## PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA
Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 linda.rachmainy@yahoo.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 18 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Gugat  balas  (rekonvensi)  merupakan  hak  istimewa  tergugat  untuk  mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  dalam  perihal  apa  saja  perkara rekonvensi  dapat  diajukan  oleh  tergugat  (termohon)  pada  gugat  cerai/permohonan talak  di  Pengadilan  Agama  dikaitkan  dengan  Hukum  Acara  Perdata  dan  mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan  gugatan  rekonvensi  di  dalam  perkara  gugat  cerai/permohonan  talak. Rekonvensi  dapat  diajukan  untuk  setiap  perkara  dengan  pengecualian  dalam  Pasal 132a  HIR.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriftif  analitis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh mengenai  Penerapan  Gugat  Balas  (Rekonvensi)  Sebagai  Hak  Istimewa  Tergugat  di dalam  Praktik  Pemeriksaan  Perkara  Perceraian  (Talak)  di  Pengadilan  Agama. Berdasarkan  penelitian,  pada  umumnya  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama yang  diputus  secara contradictoir disertai  gugatan  rekonvensi  yang  diajukan bersamaan  dengan  jawaban.  Rekonvensi  berkaitan  dengan  gugatan  nafkah  akibat talak  yaitu  nafkah  iddah,  mut’ah,  kiswah,  maskan,  hak  asuh  anak  (hadhanah)  serta biaya  hadhanah,  yang  antara  gugatan  konvensi  dengan  rekonvensi  memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.
Kata kunci: Rekonvensi, Tergugat, Pengadilan Agama
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
RECONVENTION APPLICATION PRIVILEGE AS DEFENDANT IN DIVORCE CASE (TALAQ) IN THE COURT OF ISLAMIC RELIGION
Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 linda.rachmainy@yahoo.com

## ABSTRACT
Defendant ( reconvention ) is  the  privilege  of  the  defendant  to  file  a  counter-claim against  the  plaintiff,  including  in  the  divorce ( talaq ) case  in  The Court  of  Islamic Religion . This  article  aims  to  describe  in  what  subject  matter  the  reconvention  may be  filed  by  the  defendant ( petitioner ) on  divorce/divorce  petition  in  The  Court  of Islamic Religion associated with the Civil Procedure Code and regarding the attitude of Religious Court judges in giving consideration and decision related to the lawsuit of reconciliation in the case divorce lawsuit/petition of divorce . Reconvention may be filed for each case with the exception of Article 132a HIR. The research specification used in this research is an analytical descriptive that aims to obtain a comprehensive description  of  the  Application  of  Defense ( Reconvention ) as  the  Privileges  of  the Defendant  in  the  Practice  of  Divorce  Case  Examination ( Talaq ) in  The Court  of Islamic Religion . Based on the research, generally the divorce cases in The Court of Islamic  Religion  are  disconnected  contradictoir  accompanied  by  reconvention lawsuit filed simultaneously with the answer. Reconvention relating to the livelihood sued  for  divorce  is  the  livelihood  of  iddah,  mut'ah,  kiswah,  maskan,  custody  of  the children ( hadhanah ) as  well  as  the  cost  of  hadhanah,  which  between  claims  and reconciliation claims have close connexity . The attitude of Religious Court judges in deciding  divorce  cases ( talaq ) with  the  lawsuit  of  reconvention  accompanied  by various legal considerations.
Keyword: Reconvention, Defendants, The Court of Islamic Religion
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽

## A. Latar belakang
Sebagai  suatu  negara  hukum,  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  berbagai aturan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 1 Selain  aturan hukum dan asas-asas  yang mengatur, dibutuhkan pula suatu lembaga yang memiliki peran  untuk  mewujudkan  dan  menegakkan  hukum  tersebut  dalam  kenyataan.  Selain itu, proses yang terjadi dalam lembaga tersebut membutuhkan pula aturan main atau prosedur. Berdasarkan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dikenal lembaga peradilan yang memiliki wewenang secara absolut (mutlak) dan wewenang secara nisbi (relatif) yang  dalam  proses  menegakkan  hukum  tersebut  memiliki  aturan  main  atau  hukum prosedur.  Aturan  main  atau  hukum  prosedur  tersebut  dinamakan  Hukum  Acara Perdata.
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraantaraan  lembaga peradilan. Dengan  perkataan  lain,  Hukum  Acara  Perdata  adalah  peraturan  hukum  yang menentukan  bagaimana  caranya  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata  materiil. Lebih  konkret  lagi  dikatakan  bahwa  hukum  acara  perdata  mengatur  mengenai bagaimana  caranya  mengajukan  tuntutan  hak,  memeriksa  serta  memutusnya  dan pelaksanaan  dari  putusan  tersebut. 2 Definisi  lain  menyebutkan  bahwa  hukum  acara perdata  disebut  juga  hukum  formil,  yaitu  kesemua  kaidah  hukum  yang  menentukan dan  mengatur  cara  bagaimana  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. 3
Berdasarkan  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (yang  selanjutnya  disebut  UU  No.  48/2009),  Kekuasaan Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Dengan  demikian  peradilan  agama  merupakan  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Peradilan  agama  memiliki  kompetensi  absolut pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto . Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto . Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  (yang  selanjutnya  disebut  UU  Peradilan Agama),  yang  salah  satunya  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  sengketa perkawinan (cerai/talak) bagi mereka yang beragama Islam. 4
Sengketa  perkawinan  atau  perceraian  yang  diperiksa  di  Pengadilan  Agama memiliki  jumlah  yang  sangat  besar,  setidaknya  terdapat  346.464  perkara  cerai  yang
1 Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan  Pelanggaran Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian Ilmiah Hukum , Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-120.
2 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata ,  Edisi  Kelima,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta:  Penerbit Liberty, 1998), hlm. 2.
3 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 1.
4 Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
diputus  di  seluruh  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  pada  Tahun  2012. 5 Lebih  lanjut lagi,  Badan  Urusan  Peradilan  Agama  (Badilag)  Mahkamah  Agung  (MA)  mencatat selama  periode  2005  hingga  2010  terjadi  peningkatan  angka  perceraian  nasional hingga 70 persen.  Ada tiga  daerah tercatat memiliki tingkat perceraian paling tinggi yaitu  Bandung,  Surabaya  dan  Semarang.  Bandung  menempati  urutan  pertama, berdasarkan  data  Pengadilan  Tinggi  (PT)  tahun  2010,  angka  perceraian  mencapai 84.084  perkara.  Angka  tersebut  naik  100  persen  lebih  dibanding  tahun  sebelumnya sebanyak  37.523  perkara.  Rincian  penyebab  perceraian  adalah  sebanyak  33.684 perceraian akibat faktor ekonomi, 25.846 perkara tidak ada keharmonisan dan 17.348 perkara tidak ada tanggung jawab. 6 Mengingat besarnya angka perkara tersebut, maka suatu  hal  yang  menarik  untuk  diteliti  pula  bagaimana  pelaksanaan  pemeriksaan perkara sengketa perceraian di dalam praktik.
Berdasarakan  Pasal  54  UU  Peradilan  Agama,  hukum  acara  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang  tersebut,  termasuk  pula  dalam pemeriksaan  perkara  sengketa  perwakinan  (cerai).  Berdasarkan  Hukum  Acara Perdata, dikenal suatu hak yang diberikan kepada tergugat untuk melakukan tuntutan melawan (gugat balas) atau rekonvensi kepada penggugat oleh tergugat.
Pengajuan  gugat  balas  merupakan  suatu  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh Hukum  Acara  Perdata  kepada  tergugat  untuk  mengajukan  suatu  kehendak  untuk menggugat  dari  pihak  tergugat  terhadap  pihak  penggugat  secara  bersama-sama dengan  gugat  asal.  Suatu  hak  istimewa  karena  sesungguhnya  pihak  tergugat  yang hendak  menggugat  penggugat  asal,  disebut  pula  penggugat  dalam  rekonvensi,  dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal. 7 Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:
1. Apabila  penggugat  dalam  tuntutan  asalnya  mengenai  sifat,  sedang  tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak,  oleh  karena  berhubung  dengan  pokok  perselisihan,  memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila  dalam  pemeriksaan  tingkat  pertama  tidak  dimasukkan  tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  gugat  balas  (rekonvensi)  dapat  diajukan untuk  setiap  perkara  dengan  pengecualian  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal 132a  HIR.  Menjadi  sangat  menarik  untuk  meneliti  apakah  di  dalam  perkara
5 Tanpa  Nama, 340  Ribuan  Pasangan  Cerai  di  2012  Istri  Lebih  Banyak  Menggugat , http://news.detik. com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat, diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 21.05 WIB.
6 Tanpa Nama, Tiga Daerah Paling Banyak Cerai Warganya , http://www.republika.co.id/berita/regional/ nusantara/%2012/01/24/lya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-wargany a,  diakses  pada  tanggal  2  November 2015 Pukul 21.05 WIB.
7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, o.p cit., hlm. 42.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
perceraian  di  Pengadilan  Agama  terdapat  gugat  balas  (rekonvensi)  mengingat sebagian  ahli  berpendapat  bahwa  dalam  praktek  di  dalam  perkara  perceraian  kecil kemungkinan  untuk  diterimanya  rekonvensi  dikarenakan  terdapat  ruang  terbatas untuk  materi  rekonvensi  mengingat  kaitan  antara  penggugat  dan  tergugat  adalah suami istri dan dasar hubungan diataranya adalah hubungan pernikahan (perkawinan), sementara  pendapat  lain  mengatakan  bahwa  dimungkinkan  diterimanya  rekonvensi dalam  gugatan  cerai  (talak).  Terdapat  pendapat  yang  mengemuka  bahwa dimungkinkan saja dalam kasus perceraian terdapat rekonvensi dalam pokok perkara yang  sama  dengan  gugat  asal  akan  tetapi  berbeda  petitum  seperti  permohonan  hak asuh atau nafkah anak yang sebelumnya tidak dimohonkan dalam gugat asal.
Hal  tersebut  perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  penerapan  hak  istimewa  bagi tergugat.  Perlu  diteliti  pula  apakah  saja  materi  yang  dapat  menjadi  ruang  untuk mengajukan  perkara  rekonvensi  dalam  suatu  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama. Lebih lanjut lagi, perlu juga ditelaah terhadap sikap para hakim di Pengadilan Agama  memberikan  pertimbangan  hukum  dan  memutus  perkara  perceraian  yang didalamnya terdapat gugat balas (rekonvensi).

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan sebagai berikut:
1. Dalam  perihal  apa  saja  perkara  rekonvensi  dapat  diajukan  oleh  tergugat (termohon)  pada  gugat  cerai/permohonan  talak  di  Pengadilan  Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimanakah  sikap  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  dan  putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak dalam praktik di Pengadilan Agama?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk  meneliti  dalam  perihal  apa  saja  perkara  rekon v ensi  dapat  diajukan oleh  tergugat  (termohon)  pada  gugat  cerai/permohonan  talak  di  Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata .
2. Untuk  menganalisis  sikap  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  dan putusan  terkait  dengan  gugatan  rekon v ensi  di  dalam  perkara  gugat cerai/permohonan talak dalam praktik di Pengadilan Agama.

## D. Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriftif analitis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai Penerapan  Gugat  Balas  (Rekonvensi)  Sebagai  Hak  Istimewa  Tergugat  di  dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama.  Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif yaitu  Hukum  Acara  Perdata  termasuk Het  Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR), UU  Peradilan  Agama  dan  undang-undang  terkait  lainnya  serta  peraturan  hukum terkait  lainnya  mengenai  gugat  balas  (rekonvensi)  di  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari:  Studi  kepustakaan,  yaitu  yang  terkait dengan objek penelitian yang turut didukung data data dari internet sebagai data baru yang  lebih up  to  date,  m empelajari  contoh-contoh  kasus,  wawancara  dan pengumpulan materi yang dilakukan di tempat penelitian lapangan. Tahap penelitian ini  dilakukan  dengan  studi  dokumen  terhadap  instrumen-instrumen  hukum  nasional yang  memiliki  keterkaitan  langsung  masalah  mengenai  gugat  balas  (rekonvensi)  di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian lapangan  yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad.
Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  terkumpul  dilakukan dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  karena  penelitian  bertitik  tolak dari  peraturan  yang  ada  sebagai  hukum  positif,  asas-asas  hukum  dan  pengertian hukum.  Kualitatif  karena  merupakan  analisis  data  yang  berasal  dari  informasi/hasil wawancara dengan nara sumber terkait.

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Pada  prinsipnya  hukum  acara  perdata  mengatur  hal  yang  bersifat  prosedural atau  cara-cara  yang  dianggap  sah  dalam  menuntut  hak  melalui  suatu  lembaga peradilan.  Pengaturannya  secara  umum  terkait  dengan  bagaimana  cara  mengajukan tuntutan  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan,  bagaimana  cara  melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, bagaimana cara memutus perkara  yang  telah  diperiksa melalui  suatu  proses  persidangan  serta  bagaimana  cara melaksakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.
Di  dalam  proses  perkara  perdata,  dikenal  adanya  perkara  yang  dapat  berupa gugatan  dan  permohonan.  Hal  yang  membedakan  keduanya  adalah  dalam  perkara gugatan  terdapat  adanya  konflik  atau  sengketa  yang  melibatkan  penggugat  dan tergugat.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  permohonan  yang  bersifat  tidak ada  sengketa dan  cenderung  hakim  menjalankan  fungsi  administratif  yang  melibatkan  pemohon saja.
Pengajuan  gugat  balas  merupakan  suatu  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh Hukum  Acara  Perdata  kepada  tergugat  untuk  mengajukan  suatu  kehendak  untuk menggugat  dari  pihak  tergugat  terhadap  pihak  penggugat  secara  bersama-sama dengan  gugat  asal.  Suatu  hak  istimewa  karena  sesungguhnya  pihak  tergugat  yang hendak  menggugat  penggugat  asal,  disebut  pula  penggugat  dalam  rekonvensi,  dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal. 8 Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:
1. Apabila  penggugat  dalam  tuntutan  asalnya  mengenai  sifat,  sedang  tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak,  oleh  karena  berhubung  dengan  pokok  perselisihan,  memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila  dalam  pemeriksaan  tingkat  pertama  tidak  dimasukkan  tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.
8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata , loc. cit.., hlm. 42.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  gugat  balas  (rekonvensi)  dapat  diajukan untuk  setiap  perkara  dengan  pengecualian  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal 132a  HIR.  Terdapat  pendapat  lain  yang  menyebutkan  bahwa  suatu  rekonvensi  itu bersifat  insidentil  saja  karena  tidak  setiap  gugatan  penggugat  dapat  dibalas  dengan rekonvensi  oleh  tergugat.  Tergugat  baru dapat melakukan  rekonvensi  apabila  secara kebetulan  penggugat  juga  pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  terhadap  tergugat. Tujuan  rekonvensi  ini  adalah  untuk  menetralisir  atau  mengimbangi  gugatan penggugat. 9
Pada dasarnya suatu  gugatan rekonvensi  harus diajukan bersama-sama dengan jawaban  selambat-lambatnya  sebelum  proses  pembuktian,  baik  jawaban  secara tertulis,  maupun  secara lisan,  sebagaimana  dinyatakan  di  dalam  Pasal  132  b Juncto . Pasal 158 Rbg, sebagai berikut: 10
1. Tergugat dalam rekonvensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama- sama dengan jawaban yang diajukannya, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Terhadap  gugatan  balasan  tersebut  berlaku  ketentuan-ketentuan  di  dalam bagian ini;
3. Kedua  perkara  tersebut  diselesaikan  bersama-sama  dan  diputus  dalam  satu putusan,  kecuali  apabila  pengadilan  negeri  berpendapat  bahwa  yang  satu dapat  diselesaikan  terlebih  dahulu  dari  yang  lain,  yang  dapat  dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam rekonvensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir;
4. Permohonan  banding  diperkenankan  jika  perihal  ( beloop) dalam  gugatan rekonvensi  melampaui  kewenangan  hukum  dari  pengadilan  negeri  untuk memutus dalam tingkat terakhir.
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaaan  kehakiman  yang memiliki  kompetensi  atau  kewenang  absolut  tertentu.  Berdasarkan  Pasal  49  UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang:
1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.
Berdasarkan  Pasal  65  UU  Peradilan  Agama,  perceraian  bagi  mereka  yang beragama  Islam  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata, Cetakan  Kedua,  (Bandung:  Penerbit  Alumni,  1978), hlm. 132.
10 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hlm. 154.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
kedua belah pihak. Cerai Talak berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama, yaitu  seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan  ikrar  talak.  Sementara  itu,  Cerai  Gugat  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1) UU  Peradilan  Agama,  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  penggugat, kecuali  apabila  penggugat  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama tanpa izin tergugat.
Pasal  54  UU  Peradilan  Agama  mengatur  bahwa,  hukum  acara  yang  berlaku pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang  tersebut,  termasuk  pula  dalam pemeriksaan perkara sengketa perkawinan (cerai).
Rekonvensi merupakan suatu hak yang diberikan hukum kepada tergugat dalam suatu  perkara  untuk  mengajukan  gugatan  balik  kepada  penggugat.  Berdasarkan pengamatan praktek, enam puluh persen perkara yang diajukan ke pengadilan, selalu melekat padanya gugatan rekonvensi. Meskipun tidak seluruhnya gugatan rekonvensi mempunyai  dasar  hukum,  bahkan  ada  kalanya  hanya  mengada-ada  tanpa  dilandasi dasar  dan  fakta  yang  jelas,  namun  demikian  kenyataan  yang  dihadapi,  gugatan rekonvensi  sudah  menjadi  kebutuhan  praktek  yang  perlu  mendapatkan  perhatian. Pasal 132a ayat (1) HIR hanya memberikan pengertian yang singkat yang maknanya ialah  rekonvensi  merupakan  gugatan  yang  diajukan  oleh  tergugat  sebagai  gugatan balasan  terhadap  gugatan  yang  diajukan  penggugat  terhadapnya  dan  gugatan rekonvensi  tersebut,  diajukan  tergugat  ke  Pengadilan  Negeri,  pada  saaat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh pengguat. Pengertian yang dapat dipinjam adalah perkataan counterclaim dari sistem hukum Common Law , counterclaim sama  dengan  pengertian  rekonvensi  dalam  sistem Civil  Law . Maknanya,  gugatan  perlawanan  yang  diajukan defendant terhadap claim yang diajukan oleh plaintiff kepadanya. 11
Dalam struktur suatu perkara, maka terdapat kekhususan tersendiri ketika dalam suatu  perkara  terdapat  rekonvensi.  Dalam  keadaan  pada  umumnya,  dalam  suatu perkara  terdapat  penggugat,  tergugat  dan  gugatan  itu  sendiri  yang  diajukan  oleh penggugat.  Terdapat  perbedaan  secara  khusus  ketika  dalam  suatu  perkara  tergugat mengajukan gugat balas atau rekonvensi.
Dengan  adanya  gugatan  rekonvensi,  komposisi  gugatan  menjadi  sebagai berikut: 12
1. Gugatan penggugat disebut sebagai gugatan konvensi ( eis in conventie ) yang bermakna  sebagai  suatu  gugatan  asal  yang  ditujukan  penggugat  kepada tergugat;
2. Gugatan  tergugat  disebut  dengan  gugatan  rekonvensi  ( eis  in  recoventie) yang  bermakna  gugatan  balik  yang  ditujukan  tergugat  kepada  penggugat.
11 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Cetakan ke-9, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 468.
12 Ibid., hlm. 470.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
Secara  teknis,  pada  saat  yang  bersamaan  saling  berhadapan  gugatan konvensi  dan  rekonvensi  dalam  satu  proses  pemeriksaan  yang  sedang berjalan.
Selain  muncul  dan  saling  berhadapannya  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi, terdapat  konsekuensi  lain  terhadap  komposisi  yang  menempatkan  para  pihak  dalam kedudukan: 13
1. Penggugat  asal  sebagai  penggugat  konvensi  ( eiser  in  conventie )  pada  saat yang  bersamaan  berkedudukan  menjadi  tergugat  rekonvensi  terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat;
2. Tergugat asal sebaga penggugat rekonvensi ( eiser in reconventie ) pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi.
Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan  Hukum  Acara Perdata, setiap gugatan yang  diajukan  suatu  pihak  kepada  pihak  lainnya  memiliki  sifat  individual  yang terpisan  dan  berdiri  sendiri  dari  gugatan  lainnya.  Hal  tersebut  jelas  disebutkan  di dalam Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa setiap gugatan diberi register dan diberi nomor tersendiri oleh panitera dalam buku register yang disediakan untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam kekhususnannya Pasal 132a HIR mengesampingkan aturan umum yang mengharuskan  setiap  gugatan  masing-masing  berdiri  sendiri.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang berjalan: 14
1. Diberikan  hak  kepada  tergugat  mengajukan  gugatan  rekonvensi  sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat; dan
2. Gugatan rekonvensi tersebut dikumulasik tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.
Sistem  kumulasi  rekonvensi  dan  konvensi,  administrasi  yustisial  menegakan asas sebagai berikut: 15
1. Nomor  register  gugatan  rekonvensi  menumpang  dan  menjadi  satu  dengan nomor register gugatan konvensi.
2. Biaya  panjar  perkara  gugatan  rekonvensi  dianggap  dengan  sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi.
Pengaturan  demikian  membawa  konsekuensi  tersendiri  dalam  pelaksanaan acara  perdata  dalam  praktik.  Keseluruhannya  merupakan  suatu  rangkaian  dalam rangka  penegakan  hukum  perdata  materil  dengan  asas  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  biaya  murah.  Diaturnya  kemungkinan  dilakukan  hak  dari  tergugat  untuk mengajukan  gugatan  rekonvensipun  merupakan  suatu  pengaturan  dengan  maksud- maksud tertentu.
Terdapat  berbagai  tujuan  positif  yang  terkandung  dalam  sistem  rekonvensi. Manfaat yang diperoleh bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak tergugat saja,  akan  tetapi  meliputi  kepentingan  penggugat  maupun  penegakan  kepastian hukum  dalam  arti  kata  luas.  Sesuai  dengan  Pasal  132b  ayat  (3)  HIR,  gugatan konvensi  dan  gugatan  rekonvensi  diperiksa  dan  diputus  secara  serentak  dan bersamaan  dalam  satu  proses  dan  dituangkan  ke  dalam  satu  putusan.  Sistem  yang
13 Ibid.
14 Ibid., hlm. 471.
15 Ibid., hlm. 471-472.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
menyatukan  pemeriksaan  dan  putusan  dalam  satu  proses,  sangat  menyederhanakan penyelesaian perkara. Dengan sistem ini, penyelesaian perkara yang semestinya harus dilakukan  dalam  dua  proses  yang  terpisah  dan  berdiri  sendiri,  dibenarkan  hukum untuk  diselesiakan  secara  bersama  dalam  satu  proses,  artinya  menyederhanakan proses  penyelesaian  perkara.  Lebih  lanjut  lagi,  manfaat  yang  diperoleh  dari  sistem rekonvensi  adalah  penghematan  biaya,  penghematan  waktu  serta  menghindari putusan yang saling bertentangan. 16
Sedikit  berbeda  dengan  perkara  gugatan  biasa  pada  umumnya,  suatu  gugatan cerai (permohonan talak) yang diajukan serta diproses di Pengadilan Agama, hal yang menjadi pokok perkara adalah berakhirnya hubungan hukum pernikahan antara suami dan  istri.  Sebagai  akibat  lainnya  antara  lain  adalah  hak  asuh  atas  anak  atau  nafkah yang  menjadi  hak  anak  dan  istri.  Terkait  dengan  koneksitas  antara  perkara  yang menjadi  tuntutan  dalam  konvensi  dengan  perkara  yang  menjadi  tuntutan  dalam rekonvensi,  khusus  mengenai  perceraian  tentu  saja  sangat  relevan  mengingat  apa yang  menjadi  tuntutan  balik  dari  tergugat  kepada  penggugat  tidaklah  lepas  dari perkara berkahirnya pernikahan atau hubungan sebagai suami istri.
Tidak  semua  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  selalu  disertai  dengan gugatan rekonvensi. Banyak dari perkara perceraian biasanya justru diperiksa dengan acara  istimewa  ( verstek ),  mengingat  banyak  pasangan  yang  bercerai  enggan menjalani persidangan dan berharap penyelesaian yang cepat dalam persidangan. F. Hasil Pembahasan
1. Dalam  perihal  perkara  rekonvensi  dapat  diajukan  oleh  tergugat (termohon)  pada  gugat  cerai/permohonan  talak  di  Pengadilan  Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya dalam  kasus  perceraian  pada  umumnya,  materi  dari  rekonvensi  atau  gugat  balik memiliki  koneksitas  yang  sangat  erat.  Dari  praktik  yang  terjadi,  rekonvensi merupakan  tuntutan  balik  sebagai  akibat  dari  adanya  tuntutan  konvensi  mengenai perceraian  atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri.  Pada umumnya, dalam praktik rekonvensi dalam perkara talak di Pengadilan Agama, hal- hal yang menjadi materi rekonvensi adalah sebagai berikut:
a. Rekonvensi  terkait  dengan  nafkah  akibat  talak  yaitu  nafkah  iddah, mut’ah,  kiswah  dan  maskan  serta  nafkah  terhadap  anak.  Pasal  149 Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  akibat  hukum  dari  perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami selaku pemohon yaitu mantan suami (pemohon) wajib untuk:
1). Memberikan  mut’ah  (pemberian/hadiah)  yang  layak  kepada  bekas istrinya,  baik  berupa  uang  atau  benda,  kecuali  bekas  istrinya  tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
2). Memberikan  nafkah,  maskan  (tempat  tinggal)  dan  kiswah  (pakaian) kepada  bekas  istri  selama  dalam  masa iddah,  kecuali  bekas  istri  telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
16 Ibid ., hlm. 472-473.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
3). Melunasi  mahar  yang  yang  masih  terutang  seluruhnya  dan  separuh apabila qobla al dukhul;
4). Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Walaupun  hal-hal  tersebut  sifatnya  wajib  dalam  gugat  talak  di  Pengadilan Agama, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak serta merta merupakan bagian dari  putusan  hakim,  melainkan  dalam  prakteknya  termohon  talak  (istri) mengajukannya kepada majelis hakim sebagai upaya rekonvensi agar hakim memutus di dalam amar putusannya.
b. Menetapkan hadhanah (hak asuh).
Dalam  satu  perkara,  hakim  bersifat  berbeda  dalam  memutuskan  mengenai gugatan  rekonvensi  dalam  materi  tertentu.  Walau  sangat  relevan  dengan  hubungan hukum  antara  suami  dan  istri  yang  bercerai,  hakim  menyatakan  gugatan  rekonvensi tidak  dapat  diterima.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  berpendapat  bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak rinci, berapa hutang masing-masing pihak dan berapa  piutangnya,  berapa  bulan  tidak  dibiayai  dan  berapa  yang  dituntut,  sehingga oleh  karenanya  gugatannya  tidak  jelas,  kabur  atau obscuur  libel ,  lagi  pula  gugatan balasan tersebut mengenai dirinya sendiri di mana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembandingpun  mempunyai  hutang  kepada  pihak  lain  selama  berumah tangga,  maka  sesuai  dengan  Pasal  132a  ayat  (1)  angka  1  huruf  e  HIR  gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Keseluruhan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi tersebut pada dasarnya tidak  melanggar  ketentuan  yang  disyaratkan  oleh  Hukum  Acara  Perdata  terutama berkaitan  dengan  prosedur  pengajuan  gugatan  rekonvensi.  Lebih  lanjut  lagi,  secara materiilpun Pengadilan Agama memperhatikan pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a ayat (1) HIR.
2. Hambatan-hambatan  yang  Terjadi  Dalam  Praktik  Sehingga  Sikap Hakim Pengadilan Agama Terkait Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Talak (Cerai)
Tugas  hakim  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta  menyelesaikan setiap perkara perdata yang ditujukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Oleh  karena  itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal-hal tersebut. 17
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  dalam  lingkup kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara-perkara  tertentu.  Pasal  49  UU  Peradilan  Agama  menegaskan  bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
Para  hakim  Pengadilan  Agama  memiliki  peranan  yang  penting  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  bidang  hukum  keluarga  bagi  orang  yang
17 Padmo  Wahyono  dalam  Sunarto, Peran  Aktif  Hakim dalam  Perkara  Perdata ,  Edisi  Pertama,  Cetakan Ke-1, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana), 2014), hlm. xiii.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
beragama  Islam.  Hal  ini  disebabkan  karena  mayoritas  perkara  yang  ditangani  di lingkungan  Pengadilan  Agama  adalah  perkara  perkawinan  dan  hukum  keluarga lainnya.
Perkara-perkara  talak  (cerai)  yang  diteliti  pada  umumnya  mengabulkan permohonan talak/gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih lanjut lagi, Pengadilan  Agama  pun  mempertimbangkan  gugatan  rekonvensi  yang  diajukan  oleh termohon talak/tergugat cerai.
Sebagai  contoh  yang  menarik,  dalam  Perkara  sebagaimana  diputus  dengan Putusan PTA Bandung Nomor 035/Pdt.G/2015/PA.Bdg, penggugat dalam rekonvensi menuntut  adanya  pembagian  harta  bersama,  nafkah  akibat  perceraian  dan  hak  asuh anak  sebagai  konsekuensi  perceraian.  Berdasarkan  pertimbangan  majelis  hakim halaman  6,  bahwa  terhadap  gugatan  rekonvensi  berupa  harta  bersama  dan  hak  asuh anak sebagai konsekuensi perceraian. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut secara yuridis diperbolehkan karena gugatan-gugatan tersebut satu sama lain terdapat hubungan  yang  erat  atau  ada  koneksitas.  Lebih  lanjut  lagi,  dalam  pertimbangan hukum  halaman  7  tentang  gugatan  rekonvensi  mengenai  harta  bersama,  majelis hakim menilai semua alat bukti yang diajukan penggugat rekonvensi  yang berkaitan dengan  harta  bersama  masih  tidak  jelas  dan  tidak  menunjukkan  adanya  bukti kepemilikan  yang  konkret  atas  harta  tersebut  sebab  tidak  disertai  dengan  bukti kepemilikan  kendaraan  bermotor  dan  bukti-bukti  lain  yang  berkaitan  dengan  itu karena  gugatan  tersebut  tersebut  dipandang  tidak  jelas  dan  kabur,  dengan  demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ).
Dalam  pertimbangan  hukum  tersebut,  hakim  mempertimbangkan  berpendapat bahwa  gugatan  rekonvensi  mengenai  harta  bersama  dan  hak  asuh  anak  sebagai konsekuensi perceraian, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan karena  gugatan-gugatan  tersebut  satu  sama  lain  terdapat  hubungan  yang  erat  atau terdapat  koneksitas.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  majelis  hakim  tersebut mengambil  sikap  berpendapat  bahwa  suatu  gugatan  rekonvensi  harus  memiliki koneksitas  dengan  perkara  dalam  konvensi,  walaupun  pada  dasarnya  hukum  tidak mewajibkannya.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, syarat materil berkenaan dengan intensitas hubungan  antara  materi  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi  tidak  diatur  di  dalam undang-undang.  Tidak  ada  ketentuan  mengenai  syarat  materiil,  Pasal  132  a  HIR hanya  berisi  penegasan,  bahwa  tergugat  dalam  setiap  perkara  berhak  mengajukan gugatan  rekonvensi,  akan  tetapi  tidak  disyaratkan  antara  keduanya  harus  ada hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial. Oleh karena itu, yang menjadi syarat  utama  apabila  ada  gugatan  konvensi  yang  diajukan  kepada  tergugat,  hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan  ada  atau  tidak  adanya  koneksitas  yang  substasial  antara  keduanya. Demikian  halnya  dalam  sistem Common  Law ,  antar claim dan counterclaim tidak dipersyaratkan harus ada hubungan yang koneksitas. Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, ternyata praktek cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan  rekonvensi.  Oleh  karena  itu,  dalam  prakteknya,  gugatan  rekonvensi  baru
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 18
a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
b. Hubungan pertautan tersebut harus sangat erat ( innerlijke samen hangen ), sehingga  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  secara  efektif  dalam  satu proses  dan  putusan.  Apabila  penerapan  tersebut  diikuti,  konsekuensinya gugatan  rekonvensi  mesti  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari gugatan konvensi.
Dengan  demikian,  perkara  yang  diputus  tersebut  menganut  pengertian  bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memiliki faktor pertautan/hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan antara konvensi dan rekonvensi.  Hubungan pertautan tersebut sangat  erat  karena  keseluruhannya  timbul  dan  lahir  dari  akibat  tuntutan  konvensi berakhirnya hubungan perkawinan antara para pihak dalam perkara tersebut.
Selain  itu,  terdapat  perkara  lainnya  yang  menarik  adalah  dalam  perkara  cerai sebagaimana  diputus  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  Nomor 207/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.  Terhadap  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Termohon, Konvensi/Pembanding  yang  menggugat  hutang  piutang  tergugat  Rekonvensi/ Pemohon  Konvensi/Terbanding  selama  rumah  tangga  dan  nafkah  madliyah  (nafkah tertunda),  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  berpendapat  bahwa  tuntutan tersebut  tidak  jelas  dan  tidak  rinci,  berapa  hutang  masing-masing  pihak  dan  berapa piutangnya,  berapa  bulan  tidak  dibiayai  dan  berapa  yang  dituntut,  sehingga  oleh karenanya  gugatannya  tidak  jelas,  kabur  atau obscuur  libel ,  lagi  pula  gugat  balasan tersebut  mengenai  dirinya  sendiri  di  mana  Penggugat  Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembandingpun  mempunyai  hutang  kepada  pihak  lain  selama  berumah tangga,  maka  sesuai  dengan  Pasal  132a  ayat  (1)  HIR  gugatannya  harus  dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam  perkara  tersebut,  penggugat  rekonvensi  menggugat  hutang  piutang selama  berumah  tangga  dan  nafkah  tertunda  (nafkah  madliyah)  kepada  suaminya. Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah:
a. Tidak  menyebutkan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  berapa  besar  utang dan piutang masing-masing;
b. Tidak  menyebutkan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  berapa  lama  dan berapa besar nafkah tertunda yang dituntut oleh penggugat rekonvensi.
c. Gugatan  rekonvensi  mengenai  utang  piutang  yang  diajukan  adalah mengenai  diri  dari  penggugat  rekonvensi  sendiri  karena  penggugat rekonvensi sendiri mempunyai hutang kepada pihak lain selama berumah tangga.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  pada  nomor  1  dan  nomor  2  tersebut  diatas, hal  tersebut  merupakan  alasan  materil  yaitu  tidak  jelasnya  posita  dan  petitum  yang menyebabkan  gugatan  tersebut  kabur  (tidak  jelas)  sehingga  sebagai  akibatnya  tidak dapat diterima.
18 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ,  Cetakan  ke-9,  (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika,  2009) , hlm. 474-475.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
Berkaitan  dengan  pertimbangan  hakim  pada  nomor  3,  ada  baiknya  merujuk pada  ketentuan  HIR  mengenai  pembatasan-pembatasan  gugatan  rekonvensi. Berdasarkan  Pasal  132a  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  HIR,  tergugat  berhak  untuk  dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:
a. Apabila  penggugat  dalam  tuntutan  asalnya  mengenai  sifat,  sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
b. Apabila  pengadilan  negeri  kepada  siapa  tuntutan  asal  itu  dimasukkan, tidak  berhak,  oleh  karena  berhubung  dengan  pokok  perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
c. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
d. Apabila  dalam  pemeriksaan  tingkat  pertama  tidak  dimasukkan  tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.
Tuntutan  mengenai  penyelesaian  hutang  piutang  yang  timbul  dari  suatu pernikahan bukanlah merupakan suatu larangan materi yang dilarang sebagai materi gugatan  rekonvensi,  akan  tetapi,  apabila  diteliti  sebenarnya  hutang  piutang  yang timbul  dari  suatu  pernikahan  merupakan  bagian  dari  harta  bersama.  Harta  bersama merupakan  seluruh  aktiva  dan  pasiva  yang  diperoleh  pasangan  suami  istri  selama pernikahan,  selama  tidak  diperjanjikan  lain.  Utang  rumah  tangga  merupakan kewajiban (pasiva) atau liability yang merupakan bagian dari kekayaan bersama pula. Dengan demikian, idealnya perhitungan tesebut berkaitan dengan harta bersama yang timbul  selama  pernikahan  tersebut.  Apabila  gugatan  tersebut  jelas  dan  rinci,  hutang dan piutang selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta bersama pasangan suami istri tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sikap  hakim  dalam memberikan  pertimbangan  hukum  dalam  perkara  talak/cerai  bervariasi.  Pada prinsipnya  dalam  perkara  talak/cerai,  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  gugatan konvensi dan  gugatan rekonvensi. Walaupun tidak disyaratkan oleh undang-undang, terdapat  pula  Majelis  Hakim  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  harus  ada koneksitas  yang  erat  antara  materi  konvensi  dan  materi  rekonvensi  dalam  suatu perkara.
Lebih  lanjut  lagi,  tidak  banyak  majelis  hakim  dalam  putusannya  menyatakan secara  jelas  dalam  pertimbangan  hukumnya  bahwa  harus  ada  koneksitas  yang  erat antara  gugatan  konvensi  dan  gugatan  rekonvensi  walaupun  pada  umumnya  gugatan konvpensi  (permohonan  talak  atau  gugat  cerai)  dan  gugatan  rekonvensi  memiliki koneksitas  yang  erat  yang  berkaitan  dengan  akibat-akibat  dari  perceraian  seperti nafkah  setelah  pernikahan,  hak  asuh  anak  (hadhanah)  dan  nafkah  anak  serta pembagian  harta  bersama.  Hal  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting, mengingat  ditangan  hakimlah  para  pencari  keadilan  melalui  badan  peradilan mengharapkan  adanya  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Dalam  rangka  menegakan hukum  dan  menegakan  keadilan  tersebut,  hakim  wajib  menemukan  hukum sebagaimana  disebutkan  oleh  Bagir  Manan,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor: 19
19 Bagir  Manan  dalam  Sunarto,  Sunarto, Peran  Aktif  Hakim  dalam  Perkara  Perdata ,  Edisi  Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana), 2014), hlm 64.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
a. Hampir semua peristiwa hukum konkret tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
b. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak  jelas  atau  bertentangan dengan  ketentuan  lain  yang  memerlukan  pilihan  agar  dapat  diterapkan secara tepat, benar dan adil;
c. Akibat dinamika masyarakat, terjadi beberapa peristiwa hukum baru yang tidak tertulis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
d. Kewajiban  menemukan  hukum  timbul  karena  ada  ketentuan  atau  asas hukum  yang  melarang  hakim  menolak  memutus  suatu  perkara  atau permohonan  dengan  alasan  ketentuan  tidak  jelas  atau  undang-undang kurang mengatur.
Fungsi  hakim  menciptakan  hukum  atau  membuat  hukum  dikonstruksikan sebagai  upaya  hakim  yang  harus  memutus  tetapi  tidak  tersedia  aturan  hukum  yang dapat  dijadikan  dasar.  Tugas  menciptakan  hukum  ini  diperlukan  apabila  terdapat kekosongan hukum ( rectsvacuum/legal vacuum ). 20
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara contradictoir baik perkara cerak talak maupun cerai gugat akan disertai  gugatan  rekonvensi  yang  diajukan  pada  saat  tergugat mengajukan  jawaban.  Dalam  praktik  alasan  gugatan  rekonvensi  yang dikemukakan  penggugat  dalam  rekonvensi  yaitu  berkaitan  dengan nafkah  akibat  talak  yaitu  nafkah  iddah,  mut’ah,  kiswah  dan  maskan, hak  asuh  anak  (hadhanah)  serta  memberikan  biaya  hadhanah (pemeliharaan)  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun,  yang  pada  dasarnya  antara  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi memiliki koneksitas erat.
b. Sikap  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  memutus  perkara  cerai  gugat maupun  cerai  talak  yang  disertai  gugatan  rekonvensi  memberikan pertimbangan  hukum  yang  bervariasi.  Pada  prinsipnya  alasan  yang dikemukakan  harus  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  gugatan konvensi  dan  gugatan  rekonvensi.  Walaupun  hal  tersebut  tidak disyaratkan  oleh  undang-undang,  namun  dalam  praktik  ada  pendapat Majelis  Hakim  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  harus  ada koneksitas  yang  erat  antara  alasan  gugatan  konvensi  dengan rekonvensi dalam suatu perkara.
2. Saran
a. Mengingat  gugatan  rekonvensi  merupakan  hak  istimewa  yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada  tergugat  yang  pada  dasarnya dapat diajukan untuk menggugat balik penggugat konvensi  yang pada dasarnya  dalam  perkara  apapun  selama  sesuai  dengan  batasan berdasarkan  Pasal  132a  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  HIR,  maka  hakim  tidak perlu  mensyaratkan  koneksitas  yang  erat  dan  kuat  antara  gugatan
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽
konvensi  dengan  gugatan  rekonvensi  dalam  mempertimbangkan putusannya.
b. Dalam  rangka  mengisi  kekosongan  hukum  sebelum  terbentuknya unifikasi Hukum Acara Perdata nasional, khususnya mengenai syarat- syarat  pengajuan  gugatan  rekonvensi  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  (Agama),  kiranya  Mahkamah  Agung  dapat  menerbitkan SEMA  atau  PERMA  untuk  digunakan  sebagai  pedoman  khusus  bagi para  pencari  keadilan  maupun  praktisi  hukum  demi  tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata .  Cetakan  Ke-9.  Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika. 2009.
Hutagalung,  Sophar  Maru. Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa . Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014. Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata .  Edisi  Kelima.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1998.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata . Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alumni. 1978.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali. 1983.
Sutantio, Retnowulan., dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju. 1997. Wahyono, Padmo. Dalam Sunarto. Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata . Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana). 2014.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama . ________________. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________. Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
________________. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) .
Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama ∽ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ∽

## 3. Sumber Lainnya
Tanpa  Nama. 340  Ribuan  Pasangan  Cerai  di  2012  Istri  Lebih  Banyak  Menggugat . http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasang an-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat. Diakses  Pada  Tanggal  2
November 2015 Pukul 21.05 WIB. Tanpa Nama. Tiga Daerah Paling Banyak Cerai Warganya . http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/%2012/01/24/lya3j5-tiga- daerah-paling-banyak-cerai-wargany a.  Diakses  Pada  Tanggal  2  November 2015 Pukul 21.05 WIB.