Alicia  Salsabila  Theosalim,  Rugun  Romaida  Hutabarat  (2023)  Restorative  Justice  Sebagai  Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Volume 8 Issue 6, Juni 2023
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## RESTORATIVE  JUSTICE  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENGURANGAN  OVER KAPASITAS DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT
Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat Universitas Tarumanagara Email: aliciassalsabila@gmail.com , rugun@fh.untar.ac.id.com

## Abstrak
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman  yang  begitu  cepat,  kesenjangan  ekonomi semakin tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia yang berampak pada tingkat overkapasitas yang tinggi di RUTAN dan LAPAS  seluruh  Indonesia.  Maka  dari  itu  Indonesia  perlu  sebuah  penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan yang pada  akhirnya  hanya  menyebabkan    overkapasitas  di  RUTAN  dan  LAPAS  dan menyebabkan  tidak  efektifnya  fungsi  dari  Lembaga  permasyarakatan.  Restorative Justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih mementingkan keadilan hak-hak para pihak yang terlibat tanpa melalui litigasi sehingga perkara dapat diselesaikan dengan mediasi antara korban, pelaku dan pihak terkait  sehingga  tercapainya  perdamaian  dan  hak  korban  dapat  terjamin.  Dalam implemetasi  keadilan  restoratif  salah  satunya  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  dalam penghentian penuntutan.
Kata kunci : Tindak pidana ringan, Keadilan Restoratif, Kriminalitas

## Abstract
In  line  with  the  rapid  development  of  the  times,  economic  disparities  are  getting higher so that this has led to very high crime in Indonesia which has an impact on high levels of overcapacity in detention centers and prisons throughout Indonesia. Therefore, Indonesia needs a settlement of minor criminal cases that does not only focus  on  imprisonment  which  in  the  end  only  causes  overcapacity  in  prisons  and causes the ineffective functioning of correctional institutions. Restorative Justice is an alternative settlement for minor criminal cases that is more concerned with justice for the rights of the parties involved without going through litigation so that cases can be resolved by mediation between victims, perpetrators and related parties so that  peace  can  be  achieved  and  victims'  rights  can  be  guaranteed.  In  the implementation of restorative justice, one of which is carried out by the Prosecutor in stopping the prosecution.
Keywords: Minor Offences, Restorative Justice, Criminality
Pendahuluan
Dalam perkembangan zaman dewasa ini tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak  mengalami  perubahan  semenjak  dua  dekade  terakhir  (2001-2021)  laporan  itu mencatat sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki 5% kekayaan rumah tangga nasional.(salsabila Theosalim, 2022).  Hal ini menyebabkan himpitan ekonomi yang pada akhirnya  demi  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  menghalalkan  segala  cara sehingga  moralitas  semakin  tergerus  dan  menyebabkan  kecenderungan  mengabaikan norma  ataupun  aturan  hukum  yang  berlaku,  dikarenakan  kondisi  sosial  seperti  ini menyebabkan  tingginya  tingkat  kriminalitas  di  Indonesia(salsabila  Theosalim,  2022). Tingginya angka kriminalitas menyebabkan terjadinya overkapasitas diberbagai Rumah Tahanan  Negara  dan  Lembaga  Permasyarakatan  di  Indonesia,  seperti  yang  terjadi  di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada sistem database permasyarakatan pada bulan  juni  tahun 2022 Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat warga binaan sebanyak  3.209  sedangkan  kapasitasnya  hanya  1.500  warga  binaan  over  kapasitas mencapai 214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta).
Overkapasitas yang terjadi dapat memunculkan permasalahan baru didalam Rumah Tahanan Negara dikarenakan tempat yang tidak seharusnya menampung sejumlah 3.209 (salsabila Theosalim, 2022) orang dipaksakan untuk memuat semua napi ataupun tahanan sehingga  Rumah  Tahanan  Negara  menjadi  tempat  yang  tidak  layak  untuk  ditempati, (Royanda,  2021)  seperti  semula  dan  diharapkan  agar  tidak  kembali  melakukan  tindak kriminal namun akhirnya menjadi sarana mempelajari motif-motif dan modus kejahatan baru.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  hanya  menitikberatkan  kepada terlaksananya  hukuman  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  tanpa  mementingkan kepentingan pihak yang berperkara akan menyebabkan overcapacity yang terjadi tidak terselesaikan  maka  diperlukan  sebuah  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dapat menyelesaikan permasalahan secara non litigasi dan menitikberatkan kepada kepentingan para  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana  dan  tidak  selalu  berujung  pada hukuman  penjara.  Sehingga  diharapkan  angka  overcapacity  yang  terjadi  dapat  ditekan selain  itu  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dengan  restorative  justice  dapat  menutupi kekurangan penyelesaian perkara pidana dengan jalur litigasi.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder, kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan.  Sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  akan  didasarkan  pada pengumpulan  tiga  data  yaitu  data  primer,  sekunder  dan  tersier.(Tan,  2021)  Dalam penelitian  ini  spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis  dengan  menggambarkan keadaan langsung untuk memberi data mengenai objek yang sedang diteliti, kemudian dianalisis dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengumpulan  data  penelitian  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  melalui wawancara,(Fadli, 2021) observasi atau sebagainya dan penelitian kepustakaan data yang
diperoleh  tidak  secara  langsung  yaitu    dokumen-dokumen  resmi,(SAPUTRA,  2021) buku-buku dan hasil penelitian berwujud laporan

## Hasil dan Pembahasan
Sistem  pemidanaan  formal  yang  menitikberatkan  kepada  pembalasan  dan menjadikan  pidana  penjara  sebagai  tujuan  akhir  merupakan  penyebab  terjadinya  over kapasitas yang sangat tinggi. Dalam sistem pemidanaan penetapan dan penjatuhan pidana yang  sangat  menjadi  primadona  adalah  pidana  pemenjaraan  (Zaidan,  2022)(Rugun Romaida Hutabarat , 2017 : 45). Dapat dilihat yang terjadi di Pada bulan Juni tahun 2022 jumlah warga binaan mencapai 3.209 sedangkan kapasitas RUTAN untuk 1.500 warga binaan Angka over kapasitas mencapai 214%.
Penjara  yang  mengalami  over  kapasitas  akan  menyebabkan  kurangnya  privasi, gangguan  terhadap  Kesehatan  mental  dan  jasmani,  dapat  memicu  ketegangan  antar tahanan,  melukai  diri  sendiri  bahkan  bunuh  diri.  (Windistiar,  2016)  Bahkan  dengan banyaknya jumlah warga binaan yang merupakan tanggungan negara dapat dibayangkan APBN yang perlu dikerluarkan oleh Negara untuk keperluan para warga binaan,(Efendi et al., 2022) dikarenakan semua kebutuhan dari para warga binaan merupakan tanggungan negara.  Dengan banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat over kapasitas, diperlukan sebuah  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  sehingga  perkara-perkara  kecil  tidak  perlu diselesaikan melalui peradilan. Alternatif yang dapat digunakan adalah keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang menitikberatkan kepada pemulihan kembali keadaan seperti semula dengan melibatkan para pihak yang terkait.(Mahendra, 2020)  Menurut  Tony  F  Marshall  Restorative  Justice  adalah  pendekatan  untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.
Pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.
Dalam penerapan Keadilan Restoratif telah diatur oleh semua Penegak hukum di Indonesia  dimana  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Kehakiman  telah  membentuk  sebuah peraturan internal mengenai pedoman penerapan keadilan Restoratif sebagai berikut:
Instansi Penegak Hukum Kepolisian Kejaksaan Kehakiman Produk Hukum Peraturan Kepolisian Nomor  8  Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15  tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan SK  Dirjen  Badilum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/202 0 tanggal 22 Desember 2020 tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif Syarat penerapan Keadilan Restoratif Persyaratan materiil a. Tidak menimbulkan keresahan  dan/atau penolakan dari masyarakat; b. Tidak berdampak  konflik sosial; c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan e. Bukan pengulangan tindak pidana  berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan formil : a. Perdamaia n  dari  kedua  belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b. Pemenuha n  hak-hak  korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba a. Tersangka baru  pertama  kali melakukan  tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana  denda  atau diancam dengan pidana  tidak  lebih dari 5 (lima) tahun; c. Tindak pidana  dilakukan dengan nilai barang bukti  atau  nilai kerugian yang ditimbulkan  akibat dari  tindak  pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) d. Telah  ada pemulihan  kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka  dengan cara-cara tertentu e. Telah  ada kesepakatan perdamaian  antara korban dan tersangka; dan f. Masyaraka
t merespon positif.
Diterapkan    pada  tindak pidana  ringan  yang  merujuk pada  Pasal  364,  373,  379, 384,  497  dan  Pasal  482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah) dan bukan Residivis Pengecualia n penerapan Keadilan Restoratif Tindak pidana terorisme,  Tindak pidana  terhadap keamanan negara, Tindak pidana korupsi, dan Tindak pidana terhadap  nyawa orang Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden,  negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban  umum, dan kesusilaan, Hanya dapat diterapkan pada Tindak Pidana Ringan, Perkara Anak, Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.
Tindak pidana yang diancam dengan  ancaman pidana  minimal, Tindak pidana narkotika, Tindak pidana lingkungan hidup, dan Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Jika  dilihat  dari  tabel  tersebut  para  penegak  hukum  memiliki  peraturan  internal dalam penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda dan belum adanya keseragaman dalam  ruang  lingkup,  syarat-  syarat  serta  mekanisme  dalam  pelaksanaan  keadilan restoratif.  Perbedaan  ini  perlu  diakomodasi  dengan  sebuah  aturan  pelaksana,  sehingga dapat menyelaraskan keadilan restoratif yang dilakukan oleh para penegak hukum. Selain tidak adanya sebuah aturan yang mengintegrasi para penegak hukum peraturan mengenai keadilan restoratif. Peraturan mengenai keadilan restoratif internal para penegak hukum tersebut  tidak  memiliki  dasar  sebagai  kepastian  hukum  sehingga  bertentangan  dengan asas legalitas formil.
Akan tetapi dengan Keadilan Restoratif sangat mendukung upaya pengurangan over kapasitas.(Perkasa, 2020) Seperti yang terjadi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat Setelah disahkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan  Restoratif(Putro  Utomo,  2023)  terjadi  penurunan  yang  cukup  signifikan terhadap  jumlah  tahanan  Kejaksaan  yang  berada  di  Rutan  Kelas  I  Jakarta  Pusat.  Pada tahun  2020  tahanan  Kejaksaan  yang  berada  di  Rutan  Kelas  I  Jakarta  Pusat  berjumlah 1.489 tahanan,(Dwi, 2022) kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 994 tahanan. Dalam penerapannya  Kejaksaan  tidak  mengalami  hambatan  sehingga  keadilan  restoratif  ini dapat  berjalan  dengan  efektif.(Aulia,  2022)  Selain  itu  telah  terbukti  bahwa  dengan diterapkannya  Keadilan  Restoratif  dapat  membantu  mengurangi  over  kapasitas  yang terjadi.(Dona, n.d.)

## Kesimpulan
Over kapasitas yang terjadi menyebabkan banyaknya dampak negatif untuk para warga  binaan,  sehingga  keadilan  restoratif  dibutuhkan  untuk  menanggulangi  over kapasitas. Maka dari itu keadilan restoratif diadopsi dalam aturan internal penegak hukum di  Indonesia,  namun  aturan  yang  berbeda-beda  dalam  penegak  hukum  harus  di minimalisir  dengan  dibuatnya  sebuah  aturan  pelaksana  agar  dapat  mengintegrasi  dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif. Dalam Penerapan keadilan restoratif untuk menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Rutan
telah dilaksanakan dengan efektif,(Almond & Zulfa, 2022) terjadi sebuah pengurangan jumlah tahanan menjadi sebuah bukti bahwa dengan keadilan restoratif dapat mendukung pengurangan over kapasitas.

## Bibliografi
Almond, Mustaqim, & Zulfa, Eva Achjani. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 8198–8206.
Aulia,  Ramadhan.  (2022). EFEKTIVITAS  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA YANG  DILAKUKAN  OLEH  ANAK  DI  TAHAP  PENUNTUTAN BERDASARKAN  KEADILAN  RESTORATIF  (Studi  di  Kejaksaan  Negeri Pringsewu) . UNIVERSITAS LAMPUNG. Dona,  Raisa  Monica.  (n.d.). OPTIMALISASI  KEBIJAKAN  KAMPUNG RESTORATIVE  JUSTICE  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENYELESIAN PERKARA  PIDANA  BERBASIS  PANCASILA  DAN  KEARIFAN  LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG . Dwi,  Laraswati.  (2022). Sistem  Nilai  dan  Pola  Perilaku  Pengikut  Manhaj  Salaf (Salafi):  Suatu  Kajian  Antropologi  Agama  pada  Majelis  Ilmu  Bermanhaj Salaf (Salafi) di Kota Padang . Universitas Andalas.
Efendi,  David,  Saputra,  Herdin  Arie,  Muksin,  Dafrin,  Pratama,  Prawira  Yudha, Sarmiasih, Mia, Nofrima, Sanny, Latif, Ikhwan Rahmatika, Mudzakkir, Moh, Andika,  Agus,  &  Sanahdi,  Rifki.  (2022). EKONOMI  POLITIK  PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia . Samudra Biru. Fadli,  Muhammad  Rijal.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33–54. Mahendra,  Adam  Prima.  (2020). Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif . UNIVERSITAS AIRLANGGA. Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. Wajah Hukum , 4 (1), 108–115. Putro Utomo, Aprilia. (2023). Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Studi  Di Kejaksaan Negeri Salatiga) . Royanda,  Lolita.  (2021). Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Selama  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Batusangkar . Universitas Islam Riau.
salsabila Theosalim, Alicia. (2022). IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA. Jurnal Hukum Adigama , 5 (2), 843–855.
SAPUTRA, JONI. (2021). ANALISIS SISTEM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN MEKANISME  PENANGANAN  PEMBIAYAANBERMASALAH  PADA  KSPS BTM AL AMIN METRO TIMUR . Universitas Muhammadiyah Metro. Tan,  David.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478.
Windistiar,  Devinta  Elen.  (2016). Hubungan  dukungan  sosial  dengan  stres
narapidana wanita . University of Muhammadiyah Malang. Zaidan, M. Ali. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana . Sinar Grafika.
Copyright holder:
Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: