Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Ideologi dan Strategi Gerakan Filantropi Islam: Studi Kasus Hilal Merah Indonesia
Fahlesa Munabari fahlesa.munabari@president.ac.id International Relations Departement, School of Humanities, President University DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14821

## Abstract
This  article  discusses  the  emergence,  activities,  and  the  ways  in  which  Hilal  Merah Indonesia  (HILMI)  mobilizes  its  resources.  HILMI  is  the  autonomous  philanthropic division  of  Front  Pembela  Islam  (FPI)  whose  activities  are  focused  on  delivering humanitarian  assistance  to  beneficiaries  ranging  from  those  suffering  from  natural disasters to those living in severe poverty. A growing body of literature has investigated faith-based organizations that provide humanitarian services in Indonesia such as Dompet Dhuafa,  Muhammadiyah  (Lazismu),  as  well  as  Nahdlatul  Ulama’s  (Lazisnu).  However, little attention has been paid to the social and humanitarian activities of Islamic radical movements in the country, such as the FPI. This article aims to address this literature gap. It  used  a  case  study  approach  to  obtain  primary  data  as  well  as  a  comprehensive understanding  of  HILMI.  The  primary  data  collection  was  carried  out  through  field observations which were mostly carried out at the HILMI secretariat office in the Kalibata area, South Jakarta, DKI Jakarta. Interviews were conducted with key HILMI informants and  a  number  of  FPI  officials.  This  study  also  used  secondary  data  such  as  scholarly literature  and  news  articles.  The  article  opens  up  with  the  genesis  and  resource mobilization strategy of FPI. Through the lens of social movement theory, it then analyzes the emergence and resource mobilization strategy of HILMI. It demonstrates how the informal,  loose,  and  flexible  structure  and  culture  of  its  parent  organization,  FPI,  is reflected in the ways in which HILMI engages in the provision of humanitarian assistance in the country.

## Abstrak
Artikel ini membahas kemunculan, aktivitas, dan strategi Hilal Merah Indonesia (HILMI) memobilisasi sumber daya organisasinya. HILMI merupakan divisi filantropi otonom dari Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  kegiatannya  difokuskan  pada  pemberian  bantuan kemanusiaan  kepada  para  penerima  bantuan  mulai  dari  mereka  korban  bencana  alam hingga  mereka  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Telah  banyak  Literatur  yang  mengkaji organisasi  berbasis  agama  yang  memberikan  layanan  kemanusiaan  di  Indonesia  seperti Dompet Dhuafa, Muhammadiyah (Lazismu), serta Nahdlatul Ulama (Lazisnu). Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada kegiatan sosial dan kemanusiaan dari gerakan radikal Islam di negara ini, seperti FPI. Artikel ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan literatur  ini.  Studi  Ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  untuk  mendapatkan  data primer serta pemahaman HILMI yang menyeluruh. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan yang sebagian besar dilakukan di kantor sekretariat HILMI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci HILMI dan pegurus FPI. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah dan artikel-artikel berita. Artikel ini diawali dengan asal mula dan strategi  mobilisasi  sumber  daya  FPI.  Menggunakan  teori  gerakan  sosial,  artikel  ini kemudian menganalisis kemunculan dan strategi mobilisasi sumberdaya HILMI. Artikel ini  menunjukkan  bagaimana  struktur  dan  budaya  organisasi  induknya,  yakni  FPI,  yang informal, longgar, dan fleksibel tercermin dari aktivitas-aktivitas HILMI dalam pemberian bantuan kemanusiaan di Indonesia.

## Keywords
Indonesian Red Crescent, Islamic Movements, Social Work, Islamic Philantrophy, Islamic Charity.

## Article History
Received December, 28, 2020 Revised March 19,
2021 Accepted April 28, 2021
Published May 24,
2021

## Corresponding
Author
Fahlesa Munabari. Jababeka Education Park. Jl. Ki Hajar Dewantara RT 2 RW 4. Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat
17530
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Keterbatasan  kapasitas  negara  dalam  menghadirkan  jaminan  sosial,  kesejahteraan,  dan perlindungan penanggulangan pasca bencana alam bagi warganya telah mendorong kemunculan sejumlah organisasi berbasis agama ( faith-based organizations ) untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan bencana alam di Indonesia. Pasca bencana Tsunami Aceh tahun 2004, sejumlah organisasi amal berbasis agama, kelompok Islam radikal, dan lembaga pendidikan swasta  mengemukan  sebagai  agen  alternatif  dalam  kegiatan  sosial-kemanusiaan  serta  tanggap bencana  alam  melalui  pengelolaan  dan  zakat,  infaq,  dan  sedekah  (Telford  &  Cosgrave,  2007). Organisasi-organisasi seperti banyak bermunculan di Indonesia. Beberapa contoh dari organisasi tersebut  adalah  Rumah  Zakat  dan  Dompet  Dhuafa.  Dompet  Dhuafa  adalah  pelopor  lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh seorang wartawan harian Republika pada tahun 1993 di Jakarta yang hadir dengan program-program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, penyediaan klinik kesehatan gratis hingga bantuan keuangan berbasis Islam untuk mendorong lahirnya para wirausahawan Muslim (Helmanita, 2006; Sakai, 2012). Selain organisasi amal dan kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, sejumlah gerakan Islam radikal atau revivalis  seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI)  juga  terlibat  aktif  dalam  kegiatan-kegiatan  bantuan kemanusiaan  dan  penanggulangan  bencana  alam  (Republika,  2018).  Bahkan,  gerakan  Islam transnasional  yang  bertujuan  mendirikan  Khilafah  Islam  di  Indonesia  yang  telah  dibubarkan pemerintah  Presiden  Jokowi  pada  tahun  2017,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  juga  tercatat berpartisipasi  dalam  misi  kemanusiaan  dan  penanggulangan  bencana  seperti  di  Aceh  pasca Tsunami 2004 (Nurdin, 2015), meskipun gerakan ini secara ideologi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI (Ahnaf, 2009; Munabari et al., 2020).
Posisi  FPI  dalam  lanskap  sosio-politik  Indonesia  menjadi  unik,  karena  berpartisipasi dalam  dua  kegiatan  yang  dianggap  cukup  berlawanan  secara  bersamaan,  yakni  sebagai  gerakan filantropis  dan  sebagai  gerakan  sosial  yang  secara  aktif  terlibat  dalam  aksi  kolektif  mengkritik pemerintah dan kelompok atau organisasi lain yang dianggap merugikan kepentingan agama dan umat  Islam  (Bagir,  2010).  Sebagai  gerakan  filantropis  berbasis  Islam,  FPI,  melalui  sayap organisasnya yang bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI), aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial-kemanusiaan  dan  tanggap  bencana  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  lembaga  sosial- kemanusiaan  lain  seperti,  sebagaimana  disebut  di  atas,  Dompet  Dhufa  dan  Rumah  Zakat. Semangat  yang  melatarbelakangi  aktivitas  filantropis  FPI  tersebut  tentu  tidak  berbeda  dengan lembaga-lembaga  filantropis  berbasis  agama  lainnya,  yakni  menjalankan  perintah  agama  Islam untuk  berbuat  kebaikan  dan  menolong  terhadap  sesama.  Kebangkitan  lembaga-lembaga  sosial- kemanusiaan berbasis Islam tersebut di Indonesia tidak lepas dari kebangkitan gerakan dan dakwah Islam pada umumnya yang terjadi di awal tahun 1980-an yang didominasi oleh kegiatan dakwah di kampus-kampus  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  melalui  Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK) (Rahmat, 2005).
Kebangkitan  tersebut  tidak  saja  terjadi  di  tingkat  perguruan  tinggi,  tetapi  juga  secara umum  pada  level  masyarakat  dan  negara  di  akhir  era  Presiden  Suharto  dengan  beragam kebijakannya  seperti  berdirinya  lembaga think  tank Islam  yang  mendapat  dukungan  dari pemerintah,  Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI),  dicabutnya  larangan  berjilbab  bagi siswa  sekolah,  dikeluarkannya  undang-undang  berbasis  Islam  seperti  undang-undang  mengenai
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
zakat dan lembaga keuangan Syariah (Liddle, 1996). Berdirinya Dompet Dhuafa pada awal tahun 1990-an sebagai pionir lembaga filantropis Islam juga tidak terlepas dari fenomena kebangkitan Islam di tanah air, bukan sebagai organisasi berbasis Islam yang bertujuan politis atau mengemban misi dakwah semata, melainkan fokus kepada agenda-agenda sosial-kemanusiaan dan kesejahteraan umat Islam, termasuk pengentasan kemiskinan yang ketika itu, bahkan sampai saat ini, menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang berat.
Jika  kita  melihat  ruang  lingkup  aktivitas  sosial-kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  FPI melalui sayap organisasi HILMI ini dari sudut pandang organisasi massa Islam besar di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, apa yang dilakukan FPI ini tidaklah mengejutkan. Sebagai organisasi massa Islam moderat besar di Indonesia yang sudah ada di tanah air bahkan sebelum  negara  Republik  Indonesia  terbentuk,  kedua  organisasi  ini  memang  memfokuskan aktivitasnya di jalur dakwah Islam dan sosial-kemanusiaan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah  dengan  slogan  Pembina  Kesejahteraan  Umat  (PKU)  sedari  awal  kelahirannya memang ditujukan untuk menyediakan rakyat Indonesia dengan bantuan sosial dan kemanusiaan, terutama dalam bentuk kesehatan dan pendidikan (Fauzia, 2017).  Hal serupa juga dilakukan NU meskipun  pada era  Orde Lama  sempat  terjun ke  dalam  politik  praktis  melalui  Partai  NU yang berkontestasi pada Pemilu 1955.  Memiliki ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, peran NUpada kenyataannya tidak hanya berkutat dalam layanan pendidikan, tetapi juga  dalam bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi komunitas pesantren sekaligus juga warga di sekitar pesantren tersebut. Dalam konteks kekinian, kedua organisasi ini juga memiliki lembaga pengelola zakat,  infak,  dan  sedekah  masing-masing:  Lazismu  untuk  Muhammadiyah  dan  Lazisnu  untuk Nahdlatul Ulama (Baidhawy, 2015; Latief, 2010). Namun, FPI berbeda secara siginifikan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Pertama, FPI masuk dalam kategori gerakan sosial revivalis Islam yang dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas aksi kolektifnya ( collective action ) terutama yang dilakukan dalam bentuk aksi protes massa. Dianggap revivalis karena FPI berkomitmen untuk menegakkan aturan dan prinsip Islam (syariah) di ruang publik melalui upaya pencegahan kemungkaran (nahi munkar) melalui isu-isu protes  yang  diusungnya  selama  ini  seperti  penolakan  pornografi  dan  pornoaksi,  tuntutan penutupan  tempat-tempat  maksiat  yang  menjajakan  minuman  keras  dan  prostitusi  hingga penolakan ideologi dan praktik Islam liberal dan Islam yang dianggap menyimpang seperti Jaringan Islam  Liberal  (JIL)  dan  Ahmadiyah  Indonesia.  Istilah  revivalis  didefinisikan  sebagai  keyakinan terhadap perlunya upaya untuk kembali menghidupkan ajaran dan prinsip agama Islam tidak saja pada ranah individu ( individual sphere ) tetapi juga ranah publik ( public sphere ) (Esposito & Voll, 2001). FPI dianggap sebagai gerakan sosial karena memiliki karakteristik yang mewakili gerakan sosial ( social movement ) menurut ilmuwan sosial yang mengkaji gerakan sosial. Terdapat tiga karakterisitk gerakan sosial: 1) mengkampanyekan isu-isu protes yang dianggap layak untuk diperjuangkan bagi gerakan tersebut; 2) melakukan bentuk-bentuk aksi kolektif seperti demonstrasi massa, pertemuan akbar, pernyataan pers, petisi, dan sejenisnya; 3) keterwakilan publik terhadap komitmen, soliditas, dan misi yang diperjuangkan gerakan tersebut (Tarrow, 1998; Tilly, 2004).
Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis HILMI sebagai sayap organisasi FPI, mengingat sejauh ini belum ada literatur atau hasil penelitian yang meneliti HILMI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur dan wawancara terhadap tokoh-tokoh HILMI dan FPI. Pendekatan gerakan sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk mendapatkan
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
pemahaman yang lebih baik dalam kerangka ilmu sosial terhadap HILMI.  Teori gerakan sosial lazim  digunakan  untuk  menganalisis  dinamika  aktivitas  dan  organisasi  organisasi  sosial  atau keagamaan yang termasuk dalam kategori gerakan sosial yang telah disebutkan diatas. Artikel ini diawali dengan deskripsi latar belakang kemunculan dan sumber daya organisasi FPI sebagai induk organisasi HILMI. Setelah itu dilanjutkan dengan deskripsi dan analisis terhadap sejarah, aktivitas, ruang  lingkup,  dan  program,  serta  sumber  daya  organisasi  HILMI.  Artikel  ini  berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, literatur, dan pemahaman mengenai dinamika sebuah gerakan sosial revivalis Islam dalam konteks era reformasi di Indonesia yang juga aktif berkecimpung di dalam aktivitas  sosial-kemanusiaan  selain  aktivitas  gerakan  sosialnya  seperti  demonstrasi  massa, pertemuan publik, dan sweeping. Artikel ini menunjukkan bahwa aktivitas aksi kolektif dari sebuah gerakan revivalis Islam dalam lanskap sosio-politik Indonesia kontemporer tidak selalu berkutat dalam  aksi-aksi  gerakan  sosial  seperti  demonstrasi  massa  saja  yang  mengusung  tema-tema penegakan syariah atau pendirian khilafah Islam, melainkan juga dalam hal sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana.

## Front Pembela Islam
FPI didirikan beberapa bulan setelah rezim Presiden Suharto (1967-1998) jatuh, yakni pada  17  Agustus  1998  di  Jakarta.  Sejarahnya  bermula  ketika  sejumlah  ulama  berpengaruh berkumpul  di  Pesantren  Al-Umm,  Jakarta  untuk  memperingati  Kemerdekaan  Republik Indonesia  sekaligus  membahas  dan  mencari  solusi  bagi  masalah-masalah  multidimensi  yang muncul seperti konflik sektarian yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, krisis ekonomi, dan ketakadilan sosial yang massif. Permasalahan tersebut diyakini FPI sebagai dampak dari kemampuan  negara  yang  menurun  di  era  transisi  demokrasi  pada  saat  itu  dalam  mengatasi berbagai  permasalahan  tersebut  secara  efektif.  Banyak  dari  kalangan  umat  Islam,  khususnya yang  memiliki  latar  belakang  pesantren  dan  habaib  (bentuk  jamak  dari  “habib”  yang  secara umum digunakan di Indonesia untuk menyebut orang, khususnya para pendakwah atau pemuka agama Islam, yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur cucunya Hasan  bin  Abi  Thalib  (Slama,  2014).  Habib  Rizieq  Shihab  dan  Kiai  Misbahul  Anam  serta beberapa pejabat militer papan atas menghadiri pertemuan itu (Jahroni, 2008).
Pertemuan  tersebut  menyepakati  bahwa  dalam  rangka  mencari  solusi  krisis multidimensional tersebut, umat Islam perlu memainkan peran aktif dan membutuhkan sebuah organisasi. Atas dasar inilah pertemuan tersebut memutuskan untuk mendirikan FPI (Jahroni, 2008).  Dengan  kehadiran  pejabat  militer  pada  acara  ini,  dibarengi  dengan  kehadiran  para jenderal  militer  pada  ulang  tahun  pertama  FPI  di  tahun  berikutnya,  terbentuklah  spekulasi bahwa  militer  adalah  pelaku  utama  yang  merekayasa  berdirinya  FPI.  Untuk  menganalisis spekulasi ini, kita perlu memperhatikan tidak hanya dinamika relasi kuasa antara rezim Presiden Suharto dan militer pada tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi juga ideologi dari gerakan ini.
Sebagai gerakan revivalis Islam, ideologi yang diyakini oleh FPI tidak berbeda dengan gerakan revivalis Islam lain seperti HTI, MMI, dan FUI. Gerakan-gerakan ini menjadikan Islam sebagai ideologi utama mereka. Mereka pun sepakat untuk mengupayakan Islam sebagai norma dan  prinsip  hidup  yang  diterapkan  di  ruang  publik  masyarakat  Indonesia.  Namun,  dalam praktiknya, terdapat perbedaan mengenai bagaimana dan sejauh apa norma dan prinsip Islam tersebut (syariah) diterapkan di Indonesia. Mereka berbeda pendapat mengenai sejumlah isu seperti apakah negara Islam atau khilafah perlu didirikan di Indonesia, bagaimana status hukum
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
Islam dalam hal berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia, dan sejumlah isu-isu lainnya.  Di awal berdirinya, FPI menyatakan tujuannya untuk mengupayakan pemberlakuan Piagam Jakarta di Indonesia (Jahroni, 2008).
Namun,  dalam  praktiknya,  publik  lebih  banyak  melihat  aksi  kolektifnya  berupa  aksi sweeping dan  demonstrasi  massa.  Semboyan  FPI  yang  mendasari  aktivitas  gerakannya  adalah “amar  ma’ruf  dan  nahi  munkar”  yang  diambil  dari  Al-Quran  dan  berarti  perintah  untuk “menegakkan  kebenaran  dan  mencegah  kemungkaran”  di  dalam  kehidupan  bermsyarakat. Semoboyan “amar ma’ruf” diterapkan FPI dalam sejumlah aktivitasnya yang ditujukan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti aktivitas sosial-kemanusiaannya  melalui  sayap  organisasinya  yang  bernama  HILMI.  Sementara  itu, semboyan  “nahi  munkar”  ditujukan  untuk  mencegah  kemaksiatan  di  masyarakat.  Tempat- tempat yang tidak Islami seperti tempat pelacuran dan diskotek adalah sebagian contoh dari tempat-tempat yang tidak Islami tersebut. Tujuan kegiatan sweeping FPI lebih diarahkan untuk mendorong  para  pemilik  tempat-tempat  tersebut  untuk  menutup  bisnis  mereka,  khususnya selama bulan puasa Ramadhan. Demonstrasi massa adalah jenis aksi kolektif FPI lainnya dan mulai sering dilakukan FPI, terutama setelah bergabung dengan FUI pada tahun 2005.

## Strategi Mobilisasi Dukungan
Pola rekrutmen FPI sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial keagamaan para pendiri dan  pemimpinnya.  Hampir  semua  pendiri  FPI  adalah  para  habaib  dan  kyai  yang  pengikut- pengikutnya tidak berbasis di kampus, melainkan di pesantren. Hal ini berbeda dengan pola penyebaran dakwah awal gerakan HTI dan Jemaah Tarbiyah yang merupakan embrio Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang tersebar di banyak kampus di Indonesia (Rahmat, 2005). Para habaib di Indonesia sering mengadakan pengajian di masjid-masjid di sekitar kediaman mereka, sementara para kyai memiliki pengaruh dan dukungan yang kuat dari para santri mereka di pondok pesantren. Baik habaib maupun kyai menempati  kedudukan  sosial-keagamaan  yang  tinggi  dan  dihormati  di  dalam  masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para santri (Dhofier, 1980). Oleh karena itu, banyak anggota dan simpatisan FPI berasal dari mereka yang secara rutin menghadiri pengajian yang digelar para habaib dan dari para santri pondok-pondok pesantren yang kyainya adalah pemimpin atau anggota berpengaruh di FPI.
Karena para habaib dan kyai adalah unsur dominan yang membentuk kepemimpinan FPI, pola kepemimpinan yang menjadi ciri khas dari FPI adalah jenis kepemimpinan yang disebut oleh Max Weber sebagai kepemimpinan karismatik ( charismatic leadership ) (Adair-Toteff, 2005). Karisma  pendiri  dan  pemimpin  utama  FPI,  Rizieq  Shihab,  inilah  yang  membantu melanggengkan aktivitas-aktivitas FPI. Rizieq lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965 dan belajar di  sekolah  dasar  dan  menengah  umum.  Namun,  hal  ini  tidak  menghalangi  Rizieq  untuk mempelajari pelajaran-pelajaran agama Islam di luar jam sekolah (Suprana, 2014). Bercita-cita menempuh  pendidikan  lanjut  di  Timur  Tengah,  Rizieq  mengikuti  program  diploma  bahasa Arab  di  LIPIA  (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Islam  dan  Arab)  dan  melanjutkan  studinya  di Fakultas Hukum, Universitas Raja Saud, Riyadh, Arab Saudi (Jahroni, 2008).
Dalam  ranah  gerakan  sosial,  Rizieq  disebut  dengan  “penggerak  gerakan”  ( movement entrepreneur ) yang berperan penting dalam sebuah gerakan sosial untuk melanggengkan aktivitas- aktivitasnya seperti demonstrasi massa, pertemuan publik, pernyataan pers, dan lain sebagainya
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
serta  untuk  memobilisasi  dukungan  guna  merealisasikan  aktivitas-aktivitas  tersebut  (Zald  & McCarthy,  1987).  FPI  mengakui  bahwa  untuk  menopang  kegiatan-kegiatan  dan  program- program FPI di masa depan, alih-alih memilih pemimpin tertinggi yang baru, kedudukan Rizieq di FPI bahkan ditingkatkan menjadi Imam Besar berdasarkan keputusan bulat Kongres Ketiga FPI yang digelar di Jakarta pada Agustus 2013. Kedudukan Ketua Umum FPI yang ditinggalkan Rizieq kemudian, pada saat itu, diduduki oleh Muhsin al-Attas, salah seorang tokoh senior FPI yang  juga  keturunan  Arab  dan  memiliki  hubungan  darah  dengan  Nabi  Muhammad  SAW (Maarif, 2013).
Seperti gerakan Islam revivalis lainnya, FPI mengandalkan sumbangan dari anggota dan simpatisannya. Namun, pada kenyataannya yang lebih sering terjadi, iuran bulanan anggota tidak dapat dikumpulkan, terutama karena abainya anggota untuk membayar iuran tersebut secara teratur (Bamu’min, 2013). Di samping itu, meskipun FPI memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, gerakan ini tidak cukup mampu menyediakan para anggotanya dengan program-program pelatihan yang terorganisir dengan baik. Hal ini terutama disebabkan karena  kurangnya  sumber  daya  organisasi  dan  kesadaran  mengenai  pentingnya  keberadaan program-program  pelatihan  tersebut.  Akibatnya,  sejak  awal  kemunculannya  di  ranah  publik pada  tahun  1998,  tercatat  berbagai  insiden  yang  melibatkan  anggota  FPI  dalam  bentrokan dengan warga sipil, anggota organisasi lain.
Sebagai  gerakan  revivalis  Islam  di  Indonesia,  FPI  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan gerakan revivalis Islam lainnya seperti HTI, MMI, dan FUI. Tidak  dapat dipungkiri bahwa sepak terjang FPI sejak kelahirannya pada tahun 1998 selalu identik dengan kekerasan melalui aksi-aksi sweeping tempat-tempat tidak Islami seperti diskotek, tempat prostitusi, dan sejenisnya serta aksi-aksi demonstrasi massanya. Aksi sweeping dan demonstrasi massa yang dilakukannya  selama  ini  tidak  dapat  dipungkiri  kerapkali  memosisikan  FPI  berseberangan dengan pemerintah. Dengan kata lain, FPI menjalankan perannya sebagai gerakan sosial dengan melakukan kritik secara berkelanjutan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, isu-isu yang diangkat FPI sebagian besar adalah isu yang dianggapnya merugikan ajaran Islam dan umat Islam, seperti misalnya  kemaksiatan  di  masyarakat  dalam  bentuk  pornografi  dan  pornoaksi,  paham liberalisme, bahkan dewasa ini sampai ke ranah politik seperti menuntut mundurnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada kurun waktu 2014 - 2017 yang kemudian  memicu  serangkaian  demonstrasi  “Aksi  Bela  Islam  212”.  Namun,  alih-alih  aksi demonstrasi massanya yang kerap mengkritik pemerintah dan seringkali berakhir ricuh, FPI di lain  kesempatan  bersedia  menjalin  kerja  sama  dengan  pemerintah.  Sebagai  gerakan  revivalis Islam  yang  mendorong  implementasi  nilai-nilai  atau  ajaran  Islam  di  ranah  publik,  apa  yang dilakukan FPI ini berbeda dengan gerakan revivalis Islam seperti HTI. Meskipun sama-sama gerakan revivalis Islam, HTI selalu mengambil sikap oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  serangkaian  aksi  massanya.  Hal  disebabkan karena  HTI  sejatinya  berupaya  untuk  mendelegitimasi  pemerintah  dan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dengan  tujuan  untuk  menggantinya  dengan  negara  Khilafah Islamiyah.  Sehingga,  meskipun  HTI  pernah  tercatat  memberikan  bantuan  kemanusiaan terhadap korban Tsunami di Aceh pada tahun 2005 serta bantuan kemanusiaan lainnya (Nurdin, 2015), gerakan ini melakukan aksi kemanusiaan ini secara mandiri tanpa bantuan atau kerja sama
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
dengan  pemerintah  serta  tidak  pernah  tercatat  pernah  bekerjama  dengan  pemerintah  untuk program-program sosial dan kemanusiaan.
Kontras  dengan  HTI,  FPI  pernah  tercatat  menjalin  kerja  sama  dengan  Kementerian Sosial  Republik  Indonesia  pada  tahun  2012  yang  diformalkan  melalui  Nota  Kesepahaman (MoU) untuk proyek sosial yang disebut “Bedah Rumah” yang bertujuan merenovasi tempat tinggal kaum miskin yang tidak layak huni di sejumlah daerah di Indonesia.  Selain itu, melalui sayap organisasi Hilal Merah Indonesia-nya (HILMI), FPI merespon meningkatnya musibah bencana alam dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini  dengan  mengirimkan  misi  tanggap  bencana  dan  kemanusiaannya,  seperti  di  Yogyakarta selama  letusan  gunung  Merapi  pada  tahun  2010  dan  Sumatra  Utara  selama  letusan  merapi gunung Sinabung pada tahun 2010 dan 2013. FPI mengirimkan misi kemanusiaannya untuk membantu korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan Nias pada tahun 2005. Selain itu, gerakan ini juga memberikan bantuan kemanusiaan pada korban banjir musiman di Jakarta serta mendirikan pos-pos siaga bencana banjir (Sahroji, 2013)
Perbedaan  yang  mencolok  dari  dua  sisi  aktivitas  FPI  yang  sering  beroposisi  dengan pemerintah  dan  sejumlah  kelompok  masyarakat  melalui  aksi-aksi sweeping dan  demonstrasi massanya, namun  juga tidak pantang dalam bekerjasama dengan pemerintah untuk aksi-aksi tanggap bencana dan kemanusiaannya inilah yang disebut oleh Zainal Abidin Bagir dan Kawan- kawan dalam Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010 dengan “Dua Wajah FPI” yang saling bertolakbelakang. Wajah pertama FPI disebut Uncivil Face yang dapat dimaknai dengan “Wajah Tidak Baik”. Hal ini termanifestasikan dari aktivitas-aktivitas FPI seperti sweeping dan demonstrasi massa yang kerap berakhir ricuh. Sementara itu “Wajah Baik” atau Civil Face dari  FPI  direpresentasikan  oleh  aktivitas-aktivitas  tanggap  bencana,  sosial,  dan  kemanusiaan yang dilakukannya selama ini seperti tersebut diatas (Bagir et al., 2010; Woodward et al., 2014). Sayangnya, laporan ini tidak membahas dengan detail manifestasi atau imlementasi dari “Civil Face” FPI ini dan belum ada ada studi yang mengkaji aktivitas Civil Face FPI ini melalui sayap organisasi HILMI-nya. Untuk itu, uraian mengenai implementasi Civil Face FPI melalui sayap organisasinya yang bernama HILMI akan dikaji pada bagian pembahasan.

## Metode
Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. HILMI adalah objek dari penelitian ini. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan data primer serta sudut pandang  yang  komprehensif  mengenai  HILMI.  Metode  pengambilan  data  primer  dilakukan melalui observasi lapangan yang sebagian besar dilakukan di kantor sekretariat HILMI di daerah Kalibata,  Jakarta  Selatan,  DKI  Jakarta  serta  melalui  wawancara  dengan  para  informan  kunci HILMI diantaranya terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat HILMI. Selain itu, karena HILMI merupakan bagian dari FPI, maka wawancara juga dilakukan  terhadap sejumlah pengurus  FPI.  Data  sekunder  berupa  literatur  penelitian  seperti artikel  jurnal,  buku,  dan  berita didapatkan  untuk  memperkaya  informasi  mengenai  HILMI  sekaligus  mengkonfirmasi  dan memvalidasi  keterangan  yang  didapat  dari  para  informan  HILMI.  Literatur  mengenai  gerakan sosial  digunakan  sebagai  referensi  sekaligus  pisau  analisis  studi  ini  dalam  mengaitkan  HILMI sebagai organisasi gerakan filantropi Islam ke dalam ruang lingkup studi gerakan sosial atau gerakan filantropi dalam skala yang lebih besar.
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Sejarah Awal Hilal Merah Indonesia (HILMI)
Lembaga otonom dalam FPI yang tidak ada adalam gerakan revivalis Islam lainnya seperti HTI dan MMI, adalah Hilal Merah Indonesia (HILMI). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan lembaga  ini  secara  formal  didirikan  sebagai  sayap  organisasi  FPI.  Namun,  kiprah  FPI  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  mitigasi  pasca  bencana  alam  dan  kemanusiaan  sudah dilakukan gerakan ini sejak lama. Setidaknya tercatat sejak FPI mengirimkan misi kemanusiaannya dalam  merespon  bencana  Tsunami  di  Aceh  pada  tahun  2004.  Menurut  perspektif  Struktur Kesempatan Politik ( Political Opportunity Structures ), kemunculan HILMI sebagai gerakan filantropi Islam di bawah bendera FPI di awal tahun 2000-an tidak bisa dilepaskan dari atmosfer politik di Indonesia pasca rezim Presiden Suharto yang ditandai dengan menurun drastisnya tingkat represi dan otoritarianisme sehingga menjamin kebebasan berorganisasi dan penyampaian aspirasi (Meyer & Minkoff, 2004).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HILMI saat ini dipegang oleh Ali al-Hamid. Posisi  Ketua  HILMI  ini  telah  diemban  Ali  sejak  tahun  2008  yang  juga  merupakan  titik  awal perkembangan HILMI sebagai sayap organisasi otonom FPI ke arah yang lebih terorganisir dan dinamis dalam merespon meningkatnya kebutuhan terhadap program tanggap bencana alam akibat beragam becana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Kepemimpinan Ali di HILMI bermula dari kedekatannya dengan Imam Besar DPP FPI, Rizieq Shihab pada tahun 2008 ketika Rizieq mendekam di penjara untuk menjalani vonis pengadilan selama sekitar 1,5 tahun pasca Insiden Monas 1 Juni 2008 (Al-Hamid, 2018).  Sebelum mengenal sosok  Rizieq  lebih  dalam,  Ali  mengakui  bahwa  dirinya  sempat  tidak  bersimpati  dengan  Rizieq dikarenakan pemberitaan negatif media massa mengenai sepak terjang FPI yang identik dengan kekerasan. Namun, lambat laun, Ali justru mengagumi sosok Rizieq yang diyakininya tidak seperti apa yang diberitakan di media selama ini. Kekaguman akan sosok Rizieq inilah yang tidak saja dirasakan oleh Ali al-Hamid, tetapi juga oleh mayoritas pengurus, anggota, dan simpatisan FPI. Hal  ini  menguatkan  argumentasi  tipe  kepemimpinan  karismatik  Max  Weber  yang  sesuai  untuk klasifikasi kepemimpinan Rizieq Shihab di FPI (Adair-Toteff, 2005).  Berbekal kekaguman ini, Ali kemudian mengunjungi Rizieq secara rutin di penjara untuk menimba ilmu agama dan berdiskusi mengenai  aspek  organisasi  dan  program  kerja  FPI  ke  depan.  Dalam  diskusi  itu,  Ali  sempat menceritakan aksi sosial penanganan banjir di kediamannya di daerah Matraman, Jakarta Timur yang  sering  dilakukannya  bersama  teman-teman  kepada  Rizieq.  Dari  situlah  kemudian  Rizieq mempercayakan  Ali  untuk  memimpin  dan  mengembangkan  HILMI.  Ali  inilah  yang  kemudian menjadi  apa  yang  para  ilmuwan  gerakan  sosial  sebut  dengan movement  entrepreneur HILMI  yang bertanggungjawab menjadi motor penggerak segala aktivitas organisasi ini (Diani & Della Porta, 1999:149).
Menurut Ali al-Hamid, sebelum mengemban kepemimpinan HILMI pada tahun 2008, aktivitas HILMI banyak diarahkan dan diorganisir oleh almarhum Joserizal, seorang dokter dan aktivis sosial sekaligus pendiri lembaga medis dan kemanusiaan Mer-C ( Medical Emergency Rescue Committee ). Dengan pola pemilihan Ali al-Hamid sebagai Ketua HILMI pada tahun 2008 dan dr. Joserizal sebagai penasihat HILMI dan pernah menjabat Ketua Departemen Kemanusiaan FPI, hal  ini,  menandakan  tingkat  keterbukaan  FPI  yang  tinggi  dalam  pola  rekrutmen  anggota  atau pengurusnya (Al-Hamid, 2018). Dengan kata lain, FPI tidak segan untuk merekrut orang-orang yang memiliki simpati atau komitmen terhadap perjuangan Islam di Indonesia sebagai pengurus
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
tanpa harus melewati kriteria seleksi yang ketat seperti yang dilakukan oleh gerakan revivalis Islam HTI. Hal ini sangat berbeda dengan pemilihan Ali al-Hamid untuk mengemban posisi Ketua sayap organisasi HILMI di tahun yang relatif sama, tahun 2008, dengan perkenalan Ali dengan FPI dan Rizieq  Shihab.  Begitu  juga  dengan  dr.  Joserizal  sebagai  Ketua  Departemen  Kemanusiaan  FPI meskipun yang bersangkutan memiliki afiliasi lain sebagai pendiri dan pembina lembaga medis dan kesehatan Mer-C.

## Aktivitas, Ruang Lingkup, dan Program HILMI
HILMI  memiliki  ruang  lingkup  aktivitas  di  bidang  sosial,  kemanusiaan,  dan  tanggap bencana. Sejauh ini HILMI belum memutuskan untuk berkontribusi dalam memberikan bantuan keuangan secara islami layaknya lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia seperti BMT (Baitul Mal wat Tamwil) (Sakai, 2010). Meskipun keinginan untuk membantu menyalurkan keuangan  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  dengan  prinsip  Islam  sempat  terbersit  di kalangan  pengurus  HILMI,  menunda  keinginan  tersebut  mengingat  banyak  hal  yang  harus dipersiapkan oleh sayap organisasi FPI ini jika juga harus menekuni aktivitas penyaluran kredit atau keuangan secara islami, seperti kompleksitas perizinan dan ketidaksiapan sumber daya organisasi (Purnomo, 2018).
Ruang  lingkup  sosial,  kemanusiaan,  dan  tanggap  bencana  yang  diterapkan  HILMI memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari membantu renovasi rumah tak layak huni, tanggap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, membuat sumur bagi warga yang  membutuhkan,  pembagian  sembako,  pembagian  masker  dan  penyemprotan  disinfektan selama  wabah  Covid-19  melanda  hingga  mengirimkan  misi  bantuan  untuk  komunitas  Muslim Rohingya di Myanmar (Al-Hamid, 2018).
Karakter HILMI sebagai sayap organisasi FPI tentu tidak bisa dilepaskan dari struktur organisasi  FPI.  Keberadaan  HILMI  di  daerah-daerah  di  Indonesia  mengikuti  struktur  di  FPI dengan  DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah)  sebagai  perwakilan  di  tingkat  provinsi  dan  DPW (Dewan  Perwakilan  Wilayah)  di  tingkat  kota  atau  kabupaten.  Keanggotaan  dan  kepengurusan HILMI juga diambil dari anggota FPI, terutama dari LPI (Laskar Pembela Islam). Anggota-anggota LPI  ini  pada  perkembangannya  diandalkan  menjadi  garda  depan  dalam  aktivitas-aktivitas  aksi kolektif FPI, seperti demonstrasi massa. Sebagai garda depan dalam aksi kolektifnya, orang-orang LPI  ini  diandalkan  bukan  dalam  hal  intelektualitas,  kemampuan  kepemimpinannya  atau penguasaan  dalam  pengetahuan  agama  Islam.  Mereka  lebih  dibutuhkan  untuk  mampu mengeksekusi aktivitas-aktivitas lapangan yang dibutuhkan ketika aksi demonstrasi massa maupun aktivitas-aktivitas sosial-kemanusiaan dan tanggap bancana HILMI seperti bedah rumah, pendirian posko-siaga  banjir,  evakuasi  dampak  letusan  gunung  berapi,  dan  lain  sebagainya.  Koordinator Lapangan DPP HILMI yang menjadi informan dalam penelitian ini, Eko Purnomo, sebelumnya bertugas  sebagai  anggota  di  LPI  sejak  tahun  2002.  Posisinya  di  HILMI  sebagai  Koordinator Lapangan  menjadi  strategis  karena  akan  memudahkan  mobilisasi  relawan-relawan  HILMI  yang berasal  dari  LPI  untuk  implementasi  program-program  sosial-kemanusiaan  dan  tanggap bencananya.
Jenis program bantuan HILMI dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana memiliki  bentuk  yang  sangat  beragam.  Sejumlah  program  favorit  dan  berulang  yang  dilakukan HILMI  diantaranya  adalah  mendirikan  posko  siaga  banjir,  renovasi  rumah  tidak  layak  huni,
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
pembagian daging kurban, pembagian paket sembako, pengobatan gratis, bantuan untuk warga Gaza di Palestina, warga Rohingya di Myanmar, dan lain sebagainya. Selain didorong oleh rasa solidaritas sesama Muslim, bantuan yang ditujukan terhadap warga Muslim di luar negeri, dalam hal ini kepada warga Gaza dan Rohingya, tidak bisa terlepas dari keterkaitan HILMI sebagai bagian tidak terpisahkan dari FPI yang juga seringkali mengangkat isu solidaritas terhadap Palestina dan Rohingya  dalam  aksi-aksi  demonstrasinya  (CNN  Indonesia,  2017).    Namun,  tidak  semua  isu solidaritas sesama warga Muslim di luar Indonesia yang diangkat FPI dapat ditindaklanjuti oleh HILMI.  Isu  warga  minoritas  Muslim  Uighur  di  China  pernah  menjadi  isu  protes  FPI  yang mendapat liputan luas di media (CNN Indonesia, 2012).  Karena keterbatasan akses dan jaringan yang dimiliki HILMI, pengiriman bantuan ke provinsi Xinjiang, China tidak semudah pengiriman bantuan  HILMI  ke  Gaza,  Palestina  dan  negara-bagian  Rakhine,  Myanmar  (Republika,  2018). Selain itu, keberhasilan penyaluran bantuan HILMI di Palestina dan Myanmar juga merupakan hasil  kerja  sama  dengan  lembaga  kemanusiaan  lain  seperti  Mer-C,  yang  telah  lama  menjalin kerjasama  dengan  FPI  di  bidang  sosial,  kemanusiaan,  dan  tanggap  bencana.  Bahkan,  seperti disebutkan sebelumnya, pendiri Mer-C mendiang dr. Joserizal pernah menjadi penasihat HILMI dan Ketua Departemen Kemanusiaan FPI.
Meski HILMI mengaku memiliki program rutin dalam bidang sosial-kemanusiaan, seperti membuka posko banjir dan mudik, bakti sosial, bedah rumah, dan lain-lain, (Purnomo, 2018) pada kenyataannya, respon penanganan kebutuhan bantuan sosial-kemanusiaan yang dilakukan HILMI bersifat fleksibel dan spontan. Program rutin HILMI tersebut dapat berjalan bersamaan dengan permintaan  bantuan  sosial-kemanusiaan  yang  datangnya  bisa  sewaktu-waktu  atau  spontan  dari masyarakat yang membutuhkan. Permintaan bantuan spontan tersebut bisa beragam bentuknya, mulai dari permintaan bantuan pengobatan warga yang sakit, permintaan pembuatan sumur bor dari warga yang membutuhkan hingga pembagian masker dan penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan wabah Covid-19 (Al-Hamid, 2018).
HILMI tercatat secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina dan  komunitas  Muslim  Rohingya  di  Myanmar  (Hidayatullah,  2018).  Namun,  program  bantuan tersebut tidak memiliki tingkat keberlanjutan ( sutainability ) yang baik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan cakupan dan efektivitas kampanye penggalangan dana HILMI sehingga berpengaruh terhadap  jumlah  dan  keberlanjutan  donatur.  Keterbatasan  kampanye  penggalangan  dana  ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti masih terbatasnya sumber daya manusia di HILMI untuk mengoptimalkan sosialisasi program dan kampanye penggalangan dana. Selain itu, meski HILMI menegaskan  bahwa  mereka  tidak  pandang  suku,  agama,  ras,  dan  golongan  dalam  menjalankan aktivitas  sosial-kemanusiaan  (Al-Hamid,  2018),  citra  FPI  sebagai  induk  organisasi  HILMI  yang identik  dengan  kekerasan  tidak  dapat  diterima  oleh  sebagian  kalangan  masyarakat  di  sejumlah daerah di Indonesia (Purnomo, 2018). Di daerah-daerah dimana FPI mendapat penolakan, secara otomatis  HILMI  juga  tidak  dapat  berdiri  dan  beraktivitas,  karena  HILMI  secara  organisasi menginduk ke FPI (Hasan, 2018). Namun, HILMI secara sadar menerapkan strategi pendekatan sosial-kemanusiaan  yang  lebih  fleksibel  dibandingkan  dengan  organisasi  induknya,  FPI,  ketika melakukan aksi demonstrasi massa.
Narasumber internal FPI menyatakan bahwa HILMI adalah sayap juang FPI yang bersifat otonom.  Otonom  disini  berarti  bahwa  HILMI  diberikan  kebebasan  oleh  FPI  untuk  mengatur, merancang, dan mengimplementasikan program-program HILMI di bidang sosial, kemanusian,
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
dan tanggap bencana. Dalam konteks ini, HILMI tidak diharuskan melakukan rapat koordinasi rutin dengan FPI terkait dengan program-program HILMI. Bahkan, pada kenyataannya, HILMI jarang melakukan rapat dengan FPI untuk membahas aspek-aspek keorganisasian dan program kerja  HILMI.  Interaksi  organisasi  antara  HILMI  dan  FPI  normalnya  berupa  komunikasi  atau pelaporan informal mengenai aktivitas-aktivitas sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana HILMI kepada FPI yang biasanya menggunakan media sosial Whatsapp (Sahroji, 2018).
Pola koordinasi dan komunikasi antara HILMI dan FPI yang lebih bersifat informal dan tidak kaku yang disampaikan pengurus DPP FPI tersebut juga selaras dengan pernyataan Ketua HILMI, Ali al-Hamid, ketika ditanya mengenai hal yang sama (Al-Hamid, 2018) Pola tersebut juga berlaku antara DPP HILMI dengan cabang-cabangnya di berbagai daerah di Indonesia yang juga diberi keleluasan untuk menentukan atau merancang program-programnya sendiri termasuk juga dalam  hal  penghimpunan  dana.  Budaya  organisasi  FPI  sebagai  organisasi  induk  HILMI  yang cenderung fleksibel dan informal dalam hal koordinasi, komunikasi, dan penerapan aturan-aturan organisasi, sebagaimana dibahas sebelumnya, tidak terelakkan mempengaruhi budaya organisasi HILMI. Pola seperti ini sangat berbeda dengan organisasi revivalis Islam seperti HTI yang memiliki budaya organisasi yang ketat, sentralistis/terpusat, dan lebih terorganisir (Munabari, 2010).

## Sumber Daya Organisasi HILMI
FPI sebagai gerakan sosial memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan gerakan sosial lain di dunia, termasuk gerakan sosial Islam, yang umumnya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, termasuk sumber daya keuangan. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap gerakan sosial untuk dapat memaksimalkan sumber  daya-sumber  daya  tersebut  guna  mencapai  tujuan  gerakan  melalui  aksi-aksi  kolektifnya (McAdam et al., 1996).
Hal ini juga berlaku untuk HILMI. Sumber pendanaan terhadap program-program sayap organisasi FPI ini sepenuhnya berasal dari donasi eksternal. Donasi eksternal ini bisa terdiri dari siapa saja, baik itu relasi pengurus atau anggota HILMI/FPI maupun publik secara umum, selama donasi itu murni ditujukan untuk bantuan sosial-kemanusian tanpa ada agenda atau kepentingan politik di belakangnya (Al-Hamid, 2018). Untuk memudahkan penyaluran donasi tersebut, HILMI membuka rekening donasinya kepada publik melalui websitenya.
Dalam hal ini, HTI, MMI, dan FUI tidak berbeda. Mereka juga bergantung kepada donasi untuk membiayai keberlangsungan aktivitas dan program mereka. Namun, berbeda dengan HILMI dan FPI, HTI, MMI, dan FUI memberlakukan iuran keanggotaan rutin terhadap para anggotanya, sehingga  dana  dari  iuran  tersebut  juga  termasuk  salah  satu  sumber  keuangan  gerakan-gerakan tersebut (Munabari, 2010, 2017, 2018, 2019; Munabari et al., 2020).  . HILMI pernah mencoba menerapkan iuran keanggotaan bagi para anggotanya, tetapi tidak berjalan (Al-Hamid, 2018). Hal serupa  juga  terjadi  terhadap  FPI  yang  tidak  pernah  berhasil  menerapkan  iruan  rutin  bagi  para anggotanya (Bamu’min, 2013). Ketidakberhasilan ini menjadi bukti akan karakter organisasi FPI, termasuk HILMI, yang tidak ketat dan kurang terorganisir dalam aspek manajemen  organisasi, termasuk dalam menegakkan aturan iuran keanggotaan.
Selain sumber daya keuangan, HILMI juga kerapkali memaksimalkan jaringan atau relasi yang dimilikinya. Keberlangsungan penyaluran bantuan sosial-kemanusiaan ke Gaza, Palestina dan Rakhine,  Myanmar  juga  dapat  terwujud  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga  kemanusiaan  lain
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
seperti  MER-C.  Sebagaimana  disinggung  sebelumnya,  pendiri  MER-C,  mendiang  dr.  Joserizal, sempat menjadi pengurus teras di FPI sebagai Ketua Departemen Kemanuisaan FPI dan Penasihat HILMI.  Kerjasama  program  “Bedah  Rumah”  antara  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia dengan  FPI/HILMI  pada  tahun  2012  juga  terwujud  lantaran  kedekatan  relasi  antara  mantan Menteri  Sosial  RI  (2009-2014),  Salim  Segaf  al-Jufri,  dengan  Riziq  Shihab.  Keduanya  adalah keturunan Hadrami bergelar habib dan para habaib di Indonesia memiliki organisasi komunitas yang mewadahi mereka bernama Rabithah Alawiyah.  Bukti kedekatan tersebut juga terlihat dari kedatangan mantan Menteri Sosial tersebut pada acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) FPI di Asrama Haji, Bekasi pada 22 Agustus 2013 untuk memberikan kata sambutan.
Penggunaan situs dan media sosial diantara gerakan sosial saat ini bukan lagi hal yang aneh. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan internet dan media sosial ini memainkan peran penting bagi setiap gerakan sosial, termasuk gerakan revivalis Islam di Indonesia, untuk memaksimalkan dukungan  publik  guna  mewujudkan  agenda-agenda  aksi  kolektifnya  (Nisa, 2018).  Bagi  HILMI, keberadaan situs dan media sosial ini tidak saja berfungsi untuk mengkampanyekan penggalangan dana bagi para donatur, tetapi juga, dan ini yang terpenting, untuk mensosialisasikan implementasi program-program sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana HILMI kepada publik.
Meski  HILMI  mengklaim  bahwa  mereka  tidak  memperdulikan  apakah  aktivitasnya selama  ini  diliput  media  atau  tidak,  keberadaan  website  dan  media  sosial  seperti  Facebook, Instagram,  dan  Twitter  tersebut  akan  membantu  menciptakan  imaji  ( image )  yang  positif  bagi HILMI di tengah masyarakat. Disadari atau tidak, imaji FPI yang negatif selama ini karena identik dengan  kekerasan  berpotensi  untuk  diredam  dengan  kegiatan-kegiatan  positif  yang  dilakukan HILMI  selama  ini.  Selain  itu,  dengan  berulangkali  diblokirnya  website  dan  media  sosial  FPI (Detikcom,  2017),  eksistensi  situs  dan  media  sosial  HILMI  menjadi  satu-satunya  media  virtual sayap organisasi FPI di ruang publik virtual masyarakat Indonesia. Meski organisasi induknya, FPI, mengalami  penolakan  di  sejumlah  daerah  di  Indonesia,  keterjangakaun  situs  dan  media  sosial HILMI ini dalam kampanye penggalangan dana mendapat respon dari publik, diantaranya dari pendukung tim sepakbola Persija Jakarta yang menitipkan bantuan untuk komunitas Rohingya di Myanmar (Hidayatullah, 2018).
Pola dan karakteristik HILMI dalam memaksimalkan sumber daya organisasinya tidak terlepas dari fakta bawa divisi kemanusiaan FPI ini termasuk dalam kategori gerakan sosial yang pada  umumnya,  tidak  saja  berjuang  melalui  jalur  non-formal  dan  non-parlemen,  tetapi  juga memiliki keterbatasan sumber daya organisasi, termasuk dalam hal ini sumber daya materi atau pendanaan,  dan  jaringan  (McCarthy  &  Zald,  1977:40).  Untuk  itu,  strategi-strategi  non- konvensional  dan  non-formal  untuk  mendapatkan  sumber  daya-sumber  daya  organisasi  perlu dioptimalkan, seperti misalnya penggalangan dana kemanusiaan melalui media sosial, akses untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina dan Myanmar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu peran Ali al-Hamid sebagai Ketua dan movement entrepreneur HILMI menjadi sangat penting untuk menentukan keberlanjutan divisi kemanusiaan FPI ini di masa yang akan datang.

## Kesimpulan
Dengan  pendekatan  gerakan  sosial,  artikel  ini  telah  membahas  HILMI  sebagai  sayap organisasi  FPI  yang  aktivitasnya  berkecimpung  dalam  bidang  sosial-kemanusiaan  dan  tanggap bencana.  Keberadaan  dan  sepak  terjang  HILMI  dalam  konteks  menjamur  dan  meningkatnya
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia di ruang publik dalam dua dekade terakhir ini menjadi unik  karena  HILMI  bukanlah  lembaga  yang  secara  profesional  dapat  disandingkan  dengan lemabaga-lembaga  pengelola  zakat  atau  sedekah  professional  pada  umumnya  seperti  Dompet Dhuafa  dan  Rumah  Zakat.  Dilihat  dari  aspek  profesionalisme  pengelolaan  organisasi,  HILMI tertinggal jauh dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut dan lembaga-lembaga serupa lainnya. Posisi  dan  eksistensi  HILMI  dikatakan  unik  karena  lembaga  ini  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  FPI  yang  dikenal  oleh  publik  Indonesia  sebagai  gerakan  Islam  yang  radikal sekaligus identik dengan kekerasan serta mencerminkan karakteristik sebagai gerakan sosial yang terlibat secara berkelanjutan dalam aksi-aksi kolektif yang menentang atau mengkritisi pemerintah beserta jajarannya dan kelompok-kelompok lain yang dianggap merugikan kepentingan gerakan tersebut.  Ciri  khas  gerakan  sosial  yang  melekat  pada  HILMI  dan  membedakannya  dengan karakteristik  lembaga-lembaga  pengelola  zakat  atau  sedekah  professional  tersebut  diatas  adalah minimnya  sumber  daya  organisasi  yang  dimiliki  HILMI,  termasuk  dalam  hal  ini  sumber  daya manusia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa umumnya gerakan sosial menggunakan bentuk-bentuk aksi kolektif yang dapat mengundang perhatian publik dan peliputan media seperti protes massa, pertemuan akbar, pernyataan pers, dan lain sebagainya sebagai strategi perjuangannya ketimbang melalui aktivitas lobi politik di tingkat lembaga legislatif maupun parlemen (Zald & McCarthy, 1987).
Secara  organisasi,  HILMI  banyak  dipengaruhi  oleh  karakteristik  organisasi  FPI  yang informal, fleksibel, dan kurang terorganisir dengan baik. HILMI masih banyak menggantungkan diri kepada FPI sebagai organisasi induknya dalam hal sumber daya organisasi. Keberadaan relawan Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  sebagai  ujung  tombak  implementasi  aktivitas-aktivitas  sosial- kemanusiaan  dan  tanggap  bencana  sangat  membantu  HILMI  di  lapangan.Potensi  inilah  yang ditangkap  oleh  pemerintahan  pemerintah  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  untuk bekerjasama  dengan  HILMI  guna  menutup  kekurangan  kapasitas  negara  dalam  menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi warganya yang diantaranya dilakukan melalui kerjasama “Bedah Rumah” dengan Kementerian Sosial ketika itu. Pola kerjasama tersebut sebenarnya lebih dikategorikan sebagai upaya merangkul FPI agar bersedia menjadi partner taktis pemerintah dan untuk meminimalkan aksi-aksi kolektif yang menjadikan pemerintah sebagai targetnya.
Namun, pola pendekatan akomodasionis tersebut tidaklah sikap yang selalu digunakan oleh pemerintahan di era reformasi, karena pemerintahan yang satu dengan yang lain memiliki cara pandang atau pendekatan yang berbeda terhadap FPI. Kebijakan yang berbeda misalnya dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo yang enggan untuk menerapkan politik akomodasi terhadap FPI dengan konsekuensi ketidakharmonisan yang meruncing dengan indikasi serangkaian “Aksi Bela Islam”. Keadaan ini diperburuk dengan suhu politik yang meningkat menjelang Pemilu 2019 lalu dengan  FPI  yang  secara  sadar  memobilisasi  dukungan  untuk  pasangan  kandidat  Prabowo- Sandiaga. HILMI sebagai sayap organisasi FPI, tentu saja, mewarisi karakteristik FPI dalam banyak hal,  dan  posisi  FPI  yang  bersedia  berpartisipasi  dalam  pilkada  dalam  bentuk  dukungan  kepada kandidat  kepala  daerah  tertentu  yang  bersedia  mendukung  visi  misi  FPI,  menjadi  rentan  bagi HILMI sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan secara politik oleh setiap elit politik di tanah air demi kepentingan politiknya.
Penelitian lanjutan terhadap HILMI ini ke depan selayaknya dapat dilakukan untuk lebih mengaitkannya dengan literatur-literatur mengenai organisasi filantropi Islam di dunia ataupun di
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
Indonesia,  karena  studi  mengenai  organisasi  filantropi  Islam,  khususnya  di  Indonesia,  telah meningkat  secara  kuantitas  dalam  kurun  waktu  beberapa  dekade  belakangan  ini.  Selain  itu, penelitian ke depan juga perlu menganalisis motivasi yang dimiliki oleh HILMI dalam aktivitas- aktivitas  sosial-kemanusiaan  dan  tanggap  bencananya.  Betul  bahwa,  HILMI,  sebagaimana  FPI, digerakkan  oleh  misi  Islam  universal  berupa  amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Namun,  bagaimana sebetulnya  para  pengurus  dan  anggota  HILMI  memahami,  menginternalisasi,  dan mengimplementasi slogan amar ma’ruf nahi munkar tersebut perlu untuk dieskplorasi lebih lanjut.

## Referensi
Adair-Toteff, C. (2005). Max Weber’s Charisma. Journal of Classical Sociology , 5 (2), 189–204. Ahnaf, M. I. (2009). Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia. Dynamics of Asymmetric Conflict , 2 (2), 69–85. Bagir, Z. A., Cholil, S., Saputro, E., Asyhari, B., Rahayu, M., Tamu, P., & Dwipayana, A. A. G. N. A.  (2010).  Laporan  tahunan  kehidupan  beragama  di  Indonesia  2010. Annual  Report  of Religious Life in Indonesia . Baidhawy, Z. (2015). Lazismu and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy. Al- Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 53 (2), 387–412. CNN Indonesia. (2012, December 27). FPI Demo Kedubes China Terkait Uighur Hari Ini . FPI Demo Kedubes China Terkait Uighur Hari Ini. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191227075706-20-460234/fpi-demo- kedubes-china-terkait-uighur-hari-ini
CNN Indonesia. (2017, December 15). Maklumat FPI: Warga Wajib Ikut Aksi Bela Palestina di Monas . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171215153350-20-262681/maklumat-fpi- warga-wajib-ikut-aksi-bela-palestina-di-monas
Detikcom.  (2017,  December  22). Situs  dan  Akun  Medsosnya  Bolak-balik  Diblokir,  FPI  Melawan . https://news.detik.com/berita/d-3781763/situs-dan-akun-medsosnya-bolak-balik- diblokir-fpi-melawan Dhofier,  Z.  (1980). The  Pesantren  Tradition:  A  Study  of  the  Role  of  the  Kyai  in  the  Maintenance  of  the Traditional Ideology of Islam in Java . Diani, M., & Della Porta, D. (1999). Social Movements: An Introduction . Blackwell Publishing Limited. Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Makers of contemporary Islam . Oxford University Press, USA. Fauzia,  A.  (2017).  Penolong  kesengsaraan  umum:  The  charitable  activism  of  muhammadiyah during the colonial period. South East Asia Research , 25 (4), 379–394. Hasan,  A.  M.  (2018,  January  24).  Jejak  Aksi-Aksi  Tolak  FPI  di  Berbagai  Daerah. Tirto . https://tirto.id/jejak-aksi-aksi-tolak-fpi-di-berbagai-daerah-cDGT
Helmanita, K. (2006). Managing Islamic philanthropy with modern management: the experiences of Dompet Dhuafa. Islamic Philanthropy and Social Development in Contemporary Indonesia , 85– 118.
Hidayatullah. (2018, May 22). Ramadhan, HILMI-FPI Salurkan Bantuan Tahap IV untuk Rohingya di Myanmar . https://www.hidayatullah.com/ramadhan/syiar- ramadhan/read/2018/05/22/142906/ramadhan-hilmi-fpi-salurkan-bantuan-tahap-iv- untuk-rohingya-di-myanmar.html
Jahroni, J. (2008). Defending the Majesty of Islam: Indonesia’s Front Pembela Islam, 1998-2003 . Silkworm Books.
Latief, H. (2010). Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia. South East Asia Research , 18 (3), 503–553.
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license
Liddle, R. W. (1996). The Islamic Turn in Indonesia: a Political Explanation. Journal of Asian Studies , 613–634.
McAdam,  D.,  McCarthy,  J.  D.,  &  Zald,  M.  N.  (1996).  Introduction:  Opportunities. Mobilizing Structures, and Framing Processes-Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements . McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology , 82 (6), 1212–1241.
Meyer, D. S., & Minkoff, D. C. (2004). Conceptualizing Political Opportunity. Social Forces , 82 (4), 1457–1492.
Munabari, F. (2010). Hizbut Tahrir Indonesia: The Rhetorical Struggle for Survival. In A. Ota, Atsushi, Masaaki, Okamoto, Suaedy (Ed.), Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia (pp. 173–217). CSEAS Kyoto University, CAPAS Taiwan National University, The Wahid Institute.
Munabari,  F.  (2017).  Reconciling  Sharia  with  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”:  The Ideology  and  Framing  Strategies  of  the  Indonesian  Forum  of  Islamic  Society  (FUI). International Area Studies Review , 20 (3), 242–263.
Munabari, F. (2018). The Quest for Sharia in Indonesia: The Mobilization Strategy of the Forum of Islamic society. Contemporary Islam , 12 (3), 229–249. Munabari, F. (2019). Mendamaikan Syariah & NKRI: Strategi Mobilisasi dan Retorika Gerakan Islam Revivalis Forum Umat Islam (FUI) . Rajawali Press.
Munabari,  F.,  Larasati,  N.  U.,  Ihsan,  R.,  &  Nurhadiyanto,  L.  (2020).  Islamic  Revivalism  in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State. Jurnal Politik ,
5 (2), 281–312.
Nisa, E. F. (2018). Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in Contemporary Indonesia. Indonesia and the Malay World , 46 (134), 24–43.
Nurdin, M. R. (2015). Disaster “Caliphatization”: Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic Aceh, and the Indian Ocean Tsunami. International Journal of Mass Emergencies & Disasters , 33 (1). Rahmat, M. I. (2005). Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia . Erlangga. Republika.  (2018,  October  3). Relawan  FPI  Hingga  Kenangan  Evakuasi  Mayat  Tsunami  Aceh . https://www.republika.co.id/berita/pfz2ty385/relawan-fpi-hingga-kenangan-evakuasi- mayat-tsunami-aceh
Sakai, M. (2012). Building a Partnership for Social Service Delivery in Indonesia: State and Faith ‐ Based Organisations. Australian Journal of Social Issues , 47 (3), 373–388. Sakai, M. (2010). Growing Together in Partnership: Women’s Views of the Business Practices of an  Islamic  Savings  and  Credit  Cooperative  (Baitul  Maal  wat  Tamwil)  in  Central  Java, Indonesia. Women’s Studies International Forum , 33 (4), 412–421.
Slama, M. (2014). Indonesian Hadhramis and the Hadhramaut: An Old Diaspora and Its New Connections. Antropologi Indonesia . Suprana, J. (2014). Bersama Ketua Umum FPI Rizieq Shihab . TVRI. Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: Https://Doi. Org/10.1017/Cbo9780511813245 . Telford, J., & Cosgrave, J. (2007). The International Humanitarian System and the 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunamis. Disasters , 31 (1), 1–28. Tilly, C. (2004). Tilly, Charles (2004). Social movement: 1768–2004 . Paradigm Publishers. Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., & Amin, A. (2014). The Islamic  Defenders  Front:  Demonization,  Violence  and  the  State  in  Indonesia. Contemporary Islam , 8 (2), 153–171. Zald, M. N., & McCarthy, J. D. (1987). Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays . Transaction Publishers.
Copyright © 2021, Fahlesa Munabari This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Wawancara
Al-Hamid, Ali. (2020). (Ketua DPP HILMI). Jakarta, 20 April 2018.
Bamu’min, Novel (2013). (Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah FPI DKI Jakarta). Jakarta, 1 Juni 2013.
Maarif, Slamet (2013). (Wakil Sekjen DPP FPI). Jakarta, 13 November 2013. Purnomo, Eko (2018). (Koordinator Lapangan DPP HILMI). Jakarta, 6 April 2018. Sahroji, Muhammad (2013). (Kepala Sekretariat DPP FPI). Jakarta, 7 September 2013. Shodiq, Jafar (2013). (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat FPI). Jakarta, 5 Juni 2013.