## KONSISTENSI PEROLEHAN SUARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG
Unggul Sugiharto 1) , Dimas Purbo Pambudi 2) , Dwian Hartomi Akta Padma Eldo 3)
1)Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pancasakti Tegal, Indonesia
2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia
3) Prodi Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Universitas Sains
Alqur’an, Indonesia

## Korespondensi: unggul.sugi@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  konsistensi  antara  perolehan suara  partai  politik  pada  pemilu  tahun  2019  dengan  perolehan  suara  calon presiden/wakil  presiden  tahun  2019.  Selain  itu  penelitian  ini  sedikit  banyak mencoba membedah mana yang memiliki peran besar dalam kontestasi pemilihan presiden  pad  atahun  2019  yang  lalu.  Tekanan  utama  adalah  melihat  dan membuktikan apakah ada konsistensi perolehan suara parpol calon presiden/wakil  presiden.  Tujuan  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menunjukkan  bahwa  tidak  selamanya  parpol  yang  mengusungnya  memiliki kontribusi  yang  signifikan  terhadap  perolehan  suara  calon  presiden/wakil presiden.  Bahkan  antara  keduanya  bisa  menimbulkan  gap,  dimana  perolehan suara  parpol  yang  mengusungnya  bisa  lebih  besar  dari  capres/cawapres  yang diusungnya.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Peneliti menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan dan dari rekapan hasil pemilu  Capres  dan  Cawapres  2019  yang  lalu.  Hasil  penelitian  menunjukkan antara  akumulasi  perolehan  suara  antara  partai  pengusung  dengan  capres cawapres  menunjukan  kecenderungan  tertentu.  Artinya  ada  kecenderungan bahwa  suara  partai  pengusung  dengan  paslon  capres/cawapres  yang  diusung tidaklah  linear,  berbeda  atau  tidak  sama.  Perolehan  suara  parpol  pengusung  01 dengan paslon capres/cawapres 01 tidaklah sama persis atau terdapat selisih, dan hal  ini  terjadi  pula  pada  perolehan  suara  parpol  pengusung  02  dengan  paslon capres/cawapresnya 02.
Kata  Kunci :  Konsistensi,  Partai  Politik,  Calon  Presiden  &  Wakil  Presiden,  Pemilu 2019

## Abstract
This  paper  aims  to  see  how  the  consistency  between  the  votes  acquired  by  political parties  in  the  2019  elections  and  the  votes  acquired  by  the  presidential/vice
presidential candidates in 2019. In addition, this research tries to dissect which one has  a  big  role  in  the  contestation  of  the  presidential  election  in  2019.  The  main pressure is to see and prove whether there is consistency in the number of votes for the  political  parties  for  the  presidential/vice-presidential  candidates.  The  final objective of this research is  to show  that  the  political parties  that carry  them do not always  have  a  significant  contribution  to  the  vote  acquisition  of  presidential/vice- presidential candidates. Even between the two of them can create a gap, where the vote  gain  of  the  political  party  that  carries  it  can  be  greater  than  the  candidate  for president/vice  presidential  candidate  it  carries.  The  method  used  is  a  qualitative descriptive  approach.  Researchers  used  secondary  data  in  the  form  of  reports  and from the recap of the results of the 2019 presidential and vice presidential elections. The results of the study show that the accumulation of votes between the supporting parties  and  the  cawapres  shows  a  certain  tendency.  This  means  that  there  is  a tendency  that  the  votes  of  the  party  carrying  the  presidential/vice  presidential candidate  pairs  are  not  linear,  different  or  not  the  same.  The  votes  obtained  by  the political  party  carrying  01  and  the  presidential/vice  presidential  candidate  pair  01 are not exactly the same or there is a difference, and this also happened to the vote acquisition  of  the  political  party  carrying  the  02  with  the  presidential/vice presidential candidate pair 02.
Keywords : Consistency,  Political  Parties,  Presidential  &  Vice  Presidential Candidates, 2019 Election

## PENDAHULUAN
Pergulatan  besar  dalam  proses  demokrasi  telah  berlangsung  pada tanggal  17  April  2019.  Pemilu  serentak  telah  berlangsung  secara  nasional, dan  menempatkan  5  komponen  sirkulasi  elite  berlangsung  dalam  satu waktu  yang  bersamaan.  Lima  komponen  tersebut  adalah  Pemilu  Presiden, Pemilihan  anggota  DPD,  Pemilihan  anggota  DPR  RI,  DPRD  Propinsi  dan DPRD  Kabupaten/  Kota.  Tentu  bukan  kondisi  yang  terbayangkan  ketika ditarik dalam dua dekade sebelumnya, dan dalam batas tertentu kondisi ini berlangsung dalam era lebih dari 2 dekade Reformasi.
Adanya  pemilu  serentak  ini,  bisa  dirunut  dari  apa  yang  kemudian menjadi wacana bahwa proses demokrasi khususnya dalam hajat sirkulasi elit,  dianggap  banyak  kalangan  mahal,  boros  serta  membebani  keuangan negara.  Disamping  kemudian  upaya  untuk  mengurangi  pertarungan  dan melibatkan publik dalam beragam pemilu yang dikhawatirkan membosankan sehingga mengurangi trend partisipasi, yang memang dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun (Yustiningrum &
Ichwanuddin,  2015).  Jawaban  dari  dua  arus  besar  keresahan  tersebut adalah  pemilu  serentak  tanggal  17  April  2019,  yang  sekaligus  menjadi sejarah baru Pemilu paling melelahkan.
Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 sebagai satu mekanisme politik dalam  bingkai  demokrasi  tentunya  memiliki  landasan.  Landasan  tersebut sebagai  wujud  bahwa  proses  politik  tersebut  jelas  sangat  legal  formal beraspek  hukum,  yang  merupakan  pilar  utama  pula  dalam  demokrasi (Sugianto, 2018). Dasar hukum Pemilu yang telah berlangsung adalah UUD 1945 amandemen pasal 22E ayat 1 sampai dengan 6 (Herawati, Hananto, & Sukma,  2018).  Posisi  UUD  tidak  serta  merta  memberikan  aspek  teknisnya dalam Pemilu serantak, maka dalam hal ini terdapat dua landasan hukum lain  yang  bersifat  teknis  berkaitaan  dengan  penyelenggaran  pemilu  yaitu Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilu (Herawati, Hananto, & Sukma, 2018) UU Nomor 7 menjadi dasar berdirinya KPU untuk menyelenggarakan secara lebih  teknis  adanya  Pemilu,  untuk  kemudian  KPU  bisa  mengatur  dirinya sendiri  dan  peraturan  lainnya  guna  terselenggaranya  Pemilu  dengan menerbitkan  apa  yang  disebut  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU).  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Cahyo  Kumolo  sebagai  Mendagri bahwa,  “UU  berlaku  saat  diundangkan  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Penyelenggaran  Pemilu.  Presiden  mengesahkan  tanggal  15  Agustus  2017, dan  diundangkan  16  Agustus  2017,  LN  182,  TLN  6109,”  (tjahjokumolo, 2019).
Berlakuknya Undang – Undang ini jelas menjadi landasan bagi segenap proses  yang  ada  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  termasuk  didalamnya lembaga  lain  yang  terkait  Pemilu.  Mendagri  bahkan  menegaskan  bahwa “UU  ini  prinsipnya  jadi  acuan  utama  penyelenggara  dan  pengawas  pemilu, termasuk  DKPP  dalam  menyusun  aturan”.  Pembaharuan  dalam  suatu perundang-undangan  harus  berasal  dari  sumbernya  (sumber  hukum), karena  tidak  mungkin  ada  perubahan  atau  pembaharuan  hukum  apabila sumbernya  sendiri  tidak  pernah  berubah  atau  diperbaharui  oleh  sumber hukum lainnya atau peraturan perundang-undangan yang lainnya (Tumpa, 2015).
Pemilu 2019 secara umum dibagai dalam dua komponen yaitu pemilu Presiden  (Pilpres)  dan  pemilu  legislatif  (Pileg)  termasuk  didalamnya pemilihan DPD. Dalam hal ini konteks kepesertaan adalah sebagai berikut, Pasangan  Calon  Presiden/Wakil  Presdien,  Partai  Politik,  Calon  Anggota Legislatif  (DPR  RI,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kota/Kabupaten).  Kepesertaan tersebut  menunjukaan  kerumitan  tersendiri  yang  berarti  pemilu  2019 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, 16 Partai Politik Nasional  serta  4  Partai  Politik  Lokal  Aceh.  Pilpres  diikuti  oleh  pasangan Calon  Presiden/Wakil  Presiden  nomor  urut  01  Ir.  Joko  Widodo/  Prof.  Dr (HC).  KH.  Ma,ruf  Amin,  Pasangan  no  02  H.  Prabowo  Subianto/Sandiaga Salahuddin UNO. MBA (KPU RI, 2019).
Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan pada KPU RI, terlihat bahwa Pilpres  hanya  memiliki  dua  calon.  Para  calon  tersebut  kemudian  harus memenuhi  ambang  batas  20  persen  partai  pengusung,  hal  ini  menjadikan calon  Presiden  dan  Wakil  harus  diusung  oleh  partai-  partai.  Isitlah  yang digunakan  adalah  partai  pengusung  yang  terlihat  sebagaimana  tabel  1, terdapat  perbedaan  dalam  jumlah  partai  pengusung  masing-masing  calon. Calon  Presiden/Wakil  Presiden  no  urut  01  diusung  oleh  7  (tujuh)  partai politik, sedangkan untuk pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden no urut 02  diusung  oleh  4  (empat)  partai  pengusung.  Partai  politik  merupakan sekelompok  manusia  yang  terorganisir  yang  stabil  dengan  tujuan  merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan  penguasaan  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi  anggota partainya,  baik  idealisme  maupun  kekayaan  material  serta  perkembangan lainnya (Hermawan, 2020).
Posisi  partai  politik  memang  sangat  menentukan  dalam  pengusungan calon presiden dan wakil presiden, karena partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis (Amal, 2007). Karena  itu  partai  politik  dalam  pengertian  modern  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  kelompok  yang  mengajukan  calon-calon  bagi  jabatan  publik untuk  dipilih  oleh  rakyat  sehingga  dapat  mengotrol  atau  mempengaruhi tindakan-tindakan  pemerintah  (Lindawati,  2013).  Partai  politik  merupakan
produk  dari  demokrasi,  adanya  partai  politik  menunjukkan  bahwa keberadaan  masyarakat  kita  beragam  dan  bermacam-macam  kepentingan hal  itu  terbukti  dengan  banyaknya  bermunculan  partai  politik  baru  untuk menampung  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  berbeda-beda  itu (Ibad & Musdalifah, 2019).
Apabila mengacu pada data perolehan suara di Pemilu 2019 yang lalu, tidak  ada  satupun  partai  yang  mencapai  20%  suara,  maka  dari  itu  partai harus berkoalisi untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presidennya. Menilik  pengertian  calon  Presiden  dan  Wakilnya,  pada  Undang-Undang Dasar  1945,  terdapat  pada  Pasal  6A  ayat (1)  Presiden  dan  Wakil  Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, ayat (2) Pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan pemilihan  umum,  ayat  (3)  Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  50%  dari  jumlah  suara  dalam  pemilu dengan  sedikitnya  20%  suara  di  setiap  provinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden  (UUD  Th.  1945).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  pemenang  pada  pemilihan  capres  dan  cawapres  adalah  kandidat yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  50%  dari  hasil  pemilu.  Pada  pemilu tahun  2019,  koalisi  partai  politik  yang  mengusung  kandidat  Capres  dan Cawapres  nomer  urut  01  ada  tujuh  (7)  partai  politik,  koalisi  utama  partai politik  pengusung  nomer  urut  02  ada  empat  (4)  partai  politik.  Jika dijumlahkan  suaranya,  koalisi  01  memperoleh  79.313.068  suara  atau setara dengan 56,66%. Apabila dijumlahkan suaranya, koalisi utama calon nomer  urut  02  memperoleh  49.537.632  suara  atau  setara  dengan  35,59%. Jumlah  tersebut  belum  termasuk  suara  partai  kecil/  baru  seperti  Partai Berkarya,  Perindo,  PBB,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  selisih  perolehan suara  dalam  persentasenya,  keduanya  (antara  kandidat  capres  01  dengan 02)  ada  selisih  kurang  lebih  21%  suara.  Betapa  prestisiusnya  pemilihan umum  karena  yang  terpilih  akan  menjadi  elit  politik  yang  berkuasa  di negara kita Indonesia.
Perbedaan  jumlah  partai  pengusung  tersebut,  merupakan  indikasi awal kemungkinan perolehan suara kedua calon tersebut, walaupun masih sebatas  dugaan  dan  kemungkinan.  Aspek  pentingnya  adalah  hipotesa semakin banyak partai pengusung maka kemungkinan menang relatif lebih besar pula.

## Tabel 1. Daftar Peserta Pemilihan Presiden 2019
No Urut Nama Calon Presiden Pekerjaan  Nama Calon Wakil Presiden Pekerjaan Partai Pengusung 01 IR. JOKO WIDODO Presiden Prof.Dr  (HC) KH MA,RUF AMIN Lainnya 1.PKPI 2.Hanura 3.PPP 4.Nasdem 5.Golkar 6.PKB 7.PDIP 02 H. PRABOWO SUBIANTO Swasta SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA. Swasta 1.Demokrat 2.PAN 3.PKS 4.Gerindra
Sumber: https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019
Hipotesa  ini  tidaklah  selamanya  terbukti,  Pilpres  2014  menunjukan jumlah pengusung pasangan Prabowo Subianto/Hatta Rajasa lebih banyak dibanding  dengan  Joko  Widodo/Jusuf  Kalla.  Jokowi/Kalla  yang  diusung oleh  PDIP,  Nasdem,  PKB  dan  Hanura  sedangkan  Prabowo  Hatta  diusung oleh  Gerindra,  PKS,  Partai  Amanat  Nasional,  PPP,  PBB  dan  Partai  Golkar (VOA Indonesia, 2014).
Berdasarkan  beberapa  aspek  yang  berkaitan  dengan  perolehan  suara baik  Pilpres  maupun  akumulasi  suara  partai  terdapat  kecenderungan adanya  perbedaan.  Hal  ini  menjdi  menarik  dimana  secara  awal kemungkinan  kesejajaran  perolehan  suara  keduanya  bisa  dimaknai berbeda.  Untuk  itu  permasalahan  yang  diajukan  adalah  Apakah  terdapat konsistensi  antara  perolehan  suara  partai  pengusung  Calon  Presiden dengan  perolehan  Suara  Presiden  pada  tingkat  daerah  pemilihan  di Kabupaten Pemalang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  konteks  ini  berada  dalam  pendekatan  “deskriptif- kualitatif”,  dimana  penelitian  kualitatif  dipahami  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  bisa  diamati  (Sugiyono,  2013). Aspek  deskriptif  kemudian  dipahami  sebagai  salah  satu  komponen  dari penelitian ini yang  berupa aspek data-data yang dikumpulkan berasal dari naskah  wawancara,  catatan-catatan  lapangan,  foto, videotape ,  dokumen pribadi,  catatan  atau  memo,  dan  dokumen  resmi  lainnya  (Moleong,  1995). Data dari Dokumen resmi inilah yang akan menjadi titik beragam deskripsi sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  seperti  halnya perolehan suara baik partai atau suara calon Presiden/Wakil Presiden.
Teknik  analisis  data  dilakukan  oleh  penulis  setelah  mengumpulkan data  primer  dan  sekunder  dengan  lengkap  sehingga  bisa  dibandingkan bagaimana  perolehan  suara  partai  pengusung  Calon  Presiden  dengan perolehan  Suara  Presiden  pada  tingkat  daerah  pemilihan  di  Kabupaten Pemalang.

## PEMBAHASAN

## Peta Kekuatan Partai Politik Pengusung
Kabupaten Pemalang, yang terletak secara geografis berada di sebelah barat Pantai Utara Jawa Tengah. Basis kekuatan partai politik di kabupaten Pemalang  sejak  masa  reformasi  hampir  2  dekade  relatif  tidak  mengalami pergeseran signifikan. Wilayahnya yang termasuk Jawa Tengah merupakan kuat  PDI  Perjuangan,  dan  ini  dalam  beberapa  kali  pemilu  PDI  Perjuangan menunjukan kekuatannya.

## Diagram I. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu 2019

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2020.
Data menunjukan bahwa baik perolehan suara maupun jumlah kursi di  DPRD  Kabupaten  Pemalang  pergeseran  kekuatan  tidaklah  terlampau mencolok  setidakya  tidak  mampu  menggeser  dominasi  PDI  Perjuangan. Setidaknya  terdapat  7  besar  partai  politik  yang  lolos  mendapatkan  kursi DPRD  Kabupaten  Pemalang.  Efek  “ekor  jas”  yang  dianggap  berkah pemilihan  presiden  cukup  terlihat  dan  dinikmati  oleh  partai  baik  PDI Perjuangan, Gerindra, PKB atau PKS. Keempat partai tersebut mendapatkan  tambahan  kursi  setidaknya  masing  –  masing  2  disamping tentu saja merupaka hasil kerja para calon anggota legislatif maupun mesin partai masing-masing. Kondisi ini tentu saja akan linear dengan perolehan suara  dari  partai  politik  yang  bertarung  dalam  pemilu  2019  di  Kabupaten Pemalang. Peta kekuataan partai politik terlihat.

## Konsistensi Perolehan Suara
Kabupaten Pemalang hakekatnya merupakan wilayah dengan kekuatan khususnya partai PDI Perjuangan yang relatif kuat. Hampir sejak pemilu 1999, maka PDI-Perjuangan tidak pernah terkalahkan di Kabupaten Pemalang,  walaupun  mengalami  pasang  surut  dalam  perolehan  kursi. Posisi  kedua  adalah  Partai  Golkar  dan  PKB,  keduanya  memiliki  kekuatan yang  dalam  batas  tertentu  relatif  berimbang,  dan  agaknya  pada  pemilu 2019  partai  Golkar  kehilangan  setidaknya  1  kursi  DPRD.  PKB  justru melonjak  dengan  setidaknya  menambah  2  kursi,  yang  tentu  saja
merupakan fenomena tersendiri. Sinergi antara antara Pilpres dengan Pileg, memang  secara  umum  terlihat  relatif  berimbang.  Justru  dalam  batas tertentu  pertarung  Pileg  khususnya  DPRD  Kabupten  relatif  memilki  gaung yang  hampir  sama  kuat  dengan  Pilpres.  Pada  tataran  DPRD  Provinsi  dan DPR-RI  ataupun  DPD,  kurang  kuat  suasananya.  Untuk  partai  seperti halnya  Gerindra  sebagai  pengusung  utama  dalam  Pilpres  2019  suaranya relatif  tidak  berbeda  jauh  dengan  pemilu  sebelumnya,  sedangkan  PKS mendapatkan  kenaikan  yang  relatif  siginfikan  dalam  pemilu  ini.  Pada rekapiltulasi  suara  Pemilu  Presiden  telah  berlangsung  dan  terdapat  dalam Sertifikat Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten / Kota  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  model  DB1-PPWP,  Kabupaten Pemalang.  Pada  perolehan  suara  partai  politik  maka  yang  dijadikan  dasar adalah rekap model DA1-DPRD Kab/Kota sesuai daerah pemilihan.
Perolehan  suara  pasangan  calon  Presiden/  Wakil  Presiden  dalam Pemilu  2019  ini  memiliki  penghitungan  yang  reltif  sama  dibanding  sistem perolehan suara pada Pileg DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi ataupun DPR- RI.  Rekapitulasi  perolehan  suara  Pilpres  berbasis  Kecamatan  khususnya untuk  rekap  tingkat  Kabupaten/Kota,  sedangkan  untuk  rekap  Pileg didasari oleh perolehan suara kecamatan yang kemudian diakumulasi pada Daerah  Pemilihan.  Pada  data  rekapitulasi  Pilpres  2019  di  Kab.  Pemalang maka  tabel  awal  akan  menunjukan  perolehan  suara  berbasis  kecamatan yang kemudian diolah berdasarkan Dapil.

## Tabel II. Perolehan Suara Capres/Cawapres Kabupaten Pemalang 2019
Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Joko Widodo/Ma’ruf Amin (01) Prabowo Subianto/Sandiag a S Uno (02) I Pemalang 78.683 31.684 II Taman 73.612 26.959 III Petarukan Ampelgadin g 68.814 32.877 21.266 8.486 IV Comal Bodeh 42.710 27.884 12.718 6.490
Ulujami 52.792 11.694 V Belik Moga Pulosari Watukumpu l 47.501 22.319 24.325 30.512 13.628 13.832 9.584 7.534 VI Bantarbolan g Randudongk al Warungprin g 34.727 42.411 16.642 8.947 16.487 4.907 TOTAL 595.759 194.216
Sumber: diolah dari Rekapitulasi. Model DA1-PPWP KPU Kab. Pemalang
Tabel  II.  menunjukan  bahwa  hampir  diseluruh  wilayah  kecamatan atau  daerah  pemilihan  maka  pasangan  Capres  01  menang.  Pada  daerah pemilihan Pemalang I, capres 01 mendapatkan 78.683 sedangakn capres 02 mendapat  31.684  sebuah  perulehan  tertinggi  dibandingkan  perolehan  di kecamatan  lain.  Dapil  Pemalang  1  merupakan  perolehan  tinggi  capres  01 sekaligus  perolehan  tertinggi  pula  capres  02.  Untuk  perolehan  terendah pasangan  01  di  wilayah  Kecamatan  Warungpring  sebanyak  16.462  suara demikian pula untuk capres 02 terendah di kec. Warungpring mendapatkan suara sebanyak 4.907 yang termasuk dalam dapil VI.
Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Perolehan Suara Calon Presiden/Wakil Presiden
Perolehan  suara  partai  pengusung,  menjadi  relatif  menarik  ketika diperbandingkan  dengan  perolehan  suara  Presiden.  Hal  ini  menjadi  satu gambaran  adakah  perbedaan  antara  perolehan  suara  partai  pengusung dengan  perolehan  suara  calon  Presiden/wakil  Presiden  linear  atau konsisten. Namun seperti diketahui bahwa partai pengusung calon Presiden realtif  banyak  sehingga  akan  terlalu  rumit  bila  ditampilkan  secara keseluruhan  tiap  daerah  pemilihan.  Penyederhanaan  diperlukan  sehingga analisis akan lebih ketika tampilan dipecah tiap daerah pemilihan sekaligus membandingkan perolehan suara Presiden dengan wakil Presiden.

## Tabel III. Peta Koalisi
No Urut Pasangan Calon Partai Pengusung 01 IR  JOKO  WIDODO  /  Prof.  Dr. (HC) MA’RUF AMIN 1.PKPI 2.Hanura 3.PPP 4.Nasdem 5.Golkar 6.PKB 7.PDIP 02 H.  PRABOWO  SUBIANTO  / SANDIAGA  SOLAHUDIN  UNO MBA 1.Gerindra 2.PKS 3.PAN 4.Demokrat
Sumber: https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019 diakses 1/08/2019
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPU  bahwa  hampir  seluruh partai  pengusung  Presiden/wakil  Presiden  ada  di  Kab.  Pemalang  dan tergambar  pada  tabel  III  Koalisi  Pengusung  Pasangan  01  Joko Widodo/Ma’ruf  Amin  memang  lebih  banyak  partai  dibandingkan  dengan koalisi  pengusung  02  Prabowo  Subianto/Sandiaga  Uno.  Tabel  III menunjukan bahwa 01 diusung oleh 7 partai politik sedangkan 02 diusung oleh 4 partai politik. Peta koalisi pendukung, maka di Kabupaten Pemalang seluruh  partai  tersebut  memiliki  kekuatan,  setidaknya  pada  pemilu  2014 masing  –  masing  partai  politik  pendukung  memiliki  wakil  di  DPRD  Kab. Pemalang. Hal ini menunjukan bahwa partai politik – partai politik tersebut memang  keberadaanya  memiliki  basis  massa  diseluruh  daerah  pemilihan Kab. Pemalang.
Daerah  pemilihan  di  Kab.  Pemalang  masih  merujuk  pada  pembagian seperti Pemilu tahun 2014 yaitu terbagi dalam 6 (enam) wilayah. Penataan ini didasari pada Keputusan KPU RI Nomor 276/PL 013- Kpt/06/KPU/IV/2018  tentang  penetapan  dapil  dan  alokasi  kursi  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Dasar keputusan ini dilandasi pula  oleh  Peraturan  KPU  (PKPU)  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  penataan pemilihan umum dan alokasi kursi anggota DPRD dalam pemilihan umum.
Maka  daerah  pemilihan  di  kabupaten  Pemalang  terbagi  dalam  enam daerah pemilihan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini,

## Tabel IV. Pembagian Daerah Pemilihan Kab. Pemalang Pemilu 2019
Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan I Pemalang II Taman III Petarukan Ampelgading IV Comal Bodeh Ulujami V Belik Moga Pulosari Watukumpul VI Bantarbolang Randudongkal Warungpring
Sum ber: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/77626/pemalan g-tetap-enam-dapil diakses 2 /08/2019

## Analisis Tingkat Kabupaten
Berdasarkan  temuan  –  temuan  yang  terdapat  pada  tiap  daerah pemilihan  dimana  diketahui  kabupaten  Pemalang  memiliki  enam  daerah pemilihan  (Dapil).  Rekap  keseluruhan  dari  per  dapil  menarik  untuk disajikan khususnnya untuk membandingkan konsistensi masing – masing dapil.  Pada  Tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  perbandingan  antar  dua kubu  01  dengan  02  dalam  konsistensi  perolehan  suara  dalam  batas tertentu  menunjukan  kecenderungan    berbeda.  Pada  kubu  paslon  01 Jokowi  Widodo-Ma’ruf  Amin  memperlihatkan  kecenderungan  yang  cukup konsisten pada tiap dapilnya.

## Tabel V. Perbandingan Konsistensi Seluruh Daerah Pemilihan

## DAERAH
PEMILIHA N PASLON 01 JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN PASLON PEMENAN G PASLON 02 PRABOWO SUBIANTO- SANDIAGA UNO KONSISTE N SUARA PARPOL  > SUARA PASLON KONSISTE N SUARA PASLON > SUARA PARPOL KONSISTE N SUARA PARPOL  > SUARA PASLON KONSISTE N SUARA PASLON  > SUARA PARPOL I Ѵ 01 Ѵ II Ѵ 01 Ѵ III Ѵ 01 Ѵ IV Ѵ 01 Ѵ V Ѵ 01 Ѵ VI Ѵ 01 Ѵ TOTAL % 6 (100%) 2 (33,33%) 4 (66,7%)

## Diolah dari: data diolah penulis, 2021
Di  tiap  dapil  menunjukan  bahwa  paslon  01  konsisten  dengan  suara paslon  lebih  besar  dibandingkan  dengan  suara  parpol  pengusung. Kecenderungannya  bahkan  pasangan  ini  100%  seluruh  dapilnya  konsisten suara paslon lebih besar, tentu ini memiliki banyak makna khususnya figur paslon  01  bisa  dikatakan  memiliki  daya  tarik  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  parpol  pengusung  (caleg-caleg  parpol  pengusung). Kekuatan figur calon di tiap 01 pada tiap dapil cukuplah konsisten bahkan hampir  seluruh  dapil  dimenangnkan  oleh  paslon  01  dan  tidak  ada  dapil yang memenangkan paslon 02. Bisa dikatakan kecenderungan suara paslon yang konsisten lebih besar dibandingkan dengan suara parpo pengusung di Kabupaten  Pemalang  menjadi  gejala  kepastian  paslon  01  memenangkan perolehan suara bahakn diseluruh dapil.
Pada  paslon  02  Prabowo  Subianto  –  Sandiaga  Uno  terlihat kecenderungannya  berbeda,  dimana  terlihat  ada  dua  dapil  yang  memiliki anomali .  Dua  dapil  tersebut  adalah  dapil  3  dan  4  dimana  kecenderungan adalah  bahwa  konsistensi  pada  perolehan  suara  parpol  pengusung  lebih besar  dibandingkan  dengan  suara  paslon.  Penjelasan  atas  fenomena  itu
secara  sederhana  bisa  berangkat  bahwa  kedua  paslon  tidaklah  cukup populer  dibandingkan  dengan  suara  parpol  pengusung  dalam  hal  ini  calon anggota legislatif.
Daya  tarik  parpol  pengusung  dengan  para  calegnya  didapil  3  dan  4 ternyata  dalam  batas  terentu  berpengaruh  terhadap  suara  paslon. Walaupun  alasan  lainnya  seperti  mesin  parpol  pengusung  yang  tidak gencar mensosialisasikan paslon 02 ataupun paslon 01 relatif lebih menarik sehingga terjadi swinger suara, parpol pengusung dipilih  (calegnya dipilih) tetapi  tidak  memilih  calon  presidennya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  antara kertas  suara  parpol  pengusung  (caleg)  tidaklah  sepaket  dengan  calon presiden  wakil  presiden  yang  diusung.  Dengan  kata  yang  lebih  sederhana, parpol/calegnya  dipilih  tetapi  calon  presidennya  yand  dipilih  adalah  01 bukan 02.
Model swinger suara  ini  terkonfirmasi  ketika  perolehan  suara disandingkan  seperti  terlihat  pada  tabel  III.11.  Pada  dapil  3  dan  4  suara suara paslon 01 hampir 3-4 kali lipat dari paslon 02, dan ini menjadi bukti bahwa  suara  yang  seharusnya  memilih  capres/cawapres  01  ternyata justeru memili 02.
Tabel VI. Rekap Perolehan Suara Tiap Daerah Pemilihan
DAPIL PASLON 01 JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN PASLON PEMENANG PASLON 02 PRABOWO SUBIANTO- SANDIAGA UNO JUMLAH SUARA PARPOL JUMLAH SUARA PASLON JUMLAH SUARA PARPOL JUMLAH SUARA PASLON I 67.264 78.683 01 27.516 31.684 II 64.888 73.612 01 24.534 26.959 III 94.448 101.641 01 31.878 29.752 IV 106.097 123.386 01 33.283 30.902 V 117.436 124.657 01 27.217 44.578 VI 82.322 93.780 01 29.143 30.341
TOTAL % 532.455 595.759 01 100% 173.571 194.216

## Sumber: diolah dari Sertifikat Rekapitulasi Model DA1-PPWP dan DB1- DPRD
Paslon  02  hanya  memiliki  konsistensi  pada  4  dapil  yaitu  konsisten suara paslon lebih besar dibandingkan suara parpol pengusung. Sekali lagi ini  memperkuat  bahwa  paslon  02  di  dapil  3  dan  4  tidak  lebih  menarik dibandingkan dengan parpol pengusung (calegnya) ataupun capres/cawapres  paslon  01.  Pada  konsistensi  tingkat  kabupaten,  yaitu ketika  suara  masing  –  masing  variabel  yaitu  suara  parpol  pengusung  tiap dapil  digabung  dan  suara  paslon  digabung  anomali  yang  terjadi  tidaklah nampak.  Diagram  VII  menunjukan  bahwa  baik  kubu  01  dan  02  semunya menunjukan konsistensinya perolehan suara paslon lebih besar dibandingkan dengan suara parpol pengusung.

## Diagram II. Konsistensi Tingkat Kabupaten

## Sumber: data diolah oleh penulis, 2022
Kondisi  konsistensi  ini  yaitu  suara  paslon  lebih  besar  dibandingakan dengan  perolehan  suara  parpol  pengusung  bisa  menjadi  dasar  assumsi
JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN
PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO 532,455 595,759 500,000 510,000 520,000 530,000 540,000 550,000 560,000 570,000 580,000 590,000 600,000 610,000 SUARA PARPOL SUARAPASLON 173,571 194,216 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000 185,000 190,000 195,000 200,000 SUARA PARPOL SUARAPASLON
lainnya.  Assumsi  tersebut  adalah  dalam  batas  tertentu  daya  tarik  paslon capres/cawapres  relatif  lebih  menarik  dibandingkan  dengan  parpol/caleg pengusungnya. Walaupun seperti ditunjukan pada diagram II selisih suarah pada  paslon  01  dan  02  dibandingkan  dengan  parpol  pengusung  sebatas puluhan  ribu  saja.  Selisih  perolehan  suara  paslon  01  dengan  parpol pengusungnya  adalah  63.304  saja,  dimana  suara  parpol  pengusung memperoleh  532.455  sedangkan  paslon  01  mendapatkan  595.759.    Pada kubu  paslon  02  hal  yang  sama  terjadi  yaitu  konsistensinya  suara  paslon lebih  besar  dibandingkan  dengan  suara  parpol  pengusung.  Fenomena  ini juga  mengkonfirmasi  bahwa  daya  tarik  paslon  lebih  menarik  bila dibandingkan  dengan  daya  tarik  parpol  pengusung  (caleg).  Harapan  yang lebih besar agaknya lebih dipercayakan pada capres / cawapres untuk bisa merubah kondisi dibandingkan harapan pada parpol pengusung (caleg).

## Diagram III. Kesimpulan Konsistensi Tingkat Kabupaten
Paslon /Parpol Pengusung 01               Paslon /Parpol Pengusung 02

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  data  dan  olah  data  menunjukan  bahwa  antara akumulasi  perolehan  suara  antara  partai  pengusung  dengan  capres cawapres menunjukan kecenderungan tertentu. Artinya ada kecenderungan bahwa  suara  partai  pengusung  dengan  paslon  capres/cawapres  yang diusung  tidaklah  linear,  berbeda  atau  tidak  sama.  Perolehan  suara  parpol pengusung  01  dengan  paslon  capres/cawapres  01  tidaklah  sama  persis atau  terdapat  selisih,  dan  hal  ini  terjadi  pula  pada  perolehan  suara  parpol pengusung 02 dengan paslon capres/cawapresnya 02.
KONSISTEN SUARA
CAPRES/CAWAPRES > SUARA PARPOL PENGUSUNG
KONSISTEN  SUARA CAPRES/CAWAPRES > SUARA PARPOL PENGUSUNG
Kecenderungan  konsistensi  tersebut  secara  umum  terbagai  menjadi dua aspek yaitu :
a. Konsistensi paslon capres/cawapres memperoleh suara lebih besar dibandingkan parpol pengusungunya. Artinya suara capres/cawapres  berjumlah  lebih  banyak  dibandingkan  dengan akumulasi  suara  parpol  pengusungnya.  Selisih  suara  antara capres/cawapres  dengan  parpol  pengusung  relatif  variatif,  dan tidak  terdapat  pola.  Artinya  belum  tentu  dengan  jumlah  pemilih besar  selisih  antara  keduanya  besar  pula.  Kondisi  suara  capres lebih  banyak  dibanding  parpol  pengusung  terjadi  di  kubu  01  dan terjadi di seluruh daerah pemilihan di Kab. Pemalang.
b. Konsistensi parpol pengusung relatif lebih besar dibanding dengan suara  capres/cawapres.  Artinya  suara  capres/cawapres  lebih  kecil dibandingkan  dengan  suara  parpol  pengusung.  Kondisi  ini  terjadi pada kubu 02 dan terjadi pada beberapa dapil seperti Pemalang III (Kec.  Petarukan  dan  Ampelgading  )  dan  Pemalang  IV  (Kec.  Comal, Ulujami dan Bodeh).
Selisih  terkecil  dalam  konsistensi  suara  paslon  capres/cawapres  lebih besar  dibanding  suara  parpol  pengusung  adalah  pada  paslon  01  yaitu selisih  7.193  suara  di  dapil  Pemalang  III  (Kec.  Petarukan  Ampelgading). Selisih  terbesar  sebanyak  17.289  suara  capres/cawapres  lebih  besar dibandingkan  akumulasi  perolehan  suara  parpol  pengusung  di  dapil Pemalang IV (Kec. Comal, Ulujami dan Bodeh).
Pada  selisih  konsistensi  terkecil  diperoleh  oleh  kubu  02  yaitu  selisih 1.198,  dimana  suara  capres/cawapres  lebih  besar  dibandingkan  suara parpol  pengusung  terjadi  di  dapil  Pemalang  VI  (Kec.  Randudongkal, Bantarbolang  dan  Warungpring).  Pada  selisih  terbesar  kubu  02  adalah terjadi  di  dapil  Pemalang  V  (Kec.  Moga,  Pulosari,  Belik  dan  Watukumpul) yaitu  sebesar  17.361  suara  capres/cawapres  lebih  besar  dibandingkan akumulasi perolehan suara parpol pengusung.
Bahwa  posisi  perbedaan  suara  antara  parpol  pengusung  dengan capres/cawapres  bisa  berkaitan  dengan  kondisi  lingkungan  daerah
pemilihan.  Disatu  sisi  ada  wilayah  dengan  capres  dengan  keterpilihan tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh kekuatan parpol sehingga suara capres/cawapres  relatif  lebih  tinggi.  Sebaliknya  ada  beberapa  parpol  cq. Caleg  cukup  populer  namun  tidak  serta  merta  dengan  capres  yang diusungnya.  Sehingga  muncul  suara  parpol  cq.  Caleg  lebih  tinggi dibandingkan suara capres/cawapres.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  I.  (2007). Teori-teori  Mutahir  Partai  Politik. Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana.
Herawati,  R.,  Hananto,  U.  D.,  &  Sukma,  N.  M.  (2018).  Kepastian  Hukum Pemilu  dalam  Pemilu  Serentak  2019  Melalui  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. E-Journal UNDIP , 1-11.
Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia.
Jurnal Pendidikan
Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan , 10-21.
Ibad,  S.,  &  Musdalifah,  M.  (2019).  Partai  Politik:  Tinjauan  Strategi  Dalam Meraih Dukungan Massa. Publik: Jurnal Ilmu Administrasi) , 50-62.
Indonesia,  V.  (2014,  Februari  2). Parpol  dukung  Pasangan  Prabowo  Hatta dalam Pilpres 2014. Retrieved from www.voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan- prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html
Lindawati,  D.  S.  (2013).  Strategi  Partai  Politik  dalam  Menghadapi  Pemilu 2014. Politica , 287–312.
Moleong,  L.  J.  (1995). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
RI,  K.  (2019,  Agustus  1). Daftar  Pencalonan  Pilpres  2019. Retrieved  from infopemilu.kpu.go.id: https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019
Sugianto,  S.  (2018).  Penegakan  Demokrasi  dalam  Penyelenggaraan PEMILU/PEMILUKADA Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam , 102-109.
Sugiyono,  S.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
tjahjokumolo.  (2019,  Juni  9). Pemilu  serentak  2019  resmi  miliki  landasan hukum . Retrieved
from www.tjahjokumolo.com:
http://www.tjahjokumolo.com/mendagri-pemilu-serentak-2019- resmi-miliki-landasan-hukum
Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping  oleh  Hakim  dalam  Memutus  Suatu  Perkara. Halrev Journal of Law , 127-141.
Yustiningrum,  R.  E.,  &  Ichwanuddin,  W.  (2015).  Partisipasi  Politik  dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik , 117-135.