INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 973-986 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Klaten
Choiru Nisa Yuliastuti 1 ✉ , Angga Intueri Mahendra Purbakusuma 2
Universitas Amikom Yogyakarta
Email: choirunisay18@students.amikom.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Setiap  lembaga  atau  badan  publik  membutuhkan  peran  humas  yang  digunakan  untuk  mendorong dalam  miningkatkan  citra  sebuah  badan  publik.  Aktivitas  humas  dapat  dijadikan  patokan  dalam penilaian publik. Salah satu aktivitas humas yang menjadi sorotan adalah sebagai penyedia informasi publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  peran  humas  dan  mengetahui  hambatan  serta tantangan  terkait  peran  kehumasan  di  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  dalam  meningkatkan  citra pemerintahan.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Dalam penelitian  ini  ditemukan pernyataan  bahwa  peran  kehumasan  di  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  sejak  2022  dialihkan  kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sebelumnya dikelola oleh Humas Pemkab Klaten yang sekarang berganti nama menjadi Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Hasil penelitian ini menunjukkan peran humas yang dilakukan oleh Diskominfo Klaten dalam upaya meningkatkan citra pemerintah  adalah  menjalankan  model  humas  informasi  publik  sebagai  corong  informasi  Pemkab Klaten. Hambatan dan tantangan pada peran humas di Diskominfo Klaten adalah proses pengolahan kebijakan  pemerintah  yang sensitif.  Peran  humas  untuk  meningkatkan  citra  Pemkab  Klaten  dengan memaksimalkan dalam menyediakan informasi publik agar tercipta opini publik yang positif.
Kata Kunci: Peran, Humas, Informasi Publik, Citra Pemerintah

## Abstract
Every institution or body needs the role of a founder to be used to encourage in improving the image of a public body. Public relations activity can be used as a benchmark in public judgment. One of the highlighted  activities  of  public  relations  is  as  a  public  information  provider.  This  research  aims  to understand the role of public relations in the Klaten Regency Government in improving the image of the government. This type of research uses qualitative descriptive. In this study, a statement was found that  the  role  of  corruption  in  the  Klaten  Regency  Government  since  2022  was  transferred  to  the Communications and Informatics Service (Diskominfo) which was previouly managed by Public Relations Klaten Regency Government which now changed its name to Lead Communication Protocol (Prokopim). The result of this research show that the role played by Diskominfo Klaten in improving the image of the government is to run a model of public information as a source of information. The obstacles and challenges to the role of public  relations in Diskominfo Klaten are a sensitive process of processing government  policy.  The  role  of  public  relations  is  to  enhance  the  image  of  the  Klaten  Regency Government  by  maximizing  in  providing  public  information  in  order  to  generate  a  positive  public opinion..
Keywords: Role, Public Relations, Public Information, Government Image

## PENDAHULUAN
Humas merupakan sebuah media atau perantara  yang memiliki fungsi manajemen dan komunikasi dalam membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak kedua atau  eksternal  yang  akan  menjalin  kerjasama  sehingga  memberikan  pengaruh  yang signifikan pada berhasilnya sebuah organisasi atau instansi. Public Relations  atau humas adalah kegiatan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih seperti antara sebuah organisasi dengan publik. Kegiatan kehumasan memiliki elemen dasar yaitu manajemen, komunikasi, organisasi, dan publik (Grunig, 1984:6).
Informasi saat ini menjadi kekuatan yang dominan dalam mempertahankan keamanan dan tingkat stabil pada pemerintahan. Masyarakat memiliki hak atau  kewenangan untuk mendapatkan  informasi  publik  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pemerintahan.  Hal tersebut  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  yang  membahas  tentang Keterbukaan    Informasi  Publik,  yang  adanya  aturan  tersebut  masyarakat  dapat  dengan mudah untuk bertindak dan berprasangka buruk apabila komunikasi yang terjalin antara pemerintah  dengan  masyarakat  tidak  baik.  Adanya  humas  dalam  pemerintahan  dapat menjadi  perantara  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  agar  terjalin komunikasi yang baik.
Bagian humas pemerintahan merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas dan wewenang dalam perihal kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang berskala lokal
hingga nasional, peraturan tersebut tercantum dalam Keppres Nomor 87 tahun 1999. Peran penting  humas  dalam  pemerintahan  yaitu  sebagai  pendukung  pada  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  informasi  bagi  publik, hubungan  kelembagaan  pemerintah,  hingga  menjadi  media  pengembangan  pelayanan infomasi dan kehumasan terkait dengan kegiatan pemerintahan. Sehingga segala sesuatu tentang  pelayanan  informasi  dan  kehumasan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pemerintahan merupakan tugas pokok humas pemerintahan.
Humas  dalam  pemerintahan  memiliki  fungsi  dalam  membantu  dalam  menjelaskan dan  mencapai goals  atau  tujuan  pada  program  pemerintahan,  menyediakan  informasi publik  serta  meningkatkan  sikap  yang  merespon  masyarakat  (Lattimore,  2010).  Humas pemerintahan berperan menjalankan kegiatan mengenai kebijakan dan pelayanan publik dengan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang sifatnya informasi umum bagi masyarakat. Menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas sehingga meminimalisir adanya salah paham  serta  pemerintah mendapatkan citra  positif  dari  masyarakat  dan  publik.  Humas  pemerintah  juga  berperan  dalam menciptakan  dan  memberikan  informasi  atau  pemberitaan  yang  bersifat  eksternal  dan internal. Pemberitaan eksternal yang dimaksud seperti respon atau sanggahan pemerintah mengenai  kebijakan  pemerintah  yang  merugikan  pemerintah  atau  bentuk  klarifikasi mengenai  permasalahan  yang  ramai  dibicarakan  oleh  publik  mengenai  kebijakan pemerintah.
Adanya  humas  pada  instansi  pemerintahan  ini  mempermudah  pengelolaan  humas pada berbagai kegiatan, peristiwa, hingga permasalahan yang melibatkan masyarakat yang berhubungan  dengan  kebijakan  pemerintah.  Humas  sangat  berperan  dalam  perihal meningkatkan  citra  positif  pada  publik  berupa  pencegahan  dan  mengantisipasi  krisis permasalahan antara internal dan eksternal sehingga dengan adanya humas menjadi solusi dalam permasalahan mengenai pembentukan citra.
Pada  hakikatnya  sebuah  instansi,  lembaga,  organisasi  memiliki  pemimpin  yang memiliki peran penting dalam pembentukan citra untuk instansinya dan juga untuk pribadi seorang  pemimpin  tersebut.  Salah  satu  faktor  yang  terlihat  karena  adanya  kasus    pada pemerintahan  tentang  pemberitaan  tindakan  korupsi  oleh  Bupati  Klaten  perihal  Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh beberapa pejabat yang terlibat dalam tindak korupsi yang diberitakan di KOMPAS.com pada 31 Desember 2016 bahwa Bupati Klaten beserta 7 pejabat yang terjalin diperiksa oleh KPK pada sengketa adanya praktik KKN di lingkungan kantor Bupati. Dalam kronologi penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan oleh masyarakat yang mengidentifikasi adanya praktik KKN di
pemerintah Kabupaten Klaten, penyidik KPK menindaklanjuti adanya laporan tersebut dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Klaten.
Ketika berita sedang gencar dibicarakan oleh masyarakat di berbagai media informasi, memberikan pengaruh terhadap citra pemerintah Kabupaten Klaten dinilai sangat buruk dan terdapat banyak kritik dari masyarakat. Terlepas dengan pemberitaan tersebut humas sangat  dibutuhkan,  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah  mulai  menurun  bahkan hilang  sehingga  menyebabkan  terganggunya  stabilitas  kehidupan  masyarakat.  Untuk menyusun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan bisa memperbaiki citra perlu adanya evaluasi mengenai kebijakan oleh pemerintah.
Dalam membentuk citra bupati yang  sudah memiliki rekam jejak yang negatif dari sudut  pandang  masyarakat,  humas  pemerintah  perlu  untuk  mengubah  strategi  dalam meningkatkan  citra  bupati.  Menurut  John  D.  Millet  dalam  Rosady  Ruslan  (2001  :  108) menjelaskan  bahwa  peran  humas  atau public  relations    dalam  instansi  atau  lembaga pemerintahan  yang  pertama  adalah learning  about  public  desires  and  aspiration  atau mempelajari dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, yang kedua adalah advising the public about what is should desire  atau memberikan saran dan masukan terhadap lembaga pemerintah, dan ketiga adalah informing and about what agency is doing atau menyediakan informasi  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Menindaklanjuti  dengan penjelasan peran humas tersebut yang menjadi highlight adalah informing and about what agency  is  doing  atau  menyediakan  informasi  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh instansi atau lembaga pemerintah. Peran humas yang sangat mudah dinilai oleh masyarakat adalah  dalam  hal  menyediakan  informasi  kegiatan  pemerintahan.  Badan  publik  yang memiliki  tupoksi  kehumasan  di  pemerintahan  memiliki  kewenangan  dalam  publikasi informasi  publik  serta  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  setempat  untuk dijadikan sebagai bukti bahwa program pemerintah terlaksana sesuai dengan kebijakannya, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah sudah menjalankan program kerja sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dan terlaksana secara optimal tepat sasaran dan berhasil menciptakan serta membangun kembali citra positif pemerintah di mata publik.
Model humas pada sebuah instansi atau organisasi terdapat beberapa jenis menurut Lattimore (2010), yakni 1)Model Press Agentry (Agen Pemberitaan), adalah deskripsi dalam menggambarkan pesan atau informasi dapat bergerak searah yaitu dari instansi menuju ke publik.  2)Model  Informasi  Publik,  adalah  deskripsi  terhadap  bagaimana  humas menginformasikan informasi kepada publik. 3)Model  Asimetris Dua Arah, adalah persepsi pada humas sebagai media persuasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai publik dengan  data  riset.  Dalam  model  ini  menerapkan  riset  ilmu  sosial  dalam  mendapatkan
pengertian satu sama lain dan komunikasi dua arah antara instansi dengan publik. 4)Model Simetris Dua Arah, adalah penggambaran pada orientasi humas pada sebuah organisasi dan publik saling berhubungan dan menyesuaikan diri. Dalam metode ini memiliki tujuan untuk mewujudkan citra serta hubungan yang positif satu sama lain.
Model  humas  tersebut  merupakan  model  yang  dapat  diterapkan  dalam  humas pemerintah dalam upaya meningkatkan citra pemerintah. Penerapan model humas tersebut dapat  membantu  humas  untuk  transparansi,  akuntabilitas  serta  objektivitas  dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga  dapat meningkatkan  citra  pemerintah lebih efisien dan optimal.
Aktivitas humas sebagai informasi publik dapat dijadikan sebagai pembentuk opini publik  yang  bisa  berposisi  menjadi  distributor  yang  menjembatani  pemerintah  dengan masyarakat, sehingga humas pemerintah diharapkan dapat mengkomunikasikan informasi untuk disampaikan kepada publik dengan menggunakan strategi yang tepat agar terhindar dari miscommunication.  Menjalin  relasi  dengan  masyarakat  dan  stakeholder  merupakan kewajiban  humas  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  informasi  kebijakan  publik maupun  kegiatan  pemerintah  yang  sedang  dan  sudah  terlaksana.  Pada  Atina,  Morissan (2018),  menuliskan  bahwa  humas  pemerintah  mempunyai  kekuasaan  untuk mensosialisasikan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Humas  pemerintah  perlu  mengoptimalkan  dalam  kinerja  untuk  menciptakan  citra positif  pemerintah  dengan  cara  menyediakan  layanan  informasi  bagi  publik  mengenai kebijakan pemerintah. Humas dalam lingkungan pemerintah menjadi sebuah juru bicara pemerintah sehingga harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin untuk membangun  opini  publik  yang  baik  (Deril,  2018).  Dengan  adanya  humas  dalam pemerintahan dapat mengarahkan opini publik pada citra yang positif.
Adanya  latar  belakang  pada  kasus  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten atas dugaan adanya praktik KKN di kantor Bupati yang melibatkan beberapa pejabat dan pihak swasta yang terdeteksi melakukan tindakan korupsi, kasus tersebut menjadikan kinerja pemerintah pada Pemkab Klaten  terdampak  dan  dipandang  buruk  oleh  publik.  Dengan  latar  belakang  tersebut aktivitas kehumasan yang merupakan corong pemerintah perlu mengoptimalkan kinerjanya agar citra pimpinan serta Pemkab Klaten pulih dan tercipta kembali opini publik yang positif. Permasalahan terkait dengan berita kasus OTT tersebut menjadi daya tarik peneliti memilih Pemkab Klaten sebagai objek penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh dan mendalam mengenai peran humas dalam membentuk citra Pemkab Klaten  serta  mengetahui  hambatan,  tantangan  serta  solusi  yang  dilakukan  Pemerintah
dalam meningkatkan citra positif. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai  literatur dan referensi  bagi  peneliti selanjutnya  dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pada pembaca.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Menurut    Creswell  (1998)  dalam  buku  Paradigma  dan  Model  Penelitian Komunikasi  menerangkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  merupakan  rangkaian  proses penelitian  yang  pemahamannya  berdasarkan  pada  fenomena  sosial  dan  sikap  individu. Peneliti merancang gambaran yang saling  bertautan, meneliti  kosa kata,  serta pendapat responden  dan  melakukan    kajian  studi  pada  kondisi  yang  dialami.  Metode  kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata atau kalimat tertulis maupun lisan serta sikap responden yang sedang diteliti.
Penelitian  deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  memberikan gambaran secara terstruktur mengenai data, sifat, dan hubungan kejadian yang akan diteliti (Djajasudarman, 2010:9). Hal ini digunakan peneliti sebagai upaya mendeskripsikan  pada kondisi  berdasarkan  bukti  berupa  fakta  yang  terlihat.  Kemudian  fakta  yang  ditemukan digunakan  sebagai  gambaran  untuk  ditarik  kesimpulan.  Objek  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah bagian Humas Prokopim Pemkab Klaten.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengamatan lapangan atau observasi, wawancara mendalam terstruktur, dan dokumentasi. Dalam teknik observasi  penulis  melakukan  pengumpulan  data  secara  langsung  pada  peristiwa  di lapangan.  Teknik    sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling  dengan  memilih informan  sebagai  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu  yakni  karena  informan memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  objek  yang  akan  diteliti.  Lalu  teknik wawancara  mendalam  atau  terstruktur  merupakan  proses  pengumpulan  data  dengan mempersiapkan daftar pertanyaan mengenai objek penelitian, proses wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis melalui 3 informan yang profesional dalam bidang tersebut yakni  Kepala  Bidang  Komunikasi  Publik  Diskominfo,  Protokol  Komunikasi  Pimpinan (Prokopim) serta Bagian Komunikasi Pimpinan. Pemilihan informan untuk memenuhi data karena dianggap memahami objek yang akan diteliti. Kemudian pada teknik dokumentasi penulis  mencari  data  pada    penelitian  ini  dengan  pengamatan  pada  literatur  terdahulu, media sosial, website guna pendukung penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  merupakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan resume (penarikan kesimpulan) yang merupakan teknik analisis data menurut model Miles
dan Huberman.  Reduksi data digunakan peneliti untuk pemilihan informasi yang kurang relevan dan memilih informasi yang termasuk dalam kategori yang relevan. Penyajian data digunakan  untuk  mempermudah  pemisah  antar  kategori  informasi  yang  dibutuhkan. Kemudian  penarikan  kesimpulan    berupa  memahami  untuk  mengambil  keputusan  akhir setelah  analisis  data  data  guna  menghasilkan  temuan  penelitian.  Keabsahan  data  yang digunakan adalah triangulasi, sebuah teknik yang digunakan untuk memeriksa valid atau tidaknya  sebuah  data  yang  menggunakan  sesuatu  lainnya  sebagai  perbandingan  data tersebut  (Moleong,  2014).  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi  prasangka  dan meningkatkan keabsahan data dengan metode perbandingan data dari sumber, metode, hingga teori yang digunakan.
Penelitian  ini  meneliti  tentang  peran  humas  dalam  membangun  citra  positif pemerintah  di  mata  masyarakat  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  akan  mengamati  dan meneliti  Bagian  komunikasi  publik,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo) Kabupaten Klaten,  yang beralamatkan di Jl Pemuda No 294, Dusun 1, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  peneliti  membahas  serta  menyajikan  deskripsi  data  yang  telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan menggunakan metode yang  telah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya.  Peneliti  memperoleh  dan  mengolah  data berdasarkan fakta apa yang telah diucapkan oleh informan sebagai sumber dari penelitian ini.  Hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mendalami penelitian ini  adalah  wawancara  secara  langsung  bersama  informan.  Adapun  informan  yang ditetapkan peneliti untuk dijadikan sumber data pada penelitian ini adalah Pinandita Bima Mahendra, S.T selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfo Klaten, Titi Rochmani, S.Tr.I.Kom yang berkontribusi pada bidang kehumasan serta komunikasi publik di Pemkab Klaten, dan informan tambahan yakni Paidi, S.E yang merupakan Koordinator Komunikasi Pimpinan.  Pemilihan  informan  sebagai  narasumber  pada  penelitian  ini  dianggap  dapat memberikan informasi yang kredibel dan akurat yang diperlukan peneliti pada pelaksanaan penelitian.
Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan, aktivitas pemerintah serta beberapa informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik melalui media penyedia informasi yang diperoleh dari badan publik. Badan publik yang dimaksud dalam  hal  ini  merupakan  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif  atau  bidang  lain  yang memiliki  peran  dan  tugas  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  yang
menggunakan  APBD  milik  negara.  Badan  publik  tersebut  memiliki  kewajiban  untuk menyediakan informasi publik sebagai bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan citra pemerintah dengan memanfaatkan kebijakan tersebut.
Keterbukaan  mengenai  informasi  publik  perlu  dimaksimalkan  dalam  upaya mengoptimalkan  pelayanan  bagi  publik.  Informasi  publik  merupakan  salah  satu  model kehumasan yang dalam hal ini sebagai upaya memberikan informasi yang sesuai fakta dan kredibel  yang  disampaikan  kepada  publik  (Lattimore,  2010).  Dengan  memenuhi kewajibannya sebagai badan publik, pemerintah dapat menjadikan adanya kewajiban untuk menyediakan  informasi  publik  sebagai  salah  satu  upaya  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung dalam meningkatkan citra pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di mata publik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti memahami terkait kegiatan kehumasan yang dilaksanakan oleh Pemkab Klaten melalui Diskominfo yakni berkontribusi terkait  dengan  penyedia  informasi  bagi  publik  terkait  dengan  kebijakan,  program  serta aktivitas yang dilakukan oleh Pemkab Klaten yang merupakan upaya meningkatkan citra pemerintah.  Peneliti  mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada  Sub.  Koordinator Komunikasi  Publik  diantaranya  mengenai  kontribusi  yang  dilakukan  Diskominfo  pada Pemkab Klaten yang saat ini menaungi bidang kehumasan di PemKab Klaten.
“Kontribusi yang dilakukan oleh Diskominfo Klaten kepada pemerintah salah satu nya dan  yang  paling  terlihat  di  masyarakat  itu  sebagai  penyedia  informasi  publik.  Bisa dikatakan  kita  ini  dijadikan  sebagai  corong  informasinya  Pemerintah  Kabupaten Klaten. Jadi Pemkab memiliki program, event, atau segala bentuk informasi yang bisa kita share  ke  publik  itu  melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kab.  Klaten.  Di bagian komunikasi publik ini fokusnya sebagai corong pemerintah, sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, dan juga sebagai penyedia informasi mengenai kebijakan, program, hingga kegiatan di Pemkab Klaten.” (Hasil wawancara dengan Titi Rochmani, 4 Juni 2024)
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  aktivitas  kehumasan  khususnya penyedia  informasi  publik  di  Pemkab  saat  ini  dikendalikan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Klaten. Peran Diskominfo  dalam Pemkab adalah sebagai  penyedia informasi terkait  dengan  kebijakan,  program,  serta  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah setempat  yang  merupakan  bentuk  pelayanan  bagi  masyarakat  yakni  sebagai  penyedia
informasi  publik  yang  dapat  digunakan  sebagai  pembentuk  opini  publik  yang  dapat meningkatkan citra pemerintah.
Pelaksanaan  aktivitas  kehumasan  berupa  membangun  kepercayaan  publik  melalui komunikasi  yang  terjalin  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  serta  menyampaikan kebijakan serta program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan upaya meningkatkan citra positif pemerintah yang diartikan sebagai salah satu kewajiban serta  tanggung  jawab  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  yang  tertera  dalam  Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  109/M.PAN/11/2005.  Kegiatan kehumasan pada Pemerintah Kabupaten Klaten sejak tahun 2022 dialihkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang dulunya termasuk dalam kewenangan Humas Pemkab Klaten yang saat ini berubah menjadi Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Diperoleh keterangan  bahwa  sejak  tahun  2020  dan  mulai  menjalankan  operasional  tahun  2022, Protokol  Komunikasi  Pimpinan  (Prokopim)  Setda  Klaten  sudah  melepas  kewajiban  pada bagian kehumasan di Pemerintah Kabupaten Klaten dan fokus pada komunikasi pimpinan dan  menyerahkan  aktivitas  kehumasan  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo) Klaten secara penuh. Sehingga saat ini aktivitas kehumasan pada Pemerintah Kabupaten Klaten dikendalikan oleh Diskominfo Klaten.
“Perpindahan bagian Humas menjadi Prokopim di Pemkab Klaten ini sudah mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yakni adanya pemindahan bagian Humas pada Diskominfo ini untuk melaksanakan kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Klaten. Adanya perpindahan tersebut telah diatur juga dalam Perbup Klaten No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekda Kabupaten Klaten. Sehingga per 1 Januari 2022 seluruh kegiatan kehumasan di Pemkab  Klaten  merupakan  tupoksi  dari  Diskominfo,  lalu  Prokopim  fokus  pada melayani pimpinan saja.” (Hasil wawancara dengan Paidi, S.E pada 19 Juni 2024)
Adanya keterangan dari informan tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas kehumasan pada Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini dialihkan pada Diskominfo Klaten sejak 1 Januari 2022 dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi pada lingkup pemerintah kabupaten, hal  tersebut  juga  dapat  sebagai  upaya  menyederhanakan  kinerja  Prokopim  agar  dapat memaksimalkan dalam melaksanakan perannya sebagai koordinator komunikasi pimpinan. Adanya  penyederhanaan  birokrasi  dalam  lingkup  pemerintahan  ini  dapat  digunakan sebagai upaya mengoptimalkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik.
Penyediaan informasi publik jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan peran kehumasan dalam pemerintahan memiliki  keterkaitan  yakni  adanya  kewajiban  badan  publik  menyediakan  informasi  bagi publik  terkait  kebijakan,  program  hingga  kegiatan  yang  diselenggarakan  pemerintah setempat  dapat  digunakan  sebagai  upaya  peningkatan  kepercayaan  publik  kepada pemerintah,  serta  dapat  membangun  opini  publik  yang  dapat  menciptakan  citra  positif pada pemerintah. Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Diskominfo Klaten dapat dimaknai yakni lebih dominan  menjalankan model humas informasi publik yang dikemukakan oleh Lattimore (2010). Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait aktivitas kehumasan di lingkup Pemkab Klaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten.
“Basic  nya  Diskominfo  ini  sebagai  corongnya  pemerintahan  sebagai  perantara pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan, program hingga aktivitas di Pemkab Klaten ini  kita  akan  bantu  komunikasikan  kepada  publik  yang  nantinya  akan  kita  kemas menjadi konten tujuannya agar informasi dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Kominfo ini sebenarnya peran utamanya sebagai penyedia informasi bagi publik karena hal itu merupakan bentuk pelayanan publik yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Pinandita, 20 Juni 2024)
Menyediakan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  aktivitas  kehumasan sebagai  bentuk  pelayanan  publik  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  upaya  dalam membangun kepercayaan publik serta membentuk opini publik dalam meningkatkan citra pemerintah. Informasi yang disampaikan kepada publik dapat berupa kebijakan, program, wewenang,  hingga  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Klaten  akan  disampaikan kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan program pemerintah.
Model Informasi Publik menurut Lattimore (2010), menggambarkan mengenai proses penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik, Diskominfo  bertugas  sebagai  perantara  pemerintah  untuk  menyampaikan  kebijakan, program, serta aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten  melalui  media  penyedia  informasi  berupa  cetak  hingga  media  sosial  yang  dapat diakses  dan  dijangkau  bebas  oleh  publik,  sehingga  masyarakat  dapat  mengeksplor informasi  mengenai  kebijakan  hingga  aktivitas  pemerintahan  melalui  platform  yang disediakan oleh Diskominfo Klaten secara mandiri yang tentunya informasi dan data yang dicantumkan merupakan data yang aktual.  Adanya penyebaran informasi  kepada publik dapat  menyampaikan  informasi  secara  efektif  dan  efisien.  Selain  dapat  menyampaikan informasi publik agar efektif dan efisien, adanya kewajiban untuk menyediakan informasi
kepada  publik  dapat  menunjukkan  komitmen  dan  mewujudkan  pemerintahan  yang transparan dan akuntabel di mata publik.
“Kami melakukan publikasi pada informasi publik melalui media  sosial  dan website karena kita ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman. Menggunakan media sosial ini justru memudahkan kita dalam mempublikasikan informasi publik bisa lebih  cepat  dan  tersebar  ke  masyarakat  secara  luas.  Kita  juga  memiliki  akses menggunakan website  milik  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  klatenkab.go.id  untuk mempublikasikan rilis berita informasi seputar Klaten. Masyarakat bebas mengakses website dan media sosial seperti Tiktok, Instagram, Twitter hingga Youtube dengan mudah dan unlimitied. Diskominfo Klaten juga bekerjasama dengan stakeholder lokal hingga nasional untuk membantu memfilter berita diluar sana yang tidak akurat untuk menghindari hoax di kalangan masyarakat, serta bekerjasama dengan jurnalis yang akan  membantu  kami  untuk  menye barluaskan  ke  masyarakat.”  (Hasil  wawancara dengan Pinandita Bima, 20 Juni 2024)
Keterangan yang diperoleh peneliti pada wawancara di lapangan, dalam penyebaran informasi publik, Diskominfo Klaten memilih menggunakan media sosial dan website untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Selain memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik, menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasi  dapat  menunjukkan  bahwa  Diskominfo  Klaten  memberikan  pelayanan  yang terbaik dan optimal dalam menggunakan platform media sosial sebagai media publikasi kebijakan  pemerintah.  Adanya  kerjasama  dengan  stakeholder  digunakan  sebagai  upaya untuk  menyaring  berita  negatif  yang  akan  disampaikan  kepada  publik  dan  melakukan kerjasama  dengan  jurnalis  agar  membantu  dalam  penyebaran  informasi  publik  agar tersebar secara merata dan cepat.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  pemerintahan  sudah  pasti terdapat tantangan serta hambatan yang ditemui, begitu pula dengan Diskominfo Klaten. Berikut  adalah  tantangan  serta  hambatan  yang  ditemui  oleh  Diskominfo  Klaten  dalam menjalankan perannya dalam upaya meningkatkan citra pemerintah.
“Pasti  ada  hambatan  dalam  menjalankan  kewajiban  untuk  menyediakan  informasi publik, salah  satu nya adalah menghadapi netizen,  apalagi jika informasi yang kita share tersebut sifatnya sensitif seperti musim pemilu saat ini perlu lebih hati-hati. Lalu untuk tantangan di teknis itu kita temui jika ada sebuah kebijakan pemerintah yang sensitif  harus  mengolah  informasi  tersebut  agar  bisa  diterima  oleh  publik.”  (Hasil wawancara dengan Titi Rochmani, 4 Juni 2024)
Dari hasil penyampaian dari informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang ditemui oleh Diskominfo Klaten dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia informasi publik sebagai upaya meningkatkan citra pemerintah adalah menanggapi netizen terkait  informasi  yang  sifatnya  sensitif.  Tantangan  yang  ditemukan  adalah  pengolahan kebijakan  pemerintah  yang  sifatnya  sensitif  harus  dikemas  dengan  baik.  Untuk menyelesaikan  hambatan  serta  tantangan  diperlukan  solusi  agar  permasalahan  tersebut dapat terselesaikan. Berikut adalah penjelasan terkait dengan solusi untuk menyelesaikan hambatan serta tantangan yang ditemui.
“Kami  berusaha  memberikan  respon  kepada  netizen  dengan  kehati -hatian  karena netizen  itu bisa kita jadikan teman sekaligus musuh. Jika terdapat komentar netizen terkait  pelayanan  publik,  kita  akan  bantu follow  up  ke  dinas  terkait  untuk  segera ditindaklanjuti agar keluhan masyarakat dapat dijadikan perbaikan. Untuk kebijakan yang sifatnya sensitif dan kebijakan tersebut perlu disampaikan ke publik ya kita harus memikirkan konsep dan mengolah kebijakan tersebut agar bisa dikemas dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.” (Hasil wawancara dengan Titi Rochmani, 4 Juni 2024)
Dapat disimpulkan bahwa solusi untuk tantangan serta hambatan yang terjadi adalah dengan memberikan respon kepada netizen dengan berhati-hati serta memikirkan konsep dan  mengolah  kebijakan  pemerintah  yang  sifatnya  sensitif  dengan  baik  dan  mudah dipahami masyarakat sehingga kebijakan pemerintah dapat tersampaikan tepat sasaran.
Dalam  IPRA  (International  Public  Relation  Association)  mengatakan  bahwa  humas memiliki  fungsi  manajemen  yang  menjadi  ciri  khas  yang  terencana  dan  berkelanjutan melalui instansi atau pemerintah yang termasuk dalam badan publik untuk mendapatkan simpati, pemahaman, serta dukungan dari publik dan apapun yang berhubungan dengan opini terhadap sebuah instansi. Pemkab Klaten melalui Diskominfo memiliki fokus dalam pembentukan  opini  publik  melalui  informasi  publik  yang  dipublikasikan  terkait  dengan kebijakan,  program,  serta  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagaimana Diskominfo memiliki peran sebagai juru bicara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta opini publik yang positif sehingga dapat meningkatkan citra pemerintah menjadi semakin baik.
Upaya peningkatan citra Pemerintah Kabupaten Klaten digambarkan melalui model informasi  publik  oleh  Lattimore  (2010)  yaitu  model  informasi  publik,  Diskominfo  Klaten melaksanakan  kewajibannya  sebagai  penyedia  informasi  publik  dimana  hal  tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Diskominfo Klaten melakukan berbagai upaya dalam menyediakan informasi publik seperti
melakukan kerjasama dengan stakeholder lokal hingga nasional yang diharapkan dengan menjalin kerjasama tersebut dapat membantu dalam penyebaran informasi publik semakin luas  dan merata. Dengan memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi publik dapat  digunakan  sebagai  implementasi  pada  keterbukaan  informasi  publik  yang  dapat membantu dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan menciptakan opini publik yang positif sehingga meningkatkan citra pemerintah yang positif.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Peran Humas Dalam Meningkatkan  Citra  Pemerintah  Kabupaten  Klaten,  berikut  kesimpulan  mengenai  hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah peran humas dalam upaya meningkatkan citra di  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  mulai  tahun  2022  secara  resmi  dialih  fungsikan  oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Klaten  yang  dahulunya  dipegang  oleh Humas  Pemkab  Klaten  yang  saat  ini  berganti  menjadi  Protokol  Komunikasi  Pimpinan (Prokopim).  Adanya  perubahan  tersebut  karena  terdapat  kebijakan  pemerintah  untuk penyederhanaan  birokrasi  pada  lingkup  pemerintahan  di  Kabupaten  Klaten  yang  hal tersebut diatur dalam  Perbup Klaten No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekda Kabupaten Klaten. Informasi publik merupakan  bentuk  atau  model  kehumasan  yang  merupakan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  badan  publik  sebagai  bentuk  penyampaian  kebijakan  dan  program pemerintah kepada publik. Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Diskominfo Klaten dalam  upaya  meningkatkan  citra  pemerintah  yang  paling  dominan  dilakukan  adalah dengan melakukan publikasi informasi publik yang berisi mengenai kebijakan, program, serta  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  serta  sebagai  penyedia  informasi publik dalam upaya penerapan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  publik  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  pembentukan  opini  publik terkait  citra  pemerintah.  Adanya  keterbukaan  informasi  publik  dan  menunjukkan sinergitas  pemerintah  kepada  masyarakat  dan  mewujudkan  kinerja  pemerintah  yang transparan dan  akuntabel. Hambatan  dan  tantangan yang  dilakukan  oleh  Diskominfo Klaten  dalam  melaksanakan  aktivitas  kehumasan  dalam  upaya  meningkatkan  citra pemerintah  yaitu  terkait  dengan  menanggapi  netizen  yang  ketika  terdapat  isu  yang kurang  dipercaya  atau  hoax.  Tantangan  dalam  upaya  meningkatkan  citra  pemerintah adalah proses perencanaan konsep kebijakan yang akan  dikeluarkan yang merupakan kebijakan  yang  sifatnya  sensitif.  Solusi  yang  dilakukan  Diskominfo  adalah  dengan merespon isu negatif tersebut dengan respon yang sopan dan penuh kehati-hatian. Untuk
menyelesaikan  tantangan,  Diskominfo  berupaya  untuk  mengolah  informasi  dengan konsep yang semaksimal mungkin agar informasi dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardial. (2014). Paradigma & Model Penelitian Komunikasi  Jakarta: Bumi Aksara
Djajasudarman,  F.  (2010). Metode  Linguistik  Ancangan  Metode  Penelitian  dan  Kajian. Bandung: PT Eresco
Grunig, James E, Hunt, Todd T. 1984. Managing Public Relations. United States of America: Harcourt Brace Javanovich College Publisher
Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lattimore. (2010). Public Relation Profesi & Praktek. Jakarta: Salemba Humanika Moleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Morissan. 2018. Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa. Jakarta Cetakan ke-4, Prenada Media Group.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Prabowo,  D.  (2016,  Desember  30). Bupati  Klaten  Terjaring  OTT  Terkait  Kasus  Suap Jabatan.Kompas.https://nasional.kompas.com/read/2016/12/30/19101091/bupati.kla ten.terjaring.ott.terkait.kasus.suap.pengaturan.jabatan
Ruslan.  Rosady.  2001. Manajemen  Humas  &  Manajemen  Komunikasi  :  Konsep  dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.