Nama  Author  (tahun  terbit)  Judul, (Volume)  Issue, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate. v8i5.12050 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## ANALISIS  PERAN  KOMUNIKASI  INTERNAL  ORGANISASI  PPID  DALAM IMPLEMENTASI  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  DI  LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

## Nadya Fajardinni
Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga, Indonesia Email: nadyafajardinni@gmail.com

## Abstrak
Setiap Badan Publik wajib untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Melalui  Undang-undang  ini,  masyarakat dijamin  haknya  untuk  memperoleh  informasi  publik.  Informasi  publik  berkaitan dengan  penyelenggaraan  negara  baik  yang  mendapatkan  dana  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  serta  organsaisi  yang  mengelola  atau  menggunakan  sumbangan  dari masyarakat. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan aliran komunikasi  yang  dilakukan  dalam  organisasi  PPID  di  lingkungan  Kementerian Pertanian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara, dan data sekunder. Pengamatan dilakukan dengan cara observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Wawancara digunakan  untuk  memperkuat  data  primer  dari  hasil  observasi.  Membership negotiation  terjadi  pada  proses  komunikasi  dengan  adanya  pembagian  petugas  di PPID  Utama  untuk  menjadi  liaison  officer  yang  akan  menghubungkan  informasi antar  PPID  Utama  dengan  petugas  PPID  di  unit  kerja  sekaligus  memberikan pembinaan  dan  motivasi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  informasi  public.  Proses komunikasi  yang  terjadi  dalam  institutional  positioning  yaitu  memposisikan organisasi  sebagai  suatu  institusi  sosial  yang  berada  dalam  organisasi  yang  lebih besar. Dengan memposisikan diri bahwa PPID juga merupakan salah satu tugas dan fungsi yang perlu mendapat perhatian baik dari Pimpinan maupun pegawai lainnya, maka dapat berdampak pada kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian
Kata kunci : komunikasi internal, komunikasi organisasi, keterbukaan informasi publik

## Abstract
Every Public Agency is obliged to carry out the management and service of public information as mandated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.  Through  this  law,  the  public  is  guaranteed  the  right  to  obtain  public information. Public information related to state administration either receives funds from the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) as well as organizations that manage or use donations from the community. In this article, the method used is a descriptive case study method with a qualitative approach. This method is used to explain the flow of communication carried out in the PPID organization within the Ministry  of  Agriculture.  The  data  collection  techniques  used  are  observation, interviews, and secondary data. Observation is carried out by means of participatory observation, where researchers are directly involved in various things that are being observed.  Interviews  are  used  to  reinforce  primary  data  from  observations. Membership negotiation occurs in the communication process with the division of officers  at  PPID  Utama  to  become  liaison  officers  who  will  connect  information between PPID Utama and PPID officers in work units while providing coaching and motivation  in  the  implementation  of  public  information  management.  The communication  process  that  occurs  in  institutional  positioning  is  positioning  the organization  as  a  social  institution  within  a  larger  organization.  By  positioning themselves that PPID is also one of the tasks and functions that need attention from both the Leadership and other employees, it can have an impact on the performance of management and public information services at the Ministry of Agriculture
Keywords: Internal communication, organizational communication, public information disclosure

## Pendahuluan
Setiap  Badan  Publik  wajib  untuk  melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Melalui  Undang-undang  ini,  masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik. Informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  serta  organsaisi yang mengelola atau menggunakan sumbangan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan negara supaya transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang ini.
Kementerian  Pertanian  sebagai  salah  satu  badan  publik  telah  melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungannya dengan menetapkan regulasi yaitu  Peraturan  Menteri  Pertanian  32  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  dan  pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan pada Permentan Nomor 32 Tahun 2011.
Biro Humas dan Informasi Publik dalam hal ini ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal untuk  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  Utama  Kementerian  Pertanian.  Dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan tersebut, Biro Humas dan Informasi Publik sebagai PPID Utama membentuk organisasi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  di  setiap  Unit  Kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian.
Adanya UU KIP memperluas tugas, fungsi dan wewenang yang dilakukan oleh Biro Humas dan Informasi Publik selaku humas Kementerian Pertanian.  Selain memiliki tugas  dan  fungsi  dalam  menyebarluaskan  informasi  terkait  program/  kebijakan  kepada masyarakat,  Humas  Kementerian  Pertanian  juga  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  koordinasi  antar  unit  kerja  di  internal  Kementerian  Pertanian  dalam pengelolaan informasi publik. Dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik, humas pemerintah sebagai aparat terdepan di bidang pelayanan informasi perlu meningkatkan  proses  kinerja  dan  transmisi  informasi  informasi  dalam  lingkup  internal kelembagaan (Trisno, 2018).
Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada publik tentang informasi publik di bidang pertanian. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyediakan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan  sikap  keterbukaan  dan  mekanisme  serta  prosedur  yang  memadai  akan memudahkan  masyarakat  memberikan  kontribusi  atau  partisipasi  secara  positif (Setiaman, Sugiana, & Mahameruaji, 2013). UU KIP juga bertujuan untuk menjadikan penyelenggaraan  negara  lebih  transparan  dan  akuntabel  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Kementerian  Pertanian  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  informasi  publik didukung  oleh  PPID  di  masing-masing  unit  kerja.  Terdapat  230  Unit  Kerja/  Unit Pelaksana  Teknis  lingkup  Kementerian  Pertanian  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk  mengelola sekaligus melayani permohonan informasi  publik  di  unit  kerjanya.  Dalam  organisasi  PPID,  setiap  unit  kerja  menunjuk petugas  dan  pejabat  yang  memiliki  tugas  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi publik.  Jumlah  tersebut  menuntut  adanya  kesamaan  pemahaman  dalam  pengelolaan informasi  publik  sehingga  dapat  melayani  permohonan  informasi  dari  publik  secara efektif, transparan dan efisien kepada masyarakat.
Berdasarkan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi Pusat,  Kementerian  Pertanian  memperoleh  predikat  sebagai  Badan  Publik  Informatif pada Tahun 2020 dan 2021 untuk kategori Kementerian. Kementerian Pertanian menjadi Badan  Publik  yang  telah  mengimplementasikan  keterbukaan  informasi  publik  di  unit kerjanya.  Dengan  predikat  yang  diperoleh,  keberadaan  PPID  yang  mengelola  dan melakukan  pelayanan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  organisasi  yang  penting dalam  mewujudkan  tujuan  Kementerian  Pertanian  sebagai  instansi  yang  terbuka  dan transparan.
Hanya saja, Keberadaan organisasi PPID masih menjadi ‘pekerjaan tambahan’, sehingga  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPID  di  Unit  Kerja  belum  dilakukan  secara
optimal  baik  dari  segi  sumberdaya  manusia,  sarana  dan  juga  anggaran.  Kurangnya pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  UU  KIP  serta  standar  pelaksanaan  yang  telah ditetapkan  oleh  PPID  Utama  Kementerian  Pertanian  menjadi  tantangan  sekaligus hambatan. Dampaknya,  koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di internal unit kerja seringkali terhambat karena pengetahuan pegawai terhadap tugas dan fungsi PPID masih terbatas.
Selain  itu,  dinamika  perubahan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  petugas dan/atau  pejabat  diakibatkan  mutasi  dan/atau  promosi  jabatan  merupakan  hambatan dalam  mendukung  keterbukaan  informasi  publik.  Pertukaran  informasi  tentang keterbukaan informasi publik antara petugas yang lama dengan yang baru terkadang tidak langsung  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  PPID  Utama  berperan  dalam  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  sehingga  keberlangsungan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi  publik  dapat  terjaga.  Hambatan  pelaksanaan  implementasi  keterbukaan informasi  publik  pada  unit  kerja  dapat  berdampak  pada  pelaksanaan  kebijakan  secara keseluruhan di lingkungan Kementerian Pertanian.
Untuk  menyamakan  pemahaman  tentang  implementasi  keterbukaan  informasi publik, PPID Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan setiap tahun. PPID Utama menyadari hambatan yang ditemui di unit kerja  menuntut  adanya  komunikasi  internal  dalam  pertukaran  informasi  tentang implementasi  UU  KIP.    Lemahnya  komunikasi  pemerintah  di  internal  badan  publik menjadi kendala dalam implementasi UU KIP (Indarto, 2012)Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi ajang koordinasi dalam organisasi PPID untuk menyamakan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Walaupun organisasi PPID  di  Kementerian  Pertanian  merupakan  Amanah  dari  UU  KIP,  tetapi  komunikasi internal yang terjadi di dalamnya memperkuat organisasi tersebut.
PPID  merupakan  unsur  utama  dalam  dukungan  keterbukaan  informasi  publik, tetapi tidak semua Badan Publik memiliki PPID yang terorganisir hingga ke unit kerja terkecil. Dalam hal ini, PPID Utama Kementerian Pertanian menyadari bahwa dukungan dan  koordinasi  dari  unit  kerja  dapat  mewujudkan  implementasi  keterbukaan  informasi publik secara menyeluruh. Komunikasi internal yang dibangun oleh PPID Utama kepada PPID Unit Kerja dilakukan demi memudahkan pertukaran informasi baik secara vertikal maupun horizontal.
Artikel  ini  akan  menganalisis  peran  komunikasi  internal  dalam  implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik. PPID Kementerian Pertanian sebagai sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan Amanah UU KIP memiliki kesadaran untuk menjaga  dan  memperkuat  komunikasi  internal  dengan  tujuan  kesamaan  pemahaman dalam  melaksanakan  keterbukaan  informasi  publik  di  lingkungan  unit  kerja  masing- masing.  Komunikasi  internal  berperan  untuk  menggerakkan  seluruh  elemen  organisasi dalam mencapai implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian Pertanian dari PPID Utama hingga PPID di unit kerja terkecil. Tujuan implementasi UU KIP yaitu menjadikan badan  publik  semakin  transparan  dan  akuntabel  sehingga  berdampak  positif  pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## Metode Penelitian
Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  aliran komunikasi yang dilakukan dalam organisasi PPID di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai pernyataan Mcphee dan Zaug (2000). Interaksi yang terjadi antar anggota PPID di masing-masing unit kerja berperan dalam membentuk hingga memperkuat implementasi keterbukaan  informasi  publik  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan data sekunder.  Pengamatan  dilakukan  dengan  cara  observasi  partisipasi,  dimana  peneliti terlibat  langsung  dalam  berbagai  hal  yang  sedang  diobservasi.  Wawancara  digunakan untuk  memperkuat  data  primer  dari  hasil  observasi.  Wawancara  dilakukan  kepada anggota PPID baik di PPID Utama maupun petugas PPID di unit kerja pada lingkungan Kementerian  Pertanian  sebagai  informan  Penelitian.  Sedangkan  data  sekunder merupakan  dokumentasi  dan  informasi  terkait  pelaksanaan  implementasi  keterbukaan informasi  publik  yang  telah  berjalan  di  lingkungan  Kementerian  Pertanian  hingga terbentuknya organisasi PPID untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya

## Hasil dan Pembahasan
Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik menuntut setiap badan publik untuk memiliki susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  PPID  ini  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  mengelola  dan  mendokumentasi informasi  publik  serta  melayani  permohonan  informasi  publik  dari  masyarakat. Implementasi  kebijakan  ini  dapat  terlaksana  dengan  adanya  komunikasi  antar  petugas yang bertanggung jawab atas dokumentasi informasi publik di beberapa satuan atau unit kerja di lingkungan badan publik.
Menurut teori Proses implementasi kebijakkan dalam Van Meter dan Horn dalam (Pujosiswanto, Palutturi, & Ishak, 2020).salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan  yaitu  komunikasi  antar  organisasi  dan  kegiatan  implementasi.  Pelaksanaan implementasi berjalan secara efektif apabila dilakukan dengan proses komunikasi yang tepat  antar  pelaku  kegiatan  (Hutahayan,  2019).  Peran  komunikasi  internal  dalam organisasi  digunakan  untuk  membangun  dan  memelihara  hubungan  antar  pegawai, meningkatkan  kepercayaan,  menyediakan  informasi  yang  tepat  dan  dapat  diandalkan sehingga  dapat  berkontribusi  pada  motivasi  untuk  pegawai,  terutama  di  saat  adanya perubahan dan stress (Dolphin, 2005 dalam (Chmielecki, 2015).
Dengan kebijakan yang masih dini pelaksanaannya serta masih belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang transparansi  informasi penyelenggaraan  negara, maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian juga masih belum merata  antar  unit  kerja.  Komunikasi  dibutuhkan  dalam  melakukan  adaptasi  terhadap perubahan yang disebebkan oleh kebijakan ini. Tujuan dari komunikasi internal saat ini
dilakukan  dalam  mendukung  pengembangan  lingkungan  kerja  yang  fleksibel  sehingga memudahkan  adanya  adaptasi  terhadap  perubahan,  mengamati  perbaikan,  berbagi pengetahuan,  menghasilkan  ide  dan  melibatkan  individu-individu  yang  ada  di  dalam organisasi  untuk  mencapai  tujuan  strategis  (Keenan  dan  Hazelton,  2006;  Smith,  2005 dalam (Chmielecki, 2015).
Konsep  Communicative  Constitution  of  Organization  (CCO)  melihat  secara eksplisit pada fungsi arus komunikasi dalam membentuk organisasi, yaitu seberapa besar faktor organisasi yang dikendalikan dan organisasi yang secara sengaja dibentuk. Aliran komunikasi yang terjadi dalam organisasi berperan dalam pembentukan budaya, norma serta  aturan  pada  organisasi  yang  dapat  diadaptasi  oleh  masing-masing  individu  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Mcphee  dan  Zaug  (2000)  menjelaskan  bahwa  kualitas organsiasi  dapat  dikembangkan  melalui  empat  lokasi  komunikasi  dalam  organisasi. Berikut analisis terkait aliran komunikasi yang terjadi dalam mendukung pembentukan hingga penguatan organisasi PPID di lingkungan Kementerian Pertanian. o Membership  negotiation,  kegagalan  organisasi  untuk  berkembang  disebabkan penerimaan  anggota  satu  dengan  lainnya  terlampau  jauh.  Orang-orang  yang  tidak diterima  atau  mungkin  terpaksa  diterima  dalam  organisasi  dapat  menurunkan  tingkat keterlibatan, produktivitas dan kurang memiliki tanggung jawab.
Di  beberapa  unit  kerja,  penerimaan  petugas  terhadap  pelaksanaan  layanan informasi  publik  hanya  sebagai  pekerjaan  tambahan.  Apalagi  sosialisasi  layanan informasi  ini  memang  masih  belum  meluas  di  masyarakat,  sehingga  mengakibatkan permintaan dan/atau permohonan informasi publik hanya sedikit bahkan tidak ada dalam setahun.
Berdasarkan  pemantauan  yang  dilakukan  pada  aplikasi  serta  laporan  dari  Unit Kerja di atasnya. Selain tidak ada kegiatan layanan informasi yang terjadi, pimpinan unit kerja juga tidak memahami terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik di badan publik,  sehingga  hal  ini  juga  menjadi  penghambat  implementasi  kebijakan  ini  dapat tercapai  di  beberapa  unit  kerja.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  pelaksanaan  pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, karena terpantau melalui aplikasi secara real time.
Penerimaan  anggota  organisasi  dapat  dibentuk  dan  dikembangkan  dengan interaksi. Salah satunya dengan employee relations, dengan membentuk hubungan secara individu  dengan  individu  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi publik di tiap unit kerja.
PPID Utama menyadari dengan banyaknya unit kerja tidak memungkinkan hanya dilakukan  pembinaan  oleh  satu  orang.  Oleh  karena  itu,  terdapat  pembagian  petugas  di PPID Utama untuk menjadi  liaison  officer yang  akan menghubungkan informasi antar PPID Utama dengan petugas PPID di unit kerja sekaligus memberikan pembinaan dan motivasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
“Ide untuk membentuk liaison officer ini karena banyak unit kerja yang merasa tidak  menerima  informasi  tentang  keterbukaan  informasi  publik  yang  sesuai  dengan regulasi.  Sehingga  pada  saat  kita  melakukan  evaluasi,  banyak  yang  tidak
mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Disini  peran  penghubung  menjadi  penting karena  mereka  harus  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  informasi  apa  yang  perlu diketahui oleh PPID di tiap unit kerja. Setiap penghubung beragam jumlah unit kerja yang ditangani karena didasarkan pada unit kerja di masing-masing Eselon I,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik.
Menurut(Adawiyah,  2017),  komunikasi  dalam  kelompok  kecil  menjadi komponen  penting  dalam  penyampaian  materi  informasi  maupun  informasi  lainnya. Keberadaan  kelompok  yang  lebih  kecil  dengan  penghubung  dari  PPID  Utama  ini memudahkan  interaksi  sekaligus  menjadi  tempat  diskusi  dan  pertukaran  pengetahuan antar petugas PPID di unit kerja.
“Adanya penghubung ini membantu saya untuk lebih paham tentang apa saja yang harus dilakukan dalam pengelolaan informasi publik. Pimpinan saya pun juga tergerak untuk mencari tahu tentang keterbukaan informasi publik. Karena ini diwajibkan sesuai Undang-Undang, sehingga lebih mudah diterapkan dalam kinerja sehari-hari,” ujar salah satu pegawai yang menjadi petugas PPID di unit kerja.
Hambatan yang biasa ditemui pada proses komunikasi yaitu adanya pegawai yang diberikan  tugas  sebagai  petugas  atau  pejabat  PPID  tanpa  pengetahuan  awal  tentang implementasi  keterbukaan  informasi  publik.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila  pengelolaan informasi publik pada unit kerja dibebankan hanya pada satu pegawai, bukan dalam suatu sistem yang berdiri kuat pada unit kerja. Hal ini bisa menyebabkan tingkat keterlibatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik menjadi rendah.
Unit  kerja  yang  memiliki  sistem  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi publik  yaitu  kelompok  pegawai  sebagai  organisasi  PPID,  dengan  mudah  mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungannya. Interaksi yang baik antar PPID  Utama  dengan  PPID  di  unit  kerja  dalam  pengelolaan  informasi  juga  dapat meningkatkan implementasi KIP di lingkungan unit kerja, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan  implementasi  KIP  di  Kementerian  Pertanian  secara  keseluruhan.  Hal  ini dapat dilihat berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan PPID Utama Kementerian Pertanian setiap tahunnya.
o Self-Structuring,  setiap organisasi  memiliki regulasi,  aturan, visi dan misi  serta sumberdaya.  Pemahaman  anggota  terhadap  nilai,  norma  dan  budaya  dalam  suatu organisasi  dapat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja  organisasi.(Nahrisa,  Alam, Bustan, & Djufri, 2021). menjelaskan bahwa pemahaman individu terhadap prinsip yang dimiliki  organisasi  berpengaruh  positif  secara  parsial  terhadap  kinerja  individu  dalam organisasi.  Semakin  mendalam  pengetahuan  anggota  terhadap  organisasi,  maka meningkatkan komitmen kepada organisasi. Dalam hal ini, organisasi akan memberikan perhatian sesuai dengan komitmen yang telah dimiliki anggota tersebut.
Pengetahuan  tentang  implementasi  KIP  yang  belum  merata  dapat  menjadi hambatan  dalam  membentuk  kesamaan  pemahaman  antar  petugas  PPID  di  lingkungan Kementerian  Pertanian.  Hal  ini  yang  menjadi  perhatian  PPID  Utama  sebagai  induk organisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan tersebut kepada seluruh
petugas  PPID  unit  kerja.  Perbedaan  pengetahuan  tentang  pelaksanaan  pengelolaan informasi publik di masing-masing unit kerja dapat berdampak pada implementasi KIP secara keseluruhan di badan publik ini.
PPID Utama melaksanakan kegiatan yang termasuk pada self-structuring ini yaitu melalui  monitoring  dan  evaluasi  keterbukaan  informasi  publik  yang  dilakukan  setiap tahun.  Tujuan  utama  kegiatan  ini  untuk  meningkatkan  standarisasi  pengelolaan  dan pelayanan  informasi  publik(Lubis,  2017).  Dalam  kegiatan  ini,  setiap  ppid  unit  kerja diwajibkan  untuk  melampirkan  bukti  dukung  sesuai  pertanyaan  yang  diajukan  dalam kuesioner penilaian mandiri. Pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner didasarkan pada  UU  KIP  dan  regulasi  tentang  pengelolaan  informasi  publik  yang  terdapat  di lingkungan Kementerian Pertanian.
Evaluasi tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang  merupakan  perwujudan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik(Kamaliah, 2015).  Diantaranya  terkait  klasifikasi  informasi  publik  yang  terdapat  di  UU  KIP  yaitu informasi  berkala,  informasi  serta  merta  dan  informasi  setiap  saat.  Selain  itu,  evaluasi juga  dilakukan  dalam  rangka  pemantauan  sarana  dan  prasarana  dalam  pelayanan informasi publik, diantaranya penetapan petugas dan pejabat PPID di tiap unit kerja, meja layanan informasi, alur layanan serta penggunaan anggaran untuk pengelolaan informasi publik  yang  sesuai  dengan  UU  KIP  dan  regulasi  terkait  di  lingkungan  Kementerian Pertanian.
Menurut informasi petugas PPID Utama, pada saat awal pelaksanaan Monev KIP tahun 2013-2015, evaluasi hanya didasarkan pada kewajiban unit kerja dalam memahami amanat  UU KIP melalui website dan visitasi langsung secara acak. Penilaian pun juga lebih berfokus pada tata Kelola website dan konten informasi publik yang terbatas pada informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta informasi mengenai laporan keuangan(Arifah & Muhammad, 2021). Peserta Monev KIP tidak hanya dari Unit Kerja yang  berada  di  lingkungan  Kementerian  Pertanian,  tetapi  juga  Satuan  Kerja  Perangkat daerah (SKPD) mitra Kementerian Pertanian.
Pada tahun 2016 hingga tahun 2022, pelaksanaan Monev KIP difokuskan pada unit kerja yang berada di  lingkungan Kementerian Pertanian. Evaluasi dilakukan tidak hanya  satu  arah,  tetapi  PPID  Utama  juga  terus  melaksanakan  sosialisasi  hingga bimbingan  teknis  untuk  menyamakan  pemahaman  terkait  pengelolaan  dan  pelayanan informasi publik. Komunikasi yang dilakukan oleh PPID Utama dan interaksi yang terjadi memunculkan  berbagai  inovasi  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  organisasi  PPID Kementerian Pertanian. Dampak positif yang dirasakan melalui Monev KIP sebagai self- structuring  ini  adalah  memperkuat  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di lingkungan Kementerian Pertanian dengan menyamakan persepsi pelaksanaan UU KIP di masing-masing unit kerja.
o Activity  Coordination,  proses  komunikasi  ini  dilakukan  dalam  mempermudah proses  kerja  hingga  menemukan  solusi  atas  permasalahan  yang  dihadapi  dalam organisasi.  Kualitas  organisasi  juga  dapat  dilihat  dari  bagaimana  individu  dan/atau
kelompok di dalamnya bekerjasama, saling percaya satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Di dalam organisasi, pelaksanaan koordinasi ini tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, tetapi juga antar individu dan kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi bersama.
Menurut(Handoko & Djastuti, 2015), koordinasi merupakan proses pengintegrasian  tujuan  dan  kegiatan  pada  satuan  yang  terpisah  dalam  suatu  organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan koordinasi ini tidak dapat terlepas pada proses komunikasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.
Pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian membutuhkan  dukungan  dari  setiap  unit  kerja  sebagai  perwakilan  instansi  di  masing- masing  daerah(DARMAYANTI,  2022).  Hal  ini  termasuk  dalam  penyusunan  daftar informasi publik yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik membutuhkan pembaharuan daftar informasi minimal dua kali dalam setahun(Kuslihaniati & Hermanto, 2016)(Kenda, 2015). Daftar informasi publik ini merupakan acuan dasar bagi petugas PPID dan pemohon informasi publik terkait informasi yang disediakan oleh badan publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi publik.
Proses  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  PPID  Utama  dalam  penyusunan  daftar informasi dimulai dari sosialisasi tentang pentingnya penyusunan daftar informasi yang bertujuan  untuk  memudahkan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di  masing- masing unit kerja. Pada sosialisasi, komunikasi yang terjadi antara PPID Utama dengan petugas PPID di masing-masing unit kerja dan disampaikan secara massif(Kenda, 2015). Interaksi  yang  terjadi  dilakukan  secara  satu  arah  meskipun  terdapat  ruang  diskusi  di dalamnya.Penyusunan  daftar  informasi  ini  membutuhkan  koordinasi  berkelanjutan, memahami kondisi keterbatasan sumber daya manusia di masing-masing unit kerja yang memiliki  tugas  dan  kewajiban  dalam  pengelolaan  informasi  publik.  PPID  Utama melaksanakan bimbingan teknis guna memperdalam penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasinya.
Bimbingan  teknis  ini  dilaksanakan  dengan  membagi  pertemuan  berdasarkan wilayah atau unit kerja Eselon I diatasnya(Sukino, Samad, Mangngasing, & Rivai, 2019). Sehingga aktivitas komunikasi yang dilakukan akan bersifat kelompok kecil dan interaksi yang terjadi dapat memberikan dampak bagi petugas PPID yang mengikuti. Petugas PPID pun  masih  dapat  melakukan  koordinasi  dengan  media  komunikasi  lain  seperti  pesan (whatsapp/  sms)  dengan  PPID  Utama.  Semakin  sering  koordinasi  yang  dilakukan, pemahaman terhadap klasifikasi informasi publik dan penyusunannya menjadi tepat dan mudah(Maryanti, Komariah, & Rodiah, 2022).
Hambatan pada saat pelaksanaan koordinasi ini apabila sumberdaya manusia pada unit  kerja  terbatas  dan  pengelolaan  informasi  publik  tidak  dilakukan  sebagai  sistem proses  kerja  yang  melibatkan  beberapa  individu  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini berdampak  pada  pemahaman  tentang  klasifikasi  informasi  publik  yang  diterima  oleh petugas PPID pada unit kerja tersebut. Sehingga pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
o Institutional Positioning, proses komunikasi ini memposisikan organisasi sebagai suatu  institusi  sosial  yang  berada  dalam  organisasi  yang  lebih  besar(Dawud,  2019). Termasuk  bagaimana  organisasi  menyajikan  dan  mengkomunikasikan  diri  menjadi supaya lebih dikenal dan dipercaya. Dengan ini, organisasi akan lebih mudah membangun relasi dengan publik baik internal maupun eksternal.
Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID sebagai organisasi  di  dalam  instansi  Kementerian  Pertanian  yang  merupakan  organisasi  lebih besar.  Tugas  dan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  PPID  merupakan  salah  satu  target  yang tercantum  dalam  indikator  kerja  Kementerian  Pertanian  yaitu  mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Sedangkan pada unit kerja, PPID menjadi kelompok kecil yang turut mendukung pelaksanaan tujuan dari masing-masing instansi.
Tidak hanya masyarakat luas, lingkup internal Kementerian Pertanian pun masih minim  pengetahuan  tentang  keterbukaan  informasi  publik.  Termasuk  pentingnya mengelola,  melayani  dan  mengumumkan  informasi  publik  secara  berkala.  Sehingga terkadang PPID mengalami kendala dalam mendapatkan informasi publik terutama pada saat terdapat permohonan informasi publik dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi PPID  baik  di  pusat  maupun  PPID  di  masing-masing  unit  kerja  untuk  berkomunikasi tentang  tugas  dan  fungsi  serta  manfaat  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di wilayah kerjanya.
Dengan  memposisikan  diri  bahwa  PPID  juga  merupakan  salah  satu  tugas  dan fungsi yang perlu mendapat perhatian baik dari Pimpinan maupun pegawai lainnya, maka dapat  berdampak  pada  kinerja  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik  di Kementerian  Pertanian.  Salah  satu  yang  dilakukan  PPID  Utama  dalam  memposisikan tugas  PPID  yaitu  dengan  mengundang  seluruh  Pimpinan  di  lingkungan  Kementerian Pertanian  untuk  hadir  dalam  pertemuan  koordinasi,  sosialisasi,  serta  evaluasi  tentang implementasi keterbukaan informasi publik. Lalu menerapkan kewajiban untuk memiliki komitmen  yang  ditandatangani  masing-masing  pimpinan  untuk  melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di wilayah kerjanya. Pimpinan dalam hal ini merupakan unsur utama dalam mengkomunikasikan kepada internal tentang pentingnya kinerja PPID dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih utama. Dengan pengetahuan Pimpinan  tentang  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik,  hal  ini  diyakini  dapat mewujudkan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di  lingkungan  Kementerian Pertanian

## Kesimpulan
Setiap  Badan  Publik  wajib  untuk  melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini menuntut setiap badan publik untuk  memiliki  susunan  organisasi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID).  PPID  ini  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  mengelola  dan  mendokumentasi informasi  publik  serta  melayani  permohonan  informasi  publik  dari  masyarakat.
Kementerian  Pertanian  sendiri  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  informasi  publik didukung oleh PPID yang terdapat pada 230 Unit Kerja. Dalam organisasi PPID, setiap unit  kerja  menunjuk  petugas  dan  pejabat  yang  memiliki  tugas  dalam  pengelolaan  dan pelayanan informasi publik.
(McPhee  &  Zaug,  2001)  menjelaskan  bahwa  kualitas  organsiasi  dapat dikembangkan melalui empat lokasi komunikasi dalam organisasi. Berikut analisis terkait aliran  komunikasi  yang  terjadi  dalam  mendukung  pembentukan  hingga  penguatan organisasi  PPID  di  lingkungan  Kementerian  Pertanian  (Suryani,  2019).  Membership negotiation terjadi pada proses komunikasi dengan adanya pembagian petugas di PPID Utama  untuk  menjadi  liaison  officer  yang  akan  menghubungkan  informasi  antar  PPID Utama dengan petugas PPID di unit kerja sekaligus memberikan pembinaan dan motivasi dalam  pelaksanaan  pengelolaan  informasi  publik.  Self-structuring  terjadi  pada  lokasi komunikasi  dimana  PPID  Utama  melakukan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  yang bertujuan  untuk  menetapkan  standarisasi  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi publik pada masing-masing unit kerja.
Activity coordination terjadi pada proses komunikasi yang dilakukan oleh PPID Utama  dalam  penyusunan  daftar  informasi  dimulai  dari  sosialisasi  tentang  pentingnya penyusunan  daftar  informasi  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing unit kerja. Penyusunan daftar informasi ini membutuhkan koordinasi berkelanjutan, memahami kondisi keterbatasan sumber daya manusia  di  masing-masing  unit  kerja  yang  memiliki  tugas  dan  kewajiban  dalam pengelolaan  informasi  publik.  PPID  Utama  melaksanakan  bimbingan  teknis  guna memperdalam penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasinya.
Proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  institutional  positioning  yaitu memposisikan organisasi sebagai suatu institusi sosial yang berada dalam organisasi yang lebih besar. Dengan memposisikan diri bahwa PPID juga merupakan salah satu tugas dan fungsi yang perlu mendapat perhatian baik dari Pimpinan maupun pegawai lainnya, maka dapat  berdampak  pada  kinerja  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik  di Kementerian  Pertanian.  Pimpinan  dalam  hal  ini  merupakan  unsur  utama  dalam mengkomunikasikan kepada internal tentang pentingnya kinerja  PPID dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih utama.

## BIBLIOGRAFI
Adawiyah,  Cut  Rabiatul.  (2017). Urgensi  komunikasi  dalam  kelompok  kecil  untuk mempercepat proses adopsi teknologi pertanian .
Arifah,  Arifah,  &  Muhammad,  Rifqi.  (2021).  Akuntabilitas  Kontemporer  Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal Akademi Akuntansi , 4 (1).
Chmielecki, Michał. (2015). Factors influencing effectiveness of internal communication.
Management and Business Administration. Central Europe , (2), 24–38.
DARMAYANTI,  Dewi.  (2022). Sinergitas  peningkatan  kapasitas  SDM  Pertanian melalui  pemanfaatan  basis  data  Penerima  Bantuan  Pemerintah  Lingkup Kementerian Pertanian: Laporan Proyek Perubahan .
Dawud, Mochammad. (2019). Penerapan Manajemen Strategi Penyiaran dalam Dakwah.
Al-Hikmah , 17 (2), 95–122.
Handoko, Ahmad, & Djastuti, Indi. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  pada  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Daop  4 Semarang). Diponegoro Journal of Management , 619–631.
Hutahayan, John Fresly. (2019). Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja  pelayanan  publik:  Studi  pada  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta . Deepublish.
Indarto,  Marroli  J.  (2012).  Manajemen  komunikasi  pemerintah  dalam  kebijakan transparansi  informasi  (studi  evaluasi  komunikasi  keterbukaan  informasi  publik pada kementerian komunikasi dan informatika). Universitas Indonesia .
Kamaliah, Khairunnisa.  (2015).  Implementasi  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2).
Kenda,  Ndoheba.  (2015).  Implementasi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID)  pada  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan Opini Publik , 19 (3).
Kuslihaniati,  Desi  Fia,  &  Hermanto,  Suwardi  Bambang.  (2016).  Pengaruh  Praktik Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Report Lag. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (2).
Lubis,  Syawaludin.  (2017). Implementasi  Application  Programming  Interface  (API) Dalam  Upaya  Peningkatan  Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik  Pada Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . Universitas Medan Area.
Maryanti,  Sri,  Komariah,  Neneng,  &  Rodiah,  Saleha.  (2022).  DISEMINASI INFORMASI  PUBLIK  OLEH  PEJABAT  PENGELOLA  INFORMASI  DAN DOKUMENTASI  KOTA  BANJAR  SEBAGAI  UPAYA  KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (3), 517– 533.
McPhee,  Robert  D.,  &  Zaug,  Pamela.  (2001).  Organizational  theory,  organizational communication, organizational knowledge, and problematic integration. Journal of Communication , 51 (3), 574–591.
Nahrisa,  Andi,  Alam,  Nurhikmah,  Bustan,  Basyar,  &  Djufri,  Hasdaryatmin.  (2021). Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi dan Pemeliharaan. Journal Of Applied Civil and Environmental Engineering , 1 (1), 43. https://doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2672
Pujosiswanto, Kuntum Hartomo, Palutturi, Sukri, & Ishak, Hasanuddin. (2020). Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Program  Indonesia  Sehat  Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim , 3 (1).
Setiaman,  Agus,  Sugiana,  Dadang,  &  Mahameruaji,  Jimi  Narotama.  (2013).
Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi , 1 (2), 196–205.
Sukino,  Widarti  Gularsih,  Samad,  Muhammad  Ahsan,  Mangngasing,  Nasir,  &  Rivai, Abdul.  (2019).  Manajemen  Mitigasi  Bencana  Kota  Palu  Palu  City  Disaster Mitigation Management. Journal of Public Administration and Government , 1 (2), 1–8.
Suryani, Dewi Amanatun. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pengembangan  Sistem  Informasi  Desa. Journal of Public Administration and Local Governance , 3 (1), 52–69.
Trisno,  Jhoni.  (2018).  JARINGAN  KOMUNIKASI  DALAM  PENGELOLAAN  DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Komunikasi Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Solok). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 5 (2), 34–44.
Copyright holder:
Nadya Fajardinni (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: