## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Penerapan  Sanksi  Pidana  Perda  Pajak  dan  Retribusi  Bidang Pendapatan di Kota Ternate
Dr. Faissal Malik, S.H., M.H., Dr. Syawal Abdulajid, S.H., M.H.
Falkultas Hukum universitas Khairun Ternate , E-mail : faissalmalik10@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk:  1 Desember 2020
Diterima: 3 Januari 2021 Terbit: 5 Februari 2021 Keywords: Regional Regulations, Taxes and
Retribution, Criminal
The  application  of  regional  regulations  in  the  field  of  Regional Taxes and Retribution in Ternate City has not yet been submitted to the Court with criminal convictions, but it is realized that the regional regulation enforcement officers have not fulfilled the tax obligations.  Even  so,  violations  of  the  Tax  and  Retribution Regional Regulations on administrative law sanctions are chosen to  be  enforced  rather  than  criminal  sanctions  because administrative  legal  sanctions  are  more  effective  in  their enforcement. Therefore, the formation of regional regulations on taxes  and  levies  does  not  only  pay  attention  to  aspects  of  legal substance, but also aspects of structure and cultural aspects, in the form of the availability of regional law enforcement officers which in turn result in enforcement of regional regulations on taxes and levies  so  that  criminal  sanctions  can  be  utilized  to  increase original income. Regional (PAD). Abstrak
Kata kunci: Perda, Pajak dan Retribusi, Pidana
Corresponding Author: Dr. Faissal Malik, S.H., M.H, E- mail: faissalmalik10@gmail.com Penerapan  Perda  perkara  dalam  bidang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  di  Kota  Ternate  belum  ada  yang  diajukan  ke Pengadilan  dengan  dijatuhi  pidana,  akan  tetapi  disadari aparatur  penegak  Perda,  bahwa  belum  seluruh  wajib  Pajak dan Retribusi Daerah memenuhi kewajiban pajak. Meskipun demikian,  pelanggaran  terhadap  Perda  Pajak  dan  Retribusi sanksi hukum administrasi dipilih untuk ditegakkan dari pada sanksi pidana karena sanksi hukum administrasi lebih efektif dalam penegakannya. Oleh karena itu, Pembentuk Perda Pajak dan  Retribusi  tidak  hanya  memperhatikan  aspek  substansi hukum  saja,  tetapi  juga  aspek  struktur  dan  aspek  kultur, berupa  ketersediaan  aparat  penegak  Perda  yang  pada akhirnya  berakibat  pada  penegakan  sanksi  Perda  Pajak  dan Retribusi sehingga sanksi pidana dapat didayagunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). @Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Perwujudan  terhadap  kemampuan  dan  kemandirian  daerah  serta memperkuat  struktur  penerimaan  daerah,  kontibusi  PAD  dalam  struktur  APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan,  dan  harus  segera  dievaluasi  secara  sungguh-  sungguh  oleh  masing- masing  pemerintah  daerah  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  dan  fasilitasi kepada  masyarakat.  Kurang  efektif  dan  efisiennya  target  untuk  mencapai  realita pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  merupakan  salah  satu  permasalahan  kurang tercapainya  pendapatan  daerah  selama  ini.  saat  ini  Belum  tergalinya  potensi pendapatan  daerah  pada  umumnya  disebabkan  oleh  faktor  kurangnya  kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),  kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak/retribusi  yang  relatif  rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran  birokrasi  akan  kegagalan  dalam  menjalankan  programnya,  tidak optimalnya hasil yang dicapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD} dapat dioptimalkan dan  dikelola  secara  profesional  dengan  menemukan  keunggulan  budaya  dan Potensi Asli Daerah {PAD) serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder , maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro - rakyat. 1
Sumber  penerimaan  daerah,  mengacu  kepada  Undang-Undang  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  diberi  hak  untuk mendapatkan  sumber  keuangan  berupa  kepastian  tersedianya  pendanaan  dari pemerintah  sesuai  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  yakni  kewenangan memungut  sekaligus  mendayagunakan  pajak  dan  retribusi  daerah,  hak  untuk mendapatkan bagi hasil dari sumberdaya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan  lainnya  serta  untuk  mengelola  kekayaan  daerah  dan  mendapatkan sumber-sumber  pembiayaan  dengan  prinsip  dasarnya  uang  mengikuti  fungsi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali  sumber-sumber  keuangan  daerahnya  masing-masing,  untuk  memenuhi pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerahnya  melalui  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Oleh  karena  itu,  tuntutan  optimalisasi  penggalian  potensi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD}  di  setiap  daerah,  termasuk  di  Pemerintah  Kota Ternate,  semakin  besar  seiring  dengan  semakin  banyaknya  kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh  karena  itu  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  ini,  Pemerintah  Kota  Ternate telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  rangka  mendorong  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk upaya yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Ternate  adalah  pembentukan Peraturan  Daerah  Pajak  dan  Retribusi  yang  materi  muatannya  mengatur  norma sanksi  pidana  sebagai  instrumen  untuk  ditaatinya  ketentuan  formil  Peraturan Daerah  Pajak  dan  Retribusi.,  serta  bagaimana  mengoptimallkan  norma  sanksi
1 Dikutip Dari Hasil Penelitian FE Unkhair Bekerjasama dengan Bapeda Kota Ternate, 2017, hlm, 1
pidana  dalam  Peraturan  Daerah  Pajak  dan  Retri  busi  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dilihat dari aspek normanya, peraturan di bidang Perpajakan dan Retribusi termasuk bidang hukum administrasi, karena merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang menentukan bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah  laku  dalam  mengusahakan  tugas-tugasnya  .  Menurut Blacks ,  hukum administrasi merupakan “Body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decision to carry out regulatory powers and duties of such  agencies” (seperangkat  hukum  yang  diciptakan  oleh  lembaga  administrasi dalam  bentuk  Undang-Undang,  peraturan-peraturan,  dan  keputusan-keputusan untuk  melaksanakan  kekuasan,  dan  tugas-tugas  pengaturan/  mengatur  dari lembaga  yang  bersangkutan),  agar  kaidah  administrasi  lebih  ditaati  oleh masyarakat  selaku adressat hokum,  bidang  hukum  administrasi  yang mencantumkan sanksi pidana. 2 Sanksi pidana di bidang Hukum Administrasi telah banyak dimanfaatkan sebagai pekokoh kaidah administrasi. Melalui sanksi pidana, terhadap  pelanggaran  administrasi  dapat  dilakukan  upaya  represif  oleh  badan- badan  yang  menjalankan  fungsi  Kepolisian.  Pada  sisi  yang  lain,  meskipun  sanksi pidana telah banyak dimanfaatkan untuk mendorong agar ditaatinya norma hukum administrasi. Pada titik ini, penting untuk dilakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah bidang Pajak dan Retribusi di Kota Ternate, untuk mengukur apakah norma sanksi pidana yang telah terkaidahkan dalam Peraturan Daerah  Pajak  dan  Retribusi  Kota  Ternate  telah  dilterapkan  untuk  mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  per- masalahan yang dirumusakan dalam perumusan masalah ini, sebagai berikut:
1.   Apakah penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Derah Pajak dan Retribusi di Kota Ternate, telah optimal?
2.   Bagaimanakah optimalisasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi di Kota Ternate?

## B. RESEARCH METHODS Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data dan tujuannya. Dilihat dari  sumber  data,  peneltian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  peneltian  hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan memilah  dan  menghimpun  bahan  hukum  pustaka  atau  data  sekunder  disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data  primer  disebut  penelitian  hukum  empiris.  Berkaitan  hal  tersebut  Sudikno Mertokusumo  menjelaskan  bahwa  penelitian  kepustakaan  dapat  berdiri  sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan peneltian lapangan. Penelitian hukum dapat semata-mata  berdasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  (peneltian  hukum normatif).  Penelitian  kepustakaan  dapat  dilengkapi  dengan  penelitian  lapangan. Berdasarkan sumber datanya peneltiian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang pada pokok kajiannya adalah penerapan sanksi pidana Perda pajak
2 Black, Law Discionary, 1990, hlm, 46
dan retribusi. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif  tertulis  yang  diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in  conreto dalam masyarakat  sehingga  dalam  penetlitian  ini  akan  menggabungkan  pada  kajian mengenai aspek hukum normative dan penerapan pada pada peristiwa conkreto. Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.
1.   Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan terdiri dari, noma dasar atau kaidah dasar, dalam hal ini berupa prinsip-prinsip dasar dari Perda pajak dan reribusi, norma sanksi, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Dae- rah, UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,,  UU  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PP  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak  daerah,  PP  Nomor  RTahun  2003 tentang Pedoman Or- ganisasi Perangkat daerah;
2.   Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelsan  mengenai  bahan  hukum primer,  jurnal  nasional,  doktrin  dan  putusan  Pengadilan  yang  berhubungan dengan permaasalahan yang diteliti;
3.   Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  member  petunjuk maupun  penjelsasan  terhadap  bahan  hukum  sekunder  dan  primer.  Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Pendekatan
Penelitian  ini  membutuhkan  pendekatan  yang  digunakan  peneliti  untuk mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  di  telaah untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendakatan  undang-undang  dan  Perda ,  (statute  approach) ,  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach) Cara Pengumpulan Data
Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Perda dan norma  sanksi  pidana,  serta  peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan narasumber yang pandang kompten dalam menjelaskan penerapan Perda pajakan retribusi di Kota Ternate.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  pengorganisasian  dan  pengurutan  data  dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan rumuskan hipoteta kerja seperti disarankan oleh data. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara analisis, dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih  dahulu,  untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  analisa  yang sifatnya  kualitatif.  Permasalahan  akan  dianalisis  dengan  asas,  teori,  doktrin  dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pajak dan retribusi.

## Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data,  mengkuali- fikasi  data,  menganalisis  data,  dengan  Metode  dan  alat  analisa  yang  telah dipersiapkan untuk diperoleh kesimpulan yang diteliti.

## C. DISCUSSION
Penerapan  Sanksi  Pidana  Peraturan  Daerah  Pajak  dan  Retribusi  di  Kota Ternate
Peraturan  Daerah  mengatur  urusan  rumah  tangga  di  bidang  otonomi  dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur  segala  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat.  Undang- undang  No  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai, Peraturan Daerah, antara lain:
1.   Kepala  daerah  menetapkan  Perda  setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama DPRD;
2.   Perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  otomoni  daerah Povinsi/Kabupatan/Kota dan tugas pembantuan;
3.   Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
4.   Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  Perda  lain,  atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5.   Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah;
6.   Keputusan kepala daerah ditetapkan untak melaksanakan Perda;
7.   Perda  dan  keputusan  kepala  daerah  yang  mengatur,  dimuat  dalam  lenibaran daerah;
8.   Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan keputusan kepala daerah). Negara Indonesia adalah negara hukum dalam kerangka keberlakuan hukum dan  ditaatinva  norma  yang  telah  ditetapkan,  serta  mendukung  pemasukan  uang bagi daerah, menurut ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 dan LTU No. 32 Tahun 2004. Kriminalisasi/penalisasi  Perda-Perda  tersebut  dapat  diikuti  dengan  pengaturan atas  perbuatan  tertentu  berupa  pensifatan  perbuatan  sebagai  perbuatan  pidana, serta  penetapan  sanksi  pidana  bagi  barang  siapa  yang  mencocoki  rumusan perbuatan yang dimaksud.
Pemberian kewenangan kepada daerah setelah UU No. 22 Tahun 1999 untuk membuat Perda dalam segala macam bidang kewenangan daerah Kabupaten dan Kota  mencakup  semua  kewenangan  pemerintah  selain  kewenangan  yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ternyata  masing-masing  daerah berlomba  untuk  membuat  Perda  mengatur  daerahnya,  dari  satu  daerah  dengan daerah  lainya  ada  yang  sama  dan  ada  yang  berbeda.  Beberapa  pemikiran  yang mendorong  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pada  negara  modern  di  dunia menyatakan diri sebagai negara yang bersistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat, wilayah negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai satuan daerah yang memiliki sifat-sifat khusus tersendiri. Sulit bagi pemerintah untuk dapat melihat dan menangani sifat khusus yang ada di pelosok-pelosok daerah tersebut. Masyarakat daerah yang mengetahui kepentingan serta aspirasi mereka, maka secara ideal harus dapat mengatur dan mengurus  kepentingan  secara  effektif  dan  efisien.  Sedangkan  pemerintah  pusat
memberikan  dorongan,  bimbingan  dan  bantuan  jika  diperlukan,  untuk  menjadi rangsangan  dan  diharapkan  untuk  senantiasa  mengembangkan  kemampuannya agar  dapat  melaksanakan  pembangunan  di  daerah  selaras  dengan  tuntutan  dan kepentingan yang ada di daerah, serta berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri.
Perkembangan  hukum  pidana  ternyata  semakin  banyak  digunakan  dan diandalkan  dalam  rangka  mengatur  dan  menertibkan  masyarakat  melalui peraturan  perundang-undangan.  Dinamika  hukum  dapat  terlihat  dari  adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan sanksi  pidana”  pada  bagian  akhir  sebagian  besar  produk  peraturan  perundang- undangan di Indonesia. Pencantuman bab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut tidak  hanya  terlihat  dalam  produk  peraturan  perundang-undangan  pusat  yang berbentuk  “Undang-undang”,  melainkan  dapat  terlihat  pula  dalam  produk peraturan perundang-undangan lokal yang berbentuk “Peraturan Daerah”.
Pembentukan  Perda  oleh  Pemerintah  Daerah  dapat  pula  melakukan kebijakan  kriminalisasi  Perda  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut. Menurut Barda Nawawi Arief proses kriminahsasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut:
1.   Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional, yaitu meujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material spiritual berdasarkan Pancasila;
2.   Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  hukum pidana  haus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan yang  mendatangkan  kerugian  (material  dan  atau  spritual)  atas  warga masyarakat;
3.   Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benafit principles) juga sosial cost atau biaya sosial;
4.  Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 3
Empat  syarat  kebijakan  kriminalisasi  dalam  pembuatan  Perda  yang diungkapkan  Barda  Nawawi  Arief  di  atas,  Oleh  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah  berpendapat  perlu  ditambah  satu  syarat  lagi  yaitu  mengenai karakteristik  daerah  atau  potensi-potensi  sumber  daya  alam  daerah  yang  belum terlindungi oleh peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan dongan adanya otonomi daerah. 4
Dalam Peraturan Daerah dan penegakannya membentuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah, sebagai pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah pidana atau Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, tertuang di dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa:
“Peraturan  Daerah  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)”.
3 Barda Nawawi Arief,2000 Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro Cet. Ketiga, Semarang hlm. 35
4 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar UH Jogjakarta 2005 Cet I, hlm. 40
Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004:
“Perda  dapat  memuat  ancaman  pidana  atau  denda  selain  sebagaimana dimaksud  ayat  (2),  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan lainnya”.
Kebijakan  kriminalisasi  dalam  Perda  yang  terlihat  tumpang  tindih  di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi lima (5) macam.
1.   Kebijakan  kriminalisasi  dari  delegasi  Undang-undang,  contohnya  Perda Retribusi dan Pajak.
2.   Tindak  pidana  yang  sudah  diatur  dalam  hukum  pidana  nasional,  contohnya Perda miras, pelacuran.
3.   Kebijakan kriminalisasi dari hukum Islam, contohnya Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari’at Islam.
4.   Kebijakan kriminalisasi dari hukum adat, contohnya Perda megenai tradisi adat yang masih dipertahankan di daerah itu.
5.   Kebijakan  kriminalisasi  berdasarkan  inisiatif  lokal  di  mana  peraturan perundang-undangan  belum  ada  yang  mengatur,  misalnya  Perda  tentang larangan merokok di tempat umum.
Perbedaan kebijakan formulasi sanksi pidana masing-masing daerah dalam menentukan jenis atau maksimumnya sanksi pidana dalam Perda dikarenakan tidak ada  pedoman  yang  pasti  dan  perbedaan  antara  satu  undang-undang  dengan undang-undang lain, sebagai contoh pada Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. Apabila  dihubungkan  dengan  UU  No.  18  Tahun  1997,  ternyata  tidak  adanya kesetaraan.  Jenis  pidana  maupun  maksimum  sanksi  yang  ditetapkan  Pasal  37 sampai  dengan  Pasal  41  UU  No.  18  Tahun  1997  yang  menunjukkan  bahwa maksimum sanksi pidana berkisar antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan dalam hal sanksi pidana pajak dan sanksi retribusi daerah dapat berupa jenis pidana kurungan atau pidana penjara. Keadaan ini tentu saja  dapat  menimbulkan  persoalan  utama  ketika  Pemerintah  Daerah memformulasikan perbuatan yang dikenai sanksi pidana ke dalam Perda khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah.
Apabila  merujuk  pada  UU  No.  22  Tahun  1999,  maka  Perda  hanya dimungkinkan  memuat  ancaman  sanksi  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah),  yang berbeda  dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  Pasal  143,  yang memungkinkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi apabila merujuk pada UU No. 18 Tahun 1997 ancaman pidana pada Perda dapat melampaui 6 bulan, dan pidananya dapat berupa pidana penjara. Adapun menurut ketentuan-ketentuan KUHP pidana perampasan kemerdekaan berupa jenis pidana kurungan maksimal hanya 1 (satu) tahun, maskimum ancaman pidana yang melebihi 1 tahun berupa pidana penjara.
Pungutan uang kepada rakyat yang bersifat memaksa berupa pajak atau retribusi berpotensi  menindas  rakyat,  sehingga  di  dalam  hukum  pajak  berlaku  adagium “tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen (no taxation without representation)” . Sehubungan  dengan  adagium  itu,  hukum  menetapkan  segala  bentuk  pungutan kepada rakyat harus melalui persetujuan parlemen dan dituangkan dalam Undang-
Undang.  Pada  tingkat  pemerintahan  pusat,  persetujuan  dilakukan  antara  DPR dengan Presiden, sedangkan ditingkat daerah, persetujuan dilakukan antara DPRD dengan Bupati/ Walikota selaku Kepala Daerah. Dengan demikian segala pungutan kepada rakyat harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang dianggap sebagai representasi dari rakyat sebelum dituangkan kedalam Perda.
Sesuai  dengan  perundang-undangan  Indonesia,  Perda  dapat  diajukan  oleh DPRD atau Pemda selaku badan eksekutif. Berdasarkan data yang diperoleh pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Satpol PP Kota Ternate, bahwa Perda  dalam  bidang  pendapatan  Pajak  dan  Retribusi  yang  telah  disahkan  dan diberlakkukan  yang  dibahas  pada  saat  berlakunya  UU  No.  22  Tahun  1999 merupakan usulan dari Walikota atau dari pihak eksekutif, diantara Perda tentang Pajak  diantarany  (i)  Perda  Kota  Ternate  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pajak Penerangan Jalan (ii) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (iii) Perda Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (iv) Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (v) Perda Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (vi) Perda  Kota  Ternate  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Parkir  (vi)  Perda  Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan (vii) Perda Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 5 Dari sekian jumlah Perda yang dibahas antara DPRD bersama dengan Pemda meliputi pula Perda pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1997  jo.  UU  No.  34  Tahun  2000  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2001 tentang  Pajak  Daerah  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  66  Tahun  2001  tentang Retribusi  Daerah,  merupakan  suatu  langkah  konkrit  Pemerintah  Daerah  Kota Ternate untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.
Data penelitian tidak menemukan perkara dalam bidang Pajak dan Retribusi daerah di Kota Ternate diajukan ke Pengadilan dengan dijatuhi pidana, akan tetapi menurut  Usman  Wakano,S.H.  Selaku  Kepala  Bidang  Penindakan  Satpol  PP  Kota Ternate sebagai aparatur penegak Perda menyatakan belum seluruh wajib pajak di daerah  memenuhi  kewajiban  pajak.  Meskipun  demikian,  pelanggaran  terhadap Perda Pajak dan Retribusi sanksi hukum administrasi dipilih untuk ditegakkan dari pada  sanksi  pidana  karena  sanksi  hukum  administrasi  lebih  efektif  dalam penegakan dan sanksi administrasi juga dipandang lebih efektif dan efisien dalam penegakannnya.
Selain  itu,  mengefektifkan  norma  yang  diatur  dalam  Perda  dapat  efektif, diperlukan pejabat penegak hukum yang ditugasi untuk itu. Dengan kata lain, sanksi pidana Perda Pajak dan Retribusi dapat diterapkan secara efektif apabila sejak awal aparat  penegakan  Perda  telah  dipersiapkan.  Persiapan  yang  dimaksudkan  tidak hanya meliputi kemampuan personal di bidang penegakan Perda, tetapi meliputi pula  jumlah  personal  yang  tersedia  sebanding  dengan  beban  tugas  yang  akan dipikulnya. Data penelitian menunjukkan bahwa, jumlah Penyidik Pergawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Ternate 15 orang yang tersebar di di Dinas Badan dan Bagian, yang  kemudian  diangkat  dalam  jabatan  struktural  hal  ini  sangat  berpengaruh terhadap  tugas  dalam  jabatan  fungsional  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS).  Selain  itu  terhadap  ketentuan  yang  mengandung  sanksi  pidana,  ternyata
5 Data diperoleh dari Bagian Hukum dan Satpol PP Kota Ternate pada tanggal 10 September 2020.
tidak disertai dengan pembahasan kemampuan dan ketersediaan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. Penegakan Perda merupakan tanggungjawab eksekutif, sehingga kemampuan dan jumlah  personal  merupakan  tanggungjawab  eksekutif.  Pada  sisi  lain,  kepedulian Pemda untuk menyediakan PPNS selaku aparat penegak Perda juga masih rendah, sehingga  efektivitas  dalam  penerapan  dengan  menggunakan  sanksi  pidana  tidak maksimal dilakukan, hal ini setidaknya terkonfirmasi dengan data jumlah Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  Kota  Ternate  dengan  jumlah  yang  masih  sangat terbatas  jika  dibandingkan  dengan  beban  tugas  dengan  jumlah  Perda  yang  ,  dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  juga  diberikan  jabatan  structural  sehingga sangat  berpengaruh  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  jabatan  fungsional sebagai penegak Perda Pajak dan Retribusi sebanyak 21 Perda dan Perda lain diluar Perda  Pendapatan,  yang  semuanya  memuat  sanksi  baik  itu  sangat  administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini tentunya beralasan karena apabila dilihat tiga aspek yang  mempengaruhi  berlakunya  hokum  menurut  Friedman,  berupa  aspek substansi,  struktur,  dan  kultur  hokum,memberikan  pengertian  bahwa  dalam pembentukan  Perda  yang  mengandung  sanksi  pidana  belum/atau  tidak  ada keterjalinan  antara  tiga  aspek  yang  saling  pengaruhi  tersebut.  Pembentuk  Perda nampaknya  tidak/belum  memberikan  perhatian  menyeluruh.  Dari  data  dapat disimpulkan  bahwa  pembentuk  Perda  dalam  merumuskan  Perda  Pajak  dan Retribusi  hanya  memperhatikan  aspek  substansi  hukum  saja,  tanpa  diikuti  atau setidaknya mengabaikan aspek struktur dan aspek kultur. Pembentuk Perda tidak memperhatikan aspek struktur hukum, berupa ketersediaan aparat penegak Perda yang  pada  akhirnya  berakibat  pada  penegakan  sanksi  Perda  Pajak  dan  Retribusi tidak  didayagunakan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Aspek struktur tidak hanya diabaikan oleh Pembentuk Perda pada tahaop formulasi, tetapi juga tahap[ aplikasi hokum sehingga sanksi pidana Perda tidak difungsikan ketika Perda tersebut berlaku sebagai hukum positif.

## Optimalisasi Sanksi Pidana Perda Pajak dan Retribusi di Kota Ternate
Pemerintah  daerah  saat  ini  diberi  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Tujuannya  antara  lain  adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  serta  menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  otonom  mampu  berotonomi  yaitu terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah.  Artinya,  daerah  otonom  harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Suatu  daerah  dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%. Kondisi yang terjadi di Kota Ternate, Pendapatan Asli Daerah belum optimal di dalam memberikan kontribusi kepada  APBD,  oleh  karena  itu  untuk  mendorong  optimalisasi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), maka pengorganisasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Ternate  harus  ditempatkan  pada  Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKD) dan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga  secara  khusus  menegakkan  Perda  dalam  bidang  pendapatan  secara
optimal.  Selain  itu  penempatan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di dinas//insitansi,  juga  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  mereka  akan menguasasi bidang tugasnya untuk menegakkan Perda, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas/Badan dalam menegakkan Perda, maka pelanggaran Perda pada bidang tugas yang ditangani dapat diketahui dan diproses lebih cepat. Selain  pengorganisasi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  sebagaimana dijelaskan  di  atas,  bahwa  optimalisasi  sanksi  pidana  dalam  Perda  Pajak  dan Retribusi  Daerah  di  Kota  Ternate,  secara  materil  bukan  berarti  tidak  ada pelanggaran  Perda,  akan  tetapi  sanksi  pidana  tetap  dianggap  bermanfaat  bagi Pemerintah Daerah sebagai sarana Prevnetif agar wajib pajak dan wajib retribusi tetap  patuh  untuk  membayar  kewajiban  pajak.  Hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai sarana non penal ketika Badan Pendapatan Daerah melalui petugas yang ditunjuk untuk melakukan penagihan, hal ini harus dimaknai sebagai bahwa pada umumnya wajib  pajak  dalam  melunasi  pajak  terhutang  setelah  adanya  surat  tagihan  atau didatangi  petugas,  setidaknya  hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemenuhan kewajiban merupakan pro justitia. Selain itu juga harus di baca bahwa para wajib pajak  tidak  mau  berurusan  dengan  lembaga  peradilan,  ini  menunjukkan  bahwa penegakan sanksi pidana Perda Pajak dan Retribusi Daerah masih menempatkan sanksi  hukum  administrasi  di  bidang  pajak  dan  retribusi  didahulukan  dalam menyelesaiakan pelanggaran terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Selain  itu,  kesediaan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dan  retribusi bukanlah karena adanya penerapan sanksi pidana, tetapi karena faktor lain yang menyebabkan mereka bersedia membayar pajak, yaitu enggan berurusan dengan lembaga  perdilan.  Dalam  kaitannya  dengan  ketaatan  pajak,  studi  yang  dilakukan Richard D. Schwart dan Sonya Orleans, menyimpulkan bahwa ancaman sanksi dapat menghalangi orang melanggar hokum, tetapi bagian yang penting ialah sanksi akan mempengaruhi  sikap  moral  untuk  menuju  kepada  penyesuaian  norma  yang dirumuskan  dalam  perundang-undangan.  Menurut  Richard  D.  Schart  dan  Sonya Orlens,  penolakan  atas  peraturan  pajak  dapat  diminimalisasi  dengan  teknik menumbuhkan  kesadaran  akan  tanggungjawab  sebagai  warga  dari  pada penggunaan sanksi hukum. 6
Selanjutnya, Marcus Priyo Gunarto menjelaskan bahwa sanksi pidana tetap dipandang bermanfaat sebagai sarana menegakkan kaedah hukum administrasi di bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat persoalan mendasar berkenaan dengan kemauan  politik  hukum  Pemda  untuk  menerapkan  Perda  Pajak  dan  Retribusi daerah  secara  efektif  dan  berkeadilan.  Pandangan  apabila  dihubungkan  dengan teorinya  Leopold  Pospisil  yang  menyatakan  hukum  yang  baik  adalah  peraturan yang materinya semaksimal mungkiun mengambil dari common law , dengan alas an daya  lakunya  lebih  bersifat  dinamis  dan  obyektifitas  keadilan  lebih  mudah diwujudkan, tetapi wadah diberi bentuk authotarian law karena kepastian hukum dan daya paksanya tinggi, tidak sepenuhnya terbukti. Ketentuan pidana Perda yang lebih mencerminkan authoritarian law dan bersifat hegemonial.
Optimalisasi  sanksi  dalam  bidang  Perda  Pajak  dan  Retribusi  digunakan sebagai  sarana  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  lain  dari  tujuan  pidana  itu sendiri. Tujuan lain yang dimaksud adalah kesediaan masyarakat dalam membayar
6 Marcus Priyo Gunarto, 2008, Disertasi Undip, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, hlm, 297.
Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan tujuan pidana pada umumnya dimaksudkan agar  terpidana  tidak  mengulangi  perbuatan  opidana  (prevensi  khusus)  dan memberi  peringatan  kepada  warga  masyarakat  agar  tidak  melakukan  perbuatan serupa yang dilakukan oleh terpidana (prevensi general). Bertitik tolak pada tujuan pidana  yang  demikian  itu,  maka  tidak  mengherankan  apabila  tujuan  utama  yang hendak dicapai oleh penegak Perda Pajak dan Retribusi adalah masuknya uang ke Kas  Daerah  untuk  membiayai  pembangunan  di  daerah,  bukan  memberikan penderitaan/nestapa  kepada  orang  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran pidana Perda.
Penggunaan  sarana  sanksi  pidana  Perda  Pajak  dan  Retribusi,  oleh  Devey dalam Marcus Priyo Gunarto, mengemukakan bahwa development from below yang dapat diartikan orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemda dari pada kepada Pemerintah Pusat karena dapat memperoleh manfaat dan kemudahan dan merasakan  langsung  pembangunan  di  daerah.  Kesediaan  membayar  Pajak  dan Retribusi Daerah dengan alas an enggan berurusan dengan lembaga peradilan jelas menunjukkan adanya motif lain dalam pentaatan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Bagi Davey, kesediaan wajib pajak dan retribusi di daerah didasarkan pada manfaat dan  kemudahan  yang  langsung  daopat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  dibandingkan manfaat yang mereka teerima apabila mereka membayar pajak kepada Pemerintah Pusat,  sedangkan  pada  motiof  bersedia  membayar  karena  enggan  berurusan dengan lembaga peradilan lebih didasarkan pada rasa takut, atau khawatir terhadap berbagai  kesulitan  yang  akan  dihadapi  apabila  berurusan  dengan  lembaga peradilan. 7 Dengan  demikian  untuk  mengoptimalkan  penegakan  sanksi  pidana Perda  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  maka  dalam  tahap  aplikasi  hukum  maka pengorganisasian aparat penegak Perda Penyidika Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan di Kota Ternate jumlah harus diperbanyak dan ditempatkan pada Dinas/Badan yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendapatan, sehingga fokus dalam bidang tugasnya dapat dilakukan secara optimal.

## D. CONCLUSION
Berdasarkan dua permasalahan sebagaimana pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.   Penerapan  Perda  perkara  dalam  bidang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di  Kota Ternate belum ada yang diajukan ke Pengadilan dengan dijatuhi pidana, akan tetapi disadari aparatur penegak Perda, bahwa belum seluruh wajib Pajak dan Retribusi Daerah memenuhi kewajiban pajak. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap Perda Pajak dan Retribusi sanksi hukum administrasi dipilih untuk ditegakkan  dari  pada  sanksi  pidana  karena  sanksi  hukum  administrasi  lebih efektif  dalam  penegakannya.  Oleh  karena  itu,  Pembentuk  Perda  Pajak  dan Retribusi tidak hanya memperhatikan aspek substansi hukum saja, tetapi juga aspek  struktur  dan  aspek  kultur,  berupa  ketersediaan  aparat  penegak  Perda yang pada akhirnya berakibat pada penegakan sanksi Perda Pajak dan Retribusi sehingga sanksi pidana dapat didayagunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.   Optimalisasi sanksi dalam bidang Perda Pajak dan Retribusi digunakan sebagai sarana untuk mendukung pencapaian tujuan lain dari tujuan pidana itu sendiri.
7 Ibid. hlm 299
Tujuan  lain  yang  dimaksud  adalah  kesediaan  masyarakat  dalam  membayar Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Sedangkan  tujuan  pidana  pada  umumnya dimaksudkan  agar  terpidana  tidak  mengulangi  perbuatan  pidana  (prevensi khusus)  dan  memberi  peringatan  kepada  warga  masyarakat  agar  tidak melakukan  perbuatan  serupa  yang  dilakukan  oleh  terpidana  (prevensi general),  sehingga  Perda  Pajak  dan  Retribusi  adalah  masuknya  uang  ke  Kas Daerah  untuk  membiayai  pembangunan  di  daerah.  Oleh  karena  itu pengorganisasian  aparat  penegak  Perda,  menjadi  keharusan  untuk mengoptimalkan penegakan sanksi pidana Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Ternate.

## E. SUGGESTION
Adapun saran dari penulisan ini sebagai berikut:
1.   Dalam rangka kepentingan penerapan Perda di bidang Pajak dan Retribusi di Kota  Ternate,  Pemerindah  Daerah  harus  memberikan  perhatian  penuh  pada pengorganisasian  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  jumlah  Penyidik PegawaI Negeri Sipil,
2.    Dalam rangka penerapan sanksi pidana pada Perda Pajak dan Retribusi, maka Pemerintah  Daerah  Kota  Ternate,  meningkatkan  kapasitas  Aparatur  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  bidang  penyidikan,  sehingga  penerapan sanksi  pidana  untuk  mendorong  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dapat dilakukan secara optimal

## Bibliography
Ardian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Sinar Grafika Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara Universitas Diponegoro Cet. Ketiga, Semarang Indroharto, 1993 Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Pustaka Sinar Harapan
Ridwan HR, 2003, Hukum Adminsitrasi Negara, UUI Press Yogjakarta, Teguh Prasetyo, 2005 Politik Hukum Pidana Pustaka Pelajar Yogjakarta Syahran  Basah,  1995,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi Negara, Alumni Bandung
Teguh  Praseto  dan  Abdul  Halim  Barakatullah,  2005,  Politik  Hukum,  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar UH Jogyakarta
Sholehuddinm 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada.
Marcus Priyo Gunarto, 2008, Disertasi-Undip, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi.
Hasil  Penelitian  Fakultas  Ekonomi  UNKHAIR  Bekerjasama  dengan  BAPEDA  Kota Ternate