BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5 No 2,  2024, pp. 1605-1612 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8975

## EDUKASI MENDORONG PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS GUNA MENCEGAH GOLPUT DI DESA SANUR KAJA
Kadek Januarsa Adi Sudharma 1 , Ni Putu Winda Trisna Utami 2
1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia 2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
1, 2 e-mail : januarsa.adi@undiknas.ac id; windatrisna64@gmail.com; *e-mail korespondensi: januarsa.adi@undiknas.ac.id

## Abstract
One  indicator  of  electoral  success  is  a  high  turnout.  High  participation  guarantees  the  legitimacy  of government and the protection of citizens' voting rights, including vulnerable groups such as persons with disabilities. The active participation of people with disabilities in the 2024 elections in Sanur Kaja Village is very important because it will have an impact on quality leadership. Moreover, participation in people with disabilities seen from several studies has a very minimal amount of participation. In an effort to ensure the smooth implementation of elections and conduct a community service program. This service activity aims to provide education and literacy for the 2024 election to people with disabilities. This study explains the implementation  of  the  Work  Program  in  the  framework  of  Community  Service  Activities  with  the  title "Education  Encourages  Active  Participation  of  People  with  Disabilities  to  Prevent  Golput  in  Sanur  Kaja Village. The method used is socialization of visiting the homes of people with disabilities where this service is carried out with community partners in Sanur Kaja Village, South Denpasar District, Denpasar City. The results and analysis show that this activity has succeeded in educating citizens with disabilities about their active participation in the 2024 elections and raising awareness of citizens with disabilities to exercise their voting rights.
Keywords : People with disabilities; Participation; Sanur Kaja Village

## Abstrak
Salah  satu  indikator  keberhasilan  pemilu  adalah  tingkat  partisipasi  yang  tinggi.  Tingginya  partisipasi menjamin  legitimasi  pemerintahan  dan  perlindungan  hak  pilih  warga  negara,  termasuk  kelompok  rentan seperti  penyandang  disabilitas.  Partisipasi  aktif  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu  2024  di  Desa  Sanur Kaja  sangat  penting  karena  nantinya  akan  memiliki  dampak  kepemimpinan  yang  berkualitas.  Terlebih partisipasi  dalam  penyandang  disabilitas  yang  dilihat  dari  beberapa  research  memiliki  jumlah  partisipasi yang sangat minim. Dalam upaya untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan melakukan sebuah  program  pengabdian  masyarakat.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi dan literasi pemilu 2024 kepada masyarakat penyandang disabilitas. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Program  Kerja  dalam  rangka  Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dengan  judul  “Edukasi  Mendorong Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas Guna Mencegah Golput Desa Sanur Kaja. Metode yang digunakan yaitu  sosialisasi  berkunjung  ke  rumah  warga  penyandang  disabilitas  yang  dimana  pengabdian  ini  di laksanakan  dengan  mitra  penduduk  di  Desa  Sanur  Kaja,  Kecamatan  Denpasar  Selatan,  Kota  Denpasar. Hasil dan analisis menunjukkan kegiatan ini berhasil mengedukasi warga penyandang disabilitas mengenai partisipasi  aktif  mereka  dalam  pemilu  2024  dan  meningkatkan  kesadaran  warga  penyandang  disabilitas untuk menggunakan hak suaranya.
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas; Partisipasi; Desa Sanur Kaja
Accepted: yyyy-mm-dd Published: yyyy-mm-dd

## PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan perwujudan  dari  demokrasi  yang  wajib  mencakup  seluruh  suara rakyat  tanpa  ada  perbedaan  maka  tentunya  dalam  pelaksanaanya  wajib  tanpa  ada  deskirminasi (Amnesti,  2023).  Sebagaimana  di  negara-negara  lain,  pemilu  memiliki  tantangan  yang  harus dihadapi.  Dalam  konteks  Indonesia,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  mencakup  proses
pemilu  ini,  serta  beberapa  tantangan  yang  dapat  mempengaruhi  integritas  dan  kualitas  pemilu pada tahun 2024 (Linton Naibaho et al., 2023). Salah satu indikator bahwa demokrasi itu berjalan dapat  dilihat  dari  sebuah  kegagalan  atau  keberhasilan  dari  Pemilu.  Pemilu  dapat  dilaksanakan dalam  5  tahun  sekali  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Namun,  dalam fenomena  golongan  putih  yang  juga    dikenal  sebagai  golput  telah  menjadi  perhatian  utama  di banyak negara, termasuk di Indonesia, selama   beberapa pemilu terakhir. Partisipasi aktif pemilu adalah  hubungan  antara  kesadaran  masyarakat  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Hal  ini tidak terlepas juga  dari  Teori  Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya  terdapat  dua  hak  dasar pada    manusia    yaitu    pertama,    hak    manusia (human  right)  yakni  hak  yang  melekat  pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan (Sudharma, 2017). Setiap masyarakat memiliki  preferensi  dan  kepentingannya  masing-masing,  yang  menentukan  keputusan  dalam pemilu.  tidak  hanya  itu,  partisipasi  aktif  masyarakat  untuk  pemilu  dapat  dilihat  sebagai  kontrol masyarakat  terhadap  pemerintah.  Kontrol  yang  diberikan  berbeda  dan  beragam  tergantung tingkat partisipasi masing-masing setiap individu. (Arniti, 2020).
Pemilu  diselenggarakan  untuk  mewujudkan  tujuan  demokrasi,  untuk  mencapai  tujuan tersebut  penyelenggaraan  pemilu  harus  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi.  Sistem  demokrasi perwakilan  bertujuan  agar  kepentingan  dan  kehendak  warga  negara  tetap  dapat  menjadi  bahan pembuatan  keputusan  melalui  orang-orang  yang  mewakili  mereka.  Di  dalam  gagasan  demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil- wakil  rakyat  yang  dipilih  oleh  rakyat  sendiri.  Pentingnya  partisipasi  aktif  para  penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 ini menggambarkan sebuah esensi dari demokrasi inklusif. Meskipun  demikian,  terdapat  hambatan-  hambatan  yang  dihadapi  oleh  warga  penyandang disabilitas  ini  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dalam  konteks  hukum.  Hasial  dari  penelitian (Polin,  2024).  menemukan  empat  faktor  penentu,  yakni  pendidikan  politik,  situasi  lingkungan disabilitas  yang  demokratis,  karakteristik  pribadi  berkaitan  dengan  kepedulian  sosial  terhadap suatu permasalahan dan kemauan untuk mau terlibat  dalam suatu aktivitas atau organisasi, dan ketidakpercayaan terhadap politik.
Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang  cacat  mental  atau  pun  gabungan  penyandang  cacat  fisik  dan  mental.  Penyandang disabilitas  atau  sering  disebut  penyandang  cacat,  tidak  jarang  dianggap  orang  banyak  sebagai manusia  tidak  produktif  dan  tidak  mampu  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan baik,  sehingga  sering  hak-hak  mereka  pun  diabaikan  dan  eksistensi  penyandang  disabilitas diabaikan.  Konsep  aksesibilitas  menurut  penyandang  disabilitas  adalah  suatu  kemudahan  untuk memperoleh  kesempatan  yang  sama  dari  segala  aspek  kehidupan  atau  keseharian  sehingga mereka  dapat  melakukan  aktivitas  keseharian  tanpa  adanya  kesulitan  yang  berarti  (Wicaksana, 2023).  Sehubungan  dengan  hak  politik,  penyandang  disabilitas  seringkali  kurang  mendapatkan tempat  di  lingkungan  Masyarakat  (Noviani  et  al.,  2021).  Pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas  terkhusus  penyandang  disabilitas  fisik  pada  pelaksanaan  pemilihan  umum  sebelumnya belum  terakomodasi  secara  baik,  karena  penyandang  disabilitas  fisik  masih  merasa  sulit  untuk menjangkau  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS),  sulitnya  penyandang  disabilitas  fisik  untuk mencoblos  surat  suara  sehingga  membutuhkan  seorang  pendamping  yang  mempunyai  integritas pada  nilai  kejujuran  dalam  berdemokrasi.  (Wahyuni,  2019).  Penyandang  disabilitas  memiliki  hak dan  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh  dan  menjalankan  hak  politiknya  yakni,  memilih dan  dipilih  dalam  jabatan  publik,  menyalurkan  aspirasi  politik  baik  tertulis  maupun  lisan.  Namun untuk hak pilihnya para penyandang disabilitas kurang memperoleh informasi, aksesibilitas dalam pemberian suara di TPS dan suara pemilih yang rendah pada saat pemilihan.
pemahaman  publik  tentang  disabilitas  dan  penyandang  disabilitas  berkaitan  erat  dengan perilaku  diskriminatif  yang  mereka  alami  dalam  kehidupan  sehari-harinya  telah  disampaikan  oleh beragam tulisan, riset dan laporan di berbagai tempat di dunia ini (Widinarsih, 2019). Penyandang
disabilitas  dibagi  menjadi  4  (empat  )  kategori  yaitu  disabilitas  fisik,  disabilitas  mental,  disabilitas intelektual  dan  disabilitas  sensorik.  Penyandang  disabilitas  mental  adalah  seseorang  dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir2 disabilitas mental juga  merupakan  suatu  gangguan  perkembangan  yang  terjadi  pada  masa  kanak-  kanak  atau remaja, atau suatudefisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral (Sudharma, 2021) partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu penting untuk terus diupayakan. Hal ini karena terwujudnya penyelenggaraan  Pemilu  yang  demokratis  adalah  adanya  keikutsertaan  seluruh  elemen masyarakat, termasuk para masyarakat penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara untuk terus mengupayakan keterlibatan  penyandang  disabilitas,  salah  satunya  dengan  mewujudkan  penyelenggaraan  Pemilu yang  lebih  aksesibel  agar  dapat  memudahkan  mereka  untuk  berpartisipasi.  Pada  kenyataannya upaya-upaya  tersebut  belum  dapat  optimal,  keikutsertaan  para  penyandang  disabilitas  masih sangat  rendah  karena  masih  banyak  yang  Golput.    Pemilih  yang  tidak  menggunakan  hak  suara mereka pada hari   pemilu  disebut Golput. Golput merupakan orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihnya tidak sah dengan orang yang tidak percaya dengan hasil Pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Ia tidak bisa datang ke TPS atau datang tetapi membuat suara tidak sah (Masriawan & Adi, 2019). Dalam   hal masyarakat   harus   memahami konsekuensi negatif dari tidak  hadir  dan  mengambil  tindakan  untuk      menghindarinya  (Iswardhana  et  al.,  2023). Golput dikelompokkan  menjadi  2  (dua),  yaitu:  pertama,  seseorang  yang  sudah  mempunyai  hak  pilih sekaligus  terdaftar,  tetapi  tidak  menggunakannya.  Kedua,  seseorang  yang  mempunyai  hak  pilih tetapi tidak ikut terdaftar sehingga menjadi kehilangan haknya untuk memilih. Kegiatan sosialisasi ini  berencana  dapat  membangun        pengoptimalan  dalam  pelaksanaan  pendidikan  pemilu  pada penyandang  disabilitas  dengan  beberapa  aspek  seperti  informasi  pelaksanaan  pemilu  dan pendidikan  pemilih.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  komunitas  yang mengayomi  serta  meningkatkan  kemampuan  para  penyandang  disabilitas  ini  dalam  menerima informasi terbaru berbasis pendidikan pemilih disabilitas. Berbicara dengan Pemilu maka tidak akan bisa lepas dari factor utama yakni rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian diwakilkan pada calon yang akan mereka pilih.
Dari gambaran fenomena ini berasumsi bahwa permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas disebabkan karena tata kelola pemilu ( electoral governance) yang  tidak  maksimal.  Walaupun  tata  kelola  pemilu  yang  baik  saja  tentu  tidak  menjamin  pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan  hasil pemilu yang demokratis.  Tapi pemilu  yang baik tidak  mungkin  tanpa  tata  kelola  pemilu  yang  efektif. Inklusi  mengacu  pada  prinsip  membangun masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman, termasuk kondisi disabilitas.  Keadilan menekankan  perlunya  memberikan  hak-hak  yang  setara  dan  peluang  yang  adil  kepada  semua warga  negara.  Dalam  pemilihan  umum,  teori  ini  mendorong  pembentukan  kebijakan  dan  praktik yang  mendukung  partisipasi  aktif  dan  merata  bagi  penyandang  disabilitas.  Keberhasilan  pemilu tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh  seberapa  besar  tingkat  kesadaran  politik  warga  negara  yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan adanya kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku  kebijakan.  Selain  itu  partisipasi  aktif  masyarakat  juga  dapat  menjadi  alat  untuk mengekspresikan  eksistensi  individu  atau  kelompok  sosial  di  masyarakat  dengan  mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun (Lestari, 2019).

## METODE
Pemilu  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk  praktik  demokrasi,  Dimana  kesempatan  untuk memilih calon- calon wakil rakyat ataupun kepala negara yang selama duduk di parlemen mampu bertindak atas nama rakyat dan menentukan arah dari suatu negara. (Ariyanti et al., 2021). Peran masyarakat sangat akan berdampak besar  bagi masa depan negara ini begitu juga dengan para penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  warga  negara  Indonesia  berhak  terlibat  aktif  dalam berkehidupan  politik.  Pemilih  penyandang  disabilitas  menjadi  bagian  penting  dalam  mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Maka dari itu program kerja yang dilaksanakan di Desa Sanur Kaja yang bertemakan “Edukasi Mendorong Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas Guna Mencegah Golput  di  Desa  Sanur  Kaja”.  Penulis  memutuskan  untuk  menggunakan  metode  sosialisasi, membagikan  Brosur  dan  menyerahkan  sedikit  bantuan  kepada  warga  penyandang  disabilitas  di Desa  Sanur  Kaja  dengan  berkunjung  ke  rumah  warga  di  tiga  banjar  yaitu  banjar  Belong, Pekandelan dan Anggar Kasih didampingi oleh kelihan dusun, pengawas kelurahan desa dan PPS desa  Sanur  kaja,  yang  berada  di  Desa  Sanur  Kaja.  Tujuan  kegiatan  sosialisasi  ini,  yaitu meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pemilu  2024  kepada  penyandang  disabilitas  dan mendorong  warga  disabilitas  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  menentukan  pemimpin  5  tahun kedepan  dengan  menggunakan  hak  suara  mereka.  Saya  berharap  masyarakat  penyandang disabilitas  merasa  terlibat  dan  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  arah  kebijakan  negara melalui  pemilu.  Dengan  partisipasi  yang  tinggi,  masyarakat  dapat  memberikan  suara  mereka dengan bijak dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
 Deskripsi Kegiatan
Lokasi  dan  Waktu  Kegiatan: Program  Kerja  Kegiatan  Sosialisasi  ini  dilaksanakan  pada tanggal  05  Februari  2024  pukul  15.00  –  17.00  WITA.  Lokasi  program  kegiatan  ini diselenggarakan di Desa Sanur Kaja yaitu berkunjung ke rumah warga di  Banjar Belong, Banjar Anggarkasih, dan Banjar Pekandelan.
Kelompok Sasaran : Warga Penyandang Disabilitas di Desa Sanur Kaja
Dilansir  dari  jurnal  (Syahputra  &  Putra,  2020)  mengatakan  bahwa  mahasiswa  sebagai manusia  berpendidikan  yang  dibentuk  dalam  pendidikan  perguruan  tinggi  tentunya  harus  diuji kematangannya dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi. Salah satunya dengan melakukan pengabdian  terhadap  masyarakat  melalui  kuliah  kerja  nyata  (KKN).  Kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata (KKN)  yang  dilaksanakan  dengan  sosialisasi  pada  warga  penyandang  disabilitas  berkunjung  ke rumah  warga  di  tiga  banjar  yaitu  banjar  Belong,  Pekandelan  dan  Anggar  Kasih  yang  berada  di Desa  Sanur  Kaja  dimana  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membantu  meningkatkan kesadaran  warga  penyandang  disabilitas  tentang  pentingnya  peran  mereka  dalam  proses  pemilu 2024. Kegiatan program Kerja sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Program kerja  ini  dilakukan  dengan  cara  berkunjung  ke  rumah  warga  dan  mensosialisasikan  mengenai pemilu  guna  mencegah  golput.  Sosialisasi  yang  dilakukan  untuk  penyandang  disabilitas  ini bermaksud untuk memberikan sebuah pengetahuan dan informasi yang  dimana dalam  sosialisasi tersebut    memiliki    sebuah    konten    khusus    yang    dapat  dijangkau  dan  dipahami  oleh  para penyandang  disabilitas  yang  dapat  memunculkan  upaya  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  pemilu 2024  bagi  warga  penyandang  disabilitas,  seperti  penyediaan  fasilitas  yang  ramah  disabilitas  di tempat  pemungutan  suara,  dan  pendampingan  khusus  yang  dapat  diperkenalkan  untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program kerja pelaksanaan sosialisasi ini yaitu dengan adanya bukti respon positif masyarakat disabilitas dan baik kepada saya terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung saat itu.
Berikut merupakan gambar kegiatan Mahasiswa KKN Tematik Universitas Pendidikan Nasional yang melakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan  berkunjung  ke  rumah  warga  penyandang  disabilitas  di Banjar Pekandelan, Banjar Belong, dan Banjar Anggar Kasih:
Tabel Gambar 1. sosialisasi ke rumah warga banjar anggar kasih yang di dampingi pps desa sanur kaja, perangkat kelurahan desa dan kelihan dusun
Tabel Gambar 2. Menyerahkan sedikit bantuan kepada warga penyandang disabilitas di banjar pekandelan
Dengan  adanya  program  kerja  ini  menunjukkan  mulai  adanya  ketertarikkan  masyarakat mengenai  Pemilu.  Selain  itu  juga  dapat  membagikan  informasi  lebih  yang  sebelumnya  tidak termasuk dalam materi atau brosur kepada masyarakat sehingga fakta yang mereka dapat bisa di bagikan  dan  fakta  tersebut  menyebar  luas  hingga  lebih  jelas.  Dengan  begitu  dari  mulai  adanya ketertarikkan ini akan membuat masyarakat  penyandang disabilitas untuk bisa memberikkan hak suaranya dengan sah dan menekan tingginya angka golput yang khususnya terjadi di Desa Sanur Kaja.
Mahasiswa  KKN  Desa  Sanur  Kaja  Universitas  Pendidikan  Nasional  Denpasar  juga  membagikan brosur  saat  jalanya  kegiatan  sosialisasi  berlangsung  dengan  mendatangi  Masyarakat  yang  telah hadir  dalam  kegiatan  sosialisasi.  Berikut  merupakan  gambar  kegiatan  pembagian  brosur  saat jalanya kegiatan sosialisasi berlangsung:
1610
Tabel Gambar 3. Pembagian brosur dirumah warga Banjar Pekandelan
Tabel Gambar 4. Pembagian brosur di rumah warga Banjar Belong
Besarnya  antusias  dan  partisipasi  Masyarakat  penyandang  disabilitas  yang  merupakan audiens  yang  bersangkutan  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  yang  dimana  indikator  keberhasilan pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  antusias  adanya  komunikasi  timbal balik atas jawaban yang diutarakan oleh Masyarakat di Desa Sanur Kaja  kepada Mahasiswa  KKN Desa  Sanur  kaja.  Masyarakat  merasa  terbantu  dengan  adanya  program  kerja  pelaksanaan sosialisasi  ini.  Dengan  adanya  bukti  respon  positif  dan  baik  kepada  saya  terhadap  pelaksanaan kegiatan  sosialisasi  yang  telah  berlangsung.  Adapun  perubahan  perubahan  yang  terjadi  sebelum dan sesudah di laksanakan program kerja sosialisasi ini yaitu:
Tabel 1. perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan sosialisasi
Sebelum Kegiatan Sesudah Kegiatan Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi tentang  kepemiluan  kepada  masyarakat penyandang  disabilitas  di  Desa  Sanur  Kaja yang  cenderung  golput  karena  kesulitan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kurangnya  pemahaman  tentang  partisipasi dalam kepemiluan.
Sesudah  melakuakan  kegiatan  Sosialisasi tentang  kepemiluan  masyarakat  penyandang disabilitas  menjadi lebih sadar akan tanggung jawab  mereka  untuk  menggunakan  hak  pilih nya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  program  kerja  sosialisasi  yang  telah  di  lakukan,  dapat  disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dengan tema Edukasi mendorong partisipasi aktif penyandan disabilitas guna  mencegah  golput  di  desa  sanur  kaja telah  berhasil  dilakukan  dan  mendapatkan  komentar positif dari perangkat desa dan Masyarakat sanur kaja. Masyarakat penyandang diabilitas mengaku banyak mendapatkan pengetahuan baru mengenai partisipasi aktif dalam pemilu, dan kepemiluan yang akan segera di selenggarakan oleh KPU. Masyarakat  penyandang disabilitas juga jadi lebih memahami  tentang  peran  hak  suaranya  yang  sangat  berarti  untuk  5  tahun  kedepan,  selain  itu saya dan teman-teman mahasiswa KKN Desa sanur kaja juga mendapatkan ilmu public speaking dikarnakan  langsung  kelapangan  dan  bersosialisasi  kepada Masyarakat  penyandang  disabilitas yang ada di desa sanur kaja.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesti.  (2023).  Amnesti :  Jurnal  Hukum  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Diskriminasi Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum. Amnesti, 5(2), 225–236.
Ariyanti,  D.,  Nawangsih,  V.,  RizaAisyah,  R.,  &  ...  (2021).  Mewujudkan  Lingkungan  Demokratis Melalui  Edukasi  Pemilu  dengan  Asas  Luberjurdil. Ikra-Ith  …,  4(3),  219–229. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH- ABDIMAS/article/view/1542%0Ahttps://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH- ABDIMAS/article/download/1542/1262
Arniti,  N.  K.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Maharani, G. A., Tayan, W. G., & Nuraini, A. (2023). Kampanye Gunakan  Hak  Suara  dan  Jangan  Golput  pada  Pemilu  2024  Untuk  Generasi  Muda. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 117–122.
https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014
Sudharma, K.J.A. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCABULAN  (STUDI  PUTUSAN  PERKARA  NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 03(02).
Lestari,  D.  S.  (2019).  Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. Jurusan Teknik Kimia USU, 3(1), 18–23.
Linton  Naibaho,  Johan  Pardamean  Simanjuntak,  Yana  Sebha  Pasaribu,  Roselli  Anjelina Lumbansiantar, Nelly Moria Hutapea, Ivana Theo Philia, Kania Nova Ramadhani, & Tri Santa Mahulae.  (2023).  Peran  Mahasiswa  PPKN  FIS  Universitas  Negeri  Medan  Dalam  Menghadapi Tantangan  Politik  2024,  Studi  Kasus:  Praktek  Money  Politik. Eksekusi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 15–30. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.728
Masriawan,  & Adi, A.  S. (2019). Strategi Sosialisasi KPU Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilu 2019. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 07(02), 1101–1115.
Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang  Disabilitas  Pada  Pemilihan  Umum  2019. Perspektif,  10(1),  88–99. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074
Polin,  F.  M.  (2024). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  Dalam
Pemeilihan Umum Presiden. 7, 262–272.
Sudharma,  K.  J.  A.  (2017).  Implementasi  Asas  Keseimbangan  Pada  Kontrak  Kerja  Bagi  Tenaga Kerja  Penyandang  Disabilitas  Yang  Diterapkan  Oleh  Yayasan  Nirlaba  Di  Provinsi  Bali. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 203. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1977
Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat  (Kpm). At-Tanzir:  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Komunikasi  Penyiaran  Islam,  1. https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i1.349
Wahyuni,  tri agustini. (2019). tri agustina wahyuni. 1–154.
Wicaksana,  adhitya mujibakti. (2023). Disabilitas dalam angka. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 1–7. https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  Disabilitas  Di  Indonesia:  Perkembangan  Istilah  Dan  Definisi. Jurnal Ilmu Kesehahteraan Sosial, 20(2), 127–142.