## POLITIK HUKUM SUMBER DAYA ALAM

## Herdiansyah Hamzah
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman herdihamzah@gmail.com
Abstract
Legal  policy  of  natural  resource  are  the  principles  of  natural  resource management  that  are  used  as  the  official  policy  line  of  the  State  on  law,  in  the context  of  the  formation  and  enforcement  of  the  law  in  the  field  of  natural resources,  to  achieve  the  goal  of  the  greatest  prosperity  of  the  people,  as mandated by Article 33 paragraph (3 ) 1945 Constitution which states that, "The earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people".  Legal policy of natural resource in  the effort  to  achieve the goals of  the  prosperity of  the people, is  not only about the duties and responsibilities of the State in realizing welfare for its citizens,  but  also  ensuring  that  access,  distribution,  and  benefits  of  natural resource management, can be given to every head citizen, without exception.

## Key Word: legal policy, natural resource

## Abstrak
Politik  hukum  sumber  daya  alam  adalah  prinsip-prinsip  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  dijadikan  garis  kebijakan  resmi  Negara  tentang  hukum, dalam  rangka  pembentukan  dan  penegakan  hukum  dibidang  sumber  daya  alam, untuk  mencapai  tujuan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  yang diamanatkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “ Bumi  dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat ”.  Politik  hukum  sumber daya  alam  dalam  makna  upaya  pencapain  tujuan  sebesar-besar  kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggungjawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan  bagi  warga  negaranya,  tetapi  juga  memastikan  agar  akses, distribusi,  dan  manfaat  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dapat  diberikan  kepada setiap kepala warga negara, tanpa terkecuali.

## Kata Kunci: politik hukum, sumber daya alam

## PENDAHULUAN
Politik  hukum  sesungguhnya  mensyaratkan  tujuan  dan  cita-cita  yang hendak  dicapai.  Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari 1 ,  menjelaskan  bahwa, secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu “ rechtspolitiek ”, yang merupakan bentukan dari dua  kata recht dan politiek .  Dalam  kamus  bahasa  Belanda  yang  ditulis  oleh  van der  Tas,  sebagaimana  dikutip  oleh  Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari,  kata politiek mengandung  arti beleid .  Kata  beleid  sendiri  dalam  bahasa  Indonesia berarti kebijakan ( policy ). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara  singkat  berarti  kebijakan  hukum 2 .  Kebijakan  sendiri  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  diartikan  sebagai  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan  cara  bertindak 3 .  Dari  peristilahan  tersebut,  maka  politik  hukum  secara sederhana dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar  rencana  dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dibidang hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah kebijakan sendiri kerap  kali  dipakai  secara  bergantian  dengan  istilah  kebijaksanaan,  dimana  kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama.
Girindro  Priggodigdo  dalam  Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari 4 , memberikan  penjelasan  menarik  mengenai  kebijakan  ini.  Ia  membedakan pengertian  antara  istilah  kebijaksanaan  ( policy;  beleid )  dan  kebijakan  ( wisdom; wijsheid ). Menurut Pringgodigdo, kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dibidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang  dikehendaki.  Orientasinya  pada  pembentukan  dan  penegakan  hukum  masa kini  dan  masa  depan.  Adapun  kebijakan  adalah  tindakan  atau  kegiatan  seketika ( instant  decision )  melihat  urgensi  serta  situasi/kondisi  yang  dihadapi,  berupa pengambilan keputusan dibidang hukum  yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau  keputusan  tertulis  atau  lisan,  yang  antara  lain  berdasarkan kewenangan/kekuasaan  diskresi  ( discrecionary  power/freies  ermessen ).  Namun demikian,  istilah  keduanya  kerap  kali  disamakan  dalam  tataran  praktek.  Oleh
1 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.19.
2 Ibid,-. hlm.21-22.
3 Sumber  : http://kbbi.web.id/bijak Diakses  pada  tanggal  11  Februari  2017  Pukul  11.32 WIB.
4 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op-cit . hlm.24-25.
karena  itu,  dari  penjelasan  tersebut,  maka  politik  hukum  secara  etimologis  dapat diartikan sebagai kebijaksanaan/kebijakan hukum atau legal policy .
Dalam  kerangka  memahami  politk  hukum,  pertanyaan  berikutnya  yang mengemuka  adalah,  jika  dilihat  dari  hubungan  kausalitas,  manakah  yang determinan  satu  sama  lain?  Apakah  hukum  yang  mempengaruhi  politik,  ataukah politik  yang  mempengaruhi  hukum?  Menurut  Daniel  S.  Lev 5 ,  tempat  hukum didalam  Negara  –  apakah apakah lebih banyak mempengaruhi politik, atau lebih banyak  dipengaruhi  politik  –  tergantung  pada  keseimbangan  politik,  definisi kekuasaan, evolusi ideology politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Maka untuk memahami  hubungan  antara  politik  dan  hukum  di  Negara  manapun  perlu dipelajari  latar  belakang  kebudayaan,  ekonomi,  kekuatan  politik  di  dalam masyarakat, keadaan kelembagaan Negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukum itu sendiri.
Politik hukum pada perkembangannya, kerap kali diletakkan sebagai frase kalimat  untuk  menjelaskan  dan  memahami  apa  yang  menjadi  dasar  dari  suatu kebijakan disektor tertentu. Salah satunya adalah kebijakan disektor sumber daya alam  ( natural  resource ).  Kebijakan  disektor  sumber  daya  alam  (SDA),  penuh dengan  dinamika,  dimana  banyak  aspek  yang  mempengaruhi  setiap  kebijakan disektor  SDA  tersebut.  Mulai  dari  aspek  ekonomi,  politik,  hukum,  sosial  dan budaya.  Dengan  demikian,  dibutuhkan  suatu  kerangka  pemikiran,  bagaimana sesungguhnya  politik  hukum  SDA  itu?  Tulisan  ini  akan  berusaha  memberikan uraian secara teoritis, apa yang dimaksud dengan politik hukum SDA, dan sejauh mana  ruang  lingkupnya  yang  membatasi  dengan  sektor  lainnya.  Dengan demikian,  akan  diperoleh  definisi  dan  pengertian  yang  sederhana  tentang  politik hukum SDA.

## PEMBAHASAN

## A. Teori Politik Hukum
Menurut  Moh.  Mahfud  MD 6 ,  setidaknya  ada  tiga  jawaban  yang  dapat menjelaskan  relasi  antara  antara  poltik  dan  hukum  ini. Pertama ,  hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan
5 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  Di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Pustaka  LP3ES  Indonesia, 1990), hlm.xxi-xxii.
6 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di  Indonesia  (Cetakan  ke-4) ,  (Jakarta  :  Rajawali Pers, 2011), hlm.16.
harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum. Kedua ,  politik  determinan  atas  hukum karena  hukum  merupakan  hasil  atau  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik yang  saling  berinteraksi  dan  (bahkan)  saling  bersaingan. Ketiga ,  politik  dan hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  berada  pada  posisi  yang  derajat determinasinya  seimbang  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  meskipun hukum  merupakan  produk  keputusan  politik,  tetapi  begitu  hukum  ada  maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Padmo  Wahjono  sebagaimana  dikutip  oleh  Moh.  Mahfud  MD 7 ,  mengatakan bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk.  Moh.  Mahfud  MD  sendiri memberikan  pengertian  politik  hukum  sebagai  “ legal  policy  atau  garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai tujuan Negara ” 8 . Lebih lanjut menurut Mahfud MD, cakupan studi politik hukum sekurang-kurangnya  memuat  tiga  hal,  yakni  : Pertama ,  kebijakan  Negara  (garis resmi)  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Kedua , latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya  (poleksosbud)  atas  lahirnya  produk  hukum.  Dan Ketiga ,  penegakan hukum didalam kenyataan lapangan 9 .
Konsepsi  Mahfud  MD,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Zainal  Arifin Mochtar 10 ,  bahwa  dalam  melihat  politik  hukum  dalam  kaitan  pembentukan peraturan  dapat  dikatakan  bahwa  ada  tiga  konsepsi  politik  hukum. Pertama , adalah  cita  atau  cetak  biru  yang  diharapkan  dari  pembentukan  hukum  tersebut. Politik  hukum  sebagai  cita  pembentukan  hukum. Kedua ,  proses  politik  dengan berbagai  dinamika  yang  yang  melatari  pembentukan  hukum  tersebut.  Politik hukum  sebagai  proses  pembentukan  hukum. Ketiga ,  cara  atau  mekanisme  untuk menjaminkan  apa  yang  dirumuskan  tersebut  bisa  dilaksanakan.  Politik  hukum sebagai  sarana  untuk  mengimplementasikan  apa  yang  dibangun  oleh  aturan hukum.
7 Ibid,- , hlm.1.
8 Ibid,-.
9 Ibid,-, hlm. 3-4.
10 Zainal  Arifin  Mochtar, Penataan  Lembaga  Negara  Independen  Setelah  Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , (Yogyakarta : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012), hlm.96.
Satjipto  Rahardjo 11 ,  mendefiniskan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dan  hukum tertentu  dalam  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  latar  belakang  beliau  yang  begitu mendalami  ilmu  sosiologi  hukum,  maka  defenisi  politik  hukum  yang  lebih menitik beratkan kepada cenderung sosiologis tersebut, adalah sesuatu yang tidak mengherankan.  Lebih  lanjut  menurut  Rahardjo 12 ,    terdapat  beberapa  pertanyaan mendasar  yang  muncul  dalam  studi  politik  hukum,  yaitu  :  Pertama,  tujuan  apa yang  hendak  dicapai  dengan  sistem  hukum  yang  ada.  Kedua,  cara-cara  apa  dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan  itu  sebaiknya  dilakukan.  Dan  Keempat,  dapatkah  dirumuskan  suatu pola  yang  baku  dan  mapan,  yang  bisa  membantu  kita  memutuskan  proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuab tersebut secara baik.
Sementara  itu,  Bellefroid  dalam  Latif  dan  Ali 13 ,  menjelaskan  bahwa  politik hukum  adalah  bagian  dari  ilmu  hukum  yang  meneliti  perubahan  hukum  yang berlaku  yang  harus  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntutan  baru  kehidupan masyarakat.  Jika  kita  telaah  secara  mendalam,  sesungguhnya  esensi  utama  dari politik  hukum  adalah  fleksibilitas  dalam  cara  dan  metode  berpikir.  Dimana Negara dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan keadaan-keadaan sosial yang senantiasa  berubah  dan  tentu  saja  mempengaruhi  perkembangan  hukum.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  Utrecht  mengutarakan  bahwa  politik  hukum  menentukan hukum  yang  seharusnya.  Politik  hukum  berusaha  membuat  kaidah-kaidah  yang akan  menentukan  bagaimana  seharusnya  manusia  bertindak.  Politik  hukum menyelidiki  perubahan-perubahan  apa  yang  harus  diadakan  dalam  hukum  yang sekarang  berlaku  supaya  menjadi  sesuai  dengan  kenyataan  sosial  ( sociale werkelijkheid ) 14 .
Bernard  L.  Tanya,  berpendapat  bahwa  karena  politik  hukum  adalah menyangkut  cita-cita/harapan,  maka  harus  ada  visi  terlebih  dahulu.  Visi  hukum, tentu  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu,  dan  dalam  jalur  visi  itulah  bentuk  dan  isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi titik-tolak politik hukum, adalah visi hukum. Berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format bentuk
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.352.
12 Ibid .-, hlm.352-353.
13 Latif dan Ali, Politik Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.6.
14 Ibid .-, hlm.7.
dan  isi  hukum  yang  dianggap  capable  untuk  mewujudkan  visi  tersebut 15 .  Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari 16 , memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijakan  dasar  penyelenggara  Negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang dan  telah  berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dimasyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan.
Menurut  Muhadar  dalam  Bernhard  Limbong,  politik  hukum  sekurang- kurangnya  mengakomodasi  tiga  aspek,  yang  mencakup  :  pertama,  pembangunan hukum  yang  berintikan  pembuatan  materi-materi  hukum  agar  sesuai  dengan kebutuhan  pembangunan.  Kedua,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada termasuk  penegakan  supremasi  hukum  sesuai  fungsi-fungsi  hukum,  penegakan fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak  hukum.  Dan  ketiga,  proses pembangunan hukum dan pelaksanaannya harus menunjukkan peranan, sifat, dan orientasi hukum dibangun dan ditegakkan 17 . Benhard Limbong sendiri meberikan penjelasan  bahwa  substansi  dari  politik  hukum  itu  adalah  kebijaksanaan  hukum terkait  pembangunan  dan  perombakan  hukum  dalam  rangka  mewujudnyatakan apa yang menjadi tujuan Negara. Dengan kata lain, politik hukum itu merupakan langkah dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara (pemerintah yang berkuasa)  dalam  rangka  menciptakan  system  hukum  nasional  guna  mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara 18 .
Dari beberapa pendapat mengenai politik hukum tersebut, terdapat pengertian yang  berbeda  dan  bervariasi.  Namun  dari  pendapat-pendapat  tersebut,  terdapat substansi  yang  sama.  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  sebagaimana  dikutip  oleh Moh.  Mahfud  MD 19 ,  memberikan  garis  besar  terhadap  pengertian  politik  hukum ini  sebagai legal  policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh Pemerintah  Indonesia,  yang  meliputi  :  pertama,  pembangunan  hukum  yang berintikan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat sesuai  dengan  kebutuhan;  kedua,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada termasuk  penegasan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak  hukum.  Dari pengertian  tersebut,  Moh.  Mahfud  MD  memandang  politik  hukum  mencakup
15 Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm.3.
16 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari (2008). Op.Cit . hlm.32.
17 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan , (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014), hlm.182.
18 Ibid,-.
19 Moh. Mahfud MD (2011). Op.cit . hlm.17.
proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan 20 .
Politik  hukum  merupakan  dasar  untuk  memahami  hukum,  baik  yang  sedang berlaku  saat  sekarang  ( ius  constitutum )  maupun  yang  akan  diberlakukan  dimasa yang  akan  datang  ( ius  constituendum ).  Dalam  arti,  politik  hukum  adalah “ rangkaian  konsep  dan  asas  mengenai  garis  kebijakan  resmi  tentang  hukum (legal  policy)  yang  akan  diberlakukan,  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru maupun  untuk  menggantikan  hukum  yang  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan dan  cita-cita  Negara ”.  Adapun  cakupan  politik  hukum  terdiri  beberapa  aspek.
Pertama ,  cetak  biru  mengenai  cita  hukum  ( rechtside )  yang  diharapkan  dari pembentukan hukum. Kedua , dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melatarbelakangi  proses  pembentukan  hukum.  Dan Ketiga ,  sarana  yang digunakan  dalam  menjamin  agar  aturan  hukum  yang  dibentuk  dapat  terlaksana. Dengan  demikian,  politik  hukum  sesungguhnya  tidak  hanya  dimaknai  sebagai kebijakan  hukum,  pembentukan  hukum  dan  penegakan  hukum  secara  terpisah. Tetapi  politik  hukum  merupakan  satu  kesatuan  aktivitas  yang  tidak  terpisahkan satu sama lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  politik  hukum  dapat  dimaknai  sebagai “ prinsip-prinsip  yang  menjadi  garis  kebijakan  resmi  Negara  tentang  hukum, dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum, untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan ”. Demikianlah politik hukum didefinisikan secara sederhana, yang  mencakup  batasan-batasan  kongkrit  tentang  prinsip-prinsip  hukum  ( legal principle )  yang  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  kebijakan  hukum  oleh Negara,  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  hukum  yang  diharapkan,  yakni menciptakan keteraturan dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

## B. Politik Hukum Sumber Daya Alam
Hukum  tidak  memiliki  daya  untuk  secara  langsung  untuk  mengelola  dan mendistriusikan  kemapanan  kepada  masyarat.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Satjipto  Rahardjo 21 ,  berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh  ekonomi,  hukum  tidak terlibat  langsung  pada  usaha  untuk  mendapatkan  barang-barang,  kekayaan  serta perolehan  lainnya.  Fungsi  hukum  adalah  mengintegrasikan  hubungan-hubungan
20 Ibid,-.
21 Satjipto  Rahardjo, Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Kaitannya Dengan  Profesi  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum  Nasional, (Yogyakarta  :  Genta  Publishing, 2009), hlm.169.
diantara sesama anggota masyarakat sehingga diperoleh suatu tingkat kemapanan tertentu  dalam  masyarakat  yang  biasa  disebut  dengan  ketertiban.  Fungsi pengintegrasian    oleh  hukum  ini  menurut  Sajipto  Rahardjo,  diwujudkan  dalam berbagai  aktivitas  yang  lebih  terperinci  yang  dapat  digolongkan  kepada peredaman  konflik-konflik,  pembagian  perolehan  serta  pembuatan  prosedur- prosedur yang menjamin keteraturan dalam hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat.  Jadi  pada  intinya,  hukum  lebih  dekat  pada  identitas  saranan  yang bersifat  instrumental 22 .  Artinya,  hukum  sebagai  instrumen,  masih  membutuhkan dukungan  dalam  bentuk  keputusan-keputusan  politik  Negara,  sehingga  dapat diterjemahkan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya.  Keputusan-keputusan politik dalam rangka menerjemahkan hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya inilah yang disebut dengan “ Politik Hukum ”.
Politik hukum sumber daya alam (SDA), dalam penerapannya, dapat dimaknai sebagai keputusan-keputusan politik yang dituangkan dalam hukum dasar Negara dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat-nya. Segala hal yang menyangkut pembentukan dan penegakan hukum (pengaturan) sumber daya alam,  harus  dijalankan  berdasarkan  prinsip  atau  asas-asas  umum  ( general principles ), sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat  benar-benar dapat dicapai. Asas-asas inilah yang harus dirumuskan dan dideklarasikan dalam Politik Hukum  SDA  tersebut.  Namun  bagaimana  kita  menetapkan  raung  lingkup  SDA sendiri?  Tentu  dibutuhkan  batasan  dalam  bentuk  definisi  dan  pengertian  tentang SDA,  sehingga  cakupan  politik  hukum  SDA  yang  sedang  dibahas  dalam  tulisan ini,  dapat  dimaknai  dengan  baik.  Sumber  daya  alam  pada  hakikatnya  dapat dibedakan  berdasarkan  sifat,  potensi  dan  jenisnya.  Berdasarkan  sifatnya,  sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu :
1. Sumber  daya  alam  yang  terbarukan  ( renewable ),  misalnya  :  hewan, tumbuhan, mikrobia, air dan tanah. Sumber daya alam disebut terbarukan karena  dapat  melakukan  reproduksi  dan  memiliki  daya  regenerasi  (pulih kembali).
2. Sumber  daya  alam  yang  tidak  terbarukan  ( nonrenewable ),  misalnya  : minyak tanah, gas bumi batu bara dan bahan tambang lainnya.
22 Ibid,- , hlm.169-170.
3. Sumber  daya  alam  yang  tidak  habis,  misalnya  :  udara,  matahari,  energi pasang surut, dan energi laut 23 .
Sedangkan  berdasarkan  potensi  penggunaanya,  sumber  daya  alam  dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut :
1. Sumber  daya  alam  materi  merupakan  sumber  daya  alam  yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contoh : batu, besi, emas, kayu, serta kapas, rosella dan sebagainya.
2. Sumber  daya  alam  energi  merupakan  sumber  daya  alam  yang dimanfaatkan energinya. Misalnya : batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun,  sinar  matahari,  energi  pasang  surut  air  laut,  kinci  angin  dan  lain- lain.
3. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan), dan angkasa 24 .
Sementara  berdasarkan  jenisnya  sumber  daya  alam  dapat  dibagi  dua,  yaitu sebagai berikut :
1. Sumber  daya  alam  nonhayati  ( abiotik ),  disebut  juga  sumber  daya  alam fisik,  yaitu  sumber  daya  alam  yang  berupa  benda-benda  mati.  Misalnya  : bahan tambang, tanah, air dan kincir angin.
2. Sumber  daya  alam  hayati  ( biotik )  merupakan  sumber  daya  alam  yang berupa  makhluk  hidup.  Misalnya  hewan,  tumbuhan,  mikrobia,  dan manusia 25 .
Berdasarkan ruang lingkup pengertian SDA di atas, maka politik hukum SDA sesungguhnya  merupakan  upaya  untuk  memastikan  kebijakan  hukum  berjalan dengan baik,  baik  terhadap SDA berdasarkan sifatnya, SDA berdasarkan potensi penggunaannya, dan SDA berdasarkan jenisnya. Namun demikian, politik hukum SDA  juga  berusaha  mengurai  bagaimana  akses,  distribusi,  dan  manfaat  SDA terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat.  Misalnya  soal  kepemilikan,  kebijakan hukum  Negara  harus  diarahkan  untuk  memastikan  agar  masyarakat  dapat mengakses  kepemilikan  atas  SDA,  tanpa  terkecuali.  Menurut  Schlager  dan
23 Kadek  Sarna, dkk , Hukum  Lingkungan  :  Teori,  Legislasi  dan  Studi  Kasus ,  (Jakarta  : JSAID, Kemitraan dan The Asia Foundation, 2015), hlm.599-600.
24 Ibid ,-
25 Ibid ,-
Ostrom  sebagaimana  dikutip  oleh  Caritas  Woro,  hak-hak  kepemilikan  dalam konsep pengelolaan SDA, dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dasar, antara lain :
1. Hak atas akses ( rights of acces ) adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu.
2. Hak  pemanfaatan  ( rights  of  withdrawal )  adalah  hak  untuk  mengambil sesuatu atau memanen sesuatu hasil alam, seperti untuk memancing ikan, memanen buah, mengamnbil air, menebang pohon dan sebagainya.
3. Hak pembatasan ( rights of exclusion ) adalah hak untuk menentukan siapa saja  yang  dapat  memperoleh  hak  atas  akses  dan  membuat  aturan pemindahan  hak  atas  akses  ini  dari  seseorang  ke  orang  lainnya  (atau lembaga/kelompok lain).
4. Hak pelepasan/pengalihan ( rights of alienation ) adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas 26 .
Hak-hak  yang  disebutkan  oleh  Schlager  dan  Ostorm  ini,  akan  menentukan status kepemilikan SDA. Sebagai contoh, pihak yang hanya mendapat hak akses, maka  statusnya  hanyalah  sebagai authorized  entrant .  Adapun  pihak  yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan, dapat dikategorikan sebagai authorized user (pemanfaat yang diizinkan). Sedangkan pihak yang memiliki hak akses, hak pemanfaatan sampai hak pengelolaan, disebut sebagai claimant (pemakain/penyewa). Pihak yang memiliki hak sampai hak pembatasan berstatus sebagai proprietor . Jika memiliki hak akses sampai dengan hak pengalihan, maka disebut sebagai owner (pemilik).

## Tabel 1 Status Kepemilikan Sumber Daya Alam
Owner Propietor Claimant Authorized User Authorized Entrant Akses x x x x x Pemanfaatan x x x x Pengelolaan x x x Pembatasan x x Pengalihan x
Sumber : Ostrom dan Schlager dalam Caritas Woro 27
26 Caritas Woro M.R, Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang  Berkelanjutan ( Studi  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Kajang  Dan  Tenganan Pegringsingan), (Yogyakarta  :  Disertasi  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  2012), hlm.354-355.
Adapun pihak  yang berhak atas kepemilikan SDA tersebut,  menurut  Bromley dalam Arif Satria, sebagaimana yang dikutip oleh Caritas Woro, paling tidak ada empat rezim kepemilikan, yaitu : akses terbuka, negara, swasta, dan masyarakat 28 . Pertama , di dalam sumber daya akses terbuka, tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana suber daya alam dimanfaatkan, juga terjadi persaingan  bebas  ( free  for  all ).  Di  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akses terbuka ini, sangat berpeluang terjadinya tragedy of commons , kerusakan sumber daya, konflik antar pelaku dan kesenjangan ekonomi.
Kedua ,  rezim  negara  yang  berada  di  tingkat  daerah  hingga  pusat.  Hak kepemilikan  ini  perlu  berlaku  pada  sumber  daya  alam  yang  menjadi  hajat  hidup orang  banyak.  Intervensi  pemerintah  adalah  dalam  pengaturan  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  bertujuan  untuk  tujuan  alokasi,  keadilan  dan  stabilitasi yang  bersifat  normal.  Namun  pengelolaan  sumber  daya  alam  negara  ini membutuhkan  biaya  transaksi  yang  tinggi,  terutama  pada  tahap  pelaksanaan, pemantauan  dan  pengawasan,  karena  sulitnya  melaksanakan  aturan  dan penegakan  hukum.  Aturan-aturan  yang  dibuat  untuk  pengelolaan  sumber  daya alam  negara  ini  sering  kali  berbenturan  dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi dilapangan,  sehingga  respon  terhadap  setiap  permasalahan  dilapangan  menjadi lambat. Kendala lain  yang biasanya dihadapi adalah koordinasi yang lemah serta terjadinya  konflik  kewenangan  baik  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah maupun pihak lain.
Ketiga ,  rezim  swasta  (baik  individual  maupun  korporat),  biasanya  merupakan hak kepemilikan yang bersifat temporal (dalam jangka waktu tertentu) karena izin pemanfaatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam oleh  swasta  adalah  untuk  tujuan  komersial  dengan  penggunaan  teknologi  tinggi. Dalam  pengelolaannya,  terdapat  aturan-aturan  yang  jelas  dan  kepemilikan  dapat dialihkan  ( transferable ).  Kendala  yang  dihadapi  adalah,  komitmen  pihak  swasta terhadap  kelestarian  sumber  daya  alam  relatif  rendah  dan  cenderung mengabaikannya.  Rezim  inipun  sangat  berpotensi  menimbulkan  konflik  dengan masyarakat setempat dan terjadinya kesenjangan ekonomi.
Keempat ,  resim  komunal  atau  masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat  turun temurun, lokal dan spesifik. Aturan-aturan pengelolaan dapat bersifat tertulis dan tidak  tertulis  dan  dibuat  berdasarkan  pengetahuan  lokal  dan  pelaksanaan aturannya  lebih  efektif.  Sumber  daya  milik  masyarakat  ini  sangat  penting
27 Ibid,-, hlm.356.
28 Ibid ,-
keberadaannya  bagi  masyarakat  lokal  sebagai  mata  pencaharian,  akses  seluruh anggota masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut relatif sama. Ciri lainnya adalah  resolusi  konflik  melalui  mekanisme  kelembagaan.  Memiliki  moda produksi  yang  khas  dan  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  sumber  daya  alam. Kendala dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya milik bersama ini adalah rendahnya pertimbangan saintifik, bersifat lokal spesifik dan proses kelembagaan yang  cukup  rumit.  Dari  segi  hukum  formal,  keberadaan  aturan-aturan  lokalpun kurang mendapat legitimasi 29 .
Politik  hukum  SDA,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  uraian  prinsip-prinsip pengelolaan  SDA.  Secara  hukum,  prinsip-prinsip  pengelolaan  SDA  ini,  diatur dalam  ketetapan  MPR.  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia (MPR  RI),  melalui  ketetapannya  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, memberikan 12 (dua belas) prinsip- prinsip  dalam  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  sebagai berikut  :  (1)  memelihara  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia;  (2)  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia;
(3)  menghormati  supremasi  hukum  dengan  mengakomodasi  keanekaragaman dalam unifikasi hukum; (4) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia;  (5)  mengembangkan  demokrasi, kepatuhan  hukum,  transparansi  dan  optimalisasi  partisipasi  rakyat;  (6) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  sumberdaya  agraria/sumber  daya alam;  (7)  memelihara  keberlanjutan  yang  dapat  memberi  manfaat  yang  optimal, baik  untuk  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang,  dengan  tetap memperhatikan  daya  tampung  dan  daya  dukung  lingkungan;  (8)  melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;  (9)  meningkatkan  keterpaduan  dan  koordinasi  antar  sektor pembangunan  dan  antar  daerah  dalam  pelaksanaan  pembaharuan  agraria  dan pengelolaan sumber daya alam; (10) mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat  hukum  adat  dan  keragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya agraria/sumber daya alam; (11) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara,  pemerintah  (pusat,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang setingkat), masyarakat dan individu; dan (12) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan
29 Ibid,- , hlm.356-358.
desa  atau  yang  setingkat,  berkaitan  dengan  alokasi  dan  pengelolaan  sumberdaya agraria/sumber daya alam 30 .
Prinsip-prinsip  pengelolaan  SDA  yang  disebutkan  dalam  TAP  MPR  Nomor IX/MPR/2001  inilah  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  setiap penyusunan  kebijakan  hukum  disektor  SDA,  baik  hukum  dibidang  SDA  yang sifatnya  mengatur  ( regeling )  berupa  produk  peraturan  perundang-undangan, maunpun  hukum  dibidang  SDA  dalam  bentuk  keputusan  ( beschikking )  berupa kebijakan-kebijakan  tertentu  yang  diambil  oleh  Pemerintah.  Untuk  itu,  prinsip- prinsip  pengelolaan  SDA  tersebut  haruslah  selaras  dengan  kebijakan  hukum bidang  SDA.  Hanya  dengan  keselarasan  inilah,  maka  tujuan  hukum  pengelolaan SDA  yang  dicita-citakan  dapat  dicapai,  yakni  mewujudkan  sebesar-besar kemakmuran  Rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian,  dapat  diperoleh  kesimpulan utuh  bahwa  politik  hukum  SDA  merupakan  prinsip-prinsip  pengelolaan  SDA yang  dijadikan  garis  kebijakan  resmi  Negara  tentang  hukum,  dalam  rangka pembentukan  dan  penegakan  hukum  dibidang  SDA,  untuk  mencapai  tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## PENUTUP
Politik hukum Sumber Daya Alam (SDA) dapat diterjemahkan sebagai prinsip- prinsip  pengelolaan  SDA  yang  dijadikan  garis  kebijakan  resmi  Negara  tentang hukum, dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum dibidang SDA, untuk mencapai  tujuan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Prinsip-prinsip  pengelolaan SDA  ini,  diatur  dalam  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  (TAP  MPR)  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  Dalam  TAP  MPR  tersebut,  terdapat  12  (dua belas) prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam, antara lain :
1. memelihara  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. menghormati  supremasi  hukum  dengan  mengakomodasi  keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. mensejahterakan  rakyat,  terutama  melalui  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia Indonesia;
30 Pasal  4  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5. mengembangkan  demokrasi,  kepatuhan  hukum,  transparansi  dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. mewujudkan  keadilan  termasuk  kesetaraan  gender  dalam  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  sumberdaya agraria/sumber daya alam;
7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang,  dengan  tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi  antar  sektor pembangunan dan antar  daerah  dalam  pelaksanaan  pembaharuan  agraria  dan  pengelolaan sumber daya alam;
10. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
11. mengupayakan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  negara,  pemerintah (pusat,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat), masyarakat dan individu; dan
12. melaksanakan  desentralisasi  berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat nasional,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat, berkaitan  dengan  alokasi  dan  pengelolaan  sumberdaya  agraria/sumber daya alam.
Prinsip-prinsip pengelolaan SDA berdasarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001  inilah  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  landasasan  dalam  setiap perumusan  kebijakan  hukum  Negara  dibidang  SDA,  sehingga  tujuan  hukum pengelolaan  SDA  yang  dicita-citakan  dapat  dicapai,  yakni  mewujudkan  sebesar- besar kemakmuran Rakyat Indonesia, sebagaimana amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa, “ Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat ”.  Dengan demikian, politik hukum SDA dalam makna upaya pencapain tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggungjawab Negara dalam mewujudkan  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya,  tetapi  juga  memastikan  agar akses,  distribusi,  dan  manfaat  pengelolaan  SDA,  dapat  diberikan  kepada  setiap kepala warga negara, tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernhard Limbong. Politik Pertanahan . Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014.
Bernard  L.  Tanya. Politik  Hukum  Agenda  Kepentingan  Bersama .  Yogyakarta  : Genta Publishing, 2011.
Caritas  Woro  M.R. Rekonstruksi  Kearifan  Lokal  Untuk  Membangun  Hukum Kehutanan  Yang  Berkelanjutan  (Studi  Terhadap  Masyarakat  Hukum Adat  Kajang  Dan  Tenganan  Pegringsingan) .  Yogyakarta  :  Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
Daniel  S.  Lev. Hukum  dan  Politik  Di  Indonesia .  Jakarta  :  Pustaka  LP3ES Indonesia, 1990.
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari. Dasar-dasar  Politik  Hukum .  Jakarta  : Rajawali Pers, 2008
Kadek Sarna, dkk . Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus . Jakarta : JSAID, Kemitraan dan The Asia Foundation, 2015.
Latif dan Ali. Politik Hukum . Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia (Cetakan ke-4) . Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
______________. Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional . Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
Zainal  Arifin  Mochtar. Penataan  Lembaga  Negara  Independen  Setelah Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 .  Yogyakarta  :  Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.