## BUDAYA POLITIK KHAS MINANGKABAU SEBAGAI ALTERNATIF BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

## Nursyirwan Effendi
Penulis adalah pengajar di Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang.
Email: effendi.pdg@gmail.com; neffendi@fisip.unand.ac.id
Diterima: 7-1-2014 Direvisi: 24-1-2014 Disetujui: 11-2-2014

## ABSTRACT
This article analyses the peaceful conduct of the regional general election (Pilkada) in Padang city in 2013. It aims to offer an alternative insight of political culture in Indonesia that is conflict free. The conflict is avoided by articulating the concept of badunsanak to avoid political conflict among candidate. Qualitative research method is used through moderate participant observation and in-depth interview with informants. The findings show that the community were able to maintain condusive political condition during the Pilkada. Public openness has suc - cessfully sustained the transparent process of the Pilkada. Therefore, conflicting social behavior among community groups are almost non existence during the Pilkada. In this view, Pilkada Badunsanak can be perceived as a unique political culture in Minangkabau.
Keywords: Pilkada, Badunsanak, Power, Conflict, Political Culture

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013. Tujuan tulisan ini untuk menawarkan salah satu alternatif budaya politik di Indonesia yang bebas konflik. Pertentangan politik yang diaki - batkan oleh pelaksanaan Pilkada dapat dihindari melalui gagasan persaudaraan dari para peserta pemilihan. Pene- litian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling dan data diperoleh dengan cara pengamatan melalui keterlibatan setengah aktif dan wawancara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat kota Padang sangat memahami kondisi politik Pilkada yang kondusif yang tidak membangun suasana konflik oleh karena para calon peserta Pilkada membangun rasa persaudaraan ( badunsanak). Berdasarkan ikrar yang dibangun oleh para calon peserta Pilkada, Pilkada Badunsanak dapat dikatakan sebagai suatu budaya politik yang khas Minangkabau.
Kata Kunci: Pilkada, Badunsanak, Kekuasaan, Konflik, Budaya Politik

## PENDAHULUAN
Pasca digulirkannya gagasan demokratisasi di era  Reformasi  tahun  1997–1998, 1 masyarakat Indo nesia  mengalami  atmosfer  politik  yang sangat bebas. Hampir setiap hari 2 media massa membentangkan wacana dan praktik politik yang dinamis. Faktanya, praktik politik di Indonesia
1  Terutama pasca kebijakan desentralisasi yang dimulai dari tahun 1999, melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 (revisi UU No.32 Tahun 2004) tentang otonomi daerah.
2  Terutama pengamatan umum sepanjang tahun 2011–2013, media massa cetak dan elektronik hiruk pikuk mem- beritakan sejumlah peristiwa politik: (i) Pilkada Bupati dan Walikota dan efek berupa konflik antarpendukung; (ii) Caleg bermasalah; (iii) Korupsi para pejabat dan konsekuensi jabatan politik; (4) kontroversi kebijakan pemerintah.
seringkali  kisruh  yang  menjalar  dari  pusat  ke daerah, atau sebaliknya.
Demokratisasi ditandai dengan dua hal pokok. Di satu sisi, terjadi fenomena perubahan sistem politik, terutama praktik pemilihan presiden dan kepala  daerah  ke  sistem  pemilihan  langsung. Sistem ini pada realitasnya cenderung mencip- takan kerentanan sosial yang berujung konflik sosial baik vertikal maupun horizontal. Perbedaan suku bangsa, ras dan agama merupa kan isu klise yang masih diketengahkan dalam berbagai upaya mencari akar konflik sosial. 3 B entrokan antar- massa pendukung calon kepala daerah dan aksi
3 Konflik-konflik besar pernah mencabik integrasi sosial  bangsa  yang  luar  biasa  memprihatinkan, semisal kerusuhan Ambon tahun 1999, Kerusuhan Sampit, dan Kerusuhan Sampang.
massa terkait sengketa Pilkada adalah sebagian dari modus operandi yang terjadi pada proses perubahan tersebut. 4 Dalam konteks Indonesia, jumlah  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  tiga tahun terakhir (sejak tahun 2010) sebanyak 351 peristiwa. 5 Di sisi lain, terjadi reformasi perilaku politik masyarakat untuk berbicara, berpendapat dan pembaharuan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) berupa gerakan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari KKN.
Kemajuan demokratisasi di Indonesia dapat dikatakan luar biasa, namun begitu  menghadirkan ironi  yakni  biaya  politik  terlalu  besar  untuk mengongkosi  proses  demokratisasi  tersebut, 6 dibandingkan dengan pendanaan untuk pengen- tasan rakyat miskin dan peningkatan kesejahteraan . Di samping itu, biaya politik negara diperparah dengan praktik pelanggaran hukum, khususnya korupsi,  di  berbagai  lembaga   pemerintahan, khususnya lembaga penegak hukum, oleh para penegak hukum, pemimpin daerah, dan aparat birokrasi lainnya.
Salah  satu  wujud  demokratisasi  yang  tak terhindarkan guna mengiringi implementasi ke- bijakan desentralisasi atau otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah, atau disingkat Pilkada. Era  reformasi  menggelindingkan  perubahan perilaku masyarakat untuk turut menjadi peserta sekaligus pelaku utama politik praktis di dalam mengontruksi postur pemimpin dan  kepemimpinan daerah. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perubahan drastis perilaku politik  masyarakat  dari  ketiadaan  keterlibatan masyarakat  untuk  memilih  pemimpin  kepada keterlibatan aktif untuk menentukan pemimpin mereka. Pada konteks ini, kesadaran politik men- jadi sebuah aksi praktis dari masyarakat untuk
4  Berbagai  konflik  kepemimpinan  yang  terjadi  di Indonesia, secara kuantitas masih lebih lemah dampaknya dibandingkan konflik kepemimpinan di jazirah Timur Tengah  dan Afrika  Utara  yang  dikenal  dengan Arab Spring , yang dimulai dari konflik berdarah penggulingan kekuasaan yang syah di Tunisia di tahun 2010-2011, sampai dengan di Syria akhir-akhir ini di tahun 2013.
5  Data Kemendagri dalam Rapat Kooordinasi Nasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tahun 2013 di Jakarta.
6  Dalam wacana umum, dikabarkan bahwa biaya Pilkada gubernur Jawa Timur yang baru berlangsung bulan Okto- ber 2013 menyerap biaya sampai satu trilyun rupiah.
turut menentukan kondisi politik di daerahnya masing-masing.
Kerusuhan, aksi bakar membakar, perkela- hian antarpendukung calon adalah sebagian mo del konflik  sosial  yang  terjadi  mengiringi  proses Pilkada di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Fenomena kerusuhan Pilkada pernah terjadi  di  Sumatera  Barat  pada  tahun  2005  di Kabupaten Pesisir Selatan (Asrinaldi 2010: 27). Pada kerusuhan ini terjadi kemarahan massa dari salah seorang kandidat yang menolak keputusan kemenangan pasangan lainnya.
Tulisan ini mencoba menyajikan fakta lain tentang  Pilkada  di  Kota  Padang  yang  justru antikonflik, yakni fenomena Pilkada badunsanak (bersaudara). Fenomena ini merupakan komitmen dalam bentuk kesepakatan elit yang diformalkan dalam  pelaksanaan  Pilkada  berupa  kesiapan untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari proses demokrasi yang dilaksanakan (Asrinaldi 2010: 28). Hal yang menjadi penekanan adalah fenomena ini merupakan agenda politik elit untuk membangun demokrasi lokal dan pesta demokrasi yang berjalan dengan aman dan damai (Asrinaldi 2010: 29).
Persoalan yang perlu dicari tahu jawabannya adalah mengapa setiap terjadi Pilkada masih saja muncul konflik? Tidak ada rumusan teori politik yang akan disajikan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut, namun yang akan disaji- kan adalah penjelasan ( exposition) berbasis kepada pandangan kebudayaan. Argumentasinya adalah rumusan politik kontemporer yang berlangsung di Indonesia dewasa ini merupakan rumusan politik yang  tidak  diambil  dari  pemikiran  politik  asli masyarakat Indonesia, melainkan istilah politik ( politics) yang diambil dari konsep Barat (lihat Anderson 1972; Liddle 1972). Oleh karena itu, diperlukan penjelasan tentang politik dari bahan kebudayaan masyarakat Indonesia untuk dapat memberi alternatif pemahaman dari eksistensi politik yang terwujud sekarang ini. Hal ini ma- suk akal oleh karena setiap kebudayaan bersifat kontekstual dan terbangun dari pandangan asli masyarakatnya sendiri ( native point of view).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberika n pandangan alternatif tentang perspektif pendu- kun g suatu kebudayaan melihat entitas pemilihan
kepala daerah sebagai suatu entitas politik dan, sekaligus, bagian dari kehidupan sosial mereka. Pada  konteks  ini,  upaya  penjelasan  nantinya dapat mendukung hipotesis bahwa politik me- rupakan bagian yang integral dari cara pandang dan perilaku umum masyarakat, bukan semata- mata konstruksi metafisis dari ilmuwan politik, pemimpin atau kelas penguasa ( the ruling class ). Secara antropologis, argumentasinya adalah bah- wa politik terikat ( embedded) dalam kebudayaan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  beranjak  dari  hasil  riset  lapangan yang berlangsung dari bulan Juni–Agustus 2013. Tahun  2013  ditenggarai  sebagai  tahun  politik kota Padang oleh karena berlangsungnya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota. Masa pemerintahan walikota dan wakil walikota berakhir pada bulan Oktober 2013. Pilkada ini dianggap unik karena berlangsung dalam gagasan dan suasana kekeluar- gaan  ( badunsanak) dan  diikuti  oleh  10  calon pasangan, yang terdiri dari tiga pasangan yang diusung oleh partai, dan sisanya tujuh pasangan melalui jalur independen.
Ruang lingkup penelitian ini bersifat sangat terbatas karena hanya dijalankan pada area yang kecil (mikro), yakni konstruksi fakta sosial di salah satu sudut kota di Padang yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan secara singkat melalui pengamatan terlibat  setengah  aktif  ( moderate  participant observation )  (Spradley  1980;  Stainback  dan Stainback 1990: 50) dengan para informan, yakni anggota masyarakat Kota Padang yang memiliki hak pilih dalam Pilkada. 7 Teknik sampel ( sam- pling technique ) yang digunakan adalah purposif
7 Moderate participant observation means that the re - searcher maintains a balance between being an insider and  being  an  outsider.  The  researcher  observes  and participates in some activities, but does not participate fully in all activities (teknik pengamatan terlibat setengah aktif ( moderate ) berarti peneliti menjaga keseimbangan sebagai orang dalam dan sebagai orang luar. Peneliti mengamati  dan  turut  serta  dalam  beberapa  aktivitas, tetapi tidak sepenuhnya terlibat dalam seluruh aktivitas. Secara praktis, peneliti melakukan pengumpulan data melalui keterlibatan sebagian aktivitas masyarakat yang diteliti tanpa harus sepenuhnya berada sebagai bagian dari  masyarakat  yang  diteliti  atau  berperan  sebagai insider (orang dalam).
menurut suatu kriteria, yakni pemilih laki-laki dalam Pilkada Walikota Padang tahun 2013. Para informan yang dipilih sengaja kate gorinya laki- laki karena penelitian ini berupaya menangkap wacana tentang budaya politik yang berkembang di tingkat masyarakat akar rumput ( grass roots ) yang  berlangsung  dalam  konteks  kedai  kopi rakyat ( lapau ). 8 Metode pengumpulan data pene- litian ini juga digabung dengan sumber data yang dimiliki oleh penulis sebagai bagian dari anggota masyarakat  kota  Padang,  yang  juga   sebagai salah satu pemilih dalam Pilkada tahun 2013 ini. Peneliti sangat dekat dengan subjek penelitian dan dapat dikatakan “menyuarakan” pemikiran tentang  objek  yang  diteliti.  Dengan  kata  lain, peneliti berperan sebagai subjek dan  sekaligus objek  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Metode ini dikenal dengan istilah autoethnography. The genre of autoethnography is almost exclusively concerned  with  the  “voice”  of  the  individual author, and in some cases it has been extended into  fiction.  This  genre  of  work—which  is simultaneously analytic and textual—treats the ethnographer as  simultaneously the subject and the object of observation. Hence the authorial voice is an authobiographical one (Hammersley dan Atkinson 2007: 204).
Lokasi lapau diambil sebagai konteks data dengan alasan tempat tersebut merupakan ruang sosio-kultural yang sangat integratif dalam gaya hidup masyarakat akar rumput di Minangkabau, khususnya bagi kaum laki-laki. Metode penelitian untuk mencari sumber data dan untuk mempela- jari kebudayaan masyarakat Minangkabau pada masyarakat pedesaan dengan menggunakan lapau sebagai salah satu konteks sudah pernah diteliti oleh Errington (1984) dalam bukunya Manners and Meaning in West Sumatra: The Social Context of  Consciousness. Melalui  tempat  ini,  segala bentuk perilaku dan berbagai ungkapan mulai yang bersifat spontan sampai dengan yang bersifat 8 Lapau dipahami secara kultural oleh orang Minangkabau sebagai ruang sosial khusus laki-laki. Secara empirik lapau adalah sebuah kedai kopi yang biasa terdapat di kampung-kampung  dan  juga  di  beberapa  sudut  kota. Kedai ini biasanya dikunjungi oleh para laki-laki untuk menghabiskan waktu sambil berbincang-bincang secara informal ( ngobrol). Secara metafisis, dalam pandangan emik orang Minangkabau, lapau adalah tempatnya kaum laki-laki dan dimaknai sebagai konstruksi interaksi sosial khusus laki-laki.
ungkapan atau kata-kata bijak dapat ditemui dari para pelaku yang terlibat dalam konteks tersebut. Errington berposisi sebagai peneliti yang hadir tanpa harus mengganggu ritme sosial yang ber- langsung di lapau. Segala perwujudan perilaku, perkataan, dan dinamika sosial yang dapat ditemui dan dilihat di lapau dianggap sebagai representasi dari dunia budaya masyarakat pada konteks lokal.

## MAOTA LAPAU : 9 LOKALITAS DISKURSUS BUDAYA POLITIK
Di pagi hari sekitar pukul 7.15, 10 di salah satu sudut Kota Padang, di sebuah kedai, lapau, kopi, “marapalam” 11 milik orang Padang, yang berlo- kasi di pinggiran jalan Marapalam Raya, dekat jembatan ganda Marapalam, bertetangga dengan sebuah Kedai Kopi “Mie Aceh” yang masih tutup, milik seorang perantau dari Aceh Gayo, sejumlah laki-laki sedang terlibat maota lapau (ngobrol- ngobrol santai) yang mengasyikkan, mengenai “pernak-pernik” figur calon walikota dan wakil walikota Padang periode 2013-2018 mendatang. 12 Perbincangan ( ngobrol-ngobrol ) berkisar tentang pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  mengenai
9 Maota adalah kata dari bahasa Minangkabau yang arti nya perbincangan  santai atau ngobrol-ngobrol .  Semen- tara i stilah lapau artinya kedai kopi rakyat. Tempat ini b iasanya dikunjungi oleh para lelaki Minangkabau yang bertemu untuk memperbincangkan berbagai hal sambil menikmati minuman hangat seperti kopi, teh atau minu- man segar lainnya, serta tidak lupa menikmati makanan ringan yang tersedia. Biasanya, maota dapat berlangsung berjam-jam tanpa henti.
10  Dalam  konteks  masyarakat  Kota  Padang,  jam  tujuh pagi adalah jam tersibuk bagi anak-anak sekolah untuk pergi sekolah, dan jam kantor bagi anggota masyarakat yang bekerja di sektor formal. Sementara bagi anggota masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal, jam 7–9 pagi adalah salah satu masa/waktu favorit untuk memulai hari dengan terlebih dahulu minum kopi dan menikmati makanan ringan pagi, di kedai-kedai. Kedai makanan dan  minuman  pada  pagi  hari  di  Kota  Padang  paling mudah ditemui mulai jam 5.30 pagi sampai menjelang tengah hari. Hal ini salah satu yang membuat suasana pagi bagi masyarakat Kota Padang terasa sejahtera karena tersedianya menu makan pagi yang dijual di kedai-kedai. Hal ini berbeda bila seseorang pergi ke Kota Palembang, atau Jambi (Sumatera) atau Palangkaraya (Kalimantan) yang akan mengalami kesulitan mencari kedai makanan dan minuman yang buka mulai dari pagi hari.
11  Nama ini bersifat pseudonim.
12  Pada tahun 2013 ini, di Kota Padang dimulai proses Pilkada (pemilihan kepala daerah) untuk memilih wa- likota dan wakil walikota baru periode 2013–2018.
calon yang pantas dan yang tidak pantas 13 untuk memimpin Kota Padang; sebuah kota yang sedang menggeliat  secara  demografis  dan  ekonomi. Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2012 adalah 854.336  jiwa,  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi mencapai 6,21% (Padang Dalam Angka 2013).
Sejumlah topik menarik bermunculan silih berganti dalam perbincangan yang tidak sistematis tersebut, namun dapat dikonstruksi sebagai berikut. Pertama, topik mengenai jumlah kandidat yang mencapai 10 calon pasangan, yakni tiga pasangan calon diusung oleh partai-partai dan sisanya tujuh pasangan  calon  independen.  Semenjak  negara ini menerapkan sistem pemilihan umum secara langsung tahun 2004, partai tidak lagi menjadi kendaraan politik utama untuk seseorang dapat mencalonkan diri menjadi bupati atau walikota. Jalur independen adalah salah satu alternatif untuk proses pencalonan tersebut. Sekelompok laki-laki yang berbincang di lapau agaknya merasa heran namun bangga karena jalur independen menjadi saluran favorit bagi anggota masyarakat untuk menjadi  walikota  di  kota  Padang  ini.  Belasan partai yang ada di negara ini, namun hanya tiga pasangan yang mampu diusung oleh partai, yang pada  intinya  mewakili  enam  partai,  di  mana masing-masing pasangan diusung oleh koalisi dua partai.
Topik kedua, yang dapat disimak dari perbin- cangan sekelompok laki-laki di kedai “marapalam” itu  yakni  isu  kepercayaan  masyarakat  kepada partai yang cenderung menurun, buktinya lebih banyak calon independen yang ikut dalam Pilkada daripada calon dari partai. Masyarakat agaknya lebih yakin untuk menoleh kepada pasangan calon yang tidak diusung oleh partai. Apa penyebabnya? Ada yang berpendapat bahwa calon dari partai selalu ingkar terhadap janji politik mereka; ada yang berpendapat untuk para calon yang memilih jalur partai terutama untuk calon yang memiliki kekayaan yang luar biasa karena mereka harus membayar  uang  “kendaraan”  yang  jumlahnya dapat mencapai ratusan juta rupiah kepada partai yang akan mengusungnya; ada yang berpendapat bahwa calon yang diusung oleh partai sering tidak
13  Dalam bahasa Minangkabau, istilah pantas dan tidak pan- tas disebut dengan istilah patuik (patut). Seseorang dapat menjadi pemimpin bila sudah masuk dalam penilaian kultural yang disebut dengan patuik.
memenuhi dua sifat, yaitu tokoh dan takah, 14 ada yang berpendapat calon-calon independen yang ada sekarang umumnya sudah melekat di hati dan berasal dari kalangan rakyat biasa yang selama ini  tidak  terlibat  dalam  partai;  dan  ada  yang berpendapat sangat subjektif yakni “ kito cubo baa gaknyo calon indak dari partai ko malakek kan tangannyo baisuak ” (artinya: sebaiknya kita mencoba melihat hasil kerja pasangan calon tidak dari partai ini nantinya).
Ada anggapan umum bahwa pemimpin yang berasal dari partai sering kali tidak fokus mengu- rus rakyat, karena kepentingannya diserap untuk kepentingan partai baik terang-terangan maupun tersembunyi. Sekelompok laki-laki di kedai ini agaknya memiliki “naluri” alternatif sekaligus harapan terhadap kepemimpinan dari kalangan nonpartai.  Selain  itu,  ada  yang  berpendapat bahwa calon yang tidak diusung partai menandai adanya keseriusan menjadi pemimpin di kota ini karena tidak ada tujuan untuk membesarkan partai melalui  jalur  pemerintahan  yang  nanti  hanya dinikmati oleh orang-orang dari partainya sendiri. Harapan kepada pemimpin dari nonpartai adalah komunikasi  sosial  (sambung  rasa)  diharapkan nanti tidak putus sebatas kepentingan birokrasi, namun juga atas dasar hati nurani. Perbincangan di kedai tersebut, semakin hangat dan mengarah kepada figur dari pasangan calon. Nilai patuik dari para calon pimpinan daerah pada Pemilu ini dikupas menarik di kedai tersebut. Pembicaraan pertama mengarah kepada siapa orang-orang yang ikut serta dalam Pilkada tahun ini. Calon-calon yang naik ternyata sangat bervariasi dan meng- gambarkan kualitas individu yang cukup unik. Tercatat calon dari partai, satu pasangan diusung oleh partai PPP dan Golkar, pasangan lain diusung
14 Tokoh dan takah adalah paduan kata yang popular di ka- langan orang Minang dalam memilih pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sifat ketokohan (tokoh), seperti halnya  dengan  pemahaman  dalam  bahasa  Indonesia, sebagai sifat yang didukung oleh kemampuan SDM me- madai, populer, memiliki elektabilitas, integritas. Takah arti harfiah enak dilihat atau dipandang. Secara konotatif, sifat takah ini pemahamannya mengacu kepada seseorang yang  dianggap  memiliki  pancaran  kharisma,  pantas, layak atau patut bila diangkat sebagai pemimpin. Secara sederhana takah dicermati dari tampilan fisik, gerak gerik perilaku dan caranya berbicara. Sifat ini diambil sebagai salah satu kriteria dalam memilih seseorang menjadi penghulu  kaum dalam  tradisi  kepemimpinan  adat  di Minangkabau.
oleh PAN dan Demokrat, dan pasangan ketiga diusung oleh partai PKS dan PPP. Latar belakang calon berasal dari kalangan yang bervariasi, yaitu kalangan lembaga DPR RI (1 orang), DPD RI (1 orang), fungsionaris partai (3 orang), mantan pamong (3 orang), mantan ketua DPRD (1 orang), pengusaha dan direktur perusahaan (4 orang), no- taris (2 orang), PNS dan Dosen (3 orang), mantan PNS/Militer (2 orang).
Pembicaraan  di  kedai  kopi  tersebut  juga mengenai pasangan incumbent yang diusung dua partai berbasis Islam bahwa pada tingkat wacana masyarakat  dijagokan  untuk  menang.  Namun, ada  yang  berpendapat  bahwa  partai  tidak  lagi jaminan  untuk  memenangkannya  karena  kini bukannya “zaman partai”, tetapi siapa yang diang- gap dekat dan mau membela kepentingan rakyat itulah yang bisa memenangkan Pilkada. Calon dari jalur independen-lah yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi masyarakat dewasa ini.
Perbincangan  di  kedai  tersebut  diakhiri de ngan kekhawatiran akan adanya konflik antar pendukung pasangan calon. Konflik yang tidak diinginkan  oleh  masyarakat  Kota  Padang,  se- pert i yang sering terjadi di sejumlah pelaksanaan Pilkada  di  Indonesia.  Untuk  ini,  masyarakat Kota  Padang  agaknya  menyadari  perlu  upaya menghindari konflik dalam Pilkada di kota ini, yaitu dengan membangun semangat persaudaraan sehingga Pilkada Kota Padang memiliki istilah Pilkada Badunsanak .
Istilah Pilkada Badunsanak secara harfia h berarti  Pilkada  yang  bersaudara.  Konsep  ini meng  acu  kepada  semangat  kebersamaan  dan penuh  kekeluargaan  dari  para  pasangan  calon untuk sepakat tidak membangun suasana kontra- produktif yang mengarah kepada lahirnya konflik sosial mulai dari proses pencalonan, pemungutan suara,  sampai  kepada  keputusan  akhir  pihak penyelenggara Pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU) daerah. Inti dari upaya memba- ngun semangat kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah penciptaan suasana yang tenang dan damai ( peaceful coexistence) dalam politik di daerah. Pembuktian semangat persaudaraan dalam proses politik yang rawan konflik ini, seluruh pasangan calon membuat ikrar bersama.

## SEJARAH KEKUASAAN DI MINANGKABAU
Bagaimana memahami entitas budaya politik di Minangkabau? Jawabannya adalah gagasan ten- tang kekuasaan yang dipahami dari sudut pandang orang Minangkabau. 15 Gagasan ini coba diungkap sekilas dalam perjalanan historis.
Secara historis, gagasan kekuasaan di Minang- kabau tidak dapat lepas dari sejarah kehadiran ke rajaan  Pagaruyung  yang  pernah  eksis  pada per  tengahan  abad  ke-14  Masehi  (Abdullah 1972: 186, Hamka 1984: 10, Manan 1995: 15, Drakard  1999:  22). 16 Keberadaan  kerajaan  ini dapat memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan, yang integral dalam tatanan sosial dan politik di Alam Minangkabau ( the Minangkabau World) melalui
15  Anderson (1972: 3) menggali gagasan kekuasaan pada masyarakat  lokal  Jawa  untuk  menjelaskan  gambaran sosial dan kehidupan politik yang dilihat dari lensa orang Jawa dan menggambarkan warna yang kontras dengan yang dijelaskan dari lensa ilmu sosial modern.
16  Eksistensi  kerajaan  Pagaruyung  ditandai  dengan ditemukannya prasasti Pagaruyung yang tercatat pada tahun  1347,  raja  yang  memerintah  kala  itu  adalah Adityawarman berasal dari keturunan kerajaan Majapahit (lihat Abudullah, 1972: 186 terutama pada catatan kaki No.  8).  Drakard  berpendapat  bahwa  Adityawarman adalah  salah  satu  anggota  keluarga  kerajaan  Melayu yang memiliki ikatan dengan kerajaan Majapahit dan ia pernah menghabiskan masa kecilnya di Jawa Timur (lihat Drakard 1999: 22). Hamka menekankan tentang keberadaan  raja Adityawarman  sebagai  maharaja  di Minangkabau yang memiliki ikatan erat dengan kerajaan Majapahit. Raja ini pernah memerintahkan pembuatan patung nenek moyangnya, permaisuri raja Majapahit yang  disebut  patung  Manju  Shri  (Manja  Sari)  yang artinya “yang maha suci” (Hamka, 1984: 10).
kekuatan  penguasa . 17 Kerajaan  ini  dianggap pernah mengalami masa jaya pada abad ke-14 di seantero Alam Minangkabau dan Daerah Rantau Minangkabau.  Kekuasaan  dijalankan  secara damai  melalui  pembagian  kekuasaan  ( power sharing ) dengan penguasa-penguasa lokal yang berada dalam lingkup kesatuan masyarakat hu- kum adat yang disebut nagari. 18 Penguasa lokal nagari disebut dengan penghulu . Implementasi kekuasaan dijalankan dalam suatu tradisi sosio politik yang dikenal dengan istilah aristokrasi koto piliang . Tradisi ini diistilahkan secara adat dengan bajanjang naiak, batanggo turun (harfiah: berjenjang naik, bertangga turun) artinya sistem
17  Istilah Alam  Minangkabau sangat  lazim  secara  emik dipergunakan untuk memberikan pemahaman tentang ruang keberadaan kebudayaan Minangkabau yang tinggal di wilayah Sumatera Barat yang termasuk ke dalam dua wilayah besar yaitu darek ( darat, daerah dataran tinggi/ pegunungan)  dan pasisie (pesisir,  daerah  pantai  atau daerah rantau). Wilayah darek termasuk dalam tiga luhak (subwilayah), yaitu Luhak Agam, secara administratif termasuk dalam Kabupaten Agam, Luhak Tanah Datar, secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Tanah Datar, dan Luhak 50 Koto, termasuk dalam wilayah ad- ministratif Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah pasisie termasuk wilayah rantau yang berada di luar wilayah darek, seperti Kota Padang dan Kota Solok.
18  Dewasa ini, nagari disamaartikan dengan suatu entitas desa.  Dalam  konteks  budaya  Minangkabau,  pada dasarnya  substansi  gagasan  ini  tidaklah  sama  antara nagari dan desa. Nagari lebih merupakan representasi kekuasaan dan pemerintahan adat yang dipegang oleh suatu kelompok pemimpin adat yang disebut kerapatan adat  nagari  (KAN).  Namun,  semenjak  diberlakukan- nya undang-undang tentang otonomi daerah di tahun 1999 maka eksistensi nagari di Minangkabau menurut perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dikon- struksi berbasis serupa dengan sistem pemerintahan desa di Indonesia.
Sumber: Harian Padang Ekspres
kekuasaan bersifat hirarkis dari tingkat bawah sampai ke raja.
Drakard (1999:19) mengasumsikan bahwa penguasa  Minangkabau  pada  masa  lalu  men- jalankan pemerintahannya mirip dengan apa yang dipraktikkan di kalangan bangsa Eropa terutama di Inggris, yakni kekuasaan yang berbasis hak- hak khusus dan berpola dinasti. Pada abad ke-19, penelitian di Belanda mencatat temuan prasasti raja Adityawarman sebagai raja di Pagaruyung dianggap raja yang hebat yang pernah berkuasa dari tahun 1347–1375 (Drakard 1999: 19). Berba- sis data sejarah tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah lama menjalani sistem politik sentralistik di bawah suatu sistem kerajaan yang membangun imperium dinasti yang berkuasa di seluruh wilayah.
Selain sentralistik, kekuasaan raja terbagi ke dalam sistem kekuasaan raja-raja yang dikenal dengan istilah Basa Ampek Balai atau disebut juga Rajo Tigo Selo. Suatu sistem kekuasaan yang dipegang oleh tiga raja yang berkedudukan di wilayah yang berbeda dan setiap raja menjalankan fungsi  dan  kekuasaan  masing-masing  dalam bidangnya. Mereka adalah Rajo Adat mengurusi soal Adat berkedudukan di wilayah Buo; Rajo Ibadat , mengurusi soal agama yang berkedudukan di wilayah Sumpur Kudus; dan Rajo Alam , yang mengurusi pemerintahan dan berkedudukan di pusat kerajaan di Pagaruyung.
Kekuasaan kerajaan Pagaruyung dalam ling- kup budaya Minangkabau ternyata tidak hanya dijalankan dalam konteks lokal, tetapi juga di luar wilayah kekuasaan. Kekuatan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung  sampai  ke  Semenanjung  Melayu, khususnya di Negeri Sembilan, Malaysi a. Antara tahun 1773–1795, Raja Malewar asal dari Paga- ruyung sebagai Yang Dipertuan Agung di Negeri Sembilan mewakili Raja Alam di Pagaru yung (Mansoer 1970: 69). Pengaruh budaya Minang- kabau melalui politik telah menyebar dari wilayah pusat kekuasan kerajaan sampai ke wilayah di luar kekuasaan yakni di Malaysia sampai sekitar tahun 1800-an.
Kekuasaan yang telah lahir dan berkembang dalam budaya Minangkabau kemudian menjadi bagian dari eksistensi relasional antara budaya dan politik masyarakat Minangkabau (Dt. Batuah
dan Dt. Madjoindo 1956). Pemahaman tentang politik di Minangkabau cenderung lahir dalam tatanan sistem kerajaan, artinya dibangun oleh penguasa ( the ruling class ).
Dewasa ini, bukti kekuasaan yang telah ber- urat akar di Negeri Sembilan dapat ditemui pada struktur sosial dalam masyarakat negeri Sembilan yang serupa dengan masyarakat Minangkabau. Hal ini menjadi bukti sejarah tentang kebesaran budaya politik Minangkabau sampai ke Melaka (Josselin de Jong 1952). Dapat dikatakan bahwa kebudayaan politik Minangkabau yang berkem- bang  di Luhak  nan  Tuo (daerah  asal  budaya Minangkabau di wilayah Kabupaten Tanah Datar sekarang) telah menyebarkan pengaruhnya sam- pai ke wilayah luar batas geografis Minangkabau adalah kehendak penguasa kala itu.
Dalam praktik dewasa ini, kekuasaan yang bersumber  dari  sistem  kerajaan  Pagaruyung tidak signifikan muncul dalam perilaku politik masyarakat secara umum. Kekuasaan yang ban- yak bersumber dari hukum Islam dan aturan adat sebagai identitas kebudayaan Minangkabau lebih banyak tergambar dalam kompleksitas budaya Minangkabau dan kajian-kajian ilmiah (Abdullah 1966: 72).

## NAGARI SEBAGAI TIPE KEKUASAAN LOKAL
Pada saat ini, gagasan kekuasaan tergambar dalam tradisi sosial politik orang Minangkabau yang dijalankan dalam sistem pemerintahan nagari , bukan pada sistem kerajaan atau kraton seperti halnya di masyarakat Jawa. Secara tradisional, nagari didefinisikan sebagai unit teritorial yang berdiri sendiri ( autonomous ) (lihat Josselin de Jong  1952;  Abdullah  1966,  1972;  Oki  1977; Kahn 1980). Karakteristik yang utama dari na- gari adalah memiliki pemerintah sendiri dalam wilayahnya  yang  terdiri  dari  berbagai  dusun, koto , atau taratak . 19 Nagari memiliki masyarakat 19 Taratak, Dusun dan Koto adalah unit-unit wilayah dan sosial yang lebih kecil dari suatu nagari . Unit wilayah dan sosial terkecil suatu nagari disebut taratak, yaitu tempat bermukim paling awal dari sekelompok seke- turunan  matrilineal  setingkat  kaum  ( lineage) .  Kaum ini  kemudian  dianggap  penduduk  paling  awal  yang membuka wilayah ( manaruko) yang diberi tanda seba- gai pemilik wilayah atau disebut tanda cencang-latih.
sendiri,  dan  sistem  pelaksanaan  pemerintahan ( governance) yang berdasarkan kepada hukum adat. Gambaran yang paling nyata adalah, nagari memiliki karakter otonomi kekuasaan yang kuat, seperti dalam istilah adat selingkar nagari (adat atau norma hanya berlaku dalam nagari masing- masing). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa nagari dapat berfungsi sebagai lembaga masyarakat  yang  independen  dari  negara  atau sistem yang lebih tinggi dari nagari.
Kepemimpinan nagari dipegang oleh dua tipe pemimpin yakni wali nagari . Ia dipercayakan memimpin nagari dari sisi pemerintahan, admi- nistratif, kemasyarakatan, ekonomi dan hubungan pemerintahan antar- nagari . 20 Selain itu, urusan adat, agama, kekerabatan dan sistem pewarisan harta pusaka, kepemimpinan diatur dalam suatu kerapatan  adat  yang  disebut  Kerapatan  Adat Nagari (KAN).
Sebagai suatu wilayah yang otonom secara adat, nagari mensyaratkan diri untuk memiliki beberapa fasilitas utama untuk kepentingan ma- syarakatnya, yakni tersedianya jalan, pemandian umum, mesjid, kerapatan adat, 21 rumah gadang , pekuburan, dan lapangan terbuka untuk kepen-
Kelompok ini kemudian berkembang jumlahnya melalui perkawinan, dan datang ke tempat ini sekelompok orang dari  kaum  lain  dan  kemudian  menjadi  penduduk  di wilayah taratak tadi. Wilayah ini kemudian berkembang dan menjadi wilayah yang lebih besar yang kemudian disebut dusun. Wilayah  suatu dusun kemudian  terus berkembang secara kuantitas dari jumlah penduduk dan wilayahnya, dan kemudian menjadi sebuah koto. Suatu koto terus berkembang menjadi wilayah yang tidak lagi dihuni oleh berbagai kelompok kaum, namun sudah pada tingkat suku ( clan ), yakni kaum-kaum yang sudah saling bertaut secara kekeluargaan baik melalui garis keturunan maupun perkawinan. Semakin besar suatu koto , semakin wilayah ini menjadi kompleksitas sistem kekerabatan dan pemerintahan yang kemudian disebut dengan nagari.
(Lihat Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, 1956: 86–89). 20  Pengaturan  sistem  pemerintahan nagari di  Sumatera Barat berdasarkan kepada Perda No. 9 Tahun 2000 dan direvisi menjadi Perda No. 2 Tahun 2007.
21 Kerapatan adat (adat council) adalah sejumlah pemimpin suku ( penghulu) yang berhimpun menjadi sebuah lem- baga normatif dan menjadi representasi suku yang berada dalam suatu nagari . Lembaga ini sering dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin oleh seseorang yang disebut ketua yang biasanya dipilih secara musyawarah mufakat. Posisinya tidak lebih tinggi dan lebih jauh dari para kepala suku yang ada dalam kerapatan tersebut, dikenal dengan istilah didahulukan salangkah, ditinggian saratiang (didahulukan selangkah, ditinggikan posisinya seranting).
tingan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan suatu nagari , nagari harus memiliki fasilitas eko- nomi, khususnya faktor produksi massal, yakni sawah, ladang, hutan, dan pasar. Syarat material ini menguatkan suatu semangat otonomi di bidang ekonomi untuk mendukung roda pemerintahan dalam nagari.
Begitu  pula  dalam  urusan  politik, nagari tidak bisa lepas dari tradisi politik lokal yang membangun  penyelenggaraan  pemerintahan dan aturan dalam nagari , yakni tradisi politik bodi caniago , 22 sebagai cerminan pemerintahan nagari yang demokratis, yang dikenal dengan istilah “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi; pemimpin didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Tradisi sosio politik lain adalah tradisi koto piliang, seperti halnya raja-raja masa lalu, sebagai  cerminan  pemerintahan nagari yang otokratis, yang dikenal dengan istilah “berjenjang naik bertangga turun, naik dari jenjang yang di bawah; turun dari tangga yang di atas” (Amir 1997: 57). Biasanya setiap nagari memiliki salah satu dari tradisi sosial politik tersebut, meskipun ada nagari yang menggabungkan dua model tra- disi pemerintahan tersebut, seperti halnya nagari Salo, di Kabupaten Agam.
Fasilitas fisik yang dimiliki oleh nagari dan pemanfaatannya  harus  dikontrol  melalui  me- kanisme organisasi sosial yang ada di dalamnya. Unit yang melaksanakan kontrol tersebut adalah kelompok-kelompok matrilineal, yaitu setingkat suku ( clan) , kaum ( lineage) , dan paruik ( extended family ). Aturan yang dipakai berdasarkan kepada hukum adat, yang biasanya berlaku spesifik pada setiap nagari , dikenal dengan istilah adat salingka nagari . Seperti pepatah
Lain lubuk lain ikan Lain padang, lain belalang Lain nagari lain adatnya
Artinya antar- nagari membebaskan terben- tuknya perbedaan tradisi sosial politik. Situasi ini mengakibatkan terwujudnya berbagai aturan sosial yang spesifik bagi masing-masing nagari 22 Bodi caniago adalah sebutan untuk salah satu nama suku di Minangkabau. Nama ini juga mengacu kepada sistem pemerintahan adat ( kelarasan) , atau disebut dengan ke- larasan bodi caniago. Sistem ini dibangun oleh seorang datuk yang bernama Datuk Perpatih nan Sebatang.
guna mengatur berbagai aktivitas sosial, seperti perkawinan, pemilikan dan pemanfaatan tanah, pengorganisasian dan pewarisan harta pusaka, dan upacara kematian.
Dengan  demikian,  gagasan  kekuasaan  di Minangkabau dewasa ini terangkum dalam sistem pemerintahan nagari yang diatur dalam tradisi sosial politik yang khas.

## Pilkada dan Budaya Politik Universal
Kasus cerita lapau di atas adalah sebagian dari representasi pelaksanaan politik praktis di Indo- nesia dalam konteks Pilkada (pemilihan kepala daerah). Semenjak amandemen keempat UUD 1945 Tahun 2002, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung yang dimulai pada Pemilu tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang  No.  22  Tahun  2007  tentang penyelenggara pemilihan umum, maka pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dilak- sanakan secara langsung di bawah suatu Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Melalui  mekanisme politik  tersebut,  masyarakat  semakin  terbuka terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum. Aspek yang paling konkrit yang semakin terbuka bagi anggota masyarakat adalah praktik pemilihan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dimulai dari proses sosialisasi melalui ruang publik sampai kepada penentuan pilihan  melalui  pemberian  suara  di  bilik-bilik suara. Apakah fenomena Pilkada dapat dikatakan sebagai suatu budaya politik universal?
Pada dasarnya, politik sebagai ilmu ( politics ) yang dipakai untuk memahami realitas politik di Indonesia tidak memiliki basis sosial di masyara- kat dan juga budaya Indonesia sehingga tidak ada penjelasan yang cukup untuk menggunakan teori yang ada guna memahami realitas tersebut (Anderson 1972: 1). Dengan kata lain, Anderson menyatakan  bahwa  oleh  karena  tidak  adanya penjelasan yang memadai tentang any indigenous political theory di Indonesia maka terdapat the absence of a sistematic exposition of a politi - cal theory in the classical literatures of Indonesia has fostered the assumption that no such theory, however implicit, exists and thus has hindred an awareness of the actual coherence and logic of traditional conceptions ( Anderson 1972: 1).
Pandangan ini memberikan ruang dan du- kung an ( encouragement ) kepada ilmu antropologi untuk dapat memberikan pemikiran alternatif ten- tang memahami politik lokal ( indigenous politics ) dengan pendekatan kebudayaan.
Antropologi  memahami  politik  sebagai bagian dari organisasi sosial karena menyangkut berbagai perilaku individual dan kelompok ma- syarakat dalam mengatur berbagai urusan publik dan  kemudian  mencari  model  pengendalian berupa  kesepakatan  atau  pengendalian  umum terhadap perilaku individu dan kelompok tersebut (Kottak 2006: 370). Bagi antropologi, realitas politik adalah lahan untuk menyelidiki perilaku sosial dan nilai budaya yang berlangsung di dalam berbagai pranata politik dan sistem politik dalam ruang lingkup suatu kebudayaan dan juga lintas batas kebudayaan secara komparatif.
Liddle (1972) memberikan hasil riset yang sangat menarik tentang kaitan antara kesukubang- saan dan organisasi politik di masyarakat lokal pada  kasus  masyarakat  Simalungun Atas  dan Simalungun Bawah, serta di Pematang Siantar, Sumatera  Utara.  Pandangan  yang  diberikan Liddle tentang keterkaitan dua variabel tersebut adalah loyalitas primordial dan pertikaian antar- pendukung  organisasi  politik  tidaklah  bersifat tradisional, melainkan karena modernisasi yang dipaksakan oleh kolonial Belanda melalui penge- nalan agama Kristen dan Islam, terbangunnya jaringan komunikasi, dibangunnya pertumbuhan kota, dan disediakannya pekerjaan berbasis upah bagi masyarakat desa dan kota (Liddle 1972: 172). Lebih jauh dinyatakan bahwa loyalitas kesuku- bangsaan berkaitan erat dengan terbentuknya iden titas personal dan hubungannya dengan budaya politik di Indonesia. Hubungan antara afiliasi agama dan identitas politik pun memiliki keterkaitan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap organisasi politik (Liddle 1972: 173).
Pandangan  kedewasaan  dan  keterbukaan memahami budaya politik di daerah oleh karena modernisasi seperti yang disinggung oleh Liddle di atas, memiliki titik singgung dalam konteks masyarakat Minangkabau. Hal ini diungkapkan dalam tulisan Abdullah (1972) tentang Moder- nization In The Minangkabau World: West Sumatra In The Early Decades Of The Twentieth Centur y.
Dalam  tulisannya  Abdullah  menyampaikan argu men tentang redefinisi dan makna tentang modernisasi dengan mengambil kasus peristiwa modernisasi  di  wilayah  Alam  Minangkabau. Proses redefinisi ini dipahami bahwa penyesuaian terhadap perubahan akibat modernisasi bukanlah soal  ketegangan  antara  kelompok  tradisional dan kelompok modern, atau keberlanjutan dan perubahan,  namun  yang  lebih  penting  adalah pemunculan sikap-sikap baru terhadap eksistensi tradisi dan upaya mencari landasan yang cocok untuk menjalani modernisasi itu sendiri (Abdullah 1972: 181). Dalam konteks budaya Minangkabau pada awal dekade abad ke-20, modernisasi terjadi karena tekanan kekuasaan eksternal dari dominasi politik dan ekonomi kolonial Belanda. Akibatnya, terjadi konflik yang bersifat religius dan intelek - tual yang menyebabkan terbelahnya masyarakat Minangkabau (Abdullah 1972: 181). Dari tulisan Abdullah  (1972:  244)  tersebut  terdapat  suatu gagasan utama dari budaya politik di Sumatera Barat yakni dinamika politik berkait erat dengan konflik ideologis dan konflik antargenerasi.
Sejalan dengan pandangan Abdullah di atas, realitas budaya politik dunia tidak lepas dari gam- baran besar tentang perbenturan antarperadaban ( the  clash  of  civilization )  (Huntington  2003). Per benturan ini dianggap sebagai suatu proses pembentukan peradaban universal, namun masih belum pasti apakah peradaban itu terwujud karena perkembangan yang dinamis dari budaya Barat? Ada empat karakter untuk menandakan adanya bukti yang tidak mengarah kepada pertanyaan tersebut mengenai peradaban universal (Hunting- ton 2003: 76–79), yaitu pertama, peradaban dunia sebenarnya  adalah  kumpulan  manusia  yang dibagi kedalam subgolongan, yakni sukubangsa- sukubangsa  dan  entitas  kultural  lainnya  yang lebih luas. Kedua, peradaban merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang telah mengenal peradaban sebelumnya, dan yang telah mengem- bangkan sistem sosial kota dan hidup tidak dalam kehidupan yang barbar dan bahkan “primitif”. Ketiga, peradaban  universal  berisi  berbagai asumsi, nilai-nilai, dan doktrin-doktrin yang seba- gian besar dijalankan oleh masyarakat Barat dan sebagai oleh masyarakat Timur sehingga kedua bagian masyarakat menjalankan peradaban yang relatif sama, terutama budaya intelektua l yang ber-
dasarkan ilmu-ilmu yang setingkat per guruan tinggi. Budaya saling menggunakan peradaban melalui ranah intelektual ini disebut davos culture (Hun- tington 2003: 77). Kedua masyarakat ini (Barat dan Timur)  dapat  saling  bertukar  pengalaman budaya dan saling bepergian antarnegara untuk merasakan  langsung  kehidupan  yang  berbeda budaya. Keempat, peradaban  yang  diciptakan melalui bentuk budaya Barat yang dikembang- kan melalui kebudayaan populer dan kemudian kebudayaan ini dimodifikasi oleh masyarakat di seluruh dunia.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipaha- mi bahwa fenomena Pilkada secara praktik belum dianggap sebagai budaya politik yang universal. Hal ini didasari kepada argumen bahwa budaya politik terikat erat ( embedded) di dalam konteks kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu. Ada faktor-faktor yang mendukung argumen tersebut, yakni (1) teori politik yang tidak cukup menjelas- kan fenomena politik di masyarakat lokal, (2) nilai budaya lokal yang mewarnai fenomena politik di tengah masyarakat, (3) tidak cukup kuat bukti bahwa budaya politik Barat telah berpengaruh besar ke dalam fenomena Pilkada di masyarakat.

## BUDAYA POLITIK BADUNSANAK
Budaya politik yang dicermati dari Pilkada Wako dan  Cawako  Padang  di  atas  mengetengahkan konsep badunsanak sebagai suatu nilai yang men- jiwai keseluruhan praktik politik praktis di Kota Padang. Nilai ini juga yang mendorong proses pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tidak berakhir dengan konflik horizontal. Berawal dari keinginan semua pihak mulai dari pemerintah dae- rah, penyelenggara pemilihan umum (KPU), para pasangan kandidat walikota dan wakil walikota, dan masyarakat pendukung masing-masing kan- didat, bahwa Pilkada jangan sampai menghasilkan konflik yang dapat menyeng sarakan masyarakat. Istilah  lokal badunsanak berarti  persaudaraan yang berkonotasi dua hal:
1)  Dalam  budaya  Minangkabau dunsanak mengandung  arti  persaudaraan  dalam  satu kaum ( lineage ) dan dalam satu suku ( clan ), semakin  luas  ikatan  persaudaraan  maka hubungan  semakin  sebagai  suatu  kekera- batan semu ( fictive kinship ). Pada tataran ini
kekerabatan atau persaudaraan mengandung kekuatan hu bungan yang cenderung berben- tuk kekera batan semu, namun terikat dalam satu nilai kekerabatan yang diakui bersama oleh pendukung kaum atau suku tersebut.
2) Dunsanak, sejatinya berasal dari satu ketu run an kerabat ( genealogis), dalam suatu ke l uarga luas dapat terjadi dua sampai tiga tingkat dari posisi ego. Pada tataran ini, ikatan persaudara- an sangat kuat dan memiliki orientasi men jaga garis keturunan berdasarkan garis ibu (matri- lineal ) berikut harta pusaka yang diwariskan terutama untuk anak-anak perempuan. Secara  politik, badunsanak yang  diper- gunakan dalam istilah Pilkada masih dianggap jargon  politik  dari  kalangan  elit  untuk  mem- bangun  kebersamaan,  namun  masih  memiliki semangat kompetisi (Asrinaldi 2010). Konsep Pilkada badunsanak mengarahkan  masyarakat melaksanakan  apa  yang  disepakati  elit  politik dan  bukan  menjadi  bagian  dari  pembuatan kesepakatan tersebut (Asrinaldi 2010: 32–33). Elite politik agaknya menggunakan semacam nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya membangun konsolidasi demokrasi antara elite dan masyarakat (Asrinaldi 2010: 33).
Secara antropologis, dalam konteks dunsanak di Pilkada, makna yang terkandung lebih meng- gunakan ikatan persaudaraan yang fiktif daripada persaudaraan  sejati.  Rasa  persaudaraan  secara sengaja  dibangun  dan  kemudian  dikendalikan menurut kepentingan sesaat dalam relung politik praktis. Kekuatan makna tersebut terletak pada perasaan membayang ( imagined) bahwa pelaku yang terlibat dalam Pilkada semua berasal dari suku bangsa Minangkabau dan ini berarti masih bersaudara. Dengan menggunakan substansi per- saudaraan tersebut, maka Pilkada dianggap tidak masuk akal bila terjadi konflik atau permusuhan di antara para kandidat dan terutama antarpara pen- dukung kandidat. Dengan menggunakan makna persaudaraan se suku bangsa maka kekuasaan tidak mengarah kepada pemahaman kekuasaan pada sistem Kerajaan Pagaruyung yang sentra- listis, pada masa lalu.
Bukti untuk mewujudkan keinginan per sau- daraan tersebut adalah para pasangan kandidat yang akan bertarung melakukan ikrar (perjanjia n
terbuka) untuk menjalankan proses Pilkada de- ngan penuh rasa persaudaraan dan menjamin tidak membangun suasana konflik, maupun upaya mem- provokasi persengketaan sehingga memunculkan konflik horizontal, terutama sesama pendukung calon.
Gagasan Badunsanak ini dipergunakan tidak hanya di kota Padang, tetapi sudah dipraktikkan pada Pilkada tahun 2010 lalu di Kabupaten Lima Puluh  Kota,  propinsi  Sumatera  Barat.  Sebuah Kutipan Berita Harian Padang Ekspres 24/5/2010 sebagai berikut:
“Meski  tidak  bersumpah,  tapi  tujuh  pasang calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Lima  puluh Kota  berjanji  akan  mengikuti  semua  tahapan Pemilu dengan semangat badunsanak , dilandasi hubungan persaudaraan yang mendalam demi ke- bersamaan. Mereka, di hadapan seluruh Muspida dan masyarakat Lima puluh Kota di Aula Bupati Sarilamak, Senin (24/5) kemarin juga berjanji akan tunduk dan patuh pada semua ketentuan hu- kum dan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar Pemilu Badunsanak yang dibacakan oleh Ketua Panwaslu Lima puluh Kota O SH diikuti oleh tu- juh pasang calon, minus Arfi Kamil Bastian, juga berikrar akan menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban serta suasana yang kondusif selama proses penyelenggaraan Pemilu. Ikrar selanjut- nya,  akan  menjadikan  Pemilu  sebagai  wadah pembelajaran  untuk  membangun  partisipasi politik bagi seluruh elemen masyarakat, mewu- judkan kompetisi lokal yang dinamis dan elegan demi kemajuan Lima puluh Kota pada khususnya dan Sumbar pada umumnya. “Akan menghargai kebebasan berpendapat serta menghormati hasil Pemilu sebagai wujud dari pilihan masyarakat,” ujar tujuh pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota serempak. Endrijon Dt. Rajo Junjungan-Usni Adri Ak. Adam Nan Bagadiang (i),  H.  Ekos Albar,  S.E-Adib  Mastur,  S.E(ii), Ir. Irfendi Arbi, MP- Ir. Zadri Hamzah, MS Dt. Musaid (iii), Eka Kurniawan Sago Indra, SH-Arfi Bastian  Kamil,  SE(iv),  H.Rifa Yendi,  SH-  H. Safri. Y (v), H.Zahirman Zabir, SH, MH-Ir. H. Novyan Burano(vi) dan Dr. Arlis Marajo-Drs. Asyrwan Yunus(vii) melafalkan lima ikrar Pemilu Badunsanak tersebut.
Kutipan  berita  di  atas  memberikan  fakta tambahan  bahwa  gagasan badunsanak telah menjadi salah satu nilai penting dalam Pilkada di Sumatera Barat.
Konstelasi badunsanak dalam Pilkada tidak hanya antara sesama kandidat, namun juga de ngan sesama  aparat  penegak  hukum,  seperti  kasus Pilkada dalam berita Koran di atas. Di Pilkada ini berlangsung kesepakatan ikrar dari Kapolresta, Kapolres Limapuluh Kota, Ketua Panwaslu, dan Ketua KPU Lima puluh Kota. Ikrar ini merupakan upaya antisipatif mencegah konflik melalui koor - dinasi yang cepat dan cenderung tidak formal dari seluruh unit yang terlibat. Secara singkat dapat dinyatakan  bahwa  Pilkada  ini  disamaartikan dengan sejumlah tradisi adat yang digambarkan memiliki kekuatan kebersamaan dan kekeluar- gaan.
Faktor  lain  yang  memperlihatkan  upaya implementasi badunsanak dalam Pilkada adalah keterbukaan informasi dari para kandidat kepada publik. Pada kasus Pilkada di Kota Padang, keter- bukaan tersebut dibantu oleh media televisi dan radio yang ada di kota Padang. Ada dua stasiun televisi  yang  terus  menerus  melakukan  siaran untuk memperkenalkan para calon 10 pasang.
1)  Televisi swasta lokal Padang TV menyiarkan acara  debat  publik  yang  bernama  “Forum Editor”.
2)  TVRI  Padang  menyiarkan  berita  Pemilu sebagai bagian dari acara rutin “berita Ranah Minang”.
3)  Beberapa Koran lokal lokal, seperti Padang Ekspres, Singgalang, dan Haluan menampil- kan rubrik ruang Pemilu dan berita suasana Pilkada.
Faktor lain yang menarik dalam wacana pub- lik di masyarakat akar rumput adalah rumor yang terus berkembang dan “dikembangkan” mengenai beberapa hal:
1)  Sifat pribadi para calon.
2)  Kekayaan para calon.
3)   Strategi usia para pasangan kandidat
4)  Asal kampung, atau semacam validasi pema- haman “putra asli daerah” (PAD).
5)  Pengalaman kepemimpinan.
6)  Sikap pro dan kontra terhadap kandidat asal partai dan nonpartai.
Pada perbincangan di lapau para calon yang berasal dari jalur independen lebih disorot dengan beberapa alasan:
1)  Para calon jalur independen sangat berpotensi untuk  menjadi  pemimpin  oleh  karena  dari tujuh  kandidat  tersebut  umumnya  sudah dikenal secara luas di kalangan masyarakat melalui profesi mereka yang hampir setiap hari  berurusan  dengan  masyarakat.  Dari para calon independen jenis pekerjaan yang tengah digeluti sebagai Kepala Badan Amil Zakat Kota, dosen, notaris, ustadz, pengusaha, dan PNS. Sementara dari partai, para calon bekerja sebagai fungsionaris partai, oleh ma- syarakat disebut “ urang partai ” (orang dari partai). Untuk hal ini, masyarakat memahami tujuan urang partai naik menjadi pemimpin adalah berlatar belakang kepentingan partai. Pada titik inilah yang agaknya sebagian ang- gota masyarakat mengalami “trauma sosial”, bahwa janji kandidat biasa mungkir bila sudah menjadi pemimpin. Untuk ini, masyarakat lebih baik mencari pilihan lain, yakni calon pemimpin dari nonpartai mungkin lebih baik dalam hal janji-janji politik mereka.
2)  Alasan badunsanak memberikan  arti  lain yang positif dari sebagian anggota masyara- kat, yaitu anggota masyarakat dapat bebas memilih siapapun orangnya karena potensi konflik antarpendukung telah diminimalkan oleh para kandidat. Masyarakat juga tidak menjadi takut memilih siapapun yang mere- ka kehendaki. Pengalaman di daerah lain di Indonesia, umumnya Pilkada berakhir dengan konflik antarpendukung. Pada konteks ini, prinsip badunsanak pada  Pilkada  sudah mengon struksi  gagasan  tentang  kekuasaan yang  tidak  elitis,  melainkan  populis,  bagi sebagian anggota masyarakat.
3)  Kekuasaan melalui jalur Pilkada yang badun - sanak agaknya telah dibagi bersama ( power sharing ) dari dominasi partai kepada masyara- kat luas. Masyarakat tidak lagi merasa ada “keharusan politik” bahwa pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahan daerah adalah yang berasal dari partai. Partai juga tidak lagi dapat mewujudkan kehendaknya dengan  mendorong  mesin  partai  mereka untuk “memaksa” masyarakat memilih calon dari partai mereka. Partai dengan kondisi ini telah mengalami kontestasi pengaruh dengan
masyarakat luas yang pada dasarnya memilihi hak suara individual yang independen.

## PENUTUP
Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013 memiliki semangat politik kekeluar- gaan. Hal ini berakibat kepada pergeseran model kekuasaan ( power shift ) yakni kendali kekuasaan oleh pelaku politik (partai dan kandidat dari par- tai), pada masa sejarah Minangkabau dianalogikan pada kekuasaan raja-raja, kepada masyarakat luas yakni para kandidat dari jalur independen. Konsep badunsanak yang diimplementasi sebagai suatu prinsip budaya politik menggunakan pengertian kekeluargaan yang biasa dipahami oleh orang Minangkabau.  Dalam  pengertian  ini,  secara tidak langsung, praktik Pilkada badunsanak kota Padang, telah membangun suatu budaya politik asli yang berbasis budaya lokal.
Pemilu  di  tingkat  daerah  dalam  mencari pemimpin yang tepat, dengan mengambil kasus Pilkada badunsanak, dapat  dijadikan  model pelaksanaan  Pemilu  di  tingkat  nasional  yang mengambil nilai-nilai kekeluargaan dari berbagai budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Secara antropologis, nilai persaudaraan atau kekeluar- gaan dipraktikkan dalam pola yang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain.
Pemilu badunsanak memberikan  gagasa n kekuasaan  rakyat  dalam  politik  lebih  utama untuk  menghindari  konflik.  Dengan  kata  lain, untuk menghindari konflik politik, dalam proses Pilkada  di  Indonesia,  ruang  kebebasan  rakyat untuk menentukan pilihan politik harus dibuka selebar mungkin tanpa infiltrasi dari kepentingan elite partai. Meskipun demikian, limitasi untuk mempraktikkan  gagasan  ini  bisa  saja  menjadi penghalang  karena  sifat  budaya  suku  bangsa dari  satu  daerah  ke  daerah  lain  di  Indonesia tidaklah  seragam,  melainkan  beraneka  ragam. Pendewasaan rakyat atas pandangan politik dapat dikembangkan  melalui  komunikasi  horizontal dari sebagian besar anggota masyarakat melalui perbincangan  yang  lepas,  santai,  dan  terbuka, seperti  halnya  model  perbincangan  informal, maota di lapau pada masyarakat Minangkabau.

## PUSTAKA ACUAN Buku
Abdullah, Taufik. 1966. “Adat and Islam: An Examina - tion of Conflict in Minangkabau”. Indonesia,
2, 1–24.
Abdullah,  Taufik.  1972.  “Modernization  in  the Minangkabau  World:  West  Sumatra  in  the Early  Decades  of  the  Twentieth  Century”. Dalam, Holt, Claire (ed). Culture and Politics in  Indonesia. Ithaca  and  London:  Cornell University Press. Amir, M.S. 1997. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup  Orang  Minang. Jakarta:  PT  Mutiara Sumber Widya.
Anderson, Benedict, R.O.G. 1972. “The Idea of Power in Javanese Culture”. Dalam, Holt, Claire (ed). Culture and Politics in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press. Drakard, Jane. 1999. A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra. Shah Alam, New York: Oxford University Press.
Dt. Batuah, Ahmad dan Dt. Madjoindo. 1956. Tambo Minangkabau  dan Adatnya. Djakarta:  Balai Pustaka.
Errington, Frederick K. 1984. Manners and Mean - ing in West Sumatra: The Social Context of Consciousness. New Haven and London: Yale University Press.
Hamersley, Martyn dan Atkinson, Paul. 2007. Ethnog - raphy: Principles in Practice (Third Edition). London and New York: Routledge.
Huntington,  Samuel  P.  2003. Benturan  Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta: CV Qalam (terjemahan).
Josselin de Jong, P.E. de. 1952. Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia. Martinus Nijhoff: The Hague. Kahn, Joel S. 1980. Minangkabau Social Formation: Indonesian Peasant and the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press. Kottak,  Conrad  Phillip.  2006. Anthropology:  The Exploration  of  Human  Diversity. Boston: McGraw Hill.
Liddle,  R.  William.  1972.  “Ethnicity  and  olitical Organization:  Three  East  Sumatran  Cases”. Dalam, Holt, Claire (ed). Culture and Politics in  Indonesia. Ithaca  and  London:  Cornell University Press Manan, Imran. 1995. Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau). Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
Padang Dalam Angka Tahun 2013. Padang: Kantor Biro Pusat Statistik Spradley, James P. 1980. Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston. Stainback, Susan dan Willian, Stainback. 1988. Under -
standing & Conducting Qualitative Research. Iowa,  Dubuque:  Kendall/Hunt  Publishing
Company.

## Jurnal
Asrinaldi, A. 2010. “Pemilukada Badunsanak: Men- guatkan Demokrasi Elit atau Mendorong Par- tisipasi Masyarakat?”. Jurnal Analisa Politik, 1 (1) (September).

## Disertasi
Oki, Akira. 1977. Social change in West Sumatran village,  1908 – 1945. Canberra:  Australian
National University.