## DINAMIKA SOSIAL PESANTREN DI  INDONESIA
Oleh

## Fridiyanto
Email: fridyanto131@gmail.com

## ABSTRACT
Pesantren is an authentic education of Indonesia. It has social politic dynamics in every periods. Pre Independence Period  pesantrenis  prohibited  by  colonial  government  the  Netherlands.  In  Japan  occupationperiod  pesantren  is annoyed by Japan. After independence 1945, in Old Order, pesantrenis  accommodated by government, it is given budget of education. Pesantrens get problems in a time of  New Order, Soehartothat is repressive for Islam society. Finally pesantren is assumed as social capital by government in Reform Era. Government concerns with pesantren through pro pesantren policy.
Key words: social dynamics, pesantren Abstract

## ABSTRAK
Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan otentik Indonesia. Pesantren memiliki dinamika social di setiap periode politik Indonesia. Pra Kemerdekaan pesantren dilarang oleh pemerintah colonial Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang pesantren diabaikan tidak dilarang dan tidak diperhatikan. Era Kemerdekaan tahun 1945 di Era Orde Lama pesantren diakomodasi oleh Pemerintahan Sukarno dengan adanya anggaran pendidikan untuk pesantren. Pesantren mendapat banyak masalah di Orde Baru, Soeharto sangat represif terhadap masyarakat Islam yang berdampak pada pesantren.Terakhir, Era Reformasi, Pemerintah sangat peduli pada perkembangan pesantren, salah satunya adalah adanya RUU Pesantren yang dirancang untuk kaumsantri melestarikan pesantren.
Kata Kunci: dinamikasosial, pesantren

## A. PENDAHULUAN
Pesantren  awalnya  merupakan  pusat penyebaran  Islam  oleh  para  wali  yang merupakan  kelanjutan  dari  sistem zawiyah di  India  dan  Timur  Tengah.    Sistem pesantren bermula dari pengakuan masyarakat terhadap seorang kyai sehingga banyak masyarakat yang berdatangan pada kyai, selanjutnya orang yang belajar disebut santri.
Pendidikan  Islam  mempunyai  sejarah yang  panjang.  Dalam  pengertian  seluas- luasnya,  pendidikan  Islam  berkembang seiring  dengan  kemunculan  Islam  itu sendiri.  Kebijakan  pendidikan  Islam  di Indonesia  dapat  dikategorikan  dalam empat  periode:  Periode  Pra  Kemerdekaan,
Periode  Orde  Lama,  Periode  Orde  Baru, Periode Reformasi. Dalam pembahasan sub bab  ini  hanya  akan  difokuskan  kebijakan- kebijakan  pendidikan  Islam  khususnya yang  berkenaan  dengan  pesantren  yang diterapkan oleh pemerintahan  pada setiap fase.Kebijakanpesantrentersebutsangatterg antungdengandinamikasosialpolitik Indonesia.

## B. KAJIAN LITERATUR
Mengkaji pesantren tidak bias terlepas dari penelitian  awal  yang  dilakukan  oleh parasarjana  seperti:  Karel  A  Stenbrink (1994) yang membukapintubagiparapenelitipesantren.
Stenbrinkmengemukakanbahwapesantrent erdiridarilimaelemensepertikiai,
santri,
kitabkuning, masjid, danasrama. Selanjutnyapenelitian Martin van Bruinessen (1999) secarakhususmengungkapkanperankitabku ningdantasawuf yang ada di pesantren.SedangkanpenelitianZamaksyari Dhoffier (1994) mengungkapkanbagaiamanpesantrenberke
mbangmelaluipernikahanantarakeluargakiy ai.Tigarisetpesantreniniseringmenjadipedo manbagipenelitipesantren.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan kepustakaan.  Peneliti  menggunakan  studi pustaka  dari  buku-buku  primer  dan  data sekunder  mengenai  pesantren.  Sedangkan analisis  yang  digunakan  adalah  konten analisis.  Menurut  Mestika  Zeid  (2008:1-2) riset  kepustakaan  focus  pada  pengkajian koleksi perpustakaan.

## D. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

## PeriodePraKemerdekaan
Pada periode pra kemerdekaan kebijakan pendidikan Islam dapat diklasifikasi sebagai
berikut: Masa
Penjajahan  Belanda,  Masa  Penjajahan Jepang.Landasan  idil  pendidikan  masa kolonial  Belanda  hanyalah  dalam  rangka memenuhi tenaga buruh untuk kepentingan  modal,  maka  pada  masa  ini tidak  begitu  jelas  dasarnya.  Pemerintah
kolonial  Belanda  menjalankan  politik pendidikan  separuh  hati,  karena  mereka tidak menginginkan kaum pribumi memiliki  kecakapan  intelektual.  Maka pendidikan  yang  diselenggarakan  adalah mempersiapkan  pekerja-pekerja  teknis yang diperuntukkan kepentingan kolonialisme Belanda.
Nasution  (2011;  10)    menjelaskan beberapa  ciri  umum  politik  pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah:
1. Gradualisme pendidikan bagi anak- anak putra pribumi.
2. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan tajam antara  pendidikan  Belanda  dan pendidikan pribumi.
3. Kontrol sentral yang kuat.
4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan.
5. Prinsip konkordasi yang menyebabkan  maka  sekolah  di Indonesia  sama  dengan  negeri Belanda.
6. Tidak adanya perencanaan pendidikan  yang  sistematis  untuk pendidikan anak pribumi.
Pada  masa  kolonial  Belanda,  pesantren dicurigai, ditekan, dan diintimidasi (Kraemer, 1952). Menurut Dawam
Rahardjo  dalam  tulisannya  yang  berjudul “Dunia  Pesantren”,  hal  ini    dikarenakan
pesantren  merupakan  pusat  perlawanan terhadap  pemerintah  kolonial.  Anthony Reid  mencatat  bagaimana  begitu  takutnya pemerintah Belanda terhadap pembelajaran Al-Qur’an  yang  diberikan  oleh  para  ulama di dayah kepada  anak-anak  Aceh  (Reid, 1987; 52). Pembelajaran Al-Qur’an dianggap Belanda hanya menanamkan rasa benci dan kutukan  terhadap  kaum  kafir.  Sehingga pemerintah  kolonial  Belanda  merasa  perlu untuk  membentuk  sekolah  dengan  sistem pemerintah  untuk  mendisiplinkan  rakyat Aceh.
Di  Jawa,  akibat  tekanan  kolonial
Belanda membuat pesantren mengundurkan diri ( uzlah ) dan menampakkan  perlawananannya  dengan berada  jauh  di    pusat  pemerintahan kolonial,  sehingga  pesantren  berada  di pedesaan,  pelosok  kampung  yang  sangat sulit  untuk  dikunjungi  orang.  Walau  pun pesantren mengasingkan diri dari keramaian, namun pada dasarnya pesantren juga  mempersiapkan  untuk  memberontak pemerintah  kolonial  Belanda  dengan memantapkan pelajaran jihad dan pelatihan fisik.
DalambukuSejarahPendidikan Islam
yang  diterbitkanDirjenLembagaPendidikan
Islam  dijelaskanbahwa  sikap  perlawanan pesantren  terhadap  pemerintah  kolonial Belanda, membuat dikeluarkannya peraturan  yang  membatasi  ruang  gerak pendidikan  agama,  antara  lain  izin  dari pemerintah.  Langgar,  surau, madrasah,  dan pesantren diawasi oleh pemerintah Belanda
karena  dianggap  sebagai  tempat  kaderisasi para pemberontak.
Pada  tahun  1882  M  pemerintah kolonial  Belanda  membentuk Priesterraden, sebuah  lembaga  yang  bertugas  mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam
(Mubagid, 1997; 149). SelanjutnyaMubagidmenerangkanbahwa tahun 1905 Lembaga Priesterraden memberikan rekomendasi kepada pemerintah  kolonial  bahwa  orang  yang memberikan  pengajian  agama  harus memiliki  izin  pemerintah  kolonial  terlebih dahulu.  Pada  tahun  1925  M  pemerintah kolonial  mengeluarkan  peraturan  lebih ketat  bahwa  tidak  semua  kyai  boleh memberikan  pengajian  agama.  Puncaknya pada  tahun  1932  M,  pemerintah  kolonial mengeluarkan peraturan bahwa pemerintah kolonial  Belanda  dapat  menutup  sekolah, madrasah,  pesantren  jika  memberikan pelajaran  yang  tidak  disukai  pemerintah. Peraturan  ini  dikenal  dengan  nama Ordonasi  Sekolah  Liar  ( Wilde  School Ordonantie ).
Karena Politik Etis Belanda, maka poin penting  kebijakan  pemerintah  kolonial Belanda  adalah:  Pertama,  Pendidikan  dan pengetahuan  Barat  diterapkan  sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera.  Untuk  itu  bahasa  Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar  di  sekolah-sekolah;  Kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan  Bumiputera  disesuaikan  dengan kebuTuhan mereka.
Azra  (1997)  menjelaskan  modernisasi pendidikan  yang  diinginkan  Belanda terhadap penduduk pribumi adalah dengan cara  mendirikan volkschoolen, Sekolah Rakyat, atau Sekolah Desa (nagari) dengan masa  belajar  tiga  tahun  (Azra,  1997; xv)Namun  menurut  Azyumardi  Azra sekolah  umum  yang  didirikan  Belanda  ini mendapat  resistensi  dari  masyarakat pribumi,  karena  mereka  beranggapan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah  kolonial  tersebut  hanyalah untuk “membelandakan” anak mereka.
Sementara di Minangkabau, surau yang merupakan  lembaga  pendidikan  Islam tradisional ditransformasikan secara formal menjadi  sekolah nagari .  Namun  pada kenyataannya  sekolah  nagari  yang  pada awalnya  adalah  surau  tersebut  tidaklah sepenuhnya  mengikuti  kurikulum  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Belanda. Sehingga pemerintah
Belanda
menstandarkan  kurikulum,  dan  metode pengajarannya. Di Bukit Tinggi pada tahun 1850  untuk  pertama  kali  pemerintah Belanda mendirikan HIS ( Hollandsc-
Inlandsche School ), kemudian dikenal dengan
Sekolah  Raja  (Azra,  1997).  Dari  namanya saja  dapat  dilihat  bahwa  sekolah  yang didirikan  oleh  pemerintah  Belanda  ini adalah  sekolah  khusus  untuk  anak-anak bangsawan.
Sistim  pendidikan  pemerintah  kolonial Belanda  yang  diskriminatif  membuat melebarnya  jurang  antara  rakyat  yang berorientasi  Islam  dan  elit  tradisional,
priyayi yang kebanyakan terdiri dari orang- orang  Indonesia  berpendidikan  Barat. Hasbullah  mengatakan  dengan  adanya Politik  Islam  dan  Politik  Pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang menomorsatukan  anak-anak  pejabat  dan pembesar mengakses pendidikan, disisi lain membatasi putra pribumi dengan mengarahkannya ke pondok-pondok pesantren  justru  menjadi  kuatnya  dasar agama  Islam  masyarakat  (Hasbullah,  1995; 55).Menurut  Nurcholish  Madjid  bahwa Politik  Etis  Belanda  pada  dasarnya  hanya merupakan  tujuan  ekonomi,  politik,  dan sosial, sehingga berdampak banyak pribumi yang masuk sekolah umum.
Jepang  yang  memiliki  misi  untuk  Asia Timur  Raya  untuk  Asia  di  Indonesia,  yang tujuan  utamanya  adalah  memenangkan perang,  maka  berupaya  merebut  simpati masyarakat  Indonesia  dengan  melakukan langkah-langkah di antaranya:
Kantor  Urusan  Agama  ( Kantoor  voor Islamistische  Saken )  pada  masa  Belanda dirubah  menjadi  Kantor  Sumubi  yang dipimpin oleh ulama Islam Indonesia, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari.
Pondok-pondok  pesantren  besar  sering mendapat  kunjungan  dan  bantuan  dari pemerintah  Jepang.Sekolah  negeri  diberi pelajaran  budi  pekerti  yang  isiya  identik dengan ajaran agama(Zuhairini, 2010; 153).
Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan  barisan  Hisbullah  yang dipimpin  K.H.  Zainul  Arifin,  dimana aktivitasnya adalah latihan dasar

## kemiliteran.Pemerintah
Jepang mengizinkan  berdirinya  Sekolah  Tinggi Islam  di  Jakarta  yang  dipimpin  oleh  K.H. Wahid  Hasyim,  Kahar  Muzakir,  dan Muhammad  Hatta.Para  ulama  bekerjasama dan pemimpin nasionalis diizinkan mendirikan barisan Pembela Tanah Air.Umat  Islam  diizinkan  meneruskan organisasi  persatuan  yang  disebut  Majelis A’la Indonesia  (Zuhairini, 2010; 153).
Masa  pendudukan  Jepang  tahun  1940 an, Jepang berencana mendirikan “Kemakmuran  Bersama  Asia  Raya”.  Untuk mewujudkan itu, maka ideologi pendidikan yang  diterapkan  adalah  Hakko  Ichiu. Tujuan  pendidikan  Jepang  yang  utamanya adalah  memenangkan  perang.  Pelajar  yang dipersiapkan  untuk  perang  tersebut membuat aktivitas di sekolah lebih banyak kepada latihan fisik dan latihan kemiliteran dan indoktrinasi “Asia untuk Bangsa Asia.” Pada  masa  pendudukan  Jepang  ini  sistem pendidikan  yang  telah  dibangun  Belanda semuanya dirubah, termasuk satuan-satuan pendidikannya,  hanya  beberapa  saja  yang masih  dipertahankan,  misalnya  Sekolah Tinggi  Kedokteran  ( Ika  Dai  Gakko )  di Jakarta,  Sekolah  Teknik  Tinggi  ( Kogyo  Dai Gakko )  di  Bandung.  Akses  pendidikan  juga dibuka luas, tidak ada lagi segeregasi sosial sebagaimana  yang  diterapkan  pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah diseragamkan  menjadi  negeri,  namun sekolah Muhammadiyah, dan Taman Siswa tetap  berkembang  dengan  pengawasan Jepang.
Pada  masa  pendudukan  Jepang  (1942- 1945)  pemerintah  Jepang  kurang  perhatian terhadap  pendidikan  di  pondok  pesantren dan  madrasah.  Ma’arif  tetap  dapat  bisa bergerak  walau  terbatas  dalam  mengelola pondok  pesantren  dan  madrasah.  Menurut Zuhairini  ketika  sekolah  non  pesantren dilatih  baris  berbaris,  romusha,  latihan fisik,  pesantren  terlepas  dari  kegiatan  ini semua,  maka  proses  belajar  berjalan  relatif lancer(Zuhairini, 2010; 153).
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang merupakan  bagian  dari  NU,  Ma’arif  masa pendudukan Jepang telah memiliki Madrasah  Menengah  ( Madrasah  Mu’allimin Mustha ),  Madrasah  Guru  Atas  ( Madrasah Mu’allimin  Ulya ), Madrasaut  Tijarah (Sekolah Ekonomi  Dagang),  Sekolah  Pertukangan ( Madrasatus  Shina’ah ),  Sekolah  Pertanian ( Madratus  Zira’ah ).  Uniknya  pendidikan kejuruan  yang  dikelola  oleh  Ma’arif  ini sebenarnya  tidak  boleh  didirikan,  namun karena  Jepang  tidak  begitu  peduli  dengan lembaga pendidikan Islam, maka madrasah Ma’arif tetap berjalan.

## PesantrenPeriodeOrde Lama
Pada  tanggal  29  Desember  1945  Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian  Pendidikan,Pengajaran,  dan Kebudayaan  agar  segera  malakukan reformasi  pendidikan  dan  pengajaran. Pokok-pokok yang direkomendasikan Badan  Pekerja  KNIP  ada  sembilan  poin, terdapat satu poin nomor 4. “Madrasah dan pesantren-pesantren  yang  pada  hakikatnya adalah  satu  alat  dan  sumber  pendidikan
dan  pencerdasan  rakyat  jelata,  yang  sudah berurat berakar dalam masyarakat
Indonesia  umumnya,  hendaklah  pula mendapat  perhatian  dan  bantuan  yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materiil pemerintah.”
Atas saran BPKNIP di atas, Pemerintah melalui Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai  oleh  Ki  Hajar  Dewantara menegaskan,”bahwa pengajaran yang bersifat  pondok  pesantren  dan  madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan  serta  diberikan  bantuan biaya  dan  lain-lain.”(Depag,  2003;  13). Perhatian  pemerintah  terhadap  pondok pesantren  dan  madrasah  direalisasikan dengan  menjadikan  pendidikan  agama  dan pendidikan  keagamaan  sebagai  bagian penting  dalam  tugas  Departemen  Agama yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak  penyelenggaraan  pendidikan  diatur negara  melalui  UU  Nomor.4  tahun  1950 tentang  dasar-dasar  pendidikan  dan pengajaran maka pesantren mulai melakukan adaptasi.
Walau  pun  Indonesia  telah  merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 namun pihak Belanda dan Sekutu masih berupaya masuk kembali  ke  Indonesia.  Melihat  kondisi  ini membuat  ulama-ulama  di  Jawa  pada tanggal  20  Oktober  1945  mengeluarkan Fatwa  Jihad  Fisabilillah  terhadap  Belanda dan  sekutu.  Konsekwensi  dari  Resolusi Jihad  tersebut  membuat  para  ulama  dan santrinya dapat mempraktikkan ajaran jihad fi  sabilillah yang  sudah  menjadi  tradisi
sebagai  bahan  kajian  di  pondok  pesantren dan madrasah.
PesantrenPeriodeOrdeBaru Andre
Feillard (2001, 185-186)
menjelaskan salah satu prioritas Orde Baru adalah  pembangunan  sistem  pendidikan modern.  Dengan  sejumlah  besar  anak-anak sekolah  dan  terbatasnya  sumber-sumber nasional,  kebijakan  pemerintah  berusaha mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas pemerintah  berusaha  mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas  pemerintahan  dengan sekolah-sekolah  swasta, termasuk  sekolah- sekolah Islam. Mahmud Suyuthi menjelaskan  bahwa  posisi  pesantren  pada masa  Orde  Baru  tidak  bisa  terlepas  dari kerangka besar yang membingkainya, yaitu hubungan  Islam  dan  negara  di  Indonesia yang  mengalami  Fase  Ketegangan,  Fase Pencarian,  dan  Fase  Hubungan  Islam  dan negara.  Pada  masa  Orde  Baru  hegemoni negara sangat mempengaruhi perkembangan  pondok  pesantren  di Indonesia.  Soeharto  dengan  tafsir  tunggal Pancasila  nya  menginginkan  pondok  - pesantren  tetap  harus  berlandaskan  pada Pancasila.
Pada masa Orde Baru Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) melawan mainstream seperti yang dilakukan Nahdlataul  Ulama  dan  Muhammadiyah untuk konsiliasi dengan pemerintah, Persis dengan  pesantrennya  memilih  sikap kesadaran  yang  bertentangan  (Soeharto, 2012).  Andre  Feillard  dalam  penelitiannya
di  Jawa  Timur  menemukan  terdapat  dua pesantren yang melawan mainstream untuk menerapkan  Penatara  P4  (Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila), yaitu  Pondok  Pesantren Nurud  Dlolam pimpinan  Kyai  Siraji  dan  Pesantren Salafiyahal-Fatah, Malang.Kasus  di  tiga pondok  pesantren  ini  mencerminkan bagaimana pemerintah Orde Baru
memandang  pondok  pesantren  sebagai ancaman  bagi  keberlangsungan  ideologi Pancasila.
Secara alamiah, dengan dana pemerintah  yang  lebih  besar,  berpotensi adanya  intervensi  pemerintah  dalam masalah-masalah pendidikan. Andre Feillard  mencatat  bahwa  meningkatnya peran  pemerintah  Orde  Baru  membuat banyak madrasah dan pesantren yang tidak berafiliasi  dengan  NU.  Analisis  Feillard bahwa  menurunnya  peran  NU  dalam pendidikan ini dikarenakan adanya tekanan pejabat  daerah  yang  terjadi  tahun  1970-an. Sehingga  banyak  madrasah  dan  pesantren yang  tidak  mengidentifikasikan  dirinya dengan  NU,  melainkan  berkamuflase  atau merubah  namanya,  misalnya  Sekolah Wahid  Hasyim,  atau  Universitas  NU  yang menjadi  Universitas  Sunan  Giri.  Agaknya tesis  Feillard  tentang  bantuan  dana pemerintah  akan  bisa  intervensi  lembaga pendidikan dapat dilihat dengan mengaburnya  identitas  madrasah  dan pesantren  NU,  karena  banyak  yang  masih sangat minim dalam soal finansial, sehingga
sangat  tergantung  pada  pemerintah  dalam hal ini Departemen Agama.
Pada  masa  Orde  Baru  dari  berbagai varian  bentuk  pesantren  dengan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1979 tentang Bantuan kepada Pondok Pesantren, maka  pesantren  dikategorikan  menjadi empat:
1. Pondok  pesantren  Tipe  A  yaitu pondok yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.
2. Pondok  pesantren  Tipe  B  yaitu pondok  yang  menyelenggarakan pengajaran secara klasikal ( madrasi ).
3. Pondok  pesantren  Tipe  C  pondok pesantren  yang  hanya  merupakan asrama  sedangkan  santrinya  belajar di luar.
4. Pondok  pesantren  Tipe  D  yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan  sistem  pondok pesantren  dan  sekaligus  sistem sekolah atau madrasah (DirjenKelembagaan Islam, 2003) Pesantren  sangat  sulit  dimasukkan  apa adanya ke dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor  20  tahun  2003.  Karena  pesantren lebih  suka  mengkategorikan  diri  mereka sebagai  sebuah  sistem,  sebagaimana dikatakan  oleh  Abdurrahman  Wahid bahwa  pesantren  merupakan  subkultur tersendiri dalam masyarakat Islam (DepagRI,  2005;  76).  Atas  dasar  ini Direktori  Kelembagaan  Islam  Departemen Agama  bahwa  pada  dasarnya  pesantren tidak  bersenTuhan  langsung  dengan  UU
Sisdiknas  No  2003  tetapi  hanya  lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  di  dalamnya, maka perlu pemberdayaan lembaga
pendidikan yang ada pada pesantren.Konsekwensi paradigma ini maka  program  pendidikan  di  pesantren dapat  dibagi  menjadi  dua: Pertama ,  satuan atau program yang sudah diatur pemerintah,  misalnya  MI,  SMA,  SMK,  dan perguruan tinggi umum; Kedua , satuan atau program  pendidikan  yang  selama  ini  tidak mengikuti  aturan  kurikulum  negara, misalnya:  madrasah  diniyah,  kuliyatul muallimin, diniyah salafiyah, majlis taklim.

## Pesantren Era Reformasi
Variasi  bentuk  pesantren  di  era reformasi menurut data Direktorat Jenderal Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama terdapat  tujuh  varian,  dan  sangat  berbeda sebagaimana  yang  dikategorisasi  dan simplikasi  pada  Masa  Orde  Baru  yang hanya ada empat kategori.
1. Pondok pesantren yang menyelenggarakan  pengajian  kitab kuning.
2. Pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning namun juga memberikan pelatihan keterampilan pada  para  santri  dalam  bidang kejuruan tertentu.
3. Pondok  pesantren  yang  mengkaji kitab kuning namun lebih mengembangkan  tarekat,  dimana santrinya  ada  yang  diasrama  ada yang tidak.
4. Pondok pesantren yang
menyelenggarakan keterampilan
khusus agama Islam, seperti menghafal  Al-Qur’an.  Santrinya  ada yang di asrama ada juga yang di luar pesantren.
5. Pondok pesantren yang menyelenggarakan  pengajaran  bagi para  penyandang  masalah  sosial, yaitu  Madrasah  Luar  Biasa  di pondok pesantren.
6. Pondok pesantren yang menyelenggarakan  pengajian  kitab- kitab klasik namun juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal ke dalam lingkungan pondok pesantren.
7. Pondok  pesantren  yang  merupakan kombinasi  dari  beberapa  poin  di atas  (DirjenKelembagaan  Islam, 2005; 16).
Pada  Era  Reformasi  sebagaimana tercatat  dalam  situs  resmi  Direktori Pendidikan  Kementerian  Agama  pada tahun  2007-2008  dari  33  provinsi  tercatat 21.521  pondok  pesantren  dan  37.102 madrasah  diniyah.  Jika  dikateorikan terdapat  tiga  tipe  pondok  pesantren: Salafiyah,  8.001  (37,2%);  Ashriyah,  3,881 (18,0%); Kombinasi, 9.639 (44,8%).
Sedangkan jumlah santri secara keseluruhan  3.818.469  santri,  terdiri  santri laki  laki  2.063.954  (54,1%),  dan  santri perempuan  1.754.515  (45,9%).  Sementara jumlah  tenaga  pengajar  pondok  pesantren secara  keseluruhan  berjumlah  385.994
orang,  dari  jumlah  tersebut  yang  berstatus kyai  sejumlah  35.113  (9,1%),  badal  kyai 224.332  (58,1%),  ustadz  berjumlah  71.139 (18,4%)  merupakan  dosen.  Sedangkan pondok  pesantren  penyelenggara  Program Paket  A,  B,  dan  C  tercatat  338  pondok pesantren  penyelenggara  Paket  A,  575 penyelenggara Paket B, dan 902 penyelenggara  Paket  C.  Keseluruhan  siswa yang  mengikuti  program  Paket  A,B,dan  C adalah 94.994 orang siswa. Jika dirinci lagi 13.450  orang    Paket  A,  27.400  orang  Paket B,  dan  54.054  orang  ikut  Paket  C.  Jumlah total tutor 8.800 tutor, 1.616 tutor Paket A, 3.952 tutor Paket B, dan 3.233 tutor Paket C (DirektoriPendis, 2014).
Di era KepemimpinanPresidenJokoWidodo, pesantrenmendapatperhatiankhususdenga nadanya RUU Pesantren.Namunpadasaatini RUU Pesantrenmasihdiproses di DPR RI.Melalui
RUU
Pesantrendiharapkanpesantrenakanmenda patkanporsianggaran di APBN dan APBD.

## PENUTUP
Dinamikasosialpesantren  di  Indonesia terbagiperiode:  PraKemerdekaan;  Orde Lama,  OrdeBaru;  dan  Era  Reformasi.  Pada
Era
PraKemerdekaanPemerintahkolonialBeland amenghambat,
mempersulitbahkanmelarangpesantrenkare nadianggapsebagaisumberperlawananterha dapPemerintahKolonial.Sedangkan  di  Era
KolonialJepang, pesantrentidakmendapatkanperhatiankare naJepangfokusmenghapuskebijakanPemeri ntahKolonialBelanda.
PadamasaOrde Lama, pesantrendianggapsebagailembagapendidik an yang berakardanmerupakanotentiklembagapend idikankhas Indonesia,
sehinggaperludimasukkandalamanggaran Negara.SedangkanmasaOrdeBaru, pesantrendianggapPemerintahSoehartoseb agaiancamanterhadap  ideology  Pancasila, sehinggabanyakkebijakanpendidikantidakb erpihakbagikalangansantri.Di masaReformasi,  pesantrendianggapsebagai modal sosialsehinggapesantrenmendapatkanperha tiankhususdaripemerintah,
terbuktidenganadanya RUU Pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi, Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar) dalam Charles  Michael  Stanton, Pendidikan Tinggi dalam Islam, Jakarta: Logos, 1994.
Bruinessen,  Van  Martin,  Kitab  Kuning Pesantren  dan  Tarekat,  Bandung: Mizan, 1999.
Dhofier,  Zamakhsyari,    TradisiPesantren:
StudiPandanganHidupKyaidanVisiny amengenaiMasaDepan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1994.
Dirjen  Kelembagaan  Islam, Pondok  Pesantren dan  Madrasah  Diniyah:  Pertumbuhan  dan Perkembangannya, Jakarta:  Depag  RI, 2003.
Dirjen  Kelembagaan  Islam, Paradigma  Islam dan Pendidikan Nasional: Paradigma Baru, Jakarta: Depag RI, 2005.
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam:  Lintasan
Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1995.
Kraemer, Agama  Islam, Jakarta:  Badan Penerbit Kristen, 1952.
Mubagid,HR, Diktat Kuliah Sejarah Pendidikan Islam dalam  Zuhairini  (dkk), Sejarah Pendidikan  Islam, Jakarta:  Departemen Agama dan Bumi Aksara, 1997.
Nasution, Sejarah  Pendidikan  Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Reid,  Anthony, The  Blood  of  the  People:
Revolution and the End of Traditional Rule in  Northern  Sumatra, Jakarta:  Pustaka
Sinar Harapan, 1987.
Feillard, Andre, Islam Tradisionalis dan Negara di  Indonesia:  Jalan  Menuju  Legitimasi  dan Kebangkitan, dalam  Robert  W.Hefner dan  Patricia  Horvatich  (Ed), Islam  di Era  Negara  Bangsa:  Politik  dan Kebangkitan Agama Muslim Asia Tenggara, Yogyakarta: Tiara Wacana,2001.
Soeharto,  Toto, Kesadaran  yang  Bertentangan sebagai  Bentuk  Resolusi  Konflik  dalam Pendidikan: Pengalaman
Pesantren
Persatuan Islam di Masa Orde Baru. Jurnal Analitis,  Volume  XVII,  Nomor  2, Desember 2012.
Stanton,  Charles  Michael, Pendidikan  Tinggi dalam Islam, Jakarta: Logos, 1994.
Steenbrink, A. Karel, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalamKurunModeren, Jakarta: LP3ES, 1994.Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: BumiAksara, 2010.
Zed,  Mestika,  2008.Metode  Penelitian kepustakaan,  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia