## PELAKSANAAN HUMAS DALAM SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN PADANG

## SharlyYoenaz
JurusanPendidikanEkonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
sharlyyoenaz56@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  public  relations  in  the  socialization  of  the  labor  social security  program  at  the  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  has  not  been  carried  out optimally because the socialization carried out does not cover all BPJS Employment stakeholders and socialization media that are underutilized optimally. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  public  relations  in  the socialization  of  the  labor  social  security  program  at  the  BPJS  Ketenagakerjaan Padang.  The  method  used  is  Qualitative  Descriptive  Research.  Determination  of Informants in this study was carried out with Snowball Sampling Techniques. Data collection is  done through  Observation,  Interview  and  Documentation,  with  Model Data  Analysis  Techniques  of  Miles  and  Huberman.  The  findings  in  this  study indicate that (1) the socialization of the labor social security program is not carried out directly to workers; (2) the lack of awareness of employers registering workers in  the  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  program;  (3)  the  media  for  socialization  of the labor social security program has not been used optimally.
Keyword: Public Relations, Socialization, Employment Social Security

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan humas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan pengertian atau memperoleh good will . Menurut Anggoro (2008: 1) mendefinisikan humas adalah bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh  setiap  organisasi,  baik  itu  ogganisasi  yang  bersifat  komersial  (perusahaan)  maupun  organisasi  yang nonkomersial.  Mulai  dari  yayasan,  perguruan  tinggi,  dinas,  militer,  lembaga  pemerintah,  pesantren  dan  usaha bersama  semuanya  memerlukan  humas.  Kebutuhan  akan  kehadirannya  tidak  bisa  dicegah,  terlepas  dari  kita menyukai  atau  tidak,  karena  humas  merupakan  salah  satu  elemen  yang  menentukan  kelangsungan  suatu organisasi secara positif.
Dalam rangka membantu organisasi atau perusahaan untukmencapai tujuan organisasi, dibutuhkan tenaga kerja  sebagai  penggerak,  pemikir  dan  perencana.  Sumatera  Barat  khususnya  di  kota  Padang  memiliki  tenaga kerja  dan  perusahaan  yang  melimpah  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  lainnya. Dari seluruh  skala perusahaan yang ada, kota Padang memiliki jumlah perusahaan yang terbanyak yaitu mencapai 1460 perusahaan. Dengan memiliki perusahaan yang banyak tentunya juga memiliki tenaga yang banyak pula. Besarnya angkatan kerja  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di  kota  Padang  menimbulkan  permasalahan  ketenagakerjaan  yaitu kurangnya  perhatian  keamanan  bagi  tenaga  kerja  hingga  tidak  adanya  jaminan  perlindungan  keselamatan  bagi tenaga kerja. Hal ini tercermin dari tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Berdasarkan data klaim dari perusahaan anggota BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dibayarkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan  Kematian  (JKM) total  jumlah kasus  kecelakaan  kerja  di  Sumatera  Barat tahun 2016 mencapai  jumlah 1.285 kasus.
Program jaminan sosial merupakan investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT. Jamsostek pada 1 Januari 2014.  Perubahan  identitas  organisasi/perusahaan  memberikan  dampak  berbeda  terhadap  tingkat  kepedulian
publik  dalam  keterlibatannya  dengan  organisasi/perusahaan  tersebut.  Dimana  terdapat  berbagai  hal  yang membuat publik kurang memahami tranformasi perusahaan, seperti masih ada masyarakat yang beranggapan PT Jamsostek  sebagai  program  publik  yang  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja.  Permasalahan  menarik lainnya  yang  penulis  temukan  adalah  partisipasi  tenaga  kerja  terkait  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  alasan  status tenaga  kerja  sebagai  pegawai tidak tetap atau  sedang  dalam masa percobaan.
Sebagai  lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan,  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang terus menerus memberikan  informasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  sosialisasi  merupakan  sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat. Menurut Indri (2016: 48) sosialisasi  adalah  kegiatan  menyebarluaskan  informasi  oleh  lembaga  tertentu  kepada  masyarakat.  Melalui sosialisasi petugas humas dapat menginformasikan segala sesuatu mengenai kebijakan program jaminan sosial. Kegiatan  komunikasi  memerlukan  peran  humas.Humas  merupakan  mediator  yang  berada  antara  pimpinan organisasi  dan  publiknya.  Bagi  petugas  humas,  hubungan  dengan  berbagai  publik  sangat  penting  untuk  selalu dipelihara  dan  dibina  dalam  rangka  menimbulkan  niat  baik  dan  kepercayaan  kepada  publik,  sehingga  dapat menimbulkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, organisasi, dan publik. Menurut Nova (2011: 42)  mendefinisikan  humas merupakan  salah  satu  fungsi manajemen  yang menjadi  jembatan  antara  perusahaan atau  organisasi  dengan publiknya.  Humas  memiliki  fungsi  sebagai penyebaran informasi  dan  membantu  dalam meningkatkan  pemahaman.  Pada  kenyataannya,  sosialisasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  belum  merata  dan belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Padang yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Data Jumlah Perusahaan Aktif dan Perusahaan Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan di
Kota Padang No Kategori Jumlah Perusahaan 2015 2016 2017 1 Perusahaan Aktif BPJS TK 2.567 2.836 3.309 2 Perusahaan Belum Daftar BPJS TK 304 367 434
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Padang, 2018
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  data  jumlah  perusahaan  aktif  di  Kota  Padang mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya.  Perusahaan  aktif  yang  telah  mendaftarkan  karyawannya  pada  program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun  2015 sebanyak 2.567 perusahaan, tahun 2016 meningkat sebanyak 2.836 perusahaan, kemudian tahun 2017 meningkat lagi dengan mencapai total total 3.309 perusahaan. Sementara itu perusahaan yang sudah ada di data dan belum mengikutsertakan tenaga kerjanya hingga tahun 2017 masih ada sebanyak  434  perusahaan.  Jumlah  perusahaan  aktif  yang  meningkat  tiap  tahunnya  disertai  jumlah  perusahaan yang  belum  mendaftarkan  tenaga  kerjanya  pada  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  tentu  menjadi perhatian khusus bagi humas BPJS Ketenagakerjaan Padang agar lebih optimal  mengajak para pengusaha agar segera  mendaftarkan  tenaga  kerjanya  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  demi  mewujudkan  kesejahteraan  bagi tenaga kerja.
Permasalahan  di  atas  menggambarkan  peran  humas  yang  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Humas belum  mampu  mengupayakan  terbentuknya  suatu  pengertian  dan  penerimaan  publik  dalam  memperoleh kelancaran yang diharapkan oleh lembaga maupun perorangan yang bersangkutan. Hal ini terbukti dengan masih banyak  pengusaha-pengusaha  sebagai  pelaku  ekonomi  yang  belum  mengenal  program  BPJS  Ketenagakerjaan dan  belum  semua  pengusaha  yang  memilih  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  upaya  dalam  melindungi  pekerja. Masalah  lainnya  yang  penulis  temukan  ialah  sedikitnya  media-media  sosial  elektronik  yang  menayangkan pentingnya  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sedikitnya  tayangan  iklan-iklan  BPJS Ketenagakerjaan  di  stasiun  TV  Lokal  dan  stasiun  TV  Nasional.  Tidak  hanya  itu,  pemasangan  baliho  maupun spanduk  di  setiap  wilayah  sangat  jarang  sekali  ditemukan.  Dimana  sepanjang  jalan  kota  Padang  yang  penulis telusuri dan di sekitar jalan menuju kantor BPJS Ketenagakerjaan Padang, jarang ditemukan media cetak seperti selebaran tentang BPJS Ketenagakerjaan atau brosur yang tertempel di tempat umum.
Upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  perlu  bagi  setiap  instansi  memaksimalkan  sosialisasi  kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan agar bantuannya merata dan tepat sasaran.“sosialisasi merupakan suatu proses sosial  dimana  seseorang  individu  mendapatkan  pembentukan  sikap  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  perilaku orang-orang di dalam kelompoknya”. Sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila  seorang  individu  menghayati  dan  melaksanakan  norma-norma  kelompok  tempat  ia  hidup  sehingga  akan menjadi bagian dari kelompoknya. Menurut Dhoiri (2007: 79) sosialisasi merupakan suatu proses sosial dimana seseorang  individu  mendapatkan  pembentukan  sikap  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  perilaku  orang-orang  di dalam kelompoknya”. Sosialisasi juga dapat  didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan menjadi bagian dari kelompoknya.
Peran  humas  dalam  suatu  perusahaan/organisasi  dianggap  penting  untuk  dapat  merealisasikannya. Dalam  hal  inilah  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  berusaha  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  kepada masyarakat dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Padang.  Dalam  hal  ini,  memperkuat  peranan  humas  sangat  penting  dilakukan  dalam  menghubungkan  pihak internal  dan  eksternal.  Melalui  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  humas  diharapkan  bisa  menciptakan pemahaman mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja yang saat ini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga  membantu  pemahaman  masyarakat  tentang  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  program  publik  yang memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja,  karena  percuma  jika  BPJS  Ketenagakerjaan  bagus  pelayanannya kalau  masyarakat  tidak  mengetahui  kelebihan  dari  fungsi  BPJS  Ketenagakerjaan  tersebut  dengan baik.Berdasarkanpermasalahan  tersebut,  maka  Penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  “Pelaksanaan  Humas Dalam Sosialisasi Program Jaminan Sosiasl Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Padang”.

## METODE PENELITIAN
Metodepenelitian  yang  digunakanadalah PenelitianDeskriptifKualitatif .Menurut    Arikunto    (2006:  105), “Penelitan deskriptif adalah  penelitian  yang bertujuan mendeskriptifkan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa  adanya”.  Selanjutnya  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2012:  15) “Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk meneliti pada  kondisi  obyek  yang alamiah,  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrumen kunci”. Penelitian  ini  dilakukan  seorang  penulis  dengan  langsung  mencari  data  yang  diperlukan  dilapangan,  sehingga penulis  mendapatkan data  yang  sebenarnya.  Penelitian  yang  bertujuan  untuk memahami  kejadian  yang  dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, tindakan dan lain-lain selanjutnya dituangkan melalui kata-kata.
Lokasipenelitianini  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang,  yang dilaksanakanpadaBulanJuli  2018.Instrumen yang
digunakanmeliputidaftarpertanyaanwawancara, kameradanalatperekam.Penetapaninformandalampenelitianinidilakukandengan Teknik Snowball Sampling , sehinggainformantertujupadasaturuangankaryawan  bagian  humas  pada  Bidang  Umum  dan  Bidang  Pemasaran.
Sumber data penelitiandidapatkandari kata-kata, tindakan, sumbertertulis, foto, dan data, denganteknikpengumpulan data meliputiobservasi, wawancara, dandokumentasi.Selanjutnya, data dianalisismenggunakan Model Miles dan Huberman , dengancarareduksi data, penyajian data, danpenarikankesimpulan.  Sedangkanuntukmelihatkeabsahan  data  makamenggunakan TeknikTriangulasi yang berartimembandingkan data darihasilobservasi, wawancara, dandokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Humas  ( public  relations )  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  suatu  organisasi.  Keberadaan  dan posisinya  sangat  berpengaruh  dalam  kegiatan  manajemen.  Dalam  hal  ini  humas  menjadi  pihak/saluran penghubung  semua kepentingan  yang  ada  di lembaga  tersebut.  Humas  BPJS  Ketenagakerjaan  berada  jauh  dari top  manajemen  yaitu  dibawah  bagian  Bidang  Umum  dan  Bidang  Pemasaran.  Dalam  sebuah  organisasi  atau perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan, humas hendaknya menempati posisi yang
dekat  top  manajemen.  Sebab  humas  bersifat  sangat  strategis  dan  sangat  berpengaruh  dalam  pencapaian  tujuan dalam organisasi. Melihat posisi humas yang tidak sesuai tersebut, tentunya fungsi yang dijalankan oleh humas pun menjadi tidak  maksimal.Hendaknya humas  berada langsung  di  bawah  pimpinan atau  mempuyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi (pegambil keputusan) pada organisasi atau instansi yang bersangkutan agar fungsi humas dapat berjalan dengan optimal.
Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, agar kinerja pegawai baik maka diperlukan  tenaga  kerja  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  bidang  pekerjaannya. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  bahwa  dalam perekrutan humas  belum memperhatikan  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan.  Sebagian  besar  sumber  daya manusia  yang  menempati  posisi  humas  bukan  berasal  pada  latar  belakang  yang  sesuai  bidangnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi humas yang kurang optimal.
Perekrutan  sumber  daya  manusia  bidang  kehumasan  tidak  memperhatikan  latar  belakang  pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dimana dalam perekrutan pegawai baru BPJS Ketenagakerjaan tidak harus mengkhususkan  jurusan  yang  sesuai  dengan  bidang  kehumasan.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat pendidikan seorang pegawai dapat mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tersebut.
Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakatnya.Humas  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  dan  program  jaminan  sosial  bertujuan  untuk memberikan  informasi  sebanyak  mungkin  bagi  tenaga  kerja.  Sebab  itu,  peran  humas  sangat  dibutuhkan  agar terciptanya komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan program jaminan sosial tersebut.Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  dapat  diketahui  bahwa  humas  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang sudah  melakukan  kegiatan  sosialisasi  sebaik  mungkin.  Menurut  Ruslan  (2016:  26-27)  sebagai communicator, humas BPJS Ketenagakerjaan Padang mampu untuk menyampaikan semua informasi tentang kebijakan jaminan sosial  kepada stakeholder ,  sebagai relationship, dimana  petugas  humas  dalam  hal  ini  karyawan  bagian  umum dan  bagian  pemasaran  yang  menjalankan  fungsi humas telah  mampu menjalin hubungan  baik  selama kegiatan sosialisasi  berlangsung.  Mereka dapat mendengarkan  keluh kesah  tenaga  kerja  dan menjawab  pertanyaan  yang diberikan.  Sebagai back  up  management ,  humas  mampu  menjalankan  tugas  bidang  lain  selama  kegiatan sosialisasi dilakukan.
Namun  sosialisasi  yang  dilakukan  humas  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  hanya  kepada  HRD (human resources  development) perusahaan  atau  perwakilan  yang  diutus  oleh  perusahaan  saja,  yang  nantinya  segala informasi  dari  kegiatan  sosialisasi  tersebut  akan  disampaikan  lagi  kepada  tenaga  kerja.  Hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  akan  menambah  atau  mengurangi  informasi  sebenarnya.  Sehingga  kurangnya  sosialisasi yangdilakukan  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  kepada  tenaga  kerja  secara  langsung  dapat  menyebabkan minimnya  kesadaran  dan  pengetahuan  tenaga  kerjaterhadap  pentingnya  perlindungan  jaminan  sosial  bagi keamanan  dan  keselamatan tenaga  kerja.Berdasarkan hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  sosialisasi  yang dilakukan  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  dilakukan  namun  kegiatan  sosialisasi  dilakukan  hanya  bersama perwakilan  perusahaan saja, sedangkan tenaga kerja kurang mendapatkan informasi dan belum bisa memahami secara menyeluruh tentang program jaminan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan Padang.

## 2. Pembahasan
Keberadaan suatu organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada hubungan baik dengan orang-orang yang  menjadi  publiknya  dan  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kelancaran  otganisasi  tersebut.  Oleh  sebab  itu, humas  senantiasa  dibutuhkan  sebagai  upaya  membina  hubungan  baik  antara  organisasi/perusahaan  dengan publiknya. Sebagai komunikator yang melakukan fungsi komunikasi, petugas humas harus memiliki kemampuan dan  keterampilan  dalam  berkomunikasi  yang  baik  dan  benar,  agar  tujuan  dalam  penyampaian  informasi  dapat tercapai.  Menurut  Rumanti  (2002:  32)  dalam  melaksanakan  fungsinya  PR/humas  hendaknya  dapat  melakukan kegiatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  dapat  diketahui  bahwa  humas  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang sudah melakukan kegiatan  sosialisasi, namun untuk sosialisasi kepada tenaga kerja informal (tenaga kerja bukan penerima upah) seperti pedagang, tukang ojek, dan nelayan masih belum terlaksana. BPJS Ketenagakerjaan Kota
Padang tidak melakukan sosialisasi langsung kepada tenaga kerja sektor informal seperti buruh, pedagang, dan nelayan  karena  untuk  pekerja  tersebut  sosialisasi  langsung  dilakukan  oleh  pihak  HRD  atau  perwakilan  dari perusahaan  yang  mengikuti  acara  kegiatan  sosialisasi  dari  BPJS  Ketengakerjaan    Padang.  Hal  ini  dapat menyebabkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  perwakilan  perusahaan  kepada  tenagakerja  menjadi  tidak maksimal,  karena  informasi  yang  disampaikan  bisa  sedikit  berbeda  dari  yang  sudah  disampaikan  BPJS Ketenagakerjaan Padang.
BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  sebuah  badan  publik  yang  menangani  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan sudah  berupaya  untuk  melakukan  sosialisasi  dalam  meningkatkan  pemahaman  tenaga  kerja  terhadap  program jaminan  social  ketenagakerjaan,  namun  kegiatan  sosialisasi  tersebut  hanya  melibatkan  utusan  dari  perusahaan yang menyampaikan lagi nantinya pada tenaga kerja. Hendaknya humas BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kegiatan  sosialisasi  langsung  kepada  tenaga  kerja,  karna  kegiatan  sosialisasi  secara  langsung  merupakan  salah satu  fungsi  komunikasi  yang  berperan  penting  dalam  pola  tingkah  laku  seseorang.  Melalui  proses  sosialisasi secara  langsung  seseorang  akan  diwarnai  cara  berpikir  dan  kebiasaan  hidupnya.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa melalui  proses  kegiatan  sosialisasi  secara  langsung  kepada  tenaga  kerja  oleh  petugas  humas  BPJS Ketenagakerjaan  dapat  membantu  tenaga  kerja  lebih  memahami  pentingnya  program  jaminan  sosial  bagi keselamatan tenaga kerja.
Tenaga  kerja  merupakan  aspek  penting  bagi  suatu  organisasi  atau  perusahaan  dalam  meningkatkan produktivitas, untuk itu agar selaras dengan peranan tenaga kerja diperlukan penanganan ketenagakerjaan guna menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dengan  cara  setiap  pemberi  kerja memberikan  perlindungan  kepada  karyawannya  agar  para  pekerja  dapat  merasa  aman  dalam  melaksanakan pekerjaannya  saat  terjadi  resiko-resiko  sosial  misalnya  kecelakaan  kerja,  hari  tua,  meninggal  dunia  pada  saat bekerja.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaannya  masih  kurang  kesadaran  perusahaan memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja.  Hal  itu  dibuktikan    dengan  masih  ada  perusahaan  yang  belum mendaftarkan  tenaga  kerjanya  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  disebabkan  oleh  minimnya  kesadaran  perusahaan  dan tenaga  kerja  Kota  Padang  untuk  mengikuti  program  jaminan  sosial.  Kurangnya  kesadaran  perusahaan dikarenakan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang berlangsung di Indonesia saat ini dengan penghasilan dimiliki  perusahaan  hanya  cukup  untuk  membayar  tenaga  kerja  daan  biaya  produksi  sehingga  tidak memungkinkan untuk membayar iuran yang diwajibkan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk menghimbau peusahaan agar mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja hal tersebut belum terlaksana secara maksimal karena masih ada pengusaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta walaupun ada sanksi tegas dari BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya perusahaan yang memperkerjakan seseorang wajib memberikan perlindungan dan meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja  tersebut  dalam  bentuk  memberikan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan salah satunya melalaui BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program-program perlindungan dasar bagi tenaga kerja.
Pelaksanaan  humas  dalam  rangka  sosialisasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  pada  BPJS Ketenagakerjaan Padang  tidak terlepas adanya penggunaan media komunikasi. Penggunaan media tersebut guna menunjang  tercapainya  tujuan  sosialisasi.  Media  yang  digunakan  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  biasanya menggunakan koran atau media cetak, media elektronik dan tatap muka langsung, ada juga yang berupa leaflet serta  brosur  yang  diadakan  sendiri.  Dalam  melakukan  sosialisasi  mengunakan  media  cetak,  pihak  BPJS Ketenagakerjaan  sudah  bekerja  sama  dengan  koran  lokal  untuk  menerbitkan  setiap  bulannya  kegiatan-kegiatan seputar BPJS Ketenagakerjaan. namun dalam sosialisasi menggunakan media elektronik masih belum digunakan dengan  optimal,  seperti  tidak  adanya  penayangan  iklan  di  televisi  tentang  manfaat  program  jaminan  sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang,  dalam  merilis  berita mengenai kebijakan-kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan belum optimal dilakukan. Masih banyak tenaga  kerja  yang  belum  memahami  program  jamian  sosial  ketenagakerjaan.  Dalam  merilis  berita  terkait kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan belum sepenuhnya merata sampai ke publik. Umumnya yang mengetahui  informasi  rinci  mengenai  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  ialah human  resources Departement (divisi  sumber  daya  manusia).  Namun  tenaga kerja  kurang  memahami manfaat  program-program
jaminan  sosial  BPJS  Ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  lebih  menyarankan  kepada  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan  agar  lebih  mengoptimalkan  lagi  strategi  dalam  mensosialisasikan  manfaat  program  jaminan sosial ketenagakerjaan kepada semua lapisan masyarakat yang berstatus sebagai pekerja.
BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  melakukan  hubungan  kerja  samadengan  media  lokal.  Bentuk  kerja  sama denga media cetak lokal diantaranya berupa peliputan saat penyaluran santuan, respon masyarakat melalui kritik dan  saran.  Tujuan  dari  adanya  keterbukaan  dan  keterlibatan  pers  tersebut  untuk  menjalin  komunikasi  kepada masyarakat  maupun  instansi  lain.  Sosialisasi  dalam  bentuk  riset  dapat  dilihat  dari  manfaat  dan  prosedur pendaftaran 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian  dan  jaminan  pensiun  serta  tata  syarat  pengajuan  klaim  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Indikator keberhasilan  dalam  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  diketahui  dari  banyaknya  tenaga  kerja  yang mendaftarkan  diri  ke  BPJS  Ketenagakerjaan,  namun  untuk  lebih  mengoptimalkan  lagi,  penulis  menyarankan agar humas lebih berupaya lebih keras lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi sampai kepada semua tenaga kerja.
BPJS Ketenagakerjaan Padang disaat penulis menanyakan apakah stakeholder dapat melakukan kegiatan konseling,  secara  keseluruhan responden  menjawab  s takeholde r dapat melakukan  kegiatan  konseling  di  kantor BPJS  Ketenagakerjaan  atau  utusan  dari  kantor  datang  ke  perusahaan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  satu pegawai  BPJS  Ketenagakerjaan  bertanggungjawab  terhadap  banyaknya  jumlah  perusahaan.  Hal  ini  dapat menyebabkan  kurang  optimalnya  kegiatan  konseling  yang  dilakukan.  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang terdapat  beberapa  kegiatan  rutin  yang  dilakukan  oleh  marketing  officer  BPJS  Ketenagakerjaan,  yaitu  setiap sebulan  sekali  mengumpulkan  direktur  atau  HRD  perusahaan  dalam  satu  tempat  sembari  mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dasar-dasar program jaminan sosial ketenagakerjaan sudah dipahami, namun untuk tenaga kerja di sektor informal perlu perhatian khusus dari humas, karna sampai saat ini masih ada tenaga  kerja  sektor  informal  yang  menolak  mendaftarkan  diri  walaupun  sudah  diberikan  penjelasan  manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan dalam membentuk citra positif dari masyarakat ada beberapa cara. Beberapa cara yang ditempuh adalah bekerjasama dengan media dan sosialisasi kepada masyarakat. Bekerjasama dengan media bertujuan  agar  media  dapat  memberikan  keterangan  yang  lurus  dan  memberikan  penjelasan  mengenai  BPJS Ketenagakerjaan.  Media  sebagai  sarana  penyebaran  informasi  yang  paling  cepat  diterima  oleh  masyarakat diharapkan mampu mengubah sebagian asumsi masyarakat mengenai BPJS bahwasannya BPJS Ketenagakerjan berbeda  dengan  BPJS  Kesehatan,  sehingga  nantinya  lebih  banyak  dikenal  masyarakat.  Cara  selanjutnya  yaitu melalui  sosialisasi,  dilakukan  guna  meningkatkan  pemahaman  dan  merangkul  masyarakat  secara  langsung. Adanya  kegiatan  sosialisasi  dan  presentasi  secara  langsung,  masyarakat  dapat  lebih  leluasa  memberikan pertanyaan, kritik dan sarannya. Disisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga dapat mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan tenaga kerja di daerah tersebut. Kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan melalui kontak dengan pers, stakeholders dan juga instansi lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sosialisasi oleh petugas humas mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah dilakukan, namun sosialisasi tersebut tidak mencangkup kepada semua stakeholder BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan sosialisasi hanya  diikuti  oleh  HRD  (Human  Resources  Development)  perusahaan  atau  utusan  perwakilan  dari perusahaan saja yang nantinya akan menyampaikan lagi segala informasi dari humas BPJS Ketenagakerjaan pada  para  pekerja.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  perwakilan  perusahaan kepada tenaga  kerja menjadi tidak maksimal,  karena  informasi  yang  disampaikan  bisa  sedikit  berbeda  dari yang  sudah  disampaikan  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang.  Pada  akhirnya  hal  ini  menyebabkan  kurangnya kesadaran tenaga kerja terhadap pentingnya penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dari ketidakpastian resiko sosial dan ekonomi yang mungkin saja bisa terjadi.
2. Minimnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan Padang. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan pengusaha akan manfaat program jaminan sosial
dan kondisi ekonomi yang berlangsung di Indonesia saat ini dengan penghasilan dimiliki perusahaan hanya cukup untuk membayar tenaga kerja dan biaya produksi.
3. Media  yang  digunakan  dalam  kegiatan  sosialiasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  program  jaminan sosial  yaitu  secara  nasional  dari  pemerintah  melalui  media  massa  (televisi,  radio),    media  sosial  (twitter, facebook),  serta  media  nir-massa  (spanduk,  pamflet,  baligo,  brosur,  CD).  Secara  khususnya  BPJS Ketenagakerjaan  Padang  untuk  media  massanya  melalui  radio  kota  Padang,  media  nir-massa  (spanduk, baligo,  umbul-umbul,  balon,  kaos),  serta  media  sosial  (twitter,  WA,  bbm).  Namun  dalam  menggunakan media  elektronik  kurang  dimanfaatkan  secara  optimal.  Selain  itu  pembaharuan  situs  terbaru  media  online BPJS Ketenagakerjaan Padang jarang dilakukan dan tidak adanya penayangan iklan tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan  di stasiun TV Nasional atau stasiun TV Lokal. Humas BPJS Keteneagakerjaan lebih menfokuskan  penggunaan  media  cetak  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  stakeholder  sehingga  media online kurang dimanfaatkan secara optimal.
4. Optimalisasi  pelaksanaan  humas  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  belum  dapat  dikatakan  berjalan dengan  baik.  Karena  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa  kendala  seperti  sosialisasi  yang  tidak merata  kepada  seluruh  stakeholder  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  masih  banyaknya  pengusaha  yang  enggan mendaftarkan  tenaga  kerjanya  menjadi  peserta  program  BPJS  Ketenagakerjaan  serta  media  sosial  yang kurang dimanfaatkan dengan optimal.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, adapun  saran  yang dapat diberikan  penulis terkait dengan  Pelaksanaan Humas  Dalam  Sosialisasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Padang dalam pembenahan yaitu sebagi berikut:
1. Pada BPJS Ketenagakerjaan Padang, posisi humas masih belum sesuai dengan konsep sesungguhnya. Posisi humas hendaknya berada dekat dengan top manajemen, namun saat ini posisi humas masih berada di bawah naungan  bidang  Umum  dan  Pemasaran.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  peningkatan  posisi  humas  dalam struktur  organisasi  BPJS  Ketenagakerjaan  ke  posisi  dekat  dengan  top  manajemen  agar  fungsi  dan  tugas humas dapat berjalan dengan optimal.
2. Dalam mewujudkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja, pengusaha hendaknya segera mendaftarkan seluruh tenaga kerja pada program-program BPJS Ketenagakerjaan.
3. BPJS  Ketenagakerjaan  Padang  hendaknya  memiliki  pegawai  humas  yang  memang  berkualifikasi  sesuai dengan  bidang  kehumasan  yang  khusus  melakukan  kegiatan  sebagai  penghubung  organisasi  dengan publiknya  serta  mengefektifkan  petugas  humas  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan  diklat  bagi pegawai  yang  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  menjadi  petugas  humas,  agar  pelaksanaan  humas  dapat terlaksana dengan optimal.
4. Kepada  masyarakat  sebagai  stakeholder  BPJS  Ketenagakerjaan  agar  dapat  lebih  giat  dalam  mencari informasi-informasi  terbaru  melalui  berbagai  sumber  informasi  yang  tersedia  mengenai  kebijakan-kebijkan BPJS Ketenagakerjaan terkait program-program jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Untuk  peneliti  selanjutnya,  agar  penelitian  ini  bisa  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  mengembangkan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, M. Linggar. 2005. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Dhoiri, Taufiq Rohman dkk. 2007. SosiologiSuatu Kajian Kehidupan Masyarakat . Jakarta: Yudhistira.
Indri,  S  Verida.    (2016).  “ Pelaksanaan  Public  Relations  Dalam  Sosialisasi  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Kantor BPJS  Ketenagakerjaan  Gunung  Kidul  Yogyakarta ”.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  –  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Nova,  Firsan.  2011. Strategi  PR  Menghadapi  Kritis,  Mengelola  Isu,  Membangun  Citra,  dan  Reputasi Perusahaan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rumanti, Sr. Maria Assumpta. 2002. Dasar-dasar Public Relations . Jakarta: PT. Grasindo
Ruslan, Rosady. 2016. ManajemenPublic Relation dan Media Komunikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Afabeta.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan   Sosial.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-undang Tahun 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.