## Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Izin Ber-Usaha Berbasis Resiko untuk Pelaku Usaha di Desa Langlang
Khofifatu Rohmah Adi 1 , Idris 2 , Nurul Ratnawati 3
Universitas Negeri Malang 1,2,3
Khofifatu.rohmah.fis@um.ac.id 1 , idris.fis@um.ac.id 2 , nurul.ratnawati.fis@um.ac.id 3

## Abstract
Business Identification Number is an important thing that every business needs to have. The legal basis that regulates that every business must have a permit is government regulation (PP) number 24 of 2018 concerning electronically integrated business licensing services. By having this NIB, many business actors can access it. This access includes access to funding, being able to arrange other permits which can make the product more trusted by consumers. Langlang village is one of the  villages  in  Malang  Regency.  This  village  has  many  business  people,  but  unfortunately  the majority of them don't understand about NIB and don't have NIB. The aim of carrying out this service is to educate the public regarding NIB, apart from that the aim of this service is also to provide  assistance  in  managing  NIB.  The  results of  this  activity  are  first, business  actors  have knowledge about the importance of NIB and the benefits of having NIB. Second, after assisting with NIB processing activities, several business actors succeeded in creating NIBs. This activity is felt to be very beneficial for MSMEs.
Keywords: NIB; Mentoring; Socialization; Desa Langlang.

## Abstrak
Nomor  Induk  berusaha  merupakan  hal  penting  yang  perlu  dimiliki  oleh  pelaku  usaha.  Dasar hukum yang mengatur bahwa setiap usaha harus memiliki perizikan adalah peraturan pemerintah (PP)  nomor  24  tahun  2018  tentang  pelayanan  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik. Dengan memiliki NIB ini banyak akses yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Akses tersebut antara  lain  adalah  akses  terhadap  pendanaan,  dapat  melakukan  pengurusan  perizinan  lain  yang dapat membuat produk menjadi lebih dipercaya oleh konsumen. Desa langlang merupakan salah satu  desa  di  Kabupaten  Malang.  Di  desa  ini  memiliki  banyak  pelaku  usaha,  namun  sayangnya mayoritas  dari  mereka  belum  paham  tentang  NIB  serta  belum  memiliki  NIB.  Tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk mengedukasi Masyarakat terkait dengan NIB, selain itu tujuan dari pengabdian ini juga dalam rangka melakukan pendampingan pengurusan NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah pertama, pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang pentingnya NIB serta manfaat memiliki NIB. Kedua, setelah kegiatan pendampingan pengurusan NIB beberapa pelaku usaha berhasil membuat NIB. Adanya kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM.
Kata Kunci: NIB; Pendampingan; Sosialisasi; Desa Langlang.
https://doi.org/10.21067/jpm.v9i1.9338

## A . PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  ekonomi suatu  negara  tidak  terlepas  dari  peran masyarakat. Peran masyarakat tersebut dapat dilihat  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM) (Sofyan,  2017).  Sebagaimana  diketahui bahwa  UMKM  memiliki  peran  yang  cukup penting  dan  strategis  mengingat  jumlah UMKM  yang  mendominasi  jenis  usaha  di Indonesia.  Peran  penting  dan  strategis  yang dimiliki  UMKM  dapat  dibuktikan  dari penyerapan  tenaga  kerja  yang  banyak  agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat  sehingga  dapat  mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Sarfiah et al., 2019).
Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM  di  Indonesia  terus  meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementrian Koperasi dan  UKM  diketahui  bahwa  jumlah  UMKM mencapai  99,99%  dari  jumlah  total  usaha yang  ada  di  Indonesia.  Daya  serap  tenaga kerja UMKM terhadap perekonomian adalah sebesar  97%  dari  daya  serap  tenaga  kerja dunia  usaha.  Kontribusi  UMKM  terhadap perekonomian  nasional  sebesar  61,1%  (data UMKM  2018-2019).  Menyadari  besarnya potensi tersebut maka pemerintah menetapkan  kebijakan  untuk  meningkatkan kapasitas  UMKM  agar  memiliki  kapasitas usaha yang lebih besar.
Selain  memiliki  kekuatan  potensial, UMKM  nyatanya  juga  memiliki  beberapa kelemahan.  Beberapa  kelemahan  tersebut yakni  a) kemampuan sumber daya manusia yang  dimiliki  terbatas,  b)  terbatasnya  area pemasaran  produk,  c)  konsumen  belum mempercayai kualitas produk industry kecil, d) kendala berikutmya adalah masalah terkait dengan  permodalam  (Oktavian  &  Putra, 2022).
Pemerintah telah memberikan kebijakan  terkait  dengan  penanaman  modal UMKM  sebagai  upaya  dalam  menangani permasalahan  terkait  dengan  terbatasnya permodalan. Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan  penanaman  modal  untuk memperbesar  usaha  (UMKM),  pemerintah mengeluarkan  peraturan  pemerintah  (PP) nomor  24  tahun  2018  tentang  pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.  Dalam  peraturan  ini  ditegaskan bahwa perizinan ini terdiri atas izin usaha dan izin  komersial  dan  operasional.  Dalam pelaksanaannya  peraturan  ini  kemudian diperbarui  dengan  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  nomor  5  tahun  2021  tentang penyelenggaraan  izin  berusaha  berbasis resiko.
Izin  usaha  menjadi  hal  yang  sangat penting dimiliki oleh UMKM. Hal ini karena dengan  memiliki  izin  maka  suatu  usaha menjadi  legal.  Izin  usaha  juga  dapat digunakan  untuk  memperluas  pasar.  Hal  ini karena dengan memiki izin usaha para pelaku umkm  dapat  lebih  meyakinkan  konsumen tentang  produk  mereka.  Selain  itu  pelaku umkm juga dapat mengakses pemberi kredit dengan  lebih  mudah,  sebab  pemberi  kredit memiliki  persyaratan  legalitas  usaha  untuk dapat mengajukan dana ke Bank (Soejono et al.,  2020).  Dengan  memiliki  izin  usaha terkhusus  Nomor  izin  berusaha  maka  bisa digunakan untuk persyaratan sertifikat halal, perlindungan  dan  pendampingan  hukum pemberian  kredit,  pelatihan  keuangan  dan kemudahan lainnya yang disediakan (Setiawan,  2022).  Dengan  adanya  banyak manfaat  tersebut  maka  memiliki  izin  usaha menjadi  hal  yang  penting  sebagai  langkah awal  untuk  mengembangkan  usaha.  Hal  ini juga  sebagai  upaya  untuk  memperoleh pangsa  pasar  yang  lebih  luas  karena globalisasi yang berimplikasi pada pemasaran  online  (Purwani  et  al.,  2023).
Adanya  dampak  ini  membuat  konsumen menjadi  lebih  mudah  untuk  menggali informasi  tentang  berbagai  produk.  NIB merupakan  suatu  identitas  yang  harus dimiliki  oleh  setiap  usaha,  ini  seperti  NIK yang  merupakan  identitas  bagi  setiap  orang (Astuti et al., 2022).
Pada  tahun  2018  Data  Bank  Dunia menunjukkan  bahwa  Indonesia  berada  pada peringkat  73  dunia  dalam  hal  kemudahan berusaha,  maka  dengan  adanya  peraturan yang baru yakni peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 maka seharusnya akan menjadi lebih  baik.  Pemerintah  telah  berupaya mengatasi  permasalahan  tersebut  dengan menyediakan  fasilitas  layanan  perizinan secara online. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk mempercepat proses penerbitan perijinan  berusaha  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  diberikan,  memberikan kepastian  waktu  dan  biaya  dalam  proses perijinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Soejono et al., 2020).
NIB  (nomor  induk  berusaha)  adalah identitas bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB dapat  dimiliki oleh para  pelaku  usaha  setelah  melakukan pendaftaran. NIB terdiri dari tiga belas digit angka  yang  didalamnya  dilengkapi  dengan pengaman  serta  merekam  tanda  tangan elektronik.
Cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku  usaha  untuk  dapat  memperoleh  NIB adalah dengan melakukan pendaftaran secara online melalui OSS (Online Single Submision).  OSS  merupakan  perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk  dan  atas  nama  Menteri,  pimpinan lembaga,  gubernur,  atau  bupati/  walikota kepada  pelaku  usaha  melalui  system elektronik  terintegrasi  (Widya  et  al.,  2019). OSS dapat digunakan untuk semua perusahaan  baik  perorangan,  maupun  badan
usaha,  baik  UMKM  maupun  non  UMKM untuk mengajukan izin usaha di Indonesia.
Desa  langlang  merupakan  salah  satu desa  yang  berada  di  Kecamatan  Singosari Kabupaten  Malang.  Penduduk  desa  ini memiliki mata pencaharian 80 persen sebagai karyawan perusahaan swasta, petani, pengusaha  kecil  dan  besar.  Dari  hasil observasi  dan  wawancara  awal  banyak pelaku  usaha  masih  belum  memiliki  izin usaha. Hal ini juga banyak terjadi di banyak pelaku  usaha  mikro,  yang  mana  mereka belum  memiliki  izin  usaha  (Fadjrin  et  al., 2023).  Beberapa  menegaskan  bahwa  masih menghadapi kesulitan dalam pengurusan dan belum tahu tentang peraturan terbaru tentang pengurusan perizinan. Mengingat banyaknya manfaat perizinan untuk UMKM maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE
Metode pelaksanaan yang digunakan untuk  merealisasikan  pemecahan  masalah dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
1. Survei Pendahuluan
Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk menggali  permasalahan  dan  potensi pemecahan masalah berdasarkan kondisi lingkungan. Survey pendahuluan dilakukan  dengan  menggali  potensi lingkungan  untuk  mendukung  program. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan observasi  dan  wawancara  di  Desa Langlang.  Hasil  observasi  menemukan bahwa  1)  banyak  pelaku  usaha  di  desa langlang belum mengetahui tentang NIB serta  manfaatnya,  2)  banyak  pelaku usaha  belum  tahu  cara  mengurus/ mendaftar  NIB,  dan  3)  banyak  pelaku UMKM  Desa  Langlang  yang  belum mengurus Nomor Izin Berusaha.
https://doi.org/10.21067/jpm.v9i1.9338
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Kegiatan  sosialisasi  bertujuan  untuk memberikan pemahaman tentang peraturan pemerintah tentang izin usaha serta  manfaat  yang  diperoleh  UMKM dari nomor izin berusaha serta menjelaskan bagaimana cara mengakses OSS  (online  single  submission)  untuk memperoleh NIB. Pelaksanaan sosialisasi memiliki dampak atau
manfaat kepada individu dan
Masyarakat  (Elvitasari  et  al.,  2022).
Manfaat sosialisasi bagi individu adalah sebagai pedoman untuk belajara mengenali  dan  beradaptasi  dengan lingkungan.  Kemudian  manfaat  bagi Masyarakat  yakni  kegiatan  sosialisasi merupakan  sarana  untuk  menyebarkan, melestarikan,  serta  mentransmisikan nilai,  norma  serta  keyakinan  dalam Masyarakat.
3. Pendampingan  pendaftaran  Nomor  Izin
Ber Usaha (NIB) Langkah ini
dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga mereka memiliki legalitas  dalam  usaha  yang  mereka jalani. Hal ini akan bermanfaat terhadap pengembangan usaha mereka kedepan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  yang  berupa sosialisasi  dan  pendampingan  pembuatan NIB  dilaksanakan  pada  tanggal  12  Agustus 2023.  Jumlah  peserta  yang  hadir  pada kegiatan ini adalah sejumlah 40 peserta yang semuanya  merupakan  pelaku  UMKM  Desa Langlang.  Kegiatan  ini  diadakan  atas  dasar analisis  kebutuhan  bahwa  banyak  pelaku UMKM  di  Desa  Langlang  belum  paham tentang NIB dan bagaimana cara memperoleh NIB. Hal ini didukung juga dari
hasil  penyebarkan  angket  kepada  25  pelaku UMKM  yang  menyatakan  bahwa  88% pelaku  UMKM  belum  memiliki  NIB, sebagaimana  yang  termuat  dalam  hasil tabulasi berikut.
Tabel 1. Analisis Kebutuhan NIB Klasifikasi Jumlah UMKM Persentase (%) Sudah Memiliki NIB 3 12 Belum Memiliki NIB 22 88 25 100 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa  masih  banyak  pelaku  UMKM  yang belum memahami tentang pentingnya pemilikan perizinan.
Tahap berikutnya  adalah pengabdian oleh  TIM.  Tahap  ini  dilakukan  dengan pemberian materi tentang apa itu NIB, dasar hukum  NIB  serta  manfaat  yang  diperoleh bagi pelaku UMKM yang memiliki NIB.
Perlu  diketahui  oleh  setiap  pelaku usaha  bahwa  pemilikan  izin  usaha  memiliki banyak  sekali  manfaat.  Manfaat  dari pemilikan  izin  usaha  adalah  UMKM  dapat memiliki  jaminan  perlindungan  hukum, pelaku  UMKM  akan  dapat  dengan  mudah dalam pengembangan usaha, perizinan dapat memudahkan pemasaran usaha, akses permodalan  yang  lebih  mudah  dijangkau, serta  pelaku  UMKM  dapat  memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih, 2020).
Mengingat  pentingnya  hal  ini  maka  pelaku UMKM perlu mengetahui serta memiliki izin usaha.
Gambar 1. Penyampaian Materi
Selain  pemberian  materi  pada  tahap ini  para  peserta  diperkenalkan  tentang  OSS dan syarat untuk mengajukan atau melakukan pendaftaran NIB. Hal ini karena poin penting selain mengatahui manfaat mereka juga harus memiliki NIB.
Dasar hukum yang digunakan dalam perizinan ini adalah PP no 5 tahun 2021 yang merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta  kerja.  Dalam  undang-undang  ini penetapan  jenis  perizinan  menggunakan pendekatan berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan tetap menggunakan  system  OSS  (Asnaini  et  al., 2022).
Beberapa  hal  yang  perlu  dipahami dan dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran NIB adalah yang pertama harus memahami  bentuk  usaha.  Apakah  badan usaha  atau  perorangan.  Berikutnya  adalah mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang diperlukan  untuk  diisikan  pada  OSS.  Untuk usaha  perorangan  perlu  KTP  Pribadi  dan NPWP Pribadi. Dari data tersebut data yang diperlukan  untuk  jenis  usaha  perseorangan adalah  nama  dan  NIK,  Alamat  tinggal, bidang  usaha,  lokasi  penanaman  modal, besaran  rencana  penanaman  modal,  rencana penggunaan  tenaga  kerja,  nomor  kontak
usaha,  NPWP  pelaku  usaha  perseorangan, rencana permintaan fasilitas fiscal, kepabeanan dan/fasilitas lain (bkpm.go.id) Kegiatan berikutnya adalah dilakukan  pendampingan  secara  langsung dalam pengurusan NIB. Peserta diajak secara langsung  untuk  melakukan  pendaftaran dengan menggunakan perangkat HP masing- masing  peserta.  Para  peserta  dipandu  untuk membuka web www.oss.co.id dan dilanjutkan dengan mengisi berbagai instrument  serta  mengunggah  berbagai persyaratan yang diminta.
Gambar 2. Pendampingan Pendaftaran NIB
Dalam  pendampingan  ini  dilakukan secara  langsung  oleh  pemateri  beserta  tim pengabdian.  Peserta  sangat  antusias  dalam mengurus  NIB,  hal  ini  terlihat  dari banyaknya  peserta  yang  mengikuti  instruksi yang  diberikan  oleh  pemateri.  Selain  itu beberapa  pelaku  UMKM  yang  mengalami kesulitan  untuk  melakukan  pengurusan langsung didampingi oleh tim, sehingga tidak mengalami kebingungan.
Mayoritas  pelaku  UMKM  telah sampai pada tahap akhir dari pengisian form namun  karena  keterbatasan  waktu  dan adanya  kendala  jaringan  internet  banyak peserta  yang  belum  berhasil  sampai  cetak NIB.  Adanya  kendala  ini  langsung  disigapi oleh TIM dengan memberikan
https://doi.org/10.21067/jpm.v9i1.9338
pendampingan  khusus  kepada  peserta  yang mengalami  kesulitan  pengurusan,  sehingga ada beberapa peserta yang berhasil mengurus legalitas usaha NIB. Berikut merupakan NIB salah  satu  peserta  yang  berhasil  mendaftar pada Oss.
Gambar 3. NIB yang telah Berhasil dibuat saat Pelatihan
Adanya  NIB  bagi  suatu  usaha merupakan  bagian  dari  administrasi  yang penting  bagi  pengembangan  usaha.  Hal  ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuriyanti  bahwa  tata  Kelola  administrasi merupakan  salah  satu  hal  yang  akan menunjang keberhasilan usaha (Nuriyanti  et al., 2023).

## 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan
Berdasarkan  hasil  umpan  balik  yang diberikan  oleh  peserta  kegiatan,  yang pertama  adalah  mengenai  kebermanfaatan kegiatan  hamper  semua  peserta  menyatakan bahwa  kegiatan  ini  sangat  bermanfaat, beberapa  menyatakan  bahwa  kegiatan  ini sangat  menarik  namun  durasinya  kurang Panjang.
Pertanyaan berikutnya adalah tentang kemenarikan  penyampaian  materi,  secara keseluruhan  peserta  menyatakan  bahwa materi  disampaikan  dengan  sangat  menarik dan  baik.  Lebih  lanjut  peserta  menyetakan bahwa  apa  yang  disampaikan  dan  disajikan oleh  tim  pengabdian  mampu  menjadi motifasi bagi peserta untuk lebih maju.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Salah satu hambatan yang yang kerap dirasakan  UMKM  untuk  berkemabnga adalah  kurangnya  akses  informasi  dan permodalan.  Sebagai  Upaya  pemerintah dalam memperbesar peluang akses pendanaan bagi pelaku usaha maka dikeluarkan  peraturan  pemerintah  nomor  5 tahun  2021  tentang  penyelenggaraan  izin berbasis  resiko.  Kurangnya  informasi  yang dimiliki  oleh  para  pelaku  usaha  di  Desa Langlang terkait dengan NIB, ditindaklanjuti oleh  tim  pengabdian  Prodi  IPS  Universitas Negeri Malang untuk melakukan sosialisasi, pengenalan  serta  pendampingan  pembuatan NIB.  Sosialisasi  dilakukan  dalam  rangka memberikan  pengetahuan  serta  informasi mengenai NIB serta manfaatnya kepada pada pelaku  usaha  di  Desa  Langlang.  Setelah diberikan sosialisasi maka dilakukan pendampingan untuk pengurusan NIB. Hasil dari  kegiatan  ini  adalah  bertambahnya pengetahuan bagi para pelaku UMKM Desa Langlang, serta beberapa pelaku usaha telah berhasil memiliki NIB.

## Saran
Saran untuk tim pengabdian berikutnya adalah dapat menyediakan durasi waktu  yang  lebih  lama  untuk  kegiatan pendampingan,  serta  menyiapkan  internet untuk  kegiatan  serupa.  Selain  itu  perlu diberikan  tindak  lanjut  untuk  pengurusan legalitas  lain  seperti  si  Halal  untuk  para pelaku UMKM.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan kepada Universitas Negeri Malang yang telah memberikan  dukungan  dalam  pelaksanaan pengabdian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Asnaini,  S.  W.,  Hartati,  R.,  Hulu,  P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita,  F.  R.  (2022).  Sosialisasi Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha
(Nib)  Untuk  Pengembangan  Umkm  Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online  Single  Submission. MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) , 1 (2), 73–83.
Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Sari, N. Y.,  Andriyani,  N.,  Jupon,  R.  M.,  & others. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan  Manfaat  Nib  Bagi Pelaku  Umkm  Di  Pekon  Pringsewu Selatan  Kab.  Pringsewu. Abdi  Jurnal Publikasi , 1 (2), 249–253.
Elvitasari,  C.,  Sari,  D.  O.  N.,  Hilliya Actakiya,  Eka  Silvi  Andriani,  Siti
Fatonah, Muhammad Yusuf, &
Rafikayati,  A.  (2022).  Sosialisasi  Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha  (NIB)  melalui  Online  Single Subsmission (OSS) Guna Mendapatkkan  Legalitas  bagi  Pelaku
UMKM Desa Jenggot. Ekobis Abdimas:
Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 3 (2), 114–123.
https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas .3.2.6893
Fadjrin, Y. W., Dirgantari, S. N., Alamsyah, R. R., Anamsyah, H. A., & Sofani, R. K. (2023). Nomor  Induk Berusaha ( Nib ) Melalui Online Single Submission ( Oss )  Kepada  Usaha  Mikro  Di. Sabangka Abdimas , 02 , 360–365.
Nuriyanti,  I.,  Sholikah,  N.,  &  Afifuddin. (2023). Peningkatan  Usaha  Kecil Industri Rumah Tangga . 2023 (2), 175–
181.
Oktavian, R., & Putra, P. (2022). Pentingnya
Branding  Dan  Inovasi  Produk  Untuk Pengembangan  Bisnis  Olahan  Tempe Pada Desa Petung Kecamatan
Bangsalsari  Kabupaten  Jember. Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Applied , 1 (1), 1–10.
Primadhita,  Y.,  &  Budiningsih,  S.  (2020).
Analisis  Perkembangan  Usaha  Mikro
Kecil  Dan  Menengah  Dengan  Model Vector Auto Regression. Jurnal Manajemen Kewirausahaan , 17 (1), 1.
Purwani,  D.  A.,  Pratiwi,  F.  D.,  Puspitasari,
N., & Virga, R. L. (2023). Pemberdayaan Pedagang Pasar dengan  Pemanfaatan  Aplikasi  Online Menuju  Digitalisasi  Pasar  Rakyat  di Kabupaten Bantul . 8 (2), 150–158.
Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M.  (2019).  UMKM  Sebagai  Pilar Membangun  Ekonomi  Bangsa. Jurnal REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan) ,
4 (2), 137–146.
Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro  Bidang  Warung  Makan  Pasca BeAspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya UU Cipta Kerja. MORALITY:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),
75.
Soejono,  F.,  Sunarni,  T.,  Bendi,  R.  K.  J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W.  (2020).  Pendampingan  Usaha: Penggunaan  One  Single  Submission untuk  Ijin  Usaha. Wikrama  Parahita : Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (2), 103–108.
Sofyan, S. (2017, November). Peran Umkm (Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia .
Jurnal.
https://garuda.kemdikbud.go.id/docume nts/detail/2066726
Widya,  E.,  Prananingtyas,  P.,  &  Ispriyarso, B.  (2019).  Pelaksanaan  Penerbitan
Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem
Online Single Submission (Studi Pendirian  Perseroan  Terbatas  di  Kota
Semarang). Notarius , 12 (1), 231–252.