Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202

## Peran Pemerintah Desa Dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan Di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon
The Role of the Village Government in the Sombor Wanua Talumengan Farmer Group In Kakaskasen Three District North Tomohon District, Tomohon City
Imel Melinia Br Sebayang (1)(*) , Audrey Julia Maria Maweikere (2) , Jane Sulinda Tambas (2)
1) Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: imelmelinia034@student.unsrat.ac.id
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Jumat, 27 Oktober 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Januari 2024

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  is  to  determine  the  role  of  the  village  government  in  the  Sombor  Wanua Talumengan Farmer Group in Kakaskasen Tiga Subdistrict, North Tomohon District, Tomohon City. This research lasted for 4 months from May to August 2023. The data used in this research was primary data obtained based on interviews with nine informants from the Sombor Wanua Talumengan farmer group, including administrators and members,  taken  using  purposive  sampling  (randomly)  and  secondary  data  obtained  from  agencies  related  to  the research carried out. Data analysis used is descriptive. The results of this research show that the role of the Village Government  in  the  Sombor  Wanua  Talumengan  Farmer  Group  in  Kakaskasen  Tiga  Subdistrict,  North  Tomohon District, Tomohon City has not been fully implemented optimally, this is seen from the aspect of the government as a regulator of rules/mechanisms, and government policies have not been achieved and are not in accordance with the hopes  of  farmer  groups,  because  they  were  not  able  to  prepare  well.  The  government  as  a  dynamist,  namely  (1) Socialization,  (2)  Mentoring,  (3)  Training,  and  (4)  Field  visits  are  still  lacking  because  farmer  groups  have  not received  socialization  and  assistance  but  for  training  and  field  visits  farmer  groups  have  received  it  and  the government  as  Facilitators  as  providers  of  superior  seeds,  fertilizer  and  production  facilities  have  been  able  to facilitate farmer groups well.
Keywords : role; government; farmers; village

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  desa  dalam  Kelompok  Tani  Sombor  Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  berdasarkan  wawancara  terhadap  sembilan  informan  kelompok  tani  Sombor Wanua  Talumengan  yang  sudah  termasuk  pengurus  dan  anggota,  yang  diambil  secara purposive  sampling (secara acak)  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Analisis  data  yang digunakan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Kelompok Tani Sombor  Wanua  Talumengan  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga  Kecamatan  Tomohon  Utara  Kota  Tomohon  belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator aturan/mekanisme, dan kebijakan  pemerintah  tidak  tercapai  dan  tidak  sesuai  dengan  harapan  kelompok  tani,  karena  tidak  mampu mempersiapkan  dengan  baik.  Pemerintah  sebagai  dinamisator  yakni  (1)  Sosialisasi,  (2)  Pendampingan,  (3) Pelatihan, dan (4) Kunjungan lapangan masih kurang karena kelompok tani belum ada mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tetapi untuk pelatihan dan kunjungan lapangan kelompok tani sudah mendapatkan itu dan pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi kelompok tani sudah baik.
Kata kunci : peran; pemerintah; kelompok tani; desa
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Peran pemerintah desa sangat
berpengaruh terutama dalam upayanya menciptakan suasana yang mendorong prakarsa pembangunan  dan  swadaya  masyarakat  di pedesaan  melalui  informasi  pembangunan, penyaluran partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi. Pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan  masyarakat,  agar  masyarakat ikut terlibat  dalam pembangunan untuk kemajuan  daerahnya,  karena  masyarakatlah yang  lebih  tahu  apa  yang  dibutuhkan  (Susanti, 2015).
Pemerintah  desa  secara  umum  memiliki wewenangan yang strategis
untuk mengendalikan  kehidupan  masyarakat  atau dengan  kata  lain  pemerintah  desa  memiliki seperangkat  aturan  baku  yang  tertulis  yang sudah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Berdasarkan  hak  asal  usul,  ( rekognisi ), kewenangan  lokal  berskala  desa  ( subsidiarity ), kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah, dan  kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.  Terutama  yang  dilihat  dari penyelenggaraan pemberdayaan. Peran pemerintah sangat di harapkan, baik pemerintah pusat  maupun  daerah  diharapkan  mampu memberikan  peran  penting  serta  mampu memberi  kontribusi  yang  positif  kepada kelompok  tani,  harapan  pemerintah  mampu menjadi  objek  dalam  memberikan  fasilitas kepada  petani,  mengedepankan  perkembangan yang  beriorientasi  pada  kemajuan  kelompok tani  dalam  kaitannya  dengan  bidang  pertanian. Sehingga  kelompok  tani  sangat  membutuhkan peran  pemerintah  baik  sebagai  penyedia  aturan dasar bagi masyarakat petani demi pengembangan  petani  ( regulator ),  juga  sebagai motor penggerak dalam kelompok tani ( dinamisator ) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan  yang  di  butuhkan  oleh  kelompok
tani ( fasilitator ) agar tujuan untuk pengembangan  kesejahteraan  dapat  terwujud (Laboho, 2010).
Kelompok  tani  merupakan  hal  yang penting jika menginginkan adanya kemajuan di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan  pertanian  yang  berfungsi  untuk memperlancar  hasil  pertanian  dan  memberikan wadah  yang kokoh  di  pedesaan dan merupakan tempat  untuk  memperkuat  kerjasama  diantara para  petani  dalam  kelompok  tani,  tujuan dibentuk kelompok tani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan anggota dan keluarganya. Kelompok tani sendiri merupakan suatu bentuk perkumpulan  petani  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan.
Pembentukan dan pengembangan kelompok  tani  di  setiap  desa  dan  kelurahan menggunakan  prinsip  kemandirian  lokal  yang dicapai  melalui  prinsip,  karena  kenyataan  yang sering  terjadi  usia  kelompok  tani  tidaklah panjang dan biasanya hanya sebatas usia proyek pembangunan.  Kepemimpinan  para  pengurus kelompok  merupakan  salah  satu  faktor  penting untuk  mewujudkan  kelompok  tani  yang  efektif dan  berkelanjutan.  Pemimpin  atau  pengurus kelompok dipandang sebagai agen utama untuk mencapai  suatu  dinamika  kelompok  atau menggerakan  anggota-anggota  kelompoknya (Wahid, 2008).
Kelurahan  Kakaskasen  Tiga  adalah  Salah satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tomohon Utara  di  Kota  Tomohon,  di  Kecamatan Tomohon  Utara  terdapat  177  kelompok  tani salah  satu  adalah  kelompok  tani  “Sombor Wanua Talumengan”. Kelompok tani ini berdiri sejak  tahun  2020  dengan  anggotanya  sebanyak 13  orang.  Kelompok  Tani  Sombor  Wanua Talumengan  merupakan  salah  satu  kelompok tani  yang  membudidayakan  tanaman  organik holtikultura  seperti  cabe  keriting,  cabe  rawit, tomat,  dan  wortel.  Adapun  masalah  yang dihadapi  di  kelompok  tani  ini  yaitu  seperti harga jual hasil panen yang murah, tidak sesuai dengan  target  sehingga  mendapatkan  untung yang sedikit.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202
Menurut  pengamatan  penulis  bahwa kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  tidak  sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah  dalam  kelompok  tani,  faktanya bahwa  peran  pemerintah  desa  dalam  kelompok tani  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga  Kecamatan Tomohon  Utara  Kota  Tomohon  menuai berbagai  masalah.  Peran  pemerintah  sebagai regulator  dilihat  dari  dalam  aturan/mekanisme dan kebijakan masih kurang dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kelompok tani  sehingga  masyarakat  petani  kurang memahami  tentang  aturan  yang  telah  di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun desa.
Peran pemerintah desa sebagai dinamisator  juga  menjadi  hal  yang  tidak  sesuai dengan  harapan  yang  terjadi  di  Kelurahan Kakaskasen  Tiga  Kecamatan  Tomohon  Utara Kota  Tomohon,  realita  yang  terjadi  bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada kelompok  tani  untuk  memberikan  berbagai macam  pemahaman  dalam  mensosialisasikan masalah  atau  solusi  bagi  kelompok  tani, selanjutnya  pemerintah  masih  belum  aktif dalam  mendampingi  kelompok  tani  seperti memberikan  bimbingan  secara  langsung  dalam mengelola pertanian kepada kelompok tani.
Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah mampu  menyediakan  kebutuhan  kelompok  tani dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  prasarana seperti  bibit,  pupuk  dan  alat-alat  pertanian sebagaimana  fungsi  pemerintah  sebagai  media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani,  namun  dilihat  dari  fakta  yang  terjadi dilapangan  bahwa  bantuan  yang  diberikan pemerintah  desa  kepada  kelompok  tani  tidak diindahkan  atau  kurang  dimanfaatkan  oleh kelompok tani karena bibit yang diberikan tidak sesuai dengan penanaman kelompok tani.
Berdasarkan  kondisi  yang  terjadi  maka berbagai masalah yang menarik untuk mengkaji masalah yang terdapat diatas dan alasan penulis untuk  mengambil  kelompok  tani  Sombor Wanua  Talumengan,  karena  kelompok  tani  ini masih  dikatakan  petani  milenial  dan  kelompok tani ini dikategorikan masih kelas pemula maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah desa yang aktif  dalam  kelompok  tani  di  Kelurahan Kakaskasen  Tiga,  sehingga  penulis  memilih
judul “Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen  Tiga  Kecamatan  Tomohon  Utara Kota Tomohon”.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam Kelompok Tani Sombor Wanua  Talumengan  di  Kelurahan  Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota
Tomohon.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian:
1. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  bahan  referensi  pemerintah  dalam menjalankan  perannya  pada  kelompok  tani yang  ada  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
2. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi petani dapat memberikan manfaat dan kontribusi  khususnya  anggota  kelompok tani Sombor Wanua Talumengan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  4 bulan  dari  bulan  Mei  sampai  Agustus  2023, mulai  dari  masa  penelitian  sampai  dengan laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan responden  menggunakan  daftar  kuisioner  yang telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu,  sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  lembaga  atau instansi  yang  terkait  metode  pengumpulan  data dilakukan melalui observasi, wawancara ( interview ) dan dokumentasi.
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)

## Metode Pengumpulan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penelitian  ini  adalah  secara  sengaja  ( purposive sampling ), pengambilan sampel yang digunakan  yaitu  responden  dipilih  secara sengaja sesuai dengan tujuan peneliti. Penentuan sampel sebanyak 9 anggota kelompok  tani  yang  aktif  sudah  termasuk pengurus  dan  anggota  dari  13  yang  tergabung dalam Kelompok Tani Sombor Wanua
Talumengan.

## Konsep Pengukuran Variabel
Adapun  yang  terjadi  konsep  pengukuran variabel:
1. Karakteristik Kelompok Tani
a. Nama Kelompok Tani
b. Tahun Terbentuk
c. Penggunaan Lahan
d. Jenis Tanaman
2. Karakteristik Responden
a. Nama
b. Umur
c. Tingkat Pendidikan
d. Pekerjaan
Adapun  variabel-variabel  untuk  mengukur peran pemerintah desa dalam kelompok tani:
1. Regulator Aturan/mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada kelompok tani 2. Dinamisator
a. Sosialisasi
b. Pendamping
c. Pelatihan
d. Kunjungan Lapangan
3. Fasilitator
a. Penyedia bibit unggul
b. Pupuk dan pestisida
c. Sarana produksi

## Metode Analisa Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  tanpa  membuat  kesimpulan  yang berlaku umum (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Kota  Tomohon  terletak  di  23  km  Selatan Kota  Manado  Provinsi  Sulawesi  Utara,  berada pada  ketinggian  750-800  M  diatas  permukaan laut  dan  memiliki  topografi  perbukitan  datar. Kota  Tomohon  berada  pada  01 o 15’  Lintang Utara dan 124 o 50’ Bujur Timur. Kota Tomohon terdiri  atas  5  kecamatan,  dimana  kecamatan terluas  adalah  kecamatan  Tomohon  Utara (42,28  km 2 )  dan  kecamatan  Tomohon  Tengah sebagai  kecamatan  terkecil  (9,41  km 2 ).  Luas wilayah Kota Tomohon berdasarkan UU No.10 Tahun  2013  sekitar  147,21  km 2 dengan  jumlah penduduk mencapai 95.157 jiwa. Adapun batas- batas wilayah Kota Tomohon yakni:
Sebelah Utara  :  Kecamatan
Pineleng, Kabupaten Minahasa Sebelah Timur  :  Kecamatan  Tondano  Utara, Kabupaten Minahasa Sebelah Selatan  :  Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa Sebelah Barat :  Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa

## Keadaan Penduduk
Jumlah  penduduk  Kelurahan  Kakaskasen Tiga  berjumlah  2.501  jiwa  dengan  jumlah kepala keluarga sebanyak 781 KK.
Tabel  1.  Jumlah  Penduduk  Berdasarkan  Jenis  Kelamin  di
Kakaskasen Tiga No. Uraian Penduduk Jumlah (Jiwa)  Persentase (%) 1. Laki-laki 1263 50.45 2. Perempuan 1238 49.51 Jumlah 12.214 100 Sumber: Diperoleh dari Kantor Kelurahan Kakaskasen Tiga, 2023 Tabel 1 diketahui bahwa jumlah penduduk  yang  ada  di  Kelurahan  Kakaskasen Tiga  Bawah  secara  keseluruhan  adalah  2.501 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.263 jiwa dengan persentase 50.49%, jumlah  penduduk  perempuan  sebanyak  1.238 jiwa  dengan  persentase  49.51%  yang  tersebar dalam tujuh lingkungan.

## Deskripsi Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan
Sombor  Wanua  Talumengan  merupakan bahasa daerah lebih khususnya bahasa
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202
Tombulu.  Sombor  memiliki  arti  “muda”, Wanua  yaitu  tempat  tinggal  dan  Talumengan nama  kampung,  jadi  kalau  digabungkan  anak muda  yang  tinggal  di  kampung  Talumengan karena rata-rata anggota kelompok tani Sombor Wanua Talumengan tergolong masih muda atau pemuda.  Terbentuknya  kelompok  tani  ini karena  nama  anggota  berdomisili  dalam  satu kampung dan masih muda sehingga dinamakan kelompok  tani  Sombor  Wanua  Talumengan dengan jumlah 13 anggota kelompok.

## Karakteristik Responden Menurut Umur
Umur  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi cara berfikir seseorang, kemampuan  dalam  bekerja  atau  melakukan aktivitas.  Petani  yang  lebih  muda  memiliki kondisi  fisik  yang  lebih  kuat  dari  pada  petani yang berumur lebih tua.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia
No. Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)  Persentase (%) 1. 21-30 3 33,33 2. 31-40 6 66,67 Jumlah 9 100
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023
Tabel  2  menunjukkan  umur  petani responden  pada  interval  21-30  tahun  nilai persentasenya  33.33%  dengan  3  responden  dan pada  interval  31-40  tahun  nilai  persentasenya 66.67% merupakan persentase yang terbanyak 6 responden.
Karakteristik
Responden

## Berdasarkan Pekerjaan
Apabila  seseorang  sudah  menemukan pekerjaan  yang  tepat  atau  sesuai  dengan keinginannya  maka  orang  itu  fokus  dengan pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan
kehidupannya. Hasil
penelitian
ini menunjukkan  bahwa  karakteristik  responden menurut  tingkat  pekerjaan  pada  kelompok  tani Sombor Wanua Talumengan semua berasal dari petani  dengan  jumlah  9  responden  dengan nilai persentasenya (100%).
Karakteristik
Responden Berdasarkan

## Pendidikan
Pendidikan  sangat  penting  bagi  petani untuk  meningkatkan  kualitas  dalam  cara berpikir maupun dalam pengambilan keputusan.
Tabel  3  menjelaskan  distribusi  responden berdasarkan tingkat pendidikan.
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Keterangan Jumlah (Petani) Persentase (%) 1. SD 2 22 2. SMP 1 11 3. SMA 2 22 4. SMK 4 45 Jumlah 9 100 Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023 Tabel 3 menunjukkan karakteristik responden  menurut  tingkat  Pendidikan  SMP sebanyak  1  responden  dengan  persentase (11%),  SD  dan  SMA  sebanyak  responden dengan  persentase  (22%)  dan  SMK  sebanyak  4 responden dengan persentase (45%).

## Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan
Peran  pemerintah  desa  dalam  kelompok tani Sombor Wanua Talumengan di Kakaskasen Tiga  yaitu  berperan  dalam  hal  membantu perlengkapan  berkas,  membantu  prasarana  dan sarana  yaitu  seperti  alat  pertanian,  bibit  dan pupuk.  Disini  juga  kelompok  tani  dan  harapan agar  pemerintah  desa  juga  terlibat  di  setiap kelompok  tani  seperti  mendorong  kelompok tani  agar  lebih  maju,  dan  bisa  menghadapi masalah kelompok tani.
Sebagai  bentuk  peran  pemerintah  untuk mengembangakan  dan  memajukan  negara dalam  bentuk  peran  pemerintah  maka  perlu adanya  peranan  yang  aktif  kepada  kelompok tani untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki  dengan  memberikan  peran  secara  aktif kepada  kelompok  tani  sehingga  peneliti memilih  peran  pemerintah  menurut  Laboho (2010) yaitu:

## Peran  Pemerintah  Sebagai  Regulator  dalam Kelompok Tani
Indikator peran pemerintah sebagai regulator  (kebijakan),  yaitu  peran  pemerintah sebagai  pelaksana  dan  pergerak  masyarakat harus  menyiapkan  arah  untuk  menyimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan pengaturan rangka peningkatan  efektifitas  untuk  tertib  dalam pengembangan dan pembangunan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)
efektifitas  untuk  tertib  dalam  pengembangan dan pembangunan.
Aturan  /  Mekanisme  dan  Kebijakan Pemerintah Kepada Kelompok Tani merupakan sebuah patokan yang didirikan oleh pemerintah untuk  memberikan  batasan-batasan  setiap individu  atau  kelompok  dalam  melaksanakan aktivitasnya,  sehingga  aturan  yang  diciptakan pemerintah  baik  berupa  kebijakan  ataupun aturan  lainnya  dengan  tujuan  peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Bagaimana  aturan/mekanisme  dan  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  desa  dalam kelompok tani?
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  regulator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
1. M.R, menjelaskan bahwa “Pemerintah desa belum ada memberikan peraturan, jadi saya selaku  sekretaris  kelompok  tani  belum paham dengan aturan yang ada”.
2. M.M,  menjelaskan  bahwa “Aturan  dan mekanisme dalam kelompok tani saya tidak tahu,  karena  kami  anggota  kelompok  tani tidak  pernah  dijelaskan  oleh  pemerintah desa  dan  tidak  pernah  ada  kegiatan  yang berkaitan dengan hal-hal tentang peraturan”.
3. R.L,  menjelaskan  bahwa “Kalau  untuk aturan  mekanisme  dalam  kelompok  tani atau  semacamnya  tentunya  kami  semua anggota  kelompok  tani  Sombor  Wanua Talumengan  tidak  ada  tau  tentang  aturan yang  mengatur  masalah  petani  apalagi pemerintah  tidak  pernah  menjelaskan kepada kami”.
4. A.  K,  menjelaskan  bahwa “Aturan  dari pemerintah desa saya juga tidak terlalu tau soal  itu  tapi  sampai  saat  ini  pemerintah belum pernah menjelaskan aturan yang ada untuk  kelompok  tani,  tapi  kalau  dari  Dinas pertanian ada seperti pembentukan Kelompok Tani: Aturan mengenai prosedur dan  persyaratan  pembentukan  kelompok tani,  termasuk  jumlah  anggota  minimal, kegiatan  yang  dilakukan,  dan  dokumen yang diperlukan”.
5. F.R,  menjelaskan  bahwa “Untuk  aturan dari pemerintah desa tidak ada tetapi kalau
dari  dinas  pertanian  atau  pusat  itu  ada memberikan  aturan  seperti  pembuatan berita  acara  dan  bukti  cap  kelompok, nama-nama anggota dan tidak boleh masuk dalam dua kelompok”.
6. R.R,  menjelaskan  bahwa  “ Saya  selaku anggota  kelompok  tani  yang  tidak  tahu tentang aturan ataupun kebijakan pemerintah,  karena  sejauh  ini  belum  ada aturan  dari  pemerintah  untuk  kelompok tani”.
7. N.Y,  menjelaskan  bahwa “Tentang  aturan dari  pemerintah  desa  belum  ada  dan  saya secara  pribadi  tidak  tahu  apa  saja  aturan dari pemerintah desa”.
8. J.J,  menjelaskan  bahwa “Kalau  peraturan ataupun  kebijakan  dari  pemerintah  desa sampai  saat  ini belum  pernah dibahas  oleh pemerintah  desa  sehingga  kami  kelompok tani minim pengetahuan tentang hal itu”.
9. F.V,  menjelaskan  bahwa “Yang  memberi aturan  kepada  kelompok  tani  itu  langsung dari  pusat  dinas  pertanian  seperti  jenis kegiatan  pertanian  yang  mengatur  jenis kegiatan  pertanian  yang  diizinkan  atau direkomendasikan  oleh  kelompok  tani, seperti  jenis  tanamanya  kalau  langsung dari  pemerintah  itu  tidak ada  aturan karna sampai  saat  ini  pemerintah  belum  pernah menjelaskan aturan itu”.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti  lakukan  peran  pemerintah  desa  di Kelurahan  Kakaskasen  Tiga  dalam  indikator regulator  memang  tidak  ada  peraturan  atau kebijakan  khusus  untuk  kelompok  tani.  Petani pun  kurang  mengetahui  masalah  peraturan kebijakan  atau  karena  memang  menurut anggota tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga tidak pernah mengadakan pertemuan yang membahas  tentang  aturan/mekanisme  dan kebijakan  dalam  kelompok  tani.  Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pemahaman  kepada  kelompok  tani  tentang aturan  dasar  sehingga  kelompok  tani  kurang pengetahuan  mengenai  aturan-aturan  serta mekanisme  yang  mengatur  masalah  dalam kelompok tani tersebut.
Tetapi  dari  pemerintah  pusat  melalui dinas  pertanian  ada  aturan  yang  sudah
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202
ditetapkan  berdasarkan  peraturan  umum  yang diturunkan  dari  pusat  atau  dinas  pertanian, contohnya:
a. Pembentukan kelompok tani: Aturan mengenai prosedur dan persyaratan pembentukan  kelompok  tani,  termasuk jumlah  anggota  minimal,  kegiatan  yang dilakukan, dan dokumen yang diperlukan.
b. Jenis  kegiatan  pertanian:  Aturan  yang mengatur  jenis  kegiatan  pertanian  yang diizinkan  atau  direkomendasikan  oleh kelompok  tani,  seperti  jenis  tanaman, hewan ternak, atau teknik budidaya tertentu. c. Pembuatan berita acara
d. Bukti cap kelompok
Peran  Pemerintah  Sebagai  Dinamisator dalam Kelompok Tani
Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator merupakan pemerintah yang memiliki kemampuan  dalam  memberikan  bibimbingan, arahan serta dorongan dalam mengajak masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif.  Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan  bimbingan,  arahan  yang  efektif secara  menyeluruh  tanpa  melihat  adanya perbedaan  antara  satu  sama  lain  maka  dari  situ sangat  dibutuhkan  masukan  dari  pemerintah untuk  masyarakat  khususnya  para  petani melalui  lembaga  pemerintah  maupun  penyuluh yang  bertugas  di  tempat  tersebut  dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  dapat dilihat  dari  aspek  sosialisasi,  pendampingan, kunjungan lapangan, dan pelatihan.
1. Sosialisasi
Pelaksanaan  sosialisasi  pemerintah  desa mengenai masalah yang dihadapi kelompok tani dapat  dilakukan  melalui  serangkaian  langkah yang  terstruktur  dan  berfokus  pada  berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membangun  pemahaman  bersama.  Adapun sosialisasi itu seperti:
a. Penentuan Tujuan
Pemerintah  desa  harus  menetapkan tujuan  yang  jelas  dari  sosialisasi,  misalnya meningkatkan produktivitas pertanian, memecahkan masalah tertentu, atau memperkenalkan program baru.
b. Identifikasi Masalah Utama
Pemerintah  desa  harus  memahami dengan jelas masalah-masalah yang dihadapi  oleh  kelompok  tani,  baik  melalui survei, wawancara, atau studi kasus. Seperti apa pelaksanaan sosialisasi mengenai masalah yang dihadapi kelompok tani?
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  dinamisator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
- M.R, menjelaskan bahwa “Untuk
sosialisasi  pemerintah  desa  belum  ada melakukan sosialisasi kepada kelompok tani jadi  sampai  saat  ini  jika  ada  masalah  di dalam  kelompok  tani  masih  ditangani sendiri”.
- M.M, menjelaskan bahwa “Untuk masalah- masalah  yang  dihadapi  biasanya  kami sendiri  yang  menghadapi  dan  jika  pun pemerintah  datang  hanya  untuk  mengambil sampel dan buat sosialisasi yang di lakukan pemerintah  desa  untuk  berkunjung  ke kelompok tani untuk saat ini belum ada”.
- R.L, menjelaskan  bahwa “Adapun masalah yang  kami  hadapi  biasanya  kami  para anggota  yang  menangani  dan  mencari solusi  sendiri,  pemerintah  desa  datang hanya  untuk  mengambil  foto  dan  biasanya yang  melakukan  sosialisasi  yaitu  anggota PPL” A.K,  menjelaskan  bahwa  “ Kalau untuk  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh kelompok  tani  itu  langsung  ditangani  oleh penyuluh  karena  dari  pihak  pemerintah desa hanyalah memfasilitasi seperti adanya keluhan dari kelompok tani”.
- F.R,  menjelaskan  bahwa “Sampai  saat  ini pemerintah desa belum pernah
melaksanakan  sosialisasi  kepada  kelompok tani”.
- R.R,  menjelaskan  bahwa “Kalau  untuk sosialisasi  dari  pemerintah  desa  belum pernah  melakukan  sosialisasi  Adapun sosialisasi  itu  yaitu  langsung  dari  dinas pertanian  seperti  mengumpulkan  seluruh anggota kelompok tani”.
- N.Y,  menjelaskan  bahwa “Saya  sebagai anggota  kelompok  tani  belum  pernah melihat  pemerintah  desa  melaksanakan sosialisasi  ke  kelompok  tani  adapun
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)
sosialisasi  tersebut  itu  langsung  dari  dinas pertanian,  tetapi  sosialisasi  tersebut  tidak menentu  dan  tidak  merata  ke  semua kelompok tani”.
- J.J,  menjelaskan  bahwa “Saya  peribadi tidak  tahu  jelas  bagaimana  sosialisasi pemerintah  desa  kepada  kelompok  tani karena  sampai  saat  ini  pemerintah  belum pernah melaksanakan sosialisasi tersebut”.
- F.V, menjelaskan bahwa “Untuk sosialisasi dari pemerintah desa belum ada melaksanakan sosialisasi adapun
sosialisasi  yaitu  langsung  dari  dinas pertanian  ada  mengadakan  perkumpulan dan pertemuan”.
Dari  hasil  wawancara  menurut  anggota kelompok  tani  pemerintah  desa  belum  ada melaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani. Adapun  sosialisasi  itu  langsung  dari  dinas pertanian  seperti  mengadakan  perkumpulan ataupun  pertemuan.  Peran  pemerintah  desa sebagai dinamisator dalam aspek sosialisasi bisa dikatakan  belum  maksimal,  karena  memang pemerintah  belum  melakukan  sosialisasi  yang diberikan  kepada  kelompok  tani  yang  ada  di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon  Utara  Kota  Tomohon.  Karna  dari hasil  observasi  dan  data  yang  peneliti  dapat hanya  ada  sosilasisasi  yang  diadakan  oleh  dari dinas pertanian yang dilaksanakan di Kelurahan Kakaskasen  Tiga  Kecamatan  Tomohon  Utara Kota Tomohon, menurut salah anggota kelompok  tani  sosialisasi  yang  dilaksanakan pun  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat tani  yang  ada  di  Desa  Toapaya.  Untuk sosialisasi  itu  sendiri  tidak  semua  anggota kelompok  tani  mendapatkan  kesempatan  untuk mengikuti  kegiatan  tersebut  karena  peserta sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terbatas,  juga  karena  peserta  yang  mengikuti sosialisasi  hanya  kelompok  yang  mendapat panggilan  dari  pihak  penyelenggara  baik  dari pihak kabaupaten maupun desa.
2. Pendampingan Pendampingan  adalah  suatu  kegiatan yang  menempatkan  tenaga  yang  ahli  dibidang petani,  mengarahkan  dan  mampu  memberi motivasi  kepada  masyarakat  dalam  upaya mengembangkan potensi yang ada.
Pendampingan yaitu untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan
penyuluhan  pertanian,  melakukan  pembinaan, mendorong  dan  membimbing  kelompok  tani, serta  mendampingi  dan  mengawasi  bantuan yang  diterima  oleh  petani.  Menurut  Suharto (2006)  menyatakan  bahwa  pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program
pemberdayaan  masyarakat.  Maka  dari  itu pendampingan  ini  sangat  diperlukan  dalam proses  kelompok  tani  yang  ada  di  Kelurahan Kakaskasen Tiga. Bagaimana cara pendampingan yang dilakukan pemerintah desa dalam kelompok tani?
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  dinamisator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
a. M.R,  menjelaskan  bahwa “Pendampingan dari  pemerintah  desa  juga  belum  ada  dan masih  sampai  saat  ini  kami  sendiri  yang memikirkan  ide  sendiri  untuk  melakukan penanaman”.
b. M.M,  menjelaskan  bahwa “Sejauh  ini belum  ada  pendamping  dari  pemerintah desa  jadi  kami  belum  ada  mendapatkan pendampingan”.
c. R.L,  menjelaskan  bahwa “Selama  saya bergabung  ke  kelompok  tani  ini  belum pernah melihat pemerintah desa melakukan pendampingan”.
d. A.K, menjelaskan bahwa “Untuk pendamping  dari  pemerintah  desa  sampe saat  ini  belum  pernah  ada  pendamping tersebut”.
e. F.R,  menjelaskan  bahwa “Pendampingan dari  pemerintah  belum  ada  jadi  kami  tidak ada  mendapatkan  pendamping  seharusnya dari pihak pemerintah ada untuk mengarahkan  atau  memberikan  perhatian kepada kami kelompok tani”.
f. R.R,  menjelaskan  bahwa “Belum  ada pendamping  dari  pemerintah  adapun  ide ide  yaitu  dari  kami  sendiri  jadi  belum  ada mendapatkan arahan dari pemerintah”.
g. N.Y, menjelaskan bahwa “Untuk pelaksanaan pendamping saya tidak pernah melihat  pemerintah  desa  untuk  melakukan pendampingan”.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202
h. J.J,  menjelaskan  bahwa
“Sejauh  ini pemerintah belum ada melakukan pendampingan  kepada  kami  kelompok  tani jadi saya juga secara pribadi belum pernah melihat pemerintah desa melakukan pendampingan”.
i. F.V, menjelaskan bahwa
“Untuk
pendamping  biasanya  di  lakukan  oleh  PPL itu  pun  sangat  jarang  tetapi  kalau  dari pemerintah  desa  belum  pernah  sama sekali”.
Pendamping  lapangan  adalah  petugas pemerintah  desa  atau  ahli  pertanian  dapat melakukan  kunjungan  lapangan  ke  lahan pertanian  anggota  kelompok  tani  yang  dapat memberikan  saran  langsung  tentang  perawatan tanaman, pengelolaan air, dan praktik pertanian lainnya  tetapi  dari  hasil  wawancara  menurut informan  diatas  bahwa  belum  pernah  ada pendampingan  dari  pemerintah  desa  sehingga kelompok tani kurang paham tentang pendampingan dan para anggota kelompok tani mengeluh dengan hal itu.
3. Pelatihan
Pelatihan ialah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian- keahlian,  pengetahuan  dan  pengalaman  bagi masyarakat  kelompok  Tani.  Bagaimana  model pelatihan  yang  diberikan  pemerintah  desa kepada kelompok tani?
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  dinamisator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
a. M.R, menjelaskan  bahwa “Kalau pelatihan tetap  ada  dan  ini  kebanyakan  dari  pusat dan  pelatihan  yang  diberikan  itu  seperti sekolah  lapangan  cara  bertanam  dan pelatihan ini dilakukan dalam sebulan”.
b. M.M,  menjelaskan  bahwa “Kalau  untuk pelatihan  dari  pemerintah  desa  ada meskipun  yang  kami  dapatkan  sering  dari pemerintah  provinsi  tetapi  dari  pemerintah juga pernah melakukan pelatihan”.
c. R.L,  menjelaskan  bahwa “Model  untuk pelatihan  yang  diberikan  pemerintah  itu seperti  organik  sekolah  lapang  ada  cara- cara menggunakan alat pertanian”.
d. A.K,  menjelaskan  bahwa “Untuk  model pelatihan  yang  diberikan  dari  pemerintah
yaitu  kebanyakan  kami  melakukan  itu seperti  sekolah  lapang  ataupun  cara-cara bertanam”.
e. F.R,  menjelaskan  bahwa “Model  yang diberikan  pemerintah  desa  berupa  cara pemakaian alat pertanian tetapi keseringan kamu melakukan sekolah lapang”.
f. R.R,  menjelaskan  bahwa “Untuk  model pelatihan  yang  diberikan  pemerintah  itu seperti  cara  bertanam  ada  juga  sekolah lapang dan klinik organik”.
g. N.Y,  menjelaskan  bahwa “Yang  saya  tau pemerintah  memberikan  model  pelatihan seperti sekolah lapang”.
h. J.J,  menjelaskan  bahwa “Segi  pelatihan yang  diberikan  pemerintah  desa  untuk mengembangkan  dan  memajukan  kondisi petani”.
i. F.V, menjelaskan bahwa, “Model pelatihan yang  diberikan  pemerintah  itu  seperti  cara penanamannya dan pemupukannnya”.
Hasil  wawancara  diatas  dengan  informan yang  bersangkutan  dengan  aspek  pelatihan bahwa  pemerintah  ataupun  penyuluh  sudah aktif  dalam  memberikan  pelatihan  kepada kelompok  tani.  Sehingga  kelompok  tani  bagus untuk  mengembangkan  potensi  memberikan keterampilan,  pengetahuan,  dan  strategi  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian dan kesejahteraan ekonomi.
4. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang  terencana dan  terjadwal  ke suatu lokasi  dengan  secara  langsung  meninjau  dan memperhatikan  situasi  dan  kondisi  dilapangan serta  melakukan  pengawasan  kepada  anggota kelompok  tani,  mengawasi  segala  bentuk aktivitas  dari  kelompok  tani  yang  ada.  Di Kelurahan  Kakaskasen  Tiga  sendiri  hanya memiliki  satu  petugas  penyuluh  yang  di tugaskan  untuk  menjadi  pendamping  kelompok tani  yang  ada  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga kecamatan  Tomohon  Utara  Kota  Tomohon, kurangnya  anggota  penyuluh  tetapi  kunjungan lapangan  masih  rutin  dilaksanakan  di  setiap bulan dan merata ke setiap lahan pertanian yang ada  di  Kelurahan  Kakaskasen  Tiga.  Apakah petugas  PPL  rutin  melakukan  kunjungan lapangan setiap bulannya?
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  dinamisator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
a. M.R,  menjelaskan  bahwa “Iyaa  kunjungan lapangan sudah bagus dan rutin di lakukan kepada  kami  kelompok  tani  dan  untuk jumlah  yang  berkunjung  itu  hanya  satu karena  di  kelurahan  Kakaskasen  tiga  ini setiap  kelompok  ada  satu  petugas  yang turun ke lapangan”.
b. M.M,  menjelaskan  bahwa “PPL  selalu rutin  untuk  kunjungan  lapangan  kepada kami kelompok tani”.
c. R.L, menjelaskan bahwa “Untuk kunjungan lapangan  PPL  selalu  rutin  setiap  bulan  itu selalu ada dan selalu menanyakan keadaan yang ada”.
d. A.L, menjelaskan bahwa “Untuk kunjungan lapangan  PPL  selalu  rutin  dan  selalu  juga menanyakan  perkembangan  di  kelompok kami  unntuk  jumlah  petugas  PPL  ada  1 orang dari penyuluh”.
e. F.R, menjelaskan bahwa “Kalau kunjungan lapangan itu tetap ada dan selalu di adakan setiap  bulannya  minimal  sekali  dalam sebulan”.
f. R.R,  menjelaskan  bahwa “Iyaa  kunjungan lapangan sudah bagus dan rutin di lakukan kepada  kami  kelompok  tani  dan  untuk jumlah  yang  berkunjung  itu  hanya  satu karena  di  Kelurahan  Kakaskasen  tiga  ini setiap  kelompok  ada  satu  petugas  yang turun ke lapangan”.
g. N.Y,  menjelaskan  bahwa “Iya  untuk kunjungan lapangan setiap bulannya selalu di  laksanakan  dan  sudah  bagus  untuk kami”.
h. J.J, menjelaskan bahwa “Kunjungan lapangan  sudah  bagus  di  kelompok  kami setiap  bulannya  selalu  ada  petugas  ke kelompok  kami  dan  menanyakan  keadaan atau perkembangan penanaman kami”.
i. F.V.  menjelaskan  bahwa “Kalau  untuk kunjungan  lapangan  sudah  bagus  dan  aktif dalam kelompok tani ini”.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti lakukan  berkaitan  dengan  peran  pemerintah desa  sebagai  dinamisator  yang  didalamnya terdapat sub indikator sosialisasi,
pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan.  Menunjukkan  dari  keempat  sub indikator  yang  disebutkan  masih  mengarah  ke arah  netral  atau  kurang  berperan,  pada  sub indikator  sosialisasi  masih  belum  maksimal, karena  kurangnya  perhatian  pemerintah  kepada kelompok  tani.  Begitu  juga  dengan  sub indikator  pendampingan,  untuk  pendampingan sendiri  dari  pemerintah  desa  tidak  ada  yang hanya mengharapkan pendampingan oleh pihak provinsi. Sehingga disimpulkan bahwa dari segi kunjungan  lapangan  petugas  PPL  sudah melaksanakan  tugas  untuk  turun  langsung  ke lapangan,  tetapi  kurangnya  anggota  PPL membuat penyuluh tidak melakukan kunjungan secara  merata  mengingat  petugas  PPL  hanya ditunjuk satu orang setiap kelurahan.

## Peran  Pemerintah  Sebagai  Fasilitator  dalam Kelompok Tani
Peran  Pemerintah  Sebagai  Fasilitator adalah  menciptakan  kondisi  untuk  memberikan kontribusi  dalam  pelaksanaan  pembangunan atau  berperan  menguntungkan  masyarakat  dan sebaliknya dalam hal mengoptimalkan kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah  harus  menjadi  aktor  yang  mampu menciptakan  dan  menyediakan  fasilitas  sesuai dengan  kebutuhan  petani  dalam  kondisi  aman, nyaman  dan  terbit.  Seperti  menyediakan  sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya manusia. Sebagai fasilitator maka pemerintah  harus  menjadi  agen  yang  mampu menciptakan  dan  memberi  fasilitas  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian  bantuan  Modal,  Pupuk,  Benih  dan alat  penunjang  pertanian.  Apakah  ada  bantuan yang di berikan kepada kelompok tani? Jika ada apa apa sajakah itu?
Hasil  penelitian  pada  indikator  peran pemerintah  desa  sebagai  fasilitator  dalam kelompok tani memperoleh jawaban:
1. M.R, menjelaskan bahwa “Iya ada, bantuan dari  pemerintah  itu  berupa  pupuk,  bibit, alat-alat pertanian jadi tetapi bantuan yang dari  pemerintah  itu  tidak  menentu  kapan akan di berikan bantuan tersebut”.
2. M.M,  menjelaskan  bahwa “Kalau  berupa bantuan  itu  ada  bantuannya  seperti  bibit,
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 20 Nomor 1, Januari 2024 : 191 – 202
alat-alat pertanian pupuk tapi tidak pernah menggunakan  bibit  tersebut  karena  bibit yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan tanaman yang kami tanam”.
3. R.L,  menjelaskan  bahwa “Saya  sebagai anggota  kelompok  tani  itu  memang  sudah pernah  mendapatkan  bantuan  pupuk,  bibit, alat-alat  semprot  dan  alat  pertanian lainnya  jadi  bantuan  di  bagi  ke  semua anggota  kelompok  tani  tapi  anggota  disini yang  mengambil  bantuan  diberikan  karena tidak  di  pakai  dalam  kelompok  kini  seperti bantuan bibit”.
4. A.K,  menjelaskan  bahwa “Saya  biasanya menerima  bantuan  pupuk  dan  bibit  ada juga  alat  pertanian  tapi  pupuk  yang  di berikan  kami  jarang  menggunakan  dan untuk  bibit  tidak  pernah  kami  gunakan karena  bibit  yang  di  berikan  tidak  sesuai dengan apa yang kami tanam”.
5. F.R,  menjelaskan  bahwa “Untuk  bantuan
kami  ada  dapat  seperti  bibit  dan  pupuk tetapi  itu  tidak  menentu  dan  itupun  kami para anggota jarang menggunakan pemberian  bantuan  karena  tidak  sesuai dengan tanaman yang kami tanam”.
6. R.R,  menjelaskan  bahwa “Ada  kami  sudah beberapa  kali  mendapatkan  bantuan  ada seperti pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian lainnya  dan  untuk  pemberian  bantuan  itu terkadang  kami  tidak  menggunakannya  ke kelompok  tani  karena  tidak  sesuai  dengan tanaman yang kami tanam”.
7. R.R,  menjelaskan  bahwa “Kalau  untuk bantuan  itu  tetap  ada  dan  sudah  berapa kali  mendapatkan  bantuan  tersebut,  untuk bantuannya  itu  seperti  bibit  dan  ada  juga diberikan pupuk”.
8. J.J,  menjelaskan  bahwa “Kalau  berupa bantuan  itu  ada  bantuannya  seperti  bibit, alat-alat pertanian pupuk tapi tidak pernah menggunakan  bibit  karena  bibit  yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  yang  kami tanam”.
9. F.V, menjelaskan bahwa “Iya ada, bantuan dari  pemerintah  itu  berupa  pupuk,  bibit, alat-alat pertanian jadi tetapi bantuan yang dari  pemerintah  itu  tidak  menentu  kapan diberikan”.
Peran  pemerintah  desa  sebagai  fasilitator jika  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang  telah peneliti  lakukan,  dapat  peneliti  simpulkan bahwa pemerintah desa telah mampu memberikan  bantuan  kepada  kelompok  tani yang  ada  di Kelurahan Kakaskasen Tiga dalam memberi  bantuan  seperti  bibit,  pupuk  dan  alat pertanian lainnya, dan benar telah diterima oleh kelompok  tani  sesuai  dengan  hasil  wawancara yang  peneliti  lakukan,  hanya  saja  bibit  yang diberikan  oleh  dinas  pertanian  tidak  terpakai oleh  kelompok  tani  karena  bibit  tidak  sesuai dengan  penanaman  kelompok  tani  Sombor Wanua  Talumengan.  Bibit  yang  diberikan kepada kelompok tani seperti bibit jagung, bibit padi  sedangkan  tanaman  yang  di  tanam  oleh kelompok  tani  adalah  sayur-sayuran  seperti pakcoy, tomat dan cabe.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Peran  pemerintah  desa  pada  aspek regulator khususnya mengenai aturan / mekanisme  serta  kebijakan  pemerintah  dalam kelompok  tani  di  kategorikan  tidak  berperan karena  dari  pemerintah  desa  tidak  ada memberikan  aturan  kepada  kelompok  tani, bahwa  yang  memberikan  aturan-aturan  kepada kelompok  tani  yaitu  langsung  dari  dinas pertanian  ataupun  penyuluh  pertanian.  Peran pemerintah  desa  pada  aspek  dinamisator  yang di  dalamnya  terdapat  subindikator  sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan.  Menunjukkan  bahwa  dari  keempat sub  indikator  yang  disebutkan  masih  mengarah ke  arah  netral  atau  kurang  berperan,  karena  4 dari  subindikator  ini  50%  berperan  dan  50% tidak  berperan.  Peran  pemerintah  desa  sebagai fasilitator,  pemerintah  desa  telah  mampu memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  tani yang  ada  di Kelurahan Kakaskasen Tiga dalam memberi  bantuan  seperti  benih  sayuran,  pupuk dan  alat  pertanian  lainnya,  dan  benar  telah diterima oleh kelompok tani sesuai dengan hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan.  Jadi  dalam indikator  ini  peran  pemerintah  desa  termasuk kategori sudah berperan.
Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani……………………………...…...………(Imel Melinia, Audrey Maweikere, Jane Tambas)

## Saran
1. Seharusnya  pemerintah  sebagai  regulator mampu menjadi penyedia yang memberikan arah  yang  baik  bagi  masyarakat  petani melalui  regulasi  yang  memihak  kepada kelompok  tani  untuk  mengembangkan  dan memajukan kelompok tani.
2. Pemerintah  sebagai  dinamisator  harus  lebih rutin bersosialisasi dan memberikan
pendampingan  kepada  kelompok  tani  agar mengembangkan  potensi  para  petani  dan meningkatkan kualitas produksi para petani.
3. Seharusnya  pelaksana  penyuluh  pertanian lapangan  harus  ditambah  setiap  Kelurahan dikarenakan begitu banyak jumlah kelompok  tani  yang  ingin  diberdayakan namun tidak sesuai dengan jumlah petugas.
4. Seharusnya pemerintah menanyakan kepada kelompok  tani  tentang  apa  yang  ditanam agar  bibit  yang  diberikan  tidak  sia-sia  dan bisa di pergunakan oleh petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Laboho, M. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan  Pengembangannya. Rajawali  Pers. Jakarta.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Bisnis . Alfabeta. Bandung.
Susanti, S. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara . 3(3):898-912.
Wahid,  A.  2008.  Dinamika  Kelompok  Tani pada  Kegiatan  Rehabilitasi  Hutan  dan Lahan  di  Das  Walanae  Desa  Lasiwala. Jurnal  Kehutanan  dan  Masyarakat  Sidrad . 3(2):149-157.