Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Politik Uang dan New Normal
dalam Pemilu Paska-Orde Baru
Burhanuddin Muhtadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
burhanuddin.muhtadi@uinjkt.ac.id

## Abstract
How many voters sell their votes in Indonesia, and how effective is it? Elaborated from a wide range of survey methods —whether individual, observational, or derived from the list- experiment, the proportion of voters participating in vote-buying in the 2019 election was between  19,4%  and  33,1%.  This  range  is  comparatively  high  by  international  standards, with Indonesia’s level of vote buying being the third largest in the world. Given that the list- experiment and the straight-forward survey questions result inconsistent findings, it can be concluded that vote buying is less likely to be stigmatized, and such practice has become a new normal during the election. This study also finds that Indonesia’s open-list proportional system  shapes  the  supply-side  of  vote buying.  Under  such  an  electoral  system,  candidates are forced to compete  against  co-partisans for personal votes. And because, according to the open-list system, a seat (or seats) secured by a party must be allocated to that party’s candidates  who  obtained  the  most  individual  votes,  candidates  only  need  to  win  a  small slice of the votes to defeat their co-partisans. To do so, they need to differentiate themselves from their party peers, including by buying votes.
Keywords: Vote Buying, Intra-Party Competition, Open-List Proportional System

## Abstrak
Seberapa banyak politik uang di Indonesia, dan seberapa efektif mempengaruhi pilihan? Tulisan ini coba menjawab dua pertanyaan penting yang selama ini menghantui para ahli tentang Indonesia. Dengan menggunakan banyak metode, baik individual, observasional dan teknik eksperimental, proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional,  dan  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara  dengan  peringkat  politik uang terbesar nomor tiga sedunia. Desain eksperimen  juga menghasilkan temuan yang konsisten  dengan  pertanyaan  langsung,  sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  politik  uang telah  menjadi  praktik  normal  baru  dalam  pemilu  kita.  Studi  ini  menegaskan  bahwa sistem  proporsional  terbuka  berkontribusi  atas  maraknya  politik  uang  karena  caleg dipaksa  bertarung  antarsesama  caleg  dalam  satu  partai  untuk  mengejar personal  vote . Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak,  maka  mereka  hanya  memerlukan  “sedikit”  suara  untuk  mengalahkan  rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal.
Kata Kunci: Politik Uang, Persaingan Internal, Sistem Proporsional Terbuka

## Pendahuluan
Secara  kuantitas,  Indonesia  adalah negara demokrasi  terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Namun secara administrasi  elektoral,  Indonesia  lebih kompleks  ketimbang  India  dan  Amerika Serikat.  Di  India  dan  Amerika,  pemilu tidak  diselenggarakan  dalam  waktu bersamaan. Di India, pemilu dilaksanakan berminggu-minggu, sementara di Amerika mengenal  istilah  pemilu  sela  yang dilakukan  di  luar  jadwal  pemilihan presiden.  Indonesia  menyelenggarakan pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden secara  serentak  dalam  satu  hari  pada tanggal 17 April 2019. Total
penyelenggara  pemilu  mencapai  lebih dari  7,3  juta  orang  dengan  total  daftar pemilih  tetap  mencapai  192  juta. Meskipun  masih  banyak  kekurangan, rekam  jejak  penyelenggaraan  pemilu secara  umum  baik.  Hasil Exit  Poll Indikator  Politik  Indonesia  menunjukkan sebanyak 93,8% responden yang
diwawancarai  setelah  mencoblos  pada April  2019  mengatakan  bahwa  pemilu telah dilaksanakan secara demokratis. 1
Namun  itu  bukan  berarti  pemilu kita  jauh  dari  masalah.  Rendahnya integritas  pemilu  masih  menjadi  agenda yang belum terselesaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan integritas sebagai
“kesatuan  dan  keselarasan  akan  pikiran,
1 Populasi Exit  Poll adalah  seluruh  pemilih yang  datang  ke  TPS  dalam  pemilihan  umum 2019. Sampel dipilih dengan metode
stratified systematic two-stage random sampling .  Margin  of  error  (MoE) Exit  Poll diperkirakan  ±2%  pada  tingkat  kepercayaan 95%,  asumsi  simple  random  sampling. Responden  terpilih  diwawancarai  lewat  tatap muka  oleh  pewawancara  yang  telah  dilatih. Dari  3000 TPS  yang  direncanakan,  sebanyak 25  TPS  tidak  bisa  dijangkau  dalam  durasi yang  ditentukan,  terutama  di  wilayah  Papua. Dengan demikian total sampel yang dianalisis sebanyak  2975  responden,  yang  berasal  dari 2975 TPS.
sikap  dan  perilaku  terhadap  nilai-nilai tertentu  dalam  tingkat  individu  yang dilakukan  dengan  penuh  komitmen secara konsisten.” 2 Pemilu yang berintegritas  terjadi  pada  dua  level sekaligus:  pemilih  dan  politisi.  Jika pemilih  berintegritas,  maka  ia  akan memilih  calon  presiden  dan  wakil presiden maupun calon anggota DPD/DPR/DPRD  I/DPRD  II  yang  tidak melakukan praktik politik uang, penggelapan  pajak,  korupsi,  tindakan asusila/etika, dan tindakan SARA.
Demikian  juga  politisi  yang  berintegritas tentu  takkan  menggunakan  cara-cara haram di atas dalam meraih suara dalam pemilu. 3
Terwujudnya  politik  elektoral  yang berintegritas  menjadi  pintu  masuk keberhasilan  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.  Namun  sayangnya,  studi menunjukkan bahwa agenda peningkatan integritas  politik  elektoral  kita  dihambat oleh  maraknya  politik  uang  (Muhtadi, 2019;  Aspinall  dan  Berenschot,  2019). Kasus  mutakhir  adalah  Operasi  Tangkap Tangan  terhadap  Bowo  Sidik  Pangarso dimana  KPK  juga  menemukan  400  ribu amplop dengan total 8 miliar rupiah yang siap  digunakan  Bowo  untuk  “serangan fajar”  pemilu  (Detik.com,  29/03/2019). Stokes  (2005)  mengingatkan  ancaman politik uang terhadap munculnya akuntabilitas terbalik (perverse accountability) . 4 Demokrasi adalah mekanisme  kontrol  masyarakat  terhadap negara  dan  pencarian  tanggung  jawab pejabat publik oleh masyarakat (accountability) . Namun mekanisme 2 Laporan  Hasil  Penelitian,  “Survei  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Integritas  Pemilu
2013,” Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, h. V. 3 Ibid.
4 Stokes,
S.C (2005), “Perverse
Accountability:  A  Formal  Model  of  Machine Politics  with  Evidence  from  Argentina,” American Political Science Review 99 (3).
akuntabilitas ini berubah arah jika politisi telah  membeli  suara.  Bukan  politisi  yang berhak untuk dimintai pertanggungjawaban  atas  suara  yang diberikan  pemilih,  tapi  pemilihlah  yang justru  dimintai  pertanggungjawabannya karena  mereka  sudah  menukar  mandat demokratik  yang  mereka  miliki  dengan harga yang murah.
Fokus  tulisan  ini  adalah  praktik politik  uang  yang  melibatkan  politisi  dan pemilih  dalam  pemilu  legislatif.  Jika menggunakan estimasi paling tinggi, lebih dari  sepertiga  pemilih  pada  Pemilu  2019 lalu  terpapar  praktik  jual-beli  suara, sehingga menempatkan Indonesia berada di peringkat tiga besar negara yang paling banyak  melakukan  politik  uang  di  dunia. Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam  pemilu  dan  telah  menjadi normalitas  baru (new  normal) dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama  sistem  proporsional  terbuka, terbukti  menyumbang  maraknya  insiden politik uang. Tulisan ini merekomendasikan  evaluasi  menyeluruh terhadap  sistem  proporsional  terbuka agar  praktik  politik  uang  tidak  lagi menjadi  rutinitas  biasa  dalam  pemilu- pemilu di Indonesia ke depan.

## Penjelasan Institusional.
Secara  umum,  politik  uang  dapat dipahami  sebagai  bentuk  mobilisasi elektoral  dengan  cara  memberikan  uang, hadiah  atau  barang  kepada  pemilih  agar dicoblos  dalam  pemilu.  Sejumlah  studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik  yang  dapat  dibedakan  dalam  dua bentuk (Muhtadi, 2018a). Pertama, politik uang  yang  spesifik  menunjuk  pada strategi retail jual beli suara (vote buying) .
Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang pemilu  atau  apa  yang  kita  kenal  dengan “serangan  fajar.”  Kadang  dilakukan prabayar  sebelum  hari-H  pemilihan, kadang  juga  dilakukan  paska-bayar
setelah  dukungan  itu  diberikan.  Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih  bersifat  jangka  panjang  dengan menyalahgunakan  kebijakan  programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana pork  barrel untuk  kepentingan elektoral.
Secara teoretik, ada beberapa faktor yang  diduga  mempengaruhi  tinggi rendahnya politik uang. Salah  satu  faktor penting  yang  dipercaya  menyumbang insiden  politik  uang  adalah  desain institusi politik, termasuk sistem multipartai ekstrem (van de Walle, 2007). Sebagaimana  kita  tahu,  Indonesia  paska- Soeharto, memasuki era multipartai. Pada Pemilu Legislatif 2019, 16 partai nasional berkompetisi  memperebutkan  575  kursi di tingkat pusat,  naik dari  12  partai yang berlaga  di  2014,  38  partai  di  2009,  24 partai  pada  2004  dan  48  partai  pada 1999.    Pada  saat  yang  sama,  sebagian besar partai relatif baru tanpa kredibilitas politik  yang  memadai  (Vlaicu,  2016). Secara  umum,  partai  juga  tidak  memiliki diferensiasi  ideologis,  sehingga  pemilih sulit  membedakan  satu  partai  dengan partai  yang  lain.  Akibatnya,  perilaku pemilih lebih ditentukan strategi kampanye personal yang dijalankan calon ketimbang platform partai.
Desain kelembagaan politik lainnya yang  dianggap  berkontribusi  terhadap maraknya  jual  beli  suara  adalah  sistem pemilu.  Hicken    (2007a:  49)  misalnya berpendapat, “all  else  being  equal,  where electoral  systems  limit  voters  to  a  single choice    among    parties,    as    in    closed-list proportional    representation    systems, candidates are more likely to rely on party- centred strategies.” Dalam sistem proporsional  tertutup  dimana  pemilih hanya  berhak  memilih  partai,  kandidat cenderung menggunakan strategi kampanye  berbasis  partai.  Inilah  yang terjadi  pada  pemilu  1999  ketika  kita memakai  proporsional  tertutup.  Agar
terpilih,  caleg  harus  mengampanyekan program  partai  selain  juga  fokus  pada nomor urut. Mereka ramai-ramai
memperebutkan  “nomor  topi”  karena nomor  urut  atas  dianggap  memperbesar peluang  lolos  ke  Senayan.  Pada  Pemilu 2004  sistem  pemilu  berubah  menjadi semi-proporsional  terbuka  berdasarkan UU  Pemilu  No.  12/2003.  Meskipun pemilih  mulai  dibolehkan  mencoblos nama kandidat, secara umum aturan main masih  memprioritaskan  caleg  yang menempati  nomor  urut  atas  (Sherlock, 2009).    Sebagaimana  ditunjukkan  oleh Tabel  1,  pada  tahun  2004,  suara  partai dan  nomor  urut  topi  menjadi  faktor determinan lolosnya caleg ke DPR.
Tabel 1. Nomor Urut Caleg DPR Terpilih pada 2004, 2009, dan 2014
Sumber: diolah dari data KPU terkait hasil pemilu legislatif 2004, 2009, dan 2014.
Namun, jelang Pemilu 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi yang memungkinkan caleg yang terpilih  berdasarkan  suara  terbanyak. Sistem  proporsional  terbuka  inilah  yang mengubah  strategi  kampanye  dari berbasis partai menjadi candidate-centred dimana caleg ramai-ramai mengejar suara personal (personal  vote) tanpa  terlalu mengandalkan  nomor  urut  (Carey  dan Shugart,  1995:  417).  Akibatnya,  caleg yang  terpilih,  meskipun  ditempatkan  di nomor  urut  bawah,    makin  meningkat proporsinya (Tabel 1). Dibanding proporsional tertutup, sistem proporsional  terbuka  juga  memberi
insentif  kuat  kepada  calon  untuk melakukan  politik  uang  (Hicken,  2007a). Kompetisi  antarcalon  di  internal  partai makin  sengit.  Namun,  berhubung  MK memutuskan  suara  terbanyak  menjelang Pemilu  2009,  banyak  caleg  yang  tidak punya  waktu  cukup  mengubah  strategi kampanye dari party-based ke personality-centred campaign .
Lain  halnya  dengan  Pemilu  2014.
Jauh-jauh  hari  caleg  sudah  menyiapkan strategi  dan  amunisi  menghadapi  pemilu yang murni menggunakan sistem proporsional  terbuka  (Aspinall  dan Sukmajati,  2016).  Akibatnya,  tekanan caleg mengejar suara personal meningkat, sehingga  taktik  kampanye  termasuk dengan  menggunakan  jual  beli  suara sebagai  bagian  diferensiasi  dengan  caleg sesama  partai  makin  menjadi  pilihan. Maka  untuk  membuktikan  bahwa  pemilu di  Indonesia  makin  mengarah  ke candidate-centric , penulis
membandingkan  total  suara  yang  masuk berdasarkan  pilihan  kepada  partai  murni dan  suara  yang  diberikan  kepada  caleg (candidate votes) pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 5 . Survei nasional International Republican  Institute (Mei–Juni  2008) menemukan  bahwa  pada  Pemilu  2004, 47,2%    responden  mengaku  memilih caleg,  35,4%  mencoblos  gambar  partai saja,  dan  17,4%  lupa  apakah  partai  atau caleg  yang  mereka  pilih.    Pada  2009, ketika  sistem  proporsional  terbuka pertama  kali  diintrodusir,  data  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  menunjukkan bahwa  sebanyak  69%  dari  total 104,099,785 suara  sah mencoblos kandidat  atau  memilih  partai  dan  caleg
5 Untuk  lebih  jelasnya,  lihat  Burhanuddin Muhtadi,  “Buying  Votes  in  Indonesia: Partisans,  Personal  Networks,  and  Winning Margins,”  A  PhD  thesis  for  the  degree  of doctor of philosophy, The Australian National University (2018a), hal. 22-24. No urut Periode 2004-2009 Periode 2009-2014 Periode 2014-2019 Total % Total % Total % 1 405 73,6 360 64,4 348 62,14 2 104 19 104 18,6 95 16,96 3 32 5,8 40 7,2 25 4,46 4 atau lebih 9 1,6 55 9,8 92 16,44
dalam  satu  partai.  Berdasarkan Exit  Poll LSI  pada  Pemilu  2009,  dari  3685 responden  yang  diwawancarai  secara acak  setelah  mereka  keluar  dari  TPS, 38,1%    responden  mencoblos  caleg  saja dan    34,7%  memilih  partai  dan  nama caleg  dalam  satu  partai,  sehingga  total pemilih yang menunjukkan preferensinya kepada  caleg  mencapai  72,8%. 6 Pada Pemilu  2014  yang  juga  menggunakan sistem  pemilu  yang  sama  dengan  2009, KPU  menemukan  70%  dari  total 124,972,491  suara  sah  menunjukkan preferensinya kepada kandidat dan hanya 30%  yang mencoblos gambar partai saja. Singkat  kata,  data  menunjukkan  tren naiknya preferensi pemilih dalam mencoblos  nama  kandidat  ketimbang partai saja.
Survei  masif  yang  dilakukan Indikator  Politik  Indonesia  di  56  daerah pemilihan  (dapil)  pada  Februari  2014 dengan  total  responden  mencapai  43510 juga  menunjukkan  peran  kandidat  yang makin  besar  dalam  menyumbang  suara. Survei  LSI  dan  La  Trobe  University  di Sulawesi Utara dan Maluku pada Oktober 2012  juga  menyimpulkan  hal  yang  sama bahwa  pemilih  makin  tertarik  untuk memilih  ketokohan  caleg  ketimbang partai sang caleg itu sendiri. Survei paska- pemilu  2014  yang  dilaksanakan  LSI memberikan  potret  yang  lebih  detail kecenderungan pemilih dalam mencoblos kandidat ketimbang partai. Pada
pemilihan  DPR  Pusat,  sebanyak  44,5% responden    mengaku  mencoblos  nama kandidat  saja  dan  22,5%  menandai gambar  partai  dan  nama  kandidat sekaligus.  Pada  Pemilihan  DPRD  Provinsi
6 Data ini awalnya tidak masuk dalam laporan Exit  Poll Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI) pada 2009 ( http://www.lsi.or.id/riset/357/efek- kampanye-terbuka-menjelang-pemilu- legislatif-2009 ),  kemudian  penulis  analisis untuk kepentingan studi ini.
dan  DPRD  Kabupaten/Kota,  proporsi pemilih  yang  mencoblos  nama  kandidat saja  bahkan  lebih  tinggi,  yakni  masing- masing  mencapai  47,5%  dan  52,1% (Tabel  2).  Jadi  semakin  rendah  level pemilu  legislatif,  caleg  cenderung  makin menggunakan  strategi personal  vote dan semakin  besar  kecenderungan  pemilih mencoblos  nama  caleg  ketimbang  partai. Jadi  terdapat  bukti  empiris  yang  kuat bahwa  penerapan  sistem  proporsional terbuka  sejak  Pemilu  2009  hingga sekarang  berkontribusi  atas  naiknya pengaruh  kandidat  dalam  menentukan hasil  akhir  pemilu.  Naiknya  pengaruh kandidat  dalam  merebut  suara  ini berkorelasi dengan meningkatnya insiden politik  uang  dari  pemilu  ke  pemilu, seperti  yang  akan  diulas  di  bagian  lain tulisan ini.
Tabel 2. Personal Votes pada Pemilu Legislatif 2014 (%)
Kerangka institusional yang
menjadi  bahan  bakar  yang  menyuburkan praktik  politik  uang  tersebut  di  atas berkorelasi  dengan  makin  berkurangnya akar kepartaian kita di masyarakat. Hal ini ditandai oleh makin merosotnya identitas pemilih  terhadap  partai (party  ID) dan keanggotaan dalam partai (party Cara Pemilih Mencoblos Surat Suara DPR Pusat DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota Partai saja 27,3 23,7 16,8 Nama caleg saja 44,5 47,5 52,1 Partai dan caleg dalam satu partai 22,5 21,0 23,1 Lebih dari satu partai dan caleg 0,1 0,1 0,1 Sengaja mencoblos secara tidak sah 0,1 0,2 0,2 Menolak menjawab 1,9 2,7 2,0 Lupa 3,6 4,7 5,6
membership) .  Afiliasi  pemilih  terhadap partai  turun  drastis  selama  hampir  dua dekade  terakhir.  Pada  1999  ketika  kita masih menggunakan proporsional tertutup,  86%  pemilih  merasa  dekat dengan partai. 7 Pada Mei 2019, survei LSI menunjukkan  hanya  12%  pemilih  yang memiliki  party  ID.  Hal  ini  paralel  dengan tren merosotnya keanggotaan partai sejak tahun 2004-2014, seperti yang dicatat LSI dan Indikator  Politik  Indonesia.  Grafik 1 menunjukkan  pada  Agustus  2004,  masih ada  10%  pemilih  yang  mengaku  bagian dari  anggota  aktif  atau  pasif  partai tertentu. Namun proporsi ini tinggal 1,5% pada  pertengahan  2014.  Penurunan tingkat party ID dan party membership ini membuktikan  bahwa  pemilu  kita  makin mengarah  ke  personalisasi (candidate- centred) ,  dan makin  memberikan  insentif bagi  kandidat  untuk  melakukan  taktik klientelistik dalam merebut suara pemilih.
Sumber:  Data  survei  nasional  Lembaga  Survei  Indonesia (LSI),  Indikator  Politik  Indonesia,  dan          Saiful  Mujani Research and Consulting (SMRC)
Grafik 1. Tren keanggotaan partai in Indonesia, 2004–2014 (%)

## Prevalensi  Politik  Uang  di  Pemilu
2019.
Lantas,  pertanyaan  pertama  yang harus  dijawab  adalah  seberapa  besar insiden politik uang terjadi dalam pemilu
7 Lebih jauh soal party ID , lihat Burhanuddin Muhtadi, Vote  Buying  in  Indonesia  The Mechanics  of  Electoral  Bribery, (Singapore: Springer), h. 138-141.
kita?  Studi  politik  uang  di  Indonesia sebelumnya  banyak  yang  memakai pendekatan kualitatif (Choi,  2007;  Hadiz, 2010;  Aspinall  dan  Sukmajati,  2016). Meskipun studi ini berjasa meningkatkan pemahaman kita tentang praktik klientelistik, pendekatan kualitatif kurang mampu  menjelaskan  secara  memuaskan sekup politik uang, pola  maupun efeknya terhadap  pilihan  (Gonzalez-Ocantos    et al.,    2012:    203).  Selain  itu  literatur tentang politik uang di Indonesia  banyak yang  mengandalkan  data  anekdotal  yang kadang  berbau  rumor  dan  klaim (Corstange,  2012:  483).    Akibatnya, sedikit  yang  kita  ketahui  berapa sebenarnya warga yang menerima politik uang?  Seberapa  besar  efek  elektoral politik  uang?  Kalaupun  toh  ada  studi politik  uang  yang  menggunakan  metode kuantitatif,  banyak  diantaranya  yang memakai  metodologi  dan  pengukuran yang  berbeda-beda,  sehingga  tidak  bisa dibandingkan secara internasional.
Survei  nasional  yang  penulis lakukan  paska-pemilu  2014  dan  2019 sengaja  didesain  untuk  menjawab  secara sistematik  berapa  banyak  pemilih  di Indonesia  yang  terpapar  politik  uang dengan  metodologi  dan  pertanyaan  yang bisa  dibandingkan  dengan  negara-negara lain. Namun demikian, berhubung insiden politik uang lebih banyak terjadi di pemilu legislatif  (Muhtadi,  2018a;  Muhtadi, 2019),  tulisan  ini  akan  lebih  banyak menampilkan data-data politik uang yang terjadi  di  pemilihan  anggota  parlemen ketimbang jenis pemilu yang lain. Studi ini banyak mengandalkan data survei paska- pemilu  2019  yang  dilaksanakan  di lapangan tanggal 11–17 Mei 2019. Dalam survei  tersebut,  LSI  bekerjasama  dengan Australian  National  University  (ANU) telah  mewawancarai  1210  responden yang  dipilih  melalui  metode multistage random sampling , dengan margin of error
±  2.9%  pada  tingkat  derajat  kepercayaan
95% confidence  level .  Studi  ini  juga menggunakan  data  pembanding  dari survei post-election 2014  yang  penulis laksanakan pada 22-26 April 2014 dengan metodologi dan pertanyaan yang sama. 8
Berhubung  politik  uang  selalu diasosiasikan  dengan  stigma  negatif, maka  studi  yang  penulis  lakukan mengikuti  metode  yang  dikembangkan Brusco  dan  kawan-kawan  (2004:    69), yakni  dengan  memotret  malpraktik tersebut melalui berbagai macam pengukuran. Pertama, pertanyaan dengan empat  skala  tanpa  menyebut  secara langsung  Pemilu  Legislatif  2019:  “Dalam beberapa  tahun  belakangan,  berkaitan dengan  kampanye  pemilihan  calon anggota  DPR,  seberapa  sering  calon  atau orang  dari  partai  politik  tertentu  yang pernah  menawari  Ibu/Bapak  barang, uang  atau  hadiah  agar  calon  tersebut dipilih  dalam  pemilu?”    Jawaban responden  dalam  empat  skala  Likert (sangat  sering,  cukup  sering,  jarang,  dan tidak  pernah).  Harapannya,  pertanyaan ini mampu memotret seluruh pengalaman menerima tawaran politik uang, termasuk berdasarkan  pemilu  2019  yang  baru berlangsung.    Dengan  tidak  menyebut secara  eksplisit  Pemilu  2019,  responden tidak  merasa  “diinterogasi”  karena bagaimanapun politik uang bersifat ilegal. Total  mereka  yang  menjawab  “sangat sering,  sering,  dan  jarang”  mencapai 33,1%.  Dengan wording yang  sama, post- election  survei pada  April  2014  juga menemukan  kisaran  yang  sama,  33% responden  menjawab  “sangat  sering, sering,  dan  jarang”  ditawari  uang  atau barang  atau  hadiah  sebagai  imbalan  atas suara yang mereka berikan.
8 Lebih  jauh  mengenai  pengukuran  dan  hasil survei post-election 2014,  lihat  Burhanuddin
Muhtadi, Vote  Buying  in  Indonesia:  The Mechanics  of  Electoral  Bribery (Singapore: Springer).
Kedua, pertanyaan dalam tiga skala yang  juga  tanpa  menyebut  eksplisit Pemilu 2019. Pertanyaan yang digunakan: “Kejadian-kejadian  berikut  ini  kadang terjadi  pada  setiap  penyelenggaran pemilu  di  tanah  air.  Apakah  Ibu/Bapak pernah  ditawari  uang  atau  barang  agar memilih  partai  atau  calon  anggota  DPR?” Jawaban yang tersedia adalah “tidak,” “ya, hanya  sekali  atau  dua  kali,”  atau  “ya, beberapa  kali.” Sebanyak  17%  menjawab menerima tawaran politik uang “satu atau dua  kali,”  7%  menjawab  “beberapa  kali ditawari,”  73%  mengaku  tidak  pernah ditawari,  dan  3%  tidak  menjawab.  Jadi berdasarkan  survei  paska-pemilu  2019, total 24% pemilih mengakui sesekali atau beberapa  kali  ditawari  uang.  Dengan wording dan skala yang sama, proporsi ini sedikit  turun  dibandingkan  temuan  pada Pemilu  2014  yang  menemukan  angka 29%.
Dua  pengukuran  terakhir  memakai dua skala yang secara eksplisit menanyakan  praktik  politik  uang  di Pemilu Legislatif 2019. Karena
pertanyaan  dikemas  dalam  jawaban  “ya” atau  “tidak”  (dikotomis  atau binary response )  menerima  tawaran  uang,  dan menyebut  Pemilu  2019  yang  baru  saja berlangsung,  maka  responden  tidak  bisa mengelak. Karenanya terbuka kemungkinan  mereka  tidak  sepenuhnya menjawab  jujur.  Jadi  pertanyaan  ketiga menanyakan  politik  uang  pada  tingkat individual:  “Menjelang  pemilu  tanggal  17 April  2019  yang  lalu,  apakah  ada  partai politik  atau  calon  anggota  legislatif  atau anggota  tim  sukses  mereka  yang menawarkan  Ibu/Bapak  uang,  sembako, peralatan  rumah  tangga  atau  barang lainnya (selain topi, kaos, kalender, stiker atau  barang-barang  peraga  kampanye lainnya)?”  Sebanyak  19,4%  mengakui ditarget  politik  uang.  Dengan  pertanyaan dan format yang sama, temuan lima tahun lalu  sedikit  lebih  besar  dibanding  2019.
Pertanyaan  terakhir  ditujukan  untuk memotret politik uang di tingkat warga di sekitar  responden  tinggal:  “Menjelang pemilu  tanggal  17  April  2019    yang  lalu,
apakah Ibu/bapak
tahu
(menyaksikan/melihat/mendengar)  ada partai politik atau calon anggota legislatif atau  anggota  tim  sukses  mereka  yang menawarkan  uang,  sembako,  peralatan rumah tangga atau barang lainnya (selain topi,  kaos,  kalender,  stiker  atau  barang- barang peraga kampanye lainnya) kepada warga atau tetangga di lingkungan sekitar tempat  tinggal  Ibu/Bapak?”  Karena format pertanyaan tidak langsung ditujukan  kepada  responden,  maka proporsi  yang  menjawab  adanya  politik uang  sedikit  lebih  besar,  yakni  sebanyak 24%.  Meskipun  demikian,  politik  uang  di tingkat  warga  berdasarkan  temuan  2019 ini  sedikit  rendah  dibanding  2014  yang mencapai 28,9%.
Temuan  tentang  politik  uang  di Pemilu  Legislatif  2019  maupun  2014 memiliki  pola  yang  sama,  yakni  semakin mendekati  pemilu,  insiden  politik  uang semakin  besar.  Pada  survei  nasional Desember  2018, 21,2% pemilih  mengaku “sangat  sering”,  “cukup  sering”  atau “jarang”  ditawari  uang,  lalu  meningkat menjadi  29,5% di Februari 2019. Mereka yang menjadi sasaran malpraktik elektoral  ini  sedikit  turun  di  Maret  2019 menjadi  sekitar  22%.  Namun  demikian, responden yang mengaku ditarget politik uang  kembali  naik  tajam  hingga  33,1% pada  survei  paska-pemilu  2019  (lihat Grafik 2).
Sumber: Survei Desember 2018, Februari 2019 dan Maret 2019 dilakukan Indikator sedangkan survei paska-pemilu pada Mei 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)
Grafik 2. Penetrasi politik uang jelang pemilu (%)
Hasil  sigi  menunjukkan  bahwa insiden  politik  uang  terjadi  secara  masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam  metode  pengukuran,  politik  uang berkisar  antara  19,4%  hingga  33,1% tergantung  pertanyaan  dan  jumlah skalanya.  Pada  Pemilu  2019,  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  kita  mencapai sekitar  192  juta  orang.  Kisaran  antara 19%  dan  33,1%  berarti  diperkirakan antara  37,3  juta  hingga  63,5  juta  pemilih terpapar  praktik  haram politik  uang.  Jika kita memakai estimasi yang paling tinggi, satu dari tiga orang di Indonesia menjadi sasaran  empuk  jual  beli  suara.  Ini  jelas bukan  angka  yang  kecil,  meskipun  dari empat  pengukuran  yang  dipakai  baik pada  survei  paska-pemilu  2019  maupun 2014, tiga diantaranya menunjukkan tren politik  uang  yang  sedikit  menurun dibanding lima tahun sebelumnya.
Setidaknya  ada  dua  hipotesis  yang patut  diajukan  mengapa  terjadi  tren penurunan  tersebut.  Pertama,  pada tingkat supply-side  antusiasme caleg  yang memiliki  kapasitas  dan  sumberdaya dalam  melakukan  politik  uang  menurun dibanding  2014  (Komunikasi  informal dengan  seorang  elit  partai,  9  Mei  2018). Banyak  caleg  yang  habis-habisan  pada Pemilu  2014  kapok  bertarung  lagi  di 2019.  Akibatnya,  banyak  partai  yang terpaksa  menambah  jadwal  pendaftaran
21,2
29,5 22,0 33,1 0 10 20 30 40 Des'18 Feb'19 Mrt'19 Mei'19
caleg  karena  turunnya  minat  caleg veteran  untuk  berkompetisi  di  Pemilu 2019.  Kedua,  meningkatnya  partisipasi dalam  pemilu  serentak  membuat  pemilih banyak yang berduyun-duyun menggunakan  hak  pilihnya  tanpa  harus diiming-imingi  insentif  material.  Tingkat partisipasi  pada  pemilu  legislatif  2014
mencapai  75%.  Karena  antusiasme pemilih  yang  tinggi  dalam  pemilu serentak presiden dan anggota DPR/DPD/DPRD, tingkat partisipasi
mencapai  81,69%  untuk  pemilu  legislatif dan 81,97% (Pramono Ubaid, Komisioner KPU,  status  di  akun  Twitter  pribadi, 29/5/2019).  Pada  saat  yang  sama,  total jumlah DPT juga meningkat dari 187 juta di  Pemilu  2014  menjadi  192  juta  di Pemilu  2019.  Secara  kasar,  pada  Pemilu Legislatif  2014  total  pemilih  yang menggunakan  hak  suara  sekitar  140  juta (75%  dari  187  juta),  sedangkan  pada 2019 sekitar 156 juta  pemilih  mencoblos di TPS. Artinya, ada 15 juta lebih pemilih- entah  disebabkan  oleh  antusiasme mereka dalam pemilu serentak, terutama pilpres-datang  ke  bilik  suara  mungkin tanpa  digerakkan  uang.  Intinya,  perlu studi  lanjut  efek  pemilu  serentak terhadap  politik  uang.  Data  anekdotal menunjukkan  sulitnya  para  kandidat mencari  sponsor  pendanaan  kampanye dalam  pemilu  serentak  2019  kemarin. Karena  pemilu  serentak,  para  pengusaha yang  biasa  menjadi  donatur  kampanye harus membagi sumberdaya yang
terbatas kepada banyak kandidat dan tim sukses yang membantunya.
Terlepas  dari  tren  penurunan  itu, kisaran politik uang yang terjadi di Pemilu Legislatif  2019  antara  19%  hingga  33% bukanlah angka yang kecil. Harus diingat, meskipun sedikit menurun, tingkat politik uang  kita  masih  menempati  peringkat terbesar  ketiga  sedunia,  seperti  akan dijelaskan  di  bagian  berikut  tulisan  ini. Praktik  politik  uang  juga  makin  lama
makin  vulgar  dan  masif  dan  modus operandinya  juga  kian  lama  kian  canggih dan  variatif  (Aspinall  dan  Sukmajati, 2016).  Politik  uang  telah  menjadi  bahasa komunikasi politik yang mempertemukan relasi  antara  politisi  dan  pemilih  di Indonesia.

## Perspektif Perbandingan.
Lantas,  seberapa  signifikan  temuan di atas jika dibandingkan dengan data dari negara-negara  lain?    Untuk  itu,  selain memakai  metodologi  survei  yang  sama, pertanyaan yang dipakai sebagai perbandingan  harus  sama  atau  mirip. Diantara  empat  pengukuran  politik  uang yang  sudah  penulis  jelaskan  di  atas, pengukuran  politik  uang  dengan  empat skala  yang  menghasilkan  proporsi  33% yang paling mendekati dengan pengukuran  politik  uang  yang  dipakai secara internasional. Sekadar
mengingatkan kembali, pertanyaan survei yang  kami  gunakan  adalah:  “Dalam beberapa  tahun  belakangan,  berkaitan dengan  kampanye  pemilihan  calon anggota  DPR,  seberapa  sering  calon  atau orang  dari  partai  politik  tertentu  yang pernah  menawari  Ibu/Bapak  barang, uang  atau  hadiah  agar  calon  tersebut dipilih  dalam  pemilu?”  Pertanyaan  ini mirip  dengan  yang  digunakan  LAPOP Americas  Barometer  dan  Afrobarometer. Data  politik  uang  di  Amerika  Latin  dan Afrika didasarkan oleh dua asosiasi survei terkemuka ini.
Tabel  3  jelas  menunjukkan  bahwa tingkat politik uang di Asia, Amerika Latin dan  Afrika  beragam  dalam  dekade terakhir. Rata-rata insiden politik uang di dunia  mencapai  14,22%.  Malpraktik elektoral  ini  banyak  terjadi  di  Uganda (41%),  Benin  (37%),  Indonesia  (33%), Kenya  (32%),  Liberia  (28%),  Swaziland (27%),  Mali  (26%)  dan  Niger  (24%). Ironisnya,  tingkat  politik  uang  di Indonesia-dengan
pengukuran
menggunakan empat skala yang
menghasilkan  estimasi  politik  uang  lebih tinggi  dibanding  pengukuran  yang  lain- lebih  dari  dua  kali  lipat  rata-rata  dunia. Sebaliknya,  jual  beli  suara  relatif  kecil  di Lesotho  (2%),  Mauritius  (1%),  and Tunisia  (1%).  Intinya,  politik  uang  telah menjadi  virus  yang  merusak  kompetisi elektoral kita. Indonesia bahkan
menempati  peringkat  terbesar  ketiga  di dunia  yang  paling  banyak  terpapar praktik  suap  dalam  pemilu.  Indonesia hanya kalah dibandingkan Uganda (41%) dan Benin (37%).

## Tabel 3. Tingkat politik uang negara-negara di dunia
Sumber:  The  Latin  American  Public  Opinion  Project (LAPOP) Americas Barometer 2010 dan the Afrobarometer Round  5,  2011–2012.  Data  dari  Malaysia  diambil  dari Meredith  Weiss,  “General    Election  2013  Survey  Results” (2013),  sedangkan  data  politik  uang  dari  Filipina  diambil dari  Pulse  Asia,  “On  the  2013  Elections:  Observations  and Select Survey Results” (2013).

## Teknik  Eksperimen,  Daulat  Uang  dan Praktik Normal Baru.
Meskipun  data  di  atas  jelas menunjukkan  tingginya  kasus  jual  beli suara  di  Indonesia,  format  pertanyaan survei  secara  langsung  atau obtrusif memungkinkan
responden
untuk menyembunyikan jawaban sesungguhnya.
Harus  diingat  politik  uang  bukan  hanya memiliki  stigma  negatif  di  mata  publik, tapi juga berimplikasi pada tindak pidana pemilu  yang  bisa  berakhir  di  penjara (Hicken,  2007b;  Gonzalez-Ocantos  et  al., 2012). Maka untuk meminimalisir potensi
social  desirability ini,  dan  sekaligus menunjukkan  bahwa  praktik  jual  beli suara  sangat  umum  terjadi  di  Indonesia tanpa khawatir responden  bohong ketika ditanya  dengan  format  pertanyaan langsung, penulis menyajikan hasil survei eksperimen  yang  penulis  lakukan  pada survei post-election 2014. 9
Pertama-tama,  sampel    dibagi    ke dalam    empat  kelompok,  dan  masing- masing  dipilih  secara  acak.    Karena  total sampel  dalam survei nasional   ini   1200 responden,      maka      masing-masing kelompok   terdiri   dari   300 responden yang    dipilih    secara    acak.  Setiap kelompok    diberikan  pertanyaan  yang berbeda-beda secara acak: pada kelompok   pertama   diajukan pertanyaan pertama (non-treatment /kontrol),  pada kelompok  kedua  dibacakan  pertanyaan kedua (treatment  1) ,  dan  pada  kelompok ketiga  dibacakan  pertanyaan  ketiga (treatment  2) ,  dan  pada  kelompok keempat disodorkan pertanyaan keempat
(treatment  3) .  Pada  kelompok  kontrol, ditanyakan  berikut  ini:  “Penulis  akan bacakan  beberapa  kegiatan  kampanye  di bawah  ini.  Kemudian  tolong  Ibu/Bapak sebutkan  berapa  jumlah  kegiatan  yang telah  dilakukan  oleh  partai  politik,  calon atau  tim  sukses  dari  calon  atau  partai menjelang  pemilu  tanggal  9  April  2014 yang  lalu.  Jangan  sebutkan  kegiatannya secara spesifik, cukup sebutkan jumlahnya saja.” 1. Memasang spanduk/baliho/poster di desa/kelurahan/kampung/dusun tempat tinggal Ibu/Bapak
2. Mengunjungi rumah Ibu/Bapak
3. Memasang  iklan  kampanye  di televisi/koran/radio
9 Sayangnya,  pada  survei  paska-pemilu  2019 kami  tidak  memakai  desain  eksperimen, sehingga  dalam  sub-bagian  ini  kami  hanya mengandalkan  survei  eksperimen  paska- pemilu 2014.
Diantara kegiatan-kegiatan tersebut,  ada  berapa  kegiatan  yang pernah  dilakukan  para  calon  anggota DPR/DPRD atau tim suksesnya? 1. Ada satu
2. Ada dua
3. Ada tiga (semuanya)
4. Tidak ada satupun
Sedangkan  pada  setiap  kelompok treatment ,  yang  mengandung  isu-isu sensitif,  penulis  tempatkan  pada  pilihan kegiatan  keempat  (diselipkan  di  posisi ketiga  dari  pilihan  jawaban-jawaban  di atas):
1. Ada  yang  memaksa  atau  mengancam Ibu/Bapak agar memilih calon tertentu
2. Ada yang memberi uang atau barang
3. Ada yang menawarkan pekerjaan Karena  responden  tidak  diminta menyebut  kegiatan  secara  spesifik,  tapi hanya  menyebut  berapa  jumlah  kegiatan kampanye  yang  mereka  alami,  maka responden  tidak  perlu  khawatir surveyor akan  mengetahui  aktivitas  politik  uang atau  hal-hal  sensitif  lainnya.    Tabel  4 menampilkan mean pada  setiap  situasi eksperimental  yang  diuji. Mean dari ketiga kegiatan kampanye yang dilakukan partai, caleg atau timses (baca: memasang spanduk/baliho/poster, mengunjungi rumah, atau memasang iklan kampanye di televisi/koran/radio), sebagaimana dilaporkan  responden  yang  berada  di kelompok kontrol adalah 1,393. Sementara  itu, mean atau  rata-rata  dari jumlah  item  kegiatan  yang  ditanyakan pada  kelompok treatment pertama,  di mana  responden  mendapatkan  pilihan tambahan  “diintimidasi  oleh  partai,  caleg atau timsesnya” sebesar 1,574. Mean pada kelompok treatment kedua,  dimana responden  mendapat  opsi  tambahan “menerima  uang,  barang  atau  hadiah” adalah  1,668.  Terakhir,  nilai  rata-rata kelompok treatment ketiga  yang  memuat opsi  tambahan  “tawaran  pekerjaan” sebesar 1,416.
Tabel 4. Analisis Deskriptif
Maka untuk mengestimasi proporsi pemilih  yang  mendapat  tawaran  politik uang dapat dilakukan dengan membandingkan mean pada  setiap kelompok.
Tabel 5 menunjukkan
perbedaan  dari treatment dan non- treatment .  Mari  kita  lihat  dulu  proporsi kelompok treatment pertama  yang menguji  berapa  banyak  pemilih  yang mengalami  intimidasi  dalam  memilih. Karena mean dari  kelompok  kontrol adalah 1,393 dan nilai rata-rata kelompok treatment  pertama  adalah  1,574,  maka kita  bisa  simpulkan  18,1%  responden mengalami koersi (1,574  –  1,393  =  0,181 and 0,181 × 100 = 18,1%). Perbedaan ini secara statistik signifikan (sig. < 0,05).
Adapun, mean pada  kelompok treatment kedua  yang  mengalami  politik uang adalah 1,668, sehingga 1,668 – 1,393 =  0,274  and  0.274  ×  100  =  27,4%.  Jadi diperkirakan  ada  27,4%  pemilih  yang menerima  politik  uang  pada  Pemilu Legislatif  2014,  jauh  lebih  tinggi dibanding proporsi pemilih yang
mengalami koersi (18,1%).  Perbedaan antara treatment dengan  kontrol  sangat signifikan (sig. < 0,05). Sebaliknya, praktik klientelisme  yang  berbentuk  tawaran pekerjaan  tidak  signifikan:  hanya  2,2% perbedaan antara kontrol dengan treatment .  Dengan  demikian,  tawaran pekerjaan  sebagai  kompensasi  dukungan adalah  praktik  yang  sangat  jarang  terjadi di Indonesia.
Treatment n Mean Kontrol 272 1,393 Treatment I (Intimidasi) 263 1,574 Treatment II (Politik uang) 283 1,668 Treatment III (Tawaran pekerjaan) 267 1,416
Tabel 5. Persentase Responden yang Menerima Politik Uang Uraian Estimasi % SE (%) Sig. Responden mengalami intimidasi (Treatment I − Control) 18,1 7,6 0,018 Responden diberi uang atau hadiah (Treatment − Control) 27,4 7,5 0,000 Responden ditawari pekerjaan (Treatment III − Control) 2,2 7,6 0,769
Menariknya,  desain  eksperimen yang  penulis  pakai  di  atas  menemukan hasil  yang  konsisten  dengan  estimasi berdasarkan  teknik  bertanya  secara langsung.  Temuan  penulis  ini  berbeda dengan  Gonzalez-Ocantos  dan  kawan- kawan  (2012),  dimana  pemilih  di Nicaragua  cenderung  mengakui  praktik politik  uang  ketika  dideteksi  melalui survei  eksperimen  ketimbang  ketika ditanya  secara  langsung.  Corstange (2012)  dalam  studinya  di  Lebanon  pada tahun  2009  dan  De  Jonge  (2015)  pada pemilu  tahun  2009  di  Honduras  juga menemukan  kesimpulan  yang  sama bahwa  survei  eksperimen  lebih  berhasil mengorek  pengakuan  pemilih  ketimbang survei observasional.
Tidak  adanya  perbedaan  signifikan antara  survei  eksperimen  dengan  survei secara  langsung  menunjukkan  bahwa malpraktik yang berbentuk jual beli suara sudah  menjadi  sesuatu  yang  lazim  dalam pemilu  di  Indonesia.  Pemilih  tak  segan- segan mengakui meskipun ditanya secara langsung  dalam  survei.  Ini  menunjukkan bahwa  politik  uang  tidaklah  setabu  yang dibayangkan  sebelumnya.  Daulat  uang menjadi  praktik  normal  baru (new normal) yang menentukan irama
permainan  dalam  kompetisi  elektoral  di Indonesia.  Istilah  NPWP  yang  awalnya
kepanjangan  dari  Nomor  Pokok  Wajib pajak  ramai  diplesetkan  publik  menjadi Nomer  Piro,  Wani  Piro (nomor  urut berapa  caleg  di  kertas  suara  dan  berapa rupiah  dia  berani  membayar).  Istilah GOLPUT  yang  awalnya  berarti  Golongan Putih  diplesetkan  menjadi  Golongan Penerima Uang Tunai. Intinya, pemilu tak lagi  dilihat  pemilih  sebagai  mekanisme demokrasi  untuk  memilih  pejabat  publik yang  akuntabel,  tapi  dibaca  sebagai “transaksi  normal”  antara  politisi  dan warga,  atau  meminjam  istilah  Corstange (2012: 483), pemilu sebagai ‘panen uang.’ Dalam  penelitian  lapangan  penulis  pada tahun  2014,  banyak  pemilih  yang menganggap politik uang sebagai rutinitas  dalam  pemilu.  Pemilu  adalah kesempatan  yang  jarang  orang  biasa miliki untuk “menghukum” dan
mengambil kembali hak atau dana publik yang dicuri oleh  politisi  (Kerkvliet, 1991: 231).  Penerima  politik  uang,  dalam bahasa  Schaffer  dan Schedler  (2007:  26), menganggap  uang  atau  hadiah  yang mereka  terima  sebagai “amends  for [politicians’]  wrongdoings  [committed against  them]  in  the  past.” Karena  politik uang  sudah  dianggap  lumrah,  maka politisi  menolak  untuk  dijadikan  sebagai satu-satunya  kambing  hitam.  Seorang anggota  DPR  pernah  menantang  penulis untuk  memotong  jarinya  jika  penulis menemukan  seorang  caleg  yang  terpilih tanpa melakukan politik uang sama sekali. Bahkan  banyak  tokoh  agama  sekalipun yang  menjustifikasi  politik  uang  dengan memakai dalil:
لجلأ كلذ نع جرخو مارح ةوشرلا لدع Menurut sang kiai yang
merupakan  salah  satu  pimpinan  partai, dalil  tersebut  diartikan  bahwa  menyuap pemilih  pada  hakikatnya  haram.  Namun, karena  masifnya  praktik  jual  beli  suara, atas  dasar  keadilan  bagi  seluruh  caleg,
maka  praktik  tersebut  dibolehkan  agar tercipta lapangan permainan yang rata (a level playing field).

## Efek  Sistem  Pemilu  terhadap  Politik Uang.
Penulis  sudah  mengindikasikan bahwa sistem proporsional terbuka turut bertanggung  jawab  atas  meningkatnya praktik  jual  beli suara  di  Indonesia.  Pada pemilu  pertama  kali  paska-jatuhnya Soeharto,  politik  uang  nyaris  tak terdengar  karena  sistem  pemilu  yang dipakai pada saat itu adalah proporsional tertutup, dimana pemilih hanya mencoblos  partai.  Politik  uang  mulai populer sejak Pemilu Legislatif 2009 pada saat sistem proporsional terbuka pertama kali  digunakan.  Benih  klientelisme  ini sebenarnya  mulai  tampak  pada  saat  era pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung dimulai,  yakni  pada  2005.  Namun berhubung  aktor/calon  yang  maju  di pilkada  tidak  sebanyak  di  pemilu legislatif,  maka  prevalensi  politik  uang jauh  lebih  besar  di  pemilu  legislatif ketimbang pilkada. Maka untuk
mendapatkan  bukti  empiris,  perlu  data survei  sebelum  dan  sesudah  penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif  April  2009.  Oleh  karena  itu, penulis  menggunakan  gabungan  data survei pemilukada 2006-2015.
Analisis  data  dibobot  menurut wilayah  kabupaten/kota.  Data  yang dianalisis  hanya  data  yang  ada  sampel kabupaten/kotanya  di  kedua  periode sebelum  dan  sesudah  April  2009  (valid N= 495101). Pertanyaan pertama adalah: “sebagai  usaha  untuk  memenangkan pemilihan  umum,  ada  calon  atau  orang yang  membantunya  memberikan  uang atau  hadiah  tertentu  agar  memilih  calon tersebut.  Menurut  Ibu/Bapak,  apakah pemberian itu dapat diterima sebagai hal yang  wajar,  atau  tidak  bisa  diterima?” Hasilnya,  tidak  ada  perbedaan  signifikan
antara  mereka  yang  menganggap  politik uang  sebagai  wajar  atau  tidak  wajar sebelum dan sesudah penerapan proporsional terbuka April 2009.
Namun,  perbedaan  respon  baru terlihat nyata ketika mereka yang menilai politik  uang  wajar  diberi  pertanyaan lanjutan:  apakah  mereka  akan  menerima bila  ada  orang  yang  memberi  uang  atau hadiah?  (Data  valid  N=210524).  Grafik jelas menunjukkan bahwa 18%
responden  dari  gabungan  data  survei sejak  2006-April  2009-mengatakan  akan menerima  dan  memilih  calon  yang memberi uang atau hadiah. Proporsi jenis pemilih  ini  meningkat  berdasarkan survei-survei  paska-April  2009  hingga 2015  menjadi  23,7%.  Proporsi  pemilih yang  akan  menerima  dan  memilih tawaran  uang  yang  lebih  besar  juga meningkat paska-penerapan proporsional terbuka.  Sebaliknya,  pemilih  oportunis yang  akan  menerima  uang  tapi  soal memilih  mereka  akan  mencoblos  sesuai hati  nuraninya  menurun  persentasenya dibandingkan sebelum dan sesudah  April 2009. Hal ini menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka menyumbang naiknya perilaku transaksional di kalangan warga.
Sumber:  Data  survei  nasional  Lembaga  Survei  Indonesia (LSI),  Indikator  Politik  Indonesia,  dan          Saiful  Mujani Research and Consulting (SMRC)
Grafik 3 . Politik uang sebelum dan sesudah penerapan proporsional terbuka (%)
18,9 23,7 5,9 6,3 66,9 63,5 3,9 5,1 4,3 1,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sebelum April 2009 Setelah April 2009
Akan menerima dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah tersebut
Intensitas politik uang yang meningkat  paska-penggunaan  sistem proporsional  terbuka  ini  dimungkinkan karena  perubahan  strategi  caleg:  (1) Dalam sistem proporsional terbuka, caleg dipaksa  bertarung  antarsesama  caleg dalam satu partai dalam rangka mengejar personal vote; (2) Karena struktur partai diperebutkan  antarcaleg  dalam  satu partai,  maka  mereka  mengandalkan jaringan personal atau timses non-partai; dan  (3)    Karena  sistem  proporsional terbuka  mengandaikan  kursi  yang diperoleh  oleh  satu  partai  kepada  caleg yang suaranya paling banyak dalam partai tersebut, maka mereka hanya
memerlukan  “sedikit”  suara  untuk mengalahkan  rival  separtainya.  Politik uang  merupakan  mekanisme  diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih  di  mata  pemilih  dibanding kompetitor  internal.  Kemudian  yang penting  bagi  seorang  caleg  adalah memperoleh suara lebih banyak
dibanding  caleg  separtai  karena  inilah yang  akan  mengantarkan  lolos  sebagai anggota DPR.
Dalam  studi  sebelumnya  (Muhtadi, 2018b;  2019),  penulis  juga  telah menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka  menciptakan  insentif  kuat  untuk memakai  taktik  politik  uang  karena  tiga hal:  Pertama,  meskipun  strategi  politik uang  mengandung  banyak  kebocoran karena  salah  strategi  dan  rentan  terkena malpraktik timses, dan karenanya efeknya dalam  mengubah  pilihan  “hanya”  10,2%, dalam  kompetisi  elektoral  yang  sengit sebagai  akibat  proporsional  terbuka, politik  uang  dapat  membuat  perbedaan antara caleg yang lolos dan gagal. Bahkan kalaupun  benar  efek  elektoral  hanya 10,2%,  sistem  proporsional  terbuka menjadikan  pemilu  sebagai  padang kurusetra  bagi  para  caleg.  Penulis menemukan rata-rata selisih kemenangan
(winning  margins) yang  membedakan seorang  calon  yang  lolos  dengan  yang tidak hanya 1,65%. Inilah yang menyebabkan para caleg berlomba-lomba memakai  politik  uang  karena  mereka mengejar margin kemenangan yang kecil. Jadi  efek politik uang sebesar 10,2% dari total  pemilih  dianggap  lebih  dari  cukup untuk  mengantarkan  para  caleg  lolos dengan mengalahkan rival separtainya.
Selain  teori  selisih  kemenangan  di atas,  sistem  proporsional  terbuka  juga memicu  eskalasi  politik  uang  karena persaingan  yang  sengit  membuat  para caleg terperangkap dalam dilema tahanan (prisoner’s  dilemma). Dalam  konteks  ini, semua  caleg  beruntung  jika  tidak  ada satupun diantara mereka yang melakukan pembelian suara. Tapi, kalau ada satu saja caleg  saja  yang  memakai  strategi  politik uang,  maka  caleg-caleg  lain  yang  tidak melakukan  taktik  serupa  potensial mengalami  kekalahan  (Muhtadi,  2015). Memang  strategi  elektoral  ini  tidak menjamin  kemenangan,  tapi  jika  tidak membeli suara hampir pasti menuju pintu gerbang  kekalahan.  Oleh  karena  itu, Aspinall  dan  kawan-kawan  (2015) menyebut  politik  uang  sebagai “entry ticket” atau tiket masuk dalam gelanggang elektoral dimana setiap peserta kompetisi yang ketat diharuskan mengikuti persyaratan  (baca:  membeli  suara)  jika ingin kans keterpilihannya tetap terjaga.
Semakin  dekat  dengan  jadwal pemilihan,  semakin  besar  tekanan psikologis  untuk  membeli  suara.  Data post-election survey Mei 2019 dan survei- survei  pra-pemilu  menunjukkan  semakin dekat  pemilu,  semakin  besar  peluang pemilih  menerima  amplop  ganda.  Hal  ini karena dalam survei responden
dibolehkan  menjawab  lebih  dari  satu jawaban,  maka  berapa  banyak  mereka yang  mendapat  tawaran  lebih  dari  satu partai  bisa  dikalkulasi.  Pada  survei nasional  Desember  2018,  dari  mereka
yang  mengaku  menerima  uang,  hanya 15%  yang  mengaku  menerima  amplop ganda.  Proporsi  penerima  amplop  ganda meningkat di Februari 2018 menjadi 18% dari  mereka  yang  ditawari  uang.  Sebulan sebelum  pemilu,  yakni  Maret  2019, proporsi mereka yang menerima multiple payment meroket  menjadi  35%.  Jika pertanyaan  yang  diajukan  bukan  hanya multiple payment dari partai lain, tapi juga yang berasal dari caleg dalam satu partai, sangat  mungkin  persentase  penerima amplop  ganda  makin  meningkat.  Jangan lupa  dalam  sistem  proporsional  terbuka, persaingan  antarcaleg  bukan  hanya antarpartai,  tapi  juga  caleg  dalam  satu partai.  Intinya,  kepanikan  melanda sebagian besar caleg menjelang pemilihan.  Mereka  merasa  para  caleg lainnya  makin  gencar  menyebar  uang sehingga  harus  diantisipasi  dengan  cara serupa.  Saking  paniknya,  ketika  seorang caleg mendengar informasi lawan melakukan  serangan  fajar  di  hari pemilihan,  caleg  yang  lain  meresponnya dengan  melakukan  “serangan  dhuha,” yakni  membagi-bagi  uang  bahkan  di  saat pemilih  akan  atau  sedang  mengantri (Caleg PKB, Wawancara,  20 April 2014).
Sumber:  Survei  Desember  2018,  Februari  2019  dan  Maret 2019 dilaksanakan oleh Indikator
Grafik 4. Intensitas amplop ganda meningkat jelang Pemilu 2019 (%)
Terakhir,    politik  uang  semakin menjadi  praktik  normal  baru  karena sistem  proporsional  terbuka  mendorong para  caleg  menghalalkan  segala  cara dalam  rangka  meraih  suara  terbanyak  di partainya.  Seperti  dijelaskan  di  atas,  efek elektoral  politik  uang,  baik  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  atau mengubah  pilihan,  memang  terkesan
tidak  terlalu  besar  (Muhtadi,  2018a; Muhtadi  2019).  Namun,  terlepas  dari efektivitas “obyektif” politik uang “hanya” di  kisaran  10%  dari  total  pemilih,    efek elektoral  ini  secara  relatif  masih  lebih baik  dan  efisien  dibanding  strategi- strategi  kampanye  yang  lain.  Bahwa sistem  proporsional  terbuka  mendorong kampanye  yang  berbasis  personal  tidak secara  otomatis  menjadikan money politics sebagai  satu-satunya  mobilisasi elektoral yang bisa dipakai caleg (Hicken, 2007a:  53).  Para  kandidat  bisa  saja menggunakan  strategi club  goods , 10 intimidasi  ke  pemilih,  mengunjungi pemilih (canvassing) atau  kampanye  via media.    Perlu  dicatat  bahwa  strategi- strategi  elektoral  ini  bisa  dijalankan secara  bersamaan  (Hicken,  2007a). Terkait club goods , banyak kandidat yang penulis  temui  yang  percaya  bahwa strategi  ini mubazir .  Menurut  mereka, banyak  pemilih  yang  menikmati  bantuan kolektif  tersebut (common  collective goods) tapi  tidak  bisa  dipastikan pilihannya  sama  sekali.    Benar  bahwa penerima  politik  uang  juga  tidak seluruhnya  memilih  caleg  yang  menebar amplop,  tapi  strategi  ini  dianggap  lebih efisien dan menghasilkan suara ketimbang club  goods. Demikian  pula intimidasi kepada pemilih. Selain membutuhkan  sumberdaya  besar  seperti mengumpulkan preman dan
membutuhkan dana lebih besar, taktik ini juga mudah terjerat hukum karena relatif jarang  digunakan  para  caleg.  Berbeda dengan  politik  uang  yang  telah  menjadi norma  baru,  sehingga  banyak  caleg  yang merasa  polisi  atau  Bawaslu  takkan
10 Club  goods adalah  taktik  elektoral  yang biasa  digunakan  caleg  dengan  cara  memberi bantuan  pembangunan  kecil-kecilan  seperti renovasi sekolah, rumah ibadah atau sejenisnya  atau  dalam  bentuk  donasi  kepada organisasi  atau  komunitas  tertentu  (Aspinall dan  Sukmajati, 2016).
48 45 53 15 18 35 37 38 12 0 10 20 30 40 50 60 Des'18 Feb'19 Mrt'19 1 partai > 1 partai Tidak jawab
menindak pelaku politik uang karena jika dilakukan  penjara  akan  penuh  oleh  para politisi  (Politisi  Golkar,  Wawancara,  23 April 2014).
Rekomendasi Kebijakan.
Di atas segalanya, sistem proporsional  terbuka  memiliki  dampak yang lebih luas dari sekadar meningkatnya  insiden  politik  uang. Pertama, berhubung sistem ini mendorong  kandidat  untuk  menempuh strategi  personal  yang  padat  modal (politik  uang,  pembentukan  jaringan timses, club  goods ,  dan  lain-lain),  uang menjadi  kunci  kemenangan  dalam persaingan.  Memang  uang  tak  menjamin kesuksesan  elektoral,  tapi  kapital  akan meningkatkan  peluang  untuk  menang (Aspinall  et  al.,  2015).    Zuhairi  Misrawi, caleg  PDIP  yang  berlatar  belakang  NU punya  plesetan  menarik  soal  ini,  “Kaidah ushul  fiqh politiknya  adalah ‘Al-fulus tuhyin  nufus,  ma  fi  fulus  manfus’ (Uang akan  memperpanjang  nafas.  Jika  tidak punya,  maka  secara  politik  kamu  mati)” (Komunikasi  informal,  2  Juli  2016). Pandangan  umum  yang  berkembang adalah makin mahalnya pemilu membuat hanya  caleg  yang  kaya  atau  memiliki akses  terhadap  sumberdaya  saja  yang bisa kompetitif dalam pemilu.
Terlebih  lagi  partai  politik  makin nir-ideologis  dan  pragmatis,  sehingga melakukan jalan pintas dengan mencalonkan  caleg  non-kader  asalkan memiliki  modal  kapital  dan  popularitas kuat. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia  (FORMAPPI)  mencatat  bahwa hanya  33%  caleg  yang  berlaga  pada Pemilu  2014  yang  bisa  dikategorikan sebagai kader partai. Hampir separuh dari total  caleg  (3241  dari  total  6607)  yang maju  pada  tingkat  DPR  Pusat  memiliki latar  belakang  pengusaha  dan  bergabung ke  partai  hanya  beberapa  bulan  sebelum
pemilu . 11 Pusat  Kajian  Politik  Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari  separuh  caleg  yang  bertarung  pada Pemilu  2014 (58.86%) adalah pengusaha atau  professional.  Mereka  masuk  melalui jalur khusus pencalegan dengan mengorbankan kader yang lama mengabdi  di  partai  karena  dianggap  tak memiliki pendanaan cukup guna memenangkan  persaingan  pemilu  yang sengit (Budiman Sudjatmiko, Wawancara, 29 April 2014).  PUSKAPOL juga mencatat bahwa  77  dari  of  560  caleg  terpilih  pada 2014  adalah  bagian  dari  dinasti  politik (Republika,  9  Oktober  2014).    Tujuh diantara  caleg  dinasti  tersebut  masuk kategori  10  caleg  yang  meraih  perolehan suara terbanyak pada 2014.
Kedua,  sebagai  akibat  proporsional terbuka  yang  membuat  pemilu  makin candidate-centric ,  hubungan  partai  dan pemilih  juga  merenggang.  Akibatnya, pemilih tak lagi menjadikan partai sebagai variabel  dalam  menentukan  pilihan,  tapi mereka justru tertarik iming-iming jangka pendek yang ditawarkan kandidat.  Sistem proporsional  terbuka  bertanggung  jawab atas  merosotnya  kedekatan  pemilih terhadap partai (party ID) dan melemahkan  pelembagaan  kepartaian kita,  sebagaimana  telah  diulas  di  atas. Data survei menunjukkan tingkat party ID kita merosot sejak Indonesia menerapkan sistem  proporsional  terbuka.  Data  survei nasional terakhir yang direkam Mei 2019 menemukan  hanya  10%  pemilih  yang masih  memiliki kedekatan dengan partai. Akibatnya, kampanye programatik berbasis  ideologi  dan  kebijakan  partai makin tak laku. Intinya, studi ini
merekomendasikan  untuk  melakukan evaluasi  komprehensif  terhadap  sistem proporsional  terbuka  yang  terbukti
11 FORMAPPI, “Anatomi Caleg Pemilu 2014,” 3 Oktober 2013.
mendorong kandidat menggunakan politik  uang  sebagai  jalan  keluar  untuk merebut  kemenangan.  Sebaliknya,  sistem proporsional  tertutup  menjadi  resep mujarab mengatasi efek negatif proporsional  terbuka.  Dalam  sistem proporsional  tertutup,  kebijakan  partai lebih  menentukan  preferensi  pemilih ketimbang  ketokohan  individu  caleg, kohesi dan disiplin partai meningkat, dan konflik  internal  menurun  (Norris,  2006: 105).  Pada  situasi  dimana personal  vote tak  lagi  menentukan  kedipilihan  individu dan  kampanye  lebih  bercorak platform kepartaian  ketimbang  reputasi  personal caleg  itulah  peran  kapital  dalam menentukan
kemenangan
makin berkurang.  Sebagai  eksemplar  sukses sistem  proporsional  tertutup  dalam mengurangi  politik  uang  adalah  Timor- Leste.  Pada  saat  Eleisaun  Parlamentar TimorLeste (pemilu legislatif) pada 22 Juli 2017,  Exit  Poll  LSI  dan  Timor-Leste Survey  Institute  menemukan  bahwa demand-side pemilih  terhadap  politik uang sangat tinggi. Sebanyak 33% pemilih yang  baru  mencoblos  di  bilik  suara menganggap  wajar  praktik  politik  uang. Namun,  uniknya,  hanya  4%  warga  yang ditawari politik uang sebagai kompensasi atas  suara  yang  mereka  berikan.  Artinya, tuntutan pemilih yang “mata duitan” tidak sepenuhnya  diakomodasi  karena  dalam sistem  proporsional  tertutup  yang digunakan  Timor-Leste,  aktor  utama pemilu  hanyalah  partai  politik.  Lain halnya  dengan  Indonesia: supply-side politik uang bukan hanya partai, tapi juga para caleg sehingga menyumbang prevalensi jual beli suara. Terlepas  dari  keunggulan  sistem proporsional tertutup
dalam membendung  politik  uang,  sistem  ini bukanlah  pilihan  sempurna.  Sistem  ini pernah  digunakan  pada  saat  Orde  Baru berkuasa  hingga  pemilu  pertama  paska- reformasi.  Pemilih  ibarat  memilih  kucing
dalam  karung  karena  wakil  rakyat  yang mewakili  kursi  yang  diperoleh  partai ditentukan  oleh  nomor  urut.  Oligarki  elit partai  menentukan  apakah  seorang  caleg ditempatkan  di  nomor  urut  topi  ataukah sepatu. Tak jarang kabar busuk menyebar terkait  lelang  posisi  nomor  urut  atas kepada  penawar  tertinggi  (Rich,  2013: 75).  Terlepas  dari  kelemahan  ini, kelebihan  sistem  proporsional  tertutup dalam  hal  membendung  politik  uang  di tingkat massa, meningkatkan peran partai dalam  mobilisasi  elektoral,  dan  ujungnya membantu  institusionalisasi  partai  jelas tak terbantahkan.
Oleh karena itu, sistem
proporsional  tertutup  bisa  dibarengi dengan primary election atau konvensi di internal  partai  untuk  menyaring  caleg yang  kredibel  sembari  mengurangi oligarki  dan  praktik  suap  di  tingkat  elit. Jika  sistem  proporsional  terbuka  tetap dipertahankan, perlu diusahakan pengurangan district  magnitude agar politik  uang  bisa  dikurangi.  Jika  alokasi jumlah  kursi  yang  diperebutkan  dalam sebuah  dapil  makin  besar,  maka  suara yang dibutuhkan caleg menjadi tak terlalu banyak,  dan  karenanya  mendorong mereka  melakukan  politik  uang  (Chang, 2005; Carey dan Shugart, 1995). Demikian juga  dengan  sebaliknya.  Intinya,  perlu redesain  institusi  yang  bisa  mengurangi insentif  dalam  melakukan  politik  uang, tapi  saat  yang  sama  tidak  mengurangi kedaulatan  rakyat  dalam  menentukan wakil mereka.

## Penutup
Studi  ini  telah  berusaha  menjawab pertanyaan yang sudah lama menghantui akademisi  tentang  berapa  banyak  warga yang  pernah  terpapar  politik uang  dalam pemilu-pemilu  di  Indonesia.  Dengan menggunakan  data  historis  berdasarkan survei  yang  representatif  sejak  2006- 2019,  termasuk  dengan  memanfaatkan
teknik  eksperimental,  penulis  telah menunjukkan  betapa  sentralnya  politik uang  dalam  kompetisi  elektoral.  Studi  ini juga mengandalkan data orisinal berdasarkan survei nasional terbaru guna mendeteksi  praktik  klientelisme  pada pemilu serentak 2019. Jika kita menggunakan estimasi tertinggi, sedikitnya  sepertiga  pemilih  atau  satu dari  tiga  pemilih  di  Indonesia  mengaku pernah  ditarget  langsung  oleh  politik uang pada pemilu yang baru berlangsung. Proporsi ini membuat Indonesia berada di ranking ketiga negara yang tingkat politik uangnya  paling  tinggi  di  dunia.  Teknik eksperimen  yang  penulis  gunakan  pada survei paska-pemilu 2014 juga
membuktikan  bahwa  pertanyaan  soal politik  uang  tidak  mengandung  bias respon.  Jawaban  antara  pertanyaan langsung  atau  obtrusif  tentang  politik uang  tidak  berbeda  signifikan  dengan estimasi berdasarkan desain eksperimen.
Intinya,  studi  ini  telah  berhasil menunjukkan  betapa  politik  uang  telah menjadi  praktik  normal  baru  dalam pemilu  paska-Orde  Baru.  Penerapan sistem  proporsional  terbuka turut bertanggung jawab atas maraknya praktik klientelisme. Jadi jika sistem pemilu tidak dievaluasi  atau  paling  tidak  dimodifikasi, pada tingkat supply-side , caleg akan tetap mengandalkan  politik  uang  sebagai senjata pamungkas merebut personal vote untuk  mengalahkan  rival  separtainya. Akibatnya, pemilu gagal menjadi instrumen  dalam  melahirkan  pejabat publik  yang  berintegritas.  Dalam  sistem proporsional  terbuka,  pemilu  menjadi arena pertarungan kekuatan finansial dan popularitas  personal.  Daulat  uang  akan menjadi kata kunci kemenangan elektoral. Alih-alih pemilu menjadi sarana terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, ia justru menjadi sumber awal rusaknya integritas politik kita.

## Referensi
Aspinall,  E.,  dan  Berenschot,  W.  (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism,  and  the  State  in Indonesia.  Ithaca:  Cornell University Press. Aspinall,  E.  dan  Sukmajati,  M.  (2016). Electoral Dynamics in Indonesia:  Money  Politics, Patronage  and  Clientelism  at the  Grassroots.  Singapore: NUS Press. Aspinall,  E.,  Davidson,  M.,  Hicken,  A.,  dan Weiss, M. (2015). “Inducement or Entry Ticket? Broker  Networks  and  Vote Buying  in  Indonesia.”  Paper presented at American Political  Science  Association Conference,  3–6  September, San Francisco.
Brusco,  V.,  Nazareno,  M.,  dan  Stokes,  S. (2004).  Vote  Buying  in Argentina.  Latin  American Research  Review  39(2):  66– 88.
Carey,  J.  dan  Shugart,  M.S.  (1995).
“Incentives  to  Cultivate  a Personal  Vote:  A  Rank Ordering of Electoral Formulas.”  Electoral  Studies 14 (4): 417–435. Chang, E.C.C. (2005). “Electoral Incentives for Political Corruption under Open-list Proportional Representation.”  Journal  of Politics 67(3): 716–730. Choi,  N.  (2007).  “Local  Elections  and Democracy  in  Indonesia:  The Riau  Archipelago.”  Journal  of Contemporary  Asia  37(3):
326–345.
Corstange,  D.  (2012). “Vote Trafficking in
Lebanon.” International
Journal  Middle  East  Studies 44 (2012): 483–505.
De  Jonge,  C.P.K.  (2015).  “Who  Lies  about Electoral  Gifts?  Experimental Evidence from Latin America.”  Public  Opinion Quarterly  79  (3),  Fall:  710– 739. Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan KPK.  (2013).  Laporan  Hasil Penelitian:  Survei  Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas  Pemilu  2013.  KPK: Jakarta. Gonzalez-Ocantos,  E.,  de  Jonge,  C.K.,
Meléndez,  C.,  Osorio,  J.,  dan Nickerson,  D.W.  2012.  “Vote Buying and Social Desirability Bias:  Experimental  Evidence from  Nicaragua.”  American Journal  of  Political  Science 56(1) January: 202–217.
Hadiz,  V.R.  (2010).  Localising  Power  in
Post-authoritarian  Indonesia:
A  Southeast  Asia  Perspective. Stanford:  Stanford  University Press.
Hicken,  A.  (2007a).  “How  Do  Rules  and Institutions  Encourage  Vote Buying?”  Dalam  F.C.  Schaffer (ed)  Elections  for  Sale:  The
Causes  and  Consequences  of Vote Buying. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
———  (2007b).  “How  Effective  are Institutional Reforms?” Dalam F.C. Schaffer (ed) Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Colorado:  Lynne  Rienner Publisher, Inc. Kerkvliet,  B.J.  (1991).  “Understanding Politics in a Nueva Ecija Rural Community.” Dalam B. Kerkvliet and R. Mojares (eds) From Marcos to Aquino: Local Perspectives on Political
Transition  in  the  Philippines. Honolulu: University of Hawaii Press. Muhtadi,  B.  (2015).  “Money  Politics  and the Prisoner’s Dilemma.” New Mandala. 19 November. _______  (2018a).  “Buying  Votes  in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.” A PhD thesis for the degree of doctor of philosophy,  The  Australian National University.
_______  (2018b).  “Komoditas  Demokrasi: Efek  Sistem  Pemilu  terhadap Maraknya  Jual  Beli  Suara.”
Dalam  Mada  Sukmajati  dan Aditya  Perdana.  Pembiayaan Pemilu  di  Indonesia.  Jakarta: Bawaslu.
_______  (2019).  Vote  Buying  in  Indonesia The  Mechanics  of  Electoral Bribery. Singapore: Springer. Norris,  P.  (2006).  “Recruitment.”  Dalam R.S. Katz and W.J. Crotty (eds) Handbook  of  Party  Politics. London: Sage Publications.
Rich, R. (2013). Parties and Parliaments in Southeast  Asia:  Non-partisan Chambers  in  Indonesia,  the Philippines  and  Thailand. London  and  New  York: Routledge.
Schaffer,  F.C.  dan  Schedler,  A.  (2007).
“What is Vote Buying?” Dalam F.C. Schaffer (ed) Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Boulder: Lynne Reinner.
Sherlock,  S.  (2009).  “Indonesia’s  2009 Elections:  The  New  Electoral System  and  the  Competing Parties.” CDI Policy Papers on Political Governance. Canberra: Centre for Democratic Institutions.
Stokes, S.C. (2005). “Perverse Accountability:  A  Formal Model  of  Machine  Politics with Evidence from Argentina.” American Political Science Review 99(3).
Van  de  Walle,  N.  (2007).  “Meet  the  New Boss,  Same  as  the  Old  Boss? The  Evolution  of  Political Clientelism  in  Africa.”  Dalam
H.  Kitschelt  dan  S.  Wilkinson (eds)  Patrons,  Clients,  and Policies: Patterns of Democratic Accountability and  Political  Competition. Cambridge,  UK:  Cambridge
University Press.
Vlaicu, R. (2016). Why Do Politicians Buy Votes?  Ideas  Matter.  Akses  di https://  blogs.iadb.org/ideas- matter/en/vote-buying-an- age-old-political-practice/