## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 176-184 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4693

## Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia

## Cantika Flora Nakoh, Alif Muhammad Fajrin, Alfi Ridho Masir*
Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Jalan Raya Gandul No. 4. Cinere, Depok, Jawa Barat *Correspondence: alfiridhofido17@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  ditujukan  untuk  membahas  fenomena  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri,  landasan instrument hukum yang serta mekanisme pengawasan keimigrasiannya sebagai wujud intervensi dari kedaulatan negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris untuk mengkaji  norma  hukum  tentang  pengawasan  keimigrasian  dengan  melihat  masalah  sosial  dilapangan  yaitu pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri.  Indonesia  sebagai  negara  transit  harus  menghadapi  fenomena  pencari suaka  dan  pengungsi  mandiri  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  kerap  melakukan  berbagai  aktivitas  yang  melawan  hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari  Luar  Negeri  mengatur  langkah  preventif  masalah  ini  yaitu  pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian khususnya  bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  berada  di  luar  tempat  penampungan  sementara.  Walaupun demikian,  Perpres  PPLN  ini  belum  mengkoordinir  fungsi  pengawasan  keimigrasian  secara  utuh  karena  tidak mengatur  terkait  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  lapangan.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan Keimigrasian,  petugas  imigrasi  perlu  melakukan  koordinasi  antar  kementerian  lembaga  terkait  serta  IOM  dan UNHCR  meskipun  kedua  organisasi  ini  kurang  kooperatif  dan  transparan  dalam  memberikan  informasi  atau data tentang pencari suaka dan pengungsi mandiri. Walaupun demikian, pengawasan keimigrasian juga terbantu dengan adanya Jesuit Refugee Service (JRS).
Kata kunci : pencari suaka, pengungsi mandiri, pengawasan keimigrasian
Abstract.  This  study  is  intended  to  discuss  the  phenomenon  of  asylum  seekers  and  independent  refugees,  the basis  of  legal  instruments  and  immigration  supervision  mechanisms  as  a  form  of  intervention  from  the sovereignty of the Indonesian state. The research method used in this study is an empirical normative method to examine  legal  norms  regarding  immigration  supervision  by  looking  at  social  problems  in  the  field,  namely asylum seekers and independent refugees. Indonesia as a transit country must face the phenomenon of asylum seekers and independent refugees scattered in various parts of Indonesia. To make ends  meet, asylum seekers and  independent  refugees  often  carry  out  various  activities  that  are  against  positive  laws  in  Indonesia. Therefore,  Presidential  Regulation  Number  125  of  2016  concerning  the  Handling  of  Refugees  From  Abroad regulates  preventive  steps  for  this  problem,  namely  the  implementation  of  immigration supervision,  especially for  asylum  seekers  and  refugees  who  are  outside  temporary  shelters.  However,  this  PPLN  Presidential Regulation has  not  coordinated  the  immigration  supervision  function  as  a  whole because  it  does  not  regulate the  implementation  of  the  field  supervision  function.  In  carrying  out  the  Immigration  supervision  function, immigration  officers  need  to  coordinate  between  ministries,  relevant  agencies  as  well  as  IOM  and  UNHCR, although  these  two  organizations  are  less  cooperative  and  transparent  in  providing  information  or  data  on asylum  seekers  and  independent  refugees.  However,  immigration  control  is  also  helped  by  the  Jesuit  Refugee Service (JRS).
Keywords : asylum seekers, independent refugees, immigration control

## PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi  yang  begitu pesat telah mempengaruhi kompleksitas aktivitas  imigrasi  dalam  lingkup  internasional. Imigrasi  adalah  fenomena  sosial  yang  timbul akibat  adanya  perpindahan  penduduk  dari  satu wilayah  ke  wilayah  lainnya.  Salah  satu problematika  imigrasi  yang  masih  menjadi tantangan global sampai saat ini yaitu
pengungsi.  Pengungsi  merupakan  sekelompok orang  yang  meninggalkan  wilayah  negaranya untuk mencari bantuan dan perlindungan hukum ke  negara  lain.  Aktivitas  perpindahan  ini  dipicu oleh  adanya  konflik  dan  persekusi  karena perbedaan  pandangan  politik,  suku,  agama,  ras, dan ekonomi sehingga mengancam kesejahteraan  dan  keamanan  kelangsungan
hidup  mereka  di  negara  asalnya  (Primadasa  & Kurnia, 2021).
Pengungsi  bermula  dari  sekelompok orang  yang  mencari  suaka  di  suatu  negara namun  belum  mendapatkan  pengakuan  sebagai status  pengungsi  oleh  United  Nation  High Commissioner for  Refugee  (UNHCR).  UNHCR akan memberikan status pengungsi bagi pencari suaka  berdasarkan  pertimbangan-pertimbanga tertentu.  Status  inilah  yang  akan  menjadi  dasar bagi  pengungsi  untuk  dilindungi  dan  dijamin hak-haknya oleh hukum pengungsi internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung  jawab  dalam  hal  perlindungan  dan penanganan  pengungsi,  UNHCR  dibantu  oleh organisasi  internasional  yaitu  International Organization  for  Migration (IOM).  IOM  dan UNHCR  selalu  bekerja  sama  untuk  menangani masalah  perlindungan  pengungsi  dan  mengatur proses penempatan ke negara tujuan (Tambunan, 2019a).
Indonesia  kerap  menjadi  salah  satu negara  yang  diperhadapkan  pada  permasalahan pengungsi  dari  waktu  ke  waktu.  Pada  tahun 1975,  Indonesia  pertama  kali  kedatangan pengungsi  dari  Vietnam  yang  masuk  untuk berlindung  dari  konflik  perang  saudara  di negaranya.  Hingga  saat  ini,  sudah  48  tahun pengungsi  dan  pencari  suaka  masih  terus bermigrasi ke Indonesia. Tentunya ada beberapa faktor  yang  mendorong  Indonesia  dijadikan negara  transit  bagi  pengungsi.  Salah  satunya yaitu  letak  geografis  wilayah  Indonesia  yang cukup strategis karena diapit oleh dua benua dan dua  samudra  sekaligus  yaitu  Samudra  Hindia dan  Samudra  Pasifik  serta  Benua  Australia  dan Benua  Asia.  Kondisi  ini  menyebabkan  posisi negara  Indonesia  berdekatan  dengan  negara- negara  pengungsi  seperti  Australia,  Selandia Baru, New Zealand, dan Canada. Disamping itu, bentuk  negara  maritim  atau  kepulauan  dengan garis  pantai  yang  luas  juga  menjadi  faktor penarik  bagi  para  pencari  suaka  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  melalui  jalur-jalur  ilegal karena  masih  sulit  terjangkau  sepenuhnya  oleh aparat  penjaga  perbatasan  (Syahrin  &  Utomo, 2019).
Indonesia  bukanlah  negara  pengungsi karena  tidak  meratifikasi The  1951  Convention Relating to the Status of Refugees dan The 1967 Protocol  Relating  to  the  Status  of  Stateless Person yang  merupakan  dasar  dari  hukum pengungsi internasional . Pada  hakikatnya hanya negara-negara  pihak  dari  konvensi  ini  yang berkewajiban  menampung,  melindungi  dan
memenuhi hak-hak dasar pengungsi sebagaimana yang sudah diatur disini. Walaupun demikian,  dalam  pasal  33  Konvensi  1951 terdapat asas non refoulement yang mengharuskan  setiap  negara  untuk  tidak mengusir atau mengembalikan orang asing yang masuk ke wilayahnya baik secara ilegal maupun legal  dengan  tujuan  untuk  mencari  suaka.  Asas ini  bersifat ius  cogens ( peremptory  norms ), artinya  ketentuan  untuk  tidak  mengusir  pencari suaka  harus  dilakukan  oleh  setiap  negara  baik negara  pihak  konvensi  maupun  bukan  negara pihak  dalam  keadaan  apapun.  Jadi,  walaupun bukan  negara  pihak  dari  konvensi  dan  protokol tentang pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi.
Selain  itu,  kenyataan  bahwa  Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  memberikan  suatu  tuntutan  tersendiri bagi pemerintah untuk menerima dan menampung  sementara  pencari  suaka  dan pengungsi  di  wilayah  Indonesia.  Indonesia menjadi  bagian  dari  suatu  deklarasi  HAM terbesar di dunia yaitu Universal Declaration of Human  Rights 1948.  Hasil  dari  deklarasi  ini kemudian  dikodifikasikan  dalam  hukum  positif di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi  juga  diatur  secara  eksplisit  tentang “ hak  setiap  orang  untuk  mencari  suaka ” sebagaimana  yang  tertulis  pada  Pasal  28G  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945.  Berbicara  mengenai  pencari suaka  dan  pengungsi  berarti  berbicara  juga mengenai HAM. Sebagai negara yang menjunjung  tinggi  HAM,  tentunya  Indonesia tidak  dapat  menolak  kehadiran  pencari  suaka dan  pengungsi.  Faktor-faktor  tersebut  yang menyebabkan  Indonesia  menerima  kehadiran pencari  suaka  dan  pengungsi,  sebagai  negara transit sebelum nantinya dapat ditentukan status pengungsi  maupun  penempatannya  ke  negara ketiga.
Berdasarkan  data  dari  UNHCR  pada tahun  2023  terdapat  12.616  pencari  suaka  dan pengungsi  di  Indonesia  (UNHCR,  2023).  Dari angka  tersebut,  tidak  semuanya  mendapatkan fasilitas  penampungan  yang  sama  di  Indonesia. IOM  dan  UNHCR  terbatas  dalam  memfasilitasi tempat penampungan sementara secara menyeluruh  bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi, akhirnya  sebagian  besar  dari  mereka  hidup secara  mandiri  di  beberapa  tempat  di  wilayah Indonesia.  Lebih  dari  setengah  jumlah  pencari
suaka  dan  pengungsi  yang  berasal  dari  data UNHCR  tersebut,  tepatnya  sebanyak  6.522 pencari  suaka  dan  pengungsi  hidup  secara mandiri  (Sucahyo,  2023).  Dapat  dilihat  bahwa, setengah  dari  total  keseluruhan  pencari  suaka dan pengungsi di Indonesia adalah mereka yang hidup secara mandiri.
Pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri yang  hidup  di  luar  tempat  penampungan sementara, dalam kesehariannya akan berkontak langsung  dengan  penduduk  Indonesia  yang berada  disekitarnya.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kehadiran  mereka  dapat  membawa dampak  buruk  bagi  pemerintah  dan  masyarakat karena  aktivitasnya  yang  menyalahi  ketentuan hukum. Dengan demikian, keberadaan pengungsi  mandiri  di  Indonesia  perlu  untuk diawasi  lebih  lanjut  oleh  lembaga  pemerintah terkait. Pengawasan terhadap pengungsi dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi (Ditjenim) dengan merujuk pada peraturan yang berlaku.  Untuk  saat  ini,  penanganan  pengungsi di  Indonesia  hanya  dilaksanakan  berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN). Perpres ini belum mengatur secara jelas mengenai  terminologi  fenomena  pengungsi mandiri dan prosedur penanganannya. Walaupun demikian,  pengawasan  keimigrasian  terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri harus tetap dilaksanakan  secara  optimal.  Untuk  menunjang pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  dikeluarkanlah Surat Edaran Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal  Yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau Pengungsi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif-empiris dengan sifat kualitatif. Artinya, Penulis melakukan menjelaskan  kajian  hukum  positif  tentang fenomena  sosial  yang  ada.  Penulis  melakukan pengamatan terhadap pencari suaka dan pengungsi  mandiri,  kemudian  mengkajinya dengan  hukum  positif  yang  mengaturnya  (Ali, 2009). Teknik Pengumpulan Data . Pengumpulan data  dalam  penelitian  penting  untuk  dilakukan, karena  data  yang  menjadi  acuan  penjelasan rumusan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi  dan  studi  Pustaka.  Wawancara dilakukan  dengan  petugas  Rumah  Detensi Imigrasi  Jakarta  selaku  pelaksana  fungsi
pengawasan  keimigrasian  terhadap  pengungsi dan  pencari  suaka.  Penulis  juga  melakukan pengamatan secara  langsung  di  Kampung  Arab, Cisarua  Bogor  yang  merupakan  tempat  tinggal pencari suaka dan pengungsi mandiri. Disamping  itu,  studi  pustaka  juga  dilakukan pada  bahan-bahan  hukum  primer,  jurnal, penelitian  terdahulu,  artikel  dan  berbagai relevansi  literatur  lainnya.  Data  yang  telah diperoleh  dari  beberapa  Teknik  pengumpulan data  perlu  untuk  diolah  dan  dianalisis  untuk menjadi  data  yang  berguna  dan  memiliki  nilai sehingga  menjadi  informasi  yang  berguna  bagi setiap  pihak  yang  membutuhkan.  Penulis menggunakan teknis analisis data dari Miles dan Huberman  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.

## HASIL

## Pengungsi Mandiri di Indonesia
Konsep  pengungsi  dalam  Konvensi 1951  tentang  Status  Pengungsi,  pada  dasarnya diartikan  sebagai  orang  yang  dikarenakan  oleh ketakutan  yang  beralasan  akan  penganiayaan, yang  disebabkan  oleh  alasan  ras,  agama, kebangsaan,  keanggotaan  dalam  kelompok sosial  dan  partai  politik  tertentu,  berada  diluar Negara  kebangsaannya  dan  tidak  menginginkan perlindungan  dari  Negara  tersebut  (UNHCR, 2023).  Namun  nyatanya  seseorang  dapat dikatakan  sebagai  pengungsi,  apabila  telah memperoleh  persetujuan  dari  UNHCR  selaku pihak yang berperan dalam penanganan pengungsi.  Sementara  pencari  suaka  yang  erat kaitannya dengan pengungsi merupakan seseorang  yang  menyatakan  diri  sebagai pengungsi, namun permintaan akan perlindungan  sebagai  pengungsinya  belum selesai  dipertimbangkan  oleh  UNHCR  dalam proses  penentuan  status  yang  dinamakan Refugee  Status  Determination (RSD)  (UNHCR Indonesia, 2017a).
Berbicara  mengenai  UNHCR  dan  IOM, keduanya  merupakan  organisasi  yang  berbeda baik  dari  kelembagaannya  maupun  tujuannya. UNHCR  merupakan  organisasi  internasional yang  diberikan  mandat  langsung  oleh  PBB untuk melaksanakan tugas perlindungan pengungsi. Sedangkan, IOM merupakan organisasi  internasional  nonpemerintah  yang bergerak dalam isu-isu terkait fenomena migrasi secara  internasional.  UNHCR  dan  IOM  bekerja sama  untuk  menangani  fenomena  ini  sesuai ranah  tugas  dan  fungsinya  masing-masing
(Tambunan,  2019b).  UNHCR  bertanggung jawab  akan penentuan status pengungsi, perlindungan  pengungsi,  penyediaan  fasilitas pengungsi  dan  mengupayakan  solusi  jangka panjang  bagi  mereka.  Berbeda  dengan  IOM yang lebih berfokus untuk mengakomodir proses keberangkatan pencari suaka, pengungsi, penempatan  ke  negara  ketiga  ( resettlement ) maupun  pemulangan  kembali  ke  negara  asal. Disamping  itu,  IOM  juga  turut  mengupayakan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti  memfasilitasi  tempat  penampungan sementara, pendidikan, kesehatan, makan, minum dan lain-lain.
Operasionalisasi  UNHCR  dan  IOM  di Indonesia  ditunjang  dengan  bantuan  pendanaan dari berbagai pihak seperti organisasi internasional  Pemerintah,  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  pemerintah  administrasi suatu negara, dan individu. Penanganan pengungsi akan lebih terkontrol dan terakomodasi  jika  UNHCR  dan  IOM  memiliki anggaran  yang  cukup.  Pada  tanggal  15  Maret 2018,  beberapa  negara  donatur  aktif  seperti Australia,  Kanada  dan  Amerika  memutuskan untuk  membatasi  dan  mengurangi  pendanaan kepada UNHCR dan IOM (Napitu & Harisman, 2021).  Pengurangan  dan  pembatasan  donasi  ini tentunya  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  mekanisme  penanganan  pengungsi  di Indonesia.  IOM  menyatakan  bahwa  hanya mampu  memfasilitasi  dan  mendanai  pencari suaka  dan  pengungsi  yang  datang  dan  sudah terdaftar  sebelum  bulan  Maret  2018.  Dengan demikian,  setiap  pencari  suaka  dan  pengungsi yang  masuk  setelah  bulan  Maret  2018  tidak difasilitasi  kebutuhannya  oleh  IOM,  sehingga harus  menghidupi  dirinya  secara  mandiri.  Dari sini,  hadirlah  fenomena  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  yang  tersebar  di  beberapa titik wilayah Indonesia.
Pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri adalah  istilah  yang  diberikan  bagi  mereka  yang menunjang  kehidupannya  dengan  kemampuan sendiri karena tidak lagi menerima bantuan dari pihak  IOM  dan  UNHCR  (Priyanto  &  Pranata, 2020).  Atas  alasan  tersebut,  mereka  terpaksa harus  hidup  secara  mandiri  dengan  memenuhi segala  kebutuhan  hidupnya  dengan  usaha mereka sendiri, meskipun mereka dilarang untuk bekerja  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  mereka hanya  dapat  mengandalkan  bantuan  dari keluarganya di negara asal maupun bantuan lain yang  berasal  dari  organisasi  kemanusiaan  dan lembaga  sosial  lainnya.  Pencari  suaka  dan
pengungsi  mandiri  yang  saat  ini  tersebar  di berbagai  wilayah  Indonesia,  tidak  memiliki tempat tinggal yang tetap (nomaden). Dikarenakan sifatnya yang nomaden, keberadaan  pengungsi  mandiri  di  Indonesia selalu  berpindah-pindah  dari  satu  wilayah  ke wilayah  lain.  Namun  ada  beberapa  lokasi  yang dijadikan  tempat  berkumpul,  seperti  kampung arab di Cisarua, Bogor, dan Gedung Eks Kodim Jakarta  Barat.  Menurut  keterangan  dari  petugas Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta,  pencari  suaka dan  pengungsi  mandiri  sesekali  memutuskan untuk tinggal di wilayah Jakarta ketika memiliki uang  lebih,  dan  kembali  ke  kawasan  Cisarua pada saat kondisi keuangan menipis.
Pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri menetap di Indonesia dalam kurung waktu yang tidak  dapat  pasti.  Artinya  fenomena  sosial  ini akan  menjadi  suatu  isu  yang  berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh proses pemberian status pengungsi  oleh  UNHCR  yang  cukup  lama  dan penempatan  ke  negara  tujuan  yang  yang  tidak pasti.  Proses Refugee  Status  Determination (RSD)  memakan  waktu  kurang lebih  satu  tahun terhitung  sejak  proses interview 1  sampai interview 3, termasuk proses banding yang dapat dilakukan  1  (satu)  kali  oleh  pihak  yang mengajukan  ketika  terjadi  penolakan  status pengungsi  oleh  UNHCR  sebelum  diberikan status Final  Rejected  Person (FRP).  Disamping itu,  bagi  yang  telah  disetujui  statusnya  sebagai pengungsi  juga  harus  menunggu  kembali  untuk dapat  ditempatkan  ke  negara  ketiga.  Proses penempatan  ke  negara  ketiga  yang  memakan waktu  cukup  lama  dan  tidak  pasti  karena  pihak UNHCR  dan  IOM  perlu  menyesuaikan  tingkat kualifikasi dan keahlian pengungsi dengan jenis permintaan  dan  kebutuhan  masing-masing negara  ketiga  yang  semakin  selektif  dalam menerima pengungsi. Terlebih lagi, tidak semua pencari suaka dan pengungsi memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan dari negara ketiga. Karena adanya ketidakpastian itu, kebutuhan-kebutuhan  dasar  pencari  suaka  dan pengungsi  selama  masa  penantiannya  di Indonesia harus tetap diperhatikan.
Selama  berada  di  Indonesia,  pencari suaka  dan  pengungsi  mandiri  wajib  untuk  tetap menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diatur secara jelas pada Pasal 2 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi,  yaitu  “Tiap  pengungsi  mempunyai kewajiban-kewajiban  pada  negara,  di  mana  ia berada,  yang  mengharuskannya  terutama  untuk menaati undang-undang serta peraturan-
peraturan  negara itu  dan  juga  tindakan-tindakan yang  diambil  untuk  memelihara  ketertiban umum”.  Kenyataan  dilapangan  justru  berbeda, keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri  di  Indonesia  sering  mendatangkan berbagai  permasalahan  hukum  bagi  masyarakat dan  pemerintah.  Tidak  sedikit  dari  mereka bekerja secara ilegal untuk memenuhi kebutuhannya di Indonesia. Tidak hanya itu, ada juga  beberapa  dari  mereka  yang  menghasut penduduk  lokal  untuk  melakukan  perkawinan yang  tidak  sah  secara  hukum  dengan  motif mencari  keuntungan  pribadi. Dengan  demikian, keberadaan  dan  kegiatan  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  perlu  untuk  diawasi  lebih lanjut.  Pemerintah  juga  diberikan  kewenangan untuk  menindak  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri  yang  melanggar  hukum  positif  yang berlaku  sesuai  dengan  ketentuan  pemidanaan yang ada.
Pengawasan  Keimigrasian  Terhadap  Pencari Suaka  da  Pengungsi  Mandiri  Ditinjau  dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Konvensi 1951 lahir sebagai bentuk dari kepedulian  masyarakat  dunia  terkait  dengan adanya  pengungsi  yang  sejak  berakhirnya perang  dunia  ke-2,  banyak  warga  sipil  yang mencari  perlindungan  di  negara  lain.  Konvensi ini hanya mengalami satu kali amandemen yang setelah berjalan selama lebih 10 tahun, tepatnya pada  tahun  1967,  Konvensi  ini  untuk  pertama kalinya  diamandemenkan  dan  menjadi  Protokol 1967.  Alasan  dilakukannya  amandemen  ini tentunya  untuk  memberikan  definisi  yang  lebih universal mengingat bahwa pada konvensi 1951 hanya  dikhususkan  untuk  para  penduduk  Eropa yang  meninggalkan  negaranya.  Amandemen yang dilakukan tentunya membuat cakupan atau batasan-batasan  yang  telah  diatur  sebelumnya menjadi  lebih  universal.  Pada  Konvensi  1951 dan  juga  Protokol  1967  disebutkan  pengertian dari  pengungsi,  dimana  pengungsi  adalah “Seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang  kembali  ke  Negara  asalnya  karena memiliki  ketakutan  yang  mendasar  karena adanya  persekusi  yang  disebabkan  oleh  alasan ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada kelompok  sosial tertentu  atau  pendapat politik”. Konvensi  dan  protokol  tentang  pengungsi  ini mengatur  beberapa  kewajiban  negara  pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak  dasar  terhadap  pencari  suaka  dan pengungsi.
Pencari suaka dan pengungsi berhak atas hak  perlindungan  yang  dijamin  oleh  hukum internasional  sehingga  mereka  tidak  dapat diperlakukan  dengan  semena-mena.  Salah  satu hak  perlindungannya  yang  cukup  terkenal  yaitu hak  untuk  tidak  dipulangkan  atau  dikembalikan secara  paksa  (asas  non-refoulement).  Asas  ini diatur secara eksplisit  dalam  Pasal 33  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yaitu, “Tidak ada negara pihak yang  akan  mengusir  dan mengembalikan  pengungsi  dengan  cara  apapun ke  perbatasan  wilayah-wilayah  dimana  hidup atau  kebebasannya  akan  terancam  karena  ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”.
Asas  non-refoulement  dikategorikan sebagai  salah  satu  prinsip  hukum  internasional yang bersifat ius cogens (Fachrurrahman, 2016). Ius  cogens  merupakan  suatu  norma  hukum internasional nasional yang tidak boleh dilanggar  oleh  setiap  masyarakat  internasional dalam  situasi  dan  keadaan  apapun.  Asas  ius cogens  diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  53 Konvensi Wina Tahun 1969 sebagai norma yang patut  untuk  ditaati  oleh  setiap  negara  pihak dalam  suatu  perjanjian  internasional.  Maka  dari itu, setiap negara wajib untuk menaati asas non- refoulement  baik  itu  negara  pihak  maupun bukan  negara  pihak.  Sebagai  bagian  dari masyarakat Internasional, Indonesia perlu melaksanakan  prinsip  atau  asas  dasar  dalam hukum  Internasional  yang  berlaku  sebagai prinsip-prinsip  hukum  umum,  salah  satunya adalah  asas  non-refoulement.  Artinya  Indonesia tetap memiliki tanggung jawab terhadap pencari suaka  dan  pengungsi  yang  datang  ke  wilayah Indonesia  walaupun  Indonesia  bukan  negara pihak  dari  KOvensi  1951  dan  Protokol  1967 (Biro  Humas,  2022).  Indonesia  berkewajiban untuk  tidak  mengusir  atau  memulangkan  secara paksa  pencari  suaka  dan  pengungsi  kembali  ke tempat yang mengancam kelangsungan hidupnya.
Prinsip non-refoulement hanya mengatur bagaimana  tindakan  awal  suatu  negara  ketika diperhadapkan  pada  orang  asing  yang  hendak mencari  suaka.  Sedangkan  untuk  tindakan lanjutan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan mereka,  dilaksanakan  sesuai  dengan  kedaulatan pemerintahan negara tersebut. Kedaulatan adalah  suatu  manifest  dari  kekuasaan  dan kewenangan  tertinggi  negara  atas  segala  bentuk peristiwa,  orang,  maupun  benda  yang  ada  di wilayahnya  (Johan,  2013).  Indonesia  memang tidak  bisa  mengusir  maupun  memulangkan
secara  paksa  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri,  namun  Indonesia  tetap  berdaulat  atas keberadaan  mereka  di  wilayah  administrasi Indonesia.  Sekalipun  ada  UNHCR  dan  IOM yang  berkewajiban  melakukan  penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri, pemerintah  tetap  memiliki  kewenangan  untuk mencampuri permasalahan ini karena keberadaan  mereka  juga  berimplikasi  pada keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  Indonesia. Dalam menangani pencari suaka dan pengungsi, UNHCR  dan  IOM  harus  selalu  melakukan koordinasi  dengan  kementerian  lembaga  terkait baik yang ada di pusat maupun daerah.
Pemerintah telah memberlakukan peraturan  yang  menjadi  standar  pelaksanaan penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar  Negeri  (PPLN).  Perpres  PPLN  ini mengatur  bagaimana  pemerintah  terlibat  dalam penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mulai dari  awal  kedatangan,  saat  keberadaan  dan kegiatannya di Indonesia, dan proses keberangkatan  baik  itu  berangkat  ke  negara ketiga  maupun  pemulangan  sukarela.  Unsur- unsur  pemerintah  pusat  sampai  pemerintah daerah dari berbagai kementerian lembaga saling bersinergitas  untuk  menangani  pencari  suaka dan pengungsi.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  (Ditjenim) sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang  keimigrasian,  memiliki  fungsi  yang berkaitan dengan penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Keimigrasian adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan  negara”.  Subjek  dari  ayat  ini  tidak hanya  terbagi  menjadi  dua  yaitu  WNI  dan WNA,  namun  ada  kata“orang”  pada  penjelasan pasal ini merujuk juga kepada orang dengan atau tanpa kewarganegaraan yang melakukan perlintasan  masuk  dan  keluar  di  wilayah Indonesia.  Pencari  suaka  dan  pengungsi  masuk dalam kategori WNA yang melakukan perlintasan masuk dan keluar wilayah Indonesia baik  yang  regular  migran  maupun  iregular migran.  Artinya,  pencari  suaka  sebagai  bagian dari subjek hukum keimigrasian, Ditjenim dapat memberlakukan sebagian dari hukum keimigrasian bagi mereka.
Pada  kenyataannya  di  lapangan,  hukum keimigrasian  tidak  dapat  diberlakukan  secara utuh  kepada  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri karena mereka juga adalah subjek yang dilindungi  oleh  hukum  internasional.  Prinsip perlindungan pencari suaka dan pengungsi kerap mengenyampingkan  hukum  positif  Indonesia karena  dalih  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM). Terdapat beberapa pengecualian ketentuan administrasi bagi mereka  diantaranya  pengecualian  terhadap kewajiban  memiliki  visa  dan  izin  tinggal keimigrasian selama berada di wilayah Indonesia.  Selain  itu,  mereka  juga  tidak  dapat ditindak dengan tindak pidana keimigrasian dan tindakan  administrasi  keimigrasian  (TAK) meskipun motif awal kedatangannya di Indonesia  masuk  dalam  jenis  kejahatan illegal migrant .
Salah  satu  fungsi  keimigrasian  yang dapat  diberlakukan  secara  utuh  bagi  mereka adalah fungsi pengawasan keimigrasian. Sebagaimana yang telah tertuang secara eksplisit pada  definisi  keimigrasian  diatas  bahwasanya pengawasan  keimigrasian  ini  dilakukan  untuk menegakan  kedaulatan  negara.  Pasal  1  Angka 2 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, yaitu “pengawasan  keimigraisan  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan, mengolah,  serta  menyajikan  data  dan  informasi keimigrasian  warga  negara  Indonesia  dan  orang asing  dalam  rangka  memastikan  dipatuhinya ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang Keimigrasian”.
Pengawasan
keimigrasian terdiri atas pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan keimigrasian dilakukan agar pemerintah  memiliki  basis  data  yang  akurat mengenai  keberadaan  dan  aktivitas  pencari suaka  dan  pengungsi  di  Indonesia.  Dengan begitu,  pemerintah  dapat  mengontrol  kegiatan mereka  agar  tetap  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan keimigrasian  merupakan  satu  dari  serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam pengambilan keputusan terhadap  permasalahan  pencari  suaka  dan pengungsi.
Fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).  Sebelum  dikeluarkannya  Perpres PPLN,  Rudenim  menjadi  satu-satunya  Unit
Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  Keimigrasian  yang menampung  sementara  pencari  suaka  dan pengungsi. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelimpahan fungsi pengawasan keimigrasian  bagi  petugas  Rudenim  karena dianggap  lebih  berpengalaman  dari  UPT Keimigrasian  lainnya.  13 Rudenim  di  Indonesia sangat  terbatas  untuk  mengcover  pengawasan terlebih  bagi  jika  subjek  pengawasannya  adalah pencari suaka dan pengungsi mandiri. Maka dari itu melalui Surat Edaran Nomor IMI- 0352.GR.02.07  tentang  Penanganan  Imigran Ilegal  Yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari Suaka  atau  Pengungsi,  petugas  Kantor  Imigrasi (Kanim)  juga  diberikan  kewenangan  untuk melakukan pengawasan keimigrasian dan pendataan terhadap pencari suaka dan pengungsi .
Pasal 33 Ayat 2 Perpres PPLN membagi fungsi pengawasan keimigrasian kedalam beberapa bagian.
1. Pengawasan  saat  penemuan  pertama  pencari suaka  dan  pengungsi.  Hasil  pemeriksaan awal  menjadi  rujukan  bagi  petugas  imigrasi untuk  menentukan  status  keimigrasiannya. Penentuan  status  keimigrasian  ini  bertujuan untuk membedakan apakah orang asing yang ditemukan  itu  masuk  dalam  kategori  regular migran  atau  iregular  migran.  Jika  ditemukan bahwa  orang  asing  tersebut  adalah  iregular migran  yang  datang  untuk  mencari  pencari suaka atau pengungsi, maka petugas imigrasi akan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak UNHCR  dan  IOM  untuk  penanganan  lebih lanjut.
2. Pengawasan saat di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan. Petugas imigrasi melakukan pengawasan administrasi terhadap pengungsi dengan memeriksa dokumen, mengambil data biometrik, meminta  keterangan  dan  memberikan  suatu kartu identitas khusus bagi pencari suaka dan pengungsi yang ada di wilayah kerjanya.
3. Pengawasan  saat  diberangkatkan  ke  negara tujuan.  Imigrasi  akan  mengurus  persyaratan administrasi  keberangkatan  pengungsi  ke negara ketiga dengan memberikan izin keluar tidak masuk kembali pada dokumen perjalanan.  Bentuk  pengawasannya  yaitu memastikan bahwa pengungsi tersebut benar- benar  telah  diberangkatkan  ke  negara  tujuan dan sesuai dengan standar prosedur yang ada.
4. Pengawasan saat proses pemulangan sukarela pencari  suaka  dan  pengungsi  kembali  ke negara  asalnya.  Mekanisme  pengawasan  ini
sama  dengan  proses  pengawasan  saat keberangkatan ke negara tujuan.
5. Pengawasan  saat  proses  pendeportasian.
Proses pendeportasian dilakukan pada pencari  suaka  yang  telah  mendapatkan penolakan  akhir  status  pengungsi  oleh UNHCR. Petugas rudenim akan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera  memindahkan  FRP  ke  rudenim  untuk diproses segala urusan administrasi pendeportasian.  Setelah  itu  FRP  dikawal sampai  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi (TPI) untuk diberangkatkan.
Pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi  mandiri  masuk  dalam  kategori pengawasan saat berada diluar tempat penampungan.  Titik  keberadaan  pencari  suaka dan pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai wilayah  dan  selalu  berpindah-pindah  menjadi suatu tantangan tersendiri bagi petugas imigrasi. Hal  ini  akan  menimbulkan  suatu  kerancuan dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh rudenim  maupun  kantor  imigrasi  menurut wilayah kerjanya masing-masing karena lokasinya  yang  nomaden.  Selain  itu,  pada faktanya  petugas  imigrasi  juga  sulit  untuk melakukan  koordinasi  pihak  UNHCR  dan  IOM terkait  data  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri.  UNHCR  dan  IOM  cenderung  tidak transparan bahkan menutup diri dalam memberikan  informasi  maupun  data  bagi berbagai kementerian lembaga terkait. Akibatnya,  basis  data  Ditjen  Imigrasi  terkait kondisi  faktual  keseluruhan  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  di  Indonesia  menjadi  tidak akurat.

## Pengawasan Keimigrasian Bagi Pengungsi yang Berada di luar Tempat Penampungan
Berbicara  pengawasan  bagi  pengungsi yang berada di luar tempat penampungan, maka dapat  dilihat  dari  Surat  Edaran  NOMOR  IMI- 0352.GR.02.07  tentang  Penanganan  Imigran Ilegal  yang  menyatakan  diri  sebagai  pencari suaka atau pengungsi tepatnya pada pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi “ Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan  pengawasan  dan  pendataan  bagi orang  asing  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang berada  di  wilayah  kerjanya,  berkoordinasi dengan instansi terkait “. Dari bunyi pasal diatas dapat  diketahui  bahwa  dalam  melakukan pengawasan  tentunya  imigrasi  tidak  sendiri, melainkan  dibantu  oleh  instansi terkait.  Adapun Instansi  yang  dimaksud  disini  adalah  UNHCR maupun IOM.
Petugas  Imigrasi  memiliki  kewajiban untuk  melakukan  pendataan  dan  pencatatan terkait  pencari  suaka  dan  pengungsi  dan dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal  Imigrasi paling  lambat  tanggal  10  setiap  bulannya. Selanjutnya  pada  Pasal  35  Perpres  PPLN pengawasan  pengungsi  oleh  keimigrasian  baik pengungsi  tersebut  berada  di  dalam  atau  diluar penampungan dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 1. Memeriksa  ulang  identitas  dan  dokumen pengungsi  serta  pengambilan  foto  dan  sidik jari ;
2. Meminta  keterangan  yang  dituangkan  dalam berita  acara  pemeriksaan  dan  berita  acara pendapat  bagi  Pengungsi  dalam  rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi;
3. memberikan  surat  pendataan  atau  kartu identitas  khusus  bagi  Pengungsi  yang diterbitkan  oleh  kepala  Rumah  Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat  yang  berlalu  selama  1  (satu)  tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
Ketiga  poin  diatas,  dapat  diketahui bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh keimigrasian lebih ke arah pengawasan administrasi daripada pengawasan lapangan atau biasa  disebut  dengan  operasional.  Hampir keseluruhan  pedoman  pelaksanaan  pengawasan terhadap  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri hanya dilakukan secara administrasi, yang terdiri dari  pemeriksaan  data,  pengambilan  data biometrik,  penerbitan  kartu  pengungsi,  dan  lain sebagainya. Perpres PPLN belum mengakomodir  secara  jelas  mengenai  tata  cara pelaksanaan  pengawasan  lapangan  terhadap pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri.  Padahal pengawasan lapangan adalah bagian yang sangat penting, terlebih lagi kondisi subjek pengawasannya  yang  berada  di  luar  tempat penampungan sementara. Ini tentu akan mengurangi esensi dari pengawasan keimigrasian  itu  sendiri  yang  seharusnya  terdiri dari  dua  cakupan  yang  tidak  dapat  dipisahkan yaitu  pengawasan  administrasi  dan  pengawasan lapangan.  Pengawasan  lapangan  menjadi  suatu hal  yang  sangat  urgen  karena  dengan  begitu petugas  tidak  hanya  sekedar  memiliki  data namun  juga  mengetahui  fakta  dilapangan. Melalui  pengawasan  lapangan,  petugas  dapat mensinkronkan  hasil  pengawasan  administrasi dengan kondisi lapangan. Hasil dari pengawasan keimigrasian  ini  kemudian  akan  menjadi rekomendasi  pertimbangan  dalam  pembuatan kebijakan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri.
Untuk  saat  ini,  petugas  imigrasi  lebih cenderung  berkoordinasi  dengan  LSM  terkait hal-hal  seputar  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri  karena  IOM  dan  UNHCR  yang  kurang kooperatif. Salah satu LSM mau koperatif dalam membantu  pengawasan  keimigrasian  adalah Jesuit  Refugee  Service (JRS).  JRS  aktif membantu  mengakomodir  pemenuhan  hak-hak pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  di Indonesia.  Petugas  imigrasi  juga  melakukan koordinasi dan kerjasama secara vertikal dengan Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu),  karena substansi tugas dan fungsi Kemlu yang berkaitan dengan  permasalahan-permasalahan  berskala internasional  serta  memiliki  basis  data  yang cukup akurat.

## SIMPULAN
Indonesia  bukanlah  negara  pengungsi karena  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol  1967  tentang  status  pengungsi  yang merupakan dasar hukum pengungsi internasional. Namun terdapat asas non refoulement yang  sifatnya ius  cogens ,  sehingga menyebabkan Indonesia diharuskan untuk menerima  keberadaan  pengungsi  dan  pencari suaka  sebagai  negara  transit.  Pihak  yang berwenang dalam mengurusi keberadaan pengungsi  dan  pencari  suaka  tersebut  adalah UNHCR  sebagai  penentu  status  dari  pencari suaka  dan  pengungsi.  Serta  IOM  sebagai lembaga yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan  dasar  pengungsi  dan  pencari  suaka, pada  setiap  proses  yang  harus  dilalui  pencari suaka  dan  pengungsi.  Di  antara  pengungsi  dan pencari suaka tersebut, terdapat istilah pengungsi  mandiri  yang  diberikan  bagi  mereka yang menunjang kehidupannya dengan kemampuan  sendiri  karena  tidak  lagi  menerima bantuan dari IOM dan UNHCR.
Keberadaan  pengungsi  mandiri  ini tersebar  di  berbagai  tempat  di  Indonesia,  yang mana  mereka  tidak  memiliki  tempat  tinggal yang  menetap  (nomaden).  Namun  terdapat  pula yang  berkumpul  pada  suatu  wilayah  tertentu, seperti  pada  kampung  arab  di  Cisarua,  Bogor, dan  Gedung  Eks  Kodim  Jakarta  Barat.  Selama berada  di  Indonesia,  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  wajib  untuk  tetap  menaati peraturan  dan  tata  tertib  yang  berlaku  di Indonesia. Namun pada kenyataannya, keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri  di  Indonesia  sering  mendatangkan berbagai  permasalahan  hukum  bagi  masyarakat dan pemerintah. Untuk itu diperlukan
pengawasan terhadap pengungsi mandiri, khususnya  untuk  menindak  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  yang  melanggar  hukum positif yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah telah memberlakukan peraturan  yang  menjadi  standar  pelaksanaan penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar  Negeri  (PPLN).  Direktorat  Jenderal Imigrasi  sebagai  salah  satu  lembaga  yang bergerak  dalam  bidang  keimigrasian,  tentu  juga berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap  pengungsi  mandiri  yang  mengacu kepada  Perpres  PPLN.  Fungsi  pengawasan keimigrasian  terhadap  pencari  suaka  dan pengungsi  dilakukan  oleh  petugas  Rumah Detensi  Imigrasi  (Rudenim).  Untuk  pengungsi mandiri,  pengawasan  keimigrasian  terhadap pengungsi  mandiri  masih  belum  diatur  lebih rinci  dalam  PPLN.  Saat  ini,  petugas  imigrasi lebih  cenderung  berkoordinasi  dengan  LSM terkait  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pencari suaka  dan  pengungsi  mandiri  karena  IOM  dan UNHCR yang kurang koperatif. Salah satu LSM yang  aktif  membantu  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  adalah  Jesuit  Refugee Service  (JRS).  Selain  dengan  LSM,  petugas imigrasi  juga  melakukan  koordinasi  dan kerjasama  secara  vertikal  dengan  Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z.  2009. Metode  Penelitian  Hukum .  Sinar Grafika.
Biro  Humas.  2022, Komitmen  Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional .
Fachrurrahman,  R.  2016.  Penerapan  Prinsip
Non-Refoulement  Terhadap  Pengungsi di  Indonesia  Sebagai  Negara  Yang Bukan  Merupakan  Peserta  Konvensi Genewa  Tahun  1951  Mengenai  Status Pengungsi. Jurnal Online Mahasiswa , 3 , 1–15.
Johan,  E.  2013.  Kebijakan  Indonesia  Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya
Dengan  Kedaulatan  Negara. Jurnal Yuridika , 28 , 1–12.
Napitu,  F.  F.  A.  S.,  &  Harisman.  2021. Responsibilitas  Negara  Transit  Untuk
Mendapatkan  Negara  Tujuan  Bagi
Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951  dan  Protokol  1967. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum , 1 , 1–14.
Primadasa,  Ci.  P.,  &  Kurnia,  M.  P.  2021. Problematika  Penanganan  Pengungsi  di
Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi  Internasional. Jurnal  Risalah
Hukum , 17 , 44–51.
Priyanto,  M.  B.,  &  Pranata,  S.  2020. Pengawasan  Keimigrasian  Pengungsi dan  Pencari  Suaka  Mandiri  di  Gedung Eks  Komando  Distrik  Militer  Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Keimigrasian , 3 , 1– 11.
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016
tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik  Indonesia.  Nomor  368  Tahun 2016
Sucahyo,  N.  2023, Membuka  Kesempatan “Bekerja”  bagi  Ribuan  Pengungsi  di Indonesia .
Syahrin,  M.  A.,  &  Utomo,  Y.  S.  2019.
Implementasi Penegakan Hukum Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  di Indonesia Setelag Diberlakukannya Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun 2016  tentang  Penanganan  Pengungsi dari  Luar  Negeri. Jurnal  Ilmiah  Kajian Keimigrasian , Volume 2 , 83–96.
Tambunan,  A.  W.  2019a.  Kerja  Sama  UNHCR dan  IOM  dalam  Menangani  Pencari Suaka  dan  Pengungsi  Etnis  Rohingnya di  Indonesia. Journal  of  International Relations , 5 , 341–350.
Tambunan,  A.  W.  2019b.  Kerja  Sama  UNHCR dan  IOM  dalam  menangani  Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. Journal  of  International
Relations , 5 , 314–350.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang
Keimigrasian. Lembaran Negara Republik  Indonesia.  Nomor  56,  Tahun
2014.
UNHCR. 2023. Pengungsi di Indonesia .