REPOSISI PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN SUATU TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017
Erna Dwi Rachmawati, S.H.
Program Pasca Sarjana – Magister Hukum Universitas Semarang Email: ernaundip@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  ekonomi  global  dan  kemajuan  teknologi  yang  begitu cepat  berdampak  pada  timbulnya  persaingan  usaha  yang  begitu  ketat  dan terjadi  hampir  di  semua  sektor.  Lingkungan  yang  sangat  kompetitif  ini menuntut  dunia  usaha  untuk  menyesuaikan  dengan  tuntutan  pasar  yang memerlukan  tanggapan  yang  cepat  dan  fleksibel  dalam  meningkatkan pelayanan  kepada  pelanggan.  Dalam  kaitan  ini  dapat  dimengerti  apabila kemudian muncul kecenderungan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan lain, satu bagian atau beberapa bagian  kegiatan  perusahaan  kepada  perusahaan  lain  melalui  perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
Perumusan  masalahnya  adalah  bagaimana  pengaturan  penyediaan jasa  pekerja/buruh  pada  perusahaan,  dan  bagaimana  reposisi  penyediaan jasa  pekerja/buruh  pada  perusahaan  pasca  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami  tentang  penyediaan  jasa  pekerja/buruh  pada  perusahaan,  serta posisinya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438
K/PDT.SUS.PHI/2017.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dalam mengadakan  pendekatan,  prinsip-prinsip  dan  peraturan-peraturan  yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian,  serta  dalam  mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Untuk efisiensi  dan  efektifitas  manajemen  perusahaan,  perusahaan  dapat mengalihkan  sebagian  pekerjaan  yang  bukan  merupakan  pekerjaan  utama kepada  perusahaan  penyediaan  jasa  pekerja/buruh,  2)  Perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh  harus berbentuk badan hukum, 3) Perjanjian kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh dilakukan  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  atau  Perjanjian  Kerja Waktu  Tidak  Tertentu,  4)  Apabila  pelaksanaan  perjanjian  penyediaan  jasa pekerja/buruh  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka status pekerja beralih menjadi pekerja dari perusahaan penyedia pekerjaan.
Kata kunci: Pekerja/Buruh, Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja.
REPOSITION OF WORKERS / WORK SERVICES PROVIDING IN COMPANIES
A REVIEW OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017
Erna Dwi Rachmawati, S.H.
Post Graduate Program - Master of Law University of Semarang ernaundip@gmail.com

## ABSTRACT
The  rapid  development  of  the  global  economy  and  technological advancements  have  resulted  in  the  emergence  of  intense  business competition  and  occur  in  almost  all  sectors.  This  highly  competitive environment requires businesses to adapt to  market demands that require  a fast and flexible response in improving customer service. In this connection it is  understandable  if  a  company  tends  to  submit  a  portion  of  the  work  to another  company,  one  part  or  several  parts  of  the  company's  activities  to another company through an agreement to provide workers' services.
The problem formulation is how to regulate the provision of services of workers  /  laborers  to  companies,  and  how  to  reposition  the  provision  of services  for  workers  /  laborers  to  companies  after  the  Decision  of  the Supreme  Court  Number  1438  K/PDT.SUS.PHI/2017.  The  purpose  of  the research  is  to  know  and  understand  about  the  provision  of  services  for workers / laborers in the company, as well as their position after the Decision of the Supreme Court Number 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017.
The  research  method  used  is  empirical  juridical.  In  making approaches,  the  principles  and  regulations  that  are  still  valid  are  used  in reviewing  and  viewing  and  analyzing  the  problems  that  are  the  object  of research.  And,  in  making  approaches  carried  out  by  looking  at  the  reality  in practice.
Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) For the efficiency  and  effectiveness  of  company  management,  the  company  can divert  part  of  the  work  that  is  not  the  main  job  to  the  workers  providing services, 2) The company  providing labor services  must be  a legal  entity, 3) Agreement  work  between  workers  /  laborers  and  companies  providing services  for  workers  /  laborers  is  carried  out  with  Specific  Time  Work Agreements or Unspecified Time Work Agreements, 4) If the implementation of  the  agreement  on  providing  workers  /  laborers  services  is  not  in accordance  with  the  laws  and  regulations,  then  the  status  of  workers becomes workers of job provider company.
Keywords:  Workers  /  Laborers,  Workers  /  Labor  Services  Providing, Employment Agreements.

## LATAR BELAKANG
Perkembangan ekonomi global  dan  kemajuan  teknologi yang begitu cepat berdampak pada timbulnya  persaingan  usaha  yang begitu  ketat  dan  terjadi  hampir  di semua  sektor.  Lingkungan  yang sangat  kompetitif  ini  menuntut dunia  usaha  untuk  menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan yang cepat dan  fleksibel  dalam  meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan.
Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat menjadi  lebih  efektif,  efisien  dan produktif.  Dalam  kaitan  ini  dapat dimengerti apabila kemudian
muncul
kecenderungan
perusahaan  untuk  menyerahkan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain,  satu bagian  atau  beberapa  bagian kegiatan perusahaan kepada perusahaan  lain  melalui  perjanjian pemborongan pekerjaan atau
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. 1 Ketentuan pemborongan pekerjaan  diatur  dalam  Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perjanjian
pemborongan  kerja  ialah  suatu persetujuan  bahwa  pihak  kesatu, yaitu  pemborong,  mengikatlan  diri, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan  bagi  pihak  lain,  yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah  ditentukan”. 2 Namun  dalam Pasal tersebut belum diatur mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh  yang  dipekerjakan melalui  pemborongan  pekerjaan maupun penyediaan jasa pekerja/buruh.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
1 Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi  Hukum, Surat  Edaran  Menteri
Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013
tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan Lain , https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/SE_04_ 2013.PDF. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
mengatur  mengenai  penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan lain.
Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara
berhak atas pekerjaan dan
penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”. 3 Untuk
melaksanakan  apa  yang  menjadi tujuan  dari  bunyi  pasal  tersebut,
maka pemerintah memutuskan
salah satu peraturan yang mengatur tenaga kerja di
Indonesia,  yaitu  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Hal  baru  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Ketenagakerjaan tersebut adalah mengenai pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Ketentuan mengenai Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  tahun  2003 3 Redaksi  Bmedia, UUD  1945  & Perubahannya; Reshuffle Kabinet Kerja (2014- 2019) ,  (Jakarta:  Bmedia  Imprint  Kawan Pustaka, 2017), Hlm. 30.
tentang Ketenagakerjaan, khususnya  Pasal  64,  Pasal  65, Pasal 66
Pekerja/buruh  adalah  salah satu  pihak  yang  lemah,  dimana pekerja/buruh membutuhkan pekerjaan  tanpa  bisa  menuntut hak-hak pekerja/buruh, karena kekuatiran akan kehilangan pekerjaan. Penyimpangan- penyimpangan yang sering ditemui dalam praktik Perjanjian Penyediaan  Jasa  Pekerja/Buruh,
antara lain:
1.  Jenis pekerjaan termasuk sebagai  pekerjaan  utama  di perusahaan, dilimpahkan kepada perusahaan lain dengan  perjanjian  penyediaan jasa pekerja/buruh.
2.  Jangka  waktu  perjanjian  kerja antara perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh dilaksanakan secara  terus  menerus  tanpa mengindahkan ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu. Bahkan  dalam  praktik  dapat ditemukan adanya
pengakhiran  perjanjian  kerja secara sepihak oleh perusahaan pemberi kerja, tanpa melalui prosedur
Pemutusan  Hubungan  Kerja sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 3.  Perusahaan pemberi kerja membebankan biaya jasa perusahaan  penyediaan  jasa pekerja/buruh  kedalam  tagihan upah  pekerja/buruh,  sehingga perusahaan  penyediaan  jasa pekerja/buruh  akan  memotong hak upah pekerja/buruh sebesar biaya jasa yang ditagihkan. 4.  Tidak diikutkannya pekerja/buruh ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja  (BPJS  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).
Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, jelas sangat menguntungkan perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan penyediaan  jasa  pekerja/buruh,
dan  sebaliknya  sangat  merugikan pekerja/buruh. Pekerja/buruh
adalah  pihak  yang  lemah,  baik dalam  hal  pengetahuan  maupun ekonomi,  sehingga  apabila  terjadi kasus yang merugikan pekerja/buruh, sebagian besar mereka  hanya  menerima  nasib tanpa bisa melakukan upaya hukum. Namun ada juga pekerja/buruh  yang  mempunyai keberanian untuk melakukan upaya hukum menuntut hak- haknya melalui
Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagian besar tuntutan pekerja/buruh dikabulkan  oleh  Hakim  karena perusahaan  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan secara normatif.
Contoh  kasus  yang  telah mendapat  keputusan  tetap  dalam Pengadilan  Hubungan  Industrial dan  berlanjut  ke  tingkat  Kasasi
Mahkamah Agung, yang dimenangkan oleh Penggugat
(pekerja/buruh) adalah:
1.  Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadian Negeri Medan, Nomor Putusan
204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn. 4 2.  Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor Putusan 1438 K/Pdt.Sus- PHI/2017. 5 BAHAN DAN METODE PENELITIAN 1.  Metode Pendekatan Pendekatan yang penulis gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris  atau  yuridis sosiologis. 2.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang
dipilih  dalam  penelitian  ini berupa penelitian diskriptif
analistis.
3.  Sumber data
a. Data Primer
1)  Kitab Undang-Undang
4 Direktori  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia, Putusan  Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn , https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/ pencarian/?q=204%2FPdt.Sus-
PHI%2F2016%2FPN+Mdn.
5 Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1438  K/Pdt.Sus- PHI/2017, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putus
an/dcb3247c790c82a6837ca37ae7a5f476/.
Hukum Perdata.
2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. 4)  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 5)  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Nomor  19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 6)  Surat  Edaran  Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013
tentang Pedoman Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 7)  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Nomor  19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. b.  Data Sekunder Bahan  hukum  sekunder,
yaitu  berupa  buku,  artikel,
laporan penelitan atau referensi  lainnya  yang  ada kaitannya dengan
Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh. 4.  Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan  secara  sistematis dengan dengan suatu prosedur yang terstandar. 5.  Teknik analisis Data Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

## PERUSAHAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH
Perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  adalah  perusahaan yang  berbentuk  badan  hukum Perseroan  Terbatas  (PT)  yang memenuhi syarat
untuk
melaksanakan kegiatan jasa penunjang  perusahaan  pemberi pekerjaan.
Perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh lebih dikenal dengan istilah  Outsourcing,  yaitu  suatu bentuk  penyerahan  dari  kegiatan perusahaan  kepada  pihak  lain, sehingga proses tersebut
diharapkan  outsourcing  mampu memberikan hasil berupa
peningkatan kinerja yang kompetitif
di dalam menghadapi perkembangan  ekonomi  dan  juga teknologi global. 6 Wikipedia Mengartikan outsourcing  sebagai  suatu  bentuk pemindahan pekerjaan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya. Biasanya  proses  ini  dilakukan untuk  memperkecil  biaya  produksi ataupun dilakukan untuk memusatkan suatu perhatian kepada  hal  yang  lebih  utama  dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  66
(3), bahwa penyedia jasa pekerja/buruh  merupakan  bentuk usaha  yang  berbadan  hukum  dan memiliki  izin  dari  instansi  yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 7 6 Indonesiastudents.com, 10 Pengertian  Outsourcing  Menurut  Para  Ahli Lengkap , http://www.indonesiastudents.com/pengerti an-outsourcing-menurut-para-ahli/.
7 Indonesia  Legal  Center  Publishing, Ketenagakerjaan  &  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial ,  (Jakarta:  CV  Karya Gemilang, 2011), Hlm. 30.
Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan
Kepada
Perusahaan
Lain, khususnya  dalam  Pasal  1  (3):
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  adalah  perusahaan yang  berbentuk  badan  hukum
Perseroan  Terbatas  (PT)  yang memenuhi syarat untuk
melaksanakan kegiatan jasa penunjang  perusahaan  pemberi kerja.
Pasal  2:  Penyerahan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan  lain  dapat  dilakukan melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh
Pasal  24:  Perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh
harus memenuhi persyaratan:
a.  Berbentuk badan hukum Perseroan  Terbatas  (PT)  yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang- undangan; b.  Memiliki tanda daftar perusahaan;
c.  Memiliki izin usaha;
d.  Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; e.  Memiliki izin operasional;
f. Mempunyai  kantor  dan  alamat tetap; dan
g.  Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib
Pajak  (NPWP)  atas  nama perusahaan.

## PERJANJIAN  KERJA/KONTRAK KERJA
Kontrak  kerja  adalah  suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha  secara  lisan  dan/atau tulisan,  baik  untuk  waktu  tertentu maupun  untuk  waktu  tidak  tertentu yang  memuat  syarat-syarat  kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan
kontrak  kerja  di  hari  pertama pekerja/buruh bekerja. Dalam kontrak  kerja  biasanya  terpapar
dengan jelas pekerja/buruh memiliki  hak  mendapat  kebijakan perusahaan  yang  sesuai  dengan
Undang-  undang  Ketenagakerjaan yang  berlaku  di  Indonesia.  Di dalamnya  juga  memuat  mengenai prosedur  kerja  dan  kode  disiplin yang ditetapkan perusahaan.
Pasal  1601a  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dapat dikatakan  bahwa  yang  dinamakan kontrak  kerja  harus  memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1.  Adanya pekerja/buruh dan pemberi kerja.
2.  Pelaksanaan Kerja
3.  Waktu Tertentu
4.  Adanya Upah yang diterima
Syarat sahnya kontrak kerja Pasal  1338  ayat  (1)  menyatakan bahwa  perjanjian  yang  mengikat hanyalah  perjanjian  yang  sah. Supaya  sah  pembuatan  perjanjian harus  mempedomani  Pasal  1320 KUH  Perdata.  Pasal  1320  KUH Perdata menentukan syarat sahnya kontrak kerja yaitu adanya :
a.  Kesepakatan b.  Kewenangan
c.  Objek yang diatur harus jelas
d.  Sebab yang halal
Dalam  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2012  tentang  Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain,  maka  perjanjian kerja dibuat secara tertulis.
Pasal 19: Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.  Jenis  pekerjaan  yang  akan dilakukan  oleh  pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b.  Penegasan bahwa perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh  dari  perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh sebelumnya
untuk jenis
pekerjaan  yang  terus  menerus ada  di  perusahaan  pemberi pekerjaan  dalam  hal  terjadi penggantian perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh;
dan
c.  Hubungan
kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya  berdasarkan perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu  atau  perjanjian  kerja waktu tertentu.
Pasal 30
Dalam  hal  perjanjian  kerja  waktu tertentu  tidak  memuat  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28  dan  Pasal  29,  maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi  hubungan  kerja  yang didasarkan  atas  perjanjian  kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya  perjanjian  kerja yang tidak memenuhi persyaratan.
Pasal 31
Dalam  hal  pekerja/buruh  tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial.
Pasal 32 1)  Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian
penyediaan  jasa  pekerja/buruh dan  mengalihkan  pekerjaan penyediaan  jasa  pekerja/buruh kepada  perusahaan  penyedia jasa  pekerja/buruh  yang  baru, maka  perusahaan  penyedia jasa  pekerja/buruh  yang  baru, harus  melanjutkan  perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya  tanpa  mengurangi
ketentuan  yang  ada  dalam perjanjian  kerja  yang  telah disepakati.
2)  Dalam  hal  terjadi  pengalihan
pekerjaan  kepada  perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh yang baru
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka masa  kerja  yang  telah  dilalui para pekerja/buruh pada
perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan
diperhitungkan oleh
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.
Dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  diatur  mengenai perjanjian kerja sebagai berikut: Pasal  1  (14)  Perjanjian    kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
mengusaha    atau  pemberi  kerja yang  memuat  syarat-syarat  kerja, hak dan kewajiban para pihak. 8

## PENGATURAN PENYEDIAAN JASA  PEKERJA/BURUH  PADA PERUSAHAAN
Ketentuan pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, namun dalam Pasal tersebut  belum  diatur  mengenai perlindungan  bagi  pekerja/buruh yang dipekerjakan melalui pemborongan  pekerjaan  maupun penyediaan  jasa  pekerja/buruh. Oleh  karena  itu,  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai  penyerahan  sebagian
8 Indonesia  Legal  Center  Publishing, Ketenagakerjaan  &  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial ,  (Jakarta:  CV  Karya Gemilang, 2011).
pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan lain.
Dalam perjalanannya, ketentuan ini telah diajukan
permohonan judicial  review dan telah  diputus  oleh  Mahkamah Konstitusi  dengan  Putusan  Nomor 27/PUU-IX/2011
yang mengamanatkan  adanya  jaminan kelangsungan  kerja  serta  syarat- syarat perlindungan bagi pekerja/buruh  yang  bekerja  pada perusahaan penerima pemborongan maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut,  Pemerintah menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata  Cara  Perijinan  Perusahaan Penyedia  Jasa  Pekerja/Buruh  dan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada  Perusahaan  Lain  menjadi Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain.
Dalam  rangka  optimalisasi pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan lain sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2012  tersebut, maka disusunlah
Pedoman Pelaksanaannya dalam Surat
Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia
Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain. Dalam Surat Edaran tersebut, Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh  diatur  dalam  Bab  III Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Melalui Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.
A.  Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
a.  Berbentuk  badan  hukum Perseroan  Terbatas  (PT) yang  didirikan  berdasarkan peraturan perundang- undangan. b.  Memiliki tanda daftar perusahaan sesuai peraturan perundang- undangan. c.  Memiliki  surat  izin  usaha sesuai peraturan perundang-undangan. d.  Memiliki  bukti  wajib  lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan  oleh  instansi yang  bertanggung  jawab  di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. e.  Memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh instansi  yang  bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. f.  Mempunyai kantor dan alamat tetap.
g.  Memiliki  nomor  pokok  wajib
pajak  (NPWP)  atas  nama perusahaan. B.  Persyaratan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 1.  Perjanjian  penyediaan  jasa pekerja/buruh  dibuat  secara tertulis. 2.  Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh harus
merupakan  kegiatan  jasa penunjang  atau  yang  tidak berhubungan langsung
dengan  proses  produksi,
meliputi: i.  Usaha pelayanan kebersihan ( cleaning service ); ii.  Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering) ;
iii.  Usaha tenaga pengaman ( security/ satuan pengamanan); iv.  Usaha jasa penunjang di
pertambangan dan perminyakan; dan v.  Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
3.  Perusahaan  penyedia  jasa
pekerja/buruh di larang menyerahkan  pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikannya kepada perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh lain. 4.  Memuat jenis pekerjaan
yang  akan  dilakukan  oleh pekerja/buruh dari
perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh.
5.  Memuat  penegasan  bahwa perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari  perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus  ada di  perusahaan pemberi  pekerjaan  dalam hal terjadi penggantian perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh. 6.  Memuat penjelasan mengenai  hubungan  kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian
Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu (PKWTT).

## REPOSISI  PENYEDIAAN  JASA
PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SIS.PHI/2017 Baik  Putusan  Pengadilan Negeri maupun Putusan Mahkamah  Agung  memenangkan pekerja/buruh.  Hal  ini  dikarenakan perusahaan  pemberi  kerja  telah melakukan kesalahan secara normatif dalam penerimaan pekerja/buruh
menjadi
pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yaitu:
1.  Pekerjaan  yang  diborongkan kepada  perusahaan  penyedia jasa  pekerja/buruh,  yaitu  pada bagian  petugas pelayanan dan penjual  tiket  pesawat  adalah merupakan  pekerjaan  utama pada perusahaan pemberi kerja,  sehingga  tidak  boleh
diserahkan kepada perusahaan lain. 2.  Perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh tidak pernah dibuat oleh perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh dan tidak pernah ditandatangani oleh pekerja/buruh. 3.  Perusahaan pemberi kerja
memutus hubungan kerja
dengan  pekerja/buruh  melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tanpa memberikan hak-hak pekerja/buruh  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Pasca adanya Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor  1438 K/PDT.SIS.PHI/2017  maka  posisi penyediaan jasa pekerja/buruh seperti  yang diatur  dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  serta  peraturan pelaksanaannya  dalam  Peraturan
Menteri  Tenaga  Kerja,  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja,  dan  Surat
Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja menjadi  lebih  kuat,  dan  untuk menjadi perhatian bagi perusahaan pemberi  kerja  maupun  kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh,  bahwa  tidak  semua jenis  pekerjaan  dapat  diserahkan kepada perusahaan lain, dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1438 K/PDT.SUS.PHI/2017 menegaskan kembali bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan kerja sesuai dengan Pasal 65 Ayat (4) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, baik perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh maupun perusahaan yang mengalihkan  sebagian  pekerjaan kepada pihak ketiga wajib melindungi  pekerja/buruh  tanpa memperhatikan status
pekerja/buruh tersebut.
Tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing dari pihak buruh,  mendapat perlawanan  yang keras  dari  pengusaha.  Muncullah dilema  pengaturan  outsourcing. Bagi  buruh  outsourcing  adalah sumber kegelisahan sosial. Outsourcing dianggap sebagai sumber diskriminasi pemberian
hak  (terhadap  pekerja  tetap)  yang menjadi  sumber  utama  hambatan mencapai kesejahteraan. Bagi pengusaha,  outsourcing  adalah suatu  sistem  kerja  yang  sangat menguntungkan  untuk  mencapai efesiensi guna peningkatan
produktivitas. Bagi pemerintah, outsourcing  merupakan  salah  satu solusi  guna  mengatasi  tingkat pengangguran dan pemikat investasi. Peran dan Solusi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Outsourcing di Indonesia 1.  Pertama,  pemerintah  harus melakukan  pengawasan  dan menetapkan  standar  regulasi di  tingkat  pusat  dan  daerah.
Pemerintah juga harus
memastikan  semua  regulasi
dapat diimplementasikan, bukan malah menimbulkan polemik di lapangan. 2.  Kedua, pengusaha atau industri diharap membuat skema  hubungan  kerjasama yang  melindungi  hak  pekerja atau buruh. Perusahaan seharusnya menetapkan outsourcing  bukan  untuk cost reduction tetapi semangat untuk  fokus  pada  bisnis  dan produktivitas  yang  berkaitan dengan kesejahteraan.
3.  Ketiga, perusahaan outsourcing  harus  profesional dan  taat  hukum  sehingga dapat  menjadi  mitra  usaha yang dapat diandalkan berdasarkan  kompetensi  dan produktifitasnya.
4.  Keempat,  pekerja  atau  buruh harus meningkatkan kompetensinya  agar  mampu bersaing  di  tengah  era  yang kompetitif sehingga akan dicari perusahaan  dan  mempunyai daya  saing.  Selain  itu  juga agar  segera  dibuat  badan independen atau rumusan besarnya iuran pesangon
untuk  dapat  memenuhi  hak- hak  pekerja  jika  tidak  dapat melanjutkan hubungan kerjanya. KESIMPULAN 1.  Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja/Buruh  yang  berbentuk Badan Hukum (PT). Perjanjian penyediaan jasa
pekerja/buruh  dibuat  secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang  atau  yang  tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi: a.  Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b.  Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
c.  Usaha  tenaga  pengaman
(security/satuan
pengamanan);
d.  Usaha  jasa  penunjang  di pertambangan dan perminyakan; dan e.  Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya  berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu (PKWTT).
Sanksi apabila perusahaan pemberi kerja tidak melaksanakan ketentuan peraturan  perundangan  yang berlaku:
a.  Hubungan kerja antara pekerja/buruh  beralih  dari hubungan kerja pekerja/buruh dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menjadi  hubungan  kerja
pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi kerja. b.  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT)  antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara perusahaan  pemberi  kerja dengan pekerja/buruh, sejak  awal  pekerja/buruh bekerja. 2.  Pasca adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/PDT.SIS.PHI/2017 maka posisi penyediaan jasa pekerja/buruh seperti yang diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja,  dan Surat  Edaran  Menteri  Tenaga
Kerja  menjadi  lebih  kuat,  dan untuk  menjadi  perhatian  bagi perusahaan pemberi kerja
maupun  kepada  perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh, bahwa tidak semua jenis pekerjaan  dapat  diserahkan kepada  perusahaan  lain,  dan harus dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
Tuntutan  penghapusan  sistem kerja  outsourcing  dari  pihak buruh,  mendapat  perlawanan yang  keras  dari  pengusaha. Muncullah  dilema  pengaturan outsourcing. Bagi buruh
outsourcing adalah sumber kegelisahan sosial.
Outsourcing  dianggap  sebagai sumber diskriminasi pemberian hak  (terhadap  pekerja  tetap) yang  menjadi  sumber  utama hambatan mencapai kesejahteraan. Bagi pengusaha, outsourcing adalah suatu sistem kerja yang sangat  menguntungkan  untuk mencapai efesiensi guna peningkatan produktivitas. Bagi pemerintah, outsourcing merupakan  salah  satu  solusi guna mengatasi tingkat
pengangguran  dan  pemikat investasi.
Peran  dan  Solusi  Pemerintah
Terhadap Pelaksanaan Outsourcing di Indonesia 1)  Pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan dan  menetapkan  standar regulasi  di  tingkat  pusat dan  daerah.  Pemerintah juga harus memastikan semua regulasi dapat diimplementasikan,  bukan malah menimbulkan polemik di lapangan. 2)  Kedua,  pengusaha  atau industri  diharap  membuat skema hubungan kerjasama yang melindungi hak  pekerja  atau  buruh. Perusahaan seharusnya menetapkan outsourcing bukan untuk cost reduction
tetapi semangat untuk fokus  pada  bisnis  dan produktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan. 3)  Ketiga, perusahaan outsourcing harus
profesional dan taat hukum sehingga  dapat  menjadi mitra  usaha  yang  dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktifitasnya. 4)  Keempat, pekerja atau buruh  harus  meningkatkan kompetensinya agar mampu  bersaing  di  tengah era yang kompetitif sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktori Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia, Putusan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn, https://putusan.mahkamaha gung.go.id/main/pencarian/? q=204%2FPdt.Sus- PHI%2F2016%2FPN+Mdn. Direktori Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus- PHI/2017, https://putusan.mahkamaha gung.go.id/putusan/dcb3247 c790c82a6837ca37ae7a5f4 76/. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun 2012  tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada  Perusahaan  Lain , https://jdih.kemnaker.go.id/d ata_puu/SE_04_2013.PDF. Indonesiastudents.com, 10 Pengertian Outsourcing Menurut  Para  Ahli  Lengkap , http://www.indonesiastudent
s.com/pengertian- outsourcing-menurut-para- ahli/.
Indonesia Legal Center Publishing, Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Redaksi  Bmedia, UUD  1945  & Perubahannya; Reshuffle
Kabinet  Kerja  (2014-2019) ,
(Jakarta:  Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), Hlm. 30.