Muhammad  Fachrun  Darmawan,  Mu'tamirudin  (2023)  Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah  terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, (8) 5,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## PENEGAKAN  PERATURAN  KEPALA  DAERAH  TERHADAP  PEMILIK TERNAK  YANG  BERKELIARAN  DI  KECAMATAN  MAMUJU  KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

## Muhammad Fachrun Darmawan, Mu'tamirudin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Email: muhammadfachrun15520@gmail.com, mutamirudin@gmail.com

## Abstrak
Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran sudah lama terjadi di Kecamatan  Mamuju.  Dampak  dari  masalah  ini  yaitu  gangguan  terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya.  Menyikapi  permasalahan  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju menerbitkan  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang diharapkan masalah ini dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Penegakan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor  penghambat  serta  upaya  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang Penertiban  Hewan  Ternak  belum  berjalan  dengan  efektif  dan  maksimal.  Hal  ini dapat dilihat berdasarkan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto.
Kata kunci: Hewan Ternak (sapi), Penertiban, Penegakan Peraturan

## Abstract
The problem of cattle (cows) roaming around has been going on for a long time in Mamuju District. The impact of this problem is a disturbance of peace and public order in society, for example housing and highways. Responding to this problem, the Mamuju Regency Government issued Regent Regulation Number 21 of 2021 concerning  Amendments  to  Regent  Regulation  Number  34  of  2018  concerning Control of Livestock which it is hoped that this problem can be resolved. This study
aims  to  see  how  the  Enforcement  of  Regional  Head  Regulations  concerning  the Control of Livestock, the inhibiting factors and efforts to overcome these inhibiting factors.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  case  study approach.  Data  collection  techniques  used  were  participant  observation,  direct observation, interviews, documentation, document archives, and physical devices. The  results  of  this  study  indicate  that  Regent  Regulation  Number  21  of  2021 concerning  Amendments  to  Regent  Regulation  Number  34  of  2018  concerning Control of Livestock has not been running effectively and optimally. This can be seen based on the Law Enforcement theory by Soerjono Soekanto.
Keywords: Livestock (cows), Control, Regulation Enforcement.

## Pendahuluan
Banyak keluhan yang muncul akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh kasus hewan  ternak  (sapi)  yang  berkeliaran  bebas  menganggu  ketertiban,  keamanan  dan kenyamanan masyarakat, karena banyaknya keluhan dari masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018  Tentang  Penertiban  Hewan  Ternak.  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  berharap dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 dapat membuat sapi-sapi ini dapat  ditertibkan  sehingga  tidak  berkeliaran  bebas  demi  keamanan  dan  kenyamanan lingkungan masyarakat.
Puluhan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  diturunkan  untuk  melakukan  razia  sapi yang berkeliaran, segala upaya dilakukan oleh anggota Satpol-PP dalam menertibkan dan menangkap sapi-sapi yang ada di jalan raya dan rumah masyarakat. Kepala seksi operasi dan penindakan berharap bisa mengatasi masalah sapi-sapi yang berkeliaran ini, dan  menghimbau  kepada masyarakat  untuk  bisa  memelihara  sapi-sapinya  di  dalam kandang.  Kepala  Bidang  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  Satpol-PP  Kabupaten Mamuju juga mengatakan bahwa sanksi jika masih banyak sapi yang masih berkeliaran dan  sulit  untuk  ditertibkan  maka  akan  disembelih  di  tempat  pemotongan  hewan. Tercatat pada tahun 2021-2022, ada 30 nama peternak yang sapinya ditertibkan karena berkeliaran bebas (“Sapi Liar Berkeliaran di Kota Mamuju | Mamuju Pos” t.t.).
Pemilik  ternak  ini  sudah  diberikan  sanksi  berupa  denda  dan  juga  teguran, harapannya  dengan  diberlakukannya  sanksi  denda  dan  teguran  bagi  peternak  yang sapinya  berkeliaran  akan  memberikan  efek  jera  dan  penurunan  kasus  permasalahan mengenai hewan ternak dapat diselesaikan. Namun pada fenomena dan fakta dilapangan tidak  seperti  itu.  Salah  satu warga  Mamuju  mengatakan  bahwa  banyak  sapi  yang berkeliaran  bebas  sampai  ke  tengah  jalan,  sehingga  sangat  mengganggu  para pengendara bahkan nyaris mencelakai sejumlah pengguna jalan.
Salah satu tempat umum yaitu Taman Karema yang setiap sore digunakan untuk aktivitas  seperti  olahraga  sore  maupun  bersantai  menjadi  tempat  sapi  ini  berada  dan berkeliaran,  kotoran  sapi  yang  mengganggu  estetika  dari  keindahan  taman  ini  sudah sering dijumpai, sapi-sapi ini hanya diikat di pohon sekitar taman kemudian ditinggalkan
dari siang sampai malam  hari.  Tidak  hanya  merusak  taman,  sapi-sapi  ini  juga  sering masuk ke halaman rumah masyarakat dan merusak pekarangan dan tanaman yang ada di  rumah-rumah  masyarakat  (“Minim  Kesadaran,  Kotoran  Sapi  Berserakan  di  Kota Mamuju | Mamuju Pos” t.t.).
Masalah ini belum bisa diatasi bahkan sampai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak dirubah pada  tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menjadi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Perubahan Perbup ini dilakukan Pemerintah Daerah karena melihat dari masalah  dan  keluhan  yang  diakibatkan oleh  sapi  yang  berkeliaran  bebas  yang  dalam beberapa  tahun  terakhir  tidak  kunjung  selesai,  perubahan  ini  juga  diharapkan  bisa menuntaskan masalah yang ditimbulkan akibat sapi yang berkeliaran bebas, akan tetapi permasalahan mengenai sapi yang berkeliaran bebas ini bukannya ada perubahan kearah yang lebih baik malah semakin banyak laporan dan keluhan tentang sapi yang berkeliaran.
Data  dari  kantor  Satpol-PP  dan  DAMKAR  Kabupaten  Mamuju  menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan yang sangat drastis mengenai keluhan dan  laporan  dikarenakan  sapi  yang  berkeliaran.  Dari  keluhan  masyarakat  Mamuju beberapa  waktu  terakhir  kita  dapat  membayangkan  bahwa  masalah  ini  sudah  sangat meresahkan bahkan dapat membahayakan, contohnya saja ketika ada sapi yang berukuran besar  kemudian  melintas  di  jalanan,  hal ini  dapat  membahayakan  pengguna jalan baik kendaraan bermotor maupun mobil, kemacetan tidak bisa di hindari, kotoran dengan bau yang tidak sedap.
Seharusnya hewan ternak ini berada pada tempatnya, seperti kandang ternak atau padang rumput (lahan yang luas) namun diberikan pagar atau pembatas agar para hewan ini tidak lepas dan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan penduduk, dan juga pengontrolan terhadap hewan ternak ini dapat mudah dilakukan. Akan tetapi pada kenyataannya  yang  terjadi  dilapangan  sangat  berbeda  dari  yang  di  harapkan,  terutama yang  terjadi  dilingkungan  Kecamatan  Mamuju,  karena  sudah  banyak  terjadi  masalah maupun  kasus  yang  serius  dan  sangat  meresahkan  mengenai  hewan  ternak  yang berkeliaran dan juga menggangu ketertiban dan keamanan.
Adanya permasalahan dan kasus tentang hewan ternak yang berkeliaran bebas dan meresahkan serta membahayakan di lingkungan masyarakat menarik minat peneliti untuk membahas  permasalahan  ini  yang  berfokus  pada  Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah tentang  Peraturan  penertiban  hewan  ternak  yang  dilaksanakan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dalam  bentuk  tulisan  ilmiah  dengan  judul  “Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”.

## Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dan memperoleh pemahaman  yang  dibutuhkan  untuk  menjawab  rumusan  masalah dalam  Penegakan
Peraturan  Kepala  Daerah  Terhadap  Pemilik  Ternak  yang  berkeliaran  di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
Peneliti  menggunakan  teknik  “ purposive  sampling” untuk  menentukan informan. Pengambilan sampel informan dengan teknik purposive sampling dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Ada 6 teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu  dokumentasi,  arsip  rekaman,  wawancara,  observasi  langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik (Yin 2002).

## Hasil dan Pembahasan
A.  Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah  Terhadap  Pemilik  Ternak  yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Dalam  rangka  penegakan  PERKADA  terkait  penertiban  hewan  ternak  yang melanggar  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  penegakan  PERKADA  terhadap  tindakan pelanggaran. Sebagai instansi yang berwenang dalam penertiban non-yustisial, Satpol- PP bertugas menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran  atas  Peraturan  Daerah  dan/atau  Peraturan  Bupati/Wali  Kota  serta menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Penegakan sebuah peraturan menurut Soerjono Soekanto dapat dinilai dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya  ialah  (Soekanto  2016):  1)  Faktor  hukumnya  sendiri.  2)  Faktor  penegak hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas. 4) Faktor masyarakat. 5) Faktor kebudayaan.
Keseluruhan faktor tersebut merupakan substansi dari faktor penegakan hukum. Dengan begitu, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kelima faktor tersebut yang akan  menjadi  tolak  ukur  dalam  menganalisa  Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

## 1. Faktor Hukum
Faktor  hukum  disini  merupakan  pengertian  secara  meteril  dari  peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dan  bersifat  umum.  Dalam  hal  ini,  Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak merupakan Peraturan Bupati  yang  dibentuk  oleh  pejabat  Daerah  Kabupaten  Mamuju  dan  berlaku  khusus untuk  daerah wilayah  hukum  Kabupaten  Mamuju  termasuk  di  Kecamatan  Mamuju. Peraturan  Bupati  tersebut  merupakan  peraturan  yang  dibuat  sebagai  pengganti  dari Peraturan  Bupati Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban  Hewan  Ternak  yang berlaku sebelumnya.
Peraturan  ini merupakan  upaya  dalam aktualisasi  Penyelenggaran TRANTIBUM di Kabupaten Mamuju. Dalam teori Penegakan hukum (Soekanto 2016), terdapat hal   yang  harus  diperhatikan  dalam  menganalisa  faktor  penegakan  peraturan yaitu dalam pembentukan PERDA dan PERKADA, terdapat beberapa asas yang harus
dipenuhi oleh lembaga  pembuat  undang-undang  yang  sesuai  dengan  ketentuan  pada pasal  5    Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  diantaranya  ialah:  a)  Asas  Kejelasan  tujuan.  b)  Asas  dapat dilaksanakan.  c)  Asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan.  d)  Asas kejelasan  rumusan.  e)  Asas-asas  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  diatas diuraikan sebagai berikut:

## a. Asas Kejelasan tujuan
Suatu  peraturan  daerah  harus  memiliki  tujuan  yang  jelas  terkait  dengan pembentukannya.  Dengan  adanya  tujuan  yang  jelas,  PERDA/PERKADA  dapat menghasilkan hal yang positif. Dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban  Hewan Ternak, tujuan  dibentuknya  peraturan  ini  terdapat  pada  poin  pertimbangan  Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tersebut, yaitu: 1) Bahwa  Peraturan  Bupati  Mamuju  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Penertiban  Hewan Ternak perlu dilakukan penyesuaian. 2) Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan,  sarana  umum  dan  ketertiban  jalan  yang  aman,  damai  dan  bersih,  perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

## b. Asas dapat dilaksanakan
Peraturan  harus  mempertimbangkan  keadaan  masyarakat  daerah,  apakah masyarakat selanjutnya dapat melaksanakan aturan tersebut atau tidak. Dalam hal ini, Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mamuju khususnya wilayah Kecamatan Mamuju. Dengan denda sebesar  maksimal  Rp.550.000  bagi  hewan  ternak  besar  contohnya  sapi, masyarakat mampu melaksanakan aturan tersebut dengan melihat dan menimbang dari kondisi masyarakat Kabupaten Mamuju.

## c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Kandungan materi yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan diatasnya, yaitu dari yang tertinggi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang  Penyelanggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat  Serta Perlindungan  Masyarakat,  kemudian  selanjutnya  adalah  Peraturan  Bupati  Mamuju Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran
Kabupaten  Mamuju,  kemudian  selanjutnya  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di  Masyarakat. Dan  yang terakhir  yaitu Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

## d. Asas kejelasan rumusan
Pembentukan  Peraturan  harus  memperhatikan  persyaratan  teknis  penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  beranekaragam  penafsiran.  Dalam  Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018  Tentang  Penertiban  Hewan  Ternak,  tidak  menggunakan  bahasa  yang  multitafsir yang dapat menimbulkan berbagai macam intrepretasi, bahasa yang digunakan didalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Petugas  penegak  hukum  memiliki  tanggung  jawab  dan  kekuasaan  dalam menjalankan dan menegakkan peraturan yang diatur dalam hukum atau peraturan yang ada. Fungsi penegak hukum sangat penting dalam menentukan efektivitas dari penegakan suatu aturan. Penting untuk dicatat bahwa penegak hukum memegang peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam peraturan. Oleh karena itu, para petugas harus memahami dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau teknis tertentu dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.
Hal  ini  akan  memungkinkan  para  petugas  untuk  menjalankan  tugas  mereka dengan lebih efektif. Dalam penelitian ini, penegak hukum merujuk pada petugas Satpol- PP yang bertanggung jawab dalam menegakkan PERDA/PERKADA dan melaksanakan TRANTIBUM  terkait  penertiban  hewan  ternak.  Penjelasan  tentang  faktor  yang mempengaruhi kinerja penegak hukum dijelaskan sebagai berikut:

## a. Sikap aparat dalam menegakkan hukum
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju selaku penegak  hukum  sudah  menerapkan  isi  dari  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021 Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban Hewan  Ternak.  Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan  yang merupakan  pegawai  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran Kabupaten Mamuju, dalam wawancara tersebut ditegaskan bahwa sejauh ini setiap terjadi peristiwa  pelanggaran  hewan  ternak  yang  berkeliaran  sudah  dilakukan  penertiban juga penangkapan  kemudian  sudah  diberikan  sanksi  berupa  denda  akan  tetapi  sanksi pemotongan sapi belum ada.
Tindakan yang biasanya dilakukan oleh Satpol-PP dalam menegakkan peraturan untuk  menertibkan  hewan  ternak  yang  berkeliaran  yaitu:  a)  Melakukan  penertiban.  b) Pemberian sanksi. c) Sosialisasi.
Dari  penjelasan  diatas  yang  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan PERKADA Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018  Tentang  Penertiban  Hewan  Ternak  belum  berjalan  dengan  maksimal,  walaupun sudah ditertibkan dan diberikan sanksi berupa denda namun belum ada tindakan lanjut seperti  pemotongan  sapi  sesuai  yang  disebutkan  dalam  pasal  6a  untuk  sapi  yang berkeliaran  dan  melanggar.  selama  ini  Satpol-PP  hanya  melakukan  penertiban  dan penangkapan kemudian pemberian sanksi denda namun hal itu tidak memiliki dampak pengurangan dalam kasus sapi yang berkeliaran.
Penegakan  PERKADA  terhadap  pemilik  hewan  ternak  yang  melanggar  akan diberikan  tindakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Adapun tindakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  penertiban  hewan  ternak  tentang  tata  cara  penertiban hewan  ternak  yang  dilakukan  oleh  petugas  penertiban  yaitu  Satpol-PP  dan  dalam melakukan penertiban hewan ternak yang dilepaskan atau berkeliaran dalam kota, jalan umum,  lingkungan  pemerintahan  dan  fasilitas  umum  dengan  menangkap  dan  meminta biaya pemeliharaan dan tebusan kepada pemilik ternak.
Setelah itu, ternak yang ditangkap akan diberi tanda berupa cat pilox di badan sapi dan  penangkapan  akan  dilaporkan  dan  diumumkan  secara  resmi  oleh  DISKOMINFO Kabupaten Mamuju melalui pengumuman keliling, sosial media atau lewat radio ras fm berita manakarra. Ternak yang ditangkap kemudian dipindahkan ke tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Ternak yang ditangkap dan dibawa ke RPH dalam batas waktu maksimal 2 (dua) hari dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan telah membayar biaya pemeliharaan/perawatan dan penangkapan sesuai dengan peraturan yaitu jika ternak sapi, kerbau, dan kuda maka harus membayar sebesar Rp. 550.000 per ekor.  Kemudian  hewan  ternak  yang  ditangkap  oleh  petugas  dapat  diambil  oleh pemiliknya. Apabila hewan tersebut tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu  2  (dua)  hari  akan  dipotong  di  RPH  dan  akan  dibagikan  hasil  pemotongannya kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika  hewan  ternak  yang  berkeliaran  di  jalan-jalan  umum  dan  mengganggu keselamatan  atau  kecelakaan  pengguna  jalan  yang  diakibatkan  oleh  ternak  menjadi tanggung  jawab  pemilik  ternak  dan/atau  pengusaha  ternak  sebagaimana  telah  diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas
Ketersediaan  sarana  atau  fasilitas  sangat  penting  dalam  mendukung  penegakan Perbup yang ada. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang memadai, suatu aturan dapat dijalankan  dan  ditegakkan  dengan  baik.  Sarana  yang  dibutuhkan  terdiri  dari  berbagai macam  aspek  yang  saling  terkait,  sehingga  jika  satu aspek  tidak  terpenuhi,  sulit  untuk
mewujudkan  cita-cita  penegakan  suatu  peraturan.  Beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan meliputi:
a. SDM yang terampil
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Mamuju  dalam  hal  penegakan PERDA/PERKADA  dan  penyelenggaraan  TRANTIBUM  penertiban  hewan  ternak memiliki  pegawai  yang  terdiri  dari  PNS  dan  TBO  (Tenaga  Bantuan  Operasional)  jika dilihat dalam jumlah memang sudah cukup untuk melakukan penegakan aturan terutama tentang  penertiban  hewan  ternak,  namun  yang  menjadi  masalah  ketika  skill  atau keterampilan dari SDM yang kurang memadai.

## b. Peralatan yang memadai
Peralatan-peralatan yang biasa digunakan dalam menunjang operasi penangkapan dan penertiban hewan ternak terutama sapi yang digunakan yaitu mobil dalmas dan alat penangkap sapi berupa bambu dan tali. Mobil di kantor Satpol-PP berjumlah 3 mobil dan salah  satunya  adalah  mobil  dalmas  yang  biasa  digunakan  untuk  menaruh  sapi  hasil tangkapan  dari  operasi  penangkapan  dan penertiban  hewan  ternak  kemudian  alat  yang digunakan untuk menangkap sapi hanya menggunakan beberapa batang bambu, tali dan jaring untuk mengikat dan menangkap sapi yang berkeliaran.

## c. Anggaran
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Mamuju,  untuk anggaran  selama  5  tahun  terakhir  dari  2018-2022  memang  khusus  penangkapan  dan penertiban hewan ternak tidak mempunyai anggaran khusus sehingga untuk pengadaan peralatan untuk menangkap sapi memang sangat minim, Satpol-PP hanya mengandalkan sisa  dari  anggaran  dari  kegiatan lain  demi  mengisi anggaran  khusus  penertiban  hewan ternak, tapi untuk pengadaan anggaran tahun 2023 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Mamuju  mengajukan  anggaran  khusus  untuk penangkapan dan penertiban hewan ternak, agar dalam penertiban anggota Satpol-PP bisa menggunakan  alat  hasil  dari  pengadaan  agar  memudahkan  dalam  penangkapan  dan penertiban hewan ternak.

## 4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  penegakan  undang-undang  dan peraturan. Hukum diciptakan oleh masyarakat dan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban  dan  kedamaian  di  tengah-tengah  mereka.  Dalam  penelitian  ini,  masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan aturan terutama dalam hal penertiban hewan ternak. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh dalam penegakan PERKADA jika dipandang sebagai objek suatu aturan. Pengetahuan tentang undang-undang merupakan hal yang penting dalam menentukan masyarakat hukum di suatu wilayah atau komunitas.
Hal tersebut menjadi faktor penting untuk menentukan keefektifan suatu aturan dalam masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui adanya aturan, maka aturan sulit
untuk  ditegakkan.  Penjelasan  tentang  pengetahuan  dan  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap aturan telah diuraikan sebagai berikut:

## a. Pengetahuan dan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang ada
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  sudah  dilakukan  peneliti  di lingkungan  Kecamatan  Mamuju,  rata-rata  masyarakat  yang  sudah  mengetahui  akan adanya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, namun sikap masyarakat yang acuh  terutama  para  masyarakat  yang  memelihara  sapi  yang  menganggap  sepele  akan sanksi  yang  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban  Hewan Ternak,  terutama  masyarakat  yang  bukan  peternak  asli  melainkan  beternak  sebagai pekerjaan sampingan atau hobi.
Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting  dalam  difusi  hukum  dari  undang-undang  hingga  sampai  di  tengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa narasumber  dari  masyarakat  rata-rata  sudah  mengetahui  Peraturan  Bupati  Nomor  21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini akan tetapi para peternak atau masyarakat yang memelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan banyak yang acuh terhadap Perbup penertiban hewan ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban Hewan Ternak tidak berjalan maksimal dan efektif.

## 5. Faktor Budaya
Kecamatan Mamuju merupakan daerah gabungan antara daerah pesisir dan daerah pegunungan, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian seperti nelayan, petani dan  peternak.  Oleh  karenanya,  corak  kehidupan  dan  perilaku  sehari-hari  masyarakat dalam mata pencaharian tidak jauh dan banyak dipengaruhi oleh ketiga unsur tersebut. Praktek beternak yang dilakukan di Kecamatan Mamuju jika dilihat dari faktor budaya, secara  umum  dapat  dilihat  dari  faktor  doktrin  yang  sudah  diwariskan  secara  turun temurun, untuk penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

## Doktrin secara turun-temurun
Kebiasan  beternak  masyarakat  mamuju  memang  sudah  menjadi  doktrin  yang dilakukan  secara  turun-temurun,  masih  banyak  masyarakat  yang  beternak  sapi  dengan cara membiarkan sapi berkeliaran untuk mencari makan dan membiarkan sapi-sapinya lepas  dan  tidak  diawasi  sehingga  sapi  yang  berkeliaran  dan  mencari  makan  ini  masuk ketempat  yang  seharusnya  bebas  dari  hewan  ternak,  misalnya  lingkungan  rumah masyarakat, jalan raya dan lainnya.
B.  Faktor  penghambat  dalam  Penegakan  Peraturan  Kepala  Daerah  Terhadap Pemilik  Ternak  yang  berkeliaran  di  Kecamatan  Mamuju  Kabupaten  Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan-peraturan yang terkait dengan TRANTIBUM seperti Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  menjaga  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat,  serta  melindungi  masyarakat,  bersama  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamuju  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  ketentraman  dan ketertiban  umum  masyarakat  dan  Peraturan  Bupati  Mamuju  Nomor  21  Tahun  2021 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Mamuju  Nomor  34  Tahun  2018  tentang penertiban hewan ternak, mencoba untuk memastikan ketertiban dan ketentraman umum. Namun, penegakannya masih belum maksimal dan masih perlu terus ditingkatkan.
Pelaksanaan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang dan PERDA/PERKADA bergantung pada kesiapan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, pengetahuan  dan  kemampuan  yang  memadai  dalam  penertiban  hewan  ternak  sangat penting untuk meningkatkan pelaksanaan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban Hewan  Ternak.  Namun,  penegakan  peraturan  ini  belum  berjalan  lancar  di  Kecamatan Mamuju dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Peneliti telah menganalisis faktor- faktor  yang  menghambat  penegakan  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021 Tentang perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban  Hewan Ternak sebagai berikut:
1. Sarana atau fasilitas yang kurang memadai.
Penegakan PERKADA dan penyelenggaraan TRANTIBUM dituntut untuk dapat dilakukan dengan prima dan maksimal, maka dari itu sarana atau fasilitas harus dalam kondisi  yang  baik  untuk  dapat  mendukung  hal  tersebut.  Hal  ini  merupakan  salah  satu faktor penunjang dalam penegakan PERKADA Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban Hewan Ternak.
Sarana  atau  fasilitas  menjadi  salah  satu  penunjang  dalam  tingkat  kualitas  serta efisiensi  dan  efektifitas  penegakan  PERKADA  yang  akan  dilakukan  oleh  Satpol-  PP, tanpa sarana atau fasilitas yang baik maka penegakan PERKADA yang dilakukan tidak akan  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan.  Penegakan  PERKADA  tidak  akan  dapat berjalan  dengan  maksimal  jika  sarana  atau  fasilitas  yang  menjadi  pendukung  tidak tersedia  dan  perlengkapan  untuk  pegawai  yang  bertugas  dalam  melakukan  operasi penertiban hewan ternak tidak terpenuhi.
Analisa  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  selama  operasi  penegakan PERKADA  penertiban  hewan  ternak  memiliki  keterbatasan  dalam  ketersediaan  mobil pengangkut sapi, kemudian alat untuk menangkap sapi, skil atau keterampilan anggota Satpol-PP  dalam  menangkap  sapi,  Satpol-PP  hanya  menggunakan  bambu  dan  tali, anggota hanya mengandalkan pengalaman dan kekuatan fisik. Hal ini membuat kegiatan penertiban dan penangkapan hewan ternak tidak berjalan maksimal.

## 2. Kompetensi Sumber daya Manusia yang tidak sesuai.
Mewujudkan penyelenggaraan TRANTIBUM terutama penertiban hewan ternak sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Penertiban  Hewan Ternak  merupakan  tanggung  jawab  penuh  dari  Satpol-PP  Kabupaten  Mamuju. Berdasarkan  dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti,  salah  satu  penghambat penegakan  PERKADA  dalam  penertiban  hewan  ternak  adalah  kurangnya  skill  atau keterampilan  Satpol-PP  dalam  menangkap,  menertibkan  dan  juga  mengamankan  sapi. Akibat  dari  kurangnya  skill  dan  kompetensi  Satpol-PP,  dalam  hal  menangkap  sapi membuat anggota Satpol-PP dalam menertibkan dan menangkap sapi sangat susah (tidak efektif dan efesien).
Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa skill dan keterampilan  sumber  daya  manusia  adalah  salah  satu  faktor  penghambat  dalam penegakan PERKADA. Satpol-PP yang memiliki kemampuan dan skill penanganan sapi dapat  dikatakan  berjumlah  sangat  sedikit  yang  mengakibatkan  penegakan  PERKADA mengenai penertiban hewan ternak belum maksimal dan menjadi terhambat.

## 3.  Kurangnya  Sosialisasi  yang  mengarah  kepada  peningkatan  kesadaran masyarakat
Berdasarkan  Hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Mamuju  dan  di lingkungan  Kecamatan  Mamuju,  sosialisasi  yang  dilakukan  mengenai  penegakan PERKADA mengenai hewan ternak sudah dilakukan namun masih kurang, masyarakat dan  juga  para  peternak  rata-rata  sudah  mengetahui  Perbup  tentang  penertiban  hewan ternak,  namun  para  masyarakat  pemelihara  sapi  ini  kadang  mengabaikan  aturan  ini sehingga masih ada sapi yang berkeliaran bebas ditempat umum.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  didukung  hasil  observasi,  dapat  disimpulkan bahwa dalam penegakan PERKADA tentang penertiban hewan ternak masih terkendala oleh  kurangnya  kesadaran  masyarakat  yang  memelihara  sapi  dalam  menertibkan  dan mengandangkan  sapi-sapinya.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju kepada  masyarakat  sudah  dilakukan  akan  tetapi  tidak  efektif,  sehingga  kesadaran masyarakat yang memelihara sapi masih kurang dan bisa dikatakan acuh terhadap aturan yang ada.

## C.  Upaya  dalam  mengatasi  faktor  penghambat  Penegakan  Peraturan  Kepala Daerah  Terhadap  Pemilik  Ternak  yang  berkeliaran  di  Kecamatan  Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  faktor  penghambat  penegakan  PERKADA tentang  penertiban  hewan  ternak,  maka  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Mamuju  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan penegakan dan penyelanggaraan trantibum, yang dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pengadaan Sarana atau fasilitas
Sarana  atau  fasilitas  pendukung  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Kondisi sarana atau fasilitas yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dalam penegakan PERKADA penertiban hewan ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program perbaikan barang yang telah berusia lama  atau  rusak  namun  masih  dapat  digunakan  kembali.  Dan  pengadaan  barang  yang diperlukan guna menunjang keberhasilan dan efektifitas dalam bekerja saat melakukan operasi penertiban hewan ternak.

## 2. Peningkatan skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hambatan yang telah dijelaskan di atas. Upaya yang dilakukan oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Mamuju,  dalam peningkatan skill dan keterampilan sumber daya manusia para anggota Satpol-PP adalah dengan memberikan pembinaan rutin dan pelatihan untuk peningkatan skill dalam upaya penertiban dan penangkapan hewan ternak, sehingga pegawai yang dihasilkan menjadi sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  dapat  bekerja  secara  maksimal.  Pegawai  yang memiliki skill dan telah melakukan pelatihan tersebut sangat dibutuhkan. Dengan adanya pelatihan  khusus  untuk  penertiban  dan  penangkapan  hewan  ternak  dapat  menegakkan peraturan sehingga penangkapan hewan ternak menjadi efektif dan efisien.

## 3. Meningkat kuantitas sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat-masyarakat  khususnya  kepada  para  peternak  yang  masih  bersikap  acuh terhadap aturan ini. Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju yang dibantu oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan  Persandian  Kabupaten  Mamuju  untuk  lebih menyebar luaskan informasi tentang aturan mengenai penertiban hewan ternak dan sanksi yang didapat apabila melanggar.
Penyebaran  informasi  ini  dapat  menggunakan  berbagai  macam  media  seperti banner,  poster,  spanduk,  maupun  papan  informasi  yang  ada  ditempat-tempat  umum. Sosialisasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  menggunakan  sosial  media  seperti  Facebook, Instagram  dan  Whatsapp  tetapi  juga  dilakukan  secara  langsung  ke  masyarakat  bahkan door  to  door  dengan  begitu  penyebaran  informasi  akan  terlaksana  dengan  maksimal, efisien dan efektif dan tersebar secara merata ke masyarakat.

## Kesimpulan
Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan  Mamuju  Kabupaten  Mamuju  Provinsi  Sulawesi  Barat  sesuai  dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu: a) Penertiban dan penangkapan
ternak  sapi  yang  berkeliaran.  b)  Pemberian  sanksi  berupa  denda  dan  teguran  kepada pemilik ternak sapi. c) Sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  Penegakan  PERKADA terhadap pemilik ternak yang berkeliaran.
Faktor penghambat dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yaitu: a) Peralatan yang kurang memadai. b) Skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai. c) Kurangnya  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  terutama  masyarakat  yang  memelihara  sapi  yang  bersikap  acuh  kepada peraturan ini.
Upaya  dalam  mengatasi  faktor  penghambat  Penegakan  PERKADA  terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Studi kasus  di  Kecamatan  Mamuju),  yaitu:  a)  Mengajukan  pengadaan  sarana  atau  fasilitas untuk menunjang operasi penertiban ternak sapi yang berkeliaran. b) Peningkatan skill dan  keterampilan  Sumber  Daya  Manusia,  sehingga  dalam  melaksanakan  operasi penertiban  ternak  menjadi  efektif  dan  efisien.  c)  Meningkatkan  kuantitas  dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia . Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2016.
Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 2004.
Giroth, Lexie M. Status Dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia . Yogyakarta: Indra Prahasta, t.t.
Mulyana, Deddy. Ilmu komunikasi suatu pengantar . Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung, Indonesia: CV Alfabeta, t.t. www.cvalfabeta.com.
Yin, Robert K. STUDI KASUS (DESAIN DAN METODE) . 3 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. Abdullah, Ma’ruf. Metodologi Penelitian Kuantitatif . Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015. www.aswajapressindo.co.id.
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV. Syakir Media Press,
2021.
Abubakar, Rifa’i. Pengantar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
Darwin, Muhammad, Marianne R Mamondol, Salman A Sormin, Yuliana Nurhayati, Hardi Tambunan, Diana Sylvia, I Made Dwi Mertha Adnyana, Budi Prasetio, Pasionista Vianitati, dan Antonius A Gebang. “Pengumpulan Data.” Dalam Metode Penelitian
Pendekatan Kuantitatif . Bandung, Indonesia: CV.Media Sains Indonesia, 2021. www.penerbit.medsan.co.id.
Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020. https://www.pustakailmu.co.id.
Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian . Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020. www.rajagrafindo.co.id.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Suharno. Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi . Surakarta: Indotama Solo, 2020. Astuti, Ade Dwi, Muhammad Akbar, dan Ardin. “Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue).” Jurnal Kolaboratif Sains 04, no. 04 (April 2021): 205–10.
Desriadi, dan Azola Yulia. “EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik),” 2019.
Mahmud, Syamsiar I. “Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) 1, no. 2 (April 2022): 71–82. https://doi.org/10.55927 .
Nurul, Seftiani, Amiruddin Hanafi, dan Awaliah. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALAAN TERNAK DI KOTA PALU (SUATU KAJIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK).” Tadulako Master Law Journal 6, no. 2 (Juni 2022): 183–93. Okma Sandra, Suryanef, dan Henni Muchtar. “UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DI BATANG KAPAS.” JCE 2, no. 1 (2019): 117–25. Tribun-sulbar.com. “Curhat Warga Mamuju soal Sapi Berkeliaran, Linda Amelia: Habismi Bungaku Namakan.” Diakses 17 September 2022.
https://sulbar.tribunnews.com/2021/10/04/curhat-warga-mamuju-soal-sapi-berkeliaran- linda-amelia-habismi-bungaku-namakan .
Home, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Hukum, dkk. “Populasi Sapi Di Mamuju Capai 19.457 Ekor.” Antara News Makassar. Diakses 5 Desember 2022. https://makassar.antaranews.com/berita/85220/populasi-sapi-di-mamuju-capai- 24000-ekor .
———. “Satpol PP Mamuju tertibkan hewan ternak berkeliaran di permukiman.”
Antara News Makassar. Diakses 17 September 2022. https://makassar.antaranews.com/berita/248550/satpol-pp-mamuju-tertibkan- hewan-ternak-berkeliaran-di-permukiman .
uin-malang.ac.id. “Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif.” Diakses 27 Oktober 2022. https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/100601/jenis-dan-metode-penelitian- kualitatif.html .
Tribunnews.com. “Kawanan Sapi Jadi Raja Jalanan di Mamuju.” Diakses 19 September 2022. https://www.tribunnews.com/regional/2013/11/16/kawanan-sapi-jadi-raja- jalanan-di-mamuju .
KOMPAS.com. “Kawanan Sapi &quot;Kuasai&quot; Jalanan Kota Mamuju.” Diakses 19 September 2022.
https://pemilu.kompas.com/read/2013/11/16/0851319/Kawanan.Sapi.Kuasai.Jalanan.Ko ta.Mamuju .
“Minim Kesadaran, Kotoran Sapi Berserakan di Kota Mamuju | Mamuju Pos.” Diakses 17 September 2022. https://mamujupos.com/minim-kesadaran-kotoran-sapi-berserakan- di-kota-mamuju .
Perda Hewan Ternak Liar | iNews Sulbar | 12-04-2018 , 2018. https://www.youtube.com/watch?v=EkTneU37giU .
“Perda Penertiban Ternak Liar Tak Berefek, Sapi Masih Berkeliaran Bebas dalam Kota Mamuju - Tribun-sulbar.com.” Diakses 17 September 2022.
RAZIA HEWAN TERNAK | iNews Sulbar | 21-03-2018 , 2018. https://www.youtube.com/watch?v=_aUjKw27pjk .
“Sapi Liar Berkeliaran di Kota Mamuju | Mamuju Pos.” Diakses 17 September 2022.
https://mamujupos.com/sapi-liar-berkeliaran-di-kota-mamuju .
Tribun-sulbar.com. “Warga Keluhkan Sapi Berkeliaran di Kota Mamuju, Emak-emak: Biasa BAB dan Makan Tanaman Hias.” Diakses 17 September 2022.
https://sulbar.tribunnews.com/2021/07/25/warga-keluhkan-sapi-berkeliaran-di-kota- mamuju-emak-emak-biasa-bab-dan-makan-bunga-hias .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

## Copyright holder:
Muhammad Fachrun Darmawan, Mu'tamirudin (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: