VOLUME 5 NOMOR 2  2021   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: STIE Eka Prasetya1, Universitas Pembangunan Panca Budi2 Jalan Gatot Subroto, Medan fitriyani@dosen.pancabudi.ac.id

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA
Yonson Pane 1 , Asianna Martini Simarmata 2 , Sri Rezeki 3 , Muammar
Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
STIE Eka Prasetya 1234 , Universitas Pembangunan Panca Budi 5
* fitriyani@dosen.pancabudi.ac.id
Received : 26 September 2021|Reviewed: 27 September 2021 | Accepted: 30 September 2021

## ABSTRAK
Belanja modal pemerintah daerah memiliki dampak signifikan pada pembangunan ekonomi suatu daerah. Sehingga aspek pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menjadi bagian urgen dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan makalah ini untuk menganalisis pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU),  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  dilakukan  pada kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan menggunakan data skunder berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 2015 sampai 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda guna menguji kelima hipotesis yaitu untuk menganalisis: 1) pengaruh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAUK, dan DAK terhadap belanja modal secara simlutan; 2) pengaruh PAD terhadap belanja modal; 3)  pengaruh DBH terhadap belanja modal; 4)  pengaru h DAU  terhadap belanja modal; dan 5) pengaruh DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian membuktikan pengujian hipotesis bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Akan tetapi, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel independen lainnya seperti PAD,  DBH, dan DAK  berpengaruh terhadap belanja modal. Kesenjangan DAU  yang diterima antar pemerintah daerah menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan.
Kata Kunci: Belanja Modal, DAK, DAU, DBH, PAD.

## ABSTRACT
Local government capital expenditures have a significant impact on the economic development of a region. So that aspects of regional original income and balancing funds become an urgent part in the structure of regional revenue and expenditure budgets. The purpose of this paper is to analyze local revenue (PAD) and balancing funds consisting of profit-sharing funds (DBH), general allocation funds
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
(DAU), and special allocation funds (DAK) for capital expenditures. The study was conducted in regencies/cities in North Sumatra using secondary data in the form of data on the Regional Revenue and  Expenditure Budget  (APBD)  realization from  2015  to  2019.   The  research method uses  a quantitative approach. The data analysis technique used multiple regression, which was used to test the five hypotheses, namely to analyze: 1) the effect of PAD and balancing funds consisting of DBH, DAUK, and DAK on capital expenditures simultaneously; 2) the effect of PAD on spending capital; 3) the effect of DBH on capital expenditures; 4) the effect of DAU on capital expenditures; and 5) the effect of DAK on capital expenditures. Thus, the study results prove the hypothesis testing that PAD and balancing funds affect capital expenditure simultaneously. However, partial testing shows that DAU does not affect capital expenditure. At the same time, other independent variables such as PAD, DBH,  and  DAK  affect  capital expenditure.  The  gap  in  the  realization  of  DAU  between  local governments is a serious concern for the central government in providing balancing funds. Keywords: capital expenditure, DAK, DAU, DBH, PAD.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  daerah  yang  merata  agar  tercapai  pelayanan  dasar  yang  terstandar  bagi masyarakat yang berbentuk sarana dan prasarana publik seperti pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kehadiran otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah  untuk  menggali  potensi-potensi  pendapatan  dan  mengelola  penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabilitas, partisipatif, dan tranparansi. Kemudian otonomi daerah juga melibatkan masyarakat untuk memantau, mengontrol, dan meminta pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki  dua sisi  yang saling  berkaitan  dan berkesinambungan  yaitu  sisi  pendapatan dan belanja.  Fokus penelitian  yang  dikaji  dalam  riset  ini  meninjau  sisi  belanja  daerah yiatu belanja  modal,  yang  kemudian  dikaitkan dengan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) dan  dana perimbangan dari sisi pendapatan sebagai prediktor yang diduga mempengaruhi belanja modal.
Salah satu bentuk belanja  daerah yaitu belanja modal yang merupakan  anggaran belanja bersumber  pada APBN untuk pembelian,  pengadaan atau pembangunan aset tetap dan bentuk lainnya  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  1  tahun  yang  untuk  urusan  pemerintah daerah berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas  dan jaringan, dan  aset  tetap  lainnya  (Mahsun  et  al.,  2011).  Peningkatan  produktivitas  ekonomi  dapat dilakukan  dengan  peningkatan  belanja  modal  seperti  pembangunan  infrastruktur  pelayanan publik dan sarana prasarana yang berfokus pada peningkatan ekonomi. Hubungan kausal antara belanja  modal  dan  produktivitas  ekonomi  dikenal  juga  sebagai Multi-Term  Expenditure Framework yang  mana  kebijakan  belanja  modal  harus  intens  pada  pemanfaatan  dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah mengelola  aset dalam masa jangka panjang (2020). Oleh  karena  itu,  perencanaan  belanja  modal  harus  ketat memperhatikan  unsur  manfaat  dan pengelolaan dan juga mematuhi regulasi  yang berlaku.
Anggaran  belanja  sangat  terkait  dengan  penerimaan  pendapatan  daerah,  sehingga diharapkan  dalam  melakukan  belanja  daerah  maka  porsi  pendapatan daerah  lebih  dominan membiayai  agar  tercipta  kemandirian  daerah.  Regulasi  telah  mengatur  belanja  modal  yang merupakan  bagian  klasifikasi  belanja  daerah  yang  mana  sumber-sumber  pendapatan daerah sangat  mempengaruhi  besar  ataupun  kecilnya  anggaran  belanja  modal  yang  akan  diterima pemerintah  daerah  (Negeri,  2016).  Regulasi  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa  pendapatan daerah  dalam  APBD terdiri  dari:  1) pendapatan asli  daerah (PAD); 2) pendapatan transfer dari pemerintah pusat; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah (Republik  Indonesia, 2014). PAD merupakan pendapatan murni
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
dari  pemerintah  daerah  yang  mengoptimalkan  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Sedangkan pendapatan  transfer  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah berupa  dana perimbangan  yang  terdiri dari dana alokasi  umum  (DAU), dana alokasi  khusus (DAK), dana bagi hasil  (DBH). Temuan  kajian  Amelia  et al.,  (2019)  mengungkapkan  faktor keuangan yang berasal dari penerimaan  pendapatan daerah sebagai sumber utama yang sangat mempengaruhi  fluktuatif alokasi anggaran belanja modal.
Setiap  pemerintah  daerah  memiliki  sumber  daya  potensi  PAD  yang  berbeda-beda. Namun, pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi-potensi penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi  secara  optimal  dan berkelanjutan  untuk mengisi  pos  penerimaan  daerah yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  (Panggabean,  2019). Pendapatan  daerah  begitu  urgen  kehadirannya  untuk  mempengaruhi  anggaran  belanja pemerintah  daerah,  dikenal  juga  sebagai tax-spend  hypothesis (2020).  Teori  tersebut mengukuhkan  peran  pajak  dalam  menghasilkan  pendapatan  daerah  yang  begitu  vital  pada anggaran belanja. Dengan komitmen yang kuat dari penyelenggaran pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik seperti kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya akan membentuk kemandirian daerah.
Kemampuan  daerah  dalam  merealisasikan  potensi  ekonomi  menjadi  bentuk  aktivitas ekonomi  yang menciptakan  perputaran dana dan pertumbuhan  ekonomi  untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari realisasi  anggaran belanja modal  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk mengadakan  aset  tetap  yang  memiliki  efek domino terhadap pelayanan  publik  dan pembangunan  daerah (Siregar  & Panggabean,  2021). Selain kemampuan memanfaatkan potensi daerah, tersedia juga dana perimbangan yang dapat dimanfaatkan sebagai  penyokong pemberian  pelayanan  publik  yang  optimum  dan dukungan terhadap  pembangunan  daerah.  Berdasarkan  dari  beberapa  kajian  literatur,  regulasi  yang berlaku, dan temuan penelitian, maka disusun tujuan penelitian untuk mengetahui 1) pengaruh PAD dan dana perimbangan  yang terdiri dari DBH, DAUK, dan DAK terhadap belanja modal secara simultan; 2) pengaruh PAD terhadap belanja modal; 3) pengaruh DBH terhadap belanja modal;  4)  pengaruh  DAU terhadap belanja  modal;  dan  5)  pengaruh  DAK terhadap belanja modal.

## KAJIAN TEORI

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN untuk perolehan  aset  tetap dan aset  lainnya  yang  memberikan  manfaat dan peningkatan  kapasitas pada aset tersebut yang mana pengadaan aset tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi  atau pelayanan kepada masyarakat  (Direktur Jenderal Perbendaharaan,  2008).  Belanja  modal  dikategorikan  menjadi;  (1)  belanja  modal tanah;  (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan,  irigasi,  dan  jaringan;  dan (5)  belanja  modal  fisik  lainnya  (Bastian,  2006).  Salah  satu sumber  anggaran  belanja  modal  diperoleh  dari  dana  perimbangan  DAU  dan  DBH  yang berbentuk  Dana  Transfer  Umum  (DTU).  Alokasi  DTU  pada  setiap  daerah  berbeda-beda tergantung pada kebutuhan belanja infrastuktur pelayanan publik. Selain alokasi anggaran dana perimbangan,  PAD  juga  merupakan  sumber  anggaran  belanja  modal  yang  berasal  dari pendanaan  secara  mandiri  dari  pemerintah  daerah  (Halim,  2014).  Pemerintah  daerah  dapat melakukan  belanja  modal  dengan  menyusun  pengeluaran  anggaran  dalam  APDB  untuk memperoleh  aset tetap dan aset lainnya yang pada gilirannya  akan mempercepat  pertumbuhan
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
ekonomi  atau optimalisasi  pelayanan  kepada masyarakat.  Telah  banyak riset -riset  terdahulu yang mengkaji  pengaruh PAD dan dana perimbangan  yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja  modal  (Jayanti,  2020;  Martini  et al.,  2014;  Vanesha  et al.,  2019;  Wandira, 2013; Yuliani et al., 2021). Dalam kajian yang telah mereka lakukan ditemukan bahwa terdapat pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Berdasarkan beberapa literatur dan kajian, maka disusun hipotesis penelitian;
H 1 :  Terdapat pengaruh  PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja  modal secara simultan.

## Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  menurut  Undang-undang  nomor  33  tahun  2004 merupakan  pendapatan yang  diperoleh  daerah  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 1) pajak daerah; 2)  retribusi  daerah;  3)  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan;  dan 4)  lain-lain pendapatan asli  daerah yang sah (Republik Indonesia, 2004). Perbelanjaan  suatu daerah tidak terlepas  dari  pendapatan yang  diterima  suatu  daerah.  Sehingga  optimalisasi  potensi-potensi PAD sangat begitu urgen  bagi  Pemerintah  Daerah untuk meningkatkan  pendapatannya yang akan digunakan salah  satunya sebagai  belanja  modal untuk memperoleh  aset  (Mahsun  et al., 2011).  Perolehan  aset  tersebut  tentulah  belanja  modal  yang  strategis  yang  memiliki  efek domino bagi pertumbuhan ekonomi.  Pengadaan belanja  modal dengan mengoptimalkan  PAD lebih  baik  dan secara  mandiri  daerah  tersebut dapat memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada masyarakat. Tinjauan riset terdahulu telah banyak menemukan pengaruh PAD terhadap belanja  modal (Agustian, 2020; Jaya & Dwirandra, 2014; Rizal & Erpita, 2019). Berdasarkan beberapa literatur dan kajian riset terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian:
H 2 : Terdapat pengaruh PAD terhadap belanja modal.

## Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal
Dana  perimbangan  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  (Republik  Indonesia, 2004).  Selain  PAD, dana perimbangan  juga  merupakan item  pendapatan daerah  yang ditransfer pemerintah  pusat yang  bertujuan  untuk  mengurangi kesenjangan  fiskal antara pemerintah  pusat dan daerah. Dana perimbangan  terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Alokasi  DBH suatu daerah telah diatur regulasi  dalam  undang-undang nomor  33 tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  DAU dialokasikan  berdasarkan  kebutuhan fiskal  daerah untuk melaksanakan  fungsi layanan  dasar umum  seperti  pendidikan dan kesehatan. DAK dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  daerah. Pemerintah  menetapkan kriteria  DAK yaitu kriteria  umum,  kriteria  khusus, dan kriteria  teknis untuk menetapkan alokasi  anggaran DAK. Regulasi DAK juga telah diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004. Ketiga komponen DBH, DAU, dan DAK merupakan  transfer dana dari Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan yang penggunaan telah diatur berdasarkan regulasi  yang berlaku.  Tranfer dana yang merupakan salah satu pendapatan daerah terkait dengan belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja  barang, belanja modal, subsidi, hibah, dan bantuan sosial  (Bastian, 2006).
Keterkaitan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal  secara  tersirat  diungkapkan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004) dan peraturan menteri keuangan  nomor  102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi  anggaran  (Menteri  Keuangan, 2018).
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Regulasi  tersebut menjelasakan  bagaimana  regulasi  pengadaan aset tetap dan aset lain  serta sumber  alokasi  pendanaan anggaran  belanja  yang  dapat digunakan  untuk mengadakan  aset tersebut,  salah  satunya  dari  DBH.  Beberapa  riset  juga  telah  menemukan  keterkaitan  d ana perimbangan  terhadap belanja  modal dari realisasi  anggaran dari berbagai  pemerintah daerah (Abdullah & Rona, 2014; Akers et al., 1995; Amelia et al., 2019; Bad jra et al., 2017; Simbolon et al.,  2020;  Yuliani  et  al.,  2021).  Berdasarkan  kajian  literatur  dan berbagai  riset  terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian:
H 3 : Terdapat pengaruh DBH terhadap belanja modal. H 4 : Terdapat pengaruh DAU terhadap belanja modal. H 5 : Terdapat pengaruh DAK terhadap belanja modal.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  merupakan  kuantitatif  dengan  pendekatan ekspost  facto. Subjek penelitian  yaitu  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara  yang  terdiri  dari  33 kabupaten/kota.  Objek  penelitian  yaitu  PAD,  DBH,  DAU, DAK,  dan  belanja  modal  pada periode  2015  sampai  2019.    Data  penelitian  berbentuk time  series berupa  data  realisasi anggaran PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja modal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ( http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd ).
Variabel  penelitian  terdiri dari  variabel  bebas  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD  - X 1 ), Dana Bagi Hasil (DBH - X 2 ), Dana Alokasi Umum (DAU - X 3 ), dan Dana Alokasi Khusus (DAK - X 4 ), sedangkan variabel terikat terdiri dari belanja modal (Y). Pengujian asumsi klasik berupa  pengujian  normalitas,  multikolinearitas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas  di  uji terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis.  Teknik  analisis  data  pengujian hipotesis  menggunakan multiple  regresi  dengan bantuan aplikasi  SPSS v.21  (Ghozali,  2013). Adapun model regresi yang akan dibentuk yaitu Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + ε .

## PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik  berupa  pengujian  normalitas,  multikolinearitas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas sebelum  melakukan  pengujian  model  regresi  linear ordinary  least  square (OLS).  Tujuan pengujian  asumsi  klasik  untuk memberikan  keyakinan  bahwa  model  regresi  yang  diperoleh memiliki  ketepatan dalam melakukan  estimasi,  tidak bias,  dan konsisten. Setelah  tahapan uji asumsi klasik  terpenuhi maka dilanjutkan pengujian hipotesis.

## Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  merupakan  salah  satu  asumsi  yang  harus  dipenuhi  sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan Tabel 1, pengujian normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Sminov menunjukkan  nilai asymp. sig sebesar  0,776 lebih  besar dari nilai  alpha 0,05 (Ghozali, 2013). Hal ini  berarti bahwa pengujian  normalitas  telah terpenuhi yang berarti data yang diperoleh memiliki  sebaran data yang distribusi normal pada sebuah kelompok data atau variabel, sehingga dapat dilanjutkan kepada pengujian hipotesis.

## Tabel 1
Uji Normalitas  - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Unstandardized Residual N 165 Normal Parameters a,b Mean ,0000129 Std. Deviation 6,03395739E10 Most Extreme Differences Absolute ,051 Positive ,026 Negative -,051 Kolmogorov-Smirnov  Z ,660 Asymp. Sig. (2-tailed) ,776 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## Uji Multikolinearitas
Pengujian   multikolinearitas  untuk mengetahui  apakah pada model regresi  ditemukan adanya korelasi  antar variabel  independen. Agar membuktikan  pengujian  tersebut digunakan nilai Tolerance lebih  besar  0,1  dan Variance  Inflation  Factor (VIF)  lebih  kecil  dari  10 (Ghozali, 2013). Berdasarkan Tabel  2, nilai Tolerance dan VIF menunjukkan nilai yang sesuai dengan kriteria uji multikolinearitas yang berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas pada model regresi yang ditemukan, sehingga data dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.
Tabel 2 Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) PAD ,384 2,604 DBH ,369 2,709 DAU ,227 4,412 DAK ,507 1,973

## Uji Autokorelasi
Pengujian  autokorelasi  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  terdapat keterkaitan data observasi  yang berurutan  sepanjang  waktu atau time  series yang berkaitan  dengan data time series lainnya.  Berdasarkan  Tabel  3,  diperoleh  nilai  DW  (Durbin-Watson)  sebesar  1,989. Kriteria penolakan autokorelasi jika nilai  d (4 - DW) lebih besar dari nilai  dU (Durbin Upper). Pada tabel  Durbin-Watson  (lihat  Ghozali,  2013)  dengan alpha  0,05, besar  sampel  atau data sebanyak  165,  jumlah  variabel  sebanyak  5,  maka  nilai  dU  sebesar  1,795.  Pengujian autokorelasi  membuktikan bahwa nilai  d (2,011) lebih besar dari dU (1,795), sehinga terbukti bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi  pada  data time  series yang  diperoleh,  kemudian  dapat dilanjutkan pengujian hipotesis.
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas bertujuan  untuk mengetahui  ketidaksamaan  varian  dari residual  untuk  semua  pengamatan  pada model  regresi.  Model  regresi  yang  baik  jika  tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat di deteksi melalui uji grafik scatter plot . Pada Gambar 1 terlihat bahwa titik menyebar tidak membentuk pola, sehingga terindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas  (Ghozali,  2013). Hal  ini  berarti  bahwa varian  memiliki  kesamaan dari residual untuk semua  pengamatan pada model regresi,  sehingga  dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

## Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot

## Uji Hipotesis
Berdasarkan Tabel  3 diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,880 yang berarti bahwa konstribusi  variabel-variabel  prediktor yaitu  DAK, PAD, DBH, dan DAU terhadap  belanja modal sebesar 0,88 atau 88% sedangkan sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model persamaan  regresi. Model persamaan  regresi  yang terbentuk dari informasi  pada Tabel 5, yaitu:
Belanja Modal = 1,220E11 + 0,446PAD + 0,418DBH + 0,028DAU + 0,18DAK + e
Model  persamaan  regresi  yang  terbentuk  memberikan  informasi  bahwa  variabel independen yang memberikan  kontribusi  terbesar  yaitu PAD, DBH, DAK, dan DAU, secara berturut. Kontribusi terbesar diketahui dari besarnya nilai koefisien yang dimiliki oleh masing- masing  variabel  independen. Sehingga  diperoleh  informasi  bahwa  PAD memiliki  kontribusi yang paling besar terhadap belanja modal jika dibandingkan dengan variabel dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK).

## Tabel 3
Model Summary b
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1  ,938 a ,880 ,877 6,109E10 1,989
a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  pertama  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  PAD  dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara  (lihat  Tabel  4).  Hal  ini  dikonfirmasi  melalui  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05 dan nilai  F hitung sebesar  293,801 lebih  besar  dari F tabel, sehingga pengujian hipotesis menerima  Ha.
Tabel 4. Anova Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4,386E24 4 1,096E24  293,801  ,000 a Residual 5,971E23 160 3,732E21 Total 4,983E24 164
a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  kedua,  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  PAD  terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang diperoleh nilai signifikansi lebih kecil  dari 0,05 dan nilai  t hitung sebesar  17,881  lebih  besar  dari  t tabel, sehingga  terpenuhi kriteria  penerimaan  Ha.  Pengujian  hipotesis  ketiga,  juga  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  DBH  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pengujian  kriteria penerimaan  Ha yaitu  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05 dan nilai  t hitung sebesar  2,128 lebih besar dari t tabel, sehingga terpenuhi kriteria penerimaan Ha. Namun, pengujian hipotesis keempat  menunjukkan  hasil  yang  berbeda  dengan  pengujian  hipotesis  secara  parsial  yang lainnya. Diperoleh pembuktian hipotesis bahwa tidak terdapat pengaruh DAU terhadap belanja modal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  dan nilai  t hitung sebesar  0,825  lebih  kecil  dari  t  tabel,  sehingga  terpenuhi  kriteria  penolakan  Ha.  Terakhir, pengujian  hipotesis  kelima  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  DAK  terhadap  belanja modal. Hal ini dibuktikan pada kriteria penerimaan  Ha yaitu nilai signifikansi  lebih  kecil dari 0,05  dan  nilai  t  hitung  sebesar  2,495  lebih  besar  dari  t  tabel,  sehingga  terpenuhi  kriteria penerimaan  Ha (lihat Tabel  5).
Tabel 5 Coefficients a
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,220E11 1,396E10 8,739 ,000 PAD ,446 ,025 ,790 17,881 ,000 DBH ,418 ,196 ,096 2,128 ,035 DAU ,028 ,033 ,047 ,825 ,411 DAK ,180 ,072 ,096 2,495 ,014
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  pertama  membuktikan  bahwa  PAD  dan  dana  perimbangan memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Utara.  Temuan  ini  sejalan  dengan  riset  yang  dilakukan  Wandira  (2013);  Simbolon  et  al., (2020); dan Jayanti (2020) yang menjelaskan  bahwa PAD dan dana perimbangan  yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Seluruh variabel  independen memberikan  kontribusi  sebesar  0,88  atau 88%  terhadap belanja  modal, sedangkan  sisanya  12%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  diluar  variabel  independen yang dikaji. Selanjutnya, variabel  independen yang memiliki  kontribusi terkuat pada model regresi yang terbentuk yaitu PAD. Hal ini diketahui dari nilai koefisien PAD sebesar 0,446 merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan nilai  koefisien variabel  lainnya.
Pembuktian  hipotesis  kedua  mengungkapkan  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  yang positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jika PAD semakin  besar  pertumbuhannya  maka  belanja  modal  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten/Kota juga  semakin  baik  dan mengarah  pada investasi  pembangunan  infrastruktur publik  yang  kelak  berdampak  pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  ini  sejalan dengan  riset  yang  telah  dilakukan  para  peneliti  Agustian  (2020)  menjelaskan  bahwa  PAD memiliki  hubungan  dengan belanja  modal.  PAD merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  belanja  modal.  Dengan  mengoptimalkan  potensi- potensi  ekonomi  sebagai  penerimaan  daerah  (Jaya  &  Dwirandra,  2014;  Panggabean,  2021), maka  berdampak  pada  kemandirian  daerah  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  melalui pembangunan pelayanan publik (Pelealu, 2013; Rizal & Erpita, 2019).
Pengujian  hipotesis  ketiga  membuktikan  bahwa  DBH  memiliki  pengaruh  terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan Fitriana & Sudarti (2018);  Handayani et al., (2015); dan Yuliani  et al.,  (2021) yang mengungkapkan  bahwa dana bagi hasil  memiliki  pengaruh  terhadap belanja modal.  Dana  bagi  hasil  merupakan  salah  satu  bentuk dana  perimbangan  yang  diamanatkan dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Republik Indonesia, 2004). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam ini  dikelola oleh pemerintah  pusat kemudian akan ditransfer ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku  (Handayani et al., 2015). Besarnya dana bagi hasil yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah tergantung dari pajak dan sumber daya alam yang
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
terdapat di  daerah  tersebut  (Yuliani  et  al.,  2021).  Model  regresi  menunjukkan  bahwa DBH memberikan  kontribusi  yang  kuat  terhadap  belanja  modal  jika  dibandingkan  dengan  dana perimbangan  lainnya.  Hal ini berdasarkan nilai  koefisien DBH sebesar  0,418 lebih  besar dari nilai koefisien DAU dan DAK.
Pengujian  hipotesis  keempat  membuktikan  DAU tidak  memiliki  pengaruh  terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sering dengan riset yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Mawarni et al., (2013) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh  negatif terhadap belanja  modal. Proporsi  DAU layaknya  mendapatkan perhatian dari alokasi  ke anggaran  belanja  modal. Begitu juga  temuan Sholikhah  & Wahyudin  (2014) dan  Mentayani  &  Rusmanto  (2013)  menjelaskan  bahwa  DAU  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  belanja  modal.  Lebih  lanjut  mereka  menjelaskan  hal  ini  disebabkan  oleh  rentang besaran  DAU yang  sangat  lebar  antar  Kabupaten/Kota. Kesenjangan  DAU juga  terjadi  di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang mana DAU terkecil terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar  326 Miliyar,  sedangkan DAU terbesar terdapat pada Kota Medan sebesar 1,6 Triliyun.  Hal  lain  juga  terdapat  indikasi  bahwa  DAU  lebih  dominan  digunakan  untuk membiayai  belanja pegawai dan belanja rutin. Alokasi belanja pegawai dan belanja rutin dapat ditelusuri secara  lebih  lanjut oleh  para peneliti  lainnya,  agar dapat dilakukan riset yang lebih mendalam dan komprehensif terkait pengaruh DAU, belanja pegawai, dan belanja rutin.
Terakhir,  pengujian  hipotesis  kelima  membuktikan  bahwa  DAK memiliki  pengaruh terhadap  belanja  modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara.  Temuan  ini sejalan  dengan  riset  yang  dilakukan  Martini  et al.,  (2014)  dan Vanesha  et  al.,  (2019)  yang menemukan  bahwa  DAK  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  belanja  modal.  DAK bersumber  dari APBN yang dialokasikan  kepada daerah tertentu untuk membantu  mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sebagai prioritas nasional (Halim, 2014). Dana perimbangan  DAK  akan  diberikan  dalam  bentuk  kegiatan  atau  pembangunan  sarana infrastruktur publik yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sejak 2012 bidang-bidang yang di danai DAK mulai  berjumlah  19 lebih  banyak dari tahun-tahun sebelumnya.  Berbagai bidang yang di danai diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah, kelautan  dan  perikanan,  pertanian,  lingkungan  hidup,  kehutanan,  perdagangan,  listrik pedesaan,  dan  transportasi  pedesaan  (Yeni,  2017).  Regulasi  dan  juknis  terkait  realisasi anggaran  DAK merupakan  komponen  kunci efektivitas dan efisiensi  penyerapan  DAK yang bertujuan  untuk  menyelengarakan  kegiatan  khusus  yang  dilakukan  pemerintah  daerah. Kegiatan realisasi  DAK tersebut juga terkait dengan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang optimalisasi  pelayanan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Simpulan  terkait temuan dan pembahasan  yang telah diuraikan memberikan  beberapa point  penting,  diantaranya:  1)  PAD  dan  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja modal; 2) PAD, DBH, dan DAK secara parsial  memiliki  pengaruh terhadap belanja modal; 3) Namun, DAU tidak memiliki  pengaruh terhadap belanja  modal;  4) PAD merupakan  variabel yang  lebih  dominan  berkontribusi  terhadap  belanja  modal  jika  dibandingkan  dengan  dana perimbangan seperti DBH, DAU, dan DAK; dan 5) DBH merupakan bentuk dana perimbangan
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
yang berkontribusi lebih kuat jika dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya seperi DAU dan  DAK.  Temuan  riset  ini  memberikan  wawasan  bahwa  PAD  dan  dana  perimbangan berpengaruh  terhadap belanja  modal yang mendukung beberapa riset  sebelumnya.  Penelitian berimplikasi  pada  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mengoptimalisasi  potensi-potensi pendapatan daerah yang akan membiayai belanja daerah dan juga berdampak pada kemandirian daerah.  Namun  perlu  dilakukan  penyelidikan  lebih  mendalam  terkait  DAU  yang  tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Peneliti selanjutnya, dapat menelusuri ketimpangan DAU antar pemerintah daerah dan indikasi penggunaan DAU yang masif pada belanja pegawai dan belanja rutin yang dapat menjadi informasi awal untuk ditelusuri pembuktiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.,  &  Rona,  R.  (2014).  Pengaruh  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri  dan Dana Perimbangan terhadap
Belanja
Modal. Iqtishadia , 7 (1), 179–202. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i1.1106
Agustian,  D.  R.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Pemerintah Kota Sukabumi. Jurnal Akuntansi UMMI , 1 (1), 101–111. https://doi.org/https://doi.org/10.37150/jammi.v1i1.953
Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., & Radosevich, M. (1995). Social learning  and deviant  behavior:  A  specific  test  of  a  general  theory.  In Contemporary  Masters  in Criminology (pp. 187–214). Springer.
Amelia,  D., Arfan,  M.,  &  Abdullah,  S.  (2019).  Analisis  Belanja  Daerah  Sektor  Pendidikan Sebagai  Pemediasi  Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Outcomes  Bidang  Pendidikan  Pada Pemerintah  Provinsi  di Indonesia. JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM , 5 (1), 48–69. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13822
Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017).  Kontribusi pendapatan asli  daerah dan dana perimbangan  terhadap belanja  modal  dan kinerja  keuangan  daerah Provinsi  Bali.
Jurnal Akuntansi Indonesia , 6 (1), 29–40. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jai.6.1.29-40
Bakhrudin, Setiawan, M. A., & Sutrisno. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis Daerah (Studi Kasus  Kabupaten/Kota Di  Jawa Timur). Adbis:  Jurnal  Administrasi  Dan Bisnis , 14 (1), 1–8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.82
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Erlangga.
Direktur  Jenderal  Perbendaharaan.  (2008). Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  PER-33/PB/2008  tentang  Pedoman  Penggunaan  Akun  Pendapatan,  Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (p. 2). http://www.pa- amuntai.go.id/file_attach/pedoman/document(2).pdf
Fitriana,  N., & Sudarti. (2018).  Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah  Penduduk terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota di  Propinsi Riau.
Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (2), 332–345.
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/7038
Ghozali, I. (2013). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (Ketujuh). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik:  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah . Salembar  Empat.
Handayani, S.  P.,  Abdullah, S.,  &  Fahlevi,  H. (2015).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap  Belanja  Modal  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Administrasi  Akuntansi:  Program Pascasarjana
Unsyiah , 4 (2), 45–50. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4467
Jaya, I. P. N. P. K. J., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh pendapatan asli  daerah pada belanja modal  dengan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  pemoderasi. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 7 (1), 79–92.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8643
Jayanti,  F.  D.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah Periode  2016-2018. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 8 (3), 335–341. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045
Mahsun, M., Firma, S., & Andre, P. H. (2011). Akuntansi Sektor Publik. In BPFE: Yogyakarta (Ketiga). BPFE.
Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. Jurnal
Manajemen
Indonesia , 2 (1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/3382
Mawarni,  Darwanis,  &  Abdullah,  S.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  serta  Dampaknya  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi , 2 (2), 80– 90. https://www.researchgate.net/profile/Syukriy-Abdullah- 2/publication/312046185_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_DA NA_ALOKASI_UMUM_TERHADAP_BELANJA_MODAL_SERTA_DAMPAKNY A_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DAERAH_STUDI_PADA_KABUP ATEN_DAN_KOTA_DI_ACEH/links/586c
Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. InFestasi , 9 (2), 91–102.
Menteri  Keuangan.  (2018). Peraturan  Menteri  Keuangan nomor  102/PMK.02/2018  tentang
Klasifikasi Anggaran (p. 150).
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/102~PMK.02~2018Per.pdf
Negeri,  M.  D.  (2016). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2006  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Panggabean, F. Y. (2019). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Dalam Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Pemerintah  Kabupaten  Simalungun. Jurnal
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Akuntansi Bisnis Dan Publik , 10 (2), 25–38. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/571
Panggabean,  F.  Y.  (2021).  Implementation  of  government  financial  information  systems toward local  government  financial  statements:  case  study in  Deli  Serdang,  Indonesia.
Journal of Social Sciences , 2 (4), 98–106.
https://doi.org/https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).10
Pelealu,  A.  M.  (2013).  Pengaruh  dana  alokasi  khusus  (DAK),  dan  pendapatan  asli  daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. Jurnal EMBA: Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 1 (4),  1189–1197. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2892
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pp. 1–44).
Republik  Indonesia.  (2014). Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah .
Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika , 3 (1), 74–83. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296
Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 553–562. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4224
Simbolon,  Y. C., Maksum,  A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh  PAD, SILPA, DAU, DAK dan  DBH  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal:  Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara,  Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau  dan Bengkulu  periode  2012-2018. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 4 (2),  826–839. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546
Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus  MEBIDANGROKAT). Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan  Publik , 11 (2),  27–37. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154
Tashevska, B., Trenovski, B., & Trpkova-Nestorovska, M. (2020). The Government Revenue- -Expenditure  Nexus  in  Southeast  Europe:  A  Bootstrap  Panel  Granger-Causality Approach.
Eastern European Economics , 58 (4), 309–326. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1724156
Vanesha,  V.  T.,  Rahmadi,  S.,  &  Parmadi.  (2019).  Pengaruh  pendapatan asli  daerah,  dana alokasi  umum  dan dana alokasi  khusus  terhadap belanja  modal pada kabupaten/kota  di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma
Ekonomika , 14 (1), 27–36. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal , 2 (1), 45–50. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158
Yeni,  R.  (2017). Evaluasi  Program  dan  Kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2013-2015 . Universitas Andalas.
Assiana Martini
Simarmata 2 , Sri  Rezeki 3 ,  Muammar Rinaldi 4 , Fitri Yani Panggabean 5
Yuliani,  Y., Abbas, D. S., & Hakim,  M. Z. (2021). Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  Terhadap  Belanja  Modal. PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  EKONOMI DAN BISNIS , 693–701. https://doi.org/https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224