“ PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP HARTA GONO – GINI YANG BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN ”
Johannes Parningotan dan Abdul Mukmin Johanhutasoit77@yahoo.co.id, nurhayati.sh07@gmail.com Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  merupakan  sebuah  Negara  Hukum  sebagaimana  yang  tertuang  didalam  UUD 1945 dan termuat didalam pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia aalah Negara Hukum, Oleh karena Indonesia adalah merupakan sebuah negara hukum, maka setiap penyelenggaraan Negara harus  berdasarkan  pada  hukum,  termasuk  ketentuan-ketentuan  dalam  bidang  agraria. Ketentuan- ketentuan hukum dalam bidang agraria dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1960  Nomor  104, tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  2043),  selanjutnya  disingkat  UUPA.  Namun dalam  kasus tertentu  bagaimana  kepastian  hukum  terhadap  pendaftaran  tanah  terhadap  harta  gono-gini  yang belum  dilakukannya  pembagian  akibat  dari  perceraian  yang  telah  diputuskan  oleh  lembaga  yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Pembagian Harta Gono-Gini.

## ABSTRACT
Indonesia is a state of law as set forth in the 1945 Constitution and contained in article 1 paragraph (3) that, the state of Indonesia is a state of law, therefore Indonesia is a country of law. That is why the implementation of the state should be based on law, including provisions in the agrarian field. The provisions of the law in the agrarian field in the codification in Law No. 5 of 1960 About the Basic  Regulation  of  Agrarian  Principles  (State  Gazette  Year  1960  Number  104,  Additional  State Gazette No. 2043), hereinafter abbreviated as BAL, but in certain cases how legal certainty in the land registry to assets marriages that have not performed the division as a result of a divorce that has been decided by the competent authority in this case the Religious Court or District Court.
Keywords: Land Registry, Division of during marriage.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang telah  dinyatakan  dengan  tegas  dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia  Tahun 1945  yang menyebutkan  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Negara  hukum  menurut pendapat  Plato  adalah  negara  yang penyelenggaraan  negaranya  didasarkan pada hukum. 1
Konsep negara hukum dalam berbangsa  dan  bernegara  membawa keharusan  untuk  mencerminkan sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Oleh  sebab  itu,  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus membuktikan  dirinya  telah  menerapkan secara  nyata  dari  prinsip-prinsip  negara hukum,  seperti  yang  dikemukakan  oleh J.B.J.M. Ten Berge yaitu sebagai berikut: 1. Asas perlindungan hak- hak asasi;
2. Perlindungan hak- hak asasi;
3. Pemerintah terikat pada hukum;
4. Monopoli  paksaan  pemerintah  untuk
menjamin penegakan hukum;
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. 2 Oleh karena Indonesia adalah merupakan sebuah negara hukum, maka setiap penyelenggaraan  Negara  harus  berdasarkan pada  hukum,  termasuk  ketentuan-ketentuan dalam  bidang  agraria.  Ketentuan-ketentuan hukum  dalam  bidang  agraria  dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1960 Nomor  104,  tambahan  Lembaran  Negara
Nomor  2043),  selanjutnya  disingkat  UUPA. Kodifikasi  UUPA  dibentuk  secara  khusus mengatur  hak-hak  kebendaan  tak  bergerak, yakni berupa pertanahan.  Pengaturan  khusus mengenai pertanahan ini memberikan kepastian  hukum  kepada  seluruh  warga
1 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara,
UII Press, Yogyakarta, 2003 Hal. 2
negara.  Dalam  UUPA  juga  selain  dibuat dengan  dilandasi  pada  hukum  adat  juga terdapat  konversi  hak-hak  tanah  dari  BW, meskipun  konversi  ini  tidak  sepenuhnya mengadopsi  dari  BW,  seperti  hak eugendom menjadi hak  milik,  hak erfpacht menjadi HGU,  hak opstal menjadi  HGB,  dan  hak pituwas menjadi  hak  pakai.  Ketentuan mengenai  konversi  ini  dijelaskan  dalam Bagian  Kedua  UUPA    mengenai  Ketentuan- Ketentuan Konversi.
Dasar  hukum  ketentuan  hak-hak  atas tanah  diatur  dalam Pasal  4  ayat  (1)  UUPA, yang berbunyi “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai oleh  orang-orang,  baik sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta badan-badan hukum. ” Di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUPA disebutkan  macam-macam  hak  atas  tanah, yang meliputi:
a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan;
d. Hak Pakai;
e. Hak Sewa;
f. Hak Membuka Tanah;
g. Hak Memungut Hasil Hutan;
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak- hak  tersebut  di  atas  yang  akan  ditetapkan dengan  Undang-Undang,  serta  hak-hak  yang sifatnya  sementara  sebagai  yang  disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
Bahwa  hak  milik,  sebagaimana  diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 20 hingga pasal 27 UUPA.  Menurut  pasal  50  ayat  1  UUPA, ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Milik diatur  dengan  undang-undang.  Undang- undang  yang  diperintahkan  disini  sampai sekarang belum terbentuk, untuk itu diberlakukanlah pasal 56 UUPA, yaitu  selama undang-undang  tentang  Hak  Milik  belum
2 Ibid, Hal. 7
terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan  Hukum  Adat  setempat dan  peraturan-peratuaran  lainnya  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  UUPA.  Bahwa berdasarkan  pasal  19  UUPA  dinyatakan “ Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah. ” Dengan  demikian maka  melalui  pendaftaran  tanah  Pemerintah akan menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah  yang  didaftarkan.  Melalui  pendaftaran tanah  ini,  maka  hak-hak  atas  tanah  yang didaftarkan akan memiliki jaminan hukum dan kepastian  hak  terhadap  setiap  pemilik  hak dengan  melalui  pemberian  surat-surat  tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah pengertian Pendaftaran tanah menurut pasal 1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997 adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi, pengumpulan,  pengelohan,  pembukuan  dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  pisik  dan data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian sertipikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  20  PP Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  dijelaskan “ Sertipikat  adalah  surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan  yang  masing-masing  sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. ” Dengan  melihat  penjelasan mengenai  sertipikat  seperti  yang  telah
3 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono
Gini Saat Terjadi Perceraian, Dwi Indhita, Jakarta,
diungkapkan  dalam  pasal  tersebut,  maka sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang kuat  atas  suatu  bidang  tanah  yang  dikuasai atau  dimiliki  dengan  suatu  hak  atas  tanah tertentu.  Oleh  karena  itu  tanah  yang merupakan harta yang di peroleh sejak adanya perkawinan (harta gono gini) perlu didaftarkan untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum, Harta  gono  gini  seperti  yang  dimaksudkan dalam  pasal pasal  35 ayat 1  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan adalah    harta  benda  yang  di  peroleh  selama perkawinan merupakan harta bersama.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pasal  85,  disebutkan  bahwa “ adanya  harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing  suami  atau  isteri ”. pasal  ini  sudah menyebutkan  adanya  harta  gono  gini  dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung  adanya  persatuan  harta  dalam perkawinan  (gono  gini). 3 Dalam  perkawinan ada  kemungkinan  akan  terjadinya  suatu perceraian  sewaktu  suami  isteri  masih  hidup ataupun  perceraian  karena  salah  satunya meninggal  dunia  yang    mengakibatkan  harta yang di peroleh selama perkawinan belum di lakukan pembagian.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pendaftaran  hak  milik atas  tanah  terhadap  harta  gono  gini yang belum dilakukan pembagian?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  dalam pendaftaran  hak  milik  atas  tanah terhadap harta gono gini yang belum dilakukan pembagian?
C. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pendaftaran  hak  milik  atas  tanah terhadap harta gono gini yang belum dilakukan pembagian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran  hak  milik  atas  tanah terhadap harta gono gini yang belum dilakukan pembagian.

## 2008, Hal. 9

## D. Manfaat Penelitian
1. Penulis  berharap  melalui  hasil penelitian  ini  dapat  memberikan penjelasan yang komprehensip mengenai pendaftaran hak milik atas tanah terhadap harta gono gini yang
belum  dilakukan pembagian  kepada masyarakat. 2. Diharapkan berguna atau bermanfaat bagi  praktisi  dalam  pelaksanaan tugasnya serta sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya.

## PEMBAHASAN

## A. Pendaftaran Hak  Milik  Atas  Tanah Terhadap Harta Gono Gini yang Belum dilakukan Pembagian
Bahwa  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah terhadap  harta  gono  gini  yang  belum dilakukan  pembagian  untuk  dapat  dilakukan pendaftaran  peralihannya  haruslah  terlebih dahulu  tanah  hak  milik  harta  gono  gini sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Pasal  35  ayat  (1)    menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Apabila terjadi  suatu  perceraian  maka  apa  yang menjadi  harta  yang  didapatkan  sejak  selama perkawinan  merupakan  harta  bersama  yang harus dibagi.
1. Pembagian Tanah Hak Milik harta Gono Gini atau Harta Bersama
Pembagian  harta  bersama  sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  37 Mengatakan “ bila  perkawinan  putus  karena perceraian  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya  masing-masing, ” bahwa  yang dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang perkawinan ialah “ hukum agama, hukum adat dan  hukum-hukum  lainnya. ” Bahwa  dalam pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing- masing antar suami atau isteri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tapi hakim bisa membuat landasan dalam  pembagian  harta  gono  gini berdasarkan putusan Mahkama Agung tanggal
9  April  1960  Nomor  120  K/SIP/1960  yang mengatakan  bahwa  apabila  terjadi  suatu perceraian maka harta bersama atau harta gono gini harus dibagi sama rata suami isteri yang apabila  pembagian  harta  bersama  atau  harta gono  gini  tersebut  melalui  pengadilan sepanjang  tidak  ditentukan  dalam  perjanjian perkawinan.
Dalam kompilasi Hukum  Islam pasal 96 dan  97  mengatur  tentang  pembagian  syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing  mendapat  separoh  dari  harta bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  dalam perjanjian  kawin,  yang  selengkapnya  dapat kita  lihat  dalam  pasal  96  Kompilasi  Hukum Islam yang berbunyi:
1. Apabila  terjadi  cerai  mati  maka  separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian  bagi  seorang  suami  atau  isteri yang  isteri  atau  suaminya  hilang  harus ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian matinya  yang  hakiki  atau  matinya  secara hukum  atas  dasar  putusan  pengadilan agama.
Bahwa  menurut  pasal  97  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan, “ janda  atau  duda yang  bercerai  hidup  masing-masing  berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin ”. Dari  penjelasan  semua  pasal  tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harta bersama (harta  gono  gini)  syirkah  akan  dibagi  sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan isteri,  yang  mana  dalam  pembagian  harta bersama  (gono  gini)  yang  apabila  terjadi perceraian  dapat  dilakukan  lansung  atau pembagiannya  dilakukan  diluar  pengadilan
atau dengan bantuan pengadilan.
Tanah hak milik harta gono gini atau harta bersama atau syirkah dalam sebuah perkawinan  yang  apabila  terjadi  suatu perceraian  maka  tanah  hak  milik  harta  gono gini  tersebut  haruslah  dibagi  dua  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, yang  mana  pembagian  tanah  hak  milik  harta gono gini tersebut baik dia melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.
2. Pendaftaran  Peralihan  Hak Atas  Tanah Hak  Milik  Harta  Gono  Gini  atau  Harta Bersama.
Tanah hak milik atau harta gono gini atau harta  bersama  tersebut  setelah  di  bagi  dua sepanjang  tidak  di  tentukan  lain  dalam perjanjian kawin, baik pembagiannya melalui pengadilan ataupun akta yang dibuat di PPAT (Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  barulah ketahap  selanjutnya  yaitu  sertipikat  tanah tersebut  dipecah  sesuai  dengan  maksud  dari putusan pengadilan ataupun akta yang dibuat di PPAT 4 .
Tanah  hak  milik  harta  gono  gini  setelah dipecah  dimana  sertipikat  yang  masih  atas nama  siapa  nama  disertipikat  awal  tanah  hak milik  harta  gono  gini  tersebut,  setelah sertipakat  tersebut  dipecah  barulah  bisa dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah atau balik nama kesalah satu suami atau isteri    Untuk  lebih  jelasnya  dalam  proses pemecahan  sertipikat  sampai  kependaftaran peralihan  atau  balik  nama  tanah  hak  milik harta  gono  gini  atau  harta  bersama  dengan urutan sebagai berikut:
1. Bukti  pembagian  tanah  hak  milik  harta gono gini atau harta bersama  yang berupa putusan  pengadilan  atau  akta  dari  notaris Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tentang pembagian tanah hak milik harta go no gini; 2. Sertipikat tanah hak milik tersebut dibawa ke  Badan  Pertanahan  untuk  dilakukan pemecahan sertipikat sesuai dengan isi dari pada putusan Pengadilan terhadap Pembagian tanah hak milik harta gono gini
4 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak Mohd.  Irwansyah,    Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan Pendaftaran  Tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kota
atau akta yang di buat di notaris yang masih atas nama  suami  atau  isteri  yang  sudah bercerai  tersebut,  misalnya  sertipikat tersebut  masih  atas  nama  suami,  maka sertipikat  tersebut  di  pecah  menjadi beberapa sertipikat;
3. Sertipikat  tanah  hak  milik  harta  gono  gini tersebut  setelah  dipecah  barulah  bisa dilakukan pendaftaran peralihan atau balik nama kesuami atau keisteri sehingga tanah hak  milik  yang  semulanya  harta  bersama atau  harta  gono  gini  setelah  terjadi perceraian menjadi terpisah.
Bahwa  menurut  penulis  pendaftaran hak milik atas tanah terhadap harta gono gini yang  belum  dilakukan  pembagian  apabila tidak ada perjanjian pranikahnya yang apabila proses  pembagiannya  melalui  pengadilan yang  mana  setelah  diputus  dan  mempunyai kekuatan hukum tetapi salah satu pihak tidak mau  melaksanakan  putusan  tersebut karena merasa  dirugikan  dengan  putusan  tersebut tidak  sejalan  dengan  salah  satu  asas  dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  asas sederhana,  yang  mana  maksud  dari  asas sederhana tersebut adalah supaya masyarakat mudah memahami prosedural dari pendaftaran hak  atas  tanah  tersebut  dengan  terjadinya suatu  perceraian  dalam  sebuah  perkawinan yang tidak ada perjanjian perkawinan sebelum menikah  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal 29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  mengakibatkan tanah  hak  milik  harta  gono  gini  yang didapatkan  selama  perkawinan  yang  apabila terjadi suatu  perceraian dalam proses pendaftaran  peralihannya  tidak  mudah  dan memiliki proses yang panjang.
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pendaftran  Hak  Milik  Atas  Tanah Terhadap  Harta  Gono  Gini  Yang Belum Dilakukan Pembagian 1) Salah Satu pihak Tidak Mau
Menyerahkan  Sertipikat Tanah Hak
Samarinda, tanggal 30 Juli 2015
Milik  Harta  Gono  Gini  Ke  Badan Pertanahan Untuk Dilakukan Pemecahan  Sesuai  dengan  Yang Dimaksudkan Oleh Putusan Pengadilan atau Akta Yang Dibuat di PPAT Tentang Pembagian Tanah Hak Milik Harta Gono Gini Tersebut Yang Menjadi Dasar Pendaftaran

## Peralihannya
Dalam  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah terhadap  harta  gono  gini  yang  belum dilakukan  pembagian  untuk  dapat  dilakukan pendaftaran  peralihannya  haruslah  terlebih dahulu  tanah  hak  milik  harta  gono  gini tersebut  dibagi,  setelah  dilakukan  pembagian terhadap  tanah  hak  milik  harta  gono  gini tersebut  baik  pembagiannya  melalui  putusan pengadilan  ataupun  pembagiannya dengan akta  notaris,  dalam  pendaftaran  peralihan tanah  hak  milik  harta  gono  gini  tersebut kendala  yang  dihadapi  yaitu  tidak  maunya salah  satu  pihak  baik  dia  suami  atau  isteri menyerahkan sertipikat Tentang Perkawinan.
Bahwa  karena  tidak  terjadi  suatu kesepakatan  antara  suami  dengan  isteri  yang sudah bercerai tersebut maka pembagian tanah hak  milik  harta  gono  gini  tersebut  ditempuh melalui  jalur  pengadilan  biasanya  putusan pengadilan  mengenai  pembagian  harta  gono gini yang dalam hal ini tanah hak milik harta gono  gini  yang  paling  sering  mempunyai kendala  untuk  dapat  dilakukan  pendaftaran peralihannya,  yang  konsekkuensi  dari  pada yang  pembagian  tanah  hak  milik  harta  gono gini  melalui  pengadilan  adalah  ada  yang dikalahkan  dan  ada  yang  dimenangkan  yang mengakibatkan  salah  satu  suami  atau  isteri merasa  dirugikan  dengan  putusan  pengadilan terhadap  pembagian  tanah  hak  milik  harta gono  gini  tersebut  sehingga  salah  satu  pihak suami  atau  isteri  tidak  menyerahkan  atau menahan sertipikat yang menghambat pendaftran  peralihan  tanah  hak  milik  harta gono gini tersebut. 2) Sebagian Masyarakat Kurang
5 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak Mohd.  Irwansyah,    Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan Pendaftaran  Tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kota
Mengerti Akibat  Hukum  Dari  Suatu Peceraian Terhadap Tanah Hak Milik Harta Gono Gini
Bahwa  sebagian  masyarakat  Indonesia kurang  mengerti  akibat  hukum  dari  suatu perceraian terhadap tanah hak milik harta gono gini  seperti  apa  yang  dimaksudkan  oleh Undang-Undang  Perkawinan  pasal  35  ayat  1 yang menyebutkan harta benda yang diperoleh sejak  adanya  perkawinan  merupakan  harta bersama  atau  harta  gono  gini,  oleh  karena tanah tersebut merupakan harta gono gini yang apabila  terjadi  suatu  perceraian  maka  harus dibagi  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 96 dan  97  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun  cerai  mati,  yaitu  masing-masing mendapat  separoh  dari  harta  bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan.
Bahwa akibat dari sebagian masyarakat yang kurang mengerti akibat hukum dari suatu perceraian itu dapat kita lihat dari orang yang berperkara di Pengadilan mengenai pembagian harta gono gini, apabila masyarakat  itu  mengerti  akibat  hukum  dari suatu  perceraian  tentu  masalah  pembagian tanah  hak  milik  harta  gono  gini  tidak  lagi dipermasalahkan atau tidak perlu diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena jauh sebelum terjadi  suatu  pernikahan  hal  itu  sudah dipikirkan,  karena  orang  berperkara  di pengadilan  masalah  pembagian  harta  gono gini  itu  karena  karena  tidak  ada  lagi  suatu kesepakatan diantara suami isteri yang sudah bercerai, yang mana akibat tersebut ke Badan Pertanahan  untuk  dilakukan  pemecahan sertipikat 5 .
Bahwa dengan tidak maunya salah satu pihak menyerahkan sertipikat tanah hak milik harta gono gini tersebut ke Badan Pertanahan untuk dilakukan pemecahan sertipikat dengan alasan  bahwa dia  (suami  atau  isteri)  merasa lebih  banyak  bekerja  untuk  mendapatkan
Samarinda, tanggal 30 Juli 2015
tanah hak milik harta gono gini tersebut tampa memperhatikan  tanah  hak  milik  yang  di dapatkan setelah terjadinya suatu perkawinan merupakan  harta  bersama  seperti  yang dimasudkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Bahwa  karena  tidak  terjadi  suatu kesepakatan  antara  suami  dengan  isteri  yang sudah bercerai tersebut maka pembagian tanah hak  milik  harta  gono  gini  tersebut  ditempuh melalui  jalur  pengadilan  biasanya  putusan pengadilan  mengenai  pembagian  harta  gono gini yang dalam hal ini tanah hak milik harta gono  gini  yang  paling  sering  mempunyai kendala  untuk  dapat  dilakukan  pendaftaran peralihannya,  yang  konsekkuensi  dari  pada yang  pembagian  tanah  hak  milik  harta  gono gini  melalui  pengadilan  adalah  ada  yang dikalahkan  dan  ada  yang  dimenangkan  yang mengakibatkan  salah  satu  suami  atau  isteri merasa  dirugikan  dengan  putusan  pengadilan terhadap  pembagian  tanah  hak  milik  harta gono  gini  tersebut  sehingga  salah  satu  pihak suami atau  isteri  tidak  menyerahkan  atau
menahan sertipikat yang menghambat pendaftran  peralihan  tanah  hak  milik  harta gono gini tersebut. 2).
Sebagian  Masyarakat  Kurang Mengerti  Akibat  Hukum  Dari  Suatu Peceraian
Hukum dari putusan pengadilan adalah ada  yang dirugikan  dan  diuntungkan  dari putusan  pengadilan  tersebut.  Lain  hal  kalau ada perjanjian perkawinan antara suami isteri sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  pasal 29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  perkawinan  yang  mana  mereka sebelum  menikah  membuat  suatu  perjanjian perkawinan  itu  merupakan  contoh  dari masyarakat yang mengerti akibat hukum dari suatu perceraian sehingga apabila terjadi suatu perceraian  diantara  mereka  tidak  perlu  lagi ribut-ribut masalah pembagian harta gono gini mereka  dan  tidak  perlu  menempuh  proses yang  begitu  panjang  untuk  mendapatkan sertipikat  sebagai  tanda  bukti  hak  atas tanahnya adanya suatu kepastian hukum.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Bahwa berdasarkan permaslahan yang terjadi tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  terhadap harta  gono  gini  yang  belum  dilakukan pembagian  tidak  bisa,  untuk  bisa  dilakukan pendaftran peralihannya, tanah hak milik harta gono gini  tersebut  haruslah  terlebih  dahulu dibagi  baik  berdasarkan  putusan  pengadilan maupun dengan akta notaris, putusan atau akta notaris tersebut yang menjadi dasar melakukan pendaftaran peralihan kesalah satu suami atau isteri yang sudah bercerai tersebut oleh  Badan  Pertanahan,  sehingga  tanah  hak milik  tersebut  yang  semula  merupkan  harta bersama  sebelum  bercerai  dan  satu  sertipikat setelah  bercerai  sertipakat  tanah  tersebut dipecah  menjadi  dua  sertipikat,  setelah dipecah barulah dilakukan pendaftaran peralihannya  ke  suami  atau  isteri  yang
menjadi hak masing-masing suami isteri yang sudah bercerai. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  terhadap harta  gono  gini  yang  belum  dilakukan pembagian,  untuk  bisa  dilakukan  pendaftran peralihannya, tanah hak milik harta gono gini tersebut  haruslah  terlebih  dahulu  dibagi  baik berdasarkan  putusan  pengadilan  maupun dengan  akta  notaris,  kendalanya  yaitu  tidak maunya  salah  satu  pihak  menyerahkan sertipikat tersebut ke Badan Pertanahan untuk dilakukan pemecahan  sertipikat  tanah  hak milik  harta  gono  gini  tersebut  dan  bisa didaftarkan  peralihannya  ke  salah satu  suami atau  isteri  dengan  dasar  putusan  pengadilan atau  akta  notaris  tersebut  karena  merasa dirugikan, dan kurang.
Karenanya  penulis  memiliki  saran sebaiknya  dalam  pendaftaran  hak  milik  atas tanah  terhadap  harta  gono  gini  yang  belum dilakukan  pembagian  untuk  bisa  dilakukan
pendaftaran  tanah  hak  milik  harta  gono  gini tersebut  haruslah  dibagi  dan  dilakukan penyuluhan mengenai pendaftaran tanah agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pendaftaran  tanah  guna  menjamin  kepastian hukum  bagi  pemegang  haknya  dan  tercapai apa  yang  menjadi asas  dari  pada  pendaftaran tanah itu sendiri terutama asas sederhana dan asas terjangkau khususnya mengenai pendaftaran  peralihan  tanah  hak  milik  harta gono  gini  yang  apabila  terjadi  suatu perceraian.
Seharusnya Masyarakat khususnya yang
sudah  menikah  untuk  meminalisir  terjadinya suatu  kendala  dalam  pendaftaran  hak  milik atas  tanah  terhadap  harta  gono  gini  yang belum  dilakukan  pembagian  yang  apabila terjadi  suatu  perceraian,  terhadap  harta  gono gini  atau  harta  bersama  terutama  terhadap tanah  yang  didapatkan  setelah  perkawinan, untuk  memudahkan  urusan  pembagian  harta bersama sudah seharusnyalah sebelum menikah  dibuat  perjanjian  sebagimana  yang dimaksudkan  dalam  pasal  pasal  29  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. P.  Parlindungan, Pendaftaran Tanah di
Indonesia,  Mandar  Maju,  Bandung,
1999.
Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Abdul  Manan, M  Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001. Happy  Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian,Dwi  Indhita,
Jakarta, 2008.
Hilman  Hadikusuma, Hukum Waris Adat,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Jimmy Joses Sembering, Panduan Mengurus Sertifikat  Tanah, Visimedia,  Jakarta, 2010.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
Ridwan,  HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Undang-undang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 Tentang Pendaftaran tanah.
Instrruksi  Mentri/kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1998  Tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bidang Pertanahan
Sumber  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan Pendaftaran  Tanah  pada  Kantor  Pertanahan Kota Samarinda.