## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kadaluarsa di Kota Samarinda
Imelda Hasibuan, Eli Tri Kursiswanti, Muhammad Japri, Henny Maulida Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia imelda.hasibuan@stih-awanglong.ac.id, elitri@stih-awanglong.ac.id, muhjapri@stih- awanglong.ac.id, hennymaulida@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: October 30, 2022 Accepted: December 24, 2022 The  implementation  of  legal  protection  for  consumers  regarding expired food in the city of Samarinda has not been maximized, because there is still a lot of food past the expiration date that is still circulating on the market, in this case the Ministry of Health through the Balai POM
Deperindag  Kop  and  Non-Departmental  Agencies  when  carrying  out inspections still find a lot of expired food circulating in the market, and can endanger the health of humans who consume them. In this paper the  author  uses  a  normative  juridical  approach,  because  of  this approach,  this  model  of  legal  research  is  called  normative  legal research. Legal provisions are the primary legal material for Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The author uses the library research method or literature review. This library research research is to  conduct  research  from  library  books,  magazines,  journals  and articles  and  sources  from  the  internet  that  are  relevant to  the  issues discussed.
Keywords: consumer protection, expired food, health

## Abstrak
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  mengenai  makanan  kadaluarsa  di  kota Samarinda  belum  dikatakan  maksimal,  karena  masih  banyak  makanan  yang  melewati  tanggal kadaluarsa masih beredar di pasaran, dalam hal ini Departemen Kesehatan melalui Balai POM Deperindag Kop dan Lembaga Non Departemen saat melakukan sidak masih banyak meneukan makanan kadaluarsa yang beredar di pasaran, dan dapat membahayakan kesehatan manusia yang  mengkonsumsinya.  Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, karena  pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.  Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Undang  Undang  No  8 Tahun  1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Penulis menggunakan  metode  library research atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Kesehatan

## LATAR BELAKANG
Pada saai ini perhatian masyarakat  pada perlindungan hukum terhadap konsumen  mulai  meningkat,  terleih  dengan  dimasukkannya  aspek  kesehatan dan  keselamatan  dalam  perjanjian  World  Trade  Organization  dan  semakin meningkatnya  kesadaran  masayrakat  dalam  upaya  melindungi  kesehatan, keselamatan dan keamanan konsumen.
Perlindungan  kinsmen  merupakan  program  prioritas  Pemerintah  dalam pelaksanaan pembangunan Nssional. Dalam Garis –Garis Besar Haluan  Negara diamanatkan bahwa pembangunan perdagangan perdagangan diarahkan pada perwujudan system perdagangan Nasional yang semakin efisien, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran pengunaan produk dalam negeri, penguasaan dan perluasan pasar dalam dan luar negeri, dengan meningkatkan kemampuam  memproduksi  barang  dan  jasa,  mutu  produk,  daya  saing, pengembagan  aneka  ragam  komoditi  dan  berbagai  produk  unggulan,  didukun oleh system produksi yang handal, penyebaran informasi dan peningkatan serta perlindungan  konsumen  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing, memperlancar arus barang dan jasa, guna menjamin kebutuhan mayarakat antar wilayah, melindungi masyarakat dari gejolak harga. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indoneia, dihadapkan pada kemajuan ekonomi  perdagangan  dunia  yang  semakin  terbuka,  dengan  demikian  akan semakin berat tantangan yang dihadapi Negara-negara berkembang khususnya Indonesia. GUna meweujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Penanganan perlindungan konsumen selama ini belum dilakukan secara terpadu,  sehingga  kepentingan  konsumen  terhadap  hak  dan  kewajibannya, masih  belum  seperti  diharapkan.  Maka  upaya  memberdayakan  masyarakat konsumen  dipadangan  perlu,  penanganan  perlindungan  konsumen  secara terpadu dan konferehensif.
Dalam banyak kasus, alasan mengejar keuntungan ternyata kepercayaan konsumen disalahgunakan oleh Produsen. Bentuk penyalahgunaan kepercayaan berupa menjual produk yang udah tidak layak dikonsumsi.
Suatu makanan dianggap rusak bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang tepat diterima secara normal oleh Panca Indera atau Para  Meter  lain  yang  biasa  digunakan  manusia.  Bila  dilihat  dari  faktor penyebabnya,  kerusakan  makanan,  dapat  disebabkan  oleh  faktor  fisik,  seperti suhu pemanasan dan pendinginan, kadar air, oksigen dan sinar. Secara singkat faktor tersebut adalah Mikro biologis, mekanis, fisik, biologis dan kimia.
Kerusakan  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  diatas  secara  awam dapat dikenali, bila makanan tersebut telah terjadi penyimpangan konsistensi dari keadaan yang normal. Misalkan bahan yang secara normal berkonsistensi kental lalu berubah menjadi encer, maka itu merupakan suatu kerusakan.
Sebagai  konsumen  maka  telitilah  dalam  membeli  makanan,  telitilah kemasannya,  apabila  masi  baik,  utuh,  tidak  ada  tanda-tanda  kerusakan,  tidak
ada  tanda-tanda  pencemaran  yang  dilihat  dengan  mata  telanjang  misalnya cemaran jamur, cemaran larva lalat (mirip ulat beras). Kalengnya apakah tidak berkarat, tidak bocor, tidak cembung, Labelnya apakah masi terpasang dengan baik dan bersih dan sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan RI dengan MD (Makanan Dalam Negeri) atau ML (Makanan Luar Negeri-Import) disertai 12-digit lalu komposisinya apakah ada identitas pabrik dan alamatnya. Adanya ketentuan pemerian label kadaluarsa pada makanan merupakan syarat mutlak. Jika manan yang  diedarkan  tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  makan  makanan tersebut tidak memenuhi syarat label. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen karena peraturan-peraturan yang ada selama ini belum dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya pada konsumen.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, karena  pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan penelitian  hukum  normatif.  Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan hukum  primer  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat  baik bagi kepentingan sendiri, keluarga,  orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  produsen  yang  timbul  dalam usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  mengatur  upaya-upaya  untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
Hak-Hak  Konsumen,  Hak  sebagai  konsumen  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  21  ayat  (1),  Pasal  27,  dan  Pasal  33  yang  dapat diketahui sebagai berikut:
1.  Hak Dalam Memilih Barang
Konsumen  memiliki  hak  penuh  dalam  memilih  barang  yang  nantinya  akan digunakan  atau  dikonsumsi.  Tidak  ada  yang  berhak  mengatur  sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.
2.  Hak untuk mendapatkan kompensasi dan Ganti Rugi
Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.
3.  Hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen  berhak  untuk  mendapat  produk  dan  layanan  sesuai  dengan kesepakatan  yang  tertulis.  Sebagai  contoh  dalam  transaksi  secara  online, apabila  terdapat  layanan  gratis  ongkos  kirim,  maka  penerapannya  harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
4.  Hak Menerima Kebenaran atau Informasi Pasti. Hal  yang  paling  utama  bagi  para  konsumen,  guna  mengetahui  apa  saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi  informasi  terkait  produk  maupun  layanannya.  Sebagai  contoh apabila  ada  cacat  atau  kekurangan  pada  barang,  produsen  berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.
5.  Hak Pelayanan Tanpa Tindak Diskriminasi. Perilaku  diskriminatif  terhadap  konsumen  merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak  boleh  menunjukkan  perbedaan  antara  konsumen  yang  satu  dengan konsumen yang lainnya.
Mengapa  Perlindungan  Konsumen  di  perlukan?  Perlindungan  konsumen dibutuhkan  untuk  menciptakan  rasa  aman  bagi  para  konsumen  dalam melengkapi  kebutuhan  hidup.  Kebutuhan  perlindungan  konsumen  juga  harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Pasal  2  UUPK  8/1999,  dengan penjelasan sebagai berikut:
a.  Asas Manfaat
Konsumen  maupun  pelaku  usaha  atau  produsen  berhak  memperoleh manfaat  yang  diberikan.  Tidak  boleh  bersifat  salah  satu  dari  kedua  belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
b.  Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
c.  Asas Keseimbangan
Sebuah  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  produsen  dan konsumen  dengan  mengacu  pada  peraturan  hukum  perlindungan konsumen.
d.  Asas Keamanan dan Kselamatan Sebuah  jaminan  hukum  bahwa  konsumen  akan  memperoleh  manfaat  dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
e.  Asas Kepastian Hukum
Sebuah  pemberian  kepastian  hukum  bagi  produsen  maupun  konsumen dalam  mematuhi  dan  menjalankan  peraturan  hukum  dengan  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini  dilakukan  tanpa  membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan  dibuatnya  perlindungan  konsumen  dapat  dijelaskan  dalam  dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2.  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3.  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4.  Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan informasi.
Makanan  kadaluarsa  adalah  produk  yang  tidak  boleh  dikonsumsi  lagi menurut  ketentuan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Penetapan  waktu  tersebut biasanya  disebut  sebagai  tanggal  kadaluarsa.  Makanan  kadaluarsa  biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya.
Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pengertian  pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  tersebut  dapat  dijabarkan  menjadi  beberapa unsur/syarat, yaitu:
Bentuk  atau  wujud  dari  pelaku  usaha  adalah:  Orang  perorangan,  yaitu  setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
1.  Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
2.  Bukan  badan  hukum,  misalnya  firma  atau  sekelompok  orang  yang melakukan  kegiatan  usaha  secara  insidentill.  Contoh  sederhana  dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan  jasa  untuk  mendorong  mobil  yang  mogok  dengan  syarat diberikan imbalan sejumlah uang.
Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
1.  Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
2.  Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan  cakupannya  lebih  luas  dari  didirikan.  Istilah berkedudukan  tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu  maupun  sekelompok  orang.  Keterangan  mengenai  tempat  kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.
Istilah  melakukan  kegiatan  lebih  luas  dibanding  berkedudukan,  misalnya tenaga  medis  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan  melakukan  pengobatan  di Indonesia.  Mereka  bukan badan hukum,  sehingga  tidak didirikan di  Indonesia,
serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Makanan  kadaluarsa  adalah  produk  yang  tidak  boleh  dikonsumsi  lagi menurut  ketentuan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Penetapan  waktu  tersebut biasanya  disebut  sebagai  tanggal  kadaluarsa.  Makanan  kadaluarsa  biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya.
Salah satu syarat sebuah produk makanan boleh dijual di pasaran adalah memiliki  tanggal  keterangan  kadaluarsa  pada  bagian  kemasannya.  Tanggal kadaluarsa  berfungsi  menunjukkan  batas  waktu  terbaik  untuk  mengonsumsi bahan makanan tertentu. Tanggal kadaluarsa seringkali menjadi patokan utama seseorang  untuk  pertimbangan  membeli  produk  makanan.  Ternyata  makanan yang  sudah  melewati  tanggal  kadaluarsa  tidak  berarti  sudah  tidak  layak  untuk dikonsumsi.
Tanggal  kadaluarsa  hanya  patokan  waktu  terbaik  untuk  mengonsumsi makanan tersebut. Sebuah produk makanan tidak akan langsung rusak dan tak layak  konsumsi  ketika  melewati  tanggal  kadaluarsa  tersebut.  Bahkan  ada beberapa  makanan  yang  masih  layak  untuk  dikonsumsi  walaupun  sudah melewati tanggal kadaluarsanya.
Expired  date  atau  tanggal  kadaluarsa  adalah  lamanya  waktu  makanan dalam  kondisi  baik-baik  saja,  sebelum  makanan  tersebut  kemudian  mulai membusuk, tidak bergizi, ataupun tidak aman untuk dikonsumsi 2. Expired date biasanya digunakan dalam makanan kemasan yang memiliki ketahanan dalam jangka waktu tertentu.
Dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  pada  bagian  perbuatan  yang  dilarang  bagi pelaku  usaha  dinyatakan  jelas  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  untuk  tidak mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal  4  huruf  a  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa  konsumen      berhak      atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara  eksplisit juga  disebutkan  bahwa  konsumen  berhak  atasinformasi  yang  benar, jelas dan    jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  yang  dikaitkan      dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi  terbaik  suatu makanan kemasan.
Ada aturan sederhana yang bisa Anda lakukan, berapa hari makanan yang dibeli  mampu  bertahan.  Susu  biasanya  aman  selama  dua  sampai  tiga  hari setelah tanggal kedaluwarsa. Simpan di bagian belakang kulkas, yang suhunya paling dingin.
Untuk makanan lain, margarin bisa bertahan selama empat sampai enam bulan  setelah  pembelian.  Telur  aman  dikonsumsi  selama  tiga  sampai  lima minggu  setelah  pembelian.  Serupa  dengan  susu,  simpan  telur  di  bagian belakang kulkas, yang suhunya lebih dingin, bukan di pintu.
Ayam,  daging,  dan  unggas  akan  bertahan  selama  satu  sampai  dua  hari setelah pembelian.  Bagi Anda yang suka pasta kering, makanan tersebut bisa bertahan  selama  satu  sampai  dua  tahun  setelah  pembelian.  Acuan  untuk membuang  makanan  termasuk  tepat.  Tapi  sebenarnya,  makanan  yang  sudah
lewat batas tanggal kedaluwarsa masih bisa bertahan untuk dimakan. Makanan kedaluwarsa bisa bertahan pada makanan yang disimpan di kulkas.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  makanan kadaluarsa  adalah  Pasal  89  dan  Pasal  90  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa.
Disini  artinya  masyarakat  selaku  konsumen  jangan  takut  melapor  jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat  perusahaan  penyedia  barang  dan  jasa  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaannya  dikenakan  sanksi  berat,  bahkan  ditutup  usahanya  karena merugikan  konsumennya.  Akibat  kurang  perduli  dan  seriusnya  masyarakat menggugat produsen yang telah melakukan pelanggaran UUPK, masih banyak perusahaan  penyedia  barang  dan  jasa  yang  jelas-jelas  merugikan  konsumen terkesan dibiarkan saja.
Penerapan  undang-undang  perlindungan  konsumen  merupakan  suatu kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  melindungi  dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai konsumen.

## KESIMPULAN
Bahwa  UUPK  No.8  Tahun  1999  hingga  kini  masih  belum  diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan  kewajibannya  dan  hak-hak  konsumen  begitu  juga  masyarakat tidak terlalu  memperdulikan haknya sebagai konsumen.  Padahal dalam UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen.
Pemerintah  bekerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan,  BPOM,  Dinas Perindustrian dan    Koperasi melakukan melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan,  dan  pengawasan  terhadap  peredaran  produk  pangan  yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.

## REFERENSI
Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of  Mathematics  Learning  Results  between  Make  a  Match  Cooperative Methods  and  Expository  Methods.  EDUTEC:  Journal  of  Education  And Technology, 6(1), 141-149.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol,  dan  Batas  Kadaluwarsa  Pada  Penandaan/Label  Obat,  Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003
Pebriantika,  L.,  Oktariyana,  O.,  Aminah,  A.,  Kusumastuti,  H.,  &  Fajarianto,  O. (2021, January). The Use of Mobile Learning to Improve Students' Cognitive Development.  In  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on Science  and  Technology  in  Administration  and  Management  Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia. Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.
Lembaran Negara Nomor 3821.
Yolanda,  N.,  &  Fajarianto,  O.  (2021).  JURIDICAL  ANALYSIS  OF  CURRENCY AND  CITIZENSHIP  STATUS  OF  CHILDREN  ON  DIVORCE  IN  MIXED MARRIAGE.  Review  of  International  Geographical  Education  Online, 11(10), 2038-2048.