## Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019

## Sridarnilawati, Suhairi, Vima Tista Putriana
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Padang Correspondence email: nilasridarnilawati@gmail.com
Abstrak . Penyusunan  dokumen Perencanaan dan penganggaran sangat berkontribusi  terhadap  capai kinerja daerah. Konsistensi perencanaan dan penganggran merupakan indikator dalam  menilai kinerja pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah urusan pendidikan.  Urusan  pendidikan  mendapatkan  prioritas  utama  bagi  pemerintah  daerah  Kota  Solok.  Hal  ini  ditujukan  anggaran untuk urusan pendidikan  mencapai  lebih dari 20% dari  seluruh anggaran belanja daerah. Jenis data  yaitu data sekunder dan data primer.  Data  sekunder  yaitu  RPJMD,  RKPD,  KUA,  PPAS  dan  APBD  dan  LAKIP  sedangkan  data  primer  yaitu  melalai wawancara kepada Anggota Tim  Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BAPPEDA dan OPD  yang bertanggungjawab terhadap Urusan  Pendidikan.  Penilaian  konsistensi  perencanaan  dan  penganggaran  menggunakan  Matrik  Konsolidasi  Perencanaan  dan Penganggaran  (MKPP)  dan  penyebab  tidak  konsistennya  dilakukan  wawancara  kepada  informan  yang  mahami  dan  mengetahui hal tersebut. Hasil dari penelitian  ini Konsistensi  perencanaan dan penganggaran urusan pendidikan sangat baik. Penyebab tidak konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran adalah usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusulkan tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat, Adanya  intervensi Pemerintahan dan  Anggota Dewan, Adanya peraturan dari Pemerintah Pusat. Analisis capaian  kinerja  urusan  pendidikan  di  Kota  Solok  menunjukkan  bahwa  secara  umum  pencapaian  indikator  urusan  pendidikan belum tercapai karena capaian indikator setiap tahunnya menurut.
Kata Kunci : Konsistensi; Perencanaan; Penganggaran
Abstract. The preparation of planning and budgeting documents greatly contributes to the achievement of regional performance. Consistency  in  planning  and  budgeting  is  an  indicator  in  assessing  the  performance  of  local  governments.  The  object  of  this research is educational affairs. Education affairs are given top priority for the local government of Kota Solok. It is intended that the budget  for  education  affairs  reaches  more  than  20%  of  the total regional  expenditure budget.  Types of  data are  secondary data and primary data. Secondary data are RPJMD, RKPD, KUA, PPAS and APBD and LAKIP while primary data is neglecting to  interview  members  of  the  Regional  Government  Budget  Team  (TAPD),  BAPPEDA  and  OPD  who  are  responsible  for Educational  Affairs.  Assessment  of  the  consistency  of  planning  and  budgeting  uses  the  Planning  and  Budgeting  Consolidated Matrix (MKPP) and the causes of inconsistency are interviews with informants who understand and know this. The results of this research consistency of planning and budgeting for educational affairs is very good. The causes of inconsistency in planning and budgeting  documents  are  that  the  proposed  Special  Allocation  Fund  (DAK)  was  not  approved  by  the  Central  Government,  the intervention of the Government and Members of the Council, the existence of regulations from the Central Government. Analysis of  the  achievement  of  the  performance  of  education  affairs  in  the  City  of  Solok  shows  that  in  general  the  achievement  of  the indicators of education affairs has not been achieved because the achievement of indicators according to each year is.

## Keywords: Consistency; Planning; Budgeting
PENDAHULUAN Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia  sejak  tahun  2001,  denganberlakunya  undang- undang  nomor  22  Tahun  1999,  telah  terjadi  perubahan tata  kelola  keperintahan  yang  signifikan  di  Indonesia, dari  yang  awalnya  bersifat  sentralistik  menjadi terdesentraliasasi  (Waris,2012).  Perubahan  sistem  ini menyebabkan pemerintah daerah menerima tanggungjawab  yang  jauh  lebih  besar  dalam  hal penyelengggaraan  pelayanan  publik  dibanding  dengan sebelum  otonomi  daerah.  Tujuan  dari  otonomi  daerah adalah  untuk  mendekatkan  pemerintah  kepada  rakyat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah  ini,  pemerintah daerah  menyusun  berbagai  program  dan  kegiatan  setiap tahunnya  yang  diturunkandari  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perencanaan  pembangunan  daerah  sendiri  dapat dipahami  sebagai  proses  penyusunan  tahapan  kegiatan yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemangku  kepentingan didalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber  daya  yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut Fitry  (2012)  tentang  Analisis  Konsistensi  Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010. Hasil penelitiannya menunjukan  tingkat  konsistensi  perencaranaan  dan penganggaran kurang baik, hal ini disebabkan pimpinan daerah  kurang  memiliki  komitmen  dan  sering  mutasi pejabat  daerah  serta  kurangnya  kemampuan  pejabat perencanaan.
Pembangunan  pendidikan  mendapat  prioritas tertinggi  dalam  pembangunan  di  Kota  Solok.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  penyediaan  anggaran  pembangunan bidang  pendidikan  selama  kurun  waktu  (2010-2015)
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019
yang  mencapai  lebih  dari  20%  dari  keseluruhan  belanja daerah.  Ini  merupakan  wujud  komitmen  Pemerintah Daerah  dalam  melaksanakan  UUD  1945  dan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daera  (APBD). Hal  ini  sehubungan  dengan  tujuan  dari  Pemerintah Daerah  Kota  Solok  untuk  meningkatkan  kualitas sumberdaya  manusia  yang  beriman,  sehat,  kreatif  dan berdaya  saing  dengan  sasaran  meningkatnya  tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan.
Konsistensi perencanaan dan penganggaran penting  diperhatikan  karena  merupakan  indikator  dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan  kegiatan  pemerintah  yang  telah  ditetapkan  berjalan dengan baik dan tercapai. Konsistensi antara perencanaan  dan  penganggaran  penting  diperhatikan karena  akan  membawa  implikasi  terhadap  kinerja pemerintah daerah (Osrinda dan Delis, 2016).
Dari  latar  belakang  ada  beberapa  permasalahan yang  dapat  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1) Bagaimana  konsistensi  antara  perencanaan  dengan penganggaran  urusan  pendidikan  di  Kota  Solok  tahun 2016-2019?  2)  Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi konsistensi  perencanaan  dengan  penganggaran  urusan pendidikan  di  Kota  Solok  tahun  2016-2019?  3) Bagaimana  capaian  target  kinerja  Urusan  Pendidikan  di Kota  Solok  tahun  2016-2019?  4)  Bagaimana  implikasi dari konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap capaian target kinerja Urusan Pendidikan di Kota Solokk sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

## Tinjauan Literatur Definisi Perencanaan Daerah
Menurut Abe (2002) pengertian perencanaan daerah ada 2 macam:
1. Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat. Dalam hal ini, bisa terjadi dua kemungkinan yaitu : a. Perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat,
b. Perencanaan  daerah  adalah  penjelasan  mengenai rencana  pusat  yang  diselenggarakan  di  daerah. Proses penyusunannya bisa dilakukan melalui top down atau bottom up.
2. Perencanaan daerah sebagai suatu kemungkinan yaitu a. Perencanaan  daerah  sebagi  rumusan  murni kepentingan  daerah  tanpa  mengindahkan  koridor dari pusat dan
b. Perencanaan daerah tidak lebih sebagai kesempatan  yang  diberikan  pusat  untuk  diisi  oleh daerah.
Dari pengertian di atas yang sesuai dengan Sistem Perintahan  di  Indonesia  adalah  Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  lebih  menekankan  pada  prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman  daerah.  Pelaksanaan  perencanaan daerah  yang  menitikberatkan  pada  Daerah  Kabupaten dan  Daerah  Kota  dimulai  dengan  adanya  penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam perencanaan daerah harus terintegrasi dengan perencanaan  Pemerintah  Pusat  yang  dilakukan  melalui melalui  top  down  atau  bottom  up  atau  diperlukan koordinasi  antarinstansi  pemerintah  dan  partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).  Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Defenisi penganggaran daerah
Menurut  Shoulder  dan  Freeman  (2003),  anggaran merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  yang dimilikinya  pada  kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak terbatas.  Anggaran  diukur  dalam  finansial  dan  sebagai pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu.  Sedangkan penganggaran  adalah  perencanaan  yang  digambarkan secara  kuantitatif  dalam  bentuk  keuangan  dan  ukuran kuantitatif  lainnya  (Supriyono,  2002).  sedangkan penganggaran  menurut  Mardiasmo  (2009)  mengartikan sebagai  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu anggaran.  Jadi  penganggaran  daerah  merupakan  alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintahan.
Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan  target  yang  harus  dicapai  oleh pemerintahan,  sedangkan  penganggaran  sebagai  alat pengendalian  mengindikasikan  alokasi  sumber  dana publik  yang  disetujui  legislatif  untuk  dibelanjakan. Anggaran  pemerintahan  daerah  merupakan  pengelolaan dana  masyarkat,  karenanya  dituntut  adanya  transparansi dan akuntabilitas kepada masyakarat (Hermawan, 2011). Halim  dan  Kusufi  (2016)  menambahkan  penganggaran di  daerah  adalah  jumlah  alokasi  dana  untuk  masing- masing  program  dan  kegiatan  dalam  satuan  anggaran. Apabila pemerintahan mampu merumuskan dan merencanakan strategis dengan baik dan bijaksana, maka tujuan pemerintahan yang telah disepakati akan tercapai.
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019

## Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
Menurut  Niven  (2003)  terdapat  enam  konsep pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  dan organisasi non profit, yaitu:
1. Financial accountability Financial  accountability adalah  pengukuran  kinerja organisasi  sektor  publik  yang  hanya  berfokus  pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan.
2. Program products or outputs Program  products  or  outputs adalah  pengukuran kinerja  organisasi  sektor  publik  bergantung  pada jumlah  produk  atau  jasa  dihasilkan  dan  beberapa jumlah orang yang dilayani.
3. Adherence to standards quality in service delivery Pengukuran kinerja yang terkonsentrasi pada pelayanan  yang  mengarah  pada  ketentuan  badan sertifikasi  dan  akreditasi  pemerintah.  Badan  tersebut juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk atau jasa yang mereka berikan. 4. Participant related measures
Pengukuran  kinerja  yang  menekankan  pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang sangat membutuhkan, oleh karena itu organisasi sektor  publik  akan  melakukan  penilaian  klien  atau pelanggan  yang  akan  dilayani  berdasarkan  status demografinya,  sehingga  bisa  ditentukan  mana pelanggan  yang  layak  mendapatkan  pelayanan terlebih dahulu.
5. Key performance indicators Pengukuran kinerja yang berdasarkan pada pembentukan  kriteria-kriteria  tertentu  yang  dapat mewakili  semua  area  yang  ingin  dinilai,  untuk kemudian  disusun  indikator-indikator  yang  mampu mengukur kriteria tersebut.
6. Client satisfaction
Pengukuran  kinerja  organisasi  publik  didasarkan pada  kepuasan  pelanggan  atas  penyediaan  barang atau  pelayanan  publik.  Beberapa  faktor  utama  yang menentukan  kepuasan  pelanggan,  yaitu  ketepatan waktu  pelayanan,  kemudahan  untuk  mendapat layanan dan kepuasan secara keseluruhan.
Pengukuran  kinerja  yang  menjadi  dasar  dalam penelitian  ini  adalah  menurut  teori  Niven  (2003) bagaimana  menilai  kinerja  sektor  publik.  Teori  Niven menyatakan  yang  pertama  akuntabilitas  anggaran  dapat dilakukan  dengan  menilai  seberapa  besar  dan  efektif serapan  anggaran  dalam  menjalankan  program  yang telah  ditetapkan.  Kedua,  hasil  program  bukan  hanya melihat  output  dan  input,  tetapi  juga  melihat  outcome dan  output.  Ketiga,  menguji  hasil  suatu  program  sesuai dengan  aturan  standar  yang  berlaku.  Keempat,  menilai dengan  bagaimana  sektor  publik  dalam  memberi pelayanan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan. Konsep  kelima  mengenai  indikator  kunci  juga  bisa menjadi  dasar  pengukuran  kinerja  sektor  publiki. Terakhir  terkait  kepuasan  dalam  memperoleh  layanan dari sektor publik.

## Indikator unrusan pendidikan kota solok
Beberapa standar indikator pendidikan yang dapat dievaluasi sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM  adalah  pengukuran  perbandingan  dari  harapan hidup,  melek  huruf,  pendidikan  dan  standar  hidup. IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya. IPM  diperkenalkan  oleh  Program  Pembangunan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNDP)  pada  tahun 1990  dan  dipublikasikan  secara  berkala  dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang  atau  negara  terbelakang  dan  juga  untuk mengukur  pengaruh  dari  kebijaksanaan  ekonomi terhadap  kualitas  hidup.  IPM  memiliki  tiga  dimensi yang  digunakan  sebagai  dasar  perhitungannya:  a. Kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup saat  kelahiran  b.  Pendidikan,  yang  dihitung  dari angka  harapan  sekolah  dan  angka  rata-rata  lama sekolah.  c.  Standar  hidup  layak,  yang  dihitung  dari produk nasional bruto per kapita 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK merupakan proporsi jumlah penduduk yangsedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan  terhadap  jumlah  penduduk  usiasekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikanmencakup  anak  di  luar  batas  usia  sekolah pada  jenjang  pendidikan  yang  bersangkutan  (misal anak bersekoah SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih  dari  12  tahun).  Secara  umum,  APK  digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan  yang  diselenggarankan  dalam  rangka memperluas  kesempatan  bagi  penduduk  untuk mengenyam pendidikan.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) APM  merupakan  proporsi  jumlah  anak  pada kelompok  usia  sekolah  tertentu  yang  sedang bersekolah  pada  jenjang  pendidian  yang  sesuai dengan  usianya  terhadap  jumlah  seluruh  anak  pada kelompok  usia  sekolah  yang  bersangkutan.  Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid  SD  yang  berusia  7-12  tahun  terhadap  jmlah seluruh anak yangberusia 7-12 tahun 4. Pengertian rata-rata lama sekolah
Rata–rata  lama  sekolah  adalah  jumlah  tahun  belajar penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  yang  telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk  tahunyang  mengulang).  Untuk  menghitung rata‐rata  lama  sekolah dibutuhkan informasi  tentang: partisipasi  sekolah,  jenjang  dan  jenis  pendidikan tertinggi  yang  pernah/sedang  diduduki,  ijasah tertinggi  yang  dimiliki,  tingkat/kelas  tertinggi  yang
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019
pernah/sedang  diduduki.  Untuk  melihat  kualitas penduduk  dalam  hal  mengenyampendidikan  formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP).
5. Ujian Nasional (UN)
UN  merupakan  suatu  penilaian  untuk  mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak.  Guza  (2008)  mengemukakan  bahwa  Ujian Nasional  pada  hakekatnya  berbasis  hasil  (output- based)  dan  hasil  belajar  siswa  diukur  dengan menggunakan  standar  nasional  yang  mengacu  pada kurikulum  nasional  pula  sehingga  Ujian  Nasional pada hakikatnya merupakan bentuk ujian berdasarkan ketentuan berlaku.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian  yang menggunakan landasan  teori dalam menganalisis hasil penelitian untuk mendeskripsikan  hasil  riset.  Sedangkan  jenis  penelitian yang digunakan adalah case study atau studi kasus. Studi kasus  yang  dirumuskan  oleh  Robert  K.  Yin,  merupakan sebuah  metode  yang  mengacu  pada  penelitian  yang mempunyai unsur how dan why, pada pertanyaan utama penelitiannya  meneliti  masalah-masalah  kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.
Jenis data dalam penelitian  ini menggunakan data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  adalah  data yang  dikeluarkan  oleh  dinas/instansi  terkait  yang  ada  di Kota  Solok,  berupa  RPJMD,  RKPD,  KUA,  PPAS  dan APBD  Kota  Solok  dan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Kota  Solok.  Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang  terkait  dalam  proses  penyusunan  perencanaan  dan penganggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Solok, khususnya  OPD  yang  bertanggungjawab  terhadap urusan Pendidikan di Kota Solok .
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan  Kajian  Dokumen  Data  Sekunder dan  Wawancara  langsung  dengan  informan  melalui proses  tanya  jawab  secara  lisan.  Nara  sumber  yang
terkait  dalam  penelitian  ini,  yaitu  diantaranya:  Anggota Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  Kota  Solok, Pejabat  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota Solok  serta  OPD  yang  bertanggungjawab  terhadap urusan pendidikan di Kota Solok.
AnalisisKonsistensi antara  Perencanaan  dan
Penganggaran Urusan Pendidikan Kota Solokn dilakukan  dengan  mengevaluasi  program  dan  kegiatan dalam  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang disusun dengan membuat matrik konsolidasi perencanaan  dan  penganggaran  (MKPP)  program- kegiatan Urusan Pendidikan di Kota Solok.
MKPP merupakan alat bantu untuk mengkonsolidasikan dokumen perencanaan dan penganggaran  secara  menyeluruh.  Sehingga  konsistensi antar  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  Urusan Pendidikan  di  Kota  Solok  akan  terlihat  apakah  terjadi sinkronisasi dan sinergitas.
Penyusunan  Matrik  Konsolidasi  Perencanaan  dan Penganggaran  program-kegiatan  dilakukan  dengan integrasi antara dua dokumen, yakni: a. Integrasi RPJMD dengan RKPD b. Integrasi RKPD dengan KUA
c. Integrasi KUA dengan PPAS
d. Integrasi RKPD dengan APBD
e. Integrasi PPAS dengan APBD Pengelompokkan konsistensi untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada Tabel berikut:
Pengelompokkan Konsistensi Program dan Kegiatan No. Program/Kegiatan Pengelompokkan Konsistensi Dokumen A Dokumen B 1. Ada Ada Konsisten 2. Ada Tidak ada Tidak Konsisten 3. Tidak ada Ada Tidak Konsisten
Sumber : Meldayeni 2011
Berdasarkan  penentuan  konsistensi  tersebut  dapat dikelompokkan  jumlah  program  dan  kegiatan  yang konsisten  dan  tidak  konsisten.  Selanjutnya  untuk menentukan  tingkat  konsistensi  secara  keseluruhan  dari dokumen  tersebut  dilakukan  melalui  teknik  persentase yaitu :

## Tingkat konsistensi (%)Program = Jumlah Program yang konsisten x 100%

## Total Program
Tingkat konsistensi (%)Kegiatan = Jumlah Kegiatan yang konsisten x 100%

## Total Kegiatan
Metoda  Deskriptif  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi
Setelah Untuk mengatahui penyebab program dan kegiatan  yang  tidak  konsisten,  dilakukan  wawancara mendalam  (indept  interview).  Penentuan  konsistensi
rencana  dan  anggaran  juga  dilakukan  berdasarkan besarnya  budget  yang  dianggarkan.  Untuk  program  dan kegiatan  yang  telah  konsistensi  secara  nomenklatur, seterusnya  dilihat  konsistensi  berdasarkan  deviasi anggaran. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut :
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019

## Analisis Konsistensi Dokumen PPAS dengan APBD
Sumber : Meldayeni 2011
Konsistensi  anggaran  alokasi  PPAS  dengan alokasi APBD
dapat dihitung dengan memperbandingkan anggaran PPAS denga APBD, untuk mengetahui  jumlah  deviasi  anggaran  yaitu  APBD dikurangi  anggaran  PPAS,  presentase  deviasi  anggaran
dihitung  dengan  jumlah  deviasi  anggaran  dibagi anggaran PPAS dikali 100%.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  jumlah  dan persentase  (%)  deviasi  anggaran  untuk  program  dan kegiatan  yang  telah  konsistensi  secara  nomenklatur disajikan seperti tabel dibawah ini
Deviasi Anggaran Kegiatan Urusan PendidikanKota Solok di dalam PPAS danAPBD . No Program /Kegiatan yang Konsisten PPAS APBD Deviasi Anggaran (Rp) (Rp) (Rp) % 1. 2. 3. 4. 5.
Dst….
Total Menganalisi Capaian Target Kinerja Urusan
Pendidikan  yang  dituangkan  pada  LAKIP  Kota Solok
Untuk menganalisis  capaian target kinerja Urusan
Pendidikandi Kota Solok dilakukan dengan
menganalisisrealisasi pencapaian sasaran Urusan Pendidikan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2019 yaitu  Menigkatnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  dan pemerataan kualitas pendidikan.
Menyusun  Implikasi  dari  konsistensi  perencanaan dan  penganggaran  terhadap  capaian  target  kinerja Urusan Pendidikan di Kota Solok
Berdasarkan  hasil  dari  temuan  tingkat  konsistensi dan  penyebab  terjadinya  ketidakkonsistenan  serta
capaian  target  kinerja  urusan  pendidikan  disusun implikasi kebijakan sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan dikota Solok
Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran  dianalisis  berdasarkan  konsistensi  antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD.
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019

## Konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPD tahun 2016-2019
No Status program/kegiatan 2016 2017 2018 2019 Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg 1. Konsisten Jml 8 - 8 - 7 - 7 - % 100 - 88,89 - 100 - 100 - 2. Tdk Konsisten Jml - - 1 - - - - - % - - 11,11 - - - - -
Dari tabel diatas menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik pada program RKPD yaitu 100% untuk tahun  2016,2018,dan  2019  dengan  masing-masing program  8  untuk  tahun  2016,  7  program  untuk  tahun
2018 dan 2019. Sedangkan  untuk  tahun 2017 terdapat 9 program dengan 8 program atau 88,89% yang konsisten dan 1 program atau 11,11% yang tidak konsisten. Dalam penyusunan RKPD telah berpedoman pada RPJMD.

## Konsistensi Dokumen RKPD denganKUA tahun 2016-2019
No Status program/kegiatan 2016 2017 2018 2019 Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg 1. Konsisten Jml 8 57 9 48 7 41 7 49 % 100 98,3 100 97,96 100 100 100 100 2. Tdk Konsisten Jml - 1 - 1 - - - - % - 1,72 - 2,04 - - - -
Dari tabel diatas menunjukkan tingkat konsistensi untuk  program  sangat  baik  yaitu  100%  dengan  8 program ditahun 2016,9 program untuk 2017, 7 program untuk  tahun  2018  dam  2019.  Sedangkan  untuk tahun2016  kegiatan  terdapat  58  kegiatan  57  konsisten
atau 89,30% dan 1 tidak konsisten atau 1,72%dan untuk tahun  2017  terdapat  49  kegiatan  48  konsisten  atau 97,96%  serta  1  tidak  konsisten  atau  1,72%  yang  tidak konsisten.

## Konsistensi Dokumen KUA dengan PPAS tahun 2016-2019
No Status program/kegiatan 2016 2017 2018 2019 Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg 1. Konsisten Jml 8 58 9 49 7 41 7 49 % 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Tdk Konsisten Jml - - - - - - - - % - - - - - - - -
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat konsistensi  program  dan  kegiatan  sangat  baik  yaitu 100%  dengan  8  program  58  kegiatan  ditahun  2016,  9
program  49  kegiatan  ditahun  2017,  7  program  41 kegiatan  ditahun  2018  dan  7  program  49  kegiatan ditahun 2019.

## Konsistensi dokumen RKPD dengan APBD tahun 2016-2019
No Status program/kegiatan 2016 2017 2018 2019 Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg 1. Konsisten Jml 8 50 8 37 7 41 7 52 % 100 100 100 84,09 100 95,35 100 89,66 2. Tdk Konsisten Jml - - - 7 - 2 - 6 % - - - 15,91 - 4,65 - 10,34
Dari tabel diatas menunjukkan tingkat konsistensi untuk  program  sangat  baikyaitu100%  persen  di  tahun 2016  dengan  8  program  ,ditahun  2017  dengan  8 program,ditahun  2018  dan  2019  dengan  7  program. Sedangkan  untuk  tahun  2016  terdapat  50  kegiatan dengan  konsistensi  100%,  ditahun  2017  terdapat  44
kegiatan dengan 27 kegiatan atau 84,09% yang konsisten dan 7 atau 15,91% yang tidak konsisten. Pada thun 2018 terdapat  43  kegiatan  dengan  41  atau  95,35%  yang konsisten 2 atay 4,65% yang tidak konsisten. Serta pada tahun 2019 terdapat 58 kegiatan dengan 52 atau 89,66% yang konsisten 6 atau 10,34% yang tidak konsisten.
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019

## Konsistensi dokumen PPAS dengan APBD tahun 2016-2019
No Status program/kegiatan 2016 2017 2018 2019 Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg 1. Konsisten Jml 8 50 8 38 7 41 7 47 % 100 100 100` 86,36 100 95,35 100 81,03 2. Tdk Konsisten Jml - - - 6 - 2 - 11 % - - - 13,64 - 4,65 - 18,97
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat konsistensi  untuk  program  sangat  baik  yaitu  100%  di tahun 2016-2019. Sedangkan untuk  kegiatan  pada tahun 2016  memiliki  50  kegiatan  dengan  konsistensi  100%, tahun  2017  terdapat  44  kegiatan  38  atau  86,36%  yang konsisten  6  kegiatan  atau  13,64%  yang  tidak  konsisten, ditahun 2018 terdapat 43 kegiatan 41 atau 95,35% yang konsisten  2  kegiatan  atau  4,65%  yang  tidak  konsisten,
serta  ditahun  2019  terdapat  58  kegiatan  dengan  47  atau 81,03%  yang  konsisten  11  atau  18,97%  yang  tidak konsisten.
Berdasarkan  nomenklatur  semua  program  dan kegiatan  yang  konsisten,  selanjutnya  untuk  kegiatan yang  konsisten,  berdasarkan  budget  yang  telah dianggarkan  dalam  dokumen  PPAS  dan  APBD  akan dihitung deviasinya, dapat dilihat pada table dibawah ini.
NO Uraian 2016 2017 2018 2019 1 Deviasi Anggaran (Rp) 3.822.151.764 2.865.363.125 4.871.868.450 (836.650.767) 2 Presentase Deviasi (%) 8,18 18,66 23 -10
Dari  tabel  ini  atas  dapat  disimpulkan  Rata-rata presentase  deviasi  anggaran  urusan  pendidikan  Kota Solok  tahun  2016-2019  adalah  8,18%  tahun  2016, 18,66%  tahun  2017,  23%  tahun  2018  dan  -10%  pada tahun  2019,  tahun  2019  menurun  sangat  signifikat,  hal ini disebabkan anggaran banyak dialihkan ke Pembangunan  Rumah  Sakit  Daerah  Kota  Solok, Pembangunan  GOR  dan  Persiapan  MTQ  Tingkat Nasional. ini merupakan prioitas pembangunan menjelang pemilihan Kepala Dearah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak konsistennya perencanaan dan Penganggaran

## Urusan Pendidikan di kota Solok
Dari  hasil  penelitian  ini  yang  menyebabkan  tidak konsistenya antara lain :
a. Kegiatan yang diusulkan menggunakan Dana Alokasi Khusus  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak disetujui  oleh  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  diketahui setelah dokumen perencanaan selesai disusun. . b. Tahun  2017  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah mulai  masuk  dalam  dokumen  perencanaan  dengan dasar  adanya  Peraturan  Menteri  Penidikan  dan Kebudayaan  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
c. Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  lampiran  Pembagian Urusan  Pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Provinisi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pendidikan dijelaskan bahwa kewenangan  Pengelolaan  Pendidikan  Menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketentuan ini mulai diterapkan pada tahun 2016.
d. Program  yang  ada  di  RPJMD  hanya  untuk menampung  tahun  sebelum.  Hal  ini  diperkuat
Perubahan  peraturan  perencanaan  pembangunan pemerintah  pusat  diawali  dengan  terbitnya  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016  tentang  Perangkat  Daerah.  Untuk  pelaksanaan urusan  hanya  boleh  1  (satu)  OPD.  Program Peningkatan  kualitas  pendidikan  masyarakat  yang beriman  dan  bertaqwa,  dan  Program  Peningkatan pelayanan  kehidupan  beragama  dilaksanakan  oleh Sekretariat  Daerah  Bagian  Kesra  sesuai  dengan Tugas Pokok OPD.
e. Adanya  intervensi  Pemerintah  dan  Anggota  Dewan guna mengutamakan Prioritas Pembangunan sebelum pemilihan Kepala Daerah.
Pencapaian  Target  Kinerja  Urusan  Pendidikan  di Kota Solok Tahun 2016-2019.
Capaian target kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2016
Berdasarkan  hasil penelitian, capaian dari 3 (tiga) indikator  sasaran  Meningkatnya  Tingkat  Pendidikan Masyarakat dan Pemerataan Kualitas Pendidikan sampai dengan  Tahun  2016  yang  merupakan  tahun  pertama pelaksanaan  RPJMD  2016-2021  secara  akumulasi  telah tercapai  87,98%.  Akan  tetapi,  terdapat  satu  indikator yang  masih  sangat  rendah  tingkat  capaiannya  yaitu angka  putus  sekolah  SMA/MA/SMK  yang  hanya tercapai 16%.
Disebabkan  karena  faktor  sosial  dan  budaya masyarakat,  seperti  adanya  siswa  pendidikan  menengah yang  tidak  mau  menyelesaikan  sekolahnya  dengan alasan  bekerja  membantu  perekonomian  orang  tua, meskipun  pemerintah  Kota  Solok  telah  menyediakan beberapa  program  untuk  meningkatkan  partisipasi sekolah  antara  lain:  Program  Bantuan  Operasional
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019
Manajemen  Mutu  (BOMM),  Bantuan  siswa  miskin (BSM) dan program paket C setara SMA.

## Capaian target kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2017
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pencapaian  sasaran  di atas, capaian dari 2 (dua) indikator sasaran Meningkatnya  Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  dan Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  sampai  dengan  Tahun 2017  secara  akumulasi  telah  tercapai  71,77%.  Terdapat satu  indikator  yang  capaian  kinerjanya  masih  0%  yaitu indikator  Persentase  sekolah  dengan  rata-rata  hasil  UN SMP ≥6,0.
Hal  ini  disebabkan  kurangnya  kemampuan  guru mata  pelajaran  Bahasa  Inggris,  IPA  dan  Matematika SMP (Mata Pelajaran UN) karena yang memegang Mata Pelajaran  UN  adalah  guru  non  PNS  yang  tentu  saja secara  pertanggungjawaban  tidak  dapat  di  tuntut sebagaimana guru PNS

## Capaian target kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2018
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pencapaian  sasaran  di atas, capaian dari 2 (dua) indikator sasaran Meningkatnya  Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  dan Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  sampai  dengan  Tahun 2018 secara akumulasi telah tercapai 67,54%. Terdapat 1 (satu)  indikator  yang  mencapai  100%  dan  2  (dua) indikator  belum  dapat  mencapai  100%  yaitu  50%  untuk indikator  Persentase  sekolah  dengan  rata-rata  hasil  UN SD ≥ 7,7 dan 51,33% untuk indikator Persentase sekolah dengan rata-rata hasil UN SMP ≥6,0.
Hal  ini  disebabkan  antara  lain  karena  adanya perubahan  metode  soal  ujian,  dimana  tahun  2018  telah menerapkan  metode  Higher  Order  Thinking  Skills (HOTS)/tingkat  kesulitan  soal.  Metode  ini  merupakan metode  pengujian  dengan  memakai  tingkat  kesulitan soal untuk menguji kemampuan siswa dalam memecahkan  masalah,  berfikir  kreatif,  beargumen  serta kemampuan  mengambil  keputusan.  Siswa  belum terbiasa  dengan  metode  pengujian  seperti  ini,  sehingga menyebabkan nilai  rata-rata UN lebih  rendah dari tahun sebelumnya

## Capaian target kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2019
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pencapaian  sasaran  di atas, capaian dari 2 (dua) indikator sasaran Meningkatnya  Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  dan Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  sampai  dengan  Tahun 2019  secara  akumulasi  telah  tercapai  60,66%.  Terdapat satu  indikator  yang  capaian  kinerjanya  masih  0%  yaitu indikator  Persentase  sekolah  dengan  rata-rata  hasil  UN SMP ≥6,0.
Hal  ini  sebabkan  Ujian  Nasional  tidak  dijadikan penentu  kelulusan  sehingga  keseriusan  siswa  dan  guru dalam  menyiapkan  diri  menghadapi  ujian  nasional berkurang  dan  rendahnya  motivasi  guru  yang  sudah
lama  mengajar  disatu  sekolah.  Kelulusan  siswa sepenuhnya  ditentukan  oleh  masing-masing  sekolah melalui rapat dewan guru.

## Implikasinya  dari  konsistensi  perencanaan  dan penganggaran  TerhadapCapaian  Target  Kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok
Berdasarkan  analisis  konsistensi  perencanaan  dan penganggaran  yang  dilakukan  dapat  dikemukakan beberapa hal berikut:
a. Tingkat konsisten perencanaan dengan penganggaran untuk  tahun  2016-2019  sangat  baik.  Namun  tidak untuk  capaian  target  kinerja  urusan  pendidikan dimana mengalami penurunan setiap tahunnya.
b. Pada Tahun 2016 terdapat  satu  indikator  yang masih sangat  rendah  tingkat  capaiannya  yaitu  angka  putus sekolah SMA/MA/SMK yang hanya tercapai 16%.
c. Indikator  capaian  kinerjanya  masih  0%  untuk indikator  Persentase  sekolah  dengan  rata-rata  hasil UN  SMP  ≥  6,0  untuk  tahun  2017  dan  2019. Disamping  kemampuan  guru  yang  ada,  jumlah  guru mata  pelajaran  yang  kurang  hal  ini  disebabkan  tidak adanya  menerimaan  PNS  mulai  Tahun  2015-  2017. Kekurangan  guru  ini  ditutupi  oleh  guru  non  PNS yang  tentu  saja  secara  pertanggungjawaban  tidak dapat di tuntut sebagaimana guru PNS.
d. Ada  2  (dua)  indikator  belum  dapat  mencapai  100% pada  tahun  2018  yaitu  50%  indikator  Persentase sekolah  dengan  rata-rata  hasil  UN  SD  ≥  7,7  dan 51,33% indikator Persentase sekolah dengan rata-rata hasil  UN  SMP  ≥6,0.  Dimana  tahun  2018  telah menerapkan  metode Higher  Order  Thinking  Skills (HOTS)/tingkat kesulitan soal.
e. Tingginya  tingkat  capaian  kinerja  indikator  untuk Angka  Putus  Sekolah  disebabkan  karena  sudah semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka f. Tingginya  tingkat  capaian  dari  angka  kelulusan SD/MI ini disebabkan karena adanya program belajar tambahan  pada  pagi  dan  sore  hari  bagi  setiap  siswa calon  peserta  UASBN  untuk  setiap  mata  pelajaran selama satu semester.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran urusan  pendidikan  di  Kota  Solok  tahun  2016-2019 adalah sebagai berikut:
a. Konsistensi  Program  yang  ada  RPJMD  terhadap program yang ada pada RKPD adalah 100% tahun 2016, 88,89% tahun 2017, 100% pada tahun 2018 dan 2019.
b. Konsistensi  program  dan  kegiatan  yang  ada  pada RKPD  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  ada pada  KUA  adalah  100%  dan  98,28%  pada  tahun
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019
2016,  100%  dan  97,96%  pada  tahun  2017,  100% dan 100% pada tahun 2018 dan 2019.
c. Konsistensi  program  dan  kegiatan  yang  ada  pada KUA terhadap PPAS adalah 100% untuk program dan kegiatan pada tahun 2016-2019.
d. Konsistensi  program  dan  kegiatan  yang  ada  pada RKPD  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  ada pada  APBD  adalah  100%  dan  100%  tahun  2016, 100%  dan  84,09%  pada  tahun  2017,  100%  dan 95,35% pada tahun 2018, 100% dan 89,66% pada tahun 2019.
e. Konsistensi  program  dan  kegiatan  yang  ada  pada PPAS  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  ada pada  APBD  adalah  100%  dan  100%  tahun  2016, 100%  dan  86,36%  pada  tahun  2017,  100%  dan 95,35% pada tahun 2018, 100% dan 81,03% pada tahun 2019 2. Dalam  penelitian  masih  terdapat  ada  program  dan kegiatan  yang  tidak  konsisten.  Ketidakkonsistenan setiap tahunnya disebabkan karena :(a) Kegiatan yang diusulkan  menggunakan  DAK  tidak  disetujui  oleh Pemerintah  Puast,  (b)  Adanya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Pengelolaan Pendidikan  Menengah  merupakan kewenangan Pemerintah  Provinsi,  (c)  Program  yang  ada  di RPJMD hanya untuk menampung tahun sebelum. Hal ini  diperkuat  dengan  terbitnya  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaan urusan hanya boleh 1 `(satu) OPD, (d ) Adanya kegiatan yang baru  merupakan  intervensi  Pemerintah  dan  Anggota Dewan karena mengutamakan Prioritas
Pembangunan sebelum pemilihan Kepala Daerah, (e) Adanya  kegiatan  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang sama.
3. Rata-rata presentase deviasi anggaran urusan pendidikan  Kota  Solok  tahun  2016-2019  adalah 8,18%  tahun  2016,  18,66%  tahun  2017,  23%  tahun 2018  dan  -10%  pada  tahun  2019,  tahun  2019 menurun  sangat  signifikat,  hal  ini  disebabkan anggaran  banyak  dialihkan  ke  Pembangunan  Rumah Sakit  Daerah  Kota  Solok,  Pembangunan  GOR  dan Persiapan  MTQ  Tingkat  Nasional.  ini  merupakan prioitas  pembangunan  menjelang  pemilihan  Kepala Dearah.
4. Capaiantarget  kinerja  urusan  pendidikan  kota  solok berdasarkan  dokumen  RPJMD  2016-2021  dengan sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan  pemerataan  kualitas  pendidikan  adalah  87,60% tahun 2016, 71,77% tahun 2017, 67,54% tahun 2018 dan 60,66% tahun 2019.
5. Pencapaianurusan  pendidikan  di  Kota  Solok  yang merupakan  sasaran  untuk  ururan  pendidikan  yang tertuang  dalam  RPJMD  Kota  Solok  Tahun  2016- 2021,untuk  tahun  2016  terdapat  1  indikator  Angka
Putus Sekolah yang belum tercapai sasarannya hanya 16%.  Hal  ini  disebabkan  karena  faktor  sosial  dan budaya  masyarakat,  seperti  adanya  siswa  pendidikan menengah yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan  alasan  bekerja  membantu  perekonomian orang tua.Tahun 2017-2019 terdapat 1 indikator rata- rata hasil UN SMP (≥6,0) belum tercapai sasaran atau 0,00%  untuk  tahun  2017  dan  2019.  Disebabkan kurangnya  kemampuan  guru  mata  pelajaran  yang  di UN kan disamping itu Ujian Nasional tidak dijadikan penentu  kelulusan  sehingga  keseriusan  siswa  dan guru  dalam  menyiapkan  diri  menghadapi  ujian nasional  berkurang  dan  rendahnya  motivasi  guru yang sudah lama mengajar disatu sekolah. Kelulusan siswa  sepenuhnya  ditentukan  oleh  masing-masing sekolah melalui rapat dewan guru.

## Rekomendasi
Dalam  rangka  melaksanakan  program  dan kegiatan untuk pencapai target kinerja urusan pendidikan yang  dituangkan  dalam  RPJMD  Kota  Solok  Tahun 2016-2021  harus  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia agar  program  dan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan berjalan  dengan  baik  dan  tercapai.  Sedangkan  tingkat konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran  untuk urusan  Pendidikan  di  Kota  Solok  yang  sangat  baik  agar dapat di optimalkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. 2002. Perencanaan daerah partisipati . Penerbit Pondok Edukasi. Solo Fitry,  R.  2012. Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau  Tahun  2010 .  Tesis,  Program Magister  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Freeman,  RJ  &  Shoulder,  C.D.  2003.  Governmental Nonprofit  accounting  :  Theory  and  Practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Halim,  A  dan  Kusufi,  M,  S.  2016.  Akuntansi  Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Hermawan,  E.  2011.  Analisis  Penerapan  Sistem Anggaran  Berbasis  Kinerja  Di  Lingkungan Rumah  Tangga  Kepresidenan-Sekretariat  Negara Republik  Indonesia.  Fakultas  Ekonomi  Program Magister  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik. Universitas Indonesia.
Mardiasmo.  2002 .  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan Daerah: Penerbit Andi
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Andi
Meldayeni.  2011.Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan Penganggaran  Bidang  Kesehatan  di  Kota  Solok Tahun 2007-2010. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas.
Sridarnilawati, Suhairi dan Vima Tista Putriana, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019
Niven,  P.  R.  2003.  Balanced  Scorecard:  Step-By-Step for  Government  and  Nonprofit  Agencies.  New York: John Wiley & Sons, Inc Osrinda,  N  dan  Delis,  A.  2016 .  Analisis  Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
serta Implikasinya  terhadap  Capaian  Target  Kinerja pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Merangin. Jurnal
Perspektif
Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah.  Volume 3, Nomor 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Kota  Solok
Tahun 2016-2019.
Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  Daerah  Pemerintah Daerah Kota Solok periode 2016-2021.
Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah(RKPD)  Kota  Solok  Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.
Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) Kota Solok Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.
Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Prioritas  dan  Plafon
Anggaran  Sementara  (PPAS)  Kota  Solok  Tahun 2016-2019.
Pemerintah  Daerah  Kota  Solok,  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Solok  Tahun
2016 sampai dengan Tahun 2019.
Supriyono.  2002.  Akuntansi  Biaya  dan  Akuntansi
Manajemen. Fakultas Ekonomi Univeraitas
Gadjah Mada. Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Waris.  I.  2012.  Pergeseran  Paradigma  Sentralisasi  ke
Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good
Governance .  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako. Sulawesi Tengah.
Yin,  R.  K.  (2013)  Case  Study  Research:  Design  and
Methods. 4th Edition, Sage Publications,
Thousand Oaks.