## Universitas Dharmawangsa
ANALISIS POTENSI KONFLIK ANTARA PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKAT PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)
Oleh  :  Mujahiddin dan Ananda Mahardika

## Abstrak
Tidak jarang, kompetisi  untuk memperebutkan kursi kekuasaan pada pemerintahan desa dapat menimbulkan potensi konflik khususnya pada ajang pemilihan  kepala  desa  yang  sejak  diberlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014 mengharuskan dilaksanakannya pemilihan kepala desa secara serentak di satu kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana bentuk potensi konflik antara pemerintaah desa dan  masyarakat  di  Desa  Paya  Geli  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli Serdang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tidak  adanya  potensi  konflik antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat  di  Desa  Paya  Geli  Kecamatan Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang.  Kemampuan  pemerintahan  desa khususnya  kepala  desa  dalam  menyerap  aspirasi  warga  dan  perwakilan masyarakat  di  BPD  untuk  dijadikan  dasar  kebijakan  pembangunan  Desa Paya Geli. Kemampuan menyerap aspirasi membuat potensi konflik antara masyarakat dan pemerintahan desa dapat diredam. Selain itu, pemerintahan Desa  Paya  Geli  selalu  transparan  dalam  mengelola  dana  desa  dengan memberikan informasi terkait penggunaan dana desa di beberapa pertemuan formal antara pemerintahan desa dan masyarakat. Atas hasil tersebut maka penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi konflik di Desa Paya Geli dapat direm dengan kemampuan kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan landasan dalam pengembilan kebijakan pembangunan desa. Itu  semua  dikarenakan  adanya  kemampuan  komunikasi  partisipatif  yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan.
Kata Kunci : Potensi Konflik, Pemerintah Desa dan Masyarakat

## Universitas Dharmawangsa

## 1. Pendahuluan
Pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  desa  diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sejarah mencatat perkembangan desa dari masa ke masa sangatlah  dinamis,  baik  dari  sisi  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Pada bidang politik, kehadiran desa telah menjadi satu representative negara dalam  skla  lokal.  Bahkan  terkadang  desa  dijadikan  satu  komuditas politik  bagi  setiap  pemerintahan  yang  berkuasa.  Pada  masa kolonialisme,  desa  mulai  menjadi  wilayah  teritorial  dan  menjadi perpanjangan  tangan  Pemerintah  Belanda  yang  ditandai  dengan berbagai  aturan  dan  undang-undang  yang  disusun  untuk kepentingan pemerintahan kolonial pada saat itu.
Bentuk  aturan  yang  diterapkan  pemerintah  kolonial  pada tahun 1818 adalah memasukkan beberapa syarat untuk dapat menjadi kepala desa seperti pendidikan, kesehatan jasmani, mental, fisik, dan usia  di  luar  perilaku  etika  dan  moralitas  berupa  budi  pekerti, keteladanan, ketaatan beragama dan norma susila lainnya. Sejak saat itu,  dimulai  babak  baru  intervensi  kekuasaan  kolonial  terhadap beragam organisasi dan kelembagaan desa untuk kepentingan pihak luar.  Kepala  desa  diberikan  peranan  ganda,  satu  sisi  bertindak mewakili kepentingan rakyat, di sisi lain harus mewakili kepentingan pimpinan  atau  atasan  yang  banyak  ditunggani  kepentingan  pribadi dan kekuasaan (Wahjudin dalam Saebani, 2015:2).
Pasca  kemerdekaan,  bentuk  intervensi  pemerintah  pusat terhadap  desa  masih  saja  terus  berlangsung,  baik  pada  masa  orde lama  dan  atau  masa  orde  baru.  Satu  fenomena  penting  yang  dapat menunjukkan intervensi pemerintah terhadap desa dapat dilihat usai tragedi  G30S-PKI  pada  tahun  1965.  Setelah  tragedi  tersebut,  atas permintaan  pemerintah  pusat,  desa  mulai  banyak  mengontrol warganya dengan mendisiplikan mantan aktivis PKI dan memberikan

## Universitas Dharmawangsa
surat jalan bagi warga desa yang ingin keluar atau berpergian ke kota. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 70-an hingga 80-an.
Pada  tahun  1970-an,  pemerintah  pusat  mulai  memperkuat komunitas-komunitas desa yang mereka bentuk. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat pemerintah baik pada tingkat kabupaten/kota dan desa yang sibuk melakukan penyuluhan ke warga-warga dusun tentang  pendidikan,  kesehatan,  keterampilan,  perternakan  dan perikanan serta sosialisasi tentang aktifitas perlombaan desa. Bahkan menjelang  akhir  tahun  1970an  pemerintah  mulai  melakukan pendisiplinan  terhadap  warga  dengan  memberikan  pemahaman semangat  pembangunan  orde  baru  guna  pemenangan  Golkar (Wiratmoko dkk, 2004:10).
Sedangkan pada tahun 1980an pemerintah orde baru semakin menguatkan akar birokrasinya melalui pemerintahan desa. Struktur organisasi  pemerintahan  desa  menjadi  sentralistik  di  tangan  Kades dengan  mengembangkan  organisasi-organisasi  yang  mendukung beroprasinya kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa seperti; LKMD,  PKK,  Dasa  Wisma,  Hansip,  Karang  Taruna  dan  RT/RW. (Wiratmoko dkk, 2004:11).
Perombakan struktur organisasi desa ini kemudian membawa efek dengan tertariknya masyarakat kelas menengah – di pedesaan – untuk  mengisi  posisi-posisi  jabatan  di  organisasi-organisasi  ini. Kelompok kelas menengah ini kemudian mendapatkan simbol baru sebagai  elit  desa.  Corak  atau  simbol  tersebut  bisa  kita  lihat  dari penyebutan nama seseorang dengan melekatkan jabatan dan pangkat di depannya seperti; Pak RT, Pak RW dan Ibu Penggerak PKK, Ketua LKMD  dan  lain  sebagainya.  Kompetisi  untuk  menempati  posisi sebagai  elit  desa  terus  berlanjut  hingga  kini  dan  bahkan  membuka peluang  bagi  pengusaha-pengusaha  tingkat  desa  untuk  ikut berkompetisi. Selain untuk mengisi posisi kepala desa, kepala dusun dan  posisi-posisi  lainnya,  pergulatan  kompetisi  antar  elit  desa  dan masyarakat  awam  semakin  menarik  dengan  dibukanya  ruang  baru Badan Perwakilan Desa (BPD) pada era otonomi daerah tahun 2000an.
Tidak  jarang,  kompetisi    untuk  memperebutkan  kursi kekuasaan  pada  pemerintahan  desa  dapat  menimbulkan  potensi konflik  khususnya  pada  ajang  pemilihan  kepala  desa  yang  sejak diberlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014  mengharuskan dilaksanakannya  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak  di  satu kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Bentuk  akan  adanya  potensi konflik di tengah-tengah masyarakat desa sempat diungkap Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Marwan Jafar, yang meminta agar seluruh masyarakat daerah atau khususnya di pedesaan untuk menghindari konflik. Sebab saat ini adalah era desa untuk  membangun.  (http://www.bekasikab.go.id/berita-mendes- minta-masyarakat-pedesaan-jaga-kerukunan-.html)
Namun  begitupun,  fenomena  kerusuhan  masih  saja  tetap terjadi di pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari kerusuhan yang terjadi di Desa  Padamulya,  Kecamatan  Cipunagara,  Kabupaten  Subang  pasca dilaksanakannya  pilkades  serentak.  Pada  saat  itu,  masa  menilai panitia  pilkades  melakukan  kecurangan  atau  kongkalikong  dengan calon  kepala  desa.  Bentuk  kecurangan  tersebut  dilihat  dari  adanya perbedaan  jumlah  surat  suara  yang  dihitung  dengan  jumlah  surat undangan yang masuk. Pada saat perhitungan surat undangan yang masuk sebelum kota suara dibuka sebanyak 5157 orang. Tetapi pada saat perhitungan surat suara yang masuk sebanyak 5225 surat suara, sehingga  ada  selisih  sebanyak  68  suara.  Mereka  yang  kecewa kemudian  melakukan  protes  sosial  dan  kemudian  secara  bersama- sama melakukan tindakan kerusuhan secara masal. (http://www.kompasiana.com/nickysapoetra/kerusuhan-massa- pasca-pemilihan-kepala-desa-studi-kasus-pada-pemilihan-kepala- desa-padamulya-subang-jawa-barat_55299d8af17e611a0ed623b6).
Hal  yang  hampir  sama  juga  terjadi  di  Desa  Purwobinangun Kecamatan  Sei  Bingei,  Kabupaten  Langkat.  Kerusuhan  terjadi  pada saat  perhitungan  suara.  Awalnya,  pendukung  dari  calon  Tenang Ginting protes kepada ketua panitia pemilihan tentang jumlah suara yang diduga terjadi kecurangan. Di saat protes berlangsung, tiba-tiba

## Universitas Dharmawangsa
aliran  listrik  padam.  Hal  ini  menambah  kericuhan  di  jambur  yang dijadikan  tempat  pemungutan  suara.  Terputusnya  aliran  listrik ditambah  adanya  jeritan  minta  tolong,  disusul  lemparan  batu membuat suasana menjadi kacau. Bahkan satu mobil dinas kepolisian dirusak  warga.  Dalam  kerusuhan  itu,  beberapa  personel  kepolisian yang  bertugas  mengamankan  Pilkades  mengalami  luka-luka  akibat terkena lemparan batu. (Harian Waspada, 30 April 2016. Hlm B5)
Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 304 desa di 22 kecamatan melaksanakan pilkades secara serentak pada Selasa 19  April  2016  lalu.  Meski  tidak  ada  pemberitaan  media  masa  yang menyatakan  terjadinya  konflik  pasca  pilkades  namun  tetap  saja potensi  akan  terjadinya  konflik  masa  setelah  pilkades  dikawatirkan bakal terjadi. Itu sebabnya pihak Pemkab Deli Serdang bekerja sama dengan  pihak  kepolisian  untuk  mengamankan  setiap  TPS  yang  ada untuk  mengantisipasi  terjadinya  konflik  antar  calon  pendukung kepala desa.
Selain  potensi  konflik  pasca  pilkades,  konflik  lain  yang dikawatirkan  akan  muncul  di  masyarakat  pedesaan  dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 adalah aliran dana desa yang berjumlah ratusan juta hingga milliaran rupiah. Pada pasal 71 sampai dengan 75 UU No. 6 Thn 2014 dikatakan sumber-sumber pembiayaan di desa meliputi; pedapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat  serta  pendapatan  lainnya  yang  sah.  Bantuan  pemerintah pusat kepada desa melalui APBN tahun 2016 mencapai angka Rp 46,9 triliun dan setiap desa diperkirakan menerima sekitar Rp 800 juta.
Dana  tersebut  masih  berasal  dari  APBN,  belum  lagi  dari bantuan  keuangan  provisi  dan  kabupaten,  bagi  hasil  pajak  dan retribusi  kabupaten  dan  pendapatan  desa  serta  bantuan  dari  pihak ketika.  Jika  ditotal,  tidak  menutup  kemungkinan  setiap  desa mendapatkan  dana  sebesar  satu  hingga  dua  milyar  rupiah  setiap tahunnya.  Besarnya  alokasi  dana  yang  diberikan  kepada
pemerintahan  desa  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadinya konflik, baik secara vertical – antara pejabat desa atau elit desa dengan masyarakat – maupun  secara  horizontal – yaitu  antara  masyarakat dengan  masyarakat  atau  antara  pejabat  desa  dengan  kelompok  elit desa – dan  peluang  terjadinya  konflik  ini  sangatlah  besar  jika  pada implementasinya  dana  desa  tersebut  tidak  dilakukan  secara transparan.
Undang-undang  desa  memang  dengan  tegas  memberikan kewenangan  terhadap  pemerintahan  desa  untuk  melaksanakan pembangunan  desa  dengan  professional,  efesien,  efektif,  transparan dan  bertanggung  jawab.  Upaya  tersebut  diwujudkan  dalam  hal pemberian  pelayan  prima  kepada  masyarakat  yang  akhirnya berpengaruh  kepada  peningkatan  kesejahteraan  bersama  dan menjadikan  desa  sebagai  subjek  pembangunan.  Namun  untuk melaksanakan hal tersebut bukanah perkara yang mudah, dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  memumpuni  untuk  bidang  tata  kelola birokrasi  dan  keuangan.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia, besarnya alokasi dana desa dan gerakan politik kepentingan kepala desa pasca pilkades membuat potensi-potensi konflik di desa penting untuk dianalisis secara mendalam. Atas dasar itulah, maka penelitian ini  akan  melihat  bagaimana  Potensi  Konflik  Antara  Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. Studi Kasus  Pada  Desa  Paya  Geli  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli Serdang.

## 2. Kerangka Teori
2.1 Bentuk dan Sebab Timbulnya Konflik
Soerjono  Soekanto  (1992:86)  membagi  konflik  menjadi  lima bentuk  yaitu;  (1)  Pertentangan  Pribadi  yaitu  konflik  yang  terjadi antara  dua  individu  atau  lebiih  karena  perbedaan  pandangan  dan sebagainya. (2). Pertentangan Rasial yaitu konflik yang timbul akibat adanya  perbedaan  ras.  (3).  Pertentangan  antar  Kelas  Sosial  yaitu konflik yang terjadi dikarenakan adaya perbedaan kepentingan antar

## Universitas Dharmawangsa
kelas sosial. (4). Pertentangan Politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya  kepentingan  atau  tujuan  politis  seseorang  atau  sekelompok orang. (5) Pertentangan Internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan  kepentingaan  yang  kemudian  berpengaruh  pada kedaulatan negara.
Selain itu, Dahrendorf dalam Lauer (2001:102) membeda-kan konflik  menjadi  empat  tipe  yaitu;  (1).  Konflik  yang  terjadi  dalam peranan  sosial  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  konflik  peran.  (2). Konflik  antara  kelompok-kelompok  sosial.  (3).  Konflik  antara kelompok-kelompok  yang  terorganisir  dengan  yang  tidak terorganisir.  (4).  Konflik  antara  satuan  nasional  seperti;  antar  partai politik,  antar  lembaga  negara,  antar  negara  dan  atau  organisasi internasional.
Sementara  itu  para  ahli  sosial  berpendapat  penyebab munculnya  konflik  adalah  adanya  hubungan  sosial,  ekonomi  dan politik  yang  berakar  pada  perebutan  sumber-sumber  kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlahya sangat terbatas sehingga menimbulkan pembagian yang tidak merata di masyarkat. Pembagian yang  tidak  merata  tersebut  membuat  terjadinya  ketimpangan  di masyarkat  dan  menyebabkan  munculnya  dua  kelompok  di  dalam masyarakat yaitu; pertama, kelompok yang memiliki atau menguasai sumber-sumber sosial, ekonomi dan politik atau biasa disebut dengan istilah  kelompok the  have dan  kelompok kedua adalah  kelompok the have  not, yaitu  kelompok  yang  tidak  memiliki  akses  atau  terbatas dalam  penguasaan  sumber-sumber  sosial,  politik  dan  ekonomi. Begitupun  Setiadi  (2011:361)  membagi  penyebab  timbulnya  konflik menjadi dua bagian yakni :
1) Kemajemukan  horizontal  yang  artinya  adalah  struktur masyarakat  yang  majemuk  secara  kultural  seperti  suku  bangsa, agama, ras, dan perbedaan atau kemajemukan secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang,
PNS dan militer, wartawan dan cedikiawan.  Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang
menjadi  pegangan  bersama,  konflik  yang  terjadi  dapat menimbulkan perang saudara.
2) Kemajemukan  vertikal,  yang  artinya  struktur  masyarakat  yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada  sekelompok  kecil  masyarakat  yang  memiliki  kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan  rendah,  dan  tidak  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.
Dengan  demikian,  bentuk  dan  penyebab  konflik  ini  dapat menjadi  dasar  timbulnya  potensi  konflik  di  masyarakat.  Karena hampir  di  semua  masyarakat – baik  yang  ada  di  perkotaan  dan pedesaan – memiliki  perbedaan  dan  kemampuan  dalam  mengakses serta menguasai sumber-sumber sosial, ekonomi dan politik. Sehingga perebutan-perebutan  sumber  tersebut  akan  memungkinkan terjadinya konflik di masyarakat.

## 2.2 Potensi Konflik dari UU Desa
Adanya perbedaan pada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat – baik  secara  sosial,  politik  dan  ekonomi – menyebabkan potensi  konflik  akan  terus  terjadi.  Dehrendorf  dalam  Suparlan (2006:139)  menyatakan  kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat didasari  oleh  konflik  kekuatan  dan  buka  semata-mata  dikarenakan oleh  sebab-sebab  ekonomi  seperti  yang  dikemukankan  oleh  Karl Marx,  melainkan  karena  berbagai  aspek  yang  ada  di  dalam masyarakat itu snediri yang dilihatnya sebagai satu organisasi sosial. Lebih  lanjut  dikatakannya  bahwa  organisasi  menyajikan pendistribusian  kekuataan  sosial  kepada  warganya  secara  tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka  yang  “mempunyai”  dan  yang  miskin  dalam  kaitan  dengan kekuatan sosial atau kekuasaan.
Karena organisasi itu juga membatasi tindakan manusia, maka pembatasan tersebut juga hanya dapat dapat dilakukan oleh mereka yang  mempunyai  kekuasaan.  Mereka  yang  miskin  kekuasaan,  akan terkena pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh mereka yang mempunyai  kekuasaan.  Dengan  adanya  pembatasan  inilah  maka potensi  konflik  antara  si  pemilik  kekuasaan  dengan  yang  tidak memiliki  kekuasaan  akan  mungkin  terjadi.  Pada  titik  inilah  konflik dilihat Dehrendorf sebagai sesuatau yang endemic atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat (Suparlan, 2006:140).
Dahrendorf  memahami  relasi-relasi  dalam  struktur  sosial ditentukan  oleh  kekuasaan.  Menurut  Wallace  dan  Wolf,  esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan control dan  sanksi  sehingga  memungkinkan  mereka  yang  memiliki kekuasaan memberikan berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka  inginkan  dari  mereka  yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Jadi dalam  pandangan  Dahrendorf,  konflik  kepentingan  menjadi  fakta yang  tak  dapat  terhindarkan  dari mereka  yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Kekusaan adalah “ lasting source of friction ” (Wallace & Wolf dalam Susan, 2009:49 -50). Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe-tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebut wewenang legal  formal  sebagai  sumber  kekuasaan  masyarakat  modern. Dahrendorf  melihat  wewenang  adalah;  (1)  relasi  wewenang  yaitu selalu relasi-relasi antara super dan subordinasi; (2) di mana ada relasi wewenang,  kelompok-kelompok  superordiniasi  selalu  diharapkan mengontrol  perilaku  kelompok-kelompok  subordinasi  melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan; (3) berbagai harapan  tertanam  relatif  permanen  dalam  posisi  sosial  dari  pada karakter  individual;  (4)  dengan  keberadaan  fakta  ini  (kekuasaan superordinasi)  mereka  selalu  melibatkan  spesifikasi  subjek-subjek perorangan  untuk  mengontrol  dan  spesifikasi  dari  ruang  sosial ( spheres )  yang  terkontrol  mungkin  dilakukan;  dan  (5)  wewenang menjadi  hubungan  terlegitimasi,  tanpa  protes  dengan  perintah-

## Universitas Dharmawangsa
perintah  otoritatif  dapat  diberikan  sanksi;  sesungguhnya  ini merupakan  fungsi  sebenarnya  dari  sistem  legal  untuk  mendukung pemberlakuan  wewenang  yang  memiliki  legitimasi  (Dahrendorf dalam Susan, 2009:50).
Bila  mengikuti  model  Dahrendorf  di  atas,  maka  bisa diasumsikan  bahwa;  dalam  setiap  masyarakat  terdapat  potensi- potensi  konflik  dikarenakan  setiap  warga  masyarakat  memiliki kepentingan yang harus dipenuhi dan dalam proses pemenuhannya harus  mengorbankan  kepentingan  warga  masyarakat  lainnya. Apalagi pemenuhan kepentingan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur  keadilan  dan  hanya  mengutamakan  kepentingan  pihak superordinasi dan kelompoknya.
Pada penelitian ini, pihak superordinasi digambarkan sebagai pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinan kepala desa. Dan kelompok-kelompok superordinasi tersebut adalah mereka yang menjadi aparatur pemerintahan desa dan juga individu-individu yang memiliki  kedekatan  khusus  dengan  kepala  desa  seperti;  keluarga kepala desa, kelompok pengusahaan desa dan kelompok tim sukses kepala  desa  pada  masa  kampaye.  Potensi  konflik  dapat  dipastikan muncul dari penyalahgunaan wewenang kepala desa yang dianggap hanya pro terhadap kelompok tertentu atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan dirinya.
Selain  penyalahgunaan  wewenang,  keputusan-keputusan kepala desa yang menjadi kebijakan desa terkait arah pembangunan desa  juga  dapat  menjadi  cela  potensi  konflik  antara  pemerintahan desa  dan  masyarakat.  Pengambilan  kebijakan  yang  diangap berpotensi  memunculkan  konflik  adalah  penerapan  dana  desa, pilihan-pilihan  terhadap  pembanggunan  infrastruktur  desa,  dan transparansi  serta  akuntabiliatas  keuangan  desa.  Oleh  karenanya, kehadiran UU Desa tidak hanya membawa berkah bagi keberlanjutan pembangunan  di  desa  tetapi  di  satu  sisi  juga  membawa  dampak negative  berupa  penyalah  gunaan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah desa dan berpontensi menghasilkan konflik, yang dalam

## Universitas Dharmawangsa
hal  ini  adalah  potensi  konflik  antara  pemerintahan  desa  dengan masyarakat.
Hal  ini  pernah  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Laode Ida, dalam opininya yang dimuat harian Kompas edisi Rabu 8 Januarai 2014, ia menyatakan setidaknya terdapat  tiga  potensi  yang  akan  memunculkan  konflik  politik  dan sosial  di  desa. Pertama, terkait  dengan  proses-proses  politik  dan perebutan kursi kepala desa. Kedua , pengelolaan dana desa yang mana kepala des a diposisikan semacam “kuasa pengguna anggaran” akan berpotensi  untuk  selalu  “dicurigai”  masyarkat  desa.  Terutama  para pesaing  politiknya,  termasuk  bagian  dari  buntut  dalam  pilkades. Ketiga , pada tahap awal, perencanaan pembangunan desa belum tentu bisa  dilakukan  dengan  baik  mengingat  kapasitas  sumber  daya manusia  yang  belum  tentu  tersedia  dan  atau  sama  di  setiap  desa. Sedangkan di satu sisi, anggaran harus dialokasikan secara efektif dan digunakan  secara  efesien  untuk  mencapai  target  terfokus  untuk menjadikan  desa  sebagai  basis  sekaligus  ujung  tombak  penciptaan kesejahteraan rakyat.(http://seputarmbulu.blogspot.co.id/2014/ 01/3-potensi-konflik-politik-dan-sosial_8.html#sthash. zswLU3HY.dpuf)
Jika  dikaitkan  dengan  pendapat  Dahrendorf,  apa  yang dikatakan  Laode  Ida  terkait  potensi  konflik  masyarakat  yang  akan muncul  pasca  berlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa memang  tidak  dapat  dipungkiri.  Apalagi  pada  undang-undang tersebut  dijelaskkan  pemerintah  desa  secara  jelas  ditujukan  kepada kepala desa dan perangkat desa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 25 yang berbunyi; Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu  oleh  prangkat  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain. Karena  posisi  sebagai  representative  dari  pemerintah  desa,  maka kepala  desa  diberikan  tugas  yang  penuh  untuk  dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan

## Universitas Dharmawangsa
desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa. (Pasal 26 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014)
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  kepala  desa  memiliki lima belas kewenangan yang tercantum pada pasal 26 ayat 2 UU No. 6  Tahun  2014.  Enam  di  antara  lima  belas  weweang  tersebut  yang dianggap dapat disalahgunakan dan memicu potensi konflik adalah: 1).  Menangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa.  2).  Memegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa.  3).      Menetapkan peraturan  desa.  4).  Menetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa. 5). Mengembangkan sumber pendapatan desa. 6) Mengusulkan dan  menerima  pelimpahan  sebagaian  kekayaan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas: Seketaris Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa ini bertugas membantu kepala desa dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  serta  bertanggung jawab  secara  langsung  kepada  kepala  desa.  Hal  ini  dikarenakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah melalui konsultasi dengan camat. (Lihat Pasal 48 dan 49 UU No. 6 Tahun 2014)

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengungkapkan secara mendalam tentang  bagaimana  potensi  konflik  antara  pemerintahan  desa  dan masyarakat  pasca  berlakunya  UU  No.  6  Tahun  2104.  Teknik pengambilan  sampel  atau  informan  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan model purposive sampling . Adapun data yang telah dikumpul melalui  wawancara  dan  observasi  selanjutnya  dianalisis  degan pendekatan  kualitatif  model  interaktif  sebagaimana  yang  diajukan oleh  Miles  dan  Huberman,  yang  terdiri  dari  tiga  hal  utama  yaitu; reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.  Keseluruhan  proses  tersebut  merupakan  satu  yang  jalin

## Universitas Dharmawangsa
menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data (Idrus, 2009).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penyajian data pada hasil penelitian ini hanya menjawab satu rumusan  masalah  penelitian  yang  telah  diajukan  sebelumnya  yaitu; bagaimana  bentuk  potensi  konflik  antara  pemerintahan  desa  dan masyarakat  di  Desa  Paya  Geli  Kecamatan  Sunggal  Kabupaten  Deli Serdang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk dijelaskan kembali bahwa potensi konflik pada penelitian ini akan difokuskan tiga bagian dari hubungan tugas dan wewenang pemerintah desa yang dianggap sebagai sumber potensi konflik paling utama. Adapun ketiga bagian tersebut adalah; (1)  pilihan-pilihan  terhadap  kebijakan  pembangunan.  (2)  pilihan- pilihan politik pasca Pilkades dan, (3) pengelolaan dana desa. Lebih lanjut,  berikut  penyajian  hasil  penelitian  berdasarkan  tiga  bagian tersebut.
4.1 Pilihan Terhadap Kebijakan Pembangunan
Dalam  melaksanakan  pembangunan,  kepala  Desa  Paya  Geli telah menjalankan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Kebutuhan  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Paya  Geli disampaikan  pada  musyawarah  desa  yang  di-selenggarakan  oleh Badan  Permusyawarahan  Desa  (BPD).  Melalui  BPD  masyarakat menyampaikan  kebutuhan-kebutuhannya.  Setelah  itu,  BPD menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat kepada kepala desa.
“Selama ini, dalam menentukan kebijakan pembangunan di desa kami selalu dimintai  tanggapannya  oleh  BPD  untuk  dijadikan  bahan  masukan  kepada kepala  desa  dalam  mengambil  keputusan,”  (Hasil  wawancara  dengan perwakilan tokoh masyarakat)
Langkah tersebut sengaja dilakukan oleh BPD Paya Geli agar dapat  menyerap  dan  menampung  seluruh  aspirasi  dari  masyarakat
desa. Selain melalui saluran BPD, Pemerintahan Desa Paya Geli juga melakukan  kegiatan  musyawarah  bersama  masyarakat  desa  dalam menentukan kebijakan pembangunan di desa.
“Selain melalui kami di BPD, Pemerintahan Desa Paya Geli juga melakukan musyawarah  desa  untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Langkah  itu  saya rasa tepat sebagai sikap transparansi dan akuntabel dari pemerintah desa,” (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD)
Bagi Pemerintahan Desa Paya Geli, penyerapan aspirasi warga penting  untuk  dilakukan  agar  dapat  memenuhi  tuntutan-tuntutan publik.  Tetapi  begitupun,  pemerintahan  desa  tetap  memperhatikan dan  memenuhi  peraturan  perundangan-undangan  dan  perarturan menteri  terkait.  Di  mana  penggunaan  anggaran  alokasi  dana  desa adalah  sebesar  30  persen  untuk  belanja  aparatur  dan  operasional pemerintahan  desa.  Sisanya,  70  persen  untuk  biaya  pemberdayaan masyarakat.
“Sambil mendengarkan dan meminta masukan dari masyarakat, kami j uga harus  mempertimbangkan  peraturan  yang  ada  baik  perundang-undangan, peraturan  menteri  dan  peraturan  bupati.  Jangan  sampai  aturan  itu  kita langgar,” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paya Geli)
Untuk  memenuhi  peraturan  tersebut  maka  pemerintah  desa melakukan verifikasi kebutuhan masayrakat desa berdasarkan skala prioritas  yang  sesuai  dengan  petunjuk  peraturan  yang  ada.  Pada aspek  pemberdayaan  misalnya,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada yaitu mengeluarkan biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. Dengan  demikian  dana  desa  dapat  digunakan  untuk  perbaikan infrastruktur pedesaan.
“Karena  mengharuskan  dana  desa  di  tahun  pertama  dipergunakan  untuk perbaikan  infrastruktur  maka  tahun  pertama  ini  kami  gunakan  untuk perbaikan  infrastruktur  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  seperti perbaikan jalan dan drainase,” (Hasil wawancara dengan kepala desa).
Apa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  di  nilai  masyarakat sudah  sangat  tepat.  Meski  pada  tahapan  pertama  ini  hanya  sebatas pada perbaikan jalan dan drainases. Namun pilihan-pilihan tersebut

## Universitas Dharmawangsa
sudah dianggap dapat memenuhi tuntutan masyarakat desa yang juga menginginkan  adanya  perbaikan  infrastruktur  seperti  jalan  dan drainase.
“Apa yang dilakukan oleh kepala desa saya rasa sudah tepat karena dengan memperbaiki  jalan  dan  drainase  sudah  dianggap  mendengarkan  apa  yang diinginkan  oleh  masyarakat,”  (Hasil  wawancara  dengan  perwakilan masyarakat)
Atas  pilihan-pilihan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  harapan dan  kebutuhan  masyarakat,  maka  potensi  konflik  yang  ada  di masyarakat  tidak  muncul.  Apalagi  di  satu  sisi,  pemerintah  desa mampu untuk mengakomodasi dan merangkul kelompok-kelompok yang  ada  di  masyarakat  dan  mampu  untuk  memberikan  ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Tidak ada tampak adanya konflik atau bahkan potensi konflik sebab kepala desa mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dan mampu untuk  berkomunikasi  dengan  baik  kepada  semua  golongan  masyarakat. Sehingga  kalaupun  ada  tuntutan  yang  tidak  terpenuhi  maka  masyarakat tidak marah,” (Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat)
Selain itu, sikap kepala desa yang tidak eksklusif dan sering berbaur  bersama  masyarakat  membuat  masyarakat  merasa  tidak memiliki  jarak  dengan  kepala  desa.  Sikap  kepala  desa  tersebut membuat  saluran  komunikasi  masyarakat  terhadap  pemerintahan desa semakin terbuka. Dengan terbukanya saluran komunikasi maka pertentangan-pertentangan yang bersifat pribadi dan kelompok baik yang  politis  dan  antar  kelas  dapat  dihindari.  Kemampuan  untuk berkomunikasi  dan  menampung  aspirasi  warga  masyarkat  inilah yang membuat potensi konflik di Desa Paya Geli tidak tampak.
4.2 Pilihan-pilihan Politik Pasca Pilkades
Pilihan-pilihan politik pasca pilkades dianggap menjadi salah satu indikator yang dapat menyebabkan munculnya potensi konflik khususnya  hal-hal  yang  terkait  dengan  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa, penetapan anggaran pendapatan dan

## Universitas Dharmawangsa
belanja desa, serta penetapan peraturan desa. Namun Pemerintahan Desa  Paya  Geli  dapat  mencegah  timbulnya  potensi  konflik  tersebut dengan  tetap  mendengarkan  masukan  dari  masyarakat  khususnya dalam hal penetapan peraturan desa.
“Dalam  menerapkan  peraturan  desa  kita  m emang  selalu  berkonsultasi dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  BPD.  Jadi  apa  yang  kita  putusan memang  berdasarkan  hasil  musyawarah  dengan  perwakilan  masyarakat,” (Hasil wawancara dengan kepala Desa)
Apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Paya Geli dibenarkan oleh  Tokoh  Masyarakat  di  Desa  Paya  Geli.  Bahwa  dalam  beberapa kesempatan kepala desa selalu meminta tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat  sebelum  menentukan  dan  menetapkan  satu  peraturan. Biasanya  tanggapan-tanggapan  tersebut  dihimpun  secara  informal pada  saat  berbicara  di  warung-warung  kopi.  Sedangkan  menurut perwakilan  dari  BPD,  apa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  dalam menentapkan  peraturan  desa  sudah  sesuai  dengan  apa  yang dijelaskan dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang desa.
“Dalam  PP  Itu,  di  pasal  14  su dah  dijelaskan  tentang  kewenangan  kepala desa.  Salah  satunya  adalah  mengajukan  rancangan  peraturan  desa  dan kemudian  menetapkan  peraturan  desa  yang  telah  mendapat  persetujuan bersama dari BPD,” (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD Desa Paya Geli)
Oleh  karena  itu,  menurut  perwakilan  BPD  tersebut,  Kepala Desa Paya Geli sudah konsisten dalam menjelankan peraturan yang ada  sehingga  potensi  konflik  dan  gesekan  antara  pemerintah  desa dengan masyarakat tidak muncul. Jika-pun ada kelompok masyarakat yang  ingin  melakukan  protes  biasanya  akan  tetap  diterima  dan kemudian diberi penjelasan.
“Karena  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  kepala  desa  selalu mengikuti aturan yang ada maka jarang sekali ada protes dari masyarakat. Jika-pun ada itu tidak akan lama karena akan diberikan penjelasan. Dan kami BPD bersama kepala desa selalu bekerjasama untuk membangun komunikasi

## Universitas Dharmawangsa

## yang aktif di tengah masyarakat,” (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD
Paya Geli)
Selain  konsisten  untuk  menjalankan  peraturan  yang  ada. Pemerintahan  Desa  Paya  Geli – baik  kepala  desa  dan  BPD – juga mampu  menjalankan  pemerintahan  secara  partisipatif  dengan mampu  merangkul  kelompok-kelompok  yang  ada  di  dalam masyarakat  baik  yang  merupakan  tim  sukses  kepala  desa  terpilih mau-pun  tim  sukses  atau  kelompok  masyarakat  yang  bukan merupakan  bagian  dari pemilih  kepala  desa  saat  ini.  Hal  itu  diakui oleh kelompok masyarakat yang tidak memilih kepala desa saat ini. “Saya buka orang yang memilih Pak Jumana. Tapi beliau mampu merangkul kami  yang  bukan  memilihnya.  Terkadang  di  warung-warung  kopi  beliau masih  sering  meminta  tanggapan  dan  masukan  dari  kami  terkait pembangunan desa,” (Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat)
Berkat  kemampuannya  dalam  merangkul  kelompok- kelompok  masyarakat,  Kepala  Desa  Paya  Geli  di  bawah kepemimpinan Pak  Juna  dianggap berhasil dalam  mencegah  terjadi potensi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat dan antara masyarakat  pendukung  pemerintah  desa  dan  masyarakat  bukan pendukung  pemerintahan  desa.  Apalagi  dalam  setiap  pertemuan warga tidak ada status yang berbeda antara warga yang memilih Pak Juna dengan yang tidak memilih pak Juna
“Saya tidak pernah melihat itu. Mereka semuakan warga saya, jadi saya harus mendengarkan mereka. Bagi mereka yang tidak memilih saya ya mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Dan mereka  juga wajib ikut mengawasi  kinerja  saya  jika  dianggap  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paya Geli)
Oleh karena itu, Kepala Desa Paya Geli tetap berharap kepada seluruh  element  masyarkat  untuk  dapat  mengawasi  kinerjanya selama menjadi kepala desa.

## Universitas Dharmawangsa
4.3 Pengelolaan Dana Desa dan Tuntutan Transparansi
Pontensi  konflik  yang  dapat  muncul  di  tengah  masyarakat desa  adalah  transparansi  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa. Aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa ini menjadi penting sebab terkadang tidak menutup kemungkinan dana desa yang ada di salah  gunakan  oleh  pemerintah  desa.  Oleh  karenanya,  kontrol terhadap  pemerintah  desa  baik  oleh  masyarakat  atau  BPD  sangat penting dilakukan selain semangat transparansi oleh si kepala desa.
Di  Desa  Paya  Geli,  pengelolaan  dana  desa  dilakukan  secara transparan di mana kepala desa selalu melaporkan penggunaan dana desa.  Laporan  tersebut  disampaikan  melalui  forum-forum  resmi seperti saat rapat bersama perwakilan masyarakat dan BPD.

## 5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  terlihat  bahwa  tidak adanya  potensi  konflik  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat  di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintahan desa khususnya Kepala Desa  dalam  menyerap  aspirasi  warga  dan  melayani  warga masyarakat  tanpa  melihat  kepentingan  kelompok.  Itu  semua dikarenakan  adanya  kemampuan  komunikasi  partisipatif  yang dimiliki  oleh  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  program pembangunan.  Selain  itu,  kepatuhan  kepala  desa  pada  peraturan perundang-undangan  yang  ada  membuat  pemerintahan  desa mendapat kepercayaan dari warga masyarakat.

## 5.2. Saran
Adapun saran pada penelitian ini adalah agar pemerintahan desa  dapat  tetap  menjaga  konsistensi  dalam  mendengar  dan menyerap  aspirasi  masyarakat  dalam  menentukan  kebijakan

## Universitas Dharmawangsa
pembangunan  di  desa.  Selain  itu,  bentuk  komunikasi  yang  bersifat partisipatif juga harus dipertahankan.

## Daftar Pustaka
Haryanto, Dany dan G Edwi Nugroho. 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial;  Pendekatan Kualitatif  dan  Kuantitatif. (Edisi  Kedua).  Jakarta:  Penerbit Erlangga. Kaelan, M.S, Prof.,DR.. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang  Sosial,  Budaya,  Filsafat,  Seni,  Agama  dan  Humaniora . Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka Lauer, Rebert H. 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Susan,  Novri.  2009. Sosiologi  Konflik  &  Isu-Isu  Kontemporer. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Suparlan, Parsudi. 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya.
Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 30, No. 2, hlm 138-150.
• http://www.kompasiana.com/nickysapoetra/kerusuhan-massa- pasca-pemilihan-kepala-desa-studi-kasus-pada-pemilihan-kepala- desa-padamulya-subang-jawa-barat_55299d8af17e611a0ed623b6. (Diakses pada tanggal 26 April 2015)
• https://www.facebook.com/DemakHariIni/posts/8915345475569 33 (Diakses pada tanggal 26 April 2016)
• http://seputarmbulu.blogspot.co.id/2014/01/3-potensi-konflik- politik-dan-sosial_8.html#sthash.zswLU3HY.dpuf  (Diakses  pada tanggal 26 April 2016)