Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI BIROKRASI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
Warfian Saputra 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Email: Warfian.koebito@gmail.com

## Abstrak
Menganalisa  dari  kebijakan  kriminal  dan  tujuan  hukum  pidana  bahwa  pidana bukanlah  sekedar  pembalasan  kepada  orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana namun  lebih  dari itu  bertujuan  yang  lebih  bermanfaat  buat  kepentingan  masyarakat. Disamping  itu  peradilan  kriminal  tidak  mungkin  untuk  mencurahkan  segala  tenaga dan  pikirannya  pada  perkara  yang  penting  kalau  bersamaan  dengan  itu  harus meladeni dan menyelesaikan banyaknya perkara yang kecil dan remeh. Sesuai dengan pernyataan di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana  tentang  korupsi  birokrasi  pada  pelayanan  publik  saat  ini dan masa akan datang.
Kata kunci: kebijakan hokum, korupsi birokrasi, pelayanan publik

## Abstract
Analyzes  of  criminal  policy  and  criminal  law  that  criminal  purpose  is  not  just  a retaliation  to  persons  who  have  committed  criminal  acts  but  furthermore  aims  to create more useful community interests. In addition, criminal justice is impossible to devote  all  his  energy  and  his  thoughts  on  an  important  matter  if  at  the  same  time having  tomeladeni  and  completing  the  number  of  things  that  are  small  and insignificant. In accordance with the above statement, then the problems in this paper is  how  Policy  Formulation  of  criminal  law  about  bureaucratic  corruption  in  the public service at this time and the time will come.
Keyword: inform policy, corruption, bureaucracy, public service

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pemerintahan  yang  berkelanjutan  dalam  peningkatan  kinerja pada  pelayanan  publik  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  yang  prima  pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan optimal seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya mental aparatur pemerintahan sebagai parasit bagi masyarakat yang selalu mengambil  celah  keuntungan  pribadi  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pelayanan publik  bagi  masyarakat,  korupsi  dalam  birokrasi  pada  pelayanan  publik  ini  menjadi menjadi  masalah  yang  sangat  serius  harus  segera  ditanggulangi,  korupsi  Birokrasi pada pelayanan publik ini dengan nilai kecil namun masif hampir terjadi pada semua instansi  yang  dilakukan  aparatur  pemerintahan  dengan  berbagai  alasan  yang  tidak mempunyai dasar hukum  yang jelas, bagi mereka keuntungan yang didapat menjadi penghasilan  tambahan  atas  imbalan  terhadap  pelayanan  publik  yang  diberikan masyarakat.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
Begitu  banyak  peraturan  telah  dikeluarkan  dan  begitu  banyak  himbauan  telah disampaikan  yang  hanya  menjadi  sebuah  kata-kata  penghias  ruangan  tanpa meninggalkan arti apapun beberapa peraturan terkait tentang penanggulangan korupsi diantaranya Undang-Undang 31 Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi Undang- Undang  20  Tahun  2001  yang  dalam  hal  ini  termuat  dalam  Pasal  12  A,  yang  tebaru adalah  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas Sapu  Bersih  Pungutan  Liar,  yang  selanjutnya  disebut  Satgas  Saber  Pungli  dan berbagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan  daerah  maupun  turunannya.  Yang  lebih  memfokuskan  pada  aturan korupsi  birokrasi  dengan  nilai  yang  kecil  namun  massif  terjadi  pada  instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik.
Banyaknya  peraturan  yang  dikeluarkan  belum  mampu  menanggulangi permasalahan  korupsi  birokrasi  pada  pelayanan  publik  tersebut  sehingga  diperlukan upaya berfikir luar biasa dalam penanggulangan korupsi birokrasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  gambaran  kebijakan  formulasi  hukum pidana yang sudah ada dalam penanggulangan Korupsi birokrasi.
2. Untuk mendapatkan sebuah kebijakan hukum yang baru mengenai penanggulangan korupsi birokrasi dimasa akan datang.
Mengetahui  bekerjanya  hukum  pidana  diwilayah  pelayanan  publik,  maka  kita harus mengetahui terlebih dahulu ruang lingkup pelayanan publik tersebut. Pelayanan publik  yang  merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Seperti diamanatkan UU No 25 Tahun 2009, Ruang lingkup pelayanan publik terdapat pada Pasal 5 ayat (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan; dan
c.  Penyediaan  jasa  publik  yang  pembiayaannya  tidak  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan  usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
Dalam  setiap  pelayanan  publik  maka  akan  selalu  berhubungan  birokrasi, birokrasi  itu  sendiri  merupakan  suatu  prosedur  atau  cara  mekanisme  kerja  dalam suatu  instansi  tertentu,  suatu  mekanisme  kerja  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dari proses pelayanan inilah kerap timbul perbuatan-perbuatan  yang  menyimpang/perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum berupa  pungutan  uang  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  aparatur  negara  tersebut kepada  masyarakat  yang  sedang  mengurus  kepentingan  hal  tertentu  di  intansi pemerintahan atau instansi pelayanan publik. Sehingga ada anggapan bahwa disetiap
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
birokrasi  akan  selalu  ada  korupsi,  birokrasi  dan  korupsi  merupakan  dua  sisi  mata uang yang sulit dipisahkan, hal ini .lebih dikenal dengan istilah korupsi birokrasi.
Dalam  penyusunan  pada  peraturan  perundang-undangan  dengan  melakukan pisau analisis dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan, yaitu suatu teory mencari dasar hukum  pidana  dalam  menyelenggarakan  tertib  masyarakat  dan  akibatnya,  tujuan pidana  untuk  prevensi  terjadinya  kejahatan.  Wujud  pidana  ini  berbeda-beda,  yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. 2
Menurut  Teori  Relatif  atau  Teori  Tujuan  beranggapan  bahwa  memidana bukanlah  untuk  memuaskan  tuntutan  absolute  dari  keadilan.  Pembalasan  itu  sendiri tidak  mempunyai  nilai,  tetapi  sebagai  sarana  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  menurut J.  Andenaes ,  Teori  ini  dapat  disebut sebagai“Teori Perlindungan Masyarakat”( The Theory of social defence ). 3

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  tema  yang  di  angkat  maka  penulis  merasa tepat  untuk memilih jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  menurut  Prasetya  Irawan  adalah penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan  atau menjelaskan  sesuatu  hal  seperti  apa adanya. 4 Penelitian  yang  dilakukan  untuk menyikap  kebenaran  dari  relitas  yang  ada berdasarkan  fakta-fakta  empiris.  Peneliti  sebagai  seorang  pencari  kebenaran  harus menanyakan secara langsung kepada objek yang diteliti dan sang objek memberikan jawaban langsung kepada peneliti yang diteliti tidak saling mempengaruhi.
Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normative murni, dan tidak pernah menjadi ilmu social murni, karena hukum berasal dari Das Sollen dan Das Sein . Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan aspek empirik. 5
Demikian  pula  Bernard  Arif  Sidharta  menyatakan  bahwa  kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu kaidah hukum dan fakta  (kenyataan  masyarakat)  dan  bahwa  dalam  proses  pengembangannya  kedua aspek itu saling betinteraksi dan harus diinteraksikan. 6
Dari  berapa  pendapat  tersebut  bahwa  dalam  mengkaji  hukum  selalu  akan terlibat dua konsepsi sekaligus, yaitu hukum sebagai gejala normatif menurut paham positivism dan sekaligus hukum sebagai gejala sosial empiris. Yang mengkosepsikan
2 Tolib Setiady, Pokok-pokok hukum penintensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010), Halaman 55-56
3 Barda Nawawi Arif & Muladi, Toeri-Teori dan kebijakan hukum pidana (Bandung: alumni, 2010), halaman16
4 Prasetya irawan, Materi pokok metode penelitian administrasi (Jakarta : Universitas terbuka, 2006), halaman 49
5 A. Hamid S Attamimi, Pidato pengukuhan guru besar (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), halaman 18
6 Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang structur ilmu hukum , sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia (Bandung: Bandar maju, 2000), halaman 193
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
hukum sebagai suatu gejala sosial  yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, dengan penggunaan teori-teori sosial untuk dapat memahami hukum secara utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  yang  sudah  ada  dalam  penanggulangan Korupsi birokrasi.
Bila membahas tentang hukum pidana maka akan meliputi:
a. Tindak Pidana;
b. Pertanggung Jawaban Pidana;
c. Pidana;
Dalam  pembahasan  terhadap  Korupsi  birokrasi  ini  penulis  akan  memberi batasan  hanya  kepada Tindak  Pidana  dan  Pidana  sebagai analisa  terhadap  kebijakan formulasi saat ini.

## Tindak Pidana
Penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  berarti  perbuatan  tersebut dilarang,  dan  sepatutnya  dikenai  sanksi.  Ukuran  sebagai  perbuatan  terlarang terkandung  sifat  tercela  pada  perbuatan  tersebut.  Tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan immoral bukan dalam arti benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang.  Dengan  demikian  bersifat  melukai  masyarakat,  merugikan  atau mencelakakan pihak lain.
Dalam  masalah  tindak  pidana  dalam  hukum  positif  saat  ini  kita  merujuk  pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:
“Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  ada  kekuatan  aturan  pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Terjemahan pasal tersebut disebut “ asas legalitas ” .
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Feurbach,  seorang  sarjana  hukum  pidana Jerman (1775-1833), yang merumuskan asas legalitas dalam bahasa latin, yaitu: 7
1) Nulla  poena  sine  lege :  Tiada  pidana  tanpa  ketentuan  pidana  menurut  undang- undang
2) Nulla poena sine crimene : Tiada pidana tanpa perbuatan pidana.
3) Nullum  crimen  sine  poena  lehali :  tiada  perbuatan  pidana  tanpa  pidana  menurut undang-undang.
Penentuan  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  KUHP  tersebut  di atas  sejalan  sebagaiman  pendapat  Simons  yang  menjelaskan strafbaarfeit tersebut sebagai  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum,  karena  pembuat  telah  melanggar suatu  larangan  atau  keharusan  dari  pembentuk  undang-undang.  Simons  berpendapat bahwa  tindak  pidana  ada  apabila  suatu  perbuatan  sudah  sesuai  dengan  isi  rumusan undang-undang.  Dari  sudut  pandang  di  atas  maka  suatu  perbuatan  yang  dinyatakan sebagai  tindak  pidana  apabila  telah  menyalahi  dan  bertentangan  dengan  undang- undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-undang atau  hukum  tertulis.  Berkaitan  pendapat  tersebut  penulis  kembali  mempertanyakan dengan tindak pidana korupsi birokrasi yang ada saat ini.
7 Supanto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ekonomi dalam menghadapi globalisasi ekonomi , (Semarang, PDIH UNDIP, 2008), Halaman 61
Tindak  pidana  korupsi  birokrasi  yang  dimaksud  penulis  adalah  tindak  pidana korupsi dengan nilai dibawah Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan merujuk pada Pasal 12 A ayat (2).
“Bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  nilainya  kurang  dari  Rp  5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  12  A  yaitu  berupa suatu  perbuatan  oleh  pegawai  negeri  maupun  bukan  pegawai  negeri,  seperti  yang tercantum didalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  tidak  mengatur  masalah  Kualifikasi delik berupa pelanggaran atau kejahatan. Dari semua perumusan sanksi pidana yang diidentifikasi  terdapat  pola-pola  perumusan  ancaman  sanksi  pidana  dan  komposisi jenis ancaman pidana yang akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:
No  Perumusan Ancaman Pidana Pasal 1 Mati 2 ayat (2) 2 Seumur Hidup/Penjara dan denda 2 (1), 3, 12, 12B 3 Penjara dan Denda 6, 8, 9, 10, 12A (1), (2) 4 Penjara dan/atau Denda 5, 7, 11, 13, 21, 22, 23, 24
Dalam  aturan  undang-undang  tersebut  penulis  akan  lebih  memfokuskan  pada pasal-pasal  tertentu  yang  dimaksudkan  agar  lebih  mengarah  pada  korupsi  birokrasi pada  tataran  pelayanan  publik  yang  nominal  rupiah  bernilai  kecil  namun  dengan dampak yang massif dan besar pada perkembangan korupsi birokrasi tersebut. Seperti yang dimaksudkan pada Pasal yaitu:
Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:
Pasal 12 A (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak  berlaku  bagi  tindak  pidana  korupsi  yang  nilainya  kurang  dari  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Menurut  penulis  Pasal  12  A  ayat  (2)  tersebut  memiliki  makna  penafsiran  yang sangat  luas,  dengan  penggunaan  kata  tindak  pidana  korupsi  yang  nilainya  kurang  dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini berarti segala bentuk tindak pidana korupsi yang dimasudkan tanpa batas minimal formulasi tersebut memungkinkan segala bentuk tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  rupiah  yang  terkecilpun  dapat  dijerat  dengan  pasal tersebut.
Dengan  luasnya  penafsiran  tentang  tindak  pidan  korupsi  tersebut  hal  ini  akan berdampak pada bertambahnya beban sistem peradilan pidana saat ini, dengan berbagai masalah  yang  ditimbulkan  dalam  kelebihan  beban  sistem  peradilan  saat  ini  justru
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
dikhawatirkan  kebijakan  tersebut  akan  berdampak  manjadi  suatu  factor kriminogen terhadap kebijakan formulasi itu sendiri.
Didalam  KUHP  disebutkan  kualifikasi  tentang  kejahatan  dan  pelanggaran namun  dalam spesial  rules tidak  disebutkan  apakah  perbuatan  yang  diatur  dalam pasal  tersebut  termasuk  katergori  pelanggaran  atau  sebuah  kejahatan.  Karena  dalam aturan tentang kualifikasi pelanggaran atau kejahatan turut menentukan perbedaanya suatu pemidanaan.
Menurut Sudarto : 8
a. Rechtdelicten (kejahatan)
Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam  pidana  dalam  suatu  undang-undang  atau  tidak,  jadi  yang  benar-benar idrasakan  oleh  masyarakat  sebagai  bertentangan  dengan  keadilan,  misalnya pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut dnegan kejahatan.
b. Wetsdelicten (Pelanggaran)
Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya  sebagi  delik,  jadi  karena  undang-undang  mengancamnya  dengan pidana.  Missal  parker  mobil  disebelah  kanan  jalan  ( mala  quia  prohibita ).  Delik- delik semcam ini disebut pelanggaan.
Mengenai perbedaan  antara  kejahatan dan  pelanggaran ini selain penempatannya, di antara lain: 9
a. Kejahatan merupakan delik hukum ( rechtsdelicten ) sehingga perbuatan-perbuatan yang  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  secara  umum  memang  dianggap  sebagai perilaku  yang  menyimpang  atau  bertentangan  dengan  tata  hukum,  sedangkan pelanggaran pada umumnya baru diketahui merupakan perilaku yang menyimpang atau  bertentangan  dengan  tata  hukum  setelah  adanya  undang-undang  mengatur demikian;
b. Mengenai  ancaman  hukumannya,  ancaman  pidana  terhadap  kejahatan  lebih  berat dari  pada  pelanggaran.  Begitu  pula  jenis  pidananya  terhadap  kejahatan  dikenal pidana penjara sedangkan terhadap pelanggran adalah pidana kurungan;
c. Tenggat  waktu  daluarsa  baik  penuntutan  maupun  menjalankan  pidana  terhadap kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran;
Percobaan  terhadap  pelanggaran  tidak  dipidana  (Pasal  54  KUHP)  begitu  juga pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).

## Pidana
Kebijakan  legislasi  yang  tercermin  dalam  produk  perundang-undangan  selama ini  banyak  memberikan  kesan  lebih  mengutamakan  jenis  pidana  dalam  sistem pemidanaan. Hampir tidak pernah ditemukan dalam suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana di dalamnya.  Bentuk-bentuk sanksi pidana  yang paling  banyak  ditetapkan  adalah  pidana penjara,  denda  dan  kurungan.  Pencantuman
8 Sudarto, Hukum Pidana I , (Semarang: yayasan Sudarto),  halaman 50
9 Rahmad syahroni rambe, kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia (Semarang, MIH UNDIP, 2014), halaman 68
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
jenis sanksi pidana tersebut dapat lihat dalam setiap perundang-undangan, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
Pendekatan  sanksi  yang  ada  saat  ini  hanya  bersifat  terbatas  dan  pada dipidananya  para  pelaku  saja.  Dengan  kata  lain  jenis  sanksi  pidana  bila  dilihat  dari aspek  tujuannya  lebih  mengarah  pada  “pencegahan  orang  melakukan  kejahatan” bukan bertujuan “mencegah kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat individual.
Pemidanaan  bersifat  individual  ini  menurut  Barda  Nawawi  Arief 10 kurang menyentuh  sisi-sisi  lain  yang  berhubungan  erat  secara  structural  atau  fungsional dengan  perbuatan  (dan  akibat  perbuatan)  si  pelaku.  Sisi lain  yang  bersifat  structural atau  fungsional  ini  misalnya  pihak  korban/penderita  lainnya  dan  structural/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan.
1. Dari Strafsoort -nya (jenis sanksi pidana)
a. Melihat  dari  formulasi  tersebut  pasal  yang  menjadi  fokus  kajian  penulis  pasal 12A  ayat  (2)  menganut  sistem  komulasi.  Sistem  komulasi  berupa  perampasan kemerdekaan/penjara  dan  denda.  Menurut  pengamatan  penulis  pidana  denda tidaklah menjadi hal yang mutlak harus dibayarkan, karena pidana denda dapat diganti dengan denda kurungan.
Dilihat  dari  sistem  pidana  komulasi  sesungguhnya  lebih  berat dibandingkan dengan sistem komulatif-alternatif. Sistem komulasi suatu sistem tersebut mengharuskan dijatuhinya pidana penjara dan denda secara bersamaan. Sistem  ini  ditandai  dengan  rumusan  “dan”  yang  berarti  bersifat  komulatif dengan  ancaman  pidana  secara  bersamaan.  Beda  halnya  dengan  sistem  pidana komulatif-alternatif  yang  merupakan  suatu  pidana  di  antara  dua  jenis  pokok yang  wajib  dijatuhkan  ialah  pidana  penjara  sebagai  yang  utama  tanpa  disertai pidana  alternatifnya,  namun  hakim  dapat  pula  menjatuhkan  secara  bersamaan dengan pidana denda sehingga bersifat komulatif. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana  alternatif  ini  yang  jika  dibandingkan  dengan  KUHP  sifat  penjatuhan pidana  alternatif  ini  hanya  ada  pada  jenis-jenis  pidana  tambahan.  Sitem komulasi- alternatif ini ditandai dengan kata “dan atau” .
Jika  kita  bandingkan  dengan  sistem  pidana  komulasi  yang  terdapat  pada 12 A ayat (2) dengan pidana komulasi-alternatif pada Pasal 5, 7, 11, 13, 21, 22, 23,  24.  Akan  terlihat  perbandingan  dengan  sistem  komulasi  pada  pasal  12  A ayat (2) khusus Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00  (lima  juta  rupiah),  dan  kita  bandingkan  dengan  sistem  pidana komulasi-alternatif  pada  ketentuan  mengenai  pidana  penjara  dan  pidana  denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal  11  dan  Pasal  12  tidak  berlaku  bagi  tindak  pidana  korupsi  yang  nilainya kurang  dari  Rp  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  hal  ini  berarti  sistem  komulasi hanya  berlaku  pada  tindak  pidana  korupsi  dibawah  Rp.  5.000.000.-  (lima  juta rupiah).  Hal  ini  menjadi  menjadi  suatu  ironi  bagaimana  sistem  komulasi  yang bersifat berat dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) . disisi lain sifat komulasi-alternatif yang lebih ringan dikenakan pada perkara korupsi di atas Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
10 Barda Nawawi Arief, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 45
b. Dalam masalah denda: 11
1) Adanya  perluasan  penetapan  sistem  ancaman  denda  yang  meliputi  sistem tunggal, Alternatif, Komulatif, Komulatif –Alternatif
2) Adanya peningkatan yang signifikan ancaman jumlah/ukuran pidana denda, baik  yang  dirumuskan  dengan  ancaman  minimum  maksimum  maupun maksimum khusus;
3) penetapan  waktu  yang  lebih  lama  terhadap  pidana  kurungan  sebagai pengganti pidana denda, jika dibandingkan dengan yang ditetapkan KUHP.
2. Strafmaat -nya (lamanya sanksi pidana)
Dari  sisi  ini  kita  melihat  lamanya  pidana  penjara,  pada  Pasal  12  A  ayat  (2) menyatakan  bahwa  ancaman  hukumannya  dengan  masimal  3  tahun  penjara,  hal  ini jika  dibandingkan  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  31  Tahun  1999  tentang  tindak pidana  korupsi  dengan  ancaman  minimal  1  tahun  penjara  dan  maksimal  20  tahun penjara maupun pada Pasal 5 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi  dengan  ancaman  penjara  paling  singkat  1  tahun  penjara  dan  paling  lama  5 tahun penjara.
Melihat  dari  nilai  Pasal  12  A  ayat  (2)  dengan  nilai  korupsi  maksimal  Rp. 5.000.000  (lima  juta  rupiah)  di  ancam  hukuman  penjara  maksimal  3  tahun  penjara, dan pada Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 diancam dengan minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara maupun pada Pasal 5 Undang-Undang No 20 Tahun  2001  dengan  nilai  korupsi  di  atas  5.000.000  (lima  juta  rupiah)  dengan ancaman  minimal  1  tahun  penjara  dan  maksimal  5  tahun  penjara.  Hal  ini menjelaskan bahwa lamanya penjara seorang terpidana korupsi dengan nilai dibawah 5.000.000 (lima juta rupiah) bisa sama hukumannya dengan seorang terpidana di atas 5.000.000  (lima  juta  rupiah),  bahkan  bisa  tejadi  pidana  penjara  terdakwa  korupsi dengan nilai dibawah  Rp 5.000.000 (lima  juta rupiah) lebih berat hukumannya dari pidana korupsi dengan nilai diatas 5.000.000 (lima juta rupiah).
Disamping itu juga terdapat masalah yuridis yang terjadi antara aturan umum dalam  KUHP  dengan  aturan  khusus  yang  menjadi lex  spesialis dalam  perkara korupsi. Misalnya:
a. Undang-Undang  khusus  tidak  disertai  aturan  pemidanaan/penerapannya. Sehingga pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan hanya dicantumkan perumusan  delik.  Untuk  dapat  diterapkan  harus  ada  sub-sistem  yang  lain mengaturnya,  yaitu  harus  ada  aturan  pemidanaan/  pedoman  penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan pidana maksimal khusus. 12
Dalam kebijakan menyimpang tersebut tidak diikuti oleh pedoman/aturan penerapan  yang  bersifat  khusus.  Lebih  ironis  kebijakan  yang  menyimpang dalam  pidana  denda  tersebut  dilakukan  tanpa  pola/kriteria  yang  jelas  sehingga berakibat  adanya  keanekaragaman  ( ketidakkonsistenan )  dalam  sistem  pidana denda menetapkan jumlah/ukuran maupun pelaksanaan pidana denda.
11 Dwi Endah Nurhayati, Sistem pidana denda dalam kebijakan legislative di Indonesia , tesis. (Semarang: Program pasca sarjana, 2009), halaman. 255.
12 Barda Nawawi Arief, Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia (Semarang Pustaka Megister, 2011), halaman. 30.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
b. Dalam  undang-undang  khusus  menetapkan  bahwa  “pemufakatan  jahat” dipidana sama dengan tindak pidananya. “pemufakatan jahat merupakan istilah juridis,  sama  halnya  dengan  istilah  juridis  lainnya,  seperti  percobaan, pembantuan,  dan  pengulangan.  Namun  dalam  aturan  undang-undang  khusus tersebut  tidak  memberikan  dan  batasan/syarat-syarat  dikatakannya  ada “pemufakatan jahat” seperti halnya dalam KUHP Pasal 88, Padahal Pasal 88 ini tidak berlaku umum untuk undang-undang di luar KUHP. 13
3. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
Tentang Perpres Saber Pungli ini adalah suatu hal yang baru yang mana pada “Satgas  Saber  Pungli  berkedudukan  di  bawah  bertanggung  jawab  kepada Presiden,”  bunyi  Pasal  1  ayat  (2)  Perpres  ini.  Menurut  Perpres  ini,  Satgas  Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan  efisien  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  personil,  satuan  kerja,  dan sarana  prasarana,  baik  yang  berada  di  kementerian/lembaga  maupun  pemerintah daerah.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  menurut  Perpres  ini,  Satgas  Saber  Pungli menyelenggarakan fungsi:
a. Intelijen
b. Pencegahan
c. Penindakan
d. Yustisi.
Adapun  wewenang  Satgas  Saber  Pungli  adalah:  a.  Membangun  sistem pencegahan  dan  pemberantasan  pungutan  liar;  b.  Melakukan  pengumpulan  data dan  informasi  dari  kementerian/lembaga  dan  pihak  lain  yang  terkait  dengan menggunakan  teknologi  informasi;  c.  Mengoordinasikan,  merencanakan,  dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. Melakukan operasi tangkap tangan; e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  pungli  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  f.  Memberikan  rekomendasi pembentukan  dan  pelaksanaan  tugas  lain  unit  Saber  Pungli  di  setiap  instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.
Suatu pembentukan Perpes ini merupakan tanggapan atas suatu realita yang sangat  luar  biasa  terjadinya  korupsi  yang  sangat  merajalela  hingga  merasuk  pada semua lini birokrasi pemerintahan Pusat dan daerah namun disisi lain hal ini juga menambah  hutan  belantara  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia sehingga  menimbulkan  tumpang  tindih  antara  peraturan  satu  dengan  peraturan lainnya dan bisa berdampak konflik interest antara aparat penegak hukum sendiri.
Melihat  ketentuan  dari  Hirarki  peraturan  perundang-undangan  dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada Pasal 7 ayat 1 yang terdiri atas:
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
13 Ibid, halaman. 34
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Melihat  ketentuan  diatas  bahwa  ketentuan  Peraturan  Presiden  mempunyai kedudukan  lebih  rendah  dari  Undang-Undang,  sehingga  apabila  bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi maka peraturan yang dibawahnya dapat dikesampingkan.

## Sebuah  gagasan  kebijakan  hukum  yang  baru  dalam  penanggulangan  korupsi birokrasi dimasa akan datang.
Terlalu  banyak  kebijakan  peraturan  yang  dibuat  nyatanya  belum  mampu menanggulangi  korupsi  Birokrasi  pada  pelayanan  publik  hal  ini  tentu  menjadi evaluasi  apakah  dengan  penggunaan  sanksi  hukum  saat  ini  efektif  dalam penanggulangan korupsi birokrasi pada pelayanan publik. Untuk itu perlu pendekatan yang berbeda dalam menanggulangi hal ini sebagai berikut:
1. Sistem E-Kerja sebagai acuan dalam Pemberian Reward dan Punishment terhadap aparatur sipil negara penyelenggara pelayanan publik.
Performa kinerja dari pemerintah yang meliputi para aparatur pemerintahan, struktur,  dan  prosedur  organisasi  serta  teknologi  merupakan  hal  yang  paling dituntut  untuk  mendukung  proses  pelayanan  publik.  Namun,  kenyataannya aparatur  pemerintahan  tidak  responsive  terhadap  tuntutan  dari  masyarakat  dan memberikan peforma yang lambat.
Penilaian  kinerja  saat  ini  yang  hanya  menggunakan  document  formalitas tentang  kinerja  aparatur  pemerintahan  sangat  sulit  diukur  sehingga  sangat subjektif. Penilaian yang ada juga biasanya berdasarkan pada suka atau tidak suka yang  menyebabkan  karir  pegawai  tidak  terjamin  lantaran  promosi  dan  mutasi tergantung  subjetifitas  pandangan  dari  atasan.  Untuk  itu  perlunya  dibentuk  suatu sistem E-Kerja yang merupakan suatu perangkat digital yang memuat data kinerja aparataur  pemerintahan  yang  berbasis  Web  online,  sehingga  setiap  kinerja  dapat didokumentasikan. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan informasi kepada atasan secara cepat dan tepat efektifita kinerja, efesiensi jabatan, dan prestasi kerja. Sehingga menjadi acuan dalam memberikan reward dan punishment
2. Mengutamakan pendekatan Punisment sanksi Adminitrasi dari pada sanksi Pidana. Peranan  aparatur  sipil  negara  dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik dapat  di  istilahkan  “ not  the  gun,  the  behind  the  gun ”  yang  dimaksudkan  adalah bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu hal ini  berarti  sebaik  apapun  peraturan  yang  dibuat  namun  yang  tetap  menjalankan adalah  manusia  untuk  itu  sangat  diperlukannya  kesadaran  bagi  pegawai pemerintah  yang  bekerja  pada  sektor  pelayanan  publik  untuk  dapat  memahami tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
Pidana  merupakan  suatu  alternatif  yang  seharusnya  sebagai  upaya  hukum terakhir  yang  diambil  apabila  segala  upaya  hukum  lain  tidak  dapat  diandalkan dalam  menanggulangi  suatu  bentuk  kejahatan  inilah  yang  menjadi  istilah “ Ultimum  Remedium ”.  Penggunaan  sanksi  pidana  dalam  penanganan  korupsi
birokrasi ini tentu akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar sehingga antara biaya proses peradilan yang lebih besar dari pada nilai kerugian yang terjadi tentu  ini  akan  menjadi  kurang  efektif  belum  lagi  sanksi  pidana  membuat stigmatisasi yang melekad seumur hidup kepada terpidana inilah beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan mengutamakan penggunaan sanksi administrasi untuk penanggulangan  korupsi  birokrasi  yang  mana  sanksi  administrasi  adalah  sanksi yang  muncul  dari  hubungan  antara  pemerintah-warga  negara  dan  dapat dilaksanakan  tanpa  perantara  pihak  ketiga  (kekuasaan  peradilan),  tetapi  dapat secara langsung dilaksanakan oleh pejabat tata usaha sendiri.
Melalui  sanksi  administrasi  dimaksudkan  agar  perbuatan  pelanggaran  itu dihentikan  sehingga  sanksi  administratif  merupakan  instrument  yuridis  bersifat preventif dan refresif  non  yudisial untuk  mengakhiri  atau  menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang ada.
3. Relevansi teori Reintegratif Shaming dalam upaya pemberantasan korupsi
a. Teori Reintegratif Shaming
Seperti yang dikutif oleh Pujiyono dalam bukunya Paulus Hadi Suprapno (pemberian  malu Reintegratif sebagai  sarana  non  penal  penanggulangan Delikuensi anak). Yang menyatakan bahwa Teori pemberian Malu Reintegratif (Reintegratif  Shaming )  berangkat  dari  asumsi  dasar  ,  “masyarakat  yang  tinggi kejahatannya,  adalah  masyarakat  yang  warganya  kurang  efektif  mencela kejahatan, sebaliknya masyarakat yang rendah kejahatannya adalah masyarakat yang  warganya  secara  efektif  bersifat  tidak  toleran  terhadap  kejahatan”.  Teori ini  ditopang  oleh  dua  pilar  utama  yaitu  (a).  saling  ketergantungan ( interdependency )  dan  (b).  komunitarian  ( communitarianism ). 14 saling ketergantungan  dicerminkan  bersifat  perorangan,  didalamnya  mencakup keikutsertaan  warga  masyarakat  dalam  suatu  jaringan  kerja  di  mana  di dalamnya mereka merasa tergantung pada warga masyarakat lain dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.
Komutarian bersifat kemasyarakatan, artinya di dalam masyarakat warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya saling  kepercayaan  dan  saling  membantu.  Ikatan  “saling  ketergantungan  itu” merupakan  ciri  penting  dari  penguatan  loyalitas  kelompok  dari  pada kepentingan  individu.  Pemberian Shaming merupakan  proses  sosial  tentang pernyataan  sikap  “pencelaan”  pihak  lain  yang  telah  menyadari  itu. 15 Hal  ini menyadari bahwa sikap masyarakat yang tidak toleran terhadap suatu kejahatan maka  masyarakat  akan  menunjukan  suatu  celaan  kepada  individu  pembuat kejahatan, sehingga hal ini akan berdampak lebih mendalam dirasakan pembuat kejahatan  membuat  terusik  hati  nuraninya  akan  kesalahan  perbuatan  yang dilakukannya  telah  melanggar  nilai-nilai  dalam  kemasyarakatan.  Tentunya  hal ini dirasakan pemberian pidana secara moral (malu) ini akan jauh lebih efektif sebagai  daya  tangkal  penanggulangan  korupsi  birokrasi  dibandingkan  pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan.
14 Pujiyono, Kumpulan tulisan hukum pidana (Bandung: Mandar maju, 2007), halaman 28.
15 Pijiyono ibid, halaman 29
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
Shaming dapat mengakibatkan dua kemungkinan, satu: kearah munculnya stigmatisasi  atas  diri  pelaku  dan  yang  lain  kearah  munculnya  stigmatisasi  atas diri  pelaku,  dan  kedua:  munculnya  pengintegrasian  pelaku  kembali kemasyarakat. 16 Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  yaitu  pada  bagian  pertama stigmatisasi  sebagai  wujud  celaan  pemberian  rasa  malu,  namun  tidak  diiringi usaha  untuk  mendamaikan  pelaku  dengan  masyarakat.  Permasalahan  ini tentunya  membuat  dampak  pelaku  menjadi  tersisih  dalam  kehidupan masyarakat, hal ini bisa berakibat perilaku jahatnya bisa menempel dan menjadi status dirinya. Sedangkan pada bagian dua: suatu usaha pemberian sanksi dalam wujud  pemberian  rasa  malu  atas  kejahatan  yang  dilakukan,  namun  sanksi tersebut  diiringi  upaya  perbaikan  perilaku  yang  dilakukan  agar  pelaku  bisa kembali diterima dalam masyarakat.
Untuk  lebih  menjelaskan  akan  dapat  digambarkan  dalam  ragaan  sebagai berikut:
INDIKATOR “REINTEGRATIF SHAMING” DAN STIGMATISASI 17
REINTEGRATIF SHAMING STIGMATION
a. Celaan, melanjutkan pertalian kasih
b. Upacara  pernyataan  celaan,  diakhiri upaya  penghapusan  sifat  jahatnya perilaku.
c. Pencelaan  sifat  jahatnya  perilaku tenpa pemeberian label pribadi sebagai penjahat.
d. Penyimpangan  dicegah  agar  tak menjadi cirri kepribadian pelaku.
a. Pencelaan, rendahkan dan mempermalukan.
b. Upacara  pernyataan  pencelaan  tanpa upaya  penghapusan  sifat  jahatnya perilku.
c. Pemberian  label  pribadi  pelaku  tak sebatas pada perilaku jahat pelaku.
d. Penyimpangan dibiarkan menjadi cirri kepribadian pelaku.
Dalam  Teori Shaming yang  terdiri  dari communitarianism dan interdependency .  Yang  menurut  Braithwaite, communitarianism merupakan karakter  masyarakat,  sedangkan interpendency meruapakan  suatu  variabel tentang tingkat analisi individual ( individual level of analisis ). Communitarianism adalah  merupakan  anti  thesis  dari  individualism,  oleh karena  itu  terdapat  tida  unsur:  (1)  intensitas interdependency yang  tinggi;  (2) saling  percaya  dan  melaksanakan  kewajiban  timbale  balik;  (3)  unsur  kedua ditafsirkan  sebagai  symbol  dari  loyalitas  kelompok  dari  pada  keuntungan individual. 18
Suatu  perbedaan  akan  terlihat  dalam  pemberian Shaming antara masyarakat  barat  dengan  masyarakat  Indonesia.  Apabila  kita  melihat  dari masyarakat  barat  yang  cenderung individualistic dari  pada  memiliki karakteristik communitarianism tentunya  pemberian Shaming (malu)  terhadap individu  pelaku  kajahatan  tentunya  tidak  akan  efektif  dikarenakan  ideology masyarakat  barat  yang individualistic ,  sehingga  dalam  masyarakat  barat
16 Pujiyono ibid, halaman 29
17 Pujiyono, ibid halaman 30
18 Pujiyono, ibid, halaman 31
pemberian sanksi lebih cenderung menggunakan aparatur negara dengan hukum yang ketat yang menggunakan pendekatan koersif dan represif .

## KESIMPULAN
Telah  banyak  aturan  kebijakan  formulasi  hukum  yang  telah  dibentuk  dalam upaya penanggulangan Korupsi birokrasi namun masih banyak juga terdapat berbagai penyimpangan  yang  dilakukan  aparatur  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  yang mana  aparatur  pemerintahan  pada  pelayanan  publik  tersebut  diharapkan  menjadi ujung  tombak  dalam  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  memberi  pelayanan kepada  masyarakat  yang  justrunya  aparatur  pemerintahan  tersebut  menjadi  parasit bagi masyarakat dengan mengambil imbalan beruapa uang untuk keuntungan pribadi atas  jasa  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat  diluar  ketentuan  peraturan  yang berlaku.
Peraturan yang adapun banyak terdapat kekurangan sehingga belum optimalnya dalam  penanggulangan  korupsi  birokrasi,  setiap  aturan  hukum  yang  ada  selalu mengedepankan  pendekatan  hukum  pidana  sehingga  memerlukan  proses  peradilan yang panjang disertai biaya yang besar bahkan biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan  pidana  atas  Tersangka/Terdakwa/Terpidana  jauh  lebih  besar  dibandingkan nilai  kerugian  yang  terjadi,  apabila  dipaksakan  dimasukan  dalam  proses  peradilan pidana  justru  hal  ini  akan  semakin  membenani  sistem  peradilan  pidana  yang  sudah ada.

## Saran
Diperlukan upaya penanggulangan yang luar biasa dengan menggunakan sistem E-Kerja dalam acuan pemeberian reward dan punishment serta lebih mengedepankan pemberian  sanksi  administrasi  dari  pada  sanksi  pidana  dan  penggunaan  pendekatan Teori Shamming yang merupakan teori dengan menggunakan suatu usaha pemberian sanksi  dalam  wujud  pemberian  rasa  malu  ( moral  sanction )  atas  kejahatan  yang dilakukan,  namun  sanksi  tersebut  diiringi  upaya  perbaikan  perilaku  yang  dilakukan agar pelaku bisa kembali diterima dalam masyarakat.
Beberapan  gagasan  kebijakan  hukum  yang  terbaru  diharapkan  mampu  dalam penanggulangan  korupsi  birokrasi  pada  pelayanan  publik  dan  membuat  aparatur pemerintahan  pada  pelayanan  publik  dapat  bekrja  disiplin  serta  tanggung  jawab karena  merekalah  cerminan  kinerja  pemerintah  pada  masyarakat,  dengan  pelayanan publik yang baik negara maju masyarakat sejahterah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Barda  Nawawi.,  1998, Beberapa  aspek  kebijakan  penegakan  dan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
2011, Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Semarang: Pustaka Megister. Arif, Sidarta Bernard., 2000, Refleksi tentang structur ilmu hukum, sebuah penelitian tentang  fundasi  kefilsafatan  dan  sifat  keilmuan  ilmu  hukum  sebagai  landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia . Bandung: Bandar maju. Attamimi,  A.  Hamid  S.,  1992, Pidato  pengukuhan  guru  besar .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik
Endah,  Dwi  Nurhayati,  2009, Sistem  pidana  denda  dalam  kebijakan  legislative  di Indonesia , (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro Irawan.,Prasetya,  2006, Materi  pokok  metode  penelitian  administrasi .  Jakarta  : Universitas terbuka.
Muladi dan Barda Nawawi Arif., 2010, Teori-teori dan kebijakan pidana , Bandung: Alumni.
Pujiyono, 2007, Kumpulan tulisan hukum pidana. Bandung: Mandar maju Setiady,  Tolib.,  2010, Pokok-pokok  hukum  penintensier  Indonesia ,  Bandung: Alfabeta.
Sudarto, 1990, Hukum pidana I , Semarang: yayasan Sudarto. Supanto,  2008, Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  ekonomi  dalam  menghadapi globalisasi ekonomi,(Disertasi). Semarang: Universitas Diponegoro Syahroni,  Rambe  Rahmad,  2014, Kebijakan  Formulasi  ketentuan  pidana  terhadap tindak  pidana  pencurian  di  Indonesia,(Tesis).  Semarang :  Universitas Diponegoro