ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan : Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
Adeline Nathania Harini Singal 1, * ; Bayu Priambodo 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ; adelinenathania1@gmail.com * Correspondence : adelinenathania1@gmail.com
Kata kunci Pembangunan, Perbaikan Infrastruktur Jalan
Keywords Development, Road Infrastructure Improvement

## ABSTRAK
Menurut RPJMD  Kabupaten Sidoarjo Tahun  2021-2026  terdapat  beberapa  isu strategis  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  infrastruktur  jalan,  yaitu pemantpan  infrastruktur,  optimalisasi  kebijakan  penataan  ruang  wilayah perkotaan dan pedesaan, dan integrasi pembangunan infrastruktur. Di Kabupaten Sidoarjo, kecamatan yang memiliki persentase jalan tidak mantap tertinggi adalah Kecamatan Sedati dengan nilai 13,93%. Maka dari itu, diperlukan upaya yang tepat dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang jalan. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pembangunan  dan rehabilitasi pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan adalah pembangunan menurut M.L. Jhingan yang berfokus pada syarat keberhasilan pembangunan yang memiliki empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan yang tepat,  dan  dukungan  masyarakat.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan khususnya Kecamatan Sedati yang memiliki presentase jalan tindak mantap paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo.

## ABSTRACT
According  to  the  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD)  of Sidoarjo Regency for the period 2021-2026, several strategic issues related to road infrastructure  have  been  identified,  namely  infrastructure  consolidation, optimization of spatial planning policies in urban and rural areas, and integration of infrastructure development. In Sidoarjo Regency, the district with the highest percentage of unstable roads is Sedati District, with a value of 13.93%. Therefore, appropriate efforts from the government are needed to provide public services in the field of road infrastructure. The objective of this study is to understand how road  construction  and  maintenance  rehabilitation  are  carried  out  by  the Department  of  Public  Works  (Dinas  PU)  for  Building  Roads  and  Water Resources  (Bina  Marga  and  SDA)  of  Sidoarjo  Regency.  The  theory  used  is development according to M.L. Jhingan, which focuses on the conditions for the success of development, encompassing four dimensions: goals, setting objectives and  priorities,  appropriate  development  policies,  and  community  support.The research findings reveal that overall road construction and maintenance can be considered  successful  in  addressing  road  infrastructure  issues,  particularly  in Sedati District, which has the highest percentage of unstable roads in Sidoarjo Regency.

## Pendahuluan
Pembangunan  sebagai  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan  pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.  Salah  satu contoh pembangunan adalah pembangunan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur jalan. Menurut (Pambudi. dkk,  2022) infrastruktur jalan memiliki arti sebagai  penopang  pertumbuhan  serta  produktivitas  dalam  sebuah  negara. Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dipahami  infrastruktur  jalan  sangat  penting dalam kehidupan masyarakat dalam beraktivitas.
Permasalahan  infrastruktur  jalan  adalah  pernasalahan  utama  yang  sering ditemui. Kejadian ini biasanya ditemui di wilayah pedesaan. Mulai dari kurangnya akses  jalan  menuju  persawahan  ataupun  ke  kebun,  jembatan  antar  desa  tidak memadahi  akibat  tidak  adanya  pemeliharaan  dari  dinas  terkait,  dan  kurang meratanya pembangunan akibat pelaksanaan pembangunan yang berfokus hanya diperkotaan  saja.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  akses  infrastruktur  yang tersedia  di  pedesaan.  Infrastruktur  yang  memadahi  memberikan  manfaat  seperti meningkatkan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperluas layanan  sosial  lainnya  serta  akses  masyarakat  pedesaan  yang  akan  mempercepat transformasi ekonomi desa (Kamaludin, dkk., 2022).
Dalam  rangka  melakukan  pembangunan  sebuah  wilayah  memerlukan  arah kebijakan  pembangunan  pada  bidang  pembangunan  fisik  yang  berupa pembangunan infrastruktur. Pada RPJMD tersebut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode  tahun  2021-2026  telah  menetapkan  arah  kebijakan  pembangunan  jangka menengah  daerah  ber dasarkan  visi  yang  ingin  dicapai  yaitu  “Terwujudnya Kabupaten  Sidoarjo  yang  Sejahtera,  Maju,  Berkarakter,  dan  Berkelanjutan”.  Salah satu  misi  ke- 3  Bupati  Sidoarjo  menyebutkan  “Membangun  infrastruktur  ekonomi dan  sosial  yang  modern  dan  berkeadilan  dengan  memperhatikan  keberlanjutan lingkungan”. Pada misi  ke -3 di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  tesebut  difokuskan  pada  percepatan  pembangunan  infrastruktur  yang mendukung  ekonomi  dan  sosial,  dengan  pemenuhan  kualitas  infrastruktur  dasar yang  merata  serta  kualitas  lingkungan  hidup  yang  baik  bagi  masyarakat.  Tujuan misi  tersebut  adalah  meningkatkan  infrastruktur  pendukung  kegiatan  ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasarannya adalah tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata. Hal ini disebabkan karena kawasan Sidoarjo berada pada pusat pertumbuhan ring satu Jawa Timur bersama dengan Kota Surabaya dan Gresik, yang mana menuntut penyediaan  infrastruktur  perkotaan  dan  terintegrasi  yang  terpadu.  Untuk membantu  mewujudkan  pemerataan  infastruktur  jalan  diperlukan  langkah  yang tepat  untuk  mendukung  terjadinya  sebuah  perubahan  seperti  pembangunan infrastruktur jalan.
Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 94 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perpanjang  Penyelesaian  Pekerjaan  Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah tersebut, untuk menangani pengerjaan pekerjaan pembangunan  infrastruktur  tersebut,  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA  Kabupaten Sidoarjo yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  bidang  pekerjaan  umum  dan tata ruang menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang terkandung dalam Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  (Renstra  PD)  yaitu  bertujuan  tersedianya infrastruktur  kebinamargaan  dan  sumber  daya  air  yang  berkualitas  dan  merata, dengan  sasaran  tersedianya  Infrastruktur  kebinamargaan  yang  berkualitas  dan merata,  dengan  strategi  peningkatan  dan  pengembangan  penyelenggaraan  jalan, dalam arah kebijakan peningkatan kemantapan jalan
Berdasarkan Renstra tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  memperbaiki  jalan  tidak  mantap  di Kabupaten  Sidoarjo  dengan  betonisasi  jalan  dan  rehabilitasi  pemeliharaan  jalan dengan  pengaspalan.  Jalan  Mantap  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2011 pada pasal 15 yakni ruas jalan dengan  kondisi  baik  dan  sedang.  Jalan  dianggap  dalam  kondisi  baik  jika  masih dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  belum  membutuhkan  perbaikan  yang mendasar.
Gambar 1. Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tahun 2016 – 2020

## Sumber: Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo 2021-2026
Dari gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa persentase kondisi jalan mantap pada tahun 2017 menunjukkan angka 95,95 % yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2016,  namun  mengalami  penurunan  menjadi  93,06%  di tahun 2018, tahun 2019 kembali naik menjadi 93,43% dan kembali turun ke tingkat 92,31% pada tahun 2020.
Berdasarkan  Renstra  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo, terdapat beberapa kecamatan dengan jalan mantap dan jalan tidak mantap menurut tingkat kewenangan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, seperti pada tabel 1 berikut ini
Tabel 1. Jalan Mantap dan Jalan Tidak Mantap Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo No. Kecamatan Jalan Mantap (%) Jalan Tidak Mantap (%) 1. Buduran 95,41 4,59 2. Sidoarjo 98,94 1,07 3. Jabon 92,81 7,19 4. Tanggulangin 93,59 6,41 5. Porong 100 0 6. Prambon 90,67 9,33 7. Krembung 91,56 8,44 8. Tulangan 96,06 3,94 9. Tarik 93,44 6,56 10. Wonoayu 99,72 0,28 11. Candi 93,92 6,08 12. Sedati 86,07 13,93 13. Gedangan 94,06 5,94 14. Waru 96,72 3,28 15. Sukodono 92,69 7,31 16. Taman 95,41 4,59 17. Krian 97,49 2,51 18. Balongbendo 96,80 3,20
Sumber: Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo 2021-2026
Berdasarkan data tabel 1 dari Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA 2021-2026 diatas, Kecamatan Sedati memiliki persentase jalan mantap yang paling kecil dengan angka  13,93  kemudian  disusul  kecamatan  Prambon  sebesar  9,33  sedangkan  jalan kabupaten  di  wilayah  kecamatan  Porong,  Wonoayu,  dan  Sidoarjo  hampir seluruhnya dalam kondisi mantap. Salah satu kecamatan yang memiliki persentase jalan tidak mantap tertinggi di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Sedati. Untuk menangani  pengerjaan  pekerjaan  pembangunan  infrastruktur  pemerintah  daerah, Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  perbaikan  dengan  betonisasi  pada beberapa  ruas  jalan.  Betonisasi  Jalan  dilakukan  dengan  membeton  jalan  yang berlubang. Pembetonan jalan merupakan pembuatan lapisan jalan pada jalan yang sudah  ada  sebelumnya  dengan  disokong  rangka  dari  baja.  Terdapat  sembilan kelurahan  atau  desa  yang  jalan  kabupatennya  akan  dilakukan  pembetonan  jalan oleh  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo,  diantaranya  di  desa Krembung-Tulangan,  Tulangan-Durungbendung,  Tarik-Mlirip,  Bringinbendo- Tanjungsari,  Banjarsari-  Damarsi,  Geluran-Suko,  Tropodo  1,  Kwangsan,  dan Banjarpanji-Tanggulangin.  Kemudian  untuk  peningkatan  kualitas  jalan  dengan beton,  terdapat  sembilan  kelurahan  atau  desa  yang  jalan  kabupatennya  akan dilakukan  pembetonan  jalan,  salah  satunya  ada  di  Desa  Kwangsan,  Kecamatan
Sedati.  Sedangkan  dalam  pemeliharaan  jalan,  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  perbaikan  pada  jalan  yang  berlubang  yaitu penambalan dengan aspal.
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang membahas  permasalahan  pembangunan  infrastruktur,  menurut  (Waruwu  et  al., 2019)  menyampaikan  program  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Bawo, Kabupaten  Kepulauan  Sitaro  belum  mencapai  tujuan  karena  masyarakat  merasa belum puas akibat ketidaktransparannya pemerintah terhadap anggaran program, selanjutnya  (Setyowati,  M.  A.,  &  Larasati,  E.  2019)  menunjukkan  bahwa  program pembangunan  infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  di  Kabupaten  Temanggung  Tahun 2014  sudah  berjalan  secara  optimal  sejalan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan, kemudian  penelitian  oleh  (Sukwika,  T.  2018)  menunjukkan  peran  pembangunan infrastruktur  terhadap  ketimpangan  ekonomi  yang  menunjukkan  masih  terdapat ketimpangan  pada  jalan,  terakhir  (Sasmito  et  al.,  2017)  menemukan  bahwa pelaksanaan  pembangunan di Kabupaten Pamekasan  sudah berjalan dengan baik karena dilakukan secara terus terang oleh pemerintah Desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa implementasi pembangunan infrastruktur yang sudah berlangsung dengan baik, hal ini  dibuktikan  bahwa  masyarakat  sudah  merasakan  dampak  dari  adanya pelaksanaan  perbaikan  infrastruktur.  Pada  penelitian  ini,  akan  dibahas  mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini perlu lebih lanjut dilakukan mengenai pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Peneliti berfokus pada pelaksanaan pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  jalan  di  Kecamatan  Sedati.  Guna memperoleh  data  yang  menyeluruh  penulis  menggunakan  teori  pembangunan yang  berfokus  pada  syarat  keberhasilan  pembangunan  menurut  M.L  Jhingan dengan empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan  yang  tepat,  dan  dukungan  masyarakat.  Manfaat  penelitian  secara teoritis pada bidang ilmu administrasi publik diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan administrasi publik, khususnya pada sektor pembangunan publik menggunakan  teori  pembangunan.  Manfaat  secara  praktis  bagi  Dinas  PU  Bina Marga  dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo  diharapkan  penelitian  ini  bisa  memberikan informasi, wawasan, dan pemikiran sebagai masukan dan saran dalam memberikan pelayanan yang baik dan lebih efektif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.  Dengan  demikian  peneliti  yang  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  bisa  mendapatkan  semua  fenomena  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian agar  dapat  memahami  fenomena  dengan  baik.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk mendapatkan  gambaran  yang  mendalam  terkait  Pembangunan  dan  Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Fokus pada  penelitian  ini  menggunakan  teori  pembangunan  dari  M.L  Jhingan  dengan empat dimensi syarat keberhasilan pembangunan, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan  prioritas,  kebijaksanaan  pembangunan  yang  tepat,  dukungan  masyarakat. Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  primer  didapatkan  dari  wawancara  kepada  informan  secara mendalam pada implementor Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dan cataran lapangan dari hasil penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan  dengan  dua  teknik  yaitu purposive  sampling dan  s nowball  sampling . Key informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang jalan dan jembatan Dinas PU Bina Marga  dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo,  yang  kemudian key  informan memberikan rujukan  untuk  menambah  informasi  pada  penelitian  ini  yang  ditemukan  dengan snowball sampling yaitu pegawai bidang jalan dan jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat desa untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan perbaikan jalan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data  menurut  Miles,  Huberman  dan  Saldana  dengan  empat  cara,  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  keabsahan  data  yaitu  teknik kredibilitas data ( credibility ) dengan memastikan data yang diperoleh sudah cocok atau belum dengan cermat, serta dilakukan secara triangulasi.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Tujuan
Dalam  melakukan  pembangunan  kewilayahan  yang  berimbang,  pemerintah harus  memiliki  arah  tujuan  yang  matang  dan  mantap  agar  pembangunan  dapat berdaya  dan  berhasil  guna.  Penentuan  tujuan  dalam  pembangunan  adalah  untuk mengetahui  kondisi  daerah  yang  akan  dijadikan  sasaran  pembangunan,  untuk meningkatkan  kesejahteraan,  dan  mencapai  pembangunan  kewilayahan  yang berimbang. Maka diiharapkan pelaksana pembangunan yaitu Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dapat melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kondisi wilayah. Tujuan dari pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan adalah untuk memberikan pelayanan publik  pada  bidang  jalan  dan  melancarkan  mobilisasi  masyarakat.  Sesuai  dengan pernyataan yang disampaikan oleh key informan , Rizal selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :
“Sebelum  adanya  perbaikan  jalan  ini,  kami  mendapatkan  laporan  dari  masyarakat  yaitu  banyak jalan  yang  berlubang,  dan  saat  hujan  jadi  tergenang  yang  mengakibatkan  ada  masyarakat  yang jatuh  akibat  jalan  licin.  Sehingga  harapannya  dengan  memperbaiki  jalan  ini  nantinya  dapat membantu kelancaran aktivitas masyarakat. (Hasil wawancara 5 Februari 2024)
Berdasarkan temuan dilapangan, tujuan dari pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi  pemeliharaan  jalan  telah  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dari  yang sebelumnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten di desa banyak yang rusak dan
menyebabkan akses jadi terganggu. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Eko selaku masyarakat, yang menyebutkan :
“kalau dulu memang jalan ini diaspal tapi sering berlubang tapi ya cuma ditambal-tambal  saja. Apalagi kalau musim hujan sering membahayakan masyarakat soalnya jalannya jadi tidak rata.” (Hasil wawancara  6 Februari 2024)
Perbaikan  jalan  hanya  dilakukan  dengan  penambalan  aspal  saja  yang  akan berisiko  berlubang  kembali  dan  jalan  yang  hanya  ditambal  saja  ini  menyebabkan permukaan  jalan  menjadi  tidak  rata  dan  membahayakan  keselamatan  pengguna jalan. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta melihat kondisi wilayah yaitu dengan melihat kendaraan yang melintas dikategorikan kendaraan berat atau bukan dengan melihat  kerusakan  jalan  di  wilayah  tersebut.  Untuk  keberhasilan  tujuan pembangunan,  penggunaan  anggaran  harus  dimanfaatkan  secara  maksimal. Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  penelitian  (Agustin,  M,  2016).  yang menyebutkan  pembangunan  tidak  dapat  dijalankan  tanpa  adanya  anggaran. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD dan DAK yang berasal dari APBN. Dari  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dimensi  Tujuan  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Sehingga  dapat  diberikan  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  dikatakan  berhasil  dibuktikan  dengan  jalan  yang menjadi  lebih  baik  dan  tidak  berlubang  lagi,  sehingga  dengan  adanya  perbaikan jalan ini memudahkan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Penetapan Sasaran dan Prioritas
Dimensi ini digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan untuk mengetahui  kondisi  pelaksanaan  pembangunan  dan  mengukur  hasil  sasaran pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik. Ditinjau dari aspek  kesesuaian  sasaran,  pelaksanaan  pembangunan  ini  merupakan  kesesuaian antara  apa  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dalam (Masruhin, A., & Kaukab, M. E. 2019) yang menyebutkan adanya kejelasan sasaran nantinya  akan  memudahkan  untuk  mengamanahkan  keberhasilan  maupun kegagalan untuk mencapai sasaran prioritas yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  narasumber  yang  menyebutkan  penetapan  sasaran  disusun dengan survey lapangan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo untuk  pemilihan  wilayah  desa.  Sedangkan  untuk  penetapan  prioritas  adalah berdasarkan  kondisi  jalan  dan  usulan  dari  masyarakat,  seperti  pernyataan  Dani sebagai masyarakat sebagai berikut :
“Betonisasi dan pemeliharaan bi sa tercapai itu kita pertamanya melakukan survey terlebih dahulu, misalnya  disebuah  jalan  ini  sudah  dilakukan  4  sampai  5  kali  pemeliharaan  jalan  itu  akan  kami fokuskan untuk dibeton supaya tidak biaya pemeliharaan jalan sangat banyak, kalau di beton maka
biaya  pemeliharaannya  akan  berkurang  sehingga  kita  bisa  mengalihkan  ke  ruas  jalan  lain  yang memerlukan pemeliharaan dan menghemat anggaran juga. Jadi untuk menentukan skala prioritas itu kita petakan dulu mana yang mau di beton dan di aspal” (Hasil wawancara, 6 Februari 2024) Gambar 2. Kondisi Setelah Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Senopati, Betro, Kecamatan Sedati
Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
Gambar 3. Kondisi Ruas Jalan Ir. Juanda, Kwangsan, Kecamatan Sedati Setelah Betonisasi

## Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  dimensi  penetapan  sasaran  dan prioritas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dimensi  penetapan  sasaran  dan  prioritas Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  para pelaksana  pembangunan  sebelum  memperbaiki  jalan  melakukan  survey  untuk melihat kondisi wilayah desa. Selain itu penentuan skala prioritas yaitu berdasarkan banyaknya pemeliharaan jalan dalam setahun yang kemudian apabila terlalu sering dilakukan  pemeliharaan  akan  dilakukan  rekonstruksi  (betonisasi).  Selain  itu pelaksana  pembangunan  juga  mendengar  usulan  masyarakat  terkait  kerusakan jalan.

## 3. Kebijakasanaan Pembangunan Yang Tepat
Menurut  M.L  Jhingan,  kebijaksanaan  pembangunan  yang  tepat  diperlukan agar pelaksana pembagunan mengerti apa kebijaksanaan pembangunan yang tepat untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  serta  tidak  mengalami  hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penentuan kebijaksanaan pembangunan dilakukan dengan melihat usulan dari masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa,  Kelurahan,  dan  Camat.  Selanjutnya  dilakukan  survey  yang  kemudian
ditentukan perbaikan jalan yang sesuai berdasarkan kondisi wilayah desa. Hal itu sesuai  dengan  pendapat  menurut  (Irmansyah,  I.,  dkk,  2021)  kebijaksanaan  yang tepat, masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan karena melibatkan masyarakat,  Pemerintah  dan  pihak  swasta,  seperti  pada  penyampaian  menurut Margaretha sebagai pegawai Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, yaitu :
“Pelaksanaan  kegiatan  itu  berdasarkan  dari  usulan  masyarakat  melalui Kepala  Desa,  setelah  itu dilakukan  pengamatan  dengan  yang  kemudian  diusulkan  ke  tim  anggaran  untuk  dilakukan betonisasi atau pemeliharaan jalan. Untuk perencanaannya kita hire dari pihak konsultan, tetapi untuk pemeliharaan jalan dari dinas sendiri surveynya” ( Hasil wawancara, 5 Februari 2024)
Pelaksana  pembangunan  harus  memikirkan  dengan  matang  kebijaksanaan pembangunan yang sesuai dengan mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan ini ditindaklanjuti dengan perencanaan pembangunan. Kemudian Dinas PU  Bina  Marga  dan  SDA  Kabupaten  Sidoarjo  selaku  pelaksana  pembangunan mengadakan  lelang  terhadap  PT  atau  CV  yang  akan  melakukan  pembangunan. sehingga nanti bisa dilakukan pengerjaan dan didampingi oleh konsultan pengawas dan  kortim.  PT  atau  CV  yang  terpilih  melalui  lelang  akan  bekerja  sesuai  kontrak dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang berisikan macam pekerjaan, tanggal mulai  kerja,  waktu  penyelesaian,  dan  denga  apabila  terjadi  keterlambatan pembangunan. Untuk  faktor  pendukung  atau  penghambat  itu  sebenarnya  sudah diantisipasi  langsung  sama  PT  atau  CV  nya,  karena  sudah  ada  antisipasinya contohnya perusahaan tersebut akan menyediakan terpal untuk menutupi betonnya dan dalam setelah dibangun maka akan dilakukan penutupan penyiraman beton.
Gambar 4. Penutupan dan Peyiraman Beton

## Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
Sebagai pelaksana pembangunan, Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo  melakukan  evaluasi  apabila  terjadi  hambatan  atau  masalah  yang ditemukan  dalam  suatu  kegiatan  pembangunan.  Evaluasi  yang  dilakukan  adalah dengan  mengadakan  rapat  evaluasi  yaitu  monitoring  evaluasi  (monev).  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  menurut  (Anggara,  S.,  &  Sumantri,  I.  2016)  pelaksanaan pembangunan  yang  dilakukan  harus  terus  dipantau  dan  di  evaluasi perkembangannya  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pembangunan  yang  telah dilaksanakan  yang  kemudian  diukur  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  hal
tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Kepala Bidang jalan dan jembatan, sebagai berikut :
“kita selalu mengadakan rapat evaluasi namanya monev. Kita juga mengganden g dari Kejaksaan Negeri  Sidoarjo  untuk  memantau  hasil  pekerjaan  ini  supaya  tidak  ada  penyelewengan  terkait anggaran, jadi kita tetap evaluasi.” ( Hasil wawancara 5 Februari 2024)
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Kebijaksanaan  Pembangunan Yang Tepat yang telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo  sudah  dilaksanakan  dengan  membagi  tugas  pokok  sesuai  dengan  fungsi dan tanggungjawab pegawai dan tetap melaksanakan monitoring evaluasi apabila terjadi masalah yang ditemukan dalam suatu kegiatan pembangunan.

## 4. Dukungan Masyarakat
Dukungan  masyarakat  merupakan  faktor  terpenting  dalam  mendukung keberhasilan  pembangunan.  Pembangunan  membutuhkan  dukungan  dari masyarakat,  karena  tanpa  adanya  dukungan  dari  masyarakat,  tidak  ada perencanaan yang dapat berhasil. Hal ini sangat berkaitan dengan peran masyarakat dalam  bentuk  dukungan  dan  peran  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA  Kabupaten Sidoarjo dalam melibatkan stakeholders dari pihak swasta ataupun masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Bentuk dukungan yang diberikan dari masyarakat disampaikan melalui call  center 112,  WhatsApp,  Instagram  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  SDA Kabupaten Sidoarjo, email, dan surat resmi.
Gambar 5 . Wadah Pengaduan Kerusakan Jalan

## Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
Informasi dari masyarakat ini sangat penting untuk penanganan secara cepat dan tepat terkait kerusakan jalan. Informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan laporan  dan  usulan  guna  perencanaan  pembangunan,  dikarenakan  masyarakat selalu melewati dan merasakan jalan di pemukiman tesebut sehingga aduan tersebut akan  di  prioritaskan.  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setiawan et al., (2020) yang menyebutkan bahwa tujuan dari dukungan masyarakat adalah  untuk  menghasilkan  masukan  dan  persepsi  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,  karena  dengan  melibatkan
masyarakat,  pelaksana  pembangunan  dapat  mengerti  pandangan  dan  kebutuhan dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dalam perawatan dan pemeliharaan dari  masyarakat  tidak  ditemui  adanya  kerja  bakti  untuk  membersihkan  gorong- gorong atau sebagainya. Kerja bakti hanya dilakukan untuk kebersihan kampung saja  bukan  ditujukan  untuk  hasil  dari  pembangunan  perbaikan  jalan,  pernyataan tersebut  selaras  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Eko  selaku masyarakat, sebagai berikut :
“Dari masyarakat ini gak ada sih kayak membantu membersihkan gorong -gorong itu, kan sudah ada gorong-gorong nya jadi ya airnya akan meresap sendiri. Kebersihan gorong-gorong biasanya dikoordinir sama RT/RW masing- masing tapi ya sekadar kegiatan rutin saja.” (Hasil wawancara 6 Februari 2024)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi Dukungan Masyarakat telah  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  ikut  menjaga  hasil  dari  pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam mewadahi keluhan maupun  usulan  dari  masyarakat  dengan  menyediakan  layannan call  center 112, whatsapp, instagram Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, email, dan surat resmi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya,  hasil  dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti sebelumnya mengenai Pembangunan dan Rehabilitasi  Pemeliharaan  Jalan  Oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan Sumber  Daya  Air  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  menggunakan  teori  pembangunan M.L Jhingan dengan empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan  pembangunan  yang  tepat,  dan  dukungan  masyarakat  dalam penelitian  ini  menunjukkan  secara  keseluruhan  sudah  berlangsung  dengan  baik, dari  tujuan  jalan  yang  telah  diperbaiki  dapat  dikatakan  menjadi  baik  dan  tidak berlubang  lagi.  Akses  dan  mobilitas  masyarakat  menjadi  lebih  mudah  dan mengurangi  angka  kecelakaan  akibat  jalan  berlubang,  pada  dimensi  penetapan sasaran dan prioritas sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan perbaikan jalan  berdasarkan  skala  prioritas  dan  masyarakat  sudah  merasakan  manfaat  dari perbaikan  jalan.  Semua  tahapan  dalam  kebijaksanaan  tersebut  bertujuan  untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat dalam pengambilan keputusan, serta didapatkan  masyarakat  mendukung  dan  menerima  pelaksanaan  pembangunan perbaikan jalan.

## Referensi
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang  Bekerja  Dan  Investasi  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan Melalui  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali. Piramida,
11 (1).
Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui  Musrenbang  (Studi  Kasus  Pada  Pembangunan  Japordes  Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika, 4 (1). Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Anggara,  S.,  &  Sumantri,  I.  (2016). Administrasi  pembangunan:  Teori  dan  praktik .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Astuti,  S.,  et  al.  (2022).  The  Effect  Of  Road  Infrastructure  Development  On  The Welfare Of The Community In Kayu Ara Village, Tulung Selapan Regency, Oki Regency, Selatan Sumatra. https://doi.org/10.47353/bj.v2i1.65
Budiman, A. (2016). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Christianingrum,  S.  I.,  &  Djumiarti,  T.  (2019).  Implementasi  Program  Kota  Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. Journal of Public Policy and Management Review, 8 (2).
Engkus,  E.  (2018).  Perspektif  Administrasi  Pembangunan:  Menuju  Ke  Arah Konvergentif. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (2).
Fandra, B., et al. (2022). Evaluation Of Community Satisfaction Level On The Quality Of  Village  Road  Infrastructure  Development  In  The  Village  Fund  Program. Jurnal Darma Agung, 30 (2).
Faradis, R. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia Indeks Komposit Pembangunan  Infrastruktur  Provinsi-Provinsi  di  Indonesia  Pendahuluan Capaian hasil pembangunan suatu negara dapat. 20 (1). https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03z
Hakim,  L.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana, 2 (2). Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia. 7 (2).
Iriyena, P., et al. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19 (02). Irmansyah, I., et al. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 4 (2). Jhingan,  M.  L.  (2016). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  Jakarta:  PT.  Raja Grafino Persada.
Kamaludin,  et  al.  (2022).  Village  Road  Quality  and  Accessibility  on  Transforming Rural Development. 8 (2).
Kurniawan,  W.,  &  Maani,  K.  D.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan  Model  Donald  Van  Metter  Dan  Carl  Van  Horn. Jurnal
Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1 (4), 67 – 78. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95
Lisnawati,  L.,  &  Lestari,  S.  (2019).  Analisis  faktor  pembangunan  desa  dalam pengembangan  desa  mandiri  berkelanjutan  pada  Desa  Bunghu  Aceh  Besar. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 4 (2).
Masruhin,  A.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2019).  Pengaruh  kompetensi  aparatur,  komitmen organisasi,  partisipasi  masyarakat,  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap pengelolaan  dana  desa  (studi  empiris  pada  perangkat  desa  di  kecamatan mojotengah  Kabupaten  Wonosobo). Journal  of  Economic,  business  and Engineering (JEBE), 1 (1).
Mojosari, K., & Mojokerto, K. (2018). Jurnal Penelitian Administrasi Publik │ Vol 5 No.  2  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2018  Bagi  Pembangunan Infrastuktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
5 (2).
Pambudi, et al. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat,. 7 (2).
Sasmito  et  al.  (2017).  Implementasi  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6 (3).
Setiawan  et  al.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti , Desa Sayati , Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung.
Setyowati,  M.  A.,  &  Larasati,  E.  (2019).  Implementasi  Program  Pembangunan Infrastruktur  Perdesaan  (Ppip)  Di  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2014. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1 (1).
Simbolon,  D.  S.,  et  al.  (2021).  Peranan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan, 5 (2).
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta.
Sukwika,  T.  (2018).  Peran  Pembangunan  Infrastruktur  terhadap  Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. 6 . https://doi.org/10.14710/jwl.6.2
Syukri, A. F., & Widiastuti, W. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah 2019. J. Ilmu Adm. Publik, 6 (1), 42-52.
Wahyuningsih,  C.  D.  (2021).  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Dalam  Pembangunan Daerah. Jurnal Mimbar Administrasi, 18 (1).
Wardhana,  A.,  et  al.  (2020).  Dinamika  Penduduk  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia. Buletin Studi Ekonomi, 25 (1).
Winantasari,  D.,  &  Mustofa,  A.  (2024).  Evaluasi  Penggunaa  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2 (1).