Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 5 Mei 2020

## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

## Zulkarnain dan Dahlia Anggyastuti Ningrum
Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia Email: zulkarnain@imwi.ac.id dan dahliaanggi31@gmail.com

## Abstract
Government  financial  statements  are  essentially  a  form  of  government accountability  to  the  people  for  managing  public  funds.  The  government  must arrange financial statements until fulfill the qualitative characteristics of financial statements  that  are  relevant,  reliable,  comparable  and  understandable.  This research  aims  to  examine  the  determinants  of  the  quality  of  financial  statements, including  human  resource  competencies,  the  application  of  regional  financial accounting  information  systems,  and  the  application  of  government  accounting standards in the Regional Government of Sukabumi City.  Data collection was done through  survey  techniques  in  19  OPDs  in  the  form  of  Agencies  and  Offices  in Sukabumi  City  Regional  Government  with  a  research  instrument  in  the  form  of  a questionnaire. Questionnaires were distributed to respondents, namely the Finance Sub-Staff  in  each  OPD  of  40  people.  Testing  of  research  instruments  is  done through  validity  and  reliability  testing.  Testing  the  fulfillment  of  classic requirements/assumptions is done through normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity  test.  Hypothesis  testing  is  done  by  using  multiple  regression analysis:  coefficient  of  determination  test,  F  test  and  t  test  with  SPSS  program tools. The results showed that partially human resource competence did not affect the quality of the financial statements of the Sukabumi City Government. At present the  Regional  Government  of  Sukabumi  City  has  qualified  financial  reports, at  a time when human resource competencies were inadequate due to lack of training in accountancy.  The  financial  statements  in  this  case  are  arranged  in  collaboration with  external  partners.  On  the  other  hand,  the  application  of  regional  financial accounting  information  systems  and  the  application  of  government  accounting standards partially has a significant positive effect on the quality of the Sukabumi City  Government's  financial  statements. The  quality  of  the  information  processing that is supported by the quality of the information system helps in producing good financial  reports.  The  implementation  of  government  accounting  standards increases  the  credibility,  transparency  and  accountability  of  regional  financial management. The result of this research also showed that simultaneously the three determinants  have  a  significant  positive  effect  on  the  quality  of  the  financial statements  of  the  Sukabumi  City  Government  with  the  results  of  the  coefficient  of determination testing showing the ability to explain variations of 81.5%.
Keywords:    Quality  of  Regional  Government  Financial  Statement,  Human  Resourches Competencies,  Regional  Financial  Accounting  Information  Systems, Government Accountancy Standards.

## Abstrak
Laporan  keuangan  pemerintah  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan  dana  publik. Pemerintah  wajib  menyusun  laporan  keuangan  hingga  memenuhi  ciri  kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, cakap, bisa di perhitungkan serta bisa dimengerti. Penelitian ini dilakukan supaya bisa menilai determinan kualitas laporan keuangan, diantaranya  kemampuan  sumber  daya  manusia,  implementasi  sistem  informasi akuntansi keuangan daerah, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik survey pada 19 OPD berbentuk Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota  Sukabumi  dengan  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner.  Kuesioner disebarkan kepada responden yaitu Staf Sub Bagian Keuangan pada masing-masing OPD  yang  berjumlah  40  orang.  Pengujian  instrumen  penelitian  dilakukan  melalui uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Pengujian  pemenuhan  syarat/  asumsi  klasik dilakukan  melalui  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedastisitas. Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda:  uji koefisien  determinasi,  uji  F  dan  uji  t  dengan  alat  bantu  program  SPSS.  Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  dengan  cara  parsial  kemampuan  sumber  daya manusia  tidak  berdampak  kepada  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Sukabumi. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah memiliki laporan keuangan  yang  berkualitas,  di  saat  kemampuan  sumber  daya  manusia  belum memadai  akibat  kurangnya  pelatihan  dalam  bidang  akuntansi.  Laporan  keuangan dalam  hal ini  disusun  bekerjasama  dengan  mitra  eksternal.  Di  sisi lain,  penerapan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  serta  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kualitas proses pengolahan informasi  yang  didukung  oleh  kualitas  sistem  informasi  membantu  dalam  meng- hasilkan  laporan  keuangan  yang  baik.  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan meningkatkan  kredibilitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Hasil  penelitian  ini  juga  memperlihatkan  bahwa  dengan  cara  simultan ketiga  determinan  tersebut  berdampak  positif  signifikan  kepada  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  dengan  hasil  pengujian  koefisien determinasi menunjukkan kemampuan menjelaskan variasi sebesar 81,5%.
Kata  kunci :  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  kompetensi  SDM,  sistem informasi akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan.

## Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  berkelanjutan  yang  setiap  tahapannya memberikan  perubahan  atau  perbaikan  birokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dengan adanya  reformasi  diharapkan  dapat  diwujudkan  organisasi  yang  baik,  bersih,  tertata, tanpa adanya kolusi dan nepotisme (Lusiawati, 2020).
Reformasi menggulirkan sistem pemerintahan yang baru, disebut otonomi daerah. Daerah  diberikan  kewenangan  (authority)  untuk  mengatur  serta  mengurus  sendiri daerahnya    (Edy  Sutrisno,  Widhi  Novianto,  Ani  Suprihartini  &  Rita  Dwi  KU,  2015). Makna mengatur ialah melahirkan kebijakan atau peraturan dengan mempertimbangkan kepentingan  masyarakat  berlandaskan  pada  adat  dan  kebudayaan  atau  kearifan  lokal,
selanjutnya  makna  mengurus  ialah  menyediakan  layanan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
Dalam  melakukan  kebijakan  daerah  diharapkan  daerah  bisa  mandiri  dalam mengelola  keuangan  daerah.  Kemandirian  terwujud  dalam  bentuk  kemampuan membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah daerah, berupa pemberian layanan yang optimal  kepada  masyarakat  dan  pembangunan.  Sumber  penerimaan  daerah  dapat diperoleh  diantaranya  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  dibayarkan  oleh masyarakat (Briando, 2017).
Pada  setiap  akhir  tahun  anggaran,  kepala  daerah  wajib  menyampaikan  laporan pengelolaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat dan memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kepada masyarakat (INDONESIA,  n.d.).  Hal  ini  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada  masyarakat  didasarkan  pada  hubungan  keagenan  masyarakat  selaku  principal serta  pemerintah  daerah  sebagai  agent.  Laporan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah dapat berupa laporan kinerja dan/atau informasi keuangan pemerintah daerah.
Jensen serta Meckling (1976) mengartikan ikatan keagenan selaku sebuah kontrak antara  principal  dengan  agent,  dengan  melihat  pendelegasian  beberapa  wewenang pengambilan  keputusan  dari  principal  kepada  agent.  Sebagai  agent,  pemerintah  daerah melaksanakan  wewenang  yang  sudah  diserahkan  pada  pemerintah  pusat.  Pemerintah daerah  juga  harus  mempertanggungjawabkan  tugasnya  kepada  masyarakat  untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Zelmiyanti, 2016).
Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang terjadi dalam pemerintahan daerah pada suatu periode tertentu  dan  rangkuman  dari  transaksi-transaksi  keuangan  yang  sudah  terjadi  semasa tahun  buku  yang  bersangkutan  (Munawir  et  al.,  2010).  Salah  satu  ketentuan  dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara mewajibkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan  selaku  basis  penyusunan  laporan  keuangan  bagi  instansi  pemerintah (Indonesia, 2004).
Informasi  akuntansi  yang  tersaji  di  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah mesti  mencukupi  sejumlah  ciri  kualitatif  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yaitu relevan, cakap, bisa dibandingkan serta bisa dimengerti.  Informasi disebut relevan jika bisa  memengaruhi  pengambilan  keputusan  manajerial.  Informasi  yang  relevan  bisa dipakai  untuk  menilai  kejadian  pada  masa  lampau,  masa  sekarang,  dan  masa  depan (predictive  value),  dan  memperjelaskan  serta  memperbaiki  maksud  yang  telah  dibuat sebelumnya  (feedback  value).  Agar  informasi  dikatakan  relevan,  informasi  mesti  ada sesuai  waktu  bagi  pengguna  informasi  atau  untuk  pengambilan  keputusan  ( timeliness ) (Indonesia, 2010).
Karakteristik  kualitatif  berikutnya  yaitu  keandalan  sangat  berkaitan  terhadap kompentisa  suatu  informasi  dalam  menyediakan  dengan  wajar  kondisi  serta  peristiwa yang disediakan sesuai kondisi yang sebenarnya terjadi. Suatu informasi disebut cakap
jika:  (1)  Dapat  diuji  kebenarannya  (verifiabel);  (2)  Netral,  tidak  ada  unsur  bias  dalam penyajian  laporan  atau  informasi  keuangan.  (3)  Penyajian  secara  wajar/  jujur (representational faithfulness) yang menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut (Indonesia, 2010).
Karakteristik  dapat  dibandingkan  memiliki  makna  suatu  informasi  dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun  antar  entitas.  Dapat  dipahami  artinya  suatu  informasi  dikatakan  bermanfaat apabila  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna (Indonesia, 2010).
Apabila  informasi  yang  tersaji  di  dalam  informasi  keuangan  pemerintah  daerah mencukupi ciri kualitatif laporan keuangan tersebut, berarti pemerintah daerah sanggup mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam pengurusan keuangan daerah. Apabila  tidak  dapat  dipenuhi  sebagaimana  ketentuan  perundang-undangan,  maka  akan berpotensi mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, kekurangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan (Roviyantie, 2011).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan memperoleh penilaian  berupa  pendapat  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Saat  BPK menyerahkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan, ini  berarti  organisasi  tersebut  telah  menyajikan  dan  mengungkapkan  informasi keuangan  secara  wajar  dan  berkualitas  (Erviana,  2017).  Rendahnya  kualitas  laporan keuangan  bisa  diakibatkan  oleh  belum  diterapkannya  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  serta  kurangnya  pemahaman  akuntansi  dari  penyusun  laporan keuangan itu sendiri  serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal  ini  terkait  kemampuan  untuk  melakukan  tugas  serta  tanggung  jawab  yang diserahkan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang cukup memenuhi.
Penelitian  oleh  (Khalid,  2016)  menyatakan  bahwa  kemampuan  sumber  daya manusia  berdampak  positif  kepada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (Khalid, 2016). Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga berdampak positif  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  (Eriotis  et  al.,  2011).  Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Lasoma, 2013) yang menemukan bahwa penetapan standar  akuntansi  pemerintahan  berdampak  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah (Lasoma, 2013).
Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan alasan untuk  mendapat  predikat  opini  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus menunggu sekian tahun lamanya, dan baru pada beberapa tahun  terakhir  semenjak  tahun  2014  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  mendapatkan opini WTP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan kualitas laporan keuangan,  diantaranya  kemapuan  sumber  daya  manusia,  penetapan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah,  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

## Metode Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  staf  Sub  Bagian  Keuangan  (yang berkaitan  langsung  dengan  pengelolaan  keuangan)  di  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Teknik  penarikan  sampel adalah purposive sampling , yaitu terbatas pada OPD berbentuk Badan dan Dinas, serta yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  dikumpulkan langsung  dari  hasil  pengisian  kuesioner  oleh  responden  staf  Sub  Bagian  Keuangan. Definisi operasional variabel dan indikator pengukuran variabel sebagai berikut:
a. Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yaitu  variabel  dependen  (Y), didefinisikan  sebagaimana  PP  No.  71  Tahun  2010  yang  menuturkan,  untuk memperoleh informasi keuangan yang memberi manfaat bagi para penggunanya, oleh karena itu informasi yang ada dalam laporan tersebut mesti berkualitas serta berguna  dalam  pengambilan  keputusan.  Indikator  pengukuran  variabel diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
b. Kompetensi sumber daya manusia yaitu variabel independen (X 1 ), didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan  bekal  pendidikan,  pelatihan  serta  pengalaman.  Sumber  daya  manusia yang  terampil  lebih  mudah  dimerngerti  akuntansi  dengan  baik,  oleh  karenanya dalam  melaksanakan  kewajibannya  bisa  dilaksanakannya  dengan  cara  cermat serta  sesuai  waktu  dalam  mempersebahkan  laporan  keuangan.  Indikator pengukuran variabel diantaranya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
c. Penerapan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  yaitu  variabel independen  (X 2 ),  didefinisikan  dengan  tersedianya  sistem  informasi  yang memadai,  terintegrasi  dan  mudah  digunakan,  serta  mampu  mengolah  dan menyediakan  data  yang  akurat  dan  terkini  dalam  kaitannya  menunjang  proses penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Sari  &  Witono,  2014). Indikator  pengukuran  variabel  diantaranya  sistem  layanan,  kualitas  sistem,  dan kualitas informasi.
d. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  yaitu  variabel  independen (X 3 ), didefinisikan dengan diterapkannya prinsip-prinsip akuntansi sebagaimana PP  No.71  tahun  2010  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Indikator  pengukuran  variabel  diantaranya  basis  akrual,  anggaran berbasis  kas,  penyajian  CALK,  pengakuan  persediaan,  pengakuan  investasi, pengukuran  aset  tetap,  perlakuan  akuntansi  konstruksi,  pengakuan  kewajiban, perlakuan akuntansi koreksi kesalahan, dan konsep penyajian laporan keuangan konsolidasi.
Analisis  data  yang  dilakukan  diantaranya  pengujian  kualitas  instrumen  melalui uji  validitas  dan  uji  reliabilitas;  pengujian  pemenuhan  syarat/asumsi  klasik  melalui  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedastisitas;  serta  pengujian  hipotesis
dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda:  uji  koefisien  determinasi,  uji  t dan uji F dengan alat bantu program SPSS.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Hasil Pengujian Kualitas Instrumen
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah ataupun valid tidaknya suatu kuesioner.  Kuesioner  diuangkapkan  valid  apabila  pertanyaan  terhap  kuesioner bisa  untuk  mengatakan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut. Pengujian  memakai  uji  dua  sisi  dengan  tingkat  signifikansi  0,05.  Kriteria pengujian adalah jika r hitung ≥ r tabel, oleh karena itu instrumen ataupun item- item  pernyataan  berkorelasi  signifikan  kepada  skor  total  (dinyatakan  valid) (Arikunto,  2016).  Uji  validitas  dilakukan  terhadap  semua  butir  pertanyaan (Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ), 5 item; Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ), 6 item; Variabel Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X 3 ),  11  item;  dan  Variabel  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y),  11  item).  Hasil  pengolahan  data menunjukkan  bahwa  semua  butir  pertanyaan  menghasilkan  nilai  r  hitung  ≥  r tabel. Dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Dengan kata lain uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat  kemantapan  atau  konsisten  suatu  alat  ukur  (kuesioner).  Pengujian dilakukan  dengan  metode Cronbach’s  Alpha .  Nilai alpha antara  0,8  sampai dengan  1  dikategorikan  sebagai  reliabilitas  baik,  nilai alpha antara  0,6  sampai 0,79 dikategorikan sebagai reliabilitas diterima, dan nilai alpha kurang dari 0,6 dikategorikan  sebagai  reliabilitas  kurang  baik  (Arikunto,  2016).  Hasil perhitungan  menunjukan  bahwa  nilai Cronbach’  Alpha untuk  setiap  variabel adalah  lebih  dari  0,70.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanyaan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.
2. Hasil Pengujian Pemenuhan Syarat/Asumsi Klasik
a. Hasil uji normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  data  terdistribusi normal.  Pengujian  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Kolmogorov Smirnov . Data dianggap terdistribusi normal bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sugiyono, 2017). Berikut ini hasil uji normalitas dimaksud:
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 40 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.59832153 Most Extreme Differences Absolute .137 Positive .075 Negative -.137 Test Statistic .137 Asymp. Sig. (2-tailed) .057 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  nilai  signifikansi  Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar 0,057 > 0,05, maka memenuhi kriteria data telah terdistribusi normal.
b. Hasil uji multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  bertujuan  untuk  menguji  apakah model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  atau  hubungan  antar  variabel independen.  Model  regresi  dikatakan  baik  apabila  tidak  terjadi multikolinearitas. Terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 (Sugiyono, 2017).
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Nama Variabel Tolerance VIF keterangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,861 1.162 Tidak terjadi multikolinearitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ) 0,434 2.307 Tidak terjadi multikolinearitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X 3 ) 0,394 2.535 Tidak terjadi multikolinearitas Sumber: Data diolah (2019)
Pada  tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen mempunyai  nilai  tolerance  >  0,10  dan  VIF  <  10.  Dapat  disimpulkan  bahwa tidak ada kolerasi yang  sempurna antar variabel independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas.
c. Hasil uji heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  bertujuan  untuk  menguji  apakah model regresi yang terjadi berbeda varians dari residual satu ke pengamatan yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  apabila  tidak  mengandung heteroskedastisitas.  Uji  heteroskedastisitas  bisa  dilihat  melalui  grafik scatterplot .
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)
Pada  gambar  1  di atas  menunjukkan  titik-titik  pada  grafik  scatterplot terlihat menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola  yang  jelas  dari  sebaran  titik  tersebut.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
3. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Hasil analisis regresi linier berganda
Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Analisis  dilakukan  dengan alat  bantu  program  SPSS.  Berikut  ini  tabel  hasil  analisis  regresi  linier berganda:
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.680 3.538 2.736 .010 KSDMX 1 -.057 .116 -.038 -.490 .627 PSIADX 2 .575 .172 .364 3.347 .002 PSAPX 3 .506 .095 .609 5.343 .000 a. Dependent Variable: KLKY Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  diketahui  bahwa  model  regresi  linear berganda adalah sebagai berikut:
Y = 9680 – 0,057X1 + 0,575 X 2 + 0,506 X3 + e Model regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai  konstan  Y  sebesar  9,680  berarti  jika  variabel  Kompetensi  Sumber Daya Manusia (X 1 ), Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah (X 2 ), dan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X 3 )  adalah  0  satuan, maka  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  akan  sebesar 9,680.
2. Nilai  koefisien  X 1 sebesar  -0,057  artinya  apabila  terdapat  peningkatan variabel  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  sebesar  1  satuan  sementara variabel  independen  lainnya  tetap,  maka  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,057.
3. Nilai  koefisien  X 2 sebesar  0,575  artinya  apabila  terdapat  peningkatan variabel  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah sebesar  1  satuan  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap,  maka Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  akan  mengalami peningkatan sebesar 0,575.
4. Nilai  koefisien  X 3 sebesar  0,506  artinya  apabila  terdapat  peningkatan variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebesar  1  satuan sementara  variabel  independen  lainnya  tetap,  maka  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,506.
b. Hasil uji koefisien determinasi
Uji koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Hasil uji koefisien determinasi atau r square dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .903 a .815 .800 1.88140 a. Predictors: (Constant), PSAPX3, KSDMX1, PSIADX2 Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,815. Ini mengandung arti bahwa seluruh variabel  independen  berkontribusi  atau  mampu  memengaruhi  variabel dependen  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  sebesar  81,5% sedangkan  sisanya  sebesar  18,5%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar persamaan.
c. Hasil uji t
Uji  t  dilakukan  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen.  Kriteria  pengujian ditetapkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi pada  hasil  uji  t  menunjukkan  nilai  di  atas  0,05,  maka  dinyatakan  pengaruh variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  tidak signifikan. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.680 3.538 2.736 .010 KSDMX 1 -.057 .116 -.038 -.490 .627 PSIADX 2 .575 .172 .364 3.347 .002 PSAPX 3 .506 .095 .609 5.343 .000 a. Dependent Variable: KLKY Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  diperoleh  nilai  sig.  sebesar  0,627 lebih  besar  dari  0,05,  maka  ini  memberi  arti  bahwa  variabel  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Sedangkan  hasil  uji  t  untuk  variabel  Penerapan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X 2 )  diperoleh  nilai  sig.  sebesar  0,002  lebih kecil  dari  0,05,  dan  nilai  konstanta  sebesar  0,575,  ini  artinya  variabel Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X 2 )  berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya  hasil  uji  t  untuk  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (X 3 ) diperoleh nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai konstanta sebesar 0,506, yang memberi arti variabel Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (X 3 )  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
d. Hasil uji F
Uji  F  dilakukan  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel independen  secara  simultan  atau  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen. Jika  nilai  sig.  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dinyatakan  semua  variabel independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 562.947 3 187.649 53.013 .000 b Residual 127.428 36 3.540 Total 690.375 39 a. Dependent Variable: KLKY b. Predictors: (Constant), PSAPX 3 , KSDMX 1 , PSIADX 2 Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan tabel 7 di atas diketahui bahwa hasil uji  F menunjukkan nilai  sig.  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  ini  berarti  semua  variabel independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.

## B. Pembahasan
1. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di satu  sisi  telah  memiliki  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Hasil  temuan penulis  di  lapangan  ketika  mewawancarai  responden  menemukan  bahwa mereka  belum  mendapatkan  pelatihan  akuntansi  yang  memadai.  Ini menyebabkan  masih  belum  optimalnya  kompetensi  mereka  dalam  bidang akuntansi.  Hasil  temuan  lain  dari  penulis  menemukan  bahwa  Pemerintah Daerah  Kota  Sukabumi  menggunakan  jasa  mitra  eksternal  dalam menyelesaikan  laporan  keuangan.  Boleh  jadi  telah  berkualitasnya  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  karena  bantuan  mitra  eksternal tersebut,  dengan  kata  lain  bukan  langsung  oleh  sumber  daya  manusia pemerintah daerah kota itu sendiri.
Kondisi  seperti  ini  terjadi  pula  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magelang,  Provinsi  Jawa  Tengah,  yaitu  berdasarkan  penelitian  (Yuliani  & Agustini,  2016)  yang  menemukan  bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Yuliani & Agustini, 2016).
2. Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X 2 ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X 2 )  berpengaruh positif    signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  bahwa  laporan  keuangan  dihasilkan  dari
suatu  proses  yang  didasarkan  baiknya  sistem  layanan,  kualitas  sistem  serta kualitas  pengolahan  informasi.  Ketiga  aspek  tersebut  berpadu  dan berkesinambungan  menjadi  sebuah  pondasi  dalam  sistem  pengelolaan keuangan daerah. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila suatu instansi pemerintah  tidak  dapat  memproses  transaksinya  secara  jelas  dan  terpola dengan  baik.  Instansi  pemerintah  tersebut  akan  gagal  mendapatkan  informasi yang  relevan  dan  dapat  dipercaya  yang  diperlukan  sebagai  dasar  dalam mengambil keputusan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Herman  &  Daswir,  2017)  yang  menemukan  bahwa  Penerapan  Sistem Informasi  Akuntansi  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Herman & Daswir, 2017).
3. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X 3 )  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X 3 ) berpengaruh positif signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  menyediakan  informasi  yang  lebih lengkap dan terpercaya sehingga meningkatkan kredibilitas dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  (Mahardini  &  Miranti,  2018)  yang  menemukan  bahwa Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Mahardini  & Miranti, 2018).
4. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 ),  Penerapan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X 2 ),  dan  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (X 3 )  secara  bersama-sama  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa  ketiga variabel  independen  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Besar  pengaruhnya  adalah  81,5%.  Hasil penelitian  ini  membawa  implikasi  bahwa  untuk  meningkatkan  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  dituntut  untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  di lingkungan kerjanya.

## Kesimpulan
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Pemerintah  Daerah  Kota Sukabumi telah memiliki laporan keuangan yang berkualitas,  dibuktikan dengan raihan opini audit WTP dari BPK dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, Kompetensi Sumber
Daya  Manusia  belum  memadai  akibat  kurangnya  pelatihan  dalam  bidang  akuntansi. Saat ini dalam penyelesaian laporan keuangan, pemerintah daerah bekerjasama dengan mitra eksternal.
Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan sistem layanan, kualitas sistem serta kualitas informasi.
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Telah  diterapkannya  dengan baik Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi meningkatkan  kredibilitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketiga  variabel  independen  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Besar  pengaruhnya  adalah  81,5%  sedangkan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis . PT Rineka Cipta.
Briando,  B.  (2017).  Desentraliasi  Fiskal  Desa. Assets:  Jurnal  Akuntansi  Dan Pendidikan , 6 (2), 93–106.
Edy  Sutrisno,  Widhi  Novianto,  Ani  Suprihartini,  R.  S.,  &  Rita  Dwi  KU,  M.  D.  P. (2015). Telaahan  Isu-isu  Strategis  Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah .  Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Eriotis, N., Stamatiadis, F., & Vasiliou, D. (2011). Assessing accrual accounting reform in  Greek  public  hospitals:  an  empirical  investigation. International  Journal  of Economic Sciences and Applied Research , 4 (1), 153–183.
Erviana.  (2017).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  dan Kegiatan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Katalogis , 5 (4), 182–193.
Herman,  L.  A.,  &  Daswir,  D.  (2017).  Factors  Analysis  Of  Affecting  The  Quality  Of Government  Finance  Subsidiaries  (Empirical  Study  Payakumbuh  Government). Jurnal Pundi , 1 (2).
Indonesia,  P.  R.  (2004). Undang-undang  republik  indonesia  nomor  1  tahun  2004 tentang perbendaharaan negara .
Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Indonesia,  P.  R.  (n.d.). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Khalid,  H.  &.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Sistem Pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel  Moderasi  pada  SKPD  Kabupaten  Polewali Mandar. Jurnal Akuntansi Peradaban , 1 (1).
Lasoma,  V.  A.  (2013).  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 1 (1).
Lusiawati,  I.  (2020).  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Organisasi  Kemahasiswaan Universitas Kebangsaan Bandung. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (2), 75–82.
Mahardini,  N.  Y.,  &  Miranti,  A.  (2018).  Dampak  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  pada  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015. JAK  (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi , 5 (1), 22–32.
Munawir,  S.,  Keuangan,  A.  L.,  Keempat,  E.,  &  Kelimabelas,  C.  (2010). Liberty Yogyakarta . Yogyakarta.
Roviyantie,  D.  (2011).  Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Skripsi. Universitas Siliwangi .
Sari,  S.  P.,  &  Witono,  B.  (2014). Keterandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  daerah  ditinjau  dari  sumber  daya  manusia,  pengendalian  internal  dan pemanfaatan teknologi informasi .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV. Alfabeta.
Yuliani,  N.  L.,  &  Agustini,  R.  D.  (2016).  Faktor  yang mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 14 (1), 56–64.
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja  Modal  (Studi  pada  Provinsi  di  Indonesia). JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 11–21.