## PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

## Wawan Risnawan

## Abstrak
Sebuah kebijakan publik terbentuk merupakan hasil dari proses politik yang tertuang dalam siklus sistem  politik.  Komponen-komponen  dalam  sistem  politik  itu  sangat  menentukan  terbentuknya kebijakan  publik  yang  baik  dan  berorientasi  publik  namun  sebaliknya  apabila  komponen- komponen  dalam  sistem  politik  tidak  berjalan  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya  maka  akan tercipta  kebijakan  publik  yang  menimbulkan  reaksi  di  masyarakat,  dimana  mereka  menolak kebijakan  tersebut  karena  mereka  memandang  kebijakan  tersebut  tidak  memiliki  nilai  yang diharapkan  oleh  masyarakat.  Supra  struktur  politik  sebagai  penyerap  aspirasi  masyarakat  sangat memiliki  peranan  penting  dalam  pembentukan  kebijakan  publik  di  masyarakat  melalui  sistem politik. Dengan demikian sangatlah penting setiap elemen yang berada dalam lingkup infrastruktur politik  memahami  dan  mengetahui  peran  fungsinya  dalam  sebuah  sistem  politik  untuk menciptakan  suatu  kebijakan  yang  berorientasi  publik  dengan  memiliki  nilai-nilai  yang diharapkan oleh masyrarakat.
Kata Kunci : Sistem Politik, Infrastruktur Politik, Kebijakan Publik
A. Latar belakang
Dalam  sebuah  pemerintahan  yang menjadi
leading sektor program pembangunan  nasional,  maka  setiap  output dari  proses  politik  adalah  sebuah  kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik.  Sistem  politik  merupakan  suatu siklus  yang  mengintegrasikan  para  pelaku politik  dalam  menyerap  aspirasi  politk  di masyarakat menjadi sebuah regulasi melalui proses  politik  yang  dilaksanakan  oleh  para elit  politik  yang  tergabung  dalam  lembaga eksekutif dan legislatif.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  kebijakan atau regulasi yang dihasilkan belum berorientasi  kepada  publik,  hal  ini  tertuang dalam  regulasi  yang  kurang  memiliki keadilan  di  mata  masyarakat  seperti  halnya Paket  kebijakan  ekonomi  XVI  yang  menuai banyak  kritik.  Khususnya  soal  relaksasi Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  yang  dinilai mempersempit  ruang  gerak  pengusaha  lokal untuk  bersaing,  dimana  dalam  hal  ini pemerintah membuka investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan prosentase  penguasaan  modal  cukup  tinggi sampai  ke  100%.  Kondisi  ini  dipandang merugikan  dan  tidak  adil  oleh  pengusaha pribumi.
( https://www.merdeka.com/politik/kubu- prabowo-tuding-pemerintah-jokowi-lebih- berpihak-pada-asing.html )
Kondisi  lain  atas  kebijakan  yang dipandang  tidak  adil  oleh  publik  adalah dengan  adanya  kebijakan  pengangkatan CPNS, sebagaimana yang diberitakan dalam
JawaPos.com bahwa dengan dikeluarkannya Kebijakan penerimaan CPNS  dari  umum  maka  hai  ini  menuai reaksi  untuk para tenaga honorer Katagori 2 yang  sejak  awal  telah  mengantri  untuk diangkat menjadi CPNS.
Kasus-kasus  yang  terjadi  tersebut dapat  dipahami  bahwa,  masih  perlu  adanya integrasi persepsi dalam membuat kebijakan antara para pelaku politik yang berada dalam unsur infrastruktur politik dengan suprastruktur  politik.  Timbulnya  kebijakan yang  dipandang  tidak  adil  oleh  beberapa masyarakat yang berkepentingan, hendaknya diketahui  dan  dijadikan  aspirasi  oleh  para unsur  infrastruktur  politik  sebagai  upaya perbaikan  kebijakan  selanjutnya,  namun demikian  halnya  seperti  Partai  politik, Kelompok
Kepentingan, Kelompok Penekan, Media Sosial dan Tokoh Masyarakat,  saat  ini  seolah  tidak  berada dalam  garis  integritas  pada  sebuah  sistem politik  yang  baik.  Kondisi  ini  terlihat  dari perilaku  masing-masing  unsur  infrastruktur politik  itu  sendiri,  dimana  partai  politik sibuk memperluas jaringan kekuasaan masing-masing  partai  sehingga  terkadang
timbul konflik baik dalam  internal partai itu sendiri maupun dengan partai yang lainnya.
Kelompok  kepentingan  terkadang dijadikan  alat  politik  sehingga  mereka  tidak lagi  memahami  peran  dan  fungsinya  dalam pembentukan  sebuah  kebijakan  publik  pada sistem  politik  yang  di  jalankan  saat  ini, kelompok  penekan  sibuk  dengan  membuka kelemahan-kelemahan  pemerintahan  yang sedang  berdiri  yang  di  afiliasikan  melalui media masa.  Tokoh politik  yang seharusnya menjadi sentral stabilisator bangsa, terkadang  terjebak  dengan  situasi  politik kepentingan yang berdampak kepada tombulnya kelompok-kelompok masyarakat.
Kondisi  ini  cukup  memprihatinkan apabila  terus  berjalan,  di  satu  sisi  para  elit politik sibuk untuk mendapatkan kekuasaan, di sisi lain masyarakat menunggu keberpihakan  pemerintah  atas  harapan- harapannya. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat  kita  analisis  bahwa  kondisi  tersebut terlihat  tidak  berjalannya  peran  dan  fungsi infrastruktur  politik  di  Indonesia  dalam menjalankan  roda  sistem  politik  untuk mewujudkan  kebijakn  publik  yang  adil  dan berorientasi publik, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang  direspon  positif  oleh  masyarakat bahkan dapat menciptakan konflik kelompok atau golongan.

## A. Identifikasi Masalah
Berdasarkan paparan dari latarbelakang tersebut, maka penulis mencoba  menarik  benang  merah  dan  fokus kajian  atas  permasalahan  tersebut  yakni bagaimana  peran  dan  fungsi infrastruktur
politik dalam pembentukan Kebijakan Publik.

## B. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan artikel ini  yaitu  untuk  mengetahui  lebih  jauh tentang peran dan fungsi Infrastruktur politik dalam  pembentukan  Kebijakan  Publik  di Indonesia  berdasarkan  pemahaman  dan analisa  konsepi  tentang  sistem  politik  di Indonesia.
C. Metodologi Kajian Pada Kajian ini penulis
menggunakan  metode  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi  dokumen  dan  literatur  baik  dari  buku-
buku  literasi,  artikel,  berita  di  media  masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data  informasi  dari  pemerintah  yang selanjutnya di analisa melalui proses tahapan reduksi  data  untuk  kemudian  data  disajikan sebagai  bahan  analisa  yang  selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.
D. Pembahasan
Untuk menjawab permasalahan yang terjadi  dalam  siklus  sistem  politik  di Indonesia  yang  outputnya  menciptakan kebijakan  publik  yang  berorientasi  kepada kepentingan  publik  yang  adil  maka  sebagai tahapan  awal  kita  harus  memahami  terlebih dahulu  kedudukan  kebijakan  publik  dalam sistem politik itu sendiri.
1. Kebijakan Publik dalam Sistem Solitik
Kebijakan  publik  secara  sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau  organisasi  publik  untuk  mengatur kepentingan  umum  atau  orang  banyak. Sedangkan  Secara  umum,  Pengertian Kebijakan  Publik  adalah segala  sesuatu yang  dikerjakan  dan  tidak  dikerjakan oleh  pemerintah  untuk  kepentingan umum.  Segala  sesuatu  yang  dimaksud adalah  setiap  aturan  dalam  kehidupan bersama,  baik  itu  hubungan  antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Berikut  pendapat  para  ahli mengenai definisi kebijakan publik.
 Thomas  R.  Dye  : Menurut  Thomas
R. Dye, pengertian  kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan  pemerintah,  mengapa mereka  melakukan,  dan  hasil  yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda
 Carl  Frederich  : Menurut  Carl
Frederich, pengertian kebijakan publik  adalah  serangkaian  tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok,  atau  pemerintah  dalam suatu  lingkungan  tertentu,  dengan ancaman dan peluang yang ada
 David  Easton  : Menurut  David Easton,  pengertian  kebijakan  publik adalah pengaruh dan aktivitas pemerintah. (Bambang. S, 2006:76) Dari beberapa definisi tersebut dapat kita  pahami  bahwa  kebijakan  publik merupakan  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  bersifat memaksa dimana harapan adanya kebijakan  publik  tersebut  adalah  untuk
menciptakan stabilitas publik atau masyarakat. Terbentuknya kebijakan publik  merupakan  hasil  dari  proses  kerja sistem  politik  dimana  output  dari  sistem politik  tersebut  adalah  berupa  kebijakan publik.
2. Sistem Politik Sistem politik menurut David Easton  dalam  Ramlan.  S  (1992:18) adalah  terdiri  dari  sejumlah  lembaga- lembaga  dan  aktivitas-aktivitas  politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah  tuntutan-tuntutan  ( demands ), dukungan-dukungan ( supports ) dan sumber-sumber ( resources ) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan- kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota
masyarakat. Dari definisi tersebut, sistem politik  mencerminkan  sebagai  suatu kumpulan  aktivitas  dari  masyarakat politik  ( polity )  untuk  membuat  suatu keputusan politik.
Gabriel  A.  Almond  mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi- fungsi  penyatuan  dan  penyesuaian  (baik ke  dalam  masyarakat  itu  sendiri  maupun kepada  masyarakat  lain)  dengan  jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan  walaupun  agak  bersifat paksaan. Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik  yang  dihasilkan  dari  kerangka kerja  sistem  politik  sifatnya  mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya  merupakan  implikasi yang  tidak  dapat  dihindari.  (Sukarna.
1981:16)
Berikut Skema  Kerja  Sistem  Politik Easton
Dalam  gambar  tersebut,  Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat  secara  keseluruhan  oleh sebab  bagi  Easton  sistem  politik  adalah suatu sistem
yang berupaya mengalokasikan  nilai-nilai  di  tengah
masyarakat  secara  otoritatifAlokasi  nilai hanya  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate
(otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan ( decision ) dan tindakan ( action )  yang  disebut  kebijakan  ( policy ) guna mengalokasikan nilai.
Unit-unit dalam sistem politik menurut  Easton  adalah  tindakan  politik ( political  actions )  yaitu  kondisi  seperti pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap  Presiden,  tuntutan elemen masyarakat  terhadap  pemerintah,  dan sejenisnya.  Dalam awal kerjanya,  sistem politik  memperoleh  masukan  dari  unit input.
Input  adalah pemberi  makan sistem politik.  Input  terdiri  atas  dua  jenis: tuntutan dan dukungan .  Tuntutan  dapat muncul  baik  dalam  sistem  politik maupun  dari  lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal . Tuntutan ini dapat berkenaan  dengan  barang  dan  pelayanan (misalnya  upah,  hukum  ketenagakerjaan, jalan,  sembako),  berkenaan  dengan regulasi  (misalnya  keamanan  umum, hubungan  industrial),  ataupun  berkenaan dengan  partisipasi  dalam  sistem  politik (misalnya  mendirikan  partai  politik, kebebasan berorganisasi).
Tuntutan  yang  sudah  terstimulasi kemudian  menjadi garapan aktor-aktor di  dalam  sistem  politik  yang  bersiap untuk  menentukan  masalah  yang  penting untuk  didiskusikan  melalui  saluran- saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan ( support ) merupakan  tindakan  atau  orientasi  untuk melestarikan  ataupun  menolak  sistem politik.  Jadi,  secara  sederhana  dapat disebutkan  bahwa  dukungan  memiliki dua  corak  yaitu positif ( forwarding )  dan negatif ( rejecting )  kinerja  sebuah  sistem politik. Setelah  tuntutan  dan  dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu  keputusan  ( decision )  dan  tindakan (action). Output ini  pada  kondisi  lebih lanjut  akan  memunculkan feedback (umpan  balik)  baik  dari  kalangan  dalam sistem politik maupun lingkungan.
Reaksi  ini  akan  diterjemahkan  kembali ke  dalam  format  tuntutan  dan  dukungan, dan  secara  lebih  lanjut  meneruskan kinerja  sistem  politik.  Demikian  proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.
3. Infra Struktur Politik
Dalam  siklus  sistem  politik  dikenal sebagai  suatu  rangkaian  tindakan  para pelaku politik untuk merumuskan, menetapkan  dan  mengimplementasikan kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  ini adalah  output  dari  proses  politik  setelah menerima dan mengkaji beberapa masukan  (input)  dari  penerima  aspirator dalam hal ini suprastruktur politik.
a. Pengertian Infra Struktur Politik
Pengertian  Infrastuktur  Politik secara  singkat  adalah,  infrastruktur memang diartikan sebagai
pembangunan,  namun  dalam  dunia politik  makna  ini  diartikan  sebagai suatu  lembaga  pada  masyarakat tertentu  di  suatu  negara  yang  terdiri atas  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM)  atau  organisasi  masyarakat (Ormas), partai politik, media massa,  interest  group¸tokoh  politik dan  lain-lain  yang  bergerak  secara independen. Adapun pengertian dari infrastruktur  politik  adalah  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang  dalam aktivitasnya  dapat mempengaruhi,  baik  langsung  atau tidak angsung lembaga-lembaga negara  dalam  menjalankan  fungsi serta kekuasaannya masing-masing.
b. Komponen-komponen dari infrastruktur  politik  dan  Peran serta  Fungsinya  dalam  sistem politik Dalam Infrastruktur politik terdapat komponen-komponen didalamnya antara lain : 1. Partai  politik  :  Yaitu  organisasi manusia  di  dalamnya  terdapat pembagian  tugas,  mempunyai tujuan,  ideologi,  program  dan rencana kedepan.
Adapun  fungsi  partai  politik. Pertama ,  partai  sebagai  sarana komunikasi  politik.  Salah  satu tugas  dari  partai  politik  adalah menyalurkan aneka ragam
pendapat dan aspirasi masyarakat dan  mengaturnya  sedemikian rupa  sehingga  kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.  Dalam  masyarakat modern yang begitu luas, pendapat  dan  aspirsasi  seseorang atau  suatu  kelompok  akan  hilang tak  berbekas  seperti  suara  di padang pasir, apabila tidak ditampung  dan  digabung  dengan pendapat  dan  aspirasi  orang  lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan ( interest aggregation ).  Sesudah  digabung,
pendapat  dan  aspirasi  ini  diolah dan  dirumuskan  dalam  bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (interest
articulation).  Semua  kegiatan  di atas dilakukan oleh partai. Kedua ,  partai  sebagai  sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik
diartikan  sebagai  proses  melalui mana seseorang memperoleh sikap  dan  orientasi  terhadap fenomena politik. Biasanya proses  sosialisasi  berjalan  secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Selain  itu  sosialisasi  politik  juga mencakup  proses  melalui  mana masyarakat menyampaikan
norma-norma  dan  nilai-nilai  dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, partai  politik sebagai  sarana  rekrutmen.  Partai politik  melakukan  seleksi  dan pemilihan  serta  pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk  melaksanakan  sejumlah peranan  dalam  sistem  politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Keempat, partisipasi  politik.  Partai  politik sebagai wadah bagi warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan  umum  dan  dalam  ikut menentukan pemimpin
pemerintahan. Kelima, partai politik sebagai pemandu
kepentingan. Partai politik melakukan kegiatan menampung, menganalisis  dan  memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik Keenam, komunikasi  politik,  yaitu  proses penyampaiaan informasi mengenai politik dari pemerintah kepada  rakyat  atau  sebaliknya. Ketujuh, pengendalian  konflik. Partai politik berfungsi mengendalikan  konflik  melalui dialog  dengan  pihak-pihak  yang berkonflik, menampung dan memadukan  berbagai  aspirassi (cita-cita)  dan  kepentingan  dan membawa permasalahan ke
dalam  musyawarah  dalam  badan perwakilan  rakyat  (DPR)  untuk mendapat  penyelesaian  berupa kepuitusan politik.
2. Golongan kepentingan
Karena keberagamannya kelompok-kelompok kepentingan ini  Gabriel  A.  Almond  dan Bingham  G.  Powell  dalam  buku Comparative  Politics  Today  :  A World View (1992) dalam Rahman. A (2007:88) yang diedit bersama,  membagi  kelompok kepentingan dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: a. Kelompok kepentingan Anomik Kelompok  anomik  muncul secara  kebetulan  (incidental  /
temporer),  bersikap  informal,
muncul  karna  adanya  isu tertentu,  anggotanya  muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur. Contoh :
Persatuan pedagang yang akan  digusur  bersatu  saat ingin digusur dengan berdemo dan  menghilang  saat  aspirasi mereka terpenuhi.
b. Kelompok  kepentingan  Non-
Asosiasional  Suatu  kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu
lembaga  atau  organisasi  yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota.  Contoh  :  Persatuan warga Batak di Jakarta. c. Kelompok Kepentingan Institusional  (Kelembagaan) Kelompok yang memiliki suatu  organisasi  yang  telah mapan,  kegiatan  yang  teratur, jaringan  organisasi  yang  luas, tujuan  organisasi  yang  luas, kepemimpinan yang
terseleksi.  Contoh  :  KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll. d. Kelompok Kepentingan Asosiasional  Kelompok  yang dibentuk mewakili kepentingan  kelompok  yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur  yang  teratur  untuk merumuskan  kepentingan  dan tuntutan,  kepemimpinan  yang terseleksi  dan  tujuan  yang bersifat  khusus.  Contoh  :
Ikatan Dokter Indonesia, termasuk  serikat  perdagangan dan serikat pengusaha. Adapun Peran dan Fungsi Kelompok Kepentingan adalah : (a) Media  penampung  kepentingan masyarakat Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikanmasyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat  dapat  dipenuhi  namun dapat  pulaterabaikan  dan  tidak terpenuhi. Oleh  karena itu rakyat berkepentingan dan perlumemperhatikan  kebijakan- kebijakan  yang  diputuskan  oleh pemerintahnya. (b) Mengartikulasikan  kepentingan- kepentingan Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya
mengartikulasikan kepentingan tertentu  yang  ditujukan  kepada pemerintah.  Mereka  berharap
pemerintah  menyusun  kebijakan yang  memihak  kelompoknya.
Kelompok kepentingan bertujuan untuk  memperjuangkan  sesuatu kepentingan dengan mempengaruhi  lembaga-lembaga politik agar
mendapatkan
keputusan  yang  menguntungkan atau  menghindarkan  keputusan yang  merugikan.  (c)  Sebagai salah  satu  saluran  input  bagi pemerintah Kelompok kepentingan  memberikan  input yang digunakan pemerintah untuk  memutuskan  kebijakan yang  akan  diambil  terhadap rakyatnya. Input yang merekaberikan  bertujuan  agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuatkeputusan dan agar mendapat output  yang  sesuai  dengan  tuntutan mereka.  Dalam  tulisannya  Gabriel A.  Almond,  mengatakan  untuk memberikan  input  pada  pembuat kebijakan,  saluran-saluran  yang penting  dan  biasa  digunakan adalah demonstrasi dan (mungkin)  tindakan  kekerasan; tindakan  ini  biasa  digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.
3. Media  komunikasi  politik  : Merupakan  sarana  pendukung dan  pemersatu  bagi  masing-
masing  golongan  politik,  alat komunikasi  politik  terdiri  dari TV, surat kabar, brosur, radio dll. Adapun Peran Media Komunikasi Politik pada dasarnya  memiliki  enam  peran dasar  sebagai  suatu  sub  sistem dari sebuah sistem politik, yaitu :
 Penyampai Informasi Pada dasarnya media komunikasi politik merupakan sarana penyampaian  arus  informasi politik  dari  aktor  politik maupun  pemerintah  kepada rakyat secara meluas.  Penyalur Aspirasi Media  komunikasi  politik kini juga berkembang
sebagai  media  penyampai aspirasi  dari  rakyat  kepada pemerintah, yakni dari individu  bagian  dari  rakyat kepada pemerintah yang juga  dapat  diketahui  oleh rakyat secara luas.
 Penghubung Pemerintah
dan Rakyat Media  komunikasi  politik merupakan salah satu jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya  serta  sebaliknya antara rakyat dengan pemerintahnya.
 Umpan Balik Media  komunikasi  politik
juga dapat berperan menjadi sarana  memberikan  umpan balik  kepada  apa  yang menjadi kebijakan pemerintah.  Dengan  media komunikasi  politik,  rakyat dapat memberikan tanggapan  atas  kebijakan yang  dikeluarkan  apakah merugikan bagi rakyat
ataukah menguntungkan rakyat.
 Sosialisasi Politik
Media  komunikasi  politik juga  berperan  menjadi  agen sosialisasi politik bagi rakyat. Bahwa media sosialisasi politik dapat memberikan  edukasi  dan sosialisasi  kepada  rakyat secara  luas  terkait  dengan kebijakan  ataupun  problema dan  isu  politik  tertentu. Seperti saat pesta demokrasi atau  pemilu  media  memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi ke pada masyarakat secara luas.
 Kontrol Sosial Media  komunikasi  politik dapat berperan sebagai pihak  yang  ikut  mengawasi pemerintah  bersama  dengan rakyat. Dimana media komunikasi  politik  ini  dapat dijadikan  sebagai  pengawas,
pengkritik, pemberi masukan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 4. Golongan  penekan  :  Yaitu  suatu golongan yang kegiatannya tampak  dari  luar  mempunyai kekuasaan  untuk  memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa.  Kelompok  penekan merupakan  sekelompok  manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan  dengan  aktivitas atau  kegiatannya  memberikan tekanan  kepada  pihak  penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.  Contohnya,  Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib  Petani,  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  Penolong Korban  Gempa.  Pada  mulanya, kegiatan  kelompok-kelompok  ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi  mengubahnya  menjadi pressure group . (Bambang S dan Sugianto. 2007:177) Adapun  Peranan  dari  kelompok penekan  adalah  Kelompok  ini melontarkan kritikan-kritikan untuk  para  pelaku  politik  lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan  maju.  Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda,  atau  cara  lain  yang lebih efektif. Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi- asosiasi lainnya. Kelompok penekan  dapat  terhimpun  dalam beberapa asosiasi yaitu : a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), b. Organisasi-organisasi  sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi  Pembela  Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.
5. Tokoh  politik  :  Orang  yang mempunyai
pengalaman,
kecerdasan  dan  keahlian  dalam bidang politik. Contoh : Gus Dur, Amin  Rais,  Megawati,  Yusuf Kalla,  dll.  Para  tokoh  politik  ini memiliki  peran  sebagai  penyalur aspirasi, sebagaimana tokoh politik  khususnya  yang  duduk  di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka mempunyai peranan bagi masyarakat.
Peranannya  yaitu  menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota  DPR  harus  mengetahui untuk  apa  mereka  dipilih,  yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka
penyelenggaraan negara.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  tersebut dapat  kita  tarik  sebuah  kesimpulan  bahwa secara  menyeluruh  peran  dan  fungsi  dari infrastruktur politik yaitu : Sebagai pendidikan  politik  untuk  meningkatkan politik  rakyat  agar  dapat  ikut  berpartisi dalam pemerintahan secara maksimal, menyatukan kepentingan yang beranekaragam   dan  nyata-nyata  hidup  di dalam  masyarakat,  menyalurkan  segala hasrat/aspirasi  dan  pendapat  warga  negara kepada  pemegang  kekuasaan,  menyeleksi kepemimpinan  dengan  menyelenggarakan pemilihan pemimpin serta sebagai komunikasi  politik  dengan  menghubungkan pikiran  politik  yang  hidup  di  dalam masyarakat.
Apabila  peran  dan  fungsi  infra struktur  politik  dalam  tiap  elemenya dijalankan dengan baik maka akan mewujudkan  suatu  kebijakan  publik  yang diharapkan  masyarakat,  lancarnya  integrasi yang  mendorong  harapan  masyarakat  dalam bentuk  kebijakan  tergantung  dari  berjalan atau tidaknya peran fungsi komponen dalam sistem  politik  khususnya  infra  struktur politik.  Baik  dan  produktifnya  Infrastruktur politik maka merupakan sebuah kunci utama yang  akan  mendorong  baiknya  kinerja suprastruktur politik dalam hal ini eksekutif, legislatif  dan  yudikatif,  kemudian  dengan produktifnya kinerja suprastruktur politik ini
maka  akan  menghasilkan  kebijakan  publik yang sesuai nilai dan harapan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bambang  S  dan  Sugianto.  2007, Pendidikan Kewarganegaraan .:Penerbit Grahadi,
Surakarta
Rahman  A.  H.I.  2007 Sistem  Politik  Indonesia : Graha Ilmu, Yogyakarta Surbakti,  Ramlan.  2010 “Memahami  Ilmu Politik” Gramedia Widiasarana Indonesia,
------------1992. Memahami Ilmu Politik . PT Grasindo, Jakarta Sukarna. 1981. Sistim Politik . Alumni, Bandung. Eman  Hermawan,  2002, Politik  Membela  Yang Benar;  teori,  kritik,  dan  nalar ,  Klik  R,
Jogjakarta,). Soelistyati  Ismail  Gani,  1984, Pengantar  Ilmu Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Artikel dalam WEBSITE
1. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/31309-ID-kelompok-kepentingan- dalam-proses-politik-pemerintahan-di- daerah-studi-kasus-per.pdf
(08:57
Tanggal 05 September 2017)
2. https://www.merdeka.com/politik/kubu- prabowo-tuding-pemerintah-jokowi-
lebih-berpihak-pada-asing.html (11:41 Tanggal 05 September 2017)
3. http://www.academia.edu/3769448/Maka lah_SPI (09:00  Tanggal  05  September
2017)
4. https://www.jawapos.com/nasional/15/11
/2018/tes-cpns-2018-kusut-honorer-k2- akhirnya-pemerintah-kualat (09:15 Tanggal 05 September 2017)
5. https://www.kitapunya.net/2015/06/infra struktur-dan-suprastruktur-politik.html
(14:25 Tanggal 07 September 2017)
6. http://www.referensimakalah.com/2012/ 12/peran-dan-fungsi-partai-politik.html
(14:51 Tanggal 07 September 2017)
7. https://pakarkomunikasi.com/peran-
media-komunikasi-politik (15:00
Tanggal 07 September 2017)