Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 5-Nomor 2, Desember 2019, (Hlm 11-21)
ISSN-P: 2502-4574, ISSN-E: 2686-2581
Available online at: https://financial.ac.id/index.php/financial

## PENGENDALIAN INTERN PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH KP-RI JAYA DINAS P DAN K KABUPATEN SIMALUNGUN
Efriliana Naibaho 1)* , Supitriyani 2) , Sepbeariska Manurung 3) , Nelly Ervina 4)
1 Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.
2 Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.
3 Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.
4 Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia. *E-mail: 1 efrillian95@gmail.com, 2 supitriyani@stiesultanagung.ac.id,
3 sepbeariska@stiesultanagung.ac.id, 4 nellyervina@stiesultanagung.ac.id

## Abstrak
Dalam pengendalian intern terdapat syarat pemberian pinjaman yang harus dijalankan dengan baik.Fungsi-fungsi yang  berkaitan  dengan penagihan  maupun  pemberian  kredit  dipisahkan  sesuai  dengan  bagian  atau  fungsinya masing-masing.  Analisis  pemberian  pinjaman  juga  salah  satu  cara  untuk  dapat  mengendalikan  piutang  tak tertagih yang ada pada koperasi . Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengendalian intern piutang dan piutang  tak  tertagih  pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten  Simalungun  dan  untuk  mengetahui  faktor penyebab piutang tak tertagih meningkat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun.Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif.Objek penelitian ini adalah laporan rapat anggota tahunan pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun periode 2013 sampai 2017.Pengumpulan data dilakukan dengan  metode  dokumentasi  dan  metode  wawancara.Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif kualitatif  dan  analisis  induktif.Hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  pengendalian  intern  piutang  untuk meminimalkan piutang tak tertagih belum berjalan efektif dimana penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak koperasi  hanya  menggunakan  dua  kebijakan  yaitu  melalui  telepon  dan  kunjungan  personal,  faktor  intern  dan faktor  ekstern  juga  menyebabkan  adanya  piutang  tak  tertagih.Hasil  penelitian  ini  menyarankan  sebaiknya membuat  surat  perjanjian  diawal  pinjaman  untuk  mengambil  tindakan  apabila  suatu  saat  terjadi  penunggakan angsuran dan praktik yang sehat serta syarat pemberian pinjaman lebih dimaksimalkan.
Kata kunci: Pengendalian Intern, Piutang Tak Tertagih

## INTERNAL CONTROL RECEIVES TO MINIMIZE BAD DEBT KP-RI JAYA DINAS P AND K KABUPATEN SIMALUNGUN

## Abstract
In  controlling  internal  loans  that  must  be  given  to  run  properly.  Functions  related  to  billing  or  credit  are approved  according  to  their  respective  parts  or  functions.  Loan  analysis  is  also  one  way  to control  the uncollectible loans in the cooperative. The purpose of this research are: to find out the description of internal control  of  accounts  receivable  and  uncollectible  accounts  of  KP-RI  Jaya  Dinas  P  and  K.  and  to  find  out  the factors  that  cause  bad debts  to  increase  of  KP-RI  Jaya  Dinas  P  and  K. This  research  was  conducted  using descriptive analysis method. The object of this research is the report of the member annual meetings meeting at KP-RI Jaya Dinas P and K Kabupaten Simalungun for the period of 2013 to 2017. Data collection was carried out by the documentation method and interview method. The analysis technique used is descriptive analysis and inductive analysis. This is caused by internal and external factors. The results of the analysis it can be concluded that  the  internal  control  of  accounts  receivable  to  minimize  uncollectible  receivables  has  not  been  effective where  the  collection  of  accounts  receivable  carried  out  by  the  cooperative  only  uses  two  policies,  namely through  telephone  and  personal  visits,  internal  factors  and  external  factors  also  cause  uncollectible accounts.The results of this research suggest that you should make a letter of agreement at the beginning of the loan to take action if one day there is a delinquency in installments and sound practices and the terms of lending are more maximized.
Keywords: Internal Control, Bad Debts
Article History: Received: 9 Sep 2019 Revised: 18 Sep 2019
Accepted: 15 Okt 2019

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019

## PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  saat ini  menyebabkan  setiap  koperasi  harus bersaing  secara  optimal  demi  kemajuan maupun  perkembangan  koperasi.Untuk menghadapi  persaingan  ekonomi  tersebut, koperasi  harus  meningkatkan evaluasi kinerja  karyawan  maupun  pengurus  agar mampu  bersaing  dengan  koperasi  lainnya. Pada umumnya setiap koperasi mengharapkan  laba  (SHU)  yang  semakin meningkat  demi  kelangsungan  hidup koperasi itu sendiri.Namun untuk mencapai  hal  tersebut  koperasi  harus mampu mengontrol piutang yang diberikan kepada  anggota  khususnya  piutang  tak tertagih.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan cara melakukan pengendalian intern.
Dalam pengendalian intern terdapat syarat  pemberian  pinjaman  yang  harus dijalankan dengan baik.Fungsi-fungsi yang berkaitan  dengan  penagihan  maupun pemberian kredit dipisahkan sesuai dengan bagian  atau  fungsinya  masing-masing. Analisis  pemberian  pinjaman  juga  salah satu  cara  untuk  dapat  mengendalikan piutang  tak  tertagih  yang  ada  pada koperasi.
Piutang  tak  tertagih  pada  koperasi ini timbul karena adanya unsur kesengajaan  dari  nasabah  untuk  tidak membayar angsuran, ditambah lagi kurang optimalnya
pengendalian dalam menganalisis kredit yang dilakukan.Hal ini tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Audia (2018). Hal  ini  berarti  bahwa  setiap analisis  kredit  yang  baik  akan  mampu meminimalkan piutang tak tertagih. Seperti yang  terlihat  pada  tabel  daftar  piutang  tak tertagih  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  untuk  periode 2013 – 2017 pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1Daftar Piutang Tak TertagihKP-RI Jaya Dinas P dan KKabupaten SimalungunPeriode 2013 -
2017 Tahun Piutang yang Harus Ditagih (Rp) Realisasi (Rp) Piutang Tak Tertagih (Rp) 2013 80.000.000 90.056.170 (10.056.170) 2014 87.000.000 89.372.424 (2.372.424) 2015 90.000.000 100.434.000 (10.434.000) 2016 110.000.000 125.277.100 (15.277.100) 2017 123.000.000 117.385.218 5.614.782
Sumber: RAT KP-RI Jaya Dinas P dan K (2019)
Berdasarkan  Tabel  1.1  di  atas dapat  dilihat  bahwa  piutang  tak  tertagih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak  terdapat.Namun  berdasarkan  hasil wawancara  masih  didapati  piutang  tak tertagih,  sementara  yang  menyebabkan realisasi  lebih  tinggi  dari  pada  piutang yang  harus  ditagih  adalah  banyaknya pinjaman  anggota  yang  dibayar  lunas  dari pada  yang  tidak  tertagih.Demikian  juga ditahun 2017 masih ada pembayaran lunas tetapi  masih  lebih  besar  piutang  tak tertagih.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengendalian internal  piutang  dan  internal  piutang  tak tertagih  pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  dan  faktor  apa yang  menyebabkan  piutang  tak  tertagih meningkat  pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan K  Kabupaten  Simalungun.  Sedangkan tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal  piutang  dan  internal  piutang  tak tertagih  pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui factor-faktor penyebab
piutang  tak  tertagih  meningkat  pada  KP- RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019

## LANDASAN TEORI
Menurut Yadiati dan Ilham (2006:1),  “akuntansi  adalah  suatu  ilmu yang di dalamnya berisi tentang bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka  konseptual  yang  berisi  tentang prinsip,  standar,  metode  dan  teknik  serta prosedur  yang  akan  dijadikan  landasan dalam  pelaporan  keuangan”.Sedangkan menurut  Mulyadi  dalam  Esteria,  Harijanto dan  Linda  (2016:1089),  “sistem  akuntansi adalah  organisasi  formulir,  catatan,  dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk  menyediakan  informasi  keuangan yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.
Unsur-unsur yang terkandung
dalam Sistem Akuntansi menurut
Widjajanto (2001:4), adalah;
1. Serangkaian  formulir  yang  tercetak,
seperti faktur, nota, cek yang dipergunakan untuk membangun sistem akuntansi dan  administrasi perkantoran, termasuk berbagai prosedur yang merupakan  dasar  pembuatan  ayat-ayat akuntansi.
2. Serangkaian  buku  bank  dalam  bentuk fisik  berupa  kartu-kartu  dan  buku-buku dalam  pengertian  harfiah,  maupun dalam bentuk format yang hanya dibaca oleh mesin.
3. Serangkaian  laporan  atau  persyaratan, seperti saldo, abstraksi buku, neraca dan perhitungan laba rugi.
4. Serangkaian kegiatan klerikal, khususnya  komputer,  mesin  ketik, sarana  komunikasi  untuk  transfer  data, yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan kegiatan sistem. Menurut Widiasmara (2014),
“piutang usaha ( account receivable) merupakan  jumlah  yang  terutang  oleh pembeli  yang  timbul  karena  penjualan
kepadanya barang dagangan  atau jasa atau aktiva  lainnya  yang  dilakukan  secara kredit”. Menurut
Sisw anto dan Miftahurrohman  (2017),  “Pengendalian intern  atau  control  intern  didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber  daya  manusia  dan  system  yang dirancang  untuk  membantu  organisasi mencapai  suatu  tujuan  atau  objektif tertentu”.
Menurut Hery  dalam  Sigar,  Dolina dan Lucky (2018), “Prinsip -prinsip pengendalian  intern  yang  efektif  antara lain  adalah  sebagai  berikut:  1)  Penetapan tanggung  jawab;  2)  Pemisahan  tugas;  3) Dokumentasi; 4) Pengendalian fisik mekanik  dan  elektronik;  5)  Pengecekan independen atau verifikasi internal. Sedangkan beberapa aspek dari pengendalian  intern  piutang  yang  baik menurut Firdaus (2013:134), adalah sebagai berikut :
1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan  (operasi)  dan  fungsi  “fung si akuntansi  untuk  piutang”.  Dengan demikian  pegawai  yang  menangani akuntansi  untuk  piutang  dagang  dan wesel  tagih  tidak  boleh  dilibatkan dengan aspek operasi seperti menyetujui kredit.
2. Pegawai  yang  menangani  akuntansi piutang  harus  dipisahkan  dari  fungsi penerimaan hasil tagihan piutang
3. Semua  transaksi  pemberian  kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang  harus  mendapat  persetujuan dari pejabat yang berwenang
4. Piutang  harus  dicatat  dalam  buku- buku  tambahan  piutang (Account
Receivable  Subsidiaty  Ledge). Total dari  saldo-saldo  buku  tambahan  ini harus  dicocokkan  dengan  buku  besar

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
yang bersangkutan paling tidak sebulan  sekali.  Di  samping  itu,  pada akhir bulan para debitur harus
dikirimkan surat pernyataan piutang.
5. Perusahaan  harus  membuat  daftar piutang berdasarkan umurnya.
Selain  itu,  menurut  Hery  dalam Audia (2018), menyatakan bahwa:
“Piutang  tak  tertagih  timbul  adanya pelanggan  yang  tidak  bisa  membayar karena  menurunnya omset  penjualan sebagai  akibat  dari  lesunya  perekonomian dan kebangkrutan dialami debitur”.
Hubungan Pengendalian Intern dalam      Meminimalkan  Piutang    Tak Tertagih,  adalah  menurut  Audia  (2018), yaitu  “Pengendalian  atas  piutang  yang tepat  memegang  peranan  penting  pada perusahaan  terutama  pengendali  yang berkaitan  dengan  kebijakan  pemberian kredit.  Pengendalian  tersebut  menekankan pada  proses  penyelidikan  atas  kredibilitas debitur,  hanya  debitur  yang  memiliki kredibilitas baik yang layak untuk mendapatkan  kredit  sehingga  diharapkan piutang  dapat  tertagih  atau  jumlah  tak tertagih  dapat  diminimalkan ”. Pendapat  di atas  dapat  diartikan  bahwa  analisis  kredit merupakan  pengendalian  intern  yang dilakukan untuk meminimalisir piutang tak tertagih.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data primer dengan cara melakukan wawancara langsung  ke  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  periode  2013- 2017.  Desain  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  (library  research) dan penelitian lapangan (Field Research.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Unsur-unsur Pengendalian

## Intern
Untuk  menetapkan  tujuan  yang akan dicapai, maka diperlukan unsur-unsur pengendalian intern yang mampu memenuhi proses pencapaian tujuan tersebut  beberapa  unsur  pengendalian diantaranya adalah:
1. Struktur Organisasi  yang  Memisahkan Tanggung Jawab Secara Tegas
Untuk  struktur  organisasi  koperasi terdapat  rangka  pembagian  tugas  dan tanggung  jawab  yang  digunakan  untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  ada seperti  pemisahan  fungsi-fungsi  yang terkait, diantaranya:
1) Fungsi Persetujuan Kredit Tanggung jawab dari aktifitas persetujuan kredit sudah dilakukan oleh KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun  sudah  dipisahkan  dengan jelas. Aktivitas  pengendaliannya  adalah memeriksa  apakah  saldo  nasabah  yang tertera  di  buku  tabungan  atau  bukti rekening  koran  masih  cukup  atau  tidak untuk  dilakukannya  pemotongan.  Hal ini  bertujuan  agar  nantinya  tidak  terjadi kredit bermasalah.
2) Fungsi Akuntansi
Aktifitas  fungsi  akuntansi  yang  ada pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  telah  berjalan dengan  baik,  dimana  fungsi  akuntansi memiliki  tanggung  jawab  terpisah  dari fungsi  lainnya.Hal  ini  terlihat  dari lengkapnya data penerimaan dan pengeluaran  kas,  daftar  nasabah  yang melakukan peminjaman setiap
bulannya.
3) Fungsi Penagihan Piutang
Fungsi  penagihan  piutang  dilakukan oleh  pemegang  buku  piutang  dan  yang

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
mengirim daftar tagihan piutang bulanan adalah bagian fungsi penagihan piutang.
2. Sistem Wewenang dan Prosedur
Pencatatan
Sistem  wewenang  yang  terdapat pada  KP-RI  Jaya  Dinas    P  dan  K Kabupaten  Simalungun  sudah  cukup  baik. Dapat  dilihat  dari  prosedur  pencatatan yang terdapat pada koperasi sudah melalui prosedur  yang  layak.Saat  terjadi  transaksi pengeluaran  maka  bagian  kasir,  bendahara dan  ketua  harus  mengetahui  pengeluaran tersebut  dan  menandatangani  kwitansi pengeluaran.
Untuk pencatatan transaksi
pinjaman  telah  diatur  dan  didukung  oleh dokumen-dokumen seperti formulir permohonan pinjaman, kwitansi
pengeluaran  kas,  kuitansi  penerimaan  kas dan surat kuasa. Dokumen-dokumen tersebut  telah  diotorisasi  oleh  ketua koperasi, berikut dokumen yang digunakan dalam  proses  pemberian  pinjaman  kepada anggota  ataupun  proses  penagihan  piutang kepada anggota.
3. Praktik yang Sehat
Praktik yang sehat sudah dijalankan oleh  koperasi  walaupun  belum  optimal seperti.
1) Penggunaan  formulir  bernomor  urut tercetak
Formulir  yang  digunakan  oleh  KP-RI
Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun belum menggunakan nomor  tercetak. Hal  ini  menyebabkan kesulitan bagi nasabah untuk melakukan  verifikasi  atas  pembayaran angsuran  yang  telah  dilakukan,  karena dalam formulir yang tertera hanya tanda tangan  kasir,  bendahara,  ketua  serta stempel koperasi.
2) Pemeriksaan mendadak
Pemeriksaan  dilakukan    hanya  saat anggota  meminta  seluruh  bukti-bukti pembayaran  piutang  ataupun  rincian pembayaran  piutang.  Biasanya  rincian hanya  akan  diberikan  untuk  2  tahun terakhir.
3) Pencatatan transaksi tidak boleh dilakukan  oleh  satu  orang  dari  awal hingga akhir
Pencatatan  transaksi  pada  KP-RI  Jaya Dinas  P  dan  K  Kabupaten  Simalungun dilakukan oleh beberapa orang. Transaksi  pinjaman,  penerimaan  atau pengeluaran  kas  dilakukan  oleh  bagian kasir  dan  bagian  pembukuan  dengan tujuan agar proses transaksi lebih cepat.
4) Keharusan pengambilan cuti bagi
karyawan yang berhak
Pengambilan cuti tidak pernah dilakukan  oleh  karyawan  hal  itu  terjadi karena  jam  kerja  KP-RI  Jaya  Dinas  P dan  K  Kabupaten  Simalungun  hanya sampai  pukul  13.00  wib  yang  berbeda dengan kantor koperasi lainya.
5) Pencocokan buku kas bendahara dengan buku  kas  yang  dimiliki  kasir  dilakukan setiap  bulannya.  Pencocokan  dilakukan dengan tujuan agar bendahara mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan transakasi yang dicatat..
6) Perputaran jabatan
Perputaran jabatan di KP-RI Jaya Dinas
P  dan  K  Kabupaten  Simalungun  tidak pernah  dilakukan.  Perputaran  jabatan akan  dilakukan  saat  jabatan  berakhir sesuai dengan SK pengangkatan pengurus. 7) Persyaratan pemberian pinjaman
1) Calon peminjam sudah masuk menjadi anggota KP-RI Jaya Dinas P dan  K  Kabupaten  Simalungun  ±  6 bulan,  juga  bekerja  sebagai  pegawai negeri  atau  pensiunan  pegawai.

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
Namun pada praktiknya pihak koperasi telah memberikan pinjaman kepada  anggota  yang  masih  baru masuk  menjadi  anggota.  Hal  inilah yang  menyebabkan  adanya  piutang tak tertagih.
2) Aturan pinjaman pertama yang dapat diterima oleh anggota ±  10 juta juga
SK terbaru harus dilampirkan beserta diketahui  oleh  kepala  sekolah  dan suami/isteri  dari  anggota.  Tetapi  di koperasi  pinjaman  yang  diberikan kepada  calon  peminjam  baru  lebih dari 10 juta.
3) Pinjaman  di  atas  10  juta  harus diketahui oleh ketua koperasi.
4) Nasabah  yang  akan  melakukan peminjaman  harus  memberi  kabar paling lama 3 hari sebelum pinjaman diajukan.
5) Saat  pencairan  pinjaman,  anggota harus  membayar  biaya  administrasi sebesar 2%,  dana  resiko  2%  dan simpanan  wajib  usaha  1%.  Nilai tersebut diambil dari berapa pinjaman  bersih  yang  diterima  oleh anggota.  Untuk  simpanan  wajib usaha  akan  masuk  kedalam  saham anggota sendiri.

## Analisis Kebijakan Penagihan Piutang
Kebijakan
penagihan yang
dilakukan  oleh  pihak  KP-RI  Jaya  Dinas  P dan  K  Kabupaten  Simalungun  hanya menggunakan 2 kebijakan, diantaranya.:
1. Melalui telepon
Penagihan melalui telepon sering digunakan  oleh  pihak  koperasi,  hal  ini dilakukan untuk menyakan kapan tagihan  akan  dibayar  dan  jangka  waktu yang  diberikan  oleh  pihak  koperasi paling lama tanggal 15 setiap bulannya.
2. Kunjungan personal
Kunjungan  personal  dilakukan  jika pihak koperasi telah membuat perjanjian dengan  nasabah  untuk  datang  langsung menjemput  tagihan  yang  telah  jatuh tempo.Biasanya  kebijakan  ini  lebih ampuh  dibandingkan  dengan  melalui telepon.

## Analisis Piutang Tak Tertagih
Piutang  tak  tertagih  adalah  resiko yang terdapat pada setiap lembaga keuangan.Namun  resiko  tersebut  berasal dari berbagai faktor.Faktor yang menyebabkan  piutang  tak  tertagih  pada
KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun tidak hanya berasal dari dalam koperasi ada juga dari luar koperasi.Berikut ini besar jumlah tunggakan  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten Simalungun tahun 2013-2017.
Tabel 5.1 Data Piutang Tak Tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun Tahun 2013 s/d 2017
Tahun Piutang Yang Harus Ditagih Realisasi Piutang Tak Tertagih % 2013 80.000.000 90.056.170 (10.056.170) 1,13 2014 87.000.000 89.372.424 (2.372.424) 1,03 2015 90.000.000 100.434.000 (10.434.000) 1,12 2016 110.000.000 125.277.100 (15.277.100) 1,14 2017 123.000.000 117.385.218 5.614.782 0,95

## Sumber:  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat bahwa  piutang  tak  tertagih  dari tahun  2013  sampai  2016  tidak  terlihat, namun piutang tertunggak tetap ada. Untuk tahun  2017  piutang  tertunggak  meningkat dengan persentase 0.95%.dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan  ketua  koperasi,  piutang  tertunggak meningkat disebabkan kesengajaan anggota tidak membayar angsuran terutama dibulan februari dan maret.

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
Faktor  lain  yang  menyebabkan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut: 1. Faktor Intern
KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  harus membekali seluruh karyawan dalam melakukan proses analisis pemberian kredit maupun penagihan  kredit  dengan  tujuan  agar  tidak ada  masalah  yang  menyebabkan  piutang tak tertagih.
1) Analisis  yang  dilakukan  oleh  pengurus koperasi kurang tepat
Analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik calon peminjam di KP-RI Jaya Dinas P dan K
Kabupaten  Simalungun  masih  belum sempurna dimana koperasi hanya menggunakan beberapa analisis.
2) Adanya kolusi Calon  peminjam  mengandalkan  salah satu pengurus. Proses peminjaman yang dilakukan  oleh  anggota  merupakan tindakan  kolusi  yang  dijalankan  oleh pengurus  koperasi.  Dalam  hal  ini prosedur  pemberian  pinjaman  tidak dilakukan dengan analisis yang layak.
3) Keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha anggota
KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten
Simalungun  tidak  melakukan  survei  ke alamat calon peminjam, sehingga analisis  kredit  yang  dilakukan  tidak maksimal.Survei  lapangan  tidak  pernah dijalankan oleh koperasi, karena
anggota koperasi yang hanya melakukan pembayaran angsuran melalui  penghasilan  (gaji)  anggota sehingga survei tidak perlu dilakukan.
2. Faktor Ekstern
Selain  faktor  intern,  faktor  ekstern
juga dapat menyebabkan terjadinya piutang tak tertagih, diantaranya.
1) Adanya unsur kesengajaan dari anggota yang  meminjam  atau  memiliki  karakter buruk  yang  tidak  mau  membayar kewajibannya kepada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun.
2) Anggota  yang  melakukan  peminjaman tidak  mempergunakan  dengan  baik dengan  kata  lain,  anggota  melakukan peminjaman  tetapi  tidak  dilakukan sesuai dengan tujuannya.
3) Pindahnya tempat pemotongan angsuran  anggota,  yang  awalnya  di potong  melalui  kantor  pos  tetapi  pada tahun 2017 pindah ke bank mandiri.
Analisis  Pengendalian  Intern  Piutang untuk  Meminimalkan  Piutang  Tak Tertagihpada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan K
Untuk  meminimalkan  piutang  tak tertagih yang ada pada KP-RI Jaya Dinas P dan  K  Kabupaten  Simalungun  sudah melakukan  beberapa  langkah  walaupun belum  maksimal.  Berikut  langkah-langkah yang telah ditempuh koperasi:
1. Melakukan  penjemputan  langsung ke alamat  sekolah  atau  rumah.  Pengurus koperasi  harus  datang  dengan  waktu yang  tidak  terjadwal  agar  alibi  anggota untuk menghindari pembayaran piutang dapat dihindari.
2. Melakukan  negosiasi  kepada  anggota yang  mempunyai  piutang  tak  tertagih lebih dari modal anggota. Apa tindakan yang  akan  dilakukan  agar  angsurannya dapat  ditagih  oleh  pihak  koperasi.  Jika nasabah  yang  memiliki  piutang  tak tertagih  lebih  besar  dari  modal  namun masa  kerja  nasabah  ±  4  bulan  atau sudah dalam masa pensiun, maka pihak koperasi  melakukan  penyitaan  SK pensiun nasabah.
3. Memberhentikan  penyaluran  pinjaman kepada  anggota  yang  memiliki  piutang

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
di  atas  5  juta  dan  jasa  tertunggak  lebih dari  3  bulan  serta  sering  mengalami kesulitan pembayaran angsuran pinjaman  maupun  kewajiban  selama  6 bulan.
4. Memperhatikan  kembali  masa  kerja anggota  yang  mengajukan  permohonan pinjaman. Anggota yang sudah memasuki masa pensiun tidak diberikan ijin untuk meminjam kerena masa kerja yang tidak lama lagi dan jaminan untuk tertagih sangat minim.
5. Melakukan  penyitaan  terhadap  surat berharga nasabah yang memiliki jumlah piutang  lebih  besar  dari  jumlah  modal anggota.

## Evaluasi
Evaluasi Unsur-unsur Pengendalian Intern Struktur organisasi yang
memisahkan  tanggung  jawab  secara  tegas. Struktur  yang  terdapat  pada  KP-RI  Jaya Dinas  P  dan  K  Kabupaten  Simalungun serta  fungsi  yang  terkait  pada  KP-RI  Jaya Dinas  P  dan  K  Kabupaten  Simalungun sudah  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya masing-masing  tetapi  belum  maksimal. Hal  ini  terlihat  dari  adanya  pemisahan fungsi-fungsi yang terkait dengan pemberian  pinjaman.  Pemisahan  fungsi yang  terkait  merupakan  salah  satu  cara untuk  menghindari  adanya  kesalahan penghitungan  piutang  dan  penyelewengan dana
Untuk praktik yang dijalankan oleh koperasi sudah  cukup  baik walaupun masih  ada  beberapa  yang  belum  optimal, seperti penggunaan formulir belum berrnomor  urut  tercetak,  pemeriksaan mendadak  tidak  pernah  dilakukan  namun pemeriksaan  biasa  dilakukan  sekali  tiga bulan, Persyaratan pemberian pinjaman.

## Evaluasi Kebijakan Penagihan Piutang
Kebijakan  penagihan  piutang  yang digunakan oleh KP-RI Jaya Dinas P dan K hanya  2,  sedangkan  penagihan  piutang yang baik harus menggunakan 4 kebijakan penagihan  dengan    tujuan  agar  penagihan dapat  berjalan  dengan  baik.  penagihan piutang  dengan  2  metode  menyebabkan pihak koperasi kesulitan dalam mengumpulkan  piutang  dari  nasabah. Kebijakan penagihan melalui surat merupakan  hal  yang  memang  wajib  di lakukan  mengingat  banyaknya  nasabah yang  tidak  menjawab  panggilan  telepon pribadi  maupun  kantor.  Tindakan  yuridis perlu  dilakukan  karena  banyaknya  jumlah piutang yang tidak tertagih dari nasabah.

## Evaluasi Piutang Tak Tertagih
Faktor  Intern,  salah  satu  penyebab terjadinya  piutang  tak  tertagih  karena kurangnya  pengendalian  terhadap  bagian internal koperasi.
(1) Analisis  piutang  tak  tertagih  yang digunakan  oleh  pihak  koperasi  hanya menggunakan beberapa analisis. Padahal  analisis  harus  dijalankan seluruhnya,  namun  penilaian  yang digunakan oleh koperasi tidak menggunakan  seluruh  analisis.  Oleh sebab  itu  sebaiknya  pihak  koperasi menjalankan  seluruh  analisis  seperti Karakter (Character), Kondisi (Condition), Personality, Payment, Prospect, Profitability,
(2) Monitoring yang  dilakukan  hanya beberapa  kali  dalam  satu  tahun menyebabkan  bagian  penagihan  dalam melakukan pembukuan.
Faktor Ekstern,  faktor  ektern  yang muncul  akibat  kurang  baiknya  analisis pengendalian intern.
1) Anggota  yang  dengan  sengaja  tidak melakukan  pembayaran  angsuran  harus

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
di  analisis  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu sebaiknya pihak koperasi meningkatkan cara analisis pemberian pinjaman seperti, membuat surat perjanjian diawal  peminjaman  untuk  mengambil tindakan  apabila  suatu  saat  terjadi penunggakan angsuran.
2) Dana  yang dipinjam oleh anggota tidak digunakan untuk tujuan yang
sebenarnya.  Untuk  itu  sebaiknya  pihak koperasi mengetahui
tujuan dilakukannya peminjaman.
Evaluasi  Pengendalian  Intern  Piutang untuk  Meminimalkan  Piutang  Tak TertagihKP-RI Jaya Dinas P dan K
Dari  hasil  analisis  pengendalian intern  untuk  meminimalkan  piutang  tak tertagih  pada  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun  memang  belum dijalankan dengan optimal.Untuk itu sebaiknya  pihak  intern  koperasi  perlu melakukan langkah-langkah
seperti
penjadwalan kembali (rescheduling), untuk malakukan penjadwalan ulang pihak koperasi  memberikan  pinjaman  tambahan kepada  anggota  agar  bisa  dilakukan penjadwalan
jangka waktu pinjaman.Diberikannya  pinjaman  hanya syarat  bagi  koperasi  karena  penjadwalan ulang  jangka  waktu  pinjaman  tidak  dapat dilakukan  begitu  saja  jika  tidak  ada  bukti bahwa anggota kembali melakukan pinjaman. Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan syarat
pinjaman,  misalnya  pemotongan  tagihan anggota  melalui  bank  namun  karna  saldo yang  tidak  mencukupi,  maka  pihak  KP-RI Jaya  Dinas  P  dan  K  memberlakukan pinjaman  antar  langsung.Yang  dimaksud pinjaman  antar  langsung,  pinjaman  yang angsurannya diantar langsung oleh anggota.Dan  persyaratan  kembali  berlaku
bagi  anggota  yang  datang  langsung membuat perjanjian dengan pihak koperasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pengendalian  intern  piutang  untuk meminimalkan  piutang  tak  tertagih  KP- RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun  belum  berjalan  efektif. Dapat  dilihat  dari  unsur  pengendalin intern,  bagian  praktik  yang  sehat  dan syarat  pemberian  pinjaman  yang  sudah ditetapkan tetapi belum maksimal.
2. Penagihan  piutang  yang  dilakukan  oleh pihak  koperasi  hanya  menggunakan  2 metode  yaitu  melalui  telepon  dan kunjungan  personal  dan  kurangnya pengetahuan  atau  pengalaman  bagian penagihan piutang menyebabkan pengumpulan  piutang  setiap  bulannya berkurang.
3. Meningkatnya  piutang  tak  tertagih  KP- RI  Jaya  Dinas  P  dan  K  Kabupaten Simalungun  terjadi  karena  faktor  intern dan  ekstern.  Faktor  intern  yaitu  adanya kolusi dari pengurus koperasi dan faktor ekternal yaitu adanya unsur kesengajaan dari  anggota  untuk  tidak  membayar angsurannya.
4. Pengendalian intern dalam meminimalkan  piutang  tak  tertagih melakukan beberapa langkah,
diantaranya penjemputan langsung, melakukan  negosiasi,  memberhentikan penyaluran  pinjaman,  memperhatikan masa  kerja  dan  melakukan  penyitaan surat berharga.

## Saran
1. Sebaiknya praktik yang sehat dan syarat pemberian pinjaman lebih
dimaksimalkan.

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
2. Untuk meningkatkan penagihan piutang tidak  tertagih  yang  ada  di  koperasi sebaiknya menggunakan kebijakan melalui surat dan tindakan yuridis.
3. Sebaiknya  pihak  koperasi  membuat surat perjanjian  diawal  peminjaman untuk mengambil tindakan apabila suatu saat terjadi penunggakan angsuran serta sikap kolusi tidak diterapkan di lingkungan koperasi.
4. Sebaiknya  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten
Simalungun
mempertimbangkan  penjadwalan  ulang, persyaratan kembali dan penataan ulang untuk  piutang  yang  cukup  lama  tidak tertagih.

## DAFTAR PUSTAKA
Audia,  Yossi  (2018).  Analisis  Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero)  Cabang Belawan.Skripsi, dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  Medan . Esteria,  Ni  Wayan,  Harijanto  Subijono  &
Linda  Lambey (2016). Analisis Sistem Akuntansi  Penerimaan  dan Pngeluaran  Kas  pada  PT.  Hasjrat Abadi  Manado . Jurnal Berkala Iliah Efisiensi , XVI (04), 1087- 1097. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/jbie/article/download/14197/137 71. Firdaus,  A.  2013.Dunia  Buku  Pengantar Akuntansi. Jakarta :Penebit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia . Sigar, Reginaldo  Jeniver  Kevin,  Dolina  L.
Tampi  dan  Lucky  F.  Tamengkel
(2018). Pengendalian Intern Piutang  Usaha  pada  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Persero),  Tbk Cabang Manado .Jurnal
Administrasi  dan  Bisnis ,  VII (1), 24-32. Retrieved from https://media.neliti.com/media/pub lications/269377 Siswanto, Edy, & Miftahurrohman (2017). Sistem Informasi Pengendalian  Intern  Atas  Piutang Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang  Tak  Tertagih  Pada  Ksu Makmur  Mandiri  Menggunakan Metode Umur Piutang .Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi , VII1(2), 45-52. Retrieved from http://ejurnal.provisi.ac.id/index.ph p/JTIKP/article/download/161 Widiasmara, Anny (2014). Analisis
Pengendalian  Inten  Piutang  Usaha Untuk  Meminimalkan  Piutang  Tak Tertagih  (Bed  Debt)  pada  PT. Wahana  Ottomitra  Multiartha,  Tbk Cabang  Madiun.  Jurnal  Ekonomi Modernisasi. X (2), 110- 117. Retrieved from https://www.researchgate.net/publi cation/307667654 Widjajanto, Nugroho. 2001 . Sistem
Informasi Akuntansi. Jakarta :Erlangga .
Yadiati,  Winwin  dan  Ilham  Wahyudi. 2006. Pengantar Akuntansi. Jakarta
: Penada Media Group

## PROFIL SINGKAT
Efriliana Naibaho, Pendidikan terakhir  Sarjana  Akuntansi  dari  STIE Sultan  Agung  dan  saat  ini  bekerja  sebgai Pegawai  di  KP-RI  Jaya  Dinas  P  dan  K Kabupaten  Simalungun.  Supitriyani,  Lahir 16 Mei 1988, Pendidikan terakhir Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari Universitas  Sumatera  Utara    Tahunn  2013 dan sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap bidang  Akuntansi  STIE  Sultan  Agung. Sepbeariska  Manurung, Pematangsiantar, 26  September  1986 Pendidikan  terakhir Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari

## FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Desember  2019
Universitas  Sumatera  Utara dan  sekarang bekerja  sebagai  Dosen  Tetap  bidang Akuntansi  STIE  Sultan  Agung.  Nelly
Ervina,  lahir  pada  tanggal  27  Mei  1989  di Pematangsiantar. Pendidikan terakhir Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, tahun kelulusan  2016  dan  sekarang  bekerja sebagai  Dosen  Tetap  bidang  Akuntansi STIE Sultan Agung.