INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 246-259 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi  Literatur review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID  Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
Silvana Zahra 1 ✉ , Elan 2, Nuraly Masum Aprilly 3

## Program Studi PGPAUD
Universitas Pendidikan Indonesia kampus Tasikmalaya
Email: Zilvanazahra01@upi.edu 1 ✉

## Abstrak
Tujuan adanya penelitian studi literatur review adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  dan  bagaimana  cara  penanganan  kasus  kekerasan seksual pada anak usia dini di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adapun penjelasannya yaitu cara menangani kasus kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak diantaranya yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama serta nilai keasusialaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai anak pulih, memberikan  perlindungan  dan  pendampingan  setiap  tingkat  pemeriksaan  seperti  penyidikan, penuntutan  sampai  dengan  peemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  penanganan  kasus  kekerasan  di KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  sesuai  dengan  Undang-Undang  perlindungan  anak meliputi  pemertintah,  Orangtua,  masyarakat,  wajib  memberikan  perlindungan  kepada  anak,  wajib memantau anak, memeberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan masa reehabilitasi bagi korban kekerasan seksual anak. Selain itu hakikat anak usia dini merupakan periode awal sepanjang rentan  pertumbuhan  dan  perkembangan  kehidupan  manusia  dan  masa  anak  juga  ditandai  oleh berbagai periode fundamental dalam kehidupannya hingga periode akhir perkembangannya dan anak usia dini mengidentikan anak usia dini sebagai orang dewasa mini, masih polos dan belum bisa apa- apa karena belum mampu berfikir.
Kata Kunci: KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penangan kasus, kekerasan seksual, anak.

## Abstract
The purpose of this literature review study research is to find out the causes of the high rate of sexual violence against children in Indonesia and how to handle cases of sexual violence in early childhood at the Indonesian Child Protection Commission KPAID, while the explanation is how to handle cases of sexual violence in accordance with Law No. 35 of 2014 related to child protection including education about  reproductive  health,  religious  values  and  social  values,  social  rehabilitation,  psychosocial assistance during treatment until the child recovers, providing protection and assistance at every level of examination such as investigation, prosecution to examination in court, handling cases of violence at the KPAID Indonesian Child Protection Commission in accordance with the Child Protection Act covering the government, parents, society, are obliged to provide protection to children, are obliged to  monitor  children,  provide  information,  report  to  the  authorities,  provide  severe  sanctions  for perpetrators of sexual crimes in children, and provide rehabilitation treatment for victims of child sexual violence. In addition, the nature of early childhood is an early period as long as it is susceptible to growth and development of human life and childhood is also marked by various fundamental periods in its life until the final period of its development and early childhood identifies early childhood as miniature adults, still innocent and unable to do anything -What because I have not been able to think. Keywords: KPAI Indonesian Child Protection Commission, case handlers, sexual violence, children. Keywords: KPAI Indonesian Child Protection Commission, case handlers, sexual violence, children.

## PENDAHULUAN
Pengertian dari peran KPAID menurut  Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten  Tasikmalaya  yaitu  :  "peran  "  Ialah  Perangkat  tingkat  yang  di  harapkan  yang dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dalam  masyarakat.  "  komisi  "  Ialah  sekelompok orang  yang  di  tunjuk  (  beri  wewenang  )  oleh  pemerintah,    rapat  dan  sebagainya  untuk melanjutkan fungsi  (tugas ) tertentu. " Perlindungan Anak Indonesia "   yaitu segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak " Indonesia mendapatkan haknya untuk tetap hidup. " Daerah" Ialah tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota (wilayah dan  sebagainya)  "Pengawasan"  Ialah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memantau.    "  Kekerasan  seksual  anak"  Yaitu  tindakan  memaksa  hingga  menyakiti  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak  dibawah  umur  bertujuan  untuk  memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang.
Kota  Tasikmalaya  ialah  salah  satu  kota  yang  banyak  peningkatan  dalam  kasus kekerasan seksual, Alifia (2021 hlm.3) banyak temuan dan laporan kasus kasus pelanggaran maupun  kejahatan  terhadap  anak  sehingga  Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah  (KPAD) menetapkan  bahwa  kota  tasikmalaya  merupakan  kota  darurat  perlindungan  anak  yang disebakan oleh variatifnya berbagai kasus pelanggaran anak dan kekerasan terhadap anak,
selain itu (KPAD) sebagai lembaga independent yang dibentuk sejak 2015 di tasikmalaya, sementara itu kasus kekerasan seperti kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan eksploitasi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pelanggaran kekerasan di KPAD yaitu :
a. Faktor  hukumnya  sendiri  atau  biasa  disebut  dengan  Peraturan  Perundang- undangan.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  atau  yang  sering  dikenal  dengan  KPAI merupakan lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2002, pembentukan KPAI Komisi perlindungan  Anak  Indonesia  dimandatkan  oleh  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk meningkatkan  efektivitas  pengawasan  dalam  penyelenggaran  perlindungan  anak  maka dibentuklah KPAI  Komisi Perlindungan Anak Indonesia   di berbagai  daerah di Indonesia yang  sering  disebut  dengan  KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 setiap daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak Indonesia daerah, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri KPAID Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah    telah  didirikan  sejak  23  April  2017.    Semenjak didirikannya  pada  tahun  2017  KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  Kab. Tasikmalaya sendiri sudah menangani banyak kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pemenuhan  hak  anak  yang  langsung  ditindak  lanjut.  Dengan  adanya  tindak  lanjut  dan pengawasan yang baik dari KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kab. Tasikmalaya menjadikan hal tersebut prestasi yang gemilang dalam penyelenggaraan perlindungan anak sehingga KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kab. Tasikmalaya memperoleh penghargaan  sebagai  KPAID  Komisi  perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  terbaik  pada tahun 2020 dan 2021.
KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  sendiri  memiliki  fungsi  untuk melakukan  pengawasan,  memberikan  masukan,  mengumpulkan  data  dan  informasi, melakukan penelaahan, melakukan mediasi, melakukan kerja sama dengan lembaga lain, dan  memberikan  laporan  kepada  pihak  yang  berwajb  mengenai  adanya  dugaan pelanggaran terhadap penyelanggaran perlindungan anak (KPAID, 2023). Kamil (dlm Elis
dkk 2023 hlmn.3)  menjelaskan kasus kekerasan di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 terjadi 65 kasus kekerasan, pada tahun 2021 terjadi 115 kasus, dan kasus yang ditangani oleh KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  kabupaten  Tasikmalaya  pada  tahun  2021 mendampingi  84  kasus  kekerasan  atau  sekitar  29%  diantaranya  ialah  kasus  kekerasan seksual  dan  kasus  yang  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2022, apabila  melihat  data sampai bulan april mencapai 11 kasus kekerasan seksual, sementara kasus kekerasan seksual seperti  pencabulan  atau  perrsetubuhan  dan  tempat  kejadiannya  yaitu  di  rumah,  tempat belajar, dan lembaga pesantren.
Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  dibawah  kekerasan  dan  diikuti  ancaman  dapat membuat korban tak berdaya dan itu di sebut molester karena kondisi itu menyebabkan korban  terdominasi  dan  mengalami  kesulitan  untuk  mengungkapnya  namun,  tak  sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak untuk melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan memanipulasi psikologi, anak ditipu untuk dapat mengikuti keinginan pelaku karena anak kurang peduli mau dimana dengan siapa menghabiskan waktunya (septiani, 2021 hlm. 54 ). Kekerasan seksual terhadap anak ialah apabila seseorang mengunakan anak  untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tetapi tidak hanya kepada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual, baik si anak memakai  pakaian  atau  tidak  kedalam  segala  bentuk  penetrasi  seks,  termasuk  penetrasi kemulut  anak  menggunakan  benda  atau  anggota  tubuh  membuat  atau  memaksa  anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukannya dihadapan anak atau tidak  tidak  melindungi  anak  menyaksikan  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  orang  lain.  ( Noviana, 2015 hlm. 16).
Kekerasan seksual tidak hanya tindakan seksual saja tetapi mencakup ucapan yang nyasar seperti seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan intimidasi, ancaman, penahanan,  tekanan  psikologis,  penyalahgunaan  kekuasaan,  atau  dengan  mengambil kesempatan dari lingkungan (Marfu’ah dkk, 2021). Selain itu permendikbud No 82 Tahun 2014 terkait pencegahan dan penaggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan seperti perbuatan  tindak  kekerasan  di  lingkungan  pendidikan  seperti  pelecehan  atau  tindakan kekerasan  fisik  dan  psikis,  perundungan  seperti  mengganggu  orang  lain  atau  mengusik terus menerus, penganiayaan seperti penyiksaan atau penindasan, perkelahian seperti adu kata atau adu fisik, perpelocongan yaitu tindakan pengenalan terhadap lingkungan baru, pemerasan yaitu tindakan atau cara memeras, pencabulan yaitu melanggar keassusilaan atau  perbuatan  kotor,  pemerkosaan  merupakan  tindak  proses  dengan  pemaksaan  dari kekerasan  tindakan  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  peristiwa  kekerasan  anak  sering terjadi bahkan situasi anak Indonesia terus memburuk, lingkungan anak harusnya diwarnai
seperti kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat dan bakat buat masa depan anak, namun realita keadaan yang terjadi diwarnai dengan masa kelam dan mengerikan. Hampir setiap  waktu  anak-anak  di  siksa,  dan  dianiaya  bahkan  terbunuh  baik  dilakukan  oleh keluarganya ataupun masyarakat masih terdengar, dan seharusnya anak mendapatkan hak dan kebutuhannya dengan baik, bukan dijadikan objek sasaran dari  tindakan sewenang- wenang dalam perlakuan yang tidak manusiawi oleh siapapun. Penting untuk mengetahui sanksi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak, dengan tahu adanya sanksi setidaknya mampu  meminimalisir  para  pelaku  kejahatan  kekerasan  terhadap  anak  untuk  tidak melakukan kekerasan (Surchman, 2022 hlm, 2).
Sementara kasus kekerasan seksual ialah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh ke reproduksi seseorang dan akan berdampak psikis atau  fisiknya  mengganggu  kesehatan  reproduksi  seseorang  selain  itu  akan  hilang kesempatan  pelaksanaan  pendidikannya  dengan  aman  dan  optimal,  adapun  arti  kata kekerasan seksual yaitu tindakan atau ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk  menguasai  atau  memanipulasi  oranglain  hingga  membuat  terlibat  dalam  aktifitas seksual yang tidak dihendaki  dan anak korban kekerasan seksual yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil yang dimana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur dan bertujuan agar kepuasan seksual (Angelia, 2022 hlm.10). Selain itu dilihat dari data kasus kekerasan terhadap anak semakin buruk sedangkan seorang anak seharusnya  memiliki  masa  depan  dan  cita-cita  penerus  bangsa  pada  masa  yang  akan datang. Anak juga perlu mendapatkan tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental ataupun sosial, Anak juga saat ini kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya sehingga  berdampak  buruk  bagi  masa  depannya  karena  anak-anak  tidak  memahami tentang  hak  yang  mereka  miliki  banyak  orang  dewasa  yang  memanfaatkan  anak-anak dengan semena-mena seperti memperlakukan anaknya dengan keras yang tidak wajar dan merusak  mental  dan  masa  depan  anak.  (Tumengkol  2016  hlm.2).  Adapun  dampak  dari kekerasan seksual terhadap anak dapat dirasakan langsung dan akan menjadi hal yang pasti dalam  tindak  kejahatan,  kekerasan  seksual    menurut  Zuraidah  (2023,  hlm.  6)  dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu :
a. Kekerasan dalam rumah tangga (incest) yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang massih memliki hubungan sedarah atau bagian dari keluarga inti seperti orangtua  pengganti  adapun  incest  didalam  keluarga  mengaitkan  dengan  kekerasan pada  anak  contohnya  penganiayaan  yang  melibatkan  perbuatan  yang  dapat menstimulasi pelaku secara seksual, kedua pemerkosaan dapat berupa oral dan juga
hubungan dengan alat kelamin, dan ketiga merupakan kekerasan seksual yang paling fatal karena pemerkosaan meliputi kontak seksual.
b. Extrafamilial Abuse kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang diluar lingkungan rumah, pelakunya dalam kategori ini ialah orang dewas yang yang cukup dekat dan akrab dengan anak, serta memiliki hubungan yang mapan antara pelaku pelaku dan anak.
Selain  itu  jamaludin  menjelaskan  anak  korban  kasus  kekerasan  seksual  harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah karena anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi, sementara kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan eksploitasi,  perlakuan salah, diskriminasi, dan sebagainya dan menurut rini anak korban  kekerasan  seksual  harus  mendapatkan  pemulihan  kondisi  traumatik  agar  tidak menjadi  pelaku  dikemudian  hari  oleh  karena  itu  perlu  adanya  peraturan  yang  dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan ( Yuliartini dan Mangku, 2021 hlm. 343). Agar  tidak  terjadi  kekerasan  peran  masyarakat  khususnya  dilingkungan  sekitar  tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan, dan peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas pada pasal 72  Undang-Undang  no  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  bahwa  masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak ( Lubis,2017 hlm. 146). Selain itu,  menurut Aprily (2019, hlm. 6) menjelaskan bahwa karakter anak  di  sekolah  dan  di  rumah  pastinya  berbeda,  adapun  penyebab  belum  berhasilnya pendidikan karakter disekolah yaitu pertama faktor tujuan pendidikan karakter disekolah, kedua faktor pendidik itu sendiri, ketiga faktor peserta didik.
Anak usia dini ialah seorang individu yang sedang menglami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat bahkan bisa dikatakan sebagai lompatan perkembangan, anak usia dini juga mempunyai rentang usia yang sangat berharga dibanding dengan usia- usia  selanjutnya  karena  perkembangan  kecerdasannya  yang  sangat  luar  biasa  dan  usia tersebut  ialah  fase  usia  yang  kehidupan  yang  unik,  dan  berada  pada  proses  perubahan pertumbuhan  perkembangan, tantangan, dan penyempurnaan, baik  pada aspek  jasmani maupun rohaninya, yang berlangsung seumur hidup (Khairi,2018 hlm. 16). Anak usia dini ialah  mereka  yang  masih  dibawah  umur  pada  usia  0-6  tahun  yang  dimana  sifat  dan karakternya belum bisa dipegang, karena pada usia itu anak-anak belum bisa mengenal hal-hal  yang  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  berdampak  buruk  bagi  dirinya  sendiri, selain  itu  anak  usia  dini  juga  merupakan  usia  yang  paling  tepat  dalam  menumbuh kembangkan  segala  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  anak,  baik  perkembangan  segala kemampuan  yang  dimiliki  oleh  anak,  baik  perkembangan  fisik,  kognitif,  (daya  fikir),
perkembangan bahasa yang semakin meningkat dan juga perkembangan secara emosional. (Ayu, 2023 hlm. 10).
selain itu anak juga harus memiliki nilai-nilai keterampilan karena sikap keterampilan sosial tersebut merupakan hasil dari suatu proses pendidikan sementara anak juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap keterampilan dengan penuh tanggung jawab dengan potensinya ( Elan, 2005 hlm. 20).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal menggunakan studi literatur dan  peneliti  melakukan review  dari  beberapa  literatur  mengenai  pengawasan  kekerasan pada  anak  usia  dini  di  KPAID  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah selain  itu penelitian  kepustakaan  atau  studi  literatur  merupakan  penelitian  karya    tertulis  sesuai dengan hasil penelitian yang telah ataupun belum dipublikasikan dan menurut Melfianora teknik data yang dilakukan yaitu kualitatif melalui penjajakan dari berbagai literatur (riset kepustakaan) seperti buku atau jurnal sementara menurut Creswell  data yang  di analisis iaalah data skunder yang diperoleh dari seputar literatur yang berkaitan dengan ekowisata berbasis masyarakat (Asy’ari dkk, 2021 hlm 12)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penyaringan artikel ditemukan 10 artike terkait analisis peran KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan kekerasan anak usia dini. Tabel 1 Ringkasan Studi Penelitian Peran KPAID dalam pengawasan kekerasan anak usia dini
No  Studi Partisipan Metodologi  Temuan utama 1. Arliman, 2018  Anak  usia  dini  KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Penelitian deskriftif KPAI sebagai lembaga negara bantu didalam bidang  pengeakan HAM    terutama kepada  penegakan hak  anak  untuk memberrikan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan
perlindungan HAM. 2.  Syahputra, 2018 KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kualitatif Penanggulangan terhadap tindak kekerasan  seksual pada  anak  meliputi pemerintah, orangtua, dan massyarakat  wajib memberikan perlindungan  pada anak. 3.  Yusyanti, 2020 Anak Sesuai undang-undang Penelitian nomormatif, bersifat deskriftif analitis Perlindungan hukum anak sebagai korban dilakukan oleh  pelaku  tindak pidana kekerasan seksual  dan  harus sesuai pasalnya dalam undang- undang no 35 tahun 2014 atas perubahan undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 4.  Marfuah, Rofiah,  dan Maksun, 2021 Kemenkum ham Mahasiswa Kualitatif Deskriftif Pelanggaran  HAM melihat bahwa kekerasan  seksual terjadi karena adanya ketimpangan  relasi kuasa  dan  dan ketimpangan struktural .
5.  Farhurohman,
2017 Anak  usia  dini  Kajian teori menurut para ahli Kajian Teori  Anak  usia  dini  ialah anak  yang  berada dalam proses perkembangannya daan  dunia  anak adalah dunia berrmain akan tetapi anak usia dini biasanya belajar sambil bermain sehingga pertumbuhan  dan perkembangannya berlangsung  secara teratur 6.  Huliyah, 2016  Lembaga Kualitatif Adanya  pendidikan anak  usia  dini  ialah untuk pembentukan karakter kepribadiaan  secara utuh  agar  anak cerdas,  ceria,  dan terampil  selain  itu pendidikan anak usia dini ada berbagai nama seperti : (KB) kelompok  bermain, (TPA)taman pengasuhan  Anak (BKB)  Bina  Keluarga Balita 7.  Fahmi, 2023 Anak usia dini Kuallitatif Masa anak usia dini ialah masa peletakan dasar
atau  fondasi  awal yang  perlu  dijaga pertumbuhan  dan perkembangannya anak  usia  dini  juga disebut masa (golden Age) karena yang  menentukan tahap  pertumbuhan dan  perkambangan anak 8.  Supriani  dan Arifudin, 2023 Orangtua dan anak usia dini Riset Kualitatif Hak  dan  kewajiban orangtua ada dalam Undang-Undang nomor  20  tahun 2003  pasal  7  yang menyatakan  bahwa orangtua wajib berperan serta memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan  anaknya jadi penting rasanya bagi orangtua dalam memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya 9.  Tambaip  dan Tjilen, 2023 Dinas  pemberdayaan perempuan Penelitian deskriftif Di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak yaitu memainkan
peran penting dalam pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak  agar  tidak terjadi lagi. 10.  Zahirah, Nurwati,  dan Krisnani, 2019 Anak usia dini Keluarga Penelitian deskriptif Maraknya kasus kekerasan  seksual pada anak yang ada di  keluarga  dapat menunjukan  bahwa betapa  dunia  yang aman  bagi  anak semakin sulit ditemukan,  karena dunia  anak  ialah dunia keceriaan bukan ketakutan karena  pelecehan seksual.

## SIMPULAN
Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketidak utuhan dalam rumah tangga, ekonomi, sosial dan teknologi dan psikologis, dan dampaknya bagi para korban adalah dampak emosional dan dampak fisik. Pertama faktor keutuhan rumah tangga dalam hal ini pelaku yang melakukan kekerasan adalah berstatus duda,  ada  yang  bercerai  dan  juga  ditinggal  isterinya,  sehingga  mereka  menyalurkan hasrat seksualnya kepada anak-anak. Kedua faktor ekonomi yang mana anak-anak yang menjadi korban mayoritas anak yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga pelaku menggunakan  cara  dengan  mengiming-imingi  korban  tersebut  dengan  uang.  Ketiga faktor  sosial  teknologi.  Semakin  majunya  teknologi,  masyarakat  bebas  mengakses situssitus apa saja, dalam hal ini pelaku sering menonton video porno, sehingga memiliki rasa  penasaran.  Dan  keempat  adalah  faktor  psikologis,  dalam  hal  ini  pelaku  pernah menjadi  korban  kekerasan.  Sehingga  motivasi  melakukan  kekerasan  seksual  tersebut dalam  rangka  membalaskan  dendam  masa  lalu.  Selain  itu  anak  usia  dini  memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat  dan  fundamental  bagi  kehidupan  berikutnya.  Secara  psikologis  anak  usia  dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas delapan tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifia, L. (2021). Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah ( KPAD) Kota Tasikmalaya Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Angelia, I. L. (2022). Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian  di  Komisi  Pengawasan  dan  Perlindungan  Anak  Aceh)  (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
Aprily,  N.  M.  (2019). Pendidikan  Karakter  di  Pesantren:  Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren Cipari Kabupaten Garut (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
Arliman,  L.  (2018).  Peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Untuk  Mewujudkan Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Respublica, 17(2), 193-214.
Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian  konsep  ekowisata  berbasis  masyarakat  dalam  menunjang  pengembangan pariwisata:  Sebuah  studi  literatur.  Pariwisata  Budaya:  Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan Budaya, 6(1), 9-19.
Ayu, Y. E. (2023). Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Usia Dini Di Rt 024 Rw 007 Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" Apmd").
Elan, - (2005) upaya Menumbuhkan Keterampilan Sosial Siswa Dalam Partisipasinya Sebagai Warga  Negara  Melalui  Pendekatan  Mengajar  Belajar  Kontekstual  :  Suatu  Studi Deskriptif Proses Mengajar Belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Elis,  E.  S.,  Komariah,  S.,  &  Nurbayani,  S.  (2023).  Pendampingan  Anak  Korban  Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya. Journal of Gender and Children Studies, 3(1), 1-11.
Fahmi, A. I. (2023). BAB 4 Pengertian Dan Karakteristik Anak Usia Dini. Pendidikan Anak Dalam Keluarga, 25.
Farhurohman, O. (2017). Hakikat bermain dan permainan anak usia dini di pendidikan anak usia dini (PAUD). As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(01), 27-36.
Huliyah, M. (2016). Hakikat pendidikan anak usia dini. As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(01), 60-71.
Khairi,  H.  (2018).  Karakteristik  perkembangan  anak  usia  dini  dari  0-6  tahun. Jurnal warna, 2(2), 15-28.
Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 141-150.
Marfu'ah,  U.,  Rofi'ah,  S.,  &  Maksun,  M.  (2021).  Sistem  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. Kafaah: Journal of Gender Studies, 11(1), 95-106.
Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Sosio Informa, 52819
Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak, 10(1), 50-58.
Supriani, Y., & Arifudin, O. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
Plamboyan Edu, 1(1), 95-105.
Surchman,  A.  (2022).  Sanksi  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Pasal  80
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
Suryana, D. (2014). Hakikat anak usia dini. Dasar-dasar pendidikan TK, 1, 5-10.
Syahputra,  R.  (2018).  Penanggulangan  terhadap  tindakan  kekerasan  seksual  pada  anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Lex Crimen, 7(3).
Tambaip,  B.,  &  Tjilen,  A.  P.  (2023).  Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Menangani  Kasus  Kekerasan  Seksual
Terhadap Anak. Musamus Journal of Public Administration, 5(2), 410-420.
Tumengkol,  M.  R.  (2016).  Eksploitasi  anak  pada  keluarga  miskin  di  kelurahan  tona  i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 342-349
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 619-636.
Zuraidah,  Z.  (2023).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Di  Lingkungan Keluarga  Menurut  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidan. Journal Presumption Of Law, 5(1), 1-17.