## The Role of the Department of Industry and Trade in Protecting Consumer Interest in Bengkulu City
Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Kota Bengkulu
Jaka Adi Setiawan 1) ; Mikho Ardinata 2) ; Ahmad Dasan 3)
1,2,3) Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: 1) Jakaadisetiawan97@gmail.com ; 2) mikhoardinata@umb.ac.id ; 3) adasan@umb.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022] Revised [10 April 2022] Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  bisnis  yang sehat.Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen  perlaku  usaha.  Tidak  adanya  perlindungan  konsumen  berada  posisi  yang  lemah, apalagi  jika  produk  yang  dihasilkan  merupakan  jenis  produk  terbatas,  sehingga  pelaku  usaha dapat  menyalahgunakan  posisinya  yaitu  dengan  cara  memonopoli  produksi  pemasaran,  hal  ini tentu  saja akan  sangat merugikan  konsumen.  Perlindungan  konsumen merupakan  kepentingan masyarakat, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua masyarakat di setiap negara yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Wujud dari perlindungan konsumen adalah dari berbagai hubungan  yang  satu  sama  lain  saling  terkait.  Hubungan  antara  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemertintah.Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari kegiataan  bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiataan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. inilah yang menjadi latar belakang masalah  peran  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  dalam melindungi  kepentingan  konsumen di  kota  bengkulu  yang  sudah  diatur  di  Indonesia sesuai  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Jenis  Penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penyusunan skripsi  ini  adalah  jenis  yuridis  empiris  disebut  juga  dengan  penelitian  sosiologi  yuridis  dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan sumber data di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.  sebab  penelitian  yang  diambil  ialah  dari  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  suatu masyarakat, badan hukum dan diperoleh dari data yang diambil di lapangan.

## ABSTRACT
Consumer protection is an inseparable part of a healthy business. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and business behavior. The absence of consumer protection is in a weak position, especially if the product produced is a limited product type, so that business actors can abuse their position by monopolizing marketing production, this of  course  will  be  very  detrimental  to  consumers.  Consumer  protection  is  in  the  public  interest, therefore it is a hope for all people in every country in the world to be able to make it happen. The form  of consumer  protection  is from  various interrelated  relationships.  The  relationship  between consumers, business actors and the government. Consumer protection is an inseparable part of healthy  business  activities.  In  healthy  business  activities  there  is  a  balance  of  legal  protection between consumers and business actors. this is the background to the problem of the role of the industry and trade service in protecting the interests of consumers in the city of Bengkulu which has  been  regulated  in  Indonesia  according  to  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection. This research is descriptive in nature, namely explaining or explaining why the event occurred,  intending  to  know  the  state  of  something  about  what  and  how,  how  much,  to  what extent and so on. because the research taken is from the facts that exist in a society, legal entity and obtained from data taken in the field.

## KEYWORDS
Protection, Consumer, Bengkulu
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  bisnis  yang sehat.Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara  konsumen perlaku usaha. Tidak adanya perlindungan konsumen berada posisi yang lemah,apalagi jika produk yang dihasilkan  merupakan  jenis  produk  terbatas,  sehingga  pelaku  usaha  dapat menyalahgunakan  posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.
Perlindungan  konsumen  merupakan  kepentingan  masyarakat,  oleh  karena  itu  menjadi  harapan bagi  semua  masyarakat  di  setiap  negara  yang  ada  di  dunia  untuk  dapat  mewujudkannya.  Wujud  dari
perlindungan  konsumen  adalah  dari  berbagai  hubungan  yang  satu  sama  lain  saling  terkait.  Hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemertintah.
Sejarah  perlindungan  konsumen  awal  di  Indonesia  belum  dapat  ditentukan  karena  belum  ada pihak  yang  melakukan  kecurangan  dalam  melakukan  perdagangan  di  sektor  ekonomi.  Menurut  NHT Siahaan  mengkaji  perkembangan  mengenai  perlindungan  di  Indonesia  mengalami  beberapa  tahap perkembangan. Berdasarkan rangkai waktu di negara kita, perlindungan konsumen lebih banyak didekati pada aspek perkembangan produk hukum yang ada.
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  kegiataan  bisnis yang  sehat.  Dalam  kegiataan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  menyebabkan  konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah  apalagi  jika  produk  terbatas,  sehingga  pelaku  usaha  dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara monopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja kan sangat merugikan konsumen.
Pelaku  usaha  sebagai  penyedia  barang  dan  jasa  dan  keterlibatan  masyarakat  luas  sebagai konsumen sudah seharusnya diberikan perlindungan karena seringkali tidak berdaya dalam menghadapi kegiatan  perdagangan  seharihari.  Permasalahan  yang  dihadapi  konsumen  Indonesia,  seperti  juga  yang dialami  di  negara-negara  berkembang  lainnya,  tidak  hanya  sekedar  memilih  barang,  tetapi  jauh  lebih kompleks  dari  itu menyangkut pada  penyadaran  semua  pihak,  baik  itu pengusaha,  pemerintah  maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Perkembangan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  semakin  hari  semakin  meluas  terlebih  lagi dapat  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara  dan  kebutuhan  masyarakat  tentang  informasi  pun semakin  tinggi.  Ini  menyebabkan  bahwa  semakin  banyaknya  barang  dan/atau  jasa  yang  beredar  di pasar.  Keadaan  seperti  ini  faktanya  telah  memberi  keuntungan  bagi  konsumen  karena  kebutuhan konsumen barang dan/atau jasa terpenuhi. Selain itu juga konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai apa yang mereka butuhkan.
Adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  atau  yang  sering  disebut  dengan  UUPK dimaksudkan  agar  dapat  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  maupun  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyakakat  (LPKSM)  untuk  dapat  melakukan  pemberdayaan konsumen  melalui  pembinaan  maupun  pendidikan  terhadap  para  konsumen.Selain  keuntungan  yang semakin  maju  terkadang  ada  pula  kegiatan  yang  tidak  diinginkan  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Kecurangan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  kepada  konsumen  harus  ditindak  lanjuti  oleh  lembaga  yang berwenang.Upaya  hukum  sangat  penting  diberikan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  yang seharusnya diterima oleh konsumen, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap konsumen  dengan  dibentuknya  undang-undang  yang  secara  tegas  dapat  melindungi  kepentingan  dan hak-hak  konsumen  secara  integratif  dan  komprehensif  serta  dapat  diterapkan  secara  efektif  di  dalam pergaulan hidup masyarakat.

## LANDASAN TEORI
Perkembangan  peraturan  untuk  melindungi  konsumen  setiap  zaman  mengalami  perubahan. Masa  zaman  Hindia  Belanda  upaya  perlindungan  konsumen  tertuang  dalam  pasal-pasal  dari  berbagai peraturan yang ada walau tidak secara eksplisit menyebutkan terkait konsumen dan pelaku usaha. Pada zaman  sekarang  bisa  kita  lihat  di  peraturan  yang  sudah  dibuat,  tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  sejahtera  memiliki  cita-cita  luhur  sebagaimana dikemukakan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satu bentuk  konkrit  dalam  melaksanakan  cita-cita  luhur  yang  menjadi  amanah  negara  adalah  melindungi seluruh  warga  negara  dari  tindakan  yang  tidak  baik  dan  dapat  merugikan  warganya.  Hukum perlindungankonsumen  dibuat  demi  melindungi  warga  negara  (konsumen)  dari  perbuatan  pelaku  yang tidak  bertanggungjawab  baik  didalam  maupun  diluar  negeri.  Hukum  perlindungan  konsumen  adalah upaya  konkrit  yang  dilakukan  pemerintah  dan  negara  untuk  melindungi  konsumen  sesuai  amanah  dari konsepsi negara yang termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menunjukan tentang keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak bisa diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi karena  konsumen  sebagai  objek  dalam  kegiatan  perekonomian.  Persoalan  perilaku  konsumen  saat  ini bukan  hanya  jadi  sorotan  dalam  bidang  ekonomi  saja  namun  bidang  hukum  perlu  meninjau  hal  ini. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memuat  aturan  yang  dijadikan  untuk  payung  hukum  dan sekaligus  menggabungkan  aturan  lain  tentang  konsumen  yang  dapat  memperkuat  penegakan  hukum dibidang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini bukan awal atau akhir dari aturan yang mengatur perlindungan  konsumen  yang  ada  di  Indonesia,  kemungkinan  aturan  baru  yang  memuat  ketentuan- ketentuan yang melindungi konsumen dibentuk juga bisa karena sesuai perkembangan zaman.
Penelitian  yang  sama  dengan  judul  ”Analisis  Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Dinas  Perindustrian Dan  Perdagangan  Kabupaten  Gunungkidul  Dalam  Penegakan  Hukum  Dibidang  Tera  Untuk  Melindungi Konsumen” dalam penelitian ini lebih di fokuskan berkaitan analisis peran dan tanggung jawab di dinas perindustrian dan perdagangan dalam penegakan hukum nya di gunung kidul serta melihat kendala yang terjadi  di  dinas  tersebut.  Sedangkan  di  penelitian  ini  membahas  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan konsumen dan peran dinas perindustrian dan perdagangan di kota Bengkulu.
Penelitian ini melihat sejauh mana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bengkulu Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen dengan melakukan pembinaan dan pengawasan produk dan alat-alat berdagang sekaligus memantau kegiatan perdagangan pelaku usaha.
Sangat  di  sayangkan  apabila  kasus  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  masih  marak terjadi  dan  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik  meski  sudah  ada  undang-undang  perlindungan konsumen  yang  mengatur  dan  lembaga  yang  terkait.inilah  yang  menjadi  latar  belakang  masalah  peran dinas  perindustrian  dan  perdagangan  dalam  melindungi  kepentingan  konsumen  di  kota  bengkulu  yang sudah  diatur  di  Indonesia  sesuai  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian  yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis yuridis empiris disebut  juga  dengan  penelitian  sosiologi  yuridis  dimana  penelitian  dapat  dilaksanakan  dengan  cara pengamatan  sumber  data  di  lapangan.    Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menjelaskan  atau menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Sebab penelitian yang diambil ialah dari fakta- fakta  yang  ada  di  dalam  suatu  masyarakat,  badan  hukum  dan  diperoleh  dari  data  yang  diambil  di lapangan.
Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa  dan  bagaimana  keberadaan  norma  hukum  dan  bekerjanya  norma  hukum  itu  didalam  masyarakat. Berdasarkan  tujuan  penelitian  hukum  tersebut,  maka  kecenderungan  sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif.Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  mengambarkan  keadaan  objek  atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Dalam  Melindungi  Kepentingan  Konsumen  Di  Kota Bengkulu
Melalui kewenangan  yang  ada upaya pembentukan BPSK seharusnya bisa menjadi momentum untuk  memperbaiki  iklim  investasi  yang  baik,  karena  sengketa  konsumen  berimbas  terhadap  brand perusahaan  yang  mengakibatkan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  menjadi  sebuah  alternatif, lembaga  swadaya  di  kota  bengkulu  telah  ada  sejak  1995  tetapi  eksistansi  nya  sangat  terbatas,  banyak lembag  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  terbentuk  tetapi  arah  tujuan  nya  berbeda,  banyak  kasus terjadi  dikota  Bengkulu  mengalami  sebalikya  yang  seharusnya  mendapat  keadilan,  konsumen  yang mengadu  malah  mendapatkan  penipuan  yang  berimbas  pasif  konsumen  apibila  di  rugikan,  harus  nya pembentukan BPSK menjadi sebuah araha baru, bukan sekedar sebuah era kemunduran dari Data dinas disperindag Provinsi dan kota bengkulu tidak ada lembaga perlindungan konsumen yang terdaftar.
Jika  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  barang  secara  eceran  tidak  mencantumkan  harga secara  jelas  dan  mudah  dibaca  seperti  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2013  tentang  Pencantuman  Harga  Barang  dan  Tarif  Jasa  yang Diperdagangkan, serta tidak menetapkan harga barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin  usaha  khususnya dibidang perdagangan. Hal ini dilakukan setelah diberikannya peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.
Sementara jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label (price tag) dan harga kasir maka  pelaku  usaha  supermarket dapat  dipastikan  telah  melanggar  Pasal  8  ayat  (1)  yang  menyebutkan pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  atau  menjual  barang  dan  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  yang dinyatakan  dalam  label,  keterangan,  atau  promosi  penjualan  barang  atau  jasa  tersebut.  Ancamannya berupa  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak 2.0000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  sesuai  dengan  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dilakukan  karena konsumen  ada  pada  kondisi  yang  lebih  lemah  dari  pada  pelaku  usaha.Selain itu  sulitnya  pembuktian,  konsumenjuga  sulit  mendapatkan  hak  ganti  rugi  (kompensasi)  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.Maka dari itu perlu adanya akibat hukum.
Jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen apabila  ditemukan  perbedaan  harga  pada  label  dan  harga  kasir maka  pelaku  usaha  terbukti melanggar pasal  8  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  pada  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau  promosi penjualan darang dan/atau jasa tersebut.
Sementara  bila  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2013 tentang  Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa  yang diperdagangkan, apabila adanya perbedaa  harga  pada  label  dan  harga  kasir  maka  harga  yang  digunakan  adalah  harga  yang  termurah. Apabila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka sudah  jelas  bahwa  pelaku  usaha  harus  melakukan  tanggung  jawab  penuh  terhadap  kelalaian  yang terjadi.Sesuai  dengan  penjelasan  mengenai  Pasal  8  ayat  (1)  pelaku  usaha  terbukti  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  pada  label.Janji  disini  dapat dimaksudkan  berupa  harga  pada  label.Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab  atas kerugian yang dialami konsumen.
Menurut  PakSalmon  salah  satu  peran  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  dalam  melindungi kepentingan  konsumen  di  kota  Bengkulu  yaitu  mengawasi  peredaran  barang-barang  yang  sudah kadaluwarsa  yang  sering  di  temukan  di  berbagai  toko.  Karena  banyak  laporan  dari  konsumen  bahwa telah  banyak  di  temukan  barang-barang  yang  sudah  tak  layak  konsumsi  lagi.Jadi  dalam  pengawasan tersebut  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  langsung  turun  kelapangan  untuk  mengvalidasi  laporan dari konsumen apakah di lapangan benar ditemukan barang yang sudah kadaluwarsa tersebut.
Jika di temukan barang yang sudah kaduluwarsa di lapangan dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan  tidak  berhak  melakukan  penyitaan  atas  barang-barang  tersebut,  karena  di  dinas perindustrian dan pergadangan tidak memiliki jabatan PPNS. Jika di temukan barang-barang yang sudah kadaluwarsa  tersebut  pihak  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  hanya  dapat  memberikan  sanksi berupa teguran kepada  pemilik atau pengelola toko agar tidak di temukan nya lagi  barang-barang  yang tidak  layak  di  konsumsi  tersebut  di  kemudian  hari  agar  tercipta  nya  kenyaman  bagi  konsumen  di lapangan.
Dari  beberapa  kasus  yang  muncul  dapat  diketahui  bahwa  posisi  konsumen  sangat  lemah  dan disebutkan di dalam pemberitaan bahwa fungsi dinas perindustrian dan perdagangan kota hanya sebatas fungsi  pengawasan,  kota  bengkulu  butuh  lembaga  yang  kredibel  butuh  badan  lembaga  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  dimana  lembaga  tersebut  mempunyai  banyak  peran  salah  satu  nya  peran pengawasan dan penuntutan, masyarakat berharap ada suatu lembaga yang bisa mewadahi keresahaan mereka  berakaitan  dengan  hak-hak konsumen,  selain  hak-hak konsumen  agar  terjalin  iklim  bisnis  yang sehat  butuh  juga  lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  perselisihan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.
BPSK  sebagaimana  disebutkan  dalam  UUPK,  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  di usulkan  dan  di  bentukan  oleh  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  kota  bengkulu  adalah  badan  yang bertugas menangani dan  menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan  bagian  dari  institusi  kekuasaan  kehakiman.  Konsep  dasar  pembentukan  lembaga  BPSK  ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Menurut PakSalmon dinas  perindustrian dan  perdagangan dapat melakukan Kerjasama dengan berbagai  Lembaga  lain  nya  seperti  kepolisian,  BPOM  dan  lain-lain  nya.  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dapat  membentu  tim  dengan  pihak  kepolisian  ataupun  kepada  pihak  BPOM  untuk melakukan  pengawasan  di  lapangan.  Biasa  nya  tim  yang  telah  di  bentuk  ini  melakukan  tugas pengawasan kelapangan menjelang hari-hari besar seperti hari idul fitri dan idul adha.
Indonesia disebut sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1  ayat  (3),  yang  berdiri  di  atas  hukum,  berkewajiban  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negaranya,  dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya.  Konsumen  yang  merupakan  asset  dan  pelaku  pembangunan  nasional  dan  turut  serta dalam  kegiatan  ekonomi,  sehingga  wajib  dilindungi  oleh  hukum.  Negara  Hukum  merupakan  institusi untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
Sejak  Undang-Undang  Perlindungan  Konsume  yang  telah  di  undangkan  sejak20  April  1999, ternyata  implementasinya  masih  jalan  di  tempat.  UU  yang  diharapkan  mampu  menjadi  senjata  bagi konsumen  ini  belum  mendapat  ruang  yang  cukup  untuk  segera  diberlakukan.  Berbagai  kendala  masih menghadang  dalam  upaya  implementasinya.  Kendala  utamanya  bukanlah  teknis,  tetapi  lebih  pada kendala politis. Saat ini tampaknya pemerintah memiliki prioritas politik tersendiri dan tidak cukup energi untuk serius menegakkan hak konsumen dengan mengimplementasikan UU PK ini.
Secara lebih rinci dapat disebutkan bahwa kendala yang dihadapi palingtidak ada dua, yaitu :
Pertama, belum segera berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibererapa kota  atau  Kabupaten.  Badan  inilah  sebenarnya  yang  menjadi  ujung  tombak  secara  institusional  bagi pelaksanaan  perlindungan  konsumen  sekaligus  penyelesaian  setiap  sengketa  yang  terjadi  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha.Pemerintah  adalah  penanggung  jawab  atas  terbentuknya  badan  ini. BPSK  dibentuk  dan  berkedudukan  di  Daerah  Tingkat  II  yang  sudah  menjamur  beberapa  LPKSM  pun belum  ada  lembaga  penyelesaian  sengketa  tersebut  padahal  sudah  banyak  aduan,  di  Intansi  Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten hanya ada Kepala Seksi Bidang Perlindungan Konsumen.
Kedua,  masih  rendahnya  kesadaran  konsumen  dalam  memperhatikan  dan  menegakkan  hak- haknya.Konsumen  sering  kali  tidak  memperhatikan  perjanjian  dan  tidak  peduli  atas  informasi  sejelas- jelasnya  tentang  isi  perjanjian,  mereka  seringkali  cuma  membubuhkan  tanda  tangan  pada  perjanjian kredit ataupun perjanjian lainnya yang sudah di konsep pelaku usaha sehingga sepihak.
Hal  ini  secara  langsung  maupun  tidak  akan  mempengaruhi  keseriusan  pemerintah  dan  semua kalangan terkait dalam menjalankan UU PK. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tekanan dan dorongan dari  masyarakat  bawah  merupakan  pemicu  ampuh  bagi  pemerintah  untuk  segera  merespon  sebuah kebijakan.
Dari  kedua  faktor  yang  menghambat  terimplementasinya  UU  Perlindungan  Konsumen  tersebut, terlihat  bahwa  sebab  utamanya  adalah  masalah  politik  yaitu  ketidak  seriusan  pemerintah  untuk menjalankanny. Ketiga, adalah masalah kultur.
Melindungi  atau  memberdayakan  konsumen  menurut  Abdul  R  Saliman  diperlukan  seperangkat aturan hukum, oleh karena itu diperlukan campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.
Bagi  konsumen  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  konsumen  itu sendiri  karena  konsumen tidak  sadar  serta  kurangnya  informasi  yang  dimiliki  tentang  perlindungan  konsumen.Lemahnya kedudukan  konsumen  akibat  tingkat  pengetahuan  hukum  dan  kesadaran  konsumen  terhadap  hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Konsumen  dituntut  untuk  menjadi  konsumen  yang  cerdas  dalam  menentukan  pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian  yang dialami oleh konsumen diperkecil.Konsumen memiliki hak-  hak  yang  wajib  untuk  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha,  terutama  berkaitan  dengan  produk pangan.Berkaitan  dengan  hal  tersebut  konsumen  yang  paling  pokok,  berdasarkan  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan BPSK  menjadi  upaya  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  lembaga  perlindungan  konsumen  tersebut, dengan  mempertimbangkan  kepada  kemampuan  daerah  masing-masing  sehingga  pembentukan  BPSK belum  terlaksana,  dikarenakan  berkaitan  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  dimana  biayanya dibebankan  oleh  APBD,  dengan  peranan  BPSK  sebagai  Administrative  Regulator  menjadikan  lembaga BPSK  sebagai  wadah  atau  upaya  dalam  melindungi  kepentingan  dan  memberikan  kepastian  hukum berkaitan  dengan  sengketa  yang  dihadapi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Sebagai  pengguna barang dan/atau jasa, konsumen memiliki hak-hak.
Menurut  Pak  Salmon  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  dapat  melakukan  Kerjasama dengan berbagai Lembaga lain nya seperti kepolisian, BPOM dan lain-lain nya. Dinas perindustrian dan perdagangan  dapat  membentu  tim  dengan  pihak  kepolisian  ataupun  kepada  pihak  BPOM  untuk melakukan  pengawasan  di  lapangan.  Biasa  nya  tim  yang  telah  di  bentuk  ini  melakukan  tugas pengawasan kelapangan menjelang hari-hari besar seperti hari idul fitri dan idul adha.
Sebelum  segera  berdirinya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dibererapa  kota atau  Kabupaten.  Badan  inilah  sebenarnya  yang  menjadi  ujung  tombak  secara  institusional  bagi pelaksanaan  perlindungan  konsumen  sekaligus  penyelesaian  setiap  sengketa  yang  terjadi  antara konsumen dengan pelaku usaha.
Masih  rendahnya  kesadaran  konsumen  dalam  memperhatikan  dan  menegakkan  hak-haknya. Konsumen  sering  kali  tidak  memperhatikan  perjanjian  dan  tidak  peduli  atas  informasi  sejelas-jelasnya tentang  isi  perjanjian,  mereka  seringkali  cuma  membubuhkan  tanda  tangan  pada  perjanjian  kredit ataupun perjanjian lainnya yang sudah di konsep pelaku usaha sehingga sepihak.

## Saran
Dari  penelitian  yang  dilakukan,  maka  saran  yang  bisa  diberikan  oleh  penulis  guna  mewujudkan perlindungan  konsumen  agar  sesuai  dengan  ketentuan  dan  keingan  yang  ada.  Konsumen  diharapkan lebih waspada lagi dan selalu mengecek keadaan barang yang akan di beli oleh konsumen.
Untuk  pelaku  usahasebaiknya  bisa  meningkatkan  pelayanan  terhadap  konsumen  dengan  cara lebih  memperhatikan  komposisi  dan  waktu  kadaluwarsa  barang  yang  di  perjual  belikan.  Selain  itu diharapkan  agar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usaha  tidak  hanya  sekedar  mencari  keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen
Penulis  berharap  agar  kedepan  pembentukan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  bisa menjadi  prioritas  utama  agar  kepentingan  yang  ada  tidak  menggangu  iklim  investasi,  karena  posisi konsumen  sebagai  pemain  utama  berkaitan  dengan  roda  ekonomi  dikarenakan  pemakai  barang  dan jasa, Upaya pembentukan menjadi momentum pemerintah daerah untuk menjaga dan melindugi hak-hak konsumen.
Penulis  berharap  untuk  pihak  yang  terkait  untuk  selalu  terjun  kelapangan  agar  mengevaluasi barang-barang  yang  di  perdagangkan  dengan  memperhatikan  kelayakan  barang  tersebut  dan  juga memberikan arahan kepada konsumen dan pelaku usaha.
Dan juga penulis berharapa apabila ada menemukan kenjanggalan berharap langsung di tindak lanjuti  karena  itu  adalah  hak  dan  kewajiban  sebagai  instansi  yang  terkait  langsungn  dalam  hal perlindungan konsumen di kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyazid  Bustomi.  “TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KERUGIAN  KONSUMEN.” Fakultas Hukum Universitas Palembang 16, no. 2 (2018): .
Ali  Mansyur  dan  Irsan  Rahman,  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, 2015.
Arif  Rahman,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Serang,  Universitas  Sekolah  Tinggi  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (STKIP)  Pelita Pratama. “Ajudikasi”: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 1, 2018.
Aulia  Muthiah,  “Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi  Syariah” Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018.
Aulia  Muthiah,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Cacat  Dalam  Perspektif  Fiqih  Jual  Beli,” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 18, No. 2, 2018.
Auliaa  Muthiah,  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Dimensi  hukum  positif  dan  ekonomi  Syariah, PUSTAKA BARU PERSS, Yogyakarta, 2018.
Ayu Wandira. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika dan Elektronika” yang Tidak  Disertai  dengan  Kartu  Jaminan/Garansi  Purna  Jual  dalam  Bahasa  Indonesia,  Universitas Hasanuddin, 2013.
Citra  Umbara,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen”, Bandung,2017.
Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002. Desy  Ary  Setyawati, “Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  dan  Tanggung  jawab  Pelaku  Usaha  Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3,2017.
Eli Wuria Dewi “Hukum Perlindungan Konsumen”. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. Engel,  F.  James;  Roger  D.  Blackwell;  Paul  W.  Miniard.  PerilakuKonsumen  (terjemahan).  Jakarta:
Binarupa Aksara. 2004
Erik  Susanto,  “Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Terkait  Perselishan  Harga  Barang Berdasarkan Permendang Harga Barang dan Jasa yang diperdagangkan di Indomaret” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2019.
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi III, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2008 https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/ Kotler, Philip. Gary Armstrong. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jakarta. Erlangga. 2008 Mansyur  Ali  dan  Rahman,  Irsan.  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”. Jurnal Pembaharuan Hukum 11(1) Vol 2, No. 1, 2015.
Mowen, John C dan Michael Minor.Perilaku Konsumen(terjemahan). Penerbit Erlangga. Jakarta. 2006. Muhti  Fajar,  Reni  Budi  Setianingrum,  Muhammad  Annas,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan Persaingan Usaha Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
Mukti  Fajar,  Reni  Budi  Setianingrum,  Muhammad  Annas,  “Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan Persaingan Usaha”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019.
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku- usaha?page=all#page2
Ni Komang Ayu Nira Relies “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortwelghting  di  Tinjau  Dari  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen” Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol6, No. 4,2017.
Nurhalis. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Jurnal IUS 3, Vol III, No. 9, 2015.
Panduan penulisan skripsi fakultas hukum UMB tahun 2017. Peter,  J.  Paul  and  Jerry  C.  Olson.  Consumer  Behavior  and  Marketing  Strategy.  The  McGraw-Hill Companies, Inc. 2006
Peter,  Paul,  J.  dkk.  Consumer  Behavior  (Perilaku  Konsumen  dan  Strategi  Pemasaran).  Jakarta: Erlangga. 2008
https://www.researchgate.net/publication/329587407 Roem Topatisamang dkk. Menggeser Neraca kekuatan: Panduan Pelatihan Pendidikan Konsumen untuk Pemula. Jakarta: YLKI. 1990
Rosmawati “Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen”. Depok: Prenadamedia Group,2018. Sayap Bening Law, https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungan- konsumen
Sri Mamudji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2006.
Saliman,  Abdul  R,  Hermansyah,  dan  Jalis  Ahmad,  Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan.  Teori  dan  Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2008
https://suduthukum.com/2017/10/pengertian-pelaku-usaha.html Suratman. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung,2014. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014- Hukumonline.Com,”,
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt542e7f4239df0/node/lt51a86d4ac267c/unda ng- undang-nomor-20-tahun-2014.
Yemima  Br.  sitepu  “Pertanggung  Jawaban  Pelaku  Usaha  Kepada  Konsumen  Terhadap  Promosi  yang Tidak  Benar  ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsume n”, VolIII, No. 2,2016.
Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013.