Tranggono, L., & Rohman, I. K. (2024). Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Produk UMK Makanan dan Minuman di Indonesia: Pendekatan Hybrid Swot – Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Syntax Literate. (9)1.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## STRATEGI  OPTIMALISASI  SERTIFIKASI  HALAL  PRODUK  UMK MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA: PENDEKATAN HYBRID SWOT
– QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM)
Lintang Tranggono, Ibrahim Kholilul Rohman Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia Email: lintang.tranggono@ui.ac.id, ibrahim.rohman@gmail.com

## Abstrak
Penahapan kewajiban bersertifikat halal yang diamanatkan UU No.33 Tahun 2014 dimulai dari produk makanan dan minuman yang berakhir batas waktunya pada 17 Oktober 2024. Setelah  batas  waktu  berakhir,  sanksi  dan  penarikan  dari  perdaran  akan  diberlakukan. Hadirnya  mekanisme  self-declare  yang  diamanatkan  UU  No.11  Tahun  2020  diharapkan dapat  mengakselerasi  kewajiban  bersertifikat  halal  pada  produk  UMK.  Namun,  pada faktanya jumlah sertifikasi halal produk UMK masih sangatlah rendah ditengah kejaran batas waktu  yang  semakin  dekat.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  hybrid  untuk  menganalisis faktor-faktor  strategis  internal  dan  eksternal  berupa  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan tantangan yang terdapat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman melalui self-declare secara kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kuantitatif bobot dan rating pada matrik IFAS, EFAS, IE, dan SWOT untuk menemukan posisi  strategis  serta  alternatif  strategi  yang  dapat  diterapkan.  Analisis  diakhiri  dengan QSPM yang mengerucutkan alternatif strategi yang ada dalam satu posisi strategis yang sama menjadi satu strategi konkret yang diprioritaskan untuk  mengoptimalkan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMK, Strategi, Self-declare

## Abstract
The implementation of halal certification stipulated by Law No. 33 of 2014 commenced with food and beverage products, with a deadline of 17th October 2024, for all of these products  to  be  halal  certified.  After  the  expiration  of  the  deadline,  sanctions  and  the withdrawal of products from distribution will be enforced. It is anticipated that the self- declaration  mechanism  mandated  by  Law  No.  11  of  2020  will  hasten  the  obligation  to obtain  halal  certification  for  MSEs’  products.  However,  the  number  of  halal  product certifications  remains  deficient  as  the  deadline  approaches.  This  research  employed  a hybrid approach to analyze internal and external strategic factors in the form of strengths, weaknesses,  opportunities,  and  threats  contained  in  the  implementation  of  self-declare halal  certification  of  MSEs’  food  and  beverage  products  qualitatively,  followed  by quantitative calculations of weights and ratings on the matrix IFAS, EFAS, IE, and SWOT to determine strategic positions and alternative strategies that can be implemented. The analysis concludes with QSPM, which narrows down alternative strategies that occupy the
same strategic position into a concrete strategy prioritized to optimize halal certification for MSEs’ food and beverage products in Indonesia
Keywords : Halal Certification, MSEs, Strategy, Self-declare

## Pendahuluan
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022,  disebutkan  terdapat  231,06  juta  jiwa  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam (The Royal Islamic Strategic Center, 2021). Jumlah tersebut setara dengan 86,7%. Hal tersebut  menegaskan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  dengan  pemeluk  Agama  Islam terbesar di dunia. Merujuk data tersebut, salahsatu poin penting yang perlu diperhatikan dalam pasar indonesia adalah kehalalan produk (Kahfi, 2018). Halal secara bahasa berarti terbebas  atau  terlepas  (Sulistiani,  2018).  Pemerintah  Indonesiaberkomitmen  untuk menjadikan  kehalalan  produk  sebagai  aspek  penting  yang  harus  dijaga.  Komitmen pemerintah  tersebut  diwujudkan  dengan  lahirnya  Undang-undang  No.33  tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk menghadirkan jaminan akan kehalalan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat (Aziz, 2018). Diantara dampak dari hadirnya UU No.33 tahun 2014 tersebut adalah perubahan ketentuan sertifikasi halal bagi produk yang diperjualbelikan  di  wilayah  Indonesia  dari  sebelumnya  bersifat  sukarela  ( voluntary ) menjadi  wajib  ( mandatory )  (Lynarbi  et  al.,  2020).  Dalam  rangka  mendukung implementasi  UU  No.33  tahun  2014  tersebut  pemerintah  menerbitkan  aturan  turunan yakni Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut disebutkan dalam pasal 67 UU No.33 tahun 2014 bahwa kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia berlaku sejak lima tahun setelah diundangkan yang artinya mulai Oktober 2019 dan dilakukan secara bertahap berdasarkan Pasal 140 PP No. 39 Tahun 2021, mulai dari tahap pertama yakni produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, dan tahap kedua untuk produk selain makanan dan minuman yang  dimulai  pada  17  Oktober  2021  dengan  jangka  waktu  yang  berbeda  beda  sesuai dengan  kompleksitas  produk  (Kominfo.go.id,  2019).  Hadirnya  UU  No.33  tahun  2014 tidak  hanya  untuk  kemaslahatan  konsumen  dalam  negeri  melainkan  juga  merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk-produk halal Indonesia di pasar global (Saifullah et al., 2021).
Makanan  dan  minuman  halal  merupakan  bisnis  yang  sangat  vital  dan  strategis dalam percaturan industri halal global. Hal tersebut terlihat dari data yang dipublikasikan dalam SGIE 2022 dimana dari total konsumsi muslim terhadap produk halal dunia yang mencapai  $2  Triliun,  $1,27  Triliun-nya  adalah  konsumsi  atas  produk  makanan  halal. Meski  demikian,  faktanya  secara  global  berdasarkan  data  SGIE  2022  negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengimpor senilai $279 Miliyar produk halal dengan 72% diantaranya adalah produk pangan halal. Sayangnya, pemasok produk- produk halal bernilai miliyaran dollar tersebut tidak berasal dari negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam. China, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia merupakan lima  negara  pengekspor  terbesar  produk  halal  ke  negara-negara  OKI (Dinar  Standard, 2022) .
Salahsatu  upaya  dalam  meningkatkan  peran  Indonesia  dalam  pasar  industi  halal global adalah berbagai perbaikan regulasi yang dituangkan dalam Pasal 48 UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 48 tersebut terdapat beberapa perubahan yang  sangat  strategis  terhadap  beberapa  pasal  di  UU  No.33  Tahun  2014  tentang  JPH diantaranya;  kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  produk  UMK  bersifat self  declare berdasarkan standar halal yang diterapkan BPJPH dan permohonan sertifikasi halal yang diajukan  oleh  pelaku  UMK  tidak  dikenakan  biaya  (gratis).  Adanya  mekanisme self- declare  tersebut  sangat  penting  mengingat  kejaran  batas  waktu  penahapan  kewajiban sertifikasi  halal  untuk  produk  makanan  dan  minuman  yang  semakin  dekat  menuju  17 Oktober 2024. Sayangnya, berdasarkan data yang tercatat oleh LPPOM MUI, sejauh ini baru  terdapat  10.643  UMK  yang  telah  bersertifikasi  halal (Arinawati,  2022) .  UMKM memiliki  peraan  yang  sangat  vital  bagi  perekonomian  Indonesia,  berdasarkan  data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019, jumlah UMKM  di  Indonesia  mencapai  65,47  juta  dimana  65,4  jutanya  atau  99%  dari  jumlah tersebut  merupakan  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  dengan  kontribusi  terhadap  PDB sebesar 60,51% dimana 46,88% merupakan kontribusi UMK (Kemenkop UKM, 2019) . Jika  mengingat  tahapan  waktu  berlakunya  UU  No.33  Tahun  2014  tentang  JPH  yang dimulai  dengan  industri  makanan  minuman  sebagai  prioritas  pertama  dari  17  Oktober 2021  sampai  17  Oktober  2024,  maka  kondisi  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal UMK  saat  ini  masih  membuthkan  dukungan  dan  inovasi  untuk  mengoptimalkan penyelenggaraannya. Jika melewati tanggal tersebut produk makanan dan minuman yang diperdagangkan  belum  memiliki  sertifikat  halal,  maka  seluruh  pasal-pasal  penindakan akan  berlaku  dan    tentunya  akan  sangat  merugikan  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu, penyelenggaraan jaminan produk halal pada produk UMK saat ini membutuhkan strategi optimalisasi untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal secara efektif dan efisien.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian mixed-methods yang  menggunakan penedekatan kualitatif dan kuantitatif dalam analisanya. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif akan digunakan dalam menganalisis dan mengeksplorasi faktor-faktor strategis dalam  penyelenggaraan  sertifikasi  halal  produk  UMK  makanan  dan  minuman  melalui mekanisme self-declare .  Faktor-faktor  stratetegis  yang  dianalisis  melalui  pendekatan kualitatif  adalah  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan.  Setelah  melakukan pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  dilanjutkan  dengan  analisis  kuantitatif  dengan bantuan  matrix  IFAS,  EFAS,  dan  IE  serta Quantitative  Strategic  Planning  Matrix (QSPM). Pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri 7 orang pakar dan  praktisi  level  menengah  ke  atas  yang  berasal  dari  lembaga-lembaga  yang  terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal UMK yakini BPJPH, MUI, LP3H, Koordinator Pendamping  PPH,  Forum  Pengusaha  Mikro,  dan  KNEKS.  Atas  dasar  tersebut,  desain penelitian ini merupakan eksploratori sekuensial dimana peneliti melakukan eksplorasi sebuah masalah dengan metode kualitatif kemudian hasil ekslplorasi tersebut digunakan untuk proyek selanjutnya menggunakan analisis kuantitatif (Creswell, 2020) . Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi untuk melakukan koreksi silang kualitas dan kevalidan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  observasi,  dan  wawancara (Bryman, 2012) .

## Hasil dan Pembahasan

## Mekanisme Sertifikasi Halal Self-declare
Alur sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare dimulai dengan pendaftaran pelaku usaha di portal SIHALAL yang dapat diakses melalui link ptsp.halal.go.id. Pelaku usaha wajib melengkapi persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan yang terdiri dari NPWP, KTP, dan NIB pelaku usaha makanan/minuman. Setelah melengkapi info dasar, pelaku  usaha  bisa  langsung  mendaftarkan  produknya  melalui  menu  pengajuan self- declare . Pada tahap ini pelaku usaha wajib memasukkan kode fasilitasi yang sejauh ini hanya  difasilitasi  oleh  pemerintah  melalui  program  Sertifikasi  Halal  Gratis  (SEHATI) secara periodik. Pelaku usaha juga diharuskan memilih pendamping PPH yang terafiliasi dengan LP3H yang telah disesuaikan lokasi tugasnya dengan domisili pelaku usaha secara otomatis. Pelaku usaha akan merinci alat, bahan, dan prosedur yang digunakan selama memproduksi produk. Mengingat program self-declare hanya diperuntukan bagi produk sederhana yang telah dipastikan kehalalannya, maka dalam tahap pengisian bahan, pelaku usaha wajib menginput nomor sertifikasi halal bahan yang digunakan kecuali pada bahan tertentu yang tidak diwajibkan bersertifikat halal seperti hasil pertanian buah dan sayur tanpa pengolahan. Selain mengisi kelengkapan di SIHALAL, pelaku usaha juga wajib mengisi manual sistem jaminan produk halal yang dikeluarkan BPJPH dalam format soft file . Manual SJPH tersebut kemudian ditandatangani dan disubmit bersama dengan data yang telah dilengkapi pada portal SIHALAL. Setelah mensubmit, pendamping PPH akan melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  pengajuan  pelaku  usaha.  Selanjutnya, pendamping  PPH  akan  memberikan  rekomendasi  kepada  BPJPH  untuk  meneruskan pengajuan sertifikasi halal ke sidang komisi fatwa. BPJPH kembali melakukan verifikasi dan  validasi  rekomendasi  pendaming  PPH  sebelum  diteruskan  ke  MUI.  Apabila dinyatakan lengkap dan sesuai makan BPJPH akan mengirimkan pengajuan ke komisi fatwa MUI untuk melakukan sidang fatwa terhadap produk. MUI melakukan sidang dan melaporkan  hasil  fatwa  ke  BPJPH,  apabila  dinyatakan  halal  makan  MUI  memberikan rekomendasi  untuk  diterbitkannya  sertifikat  halal  kepada  BPJPH.  Terakhir,  BPJPH menerbitkan sertifikat halal didasari oleh hasil sidang fatwa MUI yang telah menyatakan kehalalan produk yang diajukan. Setelah itu, sertifikat halal dapat diterima pelaku usaha melalui portal SIHALAL. Secara sederhana berikut adalah gambaran alur sertifikasi halal produk UMK melalui mekanisme self-declare :
Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal
Sumber: (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022)

## Internal Factor Analysis Summary (IFAS)
Dalam  analisis  lingkungan  internal  diketahui  terdapat  masing-masing  lima kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK  melalui  mekanisme  mekanisme self-declare .  Seluruh  faktor  strategis  internal tersebut kemudian dihitung bobot dan ratingnya kemudian disajikan dalam tabulasi IFAS sebagai berikut:
Tabel 1. IFAS Faktor Strategis Bobot Rating Skor Tertimbang Kekuatan ( Strenght ) Integrasi sistem sertifikasi halal satu pintu melalui portal SIHALAL (S1) 0,15 4 0,57 Basis regulasi yang kuat dari tingkat UU hingga KEPKABAN (S2) 0,15 4 0,57 Pembebasan biaya sertifikasi halal yang difasilitasi program SEHATI (S3) 0,15 4 0,57 Pemanfaatan media sosial yang cukup intens sebagai sarana sosialisasi oleh BPJPH (S4) 0,13 3 0,43 Keaktifan lembaga pendamping PPH merekrut pendamping PPH dan menjaring pelaku UMK untuk mengikuti sertifikasi halal (S5) 0,13 3 0,43 Total Kekuatan 2,58 Kelemahan ( Weakness ) Ketergantungan pada rilis program fasilitasi gratis yang dibatasi periode waktunya (W1) 0,05 1 0,07 Kurang luasnya cakupan produk UMK yang dapat disertifikasi halal melalui self-declare (W2) 0,06 2 0,09 Adanya persyaratan yang dianggap merepotkan pelaku UMK (W3) 0,07 2 0,13
Faktor Strategis Bobot Rating Skor Tertimbang Menumpuknya proses penetapan fatwa halal di MUI (W4) 0,05 1 0,07 Dana insentif yang dianggap terlalu kecil (W5) 0,06 2 0,09 Total Kelemahan 0,44 TOTAL IFAS 1 3,03 Selisih Kekuatan - Kelemahan 2,14 Sumber: Penulis, data diolah (2022)

## External Factor Analysis Summary (EFAS)
Dalam analisis lingkungan eksternal diketahui terdapat 6 peluang dan 5 tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal melalui self-declare . Seluruh faktor  strategis  tersebut  telah  dihitung  bobot  dan  ratingnya  kemudian  disajikan  dalam tabulasi EFAS berikut:
Tabel 2. EFAS Faktor Strategis Bobot Rating Skor Tertimbang Peluang ( Opportunity ) Terbukanya ruang kolaborasi bagi pihak-pihak lain untuk terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal UMK (O1) 0,10 3 0,29 Pertumbuhan UMK makanan dan minuman yang begitu pesat (O2) 0,11 3 0,36 Nilai tambah dan keunggulan kompetitif yang didapatkan UMK dengan sertifikasi halal (O3) 0,10 3 0,33 Peningkatan populasi & kebutuhan pangan muslim yang terus meningkat setiap tahunnya (O4) 0,11 4 0,40 Pesatnya pertumbuhan lembaga pendamping PPH (O5) 0,09 3 0,26 Jaringan keberterimaan yang semakin luas dengan lembaga halal luar negeri (O6) 0,09 3 0,23 Total Peluang 1,87 Tantangan ( Threat ) Kurangnya literasi dan edukasi kepada pelaku UMK tentang urgensi sertifikasi halal produk (T1) 0,07 2 0,15 Kurangnya alternatif pembiayaan untuk fasilitasi sertifikasi selain dari APBN (T2) 0,07 2 0,15 Masih terkonsentrasinya lembaga pendamping PPH dan SDM pendamping PPH di Sumatera dan Jawa (T3) 0,08 3 0,20 Adanya kritik bahwa self-declare lebih berorientasi kemudahan bisnis dibanding pemenuhan substansi syariat (T4) 0,09 3 0,23 Kurangnya sistem pengawasan terhadap UMK yang telah bersertifikat halal (T5) 0,09 3 0,26 Total Tantangan 1,00 TOTAL EFAS 1 2,86 Selisih Peluang - Tantangan 0,87 Sumber: Penulis, data diolah (2022)

## Matrik IE
Berikutnya, untuk mengetahui posisi strategi strategis yang ada saat ini matrik IE disusun berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai berikut:

## Gambar 2. Matrik IE
Sumber: Penulis, data diolah (2022)
Berdasarkan matrik IE terlihat bahwa posisi penyelenggaraan sertifikasi halal self- declare saat ini berada di sel IV yang berarti stability . Artinya dalam mengoptimalkannya, penyelenggaraan  sertifikasi  halal  membutuhkan  konsistensi  dan  komitmen  dari  para stakeholdernya .

## Analisis SWOT
Setelah melakukan perhitungan IFAS, EFAS, dan IE, langkah berikutnya adalah melakukan analisis SWOT yang dimulai dengan penggambaran diagram untuk melihat kuadran  posisi  strategis  saat  ini  untuk  merumuskan  strategi  optimalisasi. Penyusunan diagram  dilakukan  dengan  menggunakan  sumbu  X  dan  sumbu  Y.  Nilai  sumbu  X diperloeh dari selisih nilai total faktor strategis internal kekuatan (2,58) dengan total nilai kelemahan (0,44) sehingga diperoleh hasil sebesar 2,14. Selanjutnya, sumbu Y diperoleh dari selisih nilai total faktor strategis eksternal peluang (1,87) dengan total nilai tantangan (1,00)  sehingga  diperoleh  hasil  sebesar  0,87.  Berikut  adalah  diagram  SWOT penyelenggaraan sertifikasi halal self-declare :
Gambar 3. Diagram SWOT Sumber: Penulis, data diolah (2022)
Berdasarkan  diagram  SWOT  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penyelenggaraan sertifikasi  halal  produk  UMK  makanan  dan  minuman  melalui  mekanisme self-declare saat  ini  berada  di  kuadran  I.  Hal  tersebut  berarti  untuk  melakukan  optimalisasi  dalam penyelenggaraannya dibutuhkan alternatif strategi SO. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal melalui self-declare saat ini benar-benar berada dan  membutuhkan  strategi  SO,  maka  penyusunan  tabel  matrik  SWOT  kuantitatif diperlukan dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Matrik SWOT Kuantitatif EFAS/IFAS S W 2,58 0,44 O 1,87 4,45 2,31 T 1,00 3,58 1,44 Sumber: Penulis, data diolah (2022)
Hasil matrik SWOT kuantitatif di atas semakin memperkuat bahwa posisi strategis penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman memang benar berada  dalam  posisi  SO  dan  membutuhkan  alternatif  strategi  yang  memanfaatkan kekuatan  untuk  memaksimalkan  peluang  yang  ada.  Hal  tersebut  nampak  dari  skor tertinggi pada matrik SWOT tersebut terdapat pada skor jumlah S dan O (warna hijau). Berikutnya, dibutuhkan matrik SWOT kualitatif yang merinci berbagai alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia dengan mencocokan masing-masing faktor strategis  yang  ada.  Matrik  SWOT  kualitatif  memuat  berbagai  alternatif  strategi optimalisasi mulai dari strategi SO, WO, ST, dan WT yang dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 4. Matrik SWOT Kualitatif IFAS/EFAS Kekuatan Kelemahan Peluang STRATEGI SO (SO1) Memperkuat jaringan kolaborasi antar stakeholder dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi urgensi sertifikasi halal kepada pelaku UMK (S4,S5,O1,O2,O3,O5) (SO2) Membangun kemitraan lembaga pendamping PPH dengan lembaga halal luar negeri yang telah memiliki keberterimaan sertifikasi halal dengan Indonesia sebagai jembatan bagi UMK untuk masuk ke pasar global (S1,S2,S5,O1,O2,O3,O4,O5,O6)
STRATEGI WO (WO1) Memaksimalkan keterlibatan pihak eksternal seperti Swasta, BUMN dan Lembaga Filantropi untuk berperan sebagai alternatif fasilitator dalam sertifikasi halal self-declare (W1,W4,W5,O1,O5,O6) (WO2) Melakukan desentralisasi penetapan fatwa halal ke MUI daerah untuk mempercepat keputusan fatwa (W4,O1,O2,O4,O5) Tantangan STRATEGI ST (ST1) Merinci ketentuan teknis tentang sistem pengawasan dan manajemen risiko terhadap produk yang telah bersertifikat halal (S1,S2,S5,T1,T3,T4,T5)
(ST2) Membuat daerah prioritas dalam perekrutan SDM pendamping PPH dan pendirian LPPH (S1,S2,S3,S5,T1,T3)
STRATEGI WT (WT1) Konsentrasi sertifikasi halal hanya pada produk UMK hasil kurasi self-declare pada portal SIHALAL (W1,W3,W5,T1,T2,T4,T5) (WT2) Mengoptimalkan peran pendamping PPH dengan skema “jemput bola” kepada pelaku UMK. (W1,W2,W3,W5,T1,T2,T4,T5) Sumber: Penulis, data diolah (2022)
Mengingat  hasil  perhitungan  SWOT  dan  IE  yang  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  sertifikasi  halal  produk  UMK  makanan  dan  minuman  melalui
mekanisme self-declare saat ini berada di posisi stability dan kuadran SO (progresif) yang memiliki  dua  alternatif  strategi  optimalisasi,  maka  analisis  dilanjutkan  dengan  QSPM untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret dengan mengerucutkan satu strategi yang lebih prioritas untuk diterapkan.

## Analisis QSPM
Analisis QSPM difokuskan pada alternatif strategi yang berada pada kuadran SO yang merupakan posisi strategis dari penyelenggaraan sertifikasi halal self-declare saat ini. Pengukuran prioritas dengan membandingkan skor kemenarikan antara strategi (SO1) Memperkuat  jaringan  kolaborasi  antar stakeholder dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  urgensi  sertifikasi  halal  kepada pelaku UMK, dengan strategi (SO2) Membangun kemitraan lembaga pendamping PPH dengan  lembaga  halal  luar  negeri  yang  telah  memiliki  keberterimaan  sertifikasi  halal dengan  Indonesia  sebagai  jembatan  bagi  UMK  untuk  masuk  ke  pasar  global.  Berikut adalah hasil tabulasi analisis QSPM:
Tabel 5. Matrik QSPM Faktor Strategis S,W,O,T Bobot Alternatif Strategi SO SO1 SO2 AS TAS AS TAS S1 0,15 3 0,45 3 0,45 S2 0,15 3 0,45 3 0,45 S3 0,15 4 0,60 3 0,45 S4 0,13 2 0,26 2 0,26 S5 0,13 4 0,52 3 0,39 W1 0,05 4 0,21 2 0,10 W2 0,06 2 0,12 3 0,18 W3 0,07 4 0,29 2 0,14 W4 0,05 2 0,10 2 0,10 W5 0,06 3 0,18 3 0,26 O1 0,10 4 0,39 4 0,39 O2 0,11 4 0,43 4 0,43 O3 0,10 4 0,41 4 0,41 O4 0,11 4 0,45 3 0,34 O5 0,09 3 0,28 3 0,28 O6 0,09 2 0,17 4 0,35 T1 0,07 4 0,28 2 0,14 T2 0,07 2 0,14 2 0,14 T3 0,08 2 0,16 2 0,16 T4 0,09 3 0,26 2 0,17 T5 0,09 3 0,28 2 0,18 TOTAL 6,42 5,78 Sumber: Penulis, data diolah 2022
Menggunakan  QSPM,  dapat  diketahui  lebih  lanjut  alternatif  strategi  mana  yang dapat  lebih  diproritaskan  untuk  diterapkan  untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia mengacu pada posisi strategisnya saat ini yang berada pada kuadran SO dengan memiliki dua alternatif strategi. Berdasarkan  perhitungan  QSPM  dapat  diketahui  bahwa  alternatif  strategi  SO1  yakni memperkuat  jaringan  kolaborasi  antar stakeholder dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  urgensi  sertifikasi  halal  kepada
pelaku UMK mendapatkan nilai total sebesar 6,42, lebih besar dibandingkan alternatif strategi  SO2  membangun  kemitraan  lembaga  pendamping  PPH  dengan  lembaga  halal luar negeri yang telah memiliki keberterimaan sertifikasi halal dengan Indonesia sebagai jembatan bagi UMK untuk masuk ke pasar global yang hanya mendapatkan nilai total sebesar  5,78.  Dengan  demikan,  strategi  SO1  menjadi  strategi  yang  prioritaskan  untuk mengoptimalkan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjabaran  hasil  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penyelenggaraan  sertifikasi  halal  produk  UMK  makanan  dan  minuman  melalui mekanisme  self-declare  saat  ini  sedang  berada  di  fase  stability  berdasarkan  matrik  IE yang menunjukkan sel iv. Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik BPJPH, MUI, dan LP3H harus memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalankan perannya masing-masing  dengan  baik.  Dari  analisis  SWOT  diketahui  bahwa  penyelenggaraan sertifikasi  halal  produk  UMK  makanan  dan  minuman  melalui  mekanisme  self-declare saat ini membutuhkan alternatif strategi SO yang berarti progresif untuk dapat berjalan lebih optimal. Dari dua alternatif strategi yang terdapat pada kuadran SO, hasil QSPM menunjukkan  bahwa  strategi  SO1  yakni  memperkuat  jaringan  kolaborasi  antar stakeholder dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi urgensi sertifikasi halal kepada pelaku UMK menjadi strategi yang paling diprioritaskan  untuk  diterapkan  dalam  optimalisasi  sertifikasi  halal  produk  UMK makanan dan minuman di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Arinawati, M. (2022, June 22). Closing Ceremony dan Webinar Halal Festival Syawal LPPOM MUI 1442 H . LPPOM MUI. https://www.youtube.com/watch?v=tj3vUi1ZM3c&t=13s
Aziz,  M.  (2018).  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 78– 94. https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284 Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4th Edition). Oxford University Press. Creswell, J. W. (2020). Pengantar Penelitian Mixed Methods (H. Malini, Ed.). Pustaka Pelajar.
Dhewanto,  W.,  Rizqi,  V.  N.,  Yunita,  F.,  Azzahra,  S.,  &  Adrian,  D.  (2019). Internasionalisasi UKM: Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global . Penerbit Andi.
Dinar Standard. (2022). State of The Global Islamic Economy Report 2021/22: Unlocking Opportunity . Handayani,  T.,  &  Pusporini.  (2021). Membangun  UMKM  Syariah  di  Industri  Halal . deepublish.
Kahfi,  A.  (2018).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Di  Indonesia. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 5 (1), 47–63.
https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399
Kemenkop UKM. (2019). Data UMKM . https://kemenkopukm.go.id/data-
umkm/?aheuk6TTKLKLvjwhRfwqPVCdUeCfqGFUTFyI3dZ3Ddxl4ec83l
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022, June 11). Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal  Gratis  Kategori  “Self  Declare.” https://kemenag.go.id/read/ini-syarat- daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva Kominfo.go.id.  (2019). Pemerintah  Siap  Selenggarakan  Jaminan  Produk  Halal . https://www.kominfo.go.id/content/detail/22210/pemerintah-siap-selenggarakan- jaminan-produk-halal/0/artikel_gpr
Lynarbi, I., Haque, M. G., PURWANTO, A., & Sunarsi, D. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. International Journal Of Social, Policy And Law , 1 (1),
88–110. https://doi.org/10.8888/ijospl.v1i1.53
Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. Journal of Islamic Studies and Humanities ,
4 (2), 218–245. https://doi.org/10.21580/jish.42.5228
Pujiyanti,  S.,  &  Wahdi,  A.  (2020).  Transaksi  Bisnis  Online  dalam  Perspektif  Islam.
SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis  Islam , 2 (2). https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173
Saifullah, M. F., Wulandari, A., Puspita, A., Kulsum, U., & Wijayanti, N. P. I. (2021). Potensi Industri Halal Dalam Mendorong Kemajuan Perekonomian Di Indonesia (U. M. Lida, Ed.). Brimedia Global.
Sulasih, & Novandari, W. (2022). Analisis SWOT . Rumah Kreatif Wadas Kelir.
Sulistiani,  S.  L.  (2018).  Analisis  Maqashid  Syariah  Dalam  Pengembangan  Hukum Industri Halal Di Indonesia. Jurnal Law & Justice , 3 (2).
The  Royal  Islamic  Strategic  Center.  (2021). The  Muslim  500:  The  World’s  Most Influential Muslims, 2022 .
https://themuslim500.com/books/The%20Muslim%20500%202022%20edition%2 0-%20Free%20eBook.pdf

## Copyright holder:
Lintang Tranggono, Ibrahim Kholilul Rohman (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: