Volume 4 Issue 2, September 2020: pp. 190-207. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam
Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia ( Sea Piracy )

## Implementation of State Jurisdiction in Sea Piracy in Indonesian Marine
Duwi Aryadi 1 , Jhuanda Fratama Kharismunandar 2 , Joko Setiyono 3
1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: duwiasyadi24@gmail.com
2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: jhuan.fkm@gmail.com
3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: jokosetiyono61@yahoo.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Piracy; Sea; Territorial Piracy  of  ships  against  foreign  vessels  carried  out  in  the  high  seas  is  an international crime. This crime has been viewed by the world and regulated in  international  regulations contained  in  the United  Nations Convention in 1982. This research aims to explore the application of Indonesian state legal jurisdiction to ship ships carried out in Indonesian sea waters. The  form of research  uses  the  doctrinal  method  with  the  research  specifications  in  the form of a perspective framework from previous researchers, as well as with the  conceptual,  analytical,  legislative,  historical,  comparative,  and  primary legal material approaches which are then assisted by analyzing several laws and regulations, conventions, literature, data, and some  related documents and tertiary legal materials to explain and assist in analyzing primary and secondary legal materials. Piracy of ships must be done offshore far from the jurisdiction of any country, the application of state jurisdiction can apply if the jurisdiction is carried out by ships sailing offshore then that country has the right to apply its jurisdiction. The international regulation also gives each state  sovereignty  the  right  to  exercise  its  jurisdiction  as  long  as  the  crime committed  is  still  within  the  authority  of  the  coastline  area.  Also,  the  two countries of origin can extradite perpetrators of ship piracy crimes as long as the two countries have entered into a joint extradition agreement.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Laut; Pembajakan; Teritorial Pembajakan  kapal  terhadap  kapal  asing  yang  dilakukan  diperairan  laut lepas  merupakan  kejahatan  internasional.  Kejahatan  ini  telah  dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk  menggali  penerapan  yurisdiksi  hukum  negara  Indonesia  terhadap pembajakan  kapal  yang  dilakukan  di  perairan  laut  Indonesia.  Bentuk penelitian  menggunakan  metode  doktrinal  dengan  spesifikasi  penelitian berupa  kerangka  perspektif  dari  peneliti  sebelumnya,  serta  dengan pendekatan  konsep,  analitis,  perundang-undangan,  sejarah,  perbandingan,  dan bahan  hukum  primer  yang  kemudian  dibantu  dengan  menganalisis  beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam
menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan  dilaut  lepas  yang  jauh  dari  yurisdiksi  negara  mana  pun,  penerapan yurisdiksi  negara  dapat  berlaku  apabila  yurisdiksi  dilakukan  oleh  kapal  yang berlayar  dilaut  lepas  maka  negara  tersebut  yang  berhak  menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing  kedaulatan  negara  untuk  menerapkan  yurisdiksinya sepanjang  kejahatan  dilakukan  masih  berada  pada  otoritas  wilayah  garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama .

## 1. Pendahuluan
Kejahatan  sudah  melekat  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  masyarakat.  Kejahatan tersebut timbul dari adanya suatu tekanan dalam diri pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat  yang  kemudian  menjadi  faktor  kriminogen.  Jika  tidak  adanya  perihal  yang dapat  menyebabkan  suatu  permasalahan  dalam  diri  seseorang  tersebut  maka  dapat dilihat suatu  tindak kejahatan tidak akan muncul. Di Indonesia dapat  ditemui berbagai macam maupun bentuk kejahatan.
Masalah pembajakan kapal memang suatu risiko yang terjadi saat sedang berlayar di laut lepas.  Nusantara  merupakan  negara  maritim  yang  memiliki  banyak  kepulauan  dalam wilayah  Indonesia  serta  dikelilingi  hamparan  lautan  luas. 1 Banyaknya  lautan  yang mengelilingi kepulauan Indonesia menyebabkan keterbukaan akses transportasi keluar dan masuk laut dalam perdagangan, perindustrian, dan masih banyak lagi dalam berbagai kegiatan. Di antara wilayah atau teritorial Indonesia terdapat wilayah laut internasional yang  mana  semua  kapal  dari  penjuru  dunia  bebas  untuk  keluar  masuk.  Masalah pembajakan kapal memang suatu risiko yang terjadi saat sedang berlayar di laut lepas. 2 Pada  saat  kapal  asing  berlayar  dilaut  Indonesia  tidak  boleh  ada  aturan  atau  hukum  di Indonesia yang boleh mengadili kapal asing tersebut, namun tetap ada lautan Indonesia yang tidak memperbolehkan kapal asing bebas berlayar di Indonesia, oleh sebab itu maka aturan yang dapat mengadili kapal asing ini adalah hukumnya positif sepanjang ia tidak berlayar di laut internasional. 3
Di  bawah  perhatian  hukum  internasional,  istilah  pembajakan  dengan  perkembangan perampokan  dilakukan  dengan  perampokan  yang  bersifat  mengancam  keselamatan seperti  perampokan  dengan  menggunakan  senjata.  Sedangkan  pembajakan  adalah kejahatan  yang  dilakukan  dengan  tindakan  kekerasan  atau  bisa  dengan  penahanan sandera  yang  melanggar  hukum  atau  tindakan  melawan  hukum  untuk  keuntungan perseorangan  atau  kelompok. 4 Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pembajakan dalam teritorial maritim yang memiliki yurisdiksinya/wewenang hukum terhadap suatu
1 Albert  W  Koers, Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut (Yogyakarta:  Gajah  Mada University, 1991).
2 Rebecca M.M. Wallace, Hukum Internasional (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993).
3 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional (Bandung: Binacipta, 1978).
4 J. G. Starke, Pengantar hukum Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
negara dikenal sebagai tindak pidana perampokan laut atau membawa senjata tajam atau juga  bisa  pencurian. 5 Ini  jelas  mempengaruhi  prosedur  peradilan  hukum,  atau  proses penegakkan keadilan yang terkait dengan otoritas kejahatan. 6
Negara  Indonesia  dikenal  dengan  nama  lain  Nusantara,  yang  berarti  memiliki  begitu banyak  kepulauan,  kelebihan  negara  Indonesia  ini  sangat  di  hormati  oleh  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembahasan Yurisdiksi Hukum berada dilaut tahun  1982  (UNCLOS). 7 Oleh  negara  Indonesia  meratifikasi  konvensi  tersebut  menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UU  tentang  Ratifikasi  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut).  Sedang  Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Maritim Indonesia (Perpres tentang Kebijakan Maritim Indonesia) kebijakan maritim Indonesia yang lebih lanjut ditentukan. Pengembangan  sektor  kelautan  dan  perikanan  masih  jauh  dari  yang  direncanakan, meskipun wilayah pesisir dan kepulauan kecil serta lautan kepulauan Indonesia memiliki kapasitas  berupa  sumber-sumber  pencaharian  serta  layanan  hidup  yang  cukup  begitu luas/besar,  serta  penerapannya  belum  dilakukan  secara  optimal/lebih  baik.  Indonesia telah  lama  diperjuangkan  sebagai  negara  kepulauan  dalam  forum  internasional. Perjuangan  tersebut  dimulai  dengan  Deklarasi  Djuanda  1957,  diikuti  oleh  Hukum Perikanan/Prp No. 4 tahun 1960. 8
Negara  tanah  air  atau  yang  disebut  bangsa  Indonesia  mengusulkan  definisi Kepulauan Negara agar diakui pihak Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan termasuk dalam Bagian  IV tentang Kepulauan Negara di Konferensi Peraturan PBB III. Prinsip yang menyatukan wilayah Indonesia, sehingga tidak ada yang gratis di seluruh kepulauan Indonesia. Nusantara adalah bangsa yang memiliki banyak pulau, serta dapat menarik  garis  dasar  dari  pinggiran  pulau-pulau  terluar.  Ini  telah  dikonfirmasi  dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan Indonesia) sebagai Undang-Undang atau PRP Nomor 4 tahun 1960 sebagai perwujudan dari adopsi UNCLOS  1982  (UU/PRP  Perwujudan  dari  UNCLOS  1982)  yang  berlaku  dalam  undang- undang  hukum  positivis  kita.  Secara  konstitusional  dan  konstitusional,  dua  momen pertumbuhan maritim muncul pada tahun 2014, yaitu penerbitan Undang-Undang Nomor 32  tahun  2014  tentang  Kelautan),  dan  pembentukan  Kementerian  Koordinasi  Maritim, yang  memperkuat  dan  meningkatkan  dasar  hukum  dan  tata  kelola  pertumbuhan  laut nasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia.  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Kebijakan Kelautan  Indonesia  dikeluarkan  pada  tahun  2017.  UNCLOS  1982  memberikan  suara rasional  kepada  warga  negara  Indonesia,  yaitu  mandat  untuk  dilaksanakan  oleh
5 Yonah Alexander dan Tyler B. Richardson, “Terror on the high Seas from Piracy to Strategic challenge,” California Santa, Barbar 2 (2009).
6 Sefriani, Hukum Internasional (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
7 Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, United Nation Convention on The Law of the Sea , 1982.
8 Dewi Santoso dan Fadhillah Nafisah, “Indonesia’s Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations,” Jurnal Hubungan Internasional 10, no. 2 (2017): 91.
perwakilan  hak  dan  manajemen  teritorial  laut  berdasarkan  acuan  pengaturan  dalam hukum internasional. 9 UNCLOS 1982 baru-baru ini mengiprahkan sayapnya beroperasi sebagai  negara  kepulauan  selama  36  tahun,  tentu  saja  meninjau  langkah-langkah  dari implementasinya  untuk  mengoreksi  mana  yang  sudah  dilaksanakan  dan  belum dilaksanakan  menganut  pada  konteks  yang  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  dalam UNCLOS 1982. 10
Konsep yurisdiksi universal berlaku untuk menuntut kejahatan pembajakan dalam skala kejahatan  internasional. 11 Berdasarkan  prinsip  itu,  setiap  negara  memiliki  yurisdiksi untuk menuntut para pelanggar hukum asing yang melakukan di mana saja, terlepas dari kebangsaan  tersangka  atau  korban. 12 Atas  dasar  ini,  klaim  suatu  negara  terhadap pelanggar adalah atas nama komunitas internasional secara keseluruhan. Pemberlakuan wewenang yang bersifat seperti yang tertuang dalam Pasal 100 UNCLOS juga menyerukan negara-negara untuk bekerja sama sepenuhnya dalam perang melawan pembajakan kapal yang berada di perairan laut lepas yang juga berada diposisi terluar otoritas negara pantai. Tetapi  ada  persyaratan  ketika  suatu  negara  ingin  menegakkan  konsep  yurisdiksi universal, antara lain: 1) negara asal memiliki pengaturannya tersendiri untuk menuntut para pelaku kejahatan pembajakan kapal, 2) tindak pidana merupakan tindak pidana kelas dunia. Secara alami, semisal ada negara yang tidak mempunyai otoritas untuk menuntut tindak  pidana  asing  maka  negara  tersebut  tidak  dapat  diberikan  hak  mengadili  oleh yurisdiksi  hukum  internasional,  dalam  bentuk  wewenang  untuk  mengadili  penjahat internasional. Ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang ada pada pelanggar bajak laut, sementara pembajakan memiliki efek luas pada stabilitas komunitas internasional. 13
Pengaturan  yang  tertera  dalam  hukum  internasional  telah  proporsional  dalam memberikan otoritas pada masing-masing negara untuk membela haknya dalam hal ini untuk  dapat  menuntut  pelaku  pembajakan  kapal  melalui  kehadiran  konsep  yurisdiksi universal.  Dimana  jika  negara  tidak  mengindahkan  dengan  baik  otoritas  itu  maka kebijakan  negara  tersebut  sama  dengan  melakukan  pembiaran  yang  memungkinkan pembajakan dapat membahayakan kedamaian masyarakat masing-masing negara. Fokus penelitian  ini  akan  mengetahui  implementasi  penegakan  kebijakan  tentang  prinsip kedaulatan  yang  bersifat  umum  yang  dikeluarkan  oleh  yurisdiksi  internasional  serta usaha  pencegahan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  pengamanan  atau mencegah pembajakan kapal di teritorial laut Indonesia. 14
9 Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar, Hukum  Internasional  Kontemporer (Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2006).
10 Yudha Bhakti, Penemuan hukum Nasional dan Internasional (Bandung: Fikahita Aneska, 2012).
11 Mario Silva, “Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law,” The Virginia Journal of International Law Association 50, no. 3 (2012): 553.
12 Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge University Press, 2008).
13 Boer Mauna, Hukum Internasional (Bandung: PT. Alumni, 2005).
14 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional , Pertama. (Bandung: Mandar Maju, 1990).

## 2. Metode
Metode  penelitian  berupa  penelitian  doktrinal.  Dibantu  Pendekatan  konsep,  analitis, perundang-undangan, sejarah, dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah . 15 Bentuk  spesifikasi  penelitian  yang  akan  dikaji  berupa  kerangka  perspektif analitis  yang  dikutip  dari  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Data  penelitian  terdiri  dari sumber bahan hukum primer, sekunder lalu dilanjutkan menganalisis beberapa aturan positivis  Indonesia,  konvensi-konvensi  internasional,  literatur,  data, 16 serta  beberapa artikel yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

## 3. Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Pembajakan
Lautan  merupakan  wilayah  yang  mengelilingi  suatu  negara  atau  pulau-pulau  yang merupakan lingkungan tempat makhluk hidup darat. Kejahatan yang terjadi pada suatu yurisdiksi wilayah atau negara tertentu dapat menyebabkan konflik kewenangan antar negara, pantai, warga negara dan sumber daya yang ada dalam negara. 17 Konflik yurisdiksi antar  negara  yang  terjadi  dalam  wilayah  ekstra  teritorialnya  berhubungan  dengan bendera  negara  kapal  dan  yurisdiksi  dari  teritorialnya.  Diskusi  tentang  memerangi pembajakan  laut  yang  pernah  dilakukan  oleh  para  akademisi  seperti  Brierly  dalam pandangannya menyebutkan: 18
“There is no authoritative definition of international piracy, but it is of the essence of a piratical act to be an act violence, committed a sea or at any rate closely connected with  the  sea,  by  person  not  acting  under  proper  authirity.  Thus  an  act  cannot  be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized”.
Tertuang  pada  perumusan  yang  secara  eksplisit  mengenai  definisi  hukum  pembajakan serta batasan penerapan pembajakan kapal yang dirumuskan oleh Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pasal 15 Konvensi Jenewa 1958 menyebutkan secara garis luas tentang Piracy consist of any of the following acts: 19
1. “Any illegal acts of violence, detention or any acts of depredation, commited for private ends by the crew or the passengers of private ship or private aircraft, and directed”:
a. “On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraf”.
b. “Against a ship, aircraft, person or property in a place outside the the jurisdiction of any State”.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
16 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Banyumedia Publishing, 2006).
17 Yordan  Gunawan,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pembajakan  di  Laut  Melalui  Yurisdiksi  Mahkamah Pidana Inte rnasional,” Media Hukum 19, no. 1 (2012): 72 – 86. 18 JL Brierly, the Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace (Oxford: Clarendon Press, 1960).
19 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional .
2. “Any  act  of voluntary  participation  in  the  operation  of  aship  or  of  an  aircraft  with knowledge of facts making it a pirate- ship or aircraft”.
3. “Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (1) or sub- paragraph (2) of this article”.
Dalam Pasal 100 Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS menyebutkan aksi Sea Piracy yang merupakan tindak pidana perompakan berupa tindakan yang ilegal atau melawan hukum di luar yurisdiksi suatu negara. 20 Berdasarkan paparan pasal tersebut, disimpulkan tindak pidana perompakan yang dilakukan di laut lepas disebut sebagai kejahatan pembajakan kapal jika sesuai dengan ukuran-ukuran sebagai berikut: 21
1. Berupa tindakan kekerasan melawan hukum;
2. Dilakukan dengan orientasi kepentingan individu;
3. Perbuatan ditujukan kepada penumpang kapal atau penerbangan pesawat udara;
4. Tempat kejadian peristiwa terjadi di luar batas yurisdiksi suatu negara.
Pembajakan  kapal  yang  dilakukan  di  luar  yurisdiksi  internasional  diatur  berdasarkan kebiasaan dari hukum internasional sendiri. Pengaturan hukum internasional yang dapat berlaku pada ruang pembahasan internal negara dalam lingkup kejahatan internasional karena kejahatan tersebut telah dirasa mengganggu kenyamanan hubungan internasional baik  warga  negara  maupun  negaranya.  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Konvensi  Roma  1988 menyebutkan bahwa:
“Menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk  laut  teritorial;  (c)  dilakukan  oleh  seorang  warga  negara  dari  negara tersebut.  Setiap  negara  pihak  juga  dapat  menerapkan  yurisdiksinya  atas  suatu pelanggaran  jika:  (a)  tindakan  itu  dilakukan  oleh  seseorang  yang berkewarganegaraan  dari  negara  yang  bersangkutan;  (b)  selama  pelaku  dari negara  tersebut,  mengancam  untuk  membunuh  atau  melukai  orang  lain;  (c) tindakan  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  memaksa  negara  yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan”.
Perompakan  dilaut  termasuk  sebagai  kategori international  crime dan  merupakan kejahatan  kepentingan  yang  universal  dalam  hukum  positif  hukum  internasional. 22 Hukum  Pidana  Internasional  memiliki  banyak  aturan  untuk  menilai  yurisdiksi  untuk menuntut  seorang  individu. 23 Dengan  kata  lain,  itu  berarti  bahwa  pelaporan  dapat dikriminalkan  berdasarkan locus  delicti) ,  yang  berada  masih  dalam  yurisdiksi  nasional atau bisa pula diekstradisi untuk persyaratan. Prinsip au dedere au judicare merupakan masing-masing yurisdiksi memiliki hak untuk bekerja sama dalam bernegosiasi, menjaga,
20 H.e. Jose Luis Jesu, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects,” the International Journal of Marine and Coastal Law Kluwer Law International 18, no. 3 (2003).
21 Maria Gavouneli, Functional Jurisdiction in the Law of the Sea (Belanda: Koninklijke Brill NV, 2007).
22 Hukum Laut Perseriakan Bangsa-Bangsa tahun 1982 dan Konvensi Jenewa 1958 , n.d.
23 Lucas Bento, “Toward an International Lawof Piracy Sui Generis: How the Dua l Nature of Maritime Piracy Law enables Piracy to Flourish,” Berkeley Journal of International Law 29, no. 2 (2011): 399.
menutupi,  dan  mengadili  dengan  negara  lain.  Kejahatan  yang  dilakukan  dan  disahkan Indonesia adalah pembajakan yang dikendalikan dalam Pasal 438.444 hingga 446 KUHP dan Indonesia memiliki hak untuk menuntut kejahatan tersebut, sehingga Indonesia tidak hanya dapat meminta bantuan mereka, tetapi juga membantu setiap negara.

## 4. Pengaturan  Yurisdiksi  Internasional  Terhadap  Pembajakan  Kapal  dan Kedaulatan Yurisdiksi Suatu Negara
Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan hak untuk mengontrol zonasi (rezim) hukum maritim, yaitu: 24
1. Di dalam Lautan.
2. Perairan pulau-pulau
3. Teritorial hukum terhadap laut.
4. Wilayah Tertentu (Air Tanah).
5. Wilayah/zona ekonomi yang khusus (Zona Eksklusif Komersial).
6. Dataran Tinggi Global.
7. Strong Sea (Elevated Sea).
8. Wilayah Internasional Dasar Laut.
Air  pedalaman  merupakan  tempat  dilakukan  bongkar  muat  dari  dana  tahu  ke  keluar negara Indonesia. Status pedalaman Indonesia dilestarikan dalam wilayah hukum negara Indonesia.  Indonesia  belum  mendirikan  tempat  pertemuan  darat,  meskipun  diakui. Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengiriman internasional sesuai dengan Kode Fasilitas Keselamatan Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS) yang dituangkan kembali oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO tahun 2002. Tampaknya selalu  kotor,  dan  kontaminasi  terhadap  lingkungan  laut  dan  habitat  kehancuran  bisa terjadi. 25 Jika pemerintah menerima situasi ini di dalam, dapat dikatakan bahwa Negara harus  mengambil  peran  dalam  mempertahankan  serta  menjaga  dan  membudayakan lingkungan untuk mengindahkan Pasal 192 Undang-Undang Konvensi Laut tahun 1982 (UU  Konvensi  Laut),  yang  berbunyi:  "Negara  harus  memelihara  dan  melindungi lingkungan laut." Tanggung jawab internal Indonesia adalah kepentingan Indonesia, yang merupakan tanggung jawab dan perlindungan dunia secara keseluruhan. 26
Semula  yang terdapat garis lurus, garis pantai, perairan pulau-pulau sekarang menjadi bagian  dari  yurisdiksi  negara  Indonesia,  sehingga  melihat  kenyataan  ini  dapat memberikan perlindungan dan bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam negara Indonesia  terkhususnya  alam  laut.  Perjanjian  (konvensi)  pertempuran  yang  sudah  ada sebelumnya  dengan  negara-negara  tetangga  menyinggung  hak  dan  kewajiban  negara
24 Steven  Act,  “Anempirical  examination  of  Universal  Jurisdiction  for  Piracy,” 104  AmericanJournal  of International Law (forthcoming) 98 (2010): 243.
25 Yudi Trianantha, “Pembajakan Kapal di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kapal Mv Jahan Moni),” Sumatra Journal of International Law 1, no. 3 (2013): 1 – 25.
26 D.  Reveron,  “Maritime  Security  Deficits  and  International  Cooperation:  Illegal  Fishing,  Piracy,  and Maritime Security Deficits in Southeast Asia,” Georgetown Journal of Asian Affairs 3, no. 1 (2016): 36 – 41.
Indonesia terhadap perhatiannya mengenai pengungsi pulau. 27 Penghormatan terhadap hak-hak  perikanan  tradisional  negara-negara  tetangga,  Dibahas  dalam  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1983 Tentang Ratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Negara Malaysia Tentang Rezim Hukum Kepulauan dan hak-hak Istimewa Negara Malaysia (UU Ratifikasi Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia) yang berada pada teritorial Indonesia berupa kepulauan, wilayah ruang penerbangan di atas kepulauan Indonesia dan teritorial di Malaysia timur dan Malaysia barat. 28
Laut  Teritorial  (Air  Teritorial)  telah  diatur  oleh  ketidakkonsistenan  yang  diatur  dalam Pasal 2 sampai Pasal 32 Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan. 29 Hak dan tanggung jawab Indonesia dan status laut teritorial yang ada,  Indonesia  sepenuhnya  berdaulat  di  laut  teritorial,  tetapi  untuk  menerima  laut teritorial  Indonesia  atau  bersama  negara-negara  tetangga,  batas  laut  teritorial  harus diputuskan dengan negara yang disetujui oleh Pasal 15 Laut Perjanjian Hukum (UNCLOS) 1982. 30 Pasal  32  Konvensi  Hukum  Laut  1982  memberlakukan  undang-undang,  yaitu Statuta  Nomor  6  tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  dan  peraturan  penegakannya (Statuta  tentang  Perairan  Indonesia  dan  peraturan  penegakannya),  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Tanggung Jawab Kapal Asing untuk Menegakkan  Perdamaian  di  perairan  Indonesia  (PP  tentang  Hak  dan  Tanggung  Jawab Kapal  Asing  untuk  Menegakkan  Perdamaian  di  perairan  Indonesia),  Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Penerapan Hak  Garis  Laut  Kepulauan  oleh  Kepulauan  Tertentu  Garis  Laut  (PP  tentang  Hak  dan Kewajiban  Orang  Asing  dalam  Penerapan  Hak  Garis  Laut  Kepulauan  oleh  Kepulauan Tertentu  Garis  Laut)  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  38  tahun  2002  tentang  Daftar Koordinasi Regional Kepulauan Indonesia Garis (PP tentang Daftar Koordinasi Regional Kepulauan Indonesia Garis). 31
Laut  lepas  (laut  terbuka),  yang  semuanya  merupakan  wilayah  laut  bebas  (Pasal  86 UNCLOS 1982). Hak-hak dan tanggung jawab Indonesia dan status yang ada di laut lepas adalah hak istimewa tinggi yang diberikan oleh perikanan laut lepas, tetapi oleh karena itu  semua  negara  diharuskan  untuk  mengambil  langkah-langkah  perlindungan  dan pengelolaan untuk melestarikan dan memberi tahu sumber-sumber daya hayati laut lepas dari sumber daya hayati (Pasal 117, Pasal 118 UNCLOS)), Berpartisipasi dalam organisasi global bahkan sampai pada sub-regional seperti Otoritas Dasar Laut Internasional (ISBA), Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO),  serta  Badan  Regional  untuk  Pengelolaan
27 Cheivin E. Kuada, “Upaya - Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan Di Laut,” Lex Et Societatis 7, no. 6 (2019): 5 – 11. 28 Boer Mauna, Hukum Internasional .
29 Carafano, James Jay, dan Jon Rodeback, Taking the Fight to the Pirates: Applying Counter Terrorist Methods to the Threat of Piracy (Washington Dc: The Heritage Foundation, 2011).
30 Molodtsov. SV, International Law (Moscow: Academy of Science of the USSR, 1960).
31 Peni Susetyorini, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam  Perspektif UNCLOS,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (1982): 164 – 177.
Perikanan.  Undang-Undang  Perikanan  Nomor  31  tahun  2004  tentang  Perikanan  (UU Perikanan) perlu dirampingkan karena ada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Perbuatan  seperti  pembajakan  kapal  diadili  oleh  yurisdiksi  negara  mana  pun  tanpa memandang asal kebangsaan, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral antar negara yang  saling  keterkaitan  dari  adanya  tindak  pidana  pembajakan  kapal  tersebut. Pembajakan kapal di perairan laut bebas yang bersifat Kejahatan Umum , dapat berarti semua  negara  memiliki  kewenangan  mengadili  berdasarkan  yurisdiksi  internasional dengan memperhatikan pengaturan Konvensi PBB. 32
Setia  bangsa  berhak  menahan  dan  mengadili  berdasarkan  yurisdiksi  negaranya  jika negara  tersebut  melakukan  yurisdiksi  dengan  memperhatikan  laut  lepas  sebagai yurisdiksi internasional atau dalam arti musuh semua umat manusia, bukan merupakan rencana  yang  dirancang  dari  asal  negara  dari  pelaku  pembajakan  kapal  tersebut. Pengaturan hukum internasional memiliki pengaturan hukum yang cukup yang luas. Hal ini  menjadi  acuan  umum  guna  menghindari  kesalahpahaman  dari  suatu  negara  yang melakukan  penafsiran  pembajakan  kapal  agar  tidak  terjadi  perbuatan  yang mendiskriminasi  warga  negara  asing  oleh  suatu  yang  mengadili  dengan  yurisdiksi internasional,  serta  menghindari  stigma  buruk  pengadilan  dari  negara  yang  mengadili pelaku kejahatan pembajakan kapal. 33
Berdasarkan tinjauan umum konsep pembajakan di atas, unsur esensial yang dapat kita tarik makna pentingnya, antara lain: 34
1. Tindak  pidana  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  kapal  yang  berfungsi  aktif  untuk mendapatkan  target  kapal  yang  dibajak.  Pengertian  tersebut  dipaparkan  secara implisit agar dapat memberikan perbedaan antara pemberontakan oleh awak kapal yang berlayar bersamanya dalam 1 (satu) kapal yang sama;
2. Tempat kejadian peristiwa kejahatan (locus delicti) harus dilakukan di laut lepas. Di lain  sisi,  rumusan  yang  tersusun  ilmiah  tersebut  ternyata  memiliki  makna  yang cakupannya  cukup  luas.  Hal  demikian  juga  memberikan  efek  hukum  ke  dalam formulasi rumusan konvensi. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di dalam perjanjian bersama, formulasi tersebut telah diakui secara sama pada Pasal l0l. 35
Dari  penjelasan  rinci  di  atas  bahwa  terdapat  beberapa  kriteria  penting  dalam pengidentifikasian kejahatannya, antara lain:
1. Terdapat  tindakan  kekerasan,  penahanan  sandera  yang  berlawanan  hukum,  upaya meniadakan  atau  memiliki  tujuan  menghilangkan,  dan  setiap  tindakan  seperti
32 Louis  Henkin, International  Law,  Cases  and  Materials (USA  American:  Casebook  Series,  ST,  PaulMinn, West Publishing Co, 1980).
33 Mochammad Radjab, Hukum Bangsa-Bangsa (Jakarta: Bhratara, 1963).
34 Asri  dwi  Utami,  Siti  Mu slimah,  dan  Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo,  “Yurisdiksi  Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas,” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 1 (2014): 97 – 104.
35 Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut,  Dit.Jen  Perjanjian Internasional , 1983.
menyuruh  lakukan  perbuatan  melawan  hukum,  turut  serta  atau  membantu  usaha kejahatan tersebut.
2. Pembajakan kapal tidak dilakukan oleh kapal atau penumpang dari kapal yang sama melainkan dari pihak suatu kapal luar tersebut.
3. Tindakan pembajakan hanya ditujukan terhadap pengambilalihan kendali kapal dan penumpang kapal, bisa juga harta dari penumpang.
4. Tindakan pembajakan dilakukan di luar yurisdiksi negara mana pun.
Teori  kedaulatan  yang  diberlakukan  salah  satunya  adalah  Kedaulatan  oleh  Negara. 36 Menurut Kraneburg, suatu negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan yang dikendalikan  oleh  manusia  dan  lalu  menyebutnya  sebagai  bangsa,  yang  berarti  besar, hidup dan berjalan. Sedang negara dalam pandangan subyek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan bebas untuk mengelola negaranya yang berpanutan pada hukum positif konvensional negara tersebut. 37 Tetapi ada pula negara yang  baru  lahir  dan  mendeklarasikan  kenegaraannya,  sehingga  belum  tentu  pula mempunyai kedaulatan. Negara dapat dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan sifat bawaan yang memiliki ciri khas yang hakiki dan lahir dengan sendiri oleh negara tersebut. 38
5. Penerapan Hukum Pidana Dalam Korelasi Azas Yurisdiksi

## Internasional/Universal  Terhadap  Pembajakan  Kapal  Di  Perairan  Laut Indonesia
Pengaturan dalam aturan internasional yang mengatur Kode Keamanan Fasilitas terhadap kapal laut dan segala fasilitas di pelabuhan Internasional 2002 (ISPS Code 2002) mengenai persyaratan  terhadap  bangsa  yang  berpartisipasi  mendapatkan  kewenangan  baik nasional  maupun  lokal  untuk  bertanggungjawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan laut. Artikel 217, Pasal 218 dan Pasal 220 Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III, 1982) tentang kepatuhan oleh Negara Bendera, Negara Pelabuhan dan Negara Pantai. 39
Hingga  saat  ini,  Indonesia  telah  menerapkan  multi-struktur  yang  merupakan  kerangka kerja keamanan di mana lebih dari 1 (satu) lembaga-lembaga terkait bekerja sama untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang sama. Meskipun mereka ditempatkan pada divisi/bidang  peningkatan,  setiap  organisasi  telah  dikembangkan  dengan  mengikuti ketentuan  serta  pandangan  visi  organisasi  tersebut.  Setiap  organisasi  dibangun  sesuai dengan visi masing-masing perusahaan, dengan gaya yang berbeda. 40
36 Mexsasai Indra, “Urgensi Pengelolaan Wilayah Per batasan dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Selat 1, no. 1 (2013): 13 – 18.
37 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994).
38 Deliana  Ayu  Saraswati  dan  Joko  Setiyono,  “Yurisdiksi  Kriminal  Negara  dalam  Penenggelaman  Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing d iperairan Indonesia,” LAW REFORM 13, no. 2 (2017): 180 – 188.
39 Tommy Sihotang, “Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan,” Jurnal Keadilan 4, no. 2 (2005): 58.
40 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , Kesepuluh. (Jakarta: Sinar Grafika., 2010).
Petugas Imigrasi yang mengatur hubungan sosial masuk dan keluar manusia memiliki hak bertanggung jawab untuk mengawasi kondisi dan larangan untuk masuknya barang dan orang,  mengesahkan  keabsahan  dokumen  perjalanan,  mengoordinasikan  dan menyelesaikan  penyelidikan  atas  konflik  dan  mendukung  warga  yang  membutuhkan bantuan. Petugas bea cukai untuk barang dan jasa yang ada pada saat transfer. Tujuannya adalah untuk mengatur perdagangan melalui kondisi masuk dan keluar yang ditentukan, mengatur  bea  masuk  dan  bea  impor,  dan  melindungi  kesehatan  lintas  arus  antara manusia, hewan, dan ternak. 41
Negara Indonesia memiliki beberapa lembaga yang secara bersama-sama melaksanakan implementasi  undang-undang  dan  peraturan  kelautan.  Entitas  tersebut  memiliki  dasar hukum  yang  di  dalamnya  hampir  berkaitan  dan  bersinggungan  satu  dengan  yang lainnya. 42 Administrasi  Presiden  Joko  Widodo  memodifikasi  struktur  multi-lembaga administratif untuk menjadi agen tunggal untuk menerapkan hukum di laut di Indonesia, yaitu  dengan  mengubah  Bakorkamla  menjadi  Bakamla.  Namun,  mekanisme  kontrol maritim  perlu  ditegakkan  melalui  kolaborasi  berbagai  peran  yang  sudah  mencoba.  Hal tersebut dilakukan penting karena untuk mengenali bentang laut sebagai pengawas dalam kinerja  pemantauan  terhadap  zona  ekonomi  eksklusif  Indonesia.  Penegakkan  hukum pidana lebih tepatnya pada penegakkan kasus-kasus pembajakan kapal di perairan laut Indonesia. 43 Tidak tegasnya aturan yang ditegakkan dalam implementasinya (das sein) di lapangan  membuat  keresahan  masyarakat  hadir.  Tidak  hanya  perjanjian  dan  aturan internasional yang mengover atas kejahatan transnasional dan pembajakan laut namun telah diatur pula di dalam hukum positif Indonesia.
Pasal 3 KUHP menyebutkan: “Aturan pida na perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap  orang  yang  di  luar  Indonesia  melakukan  perbuatan  pidana  di  dalam  kapal Indonesia”. 44 Saat ini Pasal 3 KUHP di perluas ke dalam penjelasan di dalam UU No. 4 tahun 1976  menjadi  sebagai  berikut:  “Ketentuan  p idana  perundang-undangan  Indonesia berlaku  bagi  setiap  orang  yang  di  luar  wilayah  Indonesia  melakukan  tindak  pidana  di dalam  kendaraan  air  atau  pesawat  udara  Indonesia”.  Kemudian  juga  dijelaskan  secara eksplisit di dalam Pasal 4 ke-4 KUHP Jo. UU No. 4 tahun 1976 antara lain:
1. “Kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan laut dalam Pasal 438,444 - 446” ;
2. “Penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 447)” ;
3. “Pembajakan pesawat udara (Pasal 479 huruf j)” ;
41 Sumaryono Suryokusumo, Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Tatanus, 2010).
42 Nodi Marefand dan Apri Rotin Djusfi, “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  di  Kabupaten  Aceh  Jaya,” Ius  Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (2018): 122 – 129.
43 Henriette  M.  R  Sompotan,  Emma  V.  T.  Senewe,  dan  Deasy  Soekrimo,  “Penerapan  Hukum  dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia,” LEX ET SOCIETATIS, 6, no. 1 (2018): 117 – 124.
44 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008).
4. “Kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 479 huruf i s/d huruf o)” .
Melihat lengkap dan jelasnya aturan hukum pidana positif Indonesia dalam kodifikasinya tetap saja masih membuat para nakhoda kendaraan air (kapal) dan para nelayan masih merasakan  keresahan. 45 Kembali  lagi  timbulnya  keresahan  disebabkan  aturan  hukum positif yang tidak tegas menindak para pelaku pembajak di wilayah teritorial Indonesia. 46 Keresahan-keresahan masyarakat akan mengakibatkan:
1. Tidak  percayanya  masyarakat  terhadap  penegak  hukum  kepolisian  air  dalam menindak para pelaku pembajakan laut di wilayah teritorial Indonesia apalagi sampai kejahatan transnasional yang melibatkan antar negara. 47
2. Tidak  yakinnya  para  nakhoda  dalam  berlayar  untuk  pengantaran  penumpang, pengantaran barang, terlebih-lebih dalam pencarian gas bumi untuk sebagai bahan bakar kendaraan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Menurunnya  hasil  pencarian  para  nelayan  terhadap  target  mendapatkan  ikan  di wilayah musim ikan.
Oleh sebab itu perlunya para badan legislasi dalam melakukan revisi asas teritorial yang biasa  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  dalam  memproses  praktik  kejahatan  untuk demi  keuntungan  masyarakat  lokal  terlebih  dahulu  yang  tidak  paham  hukum,  baru kemudian masyarakat yang bekerja sebagai jasa di dalam kapal-kapal Indonesia.
Dasar  utama  Negara  untuk  menuduh  otoritas  didasarkan  pada  alasan  regional  dan nasional.  Mengingat  prinsip  kedaulatan  teritorial  seperti  prinsip  teritorial  subyektif, prinsip  tujuan  teritorial,  prinsip  kebangsaan  aktif,  prinsip  alasan  bersama  dan  prinsip global,  dan  prinsip  kedaulatan  dalam  hukum  internasional. 48 Sementara  asas kewarganegaraan  mentransfer  ke  luar  negara  atau  berkebalikan  dari  prinsip kewarganegaraan  aktif  yang  berbatasan  dengan  negara-negara  yang  memiliki  otoritas kedaulatan alih-alih hubungan dengan negara yang membutuhkan bantuan dari luar. 49
Sebelum  memperdebatkan  yurisdiksi  negara  Indonesia,  hubungan  antara  negara  dan otoritas  federal  akan  dibahas  terlebih  dahulu.  Kedaulatan  negara  adalah  kekuatan tertinggi di dalam negara tersebut. 50 Otoritas suatu kekuatan negara diatur oleh hukum nasional dan pengaturan dalam hukum internasional. Mengenal konsep otoritas tertinggi tidak  terlepas  dari  2  (dua)  aspek  internal  dan  eksternal.  Aspek  internal  terdiri  dari
45 D.  K  Pratiwi,  “Implementasi  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai  Pemberantasan  Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia,” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 55 – 66.
46 Eko Budi Prabowo, “Penindakan Terhad ap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,” Perspektif Hukum 14, no. 1 (2014): 18 – 32.
47 Eva Johan, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 9, no. 1 (2009): 40 – 50.
48 Dian Khoreanita Pratiwi, “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia,” Jurnal Selat 5, no. 1 (2017): 36 – 51.
49 Abdul  Muthalib, Zona-zona  Maritim  Berdasarkan  Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  1982  dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011).
50 Heryandi, Hukum Laut Internasional (Lampung: Fakultas Hukum, 2013).
beberapa  negara  untuk  setiap  wilayah  dalam  perbatasan  dan  aspek  eksternal  adalah kategori tertinggi untuk negara yang selaras dengan kepentingan negara lain.
Berdasarkan  kedaulatan  tersebut,  maka  kekuatan  negara  (otoritas)  dilahirkan  untuk melayani  kepentingannya  baik  dari  aspek  internal  maupun  eksternal.  Status  Indonesia sebagai  republik  yang  berdaulat,  sehingga  Indonesia  memiliki  wewenang  atas  isu-isu asing serta masalah republik itu sendiri. Indonesia diculik oleh bajak laut Filipina yang diidentifikasi sebagai kelompok Abu Sayyaf pada Maret 2016, oleh kapal-kapal Indonesia. Brahma Tugboat dan Anand Tugboat dibajak di kapal Tawi di Filipina Selatan, di mana yurisdiksi terkait dalam yurisdiksi Filipina, motif tebusan, objek ini sedang kita diskusikan tentang pembajakan MV. dan kemudian pada tahun 2011. 51
Yurisdiksi global diperluas ke kejahatan pembajakan laut (sea piracy) berarti bahwa setiap negara berhak atas pembajakan di laut lepas dan menghukum mereka terlepas dari etnis dan tempat-tempat itu berlaku . Yurisdiksi global di bawah Amnesty International adalah yurisdiksi yang dimana pengadilan dalam negeri berhak menuntut, memanggil siapa pun bahkan warga yang diduga berperilaku asing, terlepas dari etnis tersangka, korban, atau ikatan lainnya dengan negara tempat mereka ditemukan. 52
Berdasarkan  peraturan  hukum  laut  internasional,  maka  masing-masing  negara  tunduk dan  patuh  terhadap  peraturan  hukum  laut  internasional  (UNCLOS)  atas  tindak  pidana kejahatan  pembajakan  kapal  khususnya  dilalukan  di  perairan  laut  Indonesia,  maka yurisdiksi  yang  dapat  diberlakukan  dan  diterapkan  adalah  yurisdiksi  hukum  laut internasional (UNCLOS) terhadap pelaku kejahatan pembajakan kapal, sebagaimana yang telah  tertuang  di  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  tahun  1982. 53 Berdasarkan  prinsip  asas hukum internasional, tindak pidana kejahatan diwilayah laut  dapat  dibedakan menjadi beberapa yurisdiksi wilayah antara lain: 54

## 1. Yurisdiksi di wilayah Pelabuhan dan Pendalaman
Apabila pembajakan dilakukan di perairan wilayah pelabuhan dan pedalaman maka negara  pantai  atau  negara  yang  mempunyai  wilayah  tersebut  memiliki  hak  dan berhak  untuk  menerapkan  yurisdiksinya  secara  penuh  dan  dibandingkan  dengan negara asal kapal asing. Sehingga negara tersebut memiliki hak untuk menerapkan hukum lautnya terhadap pelaku asing yang menyerang negara pantai. 55
2. Yurisdiksi di wilayah Teritorial Wewenang negara dalam melakukan penegakan terhadap penerapan yurisdiksinya dibatasi oleh hak lintas damai, dengan artian kedudukan berbagai negara adalah sama
51 Ibid.
52 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional .
53 Leo Dumais, Pembajakan dan Perompakan di Laut, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001).
54 Tri Setyawanta R, “Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia,” Media Hukum 5, no. 1 (2005): 1 – 16.
dan setara, sehingga yurisdiksi penerapan hukum hanya dapat dilakukan oleh negara pantai apabila terjadi kejahatan diwilayah perairannya dengan pertimbangan: 56
a. Negara bendera kapal melakukan tindak pidana yang menyerang kapal negara asal/pantai.
b. Cakupan  tindak  pidana  memiliki  jangkauan  yang  luas  hingga  teritorial  negara pantai atau memiliki cakupan serangan yang luas.
c. Tindak pidana perdagangan dan pengonsumsian narkotika berbahaya.
d. Adanya  permintaan (request) oleh  nakhoda  kapal  sendiri  atau  dari  dinas perhubungan negara pantai asal negara. 57
3. Yurisdiksi Negara di Perairan Laut Lepas
Perairan laut bebas tidak memiliki otoritas dan yurisdiksi hukum oleh negara mana pun, sehingga ia dikatakan laut lepas dan bebas namun tidak bebas hukum. Kejahatan yang terjadi pada kapal yang berlayar dilaut lepas sepenuhnya memiliki hak otoritas dari bendera negara kapal. 58 Hal tersebut didasarkan dari kebiasaan internasional, yang berbunyi bilamana tindak pidana terjadi di dalam kendaraan air yang berlayar di perairan laut bebas, negara dapat menerapkan yurisdiksi hukumnya adalah negara bendera kapal. 59
Berdasarkan  paparan  pengaturan  di  atas  bahwa  otoritas  negara  Indonesia  didasarkan pada  pengaturan  hukum  posistif  Indonesia.  Terdapat  beberapa  pengaturan  umum  dan khusus yang diatur di dalam KUHP dan UU Khusus lainnya maka penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia dapat diterapkan pada pelaku kejahatan pembajakan kapal asing di perairan laut Indonesia.

## 6. Penutup
Konsep pembajakan kapal harus dilakukan di laut lepas, dimana laut lepas tersebut tidak memiliki otoritas yurisdiksi hukum oleh negara mana pun, melainkan yurisdiksi hukum yang dapat berlaku di laut lepas tersebut haruslah yurisdiksi oleh negara bendera kapal. Ukuran tindak pidana pembajakan pula harus dilakukan menggunakan kapal asing yang membajak  kapal,  harta,  atau  sandera  pada  kapal  yang  sedang  berlayar  dilaut  lepas. Kedaulatan  negara  dapat  memberlakukan  yurisdiksinya  terhadap  pelaku  pembajakan kapal apabila pembajakan dilakukan di wilayah teritorial negara pantai dan tindak pidana yang  dilakukan  memiliki  cakupan  yang  meluas  bahkan  negara  pantai  tersebut  sangat memiliki  otoritas  yurisdiksi  tertinggi  apabila  tindak  pidana  dilakukan  berada  pada perairan  dan  pedalaman  negara  pantai.  Negara  Indonesia  dapat  menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku pembajakan kapal apabila kapal Indonesia berlayar dilaut lepas, dan implementasi yurisdiksi hukumnya dapat memiliki hak untuk mengadili pelaku
56 Deliana  Ayu  Saraswati  dan  Joko  Setiyo no,  “Yurisdiksi  Kriminal  Negara  dalam  Penenggelaman  Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing diperairan Indonesia.”
57 Tri Setyawanta R, “Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia.”
58 Asri  dwi  Utami,  Siti  Muslimah,  dan  Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo,  “Yurisdiksi  Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas.”
59 Churchill. R R dan Lowe. A.V, the Law of the Sea (Manchester, UK: Manchester University Press, 1983).
kejahatan pembajakan kapal oleh negara Indonesia atau bisa pula melakukan ekstradisi dengan negara asal pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut sebelumnya  sudah  memiliki  perjanjian  ekstradisi  bersama  seperti  yang  diatur  oleh Konvensi PBB 1982.

## Ucapan Terima kasih
Kepada yang terhormat Dosen saya Bapak Joko Setiyono sekaligus penulis kedua dalam penelitian ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya dalam memberikan ide  serta  pengembangan  arah  yang  menjadi  fokus  tujuan  penelitian  ini.  Kepada  rekan- rekan  sejawat,  terima  kasih  atas  masukan  dan  tambahan  serta  koreksi  substansi  yang menjadi  penunjang  dalam  penelitian  ini,  juga  kepada  seluruh  penulis  dalam  referensi literatur yang saya gunakan dalam penunjang dasar teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Abdul Muthalib. Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia . Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
Albert W Koers. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut . Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991.
Asri dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. “Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas.” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 1 (2014): 97 – 104.
Boer Mauna. Hukum Internasional . Bandung: PT. Alumni, 2005.
Brierly,  JL. the  Law  of  Nations,  an  Introduction  to  International  Law  of  Peace .  Oxford: Clarendon Press, 1960.
Carafano, James Jay, dan Jon Rodeback. Taking the Fight to the Pirates: Applying Counter Terrorist Methods to the Threat of Piracy . Washington Dc: The Heritage Foundation, 2011.
Cheivin E. Kuada. “Upaya - Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan Di Laut.” Lex Et Societatis 7, no. 6 (2019): 5 – 11.
D.  Reveron.  “Maritime  Security  Deficit s  and  International  Cooperation:  Illegal  Fishing, Piracy,  and  Maritime  Security  Deficits  in  Southeast  Asia.” Georgetown  Journal  of Asian Affairs 3, no. 1 (2016): 36 – 41.
Deliana  Ayu  Saraswati,  dan  Joko  Setiyono.  “Yurisdiksi  Kriminal  Negara  dalam Penenggelam an Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing diperairan Indonesia.” LAW REFORM 13, no. 2 (2017): 180 – 188.
Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional. United Nation Convention on The Law of the Sea , 1982.
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Dit.Jen

## Perjanjian Internasional , 1983.
Dewi Santoso, dan Fadhillah Nafisah. “Indonesia’s Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations.” Jurnal Hubungan Internasional 10, no. 2 (2017): 91.
Di an  Khoreanita  Pratiwi.  “Pelaksanaan  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia.” Jurnal Selat 5, no. 1 (2017): 36 – 51.
Eko  Budi  Prabowo.  “Penindakan  Terhadap  Perompakan  di  Selat  Malaka  oleh  Tentara Nas ional Indonesia Angkatan Laut.” Perspektif Hukum 14, no. 1 (2014): 18 – 32.
Eva  Johan.  “Pengukuran  Lebar  Laut  Teritorial  Menggunakan  Garis  Pangkal  Menurut UNCLOS  1982  dan  Penerapannya  Dalam  Hukum  Indonesia.” Jurnal  Dinamika Hukum 9, no. 1 (2009): 40 – 50.
Henr iette M. R Sompotan, Emma V. T. Senewe, dan Deasy Soekrimo. “Penerapan Hukum dalam  Pengelolaan  Ekonomi  Kelautan  Bidang  Perikanan  Di  Indonesia.” LEX  ET SOCIETATIS, 6, no. 1 (2018): 117 – 124.
Heryandi. Hukum Laut Internasional . Lampung: Fakultas Hukum, 2013.
I  Wayan  Parthiana. Pengantar  Hukum  Internasional .  Pertama.  Bandung:  Mandar  Maju, 1990.
Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer . Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Jesu, H.e. Jose Luis. “Protection of Foreign Ships against Pi racy and Terrorism at Sea: Legal Aspects.” the  International  Journal  of  Marine  and  Coastal  Law  Kluwer  Law International 18, no. 3 (2003).
Jimly  Asshiddiqie. Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994.
Johny  Ibrahim. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Banyumedia Publishing, 2006.
Leo  Dumais. Pembajakan  dan  Perompakan  di  Laut,  Laporan  Pelaksanaan  Temu  Wicara Kerjasama  ASEAN  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Lintas  Negara .  Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001.
Louis Henkin. International Law, Cases and Materials . USA American: Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, 1980.
Lucas Bento. “Toward an International Lawof Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law enables Piracy to Flourish.” Berkeley Journal of International Law 29, no. 2 (2011): 399.
Malcolm N. Shaw. International Law . New York: Cambridge University Press, 2008.
Maria Gavouneli. Functional Jurisdiction in the Law of the Sea . Belanda: Koninklijke Brill NV, 2007.
Mario Silva. “Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law.” The

## Virginia Journal of International Law Association 50, no. 3 (2012): 553.
Mexsasai  Indra.  “Urgensi  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  dalam  Kaitannya  Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Selat 1, no. 1 (2013): 13 – 18.
Mochammad Radjab. Hukum Bangsa-Bangsa . Jakarta: Bhratara, 1963.
Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Laut Internasional . Bandung: Binacipta, 1978.
Molodtsov. SV. International Law . Moscow: Academy of Science of the USSR, 1960.
Nodi  Marefand,  dan  Apri  Rotin  Djusfi.  “Penerapan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (2018): 122 – 129.
Peni  Susetyorini.  “Kebijakan  Kelautan  Indonesia  Dalam  Perspektif  UNCLOS.” Masalah- Masalah Hukum 48, no. 2 (1982): 164 – 177.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Pratiwi,  D.  K.  “Implementasi  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai  Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia.” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 55 – 66.
R, Churchill. R, dan Lowe. A.V. the Law of the Sea . Manchester, UK: Manchester University Press, 1983.
Rebecca M.M. Wallace. Hukum Internasional . Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
Sefriani. Hukum Internasional . Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Starke, J. G. Pengantar hukum Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
——— . Pengantar Hukum Internasional . Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika., 2010.
Steven  Act.  “Anempirical  examination  of  Universal  Jurisdiction  for  Piracy.” 104 AmericanJournal of International Law (forthcoming) 98 (2010): 243.
Suryokusumo, Sumaryono. Hukum Pidana Internasional . Jakarta: Tatanus, 2010.
Tommy  Sihotang.  “Masalah  Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  &  Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan.” Jurnal Keadilan 4, no. 2 (2005): 58.
Tri  Setyawanta  R.  “Pengaturan  Hukum  Penanggulangan  Pembajakan  dan  Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia.” Media Hukum 5, no. 1 (2005): 1 – 16.
Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP):  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Yonah  Alexander,  dan  Tyler  B.  Richardson.  “Terror  on  the  high  Seas  from  Piracy  to Strategic challenge.” California Santa, Barbar 2 (2009).
Yordan Gun awan. “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.” Media Hukum 19, no. 1 (2012): 72 – 86.
Yudha  Bhakti. Penemuan  hukum  Nasional  dan  Internasional .  Bandung:  Fikahita  Aneska, 2012.
Yudi  Trianantha.  “Pembajakan  Kapal  di  Laut  Lepas  Ditinjau  dari  Hukum  Internasional (Studi Kasus Kapal Mv Jahan Moni).” Sumatra Journal of International Law 1, no. 3 (2013): 1 – 25.
Hukum Laut Perseriakan Bangsa-Bangsa tahun 1982 dan Konvensi Jenewa 1958 , n.d.