## Analisa Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian
Limnologi-LIPI

## Oleh: M. Imam Sundarta dan Ester Rosita

## Abstract
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisa Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi-LIPI Tahun Anggaran 2012 dalam hal penyajian akun-akun akrual yang  meliputi  kas,  piutang,  persediaan,  aset  tetep  dan  kewajiban  selama  menggunakan basis  Kas  Modifikasi.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Deskriptif  dengan  cara melakukan  penelitian  atas  Laporan  Keuangan  dan  pengumpulan  data  dan  informasi terkait, yang diharapkan adanya perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  akrual  masih  dirasakan sulit  terbukti  dengan  adanya  beberapa  penyajian  pos-pos  akrual  yang  belum  diterapkan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang akrual. Oleh karena itu  penelitian  ini  menyarankan  bahwa  dalam  penerapan  akrual  dibutuhkan  upaya  yang keras dan kerjasama dari semua pihak.
Keywords:  Basis  akrual,  basis  kas  modifikasi,  pos  akrual,  laporan  keuangan,Puslit Limnologi-LIPI

## I. PENDAHULUAN

## 1.   Latar Belakang Penelitian
Secara  luas,  akuntansi  dikenal  sebagai  bahasa  bisnis  yang  bertujuan  untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi,  para  pengambil  keputusan,  dan  yang  berkepentingan  lainnya.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  2005  yang  dimaksud  dengan  akuntansi  adalah  proses pencatatan,  pengukuran,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian keuangan,  penginterprestasian  atas  hasilnya  serta  penyajian  laporan  keuangan.  Laporan Keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  berkualitas  mengenai  posisi keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  tersebut  menjadi  sebuah  alat  pertanggungjawaban atas  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  suatu  entitas  yang  dimanfaatkan untuk  melaksanakan  kegiatan  operasional,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu  entitas  pelaporan,  dan  membantu  menentukan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Bagi  instansi  pemerintah,  Laporan  Keuangan  adalah  untuk menggambarkan pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber  daya.  Akuntabilitas  sebuah  laporan  keuangan  instansi  pemerintah  sangat  penting karena dapat dikatakan berperan sebagai media akuntabilitas, yang memberikan informasi yang transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Akun  tabilitas  sebuah  laporan  keuangan  tentunya  berhubungan  dengan  basis penyusunan laporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis pencatatan akuntansi yaitu basis  kas  dan  basis  akrual.  Akuntansi  basis  kasa  dalah  suatu  basis  akuntansi  dimana transaksi-transaksi  ekonomi  danperistiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam
laporan  keuangan  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Akuntansi berbasis  akrual  adalah  suatu  basis  akuntansi  dimana  transaksi-transaksi  ekonomi  dan peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  padasaat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu  kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu  pencatatan  sesuai  terjadinya  sumber daya,  sehingga  dapat  menyediakan  informasi  yang  paling  komprehensif  karena  seluruh sumber  daya  dicatat.  Penggunaan  basis  kas  pada  sektor  pemerintahan  lebih  sering digunakan dengan pertimbangan lebih mudah. Sementara penggunaan basis akrual masih menjadi  perdebatan,  sehingga  keunggulan  akrual  yang  dapat  mencerminkan  konsumsi sumber daya dengan lebih tepat, kurang dapat dimanfaatkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan jumlah penduduk relatif besar mulai melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan. Rakyat Indonesia  diberikan  hak  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  melakukan  kritik  terhadap kebijakan  pemerintah  untuk  itu  diperlukan  keterbukaan  dalam  pertanggungjawaban  yang mengharuskan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
Terkait dengan upaya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, untuk memperbaiki  kualitas  kinerja, transparansi,  dan  akuntabilitas,  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan reformasi di bidang keuangan. Selama beberapa dekade Pemerintah Indonesia sudah  melakukan  berbagai  upaya.  Upaya  ini  mendapat  momentum  dengan  adanya reformasi keuangan negara dipenghujung tahun 1990-an berupa diterbitkannya tiga paket undang-undang  di  bidang  keuangan  negara  yaitu  Undang-Undang  No.  17  tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  No.  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara,  Undang-Undang  No.  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Tanggung  Jawab  dan Pengelolaan Keuangan Negara. Reformasi di bidang akuntansi tersebut salah satunya yang dilakukan  adalah  keharusan  penerapan  akuntansi  basis  akrual  pada  setiap  instansi pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  yang  dimulai  tahun anggaran  2008.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan  mengenai  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  1  angka  13,  14,15,  dan  16  undang-undang  ini dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5(lima)  tahun.  Selama  pengakuan  dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  digunakan pengakuan  dan  pengukuran  berbasis  kas.  Pada  tahun  2005,  Presiden  SBY  menetapkan Peraturan  Pemerintah  No.24  tentang  Standar  Akunansi  Pemerintahan  (SAP)  yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual  penuh.  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  mulai  diberlakukan  untuk  menyusun laporan  pertanggungjawaban  pelaksana  APBN/APBD  tahun  anggaran  2005.  Berdasarkan PP tersebut akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi berbasis Kas  Modifikasi (cash basis  toward  accrual)  artinya  penggunaaan  basis  kas  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  untuk  pengakuan  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dan  basis  akrual  pada Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
Reformasi  keuangan  yang  terjadi  di  Indonesia  dilakukan  secara  bertahap  tersebut dilakukan mengingatbahwa  masih  terdapat  beberapa  faktor  hambatan  dan  kendala  dalam penggunaan basis akrual. Basis kas Modifikasi atau Cash Toward Accrual (CTA) sebagai metode penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan basis kas yang dimodifikasi dengan beberapa  sistem  pencatatan  akrual  yang  merupakan  tahap  awal.  Dengan  adanya  sistem baru yaitu CTA, maka sistem tersebut menggantikan laporan keuangan berbasis kas yang telah dipraktikan sejak zaman kolonial.
Basis CTA ini kurang mendapat dukungan, hal tersebut karena   pencatatan untuk transaksi-transaksi  besar  pemerintah  seperti  pendapatan  dan  belanja  yang  muncul  dalam Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas. Teknik pencatatan basis CTA yang bersifat setengah kas dan setengah akrual menjadikan para entitas pelapor keuangan tidak  termotifasi  untuk  belajar  mengadopsi  sistem  akrual  secara  keseluruhan,  padahal seharusnya organisasi pemerintah sudah mulai melakukan pencatatan yang bersifat akrual. Akibatnya  akan  terdapat  kemungkinan  pos-pos  akrual  dineraca  tidak  tercatat  dengan semestinya. Terlepas dari hal-hal yang merupakan kelemahan dari basis CTA, sisi positif yang diberikan dari basis ini adalah bahwa paling tidak sudah dapat menghasilkan sebuah laporan  posisi  keuangan  pemerintah  berupa  neraca  yang  memperlihatkan  sumber  daya pemerintah  yang  tersedia.  Perkembangan  terakhir  ketentuan  penggunaan  akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  yaitu  telah  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun  2010  tentang  SAP  berbasis  akrual  sebagai  pengganti  PeraturanPemerintah  No.  24 tahun  2005  dan  dengan  dikeluarkannya  PP  Nomor  71  tahun  2010  bahwa  pemerintah Indonesia sudah harus menggunakan basis akrual secara penuh pada tahun 2015.
Pusat Penelitian Limnologi-LIPI merupakan Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan keputusan  kepala  LIPI  No.  :  1151/M/2001  tanggal  5  Juni  2001  bertugas  melaksanakan penelitian dan penyiapan kebijakan, penyusunan pedoman, pembinaan bimbimngan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan penelitian bidang Limnologi serta evaluasi dan  penyusunanlaporan.  Pusat  Penelitian  Limnologi-LIPI  adalah  salah  satu  entitas akuntansi  di  bawah  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  yang  berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa  Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatanatas Laporan Keuangan (CaLK).
Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pusat  Penelitian  Limnologi-LIPImengacu  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor233/PMK.05/2011  tentang  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  KeuanganPemerintah  Pusat  serta  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan NomorPER-55/PB/2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan  KeuanganKementerian Negara/Lembaga.  Informasi  yang  disajikan  di  dalamnya  telah  disusun  sesuai  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Laporan  Keuangan  ini  diharapkan  dapat memberikan informasi  yang  berguna  bagi  para  pemakai  laporan,  khususnya  sebagai  sarana  untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  negara  pada  Pusat Penelitian  Limnologi-LIPI,  umumnya  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi  kepada manajemen  dalam  pengambil  keputusan  dalam  usaha  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (good  governance).Laporan  Keuangan  Pusat  Penelitian Limnologi-LIPI  pada  saat  ini  telah  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan  Keuangan  meliputi  :  Laporan  Realisasi  Anggaran  yaitu  laporan  yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur unsur  pendapatan  dan  belanja  selama  1  periode  ;  Neraca  yaitu  suatu  laporan  yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana; dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, termasuk  pula  penyajian  informasi  yang  diharuskan  dan  dianjurkan  oleh  Standar Akuntansi  Pemerintahan  serta  pengungkapan-pengungkapan  lainnya  yang  diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan tersebut.
Keberhasilan  perubahan  akuntansi  pemerintah  dari  basis  kas  menjadi  basis akrual  yang  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih  transparan  dan  lebih
akuntabel,  memerlukan  upaya  dan  usaha  yang  keras  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak. Pada  Puslit  Limnologi-LIPI,  penerapan  akrual  masih  dirasakan  sulit,  terbukti  sering adanya  perbaikan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  bahkan  menjadi  temuan, sementara  itu  sesuai  PP  Nomor  71  tahun  2010  bahwa  pemerintah  Indonesia  sudah  harus menggunakan  basis  akrual  secara  penuh  pada  tahun  2015.  Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diungkapkan  di  atas,  penulis  akan  mencoba  melakukan  penelitian  dengan mengangkat  tema  ANALISA  IMPLEMENTASI  BASIS  AKRUAL  PADA  LAPORAN KEUANGAN  BERBASIS  KAS  MODIFIKASI  PADA  PUSAT  PENELITIAN LIMNOLOGI-LIPI  (STUDI  KASUS)  dengan  meneliti  tentang  penerapan  basis  akrual dalam penyusunan  Laporan  Keungan Pusat Penelitian Limnologi  LIPI tahun 2012  dalam hal penyajian pos-pos akrual sehingga mampu memberikan informasi yang relevan.
Pembahasan  akan  menjelaskan  beberapa  dampak  penerapan  basis  Kas Modifikasi/CTA  baik  dari  sisi  konseptual  teori  maupun  aplikasi  dalam  praktikdan  basis akrual  yang  agak  rumit  yang  manarik  untuk  dikaji,  diaplikasikan  dan  sebagai  bahan evaluasi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  dalam  mengaplikasikan  basis akutansi akrual secara penuh.

## 2.   Permasalahan
Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;
2.1 Untuk Melihat penerapan basis akrual dalam proses penyusunan Laporan Keuangan  Puslit  Limnologi-LIPI  pada  Basis  Kas  Modifikasi/CTA  terkait  dengan penyajian kas, persediaan, piutang, aset tetap, dan kewajiban.
2.2.Untuk  melihat  dampak  dalam  penerapan  Basis  Kas  Modifikasi/CTA  sebagai  basis akutansi pemerintah.
2.3.Untuk  melihat  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam  menghadapi  penerapan basis akrual penuh

## 3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari  uraian  latar  belakang  penelitian,  dan  melihat  dari  permasalahan  yang  akan  ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;
3.2.Hasil  penelitian  ini  agar  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  kondisi  pelaporan keuangan  Puslit  Limnologi-LIPI  dengan  Basis  Cash  TowardAccrual  (CTA)  dan  dapat memberi  masukan  dari  evaluasi  penerapan  basis  yang  digunakan  selama  ini  sehingga menambah kesiapan untuk melakukan adopsi penuh atas basis akrual pada tahun 2015. 3.3.Penulisan      ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pemikiran  tentang beberapa  basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah.

## 4.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif. Menurut  Prof.  Abu  Bakar  dalam  buku  Metodologi  Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis (2013:7),  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  Deskriptif  adalah  metode  yang melukiskan  variabel  demi  variabel,  satu  dem  isatu.  Penelitian  dilakukan  dengan
mengumpulkan  informasi  aktual  secara  rincia  yang  melukiskan  gejala  yang  ada, mengidentifikasikan  masalah  atau  memeriksa  kondisi  dan  praktik-praktik  yang  berlaku, menentukan  apa  yang  dilakukan  orang  lain  dalam  menghadapi  masalah  yang  sama  dan belajar  dari  pengalaman  mereka  untuk  menetapkan  rencana  dan  keputusan  pada  waktu yang akan datang. Penelitian deskriptif ini lebih bersifat analisis terhadap penerapan SAP pada  Laporan  Keuangan  Pusat  Penelitian  Limnologi-LIPI  periode  2012  dengan  tujuan mengetahui  aplikasi  dan  konsep-konsep  akrual  pada  Basis  Kas  Modifikasi/CTA  yang diharapkan akan timbulnya beberapa perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dan agar siap untuk menerapkan basis akrual secara penuh di tahun 2015.
Adapun unsur dalam metode penelitian mencakup : 1. Variabel dan Pengukurannya :
Objek  penelitian  skripsi  ini  adalah  Pusat  Penelitian  Limnologi-LIPIterkait  dengan penyusunan laporan keuangan untuk periode 2012.Variabel dan pengukurannya antara lain :
a. Kas adalah bagian dari aset lancar yang paling liquid diantara aset lainnya. Pengukuran terkait  kas  ini  akan  menganalisa  penyajian  dan  sistem  pengelolaan  kas  di  Kantor  Pusat penelitian  Limnologi-LIPI  mengenai  kas  di  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran. Analisis ini juga akan menghubungkan dengan beberapa pos akrual lainnya seperti Ekuitas Dana Lancar-SILPA dan Kewajiban Jangka Pendek.
b.  Piutang  adalah  bagian  dari  aset lancar  yang  menjadi  sorotan  auditor  berkaitan dengan PNBP.  Pengukuran  terkait  piutang  ini  akan  menganalisa  apakah  ada  jasa  yang  belum dibayar atau tidak tersaji dalam neraca.
c.  Persediaan  adalah  salah  satu  bagian  aset  lancar  yang  digunakan  dalam  kegiatan operasional. Pengukuran dilakukan adalah dengan menganalisa penyajian saldo persediaan apakah sudah diakui dalam neraca.
d.  Aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan untuk  digunakan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  umum.  Pengukuran  nilai  Aset  Tetap  didasarkan  pada  harga  perolehan  dan termasuk  biaya-biaya  yang  menyertainya  yang  berkenaan  dengan  perolehan  aset  tetap tersebut.
e.  Kewajiban  adalah  utang  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya mengakibatkan  aliran  keluar  dari  sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  pemerintah. Pengukuran  nilai  kewajiban  dihitung  berdasarkan  nilai  nominal  yang  harus  dibayarkan pada saat pertama kali transaksi terjadi.

## 2. Prosedur Penarikan Sampel
Metoda  pengambilan  sampel  penelitian  ini  adalah  purposivesampling,  yaitu  pengambilan sampel  dengan  sengaja  dengan  catatan  bahwa  sampel  tersebut  representatif.  Prosedur penarikan  sampel  bertujuan  khusus  yang  terkait  dengan  Neraca,  LRA  dan  CaLK  Pusat Penelitian Limnologi-LIPI.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  cara  mengumpulkan  data  informasi Instansi  yang  dibutuhkan  untuk  dianalisa.  Dalam  penelitian  ini  informasi  dikumpulkan melalui beberapa teknik yang meliputi :
a.  Penelitian  Perpustakaan  (Library  Research)  :  suatu  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis  dengan  cara  mempelajari  berbagai  teoridari  buku-buku,  literatur-literatur, dokumen-dokumen  resmi  seperti  Undang-undang,  Keputusan  Presiden,  Keputusan
Menteri  Keuangan  dan  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungannya  dengan permasyalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research) : suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan terjun sendiri ke lapangan untuk mengumpulkan data-data, sehingga data yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya.
c.  Wawancara  :  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukantanya  jawab dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti baik pejabat yang berwenang maupun terhadap pelaksana.
d.  Studi  Dokumentasi  :  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  tidak  langsung  tetapi melalui dokumen berupa laporan keuangan dari Instansi yang diteliti.

## 4. Metoda Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis dengan  tidak  menggunakan  model  matematik,  model  statistik  dan  ekonometrik  ataupun model  lainnya.  Analisis  data  dilakukan  terbatas  pada  pengolahan  datanya  dalam  hal  ini sekedar  membaca  tabel-tabel,  grafik-grafik  atau  angka-angka  yang  tersedia,  kemudian dilakukan uraian dan penafsiran.

## II. PEMBAHASAN

## A. Aplikasi Basis Akrual Pada Laporan Berbasis Kas Modifikasi
Implementasi  Basis  Kas  Modifikasi  atau  Basis  Kas  Menuju  Akrual  dilaksanakan  sesuai dengan  jangka  waktu  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  II  PP  No.  24  Tahun  2005 yaitu  sampai  dengan  akhir  tahun  2014.  Selanjutnya  setiap  entitas  pelaporan  baik Pemerintah  Pusat  ataupun  Daerah  wajib  melaksanakan  SAP  Berbasis  Akrual,  walaupun entitas  pelaporan  tersebut  untuk  sementara  masih  diperkenankan  menerapkan  SAP Berbasis  Kas  Modifikasi/CTA  dan  diharapkan  segera  menerapkan  SAP  basis  Akrual. Penyusunan  Laporan  Keuangan  Puslit  Limnologi-LIPI  pada  saat  ini  menggunakan  Basis Kas  Modifikasi/CTA  artinya  menggunakan  dua  basis  yaitu:  penggunaaan  basis  kas  pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untukpengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan  penggunaan  basis  akrual  pada  Neraca  untuk  pengakuan  aset,  kewajiban,  dan ekuitas.Penggunaan  basis  CTA  ini  akan  berdampak  pada  Neraca,  setelah  melalui  proses penyesuaian maka akan muncul akun-akun yang diakui sebagai akrualpada Neraca. Proses Penyesuaian akan yang dilaksanakan jika terkait dengan: (1) koreksi kesalahan pencatatan; (2) pencatatan untuk transaksi transaksiyang belum dicatat; (3) transaksi untuk piutang dan persediaan;dan (4) penyusutan aset tetap di akhir periode.Sajian Neraca Puslit Limnologi- LIPI pada periode 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi sumber daya yang dimiliki dan informasi darimana sumber daya tersebut. Neraca Puslit  Limnologi-LIPI pada tanggal 31 Desember  2012  terdiri  dari  :  (1)  Aset  sebesar  Rp  19.174.337.232,00  yang  terdiri  dari  : Aset  Lancar  sebesar  Rp279.430.500,00;  Aset  Tetap  sebesar  Rp  18.894.906.732,00; Piutang  Jangka  Panjang  Rp  0,00;  dan  Aset  Lainnya  sebesar  Rp  0,00;  (2)  Kewajiban sebesarRp  601.205.809,00  yang  merupakan  Kewajiban  Jangka  Pendek;  dan  (3)Ekuitas Dana sebesar Rp 18.573.131.423,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) sebesar Rp  (-321.775.309,00)  yang  merupakan  penjumlahan  antara  Ekuitas  Dana  Lancar  (EDL) dengan  Kewajiban  Jangka  Pendek  dan  Ekuitas  Dana  Investasi  (EDI)  sebesar  Rp 18.894.906.732,00  yang  merupakan  penjumlahan  antara  EDL  dengan  EDI.  Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 5.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, ekonomi masa datang yang  diharapkan mengalir ke entitas.
Jumlah  Aset  sama  dengan  penambahan  Kewajiban  dengan  Ekuitas.  Total  Aset Puslit Limnologi-LIPI per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 19.174.337.232,00 sama nilainya  dengan  penjumlahan  antara  Kewajiban  sebesar  Rp  601.205.809,00  dengan Ekuitas  sebesar  Rp  18.573.131.423,00.  Komposisi  Kewajiban  dan  Ekuitas  Dana  Puslit Limnologi per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2012
B. Analisa Hasil
Pencatatan  basis  Kas  Modifikasi  yang  bersifat  setengah  kas  dan  setengah  akrual  dalam praktiknya  menjadikan  para  entitas  pelapor  keuangan  tidak  termotifasi  untuk  belajar mengadopsi  sistem  akrual  secara  keseluruhan,  akibatnya  akan  ada  kemungkinan  pos-pos akrual  di  Neraca  yang  tidak  tercatat  atau  tercatat  dengan  nilai  yang  tidak  semestinya. Sehubungan dengan hal  tersebut maka analisa akan dilakukan terhadap akun-akun akrual
seperti  kas,  Kewajiban  (3,14  %)  Ekuitas Dana  (96,86  %)  piutang,  persediaan,  aset  tetap, dan kewajiban.

## 1. Kas
Kas  yang  terdapat  pada  Puslit  Limnologi-LIPI  adalah  uang  tunai  dan  saldo  yang  ada  di bank,  tersaji  dalam  Neraca  yang  dibagi  menjadi  tiga  jenis,  yaitu:  (1)  Kas  di  Bendahara Pengeluaran;  (2)  Kas  di  Bendahara  Penerimaan;  dan  (3)  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas. Rincian  Kas  pada  Puslit  Limnologi-LIPI  Tahun  Anggaran  2008  s.d.  2012  dapat  dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tahun  anggaran  2008  s.d.  2010  saldo  kas  di  Bendahara  Penerimaan  dan  di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00. Pada tahun anggaran 2008 s.d 2010, Kas Lainnya dan  Setara  Kas  Puslit  Limnologi-LIPI  sebesar  Rp  0,00  sedangkan  pada  tahun  anggaran 2012  dan  2011  terdapat  saldo  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  yaitu  sebesar  Rp 259.918.350,00  dan  Rp  10.147.000,00.  Saldo  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  yang  tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp 259.918.350,00 tersebut berasal dari : (1) Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 249.047.000,00; dan (2) Pengembalian  Uang  Makan  Pegawai  bulan  Desember  2012  sebesar  Rp  10.871.350,00. Kas  pada  Puslit  Limnologi-LIPI  yang  tersaji  dalam  dalam  Neraca  terbagi  menjadi  tiga jenis, yaitu:
a.  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  adalah  kas  yang  dikuasai,  dikelola,  dan  di  bawah tanggung  jawab  Bendahara  Pengeluaran  Puslit  Limnologi-  LIPI.  Pada  saat  akhir  tahun anggaran saldo kas di Bendahara Pengeluaran harus berjumlah Rp 0,00. b.  Kas  di  Bendahara  Penerimaan  adalah  kas  yang  dikuasai,  dikelola,  dan  di  bawah tanggung  jawab  Bendahara  Penerimaan  Puslit  Limnologi-  LIPI  yang  sumbernya  berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat  akhir  tahun=  anggaran,  kas  di  Bendahara  Penerimaan  harus  berjumlah  Rp  0,00, karena  di  Bendahara  Penerimaan  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  tidak  diperkenankan adanya  saldo  dalam  Neraca  yang  dilaporkan.  Namun  apabila  terdapat  saldo,  maka  saldo tersebut harus dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
c. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah Kas lainnya yang ada pada Bendahara Pengeluaran Puslit  Limnologi-LIPI  selain  kas  dari  Uang  Persediaan  (UP)/Tambahan  Uang  Persediaan (TUP). Kas Lainnya dan Setara Kas pada pemerintah biasanya berasal dari :
1) Belanja yang tidak terealisir atau pengembalian belanja;
2) Bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas Negara;
3) Pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara;
4) Belanja yang belum dibayarkan kepada yang berhak;
5) Penerimaan hibah langsung berupa kas.
Akun  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  merupakan  saldo  kas  yang  masih  berada  di bawah  tanggungjawab  Bendahara  Pengeluaran  berupa  uang  yang  masih  harus dipertanggungjawabkan atau Uang Persediaan (UP) yang harus disetorkan ke Pihak Ketiga ataupun disetorkan kembali ke Kas negara. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat saldo kas di  Bendahara  Pengeluaran  yang  merupakan  ataupun  disetorkan  kepada  Kas  Negara  yang berasal dari Belanja yang tidak terealisir atau sebagai pengembalian belanja. Berikut kasus yang terjadi :
  Pada  tanggal  26  Desember 2012  diterima  Uang  Muka  Belanja  Tunjangan  Kinerja Pegawai  tahun  2012  melalui  rekening  Bendahara  Pengeluaran  sebesar  Rp 4.347.668.000,00  kemudian  pada  tanggal  27  Desember  2012  diambil  dari  bank  sebesar uang  yang  masuk  tersebut,  kemudian  dibayarkan  kepada  pegawai  Puslit  Limnologi-LIPI oleh  Bendahara  Pengeluaran  berdasarkan  daftar  yang  dibuat  oleh  Bagian  Kepegawaian Puslit  Limnologi-LIPI  atas  dasar  kelas  jabatan,  tunjangan  kinerja  dan  jumlah  persentasi kehadiran  pegawai  ternyata  yang  dibayarkan  sebesar  Rp  4.098.621.000,00.  Atas  dasar Daftar  Perhitungan  Tukin  tersebut  ternyata  hanya  terserap  94,27%,  sehingga  masih  ada saldo  sebesar  Rp  249.047.000,00.  Pada  tanggal  31  Desember  2012  saldo  tersebut  belum disetorkan ke Kas Negara.
  Pada  tanggal  10  Desember  2012 terdapat  Uang  Muka  Belanja  Uang  Makan  Pegawai untuk  bulan  Desember  2012  di  Bendahara  Pengeluaran  sebesar  Rp  49.698.000,00.  Pada tanggal  31  Desember  2012  dibayarkan  kepada  pegawai  Puslit  Limnologi-LIPI  oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persentasi kehadiran pada bulan Desember 2012 yang dibuat  oleh  Bagian  Kepegawaian  Puslit  Limnologi-LIPI.  Atas  dasar  persentasi  kehadiran tersebut  ternyata  hanya  terserap  78,13%,  sehingga  masih  ada  saldo  sebesar  Rp 10.871.350,00,  dan  saldo  tersebut  belum  disetorkan  ke  KUN  pada  tanggal  31  Desember 2012. Mekanisme pencatatan pada basis CTA terkait dengan akun kas  adalah pada bulan Januari s.d. Desember karena menggunakan basis kas, maka ketika ada belanja yang tidak terealisir,  dana  tersebut  dikembalikan  ke  Kas  Negara  dengan  menggunakan  formulir penyetoran  SSPB.  Penyetoran  dana  tersebut  akan  mempengaruhi  realisasi  belanja  pada LRA.
Namun ketika di akhir periode karena menggunakan basis akrual, maka ketika ada saldo  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  merupakan  pengembalian  belanja  dan  belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2012, saldo tersebut harus diakui dan disajikan dalam Neraca. Agar tersaji  di Neraca, maka sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan  akun  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  pada  debet  dengan  akun  penyeimbangnya Pendapatan Yang Ditangguhkan. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun kas dapat disimpulkan bahwa :
  Komponen  kas  di  dalam  Neraca  Puslit  Limnologi  terdiri  dari  Kas  di  Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas  Lainnya dan Setara Kas. Saldo Kas di  Bendahara  Pengeluaran  yang  berasal  dari  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  sebesar  Rp 249.047.000,00,  sudah  diakui  dan  disajikan  dalam  Neraca  sebagai  salah  satu  bagian  dari Aset  Lancar  dengan  akun  penyeimbangnya  yaitu  Pendapatan  Yang  Ditangguhkan  yang merupakan bagian dari Kewajiban.
  Penerapan  konsep  akrual  terkait  dengan  akun  kas  dalam  proses  penyusunan  Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI yang berbasis Kas Modifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  yaitu  :  (1)  sudah  sesuai  dengan  PP  58  Tahun  2005  yang menyatakan  bahwa  pada  saat  akhir  tahun  anggaran  saldo  kas  di  Bendahara  Penerimaan
harus  nihil.  Bendahara  Penerimaan  wajib  menyetor  seluruh  penerimaannya  ke  rekening Kas  Umum  Negara  selambat-lambatnya  dalam  waktu  1  (satu)  hari  kerja;  dan  (2)  sudah sesuai  dengan  PP  24  Tahun  2005  yang  menyatakan  bahwa  pada  basisCTA  ini  masih dibuka  pada  akhir  periode  dengan  ditambah  suatu  jangka  waktu  tertentu  setelah  tahun buku,  sehingga  melalui  proses  penyesuaian  kas  sebesar  Rp  259.918.350,00  tercatat  dan diakui  dalam  Neraca  pada  periode  2012.  Jurnal  penyesuaian  untuk  pengakuan  saldo  kas tersebut adalah:

## 2. Piutang
Piutang  adalah  salah  satu  akun  Neraca  yang  cukup  penting.  Di  dalam  Neraca  piutang merupakan  bagian  dari  aset  lancar  yang  paling  likuid  setelah  kas.  Piutang  Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,00. Piutang  merupakan  klaim  (hak  untuk  mendapatkan)  uang  dari  entitas  lain.  Piutang  dapat timbul karena menjual barang/jasa, dan timbulnya piutang pada saat entitas menyerahkan barang/jasa  yang  dijual.  Berdasarkan  hasil  analisa  berkaitan  dengan  Piutang  dapat dijelaskan bahwa :
a. Piutang Puslit Limnologi-LIPI per 31 Desember 2012 dari TPA dan TGR sebesar 0,00, yang mengandung arti tidak ada TGR.
b.  Piutang  Puslit  Limnologi-LIPI  yang  berasal  dari  kerjasama  PNBP  yang  tersaji  dalam Neraca  per  31  Desember  2012  adalah  sebesar  Rp  0,00,  yang  mengandung  arti  tidak  ada Jasa  yang  dikeluarkan  Puslit  Limnologi-LIPI  yang  belum  dibayar  oleh  stakeholder. Piutang adalah bagian dari aset lancar yang menggambarkan adanya hak Pemerintah untuk menerima  penerimaan  berupa  kas  di  Kas  Umum  Negara  (KUN)/Daerah  dari  Pemerintah Pusat/Daerah, Mitra Kerja, dan pihak ketiga lainnya. Pada tanggal cut off apabila terdapat hak  dari  pemerintah  untuk  menagih,  maka  nilai  nominalnya  harus  dicatat  sebagai penambahan  aset  berupa  piutang  dalam  Neraca.  Basis  CTA  menghendaki  adanya pengakuan  akun-akun  akrual  antara  lain  utang  dan  piutang.  Oleh  sebab  itu,  Surat Penagihan  (SPN)  dan/atau  Surat  Pemindahan  Penagihan  Piutang  Negara  (SP3N)  PNBP yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar, maka harus dilaporkan sebagai Piutang PNBP dalam neraca. Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal seluruh tagihan yang belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal neraca.Hasil Analisa berkaitan dengan  Piutang  dapat  dijelaskan  bahwa  Puslit    Limnologi-LIPI  adalah  salah  satu  Satker yang  mengelola  PNBP  dari  transaksi  Pendapatan  Jasa  Tenaga,  Pekerjaan,  Informasi, Pelatihan  dan  Teknologi.  Realisasi  Pendapatan  Puslit  Limnologi-LIPI  tahun  2012  yang berasal  dari  Penerimaan  PNBP  adalah  Rp  313.571.252,00  atau  mencapai  100%  dari Estimasi  Pendapatannya  yaitu  Rp  313.571.252,00.  Data  Estimasi  Penerimaan  dan Realisasi PNBP dari Tahun 2008 s.d. 2012 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Puslit  Limnologi-LIPI Tahun Anggaran 2009,  2011  dan  2012  antara  Realisasi  dengan  Estimasi  atau  Anggarannya  adalah  relatif sama,  ada  sedikit  perbedaan  di  tahun  2009  tapi  perbedaan  tersebut  tidak  signifikan. Penerapan  basis  Kas  Modifikasi  terkait  dengan  akun  Piutang  dapat  dijelaskan  bahwa Piutang sudah tersaji dalam Neraca Puslit Limnologi- LIPI per 31 Desember 2012 dengan nilai Rp 0,00. Berdasarkan hasil  penelusuran data dan wawancara dengan petugas terkait ditemukan :
  Adanya  penerimaan  PNBP  dari  Pihak Ketiga  pada  tanggal  28  Februari  2013  sebesar 52.710.000,00  untuk  pembayaran  termin ketiga  kerjasama  PNBP  dan  merupakan tagihan untuk  periode  2012.  Namun  karena  keterbatasan  pemahaman  dalam  piutang,  maka penerimaan  tersebut  tidak  diakui  pada  periode  2012.  Sehingga  piutang  tersaji  di  Neraca 2012  dengan  nilai  yang  tidak  semestinya.  Jika  terjadi  pada  tanggal  cut  off  terdapat  hak untuk  menagih,  maka  nilai  nominalnya  harus  dicatat  sebagai  penambahan  aset  berupa piutang.  Piutang  tersaji  dalam  Neraca  dengan  akun  penyeimbangnya  adalah  Cadangan Piutang yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (EDL).

## 3. Persediaan
Persediaan  pada  Puslit  Limnologi-LIPI  adalah  aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau perlengkapan  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  kegiatan  operasional  dan  merupakan barang habis pakai. Persediaan Puslit Limnologi-LIPI pada akhir periode 2012 sebesar Rp 19.512.150,00.  Berdasarkan  hasil  analisa  yang  berkaitan  dengan  Persediaan  dapat dijelaskan  bahwa  beberapa  kebijakan  atas  persediaan  yang  digunakan  Puslit  Limnologi-
LIPI  antara  lain  :  (1)  Pengakuan  persediaan  terjadi  pada  saat  potensi  manfaat  ekonomi masa  depan  diperoleh  pemerintah  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur dengan andal; (2) Nilai Persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang  persediaan  tersebut  dapat  dipergunakan;  dan  (3)  Penyajian  persediaan  sebesar biaya  perolehan  karena  diperoleh  dengan  pembelian.  Saldo  persediaan  Puslit  Limnologi- LIPI  pada  akhir  periode  2012  sebesar  Rp19.512.150,00  dengan  mutasi  persediaan  pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Mekanisme  tersajinya  persediaan  dalam Neraca  dilakukan  dengan  caramelakukan pencatatan,  pengukuran  dan  penghitungan  fisik  persediaan  tersebut  per  31  Desember 2012. Jumlah tersebut berasal dari saldo persediaan tahun 2011 sebesar Rp 28.389.650,00 kemudian  ditambah  mutasi  tambah  dari  pembelian  selama  tahun  2012  sebesar  Rp 1.087.334.816,00,  lalu  dikurangi  penggunaan  selama  tahun  2012  sebesar  Rp 1.096.212.316,00, sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 persediaan Puslit Limnologi- LIPI  bersaldo  sebesar  Rp  19.512.150,00  yang  terdiri  dari  Barang  Konsumsi  sebesar  Rp 18.514.150 dan Barang Baku sebesar Rp 998.000,00. Agar tersaji saldo persediaan dalam Neraca maka harus dilakukan Rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dengan Aplikasi SAI.  Persediaan  tersaji  dalam  Neraca  dengan  akun  Persediaan  pada  debet  dan  Cadangan Persediaan  pada  kredit.  Data  Persediaan  dari  Tahun  2008  s.d.  2012  dapat  dilihat  pada Tabel 8.
Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Persediaan dapatdisimpulkan bahwa :   Tersajinya  persediaan  dalam  Neraca  adalah  dengan  dengan  melakukan  rekonsiliasi antara  Aplikasi  SIMAK-BMN  dengan  Aplikasi  SAK,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa Puslit  Limnologi-LIPI  sudah  melakukan  pencatatan,  pengukuran  dan  penilaian  terhadap persediaan.
  Rincian  Persediaan  yang  tersaji  dalam  Tabel  8  mengasumsikan  bahwa  Puslit Limnologi-LIPI  secara  bertahap  dari  2008  s.d  2012  sudah  melakukan  pengakuan  akrual terhadap  persediaan,  hal  ini  terbukti  dengan  kenaikan  yang  signifikan  atas  saldo persediaan pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

## 4. Aset Tetap
Aset  Tetap  sebagai  salah  satu  komponen  aset  yang  memiliki  nilai  terbesar,  sehingga mendapatkan penekanan dalam peraturan perundangundangan.  Kesalahan pengakuan dan pengukuran akan berdampak pada Opini BPK atas Laporan Keuangan. Pada akhir periode
2012 Puslit Limnologi-LIPI memiliki saldo Aset sebesar Rp 18.894.906.732,00.  Menurut sifat dan fungsinya Aset Tetap Puslit Limnologi-LIPI terdiri atas :
Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan bangunan; Jalan irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Aset Tetap dapat terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 4.
Dalam  PSAP  07  SAP,  Aset  Tetap  didefinisikan  sebagai  aset  berwujudyang mempunyai  masa  manfaat  12  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  Pemerintah  atau dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum.  Aset  dapat  diperoleh  oleh  Pemerintah  melalui berbagai  cara,  seperti  pembelian,  pertukaran,  hibah/donasi,  dll.  Berdasarkan  Table  9 tersebut  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2012  terjadi  perubahan  nilai  aset  yaitu  pada  aset Peralatan  dan  Mesin  dan  Aset  Tetap  Lainnya.  Aset  lainnya  seperti  Tanah;  Gedung  dan Bangunan;  Jalan  Irigasi  dan  Jaringan  tidak  mengalami  perubahan.  Kenaikan  terjadi  pada aset  Peralatan  dan  Mesin  dari  Belanja  Modal  untuk  pengadaan  peralatan  untuk  aktivitas penelitian,  dan  pada  Aset  Tetap  Lainnya,  yang  berasal  dari  Belanja  Modal  untuk pengadaan  Buku  Perpustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  (Field  Research) dalam rangka pengumpulan data-data, dapat dijelaskan bahwa :
  Nilai  aset  tetap  yang  tersaji  dalam  Neraca  berupa  tanah  yang  dimiliki  Kantor  Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 442.340.000,00 dan Rp 442.340.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap tanah yang dimiliki oleh Kantor Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.
  Nilai  aset  tetap  yang  tersaji  dalam  Neraca  berupa  Peralatan  dan  Mesin  yang  dimiliki Kantor Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar  Rp  7.373.897.732,00  dan  Rp  6.844.437.232,00.  Kenaikan  nilai  peralatan  dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Nilai  aset  tetap  yang  tersaji  dalam  Neraca  berupa  Gedung  danBangunan  yang dimiliki  Kantor  Pusat  Penelitian  Limnologi  per  31  Desember  2012  dan  2011  adalah masing-masing  sebesar  Rp  10.624.414.000,00  dan  Rp  10.624.414.000,00.  Tidak  terjadi perubahan nilai terhadap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Kantor Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.
  Nilai  aset  tetap  yang  tersaji  dalam  Neraca  berupa  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  yang dimiliki  Kantor  Pusat  Penelitian  Limnologi  per  31  Desember  2012  dan  2011  adalah masing-masing  sebesar  Rp  205.405.000,00  dan  Rp  205.405.000,00.  Tidak  terjadi perubahan  nilai  terhadap  jalan  jaringan,  dan  irigasi  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.
 Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Puslit  Limnologi  per  31  Desember  2012  dan  2011  adalah  masing-masing  sebesar  Rp 248.850.000,00  dan  Rp228.952.000,00  yang  merupakan  aset  tetap  yang  tidak  dapat dikelompokkan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan  Bangunan; Jalan, Irigasi dan  Jaringan.  Mutasi  Aset  Tetap  Lainnya  pada  tahun  2012  keseluruhannya  berasal  dari pembelian koleksi buku perpustakaan senilai Rp 19.898.000,00.
 Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang  dimiliki  Puslit  Limnologi  per  31  Desember  2012  sebesar  Rp  0,00,  artinya  tidak terdapat Konstruksi  Dalam  Pengerajaan (KDP) pada Puslit  Limnologi-LIPI selama tahun 2012.  Mekanisme  pencatatan  Aset  Tetap  dalam  Basis  CTA  memerlukan  jurnal  korolari. Ketika  terjadi  belanja  modal,  maka  2  jurnal  harus  disajikan  untuk  bisa  memunculkan pengaruh transaksi berbasis kas tersebut kepada nilai aset tetap di Neraca. Oleh karena itu muncul  akun  EDI-Diinvestasikan  Pada  Aset  Tetap  sebagai  kontra  atas  penambahan  nilai Aset Tetap pada debet.
Aset  Tetap  tersaji  dalam  Neraca  dengan  sebelumnya  melakukan  Rekonsiliasi  antara Aplikasi  SIMAK-BMN  dengan  Aplikasi  SAKPA.  Salah  satu  hal  yang  berkaitan  dengan pengakuan  Aset Tetap adalah  pengakuan penyusutan  Aset Tetap. Penyusutan  Aset Tetap diatur  oleh  PSAP  07  paragraf  53-57  dalam  SAP  berbasis  CTA,  kecuali  tanah  dan  KDP, Aset Tetap hanya dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing, mengingat bahwa suatu aset tetap yang terus menerus digunakan  tentunya  akan  mengalami  penurunan  nilai  kapasitas  dan  manfaat.  Pengakuan penyusutan  tidak  menimbulkan  kas  keluar,  tapi  tetap  diakui  sebagai  beban  yang mengurangi  nilai  aset  tetap  dalam  Neraca.  Puslit  Limnologi  sampai  dengan  tahun  2012 belum melaksanakan Penyusutan terhadap Aset Tetap sampai dengan tahun 2012. Hal ini
disebabkan oleh belum adanya peraturan yang detil dan belum ditentukannya/ditetapkannya umur manfaat ekonomi Aset Tetap yang dimiliki.  Namun  pada  tahun  2013  Puslit  Limnologi  sudah  melaksanakan  penyusutan. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Aset Tetap dapat disimpulkan bahwa :  Tersajinya Aset Tetap di Neraca mengindikasikan bahwa Puslit Limnologi-LIPI sudah melakukan pencatatan, pengukuran dan penilaian terhadap Aset Tetap.
  Dalam  basis  akrual,  penambahan  nilai  aset  tetap  tidak  hanya  dapat  berasal  dari perolehan dengan keluarnya kas/pembelian, hibah/donasi, melainkan dapat diperoleh juga dari penambahan nilai ketika ada revaluasi nilai aset tetap yang bersangkutan.
5. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul atas hak barang/jasa yang diterima oleh Puslit Limnologi-LIPI namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai/pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Pengakuan  utang  yang  dilakukan  Puslit  Limnologi-LIPI  tidak  dilakukan  secara  langsung berdasarkan  transaksi  tetapi  melalui  penyesuaian  yang  secara  terpisah  menyatakan pengakuan  utang  dan  pengurangan  Ekuitas  Dana.  Nilai  yang  digunakan  sebagai pengukuran  dan  pencatatan  kewajiban  pada  umumnya  adalah  nilai  nominal.  Jumlah Kewajiban Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 601.205.809,00.
Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa nilai Kewajiban Puslit  Limnologi- LIPI yang tersaji dalam Neraca sebesar Rp 601.205.809,00 tersebut terdiri dari : (1) Utang kepada  pihak  ketiga  sebesar  Rp341.297.459,00  terdiri  dari  Belanja  Pegawai  Yang  Masih Harus Dibayar Rp 333.303.959,00 dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Rp 7.983.500,00; (2) Pendapatan  yang ditangguhkan sebesar  Rp 259.918.350,00 yang  merupakan  kewajiban  Puslit  Limnologi-LIPI  untuk  menyetorkan  ke  KUN.  Daftar Penyajian dan Pengungkapan Utang periode 2012 bisa dilihat pada Tabel 10.
Kewajiban  pemerintah  diklasifikasikan  ke  dalam  Kewajiban  Jangka  Pendek  dan Kewajiban  Jangka  Panjang.  Utang  Jangka  Pendek  meliputi  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga, Utang  PFK,  Bagian  Lancar  Utang  jangka  Panjang,  Utang  Bunga,  dan  Utang  Jangka Pendek Lainnya. Utang Kepada Pihak Ketiga antara lain :
1) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas  pegawai,  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  diberikan  kepada  Pejabat  Negara,  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS),  TNl/Polri,  dan  pegawai  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah  yang  belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat
penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai  pada  akhir  periode  pelaporan  belum  dilakukan  pembayaran/  pelunasan/realisasi atas  hak/perjanjian/komitmen  tersebut.  Dokumen  sumber  yang  terkait  adalah  Surat Keputusan  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  atau  Surat  Keputusan  Kenaikan  Gaji  Berkala Pegawai.
2) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk membiayai  keperluan  kantor  sehari-hari,  pengadaan  barang  yang  habis  pakai  seperti  alat tulis  kantor,  pengadaan/penggantian  inventaris  kantor,  langganan  daya  dan  jasa,  lain-lain pengeluaran  untuk  membiayai  pekerjaan  yang  sifatnya  nonfisik  dan  secara  langsung menunjang  tugas  pokok  dan  fungsi  Kementerian  Negara/Lembaga,  pengadaan  inventaris kantor  yang  nilainya  tidak  memenuhi  syarat  nilai  kapitalisasi  minimum  yang  diatur  oleh Pemerintah  Pusat/Daerah  dan  pengeluaran  jasa  nonfisik  seperti  pengeluaran  untuk  biaya pelatihan  dan  penelitian,  namun  sampai  pada  akhir  periode  pelaporan  belum  dilakukan pembayaran  atau  pelunasan/realisasi  atas  hak/  perjanjian/  komitmen  tersebut.  Dokumen sumber  yang  terkait  berupa  :  tagihan  dari  penyedia  barang/jasa;  SK  Pembentukan  Tim; Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  barang/jasa;  dan  dokumen  pendukung  lainnya. Berdasarkan  penelusuran  data  yang  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  menganalisa bagaimana penerapan akun kewajiban pada Puslit Limnologi- LIPI maka dapat dijelaskan bahwa :
  Pada  tahun  2010  kewajiban  terdiri dari  Utang  Belanja  Pegawai  yang  Masih  Harus Dibayar  sebesar  Rp  33.665.386,00  dan  Pendapatan  yang  belum  disetorkan  ke  KUN sebesar Rp 12.673.500,00. Pada tahun 2011 kewajiban meliputi Pendapatan yang belum disetor ke KUN sebesar Rp 10.147.000,00.
  Pada  tahun  2012  kewajiban  terdiri  dari  :  Utang  Belanja  Pegawai  yang  Masih  harus Dibayar  Rp  333.303.959,00;  Utang  Belanja  Barang  yang  Masih  harus  Dibayar  Rp 7.983.500,00;  dan  Pendapatan  yang  belum  disetorkan  ke  Kas  Negara  atau  Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp 259.918.350,00. Penyajian Utang pada Pihak Ketiga pada Neraca Tahun Anggaran 2010-2012 dapat dilihat pada gambar 5.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Puslit Limnologi-LIPI sudahmelaksanakan  penerapan  basis  akrual  pada  akun  kewajiban,  hal  ini  terlihat  dalam Gambar 5, tahun 2012 menggambarkan bahwa kesadaran untuk melakukan penghitungan-
penghitungan  terhadap  belanja  yang  masih  harus  dibayar  semakin  tinggi  hal  ini disesuaikan  atas  dasar  pengalaman  bahwa  kewajiban  setiap  tahun  pasti  ada.  Pada  basis CTA  menyebabkan  timbulnya  akun  kewajiban,  sehingga  harus  mencatat  setiap  transaksi sesuai  terjadinya  walaupun  kas  belum  dikeluarkan.  Mekanisme  pencatatan  Kewajiaban dalam  basis  CTA  ini  yaitu  dengan  cara  melakukan  identifikasi  seluruh  kewajiban, kemudian  melakukan  penghitungan  berapa  kewajiban  yang  masih  harus  dibayar  pada periode  berikutnya  atas  beban  pada  periode  berjalan,  setelah  semua  kewajiban teridentifikasi  maka  dilakukanlah  penyesuaian  berdasarkan  masing-masing  akun.  Setelah dilakukan  penyesuaian  akhirnya  kewajiban  tersaji  dalam  Neraca.  Penerapan  basis  Kas Modifikasi terkait dengan akun Kewajiban dapat disimpulkan bahwa :
  Puslit  Limnologi-LIPI  sudah  melaksanakan  penerapan  basis  akrual  pada  akun kewajiban,  hal  ini  terlihat  dalam  Gambar  5  yangmengasumsikan  bahwa  sudah  adanya kesadaran  untuk  melakukan  penghitungan-penghitungan  terhadap  belanja  yang  masih harus dibayar semakin tinggi hal ini disesuaikan atas dasar pengalaman bahwa kewajiban setiap tahun pasti ada.
 Penerapan penerapan akrual pada akun Kewajiban masih terasa sulit dilaksanakan oleh Puslit  Limnologi-LIPI  disebabkan  masalah  birokrasi  yang  melibatkan  pihak  lain/institusi lain.  Hal  ini  terbukti  adanya  kesalahan  pengakuan  pada  tahun  2012,  dari  analisa  yang dilakukan terhadap pencatatan pada bulan tahun 2013, ditemukan adanya pembayaran atas belanja listrik dan telpon untuk tagihan bulan Desember 2012. Tagihan listrik sebesar Rp 18.104.550,00  dan  tagihan telpon  sebesar  Rp  4.107.317,00.  Kedua  tagihan  tersebut  tidak masuk  ke  dalam  perhitungan  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga  yang  sudah  dibuat,  sehingga kewajiban  yang  disajikan  dalam  neraca  per  31  Desember  2012  tersaji  dengan  nilai  yang tidak  semestinya.  Pengakuan  kewajiban/utang  agar  tersaji  dalam  neraca  adalah  dengan cara melakukan penyesuaian atas setiap pos-pos dengan akun masingmasing. Jurnal yang digunakan diantaranya adalah :
1)  Utang  sebesar  Rp  7.983.500,00  Belanja  Barang  Yang  Masih  Harus  Dibayar  (D)  pada Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (K) 2)  Utang  sebesar  Rp  333.303.959,00  Belanja  Pegawai  Yang  Masih  Harus  Dibayar  (D) pada Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (K) 3)  Utang  sebesar  Rp  259.918.350,00  Kas  Lainnya  di  Bendahara  Pengeluaran  (D)  pada Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (K).
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapatlah  disajikan  neraca  tahun  2012  yang  sudah disesuaikan dengan beberapa pos-pos akrual yang  seharusnya tersaji dalam Neraca 2012. Sebagai  bahan  perbandingan  dengan  Neraca  Puslit  Limnologi  per  31  Desember  2012 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.
Gambar 11 Neraca

## C. Dampak Dalam Penerapan Basis CTA
Penggunaan  basis  CTA  yang  bersifat  setengah  kas  dan  setengah  akrualakan memberikan dampak. Beberapa dampak dalam penerapan CTA terkait  akun-akun akrual, antara lain :
1. Dalam Pengakuan Kas
Pada basis Kas Modifikasi ada ketentuan masih dibukanya  pembukuan pada akhir periode,  sehingga  jika  terdapat  saldo  kas  pada  Bendahara  Pengeluaran  tertanggal  31 Desember  yang  berasal  dari  belanja  yang  tidak terealisir  dan  belum  disetorkan  saldo  kas tersebut ke Kas Negara, maka harus diakui dalam Neraca periode tersebut walaupun sudah masuk ke tahun berikutnya. Saldo kas supaya tersaji dalam neraca, maka harus melakukan penyesuaian  masing-masing akun, kemudian di  posting ke dalam Buku  Besar,  sehingga  menjadi  Jumlah  Saldo  Penyesuaian.  Setelah  penyesuaian  selesai dibuat  maka  tersaji  di  dalam  Neraca,  dengan  jurnal  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas  dengan akun penyeimbangnya Pendapatan Yang Ditangguhkan. Ini gambaran ketidakkonsistenan basis CTA, sehingga menimbulkan perbedaan antara LRA dan Neraca.
Dampak  dari  pengakuan  saldo  kas  tersebut  adalah  karena  LRA  berbasis  kas  dan sudah  melakukan  tutup  buku  sehingga  pengembalian  belanja  tidak  mengurangi  realisasi belanja  pada  LRA,  akhirnya  realisasi  belanja  pada  LRA  tidak  sama  dengan  yang sebenarnya.

## 2. Dalam Pengakuan Piutang dan Kewajiban
Pada  basis  CTA  pengakuan  piutang  hanya  dilakukan  dengan  cara  mendebet Piutang  yang  bersangkutan  dan  mengkredit  Cadangan  Piutang,  sama  sekali  tidak  ada pengakuan  pendapatan  sebagai  akibat  adanya  pengakuan  piutang,  sehingga  dampaknya LRA  yang  sudah disetujui  DPR/DPRD sama sekali tidak memasukkan unsur pendapatan tersebut.  Dampak  dari  basis  CTA  dalam  hal  pengakuan  kewajiban/utang  adalah  karena basis CTA tidak memberi motifasi suatu entitas untuk secepat  mungkin mengidentifikasi dan menghitung jumlah Utang yang harus dibayar kepada Pihak Ketiga, sehingga bisa saja terjadi kesalahan tidak tersaji dalam neraca karena belum dilakukannya penghitungan pada akhir  periode  atau  sudah  tersaji  dalam  neraca  tapi  dengan  nilai  yang  tidak  semestinya. Pengakuan  Utang/kewajiban  memang  terasa  sulit  bagi  Puslit  Limnologi-LIPI  mengingat beberapa hal antara lain: keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya; dan melibatkan pihak lain/institusi  lain,  maka  menyebabkan  kesulitan  dalam  penghitungan  kewajiban.  Dampak dari  pengakuan  Utang  kepad  Pihak  Ketiga  tersebut  adalah  karena  LRA  berbasis  kas  dan sudah  melakukan  tutup  buku  sehingga  Belanja-belanja  yang  masih  harus  dibayar  tidak menambah  realisasi  belanja  pada  LRA,  akhirnya  realisasi  belanja  pada  LRA  tidak  sama dengan yang sebenarnya.
3.  Dalam  Pengakuan  Aset  Tetap,  dan  Penyusutan  Pada  basis  CTA  berdampak  terjadinya perbedaan  antara  penambahan  Aset  Tetap  dengan  Belanja  Modal,  hal  ini  disebabkan antara  lain  oleh  adanya  mutasi  aset  tetap  dari  transfer  masuk,  reklasifikasi,  dan pengembangan  nilai  aset  tetap;  atau  karena  penglasifikasian  belanja yang membingungkan antara belanja modal dengan belanja barang, hal ini biasanya terjadi pada perolehan  peralatan  yang  sekiranya  berbentuk  kecil.  Dampak  lainnya  dari  basis  CTA terhadap  Aset  Tetap  adalah  bisa  terjadi  kesalahan  pengakuan  aset  tetap  yang  berbeda antara  LRA  dengan  Neraca.  Di  dalam  LRA  ada  aset  yang  berasal  dari  Belanja  Modal, sedangkan di Neraca diakui sebagai Belanja Barang, hal ini disebabkan adanya pengadaan aset  tetap  dari  Belanja  Modal  tetapi  diakui  sebagai  Belanja  Barang,  atau  sebaliknya  aset diperoleh  dari  belanja  barang  pemeliharaan,  tapi  karena  menambah  nilai  aset  sehingga diakui  menjadi  aset,  timbul  perbedaan  perolehan  aset  di  LRA  dengan  di  Neraca. Berdasarkan  PP  24  Tahun  2005,  diatur  bahwa  Aset  Tetap  disajikan  berdasarkan  biaya perolehan  dikurangi  akumulasi  penyusutan.  Apabila  terjadi  kondisi  yang  memungkinkan penilaian  kembali,  Aset  Tetap  disajikan  dengan  penyesuaian  pada  Aset  Tetap  dan Diinvestasikan  pada  Aset  Tetap.  Namun  pada  praktiknya  belum  ada  peraturan-peraturan yang  detil  dalam  pengukuran  dan  penghitungan  penyusutan  Aset  Tetap  tersebut  yang diberlakukan  pada  Pemerintah,  sehingga  berdampak  banyak  entitas  yang  belum melakukan perhitungan penyusutan.

## D. Langkah-Langkah Dalam Penerapan Basis Akrual Penuh
Penerapan  Basis  Akrual  penuh  pada  Pemerintahan  Indonesia  harus  dilaksanakan tahun  2015.  Namun  pada  kenyataannya  sampai  sekarang  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  tersebut  belum  terealisasi  dengan  maksimal,  walaupun  peraturan  tentang  standar akuntansi akrual telah  diterbitkan. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih  akuntabel  memerlukan  langkah-langkah  upaya  dan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak. Langkah-langkah  tersebut  meliput  cara-cara  dalam  penerapan  akuntansi  akrual  dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Menerapkan Pengeluaran sesuai Estimasi Pengeluaran Pada akhir tahun ketika terdapat saldo di kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Belanja Uang Makan Pegawai yang  tidak  terserap  100%.  Solusinya  adalah  ketika  bulan  November  harus  dibuatkan Estimasi Pengeluaran dengan perhitungan yang detil untuk bulan Desember sehingga pada akhir  tahun  sudah  dapat  memprediksi  belanja  yang  akan  dibayar,  sehingga  tidak  terlalu banyak  yang  tidak  terserap.  Cara  lain  yang  berhubungan  dengan  Rekap  Daftar  Absensi Pegawai  untuk  dasar  pembayaran  Uang  Makan  Pegawai  bulan  Desember  dibutuhkan suatuaplikasi  yang  dapat  menghitung  secara  cepat,  sehingga  pada  tanggal  31  Desember sudah  dapat  diketahui  berapa  dana  yang  tidak  terserap  dan  segera  disetorkan.  Jika  saldo kas di bendahara pengeluaran terlalu besar, hal ini menggambarkan lemahnya kontrol atas pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran.

## 2. Rekonsiliasi dan Validasi Aset Tetap
Dalam  penerapan  dalam  basis  akrual,  terkait  dengan  penyajian  aset  tetap  pada Neraca,  bisa  saja  berbeda  dengan  belanja  modal  yang  ada  pada    LRA.  Agar  sama  maka harus melakukan :
a. Harus melakukan Rekonsiliasi antara data keuangan (yang terdapat  pada aplikasi SAI) dengan data BMN (yang terdapat pada aplikasi SIMAK-BMN).
b.  Harus  melakukan  Validasi  Aset  Tetap  di  Neraca.  Validasi  dilakukan  dengan  cara:  (1) Membandingkan jumlah aset dalam Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel dengan jumlah aset tetap dalam neraca. Jumlah aset tetap dalam laporan BMN harus sama dengan jumlah  aset  tetap  yang  ada  di  Neraca;  dan  (2)  Membandingkan  antara  pertambahan  aset tetap  dalam  neraca  dengan  Realisasi  Belanja  Modal  dalam  LRA.  Jika  terjadi  perbedaan yaitu jumlah aset tetap di Neraca yaitu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset tetap di  LRA,  maka  harus  dilakukan  jurnal  penyesuaian.  Perbedaan  disebabkan  adanya pengadaan aset tetap dari Belanja Modal tetapi diakui sebagai Belanja Barang.

## 3. Pengakuan Penyusutan Aset tetap
Pada  basis  CTA,  penyusutan  aset  tetap  bahwa  penyusutan  sudah  harus  diakui,  tetapi karena peraturan untuk pengukuran dan pengakuannya belum jelas, maka pada tahun 2012 Puslit  Limnologi-LIPI  belum  mengakui  penyusutan  dalam  laporan  keuangan.  Pada  tahun 2012,  Puslit  Limnologi-LIPI  sudah  melakukan  penyusutan  terhadap  aset  tetap  yang dimilikinya.
4. Pengidentifikasian dan Pengakuan Utang PFK
Penerapan  konsep  akrual  terkait  dengan  kewajiban/utang  kepada    pegawai  dalam hal  pengakuan  utang,  bisa  terjadi  kesalahan  tidak  tersaji  dalam  neraca  atau  tersaji  dalam neraca tapi nilainya tidak sesuai, agar tidak terjadi kesalahan atau sudah bisa diakui dalam neraca utang tersebut pada akhir periode, maka sebelum periode berakhir sudah dilakukan identifikasi dan penghitungan berapa utang yang belum dibayar kepada pegawai atas dasar Dokumen Mutasi terkait (SK-SK).
Penghitungan  tersebut dilakukan dengan menggunakan  Aplikasi  Gaji  yang sudah tersedia.  Masing-masing  data  diinput  dalam  aplikasi,  setelah  proses  penginputan  selesai maka akan terrekap dalam Daftar Rekapitulasi Gaji  Pegawai (Kekurangan  Gaji Pegawai) berapa  jumlah  seluruhnya  gaji  yang  masih  harus  dibayar  atau  yang  menjadi  utang  pada akhir  periode.  Kesalahan  bisa  juga  terjadi  ketika  adanya  tagihan  dari  pihak  ketiga  yang diakui sebagai Belanja Barang Yang Masih  Harus Dibayar, misalnya  saja tagihan telpon, listrik,  dan  air.  Agar  tidak  terjadi  kesalahan  pada  pembuatan laporan  keuangan  atau  data utang  tersaji  dengan  nilai  yang  sesungguhnya  di  neraca  sebaiknya  pada  tanggal  31
Desember sudah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga sehingga tidak menimbulkan utang,  kalaupun  harus  tetap  melewati  periode  tersebut,  maka  padaakhir  periode  harus dikomunikasikan  ke  pihak  ketiga  tersebut  berapa  tagihan  yang  harus  dibayar  atas penggunaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2012.
Pada  akhir  tahun  anggaran  dalam  rangka  menginformasikan  adanya  tambahan belanja akrual dari belanja  yang masih harus dibayar berupa  Utang Kepada Pihak Ketiga atau  Utang  Perhitungan  Fihak  Ketiga  (PFK)    maka  disajikan  Informasi  Pendapatan  dan Belanja Secara Akrual yang dilengkapi dengan LRA menurut Basis akrual. LRA ini dibuat untuk  mengakomodir  akun-akun  akrual  yang  tidak  masuk  pada  LRA  berbasis  kas.  LRA menurut basis akrual dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.
Laporan Realisasi Anggaran menurut Basis Akrual adalah laporan yangmenggabungkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual(ditambah/dikurangi),  sehingga  tersaji  Informasi  Akrual  tersebut.LRAini  disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai lampiran.
5. Kondisi Yang Mendukung
Penerapan basis akrual penuh yaitu pada tahun 2015, diperlukan jugakondisi-kondisi yang mendukung, antara lain :
a. Komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan. Dukungan  para  pengambil  keputusan,  merupakan  hal  yang  terpenting  karena  upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama.
b. Sosialisasi dan Pelatihan :
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai  kebijakan  dan  dilakukan  berbagai  sosialisasi  kepada  seluruh  pihak  yang  terkait, sehingga  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dapat  berjalan  dengan  baik tanpa  ada  resistensi.  Karena  adanya  resistensi  pihak  internal  terhadap  perubahan  ke  arah
sistem  akuntansi  berbasisakrual  maka  diperlukan  Sosialisasi  dan  Pelatihan  yang berjenjangmeliputi  pimpinan  level  kebijakan  sampai  dengan  pelaksana  teknis,dengan tujuan  sosialisasi  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  skill  pelaksana,  membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak.
c. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional. Penyiapan  dan  penyusunan  Laporan  Keuangan  memerlukan  SDMyang  menguasai akuntansi pemerintahan.
d.  Adanya dukungan dari pengawas  Internal/Eksternal, karena perubahan basis akuntansi diharapkan  akan  mengubah  cara  pemeriksaan  yangdilakukan  oleh  pengawas Internal/Eksternal.
e.  Tersedianya  Sistem  Teknologi  Informasi,  berupa  aplikasi-aplikasi  Keuangan  yang mampu  mengakomodir  persyaratan-persyaratan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis akrual.

## III. KESIMPULAN
Penerapan basis akrual bukanlah hal yang mudah dilaksanakan di Indonesia, untuk itu  pemerintah  memutuskan  untuk  mengadopsi  basis  akrual  secara  bertahap,  hal  ini dijelaskan  dalam  PP  No.  24  Tahun  2005.  Berdasarkan  PP  tersebut  akuntansi  pemerintah menggunakan  akuntansi  berbasis  Kas  Modifikasi  (Cash  Toward  Accrual/CTA)  artinya penggunaaan basis kas pada  LRA untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan penggunaan basis akrual pada Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah  melihat  data-data  Laporan  Keuangan  Puslit  Limnologi-LIPI  dan  keterangan- keterangan  yang  diperoleh  dari  beberapa  pihak  terkait,  maka  dapatlah  suatu  gambaran seperti yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Akrual Pada Neraca Puslit  Limnologi-LIPI sudah melakukan pencatatan, pengakuan dan penyajian akun-akun akrual dalam Neraca.
a. Pengakuan Kas
Pada akhir periode 2012 Puslit Limnologi-LIPI tidak memiliki kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat saldo kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan Pengembalian  Belanja  yang  belum  disetorkan  pada  tanggal  31  Desember  2012. Namun  Puslit  Limnologi-LIPI  sudah  melaksanakan  pencatatan  dan  pengakuan terhadap  akun  akrual  tersebut,  sehinggadiakui  dan  disajikan  dalam  Neraca,  kas sebesar Rp 259.918.350,00, melalui proses penyesuaian.
b. Pengakuan Piutang dan Utang
Dari  hasis  analisis  dinyatakan  bahwa  penerapan  akrual  terkait  dengan pengakuan  piutang  dan  utang  masih  sulit  dilaksanakan  olehPuslit  Limnologi- LIPI  ,  terbukti  masih  adanya  pos-pos  yang  belumdiakui  pada  periode  2012. Penyajian  Piutang  dalam  Neraca  adalahPiutang  (pada  debet)  dengan  akun penyeimbangnya yaitu CadanganPiutang (pada kredit). Sedangkan Utang tersaji di  Neraca  adalah  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga  bagian  dari  Kewajiban  dengan
akun  penyeimbangnya  Dana  Yang  Harus  Disediakan  Untuk  Membayar  Utang Jangka Pendek
c. Persediaan
Dalam hal akun persediaan, pada akhir tahun 2012 Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan  pengakuan  dan  pengukuran.  Persediaan  yang  disajikan  dalam neraca  berdasarkan  hasil  perhitungan  fisik  di  lapangan  dan  pengukuran  yang dicatat  dan  disajikan  sebesarbiaya  perolehannya.  Piutang  tersaji  di  Neraca sebagai  bagian  dari  asset  lancar  dengan  akun  penyeimbangnya  Cadangan Persediaan  yang  berada  di  bagian  Ekuitas  Dana  Lancar  (EDL).  Puslit Limnologi-LIPI  sudah  melaksanakan  pencatatan  dan  pengakuan  terhadap  akun persediaan, sehingga persediaan tersaji dalam Neraca sebesar Rp19.512.150,00 melalui proses rekonsiliasi antara aplikasi SIMAKBMN dengan aplikasi SAK
d. Aset Tetap
Dalam  penyajian  Aset  Tetap,  Puslit  Limnologi-LIPI  sudah  melaksanakan Rekonsiliasi  antara  data  keuangan  dengan  data  BMN  dan  melaksanakan Validasi Aset Tetap di Neraca sehingga jumlah asset tetap dalam laporan BMN sudah  sama  dengan  jumlah  aset  tetap  yang  ada  di  Neraca.  Aset  tetap  Puslit Limnologi-LIPI  diakui  dalam  neraca  sebesar  Rp  18.894.906.732,00,  melalui proses rekonsiliasi antara aplikasi SIMAK-BMN dengan aplikasi SAK.
e. Penyusutan Aset Tetap
Dalam  hal  pengakuan  Penyusutan  Aset  tetap,  Puslit  Limnologi-LIPI  sampai dengan  tahun  2012  belum  melakukan  penyusutan,  namun  pada  tahun  2013 sudah mulai melakukan penghitungan penyusutan.
2. Dampak Dalam Penerapan CTA
Pada  praktiknya  basis  Kas  Modifikasi/CTA  kurang  mendapat  dukungan,  hal  ini  tidak menjadi  mustahil  kalau  dalam  praktiknya  terdapat  pos-pos  akrual  di  neraca  yang kemungkinan tidak tercatat dengan semestinya.  Beberapa dampak dalam penerapan CTA antara lain:
a.  Dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang  masih  menggunakan  basis  kas, kemungkinan timbul informasi tidak relevan dan akuntabelatas LRA tersebut.
1) Pengakuan saldo kas tidak mengurangi realisasi belanja di LRA.
2) Pengakuan utang tidak menambah realisasi belanja di LRA
3)  Pengakuan  aset  tetap  adalah  bisa  terjadi  kesalahan  pengakuan  assettetap  yang berbeda antara LRA dengan Neraca, di dalam LRA ada belanja aset yang berasal dari  Belanja  Modal,  sedangkan  diNeraca  diakui  sebagai  Belanja  Barang,  atau sebaliknya di LRA diakui belanja barang namun di Neraca diakui sebagai belanja modal.
3. Langkah-langkah yang untuk menghadapi basis akrual penuh Langkah yang dilakukan dalam menghadapi penerapan basis akrual penuh tahun 2015 adalah:
a.  Menerapkan  Estimasi  Pengeluaran  pada  bulan  November,  untuk  menghitung perkiraan  pengeluaran  bulan  Desember,  sehingga  ketika  akhir  periode  sudah  bisa diprediksi belanja apa saja yang bisa diakui sebagai pengeluaran periode tersebut.
b.  Terkait  dengan  penyajian  aset  tetap  pada  Neraca  bisa  saja  berbeda  dengan  belanja modal  yang  ada  pada  LRA,  maka  harus  dilakukan  rekonsiliasi  antara  petugas SAKPA dengan petugas SIMAK- BMN.
c.  Adanya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik  antara  Bagian  Keuangan,  Bagian Umum  dan  Institusi  yang  terkait  sehingga  sebelum  periode  berakhir  sudah  bisa dilakukan pengidentifikasian, penghitungan dan pengukuran atas piutang dan utang.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN
Ahrens, J. 2008. Overcoming the subyective-objective devide in interpretive Ankarath, N., dkk. Memahami IFRS : Standar Pelaporan Keuangan Internasional.Indeks. 2012.
Bakar, Abu. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. 2013.
Baridwan, Zaki. Intermediate Accounting.BPFE-Jogyakarta, Jogyakarta. 2010.
Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta. 2010.
Halim  Abdul,  Kusufi.  Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi  Keuangan  daerah.  Salemba Empat. Jakarta. 2012.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogjakarta.2009.
Modul Pelatihan: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Jakarta. 2004.
Nordiawan, D. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. 2006.
Nordiawan,  D.,  Putra,  I.S.,  Rahmawati,  M.  Akuntansi  Pemerintahan.  Salemba  Empat, Jakarta. 2012.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012  :  Penyusunan  Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  233/PMK.05/2011  :  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 : Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 : Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 : Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan
Reeve,  J.M.,  et  all.  Principles  of  Accounting-Indonesia  Adaftation.  Salemba  Empat. Jakarta. 2009.
Rudianto. Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Airlangga, Jakarta. 2009.
Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat. Jakarta. 2009.
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 : Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 15 tahun 2004 : Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
Yusup, Al. Haryono. Dasar-dasar Akuntansi. STIE YKPN. Yogyakarta. 2011. Kepmendagri No. 29 tahun 2002 : Kebijakan Akuntansi

## M. Imam Sundarta dan Ester Rosita dari Fakultas Ekonomi Univesitas Ibn Khaldun