## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 83

## DINAMIKA WACANA
FORMALISASI SYARIAT DALAM POLITIK: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia
Mahathir Muhammad Iqbal Lakpesdam PCNU Kota Malang e-mail: iqbalz_mm@yahoo.com

## Abstract
This research is an effort to find the relevance of the relationship between religion and  the  state  are  ideal.  Because  the  formalization  of  Islamic  shariah  issue  in political  discourse  is  an  interesting  study  in  the  relation  between  religion  and state. By using the library approach, this article analyzes the involvement of the state in regulating citizens to implement Islamic shariah in Indonesia. Neutrality of the state to be the key in finding the relationship of both. Theoretically, this study provides  an  explanation  that  neutrality  is  not  only  understood  as  a  state  of devotion to give the rights of citizens to pray by faith, but also to limit citizens. For the implementation of shariah will be established and run well, when the state has a neutrality. So the state does not attract Islamic shariah becomes an official policy or state laws (shariah formalization). So also a Muslim can bring religion into the political circle, but only in the level of political ethics.
***
Penelitian ini merupakan ikhtiar untuk menemukan relevansi hubungan agama dan negara yang ideal. Sebab Isu formalisasi syariat Islam dalam politik menjadi kajian  menarik  dalam  wacana  relasi  agama  dan  negara.  Dengan  menggunakan pendekatan pustaka, artikel ini menganalisis keterlibatan negara dalam mengatur warga  negara  untuk  mengimplementasikan  syariat  Islam  di  Indonesia.  Adanya netralitas  negara  menjadi  kunci  dalam  menemukan  relasi  keduanya.  Secara teoritis, studi ini memberikan penjelasan bahwa netralitas tidak hanya dipahami sebagai  pengabdian  negara  untuk  memberikan  hak-hak  warga  negara  untuk berdoa  berdasarkan  iman,  tetapi  juga  untuk  membatasi  warga  negara.  Sebab dalam  pelaksanaan  syariat  akan  dapat  mapan  dan  berjalan  dengan  baik, manakala negara memiliki netralitas. Sehingga negara tidak menarik syariat Islam menjadi  sebuah  kebijakan  resmi  atau  peraturan  negara  (formalisasi  syariat). Dengan  begitu  seorang  Muslim  dapat  membawa  agama  ke  dalam  lingkaran politik, tetapi hanya dalam tingkat etika politik.
Keywords : formalisasi syariah, netralitas negara, etika politik
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 84

## A.  Pendahuluan
Sebuah keprihatinan yang mendalam apabila kita mengamati perkembang- an masyarakat kita sejak era reformasi pada 1998 yang lalu, khususnya bila kita lihat dari perspektif sistem nilai yang semakin porak-poranda. Keprihatinan itu akan  semakin  dalam  bila  kita  kaitkan  posisi  Indonesia  sebagai  bangsa  Muslim terbesar di muka bumi, tetapi yang agak rapuh dalam masalah etika dan moral. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah  pemeluk  Islam  6,96%  Protestan  2,9%  Katolik,  1,  69%  Hindu,  0,72% Buddha,  0,05%  Kong  Hu  Cu,  0,13%  agama  lainnya,  dan  0,38%  tidak  terjawab atau  tidak  ditanyakan. 1 Angka-angka  ini  menunjukkan  bahwa  secara  nominal kuantitatif,  bangsa  Indonesia  di  samping  bangsa  Muslim  terbesar,  juga  dikenal sebagai bangsa yang religius. Hanya sebesar 0,38% yang tidak dapat dikategori- kan  penganut  agama  tertentu,  tetapi  mereka  punya  kepercayaan  sendiri  pula. Dengan kata lain, pengikut ateisme susah sekali kita temukan di bumi Nusantara ini.
Indonesia hari ini sedang luka dan pedih oleh ulah para elit, pejabat publik, dan  politisi.  Mereka  banyak  terlibat  dalam  kasus-kasus  korupsi,  konflik  ke- pentingan, dan kerapuhan birokrasi. Kita mungkin lelah, tetapi nasib Indonesia memang berada dalam jeratan praktik politik tanpa etika. 2
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sejak 2005 hingga sekarang, jumlah  bupati/wali  kota/gubernur  yang  tersangkut  korupsi  mencapai  297 kepala daerah. Melihat terdapat kasus yang ditangani penyidik yang melibatkan kepala daerah, diprediksi angkanya bisa tembus 300 orang hingga akhir tahun ini. Hal yang sama juga menimpa legislatif, karena sekitar 2.500 anggota DPRD kabupaten/kota terseret kasus hukum. Dari jumlah itu, terdapat 1.050 orang (40, 07  %)  teridentifikasi  kasusnya  adalah  penyimpangan  anggaran.  Pelaksanaan pemilukada sejak 2004 yang sarat dengan ekonomi biaya tinggi berimbas pada meningkatnya aparatur negara yang berurusan kasus hukum. Hingga akhir 2012, sedikitnya 1.364 pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat korupsi, dengan status tersangka hingga terpidana. 3 ______________
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.
2 Bandung Mawardi, “Politik Beretika Publik,” Jawa Pos , 27 Juli 2011, h. 4.
3 Erik  Purnama  Putra,  “Ketika  Semangat  Otda  Diselewengkan  Kepala  Daerah”,  http://www. republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/22/mqadir-ketika-semangat-otda-diselewengkan- kepala-daerah. Diakses pda tanggal 15 Maret 2014.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 85
Data berbeda tetapi dengan subtansi yang sama dilansir oleh Komisi Pem- berantasan  Korupsi,  mencatat  bahwa  dalam  rentang  kurun  10  tahun  terakhir, atau  2004–2013,  ada  42  kepala  daerah  yang  terjerat  kasus  hukum.  Angka  itu terdiri atas gubernur 8 orang, wali kota 10 orang, wakil wali kota 1 orang, bupati 22 orang, dan wakil bupati 1 orang. Sebarannya dari Aceh hingga Papua dengan 36 orang berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap), 1 kasasi, 4 tersangka, dan 1 dihentikan karena kesehatan terdakwa tidak memungkinkan. Wakil Ketua KPK  Bidang  Pencegahan  Busyro  Muqoddas  menyatakan,  data  ini  semakin membuat mata kita terbuka. 4
Data  terbaru,  Kementerian  Dalam  Negeri  mencatat  hingga  Januari  2014  se- banyak  318  orang  dari  total  524  orang  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Untuk itu harus ada perbaikan dalam pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  yang  diadakan  pada  2015  atau  setelah  pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 serta pemilihan presiden 9 Juli 2014. 5
Dalam  hal  ekonomi,  juga  tak  kalah  mengenaskan.  Meski  Pemerintah Indonesia  mengklaim  bahwa  kita  telah  mengalami  pertumbuhan  sebesar  8%, tetapi realitas di lapangan telah menunjukkan sebaliknya. Kekayaan hanya milik segelintir orang tertentu. Ironi juga muncul bila melihat realitas orang miskin di Indonesia berjumlah sekitar 8 kali lipat penduduk Singapura, tetapi banyak orang berduit asal Indonesia yang membeli properti di Singapura. Bahkan, selama 2010 tercatat 2, 3 juta orang penduduk Indonesia mengunjungi Singapura hanya untuk berlibur.  Sebaliknya,  orang  Singapura  yang  datang  ke  Indonesia  dalam  kurun waktu  yang sama hanya  belasan  ribu orang.  Pertumbuhan  ekonomi  yang eks- klusif saat ini telah menjerumuskan sekian banyak penduduk Indonesia dalam jurang kemelaratan dan ketimpangan. Hanya sebagian kecil penduduk negeri ini yang menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi. 6
Belum  lagi  kita  dilanda  krisis  moralitas.  Moralitas  yang  dominan  sekarang adalah moralitas hegemoni pasar yang ganas untuk memburu untung sebanyak- banyaknya  tanpa  hirau  terhadap  dampak  buruk  yang  harus  diderita  sebagian besar umat manusia. Erich Fromm menggambarkan manusia modern itu sebagai
______________
4 Lihat dalam Harian Seputar Indonesia Edisi 2 Agustus 2013 h. 4.
5 http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi-,  diakses pada tanggal 20 Maret 2014.
6 Agus  Suman,  “Orang  Kaya  Versus  Kemiskinan”,  http://feb.ub.ac.id/agus-suman-orang-kaya- kemiskinan.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2014.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 86
homo consumens dengan  tujuan tunggal “to have more  and  to use  more" (me- miliki lebih banyak dan melahap lebih banyak). 7
Umat  Islam  yang  mayoritas  di  Indonesia  itu  termasuk  mereka  yang  harus menderita dalam himpitan arus global, tetapi semua ini terjadi karena kesalahan langkah yang mereka lakukan pada abad-abad yang lalu hingga kendali peradaban terlepas  dari  genggaman  mereka.  Mereka  seakan  terkapar  di  pinggir  jalan  raya kehidupan yang hiruk pikuk oleh sorak-sorai manusia yang kehilangan makna. 8
Harus  diakui,  cita-cita  ideal  sosial  politik  untuk  konteks  Indonesia  saat  ini memang  masih  utopis.  Kebusukan  dan  kebohongan  politik,  konflik  kepentingan serta lakon korupsi sudah begitu merata sehingga masyarakat tak tahu siapa lagi yang dapat dipercaya.
Politik kadang picik dan licik. Kita kerap menderita karena ulah politik para elit,  pejabat  publik,  dan  politisi  mengingkari  masa  kekuasaan.  Mereka  tak melakoni  politik  dengan  etika  publik.  Kekuasaan  diraih  dengan  pengabaian hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia kentara mengalami defisit keluhuran dalam politik. Dalam skala yang lebih luas, fenomena ini telah men- stimulus masyarakat untuk menggugat demokrasi. Pasalnya, dalam pandangan para penggugat itu, setelah lebih dari satu dekade proses demokratisasi kondisi Indonesia dianggap tak lebih baik. Di sejumlah hal terdapat paradoks antara yang satu dengan yang lain.
Demokrasi  menjadi  kambing  hitam.  Bagi  mereka  sistem  demokrasi  me- rupakan  produk  Barat  sehingga  harus  ditolak.  Solusi  yang  ditawarkan  adalah kembali pada syariah dan khilāfah . Dengan penuh keyakinan mereka menyata- kan  bahwa  segala  persoalan  di  negeri  ini  akan  selesai  dengan  syariah  dan khilāfah . 9 Hal ini dapat dipahami mengingat demokrasi itu bukanlah sesuatu yang statis, ia fluktuatif. Sebagai sebuah konstruksi mental, keyakinan terhadap demo- krasi sama dengan  naik-turunnya level  keimanan  kita. 10 Dari  latar  belakang di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimanakah  dinamika  wacana formalisasi syariat dalam politik perspektif Indonesia.
______________
7 Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology , (New York: Harper & Row, 1968), h. 38.
8 Ahmad Syafii Maarif, Indonesia di Simpang Jalan, (Bandung: Mizan, 1998), h. 182-183.
9 Biyanto, “Imajinasi Politik Islam”, Jawa Pos , 18 Maret 2014, h. 4.
10 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century , (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), h. 17.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 87
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dalam  tulisan  ini  akan mengurai  dinamika  wacana  formalisasi  syariat  dalam  politik  perspektif Indonesia. Dengan melihat hal itu, maka kita akan semakin terang tentang relasi agama dan negara yang ideal perspektif Indonesia. Kajian yang akan dilakukan ini sebagai langkah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, terlebih mengenai dinamika wacana formalisasi syariat dalam politik perspektif Indonesia.  Bahkan  akan  menemukan  relevansi  relasi  agama  dan  negara  yang ideal perspektif Indonesia.
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Sebab dalam  tulisan  ini,  ingin  mendalami  dan  mengetahui  dinamika  wacana  dan  isu formalisasi  syariat  dalam  perspektif  Indonesia.  Tidak  hanya  itu  saja,  pembaca akan dapat memahami dan merumuskan sebuah konsep yang relevan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dan  jenis  pe- nulisan  yang  digunakan  adalah  kepustakaan  atau library  research yaitu  me- ngumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksana- kan  untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu  pada penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan pustaka  yang  relevan. Sumber  data  penelitian  ini  meliputi  sumber  data  primer  yaitu  hasil-hasil  pe- nelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritisi yang orisinil dan sumber data  sekunder  adalah  bahan  pustaka  yang  ditulis  dan  dipublikasikan oleh seorang  penulis  yang  tidak  secara  langsung  melakukan  pengamatan  atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain, penulis tersebut bukan penemu teori. Sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah buku, artikel, dokumen, laporan-laporan dan sumber lainnya yang mem- punyai relevansi dengan objek .
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan data literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Analisis data dalam kajian pustaka ( library research ) ini adalah analisi  isi  ( content  analysis ),  yaitu  penelitian  yang  bersifat  pembahasan  men- dalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak  dalam  media  massa, untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru ( replicable ) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 88

## B.  Syariah dan Politik; Sebuah Kajian Historis
Sebagai agama, Islam terdiri dari keyakinan atau iman dan rasa memiliki, dan dalam praktiknya kedua unsur tersebut saling memiliki. Dalam interaksi ini, ke- hidupan  sosial  dan  politik  umat  Islam  didefinisikan  secara  berbeda-beda  di kalangan kaum Muslim itu sendiri. Dalam hubungan itu, penafsiran atas konsep syariah  sangat  krusial. 11 Syariah  berarti  “jalan  menuju  air,  yakni  jalan  menuju sumber kehidupan. 12 Dalam konteks ini sumber kehidupan adalah Allah sendiri. lebih lanjut, Rahman berbicara secara lebih teknis lagi tentang syariah sebagai:
“nilai-nilai  agama,  yang  diungkapkan  secara  fungsional  dan  dalam  istilah- istilah yang nyata, untuk mengarahkan kehidupan manusia... jalan, yang telah ditentukan  oleh  Allah  di  mana  manusia  harus  menjalani  hidup  dengan mewujudkan kehendak Allah.... syariah mencakup semua perilaku, spiritual, mental, dan psikis. Dengan demikian ia mencakup iman dan amal. 13
Definisi syariah tersebut sesuai dengan pendekatan terhadap agama sebagai interaksi antara iman dan rasa memiliki atau rasa menganut. Namun demikian, terdapat  perbedaan  yang  tajam  di  kalangan  para  sarjana  Muslim  mengenai makna dan cakupan syariah. Secara umum, umat Islam percaya bahwa sumber pertama  syariah  adalah  al-Qur’an.  Persoalan  yang  muncul  kemudian  terkait dengan cakupan al-Qur’an: apakah ia mencakup semua persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam dalam sebuah masyarakat yang berubah. Rahman berpendapat bahwa “bagian yang tegas dalam hukum al-Qur’an jumlah- nya sangat kecil”, 14 dan karenanya tidak cukup untuk mengatur perilaku umat Islam. Muhammad Sa’id al-Asymawi, ketua Pengadilan Tinggi Mesir, menyatakan secara lebih spesifik tentang syariah sebagai berikut:
“Kata syariah muncul hanya sekali dalam al-Qur’an … (QS al-Jasiyah [45]: 18), tetapi dalam al-Qur’an orang menjumpai tiga kata lain yang berasal dari akar kata yang sama (QS al-Ma’idah [5]: 48; QS Fushilat [42]: 13 dan 41). Di semua ayata  tersebut,  syariah  tidak  menunjuk  pada  norma  hukum,  tetapi  pada jalan”. 15
______________
11 Saiful  Mujani, Muslim  Demokrat:  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 52.
12 Fazlur Rahman, Islam , (Chicago, University of Chicago Press, 1979), h. 100.
13 Fazlur Rahman, Islam , h. 100-101.
14 Fazlur Rahman, Islam , h. 68.
15 Muhammad Sa’id al-Asymawi, Shari’a: The Codification of Islamic law”, (Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 50.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 89
Sifat  al-Qur’an  yang  tidak  banyak  berbicara  tentang  hukum  secara  rinci kemudian  ditanggulangi  dengan  cara  memasukkan  Sunnah  sebagaiman  di- pelihara dalam Hadits, yakni berita-berita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW  dalam  masyarakat,  sebagai  sumber  syariah.  Dengan  kata  lain,  hadits  di- yakini  sebagai  sumber  kedua  syariah.  Ia  mencakup  muatan  yang  lebih  luas tentang  interaksi  sosial  dan  politik  dalam  masyarakat  Muslim.  Posisi  penting sunnah  sebagai sumber  kedua  syariah,  menurut  Rahman dilegitimasikan sejak Nabi meninggal dunia dengan doktrin ‘ismah Nabi, yakni ketidakmungkinan Nabi berbuat salah. 16
Setelah  Nabi  wafat  dan  masyarakat  Muslim  berkembang  lebih  luas,  ma- lampaui Jazirah Arab, sunnah itu sendiri dirasakan tidak cukup untuk mengatur perilaku  kaum  Muslim.  Sebuah  kontroversi  lalu  muncul.  Sekelompok  sarjana yang  dikenal  dengan ahl  al-ḥadīth mengklaim  bahwa  Islam  yang  benar  atau syariah yang dimanifestasikan dalam jama’ah harus mengikuti “Sunnah Jama’ah”, yakni  komunitas  Muslim di  bawah  kepemimpinan  Nabi  di  Madinah. Pengaruh apapun  dari  luar  sunnah  jama’ah  dianggap  sebagai  penyimpangan  dari  model tersebut dan tidak dapat ditolerir.
Kelompok  ulama  lain  memberikan  argumen  yang  berlawanan.  Mereka  ber- pendapat,  benar  bahwa  sunnah  tidak  pernah  salah  dalam  konteks  historisnya. Namun, ketika konteks tersebut berubah, seperti biasa terjadi dalam masyarakat manapun,  sunnah  tidak  lagi  cukup  untuk  membimbing  perilaku  umat  Islam. Perubahan  sosial  tersebut  membuka  peran  personal  bagi  para  ulama  untuk menafsirkan  al-Qur’an  dan  Hadits.  Pendapat  pribadi  ini  ( fiqh )  terbuka  terhadap kemungkinan  salah.  Kelompok ahl  al-ḥadīth tidak  dapat  menerima  argumen  ini dan selalu menekankan Islam jama’ah sebagai model yang benar bagi masyarakat Muslim tanpa harus mempertimbangkan perubahan sejarah umat Islam.
Kedua  keyakinan  yang  berbeda  tentang  sifat  dasar  syariah  di  atas  mem- pengaruhi cara bagaimana para ulama dan aktivis Muslim kontemporer mem- bayangkan  masyarakat  Muslim,  termasuk  persepsi  mereka  tentang  hubungan agama dan politik.
Dalam kajian historis 17 , perdebatan antara Islam di Indonesia akan diterap- kan  secara  formal  atau  kultural  telah  muncul  sejak  persiapan  kemerdekaan
______________
16 Fazlur Rahman, Islam , h. 68.
17 Lily Zakiyah Munir, “Formalisasi Syariat dan Komitmen Kebangsaan”, Jawa Pos , 29 Agustus 2003, h. 31.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 90
negeri tercinta ini. Sejarah mencatat perdebatan seru antara dua kelompok Islam dalam  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI). Kelompok pro syariat formal berpendapat bahwa logis bila Islam di- formalkan  karena  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim.  Sementara kelompok kultural berdalih bahwa Islam akan mencerminkan misi ra ḥ matan li ‘l- ‘ālamīn dengan  pendekatan  kultural  seperti  yang  selama  ini  berkembang  di Indonesia. Kedua kelompok, menariknya berangkat dari ayat yang sama. Yaitu “wa man lam yahkum bimā anzalallāh faulāika humu ’l-kāfirūn” (dan barang siapa yang  tidak  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  perintah  Allah,  maka  mereka adalah  kafir).  Perbedaan  penafsiran  ayat  itu  menyebabkan  adanya  dikotomi formal maupun kultural hingga kini.
Dikotomi ini tidak lepas dari pengaruh politik identitas Islam secara global. Jelaslah  bahwa  semangat  perjuangan  dan  ketulusan  para  penganjur  gerakan Islam internasional tidak perlu diragukan. Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Muhammad  ‘Abduh  berjuang  menghantam  kolonialisme  Barat,  sementara  itu juga mengkritisi kelemahan masyarakat Muslim sendiri.
Di  pengungsiannya  di  Paris,  ‘Abduh  mengatakan  bahwa  dia  menemukan nilai-nilai  islami  (seperti  kebebasan  berpendapat)  dipraktikkan  di  sana.  Se- mentara Hassan al-Banna dari Mesir memerangi kebobrokan moral pemerintah yang  diwariskan  oleh  Muhammad  ‘Ali  Pasya.  Perkembangan  gerakan  tersebut mulai terdistorsi perlahan-lahan karena minimnya cakrawala berpikir keulama- an para penerus mereka.
Gerakan  modernis  yang  menginginkan  formalisasi  syariat  dan  menggeser nilai-nilai kebangsaan ini semakin melambung setelah Revolusi Iran pada 1979. Beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi memiliki kepentingan untuk membendung pengaruh Ayatullah Khomeini yang bersumpah akan mengekspor revolusinya ke seluruh dunia. Maka digerakkan rekayasa politik guna memper- satukan Islam dengan menghancurkan wacana kebangsaan. Gerakan ini sebetul- nya ingin memberikan perlawanan terhadap Iran.
Kalau  Iran  memunculkan  Syi’ah  sebagai  basis  ideologisnya,  gerakan  ini menggunakan wacana Salafi atau Sunni. Dari sini muncul orang seperti Abu al- A’la  al-Maududi  dari  Pakistan  dengan  Jami’ati  Islami,  yang  kemudian  berkola- borasi dengan Rabithah ‘Alam al-Islam yang didukung Arab Saudi. Gerakan inter- nasional inilah yang sangat berpengaruh terhadap upaya penghapusan identitas kebangsaan di Indonesia.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 91

## C.  Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik Perspektif Indonesia
Di  kalangan  umat  Islam  sampai  sekarang  terdapat  tiga  aliran  tentang hubungan  antara  Islam dan negara.  Aliran pertama berpendirian  bahwa  Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  sebaliknya  Islam  adalah  satu  agama  yang sempurna  dan  yang  lengkap  dengan  pengaturan  bagi  segala  aspek  kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umum- nya  berpendirian  bahwa:  1) Islam  adalah  suatu  agama  yang  serba  lengkap.  Di dalamnya  terdapat  pula  antara  lain  sistem  ketatanegaraan  atau  politik.  Oleh karenanya  dalam  bernegara  umat  Islam  hendaknya  kembali  kepada  sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketata- negaraan  Barat;  2)  Sistem  ketatanegaraan  atau  politik  islami  yang  harus  di- teladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh empat al-Khulafā’ al-Rāshidīn . Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu al-A’la al-Maududi.
Aliran kedua berpendapat  bahwa  Islam  adalah  agama  dalam  pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muham- mad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain adalah ‘Ali ‘Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.
Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini ber- pendirian  bahwa  dalam  Islam  tidak  terdapat  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  ter- dapat  seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara.  Di  antara  tokoh- tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Husain  Haikal,  seorang  penulis  Islam  yang  cukup  terkenal  dan  penulis  buku Ḥayatu Muḥammad dan Fī Manzil al-Wahyi. 18
______________
18 Munawir  Syadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran ,  (Jakarta:  UI  Press, 1993), h. 1-2.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 92
Bagi golongan aliran pertama, sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang harus ditolak karena berasal dari Barat. Selain itu, kelompok aliran pertama juga beranggapan  bahwa  kekuasaan  yang  sebenarnya  adalah  kekuasaan  Tuhan. Solusi yang ditawarkan adalah kembali pada syariah dan khilāfah . Dengan penuh keyakinan mereka menyatakan bahwa segala persoalan di negeri ini akan selesai dengan formalisasi syariah dalam naungan sistem politik khilāfah .
Karena itu konsep demokrasi mereka tolak karena melandaskan kekuasaan pada  kemauan  rakyat. 19 Islamisasi  bagi  kelompok  aliran  pertama  ini  adalah agenda yang terus hidup ( the living agenda ). Itulah yang menjadi alasan utama isu formalisasi syariat Islam tak pernah ditinggalkan. Tapi ada beberapa kelemahan yang tidak disadari oleh pengusung aliran pertama ini yakni: Pertama , kalau kita kembali mempelajari sejarah, sesungguhnya akan kita temukan bahwa sebenar- nya Nabi tak pernah menetapkan satu bentuk kekuasaan politik tertentu. Hal ini dapat  dilihat  dalam  proses  pengangkatan  keempat khalīfah ,  yang  semuanya terkesan ad hoc serta tidak ada model yang secara konsisten diikuti dari waktu ke waktu.  Abu  Bakar  diangkat  secara  aklamasi;  Umar  diangkat  melalui  wasiat; Utsman diangkat melalui tim formatur yang diprakarsai Umar; dan ‘Ali diangkat melalui aklamasi. Dalam sebuah diskusi, Abdullahi Ahmad An-Naim, intelektual asal Sudan, dengan nada emosi bertanya kepada para hadirin agar menunjukkan mana yang disebut sistem khilāfah : aklamasi, wasiat, atau formatur. Sama sekali tidak  ada.  Ini  menunjukkan  bahwa  urusan  politik  dalam  Islam  adalah  urusan dunia .
Setelah  periode  Sahabat,  terjadi  perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam sistem  kekuasaan.  Bani  Umayyah  dan  Bani  Abbas  mengembangkan  sistem dinasti,  di  mana  kekuasaan  diwariskan  menurut  garis  keluarga.  Tradisi  yang dikembangkan oleh generasi Sahabat sama sekali ditinggalkan. Hal ini menunjuk- kan tidak ada bukti sedikitpun dalam sejarah Islam di mana sistem “ khilāfah ”— kalau bisa disebut demikian— dibangun secara konsisten dan konsekuen .
Sejarah  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam  bentuk-bentuk  kekuasaan berubah dari masa ke masa. Generasi Sahabat mengembangkan cara-cara yang berbeda  dengan  generasi  Tabi’in,  dan  seterusnya.  Bentuk-bentuk  kekuasaan berubah  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi.  Tidak  ada  satu  bentuk  kekuasaan lebih  ‘islami’  dari  bentuk  lainnya  dalam  pengertian  bahwa  bentuk  kekuasaan
______________
19 Husein Muhammad, “Hukum Tuhan Tetap Perlu Tafsir Manusiawi”, Jawa Pos , 30 Mei 2004, h. 4.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 93
tertentu berasal dan sesuai dengan Islam sementara lainnya tidak. Ini disebabkan kenyataan bahwa sejak awal Islam tak memperkenalkan satu bentuk kekuasaan pun. Islam hanya menekankan pentingnya moral dalam kekuasaan .
Anehnya periode dinasti Islam, terutama dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, yang berhasil membangun peradaban Islam sebagai peradaban dunia, seringkali dirujuk oleh para pendukung sistem khilāfah sebagai puncak dari sistem khilāfah Islam.  Pada  jaman  dinasti  Islam,  kekuasaan  sudah  banyak  berubah  dan  ter- kadang menjadi despotisme yang jelas-jelas bertentangan dengan moral agama. Para khalīfah naik ke panggung kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terpuji dan  bahkan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama.  Puncak  dari  despotisme adalah ketika khalīfah mengklaim diri mereka sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi .
Inilah  ironi  ketika  sekelompok  orang  menganggap  konsep khilāfah ,  yang tidak  jelas dan  telah  bercampur  baur dengan  despotisme,  sebagai  bagian  yang paling  inheren  dari  agama  dan  konsep  tersebut  dipercaya  sebagai  konsep kekuasaan  yang  diperkenalkan  Nabi  pada  para  Sahabatnya.  Tugas  umat  — menurut mereka— adalah mengembalikan kekuatan umat yang tercerai berai ini ke dalam sistem khilāfah .
Pandangan  seperti  ini  jelas  tak  bisa  diterima  karena  menyelewengkan realitas  sejarah.  Konsep khilāfah muncul  sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan umat Islam dalam menghadapi persaingan dunia saat ini. Dalam ketidakmampu- annya,  sebagian  umat  melakukan  refleksi.  Namun  refleksi  ini  tidak  dibarengi dengan kritisisme yang tinggi. Sejarah dilihat dengan penuh kekaguman. Dalam keadaan seperti itu orang tidak dapat membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Muncullah sikap romantisme yang memandang masa lalu dengan penuh perasaan yang menggelora .
Khilāfah adalah  semacam  romantisme  karena  memimpikan  Islam  bangkit kembali  sebagai  peradaban  dunia.  Mimpi  tentang  ‘kejayaan  Islam’  sebenarnya sah-sah  saja  sepanjang  didasarkan  pada  realitas  sejarah.  Sejarah  mengajarkan bahwa kejayaan Islam pada masa lalu tidak disebabkan oleh satu sistem politik tertentu  saja,  sebab  kenyataannya  Islam  —tepatnya  sejarah  Islam—  tak  me- wariskan sistem politik dan kekuasaan yang tunggal . 20
______________
20 Jajang Jahroni, “Khilafah Islam: Khilafah yang Mana?” Jawa Pos , 16 Mei 2004, h. 4.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
94
Kedua , masih berkaitan dengan sejarah, berdasar tulisan Rasul Jafariyan yang membaca  "Sejarah  Khilafah  11-35  H",  ternyata  model khilāfah juga  bukan sesuatu yang sangat ideal dan menampakkan substansi keislaman yang nyata. 21
Di bagian belakang buku itu digambarkan, "belakangan ini banyak Muslim yang  mendambakan khilāfah menjadi sistem pemerintahan.  Benarkah khilāfah adalah sistem pemerintahan Islam yang patut dilanjutkan? Ataukah ia adalah alat kekuasaan sekelompok orang yang secara lancing memanipulasi jargon agama? Sebelum  mendambakan  atau  menolaknya,  Anda  perlu  tahu  sejarah khilāfah ." Ungkapan itu menggambarkan betapa saratnya kekhilafahan dengan perpolitik- an,  kepentingan,  dan penguasaan  yang  sangat  profan.  Pendapat  ini  tentu tidak jauh berbeda dengan ungkapan Muhammad Said al-Asmawy yang menyatakan bahwa  pertarungan  yang  terjadi  dalam  sejarah  panjang  umat  Islam  hanyalah menjadikan  Islam  sebagai  kedok.  Sedangkan  isi  atau  tujuan  sesungguhnya  tak lain adalah kekuasaan.
Jika dibaca secara kritis, kekhilafahan pada masa al-khulafā’ al-rāshidīn pun sudah  memiliki  nuansa  kekuasaan  politik  yang  sangat  kental.  Belum  lagi peralihan-peralihan  kekuasaan  pada  masa  Abbasiyah  dan  Muawiyah.  Ke- khalifahan  tersebut  ternyata  tidak  ada  bedanya  dengan  perubahan  kekuasaan politik di tempat lain.
Sering  dalam  perubahan  kekuasaan  politik  terkait  dengan  air  mata.  Jika demikian halnya, prototipe sistem pemerintahan ideal yang sesuai dengan ajaran mendasar  Islam  lalu  sulit  ditemui  dalam  realita  empiris  pasca  masa  kenabian Muhammad  SAW.  Dengan  demikian,  pertanyaan  ontologis  adakah  sistem  ke- khilafahan yang ideal dan menjadi realitas empiris pasca-Nabi Muhammad SAW dan al-khulafā’  al-rāshidīn ternyata  agak  sulit  ditemukan?  Makanya,  gagasan tentang khilāfah sebagai  solusi  atas  persoalan  negara-bangsa,  khususnya Indonesia, adalah pikiran tekstual, bukan kontekstual.
Selain itu, peralihan sistem pemerintahan historis Islam, dari khilāfah menuju dawlah (dinasti)  agaknya  juga  penting  dikaji  lebih  lanjut.  Mengapa  sistem pemerintahan  “demokratis” al-khulafā’  al-rāshidūn berumur  sangat  pendek (sekitar 30 tahun saja, termasuk 5 bulan pemerintahan sementara Hasan bin ‘Ali), sementara sistem dinasti bertahan enam abad lebih 24 tahun? Dinasti Umayyah bertahan sepanjang 89 tahun, sejak Muawiyah (661 M) sampai Marwan II (750 ______________
21 Nur Syam, “Implementasi Syariat Tanpa Institusi Formal, Jawa Pos , 16 Agustus 2007, h. 4.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 95
M).  adapun  Dinasti  Abbasiyah  lebih  panjang  umur,  dan  bertahan  bertahan selama  535  tahun,  sejak  Abul  Abbas  al-Shaffah  (750  M)  sampai  al-Mu’tashim (1258 M). 22
Menjawab  persolaan  di  atas,  Abied  al-Jabiri  mengajukan  hipotesis  bahwa model  pemerintahan  demokratis  empat khalīfah yang  diadopsi  dari  praktek kepemimpinan  Nabi  di  Madinah, sesungguhnya tidak selaras  dengan  zamannya. Secara sosiologis, kepemimpinan demokratis Nabi hanya aplikatif bagi masyarakat Mekah dan Madinah. Komunitas dua wilayah dikenal menggunakan sistem kabilah dan  rekrutmen  pemimpinnya  atas  dasar  adagium  primus  interpares.  Artinya, hanya  individu  yang  terbaik  dan  paling  cakap  yang  akan  dipilih  oleh  komunitas tersebut. Begitu wilayah Islam mengembang ke Damaskus, Persia, Irak dan Mesir, pada  zaman  empat khalīfah ,  sistem  demokrasi  menjadi  tidak  efektif  lagi,  karena mereka  terbiasa  dengan  sistem  kerajaan decisive (tegas)  sebagaimana  praktek Kerajaan Persia (seorang raja sekaligus merangkap sebagai pemimpin agama) dan kerajaan Romawi Timur (kekuasaan raja tunduk di pada kekuasaan gereja). 23
Pemerintahan  demokratis  empat khalīfah ,  nyatanya  hanya  berjalan  normal dan aman pada dua periode setengah saja (masa Abu Bakar, Umar, dan permulaan masa Utsman), karena fakta bahwa khalīfah pertama dan kedua adalah sosok yang decisive  ruler .  Abu  Bakar  berani  mengambil  kebijakan  tidak  poluler  dengan memaklumatkan  perang  terhadap  kaum murtad,  sementara  Umar  adalah sosok pemberani  dan  tegas.  Pasca  kedua  figus  tersebut,  demokrasi  berjalan  abnormal, bahkan memunculkan the big chaos ( al-fitnah al-kubrā ) karena khalifahnya dikenal tidak decisive .  Pada  sisi  inilah,  tesis  Robert  N.  Bellah  yang  mengatakan  bahwa kepemimpinan  demokratis  Nabi  di  Madinah  terlalu  maju  ( too  modern )  untuk zamannya, dan karena itu dia berumur pendek, patut kita apresiasi lebih lanjut .
Segi-segi  modernitas  Madinah  itu  adalah  tingkat  komitmen  yang  tinggi, keterlibatan  dan  partisipasi  dari  seluruh  jajaran  masyarakat,  dan  keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap ukuran kecakapan pribadi . 24
Dalam sejarah tercatat, setelah sukses membohongi ‘Ali dalam sidang taḥkīm , Muawiyah membuat keputusan yang aneh. Dia meninggalkan Madinah menuju Damaskus,  meninggalkan  tradisi khilāfah —walaupun  dia  ditentang  oleh
______________
22 Muhammad Sholehuddin, “Desakralisasi Politik Islam”, Jawa Pos , 8 Agustus 2004, h. 4.
23 Abid Al Jabiri, “ Al-‘Aqlus Siyāsil ‘Arabī” Vol. III, 1992, h. 231.
24 Nurcholish  Madjid,  “Asas-Asas  Pluralisme  dan  Toleransi  Dalam  Masyarakat  Madani,  dalam Abuddin Nata, dkk (ed), Problematika Politik Islam di Indonesia , (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), h. 3.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 96
beberapa sahabat Nabi— dan menggantikannya dengan sistem Kerajaan Persia yang disebut sistem ‘ ajam (non-Arab) oleh Abied al-Jabiri. Sejarah menunjukkan, Dawlah  Umawiyah,  hasil  kreasi  politik  dan  ketegasan  Mua’wiyah,  ternyata mampu  menanggulangi  situasi  chaos,  dan  diterima  oleh  kaum  Sunni  sebagai realitas politik yang dikukuhkan dalam istilah ‘ām al-jamā’ah (tahun rekonsiliasi). Kreasi  politik Muawiyah  akhirnya  menjadi  pilihan  utama para penguasa  Islam klasik selanjutnya, sampai kita menapaki era modern.
Fakta  sejarah  di  atas  menunjukkan,  bentuk  negara  menurut  Islam  sangat terbuka,  asalkan  mampu  mengaktualisasikan maqāṣid  al-sharī‘ah . Republik Mesir,  Kerajaan  Arab  Saudi,  Kerajaan  Konstitusional  Malaysia,  dan  Demokrasi Indonesia  adalah  varian-varian  negara  Islam  modern.  Kebebasan  beragama, toleransi, anti-diskriminasi, penegakan hukum, keadilan dan HAM adalah parti- kular dari maqāṣid al-sharī‘ah yang wajib dikampanyekan para capres-cawapres, dan  diaktualisasikan  ketika  mereka  benar-benar  terpilih.  Jika  itu  tidak  mereka kerjakan,  maka  sesungguhnya  secara  substansial  mereka  tidak  layak  disebut memimpin dengan nilai-nilai Islam .
Ketiga, Dengan mencitakan dunia Islam dipimpin seorang khalīfah , berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekan- kan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara, gerakan Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa ( nation state ).
Hal  itu  berarti  gagasan  mewujudkan  negara  Islam  dapat  dikatakan  tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam tataran normatif maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideo- logis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan dunia modern. Apalagi, realitas menunjukkan  bahwa cita-cita  membangun  sistem  politik  yang  bercorak  trans- nasional  selalu  mengalami  kegagalan.  Cita-cita  gerakan  Islam  politik  di  banyak negara juga belum berhasil diwujudkan.
Upaya  membangun  formalisasi  syariat  dalam  konteks  Indonesia  yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang heterogen semacam ini dipastikan tidak  akan  pernah  tercapai.  Seperti  kata  Buya  Syafii  Maarif,  jika  upaya  serba radikal  ini  gagal,  dan  memang  tidak  punya  syarat  untuk  berhasil,  maka  sebab utamanya adalah karena sebuah gagasan besar dikerjakan oleh otak-otak kecil

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 97
yang  lebih  banyak  dikuasai  oleh  emosi,  bukan  oleh  kekuatan  penalaran  yang mantap secara teori. 25
Karena  itulah,  Oliver  Roy  (1994)  menyebut  bahwa  cita-cita  gerakan  Islam politik sebagai Islamic political imagination (imajinasi politik Islam). Pernyataan ini relevan dengan realitas politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama. Elite partai berasas Islam yang tergabung dalam PKS, PPP, dan PBB juga belum menunjukkan diri sebagai figur yang berintegritas. Demikian juga elite partai berbasis ormas keislaman seperti PKB dan PAN. Yang terjadi  justru  sebaliknya.  Sebagian  elite  partai  tersebut  terjerat  dalam  kasus korupsi dan perempuan.
Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman selalu gagal menjadi partai besar. Itu dapat dilihat dari hasil pemilu sejak era reformasi. Hasil survei beberapa lembaga juga memprediksi bahwa nasib partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman tidak akan membaik dalam Pemilu 2014. Justru partai berideologi nasionalis yang akan berjaya.
Realitas politik tersebut jelas tidak sejalan dengan data statistika yang me- nunjukkan jumlah umat Islam yang mayoritas. Karena  itu, harus diakui bahwa politik  aliran  di  negeri  ini  benar-benar  telah  tamat.  Pilihan  politik  umat  kian mencair  dan  otonom,  tidak  lagi  terkotak-kotak  berdasar  perbedaan  budaya, etnik, dan agama.
Yang menarik, terlepas dari benar tidaknya bahwa muara semua program Islamisasi  tersebut  adalah  negara  Islam,  yang  jelas,  hampir  seluruh  sektor kehidupan publik di Indonesia kini mengalami sentuhan Islamisasi. Sayangnya, semua  itu masih bersifat simbolis. Ornamental,  dan di  atas  permukaan belaka. Perilaku sehari-hari sebagian besar penduduk negeri ini, tampaknya, masih jauh dari mencerminkan nilai-nilai Islam yang sejati.
Akhirnya,  dapat  dikatakan  bahwa  daya  hidup  isu  dan  wacana  formalisme syariat  dalam  konteks  Indonesia  adalah  isu  dan  wacana  yang  sia-sia.  Hal  ini dikarenakan selain isu formalisme syariat itu tidak mempunyai landasan sosio historis,  kultural,  serta  teori  yang  ber- naṣ ,  yang  perlu  dicatat  ialah  hal  ini  juga disebabkan organisasi-organisasi besar Islam tidak ada yang tertarik pada gagas- an  itu.  Misalnya  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Muhammadiyah,  Perti,  atau  Al-Irsyad.
______________
25 Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii Maarif , (Bandung: Mizan, 2009), h. 198.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 98
Padahal,  bisa  dikatakan  bahwa  mereka  yang  menguasai  paling  banyak  massa Islam yang riil. 26
Kelompok-kelompok yang mempunyai gagasan formalisme syariat itu ber- ada di luar mainstream besar tersebut. Oleh karena itu, pendukung mereka kecil sekali. Tidak signifikan.

## D.  Relasi Agama dan Negara yang Ideal Perspektif Indonesia
Pada  dasarnya,  tanpa  keterlibatan  negara  yang  mendesak  warga  negara untuk  menjalankannya,  syariat  Islam  sesungguhnya  justru  bisa  dijalankan  dan bahkan memiliki masa depan lebih cerah. Hanya saja, peluang bagi masa depan pembumian  syariah  tersebut  jadi  mungkin  diwujudkan  dengan  terlebih  dulu melampaui  setidaknya  dua  ilusi  yang  selama  ini  dipelihara  seputar  hubungan Islam dengan negara. Pertama, ilusi tentang negara Islam yang diandaikan bisa menjalankan  prinsip-prinsip  syariat  melalui  kekuatan  negara  yang  memaksa. Kedua, ilusi yang tak kalah berbahayanya tentang keharusan Islam disepak jauh- jauh dari kehidupan publik. 27
Di  titik  inilah  maka  netralitas  negara  atas  semua  agama  adalah  sebuah keniscayaan.  Netralitas  yang  tidak  boleh  dimaknai  sebagai  pengabaian  negara atas hak-hak warga negara untuk melaksanakan agamanya, apalagi menghalang- halanginya. Sebab pelaksanaan syariat hanya mungkin terwujud sebaik-baiknya justru sepanjang negara bersikap netral terhadap syariat dan tidak memaksakan- nya  menjelma  kebijakan  resmi  atau  perundang-undangan  negara  (formalisasi syariat).  Karena  itu,  sembari  menegaskan  pentingnya  pemisahan  Islam  dan negara, dalam waktu yang sama kita pun harus menekankan keniscayaan me- rawat baik-baik keterikatan antara Islam dengan politik.
Karena itulah harus ada perubahan cara pandang yang keliru tentang sekular- isme  yang  oleh  sebagian  kaum  Muslim  selalu  dicurigai  akan  mengasingkan  dan memenjarakan Islam sepenuhnya menjadi urusan privat yang haram memasuki ruang publik. Padahal, penyempitan makna sekularisme melulu sebagai pemisahan agama dan negara selain tak realistis dan menyesatkan, hal ini juga berisiko pada kegagalan dalam memenuhi tuntutan kolektif kebijakan publik.
______________
26 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat tidak Jadi Buih, (Bandung: Mizan, 2000), h. 196.
27 Abdullah  Ahmed  al-Naim, Islam  dan  Negara  Sekuler:  Menegosiasikan  Masa  Depan  Syariah ,
(Bandung: Mizan, 2007), h. 21.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 99
Dengan demikian, selain dimaksudkan untuk merehabilitasi konsep sekular- isme  yang  kerap  disalahtafsirkan,  pemaknaan  sekularisme  sebagai  pemisahan Islam dan negara tapi dengan tetap meniscayakan berkelindannya politik dengan Islam  (deprivatisasi  agama),  sesungguhnya  membuka  peluang  penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan dan perundang-undangan resmi dengan tetap tunduk pada perisai-perisai hukum.
Sekularisme tersebut pada gilirannya juga memungkinkan negara berperan sebagai mediator guna memfasilitasi pelbagai perbedaan penafsiran agama. Dan karena  negara  bersikap  netral  bagi  semua  agama,  maka  umat  Islam  pun  bisa mengusulkan kebijakan atau perundang-undangan yang bersumber dari agama dengan  bersandar  kepada  apa  yang  disebut  Jhon  Rawls  sebagai  “nalar  publik” ( public  reason ):  “bahwa  alasan,  maksud,  dan  tujuan  kebijakan  publik  atau perundang-undangan harus didasarkan pada pemikiran yang di dalamnya warga pada umumnya bisa menerima atau menolak, dan membuat usulan tandingan melalui  debat  publik”  tanpa  harus  dihantui  ketakutan  akan  pengafiran  dan pemurtadan. 28
Untuk  konteks  pengalaman  umat  Islam  Indonesia,  ada  sebuah  semacam fenomena  “dikotomi  keliru  dan  dilema  yang  tak  perlu”  dalam  debat  seputar Islam,  negara,  dan  masyarakat  di  tengah-tengah  kaum  Muslim.  Dikotomi  dan dilema  yang  sebenarnya  bisa  “dilampaui”  jika  pilihan  yang  ditempuh  adalah sekularisme  dan  nalar  publik,  di  mana  kaum  Muslim  Indonesia  “tidak  harus memilih antara negara Islam yang menerapkan syariah atau negara sekular yang betul-betul menolak syariah.” 29
Dalam  konteks  ini  juga,  maka  seorang  Muslim  boleh  membawa  agama  ke dalam  lingkaran  politik  tetapi  pada  konteks  level political  ethics (etika  politik). Agama  diperlukan  untuk  membimbing  tingkah  laku  dan  moral  atau  akhlak dalam berpolitik. 30
Dengan  kata  lain,  yang  lebih  penting  adalah  selama  suatu  negara  men- jalankan  etos  islam,  kemudian  menegakkan  keadilan  sosial  dan  menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh daripada eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan yang lain, berarti menurut
______________
28 Abdullah Ahmed al-Naim, Islam dan Negara Sekuler... , h. 22-23.
29 Abdullah Ahmed al-Naim, Islam dan Negara Sekuler... , h. 437.
30 Azyumardi Azra, Islam Substantif... , h. 13.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 100
Islam sudah baik. Apalah artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong? 31
Dalam perspektif Indonesia, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam,  dan  semua  sila  dalam  Pancasila  itu  telah  dipraktikkan,  itu  sudah  bagus sekali. Tetapi kalau pancasila juga menjadi semacam formalitas kosong, sebagai- mana moralitas Islam menjadi formalitas kosong juga, tentu keadaan demikian harus  kita  perbaiki  bersama.  Islam  amat  menekankan  konsistensi  antara  apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan.

## E.  Kesimpulan
Daya  hidup  isu  dan  wacana  formalisme  syariat  dalam  konteks  Indonesia adalah  isu  dan  wacana  yang  sia-sia.  Hal  ini  dikarenakan  selain  isu  formalisme syariat itu tidak mempunyai landasan sosio historis, kultural, serta teori yang ber- naṣ , yang perlu dicatat ialah hal ini juga disebabkan organisasi-organisasi besar Islam tidak ada yang tertarik pada gagasan itu. Misalnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah,  Perti,  atau  Al-Irsyad.  Padahal,  bisa  dikatakan  bahwa  mereka yang menguasai paling banyak massa Islam yang riil. Kelompok-kelompok yang mempunyai  gagasan  formalisme  syariat  itu  berada  di  luar mainstream besar tersebut. Oleh karena itu, pendukung mereka kecil sekali. Tidak signifikan. yang lebih  penting  adalah  selama  suatu  negara  menjalankan  etos  islam,  kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang  jauh  daripada  eksploitasi  manusia  atas  manusia  maupun  eksploitasi golongan  atas  golongan  yang  lain,  berarti  menurut  Islam  sudah  baik.  Apalah artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong?
Dalam perspektif Indonesia, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam,  dan  semua  sila  dalam  Pancasila  itu  telah  dipraktikkan,  itu  sudah  bagus sekali. Tetapi kalau pancasila juga menjadi semacam formalitas kosong, sebagai- mana moralitas Islam menjadi formalitas kosong juga, tentu keadaan demikian harus  kita  perbaiki  bersama.  Islam  amat  menekankan  konsistensi  antara  apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan.

## ______________
31 Amien Rais, “Tidak Ada Negara Islam”, dalam Ahmad Syafii Maarif, dkk. (ed). Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem , (Jakarta: Djambatan: 2000), h. xxiii.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 101
Berangkat dari itu semua, kita harus membangun dan merumuskan sebuah konsep sistem politik yang mampu mangakomodasi semua kepentingan entitas politik  yang  secara  sosiokultural  bersifat  heterogen.  Tentu  sistem  politik  itu bukan dari hasil adopsi dari nilai-nilai primordialisme tertentu. Jadi, mengapa kita tak  bersama-sama  berjuang  menguatkan  demokrasi?  Yang  oleh  Mohammad Hatta  dinyatakan  sebagai  sistem  terbaik  dan  paling  manusiawi  bagi  bangsa Indonesia  karena  rakyat  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri. Demokrasi  merupakan  sistem  dan  nilai  yang  menjunjung  peradaban  tinggi. Sebab, ia melindungi hak-hak dasar manusia atas kehidupan, melindungi mereka yang  minoritas,  menghargai kemerdekaan dan  perbedaan,  mendorong  musya- warah  dan  kesepakatan,  serta  menjunjung  kesetaraan  dan  keadilan.  Nilai-nilai demokrasi compatible dengan nilai-nilai Islam. Pilihan atas demokrasi didasarkan atas  nilai-nilai  di  atas  yang  pada  dasarnya  “memanusiakan  manusia”  karena mereka sendiri subjek atas dirinya sendiri. Dalam tata kepemerintahan, rakyat menentukan sendiri apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan kehidupan ber- sama  serta  menuangkannya  dalam  kebijakan.  Sstem  ini  ada  dalam  demokrasi. Tentu, yang saya maksud dengan demokrasi di sini bukanlah demokrasi ala Barat atau  Amerika,  tetapi  demokrasi  yang  berpijak  dan  tidak  tercerabut  dari  akar sejarah dan kebudayaan Indonesia sendiri.[w]
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
102

## BIBLOGRAFI
al-Asymawi,  Muhammad  Said, Shari’a:  The  Codification  of  Islamic  law”. Oxford University Press, 1998.
Azra, Azyumardi, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, Bandung: Mizan,
2000.
Fromm,  Erich, The  Revolution  of  Hope:  Toward  a  Humanized  Technology ,  New
York: Harper & Row, 1968.
Hardiman, F. Budi, Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Huntington,  Samuel, The  Third  Wave:  Democratization  in  the  Late  Twentieth Century , Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
Jabiri, al-Abid, “al-‘Aqlus Siyāsil ‘Arabī” Vol. III, 1992.
Maarif, Ahmad Syafii, Indonesia di Simpang Jalan, Bandung: Mizan, 1998.
Maarif, Ahmad Syafii, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii
Maarif , Bandung: Mizan, 2009.
Nurcholish  Madjid,  “Asas-asas  Pluralisme  dan  Toleransi  Dalam  Masyarakat Madani,  dalam  Abuddin  Nata,  dkk.  (ed), Problematika  Politik  Islam  di Indonesia , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002.
Mujani, Saiful, “ Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru” , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Miles,  Matthew  B.  and  Huberman  A.  Michael. Qualitative  Data  Analysis. Rohidi,
Tjejep Rohendi (penerjemah). 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. UI Press. Jakarta.
Moleong, L.J., Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Muhadjir, Neong, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. al-Naim, Abdullah Ahmed, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, Bandung: Mizan, 2007.
Rais,  Amien,  “Tidak  Ada  Negara  Islam”,  dalam  Maarif,  Ahmad  Syafii,  dkk  (ed).
Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid - Mohamad Roem , Jakarta: Djambatan: 2000.
Rahman, Fazlur, Islam . Chicago: University of Chicago Press, 1979.

## Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 103
Syadzali,  Munawir, “Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran”, Jakarta: UI Press, 1993.
Internet :
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia,  diakses  pada  tanggal  20 Maret 2014.
http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah- Terjerat-Korupsi-, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/22/mqadir-ketika- semangat-otda-diselewengkan-kepala-daerah.  Diakses  pada  tanggal  15
Maret 2014.
Suman, Agus, “Orang Kaya Versus Kemiskinan”, http://feb.ub.ac.id/agus-suman- orang-kaya-kemiskinan.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2014.

## Media Massa:
Biyanto, “Imajinasi Politik Islam”, Jawa Pos , 18 Maret 2014, h. 4.
Jahroni, Jajang, “Khilafah Islam: Khilafah Yang Mana?”, Jawa Pos , 16 Mei 2004.
Munir, Lily Zakiyah, “Formalisasi Syariat dan Komitmen Kebangsaan”, Jawa Pos ,
29 Agustus 2003.
Mawardi, Bandung, “Politik Beretika Publik, ” Jawa Pos , 27 Juli 2011.
Muhammad, Husein, “Hukum Tuhan Tetap Perlu Tafsir Manusiawi”, Jawa Pos , 30 Mei 2004.
Sholehuddin, Muhammad, “Desakralisasi Politik Islam”, Jawa Pos , 8 Agustus 2004.
Syam, Nur, “Implementasi Syariat Tanpa Institusi Formal, Jawa Pos , 16 Agustus 2007.
Mahathir Muhammad Iqbal Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
104