## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TINJAUAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

## Hidayati

## STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

## Abstrak
Perilaku korupsi dewasa ini memang mewabah dalam semua lapisan. Tidak terkecuali dalam lembaga  penegak  hukum yang  dianggap  mampu  menegakkan hukum  justru  ikutserta dalam  perilaku  korupsi. Upaya  pemberantasan  korupsi, paling  tidak mencakup  dua  bagian  besar,  yaitu  (1)  penindakan,  dan  (2) pencegahan.  Upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  tidak  akan pernah  berhasil  secara  optimal  jika  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  saja  tanpa melibatkan peran serta  masyarakat luas dan kalangan akademis dan pesrta didik. Oleh  karena  itu  tidaklah  berlebihan  jika  lembaga  pendidikan,  peserta  didik  dan mahasiswa  sebagai  salah  satu  bagian  penting  dari  masyarakat  yang  merupakan pewaris  masa  depan  bangsa  diharapkan  dapat  terlibat  aktif  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Keterlibatan  peserta  didik  dan  mahasiswa dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  tentu  tidak  pada  upaya  penindakan  yang merupakan  kewenangan  institusi  penegak hukum  melainkan  dalam  batasan pencegahan  melalui  kegiatan  pengetahuan  pendidikan  anti  korupsi. Internalisasi nilai-nilai  anti  korupsi  dalam  kurikulum  pendidikan  islam  diharapkan  menjadi bagian  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memberantas  korupsi. Dengan  demikian, peran  penting  pendidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  wacana  pemberantasan korupsi secara holistik adalah merumuskan model-model pendidikan anti korupsi yang sesuai bagi masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga  ke  perguruan  tinggi yang  diharapkan  mampu  menghasilkan  pencegahan perbuatan korupsi di Indonesia.

## Kata Kunci: Korupsi, Kurikulum Pendidikan

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat  kronis  dan  sistemik  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, upaya penanggulangannya membutuhkan kesungguhan, keseriusan, dan kesinambungan tidak  boleh  ditawar-tawar  lagi.  Usaha  seperti  ini  tetap  tidak  akan  berhasil  tanpa dilandasi  moralitas  dari semua  komponen  yang  terlibat.  Landasan  ideologi dapat dijadikan  alat  yang  memberikan  kontribusi  dalam  memberantas  korupsi  selama didasari  oleh  keyakinan  dan  tekad  yang  sungguh-sungguh.  Sampai  dewasa  ini,
bahwa  Indonesia  masih  dianggap  sebagai  negara  paling  korup. 1 Bahkan  era reformasi dan pasca reformasi yang sudah berusia kurang lebih 10 tahun ini justru korupsi menjadi wabah dan virus yang menyerbu kemana-mana. Dampak negatif korupsi  antara  lain:  merugikan  negara,  merugikan  rakyat,  terhambatnya pemerataan  hasil  pembangunan,  kesenjangan  sosial,  kemelaratan  rakyat  pada umumnya,  sedangkan  koruptor  berpoya-poya,  ongkang-ongkang  kaki  di  atas kelaparan  orang  banyak,  menghilangkan kepercayaan  publik  kepada  negara  dan pemerintahan.  Usaha  menciptakan  “pemerintahan  yang  bersih”  di  Republik  ini sesungguhnya sudah dimulai sejak 52 tahun yang lalu (1957). 2 Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah sebagai berikut:
Dikeluarkanlah  Peraturan  Penguasaan  Militer  Nomor  PRT/PM/06/1957, dimantapkan  dengan  Peraturan  Tentang  Pemilikan  Harta  Benda  Nomor PRT/PM/08/1957,  Peraturan  Penguasaan  Militer  Nomor  PRT/PM/ 0011/1957, diterbitkan Peraturan Penguasaan Perang Pusat Nomor PRT/ Peperpu/013/1958  yang  berisi  tentang  Pengusutan  dan  Pemeriksaan, Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, tanggal 16 April 1958,  oleh  Kepala  Staf  Angkatan  Bersenjata  ;  Peraturan  Kepala  Staf Angkatan  Laut  PRT/ZI/I/1957,  yang  mulai  berlaku  1958  ;  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 ; Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1961  yang  berisi  tentang  Pengusutan, Penuntutan  dan Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  ;  SK  Presiden Nomor  243  Tahun  1967  tentang  Pembentukan  Tim  Pemberantasan Korupsi  (TPK)  ;  SK  Presiden  Nomor  12  Tahun  1970  tentang Pembentukan Komisi 4 ; SK Presiden Nomor 52 Tahun 1970 ditetapkan wajib  daftar  kekayaan  bagi pejabat  tinggi  golongan  IV-C  ke  atas  dan perwira  tinggi  ABRI  ;  Undang-Undang  Anti  Korupsi  Nomor  3  Tahun 1971  yang  disempurnakan  dengan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  dan  terakhir  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001;  Instruksi Tertib, dan seterusnya sampai terakhir sekarang ini adanya komisi khusus
1 Berdasarkan  data  lembaga  survei  yang  berbasis  di  Hong  Kong, Political  and  Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) menyampaikan hasil penelitian mengenai peringkat korupsi negara- negara Asia. Indonesia dalam penilaian mereka masih sebagai negara ketiga terkorup di antara 13 negara Asia lainnya. Skor untuk Indonesia pada 2008 adalah 7,98, lebih baik dibanding tahun 2007 yang  mencapai  8,03.  Hamid  Awaludin,  “Korupsi  Semakin  Ganas,” Kompas, 16  Agustus  2010. Mundzar Fahman menghimpun ulang tulisannya yang berserakan menjadi buku dengan judul: Kiai dan  Korupsi,  Andil  Rakyat,  Kiai  dan  Pejabat  dalam  Korupsi (Surabaya:  Jawa  Pos  Press,  2004), hlm. xi-xiii.
2 Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia,  Masalah  dan  Pemecahannya (Jakarta:  Gramedia, 2006), hlm. 18-25.
yang  ditugaskan  untuk  menjerat  para  koruptor  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3
Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi  kualitas  dewasa  ini  di  Indonesia  tidak  lagi merupakan  kejahatan  biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra  ordinary  crimes). 4 Secara  Internasional,  korupsi  diakui  sebagai  masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. Centre for Crime Prevention (CICP) sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai :
“ Missus of (public) power for private gain ”. Korupsi mempunyai dimensi perbuatan  yang  luas  meliputi  tindak  pidana  suap  (bribery),  penggelapan (emblezzlement),  penipuan  (fraud),  pemerasan  yang  berkaitan  dengan jabatan  (exortion),  penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  of  power), pemanfaatan  kedudukan  seseorang  dalam  aktivitas  bisnis  untuk kepentingan  perorangan  yang  bersifat  illegal  (exploiting  a  conflict interest,  insider trading),  nepotisme,  komisi  illegal  yang  diterima  oleh pejabat  publik  (illegal  commission)  dan  kontribusi  uang  secara  illegal untuk  partai  politik.  Sebagai  masalah  dunia,  korupsi  sudah  bersifat kejahatan  lintas  negara  (trans  national  border  crime),  dan  mengingat kompleksitas  serta  efek  negatifnya,  maka  korupsi  yang  dikategorikan sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  memerlukan upaya  pemberantasan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  (extra  ordinary measure). 5
Bagi  Indonesia,  korupsi  adalah  penyakit  kronis  hampir  tanpa  obat, menyelusup  di  segala  segi  kehidupan  dan  tampak  sebagai  pencitraan  budaya buruk  bangsa  Indonesia.  Secara  sinis  orang  bisa  menyebut  jati  diri  Indonesia adalah perilaku korupsi. 6 Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya  kompleksitas  korupsi  dirasakan  bukan  masalah  hukum  semata,  akan tetapi  sesungguhnya  merupakan  pelanggaraan  atas  hak-hak  ekonomi  dan  sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar.  Masyarakat  tidak  dapat  menikmati  pemerataan  hasil  pembangunan  dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh, dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
3 Ibid., hlm.  25-26.  Lihat  Direktorat  PJKAKI, Kumpulan  Undang-undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
4 Nyoman Serikat Putra Jaya, Criminal Justice System (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), hlm. 92.
5 Ibid., hlm. 93.
6 Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 124.
Perubahan  peraturan  perundang-undangan  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  telah  berlangsung  mulai  tahun  1957  hingga  terakhir  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  merupakan  suatu  bentuk  kebijakan  dari pemerintah  dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum  dalam  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Sekalipun  pergantian  undang-undang  sebanyak  itu  akan tetapi filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan  perundang-undangan  pemberantasan  korupsi  menegaskan  bahwa, kesejahteraan  bangsa  Indonesia  merupakan  suatu  cita-cita  bangsa  yang  harus diwujudkan. Namun  demikian,  ternyata  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  apa  itu  korupsi.  Pada  umumnya,  masyarakat  memahami  korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang- undang  Nomor  31 Tahun  1999  junto  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  ada  30  jenis  tindak  pidana korupsi. 7
Upaya  pemberantasan  korupsi,  paling  tidak,  mencakup  dua  bagian  besar, yaitu  (1)  penindakan,  dan  (2)  pencegahan.  Upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  tidak  akan  pernah  berhasil  secara  optimal  jika  hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas dan kalangan  akademis  dan  pesrta  didik.  Oleh  karena  itu  tidaklah  berlebihan  jika lembaga  pendidikan,  peserta  didik  dan  mahasiswa  sebagai  salah  satu  bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya  penindakan  yang  merupakan  kewenangan  institusi  penegak  hukum.  Peran aktif  peserta  didik  dan  mahasiswa  diharapkan  lebih  difokuskan  pada  upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Pesrta  didik  dan  mahasiswa  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan dan  motor  penggerak  gerakan  anti  korupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat  berperan aktif  mahasiswa  perlu  dibekali  dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang  seluk
7 Direktorat  Pembinaan  Kerja  Antar  Komisi  dan  Instansi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (PJKAKI), Ibid., Pasal 12 B.
beluk  korupsi  dan  pemberantasannya.  Yang  tidak  kalah  penting,  untuk  dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  itu,  melalui tulisan ini  penulis mencoba untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi ditinjau dari perspektif pendidikan Islam.

## Tinjauan Tentang Korupsi

## 1. Pengertian dan Ruang Lingkup
Kata  korupsi  berarti  perbuatan  yang  buruk,  seperti  penggelapan  uang, penerimaan  uang  suap  dan  sebagainya.  Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus yang  berarti  menyuap.  Selanjutnya  dikatakan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis  dan Belanda. 8 Menurut  Andi  Hamzah,  kata  korupsi  dalam  bahasa Indonesia  adalah  turunan  dari  Bahasa  Belanda  yaitu corruptie (korruptie)  yang berarti  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 9 Sementara  dalam  Bahasa  Arab,  istilah  korupsi  memiliki  4  (empat) konotasi,  yaitu:  (1) riswah: ةﻮﺳر (Sogok),  (2) sirqah :  ﺔﻗ ﺮﺳ (pencurian),  (3) khianah: (pengkhianatan), dan (4) ghulul : لﻮﻠ ﻏ atau ghasys: ﻏ (penipuan). 10
Di Indonesia istilah korupsi pada awalnya bersifat umum, namun kemudian menjadi  istilah  hukum  sejak  dirumuskannya  Peraturan  Penguasa  Militer  No. PRT/PM/06/1957  tentang  korupsi.  Berdasarkan  konsideran  peraturan  tersebut, korupsi  memiliki  dua unsur,  yaitu:  (1)  perbuatan  yang  berakibat  pada  kerugian perekonomian Negara, (2) perbuatan  yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk  memperoleh  keuntungan  tertentu.  Menurut  Philip  (1997)  sebagaimana
8 WJS.,  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1984, Cet. VII), hlm. 715. Fockema Andreae, Kamus Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 137.
9 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 35.
10 Sayyid  Abu  Bakar, I`ânatuth  Thâlibîn (Beirût:  Dârul  Fikr,  tt.),  hlm.  85.  Ibn  Hajar  al- Haitamiy, Tuhfatul Muhtâj (Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-`Arabî, tt), hlm. 45.
dikutip Munawar Fuad Noeh, ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu:
Pertama,  pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  kantor  publik  (public office-centered corruption), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan  erat  dengannya,  seperti  keluarga,  karib  kerabat,  dan  teman.  Pengertian itu,  seperti  terlihat,  juga  mencakup  kolusi  dan  nepotisme,  pemberian  patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (ascriptive) dari pada merit.
Kedua, pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  dampak  korupsi  terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan  publik  yang  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  dari  orang-orang yang  akan  memberikan  imbalan  (apakah  uang  atau  yang  lain),  sehingga  dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
Ketiga,  pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  pasar  (market-centered) berdasarkan  analisis  tentang  korupsi  yang  mengunakan  teori  pilihan  publik  dan sosial  dan  pendekatan  ekonomi  di  dalam  kerangka  analisis  politik.  Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu- individu  atau  kelompok-kelompok  untuk  mendapatkan  pengaruh  terhadap kebijakan  dan  tindakan  birokrasi.  Karena  itu  eksistensi  korupsi  jelas mengindikasikan,  hanya  individu  dan  kelompok  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan  keputusan  yang  lebih  mungkin  melakukan  korupsi  daripada  pihak- pihak lain. 11
Gambaran  praksis  yang  lebih  formal  dari  tindak  pidana  korupsi  dapat ditemukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,  pada  hakikatnya  merupakan  gabungan  rumusan  dari  berbagai  Undang- undang yaitu:
11 Munawar Fuad Noeh, ” Kiai di Republik Maling ,” Republika, (Jakarta: 2005).
Ketentuan  pasal  I  Undang-Undang  nomor  3  tahun  1971  yang  diadopsi  ke dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 13 Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi.  Perbuatan  pidana  yang  diambil  dari  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP), adalah ketentuan yang dimuat dalam:
a. Pasal 5 berkenaan dengan larangan: “memberikan atau Menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri... ”
b. Pasal  6  tentang  larangan  “Memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan...”
c. Pasal  7  tentang  larangan  bagi:  “Pemborong  atau  ahli  bangunan  untuk melakukan perbuatan curang dalam penyerahannya yang dapat membahaya kan orang atau barang…”
d. Pasal 8 tentang larangan bagi pegawai Negeri untuk: “Menggelapkan Uang atau surat berharga.”
e. Pasal  9  tentang  larangan  bagi  pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai, yang diberi tugas menjalankan jabatan umum, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan Administrasi dsb. 12
Syeh Hussein Al-A tas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui  penipuan  dalam  situasi  yang  mengkhianati  kepercayaan.” 13 Dalam Webster’s  Third  New  International  Dicti onary,  korupsi  didefinisikan  sebagai “ajakan  (dari  seorang  pejabat  publik)  dengan  pertimbangan -pertimbangan  yang tidak  semestinya  untuk  melakukan  pelanggaran  tugas.” 14 Menurut  Robert Klitgaard  korupsi  merupakan  tindakan  berupa  (1)  memungut  uang  atas  layanan yang  sudah  seharusnya  diberikan,  (2)  menggunakan  wewenang  untuk  mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa. 15 Dalam  perspektif  administrasi  negara,  ia mendefinisikan  korupsi  sebagai: “Tingkah  laku  yang  menyimpan g  dari  tugas-tugas  resmi  sebuah  jabatan  negara
12 Ibid. Direktorat PJKAKI.
13 Syed  Hussen  Alatas, Korupsi:  Sifat,  Sebab  dan  Fungsi,  Terjemahan  Oleh  Nitworno (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. viii.
14 Hamid Basyaib dkk., (ed), Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1 (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm. 98.
15 Robert  Klitgaard, Memberantas  Korupsi,  Terjemahan  Oleh Masri  Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 31.
karena  keuntungan  status  atau  uang  yang  menyangkut  pribadi  (perorangan, keluarga  dekat,  kelompok  sendiri);  atau  melanggar  aturan-aturan  pelaksanaan menyangkut  tingkah  laku  pribadi. 16 Sementara  Bank  Dunia  menganut  definisi klasik  yang  singkat  tapi  luas  cakupannya  yang  memandang  korupsi  sebagai the abuse  of  public  office  for  private  gain “penyalahgunaan  jabatan  publik  untuk memperoleh keuntungan pribadi.” 17
Dengan  demikian, unsur  pokok  korupsi  itu  sesungguhnya  tercermin  dalam adanya  (1)  perbuatan  menyimpang  dari  norma,  (2)  perbuatan  itu  menimbulkan kerugian  kepada  negara  atau  masyarakat  meskipun  tidak  selalu  berupa  kerugian finansial,  misalnya  kerugian  dalam  bentuk  buruknya  pelayanan  umum  atau tindakan  berjalannya sistem  hukum,  (3)  adanya  penyalahgunaan  wewenang. Dalam  konteks  ini  menurut  Alatas,  korupsi  ditandai  oleh  ciri-ciri  berupa (1)adanya  pengkhianatan  kepercayaan,  (2)  keserbarahasiaan,  (3)  mengandung penipuan  terhadap  badan  publik  atau  masyarakat,  (4)  dengan sengaja  melalaikan kepentingan  umum  untuk  kepentingan  khusus,  (5)  diselubungi  dengan  bentuk- bentuk  pengesahan  hukum,  (6)  terpusatnya  korupsi  pada  mereka  yang menghendaki  keputusan  pribadi  dan  mereka  yang  dapat  mempengaruhinya. 18 Ia memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut:
a. Korupsi  senantiasa  melibatkan  lebih  dari  dari  satu  orang.  Inilah  yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
b. Korupsi  umumnya  melibatkan  kerahasiaan,  ketertutupan  terutama  motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
c. Korupsi  melibatkan  elemen  kewajiban  dan  keuntungan  timbal  balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
d. Usaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah  mereka yang memiliki kekuasaan  atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
16 Hamid Basyaib dkk., Mencuri Uang Rakyat …, hlm. 99.
17 Singgih, Duniapun Memerangi Korupsi (Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis tt.), hlm. 120.
18 Syed  Hussen  Alatas, Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer, Terjemahan Oleh Alghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 13.
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
g. Setiap  bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  dari mereka yang melakukan tindakan itu.
h. Korupsi  didasarkan  atas  niat  kesengajaan  untuk  menempatkan  kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. 19
Beberapa jenis atau macam korupsi tersebut menurut Alatas, meliputi:
Pertama,  korupsi  transaksi,  yaitu  jenis  korupsi  yang  berwujud  adanya kesepakatan  timbul  balik  antara  pihak-pihak  bersangkutan  guna  mengupayakan keuntungan  bersama.  Korupsi  jenis  ini  biasanya  terjadi  antara  usahawan  dengan pejabat  pemerintah  atau  anggota  masyarakat  dan  pemerintah. Kedua,  korupsi ekstortif  (memeras),  yaitu  bentuk  korupsi  di  mana  pihak  pemberi  dipaksa melakukan perbuatan penyuapan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya. Ketiga, korupsi defensif,  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  korban  korupsi  pemerasan. Keempat, korupsi keuntungan tertentu, selain dari keuntungan  yang dibayangkan di  masa  depan. Kelima,  korupsi  nepotistik  (perkerabatan),  yaitu  kolusi  berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan,  atau  memberi  perlakukan  istimewa  kepada  mereka  secara bertentangan dengan norma  yang berlaku. Keenam, korupsi otogenik,  yaitu  yang dilakukan  sendirian  tanpa  melibatkan  orang  lain,  misalnya  membuat  laporan belanja  yang  tidak  benar. Ketujuh,  korupsi  suportif  (dukungan),  yaitu  tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. 20
Dapat  pula  ditambahkan  jenis  korupsi  kedelapan  yang  akhir-akhir  ini berkembang  ke  permukaan,  yaitu  suatu  jenis  korupsi  yang  disebut  korupsi  legal, yaitu  suatu  kebijakan  yang  secara  hukum  adalah  sah  karena  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  namun  sesungguhnya  pada  dasarnya merupakan  suatu  korupsi  bila  dilihat  dari  sudut  visi  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  baik.  Termasuk  ke  dalam  kategori ini  adalah  apa  yang
19 Ibid., hlm. 12.
20 Ibid., hlm. 13-14.
disebut dengan korupsi demokratis, yaitu kebijakan yang disahkan oleh legislatif, namun  bertentangan  dengan  visi  yang  benar  dari  kepemerintahan  yang  baik. Misalnya penganggaran rumah dinas pejabat yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar. 21
Ada  kecenderungan  yang  sulit  terbantahkan  terhadap  fakta-fakta  yang terjadi negeri-negeri muslim. Survei yang dilakukan badan pemeringkatan korupsi di  dunia  menunjukkan  bahwa  timgkat  korupsi  yang  terjadi  di  negeri-negeri muslim  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Negara-negara  lainnya.  Sudah menjadi  rahasia  umum,  bahwa  Indonesia  yang  memiliki  penduduk  muslim terbesar  di  dunia,  memiliki  tingkat  korupsi  yang  tinggi  di  dunia.  Di  tahun  2009, Indonesia menduduki Negara dengan peringkat korupsi nomor dua di Asia dengan urutan tingkat akuntabilitas 111. 22
Sesuai dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang korupsi  memiliki  dua  unsur,  yaitu  :  (1)  perbuatan  yang  berakibat  pada  kerugian perekonomian Negara, (2) perbuatan  yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk  memperoleh  keuntungan  tertentu.  Menurut  Philip  (1997) – sebagaimana dikutip Munawar Fuad Noeh, ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu:
Pertama,  pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  kantor  publik  (public office-centered corruption), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan  erat  dengannya,  seperti  keluarga,  karib  kerabat,  dan  teman.  Pengertian itu,  seperti  terlihat,  juga  mencakup  kolusi  dan  nepotisme,  pemberian  patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (ascriptive) dari pada merit.
Kedua, pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  dampak  korupsi  terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan  publik  yang  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  dari  orang-orang
21 Hamid Basyaib dkk., Mencuri Uang Rakyat …, hlm. 100.
22 Ahmad Fawaid, Islam, Budaya Korupsi, dan Good Governance. Jurnal Karsa (Jakarta: 2010), Volume XVII, Nomor 1, hlm. 1-10.
yang  akan  memberikan  imbalan  (apakah  uang  atau  yang  lain),  sehingga  dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
Ketiga,  pengertian  korupsi  yang  berpusat  pada  pasar  (market-centered) berdasarkan  analisis  tentang  korupsi  yang  mengunakan  teori  pilihan  publik  dan sosial  dan  pendekatan  ekonomi  di  dalam  kerangka  analisis  politik.  Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu- individu  atau  kelompok-kelompok  untuk  mendapatkan  pengaruh  terhadap kebijakan  dan  tindakan  birokrasi.  Karena  itu  eksistensi  korupsi  jelas mengindikasikan,  hanya  individu  dan  kelompok  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan  keputusan  yang  lebih  mungkin  melakukan  korupsi  daripada pihak- pihak lain. 23
Berdasarkan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  ada  30  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  pada  dasarnya dapat  dikelompokkan menjadi  tujuh,  yaitu:  (1) kerugian  keuangan  Negara, (2)suap-menyuap,  (3)  penggelapan  dalam  jabatan,  (4)pemerasan,  (5)  perbuatan curang,  (6)  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  dan  (7)gratifikasi. 24 Adapun sanksi  hukum  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut :
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  5  (lima) tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)…Dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)… 25
Dalam  konsepsi  hukum  Islam  sangat  sulit  untuk  mengkategorikan  tindak pidana  korupsi  sebagai  delik sirqah (pencurian).  Hal  ini  disebabkan  oleh
23 Munawar Fuad Noeh, ”Kiai di Republik Maling,” Republika (Jakarta: 2005), hlm. 3.
24 Direktorat  Pembinaan  Kerja Antar  Komisi  dan  Instansi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (PJKAKI), Ibid., Pasal 12B.
25 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1.
beragamnya  praktek  korupsi  itu  sendiri  yang  umumnya  tidak  masuk  dalam definisi sirqah (pencurian).  Namun  jika  dalam  satu  kasus  tindak  pidana  korupsi telah  sesuai  dengan  ketentuan sirqah,  maka  tidak  diragukan  lagi  ia  terkena ketentuan hadd sariqah dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.

## 2. Penyebab Timbulnya Korupsi dan Startegi Pemberantasannya
Penkauskienė  berpendapat bahwa  cikal  bakal  korupsi adalah  sifat  egois yang ada pada diri manusia. Semua orang memiliki kecenderungan untuk bersifat egosentris, mementingkan diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini, tendensi untuk korupsi  akan  semakin  besar  seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  konsumtif serta  semakin  pentingnya  kesejahteraan  pribadi  dibandingkan  kesejahteraan umum. 26 Indah  Sri  Utari  mengidentifikasi  dua  faktor  penyebab  korupsi,  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  hal-hal  yang  terkait dengan  “...lemahnya  keimanan,  kejujuran,  rasa  malu,  aspek  sikap  atau  perilaku misalnya  pola  hidup  konsumtif  dan  aspek  sosial  seperti  keluarga  yang  dapat mendorong  seseorang  untuk  berperilaku  korup. ” 27 Sementara  faktor  eksternal berkaitan  dengan  pendapatan  yang  rendah,  instabilitas  politik,  ketiadaan akuntabilitas  dan  transparansi,  buruknya  wujud  perundang-undangan  dan lemahnya penegakkan hukum, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti  korupsi.  Sementara  itu,  penelitian  kepustakaan yang  dilakukan  McCusker tentang persepsi masyarakat tentang penyebab menemukan tiga hal yang dianggap sebagai  sebagai  penyebab  utama  korupsi,  yaitu:  (1)  Rendahnya  kepatuhan terhadap  norma  dan  nilai  di  kalangan  politisi  dan  pegawai  pemerintah,  (2) Lemahnya fungsi kontrol, pengawasan, dan audit, dan (3) Hubungan antara bisnis, politik, dan negara. 28 Secara teoritis Bologne sebagaimana dikutip oleh Indah Sri Utari, mengidentifikasi empat hal penyebab korupsi, yaitu: keserakahan (greed), kesempatan  (oppurtunity),  kebutuhan  (needs) dan  pengungkapan  (expose)  yang disingkat  menjadi  GONE. Yang  dimaksud  dengan  pengungkapan  di  sini  adalah
26 Penkauskienė, Anti-Corruption  Educationat  School:Methodical  Material  For Generaland  Higher  Education  School, (Lithuania:  Ministry  of  Education  and  Science  of  the Republic of Lithuania, 2006), hlm. 32.
27 Indah Sri Utari, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hlm. 39.
28 Ibid., hlm. 40.
ringannya hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  para  koruptor  sehingga  tidak memberi efek jera kepada pelaku maupun orang lain. 29
Dari paparan tentang penyebab korupsi di atas, terlihat bahwa pada intinya penyebab utama korupsi ada dalam diri manusia itu sendiri yaitu sifat egois, tidak pernah puas, konsumtif dan materialistik. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi, di samping pemberantasan dan pencegahan, mestilah memasukan upaya preventif  melalui  pendidikan  untuk  membantu  peserta  didik membentengi  diri dari prilaku korupsi.
McCusker  membagi  3  pendekatan  utama  dalam  pemberantasan  korupsi, yaitu:  (1)  Pendekatan Intervensi,  dimana  badan  atau  institusi  antikorupsi menunggu  tindak  korupsi  terjadi  baru  kemudian  menangkap  dan  menghukum pelakunya, (2) Pendekatan Pendekatan Manajerial, yang mengandalkan penerapan peraturan,  sistem,  prosedur,  dan  protokol  yang  akan  mencegah  orang  untuk melakukan  tindak  korupsi,  dan  (3)  Pendekatan  Integritas  Organisasi  yang menggabungkan sistem operational organisasi, strategi antikorupsi, dan kode etik sehingga lahir norma-norma yang akan membentuk prilaku. 30
Hampir  semua literatur  utama  tentang  strategi  pemberantasan  korupsi (misalnya,  McCusker,  2006,  Klitgaard,  2005,  Andvig,  2000,  Gardiner,  2002; Huberts, 1998) dan juga strategi anti korupsi yang diterapkan di beberapa negara yang  sukses  menekan  angka  korupsi,  seperti  Hong  Kong  (Cina),  Singapura,  dan Finlandia  menunjukan  bahwa  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  secara holistik,  inklusif,  multidisiplin,  dan  multisektoral.  Hal  ini  dikarenakan pemberantasan  korupsi  adalah  tanggung  jawab  semua  komponen  negara  dan apabila  ada  satu  bagian  saja  yang  lemah  dalam  satu  sistem  yang  berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya pemberantasan korupsi, maka bagian tadi  dapat  menjadi  sandungan  bagi  upaya  tersebut.  Hong  Kong,  misalnya, melakukan  upaya  pemberantasan  korupsi  secara  holistik  melalui  penyelidikan, pencegahan  dan  pendidikan.  Secara  lebih  spesifik, Huberts,  menawarkan
29 Ibid., hlm. 40-41.
pendekatan pemberantasan korupsi inklusif-holistik melalui sinerji 6 ranah, yaitu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, organisasi atau birokrasi, politik dan hukum. 31
Dengan demikian, paparan di bagian ini semakin menegaskan peran penting pendidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  wacana  pemberantasan  korupsi  secara holistik. Tugas penting selanjutnya adalah merumuskan model-model pendidikan anti  korupsi  yang  sesuai  untuk  masing-masing  jenjang  pendidikan,  mulai  dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.

## Pendidikan Anti Korupsi

## 1. Pentingnya Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi
Secara  etimologi  istilah  “ kurikulum ”  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari,  yakni  jarak  yang  harus  ditempuh  dalam  kegiatan  berlari  mulai  dari start hingga finish. 32 Pengertian  ini  kemudian  diterapkan  dalam  bidang  pendidikan, dimana  dalam  konteks  pendidikan,  kurikulum  berarti  jalan  terang  yang  dilalui oleh  pendidik  dengan  peserta  didik  untuk  mengembangkan  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  serta  nilai-nilai. 33 Menurut  pendapat  Oemar  Hamalik, kurikulum diartikan sebagai berikut :
a. Kurikulum  ialah  sejumlah  mata  ajaran  yang  harus  ditempuh dan  dipelajari oleh  siswa  untuk  memperoleh  sejumlah  pengetahuan.  Mata  ajaran  (subject matter)  dipandang  sebagai  pengalaman  orang  tua  atau  orang-orang  pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis.
b. Kurikulum  adalah  suatu  program  pendidikan  yang  disediakan  untuk pembelajaran  siswa  dengan  program  itu  para  siswa  melakukan  sebagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.
c. Kurikulum adalah seperangkat  rencana pengaturan mengenai isi dan bahan
31 Huberts LWJC., What Can Be Done Against Public Corruption And Fraud: Expert Views On  Strategies  To  Protect  Public  Integrity (Crime:  Law  &  Social  Change,  1998),  Vol. 29,  hlm. 209 – 224.
32 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,  Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 1.
33 Ibid.
pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan  belajar  mengajar.  Isi  kurikulum  merupakan  susunan  dan  bahan kajian  dan  pelajaran  untuk  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  satuan pendidikan yang bersangkutan. 34
Pengertian  kurikulum  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 berbunyi :
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunaakan  sebagai  pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.  Kurikulum  mempunyai  makna  luas,  mencakup  semua pengalaman  yang  dilakukan  siswa  dirancang  dan  diarahkan  diberikan bimbingan  dan  dan  dipertangungjawabkan  oleh  sekolah.  Dalam pengembangan  kurikulum  harus  memegang  prinsip-prinsip:  revansi, fleksibelitas, kontinuitas, praktis dan efektifitas. 35
Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut pada Pasal 3, menyebutkan: Pendidikan  Nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  karakter  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pendidikan  nasional  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. 36
Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di  setiap  jenjang,  harus  diselenggarakan  secara  sistematis  guna  mencapai  tujuan tersebut. Hal  tersebut  berkaitan  dengan  pembentukan  karakter  peserta  didik sehingga  mampu  bersaing,  beretika,  bermoral,  sopan  santun  dan  berinteraksi dengan  masyarakat.  Karakter  merupakan  nilai-nilai  perilaku  manusia  yang berhubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  sesama  manusia, lingkungan,  dan  kebangsaan  yang  terwujud  dalam  pikiran,  sikap,  perasaan, perkataan,  dan  perbuatan  berdasarkan  norma-norma  agama,  hukum,  tata  krama, budaya, dan adat istiadat. Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan
34 Oemar  Hamalik, Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum,  (Jakarta  :  Bumi  Aksara, 2007), hlm. 17-18.
35 Nana Syaodih, op. cit., hlm. 150.
36 Tim Penyusun Kemendiknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  Tentang  (SISDIKNAS) (Bandung  :  Penerbit  Citra  Umbara,  2007),  hlm.  3.  Ary  H.Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 163.
dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai  mata  pelajaran  yang  ada  dalam  kurikulum.  Dalam  mengembangkan pendidikan  karakter  bangsa,  kesadaran  akan  siapa  dirinya  dan  bangsanya  adalah bagian  yang  teramat  penting,  kesadaan  tersebut    hanya  dapat  terbangun  dengan baik  melalui  pencerahan  masa  lalu,  masa  kini  dan  akan  datang  tentang bangsanya. 37
Sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi peserta didik telah diajari hal-hal,  nilai-nilai,  dan  norma-norma  yang  baik.  Namun,  seringkali  mereka menemui  hal-hal  baik  yang  dipelajari  di  bangku  pendidikan  tersebut  hanya bersifat  pengetahuan  kognitif  saja tapi  tidak  dilaksanakan  oleh  masyarakat, bahkan institusi tempat dia belajar sendiri. Jurang ini bisa menimbulkan ambiguti dan  disorientasi dalam  diri  pelajar  yang  membuat  nilai-nilai  dan  norma-norma yang  telah  dipelajari  kehilangan  makna.  Ringkasnya,  akan  menjadi  sebuah paradoks  apabila  pelajar  diajarkan  untuk  hidup  bersih  tapi  sekolah  sendiri  tidak mengamalkan  dan  menjaga  kebersihan.  Begitu  pula,  perguruan  tinggi  yang mengajarkan pendidikan antikorupsi harus membuktikan bahwa ia antikorupsi di segala  lini.  Hanya  dengan  demikian  pendidikan  antikorupsi  bisa  dilihat  dalam wujud  aslinya,  bukan  sekedar  wacana  akademis  belaka. Dari  pemikiran  inilah diperlukan  pendekatan mikrorekulturalisasi dalam  pendidikan  antikorupsi  di perguruan tinggi Islam. Pendekatan mikrorekulturalisasi melihat perguruan tinggi, seperti juga institusi pendidikan lainnya sebagai sebuah komunitas yang memiliki identitas, sistem, dan budayanya sendiri namun juga tidak terlepas dari identitas, sistem,  dan  budaya  masyarakat  yang  lebih  luas  di  sekitarnya.Oleh  karena  itu, sebagai  sebuah  institusi  perguruan  tinggi  memiliki  potensi  untuk  secara  efektif dan  efisien  membudayakan  sesuatu  hal,  termasuk  pendidikan  antikorupsi. Kulturisasi atau  pembudayaan  mengacu  kepada  proses  yang  holistik  yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi. 38
37 Ibid., hlm. 6.
38 Dairabi  Kamil, Model  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi Islam:  Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model. pendidikan.antikorupsi. di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2016.
Untuk  menciptakan  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang bersih,  diperlukan  sebuah  sistem  pendidikan anti  korupsi  yang  berisi  tentang sosialisasi  bentuk-bentuk  korupsi,  cara  pencegahan  dan  pelaporan  serta pengawasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Pendidikan  seperti  ini  harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan  anti  korupsi  ini  akan  berpengaruh  pada  perkembangan  psikologis siswa. Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi, yaitu :
Pertama untuk  menanamkan  semangat  anti  korupsi  pada  setiap  anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di  dalam  darah  setiap  generasi  dan  tercermin  dalam  perbuatan  sehari-hari sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan  membangun  bangsa  akan  maksimal. Kedua,  menyadari  bahwa pemberantasan  korupsi  bukan  hanya  tanggung  jawab  lembaga  penegak  hukum seperti  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  Agung,  melainkan  menjadi  tanggung jawab setiap anak bangsa. 39
Pola  pendidikan  yang  sistematik  akan  mampu  membuat  siswa  mengenal lebih  dini  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  korupsi  termasuk  sanksi  yang  akan diterima  kalau  melakukan  korupsi.  Dengan  begitu,  akan  tercipta  generasi  yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap  tindak  korupsi  yang  terjadi  dan  secara  bersama  memberikan  sanksi  moral bagi  koruptor.  Gerakan  bersama  anti  korupsi  ini  akan  memberikan  tekanan  bagi penegak  hukum  dan  dukungan  moral  bagi  KPK  sehingga  lebih  bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di  semua  tingkat  institusi  pendidikan,  diharapkan  akan  memperbaiki  pola  pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah
39 Dairabi  Kamil, Model  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam:  Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model. pendidikan.antikorupsi. di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.
lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi. Termasuk hal-hal kecil.  Misalnya,  sering  terlambat  dalam  mengikuti  sebuah  kegiatan,  terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya. Menurut KPK, ini termasuk salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Materi ini dapat  diikutkan  dalam  pendidikan  anti  korupsi  ini.  Begitu  juga  dengan  hal-hal sepele lainnya.
Contoh  lain,  kebiasaan  tidak  mau  repot  ketika  melakukan  pelanggaran aturan lalu lintas. Ketika ditilang oleh polisi lalu lintas, banyak orang yang tanpa pikir  panjang  dan  tidak  mau  repot  untuk  sidang  di  pengadilan.  Sehingga  secara tidak  langsung  memberikan  kesempatan  kepada  polisi  untuk  korupsi.  Perbuatan ini  banyak  sekali  ditemukan  di  jalan  raya,  dan  cenderung  menjadi  lumrah sehingga  memang  diperlukan  edukasi  bahwa  perbuatan  suap  tersebut,  termasuk korupsi  yang  merugikan  negara.  Oleh karena  itu,  perlu  pendidikan  terpadu  yang diselenggarakan di semua tingkatan institusi pendidikan.

## 2. Muatan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi
Pertanyaan  muncul,  haruskah  pendidikan  antikorupsi  menjadi  satu  mata pelajaran tersendiri? Mestinya tidak, sebab hal ini malah akan menyusahkan anak didik.  Saat  ini  peserta  didik  sudah  demikian  sesak  dengan  melimpahnya  mata pelajaran  yang  harus  dipelajari  dan  diujikan.  Dikhawatirkan  anak  didik  akan terjebak  dalam  kewajiban  mempelajari  materi  kurikulum  antikorupsi.  Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi. Bukannya  pemahaman  dan  kesadaran  antikorupsi.  Pakar  pendidikan  Arief Rachman menyatakan bahwa tidak tepat bila pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, karena siswa sekolah mulai SD, SMP, hingga SMU  sudah  terbebani  sekian  banyak  mata  pelajaran.  Dari  segi  pemerintah,  akan berbuntut pada kesulitan-kesulitan, seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya  mencari  guru  antikorupsi.  Menyikapi kesulitan  tadi,  pendidikan antikorupsi, menurut Arief Rachman, lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata  pelajaran  tertentu.  Sebuah  usulan  yang  mesti  dicermati.  Materi  pendidikan antikorupsi  nantinya  bisa  saja  diselipkan  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Matematika, Bimbingan Karir, Bahasa. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain  itu,  juga  nilai-nilai  yang  mengajarkan  kebersamaan,  menjunjung  tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi. 40
Pendidikan  antikorupsi  bagi  siswa  SD,  SMP,  dan  SMU  akhirnya  memang mengarah  pada  pendidikan  nilai.  Pendidikan  antikorupsi  yang  mendukung  nilai- nilai  kebaikan.  Pendidikan  yang  mendukung  orientasi  nilai,  mengutip  Franz Magnis  Suseno,  adalah  pendidikan  yang  membuat  orang  merasa  malu  apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. 41 Menurut Franz  Magnis  Suseno,  ada  tiga  sikap  moral  fundamental  yang  akan  membikin orang  menjadi  kebal  terhadap  godaan  korupsi:  kejujuran,  rasa  keadilan,  dan  rasa tanggung jawab :
a. Jujur  berarti  berani  menyatakan  keyakinan  pribadi.  Menunjukkan  siapa dirinya.  Kejujuran  adalah  modal  dasar  dalam  kehidupan  bersama. Ketidakjujuran  jelas  akan  menghancurkan  komunitas  bersama.  Siswa  perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.
b. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat  diri  sendiri.  Magnis  mengatakan,  bersikap  baik  tetapi  melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan.
c. Tanggung  jawab  berarti  teguh  hingga  terlaksananya  tugas.  Tekun melaksanakan  kewajiban  sampai  tuntas.  Misalnya,  siswa  diberi  tanggung jawab  mengelola  dana  kegiatan  olahraga  di  sekolahnya.  Rasa  tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan  olahraga.  Pengembangan  rasa  tanggung  jawab  adalah  bagian
40 Dairabi  Kamil, Model  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi Islam:  Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model. pendidikan.antikorupsi. di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.
41 Dairabi  Kamil, Model  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi Islam:  Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model. pendidikan.antikorupsi. di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.
terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan menjadi orang  yang bermutu sebagai manusia. 42
Materi  antikorupsi  memang  dapat  dimasukkan  sebagai  pokok  bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi, pertanyaan lain muncul: apakah pendidikan antikorupsi  hanya  sekadar  pemberian  wawasan  di  ranah  kognitif ? Pendidikan antikorupsi jelas bukan cuma berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman. Tidak sekadar menghapal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai.  Lebih  dari  itu,  pendidikan  antikorupsi  menyentuh  pula  ranah  afektif dan psikomotorik. Membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.
Dalam  konteks  pendidikan  antikorupsi,  tatacara  pengajaran  tradisional mestinya  dihilangkan. Siswa  bukan  obyek.  Siswa  bukan  kertas  putih  yang  bisa ditulis  apa  saja.  Siswa  bukan  botol  kosong,  dimana  siswa  diisi  dengan  segala macam informasi dan nasihat, dan setelah itu dituntut mengeluarkannya kembali. Bukan  pendekatan  seperti  itu  yang  dibutuhkan.  Pendekatannya  berwujud penghargaan atas pendapat siswa guna merangsang kemampuan intelektual anak: keingintahuan,  sikap  kritis,  berani  berpendapat.  Karena  itu,  pola  pendidikan antikorupsi seyogianya bersifat terbuka, dialogis, dan diskursif.
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  adalah  kurikulum operasional  yang  disusun  oleh  dan  dilaksanakan  di  masing-masing  satuan pendidikan.  KTSP  terdiri dari  tujuan  pendidikan  tingkat  satuan  pendidikan, struktur  dan  muatan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  kalender  pendidikan, dan silabus. Silabus  adalah rencana pembelajaran pada suatu dan  atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,  materi  pokok  atau  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran,  indikator, penilaian,  alokasi  waktu,  dan  sumber-bahan-alat  belajar.  Silabus  merupakan penjabaran  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  ke  dalam  materi  pokok  / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
42 Dairabi  Kamil, Model  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi Islam:  Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model. pendidikan.antikorupsi. di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.
Mulai  Tahun  Ajaran  2006/2007,  Kementerian  Pendidikan  Nasional  RI meluncurkan  Kurikulum  tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  atau  disebut  juga Kurikulum  2006.  KTSP  memberi  keleluasaan  penuh  setiap  sekolah  untuk mengembangkan  kurikulum  dengan  tetap  memperhatikan  potensi  sekolah  dan potensi  daerah  sekitar. 43 Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  SISDIKNAS)  BAB  X  pasal  36  ayat  1  menyebutkan bahwa “ pengembangan  Kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.”  Sedangkan dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa  “ kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis pendidikan  dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan,  potensi  daerah  dan  peserta  didik.”  Dalam  pasal  3 8  ayat  2  juga disebutkan  bahwa  “ kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  dikembangkan sesuai  dengan  relevansinya  oleh  setiap  kelompok  atau  satuan  pendidikan  dan komite  sekolah/madrasah  di  bawah  koordinasi  dan  supervisi  Dinas  Pendidikan atau  kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  untuk  pendidikan  dasar  dan provinsi untuk pendidikan menengah.” 44
Poin-poin  yang  terdapat  dalam  prinsip-prinsip  di  atas  sangat  menuntut adanya  kurikulum  yang  senantiasa  memiliki  kesadaran  terhadap  problem kontemporer  sesuai  realitas  serta  arah  perkembangan  berbasis  kontekstual. Peningkatan  iman,  takwa  serta  akhlak  mulia  merupakan  landasan  atau  pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan  antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi  sangat  relevan  terhadap  perkembangan  kurikulum  Pendidikan  Agama Islam  selanjutnya,  dimana  membentuk  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa menjadi aspek  fundamental  dalam  melahirkan  output pendidikan  Islam. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran  peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal  dan  melibatkan  publik.  Hal  tersebut  secara  eksplisit  lebih  diarahkan
43 Muhammad  Joko  Susilo, Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen Pelaksanaan  dan Kesiapan  Sekolah  Menyongsongnya (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 2007),  hlm. 94.
44 Ibid., hlm. 95.
kepada  peningkatan  iman  dan  takwa  dengan  menjalankan  segala  perintah  Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif.
Peningkatan  akhlak  mulia  dalam  tujuan  pengembangan  kurikulum Pendidikan Agama Islam pada pendidikan antikorupsi pun menjadi titik sentral, di mana  peserta  didik  sebagai  subjek  yang  senantiasa  menginginkan  keadaan  diri yang  lebih  baik  dan  memberikan  manfaat  kepada  semua  manusia. Selain  itu, tuntutan  pembangunan  daerah  dan  nasional  serta  aspek  agama  dan  dinamika perkembangan  global  juga  dapat  mengantarkan  proses  perkembangan  kurikulum ke  arah  kurikulum  kontekstual,  seperti  pendidikan  antikorupsi.  Pendidikan  Islam sebagai  lembaga  formal  pendidikan  yang  memiliki  karakteristik  nilai-nilai keislaman  sudah  barang  tentu  harus  memiliki  kesadaran (sense) terhadap fenomena  dan  problem  kontekstual  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai keislaman,  terutama  dalam  hal  materi  pelajaran.  Agama  sudah  barang  tentu menjadi  kekuatan spiritual-moral dalam  menegakkan  panji-panji  kebenaran  dan menolak setiap bentuk kemungkaran.
Pada poin persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dapat diderivasikan beberapa  nilai-nilai  kebangsaan  yang  telah  dirusak  dan  dikotori  oleh  para koruptor, maka dari itu proses melawan korupsi adalah suatu upaya menjaga nilai- nilai kebangsaan, dan hal tersebut harus diimplementasikan dalam tataran praktis dengan  menerapkan  persoalan  kejahatan  korupsi  dan  semangat  antikorupsi sebagai  bagian  integral dalam  kurikulum  dan  pengajaran  di  sekolah-sekolah. Dalam  konteks  ini,  paling  tidak  dua  opsi  dalam  upaya  penerapan  kebijakan antikorupsi, yang mencaku: (1) Menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang di dalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan  dunia  dari  masa  ke  masa;  proses  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan  kemanusiaan,  dan  (2)  Pembahasan  mengenai  kejahatan  korupsi  disisipkan sebagai  suplemen  pada  materi-materi  pelajaran  tertentu  yang  dianggap mendukung  pembahasan  tersebut,  seperti  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn), IPS,  dan  Agama. Materi-materi  tersebut  diajarkan  agar  dapat  membangun  nilai-
nilai  luhur,  dan  menekankan  pada  pembahasan  dampak  akibat  kejahatan  korupsi di beberapa negara dan sebagainya. 45
Mengenai  jenjang  pendidikan,  pembahasan  mengenai  kejahatan  korupsi sebaiknya  diterapkan  pada  siswa  tingkat  menengah  atas  atau  tingkat  perguruan tinggi,  mengingat  tingkat  kedewasaan  dan  jangkauan  pemahaman  mengenai  hal tersebut.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  hal  tersebut  juga  diterapkan  pada jenjang  pendidikan  dasar.  Hanya  saja  penekanan  materi  baru  bertumpu  pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya. Proses pembelajaran  dalam  pendidikan  antikorupsi  pun  sangat  signifikan  dan  dominan dilakukan  dengan  cara  mengaitkan  materi  pembelajaran  dengan  arus  kenyataan praktikal  dan  aktual,  semisal  kejahatan  korupsi  dengan  berbagai  modus operandinya. 46
Sebagaimana  diketahui,  stagnasi  pengembangan  materi  pembelajaran diakibatkan  tidak  terintegrasinya  materi  dengan  problem-problem  kontekstual. Hal  tersebut  diperparah  lagi  dengan  proses  pembelajaran  yang  berjalan  secara monoton  serta  hanya  berorientasi  pada  basis  kompetensi  dan  penguasaan  materi konvensional (subject  oriented  curriculum). Seperti  materi  dalam  ilmu  fikih, ushul  fikih,  dan  sebagainya,  pada  pendefinisian  tema-tema  pencurian  dan perampasan  hak-hak  kepemilikan financial-private dalam  pengajaran  fikih. 47 Di dalam  mendefinisikan  tema  tersebut,  baik  di  dalam  kurikulum,  silabus,  maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan  sebagai  pencurian  dan  perampasan  hak  kepemilikan  finansial  yang dilakukan  secara  fisik,  seperti  merampok (hirabah) atau  perampasan  di  jalanan (qath’u  al -tharîq). Pengayaan  materi  belum  menyentuh  pada  bentuk-bentuk perampasan  dan  perampokan  finansial  dalam  mekanisme  non  fisik  yang  lebih sistemik-komunal-kontekstual  dan  mutakhir,  yaitu  kejahatan  korupsi  sebagai
45 Ibid., hlm. 96.
46 Ibid., hlm. 97.
47 Mohammad  Amien  Rais, Agenda  Mendesak  Bangsa;  Selamatkan  Indonesia (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 176.
gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) kepada publik. 48
Materi  tentang  korupsi  dalam  cakupan  luas  (internasional)  juga  perlu disisipkan  dalam  pengembangan  materi  Pendidikan  Agama  Islam.  Hal  tersebut setidaknya  didasari  adanya  banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  kekuatan korporatokrasi  internasional  untuk  menaklukan  sebuah  negara  berkembang,  di antaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan  ancaman  kekerasan. Banyaknya  aset-aset  nasional  yang  telah  terjual  kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran  sebagai  koruptor  dengan  cara  yang  beda.  Korporatokrasi  menguasai ekonomi,  politik  dan  pertahanan  keamanan  lewat  apa  yang  dinamakan state capture  corruption atau state-hijacked  corruption, yakni  korupsi  yang menyandera  negara. Kekuasaan  negara  telah  ‘menghamba’  pada  kepentingan asing  dan  melakukan  korupsi  yang  paling  besar.  Pada  point  inilah  materi  fiqih dapat  dikembangkan  dalam  ranah  pembahasan  yang  bersifat  nasional- internasional, atau bisa disebut fiqih negara. 49

## Kesimpulan
Berdasarkan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  ada  30  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  pada  dasarnya dapat  dikelompokkan  menjadi  tujuh,  yaitu:  (1)  kerugian  keuangan  Negara,  (2) suap-menyuap,  (3)  penggelapan  dalam  jabatan,  (4) pemerasan,  (5)  perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.  Penyebab utama  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  pada  intinya  ada  dalam  diri  manusia  itu sendiri  yaitu  sifat egois,  tidak  pernah  puas,  konsumtif  dan  materialistik.  Oleh karena  itu  upaya  pemberantasan korupsi,  di  samping  pemberantasan  dan pencegahan, mestilah  memasukan  upaya  preventif  melalui  pendidikan  untuk membantu peserta didik membentengi diri dari prilaku korupsi.
48 Ibid., hlm. 176-177.
49 Ibid., hlm. 182.
Hampir  semua literatur  utama  tentang  strategi  pemberantasan  korupsi (misalnya,  McCusker,  2006,  Klitgaard,  2005,  Andvig,  2000,  Gardiner,  2002; Huberts,  1998)  dan  juga  strategi  antikorupsi  yang  diterapkan  di  beberapa  negara yang  sukses  menekan  angka  korupsi,  seperti  Hong  Kong  (Cina),  Singapura,  dan Finlandia  menunjukan  bahwa  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  secara holistik,  inklusif,  multidisiplin,  dan  multisektoral.  Hal  ini  dikarenakan pemberantasan korupsi  adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apa bila ada satu bagian saja  yang lemah dalam satu sistem  yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya pemberantasan korupsi, maka bagian tadi dapat menjadi  sandungan  bagi  upaya  tersebut.  Dengan  demikian,  peran  penting pendidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  wacana  pemberantasan  korupsi  secara holistik  adalah  merumuskan  model-model pendidikan  anti  korupsi  yang  sesuai untuk masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa “ pengembangan  Kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.”  Sedangkan dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa “ kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis pendidikan  dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan,  potensi  daerah  dan  peserta  didik.”  Dalam  pasal  3 8  ayat  2  juga disebutkan  bahwa  “ kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  dikembangkan sesuai  dengan  relevansinya  oleh  setiap  kelompok  atau satuan  pendidikan  dan komite  sekolah/madrasah  di  bawah  koordinasi  dan  supervisi  Dinas  Pendidikan atau  kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  untuk  pendidikan  dasar  dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Poin-poin  tersebut  menuntut  adanya  kurikulum  yang  senantiasa  memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis  kontekstual.  Peningkatan  iman,  takwa  serta  akhlak  mulia  merupakan landasan  atau  pondasi  awal  dalam  menentukan  arah  kurikulum.  Oleh  karenanya pendidikan  antikorupsi  sebagai  salah  satu  instrumen  pengembangan  kurikulum serta  potensi  peserta  didik  menjadi  sangat  relevan  terhadap  perkembangan
kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  selanjutnya,  dimana  membentuk  manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan output pendidikan Islam. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran  peserta  didik  dalam  menentang  bentuk  kemungkaran  sosial,  kejahatan kemanusiaan  yang  komunal  dan  melibatkan  publik.  Hal  tersebut  secara  eksplisit lebih diarahkan kepada  peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah  Allah  SWT.,  dan  menjauhi  larangan-Nya  serta  penyemaian  nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. Wallahu A’lam bi al -Shawwab.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar, Sayyid, I`ânatuth Thâlibîn, (Beirût: Dârul Fikr, tt.).
Alatas, Syed Hussen, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, Terjemahan Oleh
Nitworno, Jakarta: LP3ES, 1997.
Alatas,  Syed  Hussen, Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer, Terjemahan Oleh Alghozie Usman, Jakarta: LP3ES, 1975.
Amien  Rais,  Mohammad, Agenda  Mendesak  Bangsa;  Selamatkan  Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
Andreae, Fockema, Kamus Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983.
Awaludin, Hamid. “Korupsi Semakin Ganas,” Kompas, 16 Agustus 2010.
Baihaqi, Imam al-, Ma’rifat al -Sunan wa al-Atsar, Beirut ; Dar al-Fikr, tt, Juz IV.
Basyaib  dkk.,  (ed),  Hamid, Mencuri  Uang  Rakyat:  16  kajian  Korupsi  di
Indonesia, Buku 1, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
Direktorat  PJKAKI, Kumpulan  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta  ;  Direktorat  Pembinaan  Kerja  Antar  Komisi  dan  Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
Fahman,  Mundzar Kiai  dan  Korupsi,  Andil  Rakyat,  Kiai  dan  Pejabat  dalam Korupsi, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004, hlm. xi-xiii.
Fawaid,  Ahmad. Islam,  Budaya  Korupsi,  dan  Good  Governance, Jurnal  Karsa, Jakarta : 2010), Volume XVII, Nomor 1.
Gunawan,  Ary  H. Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan,  Jakarta:  Penerbit  Rineka Cipta, 2005.
Haitamiy, Ibn Hajar al-, Tuhfatul Muhtâj, Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-`Arabî, tt.
Hamalik,  Oemar, Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum,  Jakarta  :  Bumi Aksara, 2007.
Hamzah,  Andi, Korupsi  di  Indonesia,  Masalah  dan  Pemecahannya.  Jakarta: Gramedia, 2006.
Hamzah,  Andi, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Huberts  LWJC., What  Can  Be  Done  Against  Public  Corruption  And  Fraud:
Expert  Views  On  Strategies  To  Protect  Public  Integrity,  (Crime:  Law  & Social Change, 1998), Vol. 29.
Kamil,  Dairabi, Model  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi  Islam:
Pendekatan Mikrorekulturisasi, dalam
http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model.
pendidikan.antikorupsi.
di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi,  diakses  Tanggal 21 Januari 2015.
Kemendiknas RI, Tim Penyusun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang (SISDIKNAS), Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007. Klitgaard, Robert. Memberantas Korupsi, Terjemahan Oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,
Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Rinneka Cipta, 2007.
Noeh, Munawar Fuad, Kiai di Republik Maling, Republika, Jakarta: 2005. Noeh, Munawar Fuad, Kiai di Republik Maling, Republika, Jakarta: 2005. P enkauskienė, Anti-Corruption  Educationat  School: Methodical  Material  For Generaland Higher Education School, Lithuania: Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2006.
Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Cet. VII.
Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2007.
Putra  Jaya,  Nyoman  Serikat. Criminal  Justice  System,  Semarang:  Program Magister Ilmu Hukum, 2008.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz VIII.
Singgih, Duniapun Memerangi Korupsi Tangerang: Pusat Studi Hukum dan
Bisnis, Jakarta :Universitas Pelita Harapan, tt.
Susilo,  Muhammad  Joko. Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Syafi’iy, al -Imam al, Musnad al- Syafi’iy, Beirut ; Dar al-Fikr, tt, Juz I.
Syafi’iy,  Imam  Abi Abdullah  Muhammad  bin  Idris  al-, al-Risalah, Dar  al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
Syafi’y, al -Imam al-, al-Umm, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II dan Juz IV.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1.
Utari,  Indah  Sri, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi,  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.