PROSPEK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL PASCA UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS DENGAN PENDEKATAN MODEL STATISTIKA CHOW TEST)

## Bismi Khalidin
Department of Islamic Economics IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: bkhalidin_iain.aceh@yahoo.com
ABSTRAK  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  pengaruh  Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Metode analisis yang dipakai adalah Ordinary Least Square (OLS), dengan instrumen statistik Chow Test . Pengolahan data  menggunakan  program  ekonometrika  SHAZAM  Versi  10.1.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa UUPS  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  industri  perbankan  syariah secara umum. Dana Pihak Ketiga, Jumlah Nasabah dan Pembiayaan tidak mengalami perubahan sama sekali.  Disamping  itu,  penerapan  sistem  bagi  hasil Profit-Loss  Sharing (PLS)  yang  merupakan  prinsip utama operasional perbankan syariah, juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini ditunjukkan dengan pembiayaan produk murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan industri perbankan syariah nasional.
Kata Kunci : Pertumbuhan Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah & Chow Test
ABSTRACT - This article aims to determine the influence of Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) on  the  growth  of  Islamic  banking  industry  in  Indonesia.  The  data  was  analyzed  using  econometric software, SHAZAM version 10.1. This study employs Ordinary Least Square (OLS), and Chow Test was utilized as statistical instrument. The findings show that UUPS did not have significant influence on the growth of Islamic banking in Indonesia. This was indicated by fact that third party fund (DPK), number of depositors and amount of financing were not growing significantly. In addition, the application of Profit- Loss Sharing (PLS), as the core principle in Islamic banking operation, also did not show any significant change. This was supported by the fact that murabahah product was still dominant within the financing portfolio of Islamic banking in Indonesia.
Keywords : Growth of Islamic banking, Undang-Undang Perbankan Syariah, Chow Test

## LATAR BELAKANG PENELITIAN
Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 yang  lalu  mempunyai  arti  tersendiri  khususnya  bagi  pemerhati  atau  para  ahli ekonomi 1 . Ada tiga alasan atau sebab sehingga krisis tersebut mempunyai arti penting.  Pertama,  krisis  yang  melanda  bangsa  Indonesia  itu  tidak  diprediksi sama  sekali  sebelumnya,  khususnya  tingkat  keparahannya  itu.  Kedua,  krisis tersebut  disebabkan  oleh  faktor  yang  ringan  dan  bukan  berasal  dari  dalam negeri  sendiri,    tetapi  berasal  dari  luar  negeri,  yaitu    karena  depresiasi  mata uang  Bath  Thailand  pada    Bulan  Juli  1997  (McLeod,  2004).  Depresiasi  mata uang  domestik  tersebut  ternyata  merembes  kepada  negara-negara  Asia Tenggara  lainnya,  termasuk  Indonesia  didalamnya.  Alasan  ketiga  adalah ternyata krisis ekonomi itu dapat meluluhlantakkan pondasi  ekonomi nasional yang sudah dibangun dengan susah payah beberapa dekade sebelumnya.
Ada  hal  lain  yang  sangat  menarik  berkaitan  dengan  krisis  ekonomi  dan keuangan itu yaitu hampir seluruh pakar ekonomi berbeda pendapat mengenai penyebab  atau  faktor-faktor  yang  memperparah  krisis.  Namun  banyak  artikel dan  tulisan  dari  para  pakar  secara  mayoritas  agaknya  mengakui  bahwa  salah satu  penyebab  awal  terjadinya  krisis  sangat  berkaitan  erat  dengan  deregulasi yang  dilakukan  pemerintah  dalam  industri  perbankan.  Deregulasi  perbankan yang  dimaksud  adalah  PAKJUN  (Paket  Juni)  pada  Bulan  Juni  1988  dan PAKTO  (Paket  Oktober)  pada  Bulan  Oktober  1988 2 .  Melalui  kedua  paket deregulasi  tersebut,  Pemerintah  melakukan  liberalisasi  perbankan,  dan  inilah dianggap oleh sebagian  pakar sebagai  asal  muasal  atau bom  waktu  dari  krisis ekonomi  dan  keuangan  pada  tahun  1997/1998.  Meskipun  demikian,  harus diakui  pula  bahwa  tujuan  utama  dibuatnya  kedua  regulasi  itu  adalah  untuk kemajuan  perbankan  nasional  itu  sendiri,  tetapi  karena  kesalahan  atau  tidak
1 Para  pakar  keuangan  internasional  mengatakan  bahwa  salah  satu  mata  uang  yang  terkuat  di Asia  Tenggara  pada  saat  itu  adalah  Mata  Uang  Bath  Thailand.  Pemerintah  Thailand  sangat konsisten  menerapkan  sistem  mata  uang  tetap  (Fixed  Exchange  Rate),  tetapi  pada  waktu  itu karena besarnya  tekanan  mata uang Dollar, terpaksa Pemerintah  Thailand  mendevaluasi  mata uangnya.  Faktor  psikologis  inilah  dilihat  oleh  pelaku  ekonomi  Indonesia,  sehingga membayangkan  kejadian  tersebut  akan  terjadi juga  di  Indonesia,  artinya  Pemerintah  Thailand yang  konsisten  terpaksa  mendevaluasi  mata  uangnya,  apalagi  Pemerintah  Indonesia,  dimana hampir setiap tahun melakukan devaluasi mata uang.
2 PAKJUN  dan  PAKTO  merupakan  dua  buah  regulasi  mengenai  industri  perbankan  nasional yang  dibuat  pada  masa  JB  Sumarlin  sebagai  menteri  keuangan.  Sebagian  pakar  menganggap kedua  paket  regulasi  ini  merupakan  suatu  proses  liberalisasi  industri  perbankan  nasional dengan membebaskan pagu bunga serta kemudahan didalam mendirikan perbankan. Sebagian pengamat  ekonomi  berpendapat  bahwa  kedua  paket  regulasi  ini  adalah  cikal-bakal  atau  bom waktu terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998 yang lalu.
tepat  didalam  implementasi  maka  hasil  yang  dicapai  tidak  maksimal  bahkan sebaliknya.
Empat  tahun  belakangan  ini, tepatnya  pada  tahun  2008  yang  lalu,  Pemerintah Indonesia  kembali  melakukan  gebrakan  baru  dalam  sektor  perbankan. Gebrakan  kali  ini  dilakukan  dalam  industri  perbankan  syariah,  yaitu dikeluarkannya    Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.  Regulasi  tersebut  mengatur  secara  khusus    peraturan-peraturan  yang berhubungan  dengan  perbankan  syariah.  Disamping  itu,  undang-undang tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  babak  baru  dan  momentum  penting  bagi kemajuan industri perbankan syariah pada masa yang akan datang.
Apabila  dilihat  dari  segi  sejarah  regulasi,  sistem  perbankan  syariah  sudah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1992 lalu yaitu dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Pengakuan  tersebut  dikuatkan  lagi  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  revisi  dari  undang-undang sebelumnya.  Undang-Undang  ini  mengatur  relatif  lebih  luas  dari  apa  yang diatur  oleh  regulasi  sebelumnya,  dan  yang  terakhir  adalah  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008,  dimana  mengatur  secara  detail  tentang  sistem perbankan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.
Seperti  halnya  regulasi-regulasi  perbankan  lainnya  seperti  PAKJUN  atau PAKTO,  tujuan  utama  dari  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  adalah memberikan  payung  hukum  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya  industri perbankan syariah di Indonesia. 3 Pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia berharap  bahwa  undang-undang  tersebut  dapat  mengakomodir  dan memfasilitasi  sekaligus  membantu  pertumbuhan  dan  pengembangan  industri perbankan  syariah  dengan  baik,  dimana  untuk  saat  ini  secara  kuantitatif internal  dapat  digolongkan  sudah  maksimal. 4 Undang-Undang  itu  pula diharapkan  akan  memberikan  ruang  gerak  baru  yang  luas  serta  diakui  dan
3 Umur  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  hampir  mencapai  dua  dekade,    dimulai  sejak didirikannya  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  awal  1990-an.  Secara  lokal,  Provinsi  Aceh merupakan  penggagas  awal  didalam  mempraktekkan  sistem  perbankan  syariah,  yaitu  dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat  Syariah (BPRS) Lambaro pada tahun 1991.
4 Secara  kualitatif,  industri  perbankan  syariah  masih  diperdebatkan  kesyariatannya  atau kesesuaian  implementasinya  dengan  sistem  syariah  yang  sebenarnya.  Bahkan  ada  sebagaian masyarakat  awam  masih  menganggap  bahwa  perbankan  syariah  sama  juga  dengan  sistem perbankan  konvensional  yang  berlaku  selama  ini.  Kuantitatif  internal  artinya  apabila  dilihat dari segi persentase pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri, seperti pertumbuhan aset dan DPK, yang rata-rata mencapai 30 persen lebih setiap tahun, tetapi apabila dibandingkan dengan aset dan DPK perbankan nasional tidak sampai 3 persen.
dilindungi  oleh  konstitusi  nasional,  sehingga  pertumbuhan  dan  perkembangan industri perbankan syariah akan semakin baik di masa yang akan datang.
Namun, ada satu hal penting yang harus digarisbawahi dengan adanya regulasi baru  tersebut,  yaitu  berkenaan  dengan  efektifitas,  manfaat  dan  peranannya didalam  pengembangan  dan  pertumbuhan  industri  perkembangan  syariah nasional.  Atau  dengan  kata  lain,  apakah  dengan  regulasi  tersebut,  industri perbankan syariah nasional akan semakin maju atau sebaliknya, artinya dengan undang-undang  baru  itu  justru  menyebabkan  industri  perbankan  syariah semakin  mundur  dan  merosot  dari  sebelumnya,  sehingga  berdampak  pada stabilitas  ekonomi  nasional  seperti  apa  yang  terjadi  pada  PAKJUN  atau PAKTO  atau  regulasi  perbankan  lainnya.  Apabila  tidak  hati-hati,  apa  yang terjadi  dengan  PAKJUN  dan  PAKTO  yang  dianggap  sebagai  salah  satu pemacu krisis ekonomi, akan terjadi juga pada regulasi baru perbankan syariah tersebut.
Salah  satu  cara  untuk  mengantisipasi  agar  semua  yang  dikhawatirkan  di  atas tidak  akan  terjadi,  maka  evaluasi    secara  berkala  terhadap  undang-undang tersebut  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  dan  harus  dilaksanakan.  Oleh  karena Undang-Undang  Perbankan  Syariah  sudah  berumur    4  tahun,  maka  sudah sepatutnya  dilakukana  evaluasi.  Evaluasi  itu  sangat  penting  sekali  dilakukan karena  sebagai  fungsi  kontrol  bagi  implementasinya,  sekaligus  untuk mengetahui  kekurangan  atau  kelebihan  yang  ada,  sehingga  dapat  dilakukan perbaikan dan perubahan kedepan.
Penelitian  merupakan  salah  satu  cara  atau  bentuk  evaluasi  sebagaimana  yang dimaksudkan  di  atas,  karena  dengan  melakukan  penelitian  seseorang  akan dapat mengetahui hasil atau realita dengan lebih jelas dan mendalam.  Penulis melihat  bahwa  penelitian  tentang  pengaruh  dan  efektifitas  Undang-Undang Perbankan  Syariah  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan syariah merupakan suatu keharusan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dengan  dilakukannya  penelitian,  maka  akan  dapat  diketahui  pengaruh  dan efektifitas  undang-undang  tersebut.    Sejauhmana  peranan  regulasi  itu  didalam peningkatan kualitas  dan kuantitas perbankan syariah adalah suatu  pertanyaan yang harus ditemukan jawaban segera, dan jawabannya hanya dapat diperoleh dengan  melakukan  penelitian.  Inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  meneliti permasalahan di atas.

## TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

## Tujuan penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  terhadap pertumbuhan  dan  perkembangan  industri  perbankan  syariah  nasional.  Tujuan kedua  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga, Jumlah  Nasabah  dan  Pembiayaan  pada  industri  perbankan  syariah  nasional sebelum  dan  sesudah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan tujuan ketiga yang juga sangat penting adalah  untuk  mengetahui  sejauhmanakah  penerapan  sistem  bagi  hasil  Profit Loss  Sharing  (PLS)    sebagai  sistem  fundamental  perbankan  syariah,  pada industri perbankan syariah nasional sebelum dan sesudah berlakunya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## Kegunaan penelitian
Sebagaimana  diketahui  bahwa  industri  perbankan  merupakan  urat  nadi pembangunan  ekonomi  suatu  negara,  kesalahan  didalam  membuat  regulasi perbankan akan menyebabkan kefatalan dan kegagalan didalam pembangunan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pengujian  atau  penelitian  yang  mendalam  terhadap regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  merupakan  suatu  keharusan  agar  dapat memberikan  masukan  kepada  perbaikan-perbaikan  kedepan,  sehingga  iklim perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  dinamis  akan  terwujud.  Penelitian  ini  akan sangat  berguna  didalam  pengembangan  ilmu  perbankan  syariah,    dan  yang terpenting  lagi  adalah  bahwa  penelitian  ini  akan  menjadi  suatu  masukan  atau bahan  evaluasi  bagi  Pemerintah  didalam  membuat  kebijakan-kebijakan berkenaan  dengan  perbankan  syariah,  khususnya  didalam  mengevaluasi Undang-Undang Perbankan Syariah yang sedang berlaku sekarang ini.

## LANDASAN TEORI

## Sumber Dana Perbankan Syariah
Sumber  atau  dasar  hukum  dari  bentuk  atau  sistem  ekonomi  dan  keuangan Islam  adalah  Kitab  Suci  Al-Quran  dan  Hadits  Rasulullah  SAW.  Namun,  baik Al-Quran atau Hadits Rasulullah SAW tidak menjelaskan  sistem atau bentuk sistem  tersebut  secara  mendetil.  Keduanya  hanya  memaparkan  prinsip-prinsip atau  landasan-landasan  umum  saja,  termasuk  hal-hal  yang  diharamkan  atau yang dibolehkan. Mekanisme atau tehnis operasional dari sistem ekonomi dan
keuangan  tersebut  diserahkan  kepada  ummat  muslim  untuk  mengatur  sendiri, dengan  catatan  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  yang  sudah digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Adapun  bentuk  atau  kriteria  utama  dari  sistem  keuangan  Islam  adalah pengharaman  yang  absolut  terhadap  suku  bunga,  baik  pembayaran  atau penerimaannya (M. S. Khan & Mirakhor, 1989). Perbankan syariah atau sering disebut juga dengan perbankan Islam, merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan  Islam,  dimana  setiap  kegiatan  operasionalnya  itu  tidak  ada hubungannya  dengan  suku  bunga  atau  yang  menyerupai  bunga 5 .  Variabel kontrol  atau  instrumen-instrumen  operasionalnya  harus  tidak  ada  sangkut pautnya  dengan  sistem  bunga,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  bank-bank konvensional. Salah satu bentuk operasional penting dalam perbankan syariah adalah kegiatan pengumpulan dana, dimana unsur bunga tidak ada sama sekali dalam sistem operasionalnya.
Sebagaimana dimaklumi bahwa perbankan adalah suatu  perusahaan keuangan yang  bertugas  membeli  dana  dan  menjual  dana.  Keuntungan  yang  diperoleh oleh industri perbankan adalah bersumber dari selisih antara harga modal yang dibeli  dari  masyarakat  dengan  harga  modal  yang  dijual  kepada  masyarakat. Atau  dengan  kata  lain,  bagi  perbankan  konvensional,  keuntungannya  itu berasal  dari  selisih  tingkat  bunga  pinjaman  dengan  tingkat  bunga  tabungan, atau dengan kata lain semakin tinggi suku bunga pinjaman maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Begitu juga halnya dengan sistem perbankan syariah,  keuntungan  yang  diperoleh  adalah  bersumber  dari  selisih  kedua variabel  tersebut,  namun  pada  perbankan  syariah  tidak  menggunakan  suku bunga sebagai indikator atau ukuran didalam mengukur keuntungannya.
Monzer  Kahf  (Kahf,  2004)  mengatakan  bahwa  apabila  ditinjau  dari  segi modalitas  legal,  struktur  konstitutif,  tujuan  dan  alat  didalam  mencapai  tujuan, perbankan  syariah  sama  dengan  institusi  keuangan  lainnya.  Perbedaan  yang fundamental  adalah  bahwa  perbankan  syariah  didalam  segara  operasionalnya termasuk  langkah-langkah  mencapai  tujuan  tersebut  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsipsyariah. Sama halnya dengan perbankan konvensional dalam hal fungsinya,  perbankan  syariah  juga  berperan  membeli  dana  dan  menjual  dana,
5 Para  ulama  mengharamkan  suku  bunga  karena  disamakan  dengan  riba,  dimana  Allah  SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah. Al-Quran hanya mengatakan “riba” bukan “bunga”, sehingga pengharaman bunga dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ijtihad  yang  dinamakan  dengan  Qiyas.  Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang pengharaman bunga, tetapi mereka ittifaq atau sepakat  akan  pengharaman  riba,  karena  sudah  disebutkan  secara  jelas  (qath’i)  didalam  Al- Quran.
dimana  selisih  antara  jual  beli  tersebut  terdapat  keuntungan.  Sehingga  wajar saja,  perbankan  syariah  berlomba-lomba  agar  dapat  mengumpulkan  dana masyarakat sebanyak-banyaknya, karena dengan dana tersebutlah mereka akan mendapat keuntungan.
Perbankan syariah sebagaimana namanya  yaitu perbankan   yang berlandaskan syariah,  menggunakan  sistem  bagi  hasil  didalam  menentukan  keuntungannya. Sejauhmana keuntungan yang diperoleh ditentukan sejauhmana bagi hasil yang diperoleh  oleh  perbankan  tersebut.  Semakin  tinggi  bagi  hasil  yang  diperoleh maka  semakin  besar  pula  tingkat  keuntungan  yang  diperolehnya.  Baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional sama-sama membutuhkan dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  dana  ini  pula memegang  porsi  terbesar  dari  asset  perbankan.  Pada  dasarnya  bentuk  DPK antara  perbankan  syariah    dan  perbankan  konvensional  hampir  sama, perbedaannya  terletak  pada  prinsip  pengumpulannya.  Secara  garis  besar sumber dana bagi perbankan syariah terdiri dari :
a. Giro Syariah / Giro Wadiah (Demand Deposits)
b. Tabungan Syariah (Saving Deposits)
c. Deposito Syariah (Time Deposits)
Giro  Wadiah  atau  sering  juga  dinamakan  dengan  Giro  Syariah  adalah  salah satu  bentuk  instrumen  Dana  Pihak  Ketiga,  yang  secara  tehnis  operasionalnya hampir  sama  dengan  sistem  giro  yang  berlaku  pada  perbankan  konvensional, seperti  tata  cara  penyimpanan  atau  penarikan.  Perbedaan  yang  mendasar diantara  keduanya  terletak    dari  segi  dasar  pemberian  keuntungan  kepada nasabah,  dimana  perbankan  konvensional  menggunakan  dasar  suku  bunga didalam  memberikan  keuntungan  sedangkan  perbankan  syariah  menggunakan sistem  bonus  atau  bagi  hasil.  Giro  wadiah  dalam  sistem  perbankan  syariah dianggap sebagai titipan, namun dibolehkan institusi perbankan menggunakannya  untuk  kegiatan  investasi.  Kerugian  atau  keuntungan  dari dana  wadiah  tersebut  adalah  milik  dan  tanggung  jawab  perbankan,  tetapi apabila mendapat keuntungan, si penabung akan diberikan bonus. Secara teori, giro  syariah  ini  dibagi  dalam  dua  bentuk  yaitu  giro  wadiah  dan  giro mudharabah. (Karim, 2008).
Sumber  dana  perbankan  syariah  yang  kedua  adalah  tabungan  syariah.  Secara teori,  tabungan  syariah  terbagi  kedalam  dua  kelompok,  tabungan  wadiah  dan tabungan  mudharabah.  Sistem  atau  tehnis  penyimpanan  dan  penarikan  dalam
tabungan  syariah  sama  halnya  dengan  tabungan  dalam  perbankan konvensional.  Perbedaannya  terletak  pada  dasar  pemberian  keuntungan  atau return    kepada  nasabah,  dimana  return  perbankan  konvensional  berdasarkan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam bentuk bonus dan bagi hasil. 6 Pemberian  bonus  kepada  nasabah  tabungan  syariah  oleh  pihak  bank  biasanya berdasarkan kepada tiga metode yaitu, bonus atas dasar saldo terendah, bonus atas  dasar  saldo  rata-rata  harian  dan  bonus  atas  dasar  saldo  harian  (Karim, 2008).
Sumber  dana  yang  ketiga  perbankan  syariah  adalah  deposito  syariah  atau sering  dikenal  dengan  deposito  mudharabah.  Pengalaman  di  Indonesia menunjukkan bahwa sumber dana perbankan syariah yang terbesar berasal dari deposito  mudharabah,  dibandingkan  dengan  sumber  dari  giro  dan  tabungan syariah.  Deposito  mudharabah  dibagi  kedalam  dua  bentuk  mudharabah muthlaqah  dan  mudharabah  muqayyadah.  Deposito  mudharabah  muthlaqah adalah  deposito  dimana  nasabah  tidak  menentukan  penggunaan  dananya  itu, sedangkan deposito mudharabah muqayyadah adalah deposito dimana nasabah mengkhususkan  penggunaan  dana  depositonya  itu,  misalnya  untuk  sektor pertanian, peternakan atau kegiatan investasi tertentu lainnya.

## Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah
Tujuan  utama  dari  bank  syariah  adalah  memberikan  fasilitas  dan  pelayanan perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip,  ketentuan-ketentuan  dan praktek-praktek  Islami  (Haron,  1998).  Secara  garis  besar,  prinsip-prinsip syariah  yang  dijalankan  oleh  sistem  perbankan  syariah  dibagi  kedalam  empat katagori  yaitu profit  loss  sharing,  fee  based  principle,  free  services  principle dan ancillary  principle (Haron,  1998).  Pembiayaan  merupakan  kegiatan penting  dalam  operasional  perbankan  syariah,  dimana  implementasinya  itu mengikuti  katagori  pertama  dari  empat  katagori  prinsip-prinsip  syariah,  yaitu profit loss sharing.
Pembiayaan  adalah  nama  lain  dari  kredit  atau  pinjaman  sebagaimana  yang diterapkan  oleh  perbankan  konvensional.  Sama  halnya  dengan  perbankan konvensional,  pembiayaan  pada  sistem  perbankan  syariah  juga  terdiri  dari beberapa  jenis  produk.  Secara  garis  besar,  produk-produk  pembiayaan  yang diterapkan  oleh  perbankan  syariah  nasional  sekarang  ini  adalah  mudharabah,
6 Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  tabungan  syariah  di  bagi  dalam  dua  katagori, tabungan  wadiah  dan  tabungan  mudharabah.  Pembagian  keuntungan  kepada  nasabah  juga dibagi dalam dua bentuk, yaitu bonus dan bagi hasil, dimana bonus untuk tabungan wadiah dan bagi hasil untuk tabungan mudharabah.
murabahah, musyarakah, salam, istishna, ijarah dan qard. Tingkat atau jumlah pembiayaan  diantara  produk-produk  tersebut  berbeda  satu  sama  lain, tergantung kepada permintaan masyarakat atau kebijakan dari perbankan yang bersangkutan.
Secara internal, pembiayaan merupakan salah satu cara pihak perbankan untuk mendapatkan  keuntungan,  yang  nantinya  dibagi  kepada  nasabah  yang  sudah menabung  atau  menginvestasikan  uangnya  di  bank.  Perbankan  mempunyai kewajiban  disamping  memberikan  keamanan  atau  jaminan  kepada  nasabah, juga  tingkat  keuntungan    dari  tabungan  yang  disimpannya  itu  (M.  F.  Khan, 2003). Kedua variabel tersebut merupakan faktor terpenting keikutsertaan atau partisipasi  seseorang  nasabah  kepada  perbankan,  dengan  kata  lain  semakin perbankan    dapat  memberikan  kenyamanan  dan  keuntungan  kepada  nasabah maka semakin meningkat pula simpanan yang ditabung oleh masyarakat.
Secara praktek, ada tujuh jenis pembiayaan perbankan syariah, dan ketujuh ini dipraktekkan  oleh  industri  perbankan  syariah  nasional  sekarang  ini,  yaitu pembiayaan  mudharabah,  musyarakah,  murabahah,  akad  salam,  akad  istishna, akad  ijarah  dan  akad  qard 7 .  Namun  apabila  dilihat  dari  segi  penerapan  sistem bagi  hasil  profit  loss  sharing,  hanya  dua  produk  pembiayaan  yang  tergolong sistem bagi hasil PLS yaitu mudharabah dan musyarakah (Aggarwal & Yousef, 2000).
Pembiayaan  mudharabah  adalah  pembiayaan  dimana  bank  berfungsi  sebagai pihak penyedia dana atau modal, sedangkan pihak nasabah (investor) berperan memberikan  kontribusi  usaha  atau  jasa  dari  kegiatan  investasi.  Keuntungan yang  diperoleh  dari  hasil  mudharabah  dibagi  bersama  sesuai  dengan kesepakatan  awal,  tetapi  apabila  mengalami  kerugian,  pihak  investor (mudharib)  tidak  wajib  mengembalikan  modal  yang  diberikan  oleh  bank, artinya  apabila  mengalami  kerugian,  pihak  bank  akan  kehilangan  modal  yang diberikannya  itu,  sedangkan  investor  sendiri  tidak  mendapatkan  konpensasi atau  bayaran  apapun  dari  usaha  atau  jasa  yang  sudah  diberikan  (Aggarwal  & Yousef, 2000).
Pembiayaan  model  PLS  kedua  adalah  pembiayaan  musyarakah.  Pada prinsipnya  pembiayaan  musyarakah  hampir  sama  dengan  pembiayaan
7 Meskipun  jumlah  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  berjumlah  tujuh  macam,  namun hampir  semua  negara  yang  menerapkan  sistem  perbankan  syariah  memprioritaskan pembiayaannya  pada  produk  murabahah  atau  produk  mark  up,  termasuk  industri  perbankan syariah nasional. Malaysia adalah salah satu negara penggagas sistem ekonomi dan perbankan syariah, juga lebih banyak pembiayaannya itu dalam produk murabahah.
mudharabah  yaitu  dari  segi  bersama-sama  mendapatkan  keuntungan  atau kerugian.  Namun  pada  pembiayaan  musyarakah,  pihak  bank  dan  investor secara  bersama-sama  ikut  serta  memberikan  modal  dan  jasa  dalam  suatu kegiatan  investasi  atau  bisnis.  Apabila  terjadi  kerugian,  maka  kedua  pihak harus menanggung kerugian sesuai dengan proporsinya masing-masing.
Disamping  kedua  model  PLS  di  atas,  pembiayaan  dalam  sistem  perbankan syariah  juga  diberikan  dalam  bentuk  mark  up  atau  sering  dikenal  dengan produk pembiayaan murabahah. Secara historis, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Bangsa  Arab  pada  Abad  ke-9  Masehi (Aggarwal & Yousef, 2000). Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan dimana  pihak  bank  menjual  aset  atau  barang  kepada  seorang  nasabah  dengan suatu  tingkat  harga  ditambah  profit  dari  barang  atau  aset  tersebut.  Marginal profit  yang  ditentukan  di  awal  itu  merupakan  keuntungan  bagi  pihak perbankan,  yang  nantinya  dibagikan  kepada  nasabah  yang  menyimpan dananya.

## Profit Loss Sharing
Profit Loss Sharing (PLS) merupakan ciri khas dari sistem perbankan syariah, sekaligus  sebagai  pembeda  antara  sistem  perbankan  syariah  dengan  sistem perbankan  yang menerapkan bunga. Secara umum, sistem bagi hasil ini dapat diartikan  bahwa  antara  bank  dan  nasabah  secara  bersama-sama    menanggung dan  menerima  keuntungan  atau  kerugian  menurut  porsinya  masing-masing. Konsep PLS merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, artinya penerapannya itu tidak hanya terbatas pada sistem perbankan  saja  tetapi  juga  pada  setiap  bentuk  institusi  keuangan  dan  kegiatan bisnis lainnya. 8
Khan  dan  Mirakhor  (1989)  berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  perbankan Islam adalah perbankan yang menganut sistem kebersamaan, artinya depositor (penabung)  disamping  dianggap  sebagai  nasabah  juga  harus  diperlakukan sebagai shareholder dari  perbankan  tersebut.  Artinya,  setiap  depositor perbankan  syariah  tidak  dijamin  dengan  pemberian return atau  keuntungan yang  bersifat  nilai  nominal    yang  sudah  ditentukan  sebelumnya,  sebagaimana
8 Meskipun  sistem  bagi  hasil  PLS  merupakan  prinsip  yang  fundamental  dalam  sistem perbankan  syariah  namun  kebanyakan  bank-bank  Islam  dan  perusahan  investasi  tidak menerapkannya  secara  sempurna  sebagaimana  diharapkan,  dan  lebih  cenderung  menerapkan sistem mark up atau lebih dikenal dengan produk murabahah (Dar, 2002:2). Fenomena ini juga terjadi pada industri perbankan syariah nasional, dimana pembiayaan dalam bentuk murabahah (mark  up)  memegang  porsi  terbesar,  bahkan  melebihi  setengah,  dari  seluruh  pembiayaan perbankan syariah.
yang  dilakukan  oleh  sistem  perbankan  konvensional.  Konsekuensi  logisnya adalah  bahwa  setiap  nasabah  tidak  hanya  berhak  menerima  keuntungan  dari perbankan  saja,  tetapi  juga  berkewajiban  menanggung  kerugian  apabila perbankan tersebut mengalami kegagalan dalam investasi.
Para  pakar  perbankan  syariah  berpendapat  bahwa  diantara  produk-produk pembiayaan  perbankan  syariah  sekarang  ini,  hanya  dua  jenis  produk pembiayaan  yang  mengikuti  sistem  bagi  hasil  PLS,  yaitu  produk  mudharabah dan  musyarakah  (Dar  &  Presley,  2000).  Kedua  jenis  produk  pembiayaan  ini merupakan produk kerjasama investasi, dimana keduanya dapat menyebabkan dua  kemungkinan  hasil,  yakni  laba  atau  rugi.  Secara  prinsip  antara  kedua produk  ini  adalah  sama,  dimana  baik  pihak  bank  atau  nasabah  ikut  berperan atau berpartisipasi satu sama lain. Perbedaannya hanya terletak dari segi tehnis operasional    yaitu  menyangkut  dengan  model  pembiayaan  atau  penyertaan modal.  Modal  untuk  pembiayaan  mudharabah  sepenuhnya  ditanggung  oleh pihak bank, sedangkan pada pembiayaan musyarakah, pihak bank dan investor bersama-sama menyediakan modal.
Bagi perbankan syariah atau negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah, maka sistem bagi hasil dengan cara Profit Loss Sharing adalah sebagai penganti sistem bunga. Sekarang, ada tiga negara muslim  menerapkan sistem moneter  dan  keuangan  yang  sepenuhnya  berdasarkan  kepada  prinsip  syariah yaitu Sudan, Pakistan dan Iran. Ketiga negara tersebut menjadikan sistem bagi hasil PLS sebagai penganti variabel suku bunga. Sampai saat sekarang, hampir tidak  ditemukan  permasalahan  yang  krusial  dalam  stabilitas  ekonomi  negara- negara  tersebut  disebabkan  penerapan  sistem  PLS,  bahkan  sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kestabilan makroekonomi justru lebih terjamin dengan sistem tersebut.
Dalam  teori  moneter, tools  of  credit  control adalah  instrumen  yang  sangat penting  karena  fungsinya  didalam  mengatur  stabilitas  peredaran  uang  dan kegiatan investasi. Apabila dalam perbankan konvensional, suku bunga sebagai alat  pengontrol  kredit,  maka  dalam  sistem  perbankan  syariah  pengontrolan kredit  dilakukan  dengan  instrumen profit  sharing  ratio .  Dalam  sistem perbankan  non-bunga,  tingkat  penawaran  uang  dan  aktifitas  ekonomi  dapat diatur  dengan  profit  sharing  antara  pihak  bank  dengan  investor,  dan  antara pihak  bank  dengan  depositor.  Sehingga  dalam  hal  ini,  bank  sentral  sebagai otoritas  moneter  dapat  menentukan  dua  rasio  yaitu investments’  share  ratios dan depositors’ share ratios (Zangeneh & Ahmad, 1993). Rasio share investasi berfungsi  mengatur  aktifitas  ekonomi,  sedangkan  rasio  share  tabungan
(depositors’  share  ratio)  berfungsi  sebagai  instrumen  didalam  mempengaruhi peredaran uang.
Ada  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darrat  mengenai  pelaksanaan sistem  PLS  di  Iran  dan  Pakistan.  Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa penerapan  sistem  perbankan  yang  bebas  bunga  akan  membawa  kepada kestabilan  perputaran  uang  dan  juga    aggregat  moneter  lebih  terkontrol  dari sistem  perbankan  yang  menerapkan  sistem  bunga  (Darrat,  2002).  Darrat  juga berpendapat  bahwa  kestabilan  harga  akan  lebih  baik  dengan  menggunakan sistem  perbankan  non-bunga  atau  sistem  bagi  hasil  PLS.  Argumen  ini dikuatkan oleh (Chapra, 1985), dimana Beliau berpendapat bahwa sistem atau tingkat  suku  bunga  adalah  faktor  utama  yang  menyebabkan  kestabilan ekonomi.  Disamping  itu,  ada  penelitian    yang  dilakukan  oleh  Karim Eslamloueyan  dengan  menggunakan  GARCH  (sebuah  model  ekonometrika), menemukan  bahwa  di  Iran  bahwa  sistem  perbankan  baru  yang  diterapkan  di Iran  dan  mengurangi  inflasi  yang  tidak  menentu,  tetapi  gagal  menurunkan tingkat inflasi (Eslamloueyan, 2008).

## METODE PENELITIAN
Model  analisis  yang  digunakan  didalam  menganalisa  data  adalah  metode Ordinary  Least  Square  (OLS)  atau  metode  kuadrat  terkecil,  sedangkan pengolahan  data,  penulis  menggunakan  program  software  Shazame  Versi  10. Adapun  untuk  melihat  ada-tidaknya  pengaruh  Undang-Undang  Nomor  21 tentang  Perbankan  Syariah,  penulis  menggunakan  uji  Chow  Test.  Uji  Chow (Greene, 2008) dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :
𝐶𝑇 = (𝑆𝑆𝐸−𝑆𝑆𝐸1−𝑆𝐸𝐸2)/𝐾 (𝑆𝑆𝐸1+𝑆𝑆𝐸2)/(𝑁1+𝑁2−2𝐾) (1)
Dimana CT adalah uji statistik Chow, sedangkan SSE adalah Sum of Squared Errors dari penggalan sample baik periode pertama (sebelum UU) dan periode kedua (sesudah UU). N adalah jumlah sampel, sedangkan K adalah parameter. Pengambilan  keputusan  dengan  melihat  angka  CT,  dimana  apabila  CT  lebih kecil  dari  F(K,N1+N2-2K)  maka  disimpulkan  tidak  ada  perbedaan  parameter, atau  dengan  kata  lain  pemberlakuan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  skunder  yang berasal  dari  Statistik  Perbankan  Syariah,  Bank  Indonesia.  Jumlah    variabel yang  dianalisis  untuk  melihat  ada  tidaknya  pengaruh  Undang-Undang
Perbankan  Syariah    sebanyak  dua  variabel,  yaitu    DPK  dan  jumlah  nasabah. Variabel  DPK  dan  jumlah  nasabah    diambil  karena  dianggap  secara  teori keduanya dapat  mewakili  didalam  mengukur pertumbuhan industri perbankan syariah.

## HASIL PENELITIAN
Analisis  Uji  Chow  Test  terhadap  Pengaruh  Undang-Undang  Perbankan Syariah
Uji  Chow  atau Chow  Test pertama  sekali  diperkenalkan  oleh  Gregory  C. Chow,  seorang  ahli  ekonometrika,  sehingga  nama  test  tersebut  dinamakan dengan Chow Test . Salah satu fungsi dari Uji Chow  adalah untuk menguji ada tidaknya  suatu  perubahan  stuktural  didalam  sederetan  data  yang    diteliti. Misalnya seseorang peneliti ingin melihat adakah pengaruh kebijakan moneter pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  atau  adakah  pengaruh kebijakan penurunan harga terhadap daya beli masyarakat atau lain-lain. Uji ini sangat  berguna  karena  dapat  memberikan  gambaran  ada-tidaknya  pengaruh atau perubahan stuktural didalam suatu kondisi tertentu.
Adapun tujuan penerapan Uji Chow dalam penelitian ini adalah  untuk melihat ada  tidaknya  pengaruh  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  terhadap  pertumbuhan  perbankan  syariah  di Indonesia.    Menyangkut  dengan  indikator  pertumbuhan,  penulis  mengambil dua variabel penting dalam perbankan,  yaitu tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga  (DPK)  dan  jumlah  Nasabah  atau  jumlah  rekening  nasabah. 9 Uji  ini dilakukan  untuk  melihat  adakah  pengaruh  regulasi  perbankan  syariah  yang baru  itu  terhadap  pertumbuhan  DPK  masyarakat  dan  tingkat  partisipasi masyarakat terhadap perbankan syariah.
Data  yang  digunakan  untuk  uji Chow  Test baik  untuk  DPK  atau  Jumlah Nasabah adalah data tahun 2007 sampai dengan 2009, atau selama tiga tahun, dengan  rincian  1,5  tahun  sebelum  Undang-Undang  dan  1,5  sesudah  Undang- Undang.  Namun  data  tersebut  tidak  dibuat  dalam  bentuk  tahunan 10 ,  tetapi
9 Ada  beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  pertumbuhan  industri  perbankan syariah, yaitu jumlah pembiayaan, jumlah nasabah, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan lain- lain. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan uji Chow Test terhadap dua variabel saja yaitu Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Nasabah.
10 Apabila  dibuat  dalam  tahunan,    jumlah  N  hanya  3  karena  observasinya  selama  tiga  tahun (2007, 2008 dan 2009), sehingga tidak memenuhi persyaratan penggunaan analsis OLS, karena parameter  dalam  analisis  ini  berjumlah  3,  yaitu  DPK,  TBH  (Tingkat  Bagi  Hasil)  dan  BPRO (Biaya  Promosi).  Secara  statistik,  semakin  banyak  observasi  (N)  maka  akan  semakin  bagus
dalam  bentuk  catur  wulan  sehingga  jumlah  observasi  (N)  menjadi  12.  Ini dimaksudkan  supaya  memenuhi  persyaratan  yang  diharuskan  dalam  analisis regresi OLS (Ordinary Least Square/Kuadrat Terkecil), dimana jumlah N harus lebih besar dari jumlah parameter.    Analisis regresi ini menggunakan Program Satistika  Shazame  Versi  10.  Untuk  lebih  lengkapnya  perhatikan  hasil  dari  uji Chow Test berikut ini
Tabel 1. Hasil Uji Chow Test Dana Pihak Ketiga
RSS UR RSS R RSS 1 RSS 2 k 54,965 187,41 1,418 53,547 3 o RSS UR adalah Unrestricted Residual Sum of Squares
o RSS R adalah Restricted Residual Sum of Squares
o k, adalah jumlah parameter
o RSS 1 sebelum pemberlakuan UU
o RSS 2 sesudah pemberlakuan UU
Dengan menggunakan rumus CT (Chow Test) sebagaimana dicantumkan pada metode penelitian, didapat nilai CT sebesar 4,819. F-tabel untuk nilai degree of freedom  atau  derajat  kebebasan  3  dan  6  dengan  menggunakan  rumus (k, (n 1 + n 2 )-2k) adalah 9,779. Berdasarkan teori, bahwa apabila nilai CT lebih besar  dari  nilai  F-tabel,  disimpulkan  terjadinya  perubahan  struktural,  tetapi apabila  nilai  CT  lebih  kecil  dari  pada  F-tabel,  maka  disimpulkan  tidak terjadinya perubahan (Gujarati, 2004).
Data di atas menunjukkan bahwa nilai CT sebesar 4,819 adalah lebih  kecil dari nilai  F-tabel  sebesar  9,779,  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadinya perubahan  stuktural  dari  data  DPK  di  atas.  Atau  dengan  kata  lain  dapat disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  tidak  memberikan pengaruh  kepada  peningkatan  jumlah  dana  pihak  ketiga  (DPK) 11 perbankan syariah nasional.
Uji Chow  Test kedua  adalah  dari  segi  keikutsertaan  masyarakat  terhadap perbankan  syariah.  Indikator  keikutsertaan  masyarakat,  penulis  mengambil
hasil estimasinya.
11 Data DPK yang diregresi adalah  DPK yang berasal dari Deposito Mudharabah mulai tahun 2007  sampai  dengan  2009,  sedangkan  yang  berasal  dari  sumber  Giro  Wadiah  dan  Tabungan Syariah  tidak  dimasukkan.  Alasan  pertama  adalah  dana  yang  berasal  dari  Deposito Mudharabah jauh lebih besar dari dua sumber dana lainnya, sehingga dianggap dapat mewakili. Alasan  kedua  adalah  untuk  menghindari  bias,  karena  data  selain  Deposito  Mudharabah  tidak diperoleh dengan lengkap setiap tahunnya.
variabel jumlah nasabah atau jumlah rekening nasabah, karena semakin banyak nasabah  mengindikasikan  semakin  baik  partisipasi  masyarakat.  Untuk  lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Chow Test Jumlah Nasabah
RSS UR RSS R RSS 1 RSS 2 K 7,8535 1,5178 1,0618 0,456 3
Dengan nilai k sama dengan 3, dan nilai n 1 +n 2 sama dengan 12 maka didapat nilai CT atau Chow Test sebesar 8,348. Nilai F-tabel untuk derajat kebebasan atau df (3,6) adalah 9,779.  Ini  berarti bahwa nilai  CT lebih kecil dari nilai  F- tabel,  sehingga  secara  statistik  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadinya perubahan struktural selama data yang ditampilkan itu. Atau dengan kata lain, bahwa  keberadaan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  tersebut  tidak berpengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan jumlah nasabah.
Berdasarkan  kedua  hasil  uji  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dikeluarkannya Undang-Undang  Perbankan  Syariah  tidak  memberikan  dampak  terhadap pertumbuhan  jumlah  nasabah  dan  jumlah  dana  pihak  ketiga  (DPK)  pada industri  perbankan  syariah  nasional.  Atau  dengan  kata  lain,  ada  tidaknya regulasi  tersebut,  peningkatan  DPK  dan  Jumlah  Nasabah  tidak  mengalami perubahan  apapun.  Fenomena  seperti  ini  sudah  barang  tentu  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, baik dari segi undang-undang itu sendiri atau karena beberapa faktor eksternal lainnya.
Dari  segi  undang-undang,  penulis  berpendapat  bahwa  regulasi  itu  hanya bersifat  normatif  saja,  artinya  tidak  adanya  suatu  kewajiban  atau  semacam anjuran  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  atau menabung pada bank-bank syariah. Undang-undang tersebut hampir tidak ada satu  pasal  pun  yang  mewajibkan  atau  menganjurkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  pada  perbankan  syariah,  termasuk  bagi  ummat  Islam  sekalipun. Oleh  karena  tidak  mengikat,  maka  tidak  memberikan  pengaruh  kepada  kedua variabel di atas. Alasan kedua adalah kurangnya sosialisasi regulasi perbankan syariah  itu  kepada  masyarakat  sehingga  mereka  tidak  mengetahui keberadaannya.  Ketidaktauan  masyarakat  mengakibatkan  regulasi  itu  tidak memberikan pengaruh apapun bagi pertumbuhan perbankan syariah, khususnya didalam pertumbuhan jumlah DPK dan jumlah nasabah.

## Jumlah Nasabah Perbankan Syariah
Salah  satu  indikator    penting    didalam  mengukur    tingkat  partisipasi masyarakat  terhadap  industri  perbankan  termasuk  perbankan  syariah  adalah jumlah  nasabah 12 .  Artinya,  semakin  banyak  jumlah  nasabah  mengindikasikan bahwa  perbankan  tersebut  semakin  diminati  oleh  masyarakat,  begitu  juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah nasabah maka semakin tidak diminati oleh masyarakat.    Dari  segi  masyarakat,    keikutsertaan  mereka  didalam  perbankan syariah  juga  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  baik  secara  internal  atau eksternal.  Kenyamanan  dan  kepercayaan  masyarakat  adalah  diantara  faktor eksternal yang sangat menentukan partisipasinya terhadap perbankan syariah.
Data perbankan syariah menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2006 s/d  2010),  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  industri  perbankan  syariah meningkat dengan baik. Jumlah nasabah pada BankUmum Syariah (BUS) dan Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  pada  tahun  2006  sebanyak  1,39  juta  nasabah, meningkat  menjadi  5,26  juta  pada  tahun  2010  (Bulan  Agustus).  Pertumbuhan tersebut  lebih  kurang  mencapai  70  persen  setiap  tahunnya.  Perhatikan  tabel berikut ini.
Grafik 1. Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS

## Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Apabila  dilihat  dari  trend  pertumbuhan,  jumlah  nasabah  pada  perbankan syariah  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik  sebelum  atau  sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, perlu
digarisbawahi  bahwa  tidak  ada  perubahan  dalam  peningkatan  jumlah  nasabah karena  diberlakukannya  regulasi  tersebut.  Ini  dapat  dilihat  pada  Grafik  1  di atas, dimana garis pertumbuhannya itu tidak ada perubahan pada titik 2008.3 13 .
12 Secara praktek, jumlah nasabah yang diukur untuk mengetahui partisipasi masyarakat terbagi kedalam tiga katagori, yaitu nasabah giro wadiah, tabungan syariah dan deposito syariah.
13 Undang-Undang  Perbankan  Syariah  mulai  berlaku  pada  Catur  Wulan  ke-3  Bulan  Agustus
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 20 06.2 20 06.3 20 06 .4 20 07.1 20 07.2 20 07.3 20 07.4 20 08.1 20 08.2 20 08.3 20 08.4 20 09.1 20 09.2 20 09 .3 20 09.4 20 10.1 20 10.2 20 10.3 Jumlah Nasabah 2006.2 2006.3 2006.4
2007.1 2007.2
Fenomena ini sesuai dengan analisis statistik dengan menggunakan Chow Test, dimana  hasil  ujinya  menunjukkan  tidak  terjadinya  perubahan  struktural  pada jumlah nasabah sesudah Undang-Undang Perbankan Syariah. Atau dengan kata lain,  tidak  ada  peningkatan  atau  pengurangan  nasabah  pada  waktu  tersebut. Trend  pertumbuhan  jumlah  nasabah  perbankan  syariah  sebelum  dan  sesudah Undang-Undang Perbankan Syariah secara terpisah dapat dilihat pada Grafik 2 dan 3.

## Grafik 2. Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS
Sebelum UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 3. Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia 2008, sehingga ditulis 2008.3. Data di atas dimulai sejak Catur Wulan ke-2 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2006.22006.32006.42007.12007.22007.32007.42008.12008.2 Oran g Jumlah Nasabah 2006.2 2006.3 2006.4
2007.1 2007.2
2007.3 2007.4 2008.1 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 Or an g Jumlah Nasabah 2008.3 2008.4 2009.1
2009.2 2009.3 2009.4 2010.1 2010.2
Dari  Grafik    3  di  atas  terlihat  dengan  jelas  bahwa  trend  garis  jumlah  nasabah mengikuti  trend  jumlah  nasabah  pada  grafik  sebelumnya  atau  sebelum diberlakukannya regulasi perbankan syariah. Ini jelas, bahwa secara grafikpun terbukti  bahwa  undang-undang  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan jumlah nasabah.

## Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
Instrumen  penting  lainnya  didalam  melihat  tingkat  pertumbuhan  dan perkembangan    suatu  perbankan,  selain  indikator  jumlah  nasabah,  adalah tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Melihat kepada perkembangan jumlah  DPK  perbankan  syariah  nasional,  terlihat  bahwa  pertumbahan  jumlah dana  DPK  industri  perbankan  syariah  nasional  tumbuh  secara  signifikan  dari tahun ke tahun. 14
Dari  data  Grafik  4  terlihat  bahwa  dari  tahun  ke  tahun  (sejak  tahun  2006), jumlah  DPK  perbankan  syariah  tumbuh  dengan  baik.  Pada  tahun  2006 (Caturwulan  ke-2)  jumlah  DPK  sekitar  16,  43  trilyun  rupiah,  meningkat menjadi 60,9 trilyun rupiah pada Bulan Agustus  2010. Apabila dirata-ratakan, peningkatan jumlah DPK tersebut mencapai 65-70 persen pertahun.

## Grafik 4. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Disamping itu, Grafik 4 di atas juga menggambarkan dengan jelas bahwa tidak ada perubahan trend jumlah DPK antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Ini  menunjukkan  bahwa  regulasi
14 Data  yang  ditampilkan  pada  grafik  di  atas  adalah  data  tentang  DPK  BUS  dan  UUS,  yang berasal dari sumber giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah.
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 20 06.2 20 06.3 20 06.4 20 07.1 20 07.2 20 07.3 20 07.4 20 08.1 20 08.2 20 08.3 20 08.4 20 09.1 20 09.2 20 09.3 20 09 .4 20 10.1 20 10.2 20 10.3 2006.2 2006.3 2006.4
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4
perbankan  syariah  tersebut  tidak  mempunyai  pengaruh  sama  sekali  terhadap pertumbuhan  jumlah  dana  DPK,  atau  dengan  kata  lain,  ada  tidaknya  undang- undang  tersebut,  jumlah  DPK  tetap  seperti  adanya.  Realita  ini  sudah  diuji dengan  menggunakan  uji  statistik Chow  Test sebagaimana  pada  pembahasan sebelumnya.
Secara  lebih  jelas,  keadaan  pertumbuhan  dana  DPK  sebelum  dan  sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah diperlihatkan pada Grafik 5 dan 6.
Grafik 5. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS Sebelum UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 6. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS
Sesudah UU Perbankan Syariah Sumber : Bank Indonesia 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3
2009.4
2010.1
Apabila melihat kepada kedua grafik di atas, maka nampak dengan jelas trend pertumbuhan  jumlah  dana  DPK  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan.  Garis pertumbuhan  DPK  pada  periode  sesudah  undang-undang  sama  dengan  garis pertumbuhan  pada  periode  sebelumnya.  Ini  artinya,  undang-undang  tersebut tidak  memberikan  pengaruh  apapun  terhadap  pertumbuhan  dana  DPK  pada industri perbankan syariah nasional.

## Pembiayaan dan Penerapan Sistem Profit Loss Sharing
Pembiayaan  adalah  suatu  instrumen  penting  didalam    mengukur  baik  atau tidaknya  suatu  perbankan.  Apabila  dalam  sistem  perbankan  konvensional dikenal  dengan  istilah  LDR  (Loan  to  Deposit  Ratio),  maka    dalam  perbankan syariah  ukuran  tersebut  dikenal  dengan  FDR  atau  Financing  to  Ratio.  FDR adalah  suatu  ukuran  untuk  melihat  rasio  antara  pembiayaan  yang  diberikan dengan Dana Pihak Ketiga atau dana yang ditabung oleh masyarakat.
Dari  segi  prosentase,  pembiayaan  pada  industri  perbankan  syariah  tumbuh secara  signifikan  dari  tahun  ketahun,  khususnya  dalam  lima  tahun  terakhir. Grafik  7  memperlihatkan  bahwa  pada  caturwulan  ke-2  tahun  2006,  jumlah pembiayaan  mencapai  18,  1  trilyun  rupiah,  meningkat  menjadi  60,27  trilyun pada  Bulan  Agustus  2010.  Ini  artinya,  selama  periode  tersebut,  rata-rata pertumbuhan  pembiyaan  perbankan  syariah  mencapai  60  persen  per  tahun. Suatu angka yang sangat fantastik.
Grafik 7. Perkembangan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS

## Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Disamping  memaparkan  tingkat  pertumbuhan  pembiayaan,  Grafik  7  juga mengambarkan  tentang  hubungan  antara  Undang-Undang  Perbankan  Syariah
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 20 06.2 20 06.3 20 06.4 20 07.1 20 07.2 20 07.3 20 07.4 20 08.1 20 08.2 20 08 .3 20 08.4 20 09.1 20 09.2 20 09.3 20 09.4 20 10.1 20 10.2 20 10.3 2006.2 2006.3 2006.4
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4
dengan  pertumbuhan  pembiayaan.  Grafik  tersebut  mengindikasikan  bahwa tidak ada pengaruh regulasi  perbankan syariah tersebut  terhadap pertumbuhan pembiayaan.  Ini  dapat  dilihat  dari  perjalanan  trend  pembiayaan  sesudah undang-undang,    dimana  trend  tersebut  mengikuti  trend  sebelum  undang- undang.
Untuk  lebih  jelasnya  laju  pembiayaan  sebelum  dan  sesudah  undang-undang diperlihatkan pada Grafik 8 dan 9.
Grafik 8. Perkembangan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS Sebelum UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 9. Perkembangan Jumlah Pembiayaan  BUS dan UUS Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Disamping  melihat  tinggi  rendahnya  laju  pertumbuhan  pembiayaan,  ada    hal lain yang sangat urgen untuk diteliti berkenaan dengan operasional perbankan syariah,  yaitu  implementasi  sistem  bagi  hasil  Profit  Loss  Sharing  atau  PLS.
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4
2010.1
Sebagaimana diketahui bahwa sistem bagi hasil PLS merupakan prinsip utama yang  fundamental  bagi  perbankan  syariah,  sekaligus  sebagai  ukuran  untuk melihat  tinggi  rendahnya  tingkat  implementasi  nilai-nilai  syariah  suatu perbankan.  Para  pakar  perbankan  syariah  sepakat  bahwa  ukuran  PLS  itu terletak  pada  dua  produk  yaitu  produk  mudharabah  dan  produk  musyarakah. Artinya  sejauhmana  perbankan    memberikan  pembiayaan  dalam  produk mudharabah  dan  musyarakah,  sejauh  itulah  perbankan  tersebut  menerapkan sistem  PLS.  Grafik  berikut  ini  memberikan  gambaran  dan  perbandigan penerapan sistem PLS dengan sistem mark up pada industri perbankan syariah.
Grafik 10. PLS dan Murabahah pada BUS dan UUS Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah
Sumber : Bank Indonesia
Ada dua garis pada grafik di atas, yaitu garis laju pembiayaan murabahah dan garis pembiayaan produk PLS atau produk mudharabah dan musyarakah. Garis pembiayaan produk murabahah atau sistem mark-up selalu berada di atas garis pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Ini berarti bahwa industri perbankan syariah  di  Indonesia  didominasi  oleh  pembiayaan  yang  menggunakan  sistem mark-up,  bukan    sistem  bagi  hasil  PLS.  Data  perbankan  syariah  nasional menunjukkan bahwa pembiayaan dalam produk murabahah melebihi setengah dari total pembiayaan perbankan syariah, baik pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Pembiayaan Syariah.
Selanjutnya,  berkenaan  dengan  peran  Undang-Undang  Perbankan  Syariah didalam menerapkan sistem bagi hasil PLS, ternyata tidak ada sama sekali. Ini dapat  dilihat  bahwa  trend  penerapan  sistem  PLS  pada  grafik  di  atas  ternyata tidak  berbeda  baik  sebelum  atau  sesudah  diberlakukannya  Undang-Undang Perbankan Syariah.
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 20 06.2 20 06.3 20 06 .4 20 07.1 20 07.2 20 07.3 20 07.4 20 08.1 20 08.2 20 08.3 20 08.4 20 09.1 20 09.2 20 09.3 20 09.4 20 10.1 20 10.2 20 10.3 PLS Murabahah

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Salah  satu  kesimpulan  terpenting  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan perbankan  syariah  nasional,  terutama  dalam  hal  tingkat  pertumbuhan  jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah rekening nasabah atau tingkat partisipasi masyarakat.    Ini  artinya,  bahwa  ada  atau  tidaknya  undang-undang  tersebut tidak  berpengaruh  apapun  terhadap  pertumbuhan  DPK  dan  tingkat  partisipasi masyarakat.  Pertumbuhan  jumlah  dana  atau  simpanan  yang  mengendap  atau tersimpan  pada  industri  perbankan  syariah  juga  tidak  berpengaruh  secara signifikan dengan dikeluarkannya regulasi perbankan syariah tersebut.
Kesimpulan  kedua  adalah  bahwa  tingkat  pembiayaan  yang  diberikan  oleh perbankan syariah sebagai fungsi intermediasinya, tidak mengalami perubahan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Maksudnya, bahwa dikeluarkannya  regulasi  tersebut  tidak  memberikan  andil  apapun  terhadap pertumbuhan  pembiayaan  pada  industri  perbankan  syariah  nasional. Pertumbuhan jumlah pembiayaan atau kredit (istilah perbankan konvensional) tidak  mengalami  perubahan  yang  berarti  setelah  diundangkannya  peraturan perbankan  syariah  tersebut.  Ini  artinya,  ada  atau  tidaknya  Undang-Undang Perbankan  Syariah,  pertumbuhan  pembiayaan  pada  bank-banka  syariah  tetap mengikuti trend atau alur sebelumnya.
Kesimpulan  terakhir  adalah  berkenaan  dengan  tingkat  penerapan  sistem  bagi hasil PLS (Profit Loss Sharing). Sistem bagi hasil PLS yang merupakan prinsip fundamental  dalam  sistem  perbankan  syariah,  tidak  mengalami  perubahan apapun  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Artinya, ada  atau  tidaknya  regulasi  baru  itu  tidak  berpengaruh  apapun  terhadap peningkatan penerapan sistem bagi hasil  PLS pada industri perbankan syariah nasional. Atau dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak menyentuh sisi- sisi fundamental dari sistem perbankan syariah itu sendiri, yaitu salah satunya menganut sistem bagi hasil Profit-Loss Sharing.
Rekomendasi  pertama  adalah  berkenaan  dengan  peran  pemerintah  kedepan. Diharapkan pemerintah terus meningkatkan perhatiannya dalam pengembangan industri perbankan syariah sebagaimana yang dilakukan selama ini, salah satunya dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah.
Rekomendasi  yang  kedua  adalah  berkenaan  dengan  Undang-Undang Perbankan Syariah. Maksudnya, pemerintah dipandang perlu merevisi kembali
regulasi  tersebut,  karena  dipandang  masih  mengandung  kelemahan  dan kekurangan.  Diharapkan  dengan  revisi  tersebut,    pertumbuhan  dan perkembangan industri  perbankan syariah kedepan berjalan dengan pesat  baik dari segi kuantitas, seperti jumlah DPK, jumlah nasabah atau dari segi kualitas, seperti  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah  atau  penerapan  sistem  bagi hasil PLS.
Oleh  karena  penerapan  sistem  perbankan  syariah  merupakan  pekerjaan  yang sangat  berat  dan  membutuhkan  kerja  keras  semua  pihak,  maka  diharapkan kepada masyarakat sebagai stakeholder untuk terus ikut serta dan berpartisipasi didalam  pengembangan  perbankan  syariah.  Begitu  juga  hal  dengan  pelaku perbankan  syariah  sendiri,  meskipun  industri  perbankan  bagian  dari  kegiatan bisnis,  namun  hendaknya  harus  selalu  serius,  konsisten  dan  senantiasa menerapkan  sistem  dan  prinsip-prinsip    syariah  dalam  operasional  perbankan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Aggarwal,  Rajesh K, &  Yousef, Tarik. (2000).  Islamic Banks and  Investment Financing. Journal of Money, Credit and Banking, 32 (1), 93-120.
Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System . Leicester: The Islamic Foundation.
Dar, Humayon A. , & Presley, John R. (2000). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic  Banking:  Management  and  Control  Imbalances .  Paper presented  at  the  Economic  Research  Paper  No.  00/24,  Loughborough University.
Darrat,  A.  F.  (2002).  The  Relative  Efficiency  of  Interest-Free  Monetary System:  Some  Empirical  Evidence. The  Quarterly  Review  of Economics and Finance, 42 , 747–764.
Eslamloueyan, Karim.  (2008). The Effect  of an  Interest-Free Banking System on  Level  and  Volatility  of  Inflation:  A  Garch  Model. Applied Economics Letters, 15 , 879-882.
Gujarati,  Damonar.  (2004). Basic  Econometrics (Fourth  Edition  ed.).  USA: McGraw-Hill Companies.
Haron,  Sudin.  (1998).  A  Comparative  Study  of  Islamic  Banking  Practices.
J.KAU: Islamic Economics, 10 , 23-50.
40 Khalidin | Prospek Pengembangan Perbankan Syariah_
Kahf,  Monzer.  (2004). Success  Factors  of  Islamic  Bank,  Based  on  a  Study  of the  Actual  Conduct  of  Some  Islamic  Banks .  Paper  presented  at  the Simposium Perbankan dan Keuangan Islam Brunei Darussalam.
Karim,  Adiwarman  A.  (2008). Bank  Islam,    Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan ( Edisi Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Khan,  Mohsin  S.,  &  Mirakhor,  Abbas.  (1989).  The  Financial  System  and Monetary Policy in an Islamic Economy. J.KAU Islamic Economics, 1 ,
39-57.
Khan,  Muhammad  Fahim.  (2003).  Guaranteeing  Investment  Deposits  in Islamic Banking System. J.KAU Islamic Economics, 16 , 45-52.
McLeod, Ross H (2004). Dealing with Bank System Failure: Indonesia, 1997- 2003. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40 (1), 95-116.
Zangeneh,  Hamid,  &  Ahmad,  Salam.  (1993).  Central  Banking  in  an  Interest-
Free Banking System. J.KAU Islamic Economics, 5 , 25-36.