## TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
Helmi Abdul Azis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Email : helmi.adhyaksa@gmail.com
Dahlan Ali Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dahlan_ali@unsyiah.ac.id

## Suhaimi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pak_emy@unsyiah.ac.id

## Abstract
Notarial deed as an authentic deed has an important function in the life of society. The need for authentication in writing, in the form of an authentic deed is increasing in line with the growing demand for legal certainty which is one of the principles of the state of law. Notarial deed is the perfect tool of verification so as to ensure legal certainty, but in recent times it often used as a tool to commit crimes of fraud or other crimes. The results show that the deed of agreement made in front of the notary can serve as a means to commit fraud criminal acts. For example, a deed made without the presence of complete parties, unclear object of the agreement and contains an unlawful causa element in the agreement which would potentially cause harm to either party in terms of misusing of the deed. The use of notarial deed as a tool for committing fraud crimes is a development of the modus operandi of crime by taking refuge behind the sanctity of the agreement, meaning that it is nothing other than to be protected from criminal penalties. A notary may be held accountable for crimes of fraud committed by another person by using the deed of agreement made in front of him as a tool of fraud crime. Certainly, with a note that a notary has issued a deed which he knows contains legal defects and then the deed is used by others as a tool of fraud crime, the act is included in the qualification of crime aids (medeplichtigheid).
Keywords: Fraud Crime Act, Deed of Agreement made in front of Notary;

## Abstrak
Akta notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian hukum, namun pada akhir-akhir ini seringkali akta notaris dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan penipuan maupun kejahatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Misalnya, akta yang dibuat dengan tanpa hadirnya para pihak yang lengkap dan tidak jelasnya objek perjanjian serta mengandung unsur causa yang tidak halal dalam perjanjian tersebut yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak jika adanya penyalahgunaan akta tersebut. Penggunaan akta notaris sebagai alat untuk melakukan kejahatan penipuan merupakan perkembangan modus operandi kejahatan dengan berlindung dibalik kesucian perjanjian, maksudnya tidak lain hanya supaya ianya terhindar dari ancaman pidana. Notaris dapat saja dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan akta perjanjian yang dibuat di hadapannya tersebut sebagai alat kejahatan penipuan. Tentunya dengan suatu catatan bahwa Notaris telah menerbitkan akta yang diketahuinya mengandung cacat hukum dan kemudian akta tersebut dimanfaatkan oleh orang lain sebagai sarana kejahatan penipuan, perbuatan tersebut masuk dalam kwalifikasi pembantuan kejahatan (medeplichtigheid).
Kata kunci: Tindak Pidana Penipuan, Akta Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;

## A.  PENDAHULUAN
Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 1
Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akta menjadi suatu naskah yang penting untuk suatu persaksian secara tulisan atas berbagai peristiwa hukum seperti  pernikahan, perceraian, jual beli, sewa menyewa, perjanjian hutang piutang dan sebagainya.
Perkembangan pesat dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan bidang intelektual. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya  pemikiran yang lebih maju dalam segala bidang, terutama dalam bidang hukum. Orang semakin menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum.  Dalam hal ini, notaris sebagai sebuah instansi yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dengan akta-akta yang dibuatnya,
1 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008, hlm. 29
memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis secara otentik.
Menurut Pasal 1868 Kitab Undang- undang Hukum Perdata: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, sedangkan pejabat lainnya yang memiliki kewenangan membuat akta-akta tertentu (terbatas) diantaranya adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil dalam hal menerbitkan akta kelahiran, Kepala Kantor Urusan Agama dalam menerbitkan perkawinan, perceraian, dan kematian. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya berhak membuat akta yang blankonya telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2
Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menentukan bahwa akta notaris
2 Sutrisno, Buku II: Komentar atas Undang-undang  Jabatan  Notaris , Penerbit Madju, Medan, 2007. hlm.4
adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
Akta notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian hukum, namun akhir-akhir ini seringkali akta notaris dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan penipuan maupun kejahatan lainnya. Sebagai contoh, perkara tindak pidana yang berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap adanya pemanfaatan akta notaris sebagai alat untuk mempemulus jalannya kejahatan yaitu Perkara atas nama terdakwa Zulkarnaen Bin Yusuf (Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1360K/Pid /2012 yang berasal dari Pengadilan Negeri Langsa) dan Perkara atas nama terdakwa Imran Zoebir Daoed, S.H. Bin M. Daoed (Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm).
Berdasarkan uraian-uraian di atas, tertarik untuk diteliti, dikaji dan dianalisis apakah akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan?, Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap
kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana akta perjanjian yang dibuat di hadapannya? dan Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan?.

## B.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah asas-asas hukum dan berbagai peraturan perundang- undangan terkait yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya turut pula dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian menelaah latar belakang dan perkembangan isu permasalahan penelitian yang diangkat, lalu membandingkannya mengenai hal-hal yang sama. Terakhir dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data secara sekunder. Oleh karena itu, teknik mengumpulkan data dan informasi bahan-bahan hukum dilakukan penulis dengan membaca naskah akademik, buku, majalah, peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber bacaan lain, yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik wawancara turut dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber baik praktisi maupun akademisi yang ahli berkenaan dengan penelitian ini. Informasi
yang diperoleh dengan cara wawancara akan diteliti kembali kelengkapannya dari jawaban- jawaban narasumber tersebut. Informasi yang dianggap sesuai dengan permasalahan akan dipergunakan dalam penelitian ini.

## C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a.  Akta Yang Dibuat Dihadapan
Notaris Yang Dapat Menjadi Sarana Tindak Pidana Penipuan.
Akta yang menjadi objek kajian dalam tesis ini merupakan akta otentik atau disebut juga dengan akta notaris yang dalam praktek kenotariatan disebut Akta Pihak (Akta Partij ) yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
Inti dalam pembuatan akta Notaris harus ada keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, namun demikian dalam prakteknya masih ditemukan Notaris mengeluarkan akta yang dibuat dihadapannya hanya dengan mendengarkan keinginan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lengkap, sehingga kemudian memicu terjadinya berbagai persoalan, atas tindakan-tindakan oknum notaris tersebut lalu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya tersebut justeru menjadi alat untuk melakukan suatu tindak pidana.
Perkembangan modus tindak pidana yang telah menjadikan akta notaris sebagai sarana kejahatan merupakan sesuatu yang sangat ironis karena pada hakikatnya akta notaris (akta otentik) memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Menurut Habib
Adjie, kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut, 3 berbeda dengan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. 4
Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik, secara materil keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak ( pacta sunt servanda ) dan secara formil suatu akta harus dibuat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang- undang Jabatan Notaris serta Peraturan Jabatan Notaris.
Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya secara formil sudah ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Secara materil Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan
3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun
2004  Tentang  Jabatan  Notaris) ,  Refika  Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.
4
Pasal 1875 KUHPerdata.
atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Hal ini harus menjadi perhatian utama notaris dalam menerbitkan akta baik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan.
Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Menurut Habib Adjie, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada. 5
Penerbitan akta dengan tidak mengindahkan syarat materil yaitu syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian sebagaimana uraian diatas mulai kerap terjadi.
5 ibid , hal. 125
Kasus-kasus sebagaimana disebutkan pada bab pendahuluan telah menempatkan Akta Notaris sebagai barang bukti yaitu suatu alat yang dibuat untuk melakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya menjadi sarana untuk mempermulus jalannya kejahatan.
Perkara tindak pidana penipuan atas nama terpidana Zulkarnaen Yusuf telah terungkap fakta hukum adanya penggunaan akta perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam sebagai alat atau sarana untuk mempermulus jalannya kejahatan yang dilakukan oleh Zulkarnaen Yusuf, Akta tersebut telah menjadi alat untuk menggerakkan saksi T. Iskandar yang merupakan korban dalam perkara tersebut untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, sehingga akta Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 tersebut disita oleh penyidik sebagai barang bukti, penggunaan akta tersebut sebagai alat tindak pidana tidak terlepas dari peran notaris yang telah menerbitkan akta tanpa mengindahkan ketentuan formil dan materil dalam penerbitan akta.
Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam terdiri dari 7 (tujuh) pasal, yaitu sebagai berikut: “Pasal 1 Pihak Pertama dengan segala kemampuan yang ada dengan penuh tanggungjawab mengurus, mendapatkan proyek Pekerjaan Perkurasan Normalisasi Krueng Langsa yang didanai oleh Otsus Kota Langsa, Tahun Anggaran 2008 (dua ribu delapan), dengan menggunakan Perusahaan Perseroan Terbatas “PT. Abdi Tunggal” selaku kuasa yang telah disebut di atas. Pasal 2 Dalam rangka mengurus mendapatkan
Proyek Pekerjaan Perkurasan Normalisasi Krueng Langsa, yang didanai oleh Otsus Kota Langsa, pihak pertama membutuhkan sejumlah dana/ biaya yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu pihak kedua bersedia untuk meminjamkan uang kepada pihak kedua sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang akan dikembalikan/ dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat pengambilan DP (Down Payment). Pasal 3 Oleh karena pihak pertama telah memperoleh Proyek Pekerjaan Perkurasan Normalisasi Krueng Langsa yang telah disebutkan di atas, maka pihak pertama berjanji dan mengingkat diri kepada pihak kedua memberikan fee atau konpensasi keuntungan kepada pihak kedua yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan cara pembayaran oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebagai berikut:
a.  Pada saat keluar termyn pertama dibayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan;
b.  Pada saat termyn kedua dibayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 4 Pihak pertama dan pihak kedua telah setuju dan semufakat akan membuka rekening dan menandatangani specimen bersama pada bank yang akan ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak menyangkut proyek pekerjaan yang telah disebut di atas. Pasal 5 Bahwa apabila pihak pertama gagal dalam rangka proyek tersebut di atas yang diperjanjikan dalam akta ini kepada pihak kedua, maka pihak pertama bersedia berkewajiban mengganti kerugian pihak kedua dengan mengembalikan uang pihak kedua yang telah diberikan sebelum akta ini ditandatangani sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta
rupiah).
Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama-sama oleh para pihak secara musyawarah untuk mendapat kata sepakat.

## Pasal 7
Tentang segala akibat yang timbul dan berakar dari akta perjanjian ini serta pelaksanaannya, maka para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang tetap (domisili) yang umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.”
Akta tersebut menerangkan perjanjian tentang pengurusan proyek pekerjaan normalisasi Krueng Langsa antara Tuan Zulkarnaen Yusuf dan Tuan Teuku Iskandar. Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ini tidak dihadiri oleh para pihak yang lengkap namun hanya dibuat oleh Pihak Pertama yaitu Tuan Zulkarnaen Yusuf, akta tersebut dibawa oleh Zulkarnaen Yusuf ke tempat Teuku Iskandar selaku Pihak Kedua untuk ditandatangani, Teuku Iskandar selaku Pihak Kedua mempercayai Zulkarnaein Yusuf karena ianya merupakan teman dari H.M. Rudi Safiruddin yang menjabat sebagai Wakapolres Langsa, sedangkan H.M. Rudi Safiruddin merupakan teman Teuku Iskandar. Teuku Iskandar sebagai pihak yang telah dirugikan oleh perjanjian tersebut sama sekali tidak mengetahui kalau akta perjanjian yang dibuat oleh notaris wajib dihadiri oleh kedua belah pihak dihadapan notaris karena dalam prakteknya yang ia tahu akta bisa dibuat tanpa hadirnya kedua belah pihak, kemudian Teuku Iskandar dalam keterangan dimuka persidangan juga menerangkan bahwa ia tidak tahu apakah dibenarkan menurut
hukum membuat perjanjian mengurus proyek pengadaan barang/jasa pemerintah yang objeknya belum ada karena belum dimulainya proses tender atau pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6
Akta Perjanjian tersebut terdiri dari beberapa poin penting sebagai berikut: 7
a.  Mengenai kedudukan penghadap, Pihak
Pertama menerangkan selaku mediator dalam rangka mengurus dan mendapatkan proyek pekerjaan pekurasan normalisasi Krueng Langsa tahun Anggaran 2008;
b.  Mengenai Pasal 1 yang menerangkan bahwa pihak pertama dengan segala kemampuan yang ada dengan penuh tanggungjawab mengurus, mendapatkan proyek pekerjaan pekurasan normalisasi Krueng Langsa tahun Anggaran 2008 dengan menggunakan perseroan terbatas PT. Abdi Tunggal;
c.  Mengenai Pasal 2 yang menerangkan dalam rangka mengurus mendapatkan proyek pekerjaan tersebut Pihak Pertama membutuhkan biaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang akan dikembalikan oleh Pihak Pertama pada saat pengambilan down payment;
d.  Mengenai Pasal 3 menerangkan bahwa oleh karena pihak pertama sudah memperoleh
6 Surat Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Reg.Perk: PDM–26/
LNGSA/02.2012 tanggal 22 Maret 2012 dan wawancara dengan Teuku Iskandar melalui seluler pada tanggal 24 Desember 2015. 7
Akta Perjanjian No.100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam.
proyek pekerjaan pekurasan normalisasi Krueng Langsa tahun Anggaran 2008 maka pihak pertama berjanji dan mengikat diri kepada pihak kedua memberikan sejumlah fee atau kompensasi;
Beberapa poin penting dari isi akta tersebut telah menunjukkan i’tikad Zulkarnaen Yusuf selaku Pihak Pertama untuk meyakinkan saksi T. Iskandar Bin T.M. Ali dalam menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepadanya yang dituangkan dalam bentuk tulisan (akta) disamping adanya bujuk rayu dan kebohongan atau usaha menggerakkan Teuku Iskandar untuk menyerahkan uang yang dilakukan secara lisan dalam hal objek mengurus untuk mendapatkan proyek pekerjaan Normalisasi Krueng Langsa yang didanai oleh dana otonomi khusus, padahal mengurus pemenangan proyek dengan menggunakan uang telah melanggar asas kepatutan dan etika pengadaan barang yang diatur dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Mengurus pemenangan proyek juga berindikasi mengandung unsur tindak pidana korupsi, oleh karena itu maka ‘mengurus proyek’ merupakan causa yang tidak halal untuk sebuah perjanjian yang berimplikasi pada batal demi hukum suatu perjanjian tersebut, yang dapat mengakibatkan kerugian materil bagi saksi T. Iskandar Bin
T.M. Ali atau bagi pihak yang menyerahkan barang atau uang.
Batalnya demi hukum perjanjian tersebut tidak terlepas dengan persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, berdasarkan sifat kebatalannya, kebatalan dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. 8
Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan kebatalan mutlak adalah suatu pembatalan mutlak ( absolute nietigheid ) apabila suatu perjanjian harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula dan terhadap siapapun juga, sedangkan pembatalan relatif ( relatief nietigheid ) yaitu  hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu. 9
Mencermati pendapat tersebut di atas maka Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam tentang perjanjian tentang pengurusan proyek pekerjaan normalisasi Krueng Langsa antara Tuan Zulkarnaen Yusuf dan Tuan Teuku Iskandar tersebut jelaslah merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena isinya yang bertentangan dengan perundang-undangan, di samping itu
8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada
Umumnya) ,  Cetakan  ke-2,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm.142.
9 Adie Martin Stefin, Artikel Kebatalan Mutlak (absolute-nietigheid) , dikutip dari http:// adiemartinstefin.blogspot.co.id/2012/12/kebatalan- mutlak-absolute-nietigheid.html, diakses tanggal 24 Desember 2015.
perjanjian tersebut juga tidak memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.
Apa yang menjadi alasan perjanjian tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan?, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa dilihat dari isi perjanjian tersebut yang menjelaskan bahwa Zulkarnain Yusuf sebagai pihak pertama dalam akta tersebut menerangkan telah memperoleh proyek tersebut, 10 padahal kenyataannya bulan Juni 2008 ketika perjanjian dibuat dihadapan notaris proyek tersebut masih dalam proses pelelangan, pada tanggal 28 Juli 2008 panitia pengadaan barang / jasa pada satuan Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk paket pekerjaan Normalisasi Krueng Langsa mengusulkan PT. Tama Niaga sebagai pemenang, bukan perusahaan PT. Abdi Tunggal Indonusa, selanjutnya pada bulan Agustus 2008 pengguna anggaran mengumumkan bahwa PT. Tama Niaga sebagai pemenang proyek tersebut, sehingga keterangan pihak I Zulkarnaen Yusuf dalam akta perjanjiaan tersebut yang menerangkan ianya yang melalui perusahaan miliknya PT. Abdi Tunggal Indonusa telah memperoleh proyek  tersebut  merupakan  klasifikasi  kata bohong karena memperjanjikan objek yang belum lahir atau belum ada atau merupakan suatu objek yang palsu.
Berdasarkan Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata, jelaslah bahwa untuk sahnya perjanjian maka obyeknya harus tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Perjanjian yang tidak jelas obyeknya bukanlah perjanjian yang sah sehingga batal demi hukum, seperti halnya memperjanjikan terhadap objek
10  Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 Notaris Sabaruddin Salam.
perjanjian proyek yang belum dilakukan proses pelelangan karena pelaksana atas suatu proyek baru dapat diketahui setelah melalui proses tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, 11
sehingga perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilakukan, jika para pihak dan Notaris menganggap objek tersebut merupakan objek yang mungkin dapat dilakukan maka perjanjian tersebut tetap batal demi hukum karena causa tidak halal, sebagaimana telah dibahas di atas.
Tidak jelasnya objek perjanjian (hal tertentu) serta mengandung unsur causa tidak halal tersebut maka seyogyanya perjanjian tersebut tidak pernah terjadi apalagi kemudian dituangkan dalam bentuk akta perjanjian dihadapan notaris, seharusnya pula notaris mengingatkan para pihak terhadap konsekuensi dan larangan perjanjian semacam itu atau bahkan melarang para pihak untuk melakukan perjanjian tersebut, namun itu tidak dilakukan sehingga ekses dari perjanjian tersebut telah menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu Teuku Iskandar sebagai korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Zulkarnaen Yusuf berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 12 apalagi hingga pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana belum adanya
11 Pada saat Akta Perjanjian tersebut dibuat Provinsi Aceh bernama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
12 Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 1360K/Pid/2012/ tanggal 26 Februari 2013.
pengembalian kerugian keuangan yang dialami oleh Teuku Iskandar. 13 Zulkarnaen Yusuf telah mempergunakan uang yang diserahkan oleh Teuku Iskandar untuk kepentingan pribadinya. Tentunya jika notaris mengingatkan para pihak terhadap konsekuensi dan melarang para pihak untuk melakukan perjanjian tersebut karena tidak dibenarkan oleh undang-undang maka kerugian salah satu pihak sebagaimana yang dialami oleh Teuku Iskandar tidak akan pernah terjadi.
Perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 tersebut hanya merupakan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh Zulkarnaen Yusuf, perjanjian tersebut merupakan upaya kamuflase untuk menghindari dirinya terjerat hukum pidana dengan mencoba berlindung dibalik sifat keperdataan suatu perjanjian.
Selain Akta Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabarudin Salam tersebut, Akta Perubahan Lembaga Sepakat Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Imran Zoebir dalam Perkara dengan terdakwa Imran Zoebir yang juga telah menjadikan akta notaris sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Perkara atas nama terdakwa Imran Zoebir tersebut pada dasarnya merupakan perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik, namun berdasarkan fakta persidangan akta tersebut telah dipakai oleh Ilmastin dan Muslim Gunawan untuk mengelabui atau menggerakkan pihak Bank Panin Kota Lhokseumawe agar menyerahkan uang sejumlah Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang tersimpan dalam
13 wawancara dengan Teuku Iskandar melalui seluler pada tanggal 24 Desember 2015.
rekening Lembaga Sepakat pada Bank Panin Kota Lhokseumawe kepada mereka, 14 namun usaha gagal dilakukan karena pihak Bank mencurigai gerak gerik Ilmastin dan Muslim Gunawan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana percobaan penipuan.
Baik Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam maupun Akta Perubahan Lembaga Sepakat Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Imran Zoebir, keduanya memiliki peran yang penting bagi terjadinya tindak pidana penipuan. Peran pentingnya Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam bagi Zulkarnain Yusuf selaku pelaku tindak pidana penipuan tergambar dengan dapat mempermulus jalannya kejahatan yang dilakukan oleh Zulkarnaen Yusuf untuk meyakinkan Teuku Iskandar sehingga tergerak menyerahkan uang kepada pelaku karena bagi Teuku Iskandar akta notaris disamping sebagai alat bukti juga merupakan alat proteksi bagi perbuatan hukum yang ia lakukan sehingga kemudian mempercayai apa yang diperjanjikan oleh Zulkarnaen Yusuf dan menyerahkan uang kepadanya. Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Imran Zoebir telah mempermulus jalannya kejahatan tindak pidana percobaan penipuan yang dilakukan oleh Ilmastin dan Muslim Gunawan untuk menggerakkan pihak Bank Panin Kota Lhokseumawe menyerahkan uang milik lembaga sepakat yang disimpan pada Bank Panin kepada mereka. Kedua akta
14 Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe  Nomor:  40/Pid.B/2013/PN.Lsm tanggal 29 April 2013.
notaris tersebut telah menjadi sarana atau alat untuk mendukung terjadinya kejahatan penipuan.

## b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan
Sarana Akta Perjanjian di Hadapan Notaris.
Sebelum membahas pada inti persoalan tersebut, perlu diingat bahwa yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta perjanjian dihadapan notaris baik Akta Relaas maupun Akta Pihak (Akta Partij ) adalah harus adanya keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta, meskipun demikian hal itu tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan pebuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.
Berdasarkan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, Notaris Tumpal Naibaho menyebutkan: 15 “Pengertian seperti di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, maka jika suatu
15 Tumpal Naibaho, Pengaruh
Komparisi Terhadap Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Atas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Ditinjau Dari Hukum Pembuktian , Tesis FH UI, Jakarta, 2009, hlm.61.
akta Notaris dipermasalahkan,maka kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi  Hukum  Pidana  atau  sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka hal ini terjadi karena kekurang-pahaman aparat hukum mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta Notaris tersebut”.
Jika mencermati pendapat Notaris Tumpal Naibaho tersebut maka seakan-akan Notaris menjadi kebal hukum atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta notaris yang dibuatnya, sehingga seakan-akan pula akta notaris dan perbuatan notaris dalam menerbitkan akta hanya mengandung nilai keperdataan saja tanpa ada nilai pidana. Penulis tidak sependapat dengan pendapat Tumpal Naibaho tersebut, karena jika hukum pembuktian dapat membuktikan adanya keterlibatan notaris dalam suatu tindak pidana dengan cara membuat suatu akta yang diketahuinya cacat hukum lalu dengan akta tersebut dipergunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mempermulus jalannya tindak pidana (kejahatan) maka tidak menutup kemungkinan notaris tersebut juga dimintai pertanggungjawaban pidana.
Sebagaimana diketahui, para pihak/ mereka yang datang ke hadapan notaris untuk membuat akta baik akta yang dibuat oleh atau
dihadapan notaris, memiliki suatu anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan mereka/para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik sesuai dengan hukum, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat memproteksi perbuatan hukum yang mereka buat sehingga terhindar dan terlindungi dari permasalahan- permasalahan hukum yang dapat saja timbul dikemudian hari.
Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut maka secara hukum seorang Notaris telah dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya suatu akta perjanjian yang bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata atau perbutan lain yang dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban yang lahir dari karena adanya kewenangan tersebut merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam menjalankan profesi.
Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus memenuhi adanya perbuatan notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana, karena tiada pemidanaan tanpa kesalahan yang diatur oleh undang-undang. Maka sebaliknya pula jika notaris melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang yang mengatur tentang ketentuan
pidana maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. 16
Terhadap perkara Zulkarnaen Bin Yusuf yang telah menggunakan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam sebagai sarana tindak pidana penipuan, terdapat beberapa hal dari akta perjanjian tersebut yang ternyata bertentangan dengan hukum yaitu:
a.  Penghadap tidak hadir lengkap dihadapan notaris.
b.  Kedudukan/kapasitas Zulkarnaen Yusuf selaku penghadap Pihak Pertama yang menerangkan selaku mediator dalam rangka mengurus dan mendapatkan proyek pekerjaan pekurasan normalisasi Krueng Langsa tahun Anggaran 2008. Kedudukan sebagai mediator dalam mengurus proyek merupakan kedudukan yang melanggar asas kepatutan dan etika pengadaan barang yang diatur dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan Jasa serta dapat berindikasi timbulnya tindak pidana korupsi  berupa  gratifikasi,  suap  dan sebagainya;
c.  Perjanjian terhadap objek atau hal tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan. Sebagaimana
16 Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat,
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.63.
dalam Pasal 3 akta tersebut pihak pertama (Zulkarnaen Yusuf) menerangkan telah memperoleh proyek tersebut padahal pada saat dibuatnya perjanjian tersebut proses pelelangan belum dimulai sehingga objek perjanjian tersebut belum lahir atau belum ada atau merupakan suatu objek yang palsu, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1332 Jo 1333 KUH Perdata;
d.  Perjanjian dengan sebab yang tidak halal. Pasal 1 akta perjanjian tersebut menerangkan bahwa pihak pertama dengan segala kemampuan yang ada dengan penuh tanggungjawab mengurus, mendapatkan proyek pekerjaan pekurasan normalisasi Krueng Langsa tahun Anggaran 2008 dengan menggunakan perseroan terbatas PT. Abdi Tunggal, mengurus proyek melanggar asas kepatutan dan etika pengadaan barang yang diatur dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan Jasa dan dapat berindikasi timbulnya tindak pidana  korupsi  berupa  gratifikasi,  suap dan sebagainya, sehingga bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata;
Atas kondisi sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditelisik apakah pertanggungjawaban pidana yang telah disandarkan kepada Zulkarnaen Yusuf selaku pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana akta perjanjian sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga dapat disandarkan kepada notaris Sabarudin Salam yang telah ikut berpartisipasi mengeluarkan akta tersebut.
Melihat peran Notaris Sabarudin
Salam yang mengeluarkan akta perjanjian yang dibuat dihadapannya yang kemudian dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka peran semacam itu tergolong sebagai Medeplechtige (pembuat pembantu) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk  melakukan kejahatan.”
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1675 K/Pid/2009 berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP di dalam doktrin biasanya disebut medeplichtigheid , yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab, yakni turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. 17 Sedangkan menurut R. Soesilo, orang yang membantu melakukan suatu kejahatan haruslah secara sengaja memberikan bantuan tersebut. Sedangkan bantuan yang diberikan tersebut dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja. 18
Tindakan yang dilakukan oleh Notaris Sabarudin Salam dalam membantu perbuatan Zulkarnaen Yusuf adalah mempersiapkan akta yang mengandung cacat hukum dan kemudian digunakan sebagai sarana kejahatan
17 http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Desember 2015 18 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Penerbit Politea, Bandung, 1992, hlm. 75-76.
penipuan. Perbuatan Sabarudin Salam tersebut merupakan pembantuan yang mengandung kesalahan karena kesengajaan (dolus) yaitu kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai suatu keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi ( Opzet bij zakerheids bewustzijn ) atau disebut juga kesengajaan secara keinsyafan kepastian (dolus eventualis) . Seharusnya Sabarudin Salam yang telah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk menjadi seorang notaris yang profesional dan telah diangkat sumpah atas jabatan tersebut harus dapat menyadari bahwa apa yang ia lakukan dengan mengeluarkan akta yang berimplikasi batal demi hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana tindak pidana baik tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya. Suatu keniscayaan seorang notaris tidak dapat membayangkan potensi yang akan terjadi akibat perbuatan yang ia lakukan tersebut kecuali hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya dalam menerbitkan akta tersebut.
Berdasarkan teori kausalitas (Adequate Veroorzaking), Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam tentang perjanjian tentang pengurusan proyek pekerjaan normalisasi Krueng Langsa antara Tuan Zulkarnaen Yusuf dan Tuan Teuku Iskandar bahkan dapat menjadi salah satu hal sebagai sebab dari suatu akibat terjadinya tindak pidana penipuan, karena sepatutnya menurut pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang notaris dapat dikira-kirakan bahwa sebab dari apa yang telah diperbuat akan diikuti oleh suatu akibat.
Sebagai seorang Notaris, Sabarudin Salam pasti memiliki kemampuan atau
pengetahuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan hukum dan mana yang melawan hukum serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang kemudian ianya memilih untuk melakukan perbuatan membantu menyiapkan akta yang dapat saja digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang lain, dalam hal ini tindak penipuan yang dilakukan oleh Zulkarnaen Yusuf (pleger) kepada Teuku Iskandar sehingga kepada notaris tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pembantuan (medeplichtigheid) tindak pidana penipuan.

## c. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak yang Dirugikan
Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana dengan menggunakan sarana akta perjanjian dihadapan notaris adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tersendiri secara perdata, melakukan gugatan ganti kerugian dengan cara penggabungan dengan perakara tindak pidana (bersamaan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana) atau mengajukan permohonan restitusi.

## 1.  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata;
Adanya tuntutan ganti rugi adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana didasari Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diketahui syarat-syarat untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata adalah:
a.  adanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat baik aktif maupun pasif;
b.  perbuatan tersebut melawan hukum baik secara formil maupun materil;
c.  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut mengandung kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian;
d.  akibat perbuatan tergugat menimbulkan kerugian penggugat;
e.  adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan
Gugatan yang diajukan untuk pulihnya kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tergugat dengan menggunakan sarana akta notaris tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tergugat atau notaris berdomisili, dalam surat gugatan dicantumkan dengan jelas perbuatan melawan yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dengan melampirkan putusan pengadilan dalam perkara pidana sebagai alat bukti surat. Korban yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku utama (pleger) , para turut serta dan notaris selaku yang memberikan pembantuan menerbitkan akta perjanjian yang dibuat dihadapannya (medeplichtigheid). Penggugat merincikan kerugian-kerugian yang dialami
olehnya akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

## 2.  Gugatan ganti kerugian dengan cara penggabungan dengan perkara tindak pidana;
Sebagaimana telah disebutkan di atas secara sekilas, dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bentuk ganti rugi terhadap korban dapat dilakukan melalui penggabungan perkara sebagaimana disebutkan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu tetap menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Dasar hukum penggabungan perkara ganti rugi tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Berdasarkan rumusan pasal 98 KUHAP dapat diketahui untuk dapatnya penggabungan perkara ini diperlukan tiga persyaratan, yaitu:
1.  Adanya perbuatan terdakwa;
2.  Adanya perbuatan terdakwa sebagai syarat pertama tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3.  Adanya permintaan dari pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya.
Bahwa sebenarnya tuntutan ganti rugi menurut pasal 98 KUHAP ini bersifat perdata, tetapi diberikan melalui acara
pidana. Guna memberikan perlindungan bagi korban perbuatan pidana, maka kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ganti rugi itu melalui penggabungan perkara perdatanya dengan perkara pidana. Namun demikian KUHAP tidak mengatur secara rinci dan tuntas mengenai bagaimana tata cara penggabungan perkara ini. Pasal 98 KUHAP hanya menjelaskan tentang waktu gugatan itu dapat diajukan, antara lain :
1.  Gugatan dapat diajukan selambat- lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
2.  Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan, misalnya mengenai perkara lalu lintas.
Dalam KUHAP tidak dijelaskan proses mana yang dianut, apakah masuk proses pidana ataukah masih proses perdata.
Mengenai kewenangan mengadili dan besarnya ganti rugi diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) KUHAP bahwa: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk  mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”.
Terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris, pihak yang dirugikan dapat segera memasukkan gugatan ganti rugi selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan
pidana, oleh karena itu para korban harus berkoordinasi dengan penuntut umum.
4.  Permohonan restitusi
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak:
 Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 Mendapat penerjemah;
 Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan ;
 Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 Mendapat identitas baru;
 Mendapatkan tempat kediaman baru;
 Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, atas dasar ketentuan itu
maka setiap korban tindak pidana berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, tak terkecuali tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana akta perjanjian dihadapan notaris.
Lebih lanjut ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi kepada korban terdapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah tersebut menjadi atauran pelaksana dalam hal pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana.

## D.  KESIMPULAN
1.  Akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat berfungsi sebagai instrumenta delicti atau sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Akta yang dibuat dengan tanpa hadirnya para pihak yang lengkap dan tidak jelasnya objek perjanjian (hal tertentu) serta mengandung unsur causa tidak halal dalam perjanjian para pihak yang dibuat dihadapan notaris maka seyogyanya notaris berkewajiban mengingatkan para pihak terhadap konsekuensi batal demi hukum perjanjian tersebut dan bahkan melarang para pihak untuk melakukan perjanjian tersebut. Akta yang demikian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak dari akibat penyalahgunaan akta. Penggunaan akta notaris sebagai sarana tindak pidana (instrumenta delicti) penipuan merupakan perkembangan modus operandi kejahatan penipuan dengan berlindung dibalik kesucian perjanjian
supaya terhindar dari ancaman pidana; 2.  Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan sarana akta perjanjian para pihak yang dibuat di hadapannya. Notaris telah menerbitkan akta yang mengandung cacat hukum dan kemudian digunakan sebagai sarana kejahatan penipuan, perbuatan tersebut merupakan pembantuan (medeplichtigheid) yang mengandung kesalahan karena kesengajaan (dolus) yaitu kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai suatu keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi ( Opzet bij zakerheids bewustzijn ) atau disebut juga kesengajaan secara keinsyafan kepastian (dolus eventualis) . Seharusnya seorang Notaris yang telah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk menjadi seorang notaris yang profesional dan telah diangkat sumpah atas jabatan tersebut harus dapat menyadari bahwa apa yang ia lakukan dengan menerbitkan akta yang berimplikasi batal demi hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana tindak pidana baik tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pihak lain (merugikan korban kejahatan). Perbuatan notaris tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan pembantuan (medeplichtigheid) tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 56 ke-2 KUHP Jounto Pasal 378 KUHP atau disebut dengan delik pembantuan tindak pidana penipuan.
3.  Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana akta perjanjian di hadapan notaris adalah:
a.  melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tersendiri secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata;
b.  melakukan gugatan ganti kerugian dengan cara penggabungan dengan perkara tindak pidana (bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana) berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, atau;
c.  mengajukan permohonan restitusi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jounto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adie Martin Stefin, Artikel Kebatalan Mutlak (absolute-nietigheid) , dikutip dari http://adiemartinstefin.blogspot. co.id/2012/12/kebatalan-mutlak- absolute-nietigheid.html, diakses tanggal 24 Desember 2015 .
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , Refika Aditama, Bandung, 2009.
Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, Teori Hans
Kelsen Tentang Hukum , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya) , Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Penerbit Politea, Bandung,
1992.
Supriadi, Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi Hukum di Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2008.
Sutrisno, Buku II: Komentar atas Undang- undang  Jabatan  Notaris , Penerbit Madju, Medan, 2007.
Tumpal Naibaho, Pengaruh Komparisi Terhadap Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Atas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Ditinjau Dari Hukum Pembuktian , Tesis FH UI, Jakarta, 2009.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

## Perdagangan Orang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.
Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 1360K/Pid/2012/ tanggal 26 Februari 2013.
Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 23/Pid.B/2012/PN-Lgs tanggal 27 Maret 2012.
Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:  40/Pid.B/2013/PN.Lsm tanggal 29 April 2013