NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702

## HAK PENERIMAAN PENSIUN TERHADAP JANDA LEBIH DARI SATU ORANG YANG TIDAK TERDAFTAR

## Renya Anita Rahmi, Nabitatus Sa’adah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: reynya_eleonora@yahoo.com

## Abstract
The right of receiving a pension to a widow of more than one person who is not registered in the list of pension  recipients  is  possible,  that  is,  it  can  be  shared  by  all  legal  wives  according  to  applicable government  regulations  but  must  have  primary  proof  of  legal  marriage  recognition,  namely  marriage certificate/marriage  certificate.  Legal  remedies  that  can  be  submitted  by  related  parties  (the  second widow of ASN) which is a form of legal protection of their rights and justice is through the provisions applied in the Marriage Law, namely through the marriage of the second widow and related ASN who have died . This research uses normative  juridical. From the results of this study,  it is known that the right  to  receive  pension  from  widows  of  more  than  one  person  who  is  not  registered  in  the  list  of pension recipients  is possible, that is,  it can be shared by all the right wives, the government in  force but must have primary evidence of legal recognition of marriage, namely marriage certificate/marriage certificate.

## Keywords: Pension rights; State civil apparatus

## Abstrak
Hak  penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu  orang  yang  tidak  terdaftar  dalam  daftar penerima  pensiun  dimungkinkan  yaitu  dapat  dibagikan  kesemua  istri  yang  sah  menurut  peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.  Upaya hukum  yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari  ASN) yang merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak dan keadilannya adalah melalui ketentuan yang diterapkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  melalui  itsbat  nikah  dari  janda  kedua  dan  ASN terkait yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini,  diketahui  bahwa  hak  penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu  orang  yang  tidak terdaftardalam  daftar penerima pensiun dimungkinkan  yaitu dapat dibagikan kesemua  istri  yang saH, pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.
Kata Kunci: Hak pensiun; Aparatur sipil negara
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Pemerintah resmi menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  Negara, dimana Pengertian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN diatur dalam  Pasal  1  angka  1  “profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”
ASN  yang  telah  mencapai  batas  usia  pensiun,  diberhentikan  dengan  hormat  sebagai ASN.  Selain  itu  kriteria  ini  pun  berlaku  bagi  ASN  yang  meninggal  dunia,  dikarenakan  ASN yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai  ASN. Dalam  perjalanannya  walapun  seorang  ASN  berhak  mendapatkan  pensiun,  tetapi  tidak  semua ASN dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, walaupun ASN tersebut telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah.
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara  tetap oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  ASN mendapatkan salah satu hak berupa pensiun. Pensiun ASN diberikan sebagai Jaminan Hari Tua dan  sebagai  penghargaan  atas  jasa-jasa  ASN  yang  telah  bekerja  dan  mengabdi  pada pemerintahan.  Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  bagi  ASN  adalah  58  (lima  puluhdelapan)  tahun. (Alam  dan  Harun,  2005)Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  90  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014 Tentang ASN. Usia 60 (enam puluh) tahun bagi ASN pejabat Pimpinan Tinggi. (Widjaja, 2006)
Terkait  Pegawai  ASN  yang  meninggal  dunia  ini,  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1969  Tentang  Pensiun  Pegawai  dan  Pensiun  Janda/Duda  Pegawai mengatur:
Apabila  Pegawai  Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai  meninggal  dunia,  maka  istri (istri-istri) nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda
Sementara  untuk  istri  kedua  dari  pernikahan  dengan  suami  maka  harus  didaftarkan  ke Kepala  Kantor  Urusan  Pegawai  untuk  Taspen.  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal  16
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1969,  pensiun  janda/duda  diberikan  kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. (Hartini dan Kadarsih, 2008)
Namun  apabila  dari  perkawinan  sebelumnya  ada  anak,  maka  anak  dari  perkawinan tersebut juga berhak atas bagian dari pensiun janda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969:
Apabila  pegawai  negeri  pria  atau  penerima  pensiun  pegawai  pria  meninggal  dunia, sedangkan  ia  mempunyai  isteri  (isteri-isteri)  yang  berhak  menerima  pensiun janda/bagian  pensiun  janda  di  samping  anak  (anak-  anak)  dari  isteri  (isteri-isteri)  yang telah  meninggal  dunia  atau telah  cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
Yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  anak  kandung  yang  sah  atau  anak  kandung/anak yang  disahkan  menurut  Undang-Undang  Negara  dari  pegawai  negeri,  penerima  pensiun,  atau penerima pensiun janda/duda.
Sementara  untuk  istri  kedua  dari  pernikahan  dengan  suami  maka  harus  didaftarkan  ke Kepala  Kantor  Urusan  Pegawai  untuk  Taspen.Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda,  maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1969, pensiun  janda/duda  diberikan  kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya
- Kerangka Teori
Pandangan Aristoteles tentang keadilan  bisa didapatkan  dalam karyanya nichomachean ethics , politics ,  dan rethoric .  Spesifik  dilihat  dalam  buku  nicomachean  ethics,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan”.(Apeldoorn, 1996)
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  di  pandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  di  hadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  member  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

## - Rumusan Masalah
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan  masalah adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  hak  penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu orang  yang  tidak  terdaftar,  2)  Bagaimanakah  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  janda kedua atas hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar
- Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun  khusus  untuk penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis  oleh  Dwicahya  Nugrahadi  tahun  2014  dengan  judul  “Pengaturan  Penyediaan  Dana Pensiun  Bagi  Pejabat  Tinggi  Negara  yang  Jabatanya  Diperoleh  dengan  Proses  Politik”,  yang mengungkapkan  tiga  pokok  permasalahan,  yaitu: pertama, bagaimana  pengaturan  penyediaan dana  pensiun  bagi  pejabat  tinggi  negara  yang  jabatannya  diperoleh  dengan  proses  politik. Kedua, Apa urgensi penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Ketiga, Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian  dana  bagi  pejabat  tinggi  negara  yang  jabatannya  diperoleh  dengan  proses  politik. (Nugraha, 2014)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Yane  Rosdiana  pada  tahun  2014  dengan  judul  “Upaya  Hukum Terhadap  Deponering  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif”  yang  mengungkapkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
permasalahan  yaitu:  apakah  hambatan  pekerja  dan  upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Astra dalam  pemenuhan  hak  pekerja  atas  pembayaran  manfaat  pensiun  dari  Lembaga  Dana  Pensiun Astra. (Rosdiana, 2014)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Rodho  Intan  Putri  Hasibuanpada  tahun  2010  dengan  judul “Pengelolaan Dana Pensun dalam Perspektif Syari'ah” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: pertama, Bagaimana tata kelola dan Instrumen Dana Pensiun Syari’ah dan konvensional.
Kedua, Bagaimana pandangan Dana Pensiun dalam perspektif fiqih. (Hasibuan, 2010)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif,  pendekatan  normatif  dapat  meliputi pendekatan  konseptual,  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan perbandingan.  (Syamsuddin,  2007)  Metode  penelitian  dengan  teknik  pendekatan  ini  maksudnya penelitian  yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun  terhadap  data  sekunder  yang digunakan.  Sedangkan  bersifat  normatif  maksudnya  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain. (Ashshofa, 2010)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar
Undang-Undang  tentang  ASN  tidak  serta  merta menghapus  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1969  Tentang  Pensiun  Pegawai  dan  Pensiun  Janda/Duda  Pegawai.  Berdasarkan  aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, UU ASN tidak mengatur ketentuan hak  janda  kedua.  Tetapi  berdasar  Peraturan  Peralihan  UU  ASN  ini,  disebutkan  bahwa  janda kedua diakui keberadaan haknya.
Ketentuan Undang-Undang ASN tidak serta merta menghapus Undang-Undang 11 tahun 1969 berdasarkan aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang ASN, tidak menghapus hak janda kedua tetapi berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa:
Pada saat Undang-Undang  ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang  Pensiun  Pegawai  dan  Pensiun  Janda/Duda  Pegawai  (Lembaran  Negara Republik  lndonesia  Tahun  1969  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik lndonesia  Nomor  2906)  dan  peraturan  pelaksanaannya  tetap  berlaku  sampai ditetapkannya  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  ini  yang  mengatur mengenai program pensiun PNS.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
ASN  yang  diangkat  dapat  diserahi  tugas,  baik  berupa  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri maupun  tugas  negara  lainnya.  Ada  perbedaan  tugas  negeri  dan  negara  lainnya.  Dimaksudkan dengan  tugas  dalam  jabatan  negeri  apabila  yang  dimaksudkan  diberi  jabatan  dalam  bidang eksekutif,  maupun  yudikatif  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor  11 Tahun  1969  menyebutkan bahwa apabila Pegawai  Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai  yang  beristeri/bersuami  meninggal  dunia, sedangkan  tidak  ada  istri/suami  yang  terdaftar  sebagai  yang  berhak  menerima  pensiun janda/duda,  maka dengan  menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1969,  pensiun  janda/duda diberikan kepada  istri/suami  yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal ASN atau penerima  pensiun pegawai pria tersebut beristri  lebih dari  seorang,  maka  pensiun  janda  diberikan  kepada  istri  yang  ada  waktu  itu  paling  lama  dan tidak terputus-putus dinikahnya.
Apabila dari perkawinan sebelumnya ada anak, maka anak dari perkawinan tersebut juga berhak  atas  bagian  dari  pensiun  janda,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
Apabila  pegawai  negeri  pria  atau  penerima  pensiun  pegawai  pria  meninggal  dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhakmenerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri(isteri-isteri) yang telah meninggal dunia  atau  telah  cerai,  maka  bagian  pensiun  janda  diberikan  kepada  masing-  masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
Yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  anak  kandung  yang  sah  atau  anak  kandung/anak yang  disahkan  menurut  Undang-undang  Negara  dari  pegawai  negeri,  penerima  pensiun,  atau penerima pensiun janda/duda.
Pada  prakteknya  pensiun  dapat  dibagikan  kesemua  istri  yang  sah  dan  pembagianya adalah  36%  (dibagi  rata)  dari  minimal  75%  gaji  terendah  menurut  peraturan  pemerintah  yang berlaku  (terlampir  daftar  besarnya  gaji  dan  pensiun  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2013)  ini terdapat seperti  ini dengan pendaftaran salah  seorang  janda  lain dari pegawai negeri  tersebut  yang  mendaftarkan  setelah  pegawai  negeri  tersebut  meninggal  sehingga  bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah adalah akta nikah/surat nikah.(Mulyadi, 2011)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Pada  prakteknya  pensiun  dapat  dibagikan  kesemua  istri  yang  sah  dan  pembagianya adalah  36%  (dibagi  rata)  dari  minimal  75%  gaji  terendah  menurut  peraturan  pemerintah yangberlaku (terlampir daftar besarnya gaji dan pensiun menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun  2013).  Mengenai  upaya  pemerolehan  hak  bagi  janda  kedua  pegawai  ASN  dapat diketahui dalam yurisprudensi bagi si isteri dan putusan Mahkamah Agung tentang Hak Waris.

## a. Yurisprudensi
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1776  K/Pdt/2007tanggal  28  Juli  2008 bahwa Perkawinan Tjia Mei Joeng dengan Liong Tjung Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak  dicatatkan  pada  Catatan  Sipil  dipandang  tetap  sah  dan  Penggugat  harus  dinyatakan sebagai janda Liong Tjung Tjen.
Upaya perlindungan hak dan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan  antara  PNS  laki-laki  dengan  istri  keduanya  adalah  mengacu  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan  dari  seorang  anak,  maka  setiap  anak  berhak  atas suatu  nama dan  identitas  diri  itu harus diberikan sejak kelahirannya  yang dituangkan dalam akta kelahiran.

## b. Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  Tentang  Pengujian  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan anak  yang  lahir  di  luar  kawin  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ayah  biologis,  tak  lagi hanya  kepada  ibu  dan  keluarga  ibu.  Selain  itu,  konsekuensi  dari  tidak  adanya  hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Janda Kedua Atas Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar
Upaya  hukum pertama  yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  ádalah  melalui  pengajuan  penetapan  nikah  (itsbat  nikah). Esensi  Itsbat  nikah  adalah  perkawinan  yang  semula  tidak  dicatatkan  menjadi  tercatat  dan disahkan  oleh  negara  serta  memiliki  kekuatan  hukum.  Itsbat  nikah  merupakan  istilah  baru dalam  fiqh  munakahat,  yang  secara  harfiah  berarti  “penetapan”atau  “pengukuhan”  nikah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 Secara  substansial  konsep  ini  difungsikan  sebagai  ikhtiar  agar  perkawinan  tercatat  dan mempunyai kekuatan hukum. Dasar Itsbat nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7;
a. Perkawinan  hanya dapat  dibuktikan dengan  Akta Nikah  yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
b. Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat  diajukan  itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
d. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
3) Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974;
4) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atauistri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Hakim  Agung,  Muchsin  menyatakan,  itsbat  nikah  merupakan  perkara  yang  tidak mengandung  unsur  sengketa  alias  voluntair.  PA  memiliki  kewenangan  itu  dengan  syarat  bila dikehendaki oleh  undang-undang. Prinsipnya pengadilan  tidak  mencari-cari  perkara melainkan perkara itu  telah  menjadi  kewenangannya  karena  telah diberikan undang-undang. Pasal 7  KHI ternyata memberi PA kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat ini.
Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan  pengesahan  nikah  orang  tuanya.  Jika  anak  yang  lahir  tidak  dapat  diakui  oleh  Catatan Sipil  sebagai  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah,  perlu  dipertimbangkan  secara  arif karena banyak daerah tidak mau menerima jika anak tersebut dinyatakan lahir dari seorang ibu dan tidak di cantumkan siapa nama bapaknya.(A. S. Alam dan Fauzan, 2008)
Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 102 KHI tentang hak pengingkaran anak yang dikandung istri oleh laki-laki. Pada dasarnya hanya perempuanlah yang mengetahui benih siapa  yang  dikandung.  Namun  ketentuan  ini  berpotensi  mendiskriminasi  dan  memojokkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 perempuan karena memberikan previlege pada laki-laki untuk mengingkari. Pembuktian bahwa anak yang dikandung adalah anak suami memerlukan usaha yang tidak mudah bagi perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusasaan. (Hasani, 2008)
Upaya  hukum  lain  bisa  ditempuh  berkaitan  dengan  pembuktian  identitas  si  anak, meskipun  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak  mensyaratkan adanya akte kelahiran dalam  pembuktian asal-usul  anak, hal tersebut  tidaklah  mutlak.  Beban  pembuktian  asal-usul  dan  identitas  anak  hasil  perkawinan  siri terletak pada si Ibu dan mereka-mereka yang mengetahui persis adanya perkawinan siri antarasi Ibu  dan  si  Bapak  anak  tersebut.  Akan  lebih  baik  dan  akurat,  jika  bisa  membuktikan  adanya hubungan darah antara si anak dengan orang tuanya  melalui uji DNA (tapi ini  biayanya sangat mahal).(Wahab, 2001)

## D. Simpulan
Hak  penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu  orang  yang  tidak  terdaftar  dalam daftar  penerima  pensiun  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ASN  tidak  serta  merta menghapus  Undang-Undang  11  Tahun  1969  berdasarkan  aturan  peralihan  Pasal  130  Undang- Undang  ASN,  tidak  menghapus  hak  janda  kedua  tetapi  berdasarkan  Pasal  130  Undang-Undang ASN.  Istri  yang  sah  dan  pembagianya  harus  memiliki  bukti  utama  dari  pengakuan  perkawinan yang  sah  yaitu  akta  nikah/surat  nikah,  tetapi  tidak  semua  pegajuan  untuk  penerimaan  pensiun disetujui  karena  harus  melalui  pertimbangan–pertimbangan  khusus  yaitu  mengenai  factor kelayakan  untuk  memberikan  pension  tersebut  kepada  janda  lebih  dari  satu  orang  disebabkan besaran dari pension tersebut, jika dibagikan menjadi lebih dari satu akan menjadi sangat kecil dan tidak bisa menghidupi dengan layak maka ada juga beberapa yang tidak disetujui.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  janda  kedua  dari  ASN  untuk  mendapatkan pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  ádalah  melalui  pengajuan  penetapan nikah  (itsbat  nikah)  dimana  perkawinan  yang  semula  tidak  dicatatkan  menjadi  tercatat  dan disahkan  oleh  negara  serta  memiliki  kekuatan  hukum.Dasar  Itsbat  nikah  adalah  KHI  Pasal  7. Sementara  untuk  mendapatkan  pengesahan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  juga  harus disertakan  bersamaan  dengan  pengajuan  Itsbat  nikah.  Upaya  yang  lain  dapat  ditempuh  dengan pelampiran  akta  kelahiran  dari  si  anak.  Di  samping  itu  pembuktian  yang  lebih  valid  terkait  anak adalah melalui tes DNA.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. (2008). Hukum Pengangkatan Anak Perpspektif Islam .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Alam,  Nur,  dan  Harno  Harun.  (2005). Himpunan  Undang-Undang  Kepegawaian  dan Reformasi Adminstrasi Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Ashshofa, Burhan. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Hartini,  Sri,  dan  Setiajeng  Kadarsih.  (2008). Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika.
Hasani,  Ismail.  (2008). Referensi  bagi  Hakim  Peradilan  Agama  tentang  Kekerasan  dalam Rumah Tangga . Jakarta: Komnas Perempuan.
Mulyadi.  (2011). Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Syamsuddin. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo. Wahab, Zulaini. (2001). Segi Hukum Dana Pensiun . Jakarta: Rajawali Press. Widjaja, A. W. (2006). Administrasi Kepegawaian . Jakarta: Rajawali Press.

## B. JURNAL
Hasibuan, Rodho Intan Putri. 2010. “Pengelolaan Dana Pensun dalam Perspektif Syari’ah.”
Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 2 (2).
Nugraha,  Dwicahya.  2014.  “Pengaturan  Penyediaan  Dana  Pensiun  Bagi  Pejabat  Tinggi Negara  yang  Jabatanya  Diperoleh  dengan  Proses  Politik.” Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Juni.
Rosdiana,  Yane.  2014.  “Hambatan  dalam  Pemenuhan  Hak  Pekerja  Atas  Pembayaran Manfaat Pensiun dari Lembaga Dana Pensiun Astra (Studi di PT Astra Internasional Tbk Jakarta).” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Februari.

## C. UNDANG-UNDANG
Kompilasi Hukum Islam .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai .
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .