## PERAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Zaid 1 dan Muhammad Fikri Aufa 2
1,2 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul,Yogyakarta, Indonesia, zaidrusdianto@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282
Naskah diterima 8 April 2022, Revisi 8 April 2022, Terbit 27 April 2022

## Abstrak
Selama beberapa dekade terakhir, hukum persaingan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan pesat.  Terlebih  lagi  ketika  memasuki  era  globalisasi  seperti  saat  ini  tentu  saja  semakin membutuhkan  rezim  hukum  persaingan  usaha  karena  ini  merupakan  elemen  penting  dari kebijakan  ekonomi  negara  secara  keseluruhan.  Hanya  saja  di  sisi  lain,  Beberapa  literatur  ini menyayangkan  kondisi  hukum  persaingan  saat  ini.  Ada  perdebatan  yang  cukup  besar  dalam literatur  hukum  tentang  tujuan  lembaga  hukum  persaingan  usaha.  Di  sisi  lain  juga,  ada  yang berpendapat  bahwasanya  Hukum  persaingan  tidak  memuat  cetak  biru  untuk  pembangunan ekonomi  atau  pembentukan  ekonomi  pasar  bebas  yang  berkelanjutan.  Berangkat  dari  masalah tersebut, undang-undang persaingan usaha di seluruh dunia dalam tiga dekade terakhir menuntut serangkaian  pertanyaan,  termasuk  apa  sebenarnya  sifat  dan  tujuan  undang-undang  persaingan muda ini? Apakah undang-undang persaingan usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara?  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  hukum persaingan  usaha  berkontribusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  dalam  hal  ini  di Indonesia.  Melalui  metode  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  hasil  penelitian  ini mengkonfirmasi  bahwa  hukum  persaingan  usaha  dapat  berkontribusi  besar  terhadap pembangunan  ekonomi  negara  melalui  kesejahteraan  konsumen  dengan  menjamin  dan memaksimalkan  efisiensi,  integrasi  pasar,  liberalisasi  pasar,  dan  daya  saing,  menahan  praktik monopoli, dan menjaga persaingan pasar tetap sehat. Hasil tersebut pun bahkan didukung oleh beberapa  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Dimana  hukum  persaingan  memiliki  peran  dalam, bukan  hanya,  pembangunan  ekonomi  semata,  melainkan  juga  pada  keadilan  distributif,  dan regulasi sosial.
Kata Kunci: Hukum, Persaingan Usaha, Pembangunan, Ekonomi, Pasar, Kesejahteraan

## THE ROLE OF THE COMPETITION LAW IN IMPROVING ECONOMIC GROWTH Abstract
Over  the  past  few  decades,  competition  law  and  the  economy  have  shown  rapid  progress. Moreover, when entering the era of globalization as it is today, of course, the need for a business competition  law  regime  is  increasingly  important  because  this  is  an  important  element  of  the country's overall economic policy. However, on the other hand, some of this literature deplore the current state of competition law. There is considerable debate  in the legal literature about the objectives  of  competition  law  institutions.  On  the  other  hand,  some  argue  that  the  law  of competition  does  not  contain  a  blueprint  for  economic  development  or  the  establishment  of  a sustainable free-market economy.  Based on this problem, competition laws around the world in the last three decades require a series of questions, including what is the nature and purpose of this youth competition law? Can the competition law increase the country's economic growth? Thus, this study aims to explore how competition law contributes to increasing economic growth, in this case in Indonesia.
Through a normative method with a conceptual approach, the results of this study confirm that business competition law can greatly contribute to the country's economic development through consumer  welfare  by  ensuring  and  maximizing  efficiency,  market  integration,  market liberalization, and competitiveness, restraining monopolistic practices, and maintaining market competition.  healthy.  These  results  are  even  supported  by  several  previous  studies.  Where competition law has a role not only in economic development but also in distributive justice and social regulation.
Keywords: Competition Law, economic development, market, welfare
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License (CC BY-SA 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”

## PENDAHULUAN
Menilik hukum persaingan usaha bukanlah perkara yang sederhana. Karena ini akan membawa jauh ke belakang hingga (bahkan sebelum) pada abad pertengahan dan juga renaissance  hingga  abad  modern  hingga  saat  ini. 1 Di  era  modern,  Hukum  persaingan usaha pertama kali lahir pada tahun 1890 di Amerika dengan disahkannya Sherman Act sebagai  undang-undang  persaingan  usaha.  Undang-undang  ini  kemudian  menjadi inspirasi-inspirasi undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli di negara-negara lain.  Karenanya,  hukum  persaingan  usaha  adalah  salah  satu  hukum  di  dunia  yang pengaturannya  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  tidak  jauh  berbeda. 2 Karenanya semua  rezim  hukum  persaingan  hampir  sama  baik  dari  tujuannya  hingga  larangan- larangan yang diaturnya. 3
Seiring  berjalannya  waktu  dan  selama  dua  dekade  terakhir,  banyak  negara berkembang  merasa  butuh  terhadap  hukum  persaingan  usaha  dan  bahkan  telah memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha. 4 Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi seperti saat ini rezim hukum persaingan usaha semakin urgen karena ini merupakan elemen penting dari kebijakan ekonomi negara secara keseluruhan. Terkhusus lagi bagi negara-negara berkembang di dunia. 5 Mengingat bahwasanya undang-undang persaingan usaha secara tradisional dianggap sebagai bagian legislasi nonideologis yang
1 Zaid, ‘Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Predatory Pricing Ditinjau Dari Perspektif Salamanca School’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).
2 Zaid.
3 Anna  Gerbrandy,  ‘Rethinking  Competition  Law  within  the  European  Economic Constitution’, JCMS:  Journal  of  Common  Market  Studies ,  57.1  (2019),  127–42 <https://doi.org/10.1111/JCMS.12814>.
4 Stefan Voigt, ‘The Effects of Competition Policy on Development – Cross-Country Evidence Using Four New Indicators’, The Journal of Development Studies , 45.8 (2009), 1225– 48 <https://doi.org/10.1080/00220380902866862>.
5 Yo Sop Choi, ‘The Rule of Law in a Market Economy: Globalization of Competition Law  in  Korea’, European  Business  Organization  Law  Review ,  15.3  (2015),  419–37 <https://doi.org/10.1017/S1566752914001190>.
terhormat,  yang  keinginannya  tidak  diperdebatkan  bahkan  oleh  semua  kalangan. 6 Karenanya, berdasarkan saran internasional, sebagian besar negara di kawasan APEC kini telah  mengadopsi  undang-undang  persaingan.  Semakin  banyak  persaingan,  tentu  akan menjadi semakin baik, terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang paling perlu bersaing di negara berkembang khususnya. 7
Namun  sayangnya,  penelitian  baru-baru  ini  mengungkapkan  bahwa  kerangka peraturan persaingan usaha saat ini tidak cukup memadai sehingga kurang efektif untuk mencapai  apa  yang  dicita-citakannya. 8 Karenanya,  beberapa  literatur  lain  juga menyayangkan  kondisi  hukum  persaingan  saat  ini,  yang  sebagian  besar  mengabaikan masalah tentang ketidaksetaraan dan kemiskinan. 9 Akibatnya, telah muncul perdebatan yang cukup besar dalam literatur hukum tentang tujuan lembaga hukum persaingan usaha dan antimonopoli. Beberapa berpendapat bahwa undang-undang persaingan usaha dan anti  monopoli  hanya  melayani  tujuan  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  yang  lain memiliki  perspektif  yang  lebih  luas  tentang  fungsi  hukum  persaingan  usaha  dan antimonopoli. 10 Di sisi lain juga, ada yang berpendapat bahwasanya Hukum persaingan tidak memuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi atau pembentukan ekonomi pasar bebas  yang  berkelanjutan  yang  dimana  menjadi  tujuan  utama  dari  hukum  persaingan usaha  itu  sendiri. 11 Hal-hal  tersebutlah  yang  kemudian  menjadikan  hukum  ini  telah dianggap cukup kontroversial. 12
Meskipun  demikian,  Sayangnya  sejauh  ini  penelitian  terbaharu  yang  berkaitan dengan persaingan usaha dan anti monopoli hanya sebatas pada, atau juga pada hubungan hukum (seperti hubungan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan
6 V  Novikov,  ‘The  Effect  of  Russian  Antitrust  Laws  on  Economic  Development’, Problems of
Economic Transition , 47.6 (2004), 6–26
<https://doi.org/10.1080/00213624.1986.11504539>.
7 Bryane Michael, ‘Competition Law in the Asia-Pacific Region Makes Small and Medium Enterprises Poorer without Innovation Law’, Journal of the Asia Pacific Economy , 26.3 (2020), 506–26 <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1771821>.
8 Marek Martyniszyn, ‘Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps And A Way  Forward’, Journal  of  Competition  Law  &  Economics ,  17.3  (2021),  686–707 <https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAA034>.
9 Ioannis Lianos, ‘Competition Law as a Form of Social Regulation’, The Antitrust Bulletin , 65.1 (2020), 3–86 <https://doi.org/10.1177/0003603X19898626>.
10 Niels  Petersen,  ‘Antitrust  Lawand  the  Promotion  of  Democracy  and  Economic Growth’, Journal  of  Competition  Law  and  Economics ,  9.3  (2013),  593–636 <https://doi.org/10.1093/joclec/nht003>.
11 Kenneth  M  Davidson,  ‘Economic  Development,  Competition,  and  Competition Law’,
2011
<https://cuts- ccier.org/pdf/Paper_Economic_Development_Competition_and_Competition_Law.pdf> [accessed 9 February 2022].
12 Zaid Zaid, ‘The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official  Predatory  Pricing  Case  in  Indonesia’, Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan ,  3.1 (2022), 48–59 <https://doi.org/10.18196/JPHK.V3I1.13099>.
privasi  data  pribadi 13 ,  regulasi  ekonomi 14 ,  dan  kebijakan  kekayaan  intelektual 15 )  dan perbandingan  hukum  semata  (seperti  perbandingan  antara  hukum  persaingan  usaha  di Eropa dengan Amerika 16 , Jepang dan Cina 17 ). Bahkan mayoritasnya berusaha meneliti kasus-kasus yang terjadi (seperti kasus terkait penyalahgunaan posisi dominan 18 termasuk juga  di  Indonesia  seperti  kasus  Persekongkolan  tender  ( collusive  tendering ) 19 dan predatory  pricing. 20 Masih  terbatas  sekali,  sepanjang  pengetahuan  penulis,  penelitian yang  mengeksplorasi  bagaimana  peran  hukum  persaingan  secara  umum  terhadap pertumbuhan  dan  peningkatan  ekonomi.  Padahal  ada  kebutuhan  mendesak  untuk menjawab itu. Terlebih lagi sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwasanya ada dua pandangan yang berlawanan tentang apakah hukum persaingan usaha kondusif bagi perkembangan ekonomi yang perlu dijawab dan dibuktikan. Salah satu pandangan adalah bahwa hukum persaingan menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Pandangan lain adalah  bahwa  hukum  persaingan  usaha  menghambat  dan  berakibat  buruk  bagi pertumbuhan ekonomi. 21 Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi  bagaimana  hukum  persaingan  usaha  berkontribusi  dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
13 Wolfgang Kerber and Karsten K. Zolna, ‘The German Facebook Case: The Law and Economics of the Relationship between Competition and Data Protection Law’, European Journal  of  Law  and  Economics ,  2022,  1–34  <https://doi.org/10.1007/S10657-022-09727- 8/FIGURES/1>.
14 Niamh Dunne, ‘Between Competition Law and Regulation: Hybridized Approaches to  Market  Control’, Journal  of  Antitrust  Enforcement ,  2.2  (2014),  225–69 <https://doi.org/10.1093/JAENFO/JNU002>.
15 Shamim S. Mondal and Viswanath Pingali, ‘Competition and Intellectual Property Policies in the Indian Pharmaceutical Sector’:, Vikalpa: The Journal for Decision Makers , 42.2 (2017), 61–79 <https://doi.org/10.1177/0256090917704561>.
16 Ioannis  Kokkoris,  ‘Introduction:  EU  and  U.S.  Competition  Enforcement— Convergence or Divergence’:, The Antitrust Bulletin , 59.1 (2014), 1–8
<https://doi.org/10.1177/0003603X1405900101>.
17 Toshiaki Takigawa, ‘Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU’:, The Antitrust Bulletin , 62.3 (2017), 483–93 <https://doi.org/10.1177/0003603X17718683>.
18 Poonam  Singh,  ‘Convergence  in  Emerging  Markets:  The  Case  of  Abuse  of Dominant  Position  in  Competition  Policy’:, Journal  of  Interdisciplinary  Economics ,  25.1–2 (2013), 41–67 <https://doi.org/10.1177/0260107914524661>.
19 Ningrum Natasya Sirait and Mahmul Siregar, ‘Correlation between Competition Law Cases and Corruption(Case Study: Indonesia)’, in Proceedings of the 1st Economics and Business International Conference (Atlantis Press, 2018), pp. 125–37
<https://doi.org/10.2991/EBIC-17.2018.22>.
20 Zaid Zaid.
21 Minggui  Yu  and  others,  ‘Monopoly  and  Corporate  Innovation:  Evidence  from Antitrust  Law’, Nankai  Business  Review  International ,  13.1  (2022),  58–78 <https://doi.org/10.1108/NBRI-03-2021-0019/FULL/XML>.
Melihat  dan  merujuk  pada  tujuan  penelitian  yang  dipaparkan  sebelumnya,  maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dengan banyak melibatkan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan juga cenderung pada sumber sekunder dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data-data tersebut dicari  dna  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  telaah  pustaka  yang  kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanpa  bisa  dipungkiri  bahwasanya  sampai  saat  ini    ilmu  hukum  persaingan  telah lama mengangkat peran hukum dan kebijakan persaingan dalam pembangunan ekonomi di  negara-negara  berkembang. 22 Meskipun  di  sisi  lain  tidak  pula  bisa  dipungkiri bahwasanya selama 130 tahun terakhir, kebijakan persaingan ditempuh untuk beberapa tujuan.  Terkadang  saling  melengkapi,  terkadang  juga  bertentangan,  seperti  kedaulatan konsumen,  kesejahteraan  konsumen,  demokrasi,  desentralisasi  geografis,  atau pembangunan ekonomi nasional. 23
Dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwasanya  tujuan  pembentukan  undang-undang  ini adalah untuk:
a. menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
menurut  Zaid et  al .,  dari  sekian  banyak  (keempat)  tujuan  persaingan  usaha  di Indonesia  tersebut,  tujuan  yang  paling  penting  dan  utama  adalah  berkaitan  dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan yang lainnya, yang mana ini telah secara  umum  diketahui  dan  disepakati  tanpa  ada  perdebatan. 24 Dan  memang  menurut Mark  Clough  QC  and  Efthymios  Bourtzalaspun  juga  sepakat  bahwasanya  hukum persaingan  adalah  kunci  untuk  mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi  melalui kesejahteraan konsumen dan pilihan konsumen dengan menjamin dan memaksimalkan
22 Kim  Them  Do,  ‘Competition  Law  and  Policy  and  Economic  Development  in Developing Countries’, Manchester Journal of International Economic Law , 8.1 (2011), 18–35 <https://doi.org/10.1093/BENZ/9780199773787.ARTICLE.B00034669>.
23 Timur  Ergen  and  Sebastian  Kohl,  ‘Varieties  of  Economization  in  Competition Policy:  Institutional  Change  in  German  and  American  Antitrust,  1960–2000’, Review  of International Political Economy , 26.2 (2019), 256–86
<https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1563557>.
24 Zaid  Zaid,  Farouk  Aisha  Dawaki,  and  Sabit  Kazeem  Ololade,  ‘Should  the  State Control  Tariffs?’, Journal  of  Governance  and  Public  Policy ,  8.1  (2021),  22–36 <https://doi.org/10.18196/JGPP.811340>.
efisiensi, integrasi pasar, liberalisasi pasar, dan daya saing. 25 Sumber lain menambahkan bahwa dikarenakan hukum persaingan usaha dapat menahan praktik monopoli, menjaga persaingan pasar sehingga menguntungkan pertumbuhan ekonomi. 26
Karenanya  pula,  undang-undang  persaingan  usaha  dimanapun  itu  sampai  saat  ini cenderung berfokus pada peningkatan perekonomian yang diawali dan ditandai dengan peningkatan  kesejahteraan  konsumen  dengan  melindungi  persaingan  antar  perusahaan nasional,  meskipun  beberapa  dekade  yang  lalu  kebijakan  persaingan  usaha  dan  anti monopoli  hanya  berfokus  pada  aktivitas  kartel  internasional  dan  pada  merger internasional. 27 Dan  atas  dasar  inilah  kemudian  penerapan  undang-undang  persaingan usaha  modern  (saat  ini)  dimaksudkan  untuk  menandai  era  baru  dari  pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (konsumen). 28
Dan memang menurut kebijaksanaan (ekonomi) konvensional, hal ini tidak terlepas dari  peran  persaingan  yang  sangat  penting  untuk  berfungsinya  ekonomi  pasar.  Dalam buku teks yang tak terhitung jumlahnya, persaingan dianggap berasal dari banyak fungsi penting  seperti  memastikan  bahwa  pasokan  sesuai  dengan  preferensi  konsumen, mempromosikan  efisiensi  alokatif,  menetapkan  insentif  untuk  pengembangan  produk baru dan metode produksi (yaitu efisiensi dinamis), memastikan bahwa perilaku diadopsi untuk  keadaan  yang  berubah,  dan  membatasi  kekuatan  masing-masing  perusahaan. Argumen dasarnya adalah bahwa fungsi persaingan yang menguntungkan tidak dijamin secara  spontan  tetapi  harus  didukung  oleh  tindakan  negara,  seperti  undang-undang persaingan dan badan persaingan. 29
Dalam sumber lain juga dinyatakan bahwasanya persaingan ekonomi yang dipahami dan dilaksanakan dengan baik, menurut teori ekonomi, dapat menjamin stabilitas bagi pembeli  dan  penjual,  dan  pada  gilirannya  menciptakan  kondisi  ekonomi  yang menguntungkan  bagi  konsumen  dan  perekonomian  pada  umumnya,  mendorong pembangunan  ekonomi,  dalam  arti  hukum  yang  setara  dengan  kondisi  kebebasan demokrasi ekonomi dan keadilan ekonomi. 30
Berkaitan dengan bagaimana peran hukum persaingan usaha terhadap pembangunan ekonomi,  hal  ini  semakin  diperkuat  dengan  Penelitian  sebelumnya  yang  mengusulkan penggunaan  undang-undang  persaingan  usaha  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan
25 Mark Clough QC and Efthymios Bourtzalas, ‘The Impact of Competition Law on the  Greek  Economy’, Modeling  Economic  Growth  in  Contemporary  Greece ,  2021,  169–88 <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211012>.
26 Yu and others.
27 Alina Mihaela Dima, Radu Muşetescu, and Cristian Păun, ‘Trade and Competition Policies at the Crossroads: Conflicts and Synergies on the Long Run’, Journal of International Trade Law and Policy , 7.1 (2008), 79–90 <https://doi.org/10.1108/14770020810918200>.
28 Amber  Darr,  ‘Introduction  to  the  Competition  Law  Special  Issue’, Indian  Law Review , 4.3 (2020), 273–75 <https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1836749>.
29 Voigt.
30 Doris Karina Oropeza Mendoza, ‘ANTITRUST IN THE NEW ECONOMY CASE GOOGLE INC. AGAINST ECONOMIC COMPETITION ON WEB’, Mexican Law Review , 8.2 (2016), 1–29 <https://doi.org/10.1016/J.MEXLAW.2016.07.001>.
mengatasi  ketimpangan.  Penelitian  tersebut  juga  berpendapat  bahwa  undang-undang persaingan usaha cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut. 31
Bahkan  hukum  persaingan  usaha  juga  sangat  penting  untuk  membangun  kembali perekonomian. Pada saat krisis, Analisis empiris sebelumnya telah memaparkan bahwa efektivitas  hukum  persaingan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pembangunan ekonomi.  Kaitan  ini  sangat  penting  selama  pemulihan  dari  krisis.  Di  sini  tentu  saja pembuat kebijakan persaingan harus menunjukkan bahwa persaingan adalah bagian dari solusi  untuk  menguntungkan  semua  pihak  dan  membina  inovasi,  daya  saing  serta produktivitas. 32
Bukan hanya pembangunan ekonomi, Persaingan melalui hukum persaingan usaha juga  disinyalir  merupakan  prasyarat  penting  untuk  menjamin  pertumbuhan  ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan hukum persaingan usaha nasional merupakan alat  penting  untuk  memastikan  persaingan  yang  adil  dan  bebas  dan  merupakan  faktor penting  untuk  mempertahankan  pembangunan  ekonomi  negara. 33 Hanya  saja,  untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, perlu untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dan oleh karena itu juga tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan. 34 Dan  penelitian  terbaru  di  bidang  persaingan  menunjukkan  bahwa  hukum  persaingan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, keadilan distributif, dan regulasi sosial. 35
Berkenaan  dengan  keadilan  distributif,  Istilah  "keadilan  distributif"  memiliki berbagai  arti,  ada  yang  mendefinisikannya  sebagai  memberikan  kesempatan  yang  adil dan  ada  juga  yang  lebih  menekankan  distribusi  hasil  yang  adil.  Di  sisi  lain,  keadilan distributif mungkin juga dapat dipahami sebagai memprioritaskan anggota masyarakat atau pelaku usaha yang paling lemah, atau menjamin bahwa setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, atau mungkin kombinasi dari keduanya. 36 Dan dilihat dari definisi manapun, hukum persaingan usaha dimanapun menjamin untuk itu semua,  termasuk  juga  hukum  persaingan  usaha  No.  5  Tahun  1999  di  Indonesia.  Dan dalam Pasal 50 UU No. Tahun 1999 dengan jelas dengan sangat adil berusaha memihak sekali kepada pelaku UMKM dan Koperasi.
Terakhir,  bukti  lain  juga  menemukan  bahwa  selain  bergantung  pada  hukum, komitmen  anggaran  untuk  lembaga  persaingan  usaha  dan  anti  monopoli  juga  terbukti
31 Dina I. Waked, ‘Antitrust as Public Interest Law: Redistribution, Equity, and Social Justice’:, The Antitrust Bulletin , 65.1 (2020), 87–101
<https://doi.org/10.1177/0003603X19898624>.
32 Oana  Maria  Romano,  ‘Competition  Policy  and  the  Economic  Crisis.  European Union  Case  Study’, Procedia  Economics  and  Finance ,  6  (2013),  662–67 <https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00186-X>.
33 Jurgita Bruneckiene, Irena Pekarskiene, and Juratė Soviene, ‘The Critical Aspects of  Lithuanian  Competition  Policy  in  Relation  to  Cartels’, Procedia-Social  and  Behavioral Sciences , 156 (2014), 261–67 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.186>.
34 Ronald R. Kumar and Peter J. Stauvermann, ‘Economic and Social Sustainability: The  Influence  of  Oligopolies  on  Inequality  and  Growth’, Sustainability ,  12.22  (2020),  9378 <https://doi.org/10.3390/SU12229378>.
35 Darr.
36 Herbert  Hovenkamp,  ‘Distributive  Justice  and  Consumer  Welfare  in  Antitrust’, Faculty Scholarship at Penn Law , 2013, 1–23.
menghasilkan  manfaat  ekonomi  dalam  hal  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi:  yaitu komitmen  anggaran  yang  lebih  tinggi  untuk  kebijakan  persaingan  dikaitkan  dengan tingkat  pertumbuhan  Produk  domestik  bruto  (PDB)  per  kapita  yang  lebih  tinggi. 37 Sehingga  dengan  demikian,  maka  jelaslah  bahwasanya  persaingan,  pada  akhirnya, bukanlah tujuan akhir dengan sendirinya, tetapi lebih merupakan sarana untuk mencapai tujuan ekonomi. 38
Meskipun  demikian,  tetap  saja  undang-undang  persaingan  usaha  nasional  harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan negara untuk mengatasi tantangan khusus yang dihadapinya, terutama tantangan yang dapat menghambat persaingan usaha dan  pembangunan  ekonomi. 39 Salah  satu  contoh  yang  dapat  diambil  adalah  terkait penyetaraan  ( equity ).  Menurut  Maarten  Pieter  Schinkel, equity di  sini  bisa  dimaknai kembali  kepada  keadilan  distributif  dengan  secara  lebih  adil  mempertimbangkan kesejahteraan konsumen dari kelompok-kelompok tertentu yang kurang beruntung. 40 Dan menurut Eleanor M. Fox, berdasarkan hukum ekonomi (persaingan usaha), ketika konsep keadilan seperti itu dalam persaingan usaha yang dipadukan dengan efisiensi, maka pada akhirnya adalah pemaksimalan terhadap pembangunan ekonomi. 41

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, studi ini pada akhirnya menyimpulkan dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan usaha dapat berkontribusi besar terhadap  pembangunan  ekonomi  negara,  terlebih  lagi  pada  negara-negara  berkembang termasuk  Indonesia.  Hasil  tersebut  pun  bahkan  didukung  oleh  beberapa  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  membuktikan  bahwa  hukum  persaingan  memiliki  peran dalam,  bukan  hanya,  pembangunan  ekonomi  semata,  melainkan  juga  pada  keadilan distributif, dan regulasi sosial. Hukum persaingan usaha dianggap dapat mempromosikan pertumbuhan  ekonomi  melalui  kesejahteraan  konsumen  dengan  menjamin  dan memaksimalkan  efisiensi,  integrasi  pasar,  liberalisasi  pasar,  dan  daya  saing,  menahan praktik monopoli, dan menjaga persaingan pasar tetap sehat. Meskipun demikian, studi ini  merekomendasikan  agar  undang-undang  persaingan  nasional  harus  dirancang  dan diterapkan  sedemikian  rupa  untuk  mengatasi  tantangan  khusus  yang  dihadapinya, terutama  tantangan  yang  dapat  menghambat  persaingan  usaha  dan  pembangunan
37 Joseph A. Clougherty, ‘Competition Policy Trends and Economic Growth: Cross‐ National Empirical Evidence’, International Journal of the Economics of Business , 17.1 (2010), 111–27 <https://doi.org/10.1080/13571510903516995>.
38 Payal  Malik  and  others,  ‘Legal  Treatment  of  Abuse  of  Dominance  in  Indian Competition  Law:  Adopting  an  Effects-Based  Approach’, Review  of  Industrial  Organization , 54.2 (2018), 435–64 <https://doi.org/10.1007/S11151-018-9651-Y>.
39 Frederic Jenny, ‘An Essay: Can Competition Law and Policy Be Made Relevant for Inclusive  Growth  of  Developing  Countries?’:, The  Antitrust  Bulletin ,  65.1  (2020),  164–72 <https://doi.org/10.1177/0003603X19898621>.
40 Maarten Pieter Schinkel, ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’, Journal of Competition Law
& Economics , 2022
<https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAB031>.
41 Eleanor M. Fox, ‘Competition Policy at the Intersection of Equity and Efficiency: The  Developed  and  Developing  Worlds’, The  Antitrust  Bulletin ,  63.1  (2018),  3–6 <https://doi.org/10.1177/0003603X18756130>.
ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar lembaga persaingan usaha dan anti  monopoli  dapat  lebih  diperkuat  lagi  karena  perannya  dalam  menciptakan  iklim persaingan usaha yang sehat telah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruneckiene,  Jurgita,  Irena  Pekarskiene,  and  Juratė  Soviene,  ‘The  Critical  Aspects  of Lithuanian  Competition  Policy  in  Relation  to  Cartels’, Procedia-Social  and Behavioral Sciences , 156 (2014), 261–67 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.186>
Choi, Yo Sop, ‘The Rule of Law in a Market Economy: Globalization of Competition Law in Korea’, European Business Organization Law Review , 15.3 (2015), 419–37 <https://doi.org/10.1017/S1566752914001190>
Clough QC, Mark, and Efthymios Bourtzalas, ‘The Impact of Competition Law on the Greek  Economy’, Modeling  Economic  Growth  in  Contemporary  Greece , 2021, 169–88 <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211012>
Clougherty,  Joseph  A.,  ‘Competition  Policy  Trends  and  Economic  Growth:  Cross - National  Empirical  Evidence’, International  Journal  of  the  Economics  of Business , 17.1 (2010), 111–27 <https://doi.org/10.1080/13571510903516995>
Darr, Amber, ‘Introduction to the Competition Law Special Issue’, Indian Law Review , 4.3 (2020), 273–75 <https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1836749>
Davidson, Kenneth M, ‘Economic Development, Competition, and Competition Law’, 2011
<https://cuts-
ccier.org/pdf/Paper_Economic_Development_Competition_and_Competition _Law.pdf> [accessed 9 February 2022]
Do, Kim Them, ‘Competition Law and Policy and Economic Development in Developing Countries’, Manchester Journal of International Economic Law , 8.1 (2011), 18–35
<https://doi.org/10.1093/BENZ/9780199773787.ARTICLE.B00034669>
Dunne, Niamh, ‘Between Competition Law and Regulation: Hybridized Approaches to Market  Control’, Journal  of  Antitrust  Enforcement ,  2.2  (2014),  225–69 <https://doi.org/10.1093/JAENFO/JNU002>
Ergen, Timur, and Sebastian Kohl, ‘Varieties of Economization in Competition Policy: Institutional Change in German and American Antitrust, 1960–2000’, Review of International Political Economy , 26.2 (2019), 256–86
<https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1563557>
Fox, Eleanor M., ‘Competition Policy at the Intersection of Equity and Efficiency: The Developed and Developing Worlds’, The Antitrust Bulletin , 63.1 (2018), 3–6 <https://doi.org/10.1177/0003603X18756130>
Gerbrandy,  Anna,  ‘Rethinking  Competition  Law  within  the  European  Economic Constitution’, JCMS: Journal of Common Market Studies , 57.1 (2019), 127– 42 <https://doi.org/10.1111/JCMS.12814>
Hovenkamp, Herbert, ‘Distributive Justice and Consumer Welfare in Antitrust’, Faculty

## Scholarship at Penn Law
, 2013, 1–23
Jenny,  Frederic,  ‘An  Essay:  Can  Competition  Law  and  Policy  Be  Made  Relevant  for Inclusive  Growth  of  Developing  Countries?’:, The  Antitrust  Bulletin ,  65.1 (2020), 164–72 <https://doi.org/10.1177/0003603X19898621>
Kerber, Wolfgang, and Karsten K. Zolna, ‘The German Facebook Case: The Law and Economics  of  the  Relationship  between  Competition  and  Data  Protection Law’, European  Journal  of  Law  and  Economics ,  2022,  1–34 <https://doi.org/10.1007/S10657-022-09727-8/FIGURES/1>
Kokkoris, Ioannis, ‘Introduction: EU and U.S. Competition Enforcement—Convergence or  Divergence’:, The  Antitrust  Bulletin ,  59.1  (2014),  1–8 <https://doi.org/10.1177/0003603X1405900101>
Kumar, Ronald R., and Peter J. Stauvermann, ‘Economic and Social Sustainability: The Influence  of  Oligopolies  on  Inequality  and  Growth’, Sustainability ,  12.22 (2020), 9378 <https://doi.org/10.3390/SU12229378>
Lianos,  Ioannis,  ‘Competition  Law  as  a  Form  of  Social  Regulation’, The  Antitrust Bulletin , 65.1 (2020), 3–86 <https://doi.org/10.1177/0003603X19898626>
Malik,  Payal,  Neha  Malhotra,  Ramji  Tamarappoo,  and  Nisha  Kaur  Uberoi,  ‘Legal Treatment of Abuse of Dominance in Indian Competition Law: Adopting an Effects-Based  Approach’, Review  of  Industrial  Organization ,  54.2  (2018), 435–64 <https://doi.org/10.1007/S11151-018-9651-Y>
Maria Romano, Oana, ‘Competition Policy and the Economic Crisis. European Union Case  Study’, Procedia  Economics  and  Finance ,  6  (2013),  662–67 <https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00186-X>
Martyniszyn, Marek, ‘Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps And A Way Forward’, Journal of Competition Law & Economics , 17.3 (2021), 686–707 <https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAA034>
Michael,  Bryane,  ‘Competition  Law  in  the  Asia-Pacific  Region  Makes  Small  and Medium  Enterprises  Poorer  without  Innovation  Law’, Journal  of  the  Asia Pacific Economy , 26.3 (2020), 506–26 <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1771821>
Mihaela  Dima,  Alina,  Radu  Muşetescu,  and  Cristian  Păun,  ‘Trade  and  Competition Policies at the Crossroads: Conflicts and Synergies on the Long Run’, Journal of  International  Trade  Law  and  Policy ,  7.1  (2008),  79–90 <https://doi.org/10.1108/14770020810918200>
Mondal,  Shamim  S.,  and  Viswanath  Pingali,  ‘Competition  and  Intellectual  Property Policies  in  the  Indian  Pharmaceutical  Sector’:, Vikalpa:  The  Journal  for Decision Makers , 42.2 (2017), 61–79 <https://doi.org/10.1177/0256090917704561>
Novikov,  V,  ‘The  Effect  of  Russian  Antitrust  Laws  on  Economic  Development’,
Problems of Economic Transition , 47.6 (2004), 6–26 <https://doi.org/10.1080/00213624.1986.11504539>
Oropeza  Mendoza,  Doris  Karina,  ‘ANTITRUST  IN  THE  NEW  ECONOMY  CASE
GOOGLE  INC.  AGAINST  ECONOMIC  COMPETITION  ON  WEB’, Mexican Law Review , 8.2 (2016), 1–29
<https://doi.org/10.1016/J.MEXLAW.2016.07.001>
Petersen, Niels, ‘Antitrust Lawand the Promotion of Democracy and Economic Growth’, Journal  of  Competition  Law  and  Economics ,  9.3  (2013),  593–636 <https://doi.org/10.1093/joclec/nht003>
Schinkel, Maarten Pieter, ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’,
Journal of Competition Law & Economics , 2022 <https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAB031>
Singh, Poonam, ‘Convergence in Emerging Markets: The Case of Abuse of Dominant Position  in  Competition  Policy’:, Journal  of  Interdisciplinary  Economics , 25.1–2 (2013), 41–67 <https://doi.org/10.1177/0260107914524661>
Sirait, Ningrum Natasya, and Mahmul Siregar, ‘Correlation between Competition Law Cases  and  Corruption(Case  Study:  Indonesia)’,  in Proceedings  of  the  1st Economics and Business International Conference (Atlantis Press, 2018), pp. 125–37 <https://doi.org/10.2991/EBIC-17.2018.22>
Takigawa, Toshiaki, ‘Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU’:, The Antitrust Bulletin , 62.3 (2017), 483–93 <https://doi.org/10.1177/0003603X17718683>
Voigt,  Stefan,  ‘The  Effects  of  Competition  Policy  on  Development – Cross-Country Evidence Using Four New Indicators’, The Journal of Development Studies ,
45.8 (2009), 1225–48 <https://doi.org/10.1080/00220380902866862>
Waked,  Dina  I.,  ‘Antitrust  as  Public  Interest  Law:  Redistribution,  Equity,  and  Social
Justice’:, The Antitrust Bulletin , 65.1 (2020), 87–101 <https://doi.org/10.1177/0003603X19898624>
Yu, Minggui, Yujing Huang, Huijie Zhong, and Qing Zhang, ‘Monopoly and Corporate Innovation:  Evidence  from  Antitrust  Law’, Nankai  Business  Review International ,  13.1  (2022),  58–78  <https://doi.org/10.1108/NBRI-03-2021- 0019/FULL/XML>
Zaid,  ‘Telaah  Kritis  Terhadap  Pengaturan  Predatory  Pricing  Ditinjau  Dari  Perspektif Salamanca School’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)
Zaid,  Zaid,  ‘The  Unicorn  Is  a  Myth  No  More:  A  Ratio  Decidendi  Analysis  on  First Official Predatory Pricing Case in Indonesia’, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3.1 (2022), 48–59 <https://doi.org/10.18196/JPHK.V3I1.13099> Zaid, Zaid, Farouk Aisha Dawaki, and Sabit Kazeem Ololade, ‘Should the State Control Tariffs?’, Journal  of  Governance  and  Public  Policy ,  8.1  (2021),  22–36 <https://doi.org/10.18196/JGPP.811340>