## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4077/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang
Shufie Afira Putri 1 , Rahmadani Yusran 2
Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 31 Oktober 2022 Publish : 16 Januari 2023 This study aims to analyze the implementation of regional regulations for the City of Padang No. 3 of 2019 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of the City of 2010-2030 in the development of the residential system at the East Padang City District. The author in this study used a type of qualitative research that uses descriptive method. The research location was carried out in the city of Padang,  namely  in  East  Padang  District,  Bappeda  City  Padang,  Padang  City PUPR Service, Public Housing Office and Residential Area (PERKIM) Padang City.  Data  collection  techniques  are  performed  by  interview  methods  and documentation studies. Based on the results of the research of the Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the Regional Spatial Planning (RTRW) of the Padang 2010-2030 in the Development of the Residential System in the East Padang City East Padang District, it could not be concluded that in its  optimal  implementation  as  should  be  implemented  as  well  as  its  optimal implementation.  Because  in  its  there  are  several  problems,  including  the implementation  of  the  spread  of  the  dissemination  of  information  on  space  to communities  that  have  not  been  implemented  evenly  and  the  level  of consciousness and still low public responsibilities.
Keywords:
Implementation, Spatial  Planning  and  Regional Planning, Polic,
Padang City
Info Artikel Abstrak Article history: Received : 31 Oktober 2022 Publish : 16 Januari 2023 Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PERDA Kota Padang No 3  Tahun  2019  mengenai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang 2010-2030  dalam  pengembangan  sistem  permukiman  di  Kecamatan  Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif  dengan metode deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Bappeda,  Dinas  PUPR,  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (PERKIM)  yang  ada  di  Kota Padang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah No  3  Tahun  2019  tentang  RTRW  Kota  Padang  pada  2010-2030  dalam Pengembangan  Sistem  Permukiman  di  Kecamatan  Padang  Timur,  belum terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  terdapat beberapa  masalah,  diantaranya  yaitu  pelaksanaan  menyebarluaskan  informasi penataan  ruang  kepada  masyarakat  yang  belum  terlaksana  secara  merata  dan tingkat kesadaran dan kurangnya tanggung jawab masyarakat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Shufie Afira Putri Universitas Negeri Padang Email: yusranrdy@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Secara  global,  dunia  menunjukkan  fenomena  bahwa  peningkatan  Pendapatan  Domestik Bruto  (PDB)  bukan  lagi memberikan  cerminan terjadinya  peningkatan  pembangunan  di  suatu negara,  bahkan  saat  ini  dunia  diresahkan  dengan  tingginya  pertumbuhan  jumlah  penduduk. Adanya  peningkatan  jumlah  penduduk,  menuntut  setiap  negara  untuk  bersedia  mencukupkan seluruh pemenuhan hidup sarana baik perkotaan ataupun perdesaan tidak terkecuali di Indonesia.
Melihat tingginya jumlah penduduk Indonesia, perencanaan tata ruang wilayah perkotaan harus lebih menjadi perhatian pemerintah. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007  tentang penataan ruang harus berjalan  dengan  memperhatikan  terpeliharanya  kelangsungan  hidup  selaras  dengan  wawasan lingkungan pembangunan berdasarkan pada Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.
Kota Padang termasuk kota yang mengalami padat penduduk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi kota penduduk  terpadat ke- 1 di Sumatera Barat yaitu 913.448 jiwa. Hal ini, mengindikasikan Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa  Kota  Padang  telah  mengalami  pertumbuhan  dan  kepadatan  penduduk  yang  pesat sekarangini. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan menimbulkan masalah terutama masalah terhadap lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dan menindaklanjuti UU No. 26 Tahun 2007, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan PERDA No. 3 Tahun 2019 tentang dirubahnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai RTRW di tahun 2010 hingga tahun 2030, yang sudah dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (33) menjelaskan  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang (RTRW) ialah menyusun pola penggunaan dan struktur kawasan kota yang menjadi hasil dari pelaksanaan tata ruang. Hal ini bertujuan Penataan Kota Padang agar tercapainya kota metropolis berpedoman  pada  mitigasi  bencana  dengan  pengembangan  sektor  industri,  perekonomian, pariwisata dan jasa, yang menjadi ketentuan dari RTRW ini yaitu peningkatan yang disesuaikan dengan karakteristik pemukiman sosial dan budaya masyarakat, daya dukung, ruang kota, daya tampung,  keselarasan  lahan  dan  rawan  bencana.  Secara  umum,  kebijakan  ini  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  penataan  ruang,  akan  tetapi  penerapannya  belum  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, implementasi RTRW Kota Padang belum optimal dilihat dari perluasan pemukiman  dengan  karakteristik  sosial  budaya  masyarakat,  daya  tampung  kota,  daya  dukung lahan,  kesamaan  serta  bencana alam.  Hal  ini,  dilihat  dari  berbagai  permasalahan  dibawah  ini, seperti:
Pertama,  optimalisasi  penataan  kawasan  di  Kota  Padang,  seperti  zona  industri,  zona pertanian,  dan  zona  permukiman  penduduk  belum  terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Hal ini,dapat menimbulkan masalah rentan di Kota Padang. Misalnya, belum optimalnya penataan zona  pemukiman  penduduk  dan  kawasan  pemukiman  kumuh  yang  berdampak  kepada munculnya  permasalahan  banjir  dan  penyakit.  Pertumbuhan  penduduk  juga merupakan  faktor yang  mendorong  pertumbuhan  permukiman.  Akibat  dari  penataan  pemukiman  yang  kurang menimbulkan pemukian kumuh seperti Sawahan Timur. Contohnya adalah tingkat ke kumuhan Sawahan  Timur  disebabkan  karena  rendahnya  penataan  pemukiman lahan  penduduk,  ini  juga menyebabkan munculnya daerah kumuh di Sawahan Timur (Asmariati dkk, 2020) . Kedua , kurangnya penataan pemukiman penduduk menyebabkan tidak terbendungnya arus urbanisasi se-Kota Padang. Dampak yang muncul berkaitan dengan penggunaan lahan yang tidak teratur dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, hingga keadaan drainase memburuk karena daerah resapan air berkurang menjadi potensi bencana banjir. Hal ini juga diperparah oleh sistem tata aliran air yang belum optimal (Ardinis Arbain, 2020).
Ketiga, penataan pemukiman penduduk di Kota Padang menyebabkan menurunnya daya tampung  dan  dukung  lingkungan  disebabkan  oleh  kegiatan  pembangunan.  Contohnya  pada Kelurahan  Sawahan  Timur.  Dalam  SK  Walikota  No.  163  Tahun  2014  tentang  tempat Permukiman  Kumuh  dan  Lingkungan  Perumahan  Kota  Padang.  Kekumuhan  Sawahan  Timur yaitu  berada  pada  tingkat  kumuh  ringan  dengan  tipologi,  yang  juga  disebabkan  karena pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan perilaku masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  kualitatif  ialah  menggunakan  metode  deskriptif  yang  bertujuan mendeskripsikan  fenomena  atau  kejadian  yang  realita  dilapangan,  dan  data  yang  dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berkaitan dengan Implementasi PERDA Kota Padang
No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur.
Penelitian ini  dilaksanakan di Kecamatan Padang Timur yaitu di Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM yang ada di Kota Padang.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta studi dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah Triangulasi sumber dan untuk teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Anderson dalam (Herdiana, 2018) mendefenisikan kebijakan sebagai “a purposeful action followed by an actor or group of actors in dealing with a problem or issue of concern” . Kebijakan publik  merupakan  tindakan  yang  bertujuan  tertentu  yang  dilaksanakan  oleh  individu  atau kelompok orang dalam menangani masalah yang terjadi. Pendapat yang sama dengan Anderson juga dikemukakan oleh Friedrich dalam (Hermana & Dkk, 2019) bahwa kebijakan publik adalah suatu usulan perihal maksud dan tujuan tindakan dalam lingkungan politik tertentu, mengenai masalah atau kesempatan yang hendak diselesaikan oleh suatu kebijakan sebagai bentuk upaya dalam  mencapai  tujuan.  Abdul  Wahab  (1997:53)  dalam  (Tahir,  2020)  menjelaskan  bahwa penerapan keputusan kebijakan dalam perintah, undang-undang, keputusan badan peradilan dan eksekutif  rata-rata  berisikan  tujuan,  pemecahan  masalah,  dan  cara  dalam  tahap-tahap penerapannya.  Selanjutnya,  implementasi  ialah  serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  dalam mewujudkan  capaian  tujaun  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Aprina  &  Yusran, 2020);(Rahmadani & H. R, 2022). Kebijakan menurut Grindle dalam (Aprina & Yusran, 2020) mengatakan bahwa hasil yang dicapai berkaitan dengan pembiayaan dan perancangan program sehingga  mencapai  keberhasilan  penerapan  kebijakan  dipengaruhi oleh dan Contex  of Implementation (konteks implementasinya) dan Content of Policy (isi kebijakan). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalahrangkaian aktivitas  yang  dilaksanakan  sesudah  suatu  kebijakan  dirumuskan.  Kebijakan  yang  telah dirumuskan tidak akan berhasil tanpa implementasi. Menurut Undang-Undanng No. 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang “Penataan Ruang”, ruang ialah tempat yang terdapat ruang laut, darat dan  udara,  serta alam  semesta  menjadi  kesatuan  wilayah,  yang  mana terdiri  dari manusia  dan banyak makhluk hidup lainnya, melakukaan berbagai macam bentuk kehidupan dalam menjaga kelangsungan  hidupnya.  Pola  dan  struktur  ruang  ialah  bentuk  dari  tata  ruang.  Pelaksanaan penataan bertujuan agar terwujudnya wilayah nasional yang nyaman, aman, menghasilkan, dan berlanjut berpedoman pada Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 16/PRT/M/2009, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah adalah perangkat rencana tata ruang daerah yang dibuat atas dasar pendekatan wilayah administrasi yang secara hierarkis terdiri  atas  kawasan  nasional,  kota,  propinsi,  dan  kabupaten.  Perencanaan  secara  menyeluruh adalah petunjuk peraturan dan cara yang disusun untuk menjaga keutuhan bangsa, seimbangan dan serasi dalam pembangunan antardaerah dan antarsektor, serta keserasian lingkungan alam dan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berkaitan  dengan  pemahaman  tersebut,  maka  implementasi  hal  tersebut  merupakan tindakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penataan ruang.
Berdasarkan hasil temuan peneliti pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2019 tentang RTRW Kota Padang dalam pengembangan sistem permukiman dilaksanakan sebagai berikut:
Pertama,  penyebarluasan  informasi  kepada  masyarakat.  Penyebarluasan  infromasi penataan  ruang  kepada masyarakat  ialah salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah.  Sasaran  utama  dalam  penyelenggaraan  penataan ruang  adalah  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  penyebarluasan  informasi  penataan  ruang masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Penyebarluasan informasi penataan ruang dilaksanakan  melalui  sosialisasi  secara  tatap  muka  dan  memberikan  beberapa  arahan  kepada masyarakat.  Sosialisasi  ini  biasanya  dilakukan  oleh  camat-camat  di  Kota  Padang  tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayahnya masing-masing. Kemudian, pelaksanaan penyebarluasan  informasi  penataan  ruang  kepada  masyarakat  tidak  hanya  dilakukan  oleh Bappeda  Kota  Padang.  Namun,  pihak  kecamatan  juga  ikut  melaksanakan  penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat salah satunya yaitu dengan sistem door to door. Selanjutnya,  penyebarluasan  informasi  mengenai  penataan  ruang  dilakukan  dalam  bentuk mendirikan baliho di beberapa titik wilayah.
Kedua, adanya pemberlakuan izin pemanfaatan ruang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (32) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi bahwa Izin Pemanfaatan Ruang ialah dipersyaratkan pada pemanfaatan ruang sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perUU. Salah  satu  bentuk  pemberlakuan  izin  pemanfaatan  ruang  ialah  izin  prinsip  dan  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam pemberian izin prinsip harus sesuai dengan penggunaan ruang yang telah diatur dalam perda RTRW. Seperti contoh dalam izin prinsip ialah apabila developer ingin membangun pemukiman dikawasan yang ternyata kawasan tersebut tidak berfungsi untuk hunian tetapi untuk lahan pertanian, maka pemerintah Kota Padang tidak akan memberikan izin untuk  pembangunan  hunian  di  tempat  tersebut.  Begitu  juga  dengan  Persetujuan  Bangunan Gedung (PBG) yang dalam hal pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini telah dapat diakses secara online baik dalam persyaratannya maupun proses pendaftararannya.
Ketiga, musrenbang  sebagai  wadah  penyampaian  aspirasi  masyarakat.  Musrenbang  atau yang biasa disebut dengan musyawarah rembug warga adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan  oleh  stakeholders.  Musrenbang  merupakan  wadah  penyampaian  aspirasi masyarakat.  Dengan  dilaksanakannya  musrenbang  setiap  satu  kali  dalam  satu  tahun,  dapat membantu stakeholders dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu yang paling utama ialah masyarakat bebas berpendapat dan memberikan usulan-usulan terutama di bidang pembangunan fisik  seperti  perbaikan  jalan,  jempatan  dan  sebagainya  yang  tujuannya  ialah  agar  masyarakat paham  dan  dapat  menempatkan  ruang  sesuai  peruntukkannya  serta  meminimalisir  terjadinya konflik  dan  bencana  alam.  Karena  sejatinya  pengambilan  keputusan  dapat  ditetapkan  melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Namun  demikian,  berdasarkan  temuan  dilapangan  implementasi  peraturan  daerah  no  3 tahun 2019, dalam pengembangan sistem permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang belum terlaksana secara optimal sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari:
Pertama, Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada  masyarakat yang belum  terlaksana  secara  merata.  Dalam  pelaksanaan  penyebaran  informasi  penataan  ruang kepada  masyarakat  sangatlah  masih  belum  maksimal.  dapat  dilihat  masih  kurangnya  media dalam penyebarlusan informasi contohnya baliho yang saat ini banyak baliho yang menampilkan foto caleg bukan informasi yang seharusnya didapat masyarakat. Selain itu dapat dilihat dalam pelaksanaannya  ketika  membuat  bangunan,  dimana  dalam  hal  ini  masih  banyak  masyarakat maupun  developer  yang  membuat  bangunan  sehabis-habis  tanahnya  dalam  artian  tidak melebihkan sedikit tanahnya untuk pembuatan drainase.
Kedua,  tingkat  kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  yang  rendah.  Salah  satunya adalah pada saat mengikuti musrenbang di tingkat RT masyarakat yang hadir hanya beberapa orang saja. Padahal musrenbang juga merupakan wadah untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga mengaku bahwa mereka tidak tau sama sekali mengenai informasi musrenbang bahkan mengaku tidak pernah diajak untuk mengikuti musrenbang.Hal ini berakibat pada  minimnya  informasi  dan  pemahaman  yang  didapat  masyarakat  tentang  bagaimana mengurangi  resiko  terjadinya  banjir  di  Kecamatan  Padang  Timur.  Selanjutnya,  tumpukan sampah  yang  banyak  di  Bandar  kali  sekitaran  Mdjamil  Jati  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  lingkungan  masih  rendah.  Fenomena  ini menjadi  penyebab  terhadap  banjir.  Meskipun  telah  disediakan  karung  sampah  yang  bermerek Sampah  Organik  DLH  (Dinas  Lingkungan  Hidup)  2022  masyarakat  masih  enggan  untuk membuang sampah pada tempatnya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya.  Dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  masalah,  diantaranya  yaitu pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat yang belum terlaksana secara  merata.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  media  dalam  penyebarlusan  informasi  seperti baliho yang banyak memuat foto caleg dibanding informasi yang seharusnya didapat masyarakat dan tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari  rendahnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  mengikuti  musrenbang  di tingkat  RT  dan  masih  adanya  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai musrenbang. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana mengurangi resiko  terjadinya  banjir  di  Kecamatan  Padang  Timur,  serta  kurangnya  penataan  pemukiman penduduk  di  Kota  Padang  pada  aktivitas  pembangunan  di  lereng  bukit  yang  berdampak  pada keselamatan  penduduk.  Salah  satu  contohnya  yaitu  pembangunan  kampus  UIN  III  di  Sungai Bangek,  Kecamatan  Koto  Tangah,  Kota  Padang.  Sisi  positif  dari  adanya  kampus  UIN  III  di Sungai  Bangek  (2020)  yaitu  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Meskipun pembangunan ini menuai dampak positif tetapi akan beresiko pada penduduk, seperti terkenanya longsor. Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan implementasi rencana tata ruang wilayah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aprina,  Y.,  &  Yusran,  R.  (2020).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Bahaya  Kebakaran. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (4), 87–97. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.49
Asmariati  dkk.  (2020).  Arahan  Penataan  Permukiman  Kumuh  Kelurahan  Sawahan  Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Jurnal REKAYASA , 10 (02), 84–94. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2021). Kepadatan Penduduk . Padang. Detiknews.  2021. 8  Kecamatan  di  Kota  Padang  Terendam  Banjir,  418  Warga  Dievakuasi . Retrieved Oktober 1, 2021, from https://news.detik.com/berita/d-5748140/8-kecamatan- di-kota-padang-terendam-banjir-418-warga-dievakuasi
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , I (3), 13–26. http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publicati on/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
Hermana, D., & Dkk. (2019). Kebijakan Publik . Universitas Garut.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030.
Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Nomor:  16/PRT/M/2009,  Tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten.
Rahmadani, & H. R. (2022). EVALUASI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH BAPPEDA DI KOTA SOLOK. Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment , 2 (3), 406–416.
SK  Walikota  No.  163  Tahun  2014  tentang  Lokasi  Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman Kumuh Kota Padang.
Sumbarfokus. 2020. Wali Kota Padang: Kehadiran Kampus UIN III Berdampak Pada Kemajuan Perekonomian Masyarakat . Retrieved February 5, 2020,
from https://www.sumbarfokus.com/berita-walikota-padang-kehadiran-kampus-iii-uin- ib-berdampak-pada-kemajuan-perekonomian-masyarakat.html
Mustari,  N.  (2015). Pemahaman  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  &  Evaluasi Kebijakan
Publik . https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNlN mU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf Tahir, A. (2020). Kebijakan publik dan good governancy . UNG Press. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.