JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  33-38  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6742.33-38

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL PENYU SATWA DILINDUNGI YANG DIJADIKAN OLAHAN MAKANAN DI PROVINSI BALI
I Putu Vibhu Surya Pratama 1 , A.A Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia vibhusuryar@gmail.com , laksmidewi29@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Dalam memenuhi kebutuhan dan  mendapatkan  keuntungan  yang  besar bagi Sebagian orang, sering kali para  spesies  yang  eksotis  atau  akan  terancam  punah  yang  dimiliki  Indonesia  menjadi  sasaran  empuk untuk  diperdagangkan  karena  keunikan  dan  kelangkaannya.  penyu  menjadi  makanan  kegemaran masyarakat  bali,  banyaknya  warung-warung  makanan  yang  menjual  lawar  penyu  bertebaran  bebas  di daerah  pesisir  bali.  Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untu  mengetahui  bagaimanakah  upaya pemerintah  dalam  mengatasi  perdagangan  penyu  yang  di  lindungi  di  Provinsi  Bali  dan  bagaimanakah sanksi  pidana  terhadap  penjual  olahan  daging  penyu  di  Provinsi  Bali.  Metode  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  upaya  pemerintah terhadap perlindungan penyu kususnya upaya dinas kelautan dan perikanan Provinsi bali  adalah kegiatan monitoring  kelompok  penyu  yang  sudah  dilakukan  di  desa  adat  tanjung  benua.  Sanksi  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  I  Wayan  kayun  sebagai  penjual  penyu  hijau  yang  dilindungi.  Terdakwa  Iwayan Kajun  Di  proses  di Pengadilan  Negeri  Denpasar  dengan    Klasifikasi  Perkara Konservasi Sumber Daya Alam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Satwa Dilidungi, Penyu

## Abstract
In meeting the needs and getting big profits for some people, often exotic or endangered species owned by Indonesia become easy targets for trade because of their uniqueness and rarity. turtles are the favorite food of the Balinese people, many food stalls selling turtle lawar are freely scattered in the coastal areas of Bali. The problems in this research are: 1) What are the government's efforts to deal with the trade in protected turtles in the Province of Bali? 2) What are the criminal sanctions against sellers of processed turtle meat in Bali Province? continent. Criminal sanctions were imposed on I Wayan Kayun as a seller of  protected  green  turtles.  Defendant  Iwayan  Kajun  is  being  processed  at  the  Denpasar  District  Court with  the  Classification  of  Natural  Resource  Conservation  Cases.  For  that  reason,  the  defendant  was sentenced to imprisonment for 1 (one) month and 15 (fifteen) days, and a fine of 3,000,000
Keywords: Law Enforcement, Protected Animals, Turtles

## I. PENDAHULUAN
Penyu adalah reptil laut yang mampu melakukan migrasi jarak jauh melintasi Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan kawasan Asia Tenggara. Keberadaannya  sudah lama terancam baik  oleh alam  maupun  ulah  manusia  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  membahayakan penduduknya  (Maulidil  Anshary,  Tri  Rima  Setyawati,  2014).  Dari  enam  jenis  penyu  yang terdapat  di  perairan  Indonesia,  4  diantaranya  singgah  di  perairan  Bali  untuk  bertelur,  yaitu penyu  hijau,  penyu  sisik,  penyu  lekang  dan  penyu  belimbing.  Menurunnya  populasi  penyu  di hampir  seluruh  perairan  Indonesia  disebabkan  tingkat  eksploitasi  atau  eksploitasi  telur.  Kura-
kura tidak seimbang dengan produksi penetasan dan perburuan penyu secara illegal (Hitupeuw, 2009)
Selama  berabad-abad  penyu  telah  diburu  untuk  diambil  cangkangnya  untuk  dijadikan perhiasan/souvenir  dan  barang-barang  lainnya.  Keunikan  cangkang  penyu  sisik  menjadikan spesies  ini  paling  populer  dan  diburu  untuk  diambil  cangkangnya.  Meskipun  perdagangan penyu  ilegal,  masih  banyak  orang  yang  melakukannya  sehingga  penyu  terancam  punah. Perubahan  penggunaan  lahan  yang  mempengaruhi  habitat  pesisir  dan  tempat  mencari  makan, kematian  penyu  akibat  perikanan,  perubahan  iklim,  Perubahan  penggunaan  lahan  yang mempengaruhi  habitat  pesisir  dan  tempat  mencari  makan,  kematian  penyu  akibat  perikanan, perubahan iklim, Penyakit dan maraknya perburuan penyu menjadi faktor penyebab penurunan populasi penyu. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan dapat memakan waktu sekitar 30-40 tahun untuk mencapai keadaan stabil, sehingga perlindungan satwa langka ini harus menjadi perhatian yang mendesak.
Seringkali, spesies eksotis atau terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi target komersial  yang  mudah  bagi  sebagian  orang  karena  keunikan  dan  kelangkaannya  dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan besar. Perburuan hewan  sebenarnya sudah dimulai  sejak  ada  manusia  di  bumi.  Saat  itu,  hewan  buruan  dimaksudkan  untuk  dikonsumsi. Saat  ini,  perburuan  hewan  tidak  hanya  untuk  konsumsi,  tetapi  juga  untuk  penggunaan  bagian tubuh  seperti  kerajinan  tangan,  obat-obatan  dan  kosmetik.  Bisnis  hewan  peliharaan  memiliki keuntungan yang sangat besar, terutama hewan langka, semakin langka hewan tersebut semakin mahal harganya (Agus Dermawan, 2009).
Salah  satu  alasan  terbesar  tumbuhnya  perdagangan  hewan  peliharaan  adalah  tingginya permintaan  daging  hewan  di  pasar  dunia.  Perdagangan  daging  hewan  alami  yang  sering dijumpai  adalah  perdagangan  daging  penyu,  rusa,  ikan  hiu  dan  lain-lain.  Spesies  langka  terus diperdagangkan  secara  ilegal  dan  tetap  sulit  untuk  diberantas,  karena  perdagangan  hewan  ini sangat diminati banyak kalangan dan dilakukan dengan harga yang sangat tinggi (Kerap, 2002). Perdagangan  daging  hewan  alami  yang  sering  dijumpai  adalah  perdagangan  daging  peny Daging  penyu  adalah  daging  yang  dihasilkan  dari  hewan  penyu.  Penyu  biasanya  hidup  di  laut dan  sangat  jarang  ditemukan  di  tempat  lain.  Penyu  alami  biasanya  berwarna  coklat  keemasan atau hitam, dan hewan ini sering dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu alami memiliki rasa yang sangat lezat dan umumnya digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya.
Penyu  alami  seringkali  diburu  hingga  punah  oleh  para  pemburu  ilegal  karena  harga dagingnya  yang  sangat  tinggi.  Selain  itu,  para  pemburu  seringkali  mengincar  spesies  penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami  biasanya  berwarna  coklat  keemasan  atau  hitam,  dan  hewan  ini  sering  dijadikan  hewan peliharaan.  Selain  itu,  penyu  alami  memiliki  rasa  yang  sangat  lezat  dan  umumnya  digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya (An Nisaa Afifah, Fatiya Sabila, 2019).
Penyu  alami  seringkali  diburu  hingga  punah  oleh  para  pemburu  ilegal  karena  harga dagingnya  yang  sangat  tinggi.  Selain  itu,  para  pemburu  seringkali  mengincar  spesies  penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami juga sering digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional dan dalam beberapa kasus, hewan ini juga dijadikan makanan khusus untuk binatang peliharaan seperti kucing dan anjing.
Undang-undang  yang  berlaku  untuk  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  di  Indonesia  adalah  Undang-undang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  no.  5  tahun  1990,  yang  menyatakan:  “Hewan  adalah  segala  jenis  sumber  daya hewani yang hidup di darat, dan baik udara dan atau air" Undang-Undang Perlindungan Sumber Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 Tahun 1990 secara  umum mengatur perlindungan sistem  penyangga  kehidupan  dan  pelestarian  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa.  dan pemanfaatan  berkelanjutan  ekosistemnya  dan  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya (Husin, 2009).
Penyu sering diburu dan diperdagangkan untuk dimakan di pulau Bali. Makanan olahan penyu  ini  awalnya  dikenalkan  oleh  nelayan  Bugis  yang  dekat  dengan  raja  badung,  yang tentunya  saat  itu  tidak  dianggap  sebagai  hewan  yang  dilindungi  dan  terancam  punah  di  era
Kerajaan  penyu.  Pakan  penyu  hasil  olahan  nelayan  Bugis  diperkenalkan.  orang  Bali  membuat menu  darinya.  Makanan  khas  Bali  yaitu  law  dan  kura-kura  juga  sering  dijadikan  sebagai  alat adat  yang  dipersembahkan  pada  saat  upacara  adat  tertentu  (Rahmat  Djowanda,  Zuhrizal  Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, 2022).
Pada tahun 1990-an dan 1999-an penyu hijau hampir punah di Bali. Hal tersebut terjadi karena  pada  saat  itu  makanan  favorit  masyarakat  Bali  adalah  penyu,  banyak  warung  makan yang  menjual  cangkang  penyu  yang  bertebaran  bebas  di  kawasan  pesisir  Bali  seperti  Ketewel, Sanur, Serangan, Tanjung Benoa dan Kuta. Perkembangan pariwisata dan pembangunan banyak hotel  menyebabkan  permintaan  daging  penyu  meningkat.  Menghadapi  situasi  ini,  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  peraturan  untuk  melindungi  satwa  liar.  Hal  ini  sangat  membantu mengurangi perburuan penyu dan banyak warung yang menawarkan menu olahan daging penyu juga  gulung  tikar  akibat  sanksi  pidana  dari  peraturan  tersebut,  meski  tidak  bisa  dipungkiri. bahwa masih ada oknum-oknum yang menjual makanan olahan yang terbuat dari daging penyu. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untu  mengetahui  bagaimanakah  upaya  pemerintah  dalam mengatasi  perdagangan  penyu  yang  di  lindungi  di  Provinsi  Bali  dan  bagaimanakah  sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali .

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  memecahkan  masalah  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum empiris mengacu pada aturan-aturan yang menjadi dasar masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat benar-benar mengikuti hukum yang ada dan menggunakannya sebagai landasan. Pendekatan  tersebut  didasarkan  pada  hukum  dan  peraturan  yang  ada  serta  praktik  industri. Bahder  Johan  mengatakan  bahwa  penelitian  empiris  berarti  ingin  mengetahui  berapa  lama hukum  itu  bekerja  dalam  masyarakat.  Pendekatan  masalah  dilakukan  secara  sosiologis (Nasution, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimanakah  Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  perdagangan  penyu  yang  di lindungi di Provinsi Bali
Upaya  pemerintah  untuk  memberantas  perdagangan  satwa  liar  tentunya  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Republik  Indonesia.  Mengenai  perlindungan  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya, undang-undang tersebut secara jelas menyatakan, secara ringkas dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  diundangkannya  undang-undang  tersebut  adalah  perlindungan  dan pemeliharaan  semua  hewan  dan  tumbuhan  yang  hidup  di  negara  tersebut  untuk  dilestarikan. konservasi alam kelangsungan hidup. Semua makhluk bumi ini (Pardede, 2015).
Selain  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  pemerintah  juga memberlakukan  sanksi  pidana  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  perdagangan  satwa  dilindungi. Pemerintah  juga  telah  melakukan  banyak  upaya  untuk  mengatasi  masalah  ini,  salah  satunya adalah  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat  (lembaga  swadaya masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  satwa  dan  satwa  liar)  seperti  profauna,  global  fund,  yang pemerintah  mendukung  pemantauan  dan  penelitian  perdagangan  hewan  ilegal,  serta mengamankan  dan  bekerja  sama  dalam  kasus-kasus  hukum.  Pemerintah  tidak  hanya  berusaha untuk mengalahkan perdagangan internal, tetapi juga perdagangan ilegal satwa liar antar negara. Salah  satunya  adalah  program  ASEAN-WEN,  pembentukan  ASEAN-WEN  sendiri  merupakan keselarasan  dengan  natural  trade  policy  ASEAN  yang  ada  di  Asia  Tenggara  dari  tahun  2005 hingga  2010.  Keseluruhan  pertemuan  pertama  Anggota  ASEAN  membahas  masalah  ASEAN- WEN  pada  tanggal  25  Mei  2006.  Untuk  memaksimalkan  perannya,  ASEAN-WEN berkolaborasi  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat  di  seluruh  dunia  yang  fokus  pada  isu lingkungan.  Indonesia  pernah  menjadi  tuan  rumah  pertemuan  ASEAN-WEN  kedua  untuk membahas dan menangani kejahatan satwa liar di Asia Tenggara.
Dengan  dibentuknya  ASEAN-WEN  secara  formal,  diharapkan  masalah  kejahatan terhadap  satwa  liar  yang  semakin  memprihatinkan  di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  Indonesia, dapat segera teratasi. Karena jika tidak segera diatasi, Indonesia akan mengalami kerugian yang
sangat besar dan kehilangan berbagai hewan dan tumbuhan bukanlah hal yang mustahil. Untuk membantu  menyelesaikan  masalah  ini,  pemerintah  Indonesia  memaksimalkan  perannya  dalam ASEAN-WEN dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat penuh dalam penanganan kasus ini.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Mufril Akhyar, Kepala Dinas Perikanan, Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Bali,  tentang  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  penyu, khususnya  upaya  tersebut.  Dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Bali  salah  satunya adalah  pengawasan  terhadap  kelompok  penyu  yang  dilakukan  di  daratan  tradisional  desa tanjung.  Kegiatan  surveilans  yang  relevan  adalah  memantau  secara  langsung  penangkaran penyu yang sudah ada dan mencatat kemajuan penangkaran, kelahiran penyu dan pelepasannya ke habitat aslinya. Dinas Kelautan dan Perikanan juga berkonsultasi dengan penanggung jawab penangkaran  untuk  mengatasi  kendala  yang  teridentifikasi.  Terlepas  dari  semua  upaya pemerintah  untuk  melindungi  hewan  yang  dilindungi,  seperti  yang  kita  lihat  bersama,  masih banyak  kasus  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan  hal-hal  yang  kita  semua tahu  jelas-jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum,  jadi  semua  ini  harus  dilakukan  tidak hanya  oleh  pemerintah.  ,  tetapi  seluruh  masyarakat,  untuk  menyadari  betapa  pentingnya kelestarian tumbuhan dan satwa bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

## 2. Bagaimanakah  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penjual  Olahan  Daging  Penyu  Di  Provinsi Bali
Kasus  daging  penyu  olahan  yang  masih  dijual  secara  diam-diam  di  kawasan  pesisir  Bali  sejak 2015  hingga  2020  ini  berdasarkan  wawancara  dengan  Ketut  Juli,  anggota  Badan  Reserse Kriminal Polres Denpasar. Sepanjang 2015 hingga 2020, Bareskrim Polda Bali menggerebek 50 warung  makan  (Putri,  2019).  Pada  tahun  2020  sempat  terjadi  kasus  yang  menggemparkan karena  saat  penangkapan  kasus  ini,  polisi  mendapatkan  banyak  bukti  dan  kasus  tersebut merembet ke kasus lainnya.
Pada  24  Juni  2020,  pemilik  toko  yang  menjual  olahan  daging  penyu  di  Kecamatan Jimbaran,  Kuta  Selatan  Badung  ditangkap  dan  disita  oleh  tim  reserse  kriminal  Bali.  Saat penangkapan  I  Wayan  Kayun  sebagai  pelaku,  12  ekor  penyu  masih  hidup.  Selain  menemukan kura-kura yang masih hidup sebagai barang bukti, bareskrim polda bali juga menemukan 7 buah bangkai  kura-kura  dan  20  potong  daging  kura-kura  yang  telah  dipotong-potong  serta  barang bukti  lainnya  seperti  parang,  kapak  dan  talenan  yang  diduga  pernah  digunakan.  . potong  kura- kura akan. CID Bali awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengetahui bahwa penyu hijau  sering  diperjualbelikan  di  kawasan  tersebut,  dan  tempat  penangkapannya  adalah  warung milik pelaku I Wayan Kajun yang juga menjual olahan penyu. Daging seperti lawar penyu, sate penyu,  dan  olahan  lainnya.  Menurut  penulis,  I  Wayan  Kayun  mendapatkan  kura-kura  tersebut dengan mengejarnya di pantai pada malam hari. Penulis mengakui mengapa ia mengejar penyu di  malam  hari  dan  mencegah  tindakan  terlantar  karena  akan  lebih  mudah  untuk  menangkap penyu  di  malam  hari  karena  penyu  biasanya  lebih  sering  berada  di  permukaan  antara  jam  12 siang sampai jam 3 petang.
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912/Pid.Sus/LH/2020/PN/Dps. Terlindung dari  kejatuhan  I  Wayan  Kayun  sebagai  penjual  penyu  hijau.  Pada  Selasa,  22  September  2020, terdakwa  I  Wayan  Kajun  disidangkan  dalam  klasifikasi  kasus  perlindungan  sumber  daya  alam di  pengadilan  negeri  Denpasar  hakim.  Menemukan  terdakwa  I  Wayan  Kay  secara  final  dan meyakinkan  bersalah  karena  menjual  satwa  yang  dilindungi  hidup  dan  mati.  Seperti  dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua  jaksa  agung; oleh karena  itu, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000. Disyaratkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.  memerintahkan  agar  pidana  penjara  dan  pidana  penjara  yang  dijalani  terdakwa diperhitungkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam  tahanan;  Ditemukan  bukti  11  (sebelas)  ekor  penyu  masih  hidup  (dari  12  ekor,  1  penyu hijau/cheloniam  mydas  mati,  kemudian  hewan  dikubur  berdasarkan  nomor  BA  pemakaman nomor  BA.23/BKSDA.BI-/Lin/7/2020  tanggal  16.7  .  2020.  Artinya  masih  ada  11  penyu  yang
masih hidup. Disita negara dan dilepasliarkan oleh Balai Konservasi sumber daya alam Bali. 20 kantong  penyu  hijau  iris.  1  kantong  berisi  ekor  penyu  dipotong  menjadi  7  bagian  terdiri  dari daging  kepala  dan  cangkang.  1  buah  frizzer  abu  ukuran  130cm  x  70cm,  2  parang,  1  kapak,  1 buah talenan.
Dalam  penangkapan  I  Wayan  Kayun,  Bareskrim  Polda  Bali  tidak  berhenti mengembangkan  kasus  I  Wayan  Kayun,  namun  polisi  juga  menemukan  siapa  yang  terlibat dalam perburuan yang dilakukan oleh  I Wayan Kayun. Polisi menangkap 8 orang yang diduga membantu dan memburu penyu yang dilindungi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Bagaimana    Upaya    pemerintah    dalam    mengatasi    perdangangan    satwa    liar  tentunya berpatokan   terhadap  Undang-   undang  Republik   Indonesia  Nomor  5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya,  di  dalam  Undang-undang  tersebut tertuang dengan jalas bagaimana disimpulkan dengan  singkat   bahwa  maksud  dari  Undang- undang  tersebut  adalah  untuk menjaga dan memelihara seluruh satwa maupun tumbuhan agar melestarikan  keberlangsungan  hidup  seluruh mahluk  di bumi ini.   Selain  bepatokan kepada Undang-Undang    Dinas    Kelautan    dan  Perikanan    Provinsi    Bali    memiliki  upaya  yang dilakukan  pemerintah  terhadap  perlindungan  penyu  salah  satunya  adalah  kegiatan  monitoring kelompok  penyu  yang  sudah  dilakukan  di  desa  adat  tanjung  benua.  Kegiatan  monitoring  yang dimaksud adalah turun langsung untuk mengawasi penangkaran-penangkaran penyu yang sudah di  bentuk  dan  mendata  bagaimana  perkembangan  penangkaran,  lahirnya  penyu  dan  pelepasan penyu  ke  habitat  aslinya.  Dinas  kelautan  dan  perikanan  juga  berdiskusi  dengan  penanggung jawab  penangkaran  guna  menyelesaikan  hambatan-hambatan  yang  ditemui.  Sanksi  Pidana terhadap penjual olahan daging penyu di provinsi bali yaitu dari
Kasus  yang di angkat 2 Putusan Pengadilan  Negeri Denpasar terhadap  dua kasus yang berkaitan  masih  terlihat  hukuman  yang  di  dapatkan  sangat  rendah  sanksi  kurungannya  hanya terhitung bulanan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912/Pid.Sus/LH/2020/PN/ Dps. terhadap  kasus  I  Wayan  kayun  sebagai  penjual  penyu  hijau  yang  dilindungi.  Menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa  oleh  karna  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  bulan  dan  15 (lima  belas)  hari,  dan  pidana  denda  sebesar  3.000.000,  selanjutnya  putusan  pengadilan Menyatakan  para  terdakwa  MUHALIM,  Terdakwa  AMINUDDIN,  Terdakwa  WISNU SANTOSO,    Terdakwa,    Terdakwa    HERMAN    BIN    JAENUDDIN,    Terdakwa  DEDI SUKANDI,  Terdakwa  SATOLLAH,  Terdakwa  HERMAN  BIN  ARASIT,  dan  Terdakwa MUHAJAT  MUHAYAT  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah    melakukan    tindak pidana  “melakukan  dan  Turut  Serta  Melakukan dengan Sengaja Memiliki dan Mengangkut Satwa  Dilindungi  dalam  keaadaan  Hidup  “Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pasal  21 ayat  2  huruf  a  Jo  Pasal  40  ayat  2  UU  RI  Nomor  5  Tahun1990  Tentang  KSDAH  dan Ekosistemnya  Jo  Pasal  4  ayat  2.  melihat  banyaknya  barang  bukti  yang  ditemukan  apabila hukuman  yang  dijatuhkan  masi  tidak  maksimal  tidak  dipungkiri  akan  masih  saja  ada  oknum yang    berani    melakukan    pemburuan    terhadap    penyu    karena    sanksi    nya    bisa  terbilang ringan.
2. Saran
Bagi    Pemerintah    Seharusnya    pemerintah    harus    lebih    berani    memberikan  sanksi  yang maksimal  bagi  pelaku  yang  memperniagakan  penyu  apalagi  kalau  sampai  penyu  itu diperniagakan  hingga  keluar  negeri  ini  bisa  mengakibatkan  hilangnya  habitat  penyu  di Indonesia sehingga ekonomi dan kekayaan hayati di Indonesia berkurang. Dan pemerintah juga harus  memaksimalkan  kerja  sama  yang  dilakukan  dengan  LSM  yang  bergerak  di  bidangnya mesti  juga  memberikan  bantuan  dana  kepada  LSM  terkait  guna  memaksimalkan  pengawasan penelitian  dan  konservasi.  Bagi  masyarakat  Masyarakat  mestinya  harus  lebih  sadar  kususnya masyarakat  pesisir  bali  yang  masi  memburu  penyu  untuk  dijadikan  santapan,  kesadaraan  ini harus  perlu  di  tingkatkan,  mengingat  penyu  adalah  salah  satu  satwa  yang  menjaga  ekosistem
laut  apabila penyu ini samapai punah jumlah ikan-ikan di laut juga menurun dan biota lainnya ikut menurun sehingga berdampak buruk bagi nelayan- nelayan pesisir dan ekonomi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dermawan, D. (2009). Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu, Direktorat Konsevasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jendral Kelautan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan  RI . Jakarta.
An  Nisaa  Afifah,  Fatiya  Sabila,  O.  S.  H.  (2019).  Analisis  Karakteristik  Habitat  Penyu  Sisik  Taman Nasional  Kepulauan  Seribu,  Pulau  Pramuka,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  Provinsi  Dki  Jakarta. Jurnal Siliwangi Sains Teknologi , 5 (1). Hitupeuw,  W.  A.  dan  C.  (2009). Panduan  Melakukan  Pantauan  Populasi  Penyu  di  Pantai  Peneluran Indonesia, WWF Indonesia . Jakarta. Husin, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Kerap, A. S. (2002). Etika Lingkungan Hidup . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, A. H. Y. (2014). Karakteristik Pendaratan Penyu Hijau (Chelonia mydas,  Linnaeus  1758)  di  Pesisir  Pantai  Tanjung  Kemuning  Tanjung  Api  Dan  Pantai  Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Jurnal Protobiont , 3 (2). Nasution, B. J. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 2 . Bandung: Mandar Maju. Pardede,  M.  T.  (2015).  Upaya  World  Wide  Fund  For  Nature  (Wwf)  Dalam  Mengatasi  Perdagangan Penyu Ilegal Di Porvinsi Bali Tahun 2008-2013. Jom Fisip , 2 (2). Putri, E. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu Di Kota Samarinda. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan , 1 (2).
Rahmat  Djowanda,  Zuhrizal  Fadli,  Eza  Aulia,  Apri  Rotin  Djusfi,  C.  D.  (2022).  Penerapan  Ketentuan Pidana  Tentang  Perniagaan  Telur  Penyu  Di  Wilayah  Konservasi  Aroen  Meubanja. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 17 (1).