6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4181
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## REKONSTRUKSI  KEBIJAKAN  AMBANG  BATAS  PAJAK  RESTORAN UNTUK  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  PROVINSI  DKI JAKARTA

## Mohammad Toffani Alrajbie, Haula Rosdiana
Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Indonesia.
Email: altof10@gmail.com, haula.rosdiana2013@gmail.com

## Abstrak
Penerimaan pajak restoran dengan batasan omset yang ditentukan dalam kebijakan pajak  restoran  oleh  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  di  dalam  pelaksanaannya melalui  sistem online tidak  optimal  berkontribusi  terhadap  pendapatan  pajak daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  rekonstruksi ambang  batas  pajak  restoran  melalui  penetapan  batasan  omzet  restoran  yang dikenakan  pajak  restoran  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode campuran dengan  strategi  transformatif  konkuren  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil kuesioner  dari  30  responden  pengusaha/pemilik  restoran  di  DKI  Jakarta  yang dihitung menggunakan statistik deskriptif sederhana. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh  adanya  penetapan  batasan  omzet  pajak  restoran  dalam  realisasi  penerimaan pajaknya  tidak  optimal  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Untuk  itu  perlu dievaluasi  kebijakan  pajak  restoran  melalui  kriteria  efektivitas,  efisiensi, responsivitas  dan  ketepatan  terhadap  penentuan  batasan  omzet  pajak  restoran tersebut.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  kontribusi  pajak  restoran  tidak  optimal terhadap  pendapatan  pajak  daerah,  fiskus  tidak  optimal  dalam  pengawasan kepatuhan  wajib  pajak  restoran  yang  telah  menerapkan  sistem  online,  tanggapan responden  dominan  tidak  puas  terhadap  penentuan  batasan  omzet  pajak  restoran dinilai  tidak  adil  bagi  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sehingga  batasan omzet  tersebut  tidak  tepat  dan  tidak  layak  terhadap  perkembangan  bisnis  restoran saat ini. Rekonstruksi kebijakan ambang batas pajak yang diusulkan dari penelitian ini  untuk  mengadopsi  kebijakan  pajak  restoran  di  negara  lain,  menyelaraskan  Tri Dharma  Perpajakan  melalui  upaya  ekstensifikasi  dengan  mengukuhkan  semua objek restoran dikenakan pajak restoran dengan menurunkan tarifnya.
Kata Kunci : ambang batas pajak; pajak restoran; rekonstruksi kebijakan

## Abstract
Restaurant tax revenue with the turnover limit specified in the restaurant tax policy by the DKI Jakarta provincial government in its implementation through the online system  does  not  optimally  contribute  to  local  tax  revenue.  This  study  aims  to analyze  and  explain  the  reconstruction  of  restaurant  tax  thresholds  through  the determination  of  restaurant  turnover  limits  subject  to  restaurant  tax  to  increase
local  revenue  in  DKI  Jakarta  Province.  The  method  used  to  analyze  is  mixed methods  with  concurrent  transformative  strategies  based  on  the  results  of interviews  and  questionnaires  from  30  respondents  of  entrepreneurs  /  restaurant owners  in  DKI  Jakarta  which  are  calculated  using  simple  descriptive  statistics. This writing  is motivated by the determination of restaurant tax turnover limits in the realization of tax revenue that is not optimal in increasing regional income. For this reason, it is necessary to evaluate the restaurant tax policy through the criteria of effectiveness, efficiency, responsiveness and accuracy in determining the limit of restaurant  tax  turnover.  The  evaluation  results  show  that  the  restaurant  tax contribution is not optimal for local tax revenue, the tax authorities are not optimal in  monitoring  the  compliance  of  restaurant  taxpayers  who  have  implemented  an online  system,  the  responses  of  dominant  respondents  are  not  satisfied  with  the determination  of  the  restaurant  tax  turnover  limit  is  considered  unfair  for  micro, small  and  medium  businesses.  So  that  the  turnover  limit  is  inappropriate  and  not appropriate  for  the  current  development  of  the  restaurant  business.  The  tax threshold policy reconstruction proposed from this study is to adopt restaurant tax policies  in  other  countries,  harmonizing  the  Tri  Dharma  of  Taxation  through extensification  efforts  by  confirming  that  all  restaurant  objects  are  subject  to restaurant tax by lowering their rates.

## Keywords: tax threshold; restaurant tax; policy reconstruction
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Kebijakan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  dituangkan  dalam  peraturan  daerah nomor 11 tahun 2011, dan petunjuk pelaksana diatur dalam peraturan gubernur nomor 22 tahun 2007, telah menetapkan ambang batas omzet sebesar dua ratus juta rupiah per tahun  dengan  tarif  pajaknya  sebesar  10  persen.  Kedua  kebijakan  terkait  penentuan batasan omzet restoran yang dikenakan pajak restoran, saat ini dinilai tidak lagi relevan terhadap  perkembangan  bisnis  restoran  yang  semakin  berkembang,  serta  tidak optimalnya  kontribusi  pajak  restoran  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah Provinsi DKI Jakarta.
Dilihat  dari  realisasi  penerimaannya  di  tahun  2015  mencapai  Rp.  2,29  triliun hanya berkontribusi 8 persen terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp. 29,7 triliun. Di tahun  2016  realisasi  penerimaannya  mencapai  Rp.  2,45  triliun  hanya  berkontribusi  8 persen terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp. 31,61 triliun. Di tahun 2017 realisasi penerimaannya  mencapai  Rp.  2,75  triliun  hanya  berkontribusi  8  persen  terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp. 36,50 triliun. Di tahun 2018 realisasi penerimaannya mencapai Rp. 3,15 triliun hanya berkontribusi sebesar 8 persen terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp. 37,55 triliun. Di tahun 2019 realisasi penerimaannya mencapai Rp. 3,61 triliun hanya berkontribusi sebesar 9 persen terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp. 40,23 triliun (BPS DKI Jakarta dalam Angka, 2019).
Pada  pemungutan  pajak  restoran  yang  bersifat  self-assessment  yang  telah menerapkan  sistem  online  juga  tidak  mampu  mencakup  keseluruhan  objek  pajak
restoran, terlihat di tahun 2015 hanya 2.153 objek pajak (52,3%) yang terhubung online dari 4.115 objek pajak. Di tahun 2017 hanya 3.241 objek pajak (55,2%)  yang terhubung online  dari  5.871  objek  pajak.  Di  tahun  2018  hanya  5.067  objek  pajak  (49,4%)  yang terhubung online dari 10.028 objek pajak. Di tahun 2019 masih terdapat 9 objek pajak restoran yang menunggak penyetoran pajak restoran.
Kondisi  tersebut  menunjukkan  adanya  persoalan  dalam  mengimplementasikan kebijakan pajak restoran di DKI Jakarta. Sandiaga Uno, selaku wakil gubernur DKI saat itu, mengatakan bahwa badan pajak daerah belum melakukan pendataan pajak restoran dengan  baik.  Hal  ini  mengindikasikan  sistem  perpajakan  daerahnya  kurang  memadai (Mardiasmo & Perpajakan, 2011) .
Pada  sistem  kebijakan  perpajakan  daerah  yang  mengatur  tentang  pajak  restoran masih terdapat ketidakselarasan, multifasir dan overlapping dilihat dari kebijakan yang ditetapkan  melalui  peraturan  daerah  nomor  11  tahun  2011  masih  mengacu  pada peraturan  gubernut  nomor  22  tahun  2007  yang  mengatur  petunjuk  pelaksanaan pemungutan  pajak  restoran  tidak  relevan  dengan  perkembangan  dunia  usaha  karena peraturan daerah mengatur ambang batas pajak ( tax threshold ) pada pajak restoran yang tidak termasuk kategori restoran sedangkan pada petunjuk pelaksananya tidak mengatur batasan omzet yang tidak termasuk objek pajak restoran.
Oleh  karena  itu,  masalah  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  memfokuskan pada  rekonstruksi  kebijakan  ambang  batas  omzet  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta. Rekonstruksi kebijakan dilandasi dari hasil evaluasi batasan omzet pajak restoran yang telah  diterapkan  sejak  tahun  2011  hingga  saat  ini  tidak  mampu  berkontribusi  secara optimal  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  tidak  relevan  dengan perkembangan bisnis restoran saat ini di Provinsi DKI.
Dalam  rangka  menunjang  penerimaan  daerah,  kebijakan  perpajakan  daerah  yang ditetapkan  melalui  peraturan  daerah  dinyatakan  dalam  bentuk  (a)  perluasan  dan peningkatan wajib pajak; (b) perluasan objek pajak; (c) penyempurnaan tarif pajak; dan (d)  penyempurnaan  administrasi  perpajakan (Marsuni,  2006) .  Pajak  restoran  termasuk jenis  pajak  daerah.  Pajak  restoran  merupakan  pajak  tidak  langsung  dimana  konsumen menanggung  beban  pajak  akhir (Nmesirionye,  Jones,  &  Onuche,  2019) ,  uang  pajak dikumpulkan  oleh  pengusaha/pemilik  restoran  sebagai  wajib  pajak,  dan  dibayarkan kepada otoritas pajak (Esmaeel, 2013) . Pajak tidak langsung atau pajak konsumsi yang dikumpulkan  dari  konsumen/pembeli  harus  ditentukan  mekanisme  pemungutannnya oleh pemerintah (Crawford, Keen, & Smith, 2010) . Keefektivitasan pajak restoran dapat diukur  dari  seberapa  besar  realisasi  penerimaannya  dalam  mencapai  target  yang ditentukan  pada  periode  tertentu.  Keoptimalan  pajak  restoran  dapat  diukur  dari kontribusinya terhadap pajak daerah.
Faktor  yang  berperan  penting  terhadap  optimalisasi  penerimaan  pajak  ke  kas daerah  adalah  kejelasan  dan  kepastian  peraturan  pajak (Devano  &  Rahayu,  2006) . Kepastian dalam peraturan pajak mengandung empat hal pokok, yaitu harus pasti siapa yang  dikenakan  pajak,  harus  pasti  apa  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  kepada subjek pajak, harus pasti jumlah yang harus dibayar menurut tarif yang ditentukan, dan
harus  pasti  cara  membayar  pajak  terutang (Dewi  &  Zulaikha,  2011) .  Kepastian  dan kejelasan  tersebut  sangat  dibutuhkan  agar  pajak  tidak  menghalangi  produksi  dan distribusi  barang/jasa (Gunadi  &  Widianto,  2020) ,  dengan  menempatkan  prinsip revenue productivity dimana pajak sebagai instrumen utama keuangan pemerintah yang harus  menghasilkan  pertumbuhan  pendapatan  sesuai  dengan  perkembangan  kondisi (Rosdiana & Tarigan, 2005) .
Agar  memiliki  kejelasan  dan  ketepatan  sasaran  yang  tidak  mengabaikan kepentingan masyarakat kecil, maka kebijakan pajak restoran perlu dievaluasi terutama pada  batasan  omzet  yang  dikenakan  pajak  restoran (Dewi  &  Zulaikha,  2011) . (Thuronyi, 2012) menyatakan penentuan ambang batas pajak (tax threshold) didasarkan pada  dua  hal,  yaitu:  (a) actual  turnover  of  taxable  supplies  over  a  defined period (realisasi nilai peredaran atau omzet kena pajak selama periode tertentu); (b) estimated turnover over a defined period (estimasi atau perkiraan nilai peredaran atau omzet yang harus  digunakan  pada  periode  tertentu),  sedangkan  nilai  peredaran  usaha  atau  omzet ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (a) the test may be based on past periods (when actual turnover  can  be  used) (Nilai  peredaran  usaha  atau  omzet  berdasarkan  periode sebelumnya); (b) Future periods (when estimates must be used) (Nilai peredaran usaha atau  omzet  berdasarkan  pada  masa  periode  mendatang);  dan  (c) a  period  such  as  the current calendar year, which is both past and future (Nilai peredaran usaha atau omzet berdasarkan pada masa periode saat ini, masa sebelumnya maupun masa mendatang).
Untuk melakukan evaluasi batasan omzet yang dikenakan pajak restoran melalui sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI, merujuk pada pendapat Dunn (2010) evaluasi mengacu pada nilai atau manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Lester  dan  Stewart  dikutip  oleh (Winarno,  2016) mengartikan  evaluasi  kebijakan sebagai  proses  kebijakan  publik  guna  mengetahui  sejauhmana  kebijakan  dapat  meraih dampak  yang  diinginkan.  Lebih  lanjut, (Dunn,  2003) berpendapat  evaluasi  dapat dilakukan  melalui  enam  kriteria,  yaitu  efektivitas  ( effectiveness ),  efisiensi  ( efficiency ), kecukupan ( adequacy ), perataan ( equity ), responsivitas ( responsiveness ), dan ketepatan ( appropriateness ).
Dalam penelitian terdahulu (Dewi, 2011) , dijelaskan bahwa pokok raperda pajak pada  objek  restoran  atas  objek  tertentu  di  DKI  Jakarta  adalah  perluasan  basis  pajak restoran  dengan  penegasan  definisi  restoran  dan  kenaikan  batasan  peredaran  usaha penjualan diatas Rp. 60 juta per tahun yang akan dikenakan pajak restoran. Berdasarkan simpulan penelitian hasil analisis kelayakan atas dasar asas-asas perpajakan dan kriteria- kriteria  pajak  daerah  yang  baik,  terhadap  rancangan  perda  pajak  dengan  objek  pajak tertentu  yaitu  warung  bisa  dilakukan  dengan  adanya  batasan  omset  yang  dikenakan pajak  dengan  mempertimbangkan  banyak  variabel  seperti  misalnya  UMR.  Lalu  cara pemungutan dengan metode self-assessment dengan mempertimbangkan bahwa warung menggunakan administrasi yang sederhana. Oleh karena itu dibutuhkan peranan fiskus dalam  memberikan  arahan  dan  pedoman  kepada  para  pengusaha  warung  seperti sosialisasi mengenai cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara baik dan benar. Perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut adalah untuk
merekontruksi  kebijakan  pengenaan  pajak  restoran  dengan  batasan  peredaran  usaha (omset), serta lokus penelitian dalam tesis ini mengacu pada pengenaan pajak restoran berdasarkan  peraturan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai evaluasi berdasarkan  kriteria  evaluasi  pada  efektivitas,  efisiensi,  responsivitas,  dan  ketepatan dalam  penetapan  ambang  batas  omzet  restoran  yang  dikenakan  pajak  restoran  di  DKI Jakarta.  Dari  hasil  evaluasi  tersebut  akan  direkonstruksikan  kebijakan  ambang  batas omzet  restoran  yang  tepat  untuk  dikenakan  sebagai  pajak  restoran  di  Provinsi  DKI Jakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  ( mixed  method )  sebagai  metode yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan strategi  transformatif  konkuren.  Transformatif  konkuren  merupakan  strategi  yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  kuantitatif  dan  kualitatif  secara  serempak serta  didasarkan  pada  perspektif  teoritis  tertentu (Creswell,  2016) .  Perspektif  teoritis tertentu  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  mengacu  pada  teori  evaluasi  kebijakan (Dunn, 2003) dan konsep ambang batas pajak (tax threshold) pada nilai peredaran usaha atau omzet (Thuronyi, 2012) .
Cara  mengumpulkan  data  kuantitatif  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  yang  disebar kepada  30  responden  sebagai  sampel  penelitian (Bam,  1992) .  Responden  berasal  dari pengusaha/pemilik  restoran  yang  ada  di  DKI  Jakarta.  Untuk  melakukan  analisis kuantitatif  digunakan  statistika  deskriptif  yang  sifatnya  sangat  sederhana,  terutama digunakan  untuk  menghitung  data  kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden (Arikunto, 2010) dan menggunakan perspektif teori tertentu yaitu konsep ambang batas pajak  (tax  threshold)  pada  nilai  peredaran  usaha  atau  omzet (Thuronyi,  2012) .  Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert memiliki empat bobot penilaian, yaitu sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1.
Sedangkan,  cara  mengumpulkan  data  kualitatif  diperoleh  dari  hasil  wawancara dengan  informan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  berasal  dari  kalangan  akademisi, pakar/ahli,  dan  pengusaha/pemilik  restoran.  Instrumen  penelitian  kualitatif  yang digunakan adalah pedoman acara dengan merujuk pada perspektif teoritis tertentu yaitu teori  evaluasi  kebijakan (Dunn,  2003) .  Untuk  melakukan  analisis  kualitatif  dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007) .

## Hasil dan Pembahasan
Pajak restoran bersifat self-assessment di dalam  pemungutannya telah diterapkan dengan  sistem  online.  Sistem  online  ini  dianggap  telah  memberikan  kemudahan  bagi wajib  pajak  maupun  fiskus  karena  data  transaksi  dapat  secara  langsung  terkoneksi
secara  online  ke  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  DKI.  Wajib  pajak  hanya  bertugas memungut  dan  mengumpulkan  uang  pajak  restoran  yang  dibayarkan  oleh  konsumen sebagai  subjek  pajak  restoran  yang  telah  menyediakan  pelayanan  makanan  dan minuman di restoran untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah.
Meskipun sistem online pada pajak restoran di DKI Jakarta telah diterapkan sejak tahun  2011,  namun  hingga  saat  ini  masih  menunjukkan tidak  keseluruhan  objek  pajak restoran  yang  telah  dikukuhkan  sebagai  wajib  pajak  restoran  yang  telah  terhubung dengan sistem online, seperti ditunjukkan pada data berikut.

## Tabel 1

## Jumlah Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta
yang Terhubung dengan Sistem Online Tahun 2015 – 2019
Sumber: BPRD DKI 2020, diolah Peneliti 2021
Tabel  1  menunjukkan  dari  keseluruhan  objek  restoran  yang  telah  dikukuhkan sebagai  wajib  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  selama  kurun  waktu  tahun  2015  hingga tahun  2019  rata-rata  hanya  mencapai  56  persen  yang  telah  terhubung  secara  online, sedangkan  sisanya  rata-rata  berkisar  44  persen  yang  belum terhubungan  secara  online. Artinya,  masih  terdapat  potensi  penerimaan  pajak  restoran  yang  belum  dioptimalkan dalam  meningkatkan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  DKI Jakarta. Kondisi tersebut tercermin dari data berikut ini.

## Tabel 2
Prosentase Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah DKI Tahun 2015 – 2019
Tahun Realisasi Pajak Restoran Realisasi Pajak Daerah Prosentase 2015 2.290.255.418.530 29.076.926.598.506 8% 2016 2.453.440.079.189 31.613.197.634.662 8% 2017 2.752.068.115.536 36.500.782.266.176 8% 2018 3.154.227.566.484 37.552.701.941.025 8% 2019 3.612.833.684.707 40.239.655.989.720 9%
Sumber: BPRD DKI 2020, diolah Peneliti 2021.
Tabel  2  menunjukkan  optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  dari  hasil  realisasi penerimaan  pajak  restoran  selama  kurun  waktu  tahun  2015  hingga  tahun  2019  dalam prosentasenya  tidak  dapat  mencapai  10  persen.  Artinya,  kontribusi  pajak  restoran terhadap pendapatan pajak daerah tidak optimal dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan  pengintepretasian  ketidakoptimalan  realisasi  penerimaan  pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah di DKI Jakarta tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan pajak restoran. Evaluasi dilakukan  untuk  melihat  sebab-sebab  kegagalan (Winarno,  2016) ,  dan  melihat sejauhmana  implementasinya  dalam  mencapai  tujuan (Wibawa,  Purbokusumo,  & Pramusinto,  1994) .  Kriteria  untuk  mengevaluasi  kebijakan  meliputi  efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003) .
1. Evaluasi Kebijakan Ambang Batas pada Pajak Restoran di DKI Jakarta
a. Keefektifan Penetapan Batasan Omzet Pajak Restoran Keefektifan  yang  dimaksud  dalam  mengevaluasi  penetapan  batasan  omzet pajak  restoran  yang  ditetapkan  dalam  kebijakan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta dilihat  sejauhmana  hasil  yang  diinginkan  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan terhadap  pencapaiannya (Dunn,  2003) .  Penetapan  batasan  omzet  yang  dimaksud adalah  dasar  pengenaan  pajak  bagi  wajib  pajak  Restoran,  seperti  pendapat  yang diungkap  oleh  bapak  Dhika  di  Bidang  Peraturan  I  BPRD  DKI,  menyatakan bahwa:
“Batasan  omzet  yang  ditetapkan  dalam  Perda  pajak  restoran  tahun  2011 menggunakan pendekatan zaman karena dengan nilai omzet dua ratus juta rupiah per  tahun.  Pajak  restoran  ini  sifatnya  self-assessment  atau  bersinergi  dengan ketentuan  umum  pajak  daerah  pada  pasal  4  Perda  nomor  6  tahun  2010,  dimana ditunjuk  lebih  dulu  Wajib  Pajak  sehingga  secara  otomatis,  pengusaha  restoran memiliki  kewajiban  lapor  setiap  satu  bulan  sekali.  Jika  omzetnya  dibawah  dari ketetapan  maka  pengusaha  Restoran  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  setor  pajak restorannya. Apabila omsetnya berada di angka dua ratus juta per tahun atau lebih, pengusaha  Restoran  dikukuhkan  sebagai  Wajib  Pajak  Restoran.”  (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Penetapan  batasan  omset  pajak  restoran  pada  Perda  nomor  11  tahun  2011 telah  melalui  kajian-kajian  perhitungan  guna  mengukur  dari  tingkat  kemampuan dari  objek  restoran  yang  dianggap  dapat  stabil  dan  dikukuhkan  sebagai  wajib pajak  restoran,  seperti  pendapat  yang  diungkap  oleh  Bapak  Abrar  di  Bidang Rencana Pembangunan BPRD DKI, menyatakan bahwa:
“Penetapan  omset  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun  atau  lebih  dikukuhkan sebagai  Wajib  Pajak  restoran  maka  diharapkan  mereka  adalah  objek  atau  Wajib Pajak yang sudah dianggap level kemampuannya itu bisa stabil. Apabila, misalnya ditentukan  di  bawah  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun,  secara  politisnya  terlalu tinggi sebab Warung Tegal (Warteg), restoran padang yang di pinggir jalan juga bisa  kena  pajak.  Kita  tentukan  omzetnya  tentunya  dengan  kajian-kajian  yang
memiliki  perhitungan.  Kenapa  ditentukan  omzet  di  atas  dua  ratus  juta  rupiah, yaitu  ketika  saat  perhitungan  di  tahun  2010  sudah  melihat  dominasi  dari  omzet itu, berapa yang wajar untuk dikukuhkan.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Pendekatan zaman dan kajian-kajian perhitungannya yang digunakan dalam menetapkan  batasan  omzet  restoran  yang  dikenakan  pajak  restoran  perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan keberadaan objek restoran yang tidak mewah tetapi beromzet besar, seperti diungkap oleh bapak Lutfi, selaku pakar/ahli pajak, yang menyatakan bahwa:
“Kalau  dilihat  dari  batasan  omzet  sebesar  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun berarti  per  bulannya  berkisar  delapan  belas  juta  rupiah.  Ukuran  perhitungan  ini sebenarnya  dikategorikan  sebagai  restoran  sekala  besar  dan  mapan.  Akan  tetapi, saat ini, ada objek restoran yang sebenarnya tidak terlalu mewah, tetapi omzetnya bisa  lebih  dari  dua  ratus  juta  rupiah.  Masalahnya  adalah  tergantung  pada kebijakan  yang  mau  diambil  oleh  Pemda,  apa  intensifikasi  atau  ekstensifikasi, dilihat  dari  sasarannya  terlebih  dahulu.”  (Hasil  wawancara  pada  bulan  Februari 2021).
Langkah  evaluasi  untuk  memperbaiki  ketidakotptimalan  kontribusi  pajak restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  tergantung  pada kebijakan yang mau diambil, intensifikasi atau ekstensifikasi. Menurut (Soemitro &  Sugiharti,  2010) ,  intensifikasi  dapat  ditempuh  dengan  cara  penyempurnaan administrasi  pajak,  peningkatan  mutu  pegawai  dan  penambahan  petugas pemungut  pajak,  serta  penyempurnaan  undang-undang  pajak.  Sedangkan ekstensfiikasi dapat ditempuh dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan objek pajak.
Pemilihan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  tentunya  diselaraskan  dengan ketepatan  perhitungan  omzet  dengan  menitikberatkan  pada  tiga  hal (Thuronyi, 2012) , yaitu memperhitungkan nilai omzet pada periode sebelumnya, yaitu ketika diformulasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran di tahun 2010 menetapkan batasan nilai omset diatas dua ratus juta rupiah per tahun, kemudian  memperhitungkan  nilai  batasan  omset  yang  telah  ditetapkan  dalam kebijakan  tersebut  dengan  kondisi  saat  ini,  serta  memperhitungkan  nilai  batasan omset pada kondisi saat ini, kondisi ketika ditetapkannya dalam sebuah kebijakan, dan kondisi di masa depan. Upaya yang dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi  menurut  bapak  Lutfi,  selaku  ahli/pakar  pajak,  yang  menyatakan bahwa:
“Kalau mau ekstensifikasi, maka batasan omzetnya diturunkan. Kalau mau intensifikasi,  maka  diperkuat  sistem  pengawasan.  Kalau  intensifikasi  tidak  harus ‘main’  di  batasan  omzet,  tetapi  kalau  ekstensifikasi  mungkin  batasan  omzetnya bisa  diturunkan.  Saya  rasa  itu  akan  banyak  potensinya.  Laporannya  sederhana saja,  juga  perlu  disosialisasikan.  Jadi  harus  mempertemukan  antara  tarif  dengan batasan  omzetnya,  jangan  sampai  mendistorsi.  Hal  itu  perlu  diperhatikan  oleh
Pemerintah Daerah, harus dikomunikasikan dengan baik.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Apabila  dilihat  dari  perhitungan  batasan  omzet  yang  diformulasikan  dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran di DKI Jakarta, seperti diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Rencana  Pembangunan  BPRD  DKI,  yang menyatakan bahwa:
“Formulasi  perhitungan  kelayakan  omzet  yang  ditetapkan  sampai  dengan saat  ini,  rumusnya  masih  beragam.  Tetapi  sebenarnya  mengerucut  kepada  satu pola  perhitungan,  yaitu  rata-rata  pengunjung  dikali  rata-rata  jumlah  orang  stand felt  dikali  jumlah  hari  kerja  beroperasi  pada  restoran  tersebut.  Selama  ini  kita mengacu pada satu perhitungan. Seharusnya kita dapat meng-update menjadi tiga perhitungan.  Tiga  perhitungan  seperti  apa?  Ketika  restoran  sepi,  berapa  rata- ratanya,  ketika  sedang-sedang  ramai  itu berapa  rata-ratanya,  ketika  ramai  banget itu  berapa  rata-ratanya.  Jadi  ketiga  pola  perhitungan  itu  bisa  kita  perhitungkan, kemudian  kita  sampaikan  ke  Wajib  Pajak,  dari  situ  Wajib  Pajak  mau dikukuhkan.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  masih dibutuhkannya  langkah  strategis  guna  memperbaiki  penetapan  batasan  omzet dimana  BPRD  DKI  sebagai  unsur  pelaksana  di  bidang  pajak  daerah  perlu menyusun  rencana  strategis  terkait  pengkajian  ulang  batasan  omzet  pada  pajak restoran  dengan  terlebih  dahulu  mengkaji  sasaran  kebijakan  yang  dituju  pada objek  restoran.  Kemudian,  menyusun  rencana  strategis  terhadap  langkah  yang akan  dilakukan  melalui  intensifikasi  atau  ekstensifikasi  pajak  restoran  dengan memformulasikan perhitungan melalui tiga pola perhitungan (rata-rata pendapatan restoran  ketika  sepi,  sedang-sedang  ramai,  dan  ramai  banget)  melalui  laporan yang  sederhana  dan  dikomunikasikan  dengan  baik  agar  tepat  dan  ideal  guna menyelaraskan  pendekatan  zaman  yang  digunakan  ketika  merumuskan perhitungan  angka  omzet  yang  dinilai  wajar  untuk  dikukuhkan  sebagai  Wajib Pajak Restoran.
b. Efisiensi Penetapan Batasan Omzet Pajak Restoran Efisiensi sebagai kriteria evaluasi menurut (Dunn, 2003) memiliki hubungan antara  efektivitas  dan  usaha  yang  telah  dilakukan  dari  suatu  kebijakan.  Efisiensi yang  dievaluasi  dari  kebijakan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  didasarkan  pada penetapan  batasan  omzet  restoran  yang  dikenakan  pajak  restoran  dalam pengoptimalisasian  penerimaan  pajak  restoran  ke  Kas  Daerah.  Penerimaan  pajak restoran  selama  kurun  waktu  tahun  2015  hingga  2019  telah  diperoleh  hasil  nilai keefektifannya yang tidak optimal, hanya berkontribusi tidak melebihi 10 persen terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.
Efisiensi  yang  terkait  dengan  penetapan  batasan  omzet  restoran  yang dikenakan  pajak  restoran  melalui  kebijakan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  dapat dilihat  dari  usaha  yang  dilakukan  oleh  fiskus,  seperti  yang  diungkap  oleh  Bapak Dhika di bidang Peraturan I BPRD DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa:
“Pemungutan pajak restoran dengan penetapan batasan omzet memberikan keefektivitasannya  bagi  fiskus  karena  dengan  penetapan  batasan  omzet  dalam Perda Pajak Restoran, tidak menguras konsentrasi fiskus dalam memungut pajak, sehingga  diberikan  batasan  omzet  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun.  Hingga sekarang  masih  dianggap  relevan  karena  untuk  perlindungan  usaha  agar masyarakat  merasa  nyaman  ketika  berusaha  dan  tidak  terbebani  dengan  target memungut  pajak.  Fiskus  juga  dapat  berkonsentrasi  dalam  pemungutan  pajak restoran.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Usaha  untuk  mencapai  efisiensi  guna  mengefektifkan  penetapan  batasan omzet  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  dapat  terlihat  dari  diterapkan  atau  tidaknya Tri  Dharma  Perpajakan,  seperti  diungkap  oleh  Kepala  Bidang  Rencana Pembangunan BPRD DKI, yang menyatakan bahwa:
“Pada prinsipnya, yang pertama, pajak restoran itu bisa naik atau tidaknya tergantung  pada  tingkat  kepatuhan  dari Wajib  Pajaknya  itu  sendiri.  Yang  kedua, cara mengetahui  dia  patuh  atau  tidak,  kita  sedang  membuat  online  system  untuk melihat patuh atau tidaknya, namun masih terdapat beberapa kendala, apakah kita sudah optimal dalam pengukuhannya?
Dilihat  dari  Tri  Dharma  Perpajakan,  tepat  waktu  bayarnya,  tepat  jumlah bayarnya, sama semua dikukuhkan. Apakah semua sudah dikukuhkan? Apa yang mau  dilakukan  apa  semua  sudah  dikukuhkan  atau  tidak,  itu  melalui  sensus. Melalui  sensus  itu,  kita  bisa  mengetahi  apakah  sudah  dikukuhkan  semua. Realisasinya  itu  kita  bisa  mengetahui  apakah  mereka  sudah  tepat  jumlah,  tepat jumlah ini bukan berarti dengan sensus jumlahnya harus segitu, tidak.
Oleh  karena  itu,  formulasi  perhitungan  omzet  digunakan  dengan  tiga  pola perhitungan,  ketika  mereka  sedang  sepi,  ketika  mereka  sedang-sedang  rami, ketika  mereka  ramai  sekali.  Ketiga  kondisi  itu  akan  memperlihatkan,  apakah jumlah  pembayaran  pajak  itu  di  DKI  ini,  rata-rata  adalah  restoran  sepi.  Berarti salah. Maka online sistem-nya harus kita evaluasi.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Pada dasarnya, kebijakan perpajakan sebagai pemilihan unsur-unsur tertentu dari berbagai alternatif yang didasarkan atas sasaran yang ingin dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berkenaan dengan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur  pajak (Saefulloh  &  Indarti,  2012) .  Dilihat  dari  pengimplementasian sistem online pajak restoran terhadap objek pajak restoran yang telah dikukuhkan sebagai  Wajib  Pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  hingga  saat  ini  terhadap  penerapan Tri  Dharma  Perpajakan  masih  mencerminkan  adanya  Wajib  Pajak  yang  telah terhubung secara online yang tidak tepat waktu membayar dan tidak tepat jumlah bayar kewajiban pajak restoran yang bersifat self-assessment.
Selama  kurun  waktu  tahun  2017  hingga  tahun  2019  terjadi  perbandingan yang  terbalik  antara  meningkatnya  pertumbuhan  jumlah  objek  pajak  restoran secara keseluruhan dengan objek pajak restoran yang menggunakan sistem online mencerminkan  masih  terdapat  ketidakefisiensinya  terhadap  keefektivitasan  dari
penetapan  batasan  omzet  yang  dianggap  memudahkan  bagi  fiskus  tetapi  justru menimbulkan  ketidakoptimalan  dalam  pengawasan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Restoran yang telah dikukuhkan dan telah menerapkan sistem online.
c. Responsivitas Sasaran Kebijakan atas Penetapan Batasan Omzet Pajak Restoran Responsivitas  merupakan  kriteria  evaluasi  digunakan  untuk  mengetahui sejauhmana  kepuasan  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu  sebagai  sasaran kebijakan (Dunn,  2003) .  Responsivitas  dari  sasasran  kebijakan  pajak  restoran adalah  tanggapan  yang  menyatakan  puas  atau  tidaknya  pengusaha/pemilik restoran di DKI Jakarta terhadap penetapan batasan omzet pajak restoran. Untuk mengukur  tingkat  responsivitas  dari  pengusaha/pemilik  restoran  didasarkan  pada hasil  perhitungan  kuesioner  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif (Arikunto, 2010) .  Hasil  responsivitas  sasaran  kebijakan  pajak  restoran  dari  tanggapan  yang diberikan oleh 30 responden penelitian ini dapat dilihat pada data berikut.

## Tabel 3
Responsivitas Pengusaha/Pemilik Restoran di DKI Jakarta Terhadap Batasan Omzet Restoran yang Dikenakan Pajak Restoran
Tabel  3  dapat  dijelaskan  bahwa  objek  pajak  restoran  dengan  penentuan batasan  omzet  sebesar  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun  dapat  disimpulkan  dari respon  pengusaha/pemilik  restoran  sebanyak  25  responden  atau  sebesar  83% menyatakan  tidak  setuju  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  responden pengusaha/pemilik restoran yang menyatakan setuju hanya sebanyak 5 responden atau sebesar 17%. Pada penentuan batasan omzet tersebut sudah tepat dikenakan pajak restoran menurut respon pengusaha/pemilik restoran sebanyak 15 responden atau  sebesar  51%  merespon  tidak  tepat  dibandingkan  dengan  respon pengusaha/pemilik  restoran  yang  menilai  sudah  tepat  hanya  sebanyak  10 responden atau sebesar 33%.
Penetapan  omzet  sebesar  dua  ratus  juta  rupiah  per  tahun  tidak  tepat  untuk dikenakan  bagi  seluruh  objek  pajak  restoran  direspon  oleh  pengusaha/pemilik restoran  dengan  persetujuannya  sebanyak  15  responden  atau  sebesar  50%  lebih
dominan  dibandingkan  dengan  pengusaha/pemilik  restoran  yang  merespon  tidak setuju hanya sebanyak 5 responden atau sebesar 17%.
Penetapan omzet tersebut hanya tepat dikenakan bagi sebagian objek pajak restoran  direspon  oleh  pengusaha/pemilik  restoran  dengan  persetujuannya sebanyak  15  responden  atau  sebesar  50%  dibandingkan  dengan  respon pengusaha/pemilik  restoran  yang  merespon  tidak  setuju  hanya  sebanyak  5 responden  atau  sebesar  17%.  Pada  pernyataan  penetapan  omzet  tersebut  perlu dilakukan evaluasi direspon oleh pengusaha/pemilik restoran dengan menginginkan  adanya  evaluasi  sebanyak  15  rseponden  atau  sebesar  50% dibandingkan  dengan  respon  pengusaha/pemilik  restoran  yang  tidak  ingin dievaluasi hanya sebanyak 5 responden atau sebesar 17%.
Dari  hasil  perhitungan  statistik  deskriptif  secara  sederhana  tersebut  dapat menunjukkan  bahwa  responsivitas  sebagai  ukuran  tingkat  kepuasan  pengusaha/ pemilik  restoran  sebagai  sasaran  kebijakan  dari  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak Restoran yang menetapkan batasan omzet sebesar dua ratus juta rupiah per tahun secara  dominan  dinilai  tidak  memuaskan  karena  tidak  tepat  untuk  ditetapkan sebagai  batasan  omzet  tersebut  bagi  keseluruhan  objek  pajak  restoran  yang  ada saat ini sehingga perlukan dilakukan evaluasi.
Evaluasi  dapat  dilakukan  terhadap  penetapan  batasan  omzet  pajak  restoran yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan tergantung  dari  adanya  respon  pengusaha dan  masyarat,  seperti  diungkap  oleh  Kepala  Subbidang  Peraturan  I  BPRD  DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa:
“Respon positif dari pengusaha dan masyarakat itu terlihat dari tidak adanya gugatan, dalam hal ini kebijakan itu dapat diterima dan diterapkan hampir selama 10  tahun  ini.  Hal  yang  menjadi  masukan  bagi  kami adalah  apakah  perlu  batasan omzet  restoran  itu  direkonstruksi  karena  selama  10  tahun  itu  masih  stagnan. Apakah  betul  kondisi  di  tahun  2011  dan  di  tahun  2021  walaupun  masih  di  awal tahun ini, apakah masih sama seperti itu.
Hal  yang  menjadi  tantangan,  jika  dilihat  dari  inflasi  naik  turun,  dan  harus disesuaikan.  Untuk  rekontruksi  batasan  omzet  yang  sifatnya  turun  atau  naik, dibuktikan dengan data. Data dapat dihimpun dari berbagai macam. Apakah dari perdagangan  makanan  minuman,  atau  data  tren  inflasi-deflasi,  kecenderungan masyarakat  pada  seberapa  besar  expend  money  mereka  ketika  mereka  keluar rumah  untuk  sekadar  makan  dan  minum,  kemudian  tren  populis  yang berkembang,  misalnya  terdapat  jenis  makanan  atau  minuman  yang  booming. Apakah yang mereka sediakan tersebut merupakan subjek pajak daerah atau pajak pusat yang dibutuhkan kecermatan.
Sepanjang  dapat  dibuktikan  hal  ini  menjadi  kewenangan  Pemda  menjadi Pajak  Daerah  maka  dapat  dipertahankan.  Akan  tetapi,  kalau  memang  itu  bukan merupakan  jenis  pajak  daerah,  maka  harus  diserahkan  pada  pajak  pusat. Signifikan  atau  tidaknya  terhadap  penerimaan  pajak  restoran  atas  adanya perubahan omzet dari 60 juta ke 200 juta harus didasarkan data.
Dari  data  itu  menunjukkan  cukup  dinamis.  Selain  itu,  dilihat  dari  animo masyarakat  berkunjung  ke  restoran,  terdapat  pertumbuhan  objek  restoran  yang baru,  dan  mereka  memiliki  kesadaran  untuk  memiliki  perijinan  dan  kewajiban pajak  restoran.  Semakin  banyak  gerai-gerai  baru  artinya  masyarakat  siap menerima.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Adanya  penetapan  batasan  omset  pajak  restoran  mendapat  tanggapan  dari bapak Dion, sebagai Pemilik Rumah Makan Bakso Rusuk Samanhudi berlokasi di Pasar Baru Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa:
“Nilai  omzet  yang  dikenakan  pajak  restoran  dengan  batasan  dua  ratus  juta rupiah per tahun masih terlalu rendah dan tidak adil untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah),  karena  itu  hanya  setara  dengan  Rp.  548  ribu  per  hari. Melihat  realitas  di  lapangan,  usaha  kuliner  mana  yang  akan  bertahan  dengan omzet  hanya  Rp.  548  ribu  per  hari  dan  harus  membayar  sewa  tempat  dan  gaji karyawan yang mahal di Jakarta. Fakta di lapangan, rumah makan dengan tempat yang  permanen  bila  memiliki  omzet  di  bawah  satu  juta  rupiah  per  hari kemungkinan  besar  tidak  akan  bertahan,  apalagi  hanya  Rp.  548  irbu  per  bulan.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Dari pendapat informan sebagai pemilik rumah makan yang menilai dengan penetapan  batas  omzet  pajak  restoran  saat  ini  dirasakan  tidak  adil  bagi  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Asas  keadilan  menjadi pertimbangan  yang  penting  dalam  memilih  opsi  kebijakan  yang  ada,  berguna untuk membangun sistem perpajakan (Rosdiana & Tarigan, 2005) .
Sistem  perpajakan  dapat  berhasil  apabila  masyarakatnya  merasa  yakin bahwa  pajak-pajak  yang  dipungut  pemerintah  telah  dikenakan  secara  adil  dan seitap  orang  membayar  sesuai  dengan  bagiannya.  Oleh  karena  itu,  responsivitas terhadap  penetapan  batasan  omzet  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  yang  telah diberlakukan  selama  kurun  waktu  10  tahun  tentunya  tidak  hanya  menunggu gugatan  masyarakat  terhadap  keberlakuan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak Restoran,  namun  idealnya  patut  diperhatikan  aspirasi  dari  pengusaha/pemilik restoran juga pelaku UMKM guna memberikan keadilan bagi pengusaha/pemilik restoran,  Pemerintah  DKI  seharusnya  memiliki  sensitivitas  kebijakan  yang diungkapkan  oleh  Riant  Nugroho  (Okezone  Online,  5  Januari  2011),  sebagai stimulasi untuk mendorong stakeholder dalam melakukan kajian untuk kelayakan batasan  omzet  terhadap  perkembangan  zaman  dari  kemunculan  tren  populis maupun  data  kajian  lainnya  untuk  dilakukan  rekonstruksi  kebijakan  penetapan ambang batas pajak restoran saat ini.
d. Ketepatan Penetapan Batasan Omzet Pajak Restoran Ketepatan  merupakan  kriteria  dalam  evaluasi  dikatakan  oleh (Dunn,  2003) untuk  mengetahui  sejauhmana  hasil  yang  diinginkan  terhadap  kegunaan  dan kemanfaatan  nilainya.  Ketepatan  pada  penetapan  batasan  omzet  pajak  restoran yang dievaluasi diperlukan  juga  untuk mengadopsi kebijakan yang direkomendasikan dari OECD yang menerapkan pajak restoran, seperti diungkap
oleh  Kepala  Bidang  Rencana  Pembangunan  BPRD  DKI,  yang  menyatakan bahwa:
“Di  negara  lain,  ada  yang  memakai  ambang  atas,  dan  ada  yang  tidak memakai, tetapi tarif pajaknya berbeda-beda. Contoh, di negara Fiji, mengenakan pajak pada semua lini, artinya tidak ada ambang batas. Tetapi berdasarkan omzet, tarifnya naik turun. Misalnya, omzetnya dua ratus juta maka tarifnya 10%, apabila omzetnya 100 juta – 200 juta itu tarifnya 5%, kalau dibawah 100 juta itu bisa 1% atau 0,5%.
Berdasarkan  data  OECD,  di  Fiji  dengan  semua  Wajib  Pajak,  semua  objek dikukuhkan,  dan  dikenakan  pajak.  Datanya  nanti  tersebar  dan  menjadi  semakin baik. Artinya, kita dapat melihat omzet-omzet dari yang paling tinggi hingga yang paling  rendah.  Hal  ini  juga  bisa  menjadi  acuan  kita.  Pak  Gubernur,  pak  Anies, pawa  awal  menjabat,  pernah  memiliki  semangat,  kenapa  kita  tidak  bisa mengukuhkan  semua  wajib  pajak  restorn.  Pak  Gubernur  menginginkan  semua dapat  dikukuhkan  sebagai  wajib  pajak  restoran  tanpa  harus  ada  ambang  batas untuk tarifnya.
Karena apa? Karena setiap restoran yang kecil, ia akan menjadi besar suatu saat  nanti.  Jika  dari  kecil  sudah  dididik  membayar  pajak,  otomatis  ketika  sudah menjadi besar, pajak itu sudah menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang disukai, menjadi  hal  yang  patut  dilakukan.  Keinginan  Pak  Gubernur,  turunkan  tarifnya, tetapi  semua  objek  restoran  dikenakan  pajak.  Sewaktu  pembahasan  dengan OECD, jika semua dikukuhkan, tanpa membeda-bedakan ambang batasnya, maka tingkat kepatuhannya akan lebih tinggi pada suatu negara itu.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Untuk  melakukan  evaluasi  terkait  ketepatan  pada  penetapan  batasan  omzet pajak restoran di DKI Jakarta dalam pandangan yang diungkap oleh bapak Lutfi, selaku pakar/ahli pajak, yang menyatakan bahwa:
“Kalau di DKI, masyarakat saat ini sedang percaya dengan Gubernur. Tetapi juga harus ada logika-logika yang  dipakai, jangan merasa masih dipercaya, tidak ada  tantangan  dari  masyarakat.  Karena  kepercayaan  masyarakat  juga  harus dipelihara  oleh  Pemerintah  Daerah.  Apalagi  sekarang  pemesanan  makanan restoran  lewat  online,  kalau  dengan  menggunakan  ekstensifikasi  guna memperluaskan  cakupan  objek  pajak  restoran,  Pemerintah  bisa  bekerjasama dengan  Go-Jek  misalnya,  untuk  mengetahui  potensi  besaran  omzet  dari restorannya, dimana restoran kuliner banyak pemesanannya lewat online.
Hal ini dapat menjadi peluang bagi pajak restoran. Kalau di-setting dengan tarifnya tinggi maka banyak pelanggan akan beralih tidak lagi makan di restoran yang  tidak  dikenakan  pajak.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  masalah penegakan  hukum,  pengawasan.  Sebagian  restoran  skala  besar  sudah  diterapkan dengan  sistem  online,  dan  juga  ada  tapping  box  yang  ditaruh  di  tempat  Wajib Pajak yang bisa mendeteksi transaksi.
Penggunaan  tapping  box  untuk  restoran  ini  juga  perlu  diperluas penggunaanya.  Apalagi  sekarang  transaksi  sudah  dengan  cara  elektronik. Walaupun tidak realtime tetapi dengan adanya pengorbanan sedikit, saya rasa bisa memastikan  penerimaan  pajak  juga  naik,  jadi  sejalan  dengan  perkembangan industri  restoran  nanti  juga  diikuti  dengan  kontribusi  pajak  restorannya.  Jadi jangan Pemda push tetapi penerimaannya tetap.
Kalau sistem online, teknologinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi karena realtime.  Tetapi  kalau  restoran  yang  tidak  realtime  yaitu  restoran  yang  tidak memiliki cabang tetapi omzetnya yang cukup besar, restoran itu akan  sulit untuk dikenakan  dengan  sistem  realtime,  tetapi  dengan  menggunakan  tapping  box  bisa menjadi  salah  satu  upaya.  Hal terpenting  adalah  aturan  penegakan  hukum  dalam pemungutan pajaknya, kepatuhan pembayaran pajak, yang perlu disiasati.” (Hasil wawancara pada bulan Februari 2021).
Dari pendapat informan tersebut menunjukkan diperlukannya evaluasi untuk mengukur  ketepatan  penetapan  ambang  batas  pajak  restoran  dengan  mencermati adanya  perkembangan  bisnis  restoran  saat  ini  dapat  juga  dilakukan  dengan memperluas  objek  pajak  restoran  dengan  tarif  yang  sesuai  agar  tidak menyebabkan  pelanggan  restoran  beralih  tidak  lagi  memesan  makanan  dan minuman  di  restoran.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan  adanya  aspirasi  dari  respon pengusaha/  pemilik  restoran,  mempertimbangkan  asas  keadilan  dalam membangun  keberhasilan  sistem  perpajakan,  dan  dapat  mempertimbangkan usulan  Gubernur  untuk  mengukuhkan  semua  objek  restoran  untuk  dikenakan pajak  restoran  dengan  tarif  yang  sesuai,  serta  dapat  mengadopsi  kebijakan  pajak restoran yang direkomendasikan dari OECD, seperti di negara Fiji.
2. Rekonstruksi Kebijakan Ambang Batas pada Pajak Restorann di DKI Jakarta Berdasarkan  hasil  analisis  evaluasi  penetapan  ambang  batas  pajak  (tax threshold) pada pajak restoran melalui penelitian ini dapat diusulkan untuk dilakukan rekonstruksi  dengan  mencermati  pada  empat  kriteria  evaluasi  kebijakan  pajak restoran, sebagai berikut.
a. Penetapan  batasan  omzet  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  dapat  dikatakan  efektif dengan  menekankan  pada  penentuan  sasaran  yang  dituju  atas  penetapan ambang batas pajak (tax threshold) pada pajak restoran dengan menggunakan pendekatan zaman  maka  batasan  omzet  pajak  restoran  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran di DKI Jakarta pada pengimplementasiannya tidak memberikan  dampak  signifikan  dalam  kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  yang  tidak  optimal  sehingga  membutuhkan  rencana  strategis  bagi  Badan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (BPRD)  DKI  Jakarta  untuk  mengkaji  secara mendalam  didukung  dengan  data  dengan  mempertimbangkan  pada  intensifikasi dan  ekstensifikasi  perpajakan,  khususnya  untuk  diterapkan  dalam  pemungutan pajak restoran yang harus mempertemukan antara tarif dengan batasan omzetnya, agar tidak mendistorsi perlu dikomunikasikan dan disosialisikan dengan baik.
b. Penetapan batasan omzet pajak restoran yang bersifat self-assessment system yang dinilai  dapat  memudahkan  fiskus  untuk  melakukan  pemantauan  dalam pemungutan  pajak  restoran,  dalam  praktiknya  tidak  berdampak  signifikan kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  DKI  Jakarta.  Selain  itu, pertumbuhan objek pajak restoran yang meningkat tidak sebanding dengan objek pajak  restoran  yang  telah  menerapakan  sistem  online  dalam  melaksanakan pemenuhan  kewajiban  untuk  menyetorkan  pajak  restoran  ke  Kas  Daerah  yang mencerminkan  tidak  efisien  terhadap  penetapan  ambang  batas  pajak  (tax threshold)  pada  pajak  restoran  dalam  mencapai  hasil  yang  dinginkan  terhadap penerimaan  Pajak  Daerah  bagi  Pemerintah  DKI  Jakarta.  Untuk  itu  dibutuhkan rekonstruksi  kebijakan  ambang  batas  pajak  (tax  threshold)  pada  pajak  restoran yang  selaras  dengan  Tri  Dharma  Perpajakan,  yaitu  tepat  waktu  membayarnya, tepat jumlah bayarnya, dan semua dikukuhkan.
c. Responsivitas  yang  menyatakan  tingkat  kepuasan  pengusaha/pemilik  restoran  di DKI  Jakarta  dari  hasil  survei  yang  telah  dilakukan  menyatakan  responnya dominan terhadap ketidaktepatan penetapan batasan omzet sebesar dua ratus juta rupiah  per tahun,  dan  perlu  dilakukan evaluasi. Evaluasi  terhadap  batasan  omzet yang  ditetapkan  dalam  sebuah  kebijakan  tidak  seharusnya  menunggu  adanya gugatan  dari  masyarakat,  melainkan  dibutuhkannya  keahlian  pemerintah  DKI Jakarta  dalam  menerapkan  metode  sensivitas  kebijakan  guna  menstimulasi  para stakeholders, dan mewujudkan keadilan bagi semua pelaku usaha restoran di DKI Jakarta.  Untuk  itu,  rekonstruksi  kebijakan  ambang  batas  pajak  (tax  threshold) pada pajak restoran di DKI Jakarta perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan zaman dari kemunculan tren populis atas perkembangan bisnis restoran saat ini.
d. Ketepatan penentuan ambang batas pajak (tax threshold) pada pajak restoran jika ditinjau  dari  rekomendasi  OECD  dengan  memberikan  contoh  praktik  pajak restoran  di  negara  Fiji,  serta  semangat  yang  diusung  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta dengan  mengkukuhkan  semua  objek  restoran  untuk  dikenakan  pajak  dan menurunkan tarifnya, dapat menjadi opsi kebijakan dalam melakukan rekonstruksi kebijakan ambang batas pajak restoran di DKI Jakarta.
Dari  keempat  kriteria  evaluasi  kebijakan  untuk  merekonstruksi  kebijakan ambang  batas  pajak (tax  threshold) pada  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta,  dapat dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 4 Rekonstruksi Kebijakan Ambang Batas Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta Kebijakan Kriteria Evaluasi Hasil Evaluasi Usulan Rekonstruksi Perda DKI No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran pada penetapan batasan omzet restoran Efektivitas Tidak optimal kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah BPRD  DKI  untuk merancang  rencana strategis dengan mengkaji intensifikasi dan ekstensifikasi  pajak restoran terhadap layak  atau  tidaknya pada penetapan batasan  omzet  pajak restoran Efisiensi Tidak  efisien  dari tingkat keefektifan penetapan batasan omzet yang dianggap memudahkan bagi fiskus tetapi  justru menimbulkan ketidakoptimalan dalam  pengawasan terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Restoran  yang  telah dikukuhkan dan telah menerapkan sistem online . Perlu diselaraskan pada  Tri  Dharma Perpajakan, yaitu tepat waktu bayarnya, tepat jumlah bayarnya, semua dikukuhkan. Responsivitas Pengusaha/  pemilik restoran  dari  hasil survei  menunjukkan ketidakpuasan dari batasan  omzet  pajak restoran,  dan  dinilai tidak adil bagi pelaku UMKM. Perlu menerapkan metode  sensitivitas kebijakan sebagai stimulasi untuk mendorong para pelaku kebijakan dan stakeholder . Ketepatan Tidak tepat atau tidak  layak  terhadap perkembangan bisnis restoran saat ini. Perlu mengadopsi kebijakan  di  negara lain yang direkomendasikan OECD,  dan  perlu didukung  semangat Gubernur DKI untuk mengukuhkan semua objek restoran dikenakan pajak dengan  menurunkan tarifnya.
Tabel  4  dapat  dijelaskan  rekonstruksi  kebijakan  ambang  batas  pajak  (tax threshold)  pada  pajak  restoran  atas  batasan  omzet  yang  ditetapkan  dari  Peraturan Daerah  tentang  Pajak  Restoran  di  DKI  Jakarta  pada  saat  ini  sudah  sepatutnya direkonstruksi ulang melalui rencana kebijakan strategis yang dikaji oleh BPRD DKI Jakarta  dengan  mempertimbangkan  pada  langkah  intensifikasi  atau  ekstensifikasi pada  pajak  restoran,  menerapkan  metode  sensitivitas  kebijakan  dengan  mencermati tren  populis  dari  perkembangan  bisnis  restoran  di  DKI  Jakarta  saat  ini  serta menyelaraskan  praktik  pemungutan  pajak  restoran  dengan  Tri  Dharma  Perpajakan guna mencapai ketepatan kebijakan.
Rekonstruksi  yang  diusulkan  dari  hasil  penelitian  ini  agar  Pemerintah  DKI Jakarta dapat mengadopsi kebijakan pajak restoran yang dipraktikkan di negara lain, seperti  di  Fiji,  dan  senada  dengan  semangat  Gubernur  DKI  Jakarta  untuk mengkukuhkan  semua  objek  restoran  dikenakan  pajak,  menurunkan  tarifnya dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan tepat dan cemat agar tidak mendistorsi dengan  harapan  dapat  memberikan  edukasi  pajak  bagi  seluruh  para  pengusaha/ pemilik restoran di DKI Jakarta.

## Kesimpulan
Evaluasi  kebijakan  ambang  batas  pajak (tax  threshold) pada  pajak  restoran  di Provinsi  DKI  Jakarta  dari  kriteria  efektivitas  dilihat  kontribusi  penerimaan  pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah dinilai tidak optimal. Pada kriteria efisiensi terkait hubungannya antara efektivitas mencerminkan pengawasan fiskus tidak optimal dalam  pengawasan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  yang  telah  dikukuhkan dan  telah  menerapkan  sistem  online.  Pada  kriteria  responsivitas  atas  tanggapan  yang dinyatakan oleh pengusaha/pemilik restoran di DKI Jakarta menunjukkan ketidakpuasan atas  batasan  omzet  pajak  restoran  dan  terdapat  nilai  ketidakadilan  bagi  pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada kriteria ketepatan atas batasan omzet yang ditetapkan dinilai  tidak  tepat  atau  tidak  layak  terhadap  perkembangan  bisnis  restoran  di  DKI Jakarta saat ini.
Untuk itu, rekonstruksi kebijakan ambang batas pajak (tax threshold) pada pajak restoran  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  dilakukan  dengan  mengadopsi  kebijakan  pajak restoran di negara lain yang senada dengan semangat Gubernur DKI Jakarta dan selaras dengan Tri Dharma Perpajakan perlu dipertimbangkan upaya ekstensifikasi pajak untuk mengukuhkan  semua  objek  restoran  dikenakan  pajak  dengan  menurunkan  tarifnya melalui  komunikasi  dan  sosialisasi  yang tepat  dan  cermat  sehingga  dapat memberikan edukasi pajak bagi seluruh pengusaha/ pemilik restoran di DKI Jakarta.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto.  (2010). Prosedur  Penelitian :  Suatu  Pendekatan  Praktik (Revisi).  Jakarta: Rineka Cipta.
Bam, Kapil. (1992). Research methods for business and management . Google Scholar
Crawford, Ian, Keen, Michael, & Smith, Stephen. (2010). Value added tax and excises. Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review , 1 , 275–362. Google Scholar
Creswell,  John  W.  (2016).  Research  design:  pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 5 . Google Scholar
Devano,  Sony,  &  Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2006). Perpajakan:  Konsep,  teori,  dan  isu .

## Google Scholar
Dewi,  Mira  Riangga,  &  Zulaikha,  Zulaikha.  (2011). Persepsi  Wajib  Pajak  Atas Pengenaan  Pajak  Penghasilan:  Anteseden  dan  Konsekuensinya  (Kajian  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Memiliki  Usaha  di  Kota  Kudus) . Universitas Diponegoro. Google Scholar
Dunn, William N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik . Google Scholar
Esmaeel, Ezat Sabir. (2013). The impact of direct-indirect taxation on consumer. IOSR Journal of Engineering , 3 (6), 8–13. Google Scholar
Gunadi,  Faustina,  &  Widianto,  Septian  Rheno.  (2020).  Efektifitas  Pelaporan  Pajak Online  di  Indonesia  Berbasis  Cobit  5.0  pada  Domain  MEA  (Monitor,  Evaluate, Assess). Seminar  Nasional  Teknologi  Komputer  &  Sains  (SAINTEKS) , 1 (1),  82– 85. Google Scholar
Mardiasmo, Perpajakan, & Perpajakan, A. K. T. (2011). edisi revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi .
Marsuni,  Lauddin.  (2006). Hukum  dan  kebijakan  perpajakan  di  Indonesia .  UII  Press.

## Google Scholar
Miles,  Matthew  B.,  &  Huberman,  A.  Michael.  (2007). Terj.  Analisis  Data  Kualitatif– Buku  Sumber  tentang  Metode-metode  Baru .  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta. Google Scholar
Nmesirionye, J. A., Jones, Ebieri, & Onuche, E. V. S. (2019). Impact of indirect taxes on  economic  performance  of  Nigeria  (1994-2017). European  Journal  of Accounting, Finance and Investment , 5 (4), 32–39. Google Scholar
Rosdiana,  Haula,  &  Tarigan,  Rasin.  (2005).  Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Google Scholar
Saefulloh, Ridwan, & Indarti, Iin. (2012). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Ilmiah Aset , 14 (2), 153–159. Google Scholar
Soemitro,  Rochmat,  &  Sugiharti,  Dewi  Kania.  (2010).  Asas  dan  Dasar  Perpajakan  1 (Edisi Revisi). Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama . Google Scholar
Thuronyi, Victor. (2012). Tax law. In Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Second Edition . Edward Elgar Publishing. Google Scholar
Wibawa,  Samodra,  Purbokusumo,  Yuyun,  &  Pramusinto,  Agus.  (1994). Evaluasi kebijakan publik . PT Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . Yogyakarta: CAPS.

## Copyright holder:
Mohammad Toffani Alrajbie, Haula Rosdiana (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: