## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
e-ISSN2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
Abstrak
EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF POSTAL SERVICE

## Siti Wahyuningsih
Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia
Siti_wahyu@gmail.com
Naskah diterima : 1 Oktober  2015; Direvisi : 23 November 2015; Disetujui : 30  November 2015
Kata kunci :  Penyelenggaraan, Layanan Pos, Efektivitas
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan data mengenai tingkat implementasi penyelenggaraan LPU (Layanan  Pos  Universal)  sesuai  kebijakan  (Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos).    Pos Indonesia  (Persero)  dalam  melaksanakan  penugasan  pemerintah  baik  untuk  memperluas  jaringan  pelayanan universal  maupun  jasa  layanan  yang  bersi fat  sosial  dan  penugasan  khusus  menimbulkan permasalahan efisiensi usaha yaitu, tidak seluruh unit pelayanan pos memenuhi kaidah kelayakan ekonomi dan  pada  dasarnya  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  melakukan  subsidi  silang  antar  unit  pelayanannya. Dengan  pendekatan  kualitatif  berdasarkan  tinjauan literature dan  wawancara  fokus  groug  diskusi  (FGD) menghasilkan, bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku “ Designated Operator” yang ditunjuk Pemerintah, belum  melaksanakan  LPU  secara  efektif.  Hal  ini  terkendala  oleh  lemahnya  pemahanan  terhadap  regulasi yang tersedia dan belum memiliki standar minimal pelayanan (SPM) untuk penyelenggara LPU. Untuk itu satuan  kerja  terkait  (Ditjen  PPI/Dit.  Pos)  perlu  segera  mereview  regulasi  terkait  penyelenggaraan  pos diantaranya UU No.38 Tahun 2009 itu bermaksud agar dapat disiapkan pola support melalui program PSO dengan lebih baik dan mendorong PT. pos agar lebih efisien, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, agar PSO yang dikelola oleh Satker dapat tertib pelaksanaannya, serta UU No. 19 tahun 2003  tentang  BUMN  bahwa  Subsidi  silang  bukan  merupakan  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  di perusahaan.
This study aimed to describe the data on the level of implementation the LPU (Universal Postal Service) in accordance with the policy (Act No. 38 of 2009 on the Post). PT. Pos Indonesia (Persero) in implementing good  government  assignment  to  expand  the  network  of  the  universal  service  and  services  that  are  social and special assignment raises issues of business efficiency that is, not all units of the postal services meet the rules of economic feasibility and basically PT. Pos Indonesia (Persero) to cross-subsidize between units ministry. With a qualitative approach based on the literature and interviews focus groug discussion (FGD) produces,  that  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  as  the  "Designated Postal Operator"  appointed  by  the government,  have  not  implemented  effectively  LPU.  It  is  constrained  by  the  weakness  of  the  regulatory pemahanan  available  and  yet  have  minimum  standards  of  service  (MSS)  for  the  organizers  of  the  LPU. Related  to  the  work  unit  (DG  PPI  /  Dit.  Pos)  should  immediately  review  the  relevant  regulations  of  post include Law No.38 of 2009 was intended to be prepared pattern PSO support through the program better and  encourage  PT.  Pos  Indonesia to  make  it  more  efficient,  Law  15  Year  2004  on  the  Financial Management of the State, so that the PSO is managed by the PIU can be orderly implementation, as well as Law  No.  19  of  2003  on  state  enterprises  that  cross  subsidies  is  not  a  solution  to  meet  the  needs  of  the company.

## Abstract
Keywords : Implementation, Postal Service. Effectivity

## EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN POS

## DOI: 10.17933/jppi.2015.0502001

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah  saat  ini  telah  menetapkan kebijakan tentang pos, untuk menjamin penyelenggaraan pos diantaranya adalah penyelenggaraan  layanan  pos  universal    atau  LPU yang  dinilai  efektivitas  perubahan  kebijakan regulasi,  dari  rejim  “monopoli  pos”  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1984,  menjadi rejim  pasar  bebas  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.
Perhimpunan  Pos  Sedunia (Universal Postal  Union/UPU )  mengamanatkan  kepada anggotanya  untuk  menyelenggarakan  layanan  pos universal (LPU) bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah  harus  menjamin  terselenggaranya layanan pos  universal, baik dalam  hubungan domestik maupun dalam hubungan internasional. Penyelenggaraan layanan pos universal  ditugaskan  kepada  penyelenggara  pos yang  mampu  untuk  menjamin  penyampaian komunikasi  melalui  surat  yang  merupakan  salah satu hak azasi manusia.
Komunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara jasa untuk kepentingan masyarakat  luas  serta  kepentingan  negara  dalam bidang  pemerintahan  dan  pembangunan  yang lebih  dikenal  dengan  pelayanan  pos.  Untuk memenuhi  hak  berkomunikasi,  penyelenggaraan layanan  pos  nasional  tidak  hanya  diperuntukkan bagi  daerah  perkotaan  atau  daerah  potensial, melainkan  termasuk  masyarakat  daerah  pedesaan atau  daerah  yang  terpencil  yang  pada  umumnya tidak menguntungkan dari sisi penyelenggara.
Dengan  dasar  hukum  sebagaimana
disebutkan  di  atas,  jelas  bahwa  pemberlakuan Universal  Services  Obligation (USO)  di Indonesia  masih  sangat  dibutuhkan  masyarakat.  Hal ini  mengingat  bahwa  masyarakat  Indonesia berdomisili  di  seluruh  pelosok  tanah  air  yang wilayah  Indonesia  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau, disamping itu Gross National Product (GNP) mail perkapita Indonesia masih rendah.
Kewajiban pelayanan umum
hakekatnya  adalah  kewajiban  Pemerintah. Pemerintah kemudian membebankan/ menugaskan    kepada  suatu  Badan  Penyelenggara yang    memenuhi    syarat  untuk  menyelenggarakan layanan  tersebut  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia. Dalam penyelenggaraan USO tersebut  pemerintah  harus  bertanggung  jawab terhadap  kelangsungan  pelaksanaan  USO,  yaitu dengan memberikan kompensasi melalui pemberian  Hak  Eksklusif  /  reserved  service  atau dana kompensasi kepada penyelenggara tersebut.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos  bahwa  Layanan  Pos Universal  (LPU)  merupakan  layanan  pos  jenis tertentu yang wajib dijam in oleh pemerintah  untuk  m enjangkau  seluruh wilayah N ega ra K esatuan
R ep ub lik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau  menerima  kiriman  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  di  dunia.  Penunjukkan kepada  Badan  tersebut  adalah  mengingat  bahwa layanan pos universal pada hakekatnya memiliki kriteria yang mencakup 3 aspek yaitu :  layak dapat diakses  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  dalam suatu  negara  ( accessible ),  tarif  jasa  yang terjangkau  ( affordable )  sesuai  dengan  strata layanan  yang  diberikan  kepada  pengguna,  dan
m enjangkau tempat-tempat luar negeri.
Seperti  di  negara  Eropa  (menurut  situs ec.europa.eu)  sebagaimana  dikutip  Wahyuningsih (2014)  bahwa,  layanan  pos  secara  stabil berkembang  selama  berabad-abad  sebagai  satu- satunya sarana untuk antar manusia ("telekomunikasi"). Sementara teknologi komunikasi  berdasar  pada  sinyal  seperti  telegraf dan  fax  telah  mempengaruhi  permintaan  barang pos  hingga  tingkat  tertentu,  era  digital  dengan diciptakan  dan  evolusi  internet  telah  dan  masih mempunyai  dampak  cukup  besar  pada  kebutuhan manusia  untuk  mengirim  dan  menerima  barang pos.  Disatu  pihak,  volume  surat  secara  stabil berkurang  di  sebagian  besar  negara  Eropa  dan hanya  sedikit  keraguan  bahwa      penurunan    ini disebabkan    oleh  tergantikannya  surat  oleh alternatif  elektronik  (" e-substitution ").    Di  lain pihak,  berkaitan  dengan  aturan  layanan  pos, perkembangan permintaan konsumen  tidak segera diimbangi  oleh  perubahan  pada  suplai,  tetapi harus  lebih  dulu  diidentifikasi  dan  disampaikan melalui  keputusan  kebijakan.  Dengan  adanya perubahan  yang  signifikan  yang  disebabkan  oleh komunikasi  elektronik,    ada  kebutuhan  akan informasi  yang  lebih  baik  tentang  pengaruh perkembangan  terhadap  permintaan  layanan  pos dan kebutuhan konsumen atas layanan pos.

## Permasalahan
PT  Pos  Indonesia  (persero)  sebagai Penyelenggara USO, perkembangannya kinerjanya  dari  tahun  ke  tahun  sangat tergantung pada kondisi kesehatan perusahaan.  Disatu  sisi  Perusahaan  tersebut menjalankan misi bisnis dan di sisi lain misi sosial yang  tetap  harus  dipertahankan.  Permasalahannya,
PT.  Pos  Indonesia  (persero)  dalam  melaksanakan penugasan  pemerintah  baik  untuk  memperluas jaringan  pelayanan  universal  maupun  jasa layanan  yang  bersifat  sosial  dan  penugasan khusus,  menimbulkan  permasalahan  efisiensi usaha.  Dalam  melaksanakan  penugasan  pemerintah ini,  tidak  seluruh  unit  pelayanan  pos  memenuhi kaidah  kelayakan  ekonomi.  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  pada  dasarnya  melakukan  subsidi silang antar unit pelayanannya.
Permasalahannya,    PT.  Pos  Indonesia (persero)    dalam  melaksanakan    penugasan pemerintah  baik  untuk  memperluas  jaringan pelayanan  universal  maupun  jasa  layanan yang  bersifat  sosial.    Namun  dalam pelaksanaannya    penugasan  khusus    sebagai LPU, menimbulkan permasalahan   efisiensi    usaha yaitu,  dalam  melaksanakan  penugasan  pemerintah ini,  tidak  seluruh  unit  pelayanan  pos  memenuhi kaidah kelayakan ekonomi.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan,  dengan  tujuan untuk mengetahui tingkat implementasi penyelenggaraan    LPU    oleh  penyelenggara  pos yang  ditunjuk  oleh    pemerintah  ( designated operator ).    Dengan    diketahuinya    tingkat implementasi    penyelenggaraan  LPU  oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah,  diharapkan  dapat  dinilai  efektivitas terhadap  perubahan  kebijakan  regulasi,  dari  rejim “monopoli  pos”  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, menjadi rejim pasar bebas berdsarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2009.

## Pengertian Efektivitas
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, efektivitas  berasal  dari  kata  dasar  efektif  yang mempunyai  arti  efek,  pengaruh,  akibat  atau  dapat membawa  hasil.    Menurut  Siagian  (2001:  24), Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian  efisien.  Meskipun  sebenarnya  ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan  pada  hasil  yang  dicapai  dengan membedakan  antara  input  dan  outputnya.  Intinya adalah, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan yang  dijalankannya.  Efektivitas  menunjukan keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

## Layanan Pos Universal
Pengertian  Pos    menurut    KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  Indonesia) yang diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  masih didefinisikan  berbeda  antara  Pos  dan  Kurir  namun demikan  secara  umum  kegiatan  diantara  keduanya sama,    yang  membedakan  sebenarnya  hanya  pada penugasan Negara yaitu badan usaha  yang ditunjuk sebagai  operator (designated  operator) untuk menjalankan  Layanan  Pos  Universal  dan  hasil kesepakatan  (konvensi)  Perhimpunan  Pos  Sedunia (Universal Postal Union/UPU).
Yang  dimaksud  dengan  Pos  adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik,  layanan  paket,  layanan  logistik , layanan transaksi  keuangan,  dan  layanan  keagenan  pos
untuk  kepentingan  umum.  (UU  Nomor  38  Tahun 2009 Tentang Pos pasal 1 ayat 1).    Kemudian pada pasal 29  disebutkan bahwa,  layanan pos universal mencakup  surat,  kartu  pos,  barang  cetakan,  dan bungkusan  kecil  sampai  dengan  2  (dua)  kilogram; sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; barang cetakan  yang  dikirim  dalam  kantong  khusus  yang ditujukan  untuk  penerima  dengan  alamat  yang sama, dengan berat sampai dengan 30 kilogram; dan paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram.
Menurut
Permen Kominfo
No.
22/PER/M.KOMINFO/05/2013  pasal  1  (1)  : Layanan  Pos  Universal  adalah  layanan  pos  jenis tertentu  yang  wajib  dijamin  oleh  pemerintah untuk  menjangkau  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang memungkinkan  masyarakat  mengirim  dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
Dalam  hal  ini,  Pemerintah  menugaskan kepada  PT.  Pos  Indonesia    sebagai  penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan  Layanan  Pos  Universal.  (pasal 30).  Pemerintah  menjamin  terselenggaranya layanan  tersebut  di  seluruh  wilayah  NKRI  yang memungkinkan  masyarakat  dapat  mengirim dan/atau  menerima  kiriman  antara  lain  :  Surat, kartu  pos,  barang  cetakan,  dan  bungkusan  kecil (surat  berisi  barang)  sampai  dengan  2  (dua) kilogram;  Sekogram  sampai  dengan  7  (tujuh) kilogram; dan Barang cetakan yang dikirim dalam kantong  khusus  yang  ditujukan  untuk  penerima dengan  alamat  yang  sama  dengan  berat  sampai dengan  30  (tiga  puluh)  kilogram  ( M-bag );  serta Paket  pos  dengan  berat  sampai  dengan  20  (dua puluh) kilogram.
PT  Pos  Indonesia  (Persero)  pada  saat ini  memiliki  berbagai  kelompok  produk  atau jasa  yang  beroperasi  di  berbagai  wilayah geografis  dengan  tingkat  keuntungan,  peluang pertumbuhan,  prospek,  dan  risiko  berbeda. Secara  umum,  produk  yang  dikelola  oleh perusahaan  pada  saat  ini  terbagi  atas  3  (tiga) kelompok  besar  yaitu  produk  Layanan  Pos Universal  (LPU),  produk  Layanan  Pos  Komersial (LPK)  dan  produk  lainnya  dimana  keseluruhan produk  produk  tersebut  menggunakan  sumber daya yang sama.
Yang  dimaksud  dengan  “layanan  pos komersial”  adalah  layanan  yang  besaran  tarif  dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggara Pos dalam melaksanakan  kegiatan  layanan  pos  komersial berhak menentukan tarif. Besaran tarif sebagaimana dimaksudkan ditetapkan oleh Penyelenggara  Pos  dengan  formula  perhitungan berbasis  biaya.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penetapan  tarif  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri.    Jenis  produk  untuk  layanan  pos komersial  adalah:  Pos  Kilat  Khusus,  Pos Express, Surat Tercatat/R  Luar Negeri, Express Mail  Service  (EMS),  Paketpos  Kilat  Khusus, Paketpos Cepat LN, weselpos, Pospay
Kemitraan Perbankan, Pospay Kemitraan Pembiayaan, dan lainnya. Dalam menjamin Layanan Pos Universal  (LPU)  sebagaimana  dimaksudkan diatas,  pemerintah  menugaskan  penyelenggara pos  untuk  melaksanakannya,  dan  menyediakan dana  penyelenggaraan  Layanan  Pos  Universal untuk  setiap  KP  dan  KPC    yang  dilalui  oleh LPU.

## Aspek Regulasi
Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan PSO antara lain adalah PP No.12  tahun  1998  tentang  Perusahaan  Persero: “Bahwa  persero  dengan  sifat  usaha  tertentu dapat  melaksanakan  penugasan  khusus  untuk menyelenggarakan  fungsi  kemanfaatan  umum dengan  tetap  mempertahankan  maksud  dan tujuan  kegiatan  pokoknya”;    PSAK  No.05 tentang  segmen  operasi,  operasi  bisnis  dapat dilihat  dari  3  segmen  utama,  yaitu  produk/jasa, geografis,  atau  pelanggan;  UU  RI  No.19  tahun 2003  tentang  BUMN  pasal  2  ayat  1: Memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan perekonomian  nasional  pada  umumnya  dan penerimaan  negara  pada  khususnya;  Mengejar keuntungan;  Menyelenggarakan  kemanfaatan umum  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa yang  bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi pemenuhan  hajat  hidup  orang  banyak;  Menjadi perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum dapat  dilaksanakan  oleh  sektor  swasta  dan koperasi; dan Turut aktif memberikan bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha golongan  ekonomi  lemah,  koperasi,  dan masyarakat
Kemudian  UU  RI  No.19  tahun  2003 tentang  BUMN  Pasal  66  ayat  1:  Pemerintah dapat  memberikan  penugasan  khusus  kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan  umum  dengan  tetap  memperhatikan maksud  dan  tujuan  kegiatan  BUMN.  Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial  tidak  visibel,  pemerintah  harus memberikan  kompensasi atas semua biaya yang telah  dikeluarkan  oleh  BUMN  tersebut  termasuk
margin  yang  diharapkan.  Dalam  hal  ini,  terdapat intervensi  politik  dalam  penetapan  harga;  KM BUMN  No.101/MBU/2002  pasal  12  :  “Seluruh biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  rangka melaksanakan penugasan oleh Pemerintah, Sepenuhnya  menjadi  beban  pemerintah  sebagai pemberi penugasan”, dan KM Perhubungan No.68 Tahun  2004  tentang  Kewajiban  Pelayanan Umum : “Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan  kewajiban  pelayanan  umum pos  dapat  menugaskan  kepada  penyelenggara (PT Pos Indonesia) dengan memberikan kompensasi,; serta Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/05/2013  tentang  Layanan Pos Universal.
Sedangkan pengertian
Kompensasi
merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi  kepada  pekerja  sebagai  imbalan  atas penggunaan  tenaga  kerjanya.  Dalam  riset  ini  pihak organisasi  yang  memberikan  imbalan  adalah pemerintah,  sedangkan  penerima  adalah  PT  POS. KM  Perhubungan  No.  68  Tahun  2004  tentang Kewajiban  Pelayanan  Umum:  “Direktorat  Jenderal dalam  menyelenggarakan  kewajiban  pelayanan umum pos dapat menugaskan kepada penyelenggara (PT Pos Indonesia) dengan memberikan kompensasi”.
Selanjutnya,  pengertian  subsidi  adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga  yang  memproduksi,  menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak  sedemikian rupa  sehingga  harga  jualnya  dapat  terjangkau  oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran  subsidi  kepada  perusahaan  negara  dan perusahaan  swasta.  Dengan  kata  lain,  subsidi
merupakan  beban  pemerintah  yang  diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentp yang bertujuan untuk  membantu  biaya  produksi  agar  harga  jual produk/jasa  yang  dihasilkan  dapat  dijangkau  oleh masyarakat. Subsidi  merupakan  selisih  harga  pasar yang  ditetapkan  pemerintah  terhadap  penyaluran barang  dan  jasa  tertentu,  dengan  formulasi perhitungan  pembiayaannya  adalah  :  Jumlah Barang/Jasa  Yang  Diminta  Pemerintah  Untuk Subsdi X (HPP – Harga Penjualan Yang Ditetapkan Pemerintah).
Di  sisi  lain,    metode  Pembiayaan Penyelenggaraan Layanan Pos Universal definisikan sebagai  “ The total cost to the postal operator of providing the services included in its universal  postal  obligation”,  merupakan  total biaya  penyelenggaraan  layanan  pos  universal yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pos  yg ditugasi.
Kalkulasi  biaya  yang  diperlukan  untuk menetapkan  biaya  penyelenggaraan  LPU  harus mempertimbangkan  faktor-faktor  biaya  sebagai Total present cost of basic  service; Total cost of projected  level  of  UP;    Estimated  value  of investment and amortization cos, dan Calculation of prices and market value .
Ada  juga  beberapa  model  pembiayaan LPU antara lain  :
-      Model  1  : Government  Funding :    Dalam model  ini  Pemerintah  bertanggungjawab memenuhi secara langsung total biaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh operator pelaksana LPU.
-   Model 2 : Industry Funding :  Dalam model ini pembiayaan  ini  seluruh  penyelenggara  pos
diwajibkan  memberikan  kontribusi  berupa penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  akan digunakan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan LPU.
-  Model  3  : Reserved  Service  Area :  Model  ini secara umum biasa dikenal sebagai “monopolipos”.  Dilakukan  dengan  cara memberikan  hak  eksklusif  kepada  pelaksana LPU  atas  jenis  layanan  tertentu  yang  hanya boleh  dijual  oleh  pemegang  monopoli. Tujuannya  adalah  untuk  memaksimalkan pendapatan  dari  LPU  sehingga  bisa  menutup biaya penyelenggaraannya, karena tidak diberikan konpensasi oleh Pemerintah.
Pengertian Kontribusi Penyelenggara Pos berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  38 Tahun 2009 tentang Pos pasal 15 Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan LPU. Kemudian berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang Undang  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  : Pasal 31 : Penyelenggara Pos wajib memberikan  kontribusi  dalam  pembiayaan LPU.  Sedangkan  Pasal  32  : (1) .  Besaran kontribusi LPU ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan  LPU  dan  memperhatikan prinsip  keadilan  bagi  masyarakat  dan  pelaku usaha; (2) .  Kontribusi  sebagamana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak.;  dan (3) ditetapkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  Besaran  kontribusi  sebagaimana ayat (2).

## Kerangka Pemikiran Pembiayaan Penyelenggaraan LPU
Bersdasarkan  aspek    Filosofi  dan  Regulasi LPU,      keberadaan  Layanan  Pos  Universal  (LPU) atau  disebut  juga Universal  Postal  Service  (UPS) baik di Indonesia maupun di negara-negara anggota UPU  (Universal  Postal  Union) adalah  sebagai perwujudan tanggungjawab negara dalam pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  bidang hak untuk berkomunikasi.
Hal  ini  secara  tegas  tercantum  dalam deklarasi  HAM  ( Declaration  of  Human  Right ) Article 12 dan Article 19 sebagai berikut :
Article 12 : “ No one shall be subjected to arbitrary interference  with  his  privacy,  family,  home  or correspondance, nor to attack upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of  low  against  such  interference  or  attack” (Tidak seorangpun  dapat  diganggu  secara  sewenang- wenang  dalam  urusan  perseorangan,  keluarganya, rumahtangganya,  hubungan  surat  menyuratnya dan nama  baiknya.  Setiap    orang  berhak  mendapat perlindungan  undang-undang  terhadap  gangguan- gangguan atau pelanggaran demikian).
Article 19 : “ Everyone has the right to freedom of opinion  and  expresion.  The  right  includes  freedom to  hold  opinions  without  interference  and  to  seek, receive  and  impart  information  and  ideas  through any  media  and  regardless  of  frontiers”. (Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk  mencari,  menerima  serta  menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas-batas).
Dalam hukum positif Indonesia kebebasan berkomunikasi,  menerima  informasi,  mengeluarkan pendapat  melalui  berbagai  macam  media  telah termaktub  secara  tegas  pada  UUD  1945  dan Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :
UUD  1945  Pasal  28f :  Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
UU Nomor 19 Tahun 1999 Pasal 23 :
Setiap  orang  bebas  mempunyai,  mengeluarkan  dan menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati  nuraninya, secara  lisan  dan/atau  tulisan  melalui  media  cetak maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai- nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban,  kepentingan umum dan keutuhan bangsa.
Dasar  filsafat  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana tertuang  pada Universal  Declaration  of  Human Right, tersebut  di  atas  terimplementasi  dalam tataran  praktis  sebagai  media  pemenuhan  HAM dalam regulasi Universal  Postal Union (UPU) baik yang  diatur  dalam  konstitusi,  konvensi  maupun resolusi  UPU  sebagai  mana  digambarkan  dalam caption berikut :
Gambar 1. Filosofi dan Regulasi LPU. Sumber : PT. Pos Indonesia
UPU CONVENTION Art 1 UPU CONVENTION Art 3.12 Regulatory Framework Protection of Privacy Rights The Rights to Freedom of Opinion and Expression The Rigts to Proper Standard of Living
“Securing specific commitments for their signatories without which the existence of a wolrdwide Postal network as the basis for the operation of the domestic and international postal service”
“ SINGLE POSTAL TERRITORY AND FREEDOM OF TRANSIT”
“Continuation of UPU actives in the area of Universal Postal Servive (UPS)” That the Council of Administration should continue its activities concerning The UPS After Doha Congress, and that it should :
 Propose actions aimed at ensuring the provision of a permanently evolving UPS;
 Take part in the discussions, actions, etc, relating to the UPS conducted within the framework of union’s various bodies;
 Monitor technical cooperation action to ensure that account is taken of the need to ensure provision of the UPS;
 Propose awarness-rising campaigns among the bodies responsible for postal reform in its member country, to ensure that the provision of an envolving UPS takes priority iun these reforms;
 Collect information concerning the rule of regulator and analize this rule in relations to the provision of the UPS in member countries;
 Monitor, on a yearly basis, the progress made by member counties in providing the UPS, by means of an electronic.
RESOLUTION C 29/2012
UPU 25 rd
CONVENTION DOHA
CONGRESS 2012
Ganbar  tersebut  di  atas  menggambarkan bahwa penjabaran pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yaitu  hak  berkomunikasi,  hak  atas  perlindungan privasi,  dan  hak  atas  standar  hidup  yang  layak, terwadahi  dalam  regulasi Universal  Postal  Union (UPU) dengan Prinsip  Single  Postal  Territory , dimana  seluruh  negara  anggota  UPU  dalam menerima  dan  meneruskan  kiriman  pos  dianggap satu wilayah tunggal, sehingga kiriman pos dari dan ke  negara  anggota  UPU  manapun  tidak  ada hambatan dalam penyampaiannya sampai ke alamat penerima  diseluruh  dunia,  hal  ini  juga  secara  tegas diatur  dalam  konvensi  UPU  Pasal  13 dan  Pasal  12. Kemudian  yang  lebih  spesifik  lagi  tentang  kiriman pos Universal  Postal  Service  (UPS) atau  Layanan Pos  Universal  (LPU)  dalam  Resolusi  C29/2012 UPU 25 rd Doha  Congress  2012  mewajibkan  negara anggota  UPU  menjamin  kiriman  LPU  untuk mendapat  perhatian  dalam  penanganannya,  dan bahkan  akan  melakukan  pengumpulan  informasi menyangkut regulasi LPU di negara-negara anggota untuk  dianalisis  serta  melakukan  monitoring pelaksanaan LPU di negara-negara anggota.

## METODE
Objek  penelitian  yang  menjadi  dasar proses  pemilihan  sampel,  pengumpulan,  dan penafsiran  data  atau  keterangan  yang  diperoleh berkaitan  dengan  penelitian  adalah  biaya operasional  terkait  dengan  peraturan Public Service  Obligation (PSO),  sedangkan  subjek penelitiannya adalah PT POS Indonesia (persero) yang  merupakan  perusahaan  milik  negara  yang bergerak  pada  jasa  pengiriman  surat  dan  paket. Dalam  konteks  ini  fokus  penelitian  diarahkan kepada aspek-aspek implementasi dari
penyelenggaraan  Layanan  Pos  Universal  yang dilaksanakan  oleh  PT  Pos  Indonesia  sebagai designated operator .
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.    Menurut  Nazir  (2005:  54),    Metode deskriptif  adalah    suatu  metode  dalam  meneliti status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set kondisi,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuan penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.
Secara    spesifik,    penelitian    ini    juga menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan studi  kasus  adalah  penelitian  tentang  status  subjek penelitian  yang  berkenaan  dengan  suatu  fase  spesifik atau  khas dari  keseluruhan personalitas (Moh.  Nazir: 2005).    Penelitian  menggunakan  data  sekunder yang  diperoleh  langsung  dari  subjek  penelitian, yang  diperoleh  dari  sumber  informasi  yang mengetahui  permasalahan  dalam  perusahaan penyelenggara pos tersebut.

## Teknik dan Analisa data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  empiris  dan jenis  penelitiannya  adalah  kualitataif.    Karena itu,  data  dikumpulkan  dengan  menggunakan teknik  wawancara  berdasarkan interview  guide (pedoman  wawancara)  dalam  bentuk  fokus groug  diskusi  (FGD).  Pertanyaan  bersifat terbuka dan tidak terstruktur, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan ketika  dilakukan  wawancara.    Data  dan
Informasi  yang  diperoleh  akan  didukung  oleh perolehan  data  dari  informan  yang  memiliki kapasitas  dalam  bidang  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu dari pihak manajemen  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  sebagai pengelola/penyelenggara  pos  milik  pemerintah dan  Pakar  /Ahli  Bidang  Pos  dari  Perguruan Tinggi  Politeknik  Pos  di  Bandung,  Akademisi, serta Masyarakat Pengguna jasa perposan.
Selanjutnya  data  yang  diperoleh  akan dianalisis  secara  non  –  statistik,  dan  hasil  yang akan  diperoleh  bersifat  deskriptif  kualitatif. Pelaksanaan pengumpulan data akan dilaksanakan  pada  bulan  September  tahun  2014 dengan  Unit  analisis  penelitian  ialah  komunitas profesional  bidang  pos  atau  manajemen  bidang pos di Kota Bandung.
Kegiatan  Penelitian  dilakukan  dalam  4 (empat)  tahap,  yaitu  meliputi    :  1)Tahap Persiapan yang mencakup kegiatan brainstorming dengan  unit  terkait,  eksplorasi informasi  melalui focus  group  discussion , kajian  pustaka  dan  referensi,  sampai  dengan perumusan disain penelitian (instrumen pengumpulan  data);  2)Tahap  Organisasi  di Lapangan,  merupakan  studi  pendahuluan untuk  menguji  instrumen,  sampai  dengan pelaksanaan  survei  termasuk  organisasi  di lapangan;  3)  Tahap   P engolahan  D ata, mencakup  kegiatan editing,  coding ,  entri  data dan pengolahannya sampai dengan dihasilkannya  berbagai  parameter  dalam tujuan penelitian; serta 4) Tahap Analisis dan Pelaporan, yaitu kegiatan interpretasi hasil pengolahan  data,  penyusunan  draf  laporan, seminar  untuk peer  review ,  dan  penyusunan laporan akhir, termasuk rekomendasi lanjut hasil
analisis.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum PT Pos Indonesia (Persero)    didirikan  sejak    zaman  Gubenur Jenderal  Hindia  Belanda  GW  Baron  van  Imhoff di  Batavia  (sekarang  Jakarta)  pada  26  Agustus 1746  hingga  akhirnya  pada  27  Februari  1995 berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas. Dengan  Akta  Notaris  Sutjipto,  S.H.  Nomor  117 tanggal  20  Juni  1995  dan  disahkan  dengan  Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor  C2-8182  HT.01.01  Tahun  1995  tanggal  29 Juni  1995  berdirilah  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) hingga kini berupaya mewujudkan visi :  “Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan  layanan  suratpos,  paket,  dan logistik  yang  handal  serta  jasa  keuangan  yang terpercaya  ( To  be  the  market  leader  in  Indonesia  by delivering  the  most  reliable  mail,  parcel,  and logistic  network  and  trusted  financial  services )” yaitu    menyelenggarakan:  Usaha  Jasa  Pos  dan Giro  dan  Usaha-usaha  lain  yang  menunjang penyelenggaraan usaha  jasa  pos  dan  giro  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan  yang berlaku.
Berpedoman  pada  Moto    ‘Tepat  Waktu Setiap  Waktu’  ( On  Time  Every  Time ),    secara Nasional  jumlah  karyawan  PT  Pos  Indonesia (Persero)  sampai  dengan  awal  2012  sebanyak 29.182  orang  yang  meliputi  20.662  orang merupakan  karyawan  tetap,  dan  8.516  orang merupakan  tenaga  kerja  outsouncing  yang  tersebar dalam berbagai posisi.
PT Pos Indonesia (Persero)  juga memiliki
2 (dua) entitas anak yaitu: PT Bhakti Wasantara Net (BWN)  yang  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan bisnis internet  provider  service dengan  pemilikan saham PT Pos  Indonesia (Persero)  sebesar 51% dan  PT  Quantum  Aksessindo  Nusantara  sebesar 49%, berdiri pada tahun 2001; dan  PT Pos Logistic Indonesia  (PLI)  yang  bergerak  dalam  bidang pengelolaan  bisnis  jasa  logistik  dengan  pemilikan saham  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  sebesar  99%  dan Yayasan  Pendidikan  Pos  Indonesia  sebesar  1%, berdiri pada tahun 2011.
Selain  itu, PT  Pos  Indonesia  juga memiliki  2  (dua)  badan  afiliasi  yayasan,  yaitu: Dana  Pensiun  Pos  (Dapenpos)  yang  kegiatannya mengelola  dana  pensiun  dan  pembayaran pensiun  dengan  program  Pensiun  Manfaat  Pasti. Dalam program ini, besarnya manfaat pensiun yang akan  diterima  oleh  peserta  pada  saat  pensiun ditentukan  berdasarkan  rumusan  manfaat  pensiun terdiri  dari  variabel  masa  kerja  dan  penghasilan dasar  pensiun.  Sedangkan  besarnya  iuran  pemberi kerja dan jumlah liabilitas  aktuaria serta asumsi  yang digunakan  berdasarkan  atas  perhitungan  aktuaris independen.  Dapenpos  berdiri  tahun  1998;  dan Politeknik  Pos  Indonesia  (Poltekpos)  yang kegiatannya mengelola pendidikan untuk
mencetak  ahli  yang  profesional  d alam   bid ang p erpo san  d engan  p ro gram   stud i  Teknik Informatika,  Manajemen  Informatika,  Akuntansi, Pemasaran, dan Logistik Bisnis. Berdiri pada 5 Juli 2001.
Berdasarkan l aporan  Manajemen  PT.  Pos Indonesia  (Persero),    kinerja  bisnis  ditinjau  dari aspek  Pencapaian  kinerja  keuangan  triwulan  II tahun  2012  bila  dibandingkan  dengan  realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan, p encapaian  target  pendapatan  sebesar  100,08% dengan  tingkat  realisasi  biaya  sebesar  99,7%, tingkat pencapain laba mencapai 107,1%. Perusahaan  berhasil  membukukan  pendapatan  total sebesar  Rp  3.428  milyar  dengan  perolehan  laba sebesar  Rp  147,25  milyar.  Dibandingkan  dengan realisasi  pendapatan  sampai  dengan  triwulan  II tahun 2011 terdapat pertumbuhan sebesar 14,70% .
Pencapaian  kinerja  produksi  pada  bisnis surat  dan  paket  sampai  dengan  tahun  2012  sebagai berikut :
a) Skema  Umum,  yaitu  mengidentifikasi pokok permasalahan secara umum dan merekomendasikan alternatif solusi yang sesuai.
Tabel 1.  Skema Umum Solusi Permasalahan NO Aspek Penyelenggaraan LPU Pokok Masalah Alternatif Solusi Tingkat Urgensi Regulasi Materi Pengaturan 1 UU No 38/2009 Psl 50. Pengaturan penugasan Pelaksana LPU Belum ada Dibuat Permen 2 UU no 38/2009 Psl 51 Penyehatan bagi BUMN Penyelenggara Pos yang melaksanakan LPU Belum ada Regulasi yang sesuai

## Tabel 1.  Skema umum solusi permasalahan (lanjutan)
NO Aspek Penyelenggaraan LPU Pokok Masalah Alternatif Solusi Tingkat Urgensi Regulasi Materi Pengaturan 3 PP No 15/2013 Psl 3,4,5 Pengaturan Tata Cara Layanan Belum ada Permen ttg SOP- LPU 4 PP No 15/2013 Psl 10 Standar Pelayanan untuk LPU Belum ada Permen 5 PP No 15/2013 Psl 27 (5) Interkoneksi LPU Belum ada Permen 6 PP No 15/2013 Psl 31, 32 Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Biaya LPU Belum ada Permen 7 PP No 15/2013 Psl 36 (2) Rencana Strategis Pengembangan Pos Nasional Belum ada Permen Sumber : PT. Pos Indonesia tahun 2012 b) Efektivitas Pembiayaan Penyelenggaraan

## LPU.
Skema  solusi  ini  membahas  secara fokus masalah yang paling dominan
berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan LPU dan Kontribusi Penyelenggaraan  Pos.    Sebagaimana    terlihat pada  gambar  1.    Filosofi  dan  Regulasi  LPU dapat  dipahami  bahwa,    LPU  sebagai  PSO ( Public  Service  Obligation ),    wajib  dijamin oleh  Pemerintah  untuk  menjagkau  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  memungkinkan  masyarakat  mengirim dan/atau  menerima  kiriman  dar  satu  tempat ke  tempat  lain  di  dunia.  Kewajiban Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  LPU tersebut adalah salah satu wujud tanggungjawab  Negara  dalam  pemenuhan Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di atas.
Atas  tanggungjawab  tersebut,  maka Pemerintah menyiapkan biaya penyelenggaaraannya  dalam  bentuk  PSO
bidang  Pos  melalui  mekanisme  APBN sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  33  PP Nomor 15 Tahun 2013.
Dengan  demikian  penyelenggaraan LPU walaupun secara bisnis tdak menguntungkan    untuk  diselenggarakan  di suatu  wilayah  NKRI,  tetapi  tetap  harus terselenggara  karena  keberadaannya  dijamin oleh  Undang  Undang.  Oleh  karena  itu,  tarif layanan  ini  harus  terjangkau  oleh  seluruh lapisan masyarakat di seleuruh wilayah tanah air.  Dengan  demikian  penetapan  tarif merupakan  kewenangan  Pemerintah,  bukan kewenangan Penyelenggara Pos.
Cakupan  Layanan  Pos  Universal  yang  diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  38  Tahun  2009 dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2013 meliputi sebagai berikut :
(a)  Surat,  kartupos,  barang  cetakan  dan  bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram;
(b)  Sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
(c)  Barang  cetakan  yang  dikirim  dlam  kantong khusus  yang  ditujukan  untuk  penerima  dengan
alamat  yang  sama,  dengan  berat  sampai  dengan 30 (tigapuluh) kilogram; dan
(d)  Paketpos  dengan  berat  sampai  dengan  20 (duapuluh) kilogram.
Mencermati  cakupan  LPU  tersebut  di  atas ternyata  telah  sama  dengan  cakupan Universal Postal  Service  (UPS) yang  diatur  dalam  konvensi UPU  Article  1.13  menyatakan, “Universal  Postal Service  :  The  permanent  provision  of  quality  basic Postal Services at all points in a member country’s territory, for all customers at affordable prices.“Universal Postal Service refers to the basic postal  service which  government  has  pledged  to guarantee  all  segments  of  the  pupulation  on  of continuing basis, with a specific standard of quality, at afferdable prices .”

## BASIC POSTAL SERVICES
Letter  post  items :a).  Priority  and  non-priority items,  up  to  2  kg,  b).  Letters,  postcards,  printed papers,  and  c)  Small  packets,  up  to  2  kg,    d) Literature for the blind, up to 7 kg, e) Special bags (‘M bags”), up to 30 kg.
Parcels :  Postal  Parcel,  up  to  20  kg  (UPU Congress, Beijing 1999).
Nuansa perkembangan regulasi Perposan Nasional  mengalami  pergeseran  yang  cukup  tajam pasca  diundangkannya  Undang  Undang  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos.    Sebagaimana  yang  telah diuraikan  diatas  bahwa  sebelum  dan  sesudah kemerdekaan,  tanggungjawab  pelaksanaan  Pos  dan Giro  ada  pada  Negara  yang  dilaksanakan  badan usaha Pos dan Giro, bahkan dalam penyelenggaraan layanan  surat,  warkatpos,  kartupos,  Pos  dan  Giro ditugaskan  sebagai  satu-satunya  badan  untuk
menyelenggarakannya.  Hal  ini  secara  tegas  diatur dalam  Pasal  4  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 1984  bahwa  : “Badan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (3)  adalah  satu-satunya  badan yang  bertugas  menerima,  mambawa  dan/atau menyampaikan  surat,  warkatpos,  sertta  kartupos dengan memungut biaya.”
Sementara itu, tanggung jawab Negara khususnya  dalam  pelaksananan  pengiriman  surat adalah  untuk  menjamin  kerahasiaan  surat  sebagai Hak Asasi Manusia.  Negara-negara pada umumnya menganut  prinsip  bahwa  penyelenggaraan  pos, khususnya  pelayanan  lalu  lintas  surat,  dilakukan oleh  Negara  dengan  tujuan  antara  lain  menjamin rahasia  surat  dan  pelayanan  sampai  ke  pelosok- pelosok dan daerah terpencil dengan biaya seragam dan yang terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos terdiri dari kegiatan menerima,  membawa,  dan/atau  menyampaikan surat.  Ketiga  kegiatan  tersebut  merupakan  suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Yang  dimaksud  dengan  “surat”,  berdasarkan penjelasan  Pasal  1  angka  (2)  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 1984 bahwa surat adalah berita atau pemberitahuan  secara  tertulis  atau  terekam  yang dikirim dalam sampul tertutup. Jaminan kerahasiaan surat  merupakan  tanggung  jawab  Negara.  Hal  ini secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  5  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  1984  sehingga  dalam  hal pembukaan,  pemeriksaan  dan  penyitaan  atas  surat serta  kiriman  harus  dilakukan  berdasarkan  Undang Undang.
Titik berat regulasi pengiriman surat sebagaimana  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor 6  Tahun  1984  adalah  terletak  pada  aspek kerahasiaan surat itu sendiri sebagai salah satu Hak Asasi  Manusia.  Sementara  itu,  Undang  Undang
Nomor  38  tahun  2009  tentang  Pos  sebagai pengganti  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  1984, aspek kerahasiaan surat tidak menjadi prioritas yang dipentingkan pengaturannya, bahkan Negara melepaskan  tanggungjawab  jaminan  kerahasiaan kiriman  kepada  Penyelenggara  Pos,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  30  Undang  Undang  38  Tahun 2009  bahwa  “Penyelenggara  Pos  wajib  menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman”.
Pengertian  kiriman  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  30  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2009  adalah  “Satuan  komunikasi  tertulis,  surat elektronik,  paket,  logistik  atau  uang  yang  dikirim melalui  Penyelenggara  Pos”.  Dari  pengertian tersebut  derajat  kerahasiaan  surat  dan  kiriman  lain adalah  sama,  sehingga  hal  ini  menjadi  tidak  jelas kekhususan penjaminan kerahasiaan surat dibandingkan  dengan  kiriman  lainnya.  Kerahasiaan surat  tentunya  termasuk  kerahasiaan  surat  yang dikirim oleh Pemerintah, demikian pula kerahasiaan surat  pribadi  bagi  pengirim  surat  individu, sementara  ketentuan  kerahasiaan  kiriman  selain surat,  yakni  antara  lain  kiriman  paket,  maka penyelenggaran  Pos  diberi  kewenangan  untuk meminta  kepada  pengirim  membuka  kiriman tersebut  untuk  memastikan  isi  kiriman  paket  yang dimaksud.
Penugasan  PT  Pos  Indonesia  menyelenggarakan LPU, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 38  Tahun  2009  bahwa  pemerintah  wajib  menjamin terselenggaranya  Layanan  Pos  Universal  diseluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Untuk itu, Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos dengan  prinsip  pemberian  kesempatan  yang  sama sepanjang  Penyelenggara  Pos  yang  memenuhi persyaratan  untuk  penyelenggarakan  Layanan  Pos Universal.  Persyaratan  untuk  menyelenggarakan
LPU yang dimaksud adalah mencakup :
(a) Memiliki  dan/atau  menguasai  jaringan layanan  Pos  diwilayah  penyelenggaraan  Layanan Pos  Universal  dan/atau  diseluruh  Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(b)    Memiliki  sumber  daya  manusia  yang memiliki kompetensi bidang penyelenggaraan Pos;
(c) Memiliki  rencana  kerja  dan  anggaran penyelenggaraan  Pos  untuk  Layanan  Pos  Universal paling singkat 5 (lima) tahun;
(d) Membuat pernyataan kesanggupan memenuhi  standar    penyelenggaraan  Layanan  Pos Universal; dan
(e) Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan  Akta  Perhimpunan  Pos  Dunia  yang telah disahkan oleh Pemerintah.
Bagi  Penyelenggara  Pos  yang  memenuhi  syarat tersebut  diatas  dapat  mengajukan  permohonan penyelenggaraan  Pos  LPU  kepada  Menkominfo, dan  selanjutnya  Menkominfo  membentuk  Tim Seleksi  yang  beranggotakan  7  (tujuh)  orang  yang terdiri atas unsur Pemerintah, pemangku kepentingan,  dan  ahli  di  bidang  penyelenggaraan Pos untuk melakukan pemilihan Penyelenggara Pos yang akan ditugasi melakukan LPU.
Menteri  menugasi  Penyelenggara  Pos  untuk melaksanakan  LPU  berdasarkan  rekomendasi  Tim Seleksi.  Dalam  hal  tidak  ada  penyelenggara  Pos yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi penyelenggara
LPU, Menteri menunjuk Penyelenggara
Pos sebelumnya untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.
Ketentuan  penugasan  melalui  proses  seleksi tersebut di atas akan diberlakukan  pada akhir tahun
2014, yakni pada akhir masa penugasan Penyelenggaraan  LPU  oleh  penyelenggara  Pos BUMN  (PT  Pos  Indonesia  (Persero))  yaitu  14 oktober  2014,  hal  ini  diatur  dalam  ketentuan Penutup  yaitu  Pasal  50  UU  Nomor  38  Tahun  2009 sebagai berikut :
“Pasal  50  untuk  menjamin  kesinambungan Layanan  Pos  Universal,  penugasan  pelaksana Layanan  Pos  Universal  tetap  dilakukan  oleh  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  telah  ditugaskan  oleh Pemerintah  saat  ini  sampai  jangka  waktu  paling lama 5 tahun”.
Ketentuan  penyelenggaraan  Pos  sejak  masa Perusahaan  Jawatan  PTT  sampai  dengan  masa Perum  Pos  dan  Giro  terakhir  dengan  UU  Nomor  6 Tahun  1984  tentang  Pos  dan  Pasal  50  UU  Nomor 38  Tahun  2009  sebagaimana  dijelaskan  diatas, menjadi dasar hukum pelaksanaan LPU Penyelenggara Pos BUMN. Penugasan Perjan PTT, PN  PTT,  PN  Pos  dan  Giro,  Perum  Pos  dan  Giro sebagai  satu-satunya  badan  Penyelenggara  Pos, memberikan konsekuensi pembiayaan penyelenggaraan  Pos  kepada  Negara  sehingga
Pemerintah
berkewajiban menyediakan infrastruktur penyelenggaraan Pos melalui mekanisme  APBN,  dengan  biaya  penyelenggaraan melalui pendapatan LPU (suratpos) yang dilaksanakan secara monopoli.
Dalam perkembangan selanjutnya setelah mekanisme  Repelita  berakhir,  Penyelenggara  LPU yang  tetap  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah sebagai Public  Service  Obligation di  bidang  Pos, yaitu  dengan    cara  menugaskan  Penyelenggara  Pos BUMN  (PT  Pos  Indonesia  (Persero))    untuk menyelenggarakan  LPU,  untuk  itu  Pemerintah berkewajiban  memberikan  kompensasi  atas  biaya
penyelenggaraan LPU tersebut.
PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN juga tunduk  kepada  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN.  Undang-Undang  ini  secara  tegas  dalam Pasal  2  ayat  (1)  mengarahkan  bahwa  maksud  dan tujuan  pendirian  BUMN  adalah  memberikan sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian nasional  pada  umumnya  dan  penerimaan  negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu tinggi  dan  memadai  bagi  pemenuhan  hajat  hidup orang  banyak;  menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sektor swasta  dan  koperasi;  turut  aktif  memberikan bimbingan dana bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  Dan  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  Persero  dapat  diberikan  tugas khusus  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Berkaitan  dengan  penugasan  BUMN  untuk menyelenggarakan  tugas  khusus,  maka  Pemerintah harus  menyiapkan  pembiayaan  sebagai  kompensasi berdasarkan  perhitungan  bisnis  atau  komersial,  hal ini  dipertegas  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  bahwa pemerintah  dapat  memberikan  penugasan  khusus kepada  BUMN  untuk  menyelenggarakan  fungsi kemanfaatan  umum  dengan  tetap  memperhatikan maksud  dan  tujuan  kegiatan  BUMN.  Kemudian dalam  penjelasan  pasal  66  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  apabila  penugasan  tersebut  menurut  kajian secara  finansial  tidak feasible ,  Pemerintah  harus memberikan  kompensasi  atas  semua  biaya  yang telah  dikeluarkan  oleh  BUMN  tersebut  termasuk marjin yang diharapkan.
PT  Pos  Indonesia  (Persero)  dalam  kaitan penugasannya untuk menyelenggarakan LPU, maka sejak tahun 2003 Pemerintah menyetujui kompensasi  pembiayaan  LPU  melalui  mekanisme APBN sebagai PSO Pos. Berdasarkan data yang ada persetujuan  kompensasi  PSO  Pos  sesungguhnya masih  jauh  dari  cukup,  hal  ini  disebabkan  antara lain karena biaya penyelenggaraan LPU yang harus terjangkau  di  seluruh  tanah  air  termasuk  wilayah-
wilayah  perbatasan  bahkan  di  pulau-pulau  di wilayah  terluar  Indonesia  sangat  besar.  Biaya tersebut  tentunya  bukan  hanya  biaya  operasional, tetapi juga termasuk biaya SDM.
Kekurangan  kompensasi  PSO  Pos  untuk menyelenggarakan  LPU  yang  harus  ditanggung oleh  PT  Pos  Indonesia  sejak  tahun  2003  sampai dengan  2013  diperkirakan  telah  mencapai  Rp.  536 milyar, rincian sebagai berikut :
Tabel 2.  Beban Kerugian PT Pos Indonesia (Persero)
Dalam Penugasan Penyelenggaraan LPU TAHUN JML PERSETUJUAN REALISASI PSO BEBAN KET KANTOR POS DANA APBN PT POS 1 2 3 4 5 6 2003 1772 80,00 85,61 5,61 Audited 2004 2341 115,10 124,57 9,47 Audited 2005 2306 113,00 129,27 16,27 Audited 2006 2341 115,00 140,66 25,66 Audited 2007 2341 125,00 163,00 38,00 Audited 2008 2350 175,00 204,84 86,09 Realisasi 2009 2350 175,00 256,42 81,42 Realisasi 2010 2363 175,00 253,30 78,30 Realisasi 2011 2278 257,47 300,46 43,42 Realisasi 2012 2298 272,47 301,49 29,02 Realisasi Jumlah 2.078,25 2.168,82 413,26 2013 2320 209,20 331,64* 123,44** Jumlah 2.287,45 2.500,46 536,70 Catatan :
*) Perkiraan Realisasi 2013   **) Perkiraan Kerugian 2013
Sumber : Laporan Divisi PSO PT Pos Indonesia (Persero
Meskipun  sejak  tahun  2003  sampai  dengan tahun  2013  kompensasi  PSO  Pos  mengalami kekurangan  dan  menjadi  beban  PT  Pos  Indonesia dalam  penyelenggaraan  LPU  sebagai  penugasan khusus  dari  Pemerintah  harus  tetap  dilaksanakan ngan  sebaik-baiknya.  Hal  inilah  merupakan  salah satu  peran  dari  BUMN  untuk  melaksanakan pelayanan publik.
Pada  tanggal  3  Oktober  2012  untuk  tahun anggaran  2013,  kepada  PT  Pos  Indonesia  (Persero) telah  ditetapkan  pagu  indikatif  sebesar  Rp.  209,20 milyar berupa bantuan Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) jadi bukan  lagi  berupa  dana  PSO  Pos.  Penetapan besarnya  pagu  indikatif  tahun  anggaran  2013 tersebut  ditinjau  dari  kebutuhan  biaya  jauh  dari
cukup  untuk  mengkompensasi  biaya  riil  penugasan yang  diberikan  Pemerintah  kepada  PT  Pos Indonesia  (Persero),  untuk  menyelenggarakan Layanan  Pos  Universal,  baik  untuk  layanan  pos domestik maupun layanan pos internasional
Realitas  PSO  dihitung  berdasarkan  totala  biaya dikuraangi pendapatan (penugasan dan non penugasan). Seharusnya yang diperhitungkan hanya pendapatan  penugasan.    Artinya  bahwa,  PT  Pos Indonesia  mensubsidi  Negara  bukan  saja  dari kekurangan  penggantian  biaya  tetapi  juga  tergerus dari  pendapatan  non  penugasan  yang  dikurangkan terhadap biaya penyelenggaraan LPU.
Ditinjau  dari  penugasan  BUMN  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana  secara  prinsip  diatur  bahwa  apabila  suatu “penugasan” kepada BUMN (misalnya penyelenggaraan  LPU  atau  PSO  Pos)  menurut kajian  secara  finansial  tidak feasible ,  maka Pemerintah  waajib  memberikan  kompensasi  atas semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  BUMN  yang bertalian, termasuk marjin yang diharapkan.  Secara eksplisit  pengaturan  dimaksud  tertuang  didalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  66  ayat  (1),  dan PP  Nomor  45  Tahun  2005  tentang  Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
Guna  menyikapi  permasalahan  sebagaimana diuraikan  diatas,  dengan  ini  kami  menyampaikan masukan-masukan dan usulan-usulan sebagai berikut :
(a) Perlunya meneguhkan kembali kebijakan  pelaksanaan  PSO  Pos  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu: UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  Pasal  15
dan PP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal  31.  Berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  dimaksud  maka  kompensasi  biaya penyelenggaraan  LPU  termasuk  dalam  kategori dana  PSO  murni  sebagaimana  yang  telah  berlaku selama  ini  dan  bukan  dana  subsidi  ataupun  dana bantuan  operasional  penyelenggaraan  LPU,  tetapi sebagai  akibat  dari  penugasan  Pemerintah  kepada PT Pos Indonesia.
(b) Perlunya
menerbitkan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang diperlukana terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan  LPU  oleh Designated Postal Operator ,  dalam  upaya  meningkatan  kinerja pelayanan LPU bagi masyarakat, antara lain :
(i) Tersedianya  standar  pelayanan,  baik untuk Layanan Pos Universal maupun Layanan Pos Komersial  sesuai  ketentuan  perundangan.  Standar pelayanan  untuk  LPU  sangat  penting,  bukan  hanya sebagai acuan SLA terhadap konsumen (masyarakat) melainkan juga sebagai dasar pedoman kontrak penugasan LPU antara Pemerintah  dengan Designated  Postal  Operator (aspek  :  biaya,  SOP,  model  pengelolaan,  metoda kompensasi dan lain-lain).
(ii) Meningkatkan muitu Layanan Pos Universal melalui peningkatan standar  infrastruktur LPU  antara  lain  :  peningkatan  aksesibilitas  dengan menambah  titik  layanan  baru,  modernisasi  sistem operasi  LPU  dengan  pemanfaatan  ICT,  mekanisasi dan otomatisasi saran operasi LPU.
Program-program  peningkatan  kinerja  LPU sebagaimana  yang diuraikan diatas tentu membawa konsekuensi  diperlukannya  sumber  daya  yang
cukup  besar.  Sementara  itu  LPU  merupakan  Public Service yang sepenuhnya menjadi domain tanggung jawab
Pemerintah, dengan visi ketersediaan/keterjangkauan  layanan  pos  bagi masyarakat  diseluruh  wilayah  NKRI,  baik  untuk layanan pos domestik maupun internasional.
Dengan  sifat  pelayanan  yang  sedemikian,  LPU tidak  berorientasi  profit  bahkan  dari  aspek komersial  penyediaan  layanannnya  pun  tidak  layak secara  bisnis.  Sehingga  kenijakan  tata  kelola termasuk  pengaturan  pembiayaan  penyelenggaraan LPU pada tataran pelaksanaannya haruslah diregulasi  secara  baik  dan  memadai  supaya  tidak membebani  dan  merugikan  PT  Pos  Indonesia  yang saat ini ditugasi untuk melaksanakan LPU.
Kontribusi  Penyelenggaraan  Pos  sebagai  PNBP yang      berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  : contribute, contribution , maknanya adalah keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri  maupun sumbangan.  Berarti  dalam  hal  ini  kontribusi  dapat berupa  materi  atau  tindakan.  Hal  yang  bersifat materi  misalnya  seorang  individu  memberikan pinjaman  terhadap  pihak  lain  demi  kebaikan bersama.
Kontribusi  dalam  pengertian  sebagai  tindakan yaitu  berupa  perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu yang  kemudian  memberikan  dampak  baik  positif maupun  negatif  terhadap  pihak  lain.  Sebagai contoh,  seseorang  melakukan  kerja  bakti  di  daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat  ia  tinggal  sehingga  memberikan  dampak positif  bagi  penduduk  maupun  pendatang.  Dengan kontribusi  berarti  individu  tersebut  juga  berusaha meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  hidupnya. Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  menajamkan  posisi perannya,  sesuatu  yang  menjadi  bidang  spesialis,
agar  lebih  tepat  sesuai  dengan  kompetensi. Kontribusi  dapat  diberikan  dalam  berbagai  bidang yaitu  pemikiran,  kepemimpinan,  profesionalisme, finansial, dan lainnya.
Adapun    tanggung  jawab  Pemerintah  untuk membiayai  penyelenggaraan  LPU  melalui  APBN sudah secara tegas diatur dalam Pasal 33 PP Nomor 15  Tahun  2013,  namun  dipihak  lain  Pemerintah juga  mewajibkan  kepada  Penyelenggara  Pos memberikan  kontribusi  dalam  penyelenggaraan LPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (4) UU Nomor 38 Tahun 2009. Kontribusi Penyelenggara  Pos  yang  dimaksud  merupakan
Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  PP Nomor 15 Tahun 2013. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar dan menjurus kepada permasalahan  ditinjau  dari  pertama  prinsip  dasar pengenaan  PNBP  Penyelenggara  Pos  sebagai kontribusi untuk membiayai LPU, dan kedua jikalau memenuhi  prinsip  pengenaan  PNBP,  maka  besaran uang  kontribusi  kepada  Penyelenggara  Pos  yang sepantasnya  dibebankan  kepada  Negara  yang  tidak menimbulkan ketidakadilan bagi Penyelenggara Pos itu  sendiri  yang  notabene  Penyelenggara  Pos  pada umumnya  adalah  padat  karya  dan  berskala  usaha relatif kecil.
Pasal  23  A  Undang  Undang  Dasar  1945 menegaskan  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan  Undang-Undang,  artinya  dengan  segala tindakan  yang  menempatkan  beban  kepada  rakyat seperti  pajak  dan  lain-lainnya,  harus  ditetapkan dengan  Undang-Undang,  yaitu  dengan  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Oleh  karena  itu penerimaan  Negara  diluar  penerimaan  perpajakan,
yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan kepada Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  1997  tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas dalam konsiderannya menyebutkan bahwa dengan berpegang  teguh  kepada  prinsip  kepastian  hukum, keadilan  dan  kesederhanaan,  maka  arah  dan  tujuan perumusan  Undang  Undang  Penerimaan  Negara Bukan Pajak adalah :
(1) Menuju  kemandirian  bangsa  dalam pembiayaan  Negara  dan  pembiayaan  pembangunan melalui  optimalisasi  sumber-sumber  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  dan  ketertiban  administrasi Pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
(2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan  bagi  masyarakat  berpartisipasi  dalam pembiayaan  pembangunan  sesuai  dengan  manfaat yang  dinikmatinya  dari  kegiatan-kegiatan  yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
(3) Menunjang  kebijakan  Pemerintah  dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta investasi seluruh wilayah Indonesia;
(4) Menunjang  upaya  terciptanya  aparat Pemerintah  yang  kuat,  bersih  dan  berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan  dan  anggaran  Negara,  serta  peningkatan pengawasan.
Telah jelas kiranya bahwa prinsip dasar Undang Undang  PNBP  sebagaimana  tersebut  diatas  adalah untuk  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunan sehingga “pungutan” yang dilakukan oleh  Negara  kepada  warga  negaranya  mempunyai dasar  hukum  yang  berkeadilan,  namun  yang  perlu digarisbawahi dalam prinsip PNBP tersebut tersurat secara  tegas  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi  wajib PNBP  disatu  pihak  dan  Negara  dipihak  lain,  yakni adanya  manfaat  yang  dinikmati  oleh  wajib  PNBP dari  kegiatan-kegiatan  bisnisnya  yang  kemudian menimbulkan kewajiban untuk membayar PNBP.
Menurut  hukum  perdata  utang  adalah  perikatan, yang  mengandung  kewajiban  bagi  salah  satu  pihak (baik  perseorangan  maupun  badan  hukum)  untuk melakukan  suatu  prestasi  atau  untuk  tidak melakukan  sesuatu.  Kewajiban  subjek  hukum sebagai  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perikatan, dalam  diri  sendiri  berhadapan  dengan  haknya. Seorang  penjual  barang  dalam  perikatan  jual  beli, berkewajiban  menyerahkan  barang  yang  dijual kepada  pembeli,  dan  sebaliknya  jika  “prestasi”  itu sudah  dilakukan  maka  si  penjual  mempunyai  hak untuk  meminta  harga  barang  dari  pembeli.  Jika pembeli  tidak  melakukan  kewajibannya  membayar harga  barang,  maka  akibat  hukumnya  adalah timbulnya  utang  pembeli  yang  dapat  dituntut  oleh penjual melalui pengadilan, karena tidak dibenarkan para pihak “main hakim sendiri”.
Pengertian  utang  dalam  hukum  perdata  dapat mempunyai  arti  luas  dan  sempit.  Utang  dalam  arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang  berkewajiban  sebagai  konsekuensi  perikatan, seperti  menyerahkan  barang,  membayar  harga barang, melakukan perbuatan tertentu dan seterusnya.  Utang  dalam  arti  sempit  adalah perikatan  sebagai  akibat  perjanjian  khusus,  yang disebut  utangpiutang (bijzondere  evereenkomst, benoemde  overeenkomst) yang  mewajibkan  debitur
untuk membayar  (kembali)  jumlah uang  yang telah dipinjam dari kreditur.
Utang PNBP berbeda dengan utang pajak, utang pajak  adalah  utang  yang  timbul  secara  khusus, karena  Negara  (kreditur)  terikat  dan  tidak  dapat memilih  secara  bebas,  siapa  yang  akan  dijadikan debiturnya,  seperti dalam  hukum perdata, demikian pula  kontra  prestasi  yang  dilakukan  oleh  Negara (sebagai  kreditur)  juga  tidak  secara  langsung berhadapan  dengan  kewajiban  wajib  pajaknya, karena  pajak  dipergunakan  untuk  pembiayaan pembangunan dalam arti seluas-luasnya.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  menjadi terutang  sebelum  wajib  bayar  menerima  manfaat atas  kegiatan  pemerintah  seperti  pemberian  hak paten, pelayanan pendidikan, sedangkan
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  menjadi  terutang sesudah  menerima  manfaat  seperti  pemanfaatan sumber daya alam.
Sebagai  contoh  atas  ketentuan  tersebut  di  atas adalah  (PNBP)  bidang  telekomunikasi,  yaitu  dari biaya  hak  penggunaan  (BHP)  frekuensi.  Operator telekomunikasi mempunyai hak untuk menggunakan  frekuensi  yang  disiapkan  oleh pemerintah  oleh  karena  itu  wajib  membayar  PNBP BHP Frekuensi. Berdasarkan catatan Kemenkominfo,  PNBP  dari  sektor  telekomunikasi berupa  BHP  Frekuensi  ini  terus  meningkat,  yaitu dari  Rp.  7.71  triliun  pada  tahun  2008  menjadi  Rp. 9.92  triliun  pada  tahun  2009  dan  Rp.  12,1  triliun pada yahun 2010.
Memperhatikan  jenis  PNBP  yang  dikelola  oleh Kemenkominfo  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  Wajib  Bayar  selalu  menerima  manfaat  atas kegiatan  yang  dilakukan  dan  oleh  karena  itu  wajib
membayar  PNBP,  antara  lain  pengenaan  biaya untuk perijinan operator radio, telekomunikasi, pos. Atas  biaya  perijinan  sebagai  PNBP  oleh  operator maka  operator  radio,  telekomunikasi  dan  pos  dapat secara  legal  menjalankan  usahanya  pada  bidang usaha masing-masing.
Bagaimana  tentang  PNBP  Penyelenggara  Pos dalam  pembiayaan  LPU  ?  Apakah  Penyelenggara Pos  juga  menerima  manfaat  setelah  atau  sebelum memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan LPU ?  Nampaknya  hal  ini  tidak  menjadi  pertimbangan pembuat  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos berikut  PP  Pelaksanaannya,  sehingga  manfaat  yang dapat  dinikamti  oleh  Penyelenggara  Pos  dalam kaitan  penyelenggaraan  LPU  dapat  dikatakan  tidak ada.
Berbeda  dengan    bisnis  telekomuinikasi  dan penyiaran,  dimana  penguasaan  pengaturan  dan penggunaan  frekuensi  dan  spektrum  penyiaran berada pada Pemerintah, sehingga operator mempunyai hak untuk menggunakan frekuensi yang dimaksud  ketika  telah  menunaikan  kewajibannya membayar  biaya  sewa  penggunaan  frekuensi  atau spektrum  penyiaran  tersebut.  Sementara  itu  dalam penyelenggaraan  LPU  sarana  dan  prasarana  yang digunakan  pada  umumnya  bersifat  mekanik  bukan elektronik sebagaimana pada bisnis telekomunikasi, pun  bisnis  utama  pos  juga  berbentuk  kiriman  fisik baik surat maupun paketpos.
Penguasaan  jaringan  terbesar  sekarang  ini  dikuasai oleh  Pos  BUMN  (PT  Pos  Indonesia),  itupun  belum menjangkau seluruh wilayah NKRI. Jika Penyelenggara  Pos  yang  lain  (BUMD,  BUMS,  dan Koperasi)  akan  melakukan  interkoneksi  untuk penyelenggaraan LPU maupun LPK dengan PT Pos Indonesia,  maka  tentunya  akan  mengarah  kepada
perhitungan bisnis yang bersifat kontraktual dimana pendapatan atas biaya interkoneksi tersebut menjadi pendapatan Pos Indonesia. Permasalahannya, dimana  posisi  Negara/Pemerintah  dalam  kaitan dengan hak penggunaan sarana dan prasarana/jaringan pos tersebut yang dapat menimbulkan  hak  bagi  Negara  untuk  memungut PNBP  sebagai  kontribusi  wajib  Penyelenggara  Pos dalam  penyelenggaraan  LPU.  Permasalahan  inilah yang  masih  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya  untuk memenuhi  prinsip  dasar  PNBP  yang  diatur  dalam UU  Nomor  20  Tahun  1997  agar  kontribusi Penyelenggara  Pos  dalam  pembiayaan  LPU mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat.Berdasarkan uraian  diatas,  pertanyaan  lanjutan  yang  muncul khususnya  terkait  ketentuan  UU  Nomor  38  Tahun 2009  Passal  31,  Pasal  32,  pasal  33,  PP  Nomor  15 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos,  dimana  antara  satu  ayat dengan  ayat  yang  lain  menimbulkan  ketidakpastian hukum.  Ketentuan  ayat  (1)  Pemerintah  menjamin penyelenggaraan  LPU  sampai  ke  seluruh  wilayah NKRI,  namun  disisi  yang  lain  pembiayaan  LPU yang  diatur  dalam  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa wilayah  LPU  yang  disubsidi  ditetapkan  oleh Menteri, artinya Negara hanya menjamin penyelenggaraan  LPU  melalui  pola  subsidi  untuk wilayah-wilayah  tertentu,  sementara  wilayah  yang dimaksud tidak ada ketentuan yang jelas.
Bukankah  LPU  itu  merupakan  Hak  Asasi Manusia sebagaimana  yang telah dijelaskan  diatas? Apakah wilayah-wilayah yang tingkat perekonomiannya sudah maju tidak diberi kesempatan bagi warganya menggunakan LPU,
sementara secara operasional, volume kiriman LPU yang  berasal  dari  Jakarta  dan  kota-kota  besar lainnya  volumenya  jauh  lebih  besar  dikirim  ke wilayah  yang  tingkat  perekonomiannya  masih rendah  misalnya  kiriman  yang  dikirim  ke  wilayah timur  Indonesia,  sementara  biaya  operasional  yang diperlukan  sampai  pengantaran  ke  alamat  terpencil cukup besar.
Sebaliknya,    kiriman  LPU  yang  dikirim  dari wilayah-wilayah  tersebut  di  atas  termasuk  wilayah perbatasan  NKRI  dan  wilayah  terpencil  lainnya berdasarkan  data  statistik,  secara  bisnis  tidak  layak untuk diselenggarakan, namun tetap harus diselenggarakan  karena  perintah  Undang  Undang. Akibatnya  konsekuensi  biaya  operasional,  biaya SDM,  biaya  pemeliharaan  infrastruktur,  harus dipikul  oleh  PT  Pos  Indonesia  demi  kelancaran komunikasi serta wujud tanggung jawab Pemerintah demi keutuhan wilayah NKRI.
Sehingga, slternatif solusi yang dapat dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  diatas  antara  lain  adalah dapat  Mendirikan  Badan  Layanan  Umum  (BLU) lengkap dengan sarana-prasarana/infrastruktur untuk  penyelenggaraan  LPU  di  wilayah-wilayah yang  belum  mempunyai  jaringan  pos  sehingga jaringan BLU dapat dimanfaatkan oleh Penyelenggara  Pos  lainnya  untuk  melakukan interkoneksi; dan Mengoptimalkan peran Penyelenggara  Pos  BUMN  (PT  Pos  Indonesia) sebagai backbone Perposan Nasional dengan tujuan infrastruktur  yang  dimiliki  oleh  PT  Pos  Indonesia dapat  menjadi  infrastruktur  interkoneksi  bagi seluruh Penyelenggara Pos termasuk BLU Pos.

## PENUTUP
PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  selaku  “ Designated Postal
Operator” telah melaksanakan penyelenggaraan  LPU  secara  maksimal  sesuai penugasan  Pemerintah  dengan  regulasi  yang tersedia,  namun  belum  efektif,  disebabkan  oleh masih  belum  tersedianya  regulasi  yang  memadai sesuai kebutuhan (SOP). Dapat disimpulkan bahwa, penelitian dengan pendekatan Kualitatif berdasarkan  tinjauan literature dan  wawancara fokus  groug  diskusi  (FGD)  menghasilkan,  bahwa PT  Pos  Indonesia  (Persero)  selaku  “ Designated Postal Operator” yang ditunjuk Pemerintah, belum melaksanakan  LPU  secara  efektif.  Hal  ini terkendala  oleh  lemahnya  pemahanan  terhadap regulasi  yang  tersedia  dan  belum  memiliki  standar minimal  pelayanan  (SPM)  untuk  penyelenggara LPU. Agar fungsi penugasan LPU dapat dilaksanakan efektif sesuai dengan ketentuan maka, dalam  hal  ini  Satuan  Kerja  terkait  (Ditjen  PPI/Dit. Pos)  perlu  segera  mereview  regulasi  terkait penyelenggaraan  pos  diantaranya  UU  No.38 Tahun  2009    itu  bermaksud  agar  dapat  disiapkan pola  support  melalui  program  PSO    dengan  lebih baik dan mendorong pt. pos agar lebih efisien,  UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara,  agar  PSO  yang  dikelola  oleh  Satker  dapat tertib pelaksanaannya, serta UU No. 19 tahun 2003 tentang  BUMN  bahwa  Subsidi  silang  bukan merupakan  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  di perusahaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Sebagai  rasa  syukur  atas  penyelesaian  naskah  ini tak  lupa  peneliti  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT atas  limpahan  rakhmat  dan  hidayah-Nya.    Ucapan
terima  kasih  juga  peneliti  haturkan  kepada      Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya  kepada  Bapak  DR.  Ir.  Hedi  M.  Idris, M.Sc selaku Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Pos dan Informatika  yang  telah  memberi  peluang  dan kesempatan  peneliti  untuk  melakukan  penelitian dan  penulisan  ilmiah  hingga  dipublikasikan  dan Jurnal  Terakreditasi.    Ucapan  terima  kasih  juga peneliti berikan kepada  Bapak Ir. Sinung Suakanto, Mti    (Staf  pengajar  pada Fakultas  Teknologi Komunikasi      Institut  Teknologi  Bandung) atas kerjasamanya  dalam  penelitian    bersama  ini,  dan Bapak  Sutoro,  MM  yang  senantiasa  memberikan kontribusi  dalam  penulisan  naskah  ini,  serta keterlibatannya  sebagai  Mitra  Bestari    Jurnal Penelitian  Pos  dan  Informatika  yang  telah terakreditasi LIPI.

## DAFTAR  PUSTAKA
Nasir,  Moh  (2005), Metode  Penelitian ,  Ghalia Indonesia, Bogor.
Nugroho,Riant  (2002), Analisis  Kebijakan ,  Jakarta, Penerbit PT.Alex Media Komputindo.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Balai Pustaka.
Siagian,  Sondang  (2001), Manajemen  Sumber Daya Manusia , Jakarta, Bumi Aksara.

## Jurnal
Wahyuningsih,  Siti,  September  2014, Preferensi Konsumen  terhadap  Jasa  Pos  di Yogyakarta ,  Jurnal  Penelitian  Pos  dan Informatika, Volume 4 No.1, Akreditasi 578/Akred/P2MI-LIPI/07/2014.
Undang-Undang nomor : 38 Tahun 2009 tentang Pos
Undang-undang  Nomor  :  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  (Lembaran  Negara  Tahun
2003 Nomor 70,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 4297);
P e r a t u r a n   M e n t e r i   K o m u n i k a s i   d a n
I n f o r m a t i k a N o m o r : 22/ PER/M.KOMINFO/05/2013 tentang
Layanan Pos Universal (LPU).
Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
06/PER/M.KOMINFO/05/2010 tentang Layanan Pos Universal.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  45  Tahun  2005
tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara  Tahun  2005  Nomor  117, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4556);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  15  Tahun  2013 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
Sumber lain :
www. posindonesia .co.id . Diakses pada  Juni 2014.
www.Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengerti an-efektivitas-dan-landasan.html .  Diakses  23 November 2015.