## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORUPSI PAJAK Pph 21 DAN 23 KHUSUSNYA DI KANTOR
CAMAT PELAYANGAN TAHUN 2014
(Studi Kasus Penyimpangan Dana Pajak Pph 21 dan 23 oleh Bendahara pada Kantor Camat Pelayangan)
Oleh : Sujud 
Ibrahim 

## ABSTRAK
Tindak  pidana  perpajakan  dewasa  ini  lagi  semarak  dikalangan  pemerintahan maupun perusahaan baik dalam skala lingkup yang kecil maupun yang besar, dikarenakan lemahnya  pengawasan  dibidang  perpajakan  sehingga  sering  kali  terjadi  kecurangan- kecurangan  dibidang  perpajakan.  Saat  ini  pemerintah  sangat  ekstra  menjaga  dan mengawasi  dibidang  perpajakan,  dimana  dampak  tindak  pidana  perpajakan  sangat dirasakan selain dapat menggangu pemasukan uang ke Kas Negara yang  sangat diperlukan untuk  pembiayaan  pembangunan  dan  juga  menghambat  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimana penegakanhukumterhadappelakukejahatankorupsipajak 21 dan 23 di Kantor CamatPelayanganTahun  2014,  2).Faktor  apa  sajakah  yang  menyebabkan  bendahara melakukan tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 dan Upaya Penanggulang?. Metode penelitian  yang  digunakan  penelitian  yuridis  normative  dan  empiris.  Penegakan  hukum terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  pajak  21  dan  23  di  Kantor  Camat  Pelayangan  Tahun 2014  adalah  perkara  dugaan tindak  pidana  korupsi  anggaran  kecamatan  Pelayangan  Kota Jambi  Tahun  Anggaran  2014  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3  dan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Faktor  yang menyebabkan  bendahara  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  faktor  internal  yang meliputi  sifat  tamak  dan  rakus,moral  yang  kurang  kuat,  gaya  hidup  konsumtif,  aspek sosialdan  faktor  eksternal  meliputi  sikap  masyarakat,  kurang  memadainya  sistem akuntabilitas, aspek organisasi, aspek politis, dan aspek ekonomi.
Kata Kunci:  Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan, Korupsi Pajak Pph 21 dan 23

## A. Pendahuluan
Tindak pidana perpajakan dewasa ini lagi semarak dikalangan pemerintahan maupun perusahaan  baik  dalam  skala  lingkup  yang  kecil  maupun  yang  besar,  dikarenakan lemahnya  pengawasan  dibidang  perpajakan  sehingga  sering  kali  terjadi  kecurangan- kecurangan dibidang perpajakan.Saat ini pemerintah sangat ekstra menjaga dan mengawasi dibidang  perpajakan,  dimana  dampak  tindak  pidana  perpajakan  sangat  dirasakan  selain
 Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
dapat  menggangu  pemasukan  uang  ke  Kas  Negara  yang  sangat  diperlukan  untuk pembiayaan  pembangunan  dan  juga  menghambat  kesejahteraan  masyarakat  (Devano, 2006).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang pada Pasal 1, berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketentuan  mengenai  pajak  penghasilan  diatur  lebih  lanjut  oleh  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (Pph).  Undang-Undang  ini  telah  menetapkan  sistem pemungutan  pajak  penghasilan  secara self  assessment ,  dimana  wajib  pajak  diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang.Melalui  sistem  ini  pemerintah  berharap agar  pelaksanaan  pemungutan  pajak  penghasilan  dapat  berjalan  dengan  lebih  mudah  dan lancer (Soemitro, 1991).
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (Pph) pada :
Pasal 21 :
(1) Pemotongan  pajak  atas  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
Pasal 22:
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a.  Bendahara  pemerintah  untuk  memungut  pajak  sehubungan  dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b.  Badan-badan  tertentu  untuk  memungut  pajak  dari  Wajib  Pajak  yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan c.  Wajib  Pajak  badan  tertentu  untuk  memungut  pajak  dari  pembeli  atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Ketentuan  pasal  diatas,  pada  intinya  menentukan  bahwa  seorang  bendahara dikatakan  sebagai  wajib  pajak  mengingat  dalam  hal  ini  bendahara  khususnya  bendahara
instansi pemerintah yang membayar gaji kepada Pegawai Negeri Sipil atau bendaharawan pengeluaran di lingkungan kerjanya berwenang untuk memotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya atas kewenangan memotong pajak penghasilan (PPh) tersebut bendahara wajib menyetorkannya ke kas Negara melalui bank dan Kantor Pos serta melaporkan setiap akhir  tahun  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  sebagai  penerimaan  negara  dari  sektor pajak. Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara (R, 2003).
Bahwa pada Tahun anggaran 2014 di Kantor Camat Pelayangan telah terjadi korupsi anggaran  yang dilakukan oleh Bendahara pada Kantor Camat Pelayangan periode Januari sampai  dengan  Agustus  2014  yaitu  Abu  Markis  sebagai  Bendahara  Pengeluaran.Adapun dasar hukum pengangkatan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Pelayangan yaitu Surat Keputusan  Walikota  Jambi  Nomor  1257  Tahun  2013  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  31 Desember 2013 terhitung Tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014.
Berikut  ini  diuraikan  kerugian  keuangan  negara  seluruhnya  di  Kantor  Camat Pelayangan  sebesar  Rp.  187.420.694  (seratus  delapan  puluh  tujuh  juta  empat  ratus  dua puluh  ribu  enam  ratus  sembilan  puluh  empat  rupiah)  yang  terdiri  pajak  yang  tidak disetorkan sebesar Rp. 94.485.694,- (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah)  dan bukti pertanggung jawaban yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  sebesar  Rp.  92.485.694,-  (sembilan  puluh  dua  juta  empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)  dan tersangka ada menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) dan rekapitulasi rill penyetoran pajak  atas  transaksi  bulan  Januari  sampai  dengan  Agustus  2014  sebesar  Rp.  9.763.064,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah)
Terkait  bendahara  pengeluaran  pada  Kantor  Camat  Pelayangan  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi  tersebut  dapat  dikenakan  ketentuan  pasal  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal yang dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  Pajak  pada  Kantor  Camat  Pelayangan (Abu Markis) sebagai berikut:
Pasal 2
(1)  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Pasal 8 Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),  pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena jabatannya,  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  tersebut  diambil  atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
Kemudian  pihak  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  telah  melaksanakan  penegakan hukum  bagi  pelaku  kejahatan  korupsi  pajak  (Bendahara  Pengeluaran  pada  Kantor  Camat Pelayangan)  dengan  menindaklanjuti  laporan  polisi  Nomor:  LP  /  A-76  /  VI  /  2015  / Reskrim  tanggal  30  Juni  2015  tentang  tindak  pidana  korupsi  Anggaran  Kecamatan Pelayangan  Kota  Jambi.  Pihak  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  telah  melaksanakan penyidikan terkait laporan polisi tersebut.
Uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan  makalah ini adalah:
1. Untuk  memahami  dan  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.
2. Untuk  memahami  dan  menganalisis  faktor  yang  menyebabkan  bendahara melakukan  tindak  pidana  korupsi  pajak  Pph  21  dan  23  dan  Upaya Penanggulangannya
adapun  manfaat  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  diharapkan  dapat  menambah khasanah  keilmuan  atau  literatur  hukum  dan  bermanfaat  sebagai  titik  tolak  dalam penelitian lebih lanjut tentang  penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.

## B. Metodologi Penelitian
(1) Rancangan penelitian;
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada  penggambaran  fenomena  sosial  yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (Iskandar,  2009) , diharapkan  dalam  penelitian  ini  penulis  dapat  memberikan  gambaran tentang  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  pajak  21  dan  23  di  Kantor Camat  Pelayangan  Tahun  2014.  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yang bersifat Normatif  dan  Empiris (Soemitro  R.  H.,  1994).  Artinya  penulis  melakukan penelitian  terhadap  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.
(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);
Penulis  mengambil  sampel  kepada  responden  dengan  cara  “ Purposive  Sampling ” yaitu  menentukan  terlebih  dahulu  kriteria  dari  responden,  yang  mana  responden  tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :
a. Pegawai Kantor Camat Pelayangan berjumlah 1 (satu) an. AZWAR,SE;
b. Penyidik  pada  Polresta  Jambi  berjumlah  1  (satu)  orang  an.  BRIPKA  AMBOK  ASSE, SH; dan
c. Pelaku  kejahatan  korupsi  berjumlah  1  (satu)  orang  An.  ABU  MARKIS  Bin  ABU KASIM.
(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung  yang  terfokus  ( focused interview )  terhadap  responden  yang  mempunyai  pengalaman-pengalaman  tertentu dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  khususnya  wawancara  terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
b. Studi  Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasati,  notulen, rapat,  agenda  dan  sebagainya  (Suharsini,  2006),  Penulis  dalam  penelitian  ini mengumpulkan  data-data  yang  berasal  dari  Polresta  Jambi,  yaitu  berupa  dokumen- dokumen,  arsip,  berita  acara  dan  peraturan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara formal yang dapat menunjang penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Korupsi  Pajak  21  Dan  23  Di  Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014
penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  pajak  21  dan  23  di Kantor  Camat  Pelayangan  Tahun  2014  adalah  perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi anggaran  kecamatan  Pelayangan  Kota  Jambi  Tahun  Anggaran  2014  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang dilakukan oleh tersangka  AM  selaku  Bendahara  Kecamatan  Pelayangan  Kota  Jambi  periode  Januari sampai dengan Agustus 2014.
Unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada AM selaku mantan Bendahara Pengeluaran  Kantor  Camat  Pelayangan  Kota  Jambi,  maka  dilakukan  analisis  yuridis sebagai berikut:
a. Pasal yang dipersangkakan:
a. Primair:  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dengan  unsur  sebagai  berikut: setiap  orang,  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  dapat  merugikan  keungan  negara atau perekonomian negara.
b. Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dengan  unsur  sebagai  berikut:  setiap orang,  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukannya,  dapat  merugikan  keungan  negara atau perekonomian negara.
c. Lebih  subsidair:  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dengan  unsur  sebagai  berikut: setiap  orang,  yang  menjalankan  suatu  jabatan  secara  terus  menerus  atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan  karena  jabatan,  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  diambil  atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
d. Pasal 55 KUHP: turut serta melakukan.
Adapun unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepada AM sebagai berikut:
1. Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
a. Setiap orang
Dapat  dipenuhi  dengan  fakta  bahwa  orang  yang  disangka  atau  yang  harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah tersangka AM berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Abu Markis yang dilegalisir, fotocopy SK PNS atas nama Abu Markis, fotocopy SK Walikota  Jambi  tentang  pengangkatan  Abu  Markis  sebagai  Bendahara Pengeluaran.
b. Secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi.
Dari  anggaran  TUP  ke-2  sebesar  Rp.  257.357.500,-  yang  tidak  didistribusikan sebesar Rp. 92.935.000,- tersangka berikan kepada Muharman Nofriansyah.
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Tersangka  AM  atas  perbuatannya  tersebut  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara  seluruhnya  sebesar  Rp.  187.420.694,-  yang  terdiri  dari  pajak  yang  tidak disetorkan Rp. 94.485.694,- dan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 92.935.000,- sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Jambi.
b. Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
a. Setiap orang.
Dapat  dipenuhi  denga  fakta  bahwa  orang  yang  disangka  atau  yang  harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah tersangka AM.
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
c. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Tersangka  AM  atas  perbuatannya  tersebut  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara sebesar Rp. 92.935.000,-.
c. Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
a. Setiap orang.
Dapat  dipenuhi  dengan  fakta  bahwa  orang  yang  disangka  atau  yang  harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah AM.
b. Yang menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau sementara waktu.
c. Dengan  sengaja  mengelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena jabatan.
d. Membiarkan  uang  atau  surat  berharga  diambil  atau  digelapkan  orang  lain  atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
Tersangka  mengambil  uang  tersebut  berasal  dari  uang  makan  PNS  Kecamatan pelayangan  Kota  Jambi  yang  tidak  didistribusikan,  namun  kemudian  uang makan  tersebut  diganti  dari  anggaran  kegiatan  yang  berasal  dari  TUP  ke-2 sebesar Rp. 92.935.000,-.
1. Pasal 55 KUHP.
Dapat  dipenuhi  dengan  fakta  sebab  Muharman  Nofriansyah  selaku  camat Pelayangan  dan  selaku  KPA  di  Kantor  Camat  Pelayangan  Kota  Jambi  ada pengajuan TUP ke-2 sebesar Rp. 257.357.500,- dan tersangka AM.
Berdasarkan  kasus  yang  dilakukan  oleh  AM,    maka  dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 telah dilaksanakan oleh penegak hukum
2) Faktor  yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 dan Upaya Penanggulangannya
Ketentuan  batas  atau  limit  waktu  dalam  melakukan  setor  pajak  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah
Tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan SPT Masa. Pertama, untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26 dan  PPh  Pasal  23/26,  maka  batas  waktu pembayaran/penyetoran  pajak  adalah tanggal  10  bulan  berikutnya,  sedangkan  batas  waktu  pelaporan  masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
Selanjutnya ruang korupsi terhadap pajak penghasilan tersebut adalah
1. Manajemen  pada  Kantor  Kecamatan  Pelayangan  sangat  buruk,  makanya oknum  pegawai  mudah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dana  setoran pajak.
2. Rendahnya  pengawasan  terhadap  pengelola  keuangan  yang  ada  di  Kantor Camat Pelayangan.
3. Adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya  jika  dianalisis  menggunakan  teori  penegakan  hukum  terkait dengan tindak pidana korupsi setoran pajak yang terjadi di Kantor Camat Pelayangan dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Hukumnya.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  undang-undang  dibuat  tidak  boleh bertentangan  dengan  ideologi  negara,  dan  undang-undang  dibuat  haruslah  menurut ketentuan  yang  mengatur  kewenangan  pembuatan  undangundang  sebagaimana  diatur dalam  Konstitusi  negara,  serta  undang-undang  dibuat  haruslah  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
Untuk  tindak  pidana  korupsi  di  Kantor  Kecamatan  Pelayangan  diatur  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Penegak hukum.
Pihak-pihak  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  bidang  penegakan  hukum. Penegak  hukum  harus  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sesuai  dengan  peranannya masing-masing  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam menjalankan  tugas  tersebut  dilakukan  dengan  mengutamakan  keadilan  dan profesionalisme,  sehingga  menjadi  panutan  masyarakat  serta  dipercaya  oleh  semua pihak  termasuk  semua  anggota  masyarakat.  Dalam  hal  penegak  hukum  yang melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Kantor  Kecamatan Pelayangan adalah penyidik dari Kepolisian Resort Kota Jambi.
3.  Masyarakat,
Masyarakat  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku,
serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4.   Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana  atau  fasilitas`tersebut  mencakup  tenaga  manusia  yang  terdidik  dan terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan sebagainya.  Ketersediaan  sarana  dan  fasilitas  yang  memadai  merupakan  suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
5.  Kebudayaan.
Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai  mana  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap baik  sehingga  dianut,  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Masih buruknya budaya hukum masyarakat dalam hal ini bendahara pengeluaran yang masih melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kantor Kecamatan Pelayangan.
Adapun faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi antara lain:
1. Iman yang tidak kuat.
Orang-orang  yang  memiliki  kelemahan  iman,  sangat  mudah  sekali  untuk melakukan  tindakan  kejahatan  seperti  korupsi  contohnya.  Apabila  iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini.
2. Lemahnya penegakan hukum.
Lemahnya  dan  tidak  tegasnya  penegakan  hukum  merupakan  faktor berkembangnya  tindakan  korupsi.Penegakan  hukum  yang  lemah  ini  dapat menghindarkan  para  pelaku  korupsi  dari  sanksi-sanksi  hukum.  Yang  mana dalam  perkara  ini  AM  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  hanya dijatuhi  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan denda  sejumlah  Rp,  50.000.000,-  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum  sdr  AM  membayar  uang  penganti  sebanyak  Rp.  6.251.194,- dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayarkan  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan keputusan pengadilan negeri jambi nomor 15/Pidsus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 5 oktober 2016
3. Kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  tentang  tindak  pidana korupsi.
Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk- bentuk  tindakan  korupsi,  ketentuan  dan  juga  sanksi  hukumnya,  dan  juga cara  menghindarinya.  Akibatnya,  banyak  sekali  diantara  mereka  yang menganggap  "biasa"   terhadap  tindakan  korupsi,  bahkan  merekapun  juga akan melakukan hal tersebut hal ini sering dilakukan  AM yang sebelumnya sudah  pernah  dihukum  dalam  perkara  pidana  pemilu,  perbuatan  AM  tidak mendukung  program  pemerintah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi .
4. Desakan kebutuhan ekonomi.
Dengan  keadaan  ekonomi  yang  sulit,  semua  serba  sulit,  berbagai  tindakan pun  akan  dilakukan  oleh  seseorang,  guna  untuk  mempermudah  kebutuhan ekonomi  seseorang,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  tindakan korupsi  dalam  hal  ini,  banyak  kebutuhan  dan  tekanan  dari  istri  AM  guna memenuhi  keperluan  rumah  tangga  dan  juga  guna  menutupi  pekerjaan pembangunan rumah yang sedang dilaksanakan oleh AM.
5. Pengaruh lingkungan.
Lingkungan  yang  baik  akan  berdampak  baik  juga  bagi  orang  yang  berada dilingkungan  tersebut,  tetapi  bagaimana  jika  di  lingkungan  tersebut  penuh dengan  tindakan  korupsi  dan  lain-lain.  Maka  orang  tersebut  juga  akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi, dalam hal ini sdr AM  dalam  melaksanakan  jabatan  selaku  Bendahara  di  kecamatan pelayangan Kota Jambi dibantu oleh staf yang  telah menguasi secara penuh proses penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan oleh Kecamatan  Pelayangan  sehingga  untuk  penyelewangan  anggaran  yang dilakukan sangat rentan untuk dilakukan oleh mereka.
Kemudian menurut pelaku tindak pidana korupsi, mengatakan bahwa Faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi yaitu:
1. Faktor Internal dan
2. Faktor Eksternal.
Lebih lanjut dikatakan bahwa
1. Faktor Internal
Adalah  faktor  yang  berasal  dari  individu.  Adapun  faktor  internal  sebagai berikut:
a. Sifat  tamak  dan  rakus,  korupsi  bukan  kejahatan  kecil-kecilan  karena mereka membuuhkan makan.
b. Moral  yang  kurang  kuat,  seorang  yang  moralnya  tidak  kuat  cenderung tergoda  untuk  melakukan  korupsi.  Godaan  itu  bisa  berasal  dari  atasan, teman  setingkat,  bawahannya,  atau  pihak  yang   lain  yang  memberi kesempatan
c. Gaya hidup konsumtif, kehidupan sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif.  Perilaku  konsumtif  bila  tidak  diimbangi  dengan  pendapatan yang  memadai  akan  membuka  peluang  seseorang  untuk  melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi  hajatnya.
d. Aspek  sosial,  perilaku  korup  dapat  terjadi  karena  dorongan  keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat  memberikan  dorongan  bagi  orang  untuk  korupsi  dan  mengalahkan sikap  baik  seseorang  yang  sudah  menjadi  tralis  pribadinya.  Lingkungan dalam  hal  ini  malah  memberikan  dorongan  dan  bukan  memberikan hukuman  pada  orang  ketika  ia  menyalahgunakan  kekuasaannya  dalam hal  ini  tekanan  dari  pihak  keluarga  AM  dalam  memenuhi  kebutuhan rumah tangga dan pembangunan rumah yang sedang dilakukan membuat iannya akan mencari cara dalam memenuhi hal tersebut .
2. Faktor Eksternal.
Adalah faktor yang berasal dari luar, misalnya adalah
a. Sikap  masyarakat,  pada  umumnya  jajaran  manajemen  selalu  menutupi tindak  korupsi  yang  dilakukan  oleh  segelintir  oknum  dalam  organisasi  . akibat  sikap  menutup  ini  pelanggaran  korupsi  justru  terus  berjalan dengan  berbagai  bentuk.  Oleh  karena  itu  sikap  masyarakat  yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi.
b. Aspek  ekonomi,  pendapatan  tidak  menutupi  kebutuhan.  Dalam  tentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
c. Aspek  politis,  instabilitas  politik,  kepentingan  politis,  meraih  dan mempertahankan  kekuasaan  sangat  potensi  menyebabkan  perilaku korupsi.
d. Aspek organisasi, yang meliputi:
 kurangnya  keteladanan  pimpinan,  posisi  pemimpin  dalam  suatu lembaga  formal  maupun  informal  mempunyai  pengaruh  penting  bagi bawahannya.  Bila  pemimpin  bisa  memberi  keteladanan  yang  baik dihadapan  bawahannya,  maka  kemungkinan  besar  bawahannya  akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya
 Tidak  adanya  kultur  organisasi  yang  benar,  kultur  organisasi  biasanya punya  pengaruh  kuat  terhadap  anggotanya.  Apabila  kultur  organisasi tidak  dikelola  dengan  baik,  maka  akan  menimbulkan  berbagai  situasi tidak  kondusif  mewarnai  kehidupan  organisasi  dimana  hal  tersebut tidak  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya  dikarenakan  AM  selaku bendahara bekerja sendiri tanpa ada yang mengawasi setiap pembuatan Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  sehingga  tidak  ada  kontrol  dari pimpinan.
 Kurang  memadainya  sistem  akuntabilitas,  institusi  pemerintahan umumnya pada suatu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang  diembannya.,  dan  belum  dirumuskan  tujuan  dan  sasaran  yang harus  dicapai  dalam  periode  tertentu  guna  mencapai  hal  tersebut. Akibatnya, terhadap instasi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaran atau tidak hal ini terbukti
 Kelemahan sistem pengendalian manajemen,  pengendalian manajemen merupakan  salah  satu  syarat  bagi  tindak  pelanggaran  korupsi  dalam sebiuah organisasi ini terjadi
 Lemahnya pengawasan, secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu  pengawasan  internal  dan  pengawasan  eksternal.  Pengawasan  ini kurang  efektif  karena  beberapa  faktor,  diantaranya  ,  adanya  tumpang tindih  pengawasan  pada  berbagai  instansi,  kurangnya  profesional pengawas  serta  kurangnya  kepatuhan  pada  etika  hukum  maupun maupun pemerintah oleh pengawas sendiri.
Dalam mencegah  tindak  pidana  korupsi perlu  adanya  introspeksi  diri  masing- masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik, dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian  diri  sendiri  maupun  juga  orang  banyak.Dalam  mencegah  tindak  pidana korupsi  harus  bermula  dari  diri  sendiri  dan  kemudian  secara  bersama-sama  untuk mencegahnya.
Dalam pencegahan (Preventif) tindak pidana korupsi tentu perlu adanya suatu upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  terhadap  pejabat-pejabat  pemerintahan  yang sedang memegang suatu kekuasaan antara lain:
1. Menanamkan  semangat  nasional  yang  positif  dengan  mengutamakan pengabdian  pada  bangsa  dan  Negara  melalui  pendidikan  formal,  informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para  pegawai  selalu  diusahakan  kesejahteraan  yang  memadai  dan  ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan  aparatur  pemerintahan  yang  jujur  dan  disiplin  kerja  yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan.
Kemudian Upaya Mencegah Korupsi:
a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
b. Mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  reformasi  publik  sektor  dengan mewujudkan good governance .
c. Membangun kepercayaan masyarakat.
d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum kepada  pelaku  yang  terbukti  melakukan  kejahatan  korupsi  dengan  diberikan  peringatan, dan  dilakukan  pemecatan  kepada  oknum-oknum  pemerintahan  secara  tidak  hormat  dan dihukum  pidana.  Dengan  cara  penanggulangan  kejahatan  korupsi  dengan  hukum  pidana dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku-pelaku  tindak  pidana  korupsi  agar pemerintahan  Indonesia  semakin  makmur  dan  berkembang  untuk  menuju  pemerintahan yang baik.

## D. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan
a) Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  pajak  21  dan  23  di  Kantor Camat  Pelayangan  Tahun  2014  adalah  perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi anggaran kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke  (1)  KUHP  yang dilakukan  oleh  tersangka  Drs.  Abu  Markis  Bin  Abu  Kasim  (alm)  selaku Bendahara  Kecamatan  Pelayangan  Kota  Jambi  periode  Januari  sampai  dengan Agustus 2014
b) Faktor  yang  menyebabkan  bendahara  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yaitu faktor internal yang meliputi sifat tamak dan rakus,moral yang kurang kuat, gaya hidup  konsumtif,  aspek  sosialdan  faktor  eksternal  meliputi  sikap  masyarakat, kurang  memadainya  sistem  akuntabilitas,  aspek  organisasi,  aspek  politis,  dan aspek ekonomi
2) Saran
a) Salah  satu  cara  mencegah  korupsi  adalah  dengan  mewajibkan  pejabat  publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah  menjabat.  Masyarakat  ikut  memantau  tingkat  kewajaran  peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
b) Memperbaiki  kinerja  institusi  pemerintah  daerah.  Banyak  kasus  korupsi  tidak terjerat hukum karena kinerja institusi pemerintah yang sangat buruk. Bila kinerja buruk  karena  tidak  mampu,  maka  masih  bisa  dimaklumi  karena  berarti pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan.
c) keteladanan  pimpinan,  posisi  pemimpin  dalam  suatu  lembaga  formal  maupun informal  mempunyai  pengaruh  penting  bagi  bawahannya.  Bila  pemimpin  bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya,

## E. Daftar Pustaka
Arikunto,Suharsini, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
Devano,  Sony  dan  Siti  Kurnia  Rahayu, Perpajakan  Konsep,  Teori  dan  Isu, Jakarta, Kencana, 2006.
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , Gaung Persada, Jakarta, 2009. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT Eresco, Bandung, 1991 Rony  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,  1994.
Santoso Brotodiharjo. R., Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Rafika Aditama, Bandung, 2003.