## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE
Ummie Tsabita Ananda Afiudin a , Arfianna Novera a , Neisa Angrum Adisti a , Ayu Puspasari b
a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email: ummietsabita@gmail.com, arfianna_novera@yahoo.com , neisa@unsri.ac.id
b Fakultas Tekhnik  Politeknik Negeri Sriwijaya, Email:  ayupuspa1974@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1822

## Abstrak:
Perkembangan  teknologi  sangat  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat.  Dengan  berkembangnya teknologi  maka  berkembang  pula  semua  aspek  yang  ada  di  kehidupan  masyarakat  khususnya  pada bidang keuangan. Perkembangan teknologi pada bidang keuangan menghasilkan sebuah produk yang bernama pinjaman online. Pinjaman online menggunakan sistem Peer To Peer Lending dimana para peminjam  dan  pemberi  pinjaman  hanya  melakukan  perjanjian  dalam  jaringan  internet  saja.  Adanya aplikasi  pinjaman  online  memudahkan  masyarakat  untuk  melakukan  pinjaman  tanpa  harus mendatangi  perusahaan  pinjaman  online  tersebut  dan  tanpa  menggunakan  agunan  apapun.  Namun perlu  diperhatikan  bahwa  tindak  pidana  juga  dapat  terjadi  pada  perkembangan  teknologi  ini dikarenakan tidak semua pinjaman online layak untuk digunakan. Terdapat dua jenis pinjaman online yaitu  pinjaman  online  legal  dan  pinjaman  online  illegal.  Pinjaman  online  legal  lebih  aman  untuk digunakan  dibandingkan  pinjaman  online  illegal.  Pinjaman  online  legal  merupakan  pinjaman  online yang telah terdaftar resmi di OJK dan mendapatkan izin, sedangkan pinjaman online yang illegal tidak terdaftar  di  OJK  dan  tidak  mendapat  izin  resmi.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan 2. Bagaimana efektivitas OJK dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman  online.  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  penulisan  ini.  Setelah  melakukan penelitian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  penyalahgunaan  data  pribadi  bisa  diselesaikan  dengan  dua cara  yaitu  melalui  cara  non-litigasi  maupun  litigasi  dan  OJK  selaku  pengawas  untuk  semua penyelenggara  pinjaman  online  berhak  untuk  memberikan  sanksi  administratif  pada  penyelenggara yang melanggar data pribadi peminjam.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman Online; Data Pribadi; Otoritas Jasa Keuangan

## Abstract:
The development of technology is very convenient for the public. With the development of technology, it  also  develops  all  aspects  that  exist  in  people’s  lives  especially  in  the  financial  field.  The development  of  technology  on  the  financial  field  resulted  in  a  product  named  online  loan.  Online loans  use  the  Peer  To  Peer  Lending  system  where  borrowers  and  lenders  make  only  agreements within the internet network. The presence of online loan application makes the citizens easier to make loans without visiting where the company is and without using any collateral. But it should be noted that criminal acts can also happen in the development of this technology because not all online loans are  eligible  for  use.  There  are  two  types  of  online  loans  which  are  legal  online  loans  and  illegal online  loans.  Legal  online loans  are  safer  to  use  than  illegal  online  loans.  Legal  online  loans  have been  officially  registered  with  OJK  and  obtained  permission,  whereas  illegal  online  loans  are  not registered  with  OJK  and  do  not  receive  official  permission.The  formulation  of  the  problem  in  this
study is 1. How is legal protection against misuse of personal data in online loans and 2. How is the effectiveness of OJK in protection misuse of personal data in online loans. The author uses qualitative methods  in  this  writing.  After  conducting  the  research,  the  author  concluded  that  the  misuse  of personal data could be resolved by non-litigation as well as litigation and OJK as the supervisor for all online loan organizers has the right to impose administrative sanctions on organizers who violate the borrower’s personal data.
Keywords: Legal Protection, Online Loans, Personal Data, Financial Services Authority

## LATAR BELAKANG
Adanya  perkembangan  teknologi  yang  semakin  meningkat  dapat  memberikan  kemudahan bagi  masyarakat.  Kemudahan  tersebut  berada    di  beberapa  sektor  kehidupan.  Salah  satu perkembangan teknologi yang digemari masyarakat adalah di bidang komunikasi. Kemajuan teknologi  di  bidang  komunikasi  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  seperti kemudahan  untuk  masyarakat  berkomunikasi  dengan  kerabat  yang  tinggal  berjauhan. Kemudian  kemudahan  lain  yang  dapat  dirasakan  dampaknya  oleh  masyarakat  adalah  di bidang finansial atau keuangan 1 . Hal tersebut lebih dikenal dengan financial technology . Kemajuan  dari financial  technology ini  terbukti  dari  adanya  berbagai  aplikasi  yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut  dengan  aplikasi  pinjaman online. Pinjaman online merupakan  pelaksanaan  layanan jasa  keuangan  yang  merupakan  tempat  bagi  bertemunya  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman  guna  melaksanakan  perjanjian  pinjam  meminjam  menggunakan  mata  uang  rupiah dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yaitu  dengan  jaringan  internet.  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Sistem  pada  pinjaman online sendiri  memiliki  beberapa  jenis  salah  satunya  adalah Peer  to  Peer  Lending. “ Peer  to  Peer  Lending” sendiri merupakan  sistem  dari  pinjam- meminjam dalam aplikasi pinjaman online , hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian  dalam  proses  pinjam-meminjam  yang  mempertemukan  antara  seseorang  yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet. 2 Terdapat  perbedaan  antara  pinjaman online legal  dan  pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal  merupakan  pinjaman online yang  terdaftar  dan  diawasi  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan,  terdapat  identitas  atau  informasi  yang  jelas  dari  pengurus  dari  pinjaman online tersebut, terdapat  seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan  informasi  mengenai  biaya  pinjaman  dan  denda.  Sedangkan  Pinjaman Online Ilegal  tidak  mendapatkan  izin  resmi  dan  tidak  memiliki  pengawasan  dari  Otoritas  Jasa Keuangan,  informasi  dan  alamat  pengurus  pinjaman online sulit  untuk  didapatkan,  proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya.
Adanya  pinjaman  online  ilegal  kemudian  membuat  adanya  permasalahn penyalahgunaan  data  pribadi  seperti  menggunakan  KTP  orang  lain  untuk  melakukan
1 Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, “PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN  ONLINE  DALAM  PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA”, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum  dan  HAM  Jakarta,  Vol.  11,  Nomor  3,  hlm.  Diakses  pada  354, 1400-6079-2-PB  (2).pdf ,  Diakses  pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 15.46.
2 Fathul  Mu’in,  dkk, “PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  BISNIS  FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI”, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm  28,  diakses  pada file:///C:/Users/lenovo/Downloads/4002-15807-1-PB.pdf ,    diakses  pada  tanggal  15 Agustus 2021 pukul 11.45.
pinjaman  online  serta  debt  collector  menyebarkan  data  pribadi  peminjam  karena  peminjam tidak melunasi hutang pada tanggal jatuh tempo.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan artikel ini :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ?
2. Bagaimana  efektivitas  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  perlindungan  terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?

## METODE
Metode  Penelitian  ini  adalah  Yuridis-Normatif.  Penulisan  dengan  metode  penelitian  ini berarti menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian atau dengan kata lain penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  sumber  dari  kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier., berupa :
1. Bahan  Hukum  Primer  :  UUD  1945,  KUHP,  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  POJK  No.  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  :  Jurnal  Hukum,  Buku,  Hasil  Penelitian,  Putusan  Hakim serta Tulisan Dosen Fakultas Hukum.
3. Bahan Hukum Tersier : Kamus dan Hasil Penelitian Para Sarjana

## ANALISIS DAN DISKUSI
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Dalam Pinjaman Online

## 1. Financial Technology
Dalam  perkembangan  pada  era  industri  4.0  sektor  keuangan  adalah  salah  satu  sektor  yang memiliki  perubahan  yang  sangat  signifikan.  Hal  tersebut  disebut  dengan Financial technology atau Fintech .  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  teknologi  finansial  memberikan  pengertian  terhadap financial technology yaitu penggunaan teknologi yang berada dalam ruang lingkup keuangan dan dapat menghasilkan  sebuah  produk,  layanan,  teknologi,  serta  model  bisnis  baru  dan  dapat memberikan  dampak  kepada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  serta  efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dalam sistem pembayaran. 3
Financial  technology hadir  guna  memberikan  jawaban  bagi  permasalahan  dalam  hal keuangan dalam kehidupan masyarakat dalam lembaga keuangan konvensional. Seperti yang kita  ketahui  bahwa  sebelum  adanya  perkembangan  era  industri  4.0,  urusan  dalam  lembaga keuangan  seperti  perbankan  adalah  hal  yang  rumit  serta  membutuhkan  waktu  yang  lama. Oleh  karena  itu Fintech memberikan  kemudahan  serta  kecepatan  untuk  masyarakat  dalam
3 Maulidah  Narastri  dan  Abdullah  Kafabih, “FINANCIAL  TECHNOLOGY  (FINTECH)  DI  INDONESIA DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  ISLAM” ,  Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE), Vol.  2,  No.  2,  2020,  hlm.  156, 319748-financial-technology- fintech -di-indonesi-62075377.pdf ,  Diakses  pada tanggal 22 November 2021 Pukul 14.20.
melakukan  proses  transaksi  khusunya  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  dalam  hal peminjaman dana. 4

## 2. Pinjaman Online
Pinjaman online sendiri  merupakan  sarana  untuk  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam uang  dan  dioperasikan  oleh  penyedia  jasa  secara online .  Dalam  kata  lain  pinjaman online merupakan  layanan  produk  seperti  kredit  pinjaman  yang  berada  dalam  teknologi  informasi. Melakukan peminjaman uang dalam pinjaman online maka dana tersebut akan langsung cair dan tidak membutuhkan jaminan atau agunan apapun. Maka dari itu pinjaman online sering kali disebut sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus mengajukan pinjaman  secara  langsung  dengan  datang  ke  tempat  dimana  biasanya  terdapat  transaksi pinjam meminjam uang. 5
Terdapat  beberapa  keuntungan  menggunakan  pinjaman online seperti  memiliki  proses  yang cepat  seperti  tidak  perlu  melakukan  wawancara  tatap  muka  apabila  memiliki  pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pinjaman. Pinjaman online juga memiliki syarat yang mudah untuk  para  calon  nasabah,  biasanya  tidak  memiliki  agunan  serta  tidak  ada  nominal  khusus untuk  melakukan  pinjaman.  Fleksibel  juga  merupakan  keuntungan  menggunakan  pinjaman online dikarenakan tidak perlu datang ke kantor tempat perusahaan pinjaman online tersebut. Kemudian  pinjaman online juga  memberikan  layanan  seperti  kalkulator  kredit.  Kalkulator kredit  adalah  layanan  dimana  peminjam  dapat  mengetahui  jumlah  uang  yang  bisa  ia dapatkan.

## 3. Jenis Pinjaman Online
Tidak semua pinjaman online yang beredar di masyarakat itu aman untuk digunakan. Dalam dunia pinjaman online terdapat pinjaman online legal serta pinjaman online ilegal . Pinjaman online legal  sudah  terdaftar  secara  resmi  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  serta  dibawah pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online yang legal memiliki alamat yang jelas  serta  informasi  mengenai  kantor  yang  mudah  didapatkan  oleh  masyarakat.  Terdapat seleksi  dalam  pemberian  pinjaman  dan  juga  adanya  transparansi  dalam  informasi  biaya pinjaman dan denda. Menggunakan pinjaman online legal memberikan keamanan yang lebih karena pinjaman online legal hanya dapat mengakses kamera, mikrofon serta lokasi saja. Pinjaman online ilegal memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa  Keuangan  serta  tidak  memiliki  alamat  kantor  yang  jelas.  Tidak  adanya  seleksi  dalam pemberian pinjaman. Tidak ada batasan dalam pinjaman serta tidak ada batasan bunga pada pinjaman.  Pinjaman online ilegal  dapat  mengakses  seluruh  data  yang  ada  di  ponsel  si peminjam dan hal tersebut akan digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik dengan cara  menghina,  menyebarkan  foto  dan  video  pribadi.  Pinjaman online ilegal  juga  tidak memiliki layanan pengaduan untuk nasabah. 6

## 4. Perlindungan Data Pribadi
4 Darman, “ Financial technology ( Fintech ): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia”, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 131, 2853-5829-1-PB.pdf ,  diakses  pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 18.45.
5 Anonim,  “Definisi  dan  Latar  Belakang  Pinjaman Online ”, https://www. online -pajak.com/tentang- pajak/pinjaman- online , diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 14.56.
6 Mutiara  Syafira,  “Ini  Perbedaan  Pinjaman Online Ilegal  dan  Resmi”, https://www.merdeka.com/uang/ini- perbedaan-pinjaman- online -ilegal-dan-resmi.html , diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 23.07
Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  khususnya  dalam  pasal  29  ayat  1  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  hak  miliknya.”Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  berbunyi  “Data  Pribadi adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  perlindungan  data  pribadi  adalah  hak  atau privacy  rights yang  dimiliki  oleh  setiap individu  dan  harus  dilindungi  oleh  negara  dan  dalam privacy  rights semua  individu mempunyai  hak  untuk  menyimpan  serta  merahasiakan  hal-hal  yang  dianggap  pribadi  bagi setiap individu.
Bagi  pihak  yang  merasa  hak  perlindungan  data  pribadinya  dilanggar  maka  pihak tersebut dapat meneumpuh dua jalus perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secrara non  litigasi  serta  perlindungan  hukum  secara  litigasi.  Proses  penyelesaian  permasalahan melalui non-litigasi biasanya terdapat seseorang yang menjadi penengah. Dalam hal ini yang menjadi  penengah  lembaga  jasa  keuangan  yaitu    Otoritas  Jasa  Keuangan  atau    OJK.  Pihak yang merasa diragukan dapat  melakukan pengaduan ke OJK. Hal ini disebut dengan sanksi administratif.    Sanksi  administratif  dalam  permasalahan  ini  diatur  dalam  POJK  No. 77/POJK.01/2016  khususnya dalam pasal  47 berisi mengenai  ketentuan sanksi administratif dalam  permasalahan  penyalahgunaan  data  dalam  pinjaman online .  Pasal  47  berisi  bahwa apabila terdapat pelanggaran kewajiban serta larangan dalam peraturan yang dibuat oleh OJK maka  OJK  berwenang  menggunakan  sanksi  administratif  yang  berupa  peringatan  tertulis, denda yang akan diberikan jumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian  dalam  pasal  47  ayat  2  dan  3  POJK  dituliskan  bahwa  sanksi  administratif  yang berupa  denda,  pembatasan  kegiatan  usaha  serta  pencabutan  izin  bisa  dikenakan  dengan memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dan bisa juga tidak.
Penyelesaian  permasalahan  penyalahgunaan  data  pribadi  melalui  jalur  litigasi  bisa menggunakan Undang-Undang yang tertera di bawah ini :
Tabel 1:Undang-undang Mengenai Perlindungan Penyalahgunaan Data Pribadi
No. Undang-Undang Isi Pasal Sanksi 1. Pasal  27  ayat  3 UU  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Setiap Orang dengan
sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  meiliki muatan penghinaan dan/atau  pencemaran  nama baik Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 2. Pasal  369  Kitab Undang-Undang Barangsiapa dengan maksud untuk Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Hukum Pidana menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  dengan ancaman  pencemaran  baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu  yang  seluruhnya atau  sebagian  kepunyaan orang  itu  atau  orang  lain, atau supaya membuat hutang  atau  menghapuskan piutang,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama empat tahun. 3. Pasal  378  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  dengan memakai  nama  palsu  atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan  orang  lain untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau supaya  memberi  hutang maupun menghapuskan piutang  diancam  karena penipuan  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat tahun. Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## Sumber : analisis penulis
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bagi korban penyalahgunaan data dalam pinjaman online dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan salah satu pasal di  atas. Sebelum melanjutkan ke jalur hukum  harus dianalisis terlebih  dahulu  apakah sesuai dengan unsur-unsur yang tertera di setiap pasal.
Permasalahan  penyalahgunaan  data  dalam  penyelenggaraan  pinjaman online yang unsur-unsurnya termasuk kedalam pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik  akan diberikan sanksi  yang  aturannya  terpisah  dari  pasal  tersebut.  Sanksi  dari  pasal  tersebut  adalah  pada
bagian ketentuan pidana khususnya pasal 45 yang berbunyi : ”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Maksud  dari  pasal  tersebut adalah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Para pelaku  akan  mendapatkan  sanksi  antara  hanya  berupa  penjara  atau  bisa  penjara  dan  denda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal tersebut.
Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online juga bisa dipidana dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan ancaman  pencemaran  baik  dengan  lisan  maupun  tulisan,  atau  dengan  ancaman  membuka rahasia,  memaksa  seseorang  supaya  memberikan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
Pasal tersebut bisa berlaku ke tindak pidana dimana apabila seseorang menerima uang dari suatu pinjaman online padahal orang tersebut tidak melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun  dan  harus  mengembalikan  uang  tersebut  beserta  bunga  nya. Terdapat  unsur  ancaman  pencemaran  baik  dengan  lisan  maupun  tulisan,  atau  dengan ancaman membuka rahasia merupakan hal-hal yang dilakukan oleh debt-collector dari pihak- pihak penyelenggara pinjaman online .
Kasus  lain  dari  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  pinjaman  online  bisa berupa  apabila  seseorang  menggunakan  data  pribadi  orang  lain  untuk  melakukan  pinjaman online dan orang yang dipakai data pribadinya diminta untuk membayar uang yang dipinjamn tanpa  menerima  uang  dari  pihak  pinjaman online tersebut  maka  orang  yang  menggunakan pinjaman online itu  bisa  dipidana  dengan  pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  berbunyi  “  barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.”Pasal  378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor  127  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1660.  Dalam  pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang cocok dengan penyalahgunaan data pribadi seperti dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu  disini  dimaksudkan  untuk  seseorang  yang menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjaman online .

## Efektivitas  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perlindungan  Terhadap    Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online
Pemerintah  Negara  Indonesia  membentuk  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  karena  adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 kemudian adanya trend Bank Sentral dari negara lain seperti di Inggris pada tahun 1997,  Jerman pada tahun 1949,  Jepang pada tahun 1998
yang  dimana  negara-negara  tersebut  menginginkan  supaya  bank  sentral  menjadi  lembaga yang independen dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun. Dengan dibentuknya OJK  maka  diharapkan  dapat  mengatasi  kompleksitas  keuangan  global  yang  berasal  dari ancaman krisis. 7
Otoritas  Jasa  Keuangan  lahir  pada  tahun  2011  saat  dimana  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  lahir  atas  dasar  amanah  dalam  pasal  34 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  yang  kemudian  diubah  ke  Undang-Undang  Nomor 03  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia.  Tanggal  1    Januari  tahun  2013  diberlakukannya Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut.  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan lembaga  independen  yang  ada  di  Indonesia  karena  OJK  tidak  berada  di  bawah  naungan kementerian  atau  instansi  apapun.  OJK  bukan  hanya  lembaga  yang  independen  tetapi  juga institutsi yang memiliki kewenangan yang berbeda dengan lembaga seperti Bank Indonesia. Lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK harus membayarkan sebuah fee ke OJK yang yang tersebut akan digunakan untuk biaya operasional untuk lembaga OJK itu sendiri.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan dijelaskan  bahwa  OJK  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang  memiliki  fungsi  untuk mengatur  dan  mengawasi  seluruh  sistem  keuangan  yang  ada  seperti    jasa  perbankan,  pasar modal.  Asuransi,  dana  pension,  lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya yang  termasuk  ke  sektor  jasa  Industri  Keuangan  Non  Bank  juga  diatur  serta  diawasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebuah lembaga yang independen dan memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang  untuk  mengatur,  mengawasi,  memeriksa  serta menyidik. 8 Tujuan dari adanyan pengawasan dari OJK adalah : 9
a. Supaya  aktivitas  yang  ada  di  perusahaan  tersebut  bisa  berjalan  sebagaimana rencana  yang  ada  dimana  rencana-rencana  tersebut  mencakup  proses  dari perusahaan  tersebut,  sistem  yang  dijalankan  serta  hasil  yang  dihasilkan  dari perusahaan itu.
b. Supaya tidak adanya penyimpangan dalam perusahaan yang sedang diawasi.
c. Meminimalisir  karyawan-karyawan  yang  melakukan  penyimpangan  dalam bekerja.
d. Menjadikan mudah pencegahan.
e. Pegendalian biaya
f. Supaya tercapainya tujuan
g. Terlindunganya konsumen serta masyarakat.
Peran  OJK  dalam  penyalahgunaan  data  di  pinjaman online diatur  dalam  pasal  47 POJK    No.  77/POJK.012016  dan  berada  dalam  penyelesaian  kasus  non  litigasi  atau  di  luar
7 Bambang  Murdadi,  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Pengawas  Lembaga  Keuangan  Baru  Yang  Memiliki Kewenangan Penyidikan”, Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 35, 716-1549- 1-PB.pdf , diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 14.43.
8 Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
9 Widhi  Ariyo  Bimo  dan  Alvin  Tiyansyah.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi  Pinjaman Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Fintech Lending),  Moneter  :  Jurnal  Keuangan  &  Perbankan,  Vol.  7  No.  1 April 2019, hlm. 28, 2515-5688-1-SM.pdf , diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 14.15.
pengadilan dimana OJK menjadi tempat korban mengadu mengenai kasus-kasus yang ada di pinjaman online khususnya penyalahgunaan data pribadi kemudian OJK selaku pemberi izin untuk menjalankan pinjaman online akan memeriksa penyelenggara pinjaman online tersebut dan  apabila  pinjaman online tersebut  terbukti  melakukan  penyalahgunaan  pinjaman online maka  OJK  akan  memberikan  sanksi  berupa  sanksi  administratif  dimana  OJK  akan memberikan  peringatan  secara  tertulis  kepada  pihak  pinjaman online yang  melakukan pelanggaran kemudian OJK juga bisa memberikan denda dengan jumlah tertentu, OJK juga bisa  memberhentikan  kegiatan  usaha  pinjaman online tersebut  dengan  mencabut  izin berjalannya perusahaan pinjaman online yang dituju.
Meskipun  Otoritas  Jasa  Keuangan  hanya  memberikan  sanksi  administratif  kepada pihak  pinjaman online yang  menyalahgunakan  data  seseorang  dalam  pinjaman online tetapi hal  tersebut  tidak  berarti  OJK  tidak  bisa  menindak  secara  tegas  kepada  pelaku.  Sanski administratif  yang  diberikan  bisa  berupa  sanksi  berat  seperti  pencabutan  izin  operasi  dari perusahaan  pinjaman online tersebut.  OJK  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam terlaksananya  sebuah  pinjaman online karena  semua  perusahaan  pinjaman online apabila ingin  mendapatkan  izin  beroperasi  secara  legal  harus  mendapatkan  izin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  pinjaman  online dapat  diselesaikan  secara  litigasi  maupun  non  litigasi.  Apabila  menyelesaikan  masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan tersebut ke OJK. Kemudian OJK  akan  memberikan  sanksi  administratif    yang  dimana  diatur  dalam  Pasal  47  POJK No.77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang dimaksud adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian apabila korban ingin menempuh jalur  litigasi  bisa  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  khususnya  pasal  27  ayat  3,  Pasal  369  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi  dalam  pinjaman  online  diatur  dalam  satu  peraturan  yang  dimiliki  OJK  khususnya POJK No. 77/POJK.O1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  diatur  mengenai  peran  OJK  dalam  permasalahan  penyalahgunaan  data  pribadi dalam pinjaman online. OJK sebagai  lembaga pengawas di  bagian keuangan bank dan non- bank menjadi tempat bagi korban untuk mengadu masalah penyalahgunaan data pribadi. OJK akan  menyelesaikan  permasalahan  ini  secara  non-litigasi  dimana  OJK  tidak  meneruskan permasalahan  ke  pengadilan  melainkan  OJK  menyelesaikan  permasalahannya  sendiri.  OJK memberikan  sanksi  bagi  perusahaan  pinjaman  online  yang  menyalahgunakan  data  pribadi peminjam  berupa  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  ini  diatur  dalam  pasal  47  POJK No. 77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang akan diberikan ke pelanggar adalah berupa peringatan  tertulis,  denda  yang  dimana  akan  diberikan  dalam  jumlah  uang  tertentu, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin penyelenggaraan pinjaman online.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. “Pinjaman Online Yang Terdaftar Di OJK.” OnlinePajak , 2018. Darman. “Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia,” 2019.
Mu’in, Fathul, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan.

## “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS
FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI.” Jurnal Hukum Malahayati 2, no. 1 (2021): 27–41.
Narastri, Maulidah. “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.” Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) 2, no. 2 (2020): 155–170.
Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 353–368.
“Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.” (n.d.).
“Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660” (n.d.).
“Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik In” (n.d.).
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” (n.d.).
“Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886” (n.d.).