## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 17-23 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan
Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga
Ita Purmalasari 1 , Andi Muhammad Rusli 1 & Indar Arifin 1 1 lmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia
2 Koresponden Penulis, Email: itapurmalasari93@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 01-02-2021 Revised: 20-02-2021 Accepted: 25-03-2021 Published: 30-03-2021
Keywords: Kekerasan; Anak; Shelter Warga
Kata Kunci: Violence; Child; Citizen Shelter
Abstract. The aim of study is to describe effectiveness of the policy Makassar Mayor regarding the prevention of child violence based on community shelter. This research was conducted in Makassar City using descriptive qualitative approach The results of the research indicate that the implementation of the policy of the Makassar Mayor in preventing child violence based on community shelters is quite optimal. This is based on  three  indicators.  First,  the  service  for  complaints  about  the  fulfillment  of children’s  rights  that  has  been  operating  24  hours  in  P2TP2A  and  for  37  resident shelters.  Second,  massive  socialization  has  been  carried  out  in  the  community,  in schools,  and  in  community  shelters  through  community  involvement.  Third, assistance is provided for both general public and victims, although it is limited due to budget constraints. In terms of effectiveness, it is already sufficient based on three indicators.  First,  the  resource  approach  is  still  lacking  because  the  community’s participation to get involved in community shelters is still low in which of the 153 who  are  formed,  only  37  are  active.  In  addition,  limited  facilities  and  operational budgets  are  still  become  constraints.  Second,  the  process  approaches  run  well involving  community  involvement  in  the  establishment  of  shelter  and  socialization for violence prevention and assistance to victims of child violence. Third, the target approach of the community shelter has been appropriate by conducting socialization in their respective neighborhoods by involving local leaders.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  efektivitas  kebijakan  Walikota Makassar tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga pencegahan kekerasan  anak  berbasis  shelter  warga.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kota Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  Walikota  Makassar  dalam pencegahan  kekerasan  anak  berbasis  shelter  warga  sudah  cukup  optimal.  Hal  ini berdasarkan  3  indikator  yakni  pertama,  pelayanan  pengaduan  pemenuhan  hak anak  sudah  beroperasi  24  jam  di  P2TP2A  dan  untuk  37  shelter  warga.  Kedua, sosialisasi  sudah  massif  dilakukan  dimasyarakat  maupun  sekolah  serta  shelter warga melalui pelibatan masyarakat. Ketiga, pendampingan dilakukan baik kepada masyarakat  umum  maupun  korban  walaupun  masih  terbatas  karena  terkendala anggaran. Adapun dalam hal efektifitas sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan3 indikator  yakni,  pendekatan  sumber  daya  masih  kurang  karena  partisipasi masyarakat  untuk  terlibat  shelter  warga  masih  rendah  yakni  dari  154  yang dibentuk,  hanya  37  yang  aktif.  Selain  itu,  ketebatasan  fasilitas  dan  anggaran operasinal masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai  dari  pelibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  shelter,  sosilasiasi pencegahan  kekerasan  maupun  pendampingan  korban  kekerasan  anak.  Ketiga, pendekatan  sasaran  shelter  warga  sudha  tepat  dengan  melakukan  sosialisasi  di lingkungan masing – masing dengan melibatkan stakeholder sekitar.
Coresponden author: * Email: itapurmalasari93@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Efektivitas Kebijakan Walikota … ( Purmalasari, Rusli & Arifin) | 18

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  berkewajiban  memberikan  perlindungan  terhadap  anak. Kewenangan  dan  tanggung  jawab  ini  secara  detail  setelah  adanya  perubahan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ke  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Subiyakto,  2012) ,  dimana  salah  satu  poin  perubahannya  yakni  perlindungan  anak. Undang-undang  pemerintahan  daerah  ini  mengamanatkan  kepada  Kabupaten/Kota terkait  Perlindungan  Anak  berdasarkan  potensi  daerahnya (Fitruani,  2016) .  Adapun untuk  urusan  anak  secara  spesifik  meliputi  Sistem  Data,  Pemenuhan  Hak  dan Perlindungan  Khusus  Anak.  Adapun  regulasi  yang  mengatur  terkait  perlindungan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yakni  tertuang  dalam  UU  No.  23  Tahun  2004  dan Perlindungan anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 (Roza & Arliman, 2018) .
Adapun  kebijakan  Pemkot  Makassar  terkait  kebijakan  perlindungan  anak  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  RPJMD  tahun 2014–2019  dan  Perda  no.5  tahun  2018  terkait  perlindungan  anak (Anasiru,  2017) . Adapun  dalam  penjabaran  kebijakan  umum  dalam  RPJMD  ini  tertuang  pada  poin  19 yakni  Meningkatnya  keberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  yang  meliputi kebijakan  umum  Penguatan  pokja  gender,  perlindungan  perempuan  dan  anak  dan pembentukan  kelurahan  layak  anak (Hamudy,  2015) .  Adapun  penjabaran  RPJMD  ini secara  teknis  dan  spesifik  tertuang  dalam  Perubahan  Rencana  Strategis  Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019 yang disahkan melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 1361/050/kep/X/2017.
Dinas  DP3A  Kota  Makassar  merumuskan  standar  kinerja  sasaran  strategis  yang selanjutnya  dituangkan  dalam  dokumen  rencana  strategis  tahun  2014  –  2019.  Secara spesifik,  perlindungan  anak  tertuang  dalam  Bab  VI  rencana  program  &  kegiatan, indikator  kinerja,  sasaran  dan  program.  Adapun  program  khusus  perlindungan  anak terdapat  pada  bagian  (3).  Tujuan  program  ini  yakni  mensejahterakan  perempuan  dan anak  dalam  mewujudkan  anak  Indonesia  Sehat,  berpendidikan,  Berakhlak  Mulia  dan kepastian hukum dari kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi bagi perempuan dan anak (Gunarso  &  Afifah,  2016) .  Kegiatan  pokok  yang  dilakukan  antara  lain  khusus perlindungan anak yakni (1) pengembangan P2TP2A, (2) Penyediaan  dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman), (3) Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok disabilitas bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  (9)    Pelatihan  pengurus  shelter  warga,  (10) Sosialisasi shelter warga, (11) Fasilitasi shelter warga,( 12)Perumusan dan penyusunan kebijakan  terhadap  perlindungan  perempuan  dan  anak,  (13)  Workshop  pencegahan kekerasan dan perkawinan anak.
Adapun dari program ini selanjutnya dinas P3A kota Makassar mendapatkan beberapa penghargaan yakni Tahun 2019, inovasi pelayanan publik DPPPA kota Makassar yakni shelter warga menerima penghargaan sebagai top 29 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi  Sulawesi  Selatan;  dan  Tahun  2019  meraih  penghargaan  Kota  Layak  Anak kategori Madya Nasional. Puluhan penghargaan yang diraih pemerintah Kota Makassar dalam  melakukan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  anak  sejauh  ini  belum mampu  menekan  angka  kekerasan  tiap  tahunnya.  Hal  ini  terlihat  dalam  daftar  angka kekerasan dalam waktu beberapa tahun terakhir.
Adapun tingka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 4 tahun terakhir yakni sebagai berikut:

## Tabel. 1 Data kekerasan Perempuan dan Anak Kota Makassar
No Tahun Kasus 1 2015 1.025 2 2016 1.172 3 2017 1.225 4 2018 1.746

## Sumber: (P2TP2A) Kota Makassar
Data  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  kekerasan  dalam  4  tahun terakhir.  Dimana  dari  tahun  2015  ke  2016  dengan  kenaikan  137  kasus.  Di  tahun selanjutnya,  mengalami  kenaikan  53  kasus.  Adapun  lonjakan  kekerasan  tertinggi yakni dari 2017 ke 2018 yakni 521 kasus. Adanya kenaikan diatas angka 500 kasus ini  tentunya  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji.  Apalagi  anggaran  yang digunakan  khusus  untuk  perlindungan  perempuan  dan  anak  tergolong  tinggi. Adapun anggaran perlindungan perempuan dan anak dalam waktu 3 tahun sebagai berikut:
Tabel 2 Anggaran Realisasi Program Perlindungan Anak
Sumber: Dinas P3A Kota Makassar
Data  ini  menunjukkan  bahwa  anggaran  pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan signifikan  dan  kembali  turun  ditahun  2018.  Namun  angka  ini  cukup  besar  jika dikelola dengan baik dengan program yang tepat sasaran. Adapun dalam sejauh ini model  yang  dianggap  efektif  dalam  proses  pencegahan  yakni  pelibatan  partisipasi masyarakat.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  khususnya  pasal  27.  Secara  spesifik  juga  tertuang  dalam Peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak pasal 6 poin (4) kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang  dimaksud pasal  1  yang  berbunyi pemerintah  daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  perlindungan  anak meliputi  :  khusus  angka  I. Memfasilitiasi pembentukan shelter warga di setiap kecamatan.
Landasan inilah yang menjadi dasar hukum dibuatnya shelter warga. Pembentukan Shelter Warga merupakan program yang dimiliki pemerintah kota Makassar dalam melibatkan  masyarakat  menekan  tingginya  angka  kekerasan  anak (Juita  & Wardhani,  2021) .  Semua  kalangan  baik  itu  tokoh  perempuan,  tokoh  agama,  tokoh pemuda  dan  stake  holder  lainnya  harus  terlibat  dalam  pencegahan  maupun penangan  kasus  kekerasan  anak (Hasanah  &  Raharjo,  2016) .  Dengan keterlibatannya,  maka,  penyelesaian  kasus  bisa  dilakukan  secara  persuasif.  Hal  ini karena,  elemen  ini  memahami culture dan  kondisi  masyarakat  baik  itu  pelaku
Efektivitas Kebijakan Walikota … ( Purmalasari, Rusli & Arifin) | 20
maupun korban. Sehingga dalam penanganannya tidak semua harus diselesaikan di lembaga  penegak  hukum.  Ini  untuk  menghindarkan  korban  dari  proses  formal berkepanjangan yang menguras energi, dan menyebabkan keretakan di masyarakat.
Shelter Warga adalah wujud kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam  perlindungan  anak  di  kota  Makassar.  Seperti  diketahui  bersama,  salah  satu kunci  keberhasilan  program  edukasi  masyarakat  harus  melibatkan  partisipasi masyarakat. Olehnya itu, shelter warga dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,  tokoh  perempuan  maupun  kelompok  civil  sociaty  lainnya (Setiawan, Wahyudi & Jatmikowati, 2016).
Sejak  dibentuknya,  shelter  warga  dianggap  mampu  memberikan  pelayanan  cepat terhadap  korban  kekerasan  yang  terjadi  di  kota  Makassar.  Adapun  jumlah  aduan kasus yang diterima shelter warga sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah Aduan Kasus yang Diterima Shelter Warga
No Sumber Aduan Tahun Total 2017 2018 2019 1 Shelter warga 109 109 204 422
Sumber: Dinas P3A Kota Makassar
Data  ini  menunjukkan  bahwa  shelter  warga  memiliki  tingkat  aduan  masyarakat melalui  shelter  warga  terus  meningkat.  Tentunya,  shelter  warga  harus  lebih  aktif dalam  melakukan  edukasi  maupun  pendampingan  masyarakat.  Berdasarkan  data Dinas  DP3A  Kota  Makassar  yang  dikutip  Saenab  (2020)  menunjukkan  bahwa  dari 153 shelter, hanya 37 yang aktif. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dengan  data  ini,  menunjukkan  bahwa  adanya  kendala  yang  dihadapi  shelter wargadalam  menjaga  eksistensinya  serta  melakukan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Olehnya  itu,  berdasarkan  fenomena  ini,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  riset tekait efektifitas kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada efektifitas kebijakan Walikota  tentang  pencegahan  kekerasan  anak  berbasis  shelter  warga  di  Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  untuk menemukan  dan  menganalisis  kejadian  yang  diteliti  untuk  mendapatkan  data  yang objektif dalam rangka menganalisis kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak  berbasis  shelter  warga  di  kota  Makassar.  Dalam  hal  ini  untuk  memberikan gambaran  tentang  kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan  kekerasan  anak  berbasis shelter warga di kota Makassar dengan melakukan observasi terhadap masyarakat dan pelaksana  dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan  sejumlah  data  dan  informasi  dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Adapun yang mnejadi narasumber yakni Kepala  Bidang  Pemenuhan  Hak  dan  Perlindungan  Anak,  Kasi  Penguatan  Kelembagaan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Makassar,  Ketua  Shelter  Tamamaung,  Ketua
Shelter  Bangkala  dan  Direktur  LBH  APIK.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan observasi,  dokumen  dan  wawancara.  Studi  ini  menggunakan  analisis  data  yang dikemukakan  oleh  Bungin  (2003;  69)  meliputi  tiga  aktifitas  diantaranya  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam  Pencegahan  Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga
Kebijakan pemerintah kota Makassar dalam hal ini keputusan Walikota terkait rencana strategis dinas P3A merupakan hal yang wajib untuk direalisasikan. Dalam kebijakan ini terdapat  2  regulasi  terkait  perlindungan  anak  yakni  Peraturan  daerah  nomor  5  tahun 2018 tentang perlindungan anak dan regulasi tentang kota layak anak melalui Perwali Nomor 2 Tahun 2017. Dari beberapa kebijakan yang menaungi progam shelter warga ini dianggap  realisasinya  sudah  berjalan  namun  belum  optimal.  Hal  ini  dilihat  dari  masih tingginya  angka  korban  kekerasan  anak  dikota  Makassar  beberapa  tahun  terakhir. Olehnya itu, dalam pembahasan ini, akan memaparkan hasil penelitian terkait efektifitas kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga.
Adapun dalam analisis ini dibagi menjadi 3 indikator berdasarkan Indikator Efektivitas oleh Martani dan Lubis yakni :

## 1.  Pendekatan Sumber Daya ( Resource Approach)
Sumber  daya  merupakan  penggerak  dalam  setiap  program.  Sumber  daya  ini  meliputi sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  penunjang (Soetrisno,  2016) .  Adapun  sumber daya  penunjang  ini  meliputi  anggaran  dan  fasilitas  penunjang.  Adapun  sumber  daya manusia  untuk  mejalankan  shelter  warga  mengandalkan  partisipasi  masyarakat. Adapun jumlah pengurus setiap shelter warga sekitar 20an orang. Namun ada pula yang aktif  dan  kurang  aktif.  Olehnya  itu,  penanggung  jawab  shelter  warga  harus  lebih  pro aktif dalam mengevaluasi anggotanya.
Adapun anggaran operasional untuk setiap shelter warga dari dinas P3A kota Makassar yakni  750.000,-  per  bulan  dan  dibayar  per  triwulan  .  Adapun  untuk  fasilitas  dan sekretariat  masih  mengandalkan  swadaya  warga.  Hal  ini  menandakan  bahwa keterbatasan  sumber  daya  penunjang  masih  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam program  shelter  warga.  Sehingga  dapat  disebutkan  bahwa  sumber  daya  yang  dimiliki shelter warga sudah dapat menjalankan program yang ada. Namun masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya khususnya anggaran dan sarana penunjang.

## 2 . Pendekatan Proses (Process Approach)
Dalam  menjalankan  sebuah  program,  tentunya  tidak  sekedar  beriorentasi  pada  hasil, tetapi  juga  pada  proses.  Hal  ini  karena  dalam  program  pencegahan  kekerasan  anak membutuhkan kesadaran masyarakat agar berhasil. Olehnya itu, tentu butuh waktu dan proses yang panjang agar masyarakat bisa sadar akan hal demikian. Begitu pun dalam hal  kesadaran  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  pencegahan  kekerasan  anak  dengan terlibat  aktif  di  shelter  warga.  Dalam  pengelolaan  shelter  warga,  masyarakat  sudah mulai  aktif  dan  tertarik  untuk  terlibat  dalam  program  pencegahan  kekerasan  anak berbasis  shelter.  Shelter  warga  sudah  mulai  aktif  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  serta  melakukan  pendampingan  kepada  kelompok  rentan  dan  anak  yang menjadi korban kekerasan.
Efektivitas Kebijakan Walikota … ( Purmalasari, Rusli & Arifin) | 22
Adapun  dalam  pembentukan  shelter  warga  ini  dilakukan  dengan  koordinasi  dengan pemerintah  setempat,  tokoh  masyarakat,  babinsa  dan  elemen  masyarakat  lainnya. Dalam  pertemuan  inilah  diharapkan  ada  masyarakat  yang  dengan  sukarela  bersedia mejadi pengelola shelter warga. Hal ini menandakan bahwa pembentukan shelter warga lebih  mengedepankan  pada  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  agar  dalam  menjalankan programnya  nanti  lebih  mudah  dan  cepat  dipahami  oleh  masyarakat.  Namun  dalam kenyataannya, dari 154 yang dibentuk, hanya 37 shelter warga yang aktif. Olehnya itu, perlu perbaikan dalam proses pembentukan dan pembinaannya.
Proses pelaksanaan shelter warga baik itu pembentukan maupun pelaksanaan program sudah  berjalan  dengan  baik  walaupun  belum  optimal.  Hal  ini  karena  belum terbentuknya  shelter  di  semua  kelurahan.  Adapun  dalam  pelaksanaan  program  terlah berkolaborasi  dengan  berbagai  stakeholder  dan  bergerak  tanpa  mengenal  batas adminsitratif.

## 3.  Pendekatan Sasaran (Goal)
Sasaran  adalah  indikator  capaian  (output)  yang  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan oleh sebuah program atau organisasi. Adapun sasaran yang di maksud dalam penelitian ini yakni anak. Dengan terhindarnya dari kekerasan dan terpenuhinya hak – hak  anak  merupakan  keberhasilan  atas  sasaran  dari  program  shelter  warga.  Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan anak. Angka kekerasan tidak bisa dijadikan  patokan  keberhasilan.  Hal  ini  karena  tingginya  jumlah  laporan  salah  satu penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melapor serta meningkatnya tingkat percayaan warga terhadap shelter warga.
Adapun evaluasi capaian shelter shelter warga dilakukan setiap triwulan. Untuk evaluasi ini dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas P3A dilakukan pertriwulan yang dijadikan bahan untuk  perumusan  program  kedepannya.  Adapun  terkait  capaian  pencegahan kekererasan  anak  berbasis  shelter  warga  dianggap  belum  maksimal.  Hal  ini  karena belum hadirnya shelter warga di semua kelurahan di kota Makassar membuat program ini belum mencapai seluruh target dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perlu dorongan agar shelter warga lebih mengoptimalkan penciptaan lingkungan ramah anak.
Sasaran pencegahan kekerasan berbasis shelter warga sudah mulai optimal khususnya jangka  pendek.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  sudah  munculnya  kesadaran  warga  untuk berpartisipasi  dalam  shelter  warga  serta  korban  kekerasan  sudah  berani  melaporkan kasusnya  ke  shelter  warga.untuk  sasaran  jangka  panjang  masih  belum  optimal khususnya dalam menjadikan shelter warga sebagai program dalam mewujudkan kota ramah anak

## SIMPULAN
Efektifitas pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar terkait rencana strategi khususnya dalam  pencegahan  kekerasan  berbasis  shelter  warga  sudah  cukup  optimal.  Hal  ini berdasarkan3  indikator  yakni,  pendekatan  sumber  daya  masih  kurang  karena partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasinal masih  menjadi  kendala.  Kedua,  pendekatan  proses  berjalan  dengan  baik  mulai  dari pelibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  shelter,  sosilasiasi  pencegahan  kekerasan maupun  pendampingan  korban  kekerasan  anak.  Ketiga,  pendekatan  sasaran  shelter
warga sudha tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing – masing dengan melibatkan  stakeholder  sekitar.  Walaupun  demikian,  dari  masih  rendahnya  jumlah shelter yang aktif, membuat warga yang rentan menjadi korban kekerasan masih belum terjangkau secara keseluruhan.

## SARAN
Adapun  yang  menjadi  saran  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yakni  mendorong pemerintah untuk mengaktifkan semua shelter warga ditiap kelurahan yang ada dikota Makassar,  meningkatkan  anggaran  operasional  shelter  warga,  melibatkan  pihak  ketiga misalnya  swasta  untuk  menambah  anggaran  shelter  warga  serta  mendorong peningkatan kreatifitas ekonomi warga berbasis shelter warga. Hal ini karena kelompok rentan kebanyakan merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

## DAFTAR BACAAN
Anasiru, R. (2017). Implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di kota Makassar. Sosio Konsepsia , 16 (2), 175-186.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250-358.
Gunarso,  G.,  &  Afifah,  W.  (2016).  Konsep  Layanan  Pendidikan  Anak  Terlantar  Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12 (23), 16-34.
Hamudy,  M.  I.  A.  (2015).  Upaya  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Surakarta  dan Makassar. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (2), 149-160.
Hasanah,  U.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).  Penanganan  kekerasan  anak  berbasis masyarakat. Share: Social Work Journal , 6 (1), 80-92.
Juita,  D.  N.  S.,  &  Wardhani,  B.  L.  (2021).  Peran  INGOs  “Save  The  Children”  Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat. Jurnal Dunia Pengurusan , 3 (1), 114-124.
Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 198-215.
Setiawan,  E.  G.,  Wahyudi,  C.,  &  Jatmikowati,  S.  H.  (2016).  Pembinaan  Anak  Jalanan Melalui Home Shelter Griya Baca Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 24-37.
Soetrisno, E. (2016). Manajemen sumber daya manusia . Kencana.
Subiyakto,  R.  (2012).  Membangun  kota  layak  anak:  Studi  kebijakan  publik  di  era otonomi daerah. Sosio Religia , 10 (1), 49-71.