## ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA

## Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : suherman_upn@yahoo.com

## Abstrak
Itikad  baik  dalam  pendaftaran  merek  merupakan  awal  dari  diajukannya  permohonan pendaftaran  merek  dan  merek  terkenal  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  4 Undang-undang  nomor  15  tahun  2001  yaitu  merek  tidak  dapat  didaftar  atas  dasar Permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik.    Penelitian  ini diharapkan  memberikan  pengetahuan  umum  yang  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas tentang itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia.
Target  khusus  yang  ingin  dicapai  adalah  konsep  itikad  baik  yang  diatur  dalam  hukum positif  di  Indonesia  dan  perkembangannya  dari  konsep  itikad  baik.  Sehingga  akan memberikan  pemahaman  yang  jelas  tentang  itikad  baik  dalam  pendaftaran  merek  dan merek terkenal di Indonesia.
Kata kunci : Itikad baik, Pendaftaran merek, merek .

## Abstract
Good  faith  in  trademark  registration  is  the  beginning  of  the  application  for  registration  of famous  brands  and  brands in  Indonesia.    In accordance  with  Article  4  of  Act No.  15 of  2001, represent    that  a  mark  cannot  be  registered  on  the  basis  of  an  Application  submitted  by  the Applicant  with  a  bad  faith.  This  research  is  expected  to  provide  general  knowledge  that  can provide  a  general  description  of  good  faith  in  the  registration  offamous  brands  and  brands  in Indonesia.
Specific targets to be achieved are the concept of good faith regulated in positive law in Indonesia and its development from the concept of good faith. So that it will provide a clear  understanding  of  good  faith  in  the  registration  of  famous  brands  and  brands  in Indonesia.
Keywords: Good faith, Registration of trademark,brand

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Merek  memiliki  peranan  penting  dalam  perkembangan  dunia  usaha.  Saat  ini merek  telah  menjadi  suatu  gengsi  bagi  masyarakat  dan  gengsi  seseorang  terletak  pada barang  yang  dipakai  atau  jasa  yang  digunakan.  Terkadang  merek  menjadi  gaya  hidup (lifestyle) ,  merek  bisa  membuat  seseorang  meningkatkan  rasa  percaya  diri  atau menentukan kelas sosial mereka.
Beragamnya  merek  produk  yang  ditawarkan  oleh  produsen  kepada  konsumen menjadikan  konsumen  dihadapkan  pada  berbagai  macam  pilihan,  bergantung  kepada
daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah yang tidak ingin ketinggalan  menggunakan barang-barang  merek terkenal dengan  membeli  barang  yang palsu.  Walaupun  barangnya  palsu,  imitasi  dan  bermutu  rendah  tidak  menjadi  masalah bagi  mereka,  asalkan  barang  dengan  merek  tersebut  dapat  terbeli.  Dengan  terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin  memperburuk  citra  Indonesia  sebagai  pelanggar  Hak  Kekayaan  Intellectual (HKI). Merek sama halnya dengan bidang HKI lainnya, tidak hanya sebagai bagian dari sistem  perdagangan  domestik,  tapi  juga  bagian  dari  sistem  perdagangan  internasional. Dalam  kaitannya  dengan  sistem  perdagangan  internasional  diperlukan  adanya  suatu merek  yang  diakui  dibanyak  negara.  Merek  terkenal  asing  atau  merek  terkenal  yang berasal  dari  luar  negeri  atau  dengan  kata  lain  pemilik  merek  terkenal  yang  terdaftar merupakan  pihak  asing  baik  pribadi  maupun  badan  hukum.  Wujud  persaingan  curang yang biasanya dialami oleh merek terkenal berupa peniruan. 1
Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  merek  tiruan  juga  dirasakan  oleh  konsumen. Merek  tiruan  sebahagian  besar  memilki  kualitas  rendah.  Konsumen  yang  hendak membeli  barang  dengan  merek  terkenal  akan  terkecoh  dan  pada  akhirnya  membeli barang  yang  menggunakan  merek  tiruan  sehingga  konsumen  tidak  menikmati  barang dengan  kualitas  tinggi  yang  biasa  diperolehnya  dari  konsumsi  terhadap  barang  yang menggunakan  merek  terkenal.  Persoalan  ini  berkaitan  dengan  kerugian  lainnya  yang dialami  pemilik  merek  terkenal  yakni  adanya  penurunan  kepercayaan  konsumen terhadap  kualitas  merek  terkenal  sekaligus  tercemarnya  nama  baik  pemilik  merek terkenal atas kualitas barang yang diproduksi. 2
Peniruan yang dilakukan bukan saja merugikan pihak pemilik merek terkenal dan konsumen,  tetapi  juga  secara  meluas  merugikan  masyarakat  Indonesia,  karena  dengan adanya  peniruan  dapat  mematikan  daya  kreasi  manusia  dalam  menciptakan  sebuah karya  baru.  Perkembangan  motif  pelanggaran  terhadap  merek  mengacu  pada  peniruan merek  terkenal  yang  tidak  hanya  untuk  barang  identik  atau  mirip (identical  or  similar goods) ,  tapi  juga  meluas  hingga  peniruan  merek  terkenal  untuk  merek  jasa (services)
1 Jisia Mamahit, PerlindunganHukumAtasMerekDalamPerdaganganBarang Dan Jasa, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/, diaksespadatanggal 23November2017
2 Ibid
dan  untuk  merek  barang  yang  tidak  sejenis  atau  tidak  mirip (goods  or  services  which are not similar) . 3
Pada  saat  produsen  telah  berhasil  memproduksi  barang  atau  jasa  dengan  merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, kualitas, dan image serta telah dipasarkan  secara  luas  baik  nasional  maupun  internasional,  sering  kali  produsen  juga mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa lain.
Dampak  buruk  dari  pelanggaran  terhadap  pelanggaran  merek  terkenal mengkhawatirkan  masyarakat  internasional  sehingga  negara–negara  berinisiatif  untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya kesepakatan dalam perjanjian internasional yang  khusus  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  merek  terkenal.  Ketentuan hukum  yang  dimaksud  tertulis  dalam  Pasal 6  bis ayat  (1)  Konvensi  Paris  dengan rumusan pasal sebagai berikut:
“the countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a  translation,  liable  to  create  confusion,  of  a  mark  considered  by  the  competent authority of the country of  registration or use to be  well-known in  that country as being  already the mark of a person entitled to the benefits of  this Convention and used  for  identical  or  similiar  goods.  These  provosions  shall  also  apply  when  the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.” 4
Dengan  telah  diratifikasinya  Konvensi  Paris  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang identik atau mirip (identical or similar goods) memperoleh
3 Penggunaan  kata  “ identical  or  similar ”  dalam  ketentuan  di  Konvensi  Paris  atauPersetujuan TRIPs secaraharfiahdiartikandenganidentikataumirip.Namununtukmenyesuaikandenganistilah yang digunakandalamketentuanhukumnasional, yakni yang terdapatdalam UU No. 15 Tahun 2001, “ identical or similar ” inidiartikandengan “sejenis”
4 Terjemahan Pasal 6 bisayat (1) Konvensi Paris adalah “Negara anggota Union secara ex officio jika  legislasinya  mengizinkan  atau  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan,  menolak  atau membatalkan  pendaftaran,  dan  melarang  penggunaan  merek  yang  merupakan  reproduksi,  imitasi,  atau terjemahan,  yang  dapat  menciptakan  kebingungan  atas  satu  merek  yang  menurut  pihak  berwenang  dari negara  pendaftar  atau  penggunadari  merek  terkenal  di  negara  tersebut  sebagaimana  yang  secara  sah diberikan  kepada  orang  yang  berhak  berdasarkan  konvensi ini  dan  digunakan  untuk  barang identik atau mirip.  Ketentuan  ini  juga  berlaku  ketika  bagian  esensial  dari  merek  merupakan  reproduksi  atau  imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan kebingungan.”
perlindungan  hukum  berupa  penolakan  atau  pembatalan  pendaftaran  merek,  dan pelarangan  penggunaan  merek.  Undang-Undang  Merek  sebagai  ketentuan  nasional yang  mengatur  bidang  merek  telah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  merek terkenal  berupa  penolakan  atau  pembatalan  pendaftaran  merek,  dan  pelarangan penggunaan  merek,  yang  diatur  pada  Pasal  6  ayat  (1)  yang  rumusannya  ialah “Permohonan  pendaftaran  merek  baru  yang  memiliki  persamaan  pada  pokok  atau keseluruhannya harus ditolak.” 5
Prinsip  yang  penting  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  berkenaan  dengan pendaftaran  merek  adalah  perlunya  itikad  baik (good  faith) dari  pendaftar.  Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas First To  File  System bahwa  hanya  merek  yang  didaftarkan  dan  beritikad  baik  yang mendapatkan perlindungan hukum.
Secara umum,  merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan  yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang  mendaftarkan  mereknya  secara  layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat  apa  pun  untuk membonceng,  meniru,  atau  menjiplak  ketenaran  merek  pihak  lain  demi  kepentingan usahanya  yang  berakibat  pada  pihak  lain  itu  atau  menimbulkan  kondisi  persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. 6

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana perihal itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi  produknya,  baik  berupa  jasa  atau  barang  dagang.  Dengan  didaftarkannya suatu merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. 7
Perlu untuk dipahami  bahwa pendaftaran  merek  merupakan sebuah proses  yang tidak  sebentar,  bukan  serta  merta  permohonan  diajukan  lalu  merek  langsung  didaftar.
5 . Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
6 .   Ahmd  M.  Ramli, 2010, Hak  atas Kekayaan  Intellectual  (HAKI),  Teori  Dasar  Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bndung, hal. 24.
7 Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO, Alumni, Bandung, hlm. 69
Saat  seseorang  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  yang  sudah  dilengkapi sesuai ketentuan  yang berlaku, Dirjen HKI baru akan  memberikan  nomor permohonan sekaligus tanggal penerimaan permohonan. 8
Selanjutnya ada dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek untuk bisa didaftar: 9
1. Pemeriksaan  substantif  dimana  pemeriksa  merek  di  DJKI  akan  menilai  apakah merek  dapat  diterima  sesuai  Pasal  4  dan  5  UU  Merek,  serta  membandingkan merek  yang  akan  didaftar  dengan  merek-merek  milik  orang  lain  yang  telah terdaftar  duluan,  kalau-kalau  terdapat  persamaan  baik  secara  keseluruhan maupun pada pokoknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Merek; dan
2. Pengumuman  dimana  masyarakat  umum  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar tadi.
Jika lolos dari kedua tahapan tadi barulah merek benar-benar resmi didaftar, dan selanjutnya Dirjen HKI akan segera menerbitkan sertifikat pendaftaran merek.
Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Merek pada intinya menentukan bahwa hak atas merek  merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik  merek yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  (jangka  waktu  10  tahun  sejak  tanggal penerimaan  permohonan)  dengan  menggunakan  sendiri  mereknya  atau  melisensikan kepada  pihak  lain  dengan  iktikad  baik.  Dengan  adanya  hak eksklusif atau  hak  khusus tersebut, orang  lain  dilarang  menggunakan  merek terdaftar  untuk  barang  dan  atau  jasa yang  sejenis,  kecuali  telah  mendapat  izin  dari  pemilik  merek  terdaftar. 10 Sedangkan menurut  P.D.D.  Dermawan  merek  yang  sudah  terdaftar  akan  mempunyai  fungsi, yaitu: 11
a. Fungsi  indikator  sumber,  artinya  merek  berfungsi  unutk  menunjukkan  bahwa suatu  produk  bersumber  secara  sah  pada  suatu  unit  usaha  dan  karenanya  juga
8 Prayudi  Setiadharma, Sedikit  Kisah  Mengenai  Tentang  Hapusnya  Merek  IKEA, http://www.hki.co.id/artikel, diakses pada 20 Maret 2018
9 Ibid
10 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta, hlm. 193
11 Ok. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  hlm.  359.  Lihat  juga  Ari  Purwadi, Aspek  Hukum  Perdata  Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan- Feb-Maret, hlm. 59
berfungsi  untuk  memberikan  indikasi  bahwa  produk  itu  dibuat  secara profesional;
b. Fungsi  indikator  kualitas,  artinya  merek  berfungsi  sebagai  jaminan  kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.
Tiga  fungsi  merek  tersebut,  menyebabkan  perlindungan  hukum  terhadap  merek menjadi begitu sangat bermakna.
Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek  terdaftar  yaitu  selama  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  dan  jangka waktu  itu  dapat  diperpanjang.  Jangka  waktu  ini  jauh  lebih  lama  dibandingkan  dengan Pasal  18  Persetujuan  TRIPs  yang  hanya  memberikan  perlindungan  hukum  atas  merek selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Akan tetapi, dalam jangka waktu tersebut  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  permohonan  pembatalan  ataupun penghapusan  merek  yang  telah  terdaftar,  jika  dalam  jangka  waktu  tersebut  terdapat pelanggaran merek. 12
Berdasarkan  Undang-Undang  Merek,  Penghapusan  merek  terdaftar  dapat dilakukan oleh 3 pihak, yaitu:
1. Penghapusan dilakukan oleh pemilik merek sendiri;
2. Penghapusan dilakukan atas prakarsa Direktorat Merek; dan
3. Penghapusan  yang  dilakukan  atas  perintah  pengadilan  berdasarkan  gugatan  dari pihak ketiga.
Pada  dasarnya,  penghapusan  merek  terdaftar  dilakukan  jika  merek  tidak digunakan  secara  3  (tiga)  tahun  secara  berturut-turut  dan  jika  merek  digunakan  tidak sesuai  dengan  yang  didaftarkan,  dimana  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  61  ayat  (2) Undang-Undang Merek.
Sesuai  dengan  fungsi  merek,  sebagai  tanda  pembeda,  maka  seyogianya  antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan
12 Dwi Rezki Sri Astarini, Op.Cit., hlm. 53
secara  prinsip,  dan  yang  berarti  merek  tersebut  secara  totalitas  ditiru.  Yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur  yang  menonjol antara  merek yang satu dan  merek  yang  lain,  yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan  baik  mengenai  bentuk, cara penempatan, cara  penulisan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur-unsur  ataupun  persamaaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. 13
Penolakan  permohonan  terhadap  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  terkenal  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  dilakukan  dengan  memperhatikan  pengetahuan  umum  masyarakat  mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 14
Ada  tiga  bentuk  pemakaian  merek  yang  dapat  dikategorikan  persamaan  pada pokoknya, yakni: 15
1. Similarity  in  appearance (kemiripan  dalam  hal  penampilan),  yang  dalam  arti dapat membingungkan dalam bentuk penggambaran.
2. Similarity  in  sound (kemiripan  bunyi/pengucapan),  yang  dalam  arti  dapat membingungkan dalam bentuk pengucapan.
3. Similarity in concept (kemiripan dalam konsep makna), di mana arti dalam suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapan.
Terminologi  “persamaan  secara  keseluruhan (identic) terkait  dengan  teori identitas  ganda  ( double  identity) diatur  dalam Article  15  (1) dan Article  16  (1)  TRIPs dan Article 5 (2) Paris Convention. Dalam Undang-Undang Merek tidak ada penjelasan mengenai  arti  dari  istilah  “persamaan  secara  keseluruhan”.  M.  Yahya  Harahap menyatakan bahwa: 16 “persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similiar atau sama keseluruhan elemen.”
Dengan kata lain, merek yang diajukan pendaftarannya merupakan salinan (copy) atau  reproduksi  merek  orang  lain.  Merek  dapat  disebut copy atau  reproduksi  merek orang  lain,  jika  mengandung  persamaan  secara  keseluruhan  paling  tidak  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 17
13 Ok. Saidin,, Op Cit , hlm. 359 14 Ahmadi  Miru,  2005, Hukum Merek:  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang  Merek. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17
15 Ibid., hlm. 360
16 M.  Yahya  Harahap,  1996, Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41-47. Lihat juga Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 175
17 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 176
a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya;
b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa;
c. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
d. Persamaan pelaku pemakaian; dan
e. Persamaaan cara pemeliharaan.
Secara  sederhana  kriteria  merek  yang  memiliki  persamaan  secara  keseluruhan (identical  marks) ada,  apabila  tanda  memiliki  persamaan  secara  keseluruhan  dengan merek  dan  diterapkan  untuk  produksi  sejenis  yang  telah  dilindungan  lebih  dahulu  dan perbuatannya  dapat  dikatakan  pemalsuan (counterfeiting) . 18 Selanjutnya,  terminologi “persamaan  pada  pokoknya  secara  keseluruhan”  atau  “merek  similiar”  juga  diatur dalam Article 15 (1) dan Article 16 (1) TRIPs dan Article 5 (2) Paris Convention.
Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur- unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik  mengenai  bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan terdapat dalam  merek- merek tersebut. 19
Suatu  merek  dianggap  mempunyai  “persamaan  pada  pokoknya”  dengan  merek lain  ditentukan  dengan  patokan  lebih  luwes  dibanding  doktrin entires. Dalam  arti “persamaan pada pokoknya” (similiar), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (nearly  resembles) dengan  merek  orang  lain  berdasarkan: 20 persamaan  bunyi, persamaan arti dan  persamaan tampilan.
Suatu  merek  mirip  atau similiar erat  kaitannya  dengan  konsep “a  likelihood  of confusion”, faktor yang paling penting dalam doktrin ini ialah bahwa pemakaian merek yang  memiliki  “persamaan  pada  pokoknya”  menimbulkan  semacam  persamaan membingungkan (a  likelihood  ofconfusion) atau  menimbulkan  persamaan  asosiasi (likelihood  of  association) antara  produsen  yang  terkait  dengan  merek  tersebut, sehingga  memiliki  potensi  menyesatkan (decieve) masyarakat  konsumen.  Konsumen
18 Ibid
19 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm. 16 20 Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 182
akan  menganggap  bahwa  merek  tersebut  diproduksi  oleh  sumber  yang  sama  dengan barang milik orang lain. 21
Dalam Undang-Undang Merek, persamaan pada  pokoknya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 90 Undang-Undang Merek. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek mengatur: 74
“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
(a) Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  secara  keseluruhannya  dengan  merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.” 22
Sedangkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek mengatur:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau paling banyak denda 1 milliyar rupiah.” 23
Berdasarkan  ketentuan  TRIPs  dan Paris  Convention serta  Undang-Undang Merek  tersebut,  maka  merek  harus  memiliki  daya  pembeda (relative  grounds) ditolak atau diterimanya pendaftaran merek.
Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (unfair  competition) .  Bila  pengusaha  dalam  bidang  perusahaan  yang  sejenis  bersama- sama  berusaha  dalam  daerah  yang  sama  pula  maka  masing-masing  dari  mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara  kompetitif.  Apabila  persaingan  itu  sudah  sampai  pada  suatu  keadaan,  dimana pengusaha yang satu berusahan menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan  kerugian  yang  diterima  oleh  pihak  lain,  maka  inilah  titik  awal  dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum. 24
Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi  secara  mudah  dengan  mencoba  atau  melakukan  tindakan  meniru  atau memalsukan  merek-merek  yang  sudah  terkenal  di  masyarakat  tanpa  memikirkan  hak- hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.
Adapun  mengenai  pelanggaran  merek  sebagai  persaingan  tidak  jujur,  Pasal  10 Konvensi Paris  memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat memberikan
21 Ibid., hlm. 183
22 .Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
23 . Ibid
24 Ok.Saidin , Op.Cit. hlm. 360
perlindungan  yang  efektif  agar  tidak  terjadi  persaingan  tidak  jujur.  Dalam  ayat  kedua Pasal  10  Konvensi  Paris  ditentukan  bahwa  tiap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan “honest  practices  industrial  and  commercial  matters” dianggap  sebagai  perbuatan persaingan  tidak  jujur.  Sedangkan  ayat  ketiga  menentukan  tentang  pelarangan  semua perbuatan  yang  dapat  menciptakan  kekeliruan  dengan  cara  apapun  berkenaan  dengan asal  usul  atau  yang  berkenaan  dengan  usaha-usaha  industrial  dan  komersial  dari seseorang  pengusaha  yang  mengacaukan  publik  berkenaan  dengan  sifat  dan  asal  usul dari suatu barang, termasuk peniruan merek. 25
Kaidah  peniruan  merek  sendiri  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Merek. Pasal  4  mensyaratkan  bahwa  seorang  pemohon  pendaftaran  merek  harus  memiliki iktikad  baik  tanpa  ada  niat  lain.  Niat  yang  dimaksudkan  adalah  untuk  membonceng, meniru,  atau  menjiplak  ketenaran  merek  pihak  lain.  Niat  tersebut  terpenuhi  jika berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau  menyesatkan  konsumen.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  Pasal  4  Undang-Undang Merek  dikemukakan  contoh  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  konsep  persamaan  pada pokoknya dan konsep merek terkenal. 26
Mengacu  pada  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  dapat mendaftarkan merek dengan niat untuk meniru ketenaran yang berakibat kerugian pada pihak  lain,  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang,  mengecoh,  atau  menyesatkan konsumen,  sebagaimana  yang  penulis  telah  kemukakan  sebelumnya.  Ciri  khusus mengenai  kaidah  peniruan  merek  dalam  pasal  ini  adalah  adanya  keterhubungan  antara peniruan merek dengan konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
Apabila  Pasal  4  Undang-Undang  Merek  dihubungkan  dengan  Pasal  7  Undang- Undang  Merek  yang  menetapkan  bahwa  permohonan  pendaftaran  merek  diajukan kepada  Direktorat  Jenderal  HKI,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pasal  ini  juga memberikan beban kepada Direktorat Jenderal HKI untuk tidak melakukan pendaftaran terhadap  permohonan  merek  yang  dinilai  tidak  beriktikad  baik.  Dengan  demikian, Direktorat  Jenderal  HKI  menjadi  penentu  pertama  apakah  sebuah  merek  didaftarkan berdasarkan  iktikad  baik  atau  tidak  oleh  pemiliknya,  dan  demikian  pula  menjadi
25 Ibid
26 Indirani Wicaksono, Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang  Merek  (Bag.  1),  http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-merek- dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html, diakses 20 Maret 2018
penentu  apakah  permohonan  suatu  merek  dapat  diterima  atau  tidak.  Apabila  setelah suatu merek terdaftar terjadi perbedaaan pendapat dengan merek yang yang telah lebih dahulu terdaftar, maka hakim yang kemudian akan menjadi penentu kedua apakah suatu merek didaftarkan atas iktikad baik atau tidak. 27
Asas  itikad  baik  ( good  faith )  menurut Subekti merupakan  salah  satu  sendi terpenting  dalam  hukum  perjanjian. 28 Selanjutnya Subekti berpendapat  bahwa perjanjian  dengan  itikad  baik  adalah  melaksanakan  perjajian  dengan  mengandalkan norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan. 29 Kewajiban  untuk  melaksanakan  kontrak berdasarkan  itikad  baik  sudah  diakui  secara  universal  dalam  prinsip  hukum  kontrak internasional.  Pengakuan  secara  internasional  tersebut  terdapat  konsideran  Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: ” The principles of free consent and of good faith and the pacta  sunt  servanda  rule  are  universally  recognized ”.  Selain  itu  dalam   UNIDROIT ( The  International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law )  Pasal  1.7.  dinyatakan “ each  party  must  act  in  accordance  with  good  faith  and  fair  dealing  in  international trade” and “the parties may not exclude or limit their duty”. 30 Berdasarkan hal tersebut maka  asas  itikad  baik  merupakan  prinsip  universal  yang  wajib  diterapkan  pada  setiap perjanjian.  Dalam  mendaftarkan  Hak  Keayaan  Intelektual  (HKI),  Hak  Merek merupakan  hak  yang  bersifat  khusus.  Hak  khusus  tersebut  pada  dasarnya  bersifat exclusive dan  monopoli  yang  hanya  dilaksanakan  oleh  pemilik  hak,  sedangkan  orang lain tidak boleh untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.Pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad  baik  atau  dikenal  dengan  prinsip Good  Faith .  Walaupun  pemerintah  telah memberlakukan prinsip  itikad  baik,  mengatur tentang tata cara pendaftaran  akan suatu merek  yang  harus  ditolak  dan  tidak  dapat  didaftarkan  serta  perlindungan  hukum terhadap pemilik merek terdaftar.
Prinsip  itikad  baik  dalam  mendaftarkan  merek  dagang  terdapat  dalam  pasal  4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang berbunyi;  “Merek tidak dapat didaftar atas dasar  Permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik”  dimana dalam penjelasannya dikatakan;
27 Ibid
28 Subekti , Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996 ., hlm.41
29 Ibid
30 Cindawati, Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional , Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada,Yogjakarta,2014, hlm.191
“Pemohon  yang  beriktikad  baik  adalah  Pemohon  yang  mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau  menjiplak  ketenaran  Merek  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh,  atau  menyesatkan  konsumen.  Contohnya,  Merek  Dagang  A  yang  sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  Merek  Dagang  A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak- tidaknya  patut  diketahui  unsur  kesengajaannya  dalam  meniru  Merek  Dagang  yang sudah dikenal tersebut.” 31
Undang-Undang  dan  atau  BW  tidak  memberikan  devinisi  yang  jelas  dan tegas tentang itikad baik (to goeder trouw ; good faith) . Terdapat beberapa devinisi tentang itikad baik, sebagai berikut :

## 1. Rumusan itikad baik menurut Black’s Law Dictionary adalah :
“  Good  faith  is  an  intangible  and  abstract  quality  with  no  technical meaning  or  statutory  definition,  and  it  compasses,  among  other  things,  an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek  an  unconscionable  advantage,  and  individual’s  personal  good  faith  is concept  of his own mind and inner spirit and, therefore, may not  conclusively be  determinded  by  his  protestations  alone  .  ...  In  common  usage  this  term  is ordinarily  used  to  describe  that  state  of  mind  denoting  honesty  of  purpose, freedom  from  intention  to  defraud,  and  generally  speaking,  means  being faithful to one’s duty or obligation” . 32
2. Dalam  kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda  –  Indonesia  menyatakan goede trouw adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum. 33
31 . Ibid , hlm. 192
32 . Hanry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , 4 th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1984 33 .N.E, Algra, et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal.581
3. Menurut  Hoge  Raad,  dalam  putusannya  tanggal  9  Februari    1923
( Nederlandse Jurisprudentie ) memberikan rumusan terhadap goede trouw adalah  “ volgens  de  eisen  van  redelijkheid  and  billijkheid ”  artinya  itikad baik  harus  dilaksanakan  menurut  kepatutan  dan  kepantasan. 34 P.L.  Werry menerjemahkan redelijkheid adalah rasional, yaitu dapat diterima oleh nalar dan akal  sehat,  sedang billijkheid adalah  patut  dan  adil.  Dengan  demikian redelijkheid en billijkheid , yaitu semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, dan adil. 35
Berdasarkan  devinisi  diatas,  maka  itikad  baik  harus  mengandung  kewajaran, kepatutan,  keadilan  dan  dapat  diterima  oleh  nalar  dan  akal  sehat.  Itikad  baik  juga dapat  diukur  dengan  norma-norma  objektif,  bukan  hanya  berasal  dari  subjektivitas para pihak. 36
Kriteria  penilaian  itikad  baik  dapat  dilakukan  dengan  penilaian  yang  bersifat relatif  /  subjektif  dan  penilaian  yang  bersifat  absolut  /  objektif.  Penilaian  yang bersifat relatif dapat dilakukan dengan menilai tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan  penilaian  yang  bersifat  objektif  dapat dilakukan  dengan  akal  sehat  dan keadilan. 37 Oleh  karenanya,  hukum  kontrak  di  Indonesia  harus  mengalami perubahan  dengan  merumuskan  itikad  baik  secara  jelas  masuk  dalam  peraturan perundang-undangan  hukum  kontrak  Indonesia.  Sedangkan  di  Belanda    pasal  6  : 248  (1)  NBW  telah  menghapuskan  istilah  “ geode  trouw ”,  pengertian  itikad  baik sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1338  (3)  BW  diartikan  sebagai redelijkheid (reasonableness) dan billijkheid (equity) atau kepatutan dan keadilan. 38
Berdasarkan  penilaian  itikad  baik  tersebut,  maka  Wirjono  Projodikoro 39 berpendapat  bahwa  pengertian  itikad  baik  menurut  pasal  1338  (3)  BW  adalah pengertian  dalam  arti  objektif  dan  dinamis.  Sehingga  itikad  baik  disini  bersifat dinamis  yang  melingkupi  keseluruhan  proses  permohonan  dan  pendaftaran    merek .Itikad  baik  dalam  arti  bersifat  dinamis  artinya  juga  bahwa  pihak  yang  satu  tidak
34 . P.L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland , Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hal.9
35 . Ibid. 36 . Ibid.
37 . N.E, Algra, Op.cit , hal.580.
38 . P.L.Werry, Op.cit , hal.9 39 .Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992, hal.62.
boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk  menguntungkan  diri  pribadi,  karena  kejujuran  harus  berjalan  dalam  hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran  merek .
Beberapa  contoh  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  merek  yang  terkait dengan pertimbangan hukumnya dengan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia.
1. Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai  perkara  Nike  memberi  pertimbangan  mengenai  iktikad  baik  sebagai berikut:
“Bahwa  warga  negara  Indonesia  yang  memproduksi  barang-barang  buatan Indonesia  wajib  menggunakan  nama-nama  merek  yang  jelas  menampakkan identitas  Indonesia  dan  sejauh  mungkin  menghindari  menggunakan  merek  yang mirip,  apalagi  menjiplak  merek  asing,  bahwa  pendaftaran  merek  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  orang  lain  yang  lebih  dahulu  jelas merupakan  perbuatan  yang  beriktikad  buruk  dengan  tujuan  membonceng  pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang terkenal itu.” 40
2. Toyota  dengan  Mobil  mewah  Lexus  menjadi  perusahaan  yang menggugat nama sejenis yang dipakai pihak lain. Dipimpin oleh Jidosha Kabushiki  Kaisha,  Lexus  pernah  menggugat  Menara  Lexus  &  Gambar Menara  daftar  merek  No.  IDM000366409  tanggal  31  Agustus  2012, untuk  melindungi:  Jasa-jasa  Hotel;  Bahwa  pemakaian  Merek  Dagang tersebut,  yang  mengandung  kata  LEXUS  yang  dalam  ucapan  kata maupun suara sama dengan LEXUS yang merupakan bahagian essential dari merek dagang MA mengamini permohonan Lexus sebagai pemilik merek  tunggal.  Jidosha  Kabushiki  Kaisha  juga  menggugat  merek  helm Lexus.  Lagi-lagi,  Toyota  Lexus  memenangkan  dan  sebagai  pemegang hak  ekslusif  yang  terdaftar  sejak  25  Mei  1992  dengan  registrasi No.275.609 yang diperbarui pada 25 Mei 2002.
40 Rahmi  Jened, Op. Cit., hlm.  96.  Lihat  juga Tim  Redaksi Tatanusa,  2008, Himpunan  Putusan- putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jakarta, hlm. 108
3. Kasus  Ikea  Swedia  melawan  PT.  Ratania  Khatulistiwa,  hakim  tidak mempertimbangkan  mengenai  iktikad  baik  dalam  memutuskan  perkara,  walaupun dalam dalil yang diajukan oleh Ikea Swedia selaku Tergugat mengungkit mengenai pengajuan  permohonan  dengan  iktikad  tidak  baik  yang  dilakukan  oleh  PT.  Ratani Khatuliswa. 41 Adapun  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  264  K/Pdt.Sus- HKI/2015 tersebut didalikan sebagai berikut :
Berdasarkan  perbandingan  merek  di  atas,  dalil-dalil  menunjukkan  kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek ‘ikea’ dengan  maksud  ‘membawa  manfaat  bagi  perekonomian  nasional  Indonesia’,  tindakan Termohon  Kasasi  dalam  menggunakan  serta  mendaftarkan  merek  yang  jelas  memiliki persamaan pada pokoknya dengan  merek terkenal, dalam  hal  ini  Merek ‘IKEA’  milik Pemohon  Kasasi,  justru  menunjukkan  iktikad  Termohon  Kasasi  yang  bermaksud mendompleng  keterkenalan  Merek  ‘IKEA’  Pemohon  Kasasi.  Lebih  lanjut,  adanya gugatan  penghapusan  yang  diajukan  oleh  Termohon  Kasasi,  justru  merupakan  suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon  Kasasi  yang  diajukan  kepada  Turut  Termohon  Kasasi,  memiliki  persamaan pada  pokoknya  dengan  pendaftaran  merek  ‘IKEA’  milik  Pemohon  Kasasi,  yang  telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon Kasasi kepada  Turut  Termohon  Kasasi.  Oleh  karenanya,  sebagaimana  telah  Pemohon  Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek ‘IKEA’ Termohon Kasasi diajukan tanpa iktikad baik.
Pada  permohonan  tersebut  sudah  sangat  jelas  merek  ‘ikea’  milik  PT.  Ratania Khatulistiwa didaftarkan tanpa iktikad baik karena bermaksud meniru dan membonceng keterkenalan  merek  “IKEA”  milik  Inter  Ikea  BV,  akan  tetapi  pada  akhirnya  hakim Syamsul  Ma’arif  tidak  mempertimbangkan  hal  tersebut  dan  pada  akhirnya  merugikan pihak Inter Ikea BV.
Dengan  karenanya,  permohonan  penghapusan  merek  terdaftar  oleh  pihak  ketiga yang  memiliki  merek  yang  mempunyai  kesamaan  pada  keseluruhannya  dengan  merek yang terdaftar sesuai dengan sengketa merek ‘IKEA’ melawan ‘ikea’ milik PT. Ratania
41 Putusan Mahkamah Agung Nomor 264. K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm.16
Khatulistiwa  Surabaya  yang  akhirnya  dimenangkan  oleh    PT.  Ratania  Khatulistiwa menjadi  pendaftaran  merek  dagang  baru  yang    oleh  satu  pihak  dengan  merek  dagang terkenal yang didaftarkan terlebih dahulu milik pihak lain. Suatu merek baru seharusnya akan  ditolak  pendaftarannya  jika  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  (mirip)  atau persamaan  secara  keseluruhan  (identik)  dengan  merek  yang  telah  terdaftar  terlebih dahulu yang dimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek.

## C. SIMPULAN
Prinsip  itikad  baik  dalam  pendaftaran  merek  dagang  terdapat  dalam  pasal  4 Undang-undang  nomor  15  tahun  2001  yaitu  merek  tidak  dapat  didaftarkan  atas  dasar permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik.  Sehingga  dalam pengajuan permohonan pendaftaran  merek dan  merek terkenal  harus dilakukan dengan itikad baik, dalam arti itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran  merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak  lain  untuk  menguntungkan  diri  pribadi,  karena  kejujuran  harus  berjalan  dalam  hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran  merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Astarini, Dwi Rezki Sri. 2009. Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun  2001  Tentang  Merek  Dihubungkan  Dengan  TRIPs-WTO, Alumni, Bandung.
Black , Hanry Campbell. 1984. Black’s Law Dictionary , 4 th Edition, St. PaulMinnesota, USA: West Publishing Co
Cindawati. 2014. Prinsip  Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
Harahap,  M.  Yahya.  1996. Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992, Bandung : Citra Aditya Bakti
Jened,  Rahmi.  2015. Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Global  &  Integrasi Ekonomi , Jakarta: Kencana
Jened,  Rahmi.  2015. Hukum  Merek  (Trademark  Law)  dalam  Era  Global  dan  Integrasi Ekonomi , Jakarta : Prenadamedia Group
Jened  ,  Rahmi OpCit .  2008., Himpunan  Putusan-putusan  Pengadilan  Niaga  dalam Perkara Merek, Jakarta :Tim Redaksi Tatanusa
Miru,  Ahmadi.  2005. Hukum  Merek:  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang Merek, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
M.  Ramli,  Ahmad.  2010. Hak  atas  Kekayaan  Intellectual  (HAKI),  Teori  Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung:Mandar Maju
N.E,  Algra,  et  al.  1983. Kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda  –  Indonesia , Jakarta: Bina Cipta
Prodjodikoro , Wirjono. 1992. Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Sumur
Saidin,  Ok.  2013. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights), Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
Subekti . 1996. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet.XXVIII) , Jakarta : PT. Intermasa
Jurnal :
Jisia  Mamahit,  “ Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Dalam  Perdagangan  Barang  Dan Jasa”, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/,  diakses  tanggal 23 November 2017

## Internet:
Indirani  Wicaksono,  “ Kaidah  Hukum  Mengenai  Peniruan  Merek  Dalam  UU  No.  15 Tahun  2001  Tentang  Merek  (Bag.  1)”, http://www.thewicaksonos.info/kaidah- hukum-mengenai-peniruan-merek-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek- bag-1.html , diakses tanggal 20 Maret 2018
PrayudiSetiadharma,  “ Sedikit  Kisah  Mengenai  Tentang  Hapusnya  Merek  IKEA”, http://www.hki.co.id/artikel, diakses tanggal 20 Maret 2018
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek