Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (1) (2018): 9-22

## ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Menolak Evasive Identity : Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara

## Erond L. Damanik

## Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Indonesia

## Abstrak
Penyebutan  Kelompok  Etnik (ethnic  group) di  Sumatera  Utara  dikontruksi  dari  luar (outsider). Konsep  ‘Batak’  dan  ‘Melayu’ adalah label yang diberikan dari luar dan menjadi identitas kabur (evasive identity) pada saat digunakan menyebut populasi yang dipersatukan  dengan  penyergaman  itu.  Pengontruksian  dilakukan  merujuk  pada  benteng  alam,  kultural  dan  agama,  serta perubahan  sosial  yang mengitarinya. Walaupun  penyeragaman  itu  telah  ditolak, tetapi tetap muncul  dalam berbagai  literatur Ilmu Sosial. Kenyataan ini berdampak pada adanya kekeliruan terhadap kebenaran-kebenaran yang dianggap hakiki itu terutama pada  dasawarsa  kedua  di  Milenium  ketiga.  Sejumlah  penelitian  mutakhir,  dengan  berbagai bukti  empirik  menegaskan  bahwa penyebutan kelompok etnik di Sumatera Utara berikut stigma yang dilekatkan padanya adalah kontruksi luar, evasive identity dan kini banyak ditolak. Kata Kunci : Kelompok Etnik, Penyeragaman, Evasive Identity.

## Abstract
The mention of ethnic groups in North Sumatra is constructed from outsider. The concepts 'Batak' and 'Malay' are labels that are given from the outside and become an evasive identity when used to refer to the population united with the union. The construction is done  referring  to  the  landscape,  culture  and  religion,  and  the  social  changes  that surround  it.  Although  the uniformity  has  been rejected,  it  still  appears  in  various  Social  Science  literature. This  fact  has  an  impact  on  the  mistakes  of  these  ultimate  truths, especially in the second decade of the third millennium. A number of recent studies, with various empirical evidence confirming that the mention of ethnic groups in North Sumatra following the stigma attached to them is outside construction, evasive identity and is now widely rejected.
Keywords : Ethnic Group, Uniformity, Evasive Identity.
How  to  Cite: Damanik,  E.L. (2018), Menolak Evasive  Identity : Memahami  Dinamika  Kelompok  Etnik  di  Sumatera Utara. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (1): 9-22 *Corresponding author:
E-mail: eronddamanik@yahoo.com ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Terdapat kekeliruan
atau percisnya
ketidaktepatan  kategorisasi  kelompok  etnik  di Sumatera  Utara  terutama  menyoal ‘Batak dan Melayu’ . Kedua konsep ini muncul bersamaan pada abad-15  pada  tulisan-tulisan  etnograf  asing  yang berkunjung  ke  Sumatra  bagian  utara.  Untuk pertama sekali, konsep ‘Batak’ (yang disebut Bata, Battak,  Battas,  Batech) muncul  pada  tulisan  Pires (1940)  maupun  Pinto  (1991)  untuk  menyebut masyarakat yang bermukim di pedalaman Aceh dan Sumatra  Utara.  Sedangkan ‘Malay’ disebut  Polo (1958)  untuk  menyebut  masyarakat  pemukim  di pesisir pantai. Riwayat perjalanan etnograf asing ke Sumatra bagian utara telah dikompilasi Reid tahun 1995.
Ketidaktepatan itu menyangkut homogenisasi  masyarakat  pedalaman (inland society) menjadi satu kategori yang disebut ‘Batak’ maupun  kategorisasi  masyarakat  pesisir (coastal society) yang  disebut  ‘ Malay’ .  Harus  dipahami bahwa,  kedua  konsep  itu  tidak  dimaksudkan menyebut  kelompok  etnik (ethnic  grup) tetapi justru  menunjuk  pada  karakteristik umum pemukim di pedalaman (inland) maupun di pesisir (coastal). Pertanyaan  kritis  yang  harus  dijawab adalah  menyoal  keanggotaan  dan  dasar  kontruksi kedua kategori itu: siapakah sesungguhnya anggota masyarakat ‘Batak dan Melayu’ itu, dan atas dasar apakah  kedua  kategorisasi  ini  dikontruksi?. Bukankah  konsep  ‘Batak  dan  Melayu’  adalah pelabelan  yang  kabur (evasive  identity) pada  saat dipergunakan  menunjuk  pada  populasi  yang diseragamkan pada kedua konsep itu?.
Satu  hal  lagi,  merujuk  pada  Perret  (2010), suatu kelompok  masyarakat  yang  berada  di pegunungan  Bukit  Barisan  di  utara  Panyabungan Mandailing Natal, yang disebut dengan ‘Orang Lubu’ atau ‘orang  Siladang’ tidak  termasuk  pada  kedua kategori  ini.  Bahkan,  dalam  literatur  Antropologi Indonesia  termasuk  di  Sumatera  Utara  sendiri, keberadaan kelompok masyarakat ini jarang sekali disebutkan. Padahal, merujuk  pada  sumber
Belanda seperti Kremer (1912) dan Adatrechtbundel (1919), masyarakat
Loeboes (Lubu) bermukim di Padanglawas dan Mandailing. Pada tahun 1891, populasinya mencapai 2.033 jiwa. Pada  tahun  1984  populasinya hanya 1.600  jiwa (Butar-butar,  Abubakar dan  Damanik,  1984)
sedang tahun  2008  populasinya  mencapai  2.011 jiwa (Sinar dan Tou, 2008).
Di  Sumatera  Utara  terdapat  8  kelompok etnik yakni Melayu, Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola, Pakpak, Karo, dan Nias sebagai etnik tuan rumah (host  ethnic) .  Kelompok  etnik  ini  sudah bermukim  di  Sumatra  Utara  sebagaimana  dicatat Marsden  (2008)  dan  Anderson  (1971)  jauh sebelum  periode  kolonialisme.  Sedangkan  orang Jawa, Tionghoa,  India,  Arab,  Aceh,  Minangkabau dan  lain-lain  adalah  masyarakat  pendatang (migrant  ethnic). Kedatangan  kelompok  ini  ke Sumatera  Utara,  erat  kaitanya  dengan  periode perkebunan  milik  kolonial  sejak  17  Juli  1863 (Damanik,  2016;  Pelzer,  1985;  Breman, 1992, Stoler,  2006).  Etnik  ‘Batak’  sebagaimana  disebut Bangun (1980) disebut terdiri dari sub-etnik yakni Mandailing,  Simalungun,  Toba,  Karo,  Pakpak  dan Angkola, sedangkan  etnik  Melayu adalah terutama orang Simalungun dan Karo yang menganut agama Islam (Perret, 2010). Belakangan, pada tahun 2004, Syamsul  Arifin  yang  pada  waktu  itu  menjabat Gubernur  Sumatera  Utara  menetapkan  ‘etnik Pesisir Tapanuli Tengah’ sebagai etnik tuan rumah ke-9  di  Sumatera  Utara. Hingga  kini  nama ‘Etnik Pesisir  Tapanuli  Tengah’ tidak tercatat  dalam literatur  antropologi  Indonesia,  tetapi  penetapan itu  adalah  bentuk  kontruksi  yang  bernada  politik serta  mengundang  polemik.  Siapa  yang  disebut dengan anggota etnik ini sungguh membingungkan, karena di dalamnya terdapat orang Toba, Nias, dan Minangkabau  yang  menyatu  dan  membentuk bahasa  pesisir  serta  sejumlah  atribut  hasil  dari proses akulturasi yang terjadi.
Kekeliruan  lain  menyoal  tentang  adanya konsep-konsep  penyebutan  masyarakat  seperti: orang Jehe dan  orang Gugung pada  etnik  Karo (Brahmoputro,  1980),  orang Jahe-jahe atau  orang maya-maya pada  orang  Simalungun  (Damanik, 2017),  ataupun  orang Padangbolak di  Mandailing, orang Pardimbanan di  Asahan  (Anderson,  1971), orang  Silindung,  orang  Samosir  dan  orang Humbang  di  Toba  (Meerwaldt,  1894;  Marsden, 2008),  orang Boang di  Singkil  pada  etnik  Aceh Singkil  (Agustono,  2010;  Damanik,  2016,  Berutu, 1994).  Meskipun  memiliki  perbedaan  mencolok, tetapi  literatur  antropologi  Indonesia  ‘kadung’ telah  mencatat  bahwa  orang Jehe dan Gugung disatukan sebagai etnik Karo, orang Jahe-jahe atau Maya-maya
dipersatukan sebagai etnik
Simalungun, orang Padangbolak disatukan menjadi etnik Mandailing, orang Pardimbanan dipersatukan menjadi etnik Melayu, orang Silindung, Samosir dan Humbang dipersatukan  menjadi  etnik  Toba,  orang Boang disebut  menjadi  etnik  Aceh  Singkil. Penggabungan etnisitas seperti ini didasarkan pada ‘agama’ dan ‘kultur’ yang baru terjadi pada periode kolonialisme (Joustra, 1909; 1910 dan Westenberg, 1891; 1897).
Demikian  halnya  penyeragaman  etnik ‘Melayu’ di  Sumatera  Utara.  Bila  mendasarkan  diri pada  tulisan  etnograf,  maka  sebenarnya  konsep inipun  tidak  dimaksudkan  sebagai  penyebutan nama  etnik,  tetapi  justru  sebagai  ciri  khas masyarakat yang bermukim di pesisir (tepi pantai) dan sudah memeluk Islam. Karena itu, masyarakat di  sepanjang  pantai  Lhokseumawe  sebagaimana disebut  Pires  (1944)  tahun  1515  adalah ‘Melayu’ . Hal  sama  disebut  Polo  tahun  1290-an  bahwa pemukim  di  tepi  pantai  Sumatra  bagian  utara adalah ‘Melayu’ .  Sejumlah  penulis  pada  periode abad  ke-13  hingga  19  masehi  menyebut masyarakat  pemukim  di  pesisir  adalah ‘Melayu’ , sedangkan  di  pegunungan  adalah ‘Batak’ (Reid, 1995).  Penulis  seperti  Sinar  (1986;  2006) menyebut  bahwa  masyarakat  di  Langkat,  Binjai, Deli,  Serdang,  Asahan,  Batubara,  Labuhanbatu bahkan  di  Riau  adalah  Melayu.  Kenyataan  sama dilakukan  penulis  Lah  Husny  (1978),  Said  (1961), Pelly (2015) dan lain-lain.
Penyeragaman sebagai ‘Melayu’ di Sumatera Utara  memunculkan  pertanyaan  krusial  tentang keterhubungannya  dengan  Melayu  di  Riau, Kalimantan,  Sulawesi  ataupun  di  Malaysia sekalipun.  Di  Kalimantan  misalnya,  mereka  dapat mengindentifikasi origin (asal  muasal)  etniknya sebagai  etnik  Iban  ataupun  Banjar  walaupun menyebut diri Melayu. Demikian halnya di Sulawesi dimana  etnik  Melayu  disana  dapat  menyebut identifikasi origin etniknya  seperti  Mandar  dan Bugis  dan  lain-lain.  Melayu  di  Sumatera  Utara  tak ubahnya  seperti  Melayu  di  Riau  ataupun  Malaysia yang tidak dapat menunjuk ‘origin’ etniknya.
Berangkat dari  persoalan di atas, naskah ini ditulis sebagai  cara  menolak  penyeragaman kelompok  etnik di Sumatera Utara. Bagaimanapun juga,  penyeragaman  itu  telah  mengingkari keberagaman  (kebhinekaan)  etnik  di  Sumatera Utara  apalagi  dibandingkan  dengan  hasil-hasil penelitian  mutakhir.  Karena  itu,  penyeragaman
etnik terutama ‘Batak dan Melayu’ adalah pelabelan dari  luar  sebagai  identitas  yang  kabur (evasive identity). Demikian  halnya  dalam  suasana desentralisasi dewasa ini, persoalan etnisitas tidak hanya  terjadi  di  Sumatera  Utara  tetapi  hampir seluruh  Indonesia. Alih-alih menuntut recognition, tetapi  kerap  berbalut interest baik  pada election maupun  Pemekaran  Daerah.  Harus  diakui  bahwa penyeragaman  itu  tidak  serta  merta  menjawab permasalahan  tentang  kelompok  etnik (ethnic group) di  wilayah  yang plurall  and  multiculture society ini,  tetapi  justru  membangkitkan  suasana etnisitas yang dapat berujung eksplosif.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  naskah  ini  didasarkan  pada penelitian  pada  pembacaan  ulang  terhadap  jurnal, tesis  maupun  disertasi  yang  menulis  (mengkaji) tentang  kelompok  etnik  di  Sumatera  Utara. Penulisan  ini  didorong  adanya  kenyataan  di Sumatra  Utara  yang  menolak  disebut ‘Batak’ serta penarikan diri dari Melayu dengan merujuk ‘origin’ etnik asalnya. Guna menuliskan tentang tema yang dianggap  ‘sensitif’  tetapi krusial  harus  dijawab, maka  dilakukan  pembacaan  ulang  pada  naskah- naskah  yang  dimiliki  penulis  berupa  risalah perjalanan etnograf, jurnal, tesis maupun disertasi. Naskah-naskah  itu  adalah  tulisan  ataupun  kajian yang  didasarkan  pada  etnohistori,  arkeologi, sejarah  maupun  antropologi.  Dengan  berbagai bukti-bukti  empiris  dan  ilmiah,  kemudian  disusun sebuah  naskah  yang  mencoba  menguraikan munculnya homogenisasi etnik di Sumatra Utara.
Naskah  utama  dijadikan  sebagai  rujukan pada naskah ini berasal dari naskah kompilasi Reid (1995)  memuat  tentang  seluruh  catatan  etnograf ke Sumatra bagian utara (Sumatra Utara dan Aceh). Demikian pula naskah ditulis Perret (2010), Miksic (1979) maupun McKinnon (1984) yang didasarkan pada  temuan-temuan  artefaktual  arkeologis  di Sumatra  Timurlaut.  Berikutnya  terdapat  naskah antropolog  seperti  Geertz  (1963),  Bruner    (1961), Naroll  (1964),  Barth  (1969),  Nagata  (1981) maupun Hirouse (2009). Karya sejarah dan agama seperti  Pardede  (1975),  Castels  (2002)  maupun lingustik seperti  Vorhooeve (1929; 1955) maupun Kozok  (2009)  turut  diacu  guna  membentuk  cara berfikir  yang  menolak  penyeragaman  kelompok etnik di Sumatera Utara ini. Naskah ini adalah salah satu bagian dari buku yang sudah penulis kerjakan
pada  tahun  2017  khususnya  dari  Bab  III  dari keseluruhan  naskah  dengan  judul: Rumor  Kanibal, Menolak  Batak  dan  Jejak  Perdagangan:  Etnohistori Sumatra Bagian Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejumlah penulis tidak bisa melepaskan diri dari  kontruksi  kelompok  etnik  ‘Batak  dan  Melayu’ warisan  etnograf  dan  kolonial.  Sebut  saja  puluhan penulis dengan subjek ‘Batak’ seperti Viner (1980), Smith  dan  Kipp  (1983),  Bruner  (1961), Cunningham  (1958), Castels  (2002),  Parkin (1978), Singarimbun (1975), Bruner (1961), Liddle (1970), Tarigan (1974; 1975), Simanjuntak (2002), Pedersen  (1969),  Oudemans  (1973),  Hasselgren (2008), Aritonang (1988), Clauss (1982), Hutauruk (1993), Jansen (2003), Penny (1964), Kozok (1999) dan  lain-lain.  Para  penulis  ini  ‘meniru’  kebiasaan menulis para etnograf atau penulis terdahulu yang menyeragamkan ‘Batak’ terutama  Loeb  (1981), Hutagalung  (1991),  Vergouwen  (1986),  dan Lumbantobing (1957). Kemudian, sejumlah penulis Toba  mencoba  merekonstruksi ‘penyeragaman Batak’ seperti  ditulis  Hutagalung  (1991)  yang diterbitkan  pertama  sekali  tahun  1926  serta diulang Vergouwen (1986) yang diterbitkan tahun 1935.  Para  penulis  seperti  ini  adalah  seperti Lumbantobing  (1957)  pada  saat  menulis  tentang Sisingamangaraja I-XII , Gultom (1992) saat menulis tentang Dalihan  Na  Tolu ,  Situmorang  (2004)  pada saat menulis Toba Na Sae , Sijabat (1982) pada saat menulis Sisingamangaraja ,  Simanjuntak  (1977) pada  saat  menulis Sejarah  Batak ,  Siahaan  (1964) saat  menulis Sedjarah  Kebudayaan  Batak maupun Harahap  (1960)  yang  menulis Perihal  Bangso Batak, dan  lain-lain.  Tampaknya mereka  ini sepertinya  sudah  terdoktrin  bahwa ‘Batak’ adalah seragam seperti sediakala ditulis.
Mereka  ini  mengabaikan  perbedaan- perbedaan  antar  etnik ‘Batak’ seperti  ditulis Marsden  (2008)  yang  terbit  pertama  kali  tahun 1778  ataupun  Anderson  (1971)  yang  terbit pertama  kali  tahun  1826.  Mereka  juga mengabaikan  tulisan  Viner  (1980)  ataupun Vorhoove  (1929;  1955)  yang  membedakan  ‘etnik Batak’  dari  segi  lingustik  maupun  organisasi sosialnya. Mereka juga mengabaikan tulisan  Pires (1944) yang menyebut bahwa ‘Tanah Batak’ tahun 1515  berada  pantai  timur  Sumatra  bagian  utara diantara Aru (Medan) dan Lhokseumawe, atau juga
tulisan Pinto (1991) yang menyebut bahwa ‘Tanah Batak’ tahun 1539 berada di pantai Barat Sumatra bagian  utara  dengan  ibukota Panaju. Bahkan, ‘Tanah Batak’  pernah  mencakup  wilayah Labuhanbatu,  Kisaran  dan  Asahan  seperti  tampak pada  peta  Barned  (1912).  ‘Tanah  Batak’  sebagai suatu  daerah  administratif,  baru  terbentuk  pada tahun 1842 ketika dibentuk afdeeling  Bataklanden pada  Gubernemen  Sumatra  Barat  dengan  ibukota Padang.  Kemudian,  sejak  tahun  1887  dibentuk afdeeling  Bataklanden dan  menjadi  salah  satu wilayah  di  Karasidenan  Tapanuli  yang  dibentuk tahun 1915 (Castels, 2002).
Barangkali, yang  ingin  dicapai  adalah membentuk ‘Batak  diaspora’ seperti  dilakukan Hutagalung  (1991)    tahun  1926  yang  kemudian diikuti Vergouwen (1986) tahun 1935. Hutagalung adalah  penulis  bombastis.  Dalam  karyanya berjudul: Pustaha  Tarombo  dohot  Turi-turian  ni Bangso  Batak ,  ia  menyebut  bahwa  muasal  orang ‘Batak’  berasal  dari  Pusuk  Buhit  yang  berdiaspora hingga  ke  Simalungun,  Mandailing,  Karo,  Pakpak, Angkola bahkan ke Gayo serta Nias. Di katakan juga bahwa,  pada  saat Siraja  Batak dilahirkan,  lalu membentuk pemukiman awal di Sianjur Mula-mula (Situmorang,  2004).  Namun,  hasil  ekskavasi di kampung  dimaksud,  pentarikan  yang  diperoleh berdasarkan carbon  dating merujuk  pada  angka tahun  600  (+400)  tahun  yang  lalu.  Artinya, kampung dimaksud baru dihuni sejak abad 16 dan paling  lama  pada  abad  11  masehi  (Wiradyana, 2014).
Tampaknya, pola  penulisan  demikian membuat Bangun (1980)  menyebut bahwa ‘Batak’ adalah  etnik  sedangkan  6  kelompok  yang diseragamkan  itu  disebut  sub-etnik.  Sebagai catatan  bahwa,  dalam  literatur  antropologi  tidak dikenal  istilah  ‘sub-etnik’  (sub-suku)  melainkan hanya  ‘etnik’  (suku).  Sumber  seperti  Bangun (1980)  ini  kemudian  di  edit  Koenjtaraningrat (1980)  dalam  bukunya Masyarakat dan Kebudayaan  di  Indonesia .  Buku  ini,  menjadi semacam  landasan  hukum  yuridis  bahwa  ‘Etnik Batak’ di Sumatera Utara terdiri dari subetnik yang dipersamakan itu. Sebenarnya, konsep ‘Batak’ pada sumber-sumber  etnograf  itu  tidak  merujuk  pada nama etnik tetapi justru pada karakter masyarakat yang  disebut  belum  beragama  atau  pagan  dan cenderung bermukim di pedalaman (inland).
Penulis  seperti Reid  (2009)  telah menyebut bahwa  sejak  tahun  1926,  orang  Toba  melakukan ‘pembatakan  diri’  dan  bangga  dengan  sebutan  itu. Pendapat  Reid  (2009)  ini  sejalan  dengan pernyataan Pardede (1975) yang menyebut bahwa ‘Tanah  Batak’  dan  ‘Orang  Batak’  adalah  ciptaan orang  asing (die  Begriffe  Batakland  und  Batakvolk wurden  von  Auslander  gepraght). Perbedaan mencolok ke-enam etnik yang diseragamkan dalam label  ‘Batak’  seperti  disebut  Viner  (1980)  tampak pada  bahasa  ataupun  dialek  serta  struktur sosialnya.  Viner  (1980)  menyebut: these  different Batak  peoples  speak  closely  related  languages  that can  be  arranged  into  two  mutually  unintelligible groupings. Struktur  sosialnya  didasarkan  pada patrilineal  dengan cross-cousin  marriage dimana setiap individu mengkategori diri terhadap agnates seperti wife-givers maupun wife receivers .
Menyoal bahasa misalnya, Vorhooeve (1929; 1955)  telah  menyebut  perbedaan  diantara  6 (enam)  etnik’  ‘Batak’  yang  terbagi  dalam:  bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Toba, bahasa Angkola, bahasa Mandailing
dan bahasa Timur (Simalungun).    Bahasa-bahasa  ini  menurut Vorhooeve  (1929;  1955)  dibagi    ke  dalam kelompok  utara  yakni  Karo,  Alas,  Pakpak  dengan subdialek  Kelasen,  Simsim,  Pegagan  dan  Boang; kelompok  selatan  terdiri  dari  Toba,  Angkola  dan Mandailing,  dan  kelompok  tengah  terdiri  dari bahasa Simalungun. Kemudian, dari pengelompokan ini, dibentuk tiga kelompok bahasa utama, yakni bahasa kelompok selatan yang terdiri dari Mandailing, Angkola dan Toba, bahasa Pakpak dan  Karo  di  utara  dan  bahasa  Simalungun  di Timurlaut.
Menyoal penampilan  fisik,  pakaian  dan  adat istiadat,  Anderson  (1971)  pada  kunjungannya tahun  1823  menyebut  terdapat  perbedaan mencolok pada orang Karo, Simalungun, Toba dan Melayu.  Demikian  pula  Loeb  (1991)  membedakan warna nasional Karo yakni biru dan warna nasional Toba yakni coklat.  Perbedaan lainnya tampak pada ‘agama’ yang masing-masing etnik memiliki sistem kepercayaan  khusus  dan  tersendiri.  Perret  (2010) juga  menyebut  bahwa  penelitian  pada  manuskrip- manuskrip  kuno  diantara  etnik  ‘Batak’  itu  tidak pernah  menuliskan  atau  mencatatkan  konsep ‘Batak’. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya konsep itu adalah diberikan orang lain yaitu para etnograf yang  memotret  masyarakat  Sumatra  bagian  utara
dari  langit.  Lebih  lanjut,  merujuk  Castels  (2001), selain  Simalungun  maka  tak  satupun  diantara kelompok etnik yang diseragamkan dengan ‘Batak’ itu  memiliki  sistem  organisasi  sosial  politik bernegara bercorak monarhis (stateless). Selanjutnya,  Kipp  (1983)  menyebut  bahwa  setiap etnik  ‘Batak’  yang  diseragamkan  itu  memiliki keunikan tersendiri:
each  Batak  society  has  a  unique  shape.  Toba keep  extended  written  genealigies  and  erect ostentations  monument  to  their  ancestors.  In contrast,  Karo  emphasize  affinality,  the  dominance- subordination  of  the  wife  givers/wife  receiver relationships,  and  seldom  know  their  ancestors beyond three or four generations. In between these, apperently in social structure as well as geography, lie the Pakpak.
Diantara  kedua  kecenderungan  ini,  etnik Pakpak  lebih  mengedepankan  geografisnya (teritorial)  disebut dengan suak (subkultur)  yakni kesatuan  teritorial  berdasarkan  lima  sub-etnik Pakpak (Pakpak  silima  suak) dan  kurang memperdulikan  ansestornya . Etnik  Simalungun cenderung  menekankan  pada  kesatuan  teritorial marga  dan  kurang  memperhatikan ancestor- nya. Sama halnya  dengan  Mandailing  yang  menjadikan marga (clan) sebagai  basis  interaksi  dan perkawinannya,  tetapi  tidak  memperdulikan ancestor -nya.  Perbedaan  lain  tampak  pada  sistem marga (klan) yang jauh lebih rumit pada etnik Toba dibanding  Karo,  Simalungun,  Pakpak,  Mandailing dan  Angkola.  Selain  itu,  perbedaan  lain  yang  lebih mencolok  tampak  seperti  penggambaran  sikap yang dilakukan Joustra (1910) sebagai berikut:
Orang  Karo  mempunyai  sikap  dan  cara berbicara  yang  lebih  tenang,  lebih  halus  daripada orang  Toba.  Meskipun  orang  Karo  bisa  cepat menjadi agresif juga, tetapi ia lebih dapat menahan diri. Ia kurang berani dan terutama jauh lebih rajin [...] Mereka (orang Simalungun) lebih tenang dalam berbicara  dan  bertindak  dibandingkan  dengan orang  Toba  yang  lebih  kasar [...].  Berbeda  dengan orang  Karo,  Angkola  dan  Mandailing,  orang  Toba tidak dapat menahan diri. Akan tetapi, berbeda dari kelompok  lain  dari  segi  sifat  berprakarsa  dan semangat  yang  menyala-nyala.  Perlu  dicatat  juga bahwa mereka haus belajar.
Demikian  halnya  Melayu  Sumatera  Utara. Siapakah keanggotaan etnik Melayu itu?. Walaupun mereka menyebut satu kaum misalnya, tetapi orang
Melayu  di  Deli  tidak  mau  dipersamakan  dengan Melayu  Langkat,  Serdang,  Batubara,  Asahan maupun Labuhanbatu. Demikian sebaliknya. Tentu saja,  penolakan  akan  muncul  apabila  Melayu Sumatera Utara dipersamakan dengan Melayu Riau, Melayu  Bugis,  Melayu  Iban  apalagi  Melayu Malaysia.  Sebenarnya,  mereka  ini  cukup  berbeda dalam  hal  batasan  objektif  seperti  disebut  Royce (1983).  Demikian  pula  mereka  berbeda  secara subjektif  seperti  penolakan  Melayu  Deli  yang dipersamakan dengan Melayu Langkat itu.
Sejumlah  penelitian  terbaru  sudah  mencoba menolak  penyebutan  ‘Melayu’  sebagai  etnik. Sejumlah  penulis  dapat  disebut  seperti  Miksic (1979),  McKinnon  (1984),  Milner  (1978),  Reid (1979),  maupun Langenberg  (1977)  dan  lain-lain. Bahkan,  Perret  (2010)  secara  tegas  menyebut bahwa  orang  Melayu  di  Deli  dan  Langkat  adalah orang  Karo  yang  masuk  Islam.  Kenyataan  ini tampak  pada  Guru  Patimpus  (didaulat  sebagai pembuka  Kampung  Medan), Datuk Sunggal  klan Surbakti, Datuk Brayan  (klan  Surbakti), Datuk Denai, Datuk Senembah, Datuk Kota  Bangun  dan lain-lain  yang  semuanya  adalah  orang  Karo. Demikian  pula  nama-nama  kampung  di  Deli cenderung  menunjukkan  penyebutan ala Karo seperti  Sukapiring,  Sepuluhdua  Kuta,  Sunggal, Magosta, dan lain-lain.
Demikian  halnya  orang  Melayu  di  Serdang berasal  dari  orang  Simalungun  dan  Karo  yang masuk Islam. Sejarah Serdang sebagaimana disebut Sinar (1981) tidak bisa lepas dari Simalungun yang berada di Dolog Silau. Selanjutnya, orang Melayu di Serdang  Bedagei,  Tebingtinggi,  Batubara  dan Asahan  adalah  orang  Simalungun  yang  masuk Islam.  Tebingtinggi  misalnya,  adalah  sebuah wilayah  yang  dibuka  pertama  kali  oleh  Tuan Bandar  Kajum  Damanik,  yang  saat  ini  didaulat sebagai  nama  terminal  di  kota  itu.  Demikian  pula banyak nama desa di Bedagei, Tebingtinggi hingga Asahan  masih  mencerminkan  kental  penamaan versi  orang  Simalungun.  Bila  cara  berfikir  Perret (2010)  ini  dilanjutkan  maka  orang  Melayu  di Labuhanbatu adalah  orang  Padangbolak  yang memasuki  kawasan  itu  sebelum  masuknya  islam dan pra-kolonialisme.
Jika  demikian,  maka  ‘Melayu’  di  Sumatera Timurlaut  sebagaimana  disebut  Perret  (2010) adalah percampuran etnik asli (origin) seperti Karo dan  Simalungun  dengan budaya  luar  yang  dibawa
pedagang  asing (foreign  traders) yang  beragama Islam di daerah  pesisir. Daerah-daerah pertemuan ini  disebut ‘pertumbukan’ (tempat  ramai  untuk berdagang  dalam  bahasa  Karo)  ataupun ‘bandar’ (tempat  ramai  untuk  berdagang  secara  terus menerus  dalam  bahasa  Simalungun)  adalah kawasan kosmopolit yang mengubah identitas asal ke  suatu  identitas  baru  yakni  Melayu  untuk menyatakan  perbedaan  diri  dengan  etnik  asal sebelumnya.
Bila  merujuk  Perret  (2010)  disebut  bahwa Islamisasi  berlangsung  setidaknya  sejak  abad  ke- 15, dan hubungan dengan tempat perdagangan lain di  Semenanjung  Melayu  serta  di  bagian  barat Nusantara,  mempercepat  sebuah  ruang  budaya  di pesisir  Timur  yang  mungkin  berkembang  dari sebuah  kelompok  kecil  pendatang  dari  berbagai wilayah asal. Dalam ruang ini, setiap orang menjadi bagian  dari  sebuah  ruang  besar  budaya  Melayu yang  bertumpu  pada  agama  Islam,  bahasa  Melayu dan adat yang sama. Kelebihan menganut identitas baru  ini  bagi  penduduk  asli  yaitu  memperoleh kesempatan  mengolah  tanah  di  negeri-negeri pesisir  dan  berperan  sebagai  perantara (broker) antara penduduk pedalaman dan pedagang asing.
Pada era
kolonialisme, Belanda memperkenalkan
batas-batas kewilayahan (administrasi) yang menurut Joustra (1909; 1910) maupun Westenberg (1891; 1897), Kroesen (1897) maupun  Perret  (2010)  dibentuk  melalui  benteng alam  dan  benteng  budaya  serta  agama.  Menurut Perret  (2010)  pembentukan  batas  etnik  dan  batas administrasi  dilakukan  pada  dua  tahap:  i) menetapkan  wilayah  koloni  berdasarkan topografi (pegunungan), sejarah (gagasan  tersingkirnya masyarakat  ke  pedalaman)  dan politik (daerah- daerah  merdeka  yang  belum  terpengaruh),  dan  ii) memberikan isi (content) pada tipologi masyarakat yang dibentuk sekaligus menjadi dasar kebersatuan masyarakat. Pada tahap ini, secara tekun dicari ciri- ciri yang sama pada masing-masing area, kemudian secara  implisit  dipandang  sebagai  ekspresi kesadaran pemersatu yang mendasar.
Pembentukan  daerah  administrasi  ini  erat kaitannya dalam upaya mengontrol masyarakat. Di tempat-tempat  administrasi  yang  dibentuk  itu, ditempatkan  struktur  pemerintahan  baru  seperti controleur, asisten  residen  hingga  residen.  Disana ditempatkan  pula  garnizum  militer  serta  polisi guna  ‘memaksa’ natives tunduk  pada  aturan
Pemerintah  Kolonial. Singkatnya, kontruksi ‘kelompok  masyarakat’ yang  dalam konsepnya lebih  tepat  disebut  daripada  ‘kelompok  etnik’.  Hal ini  karena  secara  nyata,  ‘Kelompok  Masyarakat Pedalaman’  terdiri  dari  beberapa  kelompok  etnik seperti  Toba,  Mandailing,  Angkola,  Simalungun, Karo  dan  Pakpak.  Sedangkan  ‘Kelompok Masyarakat  Pesisir’  yakni  Melayu  juga  kurang tepat,  karena  Orang  Karo  di  Langkat,  Binjai  dan Medan  dikategorikan  sebagai  Melayu  karena menganut Islam. Demikian  pula orang Simalungun di  Lima  Puluh,  Tebing  Tinggi  maupun  Pagurawan disebut  Melayu  karena  menganut  agama  Islam. Konstruksi kelompo etnis, yakni ‘Batak dan Melayu’ didasarkan  pada  peta  wilayah  kolonial  dengan mengacu pada topografi, sejarah dan politik berikut isi (content) pada  satuan  ‘kelompok  masyarakat’ yang dibentuk. Namun demikian, penyeragaman itu tidak serta merta menjawab permasalahan tentang kelompok  etnik (ethnic  group) di  wilayah  yang plurall  and  multiculture  society ini. Sebagaimana diakui  Perret  (2010)  bahwa,  sesungguhnya pembentukan  ini  mengabaikan  ciri-ciri  khusus ataupun  perbedaan  dari  setiap  kelompok  etnik yang digabung atau dibelah menjadi satu kelompok administratif.
Jika merujuk batasan kelompok etnik seperti dilakukan  Koentjaraningrat    (1999)  maka kelompok  etnik  adalah  golongan  manusia  yang terikat  kesadaran  dan  identitas  akan  entitas kebudayaan  sedang  kesadaran  dan  identitas  itu (tidak selalu) dikuatkan oleh bahasa’. Lebih lanjut, Naroll  (1964)  mendefenisikan  kelompok  etnik sebagai:
is  largelly  biologically  self  perpetuating,  ii) share fundamental culture values, realized  in overt  unity  in  cultural  forms,  iii)  make  up  a field  of  communication  and  interaction,  and iv)  has  a  membership  which  identities  It  self and  is  identified  by  others,  as  constituting  a category  distingusable  from  other  categories of the same order Menurut  Barth  (1969),  rumusan  kelompok etnik  seperti  disebut  Naroll  (1964)  diatas  telah mendekati  kondisi  umum  ethnografi  yang  empiris dan  umum.  Namun  demikian,  rumusan  dimaksud mengabaikan  faktor-faktor  empiris  tentang kontruksi  kelompok  etnik guna  menjelaskan  asal usul,  struktur  dan  fungsi  kelompok  etnik.  Karena itu,  menurut  Barth  (1969)  kelompok  etnik  dapat dikenali  sebagai  unit  kebudayaan  dan  tatanan
sosial.  Sebagai  unit  kebudayaan,  kelompok  etnik dapat  diamati  dari:    i)  kelangsungan  unit  budaya, dan  ii)  adanya  faktor  yang  mempengaruhi terbentuknya  unit  budaya.  Sebaliknya,  sebagai sebuah  tatanan,  kelompok  etnik  menunjukkan adanya  kekhasan  kelompok  bersifat  askriftif (given) yang dapat diperkirakan dari latar belakang asal usulnya.
Kenyataan di Sumatera Utara seperti disebut Perret  (2010)  misalnya,  apabila  menjelaskan kesadaran  etnik (ethnic  consciousness) hanya dengan  mengajukan  sekumpulan  ciri-ciri  yang sama,  kenyataannya  tidaklah  menyakinkan. Keragu-raguan  mengenai  adanya  ciri-ciri  yang pernah  dianggap  sebagai  ciri-ciri  bersama  antara populasi-populasi  di  pedalaman  Sumatra  bagian utara,  masih  ditambah  lagi  dengan  petunjuk- petunjuk  lain  yang  muncul  dari  sumber-sumber lokal.  Atas  dasar  ini,  ide  kebersatuan  politik populasi-populasi  di  pedalaman yang  diganti dengan  sebuah  peta  yang  menunjukkan  banyak ‘puak’ yang  hidup  berdampingan  secara  otonom. Mosaik  politik  itu  masih  harus  ditambah  dengan keragaman ekonomi. Bahkan prinsip yang dianggap sebagai  mendasar  ‘Tanah  Batak’  yaitu Dalihan  na Tolu, yang  bertumpu  pada  ikatan-ikatan  khusus antara marga seorang, marga pemberi  dan marga penerima  perempuan,  juga  menyimpan  sejumlah pengecualian.  Kenyataannya,  memang  di  satu  sisi terdapat marga-marga yang  endogam,  sementara di  sisi  lain  orang  Melayu  ikut  terlibat  dalam upacara-upacara  adat  di  wilayah  Simalungun  di Serdang  dan  Bedagei.  Damanik  (2017)  telah menunjukkan  bahwa  struktur  sosial  orang Simalungun  bukan  bersifat  segitiga (Dalihan  Na Tolu) tetapi berbentuk segilima (Pentagon).
Kelompok  etnik  terbentuk  bila  seseorang menggunakan identitas etniknya guna mengkategori diri dengan orang lain dengan tujuan interaksi.  Dalam  hal  ini  dibutuhkan  kesamaan tanda.  Kesamaan  tanda  sangat  dibutuhkan  dalam interaksi  karena  adanya  ketergantungan  saling menguntungkan  diantara  pihak-pihak  yang berinteraksi.  Kesamaan  tanda  ini  menunjukkan karakteristik  budaya  yang  menandakan  sebuah kelompok etnik dapat berubah. Demikian pula sifat budaya dan anggota dapat berubah bentuk bahkan tatanan  kelompok  sosial  dapat  berubah;  tetapi kenyataan  adanya  dikotomi  melanjut  dari  para anggota kelompok dengan orang lain
memungkinkan menentukan sifat menetap dan dari sanalah investigasi dilakukan. Karena itu, kelompok etnik  dapat  dikenali  sepanjang  menunjukkan perbedaan  dengan  kelompok  lain.  Perbedaan  itu tentu  saja  tidak  hanya  mencakup  batasan  objektif maupun subjektif, tetapi lebih kepada memadukannya  dengan  dinamika  sosial  budaya yang dipastikan memengaruhi batasan objektif dan subjektif.
Seperti  disebut  Perret  (2010)  pada  zaman prakolonial,  sebutan  ‘Batak’  sebenarnya  tidak  ada dalam  sumber-sumber  di  pedalaman.  Selain  itu, beberapa  pengamatan  langsung  yang  dilakukan oleh orang Barat pada akhir abad ke-19, dan awal abad  ke-20,  menunjukkan  bahwa  ketika  kategori ‘Batak’ digunakan di daerah pedalaman, sebutan itu menunjuk  ‘orang  yang  lain’  dan  tidak  pernah digunakan  untuk  menunjuk  diri  atau  puaknya sendiri.  Karena  itu,  istilah  ‘Batak’  adalah  ‘identitas kabur’ (evasive identity) untuk menggambarkannya. Konsep ‘Batak’ juga tampak sebagai upaya kategori umum  untuk  menunjuk  kebiadaban (savage), baik penduduk  asli  maupun  orang  yang  berasal  dari wilayah lain di Nusantara.
Pengaruh  Aceh  menurut  Perret  (2010) berupa  pengambilalihan  Pesisir  Timur  Sumatra bagian utara sejak abad ke-16 dalam ruang politik dan  budayanya  dimana  Aceh  sebagai  pusatnya. Hingga abad ke-18, Pesisir Timur memegang peran perantara  untuk  memasok  hasil  hutan,  kuda,  dan beras  dari  pedalaman  kepada  pedagang  asing. Peredaran  mata  uang  dollar  Spanyol  di pertengahan  abad  ke-18,  menunjukkan  Pesisir Timur menjadi ruang moneter internasional.  Jelas sekali bahwa Pesisir Timur bukanlah wilayah yang terisolasi karena jejaring pertukaran itu terjadi dua arah,  karena  orang  pesisir  juga  memasuki pedalaman,  sama  seperti  pedalaman  mengunjungi pesisir. Selanjutnya, Sumatra bagian utara menjadi daerah  menonjol  sejak  pertengahan  abad  ke-19. Daerah  ini  mengalami  surplus  lada  sehingga mendorong Aceh mengokupasi wilayah ini dengan membentuk  kesultanan  guna  mengembangkan ‘ruang budi  daya’. Perkembangan pesat perkebunan lada, gambir dan kapas pada abad itu, mengakibatkan  guncangan  sistem  ikatan  yang sebelumnya menghubungkan pesisir
dan
pedalaman.
Etnisitas (ethnicity) dapat dilihat berdasarkan  tiga  perspektif  utama:  i)  primordial
(primordialism), ii)  konstruktif (constructivism), serta  iii)  kombinatif (combinativesm). Hal  pokok mendasari  perdebatan  teoritis  memandang etnisitas  terletak  pada  tiga  aspek,  yaitu: pertama paradigma  (perspektif)  memandang  etnisitas, kedua pemisahan  kedua  paradigma  memandang fenomena  dan  realitas  etnisitas,  dan ketiga memandang  etnisitas  sebagai  satu  variabel  dan tidak  terkait  dengan  variabel  lain.  Penulis  seperti Glazer dan Moynihan (1963) memandang etnisitas sebagai  kelompok  kepentingan (interest  group) berbeda  dengan  Royce  (1982)  yang  memandang identitas  etnik  sebagai  strategi  adaptasi (strategic adaptation) dalam  masyarakat  majemuk,  ataupun Geertz  (1961)  yang  memandang  etnisitas  sebagai kelompok  yang  terikat  primordialisme (primordial ties). Berbeda  pula  dengan  Hale  (2005)  yang memandang etnisitas sebagai alat (tools) terutama untuk  mobilisasi  ataupun  de  Voss  dan  Romanucci (1967)  yang  memandang  etnisitas  sebagai kesinambungan budaya akibat perubahan.
Namun demikian, kelompok etnik sebagaimana  disebut  Smith  (1982)  paling  tidak memiliki  6  kekhususan  pokok  yaitu: i),  a  common proper  name,  ii)  a  myth  of  common  ancestry,  iii)  a shares historical memories, iv) one or more elements common  culture,  v)  a  link  with  homeland  dan  vi)  a sense  of  solidarity. Ciri-ciri  kelompok  etnik  seperti disebut  Smith  (1982)  ini  sejalan  dengan karakteristik  kelompok  etnik  seperti  disebut Simposium  Dewan  Penelitian  IImu-ilmu  Sosial (SSRC) pada tahun 1973, yaitu: a  past  oriented  group  identification emphasizing  distingtives,  ii)  some  culture conception  and  social  cathegories,  iii) relationship  of  the  ethnic  group  to  a component units in a broader system of socisl relation,  iv)  the  fact  that  ethnic  group  are larger  then  kin  or  locality  groups  and transcend face to face interaction, v) different meaning for ethnic categories both in different social setting and different individual, and vi) the  asumtion  for  ethnic  group  categories  are emblematics having name with meaning both or members and analist.
Ketiga  paradigma  etnisitas  di  atas,  selalu mengaitkan  suatu  keterkaitan  kelompok  etnik dengan  atribut  objektif  atau  ciri-ciri  khusus  yang dapat di demostrasikan. Namun, sebagaimana telah ditunjukkan  di  atas  bahwa  penjelasan  tentang kelompok  etnik  yang  dasarkan  pada  ciri-ciri kekhususan itu saja akan menutup ruang dinamika
kebudayaan  dan  sosial  disekitarnya.  Jadi,  ciri-ciri khusus sebuah kelompok etnik berdasarkan ikatan primordial  harus  ditambahkan  dengan  ciri-ciri subjektif  yang  mendasari  perubahan  sosial  dan kulturalnya. Pada bagian ini, adalah benar apa yang disampaikan  Barth  (1969)  bahwa  etnik  Patan  di Thailand  dapat  membelah  dua  sebagai  upaya menegaskan  perbedaan  mereka  secara  agama, walaupun  akar  etniknya  tetap  satu  yakni  etnik Patan.  Demikian  pula  apa  yang  disampaikan  de Voss  dan  Romanucci  (1967)  bahwa  perubahan sosial  kultural  senantiasa  memengaruhi  kelompok etnik  untuk  menjaga  keberlangsungan  dari identitak  kelompok  etnik  itu.  Jadi,  konsep  ‘Batak dan  Melayu’  yang  dikonstruk  dari  luar  inipun memiliki  makna  yang  sama  bahwa  sesungguhnya pengontruksian  itu  dilakukan  semata-mata hanya untuk  mengkategori  karakteristik  masyarakat  di pedalaman  dan  pesisir  tetapi  tidak  menyebut kelompok etnik.
Seperti  disebut  Perret  (2010)  bahwa ‘perasaan  menjadi  bagian dari’ ataupun  Castels (2002)  bahwa  kesadaran  menjadi ‘keluarga  besar Batak’ ataupun,  Reid  (2011)  bahwa ‘kolonialisme memecah  etnik’ maupun  Geertz  (1963)  bahwa ‘kolonialisme mempolarisasi etnik’ secara primordial baru terjadi sejak periode kolonialisme. Perasaan-perasaan ‘menjadi bagian’, atau ‘keluarga besar Batak’ yang dipecah menjadi ‘etnik’ sehingga ‘terpolarisasi’ (segmentatif) dimaksudkan Pemerintah  Kolonial  guna  memudahkan  kontrol, pengawasan ataupun penaklukan masyarakat yang disebut  ‘Negara  Kolonial’ (colonial  state) yakni Netherland  India. Pembentukan  daerah administrasi  di  era  Kolonial  Belanda  mengingkari batas-batas  teritorial  etnik,  sehingga  terjadi pengecilan  wilayah  budaya (cultural  region) menjadi  wilayah  administratif (administrative region).
Wilayah  administrasi  Simalungun  seperti disebut  Damanik  (2018)  bahwa  Kabupaten Simalungun dewasa ini jauh lebih kecil dari wilayah budaya  Simalungun  itu  sendiri.  Wilayah  yang seharusnya  menjadi  administrasi  Simalungun  di Serdang,  Bedagei,  Tebingtinggi,  Batubara,  Asahan dan Karo dilepas dari Simalungun karena pengaruh benteng  alam dan  kultural.  Tersebut  diantaranya seperti  Sipituhuta  digabung  ke  Karo,  Sipispis  dan Dologmarlawan  dan  lain-lain  ke  Bedagei, Bangunpurba  dan  lain-lain  ke  Serdang,  Limapuluh
dan  Indrapura  ke  Batubara,  Tanjungkasau, Pagurawan dan Pasir Mandogei ke Asahan ataupun Tebingtinggi  yang  dibentuk  menjadi  daerah tersendiri.  Hal  yang  sama  dialami  etnik  Pakpak dengan  lepasnya suak Boang  ke  Aceh  Selatan, maupun suak Kelasen  ke  Humbanghasundutan (Damanik, 2016; Agustono 2007). Demikian halnya etnik Karo seperti dilepasnya Sibolangit, Hamparan Perak,  Senembah  dan  lain-lain  ke  Deli  Serdang, ataupun  Tanah  Pinem  dan  Gunung  Sitember  ke Kabupaten Dairi. Kenyataan seperti ini terjadi sejak tahun  1906  dikala  Westenberg  (1892;1897)  dan Joustra (1910) merumuskan batas-batas kewilayahan  berdasarkan  benteng  alam  maupun kultural  di  Karo  dan  Simalungun.  Di  Simalungun terutama  di  daerah  Asahan  misalnya,  penentuan batas-batas  administratif  itu  merujuk  pada  tulisan Kroesen (1897).
Namun  demikian,  ruang-ruang  geopolitik yang  diciptakan  era  kolonial  ini  tidak  bertahan lama.  Meskipun  tidak  merubah  batasan administratif,  tetapi  gugatan  terhadap  ‘Batak  dan Melayu’  terus  mengemuka  sejak  dasawarsa  kedua abad  20.  Misalnya  pertikaian  atau  permusuhan antara  orang  Mandailing  yang  menolak  ‘Batak’ dengan orang  Angkola  yang  menerima  ‘Batak’. Walaupun  keduanya  sama-sama  penganut  Islam, tetapi  keduanya  bersitegang  sepanjang  tahun 1922-1925  menyoal  pekuburan  Islam  Sei  Mati (Pelly, 2015). Perlu dicatat bahwa etnik lain seperti Simalungun,  Toba,  Karo  dan  Pakpak tidak  terlibat dalam  konflik  itu.  Konflik  ini  berujung  pada disharmoni diantara keduanya yang berujung pada pemisahan pekerjaan, bank, klub sepakbola, koran, tukang jahit dan lain-lain.
Pada  tahun  1915-1918  seperti  dicatat Dasuha  dan  Sinaga  (2003)  maupun Damanik (2017) terjadi konflik antara orang Simalungun dan Toba  di  Simalungun.  Pendatang  Toba  di Simalungun  menolak  dimasukkan  menjadi  kawula zelfbestur (swapraja)  Simalungun.  Konflik  ini  baru selesai tahun 1918, ketika Belanda memaksa orang Toba harus tunduk pada raja-raja Simalungun jika ingin  bertahan  di  persawahan  Simalungun. Demikian halnya pada tahun 1947 di Tanah Pinem seperti disebut Castels (2002) terjadi konflik antara orang  Pakpak  yang  berkoalisi  dengan  orang  Karo menolak kehadiran orang Toba di Tanah Pinem dan Gunung Sitember. Konflik dengan orang Karo dapat diredam  setelah  pembentukan  institusi  gereja
sukunya.  Namun  berbeda  dengan  orang  Pakpak yang  terus  berkonflik  hingga  tahun  1964. ‘Perdamaian’  orang  Toba  dengan  Pakpak  tampak selesai  tahun  1992  ketika  institusi  GKPPD memeroleh  kemerdekaannya  dari  dominasi  HKBP. Demikian  pula  perjuangan  mereka  membentuk satu  wilayah  tersendiri  atas  nama  etniknya  baru terjadi  di  era  Reformasi  (Damanik,  2016).  Orang Pakpak  Dairi  yang  menurut  catatan  Marsden (2008)  tahun  1774  disebut  dengan Papak  Deira harus kehilangan dua wilayahnya yakni Boang yang digabung  ke  Aceh  Singkil  tahun  1906  dan Kelasen ke  Humbang  Hasundutan  sejak  1907  (Damanik, 2016; Agustono, 2007).
Orang Melayu di Asahan pada era Reformasi menarik diri dari ke-Melayu-annya, suatu identitas yang diterimanya sejak era kolonial. Orang Melayu di  Asahan  bergerak  keluar  dengan  menunjuk identitas asal usulnya yakni Toba dan Simalungun. Itulah sebabnya, sebagian besar populasi di Asahan yang  dalam  tulisan  Anderson  (1971)  disebut ‘Pardimbanan’ itu  adalah  orang Tubba (Toba)  dan Semilongan (Simalungun)  dari Kataran (Timur dalam  bahasa  Simalungun)  yang  berpindah  dari agama  sukunya  menjadi  penganut  Islam (Kroesen,1897).  Demikian  halnya  dengan  orang Melayu  di  Bedagei,  Serdang  dan  Batubara  yang menarik  dari  Melayu.  Banyak  diantara  populasi  di wilayah  ini  menunjuk  identitas  asalnya  yakni Simalungun  dan  Karo.  Membandingkan  fenomena ini  dengan  catatan  Anderson  (1971)  pada kunjungannya  tahun  1823  itu,  bahwa  populasi  di ketiga  daerah  ini  adalah  orang Semilongan (Simalungun)  dan Karau-karau (Karo)  yang  sudah beragama Islam.
Di  Deli  juga  demikian.  Penduduk  Deli  di Brayan,  Klumpang,  Sunggal,  Klambir,  Buluhcina, Denai, dan lain-lain sebagaimana disebut Anderson (1971)  adalah  orang Karau-karau. Sama  halnya  di Binjai dan Langkat dimana populasi yang terbanyak ditemui  Anderson  adalah Karau-karau. Mereka  ini seperti disebut Perret (2010) adalah Karo Jehe yang berbeda  dengan Karo  Gugung yang  bermukim  di pegunungan.  Meskipun  berbeda karena  alasan topografi,  dan  mungkin  juga  karena  faktor  agama, tetapi  mereka  memiliki  satu  asal  usul  yang  sama yakni Karo.
Menyoal  batas  administratif,  pada  tahun 1950  muncul  perdebatan  menyoal  penggabungan Karasidenan  Tapanuli  dan  Karasidenan  Sumatra
Timur  dalam  satu  wilayah  yang  disebut  Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1952, Tanah Karo dan Langkat digabung ke Provinsi Aceh dan sejak tahun 1956,  ketiganya  digabung  ke  Provinsi  Sumatra Utara.  Pembentukan  Provinsi  Aceh  minus  Tanah Karo  dan  Langkat  dari  Provinsi  Sumatera  Utara baru  terjadi  setelah  keluarnya Undang-undang  No 24 tahun 1956 tertanggal 7 Desember 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Aceh .  Sebelumnya,  terbit  Undang-undang  Darurat No.  7    tahun  1956  tertanggal  14  November  1956 tentang Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten di  Provinsi  Sumatera  Utara (Damanik,  2018;  Tim Penyusun, 1994).
Pada  saat  pembentukan  Provinsi  Sumatera Utara  ini,  bermunculan  penolakan  penggabungan kewilayahan.  Tersebut  seperti  eks  Karasidenan Tapanuli  yang  meminta  agar  mereka  tetap dibentuk  menjadi  wilayah  provinsi  sendiri  yang terpisah  dari  provinsi  Sumatera  Utara.  Demikian halnya,  Kabupaten  Tanah  Karo  dan  Kabupaten Langkat,  menolak  digabung  ke  Provinsi  Aceh. Kondisi demikian ini, membuat Gubernur Sumatra Utara  yakni  S.M.  Amin  mengalami  goncangan internal  karena  harus  menyelesaikan  seluruh persoalan kewilayahan ini sesuai instruksi Presiden Soekarno.  Dapat  dipahami  bila,  penolakan- penolakan seperti itu terjadi karena adanya batas- batas  administratif  yang mengangkangi  batas kultural warisan Pemerintah Kolonial.
Karena  itu,  kelompok  etnik  sangat  dinamis seperti  disebut  Nagata  (1974)  maupun  van  den Berghe  (1967).  Kelompok  etnik  adalah  konstruksi sosial yang sengaja diperbuat (a social construct or a  choice to  be  made) yang dibentuk  berdasarkan proses kognisi (cognitive process) guna menentukan  basis  identitasnya.  Identitas  etnik pada  masyarakat  bukanlah  sesuatu  yang  ‘tunggal’ tetapi  cenderung  ‘jamak’ (not  single  but  multiple ethnic identities). Kaum Konstruktivist misalnya, memandang  bahwa  kelompok  etnik  adalah instrumen  referensi  personal (personal  reference) berdasarkan  kesamaan  identitas,  serta  menjadi sumber  motivasi  dan  perilaku (motivation  and behavior  source) pada  kehidupan  sosial  warga etniknya. Sebagai konstruksi sosial, identitas etnik dapat  mengalami  perubahan  dan  mengadaptasi perubahan  guna  disesuaikan  dengan  identitas sosialnya.  Dalam  pandangan  kombinatif,  etnisitas dilihat  sebagai  radar  sosial (social  radar) yang
mengarahkan  dan  membimbing  kelompok  etnik guna  memahami  dunia  sosialnya.  Dunia  sosial  ini adalah kepentingan yang berintikan peluang sosial.
Sebagaimana  disebut  Perret  (2010), munculnya  label  ‘Melayu  dan  Batak’  secara bersamaan  pada  abad  ke-16,  berangkat  dari kenyataan  bahwa  label  ‘Batak’ muncul  sebagai pelengkap  label  ‘Melayu’.  Ruang  ‘Melayu’ menganggap dirinya ‘berbudaya’ dan memasukkan semua  orang  bukan  Melayu  yang  dipandang sebagai  orang  tak  berpengetahuan,  berprilaku kasar dan bahkan kanibal, di bawah istilah ‘Batak’ dengan konotasi merendahkan.
Di  pedalaman  inilah  masyarakat  Melayu memeroleh  unsur-unsur  yang  diperlukan  untuk terus  bertahan  seperti  komoditas  hutan,  budak, pekerja dan  juga istri-istri.  Orang  pedalaman yang ‘me-Melayu-kan  diri  ini  bertindak  sebagai perantara  antara  populasi  pedalaman  dengan pedagang  asing.  Karena  itu,  istilah  ‘Batak  dan Melayu’  secara  bersamaan  muncul  dari  luar (ciptaan  asing),  yang  kedua  istilah  itu  menjadi identitas kabur (evasive identity). Orang pedalaman yang  muncul  di  pesisir  terutama  para  pedagang bertemu  dengan pedagang  Islam sejak abad ke-15 dan  mengislamkan  dirinya.  Kemudian,  karena identitas  baru  itu  dianggap  lebih ‘civilized’ ,  maka dikembangkan  secara  elegans  untuk  membedakan dirinya  dengan  masyarakat  pedalaman  yang notabene adalah asal usulnya juga. Pembeda utama yang  dijadikan  dasarnya  adalah  pemberian  dan penegasan  label  ‘Batak’  pada    masyarakat pedalaman sebagai masyarakat yang uncivilized. Istilah ‘Batak dan Melayu’ ini menjadi sangat kabur  apabila  dipergunakan  menunjuk  populasi- populasi yang  disebut  dengan  ‘Batak  dan  Melayu’ itu  sendiri.  Kekaburan  di  etnik  Melayu  menyoal tentang keanggotan etnik Melayu itu sendiri seperti di  Deli,  Langkat,  Serdang,  Begadai,  Tebingttingi, Asahan, Batubara dan Labuhanbatu. Orang Melayu di  daerah  ini  berasal dari  orang  Simalungun  dan Karo  yang  sudah  beralih  ke  agama  Islam  yang terjadi sebelum periode kolonialisme. Pada periode kolonialisme, identitas berdasar agama ini menjadi salah  satu  faktor  penentuan  batas-batas administratif  yang  dipandang  sebagai  batas etnik. Demikian  halnya,  konsep  ‘Batak’  yang evasive ketika  digunakan  pada  masyarakat  yang  disebut menjadi  bagian  dari  identitas  etnik  itu. Kenyataanya,  orang  Simalungun,  Mandailing,
Angkola,  Karo,  Pakpak  dan  sebenarnya  juga  Toba menolak  pelabelan  itu.  Namun,  terkecuali  orang Toba yang menerima dan bangga dengan pelabelan itu  karena  adanya  ‘benefit’  yang  diperoleh  dengan mengedepankan  label  itu  pada  kelompok  etnik lainnya.

## SIMPULAN
Bila  merujuk  Marsden  (2008)  adapun populasi  kelompok  etnik  yang  ia  sebutkan pada lawatannya  ke  pantai  barat  Sumatra  tahun  1774 adalah:
Ankola
(Angkola), Padambola (Padangbolak),  Mandiling  (Mandailing)  dan  Tubba (Toba)  yang  terdiri  dari  Silindong  (Silindung), Butar  dan  Sinkel  (Singkil).  Ia  juga  menyebut Carrow (Karo) yang berbeda dengan Tubba (Toba). Sementara  Anderson  pada  lawatannya  di  pantai timur  Sumatra  tahun  1823  menyebut  populasi kelompok  etnik  seperti:  Mandiling  (Mandailing), Kataran dari Semilongan, Pappak (Pakpak), Tubba (Toba), Karau-karau (Karo), Kapik (mungkin Gayo) dan  Alas.  Pada  akhirnya,  cara-cara  yang dipergunakan  seperti  Marsden  (2008)  dan Anderson (1971) dan lain-lain dan tentu saja yang paling  mutakhir  seperti  Viner  (1980)  dan  Perret (2010) patut dipertimbangkan untuk menyebutkan kelompok-kelompok  etnik  di  Sumatera  Utara, ditambah  etnik  seperti  ‘orang  Lubu’  yang  sama sekali  tidak  pernah  disebut  dalam  literatur antropologi.  Atas  dasar  itu,  patut  dipertanyakan asal muasal penyeragaman etnik Batak dan Melayu seperti  dalam  literatur  antropologi  itu,  karena memang  pada dasarnya  sulit  diseragamkan.  Pada akhirnya,  penelitian  etnografi  tentang  kelompok etnik  di  Sumatra  Utara  masih  dibutuhkan  dengan melibatkan  lintas  disiplin  seperti  sejarah, antropologi, arkeologi dan juga lingustik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adatrechtbundels. (1919). Serie A, No. 25, Maret 1916-1 Mei 1919. Anderson. J. (1971). Mission to the Eascost of Sumatera in 1832 . London, New York: Oxford University Press. Agustono. B. (2010). Rekonstruksi Identitas Etnik: Sejarah Sosial-Politik  Orang  Pakpak  Di  Sumatera  Utara (1958-2003). Disertasi.  Yogyakarta:  Program Pascasarjana  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Gadjah Mada.
Aritonang. J. (1988). Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak:  Suatu  Telaah  Historis-Teologis  atas Perjumpaan  Orang  Batak  dengan  Zendeling
(khususnya  RMG)  di  Bidang  Pendidikan,  1861- 1940. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Barth. F. (1969). Ethnic groups and boundaries: The social organization  of  culture  difference. Boston:  Little brown.
Bangun.  P. (1980). Kebudayaan  Batak , dalam Manusia dan  Kebudayaan  di Indonesia. Koenjtaraningrat (ed). Jakarta: Balai Pustaka.
Barned,  D.J. (1912). 50  Jahre  Batafmission  in  Sumatra . Berlin: Verlag von Martin Warneck. Berutu.  L.  (1994). Upacara  Menanda  Tahun  Pada Masyarakat  Pakpak  di  Sumatera  Utara. Tesis Magister. Jakarta: Universitas Indonesia. Butar-butar,  M.A.B. & Damanik,  U.H. (1984). Morfologi dan  Sintaksis  Bahasa Siladang. Jakarta:  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Breman. J. (1992). Menjinakkan Sang Kuli. Jakarta: Grafiti. Bruner. E.M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera. American Anthropologist , 66, pp. 508-521. Brahmoputro. (1981). Karo  dari  Zaman  ke  Zaman .
Medan. Ulih Saber Castles. L. (2002). Kehidupan Politik Suatu Karesidenan di Sumatera : Tapanuli, 1915-1940. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cunningham. C.E. (1958). The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatera . New Heaven: Yale University cultural report series.
Clauss, W. (1982). E conomic and Social Change amongthe Sima/ungun Batak of North Sumatera. Saarbrucken  fortlauderdale:  Verlag Breitenbach Publishers.
Damanik. E.L. (2018). Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir  Kebudayaan  lewat  Foto .  Medan:  Simetri Institute.
Damanik.  E.L.  (2017). Agama,  perubahan  sosial  dan identitas  etnik: Moralitas  agama  dan  kultural  di Simalungun . Medan: Simetri Institute.
Damanik. E.L. (2017). Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak  Perdagangan:  Etnohistori  Sumatera  bagian utara. Medan: Simetri Institute.
Damanik.  E.L.  (2017).  Sumatra  dan  Kabar-Kabar Kanibalisme,  dalam Sumatera  Silang  Budaya Kontestasi  Nilai-Nilai  Historis,  Arkeologis,  dan Antropologis  serta  Upaya  Pelestarian  Cagar Budaya. Sri  Sugiharta  (ed).  Batusangkar:  Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. Damanik.  E.L.  (2016). Kontestasi Identitas Etnik pada Politik Lokal:    Studi  tentang  Makna  Etnisitas  di Kabupaten  Dairi  Provinsi  Sumatera  Utara. Disertasi  Doktor.  Surabaya: Program  Studi  Ilmu Sosial, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Airlangga.
Damanik.  E.L.  (2016). Kisah  dari  Deli:  Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan, 1870-1942. Medan: Simetri Institute. Dasuha, J. dan Sinaga, M.L. (2003). Tole den Timorlanden das  Evanggelium:  Sejarah  Seratus  tahun  Injil  di Simalungun, 1903-2003. Pamatangsiantar: Kolportase GKPS.
De  Vos, G. and  Ross.  L.R. (eds.).  (1967). Ethnic  Identity: Cultural  Continuities  and  Change .  Palo  Alto: Mayfield Publishing.
Geertz, C. (1963). The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In Old Societies and New States . C. Geertz (ed.). New York: The Free Press.
Gultom, D.R.M. (1992). Dalihan Natolu: Nilai Budaya Suku Batak . Medan: Armanda. Glazer, N. and  Moynihan. D.P. (1963). Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York. Massachusetts: The MIT Press. Hale, H.E. (2008). The  Foundations  of  Ethnic  Politics: Separatism  of  States  and  Nations  in  Eurasia  and the  World .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Harahap.E.S. (1960). Perihal  Bangso  Batak. Djakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan
Departemen  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan.
Hasselgren,  J. (2008). Batak  Toba  di  Medan: Perkembangan  Identitas  Etnoreligius Batak  Toba di Medan, 1912-1965 . Medan: Bina Media Perintis. Hirouse, M. (2009). The Role of Local Informants in the Making  of  the  Image  of  ‘Cannibalism’  in  North Sumatera. In From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra . Dominik Bonatz, J. Miksic, J.David Neidel, and Mai Lin Tjoa- Bonatz  (eds.).  New  Castels:  Cambridge  Scholars Publishing.
Hutagalung, W.M. (1991). Pustaha  Tarombo  dohot  Turi- turian ni Bangso Batak . Jakarta: Tulus Jaya. Hutauruk, J.R. (1993). Kemandirian  Gereja:  Penelitian Sistematis Tentang Gerakan Kemandirian Gereja di Sumatera  Utara  dalam  Kancah  pergolakan Kolonialisme  dan  Gerakan  Kebangsaan  Indonesia, 1899-1942. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Husny, T.M.L. (1978). Lintasan  Sejarah  Peradaban  dan Budaya  Penduduk  Melayu  Pesisir  Deli  Sumatera
Timur, 1612-1950 . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Jansen. A.D. (2003). Gonrang Simalungun: Struktur dan Fungsinya dalam Masyarakat Simalungun. Medan: Bina Media Perintis.
Joustra, M. (1909). De  islam  in  de  Bataklanden .  Leiden. S.C.  van  Doesburgh.  Uitgave  van  het  Bataksch Institut No. 2.
Joustra, M.  (1910). Batakspiegel .  Leiden.  S.C.  van Doesburgh. Uitgave van het Bataksch Institut No. 3.
Kipp, R.S. and Kipp, R.D. (1983). Beyond Samosir: Recent Studies  of  the  Batak  Peoples  of  Sumatra. Ohio: Center  for  International  Studies,  Southeast Asia Program.
Kroesen.  J.A. (1897).  Eene  reis  door  de  landschappen Tanjoeng  Kassau,  Siantar  en  Tanah  Jawa. Tiddschriff  voor  indische  Taal-,  Land-en Volkenkunde .
Kreemer, J. (1912). De Loeboes in Mandailing.
Kozok, U. (1999). Warisan  Leluhur:  Sastra  Lama  dan Aksara  Batak .  Jakarta:  Kepustakaan  Popular Gramedia, EFEO Jakarta.
Langenberg, M.v. (1977).  North  Sumatra  under  Dutch colonial rule: Aspects of Structural change. Review of Indonesian and Malayan Affairs. 11. Liddle, R.W. (1970). Ethnicity,  Party,  and  National Integration:  an  Indonesian  Case  Study .  New Heaven: Yale University Press. Loeb, E.M. (1981). Sumatra:  Its  History  and  the  People . Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Lumbantobing, A. (1957). Sedjarah Sisingamangaradja I- XII. Medan: Firman Sihombing.
Meerdwaldt, J.H. (1894).  Anteekeningen  betreffende  de Bataklanden. Tiddschriff voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde
Miksic, J.N. (1979). Archaeology,  Trade  and  Society  ion Northeast  Sumatra .  Ph.D  Thesis,  Cornell University, Ithaca.
Milner.  A.C. (1978). Kerajaan:  Malay  Political  Culture  on the Eve of Colonial Rule. Tucson: The University of Arizona Press.
Nagata. Judith, 1981. In defense of ethnic boundaries:  the  changing  myths  and  charters  of Malay  Identity.  In Ethnic  Change .  C.  Keyes  (ed.). Washington.
Naroll, R. (1964). Ethnics  Unit  Identification. Current Antropology . Vol. V. no.4
Oudemans, R. (1973). Simalungun  Agriculture:  Some Ethnographic Aspects of Dualism in North Sumatra Development. College  Park:  University  of Maryland.
Parkin, H. (1978). Batak Fruit of Hindu Thought . Madras: The Christian Literature Society.
Pardede, J. (1975). Die  Batakchristen  auf  Nord-Sumatra und  Ihr  Verhaltnis  zu  den  Muslimen. Disertasi. Johannes Gutenberg Universitat.
Perret, D. (2010). Kolonialisme  dan  Etnisitas:  Batak  dan Melayu  di  Sumatera  Timurlaut. Saraswati
Wardhany  (alihbahasa).  Jakarta:  Kepustakaan Popular  Gramedia,  EFEO-Jakarta,  Forum  Jakarta- Paris  dan  Pusat  Penelitian  Arkeologi  Nasional Jakarta.
Pelzer, K.J. (1985). Toean  Keboen  dan  Petani:  Politik Kolonial  dan  Perjuangan  Agraria  di  Sumatera Timur, 1863-1947. Jakarta: Sinar Harapan. Pelly, U. (2015). Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya  Minagkabau  dan  Mandailing  di  Kota Medan. Medan: Unimed Press dan Casa Mesra. Penny. D. H. (1964). The Transition from Subsistence to Commercial  Family  Farming  in  North  Sumatra .
Ph.D. thesis Ithaca: Cornell University.
Pedersen, P.B. (1969).  B atak  Blood  and  Protestant  Soul . Michigan:  Wiliam  B. Erdmans Publishing. Pires, T. (1944). The  Suma  Oriental  of  Tome  Pires. Armando  Cortesao (ed  and  trans.).  London: Hakluyt Society.
Pinto, F.M. (1991). Peregrination .  Viale.  R  ,(translater), Paris: La Difference.
Polo, M. (1958). Cannibals  and  the  Kings:  Northern Sumatra  in  1290s .  Ronald  Latham  (trans.). Harmondsworth: Penguin Books.
Reid, A. (2009). Is there Batak History?. In From Distant Tale:  Achaeology  and  Ethnohistory  in  the Highlands  of  Sumatera. Dominik  Bonatz,  John Norman Miksic,  J. David Neidel, and Mai Lin Tjoa- Bonatz  (eds).  New  Castles:  Cambridge  Scholars Publishing.
Reid, A.  (1979). The  Blood  of  the  People:  Revolution  and the  End  of  Traditional  Rule  in  Northern  Sumatra.
Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Reid, A. (ed.). (1995). Witnesses to Sumatra: A Travellers Anthology. Kuala  Lumpur:  Oxford  University Press.
Royce, A.P. (1982). Ethnic  Identity:  Strategies  of Diversity. Bloomington: Indiana University Press. Said, M. (1961). Aceh  Sepanjang  Abad,  Jilid-I. Medan:
Waspada.
Sidjabat, W.B. (1982). Ahu  si  Singamangaraja .  Jakarta:
Sinar Harapan.
Siahaan, N.  (1964). Sedjarah  Kebudayaan  Batak:  Suatu Studi  tentang  Suku  Batak .  Medan:  CV.
Napitupulu&Sons.
Sinar, T.L. (1986). Sari  Sedjarah  Serdang .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2 Jilid).
Sinar, T.L.  (2006). Bangun  dan  Runtuhnya  Kerajaan Melayu Sumatra Timur . Medan: Sinar Manajemen. Sinar. T.S. dan Tou, A.B. (2008). The Indonesia Regional Language:  Siladang  Language. International Conference  on  Moribund  Languages  and  Cultures. Kuala  Lumpur:  Faculty  of  Languages  and Linguistics.  University  of  Malaya  Kuala  Lumpur and  Persatuan  Bahasa  Moden  Malaysia.14-16 October 2008.
Singarimbun, M. (1975). Kinship,  Descent  and  Alliance among the Karo Batak. Los Angeles: University of Carolina Press.
Simanjuntak, B.A. (2002). Konflik  Status  dan Kekuasaan orang Batak Toba . Yogyakarta: Jendela. Simanjuntak, B.S. (1977). Sejarah  Batak .  Balige:  Karl Sianipar.
Situmorang, S. (2004). Toba  Na  Sae:  Sejarah  Lembaga Sosial  Politik  Abad  XIII-XX. Jakarta:  Komunitas Bambu. Stoler, A.L. (2006). Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Deli, 1863-1956. Yogyakarta: Karsa.
Smith, A.D. (1982).  Chosen  People:  Why  Ethnic  Group Survive?  In, Ethnic  and  Racial  Studies , 2.2.
Routledge: London.
Tarigan, H.G. (1974). Struktur SosiaJ dan Organisasi Sosial Masyarakat  Simalungun. Bandung:  Jurusan bahasa dan sastra IKIP Bandung Tarigan, H.G.  (1975). Morfologi  bahasa  Simalungun. Disertasi.  Jakarta:  Fakultas Sastra  Universitas Indonesia.
Tim Penyusun. (1994).
Sejarah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara . Medan:
Kodiklat Pemda Sumatera Utara.
Van  den  Berghe, P.L. (1967). Race  and  Racism:  A Comparative  Perspective .  New  York:  Jhon  Willey and Sons, Inc. Vergouwen.  J.C, (1986). Masyarakat  dan  Hukum  Adat Batak Toba . Jakarta: Pustaka Azet.
Viner. A.C. (1980). The Changing Batak. Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society , 52: 84-112. Vorhooeve, P. (1929). Overzicht van de Volksverhalen der Bataks . Vlissingen: van de Velde. Vorhooeve, P.  (1955). Critical  survey  of  studies  on  the languages of Sumatra . S’Gravenhage: M. Nijhoff.
Westenberg.  C.J. (1891).  Nota  over  de  onafhankelijke Bataklanden. Tiddschriff voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde .
Westenberg.  C.J..  (1897).  Aanteekeingen  omtrent  de godsdienstige  begrippen  der  Karo-Bataks. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijk Instituut.
Wiradyana, K. (2014). Identifikasi  dan  Penelusuran  Jejak Perdaban Batak Toba di Kabupaten Samosir tahun 2014. Samosir: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten  Samosir  kerjasama  dengan Balai Arkeologi Sumatra Utara.