JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022

## ANALISA AKIBAT HUKUM GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN DALAM DATA (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst)
Negara  Indonesia  mempunyai  kekuasaan  di  dalam  mengatur  semua  tindakan  warga  negara  yang bertujuan agar setiap warga negara hidup dengan tentram dan damai, termasuk di dalam hal perkawinan, akan tetapi  dalam  kehidupan  nyata  terkadang  tujuan  perkawinan  untuk  hidup  bahagia  seringkali  mendapat kegagalan  yang  berakhir  dengan  perceraian.  Perceraian  merupakan  berakhirnya  perkawinan  diantara  suami isteri, namun sahnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan, untuk itu di dalam mengajukan gugatan  perceraian  di  pengadilan  pihak  yang  akan  mengajukan  gugatan  harus  terlebih  dahulu  mempeajari alasan-alasan  perceraian  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  supaya  gugatan  yang  diajukan tersebut  tidak  cacat  formil  sebagaimana  dalam  putusan  Nomor  41/Pdt.G/2021/PN  Gst  yang  menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Alasan Perceraian, Data

## A. Pendahuluan
Manusia i sebagai i makhluk i ciptaan i Tuhan i Yang i Maha i Esa i memiliki  hak  asasi  yang  dijamin  oleh undang-undang  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  dan i melanjutkan i keturunan i melalui i perkawinan i yang i sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU tentang Perkawinan), ketentuan  perkawinan  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Menurut  Pasal  26 KUHPerdata,  undang-undang  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan-hubungan  perdata.  Namun setelah berlakunya UU tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1  UU tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan i lahir i batin i antara i seorang i pria i dan i seorang i wanita i sebagai i suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pengertian i tersebut i mempunyai i makna i dan i tujuan i yang i sangat i baik sebagai fitrah seorang manusia. Ikatan lahir batin adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. i Artinya i perkawinan i tidak i dapat i dipandang i sebagai i perjanjian i pada  umumnya  atau  perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih kepada Tuhan Yang Maha  Esa.  Antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  rumusan i terpenting i di i dalam i melakukan i hubunganperkawinan, i dimana  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  saja. Membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  mempunyai  arti  bahwa  dalam  perkawinan  seorang  laki-laki  dan perempuan  tidak  semata  hidup  berdua  saja,  melainkan  mereka  harus  mempunyai i tujuan.  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  kunci  dari  hubungan  perkawinan,  di  mana  alasan  ini  yang  membedakan i antara i perkawinan i dan i perjanjian i yang i bersifat i keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  artinya  perkawinan  adalah  peristiwa  suci  sampai  perbuatan  ini  dapat  dikatakan  sebagai peristiwa dalam agama.
Awalnya, i landasan i hukum i perkawinan i diadopsi i dari i Pemerintah  Hindia i Belanda i yang i membagi i masyarakat i ke i dalam i beberapa i golongan penduduk. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku Hukum  Agama  Islam.  Bagi  orang  Indonesia  asli  lainnya,  berlaku  hukum  adat  daerah  masing-masing. i Bagi i orang i Indonesia i asli i yang i beragama i Kristen i berlaku Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers atau HOCI , Staatblad 1933 Nomor 74). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku KUHPerdata dengan sedikit perubahan. Sedangkan bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. Namun dengan berlakunya UU tentang Perkawinan, memberikan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.
Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan i yang i berlaku. i Ini i merupakan i syarat i sah  secara i formal i agar  perkawinan i yang i dilakukan i dapat i diakui i oleh i negara. Perkawinan yang sah tidak dapat diputus dengan semena-mena begitu saja oleh pasangan suami istri. Pasangan suami  istri  yang  ingin  memutus  perkawinan  ( ontbidning  des  huwelijks )  harus  melalui  cara  yang  legal sebagaimana  mereka  melegalkan  perkawinannya  berdasarkan  UU  tentang  Perkawinan.  Prinsip  dalam  hukum
Kosmas Dohu Amajihono ( kosmasdoyan@gmail.com )
ABSTRAK
perkawinan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  tentang  Perkawinan  adalah  terjadinya  perceraian  mempunyai syarat yaitu harus adanya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (PP Pelaksanaan UU tentang Perkawinan).
Perceraian dapat terjadi apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam PP Pelaksanaan UU tentang Perkawinan.  Sebab  apabila  terjadi  pertengkaran  atau  perselisihan  antara  suami  dan  istri  yang  tidak  dapat diselesaikan  lagi,  maka  biasanya  jalan  terakhir  yang i dipilih i adalah i melakukan i perceraian. i Prinsip i mempersulit i terjadinya perceraian dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak melakukan perceraian dengan semena-mena, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1)  UU tentang Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Perceraian i merupakan i wujud i gagalnya i tujuan i perkawinan i untuk membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal.  Perceraian  dalam  arti  luas  dapat  diartikan  dengan  memutuskan  hubungan  suami  istri  dikarenakan adanya hal-hal yang i terjadi i di i dalam i rumah i tangga i tersebut i yang i memang i tidak i dapat dipertahankan lagi perkawinannya.  Selain  itu,  adanya  perbedaan-perbedaan  yang  memang i tidak i dapat i diselaraskan i lagi i oleh i suami i istri i tersebut i sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.
Salah  satu  gugatan  perceraian  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan  negeri  dan  telah  berkekuatan  hukum tetap  yaitu  putusan  nomor  41/Pdt.G/2021/PN  Gst.  Dalam  putusan  tersebut,  hakim  menjatuhkan  putusan “gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima”.  Pada  prinsipnya,  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijke verklaard ) merupakan putusan di mana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena  mengandung  cacat  formil.  Terdapat  beberapa  alasan  yang  merupakan  suatu  penyebab  sebuah  gugatan tidak dapat diterima karena catat formil yaitu surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang  tidak  memiliki  kepentingaan  hukum,  gugatan  prematur,  gugatan  di  luar  kompetensi,  gugatan  kabur ( obscuur libel ), gugatan salah orang ( error in persona ) dan gugatan daluwarsa. Namun berdasarkan penelusuran peneliti,  gugatan  penggugat  dalam  putusan  nomor  41/Pdt.G/2021/PN  Gst  tidak  telah  memenuhi  syarat  formil sebuah gugatan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana  akibat  hokum  gugatan  perceraian  yang  tidak  memenuhi  syarat  alasan  perceraian  (studi  putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kepustakaan (research  library) yaitu  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
B. Pembahasan 1. Gugatan
Ada i dua i masalah i yang i selalu i terjadi i di  dalam  lingkungan  Peradilan  terutama  di  lingkungan peradilan umum yaitu:
1) Permohonan i atau i biasa i juga i disebut i dengan i istilah  gugatan i voluntair yaitu i gugatan i permohonan i secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat; dan
2) Gugatan i yang i sering i di i sebut i dengan i yurisdiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak Penggugat dan tergugat)
Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara permohonan dan gugatan yaitu:
1) Dalam perkara Gugatan  ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak, dan lain-lain).
2) Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
3) Suatu Gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura.
4)   Hasil dari suatu gugatan adalah putusan (vonis), sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah penetapan ( beschikking ).
Gugatan i adalah i surat i yang i diajukan i oleh i penggugat i terhadap  tergugat  ke  Pengadilan Negeri/Mahkamah Syari’ah, yang memuat tuntutan i hak i yang i di dalamnya i mengandung i suatu i sengketa i dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran i suatu i hak. i Sebuah i gugatan i merupakan i suatu i tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan i hak i yang i diberikan i oleh i pengadilan i untuk i mencegah eigenrichting (main hakim sendiri).
Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama  agar  dapat  diterimanya  suatu  tuntutan  hak  oleh  pengadilan  untuk  diperiksa,  dan  ini  merupakan  suatu syarat  utama  agar  dapat  diterimanya  suatu  tuntutan  hak  oleh  pengadilan  untuk  diperiksa.  Menurut  Pasal  163
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR),  Pasal  283 Reglement  voor  de  Buitengewesten (RBg)  dan  1865  BW disebutkan  bahwa  “barang  siapa  yang  mengaku  mempunyai  suatu  hak  atau  menyebut  suatu  peristiwa  untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Suatu  tuntutan  hak  menurut  Pasal  118  ayat  (1)  HIR  dan  Pasal  142  ayat  (1)  Rbg  disebut  juga  tuntutan  perdata yaitu  tuntutan  hak  yang  mengandung  sengketa  dan  lazimnya  disebut  gugatan,  gugatan  ini  harus  diajukan  ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat  (I) dan Pasal 142 ayat (1) Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rgb).
Gugatan  lisan  diajukan  bilamana  penggugat  buta  huruf  maka  surat  gugatannya i yang i dapat i dimasukannya i dengan i lisan i kepada i ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut i Yurisprudensi i Mahkamah i Agung  tanggal i 4-12-1975  Nomor  369  K/Sip/1973  orang  yang  menerima  kuasa  tidak  diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan yaitu:
1) Orang  bebas  menyusun  dan  merumuskan  surat  gugatan  asal i cukup i memberikan i gambaran i tentang i kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2) Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap(MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975).
4) Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81K/Sip/1971).
Dalam Hukum Acara Perdata, ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak yaitu:
1) Gugatan i tidak i diterima i adalah i gugatan i yang i tidak  berdasar  hukum  yaitu  apabila  peristiwa-peristiwa sebagai  dasar  tuntutan  tidak  membenarkan  tuntutan.  Putusan  tidak  diterima i ini i bermaksud i menolak i gugatan i di i luar  pokok  perkara.  Dalam  hal  ini  penggugat  masih  dapat  mengajukan  kembali  gugatannya atau banding, karena lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
2) Gugatan ditolak  adalah  gugatan tidak beralasan  hukum  yaitu i apabila i tidak i diajukan i peristiwa-peristiwa i yang  membenarkan  tuntutan.  Putusan  hakim  dengan  melakukan  penolakan i bermaksud i menolak i setelah mempertimbangkan  pokok  perkara.  Dalam  hal  ini  penggugat  tidak  ada  kesempatan  mengajukan  kembali tapi haknya adalah banding, lebih kepada tidak memenuhi syarat materil.
a. Syarat Isi Gugatan
Sebuah gugatan harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat formal dan syarat substansi.
1) Syarat  Formal  gugatan  yakni  Tempat  dan  tanggal  pembuatan  surat  gugatan  Suatu  surat  gugatan  biasanya secara  tegas  disebutkan  tempat  dimana  gugatan  itu  diperbuat,  misalnya  apakah  gugatan  dibuat  ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.
2) Syarat  Meterai  gugatan  yakni  alam i prakteknya i suatu i surat i gugatan i sebelum  didaftarkan  di  pengadilan negeri  harus  diberikan  materai  secukupnya.  Namun  jika  gugatan  itu  tidak  bermaterai i bukanlah i mengakibatkan i gugatan i itu  menjadi  batal  akan  tetapi  oleh  pengadilan  akan  mengembalikan  untuk dibubuhi materai.
3) Tanda tangan yakni Suatu i gugatan i haruslah i ditanda i tangani i oleh i si penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara i lisan). i Suatu i gugatan i yang i ditandatangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir (Putusan MA tanggal 4 Juli 1978, Reg No. 480 K/Sip/1975).
4) Syarat  Substansi, Menurut Pasal 8 Nomor 3 Reglement  of  de Rechtsvordering (RV) i suatu i gugatan i pada i pokoknya i mengharuskan i memuat i hal-hal sebagai berikut:
a) Identitas para pihak
Dalam i suatu i surat i gugatan i harus i jelas i diuraikan  mengenai  identitas  dari  para  penggugat  atau tergugat, identitas i itu i umumnya i menyangkut i nama lengkap, umur/tempat tinggal dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat i atau domisili. i Dalam i hal i penggugat i atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka  harus  secara i tegas i disebutkan i dan i siapa i yang i berhak  mewakilinya  menurut  anggaran  dasar dan  peraturan  yang  berlaku,  dan  juga  harus  secara  jelas  disebutkan  mengenai i identitas i dari i badan i hukum i itu i sendiri.  Untuk  mengajukan  suatu  gugatan  maka  terlebih  dahulu  diperiksa  apakah  para pihak  dalam  gugatan  itu  telah  lengkap  atau  belum  karena  suatu  gugatan  yang  tidak  lengkap i para i pihaknya i maka i gugatan i itu i akan dinyatakan tidak dapat di terima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO), begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat diterima.
b) Posita (fundamentum petendi)
Posita i adalah i dalil-dalil i konkret i tentang i adanya  hubungan  hukum  yang  merupakan  dasar  serta alasan-alasan dari tuntutan ( middelen van den eis ). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:
(1) Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah,  sengketa  mengenai  perjanjian,  dan  lain-lain.  Objek i gugatan i ini i sangat i penting i dalam perkara  perdata  oleh  karenanya  harus  diuraikan  secara i jelas i dan i terperinci. i Kalau i objeknya
menyangkut  benda  tidak  bergerak  maka  juga  diuraikan  cara  perolehannya,  letak  dan  batas- batasnya  (Putusan  MA  17  April  1979  Nomor  Reg.  1149  K/Sip/1979),  kalau  objeknya  benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, ciri-cirinya, nomor, jenis, dan lain-lain.
(2) Fakta-fakta  hukum  yaitu  uraian  mengenai  hal-hal  yang  menyebabkan  timbulnya  sengketa, misalnya apakah i ada i perjanjian i antara i penggugat i dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang i akibatnya i menimbulkan i kerugian i bagi penggugat, dan lain-lain.
(3) Kualifikasi  perbuatan  tergugat  yaitu  kualifikasi  perbuatan i dari i masing-masing i tergugat, i suatu perumusan  mengenai  perbuatan  materil  atau  formil  dari  tergugat  yang  dapat  berupa  perbuatan melawan i hukum  ( Onrechtmatige i Daad,  Onrechtsmatige  overheads  daads  wanprestasi ),  dan i lain-lain. i Kualifikasi i ini i sedemikian pentingnya sehingga bisanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan.
(4) Uraian i kerugian i yaitu i suatu i uraian i atau i rincian  mengenai  kerugian  yang  diderita  penggugat akibat  dari  perbuatan  tergugat  kerugian  itu  dapat  berupa  kerugian i materil i ataupun i kerugian i moril i yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat  hanya direka-reka saja, uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa bon, kwitansi-kwitansi, dan lain-lain.
(5) Hubungan i posita i dengan i petitum i yaitu i hal-hal  yang  tidak  dikemukakan  dalam  posita  tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam halhal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan i asal i hal i tersebut i telah i dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara  posita  dengan  petitum  sangat  erat,  karena  posita  adalah  dasar  membuat  petitum,  petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita.
c) Petitum
Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh  hakim  atau  Pengadilan.  Petitum  biasanya  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  Petitum  Primair  yang berisikan  hal-hal  pokok  yang  mohon  dikabulkan  oleh  pengadilan  dan  petitum  subsidair  yang  isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

## b. Pengertian Perceraian
Putusnya  sebuah  perkawinan  berdasarkan  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  karena kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan  pengadilan.  Perceraian  berasal  dari  kata  cerai.  Realitanya,  putusnya perkawinan  karena  kematian  tidak  terlihat  adanya  polemik  di  dalam  masyarakat  jika  dibandingkan  dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Karena kematian  dipahami sebagai  bagian dari suratan takdir Ilaahi Rabbi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai artinya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan perceraian adalah proses, cara, perbuatan menceraikan. Menurut Pasal 207 KUHPerdata, perceraian adalah  merupakan  penghapusan  perkawinan  dengan  putusan  hakim,  atas  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  itu  berdasarkan  alasan-alasan i yang i tersebut i dalam i undang-undang. i Sedangkan i UU  tentang Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya  sama  sekali  tidak  memberikan  pengertian  tentang  perceraian tersebut.
Menurut  Ali  Afandi,  perceraian  adalah  salah  satu  sebab  bubarnya  perkawinan.  Sedangkan  menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab  di  sini  maksudnya,  perceraian  yang  terjadi  dikarenakan  adanya  hal-hal  yang  terjadi  di  dalam  rumah tangga  tersebut  yang  memang  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  perkawinannya.  Misalnya,  suami  yang  tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri  dalam  waktu  yang  lama,  dan  memperlakukan  istri  dengan  kasar  dan  tidak  baik  sehingga  istri  menuntut cerai.  Selain  itu,  adanya  perbedaan-perbedaan  yang  memang  tidak  dapat  diselaraskan  lagi  oleh  suami  istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang atinya melepaskan ikatan.
Dalam  istilah fiqh, talaq  adalah  melepaskan  ikatan  atau  pelepasan  ikatan  dengan  menggunakan  kata- kata  yang  telah  ditentukan.  Talaq  adalah  sebuah i upaya i untuk i melepaskan i ikatan i perkawinan i dan i selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata talaq sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk i melepaskan i pernikahan i lalu i mendapat i penegasan i setelah kedatangan  Islam  dan  digunakan  untuk  melepaskan  ikatan  pernikahan.  Dalil-dalil  tentang  talaq  tersebut berdasarkan alQur’an, Hadits, Ijma’.
Dari beberapa istilah talaq di atas, menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada  salah  satu  yang  lepas,  karena  talaq  merupakan  jalur  yang  sebenarnya  memang  diperbolehkan  di  dalam hukum Islam. Artinya bahwa ikatan perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan caranya adalah dengan talaq (perceraian).  Dalam  Islam  putusnya  perkawinan  bukan  sesuatu  yang  asing,  justru  merupakan  sesuatu  yang alamiah,  karena  memang  kedua  belah  pihak  memiliki  tanggungjawab  berbeda  dan  memiliki  hak  yang  sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya.
Menurut  hukum  perkawinan  nasional,  bagi  suami  atau  istri  yang  ingin  melakukan  perceraian,  harus mengajukan gugatan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU tentang Perkawinan bahwa:
(1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan i yang i bersangkutan i berusaha i dan i tidak i berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
c. Alasan Perceraian
Pada prinsipnya, UU tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan  dengan  filosofi  perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami istri  untuk  membentuk  rumah tangga yang bahagia dan kekal,  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian merupakan upaya ultimum remidium setelah upaya damai yang di tempuh gagal atau tidak berhasil.
Untuk  melakukan  perceraian,  harus  terdapat  cukup  alasan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  UU tentang Perkawinan. Alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksana UU tentang Perkawinan. Alasan- alasan tersebut bersifat alternatif, antara lain:
1) Salah i satu i pihak i berbuat i zina i atau i menjadi i pemabuk, i pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang sukar disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut i tanpa i izin i pihak i lain i dan i tanpa i alasan i yang i sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman i yang i lebih i berat i setelah i perkawinan i berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6) Antara i suami i dan i istri i terus-menerus i terjadi i perselisihan i dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain itu, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi yang beragama Islam, alasan perceraian ditambah dua yaitu:
1) Suami i melanggar i taklik i talak; atau
2) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Misi  dalam  Pasal  208  dan  209 Burgelik  Wetboek (BW)  bila  dibandingkan i dengan i UU i Perkawinan i termaktub i dalam i asas i UU  tentang  Perkawinan  yaitu  mempersulit  perceraian.  Alasan-alasan  yang  diatur  ini bersifat  limitatif,  artinya  tidak  ada  alasan  lain  di  luar  yang  diatur  tersebut  yang  dapat  dijadikan  alasan perceraian. Dalam Pasal 209 BW, alasan perceraian hanyalah sebagai berikut:
1) Zinah
Dalam BW tidak memberikan definisi tentang perzinahan, perzinahan dapat diartikan persetubuhan dengan orang lain i daripada i suami i atau i istrinya, i antara i seorang i pria dengan seorang wanita yang salah seorang atau  kedua-duanya  terikat  perkawinan.  Dan  perzinahan  dilakukan  dengan i kesadaran i dan i atas i kemauannya i sendiri i tanpa  paksaan.  Jadi  orang  yang  diperkosa  tidak  dapat  dikatakan  telah  melakukan perzinahan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang salah satu terikat perkawinan atau tidak terikat oleh perkawinan.
2) Meninggalkan i tempat i tinggal i bersama i dengan i sengaja.
3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
4) Penganiayaan i berat i atau i penganiayaan i yang i dilakukan  oleh  suami  atau  istri  terhadap  istri  atau suaminya,  demikian i rupa i sehingga i membahayakan i pihak i yang  dilukai  atau  dianiaya  atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri    nomor  41/Pdt.G/2021/PN  Gst  atas  gugatan  perceraian  yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia i baik i yang i diatur i dalam i HIR i maupun i Rbg i tidak mengatur i perihal gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, permasalahan ini hanya timbul dalam praktik sehari-hari dan berpedoman pada yurisprudensi. Akan tetapi dari kenyataan-kenyataan, i dapat i disimpulkan i bahwa i gugatan i yang i dinyatakan  tidak  dapat  diterima  adalah gugatan  yang  secara  formil  tidak  memenuhi  satu  atau  beberapa i persyaratan  atau i dengan i kata i lain i gugatan
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
i itu i secara i formil i tidak  lengkap  sehingga  oleh  hakim  memutuskannya  dengan  menyatakan  gugatan  tersebut tidak dapat diterima.
Adapun alasan hakim menjatuhkan putusan “gugatan tidak dapat diterima” dalam putusan Pengadilan Negeri  nomor  41/Pdt.G/2021/PN  Gst  yaitu  karena  alasan  putusnya  perkawinan  yang  dikemukakan  penggugat belum  memenuhi  syarat  putusnya  perkawinan.  Sehingga  “gugatan  tidak  dapat  diterima”  dengan  pertimbangan Majelis  Hakim  yang  di  dasari  pada  fakta-fakta  persidangan  yang  meliputi  gugatan  dan  alat  bukti  yang dihadirkan  oleh  penggugat  dalam  persidangan.  Keseluruhan  fakta-fakta  persidangan  tersebut  kemudian dipertimbangkan  oleh  hakim.  Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  “gugatan  tidak  dapat diterima” tersebut yaitu: Menimbang, i bahwa i selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari perceraian penggugat karena penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS,  menyebutkan i bahwa i Pegawai i Negeri i Sipil i sebagai i penggugat  harus  memperoleh  izin  untuk  melakukan  perceraian  dari pejabat,  sedangkan  apabila  statusnya  sebagai  tergugat  harus  memperoleh  surat  keterangan  untuk  melakukan perceraian
Menimbang, i bahwa i oleh i karena i penggugat i berstatus i sebagai Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah  menyerahkan  bukti  surat  P.8  Surat  Keterangan  izin  Perceraian  dengan  nomor:  800/864/DINSOS/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli (Dinas Sosial)
Menimbang, i bahwa i setelah i melihat i bukti i surat i P.8 i tersebut  majelis  hakim  berpendapat  bahwa Kepala Dinas i Sosial i Kota i Gunungsitoli i sebagai i atasan i dari i pihak penggugat mengijinkan penggugat untuk menceraikan suaminya (tergugat)
Menimbang, i bahwa i berdasarkan i uraian i di i atas, i Majelis Hakim  berkesimpulan  bahwa  penggugat telah  memenuhi  syarat  formil  dari  perceraian  penggugat  karena  penggugat  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).
Menimbang, i bahwa i selanjutnya i Majelis  Hakim i akan  mempertimbangkan  perihal  alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan penggugat, sebagai berikut:
Menimbang, i bahwa i sesuai i dengan i ketentuan i yang i termuat  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang i Perkawinan i dijelaskan i bahwa i untuk i melakukan perceraian harus ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  istri.  Lebih  lanjut  lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun i 1974 i tentang i Perkawinan i dijelaskan i bahwa i perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, i penjudi, i dan i lain i sebagainya i yang i sukar disembuhkan
b) Salah i satu i pihak i meninggalkan i pihak i lain i selama i 2 I (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya
c) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau i hukuman i yang i lebih i berat i setelah i perkawinan berlangsung d) Salah i satu i pihak i melakukan i kekejaman i atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat i tidak i dapat i menjalankan i kewajibannya i sebagai suami/istri
f) Antara  suami dan istri  terus menerus terjadi  peselisihan dan pertengkaran i dan i tidak i ada i harapan i akan i hidup i rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang, i bahwa i dalam i dalil i gugatan, i penggugat  mengemukakan  bahwa  penggugat  dengan tergugat  sering  terlibat  cekcok i masalah i keuangan i rumah i tangga,  dikarenakan tergugat  tidak  pernah memberikan nafkah kepada anak dan penggugat sebagai istri, bahwa pada tahun 2015 penggugat dan tergugat tinggal  serumah  di  rumah  orangtua  tergugat,  dan  sekira  bulan  Mei  2015  terjadi  percekcokan  besar  antara pengugat  dengan  tergugat  sehingga  penggugat  memilih  tinggal  kembali  di  kontrakan  dengan  anak-anaknya, bahwa  tahun  2017  dengan  di  ancam  oleh  tergugat  dengan  berkata  “kau  masih  istriku  dan  aku  masih i berhak i dan i berkuasa i atas i hidupmu”, i penggugat i mau menerima tergugat untuk rukun dan terpaksa tinggal serumah, di  rumah  orangtua  tergugat  kembali,  bahwa  tidak  terhitung  lagi  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  tergugat bahkan  pernah  di  laporkan  sebagai  KDRT  di  polres  nias  sekira  tahun  2009  namun  karena  alasan  anak-anak penggugat  mau  memaafkan  tergugat  dan  mencabut i laporannya, i hingga i puncaknya i pada i tanggal i 2 April 2021  tergugat  mengejar  penggugat  dengan  parang  di  tangan  kanannya  dengan  mengancam  akan  membunuh penggugat, sehingga penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah untuk sementara  waktu dengan alasan keselamatan.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui i bahwa i masalah i keluarga i penggugat dan  tergugat  masalah  ekonomi  dan  kecemburuan  sosial,  bahwa  penggugat  dan  tergugat  sering bertengkar  mulut,  bahwa  hanya  sekali  saksi  lihat  penggugat  dan  tergugat  berantam  mulut,  bahwa  sekarang
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
i penggugat i dan i tergugat i tidak i satu i rumah i lagi, i dan bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah sudah lama lebih sekitar tahun 2020.
Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi,  Majelis  Hakim i menilai i oleh i karena i keterangan i saksi tidak bersesuaian dengan dalil gugatan, di mana saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah  sudah  lama  lebih  sekitar  tahun  2020,  sedangkan  dalam  dalil  gugatannya  penggugat i mengemukakan i bahwa i pada i tanggal i 2 i april i 2021 tergugat mengejar penggugat dengan parang di tangan kanannya dengan mengancam  akan  membunuh  penggugat,  sehingga  penggugat  mengambil  keputusan  untuk  keluar  dari  rumah untuk sementara waktu dengan alasan keselamatan.
Menimbang, i bahwa i saksi i juga i menerangkan bahwa hanya satu kali melihat penggugat dan tergugat berantam  mulut,  Majelis  Hakim  menilai  hal  tersebut  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  antara  penggugat  dan tergugat  telah  terjadi i peselisihan  dan  pertengkaran i secara i terus i menerus,  sehingga  dengan  demikian keterangan saksi patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  di  persidangan  diketahui  bahwa  masalah  keluarga penggugat  dan  tergugat i masalah i ekonomi i dan i kecemburuan i sosial,  bahwa  penggugat  dan  tergugat  sering bertengkar mulut,  bahwa saksi tidak pernah melihat  penggugat  dan tergugat  berantam mulut  dan  saksi i hanya i mendengar i dari i cerita i ibu i dari  tergugat, i bahwa  sekarang  penggugat  dan  tergugat  tidak  satu  rumah  lagi, bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah sudah lama lebih sekitar tahun 2020.
Menimbang, i bahwa i terhadap i keterangan i saks  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  oleh  karena  saksi tidak  pernah  melihat  penggugat  dan  tergugat  berantam  mulut  tetapi  saksi  hanya  mendengar i dari i cerita i ibu i dari i tergugat, i sehingga  majelis  hakim  berpendapat  keterangan  saksi  tidak  beralasan  hukum  dan  patut dikesampingkan.
Menimbang, i bahwa i terhadap i dalil i penggugat i yang  mengemukakan  bahwa  pada  tanggal  2  April 2021  tergugat  mengejar  penggugat  dengan  parang  di  tangan  kanannya  dengan  mengancam i akan i membunuh i penggugat, i sehingga i penggugat  mengambil  keputusan  untuk  keluar  dari  rumah  untuk  sementara  waktu dengan alasan keselamatan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  Pasal  19  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Republik i Indonesia  Nomor i 9 i Tahun i 1975 i tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan i disebutkan i bahwa i “salah i satu i pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”
Menimbang, i bahwa i oleh i karena i penggugat i pergi  meninggalkan  tergugat  sejak  02  April  2021 sampai dengan sekarang (belum genap 2 tahun lamanya),  Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian tidak dapat diterima dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst  karena tidak memenuhi alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun i 1974 i tentang Perkawinan.

## Daftar Pustaka
Ali, Achmad. 2012. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana. Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-8 . Jakarta: Sinar Grafika.
Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press. Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press. Maimun dan Muhammad Thoha. 2018. Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri. Pamekasan: Duta Media Publishing. Rifa’I, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. Subekti. 1980. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Trisadini  Prasastinah  Usanti,  Agus  Yudha  Hernoko,  dan  Erni  Agusti.  2012. Buku  Ajar  Hukum  Perdata. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media. Yulia. 2018. Hukum Acara P erdata. Lhokseumawe: Unimal Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Reglement voor de Buitengewesten.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunungsitoli  Nomor  41/Pdt.G/2021/PN Gs