## Pendokumentasian Pilar Batas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Border Pillars Documentations between Yogyakarta and Sleman City
Muhammad Iqbal Taftazani *1 , Afradon Aditya Setyawan 1 , Ananda Taufiq Akbar 1 , Annisa Farida Hayuningsih 1 , Dhany Yudi Prasetyo 2 , Wulan Ratna Mayangsari 2
1 Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi- UGM, Sekip Unit 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Indonesia
2 Program D-III Teknik Geomatika, Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi-UGM, Sekip Unit 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Indonesia *Korespondensi penulis: iqbaltaftazani@ugm.ac.id
Diterima: 19112020; Diperbaiki: 10022021; Disetujui: 11022021; Dipublikasi: 07042021
Abstrak: Batas  daerah  antara  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman  telah  ditetapkan  dan  ditegaskan  dalam Peranturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  72  Tahun  2007,  selanjutnya  disebut  sebagai  Permendagri  No  72/2007. Permendagri ini mengatur tentang batas daerah Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman dalam rangkaian koordinat titik pilar. Dalam batas daerah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, terdapat 66 pilar batas yang terdiri dari tiga jenis pilar batas. Ketiga jenis pilar tersebut yaitu Pilar Acuan Batas Utama (PABU), Pilar Batas Utama (PBU), dan Pilar Batas (PBA).  Telah dilakukan pengamatan secara visual terhadap 66 pilar batas yang berada di sepanjang garis batas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Artikel ini bermaksud untuk menyajikan hasil pengamatan secara visual pada pilar batas sebagai penanda (acuan) batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk membantu pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemeliharaan batas antara kedua daerah. Dari hasil pengamatan secara visual ini didapati beberapa hal yang kedepannya perlu menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan terhadap batas ini, antara lain adanya pilar batas yang hilang, pilar batas yang sudah rusak, pilar batas yang terhalang tajuk, dan bermacam kondisi lainnya. Namun demikian masih terdapat juga pilar batas yang kondisinya cukup terawat dengan baik.
Copyright © 2021 Geoid. All rights reserved.
Abstract: The regional boundary between Yogyakarta City and Sleman Regency has been defined and confirmed in the Regulation of the Minister of Home Affairs No 72/2007, hereinafter referred to as Permendagri No 72/2007. This Permendagri  regulates  the  regional  boundaries  of  Yogyakarta  City  and  Sleman  Regency  in  terms  of  coordinating pillar points. Within the regional boundary between Yogyakarta City and Sleman Regency, 66 boundary pillars are consisting  of  three  types  of  boundary  pillars.  The  three  types  of  pillars  are  the  Main  Boundary  Reference  Pillar (PABU), the Main Boundary Pillar (PBU), and the Boundary Pillar (PBA). Visual observations have been made to the  66  boundary  pillars  along  the boundary  lines  of  Yogyakarta  City  and  Sleman  Regency.  This  article  intends  to present a visual observation of the boundary pillar as a marker (reference) for the boundary between Yogyakarta City and Sleman Regency to assist interested parties, in this case, the Yogyakarta City Government and the Sleman Regency Government in maintaining the boundary between the two regions. From the results of this visual observation, several things need to be the attention of all parties with an interest in this limit, including missing boundary pillars, damaged boundary pillars, boundary pillars that are blocked by the canopy, and various other conditions. However, there are also boundary pillars that are in a quite good condition..

## Kata kunci: batas; pilar; Sleman; Yogyakarta
Cara untuk sitasi: Taftazani, M. I., Setyawan, A. A., Akbar A. T., Hayuningsih, A. F., Prasetyo, D. Y., & Mayangsari, W. R.. (2021). Pendokumentasian Pilar Batas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Geoid, 16 (2), 231 - 239.

## Pendahuluan
Pembahasan  tentang  batas  senantiasa  berkembang  dan  mengikuti  perkembangan  zaman.  Tidak  terkecuali dalam  penentuan  dan  penegasan  batas  daerah  di  Negara  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  dengan  adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permendagri) No. 76 Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012 mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah. Permendagri No. 76 Tahun 2012  ini  sebagai  pengganti  dari  Permendagri  No.  1  Tahun  2006  yang  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan perkembangan  keadaan  dan  kurang  memadai  dalam  proses  percepatan  penyelesaian  batas  daerah.  Dengan adanya  peraturan  dalam  penentuan  dan  penegasan  batas,  seperti  halnya  Permendagri  No.  76  Tahun  2012 menandakan bahwa permasalahan batas, khususnya batas daerah tetap menjadi topik yang penting sehingga perlu dibuat peraturan yang lebih detail dan lebih jelas dalam penegasan batas.
Permendagri No 76 Tahun 2012 menyebutkan bahwa batas daerah di darat didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi  pemerintahan antardaerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan ( watersheed ), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
Penentuan batas daerah secara pasti di lapangan dilaksanakan berdasarkan atas amanat undang-undang tentang pembentukan daerah, dimana secara detail dijabarkan dalam Permendagri sebagai aturan yang lebih bersifat teknis  di  lapangan.  Adapun  pihak  yang  berwenang  dalam  penentuan  dan  penegasan  batas  antardaerah  ini adalah  pemerintahan  daerah  yang  bersangkutan,  yakni  pemerintahan  provinsi  dan  pemerintahan kabupaten/kota di mana batas daerah akan ditentukan dan ditegaskan, dengan diketahui dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Taftazani, 2007). Meskipun pada saat ini Permendagri No 1 Tahun 2006 tidak relevan lagi dalam penentuan dan penegasan batas, namun Permendagri ini telah dijadikan salah satu landasan dalam penentuan  dan  penegasan  batas  antara  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman  yang  dituangkan  dalam Permendagri No 72 Tahun 2007.
Permendagri No 72 Tahun 2007 menjabarkan batas daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Acuan Batas Utama (PABU), dan PBA (Pilar Batas) dalam koordinat geodetis dan keterangan penjelasan tentang lokasi pilar-pilar batas tersebut. Pilar Batas Utama (PBU) dalam merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dimana PBU tersebut diletakkan tepat pada garis batas antara kedua daerah tersebut.  Pilar Acuan Batas (PABU) adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah. Adapun Pilar Batas (PBA) adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah yang berada diantara PBU atau PABU. Distribusi pilar batas daerah Kota Yogyakarta dan  Kabupaten  Sleman  disajikan  dalam  Peta  Batas  Daerah  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman  yang terdapat  pada  lampiran  Pemendagri  No.  76  Tahun  2012.  Peta  tersebut  disajikan  dalam  Gambar  1.  Adapun daftar koordinat batas daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Koordinat Batas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
No No Titik Lintang (LS) Bujur (BT) 1 PABU.001 7°47'17.944" 110°23'48.834" 2 PBU.B1 7°47'18.622" 110°23'41.419" 3 PBA.001 7°47'14.700" 110°23’41.802" 4 PBA.002 7°47'12.418" 110°23'36.553" 5 PBA.003 7°47'11.305" 110°23'34.172" 6 PBA.004 7°47'08.341" 110°23'33.163" 7 PBU.B2 7°47'00.197" 110°23'30.220" 8 PBA.005 7°46'55.404" 110°23'28.488" 9 PBA.006 7°46'49.395" 110°23’26.636" 10 PBA.007 7°46'49.088" 110°23'19.316" 11 PBU.B3 7°46'48.923" 110°23'17.384"
No No Titik Lintang (LS) Bujur (BT) 12 PBA.008 7°46'48.888" 110°23'13.653" 13 PBA.009 7°46'48.882" 110°23'11.760" 14 PBA.010 7°46'48.905" 110°23'08.988" 15 PBA.011 7°46'49.153" 110°23'03.452" 16 PBA.012 7°46'49.025" 110°23'00.981" 17 PBA.013 7°46'48.873" 110°22'57.530" 18 PBA.014 7°46'48.536" 110°22'54.902" 19 PBA.015 7°46'49.536" 110°22'54.502" 20 PBA.016 7°46'48.841" 110°22'50.447" 21 PBA.017 7°46'47.892" 110°22'48.794" 22 PBA.018 7°46'47.648" 110°22'48.396" 23 PBA.019 7°46'44.397" 110°22’47.032” 24 PBU.B4 7°46'42.642" 110°22’46.787" 25 PBA.020 7°46'41.223" 110°22'46.204" 26 PBA.021 7°46’40.937" 110°22'44.599" 27 PBA.022 7°46'39.966" 110°22'43.159" 28 PBA.023 7°46'38.266" 110°22'40.964" 29 PBA.024 7°46'36.063" 110°22'38.017" 30 PBA.025 7°46'35.862” 110°22'36.206" 31 PBU.002 7°46'35.673" 110°22'33.903" 32 PBA.026 7°46'35.473" 110°22'32.464" 33 PBA.027 7°46'34.330" 110°22'31.893" 34 PBA.028 7°46'28.857" 110°22'31.361" 35 PBA.029 7°46'29.616" 110°22'29.770" 36 PBA.030 7°46'32.150" 110°22'21.374" 37 PBU.B5 7°46'31.880" 110°22'20.520" 38 PBA.031 7°46'31.306" 110°22'12.386" 39 PBA.032 7°46'18.911" 110°22'08.023” 40 PBU.B6 7°46'17.267" 110°22'06.337" 41 PBA.033 7°46'13.199" 110°22'06.450" 42 PBA.034 7°46'13.082" 110°22'04.257" 43 PBA.035 7°46'19.023" 110°22'03.375" 44 PBA.036 7°46'18.103" 110°21'59.423" 45 PBU.003 7°46'13.250" 110°21'59.834" 46 PBA.037 7°46'12.573" 110°21'53.886" 47 PBA.038 7°46'10.718" 110°21'54.859" 48 PBA.039 7°46'11.564" 110°21'57.862" 49 PBA.040 7°46'10.299" 110°21'58.330" 50 PBA.041 7°46'09.682" 110°21'56.007" 51 PBA.042 7°46'08.683" 110°21'51.544" 52 PBA.043 7°46'06.380" 110°21'49.626" 53 PBA.044 7°46'07.563" 110°21'47.199" 54 PBA.045 7°46'06.570" 110°21'45.417" 55 PBA.046 7°46'06.727" 110°21'43.623" 56 PBA.047 7°46'10.169" 110°21'42.718" 57 PBU.B7 7°46'10.038” 110°21'41.456" 58 PBA.048 7°46'13.797" 110°21'40.660" 59 PBA.049 7°46'14.076" 110°21'38.797" 60 PBA.050 7°46'16.750" 110°21'38.298" 61 PBU.004 7°46'01.937" 110°21'12.311" 62 PBA.051 7°46'16.514" 110°21'32.460" 63 PBA.052 7°46'19.087" 110°21'07.894" 64 PBA.053 7°46'14.008" 110°21'06.229" 65 PBA.054 7°46'05.325" 110°21'04.961" 66 PABU.B8 7°46'05.593" 110°21'03.921"
Sumber: Kemdagri (2007)

## Gambar 1. Peta Batas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (Kemdagri, 2007)
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  keberadaan  pilar  batas  adalah  adanya  pilar  yang  kondisinya  tidak terawat dan terkesan terabaikan. Sebagaimana dilaporkan dalam suaramerdeka.com (Oktober 2017) pilar batas antara Kabupaten Semarang dan Temanggung dalam kondisi rusak, salah satu kerusakannya adalah hilangnya plat kuningan yang berada di bagian atas pilar batas. Selain itu, ditemukan pilar batas yang kondisinya hilang karena longsor di Kabupaten Wonosobo (Setda Wonosobo, November 2016).  Dengan rusaknya pilar tersebut maka pemeliharaan secara rutin terhadap pilar batas menjadi penting untuk dilakukan, karena keberadaan pilar batas yang baik ini penting bagi setiap daerah yang saling berbatasan. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mendokumentasikan pilar batas yang sudah terpasang untuk mengonfirmasi posisi pilar batas yang ada apakah terjadi perubahan secara visual atau tidak. Selain itu juga dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan pilar batas antar daerah, khususnya antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Menurut Permendagri No. 141 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemasangan pilar batas merupakan bagian dari upaya  penegasan  batas  antardaerah.  Setelah  dilakukan  penegasan  batas  tersebut,  maka  langkah  selanjutnya ialah  dilakukan  pemeliharaan  batas  yang  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  berkaitan.  Salah  satu bentuk pemeliharaannya adalah dengan menjaga kondisi fisik pilar dan menjaga agar pilar batas tidak hilang atau  berubah  posisinya.  Dalam  rangka  pemeliharaan  tersebut  Pemerintah  Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Seta DIY telah membuat aplikasi Sistem Informasi Pilar batas di lingkup Propinsi DIY yang dapat diakses pada laman http://sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id/ (Biro Tata  Pemerintahan  Setda  DIY,  2020).  Namun  demikian,  dalam  peta  sebaran  dalam  laman  tersebut  belum mencantumkan pilar batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

## Data dan Metode
Pada penelitian-penelitian sebelumnya oleh Nugroho (2011) , Harwinda (2016), Ma’ruf, dkk (2009) dilakukan penentuan batas daerah menggunakan metode kartometrik, yaitu penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap, serta penentuan batas dengan melakukan pengukuran pilar batas dengan pengamatan GPS. Pada artikel ini, batas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah ada dan pilar batasnya sudah terpasang. Hal ini berarti telah dilakukan penentuan batas secara kartometrik di atas peta dan sudah  dilakukan  penegasan  batasnya  dengan  keberadaan  pilar  batas  di  area  perbatasan  kedua  daerah,  yang
selanjutnya pilar batas di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman akan didokumentasikan secara visual dan dikaji kemungkinan dan kelayakannya untuk pengamatan GNSS untuk mengonfirmasi koordinat pilarnya.
Kelayakan lokasi pilar untuk dilakukan pengamatan GNSS didasarkan pada Standar Nasional Indonesia No 19-6724-2002 tentang Jaring Kontrol Horizontal, dimana salah satu kriterianya adalah adanya kawasan terbuka di sekitar lokasi pengamatan GNSS dengan elevasi obstruksi ( mask angle ) berkisar pada ketinggian 10 ° - 15 ° di atas horizon.  Gambaran mask angle ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Mask Angle (Sumber: BSN, 2002)
Namun  demikian,  menurut  Uaratanawong,  dkk  (2020),  pengukuran  dengan  mask  angle  lebih  dari  10°  - 15°masih  memungkinkan  dilakukan  tetapi  dengan  syarat  dan  kondisi  tertentu,  antara  lain  menggunakan algoritma signal to noise reduction (SNR) untuk menyaring sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS/GNSS dan akan diterima oleh receiver GPS/GNSS.
Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Batas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang terdapat di lampiran pada Pemendagri No.72 Tahun 2007. Peralatan yang digunakan antara lain kamera digital untuk kegiatan pendokumentasian secara visual, dan seperangkat komputer untuk proses pengolahan dokumentasi serta pembuatan artikel dan perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Word .
Adapun  dalam  pelaksanaannya,  pilar  batas  didokumentasikan  dengan  standar  dokumentasi  yang  terdapat dalam formulir pengamatan  GPS/GNSS  sesuai  SNI  19-6724-2002  tentang Jaring  Kontrol  Horizontal,  yaitu dengan mendokumentasikan pilar batas sesuai arah pandang empat mata angin yaitu ke Barat, Utara, Timur, dan Selatan. Hasil dokumentasi selanjutnya  diperiksa keadaan pilar batas secara visual untuk mendapatkan informasi mengenai apakah terdapat titik pilar batas yang hilang, rusak, atau masih dalam keadaan baik.

## Hasil dan Pembahasan
Pendokumentasian pilar batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah dilaksanakan pada 66 pilar batas yang mencakup satu buah PABU,  11 buah PBU, dan 54 buah PBA. Adapun analisis kondisi pilar dibagi dalam dua pembahasan yaitu mengenai kondisi fisik pilar dan kelayakan pilar untuk dilakukan pengamatan GPS/GNSS.

## 1. Kondisi Fisik Pilar
Tabel 2. Kondisi Fisik Pilar Batas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
No Kondisi Pilar PABU PBU PBA 1 Baik 1 9 24 2 Rusak ringan - 2 4 3 Rusak berat - - 7 4 Hilang - - 16 5 Tidak dapat disurvei - - 3 Sumber: data pengolahan
Secara  umum  kondisi  sebagian  pilar  batas  yang  ada  dalam  keadaan  baik,  dalam  hal  ini  bentuk  pilar  tidak berubah dan tidak ada bagian pilar yang terkikis atau hilang. Sebagian yang lain dalam keadaan yang terkikis, setengah  pilar  tertimbun  beton,  dan  ada  pula  pilar  yang  hilang/tertimbun  sepenuhnya.  Adapun  rincian  dari kondisi pilar disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan kondisi fisik pilar berdasarkan pengamatan secara visual. Kondisi baik diartikan bahwa pilar dalam keadaan yang baik dan relatif tidak ada perubahan secara fisik. Pilar dalam kondisi baik terdapat sejumlah 34, yang terdiri dari 1 PABU, 9 PBU dan 24 PBA. Salah satu PBA (PBA 31) sudah tidak ada (hilang) tetapi  ada  pilar  pengganti  yang  dinamakan  KSP-2018.  Pilar  rusak  ringan  diartikan  bahwa  pilar  mengalami kerusakan  kecil,  seperti  misalnya  terkikis  ringan  dan  titik  terlihat  secara  samar.  Terdapat  sebanyak  6  pilar dalam kondisi rusak ringan, yaitu 2 PBU, dan 4 PBA. Pilar rusak berat misalnya pilar terkikis berat, titik (plat kuningan) tidak ada, pilar tetimbun sehingga keterangan pilar tidak kelihatan, dan kondisi pilar miring. Pilar yang termasuk dalam kategori rusak berat yaitu 7 PBA. Terdapat 12 PBA dalam kondisi hilang, dalam hal ini pilar  tidak  ditemukan  saat  survei,  atau  sudah  tertimbun  bangunan  lain.  Selain  itu,  terdapat  3  PBA  yang lokasinya tidak memungkinkan untuk disurvei.
Adapun  gambar  pilar  dalam  kondisi  baik,  rusak  ringan,  dan  rusak  berat  dalam  disajikan  dalam  Gambar  3 berikut.

## Gambar 3. Kondisi fisik pilar batas

## 2. Kelayakan untuk Pengamatan GPS/GNSS
Selain  pada  kondisi  fisik  pilar,  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah  penentuan  kelayakan  pilar  untuk pengamatan GPS/GNSS. Hasil dari kajian kelayakan untuk pengamatan GPS/GNSS pada pilar batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman disajikan dalam Tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Kelayakan Pilar untuk Pengamatan GPS/GNSS
No Jenis  pilar Layak Cukup layak Tidak layak Hilang/Tidak dapat disurvei 1 PABU 1 - - - 2 PBU 8 1 2 - 3 PBA 21 6 8 19

## Sumber: data pengolahan
Tabel 3 di atas menunjukkan kelayakan pilar untuk pengamatan GNSS berdasarkan SNI JKH, dimana terdapat 30 pilar yang layak untuk pengamatan GPS/GNSS, terdiri dari 1 PABU, 8 PBU, dan 21 PBA. Kelayakan ini
didasarkan bahwa pada lokasi pilar berada terdapat langit terbuka dengan mask angle sebesar minimal 15 ° . Ilustrasi mask angle disajikan dalam Gambar 3.
Pada  kondisi  pilar  dengan  kategori  cukup  layak,  terdapat  1  PBU  dan  6  PBA,  hal  ini  disebabkan  karena  di sebagian lokasi terdapat dinding yang cukup tinggi sehingga pengamatan GPS/GNSS akan sedikit terganggu. Pada lokasi pilar dengan kategori yang tidak layak terdapat 10 (2 PBU dan 8 PBA) pilar yang akan terganggu karena terdapat kanopi, baik kanopi alami (pohon) atapun kanopi buatan. Selain itu, terdapat pula satu pilar (PBA028)  yang  berada  di  dalam  toilet/kamar  mandi  umum.  Pengamatan  GPS/GNSS  tidak  akan  dapat dilakukan pada kondisi di bawah kanopi karena akan menghalangi jalannya sinyal satelit GPS/GNSS menuju receiver GPS/GNSS. Dokumentasi pilar yang dengan beberapa kategori kelayakan jika dilakukan pengamatan GPS/GNSS disajikan dalam Gambar 4.
Gambar 4. Kondisi pilar dengan beberapa kategori kelayakan
Pada Gambar 4 di atas disajikan dokumentasi kondisi pilar dengan beberapa kategori kelayakan jika dilakukan pengamatan GPS/GNSS di atasnya. Pada gambar A di Gambar 4 di atas, merupakan kategori pilar dengan kondisi layak, dimana pada lokasi tersebut merupakan area terbuka, dengan mask angle minimal. Pada gambar B menunjukkan lokasi yang cukup layak, dimana pada salah satu sisinya terdapat obstruksi berupa tembok yang cukup tinggi namun pada sisi yang lain masih terdapat area terbuka. Gambar C menunjukkan lokasi pilar dengan kategori tidak layak, hal ini disebabkan karena posisi pilarnya berada di bawah kanopi, bahkan pada gambar tersebut lokasi pilar berada di dalam toilet atau kamar mandi umum.
Sebaran hasil pengamatan pilar dalam aspek kondisi fisik dan kelayakan lokasi untuk pengamatan GPS/GNSS disajikan dalam ilustrasi yang terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen barat dan segmen timur. Segmen Timur diawali dari PABU.001  – PBU.002 dan Segmen Barat dimulai dari PBU.002  – PBU.B8.  Ilustrasi tersebut ditunjukkan dalam Gambar 5 dan Gambar 6.
Dari hasil dan pembahasan, pilar batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagian besar dalam kondisi  yang  baik.  Sebagian  pilar  lainnya  dalam  kondisi  yang  kurang  baik,  sehingga  perlu  mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait terutama untuk kondisi fisik pilar yang sudah rusak dan bahkan hilang.
Pada  Gambar  5  dan  6  di  atas,  terdapat  informsi  dalam  kotak  berwarna  kuning,  biru  muda,  dan  hijau  yang mewakili  jenis  pilar.  Informasi  yang  ditampilkan  berupa  nomor  pilar  dan  kondisi  pilar.  Kondisi  pilar  yang dimaksud adalah kondisi fisik pilar apakah dalam keadaan baik, rusak ringan, rusak berat, hilang, atau tidak dapat  disurvei.  Selain  itu  terdapat  pula  informasi  kelayakan  pilar  untuk  pengamatan  GPS/GNSS.  Dalam gambar ada kalanya terdapat informasi baik - layak, hal ini bermaksud bahwa pada pilar tersebut kondisi fisik baik dan lokasinya layak untuk pengamatan GPS/GNSS. Selain itu ada pula informasi yang berisi rusak berat - layak, hal ini bermaksud bahwa pilar mengalami kondisi rusak berat, namun lokasi pilar dalam kategori layak
untuk  pengamatan  GPS/GNSS.  Sehingga  pada  lokasi  pilar  tersebut  memungkinkan  dilakukan  rekonstruksi pilar sesuai dengan koordinat awalnya.
Gambar 5. Sebaran hasil pengamatan pilar pada segmen PABU.001 – PBU.002
Gambar 6. Sebaran hasil pengamatan pilar pada segmen PBU.002– PBU.B8

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah ditetapkan dalam Permendagri No 72 tahun 2007. Permendagri tersebut juga memuat daftar koordinat pilar batas antara kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Penelitian ini bermaksud untuk mendokumentasikan kondisi fisik pilar secara visual dan didapatkan 34 pilar batas (1 PABU, 9 PBU, dan 24 PBA) dalam keadaan baik, 6 pilar (2 PBU dan 4 PBA) dalam keadaan rusak ringan, 7 pilar dalam keadaan rusak berat (PBA), 16 pilar hilang (PBA), dan 3 pilar (PBA) tidak dapat disurvei karena lokasi yang tidak memungkinkan. Selain itu dari 47 pilar yang dapat ditemukan di lapanan, terdapat 30 lokasi pilar yang dapat dilakukan pengamatan GNSS secara optimal, 7 lokasi pilar yang masih cukup layak untuk pengamatan GNSS, dan 10 lokasi pilar yang tidak
layak  disebabkan  karena  keberadaan  kanopi  yang  akan  menghalangi  jalannya  sinyal  GNSS.  Hasil  ini diharapkan  dapat  menjadi  perhatian  bagi  para  pengampu  kebijakan  terkait  dangan  pengelolaan  perbatasan antar daerah karena hal ini akan menyangkut perencanaan pengembangan dan tata ruang daerah.
Saran yang dapat diberikan adalah kedepan perlu dilakukan pengecekan terhadap koordinat pilar batas yang ada agar dapat diketahui apakah ada pilar batas yang bergeser dari lokasi yang seharusnya sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2007. Pengecekan dapat dilakukan dengan metode pengukuran terestris menggunakan peralatan seperti total  station ,  atau  pun  pengukuran  ekstraterestris  dengan  pengamatan  GPS/GNSS  dengan memperhatikan kaidah pengamatan sesuai Standar Nasional Indonesia.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Pengurus  Sekolah  Vokasi  UGM  atas  bantuan  hibah  dana penelitian tahun 2020, serta kepada  mahasiswa Alih Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Angkatan tahun 2019 yang telah membantu mengumpulkan data dokumentasi pilar batas antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

## Daftar Pustaka
Badan Standardisasi Nasional, (2002), SNI 19-6724-2002 tentang Jaring Kontrol Horizontal. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2020). Sistem Informasi Pilar . http://sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id/ diakses tgl 10 Februari 2021.
Harwinda,  Z.B.,  (2016),  Implementasi  Permendagri  No.  76/2012  dalam  Penentuan  Batas  Daerah  dengan  Metode Kartometrik (Studi Kasus: Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya). Tugas Akhir. Departemen Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  (2006),  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2006  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Jakarta, Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (2007), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2007 tentang Batas  Daerah  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Jakarta, Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (2012), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (2017), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Jakarta, Indonesia.
Ma’ruf, B., Sumaryo, Riyadi, G., dan Wibowo, K.A.. (2009). Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kauman Kecamatan  Karangrejo  Provinsi  Jawa  Timur,  Prosiding  Revitalisasi  data  dan  Informasi  Keruangan (Geospasial) untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Daerah . Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Data Universitas Gadjah Mada.
Nugroho,  Hary.,  (2011),  Kajian  Implementasi  Metode  Penetapan  Batas  Administrasi  Kota/Kabupaten  (Studi  Kasus:
Provinsi Sumatera Barat), Jurnal Rekayasa . No.1. Vol.XV. hal. 19-26. SuaraMerdeka.com. (2017). Plat Pilar Batas Wilayah Hilang . https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/41099/plat- pilar-batas-wilayah-hilang diakses tgl 8 Maret 2020.
Setda  Wonosobo.  (2016). Pemkab  Lakukan  Pemantauan  dan  Inventarisasi  Pilar-Pilar  Batas  Daerah , https://wonosobokab.go.id/website/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/5480-pemkab-lakukan- pemantauan-dan-inventarisasi-pilar-pilar-batas-daerah/5480-pemkab-lakukan-pemantauan-dan-inventarisasi- pilar-pilar-batas-daerah diakses tgl 8 Maret 2020.
Taftazani, M.I., (2007), Peran Dunia Pemetaan dalam Penentuan dan Penegasan  Batas Daerah (studi pustaka terhadap Permendagri No. 1/2006), FIT ISI 2007, Jakarta.
Uaratanawong, V., Satirapod, C., dan Tsujii, T. (2020). Optimization Technique for Pseudorange Multipath Mitigation using  Different  Signal  Selection  Methods. Artificial  Satellites .  No.2.  Vol.  55.  hal.  77-86: https://doi.org/10.2478/arsa-2020-0006
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License