## METODE PERUMUSAN TITEL PARTIJ ACTA DALAM AKTA NOTARIIL DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Jalan Pawiyatan Luhur Sel. IV, Kota Semarang, Indonesia E-mail: nyoman@unika.ac.id
disampaikan Desember 2023 – ditinjau April 2024 – diterima Juni 2024
1 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.
2 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  2013, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, hlm. 81.
3 Ibid , hlm. 77-79.
4 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. , hlm. 295.
5 Ibid , hlm. 297.
6 Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, dan Nico Pratama, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot  Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)”, Jurnal  Serambi  Hukum ,  Vol. 08,  No.  02, 2014, hlm. 141.
7 R. Subekti, 2015, Hukum Pembuktian , Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 20.
8 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 21.
10 I Ketut Tjukup, dkk, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 182. Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu unsur dari akta otentik adalah bentuk aktanya diatur dalam undang-undang dan Pasal 38 ayat (2) UUJN mengatur mengenai bentuk akta notariil.
11 Adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  (PP  No.  54 Tahun 2007) mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan putusan atau penetapan pengadilan, padahal sebelumnya dapat menggunakan akta Notaris. PP No. 54 Tahun 2007 mengubah salah satu kewenangan Notaris.
12 Shuhei  Kamada  dan  Dewa  Ayu  Dian  Sawitri,  “Penyusunan  Akta  Perjanjian  di  Bidang  Hak  Kekayaan Intelektual: Peranan Notaris dan Konsultan Kekayaan Intelektual”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 174-175.
13 Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 395-396.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.
1.
15 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135-136.
16 Eddy O. S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, hlm. 82-83.
17 Herlien Budiono, 2017, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.
18 Ibid , hlm. 14-15. 19 Ibid , hlm. 7-8.
20 Ibid ,  hlm.  12.  Yang  dimaksud  perbuatan  hukum  berganda  adalah  perbuatan  hukum  yang  membutuhkan kerjasama dari 2 (dua) pihak atau lebih sehingga menimbulkansuatu akibat hukum. Arti dari “dua pihak” berbeda dengan “dua orang”.
21 R. Subekti, Op.Cit. , hlm. 27.
22 Habib  Adjie,  2014, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris) , Refika Aditama, Bandung, hlm. 35-37.
23 Ibid , hlm. 61.
24 Arti  kata  “amanah”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  sesuatu  yang  dipercayakan  (dititipkan) kepada orang lain; dapat dipercaya (boleh dipercaya); atau setia.
26 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 13-14.
27 Habib Adjie, 2017, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.
28 Paulus J. Soepratignja, 2012, Teknik Pembuatan Akta Kontrak Edisi Revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 34.
29 H. R. Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan) , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 75.
30 Contohnya adalah “Perjanjian antara B dan Y”, “Perjanjian antara PT. X dengan PT. Y”, “Perjanjian antara PT. V dengan T”.
31 Paulus J. Soepratignja, Op.Cit. , hlm. 48.
32 Ibid , hlm. 41-42
33 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 17-18.
34 Ibid .
35 H. R. Daeng Naja, Op.Cit. , hlm. 111.
36 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 19-20. Misalnya, jika perjanjian yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan suatu  benda  maka  bukti  kepemilikan  terhadap  benda  tersebut  dibutuhkan  untuk  membuktikan  kedudukan bertindak seseorang.
37 Ibid , hlm. 18.
38 Contohnya adalah “Perjanjian mengenai Kepemilikan Saham PT. XYZ”.
39 Komariah,  2019, Hukum  Perdata ,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  Malang,  hlm.  87.  Benda  dapat diklasifikasikan menjadi, berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, yang sudah ada maupun yang akan ada, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan barang dalam perdagangan dan di luar perdagangan.
40 Contohnya adalah “Perjanjian Sewa-Menyewa” (dari perbuatan hukum menyewakan barang), “Perjanjian Jual- Beli” (dari perbuatan hukum menjual/membeli barang), dll.
41 Subekti, 2004, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, hlm. 14.
42 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. , hlm. 297.
43 J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 150.
44 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 27.
45 J. Satrio, Op.Cit. , hlm. 67.
46 Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada pada suatu perjanjian, karena untuk membedakan dengan jenis perjanjian lainnya.
47 Contohnya  adalah  “Perjanjian  Jual-Beli”  atau  “Perjanjian  Penjualan/Pembelian”  (dari  perbuatan  hukum menjual dan membeli).
49 Ibid.
50 J. Satrio, Op.Cit. , hlm. 150-151. J. Satrio membedakan antara Perjanjian Tidak Bernama dengan Perjanjian Campuran, meskipun begitu perjanjian Campuran dapat dikatakan termasuk sebagai Perjanjian Tidak Bernama. Unsur Perjanjian Bernama yang ada dalam Perjanjian Campuran tidak dapat dikatakan sebagai jenis Perjanjian Bernama, sehingga Perjanjian Campuran tetap termasuk ke dalam Perjanjian Tidak Bernama.
51 Ibid .
52 Ibid , hlm. 155. 53 Ibid , hlm. 157.
54 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. , hlm. 297.
2.
56 Habib Adjie, 2017, Op.Cit. , hlm. 41.
57 Laurina  Sandra  dan  Djoko  Sukisno,  2016, Tinjauan  Yuridis  tentang  Asas  Hukum  Satu  Akta  untuk  Satu Perbuatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440K/Pdt/1996 tentang Akta Pengakuan Utang yang Memuat Kuasa Menjual , Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
58 Selamat  Lumban  Gaol,  “Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Akta  Di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 103.
59 Salim H. S., 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta) , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.
60 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 13.
61 Rita Alfiana, “Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata)”, Lex  Jurnalica, Vol.  15,  No.  3,  2019,  hlm.  306.  Pada  penelitian  ini,  hasil penelitian menunjukan bahwa yang dimaksud dengan “sifat akta” tidaklah diatur dalam UUJN maupun UUJNP.
62 Pasal  38  ayat  (2)  UUJNP  menggunakan  kata  “dan”  yang  secara  penafsiran  gramatikal  memiliki  arti  bahwa bagian-bagian tersebut wajib dicantumkan.
63 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 68-69.
64 Nelly Juwita, “Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya telah Dikeluarkan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 2.
65 Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi  Notaris secara Perdata terhadap  Akta yang Dibuatnya”, Lex Renaissance , Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 151.
66 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 16.
67 Kesalahan dalam menuliskan nomor akta dan/atau waktu pembuatan/pengesahan akta sering digunakan pada pemalsuan yang menggunakan akta notariil.  Kesalahan penulisan nama lengkap dan kedudukan Notaris jarang digunakan  pada  pemalsuan  karena  mudah  dibuktikan  kebenarannya,  yaitu  dengan  melihat  daftar  Notaris  pada Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kesalahan penulisan nama lengkap dan kedudukan Notaris dapat digunakan dalam penipuan apabila pelaku hanya memfokuskan pada adanya dokumen yang bentuknya menyerupai akta notariil.
68 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, hlm. 12.
69 Ibid , hlm. 75.
70 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, hlm. 4.
71 Ibid , hlm. 36.
72 Subekti, Op.Cit. , hlm. 22.
73 Pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4)  UUJN jo. UUJNP  mengatur  mengenai  hukuman  yang  dapat  dikenakan  kepada  Notaris  akibat  dalam menjalankan jabatannya merugikan pihak lain.
74 R. Subekti, Op.Cit. , hlm. 27.
75 Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Lex Jurnalica , Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 257.
76 Sudikno  Mertokusumo,  2012, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar  Edisi  Revisi ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, hlm. 225.
77 Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 30.