## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2723/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Tugas Kordinasi Bhabinkantibmas Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa
Mustakim 1 , Kasmar 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Article Info Abstract Article history: Received: 16 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 Supervision  of  Bhabinkamtibmas  in  the  use  of  village  funds,  aims  to  ensure  that Bhabinkamtibmas  can  carry  out  their  duties  properly.  The  method  used  is  a normative  legal  research  method  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village  funds  is  needed  to  increase  the  role  of  Bhabinkamtibmas  in  village development  and  coordinate  with  village  community  leaders.  Because  when  many community  leaders  supervise,  it  is  better  for  the  Village  Government  not  to  abuse their  positions  and  KKN  in  the  implementation  of  village  development  because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since  planning  or  deliberation  in  the  hamlet/village,  village  deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village  and  monitoring  the  village  development  process.  Thus  the  task  of supervising  Bhabinkamtibmas  can  run  smoothly,  so  that  it can  build  a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.
Keywords:
Coordination; Bhabinkantibmas; Supervision; Village Fund
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 16 Desember 2021 Publis: 02 Januari 2022 Pengawasan  Bhabinkamtibmas    dalam  penggunaan  dana  desa,  bertujuan  untuk memastikan  Bhabinkamtibmas  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Metode yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  Pengawasan  Bhabinkamtibmas    dalam  penggunaan  dana  desa diperlukan  peningkatan  peran  Bhabinkamtibmas  dalam  pembagunan  desa  dan berkordinasi  dengan  para  tokoh  masyarakat  desa.  Sebab  ketika  para  tokoh masyarakat  banyak  yang  mengawasi  maka  semakin  baik  supaya  Pemerintah  Desa agar  tidak  menyalahgunakan  jabatan  dan  KKN  dalam  pelaksanaan  pembangunan desa  sebab  dana  desa  itu  bisa  menggoda  pejabat  untuk  berbuat  tidak  benar. Bhabinkamtibmas  sebaiknya  ikut  terlibat  sejak  perencanaan  atau  musyawarah  di dusun/kampung,  musyawarah  desa  (musrenbangdes)  supaya  arah  pembangunan sesuai prioritas di desa dan monitoring proses pembangunan desa. Dengan demikian tugas  pengawasan  Bhabinkamtibmas  dapat  berjalan  dengan  lancar,  sehingga  dapat membangun desa yang sejahtera tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mustakim STIH Muhammadiyah Bima Email: mustakimteko@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  dampak  dari  kesepakatan  bersama  (MoU)  Kepolisian  RI  (Polri),  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dengan  Kementerian  Desa  (Kemendes),  tentang  kerjasama  terkait pencegahan,  pengawasan,  dan  penanganan  permasalahan  dana  desa,  adalah  bertambahnya  fungsi dan peran Bhabinkamtibmas sebagai pembina masyarakat dalam bidang harkamtibmas, juga harus berperan  dalam  pengawalan  (pengawasan)  pembangunan  wilayah  dan  perekonomian  masyarakat
desa, yang bersumber dari APBN ( Aziz, M. Asrul:2020) . Konsep diatas ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum  diperlukan  sinkrionisasi  secara menyeluruh seperti kebijakan  yang integral  dan sistemik dengan harapan adanya penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan (Hajairin, H. 2021).  Dalam  penelitian  ini,  tentu  yang  berkaitan  dengan  Bhabinkamtibmas  dalam mengkordinasikan  pengawasan  penggunaan  dana  desa,  sebaga  upaya  mewujudkan  pembangunan desa yang aman, tertib dan anti korupsi.
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Salah  satu  tugas  Polri  adalah  membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi, kesadaran  hukum  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukumdan  peraturan  perundangan undangan.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  Polri  kepada  msyarakat,  maka  Polri terus  menerus  melakukan  berbagai  upaya,  antara  lain  dengan  menerapkan  kebijakan  dan  strategi Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  dalam  penyelengaraan  tugas  polri  yang  intinya  membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehinggaterwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan  saling  menghormatiantara  Polri  dengan  masyarakat.  Kegiatan  Polri  untuk  mendorong, mengarahkan  dan  menggerakkan  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  Binkamtibmas  melalui bentuk  Pamswakarsa  dan  penerapananggota  Polri  menjadi  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Bhabinkamtibmas.  Diharapkan  anggota Bhabinkamtibmas  dapat  memantaupotensi  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang dimuali  dari  desa,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  hubungan  yang  baik  antara  Polri  dengan masyarakat. ( Oktavia Ratna Puspitasari: 2018 )
Setiap  warga  pasti  mendambakan  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan  masyarakat  agar lingkungan  yang  ditinggalinya  bebas  dari  hal-hal  yang  merugikan  masyarakat.  Peranan  penting kepolisian  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakatm  dikarenakan  polri  sebagai instansi  keamanan  di  Indonesia  yang  harus  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  (Hasfulloh, M. (2017).
Bhabinkamtibmas  dalam  membantu  pelaksanaan  pembangunan  desa  serta  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  Bhabinkamtibmas  dalam  pembangunan  desa.  Bhabinkamtibmas  memiliki peran  penting  dalam  pembangunan  desa,  salah  satunya  melalui  pengawasan  dana  desa  agar pembangunan desa optimal. Tugas ini sebagai akibat dari Polri, Kemendagri dan Kemendes dalam pengelolaan  dana  desa  dan  pengawasan  penggunaan  dana  desa.  Namun  sampai  saat  ini, Bhabinkamtibmas,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  perlu  mendapatkan  penjelasan  yang  spesifik agar  saling  menghargai  dan  menghormati  dalam  melaksanakan  tugas  kosrdinasi  pengawasan penggunaan dana desa yang saat ini, dianggap pengelolaanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  spesifik  penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  (Ibrahim,  Johnny:  2006).  Dengan  pendekatan pertama peraturan-perundang- undangan pendekatan ini diperlukan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan  (Peter  Mahmud  Marzuki:  2017).  Kedua  Pendekatan  Konseptual,  pendekatan  ini dilakukan  dengan  mengkaji  konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  yang  ada  kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi  pijakan  untuk  menbangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu  hukum  yang dihadapi (Irwansyah: 2021).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Pencapaian Dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi  yang  disusun  pun  menghasilkan  sistem  pengelolaan  Dana  desa  yang  efektif,  efisien, dan  akuntabel,  sehingga  tujuan  Pemerintah  melalui  pengalokasian  Dana  desa  dapat  terwujud. Penguatan  kapasitas  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia  diperlukan  penguatan  kapasitas kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia,  baik  aparatur  pemerintah  desa,  masyarakat,  maupun tenaga  pendampingan  desa  serta  perbaikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan  dalam pengelolaan Dana desa dan keuangan desa.
Hasil    evaluasi    penyaluran    dan    penggunaan    Dana    Desa    saat  ini  masih    banyak pelanggaran    dalam    penggunaan    Dana    Desa    antara    lain    penggunaan    Dana  Desa  diluar program prioritas, pekerjaan konstruksi seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran  Dana  Desa  tidak  didukung  dengan  bukti  yang  memadai, dan  lain-lain.  Oleh karena  itu  dibuat  Nota  Kesepahaman/MoU (Memorandum  of  Understanding) antara kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi,  Kementerian  Dalam Negeri    dan  Kepolisian      Negara      Republik      Indonesia  tentang      Pencegahan,      Pengawasan dan   Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017.
Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif,  efesien  dan  akuntabel  melalui  kerja  sama  yang  sinergis  di  antara para  pihak  di bidang  pencegahan,      pengawasan,      dan      pengawasan      permasalahan      dana  desa.      Ruang lingkup   nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitan aparatur pemerintah daerah,  desa  dan  masyarakat    dalam    pengelolaan    dana    desa.    Lalu,  pemantapan    dan sosialisasi    regulasi    terkait  pengelolaan  dana  desa  serta  penguatan,pengawasan,  pengelolaan dana desa. Bhabinkamtibmas  harus  dapat  mengetahui  tugas-tugas  yang  dikerjakan  dalam upaya  mengawal pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa sehingga  Pembangunan  Desa  dapat terlaksana    dengan  maksimal      dan      meminimalisir  pelanggaran      penggunaan      Dana  Desa ( Bustami, Afdhal:2020) .
Faktor penghambat adalah geografis, ketiadaan anggaran untuk pengawasan Dana Desa, fasilitas  seperti  kendaraan  yang  minim,  minimnya  pengetahuan  pengawas,  kurangnya keingintahuan  perangkat  desa  dalam  mempelajari  aturan-aturan  tentang  Dana  Desa  hingga konflik  kepentingan  dalam  perencanaan  dan  penggunaan  Dana  Desa  turut  mempengaruhi pelaksanaan  pencegahan,  pengawasan  dan  penanganan  permasalahan  Dana  Desa  ( Salazar,  A., & NIM, S:2018) .
Bhabinkamtibmas yang memahami administrasi pembangunan desa baru sekitar 22,3 %. Artinya, jika Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pembangunan desa setidaknya  mereka memiliki  kemampuan  dalam  bidang  administrasi  pembangunan  desa.  Sehingga  diperlukan diklat khusus mengenai administrasi pembangunan desa yang didalamnya terdapat kompetensi adminstrasi  pemerintahan,  administrasi  keuangan,  perencanaan  pembangunan  desa,  dan  lain- lain  ( Aziz,  M.  Asrul:  2020 ).  Metode  pengawasan  pembangunan  desa  pada  hakekatnya  dapat dilakukan  secara  langsung  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  laporan  pertanggung jawaban  pembangunan  desa.  Dokumen  laporan  tahunan  merupakan  salah  satu  bentuk akuntabilitas  publik  karena  itu  melalui  memberikan/menyampaikan  laporan  tahunan  sebagai indikator  keterbukaan  pelaksanaan  pembangunan.  Dalam  arti,  apakah  pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan sesuai perencanaannya atau sebaliknya, sesuai RAB atau tidak, sesuai speknya atau tidak dan sebagainya.
Bhabinkamtibmas  harus  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  dana  desa menggunakan  pendekatan  pengawasan  langsung  dengan  cara  mendampingi,  memantau  dan
mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa.  Mereka  belum  memiliki  metode  yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa.  Selain  itu  Bhabinkamtibmas  dalam  pembangunan  desa  harus  dilibatkan  dalam pembangunan  desa,  namun  sampai  saat  ini  baru  sebatas  peninjau  dan  menjaga  keamanan musrenbangdes.  Ini  artinya,  Bhabinkamtibmas  belum  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan secara  utuh  karena  tugas  Bhabinkamtibmas  masih  dianggap  penjaga  keamanan,  dan  masih terdapat  sikap  resistensi  dari  beberapa  Kepala  Desa,  dalam  melibatkan  Bhabinkamtibmas sebagai pendamping dalam pembangunan wilayah desa dan perekonomian masyarakat desa.

## 3.2.Pembahasan
Penegakan Hukum Kepolisian Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,  untuk  Mengetahui  Kewenangan  Kepolisian  dalam  Pengawasan  Penggunaan  dana  desa berdasarkaan  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014,  serta  untuk  Mengetahui  Problematika Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan  ensidentil.  Pertama,  pengawasan  rutin  adalah  merupakan  jenis  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pengemban  fungsi  pengawas  secara  terus  menerus  dan  berlanjut  dalam  rangka pemantauan.
Penekanan  dalam  pengawasan  ini  sebagai  usaha  pembinaan  agar  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenang  sejalan  dengan  tujuan  organisasi  atau  lembaga,  selain  itu  juga  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  kepolisian. Bentuk  kendala  yang  dihadapi  pihak  kepolisian  dalam  pengawasan  dana  desa,  yang  dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikut sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh  mengenai  anggaran  dana  desa  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  karena  bersifat tertutup  ( Arnar,  R.  A:2018 ).  Dalam  peningkatan  pengawasan  dana  desa,  Polri  mengerahkan Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  sebagai pengawas  penggunaan  dana  desa  di  daerahnya  masing-masing.  Bhabinkamtibmas  juga  akan berkoordinasi  dengan  Polsek  dan  Polres  setempat  untuk  mengajak  masyarakat  terlibat  aktif dalam penggunaan dana tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Tugas  pengawasan  Bhabinkamtibmas    dalam  penggunaan  dana  desa  diperlukan peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam pembagunan desa dan berkordinasi dengan para tokoh masyarakat desa. Sebab ketika para tokoh masyarakat banyak yang mengawasi maka semakin baik supaya  Pemerintah  Desa  agar  tidak  menyalahgunakan  jabatan  dan  KKN  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  sebab  dana  desa  itu  bisa  menggoda  pejabat  untuk  berbuat  tidak  benar. Bhabinkamtibmas sebaiknya ikut terlibat sejak perencanaan atau musyawarah di dusun/kampung, musyawarah  desa  (musrenbangdes)  supaya  arah  pembangunan  sesuai  prioritas  di  desa  dan monitoring  proses  pembangunan  desa.  Dengan  demikian  tugas  pengawasan  Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat membangun desa yang sejahtera tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dr.  Ridwan,  S.H.,M.H  Ketua STIH  Muhammadiyah  Bima,  yang  telah  memberikan  biaya  dana  penelitian,  hingga  sampai  pada publikasi,  kemudian  juga  terima  kasih  kepada  teman-teman  sejawat  yang  banyak  memberikan masukan dan kritikan demi perbaikan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arnar, R. A. Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. (2018) : 1 Aziz, M. Asrul. "Revitalisasi Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa." (2020): 64-83. Bustami,  Afdhal.  " Upaya  Non  Penal  Bhabinkamtibmas  Polsek  Pariaman  Timur  Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ." UNES Law Review 3.2 (2020): 180-185. Hajairin,  Hajairin. "Konsep  Peradilan  Pidana  Terintegrasi  Dalam  Penegakan  Hukum Berkeadilan." SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 5.1 (2021): 1-12.
Hasfulloh , M. (2017). Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban (BHABINKAMTIBMAS)  dalam  membina  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  Desa:  studi deskiptif  di  Desa  Cikedung  Kecamatan  Cikedung  Kabupaten  Indramayu (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Ibrahim,  Johnny. "Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif." Malang:  Bayumedia Publishing, (2006). hlm 295
Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta,  Mirra Buana Media, (2021), Hlm 133-152
Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media, 2017. hlm 137 Oktavia  Ratna  Puspitasari,  R.  A.  T.  N.  A. Kinerja  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Kamtibmas Di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman . Diss. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD", 2018.
Salazar,  A.,  &  NIM,  S. Pelaksanaan  Pencegahan,  Pengawasan  Dan  Penanganan  Permasalahan Dana  Desa  Oleh  Kepolisian  (Studi  Di  Kabupaten  Sekadau  Tahun  2018). Jurnal  NESTOR Magister Hukum , 3 (3).