ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 1 Februari, 2024 Halaman 43-68 Submitted 28 December 2023 Revised 7 Februari 2024 Accepted 11 February 2024

## Legal Research Modeling: Analysis of Environmental Law Patterns in Indonesia
Pemodelan Riset Hukum: Analisis Corak Hukum Lingkungan di Indonesia
Isman
Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta ism190@ums.ac.id

## Novita
Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta i000200079@student.ums.ac.id

## Abstract
This  research  explores  modeling  in  environmental  administrative  law  research, specifically the idealization of legal situations or phenomena, environmental law policy analysis,  and  specific  contexts  of  environmental  administrative  law.  This  research  is conducted through a library research approach that utilizes data from Scopus-indexed journal articles from 2022-2024. The analysis focuses on identifying trends, changes, and patterns in various fields of environmental administration law. The modeling research findings  offer  detailed  insights  into  the  dynamics  of  legal  evolution,  contributing  to formulating  policies  that  respond  to  complex  environmental  changes.  The  research concludes  that  the  evolution  of  legal  ideals  and  their  contexts  significantly  influence preventive, repressive, curative, and rehabilitative legal research modeling.

## Keywords: Environmental  Regulation,  Research  Modelling,  Environmental Law Trends, Legal Evolution Context.

## Abstrak
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pemodelan  riset  hukum  administrasi lingkungan yakni idealisasi situasi atau fenomena hukum, analisis kebijakan hukum lingkungan,  konteks  tertentu  hukum  administrasi  lingkungan.  Jenis  riset  ini  adalah riset pustaka dengan pendekatan permodelan yang memanfaatkan data dari artikel- artikel  jurnal  terindeks  Scopus  periode  2022-2024.  Analisis  difokuskan  pada identifikasi tren, perubahan, dan pola dalam berbagai bidang ilmu hukum administrasi lingkungan.  Temuan  dari  pemodelan  riset  ini  memberikan  wawasan  mendalam terhadap dinamika evolusi hukum sehingga berkontribusi pada perumusan kebijakan responsif  terhadap  perubahan  lingkungan  yang  kompleks.  Riset  ini  menyimpulkan bahwa evolusi idealitas hukum, dan konteksnya memiliki hubungan pengaruh yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
signifikan  terhadap  permodelan  riset  hukum  preventif,  represif,  kuratif,  dan rehabilitatif.
Kata Kunci: Regulasi  Lingkungan,  Pemodelan  Riset,  Kebijakan  Lingkungan, Tren Hukum Lingkungan, Evolusi Hukum.

## A. Pendahuluan
Hukum  administrasi  lingkungan  memegang  peranan  krusial  dalam  mengatasi tantangan  kompleks  perubahan  lingkungan  global. 1 Dalam  konteks  ini,  pemodelan menjadi  semakin  penting  sebagai  alat  untuk  memahami,  menganalisis,  dan meramalkan  konsekuensi  kebijakan  hukum  lingkungan.  Pemodelan  hukum  tidak hanya menjadi gambaran ideal dari fenomena hukum, tetapi juga merangkum analisis dan  prediksi  hasil  kebijakan  dalam  konteks  administrasi  lingkungan. 2 Namun, keberhasilan  pemodelan  ini  dalam  memberikan  landasan  untuk  kebijakan memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang  tren,  perubahan,  dan  pola  dalam berbagai bidang ilmu hukum administrasi lingkungan. 3 Bagaimana dinamika evolusi hukum  administrasi  lingkungan  tercermin  dalam  pemodelan  yang  dilakukan  pada jurnal-jurnal terindeks Scopus selama periode 2022-2024 ? Apa kontribusi pemodelan ini  terhadap  penyusunan  panduan  kebijakan  yang  responsif  terhadap  perubahan kompleks dalam lingkungan. 4
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  pemodelan  dalam  riset hukum administrasi lingkungan, dengan fokus utama pada analisis kebijakan hukum dan identifikasi tren perubahan dalam bidang ilmu ini. 5 Hasil penelitian diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  lebih  mendalam  tentang  relevansi  permodelan hukum  dalam  konteks  administrasi  lingkungan,  yang  pada  gilirannya  dapat
1 S Sloan et al., “Fire Activity in Borneo Driven by Industrial Land Conversion and Drought during El  Niño  Periods,  1982 –2010,” Global  Environmental  Change 47  (2017):  95 – 109, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.10.001.
2 M.K.  Suter  et  al.,  “Association  between  Work  in  Deforested,  Compared  to  Forested,  Areas  and Human Heat Strain: An Experimental Study in a Rural Tropical Environment,” Environmental Research Letters 14, no. 8 (2019), https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2b53.
3 R. Kusumawati, S.R. Bush, and L.E. Visser, “Can Patrons Be Bypassed? Frictions between Local and Global  Regulatory  Networks  over  Shrimp  Aquaculture  in  East  Kalimantan,” Society  and  Natural Resources 26, no. 8 (2013): 898 – 911, https://doi.org/10.1080/08941920.2012.723305.
4 Kusumawati, Bush, and Visser.
5 F Widyawati, I Soemaryani, and W O Z Muizu, “The Effect of Social Capital and Organizational Health  on  Competitive  Advantages  of  Culinary  and  Craft  SMEs  in  Samarinda  City,” Sustainability (Switzerland) 15, no. 10 (2023), https://doi.org/10.3390/su15107945.
berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan global. 6
Kajian  teoritik  mendukung  kebutuhan  untuk  memahami  peran  penting pemodelan  dalam  konteks  hukum  administrasi  lingkungan.  Literatur  menunjukkan bahwa  pemodelan  tidak  hanya  memberikan  gambaran  ideal,  tetapi  juga  berfungsi sebagai alat analisis yang kuat dalam konteks kebijakan. Analisis tren dan perubahan melalui pemodelan juga diakui sebagai sarana yang relevan untuk menyusun panduan kebijakan yang responsif. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan ini untuk  menyelidiki  dinamika  evolusi  hukum  administrasi  lingkungan  berdasarkan artikel-artikel terindeks Scopus. 7

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan tipe penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelidiki literatur yang  relevan  dengan  pemodelan  hukum  administrasi  lingkungan. 8 Sumber  data utama dalam penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal terindeks Scopus dalam bidang hukum  administrasi  lingkungan,  yang  diterbitkan  dalam  periode  2022-2024 9 . Pemilihan sumber data ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keterkaitan dengan tren dan perubahan terkini dalam ilmu hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis dalam database Scopus dengan  menggunakan  kata  kunci  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Tahap  ini melibatkan  identifikasi  artikel-artikel  yang  relevan  dengan  permodelan  hukum administrasi lingkungan dan pengumpulan informasi terkait analisis kebijakan, tren,
6 A  H  Dharmawan  et  al.,  “The  Agrarian,  Structural  and  Cultural  Constraints  of  Smallholders’ Readiness for Sustainability Standards Implementation: The Case of Indonesian Sustainable Palm Oil in East Kalimantan,” Sustainability (Switzerland)
13,
no. 5 (2021): 1 – 20,
https://doi.org/10.3390/su13052611.
7 M Haug, “Resistance, Ritual Purification and Mediation: Tracing a Dayak Community’s Sixteen - Year Search for Justice in East Kalimantan,” Asia Pacific Journal of Anthropology 15, no. 4 (2014): 357 – 75, https://doi.org/10.1080/14442213.2014.927522.
8 M  Li  et  al.,  “Research  and  Application  of Secure  Access  Control  Method  for  Multi -Granularity Sensitive  Resource  of Industrial  IoT Based  on DC- MABAC Hybrid  Model,”  in Proceedings  of  the  34th Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2022 , 2022, 4387 – 93, https://doi.org/10.1109/CCDC55256.2022.10034291.
9 D  Sarris  et  al.,  “Towards  a  Methodology  for  the  Classification  of  IoT  Devices,”  in European Conference  on  Information  Warfare  and  Security,  ECCWS ,  vol.  2020-June,  2020,  342 – 50, https://doi.org/10.34190/EWS.20.013.
dan perubahan. 10 Data yang terkumpul akan diolah melalui analisis deskriptif untuk merinci informasi tentang permodelan hukum, tren kebijakan, dan dinamika evolusi hukum  administrasi  lingkungan.  Analisis  kebijakan  akan  melibatkan  evaluasi  kritis terhadap  kontribusi  pemodelan  dalam  konteks  administrasi  lingkungan.  Selain  itu, analisis  tren  dan  perubahan  akan  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  pola  evolusi hukum  dalam  periode  waktu  yang  diteliti. 11 Metode  penelitian  ini  dirancang untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah, memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika hukum administrasi lingkungan, dan menghasilkan temuan yang dapat mendukung tujuan penelitian. 12

## C. Pemodelan Riset Hukum: Analisis Corak Hukum Lingkungan di Indonesia
Pemodelan riset hukum berdasarkan berbasis topik-topik artikel pada jurnal-jurnal hukum  terindeks  Scopus  selama  periode  2022-2024  serta  kontribusinya  terhadap arah  desain  kebijakan  yang  responsif  terhadap  perubahan  kompleks  dalam  isu lingkungan terlebih dahulu dilakukan analisis taksonomis terhadap judul, kata kunci (keyword),  variabel  (dependen  maupun  independen)  menurut  teori  hukum  yang digunakan  dalam  riset-riset  tersebut.  Analisis  taksonomis  berbasis  teori  hukum digunakan  untuk  melihat  hubungan  evolusioner  dan  pemodelan  riset  hukum administrasi lingkungan. 13 Hasilnya akan diketahui relevansi dan signifikansi antara teori  hukum  dengan  fenomena-fenomena  yang  menjadi  konteks  penggunaan  teori hukum tersebut sehingga pemodelan hukumnya dapat dieksplorasi lebih lanjut guna mengetahui  desain  kebijakan  hukum  administrasi  lingkungan  yang  responsif  dan berkeadilan. 14
10 Lalu  Harly,  “Sustainable  Forest  Management  from  the  Perspective  of  Customary  Law  in Indonesia:  A  Case  Study  in  the  Bayan  Community,” International  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities 1, no. 1 (January 23, 2023): 32 – 42, https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324.
11 Absori Absori et al., “Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal  Based  on  Social  Welfare,” Pena  Justisia: Media  Komunikasi  Dan  Kajian  Hukum 20,  no. 1  (2022), https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1715.
12 Susanne  Hadorn,  “A  Multi -Method  Approach  to  Analyze  Network  Management  and  Policy Outputs,” in International Series on Public Policy , 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08808-7_3. 13 Assel Sopykhanova et al., “Problems of Legal Regulation and State Policy Measures Related to Nature Management in the Framework of Achieving the SDGs: Examples from Russia and Kazakhstan,” Sustainability (Switzerland) 15, no. 2 (2023), https://doi.org/10.3390/su15021042.
14 Burton A. Weisbrod, Joel F. Handler, and Neil K. Komesar, Public Interest Law: An Economic and Institutional  Analysis , Public  Interest  Law:  An  Economic  and  Institutional  Analysis ,  2023, https://doi.org/10.2307/2553684.
Berdasarkan  rentang  yang  ditentukan  dengan  kode  input keywrod pencarian adalah “ sustainability ” AND “ regulation ” AND “ indonesia ” diketahui terdapat dua puluh empat (24) artikel dengan komposisi penggunaan teori hukumnya dilihat pada grafik dibawah ini:

## Grafik 1
Teori Hukum dalam riset hukum lingkungan
Dengan menggunakan optik analisis komponensial maka dapat dijelaskan bahwa dari  grafik  di  atas  terdapat  beberapa  implikasi  konseptual  terhadap  pola  atau  tren riset  yang  dapat  diidentifikasi  berdasarkan  tinjauan  teori  hukum  yang  digunakan sebagai optik analisis. 15 Penegakan Hukum Administrasi Negara (33.33%) memiliki kontribusi  terbesar,  menunjukkan  urgensi  dalam  menjaga  izin  dan  menegakkan hukum lingkungan dalam rentang waktu 2023-2024. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan dalam Hukum Lingkungan (23.81%) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dalam konteks lingkungan menjadi perhatian utama dalam rentang waktu 2023-2024. Dampak Pencemaran Lingkungan (9.52%) memiliki kontribusi yang lebih rendah, namun, tetap relevan dalam pemahaman dampak konkret pada lingkungan. Aplikasi Konsep Hukum Administrasi Lingkungan (4.76%) menunjukkan  penerapan konsep hukum secara konkret untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 16
Fokus  pada  aspek  penegakan  hukum  mengindikasikan  bahwa  isu-isu  terkait perizinan dan adminsitrasi lingkungan menjadi prioritas utama dalam rentang waktu 2023-2024. Hal ini bisa mencerminkan tantangan kompleksitas regulasi dan perlunya rendahnya  kepastian  hukum  dalam  mendukung  keberlanjutan  lingkungan.  Sejalan
15 Utji  Sri  Wulan  Wuryandari,  Anggi  Dewinta  Chairani,  and  Myrna  Asnawati  Safitri,  “Weak Investment  Law  Enforcement  in  Land  and  Forest  Fire  Cases  in  Indonesia,” Substantive  Justice International Journal
of Law 5, no. 2 (December 29, 2022): 205,
https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i2.204.
16 Suter et al., “Association between Work in Deforested, Compared to Forested, Areas and Human Heat Strain: An Experimental Study in a Rural Tropical Environment.”
dengan  hal  tersebut,  kesadaran  akan  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  tata pemerintahan yang baik dalam konteks  hukum lingkungan menunjukkan fenomena tentang  kebijakan  lingkungan  yang  efisien,  transparan,  dan  akuntabel  dalam mendukung  keberlanjutan  lingkungan  masih  sangat  signifikan  menjadi  topik  riset multidisiplin  ilmu  selanjutnya.  Data  yang  menarik  adalah  topik  tentang dampak p encemaran  lingkungan  memiliki  kontribusi  lebih  rendah,  padahal  tetap  relevan dalam  memahami  dampak  konkret  pada  lingkungan.  Sementara  itu,  topik  tentang aplikasi konsep hukum administrasi lingkungan menunjukkan persentase yang tidak signifikan  yakni  (4.76%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  topik  ini  belum  menjadi prioritas  dan  kecenderungan  riset  hukum  lingkungan  dalam  rentang  waktu di  atas tidak menjadikannya pilihan utama yang signfikan. 17
Evolusi  hukum  lingkungan  dapat  dicerminkan  melalui  pengelompokan  judul- judul  riset  yang  memberikan  gambaran  anatomi  dan  taksonomi  yang  mendalam. Pengelompokan ini dapat dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu penegakan hukum administrasi negara terhadap izin pengelolaan hutan, pengelolaan limbah, serta yang sejenis;  dampak  pencemaran  lingkungan;  dan  implementasi  asas-asas  umum pemerintahan yang baik dalam hukum lingkungan administrasi negara. 18
Pertama, dalam kriteria penegakan hukum administrasi negara, judul-judul riset seperti  " Barriers  to  effective  implementation  of  end-of-life  vehicle  management  in Indonesia "  menyoroti  kendala  dalam  implementasi  manajemen  limbah  kendaraan. Strategi  untuk  mengendalikan  emisi  industri  di  Jawa  Timur  dan  dampak  kebijakan hukum  yang  mendukung  pertambangan  batubara  juga  mencerminkan  penegakan hukum  administrasi  negara  terhadap  izin  pengelolaan  hutan  dan  land  use alternatives. 19 Begitu pula dengan regulasi pengelolaan DAS di Bengawan Solo yang mencerminkan  upaya  penegakan  hukum  administrasi  negara  terhadap  regulasi
17 M Inoue et al., “Implications of Local Peoples’ Preferences in Terms of Income Source and Land Use for Indonesia’s National REDD - plus Policy: Evidence in East Kalimantan, Indonesia,” International Journal  of  Environment  and  Sustainable  Development 12,  no.  3  (2013):  244 – 63, https://doi.org/10.1504/IJESD.2013.054951.
18 I  Alviya  et  al.,  “Role  of  the  Land -Based  Private  Sector  in  Low-Emission  Development:  An
Indonesian Case,” Sustainability (Switzerland) 13, no. 24 (2021),
https://doi.org/10.3390/su132413811.
19 Charli Sitinjak et al., “Barriers to Effective Implementation of End -of-Life Vehicle Management in Indonesia,” Environmental Science and Pollution Research 30, no. 37 (2023), https://doi.org/10.1007/s11356-023-28554-1.
lingkungan  di  tingkat  lokal.  Sementara  itu,  riset  mengenai  rehabilitasi  lahan pasca- tambang bauksit dan redistribusi lahan pertanian di Aceh menunjukkan implementasi konkrit  penegakan  hukum  administrasi  negara  dalam  konteks  rehabilitasi  dan redistribusi lahan. 20
Kedua, dalam kriteria dampak pencemaran lingkungan, judul riset seperti " Urban traffic congestion in twelve large metropolitan cities: A thematic analysis of local news contents, 2009 – 2018 " dan " NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia " memfokuskan pada dampak konkret pencemaran lingkungan terhadap kemacetan lalu lintas perkotaan dan  upaya  mencapai  seafood  berkelanjutan.  Ini  mencerminkan  perhatian  terhadap pemahaman  dampak  konkret  dan  praktis  pencemaran  lingkungan  dalam  beberapa konteks. 21
Ketiga, dalam kriteria implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, judul-judul  riset  seperti  " Corporate  Social  Responsibility  and  Cooperatives  Business Sustainability  in  Indonesia:  Legal  Perspective"  dan  "Governing  sustainable  finance: insights from Indonesia" menyoroti implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan. 22 Begitu  pula  dengan  riset  tentang  pembangunan  strategi  keterlibatan  pemangku kepentingan dalam konstruksi berkelanjutan dan penyelesaian sengketa internasional mengenai  minyak  kelapa  sawit  Indonesia,  yang  mencerminkan  implementasi  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dalam  konteks  konstruksi  dan  penyelesaian sengketa internasional. 23
20 Nova  Yatiar  Mawaddah,  Sri  Zanariyah,  and  Martina  Male,  “ Implementasi  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2018  Tentang  Reforma  Agraria  Terhadap  Pelaksanaan Redistribusi  Tanah  Negara ,” Viva  Themis:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (2022), https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1509.
21 Zhiran Huang and Becky P.Y. Loo, “Urban Traffic Congestion in Twelve Large Metropolitan Cities: A  Thematic  Analysis  of  Local  News  Contents,  2009 –2018,” International  Journal  of  Sustainable Transportation 17, no. 6 (2023), https://doi.org/10.1080/15568318.2022.2076633.
22 Teguh Tresna Puja Asmara et al., “Corporate Social Responsibility and Cooperatives Business Sustainability  in  Indonesia:  Legal  Perspective,” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  7  (2023), https://doi.org/10.3390/su15075957.
23 Tessa D. Toumbourou, Wolfram H. Dressler, and Tim T. Werner, “Plantations Enabling Mines: Incremental  Industrial  Extraction,  Social  Differentiation  and  Livelihood  Change  in  East  Kalimantan, Indonesia,” Land Use Policy 119 (2022), https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106157.

## 1. Evolusi dan Pemodelan Hukum Lingkungan di Indonesia
Secara  keseluruhan,  evolusi  hukum  lingkungan  yang  direfleksikan  dalam pengelompokan  judul  riset  mencerminkan  perkembangan  pemahaman  yang holistik terhadap isu-isu lingkungan, melibatkan regulasi, dampak konkret, dan prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  mencerminkan  tren  menuju  pendekatan  yang  lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan lingkungan. 24
Penelitian  hukum  lingkungan  yang  telah  diuraikan  memberikan  kontribusi yang signifikan terhadap penyusunan panduan kebijakan yang responsif terhadap perubahan  kompleks  dalam  lingkungan. 25 Melalui  pengidentifikasian  tren, kecenderungan,  dan  proyeksi  penggunaan  teori  hukum  dalam  riset  regulasi lingkungan pada rentang waktu tertentu, penelitian ini memiliki implikasi besar dalam membentuk kebijakan yang relevan dan efektif. 26
Pertama, penelitian ini memberikan pandangan menyeluruh tentang isu-isu krusial dalam lingkungan, dari penegakan hukum administrasi negara terhadap izin  pengelolaan  hutan  dan  limbah  hingga  dampak  konkret  pencemaran lingkungan. Identifikasi ini memungkinkan penyusunan panduan kebijakan yang dapat merespons secara tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, seperti regulasi  yang  memadai  untuk  mengatasi  kendala  dalam  manajemen  limbah kendaraan  atau  kebijakan  hukum  yang  mendukung  keberlanjutan  industri pertambangan. 27
Kedua, melalui pemodelan riset, kita dapat melihat bagaimana teori hukum diterapkan  dalam  konteks  regulasi  lingkungan.  Penggunaan  teori  hukum lingkungan  yang  bervariasi,  seperti  teori  hukum  lingkungan,  teori  ekonomi internasional, dan teori bisnis dan keberlanjutan, memberikan pandangan yang komprehensif  dan  multidimensional  terhadap  isu-isu  tersebut.  Implikasinya,
24 Sonja  Buckel,  Maximilian  Pichl,  and  Carolina  A.  Vestena,  “Legal  Struggles:  A  Social  Theory Perspective  on  Strategic  Litigation  and  Legal  Mobilisation,” Social  and  Legal  Studies ,  2023, https://doi.org/10.1177/09646639231153783.
25 Reecia Orzeck and Laam Hae, “Restructuring Legal Geography,” Progress in Human Geography 44, no. 5 (2020), https://doi.org/10.1177/0309132519848637.
26 Rike Sinder, “An Islamic Notion of Natural Law: On Teleological Natural Law Thinking in Usūl Al - Fiqh,” Oxford Journal of Law and Religion 10, no. 3 (2021), https://doi.org/10.1093/ojlr/rwac007.
27 Suter et al., “Association between Work in Deforested, Compared to Forested, Areas and Human Heat Strain: An Experimental Study in a Rural Tropical Environment.”
panduan  kebijakan  dapat  dirancang  dengan  mempertimbangkan  berbagai perspektif  dan  memastikan  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang berlaku. 28
Ketiga, analisis tren dan proyeksi dalam rentang waktu tertentu memberikan pemahaman  mendalam  tentang  bagaimana  perkembangan  hukum  lingkungan dapat merespons dinamika perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang adaptif, dapat berubah seiring waktu, dan dapat mengatasi tantangan masa depan yang mungkin muncul. Keberlanjutan panduan kebijakan ini menjadi kritis untuk menjawab perubahan kompleks dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 29
Keempat, kontribusi riset ini menciptakan kesadaran akan pentingnya aspek- aspek  tertentu  dalam  hukum  lingkungan  yang  mungkin  belum  mendapat perhatian  maksimal.  Misalnya,  fokus  pada  implementasi  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  dalam  konteks  hukum  lingkungan  dapat  memberikan dorongan  untuk  mengembangkan  panduan  kebijakan  yang  lebih  menekankan pada  tata  kelola  yang  baik,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  dan  keuangan berkelanjutan. 30
Secara  deskripsi-anatomis  pemodel  riset  hukum  lingkungan  di  Indonesia dapat  diklasifikasikan  menjadi  pemodelan  preventif,  kuratif,  rehabilitatif  dan represif.  Mode  riset  hukum  preventif  ditemukan  dalam  konteks  regulasi lingkungan  berinteraksi  dengan  dampak  negatif  industri  kelapa  sawit  di Indonesia,  riset  " Sustainable  Investment  Strategies  in  the  Palm  Oil  Industry  in Indonesia "  bertujuan  untuk  menyelidiki  strategi  investasi  berkelanjutan  untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit,  memberikan  solusi  preventif  untuk  memastikan  kelangsungan  industri secara berkelanjutan. 31
28 Z.R.  Anderson  et  al.,  “Green  Growth  Rhetoric versus  Reality:  Insights  from  Indonesia,” Global Environmental Change 38 (2016): 30 – 40, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.008.
29 Kusumawati, Bush, and Visser, “Can Patrons Be Bypassed? Frictions between Local and Global Regulatory Networks over Shrimp Aquaculture in East Kalimantan.”
30 K.M. Lukman et al., “Local Awareness as an Instrument for Management and Conservation of Seagrass Ecosystem: Case of Berau Regency, Indonesia,” Ocean and Coastal Management 203 (2021), https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105451.
31 Jeremy Milloy et al., “ Nationalism, Geopolitics, And Naval Expansionism: From the Nineteenth Century to the Rise of China.,” Geopolitics 23, no. 1 (2022).
Riset " Strategies to Control Industrial Emissions: An Analytical Network Process Approach in East Java, Indonesia " membahas strategi pengendalian emisi industri di  Jawa  Timur.  Fokusnya  adalah  pada  pencegahan  pencemaran  lingkungan melalui pendekatan jaringan analitis proses, yang berkontribusi pada pembuatan keputusan preventif untuk mengendalikan emisi industri di wilayah tersebut. 32 Adapun riset " Fostering Green Innovation in Achieving Sustainable Performance ," riset  ini  mengarah  pada  pencegahan  melalui  inovasi  hijau.  Tujuannya  adalah mendorong adopsi praktik inovatif yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan di berbagai sektor. 33
Riset  " Blue  Carbon:  A  New  Paradigm  of  Mangrove  Conservation  and Management  in  Indonesia "  membawa  pandangan  baru  dalam  pelestarian  dan pengelolaan  mangrove.  Paradigma  ini  memiliki  unsur  preventif  dengan  fokus pada  pencegahan  degradasi  ekosistem  mangrove  dan  pengelolaannya  dengan pendekatan berkelanjutan. 34
" Investigating  the  Policy  Priority  of  Sustainable  Livelihood  of  Small-Scale Fishing  Household:  Evidence  During  the  Pandemic  from  Prigi  Bay,  Trenggalek, Indonesia " adalah riset yang membahas kebijakan prioritas untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi rumah tangga nelayan skala kecil. Penelitian ini  mencoba  memberikan  solusi  preventif  dalam  mendukung  keberlanjutan sumber  daya  perikanan  dan  mempertahankan  kesejahteraan  nelayan. 35 Riset tentang  " Development  of  Stakeholder  Engagement  Strategies  to  Improve Sustainable Construction Implementation Based on Lean Construction Principles in Indonesia "  menciptakan  strategi  keterlibatan  pemangku  kepentingan  untuk meningkatkan  implementasi  konstruksi  berkelanjutan.  Ini  adalah  langkah
32 Muryani  Muryani  et  al.,  “Strategies  to  Control  Industrial  Emissions:  An  Analytical  Network Process  Approach  in  East  Java,  Indonesia,” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  10  (2023), https://doi.org/10.3390/su15107761.
33 Endah  Rahayu  Lestari  and  Nimas  Mayang  Sabrina  Sunyoto,  “Fostering  Green  Innovation  in Achieving  Sustainable  Performance,” Natural  Resources  Forum 47,  no.  3  (2023), https://doi.org/10.1111/1477-8947.12293.
34 Frida Sidik et al., “Blue Carbon: A New Paradigm of Mangrove Conservation and Management in Indonesia,” Marine Policy 147 (2023), https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105388.
35 Pudji Purwanti et al., “Investigating the Policy Priority of Sustainable Livelihood of Small -Scale Fishing  Household:  Evidence  During  the  Pandemic  from  Prigi  Bay,  Trenggalek,  Indonesia,” Environmental Research, Engineering and Management
79,
no. 2 (2023), https://doi.org/10.5755/j01.erem.79.2.32378.
preventif untuk memastikan bahwa proyek konstruksi mematuhi prinsip-prinsip Lean Construction dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 36
Adapun  pemodelan  riset  hukum  rehabilitatif  dapat  kita  temukan  padariset " Sustainable Practices in West Java Hotels: Perspectives from the Hotel Association, Hotel  Management,  and  Visitors ,"  yang  bertujuan  mengevaluasi  praktik berkelanjutan  di  hotel-hotel  di  Jawa  Barat.  Fokusnya  pada  pandangan  asosiasi hotel,  manajemen  hotel,  dan  pengunjung,  menawarkan  wawasan  untuk rehabilitasi  praktik-praktik  yang  mungkin  belum  berkelanjutan.    Selanjutnya
" Sustainable  Rehabilitation  of  Post-Bauxite  Mining  Land  for  Albizia  falcata Cultivation Using Specific Location Amelioration Technology " menciptakan strategi rehabilitasi untuk lahan pasca-tambang bauksit. Dengan menerapkan teknologi ameliorasi  lokasi  khusus,  riset  ini  bertujuan  untuk  merehabilitasi  lahan  dan memungkinkan pertanian Albizia falcata yang berkelanjutan. 37
Pemodelan riset hukum kuratif ditemukan pada judul riset tentang " Barriers to Effective Implementation of End-of-Life Vehicle Management in Indonesia " yang bertujuan  menganalisis  hambatan-hambatan  dalam  implementasi  manajemen kendaraan  akhir  hidup.  Riset  ini  disebut  model  riset  hukum  kuratif  karena bertujuan  menemukan  solusi  dan  memperbaiki  implementasi  manajemen kendaraan  akhir  hidup.  Riset  ini  berusaha  memberikan  solusi  kuratif  untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. 38
Sementara  itu,  pemodelan  riset  hukum    represif  ditemukan  misalnya " Corporate  Social  Responsibility  and  Cooperatives  Business  Sustainability  in Indonesia:  Legal  Perspective ,"  penelitian  menilai  tanggung  jawab  sosial perusahaan dan keberlanjutan bisnis koperasi di Indonesia. Dengan fokus pada
36 Alvin Baskoro Adhi and Fadhilah Muslim, “Development of Stakeholder Engagement Strategies to  Improve  Sustainable  Construction  Implementation  Based  on  Lean  Construction  Principles  in Indonesia,” Sustainability (Switzerland) 15, no. 7 (2023), https://doi.org/10.3390/su15076053.
37 Denah  Suswati  and  Nugra  Irianta  Denashurya,  “Sustainable  Rehabilitation  of  Post -Bauxite Mining  Land  for  Albizia  Falcata  Cultivation  Using  Specific  Location  Amelioration  Technology,” Sustainability (Switzerland) 15, no. 14 (2023), https://doi.org/10.3390/su151410959.
38 Sitinjak  et  al.,  “Barriers  to  Effective  Implementation  of  End -of-Life  Vehicle  Management  in Indonesia.”
perspektif hukum, riset ini bersifat represif dengan mengevaluasi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan bisnis. 39
" NGO  and  Global  Voluntary  Standards  in  Sustainable  Seafood:  The  Case  of Aquaculture  Stewardship  Council  (ASC)  in  Indonesia "  meneliti  peran  organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menegakkan standar global secara sukarela untuk produk  perikanan  berkelanjutan.  Riset  ini  bersifat  represif  dalam  hal  menilai kinerja perusahaan perikanan terhadap standar global. 40 " Public Companies and Sustainability  Through  Regulatory  Reform  in  Indonesia "  mempelajari keberlanjutan  perusahaan  publik  melalui  reformasi  regulasi.  Pendekatan  ini bersifat  represif  karena  melibatkan  peninjauan  regulasi  dan  kebijakan  untuk memastikan perusahaan mematuhi kebijakan keberlanjutan yang diberlakukan. 41
" Unraveling Disputes Between Indonesia and the European Union on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity " mencoba mengungkap sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit Indonesia. Dengan fokus pada isu lingkungan dan harkat martabat nasional, riset ini memiliki dimensi represif dalam merespon konflik yang muncul. 42
Grafik 2: Pemodelan Riset Regulasi Lingkungan Jurnal Scopus 2023-2024
39 Asmara  et  al.,  “Corporate  Social  Responsibility  and  Cooperatives  Business  Sustainability  in Indonesia: Legal Perspective.”
40 Moch Faisal Karim and Jassinda Almira, “NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia,” Journal of Environment and Development 32, no. 2 (2023), https://doi.org/10.1177/10704965231158568.
41 Ulya Yasmine Prisandani, “Public Companies and Sustainability through Regulatory Reform in Indonesia,” International Journal of Environmental Studies 80, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/00207233.2021.2017182.
42 Rilus  A.  Kinseng  et  al.,  “Unraveling  Disputes  between  Indonesia  and  the  European  Union  on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity,” Sustainability: Science, Practice, and Policy 19, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626.
Pemodelan  riset  dalam  regulasi  lingkungan  di  Indonesia  mencerminkan perhatian  terhadap  fenomena-fenomena  yang  melatarbelakangi  empat  corak utama:  represif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Corak  represif  dalam pemodelan  riset  terkait  erat  dengan  kepatuhan  terhadap  regulasi.  Fenomena signifikan  yang  melatarbelakangi  corak  ini  adalah  kebutuhan  untuk  menjaga keberlanjutan  dengan  memastikan  bahwa  perusahaan  dan  pihak  terlibat mematuhi  regulasi  lingkungan  yang  telah  ditetapkan.  Riset  seperti  " Corporate Social Responsibility and  Cooperatives  Business Sustainability in Indonesia: Legal Perspective " menilai tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan bisnis korporasi, menyoroti pentingnya kepatuhan sebagai dasar untuk mencapai tujuan lingkungan berkelanjutan. 43
Selain  itu,  fenomena  utama  yang  mendorong  prevensi  hukum  adalah kesadaran akan dampak lingkungan. Penelitian tentang " Sustainable investment strategies in the palm oil industry in Indonesia" dan "Fostering green innovation in achieving  sustainable  performance "  mencerminkan  upaya  untuk  mencegah dampak  negatif  industri  tertentu  melalui  strategi  investasi  berkelanjutan  dan mendorong inovasi  hijau.  Kesadaran  akan  perlunya  tindakan  pencegahan  lebih awal dalam rantai dampak lingkungan memberikan landasan untuk pemodelan riset yang bersifat preventif. 44
Sementara  itu,  corak  kuratif  berfokus  pada  hambatan  dalam  implementasi regulasi  dan  upaya  untuk  menanggapi  masalah  yang  telah  muncul.  Contohnya, " Barriers  to  effective  implementation  of  end-of-life  vehicle  management  in Indonesia " mengeksplorasi hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen kendaraan  akhir  hidup  untuk  menemukan  solusi  yang  kuratif.  Fenomena  yang melatarbelakangi  corak  ini  adalah  kendala  dan  hambatan  praktis  yang  dapat menghambat keberlanjutan dan perlunya solusi yang konkret dan responsif. 45
43 Asmara  et  al.,  “Corporate  Social  Responsibility  and  Cooperatives  Business  Sustainability  in Indonesia: Legal Perspective.”
44 Haiying  Liu  et  al.,  “Roles  of  Trilemma  in  the  World  Energy  Sector  and  Transition  towards Sustainable  Energy:  A  Study  of  Economic  Growth  and  the  Environment,” Energy  Policy 170  (2022), https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113238.
45 Sitinjak  et  al.,  “Barriers  to  Effective  Implementation  of  End -of-Life  Vehicle  Management  in Indonesia.”
Di  sisi  rehabilitatif,  riset  berfokus  pada  pemulihan  pasca-kerusakan lingkungan.  " Sustainable  Rehabilitation  of  Post-Bauxite  Mining  Land  for  Albizia falcata  Cultivation  Using  Specific  Location  Amelioration  Technology "  menjadi contoh nyata dengan merancang strategi rehabilitasi berkelanjutan untuk lahan pasca-tambang.  Fenomena  yang  mendukung  corak  rehabilitatif  adalah pemahaman  akan  dampak  negatif  yang  sudah  ada  dan  kebutuhan  untuk memulihkannya melalui tindakan yang terukur dan berkelanjutan. 46
Dengan memahami fenomena yang melatarbelakangi setiap corak pemodelan riset,  dapat  dilihat  bahwa  respons  terhadap  berbagai  tantangan  regulasi lingkungan melibatkan keberlanjutan, pencegahan dampak negatif, penanganan hambatan  praktis,  dan  rehabilitasi  pasca-kerusakan.  Hal  ini  menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menjawab tantangan dan memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Kata kunci yang paling signifikan mewakili corak preventif dalam pemodelan riset regulasi lingkungan adalah "sustainability," "investment incentive," "green innovation,"  dan  "strategic  approach."  Kata  kunci  ini  menunjukkan  fokus  pada upaya  pencegahan  dampak  negatif  lingkungan  melalui  strategi  investasi berkelanjutan,  inovasi  hijau,  dan  pendekatan  strategis  untuk  mencapai keberlanjutan.
Corak represif tercermin dalam kata kunci seperti "regulatory framework," "policy implementation," "compliance," dan "regulatory obligations." Kata kunci ini  menunjukkan  perhatian  terhadap  kepatuhan  terhadap  regulasi,  penerapan kebijakan, dan kewajiban regulasi sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan. 47
Kata  kunci  yang  mewakili  corak  kuratif  meliputi  "barriers,"  "hambatan," "implementation process," dan "incentive." Riset dengan kata kunci ini berfokus pada  identifikasi  hambatan  dalam  implementasi  regulasi  lingkungan  dan
46 Suswati and Denashurya, “Sustainable Rehabilitation of Post -Bauxite Mining Land for Albizia Falcata Cultivation Using Specific Location Amelioration Technology.”
47 I Isman and Ahmad Zainul Muttaqin, “Innovative Legal Modeling for Interdisciplinary Studies on Law and Economic Behavior,” Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 1 (December 7, 2023):
60 – 71, https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3437.
pencarian solusi kuratif serta memberikan insentif untuk mendorong perubahan positif.
Sementara itu, kata kunci yang mencerminkan corak rehabilitatif antara lain "rehabilitation,"  "land  management,"  "post-mining,"  dan  "sustainable development."  Kata  kunci  ini  menyoroti  usaha  untuk  memulihkan  lingkungan pasca-kerusakan,  terutama  dalam  konteks  rehabilitasi  lahan  pasca-tambang, dengan pendekatan berkelanjutan. 48
Dengan  menganalisis  kata  kunci,  dapat  dilihat  bahwa  pemodelan  riset regulasi  lingkungan  di  Indonesia  melibatkan  upaya  preventif  untuk  mencegah dampak  negatif,  tindakan  represif  untuk  menegakkan  regulasi,  strategi  kuratif untuk  mengatasi  hambatan,  dan  upaya  rehabilitatif  untuk  memulihkan lingkungan  yang  telah  terdampak.  Hal  ini  menciptakan  pendekatan  yang seimbang  dan  holistik  dalam  menjawab  tantangan  keberlanjutan  lingkungan. Corak  riset  preventif  di  antara  dapat  ditemukan  pada  penelitian  manajemen kendaraan  akhir  hidup  ( End-of-Life  Vehicle/ELV )  di  Indonesia  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  implementasinya.  Hambatan- hambatan  tersebut  melibatkan  regulasi  pemerintah  yang  kurang  memadai, infrastruktur dan teknologi yang tidak memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan  kesadaran,  serta  kurangnya  insentif  keuangan.  Implikasi  konseptualnya terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas manajemen ELV, mengindikasikan bahwa  peningkatan  regulasi  pemerintah,  pengembangan  infrastruktur  dan teknologi,  serta  pemberian  insentif  keuangan  dapat  secara  signifikan meningkatkan manajemen ELV di sektor otomotif Indonesia. 49
Selain  itu,  corak  pemodelan  preventif  terdapat  pada  riset  tentang  dimensi ekologi dan hukum institusional Pulau Penyengat memiliki indeks keberlanjutan yang  baik  namun  dimensi  ekonomi  dan  sosial-budaya  memiliki  keberlanjutan rendah  sementara  dimensi  infrastruktur  hijau  tidak  berkelanjutan.  Implikasi konseptual dari  pemodelan  prevensi  hukum  adalah  untuk  meningkatkan
48 Isman Isman, “Empirical Legal Research Based on Jasser Auda’s Maqashid Syariah Theory,” Al Afkar Journal 6, no. 4 (2023): 14 – 29. 49 Isman  Isman,  “LEGAL  REASONING  COMPARATIVE  MODEL  OF  ASY  SYATIBI  AND  GUSTAV RADBRUCH,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 20,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089.
keberlanjutan, perhatian khusus harus diberikan pada aspek-aspek sosial-budaya dan infrastruktur hijau. Peningkatan keberlanjutan dapat melibatkan perbaikan aspek-aspek seperti manajemen sampah rumah tangga, pencahayaan, kepadatan pemukiman, pasokan air bersih, dan faktor-faktor lain yang signifikan.
Corak pemodelan riset rehabilitatif ditemukan pada penelitian industri kelapa sawit  di  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  untuk  mendukung  keberlanjutan industri kelapa sawit, diperlukan strategi investasi dan layanan yang mendukung. Implikasi  konseptualnya  terhadap  variabel  dependen,  yaitu  keberlanjutan industri kelapa sawit, mencakup penguatan regulasi, perbaikan sistem perizinan perkebunan,  peningkatan  akses  pasar,  sertifikasi  RSPO,  penerimaan  investasi asing,  program  replantasi,  program  revitalisasi  perkebunan,  dan  kemitraan perkebunan yang berkelanjutan.
Corak  pemodelan  rehabilitatif  lainnya  adalah  manajemen  sampah  rumah tangga, pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pendapatan, inovasi teknologi,  jumlah  wisatawan,  persepsi  publik  terhadap  jarak  antara  warisan budaya dan pemukiman, dan faktor-faktor lainnya. Corak riset kuratif ditemukan riset pada penelitian tentang pengurangan emisi karbon di industri semen di Jawa Timur,  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  seperti  pengetahuan lingkungan yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai,  dan regulasi yang tidak  baik  menjadi  hambatan  utama.  Solusi  yang  diidentifikasi  melibatkan pendidikan,  sosialisasi,  dan  perbaikan  infrastruktur.  Implikasi  konseptualnya terhadap  variabel  dependen,  yaitu  pengurangan  emisi  industri,  menunjukkan bahwa pendidikan, sosialisasi, dan perbaikan infrastruktur dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi emisi karbon di industri semen.
Disamping itu, corak kuratif dalam pemodelan riset regulasi lingkungan juga dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  signifikan  seperti  pengetahuan  lingkungan  yang terbatas,  kurangnya  infrastruktur,  dan  regulasi  yang  kurang  memadai.  Corak kuratif  ini  menawarkan  solusi  utama  seperti  pendidikan,  sosialisasi,  dan perbaikan infrastruktur hal ini dimaksdukan untuk mendukung praktik-praktik industri yang ramah lingkungan.
Fenomena  yang  melatarbelakangi  pemodelan  kuratif  dalam  regulasi lingkungan adalah asumsi dasar bahwa regulator diidentifikasi sebagai agen kunci
yang  mengendalikan  emisi  industri.  Regulator  diasumsikan  memiliki pengetahuan  lingkungan  yang  terbatas,  kebijakan  lingkungan  tidak  didukung infrastruktur  yang  memadai,  dan  regulasi  yang  tidak  efektif  karena  ambigu. Adapun  corak  pemodelan  represif  ditemukan  salah  satunya  pada  riset  tentang tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility /CSR)  dan keberlanjutan  bisnis  koperasi  di  Indonesia  yang  menyoroti  ketidakcocokan regulasi  yang  tidak  mendukung  koperasi  untuk  melakukan  CSR  korporasi. Implikasi konseptualnya terhadap variabel dependen, yaitu keberlanjutan bisnis koperasi,  menunjukkan  perlunya  perubahan  dalam  peraturan-peraturan  yang memungkinkan  koperasi  untuk  aktif  dalam  CSR.  Fenomena  lain  yang melatarbelakangi  pemodelan  riset  represif  adalah  pengendalian  emisi  lebih efektif.  Kebijakan  ekonomi  dapat  disesuaikan  untuk  mencakup  insentif  yang mendorong praktik-praktik industri ramah lingkungan.

## 2. Idealisasi dan Evolusi Hukum Administrasi Lingkungan di Indonesia
Idealisasi  situasi  dalam  konteks  fenomena  hukum  lingkungan  yang  paling signifikan  dalam  mendorong  terjadinya  polarisasi  pemodelan  riset  hukum lingkungan  menjadi  43%  preventif,  29%  represif,  14%  rehabilitatif,  dan  14% kuratif  adalah  kesadaran  akan  dampak  lingkungan  dan  kepatuhan  terhadap regulasi. 50 Pertama,  kesadaran  akan  dampak  lingkungan,  fenomena  kesadaran akan dampak lingkungan menjadi pendorong utama dalam pemodelan riset yang bersifat preventif. Penelitian tentang strategi investasi berkelanjutan dan inovasi hijau mencerminkan respons terhadap kesadaran ini dengan mencoba mencegah dampak negatif lingkungan sebelum terjadi. Kesadaran akan pentingnya tindakan pencegahan lebih awal  dalam rantai dampak lingkungan memberikan landasan bagi pendekatan preventif dalam pemodelan riset.
Kedua, kepatuhan terhadap regulasi, fenomena kepatuhan terhadap regulasi lingkungan mendorong pemodelan riset yang bersifat represif. Penelitian tentang tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  keberlanjutan  bisnis  korporasi mencerminkan  fokus  pada  kepatuhan  sebagai  dasar  untuk  mencapai  tujuan
50 Isman Saleh, “Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani),” TSAQAFAH 15, no. 2 (2019), https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i2.3006.
lingkungan  berkelanjutan.  Pemahaman  akan  kebutuhan  untuk  menjaga keberlanjutan dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang telah ditetapkan mengarah pada pendekatan represif dalam pemodelan riset.
Ketiga,  analisis  argumentatif  karakteristik  hukum  lingkungan,  karakteristik hukum  lingkungan  dapat  dilihat  dari  polarisasi  pemodelan  riset  yang menggambarkan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  menangani  tantangan lingkungan.  Pemilihan  pendekatan  preventif,  represif,  rehabilitatif,  atau  kuratif tercermin  dalam  pemahaman  akan  kompleksitas  tantangan  lingkungan  dan respons yang diperlukan dari segi kebijakan dan implementasi. Pemilihan strategi preventif menunjukkan perhatian pada pencegahan dampak negatif, sementara pendekatan represif menekankan pentingnya penegakan aturan dan kepatuhan. Di  sisi  lain,  pendekatan  rehabilitatif  dan  kuratif  menyoroti  upaya  untuk memulihkan dan menanggapi masalah yang telah muncul. 51
Artikulasi dari fenomena kesadaran akan dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap  regulasi  menjadi  faktor  utama  yang  mengarah  pada  polarisasi pemodelan  riset  hukum  lingkungan  di  Indonesia  yang  mencerminkan kompleksitas  karakteristik  hukum  lingkungan  yang  mencakup  upaya  preventif, represif,  rehabilitatif,  dan  kuratif  untuk  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  di masa depan.
Analisis eksponensial terkait koherensi pemodelan riset hukum administrasi lingkungan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan karakteristik  hukum  lingkungan  secara  komprehensif.  Analisis  eksponensial dengan fokus pada idealisasi situasi (fenomena hukum) yakni dari aspek represif berkaitan  dengan  topik-topik  tentang  kepatuhan  terhadap  regulasi,  aspek preventif  berkorelasi  dengan  topik  dampak  negatif  industrialisasi  terhadap lingkungan,  aspek  kuratif  berkorelasi  dengan  implementasi  regulasi  hukum administrasi  lingkungan,  aspek  rehabilitatif  berkorelasi  dengan  pemulihan lingkungan pasca-kerusakan. 52
51 Isman  and  Muttaqin,  “Innovative  Legal  Modeling  for  Interdisciplinary  Studies  on  Law  and Economic Behavior.”
52 Isman  Isman,  “Legal  Reasoning,  Environmental  Movements  and  Philanthrophy  in Muhammadiyah,” Ecology, Environment and Conservation 1, no. 1 (2022): 358 – 65, https://doi.org/ISSN 0971 – 765X.
Topik  penegakan  hukum  berkorelasi  dengan  topik  strategi  pencegahan pelanggaran, topik investasi berkelanjutan dan inovasi hijau berkorelasi dengan model  riset  hukum  administrasi  sebagai  instrumen  preventif,  identifikasi hambatan dalam implementasi regulasi hukum administrasi berkorelasi dengan pemodela riset hukum kuratif. Kompleksitas pemodelan hukum dan topik yang variatif menunjukkan tingginya level kerumitan perumusan kebijakan hukum dan praktik  hukum  administrasi  lingkungan  di  Indonesia  karena  tantangan lingkungan yang beragam.
Hal  ini  dibuktikan  dari  konteks  khusus  hukum  administrasi  lingkungan  di Indonesia  yang  tercermin  dari  paling  banyak  menyinggung  kajian  izin  industri kelapa sawit, manajemen sampah rumah tangga, atau industri semen. Analisis ini menunjukkan  memahami  dinamika  industri  dan  faktor-faktor  lokal  yang memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan. Adapun kontribusi pemodelan riset hukum administrasi lingkungan terhadap wawasan dinamika evolusi hukum yakni  pertama,  pemahaman  mendalam  tentang  fenomena-fenomena  yang melatarbelakangi  corak  pemodelan  riset  (represif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif)  memberikan  dasar  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, pemodelan riset  yang  menyoroti  kepatuhan  terhadap  regulasi  lingkungan  memungkinkan identifikasi kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran lingkungan. 53
Kedua, pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang melatarbelakangi masing-masing corak pemodelan riset memungkinkan pembuat kebijakan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  memengaruhi implementasi  kebijakan.  Ini  membantu  dalam  mengembangkan  strategi  yang lebih  efektif  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  lingkungan,  baik  melalui pencegahan  dampak  negatif,  penegakan  hukum  yang  lebih  kuat,  penanganan hambatan praktis, atau rehabilitasi pasca-kerusakan.
Ketiga, penyediaan solusi berbasis bukti yakni pemodelan riset memberikan bukti  empiris  bahwa  perubahan  kebijakan  atau  perbaikan  dalam  implementasi
kebijakan  yang  ada,  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diperoleh  dari  hasil  riset. Keempat,  mendorong  inovasi  kebijakan  yakni  pemodelan  riset  hukum adminsitrasi lingkungan dapat mendorong inovasi dalam pembentukan kebijakan lingkungan. Misalnya, riset yang menyoroti strategi investasi berkelanjutan atau inovasi  hijau  dapat  mendorong  pengembangan  kebijakan  yang  mendukung investasi  dan  inovasi  di  sektor-sektor  yang  memiliki  dampak  lingkungan  yang signifikan.
Kelima,  menyediakan  kerangka  kerja  komprehensif  yakni  pemodelan  riset hukum  administrasi  lingkungan  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih komprehensif  tentang  kompleksitas  tantangan  lingkungan  dan  respons  yang diperlukan, sehingga kerangka kerja kebijakan yang holistik dan seimbang perlu mengintegrasikan  berbagai  pendekatan  (preventif,  represif,  kuratif,  dan rehabilitatif) untuk mengatasi masalah lingkungan secara efektif.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemodelan  riset  hukum administrasi  lingkungan  di  Indonesia  mencerminkan  evolusi  hukum  administrasi lingkungan  yang  kompleks  dan  beragam.  Hubungan  antara  variabel  pemodelan  riset sebagai  variabel  terikat  dengan  evolusi  hukum  administrasi  lingkungan  tercermin  dari topik-topik riset hukum administrasi lingkungan yakni pertama, korelasi antara pemodelan riset dan fenomena hukum lingkungan mencerminkan kesadaran akan dampak lingkungan dan  kepatuhan  terhadap  regulasi,  yang  menjadi  faktor  utama  yang  mempengaruhi pemodelan riset hukum administrasi lingkungan. Kedua, polarisasi pemodelan riset hukum administrasi  lingkungan  menjadi  preventif,  represif,  kuratif,  dan  rehabilitatif mencerminkan  idealisasi  situasi  yang  melatarbelakangi  evolusi  hukum  administrasi lingkungan.  Setiap  corak  pemodelan  riset  menanggapi  tantangan  lingkungan  dengan pendekatan  yang  berbeda,  mencerminkan  kompleksitas  karakteristik  praktik  hukum adminsitrasi lingkungan yang berkembang. Ketiga, pemodelan riset hukum administrasi lingkungan  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pemahaman  tentang  dinamika evolusi hukum tersebut karena pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci  yang  memengaruhi  implementasi  kebijakan,  menyediakan  solusi  berbasis  bukti, mendorong  inovasi  kebijakan,  dan  menyediakan  kerangka  kerja  komprehensif  untuk
menangani tantangan lingkungan.  Dengan demikian implikasi konseptual dari pemodelan riset  hukum  administrasi  lingkungan  terhadap  trend  dan  evolusi  hukum  administrasi lingkungan  di  Indonesia  mencakup  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  fenomena- fenomena yang melatarbelakangi corak pemodelan riset, identifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan, penyediaan solusi berbasis bukti, mendorong inovasi kebijakan, dan penyediaan kerangka kerja komprehensif.

## E. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran terkait dengan riset tentang pemodelan riset hukum: analisis corak hukum lingkungan di indonesia, yakni pertama, mengadopsi  pendekatan  holistik  dalam  pemodelan  riset.  Hal  ini  berarti mempertimbangkan  semua  corak  pemodelan  riset  (preventif,  represif,  kuratif,  dan rehabilitatif)  secara  seimbang  dan  menyeluruh.  Kedua,  penting  untuk  menganalisis trend dan evolusi hukum administrasi lingkungan di Indonesia dari waktu ke waktu. Ini  melibatkan  penelusuran  perkembangan  kebijakan,  implementasi,  dan  hasil  dari berbagai pendekatan pemodelan riset. Ketiga, memetakan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia dan mengidentifikasi corak pemodelan riset mana yang paling relevan untuk menanggapi tantangan tersebut. Misalnya, apakah tantangan tersebut lebih  terkait  dengan  pencegahan  dampak  negatif,  penegakan  hukum,  penanganan hambatan  praktis,  atau  rehabilitasi  pasca-kerusakan.  Keempat,  mengingat kompleksitas  tantangan  lingkungan,  penting  untuk  melibatkan  kolaborasi multidisiplin dalam riset  hukum administrasi lingkungan. Kelima, penekanan khusus pada  implementasi  kebijakan  lingkungan.  Identifikasi  hambatan-hambatan  dalam implementasi,  evaluasi  efektivitas  kebijakan  yang  ada,  dan  pengembangan  strategi untuk  meningkatkan  implementasi  kebijakan  adalah  langkah-langkah  penting  yang harus dilakukan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Absori,  Absori,  Aullia  Vivi  Yulianingrum,  Rahmatullah  Ayu  Hasmiati,  and  Arief Budiono. “Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare.” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 20, no. 1 (2022). https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1715.
Adhi, Alvin Baskoro, and Fadhilah Muslim. “Development of Stakeholder Engagement Strategies to Improve Sustainable Construction Implementation Based on Lean Construction  Principles  in  Indonesia.” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  7 (2023). https://doi.org/10.3390/su15076053.
Alviya, I, T Sarker, H Sarvaiya, and M S Iftekhar. “Role of the Land -Based Private Sector in Low- Emission Development: An Indonesian Case.” Sustainability (Switzerland) 13, no. 24 (2021). https://doi.org/10.3390/su132413811.
Anderson,  Z.R.,  K.  Kusters,  J.  McCarthy,  and  K.  Obidzinski.  “Green  Growth  Rhetoric versus Reality: Insights from Indonesia.” Global Environmental Change 38 (2016):
30 – 40. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.008.
Asmara,  Teguh  Tresna  Puja,  Tarsisius  Murwadji,  Kartikasari,  and  Anita  Afriana. “Corporate  Social  Responsibility  and  Cooperatives  Business  Sustainability  in Indonesia:  Legal  Perspective.” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  7  (2023). https://doi.org/10.3390/su15075957.
Buckel,  Sonja,  Maximilian  Pichl,  and  Carolina  A.  Vestena.  “Legal  Struggles:  A  Social Theory  Perspective  on  Strategic  Litigation  and  Legal  Mobilisation.” Social  and Legal Studies , 2023. https://doi.org/10.1177/09646639231153783.
Dharmawan,  A  H,  D  I  Mardiyaningsih,  F  Rahmadian,  B  E  Yulian,  H  Komarudin,  P Pacheco,  J  Ghazoul,  and  R  Amalia.  “The  Agrarian,  Structural  and  Cultural Constraints  of  Smallholders’  Readiness  for  Sustainability  Standards Implementation:  The  Case  of  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  in  East Kalimantan.” Sustainability  (Switzerland) 13,  no.  5  (2021):  1 – 20. https://doi.org/10.3390/su13052611.
Hadorn, Susanne. “A Multi -Method  Approach to  Analyze Network Management and Policy  Outputs.”  In International  Series  on  Public  Policy ,  2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08808-7_3.
Harly, Lalu. “Sustainable Forest Management from the Perspective of Customary Law in  Indonesia:  A  Case  Study  in  the  Bayan  Community.” International  Journal  of Social  Sciences  and  Humanities 1,  no.  1  (January  23,  2023):  32 – 42. https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324.
Haug, M. “Resistance, Ritual Purification and Mediation: Tracing a Dayak Community’s Sixteen- Year  Search  for  Justice  in  East  Kalimantan.” Asia  Pacific  Journal  of Anthropology 15, no. 4 (2014): 357 – 75. https://doi.org/10.1080/14442213.2014.927522.
Huang,  Zhiran,  and  Becky  P.Y.  Loo.  “Urban  Traffic  Congestion  in  Twelve  Large Metropolitan Cities: A Thematic Analysis of Local News Contents, 2009 –2018.” International  Journal  of  Sustainable  Transportation 17,  no.  6  (2023). https://doi.org/10.1080/15568318.2022.2076633.
Inoue, M, M Kawai, N Imang, D Terauchi, F Pambudhi, and M A Sardjono. “Implications
of  Local  Peoples’  Preferences  in  Terms  of  Income  Source  and  Land  Use  for Indonesia’s National REDD - plus Policy: Evidence in East Kalimantan, Indonesia.” International  Journal  of  Environment  and  Sustainable  Development 12,  no.  3 (2013): 244 – 63. https://doi.org/10.1504/IJESD.2013.054951.
Isman, I, and Ahmad Zainul Muttaqin. “Innovative Legal Modeling for Interdisciplinary Studies on Law and Economic Behavior.” Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 1 (December 7, 2023): 60 – 71. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3437.
Isman,  Isman.  “Empirical  Legal  Research  Based  on  Jasser  Auda’s  Maqashid  Syariah Theory.” Al Afkar Journal 6, no. 4 (2023): 14 – 29.
———.  “Legal  Reasoning,  Environmental  Movements  and  Philanthrophy  in Muhammadiyah.” Ecology, Environment and Conservation 1, no. 1 (2022): 358 – 65. https://doi.org/ISSN 0971 – 765X.
———. “LEGAL REASONING COMPARATIVE MODEL OF ASY SYATIBI AND GUSTAV RADBRUCH.” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 20,  no.  1  (2020). https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089.
Karim,  Moch  Faisal,  and  Jassinda  Almira.  “NGO  and  Global  Voluntary  Standards  in Sustainable  Seafood:  The  Case  of  Aquaculture  Stewardship  Council  (ASC)  in Indonesia.” Journal  of  Environment  and  Development 32,  no.  2  (2023). https://doi.org/10.1177/10704965231158568.
Kinseng,  Rilus  A.,  Fredian  Tonny  Nasdian,  Dyah  Ita  Mardiyaningsih,  Arya  Hadi Dharmawan,  Otto  Hospes,  Eusebius  Pantja  Pramudya,  Eka  Intan  Kumala  Putri, Rizka  Amalia,  Bayu  Eka  Yulian,  and  Faris  Rahmadian.  “Unraveling  Disputes between  Indonesia  and  the  European  Union  on  Indonesian  Palm  Oil:  From Environmental Issues to National Dignity.” Sustainability: Science, Practice, and Policy 19, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626.
Kusumawati,  R.,  S.R.  Bush,  and  L.E.  Visser.  “Can  Patrons  Be  Bypassed?  Frictions between Local and Global Regulatory Networks over Shrimp Aquaculture in East Kalimantan.” Society  and  Natural  Resources 26,  no.  8  (2013):  898 – 911. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.723305.
Lestari,  Endah  Rahayu,  and  Nimas  Mayang  Sabrina  Sunyoto.  “Fostering  Green Innovation in Achieving Sustainable Performance.” Natural Resources Forum 47, no. 3 (2023). https://doi.org/10.1111/1477-8947.12293.
Li, M, Y Ma, Z Yin, C Wang, and A Chai. “Research and Application of Secure Access Control Method for Multi-Granularity Sensitive Resource of Industrial IoT Based on  DC- MABAC  Hybrid  Model.”  In Proceedings  of  the  34th  Chinese  Control  and Decision Conference, CCDC 2022 , 4387 – 93, 2022.
https://doi.org/10.1109/CCDC55256.2022.10034291.
Liu, Haiying, Irfan Khan, Abdulrasheed Zakari, and Majed Alharthi. “Roles of Trilemma
in the World Energy Sector and Transition towards Sustainable Energy: A Study of  Economic  Growth  and  the  Environment.” Energy  Policy 170  (2022). https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113238.
Lukman, K.M., Y. Uchiyama, J.M.D. Quevedo, and R. Kohsaka. “Local Awareness as an Instrument  for  Management  and  Conservation  of  Seagrass  Ecosystem:  Case  of Berau  Regency,  Indonesia.” Ocean  and  Coastal  Management 203  (2021). https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105451.
Mawaddah,  Nova  Yatiar,  Sri  Zanariyah,  and  Martina  Male.  “IMPLEMENTASI PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  86  TAHUN  2018 TENTANG  REFORMA  AGRARIA  TERHADAP  PELAKSANAAN  REDISTRIBUSI TANAH  NEGARA.” Viva  Themis:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (2022). https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1509.
Milloy,  Jeremy,  Ciprian-Beniamin  Benea,  Kye  Askins,  Weiqiang  Lin,  Adam  Wilson, Raktim  Mitra,  Manjeet  S  Pardesi,  et  al.  “NATIONALISM,  GEOPOLITICS,  AND NAVAL  EXPANSIONISM:  From  the  Nineteenth  Century  to  the  Rise  of  China.” Geopolitics 23, no. 1 (2022).
Muryani, Muryani, Khoirun Nisa’, Miguel Angel Esquivias, and Siti Hafsah Zulkarnain. “Strategies  to  Control  Industrial  Emissions:  An  Analytical  Network  Process Approach in East Java, Indonesia.” Sustainability (Switzerland) 15, no. 10 (2023). https://doi.org/10.3390/su15107761.
Orzeck, Reecia, and Laam Hae. “Restructuring Legal Geography.” Progress in Human Geography 44, no. 5 (2020). https://doi.org/10.1177/0309132519848637.
Prisandani, Ulya Yasmine. “Public Companies and Sustainability through Regulatory Reform  in  Indonesia.” International  Journal  of  Environmental  Studies 80,  no.  1 (2023). https://doi.org/10.1080/00207233.2021.2017182.
Purwanti, Pudji, Mochammad Fattah, Vika Annisa Qurrata, Agus Dwi Sulistyono, and Jumadil  Saputra.  “Investigating  the  Policy  Priority  of  Sustainable  Livelihood  of Small-Scale  Fishing  Household:  Evidence  During  the  Pandemic  from  Prigi  Bay, Trenggalek,  Indone sia.” Environmental  Research,  Engineering  and  Management 79, no. 2 (2023). https://doi.org/10.5755/j01.erem.79.2.32378.
Saleh, Isman. “Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani).”
TSAQAFAH 15, no. 2 (2019). https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i2.3006.
Sarris,  D,  K  Xynos,  H  Read,  and  I  Sutherland.  “Towards  a  Methodology  for  the Classification of IoT Devices.” In European Conference on Information Warfare and
Security, ECCWS , 2020-June:342 – 50, 2020.
https://doi.org/10.34190/EWS.20.013.
Sidik,  Frida,  Anissa  Lawrence,  Tonny  Wagey,  Franky  Zamzani,  and  Catherine  E. Lovelock.  “Blue  Carbon:  A  New  Paradigm  of  Mangrove  Conservation  and
Management in Indonesia.” Marine Policy 147 (2023).
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105388.
Sinder, Rike. “An Islamic Notion of Natural Law: On Teleological Natural Law Thinking in  Usūl  Al - Fiqh.” Oxford  Journal  of  Law  and  Religion 10,  no.  3  (2021). https://doi.org/10.1093/ojlr/rwac007.
Sitinjak,  Charli,  Vladimir  Simic,  Rozmi  Ismail,  Nebojsa  Bacanin,  and  Charles Musselwhite.  “Barriers  to  Effective  Implementation  of  End -of-Life  Vehicle Management in Indonesia.” Environmental Science and Pollution Research 30, no. 37 (2023). https://doi.org/10.1007/s11356-023-28554-1.
Sloan, S, B Locatelli, M J Wooster, and D L A Gaveau. “Fire Activity in Borneo Driven by Industrial  Land  Conversion  and  Drought  during  El  Niño  Periods,  1982 –2010.” Global Environmental Change 47 (2017): 95 – 109. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.10.001.
Sopykhanova,  Assel,  Almkhan  Maytanov,  Alla  Kiseleva,  and  Roza  Zhamiyeva. “Problems  of  Legal  Regulation  and  State  Policy  Measures  Related  to  Nature Management in the Framework of Achieving the SDGs: Examples from Russia and Kazakhstan.”
Sustainability (Switzerland) 15,
no. 2 (2023). https://doi.org/10.3390/su15021042.
Suswati, Denah, and Nugra Irianta Denashurya. “Sustainable  Rehabilitation of Post - Bauxite  Mining  Land  for  Albizia  Falcata  Cultivation  Using  Specific  Location Amelioration  Technology.” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  14  (2023). https://doi.org/10.3390/su151410959.
Suter,  M.K.,  K.A.  Miller,  I.  Anggraeni,  K.L.  Ebi,  E.T.  Game,  J.  Krenz,  Y.J.  Masuda,  L. Sheppard, N.H. Wolff, and J.T. Spector. “Association between Work in Deforested, Compared to Forested, Areas and Human Heat Strain: An Experimental Study in a Rural Trop ical Environment.” Environmental Research Letters 14, no. 8 (2019). https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2b53.
Toumbourou, Tessa D., Wolfram H. Dressler, and Tim T. Werner. “Plantations Enabling Mines:  Incremental  Industrial  Extraction,  Social  Differentiation  and  Livelihood Change  in  East  Kalimantan,  Indonesia.” Land  Use  Policy 119  (2022). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106157.
Weisbrod,  Burton  A.,  Joel  F.  Handler,  and  Neil  K.  Komesar. Public  Interest  Law:  An Economic  and  Institutional  Analysis . Public  Interest  Law:  An  Economic  and Institutional Analysis , 2023. https://doi.org/10.2307/2553684.
Widyawati,  F,  I  Soemaryani,  and  W  O  Z  Muizu.  “The  Effect  of  Social  Capital  and Organizational Health on Competitive Advantages of Culinary and Craft SMEs in Samarinda  City.” Sustainability  (Switzerland) 15,  no.  10  (2023). https://doi.org/10.3390/su15107945.
Wuryandari,  Utji  Sri  Wulan,  Anggi  Dewinta  Chairani,  and  Myrna  Asnawati  Safitri.
“Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia.” Substantive Justice International Journal of Law 5, no. 2 (December 29, 2022): 205. https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i2.204.