## PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA

## MENYEWA MOBIL BUS ANTARA PERSEROAN TERBATAS (PT) PROMITS DENGAN COMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NILAM SARI ELECTRIK DI KOTA JAMBI
Nurfauzia 1
Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Brorni Kota Jambi (0741) 65351

## Abstrak
Wanprestasi  bermula  dari  situasi  di mana  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh pihak  lain.  Pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  pasti  terdapat  konflik  dalam pelaksanaannya,  dan  perasaan  tidak  puas  akan  muncul  apabila  terjadi  konflik. Pihak  yang  merasa  dirugikan  akan  menyampaikan  ketidakpuasannya.  Dalam upaya  mencapai  solusi  permasalahan  wanpresasi  dilakukan  dengan  berbagai upaya diantaranya menggunakan litigasi dan non litigasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Sewa-Menyewa.

## Abstract
Tort  started  from  a  situation  where  there  are  parties  who  feel  aggrieved  by  the other party. The execution of the lease agreement rent certainly there is conflict in its  implementation,  and feelings  are  not satisfied  will  appear in  case  of conflict. Parties  who  feel  aggrieved  will  convey  his  discontent.  In  an  effort  to  reach  a solution  of  the  problem  wanpresasi  is  done  with  a  variety  of  efforts  including using litigation and non-litigation.
Keywords: Tort, The Tenancy Agreement.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untung menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia  dituntut  untuk  memenuhi  kepentingan  atau  kebutuhannya.  Karena keterbatasan  kemampuan  yang  berbeda-beda,  tidak  sedikit  orang  yang  lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.
Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang transportasi perlu adanya suatu sistem  yang  mengatur  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  yang didukung  oleh  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Sistem-sistem transportasi tersebut adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat  ke  tempat  lain  baik  melalui  transportasi  darat,  transportasi  laut,  maupun transportasi udara.
Transportasi  darat  merupakan  transportasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan  kendaraan  sebagai  suatu  alat  angkut  dijalan  yang  terdiri  dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Transportasi darat terdiri dari pengangkutan  orang  dan  pengangkutan  barang  dengan  melalui  jalan  umum  atau kereta api.
Penggunaan  transportasi  darat  khususnya  kendaraan  roda  empat  (mobil) sudah  menjadi  kebutuhan  masyarkat,  oleh  karena  itu  keberadaan  mobil  tidak
1 Nurfauzia, SH,MH, Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan  sarana  transportasi.  Transportasi  darat  sering  digunakan  masyarakat  dalam kehidupannya  sehari-hari,  khususnya  masyarakat  di  Kota  Jambi,  yaitu  salah  satu kota yang berkembang pesat didalam penggunaan sarana transportasi darat.
Keberadaan  mobil  di  Kota  Jambi  sebagai  sarana  transportasi  darat membawa  dampak  bagi  masyarakat  didalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti sebagai  sarana  dari  dan  menuju  tempat  bekerja,  sarana  bepergian  untuk  liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau  beberapa  orang  dapat  mendirikan  suatu  badan  usaha  yang  bergerak  dalam bidang penyewaan jasa transportasi mobil.
Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja seperti sebagai  kendaraan  menuju  tempat  rekreasi  atau  mudik  pada  hari-hari  besar keagamaan,  dalam  hal  ini  pihak  perusahaan  juga  memanfaatkan  kehadiran  jasa sewa  mobil  dalam  kegiatan  usaha  mereka  sehari-hari  dengan  tujuan  antara  lain untuk  memperlancar  arus  barang  dan  jasa.  Oleh  karena  itu  pihak  yang menyewakan harus menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan layak jalan, salah  satu  perusahaan  yang  menyewakan  mobil  di  Kota  Jambi  adalah Comanditaire Venootschap (CV) Nilam Sari Electrik.
CV.  Nilam  Sari  Electrik  beralamat  di  Jalan  Yunus  Sanis  Lorong  Andalas Nomor  38  Kebun  Handil  Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  badan  usaha berbentuk  perorangan  dengan  akta  notaris  Syahrit  Tanjil  nomor  14  tanggal  16 Februari 2009  Akta Pendirian Perseroan Komanditer, dengan maksud dan tujuan perseroan  ialah  berusaha  dalam  bidang  kontraktor,  perdagangan  umum, menjalankan  usaha  dalam  bidang  transportasi/angkutan  barang  dan  penumpang, dan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Maksud  dan  tujuan  tersebut  di  atas  perseroan berhak  menjalankan  segala  kegiatan  dan  usaha,  seperti  bergerak  dalam  bidang penyediaan  barang  dan  jasa  transportasi  baik  kepada  masyarakat  perorangan maupun kepada perusahaan yang membutuhkan.
Penyewa  dapat  menggunakan  objek  sewa  tersebut  dengan  mendatangi tempat  yang  menyewakan  untuk  memilih  jenis  mobil  yang  akan  disewa.  Setelah mendapatkan jenis mobil yang dimaksud, pihak CV. Nilam Sari Electrik meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas  kesepakatan  dalam  perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  mobil  yang  disewa adalah  layak  untuk  digunakan  oleh  penyewa.  Selanjutnya  kedua  belah  pihak menandatangani  perjanjian  secara  tertulis  yang  mengatur  ketentuan  antara  lain berupa  jangka  waktu  sewa,  syarat-syarat  sebagai  penyewa,  tanggung  jawab penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.
Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian oleh pemberi sewa  dicatat  dan  dibukukan  oleh  pihak  CV.  Nilam  Sari  Electrik  dengan  tujuan agar  mudah  menemui  atau  menghubungi  pihak  penyewa  apabila  terjadi pelanggaran atas perjanjian atau wanprestasi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa serah  terima  mobil  antara  penyewa  dan  pemberi  sewa  terjadi  setelah  adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa.
Perjanjian  sewa-menyewa  sangat  penting,  yaitu  pemilik  barang  hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan.  Dalam  perjanjian  sewa-menyewa,  hak  pemilik  atas  barang  tersebut berada ditangan yang menyewakan.
Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil atau adanya kesepakatan, tetapi oleh undang-undang diatur pada pasal 1570 s.d 1571 KUHPerdata diadakan
perbedaan  antara  perjanjian  sewa-menyewa  secara  tertulis  dengan  perjanjian sewa-menyewa secara lisan : 2
1. Jika  sewa  dibuat  secara  tulisan,  maka  sewa  itu  berakhir  demi  hukum,  apabila waktu  yang  ditentukan  telah  lampau,  tanpa  diperlukannya  sesuatu pemberitahuan untuk itu.
2. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang  ditentukan,  melainkan  jika  pihak  lain  bahwa  ia  hendak  menghentikan sewanya,  dan  mengindahkan  tenggang-tenggang  waktu  yang  diharuskan menurut kebiasaan setempat.
Seperti  halnya  perjanjian  yang  lain,  didalam  perjanjian  sewa-menyewa diberlakukan  ketentuan  umum  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 3
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat nomor 1 atau kesepakatan mereka mengikatkan diri dan syarat nomor
2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu  syarat  untuk  subjek  hukum  atau  orangnya,  sedangkan  syarat  nomor  3  atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal yang disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya. 4
Kata  sepakat  mengadakan  perjanjian  berarti  kedua  belah  pihak  harus mempunyai  kebebasan  kehendak.  Para  pihak  tidak  mendapat  sesuatu  tekanan yang  mengakibatkan  adanya  “cacat”  bagi  perwujudan  kehendak  tersebut. Berbicara mengenai kesepakatan didalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para  pihak  yang  melaksanakannya  menginginkan  adanya  prestasi,  tetapi  tidak jarang  dalam  suatu  perjanjian  tidak  dapat  dielakkan  terjadinya  peristiwa  hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.
Prestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda; prestatie yang  berarti  ketetapan  janji untuk  membayar  atau  memenuhi  janji  untuk  membayar,  sedangkan  wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan. 5
Wanprestasi  yang  terjadi  pada  CV.  Nilam  Sari  Electrik  yaitu  tidak terpenuhinya  tanggung  jawab  dan  kewajiban  pihak  penyewa  oleh  PT.  Promits kepada  CV.  Nilam  Sari  Electrik,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian kedua belah pihak, seperti keterlambatan serta kelalaian pihak penyewa yang  dimana  hingga  tanggal  jatuh  tempo  pelaksanaan  pembayaran  invoice kendaraan  yang  disewakan  belum  juga  dilaksanakan  atau  dipenuhi.  Padahal sebelumnya pihak CV. Nilam Sari Electrik telah melakukan upaya somasi kepada PT.  Promits  untuk  memenuhi  kewajibannya  akan  tetapi  tidak  diindahkan  atau dilaksanakan oleh PT. Promits.
Sebagaimana  disebutkan  diatas  merupakan  hambatan  didalam  pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa,  meskipun  pada  beberapa  peristiwa  tertentu  disebabkan  dapat  terjadi
2 Pustaka  Buana, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  Buana  Press,  Cetakan  II,  2014, halaman 430.
3 Op.Cit , halaman 377.
4 CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata , Pradnya Paramita, 2000, halaman 223.
5 Sudarsono, Kamus Hukum Perdata , PT. Rineka Cipta, 2007, halaman 371.
oleh  adanya  keadaan  yang  memaksa  dari  penyewa  sehingga  terjadi  wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tersebut.
Dalam  pelaksanaan  sewa-menyewa  mobil  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara langsung menuntut agar  kedua  belah  pihak  dalam  pelaksanaannya  terikat  pada  apa  yang  telah disepakati.  Secara  umum,  hambatan  yang  terjadi  dalam  perikatan  kedua  belah pihak  didalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa-menyewa  pada  CV.  Nilam  Sari Electrik  secara  garis  besar  adalah  wanprestasi  oleh  penyewa,  seperti  kelalaian yang  dilakukan  oleh  pihak  penyewa  dalam  pelaksanaan  pembayaran  invoice kendaraan yang telah disepakati.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  berdasarkan beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa-menyewa,  faktor-faktor penyebab  wanprestasi  dari  penyewa,  serta  mengenai  penyelesaian  wanprestasi pada  CV.  Nilam  Sari  Electrik,  dengan  judul  penelitian, Penyelesaian Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Sewa-Menyewa Mobil  Bus  antara  Perseroan Terbatas  (PT)  Promits  dengan  Comanditaire  Venootschap  (CV)  Nilam  Sari Electrik di Kota Jambi.

## Rumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil bus pada CV. Nilam Sari Electrik di Jambi?

## PEMBAHASAN
Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa- menyewa Mobil Bus Pada CV. Nilam Sari Electrik
Wanprestasi bermula dari situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh  pihak  lain.  Pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  pasti  terdapat  konflik dalam  pelaksanaannya,  dan  perasaan  tidak  puas  akan  muncul  apabila  terjadi konflik. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya.
Wanprestasi  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  dapat  terjadi  kapan  saja  dan apabila  telah  terjadi  maka  perlu  dicarikan  cara  penyelesaiannya  yang  tepat. Penyelesaian  sengketa  terhadap  wanprestasi  dapat  ditempuh  dengan  dua  cara yaitu:
1. Peradilan ( litigasi )
Apabila  wanprestasi  timbul  maka  salah  satu  pihak  yang  merasa  benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa pihak yang wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
2. Pengadilan ( non litigasi )
Macam-macam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  di  luar  pengadilan adalah :
a. Negosiasi atau perundingan
Negosiasi  merupakan  komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk mencapai  kesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  kepentingan sama  maupun  berbeda,  oleh  karena  itu  negosiasi  merupakan  sarana  bagi pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mendiskusikan  penyelesaiannya  tanpa melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penengah  yang  tidak  berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.
b. Mediasi atau penengahan
Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  negosiasi  antara  pihak  yang bersengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga  dengan  tujuan  membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu meyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”. Mediator dalam  penelitian  ini  adalah  orang  yang  ditunjuk  oleh  pihak  yang menyewakan sebagai pihak penengah.
c. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  suatu  bentuk  peradilan  yang  diselenggaran  oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar  perselisihan  mereka  tersebut  diselesaikan  oleh  hakim  yang  mereka tunjuk  dan  angkat  sendiri,  dengan  pengertian  bahwa  putusan  yang  diambil oleh  hakim  tersebut  merupakan  putusan  yang  bersifat  final  (putusan  pada tingkat  terakhir)  dan  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  untuk melaksanakannya. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan  bahwa  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  ( executoir )  setelah  memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.
Terkait  dengan  penelitian  dan  pembahasan  dalam  judul  skripsi  ini,  bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Promits dengan CV. Nilam Sari Electrik  di  Kota  Jambi,  yaitu  mengacu  pada  isi  perjanjian  yang  dimana  sampai dengan  jatuh  tempo  pembayaran  objek  sewa,  pihak  penyewa  yaitu  PT.  Promits belum  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  ketentuan  dalam  perjanjian  yang telah dibuat oleh para pihak.
Dalam hal ini direktur CV. Nilam Sari Electrik menjelaskan tentang Proses penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Promits  terhadap  CV.  Nilam Sari Electrik lebih mengacu pada isi perjanjian, yaitu sebagai berikut :
1. Proses Mediasi
Tentunya  untuk  mengefektifkan  penyelesaian  wanprestasi  maka dilakukan  proses  mediasi,  dimaksudkan  yaitu  dengan  musyawarah  mufakat yang dimana lebih mengacu daripada isi perjanjian yang telah disepakati.
Adapun  tahap  mediasi  diawali  dengan  pengumpulan  fotokopi  dokumen dan  surat-surat  lain  yang  dipandang  penting  dalam  proses  mediasi.  Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum.
Disini  dijelaskan  bahwa  pihak  pimpinan  CV.  Nilam  Sari  Electrik menyelesaikan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Promits  dengan  cara pertama  yaitu  musyawarah  mufakat  mengenai  wanprestasi  yang  dilakukan pihak  penyewa  objek  sewa  tersebut.  Dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  bentuk penyelesaian  sengketa  wanprestasi  yaitu  cara  negosiasi,  yang  merupakan komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk  mencapai  kesepakatan  pada  saat kedua  belah  pihak  memiliki  kepentingan  sama  maupun  berbeda,  oleh  karena itu  negosiasi  merupakan  sarana  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk mendiskusikan  penyelesaiannya  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penengah  yang  tidak  berwenang  mengambil  keputusan  maupun  yang berwenang mengambil keputusan.
2. Mengirimkan Somasi
Dikarenakan  tidak  terjadi  suatu  mufakat  dan  belum  juga  dipenuhi pelaksanaan  pembayaran  objek  sewa,  langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan upaya somasi kepada PT. Promits dengan tujuan supaya memenuhi kewajiban
perikatannya dengan CV. Nilam Sari Electrik yang tertunggak, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh PT. Promits.
3. Penarikan Objek Sewa
Atas  penjelasan  yang  didapat  dari  pimpinan  CV.  Nilam  Sari  Electrik selaku  pihak  yang  menyewakan  bahwa  kembali  pada  apa  yang  disebutkan  di atas, sudah dilakukan suatu upaya somasi kepada PT. Promits untuk memenuhi kewajiban  perikatannya  yang  tertunggak  akan  tetapi  tidak  diindahkannya, maka  pihak  yang  menyewakan  melakukan  cara  selanjutnya  yaitu  pemutusan hubungan kerja dalam hal ini salah satu dampaknya adalah penarikan kembali objek  sewa  beserta  kelengkapan  surat-surat  kendaraan,  kemudian  terhadap pembayaran  yang  tertunggak  oleh  pihak  penyewa  tetap  dilakukan  penagihan oleh pihak yang menyewakan sesuai berapa bulan pihak penyewa wanprestasi.
4. Adanya Surat Pernyataan Kemudian daripada pihak penyewa dibuatkanlah suatu surat pernyataan bahwa  ia  menyatakan  kesediaannya  untuk  memenuhi  kewajiban  terhadap pembayaran  sisa  objek  sewa  yang  tertunggak  yaitu  Rp.  375.000.000,-  dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan dari pihak penyewa yakni paling lambat akan  dibayarkan  tanggal  30-11-2016  (tiga  puluh  November  dua  ribu  enam belas).
5. Adanya Cek Mundur
Karena waktu yang telah ditentukan dari surat pernyataan tersebut diatas telah  jatuh  tanggal  tempo  dan  pihak  penyewa  belum  juga  melaksanakan kewajibannya  dengan  sepenuhnya,  dan  justru  hanya  dilakukan  pembayaran sebesar  Rp.  100.000.000,-  maka  pihak  CV.  Nilam  Sari  Electrik  menegaskan untuk  kapan  kesanggupannya  dari  pada  pihak  PT.  Promits  mengindahkan kewajibannya? Dan disini juga dijelaskan dengan diikut sertakan seorang kuasa hukum  dari  pihak  yang  menyewakan  yang  bertujuan  supaya  membantu  serta mengarahkan,  memberi  solusi  dalam  proses  penyelesaian  terjadinya wanprestasi tersebut. Jadi dengan adanya beberapa dalil/alasan dari pada pihak penyewa,  ia  pun  (pihak  penyewa)  meminta  waktu  perpanjangan  kembali kepada  pihak  yang  menyewakan  yaitu  dengan  adanya  cek  mundur  hingga tanggal  10-04-2017  (sepuluh  April  dua  ribu  tujuh  belas),  namun  disini  juga ditegaskan  kembali  oleh  pihak  yang  menyewakan  jikalau  hingga  batas tenggang  waktu  yang  telah  dibuat  sudah  jatuh  tanggal  tempo  belum dilaksanakan  juga  maka  pihak  yang  menyewakan  (CV.  Nilam  Sari  Electrik) akan  menempuh  jalur  hukum  yaitu  suatu  proses  selanjutnya  yang  dilakukan pihak wanprestasi tersebut di pengadilan negeri. 6
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat  diketahui  upaya-upaya  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  penyelesaian  wanprestasi  dengan  cara  yaitu Mediasi,  disini  jelaskan  bahwa  sudah  dilakukan  mediasi,  namun  pihak penyewa  tetap  dikatakan  wanprestasi,  karena  sesuai  surat  pernyataan  yang dibuat  dari  PT.  Promits  menjadi  salah  satu  kekuatan  yang  dipegang  dan dipercaya  oleh  pihak  yang  menyewakan,  kemudian  upaya  somasi  pun  sudah dilakukan juga, namun kewajiban perikatannya masih belum diindahkan juga, karena dalam somasi ada jangka waktu yang diberikan oleh yang menyewakan kepada  penyewa  maka  akan  ditunggu  itikad  baik  daripada  pihak  penyewa untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  objek  sewa  yang  tertunggak, namun jika dengan batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan
6 Hasil wawancara dengan Pimpinan CV. Nilam Sari  Electrik, Bapak  Amrizal, tanggal 20 Oktober 2016
tidak itikad baik dari pihak penyewa untuk membayar tidak juga dilaksanakan maka  pihak  yang  menyewakan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menempuh proses  hukum  yaitu  mengajukan  gugatan  atas  timbulnya  kerugian  yang dilakukan  oleh  pihak  penyewa  dengan  menghitung  dari  awal  kerugian  yaitu semenjak proses keterlambatan pembayaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  kemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan sebagai kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa- menyewa Mobil Bus Pada CV. Nilam Sari Electrik di Jambi.
2. Penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Promits  terhadap  CV. Nilam  Sari  Electrik  lebih  mengacu  pada  isi  perjanjian  kontrak,  yaitu  sebagai berikut :
a. Dilakukan  dengan  cara  mediasi  yaitu  mengacu  pada  isi  perjanjian  dengan cara musyawarah mufakat/negoisasi.
b. Mengirimkan  Somasi,  dikarenakan  tidak  terjadi  suatu  mufakat  maka dilakukan upaya somasi kepada pihak penyewa untuk memenuhi kewajiban perikatannya.
c. Pemutusan  hubungan  kerja  (dampaknya  adalah  penarikan  kembali  objek sewa  beserta  kelengkapan  surat-surat  kendaraan),  namun  tetap  dilakukan penagihan  biaya  sewa  yang  tertunggak  hingga  adanya  suatu  surat pernyataan  yang  menyatakan  kesediaan  oleh  pihak  penyewa  untuk memenuhi  kewajiban  perikatannya  yang  telah  tertunggak  kurang  lebih  6 bulan lamanya.
d. Dengan  batas  waktu,  dimaksudkan  jikalau  dengan  waktu  yang  sudah ditentukan namun tidak ada iktikad baik maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan gugatan atau penyelesain secara perdata dimaksudkan untuk menempuh proses hukum atas timbulnya kerugian pihak yang menyewakan, yaitu ke pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Pustaka Buana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Buana Press, Cetakan II,
2014
CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata , Pradnya Paramita, 2000
Sudarsono, Kamus Hukum Perdata , PT. Rineka Cipta, 2007