The journal is accredited "Sinta 5" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Faisal Sarifudin 1 , Tama Amelia Putri Sijabat 2
1 Universitas Negeri Semarang, Indonesia; faisalsarifudin69@students.unnes.ac.id
2 Universitas Negeri Semarang, Indonesia; tamaameliaputrisijabat@students.unnes.ac.id
Abstrak  : One  Stop  Integrated  Service  is  an  effort  to  simplify  public services designed by the Government to improve the quality of services to  the  community.  The  purpose  of  this  program  is  to  be  effective  in encouraging investment because it involves  many potentials owned by Central  Java  Province.  People  still  often  express  complaints  related  to licensing  services,  such  as  expensive  fees,  lack  of  transparency,  and difficulties  in  procedures.  This  is  called  administrative  burden. Administrative  burden  is  any  form  of  policy  that  is  considered burdensome to the community in terms of public services. This research aims to describe, examine, and analyze the successful implementation of a one-stop integrated service system in Central Java Province along with the  factors  that  support  and  hinder  its  implementation.  The  research method applied is a qualitative approach using a descriptive approach to achieve the research objectives. The results of the analysis show that the DPMPTSP  of  Central  Java  Province  shows  maximum  results  in  quality public services because it can be proven by the positive response of the community  and  the  implementation  of  services  in  accordance  with applicable regulations.
Keywords: One Stop Integrated Service, Investment, Public Service.
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science Vol 4 No 2 November 2023 https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4 i2.74
Received: October 29, 2023 Accepted: November 01, 2023 Published: November 30, 2023
Publisher’s  Note:  Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.

## Copyright:  ©  2023  by  the  authors.
Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  UU  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  struktur negara  Indonesia  yang  menganut  paham  welfare  state,  pelayanan  publik  adalah  tindakan atau rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Sebagai  perangkat  negara,  pemerintah  harus  mampu  merencanakan  dan  melaksanakan pelayanan  publik  yang  berkualitas  bagi  masyarakat.  Tujuan  dari  pelayanan  publik  adalah untuk  menyediakan  layanan  berkualitas  yang  menunjukkan  transparansi  pelayanan  yang terbuka,  sederhana,  dan  tersedia  bagi  semua  pihak  serta  akuntabilitas  yaitu  layanan  yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.
Pemerintah  yang  juga  sering  disebut  sebagai  birokrasi,  selama  ini  seringkali mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi cenderung memakan waktu, rumit, dengan persyaratan yang kompleks dan regulasi yang kurang fleksibel, keadaan ini tentu tidak menguntungkan masyarakat.  Selain  karena  pengaruh  globalisasi,  harapan  masyarakat  agar  pemerintah menerapkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sejalan  dengan  meningkatnya  tingkat pengetahuan  dan  pendidikan masyarakat.  Masyarakat menyatakan  bahwa  dengan  adanya tata  kelola  pemerintahan  yang  efektif,  maka  korupsi  akan  berkurang,  pelayanan  publik menjadi lebih baik, dan pemerintah akan lebih peduli untuk melayani kebutuhan masyarakat (Lauma,  Rahmat  Pangemanan  &  Sampe,  2019).  Tentu  saja,  ini  adalah  hal  yang  wajar  dan seharusnya  direspons  oleh  pemerintah  dengan  mengimplementasikan  perubahan  yang terarah  untuk  mencapai  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dapat  memenuhi  harapan masyarakat, cepat, dan efisien.
Berlandaskan  pemikiran  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  berbagai  kelemahan  dan  mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan publik, terutama di bidang perizinan. Sejak PTSP ada, sistem pemberian layanan harus meningkatkan reputasinya sebagai sistem yang transparan dan  cepat,  karena  sebelumnya  lambat  (karena  birokrasi  yang  berlarut-larut)  agar  dapat memenuhi tujuan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal ini, Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  lembaga
pemerintah  yang  memberlakukan  sistem  pelayanan  satu  pintu  yang  terpadu.  DPMPTSP sebagai lembaga yang secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan layanan terkait izin  secara  langsung  kepada  masyarakat  yang  pada  dasarnya  dianggap  sebagai  langkah inovatif  dalam  manajemen  pemerintahan,  diharapkan  dapat  memberikan  layanan  publik yang unggul sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan langsung dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  bahwa  peneliti  menemukan  beberapa  hambatan  atau  beban  administrasi  yang dihadapi  oleh  DPMPTSP  dalam  hal  pelayanan  publik  diantaranya  adalah  keterbatasan sumber daya yang dimiliki sepertinya kurangnya anggaran dan infrastruktur yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur pelayanan perizinan, praktik korupsi dan nepotisme di dalam instansi, dan perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Jika hambatan ini  terjadi  terus  menerus,  maka  akan  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  citra  baik instansi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu  bagaimana beban  administrasi  mempengaruhi  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan  layanan  terpadu satu pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan layanan terpadu satu pintu tersebut. Manfaat dari penulisan jurnal ini adalah memberikan kontribusi  pemahaman  terkait  dampak  beban  administrasi  terhadap  pelayanan  publik  di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  studi  yang  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  yang  diharapkan  dapat  menggambarkan  secara  mendalam  proses penelitian yang dilakukan dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak beban administrasi terhadap pelayanan publik dalam program pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumen, dan observasi. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas petugas perizinan dan  masyarakat  pengguna  layanan  di  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah.  Wawancara
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat
dilakukan  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam  penelitian  menggunakan  pendekatan terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaruh Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik Pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  perangkat  negara  harus  mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan berkualitas yang menunjukkan transparansi pelayanan yang  terbuka,  sederhana,  dan  tersedia  bagi  semua  pihak  serta  akuntabilitas  yaitu  layanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Tujuan ini diperkuat dengan
adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pemerintah harus mewujudkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Demi  terwujudnya  kualitas  pelayanan  publik,  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih luas bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan layanan  prima, meningkatkan  kelancaran  usaha  dan kondisi investasi yang mendukung di daerah, serta meningkatkan standar dalam menjamin kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  masyarakat.  Namun,  nyatanya  pelayanan  publik saat ini masih memiliki banyak hambatan baik karena faktor internal ataupun eksternal, hal inilah  yang  dinamakan  beban  administrasi.  Beban  administrasi  merupakan  segala  macam bentuk  kebijakan  yang  dianggap  memberatkan  masyarakat  dalam  hal  pelayanan  publik, seperti sumber daya manusia yang kurang, infrastruktur yang kurang memadai, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (Herd & Moynihan, 2018). Apabila hal ini tidak segera diatasi dengan  baik,  tentunya  masyarakat  akan  mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang  buruk sehingga menimbulkan stigma negatif bagi instansi pemerintah, terutama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Sistem  dalam  memberikan  pelayanan  merupakan  unsur  krusial  dalam  struktur pemerintahan. Sistem pelayanan perlu mengikuti standar pelayanan yang terdefinisi dengan
jelas  (Noveriyanto  et  al.,  2018).  Aparatur  pelaksana  pelayanan  harus  memahami  strategi pelayanan sehingga ketika memberikan layanan kepada masyarakat, mereka terlihat siap dan memiliki  kapabilitas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  optimal  dan  berkualitas  dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beban administrasi yang tinggi dapat menghambat efisiensi  layanan  sehingga  menyebabkan  ketidakpuasan  masyarakat  dan  menurunkan keinginan  mereka  untuk  berinteraksi  dengan  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah.  Apabila beban administrasi ini diatasi dengan baik, maka dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong mereka untuk menggunakan layanan DPMPTSP. Kualitas pelayanan yang baik dapat diukur dari respon positif masyarakat dan implementasi pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan tatanan pemerintahan yang semakin baik dengan kualitas pelayanan yang optimal (Tajuddin et al., 2023).

## 2. Faktor Penghambat Pelayanan Publik di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

## a. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  baik  dari  aspek  kualitas  maupun kuantitas,  menjadi  penghambat  utama.  Kurangnya  keahlian  dalam  bidang  teknologi menyebabkan  lambannya  proses  penanganan  layanan  terpadu  satu  pintu,  mengingat penggunaan  aplikasi  pelayanan  memerlukan  individu  yang  terampil  dalam  teknologi (Trisantosa et al., 2022). Untuk itu diperlukan pembinaan sumber daya manusia di DPMPTSP Provinsi Jawa tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Selain dari sumber daya manusia instansinya sendiri, penting juga untuk melihat kualitas sumber daya  masyarakat.  Kurangnya  literasi  membuat  kurangnya  kesadaran  mengenai  prosedur perizinan,  hal  inilah  yang  menyebabkan  terhambatnya  proses  perizinan  di  DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

## b. Infrastruktur Kurang Memadai
Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  merupakan instansi pemerintah yang menjadi garda terdepan eksekutor mengenai  perizinan investasi. Namun,  infrastruktur  teknologi  penunjang  pelayanan  publik  DPMPTSP  Provinsi  Jawa Tengah dinilai kurang dibandingkan dengan besarnya tugas yang harus mereka selesaikan. Akibatnya,  implementasi  layanan  digital  dan  pembaharuan  sistem  informasi  menjadi terhambat.
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat

## c. Praktik Korupsi dan Nepotisme
Adanya  tindakan  korupsi  dan  nepotisme  di  lingkungan  birokrasi  menandakan adanya  kelalaian  dalam  pengelolaan  dana  publik  yang  seharusnya  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel  untuk  kepentingan  masyarakat  (Saggaf  &  Akib,  2018).  Karena dengan  adanya  transparansi  informasi  dapat  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  untuk memerangi praktik korupsi dan nepotisme yang marak terjadi. Munculnya tindakan tersebut dapat memicu praktik perdagangan jabatan, gratifikasi, dan suap. Pejabat pemerintah lebih rentan terhadap penerimaan suap dari individu tertentu untuk memudahkan layanan publik, sementara  masyarakat  yang  mengikuti  prosedur  resmi  justru  menghadapi  kesulitan  atau hambatan dalam mendapatkan layanan publik. Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku korupsi  dan  nepotisme  menjauhkan  pemerintah  atau  birokrasi  dari  peran  aslinya  sebagai pelayan masyarakat yang seharusnya memberikan layanan publik yang berkualitas.
Birokrasi dan pejabatnya cenderung lebih mengedepankan peran sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi sulit diakses oleh masyarakat (Sirait, 2018). Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif agar dapat lebih  mudah  dan  lancar  dalam  mengurusnya,  seperti  bekerjasama  dengan  petugas.  Hal seperti  ini  tidak  menjadi  rahasia  umum  lagi  karena  telah  meluas  diberbagai  tingkatan penyelenggaraan  pelayanan  publik  dimanapun.  Masyarakat  seringkali  menghadapi kesulitan  dengan  persyaratan  yang  diperlukan,  ditambah  dengan  kurang  pemahaman terhadap  mekanisme  pengurusan  pelayanan  publik.  Hal  ini  mendorong  mereka  untuk mencari bantuan dari petugas pelayanan guna mempermudah penyelesaian masalah. Praktik pelayanan  publik  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  dapat  menjadi  pemicu  awal  terjadinya korupsi  birokratis.  Dimulai  dari  hal-hal  kecil  dan  sederhana  tindakan  tersebut  dianggap lumrah, namun seiring berjalannya waktu, berpotensi mengubah sikap dan perilaku birokrasi menjadi koruptif.
Berbagai masalah  mengenai  korupsi  dan  nepotisme  itulah  yang menjadi  tantangan dalam DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah saat ini. Namun, keberhasilan bersih dan efisiensinya birokrasi  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  tergantung  pada  implementasi  dan  tindakan konkrit  ditingkat  lokal.  Reputasi  dan  efisiensi  birokrasi  bisa  berubah  seiring  dengan berjalannya waktu, tergantung pada upaya pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.
Dengan kata lain belum ada jaminan bahwa birokrasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah bersih dan efisien.

## d. Perubahan Kebijakan
Pada  dasarnya    perubahan  kebijakan  dinilai  baik  terhadap  pelayanan  publik  di DPMPTSP.  Kebijakan  yang  dinilai  baik  oleh  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  tata  kelola  dokumen  yang  optimal sehingga memungkinkan investor memahami persyaratan perizinan dengan jelas. Selain itu, kebijakan  yang  jelas  juga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  investor, meningkatkan  kepercayaan,  dam  memungkinkan  investasi  jangka  panjang.  Namun,  jika perubahan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  terlalu  cepat  atau  sering  dapat menyulitkan adaptasi dan implementasi efektif ditingkat lokal (Handayani, 2011). Kebijakan terlalu  rumit  dan  birokratis  dapat  meningkatkan  beban  administrasi  bagi  perusahaan  dan masyarakat  umum  serta  memperlambat  proses  investasi.  Selain  itu,  karena  ketatnya kebijakan yang dibuat pemerintah dapat membatasi akses beberapa kelompok masyarakat terhadap  kesempatan  investasi,  terutama  bagi  pelaku  usaha  kecil.  Tentu  saja  perubahan kebijakan  ini  akan  berdampak  pada  kualitas  pelayanan  publik  DPMPTSP  Provinsi  Jawa Tengah.

## 3. Upaya Pengoptimalan Program Pelayanan Publik di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengoptimalan program pelayanan  publik  mencerminkan  berbagai  strategi  untuk  meningkatkan  kinerja  birokrasi bersih dan dinamis, serta efisiensi layanan.

## a. Penerapan SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan)
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi  Pemerintahan  dijelaskan  bahwa  Standar Operasional  Prosedur  Administrasi  Pemerintahan  (SOP  AP)  adalah  standar  operasional prosedur  dari  berbagai  proses  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  penerapan  Standar Operasional  Prosedur  pada  birokrat  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  bertujuan  untuk menciptakan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  terstruktur  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat
pelayanan.  SOP  juga  membantu  untuk  mengurangi  ketidakpastian,  meningkatkan akuntabilitas,  dan  memberikan  landasan  untuk  evaluasi  kinerja  para  birokrasi.  Dengan adanya  SOP  ini  pegawai  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  akan  meningkatkan  hasil  kerja yang lebih baik lagi dan mengurangi adanya tindakan korupsi dan nepotisme.

## b. Meminimalkan Birokrasi yang Berlebihan Melalui Penggunaan OSS RBA dan SIAP JATeng
Penggunaan  Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach  (OSS  RBA) memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan perizinan secara daring guna mengurangi beban administrasi (Agung et al., 2022). Selain itu, OSS RBA juga memungkinkan fokus  yang  lebih  tepat  pada  sektor  atau  kegiatan  yang  memiliki  risiko  tinggi,  sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih cerdas dan efisien.
Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  Publik  Jawa  Tengah  (SIAP  JATeng)  juga menjadi pilar penting dalam upaya tersebut. SIAP JATeng ini memberikan landasan untuk pengelolaan data yang terintegrasi, memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu. SIAP JATeng memungkinkan instansi terkait untuk melibatkan pendekatan berbasis data  dalam  pengambilan  keputusan,  meningkatkan  transparansi,  dan  memudahkan pemantauan  kinerja  secara  menyeluruh.  Dengan  adanya  SIAP  JATeng,  penggunaan  data menjadi  lebih  efektif  dalam  merancang  dan  mengevaluasi  kebijakan,  serta  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  proses-proses  birokrasi  yang  dapat  ditingkatkan  atau disederhanakan.  Dengan  adanya  sistem  ini,  masyarakat  menjadi  lebih  mudah  memahami proses dan prosedur perizinan.

## c. Melaksanakan Kode Etik dan Budaya Kerja
Melaksanakan  kode  etik  dan  budaya  kerja  merupakan  langkah  penting  untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, integritas, dan efisien. Hal ini menciptakan dasar  yang  kuat  untuk  memastikan  bahwa  pelayanan  publik  diselenggarakan  dengan integritas tinggi, bebas dari praktik-praktik yang tidak etis. Transparansi, akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat menjadi landasan dalam pelaksanaan kode etik, yang  pada  gilirannya  berkontribusi  pada  peningkatan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pelayanan  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  tengah.  Budaya  kerja  yang  mengutamakan  pelayanan dan  responsivitas  juga  memotivasi  pegawai  untuk  berusaha  lebih  baik  dalam  memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah membangun reputasi sebagai lembaga yang peduli, efisien, dan etos kerja yang baik.

## d. Mengadakan Pelatihan Pegawai
Mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi dalam memberikan layanan  kepada  masyarakat  merupakan langkah  strategis  dalam  pengelolaan sumber  daya  manusia  di  lingkungan  pelayan  publik  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah. Pelatihan ini mencakup  sejumlah aspek yang  bersifat  teknis maupun manajerial.  Dari  segi teknis,  pelatihan  dapat  berfokus  pada  pemahaman  terhadap  regulasi  terkini,  perubahan kebijakan,  dan  penguasaan  keterampilan  teknis  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  pegawai dalam memberikan layanan.
Adapun aspek-aspek manajerial, seperti pengembangan keterampilan interpersonal, manajemen  waktu,  komunikasi  efektif,  dan  penggunaan  alat  atau  sistem  teknologi  yang mendukung efisiensi kerja berbasis online untuk mempercepat proses pelayanan.  Pegawai yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan dapat bekerja lebih efisien dalam menanggapi permintaan masyarakat, memproses dokumen, dan menyelesaikan tugas-tugas administratif lainnya.

## e. Digitalisasi Layanan yang Lebih Cepat dan Efisien
Melalui  digitalisasi  layanan  yang  lebih  cepat  dan  efisien  bertujuan  meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Yani & Agung, 2023). Hal tersebut sangat membantu dalam mengurangi kesalahan dan keterlambatan yang mungkin  terjadi  dalam  proses  manual.  Digitalisasi  layanan  melibatkan  pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem basis data, aplikasi berbasis web yang dalam hal ini dapat ditemukan  pada  web  dpmptsp.jatengprov.go.id,  dan  perangkat  lunak  khusus  untuk mengelola dan menyediakan layanan secara lebih efisien.
Dengan  pengadopsian  teknologi  sangat  menunjang  keefektifan  dalam  peningkatan kecepatan  layanan  di  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah.  Misalnya  dalam  hal  pengajuan dokumen, pendaftaran, atau permohonan izin yang diproses secara otomatis dengan bantuan sistem  komputer,  maka  dapat  mengurangi  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan segala  transaksi.  Digitalisasi  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengakses  layanan kapan saja dan dimana saja melalui website tersebut, guna membantu mengatasi keterbatasan
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat
geografis dan waktu yang menjadi hambatan dalam pelayanan konvensional. Di samping itu juga,  sistem  digital  dapat  membantu  meningkatkan  akurasi  data  dan  informasi,  sehingga prinsip  transparansi  dapat  diwujudkan  juga  dalam  hal  ini.  Transparansi  proses  dapat ditingkatkan  melalui  pelacakan  online,  pemantauan  status  pengajuan,  dan  penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat atau pihak yang terkait.

## f. Adanya Sistem Helpdesk (Pusat Pengaduan) dan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
Keberadaan  sistem  Helpdesk  dan  SKM  merupakan  dua  komponen  yang  saling melengkapi  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  DPMPTSP  Provinsi Jawa  Tengah.  Sistem  Helpdesk  menjadi  saluran  komunikasi  terbuka  terhadap  masyarakat yang  memungkinkan  respon  cepat  terhadap  setiap  permasalahan  atau  kebutuhan  yang diungkapkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan,  atau mengadukan  permasalahan  terkait  pelayanan  yang  mereka terima.
Adapun  sistem  SKM  dengan  melakukan  survei  secara  rutin  digunakan  untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan serta mengukur efektivitas dari setiap  program  yang  telah  diimplementasikan.  SKM  memberikan  gambaran  yang  lebih holistik  tentang  keberhasilan  pelayanan  publik  dan  memberikan  data  empiris  yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Kombinasi antara sistem Helpdesk dan SKM menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan antara DPMPTSP Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  masyarakat  untuk  terus  meningkatkan  pelayanan  publik. Proses  ini  memberikan  masyarakat  terhadap  rasa  keterlibatan  dalam  pembangunan  dan perbaikan program pelayanan.
Berhubungan  dengan  layanan  publik  di  DPMPTSP  Jawa  Tengah,  terkait  dengan tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilakukanlah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).  Informasi  yang  berhasil dikumpulkan menunjukkan  bahwa  pada  bulan November 2023,  tingkat kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  DPMPTSP  Jawa  Tengah mencapai 95,2  (sangat  baik).  Dari  segi  pelayanannya  sendiri,  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM) memberikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Jawa Tengah sebagai peringkat pertama dalam penghargaan Invesment Award Tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa indikator kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Jawa Tengah memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

## Kesimpulan
Pemerintah  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  perangkat  negara  harus  mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan berkualitas yang menunjukkan transparansi pelayanan yang  terbuka,  sederhana,  dan  tersedia  bagi  semua  pihak  serta  akuntabilitas  yaitu  layanan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  yang  berlaku. Penyelenggaran  program  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  DPMPTSP  Jawa  Tengah sudah cukup maksimal  dalam memberikan  pelayanan  publik.  Hal ini  dapat  kita lihat dari hasil analisis yang menyatakan bahwa indikator kualitas pelayanan publik dinilai dari respon positif masyarakat dan implementasi pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses  pelayanan  perizinan  sudah  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  untuk memudahkan masyarakat seperti OSS RBA dan SIAP JATeng, dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut masyarakat menjadi lebih mudah untuk memahami proses dan prosedur perizinan.
Terdapat  sejumlah  faktor  yang  menjadi  penghambat  Program  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (PTSP)  DPMPTSP  Jawa  Tengah  diantaranya  yaitu  sumber  daya  manusia, infrastruktur  kurang  memadai,  praktik  korupsi  dan  nepotisme,  dan  perubahan  kebijakan. Namun,  DPMPTSP  Jawa  Tengah  mampu  mengatasi  berbagai  hambatan  yang  ada  dengan upaya  pengoptimalan  pelayanan  publik  dengan  cara  penerapan  SOP  AP  (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan), Meminimalkan birokrasi yang berlebihan melalui penggunaan OSS RBA dan SIAP JATeng, melaksanakan kode etik dan budaya kerja, mengadakan pelatihan pegawai, digitalisasi layanan yang lebih cepat dan efisien, dan adanya sistem helpdesk (pusat pengaduan) dan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Informasi yang berhasil dikumpulkan  menunjukkan  bahwa  pada  bulan  November 2023,  tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Jawa Tengah mencapai 95,2 (sangat baik). Dari
Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Faisal Sarifudin, Tama Amelia Putri Sijabat
segi  pelayanannya  sendiri,  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  memberikan penghargaan  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Jawa Tengah sebagai peringkat pertama dalam penghargaan Investment Award Tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa indikator kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Jawa Tengah memiliki kualitas yang sangat baik untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

## Referensi
Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. Jurnal Mercatoria, 15(2), 160–166.
Handayani,  S.  (2011).  Upaya  Pemerintah  Sumatera  Selatan  Menarik  Investor  Asing  Dalam Kegiatan Penanaman Modal. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).
Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). Administrative Burden: Policymaking by Other Means. Russel Sage Foundation.
Lauma,  Rahmat  Pangemanan,  S.,  &  Sampe,  S.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Suatu  Studi  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara).  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9.
Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, & Irwansyah. (2018). E-Goverment Sebagai Layanan  Komunikasi  Pemerintah  Kota  Surabaya  (Studi  Kematangan  e-government Sebagai  Layanan  Komunikasi  Government  to  Government,  Government  to  Citizen, Government to Business). Profetik: Jurnal Komunikasi, 11(1), 37.
Saggaf,  S.,  &  Akib,  H.  (2018).  Reformasi  Pelayanan  Publik  di  Negara  Berkembang  (P.  Rapanna (ed.); 1st ed.). CV Sah Media.
Sirait,  B.  C.  (2018).  Memotret  E-Procurement  dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di Indonesia. Journal of Governance, 3(1).
Tajuddin,  A.,  Jusriadi,  E.,  &  Maklassa,  D.  (2023).  Pengaruh  Dimensi  Pelayanan  Publik Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pengguna  Program  Kartu  Identitas  Anak  (  KIA  )  di Dukcapil Kota Makassar. SEIKO : Journal of Management & Business, 6(2), 354–360.
Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Digital. CV Budi Utama.
Yani, T. E., & Agung, M. (2023). Efektivitas Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Pelanggan ( Studi Kasus Pt . Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cabang Panjang ). Jurnal Kompetitif Bisnis, 1, 769.