## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3953/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Klausa Eksonerasi dalam Pandangan Hukum Positif dan Maqashid Syariah

## Wong Agung Waliyullah

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Article Info Abstract Article history: Received 26 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Law is a very difficult thing to do considering how the concept of human behavior is very diverse.  So  that  through  this,  the  presence  of  various  legal  determinations  must  also consider  various  things.  One  of  the  things  considered  regarding  legal  termination  is exoneration.  This  exoneration  is  an  exception  in  the  legal  liability  related  to  several clauses. One of the existing clauses is a parking ticket. Where in some circumstances, the  giver  of  a  parking  ticket  is  an  exception  of  liability.  What  is  mentioned  in  this exoneration seems to contain what is in positive law and maqashid sharia. So in this case the author is interested in conducting research related to the exoneration clause in the view of positive law and maqashid sharia. The research was conducted with the help of the library study method and descriptive analysis. The result is found that exoneration corresponds to both.
Keywords:
Exoneration,
Positive Law, Parking Ticket,
Maqashid Sharia
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 26 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Hukum merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan mengingat bagaimana konsep perilaku  manusia  sangat  beragam.  Sehingga  melalui  hal  tersebut,  kehadiran  berbagai penetapan  hukum  juga  harus  mempertimbangkan  berbagai  hal.  Salah  satu  hal  yang dipertimbangkan  mengenai  penghentian  hukum  adalah  pembebasan.  Pembebasan  ini merupakan pengecualian dalam tanggung  jawab  hukum  yang  terkait dengan beberapa klausul.  Salah  satu  klausul  yang  ada  adalah  karcis  parkir.  Dimana  dalam  beberapa keadaan, pemberi karcis parkir merupakan pengecualian dari tanggung jawab. Apa yang disebutkan  dalam  eksonerasi  ini  tampaknya  mengandung  apa  yang  ada  dalam  hukum positif  dan  maqashid  syariah.  Maka  dalam  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terkait  klausa  eksonerasi  dalam  pandangan  hukum  positif  dan  maqashid syariah. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan metode studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasilnya ditemukan bahwa eksonerasi sesuai dengan keduanya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Wong Agung Waliyullah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: wongagungwaliyullah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara hukum seperti yang layaknya tercantum dalam undang- undang dasar negara Republik Indonesia. Anggapan terkait Indonesia merupakan negara hukum tertuang  di  dalam  pasal  1  ayat  3  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  segala  perilaku  yang  ada  di  tengah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  Indonesia  maupun  di  dalamnya  terkandung  kehidupan  sehari-hari  harus  didasarkan ataupun dilandaskan kepada dasar hukum yang sesuai (Abdulkadir, 1992). Melalui adanya ayat ini  juga  mengisyaratkan  bahwa  segala  ketentuan  terkait  perilaku  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia akan diatur berdasarkan hukum yang valid ataupun hukum yang sah dan dapat diakui kebenarannya  (Agus,  2008).  Hal  ini  mengartikan  bahwa  masyarakat  Indonesia  nantinya dijanjikan  untuk  mendapat  kepastian  hukum  terkait  hal-hal  yang  diatur  dalam  hukum  ataupun dalam cakupannya dikatakan hukum mengatur tentang segala sesuatu berarti dalam hal ini segala hal yang ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia akan memiliki ketentuan hukum secara tersendiri. Artinya masyarakat Indonesia tidak perlu merasa takut terkait adanya beberapa hal di tengah kehidupan karena menurut undang-undang ini dijanjikan adanya kepastian hukum terkait segala sesuatunya.
Hukum merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk didefinisikan sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam menentukan Bagaimana hukum yang ada harus mempertimbangkan beberapa  hal  di  dalamnya  (David,  2017).  Seperti  misalnya  ketentuan  hukum  berdasarkan Penetapan daripada hukum tersebut sudah ada. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia ataupun umat  manusia  dalam  lingkungan  sosial  yang  berinteraksi  dan  berbagai  hal  yang  perlu  kalian pertimbangan  munculnya  sebuah  istilah  lain  yaitu  eksonerasi.  Hal  ini  merupakan  adanya tanggungan  tanggung  jawab  ataupun  pengecualian  dari  setiap  tanggung  jawab  yang  ada  dan dibebankan  kepada  seseorang.  Hal  ini  berkaitan  dengan  berbagai  Klausa  yang  mana  mengacu secara  jelas  tentang  apa  saja  ketentuan  yang  bisa  memenuhi  syarat  daripada  istilah  ini.  Istilah terkait adanya pengecualian ini sebenarnya termasuk ke dalam ruang lingkup hukum positif yang mana memandang segala sesuatu yang mana ditinjau dalam kejadian hukum berdasarkan waktu terjadinya.  Hukum  positif  dapat  pula  dikatakan  sebagai  sederet  asas  dan  kaidah  hukum  yang berlaku  saat  ini  di  mana  berbentuk  ke  dalam  lisan  maupun  tulisan  yang  keberlakukan  hukum tersebut  mengikat  secara  khusus  dan  umum  yang  ditegakkan  oleh  lembaga  peradilan  atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara (Gunawan, 2013).
Namun  hal  ini  juga  perlu  menjadi  pertimbangan  dan  dianggap  sebagai  salah  satu pertimbangan dalam kehidupan hukum di Indonesia adalah Maqashid Syariah. Istilah ini memiliki definisi  sebagai  tujuan  ataupun  rahasia  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  dalam  setiap  hukum syariatnya.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  dalam  Setiap  kejadian  merupakan  rencana  yang  telah disusun dan ditulis oleh Allah sehingga harus mempertimbangkan Bagaimana takdir. Konsep ini mengacu  kepada  berbagai  pengecualian  di  dalam  hukum  untuk  meminta  pertanggungjawaban. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait adanya Klausa karcis parkir Dalam pertimbangan menurut hukum positif maupun bagian dari hukum Islam yaitu Maqashid Syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan peran dari metode penelitian. Hal tersebut dikarenakan dengan rematode penelitian dapat menjelaskan maupun memberikan arahan terkait apa saja langkah yang dilakukan  untuk  mendapatkan  data  penelitian  maupun  analisis  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan desain  penelitian  sekunder  ataupun  penelitian  kualitatif.  Kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  sebuah pendekatan penelitian yang mana dilakukan dengan menggunakan bantuan berbagai data yang berasal dari berbagai  literatur  maupun  data  yang  didapatkan  secara  tidak  langsung.  Desain  penelitian  ini  dapat dikatakan pula sebagai penelitian sekunder di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data- data penelitian yang bersumber dari berbagai jurnal maupun penelitian terdahulu sebagai acuan untuk data serta  bahan  penelitian.  Sehingga  dalam  hal  ini  mengartikan  secara  langsung  bahwasanya  penelitian dilakukan tanpa penelitian secara langsung ataupun pengambilan data secara langsung melalui responden. Setelah  membahas  mengenai  desain  dalam  penelitian  ini,  Maka  selanjutnya  akan  dibahas  mengenai bagaimana  metode  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  studi  kepustakaan  yang  mana  di  dalamnya  mengkaji  berbagai  studi  pustaka  yang membahas tentang Exo narasi dengan Klausa yang digunakan adalah karcis parkir. Nantinya data yang telah  dikumpulkan  dengan  analisa  kepustakaan  maka  akan  dilakukan  analisis  mendalam  berdasarkan metode deskriptif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Melalui penelitian yang telah dilakukan dengan bantuan berbagai data literatur yang telah ditemukan maka  penulis  dalam  hal  ini  akan  memaparkan  hasil  dan  pembahasan  daripada  penelitian.  Pembahasan dalam artikel ini akan dibagi menjadi dua bagian di mana bagian pertama akan membahas tentang hukum positif yang kemudian akan diikuti oleh bagian kedua tentang bahasan Maqashid Syariah.
Sebelum masuk berbagai pandangan terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai bagaimana klausul Eksonerasi  terkait  karcis  parkir.  Karcis  parkir  merupakan  suatu  barang    yang  sangat  akrab  dengan kehidupan kkita sehari-hari. Bahkan kehadiran karcis parkir sering kali dianggap sebagai sebuah barang sangat  penting.  Karena  jika  kita  kehilangan  karcis  parkir  maka  akan  dikenakan  sejumlah  besar  denda maupun masalah lainnya. Bahkan, kebanyakan dalam peraturan parkiran kita tidak diperbolehkan keluar jika tidak menunjukan ataupun memiliki karcis parkir. Namun, di sisi lain kehadiran karcis parkir ini juga memiliki kekuatan hukum tersendiri. Terutama hal ini berlaku di Indonesia sebagai sebuah negara hukum
(Nirwandani, 2018). Kehadiran karcis parkir ini memiliki kekuatan hukum karena dapat dianggap sebagai sebuah penitipan. Kehadiran karcis parkir dalam hukum termasuk kedalam bagian daripada sebuah klausa eksonerasi. Mengacu kepada apa yang telah disebutkan tentang eksonerasi maka kita dapat menemukan bahwa klausa eksonerasi adalah klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian.
Klausa  eksonerasi  dalam  hal  karcis  parkir  berarti,  karcis  parkir  merupakan  sebuah  pengecualian dalam  Beberapa  hal  terkait  adanya  pertangungjawaban.  Cakupan  dari  eksonerasi  dari  karcis  parkir diantaranya adalah pihak parkir tidak wajib mengganti bila adanya kehilangan, pihak penerbit karcis parkir tidak  bertangungjawab  saat  ada  keruskaan  di  parkiran,  serta  adanya  bencana  alam  ditempat  parkir  dan menyebabkan  kerusakan  berat  Fitriah,  2021).  Hal-hal  ini  dijelaskan  sebagai  ppengecualian  dalam eksonerasi  terkait  klausa  karcis  parkir  karena  pertimbangan  berbagai hal. Seperti  misalnya  biaya parkir yang tidak sebanding dengan adanya pergantian tersebut. Kemudian pula, pertimbangan lain didasarkan pada  kemungkinan  adanya  manipulasi  dari  berbagai  Tindakan  tersebuut  jika  terdapat  ada  ganti  rugi. Namun, kehadiran eksonerasi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Karena sebagian masih beranggapan terkait adanya sebuah pergantian merupakan kewajiban bagi sebuah pihak parkir.
Selanjutnya,  pada  bagain  ini  akan  dibahas  bagaimana  pandangan  hukum  positif  terkait  adanya eksonerasi  ini.  Namun,  sebelumnya  perlu  dibahas  terlebih  dahulu  bagaimana  konsep  hukum  positif terlebih dahulu. Konsep hukum positif  sendiri mempertimbangkan Bagaimana keberadaan daripada asas ataupun  kaidah  yang  tengah  menjadi  panutan  dalam  suatu  kehidupan  untuk  nantinya  dipertimbangkan dalam penentuan hukum tersebut. Konsep hukum positif ini sangat berbeda dengan hukum yang secara pasti ataupun tetap ditetapkan seperti layaknya peraturan perundang-undangan melainkan konsep daripada hukum  positif  lebih  mengacu  kepada  berbagai  perkembangan  zaman  yang  terus-menerus  berubah  dan berkembang di tengah kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hal ini maka dalam pandangan hukum positif  terdapat  berbagai  hal  yang  bisa  menjadi  pemicu  suatu  kejadian  sehingga  menjadi  cakupan pengecualian ataupun dipandang melalui pandangan yang cukup berbeda (Fitriah, 2021). Jika kita kaitkan dengan nama hukum positif maka kita akan menemukan kata positif di sini dapat berarti suatu hal yang selalu menganggap bahwa segala kejadian yang berhubungan dengan hukum memiliki alasan tersendiri yang bersifat positif untuk dapat diakui sebagai sebuah pembelaan ataupun pengecualian.
Dalam hal karcis parkir maka kita akan menemukan bahwa hukum positif ini sangat sesuai dengan apa  yang  ada  di  dalam  eksonerasinya.  Karena  hukum  positif  memandang  bagaimana  konsep  daripada kehilangan maupun kerusakan serta bencana alam ini bagian daripada rencana dan takdir Tuhan ataupun bagian  daripada  hal-hal  yang  tidak  patut  untuk  diminta  pertanggungjawaban.  Karena  salah  satu  bagian daripada  hukum  positif  ataupun  sumbernya  maupun  pandangannya  mengacu  kepada  Bagaimana  takdir Tuhan  untuk  dapat  memberikan  berbagai  hal-hal  yang  terjadi  di  tengah  kehidupan  kita  sebagai  umat manusia. Di Indonesia sendiri kehadiran hukum positif ini telah diakui melalui adanya eksonerasi seperti apa yang terjadi di tengah masalah ataupun perkara terkait karcis parkir. Hukum positif ini menganggap bagaimana sesuatu terjadi pasti ada alasannya seperti layaknya kerusakan yang pasti terjadi karena hal-hal yang bersifat positif ataupun tidak disengaja dan tidak menganggap suatu kejahatan sebagai buah kesenian ajaan yang dilakukan oleh seorang individu kepada individu lainnya. Hal ini mengartikan bahwa dalam hukum positif kehadiran eksonerasi ini dianggap sebagai hal yang baik karena bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk pengecualian dalam hukum.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana maskidah Syariah. Syariah sendiri merupakan sebuah pandangan yang berada di dalam hukum dan diakui Indonesia di mana kehadirannya ini muncul karena Mayoritas penduduk Indonesia ataupun warga negara Indonesia beragama Islam. Sehingga melalui hal tersebut konsep daripada hukum Islam seringkali digunakan pada beberapa keadaan untuk nantinya dijadikan  pertimbangan  dalam  berbagai  perkara  hukum.  Konsep  daripada  maskidah  Syariah  ini  adalah menganggap bahwa segala sesuatu dalam kejadian yang ada di tengah kehidupan kita merupakan takdir serta  garis  yang  sudah dibuat oleh  Allah  subhanahu  wa  ta'ala.  Kehadiran  daripada  mas  kita  Syariah  ini menganggap bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun Tuhan yang mana nantinya  hal  ini  pasti  dihubungkan  dengan  bagaimana  konsep  takdir  terjadi  di  tengah  kehidupan  kita (Suhartono, 2020). Seperti misalnya terjadi kehilangan maka dalam hal ini Jika kita kaitkan dengan konsep karcis  parkir  yang  merupakan  bagian  dari  eksonerasi  merupakan  takdir  dari  Tuhan  untuk  memberikan ujian  atau  cobaan  kepada  umatnya.  Sehingga  pada  akhirnya  kembali  apabila  kita  hubungkan  masalah eksonerasi ini dengan konsep daripada maskidah Syariah kita akan menemukan bahwa ini merupakan satu kesatuan yang sangat sesuai mengingat bagaimana konsep daripada Syariah ini juga memandang adanya berbagai pengecualian dalam hal-hal terkait hukum karena merupakan takdir dan ini tidak jauh berbeda
dengan konsep hukum positif yang mempertimbangkan takdir maupun hal-hal lain di dalam kehidupan sosial manusia.

## 4. KESIMPULAN
Melalui  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Klausa  terkait Exo narasi dalam karcis parkir merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan melalui hukum  positif  maupun  maskidah  Syariah.  Hal  tersebut  dikarenakan  eksonerasi  ini  mempertimbangkan ataupun  memahami  tentang  bagaimana  dan  apa  saja  hal-hal  yang  termuat  dalam  hukum  harus mempertimbangkan berbagai keadaan yang mana pada ujungnya akan memberikan pengecualian terkait beberapa hal. Adalah masalah karcis parkir ini seringkali xonerasinya lebih kepada Bagaimana Apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan daripada kendaraan yang dititipkan. Dalam kajian hukum positif ini sesuai  karena  mempertimbangkan  Bagaimana  peranan  hal  lain  seperti  Tuhan  maupun  alasan  positif lainnya.  Sedangkan  pada  bagian  selanjutnya  yaitu  meskidah  Syariah  mempertimbangkan  bagaimana konsep  campur  tangan  Allah  di  dalam  segala  takdir  yang  terjadi  di  tengah  kehidupan  manusia  dan  ini menjadi kesesuaian bagi eksonerasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  1992. Perjanjian  Baku  dalam  Praktek  Perusahaan  Perdagangan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Agus  Yudha  Hernoko,  2008. Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersia l, Laksbang Mediatama Yogyakarta.
David M.L. Tobing,. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir , Timpani.
FITRIAH,  F.  (2021).  Pengawasan  Klausula  Eksonerasi  Pada  Karcis  Parkir  di  Kota  Banjarmasin  Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.  (2013). Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta  :  PT Gramedia, Pustaka Utama
J.M.van Dunne dan Gr van der Brught, 1987 Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian 1a), Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia , Yogyakarta. Moch Isnaeni, 2013 . Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia , Laksbang Grafika, Yogyakarta Nirwandani,  N.  S.  (2018).  Klausa  Eksonerasi  Dalam  Karcis  Parkir  Di  Terminal  Arjosari  Kota  Malang Menurut  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dan  Hukum  Islam. Journal  of  Islamic  Business Law , 2 (3).
Suhartono,  S.  (2020).  Hukum  Positif  Problematik  Penerapan  Dan  Solusi  Teoritiknya. DiH  J.  Ilmu Huk , 15 (2), 206