PERANAN HUKUM PAJAK SEBAGAI SUMBER KEUANGAN NEGARA PADA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
[Fatma Ulfatun Najicha] 1
1 [Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret]
1 [fatmanajichalaw@staff.uns.ac.id]

## Abstract
The purpose of this paper is to determine the condition of the problems of public welfare in Indonesia and to determine the role of tax law as an effort to improve the welfare of the Indonesian people as a cost for national development. This paper uses a descriptive normative  legal  research  method.  The  technique  of  tracing  legal  materials  uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis. The result of  this  research  is  that  improving  people's  welfare  is  the  essence  of  national development. However, due to the COVID-19 pandemic in the last two years, the level of public  welfare  has  decreased.  Seeing  the  condition  of  the  community's  welfare  level during the pandemic, it is necessary to have an instrument  to improve and restore  the Indonesian economy for development and public welfare. Taxes are an instrument of the Indonesian  economy  and  are  the  main  contribution  of  government  revenues  used  for national  development  and  state  spending.  Tax receipts  in  a  pandemic  situation  have  a role  for  economic  recovery.  From  this  condition,  tax  instruments  can  be  prioritized  for financing state spending, so that the state can overcome the problem of budget deficits, increase state spending, national development, and efforts to improve the welfare of the people so that people can feel the benefits of tax revenues for the construction of public service facilities and infrastructure, education. affordable, affordable health, defense and security, fuel subsidies, energy, and food orderly and smoothly.
Keywords : Tax Law, National Development, Public Welfare
Received: 09 Desember 2021      Revised: 18 April 2022       Available Online: 30 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 disebutkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berlandaskan Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Seperti  negara  lainnya,  Indonesia  pastinya mempunyai  tujuan  atau  cita-cita  negara.  Tujuan  negara  Indonesia  dijelaskan
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
pada  UUD  NRI  1945  alinea  keempat,  salah  satu  tujuannya  yakni  memajukan kesejahteraan  rakyat.  Hal  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  pembangunan nasional.  Perwujudan  kesejahteraan  sosial  untuk  masyarakat  Indonesia  adalah pembangunan  nasional.  Dalam  menyelenggarakan  pembangunan  nasional, pemerintah  harus  mewujudkan  kepentingan  umum  seluruh  masyarakat Indonesia.
Di  Indonesia,  pembangunan  pada  hakikatnya  merupakan  proses mensejahterakan  masyarakat  atau  istilahnya  adalah  menghadapi  beberapa macam  tantangan  untuk  memanusiakan  manusia.  Keberhasilan  penerapan pembangunan nasional pastinya banyak dana yang perlu yang dikeluarkan, salah satu sektor untuk memperkuat keuangan negara yaitu penerimaan pajak.
Pajak  digunakan  untuk  sumber  keuangan  negara  yang  vital  bagi berjalannya  negara.  Oleh  karena  itu,  negara  menjadikan  pemungutan  pajak sebagai  kewajiban  masyarakat.  Selain  itu  juga  menjadi  salah  satu  wujud  dari sarana  pembiayaan  negara  dalam  mewujudkan  penerapan  pembangunan nasional. Dalam Anggaran Belanja Negara atau (APBN) dapat kita lihat strategis dan  pentingnya  peranan  pajak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta Rancangan  APBN  nya  dari  tahun  ke  tahun  adanya  peningkatan  persentase sumbangan pajak. 1
Mengenai  istilah  pajak,  beberapa  tokoh  mengemukakan  definisi  tentang pajak,  diantaranya  yakni  definisi  dari  Nj.  Peldman  yang  merupakan  terjemahan dari  bukunya  yang  berjudul De  Over  Heidsmiddelen  Van  Indonesia, pajak merupakan hasil memaksakan salah satu pihak yang terutang kepada pengusaha sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan,  dengan  tidak  ada  kontraprestasi  secara langsung  yang  dapat  ditunjukkan  untuk  individual,  dimaksudkan  untuk pembiayaan  belanja  negara. 2 Selain  Nj.  Peldman,  tokoh  lain  seperti  S.  I. Djajadiningrat  pun  memberikan  definisi  tentang  pajak  yakni  pajak  merupakan keharusan  untuk  mengembalikan  sebagian  hasil  kekayaan  ke  negara  sebagai akibat  dari  kondisi  tertentu,  peristiwa,  namun  bukan  suatu  sanksi,  sesuai peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  berlaku  dan  bersifat paksaan, namun tidak ada kontraprestasi untuk pelayanan kesejahteraan. 3
Dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  perpajakan  yakni  UU  No. 28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan mendifinisikan  Pajak  yakni  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4
Pajak sendiri sangat erat kaitannya dengan aturan yang mengaturnya yakni
1 Enny Agustina, 2019. ‘The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government’, International Journal of Innovation, Creativity, and Change , 9.11. 104–14.
2 Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakkan, Edisi 6. Selemba Empat. Jakarta. Hlm. 2
3 Ibid.,
4 Undang-Undang RI, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakkan (KUP) .
Hukum Pajak. Hukum pajak biasa disebut juga dengan hukum fiskal merupakan suatu  regulasi  menyeluruh,  termasuk  wewenang  pemerintah  untuk mengembalikan  kekayaan  seseorang  untuk  masyarakat  melalui  kas  negara. Tujuan  dari  hukum  pajak  sendiri  adalah  menelaah  kondisi  pada  masyarakat berhubungan  dengan  pungutan  pajak,  menelaahnya  dalam  regulasi  hukum  dan menerjemahkannya dalam aturan hukum pajak. Yang menarik dari hukum pajak yakni  seringnya  berubah  peraturan-peraturannya  karena  menyesuaikan  dari perubahan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  di  mana  perubahan  tersebut  perlu untuk adanya perubahan peraturan-peraturan pajaknya juga. 5
Berdasarkan  hal  tersebut,  terlihat  bahwa  pajak  sebagai  salah  satu  sektor utama  penerimaan  kas  negara  maka  pajak  dan  hukum  pajak  sangatlah  penting untuk  keberlangsungan  pembangunan  nasional  sebagai  upaya  mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi hal tersebut dengan  menuangkannya  dalam  artikel  ilmiah  yang  berjudul  “Peranan  Hukum Pajak dalam Pembangunan Nasional sebagai Upaya Kesejahteraan Rakyat”. Berdasakan  uraian  dari  latar  belakang,  masalah  yang  dapat  dirumuskan yakni  bagaimana  kondisi  permasalahan  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia dan  bagaimana  peranan  hukum  pajak  dalam  pembangunan  nasional  untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan  adanya  penulisan  ini  untuk  mengetahui  kondisi  permasalahan kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia,  dan  untuk  mengetahui  peranan  hukum pajak  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia sebagai biaya untuk pembangunan nasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  memakai  hukum  normatif  sebagai  metode  penelitiannya  yang bersifat  deskriptif.  Analisis  terfokus  dari  sudut  pandang  hukum  yang  bersifat teoritis normatif, artinya penelitian hanya didasarkan pada aspek teoritis dengan menganalisis  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  pokok  permasalahan. Penulisan  ini  menggunakan  teknik  studi  dokumen  dan  analisa  kajian  yang digunakan untuk teknik penelusuran bahan hukumnya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia
Pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  pembangunan  yang bekesinambungan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan yang termaktub dalam pembukaan  UUD  1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Pelaksanaan  tugas pemerintahan  yang  sedang  mengalami  perkembangan  menuju  kesejahteraan
5 R. Santosa Brotodiharjo, 2020. Pengantar Ilmu Hukum Pajak , ed. PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 1-2
rakyat  dengan  meningkatkan  dan  memelihara  stabilitas  perekonomian keamanan  dan  situasi  politik,  maupun  pengembangan  sumber  daya  alam  dan manusia.  Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang  memerlukan kontribusi  sumbangan  rakyat  Indonesia  dalam  menggerakkan  roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik.
Pembangunan  nasional  itu  memerlukan  dana  yang  besar  dan  rencana yang  mantap,  tanpa  didukung  dengan  dana  yang  besar,  baik  dana  yang bersumber  dari  penerimaan  dalam  negeri  ataupun  dana  yang  bersumber  dari penerimaan  luar  negeri,  mustahil  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  kita melalui  pembangunan  tersebut  akan  tercapai.  Kita  ketahui  bersama  bahwa sumber  dana  yang  diperoleh  guna  membiayai  pembangunan  bagi  negara  kita adalah  sebagian  besar  dari    sektor  pajak.  Untuk  itu  perlu  ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. Kewajiban sebagai kewajiban  kenegaraan  pada  hakikatnya  menempatkan  wajib  pajak mengutamakan  kewajibannya  daripada  menuntut  hak-haknya,  bahkan  kalau dikaitkan  dengan  pengamalan  Pancasila,  maka  seorang  warga  negara  (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi  atau  golongan  serta  rela  berkorban  untuk  kepentingan  bangsa. Kepentingan  bangsa  dan  negara  disini  berhubungan  erat  dengan  tujuan  dan fungsi  kewajiban  membayar  pajak  dalam  rangka  menunjang  penerimaan negara  guna  membiayai  pembangunan.  Dengan  kata  lain,  kerelaan  berkorban demi kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan melepaskan sejumlah uang  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  demi  kelangsungan  secara berkesinambungan.
Kesejahteraan  Masyarakat  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks  yang harus diwujudkan karena merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Negara Indonesia.  Meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  merupakan  inti  dari pembangunan nasional. Kualitas dari keberhasilan pembangunan suatu negara dengan memberdayakan masyarakatnya merupakan pencerminan tingkat atau ukuran kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bisa diukur melalui kesehatan masyarakat, situasi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup. 6
Undang-Undang , No.  11  Tahun  2009 . yang  mengatur  tentang kesejahteraan  masyarakat  mendefinisikan,  kesejahteraan  masyarakat  adalah kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya. 7 Kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  oleh  peran  masyarakat  atau  penduduk  sendiri, karena  tentunya  masyrakat  merupakan  poin  utama  dalam  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  upaya  mewujudukan  pembangunan  nasional  tidak  hanya dimaksudkan  sebagai  kegiatan  yang  memfokuskan  pada  aspek  fasilitasnya
6 Rizki  Afri  Mulia  And  Nika  Saputra,  2020.  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang’, Jurnal El-Riyasah , 11.1 68
<Http://Ejournal.Uin- Suska.Ac.Id/Index.Php/Elriyasah/Article/View/10069/5300>.
7 Undang-Undang RI, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial , 2009.
saja. 8 Namun  pembangunan  nasional  di  sebuah  negara  harus  mengepankan juga  dari  segi  manfaatnya  untuk    masyarakat  yang  berada  di  dalamnya,  dan pembangunan nasional dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kesadaran  membayar  pajak  sangat  tergantung  demi  kesadaran  hukum masing-masing  wajib  pajak.  Kesadaran  hukum  yang  demikian  memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Di samping itu  wajib  pajak  juga  telah  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung, memperhitungkan,  serta  melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sendiri  sesuai dengan  asas self  assesment  system yang  dianut  dalam  peraturan  perpajakan yang berlaku di Indonesia. Asas ini berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pajak  diberikan  kepercayaan  sendiri  untuk  menghitung,  memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak.
Keharusan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  ini  idealnya  merupakan dorongan  moral  dari  wajib  pajak,  akan  tetapi  adanya  azas self  assesment system ini sepertinya justru memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat  perpajakan  itu  sendiri  untuk  melakukan  tindakan  penyimpangan  yang dapat  merugikan  negara,  sehingga  dari  tindakan  tersebut  dapat  menghambat jalannya  pembangunan  serta  menimbulkan  pelanggaran  dan  kejahatan  dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan.
Kejahatan  dalam  bidang  ekonomi  pada  saat  ini menjadi perhatian  dunia pada  umumnya  dan  khususnya  bagi  negara  Indonesia.  Kejahatan  dibidang ekonomi  merupakan  kejahatan  yang  sulit  terungkap  karena  disatu  sisi  para pelakunya yang cukup profesional dan proses terjadinya kejahatan cukup lama, disisi lain di  sebabkan karena berkaitan sangat luas dengan sektor lain. Sektor tersebut  antara  lain  adalah;  sektor  pemerintahan,  lembaga  swasta  serta masyarakat secara luas.
Semua  sektor  yang  terkait  diatas  harus  mengambil  langkah-langkah preventif,  pemerintah  harus  dapat  meningkatkan  moral  dan  kemampuan aparat  untuk  menghindarkan  diri  dari  hal  hal  yang  dapat  membahayakan perekonomian  negara  serta  merusak  wibawa  pemerintah.  Salah  satu  bentuk kejahatan  dibidang  ekonomi  yang  sulit  dijangkau  oleh  hukum (offences  beyon the  reach  of  the  law) adalah  kejahatan  dibidang  perpajakan.  Akhir-akhir  ini kejahatan dibidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para  wajib  pajak,  bahkan  dapat  pula  dilakukan  oleh  aparat  perpajakan  itu sendiri  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  para  wajib  pajak,  hal  semacam  ini dapat  menggangu  pembangunan  karena  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang.
Untuk  mengetahui  keberhasilan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan  pembangunan  di  sebuah  negara,  Indikator  telah  diluncurkan  oleh  UNDP,
8 Nita  Budiarti,  2019 .  ‘Pengaruh  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui  Analisa  Indeks  Pembangunan  Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur’ . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
yakni  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat pengukur  tingkat  keberhasilan  pembangunan  negara  dan  kesejahteraan masyarakat  suatu  negara.  Tujuan  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) yakni  ditujukkan  sebagai  alat  ukur  keberhasilan  pada  usaha  membangun kesejahteraan  masyarakat  yang  bisa  memberikan  informasi  penjelasan  cara masyarakat  bisa  mengakses  hasil  dari  pembangunan  untuk  menerima pendapatan,  pendidikan,  serta  kesehatan. 9 UNDP  mempublikasikan  konsep Indeks  Pembangunan  Manusia  pertama  kali  pada  tahun  1996  oleh Human Development Report , lalu pertahunnya berkelanjutan.
Indeks  Pembangunan  Manusia  dari  tahun  1990  sampai  dengan  1995  di Indonesia mendapati adanya peningkatan secara umumnya. Pada tahun 1996- 1998,  Indeks  Pembangunan  Manusia  mengalami  penurunan.  Lalu  meningkat kembali  mulai  sejak  tahun  2006 terjadi  kenaikan  kembali,  lalu  turun  lagi  pada tahun 2006. Ketika tahun 2007 IPM Indonesia meningkat lagi. Pada tahun 2008 didapati  adanya  penurunan  kembali,  lalu  adanya  sedikit  peningkatan  pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 adanya penurunan kembali. 10
Berdasarkan  data  BPS,  Rata-rata  pertumbuhan  IPM  2010-2021  menjadi sebesar  0,76%  pertahun.  Peningkatan  IPM  terjadi  pada  bidang  Pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan atau bidang umur Panjang dan hidup sehat. Hal ini terjadi perbedaan dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya meningkat bidang kesehatan atau  hidup sehat dan umur panjang, dan bidang pendidikan, sedangkan bidang kriteria kelayakan hidup mengalami penurunan. Pada tahun 2021,  berdasarkan  rata-rata  pengeIuaran  rill  perkapita,  standar  kelayakan hidup    meningkat  sebesar  1,30%.  Pada  bidang  pendidikan,  masyarakat  yang berusia tujuh tahun mempunyai harapan lama sekolah selama 13,08 tahun atau hamper  setara  dengan  lamanya  waktu  untuk  Pendidikan  sampat  tingkat Diploma  I.  pada  bidang  Kesehatan  atau  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pada tahun  2021  kelahiran  bayi  mempunyai  harapan  untuk  hidup  sampai    angka 71,57  tahun,  lebih  koma  0,10  tahun  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya. 11 Selain  IPM  masih  banyak  indikator  yang  bisa  digunakan  sebagai  tempat informasi tingkat kesejahteraan masyarakat pada sebuah negara.
Kesejahteraan  dimaksudkan  sebagai  kemampuan  sebuah  keluarga  yang bertujuan  agar  terpenuhi  kebutuhan  sehingga  bisa  meningkatkan  kelayakan hidupnya,  kesehatan,  dan  produktvitas.  Adanya  pandemi covid-19 juga mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Seperti  yang  kita ketahui  dua  tahun  terakhir  di  Indonesia  bahkan  di  seluruh  dunia  sedang mengalami pandemic covid-19 . Selain berdampak pada perekonomian nasional, virus  ini  juga  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia. Pandemi  ini  membuat  tingkat  kemiskinan  masyarakat  naik.  Seperti  yang  kita
9 Budiarti.
10 Mohammad  Bhakti  Setiawan  and  Abdul  Hakim,  2013.  ‘Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia’, Jurnal Economia , 9.1. 19–20 <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373/1178>.
11 Badan  Pusat  Statistik,  2021.  ‘Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  Tahun  2021  Mencapai  72,29, Meningkat 0,35 Poin (0,49 Persen) Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya (71,94) ’, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
tahu  bahwa  kemiskinan  merupakan  salah  satu  dari  indikator  yang  membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.
Berdasarkan data BPS, penurunun tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi pada  bulan  September  2020  dari  awalnya  sebesar  10,19%  turun  menjadi 10,14% pada bulan maret yang berarti ada 27,54 juta penduduk yang memiliki status  miskin.  Akan  tetapi  jumlah  ini  masih  lebih  tinggi  daripada  kondisi sebelum adanya pandemi yakni sekitar 9,22% pada September 2019.
Penurunan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  salah  salah  satunya disebabkan  oleh  turunnya  pendapatan  masyarakat.  Penurunan  pendapat dirasakan  sebesar  75%  selama  pandemi.  Usaha  kecil  yang  dimiliki  masyarakat mengalami  penurunan  jumlah  pembeli.  Kurang  lebih  sebesar  66%  masyarakat yang  berdampak  karena  penurunan  tersebut.  Hal  tersebut  juga  berimbas meningkatnya  tingkat  pengangguran,  sebesar  2,7  juta  orang  peningkatan pengangguran  pada  Agustus  2020.  Selain  itu  pekerja  atau  buruh  juga  terkena dampaknya,  pendapatan  mereka  mengalami  penurunan  sebesar  -5,2%  dari upah sebelum pandemi. 12 Melihat kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di masa  pandemi  menurun  perlu  adanya  instrumen  untuk  meningkatkan  dan memulihkan  perekonomian  Indonesia  untuk  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang berkontribusi utama dalam perekonomian adalah pajak.
12 ridho  Al  Izzati,  ‘Situasi  Kemiskinan  Selama  Pandemi’, Smeru  Research  Institute (Jakarta,  2021) <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>.
3.2 Peranan  Hukum  Pajak  bagi  Pembangunan  Nasional  dan  Kesejahteraan Rakyat
3.2.1 Pajak Sebagai Instrumen Perekonomian Indonesia
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, maka diperoleh pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan)  yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran,  (H. Bohari, 2002:23). Menurut Rachmat Sumitro, pajak  yaitu  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor partikulir  ke  sektor  pemerintahan)  berdasarkan  undang-undang  yang  langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.
Menurut Soeparman Soemohamidjaja, pajak yaitu iuran wajib berupa uang dan barang  yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum  guna menutupi  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan  umum.  Berdasarkan  definisi  pajak  yang  telah  dikemukakan  oleh para  ahli  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  pajak  merupakan  iuran  yang  wajib dibayar  kepada  negara,  di  mana  pembayaran  itu  tidak  adanya timbal balik secara langsung,  melainkan  dipergunakan  untuk  pembangunan  (kesejahteraan  umum). Selain itu juga titik berat dari pajak tidak hanya ditetapkan pada fungsi budgetair (pembangunan), tetapi juga mempunyai fungsi mengatur yang tersirat pada fungsi peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  juga  pada  kata  “dapat  dipaksakan” menunjukkan fungsi hukum pajak.
Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pajak itu terdiri- dari:
1. Iuran kepada negara.
2. Pengenaan pajak dapat dipaksanakan kepada wajib pajak.
3. Cara  pembayaran  didasari  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
4. Atas pembayaran tadi tidak mendapat prestasi kembali yang dinikmati secara langsung.
5. Kegunaannya  untuk  membiayai  kepentingan  umum,  sebagai  akibat tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pajak  adalah  instrumen  ekonomi  negara yang  menjadi  sumber  utama  pendapatan  sebuah  negara.  Pajak  merupakan kontribusi  utama  penerimaaan  keuangan  pemerintah  dan  bisa  digunakan sebagai sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi di antaranya yakni,
Pertama,  Fungsi  Anggaran  atau  biasa  disebut  dengan budgetair, sektor
public  merupakan  keberadaan  fungsi  ini,  yakni  uang  pajak  dikumpulkan sebanyaknya, sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai biaya belanja negara dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari  negara,  seperti  belanja  negara,  belanja pegawai,  pemeliharaan,  dan  lain-lain.  Selain  itu  juga  sebagai  anggaran  untuk melaksanakan pembangunan nasional. 13
Kedua, Fungsi Mengatur atau biasa disebut dengan regulerend, merupakan fungsi  pajak  sebagai  alat  pemerintah  untuk  mengatur  masyarakat  dalam mewujudkan  tujuan  tertentu.  Fungsi regulerend dimaksudkan  untuk mendorong dan mengontrol kegiatan masyarakat agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun seringkali penerimaan fungsi anggaran tidak menguntungkan. 14
Ketiga,    Fungsi  Stabilitas,  dengan  penerimaan  pajak,  pemerintah mempunyai  anggaran  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  strategi  atau program terkait dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan laju inflasi. Hal  ini  bisa  dilaksanakan  dengan  mengatur  arus  uang  yang  beredar  di masyarakat, dengan memungut pajak, dengan menggunakan pajak yang efisien dan efektif. 15
Keempat,  Fungsi  Redistribusi  Pendapatan  yakni  penggunaan  pajak  yang sudah  dipungut  oleh  negara  difungsikan  sebagai  anggaran  pembiayaan  untuk kepentingan  umum,  di  dalamnya  juga  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan  sehingga  bisa  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  bertujuan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. 16
Kelima,  Fungsi  Demokrasi  yakni  pemungutan  pajak  dimaksudkan  sebagai upaya  perwujudan  sikap  gotong  royong  masyarakat  Indonesia.  Tingkat pelayanan pemerintah dapat dikaitkan dengan fungsi ini. 17

## 3.2.2 Perpajakan Untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi
Berhubungan  dengan  pembangunan  nasional  dalam  RKP  2021,  yakni “Mempercepat  Pemulihan  Ekonomi  dan  Reformasi  Sosial”,  kebijakan  alokasi anggaran belanja nagara yang terdapat pada APBN tahun 2021 yang mengarah kepada upaya-upaya, sebagai berikut,
a. Penguatan sektor Kesehatan
b. Reformasi sistem perlindungan di bidang sosial
c. Pembangunan tatanan infrastruktur
d. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia
e. Akselerasi investasi
f. Pemulihan Perdagangan dan Industri
g. Peningkatan pembangunan kepariwisataan
h. Pendalaman sektor keuangan
13 Neneng Hartati, 2015. Pengantar Perpajakan . Pustaka Setia. Bandung. hlm 35-37
14 Ibid
15 Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan . Rapika Aditama. Bandung. hlm. 40
16 Ibid
17 Ibid
Berdasarkan  strategi  dan  arah  kebijakan  fiskal  yang  telah  dijelaskan,  oleh karena  itu,  postur  APBN  2021  pokok-pokok  besarannya  akan  meliputi  sebagai berikut 18 :
(1) Perencanaan  perolehan  pendapatan  atau  pemasukkan  negara  dan penerimaan  dana  hibah  mencapai  Rp  1.743,6  trilun  rupiah,  yang memiliki  artian  terjadi  kenaikan  yakni  sebesar  Rp43,7  triliun  rupiah atau  (2,6%)  dari  target  APBN-P  tahun  2020.  Untuk  mempercepat pemulihan  ekonomi  pemerintah  membuat  kebijakan  pendapatan negara  melalui  diberikannya  secara  insentif  yang  selaras  dengan reformasi  di  perpajakan  dan  PNBP.  Pada  tahun  2021,  Penerimaan perpajakan  tumbuh  hingga  2,9%  yang  berfokus  mengoptimalkan kebijakkan  yang  ditujukkan  sebagai  bentuk  dukungan  agar  ekonomi Indonesia segera pulih dan reformasi dilanjutkan.
(2) Perencanaan belanja negara sampai 2750,0 triliun rupiah. Yang dapat diartikan dapat kita lihat jumlah ini meningkat sebesar 10,8 triliun atau 0,4%  mengalami  kenaikan  dibanding  total  pengeluaran  negara  untuk belanja  pada  tahun  2020,  yakni  sebesar  Rp . 2.739,2%.  Pada  tahun 2021,  Pemerintah  pusat  mendapat  anggaran  untuk  belanja direncanakan  sejumlah  Rp1.954,5  triliun,  yang  dapat  diartikan  terjadi penurunan Rp20,7 triliun atau 1,1% dari pagu APBN-P 2020. Di sisi lain, dalam  APBN  2021,  anggaran  transfer  ke  daerah  mencapai  sebesar
Rp795,5 triliun, yang berarti adanya kenaikan Rp31,6 triliun atau 4,1% dari pagu APBN-P 2020 sejumlah Rp763,9 triliun. Belanja negara yang ditujukkan  untuk  memulihkan  ekonomi  dan  prioritas  pembangunan nasional  yang  pastinya  besar  pengaruhnya  untuk  kesejahteraan masyarakat,  di  antaranya  di  bidang  kesehatan,  Pendidikan, pembangunan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  pembangunan infrastruktur,  perlindungan  sosial,  anggaran  ketahanan  pangan,  dan pembangunan pariwisata. 19
(3) Anggaran  mengalami  defisit  diperkiran  sebesar  Rp1.006,4  triliun rupiah atau sekitar (5,70%) mengenai PDB.
Ada  penargetan  untuk  penerimaan  pajak  pada  tahun  2021  yang direncanakan  agar  meningkat  sejumlah  2,9%  sejalan  dengan  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  peningkatan  aktivitas  ekonomi,  di  antaranya dengan pengadaan memberikan intensif untuk litbang dan kegiatan vokasi yang bertujuan  agar  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Dalam  rangka transformasi  ekonomi  diadakan  strategi  dengan  cara  penguatan  sektor strategis, di antaranya dengan memberi dukungan perpajakan dan proses bisnis layanan  dan  penguatan  pengembangan  layanan  kepabeanan  dan  cukai
18 Tim Kementerian Keuangan, Informasi Apbn 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi , 2020.
19 Kementerian  Keuangan  RI,  ‘APBN  2021:  Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  Dan  Penguatan  Reformasi’, Biro Komunikasi  Dan  Layanan  Informasi ,  2020  <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021- percepatan-pemulihan-ekonomi-dan-penguatan-reformasi/>.
berdasar digital teknologi.

## 3.2.3 Pengoptimalan dan Reformasi Perpajakan
Reformasi  perpajakan  dilakukan  pemerintah  dengan  cara  pengoptimalan penerimaan  pajak  dengan  perluasan  dasar  pajak,  diperkuatnya  penegakan hukum  pajak  dan  pengawasannya  yang  berkeadilan,  serta  pengoptimalan reformasi perpajakkan.
Pertama,  Mengoptimalkan  penerimaan  melalui  perluasan  dasar  pajak, intensif  pajak  sebagai  instrument  fiskal  ekonomi  nasional  dan  penguatan transformasi ekonomi, di antaranya sebagai berikut, 20
a. Mempercepat pengembalian pendahuluan PPN guna sebagai penunjang cashflow perusahaan agar dapat melakukan usahanya kembali.
b. Pemenuhan  impor  kebutuhan  produksi  bahan  utama  pada  bidang- bidang  atau  sektor  yang  masih  terkena  dampak  pandemi Covid-19 dengan cara meningkatkan Intensif PPh 22 impor.
c. Pendukungan  daya  saing  dan  perekonomian  sektor  tertentu  dengan cara pajak ditanggung pemerintah atau DTP.
d. Menerapkan program Tax Allowance & Tax Holiday sebagai upaya agar terjadi  peningkatan  investasi  dari  penanaman  modal  di  dalam  negeri yang  bertujuan  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan,  mendorong diversifikasi ekonomi, dan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah.
Kedua,  Diperkuatnya  penegakan  hukum  pajak  dan  pengawasannya  yang berkeadilan,  aparat  pajak  yang  menyalahgunakan  wewenangnya  ditindak lanjuti secara tuntas. Seperti frngan memberikan sanksi berupa teguran, hingga pegawai  Kementerian  terutama  Direktorat  Jenderal  Pajak  dilakukan pemecatan.
Ketiga,  meneruskan  reformasi,  penerimaan  pajak  pada  tahun  2021  akan adanya kelanjutan pendukungan pemulihan ekonomi dengan lebih optimal dan melanjutkan  reformasi  administrasi  pajak.  Dalam  soal  administrasi,  dapat dilakukannya  penyerdahanaan  perpajakan,  seperti  proses  restitusi  dipercepat, waktu  penyimpanan  dokumen  diperpendek,  metode  pembayaran,  waktu pembayaran, dan sebagainya. 21
Dari  kondisi  dan  situasi  ini  instrumen  pajak  dapat  diprioritaskan  untuk anggaran  belanja  negara,  sehingga  masalah  defisit  anggaran  negara  dapat diatasi, pembelanjaan negara dapat ditingkatkan, pembangunan nasional, serta strategi dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat, agar manfaat penerimaan pajak  dapat  dirasakan  masyarakat  untuk  pembangunan  infrastruktur,  fasilitas pelayanan  publik,  fasilitas  Kesehatan  terjangkau,  keterjangkauan  pendidikan, pengoptimalan  keamanan  serta  pertahanan,  distribusi  bantuan  BBM  cepat, serta  kelancaran  dan  ketertiban  untuk  pangan  dan  energi.    Hal  lainnya,  pajak berperan  juga  sebagai  retribusi  untuk  masyarakat  yang  mampu  dalam
20 Kementerian Keuangan.
21 Enny  Agustina,  2020  ‘Hukum  Pajak  Dan  Penerapannya  Untuk  Kesejahteraan  Sosial’, Salam,  Jurnal  Filsafat Dan Budaya Hukum , 18.3. hlm 416.
berpenghasilan atau orang kaya, sehingga masyarakat yang berekonomi rendah atau  miskin  akan  dibantu  dari  dana  penerimaan  pajak  tersebut,  sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Jika kesadaran membayar pajak  disinergikan  hal  itu  dapat  dilakukan  agar  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  simpulan  dari penulis  yakni  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks yang  harus  diwujudkan  karena  merupakan  cita-cita  didirikannya  Negara Indonesia.  Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah  hakikat  dari pembangunan  nasional.  Namun  karena  adanya  pandemi covid-19 dua  tahun terakhir mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat  kondisi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  masa  pandemi  menurun perlu  adanya  instrumen  untuk  meningkatkan  dan  memulihkan  perekonomian Indonesia  untuk  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Instrumen  yang berkontribusi utama dalam perekonomian adalah pajak.
Pajak  merupakan  instrumen  perekonomian  Indonesia  dan  sebagai kontribusi  utama  pemasukan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  pembangunan nasional dan belanja negara. Penerimaan perpajakan di situasi pandemi memiliki peranan untuk pemulihan ekonomi. Dari kondisi dan situasi ini instrumen pajak dapat  diprioritaskan  untuk  anggaran  belanja  negara,  sehingga  masalah  defisit anggaran  negara  dapat  diatasi,  pembelanjaan  negara  dapat  ditingkatkan, pembangunan  nasional,  serta  strategi  dan  upaya  untuk  kesejahteraan masyarakat, agar manfaat penerimaan pajak dapat dirasakan masyarakat untuk pembangunan  infrastruktur,    fasilitas  pelayanan  publik,  fasilitas  Kesehatan terjangkau,  keterjangkauan  pendidikan,  pengoptimalan  keamanan  serta pertahanan,  distribusi  bantuan  BBM  cepat,  serta  kelancaran  dan  ketertiban untuk  pangan  dan  energi.  Hal  lainnya,  pajak  berperan  juga  sebagai  retribusi untuk masyarakat yang mampu dalam berpenghasilan atau orang kaya, sehingga masyarakat  yang  berekonomi  rendah  atau  miskin  akan  dibantu  dari  dana penerimaan  pajak  tersebut,  sehingga  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  pada masyarakat. Jika kesadaran membayar pajak disinergikan hal itu dapat dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5. REFERENSI
Buku:
Brotodiharjo,  R,  S.  2020. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak .  PT  Refika  Aditama.
Bandung.
Hartati, N. 2015. Pengantar Perpajakan. Pustaka Setia. Bandung.
Kementerian Keuangan, Tim. 2020. Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi .
Sari, D. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Rapika Aditama. Bandung.
Badan  Pusat  Statistik.  2021.  ‘ Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia Tahun  2021  Mencapai  72,29,  Meningkat  0,35  Poin  (0,49  Persen) Dibandingkan  Capaian  Tahun  Sebelumnya  (71,94) ’.  Badan  Pusat  Statistik. Jakarta.
Waluyo.  2006. Perpajakan  Indonesia,  Pembahasan  Sesuai  Dengan  Ketentuan Perundang-Undangan  Perpajakan  Dan  Aturan  Pelaksanaan  Perpajakan Terbaru, Edisi 6 . Selemba Empat. Jakarta.

## Jurnal:
Agustina,  E.  (2020).  ‘Hukum  Pajak  Dan  Penerapannya  Untuk  Kesejahteraan Sosial’. Salam, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum , Vol. 18, No. 3. Agustina, E. (2019). ‘The Implementation Of Law Number 6 Year 2014 On Village Government’. International  Journal  Of  Innovation,  Creativity,  And  Change , Vol. 9, No. 11.
Budiarti,  N.  (2019).  Pengaruh  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui  Analisa  Indeks Pembangunan  Manusia Kab/Kota  Provinsi  Jawa  Timur. Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Perbanas . Surabaya.
Mulia,  R,  A.  Saputra,  N.  (2020).  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesejahteraan  Masyarakat  Kota  Padang’, Jurnal  El-Riyasah ,  Vol.  11,  No.  1. Diakses Dari Web : <Http://Ejournal.Uin- Suska.Ac.Id/Index.Php/Elriyasah/Article/View/10069/5300>
Setiawan.  Bhakti,  M.  Hakim,  A.  (2013).    ‘Indeks  Pembangunan  Manusia Indonesia’, Jurnal  Economia ,  Vol.  9  No.  1,  Diakses  Dari  Website  : <Https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Economia/Article/View/1373/1178>
Berita:
Ridho,  A,  I.  (2021).  Situasi  Kemiskinan  Selama  Pandemi’, Smeru  Research
Institute .    <Https://Smeru.Or.Id/Id/Content/Situasi-Kemiskinan-Selama-
Pandemi>
Kementerian  Keuangan  RI,  ‘Apbn  2021:  Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  Dan Penguatan  Reformasi’, Biro  Komunikasi  Dan  Layanan  Informasi ,  2020 <Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Siaran-Pers/Siaran-Pers-Apbn- 2021-Percepatan-Pemulihan-Ekonomi-Dan-Penguatan-Reformasi/>

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
Undang-Undang  No  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakkan  (KUP)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 85)