## PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM KONDISI BENCANA: PERAN PETUGAS KESEHATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

## HEALTH PROBLEMS IN A DISASTER SITUATION: THE ROLE OF HEALTH PERSONNELS AND COMMUNITY PARTICIPATION
Widayatun 1 dan Zainal Fatoni 2
1 ' 2 Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI)
1 wida1960@yahoo.com; 2 zainalfatonilipi@gmail.com

## Abstrak
Sebagian  besar  penduduk  Indonesia  tinggal  di wilayah yang rentan terhadap bencana alam, termasuk gempa  bumi.  Bencana  gempa  yang  diikuti  dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan;  namun  demikian,  pelayanan  kesehatan pada  kondisi  bencana  sering  menghadapi  kendala, antara  lain  akibat  rusak  atau  tidak  memadainya fasilitas kesehatan.  Tulisan  ini  mendiskusikan permasalahan  kesehatan  dalam  kondisi  bencana  dan mengkaji  peran  petugas  kesehatan  serta  partisipasi masyarakat  dalam  penanggulangannya.  Sebagian besar informasi dalam tulisan ini disusun berdasarkan basil  studi  "Kajian  Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar Korban  Gempa  Bantul  2006"  pada tahun  2010  serta penelusuran literatur terkait (desk review).  Hasil studi menunjukkan  bahwa  di  sektor  kesehatan,  berbagai piranti  legal  (peraturan,  standar)  telah  menyebutkan peran penting petugas kesehatan dalam penanggulangan  bencana.  Bencana  tidak  hanya menimbulkan  korban  meninggal  dan  luka  serta rusaknya  berbagai  fasilitas  kesehatan,  tetapi  juga berdampak pada permasalahan kesehatan masyarakat, seperti  munculnya  berbagai  penyakit  paskagempa, fasilitas  air  bersih  dan  sanitasi  lingkungan  yang kurang  baik,  trauma  kejiwaan  serta  akses  terhadap pelayanan  kesehatan  reproduksi  perempuan  dan pasangan. Petugas  kesehatan  bersama  dengan masyarakat berperan dalam penanggulangan bencana gempa,  mulai dari sesaat  setelah  gempa  (hari  ke-1 hingga  hari  ke-3),  masa  tanggap  darurat  (hari  ke-3 hingga sebulan) serta  masa rehabilitasi dan rekonstruksi  (sejak  sebulan  paskagempa).  Beberapa faktor turut mendukung kelancaran petugas Puskesmas  dalam  melakukan  tindakan  gawat  darurat pada  saat gempa, termasuk  partisipasi aktif
masyarakat
dan relawan dalam membantu penanganan korban.
Kata  kunci:  Penanggulangan  bencana,  partisipasi masyarakat, kesehatan,  Puskesmas, Gempa,
Bantul
Abstract
Most Indonesian population are living in prone areas of  natural disasters, including earthquake. Earthquake disasters followed by the  long temporary shelters potentially create health problems;  however, health  systems  in  a  disaster  situation  tend  to  face obstacles,  such as the damaged or inadeaquate health existing facilities.  This  paper  aims  to  discuss  health problems following  a  disaster  and to  assess  the  role of health  personnel  and community participation  in this situation.  Data and information in  this paper are mainly based on a study  "Assessment on Basic Needs Fulfillment following Bantu/ Earthquake in 20016"and a desk review  on  related documents  and literatures.  The  study  found  that  within  the  health sector,  many guidances indicate the  important role of the  health  personnel  during  disaster  situation.  The 2006  Bantu/  Earthquake  was  not  only  resulting  in number  of deaths,  injured people  and  the  damaged health facilities,  but it was also creating public health problems,  for  example  the  disaster  related diseases, the  broken  water  supply  and  sanitation  facilities, traumatic  issues  among  the  victims  and the  limited access  to  the  health reproductive services for women and  couple. Health  personnel  together  with community  have  essential  role  in  dealing  with disaster,  from  the  initial  stage  following  the earthquake  (day  1-3},  the  emergency period (day  3- 30)  until  the  rehabilitation  and recontruction  phase (> 1 month).  Many factors  contributed to  the  success story  of  the  primary  health  care  personnels  in delivering publich  health  roles following  the  Bantu/ Earthquake,  especially  the  actively  community  and volunteer  participation  in  helping  dealing  with  the disaster victims.
Key words: Disaster response, community participation, health, primary health care,
earthquake, Bantu/

## PENDAHULUAN
Secara  geologis  dan  hidrologis,  Indonesia  merupakan wilayah  rawan  bencana  alam.  Salah  satunya  adalah gempa bumi dan potensi tsunami.  Hal ini dikarenakan wilayah  Indonesia  berada  pada  pertemuan  tiga lempeng  tektonik  aktif yaitu  Lempeng  Indo-Australia di  bagian  selatan,  Lempeng  Eurasia  di  bagian  utara dan  Lempeng  Pasifik  di  bagian  Timur.  Ketiga lempengan  tersebut  bergerak  dan  saling  bertumbukan sehingga  Lempeng  Indo-Australia  menunjam  ke bawah  lempeng  Eurasia  dan  menimbulkan  gempa bumi,  jalur  gunung  api,  dan  sesar  atau  patahan. Penunjaman (subduction) Lempeng  Indo-Australia yang  bergerak  relatif  ke  utara  dengan  Lempeng Eurasia  yang  bergerak  ke  selatan  menimbulkan  jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa,  Bali dan Nusa Tenggara sejajar  dengan  jalur  penunjaman  kedua  lempeng tersebut.
Potensi  bencana  alam  dengan  frekuensi  yang  cukup tinggi  lainnya  adalah  bencana  hidrometerologi,  yaitu banjir,  longsor,  kekeringan,  puting  beliung  dan gelombang pasang. Frekuensi bencana hidrometerologi  di  Indonesia  terus  meningkat  dalam 10  tahun  terakhir.  Berdasarkan  data  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB},  selama  tahun 2002-2012  sebagian  besar  bencana  yang  tetjadi disebabkan oleh faktor hidrometerologi (BNPB, 2012). Bencana lainya yang sering menelan korban dan harta benda  yang  cukup  besar  lainnya  adalah  bencana letusan  gunung  berapi.  Letusan  Gunung  Merapi  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Y ogyakarta  yang  tetjadi pada  26  Oktober  tahun  2010  telah  mengakibatkan banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda.  Aliran  awan panas yang dimuntahkan  lava/material Merapi  dengan kecepatan  mencapai  100 km per  jam,  dan  panas mencapai  kisaran  450-600°C  membakar  hutan  dan pemukiman  penduduk  sehingga  dilakukan  evakuasi penduduk secara besar-besaran.
Bencana  menimbulkan  dampak  terhadap  menurunnya kualitas  hidup  penduduk,  termasuk  kesehatan.  Salah satu  permasalahan  yang  dihadapi  setelah  terj adi bencana  adalah  pelayanan  kesehatan  terhadap  korban bencana. Untuk  penanganan kesehatan korban bencana,  berbagai  piranti  legal  (peraturan,  standar) telah dikeluarkan. Salah satunya adalah peraturan yang menyebutkan peran penting Puskesmas dalam penanggulangan  bencana  (Departemen  Kesehatan  RI, 2007; Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen  Kesehatan,  2006;  Pusat  Penanggulangan Masalah  Kesehatan  Sekretariat  Jenderal  Departemen Kesehatan,  2001).  Namun  demikian,  literatur  atau studi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  kesehatan
dalam  kondisi  bencana  dan  penanganannya  relatif masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  bertujuan untuk  membahas  permasalahan  kesehatan  dalam kondisi  bencana  dan  mengkaji  peran  petugas kesehatan serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya.
Data  dan  informasi  serta  berbagai  kebij akan  dan program yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan pada kondisi bencana yang disajikan dalam tulisan  ini  disusun  berdasarkan  basil  kajian  literatur terkait (desk  review). Sebagian  besar desk  review difokuskan  pada  bencana  gempa  bumi,  namun  pada beberapa  bagian juga  dibahas  bencana  alam  lainnya. Selain  itu,  data  dan  informasi  dalam  tulisan  ini  juga berasal dari sebuah  kajian  tentang  "Pemenuhan Kebutuhan  Dasar  Korban  Gempa  Bantul  2006"  yang dilaksanakan  pada  tahun  2010.  Studi  ini  dilakukan oleh  tim  peneliti  LIPI  bekerja  sama  dengan  Nagoya University  dan  Nara  University,  Jepang.  Studi  yang menggabungkan  pendekatan  kuantitatif (survei  rumah tangga)  dan  kualitatif (wawancara  terbuka  dan  FGD) ini  memang  tidak  secara  spesiftk  melihat  peran petugas kesehatan dalam penanganan masaah kesehatan  paskagempa  di  Kabupaten  Bantul,  akan tetapi  cukup  banyak  informasi  yang  relevan  untuk diangkat sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini.

## DAMPAKBENCANATERHADAP PENDUDUK
Banyaknya  bencana  alam  yang  terjadi  di  Indonesia memberikan  dampak  dan  pengaruh  terhadap  k:ualitas hidup  penduduk  yang  dapat  dirasakan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Salah  satu dampak langsung  dari  tetjadinya  bencana  alam  terhadap penduduk  adalah  jatuhnya  korban  jiwa,  hilang  dan luka-luka.  Sedangkan dampak tidak langsung terhadap penduduk  antara  lain  adalah  tetjadinya  banyak kerusakan-kerusakan  bangunan  perumahan  penduduk, sarana  sosial  seperti  bangunan  sekolah, rumah sakit dan sarana  kesehatan  lainnya,  perkantoran  dan infrastruktur  jalan,  jembatan,  jaringan  listrik  dan telekomunikasi.  Selain  itu,  terjadinya  bencana  alam juga  mengakibatkan  adanya  kerugian  ekonomi  bagi penduduk,  seperti  kerusakan  lahan  pertanian dan kehilangan mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang bekerja disektor in formal.
Salah  satu  bencana  banjir  dan  tanah  longsor  yang cukup  banyak  menelan  korban  jiwa  dan  harta  benda adalah bencana banjir bandang di  Wasior pada tanggal 4  Oktober  2010.  Bencana  ini  telah  mengakibatkan sekitar  162  orang  meninggal,  146  orang  hilang,  91 luka berat dan sekitar 9.016 jiwa mengungsi. Kerugian akibat  bencana  banjir  bandang  ini  ditaksir  mencapai
700  rnilyar  (Pemerintah  RI,  2007;  BNPB,  2012; Pemerintah Kabupa ten Teluk  Wondama , 20 10). Pad a tahun y ang sama, l etusan Gunung Merapi telah m e ngakibatkan  banyak  korban  jiwa . Menu ru t  data Pusat  Pengendalian dan Operasi  BNPB  yang dirili s pada  tanggal 11 Nopembe r 2010 jurnlah korban jiwa menc a pai se kitar 194 jiwa meninggal.
Data  BNPB juga mencatat  kejadian  gempa  bumi  di berbagai  wi l aya h  di Indonesia.  Data  pada  Tabel  1 mempe rlih atkan peristiwa  Gempa  Bantu!  pada  tahun 2006 merupakan yang t e rparah  dilihat  dari  jumlah korban meninggal yang mencapai  4.143  jiwa.  Tidak hanya  di Kabupaten Bantu!, gempa pada waktu  yang sama juga mengguncang  Kabupaten K l aten dan mengakibatk a n seti dakn ya 1.045 or a ng meninggal.
Gempa bumi  di F lor es Timur (N u sa Teng ga ra Timur) yang terjadi  pada  tahun 1 992 juga  merupak a n sa lah s atu yang  terparah dan  menyebabkan sekita r  2.500 orang meninggal.  T i dak  hanya korba n jiwa , bencana gempa bumi se rin gka li mengakibatkan  banyak korban luka-luk a, banyak orang mengungsi, serta merusak banguoan  rumah  dan fasilitas umum , terma suk ja l an dan pe l ayanan k ese hatan.
Sebagian gempa bumi  disertai den ga n ge lomban g tsunami yang semakin memp e rparah  dampak bencana tersebut  terhadap  penduduk yang terkena  dampak. Data  BNPB  mencatat gempa  bumi d an t s unami  besar pada akh ir tahun 2004 merupakan yang terbesar (Tabe l 2).  Ratusan ribu orang menj ad i korban dalam perist iwa ter se but , terutama di  wilayah  Provinsi Aceh dan Sumatera  Barat. Se l ain  gempa-tsunarni  2004 t e rsebut , bencana  serupa yang  relatif  parah  juga  teijadi  di Kepu l auan Mentawai (2 010) dan Ciarnis (2006).
Tabell. Data Sepuluh Besar Gempa Bumi di Indonesia Menurut Jumlah Korban Meninggal Terbanyak
Dampak terhadap Penduduk (Jiwa) Damoak terhadao Baneunan, La han dan FasiUtas Umum Rumah Rumab Fas ilitas Fasilitas Wak'tu Lokasi Luka- Rusak Rusak Kesehatan Pendidikan Jalan Laban Meninggal luka Hilang Menderita Meogungsi Be rat Ring an Rusak Rusak Rusak Rusak (Bun b) ffiuah) ffiuah) (Buah) (Km) lRa) 27-05- Bantu! 4. 1 43 1 2. 026 0 0 8 02. 8 04 78.622 69.8 1 8 94 917 0 0 2 006 (DIY) 12-12-
Flor es T im ur 2 . 500 2.103 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 1992 (NIT) 27 -05- Klalen 1 .045 1 8. 12 7 0 0 7 13 .788 32.277 63.615 Ill 298 0 0 2006 (Jaleng) 02-12- Wo n osobo 727 0 0 0 0 2.250 0 0 0 0 500 1 92 4 (Jaleng) 28-03- Nias 685 3.277 I 0 12.542 24.739 0 66 520 1 .490 1.943 2005 (Sumul) 3 0 - 09- Tanah Dalar 666 25 0 0 0 57.77 1 30.108 246 375 191 0 2009 (Sumbar) 1 2 -09- Bulelen g 442 362 0 0 0 77 0 0 226 0 0 19 76 (B a li)
Kola 05..{}9- Padang 427 0 0 0 0 2 .383 0 0 0 0 0 1 926 Panjang (Sumbar ) 30-09- Kola Padang 3 83 1 .2 02 2 0 0 37.587 78.891 2 1 3 .54 7 30 0 2009 (Sum bar ) 22-0 1- Jayawijaya 306 0 1 .000 2.682 0 0 0 0 0 0 0 1 98 1 (Papua)
. .
Sumber: Data dan lnformasi Bencana lndon esta, BNPB (http: // d t bJ.bnpb . go.td)
Data Sepuluh Besar Gempa Bumi di Indonesia Menurut Jumlah Korban Meninggal Ter b anyak
~ Dampak terbadap Penduduk (Jiwa) Dam  ak terhadap Bane:unan, Laban dan Fasilita~ Umum Rumah Rumab FasUitas Fasllitas l tu Lokasi Luka- Rusak Rusak Kesehatan Pendldikan Jalan Meninggal luka ffilang Menderita Mengungsi Berst Ringan Rusak Rusak Ru ; ak (Buab) (Buab) (Buah) (Buabl lKm) 27 -0 5 - Bantu!
4 . 14 3 1 2.026 0 0 802.804 78.622 69.8 1 8 94 917 0 2006 ( DIY) 1 2- 1 2- Fl ores Timur 2.500 2. 10 3 0 0 0 0 1 8.000 0 0 0 1 992 (NTI1 27-05- Kla t e n 1 .045 18. 1 27 0
2006 ( J a t e n g)
0 713.788 32.277 6 3 . 61 5 Ill 298 0 02-12- Wono so b o 727 0 0 1 92 4 (Jaten g) 0 0 2.250 0 0 0 0 28-03 - Nias 685 3.277 I 2005 (Su mut ) 0 1 2.542 24.739 0 66 520 1. 490 30-09- T a n ah Datar 666
25 0 0 0
57.77 1 30 .10 8 246 375 1 9 1 2009 (Sumbar) 1 2-09-
Bul e l e n g 442 362
0 1 976
(Bali)
0 0 77 0 0 226 0 Kola 05-09- Padang 427 0 0 1 926 Panjang 0 0 2.383 0 0 0 0 (Su m bar)
3 0-0 9 - Kota P a d a n g
383 1. 202 2 0 0
37.587 78.89 1 2 1 3.547 3 0 2009 (S u mba r )
22-0 1- J ayawijaya 306 0 1.0 00 2.682 0
0 0 0 0 0 1 98 1 (Papua) ..
Sumber: Dat a dan In fo rm as i Bencana Indone s t a, BNPB (http: // dtbt.bnpb.go.td)
Tabel 2.  Data Scpuluh Besar Gempa Bumi disertai Tsunami di Indonesia Menurut Jumlah Korb a n Meninggal Terbanyak
Laban Husak (Ha) 0 0 0 500 1 .9 43 0 0 0 0 0 Dampak terbadap Penduduk (Jiwa) Dam ~ak terbadap Bane:unan, Laban dan FasUitas Umum Rumab Rumab Fasilitas Fasllitas Ja.l a n Laban Waktu Lokasi Luka- Rusak Rusak Kesebatan Pendldlkan Meninggal luka BJiang Menderita Meng ung si Berst Ringan Rusak Rusak Rusak Rusak CBuah) (Buab) CBuah) CBuah) (Km) (Ha)
26- 1 2- Kola Banda 2004 Aceh {Ace h ) _ 77.804 0 0 269.09 1 34. 1 46 96 . 576 96.576 23 55 34.884 58087 26- 1 2- Ace h Be sar 2004 (Aceh) 47.784 0 0 306.7 1 8 11 6.984 24.352 0 62 299 0 0 26- 1 2- Aceh Jaya 2004 (Ace h) 19.661 0 143 93 .5 47 29.273 34.232 0 26 0 0 0 26- 1 2- Aceh Barat 2 004 (Acc h ) 11. 83 0 0 3. 024 227 . 278 59.584 43 . 678 0 23 256 0 0 26- 12 - Pidic 2 004 (Acch) 4 .646 0 1.4 63 5 1 7.452 3 1.0 78 43 . 256 0 20 95 0 0 26-12- Aceh U l ara 2004 (Aceh) 2.238 384 488 395.800 28.268 24.654 0 24 204 0 0 26-12- B ir euen 2004 (Aceh) 1.202 276 59 350.962 26.758 4 1. 732 0 4 78 0 0 26- 1 2- Nagao Raya 2004 (Acch) 493 0 8 4 5 1 52.748 10 .659 0 0 2 1 19 0 0 25- 10 - Kepulauan 2010
Me n tawai (Sumba r ) 447 498 56 0 15 .353 0 6 0 0 17-0 7- C i amis 2006 (Jabar) 413 379 15 0 4. 1 90 1 .588 322 I 5 20,19 0 . . S umb er: Data dan lnf ormas t B e ncana Indon es ia , BNPB (http :// dtbt.bnpb.go . td)

## DAMPAKBENCANATERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
Salah  satu  dampak  hencana  terhadap  menurunnya kualitas  hidup  penduduk  dapat  dilihat  dari  herhagai permasalahan  kesehatan  masyarakat  yang  terjadi. Bencana  yang  diikuti  dengan  pengungsian  herpotensi menimhulkan  masalah  kesehatan  yang  sehenamya diawali  oleh  masalah  hidang/sektor  lain.  Bencana gempa  humi,  hanjir,  longsor  dan  letusan  gunung herapi,  dalam  jangka  pendek  dapat  herdampak  pada korhan  meninggal,  korhan  cedera  herat  yang memerlukan  perawatan  intensif,  peningkatan  risiko penyakit  menular,  kerusakan  fasilitas  kesehatan  dan sistem  penyediaan  air  (Pan  American  Health Organization,  2006).  Timhulnya  masalah  kesehatan antara  lain  herawal  dari  kurangnya  air  hersih  yang herakihat  pada  huruknya  kehersihan  diri,  huruknya sanitasi  lingkungan  yang  merupakan  awal  dari perkemhanghiakan heherapa jenis penyakit menular.
Persediaan  pangan  yang  tidak  mencukupi  juga merupakan  awal  dari  proses  terjadinya  penurunan derajat  kesehatan  yang  dalam  jangka  panjang  akan mempengaruhi  secara  langsung  tingkat  pemenuhan ~ehutuhan gizi  korhan  hencana.  Pengungsian  tempat ttnggal (shelter) yang  ada  sering  tidak  memenuhi syarat  kesehatan  sehingga  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dapat  menurunkan  daya  tahan  tuhuh dan hila tidak segera ditanggulangi akan menimhulkan masalah di hidang  kesehatan. Sementara  itu, pemherian pelayanan kesehatan pada kondisi  hencana sering  menemui  hanyak  kendala  akihat  rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis ohat serta alat kesehatan, terhatasnya tenaga kesehatan dan  dana  operasional.  Kondisi  ini  tentunya  dapat menimhulkan  dampak  lehih  huruk  hila  tidak  segera ditangani  (Pusat  Penanggulangan  Masalah  Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, 2001).
Dampak  hencana  terhadap  kesehatan  masyarakat relatif herheda-heda,  antara  lain  tergantung  dari  jenis dan  hesaran  hencana  yang  terjadi.  Kasus  cedera yang memerlukan  perawatan  medis,  misalnya,  relatif lehih hanyak dijumpai pada  hencana gempa humi dihandingkan  dengan  kasus  cedera  akihat  hanjir  dan gelomhang  pasang.  Sehaliknya,  hencana  hanjir  yang terjadi  dalam  waktu  relatif lama  dapat  menyehahkan kerusakan  sistem  sanitasi  dan  air  bersih,  serta menimhulkan  potensi  kejadian  luar  biasa  (KLB) penyakit-penyakit  yang  ditularkan  melalui  media  air (water-borne  diseases) seperti  diare  dan leptospirosis. Terkait  dengan  hencana  gempa  humi, selain dipengaruhi  kekuatan  gempa,  ada  tiga  faktor  yang dapat  mempengaruhi  hanyak  sedikitnya  korhan meninggal  dan  cedera  akihat  hencana  ini,  yakni:  tipe
rumah,  waktu  pada  hari  terjadinya  gempa  dan kepadatan penduduk (Pan American Health Organization, 2006).
Bencana menimhulkan herhagai potensi permasalahan kesehatan  hagi  masyarakat  terdampak.  Dampak  ini akan  dirasakan  lehih  parah  oleh  kelompok  penduduk rentan.  Sehagaimana  disehutkan  dalam  Pasal 55 (2) UU  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana,  kelompok  rentan  meliputi:  I).  Bayi,  halita dan anak-anak;  2).  Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;  3).  Penyandang  cacat; dan 4)  Orang lanjut usia.  Selain  keempat  kelompok  penduduk  tersehut, dalam  Peraturan Kepala BNPB  Nomor 7  Tahun 2008 tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pemenuhan  Kehutuhan Dasar  ditambahkan  'orang  sakit'  sebagai  hagian dari kelompok  rentan  dalam  kondisi  bencana.  Upaya perlindungan  tentunya  perlu  diprioritaskan  pada kelompok  rentan  tersehut,  mulai  dari  penyelamatan, evakuasi,  pengamanan  sampai  dengan  pelayanan kesehatan dan psikososial.
Identiftkasi  kelompok  rentan  pada  situasi  hencana menjadi  salah  satu hal  yang penting untuk  dilakukan. Penilaian  cepat  kesehatan (rapid  health  assessment) paska gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul, misalnya,  dapat  memetakan  kelompok  rentan  serta masalah kesehatan dan risiko penyakit akibat bencana. Penilaian  cepat  yang  dilakukan  pada  tanggal  15  Juni 2006 di  lima kecamatan terpilih di  wilayah Kabupaten Bantul  (Pleret,  Banguntapan,  Jetis,  Pundong  dan Sewon)  ini  meliputi  aspek  keadaan  umum  dan lingkungan,  derajat  kesehatan,  sarana  kesehatan  dan bantuan kesehatan (http:/ /bondankomunitas. blogspot.com).  Hasil  penilaian  cepat  terkait  dengan kelompok rentan beserta permasalahan kesehatan yang dihadapi  adalah  sebagaimana  terlihat  pada  Tahel  3. Permasalahan kecukupan gizi dijumpai pada kelompok penduduk  rentan  balita  dan  ihu  hamil,  sedangkan kondisi  fisik  yang  memerlukan  perhatian  terutama dijumpai  pada  kelompok  rentan  ibu  baru  melahirkan, korban  cedera,  serta  penduduk  yang  berada  dalam kondisi tidak sehat.
Pemherian pelayanan kesehatan pada kondisi  hencana sering tidak memadai. Hal ini terjadi antara lain akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis ohat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan,  terbatasnya  dana  operasional  pelayanan  di lapangan.  Hasil  penilaian  cepat  paska  gempa  Bantul 2006,  misalnya,  mencatat  sehanyak  55,6  persen Puskesmas Induk dan Perawatan dari 27 unit yang ada di  Kabupaten  Bantul  mengalami  kerusakan  herat, hegitujuga dengan kondisi Puskesmas Pemhantu (53,6 persen)  serta  Rumah  Dinas  Dokter dan Paramedis (64,8  persen).  Bila  tidak  segera  ditangani,  kondisi
tersebut  tentunya  dapat  menimbulkan  dampak  yang lebih buruk akibat bencana t e r se but.
Tabel 3 . Rapid  Health Assessme n t Paskagempa di Kabupaten Bantul, 2006 Kelompok Permasa lah an kesehatan rentan Balita • 63,55 per se n  keluarga re s ponden  memi l iki ba li t a dcngan rata- r ata u s ia 28,9 bu l an. • Sebagia n ba li ta  menderita giz i kur a ng (20,8 per se n)  dan gizi buruk (4,6 pcr se n ) yang p e rlu m e ndapat  perhatian  dan  monitoring l ebih  b esa r dari  petu gas kes eha tan . Ibu h a mil • 29 persen ke l uarga re s pond e n memiliki  ibu h ami l.
• Rata- ra t a umur kehamilan 2 1 ,4 bulan . •  16 per se n ibu h amil  yang m e nderita s t a tu s giz i kur a n g. lbu b a ru • 5,24 per se n ke lu arga res p o n de n m e m il i k i ibu melah ir ka n baru m ela hirkan , s ebag i a n b esa r (72,73 per s en) ditolong o l e h dokter di rumah sa kit.
Orang •  40  persen responden memiliki a nggota k e l uarga cede r a cedera aki bat ge mpa. • Sebagian be sar l etak  cedera  korban b e ncana ge mp a bumi  b e rada  di  daerah  k e pala (15,7 pe r se n),  tangan ( II ,3 persen ) dan  kaki ( II , I p e r se n) . •  P a da saa t s u rvei d il akukan 3,4 p e r sen anggota keluarga ya ng cedera mengalami  infek s i  d an meme rl uk a n pen a nganan  perawata n  lu ka  lebih l an iut. Or a n g • 7,7 per se n anggota  kel u arga r e s pond e n se dang sa k i t menjalani  ra wa t  inap  di  fas ili ta s k ese h atan s ebe s ar, s edangkan 13 ,8 pcr se n l a inny a menjalani r awa t ialan. Sumber: (http: / /bondankom unt tas . blogspot.com)
Tidak hanya fasilitas  kesehatan  yang ru sak, bencana a lam tidak jarang juga menimbu l kan dampak langsung pada  masyarakat  di suatu wilayah  yang menjadi korban.  Pada  kasus  gempa Bantu) 2 006 , sebagian besar (8 1 ,8 per se n)  rumah p endud uk hancur,  bahk.an tidak  ada  rumah ya n g tid ak ru sak m esk ipun  h a n ya ru sa k  ringan  (3 , 1 persen). S e l a in  itu , 7 0 , 4  p erse n p e nduduk  masih  m e ngandalkan sumber air bersih  dari s umur , namun ada  sebagian  kecil  ( 4 , 8 persen) penduduk  dengan  kua l itas  fisik  sumur  yang  tidak memenuhi syarat kesehatan.  Masih banyak m asya rakat ya n g mengobati  dirinya se ndiri  di  rum a h (30 , 2 persen) a tau  bahkan  mendiamkan sa ja luka yang diderita (6,6 per se n). Ketersed i aan  cadangan bahan makanan p okok ma s ih  bisa  mencukupi  kebutuhan  keluarga untu k 14 hari , sedangka n bahan  makanan l a in ma s ih bisa m enc ukupi untuk kebutuhan se l ama  satu rnin ggu, kecua li buah-bu a han  (3 h ar i ). Hampir dua minggu paskagempa, s ud a h banyak  lingkungan  responden yang telah  mendapatkan  bantuan kese h atan  dari berbagai instansi atau LSM, n amu n bantu a n penga sa pan (fogging) untuk  mengur a n g i populasi n yamuk baru 47,6 pers en, peny em prot a n (spraying)
untuk membunuh  bibit penyakit  berb a h a ya b a ru  20 persen, da n upaya pengolahan air han y a 21 , 9 pe r sen.
Salah sa tu  perma s alahan  kesebatan a ki bat benc ana ada lah  meningkatnya  potensi  kej ad i an p e nyakit menular  maupun  penyakit ti dak m en ular. B ahkan, tidak j a r a n g k ejad i an luar biasa (KLB)  untuk b e berapa p e n yakit menular  tertentu , se perti KLB dia re dan d i se ntri yang dip enga ruhi  ling kung a n  dan s anitasi yang m e mburuk akibat bencan a sepe rti b an jir. Diagram 1 , misalnya,  memperlihatkan  in f eksi sa luran p e mafa sa n akut (ISPA) merupakan ke l u h a n yang yang pal in g banyak dide ri ta pengungsi sep uluh  jenis penyakit bencana letusan Gunung  Merap i tahun  2010 di  Kabupat e n  Sleman.  Data EHA - WHO Indonesia (2010) per 27 Oktober 2010 juga m encatat 91 korban bencana  Merapi harus  dirujuk ke RS  Sa r dj ito  di Y ogyakarta,  se ba g ian be sa r  dian ta r anya k a rena mengalami ga n ggua n pemafasan d an!ata u Iuk a baka r.
Gastritis
Faringiti s akut
Dermatitis kontak a lergi
Dis pepsi
P e ny ak it / irita s i mata
Hipertensi primer
Flu dan sejen i s nya Myalgia Cepalgia 769 790 890 949 10 34 1617 1679 16 86 22 2 9 ISPA ~~~~~~~ 4~074 0 2000 4000
Sumber: Forum PRB DIY , 2010
Diagram 1. Sepuluh  Besar Peny ak it Pengungsi Merapi  2010  di  Kabupaten  Slema n ( Ak umulatif sampai dengan tanggallS November 2010)
Permasa l ahan  kesehatan Iingkungan da n sanitasi juga seri n g dijumpai pada kondisi bencana alam. Berbaga i liter a tur m e n unjukkan b ahwa sanitasi meru p akan salah sa tu keb utuhan v i ta l pada tah a p awal s e telah tezjadinya bencana (T h e Sphere  Project, 20 1 L ; Tekeli - Yes il , 2006) . Kondisi lin gkunga n ya n g  t i dak  h i g i e ni s, per se diaan  air yang terbatas dan  j amba n ya n g tidak mem a dai , misalnya, seri n gka li  m enjad i  p e n ye b a b korban bencana l e bih  r entan un tu k me nga larni kesakitan bahkan kematian  akibat p e ny ak it  t erte ntu. Penga l aman bencana l etusan Gunu ng Merapi pada ta hun 2006 (US AID Indonesia - ESP, 2006) d a n  2010 (EHA - WHO  Indon es ia , 20 10 ; Forum  PRB DIY,
20 10 ; ACT A lli ance , 20 11 ; BNP B, 20 10 , http: / / www.ciptakarya .pu .go .id) , gempa b urni d i 42
Pakistan (Amin dan Han, 2009) dan Iran (Pinera, Reed dan  Njiru,  2005)  pada  tahun  2005,  banjir  di Bangladesh  pada  tahun  2004  (Shimi,  Parvin,  Biswas dan  Shaw,  2010),  serta  gempa  disertai  tsunami  di Indonesia  (Widyastuti  dkk,  2006)  dan  Srilanka (Fernando,  Gunapala  dan  Jayantha,  2009)  pada akhir 2004 menunjukkan beberapa masalah terkait kesehatan lingkungan  dan  sanitasi.  Permasalahan  tersebut termasuk  terkait  penilaian  kebutuhan  (assessment) yang  tidak  mudah dan cepat,  ketersediaan  dan kecukupan  sarana,  distribusi  dan  akses  yang  tidak merata,  privasi  dan  kenyamanan  korban  bencana (khusunya  kelompok  perempuan)  serta  kurangnya kesadaran  dan  perilaku  masyarakat  terkait  sanitasi pada kondisi darurat bencana.
}(esehatan reproduksi merupakan salah satu permasalahan  kesehatan  yang  perlu  mendapatkan perhatian,  khususnya  pada  bencana  yang  berdampak kepada  masyarakat  dalam  waktu  relatif  lama.  Studi Hapsari  dkk  (2009)  mengidentifkasi  temuan  menarik berkaitan  dengan  kebutuhan  pelayanan  keluarga berencana  (KB)  paskabencana  gempa  bumi  di  Bantul (Yogyakarta) pada tahun 2006. Satu tahun paskagempa,  mereka  yang  menggunakan  alat  KB suntik  dan  implant  cenderung  menurun,  sebaliknya mereka  yang  menggunakan  pil  KB  dan  metode pantang  berkala  cenderung  meningkat.  Studi  ini  juga menunjukkan  bahwa  prevalensi  kehamilan  tidak direncanakan  lebih tinggi  dijumpai  pada mereka yang sulit  mengakses  pelayanan K.B dibandingkan  mereka yang tidak mengalami kendala.  Oleh karena itu, peran penting  petugas  kesehatan  diperlukan,  tidak  hanya untuk  memberikan  pelayanan K.B pada  situasi bencana,  tetapi  juga  untuk  mengedukasi  pasangan untuk  mencegah  kejadian  kehamilan  yang  tidak direncanakan.

## PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN DALAM KONDISI BENCANA
Bencana  alam  merupakan  kejadian  luar  biasa  yang disebabkan  oleh  peristiwa/faktor  alam  atau  perilaku manusia  yang  menyebabkan  kerugian  besar  bagi manusia  dan  lingkungan  dimana  hal  itu  berada  diluar kemampuan  manusia  untuk  dapat  mengendalikannya. Mengingat  bencana  alam  yang  cukup  beragam  dan semakin  tinggi  intensitasnya,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang  (UU)  No  24  tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana.  Dengan lahimya  UU  tersebut,  terjadi  perubahan  paradigma penanganan  bencana  di  Indonesia,  yaitu  penanganan bencana  tidak  lagi  menekankan  pada  aspek  tanggap darurat,  tetapi  lebih  menekankan  pada  keseluruhan manajemen  penanggulangan  bencana  mulai dari
mitigasi,  kesiapsiagaan,  tanggap  darurat  sampai dengan  rehabilitasi.  Berdasarkan  UU  No  24  tersebut, tahapan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana meliputi:
1.  Prabencana,  pada  tahapan ini dilakukan  kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan  dalam  perencanaan  pembangunan, persyaratan  analisis  risiko  bencana,  penegakan rencana  tata  ruang,  pendidikan dan peletahihan serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana).
2.  Tanggap darurat, tahapan ini mencakup pengkajian terhadap  lokasi,  kerusakan dan sumber  daya, penentuan status keadan darurat, penyelamatan dan evakuasi  korban,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pelayanan psikososial dan kesehatan.
3.  Paskabencana,  tahapan  ini  mencakup  kegiatan rehabilitasi  (pemulihan  daerah  bencana,  prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, psikologis,  pelayanan  kesehatan,  keamanan  dan ketertiban) dan rekonstruksi (pembangunan, pembangkitan dan peningkatan  sarana  prasarana, termasuk fungsi pelayanan kesehatan).
Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus  segera diberikan baik saat terjadi dan paskabencana  disertai  pengungsian.  Upaya penanggulangan  bencana  perlu  dilaksanakan  dengan memperhatikan  hak-hak  masyarakat,  antara  lain  hak untuk  mendapatkan  bantuan  pemenuhan  kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan  dalam penyelenggaraan  penanggulangan bencana  serta  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan. Sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  53  UU  No  24  tahun  2007,  pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus  dipenuhi  pada  kondisi  bencana,  di  samping kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya:  1 ).  air bersih  dan sanitasi,  2).  pangan, 3).  sandang,  4).  pelayanan psikososial serta 5). penampungan dan tempat hunian.
Penanggulangan  masalah  kesehatan  dalam  kondisi bencana  ditujukan  untuk  menjamin  terselenggaranya pelayanan  kesehatan  bagi  korban  akibat  bencana  dan pengungsi  sesuai  dengan  standar  minimal.  Secara khusus,  upaya ini ditujukan  untuk  memastikan:  1 ). Terpenuhinya  pelayanan  kesehatan  bagi  korban bencana  dan  pengungsi  sesuai  standar  minimal;  2). Terpenuhinya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular bagi korban bencana dan pengungsi sesuai  standar  minimal;  3).  Terpenuhinya  kebutuhan pangan  dan  gizi  bagi  korban  bencana  dan  pengungsi
sesuai  standar minimal;  4). Terpenu h inya  kesehatan lingkungan bagi  korban bencana dan  pengungsi sesuai standar minimal ; serta  5). Terpenuhinya kebutuhan papan  dan sandang  bagi korban  bencana dan pengungsi sesuai sta ndar minimal.
Dalam upaya memaksima l kan  peran jajaran kesehatan pada  penanggulangan  bencana , termasuk  dida l arnnya Puskesmas , Kementerian Kesehatan te l ah  menerbitkan Surat  Keputusan (SK) Menteri  Kesehatan No . 145/Menkes / SK/112007 te n tang Pedoman Penanggu l angan Bencana Bidang
Kesehatan.
Dokumen tersebut mengatur  berbaga i  h al,  termasuk kebijakan,  pengorganisasian  dan  kegia t an  pe l ayanan kesehatan yang di l akukan o l e h masing - masing jajaran kesehatan. Dalam Kepmenkes terse but juga diseb u tkan bahwa  pada  prinsipnya  da l arn pe n anggu l a n gan bencana  bida n g  kesehatan t i dak  ada  kebijakan  untuk membentuk sarana prasarana secara kh u sus. Upaya l ebih  difokuskan  dengan memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang telah ada, hanya saja i ntensitas kerjanya  ditingkatkan  dengan  memberdayakan semua surnber daya pemerintah , masyarakat dan un sur swasta terkait (Departemen Kese h a t a n , 2007).
Pengorganisasian sektor kesehatan dilakukan
berjenjang mulai dari tingkat  pusat, p rovins i , kabupaten/kota sampai dengan lokasi  kejadian. Di lokasi kejadian misalnya, p e nan ggung jawab pelayanan  kesehatan penanggulangan  bencana  adalah Kepala  D i nas Kabupaten/Kota, sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana  tugas ada l a h Kepa la
Puskesmas di lokasi kejadian. Selan j utnya , pelaksanaan kegiatan dikelompokkan  pad a fase Prabenca n a,  Saat bencana dan  Pask abencana. Pada masing-masing  fase  tersebut, telah  dike l ompokkan keg i atan-kegiatan yang perlu  d i la ksa nakan oleh
Tingkat Pusat , Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.  Peran  Puskesmas,  mi sa lnya, sangat beragam  pada setiap  fase bencana dan me m e rlukan koo r dinas i kegiatan  dengan  in stansi lain  serta ke l ompok masyarakat (Tabel 4).
Tabel 4 . Peran Puskesmas pada Tahap Prabencana, Saat Bencana dan Paskabencana
Prabencana Saat Bencana Paskabencana • Membuat peta geomedik Puskesmas di loka s i bencana: • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan daerah rawan b e n cana • Menuju lokasi bencana dengan membawa da sar di  tempat penampungan (Pos • Membuat jalur evakuasi peralatan yang diperlukan untuk Kesehatan Lapangan) • Mengadakan pelatihan
melaksanakan triase dan memberikan • Memeriksa kualitas air bersih dan sanitasi •  Inventari sas i s umber pertolongan pertama lingkung a n daya sesuai dengan
• Me l aporkan kejadian bencana kepada • Melaksanakan surveilans pen ya kit menular
potensi bahaya yang Kepa l a Dinas Kesehatan (Kadinkes)
dan gizi buruk yang mun gkin t imbul mu n gkin terjadi Kabupaten/Kota •  Segera m e lapor ke Dinke s Kabupaten/Kota •  Menerima dan
•  Me l akuka n peni l a i an cepat masa l ah bi l a terjadi KLB penyakit menul a r dan g izi meni n dakla nj ut i kese h ata n awa l (init i al rapid health buruk
i nfo r mas i pe rin gata n d i n i assessment) •  Memfa s ili t as i relawan , kader dan petu gas (early warning system) •  Me n yera hk a n ta n ggu n gjawab kepada pemerintah ti n gkat kecamata n da l am untuk kes i apsiagaan
Ka di nkes Kabupaten/ Kota h i la  te l ah tiba memberikan komunikasi, informasi dan bidang ke se hata n di Iokasi
edukasi (KIE) kepada ma syarakat l uas , • Membentuk tim
bimbin ga n pada kelompok serta konseling ke se hatan lapan ga n yang Puske s mas di sekita r lokasi bencana: pada individu yang berpoten s i menga l ami tergabun g dalam Satgas
gangguan stres pa skatra uma
• Mengadakan koordinasi • Mengirimkan tenaga dan perbeka l an
• Merujuk penderita yang tidak dapat linta s sektor
kesehatan serta ambulans / transportasi lain
ditangani dengan konseling awal dan
ke loka si bencana dan tempat
membutuhkan konseling lanj ut, psikoterapi
penampungan pengungsi.
atau penanggulangan l eb ih spesifik. • Membantu perawatan dan evakuas i
korban serta pelayanan  kesehatan pengungsi.
Sumber: Depke s, 2007
Dalam  penanggulangan  bencana,  peran  Puskesmas mengacu  pada  tugas  dan  fungsi  pokoknya,  yaitu sebagai  pusat  ( 1)  penggerak  pembangunan  kesehatan masyarakat,  (2)  pemberdayaan  masyarakat  dan  (3) pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama.  Sebagai  pusat penggerak  pembangunan kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan fungsi penanggulangan bencana  melalui  kegiatan  surveilans,  penyuluhan  dan kerjasama  lintas  sektor.  Sebagai  pusat  pemberdayaan masyarakat,  Puskesmas  dituntut  mampu  melibatkan peran  aktif  masyarakat,  baik  peroangan  maupun kelompok,  dalam  upaya  penanggulangan  bencana. Sedangkan  sebagai  pusat pelayanan kesehatan  tingkat pertama,  Puskesmas  melakukan  berbagai  kegiatan seperti: pelayanan gawat darurat 24 jam, pendirian pos kesehatan 24 jam di sekitar lokasi bencana, upaya gizi, KIA  dan  sanitasi  pengungsian,  upaya  kesehatan jiwa serta upaya kesehatan rujukan.
Initial  rapid  health  assessment merupakan  kegiatan penting yang  perlu dilaksanakan petugas  kesehatan eli lokasi  bencana.  Sebagaimana  diuraikan  pada  bagian sebelumnya,  basil  kajian  paskagempa  Bantul  2006 dapat  memetakan  kelompok  rentan  serta  masalah kesehatan  dan  risiko  penyakit  akibat  bencana (http:/ lbondankomunitas. blogspot.com).  Selanjutnya, dari  basil  penilaian  cepat  kesehatan  ini  dapat direkomendasikan  upaya-upaya  apa  saja  yang  perlu dilakukan  berbagai  pihak  terkait  untuk  memulihkan sistem kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul 1 •
Selain  berdasarkan  SK  Menkes  145/2007,  peran dan tugas Puskesmas dalam penanggulangan bencana juga mengacu pada SK Menkes Nomor
1357/Menkes/SK/XII/200 1  tentang  Standar  Minimal Penanggulangan  Masalah  Kesehatan  akibat  Bencana dan Penanganan Pengungsi. Dalam dokumen tersebut,
Rekomendasi  terkait  pelayanan  kesehatan  masyarakat, meliputi:  a).  merencanakan kegiatan Puskesmas Keliling sebagai dukungan sementara, b).  perlu tenaga fisioterapi untuk  perawatan  bagi  penduduk  yang  cedera,  c). ketersediaan  pangan  penduduk  kelompok  rentan, khususnya  program  Pemberian  Makanan  Tambahan (PMT)  bagi  balita  dan  ibu  hamil,  d).  revitalisasi pelayanan  Bidan  Desa  untuk  mendukung  program Kesehatan  Ibu dan Anak,  e).  revitalisasi  tenaga sanitarian  untuk  menangani  kondisi  lingkungan  yang tidak  sehat,  serta t).  perlu  penanganan  psikiatri  bagi masyarakat  yang  mengalami  trauma.  Selain  itu, rekomenasi  juga  dikeluarkan  terkait  pencegahan dan pemberantasan  penyakit  menular,  yaitu:  1).  melakukan surveilans  penyakit  menular  untuk  memperkuat  sistem surveilans  rutin;  serta  2).  Mempertimbangkan  langkah antisipasi munculnya penyakit diare, typhus abdominalis,
DHF, campak, dan tetanus (http:/ lbondankomunitas.blogspot.com).
standar  minimal  yang  harus  dipenuhi  meliputi berbagai aspek:
1. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan  masyarakat,  kesehatan  reprodukse  dan kesehatan jiwa 3 • Terkait dengan  sarana pelayanan kesehatan,  satu  Pusat  Kesehatan  pengungsi idealnya digunakan untuk melayani  20.000 orang, sedangkan  satu  Rumah  Sakit  untuk  200.000 sasaran.  Penyediaan  pelayanan  kesehatan  juga dapat  memanfaatkan  partisipasi  Rumah  Sakit Swasta,  Balai  Pengobatan  Swasta,  LSM  lokal maupun  intemasional  yang  terkait  dengan  bidang kesehatan.
2.  Pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit menular, seperti  vaksinasi,  penanganan  masalah umum  kesehatan  di  pengungsian,  manajemen kasus,  surveilans  dan  ketenagaan.  Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM),
Kementerian  Kesehatan  telah  menetapkan jumlah kebutuhan  tenaga  kesehatan  untuk  penanganan 10.000-20.000  pengungsi,  terdiri  dari:  pekerja kesehatan  lingkungan  (10-20  orang),  bidan  (5-10 orang),  dokter  ( 1  orang),  paramedis  ( 4-5  orang), asisten apoteker ( 1 orang), teknisi  laboratorium ( 1 orang),  pembantu  umum  (5-1 0  orang),  pengawas sanitasi (2-4 orang), asisten pengawas sanitasi (10- 20 orang).
3. Gizi  dan  pangan, termasuk  penanggulangan masalah  gizi  di  pengungsian,  surveilans  gizi, kualitas  dan  keamanan  pangan.  Identifikasi  perlu dilakukan  secepat  mungkin  untuk  mengetahui sasaran pelayanan,  seperti jumlah pengungsi, jenis kelamin,  umur  dan  kelompok  rentan  (balita,  ibu hamil,  ibu  menyusui,  lanjut  usia).  Data  tersebut penting  diperoleh,  misalnya  untuk  mengetahui kebutuhan bahan makanan pada tahap
penyelamatan dan merencanakan tahapan
surveilans  berikutnya.  Selain  itu,  pengelolaan bantuan pangan perlu melibatkan wakil masyarakat  korban  bencana,  termasuk  kaum perempuan, untuk memastikan kebutuhan- kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi.
2  Pelayanan  kesehatan  reproduksi  setidaknya  meliputi kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), deteksi  dini  infeksi  menular  seksual  QMS) dan HIV/AIDS serta kesehatan reproduksi remaja.
3  Penanggulangan penderita stes  paska trauma antara  lain bisa  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  kelompok besar  (lebih  dari  20  orang)  dengan  melibatkan ahli psikologi serta kader masyarakat yang telah dilatih.
4. Lingkungan, meliputi pengadaan air,  kualitas  air, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan limbah padat  dan  limbah  cair  dan  promosi  kesehatan. Beberapa  tolok  ukur  kunci yang  perlu diperhatikan adalah:
• persediaan  air  harus  cukup  minimal  15  liter per orang per hari,
• jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter,
• satu kran air untuk 80-100 orang,
• satu  jamban  digunakan  maksimal  20  orang, dapat  diatur  menurut  rumah  tangga  atau menurut j enis kelamin,
• jamban berjarak tidak lebih dari  50 meter dari pemukian atau tempat pengungsian,
• bak  atau  lubang  sampah  keluarga  berjarak tidak  lebih  dari  15  meter  dan  lubang  sampah umum berjarak tidak lebih dari  100 meter dari pemukiman atau tempat pengungsian,
• bak/lubang  sampah  memiliki  kapasitas  100 liter per 10 keluarga, serta
• tidak  ada  genangan  air,  air  hujan,  luapan  air atau  banjir  di  sekitar pemukiman  atau  tempat pengungsian.
5.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  dasar kesehatan, seperti penampungan keluarga, sandang  dan  kebutuhan  rumah  tangga.  Ruang tertutup  yang  tersedia,  misalnya,  setidaknya tersedia per orang  rata-rata berukuran  3,5-4,5  m 2 • Kebutuhan  sandang  juga  perlu  memperhatikan kelompok  sasaran  tertentu,  seperti  pakaian  untuk balita  dan  anak-anak  serta  pembalut  untuk perempuan remaja dan dewasa.
Selain  piranti-piranti  legal  di  atas,  Peraturan  Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 juga mengatur pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi bantuan tempat  penampunganlhunian  sementara,  pangan,  non- pangan, sandang air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.  Dalam  peraturan  tersebut,  disebutkan bahwa  bantuan  pelayanan  kesehatan  diberikan  dalam bentuk:  1 ).  pelayanan  kesehatan  umum,  meliputi pelayanan kesehatan dasar dan klinis; 2). pengendalian penyakit  menular,  meliputi  pencegahan  umum, campak, diagnosis dan pengelolaan kasus, kesiapsiagaan kejadian luar biasa (KLB), deteksi K.LB, penyelidikan  dan  tanggap  serta  HIV/AIDS;  serta  3). pengendalian penyakit tidak menular,  meliputi  cedera, kesehatan  reproduksi,  aspek  kejiwaan  dan  sosial
kesehatan  serta  penyakit  kronis.  Bentuk-bentuk pelayanan  kesehatan  tersebut  dilengkapi  dengan standar  minimal  bantuan  yang  harus  dipenuhi  dalam situasi bencana alam (BNPB, 2008).
Terkait  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  pada kondisi  bencana,  di  tingkat  global  sebenarnya  juga sudah banyak pedoman-pedoman yang  dapat  menjadi rujukan.  Pedoman  yang  disusun  The  Sphere  Project (20 11 ), misalnya, merinci prinsip-prinsip perlindungan dan standar minimal dalam empat aspek, yakni:  1). Air bersih,  sanitasi  dan  promosi  terkait  higienitas,  2). Keamanan pangan dan gizi,  3).  Tempat penampungan atau  hunian  sementara  dan  kebutuhan  non-pangan, serta  4).  Pelayanan  kesehatan.  Dalam  dokumen  ini, disebutkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  esensial  yang perlu  diperhatikan  meliputi:  pengendalian  penyakit menular,  kesehatan  anak,  kesehatan  seksual  dan reproduksi,  cedera,  kesehatan  mental  dan  penyakit tidak menular.

## PERAN PETUGAS KESEHATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: PENGALAMAN GEMPA BANTUL 2006
Bencana alam yang menimpa suatu daerah,  seringkali menimbulkan  korban  jiwa  dan  kerusakan,  baik  itu korban  meninggal,  korban  luka  luka  maupun kerusakan fasilitas umum dan harta benda masyarakat. Selain itu, terjadinya bencana alam sering mengakibatkan  wilayah  terkena  dampak  menjadi terisolasi  sehingga  sulit  dijangkau  oleh  para  relawan untuk  memberikan  pertolongan  dan  bantuan.  Selain jatuhnya  korban jiwa dan  korban  luka,  permasalahan lain yang terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat adalah  munculnya berbagai  penyakit  setelah bencana. Sebagai  contoh  hingga  satu  bulan  lebih  setelah kejadian  bencana  gempa  bumi  di  Bantul  tahun  2006, para  korban  gempa  masih  tinggal  di  tenda-tenda pengungsian  dengan  fasilitas  air  bersih  yang  terbatas dan  sanitasi  lingkungan  yang  kurang  baik.  Kondisi tersebut  ditambah  dengan  banyaknya  debu  dan nyamuk  yang  mengakibatkan  para  korban,  terutama balita  dan  lansia,  rentan  terkena  penyakit  gatal-gatal, diare, flu, batuk dan demam.
Selain  rentan  terhadap  berbagai  penyakit,  sebagian korban  juga  mengalami  trauma  kejiwaan.  Kondisi traumatik tersebut  sangat beragam bentuk:nya,  namun gejala umum yang  diderita para korban  menunjukkan reaksi  ketakutan.  Berbagai  isu  dan  informasi  yang berkembang  di  masyarakat  tentang  kemungkinan terjadinya gempa susulan yang lebih besar menimbulkan  kepanikan  luar  biasa  di  kalangan masyarakat  setempat.  Beberapa dari mereka  tidak
mengetahui informasi yang benar mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Pengalaman gempa Bantul 2006 memberikan pembelajaran  bahwa  peran  petugas  kesehatan  dalam penanganan bencana cukup penting dalam menyelamatkan  korban  jiwa.  Dalam  masa  tanggap darurat  petugas  kesehatan dari Puskesmas  mampu berperan melaksanakan fungsinya melakukan penanganan  gawat  darurat  dan  pelayanan  kesehatan lanjutan  serta  memfasilitasi  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  oleh  para  relawan. Pelayanan tersebut dilakukan dengan segala keterbatasan sumber daya manusia, alat kesehatan dan obat-obatan  dan  sarana penunjang  lainya  yang  sangat tidak memadai karena rusak akibat gempa.  Berikut ini gambaran  penanganan  masalah  kesehatan  pada  saat tetjadi  gempa,  masa  tanggap  darurat  dan  masa rehabilitasi di Kabupaten Bantul.
•  Sesaat setelah gempa (hari pertama hingga hari ketiga)
Pada  hari  pertama  peristiwa  gempa  (27  Mei  2006), pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas dilakukan  dalam  kondisi  kekurangan  tenaga  medis serta  fasilitas dan peralatan  yang  minim.  Bangunan Puskesmas  mengalami  kerusakan  cukup  parah  di bagian  depan  dan  ruang  pemeriksaan.  Namun demikian,  ruangan  tempat  menyimpan  obat-obatan tidak  mengalami  kerusakan  yang  parah,  sehingga sebagian  besar  obat-obatan  dan  peralatan  kesehatan masih bisa diselamatkan. Kegiatan pelayanan kesehatan  pada  saat  bencana  dilakukan  di  tenda darurat yang dibangun di  halaman Puskesmas. Karena letaknya  yang  strategis  (Puskesmas  Piyungan  terletak di  pinggir  jalan  raya  yang  menghubungkan  Kota Yogyakarta  dan  Wonosari),  banyak  pasien  korban gempa dari desa-desa  sekitar  yang  datang  ke Puskesmas ini untuk mendapatkan pertolongan.
Pelayanan petugas  kesehatan  di  Puskesmas  Piyungan pada  hari  pertama  tetjadinya  gempa  diprioritaskan untuk  penanganan  kegawatdarutatan (emergency) dikarenakan  jumlah  tenaga  kesehatan  yang  terbatas. Penanganan kegawatdarutatan dilakukan untuk mengurangi  bertambahnya  korban  jiwa.  Tenaga kesehatan  Puskesmas  sudah  mulai  memilah  pasien sesuai  dengan  kondisi  kesehatan  mereka  yang  dilihat dari tingkat  keparahan  luka/pendarahan.  Pasien  yang mendapatkan prioritas penanganan adalah pasien label merah,  artinya  pasien  tersebut  mengalami  luka  parah serta  keselamatan  jiwanya  terancam  apabila  tidak segera  diambil  tindakan  medis  yang  tepat.  Informasi yang diperoleh dari lapangan menyatakan bahwa pada pagi  hari  tanggal  27  Mei  sekitar  pukul  7.45  Will
seorang bidan yang tinggal  tidak j auh  dari  Puskesmas terpaksa  melakukan  tindakan  jahit  kepala  yang  luka parah  hanya  dengan  benang  jahit  biasa.  Hal  ini dilakukan  karena  benang  jahit  untuk  luka  sulit ditemukan  akibat  rusaknya  ruang  obat-obatan  karena gempa.
Dalam  melakukan  penanganan  korban  gempa,  para tenaga  kesehatan  juga  dibantu  oleh  relawan  yang umumnya  para  remaja  puteri  dan  ibu-ibu.  Mereka membantu  membersihkan  luka,  menyiapkan  obatan- obatan,  perban  serta  alat  kesehatan  lainnya.  Petugas kesehatan  dari  Puskesmas  dan  warga  bergotong- royong  melakukan  pelayanan  untuk  menyelamatkan korban.  Setelah  korban  gempa  dengan  "label  merah" mendapatkan  penanganan darurat,  selanjutnya mereka segera dirujuk ke rumah sakit (RS) atau mendapatkan perawatan lanjutan di Puskesmas.
Pada  hari  kedua  dan  ketiga,  berbagai  bantuan dari pihak  luar  sudah  mulai  berdatangan.  Rumah  Sakit lapangan  atau  pos  kesehatan  (bantuan dari berbagai daerah,  ABRI,  LSM,  perusahaan  dsb)  juga  sudah mulai didirikan. Selain  memberikan  pelayanan kesehatan  pada  korban  gempa,  petugas  Puskesmas juga  berperan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak- pihak yang akan mendirikan pos kesehatan. Dalam hal ini,  petugas  Puskesmas  memberikan  informasi  desa- desa  di  wilayah  ketjanya  yang  membutuhkan  RS lapangan  atau  pos  kesehatan  untuk pelayanan  korban gempa.  Petugas  kesehatan juga melakukan  koordinasi dengan  para  relawan  (PMI,  LSM  dan  berbagai lembaga keagamaan)  yang  memberikan bantuan obat- obatan,  alat  kesehatan  serta  alat  pendukung  lainnya. Hingga  hari  ketiga  setelah  gempa,  stok  obat-obatan Puskesmas  masih  mencukupi  untuk  melakukan pelayanan. Pada hari ke empat, pasokan bantuan obat- obatan  dari  berbagai  pihak  untuk  Puskesmas  juga sudah mulai masuk.
Keberhasilan  penanganan  kesehatan  yang  dilakukan oleh  petugas  kesehatan  pada  saat  tetjadi  gempa tidak terlepas  dari  partisipasi  masyarakat.  Masyarakat korban  bencana  terutama  bapak-bapak  berpartisipasi membantu  proses  evakuasi,  mencari  serta  menolong korban  luka  dan  mengurus  korban  yang  meninggal dunia.  Selain itu,  mereka juga membantu menyiapkan tenda  darurat  yang  dipakai untuk  melakukan perawatan  sementara  karena  sebagian  bangunan Puskesmas  rusak.  Sementara  itu  anggota  masyarakat lainnya,  terutama  para  remaja  puteri  dan  ibu-ibu membantu  para petugas  kesehatan  menangani  pasien, seperti  menyiapkan  alat  kesehatan  (kapas,  obat luka,dan perlengkapan lainnya), membantu membersihkan  luka  dan  menjaga  pasien.  Masyarakat dan relawan  juga  terlibat  aktif  membantu  petugas
Puskesmas dalam mengidentifikasi dan
mengelompokkan  pasien  sesuai  dengan  kondisi lukanya  dan  dipisahkan  antara  yang  memerlukan penanganan  segera  dan  yang  tidak.  Bantuan  yang diberikan  masyarakat  juga  tidak  sebatas  dalam penanganan  pasien,  tetapi  termasuk juga memberikan informasi  tentang  wilayah-wilayah  desa  dan  dusun yang  memerlukan  bantuan  tenaga  kesehatan.  Hal  ini penting agar pihak Puskesmas dapat segera melakukan penanganan  kepada  wilayah  yang  memerlukan (Fatimah, 2011;  Hidayati, 2012).
•  Masa  tanggap  darurat (hari  ketiga  hingga  satu bulan setelah gempa)
Kondisi  para  korban  bencana  yang  meninggal,  luka berat  dan  ringan  telah  tertangani  oleh  petugas Puskesmas pada hari pertama sampai pada hari  ketiga setelah  gempa.  Sebagian  diantara  mereka  ada  yang dirujuk  dan  dirawat  di  berbagai  rumah  sakit  di Yogjakarta  dan  yang  lainnya  berobat  jalan  ke Puskesmas  dan  fasilitas  kesehatan  lainnya.  Pelayanan Puskesmas  tetap  dilakukan,  umumnya  menangani pasien yang tidak memerlukan tindakan "emergency", tetapi  lebih  pada  melayani  pasien  yang  memerlukan perawatan  lanjutan.  Pasien  yang  datang  umumnya dengan  keluhan  penyakit  yang  tidak  diakibatkan langsung  oleh  karena  kejadian  gempa  (luka  karena benturan,  tertimpa  benda/bangunan},  seperti  demam, batuk, pilek, diare dan syok.
Masyarakat  korban  bencana  yang  selamat  dan  tidak mengalami luka/perdarahan dan syok tinggal di tenda- tenda  darurat  yang  didirikan  di  sepanjang jalan  desa, kebun/pekarangan  dan  lapangan.  Tenda-tenda  darurat jumlahnya terbatas dengan kondisi yang memprihatinkan.  Tenda-tenda  umumnya dari  plastik, terpal  dan  alas  tidur  tikar/plastik  seadanya.  Karena keterbatasan jumlah  tenda  darurat,  warga  masyarakat korban  gempa  mengutamakan  para  perempuan, terutama balita dan ibunya serta lansia yang tinggal di tenda  darurat.  Sementara  warga  lainnya,  terutama bapak-bapak dan remaja pria tidur di tempat seadanya, diantara  puing-puing  rumah  yang  masih  tersisa. Proritas  tenda  untuk  para perempuan  dan  balita  serta lansia  tersebut  merupakan  bagian  dari  rasa  "gotong royong  dan  bahu-membahu" dan "tenggang  rasa" menempatkan  masyarakat  yang lebih  "rentan" kesehatannya.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam penangangan bencana tersebut, merupakan implementasi  dari  kearifan  lokal  yang  selama ini masih  dipertahankan  oleh  masyarakat  pedesaan  di Kabupaten  Bantul.  Masyarakat  di  pedesaan  terbiasa saling  tolong-menolong  atau  dikenal  dengan  istilah "sambatan" dan mereka  juga  merasa  senasib sepenanggungan  dalam menghadapi  musibah  bencana seperti dalam pepatah Jawa "seneng dirasakke bareng,
rekoso  yo dirasake bareng"  (Widayatun  dan Hidayati, 2012).
Sumber air untuk masak, mandi dan cuci juga terbatas, karena  setelah  gempa  banyak  sumur  warga  yang menjadi  keruh  aimya  dan  tidak  layak  dipergunakan untuk  keperluan  sehari-hari  (memasak,  minum  dan MCK).  Terbatasnya  sumber  air  dan  padatnya jumlah korban  yang  tinggal  di  tenda  darurat  menyebabkan sanitasi lingkungan di sekitar tenda memburuk. Hal ini mempengaruhi kondisi kesehatan para  korban bencana,  ditambah  lagi  hujan  deras  terus-menerus beberapa  hari  setelah  gempa.  Para  korban  bencana banyak  menderita  penyakit  demam,  flu,  batuk,  pilek, diare, kej ang.
Pelayanan  kesehatan  pada  para  korban  gempa  yang tinggal  di  tenda-tenda  darurat  dilakukan  melalui  Pos Kesehatan  yang  didirikan  di  sekitar  tenda-tenda darurat.  Pelayanan  kesehatan  di  Pos  Kesehatan umumnya  dilakukan  oleh  para  relawan  medis dari berbagai  lembaga  yang  datang  memberikan  bantuan untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan.  Petugas kesehatan  dari  Puskesmas  memberikan  bantuan pelayanan  di  Pos  Kesehatan  yang  personilnya  masih kurang.  Selain  itu,  petugas  kesehatan dari  Puskesmas juga berperan  memberikan  data  dan  informasi  terkait dengan  desa  dan  dusun  yang  memerlukan  bantuan pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan masyarakatnya dan sanitasi lingkungan yang ada.
Keterlibatan  masyarakat  pada  masa  tanggap  darurat, selain  membantu  petugas  melakukan  pelayanan kesehatan, masyarakat khususnya pemuda dan pemudi yang  selama  ini  aktif  di  kegiatan  desa,  juga berpartisipasi membantu melakukan pendataan korban bencana.  Mereka  melakukan  pendataan,  seperti  nama dan jenis kelamin serta jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan setelah hari ketiga, karena  pada  hari  pertama  dan  kedua  terjadinya bencana mereka juga sibuk membantu menangani para korban  sehingga  belum  memikirkan  dan  melakukan pendataan  korbam  yang  memerlukan  pelayanan kesehatan  (Hidayati,  20 12;  Widayatun  dan  Hidayati, 2012).
Selain  pelayanan  penyakit  fisik,  para  korban  gempa juga  perlu  mendapatkan  pelayanan  untuk  mengatasi masalah  psikologis  seperti  trauma  dan  depresi, terutama  pada  anak-anak dan orang  yang  lanjut  usia. Kejadian  gempa  telah  membuat  sebagian  masyarakat trauma  karena  kehilangan  keluarga,  harta  benda, peketj aan dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari- hari seperti sekolah dan bekerja. Oleh karena itu, perlu adanya pelayanan untuk memulihkan kondisi kesehatan jiwa para korban bencana terse but.
Untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  berkaitan dengan pemulihan kondisi kejiwaaan (trauma healing) Puskesmas  bekerja  sama  dengan  relawan  yang umumnya  berasal dari  berbagai LSM. Peran Puskesmas termasuk memberikan informasi  desa-desa di  wilayah  kerjanya  yang  memerlukan  bantuan pelayanan  trauma  healing dari LSM  atau  lembaga lainnya.  Pada masa tanggap  darurat,  Puskesmas juga berperan  melakukan  pemantauan  dan  survelians terhadap  beberapa  penyakit  tertentu  yang  potensial menjadi KLB.  Kegiatan ini dilakukan oleh Puskesmas bekerjasama dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten dan Provinsi.
•  Masa  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  (Sejak  satu bulan sesudah gempa)
Setelah  masa  tanggap  darurat  berakhir,  pelayanan Puskesmas terfokus pada  pelayanan  kesehatan promotif,  seperti  pemantauan  gizi  bayi,  balita dan lansia,  memonitor  kondisi  kesehatan  reproduksi  para perempuan  korban  gempa,  upaya  hidup  bersih  dan pemulihan  sanitasi  lingkungan.  Pemantauan  gizi dilakukan  berkoordinasi  dengan  para  relawan  yang bertugas  di  tenda-tenda  darurat.  Kegiatan  yang dilakukan  oleh petugas Puskesmas  dalam pemantauan gizi  antara  lain  memastikan  bahwa  bantuan  makanan yang  diberikan  kepada  bayi dan balita  ( seperti  susu dan makanan  tambahan)  cukup  memadai  bagi  para korban  bencana.  Demikian  pula  dengan  masalah kesehatan  reproduksi  perempuan,  petugas  Puskesmas bekerja  sama  dengan  relawan  dan  pemerintah · desa setempat  memantau  bantuan  yang  diber,ikan  kepada para korban gempa telah mengakomodasi kepentingan para perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya  (tersedianya  pembalut dan pakaian dalam).  Untuk pemulihan sanitasi  lingkungan  petugas Puskesmas  juga  berkoordiansi  dengan  relawan dan petugas pemerintah terkait untuk memonitor ketersediaan air bersih dan MCK pada masing-masing lokasi pengungsian.

## KESIMPULAN
Bencana  alam  yang  disertai  dengan  pengungsian seringkali  menimbulkan  dampak  terhadap  kesehatan masyarakat  yang  menjadi  korban,  terlebih  mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.  Permasalahan kesehatan akibat bencana beragam, termasuk meningkatnya  potensi  kejadian  penyakit  menular maupun  penyakit  tidak  menular,  permasalahan kesehatan  Iingkungan  dan  sanitasi  serta  kesehatan reproduksi  perempuan  dan  pasangan.  Kondisi  dapat menjadi Iebih  buruk  antara lain dikarenakan
pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi  bencana sering tidak memadai.
Berbagai panduan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana sudah dikeluarkan  di  tingkat nasional. Upaya  tersebut  pada  prinsipnya  dilaksanakan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  masyarakat,  antara lain  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  pemenuhan kebutuhan  dasar.  Pengorganisasian  sektor  kesehatan juga  dilakukan  berjenjang.  Dalam  hal  ini,  peran Puskemas  di  lokasi  kejadian  bencana  menjadi  sangat penting,  baik  pada  fase  prabencana,  saat  bencana maupun paskabencana.Jnitiai rapid health assessment, misalnya,  merupakan  kegiatan  penting  yang  perlu dilaksanakan petugas  kesehatan dan diharapkan  dapat dapat  memetakan  kelompok  rentan  serta  berbagai masalah kesehatan dan risiko penyakit akibat bencana. Standar  minimal  pun telah  ditetapkan,  meliputi  aspek pelayanan  kesehatan,  pencegahan dan pemberantasan penyakit  menular,  gizi  dan  pangan,  Iingkungan  serta kebutuhan dasar kesehatan.
Peristiwa  gempa  di  Bantul  pada  tahun  2006 memberikan  pembelajaran  bahwa  pelayanan  gawat darurat  yang  diberikan  oleh  petugas  kesehatan  telah berkontribusi  dalam  mengurangi  jumlah  korban  jiwa yang  meninggal.  Dengan  segala  keterbatasan  sumber daya,  peralatan dan obat-obatan  para  petugas kesehatan  melakukan  pertolongan  pertama  pada  para korban,  sebelum dilakukan perawatan lanjutan. Dalam kondisi  serba  darurat,  petugas  kesehatan  baik  tenaga medis dan non-medis  bekerja  sama  memberikan pertolongan pertama pada setiap pasien korban gempa. Selain  itu,  pelayanan  petugas  kesehatan  pada  masa rehabilitasi  juga  berkontribusi  pada  tersedianya kebutuhan  gizi  bayi  dan  balita  serta  pemenuhan keperluan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu faktor  yang  mendukung  kelancaran  para  petugas kesehatan  dalam  melakukan  tindakan  gawat  darurat pada  saat terjadi  bencana dan memberikan  pelayanan kesehatan  paska  gempa  adalah  partisipasi  aktif masyarakat.  Dalam  kondisi  mengalami  bencana, masyarakat  aktif  membantu  pencarian  korban; membawa  korban  luka  ke tempat  pelayanan; mendirikan  tenda  darurat;  distribusi  obat-obatan, makanan  bayi  dan  balita  serta  kebutuhan  khusus perempuan; melakukan pendataan korban dan memberikan informasi tentang wilayah yang memerlukan  penanganan  kesehatan  di wilayah terdampak.
Peran  petugas  kesehatan  dan  partisipasi  aktif masyarakat dalam penanganan korban pada saat terjadi bencana,  masa  tanggap  darurat dan masa  rehabilitasi memegang peranan penting dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup dan menjalani proses pemulihan  dari  dampak  bencana.  Pembelajaran
tentang penanganan masalah kesehatan korban  gempa di  Kabupaten  Bantul  ini  dapat  digunakan  sebagai masukan  untuk mengembangkan  manajemen bencana di wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
ACT  Alliance.  2011. Indonesia:  assistance  to  Mount Merapi  displaced. Diunduh pada 28  April 2013 dari http//www.actalliance.org.
Action  Contre  Ia  Feme  (AFC-France),  Global  Water,
Sanitation dan Hygiene (WASH)  Cluster.  2009. The  human  right  to  water  and  sanitation  in emergency situations:  The  legal framework and a guide to  advocacy. Paris:  AFC-France, Global WASH Cluster.
Amin, M.T. dan Han, M.Y. 2009. Water
environmental  and  sanitation  status  in  disaster relief of Pakistan's 2005 earthquake. Desalination, 248:436-45. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas).  2008. Report  on  Two  Years  of Monitoring  and  Evaluation  of  the  Post Earthquake,  May  27,  2006,  in  the  Province  of DI  Yogyakarta  and  Central  Java. Jakarta:
Bappenas.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)
Provinsi  DI  Y ogyakarta,  Bappeda  Kabupaten Bantul dan UNDP.  2007. Report on Monitoring and  2006-2007  Evaluation  on  Rehabilitation and Reconstruction Activities in Bantu/. Bantul: Bappeda  Provinsi  DI  Y ogyakaita,  Bappeda Kabupaten Bantu} dan UNDP.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).
2008. Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7  Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar.  Jakarta:  BNPB; 2008.
Bappenas,  The  Province  of  DI  Y ogyakarta,  The Province  of  DI  Y ogyakarta,  The  Province  of Central  Java,  The  World  Bank dan Asian Development  Bank.  2006. An  Assessment  of Preliminary Damage and Loss in  Yogyakarta & Central  Java  Natural  Disaster. Jakarta:
Bappenas, The Province of DI Yogyakarta, The Province of Central Java,  The  World  Bank dan Asian Development Bank.
BNPB.  2010.  Laporan harlan tanggap darurat Gunung Merapi 8 Desember 2010. Yogyakarta: BNPB.
BNPB,  Bappenas,  the  Provincial  and  District/City Governments  of  West  Sumatra  and  Jambi, international  partners.  2009. West  Sumatra  and Jambi  natural  disasters:  damage,  loss  and preliminary  needs  assessment. Jakarta:  BNPB,
Bappenas,  the  Provincial  and  District/City Governments  of West  Sumatra  and  Jambi  and international partners.
Departemen  Kesehatan  (Depkes ).  2001 Standar minimal  penanggulangan  masalah  kesehatan akibat  bencana  dan  penanganan  pengungsi.
Jakarta: Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan- Sekretariat Jenderal Depkes.
Depkes.  2007. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Rl Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan  Bencana  Bidang  Kesehatan. Jakarta: Depkes.
D~rektorat Jenderal  Bina  Kesehatan  Masyarakat Depkes.  2006. Pedoman  Puskesmas  dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta: Depkes.
Emergency  and  Humanitarian  Action  (EHA),  WHO Indonesia.  2010. Mt.  Merapi  Volcano  eruption, Central  Java  Province,  Republic  of Indonesia: Emergency  situation  report  (1)  2 7 October 2010. Jakarta: WHO Indonesia.
Fatimah,  D.  2009. Perempuan  dan  Kerelawanan Dalam Bencana. Y ogyakarta: Piramedia.
Fernando,  W.B.G.,  Gunapala,  A.H.  dan  Jayantha,
W.A.  2009.  Water  supply  and  sanitation  needs in  a  disaster  - lessons  learned  through  the tsunami  disaster  in  Sri Lanka.  Desalination,
248:14-21.
Ferris,  E.  dan  Petz,  D.  2011. A  year  of  living dangerously:  a  review  of natural  disasters  in 2010. Washington DC: The Brooking Institution
- London  School  of  Economics  Project  on Internal Displacement.
Few,  R.  dan  Matthies,  F.  2006. Flood  hazards  and health:  responding  to  present  and future  risks. London: Earthscan.
Forum  PRB  DIY.  2010. Notulensi  rapat  koordinasi Gugus  Tugas  Forum  PRB  dukungan  upaya tanggap darurat Merapi.
Y ogyakarta: Sekretariat Forum PRB DIY.
Hapsari,  E. D., Widy~wati, Nisman,  W. A., Lusimalasari,  L.,  Siswishanto,  R. dan Matsuo, H.  2009.  Change  in  Contraceptive  Methods Following. the  Y ogyakarta  Earthquake  and  Its Association  with  the  Prevalence  of Unplanned Pregnancy. Contraception, 79, 316-322.
Pakistan (Amin dan Han, 2009) dan Iran (Pinera, Reed dan  Njiru,  2005)  pada  tahun  2005,  banjir  di Bangladesh  pada  tahun  2004  (Shimi,  Parvin,  Biswas dan  Shaw,  2010),  serta  gempa  disertai  tsunami  di Indonesia  (Widyastuti dkk, 2006)  dan  Srilanka (Fernando,  Gunapala dan Jayantha,  2009)  pada akhir 2004 menunjukkan beberapa masalah terkait kesehatan Iingkungan  dan  sanitasi.  Permasalahan  tersebut termasuk  terkait  penilaian  kebutuhan (assessment) yang  tidak  mudah  dan  cepat,  ketersediaan dan kecukupan  sarana,  distribusi  dan  akses  yang  tidak merata,  privasi  dan  kenyamanan  korban  bencana (khusunya  kelompok  perempuan)  serta  kurangnya kesadaran  dan  perilaku  masyarakat  terkait  sanitasi pada kondisi darurat bencana.
ICesehatan reproduksi merupakan salah satu permasalahan  kesehatan  yang  perlu  mendapatkan perhatian,  khususnya  pada  bencana  yang  berdampak kepada  masyarakat  dalam  waktu  relatif  lama.  Studi Hapsari  dkk  (2009)  mengidentifkasi  temuan  menarik berkaitan  dengan  kebutuhan  pelayanan  keluarga berencana  (KB)  paskabencana  gempa bumi  di  Bantul (Yogyakarta) pada tahun 2006. Satu tahun paskagempa,  mereka  yang  menggunakan  alat  ICB suntik  dan  implant  cenderung  menurun,  sebaliknya mereka  yang  menggunakan  pil  ICB  dan  metode pantang  berkala  cenderung  meningkat.  Studi  ini juga menunjukkan  bahwa  prevalensi  kehamilan  tidak direncanakan  Iebih tinggi  dijumpai pada mereka yang sulit  mengakses  pelayanan  ICB  dibandingkan  mereka yang tidak mengalami kendala.  Oleh karena itu, peran penting  petugas  kesehatan  diperlukan,  tidak  hanya untuk  memberikan  pelayanan  ICB  pada  situasi bencana,  tetapi  juga  untuk  mengedukasi  pasangan untuk  mencegah  kejadian  kehamilan  yang  tidak direncanakan.

## PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN DALAM KONDISI BENCANA
Bencana  alam  merupakan  kejadian  luar  biasa  yang disebabkan  oleh  peristiwa/faktor  alam  atau  perilaku manusia  yang  menyebabkan  kerugian  besar  bagi manusia  dan lingkungan  dimana hal  itu berada diluar kemampuan  manusia  untuk  dapat  mengendalikannya. Mengingat  bencana  alam  yang  cukup  beragam  dan semakin  tinggi  intensitasnya,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang (UU) No  24  tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana.  Dengan lahimya  UU  tersebut,  terjadi  perubahan  paradigma penanganan  bencana  di  Indonesia,  yaitu  penanganan bencana  tidak  lagi  menekankan  pada  aspek  tanggap darurat,  tetapi  lebih  menekankan  pada  keseluruhan manajemen  penanggulangan  bencana  mulai dari
mitigasi,  kesiapsiagaan,  tanggap  darurat  sampai dengan  rehabilitasi.  Berdasarkan  UU No  24  tersebut, tahapan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana meliputi:
1.  Prabencana,  pada  tahapan  ini  dilakukan  kegiatan perencanaan
penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan  dalam  perencanaan  pembangunan, persyaratan  analisis  risiko  bencana,  penegakan rencana  tata  ruang,  pendidikan  dan  peletahihan serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (kesiapsiagaan,
peringatan dini dan mitigasi bencana).
2.  Tanggap darurat, tahapan ini mencakup pengkajian terhadap  lokasi,  kerusakan  dan  sumber  daya, penentuan status keadan darurat, penye~amatan dan evakuasi  korban,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pelayanan psikososial dan kesehatan.
3.  Paskabencana,  tahapan  ini  mencakup  kegiatan rehabilitasi  (pemulihan  daerah  bencana,  prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, psikologis,  pelayanan  kesehatan,  keamanan dan ketertiban) dan rekonstruksi (pembangunan, pembangkitan  dan  peningkatan  sarana  prasarana, termasuk fungsi pelayanan kesehatan).
Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus  segera diberikan baik saat terjadi dan  paskabencana  disertai  pengungsian.  Upaya penanggulangan  bencana  perlu  dilaksanakan  dengan memperhatikan  hak-hak  masyarakat,  antara  lain  hak untuk  mendapatkan  bantuan  pemenuhan  kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  serta  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan. Sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  53  UU  No  24  tahun  2007,  pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus  dipenuhi  pada  kondisi  bencana,  di  samping kebutuhan-kebutuhan  dasar lainnya:  1 ).  air bersih  dan sanitasi,  2).  pangan,  3).  sandang,  4).  pelayanan psikososial serta 5). penampungan dan tempat hunian.
Penanggulangan  masalah  kesehatan  dalam  kondisi bencana  ditujukan  untuk  menjamin  terselenggaranya pelayanan  kesehatan  bagi  korban  akibat  bencana  dan pengungsi  sesuai  dengan  standar  minimal.  Secara khusus,  upaya  ini  ditujukan  untuk  memastikan:  1 ). Terpenuhinya  pelayanan  kesehatan  bagi  korban bencana  dan  pengungsi  sesuai  standar  minimal;  2). Terpenuhinya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular bagi korban bencana dan pengungsi sesuai  standar  minimal;  3).  Terpenuhinya  kebutuhan pangan  dan  gizi  bagi  korban  bencana  dan  pengungsi
sesuai  standar  minimal;  4).  Terpenuhinya  kesehatan lingkung an bagi  korban  bencana dan pengungsi sesuai standar minimal; serta 5).  Terpenuhinya  kebutuhan papan  dan sandang bagi  korban  bencana  dan pengungsi sesuai standar minimal.
Dalam upaya  memaksimalkan  peran jajaran kesehatan pada  penanggulangan  bencana,  termasuk  didalamnya Puskesmas, Kementerian Kesehatan telah  menerbitkan Surat  Keputusan (SK) Menteri  Kesehatan No.
145 /Menkes/SK/112007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
Dokumen  tersebut  mengatur  berbagai  hal,  termasuk kebijakan,  pengorganisasian  dan  kegiatan  pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh masing-masing jajaran kesehatan.  Dalam Kepmenkes tersebut juga disebutkan bahwa pada  prinsipnya  dalam  penanggulangan bencana  bidang  kesehatan  tidak  ada kebijakan untuk membentuk sarana prasarana secara khusus. Upaya lebih  difokuskan  dengan  memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada, han ya  sa j a int ensitas kerjanya  ditingkatkan  dengan  memberdayakan semua sumber daya pemerintah, masyarakat dan un sur swasta terkait (Departemen Kesehatan, 2007).
Pengorganisasian sektor kesehat a n dilakukan beijenjang  mulai  dari tingkat  pusat , provinsi, kabupaten/kota sampai dengan  lokasi kejadian. Di lokasi kejadian rnisalnya, penanggung jawab pelayanan  kesehatan  penanggulangan b encana  adalah Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota , sedangkan  yang bertindak  sebagai  pelaksana  tugas adalah  Kepala Puskesmas di lokasi kejadian . Se lan jutnya, pelaksanaan  kegiatan dikelompokk an pada  fase Prabencana,  Saat  bencana  dan  Paskabencana . Pada masing-masing  fase  tersebut,  telah dikelompokkan kegiatan-kegiatan  yang  perlu  dilaksanakan  oleh Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.  Peran  Puskesmas,  mi s alnya,  sangat beragam  pada  setiap  fase  bencana  dan memerlukan koord in asi kegiatan  dengan  instan s i  lain serta kelompok masyarakat (Tabe l 4) .
Tabel 4.  Peran Puskesmas pada Tahap Prabencana, Saat Bencana dan Paskabencana
Prabencana Saat Bencana Paskabeocana •  Membuat peta geomedik Puskesmas di  lokasi bencana:
•  Menyelenggarakan p e l ayanan ke s ehatan daerah rawan bencana
•  Menuju lokasi bencana dengan  membawa d asa r di tempat penampungan (P o s •  Membuat jalur evakuasi peralatan yang diperlukan untuk Kesehatan Lapangan)
•  Mengadakan pe l atihan
melaksanakan triase dan memberikan
•  Memeriksa kualitas a ir bersih dan sanitasi •  Inventarisasi sumber pertolongan pertama lingkung an daya sesuai dengan
•  Melaporkan kejadian bencana kepada •  Melaksanakan surveilans penyakit menular potensi bahaya yang Kepala Dinas Kesehatan (Kad ink es)
dan gizi buruk yang mungkin t i mbul mungkin terjadi Kabupaten!Kota •  Segera melapor ke Dinkes Kabupaten/K.ota •  Menerima dan •  Melakukan penilaian cepat masalah bila terjadi KLB penyakit menul a r dan giz i menindaklanjuti
kesehatan awal (initial rapid health buruk informasi peringatan dini assessm e nt)
•  Memfasilitasi relawan, kader dan petugas (early warn in g system) •  Menyerahkan tanggung jawab kepada p e m e rintah tingk at kecamatan dalam untuk kesiapsiagaan
Kadinkes Kabupaten/ Kota bila telah tiba m emberikan kom uni kas i , inform a si da n bidang kesehatan
di lokasi
edukasi (KIE) kepada masyar a kat luas,
• Membentuk tim bimbingan pada kelompok serta konseling kesehatan l apangan yang Puskesmas di sekitar lokasi bencana: pada individu yang berpoten s i mengalami
tergabung dalam Satgas
gangguan stres paskatrauma
• Mengadakan koordinasi • Mengirirnkan tenaga dan perbekalan
• Merujuk penderita yang tidak dapat
lintas sektor kesehatan serta ambulan s/ transportasi l ain ditangani dengan konseling a w al d a n ke lokasi  bencana dan tempat
membutuhkan konseling lanj u t , psikot e rapi penampungan pengung s i. atau penanggulangan lebih sp e sifik. • Membantu peraw a t a n d a n evakua s i korban serta pelayanan ke s ehatan pengungsi.
Sumber:  Depkes, 2007
Dalam  penanggulangan  bencana,  peran  Puskesmas mengacu  pada  tugas  dan  fungsi  pokoknya,  yaitu sebagai  pusat  ( 1)  penggerak  pembangunan  kesehatan masyarakat,  (2)  pemberdayaan  masyarakat  dan  (3) pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama.  Sebagai  pusat penggerak  pembangunan kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan fungsi penanggulangan bencana  melalui  kegiatan  surveilans,  penyuluhan  dan kerjasama  lintas  sektor.  Sebagai  pusat  pemberdayaan masyarakat,  Puskesmas  dituntut  mampu  melibatkan peran  aktif  masyarakat,  baik  peroangan  maupun kelompok,  dalam  upaya  penanggulangan  bencana. Sedangkan  sebagai  pusat pelayanan kesehatan  tingkat pertama,  Puskesmas  melakukan  berbagai  kegiatan seperti: pelayanan gawat darurat 24 jam, pendirian pos kesehatan 24 jam di sekitar lokasi bencana, upaya gizi, KIA dan  sanitasi  pengungsian,  upaya  kesehatan jiwa serta upaya kesehatan rujukan.
Initial  rapid  health  assessment merupakan  kegiatan penting yang perlu dilaksanakan petugas  kesehatan di lokasi  bencana.  Sebagaimana  diuraikan  pada  bagian sebelumnya,  basil  kajian  paskagempa  Bantul  2006 dapat  memetakan  kelompok  rentan  serta  masalah kesehatan  dan  risiko  penyakit  akibat  bencana (http:/ /bondankomunitas. blogspot.com).  Selanjutnya, dari  hasil  penilaian  cepat  kesehatan  ini  dapat direkomendasikan  upaya-upaya  apa  saja  yang  perlu dilakukan  berbagai  pihak  terkait  untuk  memulihkan sistem kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul 1 •
Selain  berdasarkan  SK  Menkes  145/2007,  peran dan tugas Puskesmas dalam penanggulangan bencana juga mengacu pada SK Menkes Nomor
1357/Menkes/SK/XII/2001  tentang  Standar  Minimal Penanggulangan  Masalah  Kesehatan  akibat  Bencana dan Penanganan Pengungsi. Dalam dokumen tersebut,
Rekomendasi  terkait  pelayanan  kesehatan  masyarakat, meliputi:  a).  merencanakan kegiatan Puskesmas Keliling sebagai dukungan semen tara,  b).  perlu tenaga fisioterapi untuk  perawatan  bagi  penduduk  yang  cedera,  c). ketersediaan  pangan  penduduk  kelompok  rentan, khususnya  program  Pemberian  Makanan  Tambahan (PMT)  bagi  balita  dan  ibu  hamil,  d).  revitalisasi pelayanan  Bidan  Desa  untuk  mendukung  program Kesehatan  lbu  dan  Anak,  e).  revitalisasi  tenaga sanitarian  untuk  menangani  kondisi  lingkungan  yang tidak  sehat,  serta  f).  perlu  penanganan  psikiatri  bagi masyarakat  yang  mengalami  trauma.  Selain  itu, rekomenasi  juga  dikeluarkan  terkait  pencegahan  dan pemberantasan  penyakit  menular,  yaitu:  1 ).  melakukan surveilans  penyakit  menular  untuk  memperkuat  sistem surveilans  rutin;  serta  2).  Mempertimbangkan  langkah antisipasi munculnya penyakit diare, typhus abdominalis,
DHF, campak, dan tetanus (http:/ /bondankomunitas.blogspot.com).
standar  minimal  yang  harus  dipenuhi  meliputi berbagai aspek:
1.  Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan  masyarakat,  kesehatan  reproduksi 2 dan kesehatan jiwa 3 • Terkait dengan  sarana pelayanan kesehatan,  satu  Pusat  Kesehatan  pengungsi idealnya digunakan untuk melayani  20.000 orang, sedangkan  satu  Rumah  Sakit  untuk  200.000 sasaran.  Penyediaan  pelayanan  kesehatan  juga dapat  memanfaatkan  partisipasi Rumah Sakit Swasta,  Balai  Pengobatan  Swasta,  LSM  lokal maupun  intemasional  yang  terkait  dengan  bidang kesehatan.
2.  Pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit menular,  seperti  vaksinasi,  penanganan  masalah umum  kesehatan  di  pengungsian,  manajemen kasus,  surveilans  dan  ketenagaan.  Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Kementerian  Kesehatan  telah  menetapkan jumlah kebutuhan  tenaga  kesehatan  untuk  penanganan 10.000-20.000  pengungsi,  terdiri  dari:  pekerja kesehatan  lingkungan  (10-20  orang},  bidan  (5-10 orang),  dokter  (1  orang),  paramedis  (4-5  orang}, asisten apoteker (1 orang},  teknisi  laboratorium ( 1 orang},  pembantu  umum  ( 5-l 0  orang),  pengawas sanitasi (2-4 orang), asisten pengawas sanitasi (1 0- 20 orang).
3.  Gizi  dan  pangan,  termasuk  penanggulangan masalah  gizi  di  pengungsian,  surveilans  gizi, kualitas  dan  keamanan  pangan.  Identifikasi  perlu dilakukan  secepat  mungkin  untuk  mengetahui sasaran pelayanan, seperti jumlah pengungsi, jenis kelamin,  umur dan ke1ompok  rentan  (balita,  ibu hamil,  ibu  menyusui,  lanjut  usia).  Data  tersebut penting  diperoleh,  misalnya  untuk  mengetahui kebutuhan bahan makanan pada tahap
penyelamatan dan merencanakan tahapan surveilans  berikutnya.  Selain  itu,  pengelolaan bantuan pangan perlu melibatkan wakil masyarakat  korban  bencana,  termasuk  kaum perempuan, untuk memastikan kebutuhan- kebutuhan dasar korban bencana tetpenuhi.
2  Pelayanan  kesehatan  reproduksi  setidaknya  meliputi kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), deteksi  dini  infeksi  menular  seksual  (IMS)  dan HN/AIDS serta kesehatan reproduksi remaja.
3  Penanggulangan penderita stes paska trauma antara  lain bisa  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  kelompok besar  (lebih  dari  20  orang)  dengan  melibatkan  ahli psikologi serta kader masyarakat yang telah dilatih.
4.  Lingkungan, meliputi pengadaan air,  kualitas  air, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan limbah padat  dan  limbah  cair  dan  promosi  kesehatan. Beberapa  tolok  ukur  kunci yang  perlu diperhatikan adalah:
• persediaan  air  harus  cukup  minimal  15  liter per orang per hari,
• jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter,
• satu kran air untuk 80-100 orang,
• satu  jamban  digunakan  maksimal  20  orang, dapat  diatur  menurut  rumah  tangga  atau menurut jenis kelamin,
• jamban berjarak tidak lebih dari 50 meter dari pemukian atau tempat pengungsian,
• bak  atau  lubang  sampah  keluarga  berjarak tidak  lebih  dari  15  meter  dan  lubang  sampah umum berjarak tidak lebih dari  100 meter dari pemukiman atau tempat pengungsian,
• bak/lubang  sampah  memiliki  kapasitas  100 liter per 1 0 keluarga, serta
• tidak  ada  genangan  air,  air  hujan,  luapan  air atau banjir  di  sekitar  pemukiman  atau  tempat pengungsian.
5. Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar kesehatan, seperti penampungan keluarga,
sandang  dan  kebutuhan  rumah  tangga.  Ruang tertutup  yang  tersedia,  misalnya,  setidaknya tersedia per orang  rata-rata berukuran  3,5-4,5  m 2 •
Kebutuhan  sandang  juga  perlu  memperhatikan kelompok  sasaran  tertentu,  seperti  pakaian  untuk balita  dan  anak-anak  serta  pembalut  untuk perempuan remaja dan dewasa.
Selain  piranti-piranti  legal  di  atas,  Peraturan  Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 juga mengatur pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi bantuan tempat penampungan/hunian  sementara,  pangan,  non- pangan, sandang air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.  Dalam  peraturan  tersebut,  disebutkan bahwa  bantuan  pelayanan  kesehatan  diberikan  dalam bentuk:  1 ).  pelayanan  kesehatan  umum,  meliputi pelayanan kesehatan dasar dan klinis; 2). pengendalian penyakit  menular,  meliputi  pencegahan  umum, campak, diagnosis dan pengelolaan kasus, kesiapsiagaan kejadian luar biasa (KLB), deteksi KLB, penyelidikan  dan  tanggap  serta  HIV/AIDS;  serta  3). pengendalian penyakit tidak menular,  meliputi cedera, kesehatan  reproduksi,  aspek  kejiwaan  dan  sosial
kesehatan  serta  penyakit  kronis.  Bentuk-bentuk pelayanan  kesehatan  tersebut  dilengkapi  dengan standar  minimal  bantuan  yang  harus  dipenuhi  dalam situasi bencana alam (BNPB, 2008).
Terkait  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  pada kondisi  bencana,  di  tingkat  global  sebenarnya  juga sudah banyak pedoman-pedoman  yang dapat menjadi rujukan.  Pedoman  yang  disusun  The  Sphere  Project (20 11 ), misalnya, merinci prinsip-prinsip perlindungan dan standar minimal dalam empat aspek, yakni:  1 ). Air bersih,  sanitasi  dan  promosi  terkait  higienitas,  2). Keamanan pangan dan gizi,  3).  Tempat penampungan atau  hunian  sementara  dan  kebutuhan  non-pangan, serta  4).  Pelayanan  kesehatan.  Dalam  dokumen  ini, disebutkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  esensial  yang perlu  diperhatikan  meliputi:  pengendalian  penyakit menular,  kesehatan  anak,  kesehatan  seksual  dan reproduksi,  cedera,  kesehatan  mental  dan  penyakit tidak menular.

## PERANPETUGASKESEHATANDAN PARTISIPASI MASYARAKAT: PENGALAMAN GEMPA BANTUL 2006
Bencana alam yang menimpa suatu daerah,  seringkali menimbulkan  korban  jiwa  dan  kerusakan,  baik  itu korban  meninggal,  korban  luka  luka  maupun kerusakan fasilitas umum dan harta benda masyarakat. Selain itu, terjadinya bencana alam sering mengakibatkan  wilayah  terkena  dampak  menjadi terisolasi  sehingga  sulit  dijangkau  oleh  para  relawan untuk  memberikan  pertolongan  dan  bantuan.  Selain jatuhnya  korban jiwa  dan  korban  luka,  permasalahan lain yang terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat adalah  munculnya berbagai  penyakit  setelah bencana. Sebagai  contoh  hingga  satu  bulan  lebih  setelah kejadian  bencana  gempa  bumi  di  Bantul  tahun  2006, para  korban  gempa  masih  tinggal  di  tenda-tenda pengungsian  dengan  fasilitas  air  bersih  yang  terbatas dan  sanitasi  lingkungan  yang  kurang  baik.  Kondisi tersebut  ditambah  dengan  banyaknya  debu  dan nyamuk  yang  mengakibatkan  para  korban,  terutama balita  dan  lansia,  rentan  terkena  penyakit  gata1-gatal, diare, flu, batuk dan demam.
Selain  rentan  terhadap  berbagai  penyakit,  sebagian korban  juga  mengalami  trauma  kejiwaan.  Kondisi traumatik tersebut  sangat beragam bentuknya,  namun gejala umum yang diderita para korban  menunjukkan reaksi  ketakutan.  Berbagai  isu dan informasi  yang berkembang  di  masyarakat  tentang  kemungkinan terjadinya gempa susulan yang Iebih besar menimbulkan  kepanikan  luar  biasa  di  kalangan masyarakat  setempat.  Beberapa  dari  mereka  tidak
mengetahui informasi yang benar mengenai kemungkinan-kemungkinan teijadinya gempa susulan.
Pengalaman gempa Bantul 2006 memberikan
pembelajaran  bahwa  peran  petugas  kesehatan  dalam penanganan bencana cukup penting dalam menyelamatkan  korban  jiwa.  Dalam  masa  tanggap darurat  petugas  kesehatan dari Puskesmas  mampu berperan melaksanakan fungsinya melakukan penanganan  gawat  darurat  dan  pelayanan  kesehatan lanjutan  serta  memfasilitasi  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  oleh  para  relawan. Pelayanan tersebut dilakukan dengan segala keterbatasan sumber daya manusia,  alat kesehatan dan obat-obatan  dan  sarana  penunjang  lainya  yang  sangat tidak memadai karena rusak akibat gempa.  Berikut ini gambaran  penanganan  masalah  kesehatan  pada  saat teljadi  gempa,  masa  tanggap  darurat  dan  masa rehabilitasi di Kabupaten Bantul.
•  Sesaat setelah gempa (hari pertama hingga hari ketiga)
Pada  hari  pertama  peristiwa  gempa  (27  Mei  2006), pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas dilakukan  dalam  kondisi  kekurangan  tenaga  medis serta  fasilitas dan peralatan  yang  minim.  Bangunan Puskesmas  mengalami  kerusakan  cukup  parah  di bagian  depan  dan  ruang  pemeriksaan.  Namun demikian,  ruangan  tempat  menyimpan  obat-obatan tidak  mengalami  kerusakan  yang  parah,  sehingga sebagian  besar  obat-obatan  dan  peralatan  kesehatan masih bisa diselamatkan. Kegiatan pelayanan kesehatan  pada  saat  bencana  dilakukan  di  tenda darurat yang dibangun di  halaman Puskesmas.  Karena letaknya  yang  strategis  (Puskesmas  Piyungan  terletak di  pinggir  jalan  raya  yang  menghubungkan  Kota Yogyakarta  dan  Wonosari),  banyak  pasien  korban gempa dari desa-desa  sekitar  yang  datang  ke Puskesmas ini untuk mendapatkan pertolongan.
Pelayanan  petugas  kesehatan  di  Puskesmas  Piyungan pada  hari  pertama  teljadinya  gempa  diprioritaskan untuk  penanganan  kegawatdarutatan (emergency) dikarenakan  jumlah  tenaga  kesehatan  yang  terbatas. Penanganan kegawatdarutatan dilakukan untuk mengurangi  bertambahnya  korban  jiwa.  Tenaga kesehatan  Puskesmas  sudah  mulai  memilah  pasien sesuai  dengan  kondisi  kesehatan  mereka  yang  dilihat dari tingkat  keparahan  luka/pendarahan.  Pasien  yang mendapatkan prioritas penanganan adalah pasien label merah,  artinya  pasien  tersebut  mengalami  luka  parah serta  keselamatan  jiwanya  terancam  apabila  tidak segera  diambil  tindakan  medis  yang  tepat.  Informasi yang diperoleh dari lapangan menyatakan bahwa pada pagi  hari  tanggal  27  Mei  sekitar  pukul  7.45  Will
seorang bidan yang tinggal  tidak jauh dari  Puskesmas terpaksa  melakukan  tindakan  jahit  kepala  yang  luka parah  hanya  dengan  benang  jahit  biasa.  Hal  ini dilakukan  karena  benang  jahit  untuk  luka  sulit ditemukan  akibat  rusaknya  ruang  obat-obatan  karena gempa.
Dalam  melakukan  penanganan  korban  gempa,  para tenaga  kesehatan  juga  dibantu  oleh  relawan  yang umumnya  para  remaja  puteri  dan  ibu-ibu.  Mereka membantu  membersihkan  luka,  menyiapkan  obatan- obatan,  perban  serta  alat  kesehatan  lainnya.  Petugas kesehatan dari Puskesmas  dan  warga  bergotong- royong  melakukan  pelayanan  untuk  menyelamatkan korban.  Setelah  korban  gempa  dengan  "label  merah" mendapatkan penanganan darurat,  selanjutnya mereka segera dirujuk ke rumah sakit (RS) atau mendapatkan perawatan lanjutan di Puskesmas.
Pada  hari  kedua  dan  ketiga,  berbagai  bantuan  dari pihak  luar  sudah  mulai  berdatangan.  Rumah  Sakit lapangan  atau  pos  kesehatan  (bantuan dari berbagai daerah,  ABRI,  LSM,  perusahaan  dsb)  juga  sudah mulai didirikan. Selain  memberikan  pelayanan kesehatan  pada  korban  gempa,  petugas  Puskesmas juga  berperan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak- pihak yang akan mendirikan pos kesehatan. Dalam hal ini,  petugas  Puskesmas  memberikan  informasi  desa- desa  di  wilayah  keljanya  yang  membutuhkan  RS lapangan  atau  pos  kesehatan  untuk pelayanan  korban gempa.  Petugas  kesehatan juga melakukan  koordinasi dengan  para  relawan  (PMI,  LSM  dan  berbagai lembaga keagamaan) yang memberikan bantuan obat- obatan,  alat  kesehatan  serta  alat  pendukung  lainnya. Hingga  hari  ketiga  setelah  gempa,  stok  obat-obatan Puskesmas  masih  mencukupi  untuk  melakukan pelayanan.  Pada hari ke empat, pasokan bantuan obat- obatan dari berbagai  pihak  untuk  Puskesmas  juga sudah mulai masuk.
Keberhasilan  penanganan  kesehatan  yang  dilakukan oleh  petugas  kesehatan  pada  saat  teljadi  gempa tidak terlepas dari partisipasi  masyarakat.  Masyarakat korban  bencana  terutama  bapak-bapak  berpartisipasi membantu  proses  evakuasi,  mencari  serta  menolong korban  luka  dan  mengurus  korban  yang  meninggal dunia.  Selain itu,  mereka juga membantu menyiapkan tenda  darurat  yang  dipakai  untuk  melakukan perawatan  sementara  karena  sebagian  bangunan Puskesmas  rusak.  Sementara  itu  anggota  masyarakat lainnya,  terutama  para  remaja  puteri  dan  ibu-ibu membantu  para petugas  kesehatan  menangani  pasien, seperti  menyiapkan  alat  kesehatan  (kapas,  obat luka,dan perlengkapan lainnya), membantu membersihkan  luka  dan  menjaga  pasien.  Masyarakat dan  relawan  juga  terlibat  aktif  membantu  petugas Puskesmas dalam mengidentifikasi dan
mengelompokkan  pasien  sesuai  dengan  kondisi lukanya  dan  dipisahkan  antara  yang  memerlukan penanganan  segera  dan  yang  tidak.  Bantuan  yang diberikan  masyarakat  juga  tidak  sebatas  dalam penanganan  pasien,  tetapi  termasuk juga memberikan informasi  tentang  wilayah-wilayah  desa dan dusun yang  memerlukan  bantuan  tenaga  kesehatan.  Hal  ini penting agar pihak Puskesmas dapat segera melakukan penanganan  kepada  wilayah  yang  memerlukan (Fatimah, 2011;  Hidayati, 2012).
•  Masa  tanggap  darurat (hari  ketiga  hingga  satu bulan setelah gempa)
Kondisi  para  korban  bencana  yang  meninggal,  luka berat  dan  ringan  telah  tertangani  oleh  petugas Puskesmas pada hari  pertama sampai pada hari  ketiga setelah  gempa.  Sebagian  diantara  mereka  ada  yang dirujuk  dan  dirawat  di  berbagai  rumah  sakit  di Y ogjakarta  dan  yang  lainnya  berobat  jalan  ke Puskesmas  dan  fasilitas  kesehatan  lainnya.  Pelayanan Puskesmas  tetap  dilakukan,  umumnya  menangani pasien yang tidak memerlukan tindakan "emergency", tetapi  lebih  pada  melayani  pasien  yang  memerlukan perawatan  lanjutan.  Pasien  yang  datang  umumnya dengan  keluhan  penyakit  yang  tidak  diakibatkan langsung  oleh  karena  kejadian  gempa  (luka  karena ben~an, tertimpa  benda/bangunan),  seperti  demam, batuk, pilek, diare dan syok.
Masyarakat  korban  bencana  yang  selamat  dan  tidak mengalami  luka/perdarahan dan syok tinggal di  tenda- tenda  darurat  yang  didirikan  di  sepanjang jalan  desa, kebun/pekarangan dan lapangan.  Tenda-tenda  darurat jumlahnya terbatas dengan kondisi yang memprihatinkan.  Tenda-tenda  umumnya  dari  plastik, terpal  dan  alas  tidur  tikar/plastik  seadanya.  Karena keterbatasan jumlah  tenda  darurat,  warga  masyarakat korban  gempa  mengutamakan  para  perempuan, terutama balita dan ibunya serta lansia yang tinggal di tenda  darurat.  Sementara  warga  lainnya,  terutama bapak-bapak dan remaja pria tidur di  tempat seadanya, diantara  puing-puing  rumah  yang  masih  tersisa. Proritas  tenda  untuk  para  perempuan  dan  balita  serta lansia  tersebut  merupakan  bagian  dari  rasa  "gotong royong  dan  bahu-membahu"  dan  "tenggang  rasa" menempatkan masyarakat  yang lebih "rentan" kesehatannya.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam penangangan bencana tersebut, merupakan implementasi  dari  kearifan  lokal  yang  selama  ini masih  dipertahankan  oleh  masyarakat  pedesaan  di Kabupaten  Bantul.  Masyarakat  di  pedesaan  terbiasa saling  tolong-menolong  atau  dikenal  dengan  istilah "sambatan"  dan  mereka  juga  merasa  senasib sepenanggungan  dalam  menghadapi  musibah  bencana seperti dalam pepatah Jawa "seneng dirasakke bareng,
rekoso  yo  dirasake  bareng"  (Widayatun dan Hidayati, 2012).
Sumber air untuk masak, mandi dan cuci juga terbatas, karena  setelah  gempa  banyak  sumur  warga  yang menjadi  keruh  aimya  dan  tidak  layak  dipergunakan untuk  keperluan  sehari-hari  (memasak,  minum  dan MCK).  Terbatasnya  sumber  air  dan  padatnya jumlah korban  yang  tinggal  di  tenda  darurat  menyebabkan sanitasi lingkungan di sekitar tenda memburuk. Hal ini mempengaruhi kondisi kesehatan para korban bencana,  ditambah  lagi  hujan  deras  terus-menerus beberapa  hari  setelah  gempa.  Para  korban  bencana banyak  menderita  penyakit  demam,  flu,  batuk,  pilek, diare, kejang.
Pelayanan  kesehatan  pada  para  korban  gempa  yang tinggal  di  tenda-tenda  darurat  dilakukan  melalui  Pos Kesehatan  yang  didirikan  di  sekitar  tenda-tenda darurat.  Pelayanan  kesehatan  di  Pos  Kesehatan umumnya  dilakukan  oleh  para  relawan  medis  dari berbagai  lembaga  yang  datang  memberikan  bantuan untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan.  Petugas kesehatan  dari  Puskesmas  memberikan  bantuan pelayanan  di  Pos  Kesehatan  yang  personilnya  masih kurang.  Selain  itu,  petugas  kesehatan  dari  Puskesmas juga berperan  memberikan  data  dan  informasi  terkait dengan  desa  dan  dusun  yang  memerlukan  bantuan pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan masyarakatnya dan sanitasi lingkungan yang ada.
Keterlibatan  masyarakat  pada  masa  tanggap  darurat, selain  membantu  petugas  melakukan  pelayanan kesehatan, masyarakat khususnya pemuda dan pemudi yang  selama ini aktif  di  kegiatan  desa,  juga berpartisipasi membantu melakukan pendataan korban bencana.  Mereka  melakukan  pendataan,  seperti  nama dan jenis kelamin serta jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan setelah hari ketiga, karena  pada  hari  pertama  dan  kedua  terjadinya bencana mereka juga sibuk membantu menangani para korban  sehingga  belum  memikirkan  dan  melakukan pendataan  korbam  yang  memerlukan  pelayanan kesehatan  (Hidayati,  2012;  Widayatun  dan  Hidayati, 2012).
Selain  pelayanan  penyakit  :fisik,  para  korban  gempa juga  perlu  mendapatkan  pelayanan  untuk  mengatasi masalah  psikologis  seperti  trauma  dan  depresi, terutama  pada  anak-anak dan orang  yang  lanjut  usia. Kejadian  gempa  telah  membuat  sebagian  masyarakat trauma  karena  kehilangan  keluarga,  harta  benda, pekerjaan dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari- hari seperti sekolah dan bekerja. Oleh karena itu, perlu adanya pelayanan untuk memulihkan kondisi kesehatanjiwa para korban bencana tersebut.
Untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  berkaitan dengan pemulihan kondisi kejiwaaan (trauma healing) Puskesmas  bekerja  sama  dengan  relawan  yang umumnya  berasal dari  berbagai LSM. Peran Puskesmas termasuk memberikan informasi  desa-desa di  wilayah  kerjanya  yang  memerlukan  bantuan pelayanan  trauma  healing  dari  LSM  atau  lembaga lainnya.  Pada masa  tanggap  darurat,  Puskesmas juga berperan  melakukan  pemantauan  dan  survelians terhadap  beberapa  penyakit  tertentu  yang  potensial menjadi KLB.  Kegiatan ini dilakukan oleh Puskesmas bekerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan Provinsi.

## •  Masa  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  (Sejak  satu bulan sesudah gempa)
Setelah  masa  tanggap  darurat  berakhir,  pelayanan Puskesmas terfokus pada  pelayanan  kesehatan promotif,  seperti  pemantauan  gizi  bayi,  balita  dan lansia,  memonitor  kondisi  kesehatan  reproduksi  para perempuan  korban  gempa,  upaya  hidup  bersih  dan pemulihan  sanitasi  lingkungan.  Pemantauan  gizi dilakukan  berkoordinasi  dengan  para  relawan  yang bertugas  di  tenda-tenda  darurat.  Kegiatan  yang dilakukan oleh petugas  Puskesmas  dalam pemantauan gizi antara  lain  memastikan  bahwa  bantuan  makanan yang  diberikan  kepada  bayi dan balita  ( seperti  susu dan makanan  tambahan)  cukup  memadai  bagi  para korban  bencana.  Demikian  pula  dengan  masalah kesehatan  reproduksi  perempuan,  petugas  Puskesmas bekerja  sama  dengan  relawan  dan  pemerintah · desa setempat  memantau  bantuan  yang dibe~kan kepada para korban gempa telah mengakomodasi kepentingan para perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya  (tersedianya  pembalut  dan  pakaian dalam).  Untuk pemulihan  sanitasi  lingkungan petugas Puskesmas  juga  berkoordiansi  dengan  relawan  dan petugas pemerintah terkait untuk memonitor ketersediaan air bersih dan MCK pada masing-masing lokasi pengungsian.

## KESIMPULAN
Bencana  alam  yang  disertai  dengan  pengungsian seringkali  menimbulkan  dampak  terhadap  kesehatan masyarakat  yang  menjadi  korban,  terlebih  mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.  Permasalahan kesehatan akibat bencana beragam, termasuk meningkatnya  potensi  kejadian  penyakit  menular maupun  penyakit  tidak  menular,  permasalahan kesehatan  lingkungan  dan  sanitasi  serta  kesehatan reproduksi  perempuan  dan  pasangan.  Kondisi  dapat menjadi lebih  buruk  antara lain  dikarenakan
pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi  bencana sering tidak memadai.
Berbagai panduan penanggulangan masalah kesehatan akibat  bencana sudah  dikeluarkan  di  tingkat  nasional. Upaya  tersebut  pada  prinsipnya  dilaksanakan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  masyarakat,  antara lain  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  pemenuhan kebutuhan  dasar.  Pengorganisasian  sektor  kesehatan juga  dilakukan  berjenjang.  Dalam  hal  ini,  peran Puskemas  di  lokasi  kejadian  bencana  menjadi  sangat penting,  baik  pada  fase  prabencana,  saat  bencana maupun paskabencana. Initial rapid health assessment, misalnya,  merupakan  kegiatan  penting  yang  perlu dilaksanakan  petugas  kesehatan  dan  diharapkan  dapat dapat  memetakan  kelompok  rentan  serta  berbagai masalah kesehatan dan risiko penyakit akibat bencana. Standar  minimal  pun  telah  ditetapkan,  meliputi  aspek pelayanan  kesehatan,  pencegahan  dan  pemberantasan penyakit  menular,  gizi  dan  pangan,  lingkungan  serta kebutuhan dasar kesehatan.
Peristiwa  gempa  di  Bantul  pada  tahun  2006 memberikan  pembelajaran  bahwa  pelayanan  gawat darurat  yang  diberikan  oleh  petugas  kesehatan  telah berkontribusi  dalam  mengurangi  jumlah  korban  jiwa yang  meninggal.  Dengan  segala  keterbatasan  sumber daya,  peralatan  dan  obat-obatan  para  petugas kesehatan  melakukan  pertolongan  pertama  pada  para korban,  sebelum dilakukan perawatan lanjutan.  Dalam kondisi  serba  darurat,  petugas  kesehatan  baik  tenaga medis  dan  non-medis  bekerja  sama  memberikan pertolongan pertama pada setiap pasien korban gempa. Selain  itu,  pelayanan  petugas  kesehatan  pada  masa rehabilitasi  juga  berkontribusi  pada  tersedianya kebutuhan  gizi  bayi  dan  balita  serta  pemenuhan keperluan kesehatan reproduksi perempuan.  Salah satu faktor  yang  mendukung  kelancaran  para  petugas kesehatan  dalam  melakukan  tindakan  gawat  darurat pada  saat  terjadi  bencana  dan  memberikan  pelayanan kesehatan  paska  gempa  adalah  partisipasi  aktif masyarakat.  Dalam  kondisi  mengalami  bencana, masyarakat  aktif  membantu  pencarian korban; membawa  korban luka  ke tempat  pelayanan; mendirikan  tenda  darurat;  distribusi  obat-obatan, makanan  bayi  dan  balita  serta  kebutuhan  khusus perempuan; melakukan pendataan korban dan memberikan informasi tentang wilayah yang memerlukan  penanganan  kesehatan  di wilayah terdampak.
Peran  petugas  kesehatan  dan  partisipasi  aktif masyarakat dalam penanganan korban pada saat terjadi bencana,  masa  tanggap  darurat  dan  masa  rehabilitasi memegang peranan penting dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup dan menjalani proses pemulihan  dari  dampak  bencana.  Pembelajaran
tentang penanganan masalah kesehatan korban gempa di  Kabupaten  Bantul  ini  dapat  digunakan  sebagai masukan  untuk  mengembangkan  manajemen  bencana di wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
ACT  Alliance.  2011. Indonesia:  assistance  to  Mount Merapi  displaced. Diunduh pada 28  April 2013 dari http//www.actalliance.org.
Action  Contre  Ia  Feme  (AFC-France),  Global  Water,
Sanitation dan Hygiene  (WASH)  Cluster.  2009. The  human  right  to  water  and  sanitation  in emergency situations:  The  legal framework and a guide to  advocacy. Paris: AFC-France,  Global WASH Cluster.
Amin, M.T. dan Han, M.Y. 2009. Water
environmental  and  sanitation  status  in  disaster relief of Pakistan's 2005 earthquake. Desalination, 248:436-45. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  2008. Report  on  Two  Years  of Monitoring  and  Evaluation  of  the  Post Earthquake,  May  27,  2006,  in  the  Province  of DI  Yogyakarta  and  Central  Java. Jakarta:
Bappenas.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda) Provinsi  DI  Y ogyakarta,  Bappeda  Kabupaten Bantul dan UNDP.  2007. Report on  Monitoring and  2006-2007  Evaluation  on  Rehabilitation and Reconstruction Activities in Bantu/. Bantul:
Bappeda  Provinsi  DI  Y ogyakarta,  Bappeda Kabupaten Bantul dan UNDP.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPBj.
2008. Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar.  Jakarta:  BNPB;
2008.
Bappenas,  The  Province  of  DI  Y ogyakarta,  The Province  of DI  Y ogyakarta,  The  Province  of Central  Java,  The  World  Bank  dan  Asian Development  Bank.  2006. An  Assessment  of Preliminary Damage and Loss in  Yogyakarta & Central  Java  Natural  Disaster. Jakarta: Bappenas, The Province of DI Yogyakarta, The Province of Central  Java,  The  World  Bank dan Asian Development Bank.
BNPB.  2010.  Laporan harlan tanggap  darurat Gunung Merapi 8 Desember 2010. Yogyakarta: BNPB.
BNPB,  Bappenas,  the  Provincial  and  District/City Governments  ·of  West  Sumatra  and  Jambi, international  partners.  2009. West  Sumatra  and Jambi  natural  disasters:  damage,  loss  and preliminary  needs  assessment. Jakarta:  BNPB,
Bappenas,  the  Provincial  and  District/City Governments  of West  Sumatra  and  Jambi  and international partners.
Departemen  Kesehatan  (Depkes ).  2001 Standar minimal  penanggulangan  masalah  kesehatan akibat  bencana  dan  penanganan  pengungsi.
Jakarta: Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan - Sekretariat Jenderal Depkes.
Depkes.  2007. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Rl Nomor 145/Menkes/SK/1/2007 tentang Pedoman Penanggulangan  Bencana  Bidang  Kesehatan.
Jakarta: Depkes.
D~rektorat Jenderal  Bina  Kesehatan  Masyarakat Depkes.  2006. Pedoman  Puskesmas  dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta: Depkes.
Emergency  and  Humanitarian  Action  {EHA),  WHO Indonesia.  2010. Mt.  Merapi  Volcano  eruption, Central  Java  Province,  Republic  of Indonesia: Emergency  situation  report (1) 27  October 2010. Jakarta: WHO Indonesia.
Fatimah,  D.  2009. Perempuan  dan  Kerelawanan Dalam Bencana. Y ogyakarta: Piramedia.
Fernando,  W.B.G.,  Gunapala,  A.H. dan Jayantha, W.A.  2009.  Water  supply  and  sanitation  needs in  a  disaster  - lessons  learned  through  the tsunami  disaster  in  Sri  Lanka. Desalination,
248:14-21.
Ferris,  E.  dan  Petz,  D.  2011. A  year  of  living dangerously:  a  review  of natural  disasters  in 2010. Washington DC:  The Brooking Institution - London  School  of  Economics  Project  on Internal Displacement.
Few,  R.  dan  Matthies,  F.  2006. Flood  hazards  and health:  responding  to  present  and future  risks.
London: Earthscan.
Forum  PRB  DIY.  2010. Notulensi  rapat  koordinasi Gugus  Tugas  Forum  PRB  dukungan  upaya tanggap darurat Merapi. Y ogyakarta: Sekretariat Forum PRB DIY.
Hapsari,  E.  D., Widy~wati, Nisman,  W.  A., Lusimalasari,  L.,  Siswishanto,  R.  dan  Matsuo, H.  2009.  Change  in  Contraceptive  Methods Following. the  Yogyakarta  Earthquake  and  Its Association  with  the  Prevalence  of Unplanned Pregnancy. Contraception,  19, 316-322.
Harvey,  P.  2007. Excreta  disposal  in  emergencies:  a field manual. Leicestershire: Water, Engineering
and Development Centre, Loghborough University. Harvey, P. dan  Reed,  R.A. 2005. Planning environmental sanitation programmes in
emergencies. Disasters, 29(2): 129-51.
Hidayati,  D.,  Widayatun,  Triyono,  Permana,  H., Takahashi,  M.,  Shigeyoshi,  T.,  dan  Masatomo, U.  2011.  The  Provision  of Food  for  Disaster Victims:  Lessons  learned from  the  2006  Bantul Earthquake. The  Investigation  Report  of 2004 Northern  Sumatra  Earthquake  (Additional Volume), March  2011,  Graduate  School  of Environmental Studies, Nagoya University.
Hidayati, D. 2012. "Akses dan Keterlibatan
Perempuan dan Laki-laki  Dalam  Penanganan Bencana" dalam Penge/olaan Bencana Berbasis Gender:  Pembelajaran  Dari  Gempa  Bantu/ 2006. Editor  Deny  Hidayati.  Jakarta:  PT  Dian Rakyat dan PPK-LIPI.
International  Federation  of  Red  Cross  and  Red Crescent  Societies  (IFRC).  2010. Haiti,  from sustaining  lives  to  sustainable  solutions:  the challenge  of  sanitation. Special  report,  six months on. Geneva: IFRC.
Landesman,  L. Y. Public  health  management  of disasters:  The  practice guide. Washington  DC: American Public Health Associataion; 2005.
Pan  American  Health  Organization.  2000.  Bencana Alam:  Perlindungan  Kesehatan  Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Pemerintah  Kabupaten  Teluk  Wondama  Provinsi Papua  Barat.  2010. Laporan  Pasca  Bencana Kota  Wasior  4  Oktober  2010. Wasior: Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI).  2007. Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Jakarta: Pemerintah RI.
Pinera, J.F.,  Reed,  R.A.  dan Njiru, C.  2005.  Restoring sanitation  services  after  an  earthquake:  Field experience  in  Bam,  Iran. Disasters, 29(3):222- 236.
Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan  Sekretariat Jenderal  Depkes.  2001. Standar  Minimal Penanggulangan  Masa/ah  Kesehatan  Akibat Bencana  dan  Penanganan  Pengungsi. Jakarta: Depkes.
Rusmiyati,  C. dan Hikmawati,  E.  2012.  "Penanganan Dampak  Psikologi  Korban  Merapi". Informasi, Vol17, No 2, Hal.  97-110.
Shimi,  A.C.,  Parvin,  G.A.,  Biswas,  C.  dan  Shaw,  R. 2010. Impact and adaptation to flood:  a focus on water supply,  sanitation and health problems  of rural  community  in  Bangladesh. Disaster  and Prevention Management, 19(3):298-313.
Tekeli-Yesil,  S.  2006.  Public  health  and  natural disasters:  disaster preparedness  and response  in health  systems. Journal  of  Public  Health, 14:317-24.
The  Sphere  Project.  2011. Humanitarian  charter  and minimum  standards  in  humanitarian  response. 3rd ed.  Southampton: The Sphere Project.
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR).  2000. Handbook  for  emergencies. Geneva: UNHCR.
United  States  Agency  for  International  Development (USAID)  Indonesia  - Environmental  Services Program  (ESP).  2006. Assessments  on  clean water  and  sanitation  facilities  in  temporary shelters  for  Merapi  eruption  affected  people. Jakarta: USAID Indonesia- ESP.
Widayatun dan Hidayati, D.  2012. "The Role of Local Wisdom  in  The  Javanese  Survival  Strategy  in Facing  The  2006  Bantul  Earthquake". In Community  Approach  to  Disaster. Editors Mardianto  and  Takahashi.  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Widyastuti,  E.,  Silaen,  G.,  Priesca,  A.,  Handoko,  A., Blanton,  C.,  Handzel,  T.,  Brennan, M. dan Mach, 0. 2006.  Assessment  of  health-related needs  after  tsunami  and  earthquake  - Three districts,  Aceh Province, Indonesia, July-August 2005. Morbidity  and Mortality  Weekly  Report,
55(4):93-7.
Wisner, B.  dan Adams, J.  2002. Environmental health in  emergencies and disasters:  a practical guide.
Geneva: WHO.
World  Health  Organization  (WHO).  2011. Planning for  excreta  disposal  in  emergencies. Technical notes  no.  13  on  drinking-water,  sanitation  and hygiene in emergencies. Geneva: WHO.
Wawancara  dengan  Dirjen  Cipta  Karya:  pastikan bantuan  berfungsi  baik.  Buletin  Cipta  Karya. c2010  [cited  2011  May  15].  Available  from: http//www.ciptakarya.pu.go.id.
Air minum dan  sanitasi:  hak dasar pengungsi Merapi.
Buletin  Cipta  Karya.  c2010  [cited  2011  May 15] .Available from: http://www .ciptakarya.pu.go.id.
Derita  perempuan  di  pengungsian.  Bu1etin  Cipta Karya.  c2010  [cited  2011  May  15].  Available from:  http//www.ciptakarya.pu.go.id.
http://www .merdeka.com/peristiwa/bnpb-90-persen- wilayah-indonesia-rawan-gempa.html.
http:/ /bondankomunitas.blogspot.com/2006/ 1 0/rapid- health-assessment-rha-pasca.html.
http://nasional.news. viva.co.id/news/read/460959- gunung-sinabung-meletus-lagi--abu-sampai- ke-medan diunduh pada tanggal 29 November 2013.
http:/llipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2656/1/gunu ng.rokatenda.meletus.  diunduh  pada  tanggal 25 November 2013.

## PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
Naskah  yang  akan  diterbitkan  dalam  Jurnal  Kependudukan  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
I. Naskah  adalah  karya asli  yang belum pernah  dipublikasikan di media cetak  Jain maupun elektronik.
2. ~a.skah dapat  berupa  basil  penelitian,  gagasan  konseptual, hnJauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah  ditulis  dengan  menggunakan  model  huruf Times  New Roman,  font  12,  margin  atas  4  em,  margin  bawah,  3  em, margin  kanan  3  em,  dan  margin  kiri  4  em,  pada  kertas berukuran  A4  minimal  5000  kata,  diketik I ,5  spasi  dengan program Microsoft Word.  Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. lsi naskah terdiri dari;
a. Judul  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris. Judul harus mencerminkan isi  tulisan,  bersifat spesifik dan terdiri atas I 0-15  kata.
b. ldentitas Penulis  yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
c. Abstrak  dan  kata  kunci  dalam  bahasa  Indonesia  dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah  kata  an tara  I 00-150.  lsi  abstrak  menggambarkan esensi isi  keseluruhan tulisan.
d. Pendahuluan  yang  berisi  tentang  justifikasi  pentingnya penulisan  artikel,  maksud/tujuan  menulis  artikel,  sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
e. Tubuh/inti artikel  berisi tentang isi  tulisan, pada umumnya berisi  tentang  kupasan,  analisis,  argumentasi,  komparasi, dan  pendirian  penulis.  Bagian  inti  artikel  dapat  dibagi menjadi  beberapa  subbagian  yang jumlahnya  bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
f. Kesimpulan  berisi  temuan  penting  dari  apa  yang  telah dibahas pada bagian sebelumnya.
g. Tampilan  tabel,  gambar  atau  grafik  harus  bisa  dibaca dengan  jelas  dan  judul  tabel  diletakkan  diatas  tabel, sedangkan  judul  gambar  atau  grafik  diletakkan  dibawah gambar  atau  grafik  serta  dilengkapi  dengan  penomoran tabellgambar/ grafik.
h. Acuan  Pustaka  diupayakan  menggunakan  acuan  terkini (lima tahun terakhir)
1. Penulisan  daftar  Pustaka  mengikuti  ketentuan  sebag1 berikut:
- Kutipan  dalam  teks:  nama  belakang  pengarang,  tabu karangan dan nomor halaman yang dikutip Contoh: (Jones,  2004: 15),  atau  Seperti  yan dikemukakan oleh Jones (2004: 15).
- Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulh tahun penerbitan. Judul buku.  kota penerbitan: penerbit Contoh:  Horowitz,  Donald.  1985. Ethnic  Groups  i. Conflict,  Berkeley:  University of California.
- Kutipan  dari  artikel  dalam  buku  bunga  rampai:  nam belakang,  nama depan pengarang.  tahun.  "judul artikel' dalam nama editor (Ed.), Judul  Buku.  nama  kota:  naml penerbit.  Halaman artikel.
Contoh:  Hugo,  Graeme.  2004.  "International  Migratior in  Southeast  Asia  since  World  War II", dalam  A Ananta dan  E.N.Arifin  (Eds.), International Migrati01 in  Southeast  Asia,  Singapore:  Institute  of  Southeas1 Asian Studies. hal:  28-70.
- Kutipan dari artikel dalamjurnal: nama  belakang, nama depan  penulis,  tahun  penerbitan.  "Judul  artikel",  Nama Jurnal,  Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh:  Hull,  Terence  H.  2003.  "Demographic Perspectives  on  the  Future  of  Indonesian  Family", Journal of Population Research, 20 (1):51-65.
- Kutipan  dari website:  dituliskan  Jengkap  alamat website,  tahun  dan  alamat  URL  dan  html  sesuai alamatnya. Tanggal download. Contoh:  World  Bank.  1998.  http://www. worldbank.org/ data/countrydara/countrydata.html.
Washington DC.  Tanggal 25  Maret.
- Catatan  kaki (footnote)  hanya  berisi  penjelasan  tentang teks,  dan  diketik  di  bagian  bawah  dari  lembaran  teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email  jki.ppklipi@yahoo.com dan nnk: lipi@rad.net.id.
7. Kepastian  pemuatan/penolakan  naskah  akan  diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan  untuk  merubah  format penulisan  dan judul  tulisan  sesuai  dengan  petunjuk  penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.