https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/

## LEMBAGA PETANI KELAPA SAWIT SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN DAN MODERNISASI SAWIT RAKYAT DI DESA KUTA JURUNG KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG
Jongkers Tampubolon 1 , Albina Ginting 2 , Hotden Leonardo Nainggolan 3 Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan albinamunthe@gmail.com

## Abstrak
Kelembagaan petani memiliki fungsi sebagai wadah proses pembelajaran bagi petani, wahana  kerja  sama,  penyedia  sarana  dan  prasarana  produksi,  unit  produksi,  unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Pengabdian ini bertujuan untuk;
a) memberikan pemahaman bagi  petani tentang manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah untuk mendapatkan modal atau pembiayaan  untuk peremajaan kelapa sawit rakyat yang bersumber dari pemerintah; b) untuk memberikan pemahaman bagi petani  dalam  membentuk  kelompok  tani  kelapa  sawit  rakyat,  sebagai  syarat    untuk mendapatkan  bantuan  dari  Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit (BPDPKS).  Berdasarkan  kegiatan  pengabdian  disimpulkan;  a)  terjadi  peningkatan jumlah  petani  partisipan  yang  memahami  adanya  program  pemerintah  tentang peremajaan kelapa sawit rakyat; b) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa  pemerintah  memberian  bantuan  dana  kepada  petani  untuk  meremajakan  dan mengembangkan usahatani kelapa sawitnya; c) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami  bahwa  pemerintah  melalui  BPDPKS  dapat  memberikan  sarana  produksi berupa  pupuk  bersubsidi  bagi  petani  kelapa  sawit  rakyat  ;  d)  terjadi  peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa keikutsertaan dalam kelambagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam mengembangkan usahatani kelapa sawitnya.
Kata Kunci : Petani, Kelapa Sawit, Kelembagaan, Kelompok Tani

## Abstract
Farmer institutions have a function as a forum for the learning process for farmers, a vehicle for  cooperation,  providers  of  production  facilities  and  infrastructure,  production  units, processing and marketing units, and supporting service units. This service activity aims to; a) provide understanding for farmers about the benefits of farmer group institutions as a forum for  obtaining  capital  or  financing  for  smallholder  oil  palm  rejuvenation  sourced  from  the government; b) to provide understanding for farmers in forming smallholder oil palm farmer groups,  as  a  condition  for  obtaining  assistance  from  the Palm  Oil  Plantation  Fund Management Agency (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS). Based on service activities; a) an increase in the number of farmers who understand the existence of a government  program  on  smallholder  oil  palm  rejuvenation;  b)  there  is  an  increase  in  the number  of  farmers  who  understand  that  the  government  provides  financial  assistance  to farmers to rejuvenate and develop their oil palm farming; c) there is an increase in the number of  farmers  who  understand  that  the  government  through  BPDPKS  can  provide  production facilities  in  the  form  of  subsidized  fertilizer  for  smallholder  oil  palm  farmers; d)  there  is  an increase in the number of farmers who understand that participation in cooperative institutions or  farmer  groups  is  a  requirement  to  get  government  assistance  in  developing  their  oil  palm farming.
Keywords: Farmer, Cooverative Institutions, Farmer Groups
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengembangan usahatani kelapa sawit memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial sejak 1911 di daerah Pulau Radja, Kabupaten  Asahan, Propinsi Sumatera  Utara, namun baru  sekitar tahun 2006 Indonesia  sebagai  produsen  utama  kelapa  sawit  dunia.  Pada  tahun  2009  Indonesia berhasil  merebut  dominasi  pasar  komoditi  kelapa  sawit  dunia  dari  Malaysia  yang sebelumnya sebagai eksportir utama.
Posisi tersebut dapat dicapai melalui pengembangan luas areal usahatani kelapa sawit.  Pada  era  tahun  1970-an  pengembagan  usahatani  kelapa  sawit  didominasi perusahaan  besar,  tetapi  sejak  1980-an  produksi  kelapa  sawit  telah  melibatkan masyarakat  melalui  Program  Perkebunan  Inti  Rakyat  (PIR).  Tahun  2017  luas  areal kelapa  sawit  Indonesia  mencapai  tiga  kali  luas  areal  usahatani  kelapa  sawit  Negara Malaysia (15 juta ha berbanding 5,3 ha), tetapi ekspor Indonesia hanya dua kali ekspor Malaysia.
Produktivitas  kebun  sawit  Malaysia  secara  keseluruhan  3,96  ton CPO/ha/tahun  sedangkan  produktivitas  perkebunan  sawit  Indonesia  adalah  2,7  ton CPO/ha/tahun,  artinya  selisih  produktivitas  lahan  sawit  di  Indonesia  dengan Malaysia  mencapai  1,26  ton/ha  (Triatmojo,  2019), bahkan  terjadi  ketimpangan produksi  yang  cukup  besar  antara  perkebunan  besar  (4  ton/ha/panen)  dengan usahatani  kelapa  sawit  rakyat  (2  ton/ha/panen),  sementara  40  %  areal  pertanaman kelapa sawit di Indonesia merupakan usahatani kelapa sawit rakyat mencapai 6 juta ha (Hafif, dkk, 2014).
Komoditi  kelapa  sawit  memiliki  peran  penting  bagi  pengembangan  ekonomi nasional serta perekonomian masyarakat, bahkan memiliki prospek yang cukup besar sebagai sumber minyak nabati dunia karena produktivitasnya cukup tinggi dibanding dengan sumber minyak nabati lainnya (Kemendag.go.id. 2021), sebagaimana disajikan pada Tabel 1:
Tabel 1. Sumber dan Produksi Minyak Nabati. Sumber Minyak Nabati Produksi Minyak (ton/ha/tahun) Kelapa Sawit 4,27 Biji Raps 0,85 Bunga Matahari 0,52 Kedelai 0,45 Kelapa 0,34 Sumber: Kemendag.go.id, (2021).
Tingginya  produktivitas  kandungan  minyak  nabati  komoditi  kelapa  sawit, menimbulkan persaingan dagang ditingkat dunia, sehingga negara-negara Uni Eropa melakukan  kampanye  negatip  bahkan  menolak  minyak  kelapa  sawit  dari  Indonesia, dengan  alasan  bahwa  areal  pertanaman  kelapa  sawit  di  Indonesia  adalah  lahan  yang dikonversi dari hutan tropis sehingga merusak lingkungan.
Menyikapi  situasi  ini,  Pemerintah  Indonesia  menerapkan  moratorium pembukaan lahan baru untuk areal pertanaman kelapa sawit selama tiga tahun, sejak 19  September  2018.  Peningkatan  produksi  hanya  dapat  dicapai  melalui  peningkatan produktivitas,  terutama  kelapa  sawit  rakyat  yang  masih  sangat  potensial  untuk ditingkatkan.  Peningkatan  produktivitas  ini  ditempuh  melalui  program  peremajaan sawit  rakyat  (PSR)  dengan  replanting  atas  areal  kelapa  sawit  rakyat  menggantikan
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
tanaman  tidak  menghasilkan  (TTM)  dengan  bibit  tanaman  baru  yang  unggul  dan berproduksi tinggi.
Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu pekebun  rakyat  memperbaharui  perkebunan  kelapa  sawit  mereka  melalui pengembangan  usahatani  kelapa  sawit  yang    berkelanjutan  dan  berkualitas,  dan mengurangi  risiko  pembukaan  lahan  ilegal.  Melalui  PSR,  produktivitas  lahan  milik pekebun  rakyat  bisa  ditingkatkan  tanpa  melalui  pembukaan  lahan  baru.  Peremajaan kebun  kelapa  sawit  pekebun  ini  dilaksanakan  secara  bertahap  di  seluruh  provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia. Produktivitas kebun kelapa sawit rakyat saat ini tergolong rendah, berkisar 2-3 ton/ha/panen, padahal perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar.
Rendahnya  produktivitas  perkebunan  sawit  rakyat  ini  antara  lain  disebabkan kondisi  pertanaman  yang  sudah  tua  dan  rusak  serta  sebagian  menggunakan  benih non-sertifikat,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit dengan  menggunakan  benih  unggul  dan  bersertifikat.  Pelaksanaan  PSR  harus memenuhi  empat  unsur,  yakni  legal,  produktivitas,  Sertifikasi  Indonesia  Sustainable Palm  Oil  (ISPO),  dan  prinsip  sustainabilitas.  Dalam  memenuhi  unsur  legal  pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam  program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur  produktivitas  dalam  program  ini  adalah  untuk  meningkatkan  standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.
Unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dalam  program  pengembangan  usahatani  kelapa  sawit,  yakni  peserta  program  ini difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen  pertama.  Prinsip  sustainabilitas  yang  dimaksud  adalah  program  dijalankan berdasarkan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  yang  meliputi  konservasi  lahan, lingkungan, dan kelembagaan.
Pemerintah Indonesia mengejar target program PSR hingga 2021, dan  bahkan sudah memberi target 540 ribu hektar lahan sawit untuk diremajakan pada tahun 2022 (Mashabi, 2021).  Salah satu cara yang mereka lakukan adalah lewat kerja sama untuk peremajaan sawit rakyat melalui kemitraan.  Selain itu, pemerintah juga  menawarkan bantuan dana yang cukup besar bagi pekebun sawit yang ingin melakuakn peremajaan ( replanting ).  Syarat  yang  harus  dipenuhi  petani  adalah  dimana  pekebun  sawit  harus sudah  tergabung  dalam  koperasi  atau  lembaga  pertanian  sejenis.  Dana  yang ditawarkan adalah 30 juta rupiah. Pekebun harus mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian  Sustainable  Palm  Oil). Sertifikasi  ini  diwajibkan  oleh pemerintah,  salah  satunya  sebagai  jaminan  bahwa  perkebunan  sawit  tidak  akan merusak lingkungan.
Adapun    keuntungan  yang  bisa  diperoleh  petani  yang  melakukan peremajaan sawit  rakyat  antara  lain  :  1)  menambah  produktivitas  kebun  sawit  milik  rakyat.  2) mendukung rakyat untuk mengembangkan usaha  mereka di bidang  usahatani kelapa sawit. 3) sebagai program pemulihan ekonomi nasional, terutama di era pandemi. Cara ini juga dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, replanting juga dapat memperpanjang umur bisnis kelapa sawit.
Kabupaten  Deli  Serdang  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Sumatera  Utara, sebagai  sentra  pengembangan  kelapa  sawit  rakyat.  Data  BPS  Tahun  2020, menunjukkan bahwa  luas lahan perkebunan kelapa  sawit di Kabupaten  Deli  Serdang tahun 2019 adalah 13.374,99 ha dengan produksi 38.731,83 ton (BPS, Kabupaten Deli Serdang  Dalam  Angka, 2020).  Penghasil  usahatani  kelapa  sawit  rakyat  terbesar  di
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Kebupaten  Deli  Serdang adalah Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Hamparan Perak dan  Kecamatan  STM  Hulu.  Mayoritas  petani  di  Kecamatan  STM  Hilir menggantungkan  aktivitas  ekonominya  dari  usahatani  kelapa  sawit  rakyat  sebagai sumber  penghasilan  keluarga.  Desa  Kuta  Jurung  merupakan  salah  satu  desa  dari  15 desa  di  Kecamatan  STM  Hilir,  Kabupaten  Deli  Serdang  dengan  produktivitas usahatani  kelapa  sawit  rakyat  yang  tergolong  rendah.  Rendahnya  produktivitas  ini disebabkan  oleh  berbagai  hal,  salah  satunya  adalah  rendahnya  modal  yang  dimiliki petani  untuk  melakukan  peremajaan  serta  rendahnya  pemahaman  petani  terkait pemanfaatan  kelembagaan  dalam  memperoleh  modal  dan  pembiayaan  peremajaan sawit.
Berdasarkan  Data  BPS  Kecamatan  STM  Hilir  Tahun  2020,  luas  usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan STM Hilir pada tahun 2017 adalah 2.860 ha dengan produksi 3.060, 29 ton. Luas lahan usahatani ini mengalami penurunan 1,1 % menjadi 2.827,69 ha pada tahun 2018 dengan produksi ton 8.55,42 (BPS, Kecamatan Sinembah Tanjung  Muda  Hilir  Dalam  Angka ,  2020),  oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  penyuluhan dalam bentuk pemberian informasi dan pemahaman kepada petani kelapa sawit rakyat tentang  strategi  mendapatkan  dana  peremajaan  kelapa  sawit  rakyat  untuk pengembangan  usahatani  kelapa  sawit  rakyat  secara  berkelanjutan  dalam  rangka peningkatan pendapatan petani diwilayah ini.

## Identifikasi Masalah
Adapun permasalahan yang ditemukan melalui kegiatan pengabdian ini adalah; 1)  Petani  belum  memanfaatkan  program  pendanaan  peremajaan  sawit  rakyat  yang disediakan  oleh  pemerintah  dalam  mengembangkan  usahatani  kelapa  sawitnya;  2) Petani  belum  memahami  peran  dan  manfaat  kelembagaan  kelompok  tani  sebagai wadah  dan  syarat  untuk  mendapatkan  modal  atau  pembiayaan  peremajaan  kelapa sawit rakyat dari pemerintah.

## Tujuan Pengabdian
Kegiatan  pegabdian  ini  bertujuan  untuk;  1)  mendorong  petani    dalam memanfaatkan  program  pendanaan  peremajaan  sawit  rakyat  yang  disediakan pemerintah  untuk  pengembangan  usahatani  kelapa  sawit;  2)  meningkatkan pemahaman  petani  tentang  peran  dan  manfaat  kelembagaan  kelompok  tani  sebagai wadah dan syarat untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka peremajaan usahatani kelapa sawit rakyat dari pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA Kelembagaan Petani
Kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang  mengatur  perilaku  dan  tindakan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Suardi, dkk (2015)  menyebutkan  bahwa  kelembagaan  berperan  peting  dalam mengubah    perilaku  dan  pola  pikir  masyarakat,  yang  sebagian  besar  berasal  dari norma-norma  yang  dianut.  Kelembagaan  berpusat  pada  tujuan,  nilai  atau  kebutuhan sosial  utama.  Lebih  jauh  dikatakan  bahwa  kelembagaan  mengacu  kepada  suatu prosedur, kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu.
Menurut Anantanyu (2011), Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi,  dan  aktivitas  yang  berpusat  di  sekeliling  kebutuhan  dasar  seperti; kehidupan  keluarga,  negara,  agama  dan  mendapatkan  makanan,  pakaian,  dan kenikmatan  serta  tempat  perlindungan.  Kelembagaan  juga  mengandung  pengertian,
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
yaitu  institusi  dan  nilai/norma:  sebuah  institusi  yang  di  dalamnya  terkandung nilai/norma. Nilai dan norma yang ada dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut. Sementara, agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari  hulu  hingga  hilir  yang  mencakup  seluruh  aktivitas  yang  meliputi  produksi, penyimpanan,  pemasaran,  prosesing  bahan  dasar  dari  usaha  tani,  serta  suplay    input dan penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kebijakan.
Kelembagaan  agribisnis  adalah  institusi  yang  terkait  dengan  agribisnis  atau bisnis pertanian yang di dalam institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang mengaturnya  (Tedjaningsih,  dkk,  2018).Dalam  agribisnis  lahan  kering  berbasiskan perkebunan  terdapat  berbagai  kelembagaan  di  antaranya  kelembagaan  sarana produksi, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penyuluhan. Peran kelembagaan petani  dalam  mendukung  keberlanjutan  pertanian  sangat  diperlukan  untuk memberikan  masukan  dan  pertimbangan  bagi  pelaku  pembangunan  dalam  rangka pengembangan  ekonomi  lokal  (Noviatirida,  2011).  Dalam  melakukan  usaha  taninya petani  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  lembaga-lembaga  pendukungnya,  seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah (Cahyono & Tjokropandojo, 2012).

## Peran Kelompok Tani
Melihat  tingginya  potensi  usahatani  perkebunan  kelapa  sawit  pada  beberapa daerah  khususnya  di  Propinsi  Sumaetra  Utara,  perlu  dilakukan  upaya  untuk meningkatkan  poduksi  dan  kualitas  tandan  buah  segar  (TBS)  usahatani  tersebut. Keberadaan  kelompok  tani  dapat  menjadi  wadah  yang  baik  bagi  petani  untuk  dapat membantu  mereka  dalam    meningkatkan  jumlah  produksi  dan  kualitas  buah  sawit yang  dihasilkan  masyarakat,    dengan  demikian  dibutuhkan  peran  pemerintah  untuk membentuk kelompok tani tersebut.
Melalui kelompok tani, proses pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan anggota kelompok  dalam  berbagai  kegiatan  secara  bersama.  Pembentukan  dan  pembinaan kelompok  tani  perlu  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  diarahkan  pada perubahan  pola  pikir  petani  dalam  menerapkan  sistem  agribinis.  Pembentukan kelompok tani itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan petani mandiri yang berperan sebagai objek dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan petani mempunyai fungsi sebagai  wadah  proses  pembelajaran,  wahana  kerja  sama,  unit  penyedia  sarana  dan prasarana  produksi,  unit  produksi,  unit  pengolahan  dan  pemasaran,  serta  unit  jasa penunjang.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  No.  67/Permentan/SM 050/12/2016  tentang  Pembinaan  Kelembagaan  Petani.  Kelembagaan  petani  pada prinsipnya dapat ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan  memperjuangkan  kepentingan  petani.  Kelembagaan  petani  berdasarkan Permentan tersebut terdiri dari: Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
Bayu, dkk (2016)  menyampaikan  peran  kelompok  tani  dapat  sebagai  kelas belajar  untuk  menumbuhkan  motivasi  petani  dalam  pengembangan  usahatani  sawit rakyat.  Melalui  kelompok  tani,  proses  pelaksanaan  kegiatan  melibatkan  anggota kelompok dalam  berbagai  kegiatan bersama.  Pembentukan dan pembinaan kelompok tani  perlu  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  diarahkan  pada  perubahan  pola pikir  petani  dalam  menerapkan  sistem  agribinis.  Pembentukan  kelompok  tani  itu sendiri  bertujuan  untuk  mewujudkan  petani  mandiri  yang  berperan  sebagai  objek dalam pembangunan pertanian.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Kelompok tani sebagai lembaga media kerjasama merupakan wadah dan sarana dalam membangun relasi untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usahatani yang dijalankan  anggotanya.  Selain  itu,  untuk  menjalankan  perannya  sebagai  wahana kerjasama  bagi  anggota  kelompok,  pengurus  kelompok  harus  mampu  memperkuat, memperlancar  dan  sekaligus  mendorong  terwujudnya  kerjasama  yang  saling menguntungkan, baik antar anggota maupun dengan pihak lain.
.

## METODE PENGABDIAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020, di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  diikuti  sebanyak  20  orang  petani  kelapa  sawit  rakyat  sebagai partisipan.
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  kegiatan ceramah/  penyuluhan  (Djuwendah  et  al.,  2021)  dengan  metode  sebagai  berikut;  a) metode sosialiasi; b) Diskusi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petani terkait  dengan  materi  yang  disampaika  narasumber;  c)  Evaluasi,  untuk  mengukur pemahaman  peserta  terkait  materi  yang  disampaikan  pada  saat  kegiatan  pengabdian dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat
Prospek kelapa sawit Indonesia akan semakin baik, karena produksi tidak lagi terutama ditujukan untuk ekspor setelah kebutuhan untuk industri domestik (terutama minyak  goreng)  terpenuhi.  Kebijakan  bio  solar  yang  secara  kontinu  menaikkan proporsi minyak nabati (sawit) dari 20 %, 30 %, 40 % dan 70 % akan meningkatkan permintaan CPO di dalam negeri untuk diproses menjadi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini akan mengakibatkan harga CPO dan selanjutnya harga TBS akan relatip lebih stabil karena tidak tergantung sepenuhnya kepada fluktuasi harga dunia. Untuk membiayai peremajaan sawit rakyat, melalui Perpres No. 61 tahun 2015,
Indonesia membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kepala Sawit yang dihimpun dari ekspor CPO. Dengan demikian dana yang dikelola BPDP bukan berasal dari  APBN  melainkan  hasil  swadaya  masyarakat  kelapa  sawit.  Sejauh  ini,  dana  yang sudah  terhimpun  sebesar  35  triliun  rupiah,  tetapi  dana  yang  tersalurkan  baru  10  % yang  terutama  untuk  peremajaan  sawit  rakyat.  Penggunaan  dana  BPDB  meliputi; stabilitas dan pengembangan pasar sawit, peremajaan tanaman, sarana dan prasarana, pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  pendidikan,  penelitian  dan pengembangan, promosi dan advokasi. Program utama adalah peremajaan perkebunan rakyat  dan  pembangunan  sarana  dan  prasaran  untuk  pemberdayaan  petani  kecil. Untuk  memanfaatkan  hibah  BPDP  Kelapa  Sawit,  pekebun  harus  membentuk  wadah kelompok  tani  atau  koperasi  kelapa  sawit  (syarat  kelembagaan)  dan  legalitas  lahan petani, hal tersebut menjadi salah satu topik paparan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Gambar 1. Pemaparan materi penyuluhan kepada petani kelapa sawit rakyat di Kantor Desa Kuta Jurung, Kecamatan STM Hilir.

## Kelembagaan Petani Kelapa Sawit
Petani perlu membentuk kelompok tani kelapa sawit, agar dapat memanfaatkan harga yang semakin baik, disamping sebagai syarat kelembagaan untuk mendapatkan bantuan  dari  Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS).  Petani berhak mendapatkan bantuan biaya peremajaan kelapa sawit sebesar Rp 30 juta per ha. Kedepan,  program  BPDPKS  akan  bergeser  dari  program  peremajaan  sawit  rakyat (PSR) menjadi sarana produksi yaitu penyediaan pupuk bersubsidi bagi pengembangan usahatani kelapa sawit rakyat
Bagi  petani  kelapa  sawit  dianjurkan  untuk  membentuk  kelompok  tani  karena prosedurnya  lebih  mudah  (akte  notaris).  Berbeda  dengan  koperasi  yang  selain  akte notaris,  membutuhkan  pengesahaan  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Selain  itu, koperasi  mempersyaratkan  adanya  rapat  anggota  tahunan  (RAT)  yang  dipantau langsung  oleh  Dinas  Koperasi  tingkat  kabupaten/  kota.    Kelompok  tani  yang  tidak bergerak  dalam  bidang  komersial  tidak  terlalu  membutuhkan  RAT  yang  pada umumnya  memutuskan  sisa  hasil  usaha  (SHU)  ditahan  dan  dibagi,  hal  tersebut menjadi salah satu topik diskusi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.
.
Gambar 2. Kegiatan diskusi pada saat kegiatan penyuluhan terkait pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat.
Mengingat  petani  kelapa  sawit  pada  umumnya  mengelola  juga  kegiatan pertanian  lainnya  (terutama  pangan),  maka  keterlibatan  dalam  kelompok  tani  atau koperasi  pertanian  sangat  dianjurkan  untuk  dapat  memanfaatkan  program-program
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
pembinaan/penyuluhan dan program lainnya yang dijalankan oleh pemerintah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja  Negara  (APBN)  dari  pos  anggaran  ketahanan  pangan.  Dengan  demikian kelembagaan  petani  kelapa  sawit  lebih  baik  dipisahkan  dari  kelembagaan  petani, meskipun  kenggotaannya  hampir  identik.  Karena  sumber  pendanaan  dan kegiatan/program  kedua  kelompok  ini  sama  sekali  berbeda,  masing  masing  olahan yaitu Rp 1.644, Rp 153.375 dan Rp 82.443.

## Evaluasi
Pada  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  evaluasi  kepada  petani  kelapa  sawit rakyat  terkait  dengan  pemanfaatan  program  pendanaan  peremajaan  kelapa  sawit rakyat  dan  manfaat  kelembagaan  kelompok  tani  sebagai  wadah  untuk  untuk mendapatkan  pembiayaan  peremajaan  kelapa  sawit  rakyat  dari  pemerintah.  Proses evalusi  yang  dilakukan  adalah  para  petani  diminta  untuk  mengisi  dan  menjawab pertanyaan  singkat  sebelum  (pre  tes)  dan  setelah  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian (post tes), sebagaimana terlihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Petani sedang mengikuti evaluasi yaitu post tes yang dipandu Mahasiwa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Berdasarkan  kegiatan  pengabdian  dan  sesuai  dengan  hasil  evaluasi,  bahwa terdapat  peningakatan  pemahaman  petani  terkait  dengan  pemanfaatan  program pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat sesuai dengan program pemerintah melalui Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS)  serta  manfaat kelembagaan  kelompok  tani  sebagai  wadah  untuk  untuk  mendapatkan  pembiayaan peremajaan kelapa sawit rakyat dari pemerintah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Tabel  1.  Pemahaman  petani  terkait  dengan  pemanfaatan  program  pendanaan peremajaan kelapa sawit dan manfaat kelembagaan sebagai wadah untuk mendapatkan modal dari pemerintah.
No Deskripsi Pre test Post test Ya   % tidak % Ya   % tidak % 1 Apakah  bapak/ibu  tahu  bahwa pemerintah memiliki program peremajaan perkebunan kelapa sawit ? 10  50% 10 50%  17  85% 3 15% 2 Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemerintah memiliki bantuan dana  yang  diberikan  kepada  petani untuk meremajakan dan mengembangkan  usahatani  kelapa sawitnya ? 11  55% 9 45%  18  90% 2 10% 3 Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa  kedepan,  pemerintah  melalui BPDPKS  akan    memberikan  sarana produksi  berupa  pemberian  pupuk bersubsidi  bagi  petani  kelapa  sawit rakyat ? 5  25% 15 75%  16  80% 4 20% 4 Apakah  bapak/ibu  paham  bahwa keikutsertaan  dalam  kelambagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan dalam mendapatkan  bantuan  dana  dari pemerintah ? 8  40% 12 60%  19  95% 1 5%

## Sumber : Data primer, diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diperhatikan  setelah  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan  dilakukan  evaluasi  kepada  petani  yang  mengikuti  kegiatan  penyuluhan tersebut.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  terjadi  peningkatan  jumlah  petani  partisipan yang paham bahwa pemerintah memiliki program peremajaan kelapa sawit rakyat dari 10 partisipan (40%) meningkat menjadi 17 (85%).
Jumlah petani  yang memahami  bahwa pemerintah memiliki bantuan dana yang diberikan  kepada  petani  untuk  meremajakan  dan  mengembangkan  usahatani  kelapa sawitnya  meningkat  dari  11  partisipan  (55%)    menjadi  18  (90%).  Serta  terjadi peningkatan  jumlah  petani  yang  paham  bahwa  pemerintah  melalui  BPDPKS  akan memberikan sarana produksi berupa pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat dari 5 orang partisipan (25%) menjadi 16 orang partisipan (80%).
Tabel  1,  juga  menunjukkan  terjadi  peningkatan    jumlah  petani  yang  paham bahwa  keikutsertaan  dalam  kelambagaan  koperasi  atau  kelompok  tani  merupakan persyaratan  dalam  mendapatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah    dari  8  partisipan (40%) meningkat menjadi 19 partisipan (95%).
Hasil  kegiatan  pengabdian  ini,  sejalan  dengan  hasil  kegiatan  pengabdian  yang dilakukan  Rosidin,  dkk  (2020)  bahwa  pelaksanaan  bimtek  dapat  meningkatkan pemahaman  peserta  secara  menyeluruh  baik  secara  teori  maupun  praktik.  Kegiatan penyuluhan  dan  bimtek  tentu  akan  memberikan  dampak  pada  peningkatan  kualitas dan kinerja  terukur melalui sistem yang dibangun.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Pengetahuan  petani  terkait  dengan  pemanfaatan  program  pendanaan peremajaan kelapa sawit dan manfaat kelembagaan sebagai wadah untuk mendapatkan modal  dari  pemerintah  masih  tergolong  rendah.  Pengetahuan  akan  muncul  setelah orang  melakukan  pengindraan  terhadap  suatu  obyek  tertentu.  Pengindraan  terjadi melalui  pancaindra  manusia  seperti;  indra  penglihatan,  pendengaran,  dan  sebagian besar  pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga.  Proses  penyuluhan yang  dilakukan  adalah  salah  satu  metode  untuk  meningakatkan  pengetahuan  petani, khususnya terkait dengan peremajaan usahatani kelapa sawit rakyat.
Pengetahuan berperan besar dalam memberikan wawasan terhadap pembentukan sikap  masyarakat.  Sikap  tersebut  akan  diikuti  dengan  tindakan  dalam  melakukan usaha-usaha  peningkatan  kemampuan  (Notoatmodjo,  2010).  Faktor  lain  yang berpengaruh  pada  pengetahuan  seseorang  dapat  berasal  dari  pengalaman,  hubungan sosial,  paparan  media  masa  seperti  majalah,  televisi,  dan  buku  (Notoatmodjo,  2012), namun  intinya  adalah  informasi  dan  pendidikan  akan  sangat  berperan  dalam meningkatkan pengetahuan seseorang (Mubarak, 2011).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  pengabdian  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  dapat disimpulkan; a) terjadi peningkatan jumlah petani partisipan yang memahami program pemerintah  tentang  peremajaan  kelapa  sawit  rakyat  dari    40%  meningkat    85%;  b) terjadi  peningkatan  jumlah  petani  yang  memahami  bahwa  pemerintah  memiliki bantuan dana yang diberikan kepada petani untuk meremajakan dan mengembangkan usahatani  kelapa  sawitnya    dari  55%    menjadi  90%;  c)  terjadi  peningkatan  jumlah petani  yang  paham  bahwa  pemerintah  melalui  BPDPKS  akan    memberikan  sarana produksi berupa pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat  dari 25% menjadi 80%;  d)  terjadi  peningkatan    jumlah  petani  yang  memahami  bahwa  keikutsertaan dalam  kelambagaan  koperasi  atau  kelompok  tani  merupakan  persyaratan  untuk mendapatkan bantuan pemerintah  dari  40% meningkat  95%.
Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  yang  telah  dilakukan  disarankan;  a) agar  masyarakat  petani kelapa  sawait  rakyat  untuk  dapat  memanfaatkan  harga  yang semakin  baik,  petani  kelapa  sawit  perlu  membentuk  kelompok  tani  sebagai  syarat kelembagaan  untuk  mendapatkan  bantuan  dari  BPD-PKS  mengingat  pembentukan lembaga  kelompok  tani  prosedurnya  lebih  mudah  dari  pada  lembaga  koperasi,  b) sebaiknya  kelembagaan  petani  kelapa  sawit  dipisahkan  dari  kelembagaan  petani, karena  sumber  pendanaan  dan  kegiatan  atau  program  pada  kedua  kelompok  ini berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu,  S.  2011.  Kelembagaan  Petani:  Peran  dan  Strategi  Pengembangan Kapasitasnya.  Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (SEPA), 7 (2). Solo: Universitas Sebelas Maret.
Bayu  P,  dkk.  2016.  Peran  Kelompok  Tani  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Petani Swadaya  Kelapa  Sawit  Di  Desa  Bukit  Lingkar  Kecamatan  Batang  Cenaku Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Jurusan  Agribisnis, Fakultas  Pertanian,  Universitas Riau.
BPS.  2020. Kabupaten  Deli  Serdang  Dalam  Angka  (Deli  Serdang  Regency  in  Figure) . Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2020.
BPS.  2002. Kecamatan  Sinembah  Tanjung  Muda  Hilir  Dalam  Angka .  Badan  Pusat
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/
Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2020.
Cahyono,  S.,  &  Tjokropandojo,  D.S.  2012.  Peran  Kelembagaan  Petani  dalam Mendukung  Keberlanjutan  Pertanian  sebagai  Basis  Pengembangan  Ekonomi Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK, 2 (1):15-23.
Djuwendah, E., Karyani, T., Saidah, Z., & Hasbiansyah, O. 2021. Pelatihan Budidaya Sayuran  Secara  Vertikultur  di  Pekarangan  Guna  Ketahanan  Pangan  Rumah Tangga.  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  -  Dinamisia. 5 (2):  1–7. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5291
Hafif,  B.,  Ernawati,  R.R.,  &  Pujiarti,  Y.  2014.  Peluang  Peningkatan  Pproduktivitas Kelapa  Sawit  Rakyat  di  Provinsi  Lampung  (Opportunities  for  Increasing  the Productivity  of  Smallholders  Oil  Palm    In  Lampung  Province.  Jurnal  Littri.
20(2): 100- 108. ISSN 0853-8212. Kemendag.go.id. 2021. Profil Komoditas Minyak Goreng.
https://ews.kemendag.go.id/sp2kplanding/assets/pdf/120116_ANK_PKM_DS K_Minyak.pdf . Diakses, 15 September 2021. Mashabi, S. 2021. Hingga 2022 Pemerintah Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat di Lahan 540.000 Hektar . Kompas. https://nasional.kompas.com/ read/2021/ 09/02/16381511/hingga-2022-pemerintah-targetkan-peremajaan-sawit-rakyat- di-lahan-540000 . Diakses, 15 September 2021. Mubarak, W. I. 2011. Promosi kesehatan . Jogyakarta : Graha ilmu.
Nasrul,  W.  2012.  Pengembangan  Kelembagaan  Pertanian  Untuk  Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. Jrnal Menara Ilmu. 3 (29). http://blog.ub.ac.id/dykaw/files/2013/09/PENGEMBANGAN- KELEMBAGAAN-PERTANIAN.pdf.
Notoatmodjo. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta Notoatmodjo,  S.  2012. Promosi  Kesehatan  dan  Perilaku  Kesehatan .  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Noviatirida, W. 2011. Analisis Bentuk Kerja Sama Petani dengan Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Agribisnis Kakao di Kenagarian Sekucur, Kecamatan V  Koto  Kampung  Dalam,  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Skripsi.  Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Padang.
Rosidin, U., Maulina, D., & Kadaritna,  N. 2020. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen  Melalui  Penyusunan    Soal Hight  Order  Thingking  Skills .    Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 4 (2); 181-189.
Suardi,  I.  D.P.O.,  Darmawan,  D.P.,  Sarjana,    I.  D.  G.  R.  2015.  Potensi  Dan  Peran Kelembagaan  Pertanian  DalamPerlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan DiProvinsi  Bali.  Makalah  pada  Seminar  Nasional  Sains  dan  Teknologi (Senastek), Denpasar Bali 2015.
Sukino.  2013.  Pembangunan  Pertanian  dengan  Pemberdayaan  Masyarakat  Tani. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Tedjaningsih,  T.,  Suyudi,.&  Nuryaman,  H.  2018.  Peran  Kelembagaan  Dalam Pengembangan Agribisnis Mendong (Institutional Role In The Development of Mendong Agribusiness). MIMBAR AGRIBISNIS-Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis.  4(2): 210-226.
Triatmojo,  A.  2019. Produktivitas  Lahan  Sawit  Indonesia  dan  Malaysia:  Perbandingan
Dan Faktor Utama yang Perlu Diselesaikan.
Koaksi Indonesia.
https://coaction.id/produktivitas-lahan-sawit-indonesia-dan-malaysia- perbandingan-dan-faktor-utama-yang-perlu-diselesaikan/ . Diakses, 15
September 2021.