Proses  Pengembangan  SDM  khususnya ASN  kembali  mengalami  perubahan,    hal ini  tentunya  tiak    terlepas    dari  tantangan yang  muncul    di  abad  milenial    saat  ini, keluarnya  Peraturan  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Pelatihan  Kepemimpinan      Pengawas, sebelumnya    jabatan      pengawas    dalam ASN  dan  birokrasi disebut sebagai jabatan Eselon TV.
Peraturan  LAN  Nornor  15    tahun 2019  Tentang  Pelatihan  Kepemimpinan Pengawas  disebutkan      pada    pasal      1 ayat      1              bahwa    Pelatihan Kepemimpinan      Pengawas      yang selanjutnya        disingkat      PKP      adalah pelatihan        struktural      kepemirnpinan pengawas sebagairnana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai  manajemen  Pegawai  Negeri Sipil.
Keluarnya   Peraturan   LAN  terbaru ini,      maka    akan    menjadi    dasar    semua lembaga pelatihan ASN dalam
menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pengawas, tak bisa dipungkiri      peranan    leader    dalam mengubah    wajah      sebuah    organisasi masih    sangat  dibutuhkan    saat  ini  dan ASN  yang  menjabat  jabatan    pengawas bisa  menjadi    salah  satu  ujung  tombak dalam membenahi organisasi demi tercapainya  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat  serta  mencapai  perubahan yang diinginkan. Pelatihan kepemimpinan
pengawas    ini    memiliki    tujuan    untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi  manajerial.  Hasil  akhir  dari proses    pelatihan    ini  adalah  membentuk seorang leader yang memiliki
Kompetensi yakni
pengetahuan, keterampilan    ,      dan  sikap/perilaku seorang  PNS  yang  dapat    diamati  diukur, dan    dibebankan    dalam    melaksanakan tugas  jabatannya.    Kompetensi    ini    biasa disebut sebagai Kompetensi

## Tatalaksana Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

## JUNAIDI
Widya Iswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau JL. Ronggowarsito No 14 Kec. Sail, Pekan Baru Provinsi Riau E-mail : junjoen011@yahoo.co.id
Abstract :  In  order  to  support  the  realization  of  world  class  bureaucracy,  each  government agency  requires  a  supervisory  official  who  plays  an  initial  role  in  the  sustainability  of  the organizational  unit,  namely  in  controlling  the  implementation  of  activities  carried  out  by implementing  officials  in  providing  public  services.  To  develop  the  competence  of supervisory officers in order to meet the managerial competency standards of the supervisory position,  this  can  be  realized  through  supervisory  leadership  training  which  is  a  form  of structural  supervisory  leadership  training.  The  implementation  of  PKP  is  guided  by  the Regulation  of  the  Head  of  LAN  Number  15  of  2019  concerning  the  implementation  of Supervision  Leadership  Training,  Decree  of  the  Head  of  LAN  Number  1006  of  2019 concerning the PKP Curriculum Guidelines and the Decree of the Head of LAN Number 1005 of  2019  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  PKP.  There  are  4  (four)  learning agendas in PKP consisting of the Pancasila leadership and State Defense Agenda, the Service leadership  Agenda,  the  Work  Control  Agenda  and  the  Leadership  Actualization  Agenda which are carried out for 290 (two hundred and ninety) lesson hours which can be carried out for 36 (thirty) six) days of training at the Kediklatan Campus and for 540 (five hundred and forty)  lesson  hours  which  will  be  held  for  at  least  60  (sixty)  calendar  days  located  in  the participant's original work unit.
Keywords: Bureaucracy, Competence, Leadership
101
kepemirnpinan rnelayani,
sehingga melahirkan  sebuah  Akuntabilitas  Jabatan yakni  kemampuan  dalam  mengendalikan kegiatan  pelaksanaan  pelayanan      publik yang    dilakukan      oleh      pejabat pelaksanaan      sesuai    dengan      standar operasional prosedur.
Dalam proses mencetak pemimpinan  yang  mampu  melayani  maka pelatihan  kepemimpinan    pengawas    ini diakukan    melalui    proses    pembelajaran klasikal    dan    non  klasikal,      pembelajaran klasikal    biasanya    dilakukan    secara langsung    dan    tatap    muka  sedangkan  non klasikal  bisa  dalam  bentuk e  learning maupun mentoring atau birnbingan ditempat kerja
Pendidikan  adalah  usaha  sistematik yang  disengajakan,  yang  dibuat  oleh sesuatu  masyarakat  untuk  menyampaikan pengetahuan,  nilai,  sikap  dan  kemahiran kepada ahlinya,  usaha  memperkembangkan potensi  individu  dan  perubahan  yang berlaku dalam diri manusia.
Zais (1986:317)
dalam http://www.scribd.com/doc/55461188/ Makalah-Pendidikan-Dan-Pelatihan-Diklat mengemukakan  bahwa  pendidikan  sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan sesorang menjadi dirinya sendiri  atau  proses  mendefinisikan  dan mendefinisikan  keberadaan  diri  sendiri  di tengah-tengah lingkungannya.
Dari  uraian  tentang  pengertian pendidikan di atas, dapat ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  a)   Pendidikan adalah  susatu  kegiatan  atau  usaha  manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan  jalan  membina  pada  potensi pribadinya  yang  berupa  rohani  (cipta,  rasa, dan  karsa)  serta  jasmani  (panca  indra  dan keterampilan);  b).   Pendidikan  di  dalam suatu  proses  perubahan  perilaku  menuju kepada  kedewasaan  dan  penyempurnaan kehidupan  manusia;  c).  Pendidikan  adalah suatu  proses  pengembangan  kemampuan atau  perilaku  ke  arah  yang  diinginkan; d).  Pendidikan merupakan hasil atau prestasi  yang  dicapai  oleh  perkembangan
manusia,  dan  usaha  lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuan.
Nadler dan Wiggs dalam http://zakarija.staff.
umm.ac.id/files/ 2010/12/PENDIDIKAN-DAN- PELATIHAN1.pdf
mendefinisikan pelatihan  ( training )  sebagai  teknik-teknik yang  memusatkan  pada  belajar  tentang  4 ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan dan  sikap-sikap  yang  dibutuhkan  untuk memulai  suatu  pekerjaan atau tugas-tugas atau  untuk  meningkatkan  kemampuan dalam  melakukan  suatu  pekerjaan  atau tugas.
Payaman Simanjuntak ( 2005) mendefinisikan pelatihan
merupakan  bagian  dari  investasi  SDM ( human  investment )  untuk  meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga  meningkatkan  kinerja  pegawai. Pelatihan  biasanya  dilakukan  dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang  relatif  pendek,  untuk  membekali seseorang dengan keterampilan kerja.
Menurut  beberapa  pendapat  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan dalam maksud untuk memperbaiki dan mengembangkan  sikap,  tingkah  laku, keterampilan,  dan  pengetahuan  dari  para pegawai  sesuai  dengan  keinginan  dari suatu lembaga atau organisasi.
Menurut  Hamalik  yang  dikutip oleh Pujirahayu (2008:17) dalam http://www.scribd.com/doc/55461188/Ma kalah-Pendidikan-Dan-Pelatihan-Diklat konsep  sistem  pendidikan  dan  pelatihan (diklat) adalah upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai melalui upaya pendidikan  dan  pelatihan  baik  berupa diklat  berjenjang,  diklat  kursus,  diklat fungsional,  dan  diklat  operasional  yang banyak  diterapkan  oleh  suatu  organisasi dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan kerja karyawan dalam menghadapi aktivitasnya,  yang  diupayakan  dapat meningkatkan pelayanan masyarakatnya.
102
Menurut  Syamsuddin  yang  dikutip oleh  Pujirahayu  (2008:18)  diklat  adalah suatu  proses  dari  pelaksanaan  pendidikan dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  terus menerus bagi suatu organisasi agar karyawan  yang  mengikuti  diklat  mampu mengembangkan karir dan aktivitas kerjanya di dalam mengembangkan, memperpaiki  perilaku  kerja  karyawan, mempersiapkan karyawan untuk menduduki  jabatan  yang  lebih  rumit  dan sulit,  serta  mempersiapkan  tenaga  untuk mengembangkan aktivitas kerjanya.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan dan  latihan  (diklat)  merupakan  proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan,  dan  membentuk  pegawai dimana  pegawai  mempelajari  pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skill ), kemampuan ( ability ) atau perilaku terhadap tujuan  pribadi  dan  organisasi  sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.
Penggunaan  istilah  pendidikan  dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi  biasanya  disatukan  menjadi diklat  (pendidikan  dan  pelatihan).  Unit yang  menangani  pendidikan  dan  pelatihan pegawai lazim disebut PUSDIKLAT (Pusat Pendidikan dan Pelatihan).

## METODE
Kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan  studi  kepustakaan  dengan  cara membaca,mengumpulkan  berbagai  sumber literatur dan disajikan secara sistematis untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Pendidikan Pelatihan  Kepemimpinan  Pengawas  (PKP), mulai  dari  dasar  hukum,  tujuan  dan  sasaran pelatihan, penyelenggaraan, kurikulum, anggran,  tata  tertip  dan  sanksi  peserta, evaluasi, pembinaan alumni, hingga pemeberhentian peserta PKP.
.

## HASIL
Dasar  Hukum  Pelaksanaan  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Adapun  dasar  hukum  pelaksanaan pendidikan  dan  pelatihan  Kepemimpinan
Pengawas adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang  No.  5  tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. PP  Nomor  11Tahun2017    Tentang Manajemen PNS
c. Peraturan    Kepala    Lembaga Administrasi Negara No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman  Umum  Pendidikan    dan Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri
Sipil.
d. 5.  Peraturan  Kepala  LAN  Nomor 15      tahun    2019    tentang penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan.
e. 6.   Keputusan Kepala  LAN Nomor 1006 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kurikulum PKP
f. 7.  Keputusan  Kepala  LAN  Nomor
1005/K.1/PDP.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan PKP Tujuan, Sasaran dan Kopetensi Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas a. Tujuan.  Pelatihan  Kepemimpinan Pengawas  (PKP)  adalah  untuk mengembangkan kompetensi manajerial  pejabat  pengawas  dalam rangka memenuhi standar
kompetensi jabatan.
b. Sasaran. Sasaran pelatihan ini adalah terwujudnya pejabat pengawas yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan    dan  sikap  perilaku untuk melaksanakan tugas jabatannya.
c. Kompetensi.  Kompetensi    yang dikembangkan    dalam    PKP merupakan
Kompetensi kepemimpinan melayani yakni merupakan  Kompetensi  manajerial Peserta untuk menjamin
terlaksananya  akuntabilitas  Jabatan Pengawas.  Akuntabilitas    Jabatan Pengawas  merupakan  kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Pelaksana
sesuai  dengan  standar  operasional prosedur.

## Penyelenggaran Pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan Pola Pelatihan Kepemimpinan Pengawas    (PKP)  ditempuh  melalui  jalur Klasikal dan  Non Klasikal.
a. Pola Klasikal, pola Klasikal
merupakan proses pembelajaran yang  dilakukan  secara  tatap muka  di dalam kelas. Pola klasikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Peserta diasramakan;  Peserta    diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan      peningkatan    kesegaran jasmani.
b. Pola  Non  Klasikal,  Pola    Non Klasiklal    merupakan    proses pembelajaran    yang    dilakukan melalui    e-  learning,    bimbingan  di tempat    kerja,  dan/atau  metode  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

## Agenda Pembelajaran
Untuk mencapai Kompetensi
kepemimpinan  yang  melayani  dilaksanakan melalui  4  (empat) agenda  pebelajaran,    yang meliputi:
a. Agenda  kepemimpinan  Pancasila  dan Bela Negara;
b. Agenda kepemimpinan Pelayanan;
c. Agenda Pengendalian Pekerjaan;
d. Agenda    Aktualisasi    Kepemimpinan dan  ditambah  Agenda    Orientasi
Program untuk memberikan pemahaman  umum  terkait  kebijakan penyelenggaraan PKP. Agenda
pelatihan  dilaksanakan    selama  830 (delapan  ratus  tigapuluh)    JP  atau setara  dengan  96  (sembilan  puluh enam)  hari  dengan  rincian  sebagai berikut:  a).      Selama  290  (dua  ratus sembilan  puluh)  jp  yang  dapat dilaksanakan  selama  36    (tiga    puluh enam)    hari    pelatihan    bertempat    di Kampus    Kediklatan;  b).        Selama 540 (lima ratus empat puluh) jp yang
dilaksanakan  paling  singkat  60 (enam puluh) hari kalender bertempat  di  satuan  kerja  asal peserta. Penyelenggara     Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas   dapat  diselenggarakan    oleh  :
a. Lembaga    Administrasi      Negara (LAN);
b. Lembaga  Pelatihan  Terakreditasi;
c. Bagi    lembaga    pelatihan    yang belum terak:reditasi dapat menyelenggarakan        PKP    dengan ketentuan      sebagai    berikut    :  a). Memperoleh      ijin  tertulis    dari Kepala    LAN;    b).        Dilakukan penjaminan      mutu    oleh    LAN dan/atau      Lembaga      Pelatihan Terakreditasi  dengan    perolehan akreditasi   paling  rendah  B.

## Kurikulum     dan  Agenda   Pelatihan
Kurikulum   dan  Agenda   Pelatihan Kepemimpinan        Pengawas      bisa    dilihat dalam   tabel berikut :
Tabel 1:   Kurikulum          dan    Agenda Pelatihan

## Kepesertaan
Jumlah Peserta a. Jumlah  Peserta  dalam  1      (satu) angkatan  paling  rendah  30  orang dan  paling  banyak    40  orang
104
Peserta.
b. Apabila tidak memenuhi,  tetap dapat diselenggarakan  dengan    persetujuan tertulis KepalaLAN;
Syarat Peserta
a. Batas  usia  paling  tinggi:  10  tahun sebelum  BUP  bagi  yang  masih menduduki Jabatan Pelaksana atau JF yang setara dengan
Jabatan Pelaksana;  atau  8    tahun  sebelum BUP  bagi  yang  telah  menduduki Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pengawas.
b. Syarat  Administrasi,  PNS  paling rendah  III/b  atau  JF  yang  setara dengan  III/b;  PNS    dengan    Jabatan Pelaksana    atau  Jabatan    Pengawas atau    JF  yang    setara  dengan  Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas;
c. bagi  PNS  golongan  ruang  III/b Jabatan  Pelaksana  memiliki  masa kerja  sebagai  PNS  paling  rendah  2 tahun dan
d. diusulkan  secara  tertulis  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  atau  Pejabat yang berwenang.
Syarat Dokumen
a. Keputusan tentang pengangkatan dalamjabatan  terakhir;
b. Surat  tugas  dari  PyB  atau  PPK Instansi Pemerintah asal peserta;
c. Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
d. Keterangan  bebas  narkotika  dan  obat terlarang dari lembaga yang berwenang;
e. Peryataan      kesediaan     mematuhi ketentuan     yang     berlaku     dalam penyelenggaraan PKP yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
Status Peserta
a. Di  tempat  pelatihan (On  Campus) Pada saat pelatihan on campus peserta berstatus ditugaskan.
b. Di  ternpat  kerja (Off  Campus) Pada saat off  campus peserta  menjalankan tugas jabatan secara penuh.
c. menghormati pengajar, penyelenggara,  dan  sesama  Peserta
lainnya;
d. menyelesaikan   semua  tugas  yang diberikan    oleh    penceramah, pengajar, dan penyelenggara pelatihan;
e. berpakaian  sopan  selama  mengikuti kegiatan pelatihan;
f. berperilaku  peduli  dalam  menjaga kebersihan    dan    kenyamanan    di lingkungan pelatihan;
g. tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
h. tidak  membawa  senjata  ke  dalam tempat pelatihan;
i. tidak  melakukan  plagiarisme  dalam bentuk  apapun  selama  mengikuti pelatihan;
j. tidak  memberi  gratifikasi  kepada Tenaga Pelatihan;
k. tidak  melakukan pelanggaran norma  hukum,  moral  dan  susila selama mengikuti pelatihan; dan
l. tidak  membawa  dan  mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif  lainnya  di  dalam  tempat pelatihan.

## Tata Tertib dan Sanki Peserta
Tata  Tertib
Tata    tertib    peserta    pelatihan dijabarkan    dalam    Kode    Sikap    Perilaku. Kode  sikap perilaku ini meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti pelatihan.  Rincian  Kode  Sikap  Perilaku antara lain sebagai berikut :
a. hadir    tepat  waktu    mengikuti kegiatan    pembelajaran    tidak kurang  dari  90%  dari  jumlah  total sesi pembelajaran di tempat pelatihan setara dengan 8 sesi;
b. menghormati pengajar, penyelenggara,  dan  sesama  Peserta lainnya;
c. menyelesaikan   semua  tugas  yang diberikan    oleh    penceramah, pengajar, dan penyelenggara pelatihan;
d. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan;
e. berperilaku  peduli  dalam  menjaga
105
kebersihan    dan    kenyamanan    di lingkungan pelatihan;
f. tidak  merokok  selama  pembelajaran berlangsung;
g. tidak  membawa  senjata  ke  dalam tempat pelatihan;
h. tidak  melakukan  plagiarisme  dalam bentuk  apapun  selama  mengikuti pelatihan;
i. tidak  memberi  gratifikasi  kepada Tenaga Pelatihan;
j. tidak  melakukan    pelanggaran  norma hukum,  moral  dan  susila  selama mengikuti pelatihan; dan
k. tidak  membawa  dan  mengkonsumsi minuman  keras,  narkoba,  dan  zat-zat adiktif  lainnya  di  dalam  tempat pelatihan.

## Sanksi
Sanksi  terhadap  kode  sikap  perilaku adalah sebagai berikut :
a. jika  Peserta  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku Peserta (tidak hadir selama 8  sesi) diberikan sanksi sebagai berikut:
1) pada  rentang  4  (empat)  sesi pertama diberikan peringatan lisan;
2) pada rentang 3 (tiga) sesi berikutnya  diberi  surat  teguran; dan
3) pada  sesi  berikutnya  Peserta diberhentikan status kepesertaanya  dalam  pelatihan dan  dikembalikan  kepada  instansi asalnya  serta  diberikan  surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
b. jika  Peserta  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  pelanggaran terhadap  Kode  Sikap  Perilaku  Pesert sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b s.d.    g,  diberikan  sanksi  sebagai berikut:
1) pelanggaran  pertama  diberikan peringatan secara lisan;
2) pelanggaran  kedua  diberi  surat teguran; dan
3) pelanggaran      ketiga     Peserta diberhentikan          status kepesertaanya dan dikembalikan  kepada  instansi asalnya  serta  diberikan  surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi; c. jika  Peserta  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf h s.d. k, Peserta diberhentikan status kepesertaanya dan
dikembalikan kepada instansi asalnya serta diberikan surat pengantar  dari  Pimpinan  Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

## Evaluasi
Evaluasi Peserta Evaluasi  peserta  rneliputi  evaluasi  : substansi,  studi  lapangan,  aksi  perubahan dan  sikap  perilaku  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  scoring  dalam  skala nilai 100 (seratus). Apabila peserta memperoleh  nilai  nilai  kurang  dari  70,01 untuk  aspek  evaluasi    diberi    1        kali kesempatan    untuk    remedial    sebelum pelatihan  berakhir  yang  dilakukan  oleh lembaga penyelenggara pelatihan.
Kualifikasi penilaian akhir peserta
Pembinaan Alumni
a. Pembinaan  Alumni  secara  nasional oleh LAN secara terintegrasi bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara    Pelatihan    dan Pejabat    Pembina    Kepegawaian atau    Pejabat  yang  Berwenang  asal Peserta;
b. Melibatkan    alumni    pada    kegiatan akademik    membahas    isu-isu strategis    nasional,  perumusan kebijakan pengembangan kompetensi, dan/atau membuka ruang  konsultasi  dan  koordinasi sinergis antar alumni;
c. Mendorong keberlanjutan aksi perubahan  dijadikan  sebagai  salah
106
satu unsur penilaian kinerja;
d. Pengembangan sistem informasi Pembinaan alumni.
Surat Keterangan Pelatihan
a. Kualifikasi  penilaian  evaluasi  akhir
Peserta ditetapkan dengan ketentuan  sebagai berikut:
1) Sangat  Memuaskan  (skor  90,01- 100);
2) Memuaskan (skor 80,01  - 90,0);
3) Baik (skor 70,01 - 80,0);
4) Kurang Baik (skor 60,01-    70,0); dan
5) tidak  memenuhi  kualifikasi  (skor .:::;60).
b. Peserta  dinyatakan  lulus  dan  akan memperoleh  Surat  Tanda  Tamat Pelatihan  (STTP)  jika  memperoleh kualifikasi  paling  rendah  BAIK  (skor 70,01 -  80,0);
c. Peserta dinyatakan ditunda
kelulusannya jika memperoleh kualifikasi  Kurang  Baik (skor 60,01
-    70,0);  dan  diberi    1          (satu)  kali kesempatan remedial yang
dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PKP berakhir dan  akan  dinyatakan  Lulus  jika memperoleh kualifikasi Baik.
d. Peserta      dinyatakan      tidak      lulus jika   memperoleh   kualifikasi   Tidak Memenuhi Kualifikasi(skor = :60).

## Tenaga Pelatihanan
a. Jenis  Tenaga    Kepelatihanan.  Tenaga kePelatihanan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan adalah: 1) Penceramah  adalah  orang  yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kep~da peserta Pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2) Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran  yang  terdiri  dari
pengampu  materi  (widyaiswara atau  pegawai  lainnya),    penguji, pembimbing (coach dan mentor) dan konselor. 3) Pengelola   dan   Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pernerintah      yaitu      Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional Umum yang bertugas pada Lembaga Pelatihan. b. Persyaratan Tenaga  Pelatihan 1) Penceramah.
Penceramah merupakan Pejabat Negara,
Praktisi  dan  Pegawai  Aparatur Sipil  Negara/TNIIPOLRI    yang menduduki  jabatan    eselon    III ke    atas/setara    dan    memiliki keahlian/kepakaran  pada  bidang tertentu.  Pengajar.  Pengampu Materi  Widyaiswara    harus memiliki    sertifikat    kompetensi untuk  mengajar pada  Pelatihan
Kepemimpinan Pengawasan,
sedangkan pegawai lainnya memiliki:  kemampuan        dalam pengelolaan      pembelajaran yang      diindikasikan      dengan kualifikasi,    pengalaman    dan keahlian   yang    sesuai    program
Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan;    dan  kemampuan dalam    penguasaan    substansi mata  Pelatihan  yang  diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi,    pengalaman  dan keahlian  untuk  mengajar  pada jenjang Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan. 2) Penguji. Penguji adalah pengajar    yang    memiliki kompetensi  untuk  memberikan penilaian terhadap hasil
rancangan  dan  implementasi proyek perubahan peserta Pelatihan.

## Pemberhentian Peserta PKP
a. Peserta  diberhentikan  tidak  dengan hormat  dari  PKP  apabila melanggar
107
Kode Sikap Perilaku.
b. Selain berdasarkan pelanggaran Kode Sikap Perilaku sebagaimana dimaksud  pada  point  (1),  Peserta dapat diberhentikan dan dikembalikan kepada instansi asalnya apabila jumlah ketidakhadiran Peserta dimaksud  secara  akumulatif  paling rendah:  a.  27  (dua  puluh  tujuh)  JP; atau b. 3 (tiga) Hari Pelatihan.
c. Atas pertimbangan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Pelatihan  Terakreditasi  berdasarkan atas  persetujuan  tertulis  dari  LAN dapat memberikan jumlah ketidakhadiran
Peserta melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2).
d. Kode  Sikap  Perilaku  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan oleh  Kepala  LAN.  Pasal  25  Bagi Peserta  yang  diberhentikan  tidak dengan
hormat sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1), dilarang  mengikuti  PKP  selama  1 (satu) tahun.

## Pendanaan PKP
a. Pendanaan  PKP  dibebankan  pada anggaran Instansi Pemerintah.
b. Rincian  anggaran  PKP  ditetapkan oleh Kepala LAN.
c. Rincian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dapat  dijadikan  acuan  dalam penyelenggaran PKP

## PEMBAHASAN
Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan  yang  baik,  maka  di  setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat pengawas  yang  memainkan  peran  penting bagi  keberlangsungan  unit  organisasi,  yaitu dalam  pengendalian  pelaksanaan  kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  yang  dikelola  dan  dikendalikan dengan  baik,  merupakan  bagian  integral dari peningkatan  kualitas  kinerja  pelayanan. Sosok pejabat pengawas yang dapat
memainkan  peran  tersebut  telah  memenuhi kriteria pemimpin yang melayani, sehingga cepat  atau  lambatnya  peningkatan  kinerja organisasi  akan  ditentukan  oleh  langkah- langkah  pengendalian  yang  dilakukan  oleh pejabat  pengawas.  Berdasarkan  Pasal  52 ayat  (2)  huruf  b  Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil,  pejabat  pengawas harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas  jabatan  untuk  pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan  oleh  pejabat  pelaksana  sesuai standar operasional prosedur.
Untuk  mengembangkan  kompetensi pejabat  pengawas  dalam  rangka  memenuhi standar  kompetensi  manajerial  Jabatan pengawas, dapat diwujudkan melalui pelatihan  kepemimpinan  pengawas  yang merupakan  bentuk  pelatihan  struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diamanatkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 217  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil.  Sebagai  pejabat struktural, pejabat pengawas harus memiliki kompetensi  manajerial  yang  dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan,  baik  pusat  maupun  daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan, maka melalui Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara Nomor  15  Tahun  2019  ditetapkan  tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

## SIMPULAN
Untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat Pengawas maka perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan Pengawas.
108

## DAFTAR RUJUKAN
Irwandi  Hutbah.  2013.  Pendidikan  dan
Pelatihan.
Dalam
http://www.scribd.com/doc/5546118 8/Makalah-Pendidikan-Dan- Pelatihan-Diklat    diakses  pada tanggal 29 Mei 2013
Muchlisin  Riadi.  2012. Jenis  dan  Metode Pendidikan  dan  Pelatihan .  dalam http://www.kajianpustaka.com/2012 /11/jenis-dan-metode-pendidikan- dan.html diakses pada tanggal 4 Juni 2013
Muhammad Alwan. 2012. Peranan Pendidikan  dan  Pelatihan  Dalam Pengembangan SDM. dalam
http://tekpenfip.wordpress.com/201 2/12/08/peranan-pendidikan-dan- pelatihan-dalam-pengembangan- sdm/  diakses  pada  tanggal  4  Juni 2013
Pujirahayu, Rostanti. 2008. Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia  dalam  Upaya  Peningkatan Pelayanan Masyarakat pada Aparatur Sekretariat  Daerah .  Tesis.
PP U MI Makassar.
Zakarija  Achmat.  2010. Pendidikan  dan Pelatihan . dalam http://zakarija.staff.umm.ac.id/files/
2010/12/PENDIDIKAN-DAN- PELATIHAN1.pdf  diakses  pada tanggal 29 Mei 2013.