Perspektif Akuntansi Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023), hal. 001-014
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p1-14 http://ejournal.uksw.edu/persi
Pengaruh  Koneksi  Politik  terhadap  Tingkat Real  Earnings Management di Indonesia
Feby Astrid Kesaulya 1
Universitas Katolik Musi Charitas Weny Putri Universitas Katolik Musi Charitas
Khairunnisa Universitas Katolik Musi Charitas
Received 11/07/2022 Revised 27/09/2022 Accepted 20/10/2022 Abstract. The objective of this research was to prove that there is a  correlation  between  political  connections  with  real  earnings management. Previous research had shown the result that political connections  positively  affected  earnings  management  level,  but some  others  found  different  results.  Political  connections  in  this research were measured by the sum of board of director and board of commissioner who are or were heads of state or former heads of state,  leaders/members  of  parliament,  military,  ministry  officials, other  government  institutions,  regional  government  leaders,  or have close (family) or friendly relations with politicians or parties. This  research  was  conducted  in  Indonesia  using  publicly  listed manufacturing  companies.  A  total  sample  in  this  research  is  297 firm years. The results of this research showed that both politically connected  board  of  directors  and  politically  connected  board  of commissioners  have  no  effect  toward  real  earnings  management practices.  It  can  be  resulted  from  the  insignificant  number  of politically  connected  board  of  directors  and  politically  connected board  of  commissioners  in  the  sampel.  So  that  the  political connection  could  not  be  the  predictor  of  real  earnings management in this research.
Keywords: Politically Connected Board of Director, Politically Connected Board of Commissioner, Real Earnings Management .
1 feby@ukmc.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa terdapat pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba riil ( real  earnings  management ).  Penelitian-penelitian  sebelumnya menemukan  bahwa  koneksi  politik  dianggap  mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat manajemen laba, namun beberapa  penelitian  lain  menyatakan  hal  yang  sebaliknya. Koneksi politik diukur dengan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris  yang  pada  saat  dilaporkan  juga  bertugas  sebagai kepala  negara  atau  mantan  kepala  negara,  pimpinan/anggota parlemen,  militer,  pejabat  kementerian,  lembaga  pemerintahan lainnya, pimpinan pemerintah daerah, atau memiliki keterkaitan dekat (keluarga) maupun hubungan sahabat dengan politisi atau partai.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Indonesia  dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  Sampel  penelitian  ini  berjumlah  297 firm  years .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi terkoneksi politik dan  dewan  komisaris  terkoneksi  politik  tidak  berpengaruh terhadap  manajemen  laba  riil.  Hasil  ini  bisa  didapat  karena jumlah  dari  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  yang  belum signifikan  dalam  sampel  sehingga  belum  dapat  menjadi prediktor dari praktik manajemen laba.
Kata  kunci: Dewan  Komisaris  Terkoneksi  Politik,  Dewan  Direksi Terkoneksi Politik, Manajemen Laba Riil.

## Pendahuluan
Koneksi politik merupakan hal yang dapat memberikan beberapa keuntungan bagi dunia  bisnis.  Perusahaan  yang  terkoneksi  politik  merupakan  perusahaan  yang memiliki hubungan dengan pemerintah maupun politisi. Politik dapat memberikan manfaat  bagi  perusahaan  terkait  dengan  kebijakan  publik  yang  dapat  menunjang efektivitas  dan  efisiensi  dunia  bisnis,  sementara  dunia  bisnis  dapat  menunjang kegiatan  politik  di  suatu  negara  (Sari,  2019).  Perusahaan  dengan  koneksi  politik memperoleh beberapa manfaat, seperti mendapat fasilitas perolehan sumber daya penting dan dukungan pemerintah (Krisnawati et al., 2021).
Penelitian  kali  ini  akan  membahas  pengaruh  koneksi  politik  terhadap  tingkat manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. Beberapa penelitian empiris menemukan  bahwa  koneksi  politik  memiliki  konsekuensi  yang  tidak  terlalu  baik bagi  perusahaan  dari  segi  kinerja  pasar  modalnya  jika  koneksi  politik  tersebut berasal  dari  kepemilikan  pemerintah,  tetapi  jika  perusahaan  tersebut  memiliki koneksi politik dalam bentuk yang lain, maka konsekuensinya lebih menguntungkan (Supatmi  dan  Handayani,  2022;  Tee,  2018).  Kepemilikan  pemerintah  memberikan keuntungan  pada  situasi-situasi  sulit,  misalnya  perusahaan  milik  negara  dapat memiliki implicit  bailouts  guarantee (Preuss  dan  Königsgruber,  2021).  Namun perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  juga  dapat  memberikan  manfaat  positif lain  menurut  perspektif  teori  ketergantungan  sumber  daya  (Supatmi  dan Handayani,  2022).  Manfaat-manfaat  yang  didapatkan  antara  lain  hak  monopoli,
berbagai  perjanjian  yang  menguntungkan,  bantuan  dari  pemerintah,  bahkan perlindungan politik (Tee, 2018).
Akan  tetapi,  perusahaan  terkoneksi  politik  cenderung  menjadi  subjek  yang  lebih diperhatikan  oleh  publik  dibandingkan  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi, sehingga  perusahaan-perusahaan  yang  terkoneksi  politik  akan  menghadapi media scrutiny yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan pelaporan  keuangan  (Preuss  dan  Königsgruber,  2021).  Dari  sisi  teori  agensi  dan beberapa temuan penelitian sebelumnya meyakini bahwa koneksi politik juga dapat meningkatkan  manajemen  laba.  Wahab  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa  terdapat pengaruh  negatif  koneksi  politik  yang  diukur  juga  dengan  keterkaitan networking direktur engan politik terhadap kualitas laba. Ding et al. (2018) meneliti perusahaan privat  di  China  dan  membuktikan  jika  perusahaan-perusahaan  yang  terkoneksi politik  memiliki  kecenderungan  untuk  memanipulasi  laba  melalui  aktivitas  riil dibandingkan  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi  politik.  Perusahaan  yang memiliki  koneksi  politik  akan  lebih  memberikan  perhatian  pada  reputasi perusahaan  untuk  menjaga privileges dari  koneksi  politik  yang  sudah  ada sebelumnya sehingga memungkinkan terjadinya manajemen laba yang lebih intens (Savitri,  2021).  Perusahan  dengan  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  juga  dapat meningkatkan intensitas manajemen laba perusahaan (Rahmaningtyas et al., 2021).
Namun,  beberapa  penelitian  lainnya  juga  menemukan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh  negatif  atau  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  manajemen laba,  baik  akrual  ataupun  riil.  Seperti  pada  penelitian  yang  dilakukan  Attia  et  al. 2016), penelitiannya menguji perusahaan-perusahaan di Tunisia menunjukkan hasil bahwa eksekutif perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak secara langsung mempunyai  hubungan  dengan  manajemen  laba.  Dari  penelitian  sebelum- sebelumnya  yang  menemukan  bahwa  perusahaan  yang  tidak  mempunyai  koneksi politik  dan  diatur  oleh  negara  menggunakan  aturan  akuntansi  agar  dapat mengurangi  laba  atau  keuntungannya  ketika  terdapat  biaya  politik  yang  tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Nugrahanti (2016) juga menemukan bahwa  koneksi  politik  berpengaruh  negatif  terhadap  praktik  manajemen  laba, penelitian  tersebut  dilakukan  pada  perusahaan-perusahaan  sektor  manufaktur  di Indonesia.
Penelitian kali ini juga akan menggunakan sektor manufaktur di Indonesia sebagai sampel.  Proksi  manajemen  laba  yang  digunakan  adalah  manajemen  laba  riil  ( real earnings  management )  sesuai  dengan  konteks  pada  penelitian  sebelumnya  bahwa terdapat kecenderungan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba riil saat perusahaan memiliki koneksi politik. Proksi koneksi politik yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  jumlah  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  yang terkoneksi  politik  seperti  pada  penelitian  Supatmi  dan  Handayani  (2022). Pengukuran  ini  digunakan  untuk  memberikan  fokus  pada  dewan  direksi  selaku pengelola  dan  dewan  komisaris  selaku  pengawas  perusahaan,  pengukuran  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperlihatkan  besarnya pengaruh koneksi politik yang dimiliki perusahaan, bukan sekedar melihat ada atau tidaknya koneksi politik.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan  direksi  yang  terkoneksi  politik  dan  dewan  komisaris  terkoneksi  politik terhadap  manajemen  laba  riil.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  berupa  penambahan  bukti  empiris  pengaruh  koneksi  politik,  sebagai sebuah  bentuk  sistem  tata  kelola  suatu  perusahaan,  terhadap  praktik  manajemen laba  riil.  Selain  itu,  bagi  perusahaan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi salah  satu  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan  susunan  anggota  dewan komisaris  ataupun  dewan  direksi  serta  susunan  anggota  lain  dalam  sistem  tata kelola  perusahaan  untuk  menghindari  risiko  terjadinya  manajemen  laba  yang merugikan, sehingga investor akan lebih dapat dilindungi.

## Telaah Pustaka

## Teori Agensi
Teori  agensi  menjadi grand  theory dalam  penelitian  ini.  Teori  ini  diutarakan  oleh Jensen  dan  Meckling  (1976).  Teori  agensi  memandang  praktik  tata  kelola perusahaan  dengan  sudut  pandang  konflik/dilema  agensi.  Teori  ini  menganggap bahwa hubungan tata kelola perusahaan sebagai hubungan antara pemegang saham ( principal ),  dan  manajer  atau  direksi  (agen).  Masalah  agensi  yang  paling  sering dihadapi  adalah  tentang  asimetri  informasi  antara  prinsipal  dan  agen.  Manajer dianggap  sangat  mengetahui  hal-hal  yang  terjadi  di  perusahaan  sedangkan pemegang  saham  harus  bergantung  pada  informasi  yang  diberikan  oleh  para manajer.  Informasi  yang  diberikan  kepada  para  pemegang  saham  adalah  berupa laporan  keuangan.  Manajer  yang  memiliki  sifat  yang  oportunistik  atau  bersifat sebagai utility  maximize akan  cenderung  memanipulasi  laporan  keuangan  guna memperoleh kinerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Salah  satu  metode  yang  bisa  diupayakan  untuk  mengurangi  konflik  agensi  dalam perusahaan  adalah  melalui  penggunaan  sistem  pengendalian  dari  prinsipal  yang memadai.  Tata  kelola  perusahaan  menjadi  salah  satu  sistem  pengendalian  yang mumpuni agar dapat mengurangi sifat manajer yang oportunistik seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut teori agensi, dewan direksi yang menjalankan tata kelola perusahaan akan memiliki kekuasaan yang sah untuk merekrut, memutuskan hubungan  karyawan  dan  memberikan  imbalan  kepada  manajemen,  dan  juga mempunyai  peran  penting  dalam  penjagaan  investasi  modal  (Baysinger  dan Hoskisson, 1990).
Pada  konteks  dewan  direksi  ataupun  dewan  komisaris  sebagai  salah  satu  bagian dari  sistem  pengendalian,  saat  anggota  dewan  direksi  maupun  komisaris  memiliki koneksi  politik  maka  akan  memiliki  kepentingan  lain.  Kepentingan  lain  tersebut yang  akan  menimbulkan  konflik  yang  dapat  menyebabkan  mereka  memutuskan tanggung  jawab  mana  yang  dipilih  untuk  diprioritaskan.  Ketika  dewan  komisaris memutuskan  untuk  lebih  mendahulukan  perjanjian  politiknya,  maka  pengawasan pada  perusahaan  akan  berkurang  dan  dapat  semakin  menyebabkan  terjadinya peningkatan praktik manajemen laba (Darmayanti et al., 2021).

## Manajemen Laba Riil
Manajemen  laba  dapat  didefinisikan  sebagai  sesuatu  keadaan  dimana  manajer menggunakan  pertimbangan  dalam  pelaporan  keuangan  dengan  tujuan  untuk membuat  para stakeholder memiliki  asumsi  yang  kurang  tepat  tentang  kinerja perusahaan,  terutama  dari  sisi  ekonomi  atau  untuk  mempengaruhi  hasil  kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999). Praktik manajemen laba bukan hal yang selalu merugikan perusahaan karena beberapa metode yang digunakan untuk situasi tertentu terbukti dapat memberikan manfaat  dan  meningkatkan  kinerja  bagi  perusahaan.  Sebaliknya,  manajemen  laba akan  berdampak  negatif  terhadap  perusahaan  jika  dilakukan  atas  dasar oportunisme manajerial.
Manajemen laba riil atau real earnings management atau real activities manipulation adalah  perubahan  dari  praktik  operasi  normal,  yang  dimotivasi  oleh  keinginan manajer  untuk  menyampaikan  informasi  yang  kurang  tepat  agar  pemangku kepentingan  yakin  bahwa  tujuan  pelaporan  keuangan  sudah  tercapai (Roychowdhury,  2006).  Beberapa  metode  manipulasi  aktivitas  riil,  seperti  diskon dan  pengurangan  biaya  diskresioner,  dimungkinkan  untuk  terjadi  pada  aktivitas normal  perusahaan  pada  situasi  ekonomi  tertentu.  Akan  tetapi,  jika  manajer melakukan hal ini dengan lebih ekstensif daripada keadaan normal, dengan tujuan untuk mencapai target tertentu maka bisa dikatakan bahwa manajer tersebut telah melakukan manajemenlaba riil.
Menurut Roychowdhury (2006), terdapat tiga metode manipulasi kegiatan riil yang dapat  dilakukan  perusahaan.  Ketiga  hal  tersebut  adalah:  (a)  manipulasi  penjualan, yaitu  dengan  mempercepat  waktu  pengakuan  penjualan  dan/atau  dengan  sengaja menaikkan  penjualan  melalui  peningkatan  diskon  atau  termin  kredit  yang  lebih longgar, (b) pengurangan pembiayaan atau biaya yang bersifat diskresioner, dan (c) overproduction ,  atau  menaikkan  jumlah  produksi  untuk  melaporkan  nilai  harga pokok penjualan yang lebih kecil.

## Pengembangan Hipotesis
Menurut  pandangan  teori  agensi,  perusahaan  yang  mempunyai  koneksi  politik mempunyai risiko tinggi dan mempunyai kemungkinan kegagalan bisnis yang lebih tinggi  (Supatmi  dan  Handayani,  2022).  Agar  dapat  mengurangi  risiko  yang  tinggi, manajemen  laba  diputuskan  untuk  dilakukan  agar  dapat  memperlihatkan  bahwa perusahaan telah mencapai kinerja yang baik (Chaney et al., 2011). Jika perusahaan mempunyai koneksi politik, terdapat kecenderungan lebih dari perusahaan tersebut untuk mengimplementasikan praktik manajemen laba (Braam et al., 2015). Hal ini dilakukan agar reputasi perusahaan tetap terjaga dan tidak kehilangan privilege dari koneksi tersebut (Savitri, 2021).
Dalam  konteks  tata  kelola,  Indonesia  menganut  sistem two-tiered  board .    Dalam konteks  ini  perusahaan  di  Indonesia  memiliki  dua  dewan  yang  terdiri  dewan manajemen/direksi  dan  dewan  pengawas/komisaris.  Dewan  manajemen/direksi terdiri dari direktur eksekutif dan dewan pengawas/komisaris terdiri orang-orang
yang berasal dari luar perusahaan. Dan dalam hal ini dewan komisaris adalah dewan yang  memiliki  fungsi monitoring dan  pengendalian  ke  dewan  direksi  atas  nama seluruh  pemegang  saham  (Dobija  dan  Puławska,  2022;  Gołębiowska  dan  Urbanek, 2016) .
Darmayanti et al. (2021) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki peran penting bagi  perusahaan  dikarenakan  otoritas  yang  dimiliki  dapat  menentukan  arah  dan tujuan  perusahaan.  Selain  itu,  dewan  direksi  terpilih  juga  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Didorong kepentingan-kepentingan tersebut,  maka  dewan  direksi  yang  dipilih  akan  berasal  dari  berbagai  kalangan termasuk yang terkoneksi politik. Menurut Darmayanti et al. (2021), dewan direksi perusahaan  dapat    mendorong  terjadinya  peningkatan  praktik  manajemen  laba, mempunyai  kinerja  yang  buruk,  serta  memiliki  kualitas  laba  yang  rendah.  Dewan direksi  yang  terkoneksi  politik  akan  mempengaruhi  kinerja  dan  aktivitas perusahaan,  termasuk  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  kebijakan  terkait praktik-praktik  akuntansi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Braam  et  al.  (2015) menemukan  bahwa  dewan  direksi  terkoneksi  politik  akan  melakukan  manajemen laba  untuk  lebih  mengejar  pencapaian  target,  menjaga  nama  baik  dan  koneksi politik yang ada, sehingga kepentingan politiknya dapat terdukung.
Darmayanti et al. (2021) mengungkapkan bahwa ketika dewan komisaris terkoneksi politik  atau  memiliki  kontrak  politis  dengan  institusi  lain,  maka  kemungkinan terjadinya konflik kepentingan meningkat, yang akhirnya akan memerlukan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam memilih tanggung jawab mana yang harus  diprioritaskan.  Saat  yang  dipilih  adalah  untuk  memprioritaskan  tanggung jawab  politiknya,  maka monitoring akan  semakin  melemah.  Rendahnya  tingkat pengawasan  ini  dapat  memicu  rendahnya  kualitas  laba  atau  peningkatan  praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  menemukan  bahwa  koneksi  politik,  dalam hal  ini  diukur  menggunakan  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  dengan keterkaitan  politik  dapat  mempunyai  pengaruh  terhadap  praktik earnings management di  perusahaan.  Savitri  (2021)  menemukan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  dan  manajemen  laba  untuk mempertahankan  reputasi.  Penelitian  Darmayanti  et  al.  (2021)  juga  menemukan bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara board  of  directors terhadap  praktik manajemen  laba.  Selain  itu  penelitian  Supatmi  dan  Handayani  (2022)  juga menemukan  adanya  hubungan  antara  dewan  komisaris  terkoneksi  politik  dengan manajemen laba riil. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:
H 1 : Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba riil
H 2 : Dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba riil

## Metoda

## Data dan Sampel
Data-data pada penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data penelitian ini menggunakan annual report perusahaan publik. Periode sampel penelitian ini adalah tahun 2018-2020.

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling .  Kriteria pengambilan sampel adalah : (1) Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang  terdaftar  di  BEI  (IDX)  pada  periode  penelitian,  yaitu  tahun  2018-2020. Pemilihan sub-sektor food and beverages ini berkaitan dengan fenomena yang telah dinyatakan sebelumnya; dan (2) Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang tidak delisting pada periode penelitian yaitu tahun 2018-2020

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Variabel Dependen
Manajemen laba riil merupakan variabel dependen pada penelitian ini . Cohen et al. (2008)  dan  Roychowdhury  (2006)  memberikan  beberapa  pengukuran  untuk manajemen  laba  riil , yang  pertama  adalah  pengukuran  untuk abnormal  cash  flow from operation. Abnormal cash flow from operation didapatkan dari arus kas operasi aktual  dikurangi  dengan  arus  kas  normal  yang  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
CFO it /A it-1 = α 0 (1 /A it-1 ) + α 1 (S t /A t-1 ) + α 2 (ΔS t /TA t-1 ) + ε t (1)
A t adalah  total  aset  pada  akir  periode  t  dan  S t adalah  penjualan  pada  periode  t, sedangkan  ΔS t adalah  pengurangan  penjualan  periode  ini  (S t )  dengan  penjualan periode  sebelumnya  (S t-1 ).  Cohen  et  al.  (2008)  juga  telah  merumuskan  cara  untuk menghitung  biaya  produksi  normal.  Penelitian  ini  akan  mengikuti  rumus  tersebut. Rumus untuk menghitung biaya produksi normal adalah:
PROD t /A t-1 = α 0 (1/TA it-1 )+ α 1 (S t /A it-1 )+ α 2 (ΔS t /A it- 1 )+ α 3 (ΔS t-1 /A it-1 )+ ε t (2)
Dimana  PROD  adalah  total  harga  pokok  penjualan  dan  pertumbuhan  persediaan. Dengan menyederhanakan beberapa asumsi dari Dechow et al. (1995) bahwa biaya- biaya  diskresioner seharusnya  diestimasi  dengan  persamaan  linear  dari contemporaneous  sales .  Dan  untuk  mengatasi  masalah  bila  manajer  melakukan peningkatan  penjualan  untuk  meningkatkan  laba  yang  dilaporkan  maka discretionary expenses atau biaya diskresioner disini diukur menggunakan penjualan tahun  sebelumnya.  Cohen  et  al.  (2008)  juga  telah  merumuskan  cara  mengestimasi normal discretionary expenses yaitu:
DISEXP t /A t-1 = α 0 (1/A t-1 ) + α 1 (S t-1 /A t-1 ) + ε t (3)
Berdasarkan  penelitian  Cohen  et  al.  (2008),  akan  digunakan  sebuah  pengukuran komprehensif  dari  manajemen  laba  riil  dengan  menggabungkan  tiga  pengukuran individual  tersebut  yaitu  menggunakan  REM_Index.  REM_Index  ini  adalah  jumlah dari  komponen  individual  yang  sudah  distandarisasi.  Rumus  REM_Index  adalah minus standardized Abn_CFO + standardized Abn_Prod – standardized Abn_Discexp.

## Variabel Independen

## Koneksi Politik
Variabel  bebas  atau  independen  pada  penelitian  ini  adalah  koneksi  politik. Pengukuran  koneksi  politik  menggunakan  ukuran  jumlah  dewan,  baik  dewan komisaris  (DK)  maupun  dewan  direksi  (DD),  yang  memiliki  keterkaitan  politik. Pengukuran  diadopsi  dari  penelitian  Supatmi  dan  Handayani  (2022).  Penentuan kriteria  dari  dewan  terkoneksi  politik  menggunakan  acuan  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Supatmi  dan  Handayani  (2022)  yang  mengacu  pada  Ding  et  al.
(2018), Faccio (2006), dan Habib et al. (2017), yaitu dewan perusahaan yang pada saat  dilaporkan  juga  berfungsi  sebagai  kepala  negara  atau  mantan  kepala  negara, pimpinan/anggota  parlemen,  militer,  pejabat  kementerian,  lembaga  pemerintahan lainnya,  pimpinan  pemerintah  daerah,  atau  memiliki  keterkaitan  dekat  (keluarga) maupun  hubungan  sahabat  dengan  politisi  atau  partai.  Selain  itu,  hasil  penelitian terdahulu  digunakan  juga  sebagai  acuan  apabila  diketahui  seseorang  atau perusahaan terkoneksi politik.

## Variabel Kontrol
Definisi  variabel  kontrol  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:

## Ukuran perusahaan (Size)
Ukuran  perusahaan  akan  dihitung  dengan  menggunakan  total  aset  yang  dimiliki dengan rumus: Size = log (nilai buku total aset)
Return on Assets ( ROA)
Return  on  Asset (ROA)  dapat  didefinisikan  sebagai  rasio  yang  menggambarkan return atas  jumlah  aset  yang  digunakan  dalam  perusahaan.  ROA  menghitung efisiensi dan penggunaan sumber daya dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Semakin  rendah  ROA  suatu  perusahaan,  maka  akan  semakin  meningkat  motivasi manajer  untuk  memanipulasi  laporan  keuangan.  Rumus  yang  digunakan  untuk menghitung ROA adalah:

## Leverage
Leverage adalah  risiko  yang  dilihat  melalui  rasio  utang  terhadap  aset.  Rasio  ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

## Model Penelitian
REM = a + b 1 DK_Politics + b 2 DD_Politics+ b 3 FIRMSIZE+b 4 LEV+b 5 ROA+ε
Dimana:
REM = Real Earnings Management terdiri dari tiga pengukuran yaitu abnormal cash flow from operation , abnormal discretionary expenses, dan abnormal production cost. Pengukuran  ini  akan  dibentuk  menjadi  sebuah  indeks  yang  disebut  REM_Index  (- standardized Abn_CFO+ standardized Abn_Prod – standardized Abn_Discexp).
DK_Politics= Jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik
DD_Politics= Jumlah dewan direksi yang terkoneksi politik
FIRMSIZE= Ukuran perusahaan, yang diukur menggunakan log natural total aset LEV= Leverage perusahaan,  yang  diukur  menggunakan  rasio  total  hutang  dibagi total aset
ROA= Return on Asset Ratio

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Hasil penelitian dijelaskan dalam tabel dan uraian di bawah ini.
Data Penelitian
Tabel 1. Data Penelitian Keterangan Jumlah (firm years) Data (observasi) penelitian awal 300 Dikurangi: Data yang tidak lengkap (3) Data (observasi) akhir 297
Data awal yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 300 firm years . Data ini diperoleh dari BEI yang terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar. Data tidak lengkap dikeluarkan dari observasi. Sehingga data akhir adalah sebanyak 297 firm years.

## Uji Normalitas

## Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan 0,088 0,000 Tidak Berdistribusi Normal
Berdasarkan  uji 1-sample  Kolmogorov-Smirnov didapatkan  hasil  signifikansi  untuk normalitas residual adalah sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  residual  pada  penelitian  ini  tidak  terdistribusi  normal.  Oleh karena itu, akan terdapat keterbatasan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini.

## Uji Autokorelasi
Tabel 3. Uji Autokorelasi Durbin-Watson Keterangan 0,784 Terdapat autokorelasi positif
Hasil  pengujian  autokorelasi  menggunakan  uji Durbin-Watson menunjukkan  hasil sebesar  0,784.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  autokorelasi  positif dalam  data  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  ada  keterbatasan  dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini.

## Uji Multikolinearitas

## Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Variabel VIF Keterangan Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik) 1,221 Tidak terjadi multikolinearitas Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politik) 1,223 Tidak terjadi multikolinearitas Hasil  pengujian  multikolinearitas  menunjukkan  hasil variance  inflation  factor variabel dewan komisaris dan dewan direksi terkoneksi politik adalah sebesar 1,223 dan  1,221.  Nilai  ini  kurang  dari  10,  sehingga  disimpulkan  bahwa  variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

## Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Signifikansi Keterangan Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik) 0,507 Tidak terjadi heteroskedastisitas Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politic) 0,204 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  uji  glejser  didapatkan  hasil  bahwa signifikansi  masing-masing  variabel  kurang  dari  0,05.  Kesimpulan  yang  dapat diambil dari hasil ini adalah bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Variabel T-hitung Signifikansi Keterangan Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik) -0,461 0,645 H1 tidak terdukung Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politic) -1,458 0,138 H2 tidak terdukung
Berdasarkan  uji  regresi  berganda,  didapatkan  hasil  bahwa  nilai  t-hitung  dari variabel dewan direksi dan dewan komisaris terkoneksi politik lebih kecil daripada t tabel,  yaitu  masing-masing  sebesar  -0,461  dan  -1,458.  Selain  itu  nilai  signifikansi untuk  masing-masing  variabel  independen  juga  lebih  dari  0,05  yaitu  0,645  dan 0,138.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris terkoneksi  politik  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  manajemen  laba  riil.  Oleh karena itu, H1 dan H2 penelitian ini tidak terdukung.

## Pembahasan
Penelitian  ini  meneliti  hubungan  antara  manajemen  laba  riil  dan  koneksi  politik pada  perusahaan  publik  di  Indonesia.  Hipotesis  penelitian  yang  ingin  diuji  adalah terdapat  pengaruh  koneksi  politik  terhadap  tingkat  manajemen  laba  riil  di Indonesia.  Variabel  koneksi  politik  dalam  penelitian  ini  diproksikan  oleh  dewan komisaris  dan  dewan  direksi  terkoneksi  politik.  Sedangkan  manajemen  laba  yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba riil.
Dari  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan,  didapatkan  hasil  yang  menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh antara dewan komisaris dan dewan direksi terkoneksi politik  terhadap  tingkat  manajemen  laba  riil.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan penelitian Savitri (2021) dan Rahmaningtyas et al. (2021), yang menemukan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan intensitas manajemen laba perusahaan. Supatmi  dan  Handayani  (2022)  juga  menemukan  bahwa  dewan  komisaris  yang mempunyai keterkaitan politik mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
Koneksi  politik  dalam  perusahaan  selama  ini  dikaitkan  dengan  dihasilkannya kualitas  laba  yang  lebih  rendah  dikarenakan  perusahaan  yang  dewan  direksinya mempunyai  keterkaitan  politik  akan  lebih  sering  mempraktikkan  manajemen  laba dengan  berbagai  tujuan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chaney  et  al.  (2011) berhasil  membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  keterkaitan  politik  akan melakukan  praktik  manajemen  laba  dengan  tujuan  untuk  meminimalisir  tekanan pasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jacoby et al. (2019) membuktikan jika salah satu tujuan perusahaan terkoneksi politik di Cina akan melakukan praktik manajemen laba saat memiliki kinerja buruk, hal ini dilakukan supaya bantuan dari pemerintah  tetap  diterima.  Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Braam  et  al.
(2015)  juga  membuktikan  bahwa  manajemen  laba  dilakukan  oleh  perusahaan terkoneksi  politik  untuk  mempertahankan  reputasi  dan  keterkaitan  politik  yang sudah ada selama ini sehingga dapat mendukung kepentingan politiknya.
Hasil penelitian ini justru menemukan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris terkoneksi  politik  tidak  berpengaruh  pada  tingkat  manajemen  laba  riil.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  koneksi  politik  yang  dimiliki  oleh  dewan  direksi  sebagai pemegang  fungsi  eksekutif  dan  dewan  komisaris  sebagai  pemegang  fungsi pengawasan  belum  bisa  menjadi  prediktor  tentang  tingkat  manajemen  laba  riil perusahaan. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Attia et al.  (2016)  yang  membuktikan  bahwa  perusahaan  dengan  koneksi  politik  tidak langsung  mempunyai  hubungan  dengan  praktik  manajemen  laba.  Supatmi  dan
Handayani  (2022)  juga  menemukan  bahwa  dewan  direksi  terkoneksi  politik  tidak berpengaruh  terhadap  praktik  manajemen  laba  pada  industri  keuangan.  Hal  ini dapat terjadi karena koneksi politik hanya sebagai perlindungan politik saja tanpa ada  intervensi  ke  perusahaan  (Supatmi  dan  Handayani,  2022).  Selain  itu,  pada sampel  yang  didapatkan  masih  sedikit  sampel  yang  memiliki  dewan  komisaris ataupun direksi yang terkoneksi politik, yaitu sekitar 27% dari total sampel untuk dewan  komisaris  dan  kurang  lebih  1%  dari  total  sampel  untuk  dewan  direksi. Rendahnya  jumlah  dewan  direksi  maupun  dewan  komisaris  yang  mempunyai koneksi politik memberikan dampak dalam pengambilan keputusan manajerial dan pengawasan,  yaitu  peran  yang  tidak  signifikan  sehingga  belum  bisa  menjadi prediktor bagi terjadinya manajemen laba itu sendiri.

## Simpulan

## Simpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  yang terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba riil. Koneksi politik  dalam  perusahaan  selama  ini  dikaitkan  dengan  dihasilkannya  kualitas  laba yang lebih rendah dikarenakan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih sering melakukan  praktik  manajemen  laba  dengan  berbagai  sasaran  tetapi  hal  ini  tidak dapat  didukung  di  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  peran  yang tidak  signifikan  dari  dewan  komisaris  dan  direksi  terkoneksi  politik  tersebut sehingga belum bisa menjadi prediktor bagi terjadinya manajemen laba itu sendiri.

## Keterbatasan
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  yaitu  penulis  hanya  menggunakan  proksi  koneksi politik  tanpa  mempertimbangkan  tingkat  jabatan  saat  menjadi  anggota  politik. Selain itu, penelitian ini mengalami beberapa masalah dalam uji asumsi klasik yaitu normalitas dan autokorelasi sehingga perlu kehati-hatian dalam menarik simpulan.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  memperhatikan  tingkat  jabatan  dari  dewan direksi  atau  komisaris  dalam  anggota  politiknya,  dan  juga  penelitian  selanjutnya dapat  menambah additional  analysis untuk  memisahkan  sampel-sampel  menjadi sebelum pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan ukuran dewan sebagai variabel kontrol.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, E. A., Jamaludin, M. F., Agustia, D., & Harymawan, I. (2020). Director Networks, Political Connections, and Earnings Quality in Malaysia. Management and Organization Review, 16(3), 687–724. https://doi.org/10.1017/mor.2020.26
Attia,  M.  B.  R.,  Lassoued,  N.,  &  Attia,  A.  (2016).  Political  costs  and  earnings  management : evidence from Tunisia. Journal of Accounting in Emerging Economies, 6, 388–407.
Baysinger,  B.,  &  Hoskisson,  R.  E.  (1990).  The  Composition  of  Boards  of  Directors  and Strategic  Control:  Effects  on  Corporate  Strategy.  Academy  of  Management  Reviewer, 15(1), 72–87.
Braam,  G.,  Nandy,  M.,  Weitzel,  U.,  &  Lodh,  S.  (2015).  Accrual-based  and  real  earnings management and political connections. The International Journal of Accounting, 50(2), 111–141. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009
Chaney,  P.  K.,  Faccio,  M.,  &  Parsley,  D.  (2011).  The  quality  of  accounting  information  in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 1–2(58–76).
Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. The Accounting Review, 83(3), 757–787.
Darmayanti,  Y.,  Rifa,  D.,  &  Khairia,  I.  (2021).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap hubungan keterlibatan dewan di bidang politik dan manajemen laba. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(2), 138–151.
Dechow,  P.  M.,  Sloan,  R.  G.,  &  Sweeney,  A.  P.  (1995).  Detecting  Earnings  Management.  The Accounting Review, 70(2), 193–225.
Ding, R., Li, J., & Wu, Z. (2018). Government affiliation, real earnings management, and firm performance: The case of privately held firms. Journal of Business Research, 83, 138– 150.
Dobija, D., & Puławska, K. (2022). The influence of board members with foreign experience on  the  timely  delivery  of  financial  reports.  Journal  of  Management  and  Governance, 26(1), 287–313.
Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96(1), 369–386.
Gołębiowska, S. A., & Urbanek, P. (2016). Corporate boards, large blockholders and executive compensation  in  banks:  Evidence  from  Poland.  Emerging  Markets  Review,  Elsevier, 28(C), 203–220.
Habib,  A.,  Muhammadi,  A.  H.,  &  Jiang,  H.  (2017).  Political  Connections,  Related  Party
Transactions, and Auditor Choice: Evidence from Indonesia. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(1), 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004
Healy,  P.  M.,  &  J.M.,  W.  (1999).  A  Review  of  the  Earnings  Management  Literature  and  Its Implication for Standard Setting. Accounting Horizon, 13, 365–383.
Jacoby,  G.,  Li,  J.,  &  Liu,  M.  (2019).  Financial  distress,  political  affiliation  and  earnings management:  the  case  of  politically  affiliated  private  firms.  The  European  Journal  of Finance, 25(6), 508–523.
Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responbility terhadap Agresivitas Pajak. ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal, 1(1), 84–92.
Preuss,  S.,  &  Königsgruber,  R.  (2021).  How  do  corporate  political  connections  influence financial  reporting?  A  synthesis  of  the  literature.  Journal  of  Accounting  and  Public Policy, 40(1), 106802. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802
Puspitasari, A., & Nugrahanti, Y. . (2016). Pengaruh hubungan politik, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap manajemen laba riil. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 18(1), 27–43.
Rahmaningtyas,  D.  H.,  Permana,  D.,  Setianingtyas,  &  Widagdo,  A.  K.  (2021).  Political Connection  And  Earnings  Management:  Evidence  From  Indonesia.  International Journal of Economics, Business and Management Research, 5(2).
Roychowdhury,  S.  (2006).  Earnings  management  through  real  activities  manipulation.
Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002
Sari,  I.  F.  (n.d.).  Pengaruh  Koneksi  Politik  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Dan  Keputusan Pembiayaan Perusahaan. Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya.
Savitri,  E.  (2021).  Political  Connection,  Family  Ownership,  and  Earnings  Management  in Manufacturing  Companies  in  Indonesia.  Jurnal  Aplikasi  Manajemen,  19(3),  585–593. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.03.11
Supatmi, S., & Handayani, L. (2022). Koneksi Politik Dan Praktik Manajemen Laba Riil: Studi Pada  Industri  Keuangan  Di  Indonesia.  Jurnal  Akademi  Akuntansi,  5(1),  121–134. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.19507
Tee, C. M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia.  Journal  of  Multinational  Financial  Management,  46,  51–62. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.05.003