## Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke

## Aliff Muzizat, Aju Putrijanti, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro aliffmuzizat80@gmail.com

## Abstract
Land is  a very basic human necessity. Humans  live and  carry out activities on the  ground so  that every time humans are always in touch with land, it can be said that almost all activities of human life, both directly and indirectly, always require land. The concept of national land law is based on customary law, thus recognizing the existence of customary rights of customary law communities in various  regions  in  Indonesia  which  had  already  existed  and  inhabited  lands  in  Indonesia,  even before  Indonesia's  independence.  One  of  the  places  where  customary  law  is  very  effective  is  the eastern part of Indonesia, Papua, because indigenous Papuans uphold ancestral rules, in local myths if they break traditional rules, they will experience disasters and difficulties in life. The process of releasing  adat  and  the  legal  release  of  adat  land  in  Merauke  Regency  is  carried  out  by  the  local Indigenous Peoples Institution (LMA).
Keyword: customary land; customary rights; customary law

## Abstrak
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas  diatas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu    berhubungan  dengan  tanah,  dapat dikatakan  hampir  semua  kegiatan  hidup  manusia    baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung selalu memerlukan  tanah.  Konsep  hukum  tanah  nasional  bersumber  pada  hukum  adat,  sehingga mengakui  adanya  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  yang  telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu  tempat  dimana  sangat  berlakunya  hukum  adat  adalah  wilayah  Indonesia  bagian  Timur  yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar  aturan  adat  maka  akan  mendapatkan  musibah  serta  kesusahan  dalam  hidup.  Proses pelepasan  adat  dan  sahnya  pelepasan  tanah  adat  di  Kabupaten  Merauke  di  lakukan  oleh  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat.
Kata kunci: Tanah adat; hak ulayat; hukum adat

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan  aktivitas  diatas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu    berhubungan  dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia  baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan
bangsa Indonesia, hal ini karena negara indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkkan dan melibatkan soal tanah. Undang-Undang Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan untuk    melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Menurut  Boedi  Harsono pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa  pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan,  dan  penyajian  bagi  kepentingan rakyat  dalam  memberikan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  termasuk  bukti  dan pemeliharaannya (Harsono, 1999).
Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di  Indonesia  yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di  Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pengertian Hak  Ulayat  tidak  dijelaskan  secara  detail  namun,  mengenai  pengertian  hak  ulayat  Pasal  3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam  hukum  pertanahan  nasional.  Kertasapoetra  menyatakan  bahwa  hak  ulayat  adalah  hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa (Kertasapoetra, 1991).
Tanah  adat  kepunyaan  masyarakat  adat  diatur  dalam  hukum  adat  mereka  masing- masing.  Tanah  dipandang  sebagai  suatu  yang  sangat  berharga  dan  harus  dipertahankan  oleh masyarakat  adatnya.  Tanah  adat  merupakan  tanah  milik  dari  kesatuan  masyarakat  hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran  atau  hibah,  daluwarsa/ verjaring (Sudiyat,  1981).  Van  Vollenhoven  menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  dahulu  atau  alat-alat  kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu” (Hoven, 1987).
Hazairin  berpendapat  dalam  buku  Sukamto  tentang  hukum  adat  adalah  resapan (endapan)  kesusilaan  dalam  masyarakat,  yaitu  bahwa  kaidah-kaidah  adat  itu  berupa  kaidah- kaidah  kesusilaan  yang  sebenarnya  telah  mendapat  pengakuan  umum  dalam  masyarakat  itu (Hadikusumo, 1980). Sukamto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan  tidak  dikitabkan/dibukukan,  tidak  dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum (Sukamto, 1996).
Adat-istiadat  mempunyai  ikatan  dan  pengaruh  yang  kuat  dalam  masyarakat  yang mendukung  adat-istiadat  tersebut,  terutama  berpangkal  tolak  pada  perasaan  kebersamaan, idealisme  dan  keadilan.  Sulit  untuk  dibayangkan  bahwa  adat-istiadat  walaupun  dipelihara terus-menerus,  dengan  sendirinya  akan  mewujudkan  kepastian  hukum  jika  terdapat  kaidah- kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.
Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari  kaidah-kaidah yang  hidup dalam masyarakat  dan  diberikan  sanksi  bagi  pihak yang  melanggar  kaidah  tersebut. Malinowski menyatakan  bahwa  perbedaan  kebiasaan  dengan  hukum  didasarkan  pada  dua  kriteria,  yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada  kebiasaan sumber sanksi dan  pelaksanaannya  ada pada  warga  masyarakat  secara  individu  dan  kelompok,  sedangkan  pada  hukum  sanksi    dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusatatau badan-badan tertentu dalam masyarakat (Alting, 2011b).
Salah  satu  tempat  dimana  sangat  berlakunya  hukum  adat  dan  sangat  diberlakukan hukum  tersebut  adalah  wilayah  Indonesia bagian Timur  yaitu papua  karena masyarakat  adat Papua  menjunjung  tinggi  aturan  leluhur,  dalam  mitos  setempat  jika  melanggar  aturan  adat maka  akan  mendapatkan  musibah  serta  kesusahan  dalam  hidup.  Bahkan  warisan  dalam perkawinan  diatur  sedemikian  rupa  dalam  adat  walaupun  tidak  ada  aturan  tertulis  yang menunjkan  aturan  itu  ada,  tetapi  tetap  berlaku  karena  telah  menjadi  aturan  yang  mandarah daging  dalam  adat  serta  diakui  secara  legal  oleh  negara.  Hukum  adat  yang  tidak  tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat  akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Arti  penting  tanah  bagi  manusia  sebagai  individu  maupun  negara  sebagai  organisasi masyarakat  yang  tertinggi,  secara  konstitusi  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945  yang  mengatur  bahwa  “bumi,  Air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.(Undang-Undang  Dasar  1945,  n.d.)  Tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia,  karena  sebagia  besar  kehidupan  manusia  bergantung  kepada  tanah. Terdapat  korelasi  yang erat  tantara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun  manusia di dunia  ini  yang  tidak  membutuhkan  tanah.  Mengingat  tanah  termasuk  segala  sesuatu  yang melekat diatasnya menjadi bagian dari tanah, seperti pohon atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut (Setiawan, 2009).
Tanah  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  harta  yang  permanen  sifatnya  dan  dapat dicadangkan untuk  kehidupan  pada masa  yang  akan datang. Hal  ini merupakan adat  istiadat turun  temurung  masyarakat  Merauke  khususnya  dan  masyarakat  Papua  pada  umumnya.
Adalah  tempat  pemukiman  dan  sebagian  besar  umat  manusia  di  samping  sebagai  sumber penghidupan  bagi  mereka  untuk  mencari  nafkah  usaha  tani,  perkebunan  dsb.  Pada  akhirnya tanah  pulalah  yang  dijadikan  tempat  persemayam  terakhir  bagi  setiap  umat  manusia  yang meninggal dunia. Pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah  dan  manusia  mempunyai  hubungan  sedemikian  erat,  dan  dalam  jalinan  pikiran (participerend  denken),  sehingga  hubungan  antara  manusia  dan  tanah  merupakan  suatu hubungan  magis  religius  yang  sedikit  banyak  mengandung  unsur  kekuatan  gaib  (mistik) (Koesnoe, 2000).
Proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat pada khususnya di Kota Merauke  sering  dilakukan  pengalihan  hak  kepemilikan  melalui  pengakuan  baik  secara perorangan  maupun  pemerintahan  maka  perlu  dibuat  posisi  tanah  yang  legitimasi  sesuai dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  telah  diatur,  seperti  halnya  memiliki pengakuan dari pemerintah dalam hal ini badan pertanahan, karena tanah merupakan investasi jangka  panjang  sehingga  memudahkan  untuk  berwirausaha.  Prosedur  untuk  kepemilikan tanah  di  negara  kita  masih  beragam  cara  atau  metodenya  seperti  di  Papua  untuk  seseorang mendapatkan  sertifikat  tanah  haru  melalui  tahapan-tahapan  seperti  penyelesaian  hak  ulayat, pengakuan  dari  hukum  adat,  kemudian  dilakukan  prosesi  adat  yang  harus  mendapatkan persetujuan dari beberapa marga. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting.  Hubungan  antara  manusia  dengan  tanah  sangat  erat,  seperti  yang  telah  dijelaskan, bahwa  tanah  sebagai  tempat  manusia  untuk  menjalankan  dan  melanjutkan  kehidupannya (Sutedi, 2008).
Proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat pada khususnya di Kota Merauke  sering  dilakukan  pengalihannya  hak  kepemilikan  melalui  perbuatan  hukum pelepasan  hak  atas  tanah  adat  dalam  hukum  perdata  yang  disebut  perjanjian  jual  beli  tanah, dalam  pelaksanaan  kepada  masyarakat  selaku  pembeli  dikenal  dalam  hukum  adat  di  sebut pelepasan hak atas tanah adat sedangkan jual beli yang dilakukan dibawah tangan merupakan syarat  mutlak  bagi  terjadinya  peralihan  hak,  namun  dimaksudkan  disesuaikan  adat  istiadat setempat maka perjanjian jual beli tanah harus didasari proses tersebut di atas, sehingga oleh suatu perbuatan hak sebagai bagian dari syarat mutlak penyerahan hak ulayat dari masyarakat adat kepada masyarakat non adat di Kabupaten Merauke sesuai adat setempat.
Hak  ulayat  meliputi  semua  tanah  yang  ada  dalam  lingkungan  wilayah  masyarakat hukum  yang  bersangkutan,  baik  yang  sudah  dihaki  oleh  seseorang  maupun  yang  belum (Horsono, 2008).
Masyarakat  hukum  Indonesia  mempunyai  hubungan  yang  erat  antara  orang-orang dengan tanahnya, hubungan para anggota masyarakat hukum dengan tanahnya mempunyai 3 (tiga) dasar yaitu: Dasar magis religuous, Dasar sosiologis, Dasar ekonomis.
Hak ulayat mempunyai tanda-tanda sebagai berikut:
1. Masyarakat  hukum  dan  anggota-anggotanya  berhak  untuk  dapat  mempergunakan  hutan blukar  dalam  lingkungan  wilayahnya  dengan  bebas  yaitu  bebas  untuk  membuka  tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan, menggembala ternak, dan lain sebagainya.
2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  kepala  masyarakat  hukum  dan  membayar uang pengakuan atau ricognitie.
3. Masyarakat  hukum  adat  bertanggungjawab  atas  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
4. Masyarakat  hukum  tidak  dapat  menjual  atau  mengalihkan  hak  ulayat  untuk  selama- lamanya kepada siapapun.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.
Apabila ditinjau dari istilah ‘ hak ulayat’ dalam definisi atau referensi rujukan kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ‘ ulayat’ berkait dengan wilayah dan hak. Oleh karena itu  ketika  berbicara  tentang  hak  ulayat  maka  kita  berbicara  tentang  hak  patuanan  (tuan  dari tanah atau anak negeri pribumi ‘ Landlord’ ).  Dasar  ini  yang  membuat  sehingga  orang  papua sering  ‘ politik’ social  budaya  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  lelaki  dan  perempuan  yang berideologi papua di panggil dengan sebutan penghargaan ‘ tuan’ untuk kaum laki dan ‘ puan’ untuk kaum perempuan (Deda & Mofu, 2014b).
Peralihan  hak  atau  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat kepada  masyarakat  umum  sering  dikenal  dalam  hukum  perdata  perjanjian  jual  beli  tanah  di daerah  Kabupaten  Merauke  tersebut  didahului  adanya  suatu  pelepasan  dari  adat  sebagai bagian  dari  pengakuan  hukum  adat  menghargai,  menghormati  dan  mengakui  hak-hak  atas tanah  adat,  perorangan,  sebagai  penguasa  satu  yang  menguasai  atas  tanah  tersebut.  Hal  itu merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa surat pelepasan hak yang dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kepada anggotanya terhadap tanah-tanah adat  yang bersifat komunal perlu dilakukan agar pelepasan tanah tersebut menjadi sah, dan tidak terjadi manipulasi atas hak-hak marga lain.
Masyarakat  hukum  adat  dianggap  masih  ada  apabila  terdapat  sekelompok  orang  yang masih  merasa  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan
hukum  tertentu,  terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  para  warga masyarakat  adat,  dan  terdapat  tatanan  hukum  adat  mengenai  pengurusan,  penguasaan  dan penggunaan tanah ulayat,dan ditaati olehwarga masyarakat adat tersebut.
Kriteria  penentu  masih  ada  atau  tidaknya  hak  ulayat  dapat  dilihat  pada  tiga  hal,yakni (Sumardjono,  2001)”.  1).  Adanya  masyarakat  hukum  adat  yang  memenuhi  ciri-ciri  tertentu sebagai subyek hak ulayat; 2). Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang  merupakan  obyek  hak  ulayat;  dan,  3).  Adanya  kewenangan  masyarakat hukum adat untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.
Otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian  kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kewenangan  yang  lebih  luas  berarti pula  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  bagi  Provinsi  dan  Rakyat  Papua  untuk menyelenggarakan  pemerintah  dan  mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alam  di  Provinsi  Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Papua sebagai nagian dari Rakyat Indonesia sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  ini  berarti  pula  kewenangan untuk  memberdayakan  potensi  sosial-budaya  dan  perekonomian  Masyarakat  Papua  melalui para wakil adat,  agama dan kaum perempuan. Peran  yang dilakukan adalah ikut serta dalam merumuskan  kebijakan  daerah,  menentukan  stratei  pembangunan  dengan  tetap  menghargai kesetaraan  dan  keragaman  kehidupan  masyarakat  Papua,  yang  tercermin  melalui  perubahan nama  Irian  Jaya  menjadi  Papua,  lambang  daerah  dalam  bentuk  bendera  daerah  dan  lagu daerah sebagai bentuk aktualitas jati diri Rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat,  adat  masyarakat  adat,  dan  hukum  adat.  Untuk  mendapatkan  pengakuan  dari pemerintah khususnya di Kabupaten Merauke dan umumnya di Papua dalam hal ini sertifikat tanah  memerlukan  penelitian  untuk  menetukan  ada  atau  tidaknya  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  panitia  sebagaimana  tertuang  dalan  Perdasus Provinsi  Papua  Nomor  23  tahun  2008  Pasal  3  ayat  (2)  yaitu:(Peraturan  Daerah  Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, n.d.)
a. Para pakar hukum adat;
b. Lembaga adat/ketua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
c. Lembaga swadaya;
d. Pejabat dari Badan Pertanah Nasional Republik Indonesia;
e. Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota;
f. Pejabat dari instansi kehutanan dan instansi pertambangan; dan
g. Pejabat dari instansi terkait lainnya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  dalam  mengangkat  judul: “ Proses  Penetapan  Hak  Ulayat  Secara  Perorangan  Di  Kabupaten  Merauke”.  Adapun Permasalahan  adalah  : Bagaimana  proses  pelepasan  tanah  adat  di  kabupaten  Merauke?, agaimana  syarat  sahnya  pelepasan  tanah  adat  di  kabupaten  Merauke?,  Bagaimana kewenangan masyarakat adat yang ada di kabupaten Merauke?
Kerangka  teori  adalah  cara  bagi  seorang  peneliti  untuk  mengaplikasikan  pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis. Teori sebagai seperangkat konstruksi, konsep, definisi  dan  posisi  yang  saling  terkait  yang  menggambarkan  suatu  pandangan  sistematis tentang  fenomena  dengan  cara  menetapkan  atau  menegaskan  hubungan  antara  dua  varibel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut (Ngani, 2012).
Untuk memperkuat penelitian ini maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang  diharapkan  akan  memaksimalkan  penulisan  yang  dibuat.  Kemudian  disebutkan penjabaran.  Berikut  merupakan  penelitian  terdahulu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan rujukan oleh penulis: 1). “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai  Orang  Asli  Papua  di  Tinjau  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya;  Sebuah  Kajian  Etnografi Kekinian”  yang  ditulis  oleh  Andreas  Jefri  Deda  dan  Suriel  Samuel  Mofu,  penelitian  ini membahas  tentang  konsep  dan  bagaimana  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  papua barat.(Deda & Mofu, 2014a). 2). “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Ternate)”  yang  ditulis  oleh  Husen  Alting,  penelitian  ini membahas tentang konsep hak masyarakat hukum adat yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang  kuat  dalam  masyarakat.(Alting,  2011a).  3).  “Kedudukan  Hak  atas  Tanah  Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum” yang ditulis oleh Jhon A Mebri membahas tentang keberadaan  masyarakat  hukum  adat  papua.  Bagaimana  pengakuan  adanya  masyarakat  adat dan masyarakat hukum adat.(Mebri, 2017b).

## B. Metode Penelitian
Metode berasal dari kata methodos (Yunani) yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  suatu  cara  kerja  (sistematis) untuk  memahami  suatu  obyek  atau  obyek  penelitian.  Sebagai  upaya  untuk  menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.(Ruslan,  2010)  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum
mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.(Muhammad, 2004)

## C. Hasil Dan Pembahasan
Sejak  dahulu  tanah  memiliki  daya  tarik  tersendiri  dan  selalu  berkaitan  dengan kekuasaan.  Seorang  raja  yang  jaya  atau  makmur  pada  jaman  dahulu  digambarkan  dengan luasnya tanah kekuasaannya. Seorang bangsawan dikatakan kaya jika dia memiliki sejumlah tanah yang luas. Tanah menjadi target penguasaan sebuah resim atau dinasti yang berkuasa, perang  selalu  berakhir  dengan  hasil  yang  mengakibatkan  pihak  kalah  memberikan  tanah mereka kepada pihak yang menang.
Sejak  dahulu  tanah  memiliki  daya  tarik  tersendiri  dan  selalu  berkaitan  dengan kekuasaan.  Seorang  raja  yang  jaya  atau  makmur  pada  jaman  dahulu  digambarkan  dengan luasnya tanah kekuasaannya. Seorang bangsawan dikatakan kaya jika dia memiliki sejumlah tanah yang luas. Tanah menjadi target penguasaan sebuah resim atau dinasti yang berkuasa, perang  selalu  berakhir  dengan  hasil  yang  mengakibatkan  pihak  kalah  memberikan  tanah mereka kepada pihak yang menang.(Mebri, 2017a)
Masyarakat  adat  asli  Merauke  adalah  Suku  Malind,  Masyarakat  Hukum  Adat menerima  kedatangan  saudara-saudara  dari  berbagai  Bangsa  Indonesia  untuk  hidup  di Kabupaten  Merauke  mencari  penghidupan,  baik  yang  datang  sendiri  maupun  yang didatangkan oleh pemerintah yaitu Transmigrasi dari pulau Jawa, NTT, dan NTB, hal inilah menandakan masyarakat adat suku Malind sangat menghargai, menghormati dan mengakui keberadaan suku-suku etnis sebagai kemajemukan bangsa Indonesia.
Menurut  kepustakaan  Belanda  dan  Indonesia,  kata  Malind  merupakan  tafsiran  kata yang  dipakai  dalam  penelitian  dengan  pendekatan  psikoanalisis  (mengamati  gerak  gerik orang  yang  diwawancara)  sebuatan  suku  yang  sebenarnya  adalah  suku  Malind.  Suku  ini bermukim  di  wilayah  pantai  selatan  Papua.  Marind  berasal  dari  kata Malind yang merupakan  kelompok  utama  yang  ditinggal  di  timur  Kabupaten  Merauke.  Kata  Malind ditambah  Anim  yang  berarti  orang  atau  manusia,  sehingga Malind  Anim berarti  “orang Malind  atau  manusia  Malind”  dan  setelah  mengalami  perubahan  intonasi  menjadi  Marind Anim sekarang dibedah menjadi suku Malind.(Peday, 2013)
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  oleh  para  antropolog,  menunjukan  bahwa suku Malind tergolong  sebagai  orang  atau  masyarakat  yang  menggantungkan  hidup sepenuhnya  kepada  alam.  Masyarakat Malind menempati  20  (duapuluh)  Distrik  di Kabupaten  Merauke.  Kehidupan  masyarakat Malind yang  menggantungkan  hidup
sepenuhnya  pada  alam,  telah  memunculkan  konsep  Dema  (Gabungan  Pemikiran).  Dema adalah  gabungan  pemikiran  beberapa  konsep  totem  yang  menjelma  dalam  proses  inisiasi. Sehingga  masyarakat Malind harus  tetap  menjaga  keseimbangan  dengan  alam  karena mereka percaya apabila terjadi ketidakseimbangan maka mereka harus mengadakan upacara pemulihan  bagi  kelangsungan  keseimbangan  tersebut.  Masyarakat Malind juga  percaya bahwa  dema  merupakan  leluhur  mereka  yang  hingga  kini  menjadi  totem  dalam  klen (Marga/Bawan). Hal ini bisa terlihat dalam pola pemukiman tradisional mereka. Masyarakat Malind hidup  secara  berkelompok  dibeberapa  kampong  dan  dalam  satu  kampong  terdapat lebih  dari  satu  klen  yang  memiliki  ciri  khas  masing-masing.  Masyarakat Malind adalah masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dan saling menghormati satu sama lain.
1. Proses Pelepasan Tanah Adat.
Masyarakat Adat Merauke tidak terlalu rumit dalam hal pelepasan Tanah Adat baik untuk  perorangan  maupun,  Badan  Hukum  maupun  Instansi  Pemerintah,  tidak  seperti daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Papua dimana sering terjadi pelepasan jual/beli di atas  jual  beli  atau  pelepasan  atas  Tanah  Adat  mereka  karena  sampai  saat  ini  terbukti bahwa Kabupaten Merauke belum ada satupun sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dekade 2001 sampai saat ini yang di gugat oleh Masyarakat  Adat dan Masyarakat  Adat  mengakui  bahwa apa  yang sudah diserahkan itu termasuk  tanah  tidak  boleh  lagi  digugat  kembali  karena  masyarakat  adat  atau  pemilik tanah adat sudah menerima harga ganti rugi atas tanah yang disepakati.
Praktek  perjanjian  jual  beli  tanah  di  Kota  Merauke  maka  pelaksanaannya  harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah  menurut  Hukum  Adat  Merauke  agar  perjanjian  jual  beli  tersebut  dapat  mengikat baik  penjual  maupun  pembeli  dan  juga  masyarakat  umum  dalam  memberikan pengakuannya  atas  terjadinya  perjanjian  jual  beli  tanah  tersebut.  Dalam  pelaksanaan Surat  Pelepasan  Adat  maka  harus  dihadiri  oleh  calon  penjual  dan  pembeli  serta keluarganya,  Tokoh-tokoh  Adat  /  Tokoh-tokoh  masyarakat,  pemerintah  setempat  dalam hal ini aparat pemerintah, kelurahan, distrik, dan BPN dan masyarakat umum semuanya sebagai  saksi  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing.    Hal  itu  dimaksudkan  agar Pelepasan  /  Pembebasan  tanah  tersebut  dianggap  sah  dan  ada  saksinya  dikemudian  hari bila  ternyata  pihak  penjual  atau  keluarganya  menyatakan  bahwa  jual  beli  tersebut  tidak sah  dan  ingin  menebus  kembali  tanahnya.  Pelaksanaan  hak  ulayat,  sepanjang  menurut kenyataannya  masih  adam  dilakukan  oleh  penguasa  adat  masyarakat  hukum  adat  yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah  bekas  hak  ulayat  yang  diperoleh  pihak  lain  secara  sah  menurut  tatacara  dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Papua  Nomor  21  Tahun  2001  Pasal  43  ayat  (3).(Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001, n.d.)
Surat Pelepasan Tanah Adat merupakan persyaratan utama dalam setiap perjanjian jual  beli  tanah  agar  perjanjian  jual  beli  tanah  tersebut  menjadi  sah  dan  mengikat.  Itulah sebabnya maka Surat  Pelepasan Tanah Adat  sebagai  pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli  tanah  selalu  diikuti  secara  turun  temurun  dalam  Hukum  Adat  Masyarakat  Merauke dan  membawa  akibat  hukum  kepada  masyarakat  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang ditaati dan dihormati. Ini menunjukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah yang tidak disertai dengan Surat Pelepasan Tanah oleh masyarakat Hukum Adat Merauke dianggap tidak  sah.    Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  jual  beli  tanah  di  Kota  Merauke  harus disertai  surat  pelepasan  tanah  adat  sebagai  tanda  sahnya  pelaksanaan  jual  beli  tanah menurut Hukum Adat  Merauke.  Hal tersebut membuktikan bahwa surat pelepasan tanah adat  adalah merupakan suatu  rangkaian dalam proses terjadinya jual  beli  tanah menurut Hukum Adat Merauke. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli tanah maka pihak pembeli selalu berusaha untuk mendapatkan surat pelepasan tanah adat bila ia membeli sebidang tanah.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelepasan  tanah  adat  yang  dikenal  di masyarakat  umum  jual  beli  tanah,  bahwa  jual  beli  tanah  sah  apabila  memenuhi  syarat- syarat yaitu :
1. Tanah yang diperjual belikan tidak dalam sengketa.
2. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara musyawara antara pemilik dengan calon pembeli  tidak  ada  unsur  paksaan  dan  difungsikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan yang berlaku.
3. Dibentuknya  panitia  pembebasan  tanah  yang  telah  ditentukan  bersama  antara masyrakat  adat  dengan  pemerintah  daerah  yang  dilanjutkan  dengan  diterbitkannya surat pelepasan hak atas tanah adat  yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat kelurahan, kampung serta disahkannya oleh camat atau kepala distrik.  Dalam hal ini selanjutnya menjadi syarat utama untuk menuju pembuatan akta jual  beli  melalui  notaris  dan  dilanjutkan  ke  badan  pertanahan  nasional  untuk diterbitkannya  sertifikatnya  sebagai  sahnya  secara  hukum  positif  dan  diakui  oleh masyarakat adat serta memenuhi syarat dalam UUPA yaitu pasal 26.
4. Pemberian  memenuhi  persyaratan  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  yang  akan diperjual belikan kepada pihak kedua.
5. Pengukuran pengkaplingan dan survei lapangan untuk diketahui tapal batas tanah yang akan  diperjual  belikan  yang  dilakukan  oleh  tim  panitia  yang  telah  dibentuk  sebagai panitia pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, Lurah, Kampung,  Distrik  serta  Pemilik  hak  ulayat  atau  masyarakat  adat.  Baik  fisik  maupun non  fisik  seperti  letak  tanah,  batas-batas  tanah  yang  diakui  oleh  masyarakat  adat  di sekitarnya.
6. Penjualan  atau  transaki  jual  beli  yang  diketahui  dan  dikenal  dalam  masyrakat  adat pelepasan hak atas tanah adat atau pembebasan merupakan salah satu cara yang sudah lama  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  kepada  masyarakat  umum  maupun  kepada pemerintah untuk dimanfaatkan tanah dimaksud.
7. Pembayaran  ganti  rugi  yang  berhak  menerimanya  atas  tanah  adat  harus  dilalukan secara langsung oleh  yang membeli dan memerlukan tanah  yang saksikan oleh ketua adat, pemerinta daerah dalam hal ini diwakili oleh aparat kelurahan, kampung, distrik, yang  disertai  pula  alat  dokumentasi  untuk  membuktikan  bahwa  tanah  tersebut  telah dibebaskan  kepada  pemiliknya  untuk  kepentigan  umum  dan  tidak  ada  lagi  tuntutan dikemudian hari.

## 2. Sahnya Pelepasaan Tanah Adat
Syarat-syarat sahnya suatu jual beli atau pelepasan atas tanah adat menurut hokum adat yaitu:
a. Musyawarah/Mufakat.
b. Tidak ada unsur paksaan.
c. Harga ganti rugi harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.
d. Harus  teliti  pemilik  tanah  adat  yang  sebenarnya,  karena  di  Papua  ada  orang  yang mengaku sebagai pemilik tanah adat, padahal ia bukan pemilik sebenarnya/penggarap.
e. Harus berpedoman pada hukum adat setempat.
f. Harus dibuat surat keterangan jual beli atas tanah adat.
Hukum  adat  dalam  masyarakat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  hidup berkembang  sejak  dahulu  serta  sudah  digerakan  di  dalam  masyarakat  walaupun  tidak tertulis  namun  hukum  adat  mempunyai  akibat  hukum  siapa  saja  yang  melanggarnya, norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  ada  di  dalamnya  hukum  adat  sangat  dipatuhi  dan dipegang teguh oleh masyarakat (itulah adat dalam masyarakat).
Setiap perjanjian jual beli termasuk perjanjian jual beli tanah selalu diawali dengan adanya  penawaran  dari  calon  penjual  dan  penerimaan  dari  calon  pembeli,  yang selanjutnya mencapai kata sepakat sehingga terjadilah perjanjian jual beli yang dimaksud. Namun perjanjian jual beli tersebut belum tentu sah karena untuk sahnya suatu jual beli harus  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)
Secara  khusus  Hukum  adat  Merauke  tidak  ada  kaitannya  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  tersebut  namun  bila  ditelusuri  secara  mendalam  makna  dalam Hukum Adat Merauke ternyata syarat yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ada persamaannya dalam Hukum Adat Merauke.
Pelaksanaan jual beli tanah yang disertai dengan surat pelepasan tanah adat sebagai syarat  sahnya  jual  beli  menurut  Hukum  Adat  Merauke.  maka  saling  percaya  diantara kedua  belah  pihak  (  penjual  dan  pembeli  )  sangat  penting  karena  saling  percaya  itulah merupakan  itikad  baik  dari  pihak  penjual  dan  pembeli  sebagai  syarat  utama  dalam pelaksanaan  isi  perjanjian.  Ketaatan  para  pihak  terhadap  apa  yang  pernah diperjanjikannya  dan  mengikat  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya, sesuai  dengan  ketentuan  dalam  hukum  perdata  bahwa  seseorang  yang  telah  membuat perjanjian  secara  sah  maka  perjanjian  tersebut  berlaku    sebagai  undang-undang  bagi pihak yang membuatnya. Maka kekuatan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat secara sah  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  sama  kedudukannya  dengan  suatu  undang-undang sehingga perjanjian tersebut harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya.
Praktek  perjanjian  jual  beli  tanah  di  Kota  Merauke  pelaksanaannya  harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah  menurut  Hukum  Adat  Merauke  agar  perjanjian  jual  beli  tersebut  dapat  mengikat baik  penjual  maupun  pembeli  dan  juga  masyarakat  umum  dalam  memberikan pengakuannya  atas  terjadinya  perjanjian  jual  beli  tanah  tersebut.  Dalam  pelaksanaan Surat  Pelepasan  Adat  maka  harus  dihadiri  oleh  calon  penjual  dan  pembeli  serta keluarganya,  Tokoh-tokoh  Adat  /  Tokoh-tokoh  masyarakat,  pemerintah  setempat  dalam hal ini aparat pemerintah, kelurahan, distrik, dan BPN dan masyarakat umum semuanya sebagai  saksi  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing.  Hal  itu  dimaksudkan  agar pelepasan/pembebasan  tanah  tersebut  dianggap  sah  dan  ada  saksinya  dikemudian  hari bila  ternyata  pihak  penjual  atau  keluarganya  menyatakan  bahwa  jual  beli  tersebut  tidak sah dan ingin menebus kembali tanahnya.

## 3. Kewenangan Masyarakat Adat
Kewenangan  masyarakat  adat  terhadap  kepemilikan  atas  tanah,  sampai  sat  ini masih  diakui  eksistensinya,  oleh  karena  itu  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak kepemilikan  masyarakat  adat  tetap  diperhatikan  oleh  pemirintah  pusat  maupun pemerintah daerah, karena dalam ketentuan hukum  agraria, pengakuan akan keberadaan masyarakat  hukum  adat  sepanjang  kenyataannya  masih  ada  tetap  dipertahankan,  karena sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia (Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1960).(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, n.d.)
Hak milik tanah adat perseorangan ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu:
a. Hak milik tanah adat yang tertulis
Hak milik tanah adat yang tertulis ( ini ada di daerah jawa, sumatra, kalimantan dan  sulawesi)  tanda-tandanya  yaitu  setiap  kepemilikan  tanah  perseorangan  harus memiliki  kartu  atau  administrasi  di  Kantor  Kelurahan  atau  Desa.  Selain  itu  setiap tahunnya  pemilik  tanah  adat  perseorangan  ini  membayar  pajak  kepada  Pemerintah Daerah dan setiap bidang tanah mempunyai kartu pembayaran pajak yang berbeda.
b. Hak milik tanah adat yang tidak tertulis
Hak  milik  tanah  adat  yang  tidak  tertulis  (ini  terdapat  di  Maluku,  Papua, Pedalaman Sumatra, Pedalaman Kalimantan dan Pedalaman Sulawesi serta Pedalaman Jawa).  Tanah  adat  milik  perseorangan  yang  tidak  tertulis  menurut  sejarah  terjadinya yaitu  mula-mula  hanya  ada  hak  ulayat  saja  yang  secara  bersama-sama  dikuasai  oleh salah  satu  kepala  suku  (Hak  Kolektif).  Adanya  hak  milik  adat  yang  tidak  tertulis  ini sudah  berkembang  atau  sudah  turun  temurun  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum siapa saja yang melanggarnya,  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  ada  didalamnya  hukum  adat  sangat di patuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat.
Khususnya  untuk  masyarakat  adat  di  Kota  Merauke  bahwa  proses  terjadinya pelepasan tanah adat biasanya di dahului dengan musyawarah apabila antara kedua belah pihak  mengenai  harga  ganti  rugi  yang  disepakati  bersama,  apabila  sudah  memenuhi kesepakatan, maka kedua belah pihak  akan membuat  surat  pelepasan tanah adat  kepada pihak pembeli, di mana dalam surat pelepasan tersebut harus diketahui oleh ketua marga atau  ketua  adat,  ketua  LMA  (Lembaga  Masyarakat  Adat)  dan  pejabat  pemerintah  yaitu lurah atau kepala kampung dan kepala distrik di  mana masyarakat adat  tersebut  berada. Setelah  itu  dengan  adanya  surat  pelepasan  tanah  adat  yang  telah  ditandatangani  oleh pihak-pihak  tersebut,  meskipun  pelepasan  tanah  adat  tersebut  masih  dikategorikan
penjualan  di  bawah  tangan,  namun  merupakan  syarat  keabsahan  oleh  masyarakat  adat untuk  menujuke  pemerintah  dalam  hal  ini  notaris  untuk  dibuatkan  akta  jual  beli  dan secara hukum positif maupun hukum adat tidak ada lagi kendala dikemudian hari.
Kuatnya  kewenangan  masyarakat  adat  dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  adat tentunya  berdampak  pada  pembangunan  di  Merauke  karena  dalam  setiap  pembangunan sudah  barang  tentu  memerlukan  tanah,  namun  pada  masalah  kewenangan  masyarakat adat yang sangat kuat dalam pelepasan atas tanah, walaupun dalam pasal 6 UUPA, secara tegas  dinyatakan  bahwa  tanah  di  samping  sebagai  hak  milik  juga  mempunyai  fungsi sosial.    Artinya  bahwa  tanah-tanah  milik  masyarakat  adat  dibutuhkan  untuk pembangunan  demi  kepentingan  umum/masyarakat  itu  sendiri  maka  pemilik  tanah tersebut harus bersedia melepaskan tanahnya dengan mendapatkan harga gant rugi  yang telah disepakati, tidak ada unsur paksaan

## D. Simpulan
Kesimpulan  dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :  Bagi  masyarakat Hukum  Adat  Merauke  dalam  hal  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  untuk  kepentingan  umum permasalahannya  tidaklah  terlalu  menonjol  karena  masyarakat  hukum  adat  Merauke memberi  ketetntuan  bahwa  dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  adat,  hak  ulayat  milik masyarakat Merauke agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pelepasan hak atas  tanah,  tidak  ada  unsur  paksaan  dan  harga  ganti  rugi  atas  tanah  tersebut  harus  ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
Masyarakat  Hukum  Adat  Merauke  sangat  mematuhi  proses  pelepasan  hak  atas  tanah adat  yang di lepaskan kepada siapapun asalkan telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai besarnya ganti rugi atas pelepasan tanah adat, serta menjamin kemudian hari  pihak  pemegang  surat  pelepasan  (pihak  kedua)  bahwa  tidak  ada  gugatan  di  kemudian hari  atas  pelepasan  tanah  adat  tersebut,  baik  dari  intern  masyarakat  adat  sendiri  maupun pihak lain dimana telah tertulis dalam surat pelepasan tanah adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Hadikusumo, H. (1980). Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat . Alumni.
Harsono,  B.  (1999). Hukum  Agraria  Indonesia;  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan.
Horsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia;  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan.
Hoven, V. V. (1987). Penemuan Hukum Adat . Djambatan.
Kertasapoetra,  G.  (1991). Hukum  Tanah  Jaminan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . Rineka Cipta.
Koesnoe, H. M. (2000). Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah . Ubaya Press.
Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti.
Ngani, N. (2012). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Tim Pustaka Yustisia.
Peday,  A.  (2013). Kumpulan  Cerita  Rakyat  Daerah  Malind .  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Merauke.
Ruslan, R. (2010). Metode Penelitian . PT Raja Grafindo Persada.
Setiawan,  Y.  (2009). Instrumen  Hukum  Campuran  Dalam  Konsolidasi  Tanah .  Raja  Grafindo Persada.
Sudiyat, I. (1981). Hak Adat Sketsa Azas . Liberty.
Sukamto.  (1996). Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia;  Suatu  Pengantar  Untuk  Mempelajari  Hukum Adat . Grafindo Persada.
Sumardjono, M. S. (2001). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi . Kompas. Sutedi, A. (2008). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Sinar Grafika.

## ARTIKEL JURNAL:
Alting,  H.  (2011a).  Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum , 11 .
Alting, H. (2011b). Penguasan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate. Jurnal Dinamika Hukum , 11 , 90.
Deda,  A.  J.,  &  Mofu,  S.  S.  (2014a).  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Hak  Ulayat  di  Provinsi  Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. Jurnal Administrasi Publik , 11 .
Deda,  A.  J.,  &  Mofu,  S.  S.  (2014b).  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Hak  Ulayat  di  Provinsi  Papua Barat  Sebagai  Orang  Asli  Papuandi  Tinjau  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya;  Sebuah  Kajian Etnografi Kekinian. Jurnal Administrasi Publik , 11 , 14.
Mebri,  J.  A.  (2017a).  Kedudukan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk  Kepentingan Umum. Jurnal Ilmu Hukum , 13 , 80.
Mebri,  J.  A.  (2017b).  Kedudukan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Untuk  Kepentingan Umum. Jurnal Ilmu Hukum , 13 .

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.