Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara
Hasanuddin Muhammad UIN Raden Intan Lampung Email: hasanuddinmuhammad86@gmail.com
Agus Alimuddin, dan Lisda Aisyah
Universitas Islam Indonesia Email: agusalimuddin13@gmail.com, lisdaaisyah33@gmail.com

## Muhammad Wahdini
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: muhammadwahdini99@gmail.com

## Abstract
Ijma' is a method of legal stipulation whose discussion continues to grow, because the concept of Ijma' that formulated by previous jurist scholars in the present, raises questions  about  how  Ijma  'can  be  implemented.  When  Ijma  'is  understood  as  a scholarly agreement, what kind of scholars at this time can form an agreement that can be used by the people. Then is it still possible that there will be an ijtihad in the form  of  Ijma  'which  will  be  linked  to  the  context  of  this  nation  state.  With  the method  of  library  research  and  content  analysis  on  the  interpretation  of  several related verses of the Al-Quran. The purpose of this research is as the context of the nation  state  that  Ijma  'can  be  carried  out  by  the  government,  in  this  case  the legislative  body  as  people's  representatives,  so  that  the  legal  products  if  agreed upon can be said with Ijma'. And efforts to contextualize the concept of rukun Ijma 'in  terms  of  both  mujtahid  criteria  and  historical  juridical  terms  that  Ijma'  is  a consensus,  then  in  the  context  of  a  nation  state,  laws  and  regulations  become  an Ijma '. The concept of Ijma 'will produce an Ijma' in the context of a nation state. Such as the Marriage Law, Waqf, and other statutory regulations.
Keywords : Al-Qur'an and Hadith, Islamic Law, Ijma', Laws And Regulations.

## Abstrak
Ijma’  adalah  salah  satu  metode  penetapan  hukum  yang  pembahasannya  semakin berkembang,  karena  konsep  Ijma’  yang  dirumuskan  oleh  para  ulama  fuqaha terdahulu,  ternyata  di  masa  sekarang  menimbulkan  pertanyaan  mengenai bagaimana  Ijma’  bisa  diimplementasikan.  Ketika  Ijma’  dipahami  sebagai kesepakatan  ulama  maka  ulama  yang  seperti  apakah  pada  saat  ini  yang  dapat membentuk  sebuah  kesepakatan  yang  dapat  dipakai  umat.  Kemudian  masih memungkinkah  akan  adanya  sebuah  ijtihad  berbentuk  Ijma’  yang  akan  dikaitkan
Volume 17  Nomor 1, Halaman 202-218 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
dengan  kontek  negara  bangsa  ini.  Dengan  metode  library  research  dan  content analysis  terhadap  penafsiran  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang  terkait.  Tujuan penelitian ini adalah sebagai konteks bernegara bahwa Ijma’ dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk- produk  hukumnya  jika  disepakati  bisa  dikatakan  dengan  Ijma’.  Dan  upaya kontekstualisasi  konsep  rukun  Ijma’  dari  segi  kriteria  mujtahid  maupun  secara yuridis  historis  bahwa  Ijma’  itu  adalah  sebuah  konsensus,  maka  dalam  konteks bernegara  peraturan-perundang-undangan  menjadi  keniscayaan  menjadi  sebuah Ijma’.  Konsep  Ijma’  ini  akan  menghasilkan  sebuah  dalam  konteks  bernegara peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan peraturan perundangan lainnya.
Kata  kunci : Al-Qur‟an  dan  Hadits,  Hukum  Islam,  Ijma‟,  Peraturan Perundang-undangan .

## Pendahuluan
Perkembangan  hukum  Islam  muncul  berawal  dari    negeri  Saudi  Arabia,  hal  ini terjadi  di  zaman  Rasulullah  SAW,  namun  setelah  Rasulullah  SAW  wafat  maka dikembangkan  oleh  para  sahabat, tabi‟in ,  dan tabi‟ut  tabi‟in .  Hal  ini  bukan  bersifat absolut  berdasarkan  budaya  Saudi  Arab  dengan    prinsip salihun  li  kulli  zaman  wal makan. Sifat  dan  prinsip  ini  di  kembangkan  bervariasi  didukung  oleh  kandungan  Al- Qur’an  dan  Hadits  yang  bersifat  global  dan  universal.  Pedoman  atau  patokan  dalam kehidupan umat  Islam  ialah Al-Qur’an  dan Hadits. Al-Qur’an sebagai  pedoman utama hidup  umat  Islam  atau  primer.  Sedangkan  hadits  ialah  sumber  kedua  atau  sekunder. Namun, umat Islam pada umumnya menjadikan dasar hukum bersifat umum dan ijmal , namun  tidak  mencakup  secara  rinci. 1 Kandungan  Al-Qur’an  dan  Hadits  diperlukannya penjabaran dan penjelasan secara rinci hal ini digunakannya sebuah dasar hukum yang bersifat global sehingga sebuah masalah dapat teratasi.
1 Abu Ishaq Al-Shatibi, Al-Muwafaqat (Kairo: al-Maktabar al-Tijariyah al-Kubra, 1975), Hlm. 366.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-09-14| Reviewed : 2020-12-20| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Dalam  sejarah  perkembangan  sebuah  cara  untuk  menentukan  sesuatu digunakannya  sebuah  metode  ijtihad.  Metode  ijtihad  digunakan  oleh  para fuqaha‟ apabila  tidak  ditemukan  dalil  di  Al-Qur’an  dan  Hadits,  ijtihad  ini  bertujuan  sebagai pijakan penetapan hukum. Pijakan hukum sebagai metode ijtihad: Ijma‟ , qiyas , istihsan, maslahah mursalah, istishab, „urf, shar‟u man qablana, madhhab sahabi , dan sadd al- dharī‟ah . 2
Pembahasan  pada  masa  kini  adalah  apakah  semua  metode-metode  ijtihad  yang oleh  para  fuqaha  telah  dirumuskan  untuk  menjadi  metode  ijtihad  semuanya  masih relevan  dan  dapat  diterapkan  dimasa  sekarang. Ijma‟ adalah  salah  satu  metode  yang pembahasannya semakin berkembang karena konsep Ijma‟ yang dirumuskan oleh para ulama fuqaha terdahulu  ternyata di  masa sekarang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Ijma‟ bisa  diterapkan  dewasa  ini.  Ketika Ijma‟ dipahami  sebagai kesepakatan  ulama,  maka  ulama  yang  seperti  apakah  pada  saat  ini  yang  dapat membentuk  sebuah  kesepakatan  yang  dapat  dipakai  umat.  Kemudian  masih memungkinkah akan adanya sebuah ijtihad berbentuk Ijma‟ dewasa ini, misalkan dalam konteks  bernegara,  dimana  tentunya  dengan  kondisi  global  saat  ini  umat  Islam  pun sudah  tersebar  di  berbagai  negara  di  seluruh  dunia  dan  pastinya  setiap  negara  telah memiliki  sistem  pemerintahannya  berbeda.  Permasalahan-permasalahan  ini  akan  coba digali pada penulisan ini.

## Metode
Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya  metode  diharapkan  mampu  menghasilkan  penelitian  yang  relevan  nantinya. Metode  sebagai  bagian  penting  yang  harus  ada  dalam  penelitian  untuk  menguraikan persoalan  yang  akan  diteliti  dengan  menggunakan  teknik  yang  telah  ditentukan  sesuai persoalan  yang  akan  diteliti  agar  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan dalam  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penafsiran maudhu‟i, yakni menafsirkan  dan  mengkaji  ayat  Al-Qur’an  dan  Hadits  sesuai  dengan  judul  yang  telah ditentukan.  Sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  penelitian  pustaka (library research) dengan memanfaatkan bahan dari pustaka yang relevan dengan judul. 3
2 Hasan Muhammad, “Model  Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan,” Ulumuna 19, no. 1 (2015): Hlm. 160.
3 R Lukman Fauroni, Etika Bisnis Dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 20.
Penelitian  ini  berdasarkan  ayat  Al-Qur’an  dengan  menggunakan  pendekatan hermeneutik,  secara  sederhana  pendekatan  ini  dipahami  sebagai  seni  menafsirkan maupun  memahami  persoalan  dengan  cara  melakukan  penyelidikan  setiap  kata  dalam proses  interpretasi.  Penjabaran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memiliki  dua pengertian  perihal  hermeneutik.  Pertama,  mencoba  membangun  prinsip-prinsip metodologi  dalam  menafsirkan  Al-Qur’an.  Kedua,  mencoba  mengeksplorasi  karakter dan  keadaan  yang  dimaksud  bagi  pemahaman  yang  runtuh.  Menurut  Carl  Brualen, Hermeneutik diartikan sebagai  ilmu  pengetahuan  yang memikirkan teks atau peristiwa yang  terjadi  pada  masa  lalu  dapat  dipahami  kembali  sebagaimana  keberadaan  dan makna asalnya. 4
Pembahasan
Pembahasan Pengertian Ijma’
Ijma‟ secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu: 5 Ijma ’ ialah sebuah kesepakatan , dalam hal ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 15:
َأِث ىََُُّٓئِّجَُُتَن ٍَِّۡنِإ ٓبٍََُۡح َۡٔأَٔ  ِِّّۚتُجۡنٱ ِتَجٍَََٰغ ًِف ُُِٕهَؼ ۡجٌَ ٌَأ ْإُٓؼًَ ۡجَأَٔ ۦِِّث ْإُجََْر بًََّهَف ٌَُٔشُؼ ٌَۡۡ  ََ  ۡىَُْٔ اَزََْٰ  ۡىِِْش ۡي
Artinya:
“ Maka  tatkala  mereka  membawanya  dan  sepakat  memasukkannya  ke  dasar sumur  (lalu  mereka  masukkan  dia),  dan  (di  waktu  Dia  sudah  dalam  sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi" (Qs. Yusuf [14]: 15). 6
Pengertian kedua Ijma ’  secara  bahasa  ialah niat ,  yaitu  keinginan  hati  untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini terdapat dalam surah Yunus ayat 71:
َك  ٌَبَك ٌِإ  ِو َٕۡمٌََٰ ۦِِّي َٕۡمِن َلبَل  ۡرِإ ٍحَُٕ َأَجََ  ۡىٍَِٓۡهَػ ُمۡتٱَٔ يِشٍِك ۡزَتَٔ ًِيبَمَّي ىُكٍَۡهَػ َشُج
َبِث ُتۡهَّكََٕت ِ َّللَّٱ ىَهَؼَف ِ َّللَّٱ ِتٌََٰ
ِظُُت  َََٔ ًََّنِإ ْإُٓضۡلٱ َّىُث ٗةًَُّغ  ۡىُكٍَۡهَػ  ۡىُكُش ۡيَأ  ٍُۡكٌَ  ََ َّىُث  ۡىُكَءٓبَكَشُشَٔ  ۡىُكَش ۡيَأ ْإُٓؼًِ ۡجَأَف ٌُِٔش
Artinya:
“ Dan  bacakanIah  kepada  mereka  berita  penting  tentang  Nuh  di  waktu  Dia berkata  kepada  kaumnya:  "Hai  kaumku,  jika  terasa  berat  bagimu  tinggal
4 Fauroni, 22.
5 Chaerul Uman, Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 73-74.
6 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya (Bandung:  Penerbit  Diponegoro,  2005), Hlm. 189.
(bersamaku)  dan  peringatanku  (kepadamu)  dengan  ayat-ayat  Allah,  Maka kepada  Allah-lah  aku  bertawakal,  karena  itu  bulatkanlah  keputusanmu  dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu  itu  dirahasiakan,  lalu  lakukanlah  terhadap  diriku,  dan  janganlah kamu memberi tangguh kepadaku” (Qs. Yunus [10]: 71). 7
Menurut Wahbah Zuhaily, pengertian etimologi dari Ijma‟ ada dua, yaitu al 'Azm dan al-Ittifaq ,  namun  dalam  pengertian  keduanya  memiliki  konsekuensi  tersendiri karena yang pertama ( al-'Azm ) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang kedua  harus  dengan  kelompok  ( muta'addid ). 8 Berbeda  dengan  pengertian  lughahnya yang  diartikan  hampir  serupa  oleh  ulama,  pengertian Ijma‟ secara  terminologinya banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha . Menurut al-Tufi, Ijma‟ adalah:
ٌٌد شيأ ىهػ ةًنأا ِزْ ٍي شصؼنا يذٓتجي قبفتا
"Kesepakatan  para  mujtahid  dari  umat  Islam  pada  zamannya  tentang problematika agama" 9
Sedangkan menurut al-Nazzam, (mu’tazilah) Ijma‟ adalah :
ذحأ لٕل ٌبك ٌأ ّتجح تيبل لٕل مك
" Setiap perkataan yang memiliki argumentasi meskipun hanya satu qaul "
Adapun secara istilah Ijma‟ menurut mayoritas ulama adalah:
ذؼث سٕصؼنا ٍي شصػ   ف ىهسٔ ٌّهػ لاهْ ىهص ذًحي ةيأ ٍي ٌٌذٓتجًنا قبفتا  عشش شيأ ىهػ
ّتبفٔ
" Kesepakatan  para  mujtahid  dari  umat  Muhammad  pada  zamannya  tentang perkara syar'i setelah meninggalnya nabi ". 10
Terdapat perbedaan jumhur ulama usul disandingkan dengan Imam Al-Ghazali, ia merumuskan Ijma‟ dengan:
ةینیدلا روملأا نم رمأ ىلع ةصاخ دمحم ةمأ قافتا نع ةرابع
7 Agama RI, Hlm. 173.
8 Wahbah Al-Zuhaily, Usul Fiqh Al-Islamiy (Syria: Dar al-Fikr, 1986), Hlm. 490.
9 Abdullah bin Abd al-Mahsan al-Turky Najmudin Abu Rubi’ Sulaiman bin Abd Qawi bin Abd Karim bin Said al-Tufy, Sharah Mukhtasar al-Raudhah, Tahqiq, `` (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989), Hlm. 9.
10 Hamdi  Subh  Thaha, Al-Qaul  Al_mubin  Fi  Al-Mujmal  Wa  Al-Mubayyan  Inda  Al-Usuliyin (Kairo: Dar e Nahdan al-Arabiyah, n.d.), Hlm. 4.
“ Kesepakatan  umat  Muhammad  secara  khusus  tentang  atas  suatu  urusan agama ”
Sebuah pendapat Al-Ghazali bahwa dalam penetapan sebuah hukum atau Ijma‟ harus  dilakukan  seluruh  umat  Islam. 11 Perbedaan  mencolok  terjadi  ketika  jumhur merumuskan Ijma‟ sebagai  kesepakatan  mujtahid  sedangkan  Al-Ghazali  merumuskan Ijma‟ adalah kesepakatan umat secara keseluruhan. Pendapat Al-Ghazali ini setidaknya, menurut  Wahbah  Zuhaily  memiliki  dua  kekurangan.  Pertama,  memasukkan  orang awam  ke  dalam  bingkai  ahli al-nazar  wa  al-ma'rifah  wa  al-fiqh .  Kedua  tidak mencamtumkan  setelah  wafatnya  nabi  karena  tidak  ada  kebutuhan  terhadap Ijma‟ di saat nabi masih hidup. 12
Ijma‟ ialah  sebuah  metode  dari  mujtahidin  untuk  menetapkan  sebuah  hukum, sebuah  persoalan  hukum  yang  tidak  ada  didalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  sehingga landasan  hukum  itu  disebut Ijma‟. Pendapat  Abu  Zahrah Ijma‟ '  ialah  “ kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia”. 13 Dari hasil rumusan tersebut Ijma‟ itu adalah kesepakatan, atau niat yang berlaku dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi  masih ada  tentunya  ketika  ada  persoalan  bisa  ditanyakan  kepada  Nabi  dan  Al-Qur’an menjawab persoalan hukum sehingga tidak diperlukan adanya Ijma‟ . 14
Kedudukan Ijma’ dalam Hukum Islam
Sebuah  perbedaan  adalah  sesuatu  hal  yang  bisa  terjadi  termasuk  permaslahan Ijma‟ yang dapat dikatakan sebagai dalil syar’i atau tidak. Pendapat Jumhur ulama Ijma‟ ialah  upaya penetapan hukum suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam nas harus  mempunyai  landasan  dan Ijma‟ menempati  salah  satu  sumber  atau  dalil  hukum sesudah  Al-Qur’an  dan  Hadits. 15 Penjelasan Ijma‟ dilandasi  oleh  sejumlah  ayat  Al- Qur’an, 16 diantaranya :
ا ذٍَِْٓش ْىُكٍَْهَػ ُل ُْٕسَّشنا  ٌُ ُْٕكٌََٔ ِسبَُّنا ىَهَػ َءاَذَُٓش إَُُْْٕكَتٍن ب طَسَٔ  ةٌيُا ْىُكبَُْهَؼَج َكِناَزَكَٔ
Artinya:
11 Thaha, Hlm. 74.
12 Wahbah As-Zuhaili, Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), Hlm. 491.
13 Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (Darul Fkr al-araby, 1958), Hlm. 198.
14 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 115.
15 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Hlm. 97.
16 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 86-88.
“Dan  demikian  (pula)  kami  Telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam),  umat  yang adil  dan  pilihan[95]  agar  kamu  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  manusia  dan agar  Rasul  (Muhammad)  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  kamu” (Qs.  Al- Baqarah [2]: 143). 17
... ًََّنِا  َةبَََأ  ٍَْي َمٍِْجَس ْغِجَّتأَ...
Artinya:
“….Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku (Allah)….” (Qs. Luqman [31]: 15). 18
َٔ ٌَ ُْٕنِذْؼٌَ ِِّثَٔ ِّكَحْنبِث  ٌَ ُْٔذٌَْٓ  ةَّيُا بَُْمَهَخ  ًٍَِّْي
Artinya:
“Dan  di  antara  orang-orang  yang  kami  ciptakan  ada  umat  yang  memberi petunjuk  dengan  hak,  dan  dengan  yang  hak  itu  (pula)  mereka  menjalankan keadilan” (Qs. Al-A’raaf [7]: 181). 19
Disamping itu dilandasi pula oleh sejumlah Hadits, diantaranya Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi :
ِءبَطَخْنا ىَهَػ  ًِْتَّيُأ ْغًَِت ْجَت ََ
“Umatku tidak mungkin bersepakat terhadap sesuatu yang keliru”
Selanjutnya  ada  Hadits  Muawiyah  bin  Abi  Sufian  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari dan Imam Muslim :
ْىَُٓفَنبَخ  ٍَْي ْىُُّْشُضٌَ ََ ِّكَحْنا ىَهَػ  ٌٍَِْشِْبَظ ًِْتَّيُأ  ٍِْي ٌةَفِئبَط ُلاَزَت ََ “Senantiasa segolongan umatku membela/menegakkan kebenaran, dan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menentang mereka”
Kemudian Hadits al-Nu’man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani
ٌٍَسَح ِ َّاللَّ َذُِْػ ََُٕٓف ب َُسَح  ٌَ ًُِْٕهْسًُْنا ُِاَس بَي
“Persatuan itu mendatangkan rahmat dan perpecahan itu mendatangkan azab”
Beberapa  Hadits  tadi  menurut  Abdul  Wahab  Khalaf  ialah    suatu  hukum  yang diperankan  oleh  para  mujtahid  dengan  kandungan  Hadits  untuk  melakukan  kesalahan dalam  menetapkan  hukum.  Apabila  seluruh  umat  telah  sepakat  melalui  para  mujtahid ini, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Ijma diterima hanya dalam kedudukannya
17 Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , Hlm. 17.
18 Agama RI, Hlm. 329.
19 Agama RI, Hlm. 138.
berdiri  sendiri  di  samping  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Sehingga Ijma‟ diperlukan  jika persoalan-persoalan umat yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kemudian dalam perkeembangannya  ulama  usul  fiqih  memberikan  penjelasan  dalam Ijma‟ ada  kaidah- kaidah  dan  syarat-syarat  yang  harus  terpenuhi  sehingga  sebuah  ijtihad  bisa  dikatakan sebuah Ijma‟ yaitu: 20
1.  Timbulnya  kesepakatan  Artinya,  kesepakatan  yang  dilahirkan  atas  dasar  kesamaan baik keyakinan, perbuatan dan perkataan.
2.  Para  Mujtahid.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan  dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya. 21
Dari  dua  syarat  ini  menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  , Ijma‟ terbagi  menjadi  dua yaitu Ijma‟  Sharih  (The  real  Ijma‟) dan Ijma‟  Sukuti  (The  silent  Ijma‟).  Ijma‟  Sharih ialah setiap mujtahid wajib menerima kesepakatan atas hujjah ( dalil hukum). Pendapat Imam Syafi’iyah bahwa Ijma‟ sharih yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum) . 22 Ijma‟ Sukuti ialah  pendapatnya  suatu  kejadian  yang  terjadi  dalam  sistem  fatwa  yang  tidak memberikan  komentar  terhadap  pendapat. 23 Pendapat  tentang Ijma‟  sukuti ,  yaitu: Pertama, Ijma‟ Sukuti menurut jumhur ulama ialah tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau  dalil,  karena  hanya  pendapat  ulama  mujtahid  saja.  Kedua, Ijma‟  Sukuti menurut ulama  Hanafiah  ialah  ketetapan,  karena  seorang  mujtahid  yang  dihadapkan  dalam kejadian dan diam. Maka mujtahid tersebut bisa dikatakan takut, karena posisi diamnya seorang  mujtahid  berarti  dia  sedang  memberi  fatwa. 24 Ketiga , Abu  Ali  al-Jubba’I mengatakan  bahwa  bersikap  diam  terhadap  hukum  sebagian  mujtahid  hingga  mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.
Namun pendapat ini kemudian dilanjutkan dengan pendapat para mujtahid lainya yang  mana  mereka  mengatakan  bahwa  kesepakatan. 25 Kemudian  pandangan  Imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. 26
20 Zainil, “Aplikasi Ijma’ Dalam Praktik Ekonomi Syariah,” Hlm. 91.
21 Al-Zuhaily, Usul Fiqh Al-Islamiy , Hlm. 495. 22 Zahrah, Ushul Al-Fiqh , Hlm. 317.
23 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , Terj. Nor (jakarta: Rajawali Press, 1993), Hlm. 75.
24 Khallaf, Hlm. 77.
25 Abdul Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam1 , Jilid 5 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 667.
26 Zahrah, Ushul Al-Fiqh , Hlm. 323.
Konseptualisasi Perbedaan Metode Ijma’
Perbedaan antara Ijma‟ , Ijtihad Jama‟i , dan Ijtima‟.
Konsep  pengistilahan Ijma‟ seiring  berjalannya  waktu  memiliki  padanan  atau kemiripan dengan istilah-istilah lain dan terkadang bisa disamakan oleh beberapa pihak. Dewasa  ini  kita  mengenal  dan  sering  mendengar  istilah Ijtima‟ ulama  yang  secara gramatikal memiliki kemiripan dengan Ijma‟. Selain itu ada istilah Ijtihad jama‟i yang juga secara gramatikal memiliki kemiripan dengan istilah Ijma‟ .
Ijtihad jama‟i atau kolektif baru dicetuskan oleh sahabat sebagai cara menentukan konklusi hukum dari permasalahan  yang terjadi. 27 Sahabat  menjadikan ijtihad kolektif bertujuan  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  berijtihad  ( ijtihad  fardi /individual) .Sedangkan Ijtima‟ yang  dewasa  ini  istilah  ini  muncul  menggeliat,  istilah  ini  muncul pada  periodisasi  terjadinya  gerakan  aksi  damai  212  di  Monas.  Istilah Ijtima‟ juga dipakai oleh MUI, Fatwa ijtima‟ ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se- Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keumatan. 28
Konsep Ijma‟ dan Ijtihad Jama‟i sejatinya memiliki hubungan, yaitu Ijma‟ dapat terbentuk  dimulai  dengan  adanya ijtihad  jama‟i sedangkan ijtima‟ sejatinya  hanya sebuah pengistilahan yang dipakai di Indonesia yang sebenarnya secara familiar istilah itu ada pada ilmu falak, namun dipakai oleh sebagian golongan yang merepresentasikan sebuah kesepakatan kelompok ulama dan juga dipakai oleh MUI.
Perbedaan Konsep Ijma‟ ulama klasik dan ulama kontemporer.
Menurut Jumhur ulama Ijma‟ sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al- Qur’an  dan  Hadits. 29 Dalam  konteks  dimasa  sekarang  ijtihad  dalam  bentuk Ijma‟ menjadi sebuah perdebatan diantara para intelektual muslim ada pihak yang menyatakan bahwa pintu Ijma‟ sudah tertutup dan hanya bisa dilakukan pada masa sahabat dan ada pula yang menyatakan bahwa melakukan Ijma‟ adalah sebuah keniscayaan. 30 Rumusan konsep Ijma‟ dari  pendapat  ulama  usul  tersebut  mengerucutkan  bahwa Ijma‟ menjadi sumber  hukum  Islam  yang  bersifat qath‟i atau  bersifat infallibility sehingga  syarat untuk  melakukan Ijma´ sangat  formal  sehingga  sebuah Ijma‟ dalam  konsep  ini  tidak boleh ada perbedaan di dalamnya.
27 Wahbah Zuhaily, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr Bairut, 1986), Hlm. 486.
28 Al-Fakhri  Zakirman,  “Metodologi  Fatwa  Ulama  Indonesia,” Jurnal  IAIN  Pontianak ,  n.d.,  Hlm. 163.
29 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup , 1st ed. (Bandung: Pustaka, 1984), Hlm. 116.
30 Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup .
Pada  perkembangannya  munculah  konsep  antitesis  dari  pendapat  ulama  usul tersebut  dari  beberapa  ulama  kontemporer  yang  mengkritik  konsep  tersebut,  seperti Fazlur  Rahman,  Rasyid  Ridho,  Abdul  Wahab  Khallaf  dan  yang  lainnya  dengan mengmbangkan  sebuah  konsep  yang  berbeda.  Menurut  Fazlur  Rahman, Ijma‟ ialah sebuah  perkembangan  oleh  mayoritas  ulama  usul  fiqih,  yakni; Ijma‟ ialah  sebuah kesepakatan  bulat  seluruh  mujtahid,  menyebabkan  stagnansi  konsep Ijma‟ dan  tidak mampu  mengakomodir  persoalan-persoalan  yang  baru,  seiring  perkembangan zamannya. 31
Pernyataan  Fazlur  Rahman  bahwa  konsep Ijma‟ sebuah  perkenalan  dari  tujuan untuk  menjaga  stabilisasi  (keutuhan)  umat  dari  perpecahan,  tanpa  adanya pengembangan  metode  dalam  penetapan  sebuah  dasar  hukum  yang  terus  berkembang semakin  maju.  Metode  yang  dipaparkan  oleh  Fazlur  Rahman Ijma‟ adalah  “ Suatu konsensus umat melalui hasil ijtihad atau jihad intelektual oleh suatu masyarakat untuk memahami suatu teks Al-Qur‟an atau Sunnah melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi dan kondisi yang tidak monolitis, bersifat lokal dan regional serta tidak bersifat ma‟shum (mengandung kemungkinan salah) ”. 32
Konsep  ulama  kontemporer  ini  adalah  suatu  upaya  merekonstruksi Ijma‟ yang berdasarkan  kesepakatan  bersama  tanpa  ada  perselisihan  di  dalamnya,  menjadi  suatu proses ijtihad yang kemudian melahirkan suatu kesepakatan bersama hingga melahirkan sebuah    penemuan  hukum  baru.    Jika  dikonseptualisasikan  maka  pendapat  para  ulama kontemporer ini, merumuskan bahwa Ijma‟ adalah sebuah metode ijtihad yang sifatnya adalah zanni atau reliability sehingga  perbedaan  dalam  suatu  ijtihad  adalah  sebuah keniscayaan,  jadi  konsep  ini  menyatakan  bahwa  sebuah Ijma‟ meniscayakan  sebuah perbedaan pendapat didalamnya atau bukan sebuah kesepakatan mutlak.
Pendapat  ini  sejatinya  didukung  oleh  kajian  historis  bahwa  dalam Ijma‟ masih memungkinkan  akan  adanya  perbedaan,  yang  pertama  ketika  peristiwa  permulaan adanya Ijma‟ yaitu  ketika  di  pembaiatan  Abu  Bakar  As-Siddiq  menjadi  seorang Khalifah  terjadi  pertentangan  dimana  Fatimah  sebagai  putri  Rasulullah  SAW,  beserta Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam  kedua  kitab  Shahih-nya  meriwayatkan  dari  Ummul  Mukminin  A’isyah  bahwa
31 Chairul, “Konsep Ijma’ Menurut Fajlur Rahman,” Hlm. 38.
32 Fazlur Rahman, Membka Pintu Ijtihad (Bandung: Pustaka, 1995), Hlm. 18.
Imam Ali bin Abi Thalib tidak memberikan baiat untuk Abu Bakar selama masa hidup Fatimah putri  Rasulullah SAW. Dan setelah wafat  Fatimah, Ali  menganggap mungkar wajah-wajah  manusia,  maka  ia  menawarkan mushâlahata /perdamaian  dan  berbaiat untuk  Abu  Bakar.  Sementara  ia  tidak  memberikan  baiat…  “.  Serta  juga  adanya perbedaan pendapat antara jumhur ulama usul fiqih dengan pendapat Al-Ghazali, yang menjadikan  umat  yang  harus  bersepakat  bukan  hanya  mujtahid,  sehingga  perbedaan dalam ijma´ adalah hal yang memungkinkan.

## Ijma’ Dalam Konteks Bernegara
Perkembangan Ijma‟ setelah  munculnya  sebuah  antitesis  dari  beberapa  ulama kontemporer  terhadap  konsep  formal Ijma‟ yang  dikonsepkan  oleh  ulama  usul  terus mengalami perbedaan. Sehingga muncul pada masa sekarang ketika umat Islam sendiri telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan tersebar di  berbagai  negara  yang notabene setiap negara mempunyai sistem hukum  yang berbeda-beda tidak hanya sistem hukum Islam.  Fazlur  Rahman  juga  memberikan  pandangan  serupa  bahwa  melakukan Ijma‟ adalah  sebuah  keniscayaan  dengan  metode  dan  teori  yang  dikemukakan  pada  tulisan- tulisannya.  Fazlur Rahman beranggapan bahwa konsep Ijma‟ sebagai  upaya penetapan hukum atau UU dari dewan legislatif, 33 dengan tujuan untuk pembentukan hukum Islam yang  tersentralisasi  dan  terabaikan  dari  mayoritas  literatur  usul  fiqh. 34 Hal  ini merupakan sebuah konsep modern dengan pembentukan badan legislatif sampai dengan sebuah pelaksanaan ijtihad kolektif dalam suatu majelis legislatif. 35
Memasuki  Analisa  penulis  dan  konsep  negara  bangsa,  setelah  wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat yang sejatinya generasi terdekat dengan Rasul kemudian dewasa ini setelah terbentuk negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda  diimbangi  dengan  menyebarnya  umat  Islam  diseluruh  dunia.  Ketika disandarkan dengan konsep Ijma´ dari ulama klasik yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat  Rasulullah  SAW  pada  zamannya  tentang  perkara  syar'i  setelah  wafatnya  Rasul. Kemudian dengan persyaratan Ijma‟ menurut ulama-ulama klasik yang harus memenuhi rukun  yaitu: 36 (a) Ijma‟ disepakati  oleh  seluruh  mujtahid,  (b)  Mujtahid  yang memberikan  pendapat  ialah  dari  berbagai  kalangan  belahan  dunia  Islam,  (c)  Mujtahid
33 Fazlur  Rahman, Implementation  of  the  Islamic  Consept  of  States  in  the  Pakistani (Jakarta: Rajwali Press, 1993), Hlm. 496.
34 Rahman, Implementation of the Islamic Consept of States in the Pakistani .
35 Chairul, “Konsep Ijma’ Menurut Fajlur Rahman,” Hlm. 43.
36 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam1 , hlm. 666.
wajib  memberikan  pandangannya,  (d)  Hukum  sepakat  bersifat  aktual  tidak  terdapat  di dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Argumentasi dikalangan yang menyatakan tidak bisa lagi melakukan Ijma‟ adalah persyaratan  seorang  mujtahid  yang  menurut  kalangan  ini  sulit  untuk  diklasifikasikan lagi,  dan  mengumpulkan  seluruh  mujtahid  di  seluruh  dunia  yang  hampir  tidak  bisa lakukan,  serta  perbedaan-perbedaan  paham  antara  mujtahid  yang  juga  memiliki argumentasi-argumentasi  sendiri  yang  sulit  untuk  disatukan.  Sehingga  kalangan  ini berkesimpulan Ijma‟ hanya dilakukan pada masa sahabat. Argumentasi dan pendekatan berbeda dilakukan oleh para ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Hasbie As- siddiqie  dan  Muhammad  Abduh  bahwa  melakukan Ijma‟ di  masa  sekarang  adalah sebuah keniscayaan  apalagi  dalam  konteks bernegara  yang mempunyai  lembaga untuk melakukan hal tersebut. Fazlur Rahman mengatakan bahwa :
“Suatu prinsip stabilisasi tanpa adanya prinsip perkembangan dengan sendirinya akan  menjadi  alat  penindas  yang  statis,  lalu  berkembanglah  teori  infalibillitas (ketidakmungkinan  salah)  pada  Ijma‟.  Pada  masa  sahabat  mempunyai  otoritas pragmatis dari kesepakatan suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoritis dalam batas  nilai-nilai  kebenaran,  dengan  demikian  Ijma‟  menjadi  suatu  mekanisme  yang dibangun secara teoritis menjadi otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional.” 37
Pendapat  ini  memiliki  “positifikasi”  dalam  pemikiran  bahwa  untuk  mengubah citra  hukum  Islam  tidak  sekedar  sebagai “law  in  book” harus  memiliki  positifikasi upaya siyasah al-syar„iyah (politik penerapan hukum) dalam banyak literatur usul fiqh klasik belum mengenalnya. 38 Menganalisa metode dan pendekatan yang dilakukan oleh para  ulama  kontemporer  ini  ada  beberapa  pendekatan  yang  dilakukan  sehingga membuahkan  argumen  bahwa ijma dimasa  sekarang  adalh  sebuah  keniscayaan. Keniscayaan  ini  menimbulkan  sebuah  proses  penetapan Ijma‟ dimulai  sebuah  ijtihad (interpretasi)  terhadap  sebuah  hadits.  Hal  ini  merupakan  sebuah  relevansi  yang menjadikan  hukum-hukum  baru  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman.  Metode penetapan terhadap Ijma‟ yang dirumuskan Fazlur Rahman tidak menjadikan dalil nash (Al-Qur’an  dan  Hadits)  sebagai  sandaran  bagi Ijma‟ ,  karena  menurutnya  sandaran
37 Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity,  Transformation  of  an  Intelectual  Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), Hlm. 17.
38 Taufik  Adnan  Amal, Fazlur  Rahman  Dan  Usaha-Usaha  Neo  Modernisme  Islam  Dewasa  Ini (Bandung: Mizan, 1993), Hlm. 167.
bukan pada Ijma‟ melainkan yaitu sebuah kedudukan sebagai dalil syara’ yang berdiri sendiri.
Berangkat dari esensi atau tujuan Ijma‟ itu sendiri yaitu upaya penemuan hukum syara’ baru yang tidak termaktub didalam nas . Sehingga rasanya sangat diperlukan dan masih  dibutuhkan  adanya Ijma‟ untuk  memberi  jawaban  permasalahan-permasalahan yang umat awam tidak ketahui cara berijtihadnya. Apalagi dalam konteks di Indonesia sebagai  negara  bangsa  yang  multikultural  baik  dalam  keislaman  maupun  hidup bermasayarakat. Sehingga hadirnya konsep hukum negara yang bercirikan Ijma‟ negara bangsa  bisa  dikatakan  dapat  menjadi  sumber  hukum  dalam  Islam.  Seperti  pendapat Syekh  Rasyid  Ridho  dia  kemudian  memberikan  patokan  bahwa  sumber  hukum  Islam adalah  terdiri  dari  empat  macam,  yaitu  Al-Qur’an,  Hadits, Ijma‟ para  ulama  dan mujtahid  yang  didasarkan  kepada Ijma‟ sahabat  mengenai  kasus  keagamaan,  dan keputusan para imam,  pemerintah, hakim panglima di  dalam urusan peradilan, politik, dan peperangan. 39
Selain itu, Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga  yang bisa melaksanakan Ijma‟ jika  berangkat  dari  konsep  Fazlur  Rahman  karena  lembaga-lembaga  itu  adalah badan legislatif yang mewakili rakyat. Begitupun pendapat Abdul Wahab Khallaf yang meniscayakan Ijma‟ dapat dilakukan oleh pemerintah. Lalu jika kita sandingkan dengan kerangka  persyaratan Ijma‟ yang  dikemukakan  oleh  ulama-ulama  usul  fiqih,  tentunya menemui permasalahan dimana kita ketahui tidak semuanya yang menjadi MPR, DPR, DPD  itu  adalah  muslim.  Namun  kembali  jika  melihat  dengan  sudut  pandang  historis pada  masa tabi‟in atau  pada  Dinasti  Umayyah  dalam  menjalankan  pemerintahan patokan  utamanya  adalah  keahlian. Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  konsep Ijma‟ menurut Muhammad Abduh :
“'Abduh defines Ijma‟ as the consensus of the enlire Muslim community in  a particular generation. The community as a whole is repre'.ented by the ulü al-amr (men in authority) in the broadersense  of  the  phrase,  sin~e  gathering  the  entice  community  together  is  no\  practically possible. The ulü al-anu's agreement will serve as the agreement of the whole community. This agreement will be obeyed by the community as a whole. on account of public interest (maslaha)
39 Nasrullah Ainul Yaqin, “Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam,” Al-Mazahib 5, no. 2 (2017): Hlm. 220.
and not because of the infallibility of such an agreement. This public interest can be different in different:lt places. times and environments”.
Jadi  jika  yang  menjabat  sebagai  wakil  rakyat  itu  adalah  ahli  dibidang-bidang tertentu  maka  secara  subtasni  dapat  kita  fahami  boleh  saja  meminta  pendapat kepadanya.  Sehingga Ijma‟ yang  dilakukan  dalam  konteks  bernegara  saat  ini  adalah jenis Ijma‟  sukuti .  Berangkat  dari  hal  itu  penulis  mengasumsikan  bahwa  Undang- Undang  yang  bernuansa  syar’i  adalah  sebuah Ijma‟ karena  merupakan  konsensus kesepakatan umat dan wajib mentaatinya hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 59 yang menurut Muhammad Abduh kata Ulil Amri itu mempunyai makna Konstektual :
'Abduh argues that the phrase ulü al-amr is sometimes taken to mean kings and despots. But it should be noted that the verse was revealed during the time ofthe Prophet when no kings or despots existed in Islam. It implies. therefore. that this verse indicales the necessity of a body of  such  people  in  a  particuIar  community  who  possess  acumen  on  social  and  political  affairs and are competent to derive rules from the Qur'lin and the Sunna of the Prophet This body was known  in  early  Islam  as  ahl  al-shura  and  ahl  alhal  wal  „aqd,  The  phrase  ahl  al-amr  (ulü  al- amr) actuaIly referred to experts on the affairs of the umma', on law as weil as on matters of public interest. 40
Pendapat Muhammad Abduh tersebut bertumpu pada diperolehnya maslahah atau manfaat untuk kepentingan umum sebagai tujuan Ijma‟ tersebut. Adapun Menurut Abd. Karim  Zaidan,  dibentuknya  satu  institusi  yang  menggabungkan  sebuah  ulama'  dari negara-negara  yang  penduduk  Islam  merupakan  solusi  untuk  saat  ini,  merekalah  yang mengulas semua problematika umat  dengan pendekat-pendekatan teks-teks wahyu dan pendapat  mereka  dipublikasikan  melalui  berbagai  media.  Jika  semua  sepakat  tentang keputusan yang ditetapkan oleh institusi para ulama tersebut, maka itu merupakan Ijma‟ yang memiliki kesamaan dengan konsep yang diletakkan oleh ulama usul dan keputusan tersebut wajib untuk dipatuhi . 41
Menyandarkan Ijma‟ dalam  konteks  bernegara  menurut  pendapat  para  ulama  di atas  sejatinya  dapat  dikatakan  bahwa  produk  undang-undang  yang  dihasilkan  oleh lembaga  legislatif  di  Indonesia  bisa  saja  dikatakan  sebagai  sebuah Ijma‟ ,  jika  kita melakukan  konstektualitas  terhadap  konsep Ijma‟ itu  sendiri.  Menyandarkan  rukun Ijma‟ salah  satunya  adanya  adalah  kesepakatan  (konsensus)  maka  lahirnya  sebuah
40 Muhammad Nazeer Ka Ka Khel, The Conceptual and Institutional Development of Shura in Early Islam (Islamic Studies, 1980), Hlm. 271-282. 41 Abd Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), Hlm. 192-193.
peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  hasil  dari  sebuah  konsensus  pada proses program legislasi nasional. Kontekstualitas kedua adalah merekonstruksi konsep mujtahid  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  ulama  usul,  jika  definisi  mujtahid  dewasa sekarang adalah seorang yang ahli dibidang tertentu maka pada proses legislasi nasional dalam hal ini anggota DPR memiliki staf ahli dan juga berhak meminta pendapat ahli.
Sebagai  contoh  proses  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  adalah  sebuah  konsensus,  Pada  dasarnya  pemikiran  tentang  perlunya undang-undang  perkawinan,  bermula  sejak  jaman  penjajahan  belanda.  Salah  satunya bisa  dilihat  dari  hasil  keputusan  Kongres  al-Islam  I  di  Surabaya  pada  tanggal  26 Februari  sampai  1  Maret  1938. 42 Artinya  jika  ditinjau  dalam  perspektif  tersebut Undang-Undang  Perkawinan  jika  kita  lihat  dari  konsideran  historis  pembentukannya dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah Ijma‟. Konsekuensi penempatan Ijma‟ sebagai salah  satu  sumber  hukum  dalam  Islam  menjadikan  sebuah  akibat  hukum,  maka  umat Islam wajib mengikuti peraturan perundang-undangan  yang memenuhi kriteria sebagai sebuah Ijma‟ dalam konteks bernegara.

## Kesimpulan
Prinsip  dari  sebuah  hukum  Islam  ialah  salihun  li  kulli  zaman  wal  makan. Maksudnya  pengembangan  hukum  Islam  yang  bervariasi  dan  terkontaminasi  secara multikultur hal ini didukung oleh kandungan Al-Qur’an dan Hadits yang bersifat global dan  universal.  Ijma’  sendiri  telah  diakui  oleh  jumhur  ulama  sebagai  sebuah  sumber hukum Islam, walaupun para ulama berbeda pandangan dan kerangka mengenai konsep Ijma’  itu  sendiri,  ulama  usul  fiqih  secara  garis  besar  mendefinisikan  Ijma’  sebagai Kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah SAW pada zamannya tentang perkara syar'i setelah meninggalnya Nabi. Secara historis  Ijma’ diawali dari penunjukkan Abu Bakar  sebagai  khalifah  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW.  Mayoritas  ulama  klasik berpandangan bahwa Ijma’ sudah tidak bisa dilakukan dan hanya dilakukan pada masa sahabat saja, sedangkan ada beberapa ulama kontemporer mengemukakan anti tesisnya bahwa  Ijma’  masih  bisa  terjadi  seperti  pendapat  Abdul  Wahab  Khallaf,  Hasbie Assiddiqie  dan  Fazlur  Rahman.  Mereka  berpandangan  bahwa  hukum  Islam  itu berkembang  sesuai  perkembangan  situasi  yang  ada  sehingga  hukum  Islam  itu  tidak
42 Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Al-Hukama 21, no. 2 (2012): Hlm. 149.
kering. Dalam konteks bernegara bahwa Ijma’ dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya jika disepakati  bisa  dikatakan  dengan  Ijma’.  Begitu  pun  upaya  kontekstualisasi  konsep rukun Ijma’  dari segi kriteria mujtahid maupun secara yuridis historis bahwa Ijma’ itu adalah  sebuah  konsensus,  maka  dalam  konteks  bernegara  peraturan  perundang- undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. .

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Dahlan,  Abdul.  Ensiklopedi  Hukum  Islam1.  Jilid  5.  Jakarta:  PT.  Ictiar  Baru Van Hoeve, 1996.
Agama  RI,  Departemen.  Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya.  Bandung:  Penerbit  Diponegoro, 2005.
Al-Nawawi, Imam. Sharah Al-Nawawi’ala Sahih Muslim. Beirus: Dar al-Fikr, 1995.
Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Kairo: al-Maktabar al-Tijariyah al-Kubra, 1975.
Al-Zuhaily, Wahbah. Usul Fiqh Al-Islamiy. Syria: Dar al-Fikr, 1986.
Amal, Taufik Adnan. Fazlur Rahman Dan Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa Ini. Bandung: Mizan, 1993.
As-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
Chairul, Fahmi. “Konsep Ijma’ Menurut Fajlur Rahman.” Islam Futura 11, no. 1 (2011).
Fauroni, R Lukman. Etika Bisnis Dalam Al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
Hasan, Ahmad. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. 1st ed. Bandung: Pustaka, 1984.
Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Terj. Nor. jakarta: Rajawali Press, 1993.
Khel,  Muhammad  Nazeer  Ka  Ka.  The  Conceptual  and  Institutional  Development  of Shura in Early Islam. Islamic Studies, 1980.
Mubarak,  Nafi’.  “Sejarah  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.”  Al-Hukama  21,  no.  2 (2012).
Muhammad,  Hasan.  “Model  Pengembangan  Hukum  Islam  Berbasis  Kedaerahan.” Ulumuna 19, no. 1 (2015).
Najmudin  Abu  Rubi’  Sulaiman  bin  Abd  Qawi  bin  Abd  Karim  bin  Said  al-Tufy,  Sharah Mukhtasar al-Raudhah, Tahqiq, Abdullah bin Abd al-Mahsan al-Turky. ``. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989.
Rahman,  Fazlur.  Implementation  of  the  Islamic  Consept  of  States  in  the  Pakistani.
Jakarta: Rajwali Press, 1993.
———.  Islam  and  Modernity,  Transformation  of  an  Intelectual  Tradition.  Chicago: University of Chicago Press, 1982.
———. Membka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1995.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Thaha, Hamdi Subh. Al-Qaul Al_mubin Fi Al-Mujmal Wa Al-Mubayyan Inda Al-Usuliyin. Kairo: Dar e Nahdan al-Arabiyah, n.d.
Uman, Chaerul. Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Yaqin, Nasrullah Ainul. “Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam.” Al- Mazahib 5, no. 2 (2017).
Zahrah, Abu. Ushul Al-Fiqh. Darul Fkr al-araby, 1958.
Zaidan, Abd Karim. Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
Zainil,  Ghulam.  “Aplikasi  Ijma’  Dalam  Praktik  Ekonomi  Syariah.”  Iqtishoduna  7,  no.  1 (2018).
Zakirman, Al-Fakhri. “Metodologi Fatwa Ulama Indonesia.” Jurnal IAIN Pontianak, n.d.
Zuhaily, Wahbah. Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Bairut: Dar al-Fikr Bairut, 1986.