Analisis  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Piutang Pada  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar AKURASI 127 Berti Dila Septiana * , Sura Klaudia, Kristya Damayanti & Tetty Widiyastuti Short Report
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Blitar, Indonesia

## Abstract
Poverty is one of the problems that often occurs in Indonesia. Therefore, through  the  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK),  the  government  made  a Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  program  in  revolving  funds  provided without any collateral, so the risk that often occurs is bad credit arrears. This causes a decrease in assets or a deficit and an increasing number of bad  debts,  so  good  management  and  control  are  needed  to  reduce  the number of complex or uncollectible receivables. The purpose of this paper is to identify and analyze the role of management and control applied by the UPK Ponggok District, Blitar Regency, in minimizing bad debts. This research  is  qualitative  research  with  data  collection  methods  with interviews and documentation. The results of this study indicate that (1) Receivable  management  applied  by  the  UPK  Ponggok  Subdistrict,  Blitar Regency is quite good, especially in credit standards, credit requirements, and  applied  receivable  collection  policies,  but  in  the  receivables management applied there is no receivables measurement ratio policy. (2) The control of receivables that was implemented did not go well because there  were  still  various  irregularities  and  discrepancies  between  the implementation and the applicable Standard Operating Procedure.
Received: 10 Aug 2021 Accepted: 25 Nov 2021 Online: 30 Dec 2021 Keywords: Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 3, No.3, 2021,
pp. 127 - 136
Account  receivable  management,  account  receivable  control,  uncollected receivable, unit pengelola kegiatan (upk), simpan pinjam perempuan (spp)
Corresponding Author: eISSN 2685-2888
Berti Dila Septiana STIE Kesuma Negara Email : bertidila@gmail.com DOI: https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.469

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI
© The Author(s) 2021 CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN
Permasalahan ekonomi sering terjadi pada negara berkembang, dan Indonesia merupakan salah satu negara  berkembang  yang  juga  memiliki  masalah  stabilitas  ekonomi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah mengeluarkan berbagai program dengan harapan agar kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir, namun nyatanya beberapa program cenderung tidak berkelanjutan. Salah satu program nasional yang berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  khususnya  ekonomi mikro  adalah PNPM-MPd yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK membantu dalam pemberdayaan masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan berbagai program. Salah satu program yang dikelola oleh UPK adalah program dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan berupa dana bergulir yang diberikan tanpa syarat agunan dengan suku bunga yang rendah, sehingga risiko yang sering terjadi adalah piutang yang susah atau bahkan tidak  bisa  ditagih.  Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  SPP  yang  dikelola  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten  Blitar.  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)    yang  dikelola  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar mengalami piutang macet yang menyebabkan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengalami penurunan asset atau defisit dan jumlah piutang macet yang semakin bertambah, sehingga  dalam  pelaksanaan  program  SPP  dibutuhkan  pengelolaan  dan  pengendalian  piutang  yang baik guna mengurangi dan meminimalisir adanya piutang yang susah atau bahkan tidak bisa tertagih

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh  berbagai informasi yang berhubungan dengan keadaan di lapangan dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada serta mengetahui dan menggambarkan dengan jelas bagaimana keadaan di lapangan pada saat terjun langsung melakukan penelitian mengenai pengelolaan dan pengendalian piutang pada UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## Subjek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian yang digunakan adalah informan. Adapun informan yang penulis  jadikan  sebagai  narasumber  dalam  proses  wawancara,  diantaranya;  (1)  Pengurus  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  (2)  Badan  Kerjasama  Antar  Desa (BKAD) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (3) Tim Verifikasi UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (4) Kreditur atau peminjam yang tergabung dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sedangkan obyek penelitian yang digunakan adalah data-data pendukung yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## Metode Pengumpulan Data
Untuk mencari dan mengumpulkan data adalah dengan; (1) Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab  sambil  bertatap  muka  langsung  kepada  informan.  Jenis  wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  tak  terstruktur.  Pedoman  wawancara  hanya  berupa  garis  besar  dari  permasalahan- permasalahan yang ditanyakan. (2) Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengambil data-data yang ada  dengan  membuat  salinan  data-data  tersebut  dengan  menggunakan  kamera  penulis  agar  dapat mempermudah dan mempercepat penulis.

## Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan adalah; (1) Melakukan wawancara kepada narasumber terkait

## Berti Dila Septiana et al.
Account receivable management, account receivable control ..
pengelolaan  piutang  dan  pengendalian  piutang  yang  diterapkan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar (2) Mengumpulkan data-data yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (3) Menganalisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, dan memilih data mana yang  relevan  dan  tidak  relevan  untuk  digunakan  dalam  penelitian  (4) Menyajikan  data  yang  sudah dianalisis  tersebut  dalam  bentuk  laporan  (5)  Menarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  rumusan masalah dalam penelitian.

## Pengujian Keabsahan Data
Agar  data  yang  diperoleh  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  penelitian  ilmiah,  maka  perlu dilakukan  uji  keabsahan  data  yang  meliputi;  (1)  Perpanjangan  pengamatan,  untuk  meningkatkan hubungan  antara  peneliti  dan  narasumber  agar  semakin  terbuka  dan  menimbulkan  rasa  percaya untuk memberikan data yang banyak dan lengkap (2) Triangulasi, yang meliputi sumber, metode, dan teori  (3) Uji transferbilitas   memberikan  penjabaran yang  jelas,  rinci  dan  sistematis  terhadap  hasil peneliatian  agar  mudah  dipahami  dan  dapat  diterapkan  (4)  Uji  Dependabilitas,  yaitu  penulis melakukan  audit  sacara  keseluruhan  proses  penelitian  dengan  cara  berkomunikasi  bersama pembimbing (5) Uji konfirmabilitas, yaitu hasil dari penelitian merupakan data asli dan tidak berbeda dari tempat penelitian sehingga data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi kepada sumbernya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Pengelolaan Piutang

## (a) Standar Kredit
Standar  kredit  yang  diterapkan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  telah dilaksanakan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan dengan adanya buku proposal perguliran SPP yang berisikan berkas administrasi para kelompok SPP.

## (b) Persyaratan Kredit
Persyaratan  kredit  yang  diterapkan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  telah dilaksanakan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan;  (1)  Pengalokasian  dana  SPP  telah  di  kondisikan  berdasarkan  dengan  kemampuan kelompok (2) Pemberikan ketetapan bunga tanpa adanya potongan dalam bentuk apapun (3) Pemberian Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) telah dilaksanakan sesuai dengan SOP.

## (c) Kebijaksanaan Pengumpulan Piutang
Kebijaksanaan  pengumpulan  piutang  yang  diterapkan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar telah dilaksanakan sesuai dengan SOP UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hal tersebut dibuktikan dengan piutang yang diberikan oleh UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten  Blitar  merupakan  dana  bergulir  yang  berdasarkan  atas  dasar  kepercayaan  dan diberikan tanpa adanya agunan atau jaminan, sehingga untuk menghindari adanya tunggakan terhadap angsuran yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat maka UPK membuat beberapa kebijakan.

## (d) Rasio Pengukuran Piutang
Dalam pengelolaan piutang yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak  menerapkan  rasio  pengukuran  piutang,  sedangkan  rasio  pengukuran  piutang  dapat digunakan  untuk  menilai  piutang  menggunakan  rasio-rasio  keuangan  yang  berhubungan
dengan piutang agar tidak terjadi peningkatan risiko akan tidak tertagihnya piutang tersebut yang kemudian akan merujuk pada kebangkrutan.

## Analisis Pengendalian Piutang

## (a) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa faktor umum yang menentukan sifat dari suatu organisasi. Setiap bagian dari struktur organisasi UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mempunyai hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang telah di tetapkan sesuai  dengan  kemampuan  sumber  daya  manusia.  Selain  itu,  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten  Blitar  memiliki  aturan-aturan  yang  sesuai  dengan  Standar  PTO  PNPM-Mandiri Perdesaan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD dan SOP-SOP turunannya  yang  wajib  ditaati,  namun  dalam  pelaksanannya,  penerapan  lingkungan pengendalian di UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
(b) Penentuan Risiko
Semua aktivitas terutama pada sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi pasti menghadapi sebuah risiko baik internal ataupun eksternal dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Hal tersebut juga terjadi pada UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Risiko yang terjadi pada UPK Kecamatan Ponggok adalah adanya kredit macet pada program SPP.

## (c) Aktivitas Pengendalian
Untuk menghadapi resiko-resiko yang ada, aktivitas pengendalian yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar meliputi verifikasi dua tahap yaitu verifikasi proposal dan verifikasi kelompok serta sistem tanggung renteng. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik, dibuktikan dengan; (1) Verifikasi (a) Verifikasi Proposal, pihak UPK  Kecamatan  Ponggok  Blitar  telah  melaksanakannya  sesuai  dengan  SOP  UPK  Kecamatan Ponggok Blitar dan Standar PTO PNPM-Mandiri Perdesaan yang diperkuat dengan adanya buku proposal  perguliran  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  (b)  Verifikasi  Kelompok  SPP,  dalam pelaksanaannya  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  kurang  ketat  dalam  melakukan verifikasi  kelompok  SPP  yang  dapat  dibuktikan  dengan  permasalahan  yang  terjadi  pada kelompok pemanfaat program SPP dimana kelompok tersebut melakukan penyelewengan (2) Sistem  Tanggung  Renteng,  dalam  pelaksanannya  tidak  berjalan  sesuai  dengan  aturan  dan kesepakatan bersama antara UPK dan kelompok peminjam. Dibuktikan dengan permasalahan yang  terjadi  pada  kelompok  pemanfaat  dimana  kelompok  tersebut  mengalami  kemacetan angsuran.  Untuk  memperkuat  sistem  tanggung  renteng  UPK  Kecamatan  Ponggok  membuat surat  pernyataan  tanggung  renteng  dan  tabungan  kelompok  berupa  jaminan,  namun  dalam pelaksanaan dapat dikatakan belum maksimal.

## (d) Informasi dan Komunikasi
Informasi  dan  komunikasi  penting  dilakukan  dan  harus  terjalin  dengan  baik,  namun  dalam pelaksanaannya,  komunikasi  antara  atasan  dan  bawahan  pada  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten  Blitar  kurang  baik.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  adanya  kekosongan  bagian  atau jabatan ketua pada struktur organisasi UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hal tersebut tentu saja berdampak pada kinerja karyawan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## Berti Dila Septiana et al.
Account receivable management, account receivable control ..

## (e) Pengawasan
Pengawasan dilakukan sebagai suatu proses atau cara untuk menilai kualitas dari pelaksanaan pengendalian pada UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pengawasan yang diterapkan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat penyelewengan-penyelewengan  yang  terjadi,  baik  dari  pihak  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar atau para pemanfaat program SPP.

## Pembahasan

## Analisis Pengelolaan Piutang
(a) Standar Kredit
Standar kredit yang diterapkan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan SOP yang berlaku.  Adanya  standar  kredit  dalam  pengelolaan  piutang  dapat  digunakan  untuk menentukan  kemauan  dan  kemampuan  pemanfaat  dan  dapat  dijadikan  sebagai  kualitas minimal kelayakan kredit atau peminjaman, sehingga dengan adanya standar kredit tersebut tentunya  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  dapat  meningkatkan  kualitas  dari program  SPP  tanpa  menimbulkan  adanya  risiko  piutang  tak  tetagih.  Sedangkan  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widayanti  (2019)  dalam  pengelolaan  piutangnya  tidak memberlakukan standar kredit dalam menilai kemauan dan kemampuan calon pelanggan baru.

## (b) Persyaratan Kredit
Persyaratan kredit yang diterapkan telah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Persyaratan kredit yang terdapat dalam pengelolaan piutang dapat digunakan untuk meningkatkan angka penjualan kredit dan untuk mempengaruhi pemanfaat agar segera membayar  tanggungannya  pada  program  SPP  yang  dikelola  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar, dengan adanya persyaratan kredit dapat memperkecil risiko adanya piutang tak  tertagih.  IPTW  yang  diberikan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  dapat bermanfaat terhadap pengelolaan piutang sehingga dapat meminimalisir adanya piutang tak tertagih.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ihdil  (2019),  IPTW merupakan suatu penghargaan sekaligus ajakan yang diberikan oleh UPK terhadap kelompok- kelompok  SPP  untuk  melakukan  pembayaran  tepat  waktu  sehingga  dapat  meghindari terjadinya piutang tak tertagih.

## (c) Kebijaksanaan Pengumpulan Piutang
Kebijaksanaan pengumpulan piutang yang diterapkan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar.  Kebijakan  pengumpulan  piutang  yang  terdapat dalam  pengelolaan  piutang  dapat  digunakan  sebagai  cara  atau  syarat  atau  peraturan  dalam pengumpulan  piutang  pada  program  SPP  yang  dikelola  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar. UPK memberikan piutang berupa dana bergulir yang berdasarkan atas dasar kepercayaan. Pinjaman yang terdapat pada program SPP diberikan tanpa adanya agunan atau jaminan. Untuk menghindari adanya tunggakan terhadap angsuran yang dilakukan kelompok maka kebijakan pengumpulan piutang yang diterapkan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar  yaitu;  (1)  Sebelum  jatuh  tempo  pembayaran,  UPK  memberikan  teguran  yang  bersifat mengingatkan  (2)  Sebelum  melakukan  angsuran  kepada  UPK,  kelompok  pemanfaat  harus mengumpulkan  angsuran  secara  kolektif  (3)  Kelompok  yang  belum  dapat  melakukan pelunasan  pada  jatuh  tempo  maka  akan  diadakan  pertemuan  antara  kelompok  bersama dengan UPK dan BKAD untuk membahas dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan (4) Apabila pertemuan telah dilaksanakan dan kelompok tetap tidak melakukan pelunasan maka Bersama  BKAD  mengadakan  rapat  intern  bersama  dengan  Kepala  Desa  yang  bersangkutan.
Kebijakan pengumpulan piutang tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihdil (2019), sebelum jatuh tempo angsuran pihak UPK memberikan teguran baik secara langsung ataupun  telepon  dan  untuk  pembayaran  angsuran  semua  anggota  wajib  mengumpulkan angsuran ke bendahara kelompok kemudian bendahara menyetorkan pada UPK.

## (d) Rasio Pengukuran Piutang
Dalam  pengelolaan  piutang  pada  program  SPP  yang  dikelolanya,  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten  Blitar  tidak  menerapkan  rasio  pengukuran  piutang.  Sedangkan  dalam  penelitan yang dilakukan Widayanti (2019), menerapkan rasio pengukuran piutang untuk mengukur dan menilai piutang yang terjadi selama satu periode adalah menggunakan sebuah sistem informasi akuntansi.  Rasio  pengukuran  piutang  dapat  digunakan  oleh  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar untuk melihat sejauhmana kemampuan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam mengukur, menilai dan menagih piutang pada program SPP yang dikelolanya agar tidak terjadi kebrangkutan. Hal tersebut sejalan dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suwetja, Rompas, dan Elim (2018), rasio pengukuran piutang sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kerugian yang akan ditanggung perusahaan dan kemungkinan tidak tertagih juga semakin besar. Sebaiknya UPK Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  menerapkan  rasio  pengukuran  piutang,  karena pengukuran  piutang  ini  dapat  digunakan  untuk  melihat  sejauhmana  kemampuan  UPK Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  dalam  menagih  piutang  pada  program  SPP  yang dikelolanya.

## Analisis Pengendalian Piutang

## (a) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  yang  diterapkan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  SOP.  Karena  dalam lingkungan pengendalian, pemisahan fungsi dari tiap-tiap bagian sangat perlu dilakukan agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara penuh, namun pada struktur kepengurusan UPK Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar,  terdapat  bagian  atau  divisi  yang  memiliki  tugas ganda, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa maksimal, maka sangat  perlu  adanya  pemisahan  tugas  pada  struktur  organisasi  UPK  Kecamatan  Ponggok Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suwetja, Rompis, dan Elim (2018), lingkungan pengendalian yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung telah berjalan  dengan  baik  karena  adanya  pemisahan  tugas  sehingga  dapat  mengurangi  ancaman terhadap resiko yang mungkin akan terjadi.

## (b) Penentuan Risiko
Dalam  pencapaian  suatu  sasaran  pengendalian  selalu  terdapat  risiko-risiko  yang  dapat mengganggu,  sehingga  perlu  menentukan  bagaimana  mengelola  resiko-resiko  tersebut. Program  SPP  yang  dikelola  UPK  Kecamatan Ponggok  Kabupaten  Blitar merupakan  program simpan pinjam berupa dana bergulir tanpa agunan, sehingga risiko yang sering terjadi adalah kredit macet yang disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu baik yang disengaja atau tidak disengaja yang dialami oleh peminjam atau pemanfaat sehingga tidak atau belum mampu untuk  melunasi  kredit  tersebut.  Hal  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Wahdiah (2017), risiko yang harus ditanggung UPK selain akibat dari adanya tenggang waktu pengembalian adalah piutang tanpa jaminan serta risiko lain yang menjadi tanggungan adalah risiko yang disengaja oleh nasabah ataupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah.

## Berti Dila Septiana et al.
Account receivable management, account receivable control ..

## (c) Aktivitas Pengendalian
(1) Verifikasi (a) Verifikasi Proposal, dalam pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan SOP UPK  Kecamatan  Ponggok  Blitar  dan  Standar  PTO  PNPM-Mandiri  Perdesaan  yang  diperkuat dengan adanya buku proposal perguliran SPP yang berisikan berkas administrasi bahwa para kelompok  SPP  telah  melengkapi  data-data  yang  nantinya  akan  dipergunakan  untuk mengajukan pinjaman di UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (b) Verifikasi Kelompok SPP, untuk mengecek dan mengidentifikasi latar belakang dan kebenaran dari calon pemanfaat. Tahap  verifikasi  kelompok  penting  karena  dapat  dijadikan  sebagai  tindak  lanjut  dalam menentukan  dan  mengambil  keputusan  apakah  berhak  atau  tidak  berhak  calon  pemanfaat melakukan pinjaman, namun dalam pelaksanaannya kurang ketat. Dibuktikan dengan adanya penyelewengan dari ketua kelompok pemanfaat yang menggunakan uang SPP kelompok untuk kepentingan  pribadi.  Hasil  penelitian  di  atas  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Ihdil (2019), verifikasi yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah verifikasi melalui 2 (dua) tahap yaitu verifikasi atas proposal dan verifikasi kelompok SPP. (2) Sistem Tanggung Renteng, sistem tanggung renteng yang diterapkan tidak berjalan sesuai dengan  aturan  dan  kesepakatan  bersama  antara  UPK  dan  kelompok  peminjam.  Dibuktikan dengan  permasalahan  dari  kelompok  pemanfaat  yang  belum  dapat  melakukan  pelunasan dikarenakan adanya kemacetan angsuran dari anggota kelompok tersebut. Sedangkan  dalam perjanjian  tanggung  renteng  yang  telah  disepakati  bersama,  setiap  kelompok  bersedia  dan sanggup  untuk  saling  menanggung  kewajiban  dari  anggota  kelompok  yang  tidak  dapat membayar  kembali  pinjaman  kepada  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  Nurazizah  (2018),  tanggung  renteng  yang  dijalankan  dalam mengelola piutang macet pada PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara adalah cukup bagus. Dalam pelaksanaan yang dilakukan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar  untuk  memperkuat  sistem  tanggung  renteng  belum  maksimal  karena  dalam pelaksanaannya UPK kurang tegas dalam penerapan surat pernyataan tanggung renteng dan tabungan  kelompok  yang  telah  disepakati  bersama.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  adanya permasalahan dari kelompok pemanfaat yang belum dapat melakukan pelunasan dikarenakan adanya anggota kelompok yang meninggal dunia dan ketua kelompok tersebut kesulitan dalam melakukan penagihan.

## (d) Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi yang terjalin di UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar kurang baik,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  kekosongan  jabatan  ketua  UPK.  Sehingga,  untuk berkomunikasi  kepada  atasan  harus  kepada  ketua  BKAD sebagai  penanggung  jawab  selama kekosongan  jabatan  ketua  di  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  sejak  tahun  2015. Sedangkan, waktu atau jam kerja BKAD berbeda dengan karyawan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## (e) Pengawasan
Pengasawan yang diterapkan adalah dengan adanya peran BKAD serta Badan Pengawas UPK (BP-UPK) untuk mengawasi jalannya seluruh aspek organisasi sesuai dengan SOP dan aturan- aturan  yang  berlaku,  namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  berjalan  dengan  baik.  Terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan baik dari pihak UPK atau pemanfaat program SPP,  maka  sebaiknya  BP-UPK  harus  melakukan  pengawasan  secara  professional  agar  dapat memastikan  bahwa  UPK  beserta  seluruh  unit  kerja  dan  sektor  usaha  produktif  di  dalamnya bekerja,  bertindak,  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  secara  benar  dalam  rangka  mencapai target misi dan visi organisasi.
Piutang  yang  dikelola  UPK  Kecamatan  Ponggok  Kabupaten  Blitar  telah  sejalan  dengan  unsurunsur kredi  sebagai  berikut;  (1)  Kepercayaan,  dana  yang  dikelola  merupakan  dana  amanah  yang dialokasikan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  tanpa  agunan  atau  jaminan  (2) Kesepakatan, kesepakatan dilakukan oleh UPK dan pemanfaat mengenai pemberian pinjaman, aturan- aturan, dan kesanggupan tanggung renteng dan bunga dalam penjiman (3) Jangka waktu, batas waktu peminjaman yang telah disepakati bersama (4) Risiko, risiko internal yang dihadapi adalah  adanya tunggakan  kredit  macet,  selain  itu  penyebab  besarnya  risiko  yang  ditanggung  UPK  Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah piutang tanpa agunan (5) Balas jasa, pada dasarnya tujuan program SPP adalah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun demikian setiap pinjaman akan dikenakan biaya administrasi yang disebut dengan jasa pinjaman atau bunga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut;  (1)  Pengelolaan  piutang cukup  baik  terutama  pada  standar  kredit,  persyaratan  kredit,  dan  kebijakan  pengumpulan  piutang yang diterapkan, namun dalam pengelolaan piutang yang diterapkan tidak terdapat kebijakan rasio pengukuran  piutang  (2)  Pengendalian  piutang  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  pada  lingkungan pengendalian  yang  diterapkan  terdapat  karyawan  dengan  tugas  ganda  dan  berakibat  pada  kinerja karyawan  tersebut,  penentuan  risiko  yang  terjadi  adalah  sering  terjadi  kredit  macet,  aktivitas pengendalian yang diterapkan tidak semuanya berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah  dibuat  dan  disepakati  bersama,  informasi  dan  komunikasi  yang  terjalin  antara  atasan  dan bawahan kurang baik, pengawasan yang diterapkan tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat penyelewengan yang terjadi  baik dari pihak  UPK atau para pemanfaat program SPP.
Berdasarkan  uraian  hasil  analisis  terhadap  pengelolaan  dan  pengendalian  piutang  yang diterapkan pada SPP yang dikelola UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam meminimalisir piutang tak tertagih, penulis memberikan saran sebagai berikut; (1) Menerapkan kembali konsep awal dari  SPP  untuk  pemberdayaan  perempuan  dalam  mempercepat  proses  pemenuhan  kebutuhan pendanaan  usaha  ataupun  sosial  dasar,  kelompok  pemanfaat  atau  peminjam  harus  memiliki  satu tujuan  yang  sama,  bukan  hanya  membentuk  kelompok  untuk  melakukan  peminjaman  uang  tanpa adanya  tujuan  dan  arah  yang  jelas  (2)  Dalam  tahap  verifikasi  dan  analisa  oleh  UPK  kepada  calon pemanfaat, tim verifikasi harus lebih memperhatikan kondisi, latar belakang, dan keadaan dari calon pemanfaat  tersebut  apakah  layak  atau  tidak  layak  untuk  diberikan  pinjaman  (3)  Dalam  menjamin keberlangsungan piutangnya, disarankan untuk memperjelas pemahaman mengenai sistem tanggung renteng  kepada  para  pemanfaat,  serta  selalu  menerapkan  nilai-nilai  yang  terkandung  pada  sistem tanggung renteng dan juga selalu menjalin kerjasama yang baik dari semua pihak, seperti pengurus UPK,  Kepala  Desa,  Ketua  kelompok  dan  anggota  kelompok  pemanfaat  program  SPP  (4)  Karena pinjaman  yang  diberikan  UPK Kecamatan  Ponggok Kabupaten  Blitar  adalah  pinjaman  tanpa  syarat agunan maka upaya yang harus dilakukan UPK adalah melakukan pendekatan kepada para pemanfaat, terutama pada pemanfaat dengan tunggakan angsuran yang lebih dari 3 (tiga) kali angsuran atau lebih (5) Memberikan sanksi lokal yaitu apabila salah satu kelompok di satu desa tidak melunasi hutangnya maka akan berimbas kepada kelompok lain di desa tersebut tidak bisa mengajukan dan mendapatkan pinjaman lagi dari UPK (tidak diikut sertakan desa tersebut dalam program SPP (6) Pemberian bunga tambahan yang dilakukan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebesar 0,5% yang sifatnya tidak wajib bagi seluruh kelompok pemanfaat, sebaiknya dijadikan ketentuan wajib, karena nantinya dapat membantu meringankan kelompok pemanfaat apabila belum bisa melakukan angsuran.

## REFERENSI
Ardiprawiro. (2015). Dasar Manajemen Keuangan . Bandung: Universitas Gunadarma.

## Berti Dila Septiana et al.
Account receivable management, account receivable control ..
Budi,  H.I.S. (2011). Bijak Mengelola  piutang  Smart  In Accounting  Receivable. Jakarta:  PT  Alex  Media Komputindo.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). Penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM). Indonesia:  Direktorat  Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
Hayati,  A.R.  (2012).  Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Dan  Sistem  Pengendalian  Piutang  Pada  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
Ihdil.  (2019).  Evaluasi  Atas  Sistem  Pengendalian  Piutang  Pada  SPP  UPK  PNPM  Mandiri  Pedesaan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makassar.
Jusup  A.H.  (2011). Dasar-Dasar  Akuntansi (Edisi  Tujuh.  Jilid  2).  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN.
Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Khusnah,  S.A.  (2018).  Analisis  Pengendalian  Internal  Piutang  Usaha  Untuk  Efektivitas  Pengelolaan Piutang  Usaha  Di  Dealer  PT.  Putra  Rinjani.  Skripsi,  Program  Studi  Akuntansi  STIE  Kesuma Negara, Blitar.
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (Edisi Empat). Jakarta: Salemba Empat.
Nurazizah. (2018). Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet (Studi Kasus Pada PNPM  Mandiri  Kecamatan  Medang  Deras  Kabupaten  Batubara).  Skripsi,  Program  Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
Nurhalizah,  S.  (2019).  Peran  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dalam Peningkatan Ekonomi Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau Dalam Perspektif Islam). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar.
Siregar,  T.A.  (2019).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  Piutang  Usaha  Untuk  Meminimalkan Piutang  Tak  Tertagih  Pada  PT.  Juang  Jaya  Abdi  Alam  Cabang  Medan.  Skripsi,  Program  Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara. Sudiba, K. dan Widanarto, M.V.C. (2016). Efektivitas Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(2), 253-278. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/94 81
Suwetja, Rompas, dan Elim. (2018). Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang. Jurnal Riset Akuntansi Going Concer, 13(3), 285-293. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/20172/19779
Wahdiah. (2017). Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyaralat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Astambul Kapubaten Banjar Kalimantan Selatan. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya.
Warren,  S.Carl  et  al.  (2013).  Pengantar  Akuntansi-Adaptasi  Indonesia  (Buku  1).  Jakarta:  Salemba Empat.
Widayanti, I.H. (2019). Analisis Pengelolaan Piutang Dan Pengendalian Piutang Untuk Meningkatkan Efektivitas Penagihan Piutang Macet Di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Skripsi, Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

## DECLARATIONS

## Funding
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## Conflicts of interest/ Competing interests :
The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.
Data, Materials and/or Code Availability:
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## How to cite this Article
Septiana,  B.,  Klaudia,  S.,  Damayanti,  K.,  &  Widiyastuti,  T.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  dan Pengendalian Piutang Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 3 (3), 127 - 136.