## ANALISA AKUNTANSI PENDAPATAN
PEGADAIAN BERBASIS  SYARIAH  DENGAN PEGADAIAN BERBASIS KONVENSIONAL
Oleh : Dariana,SE.MM Dosen  Prodi Akuntansi Syariah

## STIE Syari’ah Bengkalis

## ABSTRAK
Perkembangan  produk-produk  berbasis  syariah  kian  marak  di  Indonesia,  tidak terkecuali  pegadaian.  Perum  pegadaian  mengeluarkan  produk  berbasis  syariah yang  disebut  dengan  pegadaian  syariah.  Pada  dasarnya,  produk-produk  berbasis syariah  memiliki  karakteristik  seperti,  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan  atau  bagI  hasil.  Pegadaian  syariah  atau  dikenal  dengan  istilah  rahn,  dalam pengoperasiannya  menggunakan  metode  Fee  Based  Income  (FBI)  atau Mudharobah  (bagi  hasil).  Karena  nasabah  dalam  mempergunakan  marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perlakuan  akuntansi  pendapatan berbasiskonvensional  dan  berbasis  syariah  .Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  komparatif  dengan  membandingkanperlakuan  akuntansi  pendapatan Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah.
Setelah  data-data  dikumpulkan,  penulis  menggambarkan  keadaan  objek penelitianyang  sesungguhnya  dan  mengkomparasikannya  untuk  menganalisis tentang perbedaan pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Dan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perum Pegadaian  baik yang berbasis  konvensional  maupun  berbasis  syariah  mengakui  pendapatannya  secara Basis akrual. Sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian syariah masih tunduk pada  ketentuan  yang  masih  berlaku  di  Perum  Pegadaian  Konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan  tarif  sewa  modal  /  bunga  atau  yang  dalam  istilah  syariah  dikenal dengan tarif ijarah.
Kata Kunci:  Akuntansi pendapatan , Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu  organisasi  yang  didirikan  oleh  pemiliknya  mempunyai  tujuan-tujuan tertentu.  Organisasi  yang  bersifat  mencari  laba  mempunyai  tujuan  utama  untuk menghasilkan  laba  maksimum.  Di  samping  itu  ada  juga  organisasi  yang  tidak bersifat  mencari  laba  tetapi  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui jasa  yang  diberikan.  Pada  organisasi  yang  mempunyai  tujuan  mencari  laba  atau yang  disebut  dengan  perusahaan  selalu  meningkatkan  kinerjanya  untuk menghasilkan laba, di mana laba ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan. Secara  umum  laba  maksimum  merupakan  tujuan  setiap  perusahaan  didirikan.
Karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pada  kondisi  saat  ini  sangat diperlukankecermatan  pelaksana  atau  pengelola  perusahaan  melakukan  sinergi yang  kuat  antar  masing-masing  bagian  dalam  organisasi  perusahaan.  Sinergi integral  dari  seluruh  bagian-bagian  dalam  perusahaan  akan  dapat  mendukung kelancaran  operasional  perusahaan  yang  pada  akhirnya  diharapkan  akan  dapat mencapai  tujuan  perusahaan.  Secara  umum  laba  maksimum  merupakan  tujuan setiap  perusahaan  didirikan.Karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pada kondisi saat ini sangat diperlukankecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan  sinergi  yang  kuat  antarmasing-masing  bagian  dalam  organisasi perusahaan.  Sinergi  integral  dari  seluruhbagian-bagian  dalam  perusahaan  akan dapat  mendukung  kelancaran  operasionalperusahaan  yang  pada  akhirnya diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan.
Di  Indonesia  satu-satunya  lembaga  pegadaian  yang  resmi  dan  didirikan olehpemerintah  dinamakan  Perusahaan  Umum  (  Perum  )  Pegadaian.  Perusahaan Umum  (Perum)  Pegadaian  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (  BUMN  )  yang merupakanlembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkanhukum  gadai  dan  berlaku  untuk  siapa  saja  dengan  syarat  jaminan berupa  benda-bendabergerak.  Masyarakat  yang  membutuhkan  dan  diwajibkan menyerahkan bendabergerak sebagai jaminan kepada Perusahaan Umum ( Perum )  Pegadaian.  Meskipun  banyak  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  pinjaman atau  kredit,namun  Perusahaan  Umum  (  Perum  )  Pegadaian tetap  menjadi  pilihan masyarakatyang  membutuhkan  dana,  karena  lembaga  ini  mampu  menyediakan dana secara cepatdengan prosedur  yang  mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari PerusahaanUmum ( Perum ) Pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.
Kehadiran  Perusahaan  Umum  (  Perum  )  Pegadaian  yang  didirikan  pemerintah mengusung  peran  sosial  yang  cukup  jelas,  yaitu  membantu  pemerintah  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  meski  peran  lain  sebagai  perusahaan, juga terus ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau kredit,  yang  oleh  Perusahaan  Umum  (  Perum  )  Pegadaian  dikenal  dengan istilah”Uang  Pinjam”.  Selain  itu  juga  Perusahaan  Umum  (  Perum  )  Pegadaian sangat berpengaruh untuk menghapus bank gelap, praktek ijon, riba dan lain-lain
yang  sifatnya  lintah  darat  dan  hanya  menambah  beban  dan  masalah  bagi masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perusahaan Umum  (  Perum  )  Pegadaian  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  rangka  program mengentaskan kemiskinan.
Perum Pegadaian merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas memberikan pelayanan  jasa  kredit  berupa  pinjaman  uang  dengan  jaminan  barang  bergerak. Perusahaan ini mengharapkan pendapatan dari hasil penjualan jasa tersebutwalaupun ada  pendapatan  –  pendapatan  lain  selain  dari  pemberian  kredit seperti adanya  jasa  taksiran  dan  jasa  titipan  barang.  Produk-produk  penyumbang pendapatan  terbesar  bagi  perusahaan  ini  adalah  produk  bisnis  inti  yakni  Kredit Cepat Aman, dan produk bisnis non inti berupa Kreasi ( Kredit Angsuran Fidusia ),  Kredit  Usaha  Rumah  Tangga.  Namun  ternyata  tidak  hanya  sampai  di  situ fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Karena  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  adalah  penganut  agama  Islam,  maka  Perum  Pegadaian  meluncurkan sebuah  produk  gadai  yang  berbasiskan  prinsip-prinsip  syariah  sehingga masyarakat  mendapat  beberapa  keuntungan  yaitu  cepat,  praktis  dan menentramkan.  Cepat  karena  hanya  membutuhkan  waktu  15  menit  untuk prosesnya,  praktis  karena  persyaratannya  mudah,  jangka  waktu  fleksibel  dan terdapat  kemudahan  lain,  serta  menentramkan  karena  sumber  dana  berasal  dari sumber  yang  sesuai  dengan  syariah  begitu  pun  dengan  proses  gadai  yang diberlakukan. Produk yang dimaksud di atas adalah produk Gadai Syariah. Pada  perusahaan  pegadaian  baik  yang  berbasis  syariah  maupun  pegadaian berbasis  konvensional  dalam  penyajian  laporan  keuangannya  mengakui pendapatan dari usahanya  menggunakan pencatatan secara akrual basis. Mengingat  pentingnya  peranan  pendapatan  ini  pada  perusahaan,  dan  merupakan pos yang sangat erat hubungannya dengan penentuan laba .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  bermaksud  untuk  mengadakan penelitian  dengan  judul  “ ANALISA    AKUNTANSI    PENDAPATAN PEGADAIAN BERBASIS  SYARIAH  DENGAN  PEGADAIAN BERBASIS KONVENSIONAL”.

## B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  dapat  diidentifikasikan masalah  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan pegadaiaan berbasis syariah dengan pegadaian berbasis konvensional.
2. Perumusan Masalah
Mengingat  pentingnya  peranan  pendapatan  ini  pada  perusahaan,  dan  merupakan pos  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  penentuan  laba  maka  penulis merumuskan masalah yaitu :
1. Mengetahui  akuntansi  pendapatan  pegadaian  berbasis  konvensional  dan berbasis syariah.
2. Mengetahui  apakah  akuntansi  pendapatan  berbasis  konvensional  dan berbasis syariah telah sesuai dengan PSAK 107  yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  :
3. Mengetahui  akuntansi  pendapatan  pegadaian  berbasis  konvensional  dan berbasis syariah.
4. Mengetahui  apakah  akuntansi  pendapatan  berbasis  konvensional  dan berbasis syariah telah sesuai dengan PSAK 107  yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Kegunaan dari penelitian ini adalah :
1.  Sebagai  bahan  untuk  menambah  pengetahuan  dan  memperluas  wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan.
2. Memberikan masukan mengenai akuntansi pendapatan khususnya
padaperusahaan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya yang sejenis.
4. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi bisnis yang sejenis.

## PEMBAHASAN

## A.  Tinjauan Tentang Gadai Syariah (Rahn)

## 1.  Pengertian Gadai ( Rahn)
Dalam  istilah  bahasa  arab,  gadai  di  istilahkan  dengan  rahn  dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penanahan terhadap suatu barang dengan hak  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  pembayaran  dari  barang  tersebut. Sedangkan  menurut  Sabiq,  rahn  adalah  menjadikan  barang  yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga  orang  yang  bersangkutan  boleh  mengambil  hutang  atau  ia  bisa mengambil  sebagian  (manfaat)  barangnya  itu.  Pengertian  ini  didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia  menjadikan  barang  miliknya  baik  berupa  barang  tak  bergerak  atau berupa  barang  ternak  berada  dibawah  penguasaan  pemberi  pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya 1 .
Ar-rahn merupakan  kegiatan  menahan  salah  satu  harta  milik  si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 2 Gadai adalah
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Gadai  Syariah  di  Indonesia .  (Yogyakarta:gajah  Mada  University press, 2006)  h. 112.
2 Kasmir, Dasar-DasarPerbankan, (Jakarta PT. RajagrafindoPersada, 2002)  h.227.
menjadikan  suatu  benda  yang  berupa  benda  harta  dan  ada  harganya, sebaagai  jaminan  hutang    dan  akan  dijadikan  pembayaran  hutangya  jika hutang itu tidak dibayar. 3
Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah  sesuatu  benda  yang  dijadikan  kepercayaan  dari  suatu  hutang  untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang  yang  berpiutang.  Dari  pengertian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa pengertian rahn adalah  menahan  harta  salah  satu  milik  si  peminjam  sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya
2. Landasan Hukum gadai
Adapun  landasan  hokum  dari  transaksi  gadai  diatur  dalam  Al- Qur’an,  dan sunnah.
a.  Al- Qur’an
Ayat  alqur’anyang  dapat  dijadikan  dasar hukum  perjanjian  gadai adalah QS. Al-baqarahayat 283:
ٌناَه ِزَف اًبِتاَك اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍزَفَس  ٰىَلَع ْمُتىُك نِإ َو ٌتَضىُبْقَّم ۖ َه ِمُت ْؤا يِذَّلا ِّدَؤُيْلَف اًضْعَب مُكُضْعَب َه ِمَأ  ْنِئَف ُهَّب َر َ َّاللَّ ِقَّتَيْل َو ُهَتَواَمَأ ۖ َةَداَهَّشلا اىُمُتْكَت  َلَ َو ۖ ُهُبْلَق ٌمِثآ ُهَّوِئَف اَهْمُتْكَي هَم َو ۖ ٌميِلَع  َنىُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللَّ َو ﴿ ٣٨٢ ﴾
Artinya: jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya) dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah kamu  (parasaksi)  Menyembunyi  kan  persaksian.  Dan  Barang  siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosahatinya;  dan  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan .( QS. Al-baqarah 283)
Ayat  ini  tidaklah  menetapkan  bahwa  jaminan  itu  hanya  boleh dilakukan  dengan  syarat  dalam  perjalanan,  muamalah  tidak  dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat  ini hanya menyatakan bahwa dalam  keadaan  tersebut  boleh  dilakukan  muamalah  dengan  memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad  saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.
Mekanisme perjanjian perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai) yakni:
a.  Akad Qard al- Hasan
Akad  ini  biasanya  dilakukan  pada  nasabah  yang  ingin menggadaikan  barangnya  untuk  tujuan  konsumtif.  Untuk  itu,  nasabah (rahin)  dikarenakan  biaya  berupa  upah/ fee kepada  pihak  pegadaian
3 Mohammad Rifa’i, IlmuFiqih Islam Lengkap, (Semarang PT. KryaToha Putra, 1978),   h. 423.
( murtahin )  karena  telah  menjaga  dan  merawat  barang  gadaian (marhun).
b.  Akad Mudahrabah
Akad mudharabah adalah  akad  yang  dilakukan  oleh  nasabah yang  menggadaikan  jaminannya  untuk  menambah  modal  usaha  atau pembiayaan  yang  bersifat  produktif.  Dengan  akad  ini,  nasabah  ( rahin )
akan  memberikan  bagi  hasil  berdasarkan  keuntungan  yang  didapat nasabah kepada pegadaian ( marhun ) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.
c.  Akad ba’i muqayyadah
Akad ba’i  muqayyadah adalah  akad  yang  dilakukan  apabila nasabah  ( rahin )  ingin  menggadaikan  barangnya  untuk  keperluan produktif.  Seperti  pembelian  peralatan  untuk  modal  kerja.  Untuk memperoleh  pinjaman  nasabah  harus  menyerahkan  barang  sebagai jaminan  berupa  barang-barang  yang  dapat  dimanfaatkan,  baik  oleh rahin maupun murtahin .  Dalam  hal  ini  nasabah  dapat  memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin . d.  Akad Ijarah
Akad ijarah adalah  akad  yang  objeknya  adalah  penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

## B. PEGADAIAN KONVENSIONAL
Perusahaan Umum Pegadaian adalah suau badan usaha di Indonesia yang secara  resmi  mempunyai  ijin  untuk  melaksanakan  kegiatan  lembaga  keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannyapada  saat  jatuh  tempo.  Gadai  menurut  Undang  –  undang  Hukum Perdata  (Burgenlijk  Wetbiek)  Buku  II  Bab  XX  pasal  1150,  adalah  :  suatu  hak yang  diperoleh  seorang  yang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  berutang  atau  orang  lain  atas  namanya  dan yang  memberikan  kekuasaan  kepada  yang  berpiutang  itu  untuk  mengambil pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  dari  pada  orang  –  orang berpiutang  lainnya,  dengan  pengecualian  biaya  untuk  melelang  barang  tersebut dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  mennyelamatkannya  setelah  barang tersebut digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan.

## Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional
Pada  pegadaian  konvensional  hanya  melakukan  satu  akad  perjanjian  hutang piutang  dengan  jaminan  barang  yang  bergerak  jika  dilihat  dari  aspek  hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat acessoir,sehingga pegadaian  konvensional  tidak  bisa  melakukan  penahanan  barang  dalam  jaminan atau dalam kata lainmelakukan praktek fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah mensyaratkan  secara  mutlak  barang  jaminannya  untuk  penarikkan  bea  jasa simpan.
Perbandingan Gadai dengan Rahn (Gadai Syari’ah) INDIKATOR RAHN (GADAY SYARI’AH) GADAI KONVENSIONAL Konsep Dasar Tolong Menolong (Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan) Profit Oriented (Bunga dari Pinjaman Pokok / Biaya Sewa Modal) Jenis Barang Jaminan Barang Bergerak & Tidak Bergerak Hanya Barang Bergerak Beban Biaya Pemeliharaan Bunga (dari pokok pinjaman) Lembaga Bisa Dilakukan Perseorangan Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (perum Pegadaian) Perlakuan Di jual (kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang) Di lelang
Dari  tabel  di  atas  tertulis  bahwa  konsep  dasar  gadai  syari'ah  adalah  tolong menolong.  Pada  dasarnya,  ketika  seseorang  menggadaikan  barang,  sudah  tentu dalam  kondisi  kesusahan.  Karenanya,  dalam  mekanisme  gadai  syari'ah  tidak membebankan  bunga  dari  pinjaman.  Dalam  gadai  dengan  prinsip  syari'ah,  orang yang  menggadaikan  barangnya  hanya  diberikan  kewajiban  untuk  memelihara barang  yang  dijadikan  jaminan.  Pemeliharaan  barang  jaminan,  tentu  merupakan kewajiban  pemilik  barang.  Akan  tetapi,  untuk  memudahkan  maka  pemeliharaan diserahkan  kepada  pihak  pegadaian  dengan  konsekuensi  ada  biaya  pemeliharaan
sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya,  tidak  tergantung  besar  kecilnya  dana  yang  dipinjam.  Akan  tetapi,  dilihat dari  nilai  taksiran  barang  yang  digadaikan.  Berbeda  halnya  dengan  pegadaian konvensional,  dimana  bunga  ditarik  dari  besar  kecilnya  dana  yang  dipinjam. Dilihat  dari  segi  barang  jaminannya,  gadai  syari'ah  bisa  berupa  barang  bergerak dan barang yang tidak bergerak. Sedangkan dalam pegadaian konvensional, hanya boleh  menjaminkan  barang  bergerak  saja.  Pada  pegadaian  konvensional  hanya melakukan  satu akad  perjanjian  hutang  piutang  dengan  jaminan  barang  bergerak yang  jika  ditinjau  dari  aspek  hukum  konvensional,  keberadaan  barang  jaminan dalam  gadai  bersifat  acessoir,  sehingga  Pegadaian  Konvensional  bisa  tidak melakukan  penahanan  barang  jaminan  atau  dengan  kata  lain  melakukan  praktik fidusia.  Berbeda  dengan  pegadaian  syariah  yang  mensyaratkan  secara  mutlak keberadaan  barang  jaminan  untuk  membenarkan  penarikan  bea  jasa  simpan. Dilihat  dari  sisi  kelembagaan,  gadai  syari'ah  tidak  terikat  lembaga.  Maksudnya, gadai syari'ah bisa dilakukan oleh siapapun, terlepas apakah pihak tersebut berupa lembaga  atau  bukan.  Berbeda  halnya  dengan  pegadaian  konvensional,  dimana gadai  hanya  bisa  dilakukan  kepada  lembaga  (perum  pegadaian)  sebagai  mana diatur dalam KUHP pasal 1150.
Menurut kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian, pendapatan diukur  menurut  harga  yang  terjadi  dalam  transaksi.  Jumlah  pendapatanakan dikurangi  dengan  bagian  pendapatan  yang  batal  karena  barang  agunannya tersangkut  perkara  polisi.  Oleh  karena  cukup  banyak  jenis  produk  di  Pegadaian, maka  tentu  diperlukan  akuntansi  pendapatan  yang  baik  sehingga  dapat menghindari  kerugian  yang  diakibatkan  kesalahan  dalam  akuntansi  pendapatan, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang optimal  dan  menjamin  kontinuitas  perusahaan.Seperti  pada  perusahaan  lain, Perum  Pegadaian  juga  sangat  mengharapkan  jumlah  pendapatan  yang  besar  dari penjualan  jasa  yang  berguna  untuk  memperlancar  kelangsungan  hidup  dari perusahaan  tersebut.  Karena  pendapatan  ini  merupakan  pos  yang  penting,  maka perusahaan  harus  menentukan  kebijakan yang  berkaitan  dengan  pendapatan  baik mengenai  pengakuan  dan    pengukuran  pendapatan  tersebut  harus  sesuai  dengan standar akuntansi keuangan.
Pada  garis  besar  perbandingan  bank  syariah  dengan  bank  konvensional dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel II – 1.

## Perbandingan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

## Tabel : Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Perlakuan Akuntansi Pergadaian Syariah Pegadaian Konvensional Pengukuran Diukur  menurut  harga  yang  terjadi dalam transaksi. Diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi. Pengakuan dan  Mengakui  pendapatann  berdasarkan  Mengakui pendapatan
Pencatatan akrual basis berdasarkan akrual basis Penyajian dan Pengungkapan Dalam  membuat  laporan  keuangan, tetap  tunduk  pada  ketentuan  yang masih berlaku di Pegadaian. Laporan keuangan syariah Menyajikan penyaluran Marhun Bih sebagai Pengembalian pinjaman yang diberikan,  serta  pendapatan  ijaroh sebagai pendapatansewa modal. Ketika  laporan  keuangan  Pegadaian konvensional Dan syariah dikonsolidasi, Jumlah proporsi pendapatan di masing masing  cabang  diungkapkan  pada catatan  laporan  keuangan.  Di  sini hamper  tidak  ada  perbedaan  antara Pegadaian  konvensional  dan  syariah. Yang  membedakan  pada  namanya saja, serta proporsi besarnya pemberian  tariff  sewa  modal  /ijaroh dan biaya administrasi. Dalam  membuat  laporan keuangan, penyajian endapatan pada laba rugi memisahkan pendapatan usaha, pendapatan usaha lainnya,  dan  pendapatan lain-lain serta biaya-biaya sehubungan dengan pendapatan yang dimaksud. Akad Didukung oleh dua akad, yaitu : Akad Ijaroh dan Akad Rahn - Didukung oleh satu akad, yaitu : Perjanjian Kredit
Sumber : Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia.
3. Pengakuan  dan  Pengukuran  (Perlakuan  Akuntansi)  pendapatan dipegadaian konvensional Berdasarkan PSAK 31 4
a. Pada saat si pengadai barang melakukan transaksi pengadaian barang ( dicatat oleh perum pegadaian ) Barang yang digadai Rp xxx Kas Rp xxx b. Pembayaran biaya administrasi Kas Rp xxx Pendapatan Administrasi Rp xxx Pelunasan barang yang digadai Kas Rp xxx Barang yang digadai Rp xxx c. Pembayaran bunga atas barang yang digadai Kas Rp xxx Pendapatan bunga atas barang yg digadai Rp xxx
4 Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa, Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000) h. 73-81.
d. Perpanjangan saat tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo Kas Rp xxx Pendapatan asministrasi Rp xxx
4. Pengakuan  dan  Pengukuran  (Perlakuan  Akuntansi)  pendapatan pegadaian syariah berdasarkan PSAK 107 a. Pada saat nasabah menerima pembiayaan qard dari pihak pegadaian Pembiayaan qardh Rp. xxx Kas Rp.xxx b. Pada saat nasabah membayar fee ujrah, maka jurnal nya adalah: Kas Rp. xxx Pendapatan fee ujrah  Rp. xxx c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah Kas Rp. xxx Piutang qard Rp xxx d.  Pada  saat  nasabah  memperpanjang  tempo  pinjaman,  maka  nasabah harus membayar biaya sewa perbulan Kas Rp xxx Pendapatan Ijarah        Rp xxx e.  Setelah  diperpanjang,  ternyata  nasabah  tidak  mampu  melunasi  biaya pinjaman,  sehingga  setelah  melalui  beberapa  tahap,  maka  barang  gadai  dijual.
MakaJurnalnyaadalah : Kas Rp xxx Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx

## PENUTUP

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  antara  perlakuan  akuntasi  pendapatan Pegadaian  berbasis  konvensional  dan  Pegadaian  berbasis  syariah,  disimpulkan bahwa:
1.  Pada  Pegadaian  berbasis  konvensional  dan  Pegadaian  berbasis  syariah, perlakuan akuntansi pendapatan diakui secara akrual dan penerapan accrual basis bagi  pegadaian  Syariah  ini  tidak  melanggar  prinsip  syariah,  justru  dapat membantu  memberikan  informasi  yang  obyektif  dan  benar  dalam  penghitungan kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat dan memperhatikan aspek keadilan. 2. Perbandingan perhitungan bunga pada Pegadaian konvensional lebih besar dari pada tarif ijaroh yang dikenakan oleh pihak Pegadaian syariah ( murtahin ) kepada nasabah  (  rahin  ),  sistem  operasional  di  Pegadaian  berbasis  syariah  mulai  dari pengajuan  pinjaman  (marhun  bih)  oleh  nasabah  hingga  pelunasan  pinjaman atau pelelangan  barang  jaminan  bagi  nasabah  yang  tidak  dapat  melunasi  pinjaman hingga  waktu  jatuh  tempo  pada  umumnya  telah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  prinsip  syariah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional. Namun  ada  sedikit  kekurangan  dalam  prosedur  pembentukan  pendapatan  di Pegadaian  syariah  yaitu  tidak  adanya  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana pinjaman  nasabah  sehingga  dikhawatirkan  adanya  penggunaan  dana  di  bidang yang  tidak  sesuai  syariah.  Jika  hal  tersebut  terjad  iberarti  esensi  dan  prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut.
3.  Pegadaian  syariah  tidak menekankan  pada  pemberian  bunga  dari  barang  yang digadaikan.  Meski  tanpa  bunga,  Pegadaian  berbasis  syariah  tetap  memperoleh keuntungan  seperti  yang  sudah  diatur  oleh  Dewan  Syariah  Nasional,  yaitu memberlakukan  biaya  pemeliharaan  dari  barang  yang  digadaikan.  Biaya  itu dihitung  dari  nilai  barang,  bukan  dari  jumlah  pinjaman.  Sedangkan  pada Pegadaian  konvensional,  biaya  yang  harus  dibayar  sejumlah  dari  yang dipinjamkan.
4.  Dalam  sistem  pembayaran,  Pegadaian  berbasis  konvensional  terdapat  bunga atau  dikenal  dengan  tarif  sewa  modal  berbeda  –  beda  tiap  golongan  yang diperpanjang  15  hari  di  mana  batas  jatuh  tempo  peminjaman  sama  –  sama  120 hari, sedangkan Pegadaian berbasis syariah dikenal beberapa istilah seperti biaya ijaroh yang dikenakan per 10 hari, golongan Marhun Bih, plafon MarhunBih, dan biaya administrasi per SBR ( Surat Bukti Rahn ).
5.  Perlakuan  akuntansi  pendapatan  pada  Pegadaian  syariah  dan  Pegadaian konvensional  sebenarnya  hampir  sama,  hanya  berbeda  pada  istilahnya saja.Pendapatan  ijaroh  pada  Pegadaian  berbasis  syariah  setelah  dikonsolidasi dengan  Pegadaian  berbasis  konvensional  akunnya  menjadi  Pendapatan sewamodal,  begitupun  untuk  penyaluran  dan  pelunasan  Marhun  Bih  akunnya menjadi  penyaluran  pinjaman  yang  diberikan  dan  pelunasan  pinjaman  yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Widjaja Tunggal, Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank  Syariah:  Teori,  Kebijakan,  dan  Studi Empiris di Indonesia, Bandung: Erlangga, 2010. Andri  Soemitra, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta:  Kencana  Prada Media Grup, 2009.
Bank  Indonesia,  “Ayo  ke  Bank:  Mengetahui  Perhitungan  Bunga  Tabungan”, Edukasi Perbankan di http://www.bi.go.id/web/id/, 2008. Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2005.
Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa, Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  Al  Karim  dan  Terjemahannya. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
Dewan  Syariah  Nasional, Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  02/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000. _____, Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh). Jakarta:  Majelis  Ulama  Indonesia, 2000.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/17769/analisis-perbandingan- perhitungan-sistem-bagi-hasil-pada-bank-syariah-dengan-bunga-tabungan- bank-konvensional-pada-bank-mandiri.html/.
Husein Umar, Riset Akuntansi, Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1997. Kamsir, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tentang Bunga (Interest / Fa’idah). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004. Muhamad  dkk, Bank  Syariah  :  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan Ancaman  (M.  Syafi’I  Antonio), Yogyakarta:  Ekonisia  Fakultas  Ekonomi UII, 2002.
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI, Jakarta: Grasindo, 2005.