## Pendahuluan
Tahun-tahun  belakangan  ini  kita dihadapkan pada persoalan kependudukan yang pelik, dari kesehatan dan gizi penduduk yang buruk, kelaparan, pendidikan yang morat- marit, pengangguran, hingga konflik, krisis, dan bencana. Berbagai indeks pun dipasang untuk mengukur sejauh mana kita telah bergeser dari tingkat kualitas tertentu ke tingkat kualitas yang lain walaupun sejak awal Amartya Sen sudah mempertanyakan,   what  is  the  relationship between our wealth and our ability to live as we would like ?. Tidak banyak yang mampu membantu  menjelaskan  bagaimana sesungguhnya  pembangunan  itu  harus dijalankan.  Keyakinan  kita  tentang pembangunan akan membawa kesejahteraan
mulai goyah, terutama pada saat begitu banyak kerusakan terjadi akibat pembangunan, muncul pula ketimpangan sosial, dan konflik dalam berbagai bentuk. Baiquni dan Susilawardani (2002),  misalnya,  mencatat  kerusakan lingkungan yang parah yang diakibatkan oleh pembangunan  kemudian  menciptakan pembangunan  yang  tidak  berkelanjutan; Revrisond  Baswir  (Baswir,  dkk.,  2003) menegaskan  betapa  pembangunan  terjadi tanpa  perasaan  karena  ia  tidak  mampu memenuhi  hak  sipil  dan  politik,  sebaliknya menguntungkan  kaum  elite  dan  penguasa; atau  Herbert  Marcuse  (2000)  yang  melihat dominasi  berlebihan  telah  menyebabkan masyarakat  kehilangan  arti  dalam  proses perubahan ekonomi yang dilakukan. Hal-hal

## PEMBANGUNAN MANUSIA Filosofi dan Praksis Pembangunan yang Bermartabat
1
Irwan Abdullah 2

## Abstract
Indonesia has infrastructure constraints, such as the need for food, health, and education. Limitation in improving the infrastructure has raised many problems, such as bad nutrition and the spreading of disease. In return, this condition has caused low life quality of Indonesian people compared to other Asean countries. The richness in nature resources has not yet became the basic element to develop the man resources in competing with other countries. The gap between the rich and poor, East and West, rural and urban, local people and outsider, gender imbalance became another constraints in building human capital in Indonesia.
Keywords: human capital, culture, structure and infrastructure
1 Keynote Speech Seminar Ulang Tahun Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Penghormatan atas Purna Tugas Prof. Drs. Kasto, M.A., Pembangunan Manusia: Tantangan Masa Depan, Yogyakarta, 5 April 2007
2 Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
semacam ini pula yang menyebabkan Mansur Fakih (2006:87) akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan bahwa teori pembangunan itu telah runtuh yang salah satunya disebabkan oleh moral hazard.
Pembangunan di satu sisi memang tidak dapat  dihindari  untuk  mengambil  suatu pemihakan terhadap manusia yang menerima akibat-akibat dari pembangunan itu, terlepas dari suatu keyakinan bahwa pembangunan harus dijalankan dengan metode dan indikator- indikator ekonomi dan teknis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Persoalan penting di sini adalah bagaimana manusia bisa memberikan suatu konfigurasi bagi model pembangunan yang dijalankan? Di sisi lain, pembangunan terikat pada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, ekonomi politik global dan nasional, dengan  pilihan-pilihan  nilainya  sendiri walaupun orang-orang seperti Soedjatmoko (1983:21)  pastilah  tidak  sepakat  karena  ia pernah  dengan  tegas  mengatakan  bahwa pembangunan ekonomi itu bukanlah suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan  dari  perubahan  sosial  dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya. Kesadaran tentang pergeseran ini  kemudian  semakin  memberikan kesempatan pada perspektif alternatif dalam mempelajari perubahan umat manusia dan bagaimana menatanya melalui kebijakan yang lebih  tepat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  umat manusia yang lebih baik.
Untuk sampai kepada diskusi tersebut, dua hal akan menjadi kunci pembahasan makalah ini, pertama adalah  landasan  filosofi pembangunan  untuk  mencoba  melihat kebutuhan-kebutuhan  pembangunan  yang
lebih menempatkan manusia di depan, dan yang kedua adalah  bagaimana  praktik pembangunan  yang  ideal  yang  dibutuhkan untuk mencapai suatu, bukan hanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik dari  waktu  ke  waktu  dan  tidak  tertinggal dibandingkan  dengan  negara-negara Asia lainnya,  tetapi  juga  untuk  menjamin  suatu kesejahteraan publik yang dibayangkan oleh Amartya  Sen  (1993).  Sebelum  kedua  hal tersebut  dibicarakan,  akan  dipaparkan kendala-kendala objektif yang dihadapi dalam proses pembangunan tersebut yang meliputi kendala struktural, kultural, dan infrastruktural. Sebelum tulisan ini ditutup akan dibicarakan pilihan-pilihan agenda penelitian yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
Hambatan infrastruktural di Indonesia dapat dilihat pada berbagai bidang kehidupan, seperti kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, bidang yang menjadi kebutuhan sekunder manusia, seperti hiburan, sarana penunjang kerohanian, taman kota, fasilitas rekreasi, dan pusat-pusat hiburan lainnya, juga menjadi  bagian  yang  penting  dan  langka. Demikian  juga  kebutuhan  tersier  atau kebutuhan fasilitas hidup masyarakat, seperti fasilitas jalan, transportasi publik, dan fasilitas pendukung lainnya untuk publik, yang juga mengalami  keterbatasan.  Bentuk-bentuk keterbatasan  infrastruktural  yang  tidak ditangani  secara  arif  akan  menyebabkan banyak  permasalahan.  Contoh  yang sederhana  adalah  terpuruknya  kualitas kesehatan masyarakat, seperti kasus gizi buruk dan penyebaran penyakit menular, termasuk avian  influenza .  Kondisi  ini  mengakibatkan rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat  kita
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Keterbatasan  infrastruktural  dalam pembangunan di Indonesia bukanlah masalah ahistoris  karena  sesungguhnya  masalah seperti  itu  sudah  berlangsung  lama  di Indonesia.  Isu  pembangunan  yang mengedepankan  hajat  hidup  orang  banyak memang  senantiasa  menjadi  perhatian pemerintah di setiap tahunnya. Hanya saja langkah  untuk  menindaklanjuti  ide  bagus tersebut  lagi-lagi  terbentur  oleh  lemahnya peran  dan  kendali  pemerintah.  Ketiadaan goodwill dari pemerintah untuk menyelamatkan sumber-sumber yang ada itu juga seolah-olah menggambarkan
ketidakberdayaan infrastruktur  pemerintah  sendiri  yang mengakibatkan
masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Artinya, infrastruktural pemerintah yang digunakan untuk membangun kebutuhan masyarakat  luas  masih  saja  gagap  dalam memenuhi cita-citanya. Pada kenyataannya sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah justru memiliki 39 juta jiwa penduduk miskin (2006).
Sumber  daya  alam  yang  berlimpah memang  belum  cukup  menjadi  dasar  bagi pengembangan  sumber  daya  manusia  kita untuk menghadapi situasi persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Hal itu belum juga menjadi  jaminan  bagi  kemampuan  kita bersaing dengan negara-negara lain dalam pasar bebas. Kita pun masih sangat lemah dalam  berbagai  upaya  mempertahankan kedaulatan di bidang sumber daya alam, baik di hutan, di laut, maupun di wilayah domestik. Kelangkaan akhirnya menjadi kata kunci yang
memengaruhi proses-proses pembangunan dalam berbagai bentuk.

## Faktor Struktural
Proses  pembangunan  di  Indonesia mengalami  banyak  hambatan  yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat yang  menjadi  sasaran  pembangunan. Hubungan struktural ini telah menempatkan rakyat sebagai objek eksploitasi, marginalisasi karena  pembangunan  lebih  berpihak  pada yang elite (Baswir, dkk., 2003) dan pihak yang memiliki kekuasaan dalam berbagai bentuk. Demikianlah  selama  Orde  Baru  hasil  yang diperoleh justru memperbesar kelompok yang kaya/elite di dalam masyarakat yang sekaligus menciptakan  jurang  ketimpangan  yang semakin lebar. Hambatan-hambatan struktural tersebut tampak dalam berbagai bentuk, antara lain pada hubungan Indonesia Timur dan Barat, desa-kota,  Jawa-luar  Jawa,  pribumi- nonpribumi, ketimpangan gender, ketimpangan kelas, elite dan massa, dan dalam berbagai hubungan dan transaksi sosial lain.
Secara umum bentuk-bentuk ketimpangan struktural tersebut paling tidak disebabkan oleh tiga  faktor. Pertama ,  adanya  sumber  daya manusia yang hanya terkonsentrasi di bagian barat  (mengacu  pada  pusat-pusat  aktivitas politik,  ekonomi,  pendidikan,  dan  sosial). Kedua , ketimpangan struktural itu disebabkan oleh  apa  yang  disebut  sebagai  kebijakan nasional yang masih tersentralisasi, segala kebijakan  masih  menjadi  urusan  pusat, walaupun era desentralisasi sudah dimulai. Ketiga , goodwill dari para wakil rakyat dan peran serta masyarakat sendiri dapat dikatakan masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Seperti
dikatakan  Polanyi  (2003:317)  bahwa bagaimanapun  juga,  pemerintah,  seperti halnya industri, memiliki fungsi formal yang harus diperankan dalam masyarakat.
Peralihan dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi  tampaknya  belum  memberikan perubahan  sesuai  harapan  masyarakat Indonesia.  Berbagai  bentuk  ketimpangan struktural masih menjadi persoalan penting. Gerakan  pengarusutamaan  gender  belum menunjukkan  dampak  yang  mendasar walaupun  harus  diakui  bahwa  pemahaman masyarakat  tentang  keberadaan  hak-hak perempuan sudah lebih baik. Namun demikian, persoalan  klasik  pengingkaran  peran, kekerasan, dan trafficking masih menghantui sehingga  IPM  dan  Indeks  Kesejahteraan Gender masih sangat rendah.
Faktor struktural yang menjadi hambatan dalam berbagai proses pembangunan tidak direspons  dengan  baik  dan  akhirnya  tidak tertangani  secara  baik  oleh  elite  sebagai penyelenggara negara. Hambatan-hambatan struktural tersebut akan berdampak luas bagi kelangsungan  pembangunan  di  Indonesia. Yang  dikatakan  sebagai  kebijakan  untuk menaikkan  anggaran  pendidikan  guna memperbaiki  SDM  melalui  peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana mestinya. Alasan tidak tercukupinya anggaran adalah argumen  klasik  dan  semua  itu  melanggar amanat konstitusi. Ketimpangan pendidikan telah menyebabkan perkembangan terpusat, tidak  menyebar,  sehingga  pengembangan sumber daya manusia di daerah (luar Jawa) mengalami  hambatan  yang  serius. Apalagi sumber daya manusia luar Jawa yang baik kemudian tidak kembali ke daerah pada saat
mereka menyelesaikan pendidikan di pusat- pusat perkembangan pendidikan di Jawa.
Kebijakan nasional sudah saatnya berpihak pada  rakyat  kecil  dalam  artian  yang sebenarnya,  bukan  sekadar  kamuflase kebijakan yang ecek-ecek. Bagaimanapun permasalahan-permasalahan  keadilan  di Indonesia masih menjadi isu hangat sebelum maupun  pascareformasi  digulirkan.  Yang dinamakan  sebagai  kesetaraan  atau pengarusutamaan gender kerap kali hanya menjadi  isu  hangat  di  meja  persidangan. Aktualisasi  di  tingkat  praktis  kerap  kali berbanding terbalik dengan apa yang telah diputuskan. Berbagai kelompok masyarakat selain perempuan, seperti anak-anak, para lansia, atau kelompok miskin dan marginal, hidup dalam kondisi yang rentan yang bukan saja menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi juga memperlihatkan ancaman-ancaman bagi kemanusiaan mereka.

## Faktor Kultural
Dalam  banyak  pandangan  dikatakan bahwa kekayaan budaya dan keragaman etnik adalah ibarat pisau bermata dua. Terkelolanya berbagai perbedaan tersebut sudah barang tentu akan memberikan manfaat. Sebaliknya, apabila keanekaragaman itu tidak terkelola, maka  akan  berakibat  buruk  bagi  proses pembangunan sendiri. Bercermin dari kasus kerusakan  yang  mengatasnamakan  etnik, agama, dan ras yang kerap terjadi di Indonesia, semua  itu  merupakan  potret  buram  tidak terkelolanya berbagai kemajemukan yang ada tersebut. Kultur majemuk dalam berbagai sisi buruknya  akan  menampakkan  apa  yang disebut  sebagai  praduga  yang  bersifat perorangan maupun kelompok. Prejudice yang
muncul itu adalah hasil kesimpulan pribadi terhadap kelompok lainnya. Praduga seperti itu kerap  membuahkan  petaka  perselisihan apabila  tidak  dicegah  dengan  membangun komunikasi yang intens terhadap kelompok dimaksud.
Dengan kata lain, hambatan kultural adalah hambatan  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat adanya faktor-faktor kultural tersebut. Suatu hambatan bisa saja datang sebagai akibat dari sistem budaya sendiri, dari sistem sosial yang ada  ataupun  dari  wujud  fisik  kultur  itu. Sebagaimana dikatakan Koentjaraningrat dan Emmerson (1985), dimensi kultural terdiri dari tiga bagian: pertama adalah cultural system , kedua adalah social system , dan ketiga adalah artifacts atau yang berwujud kebudayaan fisik. Ketiga  wujud  tersebut  dapat  menjadi penghambat  pembangunan  apabila  tidak terkelola  dengan  baik  sebagai  kekuatan. Hambatan kultural dalam hal ini dapat saja berupa adanya norma adat yang berbeda-beda dalam  menginterpretasikan  berbagai  faktor kehidupan di masyarakat. Nilai, peraturan, dan gagasan yang muncul dari satu komunitas yang berbeda sudah barang tentu akan berbeda dengan komunitas lainya, akibatnya apa yang dilihat  dari  seting  yang  berbeda  akan menghasilkan interpretasi yang berlainan. Hal ini  apabila  tidak  terpecahkan  dengan komunikasi lintas kultural sudah barang tentu akan  mengakibatkan  hambatan  bagi pembangunan itu sendiri. Aktivitas-aktivitas kolektif  dari  kelompok  masyarakat  yang berbeda, apalagi jaraknya ribuan kilometer, seperti Jakarta dan Papua, dapat menimbulkan hambatan  pula.  Wujud  fisik  sebagai  wujud paling dekat dan nyata dari suatu kebudayaan juga akan memberikan nuansa yang berbeda
dalam  setiap  proses  pembangunan  itu. Pembangunan  tidak  akan  pernah  dapat berjalan apabila tidak ada kesalingpemahaman dalam berbagai aktivitas kultural dimaksud.
Sistem kultural yang di dalamnya terdapat norma,  nilai,  ide,  dan  gagasan  peraturan- peraturan  apabila  tidak  dipahami  secara terintegrasi bisa saja mereduksi heterogenitas menjadi  sebuah  penghambat  dalam  relasi antarbudaya. Heterogenitas sistem ini perlu dikenali, dipahami, dan kemudian nilai apa yang perlu diinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat hingga konflik antarbudaya tidak perlu  dialami.  Hambatan  kultural  yang disebabkan oleh sistem budaya, agama, dan yang lainnya masih mewarnai adanya proses pembangunan di Indonesia. Beberapa kasus kerusuhan etnis, dan budaya kiranya menjadi bahan  internalisasi  bagi  langkah  ke  depan masyarakat  Indonesia.  Kasus  pribumi  dan nonpribumi di Solo, kasus etnis Dayak dan Sampit di Kalimantan, kasus agama di Ambon dan  Poso  adalah  bagian  yang  mewarnai human  development di  Indonesia. Eksklusifisme  adalah  salah  satu  faktor penyebab tumbuh suburnya hambatan kultural dimaksud.  Sikap  untuk  menutup  diri, memandang  rendah  budaya  lain,  dan menganggap  peradaban  kota  lebih  baik daripada  di  desa  adalah  salah  satu penghambatnya.  Perbedaan  budaya,  adat istiadat, dan agama dapat menjadi sebuah anugerah yang tiada terkira yang dapat menjadi sumber bagi penataan sosial yang lebih baik. Heterogenitas sistem budaya dan sistem sosial sesungguhnya dapat dijadikan sebagai faktor penguat atas adanya relasi silang budaya, dan itu artinya dapat menjadi penguat bagi proses pembangunan tersebut.

## Irwan Abdullah

## Filosofi Pembangunan: Memanusiakan Manusia
Dalam  kosakata  Indonesia,  kata development mengacu pada tiga hal, yakni perkembangan,  dengan  metafora  seperti bunga  yang  tengah  mekar;  pembangunan, dengan metafora seperti akar yang tumbuh; dan  kemajuan,  yang  mengacu  kepada  ide politik, ide ekonomi liberal dan rasional (Hobart, 1993:7).  Dengan  demikian,  pembangunan bertujuan  memampukan  masyarakat  dan individu sedapat mungkin menumbuhkan dan mengembangkan  potensi  intelektual, kerohanian, kognisi, dan mental. Definisi yang diberikan Mark Hobart ini membuka ruang yang lebih luas bagi berbagai dimensi pembangunan dan  bahkan  memberikan  penekanan  pada aspek-aspek human  capital yang  sangat dibutuhkan  dalam  proses  pembangunan. Dalam Human  Development  Report (2006) ditekankan  lima  landasan  bagi  tercapainya suatu pembangunan yang berorientasi pada manusia.
Pertama, equal citizenship yang menunjuk pada suatu kesetaraan antarwarga, baik dalam arti  kesempatan  maupun  dalam pengembangan kapasitas dan keahlian serta hak-hak  yang  mengikutinya  sebagai  warga negara.  Penganut  pandangan  stuktural berpendapat pemenuhan hak-hak ekonomi, termasuk  di  dalamnya  hak  atas  pekerjaan, hanya  akan  tercipta  jika  dalam  proses pembangunan yang dilakukan oleh negara, diawali dengan prakondisi sosial yang kondusif yang sekaligus berfungsi sebagai landasan bagi  terlaksananya  perubahan  sosial (Budiman, 1993). Pembangunan berimplikasi pada persoalan pengangguran, indikatornya adalah terjadinya penurunan jumlah pekerja
produktif  yang  cukup  drastis,  yaitu  dari  62 persen pada tahun 1971 menjadi hanya 50 persen pada tahun 1990. Implikasinya adalah terjadi  peningkatan  jumlah  pengangguran terselubung dari 19 juta jiwa atau 38 persen dari angkatan kerja pada tahun 1971 meningkat menjadi 31 juta jiwa atau mendekati 50 persen dari  angkatan  kerja  1990.  Kondisi  ini menunjukkan pembangunan yang dilakukan selama  periode  tersebut  ternyata  gagal memperluas kesempatan kerja seiring dengan pertambahan angkatan kerja. Dari jumlah 107,2 juta angkatan kerja (48,7 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2005), diperkirakan 9,6 juta adalah pengangguran atau para pencari kerja (Pitoyo, 2007: 181).
Kedua, the social minimum yang menunjuk pada  batas  minimal  bagi  pembangunan manusia,  dalam  artian  terpenuhinya  setiap keperluan mendasar setiap manusia. Batasnya adalah  kemampuan  untuk  bertahan  hidup, terhindar dari rasa terasing, dan terhindar dari rasa  duka.  Pada  kebutuhan  badaniah misalnya,  manusia  minimal  mendapatkan asupan air sebanyak 20 liter per hari untuk memenuhi  segala  kebutuhannya. Social minimum terjadi ketika manusia mengalami kekurangan  dan  melakukan  pengurangan terhadap berbagai pilihan, hingga pada batas kebutuhan  subsisten,  tidak  adanya saving , investasi  untuk  keberlanjutan  hari  depan. Tanda  kehidupan  di  bawah  batas  sosial minimum adalah ketika orang mengorbankan salah  satu  pilihan  yang  krusial  (kebutuhan mendasar) demi sebuah kebutuhan mendasar lainnya. Misalnya seorang anak tidak sekolah karena  bekerja  mencari  uang  yang menyebabkan  hilangnya  hak  intelektual  si anak. Demi keselamatan, seorang pemuda
tidak  bisa  mendapatkan  akses  kesehatan karena fasilitas rumah sakit yang baik berada di seberang daerah konflik yang bukan wilayah yang  dapat  diakses  yang  menyebabkan hilangnya  hal  sekuritas.  Oleh  karena  itu, pembangunan  sangat  terkait  dengan  rasa nyaman, aman, ketenangan, dan kepastian.
Ketiga, equality  of  opportunity ,  yang menegaskan  bahwa  setelah the  social minimum terpenuhi, setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejajaran kesempatan untuk nutrisi, udara, air, perlindungan, perubahan cuaca yang tiba-tiba, bencana, penyakit. Pada kondisi material, sebagai warga negara berhak mendapatkan  lima  hal,  yakni economic resources (pendapatan dan kesejahteraan), housing condition (kondisi ruang rumah yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan); working  condition (diukur  dari  standar kebisingan temperatur di tempat kerja dan jam kerja yang dijalani); health (variasi gejala stres dan  hilangnya  sakit  dan  penyakit  serta tersedianya bantuan medis bagi masyarakat); dan education (pencapaian pendidikan formal). Pendekatan di atas merupakan modal dasar bagi pemberdayaan manusia. Semua orang berhak  menerima  pendidikan,  akses kesehatan, sarana permukiman, dan sanitasi yang layak. Equality of opportunity merupakan kunci dari keadilan sosial. Hilangnya keadilan disebabkan  oleh  beberapa  hal,  seperti sentralisasi negara, diskriminasi struktural yang diberlakukan oleh pemerintah, dan konflik yang tidak terkendali dan berkepanjangan.
Keempat, fair  distribution ,  semua masyarakat  berhak  mendapatkan  akses distribusi sumber daya dan kekayaan publik dengan  adil.  Jika  resiprositas  merupakan pertukaran antara individu atau antarkelompok
yang  bersifat  horizontal,  maka  distribusi merupakan pertukaran vertikal antarmasyarakat  dengan  struktur  yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Sebagai misal adalah hubungan antara masyarakat dengan negara. Bentuk kerja sama dalam bentuk pajak yang diberikan rakyat diputar kembali dalam bentuk subsidi silang. Distribusi juga digunakan untuk pertukaran barang dan jasa yang ditandai dengan adanya pemusatan wewenang (ketua adat, kepala desa hingga lembaga agama). Bulog  (Badan  Urusan  Logistik)  dan  BAZIS (Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqoh) yang menangani distribusi harus menganut prinsip- prinsip  inklusif,  bukan  berdasarkan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan segelintir orang.
Kelima, social  trust yang  merupakan harapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang  berperilaku  normal,  jujur,  kooperatif, berdasarkan  norma-norma  yang  dimiliki bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas tersebut. Masyarakat low social trust terindikasi dari kerja sama dalam bentuk- bentuk kebijakan formal yang dilaksanakan dengan  cara  wajib,  bahkan  koersif,  seperti pajak yang tidak harus dibayar oleh komunitas yang  mempunyai high  social  trust .  Filosofi pembangunan  sebenarnya  menyangkut pertanyaan  yang  mendasar  bukan  hanya tentang  untuk  apa  pembangunan  itu dilakukan, tetapi juga dari siapa pembangunan itu berasal. Kepentingan manusia harus pula, selain  dipahami  sungguh-sungguh, diperhatikan  di  dalam  pelaksanaan pembangunan itu. Tingkat kepercayaan yang pada  gilirannya  akan  menjadi  sumber  bagi pembangunan dan keberlanjutan pembangunan itu.

## Irwan Abdullah

## Praktik Pembangunan: Mengedepankan Martabat Manusia
Setiap usaha pengelolaan pembangunan masyarakat  itu  paling  tidak  mensyaratkan empat hal berikut. (1) Usaha itu mengharuskan pengenalan  karakter  yang  khas  secara seksama  sehingga  pendekatan  yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat dari masyarakat.  Banyak  kasus  kegagalan pembangunan  yang  bersumber  dari pengabaian  karakter  setempat  sehingga pembangunan menjadi suatu proses intervensi dari  luar  yang  kerap  kali  menimbulkan resistensi.  (2)  Usaha  pengelolaan pembangunan masyarakat itu mensyaratkan adanya  partisipasi  dari  masyarakat  yang bersangkutan  karena  masyarakat  memiliki preferensi-preferensi  dalam  berbagai bentuknya.  (3)  Upaya  pengelolaan pembangunan  masyarakat  mensyaratkan adanya  suatu  pembelaan  terhadap  status marginal, khususnya atas dominasi pusat dan negara dalam berbagai bentuk yang kurang menguntungkan komunitas. Kelompok atau masyarakat yang dibangun pada hakikatnya merupakan pihak yang memiliki kekurangan, tergantung dan bahkan tidak memiliki posisi tawar-menawar  yang  sebanding.  (4) Pengembangan  masyarakat  mensyaratkan pemanfaatkan sumber daya dan kekuatan dari dalam untuk proses perubahan. Selain untuk menjamin  partisipasi  lokal  yang  sebesar- besarnya  dalam  proses  pembangunan, pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam akan menjamin keberlanjutan dari suatu proses pembangunan (Abdullah, 2007:13).
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa sesungguhnya  pembangunan  itu  lebih merupakan suatu proses partisipasi, bukan
suatu  mobilisasi  seperti  yang  sering  kali menjadi praktik yang umum dalam berbagai bentuk. Manusia dalam hal ini bukan hanya sebagai  objek  pembangunan,  melainkan subjek pelaku pembangunan. Manusia sebagai subjek  atau  aktor  yang  terlibat  dalam pembangunan dimulai sejak tahap identifikasi masalah, perumusan program, pengelolaan dan pelaksanaan program, evaluasi, hingga hasil akhir program. Dengan partisipasi akan timbul  rasa  memiliki  ( sense  of  belonging ) terhadap  apa  yang  telah  dibangun.  Kunci keberhasilan  masyarakat  terletak  pada kesadaran  masyarakat  untuk  siapa pembangunan itu dilakukan dan terletak pada keterlibatan masyarakat di dalam mendukung berbagai  proses  pembangunan  yang berlangsung. Partisipasi di sini bermakna aktif, baik  dalam  merencanakan  program  dan mengimplementasikannya sehingga menjadi sesuatu  yang  jauh  lebih  berguna  bagi kepentingan umum.
Pembangunan  yang  humanis  mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang aktif  dan  kreatif.  Oleh  karena  itu,  manusia mampu  menentukan  nasibnya  sendiri (menentukan  kebutuhan,  menentukan  apa yang harus dilakukan, menentukan langkah yang sudah diputuskan). Pandangan ini untuk mencegah  intervensi  pembangunan  yang merugikan  dan  memaksa;  menumbuhkan sikap  otonom,  dan  menghindarkan  sikap ketergantungan. Pembangunan dalam hal ini harus  mengandalkan human  capital ,  yang mencakup intelectual capital , sebagai kekuatan pembangunan  yang  mandiri  yang memungkinkan  suatu  rumah  tangga  untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (Narayan, 2002: 53).

## Pembangunan Manusia: Filosofi dan Praksis Pembangunan yang Bermartabat
Pendekatan  ini  kemudian  menunjukkan yang terpenting di sini adalah manusia yang menggerakkan proses pembangunan, bukan material yang menjadi landasan bagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan harus terkait dengan usaha-usaha  memberdayakan  dan memperhatikan martabat manusia yang juga menunjukkan bagaimana kapasitas intelektual manusia  juga  mendapat  pengakuan. Pembangunan  manusia,  karenanya, berorientasi proses dan cenderung melibatkan banyak  orang  walaupun  berisiko  pada perbedaan pendapat dan kepentingan yang lebih banyak pula dan memakan waktu yang panjang  pula.  Namun  demikian,  dalam prosesnya pelaksanaan pembangunan seperti ini mempunyai pola hubungan manusia yang bersifat horizontal intra dan antarmasyarakat. Proses pengambilan keputusan melibatkan semua yang ada sehingga pembangunan ini menjalin proses internal yang menjadi siklus hubungan sinergis antarmanusia di dalamnya.
Pembangunan yang menekankan proses dapat  menghindari  kecenderungan perencanaan  program  pembangunan  yang seragam yang dirancang di tingkat pusat dan diterapkan di tingkat lokal tanpa memandang keragaman  karakteristik  masyarakat  di dalamnya.  Pembangunan  yang  seragam dikendalikan dengan alasan integrasi nasional. Oleh  karena  itu,  masyarakat  telah  banyak mencatat sisi negatif dari pembangunan yang bersifat  seragam.  Program  pembangunan terpusat  mempunyai  kerendahan  relevansi pada  skala  prioritas  kebutuhan  lokal. Yang terjadi kemudian adalah kesenjangan antara program-program  pembangunan  dengan permasalahan dan kebutuhan riil yang ada
dalam  masyarakat  sehingga  kontrol pelaksanaan pembangunan tidak berada pada tingkat  lokal.  Masyarakat  lokal  tinggal menerima dalam bentuk jadi dan tidak terlibat dalam  perumusan  dan  identifikasi  masalah pembangunan. Kecenderungan ini tentu saja mengandung  risiko  sehingga  pelibatan masyarakat harus menjadi suatu komitmen dalam proses pembangunan karena ini yang akan menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut.

## Agenda Penelitian
Human Development
Masa Depan
Asumsi dasar dari agenda penelitian human develepoment adalah perkembangan manusia modern menghasilkan bentuk dualisme antara negara yang berkembang dan negara yang tidak berkembang; negara industri dan negara agraris; negara maju dan negara terbelakang. Penelitian  sosial  seyogianya  melihat bagaimana  posisi  manusia  dalam pembangunan  pada  masyarakat  yang mengalami perubahan terus-menerus dalam segala bidang. Wilayah penelitian tersebut, antara lain, meliputi isu-isu kolonialisme dalam bentuk baru; perang sipil dan konflik dalam negara;  konflik  antarmiliter  dan  terorisme internasional;  perdagangan  obat-obatan, imigrasi, pertolongan terhadap bencana alam; gerakan pengungsian; atau epidemik seperti AIDS. Kajian penelitian pembangunan masa kini bukan semata didasarkan pada manusia yang telah mapan, melainkan pada manusia yang  tengah  bergelut  dengan  masa-masa krisis,  penuh  kerentanan  seperti  berbagai contoh kasus di atas. Aksi-aksi penelitian ini menekankan  pada  penyembuhan  pihak manusia  sebagai  aktor  dan  diagnosis pembangunannya di tengah-tengah krisis.
Populasi, 18(1), 2007, ISSN: 0853 - 0262

## Irwan Abdullah
Namun  demikian,  banyak  kasus pembangunan di atas masih dijalankan pada mainstream kebijakan  dan  rencana pembangunan dengan berlandaskan kekuatan saintifik  dan  manajemen  rasionalitas,  yang bukan didasarkan pada sisi pengetahuan lokal masyarakat.  Produksi  pengetahuan  dan identifikasi masih didasarkan pada bagaimana penguasa memaknai pembangunan. Pelaku pembangunan yang diidentifikasikan berada dalam krisis sering dikeluarkan dalam agenda politik  dan  agenda  diskusi.  Sebagai  misal Alberto Race dan Norman Lonh (2000:22) yang mengilustrasikan tindakan pemerintah Bolivia yang melarang dan membakar tanaman Koka karena  dianggap  sebagai  tanaman  yang mengandung obat-obatan terlarang, sementara petani melihatnya hanya pada dua perspektif. Koka  adalah  tanaman  petani  Bolivia  yang dijalankan  secara  turun-temurun  dan  koka hanya dipandang sebagai tanaman pertanian, tidak  lebih  dari  itu.  Permasalahan  politik kemudian  muncul  antara  petani  lokal  dan otoritas pemerintah. Di Indonesia terjadi hal yang serupa. Penduduk Gunung Merapi, oleh perspektif  pemerintah  setempat,  harus diungsikan,  sementara  penduduk  lokal  di lereng selatan dan timur tidak merasa harus mengungsi  karena  mempunyai  tolok  ukur tingkat kekritisan Gunung Merapi secara lokal. Hal semacam ini sering kali terjadi di berbagai tempat untuk kasus yang beragam.
Dengan  demikian,  ada  dua  posisi pandangan  yang  tidak  sejajar,  bahkan bertentangan meskipun sesungguhnya tampak sejajar  dan  searah  dalam  satu  kerangka pembangunan:  antara  yang  membangun dengan yang dibangun. Dua pandangan ini
tidak  bisa  disepelekan  mengingat  ada konstruksi  bahwa  masyarakat  di  lereng Gunung Merapi adalah manusia yang pasif, irasional, penuh takhayul, emosional, dan tidak pintar.  Sementara  itu,  yang  meletakkan kebijakan  pembangunan  dikonstruksikan sebagai pelaku yang aktif, rasional, bijaksana, ilmiah,  dan  bisa  diandalkan.  Ini  membawa sebuah dilema tersendiri karena pembangunan menjadi usaha mendobrak suatu yang seakan beroposisi,  antara  sains  dalam  kebijakan pembangunan  dengan  pengetahuan  lokal dalam masyarakat setempat.
Dua  oposisi  biner  ini  seharusnya menghasilkan  sebentuk  negosiasi  baru. Negosiasi  baru  yang  gagal  berpotensi menimbulkan  sebuah  eskalasi  baru pascakrisis.  Sejalan  dengan  ini,  ada  dua karakter  teoretikus  yang  melihat human development sebagai modal. Pertama , kaum ultramodernist
yang memandang pembangunan manusia dimulai dengan posisi mengembangkan ekonomi pasar secara liberal dan peran kebijakan negara dalam mengurusi manusia sudah seharusnya dikurangi. Kedua , kaum postmodernist yang  berargumen pembangunan tidak lebih dari sebuah wacana justifikasi kontrol dan pengawasan terhadap praktik-praktik institusi kekuasaan. Kekuasaan diasosiasikan dengan rezim power knowledge barat  yang  mempunyai  kapasitas  untuk memanipulasi kehidupan dan kondisi sosial manusia.
Oleh karena itu, yang diperlukan dalam model  riset  kekinian  mengenai human development mengarah pada dua hal pokok. Pertama ,  pada  analisis  formulasi  dan implementasi kebijakan nasional dan proyek-
proyeknya  yang  dikaitkan  dengan  respons lokal,  transformasi  lokal,  perjuangan  lokal, hingga resistensi lokal sebagai akibat respons terhadap pembangunan. Agenda baru yang selayaknya  dikembangkan  antara  yang membangun  dengan  yang  dibangun menyangkut: value negotiation , membangun proses dan nilai-nilai negosiasi antara negara dengan individu; pengetahuan barat dengan pengetahuan lokal dan seterusnya; planning and  evaluation ,  mengecek  ulang  rencana pembangunan  yang  tengah  dijalankan  dan dianggap mapan pada kurun waktu yang telah ditentukan; listen and learn , yang membangun bukan  yang  memberi  pelajaran,  dan  yang dibangun  bukan  orang  yang  sedang  diberi pelajaran. Oleh karena itu, dua pihak di atas sama-sama saling mendengarkan dan belajar.
Kedua ,  studi  cenderung  menekankan penempatan produksi dan reproduksi wacana pembangunan, khususnya pada signifikansi wacana  saintifik  barat  dan  hegemoni pemerintah  yang  memandang  masyarakat sebagai problem, bukan sebagai manusia yang memiliki capital . Oleh karena itu, penting melakukan  riset  dan  analisis  berdasarkan konfigurasi  kekuasaan  lokal,  pengetahuan lokal, tradisi kultural dan memori kolektif. Fokus riset dimulai dengan asumsi dasar mengenai kemajemukan masyarakat lokal dan adanya diskontinuitas  relevansi  pengetahuan  barat dengan  pengetahuan  lokal.  Penelitian pembangunan  bukan  lagi  didasarkan  pada pandangan dengan oposisi biner, melainkan pada multi-vocal dan multi-sided development . Dengan perspektif semacam ini berbagai topik penelitian  yang  selama  ini  telah  menjadi perhatian dapat diartikulasikan kembali.

## Penutup: Menuju Human Post- Development
Orientasi  pembangunan  pada  manusia dengan mengakomodasikan human capital ke dalam formulasi dan tindakan kebijakan akan merupakan  suatu  cita-cita  yang  sulit  untuk dicapai  tanpa  adanya  suatu  perubahan paradigma  di  dalam  melihat  pembangunan tersebut.  Pembangunan  yang  bias  pada kekuasaan  dan  bersifat top-down serta mendefinisikan penduduk sebagai objek tidak akan mampu mengubah ideologinya untuk, misalnya,  berpihak  pada  kepentingan penduduk sebagai publik yang memiliki potensi dan kekuatan di dalam mendefinisikan apa kebutuhan dan bagaimana kebutuhan itu harus dicapai. Untuk perubahan itu, dibutuhkan suatu paradigma yang dapat disebut sebagai post- development yang  memiliki  dua  dasar pemikiran sebagai berikut.
Pertama , sudah waktunya kecenderungan oposisi biner ( top-down ; barat-timur; rasional- irasional;  modern-tradisional)  dihilangkan dalam  sistem  pembangunan  karena  telah terjadi  bias  pada  pemaknaan  tunggal  dan bersifat satu arah. Kelompok yang berkuasa telah mengambil posisi sebagai yang memberi makna pada suatu kelompok yang dimaknai yang  dalam  hal  ini  adalah  penduduk. Kekuasaan sesungguhnya tidak lagi bersifat tunggal, tetapi ada di mana-mana karena setiap manusia mempunyai modal ( human capital ) dan manusia dapat membangun kemajuan diri dan lingkungannya berdasarkan modal yang dimilikinya.
Kedua , pembangunan bukan lagi bersifat top-down , melainkan bersifat horizontal yang
menyangkut  hubungan-hubungan  yang sinergis dan kemitraan. Pembangunan bukan lagi harus berasal dari barat, melainkan dari masyarakat  sehingga  manusia  itulah  yang bertindak sebagai pelaku. Mengonstruksi tipe pengetahuan lokal dan individu sebagai agensi yang majemuk dan bukan tidak memiliki modal apapun. Setiap individu harus diberlakukan sebagai conservation personal , yakni manusia patut  dilindungi  karena  tiap-tiap  mereka memiliki modal positif dalam dirinya. Dengan kata lain, yang dikonservasi bukan saja hutan, daerah  penghasil  minyak  dan  energi, melainkan juga manusia sebagai aktor utama dalam pembangunan, negara dalam hal ini tidak lagi melihat manusia sebagai aktor yang dikenai proyek pembangunan, namun sebagai mitra  yang  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan-tujuan yang didefinisikan dan ditentukan oleh masyarakat. Pembangunan bukan lagi gerakan  alienasi,  melainkan  gerakan keterlibatan.
Post-developmentalism ini  merevisi kecenderungan yang menganggap pemerintah adalah  pihak  yang  memproduksi  kebijakan pembangunan  secara  tunggal.  Proses pembangunan menjadi suatu kegiatan yang bersifat partisipatif yang melibatkan berbagai unsur yang beragam dan akomodatif terhadap berbagai suara para pihak, baik pada tataran formulasi, implementasi, maupun evaluasi dari suatu  kebijakan. Post-developmentalism, dengan  demikian,  bukan  sinisme pembongkaran  (dekonstruksi  semata), melainkan  suatu  pemikiran  ulang  terhadap makna development yang dibangun selama ini. Paradigma ini, menurut hemat kami, dapat menjadi salah satu alternatif jalan keluar dari ketergantungan  terhadap  ide-ide,  konsep,
praktik,  dan  sumber-sumber  pembangunan dari  barat.  Selain  itu,  pemihakan  terhadap manusia dengan segala martabatnya hanya mungkin dicapai jika ruang teori dan politik memungkinkan manusia dengan segala capital yang dimilikinya terlibat dalam setiap tahap perubahan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan. 1999. Dari rakyat atau untuk rakyat?  Peminggiran  suara  orang  kecil dalam wacana pembangunan, Wacana , 1(1): 22-35.
.  2007.  Pemberdayaan masyarakat lemah dan tertinggal, dalam Tukiran,  P.  M.  Kutanegara, Agus  Joko Pitoyo, M. Syahbudin Latief (ed.), Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan . Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar dan  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Baiquni,  M.  dan  Susilawardani.  2002.
Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia . Yogyakarta: Trans Media Global Wacana.
Baswir, Revrisond, dkk. 2003. Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya .  Jakarta:
Elsam.
Budiman, Arief. 1993. Stabilitas politik dan pertumbuhan  ekonomi,  dalam INFID, Pembangunan di Indonesia: Memandang dari  Sisi  Lain .  Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia dan INFID.
Burt, Ronald S. 2000. The network strukture of  social  capital, Research  in Organizational Behavior . Greenwich, CT:
JAI Press.

## Pembangunan Manusia: Filosofi dan Praksis Pembangunan yang Bermartabat
Effendi, Sofian, Sjafri Sairin, M. Alwi Dahlan (ed.). 1992. Membangun Martabat manusia Perananan  Ilmu-Ilmu  Sosial  dalam Pembangunan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fakih,  M.  2001. Runtuhnya  Teori Pembangunan  dan  Globalisasi . Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
.  2006. Runtuhnya  Teori Pembangunan  dan  Globalisasi . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan  Insist Press.
Foucault, M. 2002. Other of Thing: Arkeologi Ilmu-Ilmu  Kemanusiaan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fukuyama, Francis. 2002. Trust: Kebajikan Sosial  dan  Penciptaan  Kemakmuran . Yogyakarta: Qalam.
Harrison,  Lawrence  E.  2005.  Culture  and human  culture  progress:  the  values, attitudes and beliefs that work and dont work, Occasional Papers on Global , 2(3): 1-9.
Hobart, M. 1993. Anthropological Critique of development: The Growth of Ignorance . London and New York: Routledge.
Kalangie,  Nico  S.  1999.  Akankah pembangunan  nasional  di  Indonesia berkembang?, Antropologi Indonesia , Mei- Agustus, 23(59).
Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson. 1995. Aspek  Manusia  dalam  Penelitian Masyarakat . Jakarta: Gramedia.
Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ledoswki, Joseph D. 2006. Explaining social poverty: human development and social
capital dalam HDCA Conference Paper. Groningen, The Netherlands: Faculty of Philosophy
Marcuse,  Herbert.  2000. Manusia  Satu- Dimensi . Yogyakarta: Bentang Budaya.
Masinambow, E. K. M. 1997. Koentjaraningrat dan Anthropologi  di  Indonesia .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Narayana, Deepa. 2002. Voices of the Poor: Can Everyone Hear Us? . New York: Oxford
University Press.
Nezar Patria and Andi Arief. 1999. Negara dan Hegemoni . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peet,  Richard  and  Elaine  Hartwick.  1999.
Theories  of  Development .  London: The
Guilford Press.
Perangin-Angin,  Robert  dan  Irawati Singarimbun (eds.). 1999. Matahari di Hati Kami:  Mengenang  Prof.  Dr.  Masri Singarimbun, HonLLD.b . Jakarta: Yayasan Merga Silima.
Pitoyo, Agus Joko. 2007. Pengangguran dan kebijakan penanganan, dalam Tukiran, P. M.  Kutanegara, Agus  Joko  Pitoyo,  M. Syahbudin  Latief  (ed.), Sumber  Daya Manusia:  Tantangan  Masa  Depan . Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kependudukan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Polanyi, K. 2003. Transformasi Besar: Asal- Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Race, Alberto  and  Long  Norman.  2002.
Anthropologi,  Development  and Modernities . New York: Routlegde.
Rahardjo,  M.  Dawam.  1999. Tantangan Indonesia sebagai Bangsa . Yogyakarta: UII Press.
Sen Amartya. 1993. Capability and well-being, in M. Nussbaum and Amrtya Sen (ed.), The Quality of Life . Oxford: Clarendon Press.
Shore, C. and Wright, S. 1997. Anthropology of  Policy:  Critical  Perspectives  on Governance  and  Power .  New  York: Routledge.
Soedjatmoko.  1980. Pembangunan  dan Kebebasan . Jakarta: LP3ES.
. 1983. Dimensi Manusia dalam Pembangunan . Jakarta: LP3ES.
Soetomo.
2006. Strategi-Strategi
Pembangunan  Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soetrisno, Loekman.1995. Menuju Masyarakat Partisipatif . Yogyakarta: Kanisius.
Tukiran, P. M. Kutanegara, Agus Joko Pitoyo, M. Syahbudin Latief (ed.). 2007. Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan . Yogyakarta:  Kerja  sama  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan Pustaka Pelajar.
United Nations Development Program. Human development report 2006: Beyond Scarcity Power, Poverty and the Global Water Crisis .
New York: UNDP Home.
Voinovich, George. 2000. The crisis in human capital, Committee  on  Governmental Affairs United State Senate . December.