Jurnal REP Volume 3 Nomor 2 (Riset Ekonomi Pembangunan)
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP
OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KLATEN

## OPTIMIZATION OF THE ROLE OF BASIC EDUCATION IN POVERTY OF POVERTY IN DISTRICT OF KLATEN

## Nur Afiyah Maizunati

## Statistisi Pemerintah Kota Magelang

## Abstract
The development results in Klaten Regency which is approached from the HDI indicator experienced a  fairly  good  growth  and  even  able  to  achieve  the  6th  highest  position  in  Central  Java  in  2015. Nevertheless, the issue of poverty is still crucial in this region. Several studies have found empirical evidence  that  there  is  a  negative  relationship  between  education  and  poverty.  Nevertheless,  an increase in  the quality of  education indicators in Klaten Regency has not  been sufficient  to  trigger the increase in productivity which is expected to contribute in reducing the poverty rate. This paper examines  the  relevance  of  the  role  of  education  in  Klaten  and  the  surrounding  areas  to  poverty. Through  the  Random  Effect  Model,  the  results  of  this  study  indicate  a  significant  positive relationship  between  the  population  who  did  not  complete  primary  school  with  the  percentage  of poor people in Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Boyolali. An increase in the population who did not complete  primary  school  in  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  and  Boyolali  by  one  percent will  increase  the  percentage  of  poor  people  in  those  areas  averaged  by  1.495  percent  (ceteris paribus). This study found no empirical evidence of the effect of school enrollment rates, especially on  the  age  of  compulsory  education  (7-12  years)  and  the  percentage  of  literacy  rates  in  the productive age group (15-55 years) on the percentage of poor people in Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Boyolali. However, the model estimation shows that the relationship of the variables is negative, although not significant.
Keywords : poverty, education, panel, Random Effect Model

## Abstrak
Hasil pembangunan di Kabupaten Klaten yang didekati dari indikator IPM mengalami pertumbuhan yang  cukup  baik  bahkan  mampu  meraih  posisi  ke-6  tertinggi  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2015. Meskipun  demikian  isu  kemiskinan  masih  krusial  di  wilayah  ini.Beberapa  penelitian  telah menemukan  bukti  empiris  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara  pendidikan  dan  kemiskinan. Namun  demikian  kenaikan  pada  indikator  kualitas  pendidikan  masyarakat  di  Kabupaten  Klaten ternyata  belum  cukup  mampu  untuk  memicu  peningkatan  produktivitas  yang  diharapkan  dapat berkontribusi  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan.  Melalui paper ini  dikaji  kembali  keterkaitan peran  pendidikan  di  Kabupaten  Klaten  dan  wilayah  sekitar  terhadap  kemiskinan.  Melalui Random Effect Model hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara penduduk yang tidak tamat SD dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan  Boyolali.  Kenaikan  penduduk  yang  tidak  tamat  SD  sebesar  satu  persen  akan  meningkatkan persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali  rata-rata sebesar  1,495  persen  ( cateris  paribus ).Penelitian  ini  tidak  menemukan  bukti  empiris  adanya
pengaruh  antara  angka  partisipasi  sekolah  khususnya  pada  usia  wajib  belajar  (7-12  tahun)  dan persentase  angka  melek  huruf  pada  penduduk  kelompok  usia  produktiif  15-55  tahun  terhadap persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali.  Meski demikian,  estimasi  model  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  tersebut  adalah negatif meski tidak signifikan.
Kata kunci : Kemiskinan, Pendidikan, Panel, Random Effect Model

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kabupaten  Klaten  merupakan  wilayah  administrasi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  luas wilayah  655,56  km 2 .  Melalui  8  misi  utama  yang  tertuang  dalam  RPJMD  tahun  2016-2021, pemerintah  Kabupaten  Klaten  berusaha  mewujudkan  diri  sebagai  daerah  yang  maju,  mandiri  dan berdaya  saing.  Visi  tersebut  tercermin  dalam  beberapa  target  indikator  yang  terus  diupayakan tercapai  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  dengan  bersinergi  pada  SDGs  dan  tujuan  makro nasional.  Hasil  pembangunan  di  Kabupaten  Klaten  yang  didekati  dari  indikator  IPM  mengalami pertumbuhan 0,84% pada tahun 2015. IPM Kabupaten Klaten mampu meraih posisi ke-6 tertinggi di Jawa Tengah dengan perolehan indeks 73,81 jauh di atas IPM Jawa Tengah yang hanya berada pada angka  69,49.  Meskipun  demikian  isu  kemiskinan  masih  krusial  di  wilayah  ini.  Dengan  garis kemiskinan  sebesar  Rp.  340.484,-  yang  ditetapkan  di  tahun  2015,  Kabupaten  Klaten  masih menanggungsejumlah  14,9%  penduduk  miskin.  Persentase  ini  bahkan  lebih  tinggi  dari  rata-rata penduduk miskin di Jawa Tengah yang mencapai 13,6% di tahun yang sama. Untuk mencapai target penurunan  kemiskinan  di  tahun  2021  yang  ditetapkan  sebesar  5,83%  tentunya  memerlukan  upaya yang sangat berat.
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dan Wilayah Sekitar Tahun 2010-2015
Fenomena  kemiskinan  di  Kabupaten  Klaten  diperparah  dengan  naiknya  indeks  kedalaman kemiskinan dari 2,02% di tahun  2014 menjadi 2,72% di tahun  2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa  terdapat  celah  yang  makin  lebar  dari  sisi  pengeluaran  penduduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan . Meskipun di tahun 2015 terdapat penurunan indeks gini dari 0,36 ke level 0,35, namun kesenjangan masih terjadi di dalam kelompok penduduk miskin. Hal tersebut terindikasi dari naiknya indeks keparahan kemiskinan dari 0,45 di tahun 2014 menjadi 0,72 di tahun 2015.
Jika ditilik lebih dalam peningkatan IPM di Kabupaten Klaten didominasi oleh pertumbuhan dari  pengeluaran  per  kapita  riil.  Kenaikan  juga  terjadi  pada  komponen  pendidikan,  namun  tidak begitu  signifikan.  Dari  data  BPS,  di  tahun  2015  rata-rata  lama  sekolah  penduduk  usia  25  tahun  ke atas  di  Kabupaten  Klaten  hanya  sebesar  8,16  tahun  atau  setara  jenjang  SMP  tingkat  2.  Sedangkan harapan  lama  sekolah  dari  penduduk  usia  7  tahun  ke  atas  tercatat  sebesar  12,84  tahun  atau  setara SMA  tingkat  3.  Kondisi  tersebut  mencerminkan  bahwa  kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  Klaten belum cukup baik.
Beberapa penelitian telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara pendidikan  dan  kemiskinan.  Namun  demikian  kenaikan  pada  indikator  kualitas  pendidikan masyarakat  di  Kabupaten  Klaten  ternyatabelum  cukup  mampu  untuk  memicu  peningkatan produktivitas  yang  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan.Melalui paper ini akan dikaji kembali keterkaitan peran pendidikan di Kabupaten Klaten dan wilayah sekitar terhadap  kemiskinan.  Hasil  dari paper ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  empiris  bagi perumusan strategi dan penetapan skala prioritas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten khususnya dari bidang pendidikan.

## Tujuan
Analisis  dalam paper ini  bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  perkembangan  indikator pendidikan di Kabupaten Klaten dan kaitannya dalam pengentasan kemiskinan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten
Secara  umum  berdasarkan  Perpres  No.  15  tahun  2015  program  pengentasan  kemiskinan  di Kabupeten Klaten mencakup 4 klaster sebagai berikut:
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (program perlindungan sosial)
2. Meningkatkan  kemampuan  dan  pendapatan  masyarakat  miskin  (program  pemberdayaan masyarakat)
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penganggulangan kemiskinan
Di Kabupaten Klaten skema tersebut teraktualisasi dalam 14 program unggulan yaitu:
1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Penanganan Jamban Keluarga
3. Sambungan Listrik Bagi Orang Miskin
4. Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
5. Kartu Indonesia Pintar
6. Beras Sejahtera (RASTRA)
7. Jaminan Hidup Lansia (JADUP LANSIA)
8. Pemberdayaan Difabel
9. Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
10. Pendidikan Untuk Semua (PUS)
11. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
12. Program Keluarga Harapan (PKH)
13. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
14. Desa Mandiri Pangan
Besarnya  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Klaten  di  tahun  2016 mencapai  Rp.  700,018  miliar  dengan  persentase  terbesar  dari  APBN  sebanyak  72,34%.  Alokasi tersebut  digunakan  untuk  meng cover lima  bidang  prioritas  intervensi  penganggulangan  kemiskinan yang terdiri dari bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar.
Tabel 1 . Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2016
No. Instintusi/Program
APBN APBD I APBD II Keterangan 1 DPU & ESDM 3.885.000.000 154.760.305.000 2 Dinas Pertanian 30.000.000 3 Dinas Pendidikan 182.314.150.000 1.516.000.000 6.339.400.000 4 Dinas Kesehatan 168.500.079.500 1.679.736.000 9.845.342.000 5 BAPERMAS 350.000.000 9.402.426.190  DBHCHT 6 Bag. Perekonomian 111.348.702.000 104.426.000  Bantuan Raskin 7 Disperindagkop & UMKM 4.004.861.000 8 Kantor Ketahanan Pangan 365.349.840 43.648.500 9 Dinsosnakertrans 38.166.593.750 160.000.000 5.392.761.000 10 Program KOTAKU 1.809.420.000 Jumlah 506.389.295.000 3.705.736.000 189.923.169.690
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

## Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan

## Hasil Penangulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Tahun 2016
Berdasarkan  laporan  penanggulangan  kemiskinan  tahun  2016,  capaian  indikator  utama  di bidang  pendidikan  dilihat  dari  keterbandingannya  terhadap  target  RPJMD  menunjukkan  hasil evaluasi yang beragam sebagai berikut:
Tabel 2 . Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Pendidikan
Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 No. Indikator Utama Time Series Efektivitas 1. APK SD/MI Menurun , tahun terakhir naik Memburuk, percepatan 2. APK SMP/MTs Fluktuasi, tahun terakhir turun Membaik, perlambatan 3. APK SMA/MA Fluktuasi, tahun terakhir turun Membaik, perlambatan 4. APM SD/MI Fluktuasi, tahun terakhir naik Memburuk, percepatan 5. APM SMP/MTs Fluktuasi, tahun terakhir turun
Membaik,
No. Indikator Utama Time Series Efektivitas perlambatan 6. APM SMA/MA Fluktuasi, tahun terakhir turun Memburuk, perlambatan 7. APS SD/MI Fluktuasi, tahun terakhir naik Membaik, percepatan 8. APS SMP/MTs Meningkat, tahun terakhir turun Membaik, percepatan

## Sumber: LP2KD Kabupaten Klaten Tahun 2016
Tabel  tersebut  mendeskripsikan  bahwa  penanggulangan  kemiskinan  khususnya  di  level pendidikan  dasar  belum  menujukkan  kinerja  yang  optimal  terlihat  dari  menurunnya  tren  indikator utama  di  beberapa  tahun.  Pendidikan  dasar  harus  tetap  menjadi  prioritas,  sebagaimana  hasil  studi empiris yang telah dijelaskan di tabel 2.

## Deskripsi Beberapa Program Penangulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan
Kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  pemenuhan  hak  dasar  pendidikan  di  Kabupaten Klaten meliputi:
1) Peningkatan  partisipasi  layanan  pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal  bagi  masyarakat miskin.
2) Pemberian  kesempatan  bagi  anak  berprestasi  dari  keluarga  miskin  untuk  melanjutkan  jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal, perbatasan provinsi.
Dengan  anggaran  Rp.  190,169  miliar  pengentasan  kemiskinan  Kabupaten  Klaten  di  bidang pendidikan masuk dalam klaster-1 dengan beberapa jenis program yang telah dilaksanakan meliputi:

## 1) Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  merupakan  skema  program  bantuan  nasional  yang bersifat  langsung  dan  digulirkan  untuk  membantu  siswa  miskin  memperoleh  akses  pelayanan pendidikan  yang  layak,  mencegah  putus  sekolah,  menarik  siswa  miskin  untuk  kembali bersekolah,  membantu  siswa  memenuhi  kebutuhan  dalam  kegiatan  pembelajaran,  mendukung program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  (bahkan  hingga  tingkat  menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah (tnp2k, 2017).

## Tabel 3. Persentase Peserta Program BSM Tahun 2014 di Kabupaten Klaten
Kepesertaan Program PKH Kepesertaan Program BSM
Total Ya Tidak Ya 2,50 2,64 5,14 Tidak 2,50 92,36 94,86 Total 5,00 95,00 100 Kepemilikan KPS Kepesertaan Program BSM Total Ya Tidak Ya 2,50 5,00 7,50 Tidak 2,50 90,07 92,57 Total 5,00 95,07 100 Sumber: IFLS5 (diolah)
Riset  yang  penulis  lakukan  berdasarkan  data  sampel  dari  IFLS  tahun  2014,  penerima  program BSM di Kabupaten Klaten hanya sebesar 5%. Sebanyak 2,5% dari penerima BSM tersebut juga merupakan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan memiliki kartu perlindungan sosial  (KPS).  Cakupan  penerimaan  BSM  yang  rendah  ini  perlu  untuk  ditingkatkan  mengingat persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten  cukup  besar.  Pemerintah  Kabupaten  Klaten perlu  memverifikasi  kembali  data  penerima  bantuan  dengan  mensasar  kelompok  2,64%  peserta PKH dan 5% pemilik KPS yang belum menjadi peserta BSM. Hal tersebut karena dimungkinkan terdapat rumah tangga dengan anak usia sekolah yang potensial untuk menerima bantuan namun belum ter cover dalam BSM.

## 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS  merupakan  program  pemerintah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  non  personalia  bagi satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  pertama  sebagai  wujud  program  wajib  belajar  9  tahun. Prioritas  BOS  adalah  untuk  biaya  operasional  non  personal,  meski  juga  dimungkinkan  untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

## 3) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program  ini  bertujuan  untuk  memastikan  seluruh  anak  usia  sekolah  (6-21  tahun)  dari  keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari program Indonesia Pintar  bila  terdaftar  di  sekolah,  madrasah,  pondok  pesantren,  kelompok  belajar,  lembaga pelatihan dan kursus.

## 4) Bantuan Pendampingan BOS
5) Beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang pendidikan SD sampai dengan setara SMA.
Berdasarkan  pemutakhiran  data  PBDT  tahun  2015  tercatat  masih  terdapat  10.410  anak  usia sekolah di Kabupaten Klaten yang tidak bersekolah (AUS-TS). Nilai ini merupakan 10,03% dari total  penduduk  usia  sekolah  di  Kabupaten  Klaten.  Dari  total  AUS-TS  tersebut  sebagian  besar terjadi  karena  faktor  bekerja  (1.628  jiwa),  difabel,  penyakit  kronis  dan  menikah.  Program- program pendidikan harus berfokus pada kelompok ini agar tidak terjadi penurunan kompetensi khususnya  pada  penduduk  usia  pendidikan  dasar.  Rendahnya  kompetensi  dasar  dalam  jangka panjang  dapat  menyebabkan  kelemahan  produktivitas  yang  meningkatkan  kemungkinan seseorang masuk dalam jurang kemiskinan.

## Riset Terdahulu
Hasil riset di Pakistan yang dilakukan oleh Awan dkk (2011) menemukan bahwa pendidikan berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan  yang lebih tinggi memberikan kemungkinan  seseorang  untuk  keluar  dari  kemiskinan.  Hasil  yang  serupa  juga  dikemukakan  oleh Coley  dan  Baker  (2013)  dalam  studinya  di  Amerika.  Mereka  menemukan  bukti  bahwa  perbedaan kemampuan  kognitif  balita,  siswa  sekolah  dasar,  menengah,  dan  perguruan  tinggi  memiliki keterkaitan  dengan  perbedaan  dalam  pendapatan  dan  atau  status  kemiskinan.  Perbedaan  tersebut menurut  mereka  berkontribusi  pada  peningkatan  stratifikasi  ekonomi  dan  sosial  dan  memunculkan kesenjangan antara kaya dan miskin.
Sependapat  dengan  penelitian  tersebut,  Sukati  (tanpa  tahun)  menyatakan  bahwa  pendidikan memainkan  peran  penting  dalam  penanggulangan  kemiskinan  terutama  karena  pendidikan merupakan  hak  asasi  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja,  mengurangi  kesenjangan, meningkatkan  derajat  kesehatan  seseorang,  dan  memperbaiki  kompetensi  dalam  penelitian  dan
pengembangan.  Berdasarkan beberapa hasil studi tersebut tampak jelas bahwa pendidikan memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

## Data
Data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  panel.  Data  panel  merupakan kombinasi  antara  data  runtun  waktu  dan  data  silang  tempat  (Wooldridge,  2009).  Penelitian  ini menggunakan  sumber  data  dari  BPS  berupa  data  kemiskinan  dari  Kabupaten  Klaten  dan  wilayah sekitar yaitu Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali tahun 2005-2015.

## Instrumen dan Variabel Penelitian
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  diuji  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  analisis  kuantitatif berupa regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2009: 15), analisis regresi merupakan studi hubungan sebuah variabel terikat pada satu atau lebih variabel bebas untuk mengestimasi nilai rata- rata  hitung  variabel  terikat  berdasarkan  nilai  variabel  bebas  yang  diketahui.  Pemodelan  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  modifikasi  studi  Awan  dkk  (2011)  yang  meneliti  pengaruh  jenjang pendidikan,  lama  pendidikan  dan  gender  pada  kemiskinan  melalui  regresi  logistik.  Pada  penelitian ini  regresi  yang  digunakan  adalah  regresi  data  panel  dengan  proksi  indikator  pendidikan  yang digunakan sebagai variabel bebas adalah persentase penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf. Estimasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑷 𝟎𝒊 =∝ 𝟎 +∝ 𝟏 𝒏𝒐_𝑺𝑫 𝒊 +∝ 𝟐 𝑨𝑷𝑺 𝒊 +∝ 𝟑 𝑨𝑴𝑯 𝒊 + 𝜺 𝒊
Keterangan: P0 : Persentae penduduk miskin No_SD : Persentase penduduk tidak tamat SD APS : Persentase angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun AMH : Persentase angka melek huruf penduduk kelompok usia 15-55 tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Umum
Dengan  perolehan  PDRB  sebesar  29,117  triliun  perekonomian  Kabupaten  Klaten  mampu tumbuh 5,64% di tahun 2015. Klaten merupakan kabupaten yang terdiri dari 391 desa dan memiliki struktur  perekonomian  dengan  dominasi  nilai  tambah  barang/jasa  dari  sektor  industri  pengolahan; perdagangan besar,  eceran, reparasi  mobil  dan sepeda motor; serta sektor pertanian, kehutanan  dan perikanan.Jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Klaten  diproyeksikan  mencapai  1.158.795  jiwa  di  tahun 2015. Pengendalian kelahiran tercipta dengan cukup baik terbukti dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk  dari  tahun  ke  tahun.  Angka  ketergantungan  di  Kabupaten  Klaten  masih  tergolong  tinggi mencapai  48,75%.  Meskipun  memiliki  bonus  demografi,  namun  Pemerintah  Kabupaten  Klaten masih  menghadapi  tantangan  dalam  hal  peningkatan  kompetensi  khususnya  bagi  kelompok
penduduk  usia  non  produktif.  Dari  proyeksi  penduduk  tersebut  terdapat  14,9%  yang  masuk  dalam kelompok miskin dengan profil sebagai berikut:

## 1) Pendidikan
Penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten  mayoritas  merupakan  tamatan  SD/SLTP.  Peningkatan kompetensi terlihat dari makin menurunnya jumlah penduduk miskin yang tidak tamat SD rata- rata  2,58%  per  tahun.  Penurunan  ini  menyebabkan  kenaikan  persentase  penduduk  miskin  pada kelompok  level  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Sampai  dengan  tahun  2014  jumlah  penduduk miskin  dengan  jenjang  pendidikan  tertinggi  SD/SMP  mencapai  42,8%.  Persentase  penduduk miskin dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA ke atas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 24,66% di tahun 2014 dengan rata-rata kenaikan 2,47% per tahun.
Gambar 2 . Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)
Salah  satu  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  menurunnya  angka  partisipasi  sekolah (APS) penduduk miskin  usia 7-12 tahun.  Di tahun 2014  APS  penduduk  miskin pada  kelompok usia ini turun  menjadi  97,27% setelah  pada tahun 2013  mencapai 98,52% dan  bahkan  100%  di tahun 2012. Dengan angka melek huruf (AMH) penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang telah  mencapai  100%,  maka  penurunan  APS  ini  mengindikasikan  terdapat  peningkatan persentase anak-anak usia sekolah pada rumah tangga miskin yang belum mengakses pendidikan dasar di Kabupaten Klaten.
Tabel 4. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten, Tahun 2010-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 AMH 15-24 tahun 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 AMH 25-55 tahun 94,95 93,63 92,37 95,99 97,27 APS 7-12 tahun 100,00 95,96 100,00 98,52 98,47 APS 13-15 tahun 88,05 86,27 80,12 100,00 100,00
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)
Kondisi  yang  menarik  terjadi  karena  angka  putus  sekolah  di    Kabupaten  Klaten  mengalami penurunan  dari  0,22%  di  tahun  2015  menjadi  0,26%  di  tahun  2016,  namun  demikian  justru disertai  dengan  penurunan  yang  signifikan  pada  angka  melanjutkan  sekolah  (98,51%  di  tahun 2015  menjadi  95,65%  di  tahun  2016).  Hal  tersebut  merupakan  indikasi  terdapat  masalah  pada kelompok  lulusan  sekolah  yang  menyebabkan  keengganan  dan  atau  ketidakmampuan melanjutkan studi.

## 2) Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk miskin  yang  bekerja di  tahun  2014 mencapai  18,30%  dari  total 630.300  jiwa angkatan  kerja  di  Kabupaten  Klaten.  Dari  persentase  tersebut  mayoritas  bekerja  pada  lapangan usaha  non-pertanian.  Persentase  penduduk  miskin  yang  bekerja  di  sektor  ini  pada  tahun  2014 mencapai 43,38%. Hasil Susenas BPS mencatat di tahun 2014 masih terdapat 31,43% penduduk miskin di Kabupaten Klaten  yang  tidak  bekerja (pengangguran). Meskipun angka  ini  turun  dari tahun  2013  (38,23%)  namun  persentase  ini  tergolong  besar  berkisar  50  ribu  jiwa  miskin. Besarnya jumlah penganggur ini diduga ada kaitannya dengan rendahnya kompetensi penduduk miskin. Dengan kualifikasi yang dominan hanya berasal dari tamatan SD/SMP maka kesempatan kerja yang tersedia juga semakin kecil.

## Keterkaitan Pendidikan dan Kemiskinan
Penelitian  ini  menghasilkan  regresi  panel  dengan random  effect  model yang  menunjukkan adanya  hubungan  signifikan  positif  antara  penduduk  yang  tidak  tamat  SD  dengan  persentase penduduk miskindi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali.Kenaikan penduduk  yang tidak  tamat  SD  di  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali  sebesar  satu  persen  akan meningkatkan  persentase  penduduk  miskin  di  wilayah-wilayah  tersebut  rata-rata  sebesar  1,495 persen ( cateris paribus ).Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris adanya pengaruh antara angka partisipasi sekolah khususnya pada usia wajib belajar (7-12 tahun) dan persentase angka melek huruf pada  penduduk  kelompok  usia  produktiif  15-55  tahun  terhadap  persentase  penduduk  miskin  di Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali.  Meski  demikian,  estimasi  model  yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut adalah negatif meski tidak signifikan.
Tabel 5. Hasil Regresi
No Variabel Koefisien (Standadr Error) 1 No_SD 1,495* (0,6529) 2 APS -2,488 (8,1094) 3 AMH -3,124 (5,0049)
Sumber: Hasil Penelitian, 2018 * Signifikan pada tingkat signifikasnsi 5%
Hasil tersebut dapat menjadi referensi empiris bahwa peran pendidikan sangat penting dalam pengentasan  kemiskinan.  Perlunya  peningkatan  kualitas  pembangunan  manusia  melalui  akses pendidikan  dasar  mampu  mendorong  penurunan  persentase  kemiskinan.  Pendidikan  dasar  ( SD ) merupakan  tahapan  yang  krusial  bagi  pembentukan  kompetensi  seseorang  yang  diharapkan  dapat memberikan  fondasi  bagi  pengembangan  kapabilitas  di  jenjang  yang  lebih  tinggi.Amartya  Sen
seperti dikutip  oleh United  Nations  (2003)  mengemukakan  bahwa  kontribusi pendidikan dasar  bisa menjadi  vital  dalam  membantu  seseorang  mendapatkan  pekerjaan.  Kemampuan  orang-orang  yang lebih  miskin  dalam  menghadapai  persaingan  dan  peluang  global  seringkali  sangat  dibatasi  oleh keterbelakangan pendidikan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya  hubungan signifikan  positif  antara penduduk  yang tidak tamat SD dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali.  Kenaikan  penduduk  yang  tidak  tamat  SD  sebesar  satu  persen  akan  meningkatkan persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali  rata-rata sebesar  1,495  persen  ( cateris  paribus ).Penelitian  ini  tidak  menemukan  bukti  empiris  adanya pengaruh  antara  angka  partisipasi  sekolah  khususnya  pada  usia  wajib  belajar  (7-12  tahun)  dan persentase  angka  melek  huruf  pada  penduduk  kelompok  usia  produktiif  15-55  tahunterhadap persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri  dan  Boyolali.  Meski demikian,  estimasi  model  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  tersebut  adalah negatif meski tidak signifikan.

## Rekomendasi
a) Menetapkan  prioritas  penanggulangan  kemiskinan  untuk  penduduk  miskin  pada  kelompok  usia pendidikan dasar.
b) Meningkatkan efektifitas pendistribusian alokasi dana bantuan siswa miskin.
c) Membentuk  sistem  informasi  manajemen database pendidikan  dan  kemiskinan  yang realtime dan terstruktur.
d) Menginisiasi  survei  angkatan  kerja  daerah  (SAKERDA)  untuk  memperoleh  profil  tenaga  kerja yang komprehensif di Kabupaten Klaten khususnya pada kelompok rumah tangga miskin.
e) Memantau status rumah tangga yang telah keluar dari kemiskinan sebagai dampak dari program pengentasan kemiskinan, untuk memastikan agar tidak kembali jatuh dalam kelompok miskin.
f) Memperluas scope program  dalam  klaster-2  melalui  inisiasi  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat entrepreneurship khususnya  bagi  kelompok  rumah  tangga  rawan  miskin  untuk  memberikan modal bagi pengembangan kompetensi dan produktivitas dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Awan, Masood. S, dkk. 2011. Impact of Education on Poverty Reduction . MPRA Paper No. 31826: Munich
BAPPEDA  Kabupaten  Klaten.  2016.  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (LP2KD) Kabupaten Klaten Tahun 2016. BAPPEDA: Klaten
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  2011.  Data  dan  Informasi  Kemiskinan  Jawa  Tengah 2002-2009. BPS: Semarang
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  2015.  Data  dan  Informasi  Kemiskinan  Jawa  Tengah 2009-2013. BPS: Semarang
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  2016.  Data  dan  Informasi  Kemiskinan  Jawa  Tengah 2010-2014. BPS: Semarang
Coley,  R.  J  dan  Baker,  B.  2013.  Poverty  and  Education:  Finding  the  Way  Forward.  Report  for Educational Testing Service: Princeton
Gujarati, D.N. dan Porter, D.C. 2009. Basic Econometrics. Edisi 5. New York. McGraw-Hill
Pemerintah  Kabupaten  Klaten.  2017.  RPJMD  Kabupaten  Klaten  Tahun  2016-2021.  Sekretariat Daerah: Klaten
Sukati,  C.W.S.  tanpa  tahun.  Reducing  Poverty:  Education  Planning  and  Policy  Implications  for Swaziland. Educational Planning Vol. 19 No. 2
TNP2K.  2017.  Program  bantuan  Siswa  Miskin  (BSM).  www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster- i/program-bantuan-siswa-miskin-bsm. diakses 19 April 2017
United  Nations.  2003.  Nobel  Laureate  Amartya  Sen  Stresses  Empowering  Role  of  Education  and Need  to  Reform  School  Curricula,  in  Address  to  Population  Commission.  Press ReleasePOP/859  2  April  2003.  https://www.un.org/press/en/2003/pop859.doc.htm.  diakses 19 April 2017
Wooldridge,  J.M.  2009.  Introductory  Econometrics:  a  Modern  Approach,  Edisi  4.  South-Western Cengage Learning. Canada