait  dengan  pemilihan  bidang  usaha  investasi  secara  umum, tukar guling harta wakaf, investasi keuntungan usaha wakaf, maupun pemilihan antara usaha pemiliharan dan tukar guling dan sebagainya. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai  aturan-aturan  syariah  tersebut  perlu  memperhatiakn  sifat  dan  karakteristik harta  kekayaan  wakaf  yang  berbeda  dengan  unit-unit  ekonomi  dan  usaha  waralaba sebagai berikut:
1. Diversifikasi harta wakaf, para ulama fiqh dan ahli hukum Islam membagi harta kekayaan wakaf ke dalam tiga kategori, yaitu:
a. Wakaf  tidak  bergerak,  seperti  tanah,  gedung,  taman,  kebun,  mata-air, pabrik, gedung sekolah, rumah sakit kuburan dan semacamnya; yakni harta yang  ditahan  aslinya  dan  manfaat  atau  keuntungannya  diberikan  kepada kebajikan  ataupun  orang-orang  yang  berhak.  Jenis  harta  benda  wakaf  ini selau memerlukan pemeliharaan, pengelolaan, dan kemungkinan besar tukar guling agar tetap memberikan manfaat dan kegunaan;
b. Wakaf  bergerak,  seperti  kendaraan,  kendaraan,  hewan,  perkakas,  pakaian dan  semacamnya;  yakni  harta  yang  ditahan  aslinya  dan  maanfaat  atau keuntungannya  diberikan  kepada  kebajikan  ataupun  orang-orang  yang berhak. Jenis harta wakaf ini juga selalu memerlukan
pemeliharaan,pengelolaan  dan  kemungkinan  besar  tukar  guling  agar  tetap memberikan manfaat dan kegunaan.
c. Wakaf uang dan semacamnya, seperti surat-surat berharga kepda lembaga- lembaga  keuangan  syariah  yang  dapat  diinvestasikan  untuk  dimanfaatkan keuntungannya menjadi bantuan social. Menurut mazhab malikiayah wakaf uang diiperbolehkan dan tlah ada fatwa mengenai wakaf uang, wakaf saham dan wakaf sukuk.
2. Diantara  karakteristik  harta  wakaf  juga  adalah  menahan  pokoknya  dan memanfaatkan keuntungannya. Hal ini tentunya memerlukan upaya pelestarian sekaligus  pengelolaan  untuk  memperolh  keuntungan  lebih  besar.  Dalam mengambil keputusan investasi harta wakaf, karakteristik harta wakaf demikian harus  menjadi  pertimbangan  utama  agar  harta  pokoknya  beserta  potensi ekonominya tetap terpelihara.
3. Harta  wakaf  tidak  boleh  berpindah  kepemilikan,  tidak  oleh  nazhir  tidak  pula oleh siapapun pengelola wakaf kecuali melalui tukar guling yang dimaksudkan untuk  pengembangan  dan  peningkatan  usaha  dan  hasil-hasilya.  Hal  ini memerlukan pengkajian berbagai laternatif dan kemungkina-kemungkinan yang lebih menguntungkan.
4. Memperkecil  resiko  kerugian  investasi.  Adalah  wajib  menghindarkan  harta kekayaan wakaf dari usaha investasi yang beresiko tinggi, misalnya dalm Bursa Efek,  industry  dengan  resiko  tinggi,  atau  menyerahkan  pengelolaan  investasi harta  wakaf  kepada  yang  tidak  ahli.  Untuk  itu  usaha  investasi  yang  baik bagiharta wakaf adalah pada bidang usaha yag memberi keuntungan stabil.
5. Kemungkinan  harta  wakaf  mengalami  kerusakan  atau  potensi  ekonominya semakin  berkurang  sehingga  perlu  pemeliharaan  yang  berkesinambungan  dan mempelajari  kemungkinan-kemungkinan  yagng  dapat  meningkatkan  daya produksinya. 19
Prinsip-prinsip Syariah dalam Investasi Harta Wakaf
Berikut beberapa asas syariah yang harus dipenuhi untuk melakukan investasi wakaf:
1. Asas  legalitas,  yakni  kegiatan  investasi  dilakukan  pada  proyek-proyek  yang halal  atau  yang  tida  diharamkan.  Maka  tidak  boleh  menginvestasikan  harta wakaf  dengan  cara  membuka  deposito  pada  bank-bank  riba,  membeli  saham perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang diharamkan, atau berinvestasi di  negara-negara  yang  memerangi  Islam  Islam  dan  umat  Islam  ataupun kerjasama yang memerangi uat Islam.
2. Asas  baik  dan  bersih,  yakni  investasi  pada  proyek-proyek  yang  bergerak  di bidang usaha yang baik, bersih dan tidak kotor.
3. Asas  prioritas  Islam,  yakni  menyusun  proyek-proyek  investasi  yang  akan dibiayai  dengan  wakaf  sesuai  dengan  skala  prioritas  sesuai  dengan  kebutuhan umat Islam.
19 Kementerian  Agama  RI, Strategi  Pengembangan  Wakaf  Di  Tengah  Kondisi  Ekonomi  Tak Menentu (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbungan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.135-136

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
4. Asas pembangunan regional, yakni mengembangkan investasi wakaf di wilayah yang lebih dekat kepada lembaga wakaf memberi modal kecuali umat Islam di wilayah tersebut tak memerlukan lagi.
5. Asas  pendapatan  lebih  besar  bagi  mauquf’alaihi  terutama  kaum  fakir,  yakni, megarahkan  investasi  wakaf  kepada  proyek-proyek  yang  menghasilkan keuntungan lebih besar bagi fakir miskin seperti membuka lapangan kerja bagi mereka  sebagai  prasyarat  pembangunan  social  yang  menjadi  tujuan  utama wakaf.
6. Asas  memperoleh  keuntungan  ekonomi  yang  lebih  memuaskan,  yakni melakukan  perhitungan  agar  memperoleh  hasil  maksimal  secara  ekonomi sehingga  disamping  dapat  membayar  keawjiban  kepada  para  mauquf  juga disisihkan untuk dana pemeliharaan dan pengelolaan karena agama mewajibkan adanya keseimbangan antara pembangunan social dan pembangunan ekonomi.
7. Asas pemeliharaan keutuhan harta wakaf dan pengembangannya, yakni sedapat mgkin  menghindarkan  harta  wakaf  dari  resiko  kerugian  yang  mengakibatkan rusak  atau  hilangnya  sehingga  diperlukan  adanya  semacam  jaminan  untuk mengeliminir  resiko  tersebut.  Disamping  perlunya  menganut  keseimbangan antara  perhitungan  hasil  dan  keamanan.  Termasuk  dalam  hal  ini  tdak diperbolehkan  adanya  penumpukan  harta  karena  tdak  sesuai  dengan  hokum agama.
8. Asas keseimbangan, yakni keseimbangan antara jatuh tempo, bentuk investasi, kegiatan  operasional,  dan  bidang  usaha  agar  menjamin  terhindarkan  tesiko tinggi  dan  pada  saat  yang  sama  menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar. Maka tidak boleh misalnya berfokus pada satu kota saja dan mengabaikan yang lain,  atau  memilih  investasi  jangka  pendek  saja  dan  meninggalkan  investasi jangka  menengah  dan  jangka  panjang,  ataupun  focus  pada  bentuk  permodalan tertentu  dan  mengabaikan  bentuk-bentuk  laninnya.  Keseimbangan  dan diversifikasi pengembangan wakaf dapat menghindarkan resiko tinggi.
9. Asas kejelasan kontrak, yakni semua pihak yang terikat dalam proyek investasi harus mengetahui seberapa keuntungan yang akan diperoleh masing-masing dan seberapa  kerugian  yang  harus  ditanggung  masing-masing.  Semuanya  harus
tertuang  dalam  kontrak  yangdilegalisir  sehingga  tidak  mengundang  keraguan dan perselisihan. Hal itu telah ditekankan Allah dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 282:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                               
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya, meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya) atau  Dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka  hendaklah  walinya mengimlakkan  dengan  jujur.  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh) seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai, supaya  jika  seorang  lupa  Maka  yang  seorang  mengingatkannya.  janganlah saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu  membayarnya.  yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka  tidak  ada  dosa bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan  (yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan pada  dirimu.  dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Untuk  itu  para  pengelola  wakaf  wajib  menyiapkan  kontrak  investasi, mempelajarinya  secara  seksama  dilihat  dari  sudut  pandang  syariah,  hokum positif dan mekanisme investasi dengan menggunakan para ahli dan konsultan demi  menjaga  keutuhan  harta  wakaf  dari  berbagai  kemungkinan penyelewengan.
10. Asas  monitoring,  pengendalian  dan  evaluasi,  yakni  bahwa  penanggung  jawab pengelolaan  investasi  wakaf;  baik  nazhir,  direktur,  lembaga,  instutusi  atau apapun  statusnya  agar  melakukan  monitoring  operasional  investasi  untuk memastikan jalannya sesuai dengan rencana dan kebajikan serta program yang sudah dicanangkan. Monitoring juga dilkukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pelaksanaan agar segera diatasi sejak dini. 20
Prinsip-prinsips syariah untuk pemeliharaan dan renovasi harta wakaf
Harta wakaf, boleh jadi ada di antaranya yang merupakan benda tidak bergerak seperti  property,  alat-alat  berat  dan  semacamnya  dimana  memerlukan  pemeliharaan rutin,  renovasi    atau  mengganti  sebagian  komponen  dan  sebagainya  demi  menjaga kesenambungan  produksinya  dan  hasil  keuntungannya.  Prinsip-prinsip  syariah mengenai hal ini antara lain:
1. Bahwa pemeliharaan harus dilakukan terhadap harta wakaf yang diinvestasikan karena terancam rusak, hancur dan binasa sehingga tak dapat memenuhi tujuan
20 Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu, h.137-142
memperoleh keuntungan;
2. Bahwa biaya pemeliharaan atau renovasi disyaratkan dalam Akta Ikrar  Wakaf sebagai  kewajiban  pengguna  seperti  halnya  property  yang  disewakan  kepada pihak  lain;  jika  tidak  disyaratkan  maka  biaya  pemeliharaan  atau  renovasi dibebankan kepada hasil keuntungan.
3. Bahwa pemeliharaan dan renovasi dilaksanakan sebagai hasil uji kelayakan baik secra teknis, ekonomis maupun keuangan sehingga dapat menetapkan manakah yang lebih menguntungkan, apakah melakukan renovasi atau tukar guling. Hal ini membutuhkan tim ahli.
4. Biaya biaya pemeliharaan atau renovasi diprioritaskan diambil dari hasil usaha wakaf sesuai dengan skala prioritas dalam syariat Islam. Menjaga kutuhan dan kesinambungan  produktifitas  harta  wakaf  didahulukan  dari  pada  pembagian hasil kepada yang berhak..
5. Bahwa  diperbolehkan  memotong  dari  hasil  keuntungan  usaha  wakaf  sejumlah uang  yang  diperuntukkan  sebagai  cadangan  untuk  mengantisipasi  biaya peeliharaan yang diperlukan di masa depan.
6. Bahwa  akumulasi  pemotongan  hasil  keuntungan  tersebut  pada  poin  lima  (5) diinvestasikan  kebali  dan  hasilnya  digabungkan  kepada  hasil-hasil  usaha investasi wakaf aslinya. 21
Prinsip-prinsip syariah untuk investasi hasil keuntungan usaha wakaf
Berangkat  dari  tujuan  utama  wakaf,  yaitu  memberikan  manfaat  kepda  ayang berhak dari hasil usaha wakaf dan sebagai penerapan asas ta’bid (wakaf permanen) dan kesinambungan  hasilnya,  maka  para  pengelola  harta  wakaf  dapat  diinvestasikan kembali hasil-hasil usaha wakaf tersebut dalam pengembangan harta wakaf yang lebih besar. Untuk tujuan itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Komitmen  penuh  terhadap  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW)  mengenai  mauquf-  alaih.  Jika  dalam  AIW  tertulis  bahwa  mauquf  alah misalnya  untuk  biaya  pendidikan  sejumlah  pelajar/  mahasiswa  tertentu dibagikan kepada mereka; namun jika mereka ternyata sudah tidak memerlukan
21 Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu, h.  142-143

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
lagi karena sudah tamat belajar maka hasil tersebut diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada sejumlah pelajar/ mmahasiswa lainnya.
2. Realisasikan  keseimbangan  antara  kepentingan  generasi  sekarang  dengan generasi yang akan dating terutama mengantisipasi ekses inflasi dan devaluasi mata uang. Dalam kondisi seperti ini sebagian keuntungan wkaf dibagikan dan sebagian lainnya diinvestasikan kembali.
3. Menyiapkan  cadangan  bagi  tukar  guling harta  wakaf  yang  diinvestasikan  saat kenaikan  harga.  Dalam  hal  ini  boleh  memotong  sebagian  keuntungan  hasil usaha wakaf sebagai cadangan bagi harta pokok wakaf sebagamana analoginya dengan prinsip pemeliharaan dan renovasi.
4. Adanya  kemudahan  pencairan  dana  setiap  dana  setiap  sat  diperlukan  untuk pembiyaan yang lebih mendesak. 22
Prinsip syariah untuk tukar guling harta wakaf
Yang  dimaksud  tukar  guling  ialah  :  menjual  harta  wakaf  yang  membeli  harta wakaf lainnya sebagai penggantinya. Para ulam fiqh berbeda pendapat mengenai tukar guling harta wakaf ini yang diikhtisarkan sebagai berikut:
1. Untuk  wakaf  bergerak,  mayoritas  ulama  memperbolehkan  tukar  guling  selama terdapat  maslahat  bagi  para  mauquf  alaih  terutama  untuk  kesinambungan  harta dan pengembangan hasilnya.
2. Untuk  wakaf  tidak  bergerak  seperti  tanah,  gedung  dan  semacamnya  sebagian ulama  seperti  malikiyah  dan  sebagian  syafi’iyyah  tidak  diperbolehkan,  namun pendapat  lebih  kuat  adalah  diperbolehkan  tukar  guling  atau  menggantinya  jika sudah tidak bermanfaat lagi atau tidak memilikipotensi ekonomi.
3. Diperbolehkan tukar guling harta wakaf ditentukan oleh hasil studi kelayakan dan penilaian terhadap rancangan investasi, karena tujuan utama pengelola harta wakaf adalah  menjaga  keutuhan  harta  pokok  dan  mengembangkan  untuk  menempati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan mauquf alaih.
4. Harta  wakaf  juga  boleh  diganti  dengan  harta  lain  yang  senilai  harganya  demi menjaga kekayaan wakaf dan pengembangan hasil-hasil usaha wakaf.
22 Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu, h.  143-144
5. Pejabat  yang  mengambil  keputusan  untuk  tukar  guling  atau  tukar  ganti  harta wakaf  harus  berdasarkan  kepada  studi  kelayakan  dan  memastikan  bahwa penukaran  tersebut  lebih  beranfaat  bagi  wakf  agar  kekyaan  umat  Islam  tidak terancam punah. 23
Pengelolaan  wakaf  secara  professional  merupakan  suatu  keharusan  dan optimalisasi  nazhir  wakaf  suatu  hal  mutlak,  dengan  optimalnya  pengelolaan  oleh nazhir wakaf maka persoalan umat yang berkaitan dengan keterbatasan dalam ekonomi dapat diminimalkan. Nazhir  sebagai ujung tombak dalam pengembangan harta wakaf dituntut  untuk  lebih  terbuka  dan  memotivasi  masyarakat  untuk  pengembangan  harta wakaf,  selanjutnya  dengan  melakukan  beberapa  kegiatan  strategis  agar  harta  wakaf dapat diberdayakan untuk pengembangan ekonomi umat.

## KESIMPULAN
1. Reposisi nazhir wakaf dapat dilihat dari pengembangan kapasitas kelembagaan nazhir  wakaf  yang  menuntut  adanya  pengembangan  sumber  daya  manusia nazhir  wakaf  yang  profesional  yang  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip transparansi,  pertanggungjawaban  umum,  standar  operasional  dan  efesiensi.
Nazhir  merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling  penting  bagi  organisasi pengelola  wakaf.  Nazhir  sangat  mempengaruhi  efesiensi  dan  efektifitas organisasi.  Manajemen  sumber  daya  manusia  harus  diperhatikan,  bila diabaikan,  organisasi  tidak  akan  berhasil  mencapai  tujuan  dan  sasarannya. Untuk  itu  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  nazhir,  diperlukan manajeman sumber daya manusia yang kompetitif.
2. Bentuk professionalime nazhir dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memahami aturan-aturan  syariah  untuk  investasi  wakaf,  memperhatikan  prinsip-prinsip syariah  dalam  investasi  harta  wakaf,  serta  mengetahui  regulasi  prinsip-prinsip syariah  untuk  pemeliharaan  dan  renovasi  harta  wakaf,  juga  pada  dasarnya bagaimana  prinsip-prinsip  syariah  dipakai  untuk  investasi  hasil  keuntungan
23 Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu , h. 144-145

## Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi
Musyfikah Ilyas
usaha  wakaf,untuk  tukar  guling  harta  wakaf  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dari harta wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahrul  Sani  Faturrahman  dkk, Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan terlengkap  tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta  Penyelesaian  atas Sengketa Wakaf. Cet. I; Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IImanN, 2004. Departemen  Agama  RI  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqh Wakaf.
Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
----------  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Paradigma  Baru  Wakaf  di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
----------  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesioanl dan Amanah. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
---------- Model Pengembangan Wakaf Produktif . Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2008.
Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak  Menentu.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbungan  Masyarakat  Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
Racmadi usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,
2013.
Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif . Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Sukron Kamil, Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan
Uswatun  Hasanah, “Perkembangan  Wakaf  di  Dunia  Islam”.  Dalam  Suhrawardi  K. Lubis,  dkk,  Wakaf  dan  Pemberdayaan  Umat.  Cet.  I;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.