## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar
The Impact of Short-Stay Visa Policy on The Tourism Sector in Makassar City
Andi Meganingratna 1 , Adelita Lubis 2 , Rizky Aftaria 3 , Alvin Septian 4
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar
Email : ningratna07@gmail.com 1 , adelitalubis@gmail.com 2 , rizkyaftaria@gmail.com 3 , alvinseptian@gmail.com 4
Diterima: 23 November 2020 Direvisi: 24 Juni 2021 Disetujui: 30 Juni 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i1.116
Abstrak : Arus globalisasi memberikan dampak yang besar terhadap perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara yang lain. Manusia berpindah dengan berbagai macam tujuan, beberapa di antaranya didorong karena faktor ekonomi ada pula yang melakukan kunjungan ke negara lain untuk berwisata. Otoritas sebuah negara memberlakukan syarat-syarat untuk warga asing ketika memasuki wilayahnya. Visa  merupakan  syarat  dokumen  yang  harus  dilengkapi  oleh  seseorang  yang  bermaksud  untuk memasuki  wilayah  otoritas  negara  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  implikasi  yang ditimbulkan oleh kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap peningkatan  pariwisata  Indonesia,  khususnya  di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori kepentingan nasional dan kebijakan nasional. Dengan perangkat-perangkat tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implikasi apa  yang  ditimbulkan  oleh  penerapan  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  terhadap  pariwisata  di  Kota Makassar.  Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  KBVKS  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap pariwisata kota Makassar namun harus diformulasikan dengan bentuk kebijakan daerah yang mendukung promosi-promosi pariwisata agar kota Makassar menjadi destinasi wisata para pelancong mancanegara.
Kata Kunci : Visa Kunjungan, Pariwisata, Kota Makassar.
Abstract : The flow of globalization has a major impact on the movement of people from one country to another. Humans move for a variety of purposes, some of which are driven by economic factors and there  are  for  tourism  as  well.  The  authorities  of  a  country  impose  conditions  on  foreigners  when entering its territory. A visa is a document requirement that a person intending to enter the territory of another country must complete. This study aims to see the implications of the Policy of Short-Stay Visa imposed by the Indonesian government on increasing foreign tourist, especially in Makassar City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach using the theory of national interests and national  policies.  With  these  tools,  it  is  hoped  that  this  research  will  explain  the  implications  of  the implementation of the visa-free visit policy on tourism in Makassar City. The result of this study found that  BVKS  has  a  significant  effect  towards  Makassar  Tourism  however,  it  must  be  formulated  with policies that encourage promotion of Makassar Tourism.
Keywords : Visa, Tourism, Makassar City.

## Pendahuluan
Keimigrasian  Indonesia  sebagai  lembaga  dalam  struktur  kenegaraan  merupakan organisasi  vital  sesuai  dengan sasanti Bhumi  Pura  Purna  Wibawa  yang  berarti  penjaga  pintu gerbang negara yang berwibawa (Hamidi, 2015) .  Seiring berkembangnya waktu negara-negara mulai membuat hukum keimigrasiannya sendiri sehingga untuk memasuki suatu wilayah negara dibutuhkan dokumen perjalanan yang dikenal sebagai paspor untuk melakukan perjalanan lintas negara.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional  maupun internasional. Hal  ini disebabkan karena masalah keimigrasian  adalah masalah  yang  dinamis,  sehingga  ruang  lingkup  keimigrasian  mencakup  dalam  berbagai  bidang (Hamidi, 2015) . Pada dasarnya fungsi keimigrasian bersifat universal, yaitu mengatur lalu lintas orang  masuk  dan  keluar  wilayah  suatu  negara  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan oleh  pemerintah.  Keimigrasian  di  Indonesia  berlandaskan  kepada  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011  yang berisi  tentang hukum keimigrasian dengan tujuan pengawasan orang asing di Indonesia  dan  menjaga  kedaulatan  negara.  Prinsip  kedaulatan  ini  memberikan  kewenangan absolut kepada  pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seiring dengan perkembangan global, beberapa negara tidak lagi mewajibkan wisatawan asing  memiliki  visa  untuk  melakukan  kunjungan.  Visa  adalah  dokumen  izin  masuk  seseorang yang bukan warga suatu negara ke negara lain di mana dokumen ini bisa diperoleh di kedutaan di mana negara tersebut  mempunyai Konsulat Jenderal  atau kedutaan asing.  Memiliki visa berarti rencana kunjungan seseorang ke sebuah negara mendapat persetujuan dari negara tersebut.  Visa bisa berbentuk stiker visa yang dapat didapatkan dari kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.
Negara-negara  dari  lingkup  anggota  ASEAN  dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  tanpa menggunakan visa untuk tujuan kunjungan singkat selama 30 hari dan untuk negara-negara lain di  luar  keanggotaan  ASEAN  menggunakan  visa  berjenis Visa  on  Arrival (VoA).  Beberapa negara  menggunakan Visa  on  Arrival (VoA)  sebagai  jenis  visa  untuk  keperluan  kunjungan, urusan bisnis dan juga sebagai izin tinggal di negara tertentu. VoA sendiri dapat diperoleh secara langsung di  Bandara maupun Pelabuhan di  negara  yang dituju  pada konter khusus  untuk  VoA, tanpa harus mengurus dokumen perjalanan di negara asalnya. Prosedur pembuatan  VoA seperti mengisi formulir yang diberikan oleh pejabat imigrasi di negara tujuan dengan menyertakan asal negara,  rencana  kunjungan,  dan  berbagai  pertanyaan  lainnya.  Dengan  biaya  administrasi  yang beragam tergantung dari tujuan negara yang di tuju dan mendapatkan cap atau stiker dari pejabat imigrasi negara tujuan sebagai bukti sah memasuki sebuah wilayah negara (Consular Indonesia, n.d, 2019) .
Pada  masa  pemerintahan  Joko  Widodo  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  membuat Kebijakan  baru  pada  bidang  keimigrasian  dengan  meresmikan  kebijakan  bebas  visa  kunjungan Indonesia pada tanggal 2 Maret 2016 yang telah di tanda tangani dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, di mana tercatat 169 negara berhak mendapatkan izin tinggal dengan pengecualian hanya dapat  digunakan  untuk  keperluan  wisata  serta  keperluan  bisnis  dan  dapat  digunakan  selama  30 Hari tanpa bisa di perpanjang (Hukumonline, 2016) . Kebijakan ini meliputi bidang ekonomi dan mencakup beberapa subsektor salah satu di antaranya adalah sektor industri pariwisata.
Kepariwisataan  merupakan  salah  satu  subsektor  pembangunan  nasional  khususnya  di negara  Indonesia,  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dengan  meningkatkan perolehan  devisa,  kesempatan  usaha  dan  kesempatan  kerja (A.J.  Muljadi,  2009) .  Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa suatu negara,  selain  itu  pariwisata  juga  bisa  mendongkrak  ekonomi  dalam  negeri  dengan  munculnya berbagai macam industri kreatif dari masyarakat.
Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan  kepariwisataan  sebuah  negara, di  antaranya  persoalan  keamanan  sebuah  negara,  situasi  politik  dalam  negeri,  bencana  alam, kesehatan,  birokrasi  imigrasi  dan  persoalan  lainnya.  Faktor-faktor  tersebut  akan  mempengaruhi kunjungan  wisatawan  asing  yang  datang  ke  sebuah  negara.  Untuk  dapat  memperoleh  kembali devisa negara dari sektor pariwisata serta meningkatkan daya saing wisata, maka negara tersebut harus  mampu  menggairahkan  kembali  industri  pariwisata  dan  meningkatkan  jumlah  kunjungan wisatawan mancanegara dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan (A.J. Muljadi, 2009) . Di  era  kepemimpinan  Presiden  Jokowi  muncul  kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  ke

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pembangunan  pariwisata  Indonesia,  salah  satu  di  antaranya  adalah  Kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  Singkat.  Kebijakan  bebas  visa  kunjungan  ini  sebagai  bentuk  upaya  Indonesia membangun  hubungan  dengan  negara  lain  demi  mencapai  Kepentingan  Nasional  di  Bidang Pariwisata  dengan  menggunakan  konsep  Kebijakan  Nasional  itu  sendiri  guna  bertujuan  untuk meningkatkan  perkembangan  ekonomi  negara  ke  depannya  melalui  pendapatan  devisa  negara serta melihat tingkat kunjungan wisatawan asing khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan terkait kebijakan tersebut. Hingga saat ini sejak diratifikasikannya kebijakan bebas visa kunjungan sejak tahun  2016  terus  berjalan  dan  memudahkan  warga  negara  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia, khususnya kota Makassar sebagai salah satu wilayah tujuan warga negara asing untuk wisata dan memiliki dampak yang besar dalam pertumbuhan Ekonomi Negara.
Melihat  upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  kepariwisataan dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan sebagai kebijakan baru pada Keimigrasian Indonesia,  penting  untuk  dilakukan  analisis  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  terhadap  sektor pariwisata di Kota Makassar. Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada keefektifan kebijakan bebas  visa  kunjungan  dalam  mencapai  Kepentingan  Nasional,  maka  dari  itu  penulis  akan membahas  tentang  bagaimana  analisis  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  terhadap  sektor pariwisata di Kota Makassar serta peran pemerintah terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.
Unit  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  adalah  individu  yang  berperan  untuk menganalisis  fenomena  dengan  menggunakan  teori  dan  konsep.  Teori  dan  konsep  yang digunakan sesuai dengan objek penelitian dan pokok permasalahan  yang  di  teliti.  Adapun teori dan  konsep  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut: Pertama, Kepentingan  Nasional  adalah tujuan  mendasar  serta  faktor  paling  penting  yang  menentukan  dan  memandu  para  pembuat keputusan  dalam  merumuskan  politik  luar  negeri (Jack  C.  Plano,  1969) .  Peran  negara  sebagai aktor  yang  mengambil  keputusan  dan  memerankan  peranan  yang  penting  dalam  dunia Internasional  yang  berpengaruh  bagi  masyarakat  dalam  negerinya.  Menurut  Thomas  Hobbes, negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian  Karena  negara  merupakan  sesuatu  yang  esensial  bagi  kehidupan  warga  negaranya. Tanpa  negara  yang  menjamin  alat-alat  maupun  kondisi-kondisi  keamanan  ataupun  dalam memajukan  kesejahteraan  kehidupan  masyarakat  jadi  terbatasi (Robert  Jackson,  2005) .  Lalu menurut Hans J. Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi,  dan  mempertahankan  identitas  fisik,  politik,  dan  kultur  dari  gangguan  negara  lain. Dari  tinjauan  ini  para  pemimpin  negara  menurunkan  kebijakan  spesifik  terhadap  negara  lain yang  sifatnya  kerja  sama  atau  konflik (Morgenthau,  1951) .  Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa Kepentingan Nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara yang dielaborasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut baik dari segi  politik, keamanan, sosial dan budaya. Sumber daya  tersebut  yang  digunakan  untuk  membentuk branding sebuah  negara  dalam  menjalin hubungan dengan negara lain
Sebelumnya  di  Indonesia  sendiri  hanya  menggunakan  tiga  jenis  visa  untuk  masuk  ke dalam wilayah Indonesia, di antaranya ;
• ITK (Izin Tinggal Kunjungan)
• ITAS (Izin Tinggal Terbatas)
• ITAP (Izin Tinggal Tetap)
Dalam  kepentingan  nasional,  negara  adalah  aktor  dalam  mengambil  dan  pembuat keputusan  demi  kepentingan  negaranya.  Di  mana  Pemerintah  melihat  potensi  pariwisata  di Indonesia sangat besar dan mengeluarkan berbagai jenis kebijakan salah satunya kebijakan bebas visa  kunjungan  yang  dibuat  untuk  meningkatkan  tingkat  kunjungan  pada  Sektor  Pariwisata dengan menggunakan unsur kebudayaan sebagai bentuk dari kepentingan nasional.
Kedua ,  Kebijakan  yang  diterjemahkan  dari  kata policy memang  biasanya  dihubungkan dengan  keputusan  pemerintah,  karena  pemerintahlah  yang  mempunyai  kekuasaan  atau

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
wewenang  untuk  mengarahkan  masyarakat,  dan  bertanggung  jawab  melayani  kepentingan lainnya (Budiardjo,  2003) .  Dalam  sebuah  sistem  pemerintahan,  kebijakan  dilaksanakan  oleh badan-badan  pemerintah  melalui  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Badan-badan  tersebut melaksanakan  pekerjaan-pekerjaan  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kehidupan yang  baik  bagi  warganegaranya.  Kebijakan  Pemerintah  menurut  Thomas  R.  Dye  mengatakan Kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Definisi  Thomas  R.  Dye  itu  didasarkan  pada  kenyataan,  bahwa  banyak sekali  masalah-masalah  yang  harus  diatasinya,  banyak  sekali  keinginan  dan  kehendak  rakyat yang harus dipenuhinya (Soenarko, 2003) .
Kebijakan  Pemerintah  memiliki  berbagai  tingkatan  tertentu,  di  antaranya  Kebijakan Nasional,  Kebijakan  Umum,  dan  Kebijakan  Strategi.  Sebagai  pengolahan  data,  penulis menggunakan  konsep  Kebijakan  Nasional  karena    bentuk  kebijakan  nasional    terkait  dengan dibuatnya  kebijakan  baru  di  bidang  keimigrasian  untuk  meningkatkan  kunjungan  wisatawan asing  juga  untuk  meningkatkan  pendapatan  devisa  negara  melalui  sektor  pariwisata  sebagai bentuk dari Kepentingan Nasional.

## Metode
Menurut  Susan  E.  Wyse  pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  lebih  bersifat eksplorasi.  Penelitian  ini  digunakan  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  alasan,  opini,  dan motivasi  yang  mendasari  suatu  perilaku.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  wawasan dalam  suatu  masalah  serta  membantu  untuk  mengembangkan  ide-ide  atau  hipotesis  dalam penelitian  kuantitatif.  Tujuan  utama  dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memberikan penjelasan  rinci  dan  lengkap  terhadap  topik  penelitian (Bakry,  2016) .  Terkait  dengan  judul Analisis  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  Terhadap  Sektor  Pariwisata  di  Provinsi  Sulawesi Selatan, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  reduksi  data. Reduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  menjadi  inti  dalam  penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk mengumpulkan data selanjutnya (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) .

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Peningkatan Wisatawan Asing
Dalam  kehidupan  sosial  modern  yang  semakin  padat,  pariwisata  tidak  lagi  dipandang sebagai  kebutuhan  tersier  yang  bersifat  mewah.  Pariwisata  kini  tidak  hanya  terbatas  pada kalangan ekonomi ke atas saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal  ini  terjadi  tidak  hanya  di  negara  maju  tetapi  mulai  dirasakan  pula  di  negara  berkembang. Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  berusaha  membentuk exposure dengan membangun  industri  pariwisata,  mengingat  potensi  wisata  alam  di  Indonesia  yang  sangat beragam maka industri ini dinilai sangat menjanjikan untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam negeri. Melalui industri ini diharapkan sektor perekonomian Indonesia meningkat. Sebagaimana diketahui  bahwa  sektor  pariwisata  di  Indonesia  masih  menduduki  peranan  yang  sangat  penting dalam  menunjang  pembangunan  nasional  sekaligus  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara (Pendit, 1990) . Peningkatan  serta  perkembangan  sektor  Pariwisata  di  Indonesia  tiap  tahunnya  meningkat dikarenakan  munculnya  sebuah  kebijakan  baru  dalam  lingkup  keimigrasian,  sebuah  kebijakan yang  dapat  memudahkan  wisatawan  mancanegara  untuk  masuk  ke  dalam  wilayah  negara Indonesia menggunakan Visa jenis baru yaitu Bebas Visa Kunjungan. Sebelumnya di Indonesia berlaku tiga jenis Visa yang di gunakan oleh Warga Negara Asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia, yaitu di antaranya (Buku Keimigrasian, 2011) ;

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
• Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
Jenis  Visa  yang  digunakan  oleh  warga  negara  asing  yang  akan  masuk  ke  wilayah Indonesia dan berlaku selama 30 Hari dan dapat  di perpanjang selama empat kali dengan izin  dari  Keimigrasian  Republik  Indonesia.  Visa  jenis  ini  hanya  dapat  digunakan  sebagai rangka kunjungan seperti Wisata, Keluarga & Sosial, Tugas Pemerintahan, Study banding, Jurnalistik  yang  telah  mendapat  izin  dari  instansi  yang  berwenang,  pembicaraan  bisnis, seminar  atau  ceramah,  pameran  internasional,  Pemegang  Visa  jenis  ITK  harus  memiliki penjamin  Warga  Negara  Indonesia,  instansi  atau  korporasi  yang  menjamin  seluruh kegiatan WNA dalam wilayah Indonesia sesuai jenis visa yang dimiliki.
• Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Jenis  Visa  izin  bekerja  untuk  WNA  yang  digunakan  untuk  tinggal  dan  bekerja  di wilayah  Indonesia  untuk  waktu  yang  lama  yaitu  selama  6  bulan  dan  dapat  di  perpanjang selama  empat  kali.  Selain  untuk  bekerja,  ITAS  dapat  digunakan  untuk  penanaman  modal asing, mengikuti pelatihan atau pelatihan ilmiah, keluarga, dan pendidikan. Pemegang Visa jenis ITAS harus memiliki penjamin Warga Negara Indonesia, instansi atau korporasi yang menjamin seluruh kegiatan WNA dalam wilayah Indonesia sesuai jenis visa yang dimiliki.
• Izin Tinggal Tetap (ITAP) Jenis Visa ini diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas yang telah lama menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut terhitung sejak diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Tetap diperoleh berjenjang setelah lama memiliki izin tinggal  terbatas.    Pengalihan  izin  tersebut  dapat  diberikan  atas  permohonan  orang  asing yang bersangkutan. Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Hukum dan HAM.
Memasuki  masa  pemerintahan  Joko  Widodo  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia membuat  Kebijakan  baru  pada  bidang  keimigrasian  dengan  meresmikan  Kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2016  yang  telah  di  tanda  tangani  dalam  Perpres Nomor 21 Tahun 2016 dengan hadirnya Menteri  Hukum dan Ham  Yasonna H.  Laoly, di mana tercatat  169  Negara  berhak  mendapatkan  izin  tinggal  dengan  pengecualian  hanya  dapat digunakan  untuk  keperluan  Wisata  serta  keperluan  bisnis  dan  dapat  digunakan  selama  30  Hari tanpa bisa di perpanjang (Hukumonline, 2016) .
Ada  sejumlah  syarat  bagi  para  wisatawan  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  izin mengambil Bebas Visa Kunjungan (Buku Keimigrasian, 2011) , di antaranya ;
• Memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat enam bulan.
• Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
• Tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
• Melakukan  Kegiatan  kunjungan  seperti  wisata,  kunjungan  keluarga,  sosial  dan  seni budaya, tugas pemerintahan, dan keperluan bisnis lainnya.
Pemeriksaan  warga  negara  asing  dilakukan  di  Bandar  Udara  dan  Pelabuhan  yang dilakukan  oleh  petugas  keimigrasian  di  terminal  kedatangan  internasional  dengan  pengambilan foto  wajah  dan  pemindai  sidik  jari  bagi  tiap  warga  negara  asing.  Warga  asing  juga  melakukan proses  wawancara  untuk  mengetahui  tujuan  kedatangan  warga  negara  asing  tersebut  masuk  ke dalam Indonesia serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai syarat pengambilan Bebas Visa Kunjungan.
Dengan  adanya  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  ini  dapat  menjadi  kemudahan  untuk wisatawan mancanegara untuk masuk ke wilayah negara Indonesia dengan diberikan kemudahan tanpa  biaya  administrasi  bagi  169  Negara  yang  telah  terdaftar.  Peningkatan  wisatawan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
mancanegara  di  Sulawesi  Selatan  pasca  diresmikannya  kebijakan  bebas  visa  kunjungan mengalami  peningkatan  yang  signifikan  terbukti  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2018  dan berdampak  kepada  pendapatan  devisa  Indonesia  yang  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016 sampai tahun 2019. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Pendapatan Devisa Sektor Pariwisata Indonesia Periode 2015-2019 Sumber : Badan Pusat Statistika. Data Diolah. (2020)
Pada Gambar  1 dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  devisa  sektor  Pariwisata  Indonesia mengalami  peningkatan  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2018.  Pada  triwulan  IV  di  tahun  2019, turis  asing    yang  melakukan  kunjungan  ke  Indonesia  mencapai  4  juta  orang  atau  meningkat sebesar 3,9 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018. Namun pertumbuhan ini tidak setinggi  triwulan  sebelumnya  (14,4  persen)  karena  dampak  pemilu,  seperti  ditunjukkan  oleh penurunan wisman ke Jakarta dan pelambatan kunjungan wisman ke Bali. Kunjungan wisatawan mancanegara  dari  hampir  seluruh  negara  sebenarnya  meningkat  dibandingkan  dengan  periode sebelumnya, meskipun kontribusi wisatawan asing masing-masing negara hanya tumbuh sebesar 10  persen.  Secara  umum,  jumlah  kedatangan  wisatawan  asing  pada  tahun  2019  meningkat menjadi  16,1  juta  orang,  namun  pertumbuhannya  melambat  yakni  hanya  sebesar  2  persen  dan jauh  lebih  kecil  daripada  tahun  2018  yang  sebesar  13  persen.  Total  kunjungan  wisman  tahun 2019 sebesar 16,1 juta (Bappenas, 2020) .
Kunjungan  wisatawan  mancanegara  yang  terus  meningkat  dari  tahun  2016  tidak  lepas dari pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan Strategi Branding “Wonderful Indonesia”, terbukti  dari  pendapatan  devisa  yang  meningkat  secara  signifikan  tiap  tahunnya  mengalahkan kelapa sawit pada sektor perekonomian menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Indonesia dalam pendapatan devisa. Di Sulawesi Selatan sendiri jumlah wisatawan mancanegara tiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2019.
Meningkatnya  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  banyak  disalahgunakan  oleh orang  asing  penerima  bebas  visa  kunjungan.  Dengan  tidak  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  ada,  yakni  maraknya  orang  asing  yang  melebihi  batas izin  tinggal  di  Indonesia (overstay) dan  melakukan  kegiatan  bekerja  di  Indonesia  secara  tidak resmi (Prayulianda & Antikowati, 2019) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## 2. Implikasi  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  Terhadap  Statistik  Wisatawan  Asing  Di Kota Makassar
Perkembangan pariwisata di Indonesia selalu di dominasi oleh Indonesia bagian barat, di mana  sarana  dan  prasarana  di  sektor  pariwisata  lebih  berkembang  dan  lebih  dikenal  oleh wisatawan mancanegara dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Hal ini juga terlihat dari pembangunan  di  sektor  pariwisata,  kawasan  Jawa  dan  Bali  menjadi  pusat  utama  pembangunan kepariwisataan. Sebenarnya jika dilihat dari potensi sumber daya alam sebagai tujuan kedatangan wisatawan, maka keindahan dan eksotisnya pemandangan alam di kawasan timur Indonesia lebih baik  di  bandingkan  kawasan  Indonesia  bagian  barat.  Potensi  tersebut  memiliki  peluang  yang besar  untuk  dikembangkan.  Namun  keunggulan  tersebut  tidak  serta  merta  dapat  membawa Indonesia  Timur  sebagai  destinasi  wisata  utama,  karena  adanya  beberapa  masalah  seperti, kurangnya  infrastruktur,  sumber  daya  manusia  terbatas,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  alasan seperti itu maka Jawa dan Bali masih menjadi daerah tujuan wisatawan mancanegara yang paling dominan ketimbang Indonesia bagian timur, seperti misalnya Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan merupakan pusat dari Kawasan Timur Indonesia dan ditetapkan sebagai salah  satu  destinasi  wisata  unggulan  di  Indonesia  setelah  Jawa  dan  Bali.  Sulawesi  Selatan memiliki  potensi  wisata  yang  diharapkan  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan menunjang  pembangunan  serta  memberikan  kontribusi  besar  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Sulawesi  Selatan  yang  dikenal  sebagai  provinsi  yang  kaya  akan  keberagaman  budaya serta  suku  dan  adat  istiadatnya.  Keberagaman  ini  dapat  menjadi  acuan  untuk  para  wisatawan datang  ke  Sulawesi  Selatan  untuk  destinasi  wisata.  Kunjungan  wisatawan  yang  datang  ke Sulawesi  Selatan  bukan  hanya  wisatawan  dari  nusantara,  tetapi  juga  kunjungan  mancanegara yang  datang  dari  berbagai  negara  datang  untuk  melihat  kekayaan  yang  dimiliki  Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.
Makassar memiliki berbagai objek unggulan dalam sektor pariwisata di antaranya Pantai Losari,  Pulau  Samalona,  Trans  Studio  Makassar,  Pula  Lae-Lae,  Pulau  Kodingareng  Keke, Kampung Lakkang, Bugis Waterpark, Pelabuhan Tradisional Paotere, Benteng Somba Opu dan Benteng  Fort  Rotterdam.  Daya  tarik  wisata  bukan  hanya  alasan  dibalik  peningkatan  kunjungan wisatawan,  tapi  juga  pagelaran  kebudayaan  di  Makassar  menjadi  salah  satu  penyebab meningkatnya  kunjungan  wisatawan.  Pagelaran  kebudayaan  seperti Eight  Festival (F8)  dan Makassar  International  Writer  Festival  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  wisatawan  baik  itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara (Makassar, 2019) .
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Selatan  berperan  dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat  terhadap  kebudayaan  dan  pariwisata  lokal.  Dengan  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  melestarikan  budaya  dan  potensi  alam,  maka  kehidupan masyarakat bisa tumbuh harmonis bersama tujuan pemerintah untuk memajukan potensi daerah sebagai  tujuan  pariwisata.  Eksistensi  masyarakat  yang  menjaga  nilai  autentik  sebuah  budaya lokal memiliki peran yang sangat besar dalam sektor pengembangan pariwisata daerah.
Kawasan  yang  dianggap  memiliki  potensi  pariwisata  di  Makassar  adalah  resor-resor pulau  kecil  di  Makassar,  kawasan  Benteng  Somba  Opu,  kawasan  Fort  Rotterdam  di  Makassar, pengembangan wisata bahari pulau Kapoposang, kawasan wisata pantai Barombong dan produk pariwisata  di  Kota  Makassar.  Keragaman  daya  tarik  wisata  serta  berbagai  macam  pagelaran budaya  di  tiap  daerah  yang  dimiliki  oleh  Kota  Makassar  tidak  membuat  jumlah  wisatawan mancanegara  meningkat.  Pada  tahun  2012  wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Kota Makassar justru mengalami penurunan dari angka 23.385 ke angka 19.881. naik turunnya tingkat kunjungan wisatawan asing ke Kota Makassar ini terjadi hingga tahun 2015. Peningkatan jumlah wisatawan  mulai  terlihat  pada  tahun  2016,  di  mana  pada  tahun  tersebut    telah  diberlakukan kebijakan  Bebas  Visa  kunjungan  Singkat  yang  mempermudah  wisatawan  mancanegara  untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
melakukan  perjalanan  ke  Indonesia  Jumlah  Wisatawan  yang  berkunjung  ke  Makassar sebagaimana disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Makassar
Tahun 2011-2018 Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara 2011 23.385 3.027.096 2012 19.881 3.650.684 2013 24.988 3.756.627 2014 21.211 3.528.086 2015 53.879 3.771.067 2016 85.644 4.688.681 2017 102.462 5.187.521 2018 105.447 5.461.677
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Data diolah. (2020)
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan terus meningkat hingga tahun 2018. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ini  dinilai  berhasil  meningkatkan  jumlah  wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke  Kota  Makassar. Tingginya  tingkat  kunjungan  wisatawan  tersebut  disebabkan  oleh  kebijakan  nasional  negara Indonesia  nyang  diimplementasikan  guna  mencapai  suatu  kepentingan  yaitu  meningkatnya pendapatan negara di bidang pariwisata. Peningkatan tersebut tentu akan seiring sejalan dengan terus  bertambahnya  volume  kunjungan  wisatawan  asing.  Namun,  kebijakan  nasional  tersebut menemui  hambatannya  ketika  pada  tahun  2019  tarif  batas  atas  dan  tarif  batas  bawah penerbangan menjadi tinggi.
Perubahan  tarif  batas  atas  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri  menjadi  salah  satu  alasan  menurunnya  wisatawan mancanegara  yang  berkunjung.  Alasan  lainnya  adalah  Bencana  alam  (gempa  dan  gunung meletus)  sehingga  terjadinya  pembatalan  kunjungan  wisman,  Musibah  jatuhnya  pesawat  Lion Air JT-610, Polemik “Zero Dollar Tour” yang terjadi sempat membuat iklim pariwisata di Bali turun,  Kota  Makassar  belum  menjadi  10  destinasi  pariwisata  unggulan  oleh  Kementerian Pariwisata  sehingga  promosi  destinasi  Kota  Makassar  sangat  lemah  di  luar  negeri,  Kegiatan pesta demokrasi politik baik tingkat daerah maupun nasional (Said, 2019) .
Akibat  dari  kenaikan  harga  tiket  pesawat  tersebut,  tren  kunjungan  wisatawan  asing  ke Kota Makassar mengalami penurunan sebanyak 0,41% per bulan. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 2. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar. Data diolah. (2020)
Berkurangnya  wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Kota  Makassar mempengaruhi  bisnis  perhotelan  di  Kota  Makassar.  Akibat  kurangnya  turis  asing  yang  datang, tingkat hunian hotel yang ada di Kota Makassar menurun sebesar 21% dari tahun 2018. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3 .
Gambar 3 . Tingkat Hunian Hotel di Kota Makassar Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar. Data diolah. (2020)
Berdasarkan Gambar  3 ,  terlihat  bahwa  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  tidak  lagi memberikan  pengaruh  terhadap  minat  kunjungan  turis  asing  ke  Kota  Makassar.  Selain mengandalkan  kebijakan  nasional,  Pemerintah  Kota  Makassar  seharusnya  bisa  mengeluarkan formula-formula yang tepat untuk mendukung kebijakan nasional tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan promosi wisata Kota Makassar ke negara lain.
Salah  satu  langkah  sederhana  yang  bisa  dilakukan  Pemerintah  Kota  Makassar  melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar adalah dengan melakukan promosi pariwisata di  luar  negeri.  Promosi  merupakan  salah  satu  cara  efektif  yang  bisa  dilakukan  dalam  menarik minat  wisatawan  asing,  namun  promosi  pariwisata  di  Sulawesi  Selatan  minim  dilakukan  oleh pejabat  setempat  karena  kurangnya  anggaran.  Direktur  eksekutif  BPBD  Sulsel  Hendra  Nick

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Arthur mengatakan bahwa lokasi belanja iklan promosi kepariwisataan di Sulsel sangat kecil bila dilihat  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir,  sehingga  berdampak  pada  tidak  maksimalnya promosi (Fatir, 2019) .
Pada  tahun  2017  Dinas  Pariwisata  Kota  Makassar  mengadakan  promosi  wisata  pada World  Travel  Market  London di  London,  Inggris.  Menurut Kepala  Dinas  Pariwisata  Kota Makassar  Rusmayani  Madjid  mengatakan,  ini  adalah  kali  pertama  Pemerintah  Kota  Makassar ikut  di  WTM  London,  di  mana  kurang  lebih  2  Tahun  terakhir  kegiatan  promosi  di  luar  negeri ditiadakan.  Dengan  diadakannya  pameran  di  luar  negeri  diharapkan  statistik  kunjungan wisatawan mancanegara ke Makassar bisa mengalami peningkatan.

## 3. Dampak terhadap Keamanan di Kota Makassar
Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan konsisten. Pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Namun, dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  ketentuan keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  orang  asing (Setiadi  &  Afrizal,  2019) .  Arus  imigrasi  yang begitu deras membuat pemerintah harus membuat berbagai kebijakan preventif untuk mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Keimigrasian selaku instansi yang memiliki wewenang dalam pengawasan warga negara asing tersebut bekerja secara penuh menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing  yang menyatakan dalam rangka pengawasan  orang  asing  Menteri  membentuk  tim  koordinasi  pengawasan  orang  asing  yang  di bentuk  di  tingkat  pusat,  tingkat  Provinsi  Daerah  dan  Wilayah  atau  Daerah  Kecamatan  yang terdapat  Kantor  Imigrasi.  Anggota  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Orang  Asing  terdiri  atas  wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing dengan resmi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
Upaya  yang  dilakukan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar  membentuk  Tim  Pengawasan Orang  Asing  (TIMPORA)  di  11  Wilayah  Kabupaten/Kota  yaitu  Kota  Makassar,  Kabupaten Maros,  Kabupaten  Pangkajene,  Kabupaten  Gowa,  Kabupaten  Takalar,  Kabupaten  Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bone.  TIMPORA  memiliki  tugas  memberikan  saran  serta  pertimbangan  kepada  instansi  dan lembaga  pemerintahan  terkait  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  orang  asing (PORA, 2016) .
Selain itu, selama pemberlakuan BVKS jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke  Kota  Makassar  mengalami  peningkatan  sehingga  pengawasan  terhadap  tingkah  laku  orang asing  yang berkunjung ke Kota Makassar juga harus diperhatikan oleh pejabat setempat. Bebas Visa  yang  diberikan  oleh  Indonesia  nyatanya  disalahgunakan  oleh  wisatawan  asing.  Alih-alih melakukan  kunjungan  wisata,  para  wisman  justru  memanfaatkan  peluang  ini  untuk  mencari pekerjaan di Kota Makassar.
Penyalahgunaan  izin  tinggal  dan overstay bisa  diatasi  dengan  Pengawasan  oleh  pihak keimigrasian,  seperti  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Pengawasan  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Makassar tentu sangat berperan penting dalam pemberian izin masuk bagi orang asing di wilayah Indonesia.  Faktor  sumber  daya  manusia  juga  penting  dalam  pengawasan  tersebut,  sebab kecakapan dalam menjalankan tugas memberikan efek yang signifikan dalam mengawasi orang asing  yang  masuk.  Ini  menjadikan  hal  yang  sangat  penting  dalam  proses  masuk  dan  keluarnya warga negara asing di Indonesia. Prosedur pengawasan yang di lakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas  I  Makassar  dalam  pemeriksaan  warga  negara  asing  yang  masuk  dan  keluar  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Prosedur  pengawasan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar  dilakukan  oleh  Seksi Pengawasan  dan  Tindakan  Keimigrasian  (WASDAKIM)  dengan  cara  administratif,  seperti pemeriksaan  kelengkapan  dokumen  permohonan  izin  tinggal  yang  masuk  ke  kantor  Imigrasi kelas  I  Makassar.  Dari  berkas  yang  ada  apabila  ada  suatu  kejanggalan  terhadap  permohonan tersebut  maka  akan  dilakukan  pemeriksaan  lapangan  disertai  dengan  penindakan  seperti deportasi atau penanganan lebih lanjut.
Tabel 2. Pengurangan Data Izin Tinggal Tertinggi Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2018
No. Kebangsaan Meninggal Dunia Pengembalian Penindakan Pemulangan 1 China 0 142 0 0 2 Timor Leste 1 107 0 0 3 Australia 1 82 1 0 4 Korea Selatan 1 71 1 0 5 Thailand 0 56 1 0 6 Amerika Serikat 1 55 1 0 7 Malaysia 0 54 5 0 Total 4 567 9 0 Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Data diolah. (2020)
Pada Tabel  2 dapat  dilihat pengurangan data izin  tinggal  berdasarkan kebangsaan tahun 2018  dan  dari  data  di  atas  menunjukkan  hampir  semua  negara  di  atas  termasuk  ke  dalam kebijakan  bebas  visa  kunjungan.  Warga  asing  yang  berasal  dari  Tiongkok  paling  banyak dideportasi  ke  negara  asalnya  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar.  Dari  data  di  atas  ada beberapa warga negara asing yang melakukan pelanggaran paling banyak adalah melewati batas izin tinggal ( overstay ).
Berdasarkan  beberapa  pelanggaran  dalam  penggunaan  fasilitas  bebas  visa  kunjungan  di ruang  lingkup  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar  tentu  dalam  penegakan  hukum  harus dilaksanakan  terhadap  pelanggaran  keimigrasian.  Penjatuhan  sanksi  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sanksi yang diberikan berdasarkan dengan porsi  masing-masing  seberapa  besar  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelanggarnya.  Dengan adanya  pemberian  sanksi  tentu  akan  memberikan  efek  jera  terhadap  pelakunya  dan  diharapkan tidak melakukannya kembali.

## Kesimpulan
Kebijakan  bebas  visa  kunjungan  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta meningkatkan pendapatan devisa Negara. Keimigrasian selaku  instansi  yang  memiliki  wewenang  dalam  penanganan  izin  tinggal  warga  negara  asing mendapatkan  dampak  yang  besar  dikarenakan  kunjungan  warga  negara  asing  tiap  tahunnya meningkat.  Dinas  Pariwisata  juga  mendapatkan  dampak  yang  besar  yang  di  mana  kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia juga ikut meningkat terkait kebijakan bebas visa kunjungan dan  juga  strategi branding Wonderful  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  sebagai bentuk usaha dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
Kebijakan Nasional ini harus diimbangi dengan strategi pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan  potensi  pariwisatanya  agar  kunjungan  wisatawan  mancanegara  bisa  terus meningkat  dan  dapat  bersaing  dengan  objek  wisata  yang  terletak  di  kota  lain  di  Indonesia. Formulasi  peraturan  daerah  juga  diperlukan  agar  dampak  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan Singkat memberikan dampak positif dalam skala yang lebih luas. Penurunan harga tiket pesawat dan  pengoptimalan  promosi  pariwisata  Kota  Makassar  merupakan  sebuah  catatan  penting  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat.  Selain  itu,  pemerintah  setempat  juga  harus

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
meningkatkan  sistem  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  berkunjung  agar  tidak menyalahgunakan  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  dengan  memanfaatkan  izin  tersebut  untuk mencari  kerja  dan  tinggal  lebih  lama  dari  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah Kota Makassar.

## Ucapan Terima Kasih
Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Tunggal atas berkat rahmat dan hidayah-Nya  sehingga  penelitian  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Tidak  lupa  penulis mengirimkan salam dan  selawat kepada Sang Pembawa Cahaya Nabi Besar Muhammad SAW. Penelitian  mengenai  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  di  Kota  Makassar  ini  tidak  lepas  dari pihak-pihak  yang  telah  memberikan  kontribusinya  baik  secara  materiil  maupun  non  materiil. Untuk  itu,  penulis  ucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Universitas  Fajar  yang telah mendanai  penelitian ini, semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat  bagi  perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan tema penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar yang telah bersedia untuk berkorepondensi dengan penulis terkait kebutuhan data penelitian ini.

## Daftar Pustaka
A.J. Muljadi, M. (2009). Kepariwisataan dan Perjalanan . Raja Grafindo. Bakry, U. S. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional . Pustaka Pelajar.
Bappenas. (2020). Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia .
https://www.bappenas.go.id/files/2715/8529/3891/Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indo nesia_dan_Dunia_Triwulan_IV_2019.pdf.pdf
Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka utama.
Buku Keimigrasian, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (2011).
Consular Indonesia, O. (2019). Visa on Arrivals . Http://Consular.Indonesia-Ottawa.Org/Foreign- Citizens/Visa-Information/Types-of-Visa/Visa-on-Arrival/.
Fatir, M. D. (2019). Direktur eksekutif BPBD Sulsel Hendra Nick Arthur. Antara Makassar , 1. https://makassar.antaranews.com/berita/108278/terkendala-anggaran-promosi-pariwisata- sulsel-minim
Hamidi, J. (2015). Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia . Sinar Grafika. Hukumonline. (2016). Daftar 169 Negara Visa Bebas Kunjungan . Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt56efa1d8b3f51/Ini-Daftar-169-Negara- Bebas-Visa-Kunjungan.
Jack C. Plano, R. O. (1969). The International Relations Dictionary . Rinehart and Winston. Makassar, D. (2019). Destinations of Makassar . Https://Www.Tourism- Makassar.Id/Kategori/Destination.
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). Qualitative Data Analysis (3rd ed.). SAGE.
Morgenthau, H. J. (1951). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. 283.
https://doi.org/https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271625227900124 Pendit, N. S. (1990). Ilmu pariwisata : sebuah pengantar perdana . PT Prandnya Paramita. PORA, T. (2016). Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. Lentera Hukum , 6 (1), 141. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8428
Robert Jackson, G. S. (2005). Pengantar studi hubungan internasional . Pustaka Pelajar.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 80-92 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Said, F. (2019). Analisis Sektor Pariwisata Kunjungan Wisatawan Di Kota Makassar . Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (3), 311. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322 Soenarko. (2003). Public Policy:Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah . Airlangga University Press.