## BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK 1
Nanda Agus Safana Sukma 1 *, Adie Dwiyanto Nurlukman 2 , Amiludin 3 , Ahmad 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 12 , Fakultas Hukum 34 , Universitas Muhammadiyah Tangerang Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 33 Cikokol, Tangerang, Banten nandaagussafanasukma@gmail.com

## Abstract
This  study  describes  the  form  of  Indonesian  government  assistance  to  refugees  from  conflict countries in the perspective of Human Rights which is currently flooding the capital, especially in Kalideres, West Jakarta. Refugees feel insecure in their own country and ask for protection in other  countries,  with  the  context  of  seeking  permanent  solutions  to  problems.  This  research method  is  carried  out  by  means  of  a  literature  review  approach  in  the  form  of  qualitative descriptive  with  a  systematic  literature  review.  The  results  showed  that  the  government responded  by  providing  solutions  in  the  form  of  humanitarian  assistance  and  emergency principles. With that, it ends with the provision of recommendations that are final and binding, in accordance with the established regulations.
Keywords : Assistance; Refugees; Human rights.

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik  yang  sedang  membanjiri  Ibukota,  khususnya  di  Kalideres,  Jakarta  Barat,  dalam perspektif  hak asasi  manusia. Pengungsi  merasa tidak aman di negaranya sendiri  dan meminta perlindungan  ke  negara  lain,  dengan  konteks  mencari  penyelesaian  masalah  yang  permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif  deskriptif  dengan  tinjauan  literatur  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Bantuan; Pengungsi; Hak Asasi Manusia.
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri pada tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Proses  kompleks  dengan  berbagai tingkat kesulitan yang terlibat adalah bagian dari  migrasi.  Model  arus  migrasi  tentang situasi  dan  kondisi  mendorong  orang  untuk meninggalkan  satu  tempat  ke  tempat  lain (Nagel  &  Boyle,  2020).  Rangkaian  proses migrasi,  tidak  terlepas  dari  sebuah pergerakan  arus  pencari  suaka  dan pengungsi  (Sheikh  &  Anderson,  2018). Orang yang melintasi perbatasan internasional saat melarikan diri dari konflik dan  membutuhkan  perlindungan  karena ketidakmampuannya  untuk  bisa  berada kembali  ke  negara  asalnya  disebut pengungsi (Thompson, 2020). Pencari suaka mudah  dikenal  berpotensi  bahaya  dan mengancam.  Sedangkan  pengungsi  lebih patuh  menunggu  proses  (Suwardi,  2004). Maka  dari  itu  seorang  yang  belum  diakui statusnya  akan  dinamakan  sebagai  pencari suaka,  tetapi  seorang  pencari  suaka  belum tentu  seorang  pengungsi.  Jika  sudah  diakui sebagai  pengungsi  maka  akan  melekat  hak dan kewajibannya terhadap negara pelindung (Hardjaloka, 2015). Menurut  data  dari  UNHCR (United Nation  High  Commissioner  for  Refugee) pada  tahun  2016  ada  65,6  juta  orang  di seluruh  dunia  secara  terpaksa  dipindahkan, dimana  22,5  juta  di  antaranya  berstatus pengungsi karena perang saudara, penganiayaan, dan kasus krisis kemanusiaan lainnya (Dreher  dkk.,  2019) . Banyak  faktor yang melatarbelakangi, seperti diskriminasi, perang  dan  kebencana-alaman  (Hvass  dkk., 2020). Agar memiliki kehidupan yang lebih stabil  dan  aman,  mereka  secara  terpaksa meninggalkan negara asalnya dan berpindah ke  negara  lain  yang  lebih  maju,  dengan tingkat keberhasilan ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik nya sangat terjamin,  seperti  negara  Jerman,  Inggris Amerika  Serikat,  Prancis,  Selandia  Baru, Kanada  dan  Australia  (Prastya  &  Yuniati, 2015). Suatu  dinamika  antara  negara  asal dan  negara  tujuan,  bisa  sebagai  alasan pentingnya  untuk  suatu  negara  menerima kelompok  pengungsi  dan  lebih  cenderung memilih  tujuan  yang  mengurangi  ancaman
terhadap pribadi pengungsi, dengan menemukan  proses  demokratisasi  yang menjadi  faktor  dalam  penentuan  dan  tujuan pengungsi (Moorthy & Brathwaite, 2019) . Kasus HAM sudah menjadi bagian dari kajian  hukum  internasional  yang  bersifat suatu mekanisme dan perlindungan individu terhadap  kekuatan  negara  (Anggrainy, 2014).  Seperti  kasus  padatnya  jumlah pengungsi  dari  berbagai  negara  yang menggemparkan  masyarakat  Kelurahan Kalideres,  Jakarta  Barat,  permasalahan HAM yang terjadi karena tidak terpenuhinya hak  hidup  mereka  sebagai  warga  negara. Mayoritas  mereka  yang  datang  dari  negara Afghanistan,  Somalia  dan  Irak.  Faktornya karena  adanya  tekanan,  seperti  rasisme, agama,  kelahiran  atau  kesukuan.  Mereka bersedia tidak kembali ke negaranya, karena pemerintah  mereka  tidak  siap  untuk perlindungan.  Mereka  melarikan  diri  di bawah tekanan dan datang hanya membawa kebutuhan  hidup  yang  seadanya,  hanya mendirikan  tenda  untuk  tempat  berlindung. Sebagian  dari  mereka  tidak  bisa  berbahasa Inggris  dengan  baik,  jadi  salah  satu  faktor penghambat  pengungsi  dalam  bersosial  ke masyarakat  sekitar.  Pengungsi  hanya mendapatkan  bantuan  dari  mereka  yang menyalurkan bantuan mulai dari perorangan atau  kelompok  yang  murni  dari  gerakan kemanusiaan  (UNHCR,  2020).  Fungsi  dan peran  penggerakan  politik  sebagai  faktor pendorong  integrasi  tentang  kesejahteraan, kualitas  hidup,  penderitaan,  dan  kesehatan mental (Barber dkk., 2014).
Indonesia  sebagai  negara  penghubung dalam pergerakan arus migrasi dengan letak garis  pantai  yang  panjang,  terletak  pada garis  silang  dan  menjadi  jalur  utama  lintas perdagangan  dunia  dan  menyebabkan Indonesia berpotensi sebagai wilayah transit yang  aman  bagi  mereka  yang  tidak berdokumen  (Prastya  &  Yuniati,  2015). Berdasarkan data  dari (UNHCR,  2020) populasi  pengungsi  mengalami  kenaikan jumlah  di  tahun  2014-2016:  mulai  tahun 2014  populasi  pengungsi  berjumlah  4.131, tahun  2015  berjumlah  4.318,  serta  tahun
2016  berjumlah  7.827  yang  mana  selalu  di dominasi oleh Afghanistan.
Berdasarkan  gambar  1,  per  Juli  2020 untuk  data  yang  masuk  dan  terdaftar  oleh UNHCR  Indonesia  terdapat  13.653  orang asing yang masuk ke Indonesia, yang terbagi menjadi  10.278 pengungsi  dan  3.375  masih dinyatakan  sebagai  pencari  suaka,  yang mana  terdapat  28%  anak-anak,  72%  orang dewasa  yang  terdiri  dari  27%  perempuan dan  73%  laki-laki.  Para  pengungsi  yang datang  ke  Indonesia  dari  berbagai  negara, diantaranya 56% Afghanistan, 10% Somalia dan 6% Iraq. Total 577 anak-anak pengungsi yang  terdaftar  di  sekolah  nasional  yang didanai  hampir  seluruh  total  kebutuhannya dan  didanai  oleh  beberapa  negara  yang berkontribusi  sukarela  yaitu  Autralia, Jepang,  Amerika  Kanada,  Spanyol,  Uni Eropa  dan  pendonor  swasta  lainnya. Indonesia  memberikan  dana  operasional hanya  45%  dari  kebutuhan  atau  sebesar USD $9.700.000. 643 total pengungsi adalah mereka yang tidak memiliki
kewarganegaraan.  Tahun  2019,  total  720
pengungsi  sudah  diterima  oleh  negara ketiga, dengan  kategori
663  untuk pemukiman  kembali  dan  57  untuk  sponsor pribadi,  serta  ada  5  kota  yang  hadir  di antaranya  Jakarta,  Medan,  Tanjung  Pinang, Pekanbaru  dan  Makassar.  Adapun  negara penerima  teratas  di  kawasan  ini  adalah Indonesia  dengan  jumlah  13.653,  Thailand 93.000,  Malaysia  177.000  dan  Bangladash 860.000 pengungsi (UNHCR, 2020).
Regulasi  yang  diatur  pada  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  125 Tahun  2016  pada  Pasal  4  tentang Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri telah  ditetapkan  bahwa  seorang  pengungsi dari  luar  negeri  tetaplah  dianggap  sebagai orang asing yang sedang berada di Indonesia dan  adanya  mereka  disebabkan  oleh  rasa ketakutan  karena  hal  persekusi,  yang  mana mereka  tidak  memiliki  perlindungan  yang memadai  dari  pemerintah  setempat,  dan diproses  di  Indonesia  meliputi  hasil penemuan,  penampungan,  pengamanan  dan pengawasan (Perpres RI, 2016).
Gambar 1.
Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Juli 2020
Sumber : (UNHCR, 2020)
Selain Australia, Malaysia dan
Thailand,  Indonesia  juga  sebagai  negara penerima  pengungsi  dan  pencari  suaka dalam  jumlah  besar.  Pencari  suaka  yang telah  terdaftar  dapat  melanjutkan  proses pengajuan  permohonan  status  pengungsi melalui  rangkaian  prosedur  penilaian  yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee  Status  Determination (RSD) diberikan  kesempatan  untuk  di- interview oleh petugas yang akan menilai. Kemudian, pencari  suaka  akan  diberikan  keputusan dengan  pemberian  status  pengungsi.  Jika ditolak,  akan  ada  kesempatan  untuk pengajuan  banding.  Jika  lolos  mendapatkan status  pengungsi,  UNHCR  akan  mencari solusi,  terdiri  dari  penempatan  di  negara ketiga, pemulangan sukarela apabila konflik sudah berakhir atau integrasi lokal di negara pemberi suaka (UNHCR, 2020) .
Pengungsi  paling  rentan  terhadap masalah  kesehatan  mental  (Campbell  dkk., 2018).  Ada  4  masalah  kesehatan  mental yang terkait dengan stres pascatrauma yaitu, mengalami  kembali  dan  menghindari kenangan  traumatis,  reaksi  disosiatif, gangguan  memori,  dan  kesulitan  dalam mengungkapkan  informasi  penting  tentang pengalaman  masa  lalu  (Tay  dkk.,  2013). Pengungsi  mengalami  gangguan  psikis dalam  proses  adaptasi  untuk  kesehariannya (Leiler  dkk.,  2019).  Terkadang  pengungsi juga harus mengalami gangguan lingkungan yang tak biasa dialami dan dipaksa ke dalam budaya  baru  (Sheikh  &  Anderson,  2018). Mayoritas  pengungsi  dari  kalangan  anak- anak (Hodes  &  Vostanis,  2019) . Mereka yang  berstatus  anak-anak  harus  terpenuhi kebutuhan  dasar  dan  psikologis,  serta  harus diperhatikan  kesehatannya  (Cardenas  dkk., 2019).  Selain  itu,  anak-anak  memiliki  hak atas perlindungan dan memperhatikan suara anak-anak  pengungsi  dengan  mempelajari masa  lalu  dan  masa  kini  mereka,  untuk memberi mereka kesempatan mengembangkan potensi tanpa mengabaikan kerentanan mereka (Nho dkk., 2018).
Pengungsi  yang  terdampar  di  trotoar jalan kawasan Rumah Sakit Mitra  Keluarga
Kalideres, berlindung dengan cara mendirikan  tenda  seadanya.  Motif  utama eksistensi  mereka  sebagai  pengungsi  yaitu akibat adanya sebuah peperangan. Meskipun mereka  sering  mendapatkan  bantuan  dari berbagai  pihak,  namun,  pihak  pemerintah harusnya  bisa  menyelesaikan  perkara polemik  ini  dengan  mengambil  sikap  yang efektif.  Pemerintah  Indonesia,  UNHCR  dan para  mitra  menyadari  bahwa  banyaknya pengungsi  yang  rentan  dan  membutuhkan bantuan,  walaupun  dengan  pendanaan  yang terbatas. Pemrosesan solusi seperti penempatan  di  negara  ketiga  atau  sponsor pribadi,  tetap  dilakukan  menurut  prosedur. Sementara  ini  pengungsi  telah  dialokasikan di  Gedung  Pemerintah  Daerah  yang  dekat dengan  kawasan  pemukiman  warga  di Kalideres (UNHCR, 2019).
Sebagai  tindak lanjut  dari (UU No.  39, 1999), dalam menangani persoalan maraknya  pergerakan  arus  pengungsi  yang berada  di  Indonesia,  pemerintah  pusat bekerjasama  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan Pengungsi  di  Indonesia  dan  atau  organisasi internasional mengenai bantuan dan perlindungan yang diberikan untuk pengungsi  yang  rentan  (Sakharina  & kadarudin,  2017).  Untuk  menuntaskan  hal penanganan pemerintah mengenai permasalahan  pengungsi  yang  diakibatkan dari konflik dan membutuhkan perlindungan maka  timbul  suatu  bentuk  bantuan  dari pemerintah  Indonesia  berdasarkan  prinsip kemanusiaan  dan  kedaruratan  dengan  cara memberikan mandatoris melalui Kementerian  Luar  Negeri  dan  Kementerian Hukum  dan  HAM  (Rahman  &  Bariah, 2013).  Dengan  demikian  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah bentuk-bentuk  bantuan  pemerintah  dalam penanganan  pengungsi  di  Indonesia? Sementara,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bentuk bantuan pemerintah dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

## Gambar 2. Penelusuran Literatur
Sumber: (Penulis, 2020)

## B. Metode Penelitian
Pada  gambar  2  disajikan  ilustrasi mengenai metode penelitian yang dilakukan berdasarkan penelusuran literatur.
Penyusunan  jurnal  menggunakan  jenis metode  penelitian Sytematic  Literature Review (SLR)  yang dilakukan  dengan  cara pendekatan  kajian  pustaka  dari  berbagai literatur penelitian yang linear dan terbentuk secara  kualitatif  deskriptif  dengan  tinjauan literatur  sistematis.  Menurut  (rawley  & slack,  2004)  tinjauan  literatur  dilakukan untuk  memanfaatkan  dan  mengevaluasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis info  atau  isu  terkini  dan  suatu  topik pembahasan  yang  sebelumnya  telah  diulas dengan  berbagai  sumber  literatur  terdahulu yang sudah disesuaikan
dengan perkembangan keilmuan yang relevan.
Artikel diperoleh dari hasil laporan dan berita  serta  data  secara  online,  yang meliputi, google  scholar,  science  direct, portal  garuda,  sinta  ristekdikti,  google cendekia dan garuda  ristekdikti. Dengan menggunakan  kata  kunci human  right, refugee,  handling,  assistance  government dan international  law .  Jenis  penelitian  ini tidak  hanya  bermakna  membaca  literatur saja,  namun  dominan  untuk  evaluasi  yang mendalam  dan  kritis  tentang  penelitian sebelumnya (Kitchenham dkk., 2009).

## C. Hasil dan Pembahasan
Pengungsi umumnya datang dari negara konflik  di  Timur  Tengah,  Asia  Tengah  dan Selatan, terutama dari Afghanistan, Irak dan Sri  Lanka.  Sejumlah  faktor  di  antaranya yaitu  karena  aksesibilitas  perlindungan  hak asasi  manusia  dan  peluang  untuk  mencapai
wilayah.  Selain  faktor  pendorong  ada  juga faktor  penarik  yang  berpotensi  sebagai negara  tujuan  akhir,  seperti  kebijakan imigrasi dan suaka,  standar kehidupan yang mempengaruhi pilihan negara transit (Riadussyah, 2016). Pengungsi tidak membayangkan  Indonesia  sebagai  negara tujuan.  Namun,  Indonesia  hanya  pos sementara  dan  batu  loncatan  menuju Australia,  karena  telah  terbangun  reputasi sebagai  negara  aman  dan  memberikan perlakuan  adil  bagi  setiap  orang  serta sebagai  negara  kaya  yang  tidak  terkena dampak  krisis  ekonomi  global,  dengan tingkat  pengangguran  yang  relatif  rendah (Riyanto,  2004).  Pemerintah  Indonesia menempatkan  migran  transit  di  rumah- rumah  detensi  imigrasi  sebagai  sarana perlindungan  sementara.  Fungsinya  untuk memastikan bahwa mereka berada di tempat yang  aman  dan  bisa  mendapatkan  akses kesehatan dan pendidikan (missbach, 2016).
Dari  gambar  3  dinyatakan  bahwa jumlah populasi pengungsi di Indonesia dari tahun 2014-2020  mengalami kenaikan  yang cukup  pesat.  Data  terakhir  yang  diperoleh pada  bulan  Agustus  2020  dengan  jumlah pengungsi  mencapai  13.680  orang.  Juni 1979 UNHCR mendirikan kantor di  Jakarta dan  menandatangani  perjanjian  dengan Kementerian Luar Negeri untuk meresmikan hubungan  antar  keduanya  dan  memperjelas tanggung  jawab  antar  lembaga.  UNHCR Jakarta berkolaborasi erat dengan Kementerian  Luar  Negeri  dan  Kementerian Hukum  dan  HAM  agar  sama-sama  bisa mencari  solusi.  Namun,  tingginya  biaya untuk memberlakukan mekanisme
pemrosesan pengungsi merupakan hambatan utama.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 184-195

## Gambar 3. Grafik Populasi Pengungsi

## Sumber : Diolah Penulis dari berbagai sumber (2020)
Fakta  yang  menarik  adalah  dengan  adanya fungsi sistem suaka dalam negeri, Indonesia bersikeras  bahwa  perlindungan  sementara bagi  pengungsi  sudah  cukup.  Pemerintah Indonesia  sudah  bekerjasama  dengan UNHCR dan mitra lainnya, khususnya untuk mengembangkan kerangka kerjasama regional.  Fungsinya  untuk  memulangkan orang  yang  diketahui  tidak  membutuhkan perlindungan  internasional  ke  negara  asal mereka dan lebih
mengutamakan perlindungan  bagi  pencari  suaka  dan pengungsi yang rentan (UNHCR, 2020).
Pengungsi tidak saja kehilangan rumah, kehilangan  kebangsaan  dan  kehilangan kewarganegaraan melainkan juga kehilangan sandaran hidup termasuk sosial ekonominya (Kofman,  2019).  Keputusan  untuk  pergi mengungsi  merupakan  sebuah  keputusan yang  sulit  diambil  setelah  sekian  lama berada  dalam  situasi  yang  tidak  menentu karena  segala  upaya  yang  dilakukan  tidak berhasil.  Pengungsi  biasanya  tidak  dibekali dengan  dokumen  perjalanan  sehingga  di antara  mereka  banyak  yang  mengalami permasalahan,  seperti  mereka  mengalami perlakuan  sewenang-wenang  baik  di  negara asal,  negara  transit,  maupun  negara  tujuan. Dalam hubungan internasional terdapat nilai yang  mengatur  sistem  pedoman  kehidupan global, salah satunya permasalahan pengungsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka dari itu terbentuknya hukum  pengungsi  Internasional  yaitu Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  yang merupakan  traktat  Universal  satu-satunya yang  menjabarkan  sistem  hukum  khusus
bagi mereka yang membutuhkan perlindungan  internasional.  Terdapat  pula hukum  Hak  Asasi  Manusia  Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang di dalam negara, baik dia warga negara atau tidak. Hukum internasional tersebut merupakan  bagian  dari  aturan  perlindungan terhadap  para  dimensi  penanganan  dalam kasus  pengungsi  internasional  (Utami, 2019).
Bagi negara-negara peratifikasi Konvensi,  urusan  penanganan  pengungsi sudah  tentu  diatur  dalam  peraturan nasionalnya  masing-masing.  Namun  dalam konteks  ini,  Indonesia  yang  bukan  sebagai negara  peratifikasi,  urusan  penanganan pengungsi  sudah  diatur  dalam  Perpres Nomor  125  Tahun  2016,  tidak  ditemukan arti  sebenarnya  dari  penanganan  pengungsi, namun  diatur  mengenai  pihak-pihak  terkait dalam  menangani  pengungsi  luar  negeri (Pasal 7) mengenai proses operasi pencarian dan  pertolongan.  Selain  itu,  diatur  juga mengenai perumusan kebijakan penanganan oleh menteri terkait menyangkut penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian (Pasal 4). Kerjasama
penanganan pengungsi secara jelas tercantum  dalam  (Pasal  2),  yaitu  antara pemerintah  Indonesia  dengan  UNHCR. Dengan  demikian  penanganan  pengungsi sesungguhnya  telah  diakui  oleh  pemerintah Indonesia. Menurut Perpres ini, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  melalui  Komisariat Tinggi  Urusan  Pengungsi  di  Indonesia  dan
atau organisasi internasional, yang merupakan  organisasi  internasional  di bidang  urusan  migrasi  atau  di  bidang kemanusiaan  yang  memiliki  perjanjian dengan pemerintah pusat (Rachman, 2018).
Selama  ini  pola  penanganan  pengungsi internasional adalah dengan cara
penempatan  di  negara  lain (resettlement) , integrasi dengan negara ketiga atau menjadi warga  negara  resmi  di  negara  ketiga (integrasi) dan pengembalian ke negara asal pengungsi  (repatriasi).  Solusi  seperti  ini tentulah  bukan  tanpa  hambatan.  Terdapat banyak  kendala  bila  memilih  jalan  keluar seperti  ini.  Apalagi  dikaitkan  dengan  status sebagai  negara  transit  dan  pilihan  tersebut adalah  solusi  jangka  panjang  (Yuningsih, 2013).  Contohnya  seperti  Indonesia  yang bukan  termasuk  negara  peratifikasi,  jadi tidak  bisa  bertanggung  jawab  secara langsung  terhadap  pengungsi.  Namun, Indonesia  sebagai  anggota  PBB  hanya  bisa memberikan  tanggung  jawab  moril  berupa bantuan kemanusiaan. Menindaklanjuti dalam bentuk penanganan yaitu, melakukan peran aktif dalam monitoring dan mengevaluasi  penanganan  isu  kemanusiaan dalam  kerangka  PBB  dan  juga secara konsisten menyampaikan kontribusi sukarela  tahunan  yang  berjumlah  USD $ 220.000  mulai  tahun  2017 (Kementerian Luar Negeri, 2019), serta tetap memperjuangkan hak asasi manusia terhadap  pengungsi,  karena  bagaimanapun semua  manusia  tidak  ada  yang  bisa  disebut ilegal,  melainkan  hanya  faktor  keterbatasan administrasi (Pavlich, 1996).
Berdasarkan wawancara dengan Axelsyah  Reza  dari  Kementerian  Luar Negeri  Indonesia  bagian  Direktorat  Jendral HAM dan Kemanusiaan mengatakan bahwa, data  pengungsi  di  Indonesia  per  Agustus 2020  ini  sudah  mencapai  13.680.  Alasan memilih ke Indonesia bukan karena kondisi politik dan ekonomi yang buruk di kampung halaman  mereka,  tapi  karena  diskriminasi terhadap  kelompok  agama  dan  etnis minoritas. Tidak dibenarkan apabila permasalahan  dalam  bentuk  ekonomi, karena  mereka  harus  memiliki  biaya  besar
untuk menuju dan bertahan hidup di negara transit.  Indonesia  bukan  merupakan  negara penandatangan  konvensi  pengungsi  dan protokolnya,  sehingga  Indonesia  tidak  bisa menawarkan  hak-hak  resmi  pada  pencari suaka dan  pengungsi di wilayahnya,  namun mentolelir keadaan mereka selama menjalankan  penentuan  status  pengungsi  di bawah  UNHCR  atau  telah  mendapatkan pelayanan ke
IOM (International Organization  for  Migration).  Saat  ini pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan berdasarkan  prinsip  kemanusiaan  dan kedaruratan dengan cara mendata pengungsi yang  datang  dan  menempatkan  mereka sementara ke lokasi yang aman; memberikan  fasilitas  sesuai  kebutuhan pengungsi,  seperti  tempat  bermain  dan belajar anak-anak, wadah untuk berolahraga, juga  fasilitas  kesehatan  yang  mumpuni. Dengan  adanya  UNHCR  di  Indonesia, dimiliki  dana  tahunan  sebesar  USD $1.706.832.053  untuk  pengungsi  dan  donor terbesarnya  adalah  Amerika  Serikat.  Sejak tahun  2012  pemerintah  Indonesia  ikut berkontribusi  dana  sebesar  USD  $50.000 kepada  UNHCR.  Mengingat  terbatasnya dana  menjadikan  proses  pengajuan  dan penentuan  status  pengungsi  membutuhkan waktu bertahun-tahun (Reza, 2020) .
Dari  hasil  wawancara  oleh  salah  satu pengungsi  yang  berasal  dari  Afghanistan, Jason  Arr  Mahran  mengatakan  bahwa, kepergian  dari  negara  asal  karena  adanya konflik  yang  terjadi  sejak  tahun  2001 tujuannya  untuk  mencari  perlindungan  dan terpisah  dengan  beberapa  anggota  keluarga yang tersebar di India dan Arab. Ia datang ke Indonesia  menggunakan  uang  pribadi dengan  cara  menjual  barang  berharga  dan datang  tanpa  dokumen  yang  lengkap.  Di Indonesia  pernah  mengungsi  di  Kepulauan Riau,  Cianjur  dan  terakhir  di  Jakarta, kemudian  bertahan  hidup  sebisa  mungkin dengan  keterbatasan,  yang  terpenting terbebas  dari  konflik.  Pengungsi  merasakan pemerintah Indonesia sudah cukup membantu, bahkan ada pula bantuan berasal dari  warga  sekitar,  setidaknya  tempat sementara  untuk  berlindung.  Namun,  ada
beberapa  hal  yang  diharapkan  untuk pemerintah  Indonesia,  yaitu  proses  yang lebih  cepat  dan  efektif,  terkhusus  untuk pengungsi  yang  rentan,  seperti  anak-anak dan perempuan (Mahran, 2020).
Untuk memastikan bahwa perlindungan dilaksanakan  secara  sistematis,  pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai tindakan  dalam  hal  penanganan  pengungsi, dengan  cara  repatriasi  sukarela,  integrasi lokal  dan  perpindahan  ke  negara  ketiga. Namun, repatriasi sukarela tetap merupakan pilihan  solusi  yang  paling  dicari  oleh pengungsi,  tetapi  tidak  selalu  mudah  untuk dicapai  jika  persyaratan  yang  diperlukan untuk  keperluan  tidak  memadai.  Agar berhasilnya  repatriasi  sukarela,  harus mendapatkan dukungan penuh dan komitmen  dari  negara  tempat  pengungsi. Hal  ini  dikarenakan,  bagaimanapun  bagi pemerintah  Indonesia  repatriasi  sukarela adalah  solusi  yang  efektif,  sebab  biayanya lebih  murah  dari  pada  proses  deportasi (Lenette  dkk.,  2019).  Melakukan  repatriasi sukarela  yang  mencakup  unsur  penting seperti,  hak  seseorang  pulang  ke  negaranya sesuai dengan hukum hak asasi internasional,  kecuali  jika  dibatasi  oleh hukum  tertentu  dan  telah  pulih  konflik  di negara  asalnya.  Oleh  karena  itu,  unsur pokok  dari  repatriasi  sukarela  adalah kembali ke suasana aman dengan bermartabat (Sakharina & kadarudin, 2017). Data per Agustus 2020 dari total pengungsi sudah  diterima  oleh  negara  ketiga  222 pengungsi,  sedangkan  71  pengungsi  telah diproses untuk repatriasi (UNHCR, 2020).
Faktanya  kondisi  pengungsi  berada dalam  keadaan  hidup  yang  memprihatinkan serta penuh dengan ketidakpastian. Pesatnya pertumbuhan jumlah pengungsi internasional sangat mengkhawatirkan. Mereka lari dari negara asalnya demi  untuk menyelamatkan  dari  hinaan  pihak  yang sudah  melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan (Mayblin  &  James,  2019).  Pengungsi  tidak mendapat  perlindungan  dari  negaranya sendiri,  bahkan  seringkali  pemerintahnya sendiri  yang  menganiaya  mereka,  sehingga melarikan  diri  adalah  pilihan  terbaik  (Alam
dkk.,  2020).  Selanjutnya,  mereka  kembali menghadapi  masalah  di  negara  transit bahkan  di  negara  ketiga.  Perpindahan  ini malah  menimbulkan  masalah  baru,  menjadi sangat rentan terhadap pemenjaraan, pendeportasian,  pemanfaatan  dan  berbagai perlakuan buruk lainnya (Yani & Zulkarnain,2019).
Bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi  internasional,  mengacu  pada pemenuhan  pemberian  hak  asasi  manusia terhadap pengungsi, yang mana Desire Frans mengatakan  bahwa,  HAM  merupakan  hak yang  diperoleh  seseorang  karena  dia manusia  dan  bersifat  universal.  Untuk pemenuhan  HAM  terhadap  pengungsi, pemerintah  memprioritaskan  hak  dasar pengungsi  yang  mutlak  dalam  masyarakat nasional maupun internasional yang meliputi semua hak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan  manusia baik  dalam  hal material maupun  non-material,  di  antaranya  hak hidup, hak atas keamanan, hak mendapatkan fasilitas  kesehatan,  hak  kebutuhan  tempat tinggal, hak untuk tidak diganggu dan bebas dari  penyiksaan,  diskriminasi  dan  tindakan lain yang bisa mengurangi martabat manusia (Ashri,  2018).  Untuk  menjamin  hak  dasar pengungsi,
pemerintah Indonesia
memberikan bantuan dalam bentuk penemuan,  penampungan,  pengamanan  dan pengawasan keimigrasian, yang diwujudkan dengan cara pendataan, memberikan fasilitas tempat  tinggal  sementara,  memberikan fasilitas  kesehatan  fisik  dan  mental  untuk pengungsi,  agar  bisa  meminimalisir  rasa trauma pengungsi (Krustiyati, 2010).
Dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia memberikan  solusi  jangka  pendek  berupa fasilitas sementara dengan cara mengalokasikan  pengungsi  ke  gedung Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta dan  tetap mengupayakan  proses  jangka  panjang berupa dukungan  moril  untuk  pengungsi dengan cara melakukan diplomasi kemanusiaan.  Tujuannya  untuk  meredakan konflik  dan  mencapai  penyelesaian  yang permanen (Tyler,  2013) . Dari  hasil pembahasan ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan
peran dan tanggung jawabnya yang terbatas, berupa  bantuan  kemanusiaan  dan  prinsip kedaruratan.

## D. Simpulan
Indonesia  sudah  dianggap  menjadi negara  transit  yang  paling  populer  oleh pengungsi,  dengan  alasan  lokasinya  yang strategis.  Walaupun  Indonesia  bukan menjadi  negara  penandatangan  konvensi internasional,  namun  Indonesia  telah menjalankan toleransi secara efektif. Indonesia  sangat  selektif  dalam  penentuan status  pengungsi,  agar  tepat  sasaran  dalam perbantuan.  Sebagaimana  yang  telah  di tetapkan,  Indonesia  tidak  bisa  menawarkan hak-hak yang pengungsi harapkan,
melainkan harus sesuai protokol. Menangani pengungsi  internasional  merupakan  sebuah tanggung jawab negara dan komunitas sosial global, tidak hanya negara yang bersangkutan  ikut  meratifikasi  pengungsi
1951  atau  tidak.  Hal  ini  dikarenakan, persoalan  pengungsi  internasional  adalah persoalan universalisme kemanusiaan, termasuk  di  dalamnya  hak  asasi  manusia, jadi  tidak  ada  alasan  untuk  mengabaikan. Maka  dari  itu,  pemerintah  Indonesia  hanya bisa  memberikan  solusi  berupa  bantuan dengan aspek kemanusiaan dan kedaruratan.
Bentuk  bantuan  pemerintah  dalam penanganan  pengungsi  di  Indonesia  berupa tempat penampungan sementara,
memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan  untuk  pengungsi,  khususnya pada  pengungsi  yang  rentan  seperti  anak- anak  dan  perempuan.  Nilai  kemanusiaan tidak  dapat  dipisahkan  dari  dimensi pengelolaan  negara,  karena  manusia  pada hakikatnya mempunyai perilaku yang saling menghargai  sesama.  Untuk  itu  tindakan penanganan  pengungsi  adalah  aksi  yang berlandaskan  akal  sehat.  Penanganan  juga bisa  dipilih  berdasarkan  aturan  yang  sesuai dengan  hukum  pengungsi  internasional, namun  demikian  tidak  terbatas  sifatnya, melainkan  tidak  bertentangan  dengan  sudut pandang kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  A.,  Sammonds,  P.,  &  Ahmed,  B. (2020).  Cyclone  risk  assessment  of  the Cox’s  Bazar  district  and  Rohingya refugee camps in southeast Bangladesh. Science of The Total Environment , 704 ,
135360.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019. 135360
Anggrainy,  V.  S.  (2014). Perlindungan Pengungsi  Lintas  Batas  Negara  Di Indonesia Menurut Hukum Internasional . 1 , 10.
Ashri,  M.  (2018). Hak  Asasi  Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Barber,  B.  K.,  Spellings,  C.,  McNeely,  C., Page,  P.  D.,  Giacaman,  R.,  Arafat,  C., Daher, M., El Sarraj, E., & Mallouh, M. A.  (2014).  Politics  drives  human functioning, dignity, and quality of life. Social  Science  &  Medicine , 122 ,  90– 102. https://doi.org/mamung
Campbell, M. R., Mann, K. D., Moffatt, S., Dave,  M.,  &  Pearce,  M.  S.  (2018). Social  determinants  of  emotional  well- being in new refugees in the UK. Public Health , 164 , 72–81. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.07.0
22
Cardenas, D., Bermudez, C., & Echeverri, S. (2019).  Is  nutritional  care  a  human right? Clinical  Nutrition  Experimental ,
26 , 1–7. https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.05
.002
Dreher,  A.,  Fuchs,  A.,  &  Langlotz,  S. (2019).  The  effects  of  foreign  aid  on refugee  flows. European  Economic Review , 112 , 127–147. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.201
8.12.001
Hardjaloka,  L.  (2015). Studi  perbandingan ketentuan  perlindungan  pencari  suaka dan pengungsi di indonesia dan negara
lainnya . http://garuda.ristekbrin.go.id/documents /detail/266061
Hodes,  M.,  &  Vostanis,  P.  (2019). Practitioner  Review:  Mental  health problems  of  refugee  children  and adolescents  and  their  management. Journal  of  Child  Psychology  and Psychiatry , 60 (7), 716–731. https://doi.org/10.1111/jcpp.13002
Hvass, A. M. F., Norredam, M., Sodemann, M.,  Thomsen,  M.  K.,  &  Christian,  W. (2020).  Are  refugees  arriving  in Denmark an under-immunised group for measles?  A  cross-sectional  serology study. Vaccine , 38 (13),  2788–2794. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.0 2.025
Kementerian  Luar  Negeri,    kementerian.
(2019). Isu  Isu  Kemanusiaan  |  Portal Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia .
https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/hal aman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan
Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen,
D.,  Turner,  M.,  Bailey, J.,  &  Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in  software engineering – A  systematic literature  review. Information  and Software  Technology , 51 (1),  7–15. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09. 009
Kofman, E. (2019). Gendered mobilities and vulnerabilities: Refugee journeys to and in  Europe. Journal  of  Ethnic  and Migration  Studies , 45 (12),  2185–2199. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018. 1468330
Krustiyati, A. (2010). Penanganan
Pengungsi  di  Indonesia:  Tinjauan Aspek  Hukum  Internasional  dan Nasional . Briliant Internasional.
Leiler,  A.,  Bjärtå,  A.,  Ekdahl,  J.,  & Wasteson, E. (2019). Mental health and quality  of  life  among  asylum  seekers and  refugees  living  in  refugee  housing
facilities  in  Sweden. Social  Psychiatry and  Psychiatric  Epidemiology , 54 (5), 543–551. https://doi.org/10.1007/s00127-018-
1651-6
Lenette,  C., Brough, M.,  Schweitzer, R.  D., Correa-Velez,  I.,  Murray,  K.,  & Vromans, L. (2019). ‘Better than a pill’: Digital  storytelling  as  a  narrative process  for  refugee  women. Media Practice  and  Education , 20 (1),  67–86. https://doi.org/10.1080/25741136.2018.
1464740
Mahran,  J.  A.  (2020). Hasil  Wawancara Pengungsi .
Mayblin,  L.,  &  James,  P.  (2019).  Asylum and  refugee  support  in  the  UK:  Civil society  filling  the  gaps? Journal  of Ethnic  and  Migration  Studies , 45 (3),
375–394.
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018. 1466695
missbach,    antje.  (2016). Trobled  Transit (politik  indonesia  bagi  para  pencari suaka) . yayasan pustaka obor indonesia.
Moorthy,  S.,  &  Brathwaite,  R.  (2019).
Refugees  and  rivals:  The  international dynamics  of  refugee  flows. Conflict Management and Peace Science , 36 (2), 131–148. https://doi.org/10.1177/0738894216657 047
Nagel,  C.,  &  Boyle,  P.  (2020).  Migration. Dalam International  Encyclopedia  of Human  Geography (hlm.  81–88). Elsevier.  https://doi.org/10.1016/B978- 0-08-102295-5.10287-2
Nho,  C.  R.,  Yoon,  S.,  &  Ko,  J.  (2018). Voices  of  refugee  children  in  Korea. Children  and  Youth  Services  Review ,
94 , 606–616.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.201
8.09.001
Pavlich,  G.  (1996).  The  Power  of Community  Mediation:  Government and  Formation  of  Self-Identity. Law  &
Society Review , 30 (4), 707. https://doi.org/10.2307/3054115
PerPres RI. (2016). PerPres RI No. 125 BAB 1 Ayat 1 tentang penanganan pungungsi dari luar negeri .
Prastya, A. B., & Yuniati, S. (2015). Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kebijakan Australia  terhadap  Imigran  Gelap  pada Masa  Pemerintahan  Partai  Buruh Australia. Jurnal Ilmu .
Rachman,  M.  I.  J.  (2018).  Kerjasama Indonesia  Dengan  Lembaga-Lembaga Terkait  Dalam  Penanganan  Pengungsi.
Jurist-Diction , 1 (1), 262–285. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9745
Rahman,  A.,  &  Bariah,  C.  (2013). Abstrak
Perlindungan  Dan  Penegakan  Ham  Di Asean  Terhadap  Manusia  Perahu Rohingya  Dalam  Status  Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional 080200082 . 21.
rawley,   jennifer, & slack,  frances.  (2004).
Conducting a Literature Review .
Reza,  A.  (2020). Hasil  wawancara Kementerian  Luar  Negeri  bagian Direktorat Jendral HAM dan Kemanusiaan .
Riadussyah,  M.  (2016).  Tanggung  Jawab Indonesia  sebagai  Negara  Transit  bagi Pengungsi  Anak  Berdasarkan  Hukum
Internasional. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM , 23 (2), 330–250. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.is
s2.art4
Riyanto,  S.  (2004).  Urgensi  Legislasi Hukum  Pengungsi  dan  Kendalanya  di Indonesia. Indonesian J. Int’l L. , 2 , 67.
Sakharina,  I.  K.,  &  kadarudin.  (2017).
Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan pencari suaka,  pengungsi  internasional,  dan pengungsi dalam negeri) . Deepublisher.
Sheikh,  M.,  &  Anderson,  J.  R.  (2018). Acculturation patterns and education of
refugees  and  asylum  seekers:  A systematic  literature  review. Learning and  Individual  Differences , 67 ,  22–32. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.07. 003
Suwardi,  S.  S.  (2004).  Aspek  Hukum
Masalah Pengungsi Internasional. Indonesian J. Int’l L. , 2 , 23.
Tay, K., Frommer, N., Hunter, J., Silove, D., Pearson,  L.,  San  Roque,  M.,  Redman, R., Bryant, R. A., Manicavasagar, V., & Steel, Z. (2013). A mixed-method study of  expert  psychological  evidence submitted  for  a  cohort  of  asylum seekers  undergoing  refugee  status determination  in  Australia. Social Science  &  Medicine , 98 ,  106–115. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.201 3.08.029
Thompson,  D.  K.  (2020).  Refugees  and Asylum  Seekers.  Dalam International Encyclopedia  of  Human  Geography (hlm. 221–228). Elsevier.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-
102295-5.10340-3
Tyler,  I.  (2013).  The  Riots  of  the Underclass?:  Stigmatisation,  Mediation and  the  Government  of  Poverty  and Disadvantage  in  Neoliberal  Britain. Sociological  Research  Online , 18 (4), 25–35. https://doi.org/10.5153/sro.3157
UNHCR.  (2019). Information-on-Gedung- Pemda-Kalideres-Bahasa- Indonesia.png (925×822) .
https://www.unhcr.org/id/wp- content/uploads/sites/42/2019/07/Infor mation-on-Gedung-Pemda-Kalideres- Bahasa-Indonesia.png
UNHCR.  (2020).  Sekilas  Data—UNHCR
Indonesia.
UNHCR . https://www.unhcr.org/id/figures-at-a- glance
Utami, P. N. (2019). Implementasi Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari Luar  Negeri  Di  Provinsi  Kepulauan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 184-195
Riau. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3),
299–312.
UU No 39. (1999). UU No 39 Tahun 1999 .
Yani,  Y.  M.,  &  Zulkarnain,  Z.  (2019). Dimensi  Penanganan  dalam  Kasus Pengungsi  Internasional;  Teori  dan Praktik. Jurnal  Sosial  dan  Humaniora , 4 (7), Article 7. https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.592 Yuningsih,  A.-.  (2013).  Implementasi Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengungsi
Asal Afghanistan Di Wilayah Indonesia Di  Tinjau  Dari  Perspektif  Konvensi 1951  Dan  Protokol  1967  Mengenai Status  Pengungsi  Studi  Kasus  Di Pontianak  Kalimantan  Barat. Jurnal Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 1 (3).
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/ article/view/3134