e-ISSN 2723-0120
p-ISSN 2828-3511

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DI KABUPATEN KARIMUN
Sekar Luluk Masruroh 1* , Nasrizal 2 , Rheny Afriana Hanif 3
Universitas Riau, Riau, Indonesia *e-mail: seluk47@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data  dianalisis menggunakan SPSS versi 2.0 dengan analisis statistik deskriptif dan  analisis  regresi  linear  berganda  untuk  menguji  asumsi  klasik,  model  analisis  data,  koefisien determinasi,  dan  menguji  hipotesis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pengelolaan Dana Desa.

## Abstract
This study aims to examine the effect of accountability, transparency, community participation, and  village  apparatus  competency  on  the  management  of  village  funds  in  the  villages  of  Karimun Regency. The research was conducted in all villages in Karimun Regency. Primary data sources were used  for  this  study,  and  the  data  were  analyzed  using  SPSS  version  2.0  with  descriptive  statistical analysis and multiple linear regression analysis to test classical assumptions, the data analysis model, coefficient of determination, and hypothesis testing. The results of this study indicate that accountability, transparency, and village apparatus competency have an influence on the management of village funds. However, community participation does not have an influence on the management of village funds. Keywords: Accountability,  Transparency,  Community  Participation,  Village  Apparatus Competency, and Management of village Funds.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  publik  di  Indonesia  dewasa  ini  di  tandai  dengan  semakin menguatnya  tuntutan  pengelolaan  keuangan  atas  organisasi  atau  lembaga  publik,  baik  di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan sebuah desa. Karena pada dasarnya tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa adanya desa dan kelurahan yang maju.
Sejak  awal  dialokasikannya,  anggaran  dana  desa  selalu  mengalami  peningkatan. Selama tahun 2015-2021, secara akumulatif dana dari APBN telah disalurkan sebesar Rp 400,1 triliun. Tahun 2015, Dana Desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun, tahun 2017 dan 2018 naik masing-masing Rp 60 triliun, tahun 2019 kembali ada kenaikan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun 2020 Dana Desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun,  dan  pada  tahun  2021  naik  menjadi  Rp  72  triliun  (Iskandar,  2022).  Dengan  adanya peningkatan  anggaran  dana  desa  setiap  tahun,  maka  diperlukan  adanya  kesiapan,  baik persiapan  dari  sisi  regulasi,  standar  laporan  keuangan,  maupun  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan termasuk juga pengawasannya (Sirait, R.Alexander & Octavia , 2021).
Adanya peningkatan alokasi dari Dana Desa tersebut, tentunya memberikan dampak positif terhadap desa, yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti yang disampaikan
Presiden Jokowi penggunaan Dana  Desa telah berhasil membangun berbagai infrastruktur desa, diantaranya jalan desa sepanjang 227 ribu Kilometer, embung sebanyak 4,5 ribu unit, irigasi sebanyak 71 ribu unit, jembatan sepanjang 1,3 juta meter, pasar desa sebanyak 10,3 ribu  unit,  BUMDes  sebanyak  57,2  ribu  unit,  serta  sejumlah  infrastruktur  lainnya  (Iskandar, 2021). Akan tetapi, dibalik banyaknya dampak positif yang diberikan, nyatanya peningkatan alokasi  dari  Dana  Desa  juga  menimbulkan  permasalahan.  Permasalahan  tersebut  muncul karena  adanya  anggaran  desa  yang  besar  tetapi  tidak  diiringi  dengan  kemampuan  untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar (Ardiyanti, 2019).
Puncak dari permasalahan tersebut adalah banyak ditemukannya kasus korupsi yang dilakukan oleh pengelola Dana Desa yang dalam hal ini adalah perangkat desa. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran Dana Desa, yakni sebanyak 154 kasus pada  2021  dengan  potensi  kerugian  sebesar  Rp  233  miliar.  Korupsi  anggaran  Dana  Desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Pada saat itu hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp 40,1 miliar (ICW, 2022).
Permasalahan korupsi tersebut juga terjadi di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019 Kabupaten Karimun mendapatkan pagu anggaran dana desa sebesar Rp41,7 miliar, dana ini meningkat  pada  tahun  2020  sebesar  Rp44,4  miliar  (Rafiq,  2020)  pada  tahun  2021  terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp45,7 miliar (Suwedi, 2021). Dana desa tahun 2019 sampai  tahun  2021  telah  menghasilkan  berbagai  infrastruktur  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  desa  antara  lain  jalan  desa,  drainase,  posyandu,  polindes  dan  sejumlah infrastruktur  lainnya  (Iskandar,  2021).  Dibalik  kesuksesan  dalam  pengalokasian  dan pemanfaatan  dana  desa  di  Kabupaten  Karimun  ada  beberapa  masalah  didalam penyelenggaraannya yaitu kurangnya transparansi didalam pengelolaan dana desa, Laporan pertanggungjawaban  tidak  diverifikasi  pejabat  berwenang.  Masalah  lainnya  pencairan  dana digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini bertentangan dengan tujuan disalurkannya dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Pada tahun 2019 ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, dimana kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp252.489.393. Kepala Seksi  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  Karimun  mengatakan  bahwa  modus  dari penyelewengan  tersebut  adalah  oknum  yang  bersangkutan  meminta  bendahara  desa mencairkan  Dana  Desa  menggunakan  surat  permohonan,  dana  tersebut  digunakan  untuk kepentingannya pribadi dan tidak dikembalikan (Adriansyah, 2019). Pada tahun 2021, Kepala cabang kejaksaan negeri Karimun di Tanjungbatu menyampaikan bahwa kasus serupa kembali terungkap,  namun  dengan  modus  yang  sedikit  berbeda  yakni  aparatur  desa  yang bersangkutan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)  ditambah  tidak  didukung  bukti  pengeluaran  yang    jelas.  Disisi  lain,  Laporan pertanggungjawaban (LPj) atas kegiatan fisik maupun non fisik tahun anggaran 2018-2019 tidak  diverifikasi  oleh  pejabat  berwenang,  sehingga  hal  tersebut  bertentangan  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fernando,  2021).  Pada  awal  tahun  2022  kasus  serupa  kembali  terungkap  yaitu penyelewengan APBDes tahun 2020 untuk keperluan pribadi, dengan modus membuat laporan fiktif  honorarium  dan  gaji  perangkat  desa  senilai  Rp157  juta  serta  pengadaan  aset  berupa kendaraan senilai Rp25 juta (Nugroho, 2022).
Banyaknya  kasus  penyimpangan  terkait  pengelolaan  dana  desa,  dalam  hal  ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber  daya manusia, baik aparatur  pemerintah desa, masyarakat maupun  tenaga pendampingan desa dan  yang tidak kalah penting adalah perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  didalamnya  terdapat  Dana  Desa.  Menurut  Pusat Pengembangan Akuntansi Pemerintahan (Pemerintahan, 2015) Pengelolaan dana desa adalah suatu  proses  yang  mencakup  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pengawasan  dan
pertanggungjawaban  dalam  penggunaan  dana  desa  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  menjelaskan  bahwa  pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara teori, ada beberapa variabel yang mempengaruhi  pengelolaan  dana  desa,  antara  lain  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa.
Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  pengelolaan  Dana  Desa  yaitu  akuntabilitas, akuntabilitas  merupakan  elemen  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pelaksanaan good governance dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan  dan  selalu  terbuka  kepada  masyarakat  dalam  pelaksanaan program atau kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan. Faktor kedua yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah Transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  pemangku  kepentingan  (Mahmudi,  2010:17-18).  Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat  merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  membuat  keputusan,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  masyarakat  untuk menyampaikan  aspirasinya  (Mardiasmo,  2018).    Faktor  keempat  yang  mempengaruhi pengelolaan  Dana  Desa  yaitu  kompetensi  aparatur  desa.  Kompetensi  menurut  (Moehriono, 2014:5)  didefinisikan  sebagai  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  berkaitan  dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Karimun sebanyak 42 desa. Adapun  penentuan jumlah sampel  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  sampel  jenuh. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  penyebaran  kuesioner  dengan menggunakan  perhitungan  skala  likert.  Untuk  memudahkan  dan  memberikan hasil secara akurat dan pasti maka dalam melakukan pengujian statistik tersebut menggunakan program komputer SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indicator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliable  atau  handal  jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,  2013:47).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menghitung  koefisien Cronbach Alpha dari masing-masing instrument dalam satu variabel.
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Aplha Standar Koefisien Alpha Keterangan Pengelolaan Dana Desa (Y) 0,6 0.917 Reliable Akuntabilitas (X1) 0,6 0.703 Reliable Transparansi (X2) 0,6 0.847 Reliable
Partisipasi Masyarakat (X3) 0,6 0.828 Reliable Kompetensi Aparatur Desa (X4) 0,6 0.872 Reliable
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen adalah reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

## 2. Uji Normalitas
Dari gambar Normal PP Plot (Gambar 5.1) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikut garis diagonal. Hal ini menunjukan bahwa data distribusi normal.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  pengujian  heterokedastisitas  pada tampilan scatterplot dari variable dependen yaitu pengelolaan dana desa menunjukkan titik- titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heterokedastisitas.

## 4. Uji Multikolonieritas
Variabel Independen Collinearity Keterangan
Statistics Tolerance VIF Akuntabilitas (X1) .479 2.088 Tidak terdapat Multikolinieritas Transparansi (X2) .383 2.608 Tidak terdapat Multikolinieritas Partisipasi Masyarakat (X3) .476 2.100 Tidak terdapat Multikolinieritas Kompetensi Aparatur Desa (X4) .404 2.474 Tidak terdapat Multikolinieritas a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa
Pada  table  hasil  perhitungan  analisis  data  diatas,  diperoleh  nilai  VIF  untuk  seluruh variabel bebas < 10 dan tolerenc > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.
5. Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 24.86 5 4.674 5.320 .000 Akuntabilitas (X1) .834 .191 .323 4.376 .000 Transparansi (X2) .898 .125 .593 7.177 .000 Partisipasi Masyarakat (X3) -.134 .202 -.049 -.665 .507 Kompetensi Aparatur Desa (X4) .269 .123 .175 2.179 .031 a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

## A. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  pengujian  menggunakan  program  SPSS  20  menunjukkan  bahwa variabel akuntabilitas t hitung sebesar 4.376 > t tabel 1.97490 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima dan dapat diartikan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kabupaten Karimun.
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Debi (2015) dimana terdapat pengaruh  positif  signifikan  akuntabilitras  terhadap  pengelolaan  anggaran.  Hal  ini bermakna  bahwa  dengan  dilaksanakannya  akuntabilitas  oleh  aparatur  desa  dalam mengelola keuangan dapat mencerminkan baik atau tidaknya pengelolaan dana desa.
B. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  pengujian  menggunakan  program  SPSS  20  menunjukkan  bahwa variabel transparansi t hitung sebesar 7.177 > t tabel 1.97490 dengan tingkat signifikansi 0,000  <  0,05.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa-desa  di  Kabupaten  Karimun sudah  menerapkan  prinsip  transparansi  dengan  baik  dalam  hal  mengelola  dana  desa, sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  secara  jelas  bagaimana  dana  desa  digunakan
dan sejauh mana pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana.
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Darma Putra (2019) dimana terdapat pengaruh positif transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini  bermakna  bahwa  dengan  diterapkannya  transparansi  dalam  semua  aktivitas pemerintahan desa, maka aktivitas pengelolaan dana desa juga baik.
C. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan  pengujian  menggunakan  program  SPSS  23  menunjukkan  bahwa variabel partisipasi masyarakat t hitung sebesar -665 < t tabel 1.97490 dengan tingkat s ignifikansi 0,507 > 0,05 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, (H3) ditolak. Karena dari hasil jawaban responden menunjukkan ada beberapa desa pengelolaan dana desanya berjalan dengan baik  meskipun  tingkat  partisipasi  masyarakatnya  terbatas  dan  sebaliknya  masih ditemukan desa yang tingkat partisipasi masyarakatnya bagus, pengelolaan dana desa masih bermasalah juga.  Hal ini dapat diartikan bahwa, terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat,  pengelolaan  dana  desa  masih  bisa  berjalan  dengan  baik,  begitu  juga sebaliknya  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  belum  menjamin pengelolaan dana desanya akan baik.
Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Giriani  &  Burhany  (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana  desa.  Hal  ini  bermakna  bahwa  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  maka  tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa.
D. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan  pengujian  menggunakan  program  SPSS  20  menunjukkan  bahwa variabel Kompetensi aparatur desa t hitung sebesar 2.179 > t tabel 1.97490 dengan tingkat signifikansi 0,031 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa pada  desa-desa  di  Kabupaten  Karimun  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola dana desa, dan bersikap tanggap dalam merespon masyarakat. Aparatur desa tersebut memahami prinsip-prinsip keuangan  public,  memiliki  kemampuan  teknis  yang  baik  dalam  perencanaan  dan penganggaran,  serta  mampu  melakukan  pengelolaan  dana  desa  dengan  efisien  dan akuntabel.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ladapase  (2019),  dimana kompetensi  aparatur  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
6. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .771 a .595 .584 3.15055 a. Predictors: (Constant), ), Kompetensi Aparatur Desa (X4), Akuntabilitas (X1), Partisipasi Masyarkat (X3), Transparansi (X2)
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y) Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square adalah sebesar 0,584 dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa  59,5% variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi  masyarakat  dan  kompetensi  aparatur  desa  mampu  menjelaskan  variabel pengelolaan dana desa dengan baik. Sedangkan sisanya 40,5% dijelaskan oleh variabel-
variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti infrastruktur, peraturan dan kebijakan dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, yang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  di  tingkat  desa.  Penelitian  ini mendapati bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan  dana,  yang  sejalan  dengan  prinsip  good  governance.  Sebaliknya,  partisipasi masyarakat  tidak  menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan,  menyarankan  bahwa  meskipun partisipasi dianggap penting dalam teori pengelolaan publik, implementasinya di lapangan mungkin tidak selalu langsung mempengsaruhi hasil pengelolaan keuangan desa. Terakhir, penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  kompetensi  aparat  desa  berpengaruh  positif, menegaskan bahwa kemampuan teknis dan administratif aparatur desa adalah kunci untuk pengelolaan  dana  yang  efektif.  Ini  mengindikasikan  bahwa  peningkatan  kapasitas  dan pelatihan untuk aparatur desa dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah.  (2019). Korupsi  Dana  Desa,  Sukiran  Dituntut  11  Tahun  Penjara.  Gatra.Com. https://www.gatra.com/news-442516-gaya
hidup-korupsi-dana-desa-sukiran-
dituntut-11-tahun-penjara.html
Ardiyanti,  R.  (2019). Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Pada  Desa  Woro Kecamatan  Kragan  Kabupaten  Rembang.  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo Semarang. Fernando,  N.  (2021). Terlibat  Korupsi  APBDes  Rp  200  Juta,  Bendahara  Desa  di  Karimun Ditahan.  Uand-a.Com.  https://www.uand-a.com/2021/11/terlibat-korupsi-dana-desa- rp-200-juta-bendahara-desa-di-karimun-ditahan/ Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivarat dengan Program IBM SPSS  (7th ed.). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
ICW. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. Katadata.Co.Id.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus- korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-
2021#:~:text=Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  menemukan,bahkan  cenderung meningkat sejak 2015.
Iskandar,  A.  H.  (2021). Gus  Halim  Laporkan  Progres  Penyaluran  Dana  Desa  Ke  Presiden. Kemendesa.Go.Id. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4125/gus-halim- laporkan-progres-penyaluran-dana-desa-ke-presiden
Iskandar,  A.  H.  (2022). 400  Triliun  Dana  Desa  Digelontorkan  Sejak  2015,  Ini  Hasilnya. Kemendesa.Go.Id.  https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun- dana-desa-digelontorkan-sejak-2015-ini-hasilnya
Moehriono.  (2014). Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi  (Revisi).  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Nugroho, H. (2022). Korupsi di Karimun, Mantan Kades Tanjung Pelanduk Divonis 1,5 Tahun Penjara. Batam.Tribunnews.Com. https://batam.tribunnews.com/2022/01/14/korupsi- di-karimun-mantan-kades-tanjung-pelanduk-divonis-15-tahun- penjara#:~:text=Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang,Tanjung Pelanduk
Karimun Sudirman Syafrizal Pemerintahan, P. P. A. (2015). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Rafiq,  A.  (2020). Dana  desa  untuk  Kabupaten  Karimun  naik  menjadi  Rp44,4  miliar. Kepri.Antaranews.Com. https://kepri.antaranews.com/berita/61791/dana-desa-untuk- kabupaten-karimun-naik-menjadi-rp444-miliar
Sirait, R.Alexander & Octavia, E. (2021). Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020. Pusat Kajian Anggaran. Badan keahlian Sekretariat jenderal DPR RI.
Suwedi.  (2021). DD  Tahap  I  di  22  Desa  Se  Kabupaten  Karimun  Cair,  Ini  Rinciannya. Www.Uand-a.Com. https://www.uand-a.com/2021/03/dd-tahap-i-di-22-desa-se- kabupaten-karimun-cair-ini-rinciannya/