## Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian  dan Ketahananan Desa

## Lusia Indrastuti
Universitas Slamet Riyadi Surakarta Lusia24.indrastuti@gmail.com

## Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Universitas Slamet Riyadi Surakarta ellectra_aa@yahoo.co.id
Abstrack  : UU  No.  6  Tahun  2014  mengenai  Desa  adalah  spirit    baru  untuk BUMDes bertransformasi jadi lembaga  perekonomian yang vital. Posisi ini amat strategis  untuk  BUMDes  selaku  lembaga  ekonomi  dan  lembaga    sosial    yang berpotensi  menjadikan  masyarakat  desa  diberdayakan.  BUMDes  penting dilakukan  pengkajaian      kajian  yang  menggali    tentang  permasalahan  seputar BUMDes  masih  sangat  minim,  apalagi  yang  menggali  dengan    spesifik.  Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah memotret BUMDes serta membandingkannya  di  waktu  bersamaan.  Perbandingan  BUMDes  yang  bisa berkembang  serta  bertahan  dengan  BUMDes  yang  kurang  tidak  berkembang.
Perbandingan yang dihasilkan berguna untuk bahan revitalisasi kelembagaan guna menjasikan ketahanan serta kemandirian desa menjadi semakin meningkat.
Kata kunci: Kelembagaan BUMDes, Tatakelola BUMDes

## PENDAHULUAN
Badan    Usaha  Milik  Desa  dalah  pilar    penyangga  para  pelaku  ekonomi mikro yang tumbuh serta berkembang di Desa (Adhuri, 2012). Dasar munculnya BUMDes  yaitu:  menaungi    kegiatan  perekonomian  yang  Desa  kelola  secara kolektif,  strategi  agar  kelompok-kelompok  penggiat  ekonomi  Mikro  yang  ada dalam proses perkembangan serta pertmbuhan  oleh pemerintah yang berasal dari bantuan  langsung  bisa  secara  langsung  terhubung    BUMDes.  Bantuan  langsung dari  program  PNPM  sampai  Bappenas  tidak  bisa  lepas  dari  program pengembangan usaha individu, penguatan kapasitas (Widjaja. 2010),
pengmbangan  usaha  kelompok,  serta  bantuan  terhadap  pemenuhan  kebutuhan yang  sifatnya  sangat  mendasar.  Pemberdayaan  masyarakat  berkaitan  dengan perekonomian  yang diharapkan bisa memperoleh apresiasi positif dari  BUMDes.
Faktor  lain  yang  memperkuat  BUMDes  adalah  potensi  SDM  dalam kelompok  ekonomi  sering  mengalami  kesulitan  ketika  penginginkan  produk didistribusikan ke seluruh daerah. Mayoritas dari mereka tidak mempunyai akses yang  memadai,  sehingga  dapat  dengan  mudah  diblokir  dalam  produksi.  Sampai sejauh  ini  BUMDes  sangat  mendesak  sebagai  badan  usaha  didorong  untuk memahami  permasalahan  tersebut,  sehingga  BUMDes  diakui  secara  prosedural sebagai  badan  usaha  di  satu  sisi,  dan  berfungsi  sebagai  penguat  di  sisi  lain. BUMDes  juga  merupakan  jaring  pengaman  sosial,  pelindung  masyarakat  desa dari praktik-praktik ekonomi eksploitatif misalnya rentenir (Romli, 2007).
BUMDes  harus  memiliki  manajemen  laba  yang  profesional  karena merupakan  fungsi  badan  usaha.  Sementara  dari  sisi  pemberdayaan,  kelompok masyarakat  berbasis  ekonomi  mikro  mendapat  izin  peningkatan  kapasitas  dari berdirinya  BUMDes.  Hal  ini  menjadikan  BUMDes  melibatkan  partisipasi  aktif warga  desa.  Semangat  gotong  royong  yang  mengarah  pada  kemandirian merupakan harga mati bagi pengembangan aset daerah. Pengembangan aset lokal berbasis  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  poin  penting  yang dipakai untuk menjadikn pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa semakin cepat.
BUMDes  adalah  badan  yang  menaungi  semua    unit    usaha    yang  ada  di desa, cakupan usahanya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta bergerak di  sektor  riil.  BUMDes  berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) ialah badan  usaha  yang  modal  secara  keseluruhan  ataupun  sebagian  dimiliki  desa  dari penyertaan  langsung  yang  asalnya  dari  kekayaan  desa  yang  dipisah  untuk mengolah  jasa  pelayanan,  asset  desa,  dan  usaha  lain  untuk  mensejahterakan masyarakat  desa.  BUMDes    diberi  peluang  mengembangkan    usaha-usaha  yang sesuai potensi dan kebutuhan desa. Jenis usaha tersebut mencakup:
1) industri rumah tangga dan industri kecil
2) jasa
3) perdagangan yang berasal dari hasil pertanian
4) penyaluran sembako.
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, Bumdes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. Bumdes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan  peluang  usaha,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  pengembangan ekonomi  desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa.  Jika  pengelolaan  Bumdes optimal,  maka  desa  akan  menjadi  desa  yang  mandiri.  BUM  Desa  sebagai  salah satu  mitra  pemerintah  desa  dalam  mewujudkan  rencana-rencana  pembangunan perekonomian  ekonomi  dituntut  mampu  menyediakan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang  dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan  modal  dan pengelolaanya  dilakukan  oleh  pemdes  dan  masyarakat.  Peran  BUM  Desa  bagi desa yang menjalankannya:
1.Meningkatlan kesejahteraan masyarakat dan BUM Desa pemerintah desa.
2.  Membantu  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penyelenggara kegiatan ekonomi desa.
3.  Membantu  pemerintah  desa  dalam  upaya  mengembangkan  sumber  sumber potensi  alam  dan  manusia  didesa  untuk  dikembangkan  menjadi  sumber  sumber sumber ekonomi
4.  Menjadi  media  pemerintah  desa  untuk  mewujudkan  mewujudkan  rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.
Pengaturan BUM Desa diatur di dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004,  bahwa  desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  sesuai  dengan kebutuhan  dan  potensi  desa.  Tujuan  BUM  Desa  yaitu  mengoptimalkan
pengelolaan  aset-aset  desa  yang  ada,  memajukan  perekonomian  desa,  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sifat  usaha  BUM  Desa  adalah berorientasi  pada  keuntungan.  Sifat  pengelolaan  usahanya    adalah  keterbukaan, kejujuran,  partisipatif,  dan  berkeadilan.  Dengan  kehadiran  BUM  Desa  ini diharapkan  desa  menjadi  lebih  mandiri  dan  masyarakat  menjadi  lebih  sejahtera. Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Berkenaan  dengan  perencanaan  dan pendiriannya,  BUM  Desa  dibangun  atas  prakarsa  masyarakat,  serta  mendasari pada  prinsip  prinsip  kooperatife,  partisipatif,  transparasi,  emansipatif,  akuntabel, dan sustainable.  Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara professional dan mandiri.
U ntuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme  kuat  dari  para  pengurus  BUMDes  nantinya  bahwa  Pengelolaan BUMDes  harus  diljalankan  dengan  menggunakan  prinsip  kooperatif,  partisipatif, emansipatif,  transparansi,  akuntable,  dan  sustainable,  dengan  mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara professional dan mandiri. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  untuk  membangun  BUMDes  diperlukan  informasi data  yang  akurat  dan  tepat  tentang  karakteristik  lokal  desa,  termasuk  ciri  sosial budaya  masyarakatnya  dan  peluang  pasar  dari  produk  barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
Prinsip-prinsip  ideal  pengelolaan  BUMDes  penting  untuk  diuraikan  lebih mendalam  agar  dipahami  dan  dipersepsikan  dengan  cara  yang  sama  oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota, dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah:
1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat 6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN ( Times New Roman 12, Kapital dan ditebalkan)
Penelitian  ini  menerapkan    metode  penelitian  kualitatif,  metode  ilmiah  ini sering  diterapkan  oleh  sekelompok  penelitian  ilmu-ilmu  sosial,  termasuk  juga dalam  penelitian  pendidikan.  Sejumlah  alasan  menerangkan  jika  penelitian kualitatif  pada  hakikatnya  memperkaya  hasil  penelitian  kuantitatif.  Metode penelitian kualitatif ialah penelitian dan proses pemahaman yang didasarkan pada metode  penyelidikan  fenomena  sosial  dan  permasalahan  sosial.  Melakukan penelitian  kualitatif  untuk  membangun  pengetahuan  melalui  pemahaman  dan penemuan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membuat  gambar  yang  kompleks, memeriksa  dengan  teliti,  melaporkan  secara  rinci  dari  sudut  pandang  responden dan  melakukan  penelitian  dalam  konteks/situasi  alami.  Penelitian  kualitatif dilaksanakan  dalam  kondisi  alami  dan  penemuan,  dimana  peneliti  adalah  kunci utamanya.  Hal  ini  mengharuskan  peneliti  menguasai  teori  serta  luas  dan mengatahui  ketentuan-ketentuan    dalam  pennelitian  yang  ehingga  bisa menganalisis, mengajukan pertanyaan, menyusun objek penelitiannya secara jelas.
Kajian  ini  menekankan  pada  nilai  serta  batasan  makna.  Inti    penelitian kualitatif    yaitu  mengamati  berinteraksi  masyarakat  dengan  di  lingkungan, mencoba  memahami  bahasa  beserta  interpretasi  mereka  tentang  dunia  di  sekitar mereka,  berinteraksi  bersama  orang  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian  yang
bertujuan  untuk  mengeksplorasi  serta  perspektif  mereka  dan  selanjutnya memperoleh pengalaman dengan informasi atau data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  pembagian  badan  usaha  dalam  melakukan  kegiatan  usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan  badan  usaha tidak berbadan  hukum. Badan usaha berbadan hukum  misalnya antara  lain:  perseroan  terbatas,  koperasi,  yayasan,  badan  usaha  milik  Negara, perseroan,  perseroan  terbuka,  dan  perum.  Adapun  badan  usaha  tidak  berbadan hukum  antara  lain  usaha  perseorangan,  persekutuan  perdata  (maatschap),  firma, persekutuan  komanditer  (CV).  Relevansi  pembagian  2  (dua)  kelompok  tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang  saham.  Pengelompokkan  kedua  badan  usaha  tersebut  dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan.
Pertama,  subyek  dan  permodalan.  Sejak  pendiriannya  disahkan,  maka subyek  hukum  badan  usaha  berbadan  hukum  itu  adalah  dia  sendiri  sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai  badan  hukum  terpisah  dari  pendiri/pemegang  saham.  Dalam  melakukan perbuatannya,  badan  usaha  berbadan  hukum  diwakilkan  oleh  pengurus/direksi yang  ditunjuk  sesuai  dengan  akta  pendirian/anggaran  dasar.  Sedangkan,  subyek hukum  dalam  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  melekat  pada  pendiri  atau pengurusnya,  dengan  demikian  badan  usaha  tersebut  bukan  merupakan  subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri/pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.
Badan  usaha  berbadan  hukum  ini  mempunyai  hak  dan  kewajiban, sedangkan  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  tidak.  Konsekuensi  hukumnya, pihak  ketiga  yang  mempunyai  perikatan  hanya  dapat  menuntut  pendiri/atau pengurusnya, dan  bukan badan  usahanya selayaknya pada  badan  usaha berbadan hukum. Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah
dari  kekayaan  para  pendiri/pengurus,  sementara  harta  kekayaan  dalam  badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta/kekayaan pendiri/pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  tidak  dapat,  akan  tetapi  dapat  ditujukan kepada  pendiri/pengurus  aktif  karena  pendiri/pengurus  aktif  tersebutlah  yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.
Kedua,  prosedur  pendirian.  Pendirian  badan  usaha  berbadan  hukum mutlak  harus  ada  pengesahan  dari  pemerintah  terhadap  akta  pendirian  dan anggaran  dasarnya.  Sebagai  gambaran,  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  (Pasal  7  ayat  (4)  UU  Perseroan Terbatas),  sedangkan  pendirian  suatu  firma  hukum  hanya  didirikan  di  bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang  di  dalam  daerah  hukumnya  firma  bertempat  kedudukan  (Pasal  23  KUH Dagang).
Ketiga,  harta  kekayaan.  Harta  kekayaan  badan  usaha  berbadan  hukum terpisah  dengan  harta  kekayaan  pribadi  pendiri/pengurus.    Dengan  demikian, dalam  akta  pendirian  dijelaskan  permodalan  badan  usaha  tersebut.  Pemisahan harta  keduanya  sangat  jelas  diatur.  Sementara,  pada  badan  usaha  tidak  berbadan hukum  tidak  ada  suatu  pembatasan  yang  jelas  antara  harta  kekayaan  pribadi pendiri/pengurus  dengan  harta  kekayaan  badan  usaha  tersebut,  atau  dengan  kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.
Keempat,  pertanggungjawaban.  Dalam  badan  usaha  berbadan  hukum, pertanggungjawaban  pendiri/pemegang  saham  terhadap  perikatan  badan  usaha kepada  pihak  ketiga  hanya  sebatas  modal  (inbreng)  yang  dimasukkan  ke  dalam badan  usaha  tersebt.  Sedangkan,  pada  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas.  Dalam  terjadi  kebangkrutan  (kepailitan)  atau  dalam  likuidasi,  harta yang  dibereskan  dalam  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  dibereskan  hanya harta/modal  yang  terdaftar,  sedangkan  pada  badan  hukum  yang  tidak  berbadan hukum  pemberesan  dilakukan  terhadap  semua  hartanya  sampai  terhadap  harta pribadinya.
Berdasarkan uraian di atas, maka  bentuk  unit  usaha  berbadan hukum yang dapat dimiliki oleh Bumdes adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan Bentuk badan usaha lain yang juga dapat berstatus sebagai badan hukum yaitu Yayasan, tidak  penulis  uraikan  disini,  karena  yayasan  merupakan  badan  hukum  yang sifatnya  sosial,  bukan  mencari  keuntungan.  Pendirinan  bumdes  jelas,  untuk mencari  keuntungan  yaitu  menambah  Pendapatan  Asli  Desa  dan  kesejahteraan masyarakat desa.
BUMDes berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) ialah badan usaha yang modal secara keseluruhan atau sebagian dimiliki desa dari penyertaan langsung  yang  asalnya  dari  kekayaan  desa  yang  dipisah  untuk  mengolah  jasa pelayanan, asset desa, dan usaha lain untuk mensejahterakan masyarakat desa.
UU Tersebut secara terperinci telah diatur di bab X di tiga pasal; 1). Pasal 87 ayat (1) – ayat (3); 2). Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2); 3). Pasal 90. Berdasarkan aturan tersebut, BUMDes sebenarnya dan didasarkan atas potensi serta kebutuhab desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Setiap  pemerintah  desa  berhak mendirikan  BUMDes,  namun  perlu  disadari  bahwa  BUMDes  juga  berbasis  pada potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan  menggunakan  sumber  daya  lokal. Pembangunan BUMDes  atas prakarsa masyarakat dan menggunakan mekanisme berbasis  anggota  dan  wirausaha  berdasarkan  prinsip  kolaborasi,  partisipasi, transparansi,  pembebasan,  akuntabilitas,  dan  keberlanjutan.  Pendirian    badan usaha  harus  dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas,  didukung  dan  difasilitasi oleh  kebijakan  daerah  (Surbakti,  2008).  BUMDes  sebagai  potensi  lokal  adalah modal  sosial  yang  sifatnya  menjanjikan  sebagai  jembatan  penghubung  desa dengan ranah ekonomi, sehingga memperkuat perekonomian pedesaan.
BUMDes  selaku  lembaga  sosial  yang  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  dengan  memberikan  kontribusi  melalui  penyedia  layanan  sosial. Tujuan  lain  dari  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan  pendapatan  primer  desa (PADes). BUMDes merupakan roda ekonomi desa yang perannya sangat penting untuk  meningkatkan  taraf  perekonomian  desa,  BUMDes  memiliki  potensi berbagai  potensi  lokal  yang  ada  di  desa  dan  menjadi  wadah  untuk  menunjang
segala  potensi  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUMDes  dicirikan  oleh  fakta bahwa  mereka  adalah  badan  hukum  yang  beroperasi  di  bidang-bidang  berikut: Perekonomian  (industri  jasa,  manufaktur,  perdagangan)  dengan  rasio  partisipasi pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat  51%  dan  49%  yang  menjadi  pusat kegiatan  perekonomian  masyarakat  desa  sekaligus  sumber  pendapatan  bagi  desa serta memberikan masyarakat pelayanan. Beberapa usaha yang BUMDes jalankan yaitu:  pasar  pedesaan,  kerajinan  rakyat,  simpan  pinjam,  barang  wisata  pedesaan, industri rumahan, perikanan darat, dan agroindustri.
Tujuan  BUMDes  ialah  menjadikan  perekonomian  desa  semakin meningkat  dan  pada  akirnya  kesejahteraan  desa    menjadi  semakin  meningkat. Mekanisme  pengoperasian  BUMDes  secara  penuh  diserahkan  ke  masyarakat desa.  Hal  ini  mengharuskan  masyarakat  desa  harus  terlebih  dahulu mempersiapkan  diri  agar  bisa  menerima  berbagai  konsep  mengenai  sistem ekonomi yang baru dan memiliki memiliki fungsi komersial serta sosial (Luthfy, 2019).  Persiapan  yang  bisa  dilakukan  agar    tujuan  ini  bisa  dicapai  adalah melakukan kegiatan yang difokuskan pada sosialisasi, pendidikan, serta pelatihan yang  ditujukan  untuk  pihak-pihak  yang  mempunyai  kepentingan  meningkatkan taraf  hidup.  Kehadiran  BUMDes  diharapkan  bisa  mendorong  dinamisme kehidupan perekonomian di pedesaan. Peran  Pemda ialah membangun hubungan dengan  masyarakat  guna  mencapai  standar  pelayanan  minimal  (SPM)  yang menjadi bagian dari masyarakat yang memberdayakan pembangunan desa (Brian. 2007) .
Bumdes  merupakan  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  yang  berkontribusi  pada  sumber  pendapatan  desa.  Namun keberadaan  Bumdes  perlu  mendapatkan  justifikasi  hukum  yang  pasti.  Ketentuan pada  UU  Pemerintahan  Daerah  jelas  menyebutkan  bahwa  Bumdes  merupakan badan  hukum.  Satu  pertanyaan  yang  muncul  adalah  :  bagaimanakah mengidentifikasi  Bumdes  sebagai  badan  hukum?  Untuk  dapat  menjawab  hal tersebut,  maka  harus  merujuk  secara  spesifik  pada  Undang-Undang  Desa  dan peraturan  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  (PP
Desa). Dalam UU Desa dan juga PP Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesarbesarnya  kesejahteraan  masyarakat Desa.
Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa:(1) desa dapat mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  disebut  BUM  Desa;  (2)  BUM  Desa dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan;  (3)    BUM  Desa dapat  menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  pasal  88  UU  Desa  jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa Bumdes didirikan berdasarkan musyawarah desa  yang  kemudian  hasil  musyawarah  tersebut  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.  Selanjutnya  dalam  Pasal  135  PP  Desa  disebutkan  bahwa  modal  awal Bumdes  bersumber  dari  APB  Desa  yang  merupakan  kekayaan  Desa  yang dipisahkan  dan  tidak  terbagi  atas  saham.  Modal  Bumdes  terdiri  dari  :  1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun  sebagai  badan  hukum,  ia  harus  memiliki  organisasi  yang  teratur. Organisasi  yang  teratur  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  132  PP  Desa  yang menyebutkan  bahwa  Pengelola  Bumdes  setidaknya  harus  terdiri  dari  :  1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala  Desa,  sedangkan  Pelaksana  Operasional  adalah  perseorangan  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Kepala  Desa.  Tidak  seperti  badan  hukum layaknya  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  ataupun  Koperasi,  dimana  kesemuanya mendapatkan  statusnya  sebagai  badan  hukum  saat  mendapatkan  pengesahan  dari menteri  terkait.  Dalam  UU  Desa  dan  PP  Desa  tidak  disebutkan  secara  eksplisit saat  mana  Bumdes  sah  menjadi  sebuah  badan  hukum.  Namun  dari  Pasal  88  UU Desa  jo.  Pasal  132  PP  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  “Pendirian  BUM  Desa
dilakukan  melalui  musyawarah  Desa  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  Desa” maka  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  telah  disahkannya  kesepakatan  dalam musyawarah  Desa  dan  kesepakatan  tersebut  ditetapkan  dalam  suatu  Peraturan Desa,  maka  pada  saat  itulah  telah  lahir  Bumdes  sebagai  badan  hukum.  Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa Bumdes memang dibentuk dengan konsep  sebagai  badan  hukum.  Untuk  dapat  disebut  sebagai  badan  hukum,  maka harus  memiliki  karakteristik  antara  lain  yaitu  :  1)  Adanya  harta  kekayaan  yang terpisah;  2)  Mempunyai  tujuan  tertentu;  3)  Mempunyai  kepentingan  sendiri;  4) Adanya organisasi yang teratur. Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang Bumdes tersebut. Kekayaan Bumdes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
BUM  Desa  secara  spesifik  tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum seperti  perseroan  terbatas,  CV,  atau  koperasi.  Oleh  karena  itu,  BUM  Desa merupakan  suatu  badan  usaha  bercirikan  Desa  yang  dalam  pelaksanaan kegiatannya  di  samping  untuk  membantu  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Desa.  BUM  Desa  juga  dapat melaksanakan  fungsi  pelayanan  jasa,  perdagangan,  dan  pengembangan  ekonomi lainnya.  Dalam  meningkatkan  sumber  pendapatan  Desa,  BUM  Desa  dapat menghimpun  tabungan  dalam  skala  lokal  masyarakat  Desa,  antara  lain  melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
BUM  Desa  dalam  kegiatannya  tidak  hanya  berorientasi  pada  keuntungan keuangan,  tetapi  juga  berorientasi  untuk  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan  potensi ekonomi.  Dalam  hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang  dengan  baik,  sangat  dimungkinkan  pada  saatnya  BUM  Desa mengikuti  badan  hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Di  kalimat  terakhir  (tulisan  diatas),  pemerintah  harus berhati-hati  (dengan  pengamatan-riset  yang  matang  dan  melihat  perkembangan keuangan  BUMDes)  untuk  mem-badan  hukum-kan  BUMDes.  Jangan  sampai pelembagaan dengan badan hukum justru malah membuat tindakan berbalik arah
dari falsafah BUMDes sebagai milik (rakyat) Desa – dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat  –  sesuai  dengan  amanah  UUD  1945  yang  menjamin  tanah,  air  dan segala isinya yang terkandung dalam bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat .
Hal  penting  dalam  pembuatan  keputusan  mengenai  unit  usaha  adalah, BUMDes  tidak  boleh  mematikan  potensi  usaha  yang  sudah  dijalankan  warga desanya.  Usaha  BUMDes  juga  harus  memiliki  kemampuan  memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas. Misalnya, di  kampung  yang  sebagian  besar  warganya  menghasilkan  tepung  tapioka, BUMDes  tidak  boleh  memiliki  membangun  pabrik  pengolahan  tapioka  sendiri. Melainkan mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya. Prioritas ketiga adalah  membangun  embung  alias  penampung  air  untuk  pertanian.  Program membangun  embung  diluncurkan  Kementerian  Desa  untuk  mendukung produktivitas pertanian desa.
Soalnya,  mayoritas  desa  di  negeri  ini  masih  mengandalkan  pertanian sebagai  sektor  yang  produktif  menopang  kehidupan  warganya.  Selain menghasilkan  komoditas  yang  diperlukan  warga  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya,  hasil  pertanian  juga  bisa  menjadi  komoditas  unggul  untuk dijual.Keempat,    membangun  fasilitas  olahraga.  Ya,  olah  raga  mulai  mendapat porsi  yang  penting  sekarang.  Olahraga  diyakini  bukan  hanya  akan  membantuk tubuh  yang  sehat  bagi  warga  desa  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  cara  warga  desa mendapatkan  fungsi  refreshing  disela  kegiatan  sehari-hari  yang  melelahkan.  Tak hanya  itu,  olah  raga  juga  sagat  efektif  membangun  mental  yang  sehat  yaitu  jiwa sportif alias bersaing dengan sehat dan membuat hubungan antarpersonal di desa menjadi erat.
Relasi  sosial  yang  baik  di  desa-desa  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk untuk  mendukung  produktivitas  kerja  saja  melainkan  juga  secara  langsung maupun  tidak  langsung  bisa  mencegah  berbagai  penyakit  sosial  termasuk  bisa mencegah  berkembangnya  paham  terorisme  yang  sesat  dan  berbahaya  itu. Setidaknya  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  sebuah  desa
membentuk  dan  mengelola  BUMDes.  Pertama  sumber  daya  alam  yang  dimiliki desa  tersebut.  Apa  saja  sumber  daya  yang  secara  alami  tersedia  di  desa  itu  dan apalah  selama  ini  sudah  diolah  sedemikian  rupa.  Pengelolaan  sumber  alam  yang baik akan menghasilkan manfaat sosial baik profit maupun benefit. Kedua faktor modal  pendanaan  untuk  pembiayaan  berbagai  operasional  hingga  tercapai produktivitas  yang  tinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan  pasar.  Penyertaan  modal adalah salahsatu kekuatan BUMDes mengembang.
Tetapi  sebelum  rupiah  dikucurkan,  Kepala  Desa  harus  yakin  bahwa BUMDes telah menyusun business plan yang baik. Business Plan sangat penting dalam membangun sebuah usaha karena akan menjadi pedoman bagaimana bisnis itu akan dijalankan. Business Plan juga kan menjadi memberikan gambaran yang jelas mengenai apa bisnis yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan termasuk kebutuhan permodalan dan pasar yang dituju untuk menjual produk.
Tetapi,  faktor  yang  paling  utama  keberhasilan  BUMDes  sesungguhnya bukan  sumber  daya  alam  tau  modal  uang  penyertaan  melainkan  Sumber  Daya Manusia  (SDM).    Bagaimanapun  semua  potensi  yang  ada  bakal  terbukti  bisa menjadi  komoditas  yang  produktif  atau  tidak  semuanya  tergantung  pada bagaimana SDM mengelolanya .

## PENUTUP
Status  BUMDes  dinilai  menguntungkan  untuk  menggali  berbagai  potensi desa  setempat,  BUMDes  ialah  hasil  dari  peraturan  desa  yaangberkelanjutan. Kehadiran BUMDes penting untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Persiapan  yang  paling  tepat  adalah  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat pedesaan melalui pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai  kepentingan.  Dengan  menerapkan  pendekatan  ini,  diharapkan BUMDes dapat mendorong dinamisme kehidupan ekonomi yang ada di desa.
Peran  Pemda  adalah  membangun  hubungan  bersama  masyarakat  guna mencapai  standar  pelayanan  minimal  (SPM)  selaku  bagian  dari  membangun masyarakat  pedesaan  agar  menjadi  semakin  berdaya.  Menurut  temuan  tersebut, BUMDes  diketahui  sangat  penting  sebagai  wadah  untuk  menggali  potensi  lokal.
Tahap  realisasi  pembangunan  serta  pendirian  BUMDes  membutuhkan  perhatian dari pemerintah, selain itu revitalisasi BUMDes perlu dilakukan untuk melindungi pendirian badan usaha.
DAFTAR RUJUKAN ( Times New Roman 12, Kapital dan ditebalkan)
Adhuri, D S. 2012. Antara Marga dan Desa: Pemilihan Struktur Perilaku Elit di
Kabupaten Lahat. Jurnal
Antropologi Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly.  2010.  Konstitusionalisme  dan  Konstitusi.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Brian.    2007.  Textbook  on  Administrative  and  Constitutional  and  Law,
London: Blackstone Press ltd.
Widjaja. 2010. Otonomi Desa: adalah otonomi yang bulat, asli,
dan utuh.
Jakarta: Grafindo.
Hood Phillips O. 1987. Administrative dan Constitutional  Law, 7th ed., London: Maxwell.
Laica Marzuki. 20018. Kekuatan Putusan MK Terhadap   Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol.  7 Nomor 5, Maret 2019, hal. 2
Luthfy, M. 2019. Masa jabatan Kades  dari perspektif konstitusi.   Masalah hukum, 48(4), 319.
Mahfud MD. 2001. Politik Hukum Indonesia, cet. IIII. Jakarta: LP3ES
Romli, L. 2007. Gambaran Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sahdan, G (ed.). 2005. Transformasi Ekonomi Politik Desa. Yogyakarta:
APMD Press.
Saleng,  A.  2004.  Penegakan  Hukum  dalam  Era  Reformasi.  Jurnal  Ius  Quia Iustum, Vol. 11
Sidik,  Fajar.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal  Guna  Mewujudkan  Desa  Mandiri. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 19.
Surbakti, R. 2008 . Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar. Unair.  Thompson Thaib,  D.  2003.  Menuju  Parlemen  Bikameral  (Studi  Konstitusional  Perubahan UUD 1945 ke 3). Jurnal Ius Quia Iustum. Vol. 10.