## PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH DALAM KONDISI TERTENTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang)
Avivah Nur Avnida Maulana
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Indonesia. E-mail: Avivahmaulana33@gmail.com
Khoirul Anwar Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Indonesia. E-mail: Khoirulanwarpasca@gmail.com

## ABSTRACT
Larangan  menikah  dalam  kontrak  perjanjian  menimbulkan  pandangan  negatif  dari berbagai  sudut  pandang  seseorang.  Aturan  tersebut  menyebabkan  beberapa persoalan  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  seseorang  yang  menjalani perjanjian  tersebut  uatamnya  Mahasantri  Ma’had  Aly  Tebuireng  Jombang.  Hak Mahasantri  untuk  melangsungkan  pernikahan  secara  bebas  karna  sudah  memasuki fase  Rusyd  justru  terhalangi  oleh  aturan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji perjanjian larangan menikah bagi mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng prespektif analisis hukum Islam dan pandangan Mahasantri terkait aturan serta  paparan  pimpinan  dalam  menilai  kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  fenomenologi  dalam  studi  agama  Islam  dengan  jenis  data  kualitatif deskriptif.  Menggunakan  jenis  penelitian  field  research  penelitian  dengan mengumpulkan data di lapangan dengan proses observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  adalah  Islam  menganggap  perjanjian  larangan  menikah  adalah jalan  atau  perantara  yang  membawa  maqasid  (lancarnya  proses  pendidikan  dan masa  pengabdian).  Maka  perjanjian  merupakan  wasilah  yang  menyebabkan  hukum pernikahan  menjadi  haram.  Lancarnya  suatu  proses  pendidikan  dan  masa pengabdian  bagi  mahasantri  adalah  salah  satu  tujuan  dari  program  pesantren. Adapun  pandangan  Mahasantri  yakni  menerima  dan  menyadari  aturan  tersebut adalah wajib dilaksanakan. Hal itu selaras dengan paparan pimpinan bahwa aturan tersebut  dianggap  lebih  baik  bahkan  normal  selaras  dengan  aturan  hukum  Islam untuk menunjang keberhasilan studi Mahasantri Ma’had Aly Tebuireng Jombang.
Kata kunci : Perjanjian,  Larangan Menikah, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  jalan  sempurna  untuk  memperbanyak  keturunan  sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi Muhammad saw dihadapan seluruh nabi dan umat lainnya. 1 Al-Ghazali menyebutkan Maqashid Syariah adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan  menolak kerusakan) dan upaya
1 Al-Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum Ad-Din, Vol. 2, hal. 31.
mewujudkan  sarana  kemaslahatan. 2 Salah  satu  poin  penting  kemaslahatan  yang terdapat  dihirarki Maqashid  Syariah adalah Dharuriyat . Dharuriyat adalah  bentuk kemaslahatan  yang  tertuang  pada  saat  menjaga  satu  dari  lima  tujuan,  yakni  agama, jiwa, akal, harta, dan perlindungan nasab.
Perlindungan  nasab  menjadi  hal  yang  sangat  krusial  jika  dipandang  dari  segi Maqashid Syariah , karena muatan  yang dilindungi pada dasarnya terletak pada garis keturunan. Untuk menjaga  eksistensi nasab agar tetap  berjalan , diperlukan berbagai cara dan upaya memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal, seperti yang tercantum pada hukum-hukum syariat seperti berikut :
1. Dianjurkannya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkannya poligami, dan lainnya.
2. Diwajibkannya  bagi  orang  tua  untuk  mendidik    anaknya,    khususnya  tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
3. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi 3
Pernikahan  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Pernikahan  yang  termuat  dalam  Pasal  1,  selengkapnya  berisi  sebagai  berikut “Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa.  Lalu  dipertegas  oleh  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad sangat kuat atau mitsaqan  ghalidzan, untuk  menaati  perintah  Allah,  menghindari  zina  dan  menjaga hawa  nafsu  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Terdapat  beberapa  hal  yang harus  diperhatikan  untuk  menindak  lanjuti  sebuah  pernikahan  yakni  aturan  larangan menikah,  Islam  membagi  2  macam  larangan  yakni  larangan  sementara  ( Mahram Muaqqot ) dan larangan selamanya ( Mahram Muababad ).
Mahram  muaqqot yakni  pengharaman  pernikahan  pada  sementara  waktu, sehingga  apabila  sesuatu  tersebut  telah  hilang  maka  pernikahan  akan  kembali diperbolehkan.  Artinya  apabila  sesuatu  hal  tersebut  telah  hilang  (hubungan  yang menjadikan  mereka  mahram  berubah  menjadi  bukan  mahram),  maka  pelaksanaan pernikahan tidak lagi dilarang, dan dihukumi boleh (mubah). 4 Yang termasuk mahram
2 Abu  Hamid  al-Ghazali, Syifa’  al-Ghalil  fi  Bayan  asy-Syabh  wa  al-Mukhil  wa  Masalik  at- Tahlil (Baghdad: Penerbit al-Irsyad, 1390 H), hal. 104.
3 Achmad Beadie Busyroel Basyar, “ Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, Maqashid Jurnal Hukum Islam (2020) Vol.3, No.1: 1-16, hal.5
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jilid 6, (Bandung: Al-ma’rif, 1990), hal. 46.
muaqqot  adalah  :  Saudara  perempuan  isteri  (ipar),  perempuan  yang  masih  terikat pernikahan dengan suaminya, perempuan  yang masih dalam masa iddah, perempuan yang  telah  ditalak  tiga  oleh  suaminya,  perempuan  ihram,  perempuan  musyrik, nikahnya seorang laki-laki yang telah beristeri empat.
Mahram muabbad merupakan mahram yang diharamkan untuk menikah selama- lamanya.  Adapun  yang  termasuk  kedalam  mahram  muabbad  adalah  sebagai  berikut: Adanya  hubungan  darah  (nasab)  seperti:  Ibu,  anak  perempuan,  saudara-saudara perempuan,  bibi  dari  ayah,  bibi  dari  ibu,  anak  perempuan  saudara  laki-laki,  anak perempuan  saudara  saudara  perempuan. 5 Adanya  hubungan  sepersusuan (radha’ah) seperti  :  ibu  susuan,  anak  perempuan  susuan,  saudara  perempuan  ibu  susuan,  dan saudara  perempuan  ayah  susuan  (bibi  susuan),  cucu  dari  ibu  susuan,  saudara perempuan  susuan,  baik  kandung,  seayah,  maupun  seibu. 6 Sebab  hubungan kekeluargaan/ persemendaan seperti:  Ibu isteri (mertua), nenek dari ayah, nenek dari ibu serta garis lurus ketas, anak tiri dari isteri yan telah digauli ( ba’da dukhul ), isteri dari anak-anak kandung (menantu), isteri cucu dari anak-anak kandungmu baik laki- laki  maupun  perempuan,  serta  garis  lurus  kebawah  ,  isteri  dari  bapak  (ibu  tiri) sekalipun belum pernah digauli. 7
Larangan  pernikahan  juga  diatur  dalam  undang-undang  yang  termuat  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  8,  Pasal  9  (kecuali dalam  hal  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  3  dan  Pasal  4)  ,  Pasal  10. 8 Disebutkan juga  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  diatur  tentang  adanya  larangan perkawinan  yang  termuat  dalam  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  44.  Jika  dilihat dikehidupan masyarakat banyak larangan menikah yang tidak berdasarkan dari uraian diatas  baik  dalam  isi  perundang-undangan  terlebih  dalam  hukum  Islam,  seperti permasalahan  perjanjian  larangan  menikah  yang  terjadi  pada  Mahasantri  di  Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang. Perjanjian ini seakan bersifat memberatkan dan  dapat  menimbulkan  terhambatnya  pernikahan  bagi  seseorang  yang  sudah  ingin melangsungkan pernikahan, Seakan kebijakan ini tidak sesuai dengan anjuran agama Islam yang menganjurkan sebuah pernikahan. Larangan menikah dalam masa studi ini
5 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 45-46.
6 Abdul Rahman al-Ghazali, Fiqih Munakahat , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 106-107.
7 Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalah Nikah , (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hal. 83- 84.
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 5.
juga  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  atau  peraturan  lainnya  akan  tetapi  aturan tidak  menikah  tersebut  wajib  diikuti  oleh  semua  Mahasantri  yang  mendapat  biaya pendidikan  (beasiswa)  dan  non  beasiswa  untuk  menyelesaikan  jenjang  pendidikan strata  1  dari  pihak  Pesantren  Tebuireng  utamanya  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari Tebuireng.
Untuk  menghindari  adanya  kesamaan  penelitian  maka  penulis  mencantumkan beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  bahan  perbandingan  dan  acuan  untuk penelitian  ini. Sejauh  pengamatan  penulis,  belum  ditemukan  penelitian  dengan judul “Larangan  Menikah  Dalam  Kondisi  Tertentu  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus Di  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  Jombang).” Beberapa  temuan penelitian membahas  mengenai  aturan  larangan  menikah  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu  ditinjau  dari  hak  asasi  manusia,  larangan  menikah  untuk  syarat  tes  TNI menurut  hukum  Islam,  larangan  menikah  dalam  pengaturan  perjanjian  kerja  dalam masa  kontrak,  larangan  perkawinan  bagi  karyawan  warabala  dalam  masa  kontrak kerja.
Dari uraian penelitian terdahulu dapat diketahui fokus pembahasan terdapat pada perjanjian  larangan  menikah  dalam  menjalankan  kontrak  kerja.  Larangan  menikah karena  perjanjian  ini  membahas  tentang  larangan  pernikahan  yang  terdapat  dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut terjalin antara pihak Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang dengan pihak Mahsantri.
Adapun  persoalan  yang  akan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  “Bagaimana pandangan  pimpinan  dan  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  terkait aturan  larangan  menikah  tersebut  ?”  dan  “Bagaimana  analisis  hukum  Islam  dalam menyikapi perjanjian larangan menikah tersebut ?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi  dalam  studi  agama. Fenomenologis  adalah  studi  tentang  pengetahuan  yang  berasal  dari  kesadaran  atau cara memaknai suatu obyek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. 9 Fenomenologi juga dapat dimaknai sebagai fenomena sosial, fakta sosial, atau realitas  sosial  yang  menjadi  masalah  penelitan 10 didasari  dengan  pengamalan  hidup
9 Stephen W Littlejohn, Theories of Human Communication , (USA: Wadworth Publishing, 2000), hal.38.
10 Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.
4.
yang  dialami  oleh  beberapa  individu  atau  sekelompok  orang  Mahasantri  di  Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang dan Pimpinan atau Kyai Tebuireng.
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  lapangan  atau field  research yaitu  penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data-data  di  lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualititaf, yaitu data-data yang diuraikan  dan  dijabarkan  secara  deskriptif. 11 Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  tertentu  dengan  menganlisis  fenomena  secara detail  dan  apa  adanya. 12 Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  tiga  teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi  Tertentu  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng Jombang
Keadaan  para  Mahasantri  aktif  (beasiswa  dan  non  beasiswa)  yang menjalani  pendidikan  di  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  Jombang  dan Mahasantri  yang  telah  melaksanakan  pengabdian  di  Pesantren  Tebuireng  yang telah  menandatangi  persetujuan  untuk  tidak  terlebih  dahulu  melangsungkan pernikahan  dalam  masa  pengabdian  yang  telah  ditentukan . Hal  ini  dikarenakan semua  biaya  Pendidikan  setiap  Individu  Mahasantri  ditanggung  penuh  oleh Kampus  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  dibawah  naungan  Pesantren  Tebuireng Jombang (beasiswa)
Pengabdi  yakni  Mahasantri  aktif  sampai  Mahasantri  tingkat  akhir  yang sudah  memasuki  semester  tujuh  perkuliahan  di  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari Tebuireng dan  telah  tamat  pendidikan  diklat  kader  pembina  di  pesantren Tebuireng  harus  bersedia  memenuhi  perjanjian  peraturan  untuk  tidak  menikah, bagi  Mahasantri  yang  sedang  mengabdi  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  minimal untuk  perempuan  dan  3  tahun  untuk  laki-laki.  Mahasantri  ditempatkan  ditempat pengabdian baik pusat atau cabang Tebuireng yang tersebar di seluruh jawa atau bahkan luar jawa, seluruh Mahasantri harus menerima dengan suka rela meskipun ditempatkan  di  pesantren  cabang  yang  cukup  jauh.  Bagi  Mahasantri  putri  lebih mendapat prioritas untuk ditempatkan ditempat yang jaraknya dekat dari kampus
11 Ronny Kuntur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis , (Jakarta: PPM, 2004), hal. 105.
12 A. Musri Yusuf, Metodologi Penelitian , (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), hal. 80.
atau  pesantren  pusat,  hal  itu  disebabkan  seorang  wanita  lebih  membutuhkan perlindungan, tenaga, dan mempertimbangkan faktor usia. Jika Mahasantri putri ditempatkan  diluar  jawa  atau  cabang  Tebuireng  maka  justru  dianjurkan  untuk menikah  dahulu  dengan  sesama  Mahasantri  putra  yang  memiliki  visi  misi  sama yakni pengabdian, hal itu justru didukung penuh dari pihak Ma’had Aly  Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.
Adapun  makna  dari  Mahasantri  sendiri  adalah  Mahasiswa  yang  memilih tinggal  di  pondok  pesantren  dan  menimba  ilmu  untuk  mengembangkan  potensi dirinya  di  bangku  kuliah.  Mahasantri  sejajar  dengan  Mahasiswa.  Sehingga penamaan kampus Ma’had Aly 13 adalah lembaga perguruan tinggi khas pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan  yang bersifat spesifik  (Takhasus) 14 didalam mengkaji keilmuan Islam. Diharapkan para lulusan Ma’had Aly menjadi kader-kader  yang  mumpuni  dalam  keagamaan  Islam.  Pemerintah  dalam  hal  ini, Kementerian  Agama  menetapkan  bahwa  lulusan  Ma’had  Aly  bergelar  sarjana Agama (S.Ag).
2. Ketentuan  Larangan  Menikah  Di  Mahad  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng Jombang
Peraturan  bagi  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  ini dibuat  sejak  tahun  2016  atau  angkatan  ke  6  dan  berhasil  diterapkan  hingga  saat ini.  Sejak  pertama  kali  calon  Mahasantri  baru  tersebut  mengajukan  pendaftaran untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Mahasantri baru di Ma’had Aly Hasyim Asy’ari  Tebuireng  mereka  sudah  dihadapkan  dengan  peraturan  yang  disebut dengan  sebuah  ketentuan,  yang  mana  hal  tersebut  bisa  menjadi  tolak  ukur  atau bahan  pertimbangan  calon  Mahasantri  baru  untuk  tetap  melanjutkan mendaftarkan dirinya di lembaga tersebut atau tidak sebab adanya ketentuan yang wajib  diikuti  salah  satunya  yakni  larangan  menikah  selama  masa  studi  hingga masa pengabdian.
Terdapat  dua  ketentuan,  yakni  beasiswa  dan  non  beasiswa.  Bagi  non beasiswa  Mahasantri  tersebut  hanya  menjalankan  ketentuan  larangan  menikah pada  saat  masa  pendidikan  saja  serta  tidak  memiliki  kewajiban  mengabdi
13 Pontren.com https://pontren.com/2021/08/17/mahad-aly-pengertian-gelar/
14 Takhassus yang dimaksud di sini adalah Konsentrasi Kajian, sebagaimana yang juga diselenggarakan di  Lembaga  Perguruan  Tinggi  pada  umumnya.  Namun  berbeda  dengan  Perguruan  Tinggi  pada umumnya,  Konsentrasi  Kajian  yang  diselenggarakan  di  Ma'had  Aly  hanya  fokus  pada  Rumpun Disiplin Ilmu Keislaman.
sebagaimana  Mahasantri  yang  mendapat  beasiswa  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan agar  seluruh  Mahasantri  Aktif  di  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  fokus  pada pendidikannya,  dikarenakan  beratnya  sebuah  mata  kuliah  yang  diampu.  Jika Mahasantri  non  beasiswa  tetap  membayar  penuh  uang  selama  masa  pendidikan berbeda  dengan  Mahasantri  yang  biaya  pendidikannya  ditanggung  penuh  oleh Ma’had Aly Hasyim Asy’ari dibawah naungan Pesantren Tebuireng Jombang.
Maka  dengan  itu,  Mahasantri  yang  mendapatkan  beasiswa  wajib hukumnya  untuk  melaksanakan  kewajibanya  mengabdi  untuk  Pesantren Tebuireng.  Ketentuan  tersebut  telah  disepakati  antara  kedua  belah  pihak,  yakni calon Mahasanti baru dan Lembaga yang bersangkutan dengan bersedia mengisi surat pernyataan yang sesuai dengan SK. Menag, NSMA : 24123517002 15 bahwa yang  menandatangani  surat  pernyataan  tersebut  bersedia  memenuhi  ketentuan yang berlaku hal tersebut diperkuat dengan matrai 10.000 ribu. Jika kedepannya terdapat  pelanggaran  bagi  Mahasantri  terhadap  perjanjian  tersebut  maka  bagi Mahasantri  yang  mendapatkan  beasiswa  wajib  hukumnya  mengembalikan seluruh biaya pendidikan selama studi.
3. Deskripsi  Pandangan  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng Terhadap Larangan Menikah Dalam Masa Studi Dan Pengabdian
Pandangan  mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Tebuireng  Jombang  terhadap  larangan nikah ini akan dijawab berdasarkan hasil survei kepada seluruh Mahasantri. Data yang diperoleh dari  hasil  survei  hanya  berjumlah  46  Mahasantri  karena  4  lainya  dari  quisoner  yang  dibagikan tidak  dijawab  oleh  responden.  Berdasarkan  pertanyaan  yang  diajukan  maka  diperoleh  hasil sebagai berikut 16 :
a. Isi perjanjian
Tabel 1.1 Isi Perjanjian No Isi Perjanjian Alternatif Jawaban Frekuensi  Prosentase 1. Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangani Diatas Matrai Pada Saat Pendaftaran Ma'had Aly Jelas  Melarang  Saya  Untuk Sangat Setuju (Ss) 15 32,6 % Setuju (S) 28 60,9 % Tidak Setuju (TS) 3 6,5 % Sangat Tidak 0 0 %
15 Berdasarkan Surat Pernyataan Ma’ha Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang Takhassus Hadith Wa Ulumuhu , SK.Menag, N S M A : 241235170002.
16 Berdasarkan wawancara Mahasantri dan pengisian quisioner melalui Google form. Pada tanggal 12 Agustus 2022.
Menikah  Pada  Saat  Studi Dan Pengabdian. Setuju (STS) Total Responden 46 100 % 2. Larangan  Menikah  Dalam Perjanjian Saya Fahami Isinya Dan Konsekuensinya Sangat Setuju (Ss) 16 34,8 % Setuju (S) 28 60,9 % Tidak Setuju (TS) 2 4,3 % Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % Total Responden 46 100 % 3. Larangan  Dalam  Perjanjian Tersebut  Bersifat  Final  Dan Harus  Ditaati  Oleh  Seluruh Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng Sangat Setuju (SS) 19 41,3 % Setuju (S) 21 45,7 % Tidak Setuju (TS) 5 10,9 % Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,2 % Total Responden 46 100 % 4. Saya  Mentaati  Isi  Perjanjian Tersebut Karena Bagian Dari Kesadaran Hukum Saya Sangat Setuju (Ss) 18 39,1 % Setuju (S) 24 52,2 % Tidak Setuju (TS) 3 6,5 % Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,2 % Total Responden 46 100 % 5. Apabila  Saya  Melanggar  Isi Perjanjian  Tersebut  Pihak Ma'had Aly Tebuireng Berhak  Memberikan  Sanksi Kepada Saya. Sangat Setuju (SS) 16 34,8 % Setuju (S) 24 52,2 % Tidak Setuju (TS) 4 8,7 % Sangat Tidak Setuju (STS) 2 4,3 % Total Responden 46 100 %
Komponen  survei  yang  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian terhadap  isi  perjanjian.  Isi  perjanjian  dirumuskan  dalam  bentuk  5  pertanyaan quisoner. Dari penjelasan tabel diatas diperoleh hasil dari responden sebanyak 46 Mahasantri baik  yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan  yang  sudah  tamat  studi  dan  pengabdian  dalam  arti  sudah  menikah. Berdasarkan  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  kebanyakan  faktor  taat kepada  hukum  peraturan  yang  sudah  dibuat  mengenai  isi  perjanjian  dalam surat  pernyataan larangan menikah tersebut,  serta faktor ngalap  kebarokahan
sehingga  sangat  mempengaruhi  pendapat  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim Asy’ari  Tebuireng  Jombang  untuk  taat  kepada  hukum  yang  sudah  mereka setujui.
b. Pandangan Terhadap Larangan Menikah
Tabel 1.2 Pandangan Terhadap Larangan Menikah No Isi Perjanjian Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase 1 Ketika Saya Menandatangani  Perjanjian, Saya Setuju Dengan Konsekuensi yang Akan Saya Terima. Sangat Setuju (SS) 15 32,6 % Setuju (S) 26 56,6 % Tidak Setuju (TS) 5 10,9 % Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % Total Responden 46 100 % 2 Saya  Tidak  Akan  Menikah Selama  Masa  Studi  dan Pengabdian  Sebab  Dilarang Oleh Surat Pernyataan Perjanjian Ma'had Aly Tebuireng. Sangat Setuju (SS) 11 23,9 % Setuju (S) 30 65,2 % Tidak Setuju (TS) 4 8,7 % Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,2 % Total Responden 46 100 % 3 Saya  Tidak  Akan  Menikah Selama  Masa  Studi  dan Pengabdian  Sebab  Proses Perkuliahan  dan  Kegiatan Serta  Pengabdian  di  Ma'had Aly Tebuireng yang Berat. Sangat Setuju (SS) 10 21,7 % Setuju (S) 27 58,7 % Tidak Setuju (TS) 9 19,6 % Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % Total Responden 46 100 % 4 Larangan  Dalam  Perjanjian Tersebut  Menghapus  Hak Hukum Saya Untuk Menikah  Selama  Studi  dan Pengabdian. Sangat Setuju (SS) 6 13 % Setuju (S) 25 54, 3 % Tidak Setuju (TS) 15 32,6 % Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
Total Responden 46 100
Komponen  survei  yang  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah pandangan  Mahasantri  terhadap  larangan  menikah.  Pandangan  terhadap larangan menikah  dirumuskan dalam bentuk  4  pertanyaan quisoner. Dari penjelasan  tabel  diatas  diperoleh  hasil  dari  responden  sebanyak  46 Mahasantri baik yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan yang sudah tamat studi dan pengabdian dalam arti sudah menikah. Atas  dasar  taat  hukum  dalam  peraturan  perjanjian  terhadap  Ma’had  Aly utamanya terhadap pesantren, sehingga 32,6 % Mahasantri mengutarakan pendapatnya  terkait  ketidak  setujuan  larangan  dalam  perjanjian  tersebut menghapus  hak  hukumnya  untuk  menikah  selama  studi  dan  pengabdian. Sehingga  murni  dalam  diri  Mahasantri  bahwa  keterikatan  ini  adalah bentuk timbal balik yang harus dilakukan.
c. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Mahasantri
Tabel 1.3 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Mahasantri No  Isi Perjanjian Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase 1 isi surat pernyataan
perjanjian  di  Ma'had  Aly tentang  larangan  menikah dalam masa studi dan pengabdian  sejalan  dengan ketentuan Hukum Islam. Sangat Setuju (SS) 0 0 % Setuju (S) 19 41,3 % Tidak Setuju (TS) 17 37 % Sangat Tidak Setuju (STS) 10 21,7 % Total Responden 46 100 % 2 perjanjian  larangan  menikah harus  saya  ikuti  dan  bersifat mutlak. Sangat Setuju (SS) 7 15,2 % Setuju (S) 30 65,2 % Tidak Setuju (TS) 7 15,2 % Sangat Tidak Setuju (STS) 2 4,3 % Total Responden 46 100 % 3 larangan  menikah  karena perjanjian diatur dalam ketentuan hukum islam. Sangat Setuju (SS) 3 6,5 % Setuju (S) 19 43,1 % Tidak Setuju (TS) 20 43,5 % Sangat Tidak Setuju (STS) 4 8,7 %
Total Responden 46 100
Komponen  survei  yang  ketiga  dalam  penelitian  ini  adalah ketentuan  hukum  Islam  terhadap  larangan  menikah  bagi  mahasantri. Pandangan  ketentuan  hukum  Islam  terhadap  larangan  menikah  bagi mahasantri  dirumuskan  dalam  bentuk  3  pertanyaan  quisoner.  Dari penjelasan  tabel  diatas  diperoleh  hasil  dari  responden  sebanyak  46 Mahasantri baik yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan yang sudah tamat studi dan pengabdian dalam arti sudah menikah. Dari  tabel  diatas  tampak  jawaban  yang  paling  dominan  dipilih  oleh responden  adalah  alternatif  jawaban  “tidak  setuju  (TS).  Sebagian  besar responden  menganggap  bahwa  isi  perjanjian  tidak  sejalan  dengan ketentuan  hukum  Islam  dan  larangan  menikah  juga  tidak  diatur  didalam Islam.  larangan  menikah  sebab  perjanjian  tidak  diatur  didalam  Alquran secara  jelas.  Akan  tetapi  atas  dasar  taat  hukum  peraturan  yang  telah disepakati  terdapat  30  Mahasantri  yang  secara  sadar  memberikan alternatif  jawaban  “setuju”  (S)  dalam  mengikuti  seacra  mutlak  dari  isi perjanjian  tersebut  meskipun  sebagian  besar  mereka  menyadari  isi perjanjian tersebut secara textual tidak ada aturannya didalam Alquran.

## 4. Deskripsi Pandangan Pimpinan Pesantren atau Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Terhadap Peraturan Perjanjian Larangan Menikah Dalam Masa Studi Dan Pengabdian
Pemaparan  oleh para  pimpinan  pesantren  Tebuireng  atau Ma’had  Aly Hasyim  Asy’ari    dalam  menanggapi  dan  menyikapi  fenomena  perjanjian larangan menikah dapat disederhanakan sebagai berikut :
a. Ahmad Nuruddin, B.A. 17
Tanggapan beliau terhadap fenomena larangan menikah di Ma’had Aly Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  Jombang  adalah  Secara  umum,  membuat peraturan  apapun  itu  diperbolehkan  dalam  suatu  lingkup  masyarakat tertentu,  untuk  mengatur  masyarakat  tersebut.  Diibaratkan  seperti lingkaran  besar  yang  di  dalamnya  banyak  lingkaran  kecil,  saling bersinggungan,  bertabrakan,  atau  saling  berjauhan,  akan  tetapi  semua masih  berada  dalam  lingkaran  besar.  Lingkaran  besar  itu  adalah  hukum
17 Berdasarkan wawancara melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.
Allah  untuk  semua  makhluknya.  Didalamnya,  ada  hukum  yang  berlaku bagi makhluk tertentu, masyarakat tertentu. ada yang dibuat oleh manusia sendiri, ada yang itu turunan dari hukum Allah. Semuanya boleh membuat aturan  bagi  masyarakatnya  sendiri,  asalkan  tidak  memaksakan  aturan tersebut  ke  masyarakat  lain.  Sebab    KUHP  tidak  harus  berlaku  di  negara tetangga.  Selama  masih  di  dalam  lingkaran  besar,  dan  tidak  keluar  atau bertabrakan  dengan  aturan  dari  Allah,  boleh  saja  untuk  mengatur  suatu masyarakat tersebut agar tertib.
b. Abdul Karim Amrullah, Lc. 18
Pada dasarnya, dalil yang digunakan oleh Ustadz Abdul Karim Amrullah adalah :
ملسملا نو ىلع مهطورش لأا طرش ا مرح للاح وأ لحأ امارح هاور يذمرتلا نع ورمع نب فوع 19
Adapun  tanggapan  terhadap  fenomena  larangan  menikah  di  Ma’had  Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang adalah Secara umum hukum menikah tidak  dipengaruhi  faktor  dari  luar.  Sedangkan  pengabdian  berkaitan  erat dengan  jasa/bantuan  mahasantri  kepada  pondok.  Tentunya  berbeda  jauh kemampuan  pengabdian asatidz sebelum  menikah  dan  sesudah  menikah. Menurut  beliau  Selama  yayasan  Tebuireng  dan  keluarga  ndalem  kurang lebih, pengabdian adalah timbal balik dari beasiswa yang sudah diberikan kepada mahasantri. Akan tetapi dari kacamata santri tidak boleh dilupakan bahwa  pengabdian  adalah  bentuk  pelajaran  terakhir,    setelah  tahu  teori maka  waktunya  untuk  dipraktekkan,  juga  menjadi  bekal  pengalaman bermasyarakat  mulai  dari  ngurus  anak,  organisasi  yang  sifatnya  kebawah serta muamalah yang sifatnya keatas. Kebijakan pesantren tersebut Bukan hanya  normal,  bahkan  dianggap  baik,  karena  itu  memang  proses  yang dibutuhkan Mahasantri. Banyak pelajaran praktek seperti tanggung jawab, sabar, ngalah dan inisiatif dll
18 Berdasarkan wawancara melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.
19 Muhammad Bin Isa Bin Suroh Bin Dhohak, Sunan At Tirmidzi , )Sirkah Maktabah Musthofa Al Babil Khalbi : Mesir(, 1975.
c. Mulya Afif, AMd., S.Sy. 20
Menurut  beliau,  hukum  menikah  pada  saat  masih  studi  atau pengabdian  adalah  sah,  akan  tetapi  dia  terkena  hukum  melanggar  aturan perjanjian  didalam  Islam  tidak  diperbolehkan  melanggar  sebuah perjanjian,  adapun  dalil  yang  digunakan  ustad  Afif  pada  dasarnya  sama dengan  yang  dipakai  oleh  ustad  Karim  yakni  seorang  muslim  itu  sesuai dengan  apa  yang  dia  kontrakan.  Sehingga  yang  dianggap  tidak  benar adalah seorang Mahasantri melanggar perjanjian tersebut, kecuali seorang Mahasantri  izin  dari  yang  membuat  perjanjian  (pengasuh  pesantren) tersebut maka diperbolehkan. Bagi mahasantri  yang tidak sesuai prosedur akan mendapatkan sanksi dan bisa dituntut hukum, sanksi yang diberikan selama  ini  adalah  berupa  mengembalikan  seluruh  biaya  pendidikan  dan penyekalan ijazah apabila dia sudah lulus studi akan tetapi tidak berkenan dalam menjalakan pengabdian.
5. Analisis Terhadap Pandangan Mahasantri Mahad Aly Hasyim Asy’ari
Tebuireng Tentang Larangan Menikah Dalam Masa Studi
Berdasarkan survei dengan memyebarkan quisoner yang ditindaklanjuti dengan wawancara, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka menyetujui perjanjian tidak menikah yaitu sebagai berikut 21 :
a. Taat Hukum Peraturan
Faktor  ini  sejalan  dengan  hukum  Islam  yaitu  menaati  sebuah  isi perjanjian. Dengan kesadaran hukum  masing-masing Mahasantri memilih untuk  tidak  menikah  terlebih  dahulu  sebelum  kewajibanya  ditunaikan dengan lunas tanpa adanya beban.  Melihat fakta di lapangan, banyak dari Mahasantri  adalah  seorang  santri  yang  lulus  dari  pesantren  ternama  dan memiliki  tingkat  keilmuan  sangat  tinggi.  Sehingga  Mahasantri  harus menunaikan  amanah  yang  sudah  disepakati  agar  dijauhkan  dari  ciri-ciri orang yang munafik.
b. Ke barokah an
Jiwa  santri  tidak  lepas  dari  yang  namanya kebarokahan .  Hal  tersebut sudah  terpatri  dalam  diri  seorang  santri,  mereka  mempercayai  jika
20 Berdasarkan wawancara di rumah kediaman beliau ustad Afif pada tanggal 17 Agustus 2022.
21 Berdasarkan wawancara perwakilan Mahasantri Ma’had Aly Tebuireng pada tanggal 25 Agustus 2022 di ruang kelas diniyah.
melanggar  hukum  yang  ada  di  pesantren  akan  sangat  berimbas dikehidupannya  kelak.  Maka  secara  kuat  seorang  Mahasantri  mampu memegang  keterikatan  tersebut  sebagai  timbal  balik  atas  apa  yang  sudah mereka dapatkan secara cuma-cuma.
c. Terbatasnya Tenaga di Pesantren
Untuk  mendidik  santri  tentunya  pihak  pesantren  akan  memberikan yang  terbaik,  termasuk  menyediakan  guru  atau  ustadz,  ustadzah  pengajar yang  sudah dhobit  tam secara  keilmuan,  mencarikan  pembina  lulusan pesantren  terbaik  dan  sudah  lama  mengenyam  pendidikan  di  pondok. Mahasantri  secara  sadar  mengerti  keadaan  pesantren  berupa  demikian, sehingga  terciptanya  rasa  bahwa  pengabdian  adalah  bentuk  pelajaran terakhir  setelah  tahu  teorinya,  dan  sudah  waktunya  untuk  ilmu  tersebut dipraktekkan,  juga  menjadi  bekal  pengalaman  bermasyarakat  mulai  dari ngurus  anak,  organisasi  yang  sifatnya habblumminanNas dan  juga muamalah,  ubudiyah yang  sifatnya habbumminAllah. Sehingga  tumbuh pemikiran bahwa kebijakan pondok, pengasuh dan yayasan sangat normal karena itu memang proses yang dibutuhkan Mahasantri.
d. Tugas Studi dan Pengabdian yang Berat
Faktor  ketiga  adalah  faktor  perkuliahan  dan  pengabdian  yang  berat. Proses  perkuliahan  Mahasantri  menggunakan  sistem  perkuliahan  yang hamoir sama dengan Al-Azhar, yakni menggunakan kitab-kitab klasik dan menggunakan  bahasa  Arab.  Adapun    pengabdian  setiap  Mahasantri  yang sudah  waktunya  harus  siap  ditugaskan  di  Tebuireng  pusat  atau  cabang dengan  mengasuh  anak  binaannya  yang  tidak  sedikit,  sehingga  jika fokusnya  terpecah  dengan  mengurus  rumah  tangga  dan  santri  maka  tidak akan terlaksana dengan baik.

## 6. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Perjanjian Larangan Menikah Bagi Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng
Larangan  menikah  dalam  penelitian  ini  termuat  dalam  sebuah perjanjian.  Perjanjian  adalah  suatu  akad,  sehingga  kata  akad  kemudian diartikan  pada  bahasa  Indonesia  yang  mempunyai  persamaan  arti  dengan perjanjian  ataupun  perikatan. 22 Wahbah  Zuhaili  mendefinisikan  akad  sebagai
22 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Depok: Kencana, 2017) hal. 1
kesepakatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum,  seperti  memindahkan,  baik menimbulkan  kewajiban,  mengganti,  ataupun  menghentikannya.  Salah  satu obyek  perjanjian  Mahasantri  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  yang tertera  dalam  surat  pernyataan  pada  point  kedelapan  yaitu  larangan  menikah selama masa studi dan pengabdian.
Jika ditinjau dalam hukum Islam, pernikahan sangat dianjurkan sesuai pernyataan  dalam  Alquran  dan  Hadits.  Demi  menjaga  hawa  nafsu  dan  nasab yang  baik  disebutkan  dalam Maqashid  Syariah yakni  bentuk  kemaslahatan yang  tertuang  pada  saat  menjaga  satu  dari  lima  tujuan,  yakni  agama,  jiwa, akal, harta, dan perlindungan nasab.
Allah menciptakan manusia lebih istimewa daripada mahkluknya yang lain.  Hal  itu  semata-mata  Allah  ingin  menjaga  martabat  dan  kehormatan manusia  itu  sendiri.  Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam menyeru  manusia  untuk  menikah.  Namun,  terdapat  pula  rambu  rambu  yang harus  ditaati  dan  syarat  hukum  yang  dipenuhi,  yaitu  pernikahan  tidak  luput dari larangan.
Larangan  pernikahan  telah  peneliti  paparkan  pada  pendahuluan, sehingga  dalam  hukum  Islam  tidak  terdapat  larangan  pernikahan  sebab perjanjian.  Perjanjian  yang  diperuntukan  bagi  mahasantri  yang  menerima beasiswa  dari  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  ini  diadakan  demi kemaslahatan. Disamping itu telah disebutkan pada Qoidah ke dua puluh tiga dalam kitab Qawaid Fiqhiyah yakni :
23 امارح   لحأ وأ للاح مرح اطرش لأا مهطورش ىلع نوملسملا
“  kaum  muslimin  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  mereka sepakati  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  suatu  yang  halal  atau menghalalkan suatu yang haram”
Kaidah  ini  menjelasakan  bahwa  hukum  asal  dari  persyaratan  yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai akad  yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mnegandung mashlahat dan tidak ada larangan syari’at  tentang  hal  itu  tentunya  selama  syarat-syarat  itu  tidak  menyeret pelakunya  terjerumus  kedalam  suatu  yang  diharamkan  Allah.  Apabila
23 Muhammad Bin Isa Bin Suroh Bin Dhohak.....1256.
mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syara-syarat tersebut tidak diperbolehkan.
Perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  Mahasantri  maka  harus disepakati,  terlebih  untuk  sebuah  kemashlahatan  mereka  baik  dalam  mencari ilmu atau sedang menjalankan pengabdian sebagai timbal balik dari beasiswa yang  sudah  diberikan  kepada  Mahasantri.  Maka  telah  sesuai  dengan  urutan Maqashid    Syariah yang  pertama  adalah  Agama,  jiwa,  akal,  harta  benda, keluarga  dan  keturunan.  Ilmu  agama  didapat  dengan  belajar  utamanya disebuah  lembaga  Kepesantrenan.  Dengan  Ilmu  akan  terpenuhinya  sebuah kebutuhan  primer  lainya.  Mencari  ilmu  dalam  Islam  diwajibkan  bagi  setiap muslim hal itu termuat didalam Alquran dan Hadits.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan merupakan  suatu  dasar  yang  menjamin  kebutuhan  primer 24 seseorang  yang harus  dipernuhi.  Beasiswa  Ma’had  Aly  Tebuireng  merupakan  salah  satu program  yang  melancarkan  proses  pendidikan  (perkara  yang  mengandung mashlahat)  sebagaimana  tertera  dalam  surat  pernyataan  salah  satunya  adalah yang berisi perjanjian larangan menikah selama studi dan pengabdian. Adapun perjanjian tersebut merupakan jalan atau perantara yang membawa maqosid ( lancarnya  proses  pendidikan)  yakni wasilah yang  menyebabkan  pernikahan menjadi haram karena adanya suatu perjanjian tersebut.

## PENUTUP
Dari  pemaparan  yang  relatif  singkat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  larangan  menikah  dalam  kondisi  tertentu  di  Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari Tebuireng adalah : larangan menikah dalam kondisi tertentu yakni larangan menikah dalam  masa  studi  dan  pengabdian  bagi  Mahasantri  progam  beasiswa  dan  non beasiswa.  Pandangan  Mahasantri  terhadap  perjanjian  larangan  menikah  ini  berdasar dari hasil survei disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan mereka tidak menikah  yaitu  faktor  taat  hukum  peraturan, kebarokahan ,  kurangnya  tenaga  di pesantren, dan tugas studi dan pengabdian yang berat.
Adapun pandangan pimpinan atas perjanjian larangan menikah di Ma’had Aly adalah diperbolehkan sebab dalil kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah  mereka  sepakati  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  suatu  yang  halal  atau
24 Abdul Wahab Khollaf, Ilmu Ushul Fiqh , (Penerjemah Faiz El-Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani, 2023)hal, 291.
menghalalkan  suatu  yang  haram,  disamping  itu  para  pimpinan  menganggap  wajar peraturan tersebut karna dianggap baik bagi Mahasantri dalam melaksanakn studi dan pengabdian.  Dalam  perjanjian  larangan  menikah  dalam  masa  studi  bagi  Mahasantri Ma’had  Aly  Hasyim  Asy’ari  Tebuireng  terdapat  suatu  tujuan  dan  sasaran  (perkara yang  mengandung  mashlahat)  yaitu  lancarnya  suatu  proses  pendidikan  dan pengabdian  sehingga  dapat  tercapai  tujuan  dari  perjanjian  yang  termuat  di  durat pernyataan  Ma’had  Aly  bagi  Mahasantri.  Perjanjian  tersebut  adalah  jalan  atau perantara  yang  membawa maqasid (lancarnya  proses  pendidikan).  Maka  perjanjian merupakan suatu wasilah yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram.

## DAFTAR RUJUKAN
Beadie, Busyroel Basyar Achmad. 2020. Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah ”, Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol.3, No.1: 1-16.
Ghazali,  Abdul  Rahman . 2008. Fiqih  Munakahat .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup.
Ghazali, Abu  Hamid. 1390 H. Syifa’  al-Ghalil  fi  Bayan  asy-Syabh  wa  al-Mukhil wa Masalik  at-Tahlil . Baghdad: Penerbit al-Irsyad.
Ghazali, Imam, Ihya’ ‘Ulum Ad-Din, Vol. 2.
Hamdani,  Said  bin  Abdullah  bin  Thalib . 2002. Risalah  Nikah ,  Jakarta,  Pustaka Amani.
J  Moeloeng,  Lexy.  2004. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Khollaf,  Abdul  Wahab.  2023. Ilmu  Ushul  Fiqh ,  (Penerjemah  Faiz  El-Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani).
Kuntur, Ronny.  2004. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis . Jakarta:
PPM.
Littlejohn,  W  Stephen.  2000. Theories  of  Human  Communication .  USA:  Wadworth Publishing.
Mukhtar, Kamal. 1993. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta: Bulan Bintang.
Rosyadi,  Imron . 2017. Jaminan  Kebendaan  Berdasarkan  Akad  Syariah .  Depok: Kencana.
Sabiq, Sayyid. 1990. Fiqh Sunnah . Jilid 6. Bandung: Al-Ma’rif.
Suroh  Bin  Dhohak  ,  Muhammad  Bin  Isa  Bin,  1975. Sunan  At  Tirmidzi ,  )Sirkah Maktabah Musthofa Al Babil Khalbi : Mesir(.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-1. Bandung: Citra Umbara. 2012.
Yusuf, A. Musri. 1987. Metodologi Penelitian . Padang: FIP IKIP Padang.

## Internet
Pontren.com https://pontren.com/2021/08/17/mahad-aly-pengertian-gelar/

## Wawancara
Berdasarkan  wawancara  di  rumah  kediaman  beliau  Ustad  Afif  pada  tanggal  17
Agustus 2022.
Berdasarkan wawancara perwakilan Mahasantri Ma’had Aly Tebuireng pada tanggal 25 Agustus 2022 di ruang kelas diniyah.
Berdasarkan wawancara  Ustad Abdul Karim melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.
Berdasarkan  wawancara  Ustad  Ahmad  Nuruddin  melalui  Wapri  pada  tanggal  15 Agustus 2022 .