http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v7i1.6042 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022

## ANALISIS  KEBIJAKAN  PERIZINAN  TENAGA  BIDAN  PRAKTIK  MANDIRI DI PROVINSI DKI JAKARTA: SEBUAH TINJAUAN NARATIF

## Edward Lumban Raja, Puput Oktamianti
Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Universitas  Indonesia  (UI)  Depok  Jawa  Barat, Indonesia Email: edwraja2@gmail.com, oktamianti@gmail.com

## Abstrak
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  dan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  tenaga  kesehatan  yang menjelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik  wajib memiliki izin dari otoritas pemerintah setempat yang dibuktikan dengan Surat Izin Praktik  (SIPB).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum  2017  tentang  Izin dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  Menjelaskan  seorang  Bidan  harus  meiliki SIPB.  Fenomena  yang  terjadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta  masih  ditemukan  Praktik Bidan  Mandiri  yang  tidak  memiliki  Izin.  Tercatat  sebanyak  145  tenaga  Bidan praktik  Mandiri  Berpraktik  tanpa  memiliki  Izin  dari  total  505  bidan  praktik Mandiri. Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Permohonan Surat Izin Praktik Bidan dan untuk menganalisa kendala-kendala yang menghambat permohonan. Metode yang digunakan adalah Narrative Review yaitu menganalisis dan  mengevaluasi  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  dengan mengikuti  kaidah dan  alur  penelitian  yang  dimulai  dari  penentuan  topik  terkait  perizinan  praktik bidan mandiri, praktik tenaga kesehatan, seleksi literatur sesuai kriteria yang telah ditentukan  yakni  jurnal  yang  terbaru  dan  relevan  dengan  topik  penelitian.  Hasil menunjukkan bahwa permohonan SIPB di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahum 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan.  Ditemukan  bebrapa  Kendala  dalam  penerapan Peraturan terkait perizinan dan permasalahan Internal Bidan Sendiri serta Peraturan yang ada di Organisasi.
Kata Kunci: perizinan bidan; bidan; kesehatan

## Abstract
According  to  Law  Number  36  of  2009  concerning  health  and  Law  Number  36  of 2014  concerning  health  workers  which  explains  that  every  health  worker  who practices practice is required to have a permit from the local government authority as  evidenced  by  a  Practice  Permit  (SIPB).  Regulation  of  the  Minister  of  Health Number 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices Explains  that  a  Midwife  must  have  a  SIPB.  The  phenomenon  that  occurs  in  DKI Jakarta Province is still found in the practice of independent midwives who do not have a permit. There were 145 practicing independent midwives practicing without a  permit  from  a  total  of  505  midwives  independent  practice.  The  purpose  of  this
study is to analyze the process of applying for a Midwife's Practice License and to analyze  the  obstacles  that  hinder  the  application.  The  method  used  is  Narrative Review,  which  analyzes  and  evaluates  several  previous  research  results  by following  the  rules  and  research  flow  starting  from  determining  topics  related  to licensing  the  practice  of  independent  midwives,  practicing  health  workers, selecting literature according to predetermined criteria, namely the latest journals and relevant to the topic. study. The results show that the SIPB application in DKI Jakarta Province is not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Health  Number  28  of  2017  concerning  Permits  and  Implementation  of  Midwife Practices.  Found  several  obstacles  in  the  application  of  regulations  related  to licensing  and  internal  problems  of  Midwives  themselves  as  well  as  existing regulations in the organization.

## Keywords: licensing; midwife; health
Received: 2021-12-20; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-15

## Pendahuluan
Sumber daya manusia Kesehatan (SDMK) sangat diperlukan dalam meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat  di  suatu  Negara (Lette,  2020) .  Sumber  daya  manusia kesehatan  adalah  tenaga  kesehatan  (termasuk  tenaga  kesehatan  strategis)  dan  tenaga pendukung  atau  penunjang  kesehatan  yang  terlibat  dan  bekerja  serta  mengabdikan dirinya  dalam  upaya  dan  manajemen  kesehatan (Hajriati,  Arman,  &  Muchlis,  2021) . Survei pendahuluan yang dilakukan di salah satu Bidan Praktik Mandiri didapatkan data bahwa ada bidan praktik yang diduga melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan kewenangan  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kematian  pada  ibu  hamil.  Pertolongan persalinan dilakukan oleh bidan yang masih magang, sehingga bidan tersebut menyalahi aturan  karena  melimpahkan  kewenangan  pada  calon  bidan  yang  belum  memiliki sertifikasi  kompetensi  dan  Perizinan (Lutfiana  &  Wulandari,  2020) .  Bidan  dalam menjalankan  tugasnya  harus  memiliki  pendidikan  yang  formal,  mempunyai  sistem pelayanan,  kode  etik  dan  etika  kebidanan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  secara  professional,  dalam  hal  ini  tercantum  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan  No  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan. Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  tenaga kesehatan  berwenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan (Nomor,  28AD) . Namun  dalam  ayat  ini  dijelaskan  bahwa  kewenangan  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini adalah  kewenangan  yang  diberikan  berdasarkan  pendidikannya  setelah  melalui  proses registrasi  dan  pemberian  izin  dari  pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (Nuryuniarti & Nurmahmudah, 2019) .
Saat  ini  pelayanan  kebidan  di  Indonesia  diatur  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan  yang  disahkan  pada tanggal  13  Maret  2019 (Telaumbanua,  2019) .  Dalam  undang-undang  ini  dinyatakan bahwa  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bidan  dalam  memberikan  pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan,
Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif
pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan  reproduksi  perempuan  dan  keluarga  berencana  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya.
Provinsi DKI Jakarta dengan segala infrastruktur dan APBD Provinsi terbesar se- Indonesia  termasuk  dalam  lima  besar  provinsi  dengan  rasio  tenaga  bidan  yang  baik. Tercatat  menurut  PPSDMK  Kementerian  Kesehatan,  Rasio  tenaga  bidang  di  DKI Jakarta sudah berada pada angka 1:66 per 100.000 penduduk. Ini artinya jumlah bidan di  DKI  Jakarta  sudah  terbilang  mencukupi  dalam  kebutuhan.  Data  PPSDM  Kemenkes juga mencatat pada tahun 2020 terdapat 6.284 orang bidan yang terdaftar di DKI Jakarta dengan  573  orang  bidan  melakukan  praktik  mandiri,  sedangkan  sisanya  berpraktik  di instansi  rumah  sakit  ataupun  puskesmas.  Jakarta  Pusat  sebagai  epicentrum  Ibu  Kota terdapat 42 orang bidan berpraktik secara mandiri namun tidak semuanya memiliki izin, 40% diantaranya masih belum memiliki izin praktik mandiri.
Pada  praktiknya  jelas  proses  pelayanannya  diharuskan  adanya  perizinan  yang terdaftar. Pada Bagian Kedua UU No 4 tahun 2019 pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa bidan  yang  akan  menjalankan  praktik  kebidanan  wajib  memiliki  izin  praktik. Selanjutnya  pada  ayat  (2)  bahwa  izin  praktik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan dalam bentuk SIPB (surat izin praktik bidan) (Firmanto, 2019) .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi Narrative  Review yang  berfokus pada  evaluasi  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  dengan  mengikuti  kaidah  dan  alur penelitian  yang  dimulai  dari  penentuan  topik  terkait  perizinan  praktik  bidan  mandiri, penelusuran  literatur  berdasarkan database artikel  terkait  perizinan  praktik  tenaga kesehatan,  seleksi  literatur  sesuai  kriteria  yang  telah  ditentukan  yakni  jurnal  yang terbaru  dan  relevan  dengan  topik  penelitian (Jayanti,  Keb,  Anis,  &  Keb,  2021) . Penggolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan review jurnal terbaru,  dan  mengkaitkan  fenomena  perizinan  praktik  bidan  mandiri  serta  melakukan review  regulasi  yang  ada  terkait  perizinan  praktik  bidan  mandiri.  Hasil  sintesa pengambilan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  objektif  dengan menggunakan analisa dan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Perizinan
Perizinan  adalah  pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku usaha/kegiatan  tertentu,  baik  dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha (Dewi, 2021) . Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum  administrasi.  Guna  melindungi  masyarakat  penerima  pelayanan kesehatan,  setiap  tenaga  kesehatan  yang  hendak  menjalankan  praktik keprofesiannya  wajib  memiliki  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
tentang  kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  tenaga kesehatan  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan praktik  wajib  memiliki  izin  dari  otoritas  pemerintah  setempat  yang  dibuktikan dengan Surat Izin Praktik (SIP). Pada tahun 2020 tercatat Jumlah Bidan Praktik Mandiri  di  Provinsi  DKI  Jakarta  Sebanyak  573  orang,  393  orang  (69%) memiliki  SIPB  dan  yang  tidak  memiliki  SIPB  sebanyak  180  orang  (31%). Rekomendasi dari Organisai Profesi yang dalam hal ini Ikatan Bidan  Indonesia (IBI)  mutlak  diperlukan  sebagai  syarat  permohonan  SIPB.  Untuk  memperoleh rekomendasi dari IBI anggota wajib mengikuti Midwifery Update (MU). Hal ini tidak selaras jika dikaitkan dengan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi, karena tidak sem

## Gambar 1 Grafik Praktik Mandiri Bidan di Provinsi DKI Jakarta 2021
Data  diatas  menjelaskan  bahwa  terdapat  total  dari  505  orang  bidan  yang melakukan  praktik  mandiri,  Jakarta  Timur  menjadi  kota  yang  dengan  praktik bidan mandiri terbanyak, sedangkan Jakarta Pusat menjadi kota  dengan praktik bidan  mandiri  paling  sedikit.  Dari  total  505  orang  bidan  praktik  mandiri  yang ada  di  Provinsi  DKI,  masih  ditemukan  sebanyak  145  orang  diantaranya  masih belum  memilki  izin  praktik  yang  terdaftar,  hal  ini  menjadi  pertanyaan  bahwa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat ibukota dan rolemodel bagi Provinsi Lain ternyata kondisi ini masih terjadi.
2. Persyaratan dalam penyelenggaraan praktik mandiri bidan
Pada  Permenkes  No.  28  Tahun  2017  tentang  izin  dan  penyelengaraan praktik mandiri bidan pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Praktik Mandiri Bidan adalah  tempat  pelaksanaan  rangkaian  kegiatan  pelayanan  kebidanan  yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  untuk dikeluarkannya Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).  Kewenangan bidan terdiri dari
pelayanan  kesehatan  ibu,  pelayanan  kesehatan  anak,  pelayanan  kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
Jika  mengacu  pada  Kepmenkes  Nomor  900/Menkes/SK/VII/II/2002 tentang  Registrasi  dan  Praktik  Bidan.  Bidan  adalah  seorang  wanita  yang  telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sedangkan registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal  kompetensi  inti  atau  standar  penampilan  minimal  yang  ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk  menjalankan  pelayanan  asuhan  kebidanan  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Kemudian  penjelasan  terkait  definisi  praktik  bidan  adalah serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  bidan  kepada pasien baik individu, keluarga, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.  Karenanya  Surat  Izin  Praktik  Bidan  selanjutnya  disebut  SIPB adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  kepada  bidan  untuk  dapat  menjalankan praktik bidan. Sesuai standar profesi. Sedangkan standar profesi adalah pedoman yang  harus  dipergunakan  sebagai  petunjuk  dalam  melaksanakan  profesi  secara baik.
Persyaratan yang ditentukan dalam proses perizinan praktik mandiri bidan meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis  pakai,  tercantum  dalam  Permenkes  No.28  Tahun  2017  tentang  izin  dan penyelenggaraan praktik bidan dalam pasal (30) sampai pasal (36) yakni;
a. Persyaratan  lokasi  berupa  Praktik  Mandiri  Bidan  harus  berada  pada  lokasi yang  mudah  untuk  akses  rujukan  dan  memperhatikan  aspek  kesehatan lingkungan.  Persyaratan  bangunan  meliputi  ruang  dalam  bangunan  Praktik Mandiri Bidan yang terdiri dari Ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas, WC/kamar mandi
b. Bangunan  praktik  Mandiri  bidan  harus  bersifat  permanen  dan  tidak bergabung  fisik  bangunan  lainnya.  Sebagaimana  tidak  bergabung  fisik bangunan  lainnya,  yakni  tidak  termasuk  rumah  tinggal  perorangan, apartemen,  rumah  toko,  rumah  kantor,  rumah  susun,  dan  bangunan  yang sejenis.  Dalam  hal  praktik  mandiri  berada  di  rumah  tinggal  perorangan, akses  pintu  keluar  masuk  tempat  praktik  harus  terpisah  dari  tempat  tinggal perorangan.  Bangunan  praktik  mandiri  Bidan  harus  memperhatikan  fungsi, keamanan,  kenyamanan  dan  kemudahan  dalam  pemberian  pelayanan  serta perlindungan keselamatan dan
c. Persyaratan prasarana Praktik Mandiri Bidan paling sedikit memiliki; Sistem air bersih, Sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup, Ventilasi/sirkulasi udara yang baik, Prasarana lain sesuai kebutuhan.
d. Bidan  yang  akan  menjalankan  praktik  dan/atau  pekerjaan  keprofesiannya harus  kompeten  yang  di  buktikan  dengan  Sertifikat  Kompetensi  atau
Sertifikat  Profesi.  Sesuai  Undang-undang  No.  36  tahun  2014,  pasal  46 bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  praktik  harus  memiliki  izin  demikian juga  dengan  seorang  bidan  yang  akan  menjalankan  profesinya.  Surat  Izin Praktik  Bidan  (SIPB)  ditetapkan  sebagai  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  bidan  yang  akan menjalankan  praktik  kebidanan  setelah memenuhi  persyaratan.  Untuk mendapatkan  SIPB,  syaratnya  adalah  adanya Surat  Tanda  registrasi  (STR)  yang  masih  berlaku.  Surat  Tanda  Registrasi berlaku  selama  5  tahun  dengan  syarat  mendapatkan  STR  yakni  harus memiliki  Sertifikat  Kompetensi  atau  Sertifikat  Profesi.  Kebijakan  Pengrus Pusat  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  utk  Resertifikasi  dilakukan  melalui penilaian  portofolio,  yaitu  selama  5  (lima)  tahun  harus  menadapatkan sejumlah  25  (dua  puluh  lima)  kredit  profesi,  2  (dua)  kredit  profesi diantaranya diperoleh melalui Midwifery Update yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.
Midwifery Update merupakan salah satu pelatihan klinis wajib yang harus dipenuhi oleh setiap bidan dalam pengurusan re-sertifikasi STR. Pada pelatihan Midwifery  Upadate ,  seluruh  peserta  akan  dibekali  dengan  beberapa  materi kebidanan  sebagai  upaya  menjaga  mutu  serta  meningkatkan  keterampilan  dan kompetensi  para  bidan,  sehingga  kemdian  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan  berkualitas  terhadap  kesehatan  ibu  dan  bayi,  balita,  kesehatan reproduksi  serta  pelayanan  keluarga  berencana.  Kemudian  akan  dijelaskan secara mendetail alur tata cara pengurusan STR selanjutnya.
3. Prosedur Alur Perizinan Praktik Bidan
Proses  alur  kepengurusan  perizinan  praktik  bidan  mandiri  dimulai  dari melengkapi  persyaratan  surat  keterangan  dari  pimpinan  fasilitas  Pelayanan. Rekomendasi  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kota  (Suku  Dinas Kesehatan  Kota  Administrasi).  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota  Administrasi melakukan  kunjungan  atau  visitasi  bersama  dengan  PTSP  (Pelayanan  Terpadu Satu Pintu) untuk kemudian dilakukan wawancarara terkait kelengkapan fasilitas pelayanan, administrasi dan setelah itu kemudian dipaparkan temuan yang harus ditindak  lanjuti.  Suku  Dinas  Kesehatan  akan  memberikan  waktu  14  hari  agar Pemohon  memperbaiki  semua temuan  yang  didapatkan  saat  kunjungan,  setelah itu  akan  membuat  rekomendasi  penerbitan  izin  praktik  ke  Pelayanan  terpadu Satu Pintu.
4. Pergub DKI Jakarta No 159 Tahun 2019
Sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  28  Tahun  2017  tentang Praktik  Bidan  Mandiri  wajib  memiliki  SIPB  dalam  menjalankan  praktiknya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 159 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja  Dinas  Kesehatan  Pasal  33  menyebutkan  Pemantauan  dan  evaluasi  di bidang  sumber  daya  manusia  kesehatan  termasuk  pengoordinasian  penilaian teknis  bersama  dan  pemberian  bahan  rekomendasi  kepada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerbitan perizinan dan
Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif
non  perizinan  di  bidang  sumber  daya  manusia  kesehatan.  Pengawasan  dan pengendalian  perizinan  dan  non  perizinan  di  Bidang  kesehatan  sesuai  lingkup tugas  dan  fungsinya,  melaksanakan  pembinaan  tenaga  kesehatan,  memberikan bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  sumber  daya  manusia  kesehatan sumber  daya  manusia  kesehatan.  Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  sosialisasi  perizinan  tenaga  kesehatan baik  melalui  forum  komunikasi  tenaga  praktik  mandiri  bidan  maupun melaksanakan  koordinasi  dengan  organisasi  profesi  kebidanan  dalam  hal  ini Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  dengan  tujuan  untuk  menurunkan  jumlah  praktik mandiri  bidan  yang  tidak  memiliki  izin  Praktik  mengingat  banyaknya  bidan  di Provinsi DKI Jakarta yang tidak patuh dalam memiliki izin praktik.
5. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No  47  tahun  2017  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 1 pintu
Pemberian  izin  kepada  tenaga  kesehatan  merupakan  kewenangan  dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No  47  tahun  2017  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  1  pintu  Bab  III  Pasal  3  yang  berisi Kewenangan  DPMPTSP  meliputi  perizinan  di  bidang  Kesehatan.  Hal  ini dilakukan  guna  menciptakan  keharmonisan  perizinan  dan  demi  mempermudah adanya  pendataan  dan  juga  monitoring terkait  perizinan  yang  sudah  dan  belum dilakukan serta sesuai tujuan utama yakni meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin aspek legalitas praktik bidan mandiri di Porvinsi DKI Jakarta.
B. Pembahasan
1. Permohonan  Surat  Izin  Praktik  Bidan  (SIPB)  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  28  TAHUN  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Provinsi DKI Jakarta.
Penyediaan  Pelayanan  kesehatan  untuk  ibu  dan  bayi  baru  lahir  yang berkualitas  bergantung  pada  tenaga  kebidanan  yang  profesional  kompeten  dan efektif.  untuk  itu  perlu  didukung  dengan  kompetensi  dan  pelayanan  yang profesional  seorang  bidan (Annabel  et.all,  2018) .  Sesuai  dengan  amanah Undang-Undang  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  bertanggung jawab  atas ketersediaan sumber daya kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk itu sudah seharusnya  kebijakan Pemerintah juga sejalan dengan mandat rakyat  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  kompeten  dan  memiliki  legalitas  dalam  hal  perizinan tenaga kesehatan (Nursalam, 2013) .
Implementasi  kebijakan  terkait  praktik  perizinan  tenaga  kesehatan  masih mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 5 dan Permenkes No 28 tahun 2017, yang mengamanatkan semua tenaga kesehatan harus memiliki STR. STR adalah bukti legalitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik. Proses registrasi  diperoleh  dari  sejumlah  kegiatan  yang  dibuktikan  dengan  portofolio. Seorang bidan diharuskan melengkapi portofolio yaitu bukti untuk menunjukkan
bagaimana  mereka  telah  memenuhi  persayaratan  dengan  dengan  menguraikan pengalaman  praktik  kebidanan  untuk  mendapatkan  registrasi  kebidanan. Portofolio  juga  dapat  digunakan  untuk  mendokumentasiakn  jam  praktik  klinis pengalaman  dan  program  studi,  meskipun  tidak  ada  jam  wajib  khusu  praktik klinis dan standard (Et.all, 2020) .
Kebijakan tersebut dikaitkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  5  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota Administrasi.  Kebijakan  ini  juga  yang  mendasari  PTSP  sebagai  lembaga  yang menerbitkan  Perijianan  semua  tenaga  kesehatan  Mewajibakan  STR  dalam penerbitan  SIP.  Pemberian  izin  kepada  tenaga  kesehatan  merupakan kewenangan  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  pintu (DPMPTSP).  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No  47 tahun  2017  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  1  pintu  Bab  III Pasal  3  yang  berisi  Kewenangan  DPMPTSP  meliputi  perizinan  di  bidang Kesehatan.  DPMPTSP  belum  memberlakukan  hal  yang  sama  pada  bidan Pendamping karena SIP perizinan tenaga bidan hanya diterbitkan untuk 1 orang tenaga  bidan  dalam  1  lokasi  praktik.  berbeda  dengan  wilayah  lain  seperti  di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Perbedaan kebijakan ini tentunya menimbulkan kegamangan di Praktik bidan mandiri yang akan mengurus izin praktik mandiri.
Menurut  data  SISDMK  Dinas  Kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada tahun 2020 terdapat 505 Bidan Praktik Mandiri yang berpraktik di Provinsi DKI Jakarta. yang tersebar di 5 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta selatan dan Jakarta Utara. Sayangnya dari 505 BPM masih banyak ditemukan BPM yang berpraktik tanpa izin. Merujuk dari data SISDMK Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  dijabarkan  sebaran  Bidan  praktik Mandiri  yang  tidak  memili  izin  di  antaranya:  Dari  46  orang  BPM  di  Jakarta Pusat  terdapat  19  orang  (41%)  yang  memiliki  izin  sedangkan  yang  tidak memiliki  izin  sebanyak  27  orang  (59%).  Di  wilayah  kota  Administrasi  Jakarta Timur  dari  193  orang  BPM  terdapat  169  orang  (88%)  yang  memiliki  izin sedangkan yang tidak memiliki izin sebanyak 24 orang (12%). Di wilayah kota Administrasi  Jakarta  Utara  dari  80  orang  BPM  terdapat  45  orang  (56%)  yang memiliki  izin  praktik  sedangkan  yang  tidak  memiliki  izin  sebanyak  35  orang (44%).  Di  wilayah  kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dari  137  orang  BPM terdapat 96 orang (70%) yang memiliki izin sedangkan yang tidak memiliki izin sebanyak  41  orang  (30%).  Di  wilayah  kota  Administrasi  Jakarta  Barat  dari  49 orang  BPM  terdapat  31  orang  (71%)  yang  memiliki  izin  sedangkan  yang  tidak memiliki izin sebanyak 18 orang (37%). Dari total 505 Praktik Mandiri terdapat 145 (29%) Praktik mandiri yang tidak memiliki izin dan masih aktif berpraktik. tentu  angka  yang  cukup  tinggi  untuk  Provinsi  DKI  Jakarta  Yang  merupakan Barometer  terhadap  Provinsi  lain.  Penelitian  tentang  banyaknya  tenaga  bidan yang  tidak  memiliki  izin  praktik  sangat  penting  bagi  pembuat  kebijakan  dan pendidik  (Gibis  et  al.,  2012).  Penelitian  terhadap  bidan  menunjukkan
Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif
menurunnnya  minat  tenaga  kesehatan  Bidan  untuk  melaksanakan  praktik mandiri  dan  cenderung  mengabaikan  aspek  legal  dalam  hal  ini  izin  praktik sehingga  banyak  ditemukan  Bidan  praktik  mandiri  (BPM  tidak  memiliki  izin praktik).  Fenomena  ini  bertoal  belakang  dengan  amanat  Undang-Undang  yang mewajibakan  tenaga  kesehatan  yang  mengharuskan  semua  tenaga  kesehatan yang berpraktik agar memilik izin praktik.
Salah  satu  faktor  banyaknya  tenaga  Bidan  tanpa  izin  adalah  kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap bidan praktik mandiri. Pelaksanaan pengawasan  ini  didasarkan  pada  UU  no  4  tahun  2019  pada  BAB  X  tentang Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pasal  16  (1)  Bidan  yang  berpraktik  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat  (3)  huruf  b  meliputi  a.  Bidan  yang  melakukan  praktik  kebidanannya  di puskesmas; dan b. Bidan desa. -10- (2) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  b  merupakan  Bidan  yang  memiliki  SIPB  di  puskesmas,  dan bertempat  tinggal  serta  mendapatkan  penugasan  untuk  melaksanakan  Praktik Kebidanan  dari  Pemerintah  Daerah  pada  satu  desa/kelurahan  dalam  wilayah kerja  puskesmas  yang  bersangkutan.  (3)  Praktik  Bidan  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan  tempat  praktik  bidan  desa  sebagai  jaringan Puskesmas.  (4)  Dalam  rangka  penjaminan  mutu  pelayanan  kesehatan  praktik Bidan  desa  sebagai  jaringan  Puskesmas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), dinas kesehatan kabupaten/kota setempat harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan  tempat  yang  akan  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  praktik Bidan  desa  dengan  menggunakan  Formulir  1  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri  ini.  (5)  Hasil  penilaian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  menjadi  dasar  rekomendasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  f,  sebelum  SIPB  untuk  Bidan  desa  diterbitkan. Pasal  69  (1)  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  melakukan  pembinaan dan pengawasan Bidan dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan sesuai dengan kewenangan.
Kemudian  diturunkan  dalam  Permenkes  No.  28  Tahun  2017  BAB  VI Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pasal  46  (1)  Menteri,  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi,  dan/atau  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  praktik  bidan  sesuai  dengan kewenangan  masingmasing.  (2)  Dalam  melakukan  pembinaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Menteri,  Dinas  Kesehatan  Provinsi,  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  dapat  mengikutsertakan  organisasi  profesi.  (3)  Pembinaan  dan pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diarahkan  untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. (4)  Dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan  tindakan  administratif  kepada  bidan  yang  melakukan  pelanggaran
terhadap  ketentuan  penyelenggaraan  praktik.  (5)  Tindakan  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui:  a.  teguran  lisan;  b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya.
Selanjutnya  dalam  Pergub  159  tahun  2019  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas Kesehatan Pasal 44 ayat (3) Seksi Sumber daya Kesehatan memiliki tugas Pembinaan dan pengawasan di bidang di bidang sumberdaya kesehatan di wilayah Kota Administrasi, meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
Dengan  dilakukan  pengawasan  diharapkan  jumlah  praktik  mandiri  yang berprakik tanpa izin dapat diminimalir dengan melakukan penguatan pentingnya perizinan dan mengarahkan para BPM untuk mengurus perizinan.
2. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi (IBI)
Rekomendasi  IBI  mutlak  diperlukan  dalam  pengajuan  permohonan  SIPB baru  atau  pembaruan  SIPB.  Di  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mendapatakan rekomendasi IBI wajib memiliki sertifikat MU ( Midwifery Update ).
3. Kendala Yang Ditemukan Dalam Proses Perizinan
Kendala-Kendala Yang Menghambat Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)  Berdasarkan  Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum 2017Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  di  Provini  DKI  Jakarta. Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh  pemegang  peran,  lembaga-lembaga  pelaksana  maupun  pembuat  Undang- undang  selalu  berada  dalam  lingkup  kompleksitas  kekuatan  sosial,  budaya, ekonomi dan politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang  berlaku,  menerapkan  sanksi-  sanksinya,  dan  dalam  seluruh  aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.
a) Hambatan  dalam  permohonan  SIPB  kaitannya  dengan  lembaga  pembuat peraturan  adalah  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 28 tahum 2017. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memiliki izin dari pemerintah. Pasal 46 (1) UU Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  bahwa  setiap  tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang kesehatan wajib memilik izin.
Permohonan  izin  harus  menempuh  prosedur  tertentu  yang  ditentukan  oleh pemerintah,  selaku  pemberi  izin.  Syarat-syarat  dalam  izin  itu  bersifat konstitusif dan kondisional.
b) Hambatan  dalam  permohonan  SIPB  kaitannya  dengan  penerapan  peraturan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan kebijakan memebrikan rekomendasi tidak memiliki daasar yang kuat terhadap prosedur pemberian ijin dlaam dua tempat yang sama.
c) Hambatan  yang  berkaitan  dengan  pemangku  peran  adalah  pengajuan permohonan dan pembaruan SIPB dilakukan secara kolektif per ranting tiap kecamatan,  dimana  tidak  semua  BPM  masa  berlaku  SIPB  berbeda. Kepatuhan  setiap  anggota  untuk  mengumpulkan  persyaratan  SIPB  juga berbeda  ada  yang  segera  mengumpulkan  dan  ada  juga  yang  lambat,  hal  ini yang menyebabkan proses pengajuan SIPB berlangsung lama.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan:  Penerapan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2014  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  tingkat  efektivitasnya  masih rendah.  Berdasarkan  Analisa  yang  dilakukan  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi terkait masih adanya Bidan Praktik mandiri yang tidak memiliki SIPB antara lain:
a. Faktor Hukumnya
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  Bab  IV  Pasal  30  ayat  (1)  yang  menatakan  bahwa Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).  Pada pelaksanaannya SIPB didapatkan Setelah Praktik Mandiri memiliki STR.  Untuk  mendapatkan  STR  seorang  bidan  praktik  mandiri  hars  memiliki Sertifikat Midwifery  Update (MU).  Hal  in  dirasa  cukup  memberatkan  bagi  bidan praktik  mandiri  karena  merek  harus  mengeluarkan  biaya  pelatihan  dan  waktu pelatihan  yang  lumayan  lama.  Perlu  dipertimbankan  kembali  mengenai  keharusan mengikuti pelatihan Midwifery Update (MU) untuk mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI).
b. Faktor Sarana dan Fasilitas Praktik Mandiri Bidan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum  2017  pasal  34  disebutkan bidan  persyaratan  prasarana  praktik  mandiri  termasuk  peralatan  praktik  mandiri, obat-obatan  dan  bahan  habis  pakai  ditambah  dengan  pengelolaan  limbah  medis. Pengelolaan  lombah  medis  sendiri  daapt  dilakukan  melalui  kerjasasama  dengan institusi  yang  menyediakan  instalasi  pengelolaan  limbah  Medis.  dalam  melakukan kerja sama ini tentunya Bidan Praktik mendiri harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Sementara itu pngelolaan peralatan yang perlu dikalibrasi, sehingga seorang bidan praktik mandiri juga harus bekerjasama dengan instansi yang memiliki sarana kalibrasi dan hal ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
c. Perkembangan Media Online
Era digital juga membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat  seolah-olah  dipaksa  untuk  bertansformasi  dari  cara  lama  yang  manual ke  media  digital  dalam  menjalani  kehidupan  mereka,  salah  satunya  adalah  dalam sektor  perizinan.  Pengajuan  perizinan  baik  dalam  pengurusan  STR  dan  Perizinan SIP  dilaksanakan  melalui  online.  Untuk  sebagian  orang  yang  paham  Media online pastinya hal ini sangat memudahkan namun bagi yang memiliki keterbatasan dalam
menggunakan  media online tentunya  hal  ini  sangat  menyulitkan.    Bidan  Praktik mandiri mayoritas mengeluhkan susahnya mengakses media online ketika mengurus STR  dan  melakukan  registrasi  perizinan.  Di  Provinsi  DKI  Jakarta  Sendiri  proses pengajuan perizinan bisa diakses melalui platform Jak-evo. Platform ini pihak yang mengajukan  dapat  melakukan  registrasi  termasuk  mengunduh  semua  berkas administrasi. Media ini yang dipakai oleh pihak PTSP apakah pihak pemohon sudah melengkapi  semua  ketentuan  persyaratan  perizinan  sebelum  dilakukan  tinjauan lapangan.
d. Pembinaan dan Pengawasan
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  tahum  2017  Bab  IV  pasal  40 disebutkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  kabupaten/kota  harus  melakukan  penilaian terhadap  pemenuhan  persayaratan  bidan  praktik  mandiri  bidan.  Implementasi pemberian izin di Provinsi DKI Jakarta melibatkan 2 institusi yaitu Dina Penanaman Modal  dan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/kota  (Suku  Dinas  Kesehatan  Kota Administrasi). Pada saat penilaian ke dua institusi ini bersama-sama turun ke sarana praktik  dan  melihat  langsung  pemenuhan  persyaratan  perizinanan.  Suku  Dinas kesehatan  memberikan  rekomendasi  ke  PTSP  agar  diterbitkan  izin  apabila  semua persayaratan sudah dipenuhi oleh pihak pemohon. Pada Bab VI pasal 46 disebutkan bahwa  Menteri,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan/atau  Kepala  Dinas Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan praktik  bidan  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing.  Pada  pelaksananya kegiatan evaluasi atau pengawasan terhadap Bidan Praktik Mandiri (BPM) di Dinas Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  dilaksanakan  Oleh  Suku  Dinas  Kesehatan.  Pada pelaksanaannya  masih  ditemukan  kendala  karena  terbatasnya  tenaga  yang  tersedia di Suku Dinas Kesehatan sehingga Pelaksanaan pengawasan Bidan praktik mandiri tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kekurangan tenaga dan tugas di seksi Sumber Daya Kesehatan Dasar (SDK) belum dapat melakukan  semua pengawasan praktik mandiri.
e. Faktor Penegak Hukum Suku Dinas Kesehatan Kota Adminsitrasi Pelaksanaan Pengawasan dan monitoring evaluasi belum dijalankan berjalan dengan baik  terutama  dalam  hal  penegakan  hukum  apabila  ditemukan  adanya  Pranktik mandiri  Bidan  Mandiri  yang  tidak  memiliki  SIPB.  Penegakkan  Permenkes  Nomor 28  tahum  2017  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oelh  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota Adminsitrasi  sehingga  membuat  Bidan  Praktik  Mandiri  (BPM)  tidak  merasa  wajib untuk  melengkapi  segala  fasilitas  tempat,  peralatan  dan  obat-  obatan  ketika melaksanakan  Praktik  Mandiri.  Penegakan  hukum  ini  termasuk  pemberian  Surat peringatan  (SP),  dan  penutupan  sementara  praktik  mandiri  samapai  izin  praktik mandiri yang tebaru terbit. penegakan hukum ini dirasa berat karena proses ini harus mengikuti  bebrapa  prosesur  termasuk  koordinasi  dengan  beberapa  phak  termasuk Organisasi  Profesi  (IBI),  PTSP,  Satuan  Pamong  Praja  dan  Puskesmas  Setempat. Perlu  dikoordinasikan  prosedur  penutupan  tempat  praktik  yang  tidak  memiliki  izin dan aspek etis lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif
f. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan
Faktor  ini  berhubungan  dengan  tingkat  kepatuhan  serta  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  memiliki  izin  dalam  melakukan  praktik  Mandiri  Bidan. Masyarakat  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  sesuai  dengan  Permenkes  Nomor  28 tahum  2017  adalah  adalah  tenaga  Bidan  yang  menjalankan  Praktik  Mandiri,  di Wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Bidan  yang  menjalankan  dan  yang  akan  mengurus Izin Praktik Mandiri belum memahami penuh isi dari dengan Permenkes Nomor 28 tahum  2017  dan  kurangnya  sosialisai  yang  dilakukan  oleh  institusi  terkait.  Hal  ini memungkinkan Bidan praktik mandiri tidak mengetahui kekurangan yang mungkin terjadi.

## BIBLIOGRAFI
Annabel  et.all.  (2018). Midwives  ‘with  woman’  in  the  private  obstetric  model:  Where divergent philosophies meet . Australia: Elsevier Ltd. Google Scholar
Dewi,  Indah  Kusuma.  (2021).  Sosialisasi  Legalitas  Usaha  Kaopi  Sebagai  Solusi Peningkatan  Usaha  Mikro  Pada  UMKM  Kaopi  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Membangun Negeri , 5 (1), 276–287. Google Scholar
Et.all,  Michelle.  (2020). Potential  impact  of  midwives  in  preventing  and  reducing maternal  and  neonatal  mortality  and  stillbirths:  a  Lives  Saved  Tool  modelling study . United ingdom: Thelanced.
Firmanto,  Aditia  Arief.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Pasien  Pada  Bidan  Praktik Mandiri  Di  Indonesia  Pasca  Dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Pranata Hukum , 14 (2), 140–156. Google Scholar
Hajriati,  Isma,  Arman,  Arman,  &  Muchlis,  Nurmiati.  (2021).  Analisis  Sistem Perencanaan  Tenaga  Kesehatan  Di  Wilayah  Kerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Barru: Analysis of the Health Personnel Planning System in the Work Area of the Barru District Health Office. Journal of Muslim Community Health , 2 (4), 103–116. Google Scholar
Jayanti,  Ratna  Dwi,  Keb,  S.,  Anis,  Wahyul,  &  Keb,  S.  (2021). Simulasi  dalam Pendidikan Kebidanan . Airlangga University Press. Google Scholar
Lette,  Arman  Rifat  Lette.  (2020).  Jumlah  dan  Kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan  di  Fasilitas  Kesehatan  Kota  Kupang. Jurnal  Publikasi  Kesehatan Masyarakat Indonesia , 7 (2). Google Scholar
Lutfiana,  Indrie,  &  Wulandari,  Ni  Ketut  Ayu.  (2020).  Aspek  Hukum  Pelaksanaan Kewenangan  Bidan  Dalam  Pelayanan  Kebidanan. Midwinerslion:  Jurnal Kesehatan STIKes Buleleng , 5 (1), 211–218. Google Scholar
Nomor,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (28AD). Tahun  2017  tentang  Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .
Nursalam,  D.  M.  (2013). Metodologi  penelitian  ilmu  keperawatan. Jakara:  Salemba Medika. Google Scholar
Nuryuniarti,  Rissa,  &  Nurmahmudah,  Endah.  (2019).  Regulasi  Hukum  Bagi  Bidan Dalam  Melakukan  Asuhan  Kebidanan  Pada  Balita  Di  Bidan  Praktik  Mandiri Menurut  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 7 (2), 1–24. Google Scholar
Telaumbanua, Dalinama. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan . Google Scholar
Copyright holder:
Edward Lumban Raja, Puput Oktamianti (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: