## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 40
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 6 Issue 1 (2023) : 40 - 46 Diterima 02/02/2023 Disetujui 20/02/2023
Analisis Pemenuhan Kewajiban Stakeholder Pelaku Usaha Kehutanan Dan Perkebunan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
Rinaldi 1 , Asmadi Saad 1 , Marwoto 1
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: syah_adrin@yahoo.co.id

## Abstract
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi aspek; pencegahan, penanggulangan serta penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Semua stakeholder mempunyai peranan masing-masing pada setiap aspek dan diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi satu sama lain sehingga upaya pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Batang  Hari  dapat  terlaksana  dengan  efektif  dan  efisien. Terdapat  6    (enam)  Stakeholder  bidang  Kehutanan  dan  Perkebuan  yang  terlibat  dalam  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Batang  Hari,  antara  lain  PT.  Wira  Karya  Sakti,  PT.  Rimba Hutani Mas, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Agronusa Alam Sejatera, PT. Kedathon Mulia Primas, PT.  Berkah  Sawit  Utama  dan  PT.  Prima  Sawit  Lestari  Pemenuhan  kewajiban    dalam  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup tinggi. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha bidang kehutanan dengan rentang persentase 80-97%, pelaku usaha perkebunan dengan rentang persentase 32-80%.
Kata kunci : Stakeholder, peranan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan

## PENDAHULUAN
Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang menyumbang kebakaran cukup besar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Provinsi Jambi menduduki peringkat 9 kebakaran terluas di Indonesia, dan berada pada peringkat 3 di wilayah Sumatera  setelah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Riau  yakni  dengan  luasan  terbakar sebesar 183.197,5 Ha (Sipongi KLHK, 2020). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi pada lahan gambut namun juga terjadi banyak di lahan mineral.
Kabupaten Batang hari termasuk salah satu kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan  di  provinsi  Jambi.  Kabupaten  ini  menepati  urutan  ke  4  sebagai  kabupaten  yang  tinggi kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan  dan  menempati  posisi  pertama  sebagai  kabupaten  yang memiliki ekosistem non gambut atau tanah mineral yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 41
Kebakaran hutan dan lahan berdampak besar bagi manusia baik materiil maupun imateriil. Pemerintah sendiri telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan (Supriyanto et al , 2018). Pasca kejadian Kebakaran Hutan dan lahan 2015, di Provinsi Jambi telah dibentuk Satuan Tugas (satgas) penanganan karhutla. Komandan Satuan Tugas adalah Gubernur Jambi dan selaku Ketua Harian Satgas di pegang oleh Komandan Resort Militer (Danrem) 042/Garuda Putih dan didukung oleh seluruh Stakeholder baik Pemerintah maupun swasta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  Namun  keadaan  dilapangan  kejadian  ini  masih  berulang  sepanjang  tahun.  Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Batang Hari pada khususnya  telah  membuka  mata  seluruh  pihak  akan  seriusnya  ancaman  dan  dampak  yang ditimbulkan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan langsung seluruh elemen masyarakat yang terpapar terutama oleh bencana kabut asap.
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang  Hari  terdapat  penurunan  namun  masih  ada  kejadian  setiap  tahun.  Kejadian  besar  pada tahun  2015  dan  2019  dipicu  oleh  kondisi  iklim  yang  mengalami  fenomena  El-nino  sehingga menimbulkan cuaca ekstrim berupa suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, tidak tersedianya embung-embung  dan  cadangan  air  dilapangan  dan  menumpuknya  bahan  bakaran  yang  tidak gunakan. Jumlah Hotspot yang tinggi merupakan peringatan dini dan upaya deteksi dini kejadian kebakaran hutan dan lahan. Titik Hotspot dilapangan belum tentu kejadian kebakaran hutan dan lahan,  sehingga  di  perlukan  validasi  dan grouncheck dilapangan  untuk  memastikan  informasi hotspot  tersebut  serta  segera  melakukan  pemadaman  dini  jika  memang  betul  terjadi  kebakaran hutan dan lahan.
.Banyak  hal  bisa  dilakukan  untuk  mengurangi  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan. Adinugroho et al . (2005) menyebutkan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan  baik  maka  sebelum  dilaksanakan  perlu  disusun  suatu  rencana  pengendalian  kebakaran hutan dan lahan yang menyeluruh, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Rencana ini akan  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  pencegahan,  pemadaman  dan  penggunaan  api  secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya.
Untuk  mengatasi  kelemahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini  diperlukan  guna  melihat pemenuhan kewajiban Stakeholder-Stakeholder bidang Kehutanan dan Perkebunan yang terlibat dan peranannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari.

## METODE
Penelitian menggunakan metode survey dengan unit analisis pemenuhan kewajiban Stakeholder pelaku usaha Kehutanan dan Perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Ruang lingkup difokuskan kepada Stakeholder pelaku usaha bidang Kehutanan dan Perkebuan yang memiliki peranan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Adapun data yang akan diambil adalah sebagai berikut:
a. Sarana  dan  Prasarana  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  Stakeholder  pelaku  usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Batang Hari.

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 42
b. Gambaran umum dan data lain yang mendukung penelitian ini.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Batang  Hari,  Provinsi  Jambi,  pada  rentang  waktu  Agustus  – November  2022.  Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  di  Program  Studi  Magister  Ilmu  Lingkungan, Universitas Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas Dalkarhutla. Sumber  daya  Dalkarhutla  yang  meliputi  pemenuhan  sumberdaya  manusia  dan  peningkatan kapasitas  sumberdaya  manusia  Dalkarhutla.  Setiap  instansi  baik  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi sumberdaya manusia Dalkarhutla yang berkualitas dan profesional. Pemenuhan sumberdaya manusia untuk setiap Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk pada masing-masing instansi  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  ditetapkan  dengan keputusan  pimpinan  pada  masing-masing  tingkatan  pemerintahan.  Peningkatan  Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla ditujukan untuk setiap pelaksana teknis Dalkarhutla, terutama anggota  Brigdalkarhutla  Manggala  Agni,  satuan  kerja  Dalkarhutla  provinsi/kabupaten/kota, Brigdalkar unit pengelolaan, dan masyarakat.
Pemenuhan Sarpras Dalkarhutla ditujukan untuk meningkatkan daya jangkau sampai pada tingkat  lapangan.  Peningkatan  kapasitas  sarpras  Dalkarhutla  ditujukan  untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla. Terdapat 2 (dua) dasar hukum dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sumberdaya  Manusia  dan  Sarana  Prasarana  dalam  pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan yaitu  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  32  Tahun  2016  tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
Pengendalian  kebakaran  bersama  masyarakat  merupakan  cara  efektif  untuk  pencegahan dan  penanganan  karhutla.  Jika  diperlukan,  dapat  dilakukan  perhitungan  kebutuhan  regu berdasarkan luasan areal yang dapat ditangani. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dilatih keterampilan dalam pengendalian karhutla telah diperlengkapi dengan peralatan tangan dan mesin pemadaman  karhutla  serta  peralatan  komunikasi.  Peralatan  pengendalian  karhutla  yang  telah tersedia  adalah:  kendaraan  slip  on  tank  (water  tank),  pompa  punggung (jet  shooter) ,  peralatan tangan (kepyok, sekop api, cangkul api, garu api) serta personal use.(Sujatmoko, 2022).
Tabel 1. Rekapitulasi pemenuhan kewajiban pelaku usaha
No Nama Alat Persentase Keterangan PT. Berkah Sawit Utama 71,56 Berperan sebagai Subject , cukup
mendukung pengendalian

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 43
No Nama Alat Persentase Keterangan 1 Perlengkapan pribadi 96,06 kebakaran hutan dan lahan, namun kurang mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta belum memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2 Perlengkapan Regu 77,08 3 Peralatan Tangan 59,3 4 Peralatan Mekanis 76,82 5 Kendaraan Khusus 0 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 91,67 7 Sarana Transportasi 100 PT. Kedaton Mulia Primas 32,32 Berperan sebagai Key Player , cukup mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun tidak memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Perlengkapan pribadi 33,33 2 Perlengkapan Regu 33,33 3 Peralatan Tangan 34,03 4 Peralatan Mekanis 36,67 5 Kendaraan Khusus 0 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 33,33 7 Sarana Transportasi 55,56 PT. Palma Sukses Abadi 77,86 Berperan sebagai Key Player , cukup mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta belum memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Perlengkapan pribadi 100 2 Perlengkapan Regu 91,67 3 Peralatan Tangan 100 4 Peralatan Mekanis 70 5 Kendaraan Khusus 0 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 83,33 7 Sarana Transportasi 100 PT. Restorasi Ekosistem Indonesia 81,73 Berperan sebagai Key Player ,
mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Perlengkapan pribadi 72,12 2 Perlengkapan Regu 75 3 Peralatan Tangan 100 4 Peralatan Mekanis 100 5 Kendaraan Khusus 25 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 100 7 Sarana Transportasi 100 PT. Rimba Hutani Mas 96,43 Berperan sebagai Key Player , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam
1 Perlengkapan pribadi 100 2 Perlengkapan Regu 100 3 Peralatan Tangan 100 4 Peralatan Mekanis 100

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 44
No Nama Alat Persentase Keterangan 5 Kendaraan Khusus 75 pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 100 7 Sarana Transportasi 100 PT. Wira karya Sakati 92,86 Berperan sebagai Subject , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Perlengkapan pribadi 100 2 Perlengkapan Regu 100 3 Peralatan Tangan 100 4 Peralatan Mekanis 100 5 Kendaraan Khusus 50 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 100 7 Sarana Transportasi 100 PT. Agronusa Alam Sejahtera 92,43 Berperan sebagai Key Player , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Perlengkapan pribadi 100 2 Perlengkapan Regu 100 3 Peralatan Tangan 100 4 Peralatan Mekanis 72 5 Kendaraan Khusus 75 6 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 100 7 Sarana Transportasi 100
Dari pelaku usaha perkebunan dan kehutanan yang ada di Kab. Batang Hari, dapat dilihat bahwa  pelaku  usaha  kehutanan  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  dalam  pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan lengkapnya sarana prasarana yang tersedia, pihak perusahaan ini  menjadi Stakeholder yang  mempunyai  peranan  yang  tinggi  dalam  pengendalian  kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari. Melalui klasterisasi yang telah dibentuk di Kab. Batang hari, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia ditunjuk sebagai koordinator klaster di Kab. Bajubang dan PT. Rimba Hutani Mas sebagai Koordinator klaster di kecamatan Maro Sebo Ilir.

## KESIMPULAN
Sarana  dan  prasarana  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  lengkap  dan berkualitas  serta  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  menciptakan  upaya pengendalian  yang  efektif  dan  efisien.  Kewajiban  pemenuhan  kewajiban  dalam  pengendalian

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971
45
kebakaran hutan dan lahan tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan Lahan tanpa Bakar. Pemenuhan kewajiban para Stakeholder bidang usaha kehutanan dan perkebunan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup tinggi. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha bidang kehutanan yang hampir memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rentang persentase 80-97%, 2 (dua) pelaku usaha perkebunan kurang/belum memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan  lahan  dengan  rentang  persentase  70-80%,  serta  terdapat  1  (satu)  pelaku  usaha  bidang perkebunan  yang  masih  jauh  dalam  pemenuhan  kewajiban  sarana  dan  prasarana  pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni dengan persentase 32,32%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  R.  (2005).  Mekanisme  Perencanaan  Partisipasi Stakeholder Taman  Nasional  Gunung  Rinjani. (Disertasi) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2022). Kabupaten Batang Hari dalam Angka 2022. CV. Green Creative. Jambi
Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro. (2005). Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
Affandi,  Odding.  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan:  Sebuah  Tinjauan  Analisis  Kelembagaan  (Disertasi). Program Doktor Prodi Ilmu Pengelolaan Hutan IPB. Bogor
Chandler, C., P.  Cheney, P.  Thomas, L.  Trabaud, D.  Williams.  (1983). Fire in  Forestry Vol. I .  John Wiley and Sons.  Canada
Freeman,  R.  E.  (1984).  Strategic  Management.  A  Stakeholder  Approach.  University  of Minnesota.Massachusetts. Pitman Publishing Inc
Groenendijk. (2003). Planning and Management Tools. Published by: The International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation (ITC).
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Laporan Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 2022

## Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Citation: Rinaldi. (2023) ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971 46

## Laporan Statistik Balai Koservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 20200
Manulang, S. (2018). Teori dan Teknik Analisis Stakeholders. Bogor.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018  Tentang  Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2018  Tentang  Pembukaan  Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
Peraturan  Pemerintah  No.  4  tahun  2011  tentang  Pengendalian  Kerusakan  Dan/Atau      Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan
Reeds, M. S, A. Graveso N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.Quin. LC. Stringer. (2009). Who's  In  And  Why?  A  typology  of  Stakeholder  Analysis  Methods  For  Natural  Resource Management. Journal of Environmental Management 90 (2009) 1933-1949. Elsevier
Saharjo, Bambang, dkk. (2021). Menapak Solusi Permanen Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan. Dir. PKHL-KLHK.
Sanudin.  (2009).  Strategi  Pengembangan  Hutan  Rakyat  Pinus  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan, Sumatera Utara. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6 No. 2, Agustus 2009 : 131 – 149.
Soerjono Soekanto. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sujatmoko,  Sujarwo.  (2022).  Potret  Penerapan  Standar  Instrumen  Karhutla. Standar:  Better  Standard Better Living . Volume 1. No (2) 2022.
Supriyanto, Syarifudin, Ardi. (2018). Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan. Volume 1. No (1) 2018 .
Susilawati.  (2023).  Stategi  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  untuk  Perlindungan  Hutan  dan  Lahan.  CV. Bayubening Cipta Persada, Banjar Baru