## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 4, 2022: Social and Government Hal. 336-348 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.420

## Studi Implementasi Feeder Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

## Muhammad Nuqlir Bariklana
FISIP UIN Walisongo Semarang Email: muhammad.nuqlir@walisongo.co.id
Abstrak: Masalah  klasik  perkotaan  seperti  kemacetan,  polusi  yang  tinggi  menjadikan  solusi  angkutan  massal berkelanjutan yang baik menjadi sesuatu yang harus segera diwujudkan. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar  di  Indonesia  merealisasikan  angkutan  massal  perkotaan  dalam  bentuk  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  Trans Semarang  sejak  tahun  2009,  lalu  tahun  2019  meluncurkan feeder  BRT  sebagai  bentuk  optimalisasi  BRT  jalur utama.  Realitas  pelaksanaan  feeder  masih  banyak  ditemui  masalah  diantaranya  okupansi  penumpang  feeder minim,  masalah dengan pihak  ketiga, dan  beberapa  masalah  teknis  seperti kualitas  pelayanan  serta keamanan, kenyamanan  penumpang.  Masih  adanya  masalah  yang  menyelimuti  pelaksanaan  feeder  BRT  ini  menjadi menarik untuk di lakukan kajian lebih lanjut. Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus dan  teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter  &  Van  Horn,  penulis  akan  mengkaji  bagaimana  proses implementasi  feeder  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan proses implementasi feeder bisa dikatakan berjalan dengan dengan baik dalam hal komunikasi dengan  kelompok  kepentingan  yang  terdampak.  Sedangkan  implementasi  belum  optimal,  dikarenakan kurangnya sosialisasi masif kepada masyarakat dan adanya pandemi Covid-19 setelah feeder ini launching.
Kata Kunci: Implementasi, BRT, feeder.
Abstract:  Classic  urban  problems  such  as  congestion,  high  pollution  make  a  good  sustainable  mass  transit solution something that must be realized immediately. The city of Semarang as one of the big cities in Indonesia has realized urban mass transportation in the form of the Trans Semarang Bus Rapid Transit (BRT) since 2009, then  in  2019  launched  a  BRT  feeder  as  a  form  of  optimizing  the  main  line  BRT.  The  reality  of  implementing feeders  is  that  there  are  still  many  problems  encountered  including  minimal  feeder  passenger  occupancy, problems  with  third  parties,  and  several  technical  problems  such  as  service  quality  and  safety,  passenger comfort.  There  are  still  problems  surrounding  the  implementation  of  the  BRT  feeder,  which  is  interesting  for further  study.  By  using  qualitative  methods,  case  study  approaches  and  Van  Meter  &  Van  Horn's  theory  of policy implementation, the author will examine how the feeder implementation process works and analyze the factors that influence it. The results of this study reveal that the feeder implementation process can be said to be going  well  in  terms  of  communication  with  affected  interest  groups.  While  the  implementation  has  not  been optimal, due to the lack of massive outreach to the community and the Covid-19 pandemic after the feeder was launched.
Keyword: Implementation, BRT, feeder.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-09-26; Direvisi 2022-10-26; Disetujui: 2022-11-22

## PENDAHULUAN
Kondisi macet, ketidakteraturan, polusi udara adalah masalah umum yang dihadapi oleh kota- kota  besar  di  Indonesia.  Menurut  pakar  transportasi  dari  Pusat  Studi  Transportasi  dan  Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo, salah satu solusi untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan  pembangunan  transportasi  massal  yang  memadai.  Paradigma  pembangunan  perkotaan  masa kini harusnya lebih memprioritaskan pembangunan transportasi, karena jika transportasi lancar, maka kegiatan  di  bidang  lain  juga  akan  lancar.  Pembangunan  perkotaan  harus  diprioritaskan  melalui perubahan dari kota yang memfasilitasi kendaraan pribadi menjadi kota yang memprioritaskan sistem
layanan  transportasi  massal  (Gloria,  2019).  Melihat    pentingnya    peran    transportasi    dalam    suatu perkotaaan,    maka    diperlukan  manajemen  pengelolaan  transportasi  kota  yang  baik  agar  dapat mempermudah  mobilitas  masyarakat    perkotaan    dalam    melakukan    aktivitas.    Selain    itu, kelengkapan    sarana    dan  prasarana  transportasi  perkotaan  yang  baik  akan  mampu  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  melakukan  mobilitas  (Kurniawan,  Shalikhah,  Shofiati,  Azizah, & Mochtar, 2021)
Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia,  sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Jawa  tengah  juga  tengah  menghadapi  kondisi  ketidaksinambungan  antara  pertumbuhan  kendaraan bermotor dengan pertambahan jalan yang ada. Menurut data BPS Kota Semarang, penambahan mobil penumpang dan sepeda motor tiap tahun dari tahun 2017-2019 meningkat 6%. Kondisi tersebut tidak didukung  oleh  penambahan  ruas  jalan  yang  ada  di  Kota  Semarang.  Dalam  kurun  waktu  yang  sama yaitu tahun 2017-2019, tidak ada penambahan jalan di wilayah Kota Semarang. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah kemacetan yang saat ini sudah mulai terasa serta kondisi lingkungan yang semakin  menurun  karena  tingginya  polusi  udara  dari  kendaraan  bermotor.  Untuk  mengatasi  kondisi tersebut,  sejak  tahun  2009  Pemerintah  Kota  Semarang  menyelenggarakan  angkutan  transportasi massal  dengan  nama  BRT  Trans  Semarang.  Mengutip  dari  laman  Institute  For  Transportation  & Developmnet  Programme  (2016),  BRT  singkatan  dari  Bus  Rapid  Transit  yang  memiliki  pengertian sistem  transportasi  berbasis  bus  yang  berkapasitas  dan  berkecepatan  tinggi,  serta  memiliki  kualitas layanan  yang  baik  dengan  biaya  yang  relatif  murah.  BRT  juga  mengombinasikan  beberapa  elemen seperti  jalur  khusus  bus  yang  pada  umumnya  berada  pada  median  jalan,  penarikan  tarif  off  -board, level  boarding,  prioritas  bus  pada  persimpangan,  dan  elemen  kualitas  layanan  lainnya  seperti teknologi informasi serta branding yang kuat serta keunggulan pemasaran kepada pelanggan.
Implementasi  BRT  Trans  Semarang  selama  kurang  lebih  12  tahun  tentunya  tidak  berjalan mulus . Banyak sekali masalah yang terjadi selama pelaksanaanya. Permasalahan tersebut diantaranya masih  kurangnya  perawatan,  pengelolaan,  sarana  prasarana  di  shelter.  Masih  ada  beberapa  shelter yang  kondisinya  masih  belum  layak,  bahkan  tidak  tersedia  shelter  di  beberapa  titik  dan  tidak  ada tempat menunggu. Jika hujan turun, shelter masih terkena hujan. Selain itu, tidak tersedianya tempat khusus  bagi  kaum  disabilitas  pada  saat  naik  dan  turun  bus  dan  masih  belum  tersedia  kamera pengaman di beberapa shelter. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya sejumlah persoalan baru seperti, kenyamanan pengguna BRT yang terganggu serta meningkatnya jumlah kriminalitas. Padahal saat ini masyarakat  Kota  Semarang  membutuhkan  jasa  transportasi  publik  yang  aman,  nyaman,  dan  murah dalam rangka menunjang aktivitas masyarakat tersebut  (Wahyu, 2020). Survey yang dilakukan oleh Institute For Transportation & Developmnet Programme (ITDP)  tahun 2017 (dalam Nuha, Astuti, & Kristanto,  2021)  terkait  dengan  mode  share  angkutan  umum  di  Kota  Semarang  menunjukan  bahwa penggunaan angkutan umum masih  berkisar  di  angka  20  %.  Sebanyak 58 %  merupakan merupakan pengguna motor, dan 22 % pengguna mobil. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam operasionalisasi BRT  Trans  Semarang  selama  ini,  setidaknya  hingga  survey  tersebut  dilakukan  di  tahun  2017,  BRT trans semarang dianggap masih belum mampu untuk merubah pola mindset masyarakat untuk beralih dari moda transportasi pribadi menuju ke moda transportasi angkutan umum.
Salah satu kajian menarik di tahun 2014 oleh Susanty dkk yang menangkap permasalahan BRT Trans  Semarang,  melakukan  kajian  mengenai  skenario  kebijakan  yang  cocok  untuk  mengatasi masalah existing BRT Trans Semarang dan meningkatkan load factor BRT. Skenario kebijakan yang paling  memungkinkan  dan  paling  efisien  dari  sisi  ekonomi  adalah  mengadakan  armada  feeder (pengumpan).  Armada  ini  akan  melayani  rute  yang  tidak  terjangkau  oleh  armada  reguler  BRT  (bus besar  dan  bus  medium).  Mengingat  kondisi  geografis  kota  Semarang  yang  berbukit  dengan  kontur naik  turun,  jalan  utama  maupun  penghubung  yang  lebarnya  tidak  sama,  armada  feeder  ini  dirasa sangat  cocok  menjadi  penghubung  warga  yang  ingin  menggunakan  BRT  koridor  utama.  Tujuannya adalah  masyarakat  di  daerah  yang  tidak  terjangkau  dapat  menikmati  fasilitas  angkutan  umum  yang memadai. Akhirnya pada tahun 2019, setelah melalui feasibility study, BLU UPTD Trans Semarang selaku  pengelola  BRT  Trans  Semarang  mulai  mengoperasionalkan  armada  feeder  BRT  dengan konsep awal 4 koridor. Hingga tahun 2021 ini, koridor BRT yang aktif ada 3 rute. Rute pertama,rute Gunungpati - BSB – Manyaran – Gunungpati. Rute kedua yaitu Ngaliyan –Suratmo, dan Rute ketiga
yaitu  daerah  sekitar  Terboyo.  Feeder  BRT  ini  dioperasionalkan  menggunakan  armada  minibus sehingga sangat memudahkan untuk menjangkau rute kecil di wilayah pemukiman warga.
Berdasarkan  observasi  yang  penulis  lakukan,  feeder  BRT  masih  belum  banyak  diminati  oleh masyarakat.  Okupansi  penumpang  masih  sangat  minim.  Banyak  feeder  berjalan  dalam  kondisi kosong.  Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  di  sekitar  rute  BRT,  armada  feeder  ini  masih  belum banyak  dikenal oleh  masyarakat.  Selama  kurang lebih  2  tahun operasional, masyarakat  di  rute  yang dilalui feeder belum mengetahui adanya feeder BRT tersebut. Beberapa masyarakat di Ngaliyan yang penulis  wawancara,  mayoritas  tidak  mengetahui  adanya  feeder  BRT.  Masyarakat  cenderung  tidak menaruh  perhatian  terhadap  armada  yang  lalu  lalang  di  sekitar  kecamatan  Ngaliyan.  Sedangkan masyarakat  di  wilayah  jalur  Gunungpati  yang  berhasil  di  wawancara  penulis  mengatakan  hal  yang sama.  Mayoritas  tidak  mengetahui  adanya  feeder  BRT  tersebut.  Masyarakat  menganggap  bahwa armada  feeder  merupakan  angkutan  kampus  Universitas  Negeri  Semarang.  Beberapa  permasalahan yang  menimpa  moda  transportasi  feeder  ini  menunjukkan  bahwa  solusi  optimalisasi  BRT  koridor utama  dengan  mengadakan  moda  feeder  BRT  justru  menimbulkan  masalah  baru  dengan  adanya fenomena  tersebut  di  atas. Studi  yang  mengakaji  khusus  terkait  dengan  armada  feeder  BRT  sebagai armada  penunjang,  belum  banyak  dilakukan  oleh  penulis  lain.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  hal tersebut dan paparan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, Penulis ingin mengambil ruang kosong  tersebut  untuk  melakukan  kajian  terkait  implementasi  armada  feeder  BRT  tersebut.  Kajian akan difokuskan pada dua hal utama yaitu pada bagaimana proses implementasi yang sudah dilakukan dan melakukan analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi  kasus.  Metode  dan  pendekatan  tersebut  dipilih  oleh  penulis  agar  penulis  bisa  melakukan pendalaman  dan  interpretasi  data  secara  lebih  mendalam  kepada  para  informan  (Cresswell,  2016). Dengan  analisis  data  yang  mendalam  tersebut,  peneliti  ingin  menggambarkan  kasus  implementasi feeder BRT Trans Semarang ini secara lebih komprehensif guna menjawab dua hal utama yang sudah dikemukakan  sebelumnya.  Pemilihan  informan  dilakukan  melalui  teknik  purposive  sampling  yang dilanjutkan dengan snowball. Hal tersebut diharapkan agar didapatkan informan kunci yang memang mengetahui  permasalahan  feeder  BRT  secara  menyeluruh.  Kerangka  pikir  kajian  ini  menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975), dimana dalam teori tersebut dijelaskan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu sumber daya, standar tujuan kebijakan dan komunikasi. Walaupun kerangka teori implementasi yang digunakan tersebut menggunakan perspektif top down, namun dalam operasional analisa, penulis akan memadukan dengan kacamata bottom up dalam melihat fenomena implementasi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Kebijakan Pelaksanaan Feeder Kota Semarang
Melakukan  identifikasi  dasar  kebijakan  dalam  sebuah  studi  implementasi  kebijakan  menjadi langkah  awal  yang  sifatnya  wajib  untuk  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan,  esensi  dari  analisis implementasi pada dasarnya adalah melakukan analisa apakah eksekusi kebijakan atau implementasi sudah  sesuai  dengan  dasar  kebijakannya  (Agustino,  2020).  Di  Indonesia  sendiri,  model  penyusunan kebijakan  masih  menganut  model  kontinental,  dimana  sebuah  produk  kebijakan,  misal  Undang- undang, masih perlu aturan kebijakan di level bawahnya untuk dapat diimplementasikan secara penuh (Nugroho,  2017).  Oleh  karena  itu,  dalam  kasus  Indonesia,  identifikasi  kebijakan  ini  menjadi  sangat penting adanya, karena para birokrat pelaksana kebijakan sudah terbiasa dengan mindset aturan dalam menjalankan  tugasnya  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Dalam  konteks  kasus  feeder  BRT Semarang,  identifikasi  kebijakan  akan  dilakukan  mulai  dari  kebijakan  di  level  paling  atas,  hingga kebijakan di level paling teknis semacam Standard Operating Procedure (SOP).
Kebijakan  yang  mendasari  berjalannya  Feeder  BRT  Trans  Semarang  sebenarnya  bisa digambarkan  hampir  sama  dengan  kebijakan  yang  mendasari  adanya  BRT  Trans  Semarang  koridor utama.  Hal  tersebut  dikarenakan sistem  atau moda  transportasi  Feeder  BRT  Trans  Semarang  adalah sebuah  moda  trasnportasi  yang  terintegrasi  dengn  koridor  utama  BRT  Trans  Semarang.  Skema kebijakan yang mendasari feeder BRT dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
kebijakan Tata Kelola Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kebijakan Tarif
Badan Pengelola SK Walikota No.550/18/2017 Tata kelola Kelembagaan PerWal No.1 tahun 2017 Tata Kelola Keuangan Perwal No. 2 tahun 2017
Operasional Teknis (SOP ) SK Kepala Dishub Kota Semarang No.
050/7916 tahun 2018 Implementasi BRT dan Feeder Trans Semarang Perwal no.45 tahun 2021 Perwal no.17 tahun 2021

## Gambar 1 Skema Dasar Kebijakan Implementasi BRT dan Feeder Trans Semarang
Melihat  dari  gambar  di  atas,  dasar  kebijakan  impelementasi  feeder  dibedakan  menjadi  tiga bagian.  Bagian  pertama,  berkaitan  dengan  tata  kelola  Feeder  BRT  Trans  Semarang.  kebijakan  yang melingkupi  tata  kelola  bisa  dikelompokkan  lagi  ke  dalam  tiga  jenis.  Pertama,  yaitu  kebijakan  yang mengatur  penanggung  jawab  atau  pengelola  BRT  Trans  Semarang.  dalam  hal  ini,  badan  pelaksana penanggung  jawab  adalah  BLU  UPTD  Trans  Semarang.  Kedua  menyangkut  kebijakan  tata  kelola secara umum dan tata kelola keuangan, dan yang ketiga menyangkut kebijakan teknis berupa Standar Operating  Procedure  (SOP)  untuk  pelaksanaan  lapangan.  Bagian  kedua  adalah  kebijakan  yang mengatur  tentang  bagaimana  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengelola  dalam  hal  ini  BLU  UPTD Trans  Semarang. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Semarang  nomor  45  tahun 2021  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  BLU  UPTD  Trans  Semarang.  Dalam  peraturan  tersebut dijabarkan  mengenai  detail  pelayanan  apa  saja  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat  pengguna BRT  dan  feeder  Trans  Semarang.  Pelayanan  yang  dijabarkan  merupakan  pelayanan  minimal  yang harus diberikan, sehingga masayarakat pengguna layanan dapat melakukan penilaian secara objektif, apakah  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BRT  dan  feeder  trans  Semaranag  sudah  sesuai  atau  belum. Jenis  pelayanan  yang  diberikan  meliputi  pelayanan  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan peraturan.
Bagian  ketiga  adalah  kebijakan  tarif  BRT  dan  Feeder  trans  Semarang.  Kebijakan  yang mendasari  perihal  ini  adalah  Peraturan  Walikota  (Perwal)  Semarang  nomor  17  tahun  2021  tentang Tarif  Bus  Rapid  Transit  Trans  Semarang.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur  tentang  pembagian  jenis tarif untuk masyarakat yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif Umum sebesar Rp.3.500, sedangkan untuk  tarif  khusus  sebesar  Rp.1.000.  Tarif  khusus  sendiri  berlaku  untuk  Lansia,  Pelajar,  disabilitas dan  beberapa  golongan  lain.  Persyaratan  untuk  mendapatkan  tarif  khusus  tersebut  juga  sudah  diatur oleh peraturan tersebut. Selain tarif, dalam kebijakan tersebut juga diatur terkait metode pembayaran dengan  mengakomodasi  pembayaran  konvensioal  tunai  dan  cashless  dengan  merchant  yang  sudah bekerja sama dengan pengelola BRT Trans Semarang. Apabila melihat pemaparan dasar kebijakan di atas,  tampak  bahwa  dalam  implementasi  feeder  BRT  terdapat  cukup  banyak  dasar  kebijakan  yang menjadi  pedoman  hingga  ke  tingkat  pelaksana  teknis.  Titik  poin  permasalahannya  adalah  dengan kebijakan  yang  sudah  komplit  tersebut,  apakah  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  para implementor kebijakan tersebut.

## Aktor Kebijakan Feeder BRT Kota Semarang
Setelah melihat  pemaparan  dasar  kebijakan  di  atas,  saat  ini  kita akan masuk  pada  identifikasi aktor-aktor  kebijakan  yang  mempunyai  kepentingan  dan  berperan  dalam  implementasi  kebijakan feeder  BRT  Trans  Semarang.  Menurut  Agustino  (2020),  aktor  kebijakan  dalam    paradigma  klasik yaitu  konsep  government,  memang  hanya  terfokus  pada  pemerintah  atau  birokrat  saja.  Pemerintah sebagai  aktor  tunggal  yang  menyusun  kebijakan  sekaligus  melakukan  eksekusi  implementasi. Masyarakat hanya menjadi pemain pasif dalam sistem tersebut karena hanya dijadikan sebagai objek kebijakan  publik.  Namun  dalam  paradigma  governance,  proses  perumusan  dan  pengelolaan  suatu kebijakan  publik  idealnya  melibatkan  aktor  non  pemerintah  atau  yang  disebut  non  state  actor.  Non state  actor  ini  dapat  berupa  kelompok-kelompok  kepentingan,  Non  Government  Organization,  civil society,  atau  stakeholder  lain  diluar  dari  organ  pemerintah.  Sedangkan  state  actor  sendiri  adalah pemerintah  itu  sendiri  melalui  fungsi  lembaga  atau  institusi  yang  memiliki  wewenang  dalam implementasi suatu kebijakan.
Dalam identifikasi kali ini, penulis meminjam klasifikasi aktor kebijakan dari Agustino (2020), dimana  aktor  kebijakan  dibagi  dalam  2  kategori  besar.  Kategori  pertama  yaitu  state  actor  atau  bisa disebut juga aktor negara. Kategori kedua yaitu non state actor yang terdiri kelompok atau lembaga yang ada di luar pemerintah dan stakeholder yang berperan dalam implementasi kebijakan feeder ini. Aktor  negara  yang  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  feeder  BRT  ini  adalah  Pemerintah Kota Semarang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang serta lembaga peradilan di tingkat Kota,  yaitu  pengadilan  Negeri  Semarang.  Pemerintah  Kota  Semarang  menjadi  eksekutor  utama  dari implementasi kebijakan feeder BRT ini. Seperti sudah disebutkan dalam identifikasi dasar kebijakan sebelumnya, penanggung jawab pengelolaan BRT Trans Semarang termasuk feeder BRT berada pada pundak  Pemkot  Semarang,  dalam  hal  ini  walikota,  yang  di  delegasikan  ke  Dinas  Perhubungan Semarang. Dinas Perhubungan sendiri memiliki UPTD, yang akhirnya berubah menjadi BLU UPTD Trans  Semarang.  BLU  UPTD  Trans  Semarang  ini  menjadi  unit  yang  bertanggung  jawab  penuh mengelola BRT Trans Semarang termasuk feeder BRT di dalam sistem BRT tersebut.
BLU UPTD Trans Semarang menjadi pengelola utama BRT Trans Semarang sejak tanggal 03 Januari  2017.  Sebelumnya,  pengelolaan  BRT  memang  masih  mengalami  dinamika  dikarenakan struktur  pengelolaan  yang  masih  berdaptasi  dengan  ketentuan  dari  pemerintah  pusat.  Awalnya pengelola  ini  masih  berbentuk  UPTD  Dinas  Perhubungan  saja,  namun  agar  pelayanan  transportasi dapat lebih baik lagi maka diubah menjadi bentuk BLU. Dengan bentuk BLU, maka unit ini memiliki fleksiblitas dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, pengelolaan operasional serta pengelolaan keuangan.  Visi  BLU  UPTD  Trans  Semarang  yaitu  menciptakan  pelayanan  Bus  Rapid  Transit  yang profesional, mandiri, dapat diandalkan, berkesinambungan dan terjangkau. Instansi ini menjadi aktor utama  dalam  pengimplementasian  feeder  BRT  Trans  Semarang  yang  diberikan  wewenang  dengan payung  hukum  yang  ada.  Wewenang  yang  dimiliki  oleh  instansi  ini  antara  lain  meliputi  pemberian layanan  transportasi  yang  terintegrasi  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  dalam  melakukan perpindahan  antar  koridor  atau  rute  BRT  yang  ada.  Hal  tersebut  termasuk  menentukan  titik shelter/halte  tempat  pemberhentian  tiap  koridor  BRT.  Wewenang  selanjutnya  yaitu  mewujudkan pelayanan  angkutan  massal  yang  murah,  aman,  nyaman,  berbudaya  dan  terjangkau  oleh  seluruh lapisan  masayarakat  kota  Semarang.  Hal  tersebut  termasuk  bagaimana  mendukung  kelancaran perpindahan aktivitas masayarakat dengan transportasi massal yang memadai serta mewujudkan tata kelola transportasi yang tertib dan lancar di Kota Semarang.
Aktor  kebijakan  berikutnya  dari  state  actor  adalah  pihak  DPRD  Kota  Semarang.  Sebagai lembaga  legislatif,  DPRD  kota  Semarang  bekerja  sesuai  tugas  dan  fungsinya.  Berkaitan  dengan konteks implementasi feeder Trans Semarang, DPRD Kota Semarang mempunyai fungsi pengawasan dan  memberikan  masukan  terkait  kebijakan  yang  sudah  dijalankan.  Pengawasan  yang  diberikan meliputi  pengawasan  anggaran,  maupun  pengawasan  operasional  yang  diberikan  melalui  evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan. DPRD Kota Semarang juga berperan memberikan masukan terhadap bagaimana kebijakan transportasi Kota Semarang, khususnya feeder, bagaimana transportasi ini akan dikembangkan  nantinya  melalui  masukan  atau  input  kebijakan  untuk  pelaksana.  Apakah  kebijakan yang  sudah  diimplementasikan  saat  ini  sudah  dirasakan  berjalan  dengan  baik  ataukah  masih  perlu pembenahan.
Selanjutnya  adalah  aktor  kebijakan  yang  masuk  dalam  kategori  non  state  actor  atau  biasa disebut  dengan  stakeholder  pemangku  kepentingan  dalam  implementasi  kebijakan  BRT  Trans Semarang  khususnya  feeder.  Dalam  hal  ini,  bisa  diidentifikasikan  banyak  sekali  aktor  kebijakan dalam  kategori  tersebut.  Aktor  yang  pertama  adalah  masyarakat  umum  yang  merupakan  aktor kebjiakan utama dan juga berlaku sebagai target group kebijakan feeder ini. Masyarakat dalam proses implementasi feeder, selain sebagai target group juga berperan memberikan input atau masukan bagi perbaikan  implementasi  kebijakan  feeder.  Input  ini  bisa  diberikan  dalam  bentuk  pengaduan,  atau dalam  bantuk  brainstorming  dalam  forum  tertentu  yang  diselenggarakan  oleh  pengelola  dan pemangku  kepentingan.  Masih  dalam  kelompok  masyarakat,  dalam  kapasitas  sebagai  target  group, dalam kelompok ini juga terdapat pengamat transportasi sebagai seorang tenaga ahli yang mempunyai kompetensi  keilmuan  di  bidang  transportasi.  Pengamat  ini  juga  menjadi  salah  satu  aktor  yang lazimnya  memberikan  masukan  maupun  opini  kritis  terhadap  proses  implementasi  feeder.  Aktor selanjutnya  berupa  paguyuban  atau  perkumpulan  pengusaha  angkutan  umum  dan  paguyuban pengendara  angkutan  umum.  Kelompok  ini  menjadi  salah  satu  aktor  dalam  kebijakan  ini  karena merupakan  salah  satu  kelompok  yang  terdampak  dalam  implementasi  kebijakan  ini.  Sehingga, kelompok ini  sangat rentan  menimbulkan  konflik  dalam  proses implementasi kebijakan ini.  Dengan digulirkannya  kebijakan  BRT  dan  feeder  ini,  otomatis  trayek  angkutan  di  rute  yang  sama  dengan feeder  akan  dihapuskan  atau  dialihkan.  Hal  tersebut  otomatis  akan  berdampak  secara  ekonomi terhadap  pengusaha  maupun  pengendara  angkutan  umum  yang  memang  sudah  lama  eksis  terlebih dahulu di jalur-jalur trayek feeder.
Aktor  kebijakan  selanjutnya  adalah  kelompok  Non  Govermental  Organization  (NGO)  atau Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang  berkecimpung  di  bidang  transportasi  umum,  khususnya angkutan  jalan  raya.  Dalam  kontek  implementasi  feeder  ini,  NGO  yang  berperan  menjadi  aktor  ada yang  memang  bekerjasama  secara  legal  formal  dengan  pemkot  Semarang  dan  ada  yang  memang menyuarakan  advokasi  transportasi  tanpa  terlibat  kerjasama  formal  dengan  entitas  pemerintah  atau pengelola Trans Semarang. Beberapa NGO yang terlibat dalam rancangan implementasi diantaranya adalah  Institute  for  Transportation  and  Development  Policy  (ITDP)  Indonesia,  Institute  for  Global Environments Strategies (IGES), Save The Children Indonesia, dan Transport for Semarang (TfSM). ITDP terlibat secara formal dalam perancangan BRT dan beberapa proyek improvement to real BRT. IGES terlibat secara formal dalam program konversi bahan bakar BRT dari bahan bakar fosil menjadi bahan  bakar  gas  guna  menciptakan  transportasi  umum  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan. Sedangkan save the chlidren terlibat dalam kegiatan sosialisasi BRT dan feeder ke anak anak sekolah agar mengubah mindset mulai sejak dini untuk mulai memanfaatkan transportasi umum. NGO yang tidak  bekerjasama  secara  formal,  namun  turut  aktif  dalam  menyuarakan  advokasi,  edukasi  bahkan turut  membantu  pengelola  dalam  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  selaku  target  groups adalah komunitas Transport For Semarang. Komunitas ini tergolong baru karena baru terbentuk tahun 2020 dan sudah membentuk forum diskusi online tersendiri untuk menampung masukan dan sekaligus forum  bertukar  pikiran  terkait  kemajuan  transportasi  di  Semarang.  Komunitas  ini  berafiliasi  dengan komunitas sejenis di daerah lain seperti Banyumas, Surabaya, Jakarta dan sebagai induknya tergabung dalam transport for Indonesia.
Dalam  kelompok  aktor  non  pemerintah  ini,  juga  terdapat  aktor  kebijakan  dari  sisi  akademisi. Universitas  yang teridentifikasi masuk  adalah  Universitas  Diponegoro  (Undip)  Semarang  dan  Asian Institute of Technology (AIT) Thailand. Dua perguruan tinggi ini terlibat dalam program Co-Benefit Study  on  Transport  in  Semarang.  Selanjutnya  terdapat  aktor  dari  pihak  swasta.  Pihak  swasta  dalam implementasi  feeder  BRT  ini  banyak  berperan  dikarenakan  menjadi  rekanan  pemenang  tender, kontrak pengadaan dan kontrak jasa operasional dari Trans Semarang dan feeder BRT. Ada beberapa Perusahaan  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  (PT)  yang  saat  ini  memberikan  support  termasuk  di dalamnya konsorsium dari pengusaha dan pengemudi angkutan Semarang. Beberapa diantaranya yang dapat  penulis  identifikasi  sebagai  aktor  kebijakan  implementasi  feeder  adalah  PT  Sendang  Mulyo Jaya,    PT  Parama  Bhadra  Perkasa  dan  PT  Semarang  Pesona  Semesta.  Perusahaan  swasta  tersebut berperan  sesuai  dengan  payung  hukum  kontrak  yang  sudah  disepakati  bersama  utamanya  dalam bidang operasional BRT. Perusahaan menyediakan pengendara atau biasa disebut pramudi feeder dan BRT Trans Semarang. Dalam operasional BRT dan feeder, karyawan PT tersebut juga masuk menjadi karyawan BLU UPTD Trans Semarang, namun dengan status yang berbeda dari karyawan tetap BLU.

## Implementasi Kebijakan Feeder BRT Trans Semarang
Proses  implementasi  kebijakan  feeder  ini  mulai  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan berdasarkan  kebijakan  yang  mendasarinya.  Tahapan  tersebut  dimulai  dari  beberapa  proses  kajian. Kajian  tersebut  diantaranya  kajian  rute,  kajian  tarif,  kajian  biaya  operasional  kendaraan  dan  kajian shelter atau halte feeder. Setelah kajian selesai, baru mulai ditentukan rute dan jumlah armada yang akan melewati rute tersebut. Selanjutnya adalah tahapan pengadaan operasional feeder melalui lelang elektronik untuk operasional BRT. Setelah pemenang lelang diketahui, maka tahapan lanjutan adalah operasional  feeder  yang  dilakukan  melalui  kolaborasi  dengan  badan  implementor  utama  yaitu  BLU UPTD Trans Semarang. Saat ini feeder sendiri sudah memiliki 4 rute utama yang menyokong koridor utama  BRT  Trans  Semarang.  Rute  feeder  1  melayani  wilayah  Kecamatan  Ngaliyan  dan  sekitarnya, lalu  rute  Feeder  2  melayani  wilayah  Terboyo  dan  sekitarnya,  rute  feeder  3  melayani  wilayah Tembalang, dan rute feeder 4 melayani wilayah Gunungpati Semarang. Untuk melakukan operasional harian  feeder  Trans  Semarang,  saat  ini  BLU  UPTD  Trans  Semarang  memiliki  total  jumlah  armada feeder  di  4  koridor  rute  sebanyak  69  armada.  Sedangkan  untuk  jumlah  karyawan  berjumlah  202 petugas dengan 176 petugas tiket, 9 kasir, 10 petugas timer, serta 7 petugas pengawas lintas.
Dalam  melaksanakan  operasionalnya,  BLU  UPTD  Trans  Semarang  sudah  menerapkan penggunaan teknologi yang memudahkan kerjanya dalam melayani masyarakat. Salah satu teknologi yang  diterapkan  yaitu  seluruh  armada  feeder  Trans  Semarang  sudah  dilengkapi  dengan  Global Positioning  System  (GPS)  sehingga  keberadaan  armada  bisa  dengan  mudah  diawasi.  Hal  tersebut untuk mempermudah divisi pengawasan dalam memantau kinerja armada di lapangan, termasuk jika ada kendala teknis, bisa langsung dikirim tim teknis untuk segera melakukan penanganan. Penumpang juga  bisa  segera  dialihkan  menggunakan  armada  cadangan.  Penggunaan  teknologi  pengawasan  ini langsung  dipantau  dari  kantor  pusat  BLU  sehingga  kontrol  pusat  secara  struktural  bisa  langsung terlaksana jika membutuhkan keputusan yang mendesak.
Berkaitan dengan okupansi penumpang, data yang penulis dapatkan masih berupa data global okupansi  penumpang  BRT  Trans  Semarang  dari  tahun  2010  hingga  tahun  2020  seperti  tergambar berikut ini.
Gambar 2.Okupansi penumpang BRT Trans Semarang 2010-2020
Terlihat  dari grafik  tersebut,  terjadi  penurunan  okupansi  penumpang di tahun  2019  dan  2020. Hal  tersebut  dikarenakan  efek  pandemi.  Mengenai  data  okupansi  penumpang  feeder sendiri,  penulis hanya mendapatkan  data  dari tahun  2019  hingga  tahun  2020  saja,  dikarenakan  data  okupansi  masih dalam  proses  rekapitulasi  oleh  BLU.  Sehingga  jika  menggunakan  data  tahun  2019  dan  tahun  2020, kurang bisa merepresentasikan okupansi penumpang karena feeder baru launching di Desember 2019. Otomatis data yang dipakai hanya 1 tahun saja yaitu tahun 2020. Dari pemisahan data grafik di atas, jumlah penumpang feeder di Desember tahun 2019 sebesar 23.909 orang, sedangkan pada tahun 2020 sebesar  290.560  dengan  kondisi  2  koridor.  Namun  berdasarkan  observasi  langsung  penulis  di lapangan, penumpang feeder cenderung sepi. Terpantau ramai hanya di koridor 1 dan koridor 3. Hal senada juga diungkapkan pengamat transportasi Djoko Setijowarno, dikutip dari portal cendananews, bahwa armada feeder cenderung sepi dan hanya berjalan dengan satu orang saja, yaitu supir armada itu  sendiri  (Ardana,  2021).    Selain  itu,  dikutip  dari  portal  Radar  Semarang,  anggota  DPRD  Kota
Semarang,  M  Sodri    juga  menyatakan  hal  serupa  bahwa  feeder  hanya  bersliweran  di  jalan  tanpa penumpang dan terkesan hanya melaju sesuai trip saja  (Radar Semarang, 2020).

## Pemahaman Standar dan Tujuan Kebijakan Feeder BRT
Standar dan tujuan kebijakan feeder tercantum dalam RPJMD Kota Semarang sejak tahun 2016 dan diturunkan dalam bentuk kebijakan pelaksana di bawahnya untuk mewujudkan transportasi umum yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Menurut argumen penulis, standar dan tujuan kebijakan feeder dan  BRT  Trans  Semarang  sudah  terpapar  jelas  dan  detail  dalam  beberapa  produk  hukum  kebijakan publik  yang  sudah  dikeluarkan.  Hal  tersebut  didasarkan  kajian  terhadap  hardfile  kebijakan  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  feeder  dari  mulai  Peraturan  Walikota  hingga  aturan  teknis  seperti  SOP. Namun  titik  fokus  analisis  dari  standar  tujuan  kebijakan  seperti  dikemukakan  Nugroho  (2017) sebenaranya  terletak  dari  pemahaman  dari  standar  dan  tujuan  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  yang terlalu utopis maka tentu akan lebih sulit untuk dipahami apalagi dilaksanakan.
Pemahaman  yang  baik  terhadap  kebijakan  perlu  ditanamkan  kepada  seluruh  agen  pelaksana yang  berperan  dalam  implementasi  feeder.  Pemahaman  yang  baik  akan  menimbulkan  respon  atau sikap  yang  memadai  untuk  penerapan  implementasi  feeder  ini.  Untuk  memperdalam  pemahaman terhadap  kebijakan,  pihak  pengelola  sudah  memberikan  beberapa  pelatihan  yang  dilakukan  kepada karyawan baru, baik karyawan kontrak BLU maupun karyawan dari rekanan penyedia jasa. Pelatihan tersebut  dikhususkan  agar  karyawan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  pengguna  layanan feeder  dan  BRT  Trans  Semarang.  Penelusuran  penulis  lakukan  terhadap  aturan  pelaksana  dan  SOP yang  dipakai,  memang  sudah  terdapat  tujuan  kebijakan  yang  jelas  serta  standar  untuk  mengukur apakah  tujuan  dari  suatu  tujuan  sudah  tercapai.  Penulis  mengambil  contoh  kebijakan  standar pelayanan minimal yang ada di Peraturan Walikota Semarang nomor 45 tahun 2021. Dalam kebijakan tersebut jelas sekali tujuan yang ingin dicapai misalnya terkait keamanan, tujuannya adalah menjaga keamanan di halte fisik. Salah satu standar tercapainya tujuan tersebut adalah tersedianya satu orang petugas keamanan di setiap halte. Contoh lainnya adalah tujuan untuk kenyamanan penumpang dalam armada bus. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah tersedianya pendingin ruangan (AC) dan suhu berada di kisaran 25-27 derajat celcius.
Selain  kebijakan  terkait  standar  pelayanan  minimal  di  atas,  contoh  kejelasan  aturan  juga  bisa dilihat dari aturan paling teknis dalam bentuk SOP, dimana dalam SOP tersebut terdapat alur tahapan kegiatan  yang  akan  dilakukan,  siapa  yang  bertanggung  jawab,  perlengkapan  yang  dibutuhkan,  serta standar ukuran tercapainya suatu kegiatan yang dilakukan. Contoh SOP pengendali pengawas armada, dalam  SOP  tersebut  terdapat  uraian  prosedur,  siapa  pelaksananya  dalam  bentuk  tiap  prosedur  yang dilakukan, serta mutu baku dari prosedur yang dilakukan Mutu baku terdiri dari kelengkapan apa yang dibutuhkan, standar waktu yang dibutuhkan, serta output yang harus ada dari satu tahapan prosedur. Hasil  wawancara  didapatkan  dengan  beberapa  informan  pengemudi  armada  mengatakan  bahwa sebelum  mulai  bekerja  mengemudikan  armada,  seluruh  pengemudi  baik  feeder  maupun  bus  trans Semarang diberikan pelatihan cara mengemudi yang baik dari pihak Polantas Kota Semarang. Selain itu  juga  diperkenalkan  dengan  aturan  pelaksanaan  operasional  armada  oleh  pihak  BLU  Trans Semarang.  Beberapa  pengemudi  armada  mengatakan bahwa  SOP  operasional  armada sangat mudah dipahami  dan  pasti  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  SOP  yang  ada.  Tidak  terdapat  kebingungan dalam  menerjemahkan  aturan  tersebut  dalam  kerangka  implementasi  feeder. berkaitan  dengan pemahaman  tujuan  kebijakan  dan  standar  yang  ada,  masing  masing  level  struktur  dalam  badan pengelola dapat dikatakan sudah memahami terkait kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas  pokok  fungsinya  (tupoksi)  masing-masing.  Namun,  argumen  penulis,  berdasarkan  interpretasi dari hasil wawancara beberapa informan dengan level pelaksana, pemahaman atas kebijakan tersebut baru  sampai  pada  pemahaman  terhadap  apa  aturan  yang  harus  dilakukan  dalam  konteks  bekerja. Kebanyakan  dari  informan  yang  di  wawancara  penulis  belum  memahami  benar  arti  dan  akibat  jika perilaku  pelayanan  mereka  kepada  pengguna  jasa  berubah  atau  tidak  sesuai  standar  aturan.  Mereka belum  memahami  bahwa  mereka  berada  pada  gerbong  besar  penciptaan  sebuah  transportasi  umum yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Sehingga apabila mereka belum memahami tujuan utama dari pelaksanaan  feeder  ini,  bukan  tidak  mungkin  jika  perubahan  pola  pikir  masyarakat  untuk  beralih menggunakan  transportasi  umum  tidak  bisa  tercapai.  Pemahaman  yang  dilanjutkan  dengan  respon sikap yang memadai itulah yang diharapkan dari pelaksana. Setelah itu diharapkan adanya konsistensi
dari sikap yang timbul tersebut. Hal itu dikarenakan level pelaksana atau dalam bahasa birokrasi biasa disebut dengan street level bureaucracy merupakan entitas ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada  masyarakat.  Bisa  dikatakan  juga  wajah  dari  pelayanan  publik.  Jika  pelaksana  tidak  mampu paham  terhadap  esensi  kebijakan  diselenggarakannya  feeder,  maka  pelaksanaan  akan  menjadi bussines  as  usual,  atau  hanya  rutinitas  sehari  hari  saja,  tanpa  adanya  kesungguhan  dalam  usaha melaksanakan esensi utama kebijakan feeder ini.

## Sumberdaya Dalam Implementasi Feeder BRT
Berbicara  terkait  sumber  daya,  Meter  dan  Horn  (1975)  merujuk  pada  bagaimana  dukungan sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  non  manusia.  Meter  dan  Horn  (1975)  meletakkan  variabel sumber daya ini menjadi titik awal dari modelnya bersama dengan variabel standar dan tujuan. Hal ini memberikan  arti  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  sumberdaya  yang cukup  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan.  Berkaitan  dengan  implementasi  feeder,  bagian  ini  akan membahas bagaimana support sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia dalam pelaksanaan feeder BRT Trans Semarang. Pertama, berkaitan dengan sumber daya manusia, Sesuai keterangan staf BLU UPTD Trans Semarang, saat ini dalam operasional feeder di support oleh sumber daya manusia atau  karyawan  berjumlah  202  petugas.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  176  petugas  tiket,  9  kasir,  10 petugas  timer,  serta  7  petugas  pengawas  lintas.  Sedangkan    untuk  karyawan  yang  bertugas mengemudi armada feeder, berasal dari rekanan penyedia jasa operasional sejumlah dari armada yang beroperasi dalam satu hari operasional. Saat ini jumlah armada feeder dari keseleuruhan rute adalah 69 armada. Jadi jika operasional seluruhnya, maka ada 69 supir armada yang disediakan oleh rekanan penyedia jasa.
Berkaitan  dengan  kuantitas,  pihak  BLU  UPTD  Trans  Semarang  sendiri  mengakui  bahwa jumlah tersebut (202 petugas) belum bisa memenuhi optimalisasi pemberian pelayanan pada seluruh masyarakat  di  seluruh  koridor  feeder.  Pihak  BLU  sendiri,  berkeinginan  bahwa  di  setiap  halte  fisik, ditempatkan 1 karyawan petugas ticketing armada. Hal ini selain untuk memberikan kenyamanan dan informasi  bagi  calon  penumpang  feeder,  tetapi  juga  sebagai  bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat. Namun  melihat  kondisi  geografis  rute  feeder,  kendala  finansial,  pembangunan  shelter  fisik  ini digantikan dengan pemasangan rambu pemberhentian feeder yang jauh lebih murah dari sisi finansial dan  perijinan.  Argumen  penulis,  dengan  melihat  kondisi  geografis  feeder  sebagai  armada  “jemput bola”, jumlah karyawan yang sudah ada bisa dioptimalkan tidak dengan memberikan petugas di tiap pemberhentian  halte  feeder,  namun  petugas  ticketing  bisa  ikut  langsung  di  dalam  armada.  Setiap pemberhentian  di  halte  feeder,  petugas  bisa  keluar  dan  berhenti  sekitar  1  menit  untuk  menunggu penumpang.  Argumen  tersebut  didasarkan  pada  observasi  langsung  penulis  ketika  menjadi penumpang di empat koridor feeder yang ada. Petugas ticketing yang ikut kedalam armada akan lebih memaksimalkan pemberian layanan dengan kondisi keterbatasan jumlah karyawan. Melalui observasi penulis,  justru  yang  harus  dioptimalkan  adalah  keteraturan  kedatangan  armada  (headaway  armada) yang masih belum sesuai dengan SOP yaitu 10 menit sekali.
Sedangkan  untuk  kualitas  atau  kapasitas  karyawan,  sesuai  dengan  uraian  sebelumnya  pada variabel  standar  dan  sasaran,  karyawan  sudah  diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  oleh  pihak  BLU UPTD Trans Semarang sebelum mulai menjalankan tugasnya. Pelatihan tersebut juga akan di berikan kembali jika memang dirasa perlu untuk diberikan, semisal ada perubahan aturan, atau ada perubahan sistem  manajemen  operasional  terutama  di  bidang  teknologi  informasi.  Dengan  melalui  pelatihan tersebut, diharapkan karyawan bisa lebih berkualitas, lebih mempunyai kapasitas untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  pengguna  feeder.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  beberapa informan  koordinator  lapangan,  kapasitas  karyawan yang  paling  penting  dalam  implementasi  feeder ini  sebenarnya  sangat  sederhana,  yaitu  sabar  dan  ulet  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  pengguna.  Titik  poin  kapasitas  yang  harus  ada  selain  kapasitas  teknis  sesuai  tugas fungsinya,  hal  yang  paling  utama  adalah  pelayanan  prima.  Pelayanan  prima  tersebut  tampak  dalam slogan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan, Semangat, Siap Melayani). Slogan tersebut menjadi acuan bagi seluruh karyawan untuk berhadapan dengan customer. Selain itu, untuk menjaga kualitas pemberian  layanan,  pengawasan  selalu  dilakukan  oleh  koordinator.  Setiap  hari,  akan  dilakukan briefing  operasional  sebelum  armada  mulai  berjalan.  Masyarakat  sebagai  penerima  layanan  juga
mempunyai  kesempatan  untuk  memberikan  feedback  atas  layanan  yang  diberikan.  Pihak  pengelola sudah memberikan pengumuman yang ditempelkan di setiap armada.
Komponen  sumber  daya  lain  selain  sumber  daya  manusia  adalah  sumber  daya  non  manusia berupa dukungan pendanaan finansial. Dikarenakan tujuan dari implementasi feeder ini sudah masuk kedalam  RPJMD  Kota  Semarang,  maka  tentunya  terdapat  alokasi  pendanaan  untuk  support operasional  dari  feeder  ini  sendiri  bersamaan  dengan  aliran  dana  untuk  BRT  koridor  utama.  Dalam RPJMD  periode  2016-2021,  tampak bahwa  karena  masuk  dalam  program  prioritas  yang menunjang pelaksanaan  pembangunan  kota,  maka  tentunya  mendapat  alokasi  pendanaan  untuk  operasional, khususnya  feeder.  Selain  itu  pendanaan  juga  didapatkan  dari  pemerintah  pusat  melalui  beberapa penyediaan  armada  bus  untuk  koridor  utama.  Khusus  untuk  feeder  pendanaan  dari  APBD dialokasikan  untuk  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  yang  nantinya  akan  turun  ke  BLU  UPTD Trans Semarang. hal tersebut dikarenakan BLU UPTD Trans Semarang secara struktural merupakan badan  di  bawah  pengawasan  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa dari  sisi  support  finansial  pembiayaan,  feeder  masih  sangat  bergantung  dari  APBD  Kota  Semarang. Efeknya, ketika ada permasalahan pada APBD seperti pada waktu pandemi, maka pembiayaan untuk BRT  juga  akan  tersendat.  Contoh  kasusnya  yaitu  pada  saat  launchin  armada  feeder  koridor  empat yang sedianya akan di fasilitasi 27 armada, berkurang menjadi hanya 17 armada. Menurut observasi penulis,  dalam  konsep  BLU  (Badan  Layanan  Umum),  sebenarnya  pihak  pengelola  feeder  Trans Semarang  dapat  mengelola  bisnis  yang  menambah  pemasukan  pendapatan  operasional.  Semisal dengan  menerima  pemasangan  iklan,  dan  beberapa  bentuk  kerjasama  yang  menambah  pendapatan operasional.  Namun  memang  di  masa  pendemi,  seluruh  sektor  kehidupan  bermasyarakat  terkena dampak  termasuk  bidang  ekonomi  sehingga  implementasi  feeder  sendiri  cukup  terhambat  di  masa pandemi.

## Komunikasi antar Organisasi Dalam Implementasi Feeder BRT
Proses  implementasi  selalu  berkaitan  dengan  komunikasi,  dan  nampaknya  komunikasi menjadi  hal  yang  esensial  dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan  publik    (Agustino,  2020). Dalam kontek implementasi feeder ini, komunikasi agen implementor utama yakni BLU UPTD Trans Semarang dalam proses implementasi feeder bisa penulis kelompokkan ke dalam 2 kelompok sasaran. Pertama  komunikasi  antara  pengelola  dengan  kelompok  kepentingan  terdampak,  dan  yang  kedua adalah komunikasi kepada target groups kebijakan feeder yaitu masyarakat umum. komunikasi antara pengelola  dengan  stake  holder terutama kelompok  kepentingan  yang terdampak tampaknya menjadi hal yang menarik dalam kajian ini. Kelompok kepentingan yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah  pihak  pengusaha  angkutan  transportasi  umum  yang  rutenya  dibekukan  atau  dilalui  oleh transportasi  feeder  ini.  Pihak  pengelola  selalu  menegaskan  bahwa  adanya  feeder  maupun  BRT  ini bukan untuk menghilangkan transportasi umum yang lama, namun sebenarnya adalah pergeseran saja. Pergeseran  yang  dimaksud  adalah  pergeseran  menuju  moda  transportasi  yang  lebih  modern  dan terintegrasi.  Banyak  sekali  angkutan  transportasi  umum  lama,  tidak  mampu  melakukan  regenerasi armadanya  dan  belum  mampu  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik,  contoh  kecil  saja  adalah terkait penyediaan pendingi udara di dalam armada angkutan umum. Hal tersebut diungkapkan oleh 3 informan penulis dari BLU UPTD Trans Semarang dimana dengan adanya moda transportasi feeder ini,  pengelola  akan  bersinergi  dengan  angkutan  transportasi  lama,  mereka  akan  dirangkul  dengan sosialisasi  dan  komunikas  yang  intens.  Pihak  pengelola  menyadari  betul  bahwa  keberhasilan pelaksanaan feeder dan BRT Trans Semarang ini bukan dalam bentuk berkonflik dengan pengusaha angkutan lama di rute yang sama, namun bagaimana sama sama bisa mewujudkan transportasi umum Kota Semarang yang lebih berkualitas.
Selain  kelompok  yang  terdampak,  koordinasi  komunikasi  intens  juga  dilakukan  pengelola kepada semua jajaran pemerintah yang terlibat. Aktor pemerintah dalam hal ini eksekutif yang terlibat meliputi  Dinas  Pehubungan,  Sekretariat  Pemerintah  Kota  Semarang,  Pemerintah  Dinas  Tata  Ruang, Bappeda Kota Semarang, jajaran Kepolisian, dan TNI. Stakeholder diluar jajaran pemerintah seperti DPRD  Kota  Semarang,  jajaran  NGO  transportasi,  seperti  ITDP,  FTSM  dan  perguruan  tinggi  yang berperan  dalam  memberikan  masukan  terkait  transportasi  umum.  Argumen  penulis  berdasarkan wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan,  komunikasi  dengan  jajaran  pemerintah  termasuk  sudah
cukup baik dikarenakan memang feeder ini menjadi salah satu program prioritas Walikota Semarang yang tercantum  di  RPJMD.  Sehingga  koordinasi yang  dilakukan  tidak menemui  kendala  berarti  dan mendapat  dukungan  penuh  dari  jajaran  yang  terlibat.  Komunikasi  berikutnya  yang  penulis  amati adalah  komunikasi  dengan  target  group  yaitu  masyarakat  umum  yang  menjadi  target  layanan  dari feeder  ini  sendiri.  Komunikasi  atau  dalam  bahasa  pelaksanaan  kepada  masayarakat  yaitu  sosialisasi feeder ini, dilakukan lebih banyak melalui media sosial dan sosialisasi dari mulut ke mulut.
Dengan  mengesampingkan  pandemi,  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  di  semua sektor  pembangunan  termasuk  feeder  BRT  ini,  okupansi  yang  belum  baik  memang  masih  menjadi kendala dan hal tersebut utamanya dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat yang belum masif. Saat ini pengelola hanya mengandalkan informasi sosialisasi melalui media sosial yang dimilki oleh trans Semarang  saja  seperti  melalui  instagram,  twitter,  dan  facebook.  Padahal  tidak  semua  masyarakat mengetahui  dan  mengerti  akun  dari  pengelola  trans  Semarang.  Hal  ini  seharusnya  bisa  menjadi pertimbangan sendiri, sehingga perlu strategi sosialisasi yang baru. Salah satu strategi yang dirasa bisa dilakukan  menurut  penulis  adalah  menggunakan  jaringan  birokrasi  hingga  ke  struktur  yang  paling kecil yaitu RT dan RW. Pemberian sosialisasi tidak harus berupa pertemuan tatap muka, namun bisa melalui  grup  Whatssapp.  Berdasarkan  observasi  penulis,  sudah  ada  banyak  grup  Whatssapp  (WA) berupa rembug warga, atau grup tokoh masyarakat dalam satu wilayah RW atau RT. Melalui forum tersebut bisa dikirimkan berupa pamflet elektronik yang bisa diteruskan ke seluruh grup WA warga. Sehingga  setidaknya  informasi  bisa  tersebar  luas  ke  masyarakat  umum.  Trans  Semarang  juga  perlu mengadakan semacam event khsus yang sifatnya rutin untuk memperkenalkan armada feeder kepada masyarakat.  Argumen  penulis,  saat  ini  feeder  hanya  sekedar  beroperasi,  tanpa  ada  perkenalan  yang masif kepada masyarakat.
Dalam  konteks  komunikasi,  Meter  dan  Horn  (1975)  menyinggung  terkait  konsistensi  dan keseragaman dalam menerapkan suatu standar tertentu. Dari proses yang sudah dilakukan, feeder ini sudah  dilaksanakan  berdasarkan  SOP  yang  ada.  Komunikasi  yang  terjalin  dari  level  atas  pengelola hingga ke level bawah, hingga rekanan penyedia jasa (supir armada), menggunakan standar SOP yang berlaku. Berdasarkan pemaparan sebelumnya menyatakan bahwa standar yang tercantum dalam SOP, sangat mudah untuk dipahami, sehingga komunikasi yang terjalin cukup baik antar agen implementor yang  berada  di  kantor  dan  lapangan.  Hasil  wawancara  penulis,  dengan  karyawan  lapangan,  dan karyawan  yang  berada  di  kantor  mengatakan  bahwa  agen  implementor  sudah  mengetahui  apa  yang harus  dia  lakukan,  karena  sudah  jelas  diatur  dalam  SOP.  Namun  jika  memang  ada  kondisi  tertentu yang  mengharuskan  adanya  disposisi  dari  pemilik  kewenangan,  maka  keputusan  akan  cepat  di delegasikan.  Semisal  jika  ada  teguran  untuk  karyawan  tertentu  karena  tidak  memberikan  pelayanan dengan baik, maka atasan akan turun langsung untuk memberikan hukuman tersebut, dan ada proses komunikasi dalam pemberian hukuman tersebut.

## KESIMPULAN
Studi  implementasi  kebijakan  feeder  BRT  Trans  Semarang  ini  secara  umum  menyimpulkan bahwa  implementasi  kebijakan  feeder  BRT  Trans  Semarang  ini  sudah  di  implementasikan  dengan baik,  namun  belum  optimal.  Mengenai  dasar  kebijakan  yang  dipakai  dalam  implementasi  kebijakan ini  sudah  lengkap  dan  detail  memandu  jalannya  proses  implementasi  yang  dilakukan  oleh  aktor kebijakan  yang  menjadi  implementor  kebijakan  ini.  Kebijakan  publik  mulai  dari  RPJMD  Kota Semarang, turun ke Peraturan Walikota, hingga ke ranah kebijakan teknis berupa SOP sudah terdapat produk  kebijakan  yang  jelas.  Isi  kebijakan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  sudah  mengatur  terkait tujuan  kebijakan  yaitu  mewujudkan  transportasi  umum  yang  aman,  nyaman  dan  berkelanjutan. Standar  kebijakan  juga sudah  diatur melalui  bagaimana  strandar  pelayanan minimal  harus  diberikan kepada  pengguna  jasa.  Aturan  teknis  berupa  SOP  sudah  dijabarkan  sangat  detail  sehingga  agen implementor  di  tingkat  street  level  bureaucracy  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat dengan  mudah  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  kontek  implementasi  feeder  ini.  Aktor kebijakan kebijakan yang terlibat dalam implementasi feeder ini sudah melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait baik dari jajaran pemerintah maupun kelompok kepentingan yang terdampak dari  kebijakan  ini.  Jajaran  pemerintah  yang  terlibat  mulai  dari  Walikota  Semarang,  Bappeda Semarang,  Dinas  Perhubungan  Semarang,  Dinas  Tata  Ruang  Semarang,  Dinas  Pekerjaan  Umum,
Polrestabes, Kodim, hingga pemegang delegasi wewenang sebagai pengelola utama feeder dan BRT Trans Semarang yaitu BLU UPTD Trans Semarang
Berkaitan  dengan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  feeder,  penulis  mengkaji  melalui enam  faktor  utama  yang  menghasilkan  beberapa  faktor  yang  memang  sudah  dilaksanakan  dengan baik,  namun  terdapat  beberapa  faktor  yang  belum  optimal.  Faktor  yang  dianalisis  sudah  baik diantaranya  adalah  standar  dan  tujuan  kebijakan  yang  sudah  jelas  dengan  produk  kebijakan  yang lengkap serta detail. Sumberdaya yang dimiliki feeder berupa sumberdaya manusia sudah cukup baik dari  sisi  kuantitas.  Sumber  daya  finansial  yang  dimiliki  juga  terjamin  karena  disubsidi  oleh  APBD Pemerintah  Kota  Semarang.  Hubungan  antar  aktor  juga  dalam  bentuk  komunikasi  yang  baik  antara kelompok  kepentingan  kebijakan,  dimana  komunikasi  antar  kelompok  kepentingan  sudah  berjalan dengan  baik  dan  terjalin  kolaborasi,  utamanya  dengan  kelompok  terdampak  kebijakan  yaitu pengusaha angkutan umum yang sudah lebih dahulu eksis melayani jalur yang dilewati feeder. faktor yang  masih  belum  optimal  utamanya  adalah  sosialisasi  kepada  masayarakat  yang  belum  masif dilakukan. Sosialisasi hanya dilakukan kepada kelompok khusus (yang terdampak) dan melalui media sosial. Selebihnya eksistensi feeder diketahui melalui informasi dari mulut ke mulut. Hal ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, karena banyak masyarakat yang belum tahu eksistensi feeder  dan  rute  serta  jadwal  feeder.  Selanjutnya  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia  utamanya adalah  karena  banyaknya  aduan  dari  masyarakat  mengenai  pelayanan  pertugas  ticketing  yang  tidak ramah  dan  supir  armada  yang  “ugal-ugalan”.  Hal  ini  sangat  berhubungan  dengan  disposisi implementor dimana dengan adanya aduan tersebut maka implementor belum memahami benar dasar kebijakan implementasi feeder ini.

## REFERENSI
AG.Subarsono.  (2012). Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori,  Aplikasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Agustino, L. (2020). Dasar Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
Ardana,  A.  (2021,  Mei  30). Pengamat  :  Kebijakan  Transportasi  Publik  Semarang  Masih  Setengah Hati . Dipetik September 17, 2022,
dari cendananews.com: https://www.cendananews.com/2021/05/pengamat-kebijakan-transportasi-publik-di- semarang-masih-setengah-hati.html/2
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitaif  dan Campuran.Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gloria. (2019, April 04). Kota Besar Indonesia Hadapi Darurat Transportasi . Dipetik Desember 15, 2021,  dari  https://ugm.ac.id/:  https://ugm.ac.id/id/berita/17798-kota-besar-indonesia-hadapi- darurat-transportasi
Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Kurniawan,  G.  P.,  Shalikhah,  S.  Z.,  Shofiati,  H.,  Azizah,  N.,  &  Mochtar,  M.  (2021).  Analisis Permasalahan  Transportasi  di  Perkotaan:  Studi  Kasus  pada  Kawasan  Perkotaan Yogyakarta.
Jurnal Tana Mana .
Nugroho, R. (2017). Public Policy Edisi 6. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nuha, A. N., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). Public Value Pengguna Moda Transportasi BRT Kota Semarang. Journal Of Public Policy and Management Review , 208-223.
Policy,  I.  F.  (2016,  January).  The  BRT  Standard. The  BRT  Standard  :  2016  edition .  Institute  For Transportation & Development Policy.
Semarang,  P.  K.  (2017).  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  1  tahun  2017.  Pemerintah  Kota Semarang.
Semarang,  R.  (2019,  Oktober  9). Trans  Semarang  Jadi  Percontohan  BRT  di  Indonesia .  Dipetik September 7, 2022, dari radarsemarang.jawapos.com:
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2019/10/09/trans-semarang-jadi- percontohan-brt-di-indonesia/
semarang,  r.  (2020,  Maret  30). Kapasitas  22  Penumpang,  Angkutan  Feeder  Sepi  Peminat .  Dipetik September 17, 2022, dari radarsemarang.jawapos.com/:
https://radarsemarang.jawapos.com/features/cover-story/2020/03/30/kapasitas-22- penumpang-angkutan-feeder-sepi-peminat/
Semarangpedia. (2021, OKtober 15). Trans Semarang Bakal Tambah Lagi Bus Sub-Feeder . Dipetik September  17,  2022,  dari  semarangpedia.com:  https://semarangpedia.com/trans-semarang- bakal-tambah-lagi-bus-sub-feeder/
Susanty,  A.,  Nugroho,  S.,  &  Khantari,  K.  A.  (2014).  Penyusunan  Skenario  Kebijakan  Untuk Pengembangan  BRT  Trans  Semarang  dengan  Pendekatan  Sistem  Dinamis. Jurnal  Ilmiah Bidang Ilmu Kerekayasaan , 17-26.
Van  Meter,  D.,  &  Van  Horn,  C.  (1975). The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework. USA: Sagepublications.
Wahyu,  M.  (2020).  Studi  Tata  Kelola(Governance)  Transportasi  Publik  di  Kota  Semarang  Tahun 2016-2020. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.