## KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI DESA GEMPOL SARU KECAMATAN SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)
Miftahul Hazami, 1 Doddy Mulyono 2 1,2 Universitas Yuppentek Indonesia Email: 1 miftahulhazami@gmail.com 2 doddymulyono2020@gmail.com

## Abstract
The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  How  does  the  Gempol  Sari  village  government perform in providing public services in the field of population and apart from that, what are the forms of service? This research uses a descriptive research method using a qualitative approach with the aim of finding, conceptualizing and describing events. -events that occur at the research location and build and  discover  new  theories  related  to  the  research  matter.  The  focus  of  this  research  is  the Government's performance in providing public services and the forms of population services provided by village officials to the community. The results of  the research show  that the performance of the Gempol Sari village government in providing services to the community is considered quite good, this is reflected in the ability to carry out their duties and responsibilities as community servants, the work enthusiasm  possessed  by  Gempol  Sari  village  officials  in  carrying  out  their  responsibilities,  with attitudes  such  as  The  village  government  is  able  to  provide  a  service  of  sufficient  quality  to  the community. It's just that the level of discipline of Gempol Sari village officials is considered to be still lacking, thus becoming an obstacle to the service process. The performance of the village government in providing services in the population sector is seen from the process of implementing services such as procedures or procedures, timeliness and the amount of costs incurred by the community to obtain a service in the population sector which is considered very good. This is reflected in all implementation mechanisms that meet the specified criteria. such as the presence of elements of clarity and certainty, openness,  efficiency  and  economy.  The  forms  of  services  in  the  field  of  population  that  are  often provided by the Gempol Sari village government include administrative ones which include fulfilling personal identity documents, as well as certificates relating to other population issues.
Keywords: Village Government, Population Administration

## Abstrak
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja pemerintah desa Gempol Sari dalam memberikan  pelayanan  publik  dibidang  kependudukan  dan  selain  itu  apa  saja  bentuk-bentuk pelayanan    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif dengna menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mencari dan mengkonsep serta  menggambarkan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dan  membangun  dan menemukan  adanya  teori-teori  baru  yang  berhubungan  dengan  hal  penelitian.  Sebagai  fokus penelitian  ini  adalah  kinerja  Pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  dan  bentuk-bentuk pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kinerja pemerintah desa Gempol Sari dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dinilai cukup baik hal itu tercermin dari kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, semangat kerja yang dimiliki oleh aparat desa Gempol Sari  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  dengan  sikap  seperti  itu  pemerintah  desa  mampu memberikan  suatu  pelayanan  yang  cukup  bermutu  kepada  masyarakat.  Hanya  saja  tingkat kedisiplinan  para  aparat  desa  Gempol  Sari  dinilai  masih  kurang  sehingga  menjadi  salah  satu penghambat  proses  pelayanan.  Kinerja  pemerintah  desa  dalam  memberikan  pelayanan  dibidang kependudukan dilihat dari proses pelaksanaan pemberian pelayanan seperti prosedur atau tata cara, ketepatan  waktu  dan  besaran  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  untuk  memperoleh  suatu
pelayanan  dibidang  kependudukan  dinilai  sangat  cukup  baik  hal  tersebut  tercermin  dari  semua mekanisme  pelaksanaan  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  seperti  adanya  unsur  kejelasan  dan kepastian,  keterbukaan,  efisien  dan  ekonomis.  Bentuk-bentuk  pelayanan  dibidang  kependudukan yang  sering  diberikan  oleh  pemerintah  desa  Gempol  Sari  antara  lain  bersifat  administratif  yang meliputi  pemenuhan  dokumen-dokumen  identitas  diri,  serta  surat-surat  keterangan  yang menyangkut masalah kependudukan lainnya.
Kata kunci : Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan

## PENDAHULUAN
Status  kewarganegaraan  Indonesia  yang sah  terdapat  peristiwa                      pencatatan tertulis dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), hingga pembuatan tanda diri atau identitas penduduk warga Negara Indonesia sebagai hal penting sehingga diperlukan suatu bukti  tertulis.  Pembuatan  data  diri  berguna  untuk  mendaftarkan  sebagai  Warga  Negara Indonesia yang sah secara hukum melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- El) guna mewujudkan cita-cita tesebut salah  satunya unsur yang penting adalah menciptakan keseragaman  dibidang  administrasi  kependudukan  yaitu  menyelenggarakan  administrasi dibidang  pencatatan  data  diri  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  dewasa  atau  sudah menikah.
Penyelenggaran  adanya  urusan  administrasi  kependudukan  yang  dilakukan  oleh Kepala Desa yang berdasarkan asas pembantuan dapat                 dilihat pada pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang   Republik   Indonesia    Nomor   23    tahun   2006 Tentang Administrasi Kependudukan  yaitu  :“Penugasan  Kepala  Desa  untuk  menyelenggarakan  Sebagian  urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan“. Tugas Kepala Desa dalam urusan  administrasi  kependudukan  dapat  membantu  masyarakat  dalam  pembuatan pendaftaran  penduduk,  pendaftaran    penduduk  adalah  pencatatan  biodata  penduduk, pencatatan  atas  pelaporan  peristiwa  kependudukan  dan  pendataan  penduduk  rentan.
Administrasi  kependudukan  serta  penerbitan  dokumen  kependudukan    berupa kartu  tanda  identitas  atau  surat  keterangan  kependudukan.  Dimana  dalam  hal Pendaftaran        pendudukan  terdapat  sebuah  peristiwa  kependudukan,  peristiwa kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda
Penduduk  dan/atau  surat  keterangan  kependudukkan  lainnya    meliputi  pindah  datang, perubahan alamat, serta status tinggi terbatas menjadi tinggal   tetap .
Pembuatan  Administrasi  kependudukan  dilakukan  oleh  pejabat  pencatatan      sipil yang  dibantu  oleh  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  penugasan  pembantuannya  Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang  pada  intansi  pelaksana  yang  pengangkatannya  sesuai  dengan  ketentuan peratutan perundang-undangan .
Asas  tugas  pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  atau  dari  pemerintah  Daerah  Provinsi  kepada    Daerah Kabupaten  atau  Kota  untuk  melaksanakan  Sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Salah satu asas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat  terhadap        pemerintah  daerah  salah  satunya  Kepala  Desa  dalam  hal  penyelesaian permasalahan  administrasi  kependudukan  tersebut  Hal  ini  dapat      berdasarkan  asas medebewind atau bisa disebut dengan tugas pembantuan yang merupakan tugas untuk turut serta dalam  melaksanakan urusan             pemerintahan  yang ditugaskan  kepada  pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat   atasnya   dengan   kewajiban mempertanggung   jawabkan adanya   suatu   penugasan   seutuhnya   terutama   dalam    hal penyelesaian  permasalahan  administrasi  kependudukan  yang  dialami  oleh  sebagian  besar masyarakat khususnya masyarakat Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
Kepala Desa memberikan keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang paham  akan  suatu  pentingnya  administrasi  kependudukan  keberhasilan  pelayanan ditentukan  oleh  tingkat  kepuasan  penerima  pelayanan,  kepuasan  penerima  pelayanan dicapai  apabila  penerima  pelayanan  dicapai    memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan dan diharapkan. Ukuran                     atau tingkat optimal KTP-el dapat ditentukan oleh  penduduk  sebagai  penerima  pelayanan,  dengan  adanya  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik tidak dimungkinkan lagi penduduk dapat memiliki            Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas lebih dari satu ataupun dipalsukan, mengingat dalam Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  tersebut  telah  memuat  kode keamanan  dan  rekaman  penduduk  elektronik  data penduduk yang antara lain iris mata maupun sidik jari penduduk yang tidak sama.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengertian mengenai kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang dalam  suatu  organisasi  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  untuk  mencapai  tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dan dapat dipahami bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok/tim dan kinerja organisasi, yang pada dasarnya bersumber dari kinerja individu.
Menurut  Wibowo  (2018:  7),  kinerja  berasal  dari  pengertian  performance,  yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Selain itu, menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo, (2018: 7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis  organisasi,  kepuasan  konsumen,  dan  memberikan  kontribusi  pada  ekonomi. Sedangkan menurut Mahsun (2016: 25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  strategic  planning  suatu organisasi.Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.
Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria  keberhasilan  ini  berupa  tujuan-tujuan  atau target-target tertentu yang hendak dicapai.
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai penjabaran  dari  visi,  misi dan strategi  instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Keputusan Kepala LAN No. 239/lx/6/8/2003).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  kinerja  organisasi publik adalah totalifas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi birokrasi pemerintahan secara menyeluruh sesuai tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan menggunakan penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan peraturan, norma dan etika yang berlaku.
Kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik (Sudarto, 2019:3): a. Kinerja  individu  yaitu  hasil  kerja  konkret  dan  dapat  diukur  dari  hasil  kerja  individu (Produktifitas  kerja),  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dalam  diri  individu  yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
1) Kemampuan  dan  keterampilan  aparat  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pelayan masyarakat.
2) Kedisiplinan apparat
3) Semangat kerja yang dimiliki apparat
4) Sikap aparatur desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
b. Mekanisme pelaksanaan
1) Prosedur atau tata cara aparat dalam memberikan pelayanan kependudukan pada Masyarakat
2) Waktu untuk menyelesaikan pelayanan kependudukan.
3) Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kependudukan
Bentuk pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat,  Bentuk  pelayanan  secara  umum  terdiri  dari  pelayanan  bentuk  tulisan,  bentuk lisan, dan bentuk perbuatan. Selain itu juga pelayanan publik berupa tersedianya barang dan jasa (public good and publik regulation). Public good dapat dilihat dari barang-barang yang disediakan  oleh  pemerintah  desa  untuk  pemenuhan  sarana-sarana  yang  bersifat  umum seperti jalan, sarana irigasi bagi sawah-sawah petani, jembatan dan lain- lain. Dan sedangkan public  regulation  lebih berbentuk  kewajiban penduduk untuk  memiliki  dokumen-dokumen atau surat -surat keterangan bukti diri maupun yang lainnya.
Pada  intinya  semua  jenis  kinerja  tidak  selalu  mencerminkan  potensi  organisasi  dan dari beberapa jenis kinerja yang paling penting diperhatikan adalah kenerja individu sebab individu dari tiap-tiap aparatur organisasi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam
suatu organisasi. Dikatakan demikian karena baik atau buruknya suatu kinerja proses maupun kinerja  organisasi  merupakan  cerminan  dari  kinerja  perorangan  anggota  organisasi  atau Aparatnya.
Perumusan  masalah  yang  dibuat  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  Kinerja Pemerintahan  Desa  Gempol  Sari,  Kecamatan  Sepatan  Timur,  Kabupaten  Tangerang  dalam memberikan  pelayanan  publik  pada  umumnya  dalam  pelayanan  dibidang  kependudukan pada khususnya? 2) Apa saja bentuk-bentuk pelayanan publik dibidang kependudukan yang diberikan  pada  masyarakat  Desa  Gempol  Sari,  Kecamatan  Sepatan  Timur,  Kabupaten Tangerang?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu pendekatan  dengan  cara  memandang objek  penelitian sebagai suatu sistem,  artinya  objek kajian  dilihat  dari  satuan  yang  terdiri  dari  unsur  yang  saling  terkait  dan  mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Suharsimi Arikunto, 2013: 209).
Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati  (Lexy  Moleong,  2015:  3).  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan tentang  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  Dibidang  Kependudukan  (studi Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang).:
Dalam penelitian ini yang dijadikan teknik peneltian dalam pengambilan sumber data yang akan analisis informannya yakni :
a. Pihak internal Aparatur Pemerintah Desa Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, antara lain:
1. Kepala Desa
: Juni A. 2. Sekretaris Desa : Subur Husen 3. Kepala Seksi Pemerintahan :Wahyu Rayditiya
b. Pihak  eksternal  yakni  tokoh  masyarakat  serta  masyarakat  yang  sering  melakukan permohonan kependudukan di Kantor Desa antara lain Ibu Encih, Ibu Lidya, Bapak Bajuri, Bapak Amsari dan Ibu Enih seluruhnya adalah warga Desa Gempol Sari

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang
Gempol  Sari  adalah  sebuah  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Sepatan  Timur  Kabupaten Tangerang. Desa ini terbagi atas 34 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga. Berdasarkan Data BPS  Kecamatan  Sepatan  Timur  Kabupaten  Tangerang,  Luas  Desa  Gempol  Sari  adalah  3,26 Km2.
Awal mula Desa Gempol Sari berdiri atas hasil pemekaran dari Desa Kelor Kecamatan Sepatan Timur pada bulan Agustus tahun 1979. Pengambilan kata Desa Gempol Sari diambil dari nama sebuah kampong Gempol yang padat penduduk dan berdiri sebuah pohon yang bernama  Gempol  dan  kata  Sari  diambil  dari  ke  indahan  pohon  tersebut  maka  diambil kesimpulan sebuah kata Desa yaitu Desa Gempol Sari. Desa Gempol Sari berbatasan dengan Sebelah  Utara  :  Desa  Kiara  Payung,  Sebelah  Selatan  :  Desa  Kedaung Barat,  Sebelah  Barat  : Desa Sangiang dan Desa Jati Mulya dan Sebelah Timur: Desa Pondok Kelor dan Desa Kelor
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gempol Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Laki-laki Perempuan Jumlah Gempol Sari 7.887 7.450 15.337
Sumber: Penelitian 2023

## Tabel 2 Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Usaha Pertanian Desa Gempol Sari
Penyusunan organisasi pemerintahan desa di Desa Gempol Sari didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang
No Jumlah Jiwa Persentase 1 Tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak 345 2,68% Sekolah Dasar 7494 58,26% SLTP 3046 23,68% SLTA 1879 14,61% Akademi 61 0,47% Sarjana 38 0,30% Total 12863 100,00% 2 Tingkat Pekerjaan PNS 33 1,34% TNI 3 0,12% Pensiunan 9 0,36% Buruh Harian Lepas 2404 97,49% Perangkat Desa 17 0,69% Total 2466 100,00% 3 Usaha Pertanian Tanaman Pangan 2460 97,50% Peternakan 63 2,50% Total 2523 100,00%
Uraian

## 2. Kinerja Pemerintahan Desa Gempol Sari
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan,  dalam  Pasal  6  Ayat  2  huruf  C  yang  menyatakan  bahwa Penugasan  kepada  Desa  untuk  menyelenggarakan  sebagian  urusan  Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
a. Kinerja Individu

## 1) Kemampuan dalam Menjalankan Tugas
Pentingnya  kemampuan  karena  kemampuan adalah hal  yang  menyebabkan,  menyalurkan, dan mendukung kinerja pegawai, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.  Kemampuan  semakin  penting  karena  pimpinan  atau  dalam  hal  ini  Kepala  Desa Gempol  Sari  memberikan  pekerjaan  pada  bawahannya  untuk  dikerjakan  dengan  baik  dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.
Volume  atau  jumlah  pekerjaan  yang  dilakukan  dan  jumlah  yang  dapat  diselesaikan,  dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan aparat sangat bervariasi tiap harinya. Jumlah pekerjaan  yang  dilakukan  banyak  apabila  jumlah  masyarakat  yang  meminta  pelayan  juga banyak,  sebaliknya  apabila  sedikitnya  jumlah  masyarakat  atau  tidak  ada  sama  sekali masyarakat yang menjadi pemohon pelayanan maka tidak ada yang dikerjakan para aparat desa lebih memilih untuk tukar pendapat mengenai masalah pekerjaan Selain itu kemampuan aparat  dalam  memberikan  pelayanan  juga  ditunjang  dengan  kemampuan  untuk mengoperasikan komputer juga dirasa juga mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu  penyelesaian  suatu  pelayanan  publik.  Desa  Gempol  Sari  memiliki  sebagian  besar perangkat yang mampu mengoprasikan komputer dengan baik dari sebagian besar perangkat Desa  Gempol  Sari  yang  rutin  setiap  hari  berada  di  kantor  desa  mampu  mengoprasikan komputer  dengan  baik,  jadi  apabila  sewaktu-waktu  ada  warga  yang  mengurus  pelayanan surat-surat  tidak  menggantungkan  pada  seseorang  yang  mahir  komputer  saja,  berikut penuturan  Sekretaris  desa:  “Alhamdulillah,  sebagian  besar  perangkat  desa  yang  ada  rutin dikantor  bisa  mengoprasikan  komputer,  yang  bisa  komputer  disini  sekitar  5  orang saja”.(wawancara  Tanggal  9  Agustus  2023) Dalam  proses  pelaksanaan  tugas  khususnya
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
pelayanan publik akan menjadi lebih baik apabila perangkat desa mempunyai kemampuan yang baik disegala bidang.

## 2) Kedisiplinan Aparat
Desa  Gempol  Sari  yang harus memiliki  perangkat desa  yang  memiliki  mentalitas yang cukup bagus salah satu cerminan dari mentalitas yang bagus adalah tingkat kedisiplinan yang tinggi.  Berbicara  mengenai  disiplin  erat  kaitannya  dengan  tingkah  laku  pegawai  dalam menjalankan  tugasnya,  minimal  dapat  dilihat  dari  misalnya  kehadiran  perangkat  desa  di kantor dan melaksanakan tugas. Dari pendapat mengenai disiplin perangkat desa tidak lah cukup tanpa dengan melihat situasi langsung dilapangan, pada minggu ke pertama  Agustus 2023. Sengaja datang lebih awal dari biasanya yaitu pada pukul 07.30 WIB dimana menurut informasi yang diperoleh merupakan jam buka kantor Desa Gempol Sari untuk menjalankan tugasnya  khususnya  melayani  masyarakat.  Peneliti  menangkap  keadaan  kantor  desa  yang belum siap untuk menjalankan tugas-tugasnya, dikantor desa tersebut hanya terdapat 1(satu) orang  perangkat desa, dan pada pukul  08.00/08.35  WIB  perangkat  Desa  Gempol Sari  baru lengkap  seluruh  jumlah  dari  perangkat  desa  yang  ada.  Dari  gambaran  situasi  itu  dimana seharusnya pada pukul 07.30 WIB semua perangkat desa sudah hadir di kantor dan siap untuk menjalankan tugasnya khususnya melayani masyarakat. Dan pada saat itu juga kebetulan ada warga  yang  yang  mengurus  surat  pengantar  KTP  saat  itu  juga  perangkat  desa  langsung melayani meskipun hanya dengan 1 (satu) orang perangkat saja.
3) Semangat Kerja Aparat
Kinerja  aparat  dibutuhkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  sebagai  salah  satu indikator untuk mengukur kinerja adalah adanya semangat kerja. Semangat kerja dianggap penting karena hal tersebut berkaitan langsung dengan masing-masing individu aparat seperti sikap dan perasaan berupa kesediaan aparat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh demi  terwujudnya  keberhasilan  tugas-tugas  pada  umumnya,  dan  pelayanan  publik  pada khususnya.
Mengingat  aparat  pemerintah  desa  tidak  sendiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya maka  kesediaan  untuk  bekerja  sama  antar  anggota  dalam  suatu  organisasi  manapun merupakan keharusan untuk memasuki bagian dari organisasi.
Dalam  artian  berbeda  semangat  kerja  dalam  organisasi  tersebut  ditekankan  pada kesediaan untuk saling bekerja sama satu sama lain agar dapat menghasilkan kerja yang lebih baik sehingga dengan kerja yang baik tujuan bersama akan cepat tercapai. Selain itu aparat yang  melaksanakan  tugasnya  telah  terikat  dengan  peraturan-peraturan  desa  yang  sudah ditetapkan  termasuk  hak  dan  kewajiban  masing-masing  perangkat,  Dari  keterangan  yang diperoleh dari  petikan wawancara dengan sekretaris desa dapat dikatakan  semangat  kerja dilandasi oleh tanggung jawab dan tugas yang diembannya yang tercantum dalam struktur organisasi. Berbicara struktur tidak lepas hubungan antara personal didalamnya seperti kerja sama.  Dikatakan  demikian  karena  aparat  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  tugasnya saling berkaitan hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kepala Desa Gempol Sari “Semua tugas yang ada di desa selalu diselesaikan secara bersama -sama, karena masing- masing bidang urusan saling berkaitan”.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  seperti  pemberian  pelayanan  publik perangkat  Desa  Gempol  Sari  apabila  tidak  ada  pelayanan  yang  dikerjakan  perangkat  Desa Gempol Sari lebih memilih untuk diskusi mengenai proses penyelesaian tugas. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala desa seperti berikut “Kalau pelayanan pas sepi biasanya kami diskusi masalah  pekerjaan”  (petikan  wawancara  pada  wawancara  Tanggal  13  Agustus  2023). Kesediaan untuk bekerja sama juga ditunjukkan dari perangkat yang selalu hadir pada rapat koordinasi yang diadakan rutin setiap hari jum’at. Koordinasi yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat setiap satu tahun sekali.
Untuk  melihat  semangat  kerja  perangkat  desa  dapat  juga  dilihat  dari  seberapa  besar kesenangan dan kepuasan aparat terhadap pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kebanggaan terhadap tugas yang diemban membuat gairah untuk bekerja lebih meningkat  dan  pada  gilirannya  dapat  membantu  kelancaran  pelaksanaan  tugas-tugasnya serta tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik secara maksimal.
4) Sikap Aparat
Agar  layanan  dapat  memberikan  kepuasan  masyarakat  baik  itu  perorangan  maupun kelompok yang dilayani, maka aparat atau perangkat selaku pihak pemberi pelayanan harus memenuhi kriteria-kriteria seperti tingkah laku yang sopan santun, sikap ramah tamah dalam penyampaian  sesuatu  hal.  Untuk  memperoleh  gambaran  dari  sikap  aparat  atau  perangkat
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
dalam  memberikan  pelayanan  dilakukan  dengan  wawancara  dengan  sejumlah  anggota masyarakat desa setempat selaku responden.
Dalam  hal  pemberian  pelayanan  juga  dilakukan  tanpa  adanya  diskriminasi  misalnya memandang  status  sosial  seperti  yang  dituturkan  oleh  Sekretaris  desa  “Siapa  pun  yang meminta  pelayanan  akan  dilayani  dengan  semaksimal  mungkin  dengan  mengacu  pada ketentuan yan g berlaku”.
Pernyataan  dari  sekretaris  desa  juga  sejalan  dengan  pernyataan  warga  yang  sebagian besar  responden  menyatakan  bahwa  menurut  sepengetahuannya  setiap  kali  mengajukan permohonan pelayanan pada perangkat desa masyarakat tidak pernah merasa didiskriminasi baik itu status sosial maupun berdasarkan suku bangsa.
b. Mekanisme Pelaksanaan
1) Prosedur
Mengingat  begitu  pentingnya  prosedur  atau  tata  cara  dalam  pelaksanaan  suatu pekerjaan  maka  pemerintah  Desa  Gempol  Sari  menetapkan  prosedur  atau  tata  cara  yang begitu jelas dan baku dalam memberikan pelayanan dan diharapkan dari prosedur yang telah ditetapkan  akan  menciptakan  suatu  kemudahan  bagi  warga  desa  sebagai  pemohon  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pemerintah  desa  seperti  pelayanan surat-surat keterangan dibidang kependudukan, surat- surat izin maupun pelayanan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa (layanan pengaduan masyarakat). Seperti yang  disampaikan  oleh  Bapak  Mahmudin  selaku  perangkat  Desa  Gempol  Sari  menyatakan bahwa “Untuk memperoleh pelayanan surat -menyurat warga minta surat pengantar dari RT terlebih dahulu  kemudian  warga  langsung  ke  kantor  desa”(wawancara  Tanggal  06  Agustus 2023)
Adapun  beberapa  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  mengajukan pelayanan  surat-menyurat  dibidang  kependudukan  di  Desa  Gempol  Sari  adalah  sebagai berikut:
a. Surat  Pengantar  Kartu  Keluarga  (KK)  atau  KSK,  syarat  yang  harus  dibawa  adalah  surat pengantar yang diperoleh dari RT setempat serta menyertakan Kartu Keluarga yang lama sedangkan  untuk  warga  pendatang  wajib  menunjukkan  dan  menyertakan  surat
keterangan  pindah  dari  daerah  asalnya.  Dan  kemudian  mengisi  belangko  seperti  yang terlampir pada halaman lampiran.
b. Surat  Pengantar  KTP  atau  Kartu  Tanda  Penduduk,  syarat  yang  harus  dilengkapi  yaitu membawa  surat pengantar dari  RT setempat, dan  kartu  keluarga atau  foto  kopi  Kartu Keluarga. Bagi warga pendatang wajib menyertakan surat pindah, bagi yang kehilangan wajib  menyertakan  surat  keterangan  kehilangan  dari  pihak  kepolisian  dan  bagi  warga yang menurus perpanjangan KTP diwajibkan membawa KTP yang lama. Dan kemudian mengisi  belangko  yang  disediakan  oleh  aparat  desa  seperti  yang  terlampir  dalam halaman lampiran.
c. Surat Pengantar Akta Nikah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat pengantar dari pihak RT setempat dimana pengurus bertempat tinggal, menunjukkan KTP yang  masih berlaku dan Kartu Keluarga yang disertai dengan foto kopi masing-masing 2 (dua) lembar, kemudian mengisi blangko model N yang terdiri dari N1 sampai N7, pengecualian untuk N1, N5 dan N6. N1 digunakan untuk calon mempelai yang sudah pernah menikah dan menjadi duda atau janda karena perceraian, model N6 hampir sama dengan model N1 diisi  oleh  calon  mempelai  yang  sudah  pernah  menikah  dan  menjadi  duda  atau  janda karena kematian, sedangkan untuk model N5 merupakan surat izin dari orang tua calon mempelai bagi yang akan menikah sebelum batas usia yang ditentukan atau mempelai masih  dibawah  umur.  Setelah  prosedur  tersebut  dilengkapi  oleh  warga  maka  barulah dibawa ke KUA untuk diproses lebih lanjut.
d. Surat Pengantar Surat Kelahiran, persyaratan yang harus dipenuhi adalah pengantar dari RT  dan  disertakan  juga  Surat  keterangan  kelahiran  dari  bidan  atau  dokter,  selain  itu membawa  pula  Kartu  Keluarga  yang  asli untuk menambahkan  nama  anggota  keluarga yang baru diserta kan juga foto kopi surat nikah dan KTP orang tua. Untuk mengurus akte kelahiran  bagi  bayi  yang  sudah  berumur  diatas  3  (tiga)  bulan  disertakan  juga  surat keterangan kelahiran seperti yang tercantum dalam lampiran.
e. Surat  Pengantar  Surat  Kematian,  persyaratannya  adalah  surat  pengantar  dari  RT setempat, surat kematian dari rumah sakit apa bila almarhum meninggal di rumah sakit, kartu keluarga yang asli untuk dicoret nama anggota keluarga yang meninggal.
f. Surat  Keterangan  Domisili,  persyaratan  yang  dibutuhkan  adalah  antara  lain  surat pengantar dari  RT  setempat  dan  menunjukkan  KTP asli  yang  menunjukan  bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk Desa Gempol Sari dan mencantumkan fotokopi KTP tersebut.
g. Surat Keterangan Pindah, syarat-syarat yang ditunjukan adalah surat pengantar dari dari RT dan menujukan KTP asli dan menyertakan juga fotokopi KTP yang bersangkutan.
h. Surat  Keterangan  Kelakuan  Baik  (SKKB),  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak pemohon adalah dengan membawa surat pengantar yang telah ditandatangani oleh RT setempat  serta  melampirkan  fotokopi  KTP  dan  pemohon  juga  menunjukkan  KTP  yang asli.
i. Surat  keterangan  tidak  mampu, persyaratan  yang  harus dipenuhi adalah  hampir sama dengan  persyaratan  untuk  mengurus  surat-surat  keterangan  lainnya  yaitu  pemohon harus  membawa  surat  pengantar  dari  RT  setempat  dimana  pemohon  tinggal  dan melampirkan  fotokopi  KTP dan menunjukan  juga  KTP  yang  asli bagi  warga  yang sudah mempunyai KTP.
Surat  pengantar  dari  RT  merupakan  salah  satu  komponen  terpenting  bagi  pengajuan permintaan pelayanan kepada aparat pemerintah. Apabila seorang warga datang ke kantor desa  untuk  mengurus  surat-surat  keterangan  kependudukan  tidak  melengkapi  surat pengantar dari RT dimana pemohon tinggal maka pemohon tidak bisa dilayani, jadi prosedur atau persyaratan tersebut mutlak harus ditepati oleh setiap anggota masyarakat.

## 2) Ketepatan Waktu
Kecepatan  proses penyelesaian  pelayanan  publik seperti  pengurusan  surat  menyurat  tidak lepas karena adanya faktor yang mendukung dibelakangnya seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti tersedianya 3 (tiga) unit komputer lengkap dengan printer. Dengan adanya sarana seperti itu dan ditunjang lagi dengan kemampuan perangkat Desa Gempol Sari untuk mengoperasikan  komputer,  maka  pelayanan  dalam  hal  surat-menyurat  dapat  segera terpenuhi. Selain itu sebagai alat penunjang lainnya yaitu 1 (satu) unit mesin ketik manual. Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  diharapkan  akan  mampu  memperlancar  dan mempersingkat waktu dalam menyelesaikan pelayanan publik khususnya dibidang pelayanan kependudukan.
Adapun  waktu  untuk  penyelesaian  pelayanan  surat-surat  kependudukan  dan  surat-surat keterangan lain sebagai berikut:
a) Surat Pengantar Nikah, penyelesaian dibutuhkan waktu kurang lebih 1 hari
b) Surat Pengantar keterangan kelahiran membutuhkan waktu penyelesaian pelayanan ini adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
c) Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan  pembuatan  sekitar  15  sampai  20  menit  dan  selanjutnya  KTP  akan  jadi tergantung penyelesaian di Kecamatan.
d) Surat Pengantar Kartu Keluarga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
e) Surat  Keterangan  Kelakuan  Baik  (SKKB), waktu  yang dibutuhkan  luntuk  menyelesaikan pelayanan adalah sekitar 15 sampai 20 menit
f) Surat Keterangan tidak mampu, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kepentingan ini adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
g) g)  Surat Keterangan Domisili, waktu yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikannya adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
h) h)  Surat Keterangan Pindah, waktu yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  surat keterangan tersebut adalah memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit.
i) Surat  Kematian,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  surat  tersebut  adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
Cepatnya penyelesaian pelayanan publik dibidang kependudukan mendapatkan respon yang cukup baik dari  masyarakat Desa  Gempol  Sari setempat  terutama  bagi  warga  yang  tengah membutuhkan pelayanan surat- surat untuk berbagai kepentingan seperti pelayanan surat- surat kependudukan. Kepuasan yang diperoleh karena faktor ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian  pelayanan  publik  akan  menumbuhkan  sikap  percaya  pada  aparatur  desa sehingga  masyarakat  tidak  segan-segan  untuk  datang  lagi  kekantor  desa  untuk  mengurus surat-surat yang menyangkut kepentingan kepentingan kegiatan masyarakat.
3) Biaya
Biaya adalah rincian dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Terhitung mulai 1 Januari
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
2014, Pemerintah membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  akta  kelahiran,  dan  akta  kematian.  Pemerintah  mengingatkan, aparat  yang  masih  memungut  biaya  diancam  dengan  pidana  2  tahun  penjara  atau  denda seberat-beratnya Rp 25 juta, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## 3. Bentuk Pelayanan di Bidang Kependudukan
Pada Desa Gempol Sari sebagai suatu pemerintah yang mempunyai fungsi melayani dan  mengayomi  masyarakat.  Sebagai  pelayan  yang  secara  langsung  berhadapan  dengan masyarakat  aparat  dituntut  untuk  memberikan  berbagai  bentuk  pelayanan  yang  berfungsi untuk memuaskan masyarakatnya, pelayanan yang sering diberikan oleh pihak aparat Desa Gempol Sari adalah pelayanan yang bersifat administratif. Yang dimaksud dengan pelayanan administratif  adalah  pelayanan  yang  berupa  kegiatan  pencatatan,  penelitian,  pengambilan keputusan,  dokumentasi  dan  kegiatan  tata  usaha  lainnya  yang  secara  keseluruhan menghasilkan suatu produk akhir yang disebut sebagai dokumen, misalnya seperti sertifikat, rekomendasi, keteranagn tertulis, ijin-ijin dan lain-lain. Sebagai contoh jenis pelayanan adalah pelayanan  mengenai  surat  menyurat  atau  pelayanan  dengan  bentuk  pemberian  surat keterangan seperti pelayanan administrasi kependudukan yang berupa KTP, akta kelahiran maupun kematian, dan pelayanan sertifikat tanah dan lain-lain, adapun bentuk bentuk surat- surat  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Desa  Gempol  Sari  adalah  mengenai  surat-surat kependudukan dan surat-surat non-kependudukan.
Berikut adalah jumlah pengurus surat-surat kependudukan Desa Gempol Sari.
Tabel. 2. Jumlah Surat-surat Kependudukan yang dibuat Desa Gempol Sari
No Jenis Surat Jumlah yang Dibuat 1 Surat Pengantar Kartu Susunan Keluarga (KSK) atau KK 143 2 Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) 219 3 Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) 194 4 Surat pengantar nikah 79 5 Surat keterangan pindah-datang 27 6 Surat keterangan pindah-pergi 59 7 Surat-surat keterangan lainnya , seperti keterangan tidak mampu, domisili, kelahiran dan, kematian 575 Total 1296

## Sumber: buku register Desa Gempol Sari

## KESIMPULAN
Kemampuan  para  aparat  dalam  menjalankan  tugasnya  cukup  baik  meskipun  tingkat pendidikan formal dari sebagian besar perangkat desa hanya mencapai Sekolah Menengah Atas  (SMA).  Disiplin  sebagian  perangkat  desa  dalam  hal  waktu  cukup  kurang  hal  tersebut dapat dilihat dari banyaknya perangkat desa datang terlambat ke kantor dengan membawa berbagai macam alasan yang di utarakan dan kita ketahui bahwa disiplin adalah faktor penting dalam sebuah proses peningkatan prestasi kerja. Semangat kerja perangkat Desa Gempol Sari cukup baik  karena semangat  kerja para aparat  atau  perangkat desa  tersebut  didasari  oleh kewajiban yang diembannya sebagai abdi masyarakat selain itu juga hubungan diantara para perangkat  Desa  Gempol  Sari  terjalin  karena  adanya  sikap  saling  kerja  sama  sehingga melahirkan suatu kedaan tempat kerja harmonis dan kondusif. Sikap perangkat desa dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan cukup baik dan perlu adanya peningkatan mengingat sikap  aparatur  pemerintah  desa  juga  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Dilihat  dari  mekanisme  pelayanan  yang meliputi prosedur pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketepatan waktu penyelesaian  pelayanan  serta  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  untuk  memperoleh dan menyelesaikan pelayanan. Mengenai prosedur pelayananan merupakan suatu hal yang sangat penting sebab adanya prosedur yang baku akan lebih mempermudah aparat dalam menyelesaikan suatu pelayanan. Prosedur pelayanan di desa Gempol Sari sangat mudah hal terpenting  yang  harus  di  penuhi  adalah  KTP  dan  surat  pengantar  dari  RT  dimana  warga bersangkutan  tinggal.  Dengan  dipenuhinya  persayaratan  tersebut  akan  mempermudah proses  penyelesaian  pelayanan  dan  hal  tersebut  akan  lebih  menguntungkan  masyarakat sehingga  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  pelayanan  oleh  aparat  desa  akan semakin singkat. Mengenai biaya, terhitung mulai 1 Januari 2014, Pemerintah membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Pemerintah mengingatkan, aparat yang masih memungut biaya diancam  dengan  pidana  2  tahun  penjara  atau  denda  seberat-beratnya  Rp  25  juta,  hal  ini
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pelayanan  yang  diberikan  pada  masyarakat  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Gempol Sari  sebagian  besar  bersifat  rutinitas  yang  dilakukan  setiap  hari  yaitu  menyangkut kepentingan  administrasi  kependudukan  masyarakat.  Sedangkan  pelayanan  yang  bersifat tidak rutin seperti pembangunan sifatnya tidak rutin, disesuaikan dengan program yang telah ditentukan dan kebutuhan masyarakat desa seperti pelayanan kesehatan, BLT maupun raskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony, R. N. 1999. Sistem Pengendalian Manajemen, terjemahan: agus maulana. Jakarta:
Airlangga.
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian, Suatu Praktek. Jakarta: Bina Aksara Armstrong, M. and Baron, A. 1998. Performance Management – The New Realities. London:

## Institute of Personnel and Development
As’ad , 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogjakarta : BPFE Baron, Greenberg ,2010. Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta : Pustaka Binaman.
Budiarto.  2017.  Pengaruh  Motivasi  Kerja  Dan  Kepemimpinan  Terhadap  Semangat  Kerja Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Di  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Purworejo, Purworejo.
Danim, Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta.
Dessler,  2011,  Manajemen  Personalia,  Edisi  ke  tiga  terjemahan,  Jakarta:  Erlangga.  Gibson. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat, Jakarta:
Erlangga.  Handoko,  T.  Hami.  2012.  Manajemen  Personalia  &  Sumberdaya  Manusia Yogyakarta'. BPFE Yogyakarta.
Fahmi, Irham. 2020. Manajemen Resiko. Bandung: Alfabeta
Husein  Umar.  2011.  Riset  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Prima
I Gusti Ngurah, Gorda, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedua. Denpasar : Astabarata Bali
Islamy,  M  Irfan.  2018.  "Agenda  Kebijakan  Reformasi  Administrasi  Negara,"  Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jurnal Administrasi Negara, Vol. II, No.1, 2001, Malang.
James  A.F,  Stoner,  2010.  Management.  Englewood  Cliffs,  N.  J.  :  Prentice  Hall,  Inc  John, Newstrom, 201 1 .Organizations Behavior, Human Behavior at Work. W. F. MCGraw-Hill International
Robbins SP & Judge, Timothy 2013. Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat Hal 22.
Mahmudi,  2020,  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:Panduan  Bagi Eksekutif,DPRD  dan  Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Keptusan  Ekonomi,Sosial  dan Politik, Edisi ke-2, Yogyakarta:UPP STIM YKPN
Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta
Malayu, Hasibuan, S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Mangkunegara, Anwar Prabu, 2022, Evaluasi Kinerja SDM, cetakan keenam, Bandung: Refika Aditama
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Martinis Yamin dan Maisah. 2010. Kepemimpinan dan manajemen masa depan. Bogor: IPB
Press.
Martoyo Susilo. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisill. Jogjakarta: BPFE Moekijat. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: MandarMaju Moenir, HAS. 2016. Manajeman Umum Di Indonesia. Jakarta; Bumi Aksara. Moleong, Z. L. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Moleong, J. Lexy. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Nawawi,  Hadari.  (2016).  Evaluasi  dan  manajemen  kinerja  di  lingkungan  perusahaan  dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
Nitisemito, 2010, Manajemen Personalia, Edisi kedua, Ghalia Indonesia.
Ndraha, Talizidhuhu. 1984. Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa. Jakarta: Bina Aksara. Notoatmodjo, Soekidjo. 2019. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta Nurfaizah, 2015. Kepemimpinan, Motivasi dan Semangat Kerja. Surabaya: Kresna Bina Insan Prima.
Oemar, Yohanes. 2010. Pengaruh pemberian reward terhadap kepuasan kerja karyawan pada bankriau. Jurnal Aplikasi Manajemen, 5(1): 126-131.
Pasolong, Harbani, 2020, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta Prawirosentono, Suyadi. (2019). “Kebijakan Kinerja Karyawan”. Yogyakarta: BPFE. Riduwan, DR.M.B.A,2013, Metode dan teknik menyusun tesis Bandung Alfabeta Robbins,  S.,  dan  Timothy  A.  J.  2012.  Perilaku  Organisasi,  Organizational  Behaviour.  Buku Terjemahan, Jakarta : Gramedia.
Ruky , Achmad S.2021. Sistem Manajemen Kinerja. Jakrata: Gramedia
Saparin, Sumber. (2016). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Sedarmayanti.  2017.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Cetakan  ke-7.  Bandung  :  Refika Aditama
Sedarmayanti.  2000.  Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan  Organisasi  Untuk  Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bandung: Mandar Maju.
Siagian, Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara Sianipar, JPG. 1998. Manajeman Pelayanan Masyarakat. Jakarta: LAN-RI.
Simamora, Henry. 2015. Manajeman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Sianipar, JPG. 1998. Manajeman Pelayanan Masyarakat. Jakarta: LAN-RI. Sinambela. (2016). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:PT Pertja.
Soetjipto, Budi W. (et. Al). 2010. Paradigma Baru Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Asmara Books
Syafii,  Inu  Kencana.  2003.  Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Administrasi, CV.Alfabeta: Bandung,
Sudarto,  Anam.  2019.  Analisis  Kinerja  Diklat.  Profinsi  Dati  I  Jawa  timur.  Surabaya.Thoha,
Miftah, 2010. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : PT Raj a
Sudarmanto,  SIP,  Msi  (2009).  Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
Suriasumantri, Jujun S. 2017 Filsafat Umum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sutarto  Wijono,  2018  .  Kepemimpinan  dalam  Perspektif  Organisasi.Jakarta:  Prenadamedia Group
Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2017, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo
Thoha, Miftah. 2015. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta:
CV Rajawali
Tika, Moh. Pabundu, 2016, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara,
Timple, A. Dale. 2010. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Todaro  P.  Michael.  2020.  Pembangunan  Ekonomi  Dunia  Ketiga  Jilid  I,  Jakarta  Penerbit  :
Erlangga
Todaro P. Michael., & Stephen, S. ( 2004). Pembangunan Ekonomi Dunia Kesembilan. Jakarta Penerbit : Erlangga
Uman, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. (Cetakan Pertama). Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.
Wahjosumidjo. 2011. Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Galia Indonesia. Wibowo. (2018). Manajemen Kinerja. Jakarta. Penerbit: Rajagrafindo Persada. Widjaja. 2013. Pemerintah Desa atau Marga. Jakarta: Karya Grafindo Perkasa.
Widodo, Untung. 2016. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Bawahan (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang). Jurnal Fokus Ekonomi. Vol 1, No 2: 92-108
Veithzal, Rivai. 2011. Performance Appraisal. PT. Raja Grafindo. Jakarta Yuli, Sri B. C. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. CetakanPertama. Malang: UMM Press.