## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
I Nengah Suriata
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti, Denpasar-Indonesia
Corespondence E-mail: nengahsuriata1@gmail.com

## Abstract
Water is very necessary in human life, so the use of water needs to be regulated properly. Water pollution will affect the quality  of  human  life  in  the  environment  where  they  live.  Nowadays  water  has  economic  value,  despite  the  abundant existence on this earth, except for critical and barren areas. Most people are inefficient in regulating water so that it will endanger human life and the environment. The state of waste in using water at the Water Depot, as a refill for people's drinking  needs,  needs  to  be  regulated  in  legal  regulations.  This  water  research  is  entitled  Trade  Industry  Business Licensing  for  Drinking  Water  Depot  in  Denpasar  City.  This  study  aims  to  regulate  the  licensing  of  the  Water  Trading Depot in Denpasar City, so that the water produced has a health standard quality and is not harmful to consumers. While the  theory  used  to  discuss  the  concept  of  rule  of  law  and  theory  of  authority.  This  research  uses  a  normative  method, through  the  approach  of  applicable  laws  and  regulations,  as  well  as  primary  and  secondary  and  tertiary  sources  of material.  The  results  of  this  study  indicate  that  water  is  very  much  needed  to  regulate  it  through  various  laws  and regulations  ranging  from  laws,  government  regulations,  ministerial  regulations  as  well  as  regional  regulations  and regulations  of  the  Mayor  of  Denpasar.  The  regulation  of  water  that  has  economic  value  can  be  morally  and  socially responsible.  It  is  suggested  that  water  regulation  can  be regulated  by  the  community  in  the  city  of  Denpasar based  on local genenius wisdom.
Keywords: Licensing; drinking water industry business

## Abstrak
Air  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  penggunaan  air  perlu  diatur  dengan  sebaik-baiknya. Pencemaran air akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dewasa ini air memiliki nilai  ekonomis,  walaupun  keberadaan  melimpah  ruah  di  bumi  ini,  kecuali  daerah  kritis  dan  tandus.  Kebanyakan masyarakat tidak efisien dalam mengatur air sehingga akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Keadaan pemborosan dalam menggunakan air pada Depot Air, sebagai isi ulang bagi kebutuhan minum masyarakat perlu diatur  dalam  perangkat  peaturan  hukum.  Penelitian  air  ini  dengan  judul  Perizinan  Usaha  Industri  Dagang  Depot  Air Minum di Kota  Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk  mengatur perizinan Depot Perdagangan  Air di Kota  Denpasar, agar air yang dihasilkan memiliki mutu standar kesehatan dan tidak membahayakan bagi konsumen. Sedangka teori yang dipergunakan untuk membahas yaitu Konsep Negara Hukum dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu  penelitian  normatif,  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undang  yang  berlaku,  serta  sumber  bahannya  baik primer  dan  sekunder  serta  tersier.  Hasil  penelitian  ini  bahwa,  air  sangat  diperlukan  pengaturannya  melalui  berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta peraturan daerah serta  peraturan  Walikota  Denpasar.  Pengaturan  air  yang  bernilai  ekonomi  dapat  dipertanggungjawab  secara  moral  dan sosial.  Disarankan  pengaturan  air  dapat  diatur  oleh  masyarakat  di  kota  Denpasar  berdasarkan  kearifan  loka  (local genenius).
Kata kunci: Per izinan; usaha industr i air  minum
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Suriata,  I.  N.  (2021). Perizinan  Usaha  Industri  Dagang  Depot  Air  Minum  di  Kota  Denpasar .  Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) . 42-54. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.42-54

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 43

## Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar

## 1. Pendahuluan
Keberadaan perkembangan Pemerintahan Daerah dalam sistem pemerintahan negara Indonesia seiring  dengan  situasi  sosial  politik  Perkembangan  itulah  melahirkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (UU 23/2014). Sistem pemerintahan sejak kelahiran Negara Indonesia sudah dirumuskan dengan desentralisasi.
Berdasarkan  atas  desentralisasi,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  memiliki kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintah,  kecuali  yang  ditentukan sebagai  urusan  Pemerintah  Pusat.  Sesuai  dengan  Pasal  10  ayat  (1),  UU  23/014,  disebutkan  urusan pemerintahan yang menjadi pemerintah, meliputi ; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi , moneter  dan  fiskal  nasional;dan  agama.  Sedangkan  Pasal  12  ayat  (3)  huruf  f  dan  huruf  g,  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu bidang perdagangan dan perindustrian.
Pelayanan  umum  dibidang  perizinan  merupakan  bentuk  tindakan  pemerintah  daerah  dalam upaya  untuk  memberikan  pelayanan  serta  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah.  Oleh karena itu, maka perizinan merupakan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  urusan  pemerintah  daerah.  Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perizinan, meeupakan fungsi bagi pemerintah daerah.
( Ridwan, 2006 ) menyebutkan, bahwa fungsi  perizinan sebagai  suatu  instrumen, izin  berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini lewat izin dapat dketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Ridwan, 2006), berkenaan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.
Fungsi  perizinan oleh pemerintah, sesuai  dengan pendapat  N.M. Spel  dan J.B.J.M. Ten Berge dalam ( Utama, 2007 ), ada 5 (lima) hal yang mendasari. Adapun kelima motif atau tujuan diikatkannya suatu tindakan tertentu melalui instrumen perizinan adalah :
 keinginan mengarahkan (mengendalikan ” sturen ” ) aktifitas-aktifitas tertentu;
 untuk mencegah bahaya bagi lingkungan (izin -izin lingkungan);
 keinginan  melindungi  obyek-obyek  tertentu  (izin  tebang,  izin  membongkar  pada  monumen- monumen);
 hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
 pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas.
Berkenaan fungsi perizinan oleh pemerintah, maka perizinan diperlukan pengaturan lebih lanjut bagi kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan sesuai dengan prinsip legalitas. Kewenangan menurut  Prajudi  Atmosudirdjo  dalam  ( Utama,  2007 )  menyebutkan  bahwa,  kewenangan  ( authority gezag ) adalah apa yang disebut ”kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi  oleh  undang-undang  )  atau  dari  kekuaaan  legislatif  administratif.  Kewenangan  dimaksud biasanya  sendiri  terdiri  atas  beberapa  wewenang  (kekuasaan  terhadap  segolongan  orang-  orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
Kewenangan  tindakan  pemerintah  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  sebagai  pembentuk undang-undang, maka diterbitkan UU 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah . Kewenangan menurut pendapat  Soewoto  dalam  ( Utama,  2007 )  dibedakan  atas  2  (dua)  macam  yakni  pemberian  kuasa ( Mandaatsverlening ) dan pendelegasian ( Delegatie ). Atas dasar pembagian tersebut maka hubungan antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  dapat  dikualifikasikan  menjadi  2  (dua)  macam yakni :
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 44 Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
 hubungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi ;
 hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.
Hubungan  yang berkaitan dengan perizinan oleh pemerintah daerah , sesuai dengan hubungan yang  bersifat  vertikal  yaitu  pemerintah  pusat  memberikan  pendelegasian  penyelenggaraan  urusan pelayanan  umum  dibidang  pengeloaan  perizinan  di  daerah.  Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  prinsip desentralisasi,  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  UU  23/2014  menyebutkan,  desentralisasi  adalah penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  asas otonomi.  Dan  Pemerintah  Daerah  menurut  bunyi  Pasal  1,  angka  6  ,  menyebutkan  Otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan memahami bunyi pasal tersebut, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus di  bidang  pemerintahan  khususnya  pengelolaan  perizinan  terletak  pada  pemerintahan  daerah. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  lebih  luas  dalam  mengatur  daerahnya  masing- masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.
Sesuai  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  daerahnya  ,  maka  Pemerintah daerah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Ijin  Usaha  Industri  (IUI)  (Perda  12/2002).  Dalam  konsideransi  menyebutkan  bahwa  usaha-usaha industri  dan  perdagangan  merupakan  salah  satu  sektor  kehidupan  dalam  perekonomian  rakyat  yang perlu  dibina,  dikembangkan  dan  dikendalikan,  baik  dalam  perencanaan  maupun  dalam  kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kota Denpasar. Dijelaskan  lebih  lanjut  berdasarkan  Pasal  1  huruf  k,  yang  dimaksudkan  dengan  Ijin  Usaha  Industri yang selanjutnya disingkat  IUI  adalah Surat  Ijin  untuk  dapat  melaksanakan kegiatan usaha industri. Pasal  1  huruf  m,  menyebutkan  bahwa  Perusahaan  Industri  adalah  perusahaan  yang  melakukan kegiatan  dibidang  usaha  industri  yang  dapat  berbentuk  perorangan,  perusahaan,  persekutuan  atau badan hukum.
Pada saat ini kebutuhan akan air sangat meningkat seiring jumlah populasi jumlah penduduk di Kota  Denpasar.  Makin  banyak  penduduk,  maka  kebutuhan  akan  air  bersih  yang  memenuhi  standar kesehatan akan menjadi lebih banyak jumlahnya. Kebutuhan air bersih dan sehat menyebabkan makin banyak orang untuk berusaha industri dagang Depot Air Minum. Untuk itu diperlukan suatu peraturan -perundangan  untuk  mengatur,  agar  terwujud  tingkat  kewajaran  berusaha  yang  baik  dalam  suatu wilayah  di  Kota  Denpasar.Oleh  karena  itu,  maka  Pemerintah  Daerah  Kota  Denpasar  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  4  Tahun  2003  Tentang  Retribusi  Perijinan  Di  Bidang Kesehatan,  sebagai  sarana  untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  Kota  Denpasar  dibidang kesehatan.
Dalam  kontek  pelayanan  umum  bagi  masyarakat  Kota  Denpasar,  maka  Pemerintah  Kota Denpasar  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  dan  mengurus  dalam  rangka  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  warga  masyarakat.  Fungsi  mengatur  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Denpasar  adalah  dalam  rangka  untuk  melaksanakan  negara  hukum  ( rechtsstaat )  dan  negara kesejahteraan  ( welfare  state ).  Kebebasan  untuk  melakukan  berusaha  bagi  warga  masyarakat  Kota Denpasar  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Usaha Industri  dagang  Depot  Air  Minum  yang  berada  dalam  kawasan  Kota  Denpasar  salah  satu  upaya mensejahterakan  warga  Kota  Denpasar,  maka  perlu  diatur  lebih  lanjut,  dalam  bentuk  pemberian perizinan usaha Industri dagang Depot Air Minum .

## Rumusan Masalah.
Perizinan yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar meliputi perizinan Usaha Kecil dan Menengah diantaranya,  Perizinan  Usaha  Industri  Dagang  Depot  Air  Minum.  Dalam  penelahan  permasalahan perizinan di Kota Denpasar, fokus permasalahan diletakkan pada:
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 45

## Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
Bagaimana  bentuk,  serta  hak  dan  kewajiban  perizinan  usaha  industri  perdagangan  Depot  Air Minum di Kota Denpasar?
Bagaimana  penegakkan  hukum  atas  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  perizinan  usaha  industri perdagangan Depot Air Minum di Kota Denpasar?

## Landasan Teoritis
Untuk  membahas  permasalahan  yang  telah  dikemukan  pada  rumusan  masalah  tersebut  diatas, maka  akan  diketengahkan  beberapa  konsep  dan  teori  hukum  maupun  pandangan  para  sarjana  atau doktrin sebagai pembenaran teoritik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu teori yang digunakan terdiri dari konsep negara hukum, dan teori wewenang.

## Konsep Negara Hukum
Berdasarkan  pendapat  Aristoteles  yang  dikutip  dari  Azhary  dalam  ( Ridwan,  2006 ), menyebutkan  tentang  negara  hukum  yakni  suatu  negara  yang  baik  ialah  negara  yang  diperintah dengan  konstitusi  dan  berkedaulatan  hukum.  Ada  tiga  unsur  dari  pemerintahan  yang  berkonstitusi yaitu pertama , pemerintahan  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan -ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksanaan , tekanan  yang  dilaksanakan  pemerintahan  despotik.  Dalam  kaitannya  dengan  konstitusi,  Aristoteles mengatakan  bahwa  konstitusi  merupakan  penyusunan  jabatan  dalam  suatu  negara  dan  menentukan apa  yang  dimaksud  dengan  badan  pemerintahan  dan  apa  akhir  dari  setiap  masyarakat.  Selain  itu, konstitusi  merupakan  aturan-aturan  dan  pengusas  harus  mengatur  negara  menurut  aturan  -aturan tersebut.
Begitu  pula  menurut  pendapat  Burkens,  negara  hukum  ( rechtsstaat )  adalah  negara  yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.
Dalam konsep Negara hukum ,dengan munculnya konsep rechtstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang dilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum ( rechtsstaat ) adalah :
 perlindungan hak- hak manusia;
 pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
 pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan
 peradilan administrasi dalam perselisihan.
Sedangkan  menurut  A.V  Dicey  dalam  ( Ridwan,  2006 ),  konsep  Negara  hukum  ( rule  of  law )  , mengemukakan unsur-unsur rule of law pada intinya sebagai berikut :
 Supremasi aturan- aturan hukum ( supremacy of the law ) .
 Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum ( equality before the law) .
 Terjaminnya hak- hak manusia oleh undang-undang.
Menurut ( Hadjon, 1987 ) mengemukakan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, memiliki ciri -ciri sebagai berikut :
 keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
 hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
 prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan  sarana  terkhir;dan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 46 Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Negara  hukum  berarti  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Oleh  karena  itu  negara  hukum menggunakan asas ” legalitas ” ( legaliteits beginsel ), yang merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaran pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara -negara hukum dalam sistem kontinental.
Konsep  Negara  hukum  Indonesia  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  ditegaskan  pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen , dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( Machtsstaat ). Dalam arti bahwa  setiap  tindakan  pemerintah  maupun  tindakan  rakyat  didasarkan  atas  hukum  untuk  mencegah adanya  tindakan  kesewenang-wenangan  dari  penguasa.  Begitu  pula  Negara  Hukum  dalam  sistem Pemerintahan Republik Indonesia telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) hasil Amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut :
“Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Undang-Undang Dasar 1945, menjamin adanya hak asasi  manusia,  prinsip-prinsip  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  yang  menjamin  persamaan setiap  warga  Negara  dalam  hukum  ,  serta  menjamin  keadilan  bagi  setiap  orang  termasuk  terhadap penyelenggaraan  wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa.  Negara  Indonesia  secara  konstitusional merupakan  negara  hukum  yaitu  Negara  Hukum  berdasarkan  Pancasila,  maka  Negara  Republik Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  Pancasila.  Negara  Hukum  Pancasila  adalah  Negara  didalam mengambil  tindakan  pemerintah  berdasarkan  atas  hukum  untuk  mensejahterakan  masyarakat  yang didalamnya  mengandung  nilai-nilai  setiap  sila  dari  kelima  sila  Pancasila.  Dengan  demikian  ,  maka Pancasila  merupakan  sumber  hukum  dari  segala  sumber  hukum  Negara  Indonesia.  Mengacu  dari konsep  negara  hukum  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  maka  asas  legalitas  yang  merupakan tindakan pemerintah berdasarkan atas peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## Teori Kewenangan.
Dalam  teori  kewenangan  selalu  digunakan  dalm  hukum  publik,  sehingga  berdasarkan  atas  , pendapat  Henc  van  Maarseveen  sebagaimana  dikutif  oleh  Hadjon  dalam  ( Sadjijono,  2008 )  bahwa Teori  Kewenangan,  digunakan  di  dalam  hukum  publik  yaitu  ,  wewenang  terdiri  atas  sekurang- kurangnya  tiga  komponen  yaitu  :  pengaruh,  dasar  hukum  dan  konformitas  hukum.  Komponen pengaruh,  ialah  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  prilaku  subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum  mengandung adanya standar wewenang,  yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang),  dan  standard  khusus  (untuk  jenis  wewenang  tertentu).  Pada  konsep  wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid) ,  tidak  semua  komponen  wewenang  yang  ada  dalam  hukum publik,  karena  wewenang  hukum  publik  memiliki  cakupan  luas  tidak  hanya  wewenang  membuat keputusan (besluit) tetapi semua wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Dalam penyelenggaraan tindakan pemerintah, didasarkan atas norma wewenang  yang menjadi dasar  keabsahan  atas  tindakan  pemerintahan.  Wewenang  yang  diproleh  dari  peraturan  perundang- undangan merupakan legalitas formal yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintahan yang merupakan  sustansi  dari  asas  legalitas  adalah  wewenang  ,  yakni  wewenang  yang  diproleh  dari peraturan perundang-undanga, sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai  sumber  kewenangan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  asas  legalitas.  Dengan  demikian, maka sumber kewenangan dapat diproleh pejabat atau badan adminstrasi negaradengan cara atribusi, delegasi dan mandat.
Kewenangan  atribusi  merupakan  kewenangan  asli  atas  dasar  ketentuan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar  atau  Undang-Undang  kepada  organ  negara.  Delegasi  sebagai  pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan kepada pejabat atau badan pemerintahan lainnya, sehingga  pendelegasian  kepada  orang  yang  diberikan  delegasi,  disebut  ”delegataris”  melaksanakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 47 Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
tindakan  atas  namanya  sendiri  dan  bertanggung  jawab  sendiri.  Sedangkan ”mandat”  tidak  terjadi peralihan kewenangan, tetapi pemberi mandat , disebut ” mandatory ” membuat suatu keputusan atau mengambil tindakan pemerintah atas namanya , ”A.n”.
Menurut  pendapat  H,D  van  Wijk/Willem  Konijnenbel  dalam  ( Sadjijono,  2008 )  wewenang pemerintahan diproleh dari tiga cara , yakni atributie, delegatie dan mandaat . Atributie: toekening van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan ; delegatie : overdracht van een bevoegdheid  van  het  ene  berstuursorgaan  aan  een  ander;  mandaat  :  een  bestuurorgaan  laat  zijn bevoegheid  namenshem  uitoefenen  door  een  and er,  (Atribusi  adalah  pemberian  wewenang pemerintahan  oleh  pembuat  undang-undang  kepada  pemerintahan;  delegasi  adalah  pelimpahan wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ  pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan  lainnya;  mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan lain atas namanya).
Menurut  pendapat  ( Hadjon, et  al ,  2005 ),  bahwa  pemerintah  dasar  untuk  melakukan  perbuatan publik  adalah  adanya  kewenangan  yang  berkaitan  suatu  jabatan (ambt). Jabatan  memproleh wewenang  melalui  tiga  sumber  yakni:  atribusi,  delegasi  dan  mandat  akan  melahirkan  kewenangan (bevoegdheid,  legal  power,  competence) . Sedangkan  menurut  F.  A.  M.  Stroink  dan  dan  J.G. Steennbeek,  sebagaimana  dikutip  ( Sadjijono,  2008 )  menyatakan  bahwa,  hanya  ada  dua  cara  organ pemerintahan  memperoleh  wewenang,  yakni  atribusi  dan  delegasi.  Atribusi  berkenaan  dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan  hukum  administrasi,  sehingga  kedudukan  kewenangan  ,  lebih  lanjut  disebutkan  oleh  F.A.M. Stroink dan dan J.G. Steennbeek dalam ( Ridwan, 2006 ), sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan  hukum  administrasi, “ Het  begrip  bevoegdheid  is  dan  ook  een  kernbegrip  in  het  staats  en administratif recht .

## 2. Metode
Penelitian  menggunakan  metode  normatif,  dengan  pendekatan  perundang  undangan  yang berkaitan peraturan yang mengatur perizinan, Peraturan Daerah Kota Denpasar, Keputusan Walikota Denpasar, serta sumber bahan primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38  Tahun  2007  Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum  dan  Perdagangannya,  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  :  41/M- IND/PER/6/2008  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pemberian  IzinUsaha  Industri  dan  Tanda  Daftar Industri, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Industri (IUI), Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor:  4  Tahun  2003  Tentang  Retribusi  Perijinan  di  Bidang Kesehatan,  serta  bahan  primer  terdiri  dari  buku-buku  perpustakaan  yang  berkaitan  dengan  perijinan serta bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Kedudukan perizinan usaha perdagangan Depot Air Bersih di Kota Denpasar
Asas  legalitas  merupakan  dasar  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan. Penyelenggaraaan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang- undang. Kemudian asas legalitas digunakan dalam bidang hukum adminsitrasi negara yang memiliki makna, ” Dat  het  bestuur  aan  de  wet  is  onderworpen (bahwa  pemerintah  tunduk  kepada  undang- undang).  Penerapan  asas  legalitas  ,  menurut  Indroharto  dalam  ( Ridwan,  2006 )  akan  menunjang berlakunya  kepastian  hukum  dan  kesamaan  perlakuan.  Kesamaan  perlakuan  terjadi  karena  setiap
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 48
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
orang  yang  berada  dalam  situasi  seperti  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  itu  berhak  dan berkewajiban  untuk  berbuat  seperti  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  tersebut.  Sementara  itu, kepastian  hukum  akan  terjadi  karena  suatu  peraturan  dapat  membuat  semua  tindakan  yang  akan dilakukan pemerintah itu dapat  diramalkan atau  diperkirakan lebih dahulu, maka asasnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, warga masyarakat lalu dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut.
Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan ( rust en orde ),  tetapi  juga  mengupayakan  kesejahteraan  umum  ( bestuurszorg ).  Dalam  bidang  pengaturan pemerintah Kota Denpasar diberikan wewenang dalam bidang pengaturan , dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa yang bersifat individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan. Izin merupakan sebuah ketetapan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Agar  penyelenggaraan  negara  dalam  tindakan  pemerintah  dapat  berjalan  dengan  baik  dalam mewujudkan keadilan, maka oleh Prajudi Atmosudirdjo dalam Ridwan HR, menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :
Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
Legitimas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
Yuridikitas,  yaitu  syarat  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  para  pejabat  administrasi  negara tidak boleh melanggar dalam arti luas.
Legalitas,  yaitu  syarat  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  atau  keputusan  administrasi  negara yang  tidak  boleh  dilakukan  tanpa  dasar  undang  –  undang  (tertulis)  dalam  arti  luas;  bila  sesuatu dijalankan dengan dalih ”keadaan darurat” kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan.
Moralitas,  yaitu  salah  satu  syarat  yang  paling  diperhatikan  oleh  masyarakat  ;  moral  dan  ethik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebaginya wajib dihindarkan.
Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tinggi.
Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya  wajib  dipakai  untuk  mengembangkan  atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik – baiknya.
Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewajiban  daerah  menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Tindakan  pemerintahan  daerah  dalam  bidang  mengatur  dan mengurus,  maka  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  tindakan  pemerintahan  yang  berkedaulatan daerah  sesuai  dengan  prinsip  sistem  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  wajib  dan  pilihan.  Dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintahan  Daerah  diatur  dalam Pasal  7 PP 38/2007,  berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan pemerintahan daerah dibidang perizinan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dibidang  urusan  pelayanan  umum,  merupakan kewenangan yang berskala urusan wajib untuk kabupaten/ kota.
Mengenai penyelenggaraan kewenangan perizinan di daerah saat ini ditemukan 2 (dua) model pelayanan  perizinan.  Pertama,  Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan  pelayanan  sebagian perizinannya dengan Sitem Satu Pintu melalui suatu Kantor Unit Pelayanan Terpadu. Dikemukakan sebagian  besar  karena  beberapa  perizinan  masih  ditemukan  dilayani  secara  tersebar  pada  instansi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 49
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
dinas dan bagian pada sekretariat di lingkungan pemerintah daerah bersangkutan. Kedua, Pemerintah Daerah  yang  pelayanan  perizinannya  dilakukan  tersebar  pada  beberapa  instansi  atau  bagian kesekretariatan  di  lingkungan  pemerintah  daerah  bersangkutan.  Obyek  perizinan  yang  ditetapkan  di daerah, pada umumnya juga bersifat multidimensi dan dijumpai pada berbagai sektor kegiatan seperti pariwisata,  perdagangan,  perindustrian,  perumahan,  pertanahan,  pertanian,  pertambangan,  serta perhubungan.
Secara  kenyataan  dapat  dilihat  dilapangan,  bahwa  izin  usaha  perdagangan  dipersyaratkan beberapa peririzinan yang bersifat teknis serta beberapa pertimbangan  -pertimbangan secara hukum. Pada  prinsipnya  izin  merupakan  keputusan  pejabat/badan  tata  usaha  negara  yang  berwenang  ,  yang isinya  atau substansinya mempunyai  sifat izin  yang berlangsung lama.  Izin  yang berlangsung lama, merupakan  izin  yang  menyangkut  tindakan-tindakan  yang  berakhirnya  atau  masa  berlakunya  relatif lama, misalnya izin usaha industri.
Perizinan Usaha Industri perdagangan Depot Air Minum di kota Denpasar, merupakan izin yang bersifat  menguntungkan  pada  pemegang  izin.  Izin  yang  menguntung  merupakan  izin  yang  isinya mempunyai  sifat  menguntungkan  pada  yang  bersangkutan.  Izin  yang  bersifat  menguntungkan  isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang berangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut, misalnya SIM, SITU, SIUP dan lain – lain .
Pemerintahan  Kota  Denpasar  dalam  mengurus  dan  mengatur  berusaha  dibidang  Industri perdagangan  Depot  Air  Minum  di  Kota  Denpasar,  bersifat regulerer yakni  menerbitkan  Perda 12/2002.  Ijin  Usaha  Industri  (IUI)  Depot  Air  Minum  diklasifikasikan  jenis  usaha  industri  tanpa melalui Persetujuan Prinsip. Berbagai persyaratan permohonan Ijin Usaha Industri Depot Air Minum berdasarkan  Pasal  12  Ayat  (1)  Perda  12/2002,  diajukan  kepada  Walikota  Denpasar  melalui  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, dengan melampirkan:
Salinan NPWP;
Salinan KTP;
Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya;
Salinan IMB;
Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek);
Salinan UKL /UPL/atau SPPL;
Salinan SITU/HO/Surat Keterangan Penyanding;
Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 CM.
Dari  sekian  persyaratan  yang  diwajibkan  terdapat  beberapa  izin-izin  lainnya  sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai pertimbangan -pertimbangan kelayakan, sehingga dapat Ijin Usaha Industri perdagangan Depot Air Minum diberikan kepada pemohon yang bersangkutan di Kota Denpasar. Izin -Izin yang dimaksud terdiri dari :
a. Salinan KTP;
b. Salinan IMB;
Salinan UKL /UPL/atau SPPL;
Salinan SITU/HO/Surat Keterangan Penyanding;
Dengan demikian, maka perizinan Depot Air Minum memiliki kedudukan tidak berdiri sendiri seta berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Diperlukan adanya terlebih dahulu
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 50
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
izin-izin  yang  lainnya  sebagai  kelengkapan  kelayakan  penerbitan  perizinan  kepada  pempohon  izin.. Dengan  memperhatikan  bunyi  pasal  12  Ayat  (1),  maka  kedudukan  perolehan  perizinan  Depot  Air Minum  di  Kota  Denpasar  harus  dilengkapi  dengan  izin  –  izin  yang  lainnya  diantaranya  sebagai berikut :
Salinan KTP.
Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya;
Salinan IMB;
Salinaiap UKL/UPL atau SPPL;

## Salinan SITU/HO/Surat Keterangan Penyanding.

## Penegakkan hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban perizinan usaha perdagangan Depot Air Bersih di Kota Denpasar
Penggunaan  air  baku  pada  Depot  Air  Minum  distandarkan  air  yang  berasal  dari  Perusahaan Daerah Air Minum.Hal ini bukan berarti air PDAM yang telah didistribusikan melalui pipa ke rumah tangga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  bagi  Depot  Air  Minum  di  kota  Denpasar,  melainkan dipasok  dengan  standar  air  baku  PDAM  Kota  denpasar.  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  di  Kota Denpasar  memproleh  air  baku  dari  sungai  dan  Air  Bawah  Tanah  (ABT).  Air  sungai  tukad  Badung memiliki  kwalitas  yang  sangat  rendah,  sehingga  akan  menimbulkan  dampak  kesehatan  bagi  para konsumen, yang berakibat rendah mutu air minum sehingga akan merugikan para konsumen di Kota Denpasar.  Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Perusahaan  Industri  perdagangan  Depot  Air  Minum memberikan  peluang  kepada  konsumen  untuk  menuntut  secara  perdata  berupa  ganti  rugi  yang diakibatkan produksi air minum serta tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999).
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka  konsekuensi  logis  adalah  setiap  tindakan pemerintah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  secara  yuridis  yaitu  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagai fungsi  untuk  mengatur  dan  mengurus  setiapa  tindakan  pemerintahan.  Dalam  peraturan  yang mempunyai  sifat  untuk  mengatur  ketertiban  berprilaku  dalam  masyarakat,  maka  sudah  barang  tentu diatur  tentang  hak  dan  kewajiban  bagi  warga  negara.  Hak  merpakan  sesuatu  yang  dimiliki  oleh msyarakat maupun penyelenggara pemerintah. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu  yang harus dilakukan baik  oleh warga negara maupun penyelenggara pemerintahan. Antara Hak dan kewajiban sepatutnya  harus  diseimbangkan  pelaksanaannya,  sehingga  akan  terjadi  ketertiban,  ketentraman  dan kedamaian  bagai  setiap  warga  negara.  Dengan  demikian,  maka  ketentuan  dalam  penegakan  hukum telah diatur berdasarkan hukum positf, yakni diatur dalam undang-undang.
Penegakkan  hukum  pada  berbagai  peraturan  perundang  –  undangan  perizinan  usaha  industri pergadangan Depot Air Minum, dilakukan dengan melakukan penegakkan hukum preventif maupun refresif. Penegakan hukum melalui preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam Pasal 17 Perda 12/2002, disebutkan :
Dalam  rangka  pembinaan  dan  pengawasan  Walikota  Denpasar  dapat  mengambil  tindakan berupa  peringatan  tertulis,  pembekuan  Ijin  Usaha  Industri  dan  Pencabutan  Ijin  Usaha  Industri”. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1), tindakan peringatan tertulis diberikan apabila:
Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
Tidak  menyampaiakan  informasi  industri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  atau  sengaja
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 51 Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
menyampaikan informasi yang tidak benar;
Melakukan  pemindahan  lokasi  sebagaimana  dimaksud  pasal  8  tanpa  persetujuan  tertulis  dari Walikota;
Menimbulkan  kerusakan  dan  atau  pencemaran  akibat  kegiatan  usaha  industrinya  terhadap lingkungan  hidup  yang  melampaui  batas  baku  mutu  lingkungan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Melakukan  kegiatan  usaha  industri  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  IUI yang telah diproleh;
Adanya  laporan  atau  pengaduan  dari  pejabat  yang  berwenang  ataupun  pemegang  Hak  Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektuan seperti antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Hak Merek.
Sedangkan  Pasal  18  ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  peringatan  tertulis  diberikan  kepada Perusahaan  Industri  sebanyak  3  (tiga)  kali  berturut-turut  dengan  tenggang  waktu  masing-masing  1 (satu) bulan oleh Walikota. Pembinaan dan pengawasan dibidang pembekuan ijin diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri, diberikan apabila :
Tidak  melakukan  perbaikan  walaupun  telah  mendapat  peringatan  sebagaimana  dimaksudkan dalam pasal 18;
Sedang  diperiksa  dalam  sidang  Badan  Peradilan  karena  didakwa  melakukan  pelanggaran  Hak Atas kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten dan Merek.
Dalam  pembekuan  IUI,  seperti  huruf  a  diatas  berlaku  selama  6  (enam  )  bulan  terhitung  sejak tanggal  dikeluarkannya  Penetapan  Pembekuan  kegiatan  Usaha  Industri,dan  pada  huruf  b  berlaku sampai  dengan  ada  Keputusan  Badan  Peradilan  yang  berkekuatan  tetap.  Apabila  dalam  masa pembekuan  IUI  yang  bersangkutan  telah  melakukan  perbaikan-perbaikan  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IUI nya dapat diberlakukan kembali oleh Walikota.
Terhadap tindakan berupa Pencabutan IUI dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 apabila:
IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1);
Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentan SNI wajib;
Perusahaan  industri  yang  bersangkutan  telah  dijatuhi  hukuman  atas  pelanggaran  HAKI  oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
Perusahaan  yang  bersangkutan  melanggar  ketentuan  Peraturan  Perundang  –  undangan  yang memuat sanksi pencabutan IUI.
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dAlam  Pasal  22  adalah  merupakan  perbuatan  pelanggaran  yang diancam  dengan pidana  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atu  denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima  juta  rupiah)  atau  tindak  pidana  ringan  (tipiring).  Sedangkan  pelanggaran  HAKI  (  Hak  Cipta, Paten,  dan  Merek)  merupakan  tindak  pidana  murni.  Berdasarkan  atas  ketentuan  dalam  Peraturan Daerah Kota denpasar Nomor12 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Industri, maka penegakan hukum di bidang  perizinan  usaha  industri  perdagatngan  Depot  Air  Minum  ,  dilakukan  pengawasan  sebagai langkah  preventif  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  :  907  /MENKES/SKNII/2007 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kwalitas Air minum yang meliputi :
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 52

## Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan serta perdagangan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pengawasan  terhadap  mutu  produksi  Depot  Air  Minum  dilaksanakan  oleh  Laboratorium Pemeriksa Kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten /Kota atau yang terkreditasi.
Penegakan hukum izin usaha industri perdagangan Depot Air Minum sebagai tindakan refresif atau perbuatan pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi berupa tindakan administrasi berupa :
Tegoran lisan;
Tegoran tertulis;
Penghenntian sementara kegiatan;dan
Pencabutan Izin Usaha.
Pelanggaran sanksi pidana,dengan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban berupa:
Air  minum  yang  dihasilkan  Depot  Air  Minum  wajib  memenuhi  persyaratan  air  minum  yang memenuhi standar kesehatan;
Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu;
Depot  harus  melakukan  pengawasan  secara  periodik  terhadap  mutu  air  baku  yang  ditunjuk dengan hasil uji laboratorium dan pemasok;
Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;
Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan secara benar;
Depot Air Minum diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos;
Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerk;dan Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/ ” shrink wrap ” pada wadah.
Jenis  sanksi  pidana  yang  berupa  tindak  pidana  tersebut  diatas,  dapat  dikatagorikan  sebagai berikut :
a. Terhadap pelanggaran huruf a dan b dikenakan sanksi berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perindustrian;
b.  Pelanggaran  pada  huruf  c  dikenai  sanksi  Pasal  62  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
c. Pelanggaran huruf d dan e dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
d.  Pelanggaran  pada  huruf  f,  g  dan  h  dikenai  sanksi  pasal  90  atau  91  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Dalam  penegakkan  hukum,  berdasarkan  pasal  Bab  VII  Perda  12/2002  disebutkan  Pembinaan dan  Pengawasan.  Pada  pasal  17,  dinyatakan  bahwa  pembinaan  dan  pengawasan  dapat  dilakukan dengan mengambil tindakan peringatan tertulis , pembekuan Ijin Usaha Industri dan Pencabutan Ijin Usaha Industri. Peringatan tertulis berdasarkan pasal 18 dapat berupa :
Melakukan perluasan tanpa memilki izin perluasan;
Belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 53

## Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar
Tidak  menyampaikan  informasi  industri  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  atau  dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
Melakukan  pemindahan  lokasi  sebagaimana  dimaksud  pasal  8  tanpa  persetujuan  tertulis  dari Walikota;
Menimbulkan  kerusakan  dan  atau  pencemaran  akibat  kegiatan  usaha  industrinya  terhadap lingkungan  hidup  yang  melampaui  batas  baku  mutu  lingkungan  yang  ditetapkan  sesuai  dengn Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
Melakukan  kegiatan  usaha  industri  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Ijin Usaha Industri yang telah diprolehnya;
Adanya  laporan  atau  pengaduan  dari  pejabat  yang  berwenang  ataupun  pemegang  Hak  Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Merek.
Sanksi  pembekuan  Ijin  Usaha  Industri,  sesuai  Pasal  19  diberikan  apabila  ;  tidak  melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ; dan sedang diperiksa  dalam  sidang  Badan  Peradilan  didakwa  melakukan  pelanggaran  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Pencabutan Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sebagai berikut :
Ijin Usaha Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan /data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
Perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);
Perusahaan  industri  yang  bersangkutan  memproduksi  jenis  industri  tidak  sesuai  dengan ketentuan SNI wajib;
Perusahaan  industri  yang  bersangkutan  telah  dijatuhi  hukuman  atas  pelanggaran  HAKI  oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
Perusahan  yang  bersangkutan  melanggar  ketentuan  Peraturan  Perundangan-  undangan  yang memuat sanksi pencabutan Ijin Usaha Industri.
Menurut Perda 12/2002,  pada ketentuan pidana  berdasarkan pasal  22, melakukan pelanggaran berdasarkan  pasal  2,3,4,5,6,7,  8  dan  pasal  15  yang  diancam  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), serta tindak pidana ini diklasifikan sebagai perbuatan pelanggaran.

## 4. Simpulan
Dari  uraian  tersebut  diatas,  dapat  diberikan  kesimpulan  sebagai  berikut:  Kedudukan  perijinan Depot  Air  Minum  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Denpasar  berdasarkan kewenangan  yang  diatur  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  serta  dilengkapi  dengan  izin-izin lainnya  sebagai  kelayakan  pemberian  izin  kepada  pemohon  izin.  Kewajiban  dan  hak  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  907/MESKES/SKNII/2002  tentang  Syarat-Syarat  Dan Pengawasan  Kwalitas  Air  Minum.  Penegakkan  hukum  bidang  perijinan  usaha  dagang  depot  air minum  berdasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  selalu  berpedoman kepada kesehatan lingkungan. Pengusaha agar selalu menjaga mutu produksi air dengan baik sehingga tidak  akan  ada  tuntutan  bagi  masyarakat  pengguna  air  minum  yang  bersih.  Pengusaha  Depot  Air Minum selalu mengandakan pengawasan terhadapa alat produksi yang dipergunakan untuk mencegah air yang tidak sehat, dengan selalu mengadakan pemeriksaan di  Laboratorium Pemerintahan Daerah Kota Denpasar atau yang telah terakreditasi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 54
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar

## Daftar Pustaka
Chaidir, E. (2007). Negara Hukum,Demokrasi dan Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakata: Penerbit Kreasi Total Media
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu.
Hadjon,  P.  M., et  al .  (2005). Pengantar  Hukum  Adminsitrasi  Indonesia  (Introduction  to  the  Indonesian Adminstrative Law) . Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :907/MESKES/SKNII/2002 TENTANG Syarat -Syarat Dan Pengawasan Kwalitas Air Minum.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor:  41/M-IND/PER/6/2008  tentang  Ketentuan  dan Tata Cara Pemberian IzinUsaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor:  69/MIND/PER/7/2009  tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor:12 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Industri.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor: 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan.
Permenkes Nomor : 907/MENKES/SKNII/2002 tentang Syarat – Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi. Yogyakarta : LaksBang Pressindo, Saleng, A. (2004). Hukum Pertambangan . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sutedi, A. (2010). Hukum Perizinan dalam Sektor Publik . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
Tim Redaksi Forum Sahabat, 2010. Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan , Penerbit Forum Sahabat, Jakarta.
Utama,  A.  (2007). Hukum  Lingkungan  Sistem  Hukum  Perizinan  Berwawasan  Lingkungan  Untuk Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: Penerbit Pustaka Sutra
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975