Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2 (2014), pp. 245-254, link: https://www.academia.edu/30583307
------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah *

## (SHARI'A REGIONAL REGULATION IN REGIONAL AUTONOMY)
Ummu Salamah & Reinaldo Rianto Mourt Court Community (MCC) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta E-mail: ummusalamah@gmail.com
Abstract: The  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Year  1945  Article  29, paragraph  1  explains  that  "the  State  based  on  Almighty  God".  Normative- juridical  provision  has  given  legitimacy  to  the  formalization  of  Islamic  law  for transformative  integrated  in  the  political  system  and  constitutional  law  in Indonesia. Internalization of Islamic law into the legislation at the local level has opened the scope of the spirit of autonomy granted by the  regions both general and specific. This spirit also later brings their initiative to roll Regional Regulation nuances  of  Islamic  law,  which  of  course  raises  the  pros  and  cons  in  the community.
Keywords: Legislation, Autonomous Region, Formalization
Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat  1  menjelaskan  bahwa  “ Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”. Ketentuan  normatif-yuridis  ini  telah  memberikan  legitimasi  bagi  formalisasi hukum  Islam  untuk  terintegrasi  secara  transformatif  dalam  sistem  politik  dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah membuka ruang adanya semangat otonomi  yang  diberikan  oleh  daerah-daerah  baik  yang  umum  dan  khusus. Semangat  ini  pula  yang  kemudian  melahirkan  adanya  inisiatif  untuk menggulirkan  Peraturan  Daerah  bernuansa  syariat  Islam,  yang  tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat.
Kata Kunci: Perda, Otonomi Daerah, Formalisasi
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  11  Juli  2014,  direvisi:  26  Juli  2014,  disetujui  untuk terbit: 25 September 2014.

## Pendahuluan
Otonomi Daerah Memberikan Flaksibilitas Bagi Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan, Khususnya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
(Muchtar Kusuma Atmaja)
Reformasi  telah  membuat  banyak  perubahan  signifikan  di  tanah  air, terutama  sistem  pemerintahan  yang  tidak  lagi  sentralistik.  Kini,  daerah memiliki  kewenangan  untuk  menjalankan  pemerintahannya  sendiri.  Hal  ini sesuai  dengan  prinsip  dasar  demokrasi  yang  selalu  menuntut  dan mengharuskan adanya pemecahan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat. 1 Sebagaimana  Lord  Acton  pernah  mengatakan,  “ power  tends  to  corrupt  and absolute  power corrupts  absolutely ”  (kekuasaan  itu  cenderung  korup  dan kekuasaan  absolut  itu  korup  secara  absolut). 2 Ini  berarti  kekuasaan  pada hakikatnya  mesti  didesentralisasikan  agar  kekuasaan  menjadi  semakin otoriter.  Perubahan  kekuasaan  yang  sentralistik  menjadi  desentralistik memberikan  peluang  yang  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan daerahnya.  Sebagaimana  menurut  Ni’matul  Huda,  Isu  demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa.  Demokratisasi  merupakan  harapan  bagi  mereka  yang  menolak penggunaan negara untuk kepentingan agama, sekaligus memberikan tempat untuk agama.
Perubahan  yang  sangat  signifikan  dalam  sistem  pemerintahan  yang desentralistik  ini  adalah  pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk melegislasi peraturan daerah yang disesuaikan menurut daerah tingkatannya serta kebutuhan bagi daerah itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa lembaga perwakilan  rakyat  daerah  bersama  eksekutif  daerah  memiliki  kewenangan dalam  merancang,  membuat,  dan  mengesahkan  peraturan  daerah  (Perda). Kenyataannya, sejumlah daerah menetapkan Perda berdasarkan kebutuhan di setiap  daerah,  terutama  dalam  rangka  pembangunan  ekonomi,  politik,  dan sosial  di  daerah.  Namun,  perkembangan  terakhir  menunjukkan  bahwa sejumlah daerah menetapkan Perda yang berkaitan dengan persoalan agama, seperti  pelacuran,  minuman  keras,  pengelolaan  zakat,  wajib  baca  Alquran,
1 Moh. Mahfud MD, Membagun Poltik Hukum, Menegakkan Konstitusi , (Jakarta : Rajawali Press, 2011) h. 215.
2 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi asca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta : Kompas, 2009) h. 199.
pemakaian  busana  muslim/muslimah,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konteks inilah,  muncul  beberapa  pertanyaan;  apakah  daerah  memiliki  kewenangan membuat  Perda  Syariah?  Lalu  bagaimana  munculnya  istilah  Perda  Syariah? Bagaimana  legitimasi  Perda  Syariah  ditinjau  dari  kajian  ilmu  perundang- undangan dalam kajian otonomi daerah?

## Hakikat Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, dan Syariat Islam
Dalam  konteks  pembagian  kekuasaan  secara  vertikal,  otonomi diartikan  sebagai penyerahan  kepada  atau  membiarkan  setiap  pemerintahan yang  lebih  rendah  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan tertentu secara penuh, baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang  mengatur  dan  mengurus  asas,  dan  cara  menjalankannya). 3 Menurut  Pasal  1  angka  6  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.”
Peraturan  daerah  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  Perda  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 pasal 1 angka 7, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh  DPRD  Provinsi  dengan  persetujuan  bersama Gubernur. Adapun dalam pasal 1 angka 8, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  DPRD Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan  bersama  Bupati/Walikota.  Maka,  dapat disimpulkan  bahwa  Perda  harus  mencakup  dua  unsur  pembentuk,  yaitu badan  legislatif  (DPRD  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota)  dan  eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota). 4
Syariah  secara  etimologi  ( lughawi )  berarti  menuju  sumber  air  yang tidak  pernah  kering. 5 Syariat  secara  istilah  diartikan:  “seperangkat  aturan dasar  tentang  tingkah  laku  manusia,  yang  ditetapkan  secara  umum  dan
3 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 , (Jakarta, Prenada Media, 2011), h. 254.
4 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
5 Muhammad  Sa’id  Al-Asymawi, Problematika  dan  Penerapan  Syariat  Islam  dalam Undang-undang, (Jakarta: GP Press, 2005), h. 34.
dinyatakan  secara  langsung  oleh  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya.”  Menurut Muhammad  Sya’labi,  kata  syariah  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang dirujuk  kepada  sejumlah  hukum  Islam  yang  diwahyukan  kepada  Nabi Muhammad  Saw,  yang  terekam  dalam  Alquran  dan  Sunnah. 6 Sedangkan dalam  perspektif  ilmu  hukum,  Taufiqurrohman  Syahuri  memaknai  syariah adalah  dasar-dasar  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  melalui  Rasul-Nya, yang  wajib  diikuti  oleh  orang  Islam  berdasarkan  iman,  baik  dalam hubungannya  dengan  Allah  maupun  dengan  sesama  manusia  dan  benda dalam  masyarakat. 7 Dengan  demikian,  pengertian  syariah  lebih  merujuk kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
Berpijak  pada  penjelasan  di  atas,  Perda  Syariat  adalah  peraturan daerah  yang  kewenangannya  dimiliki  oleh  legislatif  dan  eksekutif  tingkat daerah  untuk  merancang,  membuat  dan  mengesahkan  peraturan  daerah berdasarkan nilai-nilai keislaman yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan merujuk pada definisi di atas, maka sejumlah daerah telah memiliki Perda  Syariat,  di  antaranya  adalah  Perda  Kab.  Tasikmalaya  No.  28 Tahun  2000  tentang  perubahan  pertama  peraturan  daerah  No.  1  tahun  2000 tentang pemberantasan Pelacuran, Perda kab. Bima No. 2/2002 tentang Jum’at Khusyu,  Perda  Bulukumba  No.  02/2003  tentang  Zakat  Profesi,  Infaq, Shadaqah  dalam  Kabupaten  Bulukumba,  Perda  Kab.  Solok  No.  10/2001 tentang  Wajib  Baca  Alquran  untuk  Siswa  dan  Pengantin,  Perda  Kab.  Buol Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  di Kabupaten  Buol,  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat No.  11  Tahun 2001  Tentang Pemberantasan  dan  Pencegahan  Maksiat  (Daerah  Tingkat  I),  Perda  Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, serta lain sebagainya. 8

## Pandangan Pro Perda Syariat dalam Otonomi Daerah
Konstitusi  Republik  Indonesia  telah  memberikan  legitimasi  yuridis bagi  formalisasi  hukum  Islam  untuk  terintegrasi  secara  transformatif  dalam sistem  politik  dan  hukum  ketatanegaraan  Indonesia.  Argumentasi  ini dibangun  atas  ketentuan  normatif-yuridis  dalam  Pasal  29  ayat  1  UUD  NRI
6 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum  Pem  erintahan  Orde    aru  dan  Era  Reformasi .  (Badan  Litbang  dan  Diklat  Departemen Agama RI, 2008) h. 67.
7 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum . (Jakarta : Kencana, 2011) h. 226.
8 Sukron Kamil, dkk, Syariat Islam dan HAM, (Jakarta: CRSC, 2009), h. 35.
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha  Esa ”.  Artinya  pengakuan  secara  limitatif  bahwa  hukum  Islam  masuk sebagai sub-sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia. 9
Konstitusi  Republik  Indonesia  juga  menyebutkan  pada  pasal  18B 10 ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  “ Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh  undang-undang ”.  Frasa  pasal  tersebut  menjadi  landasan  konstitusional bagi  daerah  yang  memiliki  kekhususan  pada  pemerintahannya.  Dalam  ini Aceh memiliki legitimasi penuh dalam menjalankan pemerintahannya dalam bingkai  otonomi  khusus  yang  pada  gilirannya  diberi  peluang  untuk menerapkan dan memberlakukan syariat Islam melalui peraturan daerah. 11
Landasan  yuridis  yang  menjadi  payung  hukum  dari  pemberlakuan syariat  Islam  di  Aceh  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintah  Aceh.  Dari  sisi  teori  hokum,  maka  undang-undang tersebut adalah lex specialist bagi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Jadi,  keberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  dipedomani 12 atas  payung hukum  undang-undang  di  atas  yang  mengamanatkan  kekhususan  Aceh dalam  melaksanakan syariat  Islam, yang  kemudian  dijabarkan  dalam Qanun (Perda)  Aceh.  Dalam  perkembangannya,  ada  sejumlah  Qanun/Perda  yang berisi tentang syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No.  12  Tahun  2003  Tentang  Khamar,  Qanun  No.  13  Tahun  2003  Tentang Maisir,  Qanun  No.  14  Tahun  2003  Tentang  Khaat,  Qanun  No.  7  Tahun  2004 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. 13
Landasan  filosofis  dari  pemberlakuan  Perda  syariat  di  Aceh  adalah teori konstitusi dan teori akomodasi. Teori konstitusi yang dimaksud adalah
9 Rahmatunnair, Jurnal  Ahkam ,  “Paradigma  Formalisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Vol. XII No. 1 Januari Tahun 2012, h. 45.
10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11 Landasan Normatif-yuridis yang melengkapi argumentasi diatas yakni UU No. 44 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaran Keistimewaan Aceh jo. UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD jo. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
12 Masykuri  Abdillah, Jurnal  Ahkam. “Hubungan  Agama  dan  Negara  dalam  Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 253.
13 Khamami  Zada,. Pemberlakuan  Hukum  Jinayah  Di  Aceh  dan  Kelantan ,  (Jakarta:  LSIP, 2014), h.5-6.
transformasi  nilai-nilai  hukum  agama  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  tingkat  daerah  merupakan  kewajiban  berdasarkan  konstitusi negara ( obligation by constitution ). Teori ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa secara struktural UUD NRI Tahun 1945 meletakkan posisi agama pada posisi  yang  tinggi.  UUD  NRI  Tahun  1945  mengakui  dan  menganut  ide Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Sedangkan  teori  akomodasi  dibangun  atas  argumentasi  bahwa  negara berkewajiban  untuk  mengakomodasi  seluruh  sub  sistem  hukum  ke  dalam formalisasi  peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah,  yaitu  hukum Islam. 14
Secara  sosiologis,  masyarakat  Aceh  telah  menjadikan  agama  Islam sebagai  pedoman  dalam  kehidupannya,  sehingga  melahirkan  suasana masyarakat  dan  budaya  Aceh yang  Islami.  Budaya  dan  adat  yang lahir  dari ijtihad  para  ulama,  kemudian  dipraktekkan,  dikembangkan  dan  dilestarikan oleh  masyarakat. 15 Syariat  Islam  di  Aceh  telah  menjadi  kenyataan  sosiologis yang  tak  terbantahkan  karena  telah  menjadi  pengalaman  hidup  masyarakat. Menurut  Lukman  Hakim  Syaefuddin,  nilai-nilai  Islam  seperti  halnya  nilai- nilai adat  telah  ratusan  tahun  hidup  dalam  pergaulan  masyarakat Indonesia sehingga  nilai-nilai  bisa  diserap  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan sepanjang untuk kemaslahatan umat. 16 Alasan sosiologis ini mengindikasikan adanya  tingkat  aspiratif  dalam  tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat  untuk membuat suatu peraturan daerah bernuansa syariah.

## Pandangan Kontra Perda Syariah dalam Otonomi Daerah
Sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  bukan berdasarkan  agama  tertentu,  tetapi  memberi  tempat  kepada  agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber  hukum atau memberi bahan terhadap  produk  hukum  nasional.  Mahfud.  MD menjelaskan  bahwa  hukum agama  sebagai  sumber  hukum  diartikan  sebagai  sumber  hukum  materiil
14 Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam .  Vol.XIII, No.  2, Juli 2013, h. 15 Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”, h. 357.
16 Muhammad  Alim, “ Perda  Syariah  dan  Hubungannya  Dengan  Konstitusi”,  dalam Jurnal Hukum , No. 1 Vol. 17 Januari 2010, h. 135
(sumber  bahan  hukum)  dan  bukan  harus  menjadi  sumber  hukum  formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. 17
Secara  ideologis,  hal  ini  tercantum  dalam  Pancasila  yang  menganut paham  bahwa negara  Indonesia  bukanlah  negara  agama,  tetapi  juga  bukan negara  sekuler  karena  negara  harus  melindungi  dan  membina  semua pemeluk agama tanpa diskriminasi. 18 Berdasarkan pada konsepsi ini, lahirlah landasan  politik  hukum  nasional  bahwa  hukum  Indonesia  bardasarkan toleransi  beragama  yang  berkeadaban  dalam  arti  tidak  boleh  ada  hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. 19
Negara  juga  telah  mengatur  otonomi  daerah  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang ini,  ada  pembagian  kewenangan,  yaitu  kewenangan  pemerintah  pusat  dan kewenangan  pemerintah  daerah.  Agama  adalah  salah  satu  urusan pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintahan  pusat. Dengan  kata  lain,  agama  tidak  diotonomikan  ke  daerah. 20 Karena  itulah, Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  Perda Syariah  karena  hal  tersebut  merupakan  urusan  agama  yang  menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Secara  filosofis  dalam  pembentukan  suatu  perundang-undangan dikenal  dengan  asas lex  superiori  derogate  legi  inferiori ,  yaitu  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  akan  mengesampingkan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah.  Perda  Kabupaten  Sleman  No.  8 Tahun  2007  Tentang  Pelarangan  Peredaran,  Penjualan  dan  Penggunaan Minuman  Beralkohol  merupakan  Perda  yang  norma  hukumnya  telah  ada dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Argumentasi  yang  dapat  dibangun  adalah bahwa  hal-hal  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  tersebut  akan dikesampingkan oleh peraturan di atasnya, yaitu KUHP.
Asas  pembentukan  dan  materi  muatan  yang  disebutkan  dalam  UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menyatakan
17 Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”, dalam Jurnal Hukum , Vol 14, No. 1, Januari 2007, h. 9.
18 Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”, h. 11 19 Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”, h. 12
20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 252
bahwa  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan beberapa  asas salah satunya  asas  kebangsaan.  Berdasarkan  asas  kebangsaan, maka setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak  bangsa  Indonesia  yang  pluralistik  (kebhinnekaan)  dengan  tetap menjaga  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  asas  bhinneka tunggal  ika.  Dalam  arti,  bahwa  materi  muatan  Peraturan  Daerah  harus memperhatikan  keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi khusus  daerah  dan  budaya  khususnya  yang  menyangkut  masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta asas kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan.  Dengan  kata  lain, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 21
Di  samping  itu,  ada  sejumlah  Perda  Syariah  yang  bermasalah  dalam norma  hukumnya,  seperti  Perda  Kota  Tangerang  No.  8  Tahun  2008  tentang Pelarangan Pelacuran. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: 22
“Setiap  orang  yang  sikap  atau  perilakunya  mencurigakan  sehingga menimbulkan  suatu  anggapan  bahwa  ia/mereka  pelacur  dilarang  berada  di jalan-jalan  umum,  di  lapangan-lapangan,  di  rumah  penginapan,  losmen, hotel,  asrama,  rumah  penduduk  atau  kontrakan,  warung-warung  kopi, tempat  hiburan,  gedung  tempat  tontonan,  di  sudut  jalan  atau  lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah”
Berdasarkan  pasal  tersebut  timbul  masalah  berupa  kesalahan penangkapan tiga warga Tangerang, yaitu Lilis Maemudah, Tuti Rahmawati, dan  Hesti  Prabowo  karena  dianggap  sikap  dan  perilakunya  seperti  pelacur. Perda  ini  telah  menimbulkan  diskriminasi  bagi  perempuan  yang  bekerja  di malam hari karena akan mudah dianggap sebagai pelacur.

## Penutup
Landasan  Konstitusional  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  29  ayat  1  menjelaskan bahwa  “ Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”.  Sebagaimana ketentuan  normatif-yuridis  tersebut  telah  memberikan  legitimasi  bagi
21 Serafina  Shinta  Dewi, Peraturan  Daerah  Syariat  Islam  dalam  Politik  Hukum  Indonesia , 2011, h. 7 22 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik  dan  hukum  ketatanegaraan  Indonesia.  Internalisasi  hukum  Islam  ke dalam  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  daerah  telah  membuka ruang  adanya  semangat  otonomi  yang  diberikan  oleh  daerah-daerah  baik yang  umum  dan  khusus  (dalam  hal  ini  Otonomi  Daerah  dan  Khusus). Argumentasi yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 18B 23 ayat (1) menjelaskan  bahwa  “ Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  oleh undang-undang ”.  Dalam  hal  ini,  Aceh  telah  mendapat  legitimasi  untuk menerapkan  syariat  Islam  melalui  peraturan  daerah  yang  dijamin  oleh  UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perda Syariah melanggar kewenangan absolut  karena  kewenangan  untuk  mengatur  persoalan  agama  adalah  milik pemerintah  pusat.  Ketika  dikaitkan  dengan  asas lex  superiori  derogate  leg inferiori maka  terdapat  beberapa  Perda  Syariah  yang  mengatur  hal-hal  yang telah diatur peraturan di atasnya, yaitu KUHP sehingga pembentukan Perda tersebut  akan  dikesampingkan  oleh  peraturan  di  atasnya.  Kemudian  jika melihat pemberlakuan Perda Syariah, dapat dilihat bahwa aspek pelaksanaan Perda  tersebut  merugikan  perempuan  yang  dapat  melahirkan  diskriminasi. Dapat disimpulkan bahwa Perda bernuansa Syariah tidak dapat diberlakukan karena  melanggar  kewenangan  absolut  dalam  urusan  pemerintahan,  tidak sesuai dengan asas lex superiori derogate legi inferiori , dan dapat menimbulkan diskriminasi yang berbahaya bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

## Pustaka Acuan
Abdillah,  Masykuri. Jurnal  Ahkam. “Hubungan  Agama  dan  Negara  dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” Vol. XIII, No. 2, Juli 2013 Alim,  Muhammad. Jurnal  Hukum , “ Perda  Syariah  dan  Hubungannya  Dengan
Konstitusi”, No. 1 Vol. 17 Januari 2010
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . (Jakarta : PT. Gramedia, 1999) Fatwa, A.M. Potret Konstitusi asca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta : Kompas, 2009) Halim,  Abdul. Jurnal  Ahkam  (Jurnal  Ilmu  Syariah ).  “Membangun  Teori  Politik Hukum Islam di Indonesia”. Vol.XIII, No.  2, Juli 2013
23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 254
------------------. Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia  :  Kajian  Posisi  Hukum  Islam  dalam Politik  Hukum  Pem  erintahan  Orde    aru  dan  Era  Reformasi .  (Badan  Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  (Jakarta  :  Balai Pustaka, 1989)
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia . (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998
------------------------. Membagun  Poltik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  (Jakarta  :
RajawaliPress, 2011) ------------------------, Jurnal Hukum ,“Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”,
Vol 14, No. 1, Januari 2007
Rahmatunnair, Jurnal  Ahkam, ”Paradigma  Formalisasi  Hukum  Islam  di
Indonesia”, Vol XII No. 1 Januari 2012
Sa’id  Al-Asymawi,  Muhammad Problematika  dan  Penerapan  Syariat  Islam  dalam Undang-undang, (Jakarta: GP Press, 2005) Salman Maggalatung, A. Aroma Hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Indonesia .
(Jakarta : Focus Grahamedia, 2010)
Salim,  Arskal .  Jurnal  Harmomni ,  “Pluralisme  Hukum  di  Indonesia  :  Keberadaan Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Perundang-Undann  Nasional”  Vol.  20, Periode Oktober-Desember 2008 Shinta Dewi, Serafina. Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia ,
2011
Triwulan  Tutik,  Titik. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca-Amandemen
UUD 1945 , (Jakarta, Prenada Media, 2011)
Zada, Khamami. Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh dan Kelantan , Jakarta: LSIP, 2014.
Maggalatung,  A  Salman.  "Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  Dan  Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim" Jurnal Cita Hukum [Online],
Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462
Rohim,  Nur.  "Kontroversi  Pembentukan  Perppu  No.  1  Tahun  2013  Tentang Mahkamah Konstitusi  Dalam  Ranah  Kegentingan Yang  Memaksa" Jurnal Cita  Hukum [Online],  Volume  2  Number  1  (1  June  2014). doi:10.15408/jch.v1i1.1454
Yunus,  Nur  Rohim, Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.