Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang
1 Meriyati, 2 Agus Hermanto
1 Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang
2 Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
Email : meri@stebisigm.ac.id, gusger.sulthani@radenintan.ac.id

## Abstract
Rural  Banks  are  bank  financial  institutions,  which  accept  deposits  only  in  the  form  of time  deposits,  savings,  and  /  or  other  equivalent  forms  and  channel  funds  as  an  RB business.  The  People's  Credit  Institution  originated  in  the  Dutch  colonial  period  in  the 19th century, with the formation of the Village Lumbung, Village Bank (BD), Bank Tani (BT),  and  Bank  Dagang  Desa  (BDD),  with  the  aim  of  helping  farmers,  employees  and laborers  to  releasing  themselves  from  the  trap  of  moneylenders  (loan  sharks)  who  are said to provide loans with high interest rates. With the issuance of Law no. 7 concerning Banking of 1992 (Law No. 7/1992 concerning Banking) provided a clear legal basis as a type  of  bank  other  than  commercial  banks.  According  to  Law  no.  7/1992  concerning Banking  Non-bank  financial  institutions  that  have  obtained  a  business  license  from  the minister of finance may adjust their business activities as a bank.
Keywords: History of Banks, Rural Banks, Sharia Rural Banks

## Abstrak
Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  lembaga  keuangan  bank,  yang  menerima  simpanan hanya  dalam  bentuk  deposito  berjangka,  tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu  serta  menyalurkan  dana  sebagai  usaha  BPR.  Lembaga Perkreditan  Rakyat  bermula  pada  masa  kolonial  Belanda  pada  abad  ke-19,  dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa (BD), Bank Tani (BT), dan Bank Dagang Desa (BDD), dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri mereka  dari  jerat  pelepas  uang(rentenir)  konon  memberikan  kredit  dengan  bunga  tinggi. Dengan  dikeluarkannya  Undang  Undang  No.  7  tentang  Perbankan  tahun  1992  (UU  No. 7/1992 tentang Perbankan) diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank  selain  bank  umum.  Sesuai  UU  No.  7/1992  tentang  Perbankan  Lembaga  Keuangan Bukan  Bank  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  dari  menteri  keuangan  dapat menyesuaikan kegiatan usahar sebagai Bank.
Kata Kunci: Sejarah Bank, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah

## Pendahuluan
Pascakemerdekaan  Indonesia,  didirikan  beberapa  jenis  lembaga  keuangan kecil  dan  lembaga  keuangan  di  pedesaan  seperti  Bank  Pasar,  Bank  Karya
Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970-an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP)  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pada  tahun  1988,  Pemerintah  mengeluarkan kebijakan, pada bulan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden Republik  Indonesia  No.  38  yang  menjadi  momentum  awal  pendirian.  Kebijakan tersebut  memberikan  kejelasan  mengenai  keberadaan  dan  kegiatan  usaha  bank perkreditan  rakyat  atau  BPR.  Sedangkan  BPRS  suatu  lembaga/badan  yang Mengelola  dana  umat  yang  ingin  terbebas  dari  unsur  riba,  membantu pengembangan  usaha  dengan  berbagai  jenis  produk  pembiayaan,  melayani  usaha mikro  dan  kecil  (UKM)  dengan  proses  mudah.  cepat  dan  persyaratan  ringan, membina  dan  meningkatkan  semangat  ukhuwah  Islamiah  melalui  pemberdayaan ekonomi kerakyatan. (https://www.bpramira.com/2018/07/12/sejarah-singkat-bpr- bank-perkreditan-rakyat/)
Banyak  masyarakat  yang  belum  paham  mengenai:  Sejarah  BPR  dalam Sistem  Keuangan  di  Indonesia,  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API),  Posisi Strategis  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Struktur  Mekanisme  Pengelolaan  Bank Perkreditan  Rakyat,  Kebijakan  Penerimaan  dan  Identifikasi  Nasabah,  Kebijakan Pemantauan  Dan  Pelaporan,  Prosedur  Penerimaan  Nasabah,  Sejarah  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  Usaha-Usaha  BPR  Syariah,  Modal Pendirian  BPRS,  Ketentuan  Kehati-Hatian  BPRS.  Tujuan  yang  hendak  dicapai dari  dual  banking  system  dalam  kerangka  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API) adalah  agar  sistem  perbankan  syariah  dan  konvensional  secara  sinergis  dapat mendukung  mobilisasi  dana  masyarakat  secara  lebih  luas  guna  meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional  (Bank  Indonesia,  Sekilar  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/  diakses  25  Agustus 2012)
Target  kami  dalam  melakukan  sosialisasi  ini  adalah  agar  para  alumni pondok pesantren Al-Iman yang ada di Palembang lebih memahami sejarah BPR dan  BPRS.  sehingga  dapat  membuka  semangat  mereka  untuk  tidak  khawatir, bimbang  dan  bingung  dalam  mencari  modal  membuka  usaha  kecil/mikro  demi meningkatkan  pemasukan  ekonomi  pribadi  serta  membatu  keluarga  pada  masa pandemi  covid-19.  BPR  dan  BPRS  selalu  berusaha  menjadi  lembaga  yang  sehat dan  handal  dan  Profesional  menjadi  mitra  pemerintah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntutan peraturan masing-masing lembaga keuangan baik berbasis konvensional maupun  syariah  Islam,  sehingga  dapat  membantu  Beberapa  sektor  usaha terdampak wabah pandemi virus korona (Covid-19), termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan, hadirnya BPRS agar menjadi sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi Covid-19.

## Metode Pengabdian
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan. 1. Tahap-1 : Persiapan Pelaksanaan AKM
Kegiatan  Pengabdian  ini  melibatkan  kepanitiaan  reuni  alumni  Pondok  Al- Iman  yang  ada  di  Palembang  dengan  pembagian  tugas  masing-masing  ada  yang mensurvey  lokasi,  pembuatan  undangan  kehadiran  para  alumni,  konsumsi,  serta menyiapkan materi yang diperlukan.
2. Tahap-2 : Observasi lokasi
Pada  saat  proposal  ini  diajukan,  tim  pengabdian  telah  mendapatkan persetujuan  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  di  lokasi.  Untuk memantapkan  rencana  tersebut,  maka  tim  pengabdian  akan  berdiskusi  dengan para  panitia  alumni  menetapkan  jadwal  yang  fix,  teknis  kegiatan,  tempat pelaksanaan, target peserta dan sistem sosialisasi yang akan diberikan. 3. Tahap-3 : Materi
Inti  kegiatan  sosialisasi  pengabdian  berada  pada  tahap  ini.  Tim  sosialisasi pengabdian  akan  memberikan  beberapa  materi,  yaitu  mengenai  :  Sejarah  BPR dalam  Sistem  Keuangan  di  Indonesia,  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API), Posisi Strategis Bank Perkreditan Rakyat, Struktur Mekanisme Pengelolaan Bank Perkreditan  Rakyat,  Kebijakan  Penerimaan  dan  Identifikasi  Nasabah,  Kebijakan Pemantauan  Dan  Pelaporan,  Prosedur  Penerimaan  Nasabah,  Sejarah  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  Usaha-Usaha  BPR  Syariah,  Modal Pendirian BPRS, Ketentuan Kehati-Hatian BPRS

## Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah BPR dalam Sistem Keuangan di Indonesia
Pengertian  Bank  Perkreditan  Rakyat,  adalah  lembaga  keuangan  bank  yang menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk  deposito  berjangka,  tabungan,  dan/atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  dan  menyalurkan  dana  sebagai usaha  BPR.  Status  BPR  diberikan  kepada  bank  desa,  lumbung  desa,  bank  pasar, bank  pegawai,  lumbung  pitih  nagari  (LPN),  lembaga  perkreditan  desa  (LPD), badan  kredit  desa  (BKD),  badan  kredit  kecamatan  (BKK),  kredit  usaha  rakyat kecil  (KL)  Lembaga  perkreditan  kecamatan  (LPK),  bank  karya  prod,  desa (BKPD),  dan/atau  lembaga-lembaga  lainnya  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan UU Perbankan Nonmu 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yaw ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Landasan hukum bank perkreditan rakyat, landasan hukum BPR adalah UU No.  7/1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No. 10/1998.  Daiam  UU  tersebut  secara  tegas  disebutkan  bahwa  BPR  sebagai  satu jenis  bank  yang  kegiatan  usahanya  terutama  ditujukan  untuk  melayani  usaha- usaha  kecil  dan  masyarakat  di  daerah  pedesaan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan usahanya  BPR  hanya  dapat  melakukan  single  window,  yaitu  hanya  dapat menjalankan usahanya secara konvensional saja. Bagi BPR tidak terbuka peluang untuk  melakukan  secara  bersamaan,  apapun  kegiatan  usaha  yang  membentuk perbankan  konvensional  dan  kegiatan  usaha  perbankan  berdasarkan  prinsip syariah.  Artinya,  bagi  BPR  tidak  dimungkinkan  untuk  melakukan  kedua  jenis kegiatan  usaha  perbankan  itu  secara  bersama-sama,  sekalipun  dilakukan  oleh cabang secara khusus. (Munir Fuady, 1999).
Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut  telah  berkembang  dari  lingkung  masyarakat  Indonesia,  serta  masih diperlukan masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu,  UU  Perbankan  No.  7/1992  memberikan  kejelasan  status  lembaga-lembaga dimaksud.  Untuk  menjamin  kesatuan  dan  keseragaman  dalam  pembinaan  dan pengawasan, matal  persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Visi  dan  Misi  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Visi  :  Terwujudnya  industri  BPR yang sehat, kuat, produktif, dan dipercaya untuk melayani UMK dan masyarakat, khususnya  di  pedesaan  guna  mendukung  pertumbuhan  perekonomian  daerah.
Misi:   Menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja dan  pelayanan  BPR  kepada  UMK  dai  masyarakat  setempat, terutama  di  wilayah pedesaan.
Lembaga-lembaga  keuangan  kecil  dan  lembaga-lembaga  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu  dapat  diberikan  status  sebagai  BPR.  dengan  memenuhi persyaratan  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah  (PP). Selanjutnya  PP  No.71/1992  memberikan  jangka  waktu  sampai  dengan  Oktober 1997.  Bagi  lembaga-lembaga  keuangan  tersebut  untuk  memenuhi  persyaratan menjadi  BPR.  Sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditetapkan.  Adapun  kegiatan yang dilakukan oleh BPR antara lain: Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR: 1).  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya  yang dipersamakan dengan itu. 2). Memberikan  kredit,  3).  Menempatkan  dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI),  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito  dan  atau  tabungan  pada Bank lain.
Kegiatan  usaha  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  BPR:  1).  Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2). Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin  Bank  Indonesia).  3).  Melakukan  penyertaan  modal.  4).  Melakukan  usaha perasuransian. 5). Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.
2. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
Dalam  rangka  memperkuat fundamental  industry perbankan  serta memberikan  arah  dan  strategi  perbankan  kedepan  telah  disusun  Arsitektur Perbankan  Indonesia  (API).  API  merupakan  suatu  kerangka  dasar  sistem perbankan  di  Indonesia  yang  bersifat  menyeluruh  dan  memberikan arah,  bentuk, dan  tatanan  industri  perbankan  untuk  rentang  waktu  sampai  sepuluh  tahun berlandaskan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, serta efisien, guna  menciptakan  kestabilan  sistem  keuangan  dalam  rangka  membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  serta mendorong  pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  tercapai  struktur  perbankan yang terdiri dari empat strata bank yaitu :
a. Bank  internasional  yang  memiliki  kapasitas  dan  kemampuan  beroperasi  di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.
b. Bank nasional yang memiliki cakupan usaha sangat luas dan beroperasi secara nasional  serta  memiliki  modal  antara  Rp.  10  triliun  sampai  dengan  Rp.  50 triliun.
c. Bank dengan fokus usaha tertentu yaitu bank yang kegiatan usahanya terfokus pada  segmen  usaha  tertentu  sesuai  dengan  kapabilitas  dan  kompetensi masing-masing  bank  serta  memiliki  modal  antara  Rp.  100  miliar  sampai dengan Rp 10 triliun.
d. BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp 100 miliar.
e. Dalam  rangka  mencapai  visi  tersebut  di  atas,  program-  program  API  telah memberikan  perhatian  pada  perlunya  penguatan  permodalan,  kelembagaan dan  manajemen  BPR,  serta  penyempurnaan  pengaturan  dan  pengawasan

## BPR.

## 3. Posisi Strategis Bank Perkreditan Rakyat
Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat  di  daerah  pedesaan  belum  mendapatkan  pelayanan  jasa  keuangan perbankan  baik  dari  aspek  pembiayaan  maupun  penyimpanan  dana.  Adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:
a. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan.
b. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.
c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR.
d. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
e. BPR  memiliki  karakteristik  operasional  yang  spesifik  yang  memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan. Posisi BPR  yang  strategis  tersebut  perlu  dipertahankan  dan  diangkat  agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian casrah daerah.
4. Struktur Mekanisme Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Penghimpunan  Dana  BPR ,  Penghimpunan  dana  pada  BPR  meliputi:  a). Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat  ini  merupakan  bagian  terbesar  dari  keseluruhan  sumber  dana  yang diperoleh  bank,  b).  Dana  pihak  ketiga  BPR  terdiri  dari  deposito  berjangka  dan tabungan,  c).  Dana  bank-bank  lain,  d).  Dana  bank  atau  modal  bank  berasal  dari para  pemegang  saham,  e).  Fungsi  modal  adalah  di  samping  untuk mengembangkan  usaha  juga  dimaksudkan  untuk  menutup  resiko  yang  mungkin terjadi,  f).  Dana  bank  lain  pada  umumnya  bersifat  pelengkap  dan  dana  tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau mengembangkan usaha.
Penyaluran Dana BPR, Penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pemberian  kredit  oleh  Bank  Konvensional  atau  pembiayaan  oleh  bank  syariah (Bank  berdasarkan  prinsip  Syariah),  pengelolaan  kredit  harus  dilakukan berdasarkan  prinsip  kehati-hatian,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  yang optimal,  bank  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  debitur  untuk melunasi  hutangnya  dengan  melakukan  penilaian  terhadap  watak,  kemampuan, modal,  agunan  dan  prospek  usaha  debitur.  penyaluran  dana  tidak  boleh  terpusat pada  peminjam  tertentu  (diatur  dalam  ketentuan  BMPK).  Penyaluran  dana  antar bank  dilakukan  untuk  berbagai  tujuan  guna  membantu  kegiatan  bank  satu  sama lain.

## 5. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
BPR wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah  yang  sekurang-kurangnya  mencakup  hal-hai  sebagai  berikut:    a). Permintaan  informasi  mengenai  calon  nasabah  antara lain:  1).  Identitas  calon nasabah. 2). Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan BPR. 3). Informasi lainyangmemungkinkan
BPRdapatmengetahui  profil  calon  nasabah.  4).  Identitas  pihak  lain,  dalam  hal calon  nasabah  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pihak  lain,  b).  Permintaan  bukti-
bukti  identitas  dan  dokumen  pendukung  informasi  dari  calon  nasabah,  c). Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari  calon  nasabah,  baikyang  bertindak  atas  nama  diri  sendiri  maupun  sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner).
Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang- kurangnya pada saat pembukaan  rekening  termasuk  pembukaan  rekening  secara  elektronis,  apabila dipandang  perlu  dapat  dilakukan  wawancara  dengan  calon  nasabah  untuk memperoleh  keyakinan  atas  kebenaran  informasi,  bukti-bukti  identitas  dan dokumen pendukung calon nasabah. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak  melaksanakan  transaksi  dengan  calon  nasabah  apabila:  BPR  tidak memperoleh  dokumen  dan  informasi  secara  lengkap  mengenai  informasi  calon nasabah setelah melakukan langkah-langkah seperti yang telah di jelaskan.
Diketahui  menggunakan  identitas  dan  atau  memberikan  informasi  yang diragukan  kebenarannya.Kebijakan  dan  prosedur  penerimaan  nasabah  berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BPR ( walk-in customer) dalam hal  transaksi  yang  dilakukan  melebihi  Rpl00.000.000  (seratus  juta  rupiah)  atau nilai  yang  setara,  baik  dilakukan  dalam  1  (satu)  kali  transaksi  maupun  beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

## 6. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan
BPR  wajib  memiliki  kebijakan  tentang  pemantauan  rekening  dan  transaksi nasabah  yang  mencakup  sekurang-kurangnya  hal-  hal  sebagai  berikut:  a). Penatausahaan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  identitas  nasabah,  termasuk perantara atau kuasa pihak lain (beneficial owner), dalam jangka waktu sekurang- kurangnya  5  (lima)  tahun  sejak  nasabah  menutup  rekening,  dan  penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di BPR ( walk-in customer) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan, b). Pengkinian (up- dating) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
Pemeliharaan  sistem  pencatatan  yang  secara  efektif  dapat  membantu petugas BPR dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan  mengenai  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah.  Sistem  pencatatan  ini memungkinkan BPR untuk dengan mudah menelusuri setiap transaksi (individual transaction), baik untuk keperluan internal BPR dan atau Bank Indonesia maupun dalam  kaitannya  dengan  kasus  peradilan.  Dalam  melaksanakan  kemitraan  antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem bank yang sehat, kegiatan BI perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum. (Usman, Rachmadi : 2001)
Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:  1).  Identitas  nasabah,  2).  Pekerjaan  atau  bidang  usaha,  3).  Jumlah penghasilan,  4).  Rekening  yang  dimiliki,  5).  Aktivitas  transaksi  normal,  6). Tujuan  pembukaan  rekening.  7).  Pertimbangan  untuk  menolak  melaksanakan transaksi  dan  atau  memutuskan  hubungan  usaha,  7).  Pelaporan  Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

## 7. Ketentuan Kehati-Hatian BPR
Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  (KPMM),  BPR  diwajibkan  untuk memenuhi  rasio  KPMM  minimal  8%  yang  dihitung  dari  perbandingan  antara modal  dengan  Aktiva  Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR).  Komponen  modal
terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, dimana modal pelengkap maksimum sebesar  100%  dari  modal  inti.  Modal  inti  terdiri  dari  modal  disetor,  agio,  dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah penghitungan pajak), laba tahun-tahun lalu, dan laba tahun berjalan.
Bank  Indonesia  (Bl)  akan  menerbitkan  aturan  zonasi  pendirian  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  berdasarkan  modal.  (Eko  Prasetyo,  2019).  Aturan modal minimum yang dikaitkan dengan  zonasi atau daerah ekspansi tidak hanya berlaku  pada  bank  umum,  aturan  ini  juga  akan  diterapkan  pada  industri  bank perkreditan rakyat (BPR). Saat ini Bank Indonesia sedang melakukan pengkajian mengenai  besaran  modal  dan  pembagian  wilayah.  Zonasi  pendirian  BPR  akan dilakukan  berdasarkan  potensi  ekonomi  dan  perputaran  uang  di  daerah  masing- masing.

## 8. Prosedur Penerimaan Nasabah
Calon  nasabah,  melakukan  pengisian  formulir  lengkap,  pengisian  formulir standar  yang  ditetapkan  oleh  BPR  sekurangkurangnya  memuat  informasi:  1). nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  alamat  serta  kewarganegaraan  yang  dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi  dengan  informasi  mengenai  alamat  tinggal  tetap  apabila  berbeda dengan  yang  tertera  dalam  dokumen.  Khusus  warga  negara  asing  (WNA)  selain paspor  dibuktikan  dengan  kartu  izin  menetap  sementara  (KIMS/KITAS)  atau kartu  izin  tinggal  tetap  (KITAP),  2).  Alamat  dan  nomor  telepon  tempat  bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja, 3). keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah.
Dalam  hal  calon  nasabah  tidak  memiliki  pekerjaan,  maka  data  yang diperlukan  adalah  sumber  pendapatan,  keterangan  mengenai  sumber  dan  tujuan penggunaan dana, spesimen tanda tangan., apabila diperlukan BPR dapat meminta informasi  lain  antara  lain  berupa  identitas  pemberi  kerja  dari  calon  nasabah, rekening  telepon  dan  rekening  listrik,  khusus  untuk  calon  nasabah  yang melakukan  pembukaan  rekening  melalui  telepon,  surat  menyurat  atau electronic banking maka  petugas  BPR  wajib  melakukan  pertemuan  dengan  calon  nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.
Prosedur  identifikasi  dan  penerimaan  nasabah,  berdasarkan  dokumen pendukung  yang  telah  disampaikan  oleh  calon  nasabah,  BPR  wajib  melakukan identifikasi  dan  verifikasi  yang  sekurang-kurangnya:1).  Meneliti  kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.  2).  Menatausahakan  fotokopi  dokumen  setelah  dilakukan pencocokan  dengan  dokumen  asli  yang  sah.  3).  Melakukan  pertemuan  dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon dan surat menyurat.
Pertemuan  BPR  dengan  calon  nasabah  dilakukan  untuk  meyakini  identitas calon  nasabah  dan  menilai  kewajaran  informasi  yang  diberikan  oleh  calon nasabah. 4). Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari  berbagai  informasi  yang  disampaikan  oleh  calon  nasabah.  Melakukan verifikasi  yang  lebih  ketat (extensive  due  dilligence) terhadap  calon  nasabah. Persetujuan penerimaan calon nasabah diberikan oleh pejabat  BPR sesuai dengan jenjang  kewenangan  yang  ditetapkan  setelah  meyakini  kebenaran  identitas  dan kelengkapan dokumen calon nasabah.

## 9. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Tujuan BPR Syariah, adapun tujuan yang dihendaki dengan berdirinya BPR Syariah,  antara  lain  :  a).  Meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat  islam, terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan,  b).  enambah  lapangan  pekerjaan  terutama  ditingkat  kecamatan, sehingga  dapat  mengurangi  tingkat  urbanisasi,  c).  Membina  semangat ukuwah islamioh melalui  kegiatan  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
Perbedaan  BPR,  BPRS  dan  Bank  Syariah,  secara  umum  dilihat  dapat diketahui  bahwa  BPR  dan  BPRS  hampir  memiliki  kesamaan,  hal  tersebut dikarenakan  BPRS  berdiri  karena  pengaruh  berdirinya  BPR  yang  sebelumnya telah  didirikan.  Hal  yang  membedakan  BPR  dengan  BPRS  adalah  pada  prinsip operasional.  BPR  dapat  menjalankan  kegiatan  operasinya  secara  konvensional juga  syariah.  Namun  pada  kenyataannya,  BPR  lebih  sering  bahkan  hanya menggunakan  prinsip  konvensional  pada  setiap  kegiatannya.  Sedangkan  BPRS hanya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah saja.
Untuk  perbedaan  BPRS  dengan  Bank  Syariah,  terdapat  pada  lingkup kegiatan.  BPRS  hanya  melalukan  kegiatan  di  satu  wilayah  tertentu  sedangkan lingkup  kegiatan  Bank  Syariah  dapat  mencangkup  jangkauan  dunia.  Untuk kegiatan  BPRS  sama  dengan  kegiatan  BPR,  baik  kegiatan  yang  diperbolehkan maupun  kegiatan  yang  tidak  perbolehkan.  Kegiatan  BPRS  hanya  dibatasi  dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan kegiatan Bank Syariah lebih luas dari  pada  BPRS.  Namun,  BPRS  memiliki  karakter  operasional  yang  spesifik sehingga  dapat  memfokuskan  untuk  melayani  masyarakat  pedesaan  juga  UMK (Usaha Mikro Kecil).
Perbedaan BPR - BPRS - Bank Syariah Faktor BPR BPRS Bank Syariah Prinsip Usaha Konvesional Syariah Syariah Ruang Lingkup Nasional Nasional Intrernasional Kegiatan Usaha Dibatasi Dibatasi Tidak Dibatasi Sumber Dana Deposito, Tabungan Deposito, Tabungan Deposito, Tabungan, dan Simpanan Lain

## 10. Usaha-Usaha BPR Syariah
Pada dasarnya sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS dapat memberikan jasa keuangan yang serupa dengan bank syariah. Pembatasan usaha BPRS secara lebih tegas dijelaskan dalam Pasal 27 SK Direktur Bl No. 32/36/KEP/DIR/1999, kegiatan operasional BPRS adalah: a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  yang  meliputi:  1).  Tabungan  berdasarkan  prinsip wadiah atau mudarabah.  2).  Deposito  berjangka  berdasarkan  prinsip  mudarabah.  3).  Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau  mudarabah. Melakukan penyaluran dana  melalui:  a).  Transaksi  jual  beli  berdasarkan  prinsip  : mudarabah,  istisna, ijarah,  salam,  jual  beli  Lainnya. Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  prinsip  : mudarabah, musyarakah, bagi hasil lainnya. Pembiayaan Lain berdasarkan prinsip : rahn, qard.
Usha-usaha yang dilakukan oleh BPRS harus dilaporkan oleh direksi BPRS kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  paling  lambat  terhitung  10  hari  sejak  tanggal
pelaksanaan  kegiatan  usaha,  apa  bila  izin  telah  diberikan  ,  namun  tidak  ada kegiatan  yang  dilaksanakan  ,  maka  izin  usaha  BPRS  di  cabut  alias  dinyatakan tidak  berlaku.  (Dsrmanwan,  2020).    Maka  wajib  BPRS  dalam  waktu  tempo  10 hari tersebut ada rekam jejak melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan BPRS.

## 11. Modal Pendirian BPRS
Bank  Indonesia  bertindak  selaku  pengatur,  pembina  dan  pengawas,  tidak saja  mengatur  Bank  Konvensional  malainkan  juga  bagi  Bank  Syariah.  (Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  Pasal  8).  Berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  PBI  No.  11/23/  PBI/2009,  modal  yang  harus  disetor untuk  mendirikan  BPRS  ditetapkan  sekurang-kurangnya  sebesar:  a).  Rp 2.000.000.000,-  (dua  milyar  rupiah)  untuk  BPRS  yang  didirikan  di  wilayah Daerah  Khusus  Ibu  kota  Jakarta  Raya  dan  kabupaten/  kotamadya  Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang, b). Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPRS  yang  didirikan  di  wilayah  ibu  kota  provinsi  di  luar  wilayah,  c).  Rp 500.000.000,-  (lima  ratus  juta)  untuk  BPRS  yang  didirikan  di  luar  wilayah. Sedangkan  modal  yang  di  setor  untuk  mendirikan  BPRS  berdasarkan  zonasi, paling  sedikit:  a).  Zona  1  Rp.  12.000.000.000,00,  b).  Zona  2  Rp. 7.000.000.000,00.  c).  Zona  3  Rp.  5.000.000.000,00,    d).  Zona  4  Rp. 3.500.000.000,00. (Darmawan Muhammad, 2020).
Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, nilai investasi dalam rangka pendirian BPRS itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang: 1). Berasal  dari  pinjaman  atau  fasilitas  pembiayaan  dalam  bentuk  apapun  dari  Bank dan  atau  pihak  lain  di  Indonesia,  2).  Berasal  dari  sumber  yang  diharamkan menurut  prinsiip  syariah  adalah  termasuk  kegiatan-kegiatan  yang  melanggar hukum.

## Simpulan
Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan  selama  2  hari  yaitu  pada  Hari/  Tanggal:  Kamis- Jum’at/  8 -9  Oktober 2020.  Adapun  peserta  sosialisasi  ini  adalah  alumni  pondok  pesanteren  Al-Iman yang  ada  di  Palembang.  Jumlah  peserta  sosialisasi  ini  sebanyak  15  (lima  belas) orang.  Hasil  kegiatan  sosialisasi  ini  dapat  diketahui  bahwa  persentasi  peserta sebanyak  15  orang.  Berdasar  hasil  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut :
1. Tindak Lanjut Hasil sosialisasi
Evaluasi  pelaksanaan  sosialisasi  menjadi  dasar  untuk  mengetahui pemahaman  materi  yang  di  sosialisasikan.  materi  dan  pemahaman  alumni  dalam mengikuti sosialisasi:
Materi Keterangan (%) Pemahaman Hari Pertama: Sejarah  BPR  dalam  Sistem  Keuangan  di 80%
Indonesia Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 85% Posisi Strategis Bank Perkreditan Rakyat 90% Struktur Mekanisme Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 82% Ketentuan Kehati-Hatian BPR 86% Hari Kedua: Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah 88% Kebijakan Pemantauan dan Pelaporan 85% Prosedur Penerimaan Nasabah 83% Sejarah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) 90% Usaha-Usaha BPR Syariah 87% Modal Pendirian BPRS 84%
2. Memperpanjang  masa  sosialisasi,  melalui  jalinan  silaturahim  antar  masing- masing  individu  alumni  pondok  pesntren  Al-Iman  yang  ada  di  Palembang, melalui sosial media, seperti WA grup yang mempermudah komunikasih.

## Daftar Pustaka
Darmawan. Muhammad , Fasa,Iqbal. Menejemen Keuangan Syariah. Yogyakarta :
UNY Press
Fuady,  Munir.  1999. Hukum  Perbankan  Modern (Berdasarkan  Undang-Undang Tahun 1998), Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Usman,  Rachmadi.  2001. Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia . Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama
Prasetyo, Eko. 2019. Memiliki BPR itu Mudah . Seleman: Budi Utama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 8, 10, dan 11.  kemudian  di  ubah  UndangiUndang  Nomor  3  Tahun  2004  yang kemudian  untuk  kedua  kali  di  ubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  yang  selanjutnya ditetapkan  menjadi  undang-undang  melalui  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2009
Dari Internet:
https://www.bpramira.com/2018/07/12/sejarah-singkat-bpr-bank-perkreditan-
rakyat/ Bank Indonesia, Sekilar Perbankan Syariah
Di Indonesia,
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/ diakses 25
Agustus 2012.