## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Manusia Moralitas Dan Hukum
Oleh:
Sutarni 1

## Abstract
Humans,  values,  morals  and  laws  are things  that  are  interrelated  and  mutually supportive.  As  citizens,  we  need  to  learn, appreciate  and  carry  out  sincerely  about values, morals and laws in order to create harmony and harmonious life.
Basically  values,  morals  and  laws  have function,  namely  to  serve  humans.  There are  three  explicit  functions  in  human  life, namely:  first,  to  remind  humans  to  do good for themselves and others as part  of society;  second,  to  draw  attention  to moral  issues  that  are  not  addressed  by humans.
Keywords: Human, Morality and Law

## Abtrak
Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal  yang  saling  berkaitan  dan  saling menunjang.  Sebagai  warga  negara  kita  perlu mempelajari,  menghayati  dan  melaksanakan dengan  ikhlas  mengenai  nilai,  moral  dan hukum  agar  terjadi  keselarasan  dan  harmoni kehidupan.
Pada  dasarnya  nilai,  moral  dan  hukum mempunyai  fungsi  yaitu  untuk  melayani manusia. Ada tiga eksplisitnya dalam kehidupan  manusia  yaitu, Pertama berfungsi mengingatkan  manusia  untuk  melakukan kebaikan  demi  diri  sendiri  dan  sesama sebagai  bagian  dari  masyarakat. Kedua , menarik perhatian pada permasalahan- permasalahan  moral  yang  kurang  ditanggapi manusia.

## Kata  kunci  :  Manusia,  Moralitas  dan Hukum
1 Dosen tetap Fakultas Hukum UISU

## A.  Pendahuluan

## 1.1  Latar Belakang
Hakikatnya  manusia  adalah  makhluk moral.  Untuk  menjadi  makhluk  sosial  yang memiiki  kepribadian  baik  serta  bermoral  tidak secara  otomatis,  perlu  suatu  usaha  yang disebut  pendidikan.  Menurut  pandangan humanisme  manusia  memiliki  kemampuan untuk  mengarahkan  dirinya  ketujuan  yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan,  mengatur,  dan  mengontrol dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan  ialah  upaya  untuk  memajukan perkembangan  budi  pekerti  (kekuatan  batin), pikiran (intelek), dan jasmani (Slamet Sutrisno, 1983, 26). Perkembangan kepribadian  seseorang  tidak  lepas  dari pengaruh  lingkungan  sosial  budaya  tempat tumbuh dan
berkembangnya seseorang (cultural backround of personality).
Setiap  orang  pasti  akan  selalu berusaha  agar  segala  kebutuhan  hidupnya dapat  terpenuhi  dengan  baik  sehingga  dapat mencapai  kesejahteraan  dalam  hidupnya. Kebutuhan hidup manusia selain ada kesamaan  juga  terdapat  banyak  perbedaan bahkan  bertentangan  antara  satu  dengan yang lain. Agar dalam usaha atau perjuangan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tidak terjadi  tabrakan  antara  yang  satu  dengan yang lain dalam masyarakat, maka diperlukan adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh segenap warga masyarakat. Oleh sebab itu di negara Indonesia, kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat diatur  oleh  hukum  juga  diatur  oleh  norma-

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
norma  agama,  kesusilaan,  dan  kesopanan, serta  kaidah-kaidah  lainnya.  Kaidah-kaidah sosial  itu  mengikat  dalam  arti  dipatuhi  oleh anggota  masyarakat  di  mana  kaidah  itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah- kaidah sosial lainnya itu saling mengisi.
Penegakan  hukum  selalu  menjadi suatu  kewajiban  yang  mutlak  harus  diadakan dalam  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila.  Kewajiban  tersebut  bukan  hanya dibebankan  pada  petugas  resmi  yang  telah ditunjuk  dan  diangkat  oleh  Pemerintah  akan tetapi  adalah  juga  merupakan  kewajiban  dari pada  seluruh  warga  masyarakat.  Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa kadang-kadang  terdapat  noda  hitam  dalam praktek  penegakan  hukum  yang  perlu  untuk dibersihkan  sehingga  hukum  dan  keadilan benar-benar dapat ditegakkan.

## 1.2  Rumusan Masalah
1. Apakah  pengertian  dari  nilai,  moral  dan hukum?
2. Apa  fungsi  dari  Nilai,  Moral  dan  Hukum dalam Kehidupan Manusia?
3. Bagaimana  proses  terbentuknya  Nilai, Moral  dan  Hukum  dalam  Masyarakat dan Negara?
4. Bagaimana Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara?
5. Apakah Keadilan, Ketertiban, dan
Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Wujud  Masyarakat  yang  Bermoral  dan Mentaati Hukum? 1.3  Tujuan
1. Untuk  mengetahui  pengertian  dari  nilai, moral dan hukum.
2. Untuk  mengetahui  fungsi  dari  Nilai, Moral  dan  Hukum  dalam  Kehidupan Manusia.
3. Untuk  mengetahui  proses  terbentuknya
Nilai, Moral dan Hukum dalam
Masyarakat dan Negara.
4. Untuk  mengetahui  perwujudan  Nilai, Moral  dan  Hukum  dalam  Masyarakat dan Negara.
5. Untuk sejauh mana Keadilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat  Sebagai  Wujud  Masyarakat yang Bermoral dan Mentaati Hukum.

## B.  PEMBAHASAN
1.  Pengertian Nilai, Moral dan Hukum
1.1  Nilai
Nilai adalah kemampuan yang dipercayai  yang  ada  pada  suatu  benda  untuk memuaskan  manusia.  Nilai  dianggap  penting dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan seseorang  di  dalam  hidupnya  tidak  dapat dipisahkan  dengan  nilai-nilai.  Jadi  nilai  itu pada  hakekatnya  adalah  suatu  sifat  atau kualitas  yang  melekat  pada  suatu  objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung  nilai  artinya  ada  sifat  atau kualitas  yang  melekat  pada  sesuatu  itu.  Di dalam  nilai  itu  sendiri  terkandung  cita-cita, harapan-harapan,  dambaan-dambaan  dan keharusan.  Dalam  memahami  lebih  jauh mengenai  konsep  nilai,  maka  Notonagoro membagi  nilai menjadi  3  (tiga) macam  dalam susunan hierarkhi nilai :
1.    Nilai  material,  yaitu  segala  sesuatu  yang berguna  bagi  kehidupan  jasmani  manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia. 2.    Nilai  vital,  yaitu  segala  sesuatu  yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.    Nilai  kerokhanian,  yaitu  segala  sesuatu yang  berguna  bagi  rohani  manusia.  Nilai kerokhanian  ini  dapat  dibedakan  atas  empat macam :
a.  Nilai  kebenaran,  yang  bersumber  pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
b.  Nilai  keindahan  atau  nilai  estetis,  yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, gevoel, rasa) manusia.
c.  Nilai  kebaikan  atau  nilai  moral,  yang bersumber  pada  unsur  kehendak  (will, wollwn, karsa) manusia.
d.  Nilai  religius,  yang  merupakan  nilai kerokhanian  tertinggi  dan  mutlak.  Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
Dari  macam-macam  nilai  diatas, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai  itu  bukan  hanya  sesuatu  yang  berwujud material  saja,  akan  tetapi  juga  sesuatu  yang berwujud  non-material  atau  immaterial.  Jika nilai  ingin  dijabarkan  dalam  kehidupan  yang bersifat  praktis  atau  kehidupan  yang  nyata dalam  masyarakat,  bangsa  maupun  negara, maka  nilai-nilai  tersebut  kemudian  dijabarkan dalam suatu norma-norma yang  jelas, sehingga merupakan suatu pedoman.
1.2 Moralitas
istilah moral berasal dari bahasa latin mos  (jamaknya mores )  yang  berarti  adat, kebiasaan.  Moral  secara  istilah  adalah  nilai- nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam mengatur
tingkah
lakunya.
Sedangkanmoralitas adalah  sifat  moral  atau keseluruhan  asas/  pilar  dan  nilai  yang berkenaan dengan baik dan buruk. K. Bertens mengatakan  Moralitas  merupakan  ciri  khas
manusia  yang  tidak  dapat  ditemukan  pada makhluk lain di bawah tingkat manusiawi.
Karena  norma  moral  merupakan standar  prilaku  yang  disepakati,  maka  moral bisa  dipakai  untuk  mengukur  prilaku  orang lain.  Oleh  karena  itu,  norma  moral  adalah tolok  ukur  yang  dipakai  masyarakat  untuk mengukur kebaikan seseorang.
Lawrence Kohlberg mengatakan bahwa  orientasi  moral  seseorang  yang dijadikan  dasar  pertimbangan  nuraninya berbeda-beda bagi setiap orang. Ada 4 orientasi  moralyang  Kohlberg  kemukakan, yaitu :
1.  Orientasi normatif yaitu  mempertahankan hak  dan  kewajiban  dan  taat  pada  aturan yang telah baku.
2.  Orientasi kejujuran yaitu menekankan pada keadilan dengan fokus pada :
a)  kebebasan
b)  kesamaan
c)  pertukaran hak d)  kesepakatan 3.  Orientasi utilitarisme menekankan konsekuensi kesejahteraan dan kebahagiaan  tindakan  moral seseorang pada orang lain.
4.  Orientasi perpeksionisme menekankan pencapaian :
a)  martabat dan otonomi
b)  kesadaran dan motif ang baik c)  keharmonisan dengan orang lain.
Oleh  karena  itu  orientasi  moral  akan sangat  berpengaruh  terhadap  moralitas  dan pertimbangan moral seseorang, karena pertimbangan  moral  merupakan  hasil  proses penalaran  yang  dalam  proses  penalaran tersebut ada upaya memprioritaskan nilai-nilai tertentu  berdasarkan  orientasi  moral  serta pertimbangan konsekuensinya.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 1.3 Hukum
Mochtar Kususmaatmadja mengatakan “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan  hukum  yang  hidup  ( the  living  law ) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut”. Hubungan  manusia  dengan  hukum  yaitu bahwa  setiap  saat  manusia  dikuasai  oleh hukum.  Hukum  mencampuri  urusan  manusia sebelum  ia  lahir  dan  masih  mencampurinya sesudah manusia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga  jenazah  orang  yang  sudah  mati. Hukum  berlaku  pada  seorang  individu  ketika baru dilahirkan, memberikan hak-hak terhadap orang tua dan meletakkan kewajiban  atas  orang  tua  terhadap  anak- anaknya.
Kaidah  hukum  sebagai  salah  satu kaidah  sosial  tidak  berarti  meniadakan kaidah-kaidah  lain  tersebut,  bahkan  antar kaidah  hukum  dengan  kaidah  lain  tersebut saling  berhubungan  yang  satu  memperkuat lainnya,  meskipun  adakalanya  kaidah  hukum tidak  sesuai  atau  serasi  dengan  kaidah- kaidah  tersebut.  Hukum  tidak  lain  hanyalah merupakan sarana bagi penyelenggara hukum  untuk  mengerahkan  cara  berfikir  dan bertindak  dalam  rangka  kebijakan  ( policy ) tujuan  nasional.  Dalam  kediriannya,  secara inheren,  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan “keadilan”  dan  “kebenaran”  dalam  makna yang hakiki.
2.  Fungsi  dari  Nilai,  Moral  dan  Hukum dalam Kehidupan Manusia
Nilai,  moral  dan  hukum  mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Pemahaman  akan  nilai  dan  kebernilaian  diri
akan membawa implikasi pada permasalahan moralitas. Moralitas diidentikan dengan perbuatan  baik  dan  perbuatan  buruk  (etika), yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  perbuatan tersebut.  Sedangkan  perbuatan-perbuatan manusia agar tidak merugikan orang lain atau masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban  serta  dapat  menjaga  keutuhan masyarakat,  maka  dibuatlah  hukum  yang mengatur tentang hubungan sosial masyarakat.
Pada  dasarnya  nilai,  moral  dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Setidaknya dapat
dikemukakan  tiga  fungsi  eksplisitnya  dalam kehidupan manusia. Pertama , berfungsi mengingatkan  manusia  untuk  melakukan kebaikan  demi  diri  sendiri  dan  sesama sebagai  bagian  dari  masyarakat.  Hal  ini mengingatkan  manusia  agar  memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Kedua , menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang  ditanggapi  manusia.  Hal  ini  menunjuk dimensi  moral  dari  permasalahan  yang sedang  dihadapi  masyarakat.  Terjadinya kekacauan atau ketidakberesan dalam masyarakat  selalu  berhubungan  dengan longgarnya penerapan moralitas dan hukum. Ketiga , dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “ pembiasaan  emosional  “.  Maksudnya,  dapat menggiring  manusia  kepada  faktor-faktor emosional  sehingga  manusia  dapat  saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu.
Selain  itu  fungsi  dari  nilai,  moral  dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian  dan  pengaturan.  Pengendalian dan pengaturan dilakukan berdasarkan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sistem  hukum.  Pentingnya  sistem  hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan- kepentingan  yang  telah  dilindungi  kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan.  Meskipun  kaidah-kaidah  tersebut
ikut berusaha menyelenggarakan dan melindungi serta menjamin kepentingan orang  dalam  masyarakat,  tetapi  belum  cukup kuat untuk melindungi dan menamin mengingat  terdapat  kepentingan-kepentingan yang  tidak  teratur.  Untuk  melindungi  lebih lanjut  kepentingan  yang  telah  dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah sistem hukum.  Hukum  yang  mengatur  kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif.
Istilah  hukum  positif  dimaksudkan untuk menandai  “ diferensi ”  (perbedaan)  dan hukum  terhadap  kaidah-kaidah  lain  dalam masyarakat  tampil  lebih  jelas,  tegas  dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti oleh anggota masyarakat.
Sifat  dan  peraturan  hukum  tersebut adalah  memaksa  dan  menghendaki  tujuan yang  lebih  dalam.  Pengertian  memaksa bukanlah  senantiasa  dipaksakan,  apalagi dengan tindakan sewenang-sewenang.
Sebab  hukum  itu  merupakan  konkritisasi  dari sistem  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat, yang  perlu  mempertimbangkan  tiga  hal penting  yaitu  sebagai  sistem  norma,  sebagai sistem  kontrol  sosial  dan  sebagai social enginering (pemegang kekuasaan memelopori proses pengkaidahannya).
Bahkan tatkala terjadi dilema di dalam hukum  itu  sendiri,  yang  dapat  disebabkan karena  adanya  konflik,  baik  dari  lembaga- lembaga  hukum,  sarana  prasarana  hukum bahkan  rendahnya  budaya  hukum  dalam masyarakat,  maka  setiap  orang  (masyarakat
dan aparatur hukum) harus mengembalikannnya  pada  rasa  keadilan hukum masyarakat,
artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat.
3.  Proses  terbentuknya  Nilai,  Moral  dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara
Permasalahan-permasalahan sosial selalu  ada  dalam  suatu  masyarakat  ataupun negara.  Bahkan  sejak  jaman  dahulu  sampai jaman sekarang permasalahan-permasalahan sosial  itu  akan  tetap  selalu  ada  di  dalam masyarakat  dan  negara.  Untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan  sosial  tersebut dibutuhkanlah yang dinamakan dengan moralitas  dan  hukum,  baik  moralitas  dan hukum  dalam  artian  masing-masing  maupun moralitas dan hukum sebagai satu kesatuan.
Terdapat  5  (lima)  fungsi  perumusan hukum moral antara lain : Pertama ,
mewariskan  himpunan  kebijakan  dari  jaman dulu  kepada  generasi  sekarang  dan  yang akan datang. Kedua , Mengusahakan keamanan secara psikologis dan sosial. Ketiga ,  membantu  manusia  dalam pengambilan keputusan dan mencegah terjadinya “paralisis moral”. Keempat , membantu manusia untuk mengenal kekurangan-kekurangan dan kegagalan- kegagalan sehingga manusia dapat memperbaiki diri. Kelima ,
Membagikan pengalaman supaya bisa tercipta tingkah laku personal dan sosial.
Supaya  hubungan  manusia  dalam masyarakat dan
negara terlaksana
sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah  norma-norma  yang  bersumber pada  nilai-nilai  dan moral masyarakat melalui tahapan  sebagai  berikut,  (1).  Cara  (usage) yaitu  menunjuk  pada  suatu  kegiatan.  (2).

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kebiasaan  (folkways)  yaitu  perbuatan  yang diulang-ulang  dalam  bentuk  yang  sama.  (3). Tata  kelakuan  (mores)  yaitu  kebiasaan  yang dianggap  sebagai  cara  berperilaku  dan diterima  norma-norma  pengatur.  (4).  Adat istiadat  (custom)  yaitu  tata  kelakuan  yang kekal seta kuat integrasinya dengan pola-pola masyarakat, disertai dengan sanksi tertentu
Dalam rangka pembentukannya sebagi  lembaga  kemasyarakatan,  norma- norma itu mengalami beberapa proses. Pertama , Institusionalisasi yaitu proses  dimana  norma  itu  dikenal,  diakui, dihargai,  dan  ditaati  dalam  kehidupan  sehari- hari, dan secara resmi dilembagakan berbentuk suatu hukum tertulis dalam konteks kenegaraan. Kedua ,  Internalisasi  yaitu  suatu proses dimana norma tersebut telah mendarah-daging dalam masyarakat.
4.  Perwujudan  Nilai,  Moral  dan  Hukum dalam Masyarakat dan Negara.
Perwujudan  nilai,  moral  dan  hukum dalam masyarakat dan negara dapat diartikan dengan  makna  kesadaran  hukum  dalam masyarakat. Pada umumnya kesadaran
hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum  manusia  menyangkut masalah  apakah  ketentuan  hukum  tertentu benar-benar  berfungsi  atau  tidak  dalam masyarakat.
Untuk  menggambarkan  keterkaitan antara  kesadaran  hukum  dengan  ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis yang dikemukakan  oleh Berl  Kutchinsky ,  yaitu “  a ‘strong  legal  consciousness’  is  sometimes considered  the  cause  of  adherence  to  law (sometimes  it  is  just  another  word  for  that) while  a  ‘weak  legal  consciousness’  is
considered  the  cause  of  crime  and  evil “. Kuatnya kesadaran tentang undang-undang (hukum) kadang-kadang dipertimbangkan menjadi  penyebab  kesetiaan  atau  ketaatan hukum  (meskipun  kadang-kadang  hanya sebatas  pada  kata-kata  saja),  sedangkan lemahnya  kesadaran  tentang  undang-undang (hukum)  dipertimbangkan  menjadi  penyebab terjadinya kejahatan dan malapetaka.
Kesadaran hukum memiliki perbedaan dengan  perasaan  hukum.  Perasaan  hukum diartikan  sebagai  penilaian  hukum  yang timbul  secara  serta  merta  dari  masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan masyarakat  mematuhi  hukum,  antara  lain adalah  :
1.  Compliance.
Diartikan  sebagai  suatu  kepatuhan  yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan  usaha  untuk  menghindarkan  diri  dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan  apabila  seseorang  melanggar ketentuan  hukum,  baik  hukum  formal/  positif ataupun  hukum  berdasarkan  normas-norma masyarakat (sanksi sosial).
2.  Identification.
Terjadi  bila  kepatuhan  terhadap  kaidah- kaidah  hukum  ada  bukan  karena  nilai instrinsiknya,  akan  tetapi  agar  keanggotaan kelompok  tetap  terjaga  serta  da  hubungan baik  dengan  mereka  yang  diberi  wewenang untuk  menerapkan  kaidah-kaidah  hukum tersebut
3.  Internalization.
Pada  tahap  ini  seseorang  mematuhi  kaidah- kaidah  hukum  dikarenakan  secara  intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.
4.  Society Interest.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Maksudnya  ialah  kepentingan-kepentingan para  warga  masyarakat  terjamin  oleh  wadah hukum yang ada.
Kesadaran hukum berkaiatan dengan nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  suatu  masyarakat.  Dalam  hal  ini  telah terjadi  internalisasi  hukum  hukum  dalam masyarakat  yang  diartikan  bahwa,  kaidah- kaidah  hukum  tersebut  telah  meresap  dalam diri masyarakat.
Terdapat 4 (empat) indikator kesadaaran  hukum,  yang  masing-masing merupakan  suatu  tahapan  bagi  tahapan berikutnya , yaitu :
1.
Pengetahuan Hukum.
Pengetahuan  Hukum  adalah  pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu  yang  sudah  diatur  oleh  hukum. Sudah  tentu  bahwa  hukum yang  dimaksud  di sini adalah hukum tertulis (hukum formal) dan hukum  tidak  tertulis  (norma-norma  atau aturan-aturan dalam masyarakat) misal seseorang  mengetahui  bahwa  membunuh, mencuri,  merampok  dan  lain-lainnya  itu dilarang oleh hukum.
2. Pemahaman Hukum.
Pemahaman  Hukum  dalam  arti  di  sini  adalah sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang mengenai  isi  peraturan  dari  suatu  hukum tertentu.  Dengan  kata  lain  pemahaman hukum  adalah  suatu  pengertian  terhadap  isi dan tujuan daari suatu peraturan dalam suatu hukum  tertentu,  tertulis  maupun  tidak  tertulis, serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang kehidupannya  diatur  oleh  peraturan  tersebut. Persepsi  ini  biasanya  diwujudkan  melalui sikap  mereka  terhadap  tingkah  laku  sehari- hari.

## 3. Sikap Hukum
Sikap  Hukum  adalah  suatu  kecenderungan untuk  menerima  hukum  karena  adanya penghargaan terhadap hukum sebagi sesuatu yang  bermanfaat  atau  menguntungkan  jika hukum  itu  ditaati.  Sebagaimana  terlihat  disini bahwa  kesadaran  hukum  berkaitan  dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.
4. Pola Perilaku Hukum.
Pola  Perilaku  Hukum  merupakan  hal  yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat  dilihat  apakah  suatu  peraturan  berlaku atau  tidak  dalam  masyarakat.  Dengan demikian  sampai  seberapa  jauh  kesadaran hukum  dalam  masyarkat  dapat  dilihat  dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.
Bila dianggap bahwa hukum merupakan  konkritisasi  dari  sistem  nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,  maka  dengan  demikian  suatu keadaan  yang  dicita-citakan  adalah  adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Dalam dimensi lain, sebagai perwujudan  nilai,  moral  dan  hukum  dalam masyarakat dan negara adalah jika masyarakat  tidak  memiliki  kesadaran  hukum atau melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  Disini  berlaku  konsep  “  reward and  phunisment  “,  yaitu  siapa  yang menghargai dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai  dalam  masyarakat  maka  ia  akan mendapat penghargaan dalam bentuk penerimaan  diri  oleh  masyarakatnya,  akan tetapi  sebaliknya  jika  siapa  yang  melanggar hukum  serta  nilai-nilai  dalam  masyarakat maka ia akan menerima hukuman, baik moral maupun fisik,  baik itu berupa pengucilan atau

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  diterima  oleh  masyarakat  dan  maupun hukuman fisik yaitu pemenjaran.
Hukuman  adalah  akibat  mutlak  dari suatu  tindakan  atau  balasan  dari  kejahatan yang  dilakukan  oleh  seseorang,  dengan  kata lain,  orang  dijatuhi  hukuman  karena  orang berbuat kejahatan. Menurut L.J. van Apeldoorn,  tujuan  hukuman  adalah  untuk memperbaiki penjahat, hukuman harus mendidik  penjahat  menjadi  orang  yang  baik dalam pergaulan hidup .
Untuk macam-macam hukuman dapat  terdiri  dari  hukuman  tahanan  (sifatnya hukuman fisik) yang bertujuan untuk merampas  kebebasan  pelaku  kejahatan  (ini biasanya  terjadi  pada  tindak  hukum  pidana). Dapat juga berupa kompensasi yang biasanya  dalam  bentuk  ganti  rugi,  dimana pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  meminta ganti  rugi  kepada  pihak  yang  merugikan (terjadi pada tindak hukum perdata).
5.  Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai
Wujud  Masyarakat  yang  Bermoral  dan

## Mentaati Hukum
Disepakati  bahwa  manusia  adalah makhluk  sosial,  yaitu  mahluk  yang  selalu berintraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya.
Dalam konteks
hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan  sehinga  setiap  individu  dapat berhubungan secara harmonis dengan individu  lain  disekitarnya.  Untuk  terciptanya keteraturan  tersebut  diperlukan  aturan  yang disebut  oleh  kita hukum.  Hukum  dalam masyarakat  merupakan  tuntutan,  mengingat bahwa  kita  tidak  mungkin  menggambarkan hidupnya  manusia  tanpa  atau  masyarakat. Maka,  manusia,  masyarakat  dan  hukum
merupakan  pengertian  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Hukum  diciptakan  dengan  tujuan yang  berbeda-beda,  ada  yang  menyatakan bahwa  tujuan  hukum  adalah  keadilan,  ada juga  yang  menyatakan  kegunaan,  ada  yang menyatakan kepastian hukum, dll. Akan tetapi dalam  kaitan  dengan  masyarakat,  tujuan hukum  yang  utama  dapat  direduksi  untuk ketertiban ( order ).
Untuk  mencapai  ketertiban  dalam masyarakat  ini,  diperlukan  adanya  kepastian dalam  pergaulan  antar  manusia  dalam masyarakat.  Kepastian  ini  bukan  saja  agar kehidupan  masyarakat  menjadi  teratur  akan tetapi mempertegas lembaga-lembaga hukum mana  yang  melaksanakannya.  Hukumtidak dianggap  ironi  jika  diberlakukan  apa  yang oleh  para  filsuf  moral  disebut  “ Pay  Back “
(Pembayaran  Kembali).  Maksud  dari pay back ini  adalah  bagi  mereka  yang  terbukti melakukan kejahatan  layak  dikenai  “ pembayaran kembali ” atas tindakannya yang mengabaikan  kepantasan  moral [i] .  Seperti pepatah  kuno  yang  mengatakan  “  mata dibalas  mata,  d arah  dibalas  darah  “.  Hal  ini bisa  membenarkan  permasalahan  tentang hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Meskipun disadari bahwa,
menghukum  orang  bisa  menambah  jumlah kemalangan di dunia, tetapi hal itu seharusnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena seorang terhukum (yang terbukti melakukan  kejahatan)  layak  menanggung penderitaan tambahan.
Banyak  orang  dalam  masyarakat dewasa  ini  yang  setuju  terhadap  pendapat Imanuel  Kant  tersebut,  bahwa  orang  harus dihukum  karena melakukan  kejahatan,  bukan karena  alasan  lain.  Dalam  kapasitas  ini, sanksi hukum tetap menganut proportionately

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(setimpal),  sesuai  dengan  kadar  beratnya kejatahan.  Jika  hal  ini  tidak  diberlakukan (hukuman  tidak  setimpal  dengan  perbuatan kerjahatan) maka masyarakat akan mengalami  degradasi  moral,  atau  lebih tepatnya  hilangnya  kesadaran  moral  akibat dari  “  rasa  ketidak  adilan  “  hukum.  Orang yang  hilang  kesadaran  moralnya  adalah mereka  yang  tidak  mempunyai  suara  hati, begitu  juga  sebaliknya,  jika  orang  memiliki kesadaran  moral  dapat  dikatakan  mereka adalah  orang-orang  yang  masih  memiliki  hati dan  mau  mendengarkan  suara  hatinya  serta mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati. Dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat,  kita  wajib  melakukan  yang baik  dan  benar  serta  berani  menolak  yang tidak  baik  dan  yang  tidak  benar  (menurut ukuran masyarakat). Jika kita mampu melaksanakannya,  maka  dapat  dikatakan bahwa  kita  memiliki  hati.  Dan  jika  kita mengikutinya,  akan  membuat  kita  merasa bernilai  di  dalam  masyarakat  dan  merasa aman. Bagi orang yang bersuara hati, ia akan malu jika melakukan perbuatan tidak bermoral atau  yang  bertentangan  dengan  hatinya. Disini  norma  hukum  menjadi  suatu  hal  yang penting dan jika norma hukum tidak dijalankan  dengan  tidak  semestinya,  maka dampaknya  adalah  hukum  menjadi  tidak berwibawa.
Antara  hukum  dan  moral  terdapat hubungan  yang  erat  sekali,  ada  pepatah Roma  mengatakan  “ Quid  leges  sine moribus ”  .  Dengan  demikian Apa  artinya undang-undang  kalau  tidak  disertai  moralitas hukum  tidak  akan  berarti  tanpa  dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa moralitas.  Oleh  karena  itu  kualitas  harus
selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan  yang  immoral  harus diganti.  Disisi  lain,  moral  juga  membutuhkan hukum,  sebab  moral  tanpa  hukum  hanya angan-angan  saja,  kalau  tidak  diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat.
Dengan  demikian  hukum  bisa  meningkatkan dampak  sosial  dari  moralitas.  Meskipun  tidak semua  harus  diwujudkan  dalam  bentuk hukum, karena hal itu mustahil. Hukum hanya membatasi  diri  dengan  mengatur  hubungan antar manusia yang relevan.
Meskipun  hubungan  hukum,  dan moral  begitu  erat,  namun  hukum  dan  moral tetap  berbeda,  sebab  dalam  kenyataan “mungkin”  ada  hukum  yang  bertentangan dengan  moral  atau  ada  undang-undang  yang immoral, yang berarti terdapat ketidak cocokan antara hukum dengan moral. Namun demikian  perbedaan  hukum  dengan  moral tetap  jelas,  setidaknya  seperti  diungkapkan oleh  K.  Bertens  yang  menyatakan  bahwa selain itu ada empat perbedaan antara hukum dan moral. Pertama, hukum lebih
dikodifikasikan  daripada  moralitas,  artinya dibukukan  secara  sistematis  dalam  kitab perundang-undangan.  Oleh  karena  itu  norma hukum  lebih  memiliki  kepastian  dan  objektif dibandingkan denghan norma moral, sedangkan norma  moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu”  oleh  diskusi-diskusi  yang  mencari kejelasan  tentang  yang  harus  dianggap  etis dan  tidak  etis. Kedua, Meski  hukum  dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum  membatasi  diri  pada  tingkah  laku lahiriah  saja,  sedangkan  moral  menyangkut juga  sikap  batin  seseorang. Ketiga, Sanksi yang  berkaitan  dengan  hukum  berbeda dengan  sanksi  yang  berkaitan  dengan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukumannya.  Tetapi  norma  etis  tidak  dapat dipaksakan,  sebab  paksaan  hanya  akan menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis  justru  berasal  daru  dalam.  Satu-satunya sanksi  dibidang  moralitas  adalah  hati  nurani yang tidak tenang. Keempat, Hukum didasarkan  atas  kehendak  masyarakat  dan akhirnya atas kehendak negara.
Meskipun  hukum  tidak  langsung berasal  dari  negara  seperti  hukum  adat, namun  hukum  itu  harus  diakui  oleh  negara supaya  berlaku  sebagai  hukum.  Moralitas berdasarkan  pada  norma-norma  moral  yang melebihi  para  individu  dan  masyarakat. Dengan  cara  demokratis  atau  dengan  cara lain  masyarakat  dapat  merubah  hukum,  tapi tidak  pernah  masyarakat  dapat  mengubah atau  membatalkan  suatu  norma  moral.  Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.

## C.  KESIMPULAN
Manusia,  nilai,  moral  dan  hukum adalah  suatu  hal  yang  saling  berkaitan  dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan  dengan  ikhlas  mengenai  nilai, moral  dan  hukum  agar  terjadi  keselarasan dan harmoni kehidupan.
Pada dasarnya nilai, moral dan hukum mempunyai  fungsi  yaitu  untuk  melayani manusia. Ada tiga eksplisitnya dalam kehidupan  manusia  yaitu, Pertama berfungsi mengingatkan  manusia  untuk  melakukan kebaikan  demi  diri  sendiri  dan  sesama sebagai  bagian  dari  masyarakat. Kedua , menarik perhatian pada permasalahan- permasalahan  moral  yang  kurang  ditanggapi manusia. Ketiga , dapat menjadi penarik
perhatian manusia kepada gejala “ pembiasaan emosional“.
Adanya  permasalahan  sosial  yang selalu ada dalam masyarakat maka dibutuhkan  sebuah  nilai  untuk  mengukur seberapa buruk perlakuan dalam masyarakat. Selain  itu  diperlukan  adanya  moralitas  dan hukum  untuk  memberi  sanksi  bagi  pelanggar nilai yang ada.
Ada  faktor-faktor  yang  menyebabkan masyarakat  mematuhi  hukum  antara  lain, compliance, identification, internalization, society interest. Dari faktor-faktor tersebut ada beberapa indikator manusia mematuhi hukum yaitu,  pengetahuan  hukum,  pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.
Untuk  mencapai  ketertiban  dalam masyarakat  ini,  diperlukan  adanya  kepastian dalam  pergaulan  antar  manusia  dalam masyarakat.  Kepastian  ini  bukan  saja  agar kehidupan  masyarakat  menjadi  teratur  akan tetapi mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

## Daftar Bacaan
A.Lathief,Misno.,Wardhana,Tito  Kusuma  & Eriyanti,Linda
Dwi.(2006).Buku Ajar  Mahasiswa  Ilmu  Sosial  dan Budaya Dasar.Jember.
Nasution  Muhammad  Syukri  Albani,  Daulay M.  Nur  Husein,  Neila  Susanti, Syafruddin  Syam,  “ Ilmu  Sosial Budaya  Dasar” PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Suratma n,  MBM  Munir,  Umi  Salamh,  “ Ilmu Sosial  Budaya  Dasar” Intimedia, Malang, 2015
Internet :
Ghaffa. “Moralitas dan Norma Masyarakat dan Negara”.24 Juni 2014. http://tugasisbd-ghaffa.blogspot .co.id/2011/06/moralitas-dan- norma-masyarakat-dan.html.