## PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH  ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI
(Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe )

## VIOLATION OF TWO-WHEEL MOTOR VEHICLE DRIVER BY SCHOOL CHILDREN WITHOUT DRIVING LICENSE
(Research Study at the Traffic Unit of the Lhokseumawe Police)
Resky Adhitama Nasution 1 , Muhammad Hatta 2 , Sulaiman 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  penanggulangan pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah  tanpa  surat  izin  mengemudi  di  Kota Lhokseumawe,  dan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  hambatan  dalam penanggulangan  pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah  tanpa  surat  izin mengemudi  di  Kota  Lhokseumawe.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian  hukum  sosiologis  atau  penelitian  lapangan,  yang  bertitik  tolak  pada  data primer,  yaitu  data  yang  didapat  Iangsung  dan  masyarakat  sebagai  sumber  pertama dengan  melalui  kegiatan  penelitian  lapangan.  Dengan  sifat  penelitian  preskriptif  yaitu dengan  memberikan  saran  dan  jalan  keluar  dari  suatu  permasalahan.  Hasil  penelitian diketahui  bahwa  Penanggulangan  pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah tanpa  surat  izin  mengemudi  di  Kota  Lhokseumawe  adalah  Satlantas  dalam melaksanakan  sesuai  dengan  perturan  perundang-undangan  yaitu  yaitu:  1.  Upaya  Pre- Emtif (upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran) 2. Upaya Preventif ( pencegahan) dan,  3.  Upaya  Represif  (  penindakan)  sedangkan    Hambatan  dalam  penanggulangan pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah  tanpa  surat  izin  mengemudi  di  Kota Lhokseumawe  adalah  1.  kurangnya  pengawasan  orang  tua  terhadap  anak,  kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan  trasportasi  umum,  Namun  ada  upaya  yang  dilakukan  aparat  kepolisian Lhokseumawe  berupa  sosialisasi  ke  sekolah,  teguran  dan  tilang  terhadap  pelajar  yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera anak sekolah
Kata Kunci: Pelanggaran, Pengemudi, Anak Sekolah.

## ABSTRACT
Traffic violations, often found the perpetrators are minors who drive motorized vehicles  with  various  types  of  motorized  vehicles.  The  sophistication  of  motorized vehicles makes it easier for minors who do not have a driver's license (SIM) to operate the  vehicle,  the  law  requires  motorized  vehicle  drivers  in  accordance  with  the provisions of Article 81 which is old enough, meaning that they have reached the age of 17 (seventeen). ) Years, but in practice this is not the case. The purpose of this study is to explain and analyze the prevention of violations of school children's vehicle drivers without  a  driving  license  in  Lhokseumawe  City,  and  to  explain  and  analyze  the obstacles in overcoming violations of school children's vehicle drivers without a driving license in Lhokseumawe City. The research method used in the researcher is empirical juridical (sociological) research. This research is often also referred to as sociological legal research or field research, which is based on primary data, namely data obtained directly  from  the  community  as  the  first  source  through  field  research  activities.  With the nature of prescriptive research, namely by providing suggestions and ways out of a problem.The  results  of  the  study  found  that  the  handling  of  violations  of schoolchildren's  vehicle  drivers  without  a  driving  license  in  Lhokseumawe  City  is  the Satlantas  in  carrying  out  in  accordance  with  statutory  regulations,  namely:  1.  Pre- Emtive  Efforts  (initial  efforts  to  prevent  violations)  2.  Preventive  Efforts  (prevention) and,  3.  Repressive  efforts  (actions)  while  the  obstacles  in  overcoming  violations  of school children's vehicle drivers without a driver's license in Lhokseumawe City are 1. lack  of  parental  supervision  of  children,  lack  of education  about  driving safety  that  is socialized  in  schools.  2.  Lack  of  reach  of  public  transportation.  However,  there  are efforts  made  by  the  Lhokseumawe  police  in  the  form  of  socialization  to  schools, warnings  and  fines  for  students  who  commit  traffic  violations  which  are  expected  to provide a deterrent effect for school children.
Keywords: Violation, Driver, School Children

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum,  oleh  karena  itu  setiap  tingkahlaku masyarakat  harus  tunduk  kepada  hukum  supaya  agar  dapat  meminimalisir  adanya permasalahan. Dengan harapan terciptanya lingkungan masyarakat yang tertata dan jika ada  permasalahan  dapat  diselesaikan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Mengingat  masih banyak  masyarakat  yang  tingkah  lakunya  tidak  mencerminkan  dengan  norma  hukum yang berlaku di Indonesia, seperti terus suburnya pelanggaran lalu lintas. 1
Perkembangan  alat-alat  transportasi  semakin  banyak  pula  para  pengguna jalan  raya.  Apabila  antara  alat-alat  transportasi  dengan  sarana  dan  prasarana transportasi  tidak  berjalan  seimbang  maka  akan    menimbulkan  dampak  yang  tidak baik, lalu lalu lintas terlebih tidak ada kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna
1 Tedy Firmansyah, Hervina Puspitosari, “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 381-398.
jalan raya juga akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas. 2 Terlebih lagi kalau pengunaa jalan raya adalah anak-anak sekolah.
Pelanggaran  lalu  lintas,  sering  sekali  ditemukan  pelakunya  adalah  anak  di bawah  umur  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor  dengan  berbagai  jenis  kendaraan bermotor.  Kecangihan  kendaraan  bermotor  membuat  anak  dibawah  umur  yang  belum memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  menjadi  lebih  mudah  mengoprasionalkan kendaraan  tersebut.  Selain  kemudahan  mengoprasionalkan  kendaraan  bermotor,  faktor orang tua juga sangat menentukan.
Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk  memperbaiki  dan  mengatur  kondisi  tertib  lalu  lintas  yang  baik,  namun  belum dapat  mengimbangi  perkembangan  di  bidang  lalu  lintas  yang  berkembang  pesat. Pembinaan  terhadap  sikap  dan  kepatuhan  para  pengemudi  kendaraan  bermotor  roda dua, lebih mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Lhokseumawe,  akan  tetapi  akibat  adanya ketidakseimbangan  antara  jumlah  pemilik  kendaraan  bermotor  dengan  tidak bertambahnya  sarana  jalan,  ini  mengakibatnya  berbagai  jenis  dan  bentuk  pelanggaran- pelanggaran  lalu  lintas  yang  sulit  untuk  diminimalkan.  Untuk  menciptakan  keamanan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas satuan lalu lintas Polres Lhokseumawe, khususnya dalam  melaksanakan  berbagai  upaya  dan  kegiatan  yang  bersifat  preventif  dan  represif guna mewujudkan kemanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di kota Lhokseumawe, khususnya dalam wilayah hukum Kepolisian Polres Lhokseumawe.
Dalam  kurun  waktu  Tahun  2021  tercatat  ada  1.881  kasus  pelanggaran  dan  362 kasus 3 kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  pengendara  motor  di  bawah  umur  di  Kota Lhokseumawe  yang  terdiri  4  (empat  kecamatan)  yakni  kecamatan  Banda  Sakti, Kecamatan  Blang  Mangat,  Kecamatan  Muara  Dua  dan  kecamatan  Muara  satu. Keterlibatan  pelajar  atau  siswa  SMU  Negeri/sederajat  atau  sederajat  dan  SMP Negeri/sederajat  yang  merupakan  anak  dibawah  umur  sebagai  pengendara  motor  jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81  ayat  2,  bahwa  seseorang  berhak  memiliki  SIM  C  pada  usia  17  (tujuh  belas)  tahun. Sedangkan,  siswa  SLTP  merupakan  remaja  awal  yang  rentang  usianya  12  (dua  belas) sampai  15  (lima  belas)  tahun.  Oleh  karena  itu,  siswa  SLTP  yang  masih  anak  dibawah umur  sepatunya  belum  berhak  mengendarai  kendaraan  bermotor  dan  belum  berhak memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Namun  kenyataannya,  banyak  siswa  SMU Negeri/sederajat atau sederajat dan SMP Negeri/sederajat atau anak dibawah umur yang mengendarai  kendaraan  bermotor  dan  memiliki  prilaku  yang  sangat  memprihatinkan, hal ini jelas melanggar hukum.
Kota  Lhokseumawe  atau Kecamatan Banda Sakti merupakan kota  yang jumlah dominan  penggendara  kendaraan  bermotor  adalah  anak  dibawah  umur 4 ,  hal  ini  bisa di lihat pada pukul 07.00 wib s/d 08.00 wib dimana pada jam tersebut seluruh masyarakat memulai aktifitasnya, terutama jam masuk Sekolah sehingga pada jam tersebut banyak di  dapati  anak  dibawah  umur  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor,  belum  lagi kesemerawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang seolah-olah dibiarkan tanpa
2 Cecil,  Andrew  R. Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas,  Panduan  bagi  Polisi  Lalu  Lintas  dan pengendara, Nuasa, Bandung, 2011, hlm. 5
3 Polres Lhokseumawe, Data Pelanggaran Lalu Lintas, Tahun.  2022.
4 Sumber data Polres Lhokseumawe Tahun 2021
diberi peringatan, padahal aturan berdisiplin dalam berlalu lintas sudah ada. Hal tersebut membuat  pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas  Kota  Lhokseumawe  gencar  dalam  melakukan penertiban/operasi  kendaraan  baik  di  jalur  keluar  masuk  kota  ataupun  di  jalur  utama dalam  kota.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  menjelaskan  pada  Pasal  77  menerangkan  pada  ayat  (1)  Setiap  orang yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  wajib  memiliki  Surat  Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kemudian di jelaskan pada Pasal 81 bahwa:
(1). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap  orang  harus  memenuhi  persyaratan  usia,  administratif,  kesehatan,  dan  lulus ujian.
(2). Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
a.  usia  17  (tujuh  belas)  tahun  untuk  Surat  Izin  Mengemudi  A,  Surat  Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  jelaslah  bahwa  undang  mempersyaratkan  bagi pengemudi  kenderaan  bermotor  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  81  yakni  sudah  cukup umur  artinya  sudah  mencapai  usia  17  (tujuh  belas)  Tahun,  namun  dalam  pelaksanaan tidak  demikian.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  penanggulangan  pelanggaran pengemudi  kenderaan  anak  sekolah  tanpa  surat  izin  mengemudi  dan  hambatan  dan solusi  dalam  penanggulangan  pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah  tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  peneliti  adalah  penelitian  yuridis empiris  (sosiologis).  Penelitian  ini  sering  juga  disebut  dengan  penelitian  hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat  Iangsung  dan  masyarakat  sebagai  sumber  pertama  dengan  melalui  kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan.

## C. PEMBAHASAN
1. Penanggulangan  Pelanggaran  Pengemudi  Kenderaan  Anak  Sekolah  Tanpa Surat Izin Mengemudi di Kota Lhokseumawe
Pelanggaran  pengemudi  kenderaan  anak  sekolah    sebenarnya  tergantung  pada aturan  perundang-undangan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  kesadaran  hukum masyarakat  itu  sendiri  untuk  mewujudkan  budaya  hukum  yang  tertib  dalam  berlalu lintas.  Kesadaran  hukum  ini  tentu  tidak  akan  muncul  begitu  saja  di  tengah-tengah masyarakat  tanpa  adanya  dorongan-dorongan  dari  pihak  lain  seperti  aparat  penegak hukum.  Dalam  memahami  hukum  sebagai  teknik  sosial  yang  spesifik  tentang  tata peraturan  yang  bersifat  memaksa,  sehingga  dapat  dibedakan  dengan  tegas  dari  aturan
sosial  yang mengejar tujuan  yang sama dengan hukum. 5 Aparat penegak hukum dapat dimaksudkan  sebagai  corongnya  undang-undang  yang  diberi  tugas  untuk  menegakkan hukum  ditengah-tengah  masyarakat,  dangan  artian  lain  jika  kinerja  aparat  penegak hukum  lemah  maka  sudah  dapat  dipastikan  semua  aturan  perundang-undangan  akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya. 6 Sebagaimana dalam sebuah penelitian disebutkan,  bahwa  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  salah  satunya  dapat  disebabkan oleh tingkat pemahaman serta kontribusi warga belum tercerahkan. 7
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  telah  mengatur  ketentuan  mengenai  pengemudi.  Dalam  Pasal  1  angka  23 dijelaskan bahwa orang yang boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah orang  yang telah memilki surat izin mengemudi. 8 Dengan kata lain, orang yang belum memiliki  surat  izin  mengemudi  tidak  diperbolehkan  untuk  mengemudi  kendaraan bermotor. Surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor diperoleh dengan memenuhi  semua  persyaratan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  81  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yaitu  harus memenuhi  persyaratan  usia,  administratif,  dan  lulus  ujian. 9 Adapun  mengenai persyaratan batasan usia pengemudi paling rendah untuk surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara untuk surat izin mengemudi B I hanya untuk yang  berusia  20  (dua  puluh)  tahun  dan  untuk  surat  izin  mengemudi  B  II  setidak- tidaknya harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 10
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  ketahui  bahwa  Satuan  lalu  lintas  Kota Lhokseumawe  dalam  melaksanakan  Penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak sekolah, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010,  satuan  lalu  lintas  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  Pokok  di  tingkat  Polres Lhokseumawe. yaitu:
1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas  bertugas  melaksanakan  Turjawali  lalu  lintas,  pendidikan  masyarakat lalu  lintas  (Dikmaslantas),  pelayanan  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor  dan  pengemudi,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan hukum di bidang lalu lintas.
3. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Sat  lantas menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. Pembinaan  partisipasi  masyarakat  melalui  kerja  sama  lintas  sektoral,
5 Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal,  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana pembunuhan  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, 2022, Pp. 113-138.
6 Dey Ravana. Kebijakan Kriminal . Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 87-88. 7 Efendi,  Yulia,  Hamdani,  “Tindakan  Kepolisian  Dalam  Menerapkan  Restorative  Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.  10,  No.2, 2022,  Pp. 508-523.
8 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Pasal  77 ayat (1).
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (1).
10 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Pasal  81 ayat (2).
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. Pelaksanaan  operasi  kepolisian  bidang  lalu  lintas  dalam  rangka  penegakan hukum  dan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas (Kamseltibcarlantas);
d. Pelayanan  administrasi  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  serta pengemudi;
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan  lalu  lintas  dalam  rangka  penegakan  hukum,  serta  menjamin Kamseltibcar lantas di jalan raya;
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
Menurut  Vifa  Fibiriana  Sari,  bahwa  hal-hal  yang  menekan  angka  pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, antara lain adanya penyuluhan tentang ketertiban berlalu  lintas  di  jalan  raya  pada  saat  upacara  di  sekolah-sekolah  yang  ada  di  wilayah hukum  Polres  Lhokseumawe,  namun  dalam  melaksanakan  peranannya  sebagai  satuan lalu lintas yang sesuai aturan yang berlaku.  Berikut jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurum waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang di lakukan oleh anak sekolah sekota Lhokseumawe. 11

## Tabel

## Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Lhokseumawe
No  Tahun Pelanggaran Teguran Keterangan 1 2020 3.213 13.329 2 2021 1.881 12.188

## Sumber Data: Polres Lhokseumawe Tahun 2022
Dari  data  tersebut  diatas  di  ketahui  bahwa  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  anak  sekolah  dalam  mengemudi  kendaraan  roda  dua  ada  penurunan  hal  ini  dapat diketahui  dari  table  diatas.  Ini  sebabkan  makin  gencarnya  di  lakukannya  sosialisasi terhadap  anak  sekolah  terutama  sekali  sosialisasi  yang  di  lakukan  di  sekolah-sekolah. Peran  Serta  Sekolah  dalam  Mencegah  Pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  di  lakukan  oleh Anak  sekolah  di  kota  Lhokseumawe  sangat  membantu  sekali  dalam  penurunan  angka pelanggaran  lalu  lintas  sehingga  sekolah  dan  media  menjadi  media  perantara  bagi pembinaan  jiwa  para  anak,  atau  dengan  kata  lain  sekolah  ikut  bertanggung  jawab terhadap  pendidikan  anak,  baik  dari  segi  pendidikan  keilmuan  maupun  pendidikan tingkah  laku.  Sekolah  adalah  sebuah  lembaga  yang  dirancang  untuk  pengajaran  siswa (atau murid) di bawah pengawasan pendidik (guru).
Menurut  Bidel  Kasrul,  sekolah  dalam  hubungannya  dengan  keluarga,  memiliki peranan  dalam  hal  mendidik,  memperbaiki  dan  memperhalus  tingkah  laku  anak  didik yang  sudah  dimiliki  sebelumnya.  Jadi,  sekolah  diharapkan  melakukan  koordinasi
11 Vifa  Fibiriana  Sari.  Kasat  Lantas  Polres  Kota  Lhokseumawe,  Wawancara,  Tanggal  21  Juni 2022.
dengan  orang  tua  anak,  untuk  menciptakan  pendidikan  yang  berkualitas 12 .  Anak  yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pendidikan dan pembentukan tingkah laku yang baik dari sekolah, karena dengan adanya pendidikan dari sekolah, maka anak akan lebih terarah, selain itu sekolah mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak  itu  sendiri,  karena  jika  sekolah  tidak  mendukung  dan  memberi  kebebasan mengendarai  kendaraan  bermotor  ke  sekolah,  maka  si  anak  tidak  mungkin  membawa kendaraan  ke  sekolah  dan  melakukan  pelanggaran  karena  kurangnya  pengetahuan berlalu lintas.
Menurut penulis sekolah seharusnya bisa lebih memberikan batasan kepada anak bahwa ada larangan terkait mengendarai kendaraan ke sekolah  yang dituangkan dalam bentuk  peraturan  tertulis.  Anak  sekolah  yang  notabene  sebagai  anak  dibawah  umur berpotensi  melakukan  pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  disebabkan  karena  adanya kebebasan dari orang tua untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
Menurut    Fauzi, 13 bahwa  alasan  memberikan  kebebasan  kepada  anak  untuk mengendarai  kendaraan  bermotor  tidak  lain  karena  belum  adanya  fasilitas  kendaraan yang disediakan oleh sekolah atau pemerintah, selain itu alasan lainnya adalah efisisensi waktu  keberangkatan  anak  ke  sekolah.  walaupun  guru  sadar  bahwa  akan  tanggung jawab untuk mengajarkan tertib lalu lintas namun karena dalam keadaan terdesak harus memberikan  kebebasan  kepada  siswa  untuk  mengendarai  kendaraan  bermotor, walaupun  beliau  sadar  akan  bahaya  yang  mengancam  anak,  tapi  pada  kenyataannya, tidak terdapat aturan tertulis yang dibuat oleh sekolah, sehingga membuat opini bahwa mengendarai  kendaraan  bermotor  ke  sekolah  adalah  bukan  sesuatu  yang  melanggar aturan. Salah satu fungsi sekolah adalah sebagai kontrol terhadap perilaku siswa.
Menurut Suharyati bahwa, 14 yang bertindak sebagai kontrol langsung di sekolah adalah  Kepala  sekolah  dan  guru  itu  sendiri.  Ketika  ada  siswa  atau  murid  yang melanggar, maka guru dapat merundingkannya dengan kepala sekolah”. Maka dari itu, guru sebagai pendidik harus mampu memberi pengarahan, bimbingan dan pengawasan, jangan  sampai  menyimpang  dari  garis  yang  benar  yang  menuju  keselamatan.  Itulah sebabnya,  guru  harus  memiliki  pengetahuan  terhadap  masalah  yang  dihadapi  oleh siswanya  dalam  kaitannya  mengerti  tentang  tata  tertib  berlalu  lintas,  sehingga pengarahan  yang  diberikan  kepada  anak  sesuai  dengan  apa  yang  dimaksudkan  dalam Undang-Undang tersebut.
Menurut  Darky  Ilham 15 ,  dia  mengetahui  apa  yang  telah  dilakukannya  adalah sebuah  pelanggaran  lalu  lintas,  namun  dia  merasa  bahwa  perbuatannya  tersebut  juga sering  dilakukan  oleh  teman-teman  sekolahnya  sehingga  ia  juga  ikut-ikuta  dengan temannya. Dia pun tau efek yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut tidak hanya dari bentuk  pelanggaran  yang  dituangkan  dalam  Undang-undang  saja  tetapi  ada  efek  yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran tersebut.
Menurut Maju Karo karo, 16 Pelanggaran jumlah kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe terus mengalami penurunan dari tahun ke-tahun. Namun
12 Bidel Kasrul, Kepala sekolah SMK 7 Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 28 Juli 2022.
13 Fauzi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lhokseumawe, Wawancara,  Tanggal 26 Juni 2022.
14 Suharyati, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2022.
15 Darky Ilham, Siswa Pelanggar Lalu lintas Pelajar SMP Negeri 1 Lhokseumawe, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022
16 Maju Karo Karo, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022
kondisi  tersebut  juga  diiringi  dengan  peningkatan  kesadaran  tertib  berlalu  lintas  dari pelajar  sebagai  pengguna  jalan  raya,  khususnya  pelajar  SMU  atau  sederajat  dan  SMP atau  sedarajat  di  Wilayah  Hukum  Polres  Lhokseumawe.  Penggunaan  kendaraan bermotor di kalangan pelajar yang pada umumnya rata-rata masih dibawah umur sering melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.
Upaya yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  cara: Preventif/upaya pencegahan secara Moralitas, dan Secara abolisionistik, Represif/penegakan hukum 17 .
Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  menanggulangi  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  pelajar  yaitu:  Masalah  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan hukum berlalu lintas dikalangan pelajar masih kurang. Dikalangan pelajar masih banyak yang  belum  mengetahui  dan  mengerti  tentang  peraturan  berlalu  lintas,  mengenai pengetahuan  berlalu  lintas  masih  belum  ada  di  dalam  kurikulum  sekolah,  masih kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  Kota  Lhokseumawe,  adanya  kesempatan pelajar  untuk  tetap  membawa  sepeda  motornya  ke  sekolah  dengan  menitipkan  sepeda motornya  ke  rumah  atau  kantor-kantor  yang  berada  diluar  sekitar  sekolahnya,  masih kurangnya  kepedulian  pihak  sekolah  terhadap  anak  sekolah  yang  mengendarai  sepeda motor  ke  sekolah,  masih  kurang  optimalnya  pihak  Kepolisian  memberikan  edukasi mengenai lalu lintas ke sekolah-sekolah.
Tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  berbunyi:  “Melakukan pemeriksaan  kendaraan  motor  di  jalan  dan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  untuk  terciptanya  kepatuhan  dan  budaya  keamanan  dan  keselamatan berlalu  lintas”.  Sesuai  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di  jalan  sebagaimana  yang  telah  diatur  diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan.
Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan,  angka  kejahatan  yang menyangkut  kendaraan  bermotor,  jumlah  kendaraan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  dan  persyaratan  layak  jalan,  ketidaktaatan  pemilik  kendaraan  melakukan pengujian  kendaraan  bermotor  pada  waktunya,  pelanggaran  perizinan  angkutan  umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas.  Penanggulangan pelanggaran terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :
1. Pre-Emtif Upaya Pre-emtif di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menurut Maju  Karo  Karo 18 mengenai  upaya  Polres  Lhokseumawe  dalam  menanggulangi  terjadinya
17 Maju Karo Karo,  Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022
18 Maju Karo Karo,  Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022.
pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pelajar  lebih  lnjut  maju  karo  karo mengatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  melaksanakan sosialisasi  di  sekolah-sekolah,  melalui  ceramah  dan  penyuluhan  berupa pemberian  informasi  mengenai  pentingnya  menggunakan  kelengkapan bermotor  seperti,  helm, kaca  spion,  dan  kelengkapan  lainnya mengemudikan kendaraan  bermotor.  Hal  ini  sesuai  dengan  tugas  polisi      lalu      lintas.      Tugas polisi      lalu  lintas    adalah    menjalankan    tugas    polri  di    bidang    lalu    lintas meliputi    segala  usaha,    pekerjaan    dan    kegiatan    dalam  pengendalian  lalu lintas. 19
2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif.
Dalam  upaya  pre-emtif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan  yang  berada  di  jalan-jalan  sangatlah  efektif  dalam  hal  menutup kesempatan  bagi  para  pelajar  yang  belum  cukup  umur  dan/atau  remaja  yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping atau razia. Menurut Vifa Fibiriana Sari. 20 mengatakan bahwa swiping  biasanya dilakukan pada saat ada  penugasan  dari  atasan,  yaitu  dilakukan  pada  saat  ramadhan  (operasi ketupat), pada saat natalan (operasi lilin), (operasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan  swiping  rutin  (operasi  patuh).  Dari  sini  sebenarnya  sudah  dapat  dilihat bahwa  dengan  adanya  jadwal  swiping  yang  sedemikian  rupa  seharusnya  sudah tidak  ada  lagi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  karena  dengan penjagaan  yang  ketat  anak  tidak  akan  berani  untuk  mengendarai  kendaraan  di jalan-jalan.
3. Represif  Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  telah  terjadinya  tindak  pidana  atau kejahatan  yang  tindakannya  berupa  penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan hukuman.  Dalam  hal  ini  apabila  polisi  menemukan  anak  dibawah  umur  yang membawa  sepeda  motor  maka  polisi  akan  memberikan  tilang  terhadap  anak tersebut.  menurut  Azwir 21 mengatakan  bahwa  dengan  melaksanakan  sosialisasi di  sekolah-sekolah,  melakukan  penindakan  dengan  tilang  apabila  menemukan pelanggaran kepada pelajar yang menggunakan sepeda motor guna memberikan efek jera sehingga si anak tidak mengulangi lagi.
Dengan  diadakannya  sosialisasi  di  sekolah  maka  akan  memberikan pengetahuan lebih awal sehingga pelajar lebih tahu dan memahami arti penting saat berlalu lintas. Sedangkan dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya  belum  diperbolehkan  untuk  berkendara  karena  belum  cukup  umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif.
2. Hambatan  dan  Solusi  dalam  penanggulangan  pelanggaran  pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe
19 Maju Karo Karo,  Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022.
20 Vifa  Fibiriana  Sari.  Kasat  Lantas  Polres  Kota  Lhokseumawe,  Wawancara  Tanggal  21  Juni 2022
21 Azwir, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2022.
Kepastian  hukum  diperlukan  strategi  dalam  upaya  membangun  hukum  yang dikehendaki  masyarakat  dan  hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat. 22 Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelangggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala- kendala.  Berikut  hambatan  yang  ditemukan  polisi  satuan  lalu  lintas  dalam  penegakan hukum  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara sepeda motor : 23
1. Hambatan Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan  di jalan raya adalah:
a. Berbalik  arah  dan  melawan  arus  Pada  saat  mengedarai  motor,  setiap pengendara  diminta  untuk  berhati-hati  dalam  membawa  motor  tersebut. Sebab  akan  membahayakan  pengendara.  Kejadian  seperti  ini  sering ditemukan  di  lapangan,  di  mana  anak  yang  melihat  petugas  polisi  mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.
b. Tidak  mau  diberhentikan  dan  menerobos  petugas  Petugas  kepolisian  yang bertugas di jalan raya akan menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang  melanggar  dan  tidak  mengikuti  aturan.  Pengendara  anak  yang mengendarai sepeda motor tidak mau di berhentikan, karena mereka sudah takut  terlebih  dahulu  sebab  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi.  Bahkan mereka  akan  menerobos  petugas  yang  meminta  mereka  berhenti,  hal  ini akan membahayakan petugas dan membahayakan anak tesebut.
2. Kendala  Yang  Ditemukan  Setelah  Diberhentikan  Dalam  hal  ini  anak  selaku pengendaraan sepeda motor adalah:
a. Anak  tidak  konperatif.  Menghektikan  kendaraan  yang  tidak  melengkapi syarat dan kententuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan  bahwa  anak-anak  sebagai  pengendara  bermotor,  sedangakan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhentikan  anak-anak  tersebut  cendrung  tidak  konperatif  bahkan  mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.
b. Tidak mau menyerahakan bukti tilang Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi  aturan  maka  mereka  akan  di  tilang,  namun  untuk  membuatkan suarat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan.  Namun  dalam  hal  ini,  anak-anak  sebagai  pengendara  sepeda motor  tidak  mau  menyerahkan  surat  kendaraan  sat  di  tilang.  Jika  tidak memiliki surat-surat kendaraaan untuk menajdi bukti adalah dengan menyita kendaraan  tersebut.  Namun  Anak  tersebut  tidak  mau  menyerahakan  motor sebagai Alat Bukti saat tilang.
c. Orang tua tidak menerima anak ditilang Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada  petugas,  namun  orang  tersebut  malah  menyalah-nyalahkan  petugas yang menilang anak nya.saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi. 24
22 Dian  Rizki, et.al,  “ Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022, pp. 31-45.
23 Vifa  Fibiriana  Sari.  Kasat  Lantas  Polres  Kota  Lhokseumawe,  wawancara  Tanggal  21  Juni 2022.
24 Rahmat  Fauzi,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai
Menurut  Soedjono  Soekanto,  faktor  peyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas adalah: 25
1. Faktor  Manusia  Biasanya  disebabkan  oleh  pemakai  jalan  yang  kurang  disiplin dan  memperhatikan  kesadaran  hukum,  baik  sebagai  pengemudi,  pemilik kendaraan,  pejalan  kaki,  maupun  pencari  nafkah  (supir).  Adanya  tingkah  lalu sebagian  dari  pengemudi  yang  tidak  takut  melakukan  pelanggaran  karena adanya  faktor-faktor  yang menjaminnya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2. Faktor  Sarana  Jalan  Sarana  jalan  sebagai  penyebab  terjadinya  pelanggaran  dan kecelakaan  lalu  lintas  jalan  antara  lain  disebabkan  karena  adanya  pipa  galian. Pipa  galian  ini  bisa  seperti  galian  pipa  listrik,  pipa  air  minum  dan  sebagainya yang  kesemuanya  itu  dapat  mengakibatkan  terjadinya  arus  kemacetan.  Selain dari  adanya  pipa  galian,  faktor  lain  dari  sarana  jalan  ialah  adanya  jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun.  Genangan-genangan  air  ini  biasanya  membuat  kemacetan  juga  sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor  Kendaraan  Kendaraan  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya pelanggaran  lalu  lintas  berkaitan  erat  dengan  adanya  perkembangan  jenis kendaraan  yang  semakin  pesat  bersamaan  dengan  perkembangan  teknologi pembuatan  kendaraan,  sehingga  berbagai  jenis  dan  jumlah  kendaraan  mampu diproduksi  dalam  jangka  waktu  yang  relativ  singkat.  Pekembangan  kendaraan yang  semakin  pesat  ini  apabila  tidak  diimbangi  dengan  perkembangan  sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan,  pencopetan  dan  lain  sebagainya.  Pelanggaran  lalu  lintas  yang sering  terjadi  dari  faktor  kendaraan  adalah  antara  lain  ban  motor  yang  sudah gundul,  lampu  weser  yang  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan  lain sebagainya.
4. Faktor  Keadaan  Alam  (lingkungan)  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  disebabkan karena  faktor  keadaan  alam  atau  lingkungan  biasanya  terjadi  dalam  keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin  terjadi.  Misalnya  seseorang  pengendara  motor  yang  takut  terkena  air hujan  sehingga  tidak  segan-segan  memilih  jalan  pintas  baik  dengan  melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.
Dari uraian tersebut di dapat dilihat bahwa sebagian besar palanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Lhokseumawe disebabkan oleh  ketidaktahuan  pelanggar  terhadap  peraturan  berlalu  lintas  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap  keselamatan
Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Paga ruyuung law Journal, Volume 3 No. 2, Januari 2020, hlm. 158-159.
25 Soerjono  Soekanto.  2005, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm 67
berlalu  lintas.  Serta  memang  adanya  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  peraturan tentang  berlalu  lintas  tersebut.  Alasan  inilah  yang  paling  banyak  diberikan  oleh pelanggar  lalu  lintas  kendaraan  bermotor.  Selain  itu,  alasan  lain  adalah  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat,  terutama  terhadap  peraturan-peraturan  dalam  berlalu lintas  seperti  kebiasaan  masyarakat  untuk  tidak  menggunakan  alat  pengaman  seperti, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motornya.
3. Adapun  Solusi  dalam  penanggulangan  pelanggaran  pengemudi  kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe
1) Faktor Hukumnya sendiri.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan telah  tegas  mengatakan  seseorang  dapat  mengemudikan  kendaraan  bermotor  jika sudah  memiliki  SIM,  dan  syarat  minimal  usia  memiliki  SiM  adalah  17  tahun,  ini masih  sangat  diperlukan  namun  perlu  perlakuan  istimewa  terhadap  daerah-daerah yang  sarana  dan  prasarana  nya  belum  memadai  untuk  menjalankan  hukum  positif sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  sehingga  dapat  dibentuk  suatu Peraturan  Pemerintah  sebagai  pedoman  pelaksanaan  ketetapan  penegakan  hukum secara positif  yang terkait dengan permasalahan minimnya transportasi umum dan bus  sekolah,  sehingga  tidak  menjadi  bumerang  bagi  penegak  hukum  jika  mereka bertindak  tegas  serta  menjadi  legalitas  bagi  siswa/i  jika  mereka  mengemudikan kendaraan  bermotor  ke  sekolah  walaupun  mereka  masih  kategori  pengemudi  di bawah umur.
2) Faktor Pengemudi di bawah umur.
Faktor pengemudi di bawah umur yang masih labil, tidak dapat mengontrol emosi, berfikiran  singkat  dapat  mebahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain,  rumah  mereka jauh  dari  sekolah,  orang  tua  mereka  sibuk,  sehingga  dapat  diberikan  solusi  yang tegas dengan mewajibkan orang tua mengantar anak mereka sekolah, orang tua tidak memberikan  izin  mengemudikan  kendaraan  bermotor  kepada  anak  mereka  yang belum memiliki SIM, dan mendaftarakan anak sekolah dekat dengan rumah mereka sehingga  tidak  terganggu  dengan  alasan  rumah  jauh  dari  sekolah,  serta  perlu diterapkan  sanksi  terhadap  orang  tua  yang  memberikan  izin  kepada  anak  mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.
3) Faktor Sarana dan Prasarana
Pemerintah  Kota  Lhokseumawe,  khususnya  Dinas  Perhubungan  seharusnya  mulai melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  ke  sekolah  serta  turun  ke  lapangan  untuk menentukan  perkiraan  jumlah  armada  tambahan  untuk  transportasi  umum  atau  bus sekolah  yang  dapat  menampung  semua  pelajar  se  Kota  Lhokseumawe,,  kemudian mengajukan  penambahan  armada  tidak  hanya  melalui  APBD  namun  juga  APBN maupun  anggaran  Perubahan,  diharapkan  dalam  waktu  yang  singkat  kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah dapat terpenuhi secara maksimal.  anggaran  penambahan  armada  transportasi  umum  ataupun  bus  sekolah yang bersumber dari APBD Provinsi.
4) Faktor Penegak Hukum.
Perlunya  koordinasi  yang  intens  dengan  Pemerintah  Daerah  yaitu  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Karimun  untuk  selalu  mengajukan  sarana  dan  prasarana
transportasi  yang  memadai  sehingga  tercukupi  nya  kebutuhan  transportasi  umum ataupun bus sekolah bagi para pelajar SMA sederajat se Kota Lhokseumawe, Agar terus  melakukan  kerjasama  dengan  sekolah  dalam  memberikan  sosialisasi- sosialisasi  Undang-Undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  serta  safety  riding, sehingga  para  siswa/i  tersebut  mengerti  akan  pentingnya  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas  melalui  budaya  tertib  dan  selamat  dijalan dengan  menggunakan  helm  sebagai  kelengkapan  keamanan  serta  kaca  spion,  dan peralatan keamanan standar pabrik lainnya di kendaraan bermotor mereka.
5) Faktor Budaya
Perlunya peran serta orang tua untuk menghilangkan budaya tidak memiliki waktu untuk  mengantar  anak  ke  sekolah,  tidak  mengambil  kredit  kendaraan  bermotor murah  untuk  anak  mereka,  serta  mengedukasi  anak  mereka  agar  tidak  mengikuti contoh dan ajakan dari teman lainnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah  karena  dapat  membahayakan  diri  mereka  sendiri  serta  dapat membahayakan  bagi  pengguna  jalan  lainnya  karena  faktor  pengemudi  di  bawah umur  yang  tidak  begitu  paham  akan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran  dalam  berlalu  lintas.  Karena  bagi  para  siswa/i  pengemudi  di  bawah umur  dan  belum  memiliki  SIM  yang  terpenting  hanyalah  kecepatan  sehingga mereka  memang  belum  layak  dan  siap  untuk  mengemudikan  kendaraan  bermotor ke sekolah.

## D. KESIMPULAN
Bahwa  berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah  Satuan  lalu  lintas  dalam  melaksanakan  peranan  dalam  menanggulangi pelanggaran  lalu  lintas  sudah  dilaksanakan  sesui  dengan  aturan  perundang-undangan yaitu  yaitu: 1. Upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran 2. Upaya Preventif ( pencegahan) dan, 3. Upaya Represif  (  penindakan)  namun  belum  efektif  karena  bahwa  pihak  kepolisan  dalam  hal ini  tidak  begitu  tegas  dalam  menangani  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak sekolah  dikarenakan  anak  sekolah  tersebut  masih  dalam  tahap  belajar  dan  kondisi jiwanya belum labil.
Hambatan dan solusi dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak  sekolah  tanpa  surat  izin  mengemudi  di  Kota  Lhokseumawe  adalah  1.  kurangnya pengawasan  orang  tua  terhadap  anak  yang  disebabkan  oleh  kesibukan  untuk  bekerja, sehingga  membuat  anak  tersebut  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  juga  kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan  trasportasi  umum  menjangkau  lokasi  sekolah.  Namun  ada  upaya  yang dilakukan  aparat  kepolisian  langkat  dalam  menanggulangi  pelanggararan  lalu  lintas yang  dilakukan  oleh  anak  sekolah  berupa  sosialisasi  ke  sekolah,  teguran  dan  tilang terhadap  pelajar  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  diharapkan  mampu memberikan  efek  jera  terhadap  anak  sekolah,  adapun  solusinya    adalah  faktor hukumnya,  faktor  pengemudi  di  bawah  umur,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor penegak hukum, dan faktor budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Andi Sofyan. Buku Ajar Hukum Pidana . Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum , PTIK Press, Jakarta, 2011.
Adriana, D. Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak Salemba Medika. Jakarta. 2004.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002
Barda  Nawawi  Arief,  M asalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
-----------, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung, 1994.
-----------, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
------------, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bhakti,  Bnadung, 1996.
------------, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008.
-----------, Sari Kuliah Hukum Pidana II , Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1984
C. S. T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Cecil, Andrew R. Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan bagi Polisi Lalu Lintas dan pengendara, Nuasa, Bandung, 2011.
Djamarah,  Syaiful  Bahri  dan  Aswan  Zain..  Strategi  Belajar  Mengajar.  Rineka  Cipta. Jakarta 2010.
Daryanto, Kamius Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997.
Dey Ravana. Kebijakan Kriminal . Kencana, Jakarta, 2017.
Giyan  Apandi  dan  Anom  Wahyu  Asmorojati,  2014,  Peranan  Polisi  Lalu  Lintas  dalam Meningkatkan  Kedisiplinan  Berlalu  Lintas  Pengguna  Kendaraan  Bermotor  di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
H.  Abdullah  ldi  dan  Hj  Safarina  Hd, Sosiologi  Pendidikan  Individu,  Masyarakat,  dan Pendidikan : PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2016.
Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar . PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2006.
Ilham  Gunawan, Peran  Kejaksaan  Dalam  Menegakkan  Hukum  Dan  Stabilitas  Politik , Sinar Grafika, Jakarta 1994.
Iskandar Hasan, Polri Mengisi Republik , PTIK,, Jakarta: 2010.
------------, Polri Mengisi Republik , Bumi Aksara.Jakarta, 2008
Kunarto, Anton tabah, Harapan dan Kenyataan , CV.Sahabat, Klaten:1995.
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.1984.
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana , USU Press., Medan, 2010.
Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Akademi  Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas , kompetensi Utama, Semarang.2009.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,    Alumni, Bandung, 2010.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  UNDIP,  Malang,
1995.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rieneka  Cipta, Jakarta.  2008.
Naning R ondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas , Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
Nasution,  S. Berbagai  Pendekatan  Dalam  Proses  Belajar  Mengajar ,:  Bumi  Aksara, Jakarta, 2000.
Naning  Ramadhan, Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Disipilin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas , Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
Poerwadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta, Balai  Pustaka,  2002
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  eksistensialisme  dan abolisionalisme , Putra abardin, Bandung, 1996.
Rusli  Effendy  dan  Poppy  Andi  Lolo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Ujung  Pandang: Umithohs Press, 1989.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta, 2010.
Rousseau, Jean-Jacques, Emile Or On Education, Introduction, Translation And Notes By Allan Bloom , Basic Books, USA 1979.
Sunaryati  Hartono  C.F.G, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke-20 , Alumni, Bandung, 1994.
Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana , CV Armico, Bandung, 1985.
Sudiastoro, Tertib Dalam Berlalu Lintas , PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009.
Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban , UKI Press, Jakarta: 2000.
Subekti. Kamus Hukum . Jakarta.Pradnya Paramita. Jakarta 1983
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung, 1983.
Suwardjoko  P.  Warpani.. Pengelolaan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan .  Institute Teknologi Bandung.2002.
Soerjono  Soekanto  dan    Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Rajawali,  Jakarta,
1986.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
------------, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
Salman  Luthan, Kebijakan  Kriminalisasi  di  Bidang  Keuangan ,  FH  UII  Press,
Yogyakarta, 2014.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana ,UMM Press, Malang, 2014.
Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan  Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
Tim Redaksi Bip, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, Jakarta,2017,
Tim  Penulis Poltekkes  Depkes  Jakarta  I.Kesehatan  Remaja  Problem  dan  Solusinya . Salemba Medika; Jakarta. 2010.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana . Refika Aditama, Bandung, 2003.

## B. Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi.
Amriani.  A,  Amriani.  A Tinjauan  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Anak Dibawah  Umur  di  Wilayah  Polres  Jeneponto. thesis,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar, 2017.
Dewi  Asri  Nurlia,  Siti  Komariah,  Bagja  Waluya  dengan  judul,    “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan  Baleendah  Kabupaten  Bandung”, Jurnal  Sosietas ,  Vol.  7,  No.  2,
2017, Universitas Pendidikan Indonesia.
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  (Studi  Penelitian  Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2,  Pp. 508-523.
Indah  Sari,  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pmh)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum Perdata, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara ,  Fakultas  Hukum  Universitas
Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
Mardjono Reksodiputro, “ Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan  penegakan  hukum  dalam  batas-batas  toleransi)” ;  Pidato  Pengukuhan Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Dalam  Ilmu  Hukum  Pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
Megawati  Barthos ,  Peran  Polisi  Lalu  Lintas  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Polres  Jakarta  Pusat  Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan , Jurnal Lex Librum , Vol. IV, No. 2, Juni 2018.
Muladi,  “ Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  Pada  Masa  Depan”,  Pidato Pengukuhan Guru Besar , Universitas Diponegoro, Semarang, 1991
Rahmat  Fauzi,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak Sebagai  Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Bukittinggi, Pagaruyuang  Law  Journal ,  Faculty  of  law  Volume  3  No.  2,  Januari  2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Rahmat  Fauzi,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Paga ruyuung law Journal , Volume 3 No. 2, Januari 2020.
Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  (2022)  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
Sri Riski, Gerakan Sadar Hukum Berlalu  Lintas Pada Pelajar Dan Guru Sma Negeri 4 Bandar  Lampung  Dalam  Upaya  Preventif  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas, ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020
Tedy Firmansyah, Hervina Puspitosari. (2022).  “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, Pp. 381-398.
Vivi Eka Rista, Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi di  Wilayah Polres  Sampang), Jurnal  Ilmiah  Hukum   Dinamika Vol  26,  No  17  (2020)

## Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## C. Internet
Ahmad  Romadon  Mubarok, Tinjauan  Pustaka  dan  Kerangka  Teoritis:  Studi
Literatur Penelitian dalam Analisa Hubungan Internasional, https://www.ruangguru.co.id/pengertian-dan-definisi-teori-menurut-para-ahli- kbbi-hedriksen-dan-kerlinger/ , di akses Tanggal, 14 April 2021.
Ni Putu Nita Sugita, Penegakan Hukum Pelanggaran  Lalu  Lintas Oleh Anak Dibawah Umur  Di  Wilayah  Hukum  Satlantas  Polres  Badung, E-Junal  Ilmu  Hukum,
Kertha Wicana , Fakultas Hukum, di akses dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/ article/view/24964?articlesBySameAuthor Page=5 Fauzi Iswari. (2017). “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia”.  Pagaruyuang  Law  Journal,  Vol.  1 No.1.

## D. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar NKRI 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang Kitab Undang-undang  Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.