eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 173-185
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/11192 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.11192

## Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Mahathir Muhammad Iqbal 1 *, Sri Handayani 2 , Dewi Istanti Safitri 3
1 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Malang, Indonesia, email: iqbalsatriani69@gmail.com 2 Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia, email: shipuniramalang@gmail.com
3 Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia, email: Istantisafitri20@gmail.com *Koresponden Penulis
Info Artikel Abstract Submit: 14 Jun 2021
Accepted: 01 Mar 2022 Publish: 07 Mar 2022
Keywords: Development; Humanism; Community Welfare; Effectiveness; SIPD
Kata Kunci: Pembangunan; Humanis; Kesejahteraan Masyarakat; Efektivitas, SIPD
Lisensi: cc-by-sa
Development is a continuous effort in creating conditions that can provide more valid (valid) alternatives for every citizen to achieve his most humanist aspirations,  generally  humanist  aspirations  are  expressed  as  increasing social welfare. Therefore, a development must begin with proper planning. So  that  with  a  proper  planning  will  provide  a  development  result  in accordance  with  the  needs  of  the  community.  The  Malang  Regency Government  itself  only  implemented  SIPD in  early  2021,  so  that  at  a  very young age, of course, there are still many things that need to be improved in the future. The need for an evaluation of a program running is one way so that  errors  or  deficiencies can  be  identified  and  corrected.  Therefore,  the author  uses  indicators  from  the  theory  of  effectiveness  that  have  been described in the theoretical study.

## Abstrak
Pembangunan  merupakan  upaya  berkesinambungan  dalam  menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi  setiap  warga  Negara  untuk  mencapai  aspirasinya  yang  paling humanis, umumnya aspirasi humanis itu dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (society  welfare).  Oleh  karena  itu,  sebuah pembangunan  harus  diawali  dengan  adanya  sebuah  perencanaan  yang tepat. Sehingga dengan sebuah perencanaan yang tepat akan memberikan sebuah  hasil  pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Pemerintahan  Kabupaten  Malang  sendiri  baru  menerapkan  SIPD  pada tahun  2021  awal,  sehingga  umur  yang  masih  sangat  muda  tersebut tentunya masih banyak yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Adapun perlunya ada sebuah evaluasi terhadap sebuah berjalannya sebuah program  merupakan  salah  satu  cara  agar  kesalahan  atau  kekurangan tersebut  dapat  diketahui  dan  diperbaiki.  Maka  dari  itu,  penulis menggunakan indikator dari teori efektivitas yang telah dipaparkan dalam kajian teori.

## PENDAHULUAN
Diterbitkannya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah merupakan sebuah sejarah bagi kemandirian daerah untuk mengatur urusan  pemerintahannya  sendiri (Budiyono  et  al.,  2015;  Safa’at,  2015) .  Dalam  hal  ini pelimpahan wewenang serta kekuasaan yang diberikan kepada daerah tersebut diharapkan
dapat menumbuhkan inisiatif baru dalam menemukan problem solving sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut (Ridwansyah, 2018).
Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan dimana yang semula berada di pusat kemudian diberikan kepada daerah secara utuh dengan tujuan pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat (Rasyid, 2007; Sulistiowati,  2014).  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  setidaknya  dapat  diambil  sebuah kesimpulan  bahwa  pemerintah  daerah  dianggap  sebuah  lapisan  dari  seluruh  jajaran pemerintahan,  yang  lebih  dekat  dari  masyarakat.  Sehingga  dalam  memberikan  sebuah keputusan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat atau sesuai dengan lokalitasnya.
Pembangunan  merupakan  upaya  berkesinambungan  dalam  menciptakan  keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga Negara untuk  mencapai  aspirasinya  yang  paling humanistic ,  umumnya  aspirasi humanistic itu dinyatakan  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  ( society  welfare )  (Alqadrie, 2018; Hariyanto et al., 2021; Mahi & Trigunarso, 2017) Dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat  pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  peranan  penting  untuk  mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing dan dengan adanya otonomi daerah tersebut campur  tangan  beberapa  pemerintah  pusat  menjadi  semakin  berkurang  dan  daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunannya (Prakoso et al., 2019).
Perencanaan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan dimana jika dengan adanya perencanaan akan memudahkan dalam mengetahui apa yang ingin dicapai dan dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan (Yunas, 2017). Pembangunan itu sendiri bertujuan menuju arah perbaikan dan peningkatan yang didalamnya masyarakat juga diberi ruang  untuk  terlibat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilakukan  dan dalam  agenda  tahunan  untuk  diskusi menentukan  putusan  pembangunan  jangka  pendek yang  sering  disebut  dengan  musrenbang.  Kegiatan  tersebut  mempunyai  tujuan  agar mengetahui kepentingan dan kebutuhan riil yang ada di daerah agar pembangunan tersebut dapat terwujud secara optimal.
Dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan harus  mengoptimalkan  partisipasi  dari  masyarakat  sehingga  kebutuhan  yang  disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan yang  dihadapi  masyarakat.  Adanya  perencanaan  pembangunan  bertujuan  untuk mengantisipasi  kesalahan  yang  kemungkinan  terjadi  dalam  proses  pembangunan  dan harapan  aga  proses  pembangunan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  dikarenakan dalam  proses  perencanaan  ini  suatu  daerah  itu  memiliki  berbeda-beda  permasalahan ataupun  kendala  yang  ada  (Djadjuli,  2018;  Mahi  &  Trigunarso,  2017).  Pada  dasarnya permasalahan paling dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah sampai saat ini masih bersifat top down , pola pemikiran yang cenderung satu arah, dan tidak terangkatnya isu-isu strategis dalam proses perencanaan daerah (Suryono, 2010).
Maka dari itu, disinilah peran penting Bappeda sebagai Badan Perencanaan Daerah untuk mengawal sebuah perencanaan pembangunan tersebut agar berjalan dengan efektif dan  efisien  serta  membawa  sebuah  keberhasilan  bagi  pembangunan  daerahnya (Simanjuntak  &  Silitonga,  2020).  Di  era  revolusi  4.0  ini  teknologi  informasi  menjadi  hal utama dalam keterampilan pemerintahan dan menentukan jalannya pemerintahan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini informasi menjadi bagian penting untuk  dimanfaatkan  dalam  akses  menuju  pelayanan  publik  yang  lebih  mudah  dan  cepat (Sudianing & Seputra, 2019). Untuk melaksanakan maksud tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-government ,  pengembangan e-government yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan,  yaitu: ( 1).  Pembentukan  jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat  terjangkau  di  seluruh  wilayah  Indonesia;  (2).  Pembentukan  hubungan  interaktif dengan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan  perkembangan  perekonomian  nasional  dan memperkuat  kemampuan  menghadapi  perubahan  dan  persaingan  perdagangan internasional;  (3).  Pembentukan  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan  lembaga- lembaga  negara  serta  penyediaan  fasilitas  dialog  publik  bagi  masyarakat  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  perumusan  kebijakan  negara;  (4).  Pembentukan  sistem  manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa e-government sebagai  bentuk modernisasi  proses  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  secara  keseluruhan  merupakan suatu  perubahan  bentuk  pelayanan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  (Resta,  2013). Selanjutnya  strategi e-government menjadi  elemen  yang  sangat  penting  dalam memodernisasi sektor publik, melalui identifikasi dan membangun struktur organisasi, cara berinteraksi dengan warga negara dan bisnis, serta mengurangi biaya dan lapisan proses organisasi bisnis. Selain itu, e-government menyediakan berbagai macam informasi kepada warga negara dan bisnis melalui internet. Namun peran e-government tidak hanya untuk menyediakan  informasi  dan  pelayanan  saja,  yang  mana  dapat  dilakukan  oleh  lembaga komersial (Ebrahim & Irani, 2005).
Kebutuhan  akan  penggunaan  teknologi  beserta  dilahirkannya  Instruksi  Presiden memberikan  sebuah  pertanda  bahwa  teknologi  dan  informasi  dalam  pemerintahan  atau dalam  hal  ini  penerapan  e-government  sudah  bukan  menjadi  sebuah  pilihan  lagi  untuk bernegara.  Sebab  Keterlambatan  pencapaian  tujuan  pembangunan,  model  klasik  yang dilaksanakan tanpa didukung oleh teknologi informasi, menghadirkan hasil pembangunan yang  hanya  dinikmati  hasilnya,  oleh  daerah-daerah  yang  memiliki  keterwakilan  di  pusat kekuasaan, dalam hal ini yang banyak dipegang oleh kekuasaan dan kewenangan di tingkat pusat.  Proses  ini  menghasilkan  ketimpangan  pembangunan,  yang  terjadi  di  pusat  kota dengan  daerah  pinggiran.  Paradigma  Pembangunan  ekonomi  mengandalkan  teori trikle down  effect namun  efek  menetes  ke  bawah  dalam  mendiversifikasikan  hasil-hasil pembangunan tidak berjalan sesuai dengan harapan (Hidayat, 2017).
Di  sinilah  peran  teknologi  informasi  dalam  proses  perencanaan  pembangunan, dimana  keterbukaan  atas  berkembangnya  teknologi  informasi  dapat  menunjang kemunculan  ide-ide  baru  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  daerah  masing- masing.  Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut,  tata  kelola  sistem  informasi  perencanaan pembangunan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai sangat dibutuhkan (Sudianing & Seputra, 2019).
Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti  yang  terdapat  pada  pasal  1  ayat  12  sistem  informasi  pemerintahan  daerah  yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  sebuah  dorongan  dalam terwujudnya  system  data  dan  informasi  bagi  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan perencanaan  pembangunan  baik  di  daerah  maupun  dipusat.  Selain  itu  adanya  kebijakan yang sedemikian rupa ditujukan agar pemerintah lebih berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan berbasis data dan informasi yang mana akan menghasilkan keakuratan data
potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  daerah  dalam  mendukung  pengembangan sistem nformasi serta pengelolaan database profil daerah.
Dewasa  ini  Pemerintah  Kabupaten  Malang  sedang  berupaya  untuk  menerapkan Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  dalam  sebuah  inovasi  berbentuk  aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pengganti dari Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Malang  dapat  dikatakan  terlambat  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  kebijakan  ini  sudah diterbitkan pada tahun 2019. Akan tetapi keputusan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  juga  dapat  dikatakan  sebuah  keputusan  yang tepat.
Pasalnya dalam menjalankan program ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Program ini harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Bukan hanya sebuah kerja keras dari para instansi terkait, akan tetapi permasalahan sumberdaya manusia  dimana  harus  melakukan  penyesuaian  ini  juga  menjadi  salah  satu  kendala tercapainya  program  ini.  Faktanya  di  masa  awal  pengimplementasian  program,  masih banyak  yang  belum  siap  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  seperti  yang  sudah dijelaskan  dalam  Harian  Malang  Times  Kamis  13  Mei  2021  bahwa  di  Kabupaten  Malang sasaran SIPD saat ini sudah sampai pada tingkat kelurahan sehingga pada nantinya segala bentuk usulan pembangunan oleh masyarakat akan terlihat lebih transparan. Berdasarkan observasi awal masih ditemukannya keterlambatan penginputan dari setiap instansi yang wajib  menginput  data  perencanaannya  dan  masih  ada  operator  yang  masih belum  dapat mengerti menggunakan aplikasi ini. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, karena  aplikasi  SIPD  juga  masih  baru  digunakan.  Maka  dari  itu,  sebagai  bentuk  adaptasi untuk menggunakan aplikasi SIPD, Bappeda sendiri ketika masih belum memahami sesuatu langsung melakukan koordinasi bersama dengan Kemendagri.  Bappeda juga memberikan bimbingan  teknis  kepada  seluruh  operator  yang  bertujuan  agar  setiap  operator  dapat terbantu dan paham dengan penggunaan aplikasi  tersebut sehingga apa yang diharapkan mengenai ketepatan dalam menggunakan aplikasi dapat terwujud.
Kami  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  sudah  efektifkah  penerapan Sistem  Informasi  Perencanaan  Pembangunan  di  Kabupaten  Malang,  faktor  apa  saja  yang menghambat dan mendukung sistem informasi tersebut. Karena SIPD dalam hal ini sudah diterapkan oleh pemerintah, maka ketika sebuah perencanaan tidak dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut tidak akan dapat melakukan proses yang berikutnya yaitu ke dalam proses penganggaran.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah karena  dalam  rancangan  penelitian  ini  ciri-ciri  penelitiannya  sejalan  dengan  ciri-ciri penelitian  kualitatif  (Moleong,  2017).  Analisis  data  secara  induktif,  teori  dari  dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batasan yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan didesain secara bersama.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah karena beberapa kriteria penelitian ini sejalan dengan konsep jenis penelitian studi kasus. (Yin:  2009).  Adapun  kriteria-kriteria  yang  dimaksud  adalah  pertanyaan  penelitian  ini berkenaan dengan how atau why dan munculnya pertanyaan what dikarenakan jenis studi kasus  penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  studi  eksploratoris,  peneliti  memiliki  sedikit
peluang  untuk  mengontrol  peristiwa-peristiwa  yang  diselidiki  dan  fokus  penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas SIPD Kabupaten Malang dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pembangunan  merupakan  upaya  berkesinambungan  dalam  menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga Negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistic, umumnya aspirasi humanistic itu merupakan dinyatakan sebagai peningkatan  kesejahteraan masyarakat (society  welfare) .  (Ali:  2017).  Oleh  karena  itu,  sebuah  pembangunan  harus  diawali dengan adanya sebuah perencanaan yang tepat. Sehingga dengan sebuah perencanaan yang  tepat  akan  memberikan  sebuah  keluaran  pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Di era revolusi 4.0 ini teknologi informasi menjadi hal utama dalam keterampilan pemerintahan  dan  menentukkan  jalanya  pemerintahan,  dengan  adanya  kemajuan teknologi  informasi  yang  pesat  saat  ini  informasi  menjadi  bagian  penting  untuk dimanfaatkan  dalam  akses  menuju  pelayanan  publik  yang  lebih  mudah  dan  cepat (Sudianing  &  Seputra,  2019).  Maka  dari  itu  pemerintah  pusat  melalui  Permendagri Nomor  98  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  memberikan sebuah  tuntutan  kepada  seluruh  pemerintah  daerah  untuk  merubah  sistem  yang digunakan menjadi sebuah sistem perencanaan pembangunan yang berbasis teknologi. Efektivitas  dapat  diukur  dari  beberapa  hal  seperti  yang  dikemukakan  oleh Makmur  (2015)  yaitu  Ketepatan  penentuan  waktu.  Proses  sebuah  pembangunan merupakan  proses  yang  sangat  panjang.  Maka  dari  itu,  dalam  sebuah  pembangunan untuk  mendapatkan  suatu  hasil  yang  maksimal  seharusnya  didahului  oleh  sebuah perencanaan. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan sejak dini atas problematika yang  akan  dihadapi  pada  tahap  selanjutnya.    Pada  dasarnya  proses  perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tercermin dari terlaksananya musrenbang yang terlaksana di Bulan Maret  2019  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Akan  tetapi  sedikit  berbeda dengan perencanaan pembangunan di tahun 2020 kemarin. Dalam rangka penyusunan Rencana  Kerja  Satuan  Perangkat  Daerah  (RKA  SKPD)  dan  sebagai  tindak  lanjut Permendagri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  SIPD  Bappeda  Kabupaten  Malang mengadakan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Bimbingan  teknis  tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka  mempersiapkan  operator pemerintah  desa  untuk  menerapkan  sistem  baru  yang  akan  digunakan  di  Kabupaten Malang.
Menurut  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pendanaan  Pembangunan  Daerah BAPPEDA Kabupaten Malang menyatakan bahwa:
“  Untuk  mempersiapkan  penerapan  sistem  yang  baru,  kami  telah  mengadakan bimbingan  teknis  selama  tiga  hari  yakni  pada  tanggal  06  November  2020  yang diikuti  oleh  perwakilan  masing-masing  SKPD  Kabupaten  Malang.  Dalam bimbingan  teknis  tersebut  disampaikan  beberapa  materi  mengenai  tata  cara pengisian data dan rincian seluruh kegiatan SIPD. Untuk yang selanjutnya, dalam penerapannya  secara  resmi  dilakukan  pada  tanggal  02  Februari  2021  sampai tanggal  11  Februari  2021.  Sejauh  ini,  meski  sudah  diadakan  bimbingan  teknis terkait penerapan SIPD namun masih saja  banyak yang kurang mengerti dalam pengaplikasiannya.  Dilihat  dari  hal  tersebut  masih  banyak  yang  melakukan
kesalahan  dalam  penginputan  data  serta  dalam  pengerjaannya  melebihi  batas waktu yang telah ditentukan”.
Berdasarkan pernyataan informan setidaknya dapat kita ambil sebuah garis lurus bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Malang yang masih sangat muda ini perlu banyak penyempurnaan.  Kabupaten  Malang  belum  efektif  dan  belum  dapat  meningkatkan kualitas  perencanaan  pembangunan.  Melalui  SIPD  ini,  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  seharusnya  dapat  terlaksana  lebih  cepat.  Proses  perencanaan  yang beralih  ke  model  digital  berbasis  sistem  informasi  mampu  memangkas  waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan. Secara fakta, manfaat dari diimplementasikannya kebijakan SIPD tersebut dirasa belum optimal. Hal ini bisa kita lihat dari: (1). Ketepatan perhitungan biaya. Perhitungan biaya dilakukan dengan tujuan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau  anggaran  sampai  program  tersebut  selesai  dilaksanakan.  Dalam  hal  ini menggunakan sistem informasi dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan sudah tepat dikarenakan penggunaan sistem informasi menjadikan pekerjaan pemerintah menjadi lebih praktis.
Pada  faktanya dengan adanya teknologi sistem informasi pengusulan data dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dapat dilakukan menggunakan aplikasi. Bapak  Idris  selaku  Kepala  Bidang  Badan  Perencanaan  Dan  Pendanaan  Pembangunan Daerah mengatakan bahwa:
“  Tidak  ada  anggaran  khusus  yang  digunakan  dalam  rangka  menerapkan  SIPD kepada pemerintah daerah. Karena SIPD sendiri menggunakan sistem informasi berbasis  sebuah  aplikasi.  Kalau  pada  awal  pastinya  juga  mengeluarkan  dana. Seperti dana yang digunakan untuk sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada pemerintah .”
Berdasarkan  pernyataan  informan  tersebut  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan bahwa  keputusan  menggunakan  sistem  informasi  jika  dilihat  dari  sisi  ketepatan perhitungan biaya sudah banyak menyimpan anggaran pemerintah. Jadi dalam hal ini dapat  dikatakan  efektif  dari  sisi  perhitungan  biaya;  (2).  Ketepatan  dalam  hal pengukuran. Dalam menjalankan suatu program maka harus menerapkan standarisasi serta  ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu  program merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai  keefektivitasan.  Mengukur  sebuah keefetktifan  secara  tepat  sudah  pasti  mempunyai  relasi  yang  kuat  dengan  tujuan diterapkannya SIPD. Yang menjadi tujuan pembuatan Sistem Informasi e-Musrenbang (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan)  adalah:  (1).  Membantu stakeholder dalam menyusun  laporan pelaksanaan hasil  musrenbang yang dimulai dari desa/kecamatan sampai  tingkat  kabupaten;  (2).  Membantu stakeholder dalam  menganalisa  serta merumuskan  kebijakan  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  berbasis  prioritas masyarakat; (3). Membantu stakeholder dalam menjaga konsistensi perencanaan. Melihat  tujuan  di  atas  tentunya  dapat  kita  ambil  sebuah  kesimpulan  bahwa standarisasi yang pertama terkait efektif tidaknya keberlangsungan implementasi SIPD ini  adalah  tercapainya  sebuah  kebijakan  perencanaan  dimana  kebijakan  masyarakat tersebut  sudah  diprioritaskan  untuk  masyarakat.  Dalam  artian  bahwa  masyarakat diikutsertakan dalam perumusan kebijakan ini. Ketepatan dalam menentukan pilihan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Karena dalam  menentukkan  pilihan  dibutuhkan  proses  yang  sangat  penting  untuk  mencapai
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
efektivitas. Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini tentunya berupaya untuk menerapkan  perencanaan  pembangunan  berbasis  teknologi  informasi  dengan meninggalkan  metode  lama  merupakan  sebuah  hal  yang  efektif  jika  dapat  berjalan dengan lancar.
Pada faktanya era revolusi industri 4.0 memberikan sebuah tantangan terhadap aspek  kehidupan  yang  condong  kepada  aspek  teknologi  informasi.    Oleh  sebab  itu, menerapkan SIPD pada dasarnya sudah bukan menjadi sebuah pilihan lagi. Akan tetapi sudah menjadi tuntutan peradaban serta pemerintah Indonesia yang melalui kebijakan tertulis.
Melalui  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan e-government ,  pengembangan e- government diarahkan  untuk  mencapai  beberapa  tujuan,  yaitu:  (1).  Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang  dapat  memuaskan  masyarakat  luas  serta  dapat  terjangkau  di  seluruh  wilayah Indonesia;  (2).  Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk meningkatkan  perkembangan  perekonomian  nasional  dan  memperkuat  kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (3). Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas  dialog  publik  bagi  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  perumusan kebijakan  negara;  (4).  Pembentukan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Kebijakan tersebut merupakan hal yang dapat digunakan sebagai acuan bahwa pemerintah  melalui  instruksi  presiden  telah  berupaya  memberikan  tuntutan  kepada segenap  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  untuk  bekerja  lebih  efektif  dengan menerapkan  teknologi  informasi  sebagai  langkahnya.  Namun  kembali  lagi  terhadap sumberdaya manusianya, terkait mampu atau tidaknya beradaptasi dengan sistem yang baru.  Pada  faktanya,  sampai  saat  ini  beberapa  usaha  pemerintah  dalam  menerapkan instruksi  tersebut  masih  banyak  yang  tidak  memiliki  kesiapan.  Sehingga  miss komunikasi antara lembaga pemerintah sering ditemukan.
Pak  Idris  selaku  Kepala  Bidang  Perencanaan  Dan  Pendanaan  Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Malang memberikan sebuah keterangan bahwa:
“ Kalau  bicara  soal  ketepatan  menentukan  pilihan  maka jawabannya  ya  sangat tepat. Adanya kesalahan dalam penerapan itu merupakan sebuah hal yang wajar. Apalagi  jika  kita  mengingat  bahwa  sistem  yang  kita  pakai  masih  baru  saja digunakan. Kami yakin semakin lama mereka akan terbiasa dengan sistem yang baru jika sudah beradaptasi dan akan berjalan dengan baik seterusnya”.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  Bappeda sudah  tepat  dalam  menentukan  pilihan,  meskipun  saat  ini  masih  dikatakan  belum berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran, mengingat program memang baru dimulai. Hal ini dapat dilihat dalam: (1).  Ketepatan  berpikir. Ketepatan berpikir  dapat  diartikan  dengan  sebuah  cara  atau  strategi  dari  pemerintah  dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini bapak Teguh Santoso selaku informan dari Staf Bappeda Kabupaten Malang menyatakan:
“  Tidak  mudah  merubah  mindset  masyarakat  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk memperkenalkan  kemudahan  teknologi.  Kebudayaan  masyarakat  yang  masih
kurang  melek  dalam  teknologi  sering  menganggap  hal  ini  akan  semakin mempersulit.  Padahal  jika  memang  sudah  paham  akan  fungsinya,  justru  lebih praktis  dan  lebih  transparan  terhadap  masyarakat.  Tentunya Bappeda sebelum memberlakukan sebuah kebijakan telah memberikan sosialisasi bahkan bimbingan teknik kepada masyarakat. Harapan kami dengan adanya bimbingan teknik serta sosialisasi tersebut dapat memberikan landasan serta pedoman bagi para operator untuk  dapat  memanfaatkan  teknologi  dan  komunikasi  sehingga  dapat melakukannya dengan waktu yang singkat”
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  kita  ambil  sebuah  kesimpulan  jika dikaitkan dengan bagaimana keadaan di lapangan, dimana masih saja terjadi kesalahan terhadap  pengisian  laporan  dan  lain  sebagainya  merupakan  sebuah  pertanda  bahwa bimbingan  teknis  serta  sosialisasi  masih  belum  dapat  memberikan  hasil  yang  sesuai dengan  keinginan.  Oleh  karena  itu,  dirasa  perlu  cara  tambahan  agar  nantinya  dapat berjalan dengan maksimal; (2). Ketepatan dalam melakukan perintah. Ketepatan dalam melakukan  perintah  merupakan  aktivitas  organisasi  atau  individu  yang  mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang  diberikan  tidak  jelas  maka  pelaksanaan  perintah  tersebut  akan  mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. Faktor kepemimpinan merupakan salah satu pengaruh  yang  dapat  dikatakan  sangat  penting  bagi  berjalannya  sebuah  program. Pasalnya  bahwa  ketepatan  dalam  memberikan  instruksi  atau  perintah  akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya juga.
Sudah  sangat  jelas  Bappeda  Kabupaten  Malang  dalam  memberikan  instruksi kepada pemerintah daerah atau desa. hal tersebut didukung dengan Pemendagri Nomor 90  Tahun  2019  Tentang  SIPD  dan  adanya  sosialisasi  serta  bimtek  dalam  pemberian instruksi; (2). Ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu tujuan yang ditetapkan secara tepat akan dapat menunjang pelaksanaan efektivitas kegiatan tersebut. Tujuan  yang  tepat  akan  memberikan  arah  kepada  sasaran  program  tersebut untuk melakukan  kewajibannya secara terarah  dan terukur. Pada intinya  tujuan yang tepat  akan  digunakan  para  sasaran  program  tersebut  dalam  melakukan  aktivitas- aktivitas  yang  berkaitan  dengan  keberhasilan  program.  Tujuan  juga  dapat  dijadikan sebuah indikator dalam keberhasilan program. Dalam hal ini dapat  dikatakan berhasil apabila tujuan yang ada dapat terealisasi secara penuh.
Adapun tujuan daripada diterapkannya SIPD kepada pemerintah daerah sesuai dengan  yang  dikutip  dari  Ditjen  Pembangunan  Daerah  adalah  untuk  meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat  dipertanggungjawabkan.    Kemudahan  yang  diberikan  sistem  informasi  pada dasarnya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi yang bisa menggunakannya. Apabila kita melihat sebuah tujuan tersebut pada intinya dapat kita simpulkan bahwa harapan yang ingin dicapai pemerintah adalah keakuratan data, sehingga dengan data yang  akurat  akan  mendorong  berkembangnya  kualitas  setiap  kegiatan.  Bahkan  jika kembali lagi diulas, adanya sistem informasi akan lebih transparan dibanding dengan sistem  manual  sebelumnya;  (3).  Ketepatan  sasaran  dapat  menentukan  keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.
Sudah  menjadi  hal  yang  wajib  dalam  membuat  sebuah  program  harus mempunyai sasaran yang tepat. Hal itu dikaitkan dengan siapa dan bagaimana sasaran tersebut akan melakukan kegiatan kerjanya sesuai dengan apa yang ditujukan.  Sesuai definisi dari SIPD sendiri yang dikutip dari Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Pasal 1
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Ayat  1  Tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  menyebutkan  bahwa  definisi dari  SIPD  merupakan  suatu  sistem  yang  digunakan  untuk  pengolahan  data  dan informasi,  penyusunan,  monitoring,  dan  evaluasi  perencanaan  pembangunan  daerah secara  elektronik.  Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  kita  tarik  sebuah  kesimpulan bahwa hal ini diberlakukan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini termasuk  di  bawahnya  juga  terdapat  pemerintahan  desa  untuk  yang  nantinya mempunyai  hubungan  dari  desa  kepada  pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan daerah sendiri menuju ke pemerintahan pusat.
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Efektivitas  Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang
Faktor  Pendukung  SIPD:  (a).  Peran  Perguruan  Tinggi.  Seperti  yang  sudah  kita ketahui bersama bahwasanya perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga yang kita ketahui  bersama  bahwasanya  perguruan  tinggi  merupakan  sebuah  lembaga  yang memiliki  banyak  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dapat  dikatakan  mempunyai kemampuan  dalam  membuat  sebuah  kajian  dan  riset  terhadap  suatu  permasalahan. Maka  dari  itu,  perguruan  tinggi  setidaknya  dapat  menjadi  agen  pembangunan  yang memiliki  pengaruh  besar  dengan  menjadi  penganalisis  berjalanya  program. Kemampuan analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah agar program yang dijalankan dapat menjadi semakin baik kedepannya. Pasalnya, sudah bukan  menjadi  sebuah  hal  yang  asing  di  telinga  kita  bahwa  banyak  pemerintah  yang masih  tidak  bisa  dalam  menggunakan  teknologi  informasi.  Sehingga  ketika  ada komunikasi yang lebih mendalam kepada perguruan tinggi, setidaknya dengan tenaga yang dimiliki perguruan tinggi tersebut dapat mengatasi permasalahan yang  dihadapi oleh bappeda; (b). Adanya sosialisasi  dari bappeda  Untuk menjemput tantangan dari sebuah  peradaban  yang  semakin  maju,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  juga  harus meningkatkan  kinerjanya  dengan  turut  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dalam menyikapi  hal  tersebut  bappeda  Kabupaten  Malang  dalam  pembangunan  juga  sudah menerapkan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
Adanya kebijakan baru mengenai perencanaan pembangunan ini secara otomatis akan merubah cara kerja pemerintah daerah dari manual ke aplikasi. Oleh karena itu dalam  rangka  mensukseskan  SIPD,  Bappeda  telah  mengadakan  sosialisasi  sekaligus bimtek selama tiga hari kepada pemerintah desa. Bimtek tersebut dilaksanakan pada tanggal  06  November  2020,  hal  tersebut  bertujuan  agar  para  operator  di  kemudian harinya  pada  saat  penerapan  tidak  lagi  merasa  kebingungan  dalam  mengisi  data. Sosialisasi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan agar nantinya sasaran tidak lagi kaget ketika terjadi sebuah kebijakan baru.
Bappeda  berharap  dari  adanya  bimbingan  teknis  yang  telah  dilaksanakan setidaknya  dapat  mengurangi  kesalahan-kesalahan  operator  dalam  mengisi  data;  (c). Kebijakan dari pusat. Dalam sebuah organisasi pemerintahan terdapat sebuah struktur dimana  hal  itu  mengatur  kedudukan  setiap  lembaga  dimana  lembaga  tertinggi membawahi  lembaga-lembaga  yang  berada  di  bawahnya.  Sehingga  dengan  hal  itu, merupakan sebuah keharusan bagi lembaga yang berada pada struktur bawah untuk mengikuti  kebijakan  dan  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  pemerintah  pusat.  Oleh karena  itu,  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui Permendagri  Nomor  98  Tahun  2018  tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah yang diperuntukkan pemerintah daerah akan memberi penekanan yang besar terhadap pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan; (d). Anggaran
yang  minim.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  dalam  menjalankan  sebuah program  pasti  membutuhkan  anggaran.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini,  penerapan  SIPD berbasis aplikasi justru akan mengurangi pembiayaan dibanding dengan sebelumnya. Pasalnya dengan menggunakan aplikasi maka akan memangkas biaya pertemuan dari pemerintah  daerah.    Bapak  Idris  selaku  Kepala  Bidang  Perencanaan  Dan  Pendanaan Pembangunan mengatakan bahwa:
“  Tidak  ada  anggaran  khusus  yang  digunakan  dalam  rangka  menerapkan  SIPD kepada pemerintah daerah. Karena SIPD sendiri menggunakan sistem informasi berbasis  sebuah  aplikasi.  Kalau  pada  awal  pastinya  juga  mengeluarkan  dana. Seperti dana yang digunakan untuk sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada pemerintah .”
Berdasarkan hal diatas, maka dapat  disimpulkan bahwa dengan anggaran biaya yang tidak  besar  maka  hal  tersebut  setidaknya  dapat  memberikan  dorongan  dalam keberhasilan program.
Faktor penghambat SIPD: (a). Kualitas SDM. Dalam sebuah pembangunan, proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam mencapai kesuksesannya. Maka dari itu  dibutuhkan  kualitas  sumberdaya  yang  mumpuni  dalam  melakukan  sebuah perencanaan.  Pemerintah  daerah  harus  dapat  mengidentifikasi  permasalahan  yang selanjutnya  hasil  dari  identifikasi  tersebut  dapat  dituangkan  kedalam  perencanaan pembangunan  sehingga  apa  yang  diajukan  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakatnya. Hambatan dalam pelaksanaan SIPD sampai saat ini adalah kurangnya kualitas SDM. Hal ini dapat kita lihat bersama bahwa masih banyak pemerintah daerah yang kurang memahami antara sistem informasi dan informasi; (b). Keterbatasan akses internet. Hadirnya teknologi informasi pada peradaban dunia memanglah sarat dengan yang dinamakan akses jaringan internet.
Maka  dari  itu,  hal  tersebut  menjadikan  sebuah  problematika  sendiri  jika kebutuhan  akses  internet  tidak  terpenuhi.    Pada  faktanya  akses  jaringan  internet  di setiap daerah masih belum terdistribusi secara merata, karena dalam permasalahan lain bahwa  kondisi  suatu  daerah  akan  mempengaruhi  juga  terhadap  sinyal  dari  jaringan internet.  Dilansir  dari  Berita  Jatim  (2019)  menyatakan  bahwa  di  Kabupaten  Malang terdapat 378 Desa dengan 12 Kelurahan akan tetapi ada 335 desa yang sudah terkoneksi dengan  internet.  Hal  ini  menyisakan  43  desa  yang  sampai  saat  ini  masih  belum terkoneksi dengan internet. Sehingga  dengan itu akan  menghambat dari pelaksanaan SIPD; (c). Data Yang Masih Bersifat Parsial. Dalam hal ini setiap pemerintah daerah masih hanya setengah-setengah dalam memberikan data. Sehingga keterisian setiap elemen yang  harus  diisi  tidak  dapat  diisi  seluruhnya.  Berhubungan  dengan  hal  itu,  karena adanya sebuah perencanaan diadakan  untuk membuat  pembangunan lebih tepat dan memberikan hasil yang sesuai maka ketika data yang diberikan masih bersifat parsial maka hasil yang diharapkan pun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## KESIMPULAN
Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa perencanaan merupakan sangat penting dalam melaksanakan sebuah pembangunan, dengan adanya perencanaan maka setidaknya dapat  mengetahui  hal-hal  yang  memang  dibutuhkan  dalam  oleh  masyarakat  dalam pembangunan. Sehingga dengan hal itu, akan memberikan kesesuaian dari pembangunan yang telah direncanakan. Karena pada dasarnya pembangunan itu sendiri bertujuan menuju arah  perbaikan  dan  peningkatan  yang  didalamnya  masyarakat  juga  diberi  ruang  untuk
terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan dalam agenda tahunan  untuk  diskusi  menentukan  putusan  pembangunan  jangka  pendek  yang  sering disebut dengan (Musrenbang) musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar mengetahui kepentingan dan kebutuhan riil yang ada di daerah agar pembangunan tersebut dapat terwujud secara optimal.
Maka dari itu, untuk membentuk sebuah perencanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan  teknologi  informasi.  Pemerintah  mengeluarkan  Permendagri No.70  tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan agar tuntutan zaman yang pada saat ini sudah mengedepankan sistem informasi dapat terealisasikan.
Seperti  yang  terdapat  pada  pasal  1  ayat  12  Permendagri  Nomor  70  tahun  2019 tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah.  Bahwa  definisi  sistem  informasi pemerintahan  daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SIPD  adalah  pengelolaan  informasi pembangunan  daerah,  informasi  keuangan  daerah  dan  informasi  pemerintahan  daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
SIPD merupakan sebuah kebijakan baru, yang mana dengan itu masih dipertanyakan mengenai  keefektifannya.  Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  kita  ambil  sebuah garis kesimpulan sebagai berikut: (1). Ketepatan penentuan waktu . Berdasarkan penentuan ketepatan waktu maka dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya SIPD maka dalam sebuah perencanaan  akan  membuat  semakin  efektif.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terpangkasnya pertemuan  antara  pemerintah  daerah  dan  digantu  pengisiannya  dengan  menggunakan aplikasi; (2). Ketepatan perhitungan biaya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita pahami  bahwa  SIPD  juga  tidak  menggunakan  anggaran  yang  banyak.  Sehingga  dalam penerapannya  akan  dapat  menghemat  anggaran  yang  lebih;  (3).  Ketepatan  dalam  hal pengukuran. Dalam penetapan ukuran jika dibanding dengan sistem yang lama maka akan terlihat sangat efektif, namun jika dilihat pada kenyataan berjalannya program saat ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut indikator ini SIPD masih belum dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan program yang masih sangat rendah; (4).  Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan.  Dalam  menentukan  pilihan  setidaknya pemerintah sudah dapat dikatakan tepat, akan tetapi dengan usia program yang masih muda maka hal ini tidak akan langsung berjalan tanpa ada halangan suatu apapun; (5). Ketepatan berpikir.  Mengenai  ketepatan  berpikir  menurut  fakta  diatas  bahwa  salah  satu  faktor penghambat adalah kualitas SDM yang masih kurang dalam pemahamannya. Maka dari itu dalam indikator ini dapat dikatakan masih kurang efektif; (6). Ketepatan dalam melakukan perintah.  Dijelaskan  bahwa  sebenarnya  sudah  sangat  jelas  dan  tepat  pemerintah memberikan instruksi melalui kebijakan tertulis dengan PERMENDAGRI. Akan tetapi yang menjadi  masalah  sehingga  tidak  efektif  adalah  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah sendiri.  Adapun  hal  tersebut  hanya  dilakukan  bimtek  selama  tiga  hari  sehingga  adalah sebuah  kewajaran  jika  pemerintah  masih  banyak  yang  bingung  dalam  penerapan  SIPD . Dalam  penjabaran  di  atas  maka  jika  berbicara  mengenai  ketepatan  tujuan,  hal  ini  sudah sangat  tepat  dan  jelas  dimana  diantaranya  adalah  agar  terwujudnya  sebuah  sistem  yang lebih  cepat  dan  transparan. Selain  itu, sasaran  yang  sudah  dijelaskan  merujuk  kepada pemerintah  daerah.  Adapun  hal  ini  pemerintah  daerah  juga  mendapatkan  data  dari  desa yang selanjutnya pemerintah daerah ke pusat.
Terlepas  dari  berhasil  tidaknya  pemerintah  dalam  penerapan  SIPD  sudah  barang pasti bahwa setiap kebijakan pasti mempunyai titik celah ketika diterapkan. Oleh karena itu dibutuhkan  sebuah  saran  dari  siapapun  yang  mempunyai  gagasan  dalam  meningkatkan kualitas pemerintahan agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Oleh karenanya, ada beberapa point saran bagi Bappeda yang akan dijelaskan di bawah ini: (1). Menjalin komunikasi yang
baik.  Untuk  menyamakan  persepsi  antar  organisasi  pemerintah  baik  secara vertikal atau horizontal maka  komunikasi  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan.  Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan banyaknya berkunjung ke pemerintah yang dibawahnya, menanyakan  keluh  kesah  ataupun  kesulitan  yang  dialami  semasa  program,  jika  itu merupakan sebuah wujud dari komunikasi vertikal . Apabila komunikasi secara horizontal , maka  dapat  dilakukan  dengan  sesama  operator  di  tingkat  desa  atau  kecamatan;  (2). Bekerjasama dengan kominfo. Sudah dijelaskan bahwa terdapat sebuah hambatan berupa tidak meratanya akses internet di setiap kantor pemerintahan. Oleh karena itu, bekerja sama dengan lembaga atau dinas yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab di bidangnya akan memberikan sebuah dorongan bagi terdistribusinya akses internet. Dalam hal ini kominfo yang  mempuyai  kekuasaan  untuk  memasang  jaringan;  (3).  Memberikan  pelatihan  dan bimbingan  lebih  kepada  setiap  operator.  Kurangnya  bimbingan  yang  diberikan  oleh Bappeda akan memberikan dampak ketidak efektifan sebuah program. Sehingga dengan itu semua, seharusnya terdapat pelatihan dan bimbingan lagi terhadap operator  agar dengan penambahan bimbingan tersebut operator lebih matang dan dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Alqadrie, S. . R. (2018). Katarak Anggaran: Interaksi dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingam Rakyat . Wineka Media.
Budiyono,  Muhtadi,  &  Firmansyah,  A.  A.  (2015).  Dekonstruksi  Urusan  Pemerintahan Konkuren  dalam  UU  Pemerintahan. Jurnal  Ilmu  Hukum , 17 (3),  419 – 432. http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6077
Djadjuli,  R.  D.  (2018).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8 – 21. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409
Ebrahim, Z., & Irani, Z. (2005). E-government adoption: architecture and barriers. Business Process Management Journal , 11 (5), 589 – 611. https://doi.org/10.1108/14637150510619902
Hariyanto,  Y.,  Shulis,  &  Adhiyakam,  F.  (2021).  Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora , 12 (1), 24 – 29. https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323
Hidayat,  W.  R.  (2017). Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Pendekatan  Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan (1st ed.). UMM Press. Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). Perencanaan dan Pembangunan Daerah: Teori  dan Aplikasi . Kencana. Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . PT. Refika Aditama. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah.
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (1), 87 – 100. https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344
Rasyid, M. R. (2007). Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya. In S. Haris (Ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah . LIPI Press.
Resta,  A.  (2013).  Peran  Bagian  Pengolahan  Data  Elektronik  dalam  Penyelenggaraan  E- Government (Studi Pendayagunaan Website kota Semarang). Journal of Public and Government (e-Journal S-1 Undip) , 2 (4), 126 – 135.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3583
Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Konstitusi , 14 (4), 838 – 858. https://doi.org/10.31078/jk1447 Safa’at, M. A. (2015). Sentralisasi Dalam U U Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In FGD Inventarisir Persoalan UU .
Simanjuntak,  A.,  &  Silitonga,  I.  M.  (2020).  Pengaruh  Peranan  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif  Dalam Sistem  Perencanaan  Pembangunan  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Langkat). Methosika:  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Methodist , 3 (2), 97 – 112. https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43 Sudianing,  N.  K.,  &  Seputra,  K.  A.  (2019).  Peran  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Locus Majalah Ilmiah FISIP , 11 (2), 1 – 22. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284
Sulistiowati,  R.  (2014).  Implementasi  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  pada  Daerah Otonomi  Baru  (DOB):  Studi  di  Kabupaten  Pesawaran  dan  Kebupaten  Pringsewu Provinsi Lampung. Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities , 16 (3),
270 – 281. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767 Suryono, A. (2010). Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan . UB Press.
Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 7 (1),
19 – 27. https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387