## SREKONSTRUKSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN PERSPEKTIF SANTRI
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus)
Abdul Rozak 1 Wifa Lutfiani Tsani 2
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang
2 Institut Nahdlatul Ulama Ciamis Email: Abdulrozak933@gmail.com

## Abstract
The Constitutional Court ordered the DPR to revise the limits on child marriage as  stated  in  Article  7  paragraph  (1)  of  the  marriage  law.  So  that  the  DPR  and  the government  stipulated  Law  16  of  2019  concerning  amendments  to  Law  1  of  1974 concerning Marriage. This law still causes turmoil from various parties, including from the Islamic boarding schools, especially santri.This research is seen from its type including in field  research  (field  research).  Meanwhile,  from  its  nature,  this  research  is  descriptive- analytic in nature. The data collected and processed are in the form of primary data (data from  interviews  with  the  students)  and  secondary  data  (data  from  literature  searches). The data was studied and analyzed qualitatively and then conclusions were drawn.  The approach applied in this research is the sociology of law approach.The conclusion of this study shows that the opinions of salaf and modern students are almost the same, but there are some differences. Some salaf students disagree with this reconstruction because they are more adamant on the yellow book which shows that balighlah is not an age reference, while modern students are the opposite. There is no qat'i formulation in Islam regarding the age limit for marriage so there are two opinions. First, the salaf students agree that marriage  is  under  the  age  limit  with  a  note  that  there  are  benefits,  the  two  modern students do not agree to underage marriage because they have not graduated from high school, maqasid syariah hifdz an-nasl is not achieved . The factors that influence the views of the santri are internal in the form of references used and the use of different arguments; external in the form of teacher background, educational methods and the environment.
Keywords : Age of Marriage, Student, Marriage Law

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  DPR  merevisi  batas  perkawinan  anak yang  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  undang-undang  perkawinan.  Sehingga  DPR bersama  pemerintah  menetapkan  UU  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  UU  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  UU  ini  masih  menimbulkan  gejolak  dari  berbagai pihak,  termasuk  dari  kalangan  pesantren  khususnya  santri.  Penelitian  ini  dilihat  dari jenisnya  termasuk  pada  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Sementara  itu,  dari sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitik.  Data  yang  dikumpulkan  dan  diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil  penelusuran  literatur).  Data  tersebut  dikaji  dan  dianalisis  secara  kualitatif  lalu diambil  kesimpulan.  Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  sosiologi  hukum.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  pendapat santri salaf dan modern hampir sama namun ada beberapa perbedaan. Sebagian santri salaf tidak setuju dengan rekonstruksi ini karena lebih kukuh pada kitab kuning yang menunjukkan  bahwa  balighlah  acuannya  bukan  umur  sedangkan  santri  modern sebaliknya. Tidak ada rumusan qat'i dalam Islam tentang batas usia menikah sehingga ada dua pendapat pertama santri salaf setuju  perkawinan dibawah  batas usia dengan cacatan  ada  maslahat,  kedua  santri  modern  tidak  setuju  perkawinan  dibawah  usia karena  belum  lulus  SLTA,  maqasid  syariah  hifdz  an-nasl  tidak  tercapai.  Faktor  yang mempengaruhi  pandangan  santri  yaitu  Internal  berupa  referensi  yang  dipakai  dan
pemakaian  dalil  yang  berbeda;  eksternal  berupa  backround  guru,  metode  pendidikan dan lingkungan.
Kata Kunci: Usia Perkawinan, Santri, Hukum Perkawinan

## A. PENDAHULUAN
Rekonstruksi  batas  minimal  usia  perkawinan  dalam  undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki- laki,  kini  setelah  adanya  undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  menjadi  19 tahun  untuk  perempuan  dan  19  tahun  untuk  laki-laki.  Rekonstruksi  batas minimal  usia  perkawinan  tidak  langsung  jadi,  ada  proses  di  dalamnya  hingga menjadi  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  sehingga  tidak  bertentangan dengan  asas  keadilan  dan  prinsip  feminisme. 1 Diawali  dengan  gugatan  ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dan menghasilkan putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014  yang    intinya  menolak  gugatan  tersebut  dengan  alasan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan tidak mutlak menjadi solusi dari tingginya angka perceraian dan solusi atas masalah sosial dan kesehatan.
Tahun  2017  MK  digugat  kembali  dengan  alasan  kesetaraan  di  depan hukum  yang  tercantum  dalam  Pasal  27  (1)  UUD  NRI  1945.  Lalu  keluarlah putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang intinya mengabulkan gugatan sehingga rekonstruksi dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 diubah dari semula batas usia minimal  perempuan  berbeda  dengan  laki-laki  sekarang  menjadi  sama  dengan laki-laki  yaitu  19  tahun. 2 Unsur  patriarki  dalam  masyarakat  santri  acapkali ditonjolkan  sehingga  batas  usia  yang  sama  ini  menimbulkan  perdebatan. 3 Paradigma  santri  pada  umumnya  menunjukkan  laki-laki  dan  perempuan memiliki  kodrat  yang  berbeda  sehingga  bila  dikaitkan  dengan  batas  usia
1 Hamidah, Tutik. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. (Malang : UIN-Maliki Press, 2011). 21-26.
2 Xavier  Nugraha  dkk,  Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Lex Scientia Law Review , Volume 3 No. 1, Mei 2019. 42.
3 Abdullah  Said, Pesantren Jati   Diri   dan   Pencerahan   Masyarakat (Sumenep:   Said Abdullah Institute,2007). 23.
minimal  perkawinan  juga  ada  kecenderungan  berbeda. 4 Santri  yang  dalam kesehariannya  berpegang  atau  berpedoman  pada  kitab  kuning 5 berdialog dengan  kesamaan  batas  usia  minimal  perkawinan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Masih terlihat  bias  gender pada  penafsiran  santri  terhadap  kitab- kitab klasik pada umumnya. 6
Penelitian ini melakukan kajian di dua tempat yang berbeda, pertama di masyarakat  santri  Yogyakarta  tepatnya  di  Plosokuning,  Minomartani,  Ngaglik, Sleman. Santri tersebut tidak hanya belajar kitab tapi juga belajar ilmu umum di kampus-kampus yang tersebar di Jogja. 7 Kedua di daerah Kudus dimana santri- santri belajar ilmu kitab kuning saja. 8 Kesamaan latar belakang teologis kedua kelompok santri tersebut yaitu Islam yang mereka anut didasarkan pada ajaran Sunni yang dibawa oleh Wali Songo dan dengan dasar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)  yang  mengerucut  pada  Islam  moderat  menjadi  landasan utama  pentingnya  penelitian  ini. 9 Dari  dua  penelitian  tersebut  diketahui  yang satu  memiliki  pendidikan  formal  kampus  disertai  pendidikan  informal pesantren  dan  yang  lain  hanya  pendidikan  informal  pesantren.  Bagaimana pengaruh  pendidikan  yang  berbeda  terkait  pandangan  santri  terhadap rekonstruksi batas usia perkawinan. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Bagaimana penafsiran  santri terhadap  kitab kuning  di zaman  sekarang terkait dengan  batas  usia  minimal  perkawinan.  Apakah  fundamentalis,  liberal  atau moderat. Hal ini penting untuk diteliti karena Indonesia mayoritas Muslim dan santri  adalah  bagian  mayoritas  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengambil judul  “Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal
4 Muhannif, Perempuan dalam Literatur Klasik ,(Jakarta: Gramedia, 2002). 181.
5 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , ( Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.  70.  Lihat  juga  Lanny    Octavia,    lbi    satibi,dkk, Pendidikan    Karakter    Berbasis    Tradisi Pesantren , (Jakarta:  Rumah Kitab, 2014). 1.
6 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian :  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an . (Yokyakarta : LKiS, 1999). 181.
7 Wawancara dengan Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
8 Wawancara dengan Faried, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.  (Faried, 2020)
9 Muhammad  Jamhuri,  Sejarah  dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah,1990). 1.
Perkawinan ” . Untuk menggambarkan penelitian sebelumnya terkait batas usia minimal  perkawinan,  penulis  merancang  beberapa  rumusan  masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana  pandangan  santri  salaf  dan  modern  mengenai  batas  usia minimal perkawinan yang dikorelasikan dengan sejarah hukum Islam ?
2. Bagaimana dasar hukum terkait batas usia perkawinan ? Menurut  Soerjono  Soekanto  cakupan  sosiologi  hukum  Islam  ada  tiga,
salah  satunya  adalah  hubungan  timbal  balik  antara  perubahan  hukum, perubahan  sosial  dan  budaya. 10 Dalam  hal  ini  berarti  bagaimana  hubungan antara masyarakat dan santri yang terimbas oleh pendidikan tinggi formal dan situasi  modern  terhadap  pemahaman  kitab  kuning.  Apakah  mengalami degradasi  atau  mengalami  kenaikan  gradasi  karena  mudahnya  akses  terhadap kitab  kuning  dalam  bentuk  software/aplikasi  misalnya  maktab  As-Syamilah. Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan  menjadi  pisau  analisis  dalam  melihat  pandangan  santri  terhadap rekonstruksi  batas  usia  minimal  perkawinan.  Harapannya  teori  ini  bisa memberi petunjuk bagaimana pola budaya dalam hal ini paradigma santri yang berpedoman  pada  kitab  kuning  terhadap  ketentuan  batas  usia  perkawinan. Bagaimana  pengaruh  modernitas  dan  pendidikan  terhadap  pola  pikir  santri, signifikan atau tidak.
Penelitian  ini  dilihat  dari  jenisnya  termasuk  pada  penelitian  lapangan (field  research  yang  bersifat  deskriptif-analitik.  Data  yang  dikumpulkan  dan diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil penelusuran literatur). Data tersebut dikaji dan dianalisis secara  kualitatif  lalu  diambil  kesimpulan.  Pendekatan  yang  diterapkan  dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.
10 Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 1980). 10-11.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persamaan pandangan Santri Salaf dan Modern
Persamaan  pandangan  santri  salaf  dan  modern  terkait  tema  batas  usia minimal  perkawinan  adalah  dalam  hal  ini  dimulai  dari  definisi  santri  secara umum  menjelaskan  bahwa  santri  adalah  seorang  yang  sedang  memperdalam ilmu  agama.  “Santri  adalah  orang  yang  belajar  ilmu  agama  dan  mempunyai tekad yang kuat menerapkan ilmu agama dalam kehidupannya, baik bertempat di pesantren atau tidak” 11 Hubungan santri dan kitab kuning saling melengkapi karena  kitab  kuning  merupakan  fondasi  dalam  kehidupan  masyarakat  santri dan  santri  adalah  suatu  bentuk  manifestasi  dari  nilai-nilai  yang  terkandung dalam kitab kuning.” jika yang dimaksud kitab kuning adalah karya klasik ulama tradisional  maka  hubungannya  dengan  santri  adalah  saling  melengkapi.  Kitab kuning  selama  ini  menjadi  ciri  daripada  santri  sebagai  pedoman  dalam kehidupan  sehari-hari.  Tetapi  santri  juga  tidak  tertutup  terhadap  karya2 kontemporer.” 12
Santri  modern  dan  salaf  secara  umum  berpendapat  bahwa  yang mempengaruhi pendapatnya adalah Guru, kitab kuning dan lingkungna dimana dia berada. Seperti yang disampaikan oleh santri Imam " Faktor lingkungan dan pengetahuan  yang  di  dapat  dari  belajar  kitab  kuning  maupun  dengan  ustadz atau kyai saya rasa sangat berpengaruh terhadap cara pandang santri” 13 Terkait perkawinan antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW. Santri salaf dan modern memiliki  pandangan  yang  sama  bahwa  hal  tersebut  merupakan  khususiyah rasul  saja,  manusia  biasa  tidak  bisa  meniru  perbuatan  beliau  tersebut  karena rasul ma’sum yaitu terjaga dari hal-hal yang berdosa termasuk nafsu. 14
Dampak  batas  usia  minimal  perkawinan  yang  direkonstruksi  terhadap perkawinan dini dalam masyarakat santri menurut data dari wanwancara santri tidak  ada  dampak  yang  signifikan.  Kalau  meliahat  data  ini  berarti  kesadaran
11 Wawancara santri Afkar, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
12 Wawancara santri Bila, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
13 Wawancara santri Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
14 Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.
masyarakat santri terhadap hukum sudah bagus, tapi melihat data masyarakat secara  umum  di  Pengadilan  agama  terjadi  lonjakan  yang  tinggi.  Kenyataan  di lapangan  menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara  permohonan  dispensasi  kawin setelah  ditetapkannya  revisi  UU  Perkawinan  mengalami  peningkatan dibeberapa  kota/kabupaten.  PTA  Semarang  mencatat  bahwa  pasca  revisi  UU Perkawinan,  Pengadilan  Agama  Se-Jawa  Tengah  mengalami  kenaikan  yang signifikan  mencapai  286,2%  yang  mana  sebelumnya  pada  bulan  Oktober berjumlah 355 perkara, sedangkan pada bulan November pasca perubahan UU mengalami  kenaikan  drastis  mencapai  1.371  perkara. 15 Pengadilan  Agama Kudus mencatat, pada kurun waktu bulan November 2019 sampai 10 November 2020  terdaftar  330  perkara.  Hal  tersebut  jauh  lebih  besar  jumlahnya dibandingkan    data  pada  bulan  Januari-Oktober  dimana  dalam  sepuluh  bulan tersebut tercatat 57 perkara saja. 16
Persiapan  dalam  melakukan  perkawinan  menurut  santri  salaf  dan modern secara umum tidak hanya biologis (baligh) tapi juga kesiapan dalam hal finansial, dewasa tidak hanya secara fisik tapi juga pikiran, kesiapan pendidikan serta  kesiapan-kesiapan yang lain. “menurut saya kesiapan perkawinan harus dari berbagai hal baik dari biologis, psikis, usia, finansial, dll. Tapi yang paling utama adalah psikis dan biologis, jika keduanya sudah siap maka kesiapan lain akan  mengikuti,  misalkan  bagi  orang  dengan  psikis  baik  pasti mempertimbangakn  finansial  dll.” 17 Untuk  lebih  mudah  dalam  memahami masalah usia minimal perkawiann berikut penulis cantumkan tabel persamaan pandangan santri terkait batas usia minimal perkawinan.
15 Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  “Pasca  Naiknya  Batas  Umur  Perempuan Menikah, Perkara  Permohonan  Dispensasi  Kawin  Pada  Pengadilan  Agama  Se  Jawa  Tengah Naik  286,2% Pada November 2019”, www.pta-semarang.go.id., diakses 10 November 2020.
16 Pengadilan  Agama  Kudus,  “Daftar  data  perkara  permohonan  dispensasi  kawin 2019-2020”, http://sipp.pa-kudus.go.id., diakses 12 November 2020.
17 Wawancara santri Afkar, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

## Tabel. 1

## Persamaan Pandangan Santri Salaf dan Modern
Persamaan Pandangan Santri Salaf Santri Modern Definisi santri Orang yg belajar agama Orang yg belajar agama Santri dan Kitab kuning Saling melengkapi, landasan hidup Saling melengkapi, landasan hidup Rujukan kitab kuning Al- Qur’an masih umum butuh kitab kuning untuk merincinya Al- Qur’an masih umum butuh kitab kuning untuk merincinya Perkawinan Nabi dengan Aisyah Khususiyyah rasul Khususiyyah rasul Dampak rekonstruksi terhadap budaya nikah dini Tidak terlalu berdampak Tidak terlalu berdampak Kesiapan dalam perkawian Tidak hanya biologis Tidak hanya biologis Pengaruh pandangan santri Faktor lingkungan Faktor lingkungan

## a. Perbedaan Pandangan Santri Salaf dan Modern
Untuk  masalah  rekonstruksi  batas  usia  minimal  perkawinan  yaitu  19 tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  santri  salaf  banyak  yang  belum mengetahui.  Sedangakan  bagi  santri  modern  yang  karena  kemudahan  akses dalam  memperoleh  informasi  sehingga  untuk  masalah  reknstruksi  ini  banyak yang  sudah update beritanya.  Perbedaan  pandangan  santri  salaf  dan  modern tentang batas usia minimal misal dilihat dari setuju tidaknya terhadap adanya rekonstruksi  batas  usia  minimal  perkawinan.  Sebagian  santri  salaf  setuju dengan  rekonstruksi  seperti  kata  santri  Ahmad  Wafa  “ jika  ada  perubahan pendewasaan  usia,  malahan  saya  sebagai  santri  sangat  setuju.  Karena  dapat meminimalisir, problem-problem yang tidak diinginkan seperti : KDRT ”. 18 Santri modern  banyak  yang  setuju  misal  pernyataan  santri  bernama  Afkar  “ pada dasarnya  kesiapan  menikah  dan  kedewasaan  tidak  mutlak  berdasarkan  usia, namun melihat perkembangan pada zaman sekarang saya setuju, agar lebih siap menjalani dunia perkawinan dan keluarga. ” 19
18 Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.
19 Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.
Pandangan  santri  salaf  mayoritas  mengatakan  bahwa  batas  minimal untuk  setiap  individu  dalam  melakukan  perkawinan  tidak  harus  19  tahun, karena  baligh  orang  berbeda-beda  maka  batas  minimalnya  juga  tergantung setiap  individu.  Sedangakan  menurut  santri  modern  mayoritas  berpendapat bahwa batas miinmal usia perkawian antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun selain karena mengikuti aturan pemerintah, usia 19 tahun secara umum seseorang sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat “menurut saya usia 19 tahun sudah ideal (susuai uu) sebab paling tidak sudah siap secara biologis punya ktp dan selesai sekolah tamat SMA dululah minmal” 20
Pendapat  santri  salaf  terkait  usia  mi  (Faiq,  2020)nimal  perkawinan antara  laki-laki  dan  perempuan  harusnya  berbeda.  Hal  ini  ditengarai  karena faktor baligh antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki baligh usia kurang lbih 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun, “ketika sudah baligh dan mampu  maka  diwajibkan  untuk  menikah  karena  hal  tersebut  dapat menunudkkan pandangan dan menjaga kemaluan. Baligh laki-laki -/+ 15 tahun dan  perempuan  setelah  haid  -/+  9  tahun” 21 ”  harusnya  beda  karena  laki-laki menginjak  usia  baligh  ketika  usia  15  tahun  dan  perempuan  9  tahun,  dari  hal demikian  kita  bisa  melihat  tingkat  kedewasaan  seseorang.  Jadi  menurut  saya ada  perbedaan  usia  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  batas usiaminimal  nikah” 22 Sedangkan  menurut  santri  modern  banyak  yang berpendapat  bahwa  batas  usia  minimal  perkawinan  harus  disamakan  karena mengikuti  aturan  pemerintah,  toh  usia  segitu  juga  sudah  baligh,  seperti  kata santri  Imam  “mengikuti  aturan  pemerintah  selagi  tidak  bertentangan  dengan syariat” Dari hal ini saja kita bisa melihat bagaimana pendidikan dan lingkungan mempengaruhi pendapat dua kelompok santri tersebut.
Nikah  dibawah usia  baligh santri  salaf  kabanyakan  berpendapat  bahwa hal  itu  boleh  asal  ada  kemaslahatan  didalamnya  dan  karena  jumhur  fuqoha’
20 Wawancara santri Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
21 Wawancara Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.
22 Wawancara Faiq, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
tidak  mensyaratkan  baligh  dan  berakal  “Jumhur  Fuqoha  tidak  mensyaratkan baligh dan berakal” 23
ّقفنا(  ٌُٕدًنأشيغصنا  جأص  تسصب  إناقٔ  مقعنأ  غٕهبنا  :  جأضنا  داقعي  لا  ءآقفنا  سًٕٓخ  طشخشي  ىنٔ رص عساخنا ءضدنا ولاسلاا 171 )
" gak ada batas usia minimal, ayah bisa menikahkan anak yang masih kecil jika ada kemaslahatan 24 "
.آب عاخًخسلإا ٌاكيإ ذُع قسخسي آًيهسح ٌلأ ةشيغصنا ذاكُب ذسفي لأ (Kafabi, 2020)
شيبكنا ٖٔاسنا - ٖدسٔاًنا - ج( 18 ص/ 328 )
Sedangkan  santri  modern/modern  justru  berpendapat  tidak  boleh karena  menurut  mereka  syarat  nikah  harus  baligh.  Pendapat  santri  modern tidak terlalu kuat karena tidak didukung dalil naqli.
Dari  data  wawancara  santri  salaf  dan  santri  modern,  diperoleh  data bahwa rata-rata orangtua santri salaf menikah diusia 19 tahun sedangkan rata- rata  orangtua  santri  modern  menikah  diusia  diatas  20  tahun.  Untuk  lebih mudah  dalam  memahami  masalah  usia  minimal  perkawiann  berikut  penulis cantumkan  tabel  persamaan  pandangan  santri  terkait  batas  usia  minimal perkawinan.

## Tabel. 2
Perbedaan Pandangan Santri Salaf dan Modern Perbedaan Pandangan Santri Salaf Santri Modern Rekonstruksi UU Sebagian setuju setuju Dasar hukum Condong ke kitab kuning Condong ke logika Rekonstruksi bats usia minmal perkawinan Banyak yang tidak mengetauhi mengetauhi Usia minamal perkawinan antar  laki-laki dan perempuan Dibedakan krn balighnya beda Disamakan karena mematuhi undang-undang Usia minimal utk perkawinan Masing2 individu berbeda 19 krn sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat Batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan Sebagian setuju, sebagian tidak krn dlm fase Tidak krn masih fase pendidikan dan blm bisa
23 Wawancara Faried Muna, Santri PP. Manarul Huda, Kudus, 3 Maret 2020.
24 Wawancara Abdullah Kafabi, Santri PP. Manarul Huda, Kudus, 3 Maret 2020.
pendidikan bikin SIM/KTP Nikah dibawah usia baligh  Kebnyakan boleh krn dalm fiqih tidak ada syarat baligh Tidak boleh Ortu santri menikah Kebanyak ibu santri menikah dibawah 19 tahun Diatas 20 tahun
Dari  data  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  budaya  lieterasi santri  terutama  santri  modern  yang  diwawancari  kurang  kuat  hal  ini  dapat dilihat dari sedikit referensi yang dipakai. Kemudian dari segi pendapat santri, pendapat  santri  salaf  cenderung lebih  moderat  tidak hanya  berdasarkan  kitab (tekstualis) tapi juga menyesuaikan konteks zaman.

## b. Alasan Terjadinya Perbedaan Pandangan Santri Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
Secara  umum  ada  2  faktor  yang  mempengaruhi  pandangan  santri  yaitu faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  yaitu  referensi  dan  pemahaman terhadap  teks  oleh  santri,  faktor  eksternal  yaitu  sosok Mu’allim , Metode pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Perbedaan yang terjadi dikarenakan tidak ada Nash Qat’i yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan sehingga santri  Salaf  menggunakan  pendapat  ulama  yang  membolehkan  dan  santri modern  mengikuti  pendapat  ulama  yang  melarang  dan  ditambah  dengan  dalil aqli.  Santri  Salaf  berpendapat  demikian  karena  referensi  yang  dipakai  adalah kitab  kuning  klasikbackround  guru  yang  mengenyam  pendidikan  pesantren, metode bandongan dan sorogan, lingkungan  terbatas  dalam  lingkup  pondok pesantren.
Faktor  pengaruh  guru  bisa  dilihat  dari  pendapat  guru  tersebut  yang mengusulkan  pemerintah  tidak  boleh  membatasi  usia  minimal  perkawinan sebab  itu  merupakan  hak  mutlak  milik  wali  dengan  alasan:  Pertama  syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil ( shoghīr , shoghīroh ) dengan  tanpa  memberi  batasan  usia  perkawinan,  kedua  perkawinan merupakan  hak  individu  dan  wilayah  orang  tua  atau  keluarga  ( wilāyah khōshshoh )  sehingga  pemerintah  sebagai  wali  ‘ām  tidak  punya  wewenang melarang  perkawinan  (membatasi  usia  minimal  perkawinan).  Ketiga pembatasan  tersebut  cenderung  mempersulit  perkawinan  sehingga  dianggap
menimbulkan mafsadah (berdampak  negatif)  sementara mashlahah yang dimaksud tidak muhaqqoqoh (tidak pasti). 25
Santri  modern  kenapa  berpendapat  demikian  karena  referensi  yang dipakai  Kitab  klasik  dan  buku-buku  kontemporer,  pendapat  yang  melarang nikah dibawah usia, backround guru yang belajar di pesantren dan perguruan tinggi,  metode  klasik  dan  kontemporer,  lingkungan  pesantren  dan  kampus. Setuju  dan  tidaknya  Sikap  santri  terhadap  rekonstruksi  batas  usia  minimal perkawinan ditentukan oleh ada tidaknya tiga faktor ini : Pertama, Taqlid, yakni suatu  sikap  yang  lebih  mengutamakan  pendapat  tertentu.  Tanpa mengkontekstualisasikan  zaman  sekarang. Kedua, Private  affairs,  yakni  sudut pandang  yang  berorientasi  pada  paham  pentingnya  urusan  individu. Pemerintah  tidak  perlu  ikut  campur. Ketiga ,  Otoriter  yang  deskriptif,  yakni suatu sikap yang lebih mengutamakan sifat otoritatif syari’ah. 26

## Tabel. 3
Klasifikasi Pandangan Santri Salaf dan Modern
Salaf Modern Internal Referensi Kitab kuning Klasik Kitab klasik & buku-buku kontemporer Pemakaian Dalil Mengikuti pendapat Ulama yang Membolehkan Mengikuti pendapat Ulama yang Melarang Eksternal Backround Guru Pesantren Pesantren  & Perguruan Tinggi Metode pendidikan Bandongan, Sorogan Klasik & modern msl diskusi, tanya jawab & presentasi Lingkungan Pesantren Pesantren dan Perguruan Tinggi
1) Tidak  Ada  Referensi  dari  Nash  Qat’i  Tentang  Batas  usia  minimal perkawinan
Dalam  syari’at  Islam  sendiri,  batas  usia  seseorang  yang  melakukan perkawinan  tidak  ditetapkan  secara  jelas  dan  tegas  dalam  al-Qur’an  maupun
25 Data diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kang Sa’ad, selaku pengajar di pesantren salaf Manarul Huda Kudus.
26 Akh. Minhaji, Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 7.
Hadis.  Keduanya,  hanya  memberikan  tanda-tanda,  syarat,  dan  dugaan  saja bagaimana seseorang itu dianggap layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat  Islam  diberi  kebebasan  untuk  menetapkan  batas  usia  minimal  menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya  dengan  tanpa  melanggar  syarat  yang  sudah  ditentukan  serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan. 27
Kitab Fathul Mu’in menjelaskan usia baligh adalah setelah sampai batas tepat  15  tahun  dengan  dua  orang  saksi  yang  adil,  atau  setelah  mengeluarkan sperma  atau  darah  haid.  Kemungkinan  mengalami  dua  hal  ini  adalah  setelah usia  sempurna  9  tahun.  Selain  itu  munculnya  rambut  kelamin  dan  rambut ketiak yang banyak sekira memerlukan untuk dipotong. 28
Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Fiqh Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah berikut ini.
: غٕهبنا نأ ضيسنا ٌأ ٗهع إقفحا
مخشنا ءاي طلاخخا ٍي ٌٕكخي ذنٕنا ٌلأف مًسنا ايأ ,ٗثَلأ غٕهب ٗهع ٌلاذي مًس تيعف  اشنأ  تيكناًنأ  تييايلإا  لاقٔ  .مخشنا  يف  يًُنا  تنضًُب  ءاسُنا  يف  ٌلأف  ضيسناايأٔ  ,اعي  ثأشًنأ َ لأ , لذي لا : تيفُسنا لاقٔ .غٕهبنا ٗهع لذي تَاعنا ٗهع ٍشخنا شعشنا سٕٓظ ٌإ : تهباُسنأ .ٌذبنا شئاسك ّ : تيكناًنا لاقٔ .تيسادنأ ولاغنا يف تُس ةششع سًخب ققسخي ٍسناب غٕهبنا ٌإ : تهباُسنأ تيعفاشنا لاقٔ
: تييايلإا لاقٔ .تيسادنا يف ةششع عبسٔ .ولاغنا يف ةششع ٌاًث : تيفُسنا لاقٔ .آًيف تُس ةششع عبس
.تيسادنا يف عسحٔ ,ولاغنا يف ةششع سًخ 29
Artinya:
Dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan  keluarnya  mani  menjadi  tanda  bagi  balighnya  seorang  laki-laki. Sedangkan  kategori  baligh  dilihat  dari  segi  usia,  menurut  ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun  perempuan,  ulama  Malikiyyah  17  tahun  untuk  laki-laki  dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-
27 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Huk (As'ad, 1979) (Mughniyah, 1998) um Perkawinan , cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 40-41.
28 Aly  As’ad,  Fathul  Mu’in  Jilid  II,  terj. Moh.  Tolchah  Mansor ,  (Kudus  :  Menara  Kudus, 1979). 232-233.
29 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Al-Fiqh  AlāAl-Madzāhib  Al - Khamsah ,  (Teheran:
Muassasah Al - Shādiq Li Ath-Thibā’ah Wa An-Nasyri, 1998). 240.
laki  dan  17  tahun  untuk  perempuan,ulama  Imamiyyah  mengatakan  15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
Dalam Islam selain Bâligh ada juga pembahasan Ar-Rusyd . Baligh adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut bâligh . Kata bâligh dalam  diskursus  fikih  kebanyakan  mengandung  arti  kedewasaan secara  fisik,  misalkan  mimpi  basah  bagi  laki-laki  dan  menstruasi  bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Di dalam al Qur'an ada  3  pengertian  balig  :  Pertama, balagha  al-hulum yaitu  berfungsinya  alat seksualitas  dan  reproduksi.  kedua, balaghu  an-nikah (rusydan/Dewasa) kecakapan  mengelola  harta  dan  memiliki  spiritualitas  yg  baik  ( shalahu  al-mal wa ad-din ).
ٗياخينا إهخبأ إ ٗخز ذاكُنا إغهب ار
ىٓنإيأ ىٓينإ إعفداف اذشس ىُٓي  ىخسَآ ٌإف

## Artinya :
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya
Dalam  Tafsir  Al-Baidhowi  QS.  An-Nisa’  (4):  6  diterangkan  bahwa  lafadz hattā  idzā  balaghu  an-nikaaha merupakan  kinayah  dari  baligh  yang  ditandai dengan adanya perubahan biologis, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan. 30
Ibnu  Katsier  berpendapat, bulug  al-nikah adalah  baligh.  Adapun  yang dimaksud  dengan  balig  adalah  dengan  adanya  mimpi  yaitu  bermimpi  dalam tidurnya  yang  menyebabkan  keluar  air  yang  memancar,  dengan  air  itu terjadinya anak. 31
Rasyid  Ridha  mengatakan  bahwa bulug  al-nikah berarti  sampainya seseorang  telah  dibebankan  hukum-hukum  agama,  baik  ibadah  maupun muamalah  serta  hudud.  Oleh  karena  itu  makna bulug adalah  kepantasan
30 Nasiruddin  Al-Baydhawi, Tafsȋr  Al-Baydhawi ,  (Beirut:  Dar  Al-Kotob  Al-Ilmiyyah, 2011). 201.
31 Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, 2007). 453.
seseorang  untuk  melakukan tasarruf yang  mendatangkan  kebaikan  dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya. 32
Sedangkan Hamka berpendapat bulug al-nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan  itu  bukanlah  bergantung  pada  umur,  tetapi  bergantung  kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa,  tetapi  ia  telah  cerdik  dan  ada  pula  orang  yang  usianya  telah  dewasa, tetapi  pemikirannya  belum  matang. 33 Penafsiran  Hamka  ini  lebih  moderat, bahwa  batasan  umur  menjadi  relatif  sifatnya,  disebabkan  setiap  anak  pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama  sampainya  waktu  menikah.  Beberapa  pendapat  dalam  penafisiran  itu, disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik  lahiriah.  Sedang  Rasyid  Ridha  dan  Hamka  menitikberatkan  pada  segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. 34
Ketiga balaghu  asyuddah (usia  kenabian)  seorang  untuk  menjadi pemimpin atau mengambil kebijakan penting ( atainahu hukman wa ilman ). Jadi usia  nikah  adalah  usia  dimana  seorang  dewasa  baik  secara  finansial, spiritualitas, emosional dan sosial. 35 Dari data wawancara yang diperolah yang dipahami santri tentang baligh berarti balagha al-hulum yaitu berfungsinya alat seksualitas dan reproduksi.
Sedangkan kata Ar-Rusyd menurut ulama Syafi’iyyah bahwa rusyd tidak hanya  pandai  dalam hal  mengelola  harta,  akan  tetapi    juga  baik  dalam urusan agama.  Artinya  ia  tidak  berbuat  suatu  tindakan  maksiat  dan  dapat menempatkan  diri  sesuai  aturan.  Ini  dapat  dilihat  dari  keseharian  ibadahnya,
32 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), hlm.  396-397.  Lihat  juga  Supriyadi,  Dedi  dan  Mustofa,  Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009). 63.
33 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), hlm. 267.
34 Lihat  Zaki  Fuad  Khalil.  “Tinjauan  Batas  Minimal  Usia  Kawin;  Studi  Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim,” Mimbar Hukum Vol. VII, No. 26, (1996). 70.
35 https://www.kompasiana.com/miftahuljanah4242/5da1afeb097f3614d75298b4/bat as-minimal-usia-perkawinan-laki-laki-dan-perempuan-proses-perubahannya-menjadi-19- tahun?page=all di akses tanggal 11 Februari 2020.
bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal  syubhat  dan  dapat  memilih  pergaulan  yang  baik. 36 Untuk  mencapai kriteria rusyd ini,  kita  akan  menemukan  kesulitan,  dimana  taraf  kedewasaan sangat relatif sifatnya, terlebih berbeda-beda di setiap tempatnya.
Dalam  diskusi  fikih  munakahat  tidak  ditemukan  batas  minimal  usia perkawinan,  bahkan  kitab-kitab  fikih  membolehkan  perkawinan  antara  anak- anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang masih kecil, dalam literatur fikih disebut ساغصنا  جأص atau  perkawinan  di  bawah  umur. 37 Kebolehan  ini  ada  yang dinyatakan  dengan  jelas  seperti  dalam  kitab Fath al - Qadȋr berikut  ini:  “Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “Boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih  kecil”  Kebolehan  tersebut  disebabkan  tidak  adanya  ayat  al-Qur’an maupun  hadits  yang  secara  jelas  menyebutkan  batasan  usia  perkawinan. Bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat usianya baru mencapai 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. 38
ٔ ٗيسي لاق بيشك ٕبأ شكب ٕبأ ىيْاشبأ قسسأ ٗيسي اُثذز تئاعي ٕبا اُثذز ٌاشخلأا لاقٔ اَشبخأ قسسا ثائ عسح جُب ئْ آب ُٗبٔ جس جُب ئْ صلى الله عليه وسلم الله لٕسس آخٔضح جناق تشئاع ٍع دٕسلأ ٍع شًعلأا ٍع ةششع ٌاًث جُب ئْ آُع ىهسي ِأس( )
Artinya:
Rasulullah  SAW.  menikah  dengan  ‘Aisyah  dalam  usia  enam  tahun,  dan beliau (Nabi) memboyongnya ketika ‘Aisyah berusia sembilan tahun, dan Nabi  wafat  pada  waktu  ‘Aisyah  berusia  delapan  belas  tahun  (HR. Muslim). 39
Berdasarkan  hadis  tersebut  para  fuqaha  empat  mazhab  membolehkan perkawinan di bawah umur asalkan yang menikahkan itu bapak kandung atau
36 Wahbah  Al-Zuhaily,  Mausu’ah  Al-Fiqh  Al-Islamy  Wa  Al-Qadhȃyȃ  Al-Mu‟ȃshirah,  Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013). 565-567.
37 Musthafa al-Siba’i, al-Mar’ah baena al-Fiqh wa al-Qanun, Cet. Ke-6 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984). 57.
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009). 66.
39 Muslim, Shahîh Muslim, (Jakarta: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.). 595. Lihat juga Muslim, Syarah Muslim, Kitab al-Nikah, (Mesir: al-Matba’ah al-Mishriyah wa Maktabuha, 1924), IX: 595, HR. Muslim.
kakeknya  tanpa  minta  izin  terlebih  dahulu  kepada  yang  bersangkutan.  Hal  ini berbeda  dengan  mayoritas  pendapat  santri  modern  yang  mengatakan  bahwa syarat  menikah  harus  baligh  dahulu.  “saya  rasa  tidak  boleh.  Karena  jelas disyaratkan  bahwa  perkawinan  harus  sudah  baligh.  Jika  belum  baligh  tentu belum dikenai hukum konsekuensinya batal perkawinannya.” 40
Terkait  Hadits  nabi tentang menikahi  ‘Aisyah ada  kelompok  tradisional yang memahami praktik perkawinan Nabi dengan ‘Aisyah sebagai sunnah atau contoh yang seyogyanya diikuti oleh umatnya. Karena hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut kelompok tradisional, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa.  Namun  perkawinan  tersebut  baru  sebatas  akad  saja  dan  anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Argumen lain kelompok tradisional berdasarkan  kemutlakan  hadis  yang  disampaikan  oleh  Imam  Muslim  untuk diterima  karena  kitabnya  adalah  kitab  yang  paling  baik  dari  kitab-kitab  hadis lainnya. 41
Pendapat  mayoritas  ulama  didasarkan  pada  sejumlah  riwayat  hadits yang  berkenaan  dengan  perkawinan  anak  di  bawah  umur  menyatakan  umur bukan termasuk bagian dari kriteria calon mempelai, sehingga sah perkawinan anak  kecil  di  bawah  umur.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernytaan  dari  santri  salaf yaitu Noor Jihad, Abdullah Khafabi dan Faried Muna. Hal ini disebutkan dalam Fiqhul Islam Wa Adillatuh oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:
صب إناقٔ ،مقعنأ غٕهبنا :جأضنا داقعَلا ءآقفنا سًٕٓخ طشخشي ىنٔ :شغصنا .ٌُٕدًنأ شيغصنا جأص تس ةشيغصنا حئضح صإخ ٗهع عاًخلإا سزًُنا ٍبا ٗعدا مب ،تعبسلأا بْازًنا تًئأ ىُٓي سًٕٓدنا لاقف شغصنا ايأ
ءفك ٍي
Artinya:
“Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur  dan  orang  dengan  gangguan  jiwa.  Kondisi  anak  di  bawah  umur,
40 Wawancara santri modern Imam,  Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.
41 Ahmad  Rajafi,  Nalar  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia,  (Yogyakarta:  Istana Publishing, 2015), hlm. 106-108.
menurut  jumhur  ulama  termasuk  ulama  empat  madzhab,  bahkan  Ibnul Mundzir  mengklaim  ijmak  atau  konsensus  ulama  perihal  kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,” 42
Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan  anak  kecil  laki-laki  di  bawah  umur  batal  sampai  anak  itu  benar- benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh,” 43
2) Pendapat  yang  membolehkan  nikah  dibawah  usia  baligh  dasar pandangan santri salaf
Dalam  konteks  maqasid  syariah  yaitu hifdzu  al-nasl ,  Alquran  juga menganjurkan  agar  setiap  orang  menggunakan  fungsi  reproduksinya  pada waktu  yang  tepat.  Misalnya,  hanya  mengandung  dan  melahirkan  keturunan yang berkualitas pada waktunya (dewasa); dan  sebisa  mungkin  menghindari melahirkan    keturunan    yang  lemah  (dzurriyatan  dhi'afa).  Karenanya,    remaja yang  masih  dalam  fase perkembangan diharapkan  untuk  tidak  melahirkan yang    dapat    menurunkan  kualitas    keturunan. 44 Dalam  hal  ini  kalau  santri modern  setuju  sedangkan  menurut  santri  salaf  walaupun  kebanyakan berpendapat  pada  kebolehan  nikahan  dibawah  baligh  tapi  dengan  syarat  ada maslahat jadi mafhum mukholafah nya jika tidak ada maslahat tidak boleh.
Tujuan  menciptakan  keluarga  yang  samawa  tidak  akan  tercapai  bila calon  mempelai  belum  siap  secara  mental  dan  umur  (fisik)  sesuai  dengan isyarat surat An-Nisa’ ayat 9.
“Hai  para  pemuda,  barangsiapa  diantara  kamu  yang  sudah  sanggup untuk  kawin  maka  kawinlah,  karena  hal  itu  akan  menjadi  obat  dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak
42 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H), cetakan kedua, juz VII, halaman 179.
43 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H) cetakan kedua, juz VII, hlm. 179.
44 Dewi  Iriani,”Analisa  Terhadap  Batasan  Minimal  usia  Perkawinan  Dalam  UU  no  1 Tahun 1974,” Jurnal Justitia Islami, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 140.
sanggup  maka  hendaklah  ia  berpuasa,  karena  puasa  dapat  menjadi benteng” (Muttafaq ‘Alaih) 45
Dalam  hadits  diatas  ada  syarat  perkawinan  yaitu  kesanggupan. Kesanggupan bisa berupa kesanggupan fisik maupun mental. Jika disangkutkan dengan perkawinan anak yang belum matang baik secara fisik dan mental maka jelas  persyaratan  tersebut  belum  mereka  miliki.  Ada  beberapa  ulama  yang menolak perkawinan anak di bawah umur. Hal ini juga sesuai dengan pendapat santri modern. Para Ulama menggunakan dalil pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagai kutipan berikut ini:
سبًنا جٔضي  لا  َّأ  الله  ىًٓزس  يخبنا  ٌاًثعٔ  ىصلأا  شكب  ٕبأٔ  تيشبش  ٍبا  ٖشي:  ٍيخٔضنا  تيهْأ  ـ  لٔلأا  ث :ءاسُنا[  }ذاكُنا  إغهب  ارإ  ٗخز{  :ٗناعح  ّنٕقن  ،اغهبي  ٗخز  ةشيغصنأ  شيغصنا 6 / 4 مبق  حئضخنا  صاخ  ٕهف  ]
.ذاكُنا ٗنإ آًب تخاز لا َّلأٔ ،ةذئاف ازٓن ٍكي ىن ،غٕهبنا
Artinya:
“Pembahasan  pertama,  kriteria  calon  mempelai.  Ibnu  Syubrumah,  Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya  baligh,  berdasarkan  ‘ Sampai  mereka  mencapai  usia  nikah ,’ (Surat  An-Nisa  ayat  6).  Kalau  juga  perkawinan  dilangsungkan  sebelum mereka  baligh,  maka  perkawinan  itu  pun  tidak  memberikan  manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. 46
Menurut  Ahmad  Rofiq  ketiadaan  penjelasan  Islam  mengenai  batas  usia nikah,  tidak  berarti  bahwa  pembatasan  usia  nikah  dalam  Hukum  Islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS An- Nisa’  (4):  9  “agar  manusia  tidak  meninggalkan  generasi  yang  lemah”  dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah  bahwa  perkawinan  hanya  dilakukan  oleh  calon  pasangan  yang  telah masak  jiwa  dan  raganya,  dan  masing-masing  dapat  mengutarakan
45 Al-Shan’aniy, Subul  al-Salam ,  Juz  3,  (Kairo:  Dar  al-Ihya’  al-Turats  al-‘Arabiy,  1980).
109.
46 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh , (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H) cetakan kedua, juz VII. 179.
persetujuannya.  Jadi  interpretasi  terhadap  ayat  tersebut  adalah  bentuk reformulasi  atas  ketentuan  ayat  tersebut  yang  disesuaikan  dengan  tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya. 47
Terkait Hadits nabi tentang menikahi ‘Aisyah ada kelompok berpendapat bahwa  kebolehan  menikahi  anak  perempuan  yang  masih  kecil  berlaku khushushiyyah bagi Nabi SAW saja, sebagaimana kebolehan Nabi SAW beristeri lebih  dari  empat  orang. 48 Secara  kontekstual,  hadis  tersebut  hanya  sebagai berita  ( khabar )  dan  bukan  doktrin  ( khitab )  yang  harus  dilaksanakan  atau ditinggalkan,  karena  boleh  jadi  alam  negeri  Hijaz  pada  masa  Rasulullah  saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.  Sebagai khabar atau  isyarat,  maka  hadits  tersebut  bukan  perintah untuk  melaksanakan  perkawinan  pada  usia  6  tahun  sebagaimana  usia  Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.

## C. KESIMPULAN
Persamaan  Pandangan  santri  salaf  dan  modern  adalah  dalam  hal perkawinan  Nabi  dan  Aisyah  merupakan  khususiyyah  rasul,  kesiapan  dalam perkawinan  tidak  hanya  biologis  dan  dalam  lingkungan  mereka  rekonstruksi usia minimal sama-sama tidak berdampak. Perbedaan pendapat santri salaf dan modern adalah terkait rekonstruksi usia minimal ini sebagian santri salaf setuju dan  semua  santri  modern  setuju,  dasar  argumen  yang  dipakai  santri  salaf cenderung kekitab kuning sedangkan santri modern cenderung kelogika, karena perbedaan  pendidikan  dan  lingkungan  ini  banyak  santri  salaf  yang  tidak mengetahui  perubahan  minimal  usia  perkawinan  sedangkan  santri  modern sebaliknya,  usia  minimal  perkawinan  antar  laki-laki  dan  perempuan    menurut
47 Ahmad Rofiq, “Pembaharuan Hukum  Islam di Indonesia”,  (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), hlm. 110.
48 Asy-Syaukani, Nail  al-Authar,  “Kitab  an-Nikah”, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1973)  VI:  252. lihat  juga  Yusuf  Hanafi,  “ Kontroversi  Perkawinan  di  Bawah  umur  (Child  Marriage)  Perspektif Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional” , Cetakan pertama (Bandung: Mandar  Maju, 2011).
37. (Hanafi, 2011)
santri  salaf  dibedakan  karena  balighnya  berbeda  sedangkan  santri  modern berpendapat disamakan karena mengikuti aturan pemerintah.
Islam sendiri melihat masalah usia minimal perkawina tidak dirumuskan secara  qat’i  melainkan  secara  ijtihadi  sehingga  muncul  dua  pendapat  tentang hal  ini. Pertama, santri  salaf  mengikuti  pendapat  yang  membolehkan  nikah dibawah  usia  baligh  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  santri  salaf  bahwa  boleh nikah  dibawah  usia  baligh  dengan  syarat  maslahat  yg  didasari  rujukan  kitab kuning. Kedua ,  santri  modern  mengikuti  pendapat  yang  melarang  perkawinan dibawah usia baligh dengan didasari dalil aqli. Setuju tidaknya rekonstruksi usia perkawinan  ditentukan  dengan  ada  tidaknya  : Taqlid , Private  Affair, dan dominasi otoritatif syariah.

## REFERENSI
Ad-Damasyqi, I. A. (2007). Tafsir Ibnu Katsier Juz IV. Beirut: Al-Kitab Al Ilmi dan Sinar Baru Algensindo.
Al-Baydhawi, N. (2011). Tafsir Al-Baydhawi. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. Al-Shan'aniy.  (1980). Subul  al  Salam  Juz  3. Kairo:  Dar  al-Ihya  Al-Turats  Al- Arabiy.
al-Siba'i, M. (1984). Al-Mar'ah baena al-Fiqh wa al-Qanun . Beirut: Al-Maktab al- Islami.
As'ad,  A.  (1979). Fathul  Mu'in  Jilid  II  ;  Terjemah  Moh.  Tolchah  Mansor. Kudus: Menara Kudus.
Hamidah,  T.  (2011). Fiqh  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender. Malang: UIN-Maliki Press.
Hamka. (1984). Tafsir Al-Azhar Juz IV. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat.
Hanafi,  Y.  (2011). Kontroversi  Perkawinan  di  Bawah  Umur  (Child  Marriage) Perspektif  Islam,  HAM  Internasional  dan  UU  Nasional. Bandung:  Mandar Maju.
Ibi  Satibi,  L.  (2014). Pendidikan  Karakter  Berbasis  Tradisi  Pesantren. Jakarta: Rumah Kitab.
Iriani, D. (2015). Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974. Jurnal Justitia Islami , 140.
Jamhuri,  M.  (1990). Sejarah  dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Tangerang: Sekolah Tinggi agama Islam Asy-Syukriyyah.
Janah, M. (2019, Oktober Sabtu). Kompasiana.com . Dipetik Februari 2020, dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/miftahuljanah4242/5da1afeb097f3614d 75298b4/batas-minimal-usia-perkawinan-laki-laki-dan-perempuan- proses-perubahannya-menjadi-19-tahun?page=all
Khalil,  Z.  F.  (1996).  Tinjauan  Batas  Minimal  Usia  Kawin  :  Studi  Perbandingan Antara  Kitab-kitab  Fikih  dan  UU  Perkawinan  di  Negara-negara  Muslim. Mimbar Hukum, VII , 70.
Kudus,  P.  A.  (2019,  November  Minggu). Pengadilan  Agama  Kudus. Dipetik November 2020, dari Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020: https://sipp.pa-kudus.go.ig
Mastuhu.  (1997). Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Minhaji,  A.  (1999). Evaluasi  Pelaksanaan  Hukum  Perkawinan  Indonesia. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
Mughniyah,  M.  J.  (1998). Al-Fiqh  Ala  Al-Madzahib  Al-Khamsah. Teheran: Muassasah Al Shadiq Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyri.
Muhannif. (2002). Perempuan dalam Literatur Klasik . Jakarta: Gramedia.
Mukhtar, K. (1993). Asas-Asas Hukum Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
Muslim.  (1924). Syarah  Muslim  ;  Kitab  al-Nikah  . Mesir:  Al-Matba'ah  al- Mishriyah wa Maktabuha.
Muslim. (t.thn.). Shahih Muslim. Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
Mustofa,  S.  D.  (2009). Perbandingan  HUkum  Perkawinan  di  Dunia  Islam. Bandung: Pustaka Al-Fikrii.
Nail al-Authar, A.-S. (1973). Kitab An-Nikah. Beirut: Dar Al-Fikr.
Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang.  (2019,  November  Jumat). Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dipetik November 2020, dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang: www.pta-semarang.go.id
Rajafi, A. (2015). Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Istana Publishing.
RI, D. A. (2006). Al-Quran dan Terjemah. Bandung: Dipenogoro.
Ridha, M. R. (2000). Tafsir Al-Manar Juz I. Mesir: Al-Manar.
Risdiana Izzaty, X. A. (2019, Mei). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. Lex Scientia Law Review, 3 (1), 23.
Rofiq,  A.  (2001). Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia. Yogyakarta:  Gema Media Offset.
Said, A. (2007). Pesantren Jati Diri dan Pencerahan Masyarakat. Sumenep: Said Abdullah Insititute.
Soekanto,  S.  (1980). Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Subhan,  Z.  (1999). Tafsir  Kebencian :  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an.
Yogyakarta: LKIS.
Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Zuhaily, W. A. (2013). Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhȃyȃ Al-Mu‟ȃshirah Juz 13. Beirut: Daar Al Fikr.
Zuhayli, W. A. (1985). Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beirut: Darul Fikr.

## WAWANCARA
Afkar.  (2020,  Maret  Minggu).  Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi  Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. R. Lutfiani, Pewawancara)
Bila. (2020, Maret Senin). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A.  Wifa Lutfiani, Pewawancara)
Faiq. (2020, Maret Senin). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A.  Rozak, Pewawancara)
Faried.  (2020,  Maret  Selasa).  Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi  Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center  Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
Imam.  (2020,  Maret  Senin).  Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi  Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus) . (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
Kafabi,  A.  (2020,  November  Selasa).  Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Rozak, Pewawancara)
Muna, F. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center  Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
Sa'ad.  (2020,  Maret  Selasa).  Pandangan  Santri  Terhadap  Rekonstruksi  Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center  Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A. Rozak, Pewawancara)
Wafa, A. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia  Minimal  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Nailul  Ula Center  Yogyakarta  dan  di  Pondok  Pesantren  Manarul  Huda  Kudus).  (A. Wifa Lutfiani Tsani, Pewawancara)