## ANALISIS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN/GALIAN C DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
Oleh: Alexander 1) , Sues Nopiantoa 1) , Budiman Sakti 1) *, Mulyadi 2)
1) Program Studi MagisterAdministrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia *Email Korespondensi : budimansakti@unihaz.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pentingnya  pajak  penghasilan  dalam memajukan  perekonomian  Kabupaten  Seluma.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  salah  satu  opsi yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  memungut  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan/tambang.  Metode  penelitian  adalah  deskriptif  dan  kualitatif.  Informasi  diperoleh berdasarkan  observasi  dan  wawancara,  sumber  informasi  tidak  kurang  dari  9  informan.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  BAPENDA  Kabupaten  Seluma  untuk  mineral bukan  logam  dan  mineral  batuan  cukup  baik  atau  efektif.  Sementara  itu,  efektifitas  pemungutan pajak  mineral  bukan  logam  diukur  dari  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  diukur  secara psikologis  dan  legal.  Bidang  psikologi  terdiri  dari  nasihat,  pelayanan  dan  penelitian.  Hukum meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPOP, perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Oleh karena  itu,  peneliti  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Seluma  mengusulkan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak berkala untuk mengetahui hasil produksi wajib pajak yang sebenarnya, inovasi/keberhasilan wajib pajak, dan perluasan wajib pajak. Mineral dan batu bukan logam memperketat pajak dan memperluas perpajakan.

## Key Wards : Pajak, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kebijakan

## Abstract
The purpose of this study is to determine the importance of income tax in advancing the economy of  Seluma  Regency.  To  achieve  this  goal,  one  of  the  options  that  the  government  can  do  is  to collect  taxes  on  non-metallic  minerals  and  rocks/mines.  The  research  method  is  descriptive  and qualitative. Information obtained based on observation and interviews, sources of information not less than 9 informants. The results of the study show that the tax collection of BAPENDA Seluma Regency  for  non-metallic  minerals  and  rock  minerals  is  quite  good  or  effective.  Meanwhile,  the effectiveness of non-metal mineral tax collection is measured by the level of taxpayer compliance, which is measured psychologically and legally. The field of psychology consists of advice, service and  research.  The  law  covers  taxpayer  registration,  SPOP  reporting,  tax  calculation  and  tax payment.  Therefore,  researchers  from  the  Regional  Development  Planning  Agency  of  Seluma Regency propose continuous socialization to taxpayers, periodic tax audits to find out the actual production results of taxpayers, innovation/success of taxpayers, and expansion of taxpayers. Non- metallic minerals and stones tighten taxes and expand taxation.
Key Wards : Tax, Non-Metal and Rock Mineral, Policy

## A. PENDAHULUAN
Retribusi  merupakan  sumber penerimaan  negara  yang  dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan  dan  pembangunan nasional.  Pembayaran  memegang peranan  yang  sangat  penting  dalam suatu  negara,  terutama  negara seperti  Indonesia  yang  sedang  aktif saat ini berkembang. Tanpa pungutan,  pemerintah  tidak  dapat beroperasi  sangat  Tidak  dapat dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional adalah pembayaran yang jumlahnya sekitar 70% dari seluruh pendapatan pemerintah (Soemitro:2003). Karena itu, pungutan  mencerminkan  kewajiban negara  dan  peran  Wajib  Pungut yang  dilaksanakan  secara  langsung dan bersamaan dengan peran perpajakan untuk kepentingan pembangunan  nasional.  Namun, seperti  tahun-tahun  sebelumnya,
pembayaran merupakan bagian atau sumber  daya  yang  sangat  penting untuk menunjang kelangsungan pemerintahan  dan  pembangunan nasional di Indonesia secara memadai. (Marihot P. Siahaan, 2005). Pajak memiliki arti  dan peran yang berbeda sebagai sumber penerimaan  negara   sangat  krusial sesuai dengan proses pembangunan.Keras (Pratolo, 2008), untuk meningkatkan penerimaan  pajak,  pajak  memiliki peranan tersendiri dalam perbendaharaan,  sehingga  dapat Tentunya untuk memahaminya dengan  baik  wajib  pajak  harus memahami  peran  pajak  itu  sendiri. Ada  dua  peranan,  yaitu  pajak sebagai sumber pendapatan
(budgetair)  dan  kegiatan  rutin. Menurut  (Dede  Junaedy  Dede  & Kompiang  Purnama  Sujana,  2023) Diukur  terhadap  peran  pendapatan, pajak  dipandang  sebagai  sumber pendanaan  yang  digunakan  negara untuk  membiayai  pengeluaran.  Di sisi  lain,  karena  fungsi  regulasinya, pajak  dianggap  sebagai  instrumen untuk mengarahkan atau melaksanakan  kebijakan  publik  di bidang sosial dan ekonomi. Pentingnya pajak ini, terutama  dalam  kaitannya  dengan pembiayaan pembangunan, didasarkan pada fakta bahwa warga negara  sebagai  individu  biasa  tidak hanya memerlukan kebutuhan harian  seperti  pakaian  makanan, tetapi juga fasilitas dan infrastruktur berupa  lembaga-lembaga  publik, yang pelaksanaannya hanya
tanggung  jawab  pemerintah  yang bohong (Yaslis Ilyas, 2004). Pajak memegang peranan penting, terutama Dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya pajak dan luasnya peranannya,  maka  penerimaan  pajak harus ditingkatkan. Kabupaten  Seluma  adalah satu pemerintah lokal yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan nasional sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  di wilayah kabupaten/kota. Pendelegasian Pelaksanaan
desentralisasi  ini  harus  berjalan seiring  dengan  pendelegasian  dan transfer  dana  ke  berbagai  otoritas. Sumber  pendanaan  yang  utama adalah  sumber  keuangan  yang sering  kita  sebut  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dengan  komponen utamanya  adalah  pendapatan  dari
pajak daerah dan retribusi daerah. (Taluke,  2013).  Pajak  lokal adalah  sumber  pendapatan  lokal untuk membiayai pemerintahan kota dan mencapai otonomi daerah. Pajak  kota  adalah  pajak  yang diterima dan digunakan oleh pemerintah  kota  untuk  membiayai anggaran  mereka  sendiri.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Lokal dan  Pembayaran  Lokal,  pajak  lokal yang  juga  disebut  sebagai  utang daerah  kepada  badan  hukum  atau badan  hukum  adalah  tindakan pemaksaan  yang  tidak  mendapat imbalan secara langsung dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  wilayah  dengan  sebesar- besarnya manfaat kekayaan kesejahteraan menjadi Menurut (Mian, 2009), pajak  daerah  dibagi  menjadi  dua bagian:  kota  dan  administrasi/kota. Pemerintah kabupaten mengumpulkan dan mengurus pajak kabupaten, sedangkan perwakilan pajak/pajak kota bertanggung jawab. diurus ditunjuk  tersebut.  Namun,  dalam beberapa  kasus,  pemerintah  daerah juga dapat menyerahkan pengelolaan  pajak  daerah  kepada pihak ketiga yang memiliki kualifikasi  dan  keahlian  dalam bidang ini berwenang. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dampak psikologis dan ekonomi dari kebijakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan/kuarsa C di kantor pajak Seluma. Hasil  dari  penilitian  ini  baik dari  aspek  psikologis  dan  yuridisnya di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten  Seluma  sudah  cukup
baik,  itu  dapat  dilihat  dari  observasi dan wawancara yang peneliti lakukan  kepada  Informan  baik  itu Aparatur  dengan  Kantor  Layanan Pajak  Lokal  Kabupaten  Seluma  dan kepada pembayar pajak. dan masyarakat.
Pada  aspek  psikologis  yang meilputi  penyuluhan,  pelayanan,dan pemeriksaan  telah  dilakukan  oleh Petugas  Pajak  Bapenda  Kabupaten Seluma  dengan  baik,  salah  satu contoh bahwa Bapenda Kab. Seluma telah  melakukan  sosialisasi  baik  itu melalui  sosialisasi  langsung  kepada wajib  pajak  maupun  sosialisasi secara tidak langsung dengan pemberitahuan  melalui  baliho-baliho atau  phamflet  yang  dipasang  di tempat  yang  dianggap  strategis misalnya bahu jalan.
Sedangkan  pada  Aspek  hukum meliputi proses pendaftaran pengusaha  yang  wajib  membayar pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, penghitungan  jumlah  pajak  yang harus dibayar, dan tahapan pembayaran  pajaknya  dari  observasi dan  wawancara  dilapangan  peneliti juga  menilai  sudah  baik,  eneliti  hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan proses pendaftaran wajib pajak  yang  dilakukan  oleh  Bapenda Kabupaten  Seluma,  dari  proses pelaporan  SPOP  yang  mana  petugas pajak  telah  memberikan  pemahaman kepada  wajib  pajak  untuk  pengisian pelaporan Surat Pemberitahuan Objek  Pajak  (SPOP)  yang  bisa dikirim secara langsung oleh pembayar pajak untuk proses
perhitungan pajak yang harus dibayar  oleh  pembayar  pajak,  yang dihitung  berdasarkan  hasil  produksi pembayar  pajak  yang  diperoleh  dari.
otoritas  setempat  yaitu.  H.  wajib pajak,  dikendalikan   yang  berjaga  di Pos  Jaga  yang  disiapkan  oleh Bapenda Kabupaten Seluma dan dari segi kemudahan pembayaran pajak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian
Jenis riset ini yaitu postpositivisme kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada  filosofi  metode  postpositivis dengan kondisi objek alam, menganggap  peneliti  sebagai  alat atau  instrumen  kecil  (ANSELM  &
STRAUSS,  2003).  Dimana  peneliti di  lapangan  perlu  mencari  dan melakukan observasi untuk menjawab keadaan yang sebenarnya  dalam  meningkatkan pengambilan  pajak  mineral  non- logam dan batuan/Quaring C dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Seluma. Sumber Data Sumber data primer Sumber informasi utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat, yaitu  informasi  yang  akurat  dari pegawai  Ditjen  Pajak  Daerah  yang diketahui  memungut  pajak  atas mineral non-logam mineral batu. /Quaring  C  Kabupaten  Seluma sebagai  seluruh  9.  orang  dengan informasi sebagai berikut: Tabel 3.2 Data Informan No Informan Jumlah 1. Plt. Kepala Bapenda Seluma 1 orang 2. Kepala bidang Bapenda Seluma 4 orang 3. Petugas Pemungut Pajak 2 orang 4. Pemilik  Tambang/  Wajib Pajak 2 orang
Sumber Data Sekunder Informasi sekunder dalam penelitian  ini  mencakup  Bagian  1 UU No. 28 Tahun 2009, UU No.  33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005., dan Undang-Undang Sumber Daya Alam Bagian 1. Dalam buku kebijakan pemungutan non tulangan - penelitian pemungutan pajak mineral bukan logam dan literature batuan/pajak terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral C di Kas Daerah Kabupaten Seluma. Lokasi dan Waktu Penelitian Kabupaten Seluma adalah lembaga  yang  bertanggung  jawab untuk mengumpulkan pajak, terutama pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah No.
5 Tahun 2011 dan Bupati. Keputusan No. 41 Tahun 2019. Waktu  yang  penulis  perlukan untuk penelitian ini sama saja  empat puluh  tiga  (43)  hari  dari  tanggal  19 April  2023  sampai  dengan  31  Mei 2023. Teknik dan Instrumen

## Pengumpulan Data
Menurut  (Lexy  J  &  Moleong,
2010)  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut.
Observasi pencatatan secara teratur terhadap  fenomena  yang  sedang diperiksa. Pencatatan berarti mengamati  atau  mencatat  secara teratur  tentang  tanda-tanda  objek yang  sedang  diselidiki.  Observasi dilakukan  dengan  cara  menghubungi langsung  instansi  keuangan  daerah Kabupaten Seluma untuk menanyakan  hal-hal  yang  terkait dengan  penelitian  dan  pencatatan
observasi  dan  hasil  observasi  secara sistematis.
Wawancara Tujuan  dari  metode  ini  adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kebijakan pemungutan data  melalui  metode  wawancara mendalam  adalah  cara  yang  masih relevan  dengan  topik  penelitian  ini.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  wawancara  mendalam dengan  peneliti  dan  informan   atau responden  bertemu  secara  langsung (tatap  muka)  untuk  mengumpulkan Informasi secara lisan, dengan tujuan memperoleh informasi yang memperjelas  pertanyaan  penelitian terkait pajak mineral. Koleksi. Pertambangan  mineral  bukan  logam dan  batu di C di Kabupaten Seluma, pendapatan daerah. Melakukan wawancara  yang memuat pertanyaan tentang masalah penelitian. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dan menggunakan  serta  meneliti  literatur yang ada untuk menemukan gagasan dan  prinsip  yang  erat  kaitannya dengan  permasalahan.  Berdasarkan laporan,  tesis,  buku,  koran,  dan dokumen  lain  yang  terkait  dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Kebijakan  Pengambilan  Pajak Mineral Nonlogam dan Batuan/Mineral  Penelitian  C  di Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak Kabupaten. Seluma membutuhkan informasi yang langsung memahami topik penelitian untuk  memberikan  informasi  dan penjelasan  yang  lebih  rinci.  dan dapat  dipercaya.  Oleh  karena  itu,
peserta  yang  terlibat  dipilih  secara hati-hati. Responden yang disebutkan  dalam  studi  ini  adalah karyawan Badan Administrasi Perpajakan (BAPENDA) yang bertanggung  jawab  atas  peningkatan penerimaan pajak dari sektor mineral non-logam dan batu mineral,
sehingga  meningkatkan  pendapatan daerah.Seluma.

## Uji Keabsahan Data
Menurut (Sugiyono, 2016) Validitas  Pengumpulan  data  dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang memadukan berbagai teknik
pengumpulan  data  dan  sumber  data yang  ada.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  tiga  jenis triangulasi yaitu:
Triangulasi Sumber
Memeriksa kredibilitas data melibatkan  pemeriksaan  informasi dari berbagai sumber. Triangulasi Teknik Triangulasi teknis untuk memverifikasi keabsahan data melibatkan  pengecekan  data  dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.Contohnya, informasi diperoleh  melalui  pengamatan,  yang kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dan dokumen. Jika informasi  yang  berbeda  diperoleh dengan memeriksa keabsahan informasi,  peneliti  akan  melakukan pembicaraan  lebih  lanjut  dengan sumber informasi terkait atau lainnya untuk menentukan
kebenaran informasi  apa  yang  mereka  yakini.
Atau mungkin mereka tidak masalah karena  adanya  sudut  pandang  yang berbeda.

## Triangulasi Waktu
Waktu  sering  mempengaruhi integritas  data.  Cara  mengajukan
pertanyaan  pada  pagi  hari  pada  saat responden  masih  dalam  kondisi  baik (daya tahan) tidak banyak menimbulkan masalah, sehingga mereka mengirimkan data yang lebih nyata  agar  lebih  meyakinkan.  Oleh karena  itu,  perencanaan  pengujian integritas  Pengumpulan  informasi bisa dilakukan dengan melihat pengamatan,  interviu,  atau  teknik lain  pada  waktu  atau  situasi  yang berbeda.
Teknis Analisis Data Dalam  penelitian  ini  analisis data dilakukan dengan menggunakan jenis analisis induktif dan induktif   lebih  menekankan  kualitas dan hasil penelitian daripada generalisasi  tentang  topik  penelitian.
Metode analisis data kualitatif berfokus  pada  pemahaman  masalah yang  lebih  dalam  daripada  masalah studi  generalisasi.  Metode  penelitian ini lebih sering menggunakan analisis  yang  komprehensif,  dimana permasalahan dibahas secara individual sesuai dengan kepentingan metode  tersebut   kualitatif  berarti karakteristik permasalahannya berbeda-beda.  Peneliti  melakukan Langkah selanjutnya untuk menganalisis  data  dapat  dicapai dengan cara berikut: Reduksi  Data Reduksi  data  berarti  meringkas, mendefinisikan poin-poin, memfokuskan pada apa yang berguna  dan  mencari  tema  dan  pola. Data  yang  direduksi  dengan  cara  ini dapat  memberikan  penjelasan  yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan  data  oleh  peneliti  dan peneliti menemukan apa yang dicari.

## Penyajian Data
Setelah merapikan data, langkah selanjutnya  adalah  memeriksa  tata letak  informasi.  Dalam  penelitian kualitatif,  presentasi  materi  dapat berupa  deskripsi  ringkas,  grafik, kaitan dengan kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif,  teks  cerita  paling  sering digunakan untuk menyajikan data. Penarikan Kesimpulan Tindakan berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah mengambil kesimpulan dan memberikan alasan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pengetahuan baru
yang  belum  pernah  ada  sebelumnya. Temuan  bisa  berupa  gambaran  atau penjelasan tentang suatu tujuan yang sebelumnya  tidak  terang,  menjadi terang  setelah  penelitian  dilakukan, bisa  berupa  hubungan  penyebab- akibat  atau  saling  berpengaruh, hipotesis atau teori.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN

## Aspek psikologis
Aspek psikologis  yang diambil membayar  pajak  mineral  bukan logam dan batu/mineral
C menunjukkan  sejauh  mana  fiskus memberikan  nasehat,  pelayanan  dan pemeriksaan   kepada  wajib  pajak, sebagai berikut :

## Penyuluhan
Menurut  (Loong  et  al.,  2017) Pada  proses  Saran  kepada  kantor pajak/petugas  pajak,  yang  dibuat oleh  kantor pajak daerah   Kabupaten Seluma  pada  saat  ini  sudah  cukup baik,  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Seluma melakukan Sosialisasi  bagi  wajib  pajak  biasa
setahun  sekali,  sosialisasi  yang diperkenalkan bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak pembayaran pajaknya, sosialisasi sudah disampaikan  meliputi  memberikan pengetahuan tentang Peraturan perundang-undangan,  baik  anggaran dasar  maupun  peraturan  daerah tentang  pembayaran  pajak  mineral bukan  logam  dan  batu/mineral  C.
Selain berurusan dengan wajib pajak, kantor pajak daerah memiliki tanggung  jawab   Kabupaten  Seluma juga melakukan pekerjaan kehumasan   secara  tidak  langsung/ pemberitahuan  yang  dapat  dilihat oleh  wajib  pajak  melalui  baliho- baliho dan phamflet yang ditempatkan dijalan-jalan/ bahu jalan. Terhadap sosialisasi/ penyuluhan  ini  Badan  Pendapatan
Daerah  Kabupaten  Seluma  juga bekerjasama  dengan  Camat  se- Kabupaten  Seluma  di  wilayahnya dan kepada ketua RT/RW desa untuk membantu  masyarakat  khususnya wajib pajak untuk memahami pentingnya pajak dengan menghimbau Wajib pajak harus lebih patuh dalam pembayaran pajak.

## Pelayanan
Wajib  Pajak  harus  senantiasa meningkatkan  kualitas  pelayanannya untuk  Meningkatkan  kepuasan  dan kepatuhan  wajib  pajak.  Kualitas layanan  dapat  ditingkatkan  dengan meningkatkan kualitas dan kecanggihan  teknis  sistem  kontrol dan dengan meningkatkan infrastruktur untuk penyebaran sistem  dan  teknologi  informasi memudahkan  pemenuhan  kewajiban perpajakan wajib pajak. Maka  dari  itu  pada  segi pelayanan  yang  dilakukan  oleh Badan Pendapatan Kabupaten Seluma  saat  ini  peneliti  nilai  juga sudah baik, Salah satunya memberikan pemahaman kepada petugas perpajakan untuk memberikan  layanan  yang  baik  dan ramah  kepada  pembayar  pajak,  jenis layanan yang dilakukan salah satunya  yaitu  dengan  menyediakan meja  pelayanan  yang  terdapat  di Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Seluma dengan berkolaborasi kepada Bank Bengkulu agar  wajib  pajak  bisa  melaksanakan pelunasan  pajak  tidak  lagi  secara tunai  namun  dapat  juga  dilakukan dengan non tunai untuk  menertibkan pembayaran  pajak,  salah  satunya telah  disediakan  menu  M-Banking yang  bisa  dijangkau  secara  langsung oleh pembayar pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemeriksaan Berdasarkan Pasal 1(1) Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan. Survei didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan menyimpan data dan/atau informasi lain untuk memantau  kepatuhan   perpajakan dan  tujuan  lain  yang  terkait  dengan penegakan hukum perpajakan. Tujuan audit adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan. Pengendalian ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban  perpajakan     didasarkan pada  sistem  pemungutan.  Hal  ini
Meningkatkan pelayanan kepada wajib  pajak  dalam  hal  SPOP  tidak melaporkan  keuntungan  dan/atau
kerugian pajak atau tidak disampaikan  oleh  SPOP  pada  waktu yang telah disetujui. Penyelidikan ini juga  dapat  dilakukan  jika  terdapat bukti bahwa SPOP Wajib Pajak tidak akurat,  adanya  laporan  dari  Wajib Pajak yang mengetahui bahwa Wajib Pajak  telah  memenuhi  kewajibannya perpajakannya,  atau  ada  indikasi bahwa SPT wajib pajak tidak benar. .
wajib pajak telah melakukan
pelanggaran pajak. Pemungutan pajak dimulai dengan  pemeriksaan.  Setelah  audit selesai,  surat  pajak  akan  diterbitkan. Tujuan  utama  dari  pemeriksaan pajak  adalah  untuk  memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena,   pelaksanaan  pemeriksaan diharapkan dapat memberikan insentif positif bagi wajib pajak yang tingkat  kepatuhannya  masih  relatif rendah   di  tahun-tahun  mendatang, karena  tingkat  kepatuhannya  akan lebih baik.
Berdasarkan  informasi  yang saya  terima  di  Kabupaten  Seluma, jika  Wajib  Pajak  tetap  tidak  mau membayar pajaknya, mereka mendapat  teguran.  Tapi  sebelum itu   terjadi,  Wajib  Pajak  yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan  dan  penyidikan  pajak. Memang  Pemeriksaan  pajak  dan pertanyaan wajib pajak harus dilakukan  untuk  menaikkan  tarif dalam  perekonomian  negara  yang memegang  peranan  sangat  penting, terutama  dalam  kaitannya  dengan perekonomian negara dan pembangunan  nasional Pada  segi pemeriksaan  ini  penulis  menilai bahwa Kanwil DJP Kabupaten Seluma telah menyelesaikan prosedur pemeriksaan yang sesuai. Aspek yuridis Pajak  C  atas  mineral  bukan logam dan batu/tambang mencerminkan  sejauh  mana  fiskus melakukan  proses  Pendaftaran  Kena Pajak,  pelaporan  SPOP,  perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Sebagai berikut : Pendaftaran wajib pajak Untuk melaksanakan administrasi  perpajakan  di  Badan Pendapatan Daerah dengan Menggunakan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai alat pengelolaan  dan  sebagai  nomor pokok  atau  identitas  kontributor. Setiap kontributor
menerima
NPWPD  pada  waktu  pendaftaran sehingga  semua  pembayaran  pajak yang  terkait  dengan  administrasi kontributor dapat menggunakan
NPWPD tersebut.
Apakah  jumlah  wajib  pajak dapat  mempengaruhi  pertumbuhan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) karena  semakin  tinggi  jumlah  wajib pajak  maka  semakin  banyak  pula masyarakat  yang.  membayar  pajak dan pendapatan meningkat.
Pada prosedur pendaftaran Penulis  berpendapat  wajib  pajak  ini baik karena setiap Perusahaan dengan  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP).   Kabupaten  Seluma  bergerak di bidang pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) telah didaftarkan  langsung  oleh  Petugas Pajak  Bapenda  Kab.  Seluma  dengan melihat  kelengkapan  administrasi yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut. Berikut adalah table Jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten Seluma:
Tabel
Daftar Wajib Pajak MBLB Tahun 2020
S/D 2022
Sumber:  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Seluma, 2023
Pelaporan SPOP Sistem  pelaporan  SPOP  di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Seluma  penulis  nilai sudah  baik,  itu  dikarenakan  Wajib Pajak  sudah  melengkapi  SPOP sesuai peraturan yang berlaku. Penyelesaian permasalahan penyelesaian  SPOP  dan  pelaporan oleh  pejabat  dan  wajib  pajak   dapat mengisinya  sendiri,  karena  biasanya diinstruksikan  oleh  kantor  pajak. Registrasi dan Pengumpulan Data   Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Seluma. Wajib Pajak juga jarang  telat melaporkan  SPOP, karena  dikenakan  sanksi  BAPENDA Kabupaten Seluma atas keterlambatan pembayaran pajaknya. Penghitungan Pajak
Perhitungan Pajak Mineral Non- logam  dan  Batuan  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.  5  Tahun  2011  dan  Keputusan Dirjen  No.  41  Tahun  2019  tentang Tata  Cara  Perpajakan  Mineral  dan
Batuan  Bukan  Logam. Perhitungan pungutan  mineral  non-logam  dan bantuan di Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Kabupaten Seluma mulai memperbaiki, terutama dengan dikeluarkannya
Peraturan  Daerah  No  5  Tahun  2011 dan  Perintah  Bupati  No  41  Tahun
2019.  Terbuat  dari  bahan  pasir,  batu sungai,  batuan  ,  Itu  kerikil,  kerikil, tanah liat, tanah dan marmer diperlihatkan  efektif .
Untuk bersaran pajaknya merujuk  pada  Keputusan  Gubernur Provinsi  Bengkulu  tentang  besaran
pajak  yang  dikenakan  dari  setiap produksi,  yang  mana  untuk  besaran pajak  ini  selalu  dikeluarkan  setiap tahunnya  oleh  Gubernur  Provinsi Bengkulu  dan  pada  setiap  daerah Kabupaten  sei  Provinsi  Bengkulu tidak sama jumlah pajaknya.

## Pembayaran Pajak
Pembayaran  atau  penyetoran pajak  diatur  oleh  Bagian  9  Undang- Undang  Pajak  Nomor  28  Tahun 2007.  Ayat  1  menyatakan  sebagai berikut.
"Menteri Keuangan menentukan tanggal pembayaran dan penyetoran  pajak  untuk  periode pajak  masing-masing  kategori  pajak paling  lambat  15  (lima  belas)  hari setelah  pajak  jatuh  tempo  atau berakhirnya periode pajak."
Setelah itu diatur juga peraturan: Jika  penanggung  pajak  melakukan pembayaran  setelah  tanggal  jatuh tempo. tempo, maka  akan dikenakan sanksi teguran dan 2% (dua sen) per bulan  sejak  tanggal  jatuh  tempo. Pembayaran
hingga
tanggal pembayaran  dan  sebagian  dari  bulan dihitung  sebagai  satu  bulan.  penuh (UU No. 28 Tahun 2007  92a)
Pada  saat  ini  Badan  Pendapatan Daerah  telah  mempunyai  inovasi untuk  wajib  pajak  dapat  membayar langsung pajak yang telah ditetapkan melalui E-Billing Pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Seluma  secara  online  (M-Banking) dengan  setor  non  tunai,  dikarenakan
No Tahu n Jumlah wajib pajak 1. 2020 22 2. 2021 20 3. 2022 20
Bapenda  Kabupaten  Seluma  telah mempunyai  Kerjasama  dengan  Bank Bengkulu untuk memfasilitasi pembayaran  wajib  pajak     pajak tanpa  datang  langsung  datang  ke pelayanan  di  Bapenda  Kabupaten Seluma. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Penatausahaan  pajak  bukan logam  dan  tambang  di  Kabupaten Seluma  dapat  menentukan  tingkat tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun  anggaran.  Penetapan  target tahunan  dapat  menjadi  pedoman dalam  mengevaluasi  keberhasilan pemungutan  pajak  mineral  bukan logam dan batu  dalam jangka waktu tertentu  tertentu ditentukan. Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selalu meningkat. Hal tersebut menunjukkan  kepada  pemerintah  di Kabupaten Seluma melakukan beberapa  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan pajak mineral  (BLB) Di daerah seluma. Salah satunya mengoptimalkan pendapatan industri  pajak. Penentuan  target  Kantor  Pajak Daerah  Wilayah  Seluma  (PMBL) Batu  Mineral  disahkan   hasil  rapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  yang  ditentukan oleh Kelompok Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (TAPD)  Kabupaten  Seluma.  Tujuan pajak mineral  bukan logam  dan batu adalah setiap tahun berubah, berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

## Tabel Target Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

## Sumber: Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, 2023
Dari  target  dan  realisasi  yang ditetapkan  pada  tabel  diatas  maka peneliti  menilai  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Seluma  setiap tahunnya melakukan peningkatan capaian  realisasi,  terutama  pada  tahun 2020  sampai  dengan  2022  yang mengalami  peningkatan,  sedangkan pada  tahun  2019  ke  tahun  2020 mengalami  penurunan  capaian  target dan  realisasi    dikarenakan  pengaruh pandemic Covid-19.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  di  kantor pajak,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: 1) Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Seluma (BAPENDA), kebijakan pemungutan  pajak  mineral  bukan mineral  dan  logam  batu  secara umum  dilihat  dari  segi  psikologis yaitu  konsultasi,  pelayanan  dan pemeriksaan berjalan dengan baik untuk kepatuhan pajak membayar . pajak dulu   menigkat  dari  tahun-tahun sebelumnya,  ini  diketahui  dari realisasi dari target yang ditetapkan  tercapai  dan  terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya.
2) Dari segi hukum khususnya dalam pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pembayaran pajak, semuanya berjalan  dengan  baik,  karena pajak  yang  dibayar  oleh  wajib pajak  semakin  meningkat  setiap tahunnya. Meningkatnya penerimaan pajak merupakan indikasi  meningkatnya  kesadaran wajib pajak.
3) Potensi  kontribusi  Pajak  Mineral dan Mineral Bukan Logam terdapat (PAD) Kabupaten Seluma  sangat  besar,  mengingat tingkat Pajak Mineral dan Mineral
Bukan  Logam  setiap  tahunnya semakin meningkat.
Saran Setelah  menarik  kesimpulan tentang  aspek  psikologis  dan  hukum Penulis menawarkan usulan pengenaan  pajak  mineral  bukan logam  ke  Kas  Daerah  Kabupaten Seluma  yaitu: 1) Dapat  meningkatkan  Informasi wajib  pajak  tentang  pajak  non logam dan mineral harus disebarluaskan  melalui  televisi, surat  kabar  dan  lainnya,  dan pengawasan  harus  diperkuat  di lapangan seperti melakukan inspeksi  mendadak  (sidak)  untuk mengetahui  hasil  produksi  yang sebenarnya  dari  setiap  wajib pajak. 2) Membuat  inovasi/  terobosan  baru terhadap  pelayanan  bagi  wajib pajak untuk memfasilitasi pendaftaran wajib pajak, pengajuan  SPT,  dan  Pembayaran pajak  non-logam  dan  mineral yang  mungkin  berlaku   dilihat langsung oleh wajib pajak  melalui media online. 3) Untuk meningkatkan proporsi pajak  mineral  dan  bukan  logam dalam  PAD,  Dinas  Keuangan Kabupaten Seluma harus memperluas spektrum Meningkatkan  penerimaan  pajak mineral  dan  bukan  logam  dengan cara  meningkatkan  pembayaran pajak  mineral  dan  bukan  logam, d. H. lainnya dengan memperkuat proses  penagihan,  meningkatkan kontrol,  meningkatkan  efisiensi administrasi,  mengurangi  biaya penagihan, dan meningkatkan kapasitas pendapatan melalui perencanaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
ANSELM,  &  STRAUSS.  (2003). DASAR-
DASAR  PENELITIAN  KUALITATIF . YOGYAKARTA PUSTAKA PELAJAR.
Dede  Junaedy  Dede,  I.  K.,  &  Kompiang
Purnama  Sujana,  I.  G.  N.  (2023).
Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  Melalui  Sektor  Pajak  Mineral Bukan  Logam  Dan  Batuan  (Mblb)  Di Kabupaten  Karangasem. Kebijakan: Jurnal  Ilmu  Administrasi , 14 (Vol.  14 No. 2, Juni 2023), 167–171. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14 i2.6311 Lexy  J,  &  Moleong.  (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. https://doi.org/10.35796/les.v9i1.3216 7 Loong, J. L. A., Runtu, T., & Kalalo, M. Y. B. (2017). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan C  Di  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 251–265. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17615 .2017 Marihot P. Siahaan. (2005). Pajak daerah & retribusi daerah . Raja Grafindo Persada. Mian,  S.  (2009). Undang-undang  (UU) tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah (Vol. 2, Issue 5). ???
Pratolo,  S.  (2008).  Transparansi  Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya  Dengan  Perwujudan Keadilan  Dan  Kinerja  Pemerintah
Daerah:  Sudut  Pandang  Aparatur  Dan Masyarakat  Di  Era  Otonomi  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi , 9 (2), 108–124. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In Bandung:Alfabeta. (p. 118). Alfabeta Taluke,  M.  (2013).  Analisis  Kontribusi Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Pada  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupatyen  Halmahera  Barat. Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3), 385–393. Yaslis  Ilyas.  (2004). Perencanaan  sdm rumah  sakit :  teori,  metoda  dan formula . Pusat kajian ekonomi kesehatan ui.