Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 128-132| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH
I Wayan Agus Yudana, INyoman Sujana, A.A.SagungLaksmiDewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Korupsi dana subsidi adalah hal biasa di masyarakat dan sering terdengar melalui media dan berita di berbagai tempat. Hibah ini sering menimbulkan berbagai masalah, khususnya yang timbul dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD),  baik  selama  pelaksanaan  maupun  pengelolaan  atau  pembayaran.  Ada  banyak penyalahgunaan dana subsidi untuk keuntungan pribadi. Sesuai dengan latar belakang dimaksud, penelitian ini fokus pada penguraian pengaturan tentang tindak pidana  korupsi dana  hibah dan pendeskripsian sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan tipe penelitian normatif dan datanya bersumber pada studi pustaka dan hukum positif yang berlaku. Pada perkara Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps terdakwa dengan inisial IWB sudah secara nyata melakukan korupsi pada dana hibah sesuai perundangan berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum dengan pidana kurungan satu tahun dan bayar ganti rugi lima puluh juta rupiah. Seandainya tidak membayar denda itu, digantikan dengan penjara  1  bulan  dan  ia  harus  mengembalikan  uang  negara  senilai  tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah.  Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 20 Tahun 2001, maka hukuman penjara dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi dana hibah.
Kata Kunci: Dana Hibah; Pengaturan; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Corruption of subsidy funds is common in the community and is often heard through the media and news in various places. These grants often cause various problems, especially those arising from the Regional Budget (APBD), both during implementation and management or payment. There is a lot of abuse of subsidized funds for personal gain. In accordance with the background description, this research focused on the elaboration of the regulation regarding  the  criminal  act  of  corruption  of  grant  funds  and  the  description  of  criminal  sanctions  against perpetrators  who  commit  criminal  acts  of  corruption  of  grant  funds.  This  study  was  designed  using  a  type  of normative  research,  and  the  data  was  collected  from  literature  studies  and  positive  laws  that  apply.  In  case Number: 32 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Dps the defendant with the initials IWB had actually committed corruption in  the  grant  funds  according  to  the  law  in  force,  henceforth  the  Panel  of  Judges  sentenced  them  to  one  year imprisonment and paid compensation fifty million rupiah. If he did not pay the fine, it would be replaced with a 1-month prison term and he would have to return the state money worth three hundred and fifty million rupiah. After the analysis was done, it can be concluded that according to the provisions of Article 2 and Article 3 of Law 20 of 2001, the prison sentence may be imposed on the perpetrators of the crime of grant funding.
Keywords: Corruption; Regulation; Grant Funds

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  adalah  momok  bagi  setiap  negara  di  dunia.  Korupsi  yang  sangat  kuat  akan  memiliki konsekuensi  dari  pembangunan  yang  terhambat  di  suatu  negara  (Cohan,  2000).  Kesan  pemerintah menjadi buruk karena korupsi tidak dapat diberantas. Implikasinya ketidakpercayan publik muncul pada pejabat dan kurang patuh pada keberlakuan hukum, sehingga masyarakat miskin pun terus menjulang tinggi  (Djelantik,  2008).  Korupsi  adalah  masalah  yang  saat  ini  dirasakan  lebih  cepat  seiring  dengan semakin  berkembangnya  bangsa  yang  maju.  Meningkatnya  kebutuhan  juga  mendorong  mendorong seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  (Hamzah,  2005).  Korupsi  mendapatkan  perhatian lebih banyak bila dibanding masalah lain di seluruh permukaan bumi.
Korupsi  adalah  tindakan  melawan  hukum  dengan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain (Zulkifli, Fitriati, & Ferdi, 2018). Memahami korupsi, baik dalam arti hukum dan dalam arti umum, sebenarnya  sama.  Ini  berarti  merujuk  secara  hukum  pada  unsur-unsur  pelanggaran  sebagaimana dirumuskan  dalam  undang-undang,  sementara  korupsi  umumnya  ditafsirkan  lebih  sebagai  tindakan suap,  penyalahgunaan  wewenang  atau  melawan  hukum  yang  merusak  diri  sendiri,  pengaruh perdagangan yang tercela di alam. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi dari korupsi atau korupsi Latin dimulai corruptio kata dasarnya corrumpere , sebutan Latin yaitu yang lebih tua. Bersumber dari bahasa  Latin  datang  ke  bahasa  Eropa  antara lain  Inggris,  yaitu  korupsi,  Perancis  adalah  korupsi  dan Belanda korupsi. Kata itu berasal dari bahasa Indonesia, yaitu  korupsi. Kita harus menyadari bahwa peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tidak hanya akan memiliki konsekuensi pada hilangnya negara dan ekonomi nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa dan negara.
Korupsi menjadi kejahatan luar biasa karena melanggar hak sosial ekonomi masyarakat, bukan lagi  termasuk  kejahatan  biasa  (Djaja,  2010).  Semua  bidang  kehidupan  akan  terkena  imbas  korupsi. Korupsi bisa membuat negara menjadi labil dan tidak aman, pembangunan sosial ekonomi dan politik pun ikut terancam, nilai demokrasi dan moralitas turut tercoreng (Poveda, Carvajal, & Pulido, 2019). Perlahan  perubahan  ini  akan  membudaya  di  masyarakat.  Cita-cita  mewujudkan  masyarakat  adil makmur menjadi terancam.
Sejauh ini, korupsi telah ditoleransi oleh pihak tertentu daripada diberantas, sementara korupsi adalah  perbuatan  jahat  yang  memiliki  pengaruh  pada  kepentingan  berbeda  terkait  dengan  hak  asasi manusia,  ideologi,  ekonomi  dan  finansial,  sehingga  moral  nasional  sulit  diatasi.  Kesulitan  dalam mengatasi korupsi atau mengurangi korupsi dapat dapat dilihat dari pembebasan bebas tersangka dalam kasus korupsi atau sedikitnya hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka dalam kasus korupsi yang tidak  sebanding  dengan  apa  yang  dia  lakukan.  Ini  sangat  berbahaya  bagi  keuangan  negara  dan menghambat  pembangunan  nasional.  Jikalau  ini  terjadi  dalam  waktu  yang  berulang-ulang,  itu  bisa berimbas pada berkurangnya rasa adil dan percaya diri pada aturan oleh warga negara (Riawati, 2016).
Belakangan ini, kasus korupsi dalam dana bersubsidi berlangsung di masyarakat dan terdengar lewat  media  dan  informasi  di  semua  lokasi.  Hibah  adalah  jenis  pengeluaran  daerah  yang  menarik perhatian  banyak  pihak,  tidak  hanya  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat,  tetapi  juga  pemerintah, anggota  dewan  legislatif  daerah,  bupati,  gubernur,  walikota  yang  memiliki  minat  dalam  dana  hibah, sehingga dana yang disumbangkan memiliki risiko cukup tinggi untuk disalahgunakan atau dianiaya.
Ada sejumlah masalah yang berkaitan dengan dana hibah, termasuk ketentuan dana hibah yang tidak mematuhi persyaratan atau prosedur pembayaran, bantuan hibah tidak diterima atau diterima oleh beberapa  pemegang  hak  sebagaimana  dinyatakan  dalam  proposal  yang  sengaja  dibuat  fiktif.  Dalam praktiknya selama ini, dana hibah ini sering menimbulkan berbagai masalah, khususnya yang timbul dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik selama pelaksanaan maupun pengelolaan atau pencairan (Arifin & Yusnita, 2017). Ada banyak penyalahgunaan dana subsidi untuk keuntungan pribadi.  Urusan  pemerintah  daerah  didukung  dengan  adanya  hibah  sebagai  konsep  pemberian  hibah oleh pemerintah. Tujuan program dan aktivitas pemerintah dapat terwujud sembari prinsip adil, sopan, rasional dan manfaat bagi masyarakat bisa dihormati yang selaras dengan prinsip tata kelola keuangan daerah.
Dalam  beberapa  kasus,  dana  yang  digunakan  untuk  hibah tidak  sejalan  dengan  proposal  yang diajukan,  biasanya  digunakan  secara  pribadi  untuk  memperkaya  diri  (Pradana,  2020).  Selain  itu, akuntabilitas  untuk  pengeluaran  biasanya  tidak  didukung  oleh  bukti  lengkap  dan  waktu  pengiriman lebih lama karena SPJ fiksi yang memakan waktu.
Korupsi benar-benar busuk, jahat, dan merusak (Widiastuti, 2009). Berkenaan dengan berbagai bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia, misalnya: korupsi dalam pembelian barang dan paket, penggelapan,  peningkatan  anggaran,  penyalahgunaan  anggaran,  dan  subsidi  serta  bantuan  sosial. Korupsi  dana  subsidi  memunculkan  sejumlah  aktor  penting  korupsi,  antara  lain  kepala  daerah, pemegang  jabatan  lingkungan  pemerintah  daerah,  serta  staf  dan  atasan  legislatif  daerah  (Setiyono, 2017).
Berdasar permendagri tentang pedoman untuk manajemen keuangan daerah, pengeluaran subsidi adalah selektif dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, rasionalitas dan ditentukan oleh keputusan  daerah.  Dengan  pemberlakuan  peraturan  menteri,  kemudian  terdapat  penyempurnaannya, maka  subsidi  menjadi  semakin  selektif  dan  lebih  ketat  sejak  tahun  fiskal  2012.  Kriteria  seperti
pembatasan pemberian subsidi, pengajuan proposal bagi subsidi, penetapan anggaran, pewujudan dan penyalurannya  sampai  dapat  mengantisipasi  penyimpangan  dalam  mekanisme  subsidi  dari  proses pengajuan proposal atau aplikasi untuk subsidi, penganggaran oleh pemerintah daerah, pembentukan dan  distribusi  dana  subsidi,  sampai  akuntabilitas  dan  pemantauan  serta  evaluasi  pembiayaan  hibah, diperlukan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  agar  mekanisme  subsidi  melalui  tahapannya  bisa diantisipasi.
Ekonomi negara yaitu kehidupan perekonomian yang dirancang sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan/usaha  kemasyarakatan  yang  individual  berdasar  kebijaksanaan  pemerintah  di  pusat ataupun daerah menurut berlakunya perundangan, tujuannya agar bermanfaat, sehingga hidup rakyat menjadi  makmur  dan  sejahtera  (Mas,  2014).  Perundangan  menyebut  terdapat  unsur  yang  diterapkan pada  keadaan  tertentu  yang  dalam  implementasinya  bisa  menjadi  sarana  pemberatan  pidana  untuk pelaku  kejahatan,  yaitu  jika  melakukan  perbuatan  jahat  pada  dana-dana  ditujukan  pada  penanganan sosial, krisis ekonomi dan moneter serta kejahatan korupsi.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan pengaturan tentang tindak pida korupsi dana hibah dan mendeskripsikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunankan  untuk  mendesain  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Data skunder  yang  diperoleh  dari  Undang-Undang,  hasil  penelitian,  dan  koran  merupakan  sumber  data penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini.  Metode  kualitatif  merupakan  metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  tulisan  ini,  dan  hasil analisis data disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DANPEMBAHASAN

## Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah
Korupsi dijalankan untuk membuat kaya pribadinya atau orang lain hal itu adalah bertentangan dengan hukum  (Wiyono,  2005).  Definisi  korupsi  secara  yuridis  ataupun  dilihat  dari  segi  umum  sebenarnya adalah sama. Pembedanya adalah kalau dari yuridis arahnya ke unsur delik sudah terformulasi pada perundangan,  disisi  lain  korupsi  dalam  pandangan  umum  diartikan  penyuapan,  wewenang disalahgunakan  dan  tidak  sesuai  hukum,  hanya  untuk  untuk  dirinya,  menjualbelikan  pengaruh,  dll, sifatnya tidak baik (Kristiana, 2016).
Di  Indonesia,  langkah-langkah  untuk  membentuk  hukum  positif  untuk  menangani  masalah korupsi  telah  dilakukan  selama  beberapa  periode  sejarah  dan  melalui  beberapa  periode  perubahan undang-undang. Dalam KUHP sebenarnya ada ketentuan yang mengancam tindak pidana orang yang melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat terkait dengan korupsi. Kurang  efektifnya  ketentuan  KUHP  mengantisipasi  dan  memecahkan  masalah  korupsi,  sehingga dibentuk  perundangan  baru  agar  bisa  meminimalisasinya.  Harapan  yang  diinginkan  adalah  supaya perundangan baru tersebut mampu mengisi dan menjadikan KUHP sempurna.
Dana hibah dikatakan sebagai barang, finansial atau pelayanan yang diberikan pemerintah satu ke  lainnya,  usaha  daerah,  publik  dan  organisasi  masyarakat  bersifat  tidak  berkelanjutan  dan  bersifat membatasi  dan  dimaksudkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  urusan  pemerintahan.  Dana  subsidi disalahgunakan  termasuk  tindak  pidana  korupsi  jika  unsur  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain, dipenuhi,  bahwa  manfaat  bantuan  sosial  sudah  dipakai  untuk  kepentingan  sendiri  atau  lainnya  dan menyimpang dari maksud semula dana bantuan yang ditunjuk.
Subsidi bantuan sosial oleh negara adalah agenda pemerintah termasuk pada APBN atau APBD yang tercantum pada Permendagri No. 32 setiap subsidi untuk bantuan sosial pemerintah dalam bentuk uang  atau  benda  tidak  berbeda  dengan  hukum  yang  ditetapkan.  Jika  manfaat  bantuan  sosial disalahgunakan  dan  tidak  mematuhi  aturan,  bantuan  sosial  disalahgunakan  telah  memenuhi  unsur berbahaya  bagi  situasi  finansial  atau  ekonomi  negara  disebabkan  tidak  sejalan  dengan  konsep  yang disediakan oleh APBD, untuk membangun serta menyejahterakan rakyat.
Penyimpangan manfaat bantuan sosial pun sudah memenuhi unsur penyelewenangan wewenang di dalamnya,  karena menurut perundangan yang berlaku dana subsidi dikucurkan ke komunitas atau grup  masyarakat  khusus.  Penggunaan  bantuan  sosial  juga  diatur  dalam  Pasal  24,  ayat  (6)  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011; rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan bantuan bencana.
Dalam  KUHP  ada  fakta  bahwa  ada  ketentuan  yang  mengancam  pelanggaran  orang  yang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan terkait korupsi. Ketidakefektifan aturan pada KUHP untuk menanggulangi  korupsi,  Itulah sebabnya  sebuah  undang-undang  telah  dirancang  untuk  memberantas masalah korupsi dengan harapan orang-orang dan untuk memperbaiki kekurangan dalam hukum pidana.

## Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah
Sanksi pidana ialah tipe sanksi yang diberikan pada orang yang melanggar dan merugikan kepentingan banyak orang. Intinya sanksi pidana adalah jaminan bagi pemulihan tingkah laku orang yang berbuat jahat. Kerap sanksi diberikan sebagai ancaman terhadap manusia menjadi tidak bebas.
Pidana adalah penghukuman atau kenestapaan secara sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan dan terpenuhinya syarat tertentu (Andrisman, 2009), sedangkan Saleh mengemukakan pendapat, pidana adalah respon terhadap delik, dan berupa hukuman dengan sengaja oleh Negara pada pembuat delik (Chaerudin, 2013).
Sanksi pidana adalah sanksi yang lebih keras daripada pengenaan sanksi dalam hukum perdata dan  administrasi.  Pendekatan  yang  dikembangkan  adalah  langkah  pencegahan  dan  meminimalisir kejahatan bersarana hukum pidana dengan pelanggaran yang dijatuhi sanksi pidana.
Berdasarkan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps, bahwa tersangka atas nama  yang berinisial  IWB  melakukan  pelanggaran  hukum.  Dari  kasus  tindak  pidana  korupsi  dana  hibah  Studi Putusan  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps  terdakwa  yang  berinisial  IWB  melakukan  perbuatan tersebut  dengan  cara  tersangka  atas  nama  yang  berinisial  IWB  setelah  menerima  uang  dana  hibah tersebut  dari  bendesa  adat  sesuai  dengan  Kwitansi  penyerahan  dana  aci  masing-masing  sebesar  Rp. 100.000.000,-  tanggal  17  Februari  2014  dan  Rp.  250.000.000,-  pada  tanggal  28  Maret  2014  untuk dimasukan kedalam  kas Desa Adat dan dicatatkan dalam buku  kas. Namun oleh tersangka uang kas tersebut  tidak  dicatatkan  dalam  buku  kas  sebagai  penerimaan  dan  menyatakan  kepada  bendesa  adat bahwa  uang  tersebut  dipergunakan  untuk  melakukan  pembayaran  masing-masing  sebesar  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  pada  tanggal  17  Februari  2014  untuk  pembayaran  pelunasan pembelian Gong dan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima piluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2014 untuk pembayaran terima gedung SMP Taman Sastra lokasi di Jl. Bukti Permai Jimbaran, namun dari pemeriksaan dan dari hasil audit dari BPKP pada Buku Kas Desa diketahui bahwa uang dana hibah tersebut  tidak  pernah  dicatatkan  sebagai  penerima  Desa  Adat  Jimbaran  dan  pelunasan  pembayaran Gong  dan  pembayaran  pembangunan  Gedung  SMP  Taman  Sastra  menggunakan  uang  kas  desa  adat sehingga terhadap uang hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa Adat.
Tersangka  sebagai  bendahara  II  di  Desa  Adat  Jimbaran  telah  memenuhi  unsur-unsur  sesuai dengan pasal 3 bersamaan dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 dan  sesuai  dengan  keterangan  saksi  sebanyak  25  (dua  puluh  lima)  orang  dan  dikumpulkan  bukti, pertimbangan  oleh  Majelis  Hakim  memutuskan  tersangka  yang  IWB  awalnya  dinyatakan  salah membuat  tindakan  korupsi  hibah  Rp350 juta  (tiga  ratus  lima  puluh juta  rupiah),  kemudian  dihukum penjara 1 tahun kurungan dan ganti rugi Rp. 50.000.000, jika tidak dibayarkan, menggantinya melalui hukuman penjara 1 bulan dan uang negara akan dibayar dalam jumlah Rp, 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: pertama, tindak pidana korupsi dana hibah diatur dalam Pasal 1 butir (14) Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun  2012  akibatnya  adalah  koruptor  diberi  hukuman  pidana  penjara,  dan  kedua, pemberiansanksipadaterdakwaakandijatuhihukumanbilamanadakwaan  sudah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan sesuai norma.

## 2. Saran
Pemerintah  sebagai  aparatur  negara  harus  secara  hati-hati  memantau  pemberian  hibah  dan  harus membangun  sistem  transparansi  dan  kredibilitas  bagi  pemerintah  daerah  dan  memberikan  penerima
dengan rincian yang jelas dan wajib tentang penggunaan dan akuntabilitas mereka, sehingga dana hibah tidak selalu menonjol dan benar memiliki manfaat nyata untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, meningkatkan  partisipasi  dalam  pembangunan  dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Pentingnya  aturan  wajib  sehubungan  dengan  publikasi  perencanaan,  penganggaran  dan  distribusi laporan hibah, sehingga lembaga pengawas, publik dan pihak terkait dapat dengan mudah mendapatkan informasi  sebagai  bentuk  pengawasan  sehingga  jawaban  atas  pengeluaran  tidak  hanya  datang  dari aspek laporan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan prosesnya, penerbitan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga tidak ada penyimpangan dalam penyediaan dana subsidi.
Penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia membutuhkan lebih banyak sanksi dan peraturan tentang pemberian hibah, sehingga dana hibah dibelanjakan sesuai dengan tujuannya dan dengan jelas mendefinisikan  perumusan  pengeluaran  anggaran  hibah  untuk  kapasitas  keuangan  daerah  dan klasifikasi  pemenuhan  fungsi  pengeluaran  wajib  dan  pengeluaran  untuk  fitur  yang  dipilih  sebagai prioritas  untuk  pembangunan  daerah  sehingga  dana  subsidi  riil  yang  mendukung  pembangunan  dan kesejahteraan  daerah  menjadi  efektif,  efisien  dan  sukses.  Kriteria  yang  efektif  diukur  berdasarkan parameter  yang  dapat  mencapai  kepentingan  maksimum  masyarakat  dari  berbagai  kelompok  dan lapisan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia . Bandar Lampung: Unila. Arifin, D. N., &  Yusnita, N. (2017). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). E Journal Katalogis ,
5 (12), 86–98. Chaerudin. (2013). Pelajaran Hukum Pidana I . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cohan,  A.  S.  (2000).  Corruption:  Causes,  Consequences  and  Control. Asia-Pacific  Development Journal , 7 (2), 461–462. https://doi.org/10.2307/2617599 Djaja, E. (2010). Peradilan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Djelantik, S. (2008). Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang. Jurnal Administrasi Publik  Unpar , 5 (1).  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/73661-ID- korupsi-kemiskinan-dan-masalah-di-negara.pdf Hamzah, A. (2005). Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara . Jakarta: Sinar Grafika. Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif . Jakarta. Mas, M. (2014). Pengantar Ilmu Hukum (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
Poveda, A. C., Carvajal, J. E. M., & Pulido, N. R. (2019). Relations between economic development, violence  and  corruption:  A  nonparametric  approach  with  DEA  and  data  panel. Heliyon , 5 (4),
e01496. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01496
Pradana, H. A. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah. Jurist-Diction , 3 (1), 153. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17629
Riawati, N. (2016). Potensi Korupsi dalam Kebĳakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 19 (2), 154. https://doi.org/10.22146/jsp.10851
Setiyono,  B.  (2017).  Memahami  Korupsi  di  Daerah  Pasca  Desentralisasi:  Belajar  Dari  Empat  Studi Kasus. Politika , 8 (1), 27–62. https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62 Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. Jurnal Wacana Hukum , 8 (2), 107– 118.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/23536-ID-korupsi-dan-upaya- pemberantasannya.pdf
Wiyono, R. (2005). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (II). Jakarta: Sinar Grafika.
Zulkifli, Fitriati, & Ferdi. (2018). Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Unes Law Review , 1 (2). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/73661-ID-korupsi-kemiskinan-dan-masalah-di- negara.pdf