This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Habitus Aquatica
Journal of Aquatic Resources and Fisheries Management
Journal homepage: http://journal.ipb.ac.id/index.php/habitusaquatica

## Pendekatan sosio-spasial masyarakat pesisir dalam pemanfaatan zona perikanan tangkap nelayan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara
Socio-spatial approach of coastal communities in utilization fisherman capture zone in Morotai Regency, North Maluku

## Balok Budiyanto 1
1 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

## Received 4 Juni 2021         Received in revised 13 Juli 2021          Accepted 28 Agustus 2021

## ABSTRAK
Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik Barat.  Wilayah  ini  merupakan  yang  cukup  strategis di  wilayah  Timur  Indonesia  untuk mendukung posisi strategis, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun laporan Prototipe Model Blue Ekonomy dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai. Mengingat sifat dari sumberdaya laut yang bersifat open acces memiliki karakter yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena pemanfaatannya dapat  diakses  secara  bebas.  Menjawab  bagaimana  konflik  kepentingan  yang  terjadi  dalam  memperebutkan  ruang  laut  tersebut berlangsung perlu memperhatikan hubungan praktik spasial dimana sosio-spasial mampu menjelaskan situasi sosial tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulisan ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Data primer dan data sekunder khususnya bersumber dari laporan Prototipe Model Blue Economy Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Perencanaan  Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Hasil  yang  didapatkan  adalah;  (1) Secara  konseptual  laporan  perencanaan  zona  pembangunan  pelabuhan  perikanan  Tahun  2021  telah  memperhatikan  prinsip blue economy ;  (2)  Pemanfaatan  wilayah  pesisir  untuk  kepentingan  nelayan  tangkap,  budidaya  dan  pariwisata  bahari  di  Kepulauan Morotai belum maksimal; (3) Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesabilitas manusia yang belum optimal; (4) Perlu mempertimbangkan laporan dari sudut pandang sosio-spasial.
Kata kunci: blue economy , pendekatan sosio-spasial, perencanaan zona perikanan tangkap, nelayan kecil, wilayah pesisir

## ABSTRACT
Morotai Island Regency is coastal and small islands are part the North Maluku Province, which borders the Western Pacific Ocean. This area is strategic in Eastern Indonesia to support strategic position, the government through the Directorate of Marine Spatial Planning  compiled  a  Blue  Economy  Model  Prototype  report  in  2021  Fishery  Port  Development  Zone  Planning  in  Morotai. Considering the nature of resources in marine space is open acces, they have character that is very vulnerable to environmental changes utilization can access freely. Answering how the conflict of interest that occurs in fighting over sea space takes place, it necessary pay attention to relationship of spatial practices. Lefebvre's socio-spatial approach is explain this social situation. The purpose of this paper is add another point of view contained in the detailed report on fisheries development zone planning. T his writing uses descriptive qualitative method. Primary data and secondary data are mainly sourced from the report on Blue Economy Model Prototype of 2021 Fishery Port Development Zone Planning in Morotai, issued by the Directorate of Marine Spatial Planning of  Ministry of  Maritime  Affairs  and  Fisheries.  The  results  obtained are;  (1)  Conceptually,  2021  fishing  port  development  zone planning report account the blue economy principle; (2) Utilization of coastal areas for benefit fishing, cultivation and marine tourism in Morotai not been maximized; (3) Conflicts, contestations, and negotiations over struggle for spatial space not considering the  low  utilization  potential  of  coastal  areas  and  facilities,  infrastructure,  utilities,  and  human  accessibility  not  optimal ;  (4)  It necessary consider report from a socio-spatial point of view.
Keywords: blue economy, capture fisheries zone planning, coastal areas, small fishermen, socio-spatial approach

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki panjang  garis  pantai  sekitar  81.000  km sehingga  disebut  sebagai  negara  kepulauan. Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara kepulauan yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup  pulau-pulau  lain.  Karena  dalam wilayah itu terdapat 15.704 pulau, yang terdiri dari  pulau-pulau  dan  bagian  pulau-pulau dengan  2/3  wilayahnya  merupakan  wilayah lautan  yang  meliputi  laut  pesisir,  laut  lepas, teluk, dan selat (Sunaryo 2019).
Wilayah  pesisir  dihuni  oleh  penduduk yang  bertempat  tinggal  dalam  radius  50  km dari garis pantai dan tidak kurang  dari 132 juta jiwa  atau  60%  dari  penduduk  Indonesia. Jumlah  tersebut  mayoritas  bermatapencaha- rian sebagai nelayan dan nelayan di Indonesia didominasi  oleh  nelayan  menggunakan  kapal perikanan  kecil  di  bawah  10  GT  sehingga disebut  nelayan  skala  kecil;  jumlahnya  lebih dari  80%  dari  total  keseluruhan  kapal perikanan  yang  ada  di  Indonesia.  Kehidupan masyarakat  pesisir  tersebut  diidentikkan dengan kemiskinan karena kehidupan masyarakat pesisir sering dilanda kekurangan. Tingkat kesejahteraan dari masyarakat wilayah  pesisir  pada  saat  ini  masih  di  bawah sektor-sektor  lain,  termasuk  sektor  pertanian agraris (Sugiharto 2017).
Wilayah masyarakat pesisir sebagai representasi  ruang  khususnya  Kabupaten Pulau  Morotai  merupakan  salah  satu  wilayah dari  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  tersebut termasuk  ke  dalam  bagian  Provinsi  Maluku Utara,  yang  berbatasan  dengan  Samudera Pasifik  bagian  Barat.  Wilayah  ini  termasuk dalam wilayah yang cukup strategis di wilayah Timur  Indonesia  untuk  mendukung  posisi strategis  tersebut,  maka  pemerintah  melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun Prototipe  Model Blue  Ekonomy dalam Perencanaan  Zona  Pembangunan  Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Perencanaan  tersebut  mengusung  konsep blue economy . Konsep blue economy , pertama kali  disampaikan  oleh  Pauli  (2010),  yaitu kumpulan inovasi yang berkontribusi terhadap terciptanya  kesadaran  global  yang  berpusat pada  pencarian  solusi  praktis  berdasarkan
sistem  alam  yang  berkelanjutan.  Prinsip  dari pendekatan  ini  memperhatikan  lima  hal:  (1) berkelanjutan  dengan  mengefisienkan  semua sumberdaya alam yang ada ( nature’s efficieny ); (2) tanpa limbah. Limbah yang ada akan  dijadikan  sebagai  bahan  baku  bagi produk  lain,  sehingga  limbah  tersebut  dapat menghasilkan  lebih  banyak  produk  dan pendapatan  ( zero  waste  and  cyclic  system  of production );  (3)  pelibatan  seluruh  komponen masyarakat ( social inclusiveness ); (4) Inovasi dan adaptasi ( innovation and adaptiation ); (5) melipatgandakan  usaha  pendapatan  dalam masyarakat yang menjadi objek dan perluasan lapangan  kerja  ( multiple  economic  effects ). Pendekatan dari keruangan ( spatial approach ) merupakan usaha pendekatan dengan mengedepankan pola prinsip-prinsip penyebaran,  interelasi,  dan  deskripsi.  Pada periode saat ini, pendekatan kedalam ruangan semakin luas digunakan untuk berbagai tujuan dari  aplikasi  dimaksud.  Dengan  pengertian bahwa metode ini adalah salah satu pendekatan untuk  mempelajari  dari  proses  ekologi manusia  yang  cukup  efektif  (Gottdiener  dan Budd 2005). Dalam proses linear ekologi dari manusia mendasarkan hubungan antara proses sosial dan spasial (ruang).
Dalam  tulisan  ini  ruang  tidak  bisa dimaknai sebagai sebuah entitas yang kosong serta  abstrak  dan  tidak  bermakna,  melainkan ruang  yang  dimaknai  sebagai  sebuah  hasil sosial politik yang diperebutkan beragam aktor (masyarakat,  pemerintah,  dan  swasta)  yang berada  di  dalam  dan  sekitar  ruang,  berdasar berbagai kepentingan. Kontestasi yang terjadi dalam  perebutan  suatu  ruang  meliputi perjuangan  kelas-kelas  yang  ingin  menguasai ruang  tersebut  (Urry  2004).  Ruang  yang dimaksud  di  sini  tidak  hanya  merupakan output  yang  dihasilkan  tetapi  juga  alat produksi yang menghasilkan ruang-ruang baru dalam  bentuk  yang  terstruktur  maupun  tidak terstruktur  dan  bersifat  dinamis. Konsep Production  of  Space yang  dikemukakan  oleh Urry  (2004)  adalah  dialektika  ruang  yang termasuk adanya penggolongan ruang kedalam tiga bentuk yang meruang dan saling terhubung satu sama lain ( trialetics ). Pertama, yaitu  praktik  spasial  yang  terkait  dengan rutinitas  individu  untuk  penciptaan  tersebut dalam  sistematis  zona  dan  wilayah.  Praktik
tata  ruang  dari  waktu  ke  waktu  diwujudkan dalam  lingkungan  dan  lanskap  yang  tertata. Kedua,  dengan  adanya  representasi  ruang, bentuk-bentuk  pengetahuan,  dan  praktik- praktik  yang  mengatur  dan  mewakili  ruang terutama  melalui  teknik  perencanaan  dan keterlibatan  negara  atau  pemerintah.  Ketiga, yaitu pengalaman kolektif dari ruang.  Hal ini dengan ruang ruang representasi yang dialami setiap  orang.  Hal  ini  pemilik  modal membangun  sistem  untuk  penciptaan  dan akumulasi keuntungan.
Analisis  penulis  lebih  menyasar  praktik- praktik  spasial,  aktivitas  yang  terjadi  di wilayah  dan  di  sekitar  dalam  memanfaatkan ruang  pesisir  misalnya  saja  sebagai  tempat wisata bahari dan budidaya perikanan. Dalam hal  ini  penulis  lebih  memberikan highlight pada relasi dialektis manusia dengan ruang dan tempat  khususnya  masyarakat  nelayan  kecil (perikanan  tangkap  laut)  dalam  bingkai pendekatan sosio-spasial.
Perebutan  pada  saat  akses  dan  konflik pemanfaatan  atas  ruang  laut  di  Kabupaten Kepulauan  Morotai,  merupakan  konsekuensi logis  atas  sifat  laut  yang open  access - pemanfaatan  yang  terbuka  untuk  umum  dan semua  orang  dapat  mengaksesnya  secara bebas. Hal inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumberdaya  perikanan  khususnya  perikanan tangkap.  Dengan  kondisi  tersebut,  penulisan ini  dilakukan  untuk  menjawab  bagaimana konflik  kepentingan  memperebutkan  ruang laut  antara  berbagai  aktor,  yakni  masyarakat, swasta,  dan  pemerintah  berlangsung.  Dari pendekatan  sosio-spasial  dari  Urry  (2004), penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  perlu  menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani  beragam  kepentingan  aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut.
Dalam  kajian  ini  menunjukkan  bahwa dalam  Prototipe Model  Blue  Economy Perencanaan  Zona  Pembangunan  Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan
secara dinamis bahkan ruang secara dialektis, senantiasa  diwarnai  oleh  corak,  konflik, kontestasi dan negosiasi.  Adapun, tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain  dalam  pembuatan  perencanaan  zona pembangunan  perikanan.  Penulis  mengharap- kan karya tulis ini menjadi sumber pengetahuan dibidang kelautan dan perikanan umum  dan  sebagai  informasi  bagi  pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pendekatan  sosio-spasial  dalam  menentukan kebijakan.

## 2. Metode
Metode  penulisan  yang  akan  digunakan dalam  mendukung  pembuatan  kajian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  menekankan  analisa  terhadap  studi pustaka  dan  prosedur  pengumpulan  data primer  dan  juga  bersumber  pada  bahan  yang bersifat deskriptif.
Data yang ada dan diolah adalah data yang bersumber dari data primer dan kajian pustaka (sekuder);  literatur,  artikel,  buku,  laporan, hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh berbagai  pihak,  makalah  serta  jurnal  yang terkait,  khususnya Prototipe  Model Blue
Ekonomy dalam Perencanaan Zona
Pembangunan    Pelabuhan    Perikanan    Tahun 2021    yang    dikeluarkan    oleh  Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Kemudian  uraian data  dimulai  dari  proses  menelaah  informasi yang telah diperolah melalui literatur yang ada, maka  setelah  dibaca,  ulasan,  dan  dipelajari secara  keseluruhan  informasi,  data  tersebut dirangkum  dalam  bentuk  kategori  sesuai dengan jumlah permasalahan.
Penulisan ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif.  Menurut  Farouk  dan Djalil (2005), metode deskriftif dapat diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan  keadaan  objek  atau  subjek penelitian  (seseorang,  lembaga,  masyarakat dan  lai-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan fakta-fakta  yang  tampak  dan  sebagaimana adanya.  Menurut  Bungin  (2007),  format penelitian  kualitatif  terdiri  tiga  model  yaitu deskriftif,  verifikatif,  dan grounded  research . Format  deskriftif  kualitatif  lebih  tepat digunakan  untuk  meneliti  masalah-masalah
yang  membutuhkan  studi  mendalam.  Hal  ini diperkuat  dengan  pendapat  dari  Miles et  al. (2014),  bahwa  untuk  penelitian  kualitatif ditetapkan  pada  pemberian  gambaran  yang secara  objektif  sebenarnya,  berkaitan  dengan objek  penelitian  dan  berdasarkan  pada  data yang  muncul  berwujud  kata-kata  dan  bukan angka-angka.  Sedangkan  menurut  Moleong (2007),  dengan  penelitian  kualitatif  adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan  manusia,  begitu  juga  menurut (Subarsono 2012).

## 3. Pendekatan Sosio-Spasial
Laporan  Prototipe  Model Blue  Economy dalam  Perencanaan  Zona  Pembangunan Pelabuhan  Perikanan  Tahun  2021  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Perencanaan Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan mengusung pendekatan blue economy . Konsep blue economy , pertama kali disampaikan oleh Pauli (2010), yaitu kumpulan inovasi yang berkontribusi terhadap terciptanya  kesadaran  global  yang  berpusat pada  pencarian  solusi  praktis  berdasarkan sistem  alam  yang  berkelanjutan.  Prinsip  dari pendekatan  ini  memperhatikan  lima  hal: berkelanjutan  dengan  mengefisienkan  semua sumberdaya alam yang ada ( nature’s efficieny ); (2) tanpa limbah. Limbah yang ada akan  dijadikan  sebagai  bahan  baku  bagi produk  lain,  sehingga  limbah  tersebut  dapat menghasilkan  lebih  banyak  produk  dan pendapatan  ( zero  waste  and  cyclic  system  of production );  (3)  pelibatan  seluruh  komponen masyarakat ( social inclusiveness ); (4) Inovasi dan adaptasi ( innovation and adaptiation ); (5) melipatgandakan  usaha  pendapatan  dalam masyarakat yang menjadi objek dan perluasan lapangan kerja ( multiple economic effects ).
Pada dasarnya Indonesia memiliki tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian  masyarakat  yang  tinggal  di wilayah pesisir (Prayuda 2019). Maka, dengan aplikasi  konsep blue  economy yang  menyatu dengan  konsep  digitalisasi  industri  tersebut akan  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam pembangunan  lagi  potensi  wilayah  nasional sehingga  diharapkan  menjadi  basis  utama untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan  serta pertumbuhan ekonomi yang mampu
memberikan  porsi  besar  dalam  kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Prinsip tersebut saling berkaitan  satu  sama  lain  diterangkan  pada Gambar 1.
Zero waste and cyclic system of production Social inclusiveness Multiple economic effects Innovation and adaptation Nature’s efficiency
Gambar 1. Prinsip Blue Economy (Pauli 2010).
Sebelum  melakukan  perencanaan  ruang, perlu  memetakan  kondisi  eksisting  gunjingan dan  pembahasan  pengelolaan  sumberdaya  di wilayah  pesisir  dan  pulau  pulau  kecil      di kabupaten  Pulau  Morotai  terutama  di  sektor Kelautan  dan  Perikanan  dapat  dilihat  pada matriks Tabel 1.
Berdasarkan matriks isu dan permasalahan serta  potensi  pengembangan,  maka  hasil laporan Prototipe Model Blue Economy dalam Perencanaan  Zona  Pembangunan  Pelabuhan Perikanan  Tahun  2021  yang  didapatkan berdasarkan prinsip blue economy dapat dilihat di Tabel 2.
Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan  tata  ruang  yang  terdapat  di Prototipe Model Blue  Ekonomy dalam Perencanaan  Zona  Pembangunan  Pelabuhan Perikanan  Tahun  2021  Kepulauan  Morotai, Maluku  Utara  telah  memperhatikan  prinsip dasar blue  economy yakni  berkelanjutan. Dalam  pelaporan  turut  dijelaskan  prinsip- prinsip blue  economy ,  khususnya  sudut pandang  untuk  membuat  keberlanjutan  baik dari beberapa sisi yaitu ekologi, sosial maupun ekonomi.
Dalam hal pendekatan Sosio-Spasial dapat didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang  Laut  adalah  wadah  yang meliputi  ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
Sementara,  perairan  pesisir  adalah  laut  yang berbatasan  dengan  daratan  meliputi  perairan
sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai,  perairan  yang  menghubungkan  pantai dan  pulau-pulau,  estuari,  teluk,  perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
Tabel 1. Matriks isu, permasalahan pengelolaan sumberdaya di Kabupaten Pulau Morotai.
Aspek Potensi Permasalahan Peluang Pengembangan Potensi Lokasi Pulau Morotai: Jalur ALKI II dan Samudera Pasifik. PPI: Dekat dengan pusat Kota Daruba
Pulau Morotai:
Jauh dari pusat Pemerintahan Provinsi PPI: Sekitar wilayah PPI  masih sepi dari penduduk dan aktivitas/ kegiatan kota Pulau Morotai dapat menjadi jembatan alur kemaritiman Indonesia wilayah Timur yaitu dari Sulawesi/ Kalimantan menuju
Papua.
PPI: Pengoptimalan fungsi PPI akan menarik bangkitan aktivitas dan ekonomi. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kaya akan ikan tuna, cakalang dan tongkol serta kaya akan Biodiversiti Laut. Proses penangkapan ikan masih belum maksimal karena nelayan masih bersifat individu. Pemberian bantuan berupa kapal dan peralatan, serta insentif lain khususnya kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sumberdaya Manusia Nelayan Morotai bisa menangkap ikan jenis tuna dengan paralatan yang biasa mereka gunakan. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan kurang dari 1%, minat masyarakat lokal untuk berlayar menangkap ikan sangat rendah dan Nelayan lokal Morotai masih bersifat individualis dalam berlayar. Penyuluhan terhadap nelayan, pembudidaya, petugas konservasi, pemandu pariwisata dan pelaku usaha perikanan untuk bisnis usaha perikanan yang lebih besar yaitu pengembangan kelembagaan yang kerjasama nelayan serta pembudidaya ikan. Produksi/ Pengolahan Tersedia lahan untuk pengolahan hasil perikanan tangkap. Pelaku usaha perikanan yaitu produksi dan pengolahan hasil perikanan masih sangat sedikit. Bantuan dan insentif bagi pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan industri perikanan. Pasar/Market Dengan sumberdaya ikan yang melimpah, Morotai dapat menjadi Pasar Ikan Regional dengan konteks provinsi Maluku Utara atau wilayah Maluku. Kurang promosi dan pemasaran, kurangnya pengetahuan terhadap teknologi dan informasi untuk memasarkan produk, kurang daya kreativitas hasil produk perikanan oleh nelayan. Bantuan serta insentif bagi masyarakat perikanan dalam mengembangkan bisnis perikanan dan penetapan Morotai sebagai KEK, potensi sektor kelautan dan perikanan akan ikut berkembang, investor dapat berinvestasi jika ada bisnis perikanan yang menjanjikan. Pariwisata Kaya akan wisata alam, bahari dengan terumbu karang, mangrove dan sejarah yaitu sisa peninggalan PD II. Belum ada manajemen dan pengelolaan kawasan wisata oleh pemangku kebijakan. Jika dikelola dengan baik yaitu misalnya dengan cara Public- Private Partnership , maka dapat menaikkan PAD Morotai. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pembangunan PPI, Potensi pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan misalnya nuklir dan solar-cell . Belum memadai infrastruktur dan utilitas untuk seluruh wilayah Morotai yaitu listrik, air bersih, dan sarana-prasarana PPI dan lainnya. Penyediaan infrastruktur pokok, khususnya pusat dan sub pusat wilayah, serta kawasan PPI. Aksesibilitas Jalur transportasi utama berupa jalan darat yang melingkari Pulau Morotai yaitu trans-Morotai. Jalur darat trans-Morotai masih belum selesai sepenuhnya, khususnya akses Wayabula ke Sofifi. Peningkatan mutu jalan Daruba – Sangowo–Bere- Bere, serta menyelesaikan pembangunan jalur trans- Morotai.
Tabel  2.  Prinsip blue  economy dalam  laporan  Prototipe  Model Blue  Economy dalam  perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan tahun 2021.
Prinsip Pelaksanaan Efisiensi sumber daya alam ( Nature’s Efficiency ) 1. Konektivitas PP  Morotai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Pulau Morotai Penataan alur pelayaran.
2. Analisis  penangkapan  dan budidaya  perikanan  berdasarkan  potensi  dan pemanfaatan sumber daya ikan. 3. Analisis kebutuhan sertifikasi Pulau Pulau Kecil.
Tanpa limbah dan memanfaatkan untuk produk lain ( Zero waste and cyclic system of production ) 1. Analisis  daya  dukung  budidaya  dan  pengolahan  perikanan  dengan  memperhatikan lingkungan di dalam dan sekitar yang juga dipergunakan untuk sektor pariwisata.
2. Mempersiapkan  tenaga  kerja  dibidang  konserevasi  perairan  yang memiliki SKKK Bidang Konservasi.
Pelibatan masyarakat ( Social inclusiveness ) 1. Melibatkan  masyarakat  dan stakeholders dalam  perencanaan  dan  penataan  zona pembangunan pelabuhan perikanan.
2. Dukungan SDM dalam pengelolaan sumberdaya di  wilayah pesisir serta pulau pulau kecil  di Kabupaten Pulau Morotai.
Inovasi dan adaptasi ( Innovation and adaptiation ) 1. Multi disiplin ilmu dalam perencanaan (input data oseanografi, sosial, dan ekonomi). 2. Melakukan analisis pengelohan hasil perikanan berorientasi pasar internasional. 3. Dukungan  sarama dan  prasarana  misalnya:  pembangunan sabuk  pantai,  breakwater dan   mangrove, dermaga, kolam pelabuhan, tempat penanganan hasil perikanan, alat navigasi, stasiun BBM, fasilitas komunikasi.
Melipatgandakan pendapatan masyarakat
( multiple economic effects ) 1. Perencanaan  pemasaran  hasil  perikanan  dalam  tingkat  lokal,  regional dan global.
2. Pengelolaan  Pariwisata  Bahari  dan Tracking  Mangrove sebagai  upaya menambah pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata.
Selain  hal  tersebut,  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang selanjutnya  disingkat  RZWP-3-K  adalah rencana  yang  menentukan  arah  penggunaan sumber  daya  yang  disertai  dengan  penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  dan tidak  boleh  dilakukan  serta  kegiatan  yang hanya  dapat  dilakukan  setelah  memperoleh izin.  Dalam  Permen  KP  No.  28  Tahun  2021 juga  memberikan  kerangka  teknis  yang  lebih detil  mengenai  penyelenggaraan  penataan ruang  laut  yang  meliputi;  (1)  Perencanaan ruang  laut;  (2)  Pemanfaatan  ruang  laut;  (3) Pengendalian  pemanfaatan  ruang  laut;  (4) Pengawasan penataan ruang laut; (5) Pembinaan penataan ruang laut. Adapun zona perikanan  tangkap  masuk  dalam  kawasan pemanfaatan  umum,  dengan  zona  perikanan tangkap  dapat  berupa  daerah  penangkapan ikan  yang  dilakukan  pada  jalur  penangkapan ikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kemudian di Pasal 58 dijelaskan
bagaimana tahapan penyusunan dokumen final RZWP3K  yang  meliputi:  (1)  Persiapan;  (2)
Pengumpulan  dan  pengolahan  data;  (3) Penyusunan  dokumen  awal;  (4)  Konsultasi publik  dokumen  awal;  (5)  Konsultasi  teknis dokumen  awal;  (6)  Penyusunan  dokumen final; (7) Konsultasi publik dokumen final; (8) Konsultasi  teknis  dokumen  final;  dan  (9) Persetujuan teknis Menteri.
Menjadi  perhatian  penulis  adalah  proses pengumpulan  data  dan  pengolahan  data  di Pasal 60 dijelaskan dilakukan oleh organisasi perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan perikanan untuk mendapatkan: (1) Peta dasar; dan  (2)  Data  tematik.  Khusus  data  tematik berupa  data  sekunder  yang  paling  sedikit terdiri atas: (1) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah  ada  dan  rencana  pemanfaatan;  (2) Oseanografi;  (3)  Substrat  dasar  laut;  (4) Ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil;  (5) Sumber  daya  ikan;  (6)  Sosial,  ekonomi kelautan,  dan  budaya  maritim;  (7)  Neraca sumber  daya  perairan  pesisir;  (8)  Sistem logistik  kelautan;  dan/atau  (9)  data  dan informasi kebencanaan.
Penulis menggarisbawahi keterangan data poin ke enam  yaitu sosial, ekonomi kelautan,
dan  budaya  maritim.  Data  dapat  berupa:  (1) lokasi  penangkapan  ikan  nelayan  tradisional yang  diperoleh  melalui  data  sekunder  atau pemetaan  partisipatif;  (2)  wilayah  kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi  dan/atau  telah  ditetapkan;  (3) tabel input-output ekonomi kelautan, hubungan  keterkaitan  ke  depan  dan  ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi  kegiatan  ekonomi  kelautan  unggulan, incremental capital output ratio (ICOR) sektor ekonomi  kelautan,  produktivitas  tenaga  kerja sektor ekonomi kelautan, dan kinerja ekonomi kelautan.
Berdasar perundang-undangan, maka spesifikasi  dari  wilayah  pesisir  secara  umum penting untuk diketahui dalam upaya perlindungan  wilayah  pesisir,  karena  sumber daya hayati perairan pesisir merupakan satuan kehidupan  atau  organisme  hidup  yang  saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayatinya atau fisiknya membentuk suatu sistem, yang sering disebut dengan  ekosistem  wilayah  pesisir  dan  lautan. Beberapa  ekosistem  utama  yang  terdapat  di wilayah  pesisir  mempunyai  karakteristik sebagai berikut (Bengen 2001):
1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria,  terumbu  karang,  padang  lamun yang  menyediakan  barang  seperti  ikan, mineral,  minyak  bumi  dan  jasa  seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang,  tempat  rekreasi  untuk  masyarakat pesisir,
2.  Dicirikan oleh persaingan dalam pemanfaatan  sumber  daya  dan  ruang  oleh berbagai stakeholder , yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap  integritas  fungsional  dari  sistem sumber daya,
3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara  pesisir  yang  sebagian  besar  dari Gross  National  Product (GNP)  tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan  minyak  dan  gas,  wisata pantai dan sejenisnya,
4.  Biasanya  memiliki  kepadatan  penduduk yang  tinggi  dan  merupakan  bagian  yang disukai untuk ber-urbanisasi.
Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir  dan  laut  di  pada  hakikatnya  ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi
masyarakat  maka  masyarakat  seharusnya memiliki  kekuatan  besar  untuk  mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Namun ada beberapa  hal  yang  masih  menjadi  tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat  hukum  pengelolaan  sumberdaya (Basri 2020).
Potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di wilayah  masyarakat  pesisir  ini  cukup  besar. Dengan potensi maritim yang dimiliki tersebut seharusnya dapat menyejahterakan dan menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Namun demikian, kehidupan masyarakat wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan,  bahkan  kehidupan  masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  wilayah pesisir  pada  saat  ini  masih  di  bawah  sektor- sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris.
Masyarakat pesisir biasanya berada dalam tingkat  ekonomi  dan  kesejahteraan  rendah, lingkungan  permukiman  masyarakat  pesisir belum  tertata  dan  terkesan  kumuh,  melihat kondisi  tersebut,  maka  dalam jangka  panjang tekanan  terhadap  sumber  daya  pesisir  kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat  nelayan.  Sedangkan  sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman Indonesia apabila masyarakat pesisir diberdayakan  akan  mampu  meningkatkan ekonomi nasional (Anna 2019). Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No.  28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mengatur zona perikanan  tangkap  ke  dalam  kawasan pemanfaatan umum. Disampaikan bahwa zona perikanan  tangkap  dapat  berupa  daerah penangkapan ikan yang dapat dilakukan pada jalur  penangkapan  ikan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dalam Permen KP No.18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia  dan  Laut  Lepas  Serta  Penataan Andon  Penangkapan  Ikan,  diterangkan  lebih mendetail tentang aktivitas penangkapan ikan yaitu  usaha  untuk  mendapatkan  ikan  di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan  dengan  alat  atau  cara  apapun, termasuk  kegiatan  yang  menggunakan  kapal untuk  memuat,  mengangkut,  menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Sementara  itu  perikanan  tangkap  dalam suatu  sistem  dapat  digambarkan  bahwa sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  mencakup penangkapan/pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara  bebas.  Di  dalamnya  terdapat  beberapa elemen  atau  subsistem  yang  saling  berkaitan
dan mempengaruhi satu sama dengan lainnya, seperti:  (1)  Sarana  Produksi,  (2)  Usaha Penangkapan,  (3)  Prasarana  (Pelabuhan),  (4) Unit Pengolahan, (5) Unit Pemasaran dan (6) Unit Pembinaan. Lebih detail relasi sosial yang terjadi dapat melihat Gambar 2.
Struktur  kelas  nelayan,  terbagi  ke  dalam beberapa  kelas,  yaitu:  nelayan  besar,  nelayan sedang,  nelayan  kecil  dan  buruh.  Variasi pengklasifikasian struktur kelas nelayan  yang telah  dilakukan  dalam  beberapa  riset  dapat dilihat di dalam Tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi struktur kelas nelayan yang digunakan dalam beberapa penelitian.
Sumber Kategori kelas/usaha Jumlah buruh Wright (1985) Bourgeoisie > 10 Small employers 2–9 Petty bourgeoisie 0–1 Wage-earner - Clement (1986) Large-scale ( capitalist ) >10 Intermediate-scale ( small capitalist ) 3–9 Small-scale ( petty bourgeoisie ) 0–2 Labour - Kinseng (2020) Nelayan besar (kapitalis) >10 Nelayan sedang/ menengah (kapitalis kecil) 4–10 Nelayan kecil 0–3 Buruh -
Gambar 2. Hubungan komponen-komponen dalam suatu kompleks penangkapan ikan.
Gambar 3. Pola konflik nelayan (Kinseng 2020).
Berdasarkan  klasifikasi  tersebut  penulis menggunakan klasifikasi kelas (Kinseng 2020) yang  termasuk  nelayan  kecil  memiliki  0–3 tenaga  kerja.  Namun,  sebelum  pembahasan UU Cipta Kerja, filosofi nelayan kecil menurut UU 45 tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari  yang  menggunakan  kapal perikanan  berukuran  paling  besar  5  gross  ton (GT).  Dalam  pasal  ini  jelas  secara  tertulis bahwa  nelayan  yang  menggunakan  kapal perikanan  di  atas  5  GT  tidak  bisa  dibilang sebagai nelayan kecil.
UU  Cipta  Kerja  terdapat  filosofi  nelayan kecil tersebut diganti menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya. Apabila memperhatikan  jumlah  tenaga  kerja  maka dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 10 orang dan  yang  tidak  memiliki  tenaga  kerja  atau buruh dapat diangggap sebagai nelayan kecil.
Menurut  Kinseng  (2020),  terdapat  tiga tipologi  konflik  yang  terjadi  di  komunitas nelayan yaitu:
1. Konflik  Kelas, terjadi antara kelas nelayan yang berbeda, misalnya: buruh dan pemilik, nelayan kecil dan nelayan besar-kapitalis.
2.  Konflik  identitas,  terjadi  antara  kelompok nelayan berbasis identitas primordial (etnik, agama,  asal  daerah),  misal  lokal  dan pendatang.
3.  Konflik  alat  tangkap,  terjadi  antara kelompok  nelayan  yang  berbasis  alat tangkap yang berbeda ( gear wars ).
Relasi kelas yang berlangsung antar entitas digambarkan  oleh  Kinseng  (2020)  berbeda dengan sektor industri, dua kelas  yang dalam
analisis  Marxist  ortodoks  selalu  berhadapan dan  bertentangan,  yakni  kelas  pemilik  dan kelas  buruh.  Profil  konflik  kelas  nelayan, dipersatukan oleh peralatan penangkapan dan berhadapan  dengan  pemilik  kapal  dan  buruh nelayan yang berada pada peralatan penangkapan  di  kelas  yang  lain  –  nelayan besar  versus  nelayan  kecil.  Untuk  lebih jelasnya dapat melihat Gambar 3.
Dalam  peta  konflik  tersebut  Kinseng (2020)  menyimpulkan  bahwa,  unsur  jarak spasial  sangat  penting  pada  dominasi  kelas yang terjadi di kalangan kaum nelayan dalam proses  produksi.  Atas  dasar  itu,  Kinseng (2020)  mengajukan  konsep  “jarak  dominasi”. Jarak  tersebut  merupakan  jarak  spasial dominasi satu kelas atau kelompok sosial atas kelas atau kelompok lainnya. Dapat dijelaskan bahwa  dalam  proses  produksi,  dominasi  satu kelas  itu  berlaku  dalam  batas  radius  jarak dominasi tersebut. Jarak dominasi pada kaum nelayan  dalam  proses  produksi  sangat ditentukan  oleh  tingkat  teknologi  yang digunakan oleh kelas dominan.
Implikasi  kebijakan  diharapkan  mampu menjawab  permasalahan  dominasi  dalam proses  penangkapan  dengan  kebijakan  yang secara sengaja mengurangi, bahkan menghilangkan  dominasi  satu  kelas  nelayan oleh  kelas  nelayan  lain  dalam  proses produksi/penangkapan. Strategi: (1) Menyamakan tingkat teknologi. (2) Mengatur zona/wilayah penangkapan (dengan
memperhatikan  jarak  dominasi  dari  nelayan kelas  “atas”).  Kedua  Pengakuan  atas  “hak tradisional” dalam pengaturan zona penangkapan.  Ketiga  Mengatur  jalur-jalur penangkapan ikan. Keempat, pencegahan dan penyelesaian konflik yang komprehensif.
Pentingnya  mengatur  jarak  spasial  di
kalangan  kaum  nelayan  dalam  proses produksi.  Dalam  pendekatan  sosio-spasial yang dilakukan Urry (2004), ruang atau spasial tidak  bisa  disebut  sebagai  sebuah  entitas kosong  yang  abstrak  dan  tidak  bermakna, melainkan  ruang  dimaknai  sebagai  sebuah produk  sosial  politik  yang  diperebutkan beragam  aktor  (masyarakat,  pemerintah,  dan swasta)  yang  berada  di  dalam  dan  sekitar ruang, berdasar berbagai kepentingan. Menurut  Urry  (2004),  kontestasi  yang  terjadi dalam  perebutan  suatu  ruang  meliputi perjuangan  kelas-kelas  yang  ingin  menguasai ruang  tersebut  (Urry  2004).  Kontestasi perebutan  ruang  akan  berujung  pada  klaim pihak  mana  yang  lebih  berhak  dalam menguasai suatu ruang.
Ruang  disini  ternyata  tidak  merupakan output  yang  dihasilkan  tetapi  juga  alat produksi  untuk  menghasilkan  ruang-ruang baru  dalam  bentuk  yang  terstruktur  maupun tidak  sekalipun  dan  bersifat  dinamis.  Konsep Production  of  Space yang  dikemukakan  oleh Urry  (2004)  adalah  dialektika  ruang  yang termasuk adanya penggolongan ruang kedalam tiga bentuk yang meruang dan saling terhubung  satu  sama  lain  ( trialetics )  yaitu pertama,  praktik  spasial  yang  terkait  dengan rutinitas  individu  untuk  penciptaan  sistematis zona dan wilayah. Praktik tata ruang tersebut dari  waktu  ke  waktu  diwujudkan  dalam lingkungan  dan  lanskap  yang  tertata.  Yang kedua,  adanya  representasi  ruang,  bentuk- bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur  dan  mewakili  ruang  terutama melalui  teknik  perencanaan  dan  keterlibatan dari  negara  atau  pemerintah.  Kemudian  yang terakhir atau yang ketiga, adanya pengalaman kolektif  ruang.  Hal  ini  terkait  dengan  ruang
ruang representasi  yang dialami setiap orang. Pada  konteks  ini  pemilik  modal  membangun sistem  untuk  penciptaan  dan  akumulasi keuntungan.
Pemerintah sebagai entitas regulator yang mampunyai kekuasan untuk membuat Representasi  Ruang  yang  diwujudkan  dalam peraturan/perundangan zona tata ruang dalam hal  ini  Zona  Pembangungan  Pelabuhan Perikanan  Tahun  2021,  perlu  mengatur dominasi  ruang  yang  terjadi  antar  entitas nelayan  dan  swasta  atau  kapital  (pemilik modal).  Adanya  dominasi  ruang  perairan pesisir  merepresentasikan,  tempat  beradunya secara  langsung  antara  kaum  pemodal  yaitu nelayan  besar  dan  rakyat  atau  nelayan  kecil. Dengan  adanya  istilah  pendekatan  sosio- spasial  dari  Urry  (2004),  penulis  ingin menunjukkan  bahwa  pemerintah  sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan  nilai guna  atas  suatu  ruang  laut.  Oleh  karena  itu, pemerintah  perlu  menjadi  regulator  sekaligus fasilitator  dalam  menjembatani  beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut.
Mengacu  laporan Prototipe  Model Blue Economy
dalam Perencanaan Zona
Pembangunan  Pelabuhan  Perikanan  Tahun 2021  Kepulauan  Morotai,  Maluku  Utara perikanan  tangkap  di  Kabupaten  Pulau Morotai  berada  pada  kondisi  yang  belum tereksploitasi  secara  optimal  ( underfishing ) dan dapat memiliki peluang untuk ditingkatkan  pemanfaatannya.  Berdasarkan data  yang  ada  diketahui    bahwa  tingkat pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  aktual  di Kabupaten Pulau Morotai baru sebesar 25.725 ton atau 40% dari potensi lestari atau 50% dari JTB yang seharusnya (Gambar 4).
Gambar 4. Grafik perhitungan bioekonomi dengan Model Schaefer.
Tabel  4.  Skenario  KKP  untuk  pengembangan  armada  penangkapan  ikan  di  Morotai  berdasarkan potensi SDI yang tersedia (KKP 2015).
Kelompok SDI Potensi (ton/tahun) Ukuran armada (GT) Jenis teknologi penangkapan Produktivitas rata-rata (ton/tahun) Kebutuhan armada (Unit) Daerah penangkapan ikan Pelagis Besar 14.089 50 PS & Longline 800 80 DPI 3 Pelagis Kecil 38.210 20 Mini PS & Gillnet 500 76 DPI 2 Demersal 6.935 20 Rawai Dasar 200 35 DPI 2 Ikan Karang 1.934 5 Pancing 50 39 DPI 1 TOTAL : 167
Jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan (JTB)  atau total  allowable  catch (TAC)  dari WPP  715,  WPP  716  dan  WPP  717  adalah alokasi  sumberdaya  ikan  bagi  nelayan  yang ber- fishing  base di  Kabupaten  Morotai  dapat dihitung  dengan  menggunakan  proporsi banyaknya  nelayan  di  Kabupaten  Morotai. Kuota  JTB  untuk  nelayan  Kabupaten  Pulau Morotai berdasarkan potensi sumberdaya ikan di WPP 715, WPP 716, dan WPP 717 terbesar adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil yaitu sebesar  42.161  ton,  disusul  oleh  kelompok jenis ikan pelagis besar 11.117 ton (non Tuna dan  Cakalang)  dan  kelompok  jenis  ikan demersal sebesar 11.053 ton (Yanto 2020).
Pulau  Morotai  sangat  bagus  dan  layak untuk dikembangkan menjadi salah satu lokasi pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan secara  terstruktur  di  Indonesia  Timur.  Dari data  3  tahun  terakhir  menunjukkan,  bahwa bidang perikanan tangkap lebih memungkinkan  untuk  dtingkatkan  dalam  1 hingga 3 tahun ke depan. Berdasarkan potensi kelompok  SDI  yaitu  pelagis  besar,  pelagis kecil,  demersal,  dan  ikan  karang  konsumsi serta daerah penangkapan ikan (DPI) masing- masing kelompok SDI, maka dapat direncanakan pengembangan armada penangkapan  ikan  sebagaimana  terlihat  pada Tabel 4.
Selain pengaturan berdasarkan potensi SDI dan  armada  penangkapan.  Juga  diatur spesifikasi dari suatu kawasan yang umumnya dijadikan  sebagai  pangkalan  penangkapan ikan  di  masing-masing  kecamatan  pesisir  di Kabupaten  Pulau  Morotai  dapat  dijelaskan sebagaimana berikut:
1. Kawasan Daeo Majiko
Di Desa Daeo Majiko perlu dikembangkan fasilitas PPI, bantuan kapal dengan ukuran dibawah  10  GT  dan  alat  tangkap  pancing tuna  untuk    nelayan    agar  dapat
meningkatkan pendapatannya.
2. Kawasan Sangowo
Di  Desa  Sangowo,  Kecamatan  Morotai Timur yang berlokasi di sebelah Utara dari Desa Daeo termasuk wilayah yang potensial di  bidang  perikanan  tangkap,  terutama perikanan  Tuna.  Nelayan  perlu  diberi bantuan  kapal  dibawah  10  GT, Ice  Flake dan cool box .
3. Kawasan Wayabula Kawasan  Wayabula  secara  geografik terletak  di  Kecamatan  Morotai  Selatan Barat. Dan untuk akses jalan menuju Desa Wayabula  hanya  dapat  ditempuh  dengan melewati  Kecamatan  Morotai  Selatan dengan jarak tempuh ± 45 menit, sedangkan akses jalan dari Kecamatan Morotai Jaya ke
Kecamatan Morotai Selatan Barat
(Wayabula) hingga saat ini belum terhubung,  karena  masih  dalam  tahap penyelesaian.  Sumber  listrik  di  Wayabula saat ini sudah menggunakan jaringan listrik dari  PLN  berupa  PLTD  yang  beroperasi selama  24  jam.  Nelayan  perlu  diberi bantuan kapal dibawah 10 GT dan cool box .
4. Kawasan Bere-bere Pada saat ini fasilitas yang terdapat di Bere- bere  adalah  Pelabuhan  Laut  milik  Ditjen Perla  dan  dikelola  oleh  PT.  Pelni.  Sumber energi  listrik  saat  ini  sudah  menggunakan listrik  dari  PLN  dengan  jumlah  pasokan yang  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  sekitar  Bere-bere. Nelayan perlu diberi bantuan kapal dibawah 10 GT dan cool box .
5. Kawasan Tiley Kawasan  Tiley  secara  geografik  terletak pada  Kecamatan  Morotai  Selatan  Timur. Aktivitas  perikanan  tangkap  di  Desa  Tiley didominasi  oleh  alat  tagkap  pajeko  ( Mini Purse Seine ) dan pancing  ulur ( Hand line ) dengan kapal ukuran kurang dari 10 GT.
6. Kawasan Sopi
Kawasan  Sopi  secara  geografik  terletak  di Kecamatan  Morotai  Jaya.  Yang  mana aktivitas  perikanan  tangkap  di  Desa  Sopi menunjukkan  bahwa  jumlah  nelayan  pada tahun 2014 sebanyak 280 orang, sedangkan jumlah  armada  penangkapan  ikan  dengan ukuran  <10  GT  tercatat  pada  tahun  2013 sebanyak  151  unit.  Nelayan  perlu  bantuan kapal dibawah 10 GT dan cool box .
Potensi  besar  perikanan  tersebut  turut Besarnya  potensi  perikanan  yang  ada  di Maluku Utara mendorong investor baik dalam negeri  (PMDN)  maupun  asing  (PMA)  untuk melakukan investasi perikanan. Sesuai dengan data  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  Provinsi  Maluku  Utara,  perusahaan yang  melakukan  investasi  perikanan  di Maluku Utara tercatat sebanyak 11 perusahaan sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah ini (Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara 2020).
Dari  data  tersebut  Kepulauan  Morotai mendapatkan  2  investor  swasta yakni
PT.  Prima  Reva  Indo  yang  merupakan perusahaan  swasta  nasional  untuk  bidang usaha  beku.  Kemudian,  PT.  Morotai  Marine Culture yang merupakan perusahaan Penanaman  Modal  Asing  (Tiongkok)  untuk budidaya kerapu dan Mutiara.
Sementara  itu    selain    potensi    penang- kapan  ikan,    terdapat  peluang  usaha  berupa wisata  Maluku  Utara  meliputi  empat  zona wisata  yaitu  wisata  alam/pantai  pesisir  dan pulau-pulau  kecil,  wisata  alam  bawah  laut, wisata  sejarah  serta  wisata  olahraga  air. Dengan ditetapkannya Pulau Morotai sebagai 10  destinasi  wisata  unggulan  Indonesia  oleh Kementerian Pariwisata, semakin menegaskan potensi  pengembangan  pariwisata  Maluku Utara. Terlampir disampaikan Proyeksi
Pengembangan  Objek  Wisata  Potensial  di Kabupaten  Pulau  Morotai  menurut  dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai (Tabel 6).
Tabel 5. Daftar investasi perianan di Maluku Utara (Kanwil DJPb  Prov. Maluku Utara 2020).
No Nama Perusahaan Status Perusahaan
Lokasi Investasi
Bidang Usaha 1 PT. Prima Reva Indo Swasta Nasional Pulau Rao Pulau Morotai Ikan Beku 2 PT. Morotai Marine Culture PMA (Tiongkok)
Pulau Ngele-ngele, Pulau Morotai Kerapu dan Mutiara 3 PT. Pasific Ocean Fisheries Swasta Nasional Pulau Loloda Selatan, Halbar Ikan Beku dan Ikan Kayu 4 CV. Santo Alvin Pratama Swasta Lokal PPN Ternate Ikan Asin dan Tepung Ikan 5 PT. Era Mandiri Cemerlang Swasta Lokal PPN Ternate Tuna Loin 6 PT. Maltara Fisheries Swasta Nasional Dufa-dufa, Ternate Ikan Beku 7 PT. Maha Tirta Cemerlang Swasta Nasional Bacan, Halsel Mutiara 8 PT. Bayatri Swasta Nasional Bacan, Halsel Ikan Beku, Tuna Loin 9 PT. Maluku Utara Fisheries PMA (Korsel) Panambung, Halsel Ikan Beku 10 PT. Duta Aru Indah Swasta Nasional Bacan dan Obi, Halsel Mutiara 11 CV. Tamara Swasta Lokal Sanana, Kep. Sula Tuna Loin

## Tabel 6.  Proyeksi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.
KPP Cakupan Wilayah Pusat Pelayanan Arahan Pengembangan Sumbu/Poros Pengembangan Objek Wisata Potensial I Kecamatan Morotai Selatan dan Timur Daruba • Pulau Dodola Besar dan Kecil • Pulau Zumzum • Pulau Galo-Galo
• Pantai Batu Labung
• Wisata Peninggalan Sejarah PD II
• Pantai Tanjung Dehegila • Diving (15 lokasi potensi diving) II Kecamatan Morotai Selatan Barat Wayabula • Pulau Ngele-ngele • Pulau Saminyamau
• Goa Leo-Leo Rao • Diving (8 lokasi potensi diving) III Kecamatan Morotai Utara dan Morotai Jaya Bere-bere dan Sopi • Diving (5 lokasi potensi diving) : Rock, Gorango, Cendana, Gorago dan Tabailenge
Tabel 7. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Pulau Morotai.
Zona/ Desa Luas Sistem Budidaya Komoditas Zona I : Rube-Rube 170 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  kerang mutiara, rumput laut Zona II : Mitita 80 Ha Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, longline , rakit, penculture Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  teripang, abalone Zona III : Kolorai 1.200 Ha Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, longline , rakit, penculture Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  rumput laut, teripang, abalone Zona IV : Dodola 1.250 Ha Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, longline , rakit, penculture Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  rumput laut, teripang, abalone Zona V : Galo-Galo 1.300 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  kerang mutiara, rumput laut Zona VI : Ngele-Ngele 1.010 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias  laut,  udang  lobster,  kerang mutiara, teripang, rumput laut Zona VII : Tilei 1.700 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut Zona VIII : Wayabula 1.300 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut Zona IX : Bere-Bere 50 Ha Karamba jaring apung, longline dan rakit Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster
Pemanfaatan  ruang  lainnya  adalah  untuk budidaya  perikanan,  yang  mana  potensi perikanan  budidaya  di  Pulau  Morotai  dapat dibagi dalam 9 (sembilan) zona budidaya yang dapat  dilihat  pada  Tabel  7.  Dari  data  zona budidaya  dan  pariwisata  didapatkan  adanya ketersinggungan wilayah dengan zona penangkapan  ikan.  Misal  daerah  budidaya dengan  pariwisata  di  daerah  Militia,  Bere- Bere,  dan  Wayabula.  Atau  darerah  budidaya dengan  daerah  penangkapan  ikan  seperti  di wilayah  Bere-Bere  dan  Wayabula.  Meski demikian,  kondisi  ini  belum  memberikan realitas  sesungguhnya  dari  praktik-praktik spasial  di  dan  sekitar  wilayah  pesisir mengingat  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut untuk mendapatkan relasi kelas antar stakeholders ;  baik  dari  kelas  nelayan  besar, nelayan  menengah,  nelayan  kecil,  buruh, nelayan  budidaya,  investor  dalam  negeri hingga luar negeri.
Potensi  intensitas  konflik  kontestasi  antar nelayan belumlah besar mengingat masyarakat yang  memiliki  mata  pencaharian  sebagai nelayan  kurang  dari  1%,  minat  masyarakat lokal  untuk  berlayar  menangkap  ikan  masih sangat rendah, dan nelayan lokal Morotai juga masih  bersifat  individualis  dalam  berlayar, demikian  halnya  dengan  nelayan  budidaya.
Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  belum optimalnya  daya  dukung  sarana  prasarana tidak  memadai  infrastruktur  dan  utilitas  bagi seluruh wilayah Morotai untuk bidang listrik, air bersih, dan sarana-prasarana PPI dan  lain. Kemudian,  akses  jalur  darat  trans-Morotai belum  selesai  sepenuhnya  dibuat  terutama akses  Wayabula  ke  Sofifi.  Sedangkan implementasi  kebijakan  sentra  kelautan  dan perikanan  terpadu  telah  berpengaruh  positif terhadap pembangunan infrastruktur perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan iklim  investasi  bagi  bagi  penanam  modal untuk industri perikanan. Regulasi yang sudah ada  dapat  menjadi  acuan  dalam  menciptakan aktivitas  yang  sehat  bagi  pengembangan industri  perikanan  di  Kabupaten  Pulau Morotai,  berkontribusi  dalam  meningkatkan kegiatan  ekonomi  lokal,  penyerapan  tenaga kerja, serta tumbuhnya industri pada kawasan (Zamroni 2019).
Namun,  adanya  akumulasi  kapital  dari pemanfaatan  spasial  di  Kepulauan  Marotai baik  untuk  budidaya  perikanan,  pariwisata hingga  nelayan  tangkap  besar  dengan kemampuan  kapal  50  GT  dan  20  GT memungkinkan  terjadi  persaingan  terhadap kedua kelompok tersebut dengan keseluruhan
basis  dan  suprastruktur  hadir  sebagai  yang mengontrol  dan  menguasai  sarana  produksi sehingga  perubahan space sendiri  tidak mampu  menempatkan  pihak  yang  kurang mampu  ke  dalam  kondisi  yang  lebih  umum atau tanpa sekat perbedaan. Artinya perubahan yang  terjadi  hanya  pada  perubahan  struktur sosial  tanpa  merubah  posisi  kelas  dalam hubungan  produksi.  Ketika  kepentingan kapital  besar  sebagai  subyek  dan  objek (masyarakat  adat)  beradu  dalam  kekuatan integral  pada  sarana  pemanfaatan  wilayah pesisir dan kekuatan produksi dengan adanya kuasa komoditas dan modal. Kelemahan objek dalam bernegosiasi pada ruang, menyebabkan eskalasi  konflik  semakin  meningkat.  Rakyat berkehendak  menguasai  ruang  atau  paling tidak  mendapatkan  insentif  atas  penggunaan ruang  yang  adil,  sedangkan  pemilik  modal dengan  modal  dan  sarana  produksi-  alat tangkap  yang  lebih  besar,  akses  yang dimilikinya  juga  merasa  sudah  memiliki perizinan baik formal maupun informal sesuai dengan perkiraan keadilan yang disepakatinya. Karena  tidak  adanya  titik  temu  tersebut menyebabkan  eskalasi  konflik  di  lapangan kerap  terjadi  yang  berujung  jatuhnya  korban jiwa.  Tingkat  Pendapatan  Penduduk  Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten  Pulau  Morotai  Propinsi  Maluku Utara  menggeluti  sektor  perikanan,  mulanya kegiatan  nelayan  menunjukan  produktifitas yang  rendah  di  akibatkan  bergantung  pada kondisi  cuaca  di  musim  tertentu  dan keterbatasan  modal  maupun  teknologi  (Taib dan  Umar  2019).  Di  titik  sebagai  regulator, pihak pemerintah akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  perlu  menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani  beragam  kepentingan  aktor dalam  akses  dan  pemanfaatan  ruang  laut tersebut.
Mengingat  penulisan  ini  bersifat  hanya menyentuh layer permukaan  berangkat  dari metode  deskriptif  maka  perlu  dilengkapi dengan  riset  lebih  mendalam  khususnya menggunakan pendekatan sosio-spasial untuk mendapatkan praktik-praktik spasial yang ada sehingga  menghadirkan  hasil  yang  lebih mendalam.  Hal  ini  menjadi  penting  apabila memperhatikan  potensi  konflik  di  wilayah
pesisir  yang  kerap  kali  terjadi.  Agar  konflik bisa  terkendali,  maka  hal  ini  perlu  dilakukan peningkatan industri perikanan di Morotai. Hal ini  didukung  oleh  Sofiati  (2016),  yang mengemukakan  bahwa  komoditas  unggulan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai adalah tuna.  Hasil  produk  olahan  tuna  dipasarkan  di pasar lokal dan nasional. Khusus untuk produk tuna  loin  telah  diproduksi  oleh  beberapa nelayan  di  beberapa  desa  sentra  tuna  (Sofiati dan Alwi 2018).

## 4. Kesimpulan
Dari  penjelasan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin: 1.  Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan  tata  ruang  yang  terdapat  di Prototipe  Model Blue  Economy dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 Kepulauan  Morotai,  Maluku  Utara  telah memperhatikan prinsip dasar blue economy yakni  berkelanjutan.  Dalam pelaporan  turut  dijelaskan  prinsip-prinsip blue  economy ,  khususnya  sudut  pandang keberlanjutan baik dari beberapa sisi yaitu sisi ekologi, sosial maupun ekonomi.
2.  Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan  nelayan  tangkap,  budidaya dan  pariwisata  bahari  di  Kepulauan Morotai belum maksimal. Tercatat, khususnya  untuk  nelayan  tangkap  tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan aktual di  Kabupaten  Pulau  Morotai  baru  sebesar 25.725  ton  atau  40%  dari  potensi  lestari atau  50%  dari  JTB  yang  seharusnya. Optimalisasi budidaya dengan menetapkan 9 wilayah budidaya dan pariwisata bahari dengan menjadikan sebagai bagian dari 10 destinasi wilayah unggulan di Indonesia.
3.  Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan  ruang  spasial  belum  terlihat mengingat  masih  rendahnya  pemanfaatan potensi  wilayah  pesisir  dan  sarana, prasarana  infrastruktur,  utilitas,  serta aksesabilitas manusia yang belum optimal. Meski  demikian  dengan  adanya  Ruang Reprensentasi-perencanaan  wilayah  yang dilakukan pemerintah untuk memproduksi ruang  sebagai  ruang  pariwisata  nasional dan  potensi  perikanan  berorientasi ekspor sehingga  menarik  investor  nasional  dan
internasional akan memunculkan dominasi ruang dan dengan adanya dominasi ruang yang  dilakukan  pemilik  modal  akan meningkatkan intesitas konflik antar kelas.
4.  Penggambaran  kelas  aktor  dalam  praktik- praktik  spasial  belum  tergambar  dengan jelas  relasi  konflik  yang  terjadi  misalnya saja  hubungan  nelayan  besar,  nelayan menengah,  nelayan  kecil,  budidaya  dan investor.

## Daftar Pustaka
Anna Z. 2019. Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan . Bandung(ID): Unpad Press.
Basri  H.  2020.  Pengelolaan,  pengawasan kawasan  pesisir  dan  laut  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Reusam . 8(2):1–27.
Bengen DG. 2001. Pedoman Teknis Pengenalan  dan  Pengelolaan  Ekosistem Mangrove . Bogor(ID): Pusat Kajian Sumber  Daya  Pesisir  dan  Lautan,  Institut Pertanian Bogor.
Bungin  B.  2007. Penelitian  Kualitatif; Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Lainya .  Jakarta(ID):
Kencana Prenada Media Grup.
Clement W. 1986. The Struggle to  Organize: Resistance in Canada's Fishery . Toronto(CA): McClelland and Stewart.
[DPRL-KKP]  Direktorat  Perencanaan  Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021.  Laporan    Prototipe    Model Blue Economy dalam    Perencanaan    Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021  Kepulauan  Morotai,  Maluku  Utara. Jakarta(ID):  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan.
Farouk M, Djalil. 2005. Metodologi Penelitian Sosial (edisi  refisi).  Jakarta(ID):  Restu Agung.
Gottdiener M, Budd L. 2005. Key Concepts in
Urban Studies . London(GB): SAGE Publications Ltd.
[Kanwil DJPb Prov.  Maluku  Utara]  Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Maluku  Utara.  2020. Kajian  Fiskal Regional Tahun 2020 .
Kinseng  RA.  2020. Class  and  Conflict  in  the
Fishers'
Community in Indonesia .
Singapura(SG): Springer.
Miles  MB,  Huberman  AM,  Saldana  J.  2014. Qualitative Data Analysis . Los Angeles(USA): SAGE Publications. Moleong  LJ.  2007. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung(ID): Remaja
Rosdakarya.
Pauli  G.  2010. The  Blue  Economy,  10  Years, 100  Innovations,  100  Million  Jobs .  New Mexico(USA): Paradigm Publication.
[Permen KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia.  2021. Permen  KP  No.  28  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  Laut. Jakarta.
Prayuda  R. 2019.  Strategi  Indonesia  dalam implementasi konsep blue economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di  era  masyarakat  ekonomi  Asean. Indonesian Journal of International Relations. 3(2):46–64.
Sofiati T. 2016. Analisis komoditas unggulan perikanan  tangkap  di  Kabupaten  Pulau Morotai. Unipas Press . 1(1):1–9.
Sofiati  T,  Alwi  D.  2018.  Strategi  pengolahan perikanan tuna di Kabupaten Pula Morotai. Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan . 1(2):22– 29.
Subarsono  AG.  2012. Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi . Yogyakarta(ID): Pustaka Pelajar.
Sugiharto  E.  2017.  Tingkat  kesejahteraan masyarakat  nelayan  Desa  Benua  Baru  Ilir berdasarkan indikator Badan Pusat
Statistik. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan dan Perencanaan . 4(2):32–36.
Sunaryo  T.  2019.  Indonesia  sebagai  negara kepulauan. Jurnal Kajian
Stratejik
Ketahanan Nasional . 2(2):97–105.
Taib Z, Umar A. 2019. Analisis sosial ekonomi nelayan tradisional di daerah 3T Kabupaten Pulau Morotai. Agriprimatech . 3(1):9–20.
Urry  J.  2004.  The  Sociology  of  Space  and Place.  Di  dalam:  Blau  JR,  editor. The Blackwell Companion to Sociology.
Malden(US): Blackwell Publishing. hlm 3– 15.
Wright  EO.  1985. Classes .  London(GB):
Verso.
Yanto  F.  2020.  Tingkat  pemanfaatan  ikan umela  ( Lutjanus  vitta )  di  Perairan  Mapur yang didaratkan di Desa Kelong Kecamatan
Bintan  Pesisir  Kabupaten  Bintan. Jurnal
Pengelolaan Perikanan Tropis . 4(2):1–9.
Zamroni  A.  2019.  Pengembangan  industri perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai: Sebuah  konsep  ilmiah  untuk  model integrasi  ekonomi. Jurnal  Perikanan  dan Kelautan . 9(1):15–34.