Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1443-1455 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Terhadap Hubungan Antara Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum di Indonesia
Arsyawal 1 , Hans Riduan Hutapea 2 , Ma’as Shobrin 3 , Raihana 4
(1)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
(2)(3)(4)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
Email: arsyawalstbagindo@gmail.com 1 🖂
Abstrak
Dinamika globalisasi mempengaruhi banyak dimensi, sehingga globalisasi juga berdampak pada perundang-undangan.  Dunia  pada  saat  ini  telah  memasuki  globalisasi  yang  amat  pesat.  Kultur budaya dari berbagai negara lain dengan mudah masuk ke dalam suatu negara. Keadaan demikian menimbulkan  adanya  culture  shock  yang  mempengaruhi  sosial  suatu  negara.  Hal  ini  tentu mempengaruhi aspek hukum dari suatu negara. Salah satu bagian penting yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut mengakibatkan dunia seakan seperti tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa  batas  berkembangnya  dan  terampaikannya  berbagai  informasi  dikarenakan  pengaruh globalisasi  informasi  ini.  Perkembangan  dunia  teknologi  yang  semakin  pesat  mengakibatkan hubungan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  menimbulkan  berbagai  kejahatan  dan kegiatan  hukum  lainnya  yang  belum  ada  pengaturannya  dikarenakan  modus  yang  digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dari perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum suatu negara, terkhusus dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Hasil kajian ini akan menggambarkan mengenai hubungan antara globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Globalisasi, Pembaruan Hukum, Indonesia.
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
Abstract
The dynamics of globalization affect many dimensions, so that globalization also has an impact on legislation. The world at this time has entered a very rapid globalization. Cultures from various other countries easily enter into a country. Such a situation creates a culture shock that affects a country's social life. This certainly affects the legal aspects of a country. One important part that has a big influence  in  this  case  is  technology.  The  development  of  the  world  of  information  and telecommunications technology has resulted in a world that seems like without boundaries, both regarding information relating to aspects of social, political, economic, defense and security life and much  more.  This  occurs  globally  in  all  parts  of  the  world  and  in  any  country,  as  without  any boundaries for the development and delivery of various information due to the influence of this information globalization. The rapid development of the world of technology has resulted in legal relations in the midst of society which has given rise to various crimes and other legal activities that have not been regulated because the modes used are new modes of crime in the world of law. This study aims to examine the role of technological developments in the advancement of a country's law, especially in this study is the country of Indonesia. The results of this study will describe the relationship between globalization and legal reform in Indonesia.
Keywords: Globalization, Legal Reform, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Fenomena  globalisasi  yang  kita  hadapi  sekarang  ini  pada  dasarnya  merupakan kenyataan baru yang tak dapat dielakkan. Para ahli melihat globalisasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan peradaban umat manusia, yang berlangsung secara evolusioner  (Mohammad  Maiwan,  2014).  Peristilahan  mengenai  globalisasi  memiliki keterkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global dengan mengacu pada semakin menguatnya unit-unit ekonomi dunia. Sebagai contoh, mobil yang kita miliki bisa jadi rangkamya dibuat di Indonesia, mesinnya di Jepang, bannya di Italia, mereknya dari Amerika Serikat. Setelah jadi, barangnya dijual di Singapura dan dibeli oleh orang Cina. Contoh lain, arloji yang kita pakai, bisa rangkanya dibuat di Cina, baterainya dari Jerman dan mereknya dari Jepang. Setelah jadi barangnya dijual di Indonesia dan dibeli oleh  orang  Australia.  Contoh  di  atas  mencerminkan  bahwa  perlunya  kerja  sama  antar negara khususnya dalam bidang perekonomian (perdagangan). Sehubungan dengan hal di atas dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah aktivitas perekonomian melalui berbagai lembaga non negara menjadi sangat penting dalam promosi globalisasi ini. Namun harus disadari
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
bahwa keadaan demikian tidak berarti peran negara melemah secara substansial dalam globalisasi, tetapi justru banyak negara yang memanfaatkan kondisi global tersebut dengan melakukan berbagai pengaturan bersama. Bahkan masing-masing negara berlomba-lomba untuk  saling  bersaing  dalam  prestasi  dalam  rangka  menjunjung  tinggi  nama  baik  dan martabat negaranya (A. Kumedi Ja’far, 2010) .
Globalisasi sangat kental dimaknai sebagai dunia yang tanpa batas atau borderless. Seperti saat ini, banyak negara telah menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek. Dimensi globalisasi terbagi menjadi globalisasi ekonomi yang ditandai oleh arus barang, modal, dan jasa serta informasi; globalisasi politik yang ditandai oleh difusi kebijakan pemerintah; dan globalisasi sosial yang digambarkan sebagai penyebaran gagasan, informasi, citra, dan manusia (Syprianus Aristeus, 2018). Berdasarkan keputusan kongres PBB VII menyatakan korelasi antara kebijakan pembangunan dengan meningkatnya  kejahatan  tidak  terlalu  prinsip,  tetapi  pembangunan  menjadi  faktor kriminogen  apalagi  pembangunan  tidak  direncanakan  dengan  baik,  mengabaikan  nilai budaya  moral  dan  tidak  meliputi  strategi  perlindungan  sosial  yang  integral  untuk  itu kongres  PBB  meminta  negara-negara  anggota  untuk  meninjau  kembali  produk-produk legislatif yang telah usang, dikatakan produk itu usang apalagi tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat dan tidak menyelesaikan problem. Globalisasi yang masuk dalam  bentuk  kebijakan  dan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara  banyak mengandung  nilai-nilai  liberalis,  sebagai  suatu  konsekuensi  toleransi  terhadap perkembangan dan pengaruh negaranegara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  globalisasi  berbasis  pada  paham  liberalisme (DHARMA SETIAWAN PAGARALAM, 2014).
Dalam pembaharuan hukum memperhatikan, mengutip pendapat saniayana, A man feel shoid must be plannet in country but the eyes shold survey the world (kalau seseorang menginjak  bumi  sendiri  tetapi  memandang  perkembangan  dunia  sekitar).  Hal  tersebut mengingatkan  kita  pengaruh  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan  globalisasi,  termaksud kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah negara, Indonesia diapit oleh negara-negara yang sistem hukumnya berbeda. Rene David dan Jone E Briery menyatakan bahwa situasi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum,  serta    bermanfaat  untuk  dapat  lebih  memahami  dan  mengembangkan  hukum
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
nasional  antara  lain  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Perbandingan  hukum  yang dilakukan pun bersifat normatif   positivis  yang mengedepankan  pencarian norma suatu sistem hukum dan memperbandingkannya dengan norma lain yang sejenis. Perbandingan hukum pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus  tertentu  yang  ingin  dipecahkan.  Model  perbandingan  .    Pada  dasarnya  hukum berkembang  lebih  sebagai  sebuah  kegiatan  akademik  yang  dipusatkan  pada  kajian pencarian  suatu  persamaan  atau  perbedaan  nilai  normatif  antar  sistem  hukum  yang dilakukan untuk pemecahan kasus (Ratno Lukito, 2022).
Terlebih apabila memperhatikan pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai tahun 2025  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 antara lain:
a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradap.
b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:
1) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
2) Memperkuat pengembangan dan pemanfaatan iptek,
3) Sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
4) Reformasi hukum dan birokrasi
c. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan berlandaskan hukum,
d. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu,
e. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,
f. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari,
g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional,
h. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  mengenai  hubungan  antara  globalisasi  dengan pembangunan hukum di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum,
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau  naskah kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang  terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya melakukan pembaharuan hukum, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum  yang  merupakan  bagian  dan  terkait  erat  dengan  kebijakan  penegakan  hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial (Randy Pradityo, 2017). Di awal pembahasan penulis akan menyajikan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum. Soetandy Wijosoebroto telah  mengemukakan  dua  makna  (arti)  yang  ada  dalam  pembaharuan  hukum  ia mengartikan sebagai legal reform dan law reform. Pada saat hukum dikonsepkan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu  proses  demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk mencapai terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah Legal Reform. Proses ini adalah  bagian  dari  proses  politik  yang  progresif  dan  reformatif.  Disinilah  hukum  dapat difungsikan  seb agai  apa  yang  dalam  kepustakaan  teori  hukum  disebut  “Tool  Of  Social Enginering” entah yang efektif lewat proses -proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
Roseoe  Pound),  ataupun  yang  efektif  lewat  proses-proses  legislatif  (seperti  yang  telah diintrodusir  oleh  Muchtar  Kusumaatmaja.  nntuk  praktek  pembangunan  hukum  di Indonesia).
Dalam  fungsinya  yang  reformatif  sebagai  Tool  Of  Social  Enginering  itu,  di  Indonesia pembaharuan hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang terbatas sebagai  legal  reform  (pembaharuan  undang-undang  atau  pembaharuan  perundang- undangan belaka). Dalam konsepnya seperti ini, pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis atau pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi. Lanjut Soelandyo, menjelaskan  Indonesia  ini  pembaharuan  hukum  sebagai  legal  reform  dalam  realitas sejarahnya  belum  pernah  mendapatkan  keberhasilan,  dengan  kata  lain  pembaharuan hukum semacam ini belum pernah terbukti. Reform atau pembaharuan seperti ini hanya berkecendrungan untuk membatasi  diri pada  pembaharuan Undang-undang atau  pasal dan ayat yang telah ada dalam perundang- undangan saja, dan sepertinya berkesan untuk tidak  mempertanyakan  paradigma  ideologisnya.  Cara  pembaharuan  seperti  ini,  tetaplah membatasi diri pada cara perundang yang politivistik belaka. Padahal, pemahaman hukum secara  logistik  politivistik  dan  berbasis  peraturan  (rule  bound)  tidak  mampu  untuk menangkap kebenaran karena memang tidak mau melihat dan mengakui hal itu.
Dalam ilmu hukum yang legalistis positivistis, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks, telah diprediksi menjadi suatu yang sederhana, linear, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum yang demikian masih dominan, termasuk kategori legismenya schyut. Oleh karena itu, legisme melihat dunia hukum dari teleskop undang-undang belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi, kebiasaan yang dominan dalah melihat dan memahami  hukum  sebagai  suatu  yang  rasional  logis,  penuh  dengan  kerapihan  dan keteraturan  nasional.  Pembaharuan  hukum,  termasuk  pembaharuan  hukum  pidana hakikatnya  merupakan  pembaharuan  terhadap  pokok-pokok  pemikiran-sering  juga dimaknai  sebagai  pembaharuan  konsep  atau  ide  dasar — bukan  sekedar  mengganti perumusan pasal secara tekstual (Barda Nawawi Arief, 2005). Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya.
Pada dasarnya, substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai (Sudarto, 1989).  Apabila kita melihat legal reform ini dari kajian semiotika hukum, pembaharuan ini tidaklah akan bisa mengikuti keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyaratkan oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang berbeda, khalayak ramai ini akan sulit untuk memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan linguistic dominoting system para elit politisasi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal. Disamping itu, legal reform akan lebih gampang  untuk  merespon  kepentingan  mereka  yang  mapan  untuk  berkuasa  dari  pada kepekaan  kepentingan  mereka  yang  berkedudukan  marjinal  dan  mempunyai  keadaan hidup  yang  sangat  rawan.  Jelas  bahwa  kebebasan,  kesetaraan  dan  kesamaan  dalam memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanyalah sebatas norma- norma yang abstrak dan dalam retorika-retorika teoritis belaka. Dalam kenyataannya, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk kedalam sistem guna mengklaim hak-hak yang telah dijanjikan in abstracto. Karena legal reform  itu  tidak  memuaskan,  munculah  aliran  realisme  hukum  di  Amerika  Serikat  yang dirintis untuk melancarkan kritiknya terhadap law reform. Tujuannya adalah  menandingi doktrin hukum kaum positivistik dengan legal reformnya, pada dasarnya para pendukung aliran realisme  hukum  ini menolak doktrin tentang universalisme  substansi  hukum yang berkonsekuensi pada tiadanya pengakuan terhadap hukum dan hak-hak mereka sebagai kaum  minoritas.  Para  penganut  paham  law  reform  ini  yang  berorientasi  kepada  hukum hidup  dalam  masyarakat,  menolak  paham  langdelian.  Paham  langdelian  menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normatif yang tertutup. Pengaruh globalisasi hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan kedalam prilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan timbul norma hukum.
Dimasa yang akan datang dapat diperkirakan bahwa semakin banyak norma hukum yang  didasarkan  pada  penelitian  ilmiah  yang  seksama  dan  kemudian  diakui  secara
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
internasional  sebagai  suatu  kaedah  hukum  Internasional  atau  nilai  universal,  akan  juga diterima dan diresepsi kedalam hukum nasional kita. Kalau didalam masyarakat Bali adalah suatu kebanggaan apabila penemuan atau disain seseorang banyak ditiru oleh orang lain, dengan adanya undang-undang hak cipta dan undang-undang hak paten, seseorang justru akan mencegah hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Perubaha nilai dan kesadaran, sebagai akibat  globalisasi,  informasi  dan  teknologi  secara  mempengaruhi  isi  dan  corak  sistem hukum  nasional  kita.  Akibatnya,  tidak  mungkin  lagi  kita  terus  ingin  mempertahankan kemurnian penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita menjadi keadah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan keadah hukum adat itu harus disesuaikan dulu dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan  dinamis  dalam  pergaulan  dunia  yang  merdeka,  adil,  bersahabat,  tertib,  dan  damai (Sudiyana,  2016).  Seperti  halnya  dengan  kontrak  bagi  hasil  dalam  bidang  perminyakan. Adapula kemungkinan, bahwa hanya asasnya saja yang dipakai (seperti di dalam Pasal 33 UUD 1945).
Bahkan di dalam hal-hal tertentu kaedah hukum adat itu terpaksa disisihkan untuk suatu keadah hukum nasional yang sama sekali baru, seperti misalnya hak untuk menebang pohon di hutan, hanya sekarang bahkan dilarang dengan hukuman pidana. Sebagai akibat globalisasi  dan  peningkatan  pergaulan  dan  perdagangan  internasional,  cukup  banyak peraturan-peraturan  hukum  yang  asing  atau  yang  bersifat  internasional  akan  juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti misalnya di dalam hal surat- surat  berharga,  pasar  modal,  kejahatan  komputer,  dan  sebagainya.  Terutama  kaedah- kaedah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional,  karena  kaedah-kaedah  hukum  transnasional  itu  merupakan  aturan  permainan dalam  komunikasi  dan  perekonomian  internasional  dan  global.  Akibatnya  semakin  kita memasuki  abad  21  semakin  hukum  nasional  kita  akan  memperlihatkan  sifat  yang  lebih transnasional.  Hukum  pidana,  hukum  acara  dan  hukum  administratif  negara  saja,  tetapi yang  akan  mengenal  jauh  lebih  banyak  bidang  hukum  lagi,  seperti  hukum  lingkungan
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
hidup, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum komputer dan sebagainya.
Dapat  dikatakan  bahwa  setiap bidang hukum yang baru itu akan bersumber pada Pancasila  dan  UUD  1945,  berlandaskan  UU  dan  lain  peraturan  perundang-undangan, mengembangkan  yuripudensinya  dan  hukum  kebiasaan  di  bidang  yang  bersangkutan. Pada dasarnya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia (Geofani Milthree Saragih, 2022a). Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran seperti  ini  akan  tetap  berfikir,  walaupun  masing-masing  bidang  hukum  itu  dapat berkembang tanpa batas, selama dipegang teguh asas utama dan kerangka formal hukum yang  ditunjukkan  di  atas.  Tentu  saja  sistem  hukum  nasional  seperti  ini  tidak  mungkin tersusun dalam 5 atau 10, bahkan tidak dalam 25 tahun saja. Akan tetapi sistem hukum nasional  kita  dari  masa  kemasa  akan  terus  dapat  dikembangkan  berdasarkan  pola  atau kerangka formal seperti tersebut diatas ini. Jelas bahwa untuk setiap bidang sektor dalam lingkaran  hukum  diperlukan  keterpaduan  dan  kesearahan  antara  pembentukan  hukum, pengadilan, aparat penegak hukum dan masyarakat, agar supaya pada akhirnya peraturan perundang-undangan,  yurispudensi  dan  hukum  kebiasaan  akan  menjadi  satu  kesatuan yang  terpadu.  Oleh  sebab  itu  untuk  setiap  bidang  hukum  itu  sendiri  diperlukan  suatu rencana pengembangan dan organisasi yang mengarahkan dan mensinkronisasikan semua usaha  oleh  masing- masing  “pelaku”  dalam  proses  pembentukan hukum  nasional.  Inilah yang  menjadi  tugas  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  untuk  memikirkan  konsep perencanaannya  yang  mengandung  asas-asas  pengikat,  agar  supaya  pembangunan seluruh  sistem  hukum  nasional,  tetapi  juga  masing-masing  bidang  hukum  berlangsung secara  sinkron,  terpadu  dan  sistematik.  Disinilah  keterlibatan  badan  Pembinaan  Hukum Nasional  dalam  politik hukum. Sesungguhnya, pembangunan hukum secara  sadar tidak mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan itu adalah suatu konsepsi yang modern, menurut Marc Galenter, sistem hukum yang modern mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa  diantaranya  adalah  bersifat  teritorial,  tidak  bersifat  personal,  universalitas, rasional.  Hukum  dinilai  dari  sudut  kegunaannya  sabagai  sarana  untuk  menggarap masyarakat..... dst. Membicarakan persoalan hukum yang demikian itu senantiasa dikaitkan dengan  basis  sosial  Indonesia  tidak  atau  kurang  sesuai  dengan  hukum  modern  yang dikembangkan oleh elit penguasa. Dengan kata lain, struktur sosial bangsa Indonesia belum seluruhnya  diserap  oleh  hukum  modern  sebagai  basis  sosialnya.  Akibatnya,  ada  begitu
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
banyak contoh yang menggambarkan hukum modern buatan elit penguasa itu.
Di masa ini tampak ada kecendrungan yang cukup kuat untuk menggunakan hukum sebagai penyalur kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan. Disini hukum dipakai sebagai landasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Tesis yang barangkali dimiliki oleh para elit penguasa, bahwa semakin hukum itu dapat dipakai secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Persoalannya adalah bagaimana  hukum  dibuat  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  yang  telah  diputuskan  itu? Persoalan  semacam  inilah  yang  telah  diputuskan  itu?  Persoalan  semacam  inilah  yang mengisyaratkan  agar  para  pembuat  hukum  perlu  sungguh-sungguh  untuk  mengikuti persayaratan- persayaratan  tertentu.  Lon  Fuller  menunjukkan  “delapan  prinsip  legalitas” yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:
Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
a. Peraturan itu harus diumumkan secara layak;
b. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
c. Perumusan  peraturan-peraturan  itu  harus  jelas  dan  terperinci,  ia  harus  dapat dimengerti oleh rakyat;
d. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
e. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
f. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
g. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan- peraturan yang telah dibuat.
Tindakan yang dilakukan untuk menerapkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan  hasil  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dari  isi  peraturan tersebut. Sebaik apapun undang-undang itu disusun, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya  hukum  masyarakat  yang  bersangkutan.  Ketika  Anda  berbicara  tentang  budaya hukum,  Anda  berbicara  tentang  sikap,  pandangan,  dan  nilai-nilai  masyarakat.  Secara konstitusional dikenal peristilahan living constitution yang menegaskan tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022b). Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat yang sangat menentukan barhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
nilai-nilai  yang  telah  diisyaratkan  oleh  Fuller,  khususnya  bagaimana  masyarakat  dapat mengetahui isi suatu peraturan, dan apakah penyampaian isi maupun makna dari hukum telah  dilakukan.  Baik  James  C.  N.  Paul  maupun  Clarance  J.  Dias  berpendapat,  bahwa perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam  masyarakat  desa  (lokal)  seringkali  menyulitkan  mereka  untuk  dapat  mengerti ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  yang  berlaku.  Penyebarluasan  hukum  nasional kepada  masyarakat  desa  dirasa  sangat  kurang.  Lembaga  legislatif  yang  menghasilkan perundang-undangan  dapat  penjelasan  itu  sering  kali  dirasa  masih  berada  pada  jarak geografis maupun sosial yang terlalu jauh.
Faktanya,  sekitar  80%  penduduk  rakyat  Indonesia  hidup  di  pedesaan.  Penduduk pedesaan  ini  bermukim  menyebar  disekitar  60.415  desa  di  seluruh  Indonesia.  Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimanakah mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disamping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata- mata  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  syarat  formal,  yaitu  dengan  dimuatnya  dalam lembaga  negara,  saluran  komunikasi  yang  tidak  terorganisir  secara  baik  dan  rapi  akan berdampak  pada  kekeliruan  informasi  mengenai  isi  peraturan  hukum  yang  ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana  seorang  dapat  diharapkan  untuk  bertingkah  laku  sesuai  dengan  perubahan yang dikehendaki oleh kaum hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana sesungguhnya harus dilakukannya. Apabila salah satu syarat yang diajukan Fuller tersebut, yaitu tiadanya komunikasi tentang makna  peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai  dengan  apa  yang  telah  menjadi  pandangan  maupun  nilai-nilai  yang  telah melembaga.

## SIMPULAN
Globalisasi telah memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Salah  satu  dampak  globalisasi  yang  paling  penting  adalah  hukum.  Hukum  memiliki dampak  yang  begitu  besar  karena  masyarakat  sendirilah  yang  menjadi  sasaran  utama
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
hukum,  dengan  masyarakat  sebagai  pemberi  pengaruh  sekaligus  penerima  pengaruh globalisasi itu sendiri. Hukum dalam perkembangannya harus mengikuti arus globalisasi tersebut. Globalisasi mengikis batas-batas antar negara, nilai-nilai masuk begitu mudah terhadap  suatu  negara.  Keadaan  tersebut  mengakibatkan  hukum  harus  maju  kearah pembaharuan demi dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum didorong untuk dapat mengikuti perkembangan manusia. Jadi hubungan antara globalisasi dan reformasi hukum jelas sangat erat, karena globalisasi mendorong reformasi hukum karena adanya kesatuan hukum sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Kumedi Ja’far. (2010). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA. ASAS, 2(2), 16.
Barda Nawawi Arief. (2005). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
DHARMA SETIAWAN PAGARALAM. (2014). IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. KEADILAN PROGRESIF, 2(1), 24.
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Geofani Milthree Saragih. (2022a). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. JUPANK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 20.
Geofani Milthree Saragih. (2022b). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia [Skripsi]. Universitas Riau.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohammad Maiwan. (2014). MEMAHAMI POLITIK GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA
DALAM TATA DUNIA BARU: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. Jurnal PAMATOR, 7(1), 2.
Copyright @ Arsyawal , Hans Riduan Hutapea, Ma’as Shobrin , Raihana
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-
Ruzz Media.
Randy Pradityo. (2017). MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA: SUATU TINJAUAN SINGKAT. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 140.
Ratno Lukito. (2022). “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 287.
Sudarto. (1989). Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Sudiyana. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN  IMPLIKASI HUKUMNYA. JURNAL KAJIAN HUKUM, 1(1), 23.
Syprianus Aristeus. (2018). TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN BAGI INDONESIA. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(4), 515