Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Upaya Peningkatan Keamanan Siber Indonesia oleh Badan Siber dan

## Sandi Negara (BSSN) Tahun 2017-2020
Satya Muhammad Sutra* 1 , Agus Haryanto 2
1,2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman Jl. H. R. Boenyamin No. 993, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
e-mail: * 1 satya.sutra@mhs.unsoed.ac.id, 2 agus.haryanto@unsoed.ac.id

## Abstract
This  research  analyzes  the  strategy  carried  out  by  the  National  Cyber  and  Crypto  Agency (BSSN)  as  the  national  cybersecurity  institute.  In  this  research,  the  author  utilizes  the  Theory  of Securitization and The Concept of Cybersecurity. Based on the data obtained, BSSN was formed by the Presidential  Regulation  on  BSSN  which  state  that  BSSN  is  tasked  with  implementing  cybersecurity effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all parties related to cybersecurity. BSSN used the Global Cybersecurity Index framework to improve the national cybersecurity capability. The  GCI  measures  the  commitment  of countries in  cybersecurity  according to the  five pillars: legal measures,  technical  measures,  organizational  measures,  capacity  development,  and  cooperative measures. The strategy of BSSN is expected to be able to face the problems and challenges in the present and future era.
Keywords— Cybersecurity, Global Cybersecurity Index, Indonesia, the National Cyber and Crypto Agency

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis upaya peningkatan keamanan siber yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan siber nasional Indonesia. Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan Teori Sekuritisasi serta Konsep Keamanan Siber. Berdasarkan data yang diperoleh, BSSN dibentuk berdasarkan peraturan presiden dengan tugas untuk melaksanakan keamanan dalam  bidang  siber  secara  efektif  dan  efisien  dengan  memanfaatkan,  mengembangkan,  serta mengonsolidasikan  berbagai  unsur  yang  berkaitan  dengan  keamanan  siber.    Dalam  meningkatkan keamanan siber di Indonesia mengacu pada lima aspek pada Global Cybersecurity Index yaitu aspek hukum, aspek teknis, aspek organisasi, aspek pengembangan kapasitas, dan aspek kerja sama. Global Cybersecurity Index digunakan untuk mengukur komitmen suatu negara terkait kapabilitas keamanan siber di negaranya. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan BSSN terkait peningkatan keamanan siber diharapkan dapat mengurangi resiko dan ancaman dalam ruang siber di Indonesia.
Kata kunci — Badan Siber dan Sandi Negara, Indeks Keamanan Siber Global, Indonesia, Keamanan Siber
1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang
menyebabkan fenomena globalisasi menjadi  berkembang  seperti  saat  ini. Penemuan  internet  merupakan  salah  satu
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
hal yang memberikan dampak paling besar dalam  perkembangan  teknologi  informasi. Internet  hadir  sebagai  sebuah  bentuk teknologi yang mempermudah arus komunikasi  dan  informasi  bagi  para penggunanya. Perkembangan internet telah memberikan  berbagai  manfaat  dalam kehidupan  manusia,  namun  di  sisi  lain perkembangan  internet  juga  memberi berbagai  ancaman  dan  resiko  seperti cybercrime, cyberterrorism, cyber hacktivism, dan cyber warfare .
Indonesia  menjadi  negara  dengan angka  kejahatan  teknologi  informasi tertinggi  kedua  di  dunia.  Hal  tersebut dilansir  dari  kominfo.go.id,  disebutkan bahwa  Indonesia  menduduki  peringkat kedua  negara  dengan  tingkat  kejahatan teknologi  informasi  tertinggi  di  dunia setelah Jepang. Tingginya frekuensi kejahatan  siber  di  Indonesia  disebabkan oleh  banyaknya  pengguna  internet  yang terus  meningkat.  Keamanan  siber  atau cybersecurity
diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kejahatan teknologi  informasi tersebut.  Keamanan siber merupakan  sebuah  aktivitas  yang dilakukan  untuk  menjaga  pengguna  ruang siber dari berbagai ancaman atau serangan yang ada di ruang siber (Prayudi, Budiman, Ardipandato, & Fitri, 2018, hal. 2).
Jumlah  kejahatan  siber  di  Indonesia mengalami  peningkatan  dari  tahun  2014 hingga tahun 2019. Berdasarkan penelitian tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  Palinggi. et.  al,  dilaporkan  di  Indonesia  terdapat sebanyak  98  kasus  kejahatan  siber    pada tahun 2014, 305 kasus di tahun 2015, 1207 kasus  di  tahun  2016,  1763  kasus  di  tahun 2017, 4000 kasus  di  tahun 2018 dan 3000 kasus di tahun 2019. Berdasarkan penjelasan di atas, pada tahun 2018 terjadi peningkatan drastis jumlah kasus kejahatan siber  di  Indonesia  yang  mencapai  4000 jumlah  kasus  dari  1763  kasus  di  tahun 2017.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa
keamanan  siber  di  Indonesia  masih  lemah dan  perlu  adanya  peningkatan  (Palinggi, Palelleng, & Allolinggi, 2020, hal. 58).
Keamanan  siber  menjadi  hal  penting bagi  sebuah  negara  karena  didalamnya mencangkup  berbagai  aspek  yang  dapat mempengaruhi  keamanan  negara.  Namun, Indonesia  belum  memiliki  regulasi  atau kebijakan  resmi  dalam  undang-undang terkait dengan keamanan siber. Pemerintah Indonesia  hanya  memiliki  regulasi  dan kebijakan  tentang  keamanan  informasi dalam  UU  ITE,  yang  mana  kebijakan tersebut  tidak  cukup  untuk  membangun pertahanan negara melalui keamanan siber. Kondisi  tersebut  terjadi  karena  dalam  UU ITE tidak ada kejelasan terkait penanggulangan
ancaman-ancaman
(Chotimah, 2019, hal. 116) .
Dalam  usaha  meningkatkan  keamanan siber,  pemerintah  Indonesia  kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  sebagai  institusi  keamanan  siber nasional.  Dibentuknya  BSSN  sebagai lembaga  pemerintah  yang  bertanggung jawab  dalam  bidang  keamanan  siber diharapkan dapat menjadi organisasi utama (koordinator)  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia.  Secara  umum,  terdapat  tiga upaya  yang  dilakukan  oleh  BSSN  dalam menghadapi  ancaman  siber  yang  di Indonesia,  yaitu:  (1)Penyusunan  kerangka kerja  dunia  siber  dengan  menyusun kerangka hukum keamanan siber, menyusun strategi keamanan siber nasional,  dan  mengoptimalkan  fungsi  dan tugas BSSN; (2)Pengembangan kapabilitas keamanan  siber  dengan  meningkatkan kampanye  kesadaran  publik  terkait  isu siber,  penyusunan  program  (pendidikan, penelitian,  dan  pengembangan)  terkait bidang  siber  dan  peningkatan  program pelatihan  dan  sertifikasi  keamanan  siber; dan  (3)Peningkatan  kerjasama  keamanan siber  dengan  melakukan  kerja  sama
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
multilateral  maupun  bilateral  dengan negara  lain  terkait  dengan  isu  siber, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam bidang siber dan  meningkatkan  kerja  sama  internal instansi pemerintah (Sudarmadi & Runturambi, 2019, hal. 163).
Dalam  pelaksanaannya  BSSN  telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, upaya  peningkatan  keamanan  siber  yang dilakukan  oleh  BSSN  pada  tahun  2017- 2020  dipilih  terkait  dengan  pembentukan BSSN  itu  sendiri  dan  di  tahun  tersebut terjadi  peningkatan  kejahatan  siber  yang sangat drastis di Indonesia. Padahal BSSN baru  saja  dibentuk  pada  akhir  tahun  2017 dan sedang gencar meningkatkan keamanan siber Indonesia. Oleh sebab itu, penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji mengenai upaya peningkatan siber apa saja yang dilakukan BSSN pada tahun tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  muncul berkaitan  dengan  latar  belakang  diatas adalah, “Bagaimana  upaya  peningkatan keamanan  siber  Indonesia  oleh  Badan Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  tahun 2017-2020?”
2. Kajian Pustaka dan Kerangka
Pemikiran
2.1 Teori Sekuritisasi

## Dalam  bukunya  yang  berjudul
Security:  A  New  Framework  for  Analysis , Buzzan,  Waever,  dan  Wilde  menyebutkan bahwa “ Security is move that takes politics beyond  the  established  rules  of  the  game and frames  issues  either as  a special kind of  politics  or  as  above  politics ”  (Buzzan, Waever,  &  Wilde,  1998,  hal.  23). Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat dipahami bahwa studi keamanan
merupakan sebuah langkah yang dilakukan dengan  melampaui  aturan  main  untuk melihat  suatu  isu  apakah  termasuk  dalam ranah  politik  atau  bahkan  melampauinya. Sekuritisasi sendiri merupakan bentuk yang lebih ekstrim dari upaya politisasi.
Dalam  mengonstruksi  sebuah  isu, para aktor sekuritisasi dapat menggunakan speech  act .  Penggunaan speech  act ini dilakukan untuk meyakinkan dan memberi peringatan  kepada  masyarakat  terkait dengan  ancaman  dari  suatu  isu.  Dengan digunakannya speech act tersebut diharapkan  dapat  mempengaruhi  opini publik serta memberikan aktor sekuritisasi kesempatan untuk memobilisasi kekuasaan negara  dan  membuat  peraturan  untuk menghentikan  ancaman  tersebut. Speech act merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan dari sebuah proses sekuritisasi (Trihartono, Indrastuti, & Nisya, 2020, hal. 5).
Dalam melakukan analisis keamanan  melalui  pendekatan speech act dibutuhkan tiga jenis unit analisis keamanan dalam proses sekuritisasi, yaitu :
(1) Referent Object, yaitu berbagai hal yang terlihat  terancam  secara  eksistensial  dan yang  memiliki  tuntutan  yang  sah  untuk bertahan  hidup;  (2) Securitizing  Actor , merupakan  seorang  individu  maupun kelompok  yang  mengamankan  isu  dengan mendeklarasikan  bahwa referent  object secara eksistensial terancam (3) Functional Actor , merupakan aktor yang mempengaruhi  dinamika  suatu  sektor  dan memiliki  peran  penting.  Namun  aktor  ini tidak berusaha untuk menjadikan suatu isu atau  permasalahan  menjadi  sebuah  isu keamanan  (Buzzan,  Waever,  &  Wilde, 1998, hal. 36).
Berdasarkan penjelasan diatas, teori sekuritisasi digunakan karena upaya peningkatan keamanan siber yang dilakukan  oleh  BSSN  sendiri  dilakukan untuk mengamankan kepentingan-
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
kepentingan pengguna dari berbagai macam ancaman dalam ruang siber. Dalam hal  ini,  pengguna  ruang  siber  merupakan referent object dari proses sekuritisasi yang dilakukan  oleh  BSSN  ( securitizing  actor) yang  menganggap  bahwa  pengguna  ruang siber  secara  eksistensial  terancam  oleh adanya  ancaman-ancaman  dalam  ruang siber.

## 2.2 Konsep Keamanan Siber
Menurut  Buzan  (1998),  terdapat  tiga model  keamanan  yang  mengkaji  bidang siber yaitu Hyper  securitization , Everyday Security  Practice ,  serta Technotification yang menggunakan ahli dalam bidang siber dalam  melakukan Hyper  securitization. Konsep keamanan siber atau cyber security sendiri  merupakan  penerapan  dari  ketiga bentuk sekuritisasi menurut Buzan tersebut (Hansen & Nissenbaum, 2009, hal. 1171).
Keamanan  siber  sendiri  merupakan sebuah  alat,  kebijakan,  konsep  keamanan, perlindungan keamanan, peraturan, pedoman,  pendekatan  manajemen  resiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan  dan  teknologi  yang  digunakan untuk  melindungi  pengguna  ruang  siber dari berbagai ancaman dan resiko yang ada. Keamanan  siber  menjadi  salah  satu  upaya untuk  memastikan  bahwa  pengguna  ruang siber dapat menggunakan teknologi dengan aman dari ancaman siber  (Fitri,  2018, hal. 28).
Berkaitan dengan studi kasus pembahasan  mengenai  upaya  peningkatan keamanan siber Indonesia oleh BSSN tahun 2017-2020, konsep keamanan siber menjadi  instrumen  dasar  penjelas.  Upaya yang dilakukan oleh BSSN untuk meningkatkan  keamanan  siber  Indonesia dilakukan  untuk  melindungi  pengguna internet  serta  berbagai  aspek  yang  ada  di dalamnya  seperti  aspek  sosial,  ekonomi, dan  pertahanan.  Dengan  adanya  upaya
peningkatan  keamanan  siber  tentu  dapat memperkuat pertahanan nasional negara.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode kualitatif  digunakan  untuk  menjelaskan mengenai sebuah fenomena dengan sedalam-dalamnya  melalui  pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula sehingga akan didapatkan detail serta kedalaman dari suatu  data  yang  akan  diteliti  (Nurdin  & Hartati, 2019, hal. 76). Penggunaan metode kualitatif  menekankan  pada  penggunaan metode historis dimana data-data penelitian diambil dari sumber literatur seperti buku, jurnal maupun artikel. Dengan menggunakan
metode kualitatif, pembahasan dalam penelitian tersebut akan menekankan pada deskripsi dari permasalahan mengenai upaya peningkatan keamanan siber dilakukan oleh Badan Siber dan  Sandi  Negara  (BSSN)  sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih dalam dan menyeluruh.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Dinamika Ruang Siber di Indonesia
Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan munculnya sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya yaitu  ruang  siber  atau cyberspace. Ruang siber  merupakan  sebuah  ruangan  imajiner yang  dapat  digunakan  oleh  setiap  orang untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  atau aktivitas sehari-hari melalui cara  artifisial. Dalam perkembangan teknologi informasi, internet  kemudian  muncul  sebagai  sebuah fenomena dalam kehidupan manusia.
Seiring dengan perkembangan waktu, internet berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna internet terbesar di dunia. Jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  terus
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun,  berdasarkan  survei  yang  dilakukan oleh  APJII  (Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia) pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan  pesat  dari  tahun  2017  sampai 2019/  Q2  2020.  Pada  tahun  2017  terdapat sekitar  143,3  juta  pengguna  internet  di Indonesia;  171,2  juta  pengguna  di  tahun 2018  (APJII,  2018);  dan  196,7  juta pengguna di tahun 2019/ Q2 2020 (APJII, 2020).
Banyaknya  pengguna  internet  di Indonesia  menyebabkan  berbagai  macam resiko dan kerentanan muncul dalam ruang siber di Indonesia. Perkembangan teknologi internet dibarengi dengan peningkatan  jumlah  pengguna  internet yang  sangat  drastis  dapat  menyebabkan munculnya ancaman siber berupa kejahatan siber  maupun  serangan  siber.  Ancaman siber  ( cyber  thread ) merupakan  gangguan atau serangan yang dapat merusak maupun menyebabkan  kerugian  sehingga  dapat mengancam  kerahasiaan  ( confidentiality ), integritas  ( integrity ),  dan  ketersediaan ( availability ) suatu sistem informasi.
Ancaman siber terbagi menjadi dua kategori yaitu serangan siber dan kejahatan siber.  Serangan  siber  merupakan  upaya yang  dilakukan  untuk  mengganggu  atau merusak jaringan yang lebih berfokus pada alur logic dari  sebuah  sistem  informasi (Fitri, 2018, hal. 26). Sedangkan kejahatan siber  atau cybercrime merupakan  sebuah tindakan melawan hukum dimana dilakukan  melalui  perangkat  teknologi informasi  yang  terhubung  dengan  internet sebagai  sarana  untuk  melakukan  berbagai macam kejahatan (Arifah, 2011, hal. 187).
Dalam beberapa tahun, terdapat tiga jenis  kejahatan  siber  dalam  sektor  publik yang  berkembang  di  Indonesia,  yaitu hacking,  phishing dan malware . Hacking adalah  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan oleh hacker untuk  mengakses  atau
menyusup  ke  suatu  jaringan  komputer secara  ilegal  atau  tanpa  ijin  dari  pemilik jaringan tersebut (Kwarto & Angsito, 2018, hal.  102). Phising merupakan  kejahatan siber yang memiliki sifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing  orang  tersebut.    Kejahatan  ini dilakukan  agar  korban  bersedia  untuk memberikan  informasi  mengenai  data  diri seperti  username  dan  password  ataupun informasi  penting  lainnya(Wibowo  & Fatimah, 2017, hal. 5). Malware merupakan sebuah program komputer yang diciptakan  untuk  membobol  atau  merusak suatu software atau  sistem  operasi  dalam komputer. Salah satu cara yang digunakan untuk menyebarkan malware adalah dengan  menyisipkannya  ke  dalam  sebuah aplikasi  atau  file  tertentu  (Kwarto  & Angsito, 2018, hal. 103).
Dalam  perkembangannya,  kasus serangan  siber  di  Indonesia  mengalami peningkatan  yang  drastis  dalam  beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahunan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ Coordination  Center atau  ID-SIRTII/  CC tahun  2018,  terdapat  sekitar  232.447.974 jumlah  kasus  serangan  siber  ke  jaringan yang  ada  di  Indonesia.  Ancaman  siber terbesar  di  tahun  2018  adalah  ancaman malware yang  aktivitasnya  dilaporkan sebesar  122  juta  kasus  di  Indonesia  (ID- SIRTII/  CC,  2018).  Kemudian  di  tahun tahun 2019, menurut laporan tahunan Pusat Operasi  Keamanan  Siber  Nasional  BSSN jumlah  kasus  serangan  siber  di  Indonesia mengalami  peningkatan  yaitu  mencapai angka  290.381.238.  Di  tahun  2019 ancaman siber terbesar di Indonesia adalah pembocoran  data  dan  serangan  siber  yang menggunakan malware (BSSN,  2019). Selanjutnya,  menurut  Laporan  Tahunan Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020, jumlah  serangan  siber  di  Indonesia
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
mencapai angka 316.167.753 kasus (BSSN, 2020).
Banyaknya  kasus  ancaman  siber yang  terjadi  di  Indonesia  menunjukkan bahwa kapasitas teknologi dan keahlian di bidang siber yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia  masih  kurang  dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh pelaku ancaman  siber  tersebut.  Perkembangan teknologi  yang  berkembang  semakin canggih  juga  menyebabkan  ancaman- ancaman  yang  ada  dalam  ruang  siber menjadi  lebih  canggih  pula.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa BSSN sebagai institusi  keamanan  siber  nasional  perlu untuk  selalu  meningkatkan  kapasitas keamanan siber di Indonesia serta meningkatkan keahlian dari berbagai pihak yang  ada  didalamnya.  Upaya  tersebut penting  dilakukan  untuk  mengurangi tingkat  ancaman  yang  ada  dalam  ruang siber Indonesia.

## 4.2  Tata  Kelola  BSSN  sebagai  Institusi Keamanan Siber Nasional
BSSN  dibentuk  berdasarkan  Perpres No 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi  Negara  yang  ditandatangani  oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Mei 2017. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dan disahkan kembali oleh Presiden  Joko  Widodo  dalam  Perpres  No 133  Tahun  2017  tentang  Badan  Siber  dan Sandi  Negara  pada  16  Desember  2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah non kementerian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden. Dengan dibentuknya BSSN, maka berbagai tugas  dan fungsi  berkaitan  dengan keamanan  siber  dan  persandian  dalam Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan  Informasi,  Direktorat  Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi  dan Informatika dilaksanakan oleh BSSN (BSSN, 2017).
Pembentukan  BSSN  sebagai  institusi keamanan  siber  nasional  menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menganggap  bahwa  isu  dalam  ruang  siber merupakan  hal  penting  sehingga  perlu adanya  peningkatan  kapabilitas  serta pengamanan keamanan siber di Indonesia. Terkait  dengan  teori  sekuritisasi,  dalam studi keamanan terdapat tiga tahapan yang dapat  menunjukkan  bagaimana  sebuah  isu dapat menjadi sebuah ancaman keamanan. Tahap  pertama  yaitu  non  politis  ( non- politized ) dimana dalam tahapan ini sebuah isu  belum  menjadi  pembahasan  atau perbincangan  dalam  suatu  negara  atau wilayah tertentu. Kedua yaitu tahap politis (politized) dimana  dalam  tahap  ini  sebuah isu sudah menjadi perbincangan, pembahasan, hingga perdebatan pada level pemerintah. Ketiga yaitu tahap ter sekuritisasi  ( securitized) dimana  aktor- aktor sekuritisasi yang ada di suatu negara atau  wilayah  tertentu  menyepakati  adanya ancaman  yang  perlu emergency  measures atau  upaya  penyelesaian  untuk  mengatasi hal tersebut.
Terkait  dengan  tahap  pada  proses sekuritisasi  diatas,  pembentukan  BSSN pada  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  isu terkait dengan ruang siber masuk kedalam tahap ter-sekuritisasi ( securitized ).  Dimana pemerintah Indonesia  yang  berperan sebagai  aktor  sekuritisasi  membentuk BSSN  sebagai  institusi  keamanan  siber nasional  untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan  yang  ada  dalam  ruang  siber Indonesia.
Para aktor sekuritisasi juga menggunakan speech act untuk merekonstruksi isu kedalam sebuah masalah  keamanan.  Dengan  penggunaan speech  act tersebut  diharapkan  dapat menggiring  opini  publik  serta  memberi waktu  bagi  aktor-aktor  sekuritisasi  untuk memobilisasi  kekuasaan  yang  mereka miliki  untuk  membentuk  peraturan  atau
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
regulasi demi menghentikan ancaman yang ada. Penggunaan speech act dapat menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan dari  sebuah  proses  sekuritisasi,  sehingga perlu  adanya  pemaksimalan  penggunaan pendekatan  ini  untuk  membuat  upaya- upaya yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi supaya berhasil dengan maksimal (Trihartono, Indrastuti, & Nisya, 2020, hal. 5). Dalam pendekatan speech act sendiri,  terdapat  tiga  unit  yang  berkaitan dengan  proses  sekuritisasi  yaitu referent object,  securitizing  actor, serta functional actor.
Terkait dengan penelitian ini, pengguna ruang siber di Indonesia menjadi referent  object dari berbagai  ancaman dan kerentanan  dalam  ruang  siber.  Sebagai referent object , ancaman siber dapat terjadi dan dialami oleh siapapun tanpa terkecuali, bahkan  secara  tidak  sadar  kita  maupun orang-orang terdekat juga pernah mengalami  ancaman-ancaman  tersebut. Pengguna  ruang  siber  di  Indonesia  yang menjadi referent object disini tidak terbatas pada individu saja, namun juga kelompok, organisasi,  bahkan  sektor  pemerintahan yang  memiliki  akses  terkait  dengan  ruang siber.  Oleh  karena  itu,  upaya-upaya perlindungan  terhadap  ruang  siber  perlu difokuskan  pada  keamanan  dari referent object tersebut.
Dalam proses sekuritisasi selanjutnya, pemerintah  Indonesia  dan  BSSN  berperan sebagai securitizing  actor .  BSSN  yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai  institusi  keamanan  siber  nasional berperan dalam mendeklarasikan pengguna ruang  siber  sebagai referent  object yang secara  eksistensial  terancam oleh berbagai kerentanan  yang  ada  dalam  ruang  siber. Kedua  aktor  tersebut  berperan  dalam menjadikan  isu-isu  terkait  kerentanan  dan ancaman dalam ruang siber sebagai sebagai sebuah  permasalahan  yang  mengancam pengguna  ruang  siber  di  Indonesia.
Ancaman  dalam  ruang  siber  yang  bersifat tidak  terduga  menyebabkan  pengguna ruang  siber  di  Indonesia  dapat  mengalami hal  tersebut  tanpa  terkecuali.  Sehingga sebagai securitizing  actor peningkatan kapasitas  keamanan  siber  perlu  dilakukan dengan berfokus pada bidang-bidang yang dimanfaatkan  oleh  pengguna  ruang  siber Indonesia.
Dalam proses sekuritisasi selanjutnya, muncul functional actor sebagai pihak yang terlibat  dan  memiliki  peran  penting  dalam mempengaruhi dinamika pada sektor siber di  Indonesia. Functional  actor disini merupakan  pihak-pihak  yang  berperan sebagai  penentu  dari  berbagai  upaya  dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  BSSN sebagai securitizing actor dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Namun, aktor ini tidak berusaha untuk menjadikan suatu isu atau permasalahan menjadi sebuah isu keamanan.  Terkait  dengan  hal  tersebut, masyarakat  Indonesia  secara  umum  dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang  siber  merupakan functional  actor dalam  proses  sekuritisasi.  Kedua  pihak tersebut  memiliki  pengaruh  dalam  proses sekuritisasi terkait dengan dinamika pembuatan kebijakan keamanan yang telah dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  dan BSSN  serta  menentukan  perkembangan dari  proses  sekuritisasi  terkait  dengan bidang  siber,  tanpa  mengambil  peran pengguna ruang siber di Indonesia sebagai referent  object serta  pemerintah  Indonesia dan BSSN sebagai securitizing actor.

## 4.3 Upaya Peningkatan Keamanan Siber Indonesia Tahun 2017-2020
Berdasarkan  teori  sekuritisasi  dan konsep keamanan siber, Pemerintah
Indonesia  melalui  BSSN  berupaya  untuk meningkatkan  sekuritisasi  dan  komitmen terkait  dengan  keamanan  siber  nasional melalui acuan dari lima pilar yang ada pada
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Global  Cybersecurity  Index yaitu  aspek hukum  ( legal measures ),  aspek  teknis ( technical  measures ),  aspek  organisasi ( organizational measure ), aspek pengembangan kapasitas ( capacity development ),  dan  aspek  kerja  sama ( c ooperative measures ) (Islami, 2017, hal. 140).  Kelima  pilar  dalam  GCI  kemudian menjadi landasan dalam menyusun berbagai  upaya  dan  strategi  peningkatan keamanan siber di Indonesia.

## 4.3.1 Aspek Hukum (legal measures)
Aspek  hukum  atau legal measures diukur  berdasarkan  keberadaan  institusi legal  serta framework yang  berkaitan dengan keamanan siber dan kejahatan siber di  suatu  negara.    Terdapat  tiga  indikator dalam  aspek  hukum  yaitu  keberadaan  UU Kejahatan Siber, UU Keamanan Siber, dan penyelenggaraan  keamanan  siber  bagi aktor  hukum  (Sudarmadi  &  Runturambi, 2019, hal. 163).
Dari  ketiga  indikator  tersebut,  dalam rangka  pemenuhan  aspek  hukum  terkait penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia,  pada  tahun  2019  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan  Ketahanan  Siber  telah  diinisiasi  oleh DPR  yang  kemudian  sudah  diserahkan kepada  pemerintah.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, BSSN sebagai institusi keamanan siber  nasional  menyelenggarakan  diskusi publik  dan  simposium  nasional  mengenai RUU  tentang  Keamanan  dan  Ketahanan Siber  pada  12  Agustus  2019.  Kegiatan tersebut  dihadiri  oleh  300  peserta  yang terdiri dari perwakilan kementerian/ lembaga, akademisi, praktisi, ahli/ professional,  asosiasi,  LSM,  komunitas siber  nasional,  dan  media  massa  yang bergerak di bidang keamanan siber. Selain itu,  BSSN  pada  tahun  2019  juga mengusulkan  RUU  Persandian  dan  RUU Rahasia  Negara  dalam  Program  Legislasi
Nasional  Pemerintah  2020-2024  (BSSN, 2019).
4.3.2 Aspek Teknis (technical measures) Aspek teknis diukur berdasarkan keberadaan institusi teknis serta framework terkait  dengan  keamanan  siber.  Terdapat enam  indikator  dalam  aspek  teknis  yaitu Cyber Emergency Response Team (CERT) Nasional, CERT Pemerintah, CERT Sektoral,  Standar  keamanan  siber  bagi organisasi,  standar  dan  sertifikasi  bagi profesional  bidang  keamanan  siber,  dan adanya  perlindungan  daring  bagi  anak (Sudarmadi & Runturambi, 2019, hal. 164).
BSSN  sebagai  institusi  keamanan  siber nasional belum sepenuhnya bisa melakukan  upaya  peningkatan  keamanan siber  menurut  keenam  indikator  dalam aspek  teknis.  Indonesia  hanya  mampu melakukan  upaya  peningkatan  terkait dengan  indikator  CERT  nasional,  CERT pemerintah,  dan  CERT  sektoral.  CERT merupakan  tim  koordinasi  teknis  yang menangani  berbagai  insiden  siber.  CERT kemudian disempurnakan menjadi Computer  Security  Incident  Response Team (CSIRT) melalui RFC 2350. CERT/ CSIRT dibentuk untuk menyediakan Point of Contact (PoC) Tunggal untuk pelaporan insiden  siber,  membantu  penanganan insiden keamanan siber, mencegah insiden keamanan  siber  terulang  kembali,  dan berbagai  informasi  ( lesson  learned) terkait isu  siber . BSSN  membentuk  Gov-CSIRT ( Government  Computer  Security  Incident Response  Team )  berdasarkan  Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara No. 199  Tahun  2019.  Misi  Gov-CSIRT  yaitu mengkoordinasikan dan  mengelaborasikan layanan  keamanan  siber  pada  sektor pemerintah  dan  membangun  kapasitas sumber  daya  keamanan  siber  pada  sektor pemerintah (BSSN, 2019).
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## 4.3.3 Aspek  organisasi  (organizational measure)
Aspek  organisasi  diukur  berdasarkan koordinasi antara pembuat  kebijakan siber dan strategi keamanan siber yang dikembangkan  pada  tingkat  nasional. Terdapat  tiga  indikator  dalam  aspek organisasi yaitu keberadaan strategi keamanan  siber  nasional,  organisasi  yang bertanggung jawab dalam bidang siber, dan metrik pengukuran perkembangan keamanan siber (Sudarmadi & Runturambi, 2019, hal. 165).
Berdasarkan penjelasan diatas,
Indonesia  telah  melakukan  upaya  terkait peningkatan  keamanan  siber  berdasarkan aspek organisasi. Pertama, indikator organisasi yang bertanggung jawab merupakan  indikator  dimana  pemerintah Indonesia  telah  membentuk  Badan  Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan  siber  nasional  yang  didirikan pada 19 Mei 2017. Sebagai CERT/ CSIRT nasional,  BSSN  hingga  saat  ini  terus berupaya  untuk  melaksanakan  integrasi, koordinasi,  harmonisasi  dengan  berbagai pihak  seperti  instansi  pemerintah  lain, sektor swasta, infrastruktur informasi, serta masyarakat  sipil  terkait  penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia.
Terkait  dengan  indikator  kedua  yaitu keberadaan strategi keamanan siber nasional, Indonesia belum memiliki satupun  regulasi  atau  kebijakan  terkait dengan keamanan siber hingga saat ini. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  strategi keamanan siber nasional juga masih dalam tahap peningkatan pemahaman dan pembuatan  standarisasi.  BSSN  sebagai institusi keamanan siber nasional diharapkan  dapat  menjadi  organisasi  inti yang bertanggung jawab terkait perumusan strategi  keamanan  siber  nasional.    Pada akhir  tahun  2020,  BSSN  telah  menyusun draft  Strategi  Keamanan  Siber  Nasional (SKSN)  dan  dalam  tahap  pengajuan
persetujuan  kepada  Presiden  RI.  Dengan adanya SKSN diharapkan dapat meningkatkan  kapabilitas  keamanan  siber Indonesia sehingga berbagai permasalahan dalam  ruang  siber  dapat  diselesaikan (Kurniawan, 2020).
Selanjutnya indikator
metrik pengukuran perkembangan keamanan siber. pada tahun 2020 BSSN bekerjasama dengan  berbagai  institusi  pemerintah daerah  untuk  menyusun  matrik  keamanan siber  dengan  mengoptimalkan  sinergi bersama.  Matriks  keamanan  siber  dibuat sebagai  alat  pengukuran  dan  panduan terkait pencapaian keamanan siber nasional. Matriks tersebut memiliki fungsi untuk  mengidentifikasi  trend  keamanan siber yang sedang berkembang di Indonesia. Upaya sinergitas yang dilakukan oleh BSSN dengan berbagai pemerintahan daerah dilakukan untuk pemberian dukungan anggaran
terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan siber, mendukung pembentukan Gov-CSIRT,  pemanfaatan  fungsi Security Operation Center , serta monitoring sistem informasi.

## 4.3.4 Aspek  pengembangan  kapasitas
(capacity development)
Aspek pengembangan kapasitas diukur berdasarkan penelitian dan pengembangan, pendidikan  dan  program  pelatihan,  serta tenaga  profesional  dan  aparatur  negara yang  tersertifikasi.  Aspek  ini  terdiri  dari delapan indikator yaitu keberadaan institusi standarisasi  di  suatu  negara,  dokumen praktik  terbaik  terkait  keamanan  siber, program  pelatihan  dan  pengembangan, kampanye kesadaran publik, kursus pelatihan professional, program pendidikan dan  kurikulum  akademik  nasional  terkait keamanan siber, mekanisme intensif dalam keamanan  siber,  dan  industri  keamanan siber dalam negeri (Sudarmadi & Runturambi, 2019, hal. 165).
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Berdasarkan penjelasan di atas, BSSN telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan aspek pengembangan kapasitas  keamanan  siber  di  Indonesia. Terkait  dengan  kampanye  kesadaran publik, BSSN mempunyai sebuah program keamanan  data  pribadi  bernama  KLiKS (Kampanye Literasi Keamanan Siber) yang digagas  oleh  Direktorat  Proteksi  Ekonomi Digital  BSSN  (Pusat  Studi  Forensika Digital,  2018).  Sejak dibentuk pada 2018 hingga 2019, KLiKS berhasil dilaksanakan di 12 kota di Indonesia dan dihadiri sekitar 12.000  orang.  Pada  tahun  2020,  BSSN berhasil meluncurkan buku berjudul “KLiKS  BSSN  Untuk  Negeri”  yang menceritakan mengenai perjalanan KLiKS di tahun 2019 (BSSN, 2019).
Selain  melakukan  Kampanye  Literasi Keamanan  Siber,  BSSN  juga  melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi di berbagai lokasi dengan mengundang praktisi, akademisi,  peneliti,  komunitas,  serta berbagai  pihak  yang  berkaitan  dengan bidang  keamanan  siber.  Pada  tahun  2018, BSSN melakukan sosialisasi dan
Workshop  di  3  Universitas  yang  ada  di
Indonesia  yaitu  Universitas  Syiah  Kuala (UNISYAH) Aceh, Swiss
German
University (SGU) Banten, dan Universitas Islam Indonesia (UII) (BSSN, 2018).
Pada  tahun  2019,  BSSN  melakukan seminar  dan  workshop  di  Universitas Indonesia  (UI)  dan  Telkom  University (BSSN, 2019). Di tahun yang sama, BSSN juga  menggelar  Symposium  on  Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID)  Summit  2019  di  Bali  untuk melakukan  sinergitas  dan  koordinasi dengan  para  stakeholder  terkait.  CIIP-ID merupakan salah satu upaya yang dilakukan  oleh  BSSN  untuk  mendapatkan gagasan, ide, pengalaman, strategi, dan best practice untuk  meningkatkan pengamanan infrastruktur kritikal terkait keamanan siber di Indonesia (Rahman, 2019).
Pada  tahun  2020,  BSSN  bekerjasama dengan  Indonesia  Honeynet  Project  (IHP) untuk menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek), webinar dan workshop bagi mitra honeynet, pihak-pihak
yang
berkepentingan  dalam  bidang  siber  dan masyarakat umum. Kegiatan bimtek dilaksanakan  pada  tanggal  25-26  Februari 2020  di  Aston  Priority  and  Simatupang Hotel  and  Conference  Center,  Jakarta. Kegiatan  ini  dihadiri  34  orang  dari  sektor pemerintah, lima orang sektor IIKN, dan 13 orang  akademisi.  Kegiatan  selanjutnya yang dilakukan oleh BSSN adalah Webinar pusat  Malware  Nasional  (Pusmanas)  yang dilaksanakan pada tanggal 14 juli 2020 dan Webinar ISIF Asia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 (BSSN, 2020).

## 4.3.5 Aspek  Kerja  Sama  (cooperative measures)
Diukur  berdasarkan  kerangka  kerjasama, partnership,  serta information  sharing network yang dilakukan untuk meningkatkan  kapabilitas  siber  nasional .
Terdapat  lima  indikator  dalam  aspek kerjasama  internasional  yaitu  kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, partisipasi pada forum internasional, kerjasama pemerintah  dengan  swasta,  dan  kerjasama antar  instansi  pemerintah  (Sudarmadi  & Runturambi, 2019, hal. 166).
Berdasarkan penjelasan diatas, Diplomasi  siber  merupakan  kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui  BSSN  dengan  negara  atau organisasi  lain  baik  secara  bilateral  dan multilateral.  Diplomasi  siber  Indonesia dalam kerangka kerjasama bilateral diawali dengan  membentuk  kesepakatan  bilateral dengan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda pada 3 Juli 2018 terkait kerjasama dalam  bidang  siber  antara  kedua  negara (Chotimah, 2019, hal. 124).
Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui BSSN melakukan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
penandatangan perjanjian kerjasama dibidang keamanan siber dengan perwakilan  dari  pemerintahan  Britania Raya  untuk  peningkatan  kapasitas  di bidang  siber  kedua  negara  (BSSN,  2018). Pada  31  Agustus  2018,  BSSN  sebagai perwakilan Indonesia juga menandatangani perjanjian  kerjasama  dengan  Australia ( Department  of  Foreign  and  Affairs ) (Magrisa, 2020, hal. 10). Selanjutnya pada 28 September 2018, BSSN juga melakukan kerjasama  dengan  Amerika  Serikat  terkait peningkatan  kerjasama  dan  pembangunan dalam  bidang  siber  (Chotimah,  2019,  hal. 124).
Diplomasi  siber  dalam  kerangka kerjasama multilateral juga dilakukan oleh Indonesia  dengan  diwakili  oleh  BSSN. BSSN  berkontribusi  dalam  pelaksanaan ASEAN-Japan  Cyber  Exercise  secara online pada 20 Mei 2019 yang dilaksanakan  secara  serentak  di  sepuluh negara  ASEAN  dan  Jepang.  (Chotimah, 2019, hal. 125). Pada 31 Mei - 2 Juni 2019 BSSN  menjadi  delegasi  Indonesia  dalam 18 th International  Institute  for  strategic studies  (IISS)  Shangri  La  Dialogue  di Singapura.  Forum  tersebut  di  hadir  30 negara  dan  mengangkat  isu cyber- capability development : deference implication . Pada tahun yang sama, BSSN juga  aktif  dalam  pertemuan  tahuan  CERT internasional  seperti FIRST AGM  and conference , APCERT AGM
and conference , OIC-CERT AGM and conference . Indonesia juga menjadi narasumber dalam kegiatan FIRST Symposium  di  Oman , ASEAN  CIO  Forum di  Bangkok,  dan ASEAN  CISO di  Jakarta (BSSN, 2019).
Terkait  dengan  kerjasama  dalam lingkup nasional, BSSN melakukan berbagai kerjasama dengan institusi pemerintah  lain  maupun  pihak  swasta. BSSN  bekerja  sama  dengan  institusi pemerintahan seperti kementerian, lembaga
non  kementerian,  dan  pemerintah  daerah terkait  bidang  keamanan  siber.  Terkait kerjasama  dengan  pihak  swasta,  BSSN melakukan  berbagai  macam  kerjasama dengan  pihak-pihak  swasta.  Seperti  pada tahun  2018,  BSSN  melakukan  kerjasama dengan Course-net dan amandata. Course- net merupakan  training  center  yang memberikan  pelatihan  dalam  bidang keamanan  siber.  BSSN  menjadi  pengajar dalam pelatihan tersebut termasuk pelatihan  dalam  sertifikasi  EC-COUNCIL yaitu  Certified  Network  Defender  (CND) dan  Certified  Ethical  Hacker  (CEH). Sedangkan BSSN dengan amandata berkolaborasi membentuk Soc yang berskala nasional, kerjasama ini dilakukan untuk membangun
SDM yang berkelanjutan  dan  berkompeten  dalam bidang  siber  di  Indonesia  (BSSN,  2018). Kerjasama  antara  BSSN  dengan Course– net berlanjut hingga tahun 2019, kerjasama diperluas  tidak  hanya  CEH,  namun  EC- Certified Security Analyst (ECSA), Computer  Hacking  Forensic  Investigator (CHFI) (BSSN, 2019).

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dalam menghadapi konstelasi siber di Indonesia,  dibentuklah  Badan  Siber  dan Sandi  Negara  (BSSN)  sebagai  institusi keamanan siber nasional pada 19 Mei 2017. Pembentukan BSSN merupakan salah satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  meningkatkan  keamanan siber  nasional  serta  memastikan  bahwa pengguna  ruang  siber  dapat  menggunakan teknologi dengan aman dari ancaman siber. Merujuk  pada  teori  sekuritisasi, pembentukan  BSSN  sebagai  institusi keamanan  siber  nasional  menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki  komitmen  yang  tinggi  sebagai bentuk sekuritisasi terkait dengan peningkatan  kapasitas  keamanan  siber  di Indonesia.  Hal  tersebut  dilakukan  karena
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
isu  siber  di  Indonesia  menjadi  sebuah masalah  keamanan  yang  menyebabkan existential  threat bagi  suatu  masyarakat atau  entitas  tertentu.  Kondisi  tersebut menunjukkan bahwa pengguna ruang siber di  Indonesia  menjadi referent  object yang terancam berbagai kerentanan dalam ruang siber. Sedangkan Pemerintah Indonesia dan BSSN  berperan  sebagai securitizing  actor dalam  proses  sekuritisasi  selanjutnya. Dalam  proses  sekuritisasi  selanjutnya, functional actor muncul sebagai pihak yang berperan  sebagai  penentu  dari  berbagai upaya  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh BSSN  sebagai securitizing  actor dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
Pemerintah
Indonesia melalui
BSSN  berupaya  untuk  meningkatkan sekuritisasi  dan  komitmen  terkait  dengan keamanan siber nasional melalui acuan dari lima  pilar  yang  ada  pada Global Cybersecurity  Index yaitu  aspek  hukum ( legal measures ),  aspek  teknis  ( technical measures ), aspek organisasi ( organizational measure ), aspek pengembangan
kapasitas ( capacity development ),  dan  aspek  kerja  sama ( c ooperative measures ).

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Buzzan,  B.,  Waever,  O.,  &  Wilde,  J.  d. 1998. Security:  A  New  Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
Fitri,  R.  2018. Membangun  Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber dalam  Sistem  Pertahanan  Negara. Jakarta: Universitas Pertahanan
Indonesia.
Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Sahabat Cendekia
Prayudi, Budiman, A., Ardipandato, A., &
Fitri,  A.  2018. Keamanan  Siber  dan Pembangunan
Demokrasi di
Indonesia. Jakarta:  Pusat  Penelitian
Badan Keahlian DPR RI.
Trihartono,  A.,  Indrastuti,  S.,  &  Nisya,  C. 2020. Keamanan  dan  Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. Depok: Melvana.
Acuan artikel dalam Jurnal: Arifah, D. A. 2011. “Kasus Cybercrime di Indonesia”  dalam Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi, Vol. 18, No. 2 , 185-195.
Chotimah,  H.  H.  2019.  “Tata  Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia  di  Bawah  Kelembagaan Badan  Siber  dan  Sandi  Negara” dalam Politicia, Vol. 10 No. 2 , 113- 128. doi:10.22212/jp.v10i2.1447
Hansen,  L.,  &  Nissenbaum,  H.  2009. "Digital  Disaster,  Cyber  Security, and  the  Copenhagen  School"  dalam International Studies Quarterly (53) ,  1155-1175.  doi:10.1111/j.1468- 2478.2009.00572.x
Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L.
R. 2020. “Peningkatan  Rasio
Kejahatan Cyber dengan Pola Interaksi  Sosio  Engineering  pada Periode  Akhir  Era  Society  4.0  di Indonesia”  dalam Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 4 No. 1 , 45-63. doi:10.38043/jids.v4il.2314
Islami,  M.  J.  2017.  Tantangan  dalam Implementasi  Strategi  Keamanan
Siber  Nasional  Indonesia  Ditinjau dari  Penilaian  Global  Cybersecurity Index. Jurnal Masyarakat
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Telematika dan Informasi Vol 8 (2) , 137-144. doi:10.17933/mti.v812.108
Kwarto, F., & Angsito, M. 2018. “Pengaruh
Cyber Crime Terhadap Cyber Security  Compliance  di  Sektor
Keuangan”  dalam Jurnal  Akuntansi
Bisnis  Vol.  11  No.  2 ,  99-110.  doi: http://dx.doi.org./10.30813/jab.v11i2 .1382
Sudarmadi,  D.  A.,  &  Runturambi,  A.  J. 2019.  “Strategi  Badan  Siber  dan
Sandi Negara (BSSN) dalam
Menghadapi  Ancaman  Siber  di
Indonesia”  dalam Jurnal  Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 2 No. 2 , 157-178. doi: https://doi.org/10.21609/jkskn.v2i2.2 8 Wibowo,  M.  H.,  &  Fatimah,  N.  (2017). “Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime” dalam JOIECT, Vol. 1, No. 1 , 1-5.
doi://doi.org/10.29100/v1i1.69.g47

## Acuan artikel dalam website:
BSSN,  2017.  “Pembentukan  Badan  Siber dan  Sandi  Negara  (BSSN)”  dalam https://bssn.go.id/pembentukan- badan-siber-dan-sandi-negara-bssn/
BSSN,  2018. “BSSN  Tandatangani  Nota Kesepahaman  Kerjasama  di  Bidang
Keamanan Siber dengan Pemerintahan Inggris Raya” https://bssn.go.id/bssn-tandatangani-
nota-kesepahaman-kerjasama-di- bidang-keamanan-siber-dengan- pemerintah-inggris-raya/

## BSSN,  2019.  “Buku  (KLiKS  BSSN UNTUK NEGERI) Kaleidoskop
KLiKS  BSSN  Tahun  2019”  dalam https://bssn.go.id/buku-kliks-bssn-
untuk-negeri-kaleidoskop-kliks-bssn- tahun-2019/

## BSSN,  2019.  “PRESS  RELEASE:  BSSN
Gelar Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber” dalam https://bssn.go.id/press-release- bssn-gelar-diskusi-publik-dan- simposium-nasional-ruu-keamanan- dan-ketahanan-siber/

## BSSN,  2019.  “Press  Release:  BSSN
Launching  Gov-CSIRT,  Indonesia Kini  Punya  Tim  Respon  Insiden Siber”
dalam
https://bssn.go.id/press-release- bssn-launching-gov-csirt-indonesia- kini-punya-tim-response-insiden- siber/
Kurniawan,  2020.  “Tingkatkan  Keamanan Siber  Nasional,  BSSN  Susun  Draft SKSN” dalam https://m.merdeka.com/peristiwa/tin gkatkan-keamanan-siber-nasional- bssn-susun-draft-sksn.html
Rahman, 2019. “BSSN serap Ide, Gagasan dan  Best  Practice  Pengamanan” cyberthreat.id: htpps://m.cyberthreat. id/read/2455/BSSN-Serap-Ide- Gahasan-dan-Best-Practice- Pengamanan-IKKN
Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi :
APJII.  2018. Laporan  Survei  Penetrasi  & Profil  Perilaku  Pengguna  Internet Indonesia. Jakarta: Polling Indonesia.
APJII.  2020. Laporan  Survey  Internet APJII  2019-2020  (Q2). Jakarta: Indonesia Survey Data Center.
BSSN.  2019. Indonesia  Cyber  Security Monitoring  Report  2019. Jakarta:
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Pusat  Operasi  Keamanan  Siber Nasional  Badan  Siber  dan  Sandi Negara.
BSSN.  2020. Honeynet  Project  BSSN  - IHP. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
ID-SIRTII/CC.  2018. Indonesia  Cyber
Security  Monitoring  Report  2018.
Jakarta:  Indonesia  Security  Incident
Response Team on Internet
Infrastructure/ Coordination Center.
Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian
DPR,  RI.  (2021). Analisis  RUU Tentang APBN: Tantangan Penguatan  Keamanan  Siber  dalam Menjaga Stabilitas Keamanan.
Jakarta:  Pusat  Kajian  Anggaran Badan Keahlian DPR RI.