## Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Sistem Demokrasi Indonesia
Sabar Dumayanti Sihombing Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia
Corresponding Author :       dumayantisihombing@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received September 14, 2023 Revised October 01, 2023 Accepted November 03, 2023

## ABSTRACT
This article aims to find out and explain the implementation of Pancasila as a moral foundation in the democratic system in Indonesia. The research method uses a qualitative study approach or descriptive approach where the basic material is obtained from the results of literature studies in book, journal  and  article  sources.  Based  on  the  research  results,  it  was  found that  Pancasila  was  used  as  the  moral  foundation  of  democracy  in Indonesia  because  its  values  include  aspects  of  spirituality,  humanity, unity,  democracy  and  social  justice.  This  can  be  seen  from  the implementation of Pancasila Democracy, which is a system of government that is directed by  the  wisdom  of wisdom and is based on the values of Pancasila,  such  as  Belief  in  One  Almighty  God,  just  and  civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy led by the  wisdom of wisdom, and Social Justice.
Keywords : Pancasila as a Moral Foundation, Indonesian Democratic System
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Pancasila  sebagai  dasar  negara  dianggap  sebagai  jiwa  dan  pandangan  hidup Indonesia,  terintegrasi  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pancasila  terdiri  dari  lima  sila  yang  masing-masing  memiliki  makna  mendalam. Pancasila  juga  menjadi panduan  dan  moral  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  kehidupan sehari-hari,  baik  dalam  konteks  social,  politik,  ekonomi  maupun  budaya.pancasila dirancang  untuk  mencerminkan  cita-cita  dan  aspirasi  bangsa  Indonesia,  menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, kesatuan, dan keadilan. Lima hal itulah yang menjadi prinsip kemudian diberinama Pancasila kemudian diusulkan sebagai Weltanschauung Negara Indonesia yang merdeka (Agustinus, 2015).
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat  (Noviati,  2013:2).  Ciri  khas  utama  demokrasi  adalah  partisipasi  rakyat  dalam proses  pengambilan  keputusan  politik,  baik  secara  langsung  maupun  melalui perwakilan. Beberapa aspek kunci dalam demokrasi adalah adanya pemilihan umum, hak asasi manusia, aturan hukum, pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta adanya partisipasi rakyat.
Pancasila  dalam  demokrasi  Indonesia  berperan  untuk  memberikan  landasan moral  dan  etika.  Moral  merupakan  tata  cara  dalam  kehidupan,  adat  istiadat,  atau kebiasaan  yang  dilakukan  secara  individu  maupun  kelompok  sosial  (Encyclopedia, 2019:1). Moral dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi pribadi maupun kelompok.  Nilai-nilai dalam pancasila tidak hanya membimbing perilaku  individu  dan  kelompok,  tetapi  juga  membentuk  dasar  etis  dan  moral  bagi

## Attractive : Innovative Education Journal
lembaga-lembaga  pemerintahan  tapi  pancasila  juga  memastikan  bahwa  demokrasi berkembang dalam kerangka yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.
Pancasila  sebagai  landasan  moral  dan  filosofis  negara,  idealnya  membimbing perilaku  politik  dan  tata  kelola  pemerintahan.  Nilai-nilai  pancasila  sangat  perlu diimplementasikan  agar  dapat  menjaga  eksistensi  bangsa  Indonesia    sebagai  negara demokrasi dengan pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa    isu  atau  permasalahan  yang  menandakan  adanya  kesenjangan  antara idealisme ini dengan praktik dalam kenyataan, seperti: maraknya korupsi, nepotisme, politik  identitas,  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan  rendahnya  partisipasi  publik dalam  demokrasi.  Tentunya  masalah  ini  harus  segera  ditangani  dengan  melibatkan seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  dengan  menerapkan  kembali  nilai-nilai  dasar pancasila.

## Tinjauan Pustaka
1. Definisi dan Sejarah Pancasila
a. Asal-usul Pancasila Pancasila  sebagai  falsafah  atau  dasar  negara  Indonesia  lahir  sebagai proses  sejarah  yang  panjang.  Menurut  (Wahyu, 2015)  Nilai-nilai  pancasila bersifat  fundamental,  mutlak,  universal  dan  abadi  dan  nilai-nilai  yang merupakan berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh nusantara  Asal-usul  pancasila  dapat  ditelusuri  berdasarkan  rentetan peristiwa berikut
1) Awal  kemerdekaan:  dalam  merespon  tuntutan  Jepang  pada  masa pendudukan,  pada  1  Maret  1945  Soekarno  membentuk  Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk merumuskan dasar negara Indonesia.
2) Situasi yang kontroversial: munculnya kontroversi terkait dasar negara yang hendak dirumuskan. Kelompok Islam mendukung dasar negara berdasarkan  syariah,  sementara  kelompok  nasionalis  ingin  dasar negara yang inklusif.
3) Sidang BPUPKI: sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1
Juni 1945 yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat ini, ada tiga (3) tokoh  menyampaikan  pidatonya  terkait  perumusan  dasar  negara diantaranya  yaitu  Mohammad  Yamin,  Soepomo,  dan  Ir.  Soekarno. Masing-masing  memberikan  pandangan  terkait  dasar  negara.  Pada  1 Juni 1945, Soekarno merumuskan pancasila sebagai dasar negara yang menggabungkan  prinsip  nasionalisme,  internasionalisme,  demokrasi dan ketuhanan.
4) Penyempurnaan dalam PPKI: setelah proklamasi kemerdekaan pada 17
Agustus  1945,pancasila  terus  berkembang.  Pembentukan  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyempurnakan rumusan pancasila.  Pancasila  kemudian  ditetapkan  sebagai  dasar  negara  dan diakui secara resmi dalm pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Falsafah pancasila Dalam Konteks Sejarah Indonesia Pancasila diadopsi sebagai dasar negara dalam UUD 1945 yang menjadi fondasi  untuk  membangun negara  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil dan makmur. Pancasila manjadi instrument penting dalam mempersatukan berbagai  suku,  budaya,    dan  agama  di  Indonesia.  Ini  membantu  negara dalam  mengarahkan  social  yang  kompleks  dan  politik  setelah
kemerdekaan.  Selama  orde  baru,  pancasila  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperkuat  stabilitas  nasional  dan  menekan  paham  komunis,  tetapi kemudian  menimbulkan  kritik  terhada  penggunaan  pancasila  sebagai  alat legitimasi  hukum.  Setelah  era  reformasi,  pancasila  kembali  ditegaskan sebagai  landasan  demokrasi  dan  keberagaman  di  Indonesia.  Upaya  ini untuk  mengembalikan  esensi  pancasila  sebagai  pengikat  keragaman  dan sebagai dasar moral dan etika bangsa.
2. Defenisi Moral Moral  adalah  seperangkat  ide,  nilai,  ajaran,  prinsip  atau  norma  yang ditunjukkan  dalam  tingkah  laku,  perbuatan  atau  sikap  yang  dilakukan  oleh individu  atau  kelompok  sosial.  Moral  adalah  seperangkat  nilai,  prinsip,  dan norma  yang  mengatur  perilaku  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Moral mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab,  dan  empati,  serta  mempengaruhi  tindakan  dan  keputusan  seseorang dalam  berinteraksi  dengan  orang  lain.  Moral  juga  dapat  dipahami  sebagai suatu  sistem  nilai  yang  diinternalisasi  oleh  individu  dan  masyarakat,  yang membentuk pandangan hidup dan perilaku mereka. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, moral juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan  prinsip  yang  mengatur  perilaku  dan  tindakan  pemerintah  dan  warga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, moral menjadi landasan penting dalam pembentukan sistem politik dan hukum, serta dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemahaman Tentang Demokrasi
a. Defenisi Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ Demokratia ”  yang  berarti kekuasaan  rakyat.  Menurut  KBBI,  demokrasi  adalah  gagasan  atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan  yang  sama  bagi  semua  warga  negara.  Ciri-ciri  negara  yang menganut  system  demokrasi  adalah  adanya  pemilihan  umum,  adanya pengskusn  terhadap  hak  asasi  manusia,  adanya  hokum  yang  berlaku, penghargaan  dan  penerimaan  terhadap  keberagaman  masyarakat, partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  pengambilan  keputusan, dan  adanya    keterbukaan    serta  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada rakyat.  Demokrasi  berusaha  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  adil dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia Secara  umum,  demokrasi  di  Indonesia  telah  berkembang  dari  system yang  awalnya  cenderung  sentralistik  dan  otoriter  menjadi  lebih  terbuka, partisipatif,  dan  menganut  system  demokrasi  perwakilan.  Ada  empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa yakni:
1) Demokrasi  Parlementer  (1945-1959):  demokrasi  ini  dimulai  ketika Indonesia  resmi  menjadi  negara  yang  merdeka.  Demokrasi parlementer  adalah  system  demokrasi  yang  menempatkan  parlemen sebagai  bagian  fundamental  di  pemerintahan.  Tetapi,  konsep demokrasi  ini  tidak  berjalan  baik  di  Indonesia  karena  telah  memberi peluang  sangat  besar  kepada  partai-partai  politik  mendominasi kehidupan social politik.
2) Demokrasi  Terpimpin    (1959-1965):  adalah  system  pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan
berpusat  kepada  satu  orang,  yaitu  pemimpin  pemerintahan.  Saat  itu terjadi banyak peyelewengan terhadap pancasila seperti pembentukan organisasi komunis, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan GBHN yang bersumber dari pidato presidn.
3) Demokrasi  Pancasila  Era  Orde  Baru  (1965-1998):  saat  itu  telah diterapkan  demokrasi  pancasila  yang  menjadikan  pancasila  sebagai landasan  demokrasi.  Akan  tetapi  terjadi  banyak  penyimpangan  saat itu, yakni pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, kebebasan berpolitik bagi  PNS,  kurangnya  jaminan  kebebasan  mengemukakan  pendapat serta maraknya praktik KKN.
4) Demokrasi  Reformasi (1998-sekarang): di era ini fase demokrasi sudah kembali  ke  prinsip  dasar  demokrasi  yang  ditandai  dengan  beberapa ciri  seperti:  adanya  pemilu  secara  langsung,  kebebasan  pers, desentralisasi,  adanya  penjaminan  hak  bagi  warga  negara  serta rekrutmen politik yang inklusif.
4. Pancasila Sebagai Landasan Moral
Pancasila mengandung kesatuan antara asas-asas budi pekerti dan moral.
Secara  etimologis  pancasila  berasaldari  bahasa Sansekerta  ,  yakni  Panca  yang artinya “lima”, dan sila yang berarti “asas” atau “kewajiban moral”. Penetapan pancasila sebagai dasar negara bahwa asas-asas moral yang terkandung dalam pancasila menjadi landasan bagi seluruh penyelenggara negara (Kristogonus T. Lagno, Largus Nadeak , Yogi Sinurat, 2023)
5. Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia
a. Pancasila sebagai fondasi demokrasi Pancasila  sebgaai  dasar  negara  berfungsi  sebagai  landasan  ideologis yang  membentuk  karakteristik  unik  demokrasi  di  Inonesia,  yang  tidak hanya berfokus pada mekanisme politik, tetapi juga pada nilai-nilai  social dan  budaya (Sudrajat). Ini  menciptakan bentuk demokrasi  yang berupaya menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang beragam, serta menyeimbangkan  kebebasan  dengan  keharmonisan  social.  Pancasila menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan pemerintahan, dan memastikan bahwa demokrasi Indonesia berjalan sesuai dengan nilai- nilai yang dijunjung tinggi.
Dibandingkan  dengan  demokrasi  di  negara  lain  ada  beberapa  aspek yang menjadi ciri utama perbedaan demokrasi di Indonesia dengan negara lain,  yakni  system  pemerintahan,  adanya  pemilihan  umum,  adanya kebebasan  pers,  desentralisasi,  dan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam pemerintahan.  Perbandingan  ini  tentu  bergantung  pada  kondisi  dan konteks sejarah serta social masing-masing negara.
b. Tantangan dan Peluang
1) Tantangan: dalam menerapkan demokrasi pancasila meliputi tantangan dalam  pemahaman  yang  benar  terhadap  nilai-nilai  pancasila, maraknya praktik korupsi,  adanya konflik social dan politik identitas, pendidikan dan kesadaran masyarakat yang belum merata serta masih diperlukan penguatan lembaga demokrasi.
2) Peluang:  sementara  peluang  dalam  menerapkan  demokrasi    pancasila yakni  keragaman  budaya  menjadi  kekuatan  dalam  mempromosikan toleransi,  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  demokrasi,
meningkatnya  kerjasama  antar  lembaga  serta  penggunaan  teknologi informasi yang dapat membantu menyebarkan nilai-nilai pancasila.

## METODE
A. Desain penelitian
Menurut  Silaen  dalam  (Putri,  2022)  desain  penelitian  adalah  desain  mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam  penelitian  ini  digunakan  penelitian  eksploratif  dan  deskriptif.  Menurut (Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.,  2017)  Penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil  penelitian,  namun  hasil  gambaran  tersebut  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  yang  lebih  umum.  Sedangkan  pendapat  menurut  (Arikunto,  2016) mengemukakan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu.
B. Metode penelitian
Metode  penelitian  adalah  skenario  pelaksanaan  penelitian  dijalankan  ( (Darmalaksana,  2020)  menggunakan  pendekatan  kajian  kualitatif  atau  pendekatan secara  deskriptif,  dimana  dasar  bahannya  diperoleh  dari  hasil  studi  literature  pada sumber buku, jurnal, dan artikel. Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah ditegaskan  terdahulu,  ada  dua  jenis,  yaitu  penelitian  kualitatif  (Gunawan,  2013) Penelitian  dilaksanakan  untuk  menghasilkan  dan  menguji  teori.  Penelitian  kualitatif berkaitan  dengan  mengacu  pada  makna,  konsep,  defenisi  dan  juga  pemaparan terhadap  topic.  Peneliti  mencari  sumber  teori  untuk  dianalisis,  kemudian  ditarik kesimpulan.  Metode penelitian kualitatif menurut (Abdussamad, 2021) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara trianggulasi,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  makna  dari  pada  generalisasi  dan  metode  penelitian  sosial  dengan berbagai alternatif pendekatan (Suyanto, 2015)
C. Alat pengumpulan data
1. Studi Pustaka
Studi  pustaka  dilakukan  untuk  memperkaya  pengetahuan  mengenai berbagai  konsep  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  atau  pedoman  dalam proses  penelitian.  Peneliti  juga  menggunakan  studi  pustaka  dalam  teknik pengumpulan  data.    Studi  pustaka  dalam  teknik  pengumpulan  data  ini merupakan  jenis  data  sekunder  yang  digunakan  untuk  membantu  proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat  kabar,  buku-buku,  maupun  karya  ilmiah  pada  penelitian  sebelumnya. Tujuan  dari  studi  pustaka  ini  adalah  untuk  mencari  fakta  dan  mengetahui konsep metode yang digunakan (Darmalaksana W. , 2020).
Dalam studi pustaka, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara  membaca  dan  mencatat  artikel  yang  berkaitan  dengan  Prosedur Pelaksanaan penelitian melalui buku-buku dan dokumen.
2. Dokumentasi Menurut  (Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,  2016) menyatakan  “Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau karya-karya  monumental  dari seseorang”.  Dokumen  yang  digunakan  merupakan  data  pendukung  terhadap hasil  pengamatan  dan wawancara  berkaitan  dengan  bentuk  pesan verbal  dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh penulis.
D. Teknik Analisis Data Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
1. Data Reduction (Reduksi data)
Reduksi  data  merupakan  suatu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus- menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi  data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:  Mengkategorikan data (Coding) ialah upaya  memilah-milah  setiap  satuan  data  ke  dalam  bagian-bagian  yang memiliki  kesamaan.  Interpretasi  data  ialah  pencarian  pengertian  yang  lebih luas  tentang  data  yang  telah  dianalisis  atau  dengan  kata  lain,  interpretasi merupakan  penjelasan  yang  terinci  tentang  arti  yang  sebenarnya  dari  data penelitian (
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada  saat  penelitian  mengenai  persepsi  pemustaka  tentang  pustakawan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.
2. Data Display (Penyajian data)
Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk  menarik  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks  naratif  ialah  peneliti  mendeskripsikan  informasi  yang  telah diklasifikasikan  sebelumnya  mengenai  persepsi  pemustaka  tentang  kinerja pustakawan  yang  kemudian  dibentuk  simpulan  dan  selanjutnya  simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Conclusion/Verifying (Penarikan simpulan)
Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna  setiap  gejala  yang  diperolehnya  dari  lapangan,  mencatat  keteraturan dan  konfigurasi  yang  mungkin  ada,  alur  kausalitas  dari  fenomena  dan proporsi.  Pada  tahap  ini,  penulis  menarik  simpulan  dari  data  yang  telah disimpulkan  sebelumnya,  kemudian  mencocokkan  catatan  dan  pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Pancasila  adalah  dasar  negara  Indonesia  yang  membentuk  sistem  demokrasi  di negara ini. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial.
Berikut  adalah  penjelasan  pengertian  Pancasila  dalam  sistem  demokrasi Indonesia:
1) Ketuhanan  Yang  Maha  Esa:  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  agama  dan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rangkuti, 2023)
2) Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab:  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menjunjung tinggi prinsip  keadilan  sosial,  kesetaraan,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia (Rangkuti, 2023)
3) Persatuan  Indonesia:  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  membangun persatuan  dan  kesatuan  dalam  masyarakat,  mengupayakan  harmoni  dan toleransi antarwarga negara, serta mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia (Rangkuti, 2023)
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan: Prinsip ini menekankan pentingnya  keberagaman  dan  toleransi  dalam  masyarakat,  serta  mengakui hak organisasi politik, ekonomi, dan social (Rangkuti, 2023)
5) Keadilan Sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rangkuti, 2023)
Demokrasi  Pancasila  di  Indonesia  dilakukan  melalui  pemilihan umum  yang demokratis, dimana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan  Sistem  Ketatanegaraan.  Sistem  politik  Indonesia  didasarkan  pada  prinsip Demokrasi  Pancasila,  yang  membantu  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  seluruh masyarakat  Indonesia,  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa
2. Pancasila Dijadikan Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara Pancasila  dijadikan  sebagai  nilai-nilai  demokratis  dalam  kehidupan  bangsa  dan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari pengakuan Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek  Ishak,  yang  menegaskan  bahwa  Pancasila  adalah  pedoman  untuk penegakan  demokrasi  berbangsa  dan  bernegara  (Kaltim,  2014).  Demokrasi Pancasila  pada  hakikatnya  merupakan  norma  yang  mengatur  penyelenggaraan kedaulatan  rakyat  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara (Yunus, 2015)
Pancasila  juga  diartikan  sebagai  sistem  filsafat  yang  pada  hakikatnya merupakan  suatu  nilai  yang  dijadikan  sumber  norma  moral  dan  kenegaraan lainnya  (Wartini,  2021).  Demokrasi  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  dan  tujuan yang  tertuang  dalam  sila-sila  Pancasila,  seperti  pengakuan  dan  tanggung  jawab terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan (Pasla, 2023). Dengan demikian,  Pancasila  memegang  peran  penting  dalam  membentuk  dan  mengatur sistem demokrasi di Indonesia, serta menjadi landasan bagi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegaara
3. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi Berikut  disajikan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai landasan demokrasi (Sulistyorini, 2014)  antara lain
1. Ketuhanan yang berkebudayaan: Menekankan pengakuan dan tanggung jawab kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  nilai-nilai  kebenaran, kebaikan, dan keadilan.
2. Kemanusiaan  universal:  Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, serta menghormati martabat dan hak asasi setiap individu.
3. Persatuan  dalam  kebhinekaan:  Menekankan  pentingnya  membangun persatuan  dan  kesatuan  dalam  keragaman,  serta  mengakui  dan  menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia.
4. Demokrasi permusyawaratan: Menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  melalui  musyawarah  untuk mufakat.
5. Keadilan sosial: Menekankan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi  Pancasila  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila,  yang  menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik (Rangkuti,  2023).  Dengan  demikian,  nilai-nilai  tersebut  membentuk  landasan demokrasi  di  Indonesia,  yang  mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila

## KESIMPULAN
Pancasila adalah falsafah negara sebagai landasan moral demokrasi. Seluruh kegiatan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia harus merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila  dijadikan  sebagai  landasan  moral  demokrasi  di  Indonesia  karena  nilainya yang  mencakup  aspek  spiritual,  kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi,  dan  keadilan social. Hal ini terlihat dari implementasi Demokrasi Pancasila, yang merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan dan didasarkan pada nilai- nilai  Pancasila,  seperti  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,
dan Keadilan Sosial . Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan moral demokrasi di Indonesia memungkinkan integrasi antara nilai-nilai demokratis dengan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga menciptakan sistem demokrasi yang  unik dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia
REFERENSI Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press. Agustinus. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama. Jurnal Ilmiah Civis. 5 (1).
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Darmalaksana.  (2020).  Menulis  Artikel  Cepat  Meskipun  Tidak  Suka  Menulis. Kelas Menulis Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 1 .
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan  Studi Lapangan. Uin Sunan Gunung Djati Bandung . Gunawan. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Kaltim,  H.  P.  (2014).  Pancasila  Pedoman  Penegakan  Demokrasi  Bangsa. Humas  Prov. Kaltim .
Kristogonus  T.  Lagno,  Largus  Nadeak  ,  Yogi  Sinurat.  (2023).  Pancasila  Sebagai Landasan  Moral  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia. Seminar  Nasional  Filsafat Teologi .
Lagno,  K.,  Nadeak,  L.,  &  Sinurat,  Y.  (2023).  Pancasila  Sebagai  Landasan  Moral Kebebasan Beragama Di Indonesia. Seminar Nasional Filsafat Teologi , 10-18.
Pasla, B. N. (2023). Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, Dan Tujuan. Jambi Prov .
Putri,  E.  Y.  (2022).  Pengaruh  Kemudahan,  Keamanan,  Dan  Resiko  Terhadap  Minat Menggunakan Ceria Digital Pada Anggota Kspps Bmt Assyafi’iyah Kc Metro. Skripsi (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
Rangkuti,  M.  (2023).  Demokrasi  Pancasila  Pengertian,  Ciri,  Aspek,  Prinsip,  Dan Penerapannya. Umsu Fakultas Hukum .
Sudrajat, A. (N.D.). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Pt Alfabet. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta,
Cv.
Sulistyorini,  A.  (2014).  Pengembangan  Nilai-Nilai  Demokrasi  Pancasila  Melalui Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Di  Sma  Se-Kecamatan  Depok.
Universitas Negeri Yogyakarta . Suyanto. (2015). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Wahyu.  (2015).  Pelaksanaan  Pilkada  Berdasarkan  Asas  Demokrasi  Dan  Nilai  Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah Civis, 5 .
Wartini.  (2021).  Peningkatan  Pemahaman  Nilai-Nilai  Demokrasi  Indonesia  Dengan Menggunakan  Model  Project  Based  Learning  Kombinasi  Media  Whatsapp Group  Pada  Siswa  Kelas  Viii-A  Smp  Negeri  1  Mantingan  Kabupaten  Ngawi Tahun  Pelajaran  2020/2021. Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan .
Yunus,  N.  R.  (2015).  Aktualisasi  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Berbangsa  Dan Bernegara. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal .

## Copyright Holder :
© Sabar Dumayanti Sihombing (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: