## Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi

## Wendra Yunaldi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: wendrayunaldi78@gmail.com

## Abstract
The  constitutional  dual  judicial  review  of the  Constitutional  Court and the  regulation  in  the Supreme Court has created legal uncertainty in the legal system of Indonesia. The application of graded judicial review has a negative impact on the guarantee of the constitutional rights of the community.  The  hierarchical  model  of  the  prevailing  law-enforcement  regulation  is  the abandonment of the legal norms of the constitution in every level of legal product downward. Disconnection of constitutional norms only up to the level of the Act will be a denial of the rights of the people of Indonesia at all levels of statutory legislation under the law. As a rule of law, legal products have a value of truth and justice that refers to the source of the main legal order, namely the Constitution, so that Indonesia's constitutionalism can be tiered up and down down. Thus, there is no differentiation of the "legal certainty" between the 1945 Constitution and the KMPR, as well as the Act as an implementation product with various derivatives such as the Perpu, PP, Perpres,  Provincial  Regulations  and  Regency  /  City  Regulations.  The  general  nature  of  the constitutional arrangements becomes the standard of truth so that every act of government can be controlled and evaluated by the constitution. This situation is different from what is happening now, where the justice of regulation embodied by the Supreme Court is often biased toward the interests of "securing" the contents of the regulation rather than granting legal justice rights, not to mention the long waiting periods of unclear ends. MA finally failed to bring about legal justice for the community. This is where judicial review or judicial constitutional should be placed on the shoulders of the Constitutional Court so that the conception of the Indonesian legal state not only applies only at the national level, but also becomes a backbone for the community in each region through the granting of the right of the people to obtain justice through the examination of legal products that harm the constitutional rights community.
Keywords: Judicial Review; Legislation; Authority MK

## Abstrak
Dualisme judicial review yang bersifat konstitusional pada MK dan yang bersifat regulasi pada Mam telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tatanan sistem negara hukum. Penerapan judicial  review  berjenjang  berdampak  negatif  terhadap  jaminan  terhadap  hak-hak  konstitusi masyarakat.  Model  hirarkis  peraturan  perundang-udangan  yang  diterapkan  saat  ini  terjadi pengabaian  norma  hukum  kobnstitusi  dalam  setiap  tingkatan  produk  hukum  ke  bawah. Terputusnya penormaan konstitusi hanya sampai pada tingkat UU akan terjadi pengingkaran terhadap hak-hak rakyat Indonesia pada semua tingkat peraturan perundang-undangan dibawah

## Volume 1 No. 2, Januari 2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
undang-undang. Sebagai negara hukum, produk hukum memiliki nilai kebenaran dan keadilan yang mengacu kepada sumber tertib hukum utama, yaitu UUD, sehingga konstitusionalisme yang dianut Indonesia dapat berjenjang naik dan bertangga turun ke bawah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembedaan mengenai “kepastian hukum”antara UUD NRI Tahun 1945 dengan KMPR, serta UU sebagai produk implementatif dengan berbagai turunannya, seperti Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota. Sifat pengaturan konstitusi yang bersifat general itu  menjadi  standar  kebenaran  sehingga  setiap  tindakan  pemerintah  dapat  dikontrol  dan dievaluasi oleh konstitusi. Keadaan ini berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, di mana keadilan regulasi yang diwujudkan oleh MA sering bias kepada kepentingan “mengamankan” isi regulasi daripada memberikan hak keadilan hukum, belum lagi penantian panjang keputusan yang tidak jelas  ujung  pangkalnya.  MA  akhirnya  gagal  mewujudkan  keadilan  hukum  bagi  masyarakat. Disinilah judicial review atau judicial constitutional harus diletakkan pada pundak MK agar konsepsi  negara  hukum  Indonesia  tidak  saja  hanya  berlaku  pada  level  nasional,  tetapi  juga menjadi  sandaran  bagi  masyarakat  disetiap  daerah  melalui  pemberian  hak  masyarakat mendapatkan  keadilan  melalui  pengujian  produk-produk  hukum  yang  merugikan  hak-hak konstitusional masyarakat.
Kata Kunci : Judicial Review; Peraturan Perundang-Undangan; Kewenangan MK

## A. PENDAHULUAN
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  bersifat  mutlak ( competency absolut ) adalah melaksanakan judicial review terhadap UU yang di dalamnya  terkandung  sifat  menyalahi  dan  melanggar  hak-hak  konstitusional masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah hak-hak yang ditegaskan  oleh  konstitusi,  baik  oleh  karena  sifatnya asasiah maupun  karena sifatnya yang melekat dalam jati diri bangsa Indonesia sehingga diakui sebagai nilai yang bersifat umum dan universal. Sehingga karena sifat pengakuan oleh konstitusi itu, maka  berbagai peraturan perundang-undangan di  bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sifat pengakuan konstitusi itu harus  mempertimbangkan  dengan  bijaksana  aspek-aspek  kemanusian  yang bersifat  konstitusional  dalam  perumusan  produk  hukum,  sehingga  hak-hak konstitusional  itu  tidak  menjadi  leceh  dan  hilang.  Sifat  undang-undang,  yang tidak saja mengatur mengenai aspek-aspek kelembagaan dan kepentingan yang bersifat umum semata, melainkan di dalamnya terkandung aspek pertimbangan kemanusiaan  sebagai  subjek  hukum,  maka  pertimbangan-pertimbangan
kemanusiaan sebagaimana telah digarisbawahi oleh konstitusi mesti dihormati oleh produk-produk hukum di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ada  empat  alasan  penting  dari  perkembangan  judicial  review  yang berlangsun  selama  ini; pertama ,  secara  substansial,  terjadi  penegasan  dan sekaligus  pemisahaan  antara  pengujian  yang  bersifat  konstisusional  yang meletakkan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) sebagai dasar pengujian dengan pengujian yang bersifat yuridis yang menjadikan undang-undang sebagai dasar pengujian. Kedua, secara tekhnis yuridis, dengan lahirnya MK maka kasus-kasus yang terkait dengan “cacat” UU dapat diuji dan diluruskan agar sesuai dengan semangat konstitusional. Ketiga, dengan lahirnya MK, maka UU sekalipun di susun oleh  DPR  yang oleh karena itu, kepentingan politiknya  sangat kentara, masih  dapat  dilakukan  pengujian  terhadap  materi  yang  dikandungnya,  jika diketahui bahwa materi undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip hak-hak  asasi  manusia,  prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi  serta  nilai-nilai konstitusionalitas  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka  pasal-pasal  yang  melangar tersebut  dapat  diuji.  Dan keempat, dengan  adanya  upaya  mengkoherensikan seluruh jenis produk hukum dalam rangkaian satu garis hukum dengan UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dilakukan kontrol yang ketat dan konstitusional terhadap produk legislasi, baik yang  dibuat oleh lembaga legislatif sampai ke daerah maupun oleh pemerintah (eksekutif).
Berdasarkan keempat alasan di atas, sekalipun kehadiran MK dipandang baru,  dengan  cakupan  kewenangannya  yang  selama  ini  tidak  dikerjakan  oleh lembaga  negara  seperti  MA,  maka  kehadiran  MK  cukup  signifikan  dalam membentuk  dan  sekaligus  mewarnai  tatanan  konsepsional  negara  hukum Indonesia  untuk  menjadi  “negara  hukum  sejati”.  Dengan  kewenangan  MK melakukan  pengujian  terhadap  undang-undang,  maka  kebenaaran absolut undang-undang yang berlangsung selama ini (di bawah rezim orde lama dan rezim orde baru), disamping menunjukkan adanya pembatasan hak prerogatif
DPR  maupun  Presiden  terkait  dengan  “tafsir  kebenaran  hukum  yang  bersifat tunggal”  sebagaimana  selama  ini  telah  mengkristal  dalam  perkembangan hukum di Indonesia. upaya ini tentu diharapkan dapat mendesakralisasikan UU “bebas cacat”. Dengan demikian, dapat dilakukan pembatasan kekuasaan, abuse of power serta kontrol yang kuat dan tegas oleh peradilan konstitusional terhadap penggunaan  produk  hukum  sebagai  salah  satu  bentuk  tindakan  melawan hukum dan kejahatan kemanusiaan.
Kehendak untuk mendorong peningkatan peran MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan judicial review, tentu bukan semata-mata dalam rangka kepentingan fungsionalisme hukum an sich . Akan tetapi, lebih itu adalah  merupakan  semangat  guna  mewujudkan  tatanan  sistem  hukum Indonesia  yang  tertib  dan  sistematis  sehingga  keputusan  hukum  yang diterbitkan  oleh  MK  dapat  menjadi yurisprudensi. Oleh  karena  itu,  atas  nama kepentingan  konstitusionalisme  negara  hukum,  upaya  menguji  setiap  produk undang-undang  sampai  kepada  peraturan  daerah,  adalah  perwujudan  sistem negara  hukum  Indonesia  yang  konstitusional.  Di  sinilah  letak judicial constitutional yang  merupakan  kewenangan  absolot  Mahkamah  Konstitusi, menjadi sangat berarti.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kerangka Teoritis Konseptual
Judicial  Review adalah  sebuah  upaya  menguji  produk  hukum  berupa perundang-undangan  terkait  dengan  materi  yang  diaturnya.  Oleh  karena, undang-undang adalah produk legislasi lembaga politik (DPR), maka cenderung kekuatan  pengaruh  kepentingan  politik  dan  kekuasaan  sangat  kentara  dalam materi-materi yang terdapat pada undang-undang dan produk hukum lainnya di  bawah  undang-undang.  Sehingga,  karena  adanya  pengaruh  politik kepentingan itulah, kemurnian konsepsi hukum dalam materi undang-undang sering jika dikatakan bukan tidak ada, menjadi terabaikan.
Istilah judicial  review, atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan “ toetsingsrecht ”, sekalipun sama-sama merupakan upaya hukum guna menguji suatu  produk  hukum,  namun  pada  keduanya  terkandung  perbedan. Toetsingsrecht merupakan tindakan yang lebih kepada upaya penilaian semata terhadap  suatu  produk  hukum,  adapun  upaya  pembatalannya  diserahkan kepada lembaga yang membentuk undang-undang. Akan halnya, dalam konsep judicial review, sebagaimana berlaku di negara-negara Eropa Kontinental, judicial review , mengandung upaya penilaian hakim dan sekaligus tindakan pembatalan terhadap  produk  hukum  tersebut.  Selain  itu,  istilah judicial  review juga  terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti legislative review , constitutional review , dan legal review . 1 Dalam konteks judicial review yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi. 2
Menurut  Bryan  A.  Garner judicial  review adalah  “  1. A  Court’s  power  to review  the  actions  of  other  branches  of  levels  of  government… 2. The  constitutio  nal doctrine providing for this power, 3. A court’s review of a lower court’s an administrative body’s  factual  or  legal  finding . 3 Berdasarkan  pengertian  Garner  di  atas, Judicial Review merupakan kekuasaan lembaga peradilan untuk menguji dan meninjau kembali  produk  hukum    yang  dibuat  oleh  lembaga  pemerintahan.  Dimana kegiatan  meninjau  dan  menguji  tersebut  merupakan  doktrin  negara-negara konstitusional,  dan  kegiatan  tersebut  juga  merupakan  kewenangan  tertinggi lembaga  peradilan  terhadap  lembaga  peradilan  di  bawahnya  terkait  dengan penemuan fakta dan hukum baru.
Peraturan  Perundang-Undangan  menurut  Pasal  1  angka  2  UU  No.  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
1 Jimly  Asshiddiqie.  (2005). Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara . Jakarta: Konpress, hlm. 6-8
2 Ibid., hlm. 9 3 Bryan  A.  Garner.  (2004). Black’s  Law  Dictionary, Eighth  Edition.  United  States  of America: a Thomson Business, hlm. 864
dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan. 4 Dengan  demikian,  peraturan  perundang-undangan  adalah  undang-undang yang  berlaku  dan  telah  ditetapkan  keberlakuannya  dalam  lembaran  negara. Sehingga hal-hal yang telah diatur dalam materi undang-undang menjadi norma dan  diberlakukan  umum  untuk  seluruh  elemen  yang  dituju  oleh  undang- undang tersebut.
Kewenangan  MK  untuk  melakukan Judicial  Review terhadap  UU berdasarkan  kepada  Pasal  24C  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kewenangan konstitusional  yang  dimiliki  MK  bersifat  mutlak  tidak  dapat  diganggu  gugat oleh  lembaga  negara  lainnya.  Sebagai  lembaga  peradilan  konstitusional, kewenangan MK berbeda dengan kewenangan yang  dimiliki oleh Mahkamah Agung.  Kewenangan  MK  Sebagaimana  diatur  Pasal  24C  ayat  (1)    UUD  NRI Tahun 1945 adalah :
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Kewenangan menguji  yang  dimiliki  oleh  MK  terkait  dengan  materi undang-undang yang bertentangan dan atau mengandung cacat materil terkait dengan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, karenanya bersifat final and binding , yang untuk itu tidak ada lagi upaya hukum untuk pembatalan putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Sebagaimana juga diperkuat oleh Pasal 10 ayat (1) UU MK : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar...”.
4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
Secara  teoritis  konsepsional,  terdapat  dua  teori  penting  dalam  hukum terkait dengan kewenangan yang dimiliki MK, yaitu teori negara hukum dan teori kewenangan .  Teori  negara  hukum  timbul  sebagai  penolakan  atas  paham kedaulatan negara dan kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja,  bukan  pula  pada  negara,  malainkan  pada  hukum  yang  bersumber  pada kesadaran  setiap  orang.  Hukum  oleh  paham  ini  diartikan  sebagai  ”perintah- perintah” negara 5 .
Terkait dengan sumber kekuasaan, dalam pemerintah yang berkonstitusi, hukum mesti menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan terarah  untuk  kepentingan,  kebaikan,  dan  kesejahteraan  umum. 6 Menurut Montesquieu,  tujuan  pertama  dari  negara  adalah  membuat  hukum  dan mempertahankan  hukum  sehingga  para  warganya  mempunyai  kemerdekaan serta  terjaminnya  keamanan  masyarakat  dan  masyarakat  hidup  dalam keteraturan.  Tujuan  utama  dari  negara  bukanlah  menjadi  alat  kekuatan, melainkan sebagai pengejawantahan dari kepentingan masyarakat secara teratur dan  bertanggung  jawab. 7 Guna  mengatur  kehidupan  ketatanegaraan  agar menjadi efektif dan tetap dalam kepentingan utamanya, seluruh tindakan dan skema negara  di  atur  dalam  suatu  konstitusi.  Pada  konstitusi  inilah  dapat ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat,  sehingga  kekuasaan  pemerintah  terimbangi  oleh  kekuasaan  parlemen dan  lembaga-lembaga  hukum  lainnya.  Gagasan  ini  yang  kemudian  dikenal dengan constitutionalism , 8 yang  merupakan  ciri  penting  negara  demokrasi konstitusional yaitu  pemerintah  menjalankan  kekuasaannya  dibatasi  oleh hukum. Carl J.Friederic seperti dikutip Moh. Mahfud MD mengemukakan:
Gagasan  konstitusional  adalah  gagasan  bahwa  pemerintah  merupakan suatu  kumpulan  aktifitas  yang  selenggarakan  atas  nama  rakyat,  tetapi
5 Frans Magnis Suseno. (1999). Kuasa dan Moral. Jakarta: Gramedia, hlm. 4
6 J.H. Rapar TH. (1993). Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 54
7 Deliar Noer. (1997). Pemikiran Politik di Dunia Barat. Bandung: Pustaka Mizan, hlm.146
8 Jimly  Asshiddiqie.  (2004). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi-Pusat Studi HTN UI, hlm. 28
yang  tunduk  kepada  beberapa  pembatasan  yang  dimaksud  untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh yang mendapat tugas untuk memerintah. 9
Kewenangan  memiliki  kedudukan  penting  dalam  kajian  Hukum  Tata Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Begitu  pentingnya  kedudukan kewenangan  ini,  sehingga  F.A.M.  Stroink dan  J.G.  Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara yang  di  dalamnya  terkandung  hak  dan  kewajiban.  Kewenangan  disebut  juga “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang diberikan atau berasal dari Undang- undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau adminstrasi yang bersifat utuh atau bulat.  Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban  ( rechten  en  plichten ).  Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak mengandung  pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  ( zelfregelen )  dan mengelola  sendiri  ( zelfbesturen ). 10 Menurut  Soehino,  penguasa  mempunyai wewenang  apabila  ia  diberi  wewenang  secara  khusus  oleh  aturan  hukum in abstracto , yaitu aturan hukum yang sifatnya masih abstrak, masih umum, dalam arti belum ditujukan kepada subyek hukum tertentu. 11
Terkait dengan konsepsi di atas, maka sebagaimana berlaku dalam teori administrasi  hukum,  dikenal  tiga  sumber  kewenangan  yaitu  kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang asli  diberikan  semenjak  awal  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  suatu konstistusi  (Undang-Undang  Dasar),  berbeda  dengan  kewenangan  lainnya seperti delegasi dan mandat. Di mana kewenangan delegasi lebih kepada upaya pelaksanan  dari  sebuah  tindakan  pelimpahan  wewenang  kepada  organ
9 Moh. Mahfud MD. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27
10 Ridwan HR. (2013). Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 104
11 Ibid.
pemerintahan  yang  lain.  Sedangkan  kewenangan    bersifat  mandataris  lebih kepada pemberian wewenang untuk  bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

## 2. Sejarah Lahirnya Judicial Review
Momentum  utama  munculnya judicial  review adalah  pada  keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) dalam kasus Marbury versus (vs) Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan  dalam judiciary  Act 1789  karena  dinilai  bertentangan  dengan Konstitusi  Amerika  AS. 12 Pada  saat  itu  tidak  ada  ketentuan  dalam  konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA Amerika Serikat yang diketuai oleh Jhon Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang  telah  bersumpah  untuk  menjujung  tinggi  dan  menjaga  konstitusi. Berdasarkan  sumpah  tersebut,  MA  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. 13
Oleh  karena  itu  sesuai  dengan  prinsip  supremasi  konstitusi,  hukum  yang bertentangan  dengan  konstitusi  harus  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan kasus Marbury vs Madison tersebut, menurut Mahfud MD, terdapat  dua  alasan,  yaitu; pertama bahwa  hakim  telah  disumpah  untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Kedua, bahwa konstitusi merupakan the supreme law of the land, sehingga harus  ada  peluang  pengujian  terhadap  peraturan  yang  dibawahnya  agar  isi konstitusi  tidak  dilanggar.  Alasan  selanjutnya,  hakim  tidak  boleh  menolak
12 Moh.  Mahfud  MD.  (tt.). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi. Jakarta: LP3ES, hlm. 37
13 http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mh t,diakses tanggal 1 Januari 2018
perkara, sehingga jika ada yang mengajukan judicial review , maka permintaan itu harus dipenuhi. 14
Mengenai peristiwa hukum yang luar biasa dan belum pernah terjadi itu, Beard menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem checks and balances, sebagai ciri yang melekat dan bersifat esensial dalam sebuah konstitusi. Karena,  dibangun  di  atas  doktrin  bahwa  cabang  pemerintahan  tidak  boleh berkuasa  penuh. 15 Atas  dasar  putusan  MA  AS  tersebut,  mendorong perkembangan  positif  terhadap  upaya  pengujian  hukum  sampai  ke  daratan eropa  yang  pada  saat  itu  didominasi  pandangan  bahwa  hukum  adalah manifestasi  dari  kedaulatan  rakyat  yang  menghendaki  supremasi  parlemen sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat.  Suatu  lembaga  pengadilan  tidak  dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar.
Di Austria pun, atas dasar pengalaman MA AS tersebut, George Jelinek pada  akhir  abad  ke-19  menggagas  agar supreme  court Austria  juga  harus menambahkan  kewenangan  untuk  melakukan judicial  review seperti  yang dipraktikkan  oleh  Jhon  Marshall.  Sekalipun,  pada  saat  itu  MA  Austria  sudah memiliki  wewenang  mengadili  sengketa  antara  warga  negara  dengan pemerintah terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara ( constitutional complaint ). 16
Keinginan  untuk  mewujudkan  sebuah  peradilan  tersendiri  di  luar  MA untuk menangani perkara judicial review untuk pertama kali dikemukakan Hans Kelsen pada 1919-1920. Di mana gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian
14 Moh. Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES, hlm. 96-97.
15 Leonard  W.  Levy  (ed.).  (2005). Judicial  Review:  Sejarah  Kelahiran,  Wewenang,  dan Fungsinya  dalam  Negara  Demokrasi ,  Judul  Asli: Judicial  Review  and  the  Supreme  Court ,    Pen.  Eni Purwaningsih. Jakarta: Nuansa, hlm. 3.
16 Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian… Op.Cit ., hlm. 24
dari konstitusi Austria 1920 yang didalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof) .  Sejak  saat  itulah  dikenal  dan  berkembang  lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada diluar MA yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya.
Dalam perkembangan sejarah perlunya lembaga penguji undang-undang terhadap  konstitusi,    sudah  dimulai  semenjak  pembahasan  UUD  1945  dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Muhammad Yamin mengemukakan “Balai Agung” (MA)  perlu  diberi  kewenangan  untuk  membanding  Undang-Undang. 17 Oleh karena  UUD  1945  tidak  dipersepsi  sebagai  konstitusi  hukum,  maka  gagasan judicial  review kehilangan  daya    tariknya  sebagaimana  pernyataan  penolakan yang dikemukakan Soepomo.
Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), judicial review pernah  menjadi  salah  satu  wewenang  MA,  tetapi  hanya  terbatas  pada pengujian  undang-undang  Negara  bagian  terhadap  konstitusi.  Seperti  yang diatur Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Berbeda dengan UUD Sementara  Tahun  1950,  konstitusi  ini  tegas-tegas  tidak  mengatur  mengenai pengujian  undang-undang.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  cara  pandang  bahwa undang-undang  dipandang  sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR. 18
Demikian  juga  di  masa  Orde  Baru,  pernah  dilakukan  pembentukan Panitia Ad  Hoc II  MPRS  yang  merekomendasikan  diberikannya  hak  menguji materiil undang-undang kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah dengan penjelasan hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang  dapat  bertindak  sebagai  pengawal  konstitusi. 19 Mengenai  kedudukan MPRS sebagai pengawal konstitusi ditetapkan melalui melalui Ketetapan MPRS
17 Muhammad  Yamin.  (tt.). Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  1959,  Jilid  I.
Jakarta: Yayasan Prapanca, hlm. 341 – 342
18 Sri Soemantri. (1986). Hak Menguji Material di Indonesia . Bandung: Alumni, hlm. 25
Nomor  XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan  MPRS  Nomor  XXXIX/MPRS/1968 Tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.
Ide  perlunya judicial  review ,  khususnya  pengujian  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan  Kehakiman  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. 20 Perdebatan hak menguji muncul kembali pada pertengahan tahun 1992, ketika Ketua MA, Ali Said mengaggap bahwa jika Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas menguj produk eksekutif dan legislatif itu berdasarkan pada prinsip checks and balances . 21
Sebelum  terbentuknya  MK,    wewenang  menguji  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di pegang oleh MPR. Kewenangan MPR ini berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pasal  5  ayat  (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.”  Dalam  perkembangannya,  hampir  tidak  pernah  MPR  melakukan tindakan  pengujian  terhadap  UU  yang  nota  bene  seluruhnya  dibuat  oleh eksekutif.
Dalam  Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (SU  MPR)  6 Oktober  Tahun  1999,  fraksi-fraksi  MPR  di  samping  sepakat  untuk mengamandemen  UUD  1945,  prioritas  utama  dalam  amandemen  tersebut dilakukan  terhadap  DPR  dan  MA. 22 Kebijakan  ini  diambil  dalam  rangka
20 Sekarang  menjadi  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, TLN RI Nomor. 5076
21 Moh. Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi . Jakarta: LP3ES, hlm. 26.
22 MPR  RI.  (1999). Buku  II  Jilid  3,  Risalah  Rapat  ke-1  Badan  Pekerja  MPR  RI .  Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 80- 81.
memperkuat  kedudukkan  kekuasaan  kehakiman  dan  kekuasaan  pembuat undang-undang.  Berdasarkan pemikiran inilah, beberapa dinamika pemikiran terkait  dengan  upaya  merumuskan  organ  yang  berwenang  untuk  melakukan pengujian terhadap undang-undang yaitu MPR, MA dan MK.
Gagasan  memberikan  wewenang  tersebut  kepada  MPR  akhirnya dikesampingkan karena, disamping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan  merupakan  lembaga  hukum.  Sedangkan  gagasan  memberikan kewenangan kepada MA juga akhirnya tidak dapat di terima, karena MA sendiri sudah  terlalu  banyak  beban  tugasnya  dalam  mengurusi  perkara  yang  sudah menjadi  kompetensinya.  Apalagi  secara  yuridis,  MA  telah  membatasi  dirinya sebagai  lembaga  penguji  produk  hukum  di  bawah  UU.  Sampai  kemudian disepakati  bahwa  MK  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  representatif  untuk melakukan  pengujian  UU  terhadap  UUD  1945.  Sebagai  lembaga  independen, MK termasuk salah satu dari lembaga kekuasaan kehakiman.
Ditegaskannya paham konstitusionalisme Indonesia dalam Bab 1 tentang Bentuk  dan  Kedaulatan  yang  berisi  :  Kedaulatan  Rakyat  yang  dijalankan menurut  UUD  serta  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  maka  organ negara  seperti  MPR,  DPR,  Presiden  dan  lain  sebagainya  bekerja  atas  dasar kepentingan  “kedaulatan  rakyat”  dengan  pelaksanaannya  mengacu  kepada UUD NRI Tahun 1945. Prinsip itulah yang kemudian memperkokoh konsepsi “ Indonesia adalah negara hukum”. Hukumlah yang menjadi neraca kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  baik  yang  dilaksanakan  oleh  organ-organ  negara maupun rakyat secara keseluruhan.
Dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Maka semenjak itu paradigma UUD NRI Tahun  1945  sebagai  dasar  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Artinya,  paham konstitusi  negara  Indonesia  adalah  “  Konstitusi  Yang  Berkedaulatan  Rakyat”. Sehingga  seluruh  produk  hukum  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  dan keputusan  negara  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  mesti  mengacu
kepada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  konstitusi,  dan  atas  dasar pandangan  itulah  konstitusi  menjadi  sumber  dan  norma  dari  “hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia”.
3. Kewenangan  MK  Melakukan Judicial  Constitusional Peraturan
Perundang-Undangan
Moh.  Mahfud  MD,  tahun  2009  membuka  wacana  untuk  menambah kewenangan  MK  untuk  melakukan judicial  review terhadap  seluruh  peraturan perundang-undangan.  Adapun  alasan  yang  dikemukakan  Mahfud,  MD adalah 23 :
Pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  dan  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang derajatnya lebih tinggi semuanya dijadikan kewenangan  MK.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  ada  konsentrasi  dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan  dari yang paling tinggi (UUD) sampai yang paling rendah (Perda).
Dari  gagasan  Mahfud  di  atas,  ada  dua  hal  yang  menjadi  dasar pertimbangannya, yaitu konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada pendapat Mahfud tersebut, tidak lain dimaksudkan  untuk  dapat  mengejawantahkan  konsepsi  negara  hukum Indonesia yang konstitusional demokratis.
Menurut Jutta Limbach seperti dikutip Maruarar Siahaan menyebutkan tiga  ciri  utama  dari  supremasi  konstitusi,  yaitu  yaitu:  (i)  pembedaan  antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya; (ii) keterikatan penguasa terhadap Undang-Undang Dasar; dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan  untuk  menguji  konstitusionalitas  undang-undang  dan  tindakan hukum Pemerintah. 24
23 M. Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 285
24 Maruarar  Siahaan.  (2010).  “Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan” , Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 4, hlm. 10
Dalam  perkembangan  penerapan judicial  review di  beberapa  negara, terdapat  lima  model  yang  mengemuka,  sebagaimana  dikemukakan  Jimly Asshiddieqie: 25
1. Model judicial  review diserahkan  kepada  lembaga  tersendiri (Mahkamah  Konstitusi).  Undang-undang  Dasar  Austria  tahun  1920 yang disusun oleh Han Kelsen, secara tegas memberikan kewenangan judicial review kepada satu badan peradilan.
2. Model  kewenangan judicial  review menyatu  menjadi  kewenangan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem ini sering disebut  dengan  ‘ American  System  Control’ oleh  karena  sistem  ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat.
3. Model judicial review tidak diserahkan pada sebuah institusi peradilan ( court) tetapi  diserahkan  kepada  sebuah  Dewan  Konstitusi  ( The Constitutional Council ). Salah satu negara yang menggunakan model ini adalah  Perancis.  Dalam  pengalaman  ketatanegaraan  di  Perancis, Dewan  Konstitusi  bukanlah  lembaga  pertama  yang  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  judicial  review,  karena  jauh sebelumnya  pada  tahun  1799  telah  dikenal  lembaga  yang  bernama ‘ Senat Conservateur’ dan pada tahun 1946 dibentuk Komite Konstitusi.
4. Model judicial review diserahkan kepada parlemen. Model ini biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut ‘supremacy parlement’ dan Indonesia  (sebelum  amandemen  UUD)  merupakan  salah  satu penganut  sistem  supremasi  parlemen,  dengan  adanya  lembaga tertinggi negara MPR.
5. Model judicial  review diserahkan  kepada  sebuah  lembaga  arbitrase ( constitutional  arbitrage ).  Salah  satu  yang  menganut  sistem  ini  adalah Belgia
Berdasarkan beberapa model pelaksanaan judicial review di atas, terlihat adanya  alasan-alasan  yang  melandasi  terjadinya  perbedaan  penerapan pelaksanaan judicial review oleh sebuah negara.  Indonesia termasuk salah satu negara  yang  menganut  model  pertama,  yaitu  dengan  dibentuknya  sebuah lembaga  peradilan  konstitusi  tersendiri  yang  terlepas  dari  pengaruh  lembaga peradilan lainnya.
25 Jimly Assidiqie. (2005). “Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum tata Negara Abad ke-20”, Makalah, Firmansyah Arifin, (ed), Hukum dan Kuasa Konstitusi. Jakarta: KRHN, hlm. 200
Sekalipun,  sifat  lembaga  MK  tersebut  bersifat  tersendiri  dalam melaksanakan sistem peradilannya. Hal itu tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya dualisme penerapan judicial review , sekalipun kekhususan pada MK berbentuk constitutional  review, tetap  menimbulkan  persoalan  terkait  dengan sebab pembedaan yang dilakukan secara diametral tersebut.
Pertama; terdapat  problem  hukum  yang  mendasar  dalam  aspek kewenangan  lembaga.  Jika  ditarik  garis  hukum  kewenangan  MK  untuk melakukan judicial  review atau constitutional  review terhadap  seluruh  produk undang-undang  ; pertama  ; bahwa  oleh  karena  UU  merupakan  sumber  dasar pertimbangan  bagi  lahirnya  produk  hukum  di  bawahnya,  maka  kedudukan Perpu, PP, Perpres,  dan Perda Provinsi serta Kabupaten/Kota mengacu kepada ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  UU,  muatan  materi  hukum  yang terdapat dalam aturan di bawah UU adalah berdasarkan penormaan UU, oleh karena itu, UU  berkedudukan sebagai prima causa terhadap Perpu, PP, Perpres dan Perda. Konstruksi berpikir ini mengacu kepada teori stuffentheori atau teori penjenjangan hukumnya Kelsen dan Nawiasky. Di mana hukum di bawah harus mengacu  kepada  norma-norma  yang  terkandung  dalam  hukum  yang  lebih tinggi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi harus menjadi acuan dan rujukan  bagi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di    bawahnya  agar terbangun the supreme  law of the land . Untuk menjaga konsistensi inilah maka menurut Kelsen diperlukan … special organ established for the purpose, for instance, a special court, a so called “ constitutional court”… 26
Contoh kasus terkait dengan persoalan ini adalah konflik kekuatan nilai putusan  MA  dengan  MK.  Kasus  konflik  Peraturan  KPU  No.  15  Tahun  2009, khususnya  pasal  205,  211,  dan  212    dengan  UU  No.  10  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPR  mengenai  penetapan  calon legislatif  terpilih  dalam  pemilihan  umum  tahun  2009.  Keputusan  yang  telah
26 Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State . New York: Russell & Russell, p.
ditetapkan  oleh  MA  tersebut  kemudian  dipandang  oleh  calon  legislatif  tidak memuaskan sehingga kemudian upaya judicial constitusional mereka lakukan kepada MK, dengan terbitnya Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang intinya putusan MA tersebut adalah konstitusional bersyarat ( conditionally constitutional ), maka keputusan MA dipandang tidak memiliki kekuatan hukum, oleh  karena,  ketentuan  konstitusionalnya  ditentukan  oleh  Putusan  MK  itu sendiri.  Dan  akhirnya,  KPU  lebih  mengikuti  Putusan  MK.  Sekalipun  ranah keputusan dan peraturan KPU berada di bawah kewenangan MA, kewenangan ini  menjadi overlepping dengan  kompetensi  mutlak  MK  untuk  menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
Kedua, bahwa 10 asas materi muatan perundang-undangan yang terdiri dari  a.  pengayoman;  b.  kemanusiaan;c.  kebangsaan;  d.  kekeluargaan;  e. kenusantaraan;  f.  bhinneka  tunggal  ika;  g.  keadilan;  h.  kesamaan  kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j.  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan,  menegaskan  tentang  sifat kesamaan dalam format dan kandungan materi, sekalipun nama dan hirarkinya berbeda.
Ketiga, bahwa  keseluruhan  produk  perundang-undangan  tersebut dibentuk atas dasar kepentingan konstitusional, yaitu bersifat umum in abstracto , dan kekongritan peraturan perundang-undangan tersebut terjadi hanya dalam pembidangannya (kelembagaan pelaksana), bukan isinya. Dan keempat, bahwa sesuai  dengan  kewenangan  MA  yang  diatur  dalam  Pasal  24A  dimana kewenangan  MA  adalah  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  berarti memutus  sifat  konstitusional  dari  peraturan  perundang-undangan  di  bawah UU. Berdasarkan empat landasan berpikir inilah, penulis memandang gagasan yang dikemukakan Mahfud tersebut menjadi penting.
Dilihat dari perspektif kinerja MA, dengan jumlah peradilan, baik tingkat PN maupun PT dilingkungan empat peradilan di setiap daerah, dengan ribuan kasus yang hampir setiap hari mesti diselesaikan oleh MA dengan cepat semakin mempertegas  kepentingan  untuk  meletakkan  kewenangan judicial  review atas peraturan perundang-undangan pada MK.
Berdasarkan data Kemendagri yang membatalkan sedikitnya 3.143  Perda bermasalah,  dengan  hampir  24  persen  dari  43.600  peraturan  itu  tidak  sejalan dengan kehendak pembangunan, dan 10.464 peraturan yang terdiri dari Perda, Permendagri dan kepmendagri 27 yang dicabut, lalu lintas peraturan perundang- undangan  telah galau dan  amburadul  sehingga  tidak  mencirikan  suatu pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  tertib,  taat  asas  dan konsistensi  dengan  pedoman  penyusunan  peraturan  hukum  yang  ditetapkan Negara.
Apabila mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan :
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Maka  kewenangan  MA  sangat  besar  dan  cenderung  berlebihan.  Belum lagi ditambah dengan penyelesaian sengketa banding dan kasasi serta PK yang diajukan  oleh  pemohon.  Bahkan  dengan  kewenangan  melakukan  judicial review,  MA  telah  terjebak  dalam  pengujian  peraturan  yang  berlaku  khusus seperti  SE  yang  bersifat beleidregels yang  bersifat  pengumuman  internal.
27 Kompas.com, 5 Februari 2016, diakses 1 Januari  2018
Melihat perbandingan kewenangan yang terlalu besar pada tubuh MA, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah, bagaimana kemudian ribuan kasus bertumpuk di MA yang secara konstitusional telah merugikan masyarakat untuk mendapatkan  kepastian  hukum.  Sekalipun  MA  telah  menerbitkan  edaran kepada  lembaga  peradilan  di  bawahnya  untuk  membatasi  kasus-kasus  yang dapat diajukan untuk banding serta kasasi, hal itu tetap tidak mampu membatasi MA untuk menolak kepentingan masyarakat melakukan kasasi dan PK.
Di  sinilah  kemudian,  menurut  penulis  diperlukan  terobosan  penting, dengan  alasan; Pertama, MK  lebih  dapat  menjaga  koherensi  peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, pengujian di tingkat MK  lebih  dapat  menjaga  bias  keberpihakan,  karena  pengujian  didasari  oleh adanya hak-hak konstitusional yang diabaikan. Ketiga, posisi tenaga ahli dengan pengalaman  akademis  yang  tidak  terkontaminasi  oleh  proses  peradilan  yang selama ini berlangusung di PN dan PT akan lebih mampu menjamin independesi dan due proces dalam pengambilan keputusannya.
Dengan  demikian,  kewenangan  MK  adalah  menguji  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun 2011.  Sedangkan  kewenangan  pengujian  oleh  MA  meliputi  tugas  pokoknya menerima banding, kasasi, dan PK, serta seluruh produk hukum yang bersifat beleidregels yang dikeluarkan oleh instansi dan berlaku khusus.
Pentingnya  mengusung  tema  ini  tentu  berkaitan  dengan  kepentingan untuk mewujudkan tertib hukum, di samping, semakin mempertegas konstruksi pembangunan  konstitusionalisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam Negara  Hukum  Indonesia.  Sekalipun,  menurut  I  Dewa  Gede  Palguna,  secara formal, tidak mungkin menambah kewenangan MK RI dengan tanpa melakukan perubahan  terlebih  dahulu  terhadap  UUD  1945,  semisal  untuk  mengadili perkara pengaduan konstitusional tanpa melakukan perubahan terhadap UUD
1945, sedangkan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis, tetapi juga secara prosedural. 28
Mengingat  masa  lalu  tidak  sedikit  materi  undang-undang  yang  secara jelas  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Proses  pengujian  undang-undang terhadap UUD 1945 terbuka, adil dan fair seperti yang termuat dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  06/PMK/2005,  Pasal  13  dimana  dalam persidangan  MK  mendengarkan  dan  meminta  keterangan  berbagai  pihak; Pemerintah, DPD, DPR, Saksi Ahli, dan Pihak-pihak yang terkait. Cara tersebut menunjukkan  betapa  proses  pengujian  tidak  ditentukan  oleh  para  hakim konstitusi, tetapi putusan itu diambil setelah mendengar keterangan para pihak, para ahli, dan para pihak-pihak terkait.
Proses  tersebut  tentunya  melegakan  masing-masing  pihak,  baik  dari pihak  yang  di  menangkan  maupun  yang  dikalahkan  karena  permohonannya tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. 29 MK,  merupakan  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Sebagai  pelaku kekuasaan  kehakiman,  fungsi  konstitusional  yang  dimiliki  oleh  MK  adalah fungsi  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  kadilan  sebagai  penegak supremasi  konstitusi.  Dengan  demikian,  ukuran  keadilan  dan  hukum  yang ditegakkan  dalam  peradilan  MK  adalah  konstitusi  itu  sendiri  yang  dimaknai tidak hanya sekumpulan norma dasar melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk menegakkan  konsepsi  negara  hukum  yang  utuh,  maka  perlu  dilakukan
28 I  Dewa  Gede  Palguna.  (2013). Pengaduan  Konstitusional ( constitutional  complaint ). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 594
29 Feri Amsari. (tt.). Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press, hlm. 178
amandemen  dan  pengaturan  baru  terhadap  kewenangan  MK  agar  seluruh produk  peraturan  perundang-undangan  dapat  koherensi  dan  konsisten menerjemahan  maksud  UUD  NRI  Tahun  1945.  Judicial  Review  atau  judicial constitutional harus diletakkan dalam kewenangan MK. Adapun kewenangan MA  khusus  dan  semata-mata  mengurusi  kasus-kasus  hukum  pada  tingkat banding,  kasasi  dan  PK  sehingga  harapan  masyarakat  terhadap  kepastian hukum dapat dengan segera dilaksanakan dalam negara hukum Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, bahwa dengan kewenangan MA semata-mata terhadap putusan  hukum,  bukan  peraturan  perundang-undangan,  maka  tertib  hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan keadilan bagi masyarakat “berdaulat” pun dapat dilaksanakan secara konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Deliar Noer. (1997). Pemikiran Politik di Dunia Barat. Bandung: Pustaka Mizan.
Feri  Amsari.  (tt.). Perubahan  UUD  1945:  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press.
Frans Magnis Suseno. (1999). Kuasa dan Moral. Jakarta: Gramedia.
Garner, Bryan A. (2004). Black’s Law Dictionary. Eighth Edition, United States of America: a Thomson Business
I Dewa Gede Palguna. (2013). Pengaduan Konstitusional ( constitutional complaint ). Jakarta: Sinar Grafika.
J.H. Rapar TH. (1993). Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali Press.
Jimly  Asshiddiqie.  (2004). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi-Pusat Studi HTN UI.
______. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara . Jakarta: Konpress.
______. (2005). “Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum tata Negara Abad ke- 20”, Makalah, Firmansyah Arifin, (ed), Hukum dan Kuasa Konstitusi. Jakarta: KRHN.
Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State . New York: Russell & Russell. Leonard W. Levy (ed.). (2005) Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya  dalam  Negara  Demokrasi, Judul  Asli: Judicial  Review  and  the Supreme Court, Pen. Eni Purwaningsih. Jakarta: Nuansa.
M.  Mahfud  MD.  (2009). Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontroversi  Isu. Jakarta: Rajawali Pers.
______. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. cet, ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
______. (tt). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES ______.  (2007). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi . Jakarta: LP3ES.
______.  (2007). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara;  Pasca  Amandemen  Konstitusi. Jakarta: LP3ES.
MPR RI. Buku II Jilid  3, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI , 1999. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Muhammad Yamin. (tt.). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 , 1959, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca.
Ridwan  HR.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara ,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT. RajaGravindo Persada.
Sri Soemantri. (1986). Hak Menguji Material di Indonesia . Bandung: Alumni.
Jurnal:
Maruarar  Siahaan.  (2010).  “Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang- Undangan  Negara  Kita  :  Masalah  dan  Tantangan”, Jurnal  Konstitusi, Volume 7 Nomor 4.

## Undang-Undang:
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan.
Internet :
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadis on.mht,diakses tanggal 1 Januari 2018
Kompas.com, 5 Februari 2016, diakses 1 Januari  2018