## EFEKTIFITAS PERAN PENYIDIK RESKRIMUM POLRES LANGKAT PADA GELAR PERKARA TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT  PASCA PANDEMI
COVID – 19
Oleh : Mega Lasmawati Simanjuntak 1)
Bangun Siregar 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
megasimanjuntak@gmail.com 1) bangunsiregar@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRAK
In  the  cases  at    theLangkatPolice  Station  in  Lapian  Sector,  the  Complainant  who made  the Complaint  to  the  SPKT  section  was  processed  for  the  title  of  the  case.  Especially    the Criminal Investigation Unit  in uncovering it so that the  perpetrators can be caught so as to provide a  sense  of security for the community even though the disclosure is not easy for the police to do, The research method  used in this study is normative juridical, namely Article 1 paragraph  2  of  the  Criminal  Procedure  Code  and  Law  Number  2  of  2003  concerning  the Police. The formulation of the problem is How the Process of Examining Suspects at the time of the case title at the Lang kat Police Ditreskrimumafter the covid 19 pandemic, How is the effectiveness of the Role of the Investigator of the Langkat Police Department in the Title of Cases  related  to  community  complaints  after  the    current  covid  19  pandemic,  How  are  the Obstacles  and  Countermeasures  of  the  Role  of  Investigators  in  the  Langkat  Police Department in the title of cases related to complaints mas after the COVID-19 pandemic.The result of the discussion is that the criminal justice  process   that is fair is a challenge for  law enforcement officials. One of  the efforts to achieve a due process of law in the investigation process is through the title of the case carried out in each stage of the criminal process.  The implementation of the case title in the investigation process is very helpful for the investigator in  determining  the  direction  of  the  investigation,  can  reduce  errors  in  the  investigation process  so  that  the  investigation  process  can  run  according  to  the  provisions  of  the applicable rules. The implementation of the case title is regulated in Article 9 of PP Number 6 of 2019 concerning criminal  investigations and if the  implementation of the case  title is not carried out there are several sanctions that  regulated in Article 9 of PP No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian State  Police.
Keywords: CaseTitle, Binjai Police,  Reskrimum Investigator

## ABSTRAK
Dalam  kasus-kasus  di  Polres  Langkat  Sektor  Lapian,  Pelapor  yang  membuat  Pengaduan kebagian SPKT di proses untuk dilakukan gelar perkara. Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam  mengungkapnya  sehingga  pelakunya  bias  tertangkap  sehigga  memberikan  rasa  aman bagi  masyarakat  walaupun  dalam  pengungkapannya  tidak  mudah  dilakukan  oleh  polisi, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Pasal 1 ayat  2  KUHAP  dan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Kepolisian.  Adapun rumusan  masalah adalah  Bagaimana  Proses  Pemeriksaan  Tersangka  pada  saat  gelar  perkara
di  Ditreskrimum  Polres  Langkat  pasca  pandemic  covid  19  ini,  Bagaimana  efektivitas  Peran Penyidik  Ditreskrimum  Polres  Langkat  pada  Gelar  Perkara  terkait  pengaduan  masyarakat pasca  pandemic  covid  19  sekarang  ini,  Bagaimana  Hambatan  dan  Penanggulangan  Peran Penyidik  ditreskrimum  Polres  Langkat  pada  gelar  perkara  terkait  pengaduan  masyarakat pasca pandemic covid 19.Hasil pembahasan adalah Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi  tantangan  apparat  penegak  hukum.  Salah  satu  upaya  mencapai due  process  of  law dalam  proses  penyidikan  adalah melalui gelar  perkara  yang  dilakukan  dalam  setiap  tahapan proses  beracara  pidana.  Pelaksanaan  gelar  perkara  dalam          proses  penyidikan      sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan,   dapat mengurangi kesalahan dalam  proses  penyidikan  sehingga      proses      penyidikan  dapat  berjalan  sesuai  ketentuan aturan   yang   berlaku. Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  apabila  pelaksanaan  gelar  perkara  tidak dilaksanakan  ada  beberapa  sanksi  yang  diatur  dalam  Pasal  9  PP  No  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.
Kata Kunci: Gelar Perkara, Polisi Binjai, Penyidik Reskrimum

## 1. PENDAHULUAN
Terkait  pengaduan,  dalam  Pasal  109 ayat  1  KUHAP  dalam  penyidikan  suatu peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidan apenyidik  wajib  memberitahukan  hal  itu kepada  penuntut  umum,  maka  pemberian SPDP  tidak  hanya  diwajibkan  kepada  JPU akan  tetapi  kepada  pelapor  dan  korban. Dalam tempo 7 hari Penyidik mempersiapkan SPDP sebelum kepada Jaksa Penuntut  Umum.  SPDP  ada  2,  yaitu:  SPDP tanpa  nama  (tidak  ada  keterangan  siapa tersangkanya)  dan  SPDP  dengan  nama (diketahui siapa tersangkanya).
Maklumat  Kapolri  Jenderal  Pol  Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan  pada  19  Maret  2020  tentang Kepatuhan  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam  penanganan  penyebaran  virus  covid 19  resmi  dicabut.  Jika  melihat  Peran  Polri dimasa  pandemic  covid  19  ini,  seluruh anggota  Polri  harus  bekerja  keras  dalam menjaga  gangguan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  agar  tidak  berkembang  sehingga upaya preemtif dan preventif sangat diperlukan.
Tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan  covid  19  dengan  alasan  untuk mendukung  kebijakan  pemerintah  Indonesia terkait  tatanan  kehidupan  normal  baru ditengah  pandemic  covid  19.  Langkah  ini sebagai  mendukung  kebijakan  pemerintah mengenai  tatanan  kehidupan  baru  atau  new
normal.  TNI  dan  Polri  saling  berintegritas tetap  beradap  1800  titik  untuk  membantu pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat  selama  pandemic  covid  19 berlangsung.  Tujuannya  agar  Indonesia menerapkan kehidupan new normal.
Pengawasan integeritas TNI-POLRI kepada  masyarakat  untuk  tetap  mematuhi protocol  kesehatan  seperti  memakai  masker, jaga  jarak,  mencuci  tangan  dan  menerapkan pola  hidup  bersih  dan  sehat.  Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  bagi  daerah-daerah  yang menerapkan  PSBB  dengan  sinegritas  Gugus Tugas Penanganan Covid di Kota Medanbegitu juga dengan Kota Langkat.
Peran  Polri  dalam  menghadapi  New Normal,  dalam  memberikan  perlindungan, pengayoman,  pelayanan  kepada  masyarakat serta  penegakan  hukum  dalam  pemeliharaan kamtibmas  di  masa  pandemic  covid  19  ini. Karena masyarakat sedang mengalami kemunduran di bidang ekonomi, keagamaan, social  dan  budaya  serta  politik.  Apabila peran Polri khususnya Reskrimum Poldasumut  dapat  dikelola  dengan  baik, maka  berpotensi  tidak  akan  mengganggu situasi kamtibmas.
Sebagai  pendukung  pemerintah  pada masa  New  Normal,  pemerintah  akan menjalankan  strategi  memulihkan  kembali ekonomi Indonesia, mendorong bertumbuhnya kewirausahaan hingga
pembangunan  infrastruktur  sederhana  yang bersifat padat karya.
Reserse  Kriminal  Umum  adalah  unsur pelaksana utama Kepolisian Negara RI  yang bertugas  membina  dan  menyelenggarakan fungsi  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana umum, pengawasan dan pengendalian penyidikan,  penyelenggaraan  identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Wassidik (Pengawasan Penyidikan) bertugas melakukan  koordinasi  dan  pengawasan proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana di lingkungan Reskrim, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat  yang  terkait  dengan  proses penyelidikan/penyidikan,
wewenang wassidik  dalam  lingkup  Kepolisian  antara lain:
1) Melaksanaan  Supervisi,  Koreksi  dan Asistensi  kegiatan  penyelidikan  dan penyidikan Tindak Pidana;
2) Pengkajian  efektivitas  pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
3) Pemberian saran dan masukan kepada pimpinan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.
Terkait  pengaduan,  dalam  Pasal  109 ayat  1  KUHAP  dalam  penyidikan  suatu peristiwa  yang  merupakan  tindak  oidana penyidik  wajib  memberitahukan  hal  itu kepada  penuntut  umum,  maka  pemberian SPDP  tidak  hanya  diwajibkan  kepada  JPU akan  tetapi  kepada  pelapor  dan  korban. Dalam tempo 7 hari Penyidik mempersiapkan SPDP sebelum kepada Jaksa Penuntut  Umum.  SPDP  ada  2,  yaitu:  SPDP tanpa  nama  (tidak  ada  keterangan  siapa tersangkanya)  dan  SPDP  dengan  nama (diketahui siapa tersangkanya).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Gelar Perkara Dalam KUHAP
Gelar    perkara  ( Aanwijzing) adalah penjelasan  para    pihak  dalam  kegiatan pergelaran  proses  penyidikan  suatu  perkara yang    dilakukan      oleh  penyidik  dalam
rangka  menangani  suatu  perkara  secara tuntas  sebelum  diajukan  kejaksa  penuntutu mum.
Gelar  perkara  sangat penting dalam proses     penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan  masukan/tanggapan  melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni  pelapor/kuasa  hukumnya,    demikian juga    pihak  terlapor/kuasa  hukumnya  yang hadir  dalam  gelar  perkara  sesuai  undangan penyidik/pengawas penyidik. Penjelasan para  pihak  pelapor/terlapor/kuasa  hukumnya masing-masing    didalam  gelar  perkara tersebut  merupakan  masukan  yang  akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi Itwasda,    fungsi  hukum  polri,    dan    Propam Polri  untuk  meneliti  sampai  sejauh          mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama  peningkatan  penyelidikan  menjadi penyidikan  termasuk  penetapan  tersangka apakah  pembuktian  telah  sesuai  dengan prosedur  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia.
Fungsi gelar perkara dalam penyidikan  tindak  pidana  merupakan  salah satu  upaya  untuk  membantu  penyidikan dalam  memberikan  gambaran  yang  objektif dan  jelas  akan  status  hukum  dan  aspek hukum  suatu  permasalahan  bagi  penyidik pada  suatu  kasus  yang  menurut  penilaian penyidik tidak jelas.
Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang dimaksud  dengan  penyidik  disini  adalah pejabat Polisi Negara Republik Indoneia atau pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal  6  KUHAP  ditentukan  dua  (2)    macam badan  yang  dibebani  wewenang  penyidikan, yaitu sebagai berikut :
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat  Negeri  Sipiltertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  penelitian  untuk menyusun  Penelitian  ini,  metode  yang dipergunakan untuk melakukan penelitian  ini  penulis  menggunakan
metode  yuridis  empiris  yaitu  melakukan pembahasan  terhadap  kenyataan  atau data yang dalam praktik, untuk selanjutnya  dihubungkan  dengan  fakta yuridis.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  metode penelitian  sebagai  berikut  Normatif,  yakni mengkaji peraturan Kepolisian dalam penanggulangan gelar perkara.Penelitian bersifat  dekriptif  yaitu  penelitian  yang bermaksud  untuk  membuat  pencandraan (dePenelitian)  mengenai  masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang)  yang  menggambarkan  fakta-fakta tentang  masalah  yang  diselidiki  sebagai prosedur pemecahan masalah.
Studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diteliti dalam  suatu  penelitian  dapat  berupa  data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
a.  Bahan-bahan hukum primer yaitu, Peraturan  Perundang-Undangan  seperti Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  (KUHAP)  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b.  Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu  menganalisis  dan  memahami bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum sekunder  yaitu  hasil  karya  ilmiah  para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.
c.  Bahan-bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan- bahan  yang    ada  kaitannya  dengan  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang  dapat  membantu    menganalisa  dan melengkapi    bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum tersier yaitu seperti majalah, koran, artikel atau dokumen yang penting yang berkaitan dengan penelitian.

## 2.Sifat Penelitian
Rancangan  penelitian  Penelitian  ini bersifat  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup  permasalahan  dan  berdasarkan  teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi  atau  hubungan  seperangkat  data dengan seperangkat data yang lain.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Efektifitas  Penyidikan  Reskrimum Polres Langkat
Berdasarkan instruksi dari Kapolri bahwa Polres  merupakan  bagian  dari  kesatuan Kepolisian dimana lingkupnya terbagi menjadi  4  unit  yang  menjalankan  fungsi teknis  kepolisian  dan  beberapa  bagian penting  yang  menjalankan  fungsi  teknis lainnya.  Adapun  tugas  dan  wewenang masing-masing  unit  dan  bagian  polsekta lainnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unit Reskrim
Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi    serta    pengawasan    terhadap penyidik  pegawai  negeri  sipil  berdasarkan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana.Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan    segala    usaha,    kegiatan dan    pekerjaan    yang    berkenaandengan pelaksanaan    fungsi    reserse    kepolisian dalam    rangka    penyelidikan    segala  bentuk tindak    pidana    yang    meliputi    reserse umum,    ekonomi,    narkoba    dan    uangpalsu serta    dokumen    palsu    koordinasi    PPNS dan    tindak    pidana    tertentu,    tindakpidana korupsi  dan  pengelolaan  pusat  informasi kriminal.

## 2. Unit Sabhara
Secara  structural  Sabhara  adalah Kanit  Patroli  bertanggungjawab  kepada Kapolsekta.Adapun pertanggungjawaban fungsi Teknis Sabhara dibawah pengendalian Kanit Patroli.Sedangkan ruang lingkup kerja SPK  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dan menerima laporan.
Tugas pokok Unit patroli melaksanakan  fungsi  Kepolisian  bersifat preventif yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
b. Mencegah  dan  menangkal  segala bentuk  gangguan  kantibmas  baik merupakan kejahatan maupun pelanggaran  terhadap  kepentingan umum lainnya;
c. Melaksanakan tingkat represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan Kantibmas lainnya guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
d. Melindungi  keselamatan  orang, harta benda dan masyarakat;
e. Melakukan tindakan represif
terbatas  (tindakan  pidana  ringan dan penegakan perda);
f. Pemberdayaan  dukungan  satwa dalam tugas operasional Patroli.
Pola  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Unit  Tim  Sabhara  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsi  Unit  SPK,  dibebankan dalam beberapa hal antara lain:
a. Menerima Laporan dan Pengaduan;
b. Mendatangi  tempat  Kejadian perkara (TKP)
c. Mengamankan  tersangka  dan barang bukti pada saat di TKP
3. Unit Intelkam
Intelijen  adalah  merupakan  usaha. kegiatan  yang  dilakukan  dengan  metode- metode  tertentu  secara  terorganisir  untuk mendapatkan  pengetahuan  (produk)  tentang berbagai  masalah  yang  dihadapi,  kesulitan disajikan  kepada  pihak  pemakai  (user) sebagai  bahan  pengambilan  keputusan, kebijaksanaan  dan    tindakan.  Adapun  fungsi dari Intelkam adalah sebagai berikut:
a. Bergerak  dengan  orientasi  ke depan (trend),
b. Berusaha mencari latar belakang, perkembangan  dari  suatu  gejala, kasus situasi dan kondisi masyarakat
c. Berusaha sedapat mungkin mendeteksi/mengidentisir  setiap gejala yang mengarah kepada gangguan Kantibmas d. Dilaksanakan  terus  menerus  dan dijadikan dasar pelaksanaan tugas fungsi teknik Polri lainnya

## 4. Unit Bina Mitra
Pada  tingkat  operasional,  Bina  Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi  masyarakat  yang  mampu  menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kantibmas  terutama  mengusahakan  ketaatan warga negara dan masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unit  Bina  Mitra  adalah  sebagai wadah unit operasional dalam menjalankan  pembinaan  kesadaran  hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu  mengamankan  dirinya  sendiri  dan lingkungannya.
Peranan Bimmas adalah  segala  usaha  dan  kegiatan  dalam bentuk pembimbing,
pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.
Penyelesaian dan
penyerahaan Berkas  Perkara  merupakan  kegiatan  akhir dari  proses  penyidikan  tindak  pidana  yang dilukukan oleh penyidik/penyidi
pembantu.  Pertimbangan  penyelesaian  dan penyerahaan berkas perkara hasil pemeriksaan  tersangka  dan  saksi  serta kelengkapan  bukti  yang  diperoleh  ,  unsur- unsur  tindak  pidana.  Kegiatan  penyelesaian berkas  perkara  terdiri  dari,  pembuatan resume,  pembuatan  resume  merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar  dan  kesimpulan  berdasarkan  hasil
penyidikan  suatu  tindak  pidana  yang terjadi. Penyerahan berkas perkara merupakan  kegiatan  pengiriman  berkas perkara  berikut  penyerahan  tanggung  jawab atas  tersangka  dan  barang  buktinya  kepada penuntut umum.
Dalam  kasus-kasus  di  Polres  Langkat Sektor  Lapian,  Pelapor  yang  membuat Pengaduan  ke  bagian  SPKT  di  proses  untuk dilakukan  gelar  perkara.  Khususnya  Satuan Reserse  Kriminal  dalam  mengungkapnya sehingga  pelakunya  bisa  tertangkap  sehigga memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat walaupun  dalam  pengungkapannya  tidak mudah dilakukan oleh polisi.
Itulah  yang  menjadi  Peran  dan  Tugas dari satuan Reserse Kriminal dalam mencari  dan  mengungkap  tindak  pidana Pembunuhan  sehingga  dengan  demikian akan terungkap siapa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut sehingga  pelakunya  dapat  dijatuhi  hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana

## Aplikasi PolisiKU
Dalam  rangka  lebih  cepat  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  Polri  telah melaunching aplikasi Polisiku, yaitu aplikasi perantara  bantuan  polisi  kepada  masyarakat yang dapat didownload di android play store dan apple app store.
Aplikasi  PolisiKu  memiliki  fitur  utama yaitu  untuk  mencari  pos  polisi  terdekat  dari posisi  masyarakat.  Selain  itu  terdapat  fitur lain antara lain:
1. Melakukan  panggilan  telepon  call center  110  melalui  jaringan  internet/ Voip
2. Mencari pos polisi dan teleponnya di seluruh Indonesia
3. Melakukan pengaduan masyarakat
4. Serta  sebagai  sarana  penyaluran informasi  dari  Humas  Polri  kepada masyarakat
5. Memberikan  aspirasi  melalui  fitur Halo Polisiku
6. Fitur  layanan  publik  seperti  SKCK Online dan SIM Online Kedepannya Polri akan terus mengembangkan  aplikasi  Polisiku  sebagai aplikasi bantuan layanan polisi tersentralisasi dan  nasional.  Sehingga  masyarakat  tidak perlu  menginstall  banyak  aplikasi  untuk mengakses layanan-layanan polisi.
2. Hambatan Dan Penanggulangan Peran Penyidik  Reskrimum  Polres  Langkat Pada Gelar Perkara
A. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi Penyidik dalam Pengaduan

## Masyarakat
Hambatan  yang  dihadapi  penyidik dalam  pengaduan  masyarakat  menurut  hasil wawancara  dengan  AIPDA  Indra  Naldo  di Polres  Langkat  Sektor  Salapian,  tentang hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi  oleh penyidik  Polres  Langkat  Sektor  Salapian dalam  penyidikan  tindak  pidana  selama pandemic  covid  tidak  ada  bedanya  dengan pembuatan pengaduan pada kondisi awalnya.
Pada  umumnya  setiap  perkara  itu masuk  didalam  catatan  kepolisian.Hambatan yang spesialis besar itu tidak ada, sementara hambatan  yang  kecil  itu  saksasi  seperti misalnya Laporan Polisi
No. LP/13/II/2021/SU/LKT/SEK SALAPIAN,
Tanggal 13 Pebruari 2021 pada Berita Acara Kesepakatan  Diversi.  Telah  melakukan upaya diversi berupa:
1. SAIFUL AZHAR, S.H, M.M., M.H, NIP 1969032319940301001, Umur  52  Tahun,  Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan  Ahli  Muda pada Kantor Balai Pemasyarakatan Klas IMedan.- 2. NILA  SARI,  S.Sos,  NIP 0145.2.2012, Umur 38 Tahun, Jabatan Tenaga Sakti Peksos  PA  Dinas  Sosial KabupatenLangkat. 3. INDRA  NALDO,  Pangkat AIPDA, Nrp 79070343, Umur  41  Tahun,  Jabatan Penyidik Pembantu
PolsekSalapian.
4. ROJALIAN,  Lk,  40  Tahun, Jabatan Kadus VI Purwodadi,  Alamat  Dusun Purwodadi  Desa  Sidorejo
Kec. Sirapit Kab.Langkat.
Telah melakukan diversi berupa:
1. Pertemuan musyawarah  pada  tanggal 24 Pebruari 2021 di Kantor Kepolisian  Sektor  Salapian  yang dihadiri  oleh  Pihak  Korban/Pelapor: Abdul  Rajab,  50  th,  Pihak  Terlapor: Kurniawan,  13  th,  Pihak  Lain Rojalian, 40 th
Dalam  perkara  Pidana  Menadah,  memanen, memungut,  hasil  usaha  perkebunan  secara tidak sah ( tanpa izin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal  111 Subs Pasal 107 huruf d dari Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.  Sehubungan  dengan  Laporan Polisi Nomor : LP / 13 / II / 2021 / SU / LKT / Sek Salapian, tanggal 11 Pebruari 2021.
Adapun  hasil  KESEPAKATAN  DIVERSI adalah sebagai berikut:
1. Kedua  belah  Pihak  Pelapor  dan Terlapor  (ABH)  berhasil  mencapai kesepakatan  /  Musyawarah  yaitu Perdamaian secara kekeluargaan
2. Pihak Terlapor (ABH RYAN
KURNIAWAN) meminta
maaf kepada  Pihak  Perkebunan  PT.  LNK Kebun Tanjung Keliling atas perbuatan Pidana yang telah dilakukannya  dan  berjanji  tidak  akan mengulangi  lagi  perbuatan  yang sama;
3. Pihak  Perkebunan  PT.  LNK  Kebun Tanjung  Keliling  (  Pelapor  )  yang diwakili  oleh  sdr.  ABDUL  RAJAB meminta  kepada  ABH  An.  RYAN
KURNIAWAN untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
4. Memberikan  Sanksi  Sosial  kepada ABH  an.  RYAN  KURNIAWAN untuk  membersihkan  Rumah  Ibadah Mesjid  Al-Ikhlas  di  Dsn  VI  A Purwodadi  Desa  Sidorejo  sebelum dan  sesudah  Shalat  Jum’at  selama  2
(dua)  bulan  sejak  Pebruari  2021  s/d April  2021    dan  kepada  ABH  an. RYAN  KURNIAWAN  diwajibkan mengikuti  Ibadah  Shalat  Jum’at  dan Adzan.
Demikian  Berita  Acara  Kesepakatan Diversi  ini  dibuat  dengan  sebenarnya  atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan  ditanda  tangani  oleh  masing-masing Pihak  dan  Penyidik  sebagaimana  tercantum dibawah ini.
Hambatan  dalam  penanganan  Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  dimulai  pada saat  penyidikan.  Penyidik  Polisi  (Polri) menghadapi  kendala  karena  masih  kuatnya anggapan  masyarakat  bahwa  anak  yang dibawah  umur  melakukan  tindak  pidana pencurian berondolan sawit adalah persoalan biasa  masalah  perut,  sehingga  tidak  layak dicampuri  oleh  orang  lain  atau  polisi.  Anak dibawah umur karena memiliki perasaan hati nurani  yang  lembut  dan  kentalnya  adat budaya  timur,  menjadi  tidak  tega  memberi batasan kepada orangtuanya dengan melaporkan  perbuatannya  kepada  polisi, meskipun  telah  menyakiti  dan  memberikan trauma mendalam.
Pada  umumnya  fenomena  kasus  di Polres  Langkat  Sektor  Lapian  tidak  banyak perkara  yang  serius,  hanyalah  seputar masalah pencurian berondolan sawit, pencurian  ternak  karena  daerah  ini  masih pelosok  pedalaman  kota  yang  banyak masyarakatnya  masih  hidup  secara  dibawah ekonomi.  Selain  hambatan  dalam  proses penyidikan,  terdapat  hambatan  yang  dapat berasal  dari  faktor  intern  mupun  faktor ekstern  artinya  bisa  datang  dari  korban kekerasan  sendiri  maupun  dari  keluarga korban, masyarakat dan Negara.
Berikut  akan  diuraikan  satu  per  satu hambatan dalam penanganan kasus pencurian  yang  dilakukan  anak  dibawah umur, sebagai berikut:
1. Melakukan upaya Diversi
2. Membuat Berita Acara diversi
3. Hambatan dari Negara, membutuhkan  Perhatian  dari
Pembimbing Kemasyarakatan.
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  yaitu  penyidikan  dan  penuntutan pidana  anak  serta  persidangan  anak,  wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana.
Tindak  pidana  pencurian  termasuk delik biasa sehingga dicabutnya laporan oleh korban  tidak  mengakibatkan  proses  perkara terhenti.  Akan  tetapi,  khusus  tindak  pidana yang  dilakukan  anak,  ada  yang  dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri  wajib  diupayakan  Diversi.  Diversi dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun; dan
b. Bukan
merupakan pengulangan tindak pidana. Mengenai  pencurian  yang  dilakukan anak,  pencurian  sendiri  sanksi  pidananya adalah 5 (lima) tahun, apabila dilakukan oleh anak,  maka  ancaman  pidananya  ½  dari ancaman  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP yaitu  2.5  tahun.  Karena  ancaman  pidananya di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  maka  wajib diupayakan diversi.
Untuk  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, wajib diupayakan  diversi.  Jika  tidak  terjadi kesepakatan  dalam  diversi  atau  kesepakatan Diversi  tidak  dilaksanakan,  proses  peradilan pidana Anak dilanjutkan.
Akan tetapi tentu saja hukuman yang diberikan kepada anak tetap harus memperhatikan  kepentingan  si  anak.Ini sejalan  dengan  sistem  peradilan  anak  yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
Pencurian  termasuk  dalam  delik biasa,  oleh  karena  itu,  pencabutan  laporan
oleh  korban  tidak  membuat  proses  perkara berhenti.Dalam  delik  biasa  perkara  tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang  dirugikan  (korban).  Jadi,  walaupun korban  telah  mencabut  laporannya  kepada pihak  yang  berwenang,  penyidik  tetap berkewajiban  untuk  memproses  perkara tersebut.
sikorban  ingin  melaporkan  bahwa telah terjadi kekerasan yaitu dipukuli, setelah diproses  visumnya  tidak  kuat,  kemudian saksi-saksinya tidak ada  dan kemudian tidak menyatakan  benar  dari  hasil  psikologi suami/sipelaku  bahwa  tidak  ada  nampak terjadinya  kekerasan.  Jadi  sebagian  besar hambatan-hambatan  penyidik  dalam  kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada.
Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat  penyidikan.  Penyidik  Polisi  (Polri) menghadapi  kendala  karena  masih  kuatnya anggapan  masyarakat  bahwa  kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga,  sehingga tidak layak  dicampuri  oleh  orang  lain  atau  polisi. Perempuan  (istri)  karena  memiliki  perasaan hati  nurani  yang  lembut  dan  kentalnya  adat budaya  timur,  menjadi  tidak  tega  memberi batasan  kepada  suami  atau  mantan  suami dengan  melaporkan  perbuatannya  kepada polisi,  meskipun  telah  menyakiti  dan menyiksanya  baik  secara  fisik,  maupun psikis.
Pada  umumnya  fenomena  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  mempunyai spesifikasi  sendiri,  antara  lain  sebagai berikut.
1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui  oleh  pelaku  dan  korban  saja, sehingga  kurang  adanya  saksi  maupun alat  bukti  lainnya  yang  memenuhi  pasal 183dan 184 KUHAP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnyaa  karena  merasa  tabu  dan beranggapan  akan  membuka  aib  keluarga sendiri  terutama  terhadap  kasus  yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi  korban  yang  mau  melapor  dan perkaranya  memenuhi  syarat,  formil maupun  materiil,  tidak  jarang  berusaha
mencabut  kembali,  karena  merasa  ia sangat  memerlukan  masa  depan  bagi anak-anaknya  dan  masih  menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan  laporan  dan  korban  atas terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran  penyidik  dalam  melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.
Selanjutnya  dalam  setiap  langkah menuju  suatu  perubahan  dan  perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti  disebutkan  dimuka.Demikian  pula dengan  masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga,  meskipun  sudah  dibuat  Undang- Undang  khusus  yang  dapat  dipergunakan untuk  menangani  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga,  namun  dalam  kenyataannya masih  sering  terjadi  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga. Selain hambatan dalam proses penyidikan,  terdapat  hambatan  yang  dapat berasal  dari  faktor  intern  mupun  faktor ekstern  artinya  bisa  datang  dari  korban kekerasan  sendiri  maupun  dari  keluarga korban, masyarakat dan Negara.
Berikut  akan  diuraikan  satu  per  satu hambatan dalam penanganan kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sebagai berikut.
1. Hambatan  yang  datang  dari  korban  dapat terjadi karena
a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan  kekerasan  yang  dilakukan oleh  suami  merupakan  perbuatan perbuatan  pidana  atau  perbuatan  yang dapat  dihukum.  Oleh  karena  itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
b. Korban membiarkan tindakan kekerasan  terhadap  dirinya  sampai berlarut-larut.  Hal  ini  bisa  disebabkan oleh korban berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai  istri.  Hal  ini  dapat  terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bekti” (setia dan mengabdi) pada suami;
d. Korban  mempunyai  ketergantungan secara  ekonomi  pada  pelaku  tindak kekerasan;
e. Korban mempertahankan status sosialnya,  sehingga  kalau  sampai tindak  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangganya  diketahui  oleh  orang lain,  akan  memperburuk  status  sosial keluarganya didalam masyarakat;
f. Korban  takut  akan  ancaman  dari suami;
g. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan  dirinya  karena  dianggap tidak  dapat  menyelesaikan  masalah rumah tangganya sendiri;
h. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan  yang  dialami,  sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan  dapat  dilakukan  oleh  keluarga korban,  karena  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  aib  keluarga  yang  harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat.  Alasan  yang  lain  adalah karena  tindak  kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  merupakan  urusan domestik atau urusan intern keluarga.
3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah  tangga  adalah  urusan  keluarga bukan  merupakan  kejahatan  yang  dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat  demikian  masih  mewarnai berbagai  kalangan  dalam  masyarakat, sehingga  akan  merupakan  hambatan  bagi penegakan hukum dibidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan dari negara
a. Hambatan  ini  berupa  ketentuan  bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan  oleh  korban.  Bagi  korban yang  tidak  mampu,  hal  ini  merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
b. Selain  itu  dimasukkannya  kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri, kedalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik  aduan  absolut  atau  delik  aduan
relatif  tetap  saja  menempatkan  istri pada  posisi  subordinatif.  Hal  ini tercantum  dalam  pasal  51,  52  dan  53 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004.  Padahal  pada  awalnya  sudah ditentukan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  suatu  delik, suatu  perbuatan  pidana  yang  dapat diproses secara hukum.

## B. Penanggulangan  Pembinaan  kepada Penyidik Polri
Pembinaan terhadap anggota
Kepolisian  yang  tidak  berkelanjutan  atau jarang  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan, mengakibatkan  keakraban  anggota  Polri dengan  kejahatan  akan  berdampak  negatif. Dampak  negatif  yang    sering    tak    disadari adalah    oknum    Polri  telah    berada    dalam lintasan    kritis,    seakan-akan  ia  tengah berdiri  pada  sebuah  perbatasan  yang  sangat rawan  antara  tugasnya  sebagai  penegak hukum  dan  terhadap  kejahatan  yang  tengah ditanganinya.
Pembinaan kemmapuan profesi dilakukan melalui pendidikan formal umumnya  diperoleh  melalui  Sekolah  Staf Pimpinan Menengah (Sespimmen),
Pendidikan  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (PTIK),
Sekolah  Calon  Perwira,  Sekolah  Staf Pimpinan Pertama (Selapa/Sespimma). Sekolah Alih golongan yang diselenggarakan eksternal
seperti pengiriman  personel  ke  berbagai  lembaga pendidikan  baik  didalam  maupun    luar negeri.    Pembinaan    profesi    yangdilakukan melalui    pelatihan    ditujukan    untuk penguasaan teknis bidang reserse, lantas,intel, Binmas,
Sabhara, dan
pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM) Kepolisian (pendidikan  ini  bertujuan  untuk bagaimana
menyediakan personel, menyelenggarakan diklat, penggunaan, perawatan danpengakhiran tugas personel).
Polisi  adalah  manusia  biasa  yang penuh kekurangan dan kelemahan. Tugasnya  hamper  setiap  saat  berhadapan dengan  kejahatan,  kekerasan,  dan  berbagai perbuatan criminal, perlu pembinaan
berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis.
Setiap  tahun  kepolisian  memberikan anggaran  untuk  kegiatan  diklat  namun belum  memadai  untuk  menyelenggarakan pembinaan profesi secara menyeluruh.Startegi  pembinaan  kapasitas selama  ini  dilakukan  hanya  apel  kerja  dan menjelang  selesai  tugas-tugas  sehari-hari, pimpinan memberi pembinaan dan penegasan serta motivasi untuk mengantisipasi perilaku anggota polri dalam menjalankan tugas lebih professional.

## 5. SIMPULAN
1. Efektivitas Peran Penyidik Ditreskrimum  Polres  Langkat  pada Gelar  Perkara  terkai  tpengaduan masyarakat  pasca  pandemic  covid  19 adalah sangat efektifitas, yakni mematuhi  regulasi  pelayanan  public dan  keamanan  saat  masa  covid  19 yakni Surat Telegram Kepala KepolisianRepublik  Indonesia  Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Fungsi Reskim Terkait Perkembangan Situasi Serta  Opini  di  Ruang  Siber;  Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman  Pelaksanaan  reskrim  terkait pembatasan  social  berskala  besar dengan  pengertian  pembatas  angiat tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Bahwa gelar perkara
merupakan  bagian  dari  Penanganan Perkara dan Pelaksanaan Tugas Fungsi  Reskrim  maka  dipastikan pengaduan dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan  dan  Penanggulangan  Peran Penyidik  ditreskrimum  PolresLangkat pada  gelar  perkara  terkait  pengaduan masyarakat  pasca  pandemic  covid  19 tidak  ditemukan  hambatan,  karena
Polres Langkap Sektor Lapian melaksanakan  gelar  perkara  dengan tatap  muka  bukan  WFH  (Work  from
home),  sedangkan  Pelapor  dan  Kuasa Hukumnya  duduk  bersama  di  ruang Fungsi Reksrim sesuai dengan protocol kesehatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku
Lamintang,  PAF,  1990, Dasar  -  Dasar Hukum  Pidana  Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
Marpaung, Leden, 1992, Proses Penanganan
Perkara  Pidana,  Bagian  Pertama
Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
,  Lembaga  Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
Hamzah  Andi  Zur. Hukum  Acara  Pidana Indonesia .  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2016
Harahap  Yahya  Muhammad. Pembahasan
Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan . Sinar Grafika,
Jakarta, 2014
Hartono. Penyidikan  &  Penegakan  Hukum Pidana . Sinar Grafika Jamaludin  Adon  Nasrullah. Dasar-dasar patologi  sosial .  Pustaka  Setia, Bandung, 2016
Martha  Elmina  Aroma. Perempuan  & Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga DI  Indonesia  Dan  Malaysia .  FH
UII Press, Yogyakarta, 2012 Rahardjo  Satjipto. Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis . Genta Publishing, Semarang, 2009
Rizki  Muhammad  Gerry. KUHP  dan
KUHAP . Permata Press,2008
Mulyadi,  Lilik, Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia (Normatif, Teoretis,
Praktik dan Masalahnya),
Bandung.  Penerbit  PT  Alumni,
2007.
Pangaribuan.  Luhut  M.P,  2016, Hukum Pidana  Khusus. Depok:  Pustaka Kemang.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi, 2007, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori
Hukum , Citra Aditiya Bakti, Bandung. Soekanto,  Soerjono,  2002, Faktor-faktor yang    Mempengaruhi    Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta

## B.Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Kepolisian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KepresNomor  19  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan MasyaarakatAkibat Covid 19.
Surat  telegram  Surat  Telegram  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia
Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020  Tahun 2020  tentang  Penanganan  Perkara Dan Pedoman Pelaksanaan
reskrim  terkait  pembatasan  social berskala  besar  dengan  pengertian pembatas angiat tertentu penduduk dalam suatu wilayah Surat  Telegram  Kepala  KepolisianRepublik Indonesia Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020  Tahun 2020  tentang  pelaksanaan  tugas fungsi reskrim terkait ketersediaan bahan pokok dalam proses distribusi Surat  Telegram  Kepala  KepolisianRepublik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020  Tahun 2020  tentang  Penanganan  Perkara Dan  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Fungsi Reskim Terkait Perkembangan  Situasi  Serta  Opini di Ruang Siber. Surat Telegram KapolriNomor ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 Tahun
2020  tentang  Penanganan  Tki Surat  Telegram  KapolriNomor ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 Tahun 2020  tentang  Jukrah  Penanganan Pelanggaran  Kejahatan  Terkait APD dan Alkes Lainnya
C.   Jurnal Ilmiah
DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,
[S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i
ndex.php/jurnalrectum/article/view /227 >. HAMONANGAN,
Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  TERBATAS. PKM Maju  UDA ,  [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p. 20-34,  sep.  2021.  ISSN  2745- 6072. Available
at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/view/ 1182 >.  Date  accessed:  24  nov.
2021.
doi: http://dx.doi.org/10.46930/pk mmajuuda.v2i1.1182 .
LAIA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293  - 307, jan. 2022.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /1466 >.  Date  accessed:  02  aug.
2022. doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre ctum.v4i1.1466 .
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &  Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN  HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma
Agung, 28 (2), 269-285. LUBIS,  Muhammad  Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI  KEARIFAN  LOKAL MASYARAKAT  HUKUM  ADAT
BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU  TOBA  DI  MATA  DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). Jurnal Darma Agung , [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234- 1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnaluda/article/view/607
>.  Date  accessed:  24  nov.  2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/ojs uda.v27i3.607 .
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., &  Lubis, M.  A.  (2019). Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat Batak  Toba  dalam  Mencegah Kekerasan  terhadap  Anak. Jurnal Mercatoria, 12 (2), 148-159. Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October).
The Effectiveness of The Imposition  of  Prison  Sentences  of Fines For Perpetrators of Electronic Technology
Information  Violations.  In Virtual Conference  on  Social  Science  in
Law  Political  and  Economic Development. VCPSPILED 2020. SITOMPUL, Risma
Wati et al. PERLINDUNGAN HUKUM

## TERHADAP  KREDITUR  PADA
PERJANJIAN  KREDIT  DENGAN JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak
Pidana ,  [S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  95  – 109,  jan.  2022.  ISSN  2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view
/1445 >.  Date  accessed:  02  aug.
2022.
doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre ctum.v4i1.1445 .