p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## DINAMIKA DESENTRALISASI ASIMETRIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: KAJIAN KEBIJAKAN DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

## Ramadani Siregar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: ramadanisiregar2319@gmail.com

## Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: siti.fatimah@uin-suka.gmail.ac.id
Diterima: 11 Juni 2023               Disetujui: 15 Desember 2023         Dipublikasikan: 29 Desember 2023

## Abstract
Asymmetric decentralization is one answer to the practice of democracy in Indonesia, namely a historical continuity that started from the colonial period until now confirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a reality of regional government practice, constitutional juridical legitimacy is referred to in Article 18 A paragraph 1 and Article 18B paragraph 1. This research aims to determine the problem of asymmetric decentralization in Indonesia, especially in DI Yogyakarta. This research is qualitative research with a library research approach (library study) with descriptive methods. The research results show that the laws made are not yet in the best condition in establishing strong and clear rules. Article 7 paragraph 2 letter b and article 30 do not at all describe the  essence  of  the  privilege  in  question,  regarding  culture,  special  authority  in Yogyakarta or spatial planning clearly not only includes physical space but also culture which is related to the philosophy of cosmological balance in terms of spatial planning.

## Keywords: Asymmetric Decentralization, Satate Administration.

## Abstrak
Desentralisasi  asimetris  merupakan  salah  satu  jawaban  dalam  praktik demokrasi  di  Indonesia  yaitu  sebuah  keberlanjutan  sejarah  yang  dimulai  sejak  masa kolonial  hingga  saat  ini  ditegaskan  dalam  UUD  NKRI  Tahun  1945.  Sebagai  realitas praktik pemerintahan daerah, legitimasi yuridis konstitutional dirujuk dalam Pasal 18 A ayat  1  dan  Pasal  18B  ayat  1.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problem desentralisasi asimetris di Indonesia khususnya di DI Yogyakarta. Riset ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan library  research (studi  kepustakaan)  dengan metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  undang-undang  yang  dibuat belum dalam kondisi terbaiknya dalam menetapkan aturan yang kuat dan jelas. Pasal 7 ayat 2 huruf b maupun pasal 30 sama sekali tidak menggambarkan esensi keistimewaan dimaksud, terkait kebudayaan, kewenangan khusus di Yogyakarta atau penataan ruang ruang jelas tidak hanya mencakup ruang fisik tetapi juga budaya  yang terkait dengan filosofi keseimbangan kosmologis dalam hal penataan ruang.
Kata-kata kunci: Desentralisasi Asimetris, DI Yogyakarta, Ketatanegaraan.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang  Dasar  1945  mengatur  tentang  desentralisasi  dan  satuan pemerintahan daerah di Indonsia, selain mengatur model desentralisasi simetris (seragam) juga  mengakui  desentralisasi  asimetris  (beragam).  Pengaturan  tentang  desentralisasi asimetris  terdapat  dalam  pasal  18  A  ayat  1,  pasal  18  B  ayat  1  dan  2.  Pasal  18  A  ayat  1 diamanatkan  “hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur  undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan  keragaman  daerah”.  Sedangkan  dalam  pasal  18  B  ayat  1  “Negara  mengakui  dan menghormati  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa, yang diatur dengan undang-undang”. 1
Sebagai  siklus  politik,  masuknya  DI  Yogyakarta  ke  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamasikan oleh Sultan Hameng Kubuwono IX dan Adipati Pakualam VIII melalui deklarasi tanggal 5 September 1945 dan pengesahan oleh Pemerintah Indonesia. Presiden Soerkarno. Baik pengumuman maupun pengukuhan mempunyai kekuatan hukum tertentu dan mengikat kedua belah pihak secara hukum. Namun lima tahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memperkuat instrumen dan melengkapi materi regulasi. 2
Dalam konteks keistimewaan, UU No. 3 tahun 1950 yang mendasari pembentukan DI  Yogyakarta  dan  rujukan  utama  implementasi  keistimewaan  selama  berpuluh-puluh tahun  meski  rejim  politik  yang  berkuasa  di  Indonesia  silih  berganti.  Beberapa  undang- undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  generik  mengatur  penyelenggaraan pemerintah termasuk daerah istimewa atau khusus. 3 Namun, baik peraturan khusus maupun peraturan  umum  tentang  pemerintahan  daerah  tidak  memberikan  gambaran  yang  wajar tentang hakikat unsur-unsur istimewa Yogyakarta. Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2012  kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  diharapkan  dapat
1 www.dpr.go.id.
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah . Istimewa Yogyakarta mengenai 1. batas dan pembagian wilayah 2. asas dan tujuan 3. kewenangan 4. bentuk dan susunan pemerintahan 5. dprd diy 6. pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur 7. gubernur dan/atau wakil gubernur berhalangan 8. kelembagaan  9.  kebudayaan  10.  pertanahan  11.  tata  ruang  12.  perda,  perdais,  peraturan  gubernur,  dan keputusan gubernur 13. pendanaan 14. ketentuan lain-lain 15. ketentuan peralihan 16. ketentuan penutup.
3 Ardika Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” Khazanah Hukum 2, no. 2 (2020): 73–81, https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
memperkuat  status  keistimewaan  dan memperjelas  kerangka  bangunan  yang  ada,  sesuai harapan. Namun, baik undang-undang khusus dan umum perihal pemerintah daerah tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai esensi keistimewaan Yogyakarta. 4 Hadirnya undang-undang  nomor  13  tahun  2012  kepemimipinan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  diharap  dapat  memperkuat  status  keistimewaan  dan  memperjelas  rangka bangunan yang ada. 5
Desentralisasi  adalah  perwujudan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  atau  pada akhirnya  pemerintahan  teritorial  bermula  dari  strategi  desentralisasi.  Kata  Latin de dan centrum ,  yang  berarti  "melepaskan  diri  dari  pemerintah  pusat"  atau  "memindahkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah", merupakan asal dari desentralisasi. 6
Tiga  undang-undang  dasar  yang  diundangkan  di  Negara  Indonesia  UUD  1945, UUD Negara Republik Indonesia Serikat, dan UU Sementara menetapkan desentralisasi asimetris yang ada di Negara Indonesia. Desentralisasi asimetris merupakan kelanjutan dari sejarah  yang  telah  ada  sejak  zaman  kolonial.  Sementara.  dalam  UUD  1945,  dimaknai tentang keunikan daerah yang tertuang dalam pasal 18, serta pengaturan daerah itimewa. Keistimewaan  yang  diberikan  kepada  daerah  tidak  dapat  dikurangi  atau  dihilangkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 64 dan 65 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga mengatur keistimewaan tentang bagaimana daerah diatur. Sementara itu, UUD Sementara yang dibuat pada tahun 1950 hanya mengatur daerah-daerah merdeka pada pasal 131, 312, dan 133. 7
Hal pokok yang harus juga diberikan perhatian jika dilihat dari tiga konstitusi yang berlaku  di  Negara  Indonesia  yaitu  walaupun  berbentuk  Negara,  sistem  kepemerintahan serta struktur parlemennya selalu terjadi perubahan. Tidak memberikan pengurangan pada lingkup pengaturan desentralisasi asimetris. Ruang yang diistimewakan pada suatu daerah tetap ada serta diberikan jaminan oleh konstitusi. Riset ini memiliki tujuan dalam penelitian yakni problem desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap irisan politik hukum ini menjadi landasan penting
4 Sri Nur Hari Susanto, “Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 631–39, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639.
5 https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064
6 Abdul  Gaffar  Karim, Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
7 Bayu Dardais Kurniadi, “Desentralisasi Asietris Di Indonesia,” LAN JATINGANGOR , 2012. Makalah, IAIN Jatingangor, 2012.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dalam mengeksplorasi  solusi  yang  mungkin  dan  menjaga  keseimbangan  antara  otonomi daerah dan persatuan nasional.

## B. METODE PENELITIAN
Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif.  Menurut  Tanzeh,  suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan data  yang  diteliti  baik  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya. 8 Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi,  situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Desentralisasi Asimetris
Menurut  Sukirno  dan  Kuncahyo,  penerapan  prinsip  pembagian  kekuasaan vertikal  ( sharing  of  power )  menyebabkan  terbentuknya  pemerintahan  daerah  dalam Negara Kesatuan. Pemerintah Pusat biasanya membagi kekuasaan di antara beberapa wilayah karena geografi negara yang luas, populasi yang beragam, dan masalah yang semakin  kompleks.  Akibatnya,  pusat  tidak  dapat  mengawasi  semua  operasi pemerintah. 9 Akses  terhadap  sistem  regulasi  yang  mengakomodir  keberagaman lingkungan  baik  yang  tercipta  dalam  berbagai  landasan  sosial,  potensi  moneter, maupun kemampuan manajerial bagi mereka yang dikomunikasikan dalam substansi politik  tertentu  merupakan  salah  satu  kendala  utama  dalam  pembangunan berkelanjutan. proses desentralisasi dan otonomi daerah. 10
Organisasi pemerintah daerah memegang peran penting karena ketergantungan masyarakat daerah pada pemerintah daerah di berbagai tempat masih sangat tinggi, hal itu berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi. 11 Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, digunakan modelefisiensi struktural ( structural efficiency model ). Pada masa itu kepala
8 Siti Nurhayati, Metodologi Penelitian Praktis Edisi Kedua (Yogyakarta: Teras, 2019). (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.
9 Sukirno;  Dwi  Kuncahyo,  “Penerapan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan Keistimewaan DIY Sebagai Basis  Otonomi  Bagi  Terwujudnya  Kesejahteraan Rakyat,” Jurnal  Cakrawala Hukum X, no. 1 (2015): 120–51., Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 11, No. 1, hlm. 120-151.
10 Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.”
11 Surya Mukti Pratama and Hario Danang Pambudhi, “Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah,” Jurnal Analis Hukum (JAH) 4, no. 1 (2021): 120–30, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2951.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
daerah yang karena jabatannya adalah juga kepala wilayah sehingga memegang peran dominan  dibandingkan  institusi  lainnya. 12 Penerapan  prinsip  otonomi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  Pasal  18  ayat  5  diwujudkan  dalam  otonomi  yang  berbeda (asimetris), yaitu otonomi seluas-luasnya bagi Kabupaten/Kota, otonomi terbatas untuk daerah provinsi (UU No. 23 Tahun 2014), otonomi khusus untuk Provinsi Papua (UU No.  21  Tahun  1999),  Provinsi  Aceh  (UU  No.  18  Tahun  2001  jo.  UU  No.  11  Tahun 2006), dan otonomi khusus DKI Jakarta (UU No. 29 Tahun 2007), serta keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (UU No. 12 Tahun 2013).
Perbedaan  antara  desentralisasi  biasa  (simetris)  dan  desentralisasi  asimetris terletak  pada  tingkat  kesesuaian  ( conformity )  dan  keumuman  ( commonality )  dalam hubungan  suatu  level  pemerintahan  (negara  bagian/daerah)  dengan  system  politik, dengan  sistem  pemerintah  pusat  maupun  antar  negara  bagian/daerah.  Hubungan simetris  antara  tiap  unit  lokal  dengan  Pemerintah  Pusat  didasari  jumlah  dan  bobot kewenangan yang sama. 13 Karena berpotensi memiliki kewenangan khusus yang hanya diberikan  kepada  daerah  tertentu,  maka  desentralisasi  asimetris  berbeda  dengan pendelegasian kewenangan pada umumnya.
Pemberian  status  istimewa  kepada  Yogyakarta  seperti  penyerahan  status istimewa kepada DKI Jakarta. Status khusus Yogyakarta didasarkan pada sejarah masa lalunya  yang  kaya.  Yogyakarta  berdaulat  penuh  sebagai  kerajaan  di  bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (HB  IX) dan Sri Paku Alaman XIII (PA  XIII)  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Akibatnya,  berdirinya  Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berdirinya DIY. Sedangkan keistimewaan Aceh diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2001, yang menetapkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Daerah Otonomi Khusus Aceh. Tujuan mendasar dari undang-undang ini adalah untuk memperluas kesempatan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk sumber daya ekonomi, menggali dan memanfaatkan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia,  mendorong  prakarsa,  kreativitas  dan demokrasi,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  menyelidiki  dan  melaksanakan
12 Sadu Wasistiono, “Menuju Desentralisasi  Berkeseimbangan,” Journal  Ilmu Politik AIPI , 2010, 1–25. Jurnal Ilmu Politik edisi 21, hlm. 31-53.
13 Endi Robert Jaweng, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” Analisis CSIS 40, no. 2 (2011): 160–76. Vol. 20. No. 2, hlm. 160-176.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pemerintahan  sosial  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  kehidupan  masyarakat  Aceh, mengoptimalkan  kemampuan  DPRD  untuk  memajukan  pemerintahan  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dan  menerapkan  syariat  Islam  dalam  kehidupan bermasyarakat. 14

## 2. Pengaturan  Keistimewaan  Yogyakarta  menurut  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2012
Setelah  Sultan  Hamengku  Bowono  X  menyampaikan  orasi  di  Pisonawan Ageng  bertajuk  “Ruh  Yogyakarta  untuk  Indonesia”  yang  menegaskan  keengganan Sultan  menjadi  Gubernur  seumur  hidup  tahun  1998,  wacana  perubahan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan membuat undang-undang baru yang lebih lengkap mulai mengemuka pada tahun 2007. Wacana tersebut mencerminkan kondisi kaburnya pengisian jabatan gubernur pada tahun 1998 dan 2003, ketika tidak ada pedoman rinci untuk  menyiapkan  UU  No.  3  tahun  1950  yang  membutuhkan  negosiasi  politik  yang sulit.  Demokrasi  versus  monarki.  Pernyataan  sebelumnya  menimbulkan  ketegangan antara  Jakarta  dan  Yogyakarta  dan memunculkan  kemungkinan  RUU  Keistimewaan akan gagal.
Semua  ini  terkait  dengan  perubahan  utama  RUU  yang  disusun  oleh Mekanisme  Pemerintah  untuk  mengisi  posisi  Gubernur  melalui  pemilihan,  bukan melalui  penetapan  yang  merupakan  perubahan  utama.  Hal  ini  berbeda  dengan pengaturan  yang  dinyatakan  dalam  berbagai  peraturan  di  atas  yang  mngatur  sistem penjaminan. Mekanisme pemilu dipandang sebagai bentuk representasi posisi politik, seperti yang lazim terjadi di daerah lain, sedangkan pemerintah tampaknya memandang model ini tidak demokratis (dikaitkan dengan tradisi monarki). Hal ini didukung secara yuridis dengan pengertian konsekuensi keistimewaan dalam beberapa peraturan yang ada, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa masa jabatan, syarat dan  tata  cara  pembebanan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  di  daerah  lain dilakukan, tidak berlaku bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta. Karena perdebatan  mengenai  mekanisme  rekrutmen  dan  dinamika  manuver  yang  terkait,
14 Ni’matul Huda, “Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia :  Kajian Terhadap  Daerah  Istimewa,  Daerah  Khusus  Dan  Daerah  Otonomi  Khusus/  Dr,”  in Ni’matul  Huda, {SH}, {M.Hum}. Bandung :; Hak Cipta \copyright{}2014 Ni’matul Huda: Nusa Media , 2014, 238–39. (Bandung: Nusa Media, t.t.t), hlm. 238-239.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
hampir semua perjalanan yang melibatkan klausul penting lainnya luput dari perhatian masyarakat umum.
Berbagai dinamika cerita dan kontradiksi politik berujung pada negosiasi dan pengesahan  aturan  baru  tentang  keistimewaan  UU  DI  Yogyakarta  Nomor  13  Tahun 2012. Pertama, peraturan  yang  dikeluarkan  Presiden  SBY  pada  31  Agustus  2012, menegaskan kembali definisi keistimewaan DI Yogyakarta sebagai kedudukan hukum yang  diistimewakan  berdasarkan  sejarah  dan  hak  asal-usul  untuk  mengatur  dan mengurus kewenangan khusus. Undang-undang baru ini diundangkan sebagai sarana untuk  melembagakan  peran  dan  tanggung  jawab  Kesultanan  dan  Kadipaten Pakualaman  dalam  menjaga  dan  mengembangkan  kebudayaan  Yogyakarta  yang merupakan warisan budaya bangsa, serta memberikan pengakuan terhadap keberadaan Kesultanan dan Kesultanan. Kadipaten Pakualaman.
Kedua ,  kewenangan  istimewa  tersebut  merupakan  kewenangan  ekstra  atau tambahan yang pasti dimiliki oleh Yogyakarta terlepas dari kewenangan tipikal yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  pedoman  dan pelaksanaannya wajib diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Ketiga , DI Yogyakarta memiliki struktur dan bentuk pemerintahan yang unik. Perdais, misalnya, dapat disusun oleh Gubernur dan DPRD sebagai komponen pemerintah daerah.
Keempat, sebagai  esensi  sekaligus  penanda  keistimewaan  DI  Yogyakarta, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satu syaratnya bertahta sebagai Sultan Hameng Kubowono dan Adipati Paku Alam.
Melihat  perwujudan  dari  penghargaan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa peraturan  baru  ini  telah  menjelaskan  perkembangan  dan  mempertegas  penghargaan bagi  DI  Yogyakarta.  Klausul  yang  merupakan identitas mendasar  dari  keistimewaan itu  sendiri,  mengakui  sejarah  dan  asal  usul  Kesultanan  dan  Kadipaten  Pakualaman, serta tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lebih bermakna secara khusus sebagaimana dirangkum. Kejelasan dan penguatan ini terutama terlihat pada  klausa.  Alhasil,  skeptisisme  terhadap  keberadaan  monarki  jika  dibandingkan dengan  demokrasi  kini  hanya  dipahami  sebagai  bentuk  perang  mental,  permainan politik antara Jakarta dan Yogyakarta.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dimensi substantif, yang terdiri dari inti pemerintahan yang diinginkan rakyat dan kebijakan publik yang disusun oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, jauh lebih penting daripada mekanisme prosedural yang dipilih atau  ditetapkan.  Dimensi  substantif  inilah  yang  memberi  arti  pada  demokrasi.  suatu bentuk  pemerintahan  yang  akuntabel  sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan rakyat. 15 Kehendak  rakyat  jelas  berjalan  dalam  kerangka  demokrasi  konstitusional, apalagi didukung secara hukum oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam  kasus  DI  Yogyakarta,  yang  dicermati  tentunya  bukan  hanya  soal demokrasi  dalam  konteks  di  atas  melainkan  juga  tentang  realitas  politik  dan  praktik pemerintah.  Nyatanya,  esensi  demokrasi  dan  sejumlah  prinsip  krusial  lainnya  telah menjadi  nyata  ( working-demosracy ).  Bukti  sejarah  yang  kuat  menunjukkan  bahwa perilaku  politik  institusi,  yang  secara  sinis  dituduh  monarki,  tidak  diragukan  lagi berpedoman pada prinsip demokrasi. Prinsip kepemimpinan demokratis yang dijunjung tinggi Sri Sultan Hameng Kubuwono IX hingga saat ini paling baik dicontohkan dalam falsafah "Tahta Rakyat". Demokrasi juga ditegakkan dalam tataran yang lebih praktis antara lain dengan mereduksi jalur formal birokrasi dengan melafalkan peran Patih dan kelembagaan  Kepatihan,  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik,  penegakan  hukum  dengan memberikan  keistimewaan  kepada  kaum  bangsawan,  atau  membangun  mekanisme check  and  balances yang  kuat  melalui  pembentukan  delegasi  yang  solid  dan bermanfaat (DPRD) di Wilayah DI Yogyakarta. 16
Urusan  utama  tambahan  tertentu  atau  diberi  kewenangan  istimewa,  yang menunjukkan  asimetri  desentralisasi  DIY,  merupakan  ciri  khusus  tambahan  yang sebenarnya  memerlukan  pertimbangan  tambahan.  Jika  konteks  sebelumnya menetapkan  unsur  urusan  atau  wewenang  istimewa  yang  amat  penting  menjadi  titik tolak bagi penyusunan unsur-unsur keistimewaan lain. Faktanya, undang-undang baru ini belum dalam kondisi terbaiknya dalam menetapkan aturan yang kuat dan jelas untuk masalah  ini.  Sebagai  variasi  dari  desentralisasi  politik  yang  tidak  merata,  tingkat degradasi  dan  jumlah  hal-hal  yang  penting  untuk  sistem  kehormatan  harus  menjadi
15 Annisa Fitriani et al., “The Perceptions of Nepotism and Political Participation in Students,” KnE Social Sciences 2023 (2023): 51–56, https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14030.
16 Dkk  Cornelis  Lay,  “Keistimewaan  Yogyakarta:  Naskah  Akademik  Dan  RUU  Keistimewaan Yogyakarta",” Monograph  Politics  and  Government 2,  no.  1  (2008):  27–28. Monograph  on  Politics  and Government , Vol. 2 No. 1, PLOD dan JIP Fisipol UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 27-28.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bidang kekuatan untuk benar-benar, pembangunan dan pendanaan yang luar biasa juga akan dikontrol dengan ketat.
Undang-undang  nomor  13  tahun  2012  memang  mengatur  beberapa  urusan yang dijadikan sebagai jenis urusan istimewa DI Yogyakarta. Kritikan pertama adalah campur aduknya nomenklatur urusan dengan elemen isu/klausul. Poin a maupun b jelas bukan  urusan  melainkan  elemen  isu  dalam  kerangka  keistimewaan.  Kritikan  kedua berkenaan  jabaran  yang  tidak  detail.  Dalam  hal  kelembagaan,  misalnya  apa sesungguhnya yang hendak “diistimewakan” dari kelembagaan? Rumusan pasal 7 ayat 2  huruf  b  maupun  pasal  30  sama  sekali  tidak  menggambarkan  esensi  keistimewaan dimaksud,  kecuali  rumusan  tujuan  kelembagaan  yang  istimewa  tersebut  untuk “mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan masyarakat  berdasarkan  prinsip  responsibilitas,  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli”.
Rumusan rangkuman juga melihat persoalan budaya yang sangat penting bagi keistimewaan Yogyakarta. Isu-isu ini didasarkan pada hak asal usul, yang merupakan inti dari keistimewaan budaya dan secara historis terbukti telah membantu membentuk keindonesiaan  dan  mempertahankannya. 17 Dalam  hal  undang-undang  dasar  yang sangat strategis, seperti undang-undang yang mengatur kebudayaan, harus mencakup persoalan  fundamental  terkait  kewenangan  khusus  di  Yogyakarta,  yang  diakui  dan dihormati  sebagai  domain,  bukan  sekedar  mendefinisikan  tujuan  pemberian  label khusus  “ untuk  memelihara  dan  mengembangkan  hasil  cipta,  rasa,  karsa  dan  karya yang  berupa  nilai-nilai,  pengetahuan,  norma,  adat  istiadat,  benda,  seni  dan  tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat ”. 18
Hal  yang  sama  berlaku  untuk  hak  istimewa  perencanaan  tata  ruang.  Dalam konteks Yogyakarta, ruang jelas tidak hanya mencakup ruang fisik tetapi juga budaya yang terkait dengan filosofi keseimbangan kosmologis (makro dan mikrokosmik), yang berperan penting dalam membentuk cara pandang dan budaya lokal. Dengan asumsi itulah  cara  signifikansi  pentingnya,  seberapa  tinggi  derajat  wewenang  istimewa. Meskipun  secara  keseluruhan  tata  ruang  dalam  wilayah  hukum  jelas  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan orientasi ruang (baik fisik maupun
17 Arsyad Sobby and Gesit Yudha, “The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom,” KnE Social Sciences 2023 (2023): 57–69,.59
18 Pasal 31 ayat 1.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
budaya),  namun  pemerintah  daerah  DIY  mengatur  dan  mengelola  tata  ruang  hanya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten, yang mungkin berbeda dari prioritas perencanaan tata ruang ini di DI Yogyakarta.

## 3. Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Ketatanegaraan Indonesia
Status  keistimewaan  Yogyakarta  dikelola  dalam  Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta. Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945,  yang  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan UU Keistimewaan DIY.
Desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menciptakan sejumlah problematika yang memerlukan kajian mendalam. Salah satu masalah utama terkait  dengan  desentralisasi  ini  adalah  ketidaksetaraan  dalam  pemberian  otonomi daerah.  DIY,  sebagai  penerima  otonomi  yang  lebih  besar,  menimbulkan  pertanyaan serius tentang keadilan antarwilayah di Indonesia. Ketidaksetaraan ini menjadi puncak permasalahan  yang  memicu  ketegangan  dan  perdebatan  mengenai  kebijakan desentralisasi asimetris. 19
Tingginya  tingkat  otonomi  yang  dinikmati  DIY  juga  memberikan  kekuatan politik dan pengaruh ekonomi yang signifikan. Hal ini menciptakan keterlibatan politik yang rumit dan seringkali tidak transparan di antara struktur pemerintahan daerah dan unsur  monarki  yang  eksis  di  wilayah  tersebut.  Perpaduan antara  kepentingan  politik dan  keberlanjutan monarki  dapat  menciptakan  ketidakjelasan  dalam tanggung  jawab dan  mekanisme  pengambilan  keputusan,  menambah  kompleksitas  problematika desentralisasi. 20
Dampak  ekonomi  juga  menjadi  fokus  perhatian.  Meskipun  DIY  mungkin mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  desentralisasi  asimetris,  tetapi  risiko  terhadap kesenjangan  pembangunan  antar  daerah  di  seluruh  Indonesia  menjadi  lebih  nyata. Dampak ini memicu kekhawatiran akan keadilan distributif dalam alokasi sumber daya
19 Gunawan A Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 4 (2018): 413–35, https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435.
20 Suryo Gilang Romadlon, “Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 868, https://doi.org/10.31078/jk1349.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dan  peluang  ekonomi  di  antara  berbagai  wilayah  di  negara  ini.  Tidak  hanya  itu, ketegangan  identitas  dan  nasionalisme  juga  muncul  sebagai  problematika  yang signifikan.  Pemberian  hak  istimewa  kepada  DIY  dapat  memunculkan  sentimen separatisme atau ketidaksetujuan dari daerah-daerah lain yang merasa perlakuan yang diterima DIY tidak adil. Ini menggambarkan konflik identitas dan nasionalisme sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi asimetris.
Secara keseluruhan, problematika desentralisasi asimetris di DIY mencakup ketidaksetaraan, keterlibatan politik dan monarki, dampak ekonomi yang tidak merata, serta ketegangan identitas dan nasionalisme. Diperlukan analisis mendalam dan solusi yang  berimbang  untuk  mengatasi  ketidakseimbangan  ini  dan  memastikan  bahwa desentralisasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesatuan nasional Indonesia. 21
Selain  itu  disebutkan  bahwa  Kesultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan Kadipaten Pakualaman yang memiliki penduduk, pemerintahan, dan wilayah sebelum berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945, berperan  penting  dalam  menjaga  keutuhan  NKRI.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 22
Selanjutnya pada pasal 1 ayat 1 “dinyatakan yang dimaksud DIY ialah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal itu menunjukkan Negara menerapkan  desentralisasi  asimetris  karena  dinyatakan  provinsi  memiliki keistimewaan.  Dimana  keistimewaan  pada  pasal  1  ayat  2  menyatakan  “ adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul  menurut  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa ”.
Hal  menarik  selanjutnya  adalah  bangsa  yang  mengakui  kerajaan.  Padahal, Kesultanan dan Pakualaman sudah ada di Yogyakarta jauh sebelum Indonesia merdeka.
21 Patar Simatupang and Haedar Akib, “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 2, no. 1 (2015): 1, https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871.
22 Laksmi Kusuma Wardani, “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX Terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta,” Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik 25, no. 1 (2012): 56–63, http://journal.unair.ac.id/pengaruh-pandangan-sosio-kultural-sultan-hamengkubuwana-ix-terhadap- eksistensi-keraton-yogyakarta-article-4275-media-15-category-8.html.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Hal ini diungkapkan dalam pasal 1 ayat (4): “ Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya  disebut  Kasultanan,  adalan  warisan  budaya  bangsa  yang  berlangsung secara turun-temurun oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan  Hamengku  Buwono  Senapati  Ing  Ngalaga  Ngabdurrakhman  Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Bowono ”. Pasal 1 ayat 5 “Kadipaten  Pakualaman  selanjutnya  disebut  kadipaten,  adalah  warisan  budaya bangsa  yang  berlangsung  secara  turun-temurun  dan  dipimpin  oleh  Kanjeng  Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam”. Dalam hal  ini,  desentralisasi  asimetris  terlaksana  ketika  Kesultanan  dan  Pakualaman  di Yogyakarta diakui dan dihormati oleh negara.
Selain  itu,  implementasi  desentralisasi  asimetris  UU  Keistimewaan  DIY berpusat pada lima hal pokok, yaitu: 1. Sistem pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Organisasi Pemerintah Daerah DIY, 3. Kebudayaan, 4. Pertanahan dan 5. Perencanaan tata ruang.
1) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketentuan Pasal 18-29 UU No 13  Tahun  2012.  Prasyarat  keistimewaan  dalam  undang-undang Keistimewaan  DIY  untuk  menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  adalah bertakhta  sebagai  Sultan  Hamengku  Buwono  sedangkan  yang  menjadi wakil  bertakhta  sebagai  Adipati  Paku  Alam.  Kemudian,  untuk pemilihannya tidak secara langsung oleh rakyat namun melalui penetapan DPRD  DIY  dan  hasilnya  disampaikan  kepada  Presiden  melalui  Menteri untuk mendapat pengesahan penetapannya. Kemudian, Presiden Republik Indonesia  mengesahkan  penetapan  dan  pengangkatan  Sultan  Hamengku Buwono  sebagai  Gubernur  DIY  dan  wakil  Gubernur  Adipati  Paku  Alam selama 5 tahun, tetapi tidak terikat dengan 2 kali priodisasi masa jabatan.
2) Kelembagaan,  diatur  dalam  pasal  30  ayat  1  menyatakan: ”Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat  berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan  bentuk  dan  susunan  pemerintah  asli” .  Ketentuan  tentang
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).
3) Kebudayaan,  diatur  dalam  pasal  31  ayat  1 :”Kewenangan  kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa  nilal-nilai,  pengetahuan,  norma,  adat  istiadat,  benda,  seni  dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY” . Ketentuan mengenai kewenangan kebudayaan juga diatur dalam perdais.
4) Pertanahan, di atur dalam Pasal 32, yang menentukan:
a. Dalam  penyelenggaraaan  kewenangan  pertanahan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  2  huruf  d,  Kasultanan  dan  Kadipaten dengan Undang-undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.
b. Kasultanan sebagai badan hukum adalah subjek hak yang mempunyai hak milik atas atas tanah Kadipaten.
c. Kadipaten  sebagai  badan  hukum  merupakan  subjek  hak  yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
d. Tanah  Kasultanan  dan  tanah  Kadipaten  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  2  dan  ayat  3  meliputi  tanah  keprabon  dan tanah  bukan  keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
e. Kesultanan dan Kadipaten menguasai dan memanfaatkan tanah secara penuh. Tujuan Kesultanan dan Kadipaten adalah untuk mempromosikan budaya,  mempromosikan  kepentingan  sosial  dan  meningkatkan kehidupan masyarakat.
5) Tata Ruang, diatur dalam pasal 34, yang menentukan:
a. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
b. Dalam  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  ayat  1  Kasultanan  dan Kadipaten  menetapkan  kerangka  umum  kebijakan  tata  ruang  tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.
c. Kerangka  umum  kebijakan  tata  ruang  tanah  Kasultanan  dan  tanah Kadipaten sebagaimana dalam ayat 2 ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.
Selain  Perda,  ada  Perdais  (Perda  khusus),  Pergub  (Peraturan  Gubernur), dan  Keputusan  Gubernur  di  wilayah  kerja  sendiri  yang  mengakuinya  dari penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  lainnya. 23 Di  mana  Gubernur  DIY berkedudukan  di  Perdais,  ia  memanfaatkan  nilai-nilai,  norma,  dan  tradisi  luhur masyarakat  yang  sudah  tertanam  kuat  serta  mempertimbangkan  pendapat  warga DIY.

## D. KESIMPULAN
Di  Indonesia,  praktik  demokrasi  memiliki  konsekuensi  logis  dalam pelaksanaan  desentralisasi  asimetris.  Sebagai  akibat  dari  penghargaan  terhadap  nilai sejarah  suatu  daerah,  bentuk  desentralisasi  daerah  yang  bersifat  khusus  memberikan kewenangan kepada daerah. 24 Implementasi desentralisasi asimetris UU Keistimewaan DIY berpusat pada lima hal pokok, yaitu: Sistem pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan  wewenang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  organisasi  Pemerintah  Daerah  DIY, kebudayaan, pertanahan dan perencanaan tata ruang. 25
Faktanya, undang-undang yang dibuat belum dalam kondisi terbaiknya dalam menetapkan  aturan  yang  kuat  dan  jelas.  Undang-undang  nomor  13  tahun  2012  yang mengatur beberapa urusan yang dijadikan sebagai jenis urusan istimewa DI Yogyakarta mendapat kritikan yaitu dalam hal kelembagaan campur aduknya nomenklatur urusan dengan elemen isu/klausul. Rumusan pasal 7 ayat 2 huruf b maupun pasal 30 sama sekali tidak menggambarkan esensi keistimewaan dimaksud, undang-undang yang mengatur
23 Delfina Gusman, “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif,” UNES Law Review 5, no. 3 (2023): 847–62, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425.
24 Mardyanto Wahyu Tryatmoko, “Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru,” Masyarakat Indonesia 38, no. 2 (2012): 269–96.
25 Ratna Dewi and Eko Nuriyatman, “Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 2 (2018): 333–49, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kebudayaan,  harus  mencakup  persoalan  fundamental  terkait  kewenangan  khusus  di Yogyakarta yang diakui dan dihormati sebagai domain, bukan sekedar mendefinisikan tujuan pemberian label khusus, ruang jelas tidak hanya mencakup ruang fisik tetapi juga budaya  yang  terkait  dengan  filosofi  keseimbangan  kosmologis  dalam  hal  penataan ruang.

## DAFTAR PUSTAKA
Cornelis Lay, Dkk. “Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik Dan RUU
Keistimewaan Yogyakarta",.” Monograph Politics and Government 2, no. 1 (2008):
27–28.
Dewi, Ratna, and Eko Nuriyatman. “Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 2 (2018): 333–49. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444.
Fitriani, Annisa, Indah Dwi Cahya Izzati, Angga Natalia, and Nadya Putri Cahyani. “The Perceptions of Nepotism and Political Participation in Students.” KnE Social Sciences 2023 (2023): 51–56. https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14030.
Gusman, Delfina. “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif.” UNES Law Review 5, no. 3 (2023):
847–62. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425.
Huda, Ni’matul. “Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia :
Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Daerah Otonomi Khusus/
Dr.” In Ni’matul Huda, {SH}, {M.Hum}. Bandung :; Hak Cipta \copyright{}2014
Ni’matul Huda: Nusa Media , 238–39, 2014.
Jaweng, Endi Robert. “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Analisis CSIS 40, no. 2 (2011): 160–76.
Karim, Abdul Gaffar. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Kurniadi, Bayu Dardais. “Desentralisasi Asietris Di Indonesia.” LAN JATINGANGOR , 2012.
Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Khazanah Hukum 2, no. 2 (2020): 73–81.
https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (2) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Nurhayati, Siti. Metodologi Penelitian Praktis Edisi Kedua . Yogyakarta: Teras, 2019. Pasal 31 ayat 1. No Title (n.d.).
Pratama, Surya Mukti, and Hario Danang Pambudhi. “Kebijakan Kepala Daerah Dalam
Kerangka Sistem Otonomi Daerah.” Jurnal Analis Hukum (JAH) 4, no. 1 (2021):
120–30. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2951.
Romadlon, Suryo Gilang. “Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 868.
https://doi.org/10.31078/jk1349.
Simatupang, Patar, and Haedar Akib. “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan
Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publik 2, no. 1 (2015): 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871.
Sobby, Arsyad, and Gesit Yudha. “The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom.” KnE Social Sciences 2023 (2023): 57–69.
https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14032.
Sukirno; Dwi Kuncahyo. “Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat.” Jurnal Cakrawala Hukum X, no. 1 (2015): 120–51.
Susanto, Sri Nur Hari. “Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan.”
Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 631–39.
https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639.
Tauda, Gunawan A. “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 4 (2018): 413–35. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435.
Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. “Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru.” Masyarakat Indonesia 38, no. 2 (2012): 269–96.
Wardani, Laksmi Kusuma. “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan
Hamengkubuwana IX Terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta.” Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik 25, no. 1 (2012): 56–63.
http://journal.unair.ac.id/pengaruh-pandangan-sosio-kultural-sultan- hamengkubuwana-ix-terhadap-eksistensi-keraton-yogyakarta-article-4275-media- 15-category-8.html.
Wasistiono, Sadu. “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan.” Journal Ilmu Politik AIPI , 2010, 1–25.