Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
Article Abstract
Author Anggita Yudanti 1* , Wicipto Setiadi 2 ,
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta
Coresponding Author: * Anggita Yudanti, Email: anggitayudanti@upnvj.ac.id
Data: Received: 26 Juni 2021 Accepted: 22 Juni 2022 Published: 30 Juni 2022
DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.4973
In the context of development, laws and regulations are also a means to  support  the  realization  of  development  goals.  The  focus  of  this research is what makes regulations in Indonesia still problematic and what actions must be taken so that the regulatory planning and the regional development planning can be carried out carefully so as to produce  good  legal  products.  The  method  used  in  this  research  is  a normative approach. Primary data are collected from legislation while secondary data are from books, journals and legal articles. The data are then analyzed in a qualitative descriptive technique. The results found that legislative planning and development planning are not integrated so that they are not synchronized and harmonious because there is a separation of schemes; there is a tendency for excessive formation of Ministerial regulations; and the weakness of the planning institutions for the formation of Governmental and Presidential Regulations. Efforts to synchronize the planning system between the center and the regions are needed so that the regulations formed run systematically and sustainably.
Keywords: Formation of regulations; harmonization; regional development.
Dalam  konteks  pembangunan,  peraturan  perundang-undangan  juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan. Fokus dalam penelitian, apa yang menjadikan regulasi di Indonesia ini masih bermasalah dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar regulasi mengenai perencanaan peraturan dengan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia dapat terlaksana dengan secara matang  sehingga  menghasilkan  produk  hukum  yang  baik.  Metode yang  digunakan  yaitu  pendekatan  normative;  bahan  primer  berupa peraturan perundang-undangan; bahan sekunder antara lain buku, jurnal maupun artikel hukum. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif. Hasil yang ditemukan menunjukkan perencanaan legislasi dan perencanaan pembangunan tidak terintegrasi sehingga tidak sinkron dan harmonis karena ada pemisahan skema, kecenderungan  pembentukan  peraturan  Menteri  yang  berlebihan dari segi kuantitas, serta lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres. Upaya sinkronisasi sistem perencanaan
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653 E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
yang terintegrasi antara pusat dan daerah diperlukan sehingga regulasi yang terbentuk berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.
Kata kunci: Pembentukan regulasi; harmonisasi; perencanaan pembangunan daerah.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan bagian dasar dari man ajemen  pembangunan.  Menurut  Profesor Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. Yang pertama adalah secara sadar menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu berdasarkan nilai- nilai masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adalah memilih alternatif yang efisien dan masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut. 1 Maka dalam rangka suatu perencanaan pembangunan perlu untuk diperhatikan baik agar suatu perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di Indonesia sebagai negara hukum, setiap perencanaan pembangunan harus memiliki produk hukum untuk menjalankan prosedur pembangunan yang selaras atau harmonis dan tentunya memiliki kepastian hukum agar dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri tidak memiliki permasalahan yang mengakibatkan ketidakdisiplinan regulasi satu sama lain. Mengingat perlu untuk diketahui bahwa legislasi mengandung makna dikotomis yang bisa berarti proses pembentukan hukum dan juga bisa berarti hasil produk hukum itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi produk hukum itu sendiri masih bermasalah dengan ditandai problematika yang masih menghantui.
Problematika seperti regulasi yang tumpang tindih, ketidak harmonisan peraturan satu sama lain  dan  regulasi  yang  berlebihan  dari  segi  kuantitas.  Padahal  peraturan  perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara hukum untuk menjalankan upaya pencapaian tujuan nasional, sehingga sudah seharusnya dari peraturan itu sendiri tidak boleh ada yang bermasalah. Seringnya  UU  dibuat  tanpa  perencanaan  sistematis  atau  biasa  dibentuk  dengan  cara-cara spontan,  hal  ini  disebut  denan  istilah  kesemrawutan  perencaan  pembuat  UU. 2 Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan. Kedudukannya memberikan legitimasi dan legalitas bagi tindakan-tindakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Peran itu dapat dicapai dengan prasyarat bahwa peraturan perundang-undangan berada dalam suatu sistem yang baik dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat ( law as tool of social engineering ). 3
1 Lazarus Sinaga, Fakultas Ekonomi, and Universitas Pancasila, “Teknik Perencanaan Tenaga Kerja PT. Unilever TBK,” Jurnal Ekonomi: Journal of Economic 10, no. 1 (2019): 8–18.
2 Danggur Konradus, “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi,” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 3 (2017): 198, https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.199-207.
3 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63, https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731.
Tentunya  dalam  pembangunan  terdapat  perencanaan  yang  dilakukan  agar  terpenuhinya capaian tujuan yang sistematis berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah kedepanya karena Perda yang bermasalah dan menghambat iklim investasi tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap produk legislator daerah. Sebab lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap Raperda apabila pengawasan dilakukan baik oleh pusat maka tidak akan banyaknya perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih. 4
Apabila  terdapat  kegagalan  menciptakan  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  baik maka  akan  berakibat  pada  kondisi  sebaliknya,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi itu yang kini terjadi di Indonesia. Permasalahan  terkait  sistem  perundang-undangan  sering  menjadi  penghambat  dalam  berbagai aspek interaksi sistem bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh yang digambarkan oleh Wicipto Setiadi bahwa satu sektor tertentu menjadi bermasalah dalam pelaksanaannya karena ada beberapa regulasi yang mengaturnya atau saling terkait, karena diatur dalam beberapa regulasi, dampaknya akan terjadi saling konflik antar regulasi. 5 Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya salah satunya pada tahap perencanaan. 6 Perencanaan ini akan menentukan keberhasilan suatu produk hukum apabila dilaksanakan dalam proses yang baik.
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang masih terjadi terkait produk hukum yang bermasalah terkait perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan produk hukum Indonesia dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan proses perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Fokus pada artikel ini apa yang menjadikan regulasi di Indonesia saat ini masih bermasalah dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar regulasi mengenai perencanaan peraturan dengan perencanaan pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan secara matang sehingga menghasilkan produk hukum yang baik.
Selain itu artikel ini menunjukkan tidak terintegrasinya perencanaan peraturan perundang- undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan, kemudian bahwa secara hierarki, regulasi semakin ke bawah akan semakin banyak serta sinergitas antara perencanaan perundang-undangan dan perencanaan kebijakan pembangunan, baik tingkat pusat maupun daerah yang masih dikatakan lemah dari segi keefektivitasan terkait pembangunan daerah. Maka dalam artikel ini akan menjabarkan beberapa penyebab dan seberapa pengaruhnya kebijakan sebelumnya terkait regulasi yang telah jadi, sehingga dapat ditemukan permasalahan itu  sendiri  selama  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  pembentukan  regulasi pembangunan daerah-daerah.
4 Yuli Asmara Triputra, “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Peundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Lex Librum , III, no. 1 (2016):426.
5 Wicipto  Setiadi,  “Simplifikasi  Regulasi  Dengan  Menggunakan  Metode  Pendekatan Omnibus Law ,”  Jurnal Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional  Vol  9,  no.  1  (2020)39-52.http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding.v9i1.408
6 Asri  Lasatu,  “Urgensi  Peraturan  Daerah  Tentang  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Terhadap  Kinerja DPRD,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 201, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201- 222.
Artikel ini didasarkan pada argumentasi bahwa p roses pembentukan regulasi di Indonesia masih bermasalah mengenai perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini terjadinya pemborosan regulasi di mana tiap-tiap proses perencanaan tersebut menyusun regulasi berdasarkan pada kebutuhan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi. Persoalan ini akan bertambah rumit dengan adanya tumpang tindih pengaturan di antara regulasi-regulasi yang dibentuk tersebut.
Pada situasi seperti ini, proses pembangunan berpotensi terhambat karena kebijakan pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tidak  sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang direncanakan maupun yang dibentuk. Sistem perundang-undangan yang baik perlu dibangun sebagai penopang prinsip negara hukum. Kualitas terjaminnya prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi regulasi di Indonesia. Regulasi yang tidak efektif dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi negara hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil jarak dengan hukum. Tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap hukum juga akan mengalami penurunan.
Beberapa hasil penelitian terdahulu  yang relevan dengan topik pembahasan ini yaitu oleh Arfan Faiz Muhlizi yang berjudul “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional” menjelaskan bahwa teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi Pancasila dan arti penting hukum dalam menjalankan fungsi stabilitas untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing serta kebutuhan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kemudian hasil penelitian Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas yang berjudul “Problematika Model Perencanan Pembangunan Nasional Pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menjelaskan bahwa rencana pembangunan nasional memunculkan banyak wacana untuk menetapkan kembali GBHN yang dinilai lebih pantas menjadi pedoman rencana pembangunan nasional atas permasalahan inkonsistensi dan diskontinuitas. 7
Adapun  penelitian  oleh  Eka  N.A.M  Sihombing  yang  berjudul “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” menjelaskan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas yang menjadi problematika. 8 Berdasarkan dari ketiga hasil penelitian tersebut, artikel ini akan membahas problematika yang terjadi dalam perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang dilihat dari adanya pemisahan skema, beberapa masalah yang mendukungnya, diolah dari data baru serta adanya potensi-potensi yang menimbulkan masalah dikedepannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif perundang-undangan.  Dengan  data  kualitatif  bersifat  sekunder.  Pembahasan  diarahkan  pada penelusuran  kepustakaan  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan.
Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal, internet dan hasil penelitian yang
7 Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, “Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Ummul Qura XI, no. 1 (2018): 1–15.
8 Eka  NAM  Sihombing,  “Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah,” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2018): 285–95, https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2.
berkaitan dengan objek yang dibahas. Pengumpulan data dilengkapi dengan artikel hukum dari internet atau artikel ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif analisis yang menguraikan permasalahan berdasarkan pengamatan dan literatur, pendapat ahli serta disusun secara sistematis dari hasil inventarisasi pengumpulan data.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tidak Terintegrasinya Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Peraturan perunda ng-undangan  merupakan  faktor  penting  dalam  upaya  pencapaian  tujuan nasional. Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan. Prasyarat untuk mewujudkan peran ini adalah sistem hukum yang sehat dan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kegagalan untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang baik akan mengakibatkan keadaan sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi penghambat utama pembangunan dan pelaksanaannya. Situasi ini sedang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem hukum seringkali menjadi penghambat interaksi antara negara dan sistem sosial. Masalah ini juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum. Dari perspektif hukum ekonomi, masalah utama yang dihadapi adalah tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antara satu jenis peraturan dengan jenis peraturan lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran besar dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, yang tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hilangnya satu kesatuan politik hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.  Masalah-masalah  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  masalah  legislatif,  yang berkaitan langsung dengan penataan substansi hukum.
Di Indonesia, ada dua dokumen terkait rencana pembangunan dan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan.  Dokumen  perencanaan  pembangunan  meliputi  dokumen  pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang statusnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).
Di tingkat nasional, dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sementara di tingkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja mesin daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan Renja SKPD. Kemudian, dokumen perencanaan legislasi meliputi dokumen perencanaan legislasi nasional dan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Kemudian  dokumen  perencanaan legislasi meliputi dokumen perencanaan legislasi nasional dan daerah, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di tingkat pusat, dokumen perencanaan legislatif meliputi rencana legislatif nasional (Prolegnas), rencana prioritas tahunan, rencana penyusunan peraturan pemerintah (Progsun PP), rencana penyusunan peraturan presiden (Progsun Perpres) dan rencana legislatif
Kementerian/Lembaga (K/L). Legislasi tingkat Dokumen perencanaan mencakup pembentukan rencana pengawasan daerah provinsi dan kabupaten/kota (Propem Perda).

## Tabel 1: Perbandingan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Legislasi
No Tingkat Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan Legislasi 1. Perencanaan Pusat/ Nasional RPJPN (Pasal 3 ayat (3) UU No 25/2004 RPJMN  (Pasal  3  ayat  (3)  UU No 25/2004
Renstra  K/L  (Pasal  6  ayat  (1) UU No 25/2004 Renja K/L (Pasal 6 ayat (2) UU No 25/2004
Prolegmas (Pasal 16 UU No 12/2011) Program  Prioritas  Tahunan  (Pasal  20 ayat (5) UU No 12/2011)
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 24 UU No 12/2011)
Program Penyusunan Peraturan Presiden (Pasal 30 UU No 12/2011) Perencanaan  Peraturan  Perundang- undangan  K/L  (Pasal  42  UU  No 12/2011)
2. Perencanaan Daerah RPJPD  (Pasal  5  ayat  (1)  UU
No. 25/2004) RPJMD  (Pasal  5  ayat  (2)  UU No. 25/2004)
Renstra SKPD (Pasal 7 UU No. 25/2004)
RKPD (Pasal 5 ayat (3) UU No.
25/2004)
Renja SKPD (Pasal 7 ayat (2) UU No. 25/2004)
Propem Perda Provinsi (Pasal 97 UU 23/2014 Pasal 32 UU No. 12/2011) Propem Perda Kab/Kota (Pasal 39 UU No.  12/2011  dan  Pasal  150  UU  No. 23/2014)
Sumber: Diani et.al Sadiawati, Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya, Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 15.
Dari  tabel diatas menunjukan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi yang tergambar adanya dua sistem perencanaan instrument pembangunan yang sebenarnya saling terkait. Perencanaan pembangunan dalam pelaksanaanya akan memerlukan dukungan kerangka regulasi, yang mana disisi lain perencanaan regulasi atau legislasi pun memerlukan arah agar sesuai dengan pencapaian tujuan nasional melalui pembangunan. Hal ini justru menjadi penyebab perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi tidak sinkron dan tidak harmonis sebab adanya pemisahan skema.
Keadaan ini menyebabkan pemborosan peraturan perundang-undangan, dimana setiap proses perencanaan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislatif. Kemudian persoalan ini akan semakin diperumit dengan adanya tumpang tindih pengaturan antar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, karena kebijakan pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tidak  sesuai  dengan  rencana  atau  peraturan  perundang- undangan yang telah ditetapkan, maka proses pembangunan dapat terhambat.
Faktor lainnya adalah dualitas perencanaan dalam aspek kelembagaan pengelolaan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), selain perencanaan legislasi, termasuk legislasi administratif, juga  dikoordinasikan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tidak terintegrasinya kelembagaan yang menyusun rencana pembangunan  dan  rencana  legislatif  mengakibatkan  inefisiensi  biaya  dan  prosedur  yang  harus ditempuh. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa proses perbaikan sistem hukum dan regulasi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal menuju pembangunan yang berkelanjutan, dalam jurnalnya Maret Priyanta menjelaskan bahwa terselenggarakannya pembangunan diwujudkan melalui perencanaan terhadap pembangunan perlu melakukan peningkatan kualitas dalam proses penyusunan rencana karena hukum menentukan arah pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9
Upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  permasalahan  perencanaan  peraturan  perundang- undangan yang hasilnya tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan adalah sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah diantaranya dengan membuat transformasi program seperti pembentukan sistem kerangka peraturan menjadi sistem perencanaan yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislatif. Kedua, menjalankan peran koordinasi antara Bappenas dengan Kementerian Hukum dan HAM/Badan Pembangunan Hukum Nasional, dan mengintegrasikan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan, termasuk rencana legislasi nasional, rencana prioritas tahunan, rencana PP dan rencana peraturan presiden. Ketiga, dengan merumuskan kebijakan untuk mengkoordinasikan perencanaan regulasi tingkat daerah dengan perencanaan dan legislasi perencanaan pembangunan tingkat nasional. Keempat, merumuskan rencana evaluasi rutin terhadap sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah secara keseluruhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Kita pun harus menyadari bahwa tujuan peraturan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang  secara  efisien  dan  efektif  apabila  adanya  keselarasan. 10 Perlu adanya keselarasan satu sama lain dan jangan sampai hasil produk hukum dari proses perencanaan sudah salah penerapan diawalnya karena tidak ada sistem yang terintegrasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan.

## Kecenderungan Pembentukan Peraturan Menteri Yang Berlebihan Dari Segi Kuantitas
Setelah pembahasan diatas, yang menjadi permasalahan kedua menurut penulis yaitu adanya kecenderungan  pembentukan  peraturan  Menteri  yang  berlebihan  dari  segi  kuantitas  dalam permasalahan perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Kuantitas yang berlebihan atas pembentukan peraturan Menteri diartikan jumlah regulasi saat ini
9 Maret Priyanta, “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan,” Hasanuddin Law Review 1, no. 3 (2015): 337, https://doi. org/10.20956/halrev.v1n3.113.
10 Insan Tajali Nur, “Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Singkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan,” Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum 2018, 158–174.
berlebihan atau terlalu banyak, yang mana apabila terus-terusan bertambah akan sangat berpotensi/ berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk akan berakibat pada regulasi yang saling bertentangan antara regulasi yang satu dengan regulasi lain seperti adanya tumpang tindih, multi tafsir, asas yang tidak ditaati, tidak berhasil, beban yang tidak perlu dan menimbulkan biaya tinggi. Adapun permasalahan kelembagaan dimana terdapat:
1.  Ego  sektoral  lembaga,  mengakibatkan  tumpang  tindih  peraturan  dan  menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
2.  Ego kedaerahan, dimana permasalahan peraturan daerah timbul karena potensi perpecahan antara daerah menjadi sebuah permasalahan yang muncul dalam sistem otonomi daerah.
Tentu saja beberapa permasalahan yang terjadi sudah menunjukkan bahwa regulasi yang sudah turut andil menyebabkan permasalahan tumpang tindih dan ketidak harmonisan regulasi yang sedang berjalan. Terlebihnya ego sektoral pun terjadi di pemerintahan daerah karena kurangnya koordinasi menjadi yang faktor penghambat dalam penyusunan Ranperda. 11
Untuk  menguatkan  pernyataan  sebelumnya  bahwa  regulasi  yang  sudah  ada  turut  andil menimbulkan permasalahan regulasi sebab pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang mengizinkan kementerian untuk mengeluarkan aturan berdasarkan kewenangan. Kewenangan ini tidak memberikan batasan atau membebaskan menteri dapat melakukan tindakan pembentukan peraturan tanpa harus terikat regulasi yang ketat dalam mengatur suatu tindakan yang harus dilakukan. 12
Hal ini yang menjadi sarana kementerian menyalurkan ego untuk menerbitkan banyak peraturan. Walaupun UU PPP tersebut sudah dilakukan revisi akan tetapi tidak hanya itu nyatanya mayoritas Peraturan Menteri (permen) saat ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri atau kementerian bukan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dampaknya banyak  regulasi-regulasi  lahir  karena  tidak  adanya  integrasi  satu  sama  lain  kementerian  dan lembaga-lembaga  yang  ada  dalam  hal  perencanaan  pembentukan  regulasi  dengan  perencanaan pembangunan daerah. Lahirnya permen-permen baru dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan atau bertambahnya regulasi baru. Sebagai berikut:

## Tabel 2: Jumlah Regulasi 2021
No
Jenis Peraturan Jumlah 1. Peraturan Pusat 3621 2. Peraturan Menteri 15464
4. Peraturan LPNK 4046 5. Peraturan Daerah 15982
Sumber: Dianalisis dari www.peraturan.go.id/ pertanggal 12 Maret 2021
11 Taufik H. Simatupang, “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1 (2017):
12–25.
12 Irfan Ardyan Nusanto, “Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 39–52, https://doi.org/10.24090/ volksgeist.v4i1.4660.

## Tabel 3: Produk Hukum Tingkat Pusat Dan Daerah
No Jenis Peraturan Jumlah 1. Tingkat Pusat 60.616 2. Tingkat Daerah 192.756
Sumber: Dianalisis dari https://jdihn.go.id/ pertanggal 12 Maret 2021
Tabel 4: Jenis Produk Hukum Tingkat Pusat No Jenis Peraturan Jumlah 1. Undang-Undang Dasar 1 2. Ketetapan MPR 13
4.
Undang-Undang 1.680 5. Perppu 295
6. Peraturan Pemerintah 4.664 7. Peraturan Presiden 1.908 8. Keputusan Presiden 8.610 9. Instruksi Presiden 683 10 Undang-Undang Darurat 178 11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi 48 12. Peraturan Kementerian 34.235 13. Peraturan Lembaga Negara 623 14. Peraturan LPNK 5.184 15. Peraturan Lembaga Non Struktural 2.491
Sumber: Dianalisis dari https://jdihn.go.id/ pertanggal 12 Maret 2021
Dari tabel diatas maka terlihat peraturan Menteri yang sudah jadi menimbulkan dampak terhadap lahirnya atau terbentuknya kembali peraturan-peraturan tingkat daerah seperti yang tergambar pada tabel 4 mengalami peningkatan yang cukup drastis dampaknya akan regulasi yang ada di tingkat daerah (lihat tabel 3). Hal ini menunjukkan pula bahwa secara hierarki, regulasi semakin ke bawah akan semakin banyak. Satu undang-undang dapat memunculkan Peraturan Pemerintah sekurang- kurangnya juga akan direspons dengan satu peraturan daerah disetiap daerah. 13
Mengingat bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dalam hal ini daerah yang dibentuk ialah untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya khususnya kebutuhan masyarakatnya sebagai wewenang delegasi untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. 14

## Lemahnya Lembaga Pembentuk Perencanaan Pembentukan PP dan Perpres Untuk Memastikan Perpress Yang Dibentuk Pada Tahun Tertentu Sesuai Perencanaannya
Lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres untuk memastikan seluruh perpres yang dibentuk pada tahun tertentu sesuai dengan perencanaanya pun menjadi
13 Arfan  Faiz  Muhlizi,  “Penataan  Regulasi  Dalam  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi  Nasional,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017):349, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.
14 Rizki  Ramadhan  Faisal  and  Aidul  Fitriciada  Azhari,  “Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Urusan Konkuren  Bidang  Pelayanan  Dasar  Di  Kota  Serang,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 125–37, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4800.
permasalahan  kefektivitasan  peraturan  perundang-undangan,  sebab  saat  ini  yang  te rjadi adalah tidak adanya lembaga khusus pengawas untuk memastikan atau menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini pula yang berdampak pada regulasi yang bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah dengan dokumen perencanaan legislasi tidak sinkron karena memiliki 2 (dua) skema tersebut, mengatur hal yang sama  namun  pelaksanaannya  yang  berbeda-beda  satu  sama  lain. Salah satu yang diatur dalam Perpres Nomor 87 tahun 2014 adalah penyusunan Prolegnas didasarkan pada sistem perencanaan pembangunan nasional rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN 15 . Kelemahan dalam mengatur teknis dari ketentuan tersebut adalah penyebaran kewenangan yang berada di antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi yang menuntut adanya jalur birokrasi yang semakin panjang dan risiko tidak sinkronnya perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi. Persoalan serupa juga ditemukan pada perencanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, dalam hal ini pada program susunan nasional PP dan program susunan Perpres.
Penyusunan program susunan PP ditanggung oleh Kemenkumham sedangkan program susunan Perpres dengan Bappenas yang bertanggung jawab menyusun rencana kerja pemerintah. Maka  potensi  tidak  sinkronnya  2  (dua)  skema  tersebut  akan  terlihat  dalam  kerangka  waktu penyusunan dokumen perencanaan nya. Apabila terdapat perbedaan waktu, tentu akan menimbulkan perbedaan kebutuhan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan regulasi. Kondisi yang melatarbelakangi  kedua  dokumen  perencanaan  itu  dapat  mengalami  perubahan  signifikan  dan menyebabkan tidak bertemunya kebutuhan regulasi dengan apa yang diprioritaskan pembangunan nasional.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nasional (PSHK) terkait perencanaan regulasi di tingkat pusat menemukan jumlah produk regulasi yang diundangkan terhitung  besar,  tetapi  data  periode  2014-2018  menunjukkan  bahwa  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  khususnya  undang-undang,  mengalami  pengurangan  jumlah 16 . Walaupun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih berjalan permasalahan hingga saat ini terutama pelaksanaan  regulasi-regulasi  yang  ada,  sebab  terdapat  tumpang  tindih  regulasi  ( overlapping regulations) .
Untuk jenis peraturan menteri, banyak upaya yang perlu dilakukan untuk membantu upaya simplifikasi regulasi. Kemungkinan munculnya Peraturan Menteri menabrak banyak regulasi lain, tetapi juga mengabaikan wewenang Presiden. Hal ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, sebelum masalah penerbitan peraturan menteri lebih muncul sebagai ego lintas sektoral.  Serta  penulis  berpendapat  bahwa  UU  PPP  yang  telah  direvisi  perlu  kembali  direvisi, karena perlu dilakukan untuk memberikan pembatasan kepada kementerian untuk mengeluarkan peraturan dan tentunya dapat memperjelas serta memberikan jaminan partisipasi publik diakomodasi dalam  pembentukan  undang-undang.  Namun  berdasarkan  pengalaman  Penulis  saat  mengikuti proses  perancangan  Peraturan  Menteri,  terdapat  Kementerian  yang  telah  melakukan  upaya
15 Lihat pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
16 Diani et.al Sadiawati, Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya , Kementerian PPN/Bappenas , 2019.
pencegahan dengan mengadakan seminar dan mengundang narasumber-narasumber yang ahli dan berpe ngalaman dalam bidang pembentukan peraturan di Indonesia. Tentunya hal ini merupakan suatu kemajuan bahwa Kementerian telah mengupayakan tindakan preventif dalam pembentukan peraturan yang sebenarnya masih terlihat pengeluaran regulasi yang tergolong banyak seperti yang tersirat dalam data gambar diatas.  Mengingat potensi masalah yang ada wewenang untuk membentuk  dan  mengharmonisasikan  perundang-undangan  perlu  dikembalikan  ke  Pemerintah Daerah. Sebab banyak peraturan yang mengatur hal yang sama dari satu peraturan ke peraturan lainnya.
Oleh karena itu, menunjukkan proses perencanaan dan perancangan regulasi di tingkat eksekutif. Diperlukan sinergi antara perencanaan legislasi dan perencanaan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Minimnya prosedur pengawasan dan evaluasi regulasi, serta kurangnya lembaga khusus yang menangani semua aspek sistem perundang-undangan akan sama dengan menimbulkan hiper-regulasi . Hal ini terkait dengan pe ngawasan terhadap peraturan perundang-undangan, dan belum menjadi bagian penting dari sistem perundang-undangan, karena fungsi pengawasan tidak termasuk dalam tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 . 17
Pengaturan kelembagaan selama ini hanya sebatas pada kewenangan dalam pembentukan peraturan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan tanpa memperhatikan fungsi pengawasan dan pengevaluasian dalam proses perencanaan dan pembentukannya.
Penyusunan peraturan pemerintah dan Perpres perlu berkenaan dengan dasar pembentukan penyelenggaraan  pemerintahan  terencana  dan  tidak  bersifat  reaktif.  Materi  dari  Perpres  bukan materi  yang  diperintahkan  oleh  suatu  undang-undang  untuk  melakukan  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah sebagai contohnya penindaklanjutan dari Infrastructure Summit 2005 oleh pengaturan dari Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi melaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 18
Adapun menurut Purnomo Sucipto, mengemukakan pendapatnya yang pada intinya kekurangan dari peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur, cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya. 19 Ego kementeriankah?
Kunci keberhasilan reformasi regulasi adalah memiliki lembaga yang sesuai dan berwibawa serta dukungan sumber daya manusia yang kuat, bukan dari partai politik atau orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik, tetapi sumber daya manusia yang profesional dengan pengalaman dan pemahaman yang nyata. Baik dari aspek teoritis dan praktis, serta disiplin ilmu lain yang mendukung  regulasi  dan  IT  yang  hebat,  untuk  meningkatkan  kualitas  peraturan  perundang- undangan, sehingga akan mengurangi atau menghilangkan ego sektoral yang menonjol. Lembaga pembentukan pembentukan peraturan dapat dikatakan urgen karena banyaknya lembaga pembentuk peraturan  perundang-undangan  sehingga  parameter  lemahnya  lembaga  khusus  ini  bukan  hanya
17 M. Nur Sholikin, “Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pasar Modal 8, no. 15 (2018): 79–95.
18 Ibnu Shina Chandranegara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi,” National Conference of Constitutional and Administrative Law Academician , no. November (2017): 208–11.
19 Purnomo Sucipto, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?”, 2015. https://setkab.go.id/mengapa- undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/.
lemah tetapi juga karena ego sektoral dan ego kementerian yang jadi sangat menonjol. Presiden mempunyai visi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Semua rencana kementerian, lembaga nonkementerian, dan daerah akan mendukung visi presiden. Jika semua lembaga melaksanakan visi presiden secara serentak, maka tidak perlu ada konflik kepentingan, seperti ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga non-kementerian, dan ego daerah.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya sudah memberikan sinyal tentang lembaga pembentuk regulasi akan tetapi mengingat kondisi peraturan perundang- undangan yang cukup memprihatinkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, maka lembaga tersebut menjadi sangat urgen. Beliau pun menjelaskan alasan lembaga pembentuk peraturan yang khususnya saat ini belum terlaksana dikarenakan kemungkinan presiden ragu untuk meneruskan niatannya sebab daya, upaya dan anggaran yang difokuskan untuk menangani Pandemi Covid-19.
Namun keinginan untuk membentuk lembaga pembentuk regulasi tersebut masih tetap menjadi perhatian. 20
Penulis menyadari bahwa Indonesia memang menganut sistem hukum tertulis yang dimana konsekuensinya  akan  mengakibatkan  lahirnya  Undang-Undang  baru  dan  peraturan-peraturan baru. Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia untuk kedepannya dapat meminimalisir maupun mengalami keberhasilan dalam hal permasalahan peraturan dari segi pembentukannya dan segi harmonisasi.
Pembangunan nasional dalam mencapai tujuan negara hanya dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun daerah sehingga berkesinambungan. 21 Kesadaran setiap lembaga atau instansi negara yang berwenang dalam membentuk atau merancang peraturan dalam konteks yang bukan saat ini saja tapi untuk kedepannya itu hal yang sangat penting untuk dimiliki. Hal ini agar suatu hari kemudian pihak yang berwenang tidak mudah untuk mengadakan atau membuat peraturan baru artinya disini pembentukan suatu peraturan harus bersifat tegas dan matang. Sebagai contoh dalam Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  terhadap  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  menjelaskan  bahwa matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan  daerah  kabupaten/kota  pembagian  urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  pada  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menimbulkan sejumlah permasalahan.
Khususnya pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu  SMA  dan  SMK  dari  pemerintah  kabupaten  atau  kota  ke  pemerintah  provinsi.  Salah  satu pihak yang terkena imbas akibat diberlakukannya kebijakan ini adalah guru honorer. 22 Pengalihan kewenangan tersebut ternyata berpengaruh kepada tunjangan yang diterima guru honorer.
20 Wicipto Setiadi, “Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi,” 2020.
21 Wicipto Setiadi and Ali Imran Nasution, “Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 473–86, https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486.
22 Eko Suparmiyati, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional,” Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I 1, no. 1 (2017):1–324, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf.

## SIMPULAN
Problematika Regulasi di Indonesia masih bermasalah mengenai perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah karena tidak terintegrasinya perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah sehingga akan tidak sinkron dan harmonis karena ada pemisahan skema, kecenderungan pembentukan peraturan Menteri yang berlebihan dari segi kuantitas, serta lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres. Tindakan yang perlu untuk dilakukan adalah upaya sinkronisasi sistem perencanaan melalui  integrasi  sistem  perencanaan  peraturan  perundang-undangan  dengan  perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah agar sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ch andranegara,  Ibnu  Shina.  “Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi.” National Conference of Constitutional and Administrative Law Academician , no. November (2017): 208–11.
Eko Suparmiyati. “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.” Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I 1, no. 1 (2017): 1–324. Faisal,  Rizki  Ramadhan,  and Aidul  Fitriciada Azhari.  “Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Dalam  Urusan  Konkuren  Bidang  Pelayanan  Dasar  Di  Kota  Serang.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 125–37. https://doi.org/10.24090/volksgeist. v4i1.4800.
Hariyanto,  Hariyanto.  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila.”
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63. https://doi. org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731.
Konradus, Danggur. “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 3 (2017): 198. https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.199-207.
Kusumaningtyas, Dymas Yulia Putri. “Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.” Ummul Qura XI, no. 1 (2018): 1–15.
Lasatu,  Asri.  “Urgensi  Peraturan  Daerah  Tentang  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah Terhadap Kinerja DPRD.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 201. https:// doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222.
Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.”
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 349. https://doi. org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.
Nugraha, Harry Setya. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 39–52. https://doi. org/10.24090/volksgeist.v4i1.4660.
Nur,  Insan Tajali.  “SINGKRONISASI  DAN  HARMONISASI  PERATURAN  PERUNDANG  - UNDANGAN,” 2014, 158–74.
Priyanta, Maret. “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan.” Hasanuddin Law Review 1, no. 3 (2015): 337. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113.
Sadiawati, Diani et.al. Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya . Kementerian PPN/Bappenas , 2019.
Setiadi, Wicipto. “Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi,” 2020.
———. “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan.” Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law 9, no. 1 (2020): 39–52.
Setiadi, Wicipto, and Ali Imran Nasution. “Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 473–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486. Sholikin, M. Nur. “Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia.”
Jurnal Hukum & Pasar Modal 8, no. 15 (2018): 79–95.
Sihombing,  Eka  NAM.  “Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah.”
Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2018): 285–95. https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2. Simatupang,  Taufik  H.  “Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1 (2017): 12–25.
Sinaga, Lazarus, Fakultas Ekonomi, and Universitas Pancasila. “Teknik Perencanaan Tenaga Kerja PT. Unilever TBK.” Jurnal Ekonomi: Journal of Economic 10, no. 1 (2019): 8–18.
Sucipto, Purnomo. “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?,” n.d.
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Melaksanakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden N omor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah