Juliansyah, hal 104-117

## Penyebaran Paham Radikal Dan Ide Bentuk Negara Kekhalifahan Di Tengah Masyarakat

## Kota Pontianak

## Viza Juliansyah
Prodi Sosiologi Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Email: viza.juliansyah@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Munculnya berbagai gerakan radikal berbasiskan penafsiran agama tertentu saat ini dianggap sebagai ancaman  serius  bagi  banyak  negara.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  secara  langsung menghadapi tantangan ini. Ide hingga kampanye mendirikan negara baru yang berbentuk kekhalifahan merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi NKRI. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat  secara lebih  dalam  bagaimana  Hizbut  Tahrir Indonesia  sebagai  organisasi yang  paling  getol menyuarakan ini bergerak untuk mencapai tujuannya serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan teori yang menjadi  alat  untuk  menganalisa  temuan  hasil  penelitian  adalah  teori  clash  of  civilization  yang dikemukakan  oleh  Samuel  P  Huntington.  Temuan  penting  dalam  penelitian  ini  antara  lain  adalah berbagai metode yang digunakan oleh HTI serta potensi konflik yang bermunculan sebagai konsekuensi dari hal tersebut. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah juga fakta bahwa maraknya gerakan sejenis serta banyaknya simpatisan merupakan konsekuensi dari pertemuan berbagai budaya besar yang sangan berbeda antara agama-agama besar serta peradaban bangsa-bangsa barat dan timur. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fokuyama dalam teorinya clash of Civilization atau pertentangan antar budaya.
Kata kunci: Kekhalifahan, HTI, NKRI, Islam

## Abstract
The emerge of radical movements based on religious certain understandings currently is consedered as a serious threat for many states. Indonesia is one of the countries that directly is facing the challenge. Ideas and campaigns to endorse the form of a new nation based on caliphatic system are serious threats toward the existance of The Republic of Indonesia. The research was held to explore deeper about how Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an organization that consitantly campaigned for the establishment of a caliphate governmental system in Indonesia affects the society. The method used in the research is qualitative research method. While, the research used the theory of clash of civilization by Samuel P Huntington. Among the findings of the research is the fact that various methods are implemented by HTI to spread the idea and gain supporters. Another thing that is needed to be underlined is that this phenomenon is derived from the meetings of big civilizations that are naturally very different in seeing the world and the society. This is just as what Huntington stated ih his theory.
Keywords: Caliphate, HTI, Republic of Indonesia, Islam
Juliansyah, hal 104-117

## PENDAHULUAN
Radikalisme  berbasiskan  agama saat ini menjadi masalah yang dihadapi di banyak  negara.  Aktifitas  ini  mulai  dari sebatas  penyebaran  ide  hingga  pada tindakan  terorisme  radikal  membuat masyarakat  mulai    menyadari  betapa seriusnya gerakan yang  biasanya berbasiskan  pemikiran    purifikasi  ini. Meski agama Islam tidak secara langsung memiliki  keterkaitan  dengan  radikalisme apalagi  terorisme  namun  belakangan berbagai  tindakan  radikal  yang  dilakukan kelompok kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam
membuat  masyarakat  mengasosiasikan Islam dekat dengan terorisme.
Di berbagai belahan dunia tindakan    yang  sejalan  dengan  pemikiran ini  diimplementasikan  dalam  berbagai bentuk. Di berbagai negara di Asia Tengah misalnya  banyak  bentuk  aktivitas  dari kelompok kelompok pendukung pemikiran  ini  yang  bersifat  melibatkan kekerasan.  Bentuk  paling  radikal  dari kegiatan  ini  adalah  terbentuknya  ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria ).  Negara ini adalah bentuk nyata dari kita kelompok sejenis untuk mendirikan negara berbasiskan  sistem  kekhalifahan  seperti yang  ada  pada  masak  kemasan  Islam dahulu  kala.  Di  belahan  dunia  lainnya seperti di Indonesia misalnya, gerakan ini memang  belum  mencapai  pada  tahapan kekerasan  secara  frontal. Walaupun demikian diseminasi itu dan konsep utopia akan  pendirian  kekhalifahan  banyak dijadikan  dasar  dari  berbagai  organisasi siang tumbuh subur di Indonesia.
Kelompok  kelompok  inilah  yang kemudian  secara    langsung  ataupun  tidak turut  serta  dalam  penyebaran  paham
paham  radikal  hingga  pada  level  extreme mereka tidak mengakui  Pancasila sebagai dasar  negara.  Biasanya  lembaga  lembaga ini  memulai  langkah  mereka  dengan melakukan penyebaran akan bahaya yang dihadapi masyarakat Islam di Indonesia di tengah tengah  komunitas agama lain.
Salah  satu  fenomena  diantara berbagai  kelompok  gerakan  Islam  di Indonesia  saat  ini  adalah  keberadaan jama’ah  dakwah  Islam, Hizbut-Tahrir Indonesia  (HTI).  HTI  adalah  kelompok (organisasi)  Islam  yang  bergerak  dalam ranah  politik  ekstra  parlementer  dengan menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan  (Abidin,  2010). Hizbut-Tahrir Indonesia  memiliki  cita-cita  besar  yaitu melanjutkan  kembali  kehidupan  Islam dengan tegaknya kembali kehidupan yang di  dalamnya  diterapkan syari’ah Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan  sistem Khilafah  Islamiyah, serta meletakkan  dan  memilih  Islam  sebagai prinsip Ideologi jama’ah.
Khilafah  Islamiyah sebagaimana dalam pandangan Hizbut-Tahrir Indonesia,  adalah  kepemimpinan  umum bagi  seluruh  kaum  muslimin  di  dunia untuk  menjalankan  hukum-hukum  Islam secara kaffah (menyeluruh)  (An-Nabhani, 2015). Khilafah  Islamiyah juga  dianggap sebagai  sistem  ideal  kehidupan  dalam bermasyarakat. Hizbut-Tahrir Indonesia memandang bahwa Islam telah menetapkan  sekaligus  membatasi  bentuk Negara Islam dengan sistem Khilafah ini. Artinya,  sistem Khilafah inilah  satu- satunya sistem pemerintahan bagi Negara Islam.
Dengan demikian, sistem Khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, republik, kekaisaran
Juliansyah, hal 104-117
ataupun  federasi  jika  dilihat  dari  aspek asas  yang  menjadi  landasan  berdirinya, pemikiran,  undang-undang,  konsep  dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan  wujud  Negara  tersebut. Khilafah dianggap  sebagai  kekuatan politik  praktis  yang  berfungsi  untuk menerapkan  dan  memberlakukan  hukum- hukum  Islam  dan  mengemban  dakwah Islam  keseluruh  penjuru  dunia.  Inilah konsep Khilafah  Islamiyah yang  dicita- citakan  oleh Hizbut-Tahrir Indonesia. (Abdurrahman, 2015)
Cita-cita  ini  terdengar  sangat radikal  dan  bertentangan  dengan  dasar Negara  Indonesia  yaitu  Pancasila  dan UUD  1945,  sehingga  cita-cita  ini  sangat sulit  untuk  diterima  apalagi  untuk diwujudkan.  Bahkan,  cita-cita  ini  sering mendapat  kecaman  karena  dianggap sebagai suatu upaya makar untuk menggulingkan  pemerintahan  yang  sah. Namun,    sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Muhammad  Ismail  Yusanto  (2013) selaku juru bicara Hizbut-Tahrir Indonesia, dalam banyak tulisannya bahwa gerakan  ini  memilih  jalur  yang  berbeda dari gerakan-gerakan Islam radikal lainnya, yaitu dengan dakwah fikriyyah la mahdhiyah (gerakan  intelektual  tanpa kekerasan).
Pada kenyataannya konsep Khilafah Islamiyah tersebut masih diperdebatkan, baik dalam komunitas umat Islam  itu  sendiri  ataupun  luar  Islam. Sehingga,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa diskursus mengenai Khilafah Islamiyah ini boleh dibilang merupakan sebuah fenomena  menarik  yang  terus  menerus bergulir secara hangat di tengah masyarakat,  baik  di  dalam  maupun  luar negeri.  Konsep  penyatuan  agama  dan negara hingga saat ini masih menjadi pro- kontra  dari  berbagai  pihak.  Pendefinisian agama  yang  multi-interpretatif  kemudian
mengarah pada pertimbangan sejauh mana agama  harus  diposisikan  dalam  urusan politik kenegaraan (Sjadzali, 2010).
Hubungan  Islam  dan  politik  di Indonesia sendiri pun mengalami pendikotomian  terhadap  definisi  negara Islam. Perjalanan sejarahnya juga mengalami dialektika yang cukup panjang. Sejak  berdirinya  negara  ini,  Islam  bisa dibilang  telah  banyak  berperan  dalam politik  dan  tak  dipungkiri  pula  dalam proses  menuju  kemerdekaan  Indonesia (Suryanegara, 2012). Asal usul perkembangan  diskursus  politik  Islam  ini bisa  ditelusuri  sejak  tahun-tahun  pertama munculnya pergerakan nasional mengenai peranan  Islam  di  negara  Indonesia merdeka  yang  dicita-citakan.  Perbedaan pendapat tersebut mengerucut pada bentuk negara  Indonesia,  apakah  mengambil corak  “nasionalis”  atau  “Islam”  (Al- Hamdi, 2013).
Setelah  runtuhnya  rezim  Suharto, bermunculanlah  gerakan-gerakan  atau kelompok-kelompok sosial yang beridentitaskan  ideologi,  agama,  dan kepentingan. Era reformasi telah memberikan  angin  segar  bagi  gerakan- gerakan ideologis termasuk yang menjadikan Islam sebagai ideologi pergerakan mereka (Huda, 2015). Munculnya  berbagai  kelompok  Islam  di Indonesia,  dalam  beberapa  hal  mewakili respon  terhadap  situasi  tertentu,  salah satunya adalah penegakan dan formalisasi syari’ah Islam  serta  berdirinya  negara Islam di Indonesia (Effendi, 2008).
HTI merupakan cabang dari Hizbut-Tahrir (Internasional).  Dengan melihat kegagalan sejumlah besar gerakan Islam  di  Timur-Tengah, Hizbut-Tahrir kemudian muncul dengan sebuah jama’ah politik Islam Ideologis ekstra-parlementer. Berbeda  dengan  jama’ah  Islam  lainnya, HTI adalah jama’ah yang bergerak dengan skala  Internasional  dan  tersebar  di
Juliansyah, hal 104-117
berbagai  negara.  Jama’ah  ini  didirikan oleh  Syeikh  Taqiyuddin  al-Nabhani  pada tahun  1953  M  di  Al-Quds,  Palestina. Taqiyuddin adalah seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (Wafa, 2012).
Hizbut-Tahrir memandang  Islam bukan sekedar identitas kultural dan ritual, akan  tetapi  juga  sebagai  ideologi  yang mencakup siyasah wa daulah (politik dan negara). Oleh karena itu, menurut Hizbut- Tahrir keberadan suatu negara adalah hal mutlak  untuk  menerapkan  Islam.  Tanpa negara, Islam tidak akan dapat diterapkan secara kaffah (menyeluruh).  Sejalan dengan  ini, Hizbut-Tahrir menyatakan bahwa  falsafah  kebangkitan  yang  hakiki sesungguhnya berawal dari adanya sebuah ideologi  ( mabda’ )  yang  menggabungkan fikrah (pemikiran), serta thariqah (metode),  dan  ideologi  tersebut  adalah Islam (an-Nabhani, 2015).
Sebagai  agama  dengan  salah  satu penganut  terbesar  di  dunia,  Islam  turut dijadikan rujukan untuk menjadi landasan dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat. Keyakinan akan kesempurnaan  aturan  dalam  Islam  telah mendorong  sejumlah  pemeluknya  untuk menjadikannya sebagai totalitas yang padu atas pemecahan semua masalah kehidupan sehingga harus diterima secara keseluruhan.  Dukungan  akan  aplikasi nilai-nilai Islam ini cukup besar, meskipun upaya  untuk  mewujudkannya  sebagai dasar  hukum  yang  mengikat  seluruh masyarakat  juga  diwarnai  oleh  kritik, bahkan  kecaman  dari  sejumlah  pihak (Jurdi, 2008).
Meskipun spektrum gerakan seperti ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara  ideologis,  dapat  dilihat  bahwa Hizbut-Tahrir memiliki paham “Salafisme radikal” yakni berorientasi pada penciptaan  kembali  masyarakat salaf (generasi  Nabi  Muhammad  dan  para
sahabatnya)  dengan  cara  yang  keras  dan radikal  sebagaimana  penulis  sampaikan diawal.  Bagi  mereka,  Islam  pada  masa kaum  salaf  inilah  yang  merupakan  Islam paling sempurna, masih asli dan bersih dari bid’ah (berbagai tambahan atau campuran) yang dipandang mengotori Islam (Abidin,
2010). Falsafah yang mendasari berdirinya Hizbut-Tahrir —sebagaimana terangkum  dalam  buku  terbitan Hizbut Tahrir sendiri  yang  bertajuk Mafahim  Li Hizb al-Tahrir —berpijak dari
kemunduran  massif  peradaban  Islam semenjak abad 12 H yang berbanding lurus dengan  lemahnya  semangat  umat  Islam untuk  memperdalam  ajaran  Islam  itu sendiri. Menurut Hizbut-Tahrir, lemahnya generasi  umat  Islam  untuk  memperdalam ajaran  Islam  inheren  dengan  upaya memisahkan  bahasa  Arab  dan  Islam. Sedang  gagalnya  proyek  kebangkitan— yang  bertopang  dari  Islam—setidaknya kembali  pada  tiga  alasan;  pertama,  tidak memahami secara
komprehensif pemikiran Islam; kedua, hanya memperdalam hukum yang bersifat teoritis,  akan  tetapi  mengabaikan  aspek praksis;  ketiga,  asumsi  keterpisahan pemikiran  Islam  dan  aplikasinya  (An- Nabhani, 2015).
Hizbut-Tahrir
memberikan
penjelasan mengenai keterpisahan mempelajari  hukum  Islam  yang  terpisah dari  cara  implementasinya  secara  total termanifestasikan  tatkala  umat  Islam berbondong-bondong  mempelajari  tata cara shalat, puasa, nikah, dan talak. Akan tetapi, mengabaikan hukum jihad , ghanimah , hukum-hukum dalam pemerintahan,  dan  sebagainya.   Sehingga pada  abad  19  M,  ada  pemahaman  yang keliru  terkait  paradigma  aplikasi  Islam dalam  masyarakat;  Islam  ditafsirkan  agar kontekstual  dengan  masyarakat,  bukan masyarakat  yang  menyesuaikan  dengan
Juliansyah, hal 104-117
Islam.  Dengan  demikian,  merupakan keharusan  untuk  mengaplikasikan  Islam sebagaimana  adanya  pada  masyarakat tanpa  terpengaruh  waktu,  tempat  atau masa (Huda, 2015).
Oleh karena itu – menurut Hizbut- Tahrir – diperlukan adanya gerakan Islam yang  akan  mengembalikan  Islam  pada wacana  teori  sekaligus  memungkinkan mengaplikasikannya  secara  total,  dan memulai  hal  tersebut  dari  skala  yang paling kecil, yaitu dunia Arab. Inilah awal mula muncul ide untuk mendirikan Negara Islam. Dimulai dari wilayah yang terkecil untuk bermu’amalat secara Islami, kemudian melebarkan sayapnya ke penjuru Negeri (An-Nabhani, 2015).
Sebagai gerakan politik
Internasional  yang  bergerak  di  lebih  40 Negara, Hizb-Tahrir telah banyak menyelenggarakan  berbagai  forum-forum Internasional  sebagai  upaya  menggalang kesadaran  global.  Salah  satunya  pada tanggal  18  Juli  2010  lalu,  bertempat  di Konferensi Hall Bristol, Hotel Convention Center  Le  Bristol,  Verdun,  Beirut, Libanon,  Kantor  Media  Pusat  Hizbut- Tahrir menyelenggarakan Konferensi Internasional  Media  dengan  tema: “Hizb ut-Tahrir’s  perspective  on  the  world’s most  critical  International  dan  regional problem”. Konferensi tersebut diselenggarakan dalam rangka mengenang runtuhnya Khilafah pada 28 Rajab 1342 H bertepatan  tanggal  3  Maret  1924  M,  94 tahun yang lalu. Konferensi itu diikuti oleh para  politisi  dan  jurnalis  dari  berbagai penjuru  dunia,  termasuk  dari  Indonesia yakni wartawan dari Koran Republika dan TV One (Yusanto, 2013).
Hizbut-Tahrir juga  tersebar  di hampir semua wilayah Indonesia, termasuk  di  Kalimantan  Barat.  HTI  di dalam  kehidupan  bermasyarakat,  rutin mengeluarkan  wacana  melalui  media seperti,  buletin  ( Al-Islam ),  majalah  ( Al-
Wa’ie )  dan  tabloit  (Media  Umat)  yang berkaitan  dengan  isu  politik  yang  sedang hangat  terjadi,  tentunya  dengan  nuansa yang kental dengan Islam bahkan Islamlah yang menjadi tolak ukur dalam menganalisa kejadian-kejadian yang ada. Sebagai  sebuah  kelompok  yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai politik  berideologi  Islam  namun  bergerak di luar sistem politik yang berlaku, peneliti menganggap  bahwa  masalah  ini  sangat menarik  sehingga  penting  untuk  diteliti. Orientasi  politiknya  yang  yang  lebih menekankan kesadaran masyarakat ketimbang  pemenangan  kursi  parlemen, pemikiran politiknya yang anti-demokrasi, serta  cita-citanya  untuk  menegakkan kembali Khilafah Islamiyah dan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh  dan  serentak  sudah  pasti menimbulkan  berbagai  polemik  di  dalam masyarakat.  Maka  dari  itu,  peneliti berusaha untuk menggambarkan kehidupan  sosial-religius  dan  politik jama’ah  HTI  yang  berada  di  Kota Pontianak  termasuk  konflik  yang  timbul akibat perbedaan konsep akan negara yang Ideal tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA Sosial Relijus
Sosial-religius merupakan perpaduan  dari  dua  kata,  sosial  dan religius.  Keduanya  berasal  dari  bahasa Latin yaitu socius dan religio. Socius dapat diartikan  dengan  teman,  dan  religi yang berasal dari bahasa latin religio dan berakar  pada kata  kerja re-ligare dapat diartikan  dengan  “mengikat  kembali”. Maksudnya  dengan  bereligi,  seseorang mengikat  dirinya  kepada Tuhan  (Surya, 2013).
Sosial  dalam  arti  masyarakat  atau kemasyarakatan  adalah  segala  sesuatu yang  bertalian  dengan  sistem  hidup bersama  atau  hidup  bermasyarakat  dari
Juliansyah, hal 104-117
orang  atau  sekelompok  orang  yang  di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi,  nilai-nilai  sosial,  dan  aspirasi hidup  serta  cara  mencapainya  (Ranjabar, 2006).  Dalam  kehidupannya,  manusia tidak  hidup  dalam  kesendirian.  Manusia memiliki  keinginan  untuk  bersosialisasi dengan sesamanya.
Pada  konteks  yang  lebih  luas, sosial-religius merupakan pemikiran yang menggalang kekuatan untuk memperjuangkan  nasib  rakyak  kecil dengan berlandaskan pada dimensi religiusitas.  Pemikiran  ini  menjunjung tinggi nilai-nilai sosial
dengan berlandaskan  pada  nilai-nilai  keagamaan dan  ketuhanan,  sehingga  batasan  dari pemikiran ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang  sesungguhnya  tidak  bisa  diganggu gugat (Fajri, 2012).
Khilafah Islamiyah Secara literal, kata Khilafah berasal dari  kata khalafa’ yang  bermakna menggantikan atau mewakili orang sebelumnya.  Istilah Khilafah adalah sebuah  sebutan  untuk  masa  Kekhalifahan Islam. Dalam konsep ini kata Khilafah bisa mempunyai  arti  sekunder  atau  arti  bebas yaitu pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun Khilafah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki peraturan syariat untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dunia dan  akhirat  bagi  umat  dengan  merujuk kepadanya. (An-Nawiy, 2013)
Menurut Rasyid Ridha (dalam Al- Hamdi, 2013),
Khilafah
adalah kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi  Rasulullah  saw.  Menurut  Ridha, Khilafah itu  pemerintahan  Islam  yang tidak  dibatasi  oleh  teritorial,  sehingga khilafah Islam  meliputi  berbagai  suku bangsa (kekuasaan politik yang mendunia). Ikatan-ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah
Islam.  Yang  pada  intinya, khilafah merupakan  kepemimpinan  umum  yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw. (Al-Hamdi, 2013).
Khilafah merupakan  bagian  dari ajaran  Islam  yang  dalam  istilah  modern disebut dengan negara Islam ( ad daulah al islamiyyah )  atau  sistem  pemerintahan Islam ( nizham al hukm fi al Islam ). Dalam istilah  para  fuqaha  terdahulu, Khilafah disebut juga dengan istilah Imamah atau Darul Islam (Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu ,  8/407)  dalam  (An-Nawiy, 2013).
Dalam  terminologi Hizbut-Tahrir,
Khilafah didefinisikan dengan :
ٌﺔﱠﻣﺎَﻋ  ٌﺔَﺳﺎَﺋ ِر  َﻲِھ  ُﺔَﻓَﻼ ِﺨْﻟَا ِمﺎَﻜْﺣَأ ِﺔَﻣﺎَﻗ ِﻹ ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟا ﻲِﻓ ًﺎﻌْﯿِﻤَﺟ  َﻦْﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻠِﻟ ِة َﻮْﻋﱠﺪﻟا  ِﻞْﻤَﺣ َو  ،ِّﻲ ِﻣَﻼْﺳِﻹا  ِع ْﺮﱠﺸﻟا ﻰَﻟِإ ِﺔﱠﯿِﻣَﻼْﺳ ِﻹا ِﻢَﻟﺎَﻌْﻟا
“Kepemimpinan  umum  bagi  kaum muslimin  seluruhnya  di  dunia  untuk menerapkan  hukum-hukum  syariah  Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia .”  (Taqiyuddin  An  Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah , 2/13).
Berdasarkan definisi tersebut, Khilafah mempunyai  tiga  tugas  pokok yang tak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan adanya Khilafah , yaitu; pertama , mempersatukan umat Islam  di  seluruh  dunia  di  bawah  satu pemimpin dan satu negara. Kedua , menerapkan  hukum-hukum  syariah  Islam secara  menyeluruh  ( kaffah )  dalam  segala bidang  kehidupan. Ketiga ,  mengemban (menyebarkan)  dakwah  Islam  ke  seluruh penjuru dunia dengan jihad fi sabilillah.
Istilah Khilafah dipakai  untuk menunjuk pemimpin setelah Nabi. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijma’  dan  besepakat  untuk  mendirikan kekhalifahan.  Jabatan  ini  merupakan pengganti  Nabi  SAW, dengan tugas yang sama  yakni  mempertahankan  agama  dan
Juliansyah, hal 104-117
menjalankan kepemimpinan
dunia. lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan),  orang  yang  menjalankan tugas itu disebut khalifah

## Fundamentalisme Agama
Untuk  menganalisis  kajian  dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fundamentalisme  sebagai  pisau  analisis. Mengingat, Hizbut-Tahrir adalah jama’ah yang  bergerak  dengan  dasar  agama  dan beraktifitas  dalam  ranah  perpolitikan Negara. Hizbut-Tahrir juga terus bergerak untuk  melakukan  perekrutan  di  tengah- tengah  masyarakat  dengan  menjadikan Islam sebagai Ideologi pergerakan mereka. Untuk  itu,  peneliti  menganggap  bahwa teori  fundamentalisme  ini  relevan  untuk digunakan sebagai pisau analisis, walaupun teori ini jarang sekali ditemukan dalam pustaka-pustaka teori sosial.
Sebagaimana  yang  didefinisikan oleh Steve Bruce (2008), bahwa fundamentalisme  adalah  sebuah  gerakan dalam  suatu    aliran,  paham,  atau  agama yang berupaya untuk  kembali  kepada apa yang  diyakini  sebagai  dasar-dasar  atau asas-asas (fundamental). Kelompok- kelompok  yang  mengikuti  paham  ini seringkali  berbenturan  dengan  kelompok- kelompok lain, bahkan yang ada di dalam lingkungan  agamanya  sendiri.  Mereka menganggap  diri  sendiri  lebih  murni  dan dengan  demikian  juga  lebih  benar  dari pada yang lain, yang menurut mereka iman atau  agamanya  telah  “tercemar”  oleh pengaruh-pengaruh luar.
Fundamentalisme keagamaan adalah  paham  politik  yang  menjadikan agama  sebagai  ideologi  berbangsa  dan bernegara.  Paham  ini  menjadikan  agama sebagai  basis  ideologinya  dan  dipakai sebagai  pusat  pemerintahannya  serta pemimpin tertinggi Negara tersebut haruslah  seorang  yang  luas  pengetahuan agamanya.  Tidak  hanya  itu,  segala
kegiatan pemerintahan dan hukum- hukumnya  juga  diambil  dari  kitab  suci sesuai  dengan  ideologi  yang  mereka  gali dari  teks-teks  ajaran  agama.  Contoh Negara penganut paham fundamentalisme adalah;  Vatikan  di  Roma,  Arab  Saudi, Tibet, India, Jepang, Cina, dan Israel.
Sebagai sebuah gerakan dan wacana,  fundamentalisme  agama  muncul pertama  kali  pada  awal  abad  ke-20  di Amerika Serikat (Moghissi, 2005). Gerakan  ini  merujuk  pada  ideologi  atau cara  pandang  para  pengikut  Protestan  di AS  yang  berpegang  secara  kaku  pada kepercayaan tradisional-ortodoks. Mereka percaya  bahwa  kitab  suci  mereka  tidak mengandung  kesalahan  dan  bertentangan dengan ajaran liberalisme dan modernitas. Pada tahun 1979, istilah fundamentalisme digunakan  untuk  menggambarkan  betapa besar  unsur  Islam  dalam  gerakan  protes melawan Syiah Iran (Huda, 2015).
Sebagai reaksi terhadap modernisme,  fundamentalisme  menolak agenda besar modernisme, yakni sekularisasi. Kaum fundamentalis berpandangan  bahwa  agama  membawa kebenaran  mutlak,  cukup  untuk  dirinya sendiri  ( self  sufficient ),  dan  meliputi seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Tidak ada pemisahan antara yang sakral dengan yang profan karena semuanya merupakan satu  kesatuan  di  bawah  aturan  Tuhan. Segala  hal  yang  datang  dari  pikiran manusia  harus  diukur  dengan  hukum Tuhan.  Apabila  sesuai,  maka  hasil pemikiran  tersebut  diterima.  Jika  tidak, maka  hukum  Tuhanlah  yang  harus dijadikan pegangan dalam kehidupan.
Kaum  fundamentalis  juga  hendak menjadikan agama sebagai pusat kehidupan  manusia.  Kekuasaan  dan otoritas  negara  harus  berdasarkan  pada agama.  Begitu  juga  sistem  pemerintahan, undang-undang, dan aneka aspek kehidupan publik lainnya. Agama
Juliansyah, hal 104-117
dipandang  sebagai  sesuatu  yang  sudah selesai  dan  sempurna.  Rujukan  sah  bagi tata  cara  hidup  adalah  kitab  suci  yang dianggap mempunyai makna yang satu dan seragam  untuk  semua  tempat  dan  zaman (Muzaffar, 1993).
Fundamentalisme  agama  memang tidak  seragam.  Jangankan  dalam  agama- agama  yang  berbeda,  bahkan  dalam  satu agamapun  banyak  ragamnya.  Namun kiranya bisa disimpulkan bahwa meskipun beragam, ada tiga ciri umum fundamentalisme agama (Bruce, 2008). Pertama ,  fundamentalisme  agama merupakan  reaksi  terhadap  modernisme yang  mula-mula  disebarkan  orang-orang Eropa  melalui  berbagai  cara,  termasuk kolonialisme  (penjajahan).  Hal  ini  tidak bisa dilepaskan dari dominasi Eropa yang menguat  di  dunia  sejak  abad  ke-18, menggantikan kekuatan lain yang sebelumnya  menguasai  dunia,  yakni peradaban Islam.
Ciri yang kedua adalah fundamentalisme agama mengusung paham  bahwa agama berlaku menyeluruh dan harus diterapkan secara mutlak dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hanya ada  satu  kebenaran  yang  harus  diyakini dan  dijadikan  rujukan,  yakni  kebenaran Tuhan yang dimuat dalam kitab suci.
Ciri yang ketiga , fundamentalisme agama bersifat eksklusif. Paham ini meyakini bahwa jalan dan caranyalah yang paling benar. Konsekuensinya, jalan atau cara yang berbeda darinya dianggap keliru bahkan sesat. Sifat eksklusif ini diikuti oleh kehendak untuk menyebarluaskan cara yang diyakininya agar bersama-sama mencapai keselamatan dan tidak tersesat.
The Clash of Civilization: Samuel P.

## Huntington
Trend  fundamentalisme  agama yang  telah  penulis  paparkan  diatas  telah
diramalkan  oleh  Samuel  P.  Huntington (1996) dalam bukunya yang berjudul: The Clash of Civilizations and the Remaking of World  Order yang  ditulisnya,  terbitan
Simon & Schuster. Versi bahasa Indonesianya  berjudul Benturan  Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia Edisi  Baru terjemahan  M.  Sadat  Ismail (2003),  suntingan  Ruslan  (Yogyakarta: Penerbit Qalam, Cetakan Keenam). Isinya memperkirakan  terjadinya  perbenturan antar  budaya  Barat  dan  Timur,  sesuai kerangka pikir yang dituliskan Huntington. Buku  ini  merupakan  karya  Best  Seller (monumental)  yang  menjadi  kontroversi dan  memicu  polemik  di  berbagai  belahan dunia selama lebih dari tiga tahun (Fitria, 2009).
Menurut  Huntington,  akan  terjadi
“Clash  of  Civilization” , Clash berarti pertentangan atau benturan. Jadi, akan ada semacam  pertentangan  antara  peradaban yg  merupakan  sebuah  entitas  kultural menggantikan entitas negara yang konvensional.  Akan  ada  sekitar  8-10 peradaban  besar  yg  nantinya  akan mendominasi dinamika politik dan konflik di  dunia  (Huntington,  2005).  Huntington menunjukkan perbedaan diantara sejumlah peradaban  dunia:  Sinic  (Cina),  Jepang (terkadang disatukan dengan Sinic sebagai “Timur  Jauh”),  Hindu,  Islam,  Ortodoks (berpusat di Rusia), Eropa Barat, Amerika Utara  (bersama  dengan  Australia  dan Selandia  Baru  yang  bertetangga  dekat), Amerika  Latin,  dan  (bisa  jadi)  Afrika (Ritzer, 2012).
Huntington  menolak  kepercayaan luas  masyarakat  Barat  bahwa  nilai-nilai dan sistem politik Barat bisa diterima dan dipraktekkan  di  manapun  di  dunia.  Ini kepercayaan yang naïf. Karena itu, upaya pihak barat tak henti-hentinya mendorong demokratisasi  dan  terlaksananya  norma- norma “universal” dari mereka yang akan menimbulkan sikap bermusuhan
Juliansyah, hal 104-117
diantara  peradaban-peradaban. Bukankah merekalah  yang  membentuk  system internasional, menulis undang-undangnya, dan  memberi  isinya  dalam  bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa? (Huntington, 2005).
Huntington  lalu  mengidentifikasi suatu  pergeseran  utama  dari  kekuasaan ekonomi, militer, dan politik dari Barat ke peradaban-peradaban  dunia  yang  lain. Pergeseran  utama  itu  terjadi  melalui munculnya  dua  “peradaban  penantang”: peradaban  Sinic  (Cina)  dan  Muslim (Huntington, 2005). Cina dengan perkembangan  ekonominya,  sedangkan Islam dengan jumlah populasi pengikutnya yang  semakin  hari  semakin  meningkat (Ritzer, 2012).
Ada  hal  yang  menurut  kacamata Barat menjadi sebuah ancaman besar yang harus dipertimbangkan, yaitu Kebangkitan Islam.  Saat  ini  Islam  mulai  bangkit kembali dalam satu semangat budaya yang “Islami”  dan  memiliki  potensi  penganut yang  besar,  serta  memiliki  kemampuan untuk  memobilisasi  penganutnya  secara massal  (Fitria,  2009).  Secara  umum, menurut  Huntington  setidaknya  terdapat tiga hal kecendrungan yang akan terjadi di masa depan, yaitu: 1). Era dominasi Barat yang  semakin  surut,  2).  Berkembangnya kekuatan  besar  baru  yang  menolak  nilai- nilai  Barat  karena  menggunakan  norma- norma  mereka  sendiri,  3).  Perbedaan peradaban  yang  semakin  jelas  karena pengaruh  pasar  dan  media  (Walt  dalam Fitria, 2009).
Tesis  Huntington  secara  tidak langsung  memperkuat  asumsi  sebagian besar  ilmuwan  Barat  yang  melihat  Islam sebagai aggression  and  hostility (agresi dan ancaman), dengan memberikan streotipe  yang  sifatnya  simplistik  seperti “Islam  fanatik”,  “Islam  militan”,  “Islam fundamentalis” dan seterusnya.
Nampaknya  terlalu  sederhana  untuk
mengatakan  Islam  yang  majemuk  itu secara keseluruhan menentang dan berbenturan  dengan  barat.  Islam  dalam penghayatan  dan  budayanya  bukanlah merupakan suatu entitas tunggal (melainkan  komleksitas).  Sudah  bukan saatnya  lagi  Barat  menyikapi  Islam (Muslim)  sebagai the  other,  over  there, karena  populasi  Muslim  sudah  menyebar begitu cepat.
Walaupun  menuai  kritik  dari berbagai pihak, karya Samuel P. Huntington dipandang berisi pra- pengetahuan tentang konflik-konflik antarperadaban  yang  terjadi  sesudah serangan teroris di AS 11 September 2001. Konflik-konflik  itu  mencakup  serangan AS ke Afghanistan, pemboman Bali 2002, invasi  tentara  AS  dan  sekutunya  ke  Irak 2003,  pemboman  kereta  api  di  Madrid 2004, krisis gambar kartun Nabi Muhammad Saw. 2006, pemboman London  2005,  krisis  nuklir  Iran  yang tengah berlangsung, konflik Israel- Lebanon  2006,  dan  konflik  Israel-Gaza 2008-2009 (Fitria, 2009).
Masa kini, tesis Huntington tentang benturan  antar  peradaban  bisa  dipandang juga  sebagai  suatu  nubuat  yang  digenapi dengan sendirinya ( self-fulfilling prophecy ). Gagasannya
sudah memengaruhi kaum neo-konservatif (pendukung  baru  dari  mereka  yang  ingin kembali  pada  nilai-nilai  konservatif)  AS sebelum  11  September  2001.  Dilaporkan bahwa  banyak  kelompok  Islam  radikal  di Timur  Tengah  membenarkan  pikiran pokok  Huntington  tentang  benturan  antar peradaban (Ritzer, 2012).

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan paradigma  (pendekatan)  kualitatif  dan bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu.
Juliansyah, hal 104-117
Dengan  ini,  peneliti  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi,  motivasi, tindakan dan lain-lain,  secara  holistik  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Langkah - Langkah Penelitian
Untuk  mendapatkan  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  beberapa  langkah  sebagai berikut  :  Penelitian  Kepustakaan  dan Lapangan

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak  Kalimantan  Barat,  karena peneliti  menemukan  bahwa  diantara mereka  banyak  yang  beraktifitas  di  Kota Pontianak. Selain itu juga dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data yang akurat.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam periode  waktu  enam  bulan  dimulai  sejak Maret hingga bulan September 2017.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sumber untuk  memperoleh  berita  atau  informasi yang lengkap dan valid. Subjek penelitian sebagai individu atau seseorang yang akan menjadi informan. Melalui informan inilah peneliti  akan  memperoleh  informasi mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kehidupan dan lingkungan sosial informan sehingga  dapat  memberikan  keterangan menyeluruh  mengenai  kehidupan  sosial- religius  jama’ah Hizbut-Tahrir Indonesia di Kota Pontianak.
Adapun objek dalam penelitian ini adalah kehidupan dan aktivitas penyebaran ide  bentuk  negara  yang  ideal  dari
kelompok pendukung sistem kekhalifahan di kota Pontianak.

## PEMBAHASAN
Nilai-nilai  Sosial  Religius  dan  Politik Jama’ah HTI Kota Pontianak
Setiap  kelompok  yang  ada  di masyarakat  sudah  pasti  memiliki  nilai- nilai  yang  diadopsi  dan  ditaati  oleh  para anggotanya,  baik  berdasarkan  nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat, ataupun yang lainnya. Hizbut  Tahrir Indonesia  (HTI) sebagai kelompok transnasional  sekaligus merupakan  organisasi  Islam  Internasional yaitu Hizbut  Tahrir (HT),juga  memiliki nilai-nilai  yang  di  adopsi  dan  ditaati  oleh para anggotanya. Nilai-nilai yang diadopsi oleh  HTI  adalah  nilai-nilai  yang  diambil dari  ajaran  Islamdan  telah  diberlakukan pada  seluruh  anggotanya  dimanapun Hizbut-Tahrir berada, termasuk di Indonesia.
Kitab  ini  dinamakan  kitab-kitab Mutabanat yang  artinya  kitab-kitab  yang wajib  dijadikan  rujukan  bagi  setiap jama’ah Hizbut Tahrir (Hasil observasi, 1 April  2017) . Kitab-kitab  itu  antara  lain kitab Nizhamul  Islam:  Peraturan  Hidup dalam Islam, at-Takatul Hizbiy:
Pembentukan Partai Politik Islam,
Mafahim  Hizbut  Tahrir:  Konsep-konsep dalam  Hizbut  Tahrir,  ad-Daulah  al- Islamiyyah:  Negara Islam, dan  di Indonesia ada kitab khusus yang diwajibkan untuk dikaji sementara negara lain  tidak,  yaitu  kitab Min  Muqawwamat an-Nafsiyyati  al-Islamiyyah:  Pilar-pilar Pengokoh  Nafsiyah  Islamiyah. Semua kitab Mutabanat tersebut  dapat  dilihat pada gambar di bawah ini.
Dari  gambar  di  atas,  kita  dapat melihat  bahwa Hizbut  Tahrir telah mempunyai  kitab-kitab  pegangan  mereka sendiri  yang  di  dalamnya  membahas semua perkara-perkara hukum Islam. Dari
Juliansyah, hal 104-117
hasil  observasi  peneliti  selama  proses penelitian, kitab inilah yang menjadi bahan kajian wajib mingguan untuk para anggota maupun  calon  anggota Hizbut  Tahrir. Kitab  ini  wajib  di  jadikan  rujukan  bagi setiap  anggota  dan  calon  anggota Hizbut Tahrir agar  selalu  dalam  koridor syara’ dan  juga  selalu  sesuai  dengan  tujuan  dari dakwah Hizbut  Tahrir. Bagi  yang melanggar  maka  akan  dikenai  sanksi, seperti  di skors untuk  tidak  mengikuti peng- halqoh -an (kegiatan rutin tiap pekan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Hizbut  Tahrir yang  tertuang  dalam  kitab- kitab mutabanat )  selama  tiga  bulan  atau bahkan dikeluarkan dari Hizbut Tahrir .
Konsep  Negara  Ideal  Menurut Hizbut Tahrir Hizbut-Tahrir memiliki pandangan bahwa  sistem  Negara  bagi  Umat  Islam adalah Khilafah, bukan yang lain dan bagi Hizbut  Tahrir ini  merupakan  ajaran  yang mulia dalam Islam. Bahkan HTI menyindir,  jika  ada  yang  mengatakan bahwa Khilafah bukan ajaran Islam maka bisa jadi orang itu bodoh dari ajaran Islam (Majalah al-wa’i No. 202 Tahun XVII, 5- 30  Juni  2017,  hal:  30).  HTI  juga berpendapat bahwaulama telah bersepakat (ijma’)  adanya Khilafah dan  kewajiban untuk menegakkannya merupakan perkara yang  sudah ma’lumun  min  ad-din  bi  ad- dharurah (bagian  dari  ajaran  Islam  yang sangat  penting)  bahkan  kewajiban  untuk menegakkan Khilafah disebut taj  al- furudh (mahkota  kewajiban)  atau ahamm al-wajibat (kewajiban tertinggi).
Pernyataan  ini  dikutip  berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  kepada  Ust.  Iv  pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.
Menurut  keterangan  HT,  bila dilihat  di  dalam  nash-nash syara' tidak terdapat  pengertian  yang  menyelisihi tetang Khilafah dan Imamah dari pengertian  yang  lainnya,  tidak  dalam  al-
Qur'an  dan  tidak  pula  dalam  as-Sunnah, sehingga  dalam  hal  ini  tidaklah  wajib terikat hanya dengan kata ini ( Imamah atau Khilafah ).Sebab,  yang  wajib  hanyalah terikat dengan substansi pengertiannya.(Rodhi 2008, 376).

## Konflik  yang  Terjadi  Akibat  dari Perbedaan Konsep Negara Ideal
Hizbut-Tahrir memiliki  konsep negara  yang  sama  sekali  berbeda  dengan konsep  negara  yang  ada  pada  saat  ini. Negara Khilafah seperti  yang  peneliti sampaikan  sebelumnya  jelas-jelas  tidak ada  realitasnya  pada  masa  sekarang dimana  negara  saat  ini  lebih  kepada  apa yang  disebut  negara  demokrasi.  Negara demokrasi  meletakkan  kebenaran  ada  di tangan rakyat (manusia) sementara Hizbut Tahrir meletakkan  kebenaran  ada  di tangan syara’ (Allah  SWT).  Secara mendasar,  HTI  memiliki  konsep  yang sangat bertentangan dengan konsep negara yang dianut di Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontradiksi- kontradiksi  dalam  masyarakat.  Untuk  itu peneliti akan mencoba untuk memaparkannya.
Fokus  HTI  di  Kota  Pontianak adalah  pada  dakwah  pemikiran,  sehingga konflik  yang  terjadipun  juga  hanya  pada tataran  pemikiran,  tidak  sampai  pada konflik  fisik.  Hal  ini  berdasarkan  hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  terhadap jama’ah  HTI  Kota  Pontianak.  Ada beberapa  fenomena  konflik  yan  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  yang  akan peneliti paparkan dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

## Konflik dengan Pemerintah
Mengingat  bahwa Hizbut  Tahrir telah  menjadikan  Islam  sebagai  sebuah Ideologi, dan ideologi ini harus diterapkan dalam  konteks  sebuah  negara,  itu  berarti
Juliansyah, hal 104-117
Hizbut  Tahrir memiliki  upaya  untuk membentuk sebuah Negara Islam, dimana hal ini telah peneliti paparkan sebelumnya. Sedangkan Indonesia  adalah  negara kesatuan yang berbentuk republik sehingga  sangat  berbeda  dengan  konsep negara  yang  diperjuangkan  oleh Hizbut Tahrir. Sehingga,  dapat  dipastikan  akan muncul  konflik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  antara Hizbut  Tahrir dengan Pemerintah Indonesia.
Konflik dengan pemerintah muncul  dan  begitu  mengejutkan  adalah pernyataan dari Menko Polhukam (Wiranto)  pada  tanggal8  Mei  2017  yang akan  melakukan  tindakan  tegas  berupa pembubaran  Ormas  Islam  HTI.  "Kami memfinalisasi  satu  proses  yang  cukup panjang,  mempelajari  dan  mengarahkan sesuai  UU  Ormas  dan  sesuai  ideologi negara  Pancasila,"  ujar  Wiranto  dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Ada  tiga  point  alasan  pemerintah mengeluarkan  pernyataan  tersebut  yaitu; Pertama, sebagai ormas  berbadan hukum, HTI  tidak  melaksanakan  peran  positif untuk  mengambil  bagian  dalam  proses pembangunan  guna  mencapai  tujuan nasional.Kedua, kegiatan yang dilaksanakan  HTI  terindikasi  kuat  telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang
Ormas (Organisasi
Kemasyarakatan).Ketiga,  aktifitas  yang dilakukan  HTI  dinilai  telah  menimbulkan benturan  di  masyarakat  yang  dapat mengancam  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  tentang  Kehidupan  Sosial Religius dan Politik Jama’ah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Pontianak, maka peniliti dapat  menyimpulkan bahwa :
a. Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI)  sebagai  kelompok  transnasional sekaligus  merupakan  organisasi  Islam Internasional yaitu Hizbut Tahrir (HT),juga  memiliki  nilai-nilai  yang  di adopsi  dan  ditaati  oleh  para  anggotanya. Nilai-nilai yang diadopsi oleh HTI adalah nilai-nilai  yang  diambil  dari  ajaran  Islam dan  telah  diberlakukan  pada  seluruh anggotanya dimanapun Hizbut-Tahrir berada, termasuk di Indonesia.
b. Untuk  mewujudkan  ide- ide,  gagasan  dan  pandangannya,  HTI menempuhnya  melalui  jalan  dakwah sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi saw  dulu  di  Makkah  hingga Hijrah ke Madinah dan tidak dengan cara-cara yang lain.  Namun  tidak  dipungkiri  pula  bahwa HTI  juga  melakukan  upaya-upaya  politik untuk  mencapai  tujuan  terbentuknya negara Khilafah  Islamiyyah. Sasaran utama  dari  jalan  yang  ditempuh  ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran  Islam  kepada  masyarakat  agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya  agar  bisa  segera terwujud  dalam  aspek  pemerintahan  dan realitas kehidupan.
c. Hizbut-Tahrir memiliki konsep  negara  yang  sama  sekali  berbeda dengan konsep negara yang ada pada saat ini.  Negara Khilafah seperti  yang peneliti sampaikan  sebelumnya  jelas-jelas  tidak ada  realitasnya  pada  masa  sekarang dimana  negara  saat  ini  lebih  kepada  apa yang  disebut  negara  demokrasi.  Negara demokrasi  meletakkan  kebenaran  ada  di tangan rakyat (manusia) sementara Hizbut Tahrir meletakkan  kebenaran  ada  di
Juliansyah, hal 104-117
tangan syara’ (Allah  SWT).  Secara mendasar,  HTI  memiliki  konsep  yang sangat bertentangan dengan konsep negara yang dianut di Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontradiksi- kontradiksi  dalam  masyarakat.  Untuk  itu peneliti akan mencoba untuk memaparkannya.  Fokus  HTI  di  Kota Pontianak adalah pada dakwah pemikiran, sehingga  konflik  yang  terjadipun  juga hanya  pada  tataran  pemikiran,  tidak sampai pada konflik fisik.

## REFERENSI
Abdurrahman, H. (2015). Diskursus Islam Politik  dan  Spiritual .  Bogor:  Al-
Azhar Press.
Al-Hamdi, R. (2013). Partai Politik Islam: Teori  dan  Praktik  di  Indonesia .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
An-Nabhani,  T.  (2016). Mafahim  Li Hizbut-Tahrir . Bogor: HTI Press.
An-Nabhani,  T.  (2016). Pembentukan Partai  Politik  Islam. Bogor:  HTI Press.
An-Nabhani,  T.  (2016). Peraturan  Hidup Dalam Islam .
An-Nawiy, F. S. R. (2013). Panduan Lurus Memahami  Khilafah  Islamiyyah Menurut  Kitab  Kuning .  Jakarta: Wadi Press.
Anwar,  Y.,  &  Adang.  (2013). Sosiologi Untuk  Universitas .  Bandung:  PT. Rafika Aditama.
Ash-Shalabi, A. M. (2006). Fikih Tamkin:
Panduan  Meraih  Kemenangan  dan Kejayaan Islam . Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
Bruce,  S.  (2000). Fundamentalisme: Pertautan  Sikap  Keberagaman  dan Modernitas . Jakarta: Erlangga.
Bungin,  B.,  (Ed.).  (2015). Metodologi Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi
Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Effendy,  B.  (2008). Islam  dan  Negara: Tranformasi  Pemikiran  dan Praktik Politik  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Paramadina.
Fukuyama, F. (2001). Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal . Yogyakarta: Qalam. (Judul Asli: The End  of  History  and  The  Last  Man. Penerjemah:  Mohammad  Husein Amrullah).
Huda, N. (2015). Sejarah Sosial Intelektual  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Huntington, S. P. (2005). Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta:  Qalam.  (Judul Asli: The Clash of Civilizations and The  Remaking  of  World  Order. Penerjemah: M. Sadat Ismail).
Ikbar, Y. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiyah . Bandung:  PT. Refika Aditama.
Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam . Jakarta: Prenadamedia Group.
Jurdi,  S.  (2008). Pemikiran  Politik  Islam Indonesia: Pertautan Negara,
Khilafah,  Masyarakat  Madani,  dan Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustakan Pelajar.
Juliansyah, hal 104-117
Khalaf,  A.  W.  (1994). Politik  Hukum
Islam . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Khalid, A. M. (2015). Soal Jawab Seputar
Gerakan  Islam. Bogor:  Al-Azhar Fress Zone Publishing.
Martono, N. (2013) . Sosiologi Perubahan Sosial:  Perspektif  Klasik,  Modern, Posmoderen, dan Poskolonial.
Jakarta: Rajawali Pers.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muzaffar, C. (1993). Akar-akar Fundamentalisme  Islam .  (Dalam jurnal Islamika, edisi Juli-September 1993, hal. 152).
Ranjabar, J. (2006). Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ridwan.  (2007). Fiqih  Politik:  Gagasan,
Harapan,
dan Kenyataan . Yogyakarta: FH UII Press. Ritzer,  G.  (2012). Teori  Sosiologi:  Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.  (Judul  Asli: Sociological Theory. Penerjemah:  Saut  Pasaribu, Rh. Widada, & Eka Adinugraha).
Salim,  A.  (2002). Perubahan  Sosial .
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Samuddin,  R.  (2013). Fiqih  Demokrasi: Menguak  Kekeliruan  Pandangan Haramnya  Umat  Terlibat  Pemilu dan Politik . Jakarta: GOZIAN Press.
Sjadzali,  M.  (2010). Islam  dan  Tata Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan Pemikiran . Jakarta: UI-Press.
Suryanegara,  A.  M.  (2012). Api  Sejarah: Mahakarya  Perjuangan  Ulama  dan Santri  dalam  Menegakkan  NKRI . Bandung: Salamadani.
Turner,  B.  S.  (2012). Teori  Sosial:  Dari Klasik Sampai Postmodern . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  (Judul Asli: The New Blackwell Companion to  Social  Theory .  Penerjemah:  E. Setiawati A. & Roh Shufiyati).
Qodir,  Z.  (2009). Gerakan  Sosial  Islam: Manifesto Kaum Beriman . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Qodir, Z. (2012). Sosiologi  Politik Islam: Konstelasi Islam Politik dan Demokrasi di Indoensia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wafa, R. A. (2012). Rekonstruksi Doktrin dan  Pemikiran  Politik  Ahlu  Sunnah wal  Jama’ah. Bogor:  Al-Azhar Fresh Zone Publishing.
Yusanto,  M.  I.  (2015). Khilafah  Jalan Menuju Kaffah . Yogyakarta: Irtikaz.
Zallum, A. Q. (2002). Sistem Pemerintahan  Islam .  Bangil-Jatim: Al-Izzah.

## DAFTAR SITUS INTERNET
Bakhasy, U. (2013). Hizbut-Tahrir adalah Partai  Politik  yang  Berdiri  Sendiri, Tidak Mewakili dan Tidak Diwakili oleh  Siapapun.  Diakses  pada  23 November, 2016, dari https://hizbut- tahrir.or.id
Juliansyah, hal 104-117
Ekhbaryat.  (2010).  Gelombng  Khilafah Tidak Akan Mampu Dihentikan oleh Kekuatan Apapun di Bumi. Diakses pada  23  November,  2016,  dari https://hizbut-tahrir.or.id
Fitria,  F.  (2009).  Konflik  Peradaban Samuel P. Huntington: Kebangkitan Islam  yang  Dirisaukan?.  Diakses pada  20  Februari,  2017,  dari https://journal.uny.ac.id.
Kurnia,  R.  (2015).  Hanya  Dengan
Khilafah Islam Bisa Menjadi
Rahmat Bagi Sekalian Alam. Diakses  pada  1  September,  2016, dari http://hizbut-tahrir.or.id
Surya,  A.  (2013).  Harmonisasi  Sosial Agama. Diakses 14 Desember, 2016, dari https://digilib.uinsby.ac.id
http://nasional.kompas.com/read/2017/05/ 08/14382891/ini.alasan.pemerintah. bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia
http://www.web.unair.ac.id/admin/file/f_3
2373_aliranagamaislam.pdf