## EVALUASI TATA LETAK PASAR MODERN DI KOTA CIREBON
(KAJIAN EVALUASI PERATURAN WALIKOTA CIREBON NO. 23 TAHUN 2010)

## Oleh : Diana Djuwita

## Abstrak
Saat  ini  Kota  Cirebon  mengalami  perkembangan  perekonomian yang sangat pesat. Salah satu indikatornya adalah tumbuh pesatnya pasar di  kota  Cirebon,  khususnya  toko  modern.  Dampak  positif  yang  dapat dirasakan  masyarakat  adalah semakin  ramainya Kota  Cirebon karena banyak pendatang dan penyerapan tenaga kerja makin banyak. Di sisi lain dampak  negatif yang  dirasakan diantaranya  banyak  pedagang kecil  di rumahan  yang  tutup,  pasar-pasar  tradisional  yang  menurun  omzetnya karena  tidak  mampu  bersaing  dengan  ritel  modern  tersebut,  adanya persaingan  yang  sangat  ketat  antar  toko  modern  karena  lokasinya  yang sangat berdekatan serta banyaknya daerah yang dilanda banjir saat musim hujan karena berkurangnya daerah resapan air.
Tahun  2010,  pemerintah  kota  Cirebon  telah  membuat  Perwali  No. 23  yang  mengatur keberadaan pasar  tradisional  dan  toko  modern.  Tetapi realitasnya makin  banyak banyak  toko  modern (minimarket)  yang  berdiri tanpa memiliki  izin  pendirian dan lokasi  antar  toko  modern  sangat berdekatan. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dievaluasi efektifitas regulasi pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  Perwali  No.  23  Tahun  2010  dalam mengatur  tata  letak  pasar  tradisional  dan  toko  modern  sehingga keberadaannya  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  khususnya  Kota Cirebon.
Penelitian ini membahas perangkat regulasi yang berkaitan dengan toko modern, analisis  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Kota  Cirebon, hasil  temuan  di  lapangan,  dan  implementasi  regulasi  yang  ada  dalam mengatasi  masalah perkembangan  dan  zona  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan,  dan  toko  modern  di  Kota  Cirebon serta  evaluasi  Pasal  8 Perwali No. 23 Tahun 2010 Kota Cirebon berdasarkan data terbaru tahun 2012-2013 menurut aspek sosial ekonomi, kajian hukum dan stakeholders.
Belum efektifnya Perwali Kota Cirebon 23/2010 Pasal 8 mendorong dilakukannya evaluasi terhadap peraturan tersebut baik berdasarkan aspek sosial  ekonomi,  hukum  maupun  stakeholder,  sehingga  penting  untuk dilakukan  revisi  terhadap  Pasal  8  Perwali  Kota  Cirebon  23/2010  dengan cara  menambahkan  ayat  yang  mengacu  pada  analisa  sosial  ekonomi masyarakat  kota  Cirebon.  Hasil  Evaluasi  berupa  rekomendasi  tentang penambahan atau pengurangan minimarket di Kota Cirebon.
Kata Kunci: Evaluasi, Tata Letak, Pasar Modern, Kota Cirebon, Perwali
Kota Cirebon

## PENDAHULUAN
Industri  ritel  memiliki  kontribusi  dalam  GDP (Gross  Domestic Product) juga  berperan  besar  bagi  perekonomian  masyarakat  Indonesia, khususnya  penyerapan  tenaga  kerja. Karakteristik  industri  ritel  yang  tidak memerlukan  keahlian  khusus  dan  pendidikan  tinggi mengakibatkan banyaknya masyarakat  Indonesia  yang  tergolong  UKM  masuk  dalam industri ritel ini.
Masyarakat  Kota  Cirebon  umumnya  memiliki  mata  pencaharian dalam bidang perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan  kerja  untuk  sektor  tersebut  memiliki  nilai  persentase  tertinggi dibandingkan  sektor  lainnya  yaitu  sebesar  45,8%  dari  128.514  jumlah angkatan  kerja  berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Tahun  2012. Jumlah angkatan kerja untuk setiap sektor lapangan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1.
Jenis Lapangan Pekerjaan dan Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2011 1

## NO LAPANGAN PEKERJAAN JUMLAH PENDUDUK
PERSENTASE (ANGKATAN KERJA) 1 Pertanian 2.445 1,9% 2 Industri Pengolahan 7.485 5,8% 3 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 58.839 45,8% 4 Jasa-jasa 27.402 21,3% 5 Lainnya 32.343 25,2% Jumlah 128.514 100,0%
Pertumbuhan  pangsa  ritel  modern  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan (lihat Tabel 1.1). Ini disebabkan oleh ekspansi toko modern  yang sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman penduduk. Akibatnya, persaingan  dengan  pasar  tradisional  tidak  dapat  dihindari. Dampak  yang
1 BPS Kota Cirebon, 2012
sangat dirasakan oleh pelaku pasar tradisional adalah berkurangnya jumlah pedagang kecil serta menurunnya omzet pedagang di pasar tradisional.
Tabel 1.2. Perkembangan Toko modern dan Pasar Tradisional 2 Tahun Pasar Tradisional (%) Toko modern (%) Permintaan Pasar (%) 2001 61 39 100 2002 59 41 100 2003 56 44 100 2004 54 46 100 2005 52 48 100 2006 50 50 100 2007 48 52 100 2008 47 53 100 Perkembangan  toko  modern  yang  sangat  pesat  ini  mendorong pemerintah  mengeluarkan  Perpres  No.  112  Tahun  2007  yang  mengatur tentang pasar tradisional dan toko modern khususnya pengaturan zona yang membatasi  pembangunan  toko  modern  untuk  mengurangi  dampaknya terhadap  pasar  tradisional.  Bahkan  di  akhir  tahun  2008  pemerintah mengeluarkan aturan pendukung Perpres 112/2007 yaitu Permendag No. 53 Tahun  2008  yang  membahas  lebih  rinci  masalah zoning (pengaturan  tata letak). 3
Walaupun  peraturan  telah  dibuat,  tetapi  terdapat  masalah  jika  tidak diikuti  dengan  aturan-aturan  pelaksana  di  daerah.  Sebagaimana  yang tercantum  dalam  Perpres  112/2007  bahwa  pemerintah  di  daerah  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  industri  ritel  di daerahnya yang mana Pemda berwenang atas masalah perizinan, zonasi, dan jam buka (operasi) toko.
Saat ini Kota Cirebon mengalami perkembangan perekonomian yang sangat pesat. Salah satu indikator pesatnya perkembangan perekonomian di
2 Nielsen. 2009. Marketing&Media Presentation (MPP)
3 www.kppu.go.id/docs/Positioning-paper/positioning-paper-ritel.pdf (diakses tanggal 5 Maret 2014)
Kota Cirebon adalah ditandai dengan tumbuh pesatnya toko modern di kota Cirebon.
Di  satu  sisi  perkembangan  toko  modern  yang  pesat  tersebut memberikan  dampak  positif,  diantaranya  menjadikan  Kota  Cirebon  lebih ramai karena banyaknya pendatang dari luar Kota Cirebon  yang memasuki kota  Cirebon  untuk berbelanja.  Dampak  positif  lainnya  adalah  penyerapan tenaga kerja makin banyak dengan tumbuh pesatnya ritel modern ini.
Tidak  hanya  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  masyarakat  Kota Cirebon akibat perkembangan industri ritel modern, di sisi lain masyarakat Kota  Cirebon  juga  merasakan  dampak  negatifnya,  diantaranya  banyaknya pedagang-pedagang  kecil  di  rumahan  yang  tutup,  pasar-pasar  tradisional yang menurun omzetnya karena tidak mampu bersaing dengan ritel modern tersebut, dan adanya persaingan yang sangat ketat antar toko modern karena lokasinya  yang  sangat  berdekatan.  Dampak  negatif  lainnya  yang  dirasakan masyarakat  Kota  Cirebon  adalah  semakin  banyaknya  daerah  yang  dilanda banjir  saat  musim  hujan  karena  perkembangan  pendirian  ritel  modern tersebut mengurangi daerah resapan air.
Pada tahun 2010, pemerintah kota Cirebon telah membuat Perwali No.  23  yang  mengatur  tata  letak  (zona)  pasar  tradisional  dan  toko  modern karena  melihat  perkembangan  toko  modern  yang  sangat  pesat.  Tetapi realitasnya  ada  banyak  toko  modern  yaitu  sebanyak  33  minimarket  yang tidak  memiliki  izin  pendirian,  belum  lagi  perkembangan  toko  modern  ini terlihat  tidak  teratur  karena  lokasi  antar  toko  modern  yang  sangat berdekatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  dan  dievaluasi  efektifitas  regulasi pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  Perwali  No.  23  Tahun  2010  dalam mengatur  tata  letak  pasar  tradisional  dan  toko  modern  sehingga keberadaannya  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  khususnya  Kota Cirebon.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perangkat regulasi yang berkaitan dengan toko modern?
2. Bagaimana  efektifitas  peraturan  Walikota  Cirebon  No.  23  Tahun  2010 dalam  mengatur  perkembangan  dan  zona  (penataan  letak)  pasar tradisional dan toko modern di Kota Cirebon?
3. Bagaimana  evaluasi  Pasal  8  Perwali  No.  23  Tahun  2010  Kota  Cirebon berdasarkan  data  terbaru  tahun  2013  menurut  aspek  sosial  ekonomi, kajian hukum dan stakeholders?

## PEMBAHASAN

## A. Perangkat Regulasi yang Berkaitan dengan Toko Modern
Berdasarkan  Perpres  No.  112  Tahun  2007,  pasar  tradisional  adalah pasar  yang  dibangun  dan  dikelola  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah, swasta,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah, termasuk  kerjasama  dengan swasta  dengan  tempat  usaha  berupa  toko, kios,  los,  dan  tenda  yang  dimiliki  atau  dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran,  yang  berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
Berdasarkan  pengertian  tentang  pasar  tradisional  dan  toko  modern tersebut,  terdapat  perbedaan  diantara  keduanya,  yaitu  dalam  hal  bentuk pasar, pengelolaan, modal, harga.
Pasar  tradisional  berbentuk  kios,  toko,  los  atau  tenda  yang  masih terkesan  kumuh  dan  kotor.  Sedangkan  bentuk  toko  modern  berupa minimarket,  supermaket,  departemen  store,  atau  hypermarket  dan  grosir yang  tampilannya  lebih  modern,  bersih,  dan  nyaman  bagi konsumen. Pengelolaan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern berbeda.  Pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern  dikelola  secara  lebih profesional,  sehingga  modal  pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern  lebih besar  dibandingkan  pasar  tradisional.  Lainnnya,  dalam  hal  harga  jual produk, toko modern menerapkan harga tetap (fixed price), sedangkan di pasar  tradisional  konsumen  dapat  menawar  harga  produk  yang  akan dibelinya.
Dalam  kegiatan  ekonomi  terdapat  istilah  ambang (threshold) yang artinya  jumlah  penduduk  minimal  yang  diperlukan  untuk  menunjang fungsi  tertentu  berjalan  lancar.  Seperti  sarana  dan  prasarana  yang  lebih tinggi  fungsinya  diperlukan  oleh  jumlah  penduduk  yang  besar  harus
terletak  di  wilayah  yang  jangkauan  pelayanannya  lebih  luas  yaitu  di kecamatan bukan di desa. 4
Christaller  dengan central  place  theory mengembangkan  konsep range dan threshold. Asumsinya  suatu  wilayah  dataran  yang  homogen dengan  sebaran  penduduk  yang  merata,  penduduknya  memerlukan berbagai barang dan jasa. Maka, kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki 2 ciri, yaitu: 5
1. Range,  yaitu  jarak  yang  perlu  ditempuh  orang  untuk  mendapatkan barang kebutuhannya.
2. Threshold,  yaitu  jumlah  produk  yang  diperlukan  untuk  kelancaran dan kesinambungan suplai barang.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  ketertiban  pendirian  pasar  yang merupakan tempat tersedianya kebutuhan penduduk diperlukan peraturan yang  mengatur  perizinan  pendirian  pasar  baik  tradisional  maupun modern,  juga  diperlukan  pengaturan  tata  letak  atau  zonasi  pasar tradisional dan toko modern tersebut di suatu wilayah.
Berdasarkan  Perpres  No.  112  Tahun  2007,  pengertian  izin  usaha pengelolaan  pasar  tradisional,  izin  usaha  pusat  perbelanjaan  dan  izin usaha  toko  modern,  adalah  izin  untuk  dapat  melaksanakan  usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan peraturan zonasi adalah  ketentuan-ketentuan  pemerintah  daerah  setempat  yang  mengatur pemanfaatan  ruang  dan  unsur-unsur  pengendalian  yang  disusun  untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

## 1. Perpres No. 112 Tahun 2007 6
4 Jayadinata. T. Yohara. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan,Perkotaan, dan Wilayah. Bandung, ITB 5 Daldjoeni N. 1987. Geografi Kota dan Desa. Penerbit Alumni, Bandung
6 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007
Perpres  No.  112  Tahun  2007  terdiri  dari  pokok-pokok  pengaturan yang mengatur pasar tradisional dan toko modern, baik lokasinya, aturan pendirian,  waktu  operasi,  batasan  luas,  perizinan,  kemitraan, trading terms, pembinaan  dan  pengawasan  serta  sanksi.  Dalam hal  lokasi pendirian,  baik  pasar  tradisional  maupun  toko  modern  harus  mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan zonasi.
Menurut Perpres No 112 Tahun 2007, pendirian toko modern diatur lokasinya,  sehingga  pelaku  pasar  tidak  seenaknya  mendirikan  toko modern  di  ruang  publik.  Pengaturan  lokasinya  adalah  perkulakan  hanya diizinkan  didirikan  di  akses  sistem  jaringan  jalan  arteri  atau  kolektor primer  atau  arteri  sekunder.  Hypermarket  hanya  bisa  didirikan  di  akses sistem  jaringan  jalan  arteri atau  kolektor  dan  tidak  diperbolehkan berlokasi di pemukiman dalam kota. Supermarket dan Departemen Store tidak  diizinkan  berdiri  di  lokasi  sistem  jaringan  jalan  lingkungan  atau pemukiman  dalam  kota.  Sedangkan  minimarket  diizinkan  berlokasi  di setiap  sistem  jaringan  jalan  termasuk  kawasan  perumahan  penduduk    di dalam  kota.  Hal  ini  memberikan  dampak  negatif  bagi  toko  tradisional yang  selama  ini  berada  di  kawasan  pemukiman  yang  merupakan  mata pencaharian  keluarga  karena  tidak  mungkin  dapat  bersaing  dengan minimarket tersebut.
Berdasarkan  Perpres  No.  112  Tahun  2007,  terdapat  beberapa kategori  jalan  seperti  jalan  arteri,  jalan  kolektor,  jalan  lokal,  jalan lingkungan,  sistem  jaringan  jalan  primer,  dan  sistem  jaringan  jalan sekunder.  Penjelasan  jenis-jenis  jalan tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Jalan  arteri  adalah  merupakan  jalan  umum  yang  berfungsi  melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
b. Jalan  kolektor  adalah  merupakan  jalan  umum  yang  berfungsi melayani  angkutan  pengumpul  atau  pembagi  dengan  ciri  perjalanan jarak  sedang,  kecepatan  rata-rata  sedang,  dan  jumlah  jalan  masuk dibatasi.
c. Jalan  lokal  adalah  merupakan  jalan  umum  yang  berfungsi  melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecapatan rata- rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
d. Jalan  lingkungan  adalah  merupakan  jalan  umum  yang  berfungsi melayani  angkutan  lingkungan  dengan  ciri  perjalanan  jarak  dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
e. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan  peranan  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  untuk pengembangan  semua  wilayah  di  tingkat  nasional,  dengan menghubungkan  semua  simpul  jasa  distribusi  yang  berwujud  pusat- pusat kegiatan.
f. Sistem  jaringan  jalan  sekunder  adalah  merupakan  sistem  jaringan jalan  dengan  peranan  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  untuk masyarakat di kawasan perkotaan.
Pendirian pasar tradisional maupun toko modern harus mempertimbangkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  keberadaan pasar,  usaha  kecil,  dan  koperasi  yang  terdapat  di  wilayah  tersebut  dan juga mempertimbangkan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan,
keamanan,  ketertiban,  dan  tata  ruang  publik  yang  aman  serta memperhatikan aspek jarak antar pasar tradisional dan toko modern.
Perpres No. 112 Tahun 2007 juga mengatur jam buka toko modern khususnya hypermarket, supermarket, dan departemen store.
Ketentuannya  adalah  jam  buka  Senin  hingga  Jum’at  pukul  10.00 -22.00,
Sabtu-Minggu  buka  pukul  10.00-23.00,  sedangkan  pada  hari  libur nasional  diperbolehkan  melebihi  pukul  22.00  waktu  setempat.  Namun, dalam  Perpres  ini  tidak  terdapat  aturan  jam  buka  minimarket,  sehingga saat  ini  banyak  ditemukan  minimarket  yang  memberlakukan  jam  buka hingga 24 jam.
Terdapat  berbagai  jenis  toko  modern.  Salah  satu  kategorinya dibedakan  berdasarkan  luas  lantai  toko  modern  tersebut.  Kategori  toko modern berdasarkan batasan luas lantai dapat dirinci sebagai berikut: - Minimarket < 400 m 2
- Supermarket 400-5.000 m 2
- Hypermarket dan perkulakan >5.000 m 2
- Departemen store >400 m 2
Berdasarkan  peraturan  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI),  investor dalam  negeri  diperbolehkan  berinvestasi  pada  minimarket  dengan  luas kurang dari 400 m 2 , supermarket dengan luas kurang dari 1.200 m 2 , dan
departemen store dengan luas kurang dari 2.000 m 2 . Sedangkan investor asing  tidak  diizinkan  berinvestasi  di  toko  modern  dengan  luas  lantai kurang dari 400 m 2 .
Dalam  hal  perizinan,  Perpres  No.  112  Tahun  2007  mengatur  jenis perizinan  yang  harus dipenuhi  oleh  pasar  tradisional  maupun  toko modern, diantaranya:
- Izin  Usaha  Pengelolaan  Pasar  Tradisional  (IUP2T)  yang  diterbitkan oleh  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  khusus  Pemprov  DKI  Jakarta serta berlaku bagi pasar tradisional;
- Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang diterbitkan Bupati/Walikota  dan  Gubernur  khusus  Pemprov  DKI  Jakarta  serta berlaku bagi pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan - Izin  Usaha  Toko  Modern  (IUTM)  yang  diterbitkan  oleh Bupati/Walikota  dan  Gubernur  khusus  Pemprov  DKI  Jakarta  serta berlaku bagi minimarket, supermarket, departemen store,
hypermarket, dan perkulakan. Pedoman  tata  cara  perizinan  tersebut  ditetapkan  oleh  Menteri
Perdagangan.  Selain  izin  pendirian  usaha,  pelaku  pasar  juga  harus memperhatikan  aspek  lingkungan  dalam  manjalankan  usahanya.  Maka, pelaku  usaha  juga  harus  membuat  dan  menyertakan  studi  kelayakan bisnisnya.
Peraturan  dibuat  tidak  hanya  untuk  mengatur,  tetapi  di  dalamnya juga dijelaskan tentang kewajiban baik pemerintah pusat maupun daerah untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  terhadap  pasar  tradisional  dan  toko  modern. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat berupa tindakan memfasilitasi kerjasama  antara  pemasok  dan  toko  modern  juga  upaya-upaya pemberdayaan  pasar  tradisional  agar  mampu  bersaing  dengan  toko modern,  seperti  mengupayakan  sumber-sumber  alternatif  pendanaan, meningkatkan  kompetensi  pedagang  dan  pengelola,  program  renovasi dan relokasi serta mengevaluasi pengelolaan.
Agar peraturan dapat ditegakkan, maka diperlukan pengaturan sanksi bagi  pelaku  pasar  yang  melanggar  Perpres  ini.  Sanksi  yang  diberikan dimulai  dari  yang  ringan  hingga  berat,  seperti  peringatan  tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.

## 2. Permendag No. 53 Tahun 2008 7
Peraturan  yang  mengatur  tentang  pasar  seperti  tercantum  dalam Perpres  No.  112  Tahun  2007  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  aturan pelaksana  berupa  Peraturan  Menteri  Perdagangan  (Permendag)  No.  53 Tahun  2008.  Permendag  tersebut  berisi  pokok-pokok  peraturan  antara lain  tentang  pengaturan  zona  (tata  letak)  pendirian  pasar  tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Dalam  Permendag  tersebut,  lokasi  pendirian  baik  pasar  tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus memperhatikan RTRWK/RDTRWK. Jika suatu daerah belum memiliki RTRWK/RDTRWK, maka tidak berhak memberikan izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengelola  pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern  harus  membuat analisis  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dengan  memperhatikan beberapa  aspek seperti  struktur  penduduk  berdasarkan  tingkat pendidikan,  mata  pencaharian,  pendapatan  rumah  tangga,  kepadatan penduduk,  pertumbuhan  penduduk,  penyerapan  tenaga  kerja  lokal, kemitraan  dengan  usaha  kecil  menengah,  ketahanan  pasar  tradisional  di daerah  tersebut,  dampak  positif  dan  negatif  jarak  pasar  tradisional  dan hypermarket  agar  tercipta  iklim  usaha  yang  sehat,  dan  kepedulian terhadap  masyarakat  sekitar  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR). Sedangkan  dalam  hal  pendirian  minimarket,  beberapa  aspek  yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan jumlah penduduk, perkembangan  pemukiman  baru,  aksesibilitas  wilayah,  ketersediaan infrastruktur,  dan  keberadaan  pasar  tradisional  serta  toko  tradisional  di sekitar  wilayah  tersebut.  Bahkan  pendirian  minimarket  diprioritaskan bagi  pelaku  usaha  yang  berdomisili  dekat  wilayah  yang  akan  didirikan minimarket tersebut.
7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008

## 3. Perda Kota Cirebon 8
Peraturan mengenai pasar juga dibuat oleh pemerintah daerah baik di tingkat  kota  maupun  kabupaten.  Peraturan  daerah  ini mengatur  hal-hal yang  lebih  teknis  dan  rinci  karena  merupakan  turunan  dari  peraturan  di atasnya yang telah lebih dahulu dibuat.
Pemerintah  Kota  Cirebon  pun  membuat  peraturan  yang  mengatur keberadaan pasar ini melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon no.  23  Tahun  2010  yang  berisi  tentang  penataan  letak  pasar  tradisional, pusat perbelanjaan toko modern/minimarket di Kota Cirebon. Perwali ini memuat  pokok-pokok  peraturan  tentang  tata  letak  toko  modern (supermarket  dan  hypermarket)  dan  pasar  tradisional  yaitu,  rencana pendiriannya  harus  memperhatikan  struktur  penduduk  menurut  mata pencaharian, dan pendidikan, tingkat ekonomi pendapatan rumah tangga, kepadatan  penduduk,  kemitraan  dengan  UKM  lokal,  pertumbuhan  pasar tradisional, sebagai sarana bagi UMKM lokal, dan kewajiban CSR.
Hal lain yang diatur dalam Perwali ini adalah tata letak toko modern (minimarket) yang mana rencana pendiriannya harus mempertimbangkan aspek kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas  wilayah  (arus  lalu  lintas),  ketersediaan  infrastruktur, keberadaan  pasar  pasar  tradisional  dan  toko/warung  tradisional  yang lebih kecil di wilayah sekitar minimarket. Pendirian minimarket ini harus sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku di Kota Cirebon.
Selain  itu  dalam  Perwali  ini  juga  dijelaskan  tentang  cara mengevaluasi  perkembangan  minimarket  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun berdasarkan  indikator  kepadatan  jumlah  penduduk,  pertumbuhan penduduk,  perkembangan  pemukiman  baru,  dan  tingkat  pendapatan rumah tangga.
Namun,  Perwali yang  ada  tidak  menjelaskan  secara  rinci  aturan teknis  tentang  tata  letak  atau  zona  pasar  tradisional,  pasar    modern,  dan toko  modern,  seperti  berapa  jarak  yang  diperbolehkan  antar  pasar, threshold (ambang batas) jumlah penduduk minimal untuk sebuah pasar yang  akan  memenuhi  kebutuhan  penduduk  di  wilayah  tersebut,  jenis
8 Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010
sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan ketentuannya. Ketidakjelasan  ini  memberikan  peluang-peluang  bagi  para  pelaku  usaha untuk  melanggar  peraturan  yang  telah  dibuat.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan revisi untuk menyempurnakan Perwali yang ada.
B. Analisis Sosial dan Ekonomi
1. Kepadatan Penduduk
Penduduk adalah aset sebuah negara. Jumlah penduduk yang besar  dan  berkualitas  merupakan  cerminan  jumlah  angkatan  kerja yang besar, yang artinya membutuhkan banyak lapangan pekerjaan.
Kota Cirebon saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat  pesat, baik  jumlah  penduduknya  maupun  kondisi ekonominya. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012 tercatat jumlah  penduduk  Kota  Cirebon  berjumlah  301.720  jiwa  dengan komposisi  penduduk  laki-laki  151.273  jiwa  dan  penduduk perempuan 150.447 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Luas wilayah  Kota  Cirebon  37,37  km 2 ,  sehingga  kepadatan  penduduk setiap  km 2 adalah  53.797  jiwa/km 2 .  Berikut  adalah  Tabel  4.1  yang menunjukkan  luas  wilayah  Kota  Cirebon,  jumlah  penduduk,  dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan. 9
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2012 (Berdasarkan Kecamatan) 10 NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (km 2 ) JUMLAH PENDUDUK (JIWA) KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/km 2 ) 1 Kejaksan 3,62 43.060 11.895 2 Kesambi 8,06 71.453 8.865 3 Lemahwungk uk 6,51 53.759 8.258
9 BPS Kota Cirebon, 2012 10 BPS Kota Cirebon, 2012
4 Harjamukti 17,62 104.001 5.902 5 Pekalipan 1,56 29.447 18.876 Jumlah 37,37 301.720 53.797
Tabel  4.1 menunjukkan  bahwa  diantara  5  kecamatan, Harjamukti memiliki wilayah  yang paling luas  yaitu 17,62 km 2 dan jumlah  penduduk  paling  banyak  dibandingkan  kecamatan  lainnya, yaitu 104.001 jiwa. Sekalipun paling luas dan paling banyak jumlah penduduknya,  tapi  kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Harjamukti paling  rendah,  artinya  masih  banyak  wilayah  di  Kecamatan Harjamukti  yang  kosong.  Sedangkan  wilayah  terpadat  adalah Kecamatan Pekalipan disusul Kecamatan Kejaksan.
Di  bawah  ini  adalah  diagram  yang  menggambarkan  luas wilayah Kota Cirebon berdasarkan kecamatan.
Gambar 4.1.
Luas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011
Berdasarkan Kecamatan (dalam km 2 )
Gambar  4.2  adalah  diagram  yang  menggambarkan  jumlah penduduk  Kota  Cirebon  yang  tersebar  di  5  (lima)  kecamatan,  yaitu
3,62 8,06 6,51 17,62 1,56 Kejaksan Kesambi
Lemahwungkuk Harjamukti Pekalipan
Kecamatan  Kejaksan,  Kesambi,  Lemahwungkuk,  Harjamukti  dan Pekalipan.  Sedangkan  Gambar  4.3  menggambarkan  kepadatan penduduk di tiap kecamatan.
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2011 Berdasarkan Kecamatan (dalam Jiwa)
Gambar 4.3.
Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2011 Berdasarkan Kecamatan (dalam Jiwa/km 2 ) - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 43.060 71.453 53.759 104.001 29.447

## 2. Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan  penduduk  Kota  Cirebon  setiap  tahunnya mengalami  peningkatan.  Menurut  data  jumlah  penduduk  tahun 2011-2012,  pertumbuhan  penduduk  Kota Cirebon  mengalami kenaikan sebesar 0,43% seperti yang tertera pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2.
Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2011-2012 (Berdasarkan Kecamatan) 11 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK PERTUMBUHAN 2011 2012 (Persen) 1 Kejaksan 42.876 43.060 0,43% 2 Kesambi 71.148 71.453 0,43% 11 BPS Kota Cirebon, 2012-2013
11.895 8.865 8.258 5.902 18.876 Kejaksan Kesambi Lemahwungkuk
Harjamukti Pekalipan
3 Lemahwungkuk 53.530 53.759 0,43% 4 Harjamukti 103.559 104.001 0,43% 5 Pekalipan 29.321 29.447 0,43% Jumlah 300.434 301.720 0,43%

## 3. Perkembangan Pemukiman Baru
Setiap tahun di Kota Cirebon berdiri pemukiman-pemukiman baru. Hal ini terlihat dari banyaknya perumahan-perumahan baru di pinggir-pinggir  Kota  Cirebon,  yang  akhirnya  menyebabkan kepadatan  wilayah  Kota  Cirebon  di  setiap  kecamatan  makin  padat penduduk, terutama di kecamatan Harjamukti.
Perkembangan  pemukiman  baru  ini  diakibatkan  banyaknya pendatang dari  luar  Kota  Cirebon  yang  akhirnya  bermukim  di cirebon  karena  penempatan  dari  perusahaan  tempatnya  bekerja menempatkan  orang  tersebut  di  cabang  Cirebon,  atau  banyak  hal lainnya yang menyebabkan pemukiman baru ini tumbuh pesat.

## 4. Tingkat Pendapatan Ekonomi
Sebagaimana  yang  diketahui  UMR  (Upah  Minimum Regional)  Kota  Cirebon  pada  tahun  2013  sebesar  Rp  1.226.500,-. 12 UMR  ini  dapat  menggambarkan  tingkat  pendapatan  masayarakat Kota Cirebon secara umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pasar, diperoleh informasi  bahwa  salah  satu  pertimbangan  mendirikan  minimarket adalah  tingkat  pendapatan  masyarakat  minimal  sebesar  Rp 1.000.000,-,  sedangkan  untuk  supermarket  membidik  masyarakat yang  berpenghasilan  minimal  Rp  1.500.000,- berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pihak  Giant.  Artinya,  pendapatan  ekonomi masyaarakat kota Cirebon secara umum belum memenuhi kebijakan yang  dibuat  oleh  supermarket  seperti  Giant.  Realitasnya, supermarket di Cirebon tidak seramai minimarket-minimarket setiap
harinya. Hal ini suatu hal yang wajar karena pendapatan masyarakat Kota Cirebon masih dibawah standar yang dibuat supermarket.

## 5. Data Pasar Tradisional
a. Jumlah dan Lokasi Pasar Tradisional
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  112  Tahun  2007  tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko  Modern,  pengertian  pasar  tradisional  adalah  pasar  yang dibangun  dan  dikelola  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  swasta, badan  usaha  milik  negara  dan  badan  usaha  milik  daerah  termasuk kerjasama  dengan  swasta  dengan  tempat  usaha berupa  toko,  kios, los,  dan  tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah,  swadaya  masyarakat  atau  koperasi  dengan  usaha  skala kecil,  modal  kecil,  dan  dengan  proses  jual  beli  barang  dagangan melalui tawar menawar.
Tahun 2012 di Kota Cirebon tercatat ada 10 pasar tradisional yang tersebar di semua kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari  PD  Pasar  tercatat  Pasar  Kanoman  memiliki  jumlah  pedagang terbanyak dibanding pasar tradisional lainnya, yaitu berjumlah 1.982 pedagang.
Tabel  4.2  di  bawah  ini  menampilkan  nama-nama  pasar tradisional  di  Kota  Cirebon  dan  jumlah  pedagangnya. Pasar Kalitanjung  saat  ini  telah  direlokasi  menjadi  Pasar  Pangan Harjamukti (PPH).
Tabel 4.2. Nama Pasar Tradisional dan Jumlah Pedagang di Kota Cirebon Tahun 2012 NO NAMA PASAR TRADISIONAL JUMLAH PEDAGANG 1 Pasar Kanoman 1.982 2 Pasar Pagi 1.290 3 Pasar Jagasatru 701 4 Pasar Kramat 221
5 Pasar Drajat 297 6 Pasar Perumnas 413 7 Pasar Pangan Harjamukti 1.633 8 Pasar Balong 81 9 Pasar Gunung Sari 188 10 Pasar Kebes 57 Sumber: PD Pasar Kota Cirebon, 2013

## b. Analisis Evaluasi Pasar Tradisional
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  PD  Pasar  Kota Cirebon  diperoleh  keterangan  bahwa  ketika  akan  mendirikan  pasar tradisional  baru,  maka  ada  beberapa  hal yang  harus  diperhatikan, antara lain:
- Pasar  tradisional  baru  yang  akan  didirikan  harus  berjarak  5-10 km dari pasar yang telah berdiri lebih dulu
- Kepadatan  penduduk  atau  pemukiman  baru  berjumlah  300-500 orang
- Jalur  transportasi  umum  (angkutan  kota)  mudah,  minimal terdapat 3 trayek angkutan kota yang melewati jalur tersebut
- Daya  beli  masyarakat  sekitar  pasar  tradisional  yang  akan didirikan  adalah  masyarakat  dengan  penghasilan  minimal  Rp
1.000.000.
Pertumbuhan  pasar  tradisional  di  Kota  Cirebon  tidak  pesat seperti  toko  modern.  Lokasi  pasar  tradisional  pun  tersebar  di  setiap kecamatan. Masalah yang paling penting untuk diselesaikan di pasar tradisional  adalah  penataan  pasar  yang  bersih (hygienis), nyaman, dan  aman  sehingga  menarik  masyarakat  untuk  berbelanja  di  pasar tradisional.  Selain  itu  perlu  adanya  pembinaan  bagi  pedagang- pedagang  di  pasar  tradisional  baik  dalam  hal  manajemen (pengelolaan)  pasar  dan  permodalan  sehingga  pasar  tradisional mampu bersaing dengan toko modern.
6. Data Toko modern
a. Jumlah, Lokasi, dan Perkembangan Toko modern
Toko  modern  biasanya  disebut  toko  modern  adalah  toko dengan  sistem  pelayanan  mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang secara  eceran,  yang  berbentuk  minimarket,  supermarket, departemen  store,  hypermarket,  ataupun  grosir  yang  berbentuk perkulakan. Berdasarkan  definisi toko  modern menurut  Perpres
No. 112 Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk toko modern terdiri  dari  beberapa  jenis yaitu,  minimarket, supermarket, hypermarket,  departemen  store,  dan  pusat perbelanjaan. Tahun  2013  di  Kota  Cirebon  telah  berdiri  25 toko  modern berbentuk  supermarket,  hypermarket,  departemen  store,  dan pusat perbelanjaan yang lokasinya tersebar di 5 (lima) kecamatan seperti yang tertera dalam Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Jumlah Titik Lokasi Tambahan Toko Modern yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota No.23 Tahun 2010 di Kota Cirebon Tahun 2009 (Berdasarkan Kecamatan) No. Kecamatan Jumlah 1 Kejaksan 4 2 Kesambi 11 3 Lemahwungkuk 4 4 Harjamukti 2 5 Pekalipan 4 Jumlah 25 Sumber: Data diolah Peneliti
Terlihat  dalam  Tabel  4.3.  jumlah  toko  modern  di  tiap kecamatan  berbeda-beda,  artinya  sebaran  keberadaan  toko modern  tersebut  tidak  merata.  Kecamatan  Kesambi  merupakan wilayah  yang  jumlah  supermarket,  hypermarket,  departemen store  serta  pusat  perbelanjaan  terbanyak  dibanding  kecamatan
lainnya. Sedangkan di Kecamatan Harjamukti hanya ada 1 (satu) supermarket, yaitu Giant.
Toko  modern  yang  mengalami  pertumbuhan  sangat  cepat adalah minimarket. Minimarket hampir dapat dijumpai di setiap ruas  jalan  di  dalam  kota dan  perumahan  penduduk,  bahkan posisinya  pun  sangat  berdekatan  antara  minimarket  yang  satu dengan  yang lain. Data yang berhasil diperoleh, saat ini di Kota Cirebon  tahun  2014  tercatat  ada  63  minimarket  berizin  dan  33 minimarket  tidak  berizin,  sehinggal  totalnya  berjumlah  96 minimarket  yang  tersebar  di  5  (lima)  kecamatan  dengan  rincian seperti dalam Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Jumlah Toko modern (Minimarket) di Kota Cirebon Tahun 2009 (Berdasarkan Kecamatan) No Kecamatan Jumlah 1 Kejaksan 21 2 Kesambi 25 3 Lemahwungkuk 10 4 Harjamukti 30 5 Pekalipan 10 Jumlah 96 Sumber: Data diolah Peneliti
Pada  Tabel  4.4.  terlihat  sebaran  lokasi  minimarket  di  setiap kecamatan  tidak  merata.  Jumlah  minimarket  terbanyak  terdapat di Kecamatan Harjamukti sebanyak 30 unit dan Kesambi 25 unit, Kecamatan  Kejaksan  terdapat  21  minimarket,  Kecamatan Lemahwungkuk  terdapat  10  minimarket  dan  Kecamatan Pekalipan terdapat 10 minimarket.
Minimarket  yang  telah  berdiri  umumnya  merupakan  bisnis waralaba PT. Indomarco Primatama (Indomaret) dan PT. Sumber
Alfaria  Trijaya  (Alfamaret).  Sisanya  adalah  Yomart  (2  buah), Hotmart (2 buah) serta CV milik perseorangan (6 buah).

## b. Analisis Evaluasi Toko modern
Jumlah  penduduk  di  Kota  Cirebon  tahun  2012  sebanyak 301.720  jiwa  menurut  data  BPS  Kota  Cirebon.  Wilayah  yang padat  penduduknya  adalah  Kecamatan  Harjamukti  yaitu berjumlah  104.001  jiwa,  diikuti  Kecamatan  Kesambi  berjumlah 71.453 jiwa, Kecamatan  Lemahwungkuk sebanyak 53.759 jiwa, Kecamatan  Kejaksan  berjumlah  43.060,  dan  Kecamatan Pekalipan sebanyak 29.447 jiwa.
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para pelaku  pasar,  pendirian  toko  modern  mempertimbangkan  faktor jumlah  penduduk  di  wilayah  yang  akan  didirikan  toko  modern. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Sulaeman  (manajer Giant)  bahwa  Giant  didirikan  mempertimbangkan  jumlah penduduk  yaitu  sebanyak  500-1.000  penduduk  dengan penghasilan  minimal  Rp  1.500.000.  Jika  dibandingkan  dengan jumlah  penduduk  Kota  Cirebon,  maka  persyaratan  jumlah penduduk  untuk  mendirikan  sebuah  toko  modern  (supermarket) terpenuhi.  Bahkan  jika  diamati,  tidak  hanya  penduduk  kota
Cirebon saja yang berbelanja di supermarket seperti Giant, tetapi ada  banyak  penduduk  dari  luar  kota  Cirebon  seperti  Kabupaten
Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu yang berbelanja di  supermarket  kota  Cirebon.  Berarti  toko  modern  berbentuk supermarket,  hypermarket,  departemen  store,  dan  pusat perbelanjaan  di  kota  Cirebon  tidak  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  kota  Cirebon  melainkan  untuk  seluruh penduduk se-Wilayah III Cirebon.
Berdasarkan  banyaknya  jumlah  penduduk,  idealnya  toko modern  (supermarket,  hypermarket,  pusat  perbelanjaan,  dan departemen  store)  lebih  banyak  berlokasi  di  kecamatan Harjamukti,  tapi  kenyataannya  paling  banyak  di  Kecamatan Kesambi.  Ini  disebabkan  di  Kecamatan  Harjamukti  tidak  cukup tersedia  sistem  jaringan  jalan  arteri  dan  kolektor,  tapi  banyak
sekali  perumahan  yang  merupakan  pemukiman  penduduk sehingga  lebih  banyak  minimarket  dan  pasar  tradisional  di Kecamatan  Harjamukti.  Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh, terdapat  30  minimarket  yang  tersebar  di  Kecamatan  Harjamukti baik yang berizin maupun tidak.
Pendirian  Indomaret  memperhatikan  jumlah  penduduk  yaitu
300-500  kepala  keluarga  (KK).  Sedangkan  berdasarkan keterangan Bapak Nurul dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, beliau mengatakan  bahwa  jumlah  penduduk  merupakan  salah  satu faktor yang dipertimbangkan dalam rencana pendirian Alfamaret yaitu  250-500  KK.  Oleh  karena  itu,  jika  di  setiap  kecamatan dilakukan  analisa  berdasarkan  jumlah  penduduk  dengan menggunakan  asumsi 1  (satu)  KK  berjumlah  5  orang,  maka untuk  kecamatan  Harjamukti  dimana  terdapat  30  minimarket,
artinya  kebutuhan  untuk  75.000  orang  telah  dipenuhi  oleh  30 minimarket,  sedangkan  jumlah  penduduk  di  Kecamatan
Harjamukti  sebanyak  104.001  jiwa.  Berdasarkan  perhitungan menggunakan  asumsi  yang  sama  dengan  di  atas,  maka  jumlah minimarket  di  Kecamatan  Kejaksan  terlalu  banyak  atau kelebihan  jumlahnya,  sedangkan  jumlah  minimarket  di Kecamatan Kesambi dan Pekalipan sudah sesuai kebutuhan, dan di  Kecamatan  Harjamukti  serta  Lemahwungkuk  masih memungkinkan untuk ditambah minimarket baru. 13
Lokasi toko modern (supermarket, hypermarket, departemen store,  dan  pusat  perbelanjaan)  yang  tersebar  di  kota  Cirebon  ini terletak  di  sistem  jaringan  jalan  arteri  dan  kolektor  baik  primer maupun  sekunder.  Artinya toko  modern tersebut  telah menempati  lokasi  jalan  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Perpres  No.  112 Tahun  2007  Pasal  5  ayat  1,  2,  dan  3  bahwa toko  modern berbentuk perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket  dan  departemen  store  hanya  boleh  berlokasi  pada akses  sistem  jaringan  jalan  arteri  atau  kolektor  dan  tidak  boleh
13 Wawancara dengan Bapak Gugun dari PT. Indomarco Prismatama
berlokasi di sistem jaringan lokal atau lingkungan di dalam kota. Hanya ada sebuah supermarket  yaitu Superindo yang terletak di Komplek  Pegambiran  Residence  yang  merupakan  kawasan perumahan dan termasuk dalam jalan lokal.
Sedangkan di dalam Perpres 112/2007, Permendag 53/2008, maupun  Perwali  23/2010  memberikan  kebebasan  ruang  usaha pada  minimarket  dengan  seluas-luasnya  karena  minimarket diperbolehkan berdiri di sistem jalan lokal dan lingkungan dalam perumahan  kota.  Aturan  ini  yang  membuat  minimarket  tumbuh pesat  dan  tidak  terkendali.  Akibatnya  banyak  toko-toko tradisional  di  perumahan  yang  tutup  karena  tidak mampu bersaing dengan minimarket.
Sekalipun  dalam  perhitungan  hanya  ada  2  kecamatan  yang perlu  dikurangi  jumlah  minimarketnya,  tapi  jika  melihat  lokasi minimarket-minimarket  tersebut  sangat  berdekatan  satu  sama lain  atau  berdekatan  dengan  pasar  tradisional  dan  toko  modern lain  seperti  supermarket,  hypermarket,  departemen  store,  dan lain-lain,  maka  perlu  penataan  yang  lebih  rapi  dan  menciptakan iklim  persaingan  yang  sehat  bagi  para  pelaku  pasar  tersebut. Salah  satu  contohnya  adalah  di  ruas  jalan  Siliwangi Kecamatan Kejaksan,  disana  berdiri  Superindo,  kemudian  ada  Yogya Departemen  Store  yang  berjarak  kurang  dari  500  meter, diseberangnya berdiri  Indomaret, kemudian beberapa meter dari Indomaret  terdapat  Pasar  Pagi  yaitu  pasar  tradisional  dan  pusat perbelanjaan PGC (Pusat Grosir Cirebon). Belum lagi di sekitar
Jalan Siliwangi banyak toko-toko tradisional yang buka, tapi sepi pembeli. Kondisi tersebut memperlihatkan iklim persaingan yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha.
Dalam  Perwali  Kota  Cirebon  No.  23  Tahun  2010  tidak dijelaskan  berapa  jarak  minimal  yang  ideal  bagi  para  pelaku pasar  jika  ingin  membuka  cabang  di  lokasi  yang  telah  berdiri pasar  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Kota  Cirebon dapat  melakukan  benchmark  ke  daerah-daerah  lain  di  Indonesia yang  lebih  tertib  penataan  lokasi  pasarnya,  seperti  di  DI Yogyakarta,  dalam  Perda  Provinsi  No.  8  Tahun  2011  tentang
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pada pasal 21  disebutkan  bahwa  pengaturan  jarak  antara  pasar  tradisional dengan  pasar  tradisional  antar  kabupaten/kota  berjarak  paling dekat 1 km,  pengaturan jarak antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan  antar  kabupaten/kota  berjarak  paling  dekat  1  km, dan  pengaturan  jarak  antara  pasar  tradisional  dan  toko  modern antar kabupaten/kota berjarak paling dekat 1 km. 14
Tidak hanya di DI Yogyakarta, di DKI Jakarta juga telah ada peraturan  daerah  yang  mengatur  jarak  antar  pasar  yaitu  Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2012 tentang penataan pasar disebutkan bahwa antara minimarket seluas 200 m 2 dengan pasar tradisional minimal  berjarak  500  m,  jarak  antara  toko  modern  seluas  200- 1.000 m 2 dengan pasar tradisional minimal 1 km dan jarak antara supermarket  dan  hypermarket  dengan  pasar  tradisional  minimal 2,5 km. 15 Selain itu ada juga hasil penelitian tahun 2011 tentang
Dampak Toko modern terhadap Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon,  dijelaskan  bahwa  pengaturan  jarak  antara  pasar tradisional  dengan  toko  modern  tidak  boleh  kurang  dari  500 meter,  sehingga  pengaturan  jarak  tersebut  diharapkan  mampu melindungi  pasar  tradisional  dari  keberadaan  toko  modern. Sedangkan toko modern yang telah ada dan berlokasi kurang dari 500  meter  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  Bupati  saat didirikan,  maka  hendaknya  diberikan  peringatan  jauh  sebelum registrasi  ulang  izin  lokasi  (HO)  untuk  memindahkan  lokasi usahanya sesuai aturan. 16
Dengan  membandingkan  peraturan-peraturan  di  daerah  lain, Pemerintah Kota Cirebon dapat menetapkan aturan tentang jarak antar  pasar  sehingga  iklim  persaingan  antar  pasar  lebih  sehat.
14 Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
15 http://m.bisnis.com/quick-news/read/20120207/77/62973/aturan-minimarket-dki- terapkan-jarak-minimal-500-m-dari-pasar-tradisional-1 (diakses tanggal 14 Maret 2014) 16 Amin El Daniel. 2011. Dampak Toko modern terhadap Pedagang di Pasar Tradisional di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Tesis Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Tidak  seperti  realitas  saat  ini  di  banyak  lokasi  terlihat  pasar tradisional  dan  toko  modern  yang  letaknya  sangat  berdekatan, apalagi jarak antar minimarket satu dengan minimarket lain yang sangat dekat.

## A. Evaluasi Pasal 8 Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010 1. Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi
Pada  Bab  IV  telah  dibahas  analisa  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  Kota  Cirebon.  Data  kependudukan  yang  diperoleh  terlihat bahwa jumlah penduduk di Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya.  Peningkatan  jumlah  penduduk  tersebut  menyebabkan kepadatan  penduduk  di  tiap  wilayah  makin  besar.  Jumlah  penduduk yang  semakin  banyak  ini  berpengaruh  terhadap  jumlah  kebutuhan masyarakat, sehingga konsumsi penduduk pun meningkat.
Bagi  para  pelaku  pasar,  jumlah  penduduk  yang  banyak  dan mengalami  peningkatan  merupakan  peluang  untuk  membuka  lapangan usaha  (bisnis)  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Salah  satu  peluang  usaha  yang  dapat  direalisasi  adalah  mendirikan pasar baik tradisional maupun modern.
Saat ini masyarakat Cirebon pun banyak  yang telah mengalami perubahan  sosial,  sehingga  banyak  diantara  masyarakat  yang  lebih memilih  berbelanja  di  toko  modern  daripada  di  pasar  tradisional  yang memiliki image yang kurang baik di mata masyarakat. Pasar tradisional seringkali identik dengan hal-hal yang negatif, seperti kotor, bau, tidak aman, dan tidak nyaman untuk konsumen. Akhirnya dengan munculnya banyak  toko  modern,  masyarakat  beralih  berbelanja  ke  toko  modern yang  lebih  bersih,  nyaman,  dan  aman.  Bahkan,  berbelanja  ke  toko modern  lebih  prestise  dan  dapat  dilakukan  walau  sekedar window shopping.
Kenyataan seperti ini menyebabkan perkembangan toko modern yang  sangat  pesat,  terutama  minimarket.  Di  sisi  lain  pasar  tradisional keadaannya makin terpuruk karena tidak mampu bersaing.
Perkembangan  toko  modern  sebenarnya  memberikan  dampak positif  berupa  peningkatan  jumlah  lapangan  pekerjaan.  Berdasarkan
hasil  wawancara  dengan  para  pelaku  toko  modern  seperti  Carrefour, Giant,  Alfamart,  Indomart,  dan  Yogya  Departement  store,  tingkat penyerapan  tenaga  kerja  lokal  mencapai  75- 90%.  Di  sisi  lain munculnya  toko  modern  dalam  jumlah  banyak  ini  menyebabkan sebagian besar pelaku usaha berbentuk toko tradisional bangkrut karena tidak  mampu  bersaing  dan  menurunnya  omzet  para  pedagang  di  pasar tradisional.  Dampak  negatif  lainnya  adalah  beberapa  toko  modern didirikan di daerah tempat meresapnya air, sehingga kini Cirebon sering dilanda banjir saat curah hujan tinggi, walaupun  ada penyebab lainnya yaitu meningkatnya jumlah pemukiman baru di Kota Cirebon.
Analisis  kondisi  sosial  ekonomi  ini  menjadi  acuan  untuk mengevaluasi  kembali  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Cirebon  No.  23 Tahun  2010    tentang  Penataan  Letak  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan Toko Modern/Minimarket di Kota Cirebon.
Peraturan yang ada idealnya ketika diimplementasi memberikan pengaruh  yang  positif.  Realitasnya,  aturan  ini  belum  sepenuhnya diimplementasi oleh para pelaku pasar. Contohnya tentang persyaratan pendirian  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern  di pasal  4.  Seharusnya  pendirian  toko  modern  dan  pasar  tradisional memperhatikan  pertumbuhan  pasar  tradisional  dan  UMKM,  tetapi kenyataanya  peningkatan  jumlah  toko  modern  justru  mematikan UMKM  yang  berbentuk  toko-toko  tradisional  di  dalam  perumahan. Maka  evaluasi  terhadap  Perwali  23/2010  perlu  dilakukan,  misalnya dengan mengatur letak atau lokasi dan jarak antara pasar tradisional dan UMKM  dengan  toko  modern.  Rencana  pendirian  pasar  tradisional maupun  toko  modern  seharusnya  mengacu  pada  RTRW  Kota  Cirebon karena  telah  dijelaskan  secara  detail  lokasi  mana  saja  yang diperbolehkan  mendirikan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan toko modern yaitu sebagai berikut: 17
a. Pengembangan pasar tradisional terdiri atas :
- pengembangan  kegiatan  perdagangan  skala  besar  untuk  jenis sayuran,  ikan  dan  sejenisnya  terdapat  di  Pasar  Kanoman
17 Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031
Kelurahan  Lemahwungkuk,  Pasar  Pagi  Kelurahan  Kejaksan,  dan Pasar Jagastru Kelurahan Jagasatru; dan
- pengembangan kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah terdapat di Pasar Kramat di Kelurahan Kesenden,  Pasar  Drajat  di  Kelurahan  Drajat,  Pasar  Perumnas  di Kelurahan  Kecapi,  Pasar  Kalitanjung  di  Kelurahan  Harjamukti,
Pasar  Balong  di  Kelurahan  Pekalipan,  dan  Pasar  Gunung  Sari  di
Kelurahan Pekiringan.
b. Pengembangan pusat perbelanjaan terdiri atas :
- pengembangan pasar swalayan atau plaza diarahkan pada kawasan yang baru berkembang khususnya pada Sub Pusat Pelayanan Kota di kawasan  Ciremai  Raya  terletak  di  Kelurahan  Kecapi  dan kawasan Majasem, terletak di Kelurahan Karyamulya; dan
- pengembangan kegiatan perdagangan skala besar (grosir) di sekitar pusat  kota  yaitu  di  sekitar  Jl.  Karanggetas,  Jl.  Pasuketan  dan  Jl.
Pekiringan
c. Pengembangan toko modern terdiri atas :
- pengembangan  toko  modern  (mini  market)  di  Jalan  Kesunean, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Rajawali
Raya,  Jalan  Tentara  Pelajar,  Jalan  Kapten  Samadikun,  Jalan  DR Wahidin, Jalan Pemuda, Jalan Nyi Mas Gandasari, Jalan Sunyaragi, Jalan Gunung Galunggung, Pelabuhan, Jalan Pangeran Diponegoro,  Jalan  Pekalipan,  Jalan  Kalitanjung,  Jalan  Kalijaga, Jalan  Perjuangan,  Jalan  Evakuasi,  Pegambiran  Residence,  Jalan
Kartini, Jalan Kesambi, Jalan Ciremai Raya; dan
- perdagangan modern (supermarket) lokasinya tersebar di Pusat dan
Sub  Pusat  Pelayanan  Kota  meliputi Jalan  Kartini,  Jalan  Siliwangi, Jalan  Cipto,  Jalan  Rajawali,  Jalan  Ciremai  Raya,  Jl.  By  Pass Brigjen Dharsono, Jl. By Pass Ahmad Yani.
Berdasarkan  analisa  sosial  ekonomi,  maka  perlu  ditambahkan aturan  dalam  Perwali  Kota  Cirebon  mengenai  aturan  zona  pendirian pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern  sesuai  dengan RTRW  Kota  Cirebon  dan  mempertimbangkan  jumlah  penduduk  kota Cirebon yang berbeda di setiap kecamatan. Analisis sosial ekonomi ini dapat  membantu  pemerintah  kota  Cirebon  untuk  menetapkan  daerah
mana  saja  yang  masih  mungkin  didirikan  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Pertimbangan  penetuan  jumlah  pasar  di  setiap  kecamatan  juga memperhatikan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku pasar, seperti misalnya Indomart dan Alfamart yang menyatakan bahwa kebijakan mereka mendirikan minimart didasarkan pada jumlah penduduk yang berkisar 250-500 KK.
Tabel 5.1. Analisa Jumlah Pasar Modern (Minimarket) berdasarkan
Kondisi Sosial Ekonomi No Kecamatan/ Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Minimarket Berizin Jumlah Minimarket berdasarkan Analisa Sosial Ekonomi*) Ket 1. Kecamatan Kejaksan a. Kelurahan Kejaksan 8.962 jiwa 4 buah 4 buah Sesuai b.Kelurahan Kebonbaru 8.206 jiwa 2 buah 3 buah Tambah 1 buah c.Kelurahan Sukapura 13.776 jiwa 3 buah 5 buah Tambah 2 buah d.Kelurahan Kesenden 11.932 jiwa 4 buah 5 buah Sesuai 2. Kecamatan Kesambi a.Kelurahan Pekiringan 8.856 jiwa - 3 buah Tambah 3 buah b.Kelurahan Kesambi 10.058 jiwa 4 buah 4 buah Sesuai c.Kelurahan Drajat 16.388 jiwa 2 buah 6 buah Tambah 4 buah d.Kelurahan Sunyaragi 4.404 jiwa 5 buah 2 buah Dikuran gi 3 buah e.Kelurahan Karyamulya 9.900 jiwa 11 buah 4 buah Dikuran gi 7
buah 3. Kecamatan Lemahwungkuk a.Kelurahan Pegambiran 21.065 jiwa - 8 buah Tambah 8 buah b.Kelurahan Lemahwung kuk 7.765 jiwa 4 buah 3 buah Dikuran gi 1 buah c.Kelurahan Kesepuhan 14.451 jiwa 2 buah 6 buah Tambah 4 buah d.Kelurahan Panjunan 10.248 jiwa - 4 buah Tambah 4 buah 4. Kecamatan Harjamukti a.Kelurahan Argasunya 17.783 jiwa 3 buah 7 buah Tambah 4 buah b.Kelurahan Kecapi 22.293 jiwa 3 buah 9 buah Tambah 6 buah c.Kelurahan Kalijaga 30.520 jiwa 5 buah 12 buah Tambah 7 buah d.Kelurahan Larangan 14.134 jiwa 7 buah 6 buah Dikuran gi 1 buah e.Kelurahan Harjamukti 18.829 jiwa 2 buah 7 buah Tambah 5 buah 5. Kecamatan Pekalipan a.Kelurahan Jagasatru 9.930 jiwa 1 buah 4 buah Tambah 3 buah b.Kelurahan Pulasaren 7.393 jiwa - 3 buah Tambah 3 buah c.Kelurahan Pekalipan 6.247 jiwa 1 buah 2 buah Tambah 1 buah d.Kelurahan Pekalangan 5.751 jiwa - 2 buah Tambah 2 buah
*)  Asumsi  satu  keluarga  terdiri  dari  5  orang sehingga    500  KK  terdiri  dari  2.500    orang. Jumlah  minimarket  berdasarkan  kondisi  sosial  ekonomi  dihitung  dengan  cara  jumlah penduduk dibagi 2.500
Berdasarkan  analisa  sosial  ekonomi  pada  tabel  di  atas,  maka keberadaan  minimarket  di  beberapa  kelurahan  berlebih  jumlahnya seperti  Kelurahan  Sunyaragi,  Karyamulya,  Lemahwungkuk,  dan Larangan  sehingga  dapat  dikurangi  atau  dipindahkan  ke  lokasi  lain  di kelurahan-kelurahan  yang  belum  terdapat  minimarket  atau  kelurahan yang jumlah minimarketnya masih sedikit.
Masih banyak  kelurahan-kelurahan  yang  belum  terdapat minimarket  atau  jumlah  minimarketnya  masih  sedikit,  sehingga memberikan peluang bagi para pengusaha minimarket untuk membuka sebanyak 45 buah minimarket di lokasi-lokasi tersebut.

## 2. Berdasarkan Aspek Hukum
Peraturan  walikota  (Perwali)  dibuat  mengacu  pada  peraturan yang lebih tinggi, termasuk Perwali Kota Cirebon No. 23 Tahun 2010. Perwali 23/2010 mengatur tentang tata letak pasar tradisional dan toko modern  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  No  112  Tahun  2007  dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008.
Perpres 112/2007 mengatur secara umum kemudian di detailkan pada  Permendag  53/2008  lalu  dijelaskan  lebih  rinci  dalam  Perda  dan Perwali.  Hanya  saja  Perwali  Kota  Cirebon  23/2010  terkesan  sangat ringkas. Pada Perwali Kota Cirebon 23/2010 memang dijelaskan aturan rencana pendirian pasar tradisional dan toko modern, hanya banyak hal yang  belum  dijelaskan  dalam  Perwali  tersebut,  padahal  dalam  Perpres 112/2007  dan  Permendag  53/2008  dijelaskan  secara  umum.  Beberapa kekurangan  dalam  Perwali  Kota  Cirebon  23/2010  diantaranya  tentang perizinan.  Hal  ini  tidak  dijelaskan  secara  rinci  jenis  perizinan  apa  saja yang  harus  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan, dan toko modern, sehingga membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk berbuat curang, seperti mendirikan pasar tradisional, pusat perbelanjaan,  dan  toko  modern  secara  ilegal  atau  tidak  berizin.  Fakta dari lapangan membuktikan ada 33 toko modern berbentuk minimarket yang tidak memiliki izin pendirian dan tidak diberi tindakan atau sanksi apapun, sehingga sangat penting dalam Perwali  Kota Cirebon 23/2010 untuk  memasukkan  aturan  perizinan,  seperti  jenis  perizinan  apa  yang harus  dimiliki  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern.
Setiap  jenis  pasar  memiliki  izin  yang  berbeda,  juga  prosedur perizinannya berbeda pula.
Fakta  di  lapangan  banyak  minimarket  yang  berdiri  tanpa  izin dan beroperasi secara bebas tanpa ada sanksi, sehingga perlu dievaluasi keberadaan  minimarket  tersebut  berdasarkan Perwali  yang  sudah  ada. Ternyata  dalam  Perwali  tersebut  belum  dijelaskan  arahan  sanksi  bagi para  pelaku  pasar  yang  melanggar  aturan  dalam  hal  ini  tidak  berizin. Oleh karena itu perlu ditambahkan aturan mengenai arahan sanksi bagi pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  maupun  toko  modern  yang melanggar  aturan.  Padahal  dalam  Perpres  112/2007  dan  Permendag 53/2008 terdapat aturan tentang sanksi.
Hal  lainnya  yang  belum  diatur  dalam  Perwali  23/2010  jika dibandingkan dengan Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 adalah tentang batasan luas setiap jenis pasar. Jika batasan luas ini tidak diatur, pelaku  usaha  dapat  seenaknya  mendirikan  jenis  pasar  dengan  batasan luas  seenaknya.  Misalnya  pelaku  pasar  mendirikan  minimarket,  tapi luasnya  sebesar  supermarket.  Tentunya  hal  ini  merugikan  pemerintah Kota Cirebon dalam hal peroleh pajak retribusi.
Upaya  menciptakan  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  antar pelaku  pasar  perlu  diakomodir  dalam  Perwali  Kota  Cirebon  23/2010. Salah  satunya  dengan  menambahkan  aturan  tentang  jarak  antar  pasar tradisional,  pusat  pernbelanjaan,  dan  toko  modern.  Pada  Perwali  Kota Cirebon  23/2010  belum  dijelaskan  aturan  penetapan  jarak,  maka  perlu ditambahkan aturan jarak tersebut dalam Perwali yang baru ini.
Aturan  lainnya  yang  belum  dijelaskan  Perwali  23/2010  adalah aturanjam buka untuk toko modern dan pusat perbelanjaan. Di satu sisi aturan  jam  buka  tersebut  berguna  untuk  melindungi  keberadaan  pasar tradisional,  tapi  di  sisi  lain  aturan  jam  buka  membatasi  ruang  gerak bisnis  para  pelaku  pasar.  jika  ditelaah  pada  aturan  rencana  pendirian salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah keberlangsungan pasar tradisional dan UMKM yang sudah ada, sehingga aturan jam buka bagi toko  modern  dan  pusat  perbelanjaan  menjadi  poin  penting  dalam Perwali agar iklim persaingan usaha yang sehat dapat terwujud.
Perwali  23/2010  juga  dibuat  tidak  hanya  untuk  menjatuhkan sanksi  pada  pelaku  pasar  yang  sudah  ada  sebelum  aturan  ini  direvisi,
maka  dalam  Perwali  tersebut  ditambahkan  ketentuan  peralihan  yang tujuannya  untuk  memberi kesempatan  pada  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan, dan toko modern  yang telah ada untuk memperbaiki dan memenuhi persyaratan pendirian yang masih belum lengkap.

## 3. Berdasarkan Aspek Stakeholder
Ada  banyak  pihak-pihak  yang  berkepentingan  atau  pemangku kepentingan  (stakeholders)  yang  terkait  dengan  Perwali  Kota  Cirebon 23/2010.  Para  pemangku  kepentingan  itu  diantaranya  pemerintah  Kota Cirebon, para pelaku pasar, masyarakat Kota Cirebon, dan orang-orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada isu  persaingan  usaha,  isu  lingkungan,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu, Perwali  Kota  Cirebon  23/2010  harus  memperhatikan  kepentingan semua  pihak  atau stakeholders ini  karena  jika  hanya  mengutamakan kepentingan  satu  pihak  maka  yang  terjadi  adalah  ketimpangan  atau ketidakseimbangan.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Kota  cirebon adalah  saat  Lotte  Mart  didirikan.  Sejak  awal  mula  pendirian  hingga peresmian  menimbulkan  reaksi  negatif  dari  masyarakat  tertentu  yang merasa  bahwa  Lotte  Mart  ini tidak  cocok  dibangun  di  kawasan pendidikan, apalagi daerah tersebut berguna sebagai daerah resapan air karena kawasan sekitar bima tersebut merupakan daerah rawan banjir.
Pemerintah  Kota  Cirebon  juga  tidak  dapat  membuka  peluang kepada para pelaku pasar untuk berkembang secara bebas tanpa aturan demi  mendapatkan  pemasukan  pajak  yang  besar  karena  hal  ini  dapat merugikan  penduduk  pribumi  atau  lokal  yang  telah  memiliki  usaha berupa  toko  tradisional.  Perkembangan  toko  modern  secara  tidak langsung  memberikan  dampak  negatif  bagi  toko-toko  dan  pasar tradisional  yaitu  penurunan  omset  usaha  akibat  persaingan  usaha  yang tidak  sehat  dan  tidak  imbang.  Jika  dilihat  dari  sisi  permodalan,  toko- tokodan  pasar  tradisional  memiliki  modal  yang  jauh  lebih  rendah dibanding toko modern.
Sulit  memang  membuat  aturan  yang  dapat  memuaskan  semua pihak,  tapi  paling  tidak  peraturan  tersebut  dibuat  agar  perkembangan
pasar tradisonal, pusat perbelanjaan, dan toko modern dapat lebih tertib dan  tertata,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kota  Cirebon khususnya  dan  masyarakat  wilayah  III  Cirebon  umumnya  serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair.

## KESIMPULAN
Kajian  tentang  penataan  pasar  tradisonal,  pusat  perbelanjaan,  dan toko modern menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penataan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern  diatur berdasarkan  Peraturan  Presiden  No  112  Tahun  2007,  Peraturan  Menteri Perdagangan  No.  53  Tahun  2008,  dan  Peraturan  Walikota  Cirebon  No. 23 Tahun 2010.
2. Peraturan  Walikota  Cirebon No.  23  Tahun  2010  Pasal  8  belum sepenuhnya dijalankan atau dimplementasi dengan baik oleh para pelaku pasar  maupun  pihak  pemerintah.  Hal  ini  terlihat  banyaknya  minimarket (33 buah) yang berdiri dan beroperasi tanpa izin, tapi belum ada tindakan yang  tegas dari  pemerintah  Kota  Cirebon.  Hal  lainnya  adalah perkembangan  toko  modern  di  Kota  Cirebon  sangat  pesat,  tapi  belum tertata  dengan  rapi  sehingga  masih  dijumpai  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan, dan toko modern yang terkonsentrasi di satu kawasan atau jalan  dengan  jarak  yang  sangat  berdekatan  sehingga  iklim  persaingan menjadi tidak sehat. Artinya Perwali Kota Cirebon 23/2010 belum efektif mengatur penataan pasar.
3. Belum  efektifnya  Perwali  Kota  Cirebon  23/2010 Pasal  8 mendorong dilakukannya  evaluasi  terhadap  peraturan  tersebut  baik  berdasarkan aspek  sosial  ekonomi,  hukum  maupun  stakeholder,  sehingga  penting untuk  dilakukan  revisi  terhadap Pasal  8 Perwali  Kota  Cirebon  23/2010 dengan  cara  menambahkan  ayat  yang  mengacu  pada  analisa  sosial ekonomi  masyarakat  kota  Cirebon. Hasil  Evaluasi  berupa  rekomendasi tentang penambahan atau pengurangan minimarket di Kota Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

## Amin El Daniel. 2011. Dampak Toko modern terhadap Pedagang di Pasar Tradisional  di  Kecamatan  Ciledug  Kabupaten  Cirebon.  Tesis
Program  Studi  Magister  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Daldjoeni N. 1987. Geografi Kota dan Desa. Penerbit Alumni, Bandung http://m.bisnis.com/quick-news/read/20120207/77/62973/aturan- minimarket-dki-terapkan-jarak-minimal-500-m-dari-pasar-tradisional-1 (diakses tanggal 14 Maret 2014)
Jayadinata.  T.  Yohara.  1999. Tata  Guna Tanah  dalam  Perencanaan
Pedesaan,Perkotaan, dan Wilayah. Bandung, ITB
Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Perda  No.  8  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031
Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007
Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010
Nielsen. 2009. Marketing&Media Presentation (MPP)
www.kppu.go.id/docs/Positioning-paper/positioning-paper-ritel.pdf (diakses tanggal 5 Maret 2014)