Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH

## (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian)
Ayu Wulansari Raharningtyas M. 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan komersialisasi  hasil  temuan  Inventor  ASN  menjadi  kewajiban  Litbang  karena  biaya kegiatan  penelitian  dibiayai  oleh  negara. Komersialisasi  pada  prakteknya  tidak  berjalan  lancar.  Tujuan penelitian  untuk  menganalisis  pelaksanaan  dan  hambatan  proses  komersialisasi  pada  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dan  Kementerian  Pertanian. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah pedekatan yuridis empiris., dengan pelaksanaan penelitian di KKP dan Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa  setiap  kementerian  memiliki  metode komersialisasi  terhadap  invensi  masing-masing  inventor berbeda-beda.  Perbedaan  dalam  metode  komersialisasi  berefek  dalam  keberhasilan  Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Simpulan penulisan adalah terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi  invensi, baik  itu  kendala  dari  pihak  Balitbang  maupun dari  pihak  Inventor  ASN. Kendala komersialisasi  menimbulkan  dampak  para  Inventor  ASN  tidak  bisa  menerima  kompensasi  dari  invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan.

## Kata kunci: Balitbang; Employee Invention; Komersialisasi
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Hak Kekayaan  intelektual  merupakan kekayaan  atas  segala  hasil  produksi  kecerdasan daya  pikir  seperti teknologi,  pengetahuan,  sastra, seni,  karya  tulis,  karikatur,  pengarang  lagu  dan seterusnya yang memberikan  pengaruh  signifikan terhadap peradapan manusia. Bentuk penghargaan terhadap karya intelektual seseorang tersebut yang diwujudkan  dalam bentuk pengakuan  dan perlindungan  yang  di  atur  dalam Trade  Related Aspec  of  Intellectua  Property  Rights (TRIPs)  di bawah wewenang WTO. 3
TRIPs  mengklasifikasikan  Hak  kekayaan Intelektual terdiri atas delapan jenis salah satunya adalah  Paten (Patent. Paten  adalah  salah satu objek penting dalam Hukum Kekayaan Intelektual. WIPO memberi definisi terhadap Paten 4 :“A Patent is  a  legally  enforceable  right  granted  by  virtue  of law to a person to exclude, for a limited time, other from  certain  acts  in  relation  to  describe  new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.
Hak Paten  memberi perlindungan terhadap Inventor.  Inventor  adalah  orang  yang  membuat suatu  penemuan,  dimana  penemuan  tersebut disebut invensi. Pengertian Invensi menurut Pasal
3 Kholis Roisah. Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global(Semarang : Pustaka Magister, 2013) halaman 9-10
4 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, hal.161
ayat 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik  di  bidang teknologi  berupa  produk  atau proses,  atau  penyempurnaan  dan  pengembangan produk atau proses.
Penemuan atau  invensi yang dihasilkan oleh penemu  atau  inventor  baik  yang  bekerja  pada perusahaan  atau  dari  sebuah  hubungan  dinas disebut employee invention.  Di  Indonesia hubungan  kerja  yang  karyawan  atau  tenaga  kerja mereka aktif melakukan penelitian-penelitian dalam menemukan inovasi baru, yaitu Instansi pemerintah dan Perusahaan-perusahaan. Pengertian Employee  Invention, yaitu  merupakan  penemuan, usulan perbaikan teknis yang di buat oleh karyawan dalam  pekerjaan  swasta,  karyawan  dalam pelayanan  public  oleh  Pegawai  Negeri  ataupun oleh  anggota  angkata  bersenjata.  Pada  Undang- undang  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten pengaturan Inventor ASN diatur pada Pasal 13.
Lembaga  penelitian  dan  pengembangan (litbang)  memiliki  peran  penting  dalam  ekonomi nasional.  Hal  ini  ditandai  dengan  teknologi  yang dihasilkan  bersumber  dari  sebuah  kegiatan penelitian yang bersifat komersial. Sehingga suatu proses komersialisasi merupakan hal yang  penting bagi  produktivitas  suatu  invesi  untuk  menunjang perkembangan  ekonomi  nasional.  Sehingga suatu employee invention yang  dihasilkan  oleh  Litbang instansi pemerintah wajib untuk dikomersialisasikan melalui  perjanjian  lisensi  dengan  pihak  ketiga.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kegiatan  komersial  adalah  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 5
Peran Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dalam melahirkan sebuah temuan  tidak  hanya  terpaku  pada  proses komerisalisasi.  Peran  litbang  telah  dimulai semenjak  suatu  inovasi  tersebut  baru  berbentuk perencanaan. Poses selanjutnya adalah melakukan pendaftaran  kepada  DitJen  Kekayaan  Intelektual, setalah  invensi  tersebut  terdaftar  baru  proses komersialisasi  dimulai  dengan  diawali  mencari Calon  Pihak  Ketiga,  lalu  Proses  Mediasi,  Proses Penyusunan Naskah
Perjanjian, Proses Penandatangan Perjanjian
Lisensi,
ProsesVerifikasi.
Banyaknya  proses  yang  dilalui  oleh Lembaga  penelitian  dan  pengembangan  dalam proses  komersialisasi  tidaklah  didukung  dengan optimalnya  komersialisasi  hasil  invensi.  Praktek yang  terjadi  dilapangan,  masih  minimnya  jumlah lisensi  yang  dihasilkan  oleh  litbang  dari  penelitian yang  telah  terdaftar.  Menurut  seminar  National Exhibition of Invention di Cina 2015 6 , mengatakan penemuan atau penelitian memiliki masalha dalam memahami  kebutuhan  pasar,  mengevaluasi  ulang paten mereka dan bekerja sam dengan orang lain. Selain  itu  masalah  terbasar  bagi  penemu  adalah
5 Pasal 1 Ayat 9a Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomo 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
6 http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015- 08/19/content_21645081.htm; diakses tanggal 28 Februari 2017; pukul 14.09 wib
kurangnya  dana  dan  investasi  dimana  bagi  para litbang mengajukan dana pemerintah dan sejumlah lembaga  masilah  belum  mencungkupi  kebutuhan dalam memnuhi pemintaan konsumen.
Berdasar  uraian  tersebut  penulis  tertarik melakukan  penelitian  terhadap kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  instansi  pemerintah  dalam mengkomersialkan  hasil  invensi  :  (1)  bagaimana proses komersialisasi yangdilakukan pada instansi pemerintah ;(2) Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui pada proses komensialisasi hasil penelitian di  Litbang Instansi  pemerintah;  (3)  apasaja  yang menjadi  faktor  terjadinya  kendala  pada  proses komersialisasi.
Instansi  pemerintah  yang  dijadikan  penulis sebagai  tempat  penelitian  adalah  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan dan Kementerian Pertanian.  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan adalah kementerian yang memiliki Sentra HKI yang berdiri  pada  tahun  2004  yang  telah  menghasilkan 72  pendaftaran  paten  dan  berhasil  menghasilkan 15 sertifikat paten. Kementerian Pertanian memiliki Sentra  HKI  yang  berdiri  pada  tahun  1974  yang telah  menghasilkan  162  pendaftaran  paten  dan berhasil menghasilkan 72 sertifikat paten.
Penulis  menilai  perusahan  tersebut memenuhi  perameter  instansi  pemerintah  yang aktif  melaksanakan  penelitian  dan  menghasilkan hasil  penelitian  berupa  inovasi  dan  melaksanakan prosedur  komersialisasi  sehingga  menjadi intepretasi  yang  sesuai  untuk  menjawab  rumusan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
permasalahan. Sehingga  oleh  penulis  dipilihlah judul sebagai berikut :

## PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian)

## 1. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  berusaha  untuk  memecahkan  masalah- masalah  secara  sistematis  dengan  menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. 7
Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian  yang  telah  ditentukan  yaitu  : penelitian yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris dilakukan  dengan  cara  melihat  kenyataan- kenyataan  hukum  yang  ada  di  lapangan  yang berupa sikap, aktivitas Litbang dalam pelaksanaan komersialisasi  pada  2  instansi  pemerintah  adalah Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dan Kementerian Pertanian, dan pendapat hukum para subjek  penelitian  tentang  pokok  permasalahan dalam penelitian ini.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan bersifat  deskriptif  analitis 8 ,  yaitu Deskriptif  berarti menggambarkan  objek  penelitian  yaitu  proses komersialisasi  hasil  penelitian  pada Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dan  Kementerian Pertanian dan  kendala-kendala  yang  terjadi  pada
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : UI Press,1984) hal 45
8 Hadari    Nawawi  &  Mimi  Martini, Penelitian  Terapan; Yogyakarta: 1994.  Hal 73
proses  komersialisasi. Sedangkan  analitis  yaitu mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor  terjadinya kendala dalam proses komersialisasi. 9
Data yang digunakan adalah data primer dan data  sekunder,  data  sekunder  di  dapat  dari wawancara  mendalam  dan  data  sekunder  di dapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder. 10

## 2. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis pelaksanaan  dan  hambatan  proses  komersialisasi pada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) dan Kementerian Pertanian.

## B. PEMBAHASAN
1. Profil Invensi pada Kementerian Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  DAN  Kementerian Pertanian
a. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan adalah  kementerian  yang  memiliki  Sentra  HKI yang  berdiri  pada  tahun  2004  dengan  Dasar Hukum  Pembentukan  Sentra  HKI  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  KEP. 40/MEN/2004  tentang  Tim  Ad  hoc  Sentra  Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kelautan dan Perikanan  dan  telah  menghasilkan  72
9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 97-98
10 Muhammad  Idrus,  Metode  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial (yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2007), hal 179
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pendaftaran  paten  dan  berhasil  menghasilkan 15 sertifikat paten.
b. Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian memiliki Sentra HKI yang  berdiri  pada  tahun  1974  yang  telah menghasilkan  162  pendaftaran  paten  dan berhasil menghasilkan 72 sertifikat paten.
2. Proses  komersilaisasi  pada  instansi pemerintah
Peran  balitbang  pada  Instansi  pemerintah memegang  peran  sangat  penting,  melalui Litbang  suatu  invensi  bisa  mendapat perlindunga  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Litbang juga melakukan usaha untuk membuat invensi tersebut bisa di prosuksi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat.
a. Proses  Pendaftaran  Hak  Kekayaan
Intelektual
Proses  pendaftaran  dimulai  dengan mekanisme  pengalihan  teknologi  dari  Inventor kepada  Satuan  Kerja  lalu  kepada  Badan Litbang. Pendaftaran HKI dilakukan melalui satu pintu  yaitu  Badan  litbang  sebagai  kuasa pendafataran HKI. Perlindungan HKI diperlukan guna  memberikan  kepastian  hukum  bagi pengusaha  yang  akan  melisensikan  dan menghindari penyalahguanaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
b. Proses Promosi
Hasil penelitian yang sudah didaftarkan HKI dan  memenuhi  kelayakan  teknis  untuk dikomersialkan kemudian dipromosikan kepada
masyarakat,  khususnya  dunia  usaha,  melalui publikasi,  forum  temu  bisnis,  dan  komunikasi bisnis  (misalnya  promosi door  to  door keperusahaan sesuai dengan klaster teknologinya).  Dari  hasil  kegiatan  promosi tersebut selanjutnya dilakukan penjaringan mitra yang  berminat,  baik  secara  langsung  pada waktu  promosi  maupun  secara  tidak  langsung setelah dilakukan promosi.
c. Proses Seleksi Calon Mitra
Mitra  yang  berminat  melisensi  dapat mengajukan  permohonan  dalam  bentuk  surat minat  kepada  Kepala  Badan  Litbang  tentang teknologi  yang  diminati  dengan  melampirkan Company  Profile,  Akat  pendirian  Perusahaan, SIUP,  NPWP  dan  data  fasilitas  pendukung pengembangan teknologi yang dilisensi. setelah memperoleh  disposisi  dari  Kepala  Badan litbang,  maka  dilakukan  seleksi  terhadap  calon mitra  kerjasama  dengan  cara    presentasi  oleh calon mitra mengenai bidang usahanya, alasan untuk  melakukan  lisensi,  dan  rencana pengembangannya disertai dengan data dukung sumber  daya  yang  dimilikinya.  Selanjutnya Kepala Kepala Badan litbang akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan lisensi.  Apabila  permohonan  disetujui  maka lisensi  akan  diberikan  dalam  bentuk  lisensi eklusif atau non eklusif.
d. Proses Mediasi
Calon  mitra  kerja  sama  yang  terpilih kemudian  diundang  untuk  melakukan  mediasi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
perjanjian lisensi, bersama-sama dengan Badan litbang.  Dalam  mediasi  tersebut  dibahas mengenai  pasal-pasal  yang  berhubungan dengan:
1) Definisi atau pengertian
2) Maksud dan tujuan
3) Ruang lingkup
4) Jangka Waktu
5) Pemberian Lisensi
6) Hak dan Kewajiban Para Pihak
7) Pemesanan Bahan Baku Produksi
8) Pembayaran Bahan Baku Produksi
9) Pembayaran royalti 10) Pembukuan dan Pelaporan 11) Verifikasi 12) Penyelesain Sengketa 13) Keadaan Force Majure 14) Korespondensi 15) Pemutusan Perjanjian 16) Akibat Pemutusan Perjanjian 17) Lain-lain 18) Perubahan dan, 19) Penutup.
Besar  royalti  ditetapkan  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam mediasi ini membuat kesepakatan tentang jenis lisensi, apakah  lisensi  eklusif  atau  lisensi noneklusif.  Perjanjian  dilakukan  secara  eklusif apabila  dalam  implementasinya  memerlukan teknologi tinggi dan akura serta padat modal.
e. Proses Penyusunan Naskah Perjanjian Prosedur  penyiapan  perjanjian  kerjasama adalah sebagai berikut:
1) Balai  Litbang  menyusun  draft  awal  naskah perjanjian
2) Pembahasan  internal  lingkup  Sekertariat Litbang
3) Pembahasan dengan Unit Kerja penemu dan pihak  mitra  untuk  menyusun  draft  naskah perjanjian  berdasarkan  kesepakatan  para pihak
4) Draft  naskah  perjanjian  hasil  kesepakatan para  pihak  diberikan  paraf  persetujuan oleh Pimpinan  Unit  Kerja  Pemkrasa  kemudian diserahkan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menangani  aspek Hukum Lingkup
Sekertariat litbang untuk diberikan persetujuan dari aspek hukum
5) Pimpinan Badan Litbang menyampaikan draf perjanjian  yang  telah  diparaf  sesuai  butir  4 kepada  Kepala  Badan  Litbang  melalui Sekertaris  Badan  Litbang  untuk  dimintakan pesetujuan
6) Apabila  naskah  perjanjian  pada  butir  5 disetujui maka dapat dilakukan
penandatangan naskah perjanjian,
sedangkan  apabila  tidak  disetujui  dilakukan pembahasan  ulang  atau  dihentikan pembahasannya  sesuai  arahan  Kepala Badan Litbang.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
f. Proses Penandatangan Perjanjian Lisensi Penandatanganan
kerjasama lisensi dilakukan  oleh  penemu  teknologi dengan mitra kerjasama  lisensi  dan  disahkan  oleh  Kepala Badan Litbang. Naskah perjanjian yang telah di tandatangani  diberi  nomor  TU  Unit  Kerja Penandatanganan  dan  pihak  mitra  untuk kemudian  disimpan,  dan  satu  salinan disampaikan kepada Biro Hukum dan Informasi Publik  melalui  Sekertariat  Badan  Litbang. Setelah  perjanjian  ditandatangani,  maka  surat perjanjian tersebut didaftarkan ke instansi yang berwenang  (Ditjen  HKI)  agar  mempunyai kekuatan hukum.
g. Proses Verifikasi
Balai  Badan  Litbang  bersama  tim  verifikasi dari  unit  kerja  masing-masing  instansi melakukan  verifikasi  secara  periodik  atas pelaksanaan  lisensi  sesuai  dengan  perjanjian. Materi  yang  diverifikasi  meliputi  data  produksi, promosi  distribusi  dan  penjualan.  Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui apakah perjanjian lisensi  telah  dilaksanakan  sesuai  rencana  atau belum.  Hasil  verifikasi  tersebut  selanjutnya dilaporkan  kepada  Kepala  Badan  Litbang melalui  forum  yang  diwakili  oleh  Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP)  masing-masing  unit  kerja  setiap instansi.  Pembahasan  laporan  verifikasi mencangkup  laporan  kinerja  masing-masing kerjasama lisensi.
Untuk  kerjasama    lisensi  yang  belum berjalan sesuai dengan perjanjian, forum Kabid KSPHP  (diharapkan  memberikan  saran  dan rekomendasi  pemecahan  dan  tindak  lanjut). Sedangkan untuk perjanjian lisensi yang sudah berjalan  baik,  akan  dilaporkan  besaran  jumlah royalti  yang  harus  dibayarkan  oleh  mitra kerjasama  lisensi.  Kemudian  Badan  Litbang akan  mengirimkan  surat  tagihan  royalti  dalam bentuk invoice kepada  mitra  kerjasama  lisensi disertai dengan batas waktu pembayaran royalti berdasarkan tanggal jatuh tempo. Apabila jatuh tempo telah  lewat tidak dilakukan pembayaaran maka  perusahaan  di  kenakan  denda  sebesar 2%  (dua  persen)  per bulan.  Setelah  menerima invoice tagihan  royalti,  maka  mitra  kerja  sama wajib  menyetorkan  royalti  hasil  alih  teknologi tersebut ke bank.
3. Kendala  komersialisasi  pada  instansi pemerintah
Adapun  pada  pelaksaan  alih  teknologi melalui  kerjasama  lisensi  masih  ditemui beberapa  kendala  baik  teknis,  pasar  budaya maupun regulasi. Kendala tersebut antara lain:
a. Teknis  :  kinerja  beberapa  teknologi  yang belum  konsisten  dan  belum  siap dikembangkan  dalam  skala  industri.  Hal-hal tersebut  disebabkan  teknologi  yang dilisensikan  belum  siap  untuk  diproduksi massal, sehingga tiap invensi terlebih dahulu perlu  dilakukan  penilaian  tingkat  kesepian teknologinya.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
b. Pasar  :  terbatasnya  pasar  pada  teknologi tertentu  menjadi  suatu  penghambat  dalam pengembangan  hasil  teknologi  yang  telah dikembangkan
c. Budaya  :  masih  bertahannya  terhadap metode  bekerja  yang  sudah  tidak  efisien untuk  dilakukan  untuk  era  sekarang sehingga  membuat  terhambatnya  upaya menerapkan  teknologi  dan  rendahnya kemampuan  sumber  daya  manusia    mitra kerjasama  dalam  menerima transfer knowledge dari pemilik teknologi
d. Regulasi : pendafataran izin edar bagi hasil invesi,  yang  terkadang  mengalami  kesulitan beredar  karena  perizinan  pajak  yang  cukup memakan waktu.
4. Analisis  penyebab  kendala  dalam komersialisasi
Peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan salah satu faktor  penentu  pererkembangan  perekonomian di  suatu  negara.  Hasil  pemanfaatan  ilmu pengetahuan  yang  diaplikasikan  dalam  paten dan lisensi menjadi tolak ukur bahwa teknologi yang  dihasilkan  oleh  negara  tersebut  mutakhir dan  bermanfaat  dalam  pemecahan  maslaha  di masyarakat. 11
Di  indonesia  lembaga  litbang  wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual. Dalam  melaksanakan  kewajibannya  lembaga
11 Seminar Naisonal Technopreneurship dan Alih teknologi 2015.hlm.106
litbang  wajib  membentuk  unit  kerja  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksaan  pengelolaan dan alih  teknologi  kekayaan  intelektual  serta hasil kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  di dilingkunya  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  16 Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005 tentang Alih Teknologi.
Pada tahap  komersialisasi  terdapat  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  suatu  invensi  bisa masuk  didalam  kegiatan  pasar  melalui  perjanjian lisensi  dengan  pihak  industrial  dan  menghasilkan keuntungan.  Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala suatu  invensi  berhasil dikomersialkan  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  Faktor  internal  dan  faktor ekternal.
a. Faktor Internal
Faktor  internal  merupakan  faktor  yang berasal  dari  pemahaman  peneliti,  intensi  hasil peneliti dan kesempatan. Faktor internal terbagi menjadi beberapa, antara lain:
1) Pemahaman  peneliti  mengenai  lisensi  yang masih sangat minim
Pemahaman peneliti mengenai lisensi masih sangat minim, dimana pada dasarnya output kinerja peneliti bukan didasarkan oleh lisensi yang  dihasilkan.  Inventor  menganggap bahwa  lisensi  merupakan  hasil  sampingan dari pemanfaatan hasil penelitian. Lebih dari 50%  inventor  cenderung  melakukan  kerja sama tidak melalui lisensi, melainkan dengan kotrak  lain.  Dengan  demikian  proses komersialisasi  dari  hasil  pernelitian  tidak
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
beorientasi  pada  paten.  Adanya  kerjasama penelitian  pada  umumnya  merupakan  kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan dari suatu instansi atau industri dimana pihak luar terlebih  dahulu  mengajukan  usulan kerjasama.
2) Hasil penelitian tidak marketable Pada  umumnya  hasil  penelitian  yang dihasilkan  oleh  lembaga  litbang  bersifat penelitian  dasar.  Sebagian  besar  penelitian bukan  berdasarkan  data  analisa  pasar  atau masih  belum  bersifat marketable.  Selain  itu penelitian  yang  dihasilkan  oleh  inventor tekadang belum  bisa  diterima  (acceptable) baik  oleh  industri  maupun  suplier dikarenakan  sifat  penelitian  bukan  sebuah produk jadi melainkan masih prototype yang masih  pada  tahap trial  and  error sehingga produk  yang  dihasilkan  masih  belum  bisa diaplikasikan.  Sehingga  diperlukannya investasi lebih dari luar dalam penyempurnaan hasil penelitian.
3) Kalah bersaing dengan pihak industri Untuk beberapa ruang lingkup, pihak industri masih  lebih  unggul  dalam  pengembangan berbasis  aplikasi  perangkat  elektronik, otomotif,  dsb. Hasil  penelitian  yang  telah  di lisensi  cenderung  pada  produk  paten  yang bersifat  kimian  dan  elektronika,  dimana produk  yang  dihasilkan  berupa  kosmetik, pupuk,  obat  dll  yang  sudah  teruji.Selain  itu teknologi  yang  dihasilkan  terkadang
teknologi  yang  sudah  tidak  mengikuti kebutuhan  masa  kini atau  ketinggalan  jama dengan teknologi dari negara lain.
b. Faktor Ekternal
Dalam  proses  lisensi  faktor  ekternal memiliki  peran  yang  sangat  penting  dimana faktor  eksternal    menjalankan  peran  sebagai penghubung  inventor  dan  industri.  Faktor internal tebagi menjadi beberapa, antara lain:
1) Biaya dan Operasional
Dibutuhkannya  sebuah  badan  yang mengelola secara mandiri proses komersialisasi yang disebut dengan Technology Tranfer Office (TTO) seperti  yang  dilaksanakan  pada  negara Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Adanya TTO dapat  memberikan  pengaruh  positif  kepada inventor,  dimana  biaya  dan  operasional  dari kegiatan komersialisasi sepenuhnya ditanggung oleh  TTO.  Selain  itu  proses  pendampingan terhadap komersialisasi dan alih teknologi lebih disukai  oleh  inventor  sehingga  akan  lebih mudah.  Selama  ini  invensi  menilai  sulit menemukan  secara  mandiri  industri  yang  ingin bekerja  sama  ataupun  indeks  kepuasan mayarakat  yang  akan  menjadi  wadah  tranfer teknologi.  Paten  yang  dihasilkan  oleh  litbang kemudian  dicari  potensi  pasar  dan  skema proyeksi  bisnisnya.  Potensi  TTO  juga  menjadi sumber  arus  kas  dari  investasi  lisensi  paten, dimana  pencatatan  dilakukan  secara  berkala hingga  jangka  waktu  tertentu.  Selain  itu  dapat menjadi  sumber  pengembangan  dari  potensi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
paten  yang  sudah  ada,  dimana  pada  masa paten  yang  sudah  mencapai  masa public domain dapat  di upgrade dengan  hasil pengembangan penilitian yang lebih baik.
2) Publikasi (kerjasama)
Dimana informasi invensi hanya didapatkan oleh  kalang  minoritas  atau  tertentu.  Dalam  hal ini  penekanan  terhadap branding dianggap penting  sehingga  setiap  lapisan  masyarakat dapat  mengetahui  tentang  hasil  penelitian sehingga  akan  memudahkan  industri  dalam proses komersialisasi. Hal ini dapat diantisipasi dengan  perlunya  penyelenggaraan  secara berkala kegiatan pameran, temu bisnis maupun workshop  baik  di  internal  maupun  kerja  sama dengan pihak lain.
Dari  pemaparan  faktor  diatas  maka  suatu usaha peningkatan komesialisasi harus melihat dari faktor internal (individu) dan aspek ekternal (instansi).  Dimana  aspek  internal  dipengaruhi oleh  pemahaman  penelitian  tentang  lisensi, intesitas penelitian yang bersifat maketable dan applicable.  Disisi  lain,  aspek  ekternal  meliputi adanya suatu Technology Tranfer Office (TTO) dimana  TTO  berfungsi  dalam  pebiayaan, operasional  dan  publikasi  sebagai  media penghubung hasil penelitian dengan indutri.
Dalam  peningkatan  lisensi  paten  perlu adanya  pendampingan  dan  pencarian  dan pengembangan  stakeholder,  dalam  rangka memperluas sarana publikasi hasil pemanfaatan hasil-hasil  paten  yang  sedang  atau  telah
diberikan  paten,  aktif  dalam  penyelenggaraan kegiatan pemeran temu bisnis, workshop.

## C. PENUTUP

## 1. Simpulan
a. Dalam  proses  komersialisasi suatu  invensi Badan Penelitian dan Pengembangan  setiap instansi  menempuh  beberapa  mekanisme antara lain : a. Mendaftarkan Inovasi tersebut kepada  Ditjen  HKI,  agar  inovasi  tersebut mendapatkan  perlindungan;  b.  Melakukan promosi  terhadap  hasil  inovasi  yang  telah mendapatkan  perlindungan  HKI;  c. Menyeleksi  Calon  Mitra  yang  mengajukan permohonan  lisensi  terhadap  inovasi tersebut;d.  Melakukan  mediasi  tentang perjanjian  lisensi;  e.  Menyusun  naskah perjanjian  lisensi;f.  Mengawal  perjanjian lisensi  tersebut  hingga  di  tanda  tangani masing-masing  pihak;  g.  Melakukan verifikasi terhadap inovasi yang dilisensikan;h.  Menerima  hasil  royalti.;  i. Setelah  diterbitkannya  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  72/PMK.02/2015,  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  memberikan imbalan kepada  Inventor  yang  inovasinya berhasil komersial
b. Pada  prakteknya,  setiap  instansi  menemuii berbagai kendala antara lain :
a. Teknis : kinerja beberapa teknologi yang belum  konsisten  dan  belum  siap dikembangkan dalam skala industri. Hal-
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hal  tersebut  disebabkan  teknologi  yang dilisensikan  belum  siap  untuk  diproduksi massal,  sehingga  tiap  invensi  terlebih dahulu  perlu  dilakukan  penilaian  tingkat kesepian teknologinya.
b. Pasar : terbatasnya pasar pada teknologi tertentu  menjadi  suatu  penghambat dalam  pengembangan  hasil  teknologi yang telah dikembangkan
c. Budaya  :  masih  bertahannya  terhadap metode bekerja yang sudah tidak efisien untuk  dilakukan  untuk  era  sekarang sehingga  membuat  terhambatnya  upaya menerapkan  teknologi  dan  rendahnya kemampuan SDM mitra kerjasama dalam menerima transfer knowledge dari pemilik teknologi
d. Regulasi  :  pendafataran  izin  edar  bagi hasil  invesi,  yang  terkadang  mengalami kesulitan beredar karena perizinan pajak yang cukup memakan waktu.
c. Ada  berapa  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya kendala pada sektor pasar antara lain adalah:
a. Faktor internal
Faktor  Internal  terbagi  menjadi  beberapa faktor antara lain:
1) Pemahaman  peneliti  mengenai  lisensi yang masih sangat minim
2) Hasil  peneliti  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan pasar
3) Kalah bersaing denga pihak industri
b. Faktor ekternal
1) Biaya dan operasional
2) Kerjasama  dengan  pihak  industri  yang masih kurang

## 2. Saran
Adanya  peran  Balitbang  dalam  memberi pemahaman  terhadap  inventor  bahwa  penemuan inventor haruslah sesuatu teknologi yang dibuthkan masyarakat  saat  ini  dan  dibutuhkan  pasar, diharapkan  dari  situ  inventor  dapat  lebih menciptakan  teknologi  yang  tepat  guna,  sehingga dalam proses komersialisasi. Selain ini diharapkan bagi Balitbang untuk meningkatakan pola kemitran dengan Industri untuk memperluas jaringan dalam proses komersialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sunggono,  Bambang, 2006, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada.
Hadari    Nawawi  &  Mimi  Martini,  1994, Penelitian
Terapan, Yogyakarta: Gajahmada
University.
Muhammad  Djumhana dan  R.  Djubaedillah,
2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan  Praktiknya  di  Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Roisah, Kholis, 2013, Dinamika  Perlindungan  HKI Indonesia  Dalam  Tatanan  Global, Semarang: Pustaka Magister.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Soekanto, Soerjono,  1984, Pengantar  Penelitian
Hukum, Jakarta: UI Press.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, 2011,
Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:  PT  Raja Grafindo
Persada.

## Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomo 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

## Seminar
Seminar Nasional Technopreneurship dan Alih teknologi 2015
Internet
http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015- 08/19/content_21645081.htm;diakses tanggal 28 Februari 2017; pukul 14.09 wib