## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY
Fitria Dewi Navisa a
a Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Email: navisa@unisma.ac.id
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

## Abstrak:
Didalam  era  digital  4.0  sekarang  ini  terdapat  banyak  sekali  perubahan-perubahan  atau  kemajuan dalam  bidang  teknologi  terutama  dalam  kegiatan  penanaman  modal  atau  biasa  disebut  dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency,  yang  mana  nantinya  para  investor  berharap  jika  dikemudian  hari  harga  dari  Virtual Currency  tersebut  akan  naik  dan  menguntungkan.  Namun  dalam  melakukan  penanaman  modal  di Virtual  Currency  ini  masih  terlihat  cukup  lemah  dalam  sisi  hukumnya,  karena  dalam  melakukan penanaman  modal  di  Virtual  Currency  para  investor  tidak  memiliki  sebuah  bukti  riil  ataupun  surat- surat  yang  menjelaskan  bahwa  mereka  adalah  investor  dari  Virtual  Currency  tersebut  dan  nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut  pemerintah  untuk  sekarang  kurang  pergerakannya  dalam  menentukan  peraturan-peraturan yang  akan  mengatur  tentang  investasi  virtual.  Padahal  jika  dikaji  lebih  dalam  peminat  dari  Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif  yang bermaksud untuk  menjelaskan  dan  mengkaji  berbagai  literatur,  aturan  perundang-undangan,  dan  contoh  kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kaitannya investasi Virtual  currency  dengan  surat-surat  berharga  ialah  didalam  melakukan  investasi  perusahaan  terkait, investor pasti akan diberikan surat saham yang mana surat tersebut termasuk kedalam surat berharga diluar  KUHD.  Berbeda  dengan  investasi  dengan  cara  membeli  mata  uang  digital  yang  regulasi hukumnya belum  cukup  aman.  Karena  pada  saat melakukan investasi  para  investor  tidak mengenali siapa pemilik coin tersebut dan tidak memiliki nilai dimata hukum Indonesia karena virtual currency tidak dapat dilihat wujud riil nya.
Kata Kunci : Aset Digital; Perlindungan Hukum; Investor

## Abstract:
In the digital era 4.0 now there are a lot of changes or advances in the field of technology, especially in  investment  activities  or  commonly  called  investing.  Investors  can  invest  in  digital  assets,  namely Virtual currencies, which investors hope that in the future the price of the Virtual Currency will rise and be profitable. However, in investing in Virtual Currency still looks quite weak in the legal side, because in investing in Virtual Currency investors do not have a real proof or letters explaining that they  are  investors  of  the  Virtual  Currency  and  later  if  something  happens  unexpectedly  then  the investors  do  not  have  legal  protection.  In  that  case  the  government  for  now  less  pergarakannya  in determining regulatory regulations that will regulate the virtual investment. In fact, if examined more deeply, the interest from Virtual Currency looks quite a lot and the majority of the younger generation considers  the  investment  as  a  way  of  investing  today.  This  research  will  apply  normative  research methods  that  intend  to  explain  and  review  various  literature,  legislation  rules,  and  Case  Examples from news related to research. From this study it was concluded that the connection between virtual currency investments and securities is that in investing in related companies, investors will definitely
provide share certificates which include securities outside the Criminal Code. In contrast to investing by  buying  digital  currency,  the  legal  regulations  are  not  safe  enough.  Because  when  investing, investors do  not know  who  owns the  coin  and  have no  value in  the  eyes  of  Indonesian law  because virtual currency cannot be seen in real form.
Keywords: Digital Assets; Legal Protection; Investors

## LATAR BELAKANG
Investasi  merupakan  sebuah  istilah  yang  dalam  berbagai  penjelasan  berkaitan  dengan finansial  dan  terdapat  hubungan  dengan  suatu  bentuk  aset  yang  nantinya  diharapkan  para investor  akan  mendapatkan  profit  di  masa  depan.  Menurut  ahli  Sornajah  dalam  tulisan  Ida Bagus  Rahmadi  Supancana,  beliau  menjelaskan  mengenai  investasi  yaitu:  “Aktivitas  yang melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan maksud  menggunakan  aset  tersebut  di  negara  tujuan  dan  menjalin  kekayaan  itu  di  bawah kendali penuh atau sebagian dari pemilik aset.” 1
Di  Indonesia  potensi  dalam  mengembangkan  kegiatan  investasi  sangat  besar,  namun karena  ada  beberapa  permasalahan  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Djisman  Simanjuntak  yaitu kurang  adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  untuk  investor  atau  penanam modal. 2 Menurut Kusumaatmadja, masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia ialah dalam hukum kepastiannya, yang berupa ketentuan perundang-undangan yang diduga masih belum jelas  ataupun  bertentangan.  Peraturan  perundangundangan  seharusnya  segera  direvisi mengikuti perkembangan zaman.
Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK pada zaman sekarang, dalam  melakukan investasi  dapat  dilakukan  secara  Virtual  yang  dapat  disebut  sebagai  Virtual  Currency. Didalam  melakukan  investasi  digital  tersebut  para  investor  dimanjakan  dengan  teknologi yang  memudahkan  sehingga  investor  tidak  kesusahan  dalam  memilih  aset  yang  akan ditanamkan modal hanya perlu membuka website. Kecerdasan dan kecepatan dari pemerintah dan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  memajukan  bangsa  karena  negara  membutuhkan dorongan  agar  dapat  mengimbangi  teknologi  yang  berkembang  pesat.  Sehingga  dalam melakukan kegiatan investasi masyarakat tidak mudah untuk ditipu.
Di dalam Virtual Currency terdapat mata uang digital atau Cryptocurrencies yang dapat menjadi  alat  tukar dengan cara melakukan transaksi  melalui internet,  contoh dari jenis-jenis uang  kripto  yaitu  bitcoin,  dogecoin,  Ethereum,  dan  sebagainya.  Uang  kripto  berasal  dari blockchain atau rangkaian kode dan tidak memiliki wujud fisik. Maka dari itu jika melakukan investasi  digital  terutama  dalam  membeli  Crypto  currencies  para  penanam  saham  atau investor  tidak  dapat  mengawasi,  melacak,  dan  menduplikasi.  Hal  tersebut  merupakan kekurangan dari berinvestasi Virtual Currency.
Crypto currencies pertama kali dikenalkan di tahun 1980. Di tahun tersebut seorang ahli komputer dan matematika yang bernama David Chaum menemukan algoritma yang menjadi basis dari enkripsi website dan pengiriman mata uang virtual zaman sekarang. Pada saat itu Chaum  meningkatkan  penemuannya  sampai  dengan  tahun  1990  lahirlah  mata  uang  digital pertama  yaitu  DigiCash.  Namun  DigiCash  pada  saat  itu  gagal  dalam  perkembangannya, walaupun  gagal  DigiCash  menjadi  kiblat  dalam  perkembangan  mata  uang  digital kedepannya.  Crypto  currencies  berkembang  pesat  pada  tahun  2008,  pada  tahun  tersebut
1 Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).
2 Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, “Political Risks Faced By Investors of Direct Investment” 10, no. 7 (2019): 334.
terdapat  penulis  buku  bernama  Satoshi  Nakamoto  yang  menerbitkan  buku,  judul  dari  buku tersebut adalah “Bitcoin-A Peer to Peer Electronic Cash System.” Di dalam buku itu Satoshi membahas  mengenai  kriptografi,  dan  setahun  setelahnya  Sathoshi  merilis  mata  uang  kripto yang diberi nama Bitcoin.
Pada  saat  Bitcoin  lahir  dan  didukung  oleh  pelaku  kriptografi,  hal  itu  memicu  para pembuat mata uang kripto lainnya melahirkan produk mereka. Mata uang kripto pada saat itu memiliki dukungan dari publik sangat pesat sehingga harga mata uang kripto di tahun 2010 meningkat  cukup  pesat.  Hal  tersebut  yang  memicu  para  investor  atau  penanam  modal menambang  mata  uang  kripto  karena  jumlahnya  yang  memiliki  limit.  Pada  akhir-akhir  ini harga dari Virtual Currency mengalami penurunan terutama di Indonesia, hal tersebut karena adanya  peraturan  pemerintah  dan  perlindungan  hukumnya.  Mata  uang  kripto  atau  Crypto currency  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  karena  dianggap  tidak memiliki nilai riil dan tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan.
Crypto  currency  dianggap  bertentangan  dengan  UU  No.7  tahun  2011  mengenai  mata uang  yang  di  dalamnya  menjelaskan  bahwa  mata  uang  yang  sah  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  ialah  mata  uang  Rupiah  dan  memiliki  tujuan  transaksi  yang dilakukan di wilayah NKRI. Adapula larangan dari BI untuk memakai Crypto currency yang diatur  di  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  18/40/PBI/2016  perihal Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Di  samping  PBI  No.  18/40/PBI/2016 tersebut,  adapula  PBI  No.  19/12.PBI  mengenai  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  yang menjelaskan yaitu Crypto currency tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Namun di luar itu adapula landasan hukum yang memperbolehkan Crypto currency diperjualbelikan di Indonesia  yaitu  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti)  No.  5  Tahun  2019  perihal  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset Kripto.  Sehingga  dalam  studi  ini  peneliti  merumuskan  masalah  sebagai  berikut:  Apa hubungan  antara  investasi  aset  digital  dengan  surat-surat  berharga  serta  bagaimana perlindungan hukum investor dalam melakukan investasi digital atau Virtual Currency.

## METODE
Metode  penelitian  yang  akan  diterapkan  dalam  riset  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif. Yang  mana  di  dalam  penelitian  normatif  ini  akan  mencantumkan  hukum  sebagai  dasar didalam  pembentukan norma-norma hukum.  Didalam penelitian normatif ini akan mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang sumbernya berasal dari Undang-Undang, literatur, dan disertai contoh kasus yang terkait dengan topik pembahasan. 3

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Hubungan Antara Investasi Aset Digital dengan Surat-Surat Berharga
Investasi  secara  etimologi  bersumber  dari  istilah  “invest”  yang  dapat  didefinisikan  sebagai menanam,  atau  menanam  uang.  Didalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  investasi didefinisikan sebagai penanaman modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan atau proyek yang  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mendapatkan  profit.  Menurut  (Tandelilin,  2010)  investasi diartikan sebagai merelakan beberapa uang atau harta lainnya yang akan dilakukan sekarang dan  mengharapkan  mendapatkan  keuntungan  dikemudian  hari.  Ada  juga  pendapat  dari
3 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus, 1st ed. (Makassar: Mirra Buana Media, 2020).
(Mulyadi,  2001)  beliau  beropini  bahwa  definisi  dari  investasi  ialah  mendonorkan  beberapa sumber  dalam  jangka  waktu  yang  panjang  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  profit  di  masa mendatang. 4
Menurut Kamaruddin investasi digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :
1. Real  Assets,  yaitu  aset  yang  memiliki  wujud  contohnya  yaitu  rumah,  tanah,  mobil, dan lainnya.
2. Financial Assets, yaitu aset yang wujudnya berupa surat-surat klaim
Selain  untung  mendapatkan  keuntungan  investasi  memiliki  tujuan  lain  yaitu  untuk mengurangi terjadinya inflasi dan mendorong untuk hemat pajak. Dalam melakukan investasi terdapat 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi yaitu mendapatkan keuntungan (return) atau mengalami  kerugian.  Semua  itu  tergantung  dari  besarnya  resiko  dalam  berinvestasi  yang mana semakin banyak menanam modal maka semakin banyak profitnya.
Investasi  berperan  penting  didalam  pembentukan  pembangunan  ekonomi  negara, namun  beberapa  masyarakat  masih  awam  atau  tidak  ingin  terjun  dikarenakan  dalam berinvestasi  atau  menanam  modal  terdapat  resiko  yang  sangat  tinggi  dan  didalamnya  tidak ada  jaminan  perlindungan.  Hal  tersebut  dapat  diatasi  apabila  pihak  perusahaan  terkait memberikan  dukungan  berupa  perlindungan  asuransi.  Di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  No.  23/POJK.05/2015  perihal  Produk  Asuransi  dan  Pemasarannya, dijelaskan mengenai perlindungan terhadap resiko hasil investasi dalam bentuk unit ataupun non-unit. 5
Investasi atau penanaman modal digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:
1. Penanaman  Modal  jangka  Panjang/Investasi  Langsung  (Direct  Investment),  investasi langsung yaitu pihak penanam modal langsung terjun aktif dalam pengelolaan usaha dan mempertanggung  jawabkan  secara  langsung  jika  di  perusahaan  tersebut  mengalami kerugian. Tentang investasi  langsung dari pihak  asing,  Ismail  Suny menjelaskan bahwa investasi  asing  dalam  bentuk  direct  investment  terutama  tentang  pembentukan perusahaan  yang  statusnya  masih  baru,  sedikit  berbeda  karena  proyek  terkait  bukan hanya  harus  memenuhi  syarat  formal.  Namun  harus  memenuhi  syarat-syarat  materiil. Definisi syarat formal dalam hal ini ialah wajib dipenuhinya regulasi dari negara terkait, dan  syarat  materiil  yang  dimaksud  ialah  proyek  tersebut  akan  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  negara.  Menurut  Jonker  Sihombing  beliau  menjelaskan definisi  Investasi  langsung  (direct  Investment)  ialah  investasi  yang  dilakukan  dengan memperlihatkan  wujud  riil  dari  kepemilikan  proyeknya,  sehingga  kajian  tentang  risiko dan  hasil  yang  didapatkan  dari  investasi  tersebut  dijalankan  dengan  memakai  kajian kelayakan  investasi  yang  mencakup  segala  aspek  termasuk  aspek  keuangan, ekonomi/sosial, pemasaran, teknis, hukum, dan lainnya.
2. Investasi  Tak  Langsung  (Indirect  Investment)  atau  Portofolio  Investment,  Berdasarkan pendapat  Jonker  Sihombing,  investasi  tidak  langsung  (Indirect  Investment),  yaitu penanaman  modal  dengan  cara  membeli  surat-surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh perusahaan maupun yang diterbitkan oleh pemerintah. Penelitian tentang risiko dan hasil yang  diperoleh  dari  investasi  dijalankan  dengan  cara  menganalisis  informasi  yang  ada kaitannya dengan portofolio investasi yang diinginkan.
4 Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency” 17, no. 1 (2020): 75.
5 Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, “Political Risks Faced By Investors of Direct Investment.”
Investasi  secara  tidak  langsung  secara  umum  ialah  investasi  jangka  pendek  yang termasuk dalam aktivitas jual beli di Pasar Modal dan Pasar Uang, dan investasi ini diartikan sebagai penanaman modal jangka pendek. Hal ini karena biasanya dalam transaksi saham dan mata  uang  hanya  memerlukan  rentang  waktu  yang  cenderung  pendek  bergantung  pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang akan diperjualbelikan.
Adapula  pendapat  lain  yang  mengemukakan  arti  dari  investasi  tidak  langsung  yaitu, sebagai  jenis  investasi  yang  secara  tidak  langsung  berkontribusi  dalam  operasional pengelolaan  perusahaan.  Terjadinya  investasi  dikarenakan  adanya  kepemilikan  surat-surat pinjaman  jangka  panjang  atau  biasa  disebut  sebagai  obligasi  dan  saham-saham  perseroan yang mana modal yang dikaitkan berupa uang atau valuta saja. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka terdapat perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung, yaitu:
a. Dalam investasi tak langsung, pemilik saham tidak dapat mengawasi penyelenggaraan bisnis perusahaan setiap harinya.
b. Pada  investasi  tidak  langsung,  dalam  beberapa  kasus  risiko  ditanggung  sendiri  oleh investor sehingga perusahaan terkait tidak dapat digugat.
c. Kerugian  dalam  investaasi  tidak  langsung  tidak  ada  perlindungan  dari  hukum kebiasaan internasional
Didalam perkembangannya yang sangat pesat, sekarang berinvestasi dapat  dilakukan secara Virtual  dan  salah  satunya  adalah  membeli  mata  uang  kripto  yang  nantinya  para  penanam saham dapat membeli beberapa pilihan jenis mata uang kripto seperti dogecoin, bitcoin, dan lainnya.
UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.” Surat berharga  dapat  digolongkan  menjadi  2  yakni  surat  berharga  yang  telah  ditentukan  didalam KUHD  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang)  dan  surat  yang  tidak  ditentukan  di  dalam KUHD. Yang tergolong dalam surat berharga menurut KUHD ialah wesel, cek, bilyet, giro, surat sanggup, dan promes atas tunjuk. Sedangkan surat berharga di luar KUHD ialah bilyet giro,  commercial  paper,  surat  saham,  obligasi,  delivery  order,  Surat  Utang  Negara  atau disingkat menjadi SUN. 6
Dengan  begitu  dapat  disimpulkan  mengenai  definisi  dari  surat  berharga  yaitu  surat bukti  yang  memiliki  nilai  tukar  tinggi  dan  bisa  dipindah  tangankan  haknya  dari  orang pertama  ke  orang  berikutnya.  Dalam  penjelasan  tersebut  investasi  termasuk  kedalam  surat berharga  diluar  KUHD,  karena  nantinya  pada  saat  investor  atau  penanam  modal  akan melakukan  pengaitan  dana  terhadap  perusahaan  terkait  maka  perusahaan  terkait  akan mengeluarkan  surat  saham  yang  nantinya  menjadi  bukti  bahwa  penyertaan  modal  dan investor  nantinya  termasuk  orang  yang  mendapatkan  benefit  selain  dari  keuntungan  yang dicapai  mereka  juga  akan  mendapatkan  hak  dalam  dividen,  bersuara,  dan  hak  yang  lain sebagainya.
Terdapat 4 (empat) syarat materil dan formil didalam surat berharga yaitu: 7 a. Nilai nominal surat berharga sama seperti perikatan dasar yang melatar belakanginya
b. Surat berharga bisa dijadikan sebagai alat bukti
c. Surat berharga mudah dipindah kepemilikannya
6 Alfred  Pratama  Sobalely, Tinjauan  Yuridis  Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di  Indonesia  DItinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia , 2019.
7 Indah Ratna Sari, Surat-Surat Berharga , 2018.
• Aan order (atas nama) yang peralihannya dengan endosemen • Aan toonder (atas tunjuk) yang perpindahannya dari tangan ke tangan
d. Surat berharga bisa diperjual belikan
Pada  saat  menerbitkan  surat  berharga  adapula  pihak-pihak  yang  bersangkutan  didalamnya yaitu:
1. Penerbit  sebagai  debitur,  yang  dimaksud  debitur  disini  adalah  penerbit  dari  surat berharga  yang  memiliki  kewajiban  (debitur)  dalam  memberikan  sejumlah  uang kepada  pihak  kreditur.  Kedudukannya  disini  adalah  sebagai  orang  yang  memiliki hutang.  Dalam  menjalani  kewajibannya  dilakukan  dengan  membuat  surat  berharga dan  surat  berharga  tersebut  diberikan  kepada  kreditur  sebagai  pelunasan  dari kewajibannya. Penerbit  melakukan pembayaran  dikarenakan dia telah menerima hak nya  dari  kreditur  maka  dari  itu  sebagai  kewajibannya  penerbit  menerbitkan  surat berharga.
2. Pemegang  pertama/pembawa  sebagai  kreditur,  pemegang  atau  pembawa  darisurat berharga adalah pihak yang akan menerima dana dari debitur. Di sini, status kreditur ialah sebagai berpiutang. Surat berharga yang diterima oleh kreditur adalah hasil dari terlaksananya kewajibannya kreditur terhadap debitur.
3. Tersangkut  ialah  pihak  yang  melakukan  perintah  dari  penerbit  dalam  melaksanakan pembayaran  kepada  kreditur.  Dalam  melaksanakan  kewajibannya  tersangkut  terikat pada  penerbit  yang  berdasarkan  pada  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Jadi tersangkut dan penerbit memiliki ikatan perjanjian sebelum penerbit menerbitkan surat  berharga,  jadi  perjanjian  yang  mereka  lakukan  adalah  perjanjian  pembukaan rekening. Perjanjian pembukaan rekening ini berkiblat kepada aturan-aturan yang ada didalam  KUHPerdata  mengenai  Perjanjian  Penitipan  Barang,  dimanabarang  yang dititipkan  disini  adalah  uang.  Didalam  perjanjian  tersebut  penerbit  bisa  menerbitkan surat  berharga  yang  dari  tersangkut  membayar  dari  uang  milik  penerbit  yang  sudah dititipkan  sebelumnya.  Namun  tidak  semua  surat  berharga  bersangkutan  dengan tersangkutnya. 8
Dalam  investasi  virtual  currency  sebenarnya  belum  ada  Undang-Undang  yang mengatur dan memperbolehkan virtual currency sebagai alat untuk proses pembayaran yang sah.  Seiring  berkembangnya  Bank  Indonesia  melahirkan  peraturan  baru  yaitu  PBI  No. 18/40/PBI/2016 dan PBI No. 19/12/PBI/2017. Kebijakan ini diambil karena Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewajiban yaitu menjalankan kebijakan keuangan, mengelola, dan  memagari  jalannya  sistem  pembayaran  yang  sah  merasa  harus  cepat  tanggap  dalam menangani permasalahan Virtual Currency.
Peran  Bank  Indonesia  tertuang  dalam  PBI  No.  18/40/PBI/2016  perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak diperkenankan untuk: 9
1. Melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran dengan Virtual Currency
2. Menyalahgunakan data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
3. Memiliki  dan/atau  mengelola  nilai  uang  yang  dapat  dipakai  di  luar  cakupan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.
8 Doni  Armedi,  “Surat-Surat  Berharga  Di  Dalam  KUHD  Dan  Di  Luar  KUHD  Serta  Manfaatnya Terhadap Pembayaran” 6, no. 5 (2019): 170.
9 “Peraturan  Bank  Indonesia  No.18/40/PBI/2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran” (n.d.).
Definisi  virtual  currency  dipertegas  dalam  Pasal  34  PBI  No.  18/40/PBI/2016  yang menyatakan:  “Yang dimaksud dengan virtual  currency  adalah uang digital  yang diterbitkan oleh  pihak  selain  otoritas  moneter  yang  diperoleh  dengan  cara  mining,  pembelian,  atau transfer  pemberian  (reward)  antara  lain  Bitcoin,  BlackCoin,  Dash,  Dogecoin,  Litecoin, Namecoin,  Nxt,  Peercoin,  Primecoin,  Ripple,  dan  Ven.  Tidak  termasuk  dalam  pengertian virtual currency adalah uang elektronik.” 10
Agar  keamanan  dan  kelancaran  dalam  melakukan  pembayaran,  Bank  Indonesia mengatur  pula  mengenai  beberapa  poin  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  Jasa Sistem  Pembayaran,  yakni  harus  mengimplementasikan  manajemen  risiko,  adanya perlindungan  terhadap  konsumen,  memenuhi  aspek  keamanan,  dalam  bertransaksi  harus memakai mata uang Rupiah, dan memenuhi Undang-Undang yang berkaitan. Penyelenggara Jasa  Sistem  Pembayaran  domestik  dalam  melaksanakan  transaksi  pembayaran  wajib dilakukan  secara  domestik,  karena  hal  tersebut  bertujuan  agar  meningkatkan  kualitas  untuk memperluas kegunaan dari transaksi non tunai.
Menurut  penjelasan  tersebut  maka  virtual  currency  tidak  diperbolehkan  dalam bertransaksi.  Karena  menurut  tinjauan  Bank  Sentral  terdapat  4  (empat)  poin  yang  harus diwaspadakan  yaitu  antara  lain  virtual  currency  tidak  memiliki  regulasiyang  jelas  sehingga tidak  memiliki  kepastian  hukum,  di  dalam  transaksi  virtual  currency  mereka  menggunakan cara  peer  to  peer  yang  mana  artinya  transaksi  yang  akan  dilakukan  tidak  ada  pihak  ketiga secara  formil,  identitas  dari  pelaku  transaksi  disamarkan  atau  tidak  bisa  diketahui keberadaannya,  dengan  begitu  akan  sangat  mudah  dalam  menggunakannya  untuk  kegiatan yang illegal.
Investor  yang  sudah  menanamkan  modal  didalam  virtual  currency  memiliki  resiko sangat  tinggi  karena  tidak  adanya  pihak-pihak  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,  tidak adanya  administrasi  yang  formal,  dan  tidak  ada  bentuk  wujudnya  serta  investor  tidak diberikan  surat  saham.  Yang  membuat  perbedaan  antara  virtual  currency  dan  lainnya  ialah virtual  currency  adalah  mata  uang  independen,  contohnya  dalam  pembelian  jenis  uang dogecoint itu tidak ada perantara bank atau lembaga keuangan sebagai pihak ketiga.

## Perlindungan  Hukum  Investor  dalam  melakukan  Investasi  Digital  atau  Virtual Currency
Investasi merupakan kegiatan yang memerlukan komitmen dalam mengaitkan beberapa dana dengan  mengharapkan  bahwa  dimasa  yang  akan  datang  akan  mendapatkan  profit.  Di  masa yang  sudah  maju  ini  semua  dapat  dilakukan  melalui  online  termasuk  melakukan  investasi. Salah satu contohnya virtual currency, masyarakat di Indonesia terutama kaum muda merasa bahwa  investasi  virtual  currency  merupakan  trend  kekinian  sehingga  mereka  yang  awam mengenai regulasi hukum akan sangat mudah untuk ditipu.
Maka  dari  itu  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  orang-orang  yang  tersangkut. Dalam kegiatan ber investasi hal yang paling penting dan utama adalah mencari tau regulasi hukumnya.  Menurut  pendapat  Duncan  H.  Meldrum  (1994)  beliau  berpendapat  bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang  penting  untuk  diperhatikan  ketika  menjalankan  investasi, antara  lain  mudah  dalam  mendirikan  usaha,  tidak  ada  perbedaan  anatara  investor  lokal  dan asing,  investasi  dilakukan  secara  transparan  dan  terdapat  perizinan,  paham  mengenai langkah-langkah  dalam  menyampaikan  keluhan  terhadap  pemerintah,  dan  yang  paling
10 Ibid.
penting  peran  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah-masalah  yang  telah  diterima  dari masyarakat. 11
Masyarakat  perlu  mengerti  bahwa  dalam  pemilihan  investasi  di  virtual  currency, karena  pada  virtual  currency  saat  melakukan  transaksi  menggunakan  prinsip  perjanjian kontrak online sama seperti perjanjian lainnya. Yang membuatnya berbeda ialah media yang digunakan dalam membuat perjanjian. Didalam pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan mengenai dasar-dasar dari sebuah perjanjian. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHPer mengatur secara luas atau universal dalam bertransaksi. Membeli virtual currency sebagai aset investasi perlu adanya sebuah perjanjian diawal pada saat ada kesepakatan tentang barang yang akan dibeli disertai dengan harga barang terkait. Selain itu adapula keabsahan mengenai investasi virtual currency sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yaitu: 12

## 1) Kesepakatan
Kesepakatan  disini  memiliki  arti  yaitu  adanya  persetujuan  atau  sepakatnya  antara pihak-pihak terkait dalam merangkai sebuah perjanjian. Berumusan pada pasal 1321 KUHPer diatur mengenai perjanjian terlahir dari sebuah persetujuan antar kedua belah pihak. Didalam transaksi virtual currency hal yang paling diperhatikan adalah konfirmasi dari pihak penerima karena  pihak  bersangkutan  kunci  dari  kesuksesan  dalamtransaksi  agar  dana  yang  sudah dikaitkan  tersimpan  didalam  wadah  yang  diberi  nama  Blockchain.  Pada  saat  transaksi  juga diperlukan  tanda  tangan  atau  bisa  disebut  sebagai  private  key  sebagai  bentuk  kesepakatan antar  kedua  belah  pihak  dalam  bertransaksi  sehingga  dana  dapat  tersimpan  dan  diproses didalam Blockchain.
2) Kecakapan
Cakap  ialah  sebuah  kemampuan  dalam  segala  perbuatan  hukum,  didalam  kasus  ini  ialah kecakapan  dalam  membuat  perjanjian.  Kecakapan  ada  di  pasal  330  jo.  Pasal  1330  KUHPer yang  mana  disana  dijelaskan  mengenai  aturan  legalisasi  umur  seseorang  yaitu  bila  sudah genap  berumur  21  tahun.  Tetapi,  peraturan  yang  mengatur  mengenai  legalisasi  umur diperbarui  pada  Pasal  50  UU  No.  1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan  (UU  Perkawinan) sesuai  dengan  asas  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori  yang  mana  asas  itu  menjelaskan mengenai  produk  undang-undang  yang  baru  yang  akan  menyingkirkan  produk  undang- undang sebelumnya, dan jika undang-undang yang baru berlawanan dengan yang lama, tetap produk  undang-undang  baru  yang  akan  dipakai.  Perubahan  kedua  perundang-undangan tersebut  terdapat  pada legalisasi  umur yang mana di  dalam pasal  50 UU  No. 1 Tahun 1974 mengenai  Perkawinan  mencantumkan  bahwa  seseorang  yang  berusia  18  tahun  atau  telah menikah  dengan  sah  dan  sudah  tidak  dalam  kuasa  orang  tua.  Di  berbagai  website  virtual currency  ada  beberapa  yang  mempunyai  ketentuan  mengenai  umur  yang  akan  jadi  syarat untuk mendapatkan member untuk mengakses. Peraturan ini didirikan karena bertujuan agar dalam bertransaksi terhindar dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan persyaratan. Dengan alasan  itu  lah  beberapa  platform  dalam  virtual  currency  menjanjikan  dalam  membagikan informasi  yang  valid  mengenai  identitas  para  nasabahnya,  dan  jika  syarat  dari  kecakapan tersebut  dilanggar  dan  terjadi  hal-hal  yang  merugikan  sepihak  maka  pihak  tersebut  bisa membatalkan perjanjiannya.
3) Suatu hal tertentu
11 I  Ketut  Markeling  Anak  Agung  Ngurah  Dwi  Juniadi,  “Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia” 4, no. 3 (n.d.): 10.
12 Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursam Berjangka Komoditi” 3, no. 1 (n.d.): 313.
Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek perjanjian. Dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPer  dijelaskan  jika  objek  di  dalam  perjanjian  wajib  jelas  statusnya  dan  dapat  diperjual belikan.  Didalam  virtual  currency  obyek  yang  diperdagangkan  ialah  mata  uang  virtual contohnya seperti Bitcoin yang akan dijadikan aset bagi investor.

## 4) Suatu sebab yang halal
Pada pasal  1337 KUHPer dijelaskan mengenai  beberapa hal  yang  wajib diperhatikan dalam melakukan transaksi yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan crypto  currency  aman  karena  telah  diatur  didalam  Peraturan  Kementerian  Perdagangan Berjangka Aset Kripto .
Agar menghindari masuknya dana gelap ke dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK),  Bappebti,  Kementerian  Perdagangan  menerbitkan  Peraturan  Kepala  Bappebti  No.  2 Tahun  2016  perihal  Prinsip  Mengenal  Nasabah  oleh  Pialang  Berjangka  atau  biasa  disebut dengan  Know  Your  Customer  (KYC).  Berdasarkan  regulasi  yang  sudah  ditentukan,  maka pihak-pihak terkait diharapkan memiliki prinsip kehati-hatian. 13
Virtual currency model bitcoin dianggap hampir sama dengan emas. UU No. 10 tahun 2011  perihal  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  bisa  menjadi  landasan  perlindungan  untuk para investor. Adapula di pasal 1113 Bappeti mengatur mengenai:
1) Perumusan  kebijakan  teknis  dalam  pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan perdagangan berjangka komoditi, serta pembinaan pasar fisik
2) Penetapan  standar,  norma,  pedoman,  kriteria,  dan  prosedur  dalam  pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik
3) Pemberian  bimbingan  dan  penilaian  teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik
4) Pengawasan  implementasi  kebijakan  teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka
5) Implementasi pembinaan dan pengembangan pasar fisik
6) Pelaksanaan administrasi badan
Virtual  currency  sudah  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  mata  uang  atau  menjadi  alat pembayaran yang sah karena telah diatur didalam Undang-Undang Mata Uang. Tetapi untuk sekarang  virtual  currency  masih  bisa  diperdagangkan  dan  investasikan.  Namun  harus menunggu Surat Keputusan Badan Bappebti untuk segera menetapkan peraturan dasar hukum dalam  penggunaan  virtual  currency.  Dengan  lahirnya  peraturan  tersebut  maka  crypto currency  akan  disahkan  sebagai  aktiva  digital  yang  bisa  diperjualbelikan  di  bursa.  Aktiva digital  tersebut  bisa  diperjualbelikan  dalam  bentuk  kontrak  berjangka  ataupun  kontrak  fisik dalam bursa.
Virtual  currency  sebagai  suatu  alat  pembayaran  elektronik  telah  mempunyai  dasar hukum yaitu:
a. Di dalam transaksi jual beli internasional salah satu mata uang virtual Bitcoin masih bisa dipakai  karena seperti  yang sudah kita ketahui  bahwa penggunaan Bitcoin  pada sebagian  negara  diperbolehkan  secara  hukum  sehingga  user  di  Indonesia  bisa bertransaksi dengan bebas dengan sesama pengguna Bitcoin dari luar negeri. Karena di dalam UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang Pasal 21 ayat 2 terdapat celah bahwa  penggunaan  mata  uang  rupiah  tidak  berlaku  untuk  transaksi  jual  beli  skala internasional.
13 S H Marthen Arie, Hukum Penanaman Modal Asing (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022).
b. Virtual  currency  masih  dapat  ditemukan  dalam  bentuk  trade  yang  mana  merujuk kepada  pasal  1542  KUHPerdata  yaitu  “segala  sesuatu  yang  dapat  dijual,  dapat  pula jadi  pokok  persetujuan  tukar-menukar”.  Hal  tersebut  merujuk  bahwa  menggunakan Bitcoin  sebagai  alat  tukar  menukar  saja,  tidak  bisa  dijadikan  alat  pembayaran  yang sah. 14
Hadirnya  Bappebti  diperlukan  agar  memberikan  jaminan  keamanan,  kemanfaatan, dan jaminan hukum terhadap pemodal yang ingin berinvestasi menggunakan virtual currency dalam  model  bitcoin.  Dengan  begitu  jika  investasi  virtual  currency  berjalan  selaras  dengan peraturan yang berlaku maka akan banyak sekali manfaatnya. 15
UU  No.  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  mengungkapkan  bahwa penanam saham atau investor dapat disebut sebagai konsumen, sehingga perlindungan hukum wajib  diberikan  terhadap  konsumen.  Dikaji  dari  pasal  1  UU  No.  8  Tahun  1999  mengenai Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Terkait  dengan  peredaran  dan  kegunaan  mata  uang  digital  atau  virtual  currency  di Indonesia dan dikaitkan dengan peraturan dari bank sentral yaitu Bank Indonesia dan melihat lagi dari UU No. 7 Tahun 2011 perihal mata uang maka kejelasan dan kepastian hukum perlu diutamakan.  Konsumen  memiliki  4  hak  dasar  yaitu 16 :  1.  Hak  untuk  memperoleh  keamanan (the  right  to  safety)  2.  Hak  untuk  memperoleh  informasi  (the  right  to  be  informed)  3.  Hak untuk memilih (the right to choose) 4. Hak untuk didengar (the right to be heard) Selanjutnya terdapat  perlindungan  hukum  secara  represif  yakni  perlindungan  hukum  yang  akan diterapkan sesudah kejadian perselisihan. Perlindungan hukum secara represif akan dilakukan jika  salah  satu  pihak  terkait  merasa  dirugikan  yang  mana  nantinya  pelaku  atau  oknum kejahatannya  akan  diselesaikan  di  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi.  Di  samping  itu,  virtual currency  yang  sudah  beredar  di  Indonesia  tidak  dianggap  sebagai  mata  uang  yang  sah, dengan  begitu  pemerintah  harus  mempunyai  regulasi  hukum  yang  isinya  melindungi  para investor virtual currency. Untuk sekarang peraturan yang dapat dipakai sebagai perlindungan adalah UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE.
Persoalannya tidak selesai sampai di situ. Dalam permasalahannya, Indonesia berada di titik tengah di mana tidak ada kejelasan karena terdapat peraturan yang memperbolehkan investasi  virtual  currency.  Namun  disisi  lain  pula  terdapat  peraturan  yang  mengilegalkan mata  uang  virtual  untuk  proses  transaksi  yang  sah.  Untuk  sekarang  Undang-Undang  yang dapat dipakai oleh pihak yang dirugikan yaitu: 17
1) Hacking
Jika pelaku mengakses sistem elektronik korban, maka dapat dikenakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal  46  UU  ITE.  Pelaku  yang  secara  sengaja  mengakses  sistem  elektronik  dan  bertujuan untuk mendapatkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat ditetapkan pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 UU ITE.
2) Cracking
14 Rindia  Fanny  Kusumaningtyas,  Raynaldo  Giovanni  De  Rozari,  “Tinjauan  Yuridis  Kepastian  Hukum Penggunaan Virtual Currency Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” 19, no. 3 (n.d.): 3.
15 Markus  Suryoutomo,  Siti  Mariyam,  and  Adhi  Putra  Satria,  “Koherensi  Putusan  Hakim  Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 133–49.
16 Muhammad Taufik Ekka Sakti Koeswanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency” 9, no. 1 (n.d.): 213.
17 Ibid.
Dalam  hal  pelaku  mengubah,  menambah,  mengurangi,  mentransmisikan,  merusak, menghilangkan,  memindahtangankan,  atau  menyembunyikan  informasi  dan/atau  dokumen elektronik  korban,  maka  dapat  digunakan  pasal  32  ayat  (1)  jo  pasal  48  UU  ITE.  Mengirim atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik ke sistem elektronik orang lain yang tidak berwenang bertentangan dengan pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 UU ITE.
3) Spoofing
Dalam  hal  pelaku  melanggar  hukum  dengan  cara  memanipulasi,  membuat,  mengubah, menghapus,  atau  merusak  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  dengan  maksud  supaya informasi elektronik tersebut seakan menjadi informasi yang sebenarnya dapat dijerat dengan Pasal 35 jo 51 UU ITE.
4) Sniffing
Pelaku  yang  dengan  sengaja  menyusup  atau  menyadap  informasi  dan/atau  dokumen elektronik  pada  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  tertentu  dapat  dipidana  berdasarkan Pasal 31 jo Pasal 47 UU ITE.
5) Scam
Jika pelaku melakukan penipuan, dapat dipidana dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A UU ITE dan pasal 378 KUHP yang melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
Adapula  jalur  penyelesaian  non-litigasi,  yang  merupakan  penyelesaian  perselisihan tanpa bantuan pengadilan atau kerap disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Di  dalam  penanganan  perselisihan  menggunakan  jalan  non-litigasi  terdapat  arbitrase,  yaitu menyelesaikan perselisihan oleh para hakim yang berdasar pada persetujuan para pihak yang sepakat untuk mematuhi keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. 18
Dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  mengenai  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa pasal 1 Angka 1, definisi Arbitrase ialah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”
Contoh  kasus  virtual  currency  yang  sedang  viral  yaitu  salah  satu  mata  uang  digital SQUID. Koin tersebut sempat muncul dan harganya naik dengan drastis mencapai 100.000%, sehingga  banyak  para  penanam  modal  yang  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  ke  koin SQUID. Pada saat ramai-ramai nya investor menanamkan modalnya, pendiri dari proyek koin crypto  tersebut  kabur  dan  membawa  dana  investor.  Pembuat  koin  SQUID  juga menyembunyikan  detail  transaksi  memakai  protocol  yang  disebut  Tornado  Cash.  Investor dalam  hal  ini  harus  tetap  berhati-hati  dikarenakan  tidak  semua  mata  uang  digital  yang dikeluarkan 100% aman.

## KESIMPULAN
Kaitannya  investasi  Virtual  currency  dengan  surat-surat  berharga  ialah  didalam  melakukan investasi  perusahaan  terkait,  investor  pasti  akan  diberikan  surat  saham  yang  mana  surat tersebut  termasuk  kedalam  surat  berharga  diluar  KUHD.  Berbeda  dengan  investasi  dengan cara  membeli  mata  uang  digital  yang  regulasi  hukumnya  belum  cukup  aman.  Karena  pada saat melakukan investasi para investor tidak mengenali siapa pemilik coin tersebut dan tidak
18 Mohammad  Kamil  Ardiansyah,  “Pembaruan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam  Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 361–84, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384.
memiliki nilai dimata hukum Indonesia karena virtual currency tidak dapat dilihat wujud riil nya. Perlindungan hukum bagi investor virtual currency terdapat 2 cara yaitu secara preventif dan secara represif. Pada cara preventif  dijelaskan mengenai  penerapan prinsip  kehatihatian terhadap  investor,  melihat  kejelasan  dari  obyek  investasi,  adanya  verifikasi  umur  pada  saat mengakses virtual currency. Dan secara represif pelaku kejahatan dapat dijerat menggunakan UU ITE dan KUHP pasal 378.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  Agung  Ngurah  Dwi  Juniadi,  I  Ketut  Markeling.  “Perlindungan  Hukum  Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia” 4, no. 3 (n.d.): 10.
Ardiansyah,  Mohammad  Kamil.  “Pembaruan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam Mengisi  Kekosongan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 361–84. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384. Armedi,  Doni.  “Surat-Surat  Berharga  Di  Dalam  KUHD  Dan  Di  Luar  KUHD  Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran” 6, no. 5 (2019): 170.
Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency” 9, no. 1 (n.d.): 213.
Fitria  Dewi  Navisa,  Suhariningsih,  Dkk.  “Political  Risks  Faced  By  Investors  of  Direct Investment” 10, no. 7 (2019): 334.
Indah Ratna Sari. Surat-Surat Berharga , 2018. Irwansyah. Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel .  Edited  by Ahsan Yunus. 1st ed. Makassar: Mirra Buana Media, 2020.
K.Harjono, Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
Marthen Arie, S H. Hukum Penanaman Modal Asing . Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022. Nurul  Huda  dan  Risman  Hambali.  “Risiko  Dan  Tingkat  Keuntungan  Investasi Cryptocurrency” 17, no. 1 (2020): 75.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi Pembayaran (n.d.).
Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari. “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum  Penggunaan  Virtual  Currency  Dalam  Transaksi  Elektronik  (Ditinjau  Dari Undang_Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” 19, no. 3 (n.d.): 3.
Shabrina Puspasari. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursam Berjangka Komoditi” 3, no. 1 (n.d.): 313.
Sobalely, Alfred Pratama. Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai  Alat Pembayaran Di Indonesia DItinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia , 2019. Suryoutomo,  Markus,  Siti  Mariyam,  and  Adhi  Putra  Satria.  “Koherensi  Putusan  Hakim Dalam  Pembuktian  Ganti  Rugi  Imateriel  Perbuatan  Melawan  Hukum.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 133–49.