## Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh
1) Putri Nilam Sari, 2) Olandri K Sinurat, 3) Andri Nicholas Stefano, 4) Rifki Ananda Putra, 5) Muhammad Fachridho,
6) Salim Akbar
1,2,3,4,5,6) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,Indonesia ptrinilam121100@gmail.com , andresinurat300@gmail.com , andrinicholas1@gmail.com , rifkianandaputra722@gmail.com , muhammadfachridho@gmail.com , muhammadsalimakbarshmkn@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pemilihan Umum Alat Peraga Kampanye Panitia Pengawas Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum
Kecamatan Payakumbuh
Penelitian  Ini  mengeksplorasi  pelaksanaan  penegakan  peraturan  mengenai  alat  peraga kampanye  (APK)  dalam  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tahun  2024  di  Indonesia, dengan  fokus pada  Kecamatan  Payakumbuh.  Melalui  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain  survei,  data tentang  pelanggaran  pemasangan  APK  dikumpulkan  dan  dianalisis  untuk  mengidentifikasi pola pelanggaran yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terkait pemasangan  APK,  meskipun  aturan  telah  ditetapkan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU). Penegakan  hukum  dilakukan  oleh  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kecamatan,  namun  masih terlihat  kurangnya  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  ada.  Diperlukan  upaya  lanjut  untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kampanye pemilu, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi.

## ABSTRACT
Keywords:
General Elections
Campaign Props Election Supervisory Committee Election Commission Payakumbuh District
This research explores the implementation of enforcement of regulations regarding campaign props  (APK)  in  the 2024  General Election  (Pemilu)  in  Indonesia,  focusing on  Payakumbuh Distrct. Through a quantitative approach with survey design, data on APK install violations is collected and analyzed to identify patterns of violations occurring. The results show that there are still many violations related to APK installation, even though the rules have been set by the General Elections Commission (KPU). Law enforcement is carried out by the District Election Supervisory Committee, but there is still a lack of compliance with existing regulations. Further efforts are needed to improve understanding and compliance with election campaign rules, as well as effective law enforcement against violations that occur.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Dalam kemajuan dunia hukum di Indonesia, penegakan hukum dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) memegang  peran  krusial  untuk  memastikan  proses  pemilihan  umum  berlangsung  secara  adil  dan  terbuka. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 menjadi pijakan hukum yang mengatur prosedur  pelaksanaan  pemilu  dengan  tujuan  memastikan  keberlangsungan  prinsip  demokrasi.  Penegakan PKPU tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum terkait, hingga masyarakat sebagai pemilih. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat menjamin jalannya proses pemilihan umum secara tertib dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara sah dan berdasarkan prinsip demokratis.
Pemilihan  Umum  merupakan  salah  satu  instrumen krusial  dalam  sistem  demokrasi  suatu  negara,  yang memberikan  kesempatan  partisipatif  kepada  warga  untuk  memilih  dan  menilai  calon  pemimpin  serta perwakilan  mereka  di  lembaga  legislatif  dan  eksekutif.  Sebagai  hasilnya,  pelaksanaan  Pemilu  menjadi indikator utama yang menandakan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara.
Saat  ini,  Indonesia  sedang  mengalami  tahap  pemilihan  umum  untuk  menentukan  presiden,  anggota parlemen,  dan  anggota  dewan  daerah.  Periode  ini  dianggap  sebagai  momen  yang  sangat  krusial  dalam
perjalanan  demokrasi  Indonesia,  di  mana  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  memilih  pemimpin  yang mewakili kepentingan mereka. Dalam proses pemilihan ini, kampanye politik menjadi salah satu alat bagi para kandidat untuk  memperkenalkan  diri dan  agenda mereka  kepada  masyarakat.  Namun,  dalam  melaksanakan kampanye  politik,  terdapat  sejumlah  peraturan  yang  harus  diikuti  oleh  para  kandidat  agar  kampanye  dapat berjalan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Konflik dalam proses pemilihan umum sering kali muncul karena perilaku negatif dari para elit politik yang belum menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka cenderung menunjukkan perilaku politik yang tidak benar, seperti praktek politik uang dan intimidasi pemilih. Akibatnya, politik uang dan  intimidasi  pemilih  menjadi  masalah  yang  signifikan,  dan  pemilih  sering  kali  terpengaruh  oleh  isu-isu negatif yang disebarkan oleh para elit politik.
Indonesia,  sebagai  negara  demokratis,  menggunakan  Pemilu  sebagai  mekanisme  untuk  secara  berkala mengganti  pemimpinnya.  Proses  Pemilu  di  Indonesia  mencerminkan  komitmen  nyata  dalam  menerapkan sistem demokrasi, yang bertujuan untuk memilih wakil legislatif yang bertanggung jawab dalam memajukan Indonesia, baik dalam hal pembangunan fisik maupun kebijakan hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum dianggap sebagai sarana untuk menghormati kedaulatan negara dan persatuan dalam suatu negara, secara langsung, luas, tidak terbatas, rahasia, jujur, dan adil. Keputusan ini mencakup prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hasil  dari  pemilihan  umum  yang  dijalankan  dalam  suasana  yang terbuka  dengan  kebebasan  berekspresi  dan  berkumpul,  secara  memadai  mencerminkan  keterlibatan  dan aspirasi masyarakat.
Pemilihan  umum  tahun  2024  di  Indonesia  dianggap  sebagai  yang  paling  besar  dan  kompleks.  Hal  ini karena pada tahun tersebut, dijadwalkan akan diadakan pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan kepala daerah  (Pilkada).  Pemungutan  suara  direncanakan  berlangsung  pada  tanggal  14  Februari  2024,  dimana masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Batasan  topik yang  akan  diselidiki  dalam  artikel  ini  adalah  :  Pelaksanaan  penegakan peraturan  komisi pemilihan umum (KPU) no 15 tahun 2023 mengenai alat peraga kampanye. Kampanye adalah suatu rangkaian kegiatan komunikasi yang diselenggarakan secara resmi oleh individu atau kelompok dengan tujuan tertentu untuk menciptakan dampak atau efek yang diinginkan. Ini melibatkan serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan  dengan  baik  dan  dilakukan  secara  berkelanjutan  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk memengaruhi sejumlah besar audiens.
Alat peraga kampanye merujuk kepada segala jenis media yang dipakai oleh kandidat dan partai politik untuk  mengkomunikasikan  pesan  serta  informasi  kepada  pemilih  mengenai  calon  yang  mereka  dukung. Media-media  tersebut  meliputi  berbagai  bentuk  seperti  bendera,  poster,  papan  reklame,  baliho,  spanduk, pamflet, umbul-umbul, roundtag, selebaran, dan beragam jenis promosi di luar ruangan lainnya. Tujuan utama dari  alat  peraga  kampanye  ini  adalah  untuk  memberikan  dukungan  kepada  aktivitas  kampanye  dan menyebarkan identitas serta pesan dari kandidat dan partainya kepada khalayak secara meluas.
Kampanye  pemilu  merupakan  bagian  penting  dari  upaya  pendidikan  politik  masyarakat  yang dilaksanakan dengan tanggung jawab dan serentak, termasuk kampanye untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan terkait pelaksanaan kampanye Pemilu di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek seperti jadwal, prinsip-prinsip, materi, pelaksana, larangan, metode, dan pengaturan pelaksanaan berbagai metode kampanye yang digunakan.
Dalam  pelaksanaan  kampanye  yang  seharusnya  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan pemilihan, terkadang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD melakukan  pengeluaran  yang  besar,  terutama  dalam  penggunaan  alat  peraga  kampanye  (APK)  dan  bahan kampanye (BK). Ada kemungkinan bahwa suatu daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan menjadi dipenuhi dengan spanduk dan baliho karena banyaknya pasangan calon yang memasangnya di berbagai lokasi di daerah tersebut. Situasi ini dapat mengganggu tata kota, terutama jika pemasangan APK tidak teratur dan dilakukan di lokasi yang sembarangan. Keberhasilan alat peraga kampanye dapat terwujud dengan baik jika pemanfaatannya dioptimalkan secara tepat dan strategis. .

## II. MASALAH
1. Pelanggaaran pemasangan alat peraga kampanye : Terdapat banyak pelanggaran terkait pemasangan alat  peraga  kampanye  yang  tidak  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  mencakup penempatan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang, seperti pepohonan, tempat ibadah, dan jalan protokol, serta ketidaksesuaian desain dan konten alat peraga kampanye dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Ketidakpatuhan  terhadap  regulasi  kampanye :  Meskipun  regulasi  terkait  kampanye  pemilu  telah ditetapkan,  masih  terjadi  ketidakpatuhan dari  beberapa  partai  politik  dan  calon  peserta  pemilu.  Hal  ini mencakup penempatan alat peraga kampanye tanpa izin, penggunaan materi kampanye yang tidak sesuai dengan  ketentuan,  dan  keengganan  untuk  mematuhi  surat  himbauan  atau  peringatan  dari  lembaga pengawas pemilihan.
3. Kuranya penegakan hukum : Meskipun terdapat pelanggaran yang terjadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran  pemasangan  alat  peraga  kampanye  belum  terlihat  efektif.  Beberapa  pelanggaran  hanya diberikan surat peringatan atau himbauan tanpa adanya tindakan tegas yang diambil untuk menegakkan regulasi  yang  ada.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  terulangnya  pelanggaran  di  masa  mendatang  dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.
4. Ketidaksesuaian  desain  dan  isi  alat  peraga  kampanye :  Meskipun  alat  peraga  kampanye diperbolehkan, namun masih terdapat masalah terkait desain dan isi yang monoton dan kurang informatif. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kampanye dalam menyampaikan pesan dan visi-misi calon kepada pemilih,  serta  menciptakan  kebosanan  dan  ketidakminatan  dari  masyarakat  terhadap  proses  pemilihan umum.
5. Ketidakseimbangan  pengawasan :  Terdapat  ketidakseimbangan  dalam  pengawasan  terhadap pemasangan  alat  peraga  kampanye  antara  lembaga  pengawas  pemilihan  dan  partai  politik.  Meskipun lembaga  pengawas  memberikan  himbauan  atau  peringatan,  namun  tidak  ada  sanksi  yang  diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa aturan hanya formalitas belaka tanpa konsekuensi nyata bagi pelanggar.

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Pendekatan  ini  dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap aturan alat peraga kampanye  (APK)  dalam  Pemilu  2024  di  Kecamatan  Payakumbuh.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan Payakumbuh,  dengan  subjek  penelitian  meliputi  anggota  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu),  tokoh masyarakat, partai politik, serta warga setempat yang terlibat atau terpengaruh oleh pelaksanaan APK
Data  dikumpulkan  melalui  beberapa  teknik,  yaitu  wawancara  mendalam  dengan  anggota  Panwaslu, perwakilan partai politik, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penegakan hukum APK;  observasi  langsung  pelaksanaan  pemasangan  dan  penertiban  APK  di  wilayah  penelitian;  serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan, laporan pelanggaran, dan berita di media massa.
Analisis  data  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  reduksi  data  untuk  menyortir  dan menyederhanakan  data  yang  telah  diperoleh  dari  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi;  penyajian  data dalam  bentuk  narasi  yang  sistematis  agar  mudah  dipahami;  dan  penarikan  kesimpulan  dengan menginterpretasikan  data  yang  telah  disajikan  untuk  menarik  kesimpulan  mengenai  efektivitas  penegakan hukum APK di Kecamatan Payakumbuh.
Untuk  memastikan  validitas  data,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  metode. Triangulasi  sumber  dilakukan dengan  membandingkan  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  narasumber, sementara  triangulasi  metode  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data.  Dengan metode  penelitian  yang  komprehensif  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap aturan APK dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alat Peraga Kampanye (APK)
Alat peraga kampanye merupakan segala objek atau bentuk lain yang mengandung informasi tentang visi, misi, program, atau keterangan lain dari peserta pemilu. Objek tersebut juga dapat berisi simbol atau gambar yang mewakili peserta calon pemilu, yang dipasang untuk tujuan kampanye.
Pasal 34 Ayat 1 dan 2 PKPU No. 15 mengatur bahwa Peserta Pemilu diizinkan untuk memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Sementara itu, Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, alat peraga kampanye mencakup baliho, billboard, atau videotron; spanduk; dan/atau umbul-umbul. Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai Bahan Kampanye (BK), yang diartikan sebagai segala benda atau objek lain  yang  didistribusikan  atau  disebarkan  untuk  keperluan  kampanye.  Pasal  30  dalam  peraturan  yang  sama mengatur  bahwa  bahan  kampanye  dapat  berupa  selebaran  (flyer),  brosur  (leaflet),  pamflet,  poster,  stiker, pakaian, penutup kepala, peralatan makan/minum, kalender, kartu nama, pin, dan/atau perlengkapan tulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan PKPU RI No. 28 Tahun 2018 yang mengubah PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum :
1. Desain dan konten pada alat peraga kampanye Pemilu minimal harus mencakup visi, misi, program, dan/atau identitas peserta Pemilu.
2. Pengajuan desain dan materi untuk alat peraga kampanye Pemilu harus dilakukan paling lambat 5 hari sebelum periode kampanye dimulai.
3. KPU memiliki kewenangan untuk membantu dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilu, dengan biaya pembuatan desain dan materi ditanggung oleh peserta Pemilu.
2. Penegakkam  Hukum  Oleh  Pengawas  Pemilihan  Kecamatan  Terhadap  Pemasangan  Alat Kampanye Pada Pohon
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  otoritas  utama  yang  mengawasi  penyelenggaraan  pemilihan umum  telah  mengembangkan  kebijakan  berdasarkan  prinsip  manfaat  yang  terdefinisi  dengan  jelas.  Proses penyusunan kebijakan telah melalui serangkaian tahapan yang cermat dan terstruktur.
Kehadiran  sejumlah  besar  spanduk,  baliho,  dan  poster  di  sepanjang  jalan  menjadi  indikasi  yang mengingatkan akan adanya proses pemilihan yang akan segera berlangsung. Alat peraga kampanye merupakan kebutuhan esensial bagi para calon peserta pemilu guna menyampaikan visi, misi, dan program-program kerja mereka dengan harapan dapat memperoleh dukungan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa materi kampanye pemilu harus mencakup visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, serta calon anggota legislatif. Aturan ini menjadi landasan bagi calon peserta pemilu untuk menginformasikan identitas dan program mereka kepada masyarakat.
Pasal  34  Ayat  1  dan  2  dari  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  menyatakan  bahwa  calon peserta pemilu diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye di tempat umum. Jenis alat peraga yang diizinkan termasuk reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Alat peraga tersebut minimal harus mencakup visi,  misi,  program,  dan/atau  citra  diri  dari  peserta  pemilu.  Penting  untuk  memperhatikan  penggunaan  alat peraga  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  dengan  mempertimbangkan  prinsip  keadilan.  Pasal  36  ayat  5 menegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau area setempat, sejalan dengan peraturan yang berlaku.
Meskipun  demikian,  Pasal  23  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  juga  menegaskan bahwa  materi  kampanye  yang  disampaikan  melalui  alat  peraga  pemilu  harus  mengutamakan  nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  memperhatikan  aspek moralitas, nilai-nilai agama, dan identitas nasional, sambil memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Selain itu, kampanye juga diharapkan untuk menghormati keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
Dalam setiap wilayah, kampanye selalu membuka peluang terjadinya pelanggaran, seperti  penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat 5 yang mengatur lokasi dimana alat peraga kampanye boleh dipasang. Lokasi ini ditentukan melalui pemetaan lapangan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah, bahkan penetapan lokasi dilakukan jauh sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi tim kampanye untuk salah dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Penetapan lokasi ini bertujuan untuk menjaga nilai etika dan estetika serta menghindari gangguan terhadap keindahan kota.
Meskipun  KPU  telah  menetapkan  lokasi  pemasangan  alat  peraga  kampanye,  namun  di  lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan . Masih terdapat kelompok tim kampanye atau pendukung kandidat yang melakukan pemasangan alat  peraga  kampanye  secara  sembarangan,  terutama  pada  pepohonan.  Penggunaan pepohonan  sebagai  media  promosi kampanye  bisa  mengganggu  estetika  lingkungan  dan  mengakibatkan
kerusakan  pada  tata  kota  karena  pemasangan  spanduk,  poster,  atau  baliho  yang  dapat  mengurangi  keaslian alam dan keindahan pemandangan kota .
Data  kualitatif  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dan  terstruktur  dengan  komisioner  Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Payakumbuh, yang berada di Kabupaten Lima Puluh mengatakan : “Meskipun begitu, ketika terdapat APK atau APS yang terpasang tanpa mematuhi aturan, sanksi tidak dapat segera diberikan karena status pasangan calon, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, masih dalam tahap bakal calon. Sanksi baru akan diberikan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), berupa surat himbauan atau surat peringatan. Meskipun demikian, hasil akhir dari rekapitulasi perhitungan suara tidak akan  mempengaruhi  pemasangan  APK  atau  APS  yang  tidak  memenuhi  standar,  namun  masyarakat  akan menilai  calon  berdasarkan  tindakan  mereka  dalam  memasang  APK  atau  APS  yang  tidak  sesuai  dengan standar yang berlaku.”
Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa :
“Secara administratif, Bawaslu kabupaten 50 kota telah mengeluarkan surat himbauan kepada partai-partai yang masih memasang alat peraga kampanye yang tidak memenuhi standar. Namun, tampaknya ada partai- partai yang menerima surat himbauan dari Bawaslu merasa tidak puas dan bertanya mengapa alat peraga kampanye  mereka  ditertibkan.  Hal  ini  terjadi  meskipun  Bawaslu  sebelumnya  telah  mengirimkan  surat himbauan kepada setiap partai politik, meminta mereka untuk tidak memasang APK yang tidak sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku.” Tutur Beliau.
Meskipun demikian, masih terlihat APK dari calon baik eksekutif maupun legislatif yang tetap terpasang pada  pohon.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  sanksi  yang  diberikan  kepada  pasangan  calon terkait masih adanya APK yang terpasang pada pohon.
3. Penertiban  Alat  Kampanye  Oleh  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kecamatan  Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 1. Hasil Identifikasi Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dan materi kampanye yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku
No Partai Politik Baliho Umbul-Umbul Spaduk Poster 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 52 5 6 17 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 43 8 7 8 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 10 43 5 45 4 Partai Golongan Karya (Golkar) 48 2 25 2 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 54 2 11 3 6 Partai Buruh 5 0 1 0 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 0 0 0 0 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 30 12 23 83 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 0 0 0 0 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 23 2 7 0 11 Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 8 3 8 11 12 Partai Amanat Nasional (PAN) 63 17 10 69 13 Partai Bulan Bintang (PBB) 3 0 0 1 14 Partai Demokrat 54 29 57 31 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0 0 1 0 16 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 0 0 0 0 17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 61 22 9 14 18 Partai Ummat 19 0 2 0
Dari Tabel 1. diatas menunjukkan setidaknya ada 15 partai politik di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan  pemasangan  alat  peraga  kampanye  yang  tidak  sesuai  dengan  tempatnya  ataupun  dengan  aturan peraturan  peraturan  perundang  undangan  yang  ada,  dan yang paling  banyak  melanggar  aturan  pemasangan APK adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 63 baliho, 17 umbul-umbul, 10 spanduk, dan 69 poster; Partai  Demokrat  dengan  54  baliho,  29  umbul-umbul,  57  spanduk,  dan  31  poster;  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 61 baliho, 22 umbul-umbul, 9 spanduk, dan 14 poster; Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 54 baliho, 2 umbul-umbul, 11 spanduk, dan 3 poster; serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
dengan 52 baliho, 5 umbul-umbul, 6 spanduk, dan 17 poster. PKPU telah mengatur penurunan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, yang merupakan hasil temuan Bawaslu dari pengawasan langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, serta memberikan kepastian hukum bagi Pelapor dan Pasangan Calon yang turut serta dalam Pemilu.
Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Payakumbuh mengatakan :
“ Tugas Panwascam hanya cukup menghimpun kemudian merekap yang kita anggap itu melanggar dan nanti akan dibawa  ke  bawaslu  untuk  kemudian  dipilah  pilah  melanggar  atau  tidak dan  kemudian akan di  surati melalui surat peringatan atau pun himbauan (kalau terjadi pelanggaran). Setelah di berikan surat peringatan ataupun himbauan harapan dari kami tim kampanye dari setiap calon yang akan membersihkan alat peraga kampanye  yang  di  pasang  pada  pohon  tetapi  pada  kenyataannya  ketika  sudah  diberikan  surat  himbauan ataupun peringatan tim kampanye seolah olah tidak menggubris hal tersebut dan pada akhirnya para anggota panwascam  jugalah  yang  akan  bergerak  untuk  membersihkan  alat  peraga  kampanye  yang dipasang pada pohon.”
Tabel 2. Rekapitualasi Penertiban Alat Peraga Sosial Menyerupai APK
Kabupaten  Spanduk Baliho Umbul- Umbul Poster Reklame  Striker Kalender Jumlah LIMA PULUH KOTA 3179 1235 134 1069 2 296 0 5915
Pasal 33 dan Pasal 71 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 mengatur bahwa bahan kampanye pemilu dilarang dipasang di tempat umum tertentu, seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung pemerintah, jalan  protokol,  jalan  bebas  hambatan,  sarana  publik,  taman,  dan  pepohonan.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan kampanye, terutama terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye, diharapkan mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Dengan adanya berbagai fenomena ini, terlihat masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait pemasangan alat peraga kampanye.
Permasalahan keberadaan banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang secara tidak teratur pada kampanye pemilu tahun 2024 telah menunjukkan bahwa karena jumlahnya yang melimpah, isi pesan dan tampilan  APK  cenderung  menjadi  monoton. Sebaliknya  daripada  dilihat  sebagai  sarana  untuk  memberikan informasi  dari  kandidat  kepada  pemilih,  keberadaannya  justru  seringkali  dianggap  mengganggu  karena mencemari lingkungan.
Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan dalam aktivitas masyarakat sejalan dengan persyaratan era globalisasi dan desentralisasi pemerintahan, pentingnya menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum  yang  kondusif  di  daerah  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  semua  warga  untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

## V. KESIMPULAN
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran penting dalam sistem demokrasi suatu negara, memungkinkan  partisipasi  aktif  warga  dalam  memilih  pemimpin  dan  perwakilan  mereka.  Namun,  konflik dalam  proses  pemilihan  umum  sering  muncul  karena  perilaku  negatif  elit  politik,  seperti  politik  uang  dan intimidasi  pemilih.  Indonesia,  sebagai  negara  demokratis,  menggunakan  Pemilu  sebagai  mekanisme  untuk mengganti pemimpin secara berkala, mencerminkan komitmen pada prinsip demokrasi.
Pemilihan  Umum  tahun  2024  di  Indonesia  dianggap  sebagai  yang  paling  besar  dan  kompleks  karena diadakannya  pemilihan  umum  bersamaan  dengan  pemilihan  kepala  daerah.  Pelaksanaan  kampanye  pemilu harus  mematuhi  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  aturan  mengenai  pemasangan  alat  peraga kampanye.  Namun,  terdapat  banyak  pelanggaran  terkait  pemasangan  alat  peraga  kampanye,  yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Penegakan  Hukum  terhadap  pelanggaran  pemasangan  alat  peraga  kampanye  dilakukan  oleh  Panitia Pengawas  Pemilihan  Kecamatan.  Meskipun  telah  diberikan  surat  himbauan  atau  peringatan  kepada  partai politik yang  melanggar,  masih  terlihat  banyak  alat  peraga  kampanye yang  tidak  diatur dengan  baik.  Dalam
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3217-3223 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3037
beberapa  kasus,  Panwascam  bahkan  harus  bertindak  langsung  untuk  membersihkan  alat  peraga  kampanye yang dipasang secara sembarangan.
Diperlukan Upaya lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kampanye pemilu, serta  penegakan hukum yang  efektif  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi.  Hal  ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses demokrasi dan menjaga ketertiban umum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Syahrul Mustofa. (2022). Menggugat dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu . Jawa Barat: Guepedia. Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, 2023, "Hukum Pemilu di Indonesia", (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka) Topo Santoso,  dkk,  2019,  "Pemilu  di  Indonesia: Kelembagaan,  Pelaksanaan,  dan Pengawasan",  (Jakarta  Timur:  Sinar Grafika), Cet 1

## Jurnal
Abdul Basid, dkk. (2021). Kewenangan Satuan Polisi  Pamong Praja Dalam Penertiban Alat  Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Jurnal Pro Hukum. 10(2), 42-50.
Bobby  J  Yuri,  dkk.  (2023).  Analisisi  kebijakan  komisi  pemilihan  umum  dalam  rekrutmen  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilu 2024. Jurnal lmiah Ilmu Sosial dan Humaniora. 9(1), 145-154
Choirul  Anam.  (2018).  Pengaturan  Alat  Peraga  Kampanye  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 6(2), 114. doi: https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005 Denny  Iswanto.  (2023).  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  dalam  Pemilu  2024:  Pendekatan  Stakeholders  Mapping Analysis. Jurnal Adhyasta Pemilu. 6(1), 16. doi: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2809-9257 Harisman.  (2021).  Pencarian  Informasi  Pemilu  Dan  Persepse  alat  Praga  Kampanye  Pada  Pemilih  Pemula.  Jurnal Komunikatio. 7(1), 15-34.
Ilham, dkk . (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). Unes Law Review, 6(1), 3836. doi: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1 Mochamad  Andrie  Kurniawan.  (2023). Penyebaran  Alat  Peraga  Kampanye  Dengan  Materi  Kampanye  Diluar  Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu. Journal Of Social Science Research. 3(6) , 7716-7732.
Moh. Zilal, dkk. (2019). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu  Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam  Pemilihan  Gubernur,Bupati,  dan  Walikota  (Studi  Kasus  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupatn Donggala 2018). Jurnal Kolaboratif Sains. 2(1), 1625-1627.
Muhammad  Yahya,  dkk. (2022).  Analisis  Strategi  Fasilitasi  Alat  Peraga  Kampanye  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Pada Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Perspektif. 11(4), 1465-1475.
Riki  Rahmad,  dkk.  (2020).  Kendala  Implementasi  Kebijakan  Fasilitasi  Alat  Peraga  Kampanye  Pemilu  2019  di  Kota Bukittinggi. Jurnal Sosial Politik. 6(1), 55-69.
Rizky Darmawansyah Sihombing. (2024). Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori  Utilirarianisme.  Jurnal  Hukum  Tata  Negara  &  Hukum  Administrasi  Negara.  3(1),  303.  doi: https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35
Senain, dkk. (2023). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 Tentang alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Acton. 15(2), 170-180.
Siti Khopipah. (2024). Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik.
Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta, 8(3), 93-108.
Phireri Phireri, dkk. (2023).  Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. Jurnal Litigasi Amsir. Special Issue, 267-272

## Website
Arfianto  Purbolakono.  (2022). Melihat  penyelenggaraan  keterbukaan  data  pemilu  terbuka  jelang  pemilu  dan  pilkada serentak 2024 . Jakarta Pusat: The Indonesian Insitute.Aryo Putranto Saptohutomo. (2022). Kompas.com. Maret 24, 2024, diambil dari https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/22180061/mengenal-alat-peraga-kampanye- apk-dan-jenisnya .
Widhia  Arum  Wibawana.  (2023).  Detiknews.  Maret  24,  2024,  diambil  dari https://news.detik.com/pemilu/d- 7061268/alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-apa-saja-simak-aturannya .