Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## TINDAKAN SU YANG MEMASANG KABEL LISTRIK DARI KWH METER DAN MENGALIRKAN LISTRIK SAMPAI MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL

## DUNIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:

## Randy Elysia
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Elysiarand@gmail.com
Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan  yang  dilakukan  oleh  SU  dalam  melakukan  pemasangan  listrik  dari  KWH meter  dan  mengalirkan  listrik  sampai  mengakibatkan  korban  meninggal  dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2009  tentang  Ketenagalistrikan  dan  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Metode penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menyimpulkan, perbuatan SU melakukan pemasangan listrik dan menggunakan listrik tanpa mempunyai  izin resmi dari PLN, melanggar Pasal  51 ayat  (3) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Ketenagalistrikan.  Ketika  SU  melakukan  penyaluran listrik  terdapat  kabel  listrik  yang  dipasang  oleh  SU  yang  rusak  tertimpa  pohon, kemudian  karena  kelalaian  SU  melilitkan  kabel  listrik  pada  pohon  jati  yang mengakibatkan  FA  meinggal  dunia,  tindakan  tersebut  memenuhi  unsur  Pasal  359 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. SU melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri,  adanya  “gabungan  beberapa kejahatan”  (konkursus  realis)  sebagaimana  Pasal  65  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Sehingga  SU  dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan  Pasal  51  ayat  (3)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun ditambah dengan sepertiga.
Kata kunci  :  Pemasangan
Listrik Dan Mengalirkan listrik, Ketenagalistrikan, Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang.
Abstract–The  purpose  of  writing  this  thesis  was  to  find  out  and  analyze  SU  who performed  the  installation  of  electricity  directly  from  the  KWH  meter  and causedsomeone’s death  could be hold criminal liability viewed from the law number 30  of  2009  on  Electricity  and  the  Criminal  Code.  The  research  method  was  law juridical  normative  research.  The  result  of  the  research  concluded  that  the  action  of SU  to  install  electricity  and  use  electricity  without  having  official  permission  from PLN  violated  Article  51  paragraph  (3)  of  Law  Number  22  Of  2001  On  Electricity. When SU installed the power lines, there was a power cord installed by SU damaged by a tree, then due to  the negligence, SU wired the power  cord around the teak tree causing FA to pass away.The action fulfilled the element of Article 395 of the Criminal Code  performed  several  acts  which  must  be  regarded  as  stand-alone  acts,  the existence  of  "a  combination  of  several  crimes"  (concursus  realis)  as  written  in  the Article 65 of the Criminal Code. Therefore, SU
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
may be subject to criminal liability under the Article 51 Paragraph (3) of the Criminal Code with a maximum imprisonment of seven years plus a third.

## Keywords: Electricity Installment and Electrification, Electricity, Negligence Resulting in Death

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  salah  satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Perihal  tujuan  pembangunan  nasional  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  satu  diantaranya  adalah  pembangunan  dibidang ketenagalistrikan,  sesuai  dengan  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 2009),  menentukan  bahwa  “Pembangunan  sektor  ketenagalistrikan  bertujuan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  guna  mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil  dan  spiritual”,  penjelasan  lebih  lanjut  bahwa  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah menyelenggarakan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  listrik  tedapat  kasus  yang  melibatkan  SU,  yang mana  SU  memasang  kabel  listrik  dari  KWH  meter  yang  diletakkan  di  rumah  SI  kemudian mengalirkan listrik tersebut tanpa izin resmi dan tanpa sepengetahuan PLN, dengan cara SU mengalirkan arus listrik dengan menggunakan 1 buah kabel yaitu arus listrik (+) yang ada di rumah  SI,  lalu  dialirkan  dengan  menggunakan  1  kabel  sentral  dari  KWH  meter  yang diletakkan  di  rumah  SI  ke  rumah  SU  dan  kabel  sentral  tersebut  dipasang  penguat  dengan menggunakan  kabel  baja  dari  rumah  SU  ke  rumah  SI  dengan  melewati  curah  dan  areal ladang  milik  penduduk.  Arus  (-)  menggunakan  kabel  yang  dimasukkan  ke
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
dalam  tanah  (arde/groung)  yang  dipasang  rumah  SU,  sedangkan  di  rumah  SI  sudah dipasang  resmi  oleh  PLN.  Tindakan  SU  mengalirkan  listrik  dari  rumah  SU  dan  ke rumah tetangga SU yaitu FA, BU dan MI yang mana dari ketiga tetangga SU itu diberi pungutan  sebesar  Rp10.000,00  (Sepuluh  ribu  Rupiah)  untuk  setiap  lampu  yang dipasang.
Pada  bulan  Mei  2014  baja  penguat  kabel  sentral  yang  dipasang  SU  tertimpa pohon  sehingga  putus  dan  hanya  digulung  dan  dililitkan  pada  pohon  jati  dan  belum disambung kembali oleh SU. Pada tanggal 05 Juni 2014, akibat dari pemasangan listrik oleh  SU,  FA  (korban)  meninggal  dunia  karena  terkena  sengatan  listrik  dari  kabel penguat baja yang SU pasang di atas kabel sentral yang telah terkelupas dan kabel baja tersebut putus akibat tertimpa pohon tumbang. Kabel baja yang putus tidak disambung kembali  oleh  SU,  tetapi  hanya  digulung  dan  dilingkarkan  ke  pohon  jati.  Berdasarkan Visum  et  Repertum  Nomor  371/143/430.82.2.25/  2014,  FA  meninggal  dunia  karena sengatan listrik.
Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  yang  dipermasalahkan adalah  Apakah  terhadap  SU  yang  memasang  kabel  listrik  dari  KWH  meter  yang kemudian  mengalirkan  listrik  mengakibatkan  korban  tersengat  listrik  meninggal  dunia dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  UU  Ketenagalistrikan  dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penulisan  yang  digunakan  adalah  penulisan  hukum  yuridis  normatif,  yaitu penulisan  kepustakaan  (law  in  books)  berdasarkan  bahan  hukum  primer  yang  berasal dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori dan  literatur-literatur  yang  relevan  terhadap  permasalahan  yang  dibahas.  Bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.
Dalam  penulisan  ini,  ada  dua  pendekatan  masalah  yang  digunakan,  yaitu  Statute Approach  merupakan  pendekatan  masalah  yang  dilakukan  dengan  menelaah  serta membahas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  isu hukum yang sedang dibahas, dan Conceptual Approach merupakan pendekatan masalah dengan  merujuk  pendapat-pendapat  para  sarjana  yang  terdapat  dalam  literatur-literatur yang relevan sebagai landasan pendukung
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  SU  telah  melakukan  perbuatan  melanggar ketentuan  Pasal  50  ayat  (1)  UU  Ketenagalistrikan  sebagai  dakwaan  kesatu  dan Pengadilan  Negeri  Bondowoso  dalam  putusan  Nomor  218/Pid.B/  2014/PN  Bdw, amarnya menyatakan SU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar  Pasal  50  ayat  (1)  UU  Ketenagalistrikan  dimana  pada  putusan  tersebut  SU diputus  bersalah  karena  telah  melakuakan  pemasangan  listrik  tidak  memenuhi  standar ketenagalistrikan  sehingga  menghilangkan  nyawa  orang,  sehingga  unsur  adanya  suatu tindak atau perbuatan pidana telah terpenuhi.
Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menentukan bahwa: “Setiap orang yang tidak  memenuhi  keselamatan  ketenagalistrikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44 ayat  (1)  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang  karena  tenaga  listrik  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)”.  Unsur  subyektif  Pasal  50  ayat  (1)  UU Ketenagalistrikan  adalah  “Setiap  orang”,  menurut  Pasal  1  angka  18  UU Ketenagalistrikan setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
Apabila unsur setiap orang sebagaimana Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dikaitkan  dengan  penguasaan  ketenagalistrikan,  sebagaimana  Pasal  4  UU Ketenagalistrikan, yang menentukan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dilakukan  oleh  badan  usaha  milik  negara  dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. UU Ketenagalistrikan sendiri telah mengelompokkan  mengenai  usaha  ketenagalistrikan  menjadi  2  yang  terdapat  di  dalam Pasal  8  yaitu  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  dan  usaha  penunjang  tenaga  listrik, kemudian  pada  Pasal  9  UU  Ketenagalistrikan  usaha  peneyediaan  tenaga  listrik  dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan listrik  untuk  kepentingan  sendiri.  Ketentuan  yang  ada  di  dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  UU Ketenagalistrikan  mengatur  mengenai  "Usaha  penyediaan  tenaga  listirk  untuk kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik".
Dari  penjabaran  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dalam  penyediaan  tenaga  listrik untuk  kepentingan  umum  Badan  Usaha  Milik  Negara  diutamakan  dalam  penyediaan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
tenaga listrik apabila tidak ada pelayanan teanga listrik badan usaha milik daerah, badan usaha  milik  swasta,  atau  koperasi  dapat  ditunjuk  oleh  pemerintah  atau  pemerintah daerah  sebagai  yang  berwenang  untuk  menyelenggarakan  penyediaan  tenaga  listrik. Pada  uraian  Pasal  11  UU  Ketenagalistrikan  secara  jelas  perorangan  tidak  diberikan wewenang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, melainkan  perorangan  mendapat  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  usaha penyediaan  tenaga  listirk  untuk  kepentingan  sendiri  sesuai  dengan  Pasal  13  UU Ketenagalistrikan  yang  mana  mengatur  “Usaha  Penyediaan  tenaga  listirk  untuk kepentingan  sendiri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  dilaksanakan  oleh  intansi pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan, dan Lembaga/ badan usaha lainnya”. Tindakan SU dalam kasus ini tidak termasuk sebagai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik karena pada kasus SU menyalurkan listrik yang telah dialirkan dari rumah SI ke rumah tetangganya yang lain yaitu FA, BU dan  MI.  Dalam kasus  ini SU adalah orang perseorangan  dan  tidak  memiliki  izin,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  pihak yang berwenang menjalankan kegiatan penyediaan ketenagalistrikan berdasarkan Pasal 11  dan  Pasal  13  UU  Ketenagalistrikan,  kemudian  SU  kegiatan  SU  juga  tidak  dapat dikatakan  merupakan  kegiatan  usaha  karena  SU  dalam  kasus  ini  tidak  terbukti menjalankan  kegiatan  usaha  namun  SU  hanya  mengalirkan  listrik  tanpa  memiliki  izin, sehingga  dalam  kasus  ini  SU  tidak  memenuhi  unsur  subyektif  sebagai  pelaku  tindak pidana  sebagaimana  Pasal  50  UU  Ketenagalistrikan,  sehingga  unsur  obyektif  Pasal  50 UU Ketenagalistrikan tidak perlu dibuktikan.
Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, menentukan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”
Unsur-unsur  dari  ketentuan  Pasal  51  ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Unsur  pertama  “Setiap  orang”  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Sebagai  unsur  subyektif unsur  yang  berasal  dari  dalam  diri  si  pelaku  tindak  pidana.  Unsur  subyektif  menurut Roni  Wiyanto  (2012)  pada  dasarnya  merupakan  hal-hal  atau  keadaan-keadaan  yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang adalah orang perorangan  atau  badan  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  bukan  berbadan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
hukum. Menurut UU Ketenagalistrikan Pasal 1 ayat (18) yang dimaksud “Setiap orang” adalah  orang  perorangan  atau  badan  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  bukan berbadan hukum. Dalam kasus ini SU yamg dalam kasus ini memasang kabel listrik dari KWH  meter  yang  ada  di  rumah  SI  kemudian  mengalirkan  listrik  tersebut  tanpa  izin resmi dari PLN termasuk sebagai pengertian orang sebagai perorangan, sehingga unsur subyektif  “Setiap  orang”  sebagaimana  Pasal  51  ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  telah terpenuhi.
2) Unsur  kedua  adalah  “Menggunakan  tenaga  listrik  yang  bukan  haknya  secara  melawan hukum”.
Menurut  P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang  (2009)  Menyebutkan  bahwa: “Memiliki  secara  melawan  hukum  itu  juga  dapat  terjadi  jika  penyerahan  telah  terjadi karena  perbuatan-perbuatan  yang  sifatnya  melanggar  hukum”,  Tindakan  SU  dalam kasus  ini  dikatakan  melawan  hukum  yaitu  tindakan  menggunakan  tenaga  listrik  yang bukan  hak  dari  pada  SU  melainkan  tenaga  listrik  tersebut  terpasang  dan  terdaftar  atas nama SI yang seharusnya merupakan hak dari pada SI sesuai  dengan izin pemasangan dan penggunaan dari PLN untuk tenaga listrik tersebut. Menurut Moch. Anwar (1986), “Suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  yaitu  apabila  sesuatu  perbuatan  telah mencocoki rumusan undang-
undang  yang  menggariskan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  melanggar  undang-undang dalam  hal  ini  bersifat  melawan  hukum”.  Pengertian  secara  tanpa  hak/melawan  hukum menggunakan  tenaga  listrik  disini  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan hukum (korporasi) yang menggunakan tenaga listrik secara tidak sah  (resmi)  karena  belum  terdaftar  sebagai  konsumen  (pelanggan)  PLN  dan  tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. SU pada dasarnya telah melanggar Pasal  51  ayat  (3) UU  Ketenagalistrikan yang bila dilihat SU menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.
Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa SU menggunakan  tenaga  listrik  yang  bukan  haknya  secara  melawan    hukum  dapat dikualifikasikan  telah  melakukan  tindak  pidana  melanggar  Pasal  51  ayat  (3)  UU Ketenagalistrikan,  karena  keseluruhan  unsurnya  terpenuhi.  Dengan  demikian  tindakan SU dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ketenagalistrikan.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa SU dalam dakwaan Kesatu perbuatan SU telah melanggar  ketentuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  50  ayat  (1) UU  Ketenagalistrikan,  dakwaan  Kedua  Perbuatan  Terdakwa  melanggar  ketentuan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  359  jo  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut SU melanggar Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan atas  tindakan  SU  yang  menjalankan  kegiatan  menyalurkan  ketenagalistrikan  tanpa  izin dan  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  Mengenai  hal  kelalaian  SU  yang mengakibatkan  matinya  orang  lebih  tepat  dikatakan  telah  melanggar  ketentuan  Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya  orang  dihukum  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau  kurungan  selama- lamanya satu tahun”. Bila dijabarkan unsur dari Pasal 359 KUHP didapati ada 3 unsur:

## 1. Unsur ”Barang siapa”
Leden Marpaung (1990) menjelaskan bahwa “Sebagian pakar berpendapat bahwa barangsiapa bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian  pakar  lagi  berpendapat  bahwa  barangsiapa  tersebut  adalah  manusia,  tetapi perlu  diuraikan  manusia  siapa  dan  berapa  orang.  Jadi  identitas  barangsiapa  tersebut harus jelas”. Unsur barang siapa ini jika diartikan dan dipahami berdasarkan pendapat dari  Leden  Marpaung  ini  sudah  cukup  jelas  bahwa  unsur  barang  siapa  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  359  KUHP  ini  untuk  menunjukkan  pelakunya  adalah manusia.  Manusia  merupakan  salah  satu  subjek  hukum  yang  diakui  oleh  Undang- Undang.  Subjek  hukum  ada  2  (dua)  macam,  yaitu  manusia  dan  badan  hukum.  Dalam kasus ini SU merupakan salah satu subyek hukum karena SU merupakan manusia atau orang sehingga unsur ini terpenuhi.

## 2. Unsur yang kedua “Karena Kealpaannya /Kelalaiannya”
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  (2003),  bahwa  arti  culpa  adalah  “Kesalahan  pada umumnya”,  tetapi  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  mempunyai  arti  teknis,  yaitu  suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut Jan Remmelin (2003),  bahwa  pada  intinya  culpa  mencakup  kurang  (cermat)  berpikir,  kurang pengetahuan,  atau  bertindak  kurang  terarah.  ihwal  culpa  di  sini  jelas  merujuk  pada kemampuan psikis  seseorang dan karena itu dapat  dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau  kurang  menduga  secara  nyata  (terlebih  dahulu  kemungkinan  munculnya)  akibat fatal  dari  tindakan  orang  tersebut  padahal  itu  mudah  dilakukan  dan  karena  itu seharusnya  dilakukan.  Pada  kasus  ini  SU  yang  memasang  kabel  dari  rumah  SI  ke rumahnya  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mengalikran  listrik  dari  rumah  SI  yang  mana kemudian dapat dialirkan oleh SU lagi ke tentangganya, sedangkan karena pemasangan SU  yang  melilitkan  kabel  tersebut  kesebuah  pohon  kemudian  kabel  tersebut  bagian
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
luarnya  rusak  sehingga  menjadi  kabel  telanjang  dan  mengakibatkan  FA  yang kehilangan  nyawanya  akbiat  tersengat  kabel  telanjang  yang  dililitkan  SU  pada  pohon tersebut.  Dapat  dilihat  bahwa  akibat  dari  tindakan  SU  yang  mana  adalah  hilangnya nyawa FA akibat tersengat kabel listrik yang dipasang SU merupakan akibat yang tidak disengaja atau tidak dimaksudkan untuk terjadi karena tujuan awal dari pada SU dalam pemasangan kabel listrik untuk mengalirkan listrik dari rumah SI ke rumahnya, sehingga dapat kita katakana unsur kedua ini telah terpenuhi.
3. Unsur ketiga adalah “Menyebabkan orang lain mati”. Menurut R. Soesilo
(1988), kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku.  Kematian  tersebut  hanya  merupakan  akibat  kurang  hati-hati  atau  lalainya terdakwa  (delik  culpa).  Dalam  kasus  ini  tujuan  utama  dari  pada  SU  memasang  kabel yang  melewati  daerah  sawah  dan  dililitkan  ke  pohon  adalah  untuk  mengalirkan  listrik dari  rumahnya      ke  rumah  SI,  kemudian  pada  Mei  2014  adanya  salah    satu    kabel penyangga  baja  yang  putus  dari  penyaluran  listrik  yang  dilakukan  SU  dan  kemudian diketahui  oleh  SU  lalu  kabel  yang  putus  tersebut  tidak  segera  disambungkan  oleh  SU kembali melainkan dililitkan pada salah satu pohon jati dan kemudian pada 5 Juni 2014 FA  yang  sedang  bekerja  di  sekitar  area  pohon  tersebut  kehilangan  nyawanya  akibat tersengat listrik.
Memperhatikan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa karena  kelalaian  SU  yang  melilitkan  kabel  listrik  pada  pohon  jati  sehingga menyebabkan  FA  meninggal  dunia  telah  memenuhi  unsur  tindak  pidana  melanggar Pasal 359 KUHP, oleh karena keseluruhan unsurnya terpenuhi sehingga dapat dikatakan SU terbukti melakukan pelanggaran Pasal 359 KUHP.
Tindakan  SU  terbukti  melanggar  ketentuan  Pasal 51  ayat  (3) UU Ketenagalistrikan jo Pasal 359 KUHP, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. SU dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  selama  telah  memenuhi  keseluruhan  unsur pertanggungjawaban pidana.
1. Unsur  ke  satu,  adanya  perbuatan  pidana  (sifat  melawan  hukum).  Perbuatan  pidana menurut Moeljatno (2000) hanya menunjuk  kepada
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
dilarang  dan  diancamnya  perbuatan  dengan  suatu  pidana.  Perbuatan  disini  berisi kelakuan  dan  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  dan  akibatnya.  Pada  kasus  ini, perbuatan pidana yang dilakukan SU telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal  51  ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  jo  Pasal  359  KUHP,  yaitu  melakukan  tindak pidana  menggunakan  tenaga  listrik  yang  bukan  haknya  secara  melawan  hukum  dan mengakibatkan  korban  yaitu  FA  meninggal  dunia.  Karena  itu  unsur  melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), telah terpenuhi.
2. Unsur  ke  dua  adalah  mampu  bertanggungjawab.  Mengenai  unsur  kedua,  “Mampu bertanggungjawab”.  Seseorang  yang    mampu  bertanggungjawab,  sebagaimana  yang telah jelaskan oleh Moeljatno (2000):
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.
Lebih lanjut Moeljatno (2000) menambahkan:
Yang pertama merupakan faktor akal ( intelektual factor) yaitu dapat membeda- bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan  atau  kehedak  ( volitional  factor) yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Berkaitan  dengan  kasus  yang  dibahas,  SU  telah  dewasa  dan  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, dengan kedewasaan dan kecakapan SU maka ia dianggap telah mampu untuk membeda- bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, mana yang patut atau tidak untuk dilakukan.  Keinsyafan  SU  terbukti  sebagai  seorang  bukan  karyawan  PLN  dan  tidak memiliki izin namun dengan penuh kesadarannya melakukan perbuatan sebagai seakan- akan  memiliki  izin  sebagai  penyelenggara  kegiatan  usaha  ketenagalistrikan.  Unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.
3. Unsur  ke  tiga,  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  atau kealpaan.  Konsep  mengenai  kesengajaan  oleh  Moeljatono  (2000)  dibagi  menjadi  3 macam kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan.
1. Kesengajaan  sebagai  maksud  yakni  si  pembuat  menghendaki  adanya  akibat  yang dilarang dari perbuatannya.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
2. Kesengajaan  sebagai  kepastian,  yaitu  si  pembuat  hanya  dapat  mencapai  tujuan  dengan melakukan  perbuatan  lain  dan  perbuatan  tersebut  juga  merupakan  perbuatan  yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat  mengetahui adanya  kemungkinan terjadinya  tindak  pidana  lain,  namun  tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan  perbuatannya. Dalam  kasus  ini,  SU  melakukan  tindak  pidana  tersebut  dengan sengaja  memang  menghendaki  dan  juga  mengerti  akan  akibat  dari  perbuatan  tersebut. Tindakan SU yang bertujuan untuk menggunakan tenaga listrik  yang  bukan haknya  tanpa  izin dan  dalam  waktu  yang  Panjang  tidak  adanya  usaha  dari  SU  sendiri  untuk  melakukan pembuatan  izin,  oleh  karena  itu  unsur  kesengajaan  sebagai  maksud  telah  terpenuhi.Terdapat bentuk-bentuk kealpaan yang tampak sebagai bagian  dari  perumusan  delik  adalah sebagai berikut:
a. Culpa-akibat:  yang  tampak  apabila  rumusannya  menentukan  dapat  dipidananya perbuatan tadi apabila menyebabkan suatu akibat (luka-luka, mati/ kerugian benda) yang dapat dicelakakan karena kealpaannya. (Pasal 359 dan 360 KUHP)
b. Dirumuskan  dengan  kata-kata  “Dapat/  Harus  menduga”,  mengerti,  culpa  disini ditekankan pada perbuatnnya yang tidak hati-hati.
Tindakan SU dapat dikatakan culpa akibat karena kelalaian dari tindakan SU yang melilitkan  kabel  ke  pohon  jati  kemudian  dari  tindakan  tersebut  berakibat  FA  tersengat listrik  dan  meninggal  dunia.  SU  dalam  melakukan  tindakan  tersebut  tidak  bertujuan untuk  melukai  atau membunuh siapapun, namun  SU mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan  dapat  membahayakan  orang  lain  yang  dalam  hal  ini  tindakan  SU  dapat dikatakan memenuhi unsur dari pada kelalaian/ kealpaan.
4. Unsur  ke  empat,  tidak  adanya  alasan  pemaaf.  Alasan  pemaaf  yaitu  alasan  yang menghapuskan  kesalahan  pelaku  tindak  pidana.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana tetap memiliki sifat melawan hukum sehingga tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi pelaku tindak pidana tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan yang  ditemukan.  Seluruh  tindakan  SU  dilakukan  dengan  sengaja  dan  dengan  penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini SU melakukan penggunaan tenaga listrik tanpa izin resmi, SU  melakukannya  dengan  sadar  dan  dengan  kemauan  sendiri  memenuhi  unsur-unsur dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikian jo Pasal 359 KUHP.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan SU di dalam kasus  ini  melakukan  penggunaan  tenaga  listrik  secara  melawan  hukum  dan  karena
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
kelalaian  dalam  pemasangan  instalasi  listrik  mengakibatkan  FA  meninggal  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  Pasal 51 ayat  (3) UU Ketenagalistrikan jo. Pasal  359 KUHP  karena SU telah melakukan tindak pidana yang dilarang  dalam  Pasal 51  ayat  (3) UU  ketenagalistrikan jo. Pasal  359  KUHP  dan  telah memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal  tersebut  dapat  dikategorikan  melakukan  tindak pidana ketenagalistrikan yang dapat dilihat dari tindakan SU yang menggunakan tenaga listrik  secara  melawan  hukum  yaitu  SU  mengalikran  aliran  listrik  dari  rumah  SI  ke rumahnya tidak ada izin dari pada PLN dan kemudian mengalirkan listrik dari rumahnya ke  rumah  tetangganya  yaitu  FA,  BU  dan  MI,  dengan  memungut  biaya  sebesar  Rp 10.000,00  (sepuluh  ribu  Rupiah)  untuk  setiap  lampu  yang  dipasang.  Dengan  demikian SU  telah  terbukti  menggunakan  tenaga  listrik  bukan  haknya  secara  melawan  hukum tanpa  izin  resmi  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  51  ayat  (3)  UU Ketenagalistrikan. Perbuatan yang dilakukan oleh SU tidak hanya menggunakan tenaga listrik  bukan  haknya  secara  melawan  hukum  tanpa  izin  melainkan  juga  dapat dikategorikan  sebagai  kealpaan  atau  kelalaian  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa seseorang  yang  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP.  Perbuatan  SU  tersebut  dilakukan  pada Mei  2014  dimana  salah  satu  kabel  penyangga  baja  yang  putus  dari  penyaluran  listrik yang dilakukan SU dan kemudian diketahui oleh SU lalu kabel yang putus tersebut tidak segera  disambungkan  oleh  SU  kembali  melainkan  dililitkan  pada  salah  satu  pohon  jati dan kemudian pada 5 Juni 2014 FA yang sedang bekerja di sekitar area pohon tersebut kehilangan  nyawanya  akibat  tersengat  listrik,  sehingga  perbuatan  SU  melanggar  Pasal 359  KUHP.  Perbuatan  SU  tersebut  melanggar  lebih  dari  satu  ketentuan  perundang- undangan,  oleh  karena  itu  perbuatan  SU  merupakan  perbarengan  tindak pidana/konkurus,  yaitu  konkursus  realis  berdasarkan  Pasal  65  KUHP  karena  tindakan SU  ini  melanggar  dua  ketentuan  perundang-undangan  dan  merupakan  tindak  pidana yang  didapat  pandang  berdiri  sendiri-sendiri  yaitu  tindak  pidana  kelalaian  yang berkaitan dengan tindak pindana ketenagalistrikan.
Tindakan SU di dalam kasus ini termasuk dalam  pengertian perbarengan tindak pidana, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat memiliki unsur- unsur  pidana  yang  melanggar  lebih  dari  satu  ketentuan  perundang-undangan,  hal  ini lebih  dikenal  dengan  unsur  konkursus  ( concursus )  atau  dikenal  dengan  perbarengan. Delik  perbarengan  menurut  Mahrus  Ali  (2011)  merupakan  ”Perbuatan  pidana  yang berbentuk khusus dikarenakan beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang ( sameloop van strafbare feiten ).”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Dalam  hal  perbarengan,  yang  diatur  dalam  Pasal  65  KUHP  mengenai  konkursus realis  yaitu  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri sendiri  sehingga  merupakan  beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana  pokok yang  sejenis,  maka  dijatuhkan  hanya  satu  pidana;  Maksimum  pidana  yang  dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih  dari  maksimum  pidana  yang  terberat  ditambah  sepertiga.  Adanya  “Gabungan beberapa  kejahatan”  ( concursus  realis ),  pelaku  yang  dituntut  karena  melakukan beberapa  kejahatan,  akan  dijatuhkan  hanya  satu  hukuman  saja,  apabila  hukuman  yang diancamkan itu sejenis, akan dikenakan sanksi terberat ditambah dengan sepertiga. Pasal 65  KUHP  menetapkan  bahwa  dalam  kasus  tersebut  diterapkan stelsel absorbsi  yang dipertajam,  yaitu  hanya  ketentuan  pidana  yang  paling  berat  yang  dijatuhkan  tetapi ditambah dengan sepertiga dari pidana maksimum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah  dikemukakan pada pembahasan di  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  SU  yang  menggunakan tenaga  listrik  secara  melawan  hukum  tanpa  izin  dan  kelalaian  mengakibatkan  FA meninggal  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  Pasal  51  ayat  (3) UU Ketenagalisrikan jo. Pasal 359 KUHP karena:
a. Tindakan  SU  tersebut  yang  didakwakan  sebagai  tindak  pidana  ketenagalistrikan  yaitu SU  mengalirkan  arus  listrik  dari  Rumah  SI  tanpa  izin  resmi  dari  PLN  dan  kemudian mengalirkan listrik dari rumahnya kerumah tetangganya yaitu FA, BU dan MI, mereka diberikan  pemungutan  uang  sebesar  Rp  10.000,00  (sepuluh  ribu  rupiah)  untuk  setiap lampu  yang  dipasang.  Dengan  demikian  SU  telah  terbukti  mengalirkan  tenaga  listrik secara melawan hukum dan tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  dan  SU  juga  melanggar  ketentuan  mengenai  kealpaan/ kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu adanya salah satu kabel penyangga baja yang putus dari penyaluran listrik yang dilakukan SU dan kemudian diketahui oleh SU lalu kabel yang putus tersebut tidak segera  disambungkan  oleh  SU  kembali  melainkan  dililitkan  pada  salah  satu  pohon  jati dan 1 bulan kemudian FA yang sedang bekerja disekitar area pohon tersebut kehilangan nyawanya akibat tersengat listrik, sehingga perbuatan SU melanggar Pasal 359 KUHP. Perbuatan  SU  tersebut  memenuhi  lebih  dari  satu  ketentuan  pasal  dalam  satu  Undang- Undang, oleh karena itu perbuatan SU merupakan Perbarengan Tindak Pidana/Konkurus, yaitu perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 65 KUHP.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini SU dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab karena SU telah berumur 51 Tahun, tidak dalam paksaan, dan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengerti bahwa tindakan yang dilakukann yaitu bertentangan dengan hukum.
c. Memenuhi  unsur  kesalahan  yaitu  dengan  kelalaian  atau  kealpaan,  dalam  hal  ini perbuatan  SU  memenuhi  2  unsur  kesalahan  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan.  Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Unsur kesengajaan dalam tindakan SU dengan sengaja dan sadar  bahwa  perbuatan  mengalirkan  dan  menggunakan  listrik  dari  rumah  SI  tanpa  izin resmi dari PLN merupakan tindakan melawan hukum dan terdapat unsur lain kesalahan yaitu kelalaian dimana SU mengetahui bahwa kabel yang putus dan terkelupas tersebut teraliri  listrik  sehingga  sangat  berbahaya  namun  SU  kurang  berhati-hati  dengan  tidak segera menyambungkan  kabel  tersebut  dan hanya dililitkan pada salah satu pohon jati. Akibat dari perbuatan SU tersebut menyebabkan FA yang berada di area sekitar pohon tersebut tersengat listrik hingga meninggal dunia.
d. Tidak  adanya  alasan  pemaaf,  dalam  hal  ini  tindakan  SU  tidak  memiliki  alasan  pemaaf karena perbuatannya dilakukan tanpa tekanan, ancaman, atau daya paksa dari manapun dan  siapapun  kemudian  SU  tidak  menunjukan  sikap  baik  untuk  bertanggung  jawab setelah kejadian meninggalnya FA.
e. SU  yang melakukan  beberapa  perbuatan  yang  harus dipandang sebagai  perbuatan  yang  berdiri sendiri,  yaitu  melanggar  Pasal  51  ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  dan  359  KUHP.  Adanya “gabungan  beberapa  kejahatan”  ( concursus  realis ),  pelaku  yang  ditutut  karena  melakukan beberapa  kejahatan,  akan  dijatuhkan  hanya  satu  hukuman  saja,  apabila  hukuman  yang diancamkan itu sejenis, akan dikenakan sanksi terberat ditambah dengan sepertiga. Dalam kasus ini  ancaman  pidana  dari  Pasal  51  ayat  (3)  UU  Ketenagalistrikan  adalah  yang  terberat,  yaitu ancaman 7 tahun penjara sehingga SU dapat diancam dengan pidana penjara 7  tahun ditambah yaitu 1/3 x 7 = 9 Tahun 3 Bulan.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  yang  disampaikan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat diberikan  adalah  hendaknya  dakwaaan  disesuaikan  dengan  fakta  perbuatan  yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing  tindakan  tersebut  memenuhi  beberapa  ketentuan  undang-undang,  maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan pidana dan lebih teliti ketika dalam membuat suatu dakwaan di dalam memenerapkan unsur pasal dalam suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, pemberatan pidana atau pemberlakuan sanksi pidana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
maupun denda harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden. (1996). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya. Jakarta: Sinar-Grafika.
Moeljatno. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F Lamintang. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Remmelink Jan. (2003). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
R. Soesilo. (1988). KUHP serta Komentar-Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Politea.
Roni Wiyanto. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.