## PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG
Azzahra Handhika G. Fajri 1) *
1) Pascasarjana Kriminologi Universitas Indonesia *Corresponding e-mail: azzahrahandhikafajri@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkotika  menjadi  perhatian  utama  masyarakat,  apalagi  mengingat  mudahnya ketersediaan  komoditas  tersebut  di  daerah  tersebut.  Narkotika  mulai  menyebar,  menyasar  semua lapisan  masyarakat,  status,  pekerjaan,  usia,  dll.  Penyalahgunaan  narkotika  pun  tidak  bisa  lagi ditekan  oleh  aparat.  Upaya  pemerintah  untuk  memberantas  narkotika  melalui  beberapa  lembaga narkotika  harus  diperkuat  lagi  mengingat  luasnya  jaringan  pengedar  narkotika.  Permintaan narkotika di kalangan pecandu juga tetap tinggi. Pecandu seharusnya direhabilitasi, namun masih belum optimal karena jaringan narkotika Indonesia belum terungkap.  Maka dari itu, Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menyelenggarakan rancangan pembinaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dalam sistem  pemasyarakatan.  Untuk  menjaga  kualitas  penelitian  ini,  maka  metode  yang  digunakan adalah kualitatif yang dimasudkan untuk memperoleh data terkait program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana pelaksaanaan  rehabilitasi  untuk  penyalahguna  narkotika,  untuk  membantu  WBP  bisa  lepas  dari obat terlarang tersebut. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitiasi program yang dapat diikuti WBP selama  menjalani  masa  pidananya,  seperti rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi after  care (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Lapas Kelas IIA Cibinong

## ABSTRACT
Drug  abuse  is  the  community's  primary  concern,  especially  considering  the  easy  availability  of these  commodities  in  the  area.  Drugs  began  to  spread,  targeting  all  levels  of  society,  status, occupation, age, etc. The authorities can no longer suppress drug abuse. Given the vast network of drug dealers, the government's efforts to eradicate narcotics through several narcotics institutions must  be  further  strengthened.  The  demand  for  drugs  among  addicts  also  remains  high.  Addicts should be rehabilitated, but it is still not optimal because Indonesia's drug network has not been uncovered. Therefore, Lapas Kelas IIA Cibinong has a significant duty and responsibility to carry out  a  coaching  program  for Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) in  achieving  the  goal  of  the penall  system.  To  maintain  the  quality  of  this  research,  the  method  used  is  qualitative,  which  is intended  to  obtain  data  related  to  the  medical  rehabilitation  program  for  narcotics  abusers  in Lapas Kelas IIA Cibinong . This approach is to understand how to rehabilitate narcotics abusers to help prisoners get rid of these illegal drugs. Lapas Kelas IIA Cibinong facilitates programs that prisoners  can  participate  in  while  serving  their  sentence,  such  as  medical  rehabilitation  and aftercare rehabilitation (religious, work, and sports).
Keywords: Narcotics, Rehabilitation, Lapas Kelas IIA Cibinong

## PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku  tindakan  kriminal  di  Indonesia.  Lapas merupakan  tempat  tujuan  akhir  bagi  pelaku  tindakan  kriminal  yang  mendapat hukuman  penjara  setelah  melalui  proses  persidangan.  Lapas  merupakan  Unit Pelaksana  Teknis  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Terbentuknya  Lapas  mempunyai  fungsi menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  agar  dapat  bersosialisasi kembali  dengan  masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  WBP  dapat  berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Yantho, nd).
Menjadi  tempat  untuk  menampung  WBP  berdasarkan  sistem  pidana, Lapas  berusaha  untuk  melaksanakan  hukuman  yang  kompleks,  yaitu  untuk memajukan  dan  mengembalikan  kesatuan  kehidupan  sosial  yang  selayaknya  dan berfaedah.  Tetapi  pada  kenyataannya  banyak  persoalan  yang  terjadi  di  sekitar kehidupan  Lapas  di  Indonesia.    Berbagai  persoalan  kriminal  yang  muncul  di Lapas  menunjukkan  bahwa  tujuan  mulia  membangun  Lapas,  sebagai  lembaga yang  terarah,  bermoral  dan  terhormat  (Anisa,  P  &  Wibowo,  2021).  Contohnya yang  terjadi  di  Rutan  Sianglang  Bungkuk,  Pekanbaru  tahun  2017,  terjadi kerusuhan  antar  napi  yang  dipicu  karena  kondisi  rutan  yang overcapacity sehingga  banyak  WBP  yang  melarikan  diri.  Rutan  yang  berkapasitas  361  orang tersebut  diisi  dengan  1.870  orang,  sehinggal  hal  ini  yang  mengakibatkan  adanya kerusuhan tersebut (Novelino, 2020)
Situasi tersebut mendorong untuk memikirkan kembali model pemidanaan yang  digunakan  dalam  penerapan  hukum  pidana.  Tindakan  penegakan  hukum tidak  boleh  diakhiri  dengan  hukuman  pidana  berupa  pidana  penjara  terhadap terdakwa. Akan tetapi, harus ditingkatkan juga melalui metode restorative justice atau  diprioritaskan  untuk  menjatuhkan  sanksi  sosial  kepada  terdakwa  dengan tindak  pidana  yang  relatif  ringan.  Permasalahan  utama  di  Lapas  adalah overcapacity . Permasalahan overcapacity ini menyebabkan beberapa permasalahan  lain  di  Lapas.  Permasalahannya  antara  lain,  pertikaian  hingga pembunuhan  antar  WBP,  kekerasan  oleh  petugas  Lapas,  pelarian  WBP,
perdagangan  narkotika,  pelecehan  seksual,  dan  berbagai  topik  negatif  lainnya yang sering terdengar dari balik jeruji (Citrawan, H & Zainuddin, 2015).
Kelebihan  kapasitas  ( overcapacity )  WBP  yang  terjadi  Unit  Pelaksana Tugas  Pemasayrakatan  (UPT  Pemasyarakatan)  di  Indonesia  tejadi  sekitar  109% dari  kapasitas  keseluruhan.  Berdasarkan  data  dari  Ditjenpas,  terdapat  276.172 WBP  (per  September  2022)  dari  total  kapasitas  sebanyak  132.107  orang.  Dari total  jumlah  WBP  yang  tersebar  di  seluruh  UPT  di  Indonesia,  sekitar 139.839 orang merupakan WBP penyalahguna narkotika. Rinciannya, 125.288 jiwa adalah pecandu  narkotika  dan  terdapat  14.551  jiwa  adalah  pengedar,  distributor,  dan penghasil narkotika (Kusnandar, 2022).
Peredaran  narkotika  menjadi  perhatian  utama,  terutama  bagi  masyarakat, karena  sangat  mudahnya  membawa  komoditas  terlarang  tersebut  ke  lingkungan, memaksa  masyarakat  untuk  mengambil  tindakan  tegas  terhadap  kelompok  yang dekat  dengan  narkotika. Pada  awalnya  narkotika  dipergunakan  sebagai pengobatan bagi pasien yang sakit, akan tetapi karena sudah terlanjur kecanduan narkotika  maka  sebagian  masyarakat  justru  menggunakan  narkotika  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Penyalahgunaan  narkotika  semakin  meluas  dan mempengaruhi  ke  semua  lapisan  masyarakat,  tanpa  memandang  jabatan, pekerjaan,  usia,  atau  status  lainnya.  Beberapa  kalangan  memang  sudah  tidak mampu  memberantas  penyebaran  narkotika  (Humas  BNN,  2011).  Upaya pemberantasan  narkotika  oleh  negara  harus  di  giatkan  kembali  melalui  berbagai aktor yang berhubungan dengan narkotika, seperti BNN, Polri dan instansi terkait lainnya.  Hal  ini  karena  jaringan  peredaran  narkotika  sangat  luas  dan  belum banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, pembeli narkotika masih tinggi, karena program pemulihan dari negara masih belum optimal. Serta, diperlukan kesadaran dan  ketekunan  pribadi  untuk  mengingatkan  rekan  kerja  atau  anggota  keluarga akan bahaya barang haram tersebut.
Pada tahun 2017, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  Bagi Tahanan  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Penyalahguna  Narkotika.  Adapula, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS985.PK.01.06.04 Tahun 2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Layanan  Rehabilitasi  bagi  Tahanan  dan
Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Pedoman ini akan dijadikan patokan bagi penyelenggara jasa rehabilitas narkotika di UPT Pemasyarakatan.
Pada tahun 2020 pelayanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan menjadi kepentingan nasional Ditjenpas. Sekitar 66 UPT Pemasyarakatan pada 27 tempat  melakukan  program  kerja  tersebut,  dengan  biaya  sebesar  Rp 68.056.120.000. Sebanyak 21.540 orang, yang terdiri dari 4.000 orang menjalani rehabilitasi  medis  dan  17.540  orang  menjalani  rehabilitasi  sosial.  Layanan rehabilitasi narkotika ditujukan untuk memperbaiki kesehatan fisik dan psikis bagi WBP narkotika. Program kerja ini dilakukan dengan mengikuti WHO Quality of Life Instrument  (WHO  QoL)  yang  dilakukan  di  bulan  pertama  dan  ketiga rehabilitasi.  Perhitungan  data  ini  diperoleh  dengan  perhitungan  selisih  angka WHO QoL pada tiga bulan pertama setelah dimulainya rehabilitasi (Marza, G & Equator, 2021).
Sebagai  contoh,  berawal  dari  studi  terdahulu  yang  diteliti  oleh  Bawowo (2020)  mengenai  Upaya  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  WBP  Ditinjau  Dari  UU  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan.  Bawowo  menyimpulkan  bahwa  masih  ada  WBP  yang melakukan  penyalahgunaan  narkotika  di  dalam  Lapas.  WBP  yang  melakukan peredaran  narkotika  di  dalam  Lapas  disinyalir  karena  program  rehabilitas narkotika  yang  dilakukan  oleh  petugas  Lapas  tidak  terlaksana  dengan  baik dikarenakan  beberapa  pemasalahan  yang  terjadi.  Pemasalahan  yang  terjadi  yaitu overcapacity di Lapas sehingga WBP tercampur dalam satu sel yang sama dengan tindak  kasus  pidana  umum  lainnya.  Selain  itu  dikarenakan  kurang  tegasnya petugas dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013,  serta  kurangnya  pengawasan  terhadap  keluar  masuknya  barang  di  Lapas tersebut.
Selain  itu,  dari  hasil  penelitan  yang  dilakukan  oleh  Nainggolan  (2019), diketahui  bahwa  penetapan  melakukan  rehabilitasi  sosial  pecandu  narkotika merupakan  bagian  dari  putusan  hakim  dan  tempat  dilakukan  harus  di  Lapas  dan bukan  di  tempat  lain.  Kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  dan  pembuat kebijakan  lainnya  untuk  menyelesaikan  detail  implementasi  sangat  disayangkan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Konsekuensinya, peraturan yang diungkapkan dalam Undang-Undang Psikotropika  dan  Narkotika  dalam  konteks  pemidanaan  reintegrasi  hanya merupakan  upaya  hukum  tanpa  kemungkinan  penerapannya  secara  efektif  dan utuh  dalam  praktik  di  lapangan.  Lapas  harus  mengakui  bahwa  mereka  memiliki banyak  kebijakan  yang  dapat  mempertimbangkan  hak-hak  WBP  dalam  kasus narkotika.  Tapi  di  level  ini  masih  bersifat  normal,  padahal  masalah  penting menangani  pecandu  narkotika  yang  hanya  di  level  pengguna  masih  kurang mendapat perhatian.
Melalui  penjelasan  sebelumnya,  kemudian  peneliti  teranjurkan  untuk melakukan  sebuah  pembaharuan  penelitian  yaitu  mengenai  bagaimana  proses pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lapas yang didaulat menjadi Lapas Percontohan tingkat nasional. Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan rehabilitasi  narkotika  di  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong.  Walaupun  Lapas  Kelas  IIA Cibinong  merupakan  Lapas  percontohan  tingkat  nasional,  Lapas  Kelas  IIA Cibinong  juga  menjadi  Lapas  dengan  indeks  presentasi overcapacity tertinggi  di wilayah Jawa Barat. Karena hal itu, Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam melakukan program  pembinaan terhadap WBP untuk mencapai tujuan dalam sistem pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA Cibinong melaksanakan  proses  tersebut  agar  WBP  mengenali  kesalahannya,  menjadi  lebih baik,  dan  kesalahannya  tidak  terulang  kembali.  Tujuan  tersebut  dilakukan  agar WBP dapat kembali diterima di masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dan  bertanggung  jawab  dengan  menyelesaikan  program  rehabilitasi  sosial terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## KAJIAN PUSTAKA

## Narkotika
Dalam arti harfiah narkoba adalah kependekan dari narkotika dan obat atau bahan  berbahaya  (disebut  psikotropika).  Narkotika  yang  dimaksud  adalah  setiap zat  atau  obat  yang  tergolong  berbahaya  yang  penggunaan,  pembuatan, penyediaan, perdagangan, penempatannya di pasaran, dan lain-lain, dilarang oleh otoritas publik dan penegak hukum. Narkotika merupakan turunan bahasa Yunani dari naurcon, yang  artinya  melumpuhkan  atau  memekakkan  telinga.  Sebutan
lainnya  yaitu  NAPZA  dari  singkatan  Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif lainnya.  Dengan  kata  lain,  ketika  suatu  zat  atau  obat  masuk  ke  dalam  badan manusia, maka berpengaruh terhadap organ tubuh, terutama otak atau sistem saraf (disebut  psikotropika).  Umumnya,  kebiasaan,  kecanduan,  dan  ketergantungan pada  masyarakat  luas  menyebabkan  masalah  kesehatan  fisik,  mental,  emosional, dan fungsi sosial. Istilah narkotika terdengar lebih umum karena istilah narkotika lebih mudah diingat daripada narkotika (Tarigan, 2017).
Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat alami,  sintetik,  atau  semi  sintetik  yang  menyebabkan  depresi,  halusinasi,  dan eksitabilitas.  Sedangkan  Pasal  1  Ayat  1  UU  Narkotika,  narkotika  berasal  dari tumbuhan  maupun  buatan  yang  mempunyai  efek  halusinogen,  menurunkan kesadaran,  dan  menimbulkan  kecanduan  (Humas  BNN,  7  Januari  2019).  Selain itu,  Dalam  UU  Narkotika  Pasal  6  Ayat  1,  narkotika  digolongkan  menjadi  tiga golongan, yaitu:
a. Narkotika  Golongan  I  adalah  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta memiliki potensi adiksi sangat tinggi
b. Narkotika  Golongan  II  adalah  narkotika  yang  berkhasiat  menjadi  obat digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  memiliki  potensi  adiksi sangat tinggi;
c. Narkotika Golongan III adalah obat-obatan yang ditujukan untuk pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi yang rendah. (Wiraagni, 2021)
Terlalu sering menggunakan dalam waktu berdekatan dapat menyebabkan kecanduan. Penggunaan zat ini bertindak sebagai pereda nyeri dan bersifat sedatif. Seperti  dua  sisi  mata  uang,  narkotika  bisa  bermanfaat  sekaligus  berbahaya  bagi kesehatan. Seperti diketahui, terdapat berbagai jenis obat yang tergolong NAPZA karena  efek  sedatifnya  dan  digunakan  dalam  proses  penyembuhan.  Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini karena eksploitasi ini memiliki efek yang menyenangkan bagi pengguna. Penggunaan yang tidak sah dapat mengakibatkan tuntutan hukum (Kandou, F & Queljoe, 2019).
Menurut UU Nomor 35  tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam keadaan  ketergantungan  pada  narkotika,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Lalu, pada  Pasal  35  menjelaskan  mengenai  kegiatan  peredaran  narkotika.  Meliputi segala  jenis  aktivitas  yang  bersangkutan  dengan  peredaran  narkotika  baik  yang dikomersilkan  atau  tidak  berhubungan  dengan  pembangunan  serta  kesehatan masyarakat.  Dalam  pengertian  itu,  ketika  pengedar  narkotika  memakai  arti  dan pemikiran  negatif  yang  ada  di  masyarakat,  maka  hal  tersebut  merupakan  bentuk penyalahgunaan  narkotika  secara  komersial  maupun  nonkomersial  yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.  Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat 6, apabila peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  tanpa  hak  tau melawan  hukum  yang  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika. Selain itu, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum  disebut  dengan  penyalahguna  narkotika  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  dua  hal  berbeda  antara  pengedar  narkotika dan  pengguna  (pecandu)  narkotika.  Lain  daripada  itu,  adapula  yang  menjadi korban  penyalahgunaan  narkotika.  Artinya,  ada  korban  yang  secara  sengaja dicekokan  narkotika  karena  dibujuk,  ditipu,  diperdaya  dan/atau  dipaksa  untuk menggunakannya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan zat diharuskan oleh  undang-undang  untuk  melakukan  rehabilitasi  narkotika  (Adendum Permensos  No.  26  Tahun  2012  Tentang  Standar  Rehabilitasi  Korban Penyalahgunaan Narkotika).

## Rehabilitasi
Rehabilitasi  adalah  kegiatan  atau  proses  yang  ditujukan  untuk  membantu orang yang sakit parah atau cacat yang membutuhkan perawatan untuk mencapai kesehatan  fisik  dan  psikis  yang  baik  (Arnot,  2009  dalam  Bahri,  2020). Rehabilitasi  didefinisikan  sebagai  upaya  untuk  membantu  pecandu  untuk  pulih dari  kecanduan  narkotika  dan  menjalani  kehidupan  yang  normal,  sehat  fisik  dan mental.  Hal  lain  yang  menjadi  tujuan  rehabilitasi  sebagai  resosialisasi  adalah mempunyai keterampilan, pengetahuan, interaksi dengan keluarga dan lingkungan
(Paripurna,  2021).  Sedangkan  dalam  rehabilitasi  narkotika  merupakan  salah  satu cara  untuk  membantu  korban  penyalahgunaan  narkotika  agar  tidak  kecanduan. Sebagai  bagian  dari  tujuan  rehabilitasi,  hakim  memberikan  hak  WBP  untuk melaksanakan  rehabilitasi  narkotika  untuk  kembali  ke  kehidupan  normal. Rehabilitasi pecandu narkotika memiliki beberapa tahapan, menurut BNN, yaitu:
a. Tahap  rehabilitasi  medis (detoksifikasi) ,  tahap  ini  pecandu  diperiksa keseluruh kesehatannya baik fisik maupun psikis oleh dokter berpengalaman. Dokterlah  yang  menetapkan  apakah  pecandu  harus  menerima  obat-obatan yang  ditetapkan  untuk  menghilangkan  gejala  putus  obat  (sakau)  atau  tidak. Pemberian  obat  bergantung  pada  spesifikasi  obat  atau  beratnya  gejala  putus obat.  Dalam  hal  ini,  dokter  membutuhkan  kepekaan,  pengalaman  dan kemahiran untuk mengenali pasien rehabilitasi tersebut.
b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini WBP ikut dalam program rehabilitasi. Pusat  rehabilitas  telah  dibangun  di  Indonesia,  misalnya  di  naungan  BNN terdapat  pusat  rehabilitasi  di  daerah  Lido  (Kampus  Unitra),  Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di pusat rehabilitasi ini, para pecandu melakukan beberapa  program  antara  lain  program Therapeutic  Communities (TC) 12 steps (dua belas langkah, fokus keagamaan, dan lain-lain).
c. Tahap  bina  lanjut  ( after  care ),  pada  tahap  ini,  pecandu  menerima  aktivitas sesuai  minat  serta  bakatnya  dalam  menyelesaikan  keseharian  aktivitasnya, pecandu  bisa  bersekolah  maupun  bekerja  tetapi  masih  dalam  pengawasan petugas (Humas BNN, 2019).

## Lembaga Pemasyarakatan
Seseorang  yang  dihukum  oleh  pengadilan  atas  pelaggarannya,  akan ditempatkan  atau  tinggal  sementara  di  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  disebut Lapas.  Lapas  juga  dikenal  masyarakat  umum  sebagai  penjara.  WBP  di  Lapas mungkin  tidak  memiliki kebebasan  sebanyak  mereka  yang  berada  di  luar  Lapas. Orang  yang  dipenjara  dapat  dikatakan  berbahaya  karena  tidak  dapat  bergerak bebas,  tetapi  juga  dapat  dilihat  sebagai  sampah  di  masyarakat  karena lingkungannya (Saefudin, 2020).
Menurut  Reksodiputro  (1994)  (dalam  Saputra,  2020)  Lapas  merupakan lembaga  pamungkas  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  berperan  dalam
mencapai  tujuan  sistem  peradilan  pidana.  Selain  itu,  ada  empat  tujuan  sistem peradilan  pidana.  Pertama,  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan.  Kedua,  untuk menamatkan  kejahatan  yang  mereka  lakukan.  Ketiga,  untuk  membawa  keadilan kepada  orang-orang  dan  untuk  menghukum  yang  bersalah.  Keempat,  untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi pelanggaran.
Tujuan  utama  dari  fasilitas  Lapas  adalah  untuk  menyelenggarakan pengembangan  sistem,  fasilitas  dan  metode  pelatihan  narapidana  untuk membangun  bagian  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana.  Dimana  fasilitas pemasyarakatan  disiapkan  untuk  berbagai  acara  pelatihan  WBP  berdasarkan tingkat  pendidikan  WBP,  jenis  kelamin,  keyakinan  agama,  dan  jenis  kejahatan. Program  pelatihan  bertujuan  untuk  membantu  WBP  mencapai  tujuan  mereka menjadi  manusia  yang  layak  setelah  meninggalkan  lembaga  pemasyarakatan (Sejarah Pemasyarakatan, nd).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Bertujuan untuk  memperoleh  data  terkait  program  rehabilitasi  medis  bagi  penyalahguna narkotika  di  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong.  Pendekatan  ini  akan  membantu  penulis untuk  memahami  bagaimana  pelaksaanaan  rehabilitasi  narkotika,  khususnya rehabilitasi medis dan sosial untuk membantu WBP kasus penyalahguna narkotika bisa lepas dari obat-obat terlarang tersebut.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  James  Spradley  (1980)  (dalam Sugiyono,  2014)  bahwa  metode  ini  dapat  melihat  satu  situasi  sosial  yang  ruang lingkupnya tunggal hingga ke situasi  sosial  yang lingkupnya luas dan kompleks. Penelitian  Metode  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berorientasi  pada  proses  dan makna  (perspektif  subjek),  dan  landasan  teoretis  berfungsi  sebagai  panduan  agar fokus penelitian selaras dengan fakta subjek. Penelitian kualitatif dimulai dengan data, menggunakan teori yang ada sebagai penjelasan, dan memberikan penjelasan umum untuk bahan pembahasan.
Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang detail  mengenai  fenomena  tersebut  melalui  beberapa  tahapan  seperti  penelitian literatur dan wawancara. Studi pustaka, hasilnya akan digunakan sebagai  sumber
bagi peneliti untuk memperdalam datanya melalui wawancara. Studi pustaka akan dilakukan  untuk  melihat  fenomena  rehabilitasi  narkotika  di  Lapas  Kelas  IIA Cibinong  yang  akan  diteliti.  Dilakukan  pengumpulan  informasi  atas  kasus rehabilitasi  penyalahguna  narkotika.  Pada  saat  wawancara  dengan  seorang informan  yang  menurut  peneliti  dapat  menjelaskan  masalah  atau  fenomena  yang sedang  diselidiki.  Metode  wawancara  tidak  terstruktur  dilakukan  kepada narasumber  atau  informan,  antara  lain  perwakilan  Lapas  terkait  (Kalapas  dan UPT),  serta  tiga  WBP  Lapas.  Dilakukan  inventaris  atas  hasil  wawancara  terkait isu  yang  akan  diteliti  berdasarkan  pengalaman  pribadi,  keterampilan  maupun keahliannya  untuk  diperoleh  upaya  solutif  yang  ditawarkan  untuk  mengungkap perdagangan narkotika di luar dan di dalam Lapas.
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  gunanya  untuk  meneliti  dan memverifikasi  sumber-sumber  yang  telah  didapat  saat  pengumpulan  data  secara kritis.  Terkait  dengan  metode  penelitian,  yakni  metode  studi  pustaka  dan wawancara,  maka  analisis  data  yang  direncanakan  akan  terdiri  dari  beberapa tahap,  yaitu:  kategorisasi  data  primer  (wawancara  lapangan)  dan  sekunder  (studi dokumen). Pada tahap wawancara lapangan, penulis mewawancarai Kepala Lapas Klas IIA Cibinong, tiga petugas Lapas dan tiga WBP dengan kasus tindak pidana yang  berbeda.  Sedangkan,  ditahap  studi  dokumen,  peneliti  melakukan  studi  dari sumber sekunder, beberapanya dari artikel, buku dan internet. Setelah melakukan penelitian  lapangan  dan  studi  dokumen,  peneliti  mengkategorisasikan  data  yang diperoleh  dan  kemudian  merumuskan  kesimpulan  temuan  lapangan  dan  studi pustaka.  Berdasarkan  butir  di  atas,  diperoleh  kesimpulan  tentang  persepsi  para informan tentang masalah penelitian dan hambatan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  dari  penyalahgunaan  narkotika  dapat  mempengaruhi  diri  sendiri, keluarga, dan hubungan sosial. Hal ini cepat atau lambat, akan menjadi ancaman yang berarti bagi pembangunan Indonesia selanjutnya di masa depan. Penanganan berbagai masalah tindak pidana narkotika, pemerintah menetapkan UU Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  UU  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika.  Atas  diterapkannya  peraturan  ini,  diharapkan  kedepannya  dapat
meminimalisir  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Aturan  tersebut  akan memberikan  hukuman  yang  cukup  berat  dibandingkan  dengan  aturan  lain  untuk aktivitas kriminal (Yunus, 2020).
Masalah  peredaran  narkotika  oleh  petugas  di  Lapas  sedang  dibenahi. Ditjenpas  mengatakan  bahwa  pemantauan  penegakan  hukum  khusus  terhadap WBP  yang  terkena  tindak  pidana  narkotika  dipantau  bersama  dengan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Pengawasan  ini  menggunakan  teknologi  yang  didampingi  oleh  petugas  yang berintegritas.  Mempekerjakan pejabat  dengan evaluasi yang memperhatikan pola kerja  dan  kesejahteraannya  serta  secara  formal  menaikkan  level  jabatan  harus dilakukan  dengan  mutu dan  fakta  manajemen.  Lapas  juga  diharapkan  dilengkapi dengan  fasilitas  yang  mengungguli  Lapas  berbasis  teknologi  pada  umumnya, ditambahkan dengan sarana informasi  dan keamanan seperti e-visitor,  x-ray , dan lainnya. Serta, pemecatan petugas Lapas (sipir) yang kedapatan mengedarkan atau berhubungan dengan narkotika di Lapas (Lestari, 2017).
Meningkatkan  pemantauan  lanjutan  harus  dilakukan  dengan  semaksimal mungkin.  Penempatan  WBP  penyalahgunaan  narkotika  di  Lapas  Khusus Narkotika  dapat  menghentikan  atau  memperkecil  pemantauan  terhadap penyalahgunaan  narkotika  dalam  Lapas.  Tindakan  dan  langkah-langkah  yang diterapkan  agar  menghentikan  atau  setidaknya  meminimalkan  perdagangan narkotika  di  Lapas  (Situmorang,  2019).  Namun,  jika  tidak  dibarengi  dengan peningkatan  integritas  aparat  penegak  hukum,  program  apapun  yang  dijalankan tidak  akan  berdampak  signifikan.  Petugas  harus  dilatih  dan  dibimbing  dalam kaitannya  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  harus  mereka  lakukan  berdasarkan kebijakan  yang  diterapkan.  Dengan  dibentangkan  serta  digunakan  sumber  daya manusia  yang  tersedia,  Kemenkumham  akan  mampu  membelokkan  pelanggaran yang terjadi di Lapas (Absori, 2015).
Lapas  bertugas  mempersiapkan  WBPnya  untuk  diterima  kembali  dan pindah  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Karena  ketika  seorang  WBP  menjadi tahanan, dia biasanya merasa terasing setelah kembali ke masyarakat. WBP bukan hanya obyek, tetapi  juga subyek, tidak seperti orang pada umumnya, yang dapat melakukan  kriminal  kapan  saja.  Lapas  dirancang  agar  WBP  bertobat  atas
perbuatan yang dilakukannya dan menjadi warga negara yang baik yang berhasil kembali ke masyarakat (Wilsa & Rusli, 2020).
Dalam  hal  menyiapkan  WBP  untuk  lepas  dari  narkotika,  Lapas memfasilitasi  WBP untuk melakukan rehabilitasi.  Menurut UU Narkotika No 35 tahun  2009  Pasal  54,  para  pencandu  serta  para  penyalahguna  narkotika  harus melakukan  rehabilitasi.  Pemberian  terapi  dan  rehabilitasi  narkotika  harus dilakukan,  mengingat  jumlah  korban  yang  terus  meningkat,  sehingga  diperlukan terobosan agar intervensi tersebut efektif (Subantara, 2020). Peraturan rehabilitasi bagi  penyalahguna  narkotika  menunjukkan  bahwa  peraturan  ditujukan  untuk mencegah  para  penyalahguna  narkotika  untuk  tidak  lagi  melakukan  hal  tersebut. Rehabilitasi  merupakan  pilihan  hukuman  yang  sesuai  bagi  penyalahguna narkotika,  yang  perlu  didukung  dengan  penerapan  kebijakan  penegakan  hukum untuk menghormati hak para penyalahguna narkotika (Novitasari, 2017).
Sementara  itu,  di  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  memberlakukan  rehabilitasi dan  terapi  narkotika  untuk  memfasilitasi  WBPnya.  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong memfasilitasi  beberapa  kegiatan  atau  program  untuk  pelaksanaan  rehabilitasi narkotika.  Berikut  ini  program  yang  dilakukan  WBP  penyalahguna  narkotika selama menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Cibinong, yaitu:
1) Rehabilitasi medis
Menurut  Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  1  tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Pada  Lembaga  Rehabilitasi  Di Lingkungan  Badan  Narkotika  Nasional,  rehabilitasi  Medis  adalah  suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan  Narkotika.  Program  ini  WBP  mendapat  pemeriksaan kesehatan  baik  fisik  maupun  mental  secara  menyeluruh  oleh  dokter  maupun perawat. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkotika memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental WBP. Terapi  medis  yang  dijalankan  oleh  pihak  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong merupakan  bentuk  partisipasi  Lapas  dalam  menjalankan  kebijakan pemerintah.  Terapi  ini  dilakukan  setahun  sekali  dan  bekerja  sama  dengan pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  Rumah  Sakit  terdekat  dari  lokasi  Lapas  untuk
memeriksa  WBP  penyalahguna  narkotika  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  yang akan menyelesaikan waktu tahanan.
Program  ini  dibatasi  setiap  tahunnya  hanya  50  WBP  yang  bisa  mengikuti rehabilitasi  medis  ini.  Selain  itu,  tujuaannya  agar  WBP  yang  merupakan kasus penyalahguna narkotika sudah siap untuk dilepas ke tengah masyarakat lingkungannya. Padahal jumlah WBP kasus penyalahguna narkotika di Lapas Kelas  IIA  Cibinong  merupakan  yang  terbanyak  daripada  kasus  lainnya. Selama  tidak  diadakannya  program  rehabilitasi  medis  dengan  pihak  ketiga, pihak Lapas hanya menyediakan dokter dan perawat umum. Jikalau ada WBP yang sakit, mereka hanya dirujuk ke dokter tersebut serta diberi obat-obatan. Tidak  ada  perawatan  medis  khusus  secara  rutin  untuk  membantu penyalahguna narkotika untuk bisa lepas dari obat-obat terlarang tersebut.
2) Rehabilitasi bina lanjut ( after-care)
Merupakan  layanan  pascarehab.  Rehabilitasi aftercare ada  dua  jenis,  yaitu reguler (rawat jalan) atau intensif (dibantu di rumah). Rehabilitasi regular, di mana  WBP  dapat  kembali  ke  sekolah  atau  bekerja  tetapi  tetap  di  bawah pengawasan. Sedangkan rehabilitasi intensif, WBP melanjutkan program TC, menerima  12  langkah  dan  kegiatan  yang  disesuaikan  (Aryani,  2018).  Pada tahap  ini  WBP  diberikan  kegiatan  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya  untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari program ini ialah untuk membekali para  pecandu  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  kemudian  dapat mereka  gunakan  di  kehidupan  mereka  setelah  keluar  dari  Lapas  Kelas  IIA Cibinong.  Dalam  tahap  ini,  ada  berbagai  kegiatan  yang  disediakan,  antara lain:
a. Kegiatan keagamaan
Kegiatan  ini  adalah  kegiatan  pembinaan  rohani  untuk  WBP  guna memberikan nilai-nilai moral agama yang sempat hilang, akibat menahan diri  dari  nilai-nilai  spiritual  saat  kecanduan.  Di  Lapas  Kelas  IIA Cibinong, terdapat tiga rumah ibadah, yaitu Gereja, Masjid, dan Vihara, sehingga  WBP  bisa  dengan  nyaman  menjalankan  kegiatan  agamanya masing-masing.
b. Kegiatan kerja
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menggali  dan  meningkatkan  potensi  dan Lapas  menawarkan  berbagai  program  kerja  yang  dapat  dilakukan  oleh WBP.  Diharapkan  dengan  adanya  kegiatan  ini,  WBP  dapat  mengisi waktunya  dengan  hal-hal  yang  bermanfaat.  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong menyediakan beberapa kegiatan kerja yang untuk WBP, seperti konveksi kaos,  katering  makanan, laundry ,  mabel,  pangkas  rambut,  kerajinan tangan dll. Akan tetapi  tidak  semua WBP bisa mengikuti kegiatan kerja yang difasilitasi oleh Lapas Cibinong. Hal ini dikarenakan petugas Lapas memberikan kriteria atau penilaian yang harus dipenuhi oleh WBP untuk mendaftar  di  salah  satu  kegiatan  kerja  ini.  Serta,  setiap  kegiatan  kerja mempunyai jumlah WBP yang ditetapkan untuk bisa ikut dalam kegiatan kerja  tersebut.  Jika  WBP  tidak  bisa  memenuhi  kriteria  yang  sudah ditetapkan oleh petugas  Lapas, maka  WBP tersebut  tidak bisa mengkuti kegiatan kerja yang sudah dipilihnya.
c. Kegiatan olahraga
Setiap  harinya,  WBP  melakukan  kegiatan  olahraga  sesuai  dengan ketentuan  dari  pihak  Lapas.  Bertujuan  untuk  menyalurkan  dan meningkatkan bakat olah raga WBP. Kegiatan olahraga yang diadakan di Lapas Kelas IIA Cibinong antara lain, bola voly, futsal, tenis lapang dan tenis  meja,  serta  bulutangkis.  Serta  setiap  Jumat  pagi  diadakan  senam bersama WBP dan petugas Lapas.
Menilik  temuan  dan  konsep  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  Lapas Kelas  IIA Cibinong telah melaksanakan instruksi  Ditjenpas, Kemenkumham  dan BNN  terkait  rehabilitasi  narkotika  bagi  WBP  penyalahguna  narkotika.  Hal  ini dilihat  dari  tujuan  rehabilitasi  untuk  meresosialisasi  WBP,  agar  bisa  kembali hidup  normal,  sehat  fisik  dan  mental  (Paripurna,  2021).  Program  pengurangan adiksi narkotika yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Cibinong dikatakan baik, menurut  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Ditjenpas  Kemenkumham  dan  pendapat beberapa WBP yang diwawancarai peneliti.
Namun,  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  belum  sepenuhnya  memenuhi persyaratan untuk menangani WBP yang menggunakan narkotika dalam program rehabilitasi  medis  yang  direkomendasikan  oleh  Ditjenpas  dan  BNN.  Tidak  ada
penanganan  khusus  dalam  rehabilitasi  medis  bagi  WBP  yang  menggunakan narkotika. Seperti  yang sudah direkomendasikan  oleh BNN,  rehabilitasi  pecandu narkotika  dilakukan  bertahap,  yaitu  rehabilitasi  medis  ( detoksifikasi ),  rehabilitasi nonmedis,  dan  rehabilitasi  bina  lanjut  ( aftercare )  (Humas  BNN,  2019). Sedangkan perawatan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Cibinong setiap hari hanya pada  fase  rehabilitasi  non  medis  dan  fase aftercare .  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong menyediakan  dokter  dan  obat-obatan  hanya  jika  sewaktu-waktu  WBP  sakit,  dan melakukan  pemeriksaan  kesehatan  setahun  sekali  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga.
Selain  itu,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang Revitalisasi  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan  Nomor  35  Tahun  2018, bahwasanya  WBP  yang  terlibat  dalam  pidana  kasus  penyalahguna  narkotika ditempatkan  Lapas  khusus.  Dalam  hal  ini  Lapas medium  security ,  Lapas  khusus WBP  pidana  kasus  narkotika  yang  berbeda  dengan  WBP  pidana  umum  lainnya. Akan  tetapi  karena  permasalahan overcapacity yang  terjadi  di  Lapas  Indonesia, khususnya  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong,  WBP  dalam  pidana  kasus  narkotika digabung satu sel maupun satu gedung dengan WBP pidana umum lainnya. WBP pidana  kasus  narkotika  dan  WBP  pidana  umum  lainnya  sama-sama  melakukan semua  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong,  tidak  ada pembeda  pada  setiap  WBPnya.  Perawatan  yang  dilakukan  pun  sama-sama  tidak ada perawatan khusus bagi WBP kasus pidana narkotika di Lapas tersebut.

## SIMPULAN
Ditjenpas  mengatakan  pemantauan  khusus  penegakan  hukum  terhadap WBP terpidana penyalahguna narkotika dipantau bersama dengan BNN dan Polri. Menampung  WBP  kasus  narkotika  dengan  menempatkannya  di  Lapas  khusus Narkotika  dapat  mengurangi  atau  memperkecil  kontrol  terhadap  peredaran Narkotika di dalam Lapas. Pembatasan dan langkah-langkah untuk menghentikan peredaran  narkotika  di  dalam  Lapas  setidaknya  harus  diusahakan  semaksinal mungkin.  Pidana  adalah  suatu  upaya  yang  bertujuan  agar  WBP  bertobat  atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan  menjadi  warga  negara  yang  baik  serta
berhasil  kembali  ke  masyarakat.    Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  memfasilitiasi beberapa kegiatan atau program  untuk pelaksanaan rehabilitasi  narkotika,  seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi after care (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).
Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di Lapas Kelas IIA  Cibinong  dalam  menangani  rehabilitas  narkotika  bagi  WBP  dalam  kasus pidana penyalahguna narkotika. Permasalahan overcapacity yang terjadi di Lapas Kelas  IIA  Cibinong  menjadi  salah  satu  hal  yang  membuat  WBP  kasus  pidana narkotika  digabung  dengan  WBP  kasus  pidana  umum  lainnya.  Selain  itu,  Lapas Kelas IIA Cibinong juga hanya menjalankan rehabilitasi nonmedis dan tahap bina lanjut untuk memberikan perawatan khusus bagi WBP pengguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori,  K.  W.,  &  Rochman,  S.  (2015). Hukum  Profetik:  Kritik  Terhadap paradigma  hukum  non-sistematik .  Bantul-Yogyakarta,  Indonesia:  Genta Publishing.
Adendum  Permensos  No.  26  Tahun  2012  Tentang  Standar  Rehabilitasi  Korban Penyalahgunaan Narkotika
Anisa, P., & Wibowo, P. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan  Dan Ketertiban  Di  Dalam  Lapas  Kelas  III  Surulangun  Rawas. Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (5). https://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.1085-1090
Aryani,  L.  N.  (2018). METODE  REHABILITASI  GANGGUAN  PENGGUNAAN NAPZA (Tesis,  Universitas  Udayana,  Bali,  Indonesia).  Diperoleh  dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/034ffac6dbca391e 8390d2cf8e188342.pdf
Badan  Narkotika  nasional  -  rehabilitasi .  REHAB.  (n.d.).  Retrieved  March  1, 2023, from https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267
Bahri,  I.  S.  (2020). Pemenuhan  Hak  Anak  dalam  Proses  Rehabilitasi  Narkotika . Penerbit Bahasa Rakyat.
Bawono,  J.  G;  dkk.  (2020).  Upaya  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika  Oleh  WBP  Ditinjau Dari  UU
Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. LEX  ET  SOCIETATIS , 8 (4). https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921
Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2015). Metode Analisis Konflik dalam Penerapan
Regulasi  Pencegahan  Gangguan  Keamanan  dan  Ketertiban  di  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i1.364
Humas BNN. (2011). Sejarah Singkat Narkotika. Retrieved January 2, 2023, from https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah- singkat-narkotika
Humas  BNN.  (2019,  August  1). Pengertian  Narkotika  Dan  Bahaya  Narkotika bagi kesehatan . Badan Narkotika Nasional RI. Retrieved January 2, 2023, from https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi- kesehatan/
Spradley,  J.  P.  (1980). Participant  observation .  New  York:  Harcourt  Brace Jovanovich College.
Kandou,  F.,  &  Queljoe,  E.  D.  (2019).  Dampak  Obat-Obat  terlarang  dan  upaya pengawasan Dini Kepada Anak-Anak Usia sekolah Untuk Kelompok Ibu- Ibu  di  Kelurahan  Meras  Kecamatan  bunaken  Manado. VIVABIO:  Jurnal Pengabdian Multidisiplin , 1 (1). https://doi.org/10.35799/vivabio.1.1.2019.24412
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS985.PK.01.06.04 Tahun
2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Layanan  Rehabilitasi  bagi  Tahanan dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pemasyarakatan
Kusnandar,  V.  B.  (2022). Penghuni  Lapas  Dan  rutan  kelebihan  kapasitas  109% pada  September  2022:  Databoks .  Pusat  Data  Ekonomi  dan  Bisnis Indonesia. Retrieved March 1, 2023, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas- dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022
Lestari, S. (2017, August 3). Bisakah Menghentikan peredaran Narkotika di Dan Dari Penjara? Retrieved
January
2, 2023, from
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40806642
Marza, G., & Equator, M. A. (2021). Program Rehabilitasi Terhadap WBP Kasus
Narkotika Di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar , 8 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.281-287
Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam menjalankan Rehabilitasi
Terhadap  WBP  Narkotika. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 5 (2), 136–149. https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388
Novelino,  A.  (2020,  July  13). Deretan  Masalah  di  Rutan-Lapas  ERA  Yasonna Laoly . CNN Indonesia. Retrieved March 1, 2023, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713125546-12- 524001/deretan-masalah-di-rutan-lapas-era-yasonna-laoly
Novitasari,  D.  (2017).  Rehabilitasi  Terhadap  Terhadap  Anak  Korban Penyalahgunaan  Narkotika. Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah , 12 (4),  917– 926.
Paripurna,  A.,  Dr.  Astutik,  Chayani,  P.,  &  Kurniawan,  R.  A.  (Eds.).  (2021). Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana . Deepublish.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Tentang  Revitalisasi  Penyelenggaraan
Pemasyarakatan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  Bagi  Tahanan  dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika
Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  1  tahun  2019  Tentang
Penyelenggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Pada  Lembaga  Rehabilitasi  Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Reksodiputro,  M.  (1994). Kriminologi  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Saefudin, Wahyu. (2020). Psikologi Pemasyarakatan . Prenada Media
Saputra,  F.  (2020).  Peranan  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  proses  Penegakan Hukum  Pidana  Dihubungkan  Dengan  Tujuan  Pemidanaan. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 1. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604 Sejarah  Pemasyarakatan .  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Metro.  (n.d.). Retrieved January 2, 2023, from https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
Situmorang,  V.  H.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  bagian  dari penegakan  hukum. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum, 13 (1),  85. doi:10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98
Subantara,  I.  M.,  Dewi,  A.  A.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Rehabilitasi  Terhadap
Korban Penyalahgunaan Narkotika di  Badan  Narkotika Nasional provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 243–248.
https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Penerbit Alfabeta
Tarigan, Irwan Jasa. 2017. Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial  Kemasyarakatan  Dalam  Penangan  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika . Deepublish
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Wilsa, & Rusli. (2020). Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya:  Suatu  Pendekatan  Terhadap  pembinaan  anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  Dan  Instrumen  internasional . Deepublish.
Wiraagni, Idha Arfianti. (2021). Modul Pengantar Aspek Forensik Napza . Gadjah Mada University Press.
Yantho, G. I. (n.d.). Lapas . Pemasyarakatan.com. Retrieved January 2, 2023, from https://www.pemasyarakatan.com/lapas/
Yunus,  A.  M.  (2020).  Keterlibatan  Petugas  Dalam  Peredaran  Narkotika  dan program  Pembinaan  Narapidana  Pengguna  Narkotika  di  Lapas. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5 (11). doi:10.36418/syntax- literate.v5i11.944
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-004