Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 - 958

## Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon

## Selection of Ad Hoc Bodies in the 2020 Regional Head Elections in Tomohon City
Tiara Anthon Edny Piri (1) , Agustinus Bonifacius Pati (2) , Ferry Markus Liando (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: yayapiri@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Jumat, 23 September 2022
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 28 September 2022

## ABSTRACT
This study aims to determine whether the ad hoc agency selection process is running as it should and to find out what are the inhibiting factors in the ad hoc agency selection process in Tomohon City. This research was conducted from March  to  November  2022.  The  research  used  a  qualitative  approach  by  conducting  in-depth  interviews  with  10 informants. Secondary data was obtained from related agencies, namely through the General Election Commission (GEC) of  Tomohon  City.  Secondary data  was  also obtained  through books obtained  from  local  bookstores  and  the  internet  via Google Scholar in the form of books, journal articles and theses related to the topic of this research, namely the selection of ad hoc bodies. The results of the research show that there is still a lack of socialization by the  GEC so that the interest of residents to become an ad hoc body is still lacking. One of the obstacles that is often encountered during the selection process is selector constraints, namely the difficulty in getting qualified selectors, honest and able to provide an objective assessment, especially when selection at the level of the Voting Committee (VC) and Voting Organizing Group (VOG), the closeness  factor  is  still  very  influential  when  the  selection  process  took  place,  this  is what  caused  many  members  of  the Tomohon GEC ad hoc body to be dismissed.
Keywords : selection; constraint; organizer; election

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  seleksi  badan ad  hoc apakah  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya  serta  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  penghambat  dalam  proses  seleksi  badan ad  hoc di  Kota  Tomohon. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Maret  sampai  November  2022.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  melakukan  wawancara mendalam  kepada  10  orang  informan.  Data  sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait  yaitu melalui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui google scholar berupa buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni seleksi badan ad hoc . Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU  sehingga  minat  warga  untuk  menjadi  badan ad  hoc masih  kurang.  Salah  satu  kendala  yang  sering  didapati  saaat proses  seleksi  yakni  kendala  penyeleksi,  yaitu  kesulitian  untuk  mendapatkan  penyeleksi qualified ,  jujur  dan  mampu memberikan  penilaian  secara  objektif  apalagi  saat  seleksi  di  tingkat  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dan  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  faktor  kedekatan  masih  sangat  berpengaruh  saat  proses  seleksi  berlangsung, hal ini yang menyebabkan banyak anggota badan ad hoc KPU Tomohon yang diberhentikan.
Kata kunci : seleksi; kendala; penyelenggara; pemilihan
Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah………………………………...……....…(Tiara Piri, Agustinus Pat, Ferry Liando)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Suksesnya pemilihan kepala daerah (pilkada)  tidak  lepas  dari  peran  penyelenggara. Penyelenggaraan  pilkada  sangat  tergantung  pada posisi  penyelenggara  pemilihan  umum  (pemilu). Hakikat  pemilu  yang  demokratis  hanya  dapat terwujud  jika  penyelenggara  pemilu  memiliki syarat yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Singkatnya, dari perspektif yang lebih  luas,  dapat  dikatakan  bahwa  untuk membangun  pemerintahan  yang  bersih  sesuai dengan  tujuan  awal  reformasi,  lahir  proses  dari pilkada  yang  baik  dan  bersih.  Kebersihan penyelenggara  merupaka  hal  mendasar  untuk teciptanya pemilu atau pilkada yang demokratis.
Lembaga  yang  mempunyai  tugas  untuk menyelenggarakan pilkada yaitu Komisi Pemilhan Umum  (KPU).  Undang-Undang  No  15  Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa “Komisi Pemilihan  Umum  adalah  lembaga  penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri  yang  bertugas  melaksanakan  pemilihan umum.  Ayat  7  pada  pasal  ini  juga  menjelaskan tentang  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten  atau Kota dimana KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan  umum  yang  bertugas  melaksanakan pemilihan umum di provinsi dan pada ayat 8 KPU Kabupaten  atau  Kota  adalah  penyelenggara pemilihan  umum  yang  bertugas  melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota”.
KPU memiliki cakupan yang luas dalam hal pelaksanaan,  untuk  menjalankan  tugasnya  KPU kemudian  dibantu  oleh  penyelenggara  pemilu yang  disebut  badan ad  hoc .  Badan ad  hoc terdiri dari  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  badan ad  hoc dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten/Kota sesuai  dengan  aturan  perihal  pembentukan  badan ad hoc . Tugas badan ad hoc adalah sebagai garda terdepan dalam proses pemilihan karena berkaitan langsung dengan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses pemungutan, hingga menghitung  suara,  sehingga  posisi  badan ad  hoc ditempatkan  sebagai  pilar  utama  untuk  menjaga proses pemilu.
Badan  penyelenggara  pemilu ad  hoc ini bukan sekedar badan yang berfungsi teknis tetapi
juga secara politis, karena mempunyai tugas yang strategis,  peluang  politisasi  dalam  proses  seleksi badan ad  hoc sangat  mungkin  terjadi.  Mengingat pentingnya  posisi  badan ad  hoc yang  begitu strategis  dalam  menunjang  suksesnya  pilkada, maka  proses  seleksinya  harus  menggunakan mekanisme  dan  mempertimbangkan  berbagai aspek  diantaranya  adalah  netralitas  sebagai penyelenggara  pemilihan.  Aspek  integritas  badan ad hoc dan kemampuan teknis lainnya juga diatur dalam  regulasi.  Integritas  panitia ad  hoc adalah hal  paling  utama  mengingat  penyelenggara pemilihan inilah yang berada pada garda terdepan dan  sangat  bersentuhan  langsung  dengan  pemilih serta  semua  proses  yang  berkaitan  dengan  pesta demokrasi termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Penelitian  ini  terfokus  pada  seleksi  badan ad  hoc yakni  Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dan Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS)  pada  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) tahun  2020  di  Kota  Tomohon,  Provinsi  Sulawesi Utara.  Kota  Tomohon  sendiri  pada  pilkada  09 Desember  2020  mendapat  peringkat  pertama dalam  partisipasi  pemilih  Indonesia.  Sesuai  data KPU  RI,  Kota  Tomohon  berada  di  peringkat pertama kota dengan partisipasi pemilih mencapai (91.98%),  kemudian  posisi  kedua  Kota  Tidore Kepulauan  (91.34%),  dan  posisi  ketiga  Kota Ternate (83.82%).
Meskipun demikian, berdasarkan obeservasi awal  yang  dilakukan,  proses  seleki  badan ad  hoc pada  pilkada  tahun  2020  di  Kota  Tomohon banyak  ditemui  kendala-kendala,  seperti  di  masa pandemi covid-19 masih  kurangnya  minat masyarakat saat mendaftar dikarenakan sosialisasi yang  dinilai  minim,  apalagi  proses  seleksi  yang terkesan  tertutup  ke  publik  sehingga  sangat memungkin  terjadi  politisasi  saat  proses  seleksi. Saat  tahapan  seleksi  pada  tingkatan  PPK  di  Kota Tomohon,  di  beberapa  kecamatan  peminatnya masih  kurang  dan  tidak  mencapai  kuota  hingga batas waktu pendaftaran, sehingga KPU Tomohon harus  memperpanjang  waktu  pendaftaran.  Selain itu  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang memahami aturan yang ada dikarenakan sosialisasi yang kurang membuat minat masyarakat  dalam  berpartisipasi  untuk  menjadi anggota  penyelenggara  seperti  badan ad  hoc masih sangat rendah.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 - 958
Pada  tingkatan  PPS  sendiri  ada  beberapa masalah yang ditemui dilapangan, seperti kurangnya  minat  masyarakat  dalam  berpartispasi akibat pandemi covid-19 . Membuat proses seleksi PPS terkesan tertutup, hal ini sangat rentan terjadi politisasi,  akibatnya  beberapa  dari  mereka ditemukan  melakukan  pelanggaran  dan  langsung dikenakan sanksi berupa teguran bahkan diberhentikan  dengan  tidak  hormat  karena kedapatan tidak netral saat menjalankan tugas.
Kemudian  pada  tingkatan  KPPS  banyak anggota badan ad hoc berasal dari kalangan muda yang notabene belum mempunyai pengalam dunia penyelenggara dan hanya ditunjuk oleh PPS tanpa mempertimbangkan  kemampuan  dan  pengalaman dari  anggota  KPPS  tersebut,  ditambah  lagi pembekalan  yang  diberikan  KPU  Tomohon kepada  badan ad  hoc tingkatan  KPPS  masih sangat  minim  karena  dilakukan  sekali  saja  dan hanya  melalui  via  daring,  maka  dari  itu  hal  ini tentu belum efektif.
Proses  seleksi  di  tengah  wabah covid-19 mengharuskan para peserta harus melewati proses pemeriksaan  kesehatan  yang  begitu  ketat.  Seperti pada proses seleksi badan ad hoc PPS dan KPPS di  Kota  Tomohon,  beberapa  dari  pelamar  yang tidak  melanjutkan  proses  seleksi  bahkan  harus mengundurkan diri hanya karena demam atau pun influensa,  kondisi  ini  membuat  pelamar  takut, karena  harus  di  swab  guna  mengecek  apakah terkonfirmasi covid-19 atau  tidak.  Inilah  yang menimbulkan  masalah saat  seleksi  badan ad  hoc , hal  ini  juga  yang  menyebabkan  kurangnya partisipasi masyarakat pada saat itu.
Berdasarkan  data  yang  dirangkum  oleh penulis,  hingga  tanggal  01  Desember  atau  H-8 sebelum  pemilihan,  KPU  Tomohon  mendapatkan laporan  dan  temuan  perihal  tidak  netralnya sebagian  badan ad  hoc, seperti  tindakan  yang tidak  netral  oleh  Ketua  KPPS  di  Kelurahan Paslaten  1,  sehingga  KPU  Tomohon  harus bertindak  tegas  dan  memberhentikan  oknum tersebut.  Sebelumnya  juga,  KPU  Tomohon  telah memberhentikan  2  orang  anggota  PPS  yang dinilai  tidak  netral  dan  memihak  kepada  salah satu  pasangan  calon  (paslon)  dalam  menjalankan tugas.  Kemudian  disusul  juga  1  orang  staf sekretariat PPS yang terindikasi sering melakukan pertemuan  bersama  salah  satu  partai  peserta pilkada. Walaupun badan ad hoc yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
administrasi  serta  persyaratan  umum  lainnya bahkan telah menandatangani surat pernyataan/fakta integritas, ternyata masih didapati  oknum  yang  tidak  netral,  sehingga dicopot oleh KPU.
Beberapa  kasus  tersebut,  tentunya  menjadi sebuah  pelajaran  bagi  KPU  Tomohon  dalam menyeleksi  badan ad  hoc yang  bertugas  sebagai garda terdepan dalam pemilu ataupun pilkada. Ini jelas-jelas  menunjukkan  adanya  permasalahan dalam proses seleksi badan ad hoc . Permasalahan- permasalahan  tersebut  yang  menjadi  bahan pemberitaan  oleh  media-media  yang  ada  di  Kota Tomohon. Proses  seleksi badan ad hoc Tomohon menarik  ditelusuri  untuk  memahami  cara  kerja seleksi  yang  sangat  rentan  di  politisasi  oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri.
Kepentingan-kepentingan  dalam  seleksi penyelenggara pemilu seperti badan ad hoc sangat mungkin  terjadi,  seleksi  seperti  ini  kemungkinan adanya  politisasi  atau  titipan-titipan  baik  itu  dari calon ataupun partai politik serta pihak LSM yang ada.  Menurut  pengamatan,  Kota  Tomohon tergolong baru melakukan 3 kali pemilihan kepala daerah.  Proses  politik  yang  timbul,  termasuk dalam proses seleksi badan penyelenggara pemilu ad hoc sangat menggeliat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem penerimaan badan ad hoc PPK, PPS dan KPPS dalam pilkada 2020  sudah  berjalan  sebagaiman  mestinya  dan kedua  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor penghambat dalam proses seleksi badan ad hoc .
Berhasil  atau  tidaknya  pilkada  tergantung pada  integritas  penyelenggara  pemilu.  Dalam  hal ini  penyelenggara  pemilu  yaitu  badan ad  hoc harus  melakukan  yang  terbaik  untuk  meredam segela  bentuk  kepentingan  golongan-golongan tertentu guna melahirkan pemimpin yang bermartabat.  Maka  dari  itu  proses  seleksi  harus berjalan  sesuai  mekanisme  dan  aturan  yang  ada, agar  mampu  melahirkan  penyelenggara ad  hoc yang  berintegritas  agar  bisa  mewujdukan  pilkada yang berkualitas.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  evaluasi  serta  faktor  penghambat dalam  seleksi  badan ad  hoc pada  pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Tomohon?
Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah………………………………...……....…(Tiara Piri, Agustinus Pat, Ferry Liando)

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui apakah proses seleksi badan ad hoc sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya  dan faktor penghambat dalam proses seleksi badan ad hoc di Kota Tomohon.
Manfaat Penelitian Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat  kepada  pihak-pihak  penyelenggara  serta masyarakat  luas  tentang  pentingnya  mengetahui sistem  seleksi  penyelenggara  pemilu  terlebih dalam proses rekrutmen badan ad hoc KPU.
1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat  dan  perkembangan  bagi  bidang  ilmu kepemiluan  pada  kajian  seleksi  badan penyelenggara ad hoc KPU. 2. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi  bagi  KPU  dan  penyelenggara Pilkada/Pemilu serta masyarakat dalam melakukan  seleksi  anggota  badan ad  hoc kedepannya.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  berlokasi  di  Kota  Tomohon khususnya  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Manado, untuk melihat sejauh mana permasalahan  yang  ada  pada  seleksi  anggota badan ad  hoc oleh  KPU  Tomohon  pada  Pilkada 2020.
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan  fenomena  dan  memerlukan  insting yang  tajam  dari  peneliti.  Penelitian  kualitatif biasanya  mempelajari  hubungan  atau  interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk  memahami  peristiwa  yang  sedang  diteliti serta meneliti studi kasus dengan dasar teori.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  mengacu  pada  kendala seleksi  tenaga  kerja  yang  dikemukakan  oleh Hasibuan  Malayu  (2009)  yakni  terdapat  tiga kendala yang umumnya terjadi saat proses seleksi:
1. Tolak  ukur,  merupakan  sebuah  ukuran  untuk menentukan  apakah  pelamar  yang  akan diseleksi  sesuai  dengan  kriteria  sebuah organisasi  atau  tidak.  Maka  dari  itu  dalam seleksi terdapat syarat, ketentuan dan tahapan dalam menjaring pekerja yang baru.
2. Penyeleksi,  salah  satu  kendala  yang  sering didapati  saaat  proses  seleksi  yakni  kendala penyeleksi, yaitu kesulitian untuk mendapatkan  penyeleksi qualified ,  jujur  dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak  sedikit  yang  didapati  dilapangan, dimana  penyeleksi  memberikan  nilai  atas dasar peranannya bukan atas dasar fikirannya. Apalagi  faktor  kedekatan  sulit  sekali  untuk ditinggalkan.
3. Pelamar,  kendala  pelamar  adalah  kendala yang  ditemui  untuk  mendapatkan  pelamar yang sesuai dengan tolak ukur atupun syarat- syarat  yang  berlaku.  Selain  itu  kemamuan pelamar  untuk  masuk  sebagai  pegawai  itu didasari  oleh  beberapa  faktor  yakni  pribadi, lingkungan dan gaji.

## Informan Penelitian
Pengumpulan  informasi  terhadap  obyek penelitian  agar  sesuai  dengan  fenomena  yang diamati,  dilakukan  pemilihan  kepada  unsur masyarakat  secara purposive sebagai  informan. Pemilihan  berdasarkan  atas  pertimbangan  bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.
Adapun  Informan  yang  dipilih  dalam penelitian ini terdapat 10 orang, yakni:
1. Ketua KPU Kota Tomohon.
2. Ketua  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih, Partisipasi  Masyarakat,  dan  Sumber  Daya Manusia KPU Kota Tomohon.
3. 3 Orang anggota PPK, PPS dan KPPS.
4. 3  Anggota  Badan Ad  Hoc yang  tidak  lulus pendaftaran.
5. 1 Orang Wartawan di Kota Tomohon.
6. 1 Orang Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  bertujuan  untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian  sehingga  peneliti  akan  memperoleh data  yang  lengkap  baik  secara  lisan  maupun tertulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  mengikuti  prosedur  penelitian
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 - 958
kualitatif  yaitu  melalui  observasi,  dokumentasi dan  wawancara  mendalam  dengan  informan penelitian.
1. Observasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  melalui  pengamatan  secara langsung di lapangan ataupun melalui media- media  guna  memperoleh  data  serta  informasi untuk melengkapi atau menyempurnakan data yang akan diperoleh melalui wawancara.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya  jawab langsung  dengan  pihak  terkait  mengenai  hal- hal  yang  belum  jelas,  untuk  pelengkap perolehan data informasi. Wawancara merupakan  alat  utama  dalam  penelitian deskriptif  kualitatif.  Karena  melihat  situasi yang  ada,  di  tengah  pandemi covid-19 maka dilakukan wawancara secara langsung kepada informan  penelitian  dan  ketika  situasi  tidak memungkinkan  juga  tidak  diberikan  ijin  oleh pihak  terkait  maka  peneliti  akan  memberikan solusi  untuk  melakukan  wawancara  melalui via  daring  dengan  aplikasi  yang  menunjang untuk peneliti mendapat data.
3. Dokumentasi  atau  juga  studi  kepustakaan dilakukan  dengan  cara  mempelajari  sejumlah tulisan, buku, karangan ilmiah serta peraturan peraturan  perundangan  yang  relevan  dengan penelitian.  Di  tengah  pandemi covid-19 cara yang paling efektif adalah dengan melakukan tinjauan kepustakaan dengan tetap memperhatikan tulisan dari jurnal, artikel dan buku-buku  yang  ada  tentunya  menunjang dengan judul penelitian dan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  penyusunan data  agar  dapat  ditafsirkan.  Menyusun  berarti dapat  menggolongkan  ke  dalam  pola,  tema  atau kategori.  Miles  dan  Huberman  dalam  Moleong (2009),  menjelaskan  teknik  analisis  data  yang digunakan  meliputi  4  tahap,  yaitu  pegumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan Data Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan  data  atau  fakta  yang  digunakan untuk bahan penelitian yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.
2. Reduksi data
Data  yang  sudah  dibuat  dalam  uraian terperinci,  karena  menghindari  menumpuknya data yang akan masuk untuk di analisis sejak awal uraian tersebut di reduksi. Reduksi data dilakukan dengan  cara  menghilangkan  atau  membuang bagian-bagian data isi hasil observasi, wawancara, dan  dokumentasi  yang  tidak  mendukung  kajian permasalahan  dalam  penelitian  mengenai  proses seleksi  badan ad  hoc KPU  pada  pilkada  tahun 2020 di Kota Tomohon.
3. Penyajian Data Penyajian  data  merupakan  suatu  proses penyajian dengan tujuan data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi bisa dilihat  gambaran  keseluruhanya,  sehingga  akan memudahkan  dalam  pengambilan  kesimpulan yang tepat dan mempermudah dalam penyusunan penelitian. Data yang telah di reduksi atau dipilah- pilah  selanjutnya  akan  disajikan  dalam  bentuk teks  naratif  dilampiri  dengan  gambar  yang diperoleh melalui dokumentasi.
4. Penarikan Kesimpulan Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan  dilakukan  sejak  awal  penelitian dimulai. Kesimpulan pada awalnya masih bersifat tentatif,  akan  tetapi  dengan  bertambahnya  data kesimpulan  ini  menjadi  baik.  Berdasarkan  data yang  disajikan  selanjutnya  ditarik  kesimpulan terhadap seluruh data yang telah diperoleh selama berlangsungnya proses pengumpulan data. Penarikan  kesimpulan  dilakukan  sejak  penelitian dimulai  atau  setelah  data  secara  keseluruhan dianalisis  dan  ditinjau  dari  konsep-konsep  yang berhubungan,  sehingga  kesimpulan  merupakan hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seleksi  merupakan  cara  yang  dilakukan dalam  menjaring  dan  menetapkan  seseorang  atau pelamar dalam sebuah organisasi. Untuk menelaah  serta  menjawab  permasalahan  terkait proses seleksi badan ad hoc PPK, PPS dan KPPS oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tomohon pada pilkada tahun 2020, mengacu pada kendala- kendala  dalam  proses  seleksi  yang  dikemukakan oleh  Hasibuan  (2009),  yakni  tolak  ukur, penyeleksi dan pelamar.
Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah………………………………...……....…(Tiara Piri, Agustinus Pat, Ferry Liando)

## Tolak Ukur
Tolak ukur merupakan sebuah ukuran untuk menentukan  apakah  pelamar  yang  akan  diseleksi sesuai  dengan  kriteria  sebuah  organisasi  atau tidak. Maka dari itu dalam sebuah seleksi terdapat syarat,  ketentuan  dan  tahapan  dalam  menjaring pera  pekerja  yang  baru.  Hal  yang  sering  menjadi kendala  dalam  sebuah  seleksi  yakni  adanya standar yang begitu susah untuk dicapai pelamar, sehingga  pertimbangan  penyeleksi  akhirnya bermuara pada penilaian yang subjektif.
Seleksi  badan ad  hoc pada  pilkada  tahun 2020  di  Kota  Tomohon,  mengikuti  tahapan penylenggaraan,  yang  di  atur  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  5 Tahun  2020  tentang  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Berdasarkan  PKPU  5  Tahun  2020,  tahapan pembentukan  badan ad  hoc dimulai  pada  seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimulai sejak  15  Januari  hingga  28  Februari  2020, kemudian  pembentukan  Panitia  Pemungutan Suara  (PPS)  dimulai  tanggal  15  Februari  hingga 21  Maret  2020  dan  pembentukan  Kelompok Pennyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimulai tanggal 01 Oktober hingga 23 November 2020.
Pedoman teknis pembentukan badan ad hoc di  atur  dalam  Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  Nomor  476/Pp.04.2- Kpt/01/Kpu/X/2020  tentang  Perubahan  Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/Ii/2020  tentang  Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara,  Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih,  dan  Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Wali Kota.
Untuk  syarat  dan  tata  kerja  badan ad  hoc KPU Tomohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Tomohon  Nomor:  46 /Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/I/2020 tentang Perubahan Atas  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Tomohon Nomor 525/Pp.02.2-
Kpt/7173/Kota/Xi/2019  tentang  Pedoman  Teknis Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Tomohon  Serta  Pembentukan  dan  Tata  Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan  Suara  dan  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Tomohon Tahun 2020.
Tahapan pembentukan PPK meliputi pengumuman  pendaftaran  calon  anggota  PPK, penerimaan  pendaftaran  calon  PPK,  penelitian administrasi  calon  anggota  PPK,  seleksi  tertulis calon  anggota  PPK,  masukan  dan  tanggapan masyarakat,  yakni  pada  tahap  I  masyarakat mewawancarai calon anggota PPK, dan pengumuman  hasil  seleksi  calon  anggota  PPK. Masukan  dan  tanggapan  masyarakat  tahap  II pelantikan dan penandatanganan pakta integritas.
Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam pembentukan PPS meliputi mengumumkan  pendaftaran  calon  anggota  PPS, menerima  pendaftaran  calon  anggota  PPS, melakukan  penelitian  administrasi  calon  anggota PPS,  melakukan  seleksi  tertulis  calon  anggota PPS,  masukan  dan  tanggapan  masyarakat  tahap  I melakukan  wawancara  calon  anggota  PPS,  dan mengumumkan  hasil  seleksi  calon  anggota  PPS masukan  dan  tanggapan  masyarakat  tahap  II pelantikan  dan  penandatanganan  pakta  integritas. Sementara  itu  PPS  memiliki  kewajiban  untuk membentuk KPPS, adapun tahapannya mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti  kelengkapan  administrasi  calon  anggota KPPS,  menyampaikan  hasil  seleksi  anggota KPPS, masukan dan tanggapan, serta klarifikasi.
Tolak  ukur  atau  regulasi  yang  digunakan KPU  Tomohon  saat  melakukan  seleksi  badan ad hoc pada pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  aturan  tersebut  juga diberlakukan  oleh  KPU  kabupaten/kota  yang  ada di Indonesia. Namun hal itu tidak disosialisasikan dengan  efektif  kepada  masyarakat,  sehingga banyak  masyarakat  kurang  memahami  aturan yang  ada  dan  membuat  minat  masyarakat  untuk berpartisipasi  sebagai  anggota  penyelenggara masih  minim,  apalagi  pilkada  tahun  2020 dilaksanakan di masa pandemi covid-19 .
Sosialisasi  terkait  aturan  serta  tahapan tentang  pelaksanan  pilkada  sangat  penting dilakukan  kepada  masyarakat  agar  segala  bentuk kecurangan saat pelaksanaan pemilu/pilkada dapat diminimalisir.  Pada  penelitian  ini  KPU  Tomohon sudah  melaksanakan  seleksi  badan ad  hoc sesuai tahapan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 - 958
diatur  dalam  Undang-Undang  serta  aturan  yang berlaku,  namun  ada  beberapa  catatan  yang  perlu diperhatikan  oleh  KPU  Tomohon,  misalnya  saat tahapan  seleksi  PPK  di  tingkat  Kecamatan, penulis  menilai  sosialisasi  yang  dilakukan  KPU saat itu masih sangat minim, misalnya pemberitahuan  akan  seleksi  badan ad  hoc belum terlalu masif  dilakukan  pada tingkatan kelurahan, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat untuk menjadi  PPK  minim,  terlihat  saat  batas  akhir tahapan pendaftar di 2 kecamatan yakni Tomohon Selatan  dan  Tomohon  Tengah  belum  mencukupi kuota  pendaftar  minimal  5  orang.  Sehingga  KPU Tomohon harus memperpanjang selama 1 minggu pendaftaran badan ad hoc PPK saat itu.
Evaluasi terhadap seleksi badan ad hoc oleh KPU  Tomohon  tentunya  menjadi  sebuah  catatan penting kedepannya. Terlebih saat seleksi PPK di tahapan  test  tertulis  yang  dimana  KPU  telah menggunakan  sistem Computer  Assement  Test (CAT),  hal  ini  tentu  menjadi  sebuah  kemajuan saat  tahapan  test  tertulis,  dikarenakan  indikasi kecurangan  dapat  diminimalisir  saat  pelamar melakukan  test,  dikarenakan  hasil  test  langsung tersimpan  dalam  sistem  komputer.  Namun  dari hasil  penelitian,  penulis  mendapati  hasil  dari  test CAT ini terkesan tertutup kepada pelamar di saat pengumuman  hasil  test,  ditambah  lagi  para peserta  test  tidak  diberikan  keleluasaan  untuk mengecek  nilai,  seperti  jumlah  pertanyaan  yang salah  dan  benar.  Memang  hal  tersebut  menjadi informasi internal dari komisioner KPU Tomohon,  tapi  hal  ini  dinilai  pelamar  harus terbuka  agar  hasil  test  tersebut  lebih  transparan. Dalam aturan terdapat tahapan dimana masyarakat diberikan keleluasaan untuk melakukan  tanggapan  tahap  1  setelah  test  CAT sebelum memasuki tahap wawancara, namun saat itu  tidak  ada  masyarakat  yang  memberikan tanggapan  terkait  test  seleksi  tertulis  PPK, beberapa informan menyangkan hal tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh KPU Tomohon.
Kendala  tolak  ukur  adalah  kesulitan  untuk menentukan  standar  yang  akan  digunakan mengukur  kualifikasi-kualifikasi  seleksi  secara objektif.  Bobot  nilai  yang  diberikan  sering didasarkan pada pertimbangan yang subjektif saja. Pada  seleksi  badan ad  hoc PPK  memang  sangat dipengaruhi  oleh  pimpinan  KPU  dalam  hal  ini komisioner-komisioner, karena berdasarkan informasi  yang  didapatkan  penulis  kepada  salah
satu  informan,  test  CAT  merupakan  ranah  yang objektif  untuk  menyeleksi  PPK  yang  memiliki pengetahuan dasar terkait penyelengaraan pilkada/pemilu,  namun  setelah  pelamar  melewati CAT,  proses  seleksi  yang  dilakukan  lebih cenderung  kepada  penilian  subjektif,  dikarenakan test  selanjutnya  yaitu  wawancara  yang  sangat ditentukan oleh komisoner KPU Tomohon.
Mekanisme  pembentukan  PPS  di  tingkat Kelurahan  juga  perlu  adanya  evaluasi  yang  lebih mendalam,  mengingat  pentingnya  keberadaan PPS  yang  nantinya  akan  menentukan  dan menyeleksi  KPPS  yang  berada  di  setiap  KPPS. Pada  penelitian  ini  proses  seleksi  PPS  di  tingkat kelurahan belum terlalu efektif, karena berdasarkan  regulasi  yang  ada  seleksi  PPS seharusnya dilakukan oleh KPU Tomohon, namun dari  hasil  penelitian  penentuan  PPS  sangat dipengaruhi  oleh  lurah  di  setiap  kelurahan. Sebagian besar PPS hanya ditunjuk langsung atau telah  dipilih  3  orang  yang  nantinya  akan direkomendasikan  untuk  menajadi  PPS  di kelurahan  tersebut,  hal  ini  tentunya  akan bermuara  kepada  kepentingan  politis,  mengingat seorang  lurah  ada  produk  pemerintah  kota,  yang dimana  saat  itu  Wali  Kota  Tomohon  dipimpin oleh  Jimmy  Eman,  hal  tersebut  sangat  nampak adanya politisasi yang dilakukan mengingat salah satu calon wali kota saat itu merupakan anak dari Wali Kota Tomohon.
Dalam regulasi yang ada tidak diatur terkait jenjang  karir  dalam  menjadi  penyelenggara ad hoc . Seharusnya proses seleksi badan ad hoc juga memperhatikan jenjang karir, misalnya yang akan menjadi  PPK  telah  mempunyai  pengalaman sebagai  PPS  dan  KPPS,  begitupun  dengan  PPS harus  mempunyai  pengalaman  sebagai  KPPS, ataupun yang harus menjadi anggota KPPS sudah paham  terkait  dunia  kepemiluan.  Hal  ini  penting dilakukan  mengingat  kerja-kerja  badan ad  hoc harus  mempunyai  pengalaman  serta  kemampuan dalam  hal  penyelenggaraan  pemilu  ataupun pilkada, agar kerja-kerja organisasi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.
Pada  penelitian  ini  KPU  Tomohon  sudah melaksanakan  seleksi  badan ad  hoc sesuai tahapan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang diatur  dalam  Undang-Undang  serta  aturan  yang berlaku,  baik  tahapan  pengumuman,  pendaftaran, seleksi  berkas,  test  tertulis,  wawancara  hingga pelantikan.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  perlu
Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah………………………………...……....…(Tiara Piri, Agustinus Pat, Ferry Liando)
diperhatikan  seperti  sosialisasi  terkait  aturan  dan tahapan  serta  pengumuman  yang  dilakukan  KPU Tomohon  harus  lebih  intens  dan  terbuka  kepada masyarakat  agar  transparan  dan  terkesan  tidak tertutup.

## Penyeleksi
Salah  satu  kendala  yang  sering  didapati saaat  proses  seleksi  yakni  kendala  penyeleksi, yaitu  kesulitian  untuk  mendapatkan  penyeleksi qualified , jujur dan mampu memberikan penilaian secara  objektif.  Tidak  sedikit  yang  didapati dilapangan,  penyeleksi  memberikan  nilai  atas dasar  peranannya  bukan  atas  dasar  fikirannya. Apalagi  faktor  kedekatan  sulit  sekali  untuk ditinggalkan.
Penyeleksi  dalam  hal  ini  para  pimpinan KPU  memiliki  otoritas  dalam  menyeleksi  badan ad  hoc yang  harus  mengacu  pada  aturan  yang berlaku.  Hal  ini  tentunya  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  para  pimpinan  KPU,  penentuan seleksi  PPK  nantinya  akan  berdampak  pada seleksi di jajaran PPS dan KPPS. Penyeleksi harus dituntut  bersikap  independen  dalam  menjaring para  pelamar.  Namun  pada  penelitian  ini,  salah satu faktor yang menghambat profesionalitas saat seleksi  yakni  adanya  hubungan  kedekatan  antara penyeleksi dan pelamar.
Dalam  sistem  seleksi  Saksono  (1993) menjelaskan  ada  sebuah  sistem  yang  disebut dengan  sistem  perlindungan (system  patronage) . Sistem ini sering disebut juga sistem perkawanan (kawan)  yaitu  sistem  penarikan  karyawan  yang didasarkan  adanya  hubungan  subjektif,  artinya pengangkatan  seorang  pegawai  berdasarkan  atas hubungan  pribadi  antara  pihak  yang  mengangkat dengan pihak yang diangkat.
Penjaringan  dilakukan  oleh  penyeleksi dalam  hal  ini  pimpinan  di  KPU  Tomohon cenderung  berdasarkan  hubungan  kedekatan, misalnya  yang  diprioritaskan  adalah  orang  yang mempunyai  latar  belakang  organisasi  atau kelembagaan  yang  sama  dengan  pimpinan  KPU. Hal  ini  merupakan  salah  satu  kendala  yang umumnnya  terjadi  saat  proses  seleksi,  misalnya pada  tahapan  kelulusan  seusai  wawancara, pelamar  yang  diluluskan  cendurung  memiliki hubungan kedekatan dengan penyeleksi dalam hal ini  para  komisioner.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan, 2 hingga 3 orang PPK yang lulus pasti  memiliki  hubungan  kedekatan  dengan  para
pimpinan.  Selain  itu,  kurangnnya  sosiasalisasi yang  dilakukan  KPU  Tomohon  saat  dibukanya tahapan  PPS  di  tingkat  kelurahan  membuat masyarakat  kurang  mengetahui,  sehingga  hanya sedikit masyarakat yang berpartisipasi.
Seleksi badan ad hoc di tingkatan PPS yang hanya  ditunjuk  langsung  oleh  lurah  setempat, misalnya  3  pelamar  dari  anggota  PPS  tersebut adalah  yang  telah  direkomendasikan  oleh  lurah dan  sudah  pasti  akan  lulus  karena  hanya  3 pelamar  tersebut  yang  mendaftar  saat  tahapan pemasukan  berkas  dan  hal  ini  telah  menjadi rahasia  umum  saat  seleksi  badan ad  hoc PPS. Penjaringan PPS seperti ini tentu akan berdampak hingga ad  hoc KPPS  dikarenakan  KPPS  akan dipilih  dan  dijaring  langsung  oleh  PPS  disetiap kelurahan.
Permsasalahan  saat  proses  seleksi  KPPS  di tingakatan  TPS  yaitu  peran  PPS  di  setiap kelurahan  sangat  besar  dalam  menjaring  ketua hingga anggota KPPS. Pada penelitian ini didapati KPPS di Kelurahan Kakaskasen 1, dimana Ketua PPS  hanya  menunjuk  begitu  saja  salah  satu anggota  KPPS  tanpa  dimintai  surat-surat  atau syarat  administratif  lainnya.  Lulus  atau  tidaknya anggota  KPPS  itu  tergantung  dari  PPS  disetiap kelurahan,  karena  yang  memilih  anggota  KPPS yaitu Ketua PPS yang ada disetiap kelurahan dan hal  ini  yang  kemudian  begitu  rentan  untuk terjadinya politisasi.
Menurut  Rivai  (2008)  menjelaskan,  untuk mencapai  sebuah  keakuratan,  keadilan,  dan keyakinan  hasil  dari  sebuah  seleksi  sangat tergantung  pada  kemampuan  pewawancara  atau penyeleksi,  namun  hal  tersebut  sering  dipatahkan oleh  sistem  kedekatan  antara  penyeleksi  dan pelamar  sehingga  berdampak  pada  hasil  seleksi, yang  melahirkan  orang-orang  yang  kurang mempunyai  kemampuan  sesuai  yang  diharapkan, tentunya  ini  akan  berdampak  pada  proses  kerja organisasi.
Pada  penelitian  ini,  penyeleksi  telah berusaha  untuk  menjaring  pelamar ad  hoc sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  namun  penulis mendapati  ada  beberapa  celah  yang  bisa dimanfaatkan  oleh  pelamar,  yakni  dengan menggunakan hubungan kedekatan, hal ini dilihat sangat berpengaruh dalam proses seleksi badan ad hoc PPK,  PPS  dan  KPPS  pada  pilkada  di  Kota Tomohon.  Sehingga  dalam  istilah  yang  sering digunakan  dalam  manajemen  sumber  daya
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 - 958
manusia yaitu “The right man in the right place” yang  artinya  orang  yang  tepat  harus  ditempatkan di  tempat  yang  tepat.  Kendala  penyeleksi  adalah kesulitan  mendapatkan  penyeleksi  yang  benar- benar qualified ,  jujur,  dan  objektif  penilaiannya, hal ini nampak pada dilakukannya  seleksi tingkat KPPS,  yang  melakukan  seleksi  yakni  PPS  yang ada  di  setiap  kelurahan.  Adakalanya  orang  yang memiliki  kemampuan  dan  pengalaman  tidak diloloskan  saat  penjaringan  KPPS,  dikarenakan penyeleksi  lebih  mengutamakan  yang  memiliki hubungan  kedekatan.  Berdasarkan  data  dari  KPU Tomohon  setidaknya  ada  6  orang  KPPS  yang didapati  melakukan  pelanggaran  dan  4  orang diantaranya harus diberentikan oleh KPU Tomohon.

## Pelamar
Kendala  pelamar  adalah  hambatan  yang ditemui  untuk  mendapatkan  pelamar  yang  sesuai dengan  tolak  ukur  atupun  syarat-syarat  yang berlaku.  Selain  itu  kemampuan  pelamar  untuk masuk sebagai pegawai itu didasari oleh beberapa faktor yakni pribadi, lingkungan dan gaji. Kendala pelamar  saat proses  seleksi  penyeleksi mendapati kesulitan  untuk  mendaptkan  jawaban  yang  jujur dari  pelamar.  Kebanyakan  dari  pelamar  akan memberikan  jawaban  bersifat  membela  atau mempertahankan  diri  yang  umumnya  akan memberikan  jawaban  positif  tentang  kepribadian yang dimiliki.
Catatan  penting  bagi  penyelenggara  KPU Kota  Tomohon  adalah  sistem  dalam  penentuan kelulusan  badan ad  hoc harus  berdasarkan kompetensi  yang  dihasilkan  melalui  tes-tes  yang dilalui  dan  harus  berdasarkan  regulasi  yang  ada agar  mampu  menghasilkan  badan ad  hoc yang menjunjung tinggi asas netralitas dalam menjalankan tugas,
Berdasarkan  observasi  awal  dan  hasil penelitian  yang  dilakukan,  alasan  untuk  masuk seabagai  penyelenggara  badan ad  hoc yakni keterpanggilan  untuk  mengabdi  kepada  negara. Namun  sistem  kedekatan  saat  proses  seleksi menjadi  alasan  para  pelamar  untuk  ikut  menjadi penyelenggara  badan ad  hoc .  Faktor  kedekatan masih sangat kuat dan berakar dalam seleksi yang dilakukan  KPU  Tomohon  pada  tahapan  seleksi badan ad  hoc PPK,  PPS  dan  KPPS.  Hal  inilah yang  membuat  beberapa  oknum  badan ad  hoc sering  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  pada
saat  menjalankan  tugas  karena  merasa  telah memiliki  hubungan  dengan  para  pimpinan, sehingga  hal  itu  sangat  mempengaruhi  kualitas kerja dari badan ad hoc .
Informasi  yang  didapatkan  dari  salah  satu narasumber  yang  merupakan  unsur  PPK  pada tahun  2020  tidak  lulus  seleksi,  dirinya  mengaku masalah  ini  sangat  sering  terjadi,  karena  adanya unsur  kekerabatan  dan  kedekatan  antara  orang yang diluluskan dengan para komisioner atau juga pejabat  pada  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan, menurutnya  2-3  dari  5  orang  anggota  PPK  di kecamatan  sudah  pasti  orang  yang  mempunyai hubungan kedekatan dengan para komisioner. Hal ini tentu yang menjadi kendala dan pastinya akan berdampak pada kualitas kerja badan ad hoc . Seleksi  badan ad  hoc merupakan  proses yang  dilakukan  oleh  lembaga  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaring para penyelenggara  di  tingkat  kecamatan,  kelurahan/ desa  dalam  rangka  menyukseskan  pemilihan umum/pilkada  di  tingkat  kabupaten/kota  dengan jujur,  adil  dan  bertanggung  jawab,  namun  pada poses  seleksi  badan ad  hoc di  KPU  Tomohon masih didapati permasalahan-permasalahan seperti banyaknnya pelamar-pelamar yang merupakan  titipan-titipan,  baik  itu  dari  partai politik  maupun  calon  yang  berkompetisi.  Serta kurangnya pelatihan yang dilakukan saat badan ad hoc terjaring,  membuat  banyak  yang  tersandung dengan  pelanggaran  berkaitan  dengan  kode  etik penyelenggara  sehingga  harus  diberhentikan secara  tidak  hormat  karena  kedapatan  melakukan pelanggaran, seperti melakukan pertemuan dengan salah satu calon, mengikuti kampanye dan melakukan  konsolidasi-konsolidasi  dengan  partai peserta pilkada.
Pada  penelitian  ini  juga,  didapati  banyak dari  pelamar  yang  sudah  tidak  melanjutkan tahapan  seleksi  dikarenakan  mengalami  sakit seperti  flu  dan  demam,  sebab  pada  saat  proses seleksi saat itu harus diwajibkan untuk melakukan rapid antigen guna mengecek apakah terkonfirmasi covid 19 atau tidak, hal itu tentunya membuat pelamar takut dan tidak lagi melanjutkan seleksi di tahap selanjutnya. Permasalahan  honorium  juga  membuat  para anggota badan ad hoc yang sudah berpengalaman tidak  mau  lagi mendaftar, karena  mereka  menilai gaji  yang  diterima  masih  minim  dan  tidak sebanding dengan beban kerja yang dilakukan.
Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah………………………………...……....…(Tiara Piri, Agustinus Pat, Ferry Liando)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan  yang  telah  dikaji,  maka  diambil kesimpulan:
1. Tolak  ukur  atau  regulasi  yang  digunakan KPU Tomohon saat melakukan seleksi badan ad hoc pada pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  aturan tersebut juga diberlakukan oleh KPU kabupaten/kota yang ada di Indonesia, namun hal  tersebut  tidak  disosialisasikan  dengan efektif  kepada  masyarakat,  sehingga  banyak masyarakat  yang  kurang  memahami  aturan dan membuat minat masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masih minim, apalagi pilkada tahun  2020  dilaksanakan  di  masa  pandemi covid-19 membuat  kemauan  masyarakat untuk menjadi penyelenggara berkurang.
2. Penyeleksi,  terdapat  kendala  yang  sering didapati  saat  proses  seleksi  yakni  kesulitian mendapatkan  penyeleksi qualified ,  jujur  dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak  sedikit  yang  didapati  di  lapangan, penyeleksi  memberikan  nilai  atas  dasar peranannya  bukan  atas  dasar  pemikirannya, selain  itu  faktor  kedekatan  yang  sulit  sekali ditinggalkan.
3. Pelamar,  terdapat  kendala  untuk  mendapat pelamar yang sesuai dengan tolak ukur atupun syarat  yang  berlaku,  kemampuan  pelamar untuk  masuk  sebagai  pegawai  didasari  oleh faktor  kedekatan  dengan  pimpinan  atau penyeleksi,  lingkungan  dan  gaji,  selain  itu terkadang  penyeleksi  mendapati  kesulitan untuk  mendapatkan  jawaban  yang  jujur  dari pelamar, adapun yang sudah tidak melanjutkan  karena  sakit  flu  dan  demam berdasarkan hasil rapid antigen, serta kurangnya  pelatihan  yang  dilakukan  KPU kepada  badan ad  hoc yang  telah  terjaring
membuat banyak yang tersandung
pelanggaran  yang  berkaitan  dengan kode  etik penyelenggara  sehingga  harus  diberhentikan secara tidak hormat.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  tersebut maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:
1. Sosialisasi  setiap  tahapan  dan  hasil  seleksi badan ad  hoc yang  dilakukan  KPU  harus transparan  dan  terbuka  kepada  publik.  Selain menyampaikan melalui  via  daring,  KPU  juga harus  memanfaatkan  penggunaan  ruang publik,  misalnya  kantor  kelurahan,  angkutan umum,  warung  makan  atau  pasar  harus diberikan  berupa  papan  pengumuman  atau pamflet  di  titik-tik  tertentu  agar  masyarakat mudah mendapat informasi dan lebih mengerti  sehingga  seleksi  menjadi  sangat terbuka  dan  mampu  menghasilkan  badan ad hoc yang berkualitas.
2. Harus  adanya  regulasi  seleksi  berjenjang  dan mengedepankan  pelamar  yang  memiliki pengalaman.  Misalnya  pelamar  PPK  harus memiliki pengalaman pada tingkatan PPS dan KPP,  begitupun  dengan  seleksi  PPS  pelamar harus memiliki pengalaman di KPPS.
3. Gaji anggota badan ad hoc perlu ditingkatkan, karena  tekanan  kerja  yang  diberikan  dinilai tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan. Gaji juga sangat berpengaruh kepada kualitas kerja  dan  kemauan  pelamar  untuk  mendaftar sebagai anggota badan ad hoc .
4. Harus  adanya  jaminan  kesehatan  bagi penyelenggara badan ad hoc .
5. Pelaksanaan  pelatihan-pelatihan  bimbingan teknis,  sosialiasi  serta  penyuluhan  terkait  tata kerja dan kode etik penyelenggara bagi badan ad hoc lebih diperbanyak dan ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  Malayu,  2009. Manajemen  Sumber Daya  Manuasia ,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J.  2009, Metodologi  Penelitian Kualitatif .  PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
Rivai,  V.  2008. Manajemen  Sumber  Daya Manusia untuk Perusahaan . PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Saksono,  S.  1993. Administrasi  Kepegawaian . Yogyakarta: Kanisius.