## PAMPAS: Journal Of Criminal
Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika ( Victimless Crime )
Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra UIN Sunan Ampel Surabaya Author’s Email Correspond ence: c93218107@uinsby.ac.id

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkoba  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  tanpa  korban.  Walaupun  masih  saja  perdebatan terkait  istilah  kejahatan tanpa  korban dalam  kajian  viktimologi kontemporer,  dampak  negatif  narkoba  terhadap  masyarakat, terutama  generasi  muda  sangat  mengkhawatirkan.  Tulisan  ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk mengkaji dan menganalisa solusi terhadap permasalahan yang  dibahas.  Tulisan  ini  hadir  untuk  mengkaji  bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh  anak.  Hal  ini  penting  karena  anak  merupakan  salah  satu komponen  masyarakat  yang  harus  dilindung,  dan  mereka merupakan korban akibat dari interaksi sosial, terutama keluarga dan lingkungan sehingga mereka tenggelam dalam penyalahgunaan  narkoba  sebagai  pelarian.  Harus  adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah pertanggungjawaban  kejahatan.  Maka,  rehabilitasi  merupakan solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan.
Kata Kunci: Anak, korban, penyalahgunaan narkoba

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-06-01
Accepted: 2021-10-21
Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: ; Children; drug abuse; victim.

## ABSTRACT
Drug abuse is a form of victimless crime. Although there is still debate  about  victimless  crime  in  contemporary  victimology studies, the negative impact of drugs on society, especially the younger generation, is very worrying. This paper is a qualitative study with a literature review approach to examine and analyze solutions  to  the  problems  discussed.  This  paper  examines  the forms of protection against drug abuse by children. It is crucial because children are one of the components of society that must be protected. They are victims of social interactions, especially families and the environment, to asphyxiate in drug abuse as an escape. There must be a balance between child protection and liability for crimes. Thus, rehabilitation is the only solution as a form of protection and responsibility for what they do.

## A. PENDAHULUAN
Victimology adalah bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami  kerusakan  fisik,  mental,  ataupun  kehilangan  harta  benda  terutama disebabkan oleh  tindakan pidana. Viktimologi, berasal  dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi yang mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat.
Penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  kenyataan  sosial. 1 Korban bisa terlahir karena akibat dari sebuah kejahatan, pelanggaran HAM maupun dikarenakan terjadinya bencana alam. Akibat yang lahir, terutama dari sebuah tindakan kejahatan mengahasilkan korban baik langsung maupun tidak langsung, baik pelaku dan korbannya terdiri dari individu berbeda ataupun mempunyai karakter pelaku kejahatan dan sebagai korban secara bersamaan yang disebut Kejahatan Tanpa Korban. 2 Dalam kejahatan  ini  seseorang  mempunyai  dua  peran,  sebagai  pelaku  sekaligus  menjadi korban.  Tindakan  tersebut  seperti;  penyalahgunaan  narkotika,  prostitusi  dan perjudian. 3
Penyalahguna dalam viktimologi dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian meteri dan adanya adiksi, sedangkan oleh perundang-undangan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana, dikatakan demikian karena sebagai bentuk pencegahan terjadinya  penyalahgunaan. 4 Individu  yang  menggunakan  narkotika  atau  sejenisnya tanpa  adanya  pengawasan  dan  arahan  dari  dokter  disebut  sebagai  penyalahguna narkotika.  Anak  yang  tersandung  kasus  penyalahgunaan  akan  diidentikkan  dengan hukum pidana atau publik dengan alasan penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang  dilarang  dalam  perundang-undangan  Indonesia.  Disamping  itu,  dampak  yang ditimbulkan  dari  pengaruh  narkotika  terhadap  anak  sangat  berpengaruh  kepada perkembangannya,  prilaku  melanggar  hukum,  kesehatan  anak  hingga  meninggatnya angka kematian pada anak dan remaja 5 . Maka dari itu penyalahgunaan narkotika pada anak harus diminimalisir, baik dengan langkah non-punitif ataupun cara punitif.
Proses  peradilan  tetap  dilakukan  terhadap  anak  sebagai  penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, anak harus tetap mendapatkan perlindungan meskipun sedang menjalani  proses  persidangan.  Mereka  sangat  dilindungi  disamping  karena  masih  di bawah  umur,  juga  karena  diyakini  anak  bukan  pelaku  sepenuhnya  tetapi  mendapat pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. 6 Anak belum dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dari segala tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan pada fisik atau mentalnya. Perlindungan yang khusus sangat dibutuhkan oleh mereka. 7
Bentuk  perlindungan  hukum  untuk  anak  yang  tepat  dapat  dilakukan  dengan Rehabilitasi. Sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan. Anak sebagai penyalahguna narkotika sepatutnya mendapatkan rehabilitasi. Mengingat bahwa anak memiliki  kondisi fisik dan psikis yang masih  labil. Rehabilitasi merupakan salah  satu cara untuk memulihkan seseorang dari ketergantungan narkotika dan kembali hidup normal.  Keterlibatan  anak  dalam  penyalahgunaan  narkoba  merupakan  hubungan
1 Ario  Ponco  Wiguna,  “Kajian Viktimologi  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Kesusilaan”, Jurnal Ilmu Hukum Opinion, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 4.
2 Diana Saputra, “Penyalagunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).
3 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak (Malang: Setara Press, 2014).
4 Anang  Iskandar, Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah  Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).
5 Harolyn  M.  E.  Belcher  and  Harold  E.  Shinitzky,  “Substance  Abuse  in  Children  Prediction, Protection,  and  Prevention,” ARCH  PEDIATR  ADOLESC  MED 152  (1998):  953, https://doi.org/10.1007/BF02727172.
6 Beniharmoni  Harefa,  “P erlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Perspektif 22, no. 2 (2017): 227.
7 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014).
interlink  antara  individu  anak,  narkotika  dan  lingkungan  terutama  keluarga. 8 Maka, penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  erat  kaitnnya  dengan  proses  viktimisasi.  Jadi identifikasi dari permasalah ini, bahwa baik anak sebagai korban maupun pelaku dari perbuatan  yang  dilakukannya  sendiri  tidak  akan  mempengaruhi  perlindungan  yang akan anak tersebut dapatkan. 9 Dalam artikel ini akan fokus membahas tentang apa saja jenis  perlindungan  penyalahgunaan  narkotika  yang  diperbuat  oleh  anak  dan  apa pentingnya  rehabilitasi  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang  melakukan penyalahgunaaan narkotika.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini di dasarkan pada  penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan jenis penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan  referensi  lainnya  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  solusi  terhadap permasalahan yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kajahatan Tanpa Korban Dalam Prespektif Viktimologi Kontemporer
Viktimologi berasal dari 2 (dua) kata bahasa latin yaitu victima dan logos . Victima artinya  korban  sedangkan logos artinya  ilmu.  Secara  terminologi,  viktimologi  adalah ilmu  yang  mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat  dari timbulnya  korban,  semua  itu  merupakan  permasalahan  manusia  yang  ada  di  dalam sosial  masyarakat.  Viktimologi  membahas  tentang  penderitaan  yang  di  dapat  oleh korban, baik penderitaan fisik, mental, kehilangan harta benda, sampai mengakibatkan kematian. 10
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  tentang  korban  kejahatan  atau  yang  biasa disebut viktimologi berasal dari pemikiran para ahli dalam ilmu kriminologi. Viktimologi dari awal adanya ilmu ini hingga saat ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi sudah terjadi perkembangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan perkembangan viktimologi diantaranya sebagai berikut: 11
a. Di  tahap  awal,  viktimologi  hanya  mempelajari  tentang  korban  kejahatan, pada tahap ini diberi istilah sebagai “penal or special victimology”.
b. Di tahap kedua, viktimologi tidak seperti tahap awal yang hanya membahas tentang  korban  kejahatannya  saja.  Namun  berkembang,  membahas mengenai korban akibat dari kecelakaan, pada tahap kedua ini diberi istilah sebagai “general victimology”.
c. Di tahap terakhir ini ilmu viktimologi, sudah berkembang lebih berkembang lagi tidak seperti yang terjadi pada tahap awal dan tahap kedua. Pada tahap ini  membahas  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  pada  korban  karena penyelewengan kekuasaan termasuk pelanggaran terkait HAM. pada tahap ini diberi istilah sebagai “new victimology”.
8 Belcher and Shinitzky, “Substance Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention.”
9 Iskandar, Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah  Gunadan  Pecandu, Represif Terhadap Pengedar .
10 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
11 Made  Darma  Weda,  “Beberapa  Catatan  Tentang  Korban  Kejahatan  Korporasi,”  in Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi , ed. J.E Sahetapi (Bandung: Eresco, 1995), 200.
Kejahatan yang ada dalam masyarakat sangat bermacam-macam. Namun setiap tipe kejahatan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu kejahatan yang memiliki  keunikan  tersendiri  adalah  Kejahatan  Tanpa  Korban,  karena  ada  2  (dua) sebutan dalam suatu tindak kriminal. 12 Dalam hukum pidana positif Indonesia memang ada kata-kata tentang tindak pidana tanpa korban, namun tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (crime without victima) bermakna dua sisi, bahwa  kejahatan  yang  tidak  menimbulkan  korban  secara  langsung,  hanya  pelaku tersebut  yang  menjadi  korban  dari  perbuatan  yang  dilakukannya  sendiri.  Suatu perbuatan jahat seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain maka baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri  sendiri  yang  menjadi  korban,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan jahat atau kejahatan. 13
Jadi bisa diartikan atau didefinisikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban itu merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Beberapa contoh dari kejahatan tanpa korban adalah prostitusi karena pada dasarnya prostitusi itu biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan biasanya pula pelaku sadar akan akibat dari prostitusi  itu,  seperti  terkena  penyakit  kelamin  yang  akan  membahayakan  dirinya sendiri. Contoh lainnya yaitu narkotika, bisa disebut korban karena bisa membuat tubuh pengguna  narkotika  mengalami  ketergantungan  sampai  kurus  dan  bahkan  bisa mengakibatkan  akibat  yang  fatal  yaitu  meninggal  dunia.  Namun  bisa  disebut  pelaku karena  perbuatan  itu  melawan  hukum  dengan  menggunakan  narkotika  tanpa pengawasan dokter maka disebut pelaku.
Korban  dan  pelaku  terdiri  dari  satu  individu,  dan  perbuatan  itu  semua mengakibatkan  kerugian  pada  diri  sendiri.  Kerugian  yang  lebih  besar  akan  segara didapatkan dalam jangka waktu panjang dibandingkan dengan kenikmatan yang hanya dapat  dinikmati  dalam  sekejap  saja.  Dalam  istilah  viktimologi  disebut  sebagai  self victimizing victims yang merupakan seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa sumber menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan  tetapi  pandangan  ini  menjadi  dasar  bahwa  tidak  ada  kejahatan  tanpa korban. Setiap kejahatan ada dua unsur, yaitu penjahat yang melakukan tindakan jahat dan  juga  korban  yang  mendapat  perlakuan  jahat.  Ditinjau  dari  perspektif pertanggungjawaban  semua  tanggungjawab  ada  pada  pelaku  yang  juga  merupakan korban. 14

## 2. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Victimless Crime
Narkotika merupakan zat ataupun obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan  tanaman,  baik  dalam  bentuk  sintesis  maupun  semisintesis.  Berakibat  pada
12 Adri Pribadi Harapan, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011- 2014)” (U niversitas Hasanuddin Makasar, 2016).
13 Duwi Handoko, “Tindak Pidana  Tanpa  Korban Di Indonesia  Pengaturan Dan Problematikanya,”
Menara Ilmu 12, no. 3 (2018): 34.
14 Ibid ., hlm. 37.
turunnya kesadaran, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang di alami pengguna dan pasti akan menyebabkan ketergantungan. 15
Dalam  perundang-undangan  Narkotika  digolongkan  menjadi  3  bagian  yaitu Golongan I, II, dan yang terakhir Golongan III, penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut: Narkotika  Golongan  I, Pada  tingkatan  ini  narkotika  hanya  bisa  digunakan sebagai pengembangan ilmu pegetahuan dibidang kesehatan. Hanya saja pada golongan ini  tidak  bisa  digunakan  untuk  terapi  karena  memiliki  kandungan  tingkat ketergantungan  yang  tinggi.  Tanaman  Papaver  Somniferum  L,  kecuali  bagian  bijinya merupakan  contohnya. Narkotika  Golongan  I, Pada  tingkatan  ini  narkotika  dapat digunakan sebagai pengobatan, namun zat ini digunakan apabila tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkanya.  Karena merupakan  pilihan  yang  paling  akhir  obat yang  akan diberikan pada pasiennya. Alfasetilmetadol merupakan contoh golongan ini. Narkotika golongan III merupakan golongan terakhir yang paling aman diantara golongan lainnya selain bisa digunakan untuk banyak hal termasuk pengobatan dan juga terapi karena memiliki tingkat ketergantungannya rendah dibandingkan yang sebelumnya. Contoh zat yang ada dalam golongan ini yaitu Asetildihidrokodein. 16
Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk  kesembuhan  penyakitnya,  pelayanan  kesehatan  atau  ilmu  pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna narkotika apabila:
1) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga Misuse.
2) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga Overuse.
Maka  dapat  ditarik  makna  bahwa  dari  kata  penyalahgunaan  mengartikan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan  dengan  baik, benar  dan  sesuai  aturan  oleh  dokter  untuk  pengobatan  bagi kesembuhan pasiennya. 17

## 3. Sistem Peradilan Anak Dalam Tindak Penyalahgunaaan Narkotika
Anak adalah seorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun belum menikah  dan  belum  dewasa  dalam  menghadapi  hukum  atau  belum  cakap  hukum, termasuk anak yang masih  di dalam kandungan ibunya.  Batas umur dapat dikatakan anak di Indonesia mulai dari umur 12 (dua belas) sampai anak itu berumur 18 tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan dengan manusia yang masih kecil atau belum dewasa, memiliki umur yang masih di bawah ketetapan Undang- Undang dan juga masih berada di bawah tanggungan orang tua atau walinya. 18
15 Hesti  Nayundari, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada  Anak Menurut  Undang -Undang No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Bna)” (UIN AR -RANIRY Banda Aceh Darussalam, 2020).
16 Saputra, “Penyalagunaan Nark otika  Dan Psikotropika Menurut  UU Nomor 35  Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi.”
17 Ibid.
18 Nayundari, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi N arkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Bna).”
Di  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia  terdapat  3  (tiga)  penjelasan tentang anak, pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 19
a. Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dapat  dikatakan  sebagai  yang berkonflik apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan sebagai korban suatu tindak pidana apabila dia menjadi korban pada saat anak itu belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun  namun  sudah  mengalami  kesengsaraan dari orang lain baik kerusakan secara fisik, mental maupun secara materi akibat dari tindakan pidana tersebut.
c. Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana,  anak  tersebut  dapat  dikatakan sebagai  anak  saksi  suatu  tindak  pidana  apabila  saat  memberikan  suatu kesaksian seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak itu memberikan  keterangan  pada  saat  proses  peradilan  bertujuan  untuk kepentingan proses hukum sampai pada pengusutan sidang di pengadilan terhadap permasalahan tindak pidana.
J.E.  Sahetapy,  sebagaimana  dikutip  oleh  Alamsyah,  mengatakan  bahwa  anak dibawah umur atau belum dewasa harus memenuhi kriteria yang pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 20
a. Belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
b. Belum melangsungkan pernikahan, jika anak tersebut telah kawin sebelum ketentuan umur yang telah dijelaskan pada point sebelumnya maka dapat dikatakan  bahwa  anak  tersebut  telah  dewasa  dan  jika  perkawinannnya dengan suami atau istrinya mengalami perceraian sebelum usia nya dewasa, maka tidak kembali menjadi anak-anak seperti semula tetapi tetap dianggap telah dewasa.
c. Belum bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang tua orang tuanya atau dapat dikatakan belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Dengan melihat usia anak yang masih dibawah umur pasti dari segi fisik maupun psikisnya  masih  lemah,  dan  juga  belum  cakap  terhadap  hukum.  Maka  dari  itu  anak memiliki  hak-hak  khusus  yang  melekat  pada  dirinya  yang  harus  dilindungi. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan hak kebebasan merupakan salah satu usaha hukum untuk melindungi anak. Hak-hak lain yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak dapat  digambarkan  khususnya  sebagai  berikut:  hak  tetap  hidup;  hak  tumbuh  dan berkembang dari anak-anak menjadi dewasa; hak untuk dilindungi; dan hak ikut serta. 21 Hak anak adalah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk memberi rasa aman pada anak, perlindungan tersebut akan diberikan pada saat kondisi anak dalam proses berlangsungnya peradilan. Pengaplikasian terhadap hak – hak anak yang dilindungi seperti yang sudah tertera dalam Deklarasi PBB, di Indonesia telah di masukkan dalam peraturan khusus tersendiri. 22
19 Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .
20 Alamsyah  Citra  Negara,  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika yang dilakukan oleh Anak”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), 36.
21 M olalan Zebua, Nur Rochaeti, And Am. Endah Sri Astuti, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.),” Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 10.
22 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung: Refika Aditama, 2010).
Anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui berbagai tahap dalam proses hukum yang berlaku  di Indonesia.  Di Indonesia kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki KUHP dan KUHAP khusus untuk anak dan sangat berbeda prosesnya dengan  orang  dewasa  yang  melawan  hukum.  Sistem  pidana  anak  merupakan  sistem yang digunakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sistem pidana  pada  peradilan  anak  adalah  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  sidang  pengadilan,  putusan  sampai  tahap  pembimbingan  yang  harus dilalui oleh anak dalam proses melawan hukum. Mengenai hal tersebut sudah terdapat dalam aturan di Indonesia.  Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus anak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Penegakan hak-hak atas anak saat menjadi  tersangka,  terdakwa,  maupun  anak  sebagai  terpidana  sangat  diperhatikan dalam perundang-undangan. Untuk memberikan putusan pemidanaan yang paling baik bagi  anak  terutama  untuk  melindungi  masa  depan  anak  merupakan  tujuan  dari peradilan  anak,  namun  tidak  mengesampingkan  kepentingan  masyarakat  sebagai bentuk penegakkan keadilan menurut undang-undang.
Pasal  2  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menetapkan  bahwa  pelaksanaan kerangka keadilan pidana anak bergantung pada standar yang menyertai: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap argumentasi anak, bimbingan dan pembinaan anak. Segala bentuk penguhuman dengan merampas kebebasan merupakan tindakan terakhir yang hasus dilakukan. 23 Asas yang membedakan antara orang dewasa dan anak dalam persidangan adalah sebagai berikut: 24
a) Batasan umur anak mulai dari 12 tahun hingga pada umur maximal 18 tahun yang disangka melakukan suatu aktivitas yang melawan hukum.
b) Dalam sidang pengadilan anak membatasi ruang lingkup permasalahan oleh karena  itu  hanya  dapat  melakukan  proses  dari  awal  memeriksa,  kemudian memutus,  dan  yang  terakhir  yaitu  menyelesaikan  perkara  pidana  anak, sedangkan untuk masalah lain bukan termasuk kewenangan pengadilan anak.
c) Perkara anak diadili pejabat khusus yang menangani  perkara anak berbeda dengan  pejabat  yang  menangani  perkara  seseorang  yang  telah  dewasa diantaranya yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan diadili oleh hakim khusus anak.
d) Peraturan  yang  telah  ada  di  Indonesia  memandang  bahwa  peran  konsultan wilayah  setempat,  spesialis  sosial,  dan  sukarelawan  pekerja  sosial  sangat dibutuhkan.
e) Suasana pemeriksaan didalam ruang sidang dilakukan dengan kekeluargaan, seperti Penyidik, Penuntut Umun, Penasihat hukum dan Hakim anak  Hakim anak yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti pada saat sidang untuk orang dewasa.
f) Anak tidak boleh  diadili atau disidangkan bersamaan dengan orang dewasa baik  yang  berstatus  sipil  maupun  militer,  harus mencari  waktu  dan  tempat agak tidak dilakukan secara bersamaan.
g) Putusan yang akan dijatuhkan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Namun, acara  sidang  pemeriksaan  dilakukan  dengan  metode  persidangan  secara tertutup, namun putusan yang akan dijatuhkan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.  Terdapat  dalam  KUHP  Indonesia  dan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
23 Haidir Ali, “Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh An ak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus- Anak/2015/PN Sungguminasa)” (UIN Alauddin Makasar, 2017).
24 Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .
h) Hakim tunggal hanya dipakai untuk memeriksa perkara pidana anak dengan ancaman dibawah 7 tahun, sedangkan untuk ancaman diatas 7 tahun dan sulit dibuktikan maka akan dibantu oleh Hakim Majelis.
i) Masa penahanan terhadap anak yang terjerat kasus hukum akan lebih singkat yaitu setengah dari orang yang sudah cakap hukum.
j) Hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  kriminal akan  lebih  ringan  daripada  orang  sudah  dianggap  dewasa.  Untuk  masa penahanan yang dijatuhkan terhadap anak maksimal sampai 10 tahun, tidak boleh lebih dari ketentuan tersebut.

## 4. Upaya Penanganan Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika
Anak  sebagai  calon  pemimpin  dikemudian  hari  sebagai  generasi  penerus masa depan dan akan melanjutkan cita-cita bangsa. Anak sebagai harapan generasi terdahulu. Mereka  harus  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar,  dari  semua  aspek  mulai  dari rohani, jasmani sampai pada aspek sosial, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Agar anak  dapat  menjadi  penerus  generasi  selanjutnya  dimasa  depan  maka  anak  harus mendapatkan  perlindungan.  Usaha  untuk  mewujudkan  kondisi  agar  anak  dapat melakukan kewajibannya maupun hak nya agar dapat berkembang dan tumbuh secara tepat baik fisik, mental dan sosial, hal tersebut merupakan perlindungan terhadap anak. Wujud dari keadilan dalam masyarakat salah satunya dengan perlindungan anak. 25 Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dan juga perlindungan yuridis terhadap anak. Perlindungan yuridis, lebih spesifiknya yaitu pada keamanan di  bidang hukum publik dan hukum keluarga. Sementara  itu,  untuk  non-yuridis,  khususnya  yaitu  pada  keamanan  di  bidang  sosial, bidang kesejahteraan, bidang pendidikan. Landasan pelaksanaan perlindungan anak ada 3  diantaranya  yaitu  landasan  filosofis;  landasan  etis;  dan  landasan  yuridis; penjelasannya sebagai berikut :
1) Landasan  dari  segi  filosofis,  Pancasila  merupakan  landasan  kegiatan  di berbagai bidang keluarga, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta landasan filosofis perlindungan anak.
2) Landasan  dari  segi  etika,  penyelenggaraan  perlindungan  anak  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  etika  profesi  yang  relevan  untuk  mencegah terjadinya  perilaku  menyimpang  dalam  pelaksanaan  hak,  kekuasaan  dan kekuatan untuk melindungi anak.
3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku.
Dalam  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam perundang-undangan terutama dalam hal hukum nya. Dalam peraturan ini semua orang yang ada di dalam suatu Negara baik dari lingkup keluarga nya sendiri, masyarakat sampai dengan pemerintah harus melindungi anak-anak yang ada dalam negara tersebut dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.
Jadi perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anak-anak. 26
25 Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, “Anak Sebagai Penyalahguna  Narkotika  Dalam Perspektif Viktimologi,” PAMPAS Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2020): 116, https://doi.org/https://doi.org /10.22437/pampas.v1i2.9077.
26 Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .
Dalam  penyalahgunaan  narkotika  yang  merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum  pidana,  anak  sebagai  korban  ataupun  anak  sebagai  pelaku  harus  tetap mendapatkan perlindungan hukum. Seorang anak yang masih dibawah umur menurut hukum, mempunyai keadaan yang sangat lemah baik secara fisik maupun mentalnya. Maka  untuk  menghindari  trauma  mental  pada  diri  anak  tersebut  baik  yang  menjadi korban  ataupun  pelaku  memerlukan  berbagai  upaya  agar  kehidupan  kedepannya kembali normal seperti semula sebelum menjadi pengguna narkotika.
Perlindungan  hukum  bagi  anak    yang  masih  dibawah  umur  menurut  hukum sebagai pelaku ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Pertama , yaitu pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial. Dan yang Kedua , yaitu aturan wajib lapor bagi pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, ataupun orang disekitar yang mengetahui hal tersebut.  Meskipun anak  tersebut  secara  sah  dan  terbukti  bersalah  menggunakan  narkotika  dan  harus melalui proses hukum, tetap saja haknya untuk mendapat rehabilitasi baik secara medis ataupun  sosial.    Jadi  dari  penjabaran  tersebut  dapat  diambil  makna  bahwa  pelaku merupakan korban dari tindakannya sendiri. Penjatuhan hukuman apapun yang akan diberikan memang tetap harus mendapatkan rehabilitasi. 27
Menurut  ilmu  viktimologi  upaya  untuk  penanganan  dan  penanggulangan narkotika  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  diantaranya  upaya  preemtif  dan  upaya prefentif, dapat dijabarkan sebagai berikut: 28
1) Upaya Preemtif
Upaya preemtif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan komunitas bebas narkoba. Ditujukan kepada anak di bawah umur, pelajar, mahasiswa  dan  juga  masyarakat  umum.  Kegiatan  pengenalan  melalui  informasi  dan edukasi  ini  bertujuan  untuk  pengarahan  dan  pemahaman  bahaya  penyalahgunaan narkotika  baik  bagi  masing-masing  individu,  keluarga  maupun  masyarakat  melalui sosialisasi,  konsultasi,  penyebaran  poster  yang  bertuliskan  “Say  No  To  Drugs”,  dan melakukan diskusi dalam setiap kegaiatan.
2) Upaya preventif
Upaya  preventif  dilaksanakan  dalam  bentuk  pengendalian  dan  pengawasan langsung  terjun  di  lapangan  terhadap  jalur  peredaran  gelap  dengan  melakukan  razia ditempat yang rawan seperti hiburan malam. Tidak hanya aparat penegak hukum yang melakukan  pengawasan  tetapi  juga  masyarakat  yang  membantu  untuk  melakukan pengawasan  diwilayahnya  yang  kemungkinan  merupakan  tempat  pengedaran narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  menimbulkan  banyak  efek  terhadap  penggunanya, namun yang biasanya terjadi yaitu Halusinogen, Depresan, dan Stimulan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan rehabilitasi terutama bagi anak-anak karena terdapat racun  yang  mengendap  dalam  tubuh  pengguna  narkotika.  Bagaimanapun  cara  dan upaya  pencegahan  pemberantasan  narkotika  tidak  akan  sukses  jika  penyalahguna
27 Muji  Fazri  Ibrahim  Yusuf  Hutagalung,  Nandang  Sambas,  and  Dian  Andriasari,  “Tinjauan Viktimologi  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Anak  Di  Kota  Purwakarta  Studi  Kasus Putusan  Nomor:  03/PID.SUS- ANAK/2016/PN.PWK.,”  Prosiding  Ilmu  Hukum  4,  no.  1  (2018), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.8870.
28 Andi Hamzah and R.M. Surachman, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
narkotikanya saja tidak mendapatkan hak rehabilitasi. Sebab Penyalahgunaan narkotika akan terus mengalami peningkatan.
Pemulihan pengguna narkotika biasanya membutuhkan waktu 1 tahun, bisa lebih cepat bisa juga lebih lama karena tidak hanya memulihkan agar tidak lagi mengalami ketergantungan tetapi juga pemulihan mulai dari aspek fisik, psikis dan juga sosial. Kata sembuh  sangat  sulit  untuk  pengguna  narkotika  karena  kemungkinan  akan  ada  kata pulih. Meskipun ada kata telah pulih namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa akan benar-benar  pulih  dan  tidak  kambuh  lagi.  Pemulihan  dalam  hal  ini  sekitar  setengah tahun atau 6 bulan. Apabila mereka tidak dipulihkan dan dibiarkan begitu saja, maka akan  menjadi  ancam  bagi  masyarakat  yang  belum  bersentuhan  dengan  narkoba, seharusnya memang harus di rehabilitasi di lembaga khusus. Maka dari itu rehabilitasi tidak  hanya  bermanfaat  bagi  anak  sebagai  pengguna  tetapi  juga  bagi  masyarakat sekitar. 29
Dalam  perundang-undangan  tidak  disebutkan  dengan  jelas  maksud  dari rehabilitasi. Namun dalam KBBI, dijelaskan bahwa Rehabilitasi merupakan pemulihan keadaan seperti waktu awal sebelum mengenal narkotika, atau bisa diartikan dengan perbaikan  anggota  tubuh  yang  cacat  pada  individu.  Supaya  menjadi  manusia  yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.  Rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  ataupun  persidangan  di  pengadilan.  Pada penanganan rehabilitasi, dokter, psikiater dan juga psikolog bekerjasama dan berusaha memulihkan  kesehatan  pengguna  narkotika  seperti  semula  baik  secara  fisik  maupun mentalnya.
Rehabilitasi  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian  yaitu  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial, dua hal yang berbeda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 30
1. Rehabilitasi  dalam  hal  medis  adalah  proses  pengobatan  yang  dilakukan secara berurutan melalui beberapa tahapan bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika. Dan juga pembinaan baik secara mental maupun fisik melalui pengarahan psikiatrik secara terus menerus agar tidak sampai  mengalami  kambuh  pada  pengguna.  Pengobatan  harus  dilakukan dengan cepat, semakin cepat di tindak lanjuti maka akan semakin baik. Salah satu  cara  pengobatan  melalui  proses  detoksifikasi  agar  bisa  lepas  dari ketergantungan  narkotika.  Detoksifikasi  dapat  dilakukan  dengan  tanpa diberikan  obat  dan  dengan  diberikan  obat.    (1)  Cara  dengan  memberikan obat sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, dengan cara ini maka dilakukan dengan  memberikan  obat  pengganti  seperti  sakau  akibat  dari  putauw diberikan obat pengganti seperti codein . (2) Cara tanpa diberi obat apa pun yaitu dengan dibiarkan merasakan betapa sakitnya karena merasa putus zat sehingga dapat memberikan rasa jera.
2. Rehabilitasi dalam hal sosial adalah suatu proses pemulihan secara terarah baik fisiknya,  mental, maupun sosial  dapat kembali menjalankan aktivitas seperti  biasa  di  lingkungan  kehidupan  masyarakat.  Rehabilitasi  sosial ditempatkan  di  lembaga  rehabilitasi  sosial  yang  di  bawah  pengawasan menteri  sosial.  Pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  membutuhkan  banyak
29 Nayundari, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Bna).”
30 Saputra, “Penyalagunaan Narkotika  Dan Psikotropika Menurut  UU Nomo r 35  Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi.”
dukungan dari berbagai pihak mulai dari keluarga inti sampai pada tenaga ahli  yang  terjun  dibidang  rehabilitasi  agar  penyalahgunaan  narkotika tersebut  dapat  segera  pulih  dan  bisa  kembali  masuk  dalam  lingkungan masyarakat. 31
Rehabilitasi  terhadap  anak  dianggap  mampu  untuk  membebaskan  anak  dari ketergantungan pengguna narkotika. Maka rehabilitasi kepada anak merupakan jalan yang  digunakan  untuk  pengobatan  efektif  yang  bisa  menyelamatkan  anak  dari narkotika,  dan  juga  bentuk  kepedulian  pemerintah  akan  kehidupan  yang  akan dijalankan anak di masa depan.  Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Sikap anak pasti berbeda dari sebelum mengonsumsi dengan  setelah  mengonsumsi  terutama  dalam  hal  pola  berpikir  nya.  Maka  dari  itu diperlukan  pembinaan  agar  sikap  dan  perilakunya  dapat  pulih  kembali.  Pemerintah telah  menyediakan  lembaga  rehabilitasi  sosial,  pemerintah  juga  melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak. 32
Penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  baik  anak  sebagai  pelaku maupun  anak  sebagai  korban  harus  mendapatkan  rehabilitasi  karena  termasuk  hak mereka, beberapa hal yang dipertimbangkan karena rehabilitasi merupakan pemulihan dari  ketergantungan  penggunaan  narkotika,  yang  merupakan  hak  anak  dan  dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak ditemukan adanya pelemahan hak-hak korban. Anak penyalahguna narkotika yang dianggap sebagai korban ataupun pelaku akan tetap diproses  secara  hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  diperlakukan dengan  baik,  seperti  memberikan  pembimbingan,  pendampingan  dan  memberikan sarana prasarana khusus. Saksi yang diberikan harus yang paling terbaik untuk anak tersebut. 33 Memberikan sanksi pidana pada anak merupakan pilihan yang sangat sulit untuk  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  jika  pemberian  sanksi  dengan menggunakan  hukuman  dalam  peradilan  anak  maka  hal  tersebut  berdampak  pada kurangnya  keadilan  yang  di  dapatkan  anak  karena  tidak  menghiraukan  kondisi  anak terutama psikisnya.
Hakim  hendaknya  menempatkan  nilai  keadilan  dan  kepentingan  di  atas  nilai kepastian  hukum.  Hakim  harus  memperhatikan  keuntungan  dan  kerugian yang  akan terjadi akibat saksi yang akan dijatuhkan terutama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim harus selalu mengingat bahwa keamanan anak menjadi hal yang  paling  penting  sebelum  menerapkan  pidana  kepada  anak.  Namun,  tetap  saja kepentingan  masyarakat  juga  tidak  boleh  dikesampingkan.  Hakim  memiliki kewenangan untuk mengganti ancaman hukuman pidana penjara menjadi tuntutan lain atau bisa dikatakan ancaman pidana penjara dihilangkan, hal tersebut dikenal dengan istilah  Depenalisasi.  Oleh  sebab  itu  dalam  memberi  hukuman  pada  anak penyalahgunaan  narkotika  dapat  diganti  dengan  tuntutan  lain  seperti  rehabilitasi. Penjatuhan  tuntutan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  alasan  karena  bisa  dianggap sebagai  orang  yang  sedang  mengalami  sakit  sehingga  perlu  adanya  pengobatan  dan
31 Berlian Cristiani, “Kajian Terhadap Penanganan Korban Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo Dari Aspek Viktimologi” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
32 Harefa,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”
33 Ali, “Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus- Anak/2015/PN Sungguminasa).”
perawatan sesuai medis agar dapat kembali pulih seperti semula. 34 Dalam memberikan hukuman  pidana  penjara  pada  anak  merupakan  pilihan  terakhir  karena  dianggap kurang pas sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Apabila penjatuhan hukuman pidana  penjara  harus  dilakukan  maka  waktu  pemenjaraan  yang  dilaksanakan  harus pendek. 35
Kerugian-kerugian yang akan terjadi pada saat penerapan sanksi pidana penjara pada  anak  diantaranya  yaitu,  dapat  mengganggu  kepribadian  anak  saat  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan,  akan  medapatkan  stigma  sosial  bahwa  penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak kejahatan, anak penyalahguna narkotika tersebut sudah  pasti  akan  bergaul  dengan  orang  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang memang  pelaku  kejahatan,  hal  tersebut  akan  mengganggu  mental  anak,  sehingga harapan untuk anak tumbuh dan berkembang dengan normal akan terganggu terutama dalam  hal  kesehatan  mental  anak  akan  terabaikan.  Maka  dari  itu  hakim  sebaiknya menerapkan putusan berupa rehabilitasi pada anak.
Putusan yang paling baik dan lebih bermanfaat untuk memasukkan anak dalam yayasan  rehabilitasi  karena  tujuan  putusan  itu  bukan  sanksi  terhadap  tindakan  yang dilakukan  namun  memberikan  perawatan  dan  pengobatan  agar  anak  dapat  memulai kehidupan baru dengan normal karena memang narkotika tidak hanya merusak kondisi fisik anak namun juga psikis anak dan itu akan berpengaruh pada perkembangannya. Tim Asessment Terpadu dibuat oleh pemerintah sebagai cara menunjukkan dukungan terhadap  rehabilitasi.  Tim  tersebut  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  usaha mengamankan  korban  ataupun  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  dari  jerat  hukum, sehingga mereka hanya akan mendapat layanan pemulihan. Dari segi kesehatan, mereka adalah  orang-orang yang mengalami penderitaan sakit jadi harus diberikan obat dan dirawat perawatan.
Sejalan dengan itu, penahanan bukanlah pilihan yang tepat karena mengabaikan kepentingan  pengobatan  dan  perawatan,  dan  dapat  menjadikannya  semakin  buruk masalah psikologis dan medis yang dialaminya, terutama terhadap anak yang terbukti bersalah. Maka solusi terbaik dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah dengan  memberikan  rehabilitasi,  agar  mereka  bisa  sadar  atas  kesalahan  yang  telah dilakukan  dan  akan  berubah  menjadi  anak  yang  lebih  baik. 36 Anak  harus  selalu diutamakan dalam situasi dan kondisi  apa pun wajib memperoleh  perlindungan, jika diacuhkan bisa memunculkan kejahatan lain yang akan menambah korban lain.

## D. SIMPULAN
Anak penyalahguna narkotika termasuk tindak kejahatan tanpa korban dalam ilmu Viktimologi. Batas usia anak menurut Undang-Undang di Indonesia yaitu 18 tahun. Anak sebagai penyalahguna narkotika dari sudut pandang yang berbeda memiliki dua peran,  pertama  dapat  disebut  sebagai  korban  dan  yang  kedua  dapat  disebut  sebagai pelaku dari kejahatannya sendiri. Dapat dikatakan anak sebagai korban karena dengan menggunakan narkotika merugikan dirinya sendiri namun itu merupakan akibat dari
34 Yunita  Ramadh ani,  “Pertimbangan  Hukum  Rehabilitasi  Kepada  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika,” Rechtidee 4, no. 1 (2019): 43, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4732.
35 Andi  Najemi,  Kabib  Nawawi,  and  Lilik  Purwastuti,  “Rehabilitasi  S ebagai  Alternatif  Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak,” JURNAL SAINS SOSIO HUMANIORA 4, no. 2 (2020): 445.
36 Najemi, Nawawi, and Purwastuti.
tindakan  yang  dilakukannya  sendiri.  Sedangkan  dikatakan  sebagai  pelaku  karena penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum, yang menggunakan narkotika tanpa pengetahuan dan pengawasan dari dokter.
Anak  yang  melawan  hukum  harus  melalui  proses  hukum  mulai  dari  proses penyelidikan  kepolisian,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  sidang  pengadilan, putusan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalankan vonis yang diputuskan hakim. Perbuatan penyalahgunaan narkotika tidak berakibat timbulnya korban orang lain  namun  tersebut  termasuk  dalam  golongan  kejahatan.  Oleh  sebab  itu  anak  yang menyalahgunakan  narkotika  hanya  dianggap  sebagai  korban  perbuatannya  sendiri bukan  menjadi  pelakunya.  Dalam  penerapan  sanksi  sebaiknya  bukan  pidana  penjara melainkan  penerapan  rehabilitasi.  Jika  dilihat  dari  kemanfaatannya  sanksi  penjara kurang  memberikan  manfaat  dan  perlindungan  bagi  anak.  Untuk  kategori  upaya perlindungan  anak  yang  menyalahgunakan  narkotika  dapat  dilakukan  degan  2  (dua) upaya  yaitu  preemtif  dan  preventif.  Rehabilitasi  bagi  penguna  narkotika  sangatlah penting terutama untuk pelaku anak, akan banyak sekali manfaat yang akan di dapat anak  jika  di  berikan  rehabilitasi  di  banding  jika  mereka  dijatuhi  pidana  yang  akan memberikan stigma negatif bagi pertumbuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Narkotika, Nomor 35 Tahun 2009.
Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014.
Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 Tahun 2012

## Buku
Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press, 2014.
Ali,  Haidir.  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Penyalagunaan  Narkotika  Oleh  Anak  Dibawah Umur  (Studi  Kasus  Putusan  No.24/Pid.Sus- Anak/2015/PN  Sungguminasa).”
UIN Alauddin Makasar, 2017.
Belcher, Harolyn M. E., and Harold E. Shinitzky. “Substance Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention.” ARCH PEDIATR ADOLESC MED 152 (1998): 953.
Cristiani,  Berlian.  “Kajian  Terhadap  Penanganan  Korban  Narkoba  Di  Yayasan Rehabilitasi  Mental  Sinai  Sukoharjo  Dari  As pek  Viktimologi.”  Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, 2010.
. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
Hamzah,  Andi,  and  R.M.  Surachman.  Kejahatan  Narkotika  Dan  Psikotropika.  Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Handoko,  Duwi.  “Tindak  Pidana  Tanpa  Korban  Di  Indonesia  Peng aturan  Dan Problematikanya.” Menara Ilmu 12, no. 3 (2018): 34.
Harapan,  Adri  Pribadi.  “Analisis  Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Tanpa  Korban (Victimless  Crime)  (Studi  Kasus  Di  Kota  Makassar  Tahun  2011- 2014).” Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
Harefa,  B eniharmoni.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Perspektif 22, no. 2 (2017): 227.
Hutagalung, Muji Fazri Ibrahim Yusuf, Nandang Sambas, and Dian Andriasari. “ Tinjauan Viktimologi  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Anak  Di  Kota Purwakarta  Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  03/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Pwk .” Prosiding Ilmu Hukum 4, no. 1 (2018): 205.
Iskandar,  Anang.  Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah Gunadan  Pecandu,  Represif  Terhadap  Pengedar.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2019.
Najemi,  Andi,  Kabib  Nawawi,  and  Lilik  Purwastuti.  “Rehabilitasi  Sebagai  Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap  Anak.”  JURNAL  SAINS  SOSIO  HUMANIORA  4,  no.  2
(2020): 445.
Nayundari, Hesti. “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang - Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Analisis  Putusan Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Banda  Aceh  Nomor  230/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Bna).” UIN AR -RANIRY Banda Aceh Darussalam, 2020.
Pangestu, Dimas, and Hafrida. “Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi.” PAMPAS Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2020): 116.
Ramadhani,  Yunita.  “Pert imbangan  Hukum  Rehabilitasi  Kepada  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika.” Rechtidee 4, no. 1 (2019): 43.
Saputra,  Diana.  “Penyalagunaan  Narkotika  Dan  Psikotropika  Menurut  UU  Nomor  35 Tahun  2009  Dari  Perspektif  Viktimologi.”  Universitas  Muhammadiyah Palembang, 2015.
Sujono,  AR,  and  Bony Daniel.  Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
W.Kusumah,  Mulyana.  Analisa  Kriminologi  Tentang  Kejahatan-Kejahatan  Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Weda,  Made  Darma.  “Beberapa  Catatan  Tentang  Korban  Kejahatan  Korporasi.”  In Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, edited by J.E Sahetapi, 200. Bandung: Eresco, 1995.
Zebua,  Molalan,  Nur  Rochaeti,  and  AM.  Endah  Sri  Astuti.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Putusan  Pn.  Semarang  No. 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.). ” Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 10.

## Jurnal
Ario Ponco Wiguna, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, Jurnal Ilmu Hukum Opinion, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013. https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi- terhadap-anak-sebagai.pdf.