## PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE
(Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO))
Rismawan Yuda Prasetya rismawanyuda@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Albertus Sentot Sudarwanto alsentotsudarwanto@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstract
This article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle
Keywords : Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line . Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line .
Kata Kunci : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line .

## A. Pendahuluan
Perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan usaha yang dilakukannya, tetapi perusahaan juga harus mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya dan bisa dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum lainnya atas segala aktivitasnya.
Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada...
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER - 02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Mlik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan PKBL.
Chariri (2008) berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat digunakan sebagai alat manajerial untuk menghindari masalah social dan lingkungan. CSR dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam membentuk image atau citra perusahaan yang baik. Image perusahaan yang baik tentunya akan menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominalnya saja, tetapi juga image yang melekat pada perusahaan tersebut (Ni Ketut dan Ida Bagus, 2016: 550).
PT. Kereta Api Indonesia (Persero), atau selanjutnya disebut PT. KAI merupakan salah satu perusahaan BUMN, maka PT. KAI (Persero) harus melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, yaitu melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Oleh karena itu PT. KAI wajib melaksanakan CSR, yang menurut UU BUMN disebut dengan PKBL, dimana keuntungan (profit) yang diperoleh perusahaan diharapkan mampu meningkatkan peran PT. KAI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (planet) . Berdasarkan uraian di atas, dalam artikel ini akan dibahas tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Implementasi Prinsip Triple Bottom Line (Studi PT. Kereta Api Indonesia (Persero))

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ialah penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono, 2010: 52).
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Intan selaku pegawai Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero), serta penulis juga melakukan wawancara terhadap penerima program PKBL PT. KAI. Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap, dapat digunakan dengan segera dan tidak terbatas pada waktu maupun tempat (Soerjono, 2010: 12). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan PKBL.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan PKBL PT. KAI berada dibawah tanggung jawab Unit CSR yang dikepalai oleh Vice President Corporate Social Responsibility (VP CSR). VP CSR membawahi Unit Partnership and Participations (ESSP) dan Unit Community Relations (ESSC). Unit Partnership and Participations (ESSP) memiliki dua organ pendukung, yaitu:
a.  Partnership Program menangani kegiatan terkait program kemitraan dan pengembangan masyarakat.
b.  Environmental Development menangani terkait program bina lingkungan.
Pelaksanaan PKBL PT. KAI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang mengatur secara umum maupun khusus, yaitu: a.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
b.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada...
d.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
e.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Kegiatan CSR PT. KAI dibagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan yaitu:
a.  Program Kemitraan
Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri (bumn.go.id, diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 19.15). Dengan program ini diharapkan terciptanya kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan mitra binaan untuk berkarya secara mandiri. PK terdiri dari:
1.  Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba besih perusahaan.
2.  Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau untuk membeli aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
3.  Pinjaman Tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan (wawancara Ibu Intan, 14 Agustus pukul 09.15 WIB).
Kegiatan PK PT. KAI yang telah terealisasi antara lain:
1.  Bantuan dana dan pembinaan kepada kelompok tani Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Bandung.
2.  Pameran produk mitra binaan pada pameran tingkat nasional, “Adi Wastra Nusantara” di Jakarta Convention Centre (JCC).
3.  Bantuan dana dan pembinaan kepada pengrajin batik “Rolla” di Jember.
b.  Bina Lingkungan
Ruang lingkup Bina Lingkungan (BL) PT. KAI mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017. Adapun beberapa kegiatan BL yang telah terealisasi antara lain:
Tabel 1. Ruang Lingkup dan Contoh Kegiatan Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bentuk Kegiatan Bantuan korban bencana alam Mengerahkan kereta “ Rail Clinic ” untuk bantuan kes- ehatan korban banjir di Garut, pada tahun 2016 lalu Bantuan pendidikan, berupapela- tihan, prasarana dan sarana pen- didikan Memberi sumbangan buku serta penambahan fasilitas kepada “kampung batja”, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada tanggal 8 Maret 2017 Bantuan peningkatan kesehatan Pemeriksaan kesehatan gratis di Stasiun Bangil, Pa- suruan dengan kereta kesehatan “ Rail Clinic ” pada tanggal 4 Mei 2017 Bantuan pengembangan sarana umum Pembangunan Jalan Telford di Dusun Tlempok, Desa Katol Timur, Kec. Kokop, Kabupaten Bangkalan Bantuan sarana ibadah Perbaikan dan pembangunan ruang sholat wanita Mush- olla At-Taqwa di wilayah Takeran Magetan. Bantuan pelestarian alam Penanaman sebanyak 850 pohon untuk penghijauan di wilayah Resort Subdivre 3.2 Tanjungkarang Bantuan sosial kemasyarakatan Pembagian sembako saat bulan Ramadhan 2017 di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya.
Sumber: Wawancara Ibu Intan Staf Unit CSR PT. KAI 18 Agustus 2017 pukul 09.15 WIB
Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakholder dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan saja (Busyra Azheri, 2011: 34). Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatan usahanya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders nya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya (Sonny Keraf, 1998: 122).
Ruang lingkup kegiatan CSR menurut ISO 26000 mencakup hal-hal berikut (Mukti Fajar, 2010: 14):
1)  Good Corporate Governance ;
2)  Labor practices ;
3)  Human rights ;
4)  The environment ;
5)  Fair operating practices ; 6)  Consumer issues ;
7)  Community development .
Menurut teori yang dikemukakan oleh John Elkington (1997), CSR merupakan suatu keadaan dimana sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada peningkatan kualitas perusahaan ( profit ), masyarakat ( people ), serta lingkungan hidup ( planet ) (A.B. Susanto, 2007: 44).
Sejak konsep triple bottom line dikenalkan, kini telah banyak perusahaan yang mulai mengakomodasi kepentingan dari stakeholder . Kini kinerja perusahaan tidak hanya terkait keuangan atau profit semata, tetapi juga diperluas menjadi keuangan, sosial, dan lingkungan. Dengan dimasukkannya dua aspek tersebut, menunjukkan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya (Hasan, Goran, & Azhar, 2010: 1353).
Keuntungan ( profit ) merupakan tujuan utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak dapat dipungkiri jika fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya. Karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Profit dalam prinsip triple bottom line juga bisa dimaknai bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keadaan sosial masyarakat dan lingkungan saja, tetapi juga harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat (Cristina, Vicenta, & Juan, 2012: 150).
People atau masyarakat merupakan stakeholders yang sangat penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Planet atau lingkungan adalah korban dari tindakan eksploitasi alam yang dilakukan manusia. Lingkungan juga merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup selalu berkaitan dengan lingkungan misalnya air yang diminum, udara yang dihirup dan seluruh peralatan yang digunakan, semuanya berasal dari lingkungan. Begitu besar manfaat yang diterima oleh manusia membuat mereka lupa bahwa lingkungan pun harus di lestarikan kembali agar generasi selanjutnya masih bisa menikmati manfaat dari lingkungan yang bersih (Irene, 2015: 5).
Kegiatan PKBL PT. KAI tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memperoleh laba ( profit ), akan tetapi juga memiliki rasa kepedulian akan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ( people ). Hal ini ditunjukkan dengan melaksanakan PK untuk membantu pengembangan usaha kecil milik masyarakat agar usahanya itu mampu mandiri bisa berkembang. PT. KAI juga melaksanakan kegiatan Bina Lingkungan (BL) sebagai wujud kepedulian akan kondisi masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan hidup ( planet ) dengan memberikan bantuan yang meliputi 7
(tujuh) aspek sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## D. Simpulan
Pelaksanaan PKBL PT. KAI tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memperoleh laba ( profit ), akan tetapi juga memiliki rasa kepedulian akan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ( people ). Ditinjau dari teori yang dikemukakan John Elkington (1997) tersebut, PKBL yang dilaksanakan oleh PT. KAI telah sesuai dengan prinsip triple bottom line .

## E. Saran
Dalam melaksanakan PKBL, PT. KAI hendaknya lebih berperan aktif lagi dalam memberikan bantuan. Maksudnya, Perusahaan tidak hanya menunggu ada permohonan dari calon mitra binaan (Program Kemitraan) maupun dari daerah atau masyarakat (Bina Lingkungan). Perusahaan bisa melakukan “jemput bola”, dengan melakukan survei atau pemetaan di wilayah operasinya terkait siapa saja dan di mana saja yang layak menerima bantuan PKBL.
Kepada masyarakat atau pemilik UMKM yang hendak mengajukan permohonan bantuan hendaknya juga serius dalam pengajuan proposal bantuan, contohnya dengan memberikan identitas yang jelas dalam proposal yang diajukannya, serta serius dalam menjalankan usaha miliknya. Sehingga ketika proposal sudah disetujui untuk menerima bantuan kemitraan, bisa melaksanakan kewajibannya sebagai mitra binaan dengan baik yaitu mengembalikan dana pinjaman sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disetujui bersama dengan pihak Perusahaan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Busyra Azheri. 2011. Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory . Jakarta: Raja Grafindo.
Mukti Fajar. 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nor Hadi. 2014. Corporate Social Responsibility . Yogyakarta: Graha Ilmu
H.B. Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif : Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian . Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sonny A Keraf. 1998. Etika Bisnis . Yogyakarta: Kanisius.
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
A.B. Susanto. 2007. Corporate Social Responsibility . Jakarta: The Jakarta Consulting. Group.
Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR . Gresik: Fascho Publishing.

## Jurnal
Cristina Gimenez, Vicenta Sierra, & Juan Rodon. “Sustainable operations: Their Impact on The Triple Bottom Line”. International Journal of Production Economics . Vol. 140, No. 1. 2012: 149-159. Spanyol: Universitat Ramon Llul.
Hazan Fauzi, Goran Svensson, & Azhar. “Triple Bottom Line as Sustainable Corporate Performance: A Proposition for the Future”. Sustainability . Vol. 2, No. 5. 2010: 1345-1360. Swiss: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
Irene Sarrang. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Kesesuaian Dengan Konsep Triple Bottom Line Implementasi Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan BUMN (Studi Pelaksanaan PKBL pada PT Semen Indonesia (Persero)Tbk)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB . Vol. 5, No. 2. 2015: 4-7. Malang: Universitas Brawijaya.
Ni Ketut Kusumayanti, & Ida Bagus Putra Andika. “Corporate Social Responsibility Sebagai Pemediasi Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas  Dan  Leverage  Pada  Nilai  Perusahaan”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . Vol. 15, No. 1. 2016: 549-583. Bali: Universitas Udayana.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada...
Victor Immanuel Nalle. “The Corporate Constitualism Approach In The Formulation Of CSR”. Indonesian Law Review. Vol. 5, No. 1. 2015: 1-13. Jakarta: Universitas Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas PERMEN Nomor PER- 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.