## Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS

## Imanda Tria Hadi, N. Eva Fauziah*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia
A R T I C L E   I N F O Article history : Received  : 4/4/2022 Revised  : 8/7/2022 Published  : 9/7/2022
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.
Volume  : 2 No. : 1 Halaman  : 69 - 74 Terbitan  : Juli 2022

## A B S T R A K
Iuran BPJS telah terjadi tiga kali kenaikan. Terakhir iuran BPJS ditetapkan naik dimasa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat tiga hal yang ingin diteliti yaitu: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS di Kota Bukittinggi. 2) Bagaimana dampak dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS di Kota Bukittinggi. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam trrhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan?. Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan (field research). Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknis analisis data adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan analisis secara keseluruhan dari apa saja yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam (maqasid syari’ah) terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi menurut penulis belum mengutamakan konsep maqasid syari’ah karena menimbulkan kemudharatan, yaitu kenaikan iuran yang harus dibayarkan terlalu tinggi terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 perekonomian semakin sulit, adanya unsur ketidak adilan dalam pelayanan kesehatan padahal dari sebagian masyarakat tetap membayar iuran tersebut.
Kata Kunci : Kenaikan Iuran; BPJS Kesehatan; Maqashid Syar’iah.

## A B S T R A C T
BPJS contributions have increased three times. Finally, BPJS contributions are set to increase during the Covid-19 pandemic. Based on this background, there are three things that want to be researched, namely: 1) What is the government's policy regarding the increase in BPJS contributions in Bukittinggi City. 2) What are the impacts and complaints from the public on the policy of increasing BPJS contributions in Bukittinggi City. 3) How does Islamic law review the policy of increasing BPJS Health contributions? The thesis research method is descriptive qualitative research which is carried out directly in the field (field research). The research location was conducted in the city of Bukittinggi. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. Furthermore, the technical analysis of data is to analyze and describe the overall analysis problem of what is found in the field. The results of this study indicate that the review of Islamic law (maqasid shari'ah) on the policy of increasing BPJS Health contributions in the City of Bukittinggi, according to the author, has not prioritized the concept of maqasid shari'ah because it causes harm, namely the increase in contributions that must be paid is too high, especially during the COVID-19 pandemic. 19 the economy is getting more difficult, there is an element of injustice in health services even though some of the people still pay the due.
Keywords : Increase in Contributions; BPJS Health; Maqashid Shari’ah.
@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran masyarakatnya dalam setiap bidang. Pemerintah menjadikan kemakmuran masyarakatnya sebagai isu utama. Jika berbicara tentang jaminan negara terhadap masyarakat maka tidak terlepas salah satu nya dari masalah kesehatan. Di Indonesia jaminan sosial berupa penanggulangan kesehatan bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang nantinya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan UU NO 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS Kesehatan mulai beroperasi secara resmi sejak 1 Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Juni 2014 (Kementerian, 2016).
Pengelolaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan ataupun ketenagakerjaan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS, dimana setiap masyarakat diwajibkan membayar berupa sejumlah iuran dengan nominal tertentu. Metode pengelolaan BPJS ini sekilas dilihat seperti asuransi pada umumnya, yang membedakannya adalah BPJS merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakatnya. Dalam menentukan besaran iuran, pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan. Berdasarkan tabel berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang dialami dalam menetapkan kebijakan iuran tarif tersebut.
Tabel 1. Peraturan Presiden Perpres No. 28 Tahun 2016         Perpres No. 82 Tahun 2018 Perpres No. 64 Tahun 2020 Kelas I : Rp 80.000 Kelas I : Rp 160.000 K    Kelas I : Rp 150.000 Kelas II : Rp 51.000 Kelas II : Rp 110.000 K    Kelas II : Rp 100.000 Kelas III : Rp. 25.500 Kelas III : Rp 42.000 K    Kelas III : Rp 42.000
Kenaikan iuran tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage), agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Rencana kenaikan iuran ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal health Coverage tersebut karena akses terhadap layanan kesehatan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan daya beli tinggi. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan memilih untuk tidak membayar iuran atau harus menurunkan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Hanya sepertiga dari 74 juta pekerja informal di Indonesia yang merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah. Sisanya harus mendaftar dan membayar iuran secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing.
Dengan adanya perubahan dalam menetapkan kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan sebagai pihak yang merumuskan kebijakan yang terdiri atas Direktur Utama, Satuan Pengawas Internal dari Keuangan, serta Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko, dan Pengawas Internal. Namun dalam proses penetapan kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan saja, melainkan terdapat pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses menetapkan kebijakan tersebut (Rarasati, 2017).
Dapat dilihat dalam skema berikut ini:
Berdasarkan skema di atas, terdapat faktor-faktor lain dalam menetapkan kebijakan kenaikan iuran tersebut, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan saja yang terlibat, namun terdapat pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam menetapkan kebijakan tersebut.  Pihak-pihak tersebut diantaranya terdapat Menteri Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Presiden. Presiden merupakan pihak yang memiliki wewenang tertinggi dalam menetapkan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan kenaikan iuran saat ini berbeda dari kenaikan iuran sebelumnya karena kenaikan iuran saat ini dilakukan di tengah adanya pandemi Covid-19 (Avrillia Wulandari Putri Supriyadi et al., 2021). Sebagai kota wisata, Kota Bukittinggi juga menjadi salah satu Kota yang ikut merasakan dampak perekonomian terpuruk akibat wabah corona disease 2019 atau yang biasa disebut dengan covid-19. Dimana sektor perdagangan dan penyediaan jasa layanan seperti perhotelan dan angkutan terkena imbas lebih parah. Pandemi Covid-19 memang bencana bagi berbagai sektor di Indonesia salah satunya adalah sektor kesehatan dan ekonomi di Indonesia (A, 2021). Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menjadikan masyarakat yang dalam hal ini merupakan peserta BPJS kurang mampu semakin terbebani akan biaya iuran BPJS yang naik secara sepihak membuat terancam haknya para peserta BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah (Prama, 2020).
Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan menurunkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembayaran iuran yang disebabkan oleh kurangnya manfaat sosial yang mereka terima dari adanya program BPJS kesehatan. Akibatnya, masyarakat secara legitimasi akan cenderung untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah karena kebijakan terkait kenaikan tarif BPJS kesehatan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kewajiban yang diberlakukan menyebabkan mau tidak mau masyarakat tetap menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana rumusan kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi? (2) Bagaimana dampak dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan (field research). Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknis analisis data adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan analisis secara keseluruhan dari apa saja yang ditemukan di lapangan (Nasional, 2011).

## C. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan Pemerintah terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan dan perbaikan yang harus dilakukan agar kemanfaatan program ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Khususnya terkait dengan pembiayaan program JKN-KIS yang masih terdapat GAP antara biaya manfaat dan besarnya kapasitas finansial program ini.
Hal tersebut sebetulnya telah diakomodir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini antara lain mengatur penyesuaian besaran iuran dari seluruh segmen peserta. Kemudian pada Maret 2020, keputusan penyesuaian besaran iuran tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), khususnya untuk segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atas peserta mandiri, sehingga besaran iurannya dikembalikan sesuai aturan perpres 75/2019 berlaku.
Pembatalan putusan MA ini  tentu saja membuat Pemerintah harus berpikir ulang bagaimana menyelesaikan persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Pemerintah memahami bahwa Penganggaran Program JKN-KIS selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang, yakni pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian iuran, maka kondisi defisit akan terus terjadi dan keberlangsungan program ini akan terganggu.
Karenanya Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang kembali mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS.
Selain itu, besaran iuran juga harus sesuai dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Karena sebetulnya dalam perhitungan aktuaria, besaran iuran peserta PBPU atau peserta mandiri kelas I sebesar Rp 286.085, kelas II Rp 184.617, dan kelas III Rp 137.221. Penyesuaian iuran ini tujuannya untuk memperbaiki ekosistem program JKN agar tetap sehat dan berkesinambungan. Selain itu sesuai ketentuan, besaran iuran memang perlu direvisi secara berkala, kata Kunta Wibawa. Dalam Perpres 64/2020, besaran iuran JKN-KIS peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja  (BP) /Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.000 untuk kelas III. Sementara per 1 Juli 2020, Iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.
Kepala BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi, Henny Nursanti menuturkan kenaikan iuran BPJS tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Dia menjelaskan sesuai pasal 34 Perpres, besaran iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas I iurannya menjadi Rp 160.000 perjiwa/bulan. Kelas II menjadi Rp 110.000 perjiwa/bulan. Kelas III menjadi Rp 42.000 perjiwa/bulan. Kenaikan iuran itu berlaku mulai Januari 2020. Sementara tarif sebelumnya, kelas I Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, kelas III Rp 25.500. “Kenaikan iuran yang diberlakukan ini bukanlah atas kemauan dari BPJS, akan tetapi adalah amanah dari Undang-Undang” tegasnya. Menurut UUD 1945 bahwa negara itu harus memberikan jaminan kesehatan dan sosial supaya masyarakat itu bisa hidup dengan layak. Penyesuaian iuran itu, katanya masih tidak sebanding dengan apa yang dirasakan manfaatnya oleh para peserta. Penyesuaian tersebut juga diimbangi dengan adanya peningkatan pelayanan yang ada di seluruh fasilitas kesehatan. “Tentunya hal ini bukan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan saja, karena masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama sesuai kapasitasnya masing-masing” katanya.
BPJS Kesehatan akan menggandeng mitra instansi lainnya yang berkaitan dengan program JKN, seperti pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan juga akan memaksimalkan sosialisasi di rumah sakit sebagai pintu masuk peserta. “Ini adalah bagian dari solusi jangka panjang, kalau memang masyarakat ingin dipastikan kelayakannya memang kontribusi harus diperbaiki dengan penyesuaian iuran,” katanya. Disebutkan juga, bagi kepesertaan yang merasa keberatan atau ketidakmampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan maka dapat mengajukan turun kelas perawatan.
Kepala bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi Haryati, juga menegaskan kembali mohon kepada seluruh masyarakat terutama peserta JKN-KIS untuk sesuaikanlah iuran dengan kemampuan baik di kelas 1,2 dan 3. Jika merasakan kesulitan silahkan turun kelas. Dan yang sudah banyak tertunggak segera lunasi tunggakan, karena dengan gotong royong semua tertolong.
Terkait uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan memang dibutuhkan untuk menutup defisit yang dialami BPJS kesehatan. Tapi peneliti kira tidak tepat karena di tengah pandemi yang berdampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Pemerintah seharusnya lebih dapat mencari solusi yang tepat untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Mengingat masih banyak yang bisa ditempuh pemerintah untuk kembali menyehatkan defisit BPJS Kesehstsn. Padahal sebelumnya Perpres No.75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Lalu, pemerintah menaikkan lagi iuran BPJS dengan membuat Perpres nomor 64 Tahun 2020.

## Dampak dan Keluhan Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi
Dampak kenaikan iuran BPJS tidak berlaku untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang terdaftar dalam Penerima Bantuan (PBI) saja namun di semua kalangan menimbulkan polemik di masyarakat, banyak yang merasa keberatan apabila iuran BPJS dinaikan, apalagi bagi pembayaran iuran  (masyarakat yang tidak bekerja
dan yang tidak terdaftar sebagai PBI ) masyarakat masih belum merasa puas atas pelayan BPJS yang sekarang dan kenaikan iuran BPJS  hal ini bersamaan ditengah keadaan pandemi Covid-19. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menjadikan masyarakat yang peserta BPJS Kesehatan di Kota Bukittinggi yang kurang mampu semakin terbebani akan biaya iuran BPJS yang naik. Hal itu membuat terancam haknya para peserta BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endah seorang pegawai swasta mengaku dengan naiknya iuran BPJS tidak sesuai dengan pelayanan yang ada. Beliau selalu membayar iuran tepat waktu. Akan tetapi, hal yang beliau dapati tidak sesuai karena ketika suaminya sakit dan seharusnya dirawat, tetapi beliau sulit mendapatkan ruang perawatan serta kurang responsifny penanganan rumah sakit terhadap pasien seperti enggan untuk menerima peserta BPJS. Beliau menilai bahwa pemerintah belum secara penuh memantau sistem layanan BPJS yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.
BPJS yang seharusnya menjadi sarana atau jembatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak nyatanya pada praktek di lapangan tidak mudah didapatkan masih banyak pasien-pasien yang tertolak dirumah sakit dan masih banyak juga pasien yang tidak mendapat perlakuan yang baik apabila berobat menggunakan BPJS. Pembedaan pelayanan antara pasien pengguna BPJS dan pasien umum (bukan pengguna BPJS) sangat sering di jumpai di rumah sakit-rumah sakit atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan.
Tidak hanya itu untuk melakukan suatu tindakan salah satu contoh operasi, antara pasien BPJS dan Umum biasanya terjadi pembedaan, pasien pengguna BPJS biasanya akan menunggu lebih lama untuk memperoleh tindakan daripada pasien umum. Hal inilah yang dirasa masyarakat bahwa kenaikan iuran BPJS dianggap memberatkan masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19.
Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Reni seorang penjual buku, Ibu Reni terkena dampak pandemi cukup berat karena bergantung pada marketing tradisional (tidak ada sosmed). Ibu ini salah satu dari beberapa masyarakat yang iuran BPJS nya menunggak. Ia mengaku keberatan atas naiknya Iuran BPJS di masa pandemi ini, karena apabila tidak membayar tunggakan status kepesertaannya tidak aktif.  “di pandemi covid-19 ini sudah sangat berat bagi kehidupan masyarakat bawah. Jangan ditambah lagi dengan beban kenaikan iuran BPJS.” Ujarnya.
Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat yang dinilainya tidak memberatkan terkait kenaikan iuran BPJS yaitu Bapak Irvan. Beliau menilai hal yang wajar dan tidak memberatkan, apalagi jika dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapat peserta BPJS. “Prinsipnya sih setuju aja kalau ada kenaikan iuran ini, apalagi saya sudah ngerasain manfaatnya. Kalau dipikir-dipikir, memang tidak berat sih, terutama untuk yang memang punya penghasilan tetap. Misalkan saja untuk iuran mandiri kelas II yang jadi Rp 100.000, ini kan berarti seharinya tidak sampai Rp 4.000” kata Bapak Irvan. Beliau melihat adanya Program JKN-KIS telah membantu banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga keberlangsungan harus dijaga.
Jadi dalam penjelasan diatas, dampak dari adanya kebijakan kenaikan Iuran ini memang memicu reaksi dari masyarakat. Ada yang menolak karena lagi di masa pandemi namun ada pula yang mendukung karena penyesuaian ini penting untuk menjaga keberlangsungan program.

## Tinjauan Hukum Islam (Maqasid Syariah) terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS
Seiring berkembangnya zaman, ilmu maqashid syari’ah kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isuisu masa kini. Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan maqashid syari’ah menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman.
Di dalam hukum Islam dikenal dengan maqashid asy-syariah, yang  berarti tujuan-tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Tujuan dari ditetapkannya hukum Islam dalam masyarakat adalah untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. Apakah sudah memenuhi tujuan menjamin manfaat insaniah dan melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat serta bertujuan mencapai suatu keadilan dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS tersebut.
Tujuan dari hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara’ yang dikenal dengan al-kuliyyah al-khams, meliputi agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal).
Dengan adanya, kebijakan kenaikan iuran tersebut tetapi masyarakat merasa iuran BPJS dengan pelayanan kesehatan tidak seimbang. Tidak adanya kompensasi apabila ada masyarakat peserta BPJS yang menunggak. Kenaikan iuran dan pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu memelihara diri (jiwa) atau yang biasa disebut dengan Hifz Al-Nafs.
Memelihara jiwa (Hifz Al-Nafs) sebagai salah satu aspek yang ditetapkan hukum Islam merupakan aspek yang harus dilindungi, memenuhi kebutuhan yang diinginkan manusia. Jika kebutuhan pokok diabaikan maka  akan terancam eksistensi jiwa manusia. Sama halnya jiwa apabila Hifz Al-Nafs dikaitkan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sesuai karena kemaslahatan jiwa, perlindungan jiwa, manusia masih terabaikan, hal ini menurut peserta BPJS kenaikan iuran BPJS bukan keputusan yang tepat, masyarakat kelas menengah tengah menghadapi tekanan sebagai dampak dari pandemi covid-19. Dan dengan naiknya iuran BPJS masyarakat juga merasa belum mendapatkan haknya sesuai dengan iuran yang ia bayar terhadap pelayanan kesehatan yang masih kurang baik. Letak kemaslahatan jiwa adalah rasa aman dalam jiwa. Kesimpulannya  bahwa  Maqashid Syari‟ah  adalah  konsep  untuk mengetahui  hikmah  (nilai -nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al- Qur‟an  dan  Hadits).  yang  ditetapkan  oleh  Allah  ta‟ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia, Maka BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi belum mengutamakan konsep Maqashid syari’ah.

## D. Kesimpulan
Mengacu pada permasalahan dan pernyataan yang ada pada rumusan masalah diatas, dapa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS, dalam masa Pandemi Covid-19 merupakan tindakan gegabah yang dilakukan pemerintah demi semata-mata untuk kepentingannya saja bukan ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, terlebih dalam prosesnya bertentangan dengan berbagai aturan hukum. Dengan ini dikatakan rasanya bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS dinilai tindakan yang kurang tepat yang diterapkan pada masa pandemi.
Dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pendapatan rendah dan di masa pandemi covid-19 dimana ekonomi semakin buruk membuat masyarakat merasa terbebani apalagi masyarakat yang masih menunggak iuran perbulannya sehingga kemungkinan terburuknya berhenti untuk membayar iuran. Dan masyarakat juga merasa kenaikan iuran ini menurutnya tidak sesuai dengan pelayanan kesehatan yang di berikan.
Tinjauan hukum Islam terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut penulis dengan kondisi pandemi saat ini belum tepat dan belum mengutamakan konsep maqasid syari’ah karena menimbulkan kemudharatan, yaitu kenaikan iuran yang harus dibayarkan terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 perekonomian semakin sulit, adanya unsur ketidak adilan dalam pelayanan kesehatan padahal dari sebagian masyarakat tetap membayar iuran tersebut.

## Daftar Pustaka
A, P. (2021). Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 . PT. Kompas Media Nusantara.
Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 1 (2), 83–88. https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440
Kementerian, K. R. I. (2016). Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci . Nasional, D. P. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat) . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Prama, A. Y. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Bukittinggi .  Rri.Co.Id. https://rri.co.id/ekonomi/822324/ini-dampak-pandemi-covid-19-bagi-perekonomian-bukittinggi
Rarasati, D. H. (2017). Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Kota Malang. Jurnal Politik Muda , 6 (1), 34–40. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68119