INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6658-6669 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Di Kabupaten Rembang
Hetty Muniroh
Program Studi Akuntansi, Universitas YPPI Rembang Email: hettymuniroh@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di Kabupaten  Rembang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data primer  berupa  kuesioner.  Responden  pada  penelitian  ini  adalah  pemilik  UMKM  di  Kabupaten Rembang. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 80 orang. Kriteria pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan Teknik analisis data  menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R square sebesar 0,217 atau 21,7 % variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen.
Kata Kunci: Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
The objective of this study was to examine the impact of income levels, views of tax fairness, and tax fines on taxpayer compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Rembang Districts. The present study employs a quantitative research design, utilizing primary data collected through the administration of a questionnaire. The participants of this study consisted of proprietors of  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  located  in  the  Rembang  Districts.  The  study consisted  of  a  sample  size  of  80  individuals.  This  study  used  the  purposive  sampling  method  to establish  the  sample  criteria.  Additionally,  the  data  analysis  techniques  employed  in  this  research involve multiple linear regression analysis. The findings of this study indicate that there is a noteworthy positive impact of income level on taxpayer compliance. Additionally, the influence  of tax fairness perception on taxpayer compliance is found to be statistically insignificant, but favorable. Conversely, tax punishments are seen to have a large positive effect on taxpayer compliance. The adjusted R- square  value  of  0.217,  or  21.7%,  indicates  the  proportion  of  the  dependent  variable  that  can  be explained by the independent variable.
Keywords: Income Level, Perception of Tax Fairness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai  peranan  penting  dalam perekonomian dan menjadi motor penggerak ekspansi perekonomian nasional sehingga perlu mendapat perhatian yang besar. Kontribusi relatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan sektor industri besar, yang menyumbang 40% PDB negara. Meski demikian, penting untuk  diketahui  bahwa  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  sektor dominan,  termasuk  99,9%  badan  usaha  di  Indonesia,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh Kementerian  UMKM  pada  tahun  2019.  Berdasarkan  laporan  Departemen  UMKM Pendapatan, saat ini pendapatan agregat yang diperoleh  dari pajak Negara pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah, yaitu sekitar 1,1% dari keseluruhan pendapatan (DJP, 2021).
Kepatuhan wajib pajak merupakan kekhawatiran umum yang muncul dalam konteks Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, antara lain tingkat pendapatan UMKM, persepsi keadilan perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan.  Tingkat  pendapatan  UMKM  dikategorikan  menjadi  tiga  divisi  berbeda,  yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Kurangnya omzet atau pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah  salah satu  faktor  penyebab ketidakmampuan pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak.
Salah satu elemen lain yang berkontribusi terhadap berkurangnya kepatuhan wajib pajak  adalah  persepsi  keadilan  dalam  perpajakan.  Teori  heuristik  keadilan  berpendapat bahwa pandangan individu terhadap keadilan dalam perpajakan memainkan peran penting dalam  membentuk  perilaku  kepatuhan  mereka.  Keadilan  pajak  dapat  dinilai  dengan mengevaluasi  sejauh  mana  wajib  pajak  memandang  keseimbangan  antara  layanan  dan fasilitas  yang  mereka  terima  dan  jumlah  uang  yang  mereka  berikan  (Guzel  et  al.,  2019). Menurut Yulianti  dkk. (2019), persepsi  keadilan  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  penelitian  terbaru  yang  dilakukan  oleh  Zainudin  dkk. (2022),  terdapat  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak  berhubungan  dengan peningkatan  tingkat  kepatuhan  kewajiban  perpajakan.  Menurut  Pris  (2010),  temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran unsur keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku  kepatuhan  yang  ditunjukkan  oleh  wajib  pajak  badan  usaha.  Mardiasmo  (2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menumbuhkan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sejumlah  investigasi telah dilakukan untuk memeriksa masalah kepatuhan wajib pajak, dan menghasilkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Qorina pada tahun 2019, terdapat hubungan  positif  yang  signifikan  antara  tingkat  pendapatan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah (UMKM) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan kesimpulan yang dilaporkan oleh Pangestu dkk. (2022), penelitian ini mengungkapkan bahwa turnover memberikan pengaruh yang merugikan terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kabupaten Rembang menjadi salah satu Kabupaten dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pati adalah sebagai berikut:
Tabel  1  menunjukkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kabupaten Rembang  yakni  hanya  20%  saja  yang  melaporkan  SPT  dari  total  Wajib  Pajak  yang  ada. Berdasarkan fenomena yang tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak, khususnya untuk sektor UMKM di Kabupaten Rembang.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Kepatuhan
Teori kepatuhan menjelaskan disposisi kognitif dan afektif individu yang mematuhi peraturan hukum dan beroperasi dengan asumsi bahwa semua tindakan sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat dikategorikan  sebagai  ketaatan  normatif  terhadap  prinsip-prinsip  moral  individu.  Wajib Pajak mematuhi persyaratan hukum karena mereka memandang hukum sebagai kewajiban mengikat  yang  perlu  dipenuhi.  Menurut  Marlina  (2018),  peningkatan  pemahaman perpajakan diharapkan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak atau yang sering disebut dengan kepatuhan pajak merupakan istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  sejauh  mana  wajib  pajak  bersedia menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya (Kirchler, 2007). Tahar dan Rachman (2014) menegaskan  bahwa  tugas  mematuhi  dan  memenuhi  segala  kewajiban  yang  berkaitan dengan  perpajakan  termasuk  dalam  bidang  kepatuhan  pajak.  Wajib  Pajak  menunjukkan kepatuhan terhadap hukum melalui kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum. Rahayu (2017)  berpendapat  bahwa  keadaan  kepatuhan  dicapai  oleh  seorang  wajib  pajak  ketika mereka  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Latif dkk. (2020), kepatuhan wajib pajak  dibuktikan  dengan  cepatnya  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  oleh  masyarakat. Demikian  pula  Karwur  dkk.  (2020)  melakukan  penelitian  yang  menemukan  bahwa  wajib pajak menunjukkan kepatuhan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan tepat, terutama dalam kepatuhan terhadap kerangka hukum dan undang-undang yang ditetapkan. Kepatuhan perpajakan mengacu pada ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung  jawab  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Tingkat Pendapatan UMKM
Jumlah  pendapatan  atau  omzet  UMKM  pada  suatu  periode,  dalam  hal  ini  adalah pendapatan  UMKM  setiap  bulan  atau  setiap  tahun.  Omzet  yang  berasal  dari  kegiatan operasional usahanya (Haswidar, 2016).

## Persepsi Keadilan Pajak
Konsep keadilan  perpajakan dapat diartikan sebagai  penerapan pajak yang  berkeadilan, dengan  mempertimbangkan  kemampuan  membayar  wajib  pajak,  sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2016).
Gagasan mengenai keadilan dalam perpajakan merupakan hal yang paling penting dalam bidang  pemungutan  pajak  yang  efektif.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap  individu hendaknya  memberikan  kontribusi  terhadap  pendanaan  pemerintah  sesuai  dengan kapasitasnya  masing-masing,  yaitu  dengan  mempertimbangkan  pendapatan  yang diperolehnya. Konsep keadilan perpajakan mencakup keseluruhan proses perpajakan, mulai dari pemungutan pajak hingga pengalokasian penerimaan pajak, dan merujuk pada sudut pandang wajib pajak mengenai apakah pelaksanaan perpajakan pemerintah telah dilakukan secara berkeadilan.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  berfungsi  sebagai  mekanisme  untuk  menjamin  kepatuhan  wajib pajak terhadap norma perpajakan sehingga memudahkan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dapat digolongkan menjadi dua kategori, sebagaimana diidentifikasi oleh Purwono (2010):
a. Sanksi  administratif  mengacu  pada  hukuman  yang  dikenakan  oleh  pemerintah, biasanya  dalam  bentuk  denda  moneter,  beban  bunga,  atau  peningkatan  kewajiban pajak, yang disetorkan ke Negara.
b. Sanksi pidana mengacu pada hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah, seperti denda dan penjara, untuk berbagai pelanggaran termasuk kelalaian, penghindaran pajak, dan penipuan  pajak,  yang  mungkin  melibatkan  tindakan  yang  disengaja  atau  tidak disengaja.

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  dari  grand  theory  dalam  penelitian  yakni  teori  kepatuhan,  maka pengembangan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 1 :  Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa  besarnya pendapatan mempunyai pengaruh  yang  nyata  dan  menguntungkan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang.
H 2 :  Terdapat  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  mengenai  keadilan perpajakan mempunyai pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak  pada  wilayah  hukum  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang.
H 3 :  Ada  anggapan  bahwa  saksi  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dan menguntungkan  terhadap  kepatuhan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kabupaten Rembang.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, data penelitian menggunakan data primer, khususnya berupa kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM pembayar pajak di Kabupaten Rembang.

## Populasi dan Sampel
Penelitian berfokus pada demografi dan sampel penelitian wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Secara khusus, penelitian tersebut menyasar UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, jumlah wajib pajak di Kabupaten Rembang secara agregat berjumlah 3.007 orang. Penentuan besar sampel dilakukan dengan metode Slovin sehingga diperoleh total 100 responden yang dilibatkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sampel purposif, yang melibatkan pemilihan individu secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti:
a. Pemilik UMKM di wilayah Kabupaten Rembang
b. Pemilik UMKM yang memiliki NPWP
c. UMKM yang beroperasi minimal 1 tahun

## Variabel Penelitian

## Variabel Endogen
Fokus penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)
mencakup kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan  perpajakan  terkait.  Berbagai  indikator  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT orang pribadi yang telah ditetapkan, yang biasa disebut dengan Surat Pemberitahuan Sendiri (SPT). Terbuktinya kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Sendiri (SPT) Pajak Penilaian Sendiri (self-assessment) yang tepat waktu. Selain itu, wajib pajak memiliki pemahaman tentang potensi  konsekuensi  pajak  yang  mungkin  dikenakan  terhadap  mereka  jika  terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

## Variabel Eksogen
Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah :
1) Tingkat Pendapatan UMKM
Tingkat  pendapatan  UMKM  Tingkat  pendapatan  UMKM  merupakan  jumlah penjualan  yang  dihasilkan  UMKM  dalam  sebulan.  UMKM  diklasifikasikan  jika  omzet tahunannya kurang dari 4,8 miliar.
2) Persepsi Keadilan Pajak
Persepsi  Keadilan  Pajak  Konsep  keadilan  pajak  mengandung  gagasan  bahwa perpajakan harus diterapkan secara universal dan tidak memihak. Namun, penting bagi kebijakan perpajakan untuk mempertimbangkan keadaan spesifik dan beban masing- masing wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Yulianti dkk. (2019) berpendapat bahwa keadilan pajak  mengacu  pada  perlakuan  pemerintah  yang  adil  dan  tidak  memihak  terhadap semua  wajib  pajak.  Indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  sikap  berkeadilan perpajakan adalah sebagai berikut: Persepsi wajib pajak terhadap keadilan pelaksanaan perpajakan  yang  dikenakan  pemerintah,  mulai  dari  pemungutan  pajak  hingga pemanfaatan dana pajak, merupakan kepentingan akademis.
3) Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak mengacu pada tindakan hukuman yang dikenakan pada individu atau badan yang terlibat dalam pelanggaran pajak atau gagal mematuhi undang-undang perpajakan dan  kerangka peraturan yang relevan. Indikator pengukurannya  meliputi sanksi administratif, serta sanksi berupa denda dan bunga.

## Teknik Analisis Data
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pandangan keadilan  perpajakan,  dan sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Penelitian
ini akan menggunakan berbagai pendekatan regresi linier untuk menilai dampak faktor- faktor tersebut. Model persamaan regresi linier berganda dinyatakan sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Hipotesis
Validitas  dan  reliabilitas  seluruh  pernyataan  dan  pertanyaan  dalam  kuesioner ditentukan melalui pengujian ketat yang dilakukan oleh peneliti. Pengujian tersebut meliputi penilaian  validitas  dan  reliabilitas  instrumen.  Uji  hipotesis  digunakan  untuk  mengetahui hubungan antara variabel tingkat pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pandangan keadilan  perpajakan,  dan sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

## Pembahasan
Pengaruh Tingkat Pendapatan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil pengujian secara statistik menunjukkan hasil positif signifikan , artinya semakin tinggi tingkat pendapatan UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak  UMKM  di  Kabupaten  Rembang.  Di  sisi  lain,  seiring  dengan  menurunnya  tingkat pendapatan UMKM, persentase wajib pajak UMKM yang mematuhi peraturan perpajakan juga akan menurun. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan UMKM akan mendorong pemilik  UMKM  untuk  melakukan  pelaporan  pajak  dan  SPT  tepat  waktu.  Menurut  teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan pendapatan yang lebih tinggi. Wajib  Pajak  dapat  mengurangi  kesempatan  pemeriksaan  pajak  dengan  meningkatkan kepatuhan.
Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM) dipengaruhi  oleh  persepsi  mereka  terhadap  keadilan  perpajakan  yang  ditunjukkan  oleh berbagai penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat adanya korelasi terbalik antara  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Rembang  dengan  persepsi mereka  terhadap  keadilan  perpajakan.  Syahdan  dan  Asfida,  sebagaimana  dikutip  dalam Fauzi (2016), mengemukakan bahwa pengertian keadilan  pajak berkaitan dengan atribut intrinsik suatu kegiatan atau perilaku yang tidak mengandung kesewenang-wenangan atau pilih  kasih  pemerintah.  Pernyataan  ini  menggarisbawahi  perlunya  penerapan  peraturan perpajakan yang secara tepat disesuaikan dengan keadaan khusus wajib pajak orang pribadi untuk mencapai keadilan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) menunjukkan bahwa tidak  terdapat korelasi yang  signifikan  secara  statistik antara opini individu terhadap keadilan pajak dengan perilaku kepatuhannya dalam konteks wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Studi  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  sanksi  perpajakan  secara  signifikan meningkatkan kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga memberikan hasil yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa  pengenaan  sanksi  atas  kegagalan  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  industri Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten  Rembang.  Mardiasmo  (2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan insentif  kepada kepatuhan wajib pajak terhadap norma, undang-undang, dan peraturan perpajakan terkait. Penelitian ini menyajikan temuan empiris yang mendukung kesimpulan
Maula  (2020),  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki  peran  besar  dan menguntungkan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## SIMPULAN
Berikut yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian  setelah  dilakukan  pengolahan, pengujian dan analisis data:.
1. Terdapat hubungan yang menguntungkan antara tingkat pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap individu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat keadilan pajak di Kabupaten Rembang. Akibatnya, pandangan  tersebut  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Dampak denda perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang secara empiris terbukti cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arismayani,  I.N.L,  Yuniarta,  I.G.A  &  Yasa,  I.N.P,.  2017.  Pengaruh  Modernisasi  system Administrasi  Perpajakan,  Motivasi  Wajib  Pajak  dan  Tingkat  Kepercayaan  Kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 8 No. 2.
Aryawan, G., A., D., I Wayan, K., & I Made, W. 2022. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Indonesia. Vol 6 Nomor 1.
Badan Kebijakan Fiskal. 2019. Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Kemenkeu.id.
Didi Pangestu, dkk. 2022. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Brebes. Jurnal    Kewarganegaraan  Vol  6 Nomor 3. E-Journal Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.
DJP.  2022. Cara  Pemerintah  Mendorong  Kontribusi  UMKM  yang  Rendah. https://www.pajakku.com/read/615d88384c0e791c3760b60f/Cara-Pemerintah- Mendorong-Kontribusi-Pajak-UMKM-yang-Rendah .
PLS Regresi”, Semarang: BP. Universitas Diponegoro.
Guzel, S, A., Ozer, G., & Ozcan, M . 2019. The Effect of Variables of Tax Justice Perseption and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. Journal of Behavioral and Experimental Economic, 78. 80-86.
Haswidar,  H.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Pengetahuan,  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. In Skripsi.
Ibrahim,  Z.,  Ibrahim,  M.A  &  Syahribulan.2020.  Pengaruh  Kepercayaan  Publik  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . YUME: Journal of Management, 3(3).
Julita,  Mutia,  Y.,  &  Huda,  A.  2015.  Pengaruh  Persepsi  atas  Efektivitas  system  Perpajakan, Kepercayaan,  Tarif  Pajak  dan  Kemanfaatan  NPWP  terhadap  Kepatuhan  Membayar Pajak UMKM Makanan  di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Fakulty of  Economic Riau University, 2(2).1-15.
Karwur, J. M., Sondakh, J.J., & Kalangi, L. 2020. Pengaruh Sikap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol  Perilaku  yang  Dipersepsikan  dan  Kepercayaan  pada  Pemerintah  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Niat  Sebagai  Variabel  intervening  ( Survey pada KPP Pratama Manado) Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL” 11 (2).
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia.
Ekon.Go.id. htpps://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-
perekonomian-indonesia. Kementrian  Koperasi  dan  UKM.  2019. Kemenkop  dan  UKM  Targetkan  Peningkatan Kontribusi UMKM untuk PDB. Kemenkopukm.GO.id.
htpps://kemenkopukm.go.id/real/kemkop-dan-ukm-tergetkan-peningkatan- kontribusi-umkm-untuk-pdb.
Kencana  N.  M.W.D.  2018.  Pengaruh  Insentif  Pajak  Penghasilan,  Saksi  Administratif  dan Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang Bergerak di Bidang UMKM. In Unversitas Negeri Jakarta.
Khairiyah,  Y.R.,  &  Akhmadi,  M.H.  2019.  Studi  Kualitatif:  Dampak  Kebijakan  Insentif  Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik.3 (2), 36-45
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery  slope”  framework. Journal  of  Economic  Psychology,  29  (2),  210-225.
Htpps://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.
Latief, S & Zakaria, J. 2020. Pengaruh Kepercayaan pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Juornal,
3(3).
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Terbaru. Andi.
Rahayu,  N.,  2017.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  dan  Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. AKuntansi Dewantara 1 (1), 15-30.
Setiawan.D.A. 2020 Dinilai  “Tahan Banting” Kontribusi UMKM ke Pajak  Diharapkan Naik. DDTC News, 1.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitati,  dan  R&D.  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Tahar, A. & Rachman, A.K.,. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Accounting and Invesment, 15 (1), 56-67.
Yulianti, A., Kurniawan, A.,  Umiyati,I. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Kepercayaan. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 5 (1), 36-54.
Zainudin, F. M., Rahadi, N., & Hanik, S. M. 2022. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening . Jurnal Pajak Indonesia Vol 6 No 1.
Zemiyanti, R. 2016. Keadilan Prosedur dan Kepercayaan WP terhadap otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. 4 (3), 1101-1110. Htpps://doi.org/10.17509/jrak.v413.4662.