## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## UNDANG – UNDANG  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI MEMPERKUAT UNDANG – UNDANG PERBANKAN DALAM MENJAGA  RAHASIA  DATA  NASABAH  DAN  UNTUK MELINDUNGI DATA PRIBADI MASYARAKAT INDONESIA
Vicky Katiandagho 1 , Diana Darmayanti Putong 2 , Isye Junita Melo 3
1 Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. pacemilanistis@gmail.com
2 Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
3 Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
Abstract: In this digitalization era, the personal data is something that must be made by all humans, no exeception also for Indonesia people the submission of personal data such as ID cards, email addresses and so on to certain parties to be accessed, allows humans to live an easily, affectively and efficiently life. However, the level of crime that takes advantage of the convenience in the increasingly high digitalization era has forced the country to immediately make rules that regulate, both regulations and sanctions for anyone who unlawfully uses other people’s personal data for profit, which makes Indonesia citizens can live a good life and get legal guarantees regarding the confidentiality of their personal data.
Keywords: Confidential; data; Protection.
How to Site: Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023). Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 106-114. DOI. 10.55809/tora.v9i1.212

## Introduction
Di Indonesia tidak jarang orang dihubungi oleh pihak asuransi atau perusahaan investasi hanya  sekedar  untuk  menawarkan  menjadi  nasabah  atau  memberikan  penawan tentang  produk – produk  perusahaan  penghubung  tersebut.1  Entah  kebetulan  atau memang  sudah  menjadi  target,  orang – orang  yang  dihubungi  adalah  mereka  yang berpotensi  menjadi  nasabah  atau  customer  atau,  dengan  kata  lain  yang  dihubungi adalah  mereka  yang  bertaraf  hidup  menengah  keatas.2  Dari  mana  perusahan penghubung  mendapat  data  tersebut,  apakah  mereka  melakukan  penelusuran  dan pemetaan  yang  akurat  layaknya  pekerjaan – pekerjaan  inteligen,  ataukah  mereka mendapat  data  dari  bank  yang  tersebar  di  Indonesia. 3 Hal  ini  bisa  dipidana  karena malanggar pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  Transaksi  Leketroni  (ITE),  namun  demikian  saat  ini  penulis  mencoba mangangkat sisi lain dari permasalah ini yaitu tentang bagaimana cara pihak perusahaan
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114
penghubung mendapatkan nomor telepon orang yang dihubungi, apakah mendapat dari teman. 4 mungki tidak sesederhana itu, kerena perbuatan ini terjadi lintas provinsi dan daerah di Indonesia dimana perusahaan dari pulau Jawa tiba – tiba menghubungi orang yang ada di Manado hanya sekedar untuk menawrkan produk perusahaan. 5 Cara lain yang memungkinakan adalah perusahaan penghubung bekerjasama dengan pihak bank untuk  memilih  profil  yang  tepat  sebagai  calon  customer,  namuan  demikian  bisakah perusahaan penghubung mendapat data dari bank dan bisakah bank memberikan data nasabah kepada pihak lain, bukankah data nasabah masuk dalam item rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang. 6
Dikutip dari Merdeka.com yang terbit tanggal 17 Februari 2020 dengan judul “mafia jual berli  data  pribadi”.  Me rdeka.com  mengangkat  cerita  tentang  Lana  seroang  Pegawai bank yang hanya bermodalkan ratusan ribu, bisa mendapatkan ribuan data pribadi. Lana menjelaskan bhawa dia membeli data pribadi dari temannya yang juga bekerja di bank dengan farian harga, antara 200 ribu rupaih sampai dengan harga 500 ribu rupaih intinya semakin  lengkap  maka  data  yang  dijual  akan  semakin  mahal.  Lana  juga  menjelaskan bahwa  sudah  menjadi  rahasia  numum  bahwa  antar  bank  saling  menjual  data  calon nasadbahnya  maupun  data  nasabahnya,  maka  jika  sudah  mempunyai  kartu  kredit  di bank tertentu, masayarakat kerap mendapat taaran kartu kfredit dari bank lainnya.
Menurut  Lana,  kebutuhan  hidup  membuat  oknum  pegawai  bank  memnafataakan jabatnnaya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual data nasabah, bahkan bukan hanya menjual ke bank lain saja, para pegawai bank yang tidak bertanggun jawab juga menjual data nasabah kepada penjahat pembobol rekening. Dari masalah yang diangkat oleh  Merdeka.com  ini,  tergambar  bahwa  sistem  keamanan  bank  di  Indonesia  masih belum  baik.
Menurut pasal 1 angka 28 Undang – Undang  Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  dibuah  dengan  Undang – Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang – Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan, menjalaskan  bahwa  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan  yang  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya. 7 Secara  eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, dan yang wajib dirahasiakan itu terbatas pada nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudpasal 41 sampai pasal 44 yaitu  untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintan Mentri Keuangan  untuk  penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah  diserahkan  kepada  Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara; untuk kepentingan peradilan  dalam  perkara  pidana,  dalam  perkara  perdata  antara  bank  dengan
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114
nasabahnya;  dalam  rangka  tukar  menukar  infromasi  antar  bank;  atas  permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. 8 Sementara pada  pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  menegaskan  bahwa  pelaksanaan ketentuan  permintaan  rahasia  bank  terkait  masalah  diatas,  wajib  terlebih  dahulu memperoleh  perintah  atau  izin  tertulis  untuk  membuka  rahasia  bank  dari  pimpinan Bank  Indonesia. 9 Apabila  rahasia  bank  dibuka  tanpa  izin,  mendapat  sanksi  pidana berdasarkan  pasal  47  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang – Undang  Nomor  10  tahun  1998 dengan  ancaman  hukuman  sekurang – kurangnya  2  tahun  penjara  dan  paling  lama 4 tahun  serta  denda    sekurang – kurangnya  Rp10.000.000.000  dan  paling  banyak  Rp 200.000.000.000. 10 selain itu juga melanggar pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10  tahun  1998  jika    Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank  atau  pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib di rahasiakan menurut  pasal 40 undang – undang tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara serta denda sekurang – kurangnya Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp 8.000.000.000. 11
Prinsip  kerahasiaan  bank  bermula  timbul  dari  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan nasabah  bank  agar  terlindungi  kerahasiaan  yang  menyangkut  keadaan  keuangan  dan data  peribadi  nasabah,  disamping  itu,  kerahasiaan  bank  juga  diperuntukan  untuk kepentingan bank sendiri karena bank akan dipercaya oleh nasabah untuk mengelola keuangannya. 12 Namun demikian, zaman semakin berkembang teknologi semakin maju modus – modus  kejahatan  baik  konfensionan  maupun  kejahatan  ekonomi  yang memanfaatkan teknologi semakin banyak ditemukan. 13 Bisakah undang – undang yang sudah ada digunakan untuk melindungi data nasabah atau data pribadi masyarakat, atau perlukah  ada  undang – undang  baru  yang  bisa  memperkuat  undang – undang  lama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dengan segala modus kejahatannya yang memanfaatkan teknologi. 14
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114

## Discussion
Ruang Lingkup Undang – Undang Perbankan
Pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan,  terdapat  beberapa  pasal  yang mengatur tentang rahasia bank, yaitu :
1) Pasal  1  angka  28  yang  menjelaskan  tentang  aturan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya
2) Pasal  40  ayat  (1)  yang  berbunyi  bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai nasabah penyimpan  dan simpanannya
3) Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A yang mengatur tentang tatacara pembukaan rahasia bank
4) Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi : anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank  atau  pihak  terafiliasi  lainnya  yang  dengan  sengaja  memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan
Dalam undang – undang ini terdapat frasa “ter a filiasi”. 15 Pada Pasal 1 angka 22 huruf d undang – undang  ini  menjelaskan  bahwa  pihak  terafiliasi  adalah pihak  yang  menurut penilaian  Bank  Indonesia  turut  serta  mempengaruhi  pengelolaan  bank,  antara  lain pemegang saham dan keluargannya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,  keluarga  pengurus . 16 Bagi  penulis  ketentuan  pasal  ini  sangatlah  subjektif, mengingat yang menentukan pihak terafiliasi adalah penilaian dari Bank Indonesia yang bisa  saja  memiliki  begitu  banyak  kepentingan  dalam  mengambil  sebuah  keputusan sehingga pihak terfiliasi bisa jadi siapa saja tergangtung penilaian Bank Indonesia yang tentu  saja  berpotensi  terjadi  kriminalisasi,  maka  dalam  hal  ini  harusalah  ada  batasan pada pihak terafiliasi. 17 Selain itu, sifat kekeluargaan yang tinggi masyarakat Indonesia membuat  arti  dari  keluarga  menjadi  sangatlah  luas  dan  undang – undang  ini  tidak menjelaskan  cakupan  keluarga  yang  dimaksud. 18 Sanksi  pidana  yang  dijelaskan  pada Pasal 40 hanya menjerat “orang dalam” atau yang ada kaitannya dengan “orang dalam” (pihak terafiliasi), Namun  demikin teknologi yang semakin maju membuat manusia bisa dengan mudah mengakses data – data termasuk data nasabah bank di Indonesia, maka penulis berpendapat, saat ini diperlukan undang – undang atau aturan baru yang dapat mempidanakan  setiap  orang  atau  siapa  saja  yang  melanggar  undang – undang,  yang semuanya bertujuan untuk kepentingan menjaga rahasia bank. 19
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114

## Pentingnya kerahasiaan data pribadi
Dilansir  dari  MediaIndonesia.com,  Direktur  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Mohamad  Mifta  menyampaikan  bahwa  serangan  siber menimbulkan kerugian bagi sektor perbankan, khusunya bank umum di Indonesia yang merugi  sebesar  Rp  246,5  miliar,  bahkan  bukan  hanya  bank,  nasabah  pun  mengalami kerugian sebesar Rp 11,8 miliar. 20
Dari sekian banyak bank di Indonesia, Bank Jatim adalah salah satu yang paling merugi kerana dibobol. 21 Tercatat pada tahun 2021 kerugian yang dialami bank Jatim kerena bocornya  data  nasabah  adalah  sebesar  Rp  3,53  miliar,  ada  juga  kasus  bocornya  data nasabah    BRILife  yang  bocor  dan  diduga  dijual  ke  dunia  maya,  kasus  ini  pertama  kali diungkap  olehakun  Twitter  @UnderTheBreach  yang  pada  cuwitannya  tanggal  27  juli 2021 mengatakan bahwa data nasabah  yang bocor bersifat sensitif dan ada sekitar 2 juta  nasabah  yang  terdampak  kemudian  ada  sekitar  460  ribu  dokumen  yang  berhasil diambil peretas. 22
Salah  satu  modus  operandi  dari  para  tersankga  adalah,Pada  tahun  2012  Kepolisian negara  RI  berhasil  mengungkap  kasus  pengurasan  rekening  bank  dengan  menangkap lelaki  berinisal  H. 23 Modus  pengurasan  yang  dilakukan oleh  “H”  adalah  dengan membobol rahasia data pribadi dengan cara :
berawal dari pencurian data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di OJK. 24 SLIK yang dahulu biasa dikenal dengan BI Checking ini berisi Informasi  seperti  nomor  KTP,  hingga  jumlah  tagihan  atau  utang  yang  ada  di  industri perbankan. 25 “H”  kemudian  menjual  data  ini  ke  orang -orang  yang  tidak  bertanggung jawab, salah sat unya berinisial “D” yang kemudian memilih secara acak siapa yang akan menjadi korban. 26 Dan yang tidak beruntung pada saat itu adalah lelaki benama Ilham Bintang yang adalah pengusaha Indonesia pelopor jurnalistik infotainment. 27 Pada saat itu  para  tersangka  membuat  KTP  palsu  sesuai  dengan  data  Ilham  Bintangdi  SLIK  OJK kemudian menggunakan foto oknum lain berinisial “A” yang kemudian membawa KTP tersebut ke gerai Indosat di Bintaro Tanggerang Selatan pada Januari 2020 dan dengan dibantu  oleh  para  penjahat  lainnya  mengaku  ingin  menganti  nomor  atau  SIM  Card dengan  alasan  ponselanya  hilang,  Pergantian  SIM  Card  sukses  yang  membuat  para pelaku  pun  langsung  masuk  ke  dalam  email  pribadi  dan  memanfaatkan  one  time password (OTP) yang bisa digunakan ketika password lupa. 28
Setelah  berhasil  menduplikat  nomor  hendphone  korban,  para  tersangka  kemudian membobol  email  serta  mengganti  password  termasuk  kode  m-banking  milik  korban, tersangka D yang berlokasi di Palembang langsung menguras uang korban. 29 Pada saat itu  korban  yakni  Ilham  bintang  mengalami  kerugian  sebesar  Rp  200  juta  dari  Bank
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114
Commenwealth, Rp 83 juta dari BNI. 30 Atas perkara ini Polri sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka kerana diduga keras melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 30  Jo  Pasal  46  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  11  tahun  2008  tentang  ITE  dan/atau  Pasal  363 KUHPidana, Pasal 3 dan 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 31
Kasus boconya data nasabah yang dijelsakan diatas, menujukan bahwa masih ada cela pada sistem sekuritas di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh orang – orang yang tidak brtanggung  jawab  untuk  mendapatkan  keuntungan. 32 Dan  bukan  hanya  dunia perbankan, kasus kebocoran data pribadi juga terjadi pada lingkup kegiatan masyarakat lainnya,  diantaranya  adalah  kebocoran  data  pribadi  pada  Tokopedia,  kebocoran  data pribadi  pada  Carmati  dan  Lazada,  dan  bukan  hanya  itu  kebocoran  data  pribadi  juga terjadi pada lembaga pemerintah lain non perbankan yakni BPJS, dan juga pada Komisi Pemilihan  Umum  (KPU). 33 Kasus – kasus  bocornya  data  pribadi  di  Indonesia  adalah sebuah peringatan kepada pemerintah untuk segera memperkuat sistem sekuritas yang melindungi data  pribadi dan  juga  membuat  undang – undang  baru  yang  lebih efektif dalam  melindungi  data  pribadi  dan  represif  dalam  melakukan  penindakan  terhadap orang – orang  yang  tidak  bertanggung  jawaban  yang  mencari  keuntunga  dengan memanfaatkan data pribadi orang lain. 35
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114

## Conclusion
Dalam pidato yang disampiakana oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 18 Mei  2022  dalam  peringatan  20  tahun  Gerakan  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PTT), ia mengatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia  mengatasi  kejahatan  ekonomi  dimasa  depan  akan  semakin  berat  yakni mengatasi  modus  dan  bentuk  baru  kejahatan  pencucian  uang  dan  pendanan terorisme. 36 Untuk  itu  Presiden  meminta  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  untuk  mengantisipasi  kejehatan  ekonomi  berbasisi  teknologi. 37 Penulis  berpendapat  bahwa  yang  yang  disampaikan  oleh  Jokowi  tidak  lepas  dari kesadarannya bahwa dunia semakin berkembang dan sudah berada pada era digitalisasi yang menawarakan segala kemudahannya. 38 Hanya dengan menggunakan ponsel orang bisa membeli sesukanya apa saja yang ingin dibeli, mengabil uang, mentransfer uang dan apa saja yang dinginkan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel,namun dari kemudahan – kemudahan yang ditawarkan ada “harga yang harus dibayar” dimana untuk  mencapai  kemudahan – kemudahan  tersebut,  warga  negara  harus  rela memberikan data pribadi termasuk yang  tergolong rahasia yakni, alamat, nomor KTP dan  sebagianya. 39 Contohnya  pemberian  nomor  KTP  saat  warga  negara  menerima vaksin yang memungkinkan sang penerima vaksin bisa menerima surat atau sertifikat vaksin secara digital, namun oleh petugas vaksinasi yang tidak bertanggung jawab atau abai dalam melaksakan tugas, memberikan nomor KTP kepada orang lain yang juga tidak bertanggung  jawab. 40 Hal  ini  adalah  merupakan  potensi  kejahatan  yang  harus diantisipasi oleh pemerintah yang sudah memulai dengan membuat Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). 41
RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bap yang mengatur tentang definisi data pribadi, jenis hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. 42 Selain itu  RUU  PDP  juga  mengatur  tentang  kerja  sama  internasional  dan  juga  sanksi  yang diberikan atas penyalhgunaan data peribadi. 43 Jika sudah disahkan menjadi undang – undang,  diharapkan  Undang – Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  ini,  bisa  menjadi pelindung  bagi  nasabah bank  di  Indonesia  yang menyimpan uangnya  di seluruh bank yang  ada  di  Indonesia,  dan  bisa  mengisi  kekosongan  hukum  dari  Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun  1998  tentang  Perbankan,  kemudian  membuat  masyarakat  Indonesia  merasa terlindungi  data – data  peribadinya,  dan  tentu  saja  meminimalisir  terjadinya  kejahat ekonimi  seperti  pencucin  uang  dan  pendanan  terorismedengan  modus  mencuri  atau membocorkan data pribadi. 44
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114
Pada era digitalissi saat ini, Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang dibuthkan  masyarakt  untuk  menjaga  rahasiaan  data  pribadi. 45 Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi juga  akan memperkuat atau juga mengisi kekosongan hukum dari Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  dalam  menjaga  rahasia  data nasabah,  untuk  itu  pemerintah  harus  segara  mengsahkan  Undang – Undang Perlindungan  Data  Pribadi  untuk    keamanan  dan  kenyamanan  rakyat  Indoneisa,  dan untuk  mengantisipasi  kejahatan    ekonomi  dengan  modus – modus  baru  yang  di  era digitalisasi sebagaiaman yang disampiakan Presiden RI Joko Widodo. 36
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114

## Daftar Pustaka

## Buku
Hukum  Perlindungan  Nasabah  Bank:  Upaya  Hukum  Melindungi  Nasabah  Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan, Penulis MAESA JATI KUSUMA, S.H, M.H.
Komik  Rahasi  Bank – Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesialiputan6.Com  22 Oktober 2021 – Data Nasabah Dan Karyawan Bank Jatim Diduga Bocor
Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum. Yunus Husein
Tipologi  Kejahatan  Perbankan  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana,  Penulis  Prof.  Dr. MARWAN EFFENDY, S.H

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

## Website
5 Alasan pentingnya Data Pribadi,kominfo.go.id https://www.kominfo.go.id
Antaranews  Rancangan  Undang – Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  harus  segra disahkan jadi undng - unngda https://www.antaranews.com
CNN Indonesia. 6 Februari 2020  - Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank. https://www.cnnindoneisa.com
Detik.com news.detik.com 5 februari 2020 https://www.detik.com .
Detikfinance  27  Juli  2021 – Kompilasi  Kasus  Kebocoran  Data  Nasabah  Yang  heboh terjadi di Indonesia
Kompas. 3 November 2020 - Kilas Balik Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Gunakan Nomor Ponsel https://megapolitan.kompas.com
Presiden Jokowi Insgtruksikan PPATK Lakukan Terobosan Digital, Setkab.go.id 18 April 2022 https://setkab.go.id
Pusintek  Ingatkan  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi,  Setjen  Kemenkeu https://www.detik.com