## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education
Pengaruh Pembuangan Limbah B3 Singapura Ke Pulau Batam Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura (Studi Kasus Pembuangan Limbah B3 Pada Tahun 2004 dan dampaknya di Era Globalisasi saat ini).
Fransiska Wuri Wulandari 1 , Nur Azizah 2 , Delia Subrayanti 3
1,3 Program Studi Sekretari Politeknik Pajajaran ICB , 2 Program Studi Perhotelan Politeknik Pajajaran ICB Email: fransiscawulandari.fw@gmail.com 1 , nur.azizah@poljan.ac.id 2 , delia.subrayanti@poljan.ac.id 3

## Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembuangan Limbah B3 Singapura ke Pulau  Batam  Terhadap  Hubungan  Bilateral  Indonesia-Singapura  (Studi  Kasus  Pembuangan  Limbah  B3  Pada Tahun  2004  dan  dampaknya  di  Era  Globalisasi  saat  ini).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Metode Deskriptif-Analitis,  Yaitu  suatu  analisis  yang  bertujuan  mengambarkan,  menganalisa  dan  mengklasifikasikan gejala-gejala yang  didasarkan  atas  beberapa kejadian  dan  masalah yang  aktual,  kemudian menganalisa  untuk menginterprestasikan  data  yang  diperoleh  dengan  pemecahan masalah,  baik  yang  berlangsung  maupun  yang diperkirakan  dimasa  yang  akan  datang  serta  menginterprestasikan  suatu  fenomena  akhir  yang  relevan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan riset kepustakaan, observasi, wawancara, dan studi  dokumen/arsip  untuk  mendapatkan  data-data  tertulis  Dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  bilateral Indonesia-Singapura sudah semakin harmonis dengan kesepakatan terbaru untuk melaksanakan tiga perjanjian strategis bidang politik hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara  bersamaan.
Kata Kunci: Pembuangan Limbah B3, Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura

## Abstract
This study was conducted with the aim of analyzing the Effect of Singapore's B3 Waste Disposal to Batam Island on  Indonesia-Singapore  Bilateral  Relations  (Case  Study  of  B3  Waste  Disposal  in  2004  and  its  impact  in  the current Globalization Era). The research method used is descriptive-analytical method, which is an analysis that aims to describe, analyze and classify symptoms based on several actual events and problems, then analyze to interpret  the  data  obtained  by  solving  problems,  both  ongoing  and  predicted.  in  the  future  and  interpret  a relevant  final  phenomenon.  The  research  carried  out  by  the  author  is  by  conducting  library  research, observation, interviews, and document/archive studies to obtain written data. concurrent security.
Keywords: Hazardous Waste Disposal, Indonesia-Singapore Bilateral Relation

## PENDAHULUAN
Isu lingkungan hidup ini meliputi, pencemaran udara, konsvasi, radiasi dan toksin keseimbangan ekosistem dan  pemusnahan  ekologis,  persenjataan  kimia  dan  biologis,  pencemaran  panas,  penggundulan  hutan, pencemaran kehidupan laut dan pantai, dan yang menjadi perhatian khusus pada saat ini adalah limbah B3.
Limbah dihasilkan dari aktivitas produksi yang tidak mengindahkan prinsip sustainable (kesinambungan), sehingga  menimbulkan  kerusakan  lingkungan,  karena  proses  produksi  konvensional  akan  selalu memperhitungkan  keuntungan  dalam  jangka  waktu  satu  generasi  saja  tanpa  memperhitungkan  dampak  dan ada  atau  tidaknya  ketersediaan  sumber  daya  alam  bagi  generasi  selanjutnya.  Dan  sebagai  contohnya  adalah pembuangan  limbah  beracun  tersebut  sebagai  akibat  proses  industrialisasi  yang  menciptakan  “efek  rumah kaca”, yaitu peningkatan temperatur bumi dan kerusakan tanah dan air. Masalah lingkungan hidup seperti hal nya limbah industri, menjadi global jika akibat-akibat yang ditimbulkannya bersifat mengglobal atau jika Aktor- aktor  yang  terlibat  melintasi  batas  negara.  Karena  saat  ini,  Negara-negara  di  dunia  saling  terikat  melalui hubungan  komunikasi,  perdagangan,  pergerakan  populasi,  perubahan-perubahan  lingkungan  hidup  dan berbagai manifestasi lainnya, dan globalisasi(Nursabrina et al., 2021).
Isu global terjadi jika sebab dan akibat yang ditimbulkan bersifat transnasional. Faktor sebab akibat ini bisa bersifat Unintentional (Tidak  disengaja)  dan  bisa  bersifat Deliberate (disengaja).  Selain  itu  juga masalah  yang muncul dan mempunyai dampak yang merata bagi negara-negara di dunia, seperti pemanasan global dan salah satunya  adalah  Limbah  B3.  Limbah  yang  termasuk  limbah  B3  adalah  limbah  yang  memenuhi  salah  satu karakteristik  :  Mudah  meledak,  Mudah  terbakar,  Bersifat  reaktif,  Beracun,  Menyebabkan  infeksi,  bersifat korosif,  dan  limbah  lain  yang  apabila  diuji  dengan  metode  toksikologi  dapat  diketahui  termasuk  dalam  jenis limbah  B3.  Jenis  limbah  B3  meliputi  :  limbah  B3  dari  sumber  tidak  spesifik,  limbah  B3  dari  sumber  spesifik, limbah  B3  dari  bahan  kimia  kadaluwarsa,  tumpahan,  sisa  kemasan  dan  pembuangan  produk  yang  tidak memenuhi spesifikasi.
Limbah  B3  memang  sudah  lama  diketahui  sebagai  musuh  kesehatan  masyarakat.  Dalam  peraturan pemerintah  (PP)  No  19/1994  tentang  PENGELOLAAN  Limbah  B3  disebutkan,  limbah  B3  adalah  semua  bahan limbah yang mengandung bahan mengandung bahan beracun dan berbahaya, yang baik secara alami maupun melalui jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan manusia.
Oleh  karena  itu,  buangan  yang  mengandung  senyawa  kimia  dan  logam  berat,  seperti  dioksin, organoklorin,  hidrokarbon,  merkuri,  krom,  timbal,  seng,    dan  sebagainya,  digolongkan  sebagai  limbah  B3 Padahal,  hampir  semua  industri  unggulan,    seperti  tekstil,    baterai,    kertas,    percetakan,    pupuk,    maupun pertambangan, menghasilkan senyawa kimia maupun logam berat. Peraturan di berbagai negara yang semakin ketat dalam pengelolaan limbah B3 ternyata meningkatkan perdagangan limbah B3, biaya pengelolaan limbah B3  yang  mahal,  membuat  banyak  industri  memilih  “memperdagangkan’  limbahnya.  Mereka  membayar berbagai  negara  berkembang  dan  Eropa  Timur  sebagai  tempat  pembuangannya.  Dengan  cara  ini,  mereka berhasil  mengakali  peraturan  di  negaranya  dengan  biaya  yang  jauh  lebih  murah.  Ironisnya,  pemerintahan negara-negara  industri  ini  ternyata  menutup  mata  atas  kenyataan  yang  berlangsung,  bahkan  beberapa diantaranya ikut melobi negara berkembang dengan iming-iming devisa(Djalal, 2018).
Di sini kebijakan pemerintah diperlukan. Lemahnya kebijakan pemerintah mempengaruhi perilaku dunia usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Kinerja yang rendah ini diindikasikan dalam bentuk ekaploitasi berlebihan atas sumberdaya, bermasalahnya upaya konservasi. Permasalahan ini dipertajam dengan lemahnya posisi  negara  terhadap  tekanan  pihak  asing,  adanya  determinasi  global  (misalnya  dari  perdagangan internasional) dan konflik kepentingan.
Ketika  kesadaraan  akan  kesehatan  masyarakat  terkait  dengan  lingkungan  makin  besar,  berbagai  negara yang dipromotori oleh Program lingkungan PBB (UNEP) berkumpul di Basel, Swiss, 1989. pertemuan inilah yang melahirkan  Konvensi  Basel,  yang  isinya  mengatur  lalu  lintas  limbah  B3  Meski  secara  umum  konvensi  ini melarang perpindahan limbah B3 antar negara, ada beberapa perkecualian yang muncul. Diantaranya adalah pemindahan  limbah  B3  bisa  dipertimbangkan  bila  negara  pengekspor  tidak  memiliki  kemampuan  teknis maupun fasilitas pengelolaan limbah B3 dan tidak memiliki tempat pembuangan yang memenuhi persyaratan. Bila  syarat  pertama  ini  dipenuhi,  maka  ekspor  limbah  harus  dalam  bentuk  bahan  yang  bisa  di  manfaatkan negara penerimanya untuk diolah kembali serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pihak terkait.
Salah  satu  negara  yang  terkait  dalam  masalah  pembuangan  limbah  B3  adalah  Singapura.  Dimana Singapura  telah  menjadikan  pulau  Batam  sebagai  kawasan  pembuangan  Limbah  bahan  beracun  berbahaya. Limbah  B3  tersebut  diimpor  PT.Asia  Pacific  Eco  Lestari  (APEL)  melalui  pelabuhan  tak  resmi  di  Pulau  Galang. PT.APEL  sebenarnya  telah  memperoleh  izin  alokasi  dari  Pemerintahan  kota  Batam  karena  disebutkan  bahwa bahan  yang  diimpor  dari  Singapura  tersebut  adalah  pupuk  organik  untuk  pertanian  di  pulau  galang,  namun setelah  dilakukan  penelitian,  bahan  yang  menyerupai  pasir  kasar  berwarna  hitam  itu  adalah  limbah  beracun berbahaya (B3)(Rizal & Nurhayati, 2017).
Jenis  Limbah  tersebut  adalah  Sewage  Sludge  yang  sangat  berbahaya  bagi  kesuburan  tanah.  Dan  hingga sekarang,  karung-karung  putih  berisi  limbah  beracun  tersebut  dibiarkan  di  tempat  terbuka  dilereng-lereng bukit  di  pulau  galang,  tak  jauh  dari  pelabuhan  ilegal  tempat  membongkar  barang  tersebut.  Pembuangan limbah  B3  ini  jelas-jelas  telah  melanggar  undang-undang  kepabeanan  dan  tata  niaga,  juga  undang-undang lingkungan hidup. Oleh karenanya limbah beracun tersebut harus segera diekspor kembali ke singapura.
Di sini letak  lemahnya pemerntahan yang ditandai dengan tidak berfungsinya koordinasi antar lembaga, tidak berjalannya penegakan hukum dan sistem peradilan serta kemampuan sumberdaya manusia yang tidak memadai.  Pada  tingkat  pemerintah  pusat  melalui  PP  19/1994,  telah  dengan  jelas  aturan  yang  menyangkut bahaya  dari  limbah  B3,  sementara  pada  tingkat  pemerintahan  daerah  (Batam)  kebijakan  ini  seperti  tidak
dipahami, sehingga terjadi proses impor limbah B3 dari Singapura ke Batam. Pada awalnya, Singapura secara resmi  sempat  menolak  pengiriman  kembali  Limbah  B3  yang  sudah  sampai  ke  Indonesia.  Namun  akhirnya Indonesia  dan  Singapura  sepakat  untuk  menyelesaikan  masalah  pengiriman  limbah  berbahaya  dan  beracun dari  Singapura  ke  Indonesia.  Sebagai  jalan  keluarnya,  Singapura  bersedia  menerima  kembali  kiriman  limbah tersebut.
Sejak pengiriman limbah berbahaya dan beracun pada tanggal 27 juli 2004 dari Singapura ke Pulau Galang Baru  (Batam),  telah  mengakibatkan  perselisihan  diantara  negara  Indonesia  dan  Singapura.  Pemerintah Indonesia  telah  mengajukan  keberatan  atas  kejadian  tersebut.  Bahkan,  di  meja  perundingan,  musyawarah berjalan sangat alot menyusul perbedaan interpretasi aturan Konvensi Basel oleh kedua negara yang berselisih. Karena  menurut  Singapura,  material  yang  dikirim  ke  Batam  bukanlah  limbah  berbahaya  dan  beracun.  Dasar pernyataannya itu berasal dari ketentuan hukum Singapura. Sedangkan oleh Indonesia, material yang sampai ke  pulau  Galang  pada  28  Juli  2004  itu,  termasuk  dalam  kategori  limbah  berbahaya  dan  beracun.  Indonesia bahkan  telah  meminta  bantuan  Sekretariat  Basel  Convention  untuk  menengahi  perselisihan  tersebut.  Jika mediasi itu tidak membuahkan hasil, Pemerintah Indonesia bertekad untuk membawa masalah itu pada Sidang Committee  Compliance  Basel  Convention,  namun  Singapura  menolak  dengan  dalih  bahwa  urusan  tersebut bukan pada tingkat negara melainkan antar pengusaha yang mengekspor dan mengimpor.
Sebenarnya,  kasus  sampah  limbah  radioaktif  di  Pulau  Galang  ini,  hanyalah  satu  dari  sejumlah  episode kecurangan  singapura  dalam  membuang  limbahnya  ke  Indonesia.  Karena  menurut  data  KLH,  menunjukan bahwa  Singapura  sudah  cukup  lama  melempar  limbah  beracun  ke  Indonesia,  Singapura  telah  mengapalkan berpuluh-puluh  ribu  kilo  serbuk  karbon  bekas,  kemudian  Singapura  juga  telah  membongkar  pengiriman  tiga kontainer serbuk kuning. Selama ini, pulau Galang ibarat tong sampah raksasa limbah beracun singapura. Dan Limbah  yang  masuk  dengan  manifestasi  material  pupuk  ini  melanggar  Konvensi  Basel  yang  melarang perpindahan limbah B3 tanpa sepersetujuan negara yang dituju.
Dalam  hal  ini  perlu  dijabarkannya  perjanjian  yang  secara  spesifik  mengatur  permasalahan  pembuangan limbah  B3  antara  kedua  kedua  negara  yang  berselisih.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Emmy  Hafidz:  sudah seharusnya  Indonesia  dan  Singapura  mengatur  masalah  pembangan  limbah  dengan  segala  aspek  yuridisnya. Konvensi  Basel  telah  jelas melarang  adanya  perdagangan  limbah  B3 antar  negara  (tanpa  persetujuan  negara yang  dituju),  namun  implementasinya  perlu  dispesifikasikan  untuk  menghindari  perbedaan  pendapat  antara Indonesia  dengan  Singapura  atas  intepretasi  Konvensi  Basel,  agar  masalah  limbah  B3  ini  tidak  mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Singapura(Sinaga et al., 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  Deskriptif-Analitis,  Yaitu  suatu  analisis  yang  bertujuan  mengambarkan,  menganalisa  dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa  kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa  untuk  menginterprestasikan  data  yang  diperoleh  dengan  pemecahan  masalah,  baik  yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena akhir  yang  relevan  (Riduwan,  2015).  Kaitannya  dengan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran tentang dampak implementasi Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya serta keterkaitannya terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Indonesia.
Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka  peneliti  memilih  teknik  penulisan  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang  akan  dibahas  baik  yang  bersifat  teori maupun  empiris, yang  ada  relevansinya  dengan permasalahan yang  akan  diteliti,  yang  mana  sumber data  ini  berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal,  majalah,  surat kabar,  laporan-laporan  serta  sumber-sumber  tertulis  lainnya  yang  dianggap  relevan  sebagai  kajian  penelitian yang tengah dibahas (Sugiyono, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kasus  pembuangan  limbah  B3  Singapura  ke  Batam  yang  terjadi  mulai  pada  tahun  2004  ini  tak  ayal  lagi
berdampak  pada  hubungan  bilateral  Indonesia  dan  Singapura.  Pihak  Indonesia  mengklaim  limbah  yang diekspor  oleh  PT.  APEL  dari  Singapura  tersebut  adalah  diklasifikasikan  sebagai  limbah  yang  berbahaya  dan beracun  (B3),  sementara  pihak  Singapura  menganggap  limbah  tersebut  bukan  dalam  kategori  B3.  Konflik  ini terus berlangsung hingga perlu adanya campur tangan pihak ketiga sebagai penengah (Konvensi Basel).
Kondisi  hubungan  bilateral  Indonesia-Singapura  setelah  terjadinya  pembuangan  limbah  Singapura  ke Batam mengalami kerenggangan. Memang dalam hal ini tidak sampai pada tingkat akhir dengan cara putusnya hubungan diplomatis antara kedua negara. Ketegangan terjadi tidak mencapai puncak pimpinan kedua negara, namun  yang  terjadi  adalah  ketegangan  pada  level  menteri,  parlemen,  duta  besar  dan  masyarakat( 25228-ID- Kejahatan-Ekonomi-Dalam-Pengelolaan-Limbah-Bahan-Berbahaya-Dan-Beracun-Serta-Pen , 1994).
Pada level menteri nampak tidak adanya ‘kehangatan’ hubun gan bilateral antar menteri lingkungan hidup baik dari pemerintahan Indonesia maupun Singapura. Seperti apabila dikutip pernyataaan Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witular bahwa  pihak KLH tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah limbah asal Singapura ini. Walaupun secara awam pemerintah disalahkan karena terkesan kurangnya penegakan hukum, tetapi memiliki komitmen untuk menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran itu.
Pada level parlemen terlihat  pernyataan-pernyataan yang lebih vokal atas terjadinya kasus pembuangan limbah  ini.  Menurut  salah  seorang  anggota  DPR  RI  bahwa  penegakkan  hukum  terhadap  kasus  limbah  asal Singapura  ini  terkesan  lambat,  sehingga  Komisi  VII  mengancam  tidak  akan  menyetujui  pengajuan  anggaran perubahan KLH, jika masalah limbah itu belum selesai.
Kemudian pihak Kedutaan Besar Indonesia di Singapura menyatakan negara yang telah mengekspor bahan beracun berbahaya harus mau menerima kembali bahan tersebut sesuai dengan Basel Convention. Sementara pihak  perwakilan  Singapura  menyatakan  bahwa  yang  diimpor  tersebut  bukan  limbah  sesuai  peraturan Singapura,  tetapi  material  organik  yang  berupa  kompos,  walaupun  pihak  Indonesia  telah  melakukan  uji laboratorium atas limbah tersebut.
Jadi  yang  perlu  ditegaskan  di  sini  adalah  mungkinkah  hubungan  bilateral  Indonesia-Singapura  dikatakan harmonis  apabila  masing-masing  pihak  saling  curiga  dan  melakukan  aksi  bantah  membantah  atas  isi  materi yang dikandung oleh limbah tersebut. Terdapat kecurigaan dari pihak Indonesia bahwa  Singapura tidak  ingin bertanggung  jawab  atas  kasus  tersebut.  Sementara  itu  pihak  Singapura  nampaknya  tidak  memiliki  niat  baik untuk  menyelesaikan  kasus  secara  bilateral  melalui  perjanjian  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  bertikai, sehingga setelah adanya campur tangan lembaga internasional (Konvensi Basel) barulah Singapura menyetujui diadakannya kesepakatan untuk penanganan lalu lintas limbah B2 melalui Indonesia-Singapura Joint Working Group on Environment (ISJWG) (Parulian et al., 2005).
Adapun kronologis kasus pembuangan limbah B3 Singpura ini berawal pada tanggal 29 Juli 2004 adanya dugaan  masuknya  limbah yang  diklaim  sebagai  bahan  organik/  media  tanam  dari  Singapura  ke Pulau  Galang Baru. Limbah ini masuk setelah mendapat rekomendasi dari Disperindag Pemko Batam dan Bea Cukai (Batam). Modus pemasukan limbah tersebut secara tersembunyi-sembunyi terbukti dilakukan pada malam hari dan di pelabuhan  tidak  resmi.  Kecurigaan  bertambah  karena  penanganan  di  lokasi  yang  mirip  upaya  pembuangan limbah, terbukti pihak importir telah menggali tanah sebagai tempat penimbunan.
Bapedal Kota Batam menerima pengaduan dan langsung meninjau ke lapangan. Hasil peninjauan adalah sebagai berikut:
1. terdapat  tumpukan  limbah  material  organik  (1.149.400  kg)  yang  berada  di  2  tempat  yaitu  di sekitar Pelabuhan Hashim (Jembaytan 6) dan di seberang jalan dermaga (lokasi timbunan).
2. PT. APEL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
3. PT  Apel  dan Pemko  Batam  melakukan  kunjungan  ke Singapura  di  mana  limbah  tersebut  diolah. Hasil peninjauannya adalah:
4. Material  organik  berasal  dari  daun-daun  dan  ranting  yang  dihancurkan  serta  dicampur  dengan bahan mineral yang berasal dari Taiwan (lapisan pertama).
5. Ranting-ranting tersebut diolah menjadi lebih halus (lapisan kedua).
6. Pada  saat  kunjungan,  PT.  APEL  tidak  menunjukkan  bahan  mineral  yang  disebutkan  berasal  dari Taiwan.
7. Sampel bahan mineral yang berasal dari Taiwan tersebut dikirim ke Batam, di mana secara kasat mata berbeda dengan bahan mineral organik di lokasi penimbunan.
Melalui penyelidikan lebih lanjut oleh Staf Asdep Manufaktur dan Prasarana dan Jasa serta Staf Penegakan Hukum,  ditetapkan  bahwa  material  yang  diimpor  oleh  PT.  APEL  tersebut  adalah  limbah  B3.  setelah mendapatkan  bukti  yang  cukup  bahwa  limbah  dimaksud  adalah  tergolong  limbah  B3  dan  berasal  dari Singapura,  maka  Deputi  IV  MENLH  mengirimkan  surat  pemberitahuan  kepada  National  Environment  Agency (NEA)  Singapura  dengan  tembusan  ke  sekretariat  Basel  Convention  yang  disertai  permintaan  waktu  untuk dapat melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah ini.
Pada pertemuan di kantor Wali Kota Batam yang dipimpin oleh Wali Kota, dihadiri oleh BAPEDAL Batam, Ditjen  Bea  dan  Cukai,  Kejari,  Poltabes,  Pengadilan  Negeri,  Deplu,  KLH  dan  KBRI  Singapura.  Rapat  tersebut memutuskan:
1. Oleh  karena  masih  adanya  perbedaan  pendapat  atau  kesimpangsiuran  mengenai  hasil  analisis laboratorium, maka telah disepakati bahwa limbah yang diimpor dari Singapura adalah limbah B3.
2. Dalam  rangka  penanganan  dan  penyelesaian  kasus  impor  oleh  PT.  APEL  tersebut  ada  2  hal  yang disepakati yaitu limbah tersebut akan direekspor sesegera mungkin dan upaya penerapan penegakan hukum.
3. Agar  proses  reekspor  ke  Singapura  berjalan  dan  tidak  ada  masalah  di  kemudian  hari,  maka  masih diperlukan data-data tambahan, khususnya dokumen-dokumen pengimporan untuk memastikan siapa importir dan eksportir yang terlibat.
4. Upaya reeksopr tersebut juga akan ditempuh melalui jalur diplomatik oleh Deplu dan KBRI Singapura, baik dengan upaya kerjasama bilateral maupun multilateral agar berjalan secara komprehensif.
5. Agar  upaya  reekspor  dan  penegakan  hukum  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  maka  semua instansi terkait harus berkoordinasi dan satu suara.
Namun demikian pihak Singapura tetap menolak bahwa limbah yang diekspor tersebut adalah limbah B3. Pada tahap-tahap  selanjutnya  pertemuan  bilateral antara  Indonesia  dan  Singapura  untuk  penyelesaian kasus tersebut(Rizal & Nurhayati, 2017).

## 1. Penyelesaian Kasus
Pada  akhirnya  kasus  impor  limbah  B3  ini  terselesaikan  dengan  bantuan  pihak  Konvensi  Basel.  Memang dalam  hal  ini  pada  awalnya  banyak  pengingkaran-pengingkaran  yang  diajukan oleh  pemerintahan  Singapura. Opsi dari pihak Indonesia dapat diterima dengan dilakukannya reekspor limbah B3 yang masuk melalui pulau Batam.
Pelaksanaan  reekspor  dilakukan  melalui  mekanisme  private  to  private  (P  to  P)  antara  PT  APEL  dengan perusahaan Singapura. Pada tanggal 9 Maret 2005 tongkang diberangkatkan dengan tujuan Singapura dengan pengawalan  patroli  Bea  dan  Cukai  serta  speed  boat  TNI-AL  Batam.  Pihak  Bea  dan  Cukai  menginformasikan bahwa  kapal  sudah  sampai  di  perbatasan  Indonesia-Singapura  pada  tanggal  10  Maret  2005.  Berdasarkan pertemuan di Sekretariat Konvensi Basel di Jenewa, Swiss, yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Mei 2005, telah  disepakati  bahwa  limbah  tersebut  direekspor  kembali  ke  Singapura.  Limbah  tersebut  telah  direekspor pada tanggal 25 Mei 2005 dan telah diterima oleh Singapura pada tanggal 26 Mei 2005.
Dengan kesepakatan ini, dan pengembalian limbah ke Singapura, diharapkan hal serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasama teknis di bawah Indonesia-Singapore Joint Working Group on Environment (ISWG).

## 2. Perbedaan Interpretasi Penyelesaian Hubungan Diplomatis Indonesia-Singpura
Jadi  dalam  hal  ini  terjadi  ketidaksepahaman  pihak  Indonesia  dan  Singgapura  dalam  interpretasi penanganan  kasus.  Titik  temu  penyelesaian  secara  bilateral  tidak  tercapai,  bahkan  NEA  pada  tanggal  5 Nopember  2004 menyatakan secara sepihak bahwa material organik yang diimpor tersebut  bukanlah limbah B3. Atas tanggapan dari NEA ini, pemerintah Indonesia melalui KLH mendesak diadakannya pertemuan dengan agenda penyelesaian secara reekspor limbah tersebut.
3.  Keterlibatan  Lembaga Internasional  dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Bilateral Indonesia-

## Singpura dengan adanya Pembuangan Limbah B3
Indonesia telah dari dahulu telah menjadi tempat pembuangan limbah negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kebijakan bilateral yang menyangkut kemakmuran untuk ekonomi ini terkadang  menimbulkan  konflik  yang  memerlukan  penyelesaian  secara  bilateral  atau  melibatkan  lembaga arbitrase internasional untuk mengupayakan penyelesaiannya.
Seperti halnya pembuangan limbah B3 Singapura ke Batam, terjadi impor limbah dari Inggris berawal dari
Inspectorate  of  Housing,  Spatial  Planning  and  the  Environment.  Dalam  dokumennya,  limbah  tersebut dinyatakan  sebagai  kertas  bekas  (waste  paper).  Limbah  tersebut  dipindahkan  ke  wilayah  Jerman  dan  pada minggu ketiga Januari 2005 dikirim ke wilayah Indonesia sebanyak 25 kontainer. Berdasarkan surat tersebut, KLH  menginformasikan  Dirjen  Bea  dan  Cukai  agar  mengantisipasi  pemasukan  limbah  B3  tersebut  ke  wilayah Indonesia.  Kontainer  itu  berisi  plastik  bekas  (lembaran  plastik,  botol-botol  plastik  minuman,  kantong  plastik sampah),  kertas  bekas,  bekas  kemasan  makanan,  kaleng-kaleng  minuman  dan  aerosol,  sepatu  bekas,  dan sebagian berupa kemasan bahan kimia yang mudah terbakar. Ditemukan juga kemasan bahan kimia domestik bekas bahan deterjen, pelembut pakaian, dan pemutih pakaian. Lembaga Konvensi Basel dalam hal ini kembali berperan  dalam  menyelesaikan  konflik  setelah  terjadi  perundingan  bilateral  yang  panjang  antara  pemrintah Indonesia  dengan  Inggris  ( 25228-ID-Kejahatan-Ekonomi-Dalam-Pengelolaan-Limbah-Bahan-Berbahaya-Dan- Beracun-Serta-Pen , 1994).
Selain masalah pembuangan limbah, masih ada kasus lain yang terjadi pada dinamika hubungan bilateral Indonesia  dengan  negara  lain  yang  memerlukan  turun  tangannya  lembaga  internasional  sekelas  Mahkamah Internasional, yaitu kasus persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia atas pertimbangan "effectivitee" yang dilakukan  pemerintah  kolonial  Inggris  pada  tahun  1930-an  dengan  melakukan  tindakan  administrasi  dan legislasi  secara  nyata  sebagai  wujud  pelaksanaan  kedaulatannya,  berupa  penerbitan  ordonansi  perlindungan satwa  burung,  pungutan  pajak  terhadap  pengumpulan  telur  penyu  sejak  tahun  1930-an,  dan  pengoperasian mercu suar sejak 1960-an.
Keputusan Mahkamah  Internasional  dalam  kasus  Sipadan-Ligitan  ini  diharapkan  membuka  satu  babakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang lebih bersahabat, dewasa dan produktif. Indonesia dan Malaysia  bersama-sama  mewarisi  suatu  masalah  dari  pemerintah  kolonial  Inggeris  dan  Belanda  yang  tidak dapat  menyelesaikan sengketa  wilayah di antara mereka  sejak  tahun 1891. Sejak waktu itu hingga sekarang, Indonesia dituntut untuk mengatasi masalah kepemilikan kedua pulau tersebut yang ketentuan hukum tertulis (konvensi)  yang  mengaturnya  tidak  jelas,  demikian  juga  dengan  praktek  kenegaraan  oleh  kedua  pihak  yang tidak konsisten dan karena itu sangat terbuka bagi interpretasi.
Perlu  dicatat  bahwa  ketika  Indonesia  dan  Malaysia  bersepakat  untuk  menyerahkan  masalah  ini  pada adjudikasi pihak ke-tiga (Mahkamah Internasional), maka masalah ini telah beralih dari masalah diplomasi yang telah  diupayakan  antara  tahun  1969  sampai  dengan  1996  menjadi  masalah  hukum.  Upaya  penyelesaian sengketa  Sipadan-Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional  adalah  yang  pertama  kali  dilakukan  di  kawasan. Penyelesaian  kasus  ini  merupakan  preseden  dan  contoh  bagi  interaksi  di  antara  negara-negara  di  kawasan untuk  masa-masa  mendatang.  Dengan  demikian,  penyelesaian  kasus  ini  memperkuat  arti  penting  dari penggunaan  cara-cara  damai  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  teritorial  ataupun  masalah-masalah lainnya di kawasan Asia Tenggara(Parulian et al., 2005).
Kembali kepada kasus sengketa pembuangan limbah Singapura ke  Batam, hubungan bilateral Indonesia- Singapura mengalami ‘sedikit gangguan’, sehubungan perbedaan interpretasi atas jenis limbah yang diekspor Singapura  tersebut.  Pihak  Singapura  nampaknya  mencoba  untuk  lepas  tangan  atas  penyelesaian  konflik tersebut  yang  selanjutnya  menimbulkan  reaksi  dari  pemerintah  Indonesia  dengan  mengambil  keputusan sepihak dengan cara reekspor limbah B3 yang diimpor PT. APEL kembali ke Singapura.
Konflik  ini  kembali  mengharuskan  turut  campurnya  pihak  ketiga  (Konvensi  Basel),  dalam  penyelesaian konflik.  Indikasi  ini  mengarah  pada  gagalnya  penyelesaian  masalah  secara  bilateral  sehingga  hukum internasional  yang  mengatur  penyelesaian  masalah  sebagai  hukum  yang  diakui  oleh  negara-negara  secara multilateral diperlukan. Hukum internasional ini sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati,  dan  karenanya,  benar-benar  ditaati  secara  umum  dalam  hubungan-hubungan  mereka  satu  sama lain(Nursabrina et al., 2021).

## DAFTAR PUSTAKA
25228-ID-kejahatan-ekonomi-dalam-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-serta-pen . (1994). 18 ,
109 – 124.
Djalal,  H.  (2018).  Menentukan  Batas  Negara  Guna  Meningkatkan  Pengawasan,  Penegakan  Hukum,  Dan Kedaulatan Nkri. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 3 (2), 15 – 40. https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i2.383
Nursabrina, A., Joko, T., Septiani, O., Lingkungan, M. K., Masyarakat, F. K., Diponegoro, U., Lingkungan, D. K., & Masyarakat,  F.  K.  (2021).  KONDISI  PENGELOLAAN  LIMBAH  B3  INDUSTRI  DI  INDONESIA  DAN  POTENSI DAMPAKNYA :  STUDI  LITERATUR  The  Condition  of  Indust rial  Hazardous  Waste  Management  in  Indonesia and Its. Jurnal Riset Kesehatan , 13 (1), 80 – 90. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841 Parulian, Y., Utomo, H., Studi, P., Maritim, K., Nasional, F. K., & Pertahanan, U. (2005). ANALISIS CONFIDENCE BUILDING  MEASURES  (CBMs)  TERHADAP  KERJA  SAMA  BILATERAL  PERTAHANAN  ANTARA  INDONESIA DENGAN SINGAPURA THE ANALYSIS of CONFIDENCE BUILDING MEASURES (CBMS) in DEFENCE BILATERAL COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE. Jurnal Keamanan Maritim , Volume 4 (Nomor 3), 87 – 109. Riduwan. (2015). Belajar Mudah Penelitian . CV ALFABETA.
Rizal, A. M., & Nurhayati, I. (2017). Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dengan Insinerator Tipe Reciprocating Grate Incinerator. WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA , 15 (2), 21 – 27.
https://doi.org/10.36456/waktu.v15i2.728
Sinaga, O., Yani, Y. M., & Siahaan, V. R. (2018). Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan Realita. In UKI Press . Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif (Alfabeta (Ed.)).