## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 37 - 44 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4086

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP DATA PRIBADI PADA JUAL BELI ONLINE-COMMERCE
Mediana Romaito Siregar 1) , Gregorius Eben Roy Rumayo Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Mhd. Taufiqurrahman 4)
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author : medianasiregar01@gmail.com 1) , ebensinaga25@gmail.com 2) , jaminuddinmarbun@yahoo.com 3) , mhd.taufiqqurrahman08@yahoo.com 4)

## History:
Received  : 05 October 2023 Revised : 10 November 2023
Accepted  : 13 Desember 2023
Published  : 15 Januari 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pengaturan hukum Perlindungan data pribadi  pengguna marketplace secara normatif terdapat pada UUD 1945  Pasal  28G  ayat  1  yang  menjadi  payung  hukum  tertinggi  atas  perlindungan  data  pribadi,  UU  No. 11/2018,  PP  No.  71/2019,  PP  No.52/2000  dan  Permenkominfo  No.20/2016.  Dan  Faktor – faktor  data konsumen  tersebar  luas  dimasyarakat  adalah  karena  kurangannya  pengamanan  dari  pihak  pemilik platform  e-comerrce yang  tidak  memiliki  pengamanan  lebih  disaat  masyarakat  memberikan  data  pribadi mereka  dan  juga  kurangnnya  kesadaran  masyarakat  tentang  bagaimana  pentingnya  melindungi  data privasi.  Untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  untuk  pengadilan (Court  Connected  Mediation) selalu diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  keberadaan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dijelaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, dimana  dikatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  melalui  cara  arbitrase  atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.
Kata kunci : e-commerce, marketplace

## Abstract
Legal  arrangements  The  protection  of  personal  data  of  marketplace  users  is  normatively  contained  in  the  1945 Constitution  Article  28G  paragraph  1  which  is  the  highest  legal  umbrella  for  personal  data  protection,  Law  no. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 and Permenkominfo No.20/2016. And the factors that consumer data are widespread in the community are due to a lack of security on the part of e-commerce platform owners who do not have  more  security  when  people  provide  their  personal  data  and  also  a  lack  of  public  awareness  about  how important  it  is  to  protect  data  privacy.  And  the  method  for  resolving  disputes  by  mediation  in  court  (Court Connected Mediation) is regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 concerning  Mediation  Procedures  in  Courts,  the existence  of dispute  resolution  through  mediation  is  regulated  in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Through Mediation, where it is emphasized that the settlement of disputes outside the court by means of arbitration or alternative dispute resolution which includes consultation, negotiation, facilitation, mediation or expert appraisal.
Keywords : e-commerce, marketplace

## PENDAHULUAN
Dunia maya yang berkembang  pesat membuat masyarakat menjadi tidak sadar akan bahaya  yang  diakibatkan  oleh  pesatnya  perkembangan  tehnologi  tersebut,  dan  tanpa kita  sadari  itu  membuat  sebuah  cara  baru  untuk  berbelanja  ataupun  melakukan transaksi  yang  dengan marketplace para  ilmuwan  mengatakan  (Ainiyah,  2018) . Dikatakan bahwa pasar konvensional itu adalah dimana tempat orang-orang berjumpa dan bertemu satu sama lain diantaranya adalah pembeli  maupun penjual, sedangakan jika  kita  di  e-commerce  ini  semua  orang  berinteraksi  diwadah  tersebut  dan  semua terlibat  termasuk  perusahan-perusahaan  lainnya  juga  tanpa  ada  batasan  waktunya. Sungguh  banyak  jualan  yang  ditawarkan  dan  termasuk  juga  jasa  didalamanya diditawarkan  oleh  perusahan-perusahaan  maupun  yang  lainnya,akan  tetapi perusahaan tersebut sudah harus go internet juga, dan dapat memberikan sesuatu nilai dan  harga.  Akan  tetapi  sungguh  banyak  perbedaan  dengan  situasi  di  negara-negara yang  sudah  maju,  dan  sampai  saat  ini  sepertinya  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengkhususkan  bahwa  diindonesia  yang  mengatur  mengenai perlindungan data pribadi (privacy protection act) .
Marketplace dikatakan    suatu platform yang  memberikan    tempat  dengan  fasilitas untuk  para  penjual  untuk  berkumpul  (Hawa,  2022).    Dan  setelah  itu  mereka menawarkan produk ataupun barang yang ingin dijual dan bisa seperti jasa untuk para calon  konsumen  atau  pelanggan.  Sebab platform ini  diciptakan  tidak  untuk  bertemu dengan  fisik,  karena  memang  telah  menggunakan  platform  untuk  jual-beli  di marketplace .  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang marketplace merupakan  penyedia platform ,  atau  tempat  berjumpanya  para  penjual  dan  masyarakat  yang  menginginkan barang atau jasa yakni konsumen. Berikut beberapa Marketplace di Indonesia yaitu:
a) Tokopedia
Marketplace yang dibuat oleh William Tanuwijaya ini menjadi yang paling terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2009.
b) Bukalapak
Bukalapak menjadi yang kedua, penyandang startup unicorn membuatnya sebagai marketplace terbesar salah satunya di Indonesia.
c) Shopee Marketplace yang  dibuat    Singapura  yang  juga  berkembang  pesat  di  Indonesia, berdiri sejak 2015 dan mulai ekspansi ke pasar Asia.
d) Lazada
Lazada masih  kokoh  berdiri  meskipun  banyak  rintangan  dan  memiliki  sangat banyak pesaing dimana-mana, platform yang datang dari Singapura ini juga harus bersaing dengan kompatriotnya yang menjadi terbaik ketiga di Indonesia.
e) Blibli
Blibli adalah platform yang  diciptakan  oleh  PT  Global  Digital  Niaga,  diketahui bahwa PT ini adalah anak perusahaan dari Djarum.
Sedangkan  menurut  (KBBI)  arti  data  pribadi  adalah  kebebasan  atau  keleluasaan yang bersifat privasi.
Simson  Garfunkel  telah  mengelompokkan  informasi  pribadi  dalam  lima kategori,yaitu:
a) Personal Information
Ini  adalah  informasi  yang  kaitannya  dengan  pribadi  seserang  dan  yang  lebih penting  karea  ini  menyangkut  dimana  kita  tinggal,  tanggal  lahir  kita  juga  dan siapa nama ibu kandung kita dan juga mencantumkan nama – nama saudara kita dan banyak lainnya.
b) Private Information
Ini  lebih  memiliki  hubungan  dengan  seseorang  dan  bukan  diketahuai  oleh khalayak  ramai  akan  tetapi  banyak  yang  dilindungi  oleh,  seperti  transkrip akademik, rekening bank dan lain-lain.
c) Personally identifiable information
Bagian  ini    dimiliki  seseorang  seperti  kebiasaan  dan  seperti  apa  yang  dia  sukai dan hal lainnya lagi yang bersifat pribadi.
d) Anonymized information
Sedangkan bagian ini memiliki urusan dengan pribadi seseorang yang diubah sebaik mungkin agar data tersebut seakan-akan asli.
e) Aggregate information
Informasi statistik adalah campuran dari beberapa informasi individu.
Pada pengaturan Pasal 4, dikatakan disana bahwa dua golongan data yang dimana. Pertama, data yang bersifat spesifik, dan juga bersifat umum.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dimana  penulis mencari  atau  mendeksripsikannya  melalui  buku-buku  dan  peraturan  perundang- undangan dimana penulis menjabarkan hasilnya lewat buku danjuga peraturanperundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perundang-Undangan Terhadap Data Pada Jual Beli Online
Pengaturan  mengenai  hal  ini  hanya  terdapat  dalam  Pasal  26  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sepersetujuan orang  yang  bersangkutan,  dan  bahwa  setiap  orang  yang  dilanggar  haknya  dapat mengajukan gugatan.
Pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  seperti  dibuat  dan  diatur  dalam sebuah  sistem  elektronik  dalam  Pasal  26  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 19  Tahun  2016  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2011  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa    hak  pemilik  data  pribadi  yang  meliputi perlindungan  dari  penggunaan  tanpa  izin,  perlindungan  oleh  penyelenggara  sistem elektronik,  dan  perlindungan  dari  akses illegal .  Kemudian  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Peraturan  Menteri  tersebut  adalah  peraturan  pelaksana  dari  UU  ITE,  PP  PSTE, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik.
2. Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Data  Akun  Flatform  Marketplace  Tersebar  di masyarakat
a. Data Lama Yang Tidak Terhapus Walaupun Pembayaran Sudah Lunas
Seringkali  kejadian  ini  terjadi  terhadap  masyarakat  dan  perlakuan  seperti  ini  yang tanpa  ada  pertanggungjawaban.  Kejadian  ini  menjadi  pengingat  bagi  kita  untuk senantiasa waspada dalam berbagi informasi sensitif dimanapun akun daring yang kita punya. Beberapa kejadian ini menyadarkan kita terus dalam kondisi berhati-hati untuk menggunakan platform daring  yang  meminta  beberapa  data  rahasia  anda,  baik  itu berupa password, kontak seluler, email dan lainnya.
b. Kurangnya Keamanan Dari Pihak Perusahaan Pada Platform E-Commerce Kurangnya  Keamanan  yang  diberikan  oleh  pemilik e-commerce yang  kurang  baik bagi  pengunanya  disini  dituntuk  agar  pihak platform yang  memiliki  tanggungjawab penuh  terhadap  data  konsumen  dan  sebaiknya  perusahaan  lebih  kuat  lagi penganmananya  untuk  data  konsumen  agar  konsumen  tidak  dirugikan  oleh  pihak hacker.

## c. Pemilik  Akun  Lupa  Menganti  Sandi  Pada  Saat  Pembayaran  Lunas  Ataupun Selesai Bertransaksi
Pada  saat  melakukan  transaksi  seringkali  pengguna  lupa  untuk  menggembalikan atau mengganti sandi pada saat pembayaran lunas ataupun selesai bertransaksi.
Berikut cara bagaimana solusinya agar kita tau cara agar data kita aman yaitu :
a. Jangan  menyimpan  akun  dan password yang  sangat  penting  ditelepon  seluler anda.
b. Hindari menekan tautan ataupun lampiran dari berbagai iklan
c. Menghindari menyebar informasi pribadi kepada siapa pun
d. Jangan sampai membeberkan data pribadi ke media sosial
e. Berhati-hati menerima apabila ada telepon dari nomor yang tak dikenal
f. Verifikasi dan cek dengan teliti website
g. Jangan menggunakanVPN gratis  dan waspadai Wi-Fi umum
h. Rajin update semua perangkat lunak
i. Jangan mendownload aplikasi selain dari google play store atau ios apple
j. Jangan masuk akun dihandphone siapapun.
k. keluar ataupun masuk jika sudah siap menggunakan akun kita.
l. menghapus  aplikasi  dan  data  ataupun yang  berkaitan  dengan  data  pribadi dihandphone yang lama.
d. Kurangnya  Kesadaran  Masyarakat  Dan  Pengetahuan  Masyarakat  Pada Penggunaan Platform E-Commerce .
Untuk pengetahuan  masyarakat  tentang  penggunaan platform  e-commerce untuk sebagian  masyarakat  masih  minim  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Sebagaimana dalam  konstitusi  kita  pada  pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  RI  1945  yang berbunyi  semuanya  manusia  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, maka dari itulah sebaiknya masyarakat harus sadar bahwa pentingnya data pribadi itu tidak untuk disebarluaskan kepublik.

## e. Masyarakat  Kurang  Mengerti  Dan  Dengan  Mudah  Menerima  Dan  Menyetujui Sembarang  Pesan
Masyarakat pada zaman sekarang ini sangat mudah untuk ditipu oleh orang – orang yang  memiliki  maksud  jahat.  Bagaimana  tidak  masyarakat  kurang  memilah-milah pesan  apa  yang  benar-benar  asli  dan  apa  palsu  dan  juga  masyarakat  sangat  tergiur dengan  pesan  yang  menawarkan  berbagai  macam  pesan  seperti  berisikan  paket  data atapun  undian  uang  beratus-ratus  juta.  Dan  itu  adalah  salah  satu  pemicu  terjadinya pencurian  data  kita.  Dan    sebaiknya  itu  dihindari  oleh  masyarakat.  Dan  jika  tersebar dampaknya yaitu:
1. Berisiko menjadi korban penipuan
2. Menerima banyak spam
3. Penyalahgunaan identitas
4. Pembobolan rekening bank
3. Penyelesaian Sengketa Dalam Mengatasi Data Yang Tersebar Luas Dimasyarakat
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  bersifat  final  dan  mengikat  dan  pada hakikatnya  tidak  bisa  diajukan  keberatan,  namun  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap Putusan  Arbitrase  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  dapat  diajukan  keberatan
apabila  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  70  UU  RI  No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,yaitu:
1. Surat  atau  dokumen  yang  diberikan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah  putusan  arbitrase  bahan  penyelesaiaan  sengketa  diambil,  ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat, yang dilakukan.

## a) Penyelesaian sengketa didalam pengadilan
Kasus  yang  diselesaikan  melalui  pengadilan  yaitu:  KKI  melalui  kuasa  hukumnya Akhmad  Zaenuddin  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  (Tergugat  I)  dan  PT Tokopedia (Tergugat II) yang terdaftar secara ecourt di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor pendaftaran: PNJKT.PST-0520201XD tertanggal 06 Mei 2020.

## b) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Penyelesaian  sengketa  melalui  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR) adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  luar  pengadilan  dengan  cara konsialisasi,  litigasi,  arbitrase  dan  mediasi  (pasal  1  ayat  (10)  Undang-  Undang  Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR sebagai berikut:
1. Litigasi
2. Arbitrase
3. Mediasi

## SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
1. Data  masyarakat  Perlindungan  data  pribadi  pada  pengguna e-commerce secara normatif  terdapat  pada  UUD  1945  Pasal  28G  ayat  1  yang  menjadi  payung  hukum tertinggi  atas  perlindungan  data  pribadi,  UU  No.  11/2018,  PP  No.  71/2019,  PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016.
2. Faktor – faktor  yang  data  konsumen  tersebar  luas  dimasyarakat  adalah  karena kurangannya  pengamanan  dari  pihak  pemilik platform  e-comerrce yang  tidak memiliki pengamanan lebih disaat masyarakat memberikan data pribadi mereka dan juga kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melindungi data  privasi  masyarakat  ini  dan  terlalu  terbuka  atas  data  pribadi  masyarakat tersebut.
3. Penyelesaian  sengketa    melalui  pengadilan  (Court  Connected  Mediation)  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008, sedangkan  keberadaan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi, Arbitrase,Mediasi

## B. SARAN
1. Seharusnya kurang cepat dibuatkan Undang-Undang perlindungan data pribadi ini agar  masyrakat  juga  tidak  takut  apabila  mereka  melakukan  pendaftaran  informasi pribadi mereka, akan tetapi ini juga menjadi pelajaran untuk pemiliki platform agar memiliki pengawasan atau perlindungan data dari platform mereka dan perusahaan memiliki tugas untuk hal tersebut.
2. Seharusnya  masyarakat  tidak  lalai  dalam  menggunggah  data  privasi  pada  saat transaksi  e -commerce dan  masyarakat  juga  harus  melakukan  double  pengamanan terhadap  bertransaksi  dan  harus  lebih  berhati – hati  dan  menyelidiki  atau memahami terlebih dahulu dalam menggunggah data privasi pada  saat melakukan jual beli online markerplace.
3. Seharusnya  untuk  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  di  Indonesia  sangat perlu diperbaiki lagi dan lebih dikembangkan lagi dimana ini sangat penting untuk masyarakat dan sangat menolong masyarakat yang membuatuhkan bantuan hukum baik itu melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  N.  (2018).  Remaja  millenial  dan  media  sosial:  media  sosial  sebagai  media informasi  pendidikan  bagi  remaja  millenial. Jurnal  Pendidikan  Islam  Indonesia , 2 (2),
221 – 236.
Annalisa  Yahanan dkk dalam  Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontrak ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2012.
Asyhadie, Zaeni .S.H.,M.Hum. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Diindonesia . PT RajaGrafindo Persada.Depok, 2019.
Hawa,  S.  D.  (2022).  User  Interface  dan  Social  Media  Marketing  Sebagai  Pendorong Keputusan  Pembelian  pada  E-Commerce  Tokopedia. Jurnal  Sistem  Informasi  Dan Teknologi Peradaban , 3 (2), 57 – 60.
H.S,  Salim  . Hukum  Kontrak  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Sinar  Grafika.  Jakarta, 2020.
H.S,  Salim  2020. Hukum  Kontrak  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Sinar  Grafika. Jakarta,  2020.
Hernoko  ,Agus  Yudha  . Hukum  Pejanjian  AsaSProporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial . Kencana. Jakarta, 2013.
Kancil,  C.S.T, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia. Balai  Pustaka.  Jakarta, 2002.
KBBI Daring, MLA:”Kamus” .2016
Mulhadi, Hukum  Perusahaan  Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  Di  Indonesia, PT  RajaGrafindo Persada,Depok, 2020.
Muthiah,  Aulia, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah. Pustaka Baru Press. Banguntapan Bantul      Yogyakarta, 2018.
Purwanto, Penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Data  Digital ,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
RosadiDewi  Sinta, Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  dalam  Era  EkonomiDigital  di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018.
Salim, H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis , Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Salim, H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Soekanto,  Soerjono  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  CV. Rajawali. Jakarta, 1985.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 1979.
Wiranjaya AdiGedeDewaI dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online , Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016.