## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBERLAKUAN KONTRAK BAKU

## CONSUMERS’ LEGAL PROTECTION CERTAINTY VIS-À-VIS THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACTS

## I Putu Pasek Bagiartha W
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram Email : lepot.delonge@gmail.com
Naskah diterima : 29/01/2013; revisi : 13/02/2013; disetujui : 29/02/2013

## A bstrAct
The consumer protection is an important aspect to ensure the legal certainty for consumers in using products of marketed businesses. Orientations of entrepreneurs is emphasize the practicality of achieving profits to encourage the growth of unhealthy trade practices with the instrument of standard contract application as a basis of law relationship among the economic actors. The nature of standard contract that is identical to the principle “take it or leave it” is a clear example of the difference of position that leads to a form of exploitation of consumers and form the opposition to the principles of the agreement in general. The proliferation of standard contract application in the community is an implication of freedom of contract principle that applied to the restrictions set forth in Article 1337 and Article 1339 of Civil Code. Although restrictions on the principle of freedom of contract has been regulated strictly, the application of standard contracts that happened in the community tend to be opposed to the principle of freedom of contract itself, especially in terms of the substance and implementation of the contract. This situation at last encourages the consumers protection both preventive and repressive legal protection. The mechanism of consumer dispute resolution is divided into three systems; consist of the peaceful settlement; settlement of disputes through public  justice, or the settlement of disputes outside the courts through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). The dispute resolution procedure through BPSK is divided into three stages namely, complain phase, trial phase and decision phase, while the court procedure is divided into stages of proposing a lawsuit, the reading a lawsuit by the plaintiff, the defendant answers on the plaintiff’s lawsuit, replik, duplik, and the examination of evidence, conclusions, and the judge’s decision

## Keywords: Consumer Protection, Standard Contract, Transaction Law

## A bstrAk
Perlindungan  konsumen merupakan aspek penting untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam menggunakan produk dari perusahaan yang dipasarkan. Orientasi pengusaha adalah menekankan pada praktik untuk mencapai keuntungan guna mendorong pertumbuhan praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat dengan menerapkan instrumen kontrak standar sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku ekonomi. Sifat kontrak standar yang identik dengan prinsip “take it or leave it” adalah contoh yang jelas dari perbedaan posisi yang mengarah ke bentuk eksploitasi konsumen dan membentuk perlawanan terhadap prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya. Dengan semakin berkembangnya penerapan kontrak standar dalam masyarakat merupakan implikasi dari asas kebebasan berkontrak yang diterapkan pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 dan Pasal 1339 dari KUHPerdata. Meskipun pembatasan pada prinsip kebebasan berkontrak telah diatur ketat, penerapan kontrak standar yang terjadi di masyarakat cenderung bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri, terutama dalam
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ..................................
hal substansi dan pelaksanaan kontrak. Situasi ini pada akhirnya mendorong perlindungan konsumen baik preventif maupun perlindungan hukum represif. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi tiga sistem, terdiri dari penyelesaian damai, penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dibagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap pengaduan, tahap pemeriksaan dan tahap keputusan, sedangkan prosedur pengadilan dibagi menjadi tahapan pengajuan gugatan, membaca gugatan oleh penggugat, jawaban tergugat atas gugatan penggugat , replik, duplik, dan pemeriksaan bukti, kesimpulan, dan putusan hakim
Kata Kunci: Perlindungan Konsmen, Kontrak Standar, Hukum Perjanjian

## PENDAHULUAN
P erkembAngAn PenggunAAn kontrAk baku sebagai sarana penegasan  hubungan hukum antar individu merupakan  contoh nyata terjadinya perubahan bentuk ma- syarakat dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern, di mana hubungan hukum yang didasarkan pada status warga- warga mas yarakat yang masih sederhana ber angsur- angsur akan tergantikan oleh pola hubungan hukum yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang ter- tuang pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. 1
Kehadiran kontrak baku dalam  aktivitas masyarakat merupakan sarana praktis yang akan  memudahkan komplek sitas   pe- menuhan kebutuhan. Kemampuan kontrak baku dalam memberikan efektifitas dan efisiensi dari segi tenaga, waktu hingga status legitimasi hubungan hukum para pihak yang  terlibat merupakan poin plus yang ditawarkan kontrak ini. Namun demikian,   keberadaan  prinsip “take it or leave  it” yang tereduksi pada ciri-ciri  kontrak baku  seperti substansi kontrak dibuat secara sepihak;  masyarakat (debitur) sama  sekali tidak  terlibat dalam penentuan isi  kontrak; debitur terpaksa menerima kontrak itu karena terdesak oleh kebutuhannya; bentuk  kontrak tertulis dan dipersiapkan secara massal dan kolektif, 2 maka cukup rasional apabila  kontrak baku diasumsikan
1 Sir Henry Maine dalam Soerjono Soekanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers : Jakarta, 1980, hlm. 34.
2 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni : Bandung, 2005, hlm. 50.
ber potensi menimbulkan eksploitasi bagi warga masyarakat (debitur) yang terikat di dalamnya.
Suatu  kontrak yang dibuat merupakan persetujuan pengintegrasian kehendak para pihak yang terimplementasi dalam bentuk hak dan kewajiban secara bertim- bal balik. Dalam proses pengintegrasian kehendak akan terjadi negosiasi sebagai pen cerminan posisi yang berimbang. Ber- beda halnya  dengan kontrak baku, porsi negosiasi   debitur dalam kontrak baku sangat  kecil  bahkan  tidak ada sama sekali. Adapun  hal-hal yang dapat dinegosiasikan umumnya me nyangkut  jenis, harga, jum- lah,  warna, tempat,  waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. 3 Inilah contoh gambaran kontradiktif antara sifat-sifat yang melekat pada kontrak baku dengan perjanjian pada umumnya.
Amanah Pasal 1 dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan corak welfare state. Dalam konteks welfare state, pemerintah diposisikan sebagai alat pelaksana ke- negaraan yang diberikan otoritas melalui instrumen hukum untuk mengontrol  segala aktivitas  masyarakat. Aktivitas  masyarakat yang  cenderung berkutat pada aspek eko- nomi dan juga kebutuhan akan perkem- bangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3 Lihat definisi perjanjian baku dalam Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia,  : Jakarta, 1993, hlm. 66.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
60~76
sebagai upaya pensejajaran identitas bangsa dalam komunitas global menjadi permasalahan krusial yang perlu diawasi. Dikatakan  demikian karena tidak dipung- kiri lagi  bahwa memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang  benar bahwa ilmu pe ngetahuan dan tek nologi adalah tiang- tiang penopang kemajuan suatu bangsa, na- mun tidak  dapat disangkal bahwa hukum me rupakan pra nata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang di capai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengeta- huan dan teknologi dapat membawa keba- hagiaan bagi rakyat banyak, 4 untuk itulah penguatan law  enforce ment melalui pelaksa- naan fungsi kontrol secara berkesinambun- gan dan terstruktur akan ber implikasi positif dalam upaya perlindungan masyara- kat, yang saat ini telah diimplementasikan pada   pem ber lakuan   Undang-Undang  No- mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen se bagai payung hukum pen- distribusian peng aturan rambu-rambu penerapan  kontrak baku  dalam lalu lintas aktivitas masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa perma- salahan sebagai berikut: “Bagaimana ben- tuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberlakuan kontrak baku ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, serta Bagaimana mekanisme penyelesaian seng- keta  konsumen dengan pelaku usaha atas pemberlakuan  kontrak baku ditinjau dari perspektif  hukum perjanjian?”
Dalam penelitian ini, penulis meng- gunakan dua landasan teoritis yaitu teori hukum perjanjian dan teori perlindun- gan hukum. Teori hukum perjanjian yang berkaitan dengan kontrak baku mengacu pada keberadaan asas-asas hukum perjan-
4 Ismail Saleh, Hukum Dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1990, hlm. 27.
jian yang menjadi dasar perikatan dalam kontrak baku. Asas-asas hukum perjanjian tersebut antara lain, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda , dan asas kebe- basan ber kontrak. Adapun teori perlind- ungan hukum adalah segala upaya yang di- lakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan per aturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. 5 Perlind- ungan hukum diarahkan untuk menjamin kepastian keberadaan kepentingan subjek hukum yang diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum yang sifatnya preventif dan  represif. 6 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah ter- jadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk me- nyelesaikan sengketa.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada peng- kajian terhadap asas-asas hukum, per aturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberlakuan kontrak baku  dalam masyara- kat sebagai upaya  perlindungan  hukum ke- pada konsumen. Adapun pen dekatan yang digunakan meliputi, Pen dekatan perun- dang-undangan ( statute   approach ) yaitu suatu analisis dengan mengkaji per aturan per undang-undangan dan aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti; dan Pen dekatan konseptual ( con- ceptual approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Adapun teknik dan alat pengumpu- lan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan meng- inventarisir dan mengkaji peraturan per- undang- undangan, dokumen maupun ju- rnal hu kum, serta hasil-hasil penelitian ter dahulu yang terkait dengan penerapan
5 Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula, Perjan- jian Waralaba Sebagai Sarana Alih Teknologi, Tesis Ma- gister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2010, hlm. 11
6 Philiphus M. Hadjon dalam Ribka Djula, ibid.
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .................................. kontrak baku dan perlindungan konsumen. Analisis  bahan  hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilaku- kan dengan cara menguraikan penjelasan- penjelasan mengenai bahan hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran men- genai  ke absahan  pem berlakuan  kontrak baku ditinjau dari hukum perjanjian serta pengkajian terhadap pe laksanaan kontrak baku dalam masyarakat sebagai upaya per- lindungan konsumen.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku Dari Per- spektif Hukum Perjanjian
Kontrak baku merupakan kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau di- rancang oleh salah satu pihak. 7 Penggunaan kontrak baku dalam masyarakat muncul sebagai implikasi keberadaan asas kebe- basan berkontrak yang sering disalahtafsir- kan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha melalui beragam keunggulan ekonomis yang  dimilikinya sering menafsirkan kebe- basan menentukan isi kontrak pada asas kebebasan berkontrak sebagai alibi untuk menentukan substansi kontrak secara se- pihak sekalipun cenderung bertentangan dengan aturan yang berlaku, padahal secara normatif pembatasan pemberlakuan asas kebebasan berkontrak sudah jelas diatur dalam Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bah- wa “Suatu kausa adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ke- susilaan atau ketertiban umum”, sedang- kan Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian- perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas di nyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala  sesuatu yang menurut sifat perjanji-
7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007, hlm. 39.
an itu diharuskan oleh kepatutan, ke biasaan atau undang-undang”. Untuk itulah, ber- dasarkan kondisi yang kontradiktif ini upaya perlindungan konsumen merupakan isu penting penegakan hukum yang perlu dilakukan mengingat sudah beragam kasus penyimpangan yang terjadi dalam masyara- kat seperti pengalihan atau peniadaan tang- gung jawab  (eksonerasi) atas kehilangan kendaraan  dalam layanan jasa parkir mau- pun pemasaran produk yang spesifikasinya seringkali tidak sesuai dengan informasi promosi.
Perlindungan  konsumen   merupakan segala upaya yang menjamin adanya ke- pastian hukum untuk memberikan per  lindungan  kepada  konsumen. 8 Kepastian hukum di sini dimaksudkan untuk men- jamin   ter penuhinya  hak-hak  konsumen dalam  pelaksanaan  kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Adapun mengenai upaya per lindungan   konsumen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif   lebih menekankan pada peran penting pe- merintah dalam mencegah timbulnya seng keta konsumen. Upaya-upaya pence- gahan ini  dapat dilakukan dengan cara: 9 meningkatkan sosialisasi mengenai aturan- aturan yang terkait dengan perlindun- gan konsumen; melakukan pengawasan se bagai pelaksanaan fungsi kontrol so- sial; dan melakukan pem binaan berupa pemberian bimbingan petunjuk dan pe- nyuluhan   me ngenai  pe laksanaan  jamin- an keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku atau hasil produksi,  pengangkutan bahan baku dan hasil  industri yang berbahaya, pen cegahan timbulnya   kerusakan  dan   pencemaran terhadap  lingkungan hidup, pengamanan
8 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Ta- hun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
9 AZ. Nasution, Pengantar Hukum Perlindungan Kon- sumen , Daya Widya, Cetakan II : Jakarta, 2002, hlm .119.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
60~76
ter hadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
Melalui pelaksanaan upaya-upaya pre- ventif tersebut dapat meningkatkan kuali- tas sumber daya manusia tentang penting- nya perlindungan konsumen itu sendiri di- mana konsumen akan lebih memahami ten- tang hak-haknya serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selain itu juga akan men- ciptakan iklim usaha dan hubungan hu- kum yang sehat di antara pelaku ekonomi sehingga harmonisasi komplementer yang terbentuk ini dapat menciptakan pelaksa- naan  pres tasi secara bertimbal balik dan bertanggung jawab.
2.  Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif dituju- kan untuk menyelesaikan sengketa den- gan menitikberatkan pada upaya peninda- kan atau penghukuman. Upaya ini mem- berikan peran penting pada keterlibatan aparat hukum yang dilakukan dengan mengefektif kan fungsi sanksi hukum baik berupa  sanksi perdata, sanksi pidana mau- pun sanksi  administratif yang akan dijabar- kan sebagai berikut:
1). Perlindungan konsumen dalam tataran hukum perdata
Pemberlakuan kontrak baku dalam mas- y  arakat tidak terlepas dari tiga asas  penting yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu  asas  konsensualisme yang menekan- kan pada proses pencapaian kesepakatan para pihak dalam kontrak baku; asas pacta sunt   servanda yang menitikberatkan pada ke pastian hukum para pihak yang ter- implementasi pada evolusi perjanjian men- jadi perikatan yang tercermin pada  bentuk penandatanganan kontrak baku; asas kebe- basan berkontrak yang menekankan pada kebebasan untuk membuat atau tidak mem- buat perjanjian, mengadakan per janjian dengan siapa pun, menentukan isi atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentu-
kan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. 10
Apabila dikaitkan dengan kontrak baku, memang esensi tercapainya kesepakatan (konsesualisme) pada kontrak baku masih diragukan dikarenakan adanya penentu- an sepihak isi kontrak, namun oleh Asser   Rutten 11 hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi karena “setiap orang yang menanda tangani  perjanjian,   bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda- tanganinya. Jika orang membubuhkan tanda tangan pada for mulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda-tangan mengetahui dan meng hendaki isi formulir yang ditanda tanganinya. Tidak mungkin seseorang menanda tangani apa yang tidak diketahui  isinya”. Oleh  karena itu, untuk me ngasumsikan apakah kontrak baku ini merugikan konsumen  tidak serta merta hanya mengacu pada aspek ke- sepakatan semata, melainkan perlu juga dikomparasikan dengan isi dan pelaksanaan dari   kontrak tersebut sebagai kolektivitas penerapan asas kebebasan berkontrak.
Undang-Undang Perlindungan Kon su- men yang secara spesifik merupakan lex specialis dari penjabaran Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata sudah mengatur rambu-rambu utama penerapan isi dalam kontrak baku yaitu: ketentuan mengenai larangan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pe- nyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; menyatakan pem berian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk me lakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
10 Salim HS, Loc.cit .
11 Asser Rutten dalam Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, hlm. 53.
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .................................. barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pe- manfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta  k ekayaan  konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang  ber upa aturan baru, tambahan,  lanjutan dan/atau pengubahan  lanjutan yang dibuat  sepihak oleh pelaku usaha  dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; me- nyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jami- nan terhadap  barang yang dibeli oleh kon- sumen secara angsuran; larangan pencan- tuman klausula baku yang letak dan ben- tuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Un- dang-Undang Perlindungan Konsumen).
Dengan mengacu pada ketentuan di atas ini tentunya akan lebih mudah dalam mengindentifikasi apakah kontrak baku yang diberlakukan pelaku usaha berpo- tensi sebagai sarana pengayaan nilai eko- nomi  konsumen sehingga pada tahap law enforce ment akan memudahkan penjatuhan sanksi  hukum berupa batal demi hukum dengan kewajiban penyesuaian klausula kontrak yang menyimpang dengan aturan yang berlaku. Perlindungan konsumen pada  dasar nya berupaya untuk mensiner- gikan kedudukan  antara konsumen dengan pelaku usaha  akibat dari hubungan hukum yang  terbentuk dengan mengacu pada prin- sip-prinsip  sebagai berikut: 12
a) Let the Buyer Beware
Doktrin let the buyer beware (caveat emptor) merupakan embrio lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen yang berasumsi bahwa pelaku usaha dan
12 Shidarta., Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Edisi Revisi : Jakarta, 2006, hlm.61.
konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada pro- teksi apa pun bagi konsumen. Adalah kes- alahan konsumen jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak.
b). The Due Care Theory
Teori ini menyatakan bahwa pelaku  usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya. Se- lama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Untuk dapat mempersalahkan pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar prinsip kehati- hatian. Dalam hal ini yang aktif mem- buktikan kesalahan pelaku usaha adalah konsumen sedangkan pelaku usaha hanya bersifat pasif.
c). The Privacy of Contract
Dalam teori ini dinyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk me- lindungi kepentingan konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilaksanakan jika di antara mereka telah terjalin hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat di- persalahkan atas hal-hal di luar isi kon- trak atau perjanjian.

## d). Teori Kontrak Bukan Syarat
Teori ini menyatakan bahwa kontrak bu- kan lagi merupakan syarat  mutlak  dalam menentukan  eksistensi suatu hubungan hukum.
Dari beberapa teori di atas, untuk me ng  - analisis keterkaitan antara kedudukan kon- sumen dengan pelaku usaha dalam kontrak baku akan lebih tepat jika menggunakan teori “kontrak bukan syarat” sebagai dasar acuannya. Hal ini dikarenakan beberapa teori lainnya sarat mengandung kelema- han seperti: let the buyer beware yang tidak memberikan perlindungan sama sekali karena lebih mengedepankan kehati-hatian konsumen dalam membeli daripada kehati-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
60~76
hatian pelaku usaha dalam memasarkan produknya; the due care theory yang lebih menekankan beban pembuktian kepada konsumen di tengah berbagai keunggulan yang dimiliki pelaku usaha; the  privity of contract yang memberikan  peluang meng- gugat pelaku usaha sebatas yang di atur dalam  kontrak (wanprestasi) di tengah maraknya fenomena pem berlakuan  kontrak baku  dengan  beragam versi pemberlakuan klausula eksonerasi yang  tentunya  sangat merugikan  konsumen. Jadi  berangkat dari kelemahan ketiga teori tersebut maka teori  kontrak bukan syarat merupakan alat ana lisis yang tepat karena kontrak yang dibuat para pihak bukan me rupakan “undang- undang” mutlak melainkan hanya sebagai alat penegasan  telah terjadi suatu hubungan hukum, sekali pun para pihak atas dasar asas kebebasan berkontrak di- berikan kele luasaan dalam menentukan substansi  kontrak tetapi substansi tersebut tidak  serta merta berdiri sendiri melainkan harus  sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana yang secara men- dasar disebutkan dalam ketentuan Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata.
Dengan demikian apabila dikaitkan dengan kewajiban bertanggung jawab maka dalam hal ini pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab sebatas klausul kontrak yang mengikatnya melainkan juga ber tanggung jawab terhadap ketentuan- ketentuan lain yang hidup di luar kontrak tersebut (lex  superior derogat lex inferiori).
Instrumen penting lainnya dari suatu perlindungan  konsumen adalah perihal prinsip tentang tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan kelanjutan tindakan dari hasil analisis status legalitas kedudukan  hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak baku yang secara umum  dapat dibedakan menjadi: 13
13 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm. 92.
a.  prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);
b.  prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
c. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung  jawab (presumption of non liability);
d. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
e. prinsip tanggung jawab dengan pem- batasan (limitation of liability).
Apabila kelima prinsip tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka secara garis besar pengaturan pada undang-undang ini merupakan modifikasi terhadap liability based on fault yakni prinsip praduga ber- salah (presumed  liability) di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan, kecuali ia (pelaku usaha) mampu membuktikan lain. 14 Se- dangkan mengenai beban pembuktian di- terapkan dasar pemikiran “praduga adanya ke salahan” (presumption of fault) sehingga beban pembuktian menjadi terbalik kepada pelaku usaha (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
Beragam upaya perlindungan  konsumen atas pemberlakuan kontrak baku yang ter- eduksi dalam penerapan berbagai  prinsip perlindungan baik mulai dari prinsip per janjian, prinsip mengenai kedudu- kan konsumen dengan pelaku usaha, serta prinsip tanggung jawab diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hu- kum yang  sifatnya holistic protection yak- ni per lindungan dari hulu hingga hilir. Hulu  maksudnya  legalitas dalam tahapan awal  kontrak (pra contract dan contrac- tual) seperti mengenai kesepakatan mau- pun penentuan substansi kontrak yang disesuaikan dengan ke tentuan perundang-
14 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Tesis, Universitas Indonesia : Depok, 2004, hlm. 144.
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ..................................
undangan, sedangkan hilir  sebagai tahapan pelaksanaan  kontrak (post   contract) yang dijewantahkan dalam bentuk konsekuensi bertanggung jawab atas pe nerapan kontrak baku. Akan tetapi apabila suatu kontrak baku sudah dikategorikan me nempatkan kondisi yang tidak seimbang (berpotensi merugikan) maka untuk me ngatasi hal tersebut terdapat beberapa upaya  pemulihan (restitutif), yaitu: 15
a.  Negosiasi ulang
Negosiasi  ulang  merupakan  suatu   ta hapan yang mendahului penyesuaian per janjian yang dimaksudkan sebagai upaya pe- mulihan keseimbangan. Nilai-nilai ke- patutan dan kelayakan akan berperan penting dalam proses ini di mana hal ter- sebut akan berpengaruh juga pada muatan baru isi perjanjian para pihak yang akan ter bentuk. Negosiasi ulang juga dimung- kinkan pada perjanjian yang  me ngalami suatu keadaan yang tidak terduga (over- macht). Negosiasi ulang dalam rangka memperbaiki perjanjian dapat dilakukan melalui perdamaian (schikking), mediasi, atau atas campur tangan hakim.
b. Penyesuaian
Penyesuaian dalam memulihkan ke- adaan yang tidak seimbang dapat dijelas- kan  sebagai berikut:
a.  Dalam hal penyesuaian dilakukan den- gan cara mengurangi prestasi  secara setara serta perjanjian dibatalkan  untuk sebagian, maka hal ini dapat disebut se- bagai penyesuaian terhadap per janjian.
b. Dalam hal terjadi suatu sebab me- ngakibatkan pemenuhan perjanjian masih dimungkinkan dan tetap ber- makna, maka penyesuaian perjanjian merupakan pilihan yang masuk akal
15 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006, hlm. 487.
daripada dilakukannya pembatalan sebagian.
c. Dalam hal terjadi suatu sebab me- ngakibatkan pemenuhan perjanjian masih dimungkinkan tetapi bagi kre ditur  sendiri hal tersebut sudah ti- dak lagi bermakna, maka pembatalan perjanjian merupakan solusi yang tepat.
d. Dalam hal terjadi cacat kehendak karena kekhilafan ( dwaling ), dan pe- nyalahgunaan keadaan, maka dapat dilakukan penyesuaian perjanjian baik perubahan melalui pengadilan atau per- ubahan di luar campur tangan peng- adilan.
e. Dalam hal terjadi cacat kehendak karena adanya ancaman (dwang) atau penipuan (bedrog), maka kewena ngan untuk mengubah perjanjian tidak berlaku. Pihak yang dikorbankan  dalam hal ini memiliki pilihan untuk me- mutuskan hubungan hukum termasuk termasuk juga mengenai penawaran penghapusan kerugian yang ditang- gung korban atau mengajukan gugatan me lawan  hukum.
a) Pengakhiran
Pengakhiran perjanjian secara norma tif dikategorikan dalam bentuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembagian je- nis kebatalan ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu per- janjian yang terbentuk karena adanya unsur cacat kehendak maupun ketidakcakapan bertin- dak akan membawa konsekuensi dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum mengarah pada ben- tuk perbuatan yang melanggar undang-undang,  kesusilaan yang baik maupun kepatutan. Terha- dap keadaan ini akan memuncul- kan peran ganti kerugian sebagai corak keperdataan yang merupak-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
60~76
an  instrumen dalam memulihkan kembali hubungan hukum para pi- hak yang telah ter ganggu sebelum- nya.

## 2) Perlindungan Konsumen Dalam  Tata- ran Hukum Pidana
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengaturan mengenai per- tanggung jawaban pidana merujuk pada ke tentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Pasal 61 menyatakan bahwa: “penun- tutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Ke- tentuan ini memperlihatkan suatu bentuk per tanggung jawaban pidana yang tidak hanya  dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut   Nurmadjito merupakan upaya yang ber tujuan men ciptakan sistem bagi per lindungan   konsumen. Melalui ketentu- an Pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum  pidana. 16 Selanjutnya dalam ketentuan  Pasal 62 Undang-Undang Per- lindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
a.  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana  denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
b.  Pelaku   usaha  yang  melanggar  ke- ten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf   d dan huruf f dipidana dengan pidana  penjara paling lama 2 (dua)  tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta   rupiah).
16 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlin- dungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, hlm. 276.
c. Terhadap pelanggaran yang meng- akibatkan luka berat, sakit berat, ca- cat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibat- kan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dalam hal ini diberlakukan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, semen- tara di luar dari tingkat pelanggaran terse- but berlaku ketentuan pidana sebagaimana yang  termuat dalam Undang-Undang Per- lindungan Konsumen. Tindak lanjut dari pelaksanaan sanksi  hukum yang termuat dalam Pasal 62 ini secara normatif lebih ditingkatkan lagi pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “terhadap sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a.  Perampasan barang tertentu;
b.  Pengumuman keputusan hukum;
c.  Pembayaran ganti rugi;
d.  Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e.  Kewajiban penarikan barang dari pere- daran; atau
g.  Pencabutan izin usaha.”
3). Perlindungan konsumen dalam tataran hukum administrasi
Pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dituangkan pada Pasal 60, yaitu:
1.  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi admin- istratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ..................................
2. Sanksi administratif berupa  pe netapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).
3.  Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan.
4. Dari ketentuan Pasal 60 tersebut, ben- tuk sanksi administratif telah diperluas, yang umumnya sanksi administratif hanya dikonotasikan dengan pencabutan izin pelaku usaha oleh pemerintah, sekarang dapat juga diterapkan dalam bentuk pe- netapan ganti rugi. Dengan adanya per- luasan makna sanksi administratif ini maka akan memberikan double protec- tion kepada konsumen yaitu instrumen pencabutan izin yang bertujuan meng- hentikan proses produksi pelaku usaha yang beritikad tidak baik sehingga akan berdampak dalam mencegah kuantitas jatuhnya korban; sedangkan instrumen ganti rugi akan membantu memulihkan hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha.
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Atas Pemberlakuan Kontrak Baku Dari Perspektif Hukum Perjanjian
Sengketa  konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak- hak  konsumen. 17 Timbulnya sengketa konsumen ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap pengaturan jenis-jenis larangan bagi pelaku usaha sebagaimana yang ter- cantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Kon- sumen, yaitu: adanya pelanggaran terha- dap standarisasi produk (Pasal 8); adanya pelanggaran ter hadap ketentuan atau tata cara pemasaran produk (Pasal 9 sampai den- gan Pasal 17); adanya pelanggaran dalam proses terjadinya kesepakatan (Pasal 15 jo. Pasal 1322 KUH Perdata); adanya pelang-
17 Shidarta, Op.cit, hlm. 165.
garan terhadap ketentuan pencantuman klausula baku (Pasal 18); adanya pelangga- ran terhadap ke wajiban bertanggung jawab (Pasal 19).
Dalam penyelesaian sengketa konsumen ini menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dalam tiga cara penyelesaian, yaitu:
1.  Penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan peng- adilan atau pihak ketiga yang netral.
Penyelesaian secara damai atau per- damaian dilakukan dengan mengedepan- kan pencapaian kesepakatan persuasif tanpa adanya campur tangan pihak ke- tiga, sehingga secara substansial lebih mengarah pada bentuk negosiasi. Adapun ketentuan umum mengenai perdamaian yaitu:
a.  Harus dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUH Perdata);
b. Para pihak dalam perjanjian per- damaian harus orang-orang yang me- miliki  kekuasaan  melepas  hak-hak yang menjadi objek perdamaian (Pasal 1852 KUH Perdata);
c.  Perdamaian hanya mengikat terhadap hal-hal yang  termaksud  di  dalam- nya  dan ditujukan untuk mengakhiri perselisihan-perselisihan yang menjadi latar belakang dilakukannya per da- maian tersebut (Pasal 1854 dan Pasal 1855 KUH Perdata);
d.  Kekuatan mengikat perdamaian layak- nya putusan hakim (Pasal 1858 KUH Perdata) dan hanya dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya suatu ke- khilafan atau kesalahpahaman; pe- nipuan atau paksaan sebelumnya (Pasal 1859 KUH Perdata).
2.  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu  melalui  Badan  Penyelesaian Sen- gketa Konsumen (BPSK).
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 60~76
a. Prosedur penyelesaian sengketa  kon - sumen melalui BPSK terdiri dari tiga tahap, yaitu:
1).Tahap pengaduan yang meliputi:
a). Pengajuan permohonan penye- le  saian sengketa konsumen oleh konsumen, ahli waris atau kua sanya  dengan  memuat: 18
(1).Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
(2).Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
(3).Barang atau jasa yang di- adukan;
(4).Bukti perolehan (bon,  faktur, kuitansi, dan dokumen buk- ti lain);
(5).Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh ba- rang atau jasa tersebut;
(6).Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut di- peroleh;
(7).Foto-foto barang dan ke- giatan pelaksanaan jasa (bila ada).
b). Perihal akibat hukum penga- juan permohonan penyelesaian sengketa konsumen antara lain:
(1).Permohonan ditolak apabila tidak memenuhi kelengkap- an persyaratan atau gugatan pengaduan yang bukan me- rupakan kewenangan BPSK. Kewenangan  BPSK hanya meliputi gugatan small claim yang diajukan oleh kon- sumen akhir (ends user);
(2).Permohonan diterima, maka pelaku usaha dan konsumen dapat memilih dan me-
18 Kurniawan dan Abdul Wahab, Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Me- lalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia , Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23, Nomor 2, Juli 2008, hlm. 54
nyepakati cara penyelesaian melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
2). Tahap  persidangan
Setiap penyelesaian sengketa konsu- men oleh BPSK akan dilakukan oleh majelis yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota yang mewakili unsur pe- merintah (sebagai ketua) dan mewakili unsur pelaku usaha dan konsumen (se- bagai anggota). Majelis tersebut akan dibantu oleh panitera yang ditunjuk dari anggota sekretariat BPSK. Dalam tahap persidangan ini para pihak akan me- nyelesaikan sengketanya dengan cara yang telah disepakati sebelumnya.
3). Tahap  putusan
Majelis wajib mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen selambat- lambatnya dalam waktu 21 hari ker- ja terhitung  sejak gugatan diterima BPSK.  Putusan majelis (putusan BPSK) ini    bersifat final dan mengikat yang artinya bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Akan teta- pi sifat “ final” pada putusan tersebut tidak mutlak karena ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlin- dungan  Konsumen masih memberi- kan peluang kepada para pihak untuk mengajukan ke beratan pada Pengadi- lan Negeri  paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putu- san BPSK tersebut.  Selain itu juga dalam Pasal 58 Ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa “terhadap putusan Pengadilan Negeri (setelah memutus upaya keberatan), para pihak  dalam waktu paling lambat 14 hari  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Hal ini berarti sifat final pada putusan BPSK oleh ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Per- lindungan Konsumen hanya dimaknai sebagai upaya banding semata karena
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .................................. bagi pihak-pihak yang tidak puas atas putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dan kasasi pada Mahkamah Agung.
3. Penyelesaian sengketa melalui peng- adilan dengan mengacu pada ketentuan- ketentuan   mengenai  peradilan umum yang berlaku.
Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Per    lindungan  Konsumen  menegaskan ke wenangan  pengadilan  untuk  me meriksa jenis gugatan konsumen yang terbagi atas small claim (gugatan perseorangan dengan  nilai gugatan kecil); class action (gugatan perwakilan); dan legal stand- ing (gugatan yang hanya dapat diajukan oleh organisasi perlindungan konsumen) dengan mengacu pada prosedur hukum acara perdata.
1). Prosedur gugatan small claim
Small claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan secara langsung oleh konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis  nilai gugatannya sangat kecil. 19 Mengingat belum ada keten- tuan khusus mengenai small claim maka prosedur gugatan ini mengacu pada ketentuan  hukum acara perdata yang meliputi:
(a) Pendaftaran gugatan dengan ter- lebih dahulu memenuhi syarat formal  surat gugatan  mengenai i dentitas para pihak; dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat;
(b) Pembacaan gugatan oleh peng- gugat;
(c) Jawaban tergugat atas gugatan pe- ng gugat;
(d) Replik  atau tangkisan penggugat atas jawaban tergugat;
(e) Duplik atau jawaban tergugat atas replik penggugat;
19 Shidarta, Op.cit, hlm. 65.
(f)  Pemeriksaan dan pembuktian alat bukti;
(g) Kesimpulan yang dibacakan secara serentak  oleh para pihak untuk memperkuat dalil penggugat   mau- pun tergugat;
(h) Putusan  hakim;
(i)  Upaya  perdamaian   yang    disaran- kan hakim pada awal dan selama persidangan. Jika tidak berhasil maka sidang dilanjutkan.
2) Prosedur gugatan class action
Class action merupakan gugatan ke- lompok ( class action ) yang dapat diadili oleh pengadilan dengan kriteria: 20
(a)penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila di- gunakan secara perkara biasa;
(b)seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatan- nya sebagai perwakilan;
(c) terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan ber- sama; dan
(d)wakil yang bersidang harus mam- pu mempertahankan kepentingan kelompok.
3) Prosedur  dalam class action dilaku- kan dengan melalui tahapan-tahapan se bagai berikut: (Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)
4)  Permohonan pengajuan gugatan secara class action.
Selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam hukum acara perdata, surat gugatan class action juga harus memuat syarat-syarat lain, yakni:
20 AZ. Nasution dalam Nick Doren, Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Hukum Perlindun- gan Konsumen, diakses dari http://catatanlepasnick. blogspot.com.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 60~76
(a)Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
(b)Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa me- nyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
(c)Keterangan tentang anggota ke- lompok yang diperlukan dalam kai- tan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
(d)Posita dari seluruh kelompok baik wakil  kelompok  maupun   anggota ke lompok, yang teridentifikasi mau pun tidak teridentifikasi yang di kemukakan secara jelas dan ter- perinci;
(e)Pengelompokkan  gugatan ke dalam beberapa bagian kelompok (sub  kelompok) jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
(f) Tuntutan  atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan se- cara jelas dan rinci yang memuat usulan  tentang  mekanisme  atau tata  cara pendistribusian ganti ke- rugian ke pada keseluruhan anggota ke lompok.
(1)Proses sertifikasi atau pemberian ijin
Setelah hakim memeriksa dan mem- pertimbangkan kriteria gugatan class action, maka: 21
a). Apabila hakim memutuskan bah- wa penggunaan tata cara gugatan class action dinyatakan tidak sah atau berpendapat bahwa pengadi- lan tidak berwenang memeriksa dan meng adili perkara tersebut, maka pe meriksaan gugatan dihen- tikan  dengan amar putusan yang me nyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau menyatakan bahwa    pengadilan  tidak ber-
21 Emerson Yuntho, Class Action Sebuah Pengantar , diakses dari www.elsam.or.id, hlm. 27.
wenang untuk memeriksa perkara tersebut. Atas putusan ini maka pi- hak penggugat dapat mengajukan upaya   hukum.
b) Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan class action tersebut dituangkan dalam penetapan pe- ng adilan, kemudian hakim meme- rintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
c) Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pem- beritahuan kepada anggota kelom- pok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
(2) Pemberitahuan
Pemberitahuan kepada anggota ke- lompok dilakukan oleh panitera berdasarkan perintah hakim. Se- dang kan tata cara pemberitahuan dapat dilakukan dengan: (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)
a) Pemberitahuan  melalui  media massa baik cetak maupun media massa   elektronik.
b) Pemberitahuan melalui pengu- muman baik papan pengumuman maupun selebaran yang ditempat- kan di kantor-kantor pemerintah, seperti kelurahan, kecamatan, atau desa dan kantor pengadilan.
c) Pemberitahuan yang disampai- kan secara  langsung kepada tiap individu anggota kelompok sepan- jang yang dapat diidentifikasi ber- dasarkan per setujuan hakim.
Pemberitahuan yang dilakukan harus memuat: (Pasal 7 ayat 4 Peraturan Mah kamah Agung Republik Indo-
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .................................. nesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelom- pok)
a)  Nomor gugatan dan identitas peng- gugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergu- gat atau para tergugat;
b) Penjelasan singkat tentang kasus;
c) Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
d) Penjelasan dari implikasi keturut- sertaan sebagai anggota kelompok;
f)  Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk ke- luar dari keanggotaan kelompok;
g) Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan penyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
h) Penjelasan tentang alamat yang di tujukan untuk mengajukan pe- nyataan keluar;
i)  Apabila dibutuhkan oleh anggota ke lompok tentang siapa dan tem- pat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
j)  Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok;
k) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.
(3)Pemeriksaan dan pembuktian dalam class action
Proses pemeriksaan dan pembuktiaan dalam gugatan class action sama sep- erti dalam perkara perdata, namun dalam class action diperlukan pemer- iksaan lebih khusus mengenai: 22
a) Pemeriksaan apakah wakil yang maju dianggap jujur dan benar- benar mewakili kepentingan ke- lompok.
22 Emerson Yuntho, Ibid.
b) Pemeriksaan apakah ada per- samaan dalam hukum dan fakta serta  tuntutan pada seluruh ang- gota  ke lompok.
c) Pembuktian khusus untuk mem- buktikan masalah yang sama yang menimpa banyak orang.
d) Mekanisme pembagian uang gan- ti kerugian untuk sejumlah besar uang.
(4) Putusan
Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, maka hakim akan men- jatuhkan putusan yang dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun se- luruhnya) atau menolak gugatan peng- gugat. Dalam hal gugatan di kabulkan, hakim melalui amar putusannya akan menyebutkan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti keru- gian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.
a) Upaya perdamaian
Upaya perdamaian wajib dilaku- kan oleh hakim baik pada awal persidangan maupun selama ber- langsungnya pemeriksaan perkara. Sebelum dilakukan upaya perda- maian, wakil kelompok dari pihak penggugat harus mendapatkan per- setujuan dari anggota kelompok. Apabila wakil kelompok dari pihak penggugat dan tergugat sepakat melakukan perdamaian maka akan dibuat perjanjian perdamaian se- cara tertulis. Berdasarkan perjan- jian perdamaian tersebut, hakim dalam hal ini akan menjatuhkan putusan (acte van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi perda- maian yang telah dibuat.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
IUS
60~76

## 4. Prosedur Gugatan Legal Standing
Legal standing merupakan hak  gugat organ isasi. Prosedur gugatan legal stand- ing melalui pengadilan dilakukan  dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun dalam   gugatan legal standing, hakim ter- lebih  dahulu akan memeriksa kompe- tensi  Lembaga Per lindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (penggugat) dalam melakukan hak gugat dengan merujuk pada pemenuhan per syaratan yang dise- butkan dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana penggugat :
a)  Berbentuk badan hukum atau yayasan.
b) Dalam anggaran dasarnya menyebut- kan dengan tegas bahwa tujuan didiri- kannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.
c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.
Apabila dalam penetapannya majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mem- punyai hak gugat organisasi maka sidang akan dilanjutkan hingga tahap putusan, ter- masuk juga perihal upaya perdamaian.
Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, adanya pengklasifikasian  jenis gugatan  konsumen di satu sisi akan ber- implikasi pada kewenangan institusi (BPSK atau pengadilan) dalam memeriksa dan memutus gugatan sengketa konsumen, sedangkan di sisi lain diupayakan sebagai upaya  preventif untuk menghindari ke- mungkinan gugatan ditolak. Lebih  lanjut lagi, ketika gugatan konsumen ditempuh melalui badan peradilan maka akan ber- laku kesamaan prosedur persidangan yang  diatur dalam hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Per- lindungan Konsumen tidak mengatur me- kanisme  gugatan sengketa konsumen secara
spesifik. Keadaan ini  tentunya menimbul- kan per masalahan tersendiri, terlebih lagi bagi   gugatan small claim . Pemberlakuan prosedur hukum acara perdata pada small claim terbukti tidak efektif karena terjadi ketimpangan antara besarnya nilai gugatan dengan prosedur persidangan yang harus ditempuh. Untuk itu bagi gugatan small claim sebaiknya dilakukan dengan hakim tunggal dengan prosedur acara cepat seperti halnya pada tindak pidana ringan (tipiring) pada tataran hukum pidana.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan hukum konsumen dilaku- kan secara preventif dan represif.   Secara preventif mengacu pada upaya pen- cegahan dengan meningkatkan  sosialisasi, pem binaan dan pengawasan. Sedangkan secara  represif lebih merupakan upaya penindakan atau penghukuman yang dilakukan dengan mengefektifkan  sanksi hukum perdata, pidana dan hukum administrasi  negara.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa kon sumen dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu: penyelesaian secara damai; penyelesaian sengketa secara litigasi ( pengadilan); dan non litigasi (BPSK). Prosedur penyelesaian seng- keta  konsumen melalui BPSK terbagi dalam tiga tahap yaitu : tahap peng aduan; tahap persidangan dan tahap putus- an.    Seda ngkan prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada mekanisme persidangan yang diatur hukum  acara perdata dengan tahapan : pengajuan surat gugatan; pem- bacaan gugatan oleh penggugat; jawaban tergugat atas gugatan penggugat; replik; duplik; pemeriksaan dan pembuktian; kes- impulan oleh penggugat maupun tergugat; putusan hakim; upaya perdamaian.
Adapaun sarannya dalah :
1. Pemerintah  perlu menyempurnakan ke mbali Undang-Undang Perlindungan
I Putu Pasek Bagiartha W  | Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ..................................

## Daftar Pustaka
Buku
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak) , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
AZ Nasution., Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan II, Jakarta, Daya Widya, 2002.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Emerson Yuntho, Class Action Sebuah Pengantar, www.elsam.or.id, diakses pada tanggal 11 November 2011.
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, (Tesis , Universitas Indonesia, Depok, 2004).
Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Kurniawan dan Abdul Wahab, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia”, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23, Nomor 2, (Juli 2008).
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 2005.
Nick Doren, Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, http://catatanlepasnick. blogspot. com, diakses pada tanggal 22 Desember 2011.
Ribka Djula, ”Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Alih Teknologi”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2010).
Sahnan, “Kerusakan Sumber Daya Alam (Hutan) dan Penegakannya, Studi di Kabupaten Lombok Barat”, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23, Nomor 2, (Juli 2008).
Konsumen khususnya pada aspek peny- elesaian sengketa konsumen.
2. Konsumen hendaknya lebih aktif dan teliti dalam memanfaatkan suatu produk sehingga mampu terhindar dari ke- rugian-kerugian yang tidak diinginkan
dan mampu melindungi dirinya sendiri. Selain itu juga, kepada para pelaku usaha diharapkan memasarkan produk yang lebih mengedepankan kualitas bukan kuantitas semata sehingga ma- mpu mendukung upaya perlindungan konsumen.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 60~76
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Grasindo, 2006.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1980.
Subekti & R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya  Paramita, 1984.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir  Indonesia, 1993.
Peraturan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.