## Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
ISSN 1979-4800 E-ISSN 2580-8451
Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Mohammad Sholeh *) , Kesi Widjajanti, Rohmini Indah Lestari Program Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

## Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima: 01-05-2023
Disetujui: 003-01-2024 Dipublikasikan: 17-01-2024

## Abstrak
Penelitian ini didasari pentingnya penerapan good governance dalam menghasilkan kualitas tata kelola yang baik. Salah satunya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik  ( e-procurement )  di  Biro  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  Setda  Provinsi Jawa  Tengah.  Metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  untuk  menghasilkan fenomenologi  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  penerapan good  governance pada  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  ( e-procurement )  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah tergolong transparan, akuntabilitas, bersaing, terbuka, efektif dan efisien. Selain itu terdapat faktor yang bisa menghambat pelaksanaan pengadaan antara lain adanya gangguan server / maintanance sistem , padatnya intensitas penggunaan sistem dan indikasi peretasan, kurangnya komputer, terbatasnya anggaran dan potensi intervensi dari pihak lain. Penelitian ini  tidak  terlepas  adanya  kesalahan  dan  kekurangan,  dikarenakan  keterbatasan  waktu informan dalam wawancara dan keterbatasan tempat penelitian guna pengambilan sampel.

## Implementation of good governance in the implementation of
procurement of goods and services electronically in the Central Java provincial government
Keywords: e-procurement; good governance; implementation

## Abstract
This research is based on the importance of implementing good governance in producing quality  governance.  One  of  them  is  the  implementation  of  electronic  procurement  of government  goods/services  (e-procurement)  at  the  Regional  Secretariat  of  Central  Java Province's Goods/Services Procurement Administration Bureau. The qualitative research method  used  to  produce  phenomenology  uses  data  collection  techniques  through observation, interviews and documentation. The research results on the implementation of good governance in the  electronic procurement of goods/services (e-procurement) within the  Central  Java  Provincial  Government  are  classified  as  transparent,  accountable, competitive,  open,  effective  and  efficient.  Apart  from  that,  some  factors  can  hinder  the implementation  of  procurement,  including  server/system  maintenance  problems,  heavy system usage intensity and indications of hacking, lack of computers, limited budget and potential  intervention  from  other  parties.  This  research  is  not  free  from  errors  and shortcomings, due to limited time for informants in interviews and limited research space for sampling.
🖂 Alamat korespondensi:  *junior.sholeh@gmail.com

## PENDAHULUAN
Terwujudnya  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  harapan  dan keinginan yang dicita-citakan bagi bangsa Indonesia.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 pengertian good governance tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan  menetapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan prima, demokrasi, efisensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Good governance sendiri bisa diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  serta  sejalan  dengan  prinsip-prinsip demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  menghinadari  kesalahan  alokasi  dana  investasi  dan mencegah  terjadinya  korupsi,  baik  secara  politik  maupun  secara  administratif  untuk menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan  politican  framework  bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Widodo Aris, 2018)
Dewi  &  Suparno,  (2022)  menjelaskan  permasalahan  yang  dialami  bangsa Indonesia  saat  ini  semakin  kompleks.  Eksistensi  Pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  yang  selama  ini  dielu-elukan,  ternyata  masih  menjadi  mimpi  dan  hanya jargon  belaka.  Revolusi  di  segala  bidang  harus  dilakukan.  Transparansi  memang  bisa menjadi  salah  satu  solusi,  namun  tidak  cukup  untuk  mewujudkan good  governance . Konsep good  governance muncul  karena  adanya  ketidakpuasan  terhadap  kinerja pemerintah  yang  selama  ini  dipercaya  sebagai  penyelenggara  urusan  publik.  Penerapan praktik  tata  kelola  yang  baik  dapat  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis penerapan good  governance di  Indonesia  adalah  melalui  penyediaan  pelayanan  publik.  (Dewi  & Suparno, 2022).
Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, masih adanya praktik calo, prosedur pelayanan masih terkesan bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga membuat pelayanan sulit dijangkau secara wajar  oleh masyarakat. Hal ini  menimbulkan  ketidak  percayaan  kepada  pemberi  pelayanan,  sehingga  masyarakat mencari  cara  alternatif  untuk  mendapatkan  jasa  melalui  cara-cara  tertentu.  Masyarakat ditempatkan sebagai  klien yang membutuhkan bantuan aparat  birokrasi,  sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kehendak aparat. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang  di  birokrasi  selama  ini  bukanlah  pelayanan,  melainkan  mengarah  pada budaya kekuasaan.(Palangda & Dame, 2020) Belanja barang/jasa pemerintah merupakan salah  satu  fungsi  penting  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pengadaan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi,  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  pengadaan  secara  elektronik  (SPSE). (Suharti, 2020).
Umar et al., (2021) menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah sangat  dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan  anggaran dalam proses tender proyek- proyek  pemerintahan.  Pelaksanaan  pengadaan  barang  /  jasa  yang  didanai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  maupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara  (APBN)  disadari  memang  sering  terjadi  penyalahgunaan  anggaran.  Kebocoran dana pada proses pengadaan barang / jasa pemerintah dapat mencapai 10% sampai 50% karena  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Indonesia  sangat  rawan  KKN (Umar et al., 2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah-marah saat mengadakan inspeksi mendadak  (sidak)  ke  SMAN  1  Tawangmangu  Kabupaten  Karanganyar  Jawa  Tengah. Dalam  Sidak,  Gubernur  terkejut  melihat  kondisi  konstruksi  bangunan  yang  terasa dikerjakan seadanya. Padahal, sekolah tersebut digadang-gadang jadi sekolah percontohan di Jawa Tengah dengan desain futuristik. Saat sidak Gubernur Jateng sempat memarahi pimpinan kontraktor proyek SMAN 1 Tawangmangu. Bangunan SMAN 1 Tawangmangu berdiri di atas lahan sekitar 8.420 m2 di Desa Beji Tawangmangu. Nilai kontrak mencapai Rp. 5 Milyar APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. (Darmawan, 2022)
Kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah, mendalami dugaan peretasan dalam lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loemono Hadi Kudus. Penyelidikan dilakukan setelah dokumen kualifikasi yang diunggah peserta tender tidak muncul,  sehingga  tender  terpaksa  dibatalkan.  Akibat  adanya  dugaan  peretasan  itu, akhirnya  website  LPSE  kudus  mengumumkan  pembatalan  tender  gudung  IBS  RSUD Kudus.  Alasannya,  hasil  konsultasi  dengan  Direktorat  Pengembangan  SPSE  LKPP dinyatakan  bahwa  terjadi  indikasi  gangguan  pada  dokumen  kualifikasi  SPSE,  sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. (Muhardiansyah, 2021).
Dengan demikian proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah menjadi salah  satu  titik  lemah  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  daerah.  Ketika  pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara baik  dengan menerapkan good governance , maka akan berdampak pada efisiensi anggaran pembangunan. Hal ini menggambarkan betapa sangat pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.
Oktavira, (2021) Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk  mendapatkan  barang/jasa  yang  diinginkan  dengan  menggunakan  metode,  proses sesui  dengan  ketentuan  agar  dicapai  kesepakatan  mengenai  harga,  waktu  dan  kualitas barang/jasa.  Agar  pengadaan  barang/jasa  tersebut  dapat  dilaksanakan  sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia dan penyedia barang/jasa harus berpedoman pada  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa.  Adapun  metode/cara  pemilihan  penyedia barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainya  dapat  dilakukan  dengan  cara e-purchasing , pengadaan  langsung,  penunjukan  langsung,  tender  cepat,  tender,  swakelola.  (Oktavira, 2021)
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah akitifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Malinda & Hardjomuljadi, 2019) Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai  dengan  2019  terdapat  1.007  perkara  korupsi  yang  ditangani  KPK.  Dari  jumlah tersebut,  205  perkara  korupsi  di  antaranya  merupakan  korupsi  disektor  pengadaan barang/jasa  (Satrio,  2021)  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  yang  sudah  diubah  dalam Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  bahwa  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  wajib
malaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah.
Adanya e-procurement peluang  untuk  kontak  langsung  antara  penyedia barang/jasa dengan pokja pemilihan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat  berlangsung  lebih  transparan,  hemat  waktu  dan  biaya  serta  mudah  dalam mempertanggung jawabkan segi keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang / jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi  yang  sehat  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang diabiayai APBN/APBD. Upaya tersebut agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas  serta  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik  dari  segi  fisik,  keuangan  maupun manfaatnya  bagi  kelancaran  tugas  pemerintah  dan  pelayan  masyarakat.  (Supraba  & Bandiyono, 2016)

## Good Governance
Lubatkin (2007) dalam (Michaud & Audebrand, 2022) menjelaskan teori tata kelola mencakup teori  keagenan  ( Agency  Theory ), Stewardship  theory,  Resource  dependency  theory  dan stakeholder theory . Meskipun telah dikritik untuk asumsi yang terlalu menyederhanakan, namun  teori  keagenan  ( agency  theory )  sejauh  ini  yang  paling  banyak  digunakan  dalam studi  tata  kelola  dan  bahkan  tampaknya  direkomendasikan  oleh  banyak  orang  menjadi identik dengan teori pemerintahan. (Michaud & Audebrand, 2022)
Brigham dan Erhardt dalam (Sunardi, 2019) menjelaskan ‘tata kelola perusahaan didefinisikan  sebagai  seperangkat  aturan  dan  prosedur  yang  menjamin  manajer  untuk menerapkan  prinsip-prinsip  manajemen  berbasis  nilai.  Prinsip-prinsip  tersebut  dalam penerapanya  dikenal  dengan  istilah  TARIF  yaitu Transparency , Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . (Sunardi, 2019).

## Agency Theory
Agency Theory dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan  pada  konflik  yang  timbul  antara  principal  dan  agen.  Principal  merupakan pihak memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal  kepadanya.  Manajemen  sebagai  “ agents ”  dianggap  akan  bertindak  untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang  saham.  Adanya  pemisahan  kepemilikan  dan  perbedaan  kepentingan  antara prinsipal dan agen menimbulkan agency problem (konflik kepentingan). (Theodora Liza, 2022)

## Pengadaan Barang dan Jasa
Yusri,  (2017)  mengatakan  bahwa  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sesungguhnya merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan.  Bagi
pemerintah,  ketersediaan  barang  dan  jasa  pada  setiap  instansi  pemerintah akan  menjadi faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  unit  kerja. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa tidak hanya penting bagi jajaran pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat karena didalamnya terdapat barang dan jasa yang langsung dinikmati  oleh masyarakat  umum seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, jasa guru, jasa dokter, jasa pengacara dan sebagainya. Efektifitas pengadaan barang dan jasa dicapai dengan cara mengadakan barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. (Yusri, 2017)

## E-Procerement
Menurut  (Sutedi,  2016) e-procurement merupakan  sistem  lelang  dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dengan  memanfaatkan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi berbasis  internet  agar  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien,  terbuka,  dan  akuntabel. Adanya e-procurement ini  dikarenakan  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional. (Sutedi, 2016)
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dapat  dijadikan research  gap dan  sebagai pendukung didalam penelitian ini adalah penelitian (Umar et al., 2021) menyatakan belum mencapai  transparansi,  efektif,  efisiensi  dan  kurang  terbuka  (Umar  et  al.,  2021). Sedangkan  Penelitian  (Ahmad  et  al.,  2020)  menyatakan  tender  sehat,  tetapi  non-tender masih rentan terhadap permainan (Ahmad et al., 2020). Penelitian (Lestyowati et al., n.d.) menyatakan  lelang  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  melalui  katalog elektronik (Lestyowati et al., n.d.).  Sedangkan Penelitian (Mulyono, 2017)) menyatakan bahwa  penerapan e-Procurement pada  dimensi  akuntabilitas  diketahui  berada  pada kategori sangat akuntabel atau kategori sangat baik (Mulyono, 2017). Lain lagi penelitian (Adi, 2017) adanya kendala faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan beberapa penyedia  tidak  dapat  mengikuti  jadwal  lelang,  tidak  adanya  Pegawai  tetap,  kurangnya pengetahuan penyedia dan panitia lelang, jaringan yang kurang memadai dan kurangnya SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa. (Adi, 2017)
Penelitian  ini  akan  menfokuskan  pada  implementasi e-procurement proses pengadaan barang dan jasa, kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e- procurement dan  membangun e-procurement yang  baik  dalam  proses  pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam penelitian ini akan ditinjau dari prinsip-prinsip  penerapan Good  Governance yang  efisien,  efektif,  transparansi, akuntabilitas,  bersaing  dan  adil/tidak  diskriminatif.  Agar  penelitian  ini  tetap  terfokus, secara skematis, kerangka analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

## METODE
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan kepada filsafat pospositivisme untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal ,  teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi yang digunakan serta menghasilkan femenologi. (Fadli, 2021)
Teknik analisis data digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang  diperoleh  dari  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  data  dokumentasi  dengan  cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis  data  kualitatif  bersifat  induktif,  yaitu  analisis  data  berdasarkan  data  yang diperoleh,  kemudian  dikembangkan  suatu  pola  hubungan  tertentu  atau  dikembangkan suatu hipotesis. (Sugiyono, 2017).
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Miles  dan  Huberman  bahwa  penyajian  data dimaksudkan  untuk  menemukan  pola-pola  yang  bermakna  serta  memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data
Implementasi E-Procurement
Penggunaan Metode Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Gambaran Pelaksanaan atas Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa atau Good Governance yang meliputi Efisiensi, Efektif, Transparansi, Terbuka, Akuntabilitas, Bersaing dan Adil / Tidak Diskriminatif
Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Procurement
Membangun e-Procurement
yang baik sesuai penerapan
Good Governance
dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. (Moleong, 2005)
Miles & Huberman (1992:16) menyatakan analisis terdiri dari tiga jalur aktivitas yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  data kesimpulan/verifikasi. (Miles et al., 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  data  kualitatif.  Bagian  ini  akan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara E-procurement dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada kantor Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah bertempat Gedung D Jl. Pahlawan  No.  9  Semarang.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  pengamatan peneliti telah diperoleh sebagai berikut:

## 1. Implementasi  e-procurement  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah sesuai dengan good governance
Peneliti telah mendiskripsikan temuan-temuan yang berbentuk tema/katagori. Setiap tema mempunyai  hubungan  satu  dengan  lainnya  sehingga  terbentuk  pola  yang  menjadi  inti penelitian.  Hasil  penelitian  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  secara  elektronik  ( e- procurement ) menunjukan transparan karena adanya kegiatan pemilihan penyedia berupa pengumuman  pemilihan  penyedia  yang  luas  dan  terbuka  melalui  aplikasi  LPSE, menunjukan  akuntabilitas  karena  adanya  arsip  dan  pencatatan  yang  lengkap  dan mekanisme  untuk  mengevaluasi,  mereview,  meniliti  dan  mengambil  tindakan  terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta melalui aplikasi SPSE.
Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara e-procurement di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  menunjukan  terbuka  dan  bersaing,  diketahui respon  penyedia  yang  mendaftar  sangat  banyak,  menunjukan  adil/tidak  diskriminatif dengan  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  peserta  dalam  pemilihan  penyedia selama  memenuhi  kualifikasi,  persyaratanya  bersifat  terbuka  dan  dapat  dilihat  melalui melalui  aplikasi  SPSE  serta  menunjukan  efektif  dan  efisien , karena  adanya  proses pelaksanaan pemilihan penyedia menggunakan elektronik.
Sumber: Aplikasi SPSE pada LPSE Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah (2023) Gambar 2. Jumlah penyedia yang mendaftar dan memasukan penawaran
Pada hakekatnya pengadaan barang/jasa diselenggarakan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan  dengan  menggunakan  metode  dan  proses  tertentu  guna  tercapainya kesepakatan dengan mutu yang baik, jumlah yang cukup, terpenuhinya persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan  publik dengan berpegang pada prinsip  pengadaan berdasarkan standar metode dan proses pengadaan yang baku. Melalui penelitian yang dilakukan proses pengadaan  barang/jasa  secara e-procurement pada  Biro  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dengan good governance yaitu:
a. Transparansi  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  barang/jasa  ini  adalah  dengan membuka informasi melalui http://lpse.jatengprov.go.id , selain itu untuk melihat Rencana  Umum  Pengadaan  (RUP)  ada  pada  pada  laman  sirup.lkpp.go.id. Responsivitas  juga  sudah  diterapkan  dimana  Biro  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  selaku  UKPBJ  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah menindak lanjuti setiap permintaan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  dengan  memerintahkan  Pokja  Pemilihan  untuk  segera  melaksanakan pemilihan  penyedia  (Tender/Seleksi/Penunjukan  Langsung)  bagi  kebutuhan- kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  pengguna  pengadaan  barang  /  jasa    OPD  di lingkungan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
b. Akuntabilitas  dengan  pencatatan-pencatatan  pelaksanaan  pemilihan  penyedia melalui  portal http://lpse.jatengprov.go.id dengan  dibuatkan  berita  acara  yang diupload  pada  laman  SPSE  serta  Jawaban  sanggah  atas  komplain/protes  dari peserta dengan menjawab melalui sistem aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan.
c. Terbuka  dan  bersaing,  informasi  tentang  paket  pekerjaan  disampaikan  melalui aplikasi  SPSE,  penyedia  manapun  dengan  mudah  bisa  mengakses  dan  ikut berpartisipasi dengan cara mendaftar dan memasukan penawaran.
d. Adil / tidak diskriminatif adanya evaluasi yang sama, tidak memihak kepada salah satu penyedia.
e. Efektif  dan  efisien,  Biro  APBJ  Setda  Provinsi  Jawa  Tengah  telah  menerapkan paperless  dalam  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  dengan  membuat  aplikasi SILALAPBAJA yaitu aplikasi berbasis Web, memiliki 3 fungsi utama antara lain fungsi  Smart  Report,  Pengadaan  dan  Pelayanan.  Tujuan  SILALAPBAJA  adalah untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pada provinsi Jawa Tengah agar lebih  efisien,  efektif  dan  akuntabel  sekaligus  memudahkan  dalam  pengiriman dokumen pengadaan guna dilakukannya reviu persiapan pengadaan.
Dengan  demikian  kesesuaian  penerapan good  governance pada  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa secara e-procurement di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Hasil penelitian yang sudah diolah (2023)
Gambar 3. Kesesuaian Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement
Akuntabilitas Terbuka dan Bersaing Adil / Tidak Diskriminatif Efektif dan Efisien
Transparan
Memberikan Informasi yang lengkap dan jelas
Mencapai Sasaran yang baik, tepat dan bermanfaat
• Terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan,
• Memberikan  kesempatan  kompetisi kepada penyedia
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penyedia
• Sesuai  dengan  kebutuhan  yang ditetapkan dan memberikan manfaat
• Penggunaan dana dan daya secukupnya untuk  mencapai  sasaran yang ditetapkan
2. Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement
Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement di Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, adalah:
a. Terjadinya  Gangguan  server  yang  disebabkan  oleh maintanance  sistem dan padatnya intensitas penggunaan sistem dan indikasi peretasan.
b. Kurangnya  sarana  prasarana  berupa  seperangkat  komputer  bagi  masing-masing pokja  serta  keterbatasan  ruangan  untuk  rapat  persiapan/reviu  maupun  untuk pembuktian  kualifikasi  penyedia  yang  bisa  menghambat  pelaksanaan  pemilihan penyedia  dan  mengganggu  kenyamanan  para  penyedia  maupun  OPD  yang memenuhi undangan dari Pokja Pemilihan.
c. Pelaku  usaha  tidak  memasukkan  penawaran  karena  persyaratan  penyedia  sangat kompleks dan sebagian pelaku usaha tidak memahami sistemnya.
d. Ketidakcermatan dalam penyusunan dokumen menyebabkan tender gagal/diulang.
e. Terbatasnya  anggaran  guna  melakukan  klarifikasi  lapangan  bisa  menyebabkan kurangnya optimalisasi dalam evaluasi penawaran calon penyedia.
f. Potensi  intervensi  dari  pihak  luar  yang  mencoba  mempengaruhi  keputusan  atau hasil evaluasi Pokja Pemilihan.
3. Membangun e-procurement yang Baik Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Penerapan good  governance pada  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara e- procurement sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa  yaitu  efisien,  efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, yang bertujuan untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  pengadaan  barang/jasa, sehingga  hasilnya  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dari  segi administrasi, teknis dan keuangan. Adapun kriteria Membangun e-procurement yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:
1. Transparan ,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  Pengadaan Barang/Jasa  secara e-procurement bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas serta  aplikasi  SPSE  mudah  diakses  tanpa  ada  halangan  oleh  penyedia  yang berminat dan oleh masyarakat pada umumnya.
2. Akuntabel ,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  dengan  cara mengetahui  alur/mekanisme  implemantasi  yang  terkait  Pengadaan  Barang/Jasa secara e-procurement seperti  membuat  jadwal  pemilihan  penyedia  secara  benar, membuat dan mengaplaud berita acara serta menyimpan history/summary report sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
3. Terbuka , berarti Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement dapat diikuti oleh semua  penyedia  barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan  /kriteria  tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas melalui aplikasi SPSE yang mudah diakses.
4. Bersaing ,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  secara e-procurement harus  dilakukan melalui  persaingan  yang  sehat  diantara  sebanyak  mungkin  penyedia  barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang
ditawarkan secara kompetitif dan tentunya tidak ada intervensi/penghalang yang mengganggu  terciptanya  mekanisme  pasar  dalam  pengadaan  barang/jasa.  Agar mendapatkan  ketepatan  dalam  pemilihan  penyedia  barang/jasa  perlu  adanya penambahan fitur vendor system pada aplikasi SPSE sebagai penilaian penyedia atas pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai penyedia barang/jasa.
5. Adil  /  tidak  diskriminatif ,  berarti  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Seperti dengan  menjawab  semua  pertanyaan-pertanyaan  dalam aanwijzing melalui aplikasi SPSE, mengevaluasi penawaran dengan sikap yang sama, menetapkan dan mengumumkan  pemenang  secara  otomatis  tersampaikan  melaui  email  masing- masing peserta.
6. Efisiensi ,  berarti  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  diusahakan  dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
7. Efektif , berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang  telah  ditetapkan  serta  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  melalui aplikasi SPSE. Hendaknya para pelaku pengadaan dalam melaksanakan pengadaan secara e-procurement masing-masing mengunakan komputerisasi yang terhubung internet  untuk  memudahkan  proses  pengadaan  secara e-procurement disamping juga memudahkan penyimpanan file dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan memudahkan ketika adanya probity audit . Serta selalu menjaga id dan paswordnya masing-masing untuk menjaga terjadinya indikasi peretasan pada e-procurement.
Kriteria membangun e-procurement yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa tersebut tak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukungnya seperti:
a. Pelaku  Pengadaan  (SDM)  yang  bersertifikat  (mempunyai  keahlian  pengadaan barang/jasa);
b. Anggaran  tercukupi  guna  melaksanakan  klarifikasi  lapangan  sebagai  bentuk evaluasi penawaran kepada calon penyedia;
c. Memahami regulasi, selalu update perubahan peraturan pengadaan barang/jasa dan ikuti sosialisasi perkembangan pengadaan barang/jasa;
d. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  berupa  seperangkat  komputer bagi  pelaku  pengadaan,  ruangan  yang  nyaman,  tersedianya  server  khusus  LPSE Tengah dan bandwidth internet yang memadai bagi penggunanya;
e. Peningkatan insentif bagi SDM yang menjalankan pengadaan barang/jasa secara e-procurement mengingat begitu besarnya tanggung jawab yang diemban juga agar tidak goyah terhadap intervensi;
f. Menjaga keamanan digital ( id and password ) agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar;
g. Pemeliharaan rutin ( maintenance system ), diusahakan pada waktu diluar padatnya penggunaan e-procurement.

## PENUTUP
Proses Pengadaan Barang/Jasa di Biro Administrasi Pengadaan barang Jasa Setda Provinsi Jawa  Tengah  pada  prinsipnya  sudah  menerapkan  prinsip good  governance dilihat  dari partisipasi para penyedia dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tentu akan menunjukan  semakin  kompetitifnya  persaingan.  Meskipun  penelitian  sudah  dilakukan secara  optimal,  namun  penelitian  ini  tidak  terlepas  adanya  kesalahan  dan  kekurangan, dikarenakan  adanya  keterbatasan  waktu  para  informan  dalam  tugas  dan  evaluasi penawaran yang padat dan keterbatasan tempat Penelitian guna pengambilan sampel hanya satu  lokasi  tempat  penelitian,  sehingga  kemungkinan  ada  perbedaan  hasil  penelitian apabila  penelitian  yang  sama  dilakukan  pada  objek  penelitian  yang  lain,  namun  sampel penelitian ini sudah memenuhi prosedur penelitian. Diharapkan pada penelitian mendatang dapat menyempurnakannya baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif yang lebih  mendalam  lagi  agar  penelitian  menjadi  lebih  sempurna  dan  akurat.  Peneliti selanjutnya dianjurkan pula untuk mengobservasi objek penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian serta tidak hanya satu obyek penelitian saja, namun perlu ada tambahan observasi obyek OPD/Instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, C. S. W. (2017). Indonesian Treasury Review Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kementerian Keuangan Papua Barat.
Ahmad,  Kadir  Adys,  A.,  &  Haq,  N.  (2020).  Implementasi  E-Procurement  Dalam Pengadaan Barang. 2 (2).
Darmawan, R. K. (2022). Ganjar Marah-marah Saat Sidak ke SMAN Tawangmangu, Bangunannya  Bergaya  Futuristik,  tapi  Temboknya  Jebol  Saat  Ditendang . Kompas.  https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/31/191150078/ganjar- marah-marah-saat-sidak-ke-sman-tawangmangu-bangunannya-bergaya
Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . 7 (1), 78–90.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33–54.
https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075
Lestyowati,  J.,  Diklat,  B.,  &  Yogyakarta,  K.  (n.d.).  Analisis  Permasalahan  E- Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja.
Malinda,  Y.,  &  Hardjomuljadi,  S.  (2019).  Faktor  Dominan  Kendala  Penggunaan  E- Catalogue  Pada  Proses  Pengadaan  Proyek  Konstruksi  Jalan  Dengan  Metoda
Spss & Rii. Rekayasa Sipil , 7 (2), 90.
https://doi.org/10.22441/jrs.2018.v07.i2.04
Michaud, M., & Audebrand, L. K. (2022). One governance theory to rule them all? The case  for  a  paradoxical  approach  to  co-operative  governance. Journal  of  Co- Operative Organization and Management , 10 (1).
https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100151
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  a,  &  Saldana,  J.  (2014).  Drawing  and  Verying Conclusions. Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods  Sourcebook ,  275–322. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=3C NrUbTu6CsC
Moleong,  L.  (2005). Metodologi  Penelitian  Kualitatif.pdf  -  Google  Drive . https://drive.google.com/file/d/1- HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGZ7/view
Muhardiansyah.  (2021). Lelang  Elektronik  Proyek  Rp29  M  di  Kudus  Terindikasi Diretas,  Polisi  Turun  Tangan .  https://www.merdeka.com/peristiwa/lelang- elektronik-proyek-rp29-m-di-kudus-terindikasi-diretas-polisi-turun- tangan.html
Mulyono,  P.  E.  (2017). Analisis  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik . https://e-
journal.unair.ac.id/ADJ
Oktavira,  B.  A.  (2021,  November  10). Aturan  Tender  Dan  Tahapannya .  Hukum Online. https://www.scribd.com/document/549624963/Aturan-Tender-Dan- Tahapannya
Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Aplikasi  Kebijakan  Publik  &  Bisnis , 1 (2). https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj
Satrio, A. D. (2021). KPK Tangani 240 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Sejak  2004 .  https://nasional.sindonews.com/read/616321/13/kpk-tangani-240- kasus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-sejak-2004-1638418369
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuatitatif  Kualitatif  dan  R  &  D . https://www.scribd.com/document/688009736/Metode-Penelitian-Kuantitatif- Kualitatif-Dan-R-D-Prof-Dr-Sugiyono-2017
Suharti.  (2020,  November  19). SIARAN  PERS  Transformasi  Digital  dan Profesionalisme  SDM  Pengadaan  (Rakor  PBJ  2020)  –  Blog  Mirhan  Triandi Doe .  https://mirhanmorowaliutara.com/2020/11/19/siaran-pers-transformasi- digital-dan-profesionalisme-sdm-pengadaan-rakor-pbj-2020/
Sunardi,  N.  (2019). JIMF  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Mekanisme  Good  Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2012-2018 . 2 (3).
Supraba,  R.  M.,  &  Bandiyono,  A.  (2016).  Penerapan  E-Procurement  Dalam  Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 14 (3),
229–236. https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/viewFile/5847/5401
Sutedi,  A.  (2016). Aspek  hukum  pengadaan  barang  &  jasa  dan  berbagai permasalahannya . Sinar Grafika.
Theodora  Liza,  R.  (2022).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Keuangan  Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Diponegoro Journal Of Accounting , 11 (4), 1–10. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Umar, Z., Suadi, & Rasyidin. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E- Procurement  Di  Kabupaten  Bener  Meriah  Pada  Tahun  2020. Jurnal Transparansi Publik , 1 (1), 55–63.
Widodo Aris. (2018, October 12). Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara - TopBusiness . https://www.topbusiness.id/16940/good-governance- pengelolaan-keuangan-negara.html
Yusri.  (2017).  Garis-Garis  Besar  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  (The Outlines  Of  Procurement  Of  Goods  And  Services  Of  Government). Anterior Jurnal , 16 (2), 195–206.