## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP BAGIAN WARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh: R. Arif Muljohadi 1 Email: arifdyfaz31@gmail.com
Abstract: One of the main goals of marriage is to connect offspring. But not all married couples can have children. The absence of children can be one of the  triggers  of  disharmony  in  household  relations.  So  as  to  maintain  its integrity,  husband  and  wife  adopt  children.  In  adoption,  children  will certainly have legal consequences.  Moreover in Indonesian law, adoption is carried  out  according  to  Islamic  law,  Common  law  (the  customary  law referred to is Central Javanese Common law), and Civil law. Where the three legal  systems  will  of  course  cause  different  legal  consequences.  The  legal consequences  are  related  to  the  position  of  adopted  children  which  includes family  relationships,  guardianship  relationships,  inheritance  relationships, and other relationships. Regarding inheritance relations, in Indonesia there is still pluralism including Islamic inheritance law, Customary inheritance law and  inheritance  law  in  the  Civil  Code.  So  with  the  variety  of  applicable inheritance  law,  also  contributed  to  differences  in  the  inheritance  portion obtained by adopted children.
Keywords: adopted children, part of inheritance, law in Indonesia.

## Pendahuluan
Allah Swt menciptakan setiap makhluknya di muka bumi berpasang- pasangan.  Demikian  pula  halnya  dengan  manusia  dijadikan  berlawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia secara naluriah, sama halnya dengan makhluk Allah Swt lainnya, diciptakan memiliki rasa ketertarikan dengan  lawan  jenisnya.  Dengan  munculnya  perasaan  saling  tertarik tersebut  maka  timbul  keinginan  untuk  hidup  bersama.  Keinginan  untuk membina  kehidupan  akan  menjadi  sempurna  dan  lebih  lengkap  jika
1 Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
dilakukan  melalui  hubungan  perkawinan  dan  diatur  dalam  tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.
Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, di dalam bukunya yang berjudul Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di  Indonesia, menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  sebuah  perkawinan  adalah  untuk memperoleh  keturunan,  memenuhi  nalurinya  sebagai  manusia, membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  atas  dasar  cinta  dan  kasih sayang,  memelihara  manusia  dari  kejahatan  dan  menumbuhkan kesungguhan  mencari  rezeki  yang  halal  dan  memperbesar  tanggung jawab. 2
Oleh karenanya kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk  membentuk  keluarga  yangterdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak.  Dalam sebuah perkawinan memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua.  Namun  demikian  kenyataannya  tidak  sedikit  pasangan  suami  istri yang telah menikah, tetapi tidak memiliki keturunan.
Begitu  pentingnya  arti  kehadiran  seorang  anak  dalam  perkawinan, sehingga  di  dalam  masyarakat  terdapat  suatu  pandangan  bahwa  tanpa adanya  anak,  perkawinan  yang  telah  berlangsung  akan  hampa  karena tidak  terwujudnya  suatu  keluarga  utuh  yang  didambakan.  Ketidak- beradaan anak dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan antara suami.
Untuk  mempertahankan  keutuhan  keluarga,  bagi  pasangan  suami istri  yang  tidak  memiliki  anak  maka  bisamelakukan  pengangkatan  anak. Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seseorang  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua  yang sah/walinya  yang  sah/  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua  angkat  berdasarkan  putusan/ penetapan Pengadilan Negeri.
Ada  banyak  akibat  hukum  yang  menyertai  ketika  sepasang  suami istri  memutuskan  hendak  melakukan  pengangkatan  anak.  Akibat  hukum tersebut berkaitan dengan status dan  kedudukan anak angkat tersebut di mata  hukum.  Mengenai  status  dan  kedudukan,  tidak  akan  sama  antara status  dan  kedudukan  anak  angkat  yang  diangkat  berdasarkan  hukum
Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah  hukum  Adat  Jawa  Tengah).  Status  dan  kedudukan  tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.
Mengenai hubungan waris, di Indonesia belumterdapat hukum waris yang  bersifat  nasional.  Hal  tersebut  dikarenakan  sulitnya  untuk membentuk  suatu  unifikasi  hukum  waris.  Sehingga  hukum  waris  yang sekarang  berlaku  masih  bersifat  pluralisme.  Hukum  waris  yang  ada  di Indonesia  meliputi  hukum  waris  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  KUHPerdata),  hukum  waris  Adat (khususnya  hukum  waris  adat  Jawa  Tengah),  dan  hukum  waris  Islam. Beragamnya  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  tersebut  turut  serta menyebabkan  perbedaan  terhadap  bagian  waris  yang  diperoleh  anak angkat,  baik  yang  diangkat  berdasarkan  hukum  Islam,  hukum  Adat maupun hukum Perdata.

## Status  dan  Kedudukan  Anak  Angkat  Menurut  Ketentuan  Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum positif  Indonesia  akan  berakibat  kepada  status  dan  kedudukan  anak angkat  yang  diangkat  menurut  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam (sebagai fikih Indonesia), hukum Adat dan hukum Perdata.
Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam  hukum  Islam,  istilah  pengangkatan  anak  ( adoption )  atau tabanni dalam bahasa Arab seperti perkataan “ ittikhodzahu ibnan ” memiliki arti mengambil anak atau menjadikan seseorang sebagai anak. 3 Sedangkan Al-Qur‟an menyebutnya dengan istilah “ da’iyyun ”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  anak  yang  jelas  nasabnya,  kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang  laki-laki  atau  perempuan  yang  dengan  sengaja  menasabkan
seorang  anak  kepada  dirinya  padahal  anak  tersebut  sudah  punya  nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. 2
Pengertian  pengangkatan  anak  yang  demikian  jelas  bertentangan dengan  hukum  Islam,  maka  unsur  menasabkan  seorang  anak  kepada orang  lain  yang  bukan  nasabnya  harus  dibatalkan.  Secara  yuridis  Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh ( mubah ) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung  ( nasabiyah ).  Hal  ini  berkaitan  dengan  tragedi  pada  masa  Nabi Saw,  ketika  Nabi  mengangkat  Zaid  bin  Haritsah  menjadi  anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi  Zaid  bin  Muhammad.  Sementara  di  masyarakat  Arab  sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu  Huzaifah  mengangkat  Salim  bin  „Atabah  menjadi  anak.  Salim  pun dipanggil  dengan  panggilan  Salim  bin  Huzaifah.  Keadaan  ini  berakibat turunnya  Surat  Al-Ahzab  ayat  4  dan  5  yang  merupakan  suatu  bentuk teguran dari Allah Swt. 3
Oleh karenanya dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak  untuk  tujuan  pemeliharaan,  pendidikan,  dan  pembiayaan  si  anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah: (a)  pengangkatan  anak  untuk  meneruskan  keturunan  dan  (b)  dijadikan seperti anak kandung. 4
M.  Budiarto  menyatakan  bahwa  dalam hukum Islam  pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali,  dan  hubungan  waris-mewaris  dengan  orangtua  angkat. Sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. 5
2 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.78.
3 M. Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),hal. 83.
4 A.  Rachmad  Budiono, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 192.
5 M.  Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum ,  (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 5.
Berdasarkan pemahaman yang demikian, hukum Islam membolehkan  mengangkat  anak  namun  dalam  batas-batas  tertentu  yaitu selama  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal  hubungan  darah, hubungan  wali-mewali,  dan  hubungan  waris-mewaris  dengan  orangtua angkat.
Menurut  ulama  fikih,  Mahmud  Syaltout,  anak  angkat  adalah  anak orang  lain  yang  diperlakukan  dalam  kecintaan,  pemberian  nafkah, pendidikan  dan  pelayanan  dalam  segala  kebutuhannya,  bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. 6
Dengan  kata  lain  anak  angkat  tidak  dapat  dipersamakan  secara hukum  sebagaimana  anak  kandungnya  sendiri.  Sementara  itu  pengertian anak  angkat  juga  terdapat  di  dalam  Pasal  171  huruf  h  KHI  yang menyatakan  bahwa,  anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam  hal  pemeliharaan  untuk  kehidupan  sehari-hari,  biaya  pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anakkandung dari orangtua angkatnya.
Adapun  mengenai  syarat-syarat  pengangkatan  anak  tidak  diatur dalam hukum Islam baik dalam al-Qur‟an dan hadist maupun KHI. Untuk dapat  melakukan  pengangkatan  anak  baik  calon  anak  angkat  maupun calon  orangtua  angkat  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah ditetapkan  dalam  perundang-undangan.  Hal  tersebut  bertujuan  agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama secara yuridis formal memiliki tugas  dan  wewenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah
6 M. Fahmi Al Amruzi, op. cit. , hal. 83.
satunya  adalah  dalam  hal  penetapan  pengangkatan  anak  berdasarkan hukum Islam.

## Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat
Pengangkatan  anak  lazim  dilakukan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Akan  tetapi  caranya  berbeda-beda  menurut  hukum  Adat  yang  berlaku setempat. Oleh karena beragamnya cara pengangkatan anak beserta akibat hukum yang ditimbulkan di dalam hukum Adat Indonesia tersebut, maka penulis  mengkhususkan  pembahasan  ke  dalam  pengangkatan  anak menurut hukum Adat Jawa Tengah. Pengangkatan anak menurut hukum Adat memiliki istilah-istilah yang berbeda. Di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah  dikenal  beberapa  istilah,  menurut  keterangan  Pengadilan  Negeri Wonosobo  kata-kata  yang  lazim  dipakai  untuk  mengangkat  anak  ialah ngangkat anak (anaknya disebut anak angkat), mupu anak (anaknya disebut anak  pupon ), memet  anak (anaknya  disebut anak  olehe  memet ), nyaluk  anak (anaknya  disebut anak olehe  nyaluk ). Anak  angkat  biasa  diambil  dari  anak familinya  sendiri,  bisa  juga  dari  anak  orang  lain. Anak  pupon atau anak memet pada  umumnya  diambil  dari  anak  orang  lain  bukan  famili, sedangkan anak  nyaluk selalu  diambil  dari  anak  famili.  Sementara Yogyakarta dan Kudus hanya memakai istilah anak angkat atau anak pupon . 7
Pengertian  mengangkat  anak  atau  adopsi  menurut  Surojo Wignjodipoero  adalah  suatu  perbuatan  pengambilan  anak  orang  lain  ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak  dan  anak  yang  dipungut  itu  timbul  suatu  hubungan  kekeluargaan yang  sama  seperti  yang  ada  antara  orangtua  dengan  anak  kandungnya sendiri. 8
Sementara  itu  pengertian  anak  angkat  menurut  I.G.N.  Sugangga adalah  anak  orang  lain  yang  dijadikan  anak  dan  secara  lahir  dan  batin diperlakukan  seakan-akan  sebagai  anak  kandungnya  sendiri. 9 Pada
7 Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum  Adat  Serta  Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari , (Jakarta: RajawaliPress, 1989), hal. 69.
8 Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  CV. Haji Masagung, 1992), hal. 117.
9 I.G.N.  Sugangga, Hukum  Waris  Adat ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995), hal. 35.
umumnya  dalam  masyarakat  Jawa  Tengah  yang  diangkat  sebagai  anak adalah  anak  dari  keluarga  dekat,  yaitu  dari  kalangan  keponakan- keponakan  sendiri.  Masyarakat  Jawa  Tengah  memberikan  prioritas  yang paling utama terhadap anak keluarga dekat tersebut.
Sebab-sebab  untuk mengangkat  keponakan  sendiri  sebagai  anak angkat menurut Soerojo Wignjodipoero di antaranya adalah: 10
1.  Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan  mempercepat kemungkinan mendapat anak.
3.  Terdorong  oleh  rasa  kasihan  terhadap  keponakan  yang  bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
Di dalam hukum Adat Jawa Tengah, maksud dan tujuan mengangkat
anak  yang  paling  utama  ialah  untuk  mendapatkan  anak  bagi  pasangan suami  isteri  yang  tidak  memiliki  anak.  Hal  tersebut  dikarenakan  bagi suami  isteri  yang  tidak  memiliki  anak,  akan  dapat  menghindarkan perkawinannya dari bencana keretakan. 11
Proses  pengangkatan  anak  menurut  hukum  Adat  yang  ada  di Indonesia  dibagi  dalam  dua  macam  yang  dapat  berakibat  kepada  status dan  kedudukan  anak  angkat  itu  sendiri,  baik  terhadap  status  dan kedudukannya di dalam keluarga orangtua kandungnya maupun di dalam keluarga orangtua angkatnya. Menurut I.G.N. Sugangga, dari dua macam pengangkatan anak tersebut, yaitu: 12
1.  Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan  secara  terbuka  dihadiri  oleh  segenap  keluarga,  pemuka- pemuka  adat/pejabat  adat  (pengertian  terang)  dan  seketika  itu  juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
2.  Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak  yang  dilakukan  secara  diam-diam,  tanpa  mengundang  keluarga seluruhnya  biasanya  hanya  keluarga  tertentu  saja,  tidak  dihadiri  oleh pemuka/pejabat  adat  atau  desa,  dan  tidak  dengan  pembayaran  uang
10 Soerojo Wignjodipoero, op. cit. , hal. 119. 11 B. Bastian Tafal, op. cit. , hal. 71.
12 I.G.N. Sugangga, op. cit. , hal. 35-36.
adat.  Ini  biasanya  bermotif  hanya  atas  dasar  perikemanusiaan,  ingin mengambil  anak  tersebut  untuk  memelihara,  dan  meringankan  beban tanggungan dari orangtua asli anak tersebut.
Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya. Pada pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak angkat tersebut  putus  hubungan  dengan  orangtua  kandungnya,  masuk  menjadi keluarga  orangtua  angkatnya  serta  berhak  mewaris  dari  orangtua angkatnya,  dan  tidak  berhak  mewaris  dari  orangtua  kandungnya. Sebaliknya  pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai,  anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dipelihara oleh orangtua angkatnya tetapi tidak putus hubungan dengan orangtua kandungnya.
Dengan  demikian  anak  angkat  tersebut  masih  tetap  mewaris  dari orangtua kandungnya. Sementara itu mengenai proses pengangkatan anak di  daerah  Jawa,  Bushar  Muhammad  menyatakan  bahwa: 13 “Hukum  adat Jawa,  perbuatan  pengangkatan  anak  tidak  dilakukan  melalui  suatu upacara  tertentu  yang  tidak  diharuskan.  Selamatan  diadakan  setelah adanya  persetujuan  antara  orangtua  kandung  dengan  calon  orangtua angkat, atau setelah orangtua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Selamatannya biasa diundang keluarga  dan  tetangga  dekat  dari  orangtua  angkat  dengan  atau  tanpa dihadiri oleh kepala desa.”
Dari  pendapat  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  terlihat  bahwa pengangkatan  anak  yang  terjadi  di  daerah  Jawa  khususnya  Jawa  Tengah dilakukan  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai.  Dimana  tidak  diperlukan suatu acara tertentu di dalam proses pengangkatan anak, karena umumnya anak angkat diambil dari kalangan keluarga dekat.
Pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai  ini  hanya memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga saja, sehingga anak angkat  tersebut  kini  menjadi  anggota  keluarga  rumah  tangga  orangtua angkatnya.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  memutuskan  pertalian  hubungan
13 Bushar  Muhammad, Pokok  -  Pokok  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1982), hal. 34.
keluarga  antara  anak  tersebut  dengan  orangtua  kandungnya  sendiri.  Jadi anak  angkat  di  daerah  Jawa  Tengah  pada  umumnya  tidak  mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil  untuk meneruskan keturunan  orangtua  angkatnya.  Melainkan  diambil  hanya  bertujuan  atas dasar perikemanusiaan memelihara anak untuk kepentingan anak angkat itu  sendiri  dan  meringankan  beban  tanggungan  dari  orangtua  kandung anak tersebut.  Dengan demikian  anak angkat masih  tetap  mewarisi harta dari  orangtua  kandungnya.  Disamping  itu  juga  berhak  mewarisi  dari orangtua angkatnya, akan tetapi hanya sebatas pada harta gono gini saja. Sedangkan harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Adat  di  daerah  Jawa  Tengah umumnya  dilakukan  secara  adat.  Namun  disamping  pengangkatan  anak dilakukan secara adat, orangtua angkat juga dapat melanjutkan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Proses  permohonan  penetapan  pengangkatan  anak  di  Pengadilan  Negeri tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  kedudukan  anak  angkat  dalam mewaris  harta  orangtua  angkatnya  setelah  orangtua  angkat  meninggal dunia dari pihak keluarga orangtua angkat.

## Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Perdata  disebut  dengan istilah adopsi.  Kata  adopsi  berasal  dari  bahasa Belanda “ adoptie ” atau “ adoption ” dalam  bahasa  Inggris  yang  berarti  pengangkatan  anak  atau  mengangkat anak, yaitu tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk  dijadikan  anak  sendiri  oleh  seseorang.  Istilah  adopsi  menjadi terkenal di Indonesia dengan keluarnya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi.
Meskipun  kata  adopsi  pengertiannya  sama  dengan  pengangkatan anak,  namun  isi  dan  pelaksanaannya  berbeda.  Pada  adopsi  ditekankan pada kedudukan anak yaitu dari orangtua kandung, setelah diangkat akan berubah  menjadi  anak  yang  dianggap  secara  biologis  sebagai  anak  dari orangtua  yang  mengangkatnya.  Sedangkan  istilah  pengangkatan  anak mengandung maksud bahwa dengan pengangkatan anak itu belum tentu
harus  menyebabkan  perubahan  status  seperti  yang  dimaksud  adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.
Pada  awalnya  di  dalam Burgerlijk  Wetboek Belanda  tidak  mengenal adanya  lembaga  pengangkatan  anak,  hal  tersebut  dikarenakan  menurut rakyat  Belanda  anak  harus  keturunan  darah. 14 Dengan  demikian  di Belanda  tidak  dapat  menciptakan  keturunan  secara  buatan  atau  artifisial ( adoption naturam imitatur ), sehingga dalam lembaga pengakuan ( erkenning ) pun  yang  dapat  diakui  hanya  anak  kandung  sendiri.  Itulah  yang menyebabkan  dalam  KUHPerdata  Indonesia  tidak  dikenal  lembaga pengangkatan  anak.  Gouw  Giok  Siong  berpendapat  bahwa  adopsi  sudah tidak  mungkin  menurut  hukum  yang  berlaku  untuk  golongan  rakyat Eropa  di  Indonesia.  Yang  mungkin  melakukan  pengangkatan  anak hanyalah  golongan  Bumiputera  dan  golongan  Tionghoa. 15 Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah.
Berdasarkan Staatsblad Tahun  1917  Nomor  129,  KUHPerdata dinyatakan  berlaku  bagi  golongan  Tionghoa,  maka  dari  segi  ini  lembaga pengangkatan  anak  tidak  dikenal,  karena  KUHPerdata  tidak  mengenal lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi  golongan  Tionghoa,  tetapi  dalam  Bab  II-  nya  memuat  ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa. 16
Begitu  pentingnya  arti  seorang  anak  laki-laki  dalam  masyarakat Tionghoa.  Masyarakat  Tionghoa  termasuk  dalam  sistem  kekeluargaan yang unilateral-parental , sehingga ikatan-ikatan kekerabatannya berdasarkan clan . Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk tugas di masa depan dan diajarkan tentang kewajiban dan tata cara dalam upacara
14 R.  Subekti, Perbandingan  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  1974), hal. 21.
15 Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia , (Jakarta: Kong Po,
1963), hal. 10.
16 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.
27.
persembahan  bagi  para  leluhur  atau  nenek  moyangnya  ( ancestral  ritual ). Tanggung  jawab  untuk  mengadakan  upacara  persembahan  kepada  para leluhur  ini  ada  pada  anak  laki-laki,  karena  keturunan  dalam clan adalah berdasarkan garis laki-laki. 17
Pada  kenyataannya,  secara  umum  pengangkatan  anak  dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 18
1. Adoptio  Plena ,  yaitu  adopsi  yang  menyeluruh  dan  mendalam  sekali akibat  hukumnya.  Anak  yang  diangkat  memutuskan  sama  sekali hubungan  hukum  dengan  orangtua  kandungnya  dan  meneruskan hubungan  hukum  dengan  orangtua  yang  mengangkatnya.  Akibat hukumnya,  anak  tersebut  mempunyai  hak  waris  dari  orangtua angkatnya  dan  tidak  lagi  mempunyai  hak  waris  dari  orangtua kandungnya.
2. Adoptio  Minus  Plena ,  yaitu  adopsi  yang  tidak  demikian  mendalam  dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja  sehingga  dengan  sendirinya  tidak  menimbulkan  hak  waris  dari orangtua angkatnya.
Sehingga  dari  akibat hukum  adopsi  seperti  yang  telah  dijelaskan  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  adopsi  di  dalam  hukum  Perdata  masuk  ke dalam  kategori Adoptio  Plena ,  yaitu  merupakan  adopsi  yang  menyeluruh dan  mendalam  sekali  akibat  hukumnya,  sehingga  anak  yang  diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang
mengangkatnya.  Dimana  hal  tersebut  berakibat  anak  angkat  mempunyai hak  waris  dari  orangtua  angkatnya  dan  tidak  lagi  mempunyai  hak  waris dari orangtua kandungnya.
Adopsi  yang  dilakukan  menurut  hukum  Perdata,  menjadi kewenangan  dari  Pengadilan  Negeri.  Dimana  adopsi  yang  dilakukan melalui  Pengadilan  Negeri  membawa  akibat  hukum  terputusnya hubungan  darah  atau  nasab  antara  anak  angkat  dengan  orangtua
17 Ibid., hal. 70. 18 Sudargo  Gautama, Soal-soal  Aktual  Hukum  Perdata  Internasional ,  Jilid  2,
(Bandung: Alumni, 1981), hal. 66.
kandungnya.  Sehingga  dengan  terputusnya  hubungan  darah  atau  nasab antara  anak  angkat  dengan  orangtua  kandungnya  tersebut  akan  turut membawa  akibat-akibat  hukum  yang  lain,  yaitu  anak  angkat  tidak  lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memakai  nama  keturunan  dari  orangtua  kandungnya  karena  secara hukum  anak  tersebut  telah  keluar  dari  lingkungan  garis  keturunan keluarga  asalnya,  dan  anak  angkat  tidak  lagi  berhak  menjadi  ahli  waris dari orangtua kandungnya.
Bagian  Waris  Anak  Angkat  Ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,

## Hukum Adat, dan Hukum Perdata
Di dalam perbuatan pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif  Indonesia  terdapat  akibat-akibat  hukum  yang  salah  satunya berkaitan  dengan  hak  mewaris.  Oleh  karena  pengaturan  mengenai  hak mewaris tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem hukum mana yang digunakan,  maka  hal  tersebut  tentu  saja  akan  berakibat  terhadap  bagian waris  yang  diperoleh  oleh  anak  angkat  baik  yang  diangkat  menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum Adat, maupun hukum Perdata.

## Bagian Waris Anak Angkat dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Menurut ketentuan syari‟at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya.  Sebagaimana  seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali- mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat. Sehingga dengan  demikian  anak  angkat  tetap  menjadi  ahli  waris  dari  orangtua kandungnya  dan  anak  tersebut  tetap  memakai  nama  dari  ayah kandungnya.
Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu: 19
19 A. Rachmad Budiono, op. cit. , hal. 8.
a. Karena  hubungan  kekerabatan,  yang  dimaksudkan  disini  ialah hubungan darah atau hubungan famili.
b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akanmenimbulkan hubungan kewarisan.
c. Karena wala’ ,  yaitu  hubungan  hukmiah,  suatu  hubungan  yang ditetapkan  oleh  hukum  Islam,  karena  tuannya  telah  memberikan kenikmatan  untuk  hidup  merdeka  dan  mengembalikan  hak  asasi kemanusiaan kepada budaknya.
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  hukum  Islam  tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya,  karena  yang  saling  mewarisi  di  antaranya  adalah  karena adanya hubungan kekerabatan, karena perkawinan, dan karena wala’ . Pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena wala’ sudah tidak ditemukan lagi. Sehingga  saat  ini  hanya  terdapat  dua  kemungkinan  seseorang  dapat mewaris,  yakni  karena  hubungan  kekerabatan  dan  karena  perkawinan. Mengenai sebab mewaris karena hubungan kekerabatan, anak angkat tidak memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  nasab  dengan  orangtua  angkatnya. Begitu  juga  halnya  dengan  hubungan  perkawinan,  anak  angkat  tidak memiliki hubungan tersebut dengan orangtua angkatnya.
Oleh  karenanya  disini  anak  angkat  hanya  berhak  mewarisi  harta orangtua  kandungnya  sendiri.  Menurut  ketentuan  hukum  Islam  anak angkat  tidak  mewaris  dari  orangtua  angkatnya,  namun  dapat  dinilai bahwa pihak anak angkat adalah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan  yang  bersifat  khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling membantu  dalam  keluarga  orangtua  angkatnya.  Sehingga  untuk melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan  orangtua  angkat  yang  keduanya telah  memiliki  hubungan  kemanusiaan  yang  bersifat  khusus  dalam  hal kedekatan  dan  saling  tolong-menolong,  maka  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  kepastian  hukum  melalui  ketentuan  tentang  wasiat  wajibah sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa:
a.  Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  pasal  176  sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
b.  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orangtua angkatnya.
Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan  yang  dilakukan  seseorang  untuk  orang  lain,  sehingga  ia berhak  memilikinya  ketika  si  pemberi  meninggal  dunia. 20 Sementara menurut  Suparman  Usman,  wasiat  wajibah  dapat  didefinisikan  sebagai wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak  bergantung kepada  kehendak  orang  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tetap dilaksanakan,  baik  diucapkan,  dikehendaki  maupun  tidak  dikehendaki oleh  orang  yang  meninggal  dunia  jadi  pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak memerlukan  bukti  bahwa  wasiat  tersebut  diucapkan,  dituliskan,  atau dikehendaki,  tetapi  pelaksanaannya  didasarkan  kepada  alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 21
Kompilasi  Hukum  Islam  telah  menempatkan  anak  angkat  hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan. Oleh karenanya wasiat  wajibah    sebagaimana  diatur  dalam  KHI      bertujuan  guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan  orangtua  angkatnya.  Dengan  adanya  wasiat  wajibah  anak angkat  tetap  memperoleh  bagian  dari  harta  peninggalan,  meskipun orangtua  angkatnya  semasa  hidupnya  tidak  pernah  menyatakan  akan memberikan bagian kepada anak angkat tersebut. Sebagaimana dinyatakan Sayuti  Thalib  di  dalam  bukunya  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, hak  waris  anak  angkat  tetap  dengan  orangtua  kandungnya,  sedangkan dengan  orangtua  angkat  tidak  ada  hak  mewaris.  Walaupun  demikian orangtua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui  hibah  atau  wasiat.  Besarnya  harta  yang  boleh  dihibahkan  atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. 22
20 M. Fahmi Al Amruzi, op. cit. , hal. 50.
21 Suparman  Usman, Fikih  Mawaris  Hukum  Kewarisan  Islam, (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 1991), hal. 163.
22 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 102.
Karena  di  dalam  hukum  Islam  anak  angkat  masih  bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap  ada  pada  orangtua  kandungnya.  Sementara  terhadap  orangtua angkatnya  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  anak  angkat memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
Dengan  demikian,  anak  angkat  tidak  memiliki  kewajiban  untuk membayar hutang-hutang orangtua angkatnya karena anak angkat bukan termasuk ahli  waris  dari  orangtua angkatnya. Sedangkan kewajiban anak angkat  untuk  membayar  hutang-hutang  pewaris  tersebut  hanya  ada kepada orangtua kandungnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua kandungnya.

## Bagian Waris Anak Angkat dalam Ketentuan Hukum Adat
Salah satu akibat hukum pengangkatan anak di dalam hukum Adat ialah berkaitan dengan hak mewaris. Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat  menjadi  anak  angkat  adalah  dari  kalangan  keponakan  sendiri, baik dari pihak keluarga isteri maupun pihak keluarga suami. Karena yang diangkat  anak  adalah  keponakan  sendiri,  maka  pengangkatan  anak  yang dilakukan termasuk ke dalam pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak  tunai,  yang  mengandung  arti  bahwa  pengangkatan  anak  dilakukan secara  diam-diam  tanpa  mengundang  keluarga  seluruhnya,  hanya keluarga tertentu saja, tanpa dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan  tidak  dengan  pembayaran  uang  adat.  Pengangkatan  anak  yang demikian  hanya  bertujuan  untuk  memelihara  anak  atas  dasar perikemanusiaan  dan  meringankan  beban  orangtua  kandung  anak tersebut. Karena di dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai hanya bermaksud untuk memelihara anak tersebut, maka  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  kandungnya  tidak terputus. Jadi hubungan yang terjadi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya  adalah  didasarkan  pada  rasa  perikemanusiaan,  yaitu  sekedar hubungan  pemeliharaan  saja  dimana  anak  angkat  tersebut  bertempat tinggal serta dirawat oleh orangtua angkatnya.
Perbuatan pengangkatan anak yang demikian di Jawa Tengah tidak mengakibatkan  putusnya  hubungan  pertalian  keluarga  antara  anak  yang diangkat  dengan  orangtua  kandungnya.  Oleh  karenanya  dalam  hal  ini anak angkat tetap berhak atas bagian warisan dari orangtua kandungnya. Karena  anak  tersebut  masih  berstatus  sebagai  anak  dari  orangtua kandungnya  sendiri.  Sebaliknya  orangtua  kandung  masih  berhak  untuk meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki.
Disamping  menerima  warisan  dari  orangtua  kandung,  anak  angkat juga  berhak  atas  bagian  warisan  dari  orangtua  angkatnya.  Di  dalam hukum waris adat Jawa Tengah, dikenal asas “ ngangsu sumur loro ” untuk kewarisan anak angkat. Kata “ ngangsu ” berarti mencari atau memperoleh, “ sumur ” berarti tempat mengambil air atau perigi, “ loro ” berarti dua. Asas ini  bermakna  bahwa  seorang  anak  angkat  memperoleh  warisan  dari  dua sumber,  yaitu  dari  orangtua  kandung  dan  orangtua  angkat. 23 Itu  artinya anak angkat mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orangtuanya, baik  dari  orangtua  kandung  maupun  dari  orangtua  angkatnya.  Hal tersebut  dikarenakan  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orangtua kandungnya tetap ada atau tidak terputus. Umumnya anak angkat menjadi ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya  sejauh  mengenai  harta  gono-gini. Sejauh  itu  ia  memiliki  hak  yang  sama  dengan  anak  kandung. 24 Anak angkat tidak berhak atas harta pusaka/harta asal dari orangtua angkatnya, karena terhadap harta pusaka berlaku asas “harta asal kembali ke asal”. 25
Sehingga  harta  pusaka akan  kembali  kepada  ahli waris  keturunan  darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkatnya.

## Bagian Waris Anak Angkat dalam Ketentuan Hukum Perdata
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Perdata  memiliki  beberapa akibat  hukum  sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  11-14 Staatsblad Tahun 1917  Nomor  129.  Akibat  hukum  pengangkatan  anak  terhadap  orangtua angkat  dan  orangtua  kandung,  yaitu  dengan  terjadinya  pengangkatan
23 A. Rachmad Budiono, op. cit. , hal. 189. 24 B. Bastian Tafal, op. cit. , hal. 74.
25 Dominikus  Rato, Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Adat ,  (Surabaya:  Laksbang Yustitia, 2011), hal. 174.
anak,  maka  orangtua  yang  mengangkatnya  baik  suami  isteri  atau janda/duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya  perbuatan  pengangkatan  anak  tersebut  menggantikan kedudukan orangtua kandung.
Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak  tersebut,  dari  yang  semula  anak  dari  orangtua  asli  atau  kandung menjadi  anak  dari  orangtua  angkat.  Sehingga  segala  hak  dan  kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.
Pengangkatan  anak  juga  berakibat  terhadap  harta  benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua  angkat  membawa  konsekuensi  yuridis  terhadap  harta peninggalan,  artinya  dengan  pengangkatan  anak  mengakibatkan  adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya  dan  anak  adopsi  tersebut  berhak  pula  mewarisi  keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam pasal  12 Staatsblad 1917 Nomor 129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi. 26
Ketentuan  mengenai  sebab  seseorang  dapat  mewaris  menurut hukum  waris  KUHPerdata  adalah  karena  adanya  pertalian  perkawinan dan  pertalian  darah.  Di  dalam  pasal  832  KUHPerdata  ditentukan  bahwa menurut  undang-undang  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdata terdapat empat golongan ahli waris: 27
1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya;
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas;
26 Muderis Zaini, op. cit. , hal. 3. 27 Afdol, op. cit. , hal. 73.
4.  Golongan  keempat,  terdiri  dari  sanak  keluarga  lainnya  dalam  garis menyimpang sampai derajat keenam.
Menurut  ketentuan  hukum  waris  sebagaimana  telah  diatur  dalam hukum  Perdata,  seseorang  dapat  mewaris  karena  adanya  hubungan perkawinan  dan  pertalian  darah.  Sementara  anak  adopsi  dalam  hal  ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat. Akan tetapi dikarenakan  di  dalam  pasal  12 Staatsblad Tahun  1917  Nomor  129  telah diatur  bahwa  kedudukan  anak  adopsi  sama  dengan  anak  sah  dari perkawinan orangtua angkatnya. Maka dalam hal pewarisan, anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.
Dalam  sistem  pewarisan  menurut  KUHPerdata,  anak  adopsi  secara tidak  langsung  akan  menempati  posisi  pada  golongan  pertama  di  antara keempat  penggolongan  ahli  waris.  Karena  anak  adopsi  telah  menjadi bagian  dari  keturunan  orangtua  angkat  dan  memiliki  kedudukan  yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang  diperoleh  anak  kandung  dari  orangtua  angkat.  Dengan  adanya pewarisan  yang  terjadi  di  antara  orangtua  angkat  kepada  anak  adopsi, maka  menimbulkan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  anak adopsi  tersebut.  Yakni  anak  adopsi  memiliki  kewajiban  untuk  melunasi hutang-hutang  yang  dimiliki  oleh  orangtua  angkatnya,  karena  dia  selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.
Sementara  itu,  mengenai  hak  mewaris  antara  anak  adopsi  dengan orangtua  kandungnya  sendiri,  adalah  anak  adopsi  tidak  mewaris  dari orangtua  kandungnya  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Karena  status  anak adopsi  tersebut  telah  berubah  menjadi  anak  dari  orangtua  angkat. Sehingga  terputus  hubungan  keperdataan  dengan  orangtua  kandungnya. Dengan  demikian  karena  anak  adopsi  bukan  merupakan  ahli  waris  dari orangtua  kandungnya  sendiri,  maka  anak  adopsi  tersebut  tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua kandungnya tersebut.

## Penutup
Status  dan  kedudukan  anak  angkat  yang  telah  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam hukum Adat, dalam hal ini hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat Jawa Tengah,  yaitu  status  anak  angkat  tidak  berubah,  tetap  berstatus  sebagai anak dari orangtua kandungnya. Sementara itu mengenai kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya, anak angkat di daerah Jawa Tengah umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung.
Status  dan  kedudukan  anak  angkat  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  hukum  Perdata,  mengenai  status  anak  angkat  mengalami perubahan  yaitu  anak  angkat  yang  semula  berstatus  sebagai  anak  dari orangtua  kandungnya  berubah  statusnya  menjadi  anak  dari  orangtua angkatnya.  Sedangkan  mengenai  kedudukan  anak  angkat  yang  diangkat menurut  hukum  Perdata  adalah  sama  dengan  kedudukan  anak  kandung dari orangtua angkatnya.
Bagian  waris  anak  angkat  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak membawa  akibat  dalam  hal  waris-mewaris  antara  anak  angkat  dengan orangtua  angkatnya.  Dengan  demikian  anak  angkat  tetap  menjadi  ahli waris  dari  orangtua  kandungnya  dan  bukan  merupakan  ahli  waris  dari orangtua  angkatnya.  Sehingga  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat yang  telah  memiliki  hubungan  dalam  hal  kedekatan  dengan  orangtua angkatnya,  diaturlah  ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah  di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  tertuang  di  dalam  pasal  209  KHI. Dimana  menurut  ketentuan  pasal  209  ayat  2  KHI,  besarnya  bagian  tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya.
Bagian  waris  anak  angkat  menurut  hukum  Adat  di  daerah  Jawa Tengah  berakibat  anak  angkat  berhak  atas  bagian  warisan  dari  orangtua angkat  dan  orangtua  kandungnya.    Sesuai  dengan  asas  dalam  hukum waris adat JawaTengah bahwa  seorang anak angkat “ ngangsu sumur loro ” yang  artinya  ia  mendapat  warisan  (dapat  mewaris)  dari  kedua
orangtuanya,  baik  dari  orangtua  kandung  maupun  dari  orangtua angkatnya.  Namun  mengenai  bagian  warisan  dari  orangtua  angkatnya, hanya terbatas pada harta gono-gini saja. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak mewaris. Harta pusaka tetap kembali kepada ahli waris  keturunan  darah  yaitu  anak  kandung.  Karena  dalam  hukum  adat Jawa  Tengah  berlaku  asas  “harta  asal  kembali  ke  asal”.  Sementara  anak angkat selaku ahli waris dari orangtua kandungnya, disamping berhak atas harta gono-gini juga berhak atas harta pusaka dari orangtua kandungnya.
Bagian  waris  anak  angkat  menurut  hukum  Perdata,  berakibat  pada adanya  hubungan  saling  mewarisi  antara  anak  angkat  dengan  orangtua angkatnya. Karena di dalam pengangkatan anak menurut hukum Perdata, status  anak  angkat  berubah  menjadi  anak  dari  orangtua  angkatnya  dan memiliki kedudukan sebagai anak kandung orangtua angkatnya. Sehingga besar bagian warisan yang diperoleh anak angkat akan sama besar dengan yang  diperoleh  anak  kandung  dari  orangtua  angkatnya.  Sementara terhadap  orangtua  kandungnya,  anak  angkat  tidak  lagi  memperoleh bagian  warisan  karena  statusnya  yang  telah  berubah  bukan  lagi  sebagai anak orangtua kandungnya sendiri.
Perlunya  unifikasi  terhadap  pengangkatan  anak  bagi  seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan dapat memberikan kepastian hukum. Tanpa melihat lagi sistem hukum mana yang dipergunakan. Disamping itu menindaklanjuti  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  perlu  adanya  undang- undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum pernah ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak tersebut,  diharapkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  masalah pengangkatan anak termasuk pula akibat hukumnya dapat diakomodir di dalamnya.  Sehingga  unifikasi  peraturan  tentang  pengangkatan  anak  di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amruzi,  M.  Fahmi.  2012. Rekonstruksi  Wasiat  Wajibah  Dalam  Kompilasi Hukum Islam . Yogyakarta: AswajaPressindo.
Budiarto,  M.  1985. Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum .  Jakarta: Akademika Pressindo.
Budiono, A. Rachmad. 1999. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bushar  Muhammad.  1982. Pokok  -  Pokok  Hukum  Adat .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Gautama, Sudargo. 1981. Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional , Jilid
2. Bandung: Alumni.
Lubis, Suhrawardi K.. 1995. Hukum Waris Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Pandika, Rusli. 2012. Hukum Pengangkatan Anak . Jakarta: Sinar Grafika.
Prawirohamidjojo,  Soetojo.  1986. Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia . Surabaya: Airlangga University Press.
Rato,  Dominikus.  2011. Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Adat .  Surabaya: Laksbang Yustitia.
Sjukrie, Erna Sofwan. 1992. Lembaga Pengangkatan Anak. Mahkamah Agung RI.
Siong,  Gouw  Giok.  1963. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia .  Jakarta: Kong Po.
Subekti, R. 1974. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugangga,  I.G.N.  1995. Hukum  Waris  Adat .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Tafal, B. Bastian. 1989. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat- Akibat Hukumnya  di Kemudian Hari . Jakarta: Rajawali Press.
Thalib,  Sayuti.  1982. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Bina Aksara.
Usman,  Suparman.  1991. Fikih  Mawaris  Hukum  Kewarisan  Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Wignjodipoero, Soerojo. 1992. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: CV. Haji Masagung.
Zaini,  Muderiz.  1985. Adopsi  Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum . Jakarta: Bina Aksara.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal  24 Mei  1958 Reg. No.  83  K/Sip/1957  tentang  harta  warisan  dari  orangtua  angkat untuk anak angkat hanya terbatas harta pencarian saja, sedangkan harta pusaka kembali pada ahli waris keturunan darah.