## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ardikositompul95@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penahanan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  pidana  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  di  Polres  Tanjung Jabung  Timur.  Untuk  memahami  dan  mengetahui  kendala  apa saja  yang  dihadapi  dalam  penahanan  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun oleh Unit  PPA  Polres  Tanjung  Jabung  Timur.  Hasil  Penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  bahwa  faktor  yang  menyebabkan penahanan  terhadap  pelaku  anak  yang  dilakukan  oleh  Unit  PPA Polres  Tanjung  Jabung  adalah  memberikan  perlindungan terhadap  ancaman  serangan  balasan  dari  korban,  menghindari penghilangan  barang  bukti  serta  takut  akan  melarikan  diri. Adapun kendala kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan  prasarana  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sehingga tempat  penahanan  anak  dilakukan  di  suatu  ruangan  khusus  di Polres Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga serta pelaksanaan ganti rugi yang tidak terlaksana sesuai kesepakatan.
Kata Kunci: Anak; pelaku; penahanan; tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-22
Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Child; criminal act; detention; offender.

## ABSTRACT
This study aims to understand and determine the factors of detention  of  children  who  commit  criminal  acts  which  are punishable by under 7 (seven) years at the Tanjung Jabung Timur Police. To understand and find out what obstacles are faced  in  detention  of  children  who  commit  criminal  acts under the threat of 7 (seven) years  by the PPA Unit of the Tanjung  Jabung  Timur  Police.  The  results  obtained  in  this study indicate  that the factors that  led to the detention of child  perpetrators  by  the  PPA  Unit  of  the  Tanjung  Jabung Police  were  providing  protection  against  the  threat  of retaliatory  attacks  from  the  victim,  avoiding  the  loss  of evidence and fear of running away. The obstacles faced are the  limited  facilities  and  infrastructure  in  East  Tanjung Jabung Regency so that the place for detention of children is carried out in a special room at the Tanjung Jabung Timur Police.  Lack  of  institutional  support  and  cooperation  and implementation of compensation that was not implemented according to the agreement.

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang  memiliki  peranan  strategis  yang mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  selain  itu  anak  merupakan  amanah  dan  karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena
itu  anak  memerlukan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.
“Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  kekuatan  sosial  yang  nantinya  akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka  masyarakat  dan  pemerintah  hendaknya  menyadari  perlunya  suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekenan jiwa  dan  jangan  samapi  proses  perkara  pidana  yang  mereka  alami  akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak”. 1
Pelaksaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  masih  memerlukan  perangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, bangsa  dan Negara. 2
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  191  negara  yang  telah  meratifikasi konvensi hak anak ( Convention on the Right of Child) pada tahun 1990 melalui Kepres Nomor  36  Tahun  1990.  Dengan  meratifikasi  konvensi  ini,  Indonesia  memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak  yang    perlu  mendapat  perhatian  dan  perlindungan  adalah  hak  anak  ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada dalam penahanan.
Untuk  mengembangkan  tatanan  dunia  yang  lebih  baik  terhadap  anak,  bukan pekerjaan yang sederhana, hak-hak anak sebagaimana digariskan dalam Konvensi Hak Anak,  ditegakkan  dalam  situasi  global  dan  realitas  empiris  yang  paradox  dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak. 3
“Dalam  kenyataannya,  banyak  orang  tua  yang  tidak  menyadari  hal  ini,  yang mempengaruhi  perkembangan  kehidupan  anak.  Anak  yang  dibesarkan  dalam suasana  konflik,  cenderung  mengalami  keresahan  jiwa,  yang  dapat  mendorong anak  melakukan  tindakan-tindakan  negatif,  yang  dikategorikan  sebagai kenakalan  anak.  Anak  melakukan  kenakalan,  dapat  dipengaruhi  oleh  latar belakang  kehidupannya.  Kenakalan  anak  bukan  hanya  merupakan  gangguan terhadap  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tetapi  juga  mengancam  masa depan bangsa dan Negara”. 4
Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui fase atau tahapan  kehidupan.  Adapun  fase  yang  akan  dilalui  anak  yaitu  fase  remaja  atau adolescent, yang dimaksud dengan fase remaja adalah suatu proses transisi atau masa- masa perpindahan dari fase anak-anak menuju  fase dewasa,  pada  fase ini ditemukan bahwa  anak  akan  menunjukan  tingkah  laku  anti  sosial,  kemudian  disertai  banyak pergolakan hati  dan  jiwa,  fase ini  anak  dapat membuat  anak  kehilangan  kontrol  atas emosinya,  sehingga  untuk  menanggulangi  hal  tersebut  dibutuhkan  pembinaan  dan pengawasan  oleh  segala  pihak  terutama  pihak  keluarga,  karena  jika  tidak  adanya
1 Hafrida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52. https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en
2 Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.
3 Ibid , hlm. 59.
4 Gultom  Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak, Cet.  4,  Edisi.  Revisi,  Refika  Aditama, Bandung. 2014, hlm. 2.
pembinaan dan pengawasan maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya dapat mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas “Pasal  2  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  menentukan  bahwa sistem  peradilan  pidana  anak,  dilaksanakan  berdasarkan  asas:  perlindungan; keadilan;  nondiskriminasi;  kepentingan  terbaik  untuk  anak;  penghargaan terhadap  pendapat  anak  ;  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak; pembinaan  dan  pembimbingan  anak;  proporsional;  perampasan  kemerdekaan dan  pembinaan  sebagai  upaya  terakhir;  dan  penghindaran  pembalasan.  Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya”. 5
Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, merupakan hak fundamental anak. Hak fundamental tersebut merupakan nilai  subtantif  dalam  kebijakan  anak  dan  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dan berkesinambungan. 6
Dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  berbagai  perbuatan  dan  tingkah  anak nakal,  perlu  dipertimbangkan  kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifat  khasnya. Walaupun  anak  telah  dapat  menentukan  sendiri  langkah  perbuatannya  berdasarkan pikiran,  perasaan  dan  kehendaknya,  tetapi  keadaan  sekitar  dapat  mempengaruhi perilakunya.  Oleh  karena  itu  dalam  menghadapi  masalah  anak  nakal,  orang  tua  dan masyarakat  sekelilingnya  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.
“Tindakan  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  merupakan  manifestasi dari  kepuberan  remaja  tanpa  ada  maksud  merugikan  orang  lain  seperti  yang diisyaratkan  dalam  suatu  perbuatan  kejahatan  yang  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari  perbuatannya  itu  serta  pelaku  mampu  bertanggung  jawab  terhadap perbuatannya  tersebut.  Dengan  demikian,  maka,  kurang  pas  apabila  kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni”. 7
Pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  penahanan  terhadap  anak  untuk proses  penyidikan  dilakukan    paling  lama  7  (tujuh)  hari,  dan  dapat  diperpanjang selama  8  (delapan)  hari.  Anak  yang  ditangkap  wajib  ditempatkan  dalam  ruang pelayanan khusus anak, dan tidak boleh digabungkan atau disamakan dengan tempat orang dewasa ditahan.
Penahanan dalam bentuk apapun yang dilakukan, pada hakekatnya merupakan pembatasan gerak dan aktifitas dari orang yang ditahan. Dengan demikian penahanan juga merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan bergerak dan  beraktifitas.  Dalam  kondisi  demikian  ini,  penahanan  juga  dapat  menimbulkan dampak negatif, tidak hanya terdapat  pada diri orang yang ditahan, tapi juga mereka- mereka  yang  dekat  dan  menjadi  tanggung  jawab  orang  yang  ditahan  (dalam  hal pemenuhan kebutuhan hidup).
5 Gultom  Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak, Cet.  4,  Edisi.  Revisi,  Refika  Aditama, Bandung. 2014, hlm. 40.
6 Sudarti  Elly, Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Penyidikan, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  15, Nomor  1,  April  2007,  hlm.  55.  https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum- jambi
7 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34-35.
Di  Provinsi  Jambi  perkembangan  anak  bisa  dibilang  sangat  cepat,  baik  dari tingkah  laku,  perbuatan  maupun  secara  fisik,  dimana  pergaulan  yang  terjadi dikalangan anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan  gaya  hidup  sehingga  tidak  sedikit  dari  mereka  terlena  dan  bahkan  melakukan tindakan-tindakan pidana.
Di  Provinsi  Jambi  terdiri  dari;  1  (satu)  Polda,  dengan  jajarannya  meliputi;  1 (satu)  Polresta  dan  9  (Sembilan)  Polres.  Dari  beberapa  jajaran  kesatuan  tersebut, terdapat  data  anak  yang  ditahan  yang  ancaman  hukuman  penjaranya  di  bawah  7 (tujuh) tahun. Data tersebut di dapatkan dari tahun 2017 sampai dengan 2019.
Tabel 1
Data anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan ditahan NO KESATUAN TAHUN TOTAL 2017 2018 2019 1. POLDA JAMBI - - - - 2. POLRESTA JAMBI - - 1 1 3. POLRES BATANGHARI - - - - 4. POLRES MUARO JAMBI - 1 - 1 5. POLRES TANJUNG JABUNG BARAT - 4 - 4 6. POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR 1 2 1 4 7. POLRES BUNGO - 1 - 1 8. POLRES TEBO - 2 2 4 9. POLRES MERANGIN - 2 2 4 10. POLRES SAROLANGUN - - 3 3 11. POLRES KERINCI - 3 - 3 JUMLAH KESELURUHAN 26

## Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jambi
Berdasarkan dari data di atas, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kasus anak yang di tahan oleh pihak Kepolisian yang ancamannya hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun  berjumlah  26  kasus  di  Provinsi  Jambi  4  (empat)  kasus  di  antaranya  berada  di Polres Tanjung Jabung Timur. Hal ini mendorong penulis untuk  mengambil penelitian di  Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  dengan  alasan  mengambil  penelitian  di  Polres Tanjung Jabung Timur yaitu:
1. Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  merupakan  salah  satu  kabupaten  baru  di provinsi  Jambi  yang  merupakan  pecahan  dari  Kabupaten  Tanjung  Jabung  yang mana  dulu  ibukota  Kabupaten  berada  di  Kuala  Tungkal  yang  sekarang  menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dari  data  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  merupakan Kabupaten  yang  memiliki  jumlah  penduduk  paling  Rendah  di  tingkat  Kabupaten seprovinsi Jambi, terhitung dari Tahun 2010 – 2018.
3. Dari data kepadatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan Kabupaten  yang  berada  paling  bawah  dengan  tingkat  kepadatan  yang  paling rendah diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi.
4. Dari seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur salah satu  jarak  penelitiannya  lebih  dekat  dan  lebih  memadai  dari  tempat    tinggal, sehingga lebih mudah untuk melakukan penelitian di Kabupaten tersebut.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk salah satu presentasi terbanyak anak melakukan tindak kejahatan, dari kabupaten lainnya.
Penelitian  ini  dilakukan  guna  mengetahui  penahanan  anak  dan  kendala  yang dihadapi  oleh  pihak  kepolisian  dalam  mengangani  kasus  anak  sebagai  pelaku. Penahanan  terhadap  anak  sangat  jauh  berbeda  dengan  penahanan  orang  dewasa, penahanan  orang  dewasa  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP),  sedangkan  penahanan terhadap Anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Di Polres Tanjung Jabung Timur terdapat 4 (empat) kasus anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah dibawah 7 (tujuh) tahun. Dari empat kasus tersebut, semua anak ditahan oleh pihak kepolisian. Padahal di dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas tertulis; bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Menurut  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA)  bahwa;  penahanan  terhadap  anak  tidak  boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa  anak  tidak  akan  melarikan  diri,  tidak  akan  menghilangkan  atau  merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
Dari tabel  di atas adalah jumlah kasus anak sebagai pelaku  tindak pidana yang ditahan  oleh  pihak  Kepolisian,  dengan  ancaman  hukuman  di  bawah  7  (tujuh)  tahun, dan pelaku tersebut bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana.
“Penahanan  anak  ( Detention  pending  trial ),  hendaklah  merupakan  suatu  upaya terakhir  karena  akibat-akibat  negatif  dari  penempatan  anak  dalam  suatu lembaga  tidak  hanya  karena  hilangnya  kemerdekaan  itu  sendiri  tetapi  juga karena  dipisahkannya  anak  tersebut  dari  lingkungan  sosialnya  yang  biasa. Kalaupun  memang  sangat  baku  untuk  dilakukan  penahanan  maka  harus digunakan  sebagai  tindakan  terakhir  dan  dalam  waktu  sesingkat mungkin, dan selama berada dalam tahanan anak harus memperoleh semua hak dan jaminan- jaminan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 8
8 Hafrida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 59.
https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en
Jadi,  jika  tempat  penahanan  anak  disamakan  dengan  tempat  penahanan  orang dewasa, hal tersebut bisa mengakibatkan anak menjadi stres, dapat merusak psikologi anak, dan dapat merusak mental anak tersubut.
“Anak  haruslah  ditangani  secara  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya,  anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbukan psikis dan sosial anak ke depan. Ketiga, memulihkan hubungan antara  anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat”. 9

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang- undangan,  sedangkan  empiris  yaitu  mengkaji  pada  kenyataan  yang  ada  terhadap penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun di Polres Tanjung Jabung Timur.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Yang  Menyebabkan  Pihak  Kepolisian  Menahan  Pelaku  Anak  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  Dengan  Ancaman  Hukuman  di  Bawah  7  (tujuh) Tahun di Polres Tanjung Jabung Timur
Kepolisian  merupakan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  di  bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.
Kepolisian  Resort  (POLRES)  merupakan  struktur  komando  kepolisian/ pelaksana  tugas  kepolisian  Republik  Indonesia  di  daerah  Kabupaten/kota  (kab. Tanjung  Jabung  Timur,  Jambi).  Salah  satu  tugas/wewenang  dari  kepolisian  adalah melaksanakan tugas penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian salah satunya yaitu perkara pidana yang pelakunya adalah anak.
Penyidik  ialah  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberikan  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan penyidikan. Penyidik pada kasus anak disebut penyidik anak yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam menyelesaikan kasus, dalam menjalankan tugasnya pihak Kepolisian Tanjung Jabung Timur memiliki unit  khusus  menangani  anak-anak.  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPPA) yang  merupakan  salah  satu  unit  khusus  yang  berada  dalam  struktur  organisasi Reskrim  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  dimana  UPPA  memiliki  fungsi  dan  tugas tersendiri, dimana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak.
Berikut ini adalah data tentang perkara pidana anak yang di tangani oleh UPPA Kepolisian Resort (POLRES) Tanjung Jabung Timur.

## Tabel 2

## Data anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman di bawah
tujuh tahun dan ditahan Polres Tanjung Jabung Timur No  Tahun Kasus Tindak Pidana Jenis Tindak Pidana Total 1. 2017 1 351 ayat (2) 1 2. 2018 2 170 ayat (1) 2 3. 2019 1 362 1 Jumlah 4 Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jambi
Dilihat  dari  data  tabel  2  di  atas  menjelaskan  bahwa  perkara  pidana  anak  yang ditahan  yang  ancaman  hukumannya  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  berjumlah  4  (empat) dari tahun 2017 sampai dengan 2019, di tahun 2017 berjumlah 1 (satu) orang, tahun 2018  berjumlah  2  (dua)  orang,  dan  di  tahun  2019  berjumlah  1(satu)  orang.  Ini menjelaskan  dari  3  (tiga)  tahun  terakhir  perkara  pidana  yang  ditangani  oleh  Polres Tanjung  Jabung  Timur  meski  jumlahnya Fluktuatif (berubah-ubah)  tapi  tak  dapat dipungkiri  tidak  hanya  orang  dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana  melainkan  juga anak-anak.
Pada  ke  4  (empat)  kasus  di  atas  menjelaskan  jumlah  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak.  Selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  dari  tahun  2017  sampai  dengan 2019  yang  di  tangani  Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  jumlah  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan dengan luka berat pada tahun 2017  dengan  1  (satu)  kasus,  tindak  pidana  pengeroyokan  pada  tahun  2018  dengan jumlah kasus 2 (dua) dan pencuri biasa di tahun 2019 dengan jumlah 1 (satu) kasus. Ke empat  kasus  ini  semuanya  anak  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun,  dan  bukan pengulangan tindak pidana.
Adapun  ke  4  (empat)  kasus  di  atas  seluruhnya  anak  ditahan  oleh  pihak Kepolisian Tanjung Jabung Timur, walaupun ke 4 (empat) kasus di atas tersebut tindak pidana  yang  dilakukan  ancaman  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dengan alasan;  dikhawatirkan  menghilangkan  barang  bukti,  takut  akan  melarikan  diri,  dan melindungi pelaku dari serangan balasan dari pihak korban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  AKP  Gokma  Uliate  Sitompul  selaku mantan Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, mengatakan bawah:
“Proses  Penahanan  dilakukan  karena  tindakan  tersebut  sangat  diperlukan mengingat  tentang  keselamatan  anak  (menghindari  pembalasan)  tersebut,  dan untuk  kepentingan  tugas/penyidikan  ke  depan,  serta  mempertimbangan ketertiban  umum  di  tempat  kejadian.  Dalam  hal  ini,  kami  sebagai  penyidik, walaupun  ancaman  hukuman  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  tersebut dibawah  7  (tujuh)  tahun  penahanan  tetap  dilakukan  salah  satunya  atas  dasar Diskresi  Kepolisian  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 10
10 AKP  Gokma  Uliate  Sitompul,  selaku  Kasat  Reskrim  Polres  Tanjung  Jabung  Timur, Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.
Walaupun  sudah  jelas  tertulis  di  Pasal  32  ayat  2    Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan 2 (dua) syarat yaitu:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
b. Diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Padahal  jika  ingin  melakukan  penahanan,  ke  2  (dua)  syarat  tersebut  harus terpenuhi semua, tidak boleh hanya salah satunya saja. Dikarenakan di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memakai kata DAN bukan ATAU.
Ketika berbicara tentang penahanan, jangka waktu penahanan anak lebih singkat dari  pada  jangka  waktu  penahanan  orang  dewasa.  Pada  pasal  33  ayat  (1),(2),(3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menjelaskan  bahwa  jangka  waktu  penahanan  untuk  kepentingan  penyidik,  paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang  paling  lama  8  (delapan)  hari.  jika  dalam  hal  jangka  waktu  yang  telah diberikan belum juga selesai, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Riky.  R.  Siahaan  selaku  Kanit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  di  Polres  Tanjung  Jabung  Timur, mengatakan bahwa ada 2 faktor dilakukan penahanan yaitu: 11
1. Secara Formal
Dikarenakan  ancamannya  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  sebagaimana  tertulis  di Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  penahanan  tetap  dilakukan  karena  di kawatirkan  pelaku;  melarikan  diri,  melakukan  tindak  pidana  lagi,  dan menghilangkan barang bukti.
2. Secara Non Formal
Bahwa seperti dikatakan oleh Bapak KASAT RESKRIM AKP Gokma Uliate Sitompul, S.H. bahwa dilakukannya penahanan semata-mata melindungi anak dari serangan balasan dari korban.
Diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang, salah  satunya  ialah  Kepolisian.  Peranan  Kepolisian  dalam  penegakan  hukum  dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Polisi, dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut. Di banyak Negara, polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi. 12 Penyidik  anak  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  memiliki  beberapa kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan dan itu kewenangan yang legal, salah satu kewenangannya ialah kewenangan Diskresi.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dari  Brigadir  Riky  R.  Siahaan  selaku  Kanit Unit PPA di Polres Tanjung Jabung Timur, mengatakan bahwa:
“Diskresi  adalah  suatu  kebijaksanaan,  keleluasaan  untuk  mengambil  suatu keputusan berdasarkan keyakinan”. 13
11 Brigadir  Riky.  R.  Siahaan,  selaku  Kanit  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres Tanjung Jabung Timur, Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.
12 Sudarti  Elly, Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Penyidikan, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  15, Nomor  1,  April  2007,  hlm.  56.  https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum- jambi
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Penyidik  ketika  mempertimbangkan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yaitu  umur  anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan dari BAPAS, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak tersebut, bagaimana tingkat perhatian  dan  pendapat  masyarakat  atas  kasus  tersebut,  dan  dukungan  lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua kasus anak dapat  dilakukan Penahanan karena pelaksanaan Penahanan harus terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan keluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aipda  Juniar  Simanjuntak  selaku    Kanit Unit PPA Tahun 2011-2019 di Polres Tanjung Jabung Timur, mengatakan bahwa:
“BAPAS  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  unsur  lembaga  yang  sangat berperan  dalam  proses  pengawasan  dan  penyambung  lidah  Kepolisian  tentang tindakan Kepolisian yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pihak korban dan keluarga pelaku mengingat lembaga lain yang seharusnya turut serta belum ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur”. 14
Dari pengertian diskresi di atas maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi  adalah  suatu  wewenang  menyangkut  pengambilan  suatu  keputusan  pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Brigadir Riky R. Siahaan mengatakan:
“bahwa dilakukan penahan bukan karena ada unsur pembalasan dari Kepolisian kepada  pelaku,  karena  disini  bukan  hanya  berbicara  keselamatan  korban  saja tetapi juga keselamatan pelaku,  karena keselamatan pelaku juga harus tetap di lindungi oleh  pihak  Kepolisian  dan di Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  pun  disitu  menjelaskan  bukan  hanya  kepentingan  korban,  tetapi  juga kepentingan pelaku”. 15
Tugas  polisi  sebagai  penyidik  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak menempatkannya  dalama  jajaran  paling  depan,  sehingga  polisi  dituntut  untuk  bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk dilakukan diskresi.
Bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok polri dalam pasal 13 diklarifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni: memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum;  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ketika  menjalankan tugas pokok tersebut, ada 2 (dua) upaya yang digunakan aparat polri, yakni preventif dan represif.
1. Upaya preventif
Adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak  terjadi  kejahatan  atau  kriminalitas.  Lingkup  tugas  upaya  ini  adalah  seperti yang diuraikan dalam pasal 13 yang tersebut di atas kecuali menegakkan hukum. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud  pemberian  peengayoman,  perlindungan,  dan  pelayanan  kepada
13 Brigadir  Riky  R.  Siahaan,  Selaku  Kanit  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres Tanjung Jabung Timur, Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.
14 Aipda  Juniar  Simanjuntak,  Selaku  Kanit  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Tahun 2011-2019  Polres Tanjung Jabung Timur, Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.
15 Brigadir  Riky  R.  Siahaan,  Selaku  Kanit  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres Tanjung Jabung Timur, Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.
masyarakat,  agar  masyarakat  merasa  aman,  tertib  dan  tentram,  tidak  terganggu segala  aktivitasnya.  Tindakan  preventif  ini  biasanya  dilakukan  melalui  cara penyuluhan,  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  patrol  polisi  dan  lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.
2. Upaya represif
Adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakkan hukum, yang di bebankan  kepada  petugas,  sebagaimana  dikatakan  bahwa  petugas  kepolisian dibebani  dengan  tanggung  jawab  khusus  untuk  memelihara  ketertiban masayarakat  dan  menangani  tindakan-tindakan  kejahatan,  baik  dalam  bentuk upaya  pencegahan  kejahatan  agar  supaya  para  anggota  masyarakat  dapat  hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.
Kewenangan  penyidik  yang  tertuang  pada  pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada huruf  (a)  melakukan  penangkapan  dan  penahanan,  penggeledaan  dan  penyitaan  (h) mengadakan penghentian penyidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskresi.
Dengan  demikiannya  kekuasaan  diskresi  oleh  polisi  maka  polisi  memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa  diluar  ketentuan  perundang-undangan,  akan  tetapi  dibenarkan  atau diperbolehkan  oleh  hukum.  Sekalipun  polisi  dalam  melakukan  diskresi  terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum  kepada  polisi  guna  memberikan  efesiensi  dan  efektivitas  demi  kepentingan umum yang lebih besar.

## 2. Kendala  Apa  Saja  Yang  Dihadapi  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  Dalam Menangani Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pada  hakekatnya  dalam  menangani  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian,  sehingga  tugas  utama  penegak  hukum  adalah mencapai keadilan.
Dalam proses menangani kasus anak, ada beberapa kendala yang dihadapi pihak Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  terutama  satuan  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (UPPA)  baik  itu  kendala  internal  maupun  eksternal.  Berdasarkan  hasil  dari wawancara  penulis  dengan  AKP  Gokma Uliate Sitompul  selaku  Kasat Reskrim  Polres Tanjung Jabung Timur bahwa dalam menangani kasus anak terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:
1. Kendala internal
Bahwa dari hasil wawancara ada beberapa kendala  internal  yang dihadapi pihak Kepolisian Tanjung Jabung Timur, diantaranya yaitu:
a. Pemahaman  yang  berbeda  dalam  penanganan  kasus  anak  berhadapan dengan  hukum  dan  korban  di  antara  aparat  penegak  hukum,  dilihat  dari bagaimana penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pembalasan
b. Penyidik  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya haruslah  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  tentang  hukum.  Pengetahuan para  penyidik  selaku  aparat  Kepolisian  yang  berada  di  lingkungan  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  sangat  berbeda-beda.  Hal  tersebut
dirasa  sangat  mempengaruhi  tentang  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana khususnya anak.
c. Kurangnya  kerja  sama  antara  pihak  yang  terlibat  (aparat  penegak  hukum dan  pekerja  sosial  anak),  dikarenakan  BAPAS  dan  pembimbing kemasyarakatan berada di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  penanganan  anak  berhadapan  dengan hukum  selama  proses  peradilan  (pra  dan  pasca  putusan  pengadilan). Apabila  LPKS/LPAS  tidak  ada,  maka  seharusnya  ada  ruang  pelayanan khusus  di  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  di  Polres Tanjung Jabung Timur.
e. Kurangnya  partisipasi  para  pihak  salah  satu  penghambat  pelaksanaan penahanan  oleh  penyidik  ialah  partisipasi  para  pihak  yang  kurang  dan pemahaman  para  pihak  mengenai  penyelesaian  yang  akan  dilakukan penyidik  terkadang  tidak  di  respon  dengan  baik  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan.
2. Kendala eksternal
Dalam  melakukan  diskresi  masih  banyak  hambatan  eksternal  yang ditimbulkan yaitu:
a. Dasar Hukum yang belum kuat; Dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  pemberian  diskresi  ini  faktor  hukum dapat menjadi penghambat dalam penerapan diskresi oleh aparat hal tersebut disebabkan  karena  masih  kurangnya  aturan  yang  menjelaskan  mengenai penggunaan kewenangan diskresi tersebut, pemahaman yang berbeda-beda di setiap  aparat  dalam  menggunakan  kewenangan  diskresi,  hal  tersebut menjadikan  hambatan  penyidik  dalam  menerapkan  kewenangan  diskresi tersebut.
b. Adanya ganti rugi berupa materi atas kerugian dari akibat perbuaatan Ganti rugi berupa materi yang tidak terlepaskan dalam perjanjian damai yang tidak  menutup  kemungkinan  dapat  menimbulkan  masalah  baru  apabila dikemungkinan  hari  tidak  dilaksanakan  yang  mana  belum  ada  aturan  yang bersifat  mengikat  dari  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  ganti  rugi  tersebut.
Dalam  konteks  peradilan  pidana  anak,  “ganti    rugi    yang    diberikan    pihak pelaku    kepada    pihak    korban  sangat  mempengaruhi    keberhasilan  proses diversi.    Dengan  adanya    ganti    rugi    tersebut  pihak    korban    akan    merasa bahwa    pelaku    bertanggungjawab    atas    perbuatannya    serta  pihak    korban tidak  akan  merasa  terbebani  atas  kerugian  yang  pernah  dialaminya karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.”
c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih  banyak terjadi dalam penegakkan  suatu  ketentuan  hukum,  termasuk  penanganan  anak  berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi  sebagai  metode  pencarian  keadilan  kelas  dua  yang  mereka  tidak berhasil  mencapai  keadilan  sama  sekali,  padahal  saat  ini  hakim  adalah  satu- satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak  seperti  mediasi  perdata  yang  memperbolehkan  non-hakim  menjadi mediator di pengadilan. Adanya pemahaman berdeda/stigma negatif terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak ditahan dalam proses penegakan hukum.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  di  atas,  bahwa  faktor  yang  menyebabkan dilakukannya  penahanan  semata-mata  melindungi  anak  dari  serangan  balasan  dari korban.  Bahwa  penahanan  terhadap  anak  sangat  jauh  berbeda    dengan  penahanan orang dewasa, bahwa proses peradilan pidana anak baik dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  melainkan  di  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Dari pengertian diskresi di atas penulis menyimpulkan bahwa Diskresi adalah suatu wewenang khusus yang  diberikan  kepada  pihak  kepolisian  untuk  mengambil  suatu  keputusan berdasarkan keyakinan, disini penulis menyimpulkan bahwa diskresi belum ada dasar hukum  yang  kuat,  walaupun  sebenarnya  diskresi  tersebut  di  atur  dalam  pasal  16 Undang-Undang Nomor 02 Tahun  2002 Tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia, tetapi di pasal tersebut belum seluruhnya menjelaskan arti tentang diskresi tersebut.
Dalam  menangani  kasus  anak,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak kepolisian. Dari hasil wawancara di atas ada 2 (dua) faktor yaitu; kendala internal dan kendala eksternal
1. Kendala internal
Bahwa  kendala  internal  yang  dihadapi  pihak  Kepolisian  Polres  Tanjung  Jabung Timur adalah pemahaman yang berbeda-beda, baik antara aparat penegak hukum maupun  keluarga  kedua  belah  pihak  korban  dan  pelaku,  kurangnya  kerja  sama antara  pihak  yang  terlibat  (aparat  penegak  hukum  dan  pekerja  sosial  anak) dikarenakan  BAPAS  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  berada  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur sehingga tempat penahanan anak dilakukan di suatu ruangan khusus di  Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  padahal  di  pasal  33  ayat  (4)  dan  (5)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  mengatakan  bahwa;  penahanan  terhadap  anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), jika tidak terdapat LPAS  di  wilayah  setempat  penahanan  dilakukan  di  LPKS  (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
2. Kendala eksternal
Adanya  ganti  rugi  berupa  materi  atas  kerugian  dari  akibat  perbuatan.  Ganti  rugi berupa  materi  yang  tidak  terlepaskan  dalam  perjanjian  damai,  yang  tidak  dapat menutup  kemungkinan  dapat  menimbulkan  masalah  yang  baru  jika  tidak dilaksanakan. Kurangnya  dukungan  dan  kerja sama antara  lembaga, sehingga    hal ini adalah  merupakan  suatu  kendala  yang masih  banyak  terjadi  dalam menangani kasus anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . UU Nomor 2 Tahun 2002.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . UU Nomor 11 Tahun 2012.
Buku Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak, Cet.  4,  Edisi.  Revisi,  Refika Aditama, Bandung, 2014.
Koentjoro, Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum dan Hak  Asasi Manusia , Cet. 3,  Mandar Maju, Bandung, 2014.
Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 5, Jakarta 2015.
Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Alfabeta,  Bandung, 2014.
Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2006.
Jurnal:
Hafrida, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pada  Proses Penyidikan, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  5,  Nomor  6,  Januari  2012. https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en
Nurhaliza, Rina, Herry Liyus, Dheny Wahyudhi, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097
Rahayu,  Sri, Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Jurnal  Ilmu Hukum, 2007. https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi- sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana
Sudarti, Elly, Perlindungan Hak Anak Dalam Penyidikan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor  1,  April  2007.  https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu- hukum-jambi
Wahyudhi,  Dheny, Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2015. https://www.neliti.com/id/publications/43318/perlindungan-terhadap anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto
Yudaningsih,  Lilik  Purwastuti    dan  Sri  Rahayu. Reformasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Peradilan  Pidana  di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum. https://www.neliti.com/id/publications/43220/reformasi-perlindungan- hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-pe