E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

## HAK-HAK PEREMPUANTERHADAP HARTA DALAM SUKU KARO (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Masyarakat)
Rasta Kurniawati Br. Pinem Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara
Email: rastapinem@umsu.ac.id

## Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara secara setara, artinya setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama.  Bahkan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia mengatur keberadaan hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia secara jelas dan adil. Namun Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah suku yang besar. Karena itu budaya masing-masing suku di Indonesia bisa berbeda. Berbicara tentang hak-hak warga  negara, itu tidak  luput  dari  hak  waris.  Hak  properti  untuk  wanita  dalam  suku  karo  dianggap  tidak  adil dibandingkan dengan ha katas properti yang dimiliki oleh pria dalam suku karo.

## Kata Kunci: Hak, Perempuan, Harta, Suku, Karo

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  that  guarantees  the  rights  of  every  citizen  equally,  meaning  that everyone  has  the  same  rights.  Even  the  1945  Constitution  as  the  Indonesian  constitution regulates the existence of human rights and Indonesian citizens' rights clearly and fairly. But Indonesia is also a country with a large number of tribes. Therefore the culture of each tribe in Indonesia can be different. Talking about the rights of citizens, it does not escape the right to inheritance. Property rights to women in karo tribes are considered unfair compared to the rights to property owned by men in karo tribes.

## Keywords: Rights, Women, Tribe, Karo

## PENDAHULUAN
Sistem  kewarisan  sangat  terkait  dengan  teori  kekerabatan,  dimana  kekerabatan  yang berlaku  dalam  masyarakat  juga  mempengaruhi  atau  memiliki  hubungan  dengan  sistem  yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga halnya kewarisan yang terjadi dalam masyarakat Karo yang  secara  kekerabatan  berlaku  teori patrilineal .  Dalam  sistem patrinlineal dikenal  dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayarn uang dari kerabat laki-laki  kepada  pihak  kerabat  perempuan  dengan  tujuan  untuk  memasukkan  perempuan  ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena  itu,  pada  masyarakat  patrilineal  yang  menarik  garis  keturunan  menurut  garis  bapak menjadikan  kedudukan  laki-laki  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  pada  kedudukan perempuan dalam hal waris (Eman Suparman, 2007, h. 41).
Hak-hak  seseorang  (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  terhadap  harta  pada  dasarnya sama, hanya saja faktor ketentuan garis keturunan mempengaruhi hak-hak seseorang terutama bagi  perempuan  yang  sistem  kekerabatannya  dari  keturunan  Ayah  atau  lazim  disebut ( patrilineal ).  Dalam  sistem  ini  laki-laki  mendomonasi  dalam  dalam  keluarga
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
terkhususkewajiban  menanggungjawabi  keluarga.  Begitu  halnya  yang  terjadi  dalam masyarakat  suku  Karo  yang  menganut  sistem patrilineal ini.  Perempuan  tidak  mendapatkan hak-haknya terhadap harta karena menerapkan sistem kekerabatan di atas.
Namun demikian jika diamati dalam masyarakat suku Karo saat  ini terkait dengan hak- hak perempuan terhadap harta telah memiliki pergeseran jika dibanding pada era tahun 1960. Ada paradigma baru dalam masyarakat tentang hak-hak perempuan terhadap harta yaitu :
1. Perempuan cendrung menuntut haknya terhadap harta.
2. Laki-laki mengakui hak-hak perempuan dalam hal harta.
Beradasarkan fenomena di atas maka dalam tulisan ini akan dipaparkan paradigma baru dalam masyarakat Suku Karo terkait hak-hak perempuan dalam harta. Adapun sebagai dasar analisis  paradigma  tersebut  penulis  akan  menggunakan  teori feminisme yang  merupakan bagian dari Teori Alternatif Perubahan Sosial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan  yang  harus  diteliti  yaitu  mengenai  bagaimana  kedudukan  hak-hak  perempuan atas harta pada suku karo dan bagaimana solusi atau upaya untuk perubahan terhadap hak-hak perempuan atas harta pada suku karo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam konteks hukum. Dalam hal ini penelitian ini mencari tentang kedudukan hak  perempuan  atas  harta  pada  suku  karo  dan  bagaimana  perubahan  yang  harus  dilakukan atasnya.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  ( filed  research )  dengan memadukan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  dengan  data  hasil  wawancara  lapangan dengan  narasumber  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Penelitian  ini  akan dianalisis secara kualitatif yang merupakan uraian-uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

## PEMBAHASAN

## Hak-hak Perempuan Terhadap Harta dalam Masyarakat Suku Karo
Pada  masyarakat  Karo  (juga  dalam  masyarakat  Batak  pada  umumnya)  desa  adalah merupakan  persekutuan  wilayah,  sedang  rakyat  terhimpun  dalam  beberapa clan  patrilineal yang disebut „merga-marga ’. Pemimpin desa adalah seorag narga tanah yang memiliki atribut itu  atas  atas  dasar  pewarisan  pancar  laki-laki  dibantu  oleh  beberapa  anggotanya,  baik  dari marganya sendiri maupun dari marga kawinnya.
Oleh  karena  itu  maka  berlaku exogami , dan  kesatuan exogami adalah lineage yang ex ipso (dari  dirinya  sendiri)  menimbulkan exogami antara clan dengan clan .  Adanya lineage dan clan pancar lai-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum wanitanya, yang memiliki konsekwensi, diantaranya: (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979, h. 30)
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
a. Cara perkawinan biasa adalah perkawinan jujur ( Karo = unjuken), artinya pihak laki- laki  membayar  mas  kawin  dengan  sejumlah  uang  kepada  pihak  perempuan,  istri berpindah ke clan suami.
b. Anak-anak menjadi anggota clan ayahnya.
c. Suami mendominasi di dalam brayat (keluarga)
d. Adanya  kawin levirate = lakoman dalam istilah  suku  Karo  (kawin  mengganti,  janda kawin  dengan  saudara  laki-laki  almarhum  suaminya)  dan surorat (kawin meneruskan) yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang isterinya.
e. Istri pada hakikatnya tidak berhak atas harta perkawinan
Sementara itu dalam hal kewajiban suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban yang  sama.  Suami  menghidupi  keluarga,  istri  mengurus  suami.  Keduanya  aktif  ke sawah/ladang atau berkebununtuk keperluan menghidupi rumah tangga mereka. Suami isteri harus selalu memperhatikan keadaan orang tua kedua belah pihak dan dimana perlu, terutama dalam  hal  timbul  duka  cita,  perkawinan  sanak  famili.  Mereka  harus  cepat-cepat  aktif berpartisipasi.  Sesuai  norma-norma  peradatan  kewajiban  membantu  terutama  menjadi perhatian suami isteri secara menyilang.
Artinya  isteri  membantu  lebih  menonjol  kepada  pihak  keluarga  suaminya,  demikian juga suami kepada keluarga pihak istrinya. Bahkan seandainya suatau ketika ada dua upacara atau  acara  secara  bersamaan  dari  pihak  keluarga  suami  dan  istri,  maka  suami  harus  aktif  di acara pihak istrinya (kalimbubunya) sedangkan istri aktif di acara keluarga suaminya. Dengan cara seperti ini timbul saling menghargai dari antara keluarga suami dan istri (Tridah Bangun, 1986,  h.  93-94).  Dalam  hal  ini  tampak  sebenarnya  seimbang  kewajiban  laki-laki  dan perempuan  (suami  dan  istri)  dalam  keluarga,  tidak  ada  yang  lebih  antara  satu  dengan  yang lainnya.

## Sebab-Sebab Perempuan Tidak Berhak Terhadap Harta
Namun  berbeda  halnya  terkait  masalah  pengaturan  tentang  hak-hak  harta  terkhusus masalah  harta  warisan  dalam  masyarakat  suku  Karo.  Apalagi  untuk  saat  ini  masalah  harta warisan  merupakan  hal  yang  sangat  sensitif.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena memang  masalah harta  warisan  bukan  hanya  bisa  menimbulkan  cekcok  tetapi  banyak  menimbulkan  sengketa, baik  sengketa  yang  tidak  sampai  dibawa  ke  pengadilan  maupun  sengketa  yang  sampai  ke Pengadilan
Di  dalam  memahami  hal  ini  bahwa  suku  Karo  memiliki  sistem  garis  keturunan  yang diambil  dari  pihak  Bapak,  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.  Oleh  sebab  itu  laki-lakilah sebagai  penerus  garis  keturunan  sekaligus  sebagai  pewaris  marga  (yang  menerima  warisan). Sedangkan perempuan bukan ahli waris karena ia kelak menjadi anggota keluarga suaminya. Perempuan memakai nama keluarga (marga) Bapaknya dengan istilah beru yang artinya putri. Oleh  sebab  itu  anak  perempuan  hanya  diberikan  harta    berupa  „ pemere ‟  (pemberian berdasarkan kasih sayang). Pemere dari orang tua kepada anak perempuan berupa tanah atau benda  ketika  orang  tua  masih  hidup  tidak  bisa  dilarang  oleh  anak  laki-laki.  Tetapi  setelah orang tua kedua-duanya meninggal, anak laki-laki dapat meminta pemere berupa tanah „ buat-
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
buataen ‟  yang  telah  dipakai  oleh  anak  perempuan  atau  dapat  juga  dipakai  oleh  anak perempuan  tapi  hanya  selama  hidupnya  dan  atas  seizin  dari  saudara  laki-lakinya  (Bujur Sitepu,  1978).  Tanah  buat-buaten  pada  dasarnya  tidak  boleh  dijual,  hanya  diberikan  sebagai hak pakai saja (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin,1979, h. 73).
Faktor  lain  sebenarnya  yang  menyebabkan  perempuan  dalam  masyarakat  Karo  tidak diberikan  hak  warisan  selain  dipengaruhi  sistem  kekrabatan  adalah:  (Djaja  S.  Milala  dan Aswin Peranginangin, 1979: 79)
a. Jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan maka ada kekhawatiran apabila ia  terlebih  dahulu  meninggal  daripada  suaminya,  maka  harta  warisan  yang diperolehnya dari orang tuannya akan dijual oleh suaminya. Karena suami mendapat harta tersebut dari isterinya yang tentunya harta tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya (mertua suami) (Rasta Kurniawati Br. Pinem, 1998, h. 46).
b. Tiap-tiap  marga  (biasanya  cabang  marga)  mempunyai  kampung  (desa)  tempat  asal. Kampung tersebut pada mulanya didirikan oleh mereka, dalam bahasa Karo disebut Pengulihen. Mereka  dianggap  pemilikkampung,  karena  itu  penghulu  dan  kepala Adatharus  selama-lamanya  dari  pihak  mereka.  Namun  setelah  zaman  Republik jabatan  penghulu  didasarkan  kepada  pemilihan,  tetapi  sebagai  pemilik  kampung dalam Adat tidak mengalami perubahan.
c. Dalam musyawarah  Adat,  pihak laki-laki  (sebagai  kepala  keluarga)yang  memegang tanggung jawab ayahnya.
d. Apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri  maka  pemeliharaan  anak-anak menjadi  tanggung  jawab  suami.  Suamilah    yang  berhak  atas  anak.  Anak  laki-laki kelak mewarisi ayahnya baik dalam adat maupun harta benda

## Paradigma Kedudukan Hak-Hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Masyarakat Suku Karo
Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  zaman,  munculnya  kasus-kasus  dalam masyarakat  Karo  terkait  dengan  tuntutan  hak  terhadap  harta  dari  orang  tuanya  (warisan), diawali  dengan  lahirnya  putusan  Mahkamah  Agung  Tahun  1961  mengenai  hak  waris  yaitu anak  laki-laki  dan  perempuan  mendapat  hak  yang  sama.    Hal  ini  menimbulkan  kehebohan pada masyarakat Karo. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap putusan Mahkamah agung  tersebut  berdasarkan  alasan  masing-masing.  Bahkan  dalam  menghadapi  hal  tersebut atas prakarsa Bupati Dati II  Karo  Letnan  Kolonel Matang Sitepu, lalu mengadakan Seminar Hak  Waris  pada  bulan  April  tahun  1962  di  Kabanjahe  yang  dihadiri  langsung  oleh  Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro (Tridah Bangun, 1986, h. 101).
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  1  Nopembar  1961,  Nomor  179 K/Sip/1961,  mengenai  warisan  Batak  Karo.  Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  anak perempuan  pada  masyarakat  Karo  telah  ditetapkan  dan  diperkokoh  kedudukannya  menjadi ahli  waris.  Pertimbangan  hukum  terhadap  putusan  tersebut  adalah  rasa  prikemanusiaan  dan keadilan  umum  yang  mengambil  sikap  semua  orang  sama.  Bahwa  anak  laki-laki  dan perempuan bersama-sama berhak atas warisan.
Pro  dan  kontra  terhadap  putusan  ini  tentu  ada,  tanggapan  yang  pro  terahadap  Putusan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
Mahkamah  Agung  ini  antaranya  Ny.  Djamin  Ginstings  (isteri  almarhum  Letjen  Djamin Gintings),  dia  menyambut  keputusan  Mahkamah  Agung  ini  dengan  penuh  kelegaan.  Namun demikian  tidak  dapat  seleuruhnya  melepaskan  tradisi  yang  telah  mendarah  daging  dalam masyarakat  Karo.  Seperti:  Tanah  Adat,  yaitu  tanah pemulihen ,  yang  merupakan  milik  suatu kampung, marga tanah dari suatu marga.
Begitu juga dengan kampung-kampung lainnya di Tanah Karo, mempunyai marga tanah masing-masing. Namun ia berkesimpulan bahwa: (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979, h. 76)
a. Prinsip setuju kepada Mahkamah Agug, harta Adat ditunda.
b. Harus dilakukan pendaftaran atas jenis-jenis harta Adat.
c. Laksanakan  Undang-Undang  dan  hukum  waris  Nasional  Sedangkan  tanggapan P.Tamboen  melihat  dari  konsederan  Putusan  Mahkamah  Agung,  bahwa  sudah  ada suatu  perkara  antara  anak  laki-laki  melawan  pihak  anak  perempuan  yang  telah sampai  pada  tingkat  Kasasi.  Dia  menyimpulkan  sama  dengan  pendapat  Linur Sembiring,  bahwa  pada  prinsipnya  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  1  Nopember 1961 tersebut sangat terpuji sekali, karena Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Indonesia telah memajukan ketertiban hukum di daerah Karo. Ia juga merasa heran  kenapa  di  daerah  Karo,  perempuan  belum  dianggap  perempuan  sama  dengan laki-laki, sehingga perempuan harus tetap dibenamkan dalam lumpur kehidupannya. Padahal  kalau  kita  lihat  di  negara-negara  maju,  perempuan  merupakan  faktor  yang menetukan  kehidupan  suatu  bangsa.  Dari  kanyataan  tersebut,  dengan  mengadakan pandangan ke muka dan bukan seperti lazim kita lakukan memandang ke belakang, maka  kami  sepenuhnya  dengan  tegas  menerima  putusan  Mahkamah  Agung tertanggal 1 Nopember 1961 itu. Karena dengan demikian merupakan jalan terdekat untuk mencapai suatu masyarakat  yang  memberi kebahagiaan kepadaseluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke yaitu masyarakat tanpa penindasan
Sedangkan  pendapat  yang  kontra  terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah Dr. Masri Singarimbun, beliau tidak menyetujui putusan Mahkamah Agung dengan beberapa alasan: (Soerjono Soekanto, 2016, h. 233-234)
a. Melihat  latar  belakang  tidak  diberikannya  harta  warisan  kepada  perempuan  dalam masyarakat  Karo,  sama  dengan  mempertanyakan  dengan  pertanyaan  kenapa masyarakat Karo berlaku sistem patrilineal . Tentu hal ini sulit untuk dijawab.
b. Ilmu-ilmu  sosial  sangat  miskin  dengan  hukum  kausalitet,  tetapi  penyelidikan- pemyelidikan  membuktikan  bahwa  sistem  kekerabatan  mempunyai  hubungan  yang erat  dengn  sistem  warisan.  Penganut  aliran  Revolusi  dan  Unilinier  berpendapat bahwa  sistem  kekerabatan  berkembang  melalui  suatu  evolusi.  Sistem matrilineal seperti yang berlaku di Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang tertua menurut teori  ini.  Setingkat  diatasnya  sistem matrilineal dan  tingkat  tertinggi  adalah  sistem patrilineal .
a. Menurut  teori  ini  masing-masing  sistem  kekerabatan,  didasarkan  atas  satu  soal pokok,  yaitu  siapakah  yang  menjadi  pemilik  dari  harta  benda.  Pada  taraf-taraf permulaan  daripada  perkembangan  masyarakat  manusia,  para  perempuan  yang menjadi  pemilik,  kemulisn  diwariskan  pula  kepada  perempuan  yang  menjadi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
pemilik,  kemudian  diwariskan  kepada  perempuan,  dengan  demikian  berbentuk sistem matrilineal. Dalam hal ini perempuan yang memegang kekuasaan. Kemudian laki-laki  mengadakan  perjuangan  untuk  merebut  hak  itu  yang  kemudian diwariskannya pula kepada anak laki-laki, dan terbentuklah sistem patrileneal. Pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi tercipta sistem bilateral, dimana hak laki-laki dan perempuan di dalam harta benda dan warisan adalah sama.
Dari  teori  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  sistem  kekerabatan  berlatar kepadapewarisan harta benda. Dan penyelidikan-penyelidikan memang membenarkan bahwa hal  ini  mengandung  kebenaran.  Sistem  matrilineal  warisan  jatuh  kepada  anak  perempuan, sistem patrilineal warisan jatuh kepada anak laki-laki dan dalamsistem bilateral warisan jatuh kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

## Paradigma Hak-Hak Perempuan Karo Terhadap Harta
Ada  paradigma  baru  di  masyarakat  Suku  Karo  terkait  keinginan  perempuan mendapatkan  haknya  terhadap  harta  dalam  keluarga,  baik  harta  warisan  dari  orang  taunya maupun  harta  bersama  yang  diperolehnya  bersama  dengan  suaminya  selama  perkawinan berlangsung.  Hal  diatas  dibuktikan  dengan  adanya  “papan  nama”sebagai  identitas  di  atas pintu rumah yang dulunya  hanya nama suami tetapi sekarang berubah menjadi nama suami dan isteri. Sebagai asumsi awal apakah hal ini merupakan simbol yang ada kaitannya dengan menuntut hak atas harta atau juga dapat merupakan pengakuan mereka (perempuan) memiliki hak  terhadap  harta  yang  dimiliki  secara  bersama.  Sebagai  contoh  „papan  nama‟  tersebut adalah:

## J. Bunuhaji

## S. Br. Surbakti
Di  dalam  hal  ini  penulis  melakukan  penelusuran  atau  penelitian  ke  lokasi  atau perkampungan  suku  Karo  dengan  menggunakan  wawancara  terhadap  beberapa  orang  yang memiliki  papan  nama  seperti  yang  disebutkan  di  atas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pertanyaan  “Apakah  makna  papan  nama  suami  dan  isteri  di  atas  pintu  depan  rumah  yang keduanya dicantumkan? Kenapa ada perubahan padahal dulunya hanya satu nama yaitu nama suami  saja?  Maka  dari  hasil  wawancara  dapat  dipaparkan  hasilnya  sebagai  berikut: (Wawancara dilakukan, pada hari Jum‟at, 18 April 2017)
a. Jawaban  dari  Ibu  S.  Br  Surbakti:  Makna  tersebut  sebenarnya  adalah  keinginan perempuan  (si  isteri)  terhadap  suaminyaagar  namanya  juga  ikut  dicantumkan  dan suaminya  mengabulkan  itu,  hal  ini  tujuannya  agar  (si  istri)  juga  dikenal  oleh  orang lain bahkan marganya juga agar dikenal oleh orang lain. Terhadap pembagian harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta warisan sekarang sudah banyak yang menyamakan/pemberiannya dan  pembagiannya terhadap anak laki-laki dan permpuan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
b. Jombal Bunuhaji (suami S. Br. Surbakti): Rumah ini sudah suami isteri yang punya karena  sama-sama  bekerja  untuk  mencari  uangnya  sebagai  modal  untuk membangunnya,  sama-sama  bekerja  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pembiayaan keluarga  dan  anak-anak.  Beliau  juga  mengakui  sangat  tidak  baik  jika  nama  suami saja  yang  dicantumkan  karena  isteri  juga  perlu  penghargaan  dari  suami  dan  anak- anaknya agar dikenal juga oleh orang lain.
c. Nd. Nawan Br. Sinurat: Agar pemilik rumah dikenal orang lain baik suami maupun istri, termasuk pengakuan terhadap kepemilikan rumah sama-sama suami isteri yang punya bukan hanya suami saja.
d. Nasihat  Pelawi:  Kalau  dulu  apapun  bentuk  harta  menjadi  milik  suami,  tetapi sekarang  ini  sudah  ada  perubahan  baru,  bahwa  kedudukan  anak  laki-laki  dan perempuan  sama.  Hal  ini  berdasar  kepada  adanya  kesepakatan (ersada  arih) , kerjasama  (kekompakan)  suami  dan  istri  dalam  menanggungjawabi  kebutuhan keluarga, justru kalau sudah seperti itu lalu ketika pembagian harta sangat tidak baik jika  dalam  perlakuan  dipandang  tidak  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam keluarga.

## Teori  Feminisme  Sebagai  Bagian  Dari  Teori  Alternatif  Perubahan  Sosial  (Kritik Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Masyarakat Karo)
Sebelum  dipaparkan  terkait  dengan  teori  feminisme  maka  terlebih  dahulu  dijabarkan terlebih  dahulu  Teori  Alternatif.  Yang  dikatakan  teori  alternatif  adalah  berbagai  teori  yang tergolong dalam teori kritik (critical theory) dengan meminjam pengertian dan analisis  ysng dikembangkan  oleh  Stephen  Leonard  (1990)  tentang critical  theory yang  dituangkan  dalam bukunya Critical  Theory  in  Polotical  Practice.Critical  Theory  in  Political  Practice adalah memberikan  kritik  terhadap  institusi  dan  praktik  sosial  politik  yang  ada  di  masyarakat  yang tidak  adil.  Teori  tersebut  dikatagorikan  sebagai  teori  kritik  karena  berdimensi  praktis,  atau juga dikenal dengan istilah praxis, suatu perenungan teoritik untuk melakukan aksi perubahan social (Mansour Fakih, 2001, h. 143).
Adapun  berbagai  teori  yang  dimaksudkan  dalan  teori  alternatif  ini  meliputi  berbagai paradigma, yaitu: (Mansour Fakih, 2001, h. 144)
a. Gerakan  Feminisme  beserta  semua  aliran  mereka.  Sealain  perhatian  ditujukan  pada analisis  perbedaan  antara  pendekatan Women  and  Development dan Gender, juga dianalisis uraian pendekatan feminisme yang lain terhadap perubahan sosial.
b. Teori  alternatif  yang  merujuk  pada  teologi  pembebasan  ( Liberation  Theology ). Aliran ini merujuk kepada pikiran bapak teologi pembebasan Gustavo Gutieres.
c. Teori alternatif yang menggunakan pendekatan post-modernisme. Sasaran utama dari perubahan  pos-modernisme  adalah  persoalan power/knowladge ,  yang  menjadi  salah satu kritik dari Michel Foucault.
Bahwa  Teori  feminis  merupakan  melihat  dunia  dari  sudut  pandang  perempuan.  Teori feminis  adalah  sistem  gagasan  umum  dengan  cakupan  luas  tentang  kehidupan  sosial  dan pengalaman  manusia  yang  berkembang  dari  perspektif  yang  berpusat  pada  perempuan.  Di dalam  perjalanan  sejarahnya,  teori  feminis  secara  konstan  bersikap  kritis  terhadap  tatanan sosial  yang  ada  dan  memusatkan  perhatiannya  pada  variabel-variabel  sosiologi  esensial
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
seperti  ketimpangan  sosial,  perubahan  sosial,  kekuasaan,  institusi  politik,  keluarga, pendidikan, dan lain-lain.
Teori feminis dipandu oleh empat pertanyaan dasar, yaitu:
1. Bagaimana dengan para perempuan?
2. Mengapa situasi perempuan seperti ini?
3. Bagaimana dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial ini? dan;
4. Bagaimana dengan perbedaan antarperempuan?
Teori feminis berpusat pada tiga hal yaitu:
a. Pertama  „objek‟  penelitian  utamanya,  pijakan  awal  dari  seluruh  penelitiannya,  adalah situasi (atau situasi-situasi) dan pengalaman perempuan di dalam masyarakat.
b. Kedua,  teori  ini  memperlakukan  perempuan  sebagai  “subjek”  sentral  dalam  proses penelitiannya.
c. Ketiga teori feminisme bersikap kritis dan aktif terhadap perempuan, berusaha membangun dunia yang lebih baik bagi perempuan dan dengan demikian juga bagi umat manusia. Selanjutnya George Ritzer dan Douglas Goodman, menyebutkan dalam bukunya Teori Sosiologi b ahwa jenis-jenis teori feminisme, sebagai berikut:
a. Feminisme kultural
Feminisme kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu  bagaimana  mereka  berbeda  dari  laki-laki.  Feminisme  kultural  menyatakan  bahwa proses berada dan mengetahui perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat  bagi  diproduksinya  masyarakat  adil  daripada preferensi tradisional  pada  budaya androsentris bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.
b. Feminisme liberal
Feminisme  liberal berpendapat  perempuan  dapat  mengklaim  kesetaraan  dengan  laki-laki berdasarkan  kemampuan  hakiki  manusia  untuk  menjadi  agen  moral  yang  menggunakan akalnya, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola pembagian kerja yang seksis dan  patriakal  dan  bahwa  kesetaraan  gender  dapat  dihasilkan  dengan  mentransformasikan pembagian  kerja  melalui  pemolaan  ulang  institusi-institusi  kunci  hukum,  kerja,  keluarga, pendidikan dan media.
c. Feminisme radikal
Feminism e radikal  didasarkan  pada  keyakinan  sentral  (1)  bahwa  perempuan  memiliki  nilai mutlak  positif  sebagai  perempuan,  keyakinan  yang  berlawanan  dengan  apa  yang  mereka klaim sebagai perendahan secara universal terhadap perempuan (2) perempuan dimanapun berada selalu tertindas secara kejam oleh patriarki.
d. Teori psikoanalitis feminis
Teori  ini  menjelaskan  penindasan  perempuan  berdasarkan  deskripsi  psikoanalitis  dorongan psikis laki-laki menggunakan kekerasan untuk memaksa perempuan tunduk.
e. Feminisme sosialis
Proyek teoritis feminisme sosialis mengembangkan tiga tujuan (1) untuk melakukan kritik atas penindasan  berbeda  namun  saling  terkait  yang  dilakukan  oleh  patriarki  dan  kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan (2) mengembangkan metode yang eksplisit dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
tepat  untuk  melakukan  analisis  sosial  dari  pemahaman  yang  luas  tentang  materialisme historis  (3)  memasukkan  pemahaman  tentang  signifikasi  gagasan  ke  dalam  analisis materialis  tentang  determinasi  kehidupan  manusia.  Feminisme  sosialis  telah  menetapkan proyek formal yaitu mencapai sintesis dan langkah teoritis di luar teori feminis.
f. Teori interseksionalitas
Teori  ini  diawali  dari  pemahaman  bahwa  perempuan  mengalami  penindasan  dalam  berbagai konfigurasi  dan  dalam  berbagai  tingkat  intensitas.  Penjelasan  utama  dari  teori interseksionalitas  adalah  semua  perempuan  secara  potensial  mengalami  penindasan berdasarkan  gender,  perempuan  secara  berbeda  tertindas  oleh  beragam  interaksi  tatanan ketimpangan sosial.
Adapun  kasus  tidak  diberikan  hak-hak  perempuan  dalam  Suku  Karo  dapat  dianalisis melalui  teori  feminisme  Radikal,  karena  perempuan  Karo  menginginkan  kebersamaan  dan kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  terkait  masalah  harta.  Mereka  berangkat  dari kesadaran  akan  diskriminasi,  ketidaksetaraan,  ataupun  ketidakadilan.  Hal  ini  dapat dihubungkan  dengan  adanya  perubahan  atau  perkembangan  yang  dulunya  mencantumkan “papan nama” hanya nama suami tetapi belakangan sudah berubah menjadi nama suami dan istri.
Hal tersbut dapat dilihat dari teori feminis Sosialis tentang perubahan sosial mengatakan bahwa  „ konflik terselubung‟atau  dan  terus  menerus  menunjukkan  kesadaran  feminis  di  satu pihak  dan  juga  kebutuhan  untuk  menjaga  integritas  materialism  (Mansour  Fakih,  2001,  h. 158). Untuk itu, kalau ditinjau dari teori feminis sosialis, bahwa partisipasi kaum perempuan dalam  bidang  ekonomi  dapat  menaikkan  status  perempuan,  dan  sebaliknya  rendahnya partisipasi  perempuan  dalam  bidang  ekonomi  dapat  mengakibatkan  rendahnya  status perempuan. Teori feminis sosilis inilah yang membuktikan bahwa pengakuan hak-hak mereka terhadap harta dalam keluarga. Hal ini adanya pengakuan suami (laki-laki) malaui wawancara yang dilakukan.
Sangat  unik  jika  dilihat  dalam  praktek  masyarakat  karo,  permpuan  memperjuangkan haknya  dengan  cara  melakukan  simbol-simbol  sebagai  bukti  memperjuangkan  haknya. Namun  juga  didukung  oleh  suaminya,  atau  dengan  kata  lain  laki-laki  pada  masyarakat  karo tidak  menghalangi  perjuangan  permpuan  karo  dalam  menghalangi  untuk  mendapatkan  hak terhadap harta.Hal ini sangat nerbeda jika dibandingkan dengan perempuan Batak Toba dalam memperjuangkan untuk memeperoleh harta dari ayahnya atau suaminya.  Ada 15 perempuan yang  perjuangannya  untuk  memperoleh  akses  kepada  harta  peninggalan  orang  tua,  atau bagian  dari  harta  perkawinan  setelah  ditinggal  mati  oleh  suami,  atau  setelah  bercerai.  Lima belas perempuan tersebut melibatkan dirinya dalam sengketa dengan para pria dan beberapa perempuan  kerabat  lawan,  yang  semuanya  masih  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan mereka,  melalui  ikatan  darah  atau  ikatan  perkawinan,  dengan  tujuan  memperjuangkan keadilan baginya (Mansour Fakih, 2001, h. 158).
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  teori  feminsime  kritis  (radikal),  sesungguhnya merupakan  reaksi  terhadap  pola-pola  kehidupan  masyarakat  yang  memojokkan  perempuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
yang  sudah  mentradisi  dalam  masyarakat  sejak  dahulu  kala.  Untuk  itu  teori  Feminis  kritis mempunyai program-program yang mesti diperjuangkan, yaitu: (Munir Fuady, 2013: 303).
a. Menyuarakan  kepentingan  publik  (bukan  hanya  kepentingan  privat)  dalam pengaturan  tentang  masalah-masalah  hukum  yang  berkenaan  dengan  perlindungan kaum  perempuan,  sehingga  perlu  pengaturan  negara  tentang  perlindungan  kerja wanita, cuti hamil waktu kerja, dan jatah kursi bagi perempuan di parlemen.
b. Menyadarkan  masyarakat  bahwa  pengaturan  hukum  selama  ini  berkenaan  dengan perempuan  sangat  maskulin  sehingga  perlu  diganti  dengan  pengaturan  yang  netral. Misalnya  dalam  kasus  pelacuran  yang  dianggap  kriminal  adalah  perempuan  yang pelacur sedangkan laki-laki pasangan mesum tidak dianggap kriminal.
c. Menyuarakan perlunya perlindungan yang sebanding ( equal protection ) antara kaum laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya  hak  yang  sama  laki-laki  dan  perempuan berkenaan dengan hak waris, hak-hak dalam perkawinan dan harta perkawinan, hak menuntut ilmu
Sedangkan  feminis    psikonalisis memberikan  solusi  agar  terjawab  mengapa  laki-laki mengeluarkan energi  yang  sangat besar dan tak henti-hentinya untuk melestraikan patriarkhi dan mengapa tidak ada pengumpulan energi tandingan dari pihak perempuan (George Ritzer – Douglas J. Goodman, 2012, h. 428)
Lambang “papan  nama” (suami  istri)  yang  terdapat  di  atas  pintu  rumah  masyarakat Karo  jika  ditinjau  dari  Analisis  Wacana Kritis  maka  dapat  diartikan  sebagai  iklan  bermakna komunikasi  yang  ditunda,  artinya  waktu  dan  tempat  berjarak  oleh  media.  Penundaan  terjadi antara  konsepsi  pesan  dan  komunikasinya.  Dalam  arti  lain  iklan  sebagai  komunikasi  yang menuntut suatu, artinya audince harus disapa untuk diyakinkan untuk melihat atau membaca pesan yang mau disampaikan (Haryatmoko, 2017, h. 52).
Bahkan „ papan nama ‟ tersebut jika dihubungkan lagi dengan teori feminis tentang suara yang  berbeda (different  voice) dari  Giligan  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Noddings. Giligan  menyatakan  bahwa  laki-laki,  karena  kebebasan  dan  otonominya,  memiliki  cara berpikir dan bertindak yang menekankan pada keadilan, kejujuran dan hak (ethic of justice) . Sementara  perempuan,  karena  keterlibatan  dan  interaksinya,  memiliki  cara  berpikir  dan bertindak  yang  menekankan  pada  keinginan,  kebutuhan  dan  perhatian  kepada  orang  tertentu (Sulistyowati Irianto, 2009, h. 139).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  sesungguhnya  ada  paradigma  baru  bahwa  hak-hak perempuan  dalam  suku  karo  terjadi  perubahan  dari  era  tahun  1960-an  dibandingkan  dengan sekarang.  Perubahan  ini  dapat  disebabkan  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  telah  menyadari hak-haknya.  Hal  ini  sesuai  dengan  „teori  perubahan  sosial‟    di  mana  yang  mendorong terjadinya  perubahan  hukum  dalam  masyarakat  disebabkan  adanya  kontak  dengan kebudayaan  atau  masyarakat  lain,  sistem  pendidikan  yang  sudah  maju,  toleransi  terhadap perbuatan  menyimpang  yang  positif,  sistem  stratifikasi  yang  terbuka,  penduduk  yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikirkepada masa depan (Abdul Manan, 2006, h. 24).

## KESIMPULAN DAN SARAN
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

## Kesimpulan
Bahwa  dalam  suku  karo  perempuan  tidak  berhak  memiliki  harta  secara  penuh  dalam keluarga  terutama  harta  warisan  dari  orang  tuanya.  Hal  ini  dipengaruhi  dari  sistem kekerabatan masyarakaat karo yang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Selanjutnya ada pengakuan bahwa perempuan Karo memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam harta warisan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  179  K/Sip/1961,  tanggal  1 Nopembar  1961,  mengenai  warisan  Batak  Karo.  Sejak  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Agung tersebut  ada  pergeseran  termasuk  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  pengakuan  hak-hak perempuan dalam harta, termasuk harta warisan dalam keluarga.

## Saran
Suku Karo harus lebih melihat pada hak-hak setiap warga Negara yang sama di depan hukum termasuk  hak  atas  harta,  maka  harus  ada  sosialisasi  mengenai  hukum  kewarisan  khususnya yang mengatur mengenai hak-hak atas harta.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Hak-Hak Perempuan...(Rasta BR Pinem) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 16-27 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

## DAFTAR PUSTAKA
Bangun,  Tridah.  (1986). Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Masyarakat  Batak  Karo .  Jakarta: Kesaint Blanc.
Fakih,  Mansour.  (2001). Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fuady,  Munir.  (2013). Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Ritzer-Douglas  J.  Goodman,  George.  (2012). Teori  Sosiologi  Modern,  terj.  Modern Sociological Theory. Jakarta: Pranada Media Group.
Haryatmoko.  (2017). Critical  Discourse  Analysis  (Analisis  Wacana  Kritis)  Landasan  Teori, Metodologi dan Penerapan. Jakarta: PT. GajaGrafindo Persada. Irianto,  Sulistyowati.  (2009). Hukum  yang  Bergerak  Tinjauan  Antropologi  Hukum .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Irianto,  Sulistyowati.  (2012). Perempuan  Di  Antara  Berbagai  Pilihan  Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Manan, Abdul. (2006). Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Jakarta: Kencana.
Milala, Djaja S., & Peranginangin, Aswin. (1979). Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasioanl . Bandung: Tarsito.
Sitepu, Bujur. (1978). Mengenal Kebudayaan Karo . Dalam Tridah Bangun. (1986). Manusia Batak Karo . Jakarta: Inti Idayu Press.
Soekanto,  Soerjono.  (2016). Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Suparman,  Eman.  (2007). Hukum  Waris  Indonesia,  dalam  persepektif  Islam,  Adat  dan  BW . Bandung: Refika Aditama.
Br.  Pinem,  Rasta  Kurniawati.  (1998). Pendiskreditan  Anak  Perempuan  Sebagai  Ahli  Waris Dalam Masyarakat Karo Ditinjau Menurut Hukum Islam . (Skripsi.  Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry) .