Movere Journal Vol 3 No. 1 Januari 2021 Hal 59 - 69

## MOVERE JOURNAL
http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/mv
Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas  Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
Ulfa Rabiyah 1 , Firman 2 .
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar 1,2
Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  besaran  potensi  penerimaan  pajak  parker, retribusi  parkir  serta  menganalisa  efektifitas  penerimaan  pajak  parkir  dan  retribusi    parkir  sebagai salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi deskriptif  yaitu  suatu  metode  peninjauan  yang  berusaha  menggambarkan  dan  menyajikan  keadaan pada  saat  penelitian  berlangsung.  Populasi  penelitian  ini  adalah  lahan  parkir  dan  wajib  pajak  parkir yang  terdata  pada  BAPENDA  Kota  Makassar  serta  lahan  parkir  yang  dikelola  oleh  PD.  Parkir Makassar  Raya.  Penarikan  Sampel  menggunakan  metode Stratified  Random  Sampling dengan Pengelompokan  lokasi  parkir  berdasarkan  klasifikasinya  masing-masing  dan  beberapa  sampel  dari wajib  pajak  parkir  yang  secara  langsung  melakukan  pembayaran  atas  parker.  Metode  analisis  yang digunakan  :  (1)  Analisis  Perhitungan  Potensi  dan  (2)  Analisis  Efektifitas.  sangat  penting  bagi  pihak Pemerintah  Daerah  khususnya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar  yang  menangani  pajak daerah termasuk pajak parkir untuk lebih memperhatikan dan menggali potensi pajak parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
Kata Kunci: Analisis Potensi ; Efektifitas ; Penerimaan ; Pajak
Abstract : This  research  aims  to  calculate  the  potential  amount  of  parking  tax  revenue, parking  retribution    and  to  analyze  the  effectiveness  of  parking  tax  and  parking  fees  as  a source of local revenue. This research uses a descriptive approach which is a review method that seeks to describe and present the situation at the time of the research. The population of this research are the parking area and parking taxpayers recorded at BAPENDA Makassar City as well as parking lots managed by PD. Makassar Raya Parking. The sampling uses is the  Stratified Random  Sampling  method by  the  classification  of  parking  locations  based  on their  respective  classifications  and  several  samples  from  parking  taxpayers  who  directly make  payments  for  parking.    The  analysis  method  used:  (1)  Potential  Calculation  Analysis and (2) Effectiveness Analysis. It is very important for the Regional Government, especially the  Regional  Revenue  Agency  of  Makassar  City  ( Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar) which  handling  local  taxes  includes  parking  taxes,  to  pay  more  attention  and  explore  the potential  for  parking  taxes  so  that  they  can  increase  the  Regional  Original  Revenue  of Makassar City.
Keywords: Potential Analysis; Effectiveness; revenue; Tax

## I. PENDAHULUAN
Pungutan  Daerah  baik  berupa  Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian  disempurnakan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  tentang pajak  dan  retribusi  daerah.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  ditetapkan  secara  utuh pada  daerah  kabupaten  dan  kota,  yang diselenggarakan  atas  dasar  otonomi  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Dengan demikian daerah kabupaten dan  kota memiliki  kewenangan  yang  utuh  kecuali  di bidang  pertahanan,  keamanan,  peradilan, politik  luar  negeri,  moneter  dan  agama. Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah  sebagaimana  ditetapkan dalam  Undang-undang  No  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  yang  diikuti dengan  Undang-undang  No  33  Tahun  2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pajak  merupakan  pungutan  wajib  yang harus  dibayarkan  sebagai  bentuk  kontribusi warga terhadap Negara yang memiliki sanksi tersendiri ketika seseorang atau warga negara tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat membayarnya sedangkan retribusi merupakan  pungutan  yang tidak  wajib, tidak ada  sanksi  atas  tindakan  tidak  membayar retribusi,  hanya  saja  bagi  pihak  yang  tidak membayar  tidak  akan  mendapatkan  jasa sebagaimana  yang  membayarnya.  Ada  11 macam-macam  Pajak  Daerah  yaitu  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak
Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak Mineral  Bukan  Logam    dan  Batuan,  Pajak Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung  Walet,  BPHTB,  dan  PBB  Pedesaan dan perkotaan. Pajak Parkir merupakan salah satu  pajak  daerah  yang  berpotensial,  artinya hasil pajak parkir berpotensi cukup besar dan baik  sebagai  sumber  pendapatan  daerah dalam  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah. Sebagai  salah  satu  daerah  otonom,  maka Kota Makassar dalam melaksanakan pembangunan
diwujudkan dengan membentuk prakarsa, yaitu dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,  dan  segi  penerimaan  pajak daerah.
Kota  Makassar  merupakan  salah  satu kota  terbesar  dan  terpadat  di  Indonesia  dan pada  saat  ini  tingkatpendapatan  perkapita penduduknya  semakin  tinggi.  Berdasarkan letak  wilayahnya,  Kota  Makassar  berpotensi sebagai  kota  bisnis  dan  perdagangan.  Kota Makassar  terkenal  sebagai  salah  satu  tujuan kota  wisata  dan  pendidikan  di  Indonesia bagian  timur  sehingga  banyak  orang  datang untuk  bersekolah  dan  mencari  pekerjaan  di kota  Makassar.  Kota  ini  semakin  padat  dan ramai  oleh  kendaraan  yang  berlalulalang dijalanan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di  kota  ini  sangat  macet.  Kondisi  ini diperparah  dengan  rendahnya  kesadaran masyarakat  yang  memarkir  kendaraannya  di atas bahu jalan.
Untuk  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  khususnya  dari  sektor  Pajak Parkir  dan  Retribusi  Parkir,  pemerintah  kota Makassar  dalam  hal  ini  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Makassar  (Bapenda)    yang menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi serta pembinaan teknis harus  bersinergi  dengan  Perusahaan  Daerah Parkir  Makassar  Raya  yang  tugas  pokoknya
adalah
merencanakan, merumuskan,
membina,  mengendalikan,  mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir, serta mengkoordinir kebijakan di bidang perparkiran,  sehingga  tidak  lagi  terjadi kesenjangan  atau  keresahan  bagi  pengguna jasa  parkir  dan  yang  paling  utama  mampu memberikankontribusi  dari  sektor  pajak parkir dan retribusi parkir.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  sehingga dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat balas  jasa  secara  langsung.  Pajak  dipungut penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum untuk  menutupi  biaya  produksi  barang- barang  dan  jasa  kolektif  untuk  mencapai kesejahteraan umum.
Menurut Adriani (2011:2), mengemukakan  bahwa  pajak  merupakan iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  Rochmat  Soemitro  (1994:2), mengemukakan definisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas  Negara  untuk  membiayai  pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang  merupakan  sumber  utama  untuk membiayai public investment.
B. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan  pembangunan  dan  otonomi
daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai wujud  desentralisasi.  Sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli DaerahBerdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  PAD  bersumber  dari  :1) Pajak  Daerah,  2)  Retribusi  Daerah  dan  3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan; danPendapatan Asli Daerah lain- lain yang sah.
C. Pengertian Pajak Daerah
Pada  tahun  1997,  Pemerintah  akhirnya mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1997  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000  dan  Undang-Undang  28  tahun  2009 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sumber- sumber penerimaan daerah yaitu:1) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  2)  Dana Perimbangan, 3) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,  4)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  5) Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  6)  Pinjaman Daerah (Pembiayaan),
7)Lain-Lain
Penerimaan yang Sah, 8) Hibah dan 9) Dana darurat lainnya.

## D. Pengertian Retribusi Daerah
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi  daerah,  yang  dimaksud  dengan retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi  adalah  pembayaran  wajib  dari penduduk  kepada  negara  karena  adanya  jasa tertentu  yang  diberikan  oleh  negara  kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  langsung, yaitu  hanya  pembayar  retribusi  yang  dapat menikmati  balas  jasa  dari  negara.  Sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  saat  ini  penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. (Siahaan, 2010:7)
Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2009 retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Jasa adalah  kegiatan  pemerintah  daerah  berupa usaha  dan  pelayanan  yang  menyebabkan barang,  fasilitas,  atau  kemanfaatan  lainnya, dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau badan.  Dengan  begitu  bila  seseorang  ingin menikmati  jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi  yang  ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

## E. Parkir
Menurut  Pasal  1  angka  6  Peraturan Daerah  Makassar  Nomor  17  Tahun  2006 Tentang  Pengelolaan  Parkir  Tepi  Jalan Umum  Dalam  Kota  Makassar,  Parkir  adalah memberhentikan dan menempatkan kedaraan bermotor  di  tepi  jalan  umum  yang  bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.
Sedangkan  menurut  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor  :  KM  66  Tahun  1993 Tentang  Fasilitas  Parkir  untuk  Umum,  yaitu Pasal sebagai berikut :
- Parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- Fasilitas  Parkir  di luar  badan jalan  adalah fasilitas  parkir  kendaraan  yang  dibuat khusus  yang  dapat  berupa  taman  parkir dan/atau gedung parkir.
- Fasilitas  Parkir  untuk  umum  adalah fasilitas  parkir  di  luar  badan  jalan  berupa gedung  parkir  atau  taman  parkir  yang diusahakan  sebagai  kegiatan  usaha  yang berdiri  sendiri  dengan  menyediakan  jasa pelayanan parkir untuk umum.
F. Pajak Parkir,
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  No  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana dimuat oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor  13  Tahun  2002  “Pajak  parkir  adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan  usaha  tempat  parkir  yang dikelola Orang atau Badan”. Objek Pajak
Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok  usaha  maupun  yang  disediakan sebagai  suatu  usaha,  termasuk  penyediaan tempat  penitipan  kendaraan  bermotor  dan garasi  kendaraan  bermotor  yang  memungut bayaran.

## G. Retribusi parkir
Retribusi  parkir merupakan  pungutan yang  dikenakan  pada  pemakai  kendaraan yang  memarkir  kendaraannya  di  ruang parkir.  Lalu  lintas  yang  bergerak  baik  yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa
akan  di  parkir  atau  bahkan  akan  ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Kontribusi dalam bentuk  retribusi  daerah  yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  berbeda  dengan  daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

## H. Potensi Penerimaan
Potensi  Penerimaan  Retribusi  Parkir adalah  taksiran  pendapatan  retribusi  parkir yang  diperoleh  per  hari  dapat  dihitung dengan  mengalikan  volume  parkir  yang terjadi dengan tarif yang berlaku. Sedangkan untuk  lokasi  yang  menggunakan  tarif progresif,  perhitungan  taksiran  pendapatan retribusi  parkir  per  hari  di  lakukan  dengan cara  mengalikan  tarif  parkir  yang  berlaku tiap jamnya dengan jumlah kendaraan parkir dengan durasi tertentu (Septianawati, 2012:38).
I. Efektifitas Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia,  kata  efektif  mempunyai  arti  efek, pengaruh,  akibat  atau  dapat  membawa  hasil. Menurut  Bayangkara  (2014:14).  Pengertian efektifitas  dapat  dipahami  sebagai  tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan,  efektifitas  adalah  suatu  ukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  target (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  yang  telah dicapai  oleh  organisasi,  yang  mana  target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  1 tahun dari bulan Januari – Desember 2020 di Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Makassar  dan  PD.  Parkir  Makassar  Raya dengan  pertimbangan  bahwa  baik  data maupun  informasi  yang  dibutuhkan  mudah diperoleh  serta  relevan  dengan  pokok
permasalahan  yang  menjadi  objek  pokok penelitian.

## B. Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu observasi, dokumentasi  dan wawancara.

## C. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah lahan  parkir  dan  wajib  pajak  parkir  yang terdata pada BAPENDA Kota Makassar serta tempat  parkir  yang  dikelola  oleh  PD.  Parkir Makassar  Raya.  Penelitian  ini  menggunakan Stratified Random Sampling . Pengelompokan lokasi parkir diambil berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Beberapa sampel  dari  wajib  pajak  parkir  yang  secara langsung  melakukan  pembayaran  atas  parkir pada BAPENDA dan PD.
D. Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan studi  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  sistem pemikiran  atau  suatu  metode  peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan  keadaan  pada  saat  penelitian berlangsung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan tentang potensi pajak parkir dan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Adapun analisis yang digunakan

## 1. Analisis Perhitungan Potensi
Analisis  perhitungan  potensi  mutlak diperlukan  dalam  analisis  menetapkan  target rasional. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan  dalam  analisis  menetapkan  target rasional.  Dengan  potensi  yang  ada,  setelah dibandingkan  penerimaan  untuk  masa  yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan  untuk  menggali  potensi  yang terpendam  tersebutuntuk  menentukan  berapa
besarnya  rencana  penerimaan  yang  akan datang.
Menghitung Potensi Retribusi Parkir :
Perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir  dalam  satu  hari  dapat  dilihat  dari jumlah  kendaraan  yang  parkir  dikalikan dengan  tarif  parkir  yang  berlaku.  potensi penerimaan  retribusi  parkir  dapat  dihitung dengan rumus :
PRP = 365 x {( SRP x Imotor x t )} + ( SRP x Imobil x t ) Dimana : PRP = Potensi Retribusi Parkir
SRP = Satuan Ruang Parkir Imotor = Rata-rata  Intensitas  motor  yang Parkir
Imobil = Rata-rata Intesitas mobil yang Parkir
T = Tarif Parkir yang berlaku

## 2. Analisis Efektifitas
Efektivitas merupakan kemampuan untuk  memilih  tujuan  yang  tepat  atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang  ditetapkan.  Selanjutnya  efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan  dan  bukan  atas  konsep  tujuan yang maksimum (Yasin, N. A., Ridjal, S., Jjufri  2019)  Jadi, efektivitas  menurut  ukuran seberapa  jauh  organisasi  berhasil  mencapai tujuan  yang  layak  dicapai.  Efektivitas  secara harfiah,  diartikan  pengaruh  dan  mempunyai daya  guna  serta  membawa  hasil. Tax effectiveness merupakan perbandingan antara penerimaan  pajak  aktual  dengan  potensi penerimaan  pajak.  Efektivitas  pajak  secara tidak  langsung  menunjukkan  seberapa  besar keberhasilan  daerah  dalammengumpulkan pajak  dari  potensi  yang  dimilikinya.  Berikut langkah-langkah perhitungan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir :
1. Membagi  realisasi  penerimaan  pajak parkir  dengan  target  penerimaan  pajak
parkir  dan  membagi  penerimaan  retribusi parkir  dengan  target  penerimaan  retribusi parkir.
2. Setelah  diperoleh  hasil  bagi  dari  realisasi dan target pajak parkir dan retribusi parkir kemudian dikalikan dengan 100%.
3. Hasil  prosentase  yang  didapat  kemudian dibandingkan dengan kriteria efektivitas.
Langkah-langkah  diatas  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
Untuk pajak parkir :
Untuk retribusi parkir :
Rumus tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah  dalam  merealisasikan  retribusi parkir yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berikut kriteria efektivitas:

## Tabel 1. Kriteria Efektifitas
3. Data  yang  telah  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara  dan  studi  pustaka dalam  penelitian  ini  selanjutnya  akan dianalisis  melalui  metode  kombinasi ( Mixed  Method ).  Metode  ini  ditujukan untuk  memahami  gejala  masalah  yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan  pokok,  mengenai  proses Prosentase Kriteria 100 % 90 % - 100 % 80 % - 90 % 60 % - 80 % 60 % Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Efektifitas = 100% Efektifitas = 100 %
pengelolaan retribusi parkir yang merupakan  bagian  dari  pendapatan  asli daerah  (PAD)  yang  difokuskan  di  Kantor PD  Parkir  Makassar  Raya,  serta  kajian futuristik dalam upaya terciptanya manajemen  pengelolaan  yang  baik  dalam penyelenggaraan
negara dan pemerintahan.

## IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Pajak Parkir
1 Penerimaan  Pajak  Parkir  di  Kota Makassar
Setelah  melakukan  observasi  dibeberapa Wajib  Pajak  Parkir  yang  terdaftar  di  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar,  peneliti mengambil  kurang  lebih  12  (dua  belas) Wajib  Pajak  Parkir  yang  menggunakan sistem  timer  sesuai  dengan  data  yang diperoleh  langsung  dari  Badann  Pendapatan Daerah  Kota  Makassar  diantaranya,  yaitu Trans Kalla Makassar/Trans Studio Makassar,  Manggala  Junction,  Living  Plaza Pettarani,  Hotel  Four  Points  Makassar, Rumah  Sakit  Awal  Bros,  Rumah  Sakit Grestelina,  Menara  Bosowa,  Upper  Hils Makassar,  Mall  Panakkukang,  Swissbell Hotel,  Pasar  Segar  Makassar  dan  Ruko Pettarani.
Dari  beberapa  Wajib  Pajak  tersebut adapun  penetapan  pajak  dilakukan  dengan lebih  dulu  menerbitkan  SPTPD  (Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah)  untuk  self assessment yang diterbitkan oleh BAPENDA Kota  Makassar  lalu  diberikan  ke  masing- masing  wajib  pajak  (pengelola  parkir). Pembayaran  pajak  parkir  di  Kota  Makassar dilakukan  di  BAPENDA  Kota  Makassar yang  menerima  ialah  Bendahara  Penerimaan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan  SSPD  (Surat  Setoran  Pajak
Daerah).  Penagihan  pajak  dilakukan  oleh bagian  penagihan  jika  utang  pajak  belum dibayar atau terjadi kurang bayar.
Dari  wawancara  dengan  Bapak  Kepala Sub.  Bidang  Penetapan  dan  Pelaporan  Pajak Retribusi  Daerah  Bidang  II  Pajak  Parkir diketahui  bahwa  sistem  pemungutan  pajak parkir di Kota Makassar hanya menggunakan satu  sistem.  Adapun  hasil  wawancaranya sebagai berikut:
“Sejak  September  2012  sistem  pemungutan pajak parkir sudah menggunakan satu sistem yaitu  dengan  self  assessment  dimana  wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,  memperhitungkan,  membayar dan melaporkan sendiri  pajak yang terutang dengan  menggunakan  SPTPD.  Dan  ada sekitar  12  wajib  pajak  parkir  yang menggunakan  timer  dengan  sistem  self assessment.”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat dikatakan  bahwa  Wajib  Pajak  sudah  mudah melaporkan  penerimaan  pajak  parkir  ke BAPENDA Kota Makassar karena menggunakan satu sistem yaitu self assessment.  Diketahui  pula  bahwa  dari  12 (dua  belas)  Wajib  Pajak  yang  dijadikan sampel  tersebut  setidaknya  aktif  menyetor tepat  waktu  dan  paling  berpotensial  dalam menggali  sumber  penerimaan  khususnya perparkiran yang ada pada sejumlah wilayah di Kota Makassar.
2. Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak Parkir di Kota Makassar
Potensi  pajak  parkir  di  Kota  Makassar jika  dilihat  secara  keseluruhan  dapat  dilihat dengan menggunakan indikator jumlah wajib pajak  parkir  dan  jumlah  kendaraan  bermotor sebagai  subjek  parkir  yang  ada  di  Kota Makassar.  Berikut  ini  disajikan  jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.
Data  pertumbuhan  bermotor  di  Kota Makassar  pada  tahun  2019  yaitu  sebanyak 1.488.005  unit,  ini  menandakan  bahwa jumlah kendaraan di Kota Makassar berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perekonomian di Kota Makassar  mulai  dari  sektor  pelayanan  jasa maupun  sektor  perindustrian.  Hal  ini tentunya berdampak langsung pada penerimaan  pajak  parkir,  oleh  karena  itu sangat penting bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Makassar  yang  menangani  pajak  daerah termasuk pajak parkir untuk lebih memperhatikan  dan  menggali  potensi  pajak parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
Berdasarkan data sekunder yang diamati oleh  peneliti  dari  sekitar  kurang  lebih  692 titik  wajib  pajak  parkir  yang  ada  di  Kota Makassar,  sekiranya  peneliti  mengambil  12 titik  wajib  pajak  parkir  yang  menggunakan timer.  Perhitungan  potensi  timer  akan dijabarkan sebagai berikut:
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Sub.  Bidang  Penetapan  dan  Pelaporan  Pajak Retribusi Daerah mengatakan bahwa :
“Potensi  dapat  ditambahkan  30%  dari realisasi  pajak  parkir  yang  diterima  oleh BAPENDA sedangkan estimasi jumlah kendaraan  bermotor  yang  parkir  tiap harinya  yaitu  45%  mobil  dan  55%  motor dengan  rata-rata  tarif  yang  digunakan sebesar  Rp  3.000-,/motor  Rp  5.000,/mobil”. (Wawancara, 2020)
Adapun tarif yang ditetapkan adalah : Mobil : Jam Pertama     Rp 3.000
Jam Kedua Rp 5.000 Jam Ketiga Rp 7.000 Motor : Jam Pertama     Rp 2.000 Jam Kedua Rp 3.000 Jam Ketiga Rp 4.000
B. Retribusi Parkir
1. Penerimaan  Retribusi  Parkir  di  Kota Makassar
Perusahaan  Daerah  Parkir  Makassar Raya  yang  berjalan  aktif  setelah  dikuatkan dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Nomor 935/kep/188.342/2006 menunjuk direksi Perusahaan  Daerah  Parkir  Makassar  Raya untuk  menyusun  petunjuk  teknis  dalam melaksanakan  kewenangannya  menetapkan titik/tempat-tempat parkir, pembagian tempat parkir,  pengelompokan  jenis  kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir, penggunaan areal pelataran parkir, tanda/garis  tempat  parkir,  struktur  tarif  jasa parkir, pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.
Sama  halnya  dengan  penerimaan  pajak parkir,  peneliti  juga  melakukan  observasi dibeberapa  wilayah  di  Kota  Makassar. Beberapa sampel tersebut mewakili beberapa ruas  area  jasa  perparkiran  yang  ada  di  Kota Makassar,  dimana  ada  beberapa  sektor  jasa perparkiran  yang  dikelola  atau  dipantau langsung  oleh  pihak  Perusahaan  Daerah Parkir  Makassar  Raya  diantaranya,  yaitu yang  termasuk  dalam  Parkir  Tepi  Jalan Umum  (Makassar  Town  Square  dan  Mall Panakkukang),  yang  termasuk  dalam  Parkir Insidentil  (Toko  Alaska),  yang  termasuk dalam  Parkir  Komersial  (Pasar  Sudiang- Mandai),  dan  yang  termasuk  dalam  Parkir Langganan  Bulanan  (Jalan  Raden  Ajeng Kartini).
Oleh  karena  pemungutan  parkir  dikelola oleh  perusahaan  daerah  parkir  berarti perusahaan  daerah  parkir  yang  berkaitan dengan pendirian, operasional, dan pengangkatan  pegawainya  tunduk  pada ketentuan  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962. Terselenggaranya  pengawasan  dalam  sebuah
institusi  yakni  untuk  menilai  kinerja  suatu institusi  dan  memperbaiki  kinerja  sebuah institusi.  Oleh  karena  itu  dalam  setiap perusahaan  mutlak  bahkan  rutin  adanya sistem pengawasan.
Dari  wawancara  dengan  Bapak  Direktur Operasional  PD.Parkir  Makassar  Raya  diketahui bahwa:
“ Sistem  pemungutan  retribusi  parkir  di Kota  Makassar  tidak  semata-mata  hanya untuk memungut tetapi bagaimana kedepannya pihak PD. Parkirterus
melakukan  upaya  dalam  menggali  potensi penerimaan  retribusi  parkir  agar  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kota Makassar khususnya
di jasa
perparkiran ”. (Wawancara, 2020).”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat dikatakan  bahwa  pihak  PD  Parkir  Makassar Raya Kota Makassar terus berupaya menggali  potensi  penerimaan  parkir  agar dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah di  Kota  Makaasar.  Namun  bukan  hanya dalam  hal  meningkatkan  sumber  penerimaan tetapi  bagaimana  kedepannya  tidak  terjadi ha-hal  yang  dapat  merugikan  baik  itu masyarakat yang secara langsung menggunakan dan membayar retribusi parkir, maupun  pihak  PD.  Parkir  dalam  hal  ini menerima  serta  mengelola  retribusi  parkir yang  kemudian  digunakan  secara  tidak langsung  untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
2. Analisis  Potensi  Penerimaan  Retribusi
Parkir di Kota Makassar
Penelitian ini memerlukan waktu pengumpulan data selama satu tahun.  Waktu observasi  untuk  survei  lokasi,  melakukan pengamatan,  dan  mengumpulkan  data  pada setiap  lingkungan  parkir  memiliki  waktu yang  bervariatif,  hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  informasi  frekuensi  jumlah kendaraan  dan  intensitas  penggunaan  setiap ruang  parkir.  pemilihan  waktu  tersebut
diharapkan  dapat  mewakili  waktu  efektif yang  dapat  mewakili  satu  tahun  yaitu  269 hari weekday dan  96  hari weekend .  Adapun perhitungan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi parkir sebagai berikut: PRP = 269 x {(∑ SRP x Imotor x t ) + (∑ SRP x Imobil x t )}…………………………… (1)
PRP = 96 x {(∑ SRP x Imotor x t ) + (∑ SRP x Imobil x t )}……………………. (2)
Intensitas motor dan Intensitas mobil = Dimana: PRP = Potensi Retribusi Parkir SRP = Satuan Ruang Parkir Imotor  = Intensitas motor yang Parkir Imobil  = Intensitas mobil yang parkir T = Tarif parkir yang berlaku JK = Jumlah Kendaraan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Makassar  dengan  berkembang  yang cukup  pesat  seiring  dengan  meningkatnya perekonomian  mulai  dari  sektor  pelayanan jasa maupun  sektor  perindustrian  berdampak langsung pada penerimaan pajak parkir, oleh karena  itu  sangat  penting  bagi  pihak Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar  yang menangani  pajak  daerah  termasuk  pajak parkir  untuk  lebih  memperhatikan  dan menggali potensi pajak parkir sehingga dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Makassar.

## B. Saran
Perlunya  penghitungan  potensi  secara dinamis  mengingat  potensi  Pajak  Parkir  dan Retribusi Parkir di Kota Makassar senantiasa berkembang  seiring  dengan  perkembangan perekonomian  Kota  Makassar  dan  potensi yang  ada  sebaiknya  dioptimalkan  dengan baik  untuk  peningkatan  pajak  daerah  dan pendapatan  asli  daerah  kota  Makassar. Diperlukan juga perlu peningkatkan
pemahaman aspek pekerjaan, dan positif dari masyarakat,  kalua  distribusi  parker  ini digunakan untuk pembangunan kota Makssar.  (Nur  2021).  Komponen  fungsional yang  meliputi  perencanaan,  pengendalian, serta  koordinasi  antar  anggota  dan  pimpinan juga  perlu  untuk  diperhatikan  (Rostini  et  al. 2020)

## DAFTAR PUSTAKA
(1) Azhari, A. Samudra, 1990, Perpajakan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia.
(2) Aristanti  Widyaningsih,  2011, Hukum Pajak  dan  Perpajakan .  Bandung: Alfabeta.
(3) (3)  Azwar,  Saifudin,  2010, Metode Penelitian, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
(4) Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 690.900.327  tahun  1996  Tentang Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keuangan.
(5) Mardiasmo,    2013, Perpajakan ,  Yogyakarta: Edisi revisi.
(6) Nur, A. 2021. “Transglobal Leadership as a Driver for Increasing the Employee Performance.” International Journal of Organizational Leadership 10(1):54–71. doi:
10.33844/ijol.2021.60517.
(7) Poerwadarminta, W.J.S, 2003, Kamus Umum  Bahasa              Indonesia , Jakarta Balai Pustaka.
(8) Prakosa,  Kesit  Bambang,  2005, Pajak dan  Retribusi  DaerahCet  II, Yogyakarta: UII Press.
(9) Peraturan  Daerah  Kota  Makassar Nomor  2  Tahun  2018  tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
(10) Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  No 13 Tahun  2002 Tentang Pajak Parkir.
(11) Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  No 17 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan  Parkir  Tepi  Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. (12) Rosidin, Utang, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: CV Pustaka Setia.
(13) Rostini, R., W. Souisa, R. Masmarulan, and N. Yasin. 2020. “Competitiveness Development, Learning Orientation, Entrepreneurial  Commitment  and Business  Performance  in  the  Silk. Industry.” Management  Science Letters 11(3):903– 8.doi:10.5267/j.msl.2020.10.008 (14) Siahaan,  Marihot  P,  2016, Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,
Depok: Raja Grafindo Persada.
(15) Suparmoko, M, 2000, Ekonomi Publik, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi.
(16) Sugiyono,  2014, Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  RD , Bandung: Alfabeta.
(17) TMbook,  2013, Perpajakan  Esensi dan  Aplikasi ,  Yogyakarta:  CV
Andi Offs. (18) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(19) Undang-Undang  No.  34  tahun  2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
(20) Undang-Undang  No.  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
(21) Undang-Undang  No.  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah
(22) Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
(23) Waluyo, 2007, Perpajakan di
Indonesia Buku 2 , Jakarta:
Salemba Empat.
(24) Yani, Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta: Rajawali Press.
(25) Yasin, N. A., Ridjal, S.,  Jjufri, M. 2019. “Human Capital and Entrepreneurship and Their Impact
on the Productivity of Traditional Craftsmen.” Revista ESPACIOS 40(04).