## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
Atika Ismail 1 , Susiana Kifli 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang JL.Jendral Ahmad Yani,13 Ulu Kecamatan Plaju,Kota Palembang 30116 Correspondence Email: ismail_atika@yahoo.com, susianakifli@gmail.com
Abstrak. Kebangkrutan  merupakan salah  satu kesulitan atau  masalah  yang  muncul selama operasi  industri  hulu  migas. Industri hulu  migas  menghadapi sejumlah kesulitan.  Beberapa dari  masalah  ini termasuk  mengelola cadangan  minyak dan gas domestik Indonesia yang kecil dibandingkan dengan negara lain dan konsentrasi cadangan minyak dan gas negara yang ada di barat negara itu. Terlepas dari kenyataan bahwa cadangan Indonesia tidak dapat digambarkan sebagai besar, mereka tetap signifikan mengingat populasi negara yang sangat besar. Metodologi yuridis normatif digunakan untuk menulis jurnal ini. Temuan penelitian tersebut dibahas  dalam  pembahasan  jurnal  ini  mengenai  perkembangan  kasus  kepailitan  yang  saat  ini  tertunda  di  Indonesia,  dimana perekonomian  negara  sedang  memasuki  fase  krisis  akibat  penyebaran  global  pandemi  Covid-19.  Agar  data  perkara  kepailitan sekali lagi menunjukkan peningkatan jumlah pendaftaran Pengadilan Niaga.
Kata Kunci :Pailit,Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kreditor,Perlindungan Hukum.
Abstract. One of the challenges or problems that develop during upstream oil and gas industry operations is bankruptcy. The oil and  gas  upstream  industry  faces  a  variety  of  challenges.  These  problems  include  managing  Indonesia's  oil  and  gas  deposits, which  are  now  concentrated  mostly  in  the  western  half  of  the  country,  and  the  nation's  small  domestic  oil  and  gas  reserves  in compared to other countries. Despite the fact that Indonesia's reserves cannot be described as substantial, they are nonetheless significant  given  the  country's  enormous  population.  A  normative  juridical  methodology  was  employed  to  write  this  journal. Temuan  penelitian  tersebut  dirinci  dalam  artikel  jurnal  ini  mengenai  status  kasus  kepailitan  yang  masih  beredar  di  Indonesia, negara  yang  ekonominya  sedang  memasuki  tahap  krisis  akibat  penyebaran  global  pandemi  Covid-19.  In  order  for  the  data  in bankruptcy cases to once more indicate a rise in the number of Commercial Court registrations.
Keywords: Bankruptcy, Upstream Oil and Gas Sector, Creditors, Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Karena kompleksitasnya, bisnis minyak dan gas membutuhkan investasi keuangan yang cukup besar, teknologi mutakhir, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Memahami dinamika hulu, hilir, dan bisnis bisnis minyak dan gas  sangat  penting  untuk  mengelola  sektor  ini.  Dinamika  ini  menjelaskan  bagaimana  profitabilitas,  investasi, cadangan, produksi, permintaan, harga, dan biaya berhubungan dengan lingkungan, teknologi dan risiko.
Golden  Spike  Energy  Indonesia  merupakan  salah  satu  KKS  yang  beroperasi  di  Indonesia  yang  gagal  akibat krisis ekonomi. Golden Spike Energy mulai mengelola wilayah kerja Raja Pendopo di Sumatera Selatan berdasarkan Kontrak  Kerja  Sama  (KKS)  pada  tanggal  6  Juli  1989.  Kontrak  tersebut  berjangka  waktu  30  tahun,  dan  terdapat kesempatan kerja di Air Hitam, Tanjung Kurung, dan Tempira. Sebelum UU Migas disahkan, Pertamina bertanggung jawab  mengarahkan  pengaturan  kegiatan  hulu  dan  hilir  migas.  Perjanjian  KKS  antara  Golden  Spike  Energy  dengan Pertamina  untuk  Wilayah  Kerja  Raja  Pendopo.  Karena  Golden  Spike  Energy  yang  berutang  kepada  Global  Pacific Energi  (salah  satu  debitur)  utang  kerja  yang  belum  bisnisnya  mengalami  kesulitan  membayar  utangnya  kepada krediturnya. Atas putusan kasasi tersebut, kreditur mengajukan peninjauan kembali atas putusan dalam gugatan yang diajukan terhadap Golden Spike Energy  (debitur) di pengadilan niaga. Perlindungan hukum yang  adil dan seimbang diberikan  kepada  kreditur  UU  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU  melindungi  kreditur  dan  debitur. Kepailitan bertujuan untuk mengalokasikan harta debitur kepada kreditur sesuai dengan hak debitur melalui penyitaan.
Salah  satu  tantangan  atau  isu  yang  berkembang  selama  bisnis  hulu  migas  beroperasi  adalah  kebangkrutan. Landasan hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Hasil  dan  perlindungan  para  pihak  setidaknya  merupakan  dua  faktor  penting  dalam putusan  pailit.  Menurutnya,  adanya  putusan  pailit  berdampak  pada  debitur,  kreditur,  dan  eksekusi  harta  pailit.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  memahami  bagaimana  melindungi  semua  pihak  yang  terlibat  karena  merupakan faktor yang sangat signifikan.
Perekonomian  nasional sangat bergantung pada komoditas  utama minyak dan  gas bumi.  Industri  hulu minyak dan  gas  bumi  adalah  suatu  sektor  atau  industri  yang  bergerak  dalam  berbagai  kegiatan  operasi,  seperti  eksplorasi, produksi,  tugas-tugas  yang  menyangkut  pengembangan  sumber  daya  minyak  dan  gas  bumi,  dan  lain  sebagainya. Bahkan  saat  ini,  sektor  hulu  migas  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  negara.  Selain  itu, operasi  industri  hulu  migas  merupakan  sektor  lain  yang  mendapat  manfaat  besar  dari  ekspansi  ekonomi  Indonesia.
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
Oleh  karena itu, semua pihak perlu memperhatikan kegiatan  ekonomi hulu migas. Operasi ekonomi  Indonesia dapat terkena dampak jika ada kelainan dalam kegiatan ini, selain kebutuhan energi negara. terutama selama musim epidemi saat  ini.  Secara  alami,  kemampuan  negara  untuk  mengelola  keuangannya  akan  terganggu  jika  kegiatan  hulu  migas menghadapi tantangan. Khususnya, dalam hal menjaga keamanan nasional.
Industri hulu migas menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah mengelola cadangan minyak dan gas domestik  Indonesia  yang  kecil  dibandingkan  dengan  negara-negara  tertentu  lainnya,  yang  saat  ini  terkonsentrasi  di wilayah  barat  negara.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  cadangan  Indonesia  tidak  dapat  digambarkan  sebagai  besar, mereka tetap signifikan mengingat populasi negara yang sangat besar. Kondisi global pandemi Covid-19 inilah yang menyebabkan  berkembangnya  kasus  kebangkrutan  di  Indonesia  saat  ini,  dimana  situasi  ekonomi  sedang  memasuki fase  bencana.  Agar  data  perkara  kepailitan  sekali  lagi  menunjukkan  peningkatan  jumlah  pendaftaran  Pengadilan Niaga.
378 kasus diajukan ke PKPU antara Januari 2019 dan November 2019, dan 116 kasus di antaranya dinyatakan pailit.  Nantinya,  total  637  kasus  termasuk  115  kasus  masuk  kasus  kepailitan  antara  Januari  2020  hingga  Desember 2020. Seperti yang Anda lihat dari data di atas, ada hampir dua kali lipat kasus baru dari sebelumnya.
jumlah perkara kepailitan dan PKPU di 5 (lima) Pengadilan Niaga mulai tanggal 21 Januari sampai dengan Juni 2021  antara  lain.  Ada  28  kasus  kepailitan  dan  280  gugatan  PKPU  yang  tertunda  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat. Pengadilan  Niaga  Surabaya  kemudian  memiliki  59  kasus  PKPU,  20  di  antaranya  memiliki  kasus  kepailitan  yang diajukan terhadap mereka. Ada 28 gugatan masuk dan 9 kasus kepailitan yang tertunda di Pengadilan Niaga Medan. Pengadilan  Niaga  Semara:  23  kasus  PKPU,  16  di  antaranya  diajukan  sebagai  kasus  kepailitan;  Pengadilan  Niaga Makassar: sampai dengan 7 kasus PKPU, 0 di antaranya diajukan sebagai kasus kepailitan. 1
Diperkirakan  jumlahnya  akan  terus  meningkat  jika  kita  melihat  dan  menghitung  hingga  akhir  Desember. Artinya, kemungkinan akan ada lebih banyak kasus yang masuk. Oleh karena itu, apakah kita setuju dengan apa yang dikatakan  Prof.  Laksmi  sebelumnya  atau  tidak,  kita  harus  berpegang  pada  undang-undang  kepailitan  baik  secara yuridis  maupun  praktis. 2 Melakukan  R3  merupakan  salah  satu  pendekatan  untuk  menghemat  tagihan  yang  macet (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring). Dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau masa tenggang, dilakukan  upaya  penjadwalan  ulang  untuk  mengatasi  kredit  bermasalah  (kesulitan  membayar  pokok  dan/atau  bunga kredit)  (masa  keringanan  karena  tidak  membayar  pokok  utang).  Rekondisi  adalah  proses  menyimpan  pembiayaan bermasalah dengan mengubah semua atau sebagian dari persyaratan kontrak bank dengan klien dalam mengantisipasi bahwa  klien  akan  memenuhi  komitmen  keuangannya.  Restrukturisasi  utang  sementara  dilakukan  untuk  memperluas bisnis  debitur  dan  memenuhi  komitmen,  antara  lain  dengan  menurunkan  suku  bunga  tagihan,  menggunakan  bunga tagihan,  memperpanjang  jangka  waktu  penagihan,  menambah  fasilitas  penagihan,  dan  mengubah  jangka  waktu penagihan. 3
Golden  Spike  Energy  Indonesia  merupakan  salah  satu  KKS  yang  beroperasi  di  Indonesia  yang  gagal  akibat krisis ekonomi. Golden Spike Energy mulai mengelola wilayah kerja Raja Pendopo di Sumatera Selatan berdasarkan Kontrak  Kerja  Sama  (KKS)  pada  tanggal  6  Juli  1989.  Kontrak  tersebut  berjangka  waktu  30  tahun,  dan  terdapat kesempatan kerja di Air Hitam, Tanjung Kurung, dan Tempira. Sebelum UU Migas disahkan, Pertamina bertanggung jawab  mengarahkan  pengaturan  kegiatan  hulu  dan  hilir  migas.  Perjanjian  KKS  antara  Golden  Spike  Energy  dengan Pertamina  untuk  Wilayah  Kerja  Raja  Pendopo.  Karena  Golden  Spike  Energy  yang  berutang  kepada  Global  Pacific Energi  (salah  satu  debitur)  utang  kerja  yang  belum  bisnisnya  mengalami  kesulitan  membayar  utangnya  kepada krediturnya. Atas putusan kasasi tersebut, kreditur mengajukan peninjauan kembali atas putusan dalam gugatan yang diajukan terhadap Golden Spike Energy (debitur) di pengadilan niaga. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  merata  bagi  kreditur  dan  debitur. 4 Kepailitan  bertujuan untuk membagi harta debitur di antara para kreditur sesuai dengan hak debitur melalui penyitaan.

## METODE
Dalam  penulisan  jurnal  ini  digunakan  strategi  yuridis  normatif,  dengan  mengutamakan  penelitian  hukum dengan berbagai bahan hukum melalui temuan penelitian pada sumber perpustakaan berupa makalah, buku, dan surat kabar  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  dan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  melalui  peraturan  perundang- undangan.  Metode  analisis  data,  perbandingan  hukum,  dan  undangan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini. 5 Untuk mencapai kesimpulan, analisis data  yang diterapkan dalam hal ini berupa reduksi data, penyajian data, dan deskripsi
1 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia , (Yogyakarta : Total Media, 2008), hlm.22.
2 Asra. Corporate Rescue : Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi , (Ringkasan Disertasi, 2014) hlm.78.
3 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia , (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm.12.
4 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia , (Jakarta : Tatanusa, 2000), hlm. 66
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2010), hlm.45.
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
data. Metode analisis data ini terdiri dari dua tahap. Analisis data pada saat pengumpulan  data adalah yang pertam a. Setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data.

## HASIL

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditor  Jika Debitor Melakukan Upaya Hukum
Salah  satu  kreditur  merangkap  yang  menggugat  Golden  Spike  Energy  adalah  Global  Energy  yang  berutang USD644.099,18  kepada  perusahaan,  atau  setara  dengan  Rp6.272.237.814.  84. Dua  belas  (12)  kreditur  konkuren  dan satu (1) kreditur separatis berutang uang oleh Golden Spike Energy. Debitur diberikan Pkpu sementara selama 45 hari berdasarkan  Keputusan  No.  63/Pkpu/2012/Pn.Niaga,Jkt.Pst  pada  tanggal  7  Januari  2013,  Golden  Spike  Energy meminta  Pkpu  permanen  selama  60  hari,  dan  akhirnya  dikabulkan.  memutuskan  bahwa  Pkpu  bersifat  permanen selama  30  hari.  Kontrak  antara  Global  Pacific  (Kredit),  penyedia  layanan  untuk  sektor  minyak  dan  gas,  dan  Golden Spike  Energy  (Debitur),  yang  belum  dibayar.  Oleh  karena  itu,  Golden  Spike  Energy  membuat  proposal  perdamaian yang  disetujui  oleh  kreditur.  Golden  Spike  membuat  angsuran  pertama  dari  tagihannya  tepat  waktu,  tetapi  angsuran kedua terlambat, dan sebagai akibatnya, para kreditur menuntut agar kesepakatan damai dibatalkan.
Sesuai  dengan  putusan  kasasi  yang  merupakan  hasil  upaya  kasasi  Golden  Spike,  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat telah melanggar hukum. Pengadilan ini lebih mengetahui keadaan sekitar apakah debitur akan terus membayar sendiri  atau  tidak.  Audit  keuangan  dan  analisis  keuangan  harus  dilakukan  oleh  akuntan  publik  yang  tidak  memihak. 2/Pdt.Sus.Pebatalan Damai/2014/Pn.Niaga.Jkt. Jo. 63/Pkpu/2012/Pn.Niaga,Jkt.Pst., Pengesahan Perdamaian di Jakarta Pusat, Tetap Sah dan Mengikat.
Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur adalah mengajukan Pk dengan tuntutan “tidak ada mekanisme ganti rugi  terhadap  pembatalan  perjanjian  damai  homologasi”.  Dalam  permohonan  kasasi,  Okasa  Indah  v.  Tim  Likuidasi Bank Harapan Sentos Pk Putusan tersebut harus dibatalkan karena hukum diterapkan secara fundamental tidak benar. Putusan  Amar  Pk  mengakibatkan  pailitnya  Golden  Spike  Energy  dan  akibat  hukum  selanjutnya.  Bagaimana  Golden Spike, yang dinyatakan pailit, mampu membayar kewajibannya sambil tetap menjalankan operasi hulu migas sebagai KKS produksi tanpa aset karena KKK hanyalah operator berizin negara. 6

## Kontrak Kerja Sama Migas (Kks Migas)
PSC adalah singkatan dari Production Sharing Contract for Exploration and Exploitation (PSC). Menurut buku Johnston, ada dua jenis perusahaan minyak kontrak di seluruh dunia: sistem royalti/konsesi dan sistem kontrak. Sistem kontrak  terdiri  dari  perjanjian  layanan  dan  PSC.  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  Indonesia  Menurut KKKS  KKS  tidak  diatur  secara  resmi  dalam  KUHPerdata,  meskipun  gagasan  tersebut  berkembang  dalam  sistem hukum adat dan diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
Negara memaksimalkan penggunaan migas dengan risiko kecil karena modal kerja, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi  disiapkan  oleh  investor,  sehingga  negara  tidak  menanggung  risiko  kegagalan  eksplorasi.  Biaya  modal selama  masa  eksplorasi  tidak  termasuk  dalam  cost  recovery  dalam  kontrak  bagi  hasil.  Pemerintah  secara  langsung mengontrol  pengelolaan  operasional  dan  kepemilikan  sumber  daya  alam  minyak  dan  gas  bumi  sebagai  pemegang amanat mandat kuasa pertambangan. 7
Sebagai  Pemilik  Sda  Migas  dalam  Kegiatan  Usaha  Hulu,  Negara  merupakan  pihak  dalam  KKKS.  Secara langsung  merupakan  tanggung  jawab  negara  untuk  bekerja  sama  dengan  dunia  usaha  untuk  melakukan  kegiatan eksplorasi  atau  eksploitasi.  Setiap  perusahaan  atau  kontraktor  yang  memiliki  kontrak  dengan  pemerintah  harus dijalankan oleh seorang wanita, sesuai UU Migas Pasal 1 Angka 17 dan 18.

## Kedaulatan Negara Atas SDA
Menurut Rosseau, rakyat memegang kedaulatan penuh dan raja hanya bertindak sebagai agen mereka. “Volonte Generale” atau kehendak umum inilah yang menjadi dasar kedaulatan rakyat. Sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Teori Kedaulatan Rakyat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  berdaulat  karena  memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur,  menguasai,  dan melaksanakan  keberlangsungan  dan  tujuan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  warganya. 8 Negara  memiliki otoritas  penuh  atas  sumber  daya  alam  ini  karena  minyak  dan  gas  memiliki  tujuan  penting  yang  ditunjukkan  dalam undang-undang minyak dan gas di  Indonesia saat ini atau di masa lalu. Menurut perjanjian kontrak berdasarkan UU Migas  tahun  1960 dan  2001,  yang  dilakukan  atas  dasar  kontrak  kerja  sama  dalam  bentuk  kontrak  bagi  hasil,  sistem pengelolaan minyak dan gas negara menerima bagian. 9 Selain penerimaan negara dari penjualan produk migas, bisnis migas  akan  memberikan  penerimaan  pajak  bagi  negara,  termasuk  pajak  penghasilan  dari  kontraktor.  Pasal  33  UUD
6 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Jakarta: Kencana, 2014, hlm.12.
7 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis, Kepailitan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.89.
8 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan , (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.10.
9 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.78
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
1945  ayat  (2)  dan  (3),  mengatur  perekonomian  negara  yang  diarahkan  dan  dikelola  secara  strategis.  UUD  1945 menjabarkan prinsip-prinsip yang dengannya negara dan negara harus dijalankan. 10 Tanah dan air Indonesia termasuk kekayaan  alam  yang  harus  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Cabang penghasil utama negara itu, minyak dan gas, memiliki dampak besar pada mata pencaharian banyak orang. 11

## Kuasa Pertambangan
Para ekonom menegaskan bahwa penggunaan, pengelolaan, pengalihan, dan hak kepemilikan yang membentuk hak  menguasai  sumber  daya  alam  semuanya  saling  terkait.  Pengertian  atau  pola  pengelolaan  sumber  daya  alam menurut Gibb dan Bromley (1989), meliputi: 12
a. State Property, Yang Intinya Sda Adalah Milik Negara b. Private  Property ,  Pengertian  tersebut  menyiratkan  bahwa,  walaupun  Sda  dapat  dikelola  oleh  individu  maupun korporasi atau organisasi, otoritas pengelolaan pada akhirnya menjadi kewajiban pemilik jika terjadi kerugian atau kecelakaan. 13
c. Common Property Or Communal Property , SDA yang dikelola oleh sekelompok orang biasanya bersifat kebetulan dan berlangsung tanpa ketentuan formal, yang memungkinkan SDA dikelola oleh kelompok orang tersebut.
d. Open  Access, Ikan  dan  tumbuhan  laut  yang  tumbuh  secara  alami  di  lepas  pantai  tetapi  di  luar  zona  ekonomi eksklusif dianggap sebagai sumber daya alam. Dengan pemahaman ini, siapa pun dipersilakan untuk mengunjungi dan memancing tanpa khawatir orang lain muncul dan mengklaim kepemilikan tempat itu.

## Risiko Bisnis Hulu Migas
Evaluasi suatu investasi akan didasarkan pada pengetahuan seseorang tentang industri hulu migas, oleh karena itu harus mengetahui sifat, prosedur operasional, peluang, masalah, dan risiko bisnisnya. Risiko Industri Hulu Migas Meliputi:
a. Investor  akan  dihadapkan  pada  risiko  sumber  daya  alam  yang  dimulai  dengan  fase  penemuan  karena  ada kemungkinan bahwa cadangan minyak dan gas tidak akan ditemukan atau tidak memiliki nilai ekonomi.
b. Kendali  pemerintah  atas  pemanfaatan  sumber  daya  migas  yang  dikuasai  negara  merupakan  risiko  kontraktual. Mitra  atau  rekanan  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah  meliputi  kontraktor,  investor,  dan  organisasi  yang mengoperasikan  industri  hulu  migas.  Pengelolaan  SDA  Migas  berdasarkan  kesepakatan  Kontrak  dengan pemerintah  dan  perusahaan  migas  disebutkan  Batas  waktu  berlakunya  kontrak  juga  termasuk  dalam  metode Kontrak  Kerja  Sama  (KK).  Hukum  PSC  Indonesia  memberikan  kontraktor  30  tahun  untuk  mengelola  operasi minyak dan gas di wilayah tersebut jika cadangan yang ekonomis ditemukan pada saat penemuan (10 tahun untuk eksplorasi  dan  20  tahun  untuk  produksi).  Setelah  masa  kontrak  30  tahun  berakhir,  kontraktor  dapat  mengajukan permohonan  perpanjangan  kuasa  pertambangan  dalam  hal  ini  pemerintah  bertindak  sebagai  negara  agen  dan memperoleh izin perpanjangan dari Kementerian ESDM.
c. Dua  contoh  risiko  teknis  yang  harus  dihadapi  investor  sejak  awal  kegiatan  eksplorasi  adalah  risiko  seismik  dan jadwal  proyek  yang  terbatas.  Rencana  kegiatan  yang  ditunda  akan  mempengaruhi  eskalasi  biaya  untuk  hal-hal seperti upah personel, perjanjian sewa rig, dan peralatan lainnya.
d. Karena perubahan undang-undang selama kontrak ini, investor juga harus menghadapi risiko perubahan politik dan peraturan.  Setiap  modifikasi  ketentuan  yang  mengatur  minyak  dan  gas  akan  berdampak  pada  lingkungan.  Lev mengklaim  bahwa  masalah  hukum  Indonesia  lebih  kompleks  dari  sekedar  memberlakukan  undang-undang  baru yang mengatur transaksi pribadi dan publik sehari-hari dengan menggunakan standar yang terkenal. Tugas ini agak menantang  karena  banyaknya  ketidakpastian  dalam  interaksi  sipil  aktual  dari  masyarakat  yang  berubah  dan kebutuhan untuk mempertimbangkan isu-isu  ideologis, Dan dengan demikian, untuk melakukan penyesuaian atas ketidakmampuan lembaga peradilan, yang pasti akan memburuk sebagai akibat dari gejolak politik. Tugas ini agak menantang  karena  banyaknya  ketidakpastian  dalam  interaksi  sipil  aktual  dari  masyarakat  yang  berubah  dan kebutuhan untuk mempertimbangkan isu-isu ideologis.
e. Industri Hulu Migas Dapat Dipengaruhi Fluktuasi Ekonomi Makro dan Global, Mirip dengan Bagaimana Fluktuasi Nilai  Tukar  Thailand  dan  Kelesuan  Ekonomi  Asia  Tenggara  Akibat  Krisis  Ekonomi  Indonesia  1998.  Nilai  tukar dan harga merupakan dua variabel ekonomi yang paling besar pengaruhnya terhadap sektor hulu migas. 14
10 Daniel  Johnston, International  Petroleum  Fiscal  Sytemand  Production  Sharing  Contracts ,  TulsaOklahoma,  Pennwell Books, 2018, hlm.12.
11 Adrian Sutendi, Hukum Kepailitan , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.21.
12 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.67.
13 Sutan  Remy  Sjahdeini, Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan,  Memahami  Undang-Undang  No.  37  tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran , (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm.67.
14 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori &Praktek , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.56.
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
Indonesia  adalah  bangsa  yang  mengelola  sumber  daya  alamnya  sesuai  dengan  gagasan  kepemilikan  negara. Proyek  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Minyak  dan  Gas  Bumi,  yang  ditetapkan  dalam  BUMN  sebagai  Proyek Negara  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar,  dengan  Pemilik  Sumber  Daya  Alam  sebagai  Pemilik  Proyek.  Suatu negara  adalah  pemilik  proyek  sumber  daya  jika  pemerintahnya  mengelolanya  dan  Bpmigas/Skkmigas  mengelola operasinya. Hanya Menjadi Operator Temukan Sda Migas, KKKS. 15
UU  Migas  menyatakan  bahwa  Negara  memiliki  kewenangan  penuh  atas  Sda  Migas  dan  bahwa  Pemerintah adalah  pemilik  yang  sah  atas  kuasa  pertambangan.  Badan  pengawas  dan  pengatur  kegiatan  komersial  hulu  dan  hilir terdiri dari pemegang kuasa pertambangan. 16
Karena  pengelolaan  sumber  daya  migas  berbeda  dengan  pengelolaan  pertambangan  biasa,  Kemudian,  sesuai dengan  UU  Migas,  pemerintah  mengelola  sumber  daya  alam  negara  untuk  kepentingan  minyak  dan  gas  bumi.  Pada pertambangan  umum,  izin  pertambangan  dimiliki  sepenuhnya  oleh  korporasi,  dan  pemerintah  mengalihkan kepemilikan  sumber  daya  alam  kepada  perusahaan  pertambangan  sampai  dengan  berakhirnya  kontrak.  Pemerintah tetap memegang kendali atas pengelolaan sumber daya gas alam dan minyak; itu tidak dapat diberikan kepada orang lain;  kontraktor  hanya  berfungsi  sebagai  pelaksana  pekerjaan;  dan  kontraktor  hanya  bertindak  sebagai  operator tambang.
Menggunakan  Psc,  pemerintah  mengawasi  pertambangan  bersama  perorangan  atau  badan  usaha  milik  negara. PSC  adalah  pengaturan  dimana  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  berbagi  informasi  mengenai  jumlah produksi minyak dan gas bumi (KKKS). Karena pelaku usaha hulu migas bukan pemegang saham, Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengangkatan minyak mentah dan gas bumi milik Pt. Sisanya Golden Spike Energy  Indonesia. Untuk melunasi hutangnya dengan kreditur lain dan kreditur yang telah mengajukan  pembatalan,  Pt.  Golden  Spike  Energy  Indonesia  mengharapkan  pembayaran  dari  Pt.  Pertamina  Hulu Energi Raja Temprai.
Korporasi minyak dan gas bumi yang beroperasi dan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Indonesia  tidak  dianggap  sebagai  pemegang  saham  karena  tidak  memiliki  sumber  daya  alam  minyak  dan  gas  bumi. Salah  satu  Pemegang  Saham  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Minyak  dan  Gas  Bumi  berdasarkan  Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi adalah Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak atas nama Negara. Pengelolaan sumber  daya  alam  untuk  minyak  dan  gas  berbeda  dengan  pengelolaan  sumber  daya  mineral  atau  pertambangan tradisional. 17 Sda  Migas  sepenuhnya  milik  negara,  dan  meskipun  perusahaan  swasta,  termasuk  asing,  mengelola operasi perusahaan dan mencari sumber daya alam, perusahaan masih sepenuhnya milik negara dan memiliki kendali penuh atas semua aspek pertambangannya. 18
Menurut  Kkks  Migas  dalam  perkara  kepailitannya  yang  sudah  memasuki  tahap  terakhir  yaitu  uji  materi,  PT. Golden  Spike  Energy  Indonesia  tidak  memiliki  aset  untuk  dieksekusi,  sehingga  kurator  tidak  dapat  menyatakan Boedel  pailit. 19 Karena  prinsip  dasar  bisnis  hulu  migas  berdasarkan  undang-undang  migas,  yang  menetapkan  bahwa pemerintah  adalah  pemilik  bisnis,  Golden  Spike  State  of  Zero  Assets  ada  saat  ini, 20 Kontraktor,  di  sisi  lain  adalah pegawai  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah.  Kontraktor  hanya  memanfaatkan  sarana  dan  peralatan  kerja  milik pemerintah.  Fasilitas  dan  peralatan  produksi  tidak  dapat  dianggap  sebagai  aset  kontraktor  oleh  kontraktor.  Dengan membangun  KKKS  secara  keseluruhan  agar  tetap  berada  di  bawah  kendali  Pemegang  Kuasa  Pertambangan, Penyerahan  pemerintah  kepada  KKKS  melalui  KKKS  sebagai  kontraktor  akan  bermanfaat  bagi  negara  dalam  hal perlindungan  sumber  daya  alam  minyak  dan  gas  bumi.  Sesuai  dengan  persyaratan  Seksi  V  KKKS,  KKK  wajib melakukan berbagai hal, antara lain pembelian atau penyewaan peralatan, pemberian bantuan teknis, termasuk kepada tenaga  kerja  asing,  penyiapan  biaya  program  kerja,  tugas  menyusun  dan  melaksanakan  program  kerja.  ,  melakukan survei lingkungan sebelum mulai bekerja, mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan, dan banyak lagi.  dampak  penangkapan  ikan,  pelayaran,  dan  pencemaran  di  sungai  dan  laut,  serta  pembuangan  peralatan  yang digunakan di sana setelah tanggal berakhirnya kontrak, Mendapatkan lokasi untuk setiap penyelidikan dalam program
15 Widjajono  Partowidagdo, Migas  dan  Energi  di  Indonesia:  Permasalahan  dan  Analisis  Kebijakan, (Bandung  : Development Studies Foundation, 2019), hlm.67.
16 Mustafa  Siregar,  EfektifitasPerundang-Undangan  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  dengan  Penelitian  di Wilayah Kodya Medan, (USU : Disertasi, 2020), hlm.22.
17 A. Rinto Pudyantoro, Bisnis Hulu Migas , (Jakarta : Petromindo, 2018), hlm.90
18 Zainal Asikin, 2019, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia , Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm.56.
19 Daniel  S  Lev,.,  2018, The  Lady  and  The  Banyan  Tree,  Civil  Law  Change  in  Indonesia, Reprintedforthe  American Journal of Comparative Law, Vol.14, no. 2, Spring,p.12.
20 A. Rinto Pudyantoro, , 2019, Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis PetroEkonomi , Jakarta, Petromindo,hlm.34.
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
kerja,  memasukkan  anggaran  tahunan  untuk  pengeluaran  operasional,  mengumpulkan  pekerjaan  biaya  area,  dan pemulihan area kerja. Lengkapi biaya kontraktor. 21
Karena  sumber  daya  migas  yang  strategis  dan  vital,  kegiatan  KKK  sepenuhnya  berada  di  bawah  pengawasan pemerintah  melalui  badan  pelaksana.  Agar  efeknya  dapat  dirasakan,  pemerintah  bekerja  untuk  menjaga  kepentingan negara atas sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta ketahanan energi. 22

## SIMPULAN
1. Kurator  bertanggung  jawab  untuk  mengakhiri  kepailitan  debitur  jika  perusahaan  yang  pailit  itu  kekurangan  harta atau  tidak  cukup  harta  untuk  membayar  krediturnya.  KKKS  Karena  kekurangan  aset  dan  hanya  sebagai  operator pemerintah, Migas atau perseroan terbatas di sektor hulu migas berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya.
2. Usaha  minyak  dan  gas  bumi  yang  beroperasi  di  tanah  Indonesia  tidak  dapat  disebut  sebagai  pemegang  saham karena tidak menguasai sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang  minyak  dan  gas  bumi,  Pemerintah  Republik  Indonesia  bertindak  atas  nama  negara  sebagai pemegang  saham  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  minyak  dan  gas  bumi.  Pengelolaan  sumber  daya  migas berbeda  dengan  pengelolaan  sumber  daya  mineral  atau  pertambangan  konvensional.  Sekalipun  pengelolaan, eksplorasi  sumber  daya,  dan  operasi  lainnya  ditangani  oleh  bisnis  swasta  atau  bahkan  perusahaan  asing,  sumber daya migas sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Hak pertambangan tetap di tangan pemerintah karena sumber daya ini milik negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutendi, Hukum Kepailitan , Bogor : Ghalia Indonesia, 2009 A. Rinto Pudyantoro, Bisnis Hulu Migas , Jakarta : Petromindo, 2018
_________________, Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis Petro Ekonomi, Jakarta : Petromindo, 2019 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan , Jakarta : Sinar Grafika, 2018 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori &Praktek , Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2015
HS, Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta : PT Raja Grafindo, 2019 Daniel Johnston, International Petroleum Fiscal Sytemand Production Sharing Contracts , Tulsa Oklahoma, Pennwell Books, 2018 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004 Siti  Anisah, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia ,  Yogyakarta  : Total Media, 2008 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : Rajawali Pers, 2017 Sutan Remy  Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran , Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018 Widjajono  Partowidagdo, Migas  dan  Energi  di  Indonesia:  Permasalahan  dan  Analisis  Kebijakan, Bandung  : Development Studies Foundation, 2019 Zainal  Asikin, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  di  Indonesia ,  Bandung  :  Pustaka Reka Cipta, 2019 __________, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018

## Jurnal
Lev, Daniel S, The Lady And The Banyan Tree, Civil Law Change In Indonesia, Reprintedforthe American Journalof Comparative Law, Vol. 14, No. 2, 2018
Widjanarko,  Dampak  Implementasi  Undang-Undang  Kepailitan  Terhadap  Sektor  Perbankan, Jurnal  Hukum  Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8, 2019

## Disertasi
Mustafa  Siregar,  EfektifitasPerundang-Undangan  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  dengan  Penelitian  di Wilayah Kodya Medan, USU : Disertasi, 2020
21 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia , (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.12.
22 Widjanarko,  Dampak  Implementasi  Undang-Undang  Kepailitan  Terhadap  Sektor  Perbankan, Jurnal  Hukum  Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8, 2019 . Hlm.12.
Atika Ismail dan Susiana Kifli, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BurgerlijkWetboekVoorIndonesie ) UU Nomor 44/Prp/1960 Tentang  Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi UU Nomor 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi UU Nomor 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Website http://www.economy.okezone.com/ http://www.skkmigas.go.id http://www.katadata.co.id