## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pelindungan  Konsumen  terhadap  Jaminan  Produk  Halal  dalam  Perspektif Sistem Hukum

## Sudjana
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran│sdjana@yahoo.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  menentukan    pemenuhan  hak  konsumen  terhadap    JPH dalam  perspektif  sistem  hukum    dan  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas pelanggaran  terhadap JPH  terkait  hak konsumen. Metode Pendekatan: yuridis normatif    melalui  data  sekunder  dan  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  kajian menunjukan:  Hak  konsumen  terhadap  JPH    dalam  perspektif  sistem  hukum terkait struktur hukum,   substansi hukum, dan budaya hukum.  Struktur hukum (BPJPH  dan  MUI)  dapat  menetapkan  LPH,  sehingga  tumpang  tindih,  proses sertifikasi halal  lebih panjang karena  melibatkan beberapa lembaga. Substansi hukum  JPH  belum  lengkap  ;  Permendag  No.  29/2019  tidak    mendukung  dan tidak  sinkron  dengan  UUJPH;  Pasal  21  ayat  (1)  UUJPH    menambah  beban biaya  pelaku  usaha  ;  Pasal  46  dan  Pasal  47  UUJPH  menghambat  produk  dari luar  negeri    ke    Indonesia.    Budaya  hukum    pelaku  usaha,  meningkat  sejak 2012-  2018,  tercatat  sebanyak  55.626  perusahaan  disertifikasi  halal,  65.116 sertifikat halal dan 688.615 produk disertifikasi halal. Tanggung jawab Pelaku usaha    atas  pelanggaran    UU  JPH    terkait  hak  konsumen  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  barang  ;  dan    larangan  bagi  pelaku usaha  karena  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan  dalam  label.  Pelanggaran  tersebut dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  apabila  berdasarkan  strick liability atau vicarious liability bersalah, maka dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana.
Kata kunci: pelindungan konsumen, jaminan produk halal (JPH)

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  fulfillment  of  consumer  rights  to  JPH  in  the perspective  of  the  legal  system  and  the  responsibility  of  business  actors  for violations  of  JPH  related  to  consumer  rights.  Method  Approach:  normative juridical through secondary data and qualitative analysis techniques. The study results  show:  Consumer  rights  to  JPH  in  the  perspective  of  the  legal  system related to legal structure, legal substance, and legal culture. The legal structure (BPJPH and MUI) can determine LPH, so that  overlapping, halal certification processes  are  longer  because  it  involves  several  institutions.  The  legal substance of JPH is incomplete; Minister of Trade Regulation No. 29/2019 does not  support  and  is  not  synchronized  with  UUJPH;  Article  21  paragraph  (1) UUJPH adds to the burden of business costs; Article 46 and Article 47 UUJPH discourages  products  from  abroad  to  Indonesia.  The  legal  culture  of  business actors, lawful and  688,615  halal  certified  products.  Business  actor's responsibility  for  violating  JPH  Law  related  to  consumer  rights  to  true,  clear and  honest  information  about  the  condition  of  the  goods;  and  prohibition  for business  actors  because  they  do  not  follow  the  provisions  of  halal production, as the "halal" statement stated on the label. Violations are categorized as acts against the law, so if based on strick liability or vicarious liability is guilty, then subject to civil and criminal penalties.
Keywords: consumer protection, halal product guarantee (JPH)

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia berkepentingan untuk mengatur peredaran  produk  berstandar  halal karena kaum muslim menjadi konsumen  mayoritas,  sehingga  sudah sepatutnya  mendapatkan  perlindungan dalam  memperoleh  jaminan  produk halal.  Sebagai  ilustrasi,  pada  2013  kta mengimpor  kosmetik  dan  farmasi  dari Korea dengan nilai total US$ 36, 4 juta (kosmetik: US$ 11,7 juta, farmasi US$ 24,  7  juta).  Belum  lagi  impor  dari Thailand  dan  langganan  impor  daging sapi  baik  yang  berasal  dari  Selandia Baru atau Australia. Selain itu pasokan makanan olahan seperti cokelat, yogurt, makanan  ringan  (snack)  dan  lain-lain yang  pemasoknya  masih  didominasi oleh  Nestle,  Unilever,  Carrefour,  dan sebagainya  (Sapta  Nirwanda,  2015:  3).
Namun, menurut K.H  Ma‟ruf “  makanan  halal-haram  bukan  hanya masalah  umat  muslim  saja,  melainkan juga  berkaitan  dengan  masyarakat  luas pada umumnya (Ma‟ruf Amin, 2010:9).
Peraturan  Menteri  Perdagangan (Permendag)  Nomor  29  Tahun  2019 tentang  Ketentuan  Ekspor  dan  Impor Hewan  dan  Produk  Hewan  yang meniadakan  kewajiban  label  halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan  produk  hewan  yang  dipasarkan  di
Indonesia, sebagai bentuk ketidakpekaan  terhadap  suku,  agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Online, 2019). Padahal Bagi umat Islam, mengkonsumsi  makanan  yang  halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah  Allah  SWT,    yang  tercantum dalam  Al-Qurán  surat  Al-Maidah  ayat 88  yang  artinya  “Makanlah  makanan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
yang  halal  lagi  baik.”  Akan  tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan  suatu  produk  pangan  tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan  adanya  suatu  jaminan  dan kepastian akan kehalalan produk pangan  yang  dikonsumsi  oleh  umat Islam.  Jaminan  kehalalan  suatu  produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat  halal  yang  menyertai  suatu produk  pangan  sehingga  produsen dapat  mencantumkan  logo  halal  pada kemasannya  (Anton  Apriyantono  dan Nurbowo, 2003: 24).
Menanggapi  kebutuhan  tersebut dan  didorong  tanggung  jawab  untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  mendirikan  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari  1989  sebagai  upaya  untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan  suatu  produk  pangan,  obat- obatan, dan kosmetika. (LPPOM MUI). Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap  produk  pangan  dimulai  pada tahun  1994.  Kegiatan  tersebut  masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan  dan  Kementerian  Agama)
sebagai  pihak  yang  merasa  berwenang dalam  pengawasan  pengaturan  produk pangan,  juga  merasa  berhak  dalam melakukan  sertifikasi  halal  (Nidya Waras  Sayekti,  2014:  194).  Lebih lanjut,  sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga  yaitu  MUI,  Kementerian Kesehatan,  dan  Kementerian  Agama melalui penandatanganan
Surat
Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga  tersebut  pada  tahun  1996 (Anton  Apriyantono  dan  Nurbowo, 2003: 24-25). Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama (Pasal 11 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  No.  69  Tahun 1999),  kemudian   Kementerian  Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama  No.  518  Tahun  2001  Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan  Menteri  Agama  No.  519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana  Pemeriksa  Pangan  Halal, yang  menunjuk  dan  mendelegasasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke
Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat Obatan  dan  Kosmetika-Majelis  Ulama Indonesia (LPPOMMUI).
Dalam perkembangnya,
pengaturan  sertifikasi  halal  masih sektoral,  parsial,  inkonsistensi  serta tidak sistemik dan sukarela ( voluntary ), yang  mengakibatkan  sertifikasi  halal belum  mempunyai  legitimasi  hukum yang kuat (Selain itu masih banyaknya produk  yang  beredar  di  masyarakat belum  semua  terjamin  kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif  yang  meliputi  produk barang (KN. Sofyan Hasan, 2014:227). Berdasarkan  alasan  tersebut  maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian  diatur  secara  khusus  dalam
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Tentang Jaminan Produk Halal (Susilowati Suparto dkk, 2016:428). Untuk  menjamin  setiap  pemeluk agama  beribadah  dan  menjalankan ajaran  agamanya,  negara  berkewajiban memberikan  pelindungan  dan  jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya  dilakukan  sesuai  dengan asas  pelindungan,  keadilan,  kepastian hukum,  akuntabilitas  dan  transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan    penyelenggaraan  Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan,  keamanan,  keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan  Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan
Produk, serta meningkatkan nilai tambah  bagi  Pelaku  Usaha  untuk memproduksi  dan  menjual  Produk Halal (Penjelasan Umum UU JPH).
UUJPH  dapat  disebut  sebagai formalisasi  syariat  Islam  yang  masuk dan  meresap  ke  dalam    sistem  hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana  halnya  undang-undang yang  lebih  dahulu  dikodifikasi  karena ‘terinspirasi’  oleh  syariat  Islam  seperti Undang-Undang Zakat, Undang- Undang  Perkawinan,  Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaran  Ibadah  Haji,  Undang- Undang Peradilan Agama, UndangUndang Perbankan Syariah dan sebagainya,  meskipun  tidak  secara langsung  disebutkan  syariat  Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini
dapat  dipahami  mengingat  persoalan yang  terus  berkembang  dan  semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman (Ija Suntana, 2014:83; May Lim Charity, 2018:105).
Pelindungan  adalah  proses,  cara,
perbuatan melindungi (KBBI),
sedangkan  Istilah  konsumen  berasal dan  alih  bahasa  dari  kata “consumer ”, secara  harafiah  arti  kata  “ consumer” adalah  (lawan  dari  produsen)  setiap orang yang  menggunakan  barang (Zulham,  2013  :15).  Konsumen  adalah setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan  (Pasal  1  angka  2  UU Pelindungan Konsumen /UUPK).
Pelindungan  konsumen  adalah  segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen  (Pasal  1  angka  1 UUPK). Produk adalah barang dan/atau jasa  yang  terkait  dengan  makanan, minuman,  obat,  kosmetik,  produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Pasal 1 angka  1UU  JPH).    Halal  merupakan istilah  dari  bahasa  Arab  yang  artinya diperbolehkan,  legal,  sesuai  sistem hukum Islam atau syariah dan dimaknai  sebagai  produk  farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  oleh seorang  muslim  (Abdul  Rohman, 2012:1).    Dalam  sistem  hukum  islam,
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
halal  terutama  dalam  hal  makanan  dan minuman  tercantum  dalam  firman Allah  swt  surat  al-Baqarah  ayat  168 yang  berbunyi  “Hai  sekalian  manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang  terbaik  dibumi,  dan  janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;  karena  sesungguhnya  syaitan itu  musuh  yang  nyata  bagimu” (Departemen  Agama  RI,  2008:25). Selanjutnya  QS  Al-Baqarah,  ayat  173 menentukan:  bahwa  makanan  yang haram  dimakan  adalah  bangkai,  darah, babi  dan  binatang  yang  disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT.
Produk Halal adalah Produk yang telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan syariat  Islam  (Pasal  angka  2  UUJPH), paling  tidak  memiliki  tiga  kriteria, yaitu halah zatnya; halal cara memperolehnya; dan halal cara pengolahannya  (Muhammad  Djakfar, 2009:194). Jaminan Produk Halal (JPH) adalah  kepastian  hukum  terhadap kehalalan suatu Produk
yang dibuktikan  dengan  Sertifikat  Halal (Pasal  1  angka  5  UUJPH).  Sertifikat Halal  adalah  pengakuan  kehalalan suatu  Produk  yang  dikeluarkan  oleh Badan Penyelenggara JPH/BPJPH
berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  MUI  (Pasal  1  angka
10 UUJPH).
Konsumen  yang  memakai  suatu produk  berdasarkan    transaksi  dengan pelaku usaha memiliki hak-hak sebagaimana  diatur  dalam  UU.  No.  8
Tahun  1999  tentang  Pelindungan konsumen.    Hak    konsumen  yang berkaitan dengan  JPH adalah pertama,
hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.  Oleh  karena  dalam  perspektif penganut agama  Islam seorang muslim atau  muslimah  yang  mengkonsumsi suatu  produk  barang  harus  bebas  dari unsur    yang  bersifat  haram  agar mendapatkan keselamatan (tidak berdosa).  Kedua,    hak  atas  informasi yang  benar    dari  pelaku  usaha  untuk menjamin  bahwa  produk  barang  yang diterimanya  halal,  sehingga  konsumen tidak khawatir
untuk mengkonsumsinya.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan  adalah  yuridis  normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti  (Soerjono  Soekanto  &  Sri Mamudji. 2010: 13-14).
Teknik  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  data  kualitatif,  yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif, untuk  mencapai  kejelasan  masalah yang  akan  dibahas.  Sistematis  berarti membuat  klasifikasi  terhadap  bahan- bahan hukum tersebut untuk memudahkan  pekerjaan  analisis  dan konstruksi  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamuji,  2011:252-253),  sedangkan kualitatif  berarti  data  yang  diperoleh

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan  hasil  penelitian  tidak menggunakan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Konsumen  terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif  Sistem Hukum Pemenuhan hak konsumen terhadap JPH berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang  karena  produk  yang  digunakan oleh konsumen apabila tidak halal akan mengakibatkan ketidaknyaman, bahkan    secara  psikologi,  konsumen akan memiliki perasaan berdosa karena perbuatan tersebut dilarang oleh agamanya.  Dilain  pihak,    pelaku  usaha yang  tidak  menginformasikan    bahwa produknya halal berarti telah melanggar  larangan  bagi  pelaku  usaha karena    tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan dalam  label  dan      melanggar  hak konsumen  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan    jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang.
Hal itu tidak sesuai dengan tujuan pelindungan konsumen untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari  ekses  negatif pemakaian barang, menciptakan sistem perlindungan konsumen
yang mengandung  unsur  kepastian  hukum dan  keterbukaan  informasi  serta  akses untuk  mendapatkan  informasi  serta
menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha. Bahkan dalam sistem  hukum islam    perlindungan  konsumen  bukan hanya  hubungan  keperdataan  saja, melainkan  menyangkut  kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan  antara  manusia  dan  Allah SWT(Muhammad  dan  Alimin,  2004: 132).
Pemenuhan hak konsumen, terkait  dengan  tugas  negara  dalam mewujudkan konsep negara
kesejahteraan  ( welfare  state )  atau negara hukum dalam arti materil sesuai dengan  Alinea  4  Pembukaan  UUD 1945.  Ide    dasar  negara  kesejahteraan ketika  Jeremy  Bentham  (1748-1832) yang  mempromosikan  gagasan  bahwa pemerintah  memiliki  tanggung  jawab untuk menjamin “ the greatest happiness (atau welfare ) of the greatest number  of  their  citizens ”.  Bentham menggunakan istilah ‘ utility ’ (kegunaan)  untuk  menjelaskan  konsep kebahagiaan  atau  kesejahteraan  (Oman Sukmana,  2016:  105).  Spicker  (Edi Suharto,  2005:50)  berpendapat  bahwa negara kesejahteraan didefinisikan sebagai  sebuah  sistem  kesejahteraan sosial  yang  memberi  peran  lebih  besar kepada  negara  (pemerintah)  untuk mengalokasikan  sebagian  dana  publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan  dasar  warganya.  Sedangkan Husodo,  menyatakan  bahwa welfare state didefinisikan sebagai pemerintahan negara dianggap
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
bertanggung  jawab  dalam  menjamin standar  kesejahteraan  hidup  minimum bagi setiap warga negaranya (Darmawan  Triwibowo  &  Bahagijo,
2006:  xv).  Menurut  Esping-Anderson (Triwibowo  &  Bahagijo,  2006:  9), negara  kesejahteraan  pada  dasarnya mengacu  pada  peran  negara  yang  aktif dalam  mengelola  dan  mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup  tanggung  jawab  negara untuk menjamin ketersediaan
pelayanan  kesejahteraan  dasar  dalam tingkat  tertentu  bagi  warga  negaranya. Indonesia sebagai negara kesejahteraan berperan  aktif  dan  bertanggungjawab dalam    memenuhi    hak  konsumen melalui pelindungan terkait JPH  untuk mewujudkan kebahagiaan. Namun dalam falsafah pancasila khususnya sila ke  5,  kebahagiaan  yang  ingin  diraih bukan  hanya  untuk  kelompok  terbesar dari warganegara
sebagaimana pendapat  Bentham,  tetapi  kebahagiaan yang  berkeadilan  untuk  seluruh  rakyat indonesia.
Pendekatan  terhadap  Pemenuhan hak  konsumen  harus  dilihat  secara holistik berdasarkan sistem pelindungan  yang  mengandung  unsur- unsur  yang  saling  mendukung  karena bersifat fungsional, sehingga salah satu unsur tidak berfungsi , maka pemenuhan  hak  konsumen  juga  akan mengalami  kendala.  Untuk  itu,  teori sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Friedman    dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  efektivitas keberlakukan hukum   yang berlaku.
Friedman  mengemukakan  bahwa komponen  sistem  hukum  meliputi struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan budaya hukum.
“The  structure  of  a  system  is its skeleton  or  framework;it  is  the permanent  shape,  the  institutional body  of  the  system,  the  though rigid  nones  that  keep  the  process flowing  within  bounds…  The structure of a legal system consists of  elements  of  this  kind:  the number  and  size  of  courts;  their jurisdiction  (that  is,  what  kind  of cases they hear, and how and why); and  modes  of  appeal  from  one court  to  another.  Structure  also means  how  the  legislature  is organized,  how  many  members.., what  a  president  can  (legally)  do or  not  do,  what  procedures  the police  department  follows,  and  so on. Structure, in a way, is a kind of cross  section  of  the  legal  system? A  kind  of  still  photograph,  which freezes  the  action.” (Lawrence  M. Friedman  &  Grant  M.  Hayden, 2017: 5-7).
Berdasarkan  pengertian  tersebut secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa struktur  hukum  berkaitan  dengan kelembagaan.
Struktur hukum
berkaitan  dengan  Jaminan  Produk Halal      adalah  Kementerian  Agama, BPJPH,  MUI,  Lembaga  Pemeriksa
Halal (LPH).
Kementerian Agama sebagai regulator adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan JPH agar pelindungan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
terhadap  pemakai  produk  barang  atau konsumen berjalan dengan
Peraturan  Pemerintah  No.  69 Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan Pangan  menunjuk  lembaga  keagamaan yang  mampu  dan  memenuhi  syarat obyektif  lainnya  untuk  melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia (Kemenag No. 519 Tahun 2001),  yaitu MUI MUI  sebagai  lembaga  pelaksana pemeriksaan  pangan  yang  dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan  di  Indonesia.  Pasca keluarnya Undang-Undang  No.  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal  (UUJPH),    kewenangan  MUI digantikan oleh BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk  perwakilan  di  daerah. Sedangkan  MUI  berwenang  untuk melakukan Penetapan kehalalan Produk    dalam  bentuk  Keputusan Penetapan Halal Produk yang dilakukan  dalam  Sidang  Fatwa  Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.  Keputusan  Penetapan  Halal Produk ditandatangani oleh MUI disampaikan  kepada  BPJPH  untuk menjadi  dasar  penerbitan  Sertifikat Halal. Dalam melaksanakan wewenangnya,    BPJPH  bekerja  sama dengan  kementerian  dan/atau  lembaga
terkait seperti Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Kesehatan, Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM, dengan Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Keuangan, Kementerian Pertanian, Komite Akreditasi  Nasional  (KAN)  dan  Badan Standarisasi Nasional (BSN, Kementerian  Koperasi  dan  UMKM (Susilowati  Suparto,  2016:434-436) Lembaga  Pemeriksa  Halal;  dan  MUI. Kerjasama tersebut memerlukan
harmonisasi dan intergrasi kepentingan yang sama untuk  keberhasilan JPH
Wewenang  yang  dimiliki  oleh BPJPH  memiliki  peran  yang  dimiliki oleh  elemen  sistem  hukum  yaitu struktur hukum menurut Lawerence M. Friedman.  Fungsi  merumuskan  dan menetapkan kebijakan JPH sama dengan fungsi pengadilan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan  beracara  dalam  persidangan. Fungsi  menetapkan  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  JPH  juga  sama dengan dengan fungsi pengadilan yang memberikan penetapan (putusan declaratoir).  Fungsi  menerbitkan  dan mencabut  Sertifikat  Halal  dan  Label Halal pada produk sama dengan fungsi pengadilan  yang  memberi  putusan menghukum kepada pihak yang terlibat dalam  persidangan  (Moh.  Kusnadi, 2019:  128).  Struktur  hukum  adalah pola (pattern) tentang bagaimana hukum  itu  dijalankan,  dalam  konteks ini  adalah  bagaimana  sistem  hukum jaminan  produk  halal  dalam  UU  JPH ini  dijalankan  menurut  ketentuan- ketentuan  atau  kaidah  norma  yang  ada
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
(UU  JPH,  PP  UU  JPH,  atau  Peraturan Menteri  yang  terkait).  Struktur  hukum itu  menerangkan  tentang  bagaimana BPJPH  menjalankan  proses  sistem hukum  jaminan  produk  halal  itu dijalankan (Moh. Kusnadi, 2019: 128).
BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi  halal  bekerjasama  dengan MUI dan LPH. BPJPH dalam penyelenggaraan  jaminan  produk  halal perlu  mensinergikan  kewenangan  yang dimilikinya  dengan  tugas,  fungsi  dan kewenangan  kementerian  dan  lembaga terkait.  Sinergi  tugas,  fungsi  dan kewenangan BPJH dengan kementerian dan lembaga terkait mulai dari sebelum proses sertifikasi sampai dengan pengawasan  terhadap  jaminan  produk halal  (Susilowati  Suparto,  2016:436- 437).
Penyelenggaraan  sertifikasi  halal oleh  BPJPH  ini  memiliki    kekuatan, yaitu  (1)  penyelenggaraan  JPH  dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2)  BPJPH  memiliki  kekuatan  atau legitamsi    hukum    yang  kuat  karena dibentuk atas dasar perintah UU (Nidya Waras  Sayekti,  2014:  207).  Namun, karena  BPJPH  menetapkan  siapa  LPH yang  akan  melakukan  pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu,  MUI  sebagai  lembaga  yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut  dapat  menimbulkan  dominasi LPH  yang  melakukan  pemeriksaan dan/atau  pengujian  produk,  sehingga menyulitkan  pelaku  usaha  karena  alur proses  sertifikasi  halal  lebih  yang panjang  dan  memerlukan  waktu  yang
lama serta melibatkan beberapa lembaga yang kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan
(Nidya Waras Sayekti, 2014: 207).
“The  substance  is  composed  of substantive  rules  and  rules  about how  institutions  should  behave.  By this is meant the actual rules, norm, and  behavioral  patterns  of  people inside the system …the stress here is on  living  law,  not  just  rules  in  law books.”
Substansi      disusun  dari  aturan, norma,  dan  pola  perilaku  orang-orang di  dalam  sistem  yang  sebenarnya  ... penekanannya  adalah  hukum  hidup ( living  law ),  bukan  hanya  peraturan dalam  perundang-undangan  ( law  in book ).". Substansi hukum dapat diartikan  sebagai  hasil  atau  produk yang  dihasilkan  orang-orang  yang  ada dalam sebuah sistem hukum (legislator).
Dari segi substansi hukum, kerangka  normatif  jaminan  produk halal masih belum memadai,  misalnya ketentuan  turunan  (derivatif)    sebagai peraturan pelaksanaan  dan teknis  yang dimanatkan  seperti  peraturan  menteri belum semua ada sehingga pelaksanaan  sistem  hukum  jaminan produk  halal  menimbulkan  masalah karena ketentuan  normatif  belum lengkap,  padahal  kepentingan  dari penyelenggaraan  jaminan  produk  halal adalah kepentingan banyak pihak, yaitu kepentingan antar sektoral (Abdurrahman Konoras, 2017:83). Setidaknya  ada  sekitar  20  (dua  puluh) topik peraturan pelaksana yang diamanatkan  oleh  UU  itu,  yang

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
rinciannya  adalah    1  (satu)  peraturan presiden  (perpres),    8  (delapan) peraturan  pemerintah  (PP),  dan    11 (sebelas)  peraturan  menteri  (Permen) (Online, 2017). Di sisi lain, pembentukan peraturan tersebut memerlukan waktu lama dan berpotensi  konflik    dengan  peraturan lainnya  apabila    dibuat  secara  parsial oleh  masing-masing  lembaga.  Sebagai contoh, Pemerintah menerbitkan Peraturan  Kementerian  Perdagangan
(Permendag)  Nomor  29  Tahun  2019 tentang  ketentuan  ekspor  dan  impor hewan  dan  produk  hewan.    Ketentuan ini merupakan revisi terhadap
Permendag  No.  59  Tahun  2016. Dalam aturan itu, impor produk hewan tidak  lagi  diwajibkan  mencantumkan label halal sebagaimana yang sebelumnya  diatur  dalam  Permendag 59  Tahun  2016.  Kebijakan  ini  justru tidak  berpihak  pada  upaya  untuk mendukung  JPH  dan  sekaligus  tidak sinkron  dengan  UU  No.  33  Tahun 2014 Tentang JPH.
Dari  sisi    substansi  UU  JPH, khususnya  Pasal  21  ayat  (1) yang mengatakan  bahwa  “lokasi, tempat , dan  alat  Proses  produk  Halal  (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat,  dan  alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,  dan  penyajian  produk  halal akan memberatkan  pelaku  usaha karena  menambah  beban  biaya. Lebih lanjut  ketentuan  Pasal  46  dan  Pasal  47 terkait  dengan  harus  adanya  kerjasama internasional tentang pengakuan
sertifikat  halal  dari  BPJPH  dengan Lembaga penjamin halal di negara lain. Ketentuan  ini  memang  memiliki  aspek positif  karena  JPH    berlaku  universal bagi konsumen muslim di dunia karena itu kerjasama ini penting dalam rangka koordinasi,  integrasi,  simplikasi,  dan sinkronisasi  (KISS)  antar  negara. Namun, karena kerjasama internasional tentang  pengakuan  sertifikat  halal  itu bersifat  “keharusan”,  maka  apabila
kerjasama belum ada akan menghambat  masuknya  produk  dari luar negeri   yang  sudah memiliki JPH di negaranya ke pasar  Indonesia.
“The  legal  culture,  system  their beliefs, values, ideas and expectation.  Legal  culture  refers, then,  to  those  ports  of  general culture  customs,  opinions  ways  of doing  and  thinking  that  bend  social forces  toward  from  the  law  and  in particular ways.  …in other word, is the  climinate  of  social  thought  and social  force  wicch  determines  how law is used, avoided, or abused.”
Budaya  hukum  yang  diartikan sistem  kepercayaanya,  nilai-nilai,  idea dan  dugaan.  Budaya  hukum  merujuk, kemudian  ke  kebiasaan  budaya  umum, cara  melakukan  pendapat  dan  berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan  cara  tertentu….  dengan  kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan  sosial  pasti  menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Anonim, 2015),
Teori  Sistem  Hukum  Lawrence W. Friedman). Dari sisi budaya hukum konsumen,    menurut  penelitian  Triana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Sofiani di Pekalongan yang penduduknya  94%  beragama  islam dengan  menggunakan    pendekatan yuridis  empiris    melalui  data  primer observasi dan wawancara, yang berfokus  pada  empat  indikator  yaitu: pengetahuan,  pemahaman,  sikap  dan perilaku  hukum.  Kesimpulan  hasil penelitian  bahwa  Konsumen  Muslim kelas  menengah  ke  bawah  belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas  mengenai  produk  halal  dan kebijakannya,  namun  untuk  konsumen Muslim  menengah  ke  atas,  sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan produk halal,  sehingga  sikap  dan  perilakunya ketika  mengkonsumsi  suatu  produk sudah  mempertimbangkan  label  halal dan sertifikasi halal, bahkan mengetahui tentang keabsahan
sertifikasi halal dari produk  yang akan dikonsumsi  (Triana  Sofiani,  2017:192 dan 201). Penelitian  ini memang masih sumir karena hanya mengambil sample di  satu  daerah  (Pekalongan)  yang berpenduduk  mayoritas  muslim,  tetapi ada  kemungkinan  hasilnya  berbeda kalau  sample  terdiri  dari  beberapa daerah di kota besar yang penduduknya bukan mayoritas muslim.
Dari sisi pelaku usaha, untuk menyelenggarakan  JPH  meningkat.
Menurut Republika.co.id, Jakarta, Rabu  16  Jan  2019  15:17  WIB  -- Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  (LPPOM  MUI),  sejak  2012 sampai  2018,  tercatat  sebanyak  55.626 perusahaan  disertifikasi  halal,x  65.116
sertifikat halal diterbitkan  dan  688.615 produk  disertifikasi  halal.  Namun jumlah produk yang sudah disertifikasi halal  masih  sedikit  dibanding  yang belum disertifikasi halal (Online, 2020).
Karena itu sosialisasi yang berkesinambungan    baik  langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan  berbagai stake holder dan lembaga  terkait  perlu  dilakukan  secara komprehensif integral.
Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku Usaha  Atas  Pelanggaran  Terhadap Jaminan Produk Halal
Tanggung  jawab  adalah    keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya (KBBI)  yang  timbul  karena  adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban  menimbulkan  kewenangan yaitu  kekuasaan  yang  mendapat legitimasi    secara  hukum  untuk melakukan  hal-hal  yang  menjadi tugasnya sekaligus memberikan pedoman atau acuan  mengenai batas- batas  kewenangan  tersebut.    Tugas yang dilakukan berdasarkan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan  baik    secara prosedural maupun substansial. Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian terhadap pelaksanaan pelaksaan  kewenangan    memiliki akibat hukum tergantung jenis kesalahan yang dilakukannya.
Konsep  tanggung  jawab  hukum berkaitan  erat  dengan  konsep  hak  dan kewajiban karena pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
kewajiban  pada  orang  lain  (Satjipto Rahardjo,  2000:  57).  Konsep  yang berkaitan  dengan  kewajiban  hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung  jawaban)  hukum.  Bahwa seseorang  bertanggung  jawab  secara hukum  atas  perbuatan  tertentu  atau memikul  tanggung  jawab  hukum, artinya  bertanggung  jawab    dan  siap menerima  sanksi  apabila  perbuatannya bertentangan  dengan  peraturan  yang berlaku  (Hans  Kalsen,  2006:  95). Menurut  Hans  Kelsen,  dalam  teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung  jawab  secara  hukum  atas perbuatan  tertentu  atau    memikul tanggung jawab hukum
untuk menerima  sanksi  dalam  hal  perbuatan tersebut    bertentangan    denga  hukum
(Hans Kalsen, 2006:81).
Penyelenggaraan  JPH  bertujuan memberikan  kenyamanan,  keamanan,
keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk  Halal.  Kewajiban  pelaku  usaha berkaitan JPH adalah pertama , beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan perundang-undangan tidak mendefinisikan pengertian “itikad baik”,  tetapi  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  mengatakan  “  perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut
mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad  baik  bukan  merupakan  syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana syarat  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320 KUH  Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan  dalam  hal  “pelaksanaan” dari  suatu  perjanjian,  bukan  pada “pembuatan”  suatu  perjanjian.  Sebab unsur  “itikad  baik”  dalam  hal pembuatan  suatu  perjanjian  sudah dapat  dicakup  oleh  unsur  “kausa  yang legal”  dari  Pasal  1320  tersebut  (Munir Fuady, 2001:81).
Standar  yang  digunakan  dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif  yang  mengacu  kepada  suatu norma  yang  objektif.  Perilaku  para pihak  dalam  perjanjian  harus  diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis  yang  berkembang  di  dalam masyarakat.  Norma  tersebut  dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada  anggapan  para  pihak  sendiri, tetapi  tingkah  laku  tersebut  harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut (Ridwan Khairandy, 2003:195).  Contoh    itikad  baik  dalam JPH adalah memisahkan lokasi, tempat dan  alat  penyembelihan,  pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian,
penjualan, dan penyajian  antara  Produk  Halal  dan tidak  halal  agar  tidak  tercampur; memiliki  penyelia  halal  yaitu  orang yang  bertanggung  jawab  terhadap Proses  Produk  Halal  (PPH)  yang mengawasi PPH di perusahaan; menentukan  tindakan  perbaikan  dan pencegahan;  mengoordinasikan  PPH; dan  mendampingi  Auditor  Halal  LPH
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pada saat pemeriksaan. Kedua, memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  produk  barang    serta memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan.  Informasi      tersebut termasuk melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah
mendapat Sertifikat Halal;
b. menjaga    kehalalan  Produk    yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c. memisahkan  lokasi,  tempat  dan penyembelihan,  alat  pengolahan, penyimpanan,
pengemasan,
pendistribusian,  penjualan,  dan penyajian antara  Produk Halal dan tidak halal;
d. memperbarui  Sertifikat  Halal  jika masa  berlaku  Sertifikat  Halal berakhir;  dan
e. melaporkan  perubahan  komposisi
Bahan  kepada BPJPH.
Secara  umum,  prinsip  tanggung jawab  hukum  dapat  dibedakan  sebagai berikut: a. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability  based  on  fault atau liability based on principle)
b. Prinsip  ini  adalah  prinsip    yang umum berlaku  umumdalam hukum perdata  khususnya  Pasal  1365,
1366,  dan  1367  KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini  dapat  diterima  karena  adil  bagi orang  yang  berbuat  salah  untuk
mengganti  kerugian  bagi  pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika  orang  yang  tidak  bersalah harus  mengganti  kerugian  yang diderita  orang  lain.(Celina  Tri  Siwi Kristiyanti, 2008:93).
1. Vicarious  liability mengandung pengertian, seseorang bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang
ditimbulkan  oleh  orang  atau yang  dibawah  pengawasannya. Corporate  liability memiliki pengertian  yang  sama  dengan vicarious liability . Menurut doktrin  ini,  lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja  mempunyai  tanggung jawab  terhadap  tenaga  yang diperkerjakannya  (Celina  Tri
Siwi Kristiyanti, 2008:94).
2. Prinsip  Praduga  untuk  selalu bertanggung  Jawab (presumtion
of  liability atau rebuttable presumption of liability principle) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat  membuktikan    tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian  ada  pada    tergugat (E  .Suherman,  2008:  95)  atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (Shidarta,  2006: 74).
3. Prinsip  Praduga  untuk  tidak selalu
bertanggungjawab (presumtion nonliability principle)

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Prinsip ini merupakan kebalikan  dari  prinsip  praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup  transaksi  konsumen yang sangat terbatas ( E .Suherman, 2008: 95). 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict  liability principle atau no-fault liability principle) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan  prinsip  tanggung  jawab absolut.  Ada  yang  mengatakan tanggung  jawab  mutlak  adalah prinsip yang menetapkan kesalahan  tidak  sebagai  faktor yang  menentukan.  Sebaliknya tanggung  jawab  absolut  adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan  tidak  ada  pengecualiannya (E .Suherman, 2008: 96). 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan  pembatasan  ( limitation of liability ) Prinsip  ini  berkaitan  dengan upaya  pelaku  usaha  untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantum klausula bahwa “kehilangan  ditanggung  oleh pemilik (konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat  dikembalikan”.  Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung  jawab  pelaku  usaha (klausula  eksenorasi)  (Sudjana, 2016:  164).  Prinsip  tanggung jawab  mutlak  merupakan  salah satu  jenis  pertanggungjawaban
Perdata (civil  liability) .  (Salim H.S, 2008:45).

## Tanggung  Jawab  Menurut  Hukum
Perdata Pelaku usaha bertanggungjawab apabila tidak memberikan informasi yang benar atau memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  yang    tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta tidak mengikuti ketentuan  berproduksi  secara  halal, sebagaimana  pernyataan  "halal"  yang dicantumkan dalam label.
Tanggung  jawab  Pelaku  usaha tersebut dalam perspektif hukum perdata  adalah    memberikan  ganti  rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  produk    tidak  halal. Ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  produk  barang yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan.  Kerugian  adalah suatu  pengertian  yang  relatif,  yang bertumpu  pada  suatu  perbandingan antara  dua  keadaan.  Kerugian  adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan  yang  timbul  sebagai  akibat pelanggaran  norma,  dan  situasi  yang seyogyanya akan
timbul jika pelanggaran  norma  tersebut  tidak terjadi (M. Tjoanda, 2010: 44-45). Kerugian  yang timbul didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana  tercatum  dalam  Pasal 1365  KUHPerdata,  mewajibkan  pihak yang  karena  salahnya  menerbitkan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
kerugian  untuk  membayar  ganti  rugi akan  perbuatannya  tersebut,  tetapi tidak  ada  pengaturan  yang  jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Oleh karena  itu,    sebagai  pedoman    dapat dilihat    dalam Pasal  1371  ayat  (2) KUHPerdata, yaitu
“penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan  kemampuan  kedua  belah  pihak,
dan menurut keadaan”. Namun, penggantian  kerugian  sebagai  akibat melawan  hukum  sesuai  dengan  Pasal 1365  KUHPerdata  harus  memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Perbuatan tersebut Melawan Hukum 2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus  ada  hubungan  kausal  antara perbuatan dan kerugian Perbuatan  Melawan  Hukum dalam  arti  luas  dapat  diartikan dengan  cukup  luas  yaitu:  (Rosa Agustina, 2003:53-54).
5. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang
khusus  yang  diberikan  oleh  hukum kepada seseorang.
6. Bertentangan  dengan  kewajiban hukum pelaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
7. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral. Pada praktiknya, pemenuhan
tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada  Hakim  dengan  prinsip ex  aquo et  bono, hal  ini  yang  kemudian membuat  kesulitan  dalam  menentukan besaran  kerugian  Immateril  yang  akan
dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan  kepada  subjektifitas  Hakim yang memutus. Namun guna memberikan  suatu  pedoman  dalam pemenuhan  gugatan  Immateril  maka Mahkamah  Agung  dalam  Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang  isinya  “Berdasarkan  Pasal  1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.” (https://www.hukumonline.com). Berkaitan dengan perbuatan melawan  hukum,  dikenal  3  (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: (Munir Fuady, 2013:10).
a. Perbuatan  melawan  hukum  karena kesengajaan;
b. Perbuatan  melawan  hukum  tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
c. Perbuatan  melawan  hukum  karena kelalaian.
Menurut  konsep  hukum  Perdata, seseorang  dikatakan  bersalah  jika kepadanya  dapat  disesalkan  bahwa telah  atau  tidak  melakukan  suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan yang  tidak  terlepas  dari  dapat  atau tidaknya  diperkirakan  yang  harus diukur  secara  objektif/konkrit,  artinya manusia  normal  dapat  memperkirakan dalam  keadaan  tertentu  perbuatan tersebut  seharusnya  dilakukan  atau tidak. Sedangkan diukur secara subjektif/abstrak  artinya  hal  apa  yang justru  dalam  kedudukannya  dapat

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
memperkirakan  bahwa  perbuatan  itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan  (Abdulkadir  Muhammad, 2010: 263) Berdasarkan  penjelasan    tersebut perbuatan  melawan  hukum  dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang,  bertentangan  dengan hak  orang  lain,  bertentangan  dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum,  atau  bertentangan  dengan kepatutan  dalam  masyarakat  baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian suatu perbuatan yang dianggap  sebagai  perbuatan  melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung  unsur  kesalahan  atau tidak  (Rivo  Krisna  Winastri,  dkk, 2017:4). Pembuktian  kesalahan  pelaku
usaha    yang    melanggar    Pasal  1365
KUHPerdata  jo  UU  JPH    akan mengalami kesulitan apabila didasarkan pada tanggung awab berdasarkan  unsur  kesalahan (liability based  on  fault ),  karena  tergugat (konsumen)  akan  mengalami  kesulitan untuk  membuktikan  bahwa  pelaku usaha  bersalah  karena  melanggat  JPH. Oleh  karena  itu,  prinsip  tanggung jawab  yang    sesuai  adalah  “ strick liability ”,  yaitu  tergugat  membuktikan tidak  bersalah    sehingga  kesalahan pada penggugat. Apabila  tergugat atau pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa  dia  tidak  bersalah  berkaitan
dengan  JPH,  maka  pelaku  usaha  harus mengganti kerugian dan berlaklu sebaliknya.

## Tanggung  Jawab  menurut  Hukum
Pidana a. Tanggung  Jawab  berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen Tanggung  jawab  yang  tidak dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  untuk menjamin produk halal memiliki konsekuensi hukum pidana, sebagaimana  ditur  dalam  Pasal  61  s/d Pasal 63 UU Pelindungan Konsumen. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau  pengurusnya.    Mahkamah Agung  telah  menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang  tata  cara  penanganan  perkara tindak  pidana  oleh  korporasi,  yang salah satunya adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam
tindak pidana korporasi.
Dalam Pasal 23 ayat  1 dan ayat 3 Perma No. 13 Tahun 2016 berbunyi:
“(1).  Hakim  dapat  menjatuhkan pidana  terhadap  korporasi  atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus; (3)Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus  sebagaimana  dimaksud ayat  1  tidak  menutup  kemungkinan penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku lain  yang  berdasarkan  ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”
Dari  ketentuan  tersebut  dapat disimpulkan  jika  subjek  hukum  yang dapat  dikenakan  pertanggungjawaban
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pidana adalah: korporasi atau pengurus; atau korporasi dan pengurus, atau pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana  korporasi.  Kemudian    Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  telah  membagi organ  perseroan  yang  dapat  bertindak untuk  dan  atas  nama  korporasi,  yaitu terdiri  dari  direksi  dan  komisaris. Sedangkan Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13 Tahun 2016 menerangkan bahwa:
“Pengurus  adalah  organ  korporasi
yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang  yang  berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya  dapat  mengendalikan atau  turut  mempengaruhi  kebijakan korporasi  atau  turut  memutuskan kebijakan  dalam  korporasi  yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.” Dengan demikian, pengurus merupakan  direksi  maupun  komisaris yang  telah  tercantum  dalam  anggaran dasar  sebuah  korporasi.  Untuk  melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal tindak  pidana  korporasi,  maka  perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi  atau  komisaris  dalam  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi, hal  ini  tercermin  dalam  adanya  niat jahat  ( mens  rea )  dan  perbuatan  jahat ( actus  reus )  yang  dilakukan  oleh direksi atau komisaris tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas,  pihak- pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam
tindak  pidana  korporasi  adalah:  hanya korporasi  saja,  tetapi  hal  ini  biasanya pada  tuntutan  secara  perdata;  pengurus korporasi  (Direksi  atau  Komisaris) secara  pribadi  dan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  korporasi; dan  Pengurus  Korporasi  (Direksi  atau Komisaris)  bersama-sama  korporasi
(Online, 2017). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan dalam  label  (Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00 (dua  miliar  rupiah)  (Pasal  62  UUPK). Selain  itu,    terhadap  sanksi  pidana tersebut,  dapat  dijatuhkan  hukuman tambahan.
Terdapat  perkara  yang  berkaitan dengan pelanggaran  Pasal 8 ayat (1) jo Pasal  62  ayat  (1)  UUPK.  Perkara tersebut,  yaitu:    Perkara,  Putusan Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor: 706/Pid/B/2015/PN
Bdg, dengan terdakwa  TATI  ALIAS  AI  BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN.  Pada  perkara  ini  Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa  I.  TATI  ALIAS  AI  BINTI OYOD dan Terdakwa II BUDIYANTO BIN IRHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal (Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg). Adapun  pertimbangan  hakim  antara lain  adalah  hasil  Pengujian  dari  Balai Pengujian  dan  Penyidikan  Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor: 524.31/084- BP3HK/H/2015  tanggal  16  Februari 2015,  1  sampel  daging  dan  1  sampel baso  positif  mengandung  borax  dan positif mengandung daging babi. Majelis  hakim  memutuskan  bahwa terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  Pelaku  usaha yang  memperdagangkan  barang  tidak mengikuti ketentuan
berproduksi secara  halal  yang  berarti  melanggar
Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK. Perkara  dengan  terdakwa  TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN, terdakwa  dinyatakan  bersalah  atas klaim halal secara lisan yang disampaikan  oleh  terdakwa  sebagai pelaku  usaha  kepada  konsumen  bahwa produknya  halal  sesuai  syariat  Islam. Terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  “Telah Memproduksi  dan  Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mengikuti Ketentuan  Berproduksi  Secara  Halal, Sebagaimana Pernyataan “Halal” Yang Dicantumkan  Dalam  Label.  Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti
bersalah tanpa ada pembuktian kesalahan  dalam  persidangan.  Frasa kata  “terbukti secara sah dan meyakinkan”  menunjukkan  bahwa kesalahan  tersangka  terbukti  dengan terbukti  nya  tindak  pidana  yang dilakukan (Arief Gigih Prasetyo,
2017:42-45).  Hal  ini  dikarenakan:  (1).
Kesalahan dalam bentuk kesalahan atau kealpaan tidak dirumuskan dalam Pasal
8  ayat  (1)  UUPK  sehingga  tidak  wajib dibuktikan  karena  bukan  unsur  delik.
(2). Kesalahan otomatis terbukti dengan adanya fakta-fakta di pengadilan,  termasuk  barang  bukti produk tersangka yang disita. (3). Pada perkara  TATI  ALIAS  AI  BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN,  barang  bukti  dikuatkan dengan  Hasil  Pengujian  dari  Balai Pengujian  dan  Penyidikan  Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084- BP3HK/H/2015  tanggal  16  februari 2015,  1  sampel  daging  dan  1  sampel baso  positif  mengandung  borax  dan positif mengandung daging babi (Arief Gigih Prasetyo, 2017:42-45)   Menurut Hanafi  Amrani dan Mahrus  Ali, dalam perbuatan  pidana  yang  tidak  ada  mens rea, maka tetap harus dibuktikan unsur actus  reus  (HanafiAmranidan  Mahrus Ali,2015:122).
Pada  perkara  di  atas,  para terdakwa  terbukti  melanggar  Pasal  8 ayat  (1)  huruf  h  UUPK  tentang  Pelaku usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi  secara  halal,  sebagaimana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan dalam  label  (Arief  Gigih  Prasetyo,
2017: 41).
Unsur  pelaku  usaha  terbukti
bahwa para terdakwa adalah perseorangan  yang  menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi  dalam  wilayah  hukum  negara Republik  Indonesia.  Adapun  unsur tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan "halal"  yang  dicantumkan  dalam  label terbukti dengan tidak diikutinya prosedur  pelabelan  halal  sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK. Namun, tidak  semua  produk  berhak  memasang label  halal  pada  produknya  kecuali setelah  mendapat  sertifikat  halal  dari
BPJPH. Karena itu, pertanggungjawaban pidana pelanggaran  label  dan  sertifikat  halal berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h adalah  bersifat strick  liability atau pertanggungjawaban  pidana  langsung mengingat  tidak ada rumusan mensrea pada UUPK tersebut sehingga kesalahan dibuktikan dengan membuktikan  actusreus.  (Arief  Gigih Prasetyo, 2017:42-45). b. Tanggung Jawab menurut Undang-Undang Pangan Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan  mengenai  Pangan  dengan benar  dan  tidak  menyesatkan  dan
Setiap  Orang  dilarang  memberikan keterangan  atau  pernyataan  yang  tidak benar dan/atau menyesatkan pada label. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut  diancam  dengan  dipidana
dengan  pidana  penjara  paling  lama  3
(tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 144 UU Pangan). Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan  atau  pernyataan  mengenai Pangan  dengan  benar  dan  tidak menyesatkan dan Setiap Orang dilarang memuat  keterangan  atau  pernyataan yang  tidak  benar  atau  menyesatkan dalam iklan Pangan yang
diperdagangkan.  Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  memuat  keterangan atau  pernyataan  tentang  Pangan  yang diperdagangkan  melalui  iklan  yang tidak benar atau menyesatkan) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 104 ayat (2)).
Dalam  hal  perbuatan  tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara  dan  pidana  denda  terhadap pengurusnya,  pidana  dapat  dijatuhkan terhadap  korporasi  berupa  pidana denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali dari pidana denda terhadap perseorangan.  Selain  pidana  denda, korporasi dapat dikenai pidana tambahan  berupa:  a.  pencabutan  hak- hak  tertentu;  atau  b.  pengumuman putusan hakim (Pasal 148 UU Pangan).
Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasar Pasal 144 dan Pasal 148  UU  Pangan  bersifat vicarious liability .  Menurut  Marcus  Fletcher  ada dua  syarat  untuk  dapat  diterapkannya vicarious  liability, yakni:  (Hanafi Amrani  dan  Mahrus  Ali,  2015:137;

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Arief Gigih Prasetyo, 2017:49), terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawainya; dan Perbuatan yang dilakukan  oleh  pegawai tersebut masih dalam  ruang  lingkup  pekerjaannya. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi ini  penting  dalam  penegakan  hukum sertifikat  halal  dan  label  halal  karena pelaku  usaha  bidang  pangan  berasal dari  banyak  kelompok  baik  Industri mikro,  kecil  dan  menengah  hingga industri  besar  berbentuk  korporasi (Arief Gigih Prasetyo, 2017: 49).
c. Tanggung  Jawab  berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha yang telah memperoleh  Sertifikat  Halal  wajib:
mencantumkan  Label  Halal  terhadap Produk  yang  telah  mendapat  Sertifikat Halal;  dan  menjaga  kehalalan  Produk yang  telah  memperoleh  Sertifikat Halal.    Pelaku  Usaha  yang  tidak menjaga  kehalalan  Produk  yang  telah memperoleh  Sertifikat  Halal  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah)  (Pasal 56 UUJPH).
Setiap  orang  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  proses  JPH  wajib menjaga  kerahasiaan  formula  yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha, sehingga  Setiap  orang  yang  terlibat dalam  penyelenggaraan  proses  JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi  yang  diserahkan  Pelaku Usaha  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah) (Pasal  57  UU  JPH).  Dengan  demikian, UU  JPH  Nomor  33  tahun  2014 menggunakan
pertanggungjawaban pidana secara langsung ( strict liability ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan    pembahasan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hak konsumen terhadap JPH dalam perspektif  sistem  hukum    berkaitan dengan  struktur  hukum,      substansi hukum,  dan  budaya  hukum  belum terpenuhi.  Struktur hukum (BPJPH dan  MUI)  dapat  menetapkan  LPH, sehingga  tumpang  tindih,    proses sertifikasi halal  lebih yang panjang karena melibatkan beberapa lembaga. Substansi hukum, jaminan  produk  halal  masih  belum lengkap  ;  Permendag  No.  29/  2019 tidak lagi mewajibkan untuk mencantumkan  label  halal  justru tidak    berpihak  pada  upaya  untuk mendukung  JPH  dan  sekaligus tidak  sinkron  dengan  UU  No. 33/2014;  Pasal  21  ayat  (1)  UUJPH memberatkan  pelaku  usaha  karena menambah  beban  biaya;  Pasal  46 dan  Pasal  47  terkait  harus  adanya kerjasama internasional akan menghambat  produk  dari  luar negeri    ke    Indonesia.    Budaya hukum    pelaku  usaha  untuk menyelenggarakan  JPH  meningkat sejak  2012  sampai  2018,  tercatat sebanyak 55.626 perusahaan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
disertifikasi  halal,  65.116  sertifikat halal dan 688.615 produk
disertifikasi halal.
2. Tanggung jawab Pelaku usaha  atas pelanggaran    terhadap  JPH  terkait hak  konsumen  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  barang  ;  jaminan  barang dan    larangan  bagi  pelaku  usaha karena  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana  pernyataan  "halal" yang  dicantumkan  dalam  label; memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar
dan/atau  menyesatkan  pada  label dan iklan pangan; tidak mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan tidak menjaga  kehalalan  Produk  yang telah  memperoleh  Sertifikat  Halal. Pelanggaran  tersebut  dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga    apabila  pelaku    usaha berdasarkan strick  liability atau vicarious    liability terbukti bersalah,  maka  dapat  dikenakan sanksi    berdasarkan  hukum  perdata dan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  R.  (2003). Perbuatan  Melawan  Hukum. Cet.  Pertama;  Jakarta:  Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Amin,  Ma’ruf.  (2010).  “Fatwa  Produk  Halal,  “Melindungi  dan  Menentramkan”, Jurnal Halal . Jakarta: Pustaka. h.9.
Charity,  M.  L.  (2017).  Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia  ( Halal  Products Guarantee In Indonesia ). Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (1), 99-107.
Departemen Agama RI. 2008. Al-Quran dan Terjemahannya , Bandung: Aisyah. Fuady,  Munir.  (2001). Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hidayat,  A.  S.,  &  Siradj,  M.  (2015). “Argumentasi  Hukum  Jaminan  Produk  Halal”. Jurnal Bimas Islam Vol.8, No.I, h. 31-66.
Khairandy,  R.  (2003). Itikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta:  Pasca Sarjana FHUI.
Konoras,  Abdurrahman.  (2017). Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia;  Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen . Rajawali Pers. Depok.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Kusnadi,  M.  (2019).  Problematika  Penerapan  Undang-undang  Jaminan  Produk Halal di Indonesia. ISLAMIKA , 1 (2), 116-132.
Muhammad,  A.  (2010). Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:    PT  Citra  Aditya Bakti.
Muhammad  dan  Alimin.  (2004). Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam Ekonomi Islam . Yogyakarta. BPFE.
Muhammad, Djakfar. (2009). Hukum Bisnis, Malang: UIN Malang Press.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
____________.  (2013). Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Nirwanda,  S.  (2015).  Ikhtiar  Menjadi  Produsen  Halal  Lifestyle. dalam  Majalah GATRA, Edisi , 19 .
Salim H.S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : PT. Sinar Grafika.
Satjipto, Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum . Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif
Kelembagaan. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 193-209.
Shidarta  (2006). Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Jakarta:  PT. Grasindo.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers).
_______.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sofiani, T. Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel  Halal  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN. Surakarta:  Jurnal  Al- Ahkam , 2 .
Sudjana  dan  Elisatris  Gultom.  (2016). Rahasia  Dagang  Dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen . Bandung:  CV. Keni Media.
Suherman, E. (2000). A neka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995) . Bandung : Mandar Maju. Suharto,  E.  (2005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan Rakyat  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial .  PT Refika Aditama.
Sukmana,  O.  (2016).  Konsep  dan  Disain  Negara  Kesejahteraan. Jurnal Sospol , 2 (1), 102-120.
Suntana, I. (2014). Politik Hukum Islam (No. 6) , Bandung: CV Pustaka Setia.
Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan  Sinkronisasi  Pengaturan  Kelembagaan  Sertifikasi  Halal  Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 28 (3), 427-438.
Tjoanda,  M.  (2010).  Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Jurnal Sasi , 16 (4).
Triwibowo, Darmawan & Bahagijo, Sugeng. (2006). Mimpi Negar Kesejahteraan . Jakarta: LP3ES.
Prasetyo,  A.  G.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Usaha  Atas Pelanggaran  Sertifikat  Halal. Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 15 (1), 37-55.
Winastri,  R.  K.,  Priyono,  E.  A.,  &  Hendrawati,  D.  (2017).  Tinjauan  Normatif Terhadap  Ganti  Rugi  Dalam  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang Menimbulkan  Kerugian  Immateriil  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. g). Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1-18.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Zulham.  (2013). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

## Sumber lainnya
Anonim, [Online],
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/
lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum- indonesia-/, diakses tanggal 17 Maret 2020. diakses tanggal 14 Maret 2020.
Anonim,  [Online],      https://bplawyers.co.id/2017/07/11/siapakah-yang-bertang- gung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi/  diakses  tanggal  17  Maret 2020. Anonim, [Online],
https://www.nu.or.id/post/read/111065/pbnu-sikapi- permendag-292019-yang-tiadakan-kewajiban-label-halal),  diakses  tanggal  12 Maret 2020.
Anonim,  [Online],      https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/19/01/17/plf0dn384-688615-produk-disertifikasi-halal-sejak-2012- hingga-2018. diakses tanggal 17 April 2020).
https://dedeandreas.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html, Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman, diakses tanggal 23 Maret 2020.
Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 706/Pid/B/2015/PN Bdg.