Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 351

## URGENSI REGULASI
PENYELESAIAN KONFLIK UMAT BERAGAMA: Perspektif Tokoh Lintas Agama
Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni
IAIN Walisongo Semarang e-mail: ahapsin@gmail.com

## Abstract
This  study  aimed  to  determine  the  attitudes  and views  of  interfaith  leaders  to  the existence of regulations related to issues of religious harmony in Indonesia. Does the regulation have significant benefits for a variety of efforts to resolve religious conflicts in Indonesia, or precisely the opposite. Locating the research in in Central Java , this study  used  a  qualitative  approach.  The  data  is  taken  from  the  idea  or  notion  of interfaith leaders in Semarang as well as a variety of references related to the central theme of research. The data collection extracted by means of interviews and study of documents/ literature. Then, the data were analyzed critical descriptively. The results showed that the religious conflicts that occur due to various factors or root causes of the conflict are very diverse. Each of these religious leaders has a different view. Some people regarded pluralism as the root causes of conflict, there is also an opinion that the cause of the conflict is the existence of discrimination contained in the formulation of laws and regulations are regulated. Despite their differing views on the root causes of  the  conflict  issue,  they  agreed  that  in  order  to  maintain  religious  harmony  in Indonesia there needs to be a regulatory laws governing religious life in Indonesia..
***
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan pandangan tokoh lintas agama dengan  keberadaan  peraturan  yang  terkait  dengan  isu-isu  kerukunan  umat beragama di Indonesia, apakah peraturan tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi upaya penyelesaian konflik agama di Indonesia, atau sebaliknya. Penelitian ini dilaksanakan  di  Jawa  Tengah  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data tersebut diambil dari ide (gagasan) tokoh lintas agama di Semarang serta berbagai re- ferensi  yang  terkait.  Pengumpulan  data  diambil  dengan  wawancara  dan  studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agama yang terjadi karena berbagai faktor atau akar penyebab konflik sangat beragam.  Masing-masing  tokoh  agama  memiliki  pandangan  berbeda.  Beberapa orang  menganggap  pluralisme  sebagai  akar  penyebab  konflik,  ada  juga  pendapat bahwa  penyebab  konflik  adalah  adanya  diskriminasi  dalam  perumusan  undang- undang dan peraturan yang diatur. Meskipun pandangan mereka berbeda pada akar penyebab  masalah  konflik,  mereka  sepakat  bahwa  untuk  menjaga  kerukunan beragama  di  Indonesia  perlu  ada  sebuah  hukum  yang  mengatur  peraturan  ke- hidupan beragama di Indonesia .
Keywords: keragaman agama, kerukunan beragama, konflik agama, peraturan
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 352

## A.  Pendahuluan
Menyeruaknya  konflik  bernuansa  agama  yang  terjadi  di  negeri  ini  meng- undang keprihatinan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah pemerintah. Munculnya konflik seperti itu bertolak belakang dengan kesan masyarakat dunia yang melihat Indonesia sebagai contoh bangsa yang menjunjung tinggi toleransi beragama.  Kenyataannya  memang  demikian,  bahwa  selama  sejarah  bangsa  ini berdiri belum pernah muncul konflik bernuansa agama yang semasif belakangan. Karena itu muncul wacana untuk mencegahnya dengan berbagai pendekatan.
Harus  diakui  bahwa  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  majemuk ( plural )  dalam  hal  agama  dan  keyakinan.  Kemajemukan  ini  mengandung  dua potensi  yang  positif  dan  negatif  sekaligus.  Potensi  kemajemukan  bermakna positif karena ragam keyakinan merupakan sumber nilai dan local wisdom bagi keutuhan  bangsa  ini.  Keragaman  keyakinan  warganya  menjadi  perekat  dan pengokoh bangunan Negara ini. Keragaman agama yang dipeluk warga menjadi faktor integratif bagi Indonesia. Pada sisi lain, keragaman agama seperti ini dapat menjadi faktor disintegrasi bangsa karena konflik-konflik yang timbul karenanya.
Konflik intern atau antar umat beragama tampaknya masih akan terus ber- langsung, karena beberapa hal. Pertama, menguatnya fundamentalisme, radikal- isme  dan  bahkan  terorisme  di  tanah  air. Kedua, kedewasaan  beragama masyarakat belum optimal ditambah dengan rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan kerukunan intern dan antar umat beragama. Ketiga, belum adanya undang-undang organik yang berfungsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 29  UUD  Negara  Republik  Indonesia. Keempat, kegamangan  aparat  pemerintah dalam  menegakkan  hukum  di  masyarakat  apabila  terjadi  konflik  bernuasan agama.
Dua  alasan  terakhir  mengindikasikan  dua  hal  yang  saling  berkaitan.  Bagi pemerintah,  tidak  mudah  menyelesaikan  konflik  bernuansa  agama.  Salah  satu alasannya karena undang-undangnya tidak mengatur secara lengkap dan jelas, serta aparat pemerintah khawatir dikriminalisasi sebagai pelanggar HAM. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur masalah kerukunan dan konflik umat agama  mendesak  untuk  disusun  sebagai  payung  hukum  dalam  mengelola kehidupan beragama yang majemuk. Tentu saja undang-undang ini juga harus menjangkau  dan  mengatur  masalah-masalah  krusial  umat  beragama,  seperti pendirian tempat ibadah, penodaan agama, penyebaran agama dan lain-lain yang terbukti telah menjadi akar konflik umat beragama.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 353
Selain  pihak  pemerintah,  konflik  bernuansa  agama  tersebut  juga  meng- undang  keprihatinan  para  tokoh  lintas  agama  yang  ada.  Banyak  harapan  yang mengemuka dari para tokoh tersebut tentang akar penyebab terjadinya konflik, cara untuk mengatasi atau menyembuhkannya, serta harapan terhadap bentuk peran negara, yakni pemerintah, dalam berintervensi menyelesaikan akar konflik bernuansa  agama  seperti  ini.  Karena  itu,  penelitian  ini  diarahkan  untuk  men- jawab  tiga  pertanyaan  besar  yaitu: Pertama ,  apa  saja  aspek-aspek  yang  dapat memicu  konflik  umat  beragama  sehingga  perlu  diatur  dalam  regulasi? Kedua , bagaimana peran Negara dalam menyelesaikan konflik umat beragama? Ketiga , mengapa  regulasi  dibutuhkan  untuk  penyelesaian  konflik  umat  beragama? Jawaban  atas  tiga  pertanyaan  tersebut,  oleh  peneliti,  berusaha  diambil  dari penuturan atau pendapat langsung tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Jawa Tengah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seperti  apakah  pandangan  dan kemauan dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat bawah ( grass root ) ber- bicara  tentang  urgensi  regulasi  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  konflik bernuansa  agama  tersebut  di  atas.  Cerminan  pandangan  publik  seperti  itu  di- perlukan  untuk  mencari  titik  temu  dengan  pandangan  pemerintah  untuk penyelesaian konflik secara menyeluruh.

## B.  Akar Penyebab Konflik Beragama
Harus diakui bahwa meski di antara penganut agama yang berbeda terdapat perbedaan konsep, hal itu tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai satu-satunya pemicu munculnya konflik antar umat beragama. Begitu juga ketegangan yang sering  muncul  antara  kelompok-kelompok  intern  umat  beragama,  tidak  bisa dipandang  semata-mata  karena  adanya  perbedaan  persepsi  di  antara  mereka. Justru  konflik  yang  paling  sering  terjadi,  baik  intern  umat  beragama  ataupun antar  umat  beragama  bermula  dari  faktor-faktor  yang  bersifat  non-agamis, kemudian  konflik  tersebut  berkembang  meluas  dan  sulit  diprediksi  kapan selesainya. Hal ini menurut Taufiqurrahman, Kasubbag Hukmas dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, disebabkan oleh adanya fanatisme dan eksklusivisme berlebihan  pada  masing-masing  penganutnya. 1 Faktor fanatisme dan eksklusifisme berlebihan bukan faktor agama, tetapi me- rupakan faktor sikap yang ditunjukkan oleh umat atau penganut agama.
______________
1 Taufiqurrahman,  “Kerukunan  dalam  Keberagaman”, Makalah, Seminar  Kerukunan  Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 354
Terlepas dari faktor penyebab munculnya konflik apa, hingga kini pun masih terdapat  perbedaan  pendapat,  yang  pasti  berbagai  kejadian  konflik  berbau agama telah terjadi di negeri bernama Indonesia. Bukan saja di Indonesia saja, di beberapa negara juga sering terjadi konflik yang berlatar belakang agama. Seperti peristiwa Rohingya di Miyanmar, peristiwa di Thailand bagian selatan, di Filipina bagian  Selatan,  bahkan  di  negeri  modern  seperti  Inggris  pun  terdapat  konflik antara  pemerintah  Inggris  dan  masyarakat  Irlandia  Utara  yang  konon  juga ditengarai dipicu oleh perbedaan persepsi agama.
Dalam  pandangan  Nafsun  Setyono,  Pimpinan  Gereja  Kristen  Indonesia, konflik  sosial  keagamaan  yang  terjadi  di  Indonesia  memiliki  faktor  penyebab yang  bersifat  kompleks.  Salah  satu  akar  penyebab  munculnya  konflik  adalah adanya  prasangka  ( prejudice ). 2 Prasangka  adalah  sikap,  biasanya  begatif,  yang ditujukan  kepada  para  anggota  kelompok  tertentu  semata-mata  berdasarkan keanggotaan  mereka  dalam  kelompok-kelompok  tersebut.  Seseorang  yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung menilai sifat atau perilaku anggota kelompok tersebut berdasarkan kelompoknya dan bukan berdasarkan dirinya sendiri, untuk dijadikan target prasangka atau untuk dibenci. Seseorang yang  berprasangka  kepada  kelompok  tertentu  cenderung  akan  memproses setiap  informasi  yang  berasal  dari  kelompok-kelompok  tersebut  dengan  cara- cara yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi, prasangka lebih merupakan evaluasi negatif terhadap kelompok yang dijadikan korban. Bahkan lebih  dari  itu,  prasangka  juga  merupakan  perasaan  emosi  bersifat  negatif  dari orang yang berprasangka terhadap objeknya.
Prasangka  juga  melibatkan  kepercayaan  dan  harapan  atau  ekspektasi tentang anggota kelompok yang diprasangkai secara stereotif, yakni menganggap semua anggota dari suatu kelompok memiliki karakter dan prilaku yang identik. Biasanya,  stereotif  cenderung  bersifat  positif  terhadap  kelompoknya  sendiri, meski sebenarnya banyak kekurangannya, tetapi cenderung negatif bila tertuju kepada  kelompok  yang  diprasangkai.  Penelitian  Suwarsih  Warnaen, 3 mem- berikan contoh bagaimana hal ini terbukti. Menurutnya prilaku orang Batak dari sudut orang Batak sendiri dikenal sebagai terbuka dan blak-blakan , tetapi oleh orang  Sunda  dipersepsi  sebagai  kasar.  Prasangka  seperti  ini,  menurut  Nafsun
______________
2 Nafsun Setyono, makalah, Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012, h. 2.
3 Suwarsih Warnaen, Stereotip Etnik dalam Suatu Bangsa Multi Etnik, (Jakarta ; tp., 1979), h. 457.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 355
Setyono  menjadi  meruncing  bila  berubah  menjadi  prasangka  agama,  dimana pemeluk suatu agama A misalnya melakukan ekspresi keagamaan tertentu yang oleh pandangan penganut agama B dinilai sebagai negatif. 4 Lebih lanjut Nafsun menyebutkan  bahwa  trauma  masa  lalu  yang  disebabkan  oleh  pengalaman perang Salib dan juga berkelindan dengan kolonialisme-imperialisme Barat telah melahirkan prasangka pada sebagian besar penganut agama Islam dan Kristen, bahkan hal itu telah menjelma menjadi memori kolektif yang traumatis. Hanya orang-orang yang mampu meloloskan diri dari beban sejarah masa lampau saja- lah yang bisa melepaskan diri dari perangkap prasangka agama.
Dalam pandangan Zakiyah, peneliti pada Balai Litbang Agama Kementerian Agama, disebutkan bahwa akar-akar penyebab konflik bernuansa agama adalah sebagai berikut: pertama, perbedaan agama. Contohnya adalah konflik di Ambon, yang semula dipicu oleh perselisihan personal yang berbeda agama, kemudian berubah menjadi konflik antar dua komunitas yakni Islam dan Kristen. 5 Agama dengan  simbol-simbol  yang  dimiliki  berkontribusi  sebagai  legitimasi  dalam meningkatkan kekerasan dan konflik serta digunakan untuk memotivasi orang berpartisipasi dalam aksi-aksi kekerasan. Kedua, kompetisi ekonomi. Contohnya adalah  konflik  yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat,  antara  etnis  Madura  sebagai masyarakat  pendatang  dan  Dayak  sebagai  penduduk  lokal.  Distribusi  sumber- sumber  ekonomi  yang  tidak  merata  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  konflik, begitu juga persaingan atas kepemilikan tanah juga bisa menjadi salah satu sebab terjadinya konflik. Ketiga, perbedaan etnik. Contohnya adalah konflik antara etnik Cina  dan  pribumi  pada  saat  terjadi  kerusuhan  tahun  1988.  Stereotip  yang berkembang  di  antara  kelompok  yang  bertikai  dapat  semakin  memperkeruh keadaan  dan  menyulut  pertikaian  yang  lebih  besar,  seperti  gambaran  orang Dayak sebagai “pemburu kepala”, yang kemudian direproduksi secara berulang- ulang oleh media juga dapat mengakibatkan pertikaian antara kelompok Madura dan dayak semakin memburuk.
Dalam pandangan Muhyar Fanani, salah satu faktor yang dapat membahaya- kan  kerukunan  umat  beragama  adalah  cara  pandang  literalisme. Literalisme merupakan sebuah cara memahami sumber tertulis atau lisan secara apa adanya
______________
4 Nafsun Setyono, Makalah, Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012, h. 3.
5 Zakiyah,  “Konflik  Antar  etnik  dan  Agama  di  Indonesia:  Sebab  dan  Alternatif  Solusi” Makalah , Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 2.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 356
tanpa  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  yang  melatarbelakangi  munculnya suatu  tulisan  atau  pernyataan. 6 Literalisme  seperti  ini  mengancam  kerukunan beragama  karena  ia  membentuk  model  pemahaman  yang  sempit  atas  teks  al- Qur’an dan Sunnah. Cara pandang seperti ini akan menjadikan penganut literal- isme menjadi sulit menerima cara pandang orang lain. Ia akan membentuk sikap intoleran,  yang  pada  gilirannya  akan  memicu  sikap  permusuhan.  Sikap  per- musuhan seperti ini akan merusak kerukunan.
Menurut  penjelasan  Fadlolan  Musyaffa’,  ketegangan  yang  sering  muncul dalam  intern  umat  beragama  atau  antar  umat  beragama  disebabkan  oleh  be- berapa hal berikut: pertama, sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas  dakwah  atau  missi; kedua ,  kurangnya  pengetahuan  para  pemeluk  agama akan agamanya sendiri dan agama lain. Keberagamaannya lebih didominasi oleh sikap  fanatisme  dan  kepicikan  (taklid  buta); ketiga, para  pemeluk  agama  tidak mampu  menahan  diri,  sehingga  kurang  menghormati  bahkan  memandang rendah  agama  lain; keempat, kaburnya  batas  antar  sikap  memegang  teguh  ke- yakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; kelima, kecurigaan masing-masing  akan  kejujuran  pihak  lain,  baik  intern  umat  beragama  maupun antar umat beragama; keenam, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. 7
Dalam pandangan Choeroni, secara umum akar penyebab terjadinya konflik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni dari perspektif mikro dan perspektif makro.  Dalam  perspektif  mikro,  konflik  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya pendidikan  dan  pemahaman  terhadap  agama  yang  dianut,  sehingga  mereka mudah  diombang-ambingkan  oleh  isu  yang  berkembang.  Adapun  dalam  per- spektif  makro,  hal  itu  disebabkan  oleh  perbedaan  missi  yang  dibawa  oleh masing-masing agama. Selain itu, ia menambahkan bahwa termasuk dalam per- spektif makro, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari peran Barat,  dimana  Barat  secara  sengaja  menggencarkan  serangan  terhadap  Islam melalui kolonialis, misionaris, dan orientalis. Intinya, Barat ingin menghancurkan Islam karena dianggap sebagai agama yang telah merebut Jerusalem dari tangan ahl al-kitab dan juga telah menyengsarakan Barat selama berabad-abad. 8
______________
6 Muhyar Fanani, “Bahaya Literalisme Islam di Youtube bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”,
Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 2.
7 Fadlolan  Musyaffa’,  “Memahami  konflik  antar  dan  Intern  Umat  Beragama”, makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 15.
8 Choeroni, “Mengurai Konflik dengan Ukhuwah”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah tanggal 8-9 November 2013, h. 13.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 357
Menurut  Musahadi,  agama  dan  etnisitas  dapat  membentuk  sentiment kolektif  masyarakat.  Kesadaran  sebagai  bagian  dari  sebuah  entitas  agama  tak pelak menimbulkan rasa kesetiakawanan atas dasar agama. Jika hal ini bertemu dengan perspektif agama yang eksklusif maka akan sangat mudah membentuk cara pandang yang stereotip pada komunitas lain. Garis identitas antara in-group dan out-group menjadi  semakin  jelas.  Jika  sedikit  saja  terjadi  gesekan  antara anggota suatu keolompok dengan anggota kelompok yang lain, maka akan sangat mudah terjadi transformasi gesekan antar kelompok yang berbeda. Apalagi jika gesekan  tersebut  menyisakan  kebencian  pada  kelompok  lain.  Konflik  atau bahkan peperangan sering terjadi karena sentiment kolektif sekelompok peng- ikut  suatu  agama  atau  aliran  keagamaan  yang  mengkristal  menjadi  kebencian kolektif terhadap yang lainnya. 9
Menurut  pandangan  Imam  Munadjat, 10 dengan  mengutip  pendapat  KH. Ma’ruf Amin, konflik intern umat beragama disebabkan oleh beberapa hal, yakni; pertama, pemahaman  yang  menodai  agama  atau  diselewengkan  (distorsi); kedua, pemahaman  radikal  atau  yang  menganggap  hanya  aliran/mazhabnya sendiri  yang  benar  dan  menyalahkan  yang  lain;  dan ketiga, pemahaman  yang liberal  (bebas  semaunya  sendiri)  tanpa  mengikuti  kaidah-kaidah  pemahaman yang ada. Adapun akar penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, adalah sebagai  berikut: pertama, adanya  paham  radikal  di  sebagian  kecil  kelompok agama; kedua, kurang efektifnya pelaksanaan regulasi, baik karena status hukum- nya  yang  masih  dipersoalkan  oleh  sebagian  orang,  kurangnya  pemahaman  se- bagian aparat negara, atau kurangnya kesadaran sebagian tokoh dan umat ber- agama; ketiga, persoalan  pendirian  rumah  ibadah  atau  cara  penyiaran/ penyebaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; keempat, penistaan  terhadap  agama  lain; kelima, adanya  salah  paham  atau  informasi  di antara pemeluk agama, termasuk yang dipicu oleh pemberitaan sebagian media yang  tidak  berorientasi  pada  jurnalisme  damai;  dan keenam, kurangnya  pe- ngembangan model atau sistem pencegahan konflik secara dini. 11
______________
9 Musahadi,  “Fikih  Keberagamaan:  Memahami  Konflik  Umat  Beragama”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 4.
10 Imam  Munadjat,  “Membangun  Peradaban  Berketuhanan:  Upaya  Penguatan  kerukunan  dan Pencegahan  Konflik  Umat  Beragama”, Makalah, Seminar  Kerukunan  Umat  Beragama  di  MUI  Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 4.
11 Imam Munadjat, “Membangun Peradaban Berketuhanan...,” h. 4.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 358
Dalam  pandangan  Rozihan,  akar  terjadinya  konflik  baik  intern  umat  ber- agama  atau  antar  umat  beragama  disebabkan  oleh  beberapa  hal  berikut: pertama, terjadinya  pertentangan  antara  interpretasi  ajaran  agama  dengan semangat  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Jika  interpretasi  tersebut  bertentangan dengan  semangat  HAM,  maka  akan  melahirkan  perlawanan  dari  sekelompok orang  yang  pro  dengan  HAM.  Sebaliknya,  interpretasi  yang  sejalan  dengan semangat HAM, tetapi dipandang berseberangan dengan dasar-dasar pemaham- an agama, juga akan melahirkan perlawanan dari kelompok kontra HAM; kedua, adanya  pengaruh  agama  dalam  sebagian  produk  perundang-undangan  dan kebijakan  pemerintah  yang  ada  di  Indonesia,  seringkali  juga  menjadi  pemicu lahirnya  konflik.  Contohnya  kasus-kasus  pendirian  tempat  ibadah,  penyiaran agama,  dan  yang  lain,  seringkali  menjadi  sebab  munculnya  rasa  curiga  antara pemeluk  agama  yang  pada  akhirnya  menyulut  terjadinya  konflik  antar  agama; ketiga, munculnya diskriminasi akibat masuknua nilai-nilai agama dalam produk hukum yang ada. Hal ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klaim tuduhan  “sesat”  terhadap  kelompok  lain  yang  berbeda  pemahaman; keempat, munculnya  fenomena  revivalisme  dan  fundamentalisme  agama,  yang  dalam prakteknya  sering  melahirkan  pengadilan  jalanan  dan  memicu  terjadinya  ke- kerasan terhadap sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang berseberangan. 12
Dalam pandangan Aloys Budi Purnomo, salah satu akar penyebab terjadinya konflik beragama adalah ditimbulkan oleh sikap pro dan kontra terhadap rumusan RUU Kerukunan Umat beragama (RUU-KUB), yang masih dinilainya mengandung unsur-unsur  yang  kontroversial  terkait  dengan  kebebasan  umat  beragama  dan berkeyakinan. 13 Mewakili  pandangan  Konferensi  Waligereja  Indonesia  (KWI),  ia menjelaskan  bahwa  RUU-KUB  masih  memuat  lima  kontroversi; pertama ,  RUU- KUB  meletakkan  kerukunan  sebagai  variable  independen  yang  mempengaruhi variable-variabel kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi NKRI. Akibatnya semua bentuk  kebebasan  beragama  yang  dipandang  mengancam  kerukunan  justru dilarang. Padahal seharusnya sebaliknya, yakni jika bangsa ini hendak menciptakan kerukunan,  maka  tindakan  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  menjamin  ke- bebasan  setiap  orang  dan  menindak  kelompok-kelompok  yang  menyerang  ter- hadap  kebebasan  tersebut.  Secara  sederhana,  untuk  menciptakan  kerukunan  di ______________
12 Rozihan, “Memahami Konflik antar dan Intern Umat Beragama”, makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 1-3.
13 Aloys  Budi  Purnomo,  “Menjamin  kebebasan  Umat  Beragama  dan  Berkeyakinan”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 1.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 359
negeri ini adalah dengan cara jamin kebebasan, hapuskan diskriminasi, intoleransi, dan tindak pelaku-pelaku kekerasan , yang seringkali mengatasnamakan agama. 14 Kedua, RUU-KUB  justru  memicu  kontroversi  baru  dalam  sejumlah  pasalnya. Terdapat kekeliruan paradigmatik dalam memandang persoalan pelanggaran ke- bebasan beragama atau berkeyakinan, sehingga desain RUU-KUB tidak ditujukan untuk  melindungi  korban  tetapi  justru  untuk  melegitimasi  kekerasan  yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketiga, terdapat bahaya besar dalam RUU-KUB,  sebab  disadari  atau  tidak  ia  didesain  untuk  mengokohkan  hegemoni mayoritas  atas  minoritas  dan  mengingkari  kemajemukan. Keempat, RUU-KUB mengatur hal-hal yang tidak perlu dan unenforceable, yakni tidak bisa ditegakkan. Misalnya  pada  pasal  17  ayat  2  disebutkan  “penyiaran  agama  ditujukan  kepada orang  atau  kelompok  orang  yang  belum memeluk  suatu  agama”,  padahal  untuk konteks Indonesia semua warga negara sudah beragama. Bagaimana ketentuan ini akan  ditegakkan,  tentu  sulit.  Kelemahan kelima adalah  RUU-KUB  ini  justru melembagakan diskriminasi secara konstitusional.
Sementara dalam pandangan umat Hindu, yang diwakili oleh pemuka agama Hindu di Jawa Tengah, yakni Bapak I Pande Made Pada, Bapak Anak Agung dan Bapak Sunarto, menjelaskan bahwa akar konflik yang sering terjadi antar umat beragama dikarenakan oleh adanya krisis keparcayaan dan diskriminasi sosial. 15 Menurut  mereka  yang  menjadi  masalah  selama  ini,  terletak  pada  sikap  ke- banyakan  elite  dan  tokoh  agama  yang  ada,  yang  selalu  tidak  berpegang  pada jarkoni, yakni bisa ujar dan bisa ngelakoni. Kebanyakan elit hanya bisa berujar tetapi tidak bisa ngelakoni . Karena itu, konflik sering terjadi.
Menurut  pandangan  tokoh  agama  Budha,  akar  penyebab  konflik  tersebut berasal  dari  ketidakmampuan  antar  penganut  agama  untuk  membangun  ke- bersamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. 16 Walubi berusaha men- jalankan  fungsi  agama  secara  benar,  mengajarkan  kepada  pemeluknya  secara benar, dan mesosialisasikannya kepada pemeluknya secara benar. Agama Budha tidak pernah mengajak-ngajak orang lain. Banyak orang yang berpindah kepada agama Kristen atau Islam, ini karena sifat Budha yang hanya mengajarkan, bukan mengajak. Walubi juga berpegang tegus pada Tri Kerukunan Beragama.
______________
14 Aloys  Budi  Purnomo,  “Menjamin  kebebasan  Umat  Beragama  dan  Berkeyakinan”, Makalah, disampaikan dalam kegiatan Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.
15 Wawancara dengan pemuka Hindu Jawa Tengah, I Pande Made Pada, Anak Agung dan Sunarto, hari Minggu 25 Agustus 2013.
16 Wawancara dengan David Hermanjaya, Ketua Walubi Jawa Tengah, 27 Agustus 2013.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 360
Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di Jawa Tengah tersebut, akar pe- nyebab terjadinya konflik bernuansa agama terlihat sangat beragam. Tentunya, untuk  menciptakan  kerukunan  dalam  hidup  bernegara  dan  bermasyarakat  di Indonesia, semua akar penyebab konflik sebagaimana disebutkan oleh mereka harus  diminimalisir,  dan  jika  memungkinkan  harus  dihilangkan.  Ini  menjadi tugas bersama, yang tentunya peran yang paling dominan adalah berada pada peran negara.

## C.  Peran Negara dalam Penyelesaian Konflik Umat Beragama
Jelaslah bahwa konflik harus dicegah atau diminimalisir. Ini menjadi penting karena terkait dengan keberlangsungan NKRI, serta kenyamanan dan kedamaian warga  negara  yang  berada  dalam  naungan  NKRI.  Sebagaimana  disebutkan  di atas, bahwa tugas untuk meredam konflik, menguranginya, dan bahkan meng- hilangkannya  menjadi  tugas  bersama  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia. Akan  tetapi,  untuk  efektifitas  dan  efisiensi,  negara  memiliki  peran  yang  sangat signifikan untuk menyelesaikan konflik. Bagaimana gambaran pandangan tokoh- tokoh di Jawa tengah terkait peran negara seperti ini? Berikut beberapa pandang- an mereka tentang peran negara dalam penyelesaian konflik.
Umar Ma’ruf berpendapat bahwa tugas negara adalah menciptakan kondisi- kondisi  yang  dapat  mewujudkan  kehidupan  bernegara  yang  berkeadaban  dan non-diskriminasi. Negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundangan- undangan yang dihasilkan dapat ditaati, penertiban masyarakat dapat terlaksana secara  efektif,  dan  perilaku  anarki  dapat  dicegah.  Semua  ini  dapat  terlaksana sebab negara memiliki kekuasaan yang legal untuk menggunakan kekuatan fisik dengan menggunakan berbagai sarana yang dimiliki seperti kepolisian, kejaksa- an,  sistem  peradilan,  dan  sebagainya. 17 Peran  negara  seperti  ini  dapat  tercapai melalui beberapa cara sebagai berikut: pertama, menciptakan keberadaan ruang publik  yang  bebas.  Tugas  negara  dalam  hal  ini  adalah  melalui  peraturan  yang dihasilkannya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kebebasan warga negara dalam memanfaatkan ruang publik, seperti adanya UU Kebebasan Pers, UU Pendirian Partai Politik, dan UU Pembentukan Ormas.
Mengacu pada teori Thomas Hobbes, tentang perjanjian, disebutkan bahwa sebelum  terbentuknya  negara  manusia  hidup  dalam  keadaan  alamiah.  Dalam
______________
17 Umar Ma’ruf, “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi”, Makalah , Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 8.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 361
keadaan  alamiah,  manusia  hidup  saling  bermusuhan  dan  saling  menganggap lawan. Kemudian terjadilah peperangan dan perlawanan satu sama lain, seorang melawan  seorang,  seorang  melawan  semua,  dan  sebagian  melawan  sebagian yang lain. Keadaan saling melawan atau berperang seperti ini diistilahkan oleh Hobbes  dengan bellum  amnes  contra  omnes. 18 Kemudian  mulailah  muncul kesadaran  untuk  mengatasi  perlawanan  dan  peperangan  seperti  itu,  dan dibentuklah negara.
Masih  menurut  Umar  Ma’ruf  tugas kedua adalah  menciptakan  kehidupan penuh toleransi. Negara wajib memberikan perlindungan dalam menjaga sikap toleransi. Pentingnya toleransi seperti ini juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. al-Qardhawi  menyebutkan  bahwa  Islam  sangat  menghargai  toleransi  karena empat hal: (1) keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun jenis agamanya, bangsanya,  atau  sukunya.  Kemuliaan  manusia  seperti  ini  mengimplikasikan adanya  hak  untuk  dihormati;  (2)  keyakinan  bahwa  perbedaan  manusia  dalam agama  dan  keyakinan  merupakan  realitas  yang  dikehendaki  oleh  Allah  SWT. yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Karena itu tidak  dibenarkan  oleh  Islam,  melakukan  pemaksaan  untuk  memeluk  agama Islam; (3) seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau  menghukum  kesesatan  orang  yang  sesat.  Allah-lah  yang  akan  mengadili mereka di hari akhir. Hal ini akan memberikan ketenangan batin bagi umat Islam untuk tidak terjadi konflik interest antara berbuat adil dan baik kepada mereka; (4)  keyakinan  bahwa  Allah  memerintahkan  untuk  berbuat  adil  dan  mengajak kepada budi perkerti mulia meskipun kepada orang musyrik, begitu juga Allah mengecap perbuatan dhalim meskipun ditujukan kepada orang yang kafir. 19
Tugas negara ketiga , adalah memberikan pengakuan dan perlindungan ter- hadap pluralitas. Tugas negara seperti ini dalam konteks Indonesia secara jelas tertuang  dalam  semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika, serta  tercermin  dalam  UUD 1945  sebagai  dasar  konstitusi  negara.  Sudah  semestinya  seluruh  materi  per- aturan yang tingkatannya berada di bawahnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan  isi  UUD  1945.  Terkait  dengan  hal  ini,  negara  sebenarnya  juga  telah mengaturnya  dalam  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
______________
18 Thomas Hobbes, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat
Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidyatullah, 2000), h. 304.
19 Yusuf al-Qardhawi, dalam Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta: Perspektif, 2005), h. 215.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 362
Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan, “materi muatan suatu per- aturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan perundangan yang baik, yaitu meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  keadilan,  kesamaan  kedudukan  dalam hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  dan  aspek  ke- seimbangan, keserasian, dan keselarasan”. 20
Tugas negara berupa keharusan untuk memberi pengakuan dan perlindung- an terhadap pluralitas seperti ini juga dibenarkan dalam Islam. Banyak teks al- Qur’an  yang  menegaskan  bahwa  pluralitas  merupakan  fenomena  yang  sesuai dengan  kehendak  Allah. 21 Dalam  pemahaman  Nurcholis  Madjid,  pluralitas  di- pahami  sebagai  pertalian  sejati  kebhinekaan  dalam  ikatan-ikatan  keadaban ( genuine  engagement  of  deversities  within  the  bonds  of  civility ),  bahkan  dia  me- negaskan bahwa pluralitas merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui pengawasan dan pengimbangan. 22 Rasyid Ridho juga menjelaskan  bahwa  Allah  menginginkan  perbedaan  di  antara  umat  manusia adalah dengan menciptakan mereka dalam kondisi siap berikhtilaf dan berbeda dalam ilmu pengetahuan, pendapat serta perasaan mereka. Konsekuensi dari hal itu,  seperti  keinginan  mereka  dalam  pekerjaan  yang  dijalani  pun  memiliki perbedaan, termasuk dalam hal agama, iman, taat atau berbuat maksiat. 23 Dalam pandangan  Bint  al-Syathi’,  ada  empat  kebebasan  yang  dimiliki  manusia,  yaitu kebebasan  sebagai  lawan  kata  perbudakan,  kebebasan  beraqidah,  kebebasan berpikir dan berpendapat, dan yang terakhir adalah kebebasan berkehendak. 24
Tugas negara yang keempat, adalah memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan persamaan di hadapan hukum ( equality before the Law ). 25 Dalam konteks Indonesia, perlakuan yang sama terhadap semua warga negara seperti ini mendapat jaminan dalam UUD 1945, yang merupakan konsti- tusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26 Dalam pandangan Miriam
______________
20 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
21 Lihat misalnya QS. al-An’am: 99, QS. al-Ra’d: 3, QS. Yasin: 36, dan QS. Hud: 118-119.
22 Nurcholis  Madjid,  dalam  A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Demokratisasi,  Hak  Asasi,  dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000), h. 316.
23 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsīr al-Manār, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 19.
24 Aisyah  Abdurrahman, Manusia  dan  Sensitivitas  Hermeneutika  al-Qur’an, (Yogyakarta:  LKPSM, 1997), h. 77.
25 Umar Ma’ruf, dalam “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi”, h. 12.
26 Lihat UUD 1945 pasal 27.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 363
Budiarjo,  salah  satu  sifat  negara  adalah  bersifat  mencakup  semua  ( all-encom- passing,  all-embracing ),  sehingga  semua  peraturan  perundang-undangan  harus berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  terkecuali. 27 Persamaan  dalam  penegakan hukum, seperti ini juga tercermin dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  mandiri  untuk  menegakkan hukum dan keadilan. 28
Menurut  Islam,  prinsip  adanya  persamaan  seperti  ini  juga  dikuatkan  oleh teks  al-Qur’an  yang  menegaskan  bahwa  manusia  memiliki  kedudukan  yang sama. 29 Menurut  al-Faruqi,  persamaan  antar  manusia  tersebut  adalah  dalam konteks  sama-sama  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah,  meski  masing-masing  ber- beda  satu  sama  lainnya.  Di  hadapan  Allah  semua  manusia  adalah  satu  atau sama. 30 Setidaknya ada tigal hal yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, yakni: pertama , semua manusia adalah khalifah Allah di atas bumi, artinya siapa pun di muka bumi ini pada hakikatnya sebagai pengelola bumi yang memperoleh fungsi sesuai fitrahnya. Kedudukan mereka secara egaliter adalah sama; kedua , dilihat  dari  kewajibannya  manusia  memiliki  kedudukan  yang  sama  pula,  yaitu secara mutlak berkewajiban melakukan kehendak Ilahi; dan ketiga , karena sifat Allah yang Maha Adil, maka diskriminasi dalam Islam ditolak.
Tugas  dan  peran  negara  yang kelima, adalah  menegakkan  keadilan  sosial. Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pem- bagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang men- cakup seluruh aspek kehidupan. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli  dan  pemusatan  salah  satu  aspek  kehidupan  yang  dilakukan  oleh kelompok atau golongan tertentu atau juga oleh negara. Prinsip keadilan sosial seperti ini ditegaskan pula dalam sila kelima dari dasar negara Indonesia, yakni pancasila. Oleh karena itu, sudah semestinya nilai dan prinsip keadilan ini harus selalu  tercermin  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk oleh negara serta dalam implementasinya dalam masyarakat. 31
______________
27 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 50.
28 Lihat UUD 1945 pasal 24.
29 Lihat misal QS. al-Hujarat: 13.
30 Muhammad Thahir Azhary, Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum dilihat dari Segi Hukum  Islam), (Bogor:  Kencana,  2003),  h.  128.  Lihat  juga  dalam  Ismail  Raji  al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1982), h. 61
31 Umar Ma’ruf, dalam “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi,” h. 13.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 364
Menurut  pandangan  Aloys  Budi  Purnomo,  negara  dalam  hal  ini  pemerintah wajib mengusahakan supaya kesamaan yuridis para warga negara, termasuk ke- sejahteraan  umum  masyarakat,  jangan  pernah  secara  terbuka  atau  diam-diam dilanggar  berdasarkan  alasan-alasan  agama.  Demikian  juga  supaya  di  antara mereka jangan sampai ada diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah sama sekali tidak  boleh,  melalui  paksaan  atau  ancaman  atau  upaya-upaya  lainnya,  meng- haruskan para warga negaranya untuk mengakui atau menolak agama manapun, atau  menghalang-halangi  siapa  pun  untuk  memasuki  atau  meninggalkan  jemaat keagamaan  tertentu. 32 Hal  ini  disebabkan  oleh  hakikat  dari  tugas  “kuasa  sipil”, yakni pemerintah, adalah melindungi dan mengembangkan hak-hak manusia yang tak dapat diganggu gugat. “Kuasa sipil” wajib, melalui hukum-hukum yang adil serta upaya-upaya lainnya yang sesuai, secara berhasil guna menanggung perlindungan kebebasan beragama semua warga negara dan menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan hidup keagamaan. 33
Sementara  menurut  Nafsun  Setyono,  untuk  menghilangkan  atau  memini- malisir  merunyamnya  prasangka  agama  diperlukan  sosialisasi  yang  benar  dan berpihak pada kedamaian. Pengaruh sosialisasi ini yang paling kuat dampaknya terjadi  pada  masa  kanak-kanak.  Ini  merupakan  tugas  dari  orang  tua  dan  juga sangat ditentukan oleh model pengajaran yang didapatkan anak-anak di masa- masa  sekolah. 34 Dalam  sekup  lebih  luas,  tugas  sosialisasi  ini  menjadi  agenda media  massa  di  Indonesia  agar  mereka  membongkar  kesalahpahaman  yang mungkin  tercipta  di  antara  pemeluk  agama  yang  berbeda  akibat  distorsi  pra- sangka dan stereotif agama. 35
Menurut  pandangan  Zakiyah,  peran  dan  tugas  negara  dalam  penyelesaian konflik beragama adalah menjadi mediator antara pihak-pihak yang bertikai dan fasilitator penyelesaian konflik. 36 Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilaku- kan untuk menyelesaikan konflik tersebut; pertama, melalui peace building , yaitu dengan  menjaga  masyarakat  untuk  tetap  teratur  dan  dilanjutkan  dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak, mereorganisasi lembaga-lembaga yang  retak,  menghukum  pelaku  kerusuhan  dan  provokator,  serta  mengadakan
______________
32 Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan”, h. 9.
33 Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan”, h. 9.
34 Nafsun Setyono, Makalah, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 8.
35 Nafsun Setyono, Makalah, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 10.
36 Zakiyah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...” , h. 6.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 365
rekonsiliasi. Proses peace building ini dapat melibatkan organisasi-organisasi lokal atau  tokoh-tokoh  agama  yang  ada,  jika  konflik  yang  terjadi  berupa  konflik  antar umat  beragama. Kedua, mengembangkan  budaya  damai  melalui  program pemberian pendidikan kepada para pegawai pemerintah dan mengkampanyekan sistem pendidikan yang demokratis. Selain itu, cara ini juga dapat dilakukan dengan cara  melibatkan  komunitas  dengan  latar  belakang  agama  yang  berbeda  di antaranya  dengan  mengaktifkan  peran  tokoh  agama  agar  mencegah  timbulnya kerusuhan  dan  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  di  masyarakat. 37 Ketiga, dengan menerbitkan kebijakan “pengakuan”, yakni mencakup penghargaan atau pengakuan  atas  hak  minoritas,  distribusi  kekuasaan  dengan  memberikan  lebih banyak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, dan pengakuan atas teritori. Cara ini diterapkan terutama untuk mengelola keragaman etnik, tidak menghilangkan perbedaan  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  konflik. Keempat, memastikan pemerataan  keadilan  ekonomi  di  antara  pendatang  dan  penduduk  lokal  di beberapa propinsi di Indonesia, misalnya dengan menerbitkan peraturan terkait dengan  pemilikan  tanah  dengan  memperhatikan  hukum  adat  atas  tanah,  juga dengan  cara  mempromosikan  toleransi  dan  melindungi  semua  masyarakat  baik pendatang mmaupun penduduk lokal tanpa memandang latar belakang agama. 38
Zakiyah  juga  menambahkan  bahwa  untuk  membangun  kebersamaan  di antara  masyarakat  dengan  variasi  latar  belakang  perlu  dikembangkan  pula beberapa  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Direktur  Caireu  STAIN  Pontianak. Konsepnya meliputi; pertama, mengembangkan sikap “kesarjanaan”, yaitu sikap seorang  ilmuwan  meliputi  watak,  kultur,  dan  karakteristik.  Seseorang  yang memiliki karakter sarjana seperti ini dengan sendirinya akan memiliki kesadaran formal  dalam  beragama  dan  kesadaran  substansial  atas  agama,  sehingga  tidak akan  ada  lagi  prasangka  teologis  terhadap  kelompok  lain. Kedua, keteladanan dari para pemimpin, yakni para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada. Ketiga , perlu adanya aturan sosial yang mengikat semua kelompok masyarakat di suatu  daerah  tanpa  ada  diskriminasi. Keempat ,  mengembangkan  kerjasama dalam  menghadapi  tantangan  sosial  bersama,  seperti  dalam  menghadapi masalah kemiskinan dan pendidikan. 39
Menurut  Ali  Imron  ada  beberapa  peran  atau  tugas  pemerintah  yang  perlu dioptimalkan  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  konflik  bernuansa  agama  atau ______________
37 Zakiyah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...”, h. 7.
38 Zakiyah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...” , h. 8. 39 Zakiyah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...” , h. 9.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 366
agar terciptanya kerukunan beragama. Beberapa tugas atau peran tersebut antara lain: pertama, menyusun  regulasi  terkait  kerukunan  umat  beragama  dengan melibatkan  secara  intensif  para  tokoh  agama.  Ketiadaan  pelibatan  para  tokoh agama dalam penyusunan regulasi tentang kerukunan umat beragama hanya akan melahirkan  regulasi  yang  hampa  dan  tidak  bermakna. 40 Kedua ,  melakukan sosialisasi  dan  desiminasi  regulasi  tentang  kerukunan  umat  beragama  dengan melibatkan  stakeholders  masing-masing  kelompok  atau  penganut  agama  yang ada. 41 Ketiga ,  mendorong  dan  memotivasi  keberlanjutan  terjadinya  komunikasi antar  umat  beragama,  dengan  mengupayakan  penyediaan  fasilitas  yang  men- dukung. Kesadaran untuk berkomunikasi dari level akar rumput jauh lebih penting dari  sekedar  komunikasi  yang  bersifat top-down ,  dalam  menjaga  keharmonisan dan persatuan bangsa. 42 Keempat , mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan- kelembagaan  agama  serta  forum  kerukunan  umat  beragama  yang  ada  untuk meningkatkan  kualitas  program  terkait  kerukunan  umat  beragama. 43 Kelima , memperhatikan  masalah  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  yang  sering  menjadi akar terjadinya konflik dan ketegangan antar dan juga intern umat beragama. 44
Dalam  pandangan  David  Hermanjaya,  ketua  Walubi  Jawa  Tengah  tugas pemerintah adalah memproduk hukum, perundang-undangan atau keputusan- keputusan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  boleh  berlaku  diskriminatif,  karena hal  itu  jelas-jelas  melanggar  Hak  Asasi  manusia. 45 Pandangan  senada  juga  di- kemukanan  oleh  pengurus  PHDI,  yang  menegaskan  bahwa  tugas  utama  pe- merintah  adalah  membuat  undang-undang  atau  segenap  peraturan  yang  tidak diskrminatif. Selain itu, menurut mereka adalah jarkoni, yakni bisa berujar harus bisa “ngelakoni ”. Pemerintah tidak boleh hanya bermain retorika saja. 46

## D.  Arti Penting Keberadaan Regulasi
Dalam  rangka  untuk  menciptakan  kerukunan  umat  beragama,  baik  intern atau antar umat beragama, diperlukan pedoman atau aturan main ( rule game )
______________
40 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 6.
41 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 7.
42 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 7.
43 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 8.
44 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 9.
45 Wawancara dengan David Hermanjaya, Ketua Walubi Jawa Tengah, 27 Agustus 2013.
46 Wawancara dengan pengrus PHDI, 25 Agustus 2013.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 367
yang  bisa  dijadikan  sebagai  acuan  bersama  untuk  hidup  berdampingan  yang sehat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, keberadaan pedoman atau aturan main ( rule game ) tersebut perlu memenuhi unsur rasio- nalitas,  adaptif-fleksibilitas,  keadilan,  non-diskriminasi,  dan  kejelasan  atau  ke- pastian,  sebagaimana  halnya  yang  dipersyaratkan  pada  keberadaan  norma sebagai acuan hidup bersama.
Menurut Achmad Gunaryo, untuk meminimalisir konflik agar tidak sampai merusak dibutuhkan mekanisme untuk mengelolanya. Mekanisme pengelolaan konflik seperti itu sering diistilahkan dengan conflict management. 47 Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa keberadaan RUU KUB merupakan salah satu upaya atau mekanisme  pengelolaan  terhadap  konflik  agama  atau  pengelolaan  kerukunan beragama. Oleh karena itu, kehadiran RUU KUB perlu  diapresiasi. 48 Keharusan regulasi juga dikemukakan oleh Arif Hidayat. 49 Menurutnya keberadaan regulasi memiliki  fungsi  sebagai  kontrol  sosial,  alat  rekayasa  sosial,  dan  pengakuan kebhinekaan, keberagaman, dan hiterogenitas bangsa. 50 Apalagi dengan keber- adaan  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen,  keberadaan  regulasi  menjadi sebuah keharusan.
Sri Endah Wahyuningsih mengatakan bahwa jika perbedaan agama yang ada di  Indonesia  tidak  terpelihara  dengan  baik  maka  akan  menimbulkan  konflik antar  umat  beragama,  yang  justru  bertentangan  dengan  dasar  nilai  agama  itu sendiri.  Semua  agama  yang  ada  selalu  mengajarkan  kedamaian,  saling  meng- hormati, dan saling tolong-menolong. 51 Oleh karena itu diperlukan suatu model hubungan antar masyarakat yang berbeda agama. Dengan cara seperti ini akan menjaga kerukunan umat beragama. Menurut Maftuh Basyuni, kerukunan umat beragama  merupakan  pilar  kerukunan  nasional.  Keberadaannya  bersifat  dina- mis,  karena  itu  harus  dipelihara  secara  terus-menerus.  Kerukunan  umat  ber- agama  itu  sendiri  berupa  hubungan  antar  umat  beragama  yang  dilandasi semangat toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan
______________
47 Achmad Gunaryo, “RUU Kerukunan Umat Beragama sebagai Instrumen Pengelolaan Kerukun- an”, Makalah, 2012, h. 5.
48 Achmad Gunaryo, “RUU Kerukunan Umat Beragama sebagai Instrumen Pengelolaan Kerukun- an”, h. 5.
49 Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, Makalah, tahun 2012, h. 1.
50 Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 2.
51 Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat beragama”, Makalah, tahun 2012, h. 1.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 368
ajaran agamanya, dan kerja samaa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 52
Ali  Imron,  juga  menegaskan  bahwa  persoalan  kerukunan  umat  beragama merupakan  persoalan  bangsa  yang  harus  diprioritaskan  dalam  penangannya. Perlu ada upaya penguatan terhadap kerukunan umat beragama secara serius melalui regulasi. Regulasi tentang kerukunan umat beragama seperti itu merupa- kan  suatu  hal  yang  niscaya.  Bahkan,  supaya  regulasi  ini  memiliki  kekuatan hukum yang kuat maka sudah semestinya ia berbentuk undang-undang berdasar sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. 53 Keberadaan  regulasi  ini  untuk melindungi  keberlangsungan  Tri  Kerukunan  Umat  Beragama  yang  ada,  yakni kerukunan  intern  umat  beragama,  kerukunan  antar  umat  beragama,  dan kerukunan  antar  umat  beragama  dan  pemerintah.  Terkait  hal  ini,  peran pemerintah  dalam  menjaga  kerukunan  umat  beragama  seperti  ini  mutlak  di- butuhkan. Peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan menerbitkan regulasi dan juga memberikan fasilitas terhadap berbagai program kegiatan  yang  mengarah  pada  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama. Dukungan  fasilitas  pemerintah  seperti  ini  sangat  berpengaruh  bagi  upaya  pe- ningkatan kerukunan hidup umat beragama. 54
Bila dilihat dari kacamata konstitusi, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa konstitusi negara ini serta sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sangat mencita-citakan  adanya  tata  kehidupan  umat  beragama  yang  berjalan  dalam semangat persatuan dan kesatuan, di atas pedoman filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional hal ini tersirat dengan jelas dalam pasal 29 UUD 1945. Demikian  pula  dalam  jiwa  sila  ketiga  Pancasila,  yang  berbunyi  Persatuan Indonesia,  jelas  terkandung  nilai  kerukunan.  Dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  negara,  cita-cita  kerukunan  ditunjukkan  dalam  prinsip-prinsip dasar  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Dalam konsep good governance disebutkan bahwa salah satu ukuran kepemerintahan yang baik adalah adanya suatu masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang plural demokratis, saling menghargai, adanya peradaban masyarakat, menerima dan  menghargai  keberagaman,  dan  bersama  membangun  mmasyarakat  maju dan  sejahtera,  serta  adanya  tata  kehidupan  masyarakat  yang  mencapai  ke- ______________
52 Maftuh Basyuni, dalam Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat beragama”, h. 1-2.
53 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 14.
54 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 14.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 369
sepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan adanya  amanat  seperti  ini,  maka  dalam  tataran  implementasi  praktis  me- merlukan adanya regulasi. 55
Aloys  Budi  Purnomo,  salah  seorang  tokoh  dari  Konferensi  Waligereja Indonesia juga melihat urgensi keberadaan regulasi, tetapi menurutnya regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diamanatkan oleh konstitusi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, menurutnya yang dibutuhkan bukanlah  RUU  KUB,  tetapi  RUU  Penghapusan  Diskriminasi  Agama  atau  RUU Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. 56 Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa akar  dari  kerukunan  adalah  kebebasan  yang  bertanggung  jawab,  bukan  dis- kriminasi apalagi kekerasan. Untuk itu kebebasan beragama atau berkeyakinan harus dijamin dan dijunjung setinggi-tingginya. Sejak semula antarwarga bangsa ini sudah rukun bersatu, saling menghormati dan menghargai, kendati berbeda iman,  agama,  budaya,  suku, dan  golongan.  Hanya  oknum-oknum  yang liar  dan tidak bertanggung jawablah yang telah mencabik-cabik kerukunan ini. Merekalah yang  seharusnya  dibuatkan  regulasi  berupa  Undang-Undang  yang  tegas  dan ditindak tegas, bukan dengan pembiaran-pembiaran yang semakin membuat se- gelintir  orang  yang  hendak  merusak  bangsa  ini  bebas  berkeliaran  merusak kerukunan. 57
Sementara  Nafsun  Setyono  lebih  memilih  arti  pentingnya  meminimalkan timbulnya prasangka agama, baik dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas yang ada melalui program-program sosialisasi yang berkesinambung- an, baik dalam keluarga, pendidikan, dan terutama oleh media massa. 58 Agenda besar  media  massa  di  Indonesia  adalah  membongkar  kesalahpahaman  yang mungkin tercipta di antara pemeluk yang berbeda akibat distorsi prasangka dan stereotip agama. Tugas ini memang tidaklah mudah, karena mitos dan trauma sejarah masa lalu yang tidak begitu mudah digeser dengan konsepsi yang baru, yang lebih positif perihal kelompok agama lain. Apalagi sepanjang pengelolaan kehidupan sosial politik yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya, selalu timbul distorsi berupa perlakuan tidak adil atau marjinalisasi politik, yang sering
______________
55 Ateng  Chozany  Miftah,  “Memahami  Urgensi  Regulasi  Kerukunan  Umat  Beragama”, Makalah, 2012 , h. 5.
56 Ateng Chozany Miftah, “Memahami Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 6.
57 Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan”, h. 11.
58 Nafsun Setyono, Makalah, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ... , h. 8-9.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 370
disalahtafsirkan  oleh  elite  masyarakat  sebagai  persoalan  antar  kelompok agama. 59

## E.  Syarat Ideal Keberadaan Regulasi
Di atas terlihat jelas bahwa mayoritas tokoh lintas agama memandang urgen keberadaan regulasi terkait kehidupan beragama serta yang mengatur hubungan antar  umat  beragama.  Namun  keberadaan  regulasi  yang  diperlukan  memiliki syarat-syarat  tertentu  agar  keberadaannya  tidak  bertentangan  dengan  nilai Pancasila  dan  semangat  konstitusi  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  persyaratan tersebut diperlukan agar keberadaan regulasi tersebut tidak melahirkan distorsi yang  justru  menjadi  pemicu  legalistik  bagi  munculnya  kekerasan  atau  konflik bernuansa  agama.  Terkait  keberadaan  regulasi  seperti  ini,  para  tokoh  lintas agama  di  Jawa  Tengah  memiliki  pemandangan  yang  beragam,  meski  secara umum  memiliki  kesamaan  yakni  bahwa  keberadaan  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah harus memiliki persyaratan ideal.
Dalam pandangan Aloys Budi Purnomo, ada bebarapa prinsip yang seharus- nya dipenuhi dalam regulasi terkait kerukunan beragama tersebut; pertama , harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, anti diskriminasi, tidak segregatif, dan melaksanakan kerukunan sebagai faktor determinan bukan sebagai faktor  independen. Kedua, regulasi  tersebut  harus  dalam  koridor  perspektif kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan itu sendiri. Menurut KWI syarat ideal  regulasi  harus  memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  kewajiban  negara  dan batas-batas dimana negara melakukan intervensi; (2) kerukunan; (3) kebebasan beragama atau berkeyakinan; (4) agama, keyakinan, dan agama tradisi; (5) pindah agama;  (6)  tidak  beragama  atau  atheism;  (7)  ibadah;  (8)  aktifitas  keagamaan; (9) penyebaran agama; (10) penyiaran agama; (11) kriminalisasi terhadap intoler- ansi berdasarkan agama dan pernyataan kebencian ( hatred speech ); (12) pendirian rumah  ibadah;  (13)  peran  pimpinan  agama  atau  FKUB;  (14)  larangan, (15) mekanisme komplain, dan (16) institusi pengemban mandat RUU. 60
Arif Hidayat mempersyaratkan agar rancangan regulasi RUU terkait dengan pengelolaan  kehidupan  beragama,  atau  dengan  namai  apapun,  harus  disusun dengan  cermat  dan  hati-hati  agar  produk  hukum  konstitusi  tidak  mengalami
______________
59 Nafsun Setyono, Makalah, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ... , h. 10.
60 Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan”, h. 6.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 371
judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi. 61 Menurutnya  syarat  ideal  regulasi seperti itu harus diperhatikan asas kejelasan tujuannya yang harus jelas. Untuk tujuan  apa  sebuah  UU  dilakukan  regulasi.  Struktur  yang  ada  di  dalamnya  pun juga  harus  jelas  sesuai  tupoksinya.  Selain  itu  juga  harus  memperhatikan perubahan  budaya  hukum  yang  tengah  berkembang  di  masyarakat.  Adapun terkait  syarat  ideal  materi  dari  sebuah  regulasi  adalah  yang  terpenting  adalah adanya  keselaran,  kesamaan  di  hadapan  hukum,  non-diskriminasi,  dan  peng- ayoman. 62
Menurut  Ahmad  Darodji,  salah  satu  hal  yang  penting  diperhatikan  dalam naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang  yang  hendak  diregulasi  adalah selalu  memperhatikan  adanya  sinkronisasi  atau  harmoni  dengan  UU  lain  yang masih  berlaku. 63 Selain  itu,  syarat  regulasi  RUU  seperti  ini  juga  harus  tidak memunculkan kembali sesuatu yang telah lama menjadi polemik, karena hanya akan  memunculkan  konflik  yang  berkepanjangan  lagi. 64 Selanjutnya  dia  juga mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses regulasi  RUU  KUB  ini,  yakni  harus  memperhatikan  aspek  kewenangan,  aspek keterbukaan,  dan  aspek  pengawasan.  Regulasi  tersebut  juga  harus  meng- integrasikan tiga rpinsip utama, yakni Hak Asasi Manusia, Kesetaraan gender, dan pembangunan  berkelanjutan  dengan  berbasis  tata  kelola  pemerintahan  yang baik. 65 Dalam pandangan Sri Endah Wahyuningsih, mempersyaratkan rancangan RUU KUB yang hendak diregulasi hendaknya dilakukan kajian akademis secara mendalam terutama dalam hal yang berhubungan dengan kriminalisasi terhadap suatu  perbuatan  tertentu  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama. Jangan  sampai  setelah  RUU  tersebut  disahkan  menjadi  UU,  ternyata  aparat penegak  hukum  mengalami  kesulitan  karena  faktor  perumusan  UU-nya  yang tidak  lengkap. 66 Misalnya,  dalam  bab  terkait  “keetentuan  pidana”  dalam  RUU KUB yang ada masih tertulis bahwa subjek dari tindak pidana dalam RUU hanya tercantum subjek berupa “manusia/orang” saja. Subjek yang disebutkan dalam RUU  tersebut  diancam  pidana  berupa  “penjara”  dan  “denda”.  Padahal  dalam perkembangannya subjek hukum tersebut berkembang, dan terkadang dilaku- ______________
61 Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 1-2.
62 Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 3.
63 Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, Makalah, tahun 2012, h. 2.
64 Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, h. 3.
65 Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, h. 5-6.
66 Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 13.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 372
kan oleh “korporasi” atau “lembaga”. Begitu pula batasan hukuman pidana yang sebatas menyebut “penjara” dan “denda”, hanya akan membuat penjara semakin sesak dengan penghuni, dan hal ini juga akan melahirkan konflik baru. Karena syarat  ideal  regulasi  menurut  Sri  Endah  Wahyuningsih  adalah  harus  ada rumusan  yang  lengkap  terhadap  naskah  rancangan  RUU  yang  akan  diregulasi dan harus ada kajian akademis yang mendalam. 67
Menurut  Mahmutarom,  syarat  ideal  dari  keberadaan  regulasi  RUU  KUB harus  memuat  tiga  aspek  perlindungan,  yaitu  perlindungan  terhadap  keten- teraman  beragama,  perlindungan  terhadap  rasa  keagamaan  dari  bangsa Indonesia, dan perlindungan terhadap agama itu sendiri. Tetapi, kenyataan dari rancangan RUU KUB yang hendak diregulasi hanya memuat perlindungan dua aspek  saja  yakni  aspek  perlindungan  terhadap  ketenteraman  beragama  dan aspek perlindungan terhadap rasa keagamaan dari bangsa Indonesia. Sementara perlindungan  terhadap  aspek  ketiga  belum  terlihat.  Karena  itu,  regulasi  yang dicanangkan  tersebut  harus  juga  mengatur  soal  perlindungan  terhadap  agama itu sendiri. 68 Mahmutarom juga menyoroti problem kriminalisasi yang diterap- kan  dalam  RUU  KUB,  yaitu  proses  penetapan  suatu  perbuatan  orang  sebagai perbatan  yang  dapat  dipidana. 69 Jangan  sampai  kriminalisasi  dalam  RUU  KUB tersebut digunakan untuk membalas dendam, menghukum pelaku yang korban- nya tidak jelas, melaksanakan hukum pidana meski tidak mendapat dukungan masyarakat luas, tetap dipaksakan meski tidak bisa berlaku secara efektif. 70
Dalam pandangan Umar Ma’ruf, regulasi yang ideal dari suatu RUU, selain tidak boleh bertentangan dengan semboyang Bhinneka Tunggal ika dan nilai- nilai yang tercermin dalam UUD 145, materi dari RUU yang akan diregulasi juga harus  memuat  prinsip:  (1)  pengayoman;  (2)  kemanusiaan;  (3)  kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) Bhinneka Tunggal Ika, (7) keadilan, (8) kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 71
______________
67 Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat beragama”, h. 8-10.
68 Mahmutarom, Makalah, dalam  Dialog  Antar  Tokoh  Lintas  Agama  pada  pertemuan  Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012 , h. 6-7. 69 Mahmutarom, Makalah, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ... h. 9. Lihat juga dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1977), h. 39-40 70 Lihat syarat-syarat mengkriminalisasi suatu tindakan hukum yang dikemukakan oleh Muladi, Makalah, disampaikan dalam seminar Kejahatan terhadap kepentingan Umum dan kejahatan terhadap Martabat dilihat dari sudut pandang HAM di Universitas Udayana Bali, 20-21 Maret 2006.
71 Umar Ma’ruf, dalam “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi”, h.
12.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 373
Ali  Imron  mempersyaratkan  adanya  keterlibatan  semua  unsur,  baik pemerintah maupun para pemuka agama, dalam menyusun rancangan Undang- Undang yang akan diregulasi. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kepastian adanya penegakan hukum. Penyusunan regulasi kerukunan umat beragama oleh pemerintah dengan tidak melibatkan para tokoh agama hanya akan melahirkan regulasi yang hampa dan tidak bermakna. Regulasi yang dilahirkan hanya akan bekerja bagaikan robot mekanik yang tidak mempunyai jiwa kemnusiaan. Begitu juga,  masalah  penegakan  hukumnya  pun  perlu  dirancang  dengan  pendekatan kemanusiaan. 72

## F.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama , aspek yang dapat memicu konflik beragama sangat banyak, yakni meliputi  adanya  prasangka  ( prejudice ),  seperti  adanya  kecurigaan  masing- masing  akan  kejujuran  pihak  lain,  baik  intern  umat  beragama  maupun  antar umat  beragama;  perbedaan  agama;  sifat  dari  masing-masing  agama  yang mengandung  tugas  dakwah  atau  missi;  kompetisi  ekonomi;  perbedaan  etnik; cara  pandang  literalisme  seperti  pemahaman  radikal  atau  yang  menganggap hanya  aliran/mazhabnya  sendiri  yang  benar  dan  menyalahkan  yang  lain; kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain,  sehingga  mudah  diombang-ambingkan  oleh  isu  yang  berkembang;  para pemeluk  agama  tidak  mampu  menahan  diri,  sehingga  kurang  menghormati bahkan memandang rendah agama lain; kaburnya batas antar sikap memegang teguh  keyakinan  agama  dan  toleransi  dalam  kehidupan  bermasyarakat; kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat; pemahaman  yang  liberal  (bebas  semaunya  sendiri)  tanpa  mengikuti  kaidah- kaidah  pemahaman  yang  ada;  pemahaman  yang  menodai  agama  atau  di- selewengkan  (distorsi),  seperti  adanya  penistaan  terhadap  agama  lain;  kurang efektifnya  pelaksanaan  regulasi,  baik  karena  status  hukumnya  yang  masih dipersoalkan oleh sebagian orang; kurangnya pengembangan model atau sistem pencegahan  konflik  secara  dini;  terjadinya  pertentangan  antara  interpretasi ajaran  agama  dengan  semangat  hak  asasi  manusia  (HAM);  adanya  pengaruh agama dalam sebagian produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah ______________
72 Ali Imron, “Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia”, h. 7.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014
374
yang  ada  di  Indonesia;  munculnya  diskriminasi  akibat  masuknya  nilai-nilai agama  dalam  produk  hukum  yang  ada.  hal  ini  sering  dijadikan  sebagai  dasar untuk melakukan klaim tuduhan “sesat” terhadap kelompok lain yang berbeda pemahaman; adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama; adanya krisis kepercayaan; dan ketidakmampuan antar penganut agama untuk membangun kebersamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada.
Kedua , menurut tokoh lintas agama di Jawa Tengah, negara memiliki peran dan  tugas  untuk  menciptakan  kondisi-kondisi  yang  dapat  mewujudkan kehidupan  bernegara  yang  berkeadaban  dan  non-diskriminasi;  menciptakan kehidupan  penuh  toleransi.  negara  wajib  memberikan  perlindungan  dalam menjaga  sikap  toleransi;  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap pluralitas;  memberikan  perlakuan  yang  sama  atau  mengakui  dan menegakkan persamaan  di hadapan hukum  ( equality  before  the law ); menegakkan  keadilan sosial;  wajib  mengusahakan  supaya  kesamaan  yuridis  para  warga  negara, termasuk kesejahteraan umum masyarakat, jangan pernah secara terbuka atau diam-diam dilanggar berdasarkan alasan-alasan agama; menjadi mediator antara pihak-pihak  yang  bertikai  dan  fasilitator  penyelesaian  konflik;  membongkar kesalahpahaman yang mungkin tercipta di antara pemeluk agama yang berbeda akibat distorsi prasangka dan stereotif agama.
Ketiga ,  keberadaan  regulasi  memiliki  arti  penting,  yakni  sebagai  pedoman atau aturan main ( rule game ) yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama untuk hidup  berdampingan  yang  sehat  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;  mekanisme  pengelolaan  terhadap  konflik  agama  atau  pengelolaan kerukunan beragama; sebagai kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan pengakuan kebhinekaan,  keberagaman,  dan  hiterogenitas  bangsa;  upaya  penguatan terhadap  kerukunan  umat  beragama;  untuk  melindungi  keberlangsungan  Tri Kerukunan Umat Beragama; pedoman dan panduan untuk keabsahan campur tangan  pemerintah  dalam  memediasi  dan  memecahkan  masalah  kerukunan umat beragama.
Keempat , keberadaan regulasi tersebut harus memperhatikan syarat-syarat ideal  sebagai  berikut;  yaitu  perlu  memenuhi  unsur  rasionalitas,  adaftif-fleksi- bilitas,  keadilan,  non-diskriminasi,  dan  kejelasan  atau  kepastian,  sebagaimana halnya  yang  dipersyaratkan  pada  keberadaan  norma  sebagai  acuan  hidup bersama; harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, anti diskriminasi,  tidak  segregatif,  dan  melaksanakan  kerukunan  sebagai  faktor determinan bukan sebagai faktor independen; tidak boleh bertentangan dengan
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 375
prinsip  kebebasan  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  yang  lebih  tinggi;  harus dalam koridor perspektif kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan itu sendiri;  harus  disusun  dengan  cermat  dan  hati-hati  agar  produk  hukum konstitusi tidak mengalami judicial review di Mahkamah Konstitusi; selalu mem- perhatikan  adanya  sinkronisasi  atau  harmoni  dengan  UU  lain  yang  masih berlaku;  harus  memperhatikan  aspek  kewenangan,  aspek  keterbukaan,  dan aspek pengawasan; perlu dilakukan kajian akademis secara mendalam terutama dalam  hal  yang  berhubungan  dengan kriminalisasi terhadap  suatu  perbuatan tertentu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama; harus memuat tiga aspek  perlindungan,  yaitu  perlindungan  terhadap  ketenteraman  beragama; perlindungan terhadap rasa keagamaan dari bangsa Indonesia, dan perlindungan terhadap agama itu sendiri; melibatkan semua unsur, baik pemerintah maupun para  pemuka  agama,  dalam  menyusun  rancangan  Undang-Undang  yang  akan diregulasi.[w]
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014
376

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman,  Aisyah, Manusia  dan  Sensitivitas  Hermeneutika  al-Qur’an ,
Yogyakarta: LKPSM, 1997.
Adji,  Oemar  Seno, Hukum  (Acara)  Pidana  dalam  Prospeksi ,  Jakarta:  Erlangga,
1981.
Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 1996.
Azhary, Muhammad Thahir, Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum dilihat dari Segi Hukum Islam), Bogor: Kencana, 2003.
Bahar, Saafroedin, Konteks Kenegaraan HAM , Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 2009 Charles  Khurzman  (ed.), Wacana  Islam  liberal  Pemikiran  Islam  Kontemporer tentang Isu-Isu Global , Jakarta: Paramadina, 2001
Choeroni,  “Mengurai  Konflik  dengan  Ukhuwah”, Makalah ,  Seminar  Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013
Darodji,  Ahmad,  “Naskah  Akademik  pada  RUU  tentang  KUB”, Makalah, tahun 2012.
Fanani,  Muhyar,  “Bahaya  Literalisme  Islam  di  Youtube  bagi  Kerukunan  Umat Beragama di Indonesia”, Makalah , Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
Gunaryo,  Achmad,  “RUU  Kerukunan  Umat  Beragama  sebagai  Instrumen Pengelolaan Kerukunan”, Makalah, 2012.
Hermanjaya, David, Ketua Walubi Jawa Tengah, wawancara,tanggal 27 Agustus
2013.
Hidayat,  Arif,  “Urgensi  Regulasi  Kerukunan  Umat  Beragama”, Makalah, tahun 2012.
Hobbes, Thomas, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidyatullah, 2000), h. 304 http://alkitab.sabda.org/resource, diunduh tanggal 30 Juli 2012.
Husni,  Anang,  “Fungsi  Hukum  dalam  Penegakan  Hak  Masyarakat”, Disertasi , Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 377
Imron,  Ali,  “Penguatan  Kerukunan  Beragama  Melalui  Bingkai  Regulasi  di Indonesia”, Makalah ,  Seminar  Kerukunan  Umat  beragama  di  MUI  Jawa Tengah tanggal 8-9 November 2013
Ka’bah,  Rifyak,  “Pluralisme  dalam  Perspektif  Syari’ah”, Mimbar  Hukum ,  No.  55, 2001.
Kasim,  Ifdhal,  “Perkembangan  Delik  Agama  dari  Masa  ke  Masa”, Makalah , Konsultasi  Publik  RUU  KUHP:  Perlindungan  HAM  Melalui  Reformasi Hukum Pidana, Hotel Santika Jakarta, 3-4 Juli 2007.
Kipp,  Rita  Smith, The  Early  Years  of  a  Dutch  Colonial  Mission:  the  Karo  Field , Michigan: the University of Michigan Press, 1990.
Koshly, Ninan, Religious Freedom in a Changing World , Genewa: World Council of
Churches, 1992.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,
Bandung: Alumni, 2002.
Laporan tahunan CRCS tahun 2011, “Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di
Indonesia 2011”, Program Studi Agama dan Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Nurcholis Madjid, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000.
Mahmutarom, Makalah, Dialog  Antar  Tokoh  Lintas  Agama  pada  pertemuan
Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012.
Ma’ruf,  Umar,  “Peran  Negara  dalam  Menciptakan  Kehidupan  yang  Non-
Diskriminasi”, Makalah , Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa
Tengah, 8-9 November 2013.
Made Pada, I Pande, Bapak Anak Agung dan Bapak Sunarto, Wawancara, Minggu
25 Agustus 2013.
Maftuh  Basyuni,  dalam  Sri  Endah  Wahyuningsih,  “Regulasi  Kerukunan  Umat
Beragama”.
Miftah,  Ateng  Chozany,  “Memahami  Urgensi  Regulasi  Kerukunan  Umat
Beragama”, Makalah .
MD, Moh. Mahfudz, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Jakarta:
LP3ES, 2006.
Muladi, ”Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,” Makalah , Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progressif
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 378
Indonesia,  Kerjasama  IAIN  Walisongo  dengan  PDIH  Undip,  tanggal  8 Desember 2004.
Muladi, Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,
Jakarta: The Habibie Center, 2002.
Munadjat,  Imam,  “Membangun  Peradaban  Berketuhanan:  Upaya  Penguatan kerukunan  dan  Pencegahan  Konflik  Umat  Beragama”, Makalah ,  Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
Musahadi, “Fikih Keberagamaan: Memahami Konflik Umat beragama”, Makalah , Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
Musyaffa’,  Fadlolan,  “Memahami  konflik  antar  dan  Intern  Umat  Beragama”, Makalah ,  Seminar  Kerukunan  Umat  Beragama  di  MUI  Jawa  Tengah,  8-9 November 2013.
Najd,  E.  Sobirin  dan  Naning  Mardiniah  (ed.), Diseminasi  Hak  Asasi  Manusia: Perspektif dan Aksi, Jakarta: Cesda LP3ES, 2000.
Nasution,  Harun, Teologi  Islam  Aliran-aliran  Sejarah  dan  Analisa  Perbandingan , Jakarta: UI-Press, 1983.
Purnomo, Aloys Budi, “Menjamin kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan”, Makalah ,  Seminar  Kerukunan  Umat  Beragama  di  MUI  Jawa  Tengah,  8-9 November 2013.
al-Qardhawi,  Yusuf,  dalam  Anis  Malik  Thoha, Tren  Pluralisme  Agama ,  Jakarta: Perspektif, 2005.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
Rahardjo,  Satjipto, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
Raji al-Faruqi Ismail, Tauhid , terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1982.
Rakhmat,  Ioanes,  “Catatan  Kritis  atas  Keputusan  MK,”  dalam Koran  Tempo ,  12 Mei 2010.
Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsīr al-Manār , Beirut: Dar al-Fikr, tt
Robinson, Robert (ed.), Pathways to Asia: The Politics of Engagement , New South Wales: Allen & Unwin Pty. Ltd, 1996.
Rozihan, “Memahami Konflik antar dan Intern Umat Beragama”, Makalah , Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013
Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….                           Abu Hapsin, dkk.
Wa Wa
Wa Walisongo lisongo lisongo lisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 379
Rumadi, ”Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP,” makalah, Annual  Conference  Kajian  Islam  di  Lembang  Bandung,  26  –  30 November 2006.
Setiyono,  Nafsun,  ”Prasangka  Agama  Akar  Pertikaian”, Makalah ,  Seminar Kerukunan Umat Beragama, diselenggarakan oleh MUI kerjasama dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian RI, 8-9 November 2012.
Siagian, SH, Agama-agama di Indonesia , Yogyakarta: Satya Wacana, 1993
Sihab,  Alwi, Islam  Inklusif  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama ,  Bandung: Mizan, 1997.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1977.
Soedarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  terhadap Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983.
Soehino, Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty, 1980.
Stenbrink,  Kareel, Dutch  Colonialin  and  Indonesian  Islam ,  Amsterdam:  Rodopi B.V., 1993.
Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum , Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.
Taufiqurrahman,  “Kerukunan  dalam  Keberagaman”, Makalah ,  Seminar
Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
Tim  Depag  RI, Pedoman  Dasar  Kerukunan  Hidup  Beragama ,  Jakarta:  Depag  RI, 1980.
Tim Menkumham, Pengkalian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Upaya Menjamin  Kerukunan  Umat  Beragama ,  Jakarta:  Kementerian  Hukum  dan
Hak Asasi Manusia, 2011.
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Gramedia, 2011.
Ubaedillah,  A.  dan  Abdul  Rozak, Demokratisasi,  Hak  Asasi,  dan  Masyarakat
Madani, Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Varsney,  A.,  M.Z.  Tadjoeddin,  dan  R.  Panggabean,  “Creating  databsets  in
Information-Poor  Environments:  Patterns  of  Collective  Violence  in Indonesia  1990-2003”, Journal  of  East  Asian  Studies ,  Vol.  8,  No.  3,  Tahun
2008.
Wahjono,  Padmo, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986.
Abu Hapsin, dkk.                           Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama ….
Walisongo Walisongo
Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 2, November 2014 380
Wahyuningsih, Sri Endah, “Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, Makalah, tahun 2012.
Warnaen, Suwarsih, Stereotip Etnik dalam Suatu Bangsa Multi Etnik , Jakarta ; tp., 1979.
Yunus, Mahmud, Kamus bahasa Arab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990
Zakiyah,  “Konflik  Antar  etnik  dan  Agama  di  Indonesia:  Sebab  dan  Alternatif Solusi” Makalah ,  Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.