## Analisis Pelaksanaan Akad Conditional Sales Purchase Agreement
(CSPA) dalam Kajian Hukum Islam
1 Nurma Khusna Khanifa, 2 Moh. Syifa’ul Hisan , 3 Kurniawati Mutmainah
1,3 Universitas Sains Al- Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo
2 Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
1 Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id, 2 Email: chiesan90@gmail.com,
3 Email: niakurnia.m@gmail.com
Abstract: One of the most important teachings of the Qur'an in matters of fulfilling promises  and  contracts  is  the  obligation  to  honor  all  contracts  and  promises,  and fulfill  all  obligations.  The  Al-Qur'an  also  reminds  that  everyone  will  be  held accountable in matters related to the promises and contracts that he does. Likewise in the  Conditional  Sale  and  Purchase  Agreement  (CSPA)  which  in  Indonesian  is translated  as  a  conditional  sale  and  purchase  agreement.  The  method  used  in  this research is descriptive qualitative research with the type of library research with the data source coming from literature in the form of literature. The results showed that CSPA violated one of the legal terms of the contract. Where the right to the object of the  transaction  is  less  clear.  This  means  that  ownership  is  not  fully  owned  by  the owner  even  though  the  promised  goods  have  been  handed  over when  the  contract occurred.  This  is  due  to  conditions,  both  conditions  for  suspending  (opschortende voorwaarde) or conditions for canceling (ontbindende voorwaarde). The conclusion of  this  study  is  that  CSPA  is  not  valid  in  fulfilling  contracts.  The  invalidity  of  the contract was caused by al-gharar (an element of harm) and al-syarthu al-fasid. So that it can be said to be vanity and does not cause any consequences.
Keywords: Akad, Agreement, Islamic Law, Conditional Sale and Purchase
Abstrak: Salah satu ajaran al- Qur’an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan akad adalah kewajiban menghormati semua akad dan janji, serta memenuhi semua  kewajiban.  Al- Qur’an  juga  mengingatkan  bahwa  setiap  orang akan  dimintai pertanggungjawabannya  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  ikatan  janji  dan  akad yang dilakukannya. Begitu juga dalam Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) yang  dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  dengan  perjanjian  jual  beli  bersyarat. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  jenis  penelitian library  research dengan  sumber  data  berasal  dari literatur berupa  kepustakaan.  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  CSPA  menyalahi  salah  satu syarat  sah  dalam  akad.  Di  mana  hak  atas  objek  transaksi  kurang  jelas.  Artinya kepemilikan  belum  sepenuhnya  dimiliki  oleh  pemilik  walaupun  barang  yang diperjanjikan  sudah  diserahterimakan  saat  terjadi  akad.  Hal  ini  diakibatkan  karena adanya  syarat,  baik  syarat  menangguhkan  ( opschortende  voorwaarde )  atau  syarat membatalkan  ( ontbindende  voorwaarde ).  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  CSPA kurang sah dalam pemenuhan akad. Tidak sahnya akad diakibatkan adanya al gharar
SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1524
(ada unsur ke madharat an) dan al-syarthu al fasid . Sehingga dapat dikatakan batil dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun.
Kata Kunci : Akad, Perjanjian, Hukum Islam, Jual Beli Bersyarat

## PENDAHULUAN
Sejak awal manusia dilahirkan di dunia ini telah dilengkapi dan dibekali dengan naluri rasa cinta terhadap sesuatu. Namun dari sekian naluri kecintaan yang tumbuh, secara  umum  ada  tiga  hal  yang  paling  dominan,  yakni  cinta  harta,  tahta,  dan  juga wanita (bagi pria dan pria bagi wanita). Bagi sebagian orang, dari ketiga hal tersebut ada yang memiliki pengaruh besar, yaitu harta. Dengan harta, seseorang bisa dengan mudah  mendapatkan  tahta,  dan  dengan  harta  pula  seseorang  bisa  mendapatkan wanita.
Dengan  kondisi  semacam  ini  wajar  kalau  dalam  suatu  kesempatan  Rasulullah bersabda:
تَيَو ُبارتُّلا َّلِاإ َمَدآ انْبا َفْوَج َُلََْيَ  َلَِو ًاثالَثَ ىَغَ تْ ب  َلِ  ٍلاَم ْنام انَيَاداَو َمَدآ انْباالِ َناَك ْوَل قفتلما( َبَتَ ْنَم ىَلَع ُالله ُبْو

## دنسم نم هيلع .)سابعلا بيأ
Seandainya manusia memiliki  kekayaan dua lembah, niscaya ia ingin memiliki  tiga lembah. Padahal  (nanti  dalam  kuburnya)  tidak  akan  memenuhi  rongganya,  melainkan  debu  (bukan kekayaan)  dan  Allah  SWT  akan  mengampuni  atas  orang  yang  melakukan  taubat 1 . (HR. Muttafaq ‘alaih).
Meskipun  Rasulullah  secara  tegas  telah  menyatakan  demikian,  namun  bukan berarti  lantas  kita  selalu  menuruti  hawa  nafsu  kita  untuk  meraup  kekayaan sebanyak-banyaknya  dengan  alasan  karena  hal  tersebut  sudah  merupakan  bawaan dari lahir. Lebih dari itu, terkadang jalan terlarang sekalipun selama menguntungkan bagi dirinya tetap akan ia tempuh meskipun harus dengan menghalalkan segala cara. Kalau memang demikian yang terjadi, maka pemahaman mengenai asas kebebasan bertindak  ( free  hand )  telah  diselewengkan  dari  makna  aslinya.  Kalau  dicermati, padahal  kekayaan  yang  hakiki  menurut  kaca  mata  Islam  tidak  selamanya  selalu diidentikkan  dengan  kaya  secara  materi,  namun  kaya  yang  ideal  menurut  Islam adalah kaya hati atau jiwa walaupun kaya harta terkadang juga penting.
Manusia memang diciptakan dengan kondisi yang  serba lemah sehingga akan selalu  merasa  kurang  dengan  apa  yang  telah  Allah  berikan  di  dunia.  Namun kelemahan  yang  selalu  melekat  itu  jangan  sampai  kemudian  dijadikan  sebagai “kambing  hitam”  untuk  melegitimasi  aksi  buta  kita  yang  sebenarnya  tidak dibenarkan  menurut  ajaran  agama.  Masih  banyak  jalan  yang  bisa  ditempuh  untuk mendapatkan  kekayaan  dengan  tetap  berada  dalam  bingkai  “kehalalan”  yang direkomendasi  oleh  agama.  Salah  satunya  adalah  melalui  jalur  perdagangan.  Bagi orang  China,  berdagang  merupakan  jalan  satu-satunya  untuk  mengubah  status ekonomi  mereka.  Dengan  berdagang,  orang  China  dapat  mempertahankan  citra
1 Muhammad  ibn  Ismā’il Abu ‘Abdullah al - Bukhāri al - Ja’fi, Shah ị h al- Bukhāri (tt:  Dār Thauq al - Najāt,  1422H),  juz  VIII,  92.  Lihat  pula:  Muslim  ibn  al - Hijāj  Abu  al -Hasan  al-Qasy ị ry  al- Naisābūriy, Shah ị h Muslim (Beirut: Dār Ihyā` al - Turāts al -`Arabiy, tt), juz II, hal.725.
mereka yang  dikenal di mata dunia sebagai masyarakat yang  ahli berdagang.  Oleh karena  itu,  menjadi  seorang  pegawai  bukanlah  tradisi  bagi  orang  China  agar  bisa kaya. Bahkan menurut mereka, menyandang status pegawai dianggap sebagai orang yang masih belum dewasa karena profesi tersebut sama sekali tidak mencerminkan prilaku  yang  mandiri.  Sebaliknya,  orang  yang  memiliki  kegiatan dagang  meskipun hanya sederhana menurut pandangan mereka ialah orang yang sudah dewasa. 2
Realitas  semacam  ini  berbanding  terbalik  dengan  konteks  yang  terjadi  di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia justru berduyun-duyun dan beramai-ramai mengajukan  diri  agar  mereka  dapat  diterima  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Mereka lebih banyak gengsi kalau harus memulai bisnis sendiri mulai dari nol. Lebih dari  itu,  meskipun  kuota  yang  ditawarkan  pemerintah  terkadang  hanya  puluhan saja,  akan  tetapi  pendaftarnya  mencapai  ribuan  orang  bahkan  sampai overload . Fenomena  seperti  ini  mengesankan  kita  bahwa  masyarakat  Indonesia  lebih  bangga menjadi  seorang  pegawai  dari  pada  seorang  pengusaha  ( enterpreneur , businessman ) seperti yang terjadi dalam diri orang China.
Kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  orang  China  dengan  menjadi  seorang pengusaha  tidak  dapat  diangga p  “remeh”.  Siapa  yang  tidak  kenal  dengan  negara China, sebuah negara  yang  pertumbuhan ekonominya sangat pesat bahkan hampir menyamai  negara  adidaya  Amerika.  Ekonomi  China  dapat  tumbuh  hingga  seperti sekarang  ini  tidaklah  semudah  membalik  telapak  tangan,  akan  tetapi  jatuh-bangun dalam  menjalankan  usaha  sudah  menjadi  hal  yang  biasa  ditemui.  Tidak  ada  kata “ bim  salabim ”  dalam  dunia  bisnis,  sebab  segalanya  butuh  proses    dan  tidak  lupa disertai dengan sikap yang ulet dan tlaten dalam menjalankannya.
Suatu kegiatan usaha tentu tidak dapat terlepas dari adanya persaingan usaha karena persaingan dalam dunia pada dasarnya merupakan suatu syarat yang mutlak ( condition sine qua non) bagi terciptanya suatu perekonomian yang berorientasi pasar ( market ekonomy ). 3 Namun dalam menjalankan sebuah usaha, ada norma-norma dan etika  yang  harus  ditanamkan  dalam  diri  setiap  calon  pengusaha.  Mereka  tidak diperkenankan melakukan praktik-praktik yang dapat mengganggu dan merugikan pihak  lain  serta  harus  menjalankan  usahanya  dengan  cara  yang fair kalau  memang “jantan”.
Dengan  perubahan  zaman  dan  disertai  perkembangan  di  dunia  teknologi  dan informasi dewasa ini, maka hal tersebut secara otomatis tentunya berpengaruh pula pada  dunia  bisnis.  Pada  zaman  dulu,  transaksi  dalam  bisnis  masih  tergolong “manual” sebab masih diharuskannya pertemuan secara langsung dalam bentuk fisik antara penjual dan pembeli, namun sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi membuat transaksi dalam bisnis sudah dapat dilakukan dengan cara melalui internet “ online ”. Kita  tidak  mungkin  terus-terusan  mempertahankan  apa  yang  dinyatakan secara  tegas  dalam fiqh Islam,  seperti  keharusan  adanya  ijab  dan  qabul  dalam transaksi  perdagangan  atau  bisnis.  Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi  transaksi  antara penjual dan pembeli namun tanpa adanya shighat ( ijab dan qabul ) di dalamnya, maka
2 Ann Wan Seng, Rahasia Bisnis Orang China , terj. Widyawati (Jakarta; Hikmah, cet. 6, 2007), hal. 8.
3 Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia (Malang: Bayumedia Publising, 2009), hal. 40.
transaksi  tersebut  dapat  dinyatakan  batal  sebab  salah  satu  rukun  jual  beli  menurut fiqh klasik, yakni shigat tidak terpenuhi. 4
Dengan  berlalunya  waktu  dan  berkembangnya  zaman  dari  masa  kemasa, banyak hal-hal baru yang mungkin dahulu belum terpikirkan oleh para ulama klasik di dalam kitab-kitab mereka sehingga bisa jadi apa yang diputuskan mereka hanya mampu  diberlakukan  terbatas  pada  masa  mereka  saja.  Memang,  hasil  kodifikasi hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama fiqh (fuqaha’) terbagi menjadi dua, ada yang bersifat w āqi’iyyah (nyata) dan ada yang bersifat iftir ā ḍ hiyyah (pengandaian). Namun keputusan hukum yang bersifat iftir ā ḍ hiyyah sangat terbatas keberadaannya, sehingga  masalah-masalah  yang  terjadi  di  masa-masa  mendatang  tidak  semuanya dapat  tersentuh  dan  dicarikan  keputusan  hukumnya.  Dengan  terbatasnya  hasil keputusan hukum, maka jalan keluar yang dapat dilakukan adalah melalui ijtih ā d. 5 Dalam fiqh , tidak pernah dikenal istilah “keputusan final”, karenanya keputusan hukum yang pernah ada bisa saja mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Kemungkinan terjadinya perubahan dalam keputusan fiqh tidak lain karena sifat  dasar  yang  dimiliki  itu  sendiri,  yaitu dzanniyah  (speculation  and  assumption). Karena  demikian, maka  sah-sah  saja  bagi  seseorang  untuk  melakukan  upaya rekontruksi dan modifikasi hukum selama tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan juga obyek ijtihadnya bukanlah termasuk dalam wilayah ta’abbudi (doktrinal). 6 Baru-baru ini, di dunia bisnis telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan.  Pasalnya,  akad-akad  yang  dipakai  dalam  transaksi  yang  dahulu  sempat dilarang,  namun  kenyataan  sekarang  justru  sudah  menjadi  sesuatu  yang  familier 7 . Seperti  yang  terjadi  belakangan  ini,  di  dunia  bisnis  perusahaan  dikenallah  istilah Conditional  Sale  and  Purchase  Agreement (CSPA)  yang  dalam  bahasa  Indonesia diterjemahkan  dengan  perjanjian  jual  beli  bersyarat.  Model  perjanjian  semacam  ini telah banyak berlaku di beberapa negara dewasa ini, salah satunya di Indonesia.
Secara  sepintas  ketika  kita  mendengar  istilah  jual  beli  bersyarat, mungkin  kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita merujuk pada kitab-kitab fiqh , banyak ulama fiqh yang  menolak  model  jual  beli  yang  memberikan  syarat  atau ta’liq karena disinyalir model jual beli seperti ini mengandung unsur gharar. Namun masalahnya sekarang adalah apakah sama antara jual beli bersyarat yang sekarang ada, dengan model jual beli bersyarat yang dilarang dalam fiqh . Inilah yang saat ini menjadi topik kajian  dalam  tulisan  ini.  Yang  jelas,  di  Indonesia  perjanjian conditional  sale  and purchase agreement (CSPA) telah banyak dipakai.
4 Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al- Kāf, al-Taqr ị rāh al -Sad ị dah fi Masā’il al -Muf ị dah: Qismu al- Ba’i wa al - Farā’id (Riya ḍ h: Dār al - Mirāts al -Nabawi, 2013), hal. 16.
5 Yūsuf  al - Qardhāwi, Madkhal  li  Dirāsah  al -Syar ị ’ah  al - Islāmiyyah (Kairo:  Maktabah  Wahbah, 1993),  hal.23.  Lihat  Abū  ‘Abdillah  Badrudd ị n  Muhammad  ibn  ‘Abdillah  ibn  Bahādir  al -Zarkasy ị , al- Ba ḣ r al-Mu ḥị th fi U ṡ hūl al -Fiqh (tt: Dār al -Kutbi, 1994), juz 8, hal. 227. Abdul Wahāb Khalāf, ‘Ilmu U ṡ hūl al-Fiqh (Kuwait: Dār al -Qalam, 1978), hal. 33-34.
6 Yūsuf al -Qar ḍ hawi, al- Ijtihād fi al -Syar ị ’ah al - Islāmiyyah ma’a Nadriyyāh Tahl ị liyyah fi al- Ijtihād al - Mu’a ṡ ir (Kuwait: Dār al -Qalam, 1996), hal. 65 . Lihat. Wahbah al-Zu ḣ aili dan Jamal ‘Athiyyah, Tajd ị d al- Fiqh al- Islāmi (Damaskus: Dār al -Fikr, tt), hal. 192.
7 Rifki  Ismal  Directorate  of  Islamic  banking, Islamic  Banking  in  Indonesia, dalam  Multi-Year Expert  Meeting  on  Services,  Development  And  Trade:  The  Regulatory  And  Institutional  Dimension, hal. 7-8. Sebuah paper yang dipersiapkan dalam pertemuan tahunan perdagangan dan pengembangan United Nations of Conferences on Trade and Development, 6-8 April 2011 di Geneva Switzerland.
Penelitian Bukhoree Lateh menunjukan bahwa berlakunya CSPA tidak jauh dari akad  ganda  yang  masuk  pada  kriteria al-'uqud  al-mutaqabilah dan al-'uqud  al- mujtami'ah .  Hal  ini  berkembang  diakibatkan hilah dimana  mempermudah  transaksi bisnis ataupun sebagai sarana promosi ( marketing ) produk yang bisa diperjual belikan dengan dalih legal. 8 Sementara itu hasil penelitian Gigih Bella Wicaksono Kenedy, CSPA sebagai  perjanjian  pendahuluan  ( voor  overeenkomst )  mengikat  para  pihak  yang membuatnya.  Kesepakatan  para  pihak  menunjukkan  adanya  akibat  hukum  yang diinginkan  para  pihak  untuk  melaksanakan  substansi  CSPA. 9 Dari  dua  penelitian tersebut  didapati  bahwa  CSPA  sebagai  celah  hukum  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh kalangan pembisnis.
Berangkat dari fenomena yang tengah terjadi, maka kita dapat menarik sebuah pertanyaan:  bagaimana  hukum  Islam  selaku  sebagai  salah  satu  agama  yang dipandang memiliki karakter ajaran yang syumul (universal) 10 dan dianggap sebagai way  of  life 11 serta  berjargon ṡ h ā lih  fi  kulli  zam ā n  wa  mak ā n (selalu  revelan  bagi  setiap waktu  dan  tempat) 12 merespon  kontrak  atau  perjanjian conditional  sale  and  purchase agreement (CSPA)  tersebut,  masihkan  model  perjanjian  tersebut  sesuai  dengan prinsip- prinsip syari’ah .
Berpijak  dari  rumusan  masalah  tersebut  peneliti  mencoba  membedah  melalui metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research yang bersumber dari data literatur berupa kepustakaan. 13

## METODE PENELITIAN
Kajian  ilmiah  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan guna  memformulasikan  fenomena  penelitian  sebagai  acuan  dan  pedoman  bagi penulis dalam upaya mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menyelidiki problem yang  ada  untuk  ditelaah  secara  menyeluruh  dan  utuh. 14 Studi  kualitatif  pada penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan Systematic  Literature  Review (SLR)  di mana  penulis  akan  mengindentifikasi,  menimbang,  mengevaluasi  dan  juga  ikut menafsirkan  problem  penelitian  berdasarkan  bukti-bukti  penelusuran  dari  berbagai
8 Bukhoree  Lateh,  "Multiple  contracts  according  to  the  fatwa  of  national  sharia  council." International Journal of Nusantara Islam 4.1 (2016): 41-48.
9 Gigih  Bella  Wicaksono  Kenedy,  and  Lathifah  Hanim.  "Act  Making  Mechanisms  Sale  And Purchase Agreement (SPA) Public By Authentic As Evidence In The Process Of Transition Of Land." Jurnal Akta 7.1 (2020): 324695. 10 Yūsuf al - Qardhāwi, Madkhal..., hal. 201.
11 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani,  2001), hal.3.
12 Yusuf al- Qardhāwi, Syar ị ’ ah al-Isl ā m S ā lihah li al-Tatb ị q fi Kulli Zam ā n wa Mak ā n (Kairo: Dār al - Shafwah li al-Nashr, 1993), hal. 109.
13 Affandi.  A.,  &  Khanifa.  N.  (2022,  August  30).  Konsep  Harta:  Penentuan  Keuntungan  Green Sukuk  Pemicu  Impact  Investment  SDGs. Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and  Technology , 5 (2), 213-224. https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684
14 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika 21, no. 1 (2021): 33 – 54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
kajian  yang  relevan  dalam  menjawab  masalah  penelitian. 15 Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  teknik  dokumentasi  dari  berbagai literature  review berupa  buku,  jurnal,  artikel,  web,  dan  riset  keilmiahan  lainnya mengenai analisis pelaksanaan akad conditional sales purchase agreement (CSPA) dalam kajian  hukum  Islam.  Pengumpulan  data  pada  riset  ini  dilakukan  secara  terus menerus  sampai  tidak  ditemukan  data  maupun  informasi  serupa  yang  dapat mengubah kesimpulan atau sampai data penelitian jenuh. Sementara teknik analisis data pada studi ilmiah ini dilakukan dengan mengadopsi teknik analisis  data yang dicetuskan Miles dan Huberman, yakni pengkajian ditempuh melalui beberapa tahap meliputi reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA).
Conditional  Sale  and  Purchase  Agreement merupakan  salah  satu  bentuk perjanjian.  Dimana  perjanjian  dalam  hukum  Islam  biasa  disebut  akad.  Akad atau  dikenal  dengan  perikatan/perjanjian  merupakan  salah  satu  objek pembahasan  dalam  kajian fiqh ,  khususnya fiqh  muamalah . Muamalah adalah hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  sesama  manusia  dan hak-hak kebendaan. 16
Dalam kondisi tertentu, Conditional Sale and Purchase Agreement terkadang ada  istilah  untuk  menyebutnya,  yakni conditional  sales  contract (perjanjian penjualan  bersyarat)  yang  dalam  praktiknya  dapat  diterjemahkan  dengan suatu penjualan, di mana barang-barang telah diserahkan, akan tetapi hak atas barang-barang  tersebut  masih  berada  ditangan  penjual  sampai  seluruh pembayarannya sudah lunas.
Adapun  definisi  yang  lain  dari Conditional  Sale  and  Purchase  Agreement (CSPA) adalah sebagai berikut:
“ is basically an agreement to buy the property (e.g. land, house, apartment unit, etc), where the seller promises to sell the property to the buyer, and the buyer promises to buy  the  property  from  the  seller,  subject  to  the  fulfillment  of  certain  requirements ” . Arrangement  where  a  buyer  takes  possession  of  an  item,  but  its  tittle  and  right  of repossision remains with the seller until the buyer pays the full purchase price (usually in installments stretched over months or years). Common type of agreement used in the financing of machinery and equipment, and real estate. Also called conditional sale contract .
Conditional Sale and Purchase Agreement terjadi akibat perjanjian dilakukan dengan  dikaitkan  pada  syarat  yang  dapat  berupa  syarat  menangguhkan ( opschortende  voorwaarde )  atau  syarat  membatalkan  ( ontbindende  voorwaarde ). Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
“Suatu  perikatan  adalah  bersyarat  manakala  ia  digantungkan  pada  suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik  secara  menangguhkan  perikatan  hingga  terjadinya  peristiwa  semacam
15 Ainun Ruzana binti Abdul Razak, “What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review,” Venture Capital 7, no. 2 (2022):
91 – 104, https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502.
16 Ali al-Khafif, Ahkam al-Muamalat al-Syar`iyyah (Darul al-Fikri, tt),  hal. 4.
itu,  maupun  secara  membatalkan  perikatan  menurut  terjadi  atau  tidak terjadinya peristiwa tersebut”.
Dengan  mencantumkan  syarat  di  dalam  perikatan  baik  syarat membatalkan  ataupun  syarat  menangguhkan  akan  membawa  akibat  hukum yang  berbeda  terhadap  perikatan  tersebut. Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW) lebih  sederhana  mengatur  mengenai  syarat  dengan  menyebutkan  bahwa perikatan  adalah  bersyarat  apabila  akibat  hukum  dari  perbuatan  hukumnya digantungkan pada kejadian yang belum tentu.
Pada  umumnya  ketentuan  mengenai  syarat  baik  syarat  menangguhkan maupun  syarat  membatalkan  adalah  dalam  hubungannya  dengan  perikatan yang timbul karena perjanjian (akad). Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, seiring pertumbuhan dan  perkembangan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  akad  tidak  bisa  lepas  dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan  orang  lain  untuk  memenuhi  segala  kebutuhannya.  Semua  itu  tidak akan tercapai tanpa ta`awun (saling bantu), tabaddul (saling tukar) dengan yang lain.
Dengan  demikian,  akad  punya  peranan  yang  luar  biasa  dan  syari`at Islam telah menegaskan tentang akad ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:
ْيَلَع ىٓلْ تُ ي اَم  َّلِاا اماَعْ نَْلِا ُةَمْياَبَ ْمُكَل ْتَّلاحُا ِۗادْوُقُعْلابِ اْوُ فْوَا ااْوُ نَمٓا َنْياذَّلا اَهر يَآيَ ِۗ مُرُح ْمُتْ نَاَو ادْيَّصلا ىا لاُمُ َْيَْغ ْمُك
َٓ للّا َّناا ُدْيارُي اَم ُمُكَْيَ

## ١
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
Dari ayat di atas pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih  penting  dan  khusus  kepada  apa  yang  telah  diatur  dan  memiliki ketentuan.  Kesepakatan  antara  dua  keinginan  dalam  mencapai  komitmen yang  diinginkan  pada  waktu  yang  akan  datang  dan  telah  diketahui  secara mutlak  seperti Conditional  Sale  and  Purchase  Agreement (CSPA).  Akad  dapat dipahami  sebagai  sebatas  kesepakatan  dalam  mencapai  suatu  tujuan  atau maksud  tertentu.    Akad  yang  menyalahi  syariat  tidak  harus  ditepati  dan dipenuhi.
2. Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Conditional  Sale  and  Purchase Agreement (CSPA)
Di  dalam fiqh muamalah  untuk  terbentuknya  akad  yang  sah  dan mengikat  harus  dipenuhi  rukun-rukun  akad  dan  syarat-syarat  akad.  Rukun yang  membentuk  akad  diantaranya  para  pihak  yang  membuat  akad, pernyataan kehendak dari para pihak, obyek akad, dan ujuan akad. Sementara syarat-syarat  terdiri  atas  syarat-syarat  terbentuknya  akad,  yarat-syarat
keabsahan  akad,  syarat-syarat  berlakunya  akibat  hukum  akad,  serta  syarat- syarat mengikatnya akad.
Dalam  menentukan  akad  (perjanjian)  harus  mementingkan  prinsip syariah.  Mengutip  pandangan  Ibn  al-Qayyim,  salah  seorang  ulama  pengikut madzhab  Hambali  yang  cukup  berpengaruh  dalam  pemikiran  muslim  dunia sebagai  landasan  dalam  memahami  prinsip- prinsip  syari’ah. Ibn  al-Qayyim dalam kitabnya menyampaikan:
َةَعْ يارَّشلا َّناإَف
ةَْحَْرَو اَهرلُك  لْدَع َياهَو اداَعَلمْاَو اشاَعَلمْا  افِ اداَباعلْا احالاَصَمَو امَكالحْا ىَلَع اَهَساَسَأَو اَهاَنْ بَم اَهرلُك َلاإ  الْدَعْلا انَع ْتَجَرَخ ٍةَلَأْسَم رلُكَف اَهرلُك  ةَمْكاحَو اَهرلُك ُحالاَصَمَو
َلاإ اةَْحَّْرلا انَعَو ارْوَلجْا انَعَو اَها داض
اَهْ ياف ْتَلاخْدُأ ْناإَو اةَعْ يارَّشلا َنام ْتَسْيَلَ ف  اثَبَعلْا  َلاإ اةَمْكالحْا انَعَو اةَدَسْفَلمْا  َلاإ اةَحَلْصَلمْا الْياوْأَّتلابِ 17
Sesungguhnya  Syari’ah  Islam  itu  bangunan  dan  pondasinya  selalu  bermuara  pada hikmah dan kemashlahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu  syari’ah  Islam  itu  semuanya  adil,  penuh  kasih  sayang,  penuh  kemashlahatan, penuh  hikmah.  Maka  setiap  persoalan  yang  sudah  keluar  dari  keadilan  menuju kedhaliman,  dari  rahmat  (kasih  sayang)  menuju  kebalikannya,  dan  dari kemashalahatan  menuju  kemafsadatan  (kerusakan),  dan  dari  hikmah  menuju  kesia- siaan,  maka  hal  itu  semua  bukanlah  termasuk  syari’ah  Islam  walaupun  dipaksa dengan cara ditakwil.
Berangkat  dari  pemikiran  Ibn  al-Qayyim  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa bangunan syari’ah dan prinsip -prinsipnya selalu didasari oleh  ke mashlahat an  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat .  Ajaran  syari’ah  Islam pun syarat akan nilai keadilan, kerahmatan, hikmah. Karena demikian, ketika terjadi  sebuah  transaksi  atau  akad  yang  di dalamnya  dapat  merugikan  salah satu pihak, ataupun banyak menimbulkan penyimpangan dan ketidak adilan, maka  yang  demikian  ini  tentu  tidak  dapat  diterima  menurut  penilaian syari’ah.
Dengan  melihat  hasil  deskripsi  bahasan  tersebut  mengenai  perjanjian Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) haruslah berdasar pada prinsip Syariah. Sehingga penjalanan akad akan selaras dengan tujuan hukum Islam. Namun, jika CSPA yang dilaksanakan tidak sejalan dengan rukun dan syarat akad berakibat hukum lain.  Dalam hal kaitannya dengan akibat hukum suatu akad,  maka  keberadaan  rukun  dan  syarat  merupakan  hal  prinsip  yang menentukan  keabsahan  penyusunan  kontrak  syariah.  Karenanya,  tidak mungkin  melakukan  penyusunan  kontrak  berdasarkan  prinsip  syariah, namun  ketentuan  rukun  dan  syaratnya  keluar  dari  konteks  hukum  yang dimaksud. 18
17 Muhammad ibn Ab ị Bakar ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al - Muwaqqi’ ị n ‘an Rabbi al - ‘Ālamin (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1968), juz 2, 374.
18 Ahmad  Azhar  Basjir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam) ,  Edisi  Revisi (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1990), hal. 43.
Terdapat  Hadits  yang  menjadi  pangkal ikhtilaf 19 permasalahan  tersebut yaitu:
نإ لوسر الله ىلص الله هيلع و ملس لاق : لك طرش سيل فِ باتك الله وهف لطبِ ولو ناك ةئام طرش
"Sesungguhnya  Rasulullah  bersabda:  "Setiap  syarat  yang  tiada  dimuat  dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat" . Hadits shahih riwayat Bukhari-Muslim.
Dari  hadits  di  atas b ā ṭ il menurut  bahasa  berarti  tidak  terpakai,  tidak berfaedah, tidak sah, rusak dan sia-sia. Transaksi yang bā ṭ il , artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. 20 Sehingga  batalnya  akad  dengan  syarat  adalah  karena  menangkap keumuman nash larangan, termasuk keumuman larangan jual beli al-th ā naya . 21
Sementara  itu,  CSPA  dapat  dinyatakan  bahwa  jual  beli  dinilai  sah,  namun syaratnya  batal,  yang  berdoman  pada  keumuman  Hadits  di  atas.  Selain  itu terdapat hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:
لِ ليَ فلس عيبو زويجلِو ناطرش فِ عيب حبرلِو لمام نمضت عيبلِو سيلام وه كدنع
"Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu ” .
Padahal  CSPA  yang  terjadi  belakang  ini  dalam  melaksanakan perjanjiannya  sering  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  menyerahkan  objek transaksi, akan tetapi hak atas objek transaksi tersebut masih berada ditangan pihak  lain  sampai  kesepakatan  lain  terpenuhi.  Hal  ini  berdampak  pada penjalanan perjanjian yang dijalankan bersifat ambigu ( gharar ). Ambigu yang dimaksud  adalah  tercampurnya  unsur ma ṡ hla ḣ ah dan ma ḍ h ā rat yang  dapat ditimbulkan.
Ketika  persoalan  ini  dilarikan  kepada fiqh ,  maka  kita  dapat mengkaitkannya  dengan  prinsip  yang  ada  dalam fiqh ,  yakni dar’u  al -maf ā sid muqaddamun  ‘ala jalbi  al-ma ṡ h ā lih (menolak  kerusakan  itu  lebih  didahulukan dari pada mengambil manfaat). Dengan demikian Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)  menyalahi  salah  satu  syarat  sah  dalam  akad.  Dimana  hak atas  objek  transaksi  kurang  jelas.  Artinya  kepemilikan  belum  sepenuhnya dimiliki  oleh  pemilik  walaupun  barang  yang  diperjanjikan  sudah diserahterimakan saat terjadi akad. Hal ini diakibatkan karena adanya syarat,
19 Irsyad Rafi, Konsep Dilālah Fi’li al- Nabī dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf . Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
20 Asrul Hamid,  "Syirkah  Abdan  Dalam  Perspektif  Mazhab  Syafi’i:  Analisis  Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer." Islamic Circle 1.1 (2020): 68-81.
21 Dewi  T.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Online  Dengan  Sistem  Dropship  (Studi Analisis  Terhadap  jual  beli  salam,  wakalah  dan  samsarah).  AT-TAFAHUM:  Journal  of  Islamic  Law. 2022 Jun 21;3(2).
baik syarat menangguhkan ( opschortende voorwaarde ) atau syarat membatalkan ( ontbindende voorwaarde ) karena keduanya masih bersifat dugaan ( dzanni ).
Selain itu, ketika masalah ini dihubungkan dengan salah satu kaidah fiqh yang  sudah  populer  yang  berbunyi:  “ ما َرَحْلا   َب َلَغ   ما َرَحلا َو   لَلا َحْلا  َعَمَتْجا  اَذإ ” 22 ,  kita dapat menganalogikan dengan menganggap CSPA dalam konteks ini sebagai sesuatu yang haram karena diproyeksikan dapat menimbulkan monopoli dan merugikan  pihak  lain,  namun  dan  dapat  pula  menganggap  sebagai  sesuatu yang halal karena dapat memberikan manfaat. Dengan mengacu pada kaidah tersebut, maka yang dimenangkan (lebih dominan) adalah perkara haramnya.
Karena demikian pula masalah ini dapat masuk dalam ranah sadz’u al -dzar ị ’ah sehingga harus dihindari.
Maka  CSPA  akan  diamati  dari  status  akad  dalam  yang  masih menyantumkan  syarat  yang  berakibat  kurang  sah.  Tidak  sahnya  akad diakibatkan adanya al gharar (ada unsur ke madharat an) dan al-syarthu al fasid . Sehingga dapat dikatakan batil dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Padahal  Al  Qur’an  telah  melarang  menjalankan  akad  yang batil .  Hal  ini tertuang dalam QS. An Nisaa` ayat 29:
ْنَع ًةَراَاتِ َنْوُكَت ْنَا اَّلِاا الاطاَبْلابِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا ااْوُلُكَْتَ  َلِ اْوُ نَمٓا َنْياذَّلا اَهر يَآيَ ٍضاَرَ ت
ااْوُلُ تْقَ ت  َلَِو ِۗ ْمُكْنا م اًمْياحَر ْمُكاب َناَك َٓ للّا َّناا ِۗ ْمُكَسُفْ نَا ٢٩
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .
Dengan demikian, sangat jelas dalam hukum Islam dikemukakan bahwa akad  adalah  pertalian ijab (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan qabul (pernyataan  penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang berpengaruh  pada  obyek  perikatan.  Yang  dimaksud  dengan  “yang  sesuai dengan  kehendak  syariat”  adalah  bahwa  seluruh  perikatan  yang  dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’ . Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya  adalah  terjadinya  perpindahan  pemilikan  dari  satu  pihak  (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

## SIMPULAN
Dengan  mengamati  hasil  ulasan  dan  uraian  mulai  dari  awal,  maka penjelasan-penjelasan di dalamnya dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu sebab  dari  sebab-sebab  yang  ditetapkan  syara`  yang  karenanya  timbullah beberapa akibat hukum. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Dengan demikian Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) menyalahi salah satu syarat sah dalam akad. Dimana
22 Jalāl al -D ị n al- Suyū ṫ hi, al- Asybāh wa al - Nadhā’ir (tt: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990),  hal.105.
hak  atas  objek  transaksi  kurang  jelas.  Artinya  kepemilikan  belum  sepenuhnya dimiliki  oleh  pemilik  walaupun  barang  yang  diperjanjikan  sudah diserahterimakan  saat  terjadi  akad.  Hal  ini  diakibatkan  karena  adanya  syarat, baik  syarat  menangguhkan  ( opschortende  voorwaarde )  atau  syarat  membatalkan ( ontbindende voorwaarde ). Maka CSPA akan diamati dari status akad dalam yang masih  menyantumkan  syarat  yang  berakibat  kurang  sah.  Tidak  sahnya  akad diakibatkan  adanya al  gharar (ada  unsur  ke madharat an)  dan al-syarthu  al  fasid .
Sehingga dapat dikatakan batil dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi. A., & Khanifa. N. (2022, August 30). Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs. Journal of Economic, Management,
Accounting and
Technology , 5 (2), 213-224. https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684
al- Ja’fi, Muhammad ibn Ismā’il Abu ‘Abdullah al - Bukhāri, Shah ị h al- Bukhāri (tt: Dār Thauq al- Najāt, 1422H), juz VIII. al-Jauziyyah, Muhammad ibn Ab ị Bakar ibn al-Qayyim, I’lām al - Muwaqqi’ ị n ‘an Rabbi al- ‘Ālamin (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1968), juz 2. al- Kāf , Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad, al-Taqr ị rāh al -Sad ị dah fi Masā’il al -Muf ị dah:
Qismu al- Ba’i wa al - Farā’id (Riya ḍ h: Dār al - Mirāts al -Nabawi, 2013). al-Khafif, Ali, Ahkam al-Muamalat al-Syar`iyyah (Darul al-Fikri, tt). al- Naisābūriy,  Muslim  ibn  al - Hijāj  Abu al-Hasan  al-Qasy ị ry, Shah ị h  Muslim (Beirut: Dār Ihyā` al - Turāts al -`Arabiy, tt), juz II.
al-Qar ḍ hawi, Yūsuf al- Ijtihād fi al -Syar ị ’ah al - Islāmiyyah ma’a Nadriyyāh Tahl ị liyyah fi al- Ijtihād al - Mu’a ṡ ir (Kuwait: Dār al -Qalam, 1996) . al- Qardhāwi,  Yūsuf, Madkhal  li  Dirāsah  al -Syar ị ’ah  al - Islāmiyyah (Kairo:  Maktabah Wahbah, 1993), hal.23. Lihat al-Zarkasy ị , Abū ‘Abdillah Badrudd ị n Muhammad ibn  ‘Abdillah  ibn  Bahādir, al-Ba ḣ r  al-Mu ḥị th  fi  U ṡ hūl  al -Fiqh (tt:  Dār  al -Kutbi, 1994), juz 8.
al-Q ardhāwi,  Yusuf, Syar ị ’ ah  al-Isl ā m  S ā lihah  li  al-Tatb ị q  fi  Kulli  Zam ā n  wa  Mak ā n (Kairo: Dār al -Shafwah li al-Nashr, 1993).
al- Suyū ṫ hi, Jalāl al -D ị n, al- Asybāh wa al - Nadhā’ir (tt: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990). al-Zu ḣ aili,  Wahbah  dan  Jamal  ‘Athiyyah, Tajd ị d  al-Fiqh  al- Islāmi (Damaskus:  Dār  al - Fikr, tt).
Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
Basjir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) , Edisi Revisi (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1990).
Dewi T. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap jual beli salam, wakalah dan samsarah).  At-Tafahum: Journal of Islamic Law. 2022 Jun 21;3(2).
Hamid,  Asrul, "Syirkah  Abdan  Dalam  Perspektif  Mazhab  Syafi’i:  Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer." Islamic Circle 1.1 (2020): 68-81. Ibrahim, Johnny, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia (Malang: Bayumedia Publising, 2009). Ismal, Rifki, Directorate of Islamic banking, Islamic Banking in Indonesia, dalam Multi- Year Expert Meeting on Services, Development And Trade: The Regulatory And Institutional  Dimension,  hal.  7-8.  Sebuah  paper  yang  dipersiapkan  dalam pertemuan  tahunan  perdagangan  dan  pengembangan  United  Nations  of Conferences on Trade and Development, 6-8 April 2011 di Geneva Switzerland.
Kenedy, Gigih Bella Wicaksono and Lathifah Hanim. "Act Making Mechanisms Sale And  Purchase  Agreement  (SPA)  Public  By  Authentic  As  Evidence  In  The Process Of Transition Of Land." Jurnal Akta 7.1 (2020): 324695.
Khalāf, Abdul Wahāb, ‘Ilmu U ṡ hūl al -Fiqh (Kuwait: Dār al -Qalam, 1978).
Lateh,  Bukhoree,  "Multiple  contracts  according  to  the  fatwa  of  national  sharia council." International Journal of Nusantara Islam 4.1 (2016): 41-48. Rafi,  Irsyad. Konsep  Dilālah  Fi’li  al - Nabī  dan Implikasinya  Perspektif  Fikih  Ikhtilaf .  Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
Seng, Ann Wan, Rahasia Bisnis Orang China , terj. Widyawati (Jakarta; Hikmah, cet. 6,
2007).