Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 428-435
Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan
Muhammad Anwar Fathoni 1 , Tasya Hadi Syahputri 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Email korespondensi: mfathoni@upnvj.ac.id

## Abstract
This study aims to explain the positioning of Halal Industry in Indonesia. This study also identify opportunities and  challenges  in  its  development.  The  method  used  in  this  study  is    descriptive-qualitative  method  with  a phenomenological approach. The data obtained were analyzed using qualitative analysis through data reduction, categorization and verification. This research found that Indonesia has potential to develop Halal Industry in various sectors, especially halal food, halal  travel, halal fashion and halal finance. The development of Halal Industry  also  has  the  potential  to  increase  national  economic  growth.  However,  Indonesia  must  face  various challenges such as the low of halal awareness, low of local product competitiveness and problems in implementing the Halal Product Guarantee Regulation.

## Keywords: Halal Industry, Halal Product Guarantee, Economic Growth
Saran Sitasi : Fathoni, M. A., Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (03), 428-435. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146

## 1. PENDAHULUAN
Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global  Islamic  Report  (2019),  ada  sekitar  1,8  miliar penduduk  muslim  yang  menjadi  konsumen  industri halal.  Peluang  konsumen  dalam  industri  halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran  konsumen  yang  mencapai  USD  2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap  tahunnya.  Proyeksi  dari  Compound  Annual Growth  Rate (CAGR)  industri  halal akan meningkat hingga  mencapai  6,2%  dalam  kurun  waktu  2018 hingga  2024.  Total  dana  yang  dihabiskan  oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek  yang  sangat  cerah  ke  depannya(State  of Global Islamic Economy Report 2019)
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi  besar  untuk  mengembangkan  industri  halal. Tentu  saja,  potensi  yang  besar  ini  merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia.  Indonesia  menyumbang  12,7%  populasi muslim  di  dunia.  Bila  dilihat  dari  jumlahnya,  pada
tahun 2020 diperkirakan sebanyak 229 juta penduduk muslim  tinggal  di  Indonesia.  Total  populasi  di Indonesia  diperkirakan  mencapai  273  juta  jiwa, sehingga  jumlah  penduduk  muslim  setara  dengan 87,2% total populasi di Indonesia (World Population Review,  2020).  Populasi  muslim  yang  besar  ini membuat  permintaan  terhadap  produk  halal  juga besar.  Indonesia  disebut  sebagai  perwujudan  dari pasar  industri  halal  dunia.  Bahkan,  total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar  USD  218,8  miliar  pada  tahun  2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019)
Industri  halal  memiliki  peran  strategis  dalam meningkatkan perekonomian. Maka, sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Industri  halal  telah  menyumbang  USD  3,8  miliar terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia setiap  tahunnya.  Selain  itu,  industri  halal  juga  telah menyumbang  USD  1  miliar  investasi  dari  investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan  nilai  ekspor  dan  cadangan  devisa negara  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia 2019).  Maka,  sudah  semestinya  Indonesia  mulai
mengembangkan industri halal agar bisa membangun perekonomian secara maksimal.
Namun  sangat  disayangkan  bahwa  potensi industri halal yang dimiliki Indonesia belum tergarap sepenuhnya.  Data  di  lapangan  menunjukkan  masih sedikit  sekali output industri  halal  yang  ada  di Indonesia.  Berdasarkan  penilaian  yang  tercantum pada  State  of  The  Global  Islamic  Report  (2019), Indonesia  hanya  menempati  peringkat  ke-5  dalam kategori  Top  15  Global  Islamic  Economy  Indicator dengan skor sebesar 49. Sementara itu, bila dilihat dari berbagai  sektor  industri  halal,  Indonesia  menempati peringkat  ke-5  dalam  Top  10  Islamic  Finance, peringkat ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel, dan  peringkat  ke-3  dalam  Top  10  Modest  Fashion. Sementara  itu,  untuk  sektor  Halal  Food,  Media  and Recreation  dan  Pharma  and  Cosmetics,  Indonesia tidak  masuk  ke  dalam  peringkat  10  besar  (State  of Global Islamic Economy Report 2019)
Tentu saja hal ini membuat kita miris, mengingat Indonesia  adalah  negara  dengan  jumlah  penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk muslim yang  begitu  banyak  ternyata  belum  bisa  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  pemasok  kebutuhan komoditas  halal  di  dunia.  Hal  ini terlihat  dari  belum mampunya Indonesia untuk masuk ke dalam Top 10 di  semua  sektor  industri  halal.  Bahkan,  untuk halal food yang  merupakan  kebutuhan  dasar  seorang muslim Indonesia belum bisa memenuhinya. Jika kita lihat,  terdapat  ketimpangan  yang  begitu  besar  antara potensi  dengan  realita  industri  halal  yang  terjadi  di lapangan.
Ketimpangan  ini  membuat  Indonesia  masih berkutat sebagai konsumen pasar industri halal dunia. Sudah  saatnya  Indonesia  bangkit  dan  menjadi role model dalam industri halal dunia. Bahkan pemerintah sudah  menyuarakan  cita-cita  bahwa  Indonesia  bisa dan  sangat  mungkin  menjadi  kiblat  industri  halal dunia.  Untuk  itu,  ketimpangan  ini  harus  dihilangkan guna  mewujudkan  cita-cita  tersebut.  Dengan  segala potensi  yang  dimiliki  oleh  Indonesia,  sudah seharusnya industri halal semakin dioptimalkan demi membangun  perekonomian  dan  mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengingat peran industri halal yang sangat strategis dalam perekonomian.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia. Melalui  penelitian  ini,  penulis  berharap  akan memberikan  kontribusi  potret  industri  halal  di
Indonesia yang memiliki peluang untuk dikembangkan. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan sektor  industri  apa  saja  yang  memiliki  kekuatan  dan potensi  besar  dalam  membantu  perekonomian Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data  yang  didapatkan  tersebut  kemudian  dianalisis dengan  menghasilkan  penjelasan  deskriptif  berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dalam  tiga  tahapan,  yaitu  reduksi  data,  kategorisasi data,  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyeleksi  semua data  melalui  pemotongan  dan  penyederhanaan  data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan  kategorisasi  data  yang  sudah  direduksi sesuai  dengan  topik  penelitian  yaitu  peran  Industri Halal  dalam  Perekonomian  Indonesia.  Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang  merupakan  interpretasi  peneliti  terhadap  data. Verifikasi  dilakukan  dengan  teknik triangulasi,  yaitu mengkomparasikan  antara  satu  sumber  data  dengan sumber data lainnya (Neuman and Djamba 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Peran Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Industri  halal  terus  menunjukkan  pertumbuhan yang  positif  setiap  tahunnya.  Pertumbuhan  ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian  Indonesia.  Kontribusi  tersebut  bisa dilihat  melalui  Produk  Domestik  Bruto  (PDB). Ekonomi  syariah  sudah  terbukti  memberikan kontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia  2019).  Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia  serta  kegiatan  ekspor  dan  impor  terhadap produk halal.
Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia.  Tercatat  pada  tahun  2017  total  konsumsi
produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini  juga  setara  dengan  20%  PDB  Indonesia (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  2019) Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata  pertumbuhan  5,3%.  Pada  tahun  2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan  mencapai  USD  330,5  miliar  (Tim  Publikasi Katadata  2020).  Bappenas  menyatakan  bahwa  total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor (Akbar, 2019). Namun, bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Bahkan, bukan hal  yang  mustahil  bila  kita  juga  bisa  melakukan peningkatan ekspor produk halal.
Dari segi eskpor, industri halal sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun  2018,  industri  halal  telah  menghasilkan  USD 7,6  miliar.  Indonesia  memiliki halal  export opportunity produk halal sebesar 3,8% secara global (Indonesia  Halal  Lifestyle  Center  2019).  Angka  ini bisa  ditingkatkan  lagi  dengan  cara  meningkatkan kualitas  produk  halal  yang  diekspor.  Selain  itu, penetapan harga  yang kompetitif dirasa penting agar produk kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain.  Jika  produk  halal  dari  Indonesia  sudah  bisa bersaing di pasar dunia, maka tentu saja Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia.
Berbicara  mengenai  peningkatan  ekspor,  sudah pasti  di  dalamnya  terdapat  peningkatan  produksi. Untuk  meningkatkan  produksi,  suatu  perusahaan membutuhkan  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja. Maka, terjadi hubungan positif antara ekspor dengan penyediaan tenaga kerja. Industri halal juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap lapangan pekerjaan. Dari segi  lapangan  pekerjaan,  industri  halal  mampu membuka  170.000-330.000  lapangan  pekerjaan (Indonesia Halal Lifestyle Center 2019). Jika industri halal terus tumbuh, maka jumlah ini bisa lebih besar lagi.
Kegiatan ekspor merupakan bagian dari perdagangan  internasional.  Dalam  perdagangan internasional  diperlukan  pembiayaan  yang  berasal dari  cadangan  devisa.  cadangan  devisa  sendiri diartikan  sebagai  nilai  aktiva  bersih  luar  negeri pemerintah serta bank-bank devisa yang harus dijaga untuk  memenuhi  keperluan  transaksi  internasional
(Purba,  2016).  Cadangan  devisa  menjadi  indikator untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan  suatu negara  untuk  melakukan  perdagangan  internasional. Posisi  cadangan  devisa  dapat  dilihat  dari  neraca pembayaran.  Maka  bisa  dikatakan  bahwa  cadangan devisa  dipengaruhi  hal-hal  yang  terdapat  neraca pembayaran (Erwina, dkk, 2018)
Salah satu faktor yang mempengaruhi cadangan devisa  dipengaruhi  adalah  nilai  ekspor  bersih.  Nilai ekspor  bersih  tercantum  di  neraca  pembayaran  pada bagian  neraca  transaksi  berjalan  dan  neraca  modal. Nilai  ekspor  bersih  sendiri  dipengaruhi  oleh perekonomian  dalam  dan  luar  negeri  beserta  kurs valuta  asing.  Kondisi  perekonomian  Indonesia  yang belum  stabil sangat  mempengaruhi jumlah  cadangan devisa (Sayoga dan Tan 2017). Berikut ini adalah data mengenai cadangan devisa dan nilai ekspor dari tahun 2015 hingga 2019.
Tabel 1. Data Cadangan Devisa dan Ekspor dari
Tahun 2015-2019 Tahun Cadangan Devisa (Juta USD) Ekspor (Juta USD) 2015 105.931 150.366 2016 116.362 145.186 2017 130.196 168.828 2018 120.654 180.012 2019 123.800 167.497 Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan (diolah)
Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk  mendorong peningkatan nilai cadangan  devisa.  Ada  beberapa  cara  yang  bisa  kita lakukan. Pertama, meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang sangat berpotensi untuk diekspor  oleh  Indonesia  adalah  makanan  halal  dan busana  muslim.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  untuk  mendorong  nilai  ekspor  maka langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  meningkatkan produksi  komoditas  disertai  dengan  peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif.
Kedua, meningkatkan  potensi  pariwisata  halal. Pariwisata halal adalah sektor yang paling berpotensi untuk  mendorong  peningkatan  cadangan  devisa. Terlebih Indonesia telah mendapat banyak penghargaan  dalam  konteks  wisata  halal.  Maka,  hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi  yang  tepat  sasaran.  Strategi  yang  dapat  kita lakukan  yaitu  dengan  menguatkan  integrasi  paket wisata,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia
(SDM),  membuat  regulasi  yang  mendukung  dan memanfaatkan perkembangan teknologi (Tim Publikasi Katadata 2020).
Ketiga, meningkatkan  peran  industri  keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri  keuangan  syariah  bisa  digunakan  untuk mendukung  akses  permodalan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  yang  bergerak  di  sektor  halal melalui pembiayaan. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi  usaha.  Bayangkan  saja,  bila  ada  banyak UMKM yang mengekspansi usahanya, maka kegiatan produksi  akan  meningkat.  Peningkatan  produksi  ini bisa  membawa  komoditas  halal  Indonesia  menuju perdagangan internasional.
Di  samping  itu,  program  inklusi  keuangan  juga memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran bagi  UMKM.  Jika  semakin  banyak  UMKM  yang bertransaksi  melaui  industri  keuangan  syariah,  maka akan  terjadi  peningkatan market  share industri keuangan  syariah.  Dampaknya,  industri  keuangan syariah  akan  semakin  menguat  sehingga  dapat memberikan  dampak  yang  lebih  luas  untuk mensejahterakan masyarakat.
Dari  semua  peluang  yang  telah  dipaparkan  di atas,  kita  memerlukan  dukungan  dari  semya  pihak untuk  menumbuhkembangkan  industri  halal.  Baik pemerintah  maupun  masyarakat.  Dukungan  dari pemerintah bisa berupa regulasi mengenai produk dan industri  halal  serta  sertifikasi  halal.  Regulasi  dan sertifikasi  halal  membantu  pelaku  usaha,  terutama UMKM agar produk-produk tersebut menembus pasar ekspor.  Sementara  itu,  dukungan  dari  masyarakat berupa  upaya  untuk  meningkatkan halal  awareness dan membeli produk halal dari industri dalam negeri. Dengan  adanya  sinergi  dan  kerja  sama  dari  semua pihak, cita-cita ”Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia” bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

## 3.2. Potensi Industri Halal di Indonesia
Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk  muslim  Indonesia  yang  sangat  banyak. Potensi  industri  halal  Indonesia  bisa  kita  lihat  dari beberapa  sektor,  yaitu  sektor  makanan  halal,  sektor keuangan  syariah,  sektor  wisata  halal,  dan  sektor busana muslim. Berikut ini adalah penjelasan potensi dari masing-masing sektor.
Pertama,  sektor  makanan  halal .  Makanan  halal merupakan  kebutuhan  dasar  seorang  muslim. Kebutuhan  dasar  ini  harus  terpenuhi  agar  seorang muslim  dapat  melanjutkan  hidupnya.  Bila  kita  lihat
dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia  punya  potensi  dalam  sektor  ini.  Potensi yang  benar-benar  terlihat  adalah  potensi  pasar  yang sangat  menjanjikan.  Pada  tahun  2019,  Indonesia menghabiskan  USD  173  miliar  untuk  konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar  terbesar  makanan  dan  minuman  halal  di  dunia (State of Global Islamic Economy Report 2019).
Dukungan pemerintah juga menjadi potensi besar industri  makanan  halal  di  Indonesia.  Dukungan pemerintah  ini  terlihat  dari  pembentukan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) sebagai  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal.  BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  di  Indonesia dari  yang  awalnya  bersifat  sukarela  ( voluntary ) menjadi  kewajiban  ( mandatory ).  Hal  ini  dilakukan dalam  rangka  memberi  keamanan  dan  kenyamanan kepada  konsumen  muslim  serta  untuk  melejitkan industri  halal  di  Indonesia,  khususnya  industri makanan halal (Aziz, dkk, 2019)
Kedua,  sektor  keuangan  syariah .  Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industri halal  di  Indonesia.  Semenjak  terbentuknya  Bank Muamalat  Indonesia  pada  tahun  1992,  sektor keuangan  syariah  telah  membawa  perkembangan yang cukup baik bagi industri keuangan syariah. Aset keuangan  syariah  terus  mengalami  pertumbuhan setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2018,  aset  keuangan syariah  mengalami  kenaikan  sebesar  13,97%  ( yoy ) menjadi  Rp1.287,65  triliun  (Otoritas  Jasa  Keuangan 2019). Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam pasar aset keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebesar USD 86 miliar. Indonesia juga menempati urutan  ke-5  dalam  Top  10  Islamic  Finance  (State  of Global  Islamic  Economy  Report  2019).  Pada  tahun 2019, market share industri keuangan mencapai angka 8,69%.  Angka  tersebut  merupakan  total  dari market share perbankan  syariah  sebesar  5,94%  ditambah market  share Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB) sebesar  2,75% (CNN  Indonesia  2019).  Pertumbuhan sektor  keuangan  ini  mencerminkan  potensi  sektor keuangan syariah yang cukup besar di Indonesia.
Ketiga, sektor wisata halal . Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  keragaman  budaya  serta  kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Selain itu, indahnya  panorama  alam  di  Indonesia  serta
masyarakatnya  yang  ramah  menjadi  daya  tarik Indonesia  dalam  bidang  pariwisata.  Bila  dikaitkan dengan wisata halal, potensi yang dimiliki Indonesia sangat  besar.  Ada  banyak  objek  wisata  yang  bisa dikunjungi  oleh halal  traveller ,  diantaranya  masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga kuliner halal (Jaelani 2017)
Potensi  wisata  halal  Indonesia  mendapat apresiasi  yang  luar  biasa,  sebab  Indonesia  berhasil meraih  peringkat  pertama  bersama  Malaysia  pada kategori utama Top 10 OIC Destinations dengan skor 78.  Selain  itu,  Indonesia  juga  meraih  peringkat pertama  dua  kategori  lainnya,  seperti  Top  10 Destinations-Communications dan Top 10 Destinations-Services (Crescent Rating 2019). Selain itu, Indonesia juga meraih peringkat ke-4 dalam Top 10  Muslim-Friendly  Travel  (State  of  Global  Islamic Economy Report 2019). Pemerintah melalui Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  juga telah mengembangkan sepuluh destinasi wisata ramah muslim  di  Indonesia,  yaitu  Aceh,  Sumatera  Barat, Riau  dan  Kepulauan  Riau,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat, Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan (Tim Publikasi Katadata 2020).
Terdapat beberapa faktor yang membuat potensi wisata  halal  di  Indonesia  begitu  besar,  yaitu: pertumbuhan  populasi  muslim  yang  relatif  cepat, pertumbuhan middle-class income penduduk muslim yang  juga  cukup  besar,  banyaknya  populasi  muslim yang  masih  muda  dan  gemar  melakukan travelling , akses  informasi  pariwisata  yang  berkembang  pesat, fasilitas  dan  layanan  yang  ramah  dan  memuaskan, adanya Ramadhan  travel yang  menarik  minat wisatawan,  dan  bisnis  travel  yang  semakin berkembang  dan  cepat  tanggap  terhadap  kebutuhan wisawatan (Alwafi Ridho Subarkah 2018).
Keempat, sektor busana muslim . Potensi busana muslim di  Indonesia  juga  tidak  kalah  besarnya. Industri busana muslim terus mengalami pertumbuhan dari tahun  ke tahun.  Pada tahun  2019, ekspor  sektor busana muslim telah menembus angka USD 9,2 miliar atau  setara  dengan  9,8%  total  ekspor  dari  industri pengolahan.  Bila  dilihat  dari  pasar  domestik, konsumsi dari produk busana muslim sudah mencapai angka USD 20 miliar dengan laju pertumbuhan rata- rata  18,2%  (Redaksi  FIN  2019).  Indonesia  menepati posisi ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion dan Top 10 Fashion  Muslim  Consumer  Markets  dengan  total spending sebesar  USD  21  miliar  (State  of  Global
Islamic  Economy  Report  2019).  Selain  itu,  adanya dukungan dan peran pemerintah, pengesahan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal, maraknya desainer busana muslim dan ajang  perlehatan  busana  muslim,  serta  respon masyarakat yang positif membuat potensi ini semakin mungkin untuk dikembangkan (A. I. Faried 2019; Aan Nasrullah 2018).
Disamping  potensi  di  masing-masing  sektor, perkembangan teknologi juga menjadi potensi industri halal  di  Indonesia  secara  umum.  Adanya  teknologi mendorong  peningkatan  sosialisasi  dan  promosi industri halal di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi  juga  membuat  pembuatan  produk  industri halal menjadi lebih efektif dan efisien (Faried, 2019; Jaelani, 2017).

## 3.3. Tantangan Industri Halal di Indonesia
Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi  internal.  Dari  segi  eksternal,  tantangan  yang dihadapi  Indonesia  adalah: pertama, banyaknya negara  pesaing  (Permana  2019).  Negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan, ada negara pesaing yang termasuk  ke  dalam  negara  non-muslim.  Negara- negara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United  Kingdom,  Italia,  dan  lain  sebagainya.  Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan  baik  potensi  yang  dimilikinya.  Bila  tidak, maka  Indonesia  hanya  akan  menjadi  konsumen  di pasar yang besar dan menjanjikan ini.
Tantangan  dari  eskternal  ini  juga  berpengaruh terhadap  konsumsi  produk  dalam  negeri.  Jika  ada banyak  produk  asing  masuk  ke  Indonesia,  maka konsumsi produk Indonesia akan berkurang. Dampaknya,  neraca  perdagangan  akan  mengalami defisit  karena  lebih  banyak  impor  yang  masuk ketimbang  ekspor.  Maka,  solusi  dari  masalah  ini adalah  keseriusan  pemerintah  dalam  menegakkan hukum kepabeanan (Pryanka, 2018). Kita membutuhkan  proteksi  untuk  melindungi  produk lokal.  Kebijakan  proteksi  ini  harus  bisa  menekan angka  impor,  namun  tidak  membuat  negara pengimpor  ”tersinggung”.  Tujuannnya  agar  produk lokal  terproteksi  sekaligus  tetap  menjaga  hubungan internasional.
Kedua, belum  adanya  sertifikat  halal  yang berlaku  secara  global.  Hal  ini  disebabkan  belum
adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di  dunia  mengenai  standarisasi  sertifikat  halal intenasional. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam  penetapan  sertifikasi  halal.  Kriteria  ini  belum tentu  diterima  oleh  negara  lain.  Maka,  tercipta ketidakteraturan  dalam  sertifikasi  halal.  Tentu  saja, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat  produk  tersebut  diekspor  ke  negara  lain (Randeree  2019).  Oleh  sebab  otu,  perlu  diadakan pertemuan  di  antar  negara-negara  di  dunia  untuk membahas standarisasi sertifikasi halal ini. Setidaknya, langkah ini bisa dimulai oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sementara  itu,  tantangan  internal  yang  dialami Indonesia yaitu: pertama, kurangnya halal awareness pada  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  pemahaman masyarakat  Indonesia  terhadap  konsep  halal  masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap  bahwa  semua  produk  di  pasar  adalah produk  halal  (Pryanka,  2018). Halal  awareness memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan  mengenai  konsep  halal.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nusran,  dkk,  2018), religiusitas  memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar terhadap  perilaku  konsumsi  produk  halal  dibanding pengetahuan  terhadap  suatu  produk  halal.  Ada  juga penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kartika,  2020; Kurniawati  dan  Savitri,  2019)  yang  menyatakan bahwa halal  awareness dipengaruhi  oleh  tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan,  label/logo halal, dan  tingkat  eksposur  yang  baik.  Selain  itu, berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yasid, dkk,  2016), halal  awareness dipengaruhi  oleh kepercayaan agama, identitas diri dan paparan media.
Maka,  untuk  meningkatkan halal  awareness di Indonesia,  kuncinya  adalah  dengan  melakukan sosialisasi.  Sosialisasi  harus  dilakukan  secara  terus- menerus  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung. Sosialisasi  secara  langsung  bisa  dilakukan  dengan membuat  kajian  keagamaan  tentang  konsep  halal, mengadakan  seminar  bertemakan  industri  halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan  pameran industri  halal.
Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan  dengan  perantara  berbagai  media.  Pada media  cetak,  sosialisasi  bisa  dilakukan  dengan membuat  artikel  pada  koran  dan  majalah,  membuat buku dan komik mengenai konsep halal seperti yang dilakukan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  (Nusran, 2018).  Melalui  media  elektronik,  sosialisasi  bisa
dilakukan  dengan  membuat  siaran  mengenai  konsep dan  industri  halal.  Sosialisasi  juga  bisa  dilakukan melalui media siber, seperti dengan membuat konten pada website dan media sosial, membuat challenge di media sosial, serta melakukan siaran online di media sosial.
Kedua, adanya  problematika  dari  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH) baru  mulai  berlaku  pada  17  Oktober  2019.  Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JPH ini masih tetap membutuhkan  waktu  karena  kewajiban  sertifikasi halal  dilakukan  secara  bertahap  (Fajaruddin,  2018). Selain itu, ada berbagai problematika yang membuat pelaksanaan  undang-undang  ini  belum  efektif. Problematika tersebut diantaranya adalah keterlambatan  pemerintah  dalam  mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan UU JPH. Menurut UU JPH, PP mengenai pelaksanaan UU JPH  dikeluarkan  paling  lambat  dua  tahun  setelah penetapan  UU  JPH,  yakni  tahun  2016.  Namun realitanya, pemerintah baru mengeluarkan PP ini pada tahun  2019  yang  artinya  pemerintah  terlambat  tiga tahun dalam mengeluarkan PP. Bisa dikatakan bahwa pemerintah  melanggar  ketentuan  hukum  dalam pelaksanaan UU JPH (Kusnadi, 2019).
Keterlambatan  juga  terjadi  dalam  penerbitan peraturan menteri. Pelaksanaan UU JPH membutuhkan  peraturan  menteri  sebagai  peraturan turunan  untuk  menunjang  pelaksanaan  UU  JPH. Peraturan  menteri  yang  harus  dikeluarkan  yaitu peraturan  menteri  agama  tentang  penyelenggaraan jaminan produk halal, produk yang belum bersertifikat halal  dan  tahapan  jenis  produk  yang  wajib bersertifikat halal, kriteria tertentu dalam pengharaman  produk,  dan  jenis  produk  yang  wajib bersertifikat  halal.  Ada  juga  peraturan  menteri  yang harus  dikeluarkan  menteri  keuangan  terkait  biaya sertifikasi  halal.  Dari  beberapa  peraturan  menteri  ini belum  ada  satu  pun  peraturan  menteri  yang dikeluarkan,  padahal  UU  JPH  sudah  berlaku.  Maka dari segi subtansi hukum, kerangka normatif UU JPH masih belum sempurna (Kusnadi, 2019).
Problematika  lain  yang  ditemukan  dalam  UU JPH  adalah  UU  JPH  sangat  berpotensi  untuk menyusahkan  pelaku  usaha  serta  menghambat  laju pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  Pasal  21  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  harus  ada  pemisahan  pada  lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH). Pemisahan
ini  akan  memberatkan  para  pelaku  usaha,  terutama pelaku UMKM karena menimbulkan biaya yang tidak perlu.  Selanjutnya,  dalam  hal  menghambat  laju pertumbuhan  ekonomi  disebutkan  bahwa  harus  ada pengakuan sertifikasi halal Indonesia di negara tujuan ekspor  produk.  Bila  tidak,  maka  produk  Indonesia tidak  dapat  masuk  ke  negara  tersebut  dan  demikian sebaliknya.  Tentu  saja  hal  ini  bisa  menghambat kegiatan  perdagangan  internasional  yang  berimbas pada  terhambatnya  laju  pertumbuhan  ekonomi (Kusnadi, 2019). Potensi penghambat ini tentu harus diantisipasi  oleh  otoritas  terkait  dengan  lebih  gencar dalam  melakukan  kerjasama  bilateral  maupun multilateral  guna  memperlancar  arus  perdagangan Indonesia. Jangan sampai aturan yang telah disahkan sebagai Undang-Undang tersebut justru menghambat perdagangan internasional Indonesia.
Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia  untuk  berkompetisi.  Masuknya  berbagai produk  halal  dari  luar  negeri  membuat  produk  lokal Indonesia  harus  bersaing  agar  tetap  eksis.  Namun sayangnya,  kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk berkompetisi  masyarakat  Indonesia  masih  rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal (Permana, 2019;  Pryanka,  2018).  Bahkan,  data  State  of  Global Islamic Report pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia  menempati  urutan  pertama  negara  dengan pengeluaran  untuk  makanan  halal  terbesar  senilai USD 170 miliar. Ironisnya, angka fantastis ini ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasi sebagai negara produsen  makanan  halal,  dimana  Indonesia  pada tahun yang sama tidak masuk sebagai 10 besar negara produksi makanan halal. Fenomena ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia tidak hanya sebagai  pasar  industri  halal  yang  konsumtif,  namun Indonesia  harus  dapat  mengoptimalkan  berbagai peluang yang ada untuk menjadi negara produktif di bidang industri halal.

## 4. KESIMPULAN
Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan  industri  halal.  Potensi  tersebut  di antaranya  adalah  jumlah  penduduk  muslim  yang melimpah  hingga  diproyeksikan  mencapai  256  juta jiwa  pada  tahun  2050,  pertumbuhan  berbagai  sektor industri halal khususnya sektor keuangan, pariwisata dan  fashion,  mulai  diakuinya  prestasi  Indonesia  di mata  dunia,  kondisi  geografis  Indonesia  serta  bonus demografinya, perkembangan teknologi, serta
pengesahan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal nomor 33 tahun 2014.
Potensi  tersebut  dapat  mendorong  terjadinya pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan  nilai ekspor  dan  cadangan  devisa.  Namun  di  sisi  lain, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengembangkan  industri  halal  ini.  Tantangan  yang dihadapi Indonesia berasal dari eksternal dan internal.
Dari  sudut  pandang  eksternal,  tantangan  yang dihadapi  Indonesia  yaitu  banyaknya  negara  pesaing, belum  adanya  sertifikat  halal  yang  berlaku  secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal  awareness pada  masyarakat  Indonesia,  adanya problematika  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang Jaminan  Produk  Halal  dan  rendahnya  kesadaran masyarakat  Indonesia  untuk  berkompetisi.  Melalui penelitian  ini,  diharapkan  banyak  kalangan  yang semakin sadar akan pentingnya industri halal sehingga dapat  mendukung  upaya  untuk  memajukan  industri halal Indonesia.
Dengan  melihat  potensi  dan  tantangan  tersebut, pemerintah  disarankan  untuk  lebih  menggalakkan edukasi  kepada  pelaku  usaha  tentang  pentingnya menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan  kepada  masyarakat,  khususnya  terkait jaminan kehalalannya mengingat mayoritas penduduk Indonesia  beragama  Islam.  Selain  itu,  perlu  ada pendampingan  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dalam  proses  sertifikasi  halal mengingat terdapat 57, 83 juta pelaku UMKM (pada tahun 2018) yang menjadi mayoritas pelaku usaha di Indonesia.  Dengan  edukasi  dan  pendampingan  ini, diharapkan  Indonesia  mampu  bergeser  dari  negara konsumen produk halal menjadi negara produsen  di masa mendatang.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Di akhir penulisan artikel ilmiah ini, penulis ingin menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  seluruh pihak  terkait  atas  kontribusinya  dalam  membantu penyelesaian  penulisan  penelitian  ini.  Khususnya pihak-pihak  yang  telah  membantu  memberikan informasi terkini terkait perkembangan industri halal di Indonesia, di antaranya adalah Bapak Rifqi Ismal, Ph.D  dari  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah  (DEKS)  Bank  Indonesia  dan  Bapak  Deden Firman  Hermansyah  dari  Direktorat  Pengaturan  dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. REFERENSI
Akbar,  C.  (2019).  “Konsumsi  Produk  Halal  Di  RI Tinggi, Bappenas: Kebanyakan Impor.”
TEMPO.CO . Aziz,  M.,  Rofiq,  A.,  Ghofur,  A..  2019.  “Regulasi
Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  Di
Indonesia Perspektif Statute Approach.” ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman 14(1):151– 70.
CNN Indonesia. (2019). “KNKS Sebut Pertumbuhan Pangsa Pasar Keuangan Syariah Stagnan.” CNN Indonesia .
Crescent  Rating.  (2019).  “Global  Muslim  Travel Index 2019.” Global Muslim Travel Index .
Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi  Islam  Untuk  Indonesia  Yang  Lebih Sejahtera. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02).
Erwina,  T.,  Haryadi,  H.,  Mustika,  C.  (2018).
“Pengaruh Neraca Transaksi Berjalan, Transaksi Modal  Dan  Utang  Luar  Negeri  Terhadap Cadangan Devisa
Indonesia.” E-Jurnal Perspektif  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Daerah 7(2):57–70.
Fajaruddin.  (2018).  “Efektivitas  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” De Lega Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum UMSU 3(2):2014–16.
Faried, A.I. (2019). “Implementasi Model Pengembangan  Industri  Halal  Fashion  Di Indonesia.” Jepa 4(2).
Indonesia  Halal  Lifestyle Center.  (2019). “Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19: A Preview.” Indonesia Halal Lifestyle Center . Jaelani,  A.  (2017).  “Halal  Tourism  Industry  in Indonesia:  Potential  and  Prospects.” SSRN Electronic Journal 7(3).
Kartika,  A.F. (2020). “Fenomena  Label  Halal  Is  It a Awareness or Branding.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6(1):87.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019). “Media  Keuangan.” Kementerian  Keuangan 14(140).
Kurniawati,  D.A.,  Savitri,  H.  (2019).  “Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal  Products.” Journal  of  Islamic  Marketing
11(2):522–46.
Kusnadi,  M.  (2019).  “Problematika  Penerapan Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Di Indonesia.” Islamika:  Jurnal  Keislaman  Dan Ilmu Pendidikan, 1(2):116–32.
Nasrullah, A. (2018). “Analisis Potensi Industri Halal Bagi  Pelaku  Usaha  Di  Indonesia.” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 6(1):50–78. Neuman,  W.L.,  Djamba,  Y.K.  (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches . 7th ed. USA: Pearson.
Nusran, M., Gunawan, M., Razak, S.N., Wekke, I.S.
(2018). “Halal Awareness on the Socialization of Halal  Certification.” IOP  Conference  Series: Earth and Environmental Science 175. Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2018 . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Permana, A. (2019). “Tantangan Dan Peluang Industri Halal  Di  Indonesia  Dan  Dunia.” Institut Teknologi Bandung .
Pryanka, A. (2018). “Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia.” Republika Online . Purba,  N.  (2016). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Di Indonesia . Medan: Universitas Negeri Medan.
Randeree, Kasim. (2019). “Demography, Demand and Devotion:  Driving  the  Islamic  Economy.”
Journal of Islamic Marketing .
Redaksi  FIN.  (2019).  “Ekspor  Produk  Fashion Muslim  Tembus  USD  9,2  Miliar.” Fajar
Indonesia Network .
Sayoga,  P.,  Tan,  S.  (2017).  “Analisis  Cadangan
Devisa  Indonesia  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhinya.” Jurnal
Paradigma
Ekonomika 12(1):25–30.
State  of  Global  Islamic  Economy  Report.  (2019).
State  of  Global  Islamic  Economy  Report 2019/20 . New York: Thomson Reuters.
Subarkah, AR.. (2018). “Potensi Dan Prospek Wisata Halal  Dalam  Meningkatkan  Ekonomi  Daerah (Studi  Kasus:  Nusa  Tenggara  Barat).” Sospol:
Jurnal Sosial Politik 4(2):49–72.
Tim Publikasi Katadata. (2020). “Industri Halal Untuk Semua.” Kata Data .
Yasid,  F.F.,  Andriansyah,  Y.  (2016).  “Factors Affecting  Muslim  Students  Awareness  of  Halal Products in Yogyakarta, Indonesia.”
International  Review  of  Management  and Marketing 6(S4):27–31.