## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

## Airine Yulianda
Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Evaluation of Community Health Insurance Program. This study aims to inves- tigate the implementation of the Community Health Insurance Program (Assurance) in the sub- district Puskesmas Rengat on Sipayung and the factors that affect implementation. This research uses qualitative descriptive method. Based on the evaluation of the implementation of the Com- munity Health Insurance Program (Assurance) in District Rengat cases at health centers Sipayung basically not run optimally. Factors affecting among other things the lack of socialization and communication between program managers jamkesmas, lack of infrastructure, lack of availabil- ity of drugs in health centers as well as the slow Sipayung workers in providing health services.
Keywords: program evaluation, jamkesmas.
Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Rengat pada Puskesmas Sipayung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksa- naannya . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Berdasarkan hasil evaluasi ter- hadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Rengat kasus pada Puskesmas Sipayung pada dasarnya belum berjalan optimal. Faktor yang mempen- garuhinya antara lain masih kurangnya sosialisasi maupun komunikasi antara pelaksana program jamkesmas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya ketersediaan obat di Puskesmas Sipa- yung serta lambannya petugas dalam memberikan layanan kesehatan.
Kata kunci: evaluasi program, jamkesmas.
PENDAHULUAN Kesehatan merupakan kebutuhan da- sar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Untuk itu diperlukan penyeleng- garaan pelayanan kesehatan yang terkenda- li biaya dan mutunya. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian dan pen- anganan khusus dari Pemerintah sebagai- mana diamanatkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya per- baikan terhadap buruknya tingkat kesehatan selama ini. Undang-Undang Nomor 40 Ta- hun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa Pemerintah dan pemangku ke- pentingan terkait harus memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahtera-
an sosial bagi seluruh rakyatnya. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelay- anan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kese- hatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Peserta Program Jamkesmas ada- lah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan ber- hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat inap tingkat pertama (RITP), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan dan pe- layanan gawat darurat.
Tujuan utama dikeluarkan Program ini adalah untuk memberikan pelayanan pengo- batan gratis kepada masyarakat miskin, agar kualitas kesehatan masyarakat dapat terjaga sehingga akan mampu mendorong tercip- tanya masyarakat yang memiliki kemam- puan dalam meningkatkan kesejahteraan- nya dan juga mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh pengobatan kes- ehatan yang layak. Bagi masyarakat miskin yang membutuhkan program Jamkesmas harus melengkapi persyaratan dan mengi- kuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, ada kesan rumit dan membinggungkan bagi masyarakat miskin yang sebagian besar berpendidikan rendah. Program Jamkesmas dalam memberikan pengobatan gratis ditunjang dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana seperti tenaga penyediaan tenaga kesehatan (Dok- ter, Perawat dan Bidan) kemudian menye- diakan sarana dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pusk- esmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas adalah institusi pelayanan kes- ehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh di lapangan ditemukan ban- yaknya masyarakat Kecamatan Rengat yang belum memiliki administrasi kependudukan seperti KTP dan KK sehingga menyulit- kan untuk melakukan pendataan. Sosial- isasi yang belum maksimal tentang program Jamkesmas kepada masyarakat. Masih ban- yak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Jamkesmas, Masyarakat terkesan enggan berobat inap di Puskesmas dan lebih memilih di Rumah Sakit Swasta karena pelayanan yang diberikan masih mengecewakan karena kurang adanya re- spon positif dari petugas. Selain itu juga masalah ketersediaan obat di Puskesmas Si- payung untuk pasien rawat jalan dan rawat inap masih sangat kurang, dimana kebutu- han obat masih dibeli dari apotek akhirnya menjadi  kurang  efisien.  Berdasarkan  hasil
observasi di lapangan diketahui bahwa ket- ersediaan obat di Puskesmas Sipayung ma- sih belum memadai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pasien jamkesmas yang sedang berobat. Lambannya pelayanan yang diberikan menyebabkan kurang efektifnya pengobatan yang diberikan, pelayanan yang diberikan dengan waktu pelayanan yang terbatas menyebabkan masyarakat men- cari tempat yang 24 jam siap memberikan pelayanan dan dirasakan masyarakat pelay- anan yang diberikan kurang berguna bagi masyarakat luas karena terbatasnya waktu yang diberikan. Konsep evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2006) adalah untuk men- getahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu bagaimana kinerja implementasi publik, faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi itu dan bagaimana strategi peningkatan kinerja?. Untuk menilai kebijakan publik, Dunn (1993) memberikan kriteria sebagai berikut: a). efektifitas, apak - ah hasil yang diinginkan sudah tercapai? b). efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? c). kecukupan, seberapa jauh pencapaian ha- sil yang diinginkan memecahkan masalah? d). perataan, apakah biaya manfaat didistri- busikan dengan merata kepada kelompok- kelompok tertentu? e). responsivitas, apak- ah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok terten- tu? f). ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau ber- nilai?. Keberhasilan kebijakan publik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempen- garuhinya. Menurut Edward III (1980) ada 4 faktor yang mempengaruhinya yaitu: a). komunikasi; b). sikap pelaksana; c). sumber daya dan d). struktur organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pro- gram Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkes- mas) di Kecamatan Rengat, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

## METODE
Metode  penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan pada
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 121-126
penelitian ini adalah Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Tata Usaha, dan Peng- guna Jamkesmas yang sedang berobat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan doku- mentasi. Analisis data menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masy- arakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Memenuhi hak masyar- akat miskin diamanatkan konstitusi dan un- dang undang, maka Departemen Kesehatan mempunyai kebijakan untuk lebih memfo- kuskan pada pelayanan kesehatan masyara- kat miskin. Jumlah penerima Jamkesmas di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Keca- matan Rengat pada tahun 2011 berjumlah 1.301 jiwa dan pada tahun 2012 berrjumlah 1.368 jiwa
Efektifitas Yang dimaksud dengan efektifitas dari sebuah program adalah berkenaan dengan hasil yang diinginkan dari sebuah program telah tercapai. Jadi dari segi efektifitas sep - ertinya Program Jamkesmas di Puskesmas Sipayung masih belum terlaksana maksimal. Selain karena masih kurang tersedianya sa- rana prasarana kesehatan pendukung terlak- sananya Program Jamkesmas, juga masih kekurangan tenaga kesehatan. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Sipa- yung belum berjalan maksimal. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi tenaga kes- ehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan di Puskesmas Sipayung.
Efisiensi Yang dimaksud dengan efisien adalah tentang berapa banyak usaha yang diperlu- kan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi efisiensi disini melihat tentang sebera -
pa banyak usaha untuk mencapai hasil dari program  Jamkesmas.  Dalam  efisiensi  dari sebuah program dilihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah program tersebut.
Dalam efisiensi dalam sebuah program melihat berapa sumber daya yang digunak- an untuk menerapkan sebuah program. Un- tuk  efisiensi  kebijakan  atau  program  dapat diukur dengan indikator: 1). Biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan program ini sangatlah besar, tapi dilapangan ditemu- kan fakta bahwa pembayaran pengantian bi- aya Jamkesmas untuk Peskesmas Sipayung belum dibayarkan lancar setiap bulannya. Hal ini tentu saja mempersulit operasional dalam Puskesmas Sipayung; 2). Waktu yang digunakan untuk penerapan Program Jami- nan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) cukup lama. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah kelanjutan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kes- ehatan Masyarakat Miskin atau dikenal den- gan istilah Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Program ini telah dire- spon dengan baik oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu; dan 3). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, tenaga kesehatan atau sumber daya kesehatan yang ada di Puskesmas Sipayung Rengat masih kurang. Mulai dari sosialisasi program hingga pengawasan serta tenaga pelaksananya.
Kecukupan Kecukupan disini dapat dilihat me- lalui hasil pelaksanaan yang telah dicapai sampai saat ini, dengan melihat hasil yang telah dicapai kita dapat melihat apakah dapat memecahkan masalah. Untuk itu didalam suatu program harus ada alternatif-alternatif yang akan dilakukan bila program ini telah diimplementasikan, indikator penilaian- nya adalah: 1). Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat  di Puskesmas Sipa- yung Rengat masih belum maksimal. Dapat dilihat dari masih kurangnya tenaga kes- ehatan di puskesmas sipayung ini. Perlu ad- anya penambahan pegawai yang berkompe-
tensi di bidangnya masing-masing; 2). Pen- gawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan bersifat insedentil dan tidak rutin sehingga pelayanan kesehatan yang dirasakan ma- syarakat tidak terkontrol dan tidak terpantau dengan baik.
Pemerataan Pemerataan ini dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat telah merata diberikan dan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
Responsivitas Responsivitas menggambarkan ten- tang daya tanggap terhadap berbagai ke- luhan masyarakat pengguna Jamkesmas, tindak lanjut terhadap berbagai keluhan ma- syarakat. responsivitas masyarakat terhadap program Jamkesmas sudah cukup baik. Se- bagian masyarakat sudah mengetahui akan adanya program Jamkesmas ini, dan sudah memanfaatkan hasil program ini dengan baik. Masyarakat merespon baik akan ad- anya program Jamkesmas ini karena mereka tidak harus lagi memikirkan permasalahan biaya ketika mereka ataupun anggota kelu- arga mereka sakit.
Ketepatan Yang dimaksud dengan ketepatan adalah apakah hasil yang dicapai berman- faat. Ketepatan yaitu mengenai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar bergu- na atau bernilai. Apakah program yang telah diimplementasikan pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini apakah program jamkesmas benar-benar berguna atau bernilai dan apakah program tersebut tepat untuk masyarakat khususnya pengguna Jamkesmas. Manfaat program Jamkesmas ini sudah dirasakan manfaatnya bagi pasien pengguna Jamkesmas. Hanya saja memang masalah kurangnya sumber daya kesehatan serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya harus segera dikoordi- nasikan dengan Dinas Kesehatan.

## FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARA- KAT (JAMKESMAS)
Komunikasi Komunikasi diperlukan agar para pem- buat kebijakan dan para implementator pro- gram konsisten dalam melaksanakan setiap program. Pelaksanaan program Jamkesmas di Puskesmas Sipayung Rengat sering ter- hambat, karena minimnya komunikasi antar institusi terutama Dinas Kesehatan serta pi- hak kelurahan yang seharusnya melakukan komunikasi dalam menghimpun data ma- syarakat miskin yang berhak menerima ban- tuan pengobatan gratis. Selain itu kurangnya komunikasi antara penggelola Jamkesmas menyebabkan klaim terhadap pembiayaan Jamkesmas juga menjadi terganggu. Hal ini tentu saja memicu buruknya pelayanan ter- hadap pasien pengguna Jamkesmas.
Sikap Pelaksana (Disposisi) Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kecendrungan para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Ke- cendrungan berhubungan dengan disiplin aparatur, kejujuran aparatur, budaya kerja aparatur dalam mengimplementasikan ke- bijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan  efisien,  para  implementor  tidak  hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan untuk mengimple- mentasikan program/kebijakan tersebut. Penulis menyimpulkan dalam pema- haman pelaksana terhadap Program Jam- kesmas ini masih memiliki pengetahuan ala kadarnya saja dan hanya berpedoman pada pedoman pelaksanaan Jamkesmas tahunan. Hal ini masih disebabkan oleh faktor komu- nikasi yang belum lancar dan masih kurang- nya pelatihan tentang kegiatan-kegiatan pada kegiatan program jamkesmas ini.
Sumber Daya Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebi- jakan/program, karena bagaimanapun bai- knya kebijakan atau program itu dirumus- kan (telah memenuhi kejelasan perintah dan konsistensi dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa adanya dukun- gan sumber daya yang memadai, maka ke- bijakan/program akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas Sipayung masih kurang dalam hal jumlah maupun kualitas.
PEMBAHASAN Evaluasi kebijakan Program Jaminan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk melakukan penilaian sejauh mana jaminan kesehatan masyarakat dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahter- aan masyarakat. Sebagai indikator dari evaluasi kebijakan jaminan kesehatan ma- syarakat adalah apabila terdapat efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsi- vitas dan ketepatan dalam pelaksanaan kebi- jakan tersebut.
Efektifitas  adalah  sasaran  akhir  dari suatu program. Namun dalam mencapai sa- saran program perlu diikuti dengan efesien- si, karena bisa saja sasaran dapat tercapai tetapi kalau dalam pelaksaaan tidak terdapat efesiensi berarti terdapat pemborosan bi- aya, tenaga dan waktu. Efektifitas Program Jamkesmas di Puskesmas Sipayung ternyata belum terlaksana sesuai dengan apa yang di- harapkan (belum maksimal). Belum maksi- mal efektifitas pelayanan kesehatan ini ada kaitan dengan efesiensi dalam penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tetapi pembayaran penggantian biaya cukup besar itu tidak dibayarkan pada waktu yang te- pat setiap bulannya dan keadaan ini mem- persulit operasional pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sipayung. Selain itu sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis tersedia belum memadai, se- dangkan jumlah pasien yang ingin berobat setiap harinya cukup ramai. Permasalahan kurangnya efektifitas dan efesiensi pelaksa -
naan program pelayanan kesehatan di Pusk- esmas Sipayung bukan semata kesalahan pihak petugas Puskesmas saja, tetapi juga dipihak pengawas Dinas Kesehatan. Penga- was Dinas Kesehatan tidak rutin mengontrol pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas sehingga perma- salahan yang sesungguhnya terjadi di pusk- esmas tidak dapat diketahui secara utuh dan detail. Dengan demikian produk informasi yang diberikan pengawas pada Dinas Ke- sehatan tentang pelaksanaan Program Ke- sehatan di Puskesmas sangat minim. Den- gan produk informasi yang sangat minim, maka permasalahan rintangan primer yang sesungguhnya dalam kesuksesan imple- mentasi kebijakan sulit diketahui. Menurut Tangkilisan (2003) pendekatan yang digu- nakan dalam studi implementasi, dimulai dari suatu intisari dari pertanyaan, apakah rintangan primer untuk mengimplementa- sikan kebijakan sukses?. Dimana terdapat 4 indikator dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informasi dalam kebijakan perlu diko- munikasikan secara efektif. Isi kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia dengan tepat, jelas, akurat dan konsisten. Jika isi kebijakan tidak jelas dan bagaimana rincianya, maka akan timbul kesalah paha- man antara pembuat kebijakan dan imple- mentatornya. Kurangnya komunikasi antara instansi yang terkait terutama Dinas Kes- ehatan, Puskesmas dengan pihak kelura- han dalam mengumpulkan data masyarakat miskin, terjadilah penyimpangan pemberian bantuan pengobatan gratis yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kondisi ini dipicu pula oleh sikap implementasi kebi- jakan dalam mengaplikasikan kebijakan, karena ada kepentingan-kepentingan priba- di atau karena karakteristik dan watak yang dimiliki implementator. Pemahaman pelak- sana program pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sipayung dalam pelaksanaan tu- gasnya memiliki pengetahuan ala kadarnya saja dan hanya berpedoman pada teknis pelaksanaannya, tetapi tidak paham untuk
apa mereka melakukan itu dan apa yang diharapkan dari tugas mereka. Keadaan ini disebabkan terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya tenaga yang ada pada Puskes- mas Sipayung.

## SIMPULAN
Hasil evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkes- mas) di Puskesmas Sipayung Kecamatan Rengat pada dasarnya belum berjalan den- gan maksimal. Efektifitas yang belum men - capai  sasaran  Jamkesmas,  efisiensi  dalam menggunakan sumber daya masih belum tercapai, perataan distribusi biaya manfaat yang tidak merata, kecukupan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin,masih kurangnya responsivitas dalam menanggapi berbagai keluhan dan ketepatan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin peng- guna Jamkesmas. Faktor-faktor yang mem-
pengaruhi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah faktor kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya manusia, disposisi yang be- lum baik dan struktur birokrasi yang belum efisien serta minimnya biaya operasional.
DAFTAR RUJUKAN Riant, Nugroho D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evalu- asi, PT.Elex Media Komputindo, Ja- karta.
Edward III. George. 1980. Implementing Public Policy Congsessional Quar- telly Inc. Washington. Dunn, William. 1993. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Tangkilisan. 2003. Evaluasi Kebijakan Pub- lik, Penjelasan, Analisa Dan Trans- formasi Pikiran Nagel, Balairung & Co, Yogyakarta
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 121-126