Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi Ade Dia Andriyani Adediaandriyani34@gmail.com
Dwi Suryahartati dwisuryahartati@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 25 April 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record  it  as  a  form  of  preventive  legal  protection  if  there  is  a  dispute  in  the  future.  2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack  of knowledge of  batik craftsmen  on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik  craftsmen in the  city of Jambi  resulted  in frequent violations of plagiarism of batik motifs which harm the copyright holders of batik motifs in the city of Jambi.
Keywords : Copyright; Batik motifs;

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta motif  batik  di  Kota  Jambi,  Untuk  mengetahui  kendala  dalam  upaya  untuk  memperoleh pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta motif batik di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 1. Undang-undang  hak  cipta  melindungi  motif  batik  baik  yang  telah  melakukan  pencatatan ataupun  tidak  meski  begitu  diharapkan  masyarakat  kota  jambi  dapat  melakukan pencatatan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  jika  terdapat  sengkta  di kemudian hari. 2. Kendala dalam upaya untuk mendapatkan manfaatan hak ekonomi atas hak cipta motif batik di kota jambi adalah kurangnya pengetahuan pengrajin batik terhadap hak cipta, pencatatan hak cipta masih kurang, pewarnaan yang dilakukan diluar kota jambi, kurangnya  kreatifitas  pengrajin  batik  di  kota  Jambi.  kesimpulan  kurangnya  pengetahuan
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 281 - 294
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
dan  kreatifitas  pengrajin  batik  di  kota  jambi  mengakibatkan  sering  dijumpainya pelanggaran plagiasi motif batik yang merugikan pemegang hak cipta motif batik di kota Jambi.
Kata Kunci: Hak Cipta; Motif batik ;

## A. PENDAHULUAN
Hak cipta hadir untuk memberikan perlindungan bagi pencipta atas karya yang telah dihasilkannya. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyaj ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan atau tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 Hak cipta sendiri adalah hak ekslusif yang di dalamnya terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.
Hak  ekonomi  yakni  hak  untuk  mendapatakan  hak  ekonomi  atas  suatu  ciptaan  atau produk terkait dan hak hak moral yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra hak terkait ( related rights). 2
Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan Mengenai Hak Cipta di Indonesia mengalami beberapa perubahan sebelum diataur dengan undang-undang hak cipta yang digunakan sekarang. Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang yan terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta hak cipta meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk didalamnya terdapat perlindungan terhadap batik.
Setiap daerah di kota Jambi memiliki motif yang dikenal sebagai motif yang khas yang berasal  dari  daerah  tersebut.  Adapun  berbagai  jenis  motif  batik  Jambi  yang  berasal  dari berbagai  daerah  di  Provinsi  Jambi  yaitu;  batik  Jambi  motif  pauh  yang  berasal  dari  Pauh kecamatan di Kabupaten Sarolangun Jambi, motif Batanghari yang berasal dari kabupaten Batanghari, Motif Ngeram, Durian Pecah, motif Kapal Sanggat, Tagapuh, Bunga Atlas, Kapak Lepas.
Macam  motif  batik  yang  telah  disebutkan  diatas  merupakan  motif  batik  yang  telah saangat  dikenal  di Kota  Jambi sebagai motif  batik tradisional.  Motif tradisional termasuk kedalam public domain (hak cipta rakyat) dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah
1 Dwi Suryahartati, Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual Di Perguruan Tinggi (Peradaban,Kreatifitas  Dan  Komersialisasi), (Jambi:  Salim  Media  Indonesia, Cetakan  Permatama, 2019,) Hlm.27.
2 Guruh Tio Ibipurwo, Perlindungan Hukum Hak Cipta : Pudiklat.Kemenpri.Go.Id
hak  milik  bersama  yang  dimiliki  masyarakat  terhadap  hasil  penemuanya. 3 Pengaturan mengenai motif batik terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf  J Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Motif  batik  yang  diatur  dalam  undang-undang  hak  cipta adalah  motif  batik  kontemporer  yang  bersifat  inovatif,  masa  kini,  dan  tidak  tradisional. Karya  tersebut  dilindungi  karena  mempunyai  nilai  seni    baik  dengan  kaitanya  dengan gamabar, corak, pola dan warna.
Motif batik merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta merupakan hak ekslusif yang di dapatkan dengan atau tanpa pencatatan hak cipta terlebih dahulu terhadap ciptaan  yang  bersifat  deklaratif.  Apabila  suatu  karya  telah  diumumkan  dan  telah diwujudkan  kedalam  bentuk  nyata  maka  berhak  mendapat  perlindungan.  Seperti  yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pencatatan  hak  cipta  bukan  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  hak  cipta  dan  hak terkait.  Pencatata hak  cipta tersebut  dilakukan  sebagai alat pembuktian  awal  jika terjadi sengketa di kemudian hari.
Perlindungan terhadap motif batik telah di dapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta. Namun, senyatanya pelanggaran tersebut di rasakan langsung  oleh  Zainul  Bahri  selaku  pemilik  Sentra  Batik  Sipin  jajaran  motif  batik  hasil karyanya mengalami pembajakan  atau  penyalinan  yang  terjadi pada 6 April Tahun 2019 yakni desain motif batik Bungo Sekat dan Incung Beruk. Pelanggaran hak cipta dilakukan oleh  sesama  kompetitor  batik  diperjual  belikan  tanpa  ada  izin  darinya.  Pelanggaran  hak cipta berupa pembajakan atau plagiasi motif batik tersebut terjadi setelah Zainul mengikuti pameran batik di Kota Jambi.
Pelanggaran  hak  cipta  berupa  Pembajakan  terhadap  motif  batik  juga  dialami  oleh Sarifah Soraya sebagai pemilik sentra batik Angso Putih yang motifnya di salin oleh salah seorang  pekerja  batik  dan  diperjual  belikan  tanpa  ada  izin  darinya  selaku  pemilik  motif batik.  Motif  batik  miliknya  di  plagiasi  atau  dibajak  saat  dilakukan  pewarnaan  untuk kerjasama yang dilakukan sentra batik Angso Putih dan juga Barli Asmara. Kemudian motif tersebut  yang  sebelumnya  adalah  batik  tulis  disalin  oleh  pengrajin  batik  lain  dan  di produksi menjadi batik cap tanpa izin Sarifah sebagai pemegang hak cipta motif batik.
Pencipta  telah  mendapatkan  perlindungan  secara  otomatis  berdasarkan  Undang- Undang  hak  cipta  adapun  pelanggaran  hak  cipta  motif  batik  yang  dialami  oleh  pencipta
3 Tim  Ganeca  Sains  Bandung ,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia ,  (Bandung:  Penabur  Ilmu, 2001), Hlm. 147.
motif batik di Kota Jambi yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta motif batik masih belum medapatkan perlindungan hukum atas hasil karya  cipta  yang  telah  mereka  hasilkan. Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  di atas,  maka  permasalaha n  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  pertama,  Apakah perlindungan hukum yang belum didapatkan oleh pemegang hak cipta motif batik di  Kota Jambi? kedua,  Kendala dalam  mendapatkan  perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi?

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Yang  Belum  Didapatkan  Oleh  Pemegang  Hak  Cipta  Motif Batik Di Kota Jambi
Pada bab ini penulis memaparkan data dari hasil penelitian yang dilakukan di Kanwil Kemenkum HAM Jambi, serta pengrajin motif batik di Kota Jambi sebagai informan maupun responden  dalam  penelian  ini.  Melalui  penelitian  penulis  dengan  para  pihak  di  hasilkan sejumlah  data  yang  diperlukan  untuk  perlindungan  hukum  hak  cipta  motif batik  di  Kota Jambi:
a) Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran hak cipta.
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Purwantoro  dari  Kanwil  Kemenkumham Provinsi Jambi salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pengrajin batik di kota Jambi yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap motif batik yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai alat pembuktian tertulis dan apabila terjadi sengketa dapat digunakan sebagai bukti awal. 4
Berdasarkan  penuturan  tersebut  dapat  di  pahami  bahwa  untuk  melindungi  ciptaan motif  batik  pengrajin  dapat  melakukan  pencatatan  terhadap  hasil  karya  ciptaannya sebagaimana termuat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta.  Dinyatakan dalam  Pasal  64  Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa pencatatan ciptaan atau produk bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak terkait.
Pencatatan hak cipta bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pencatatan berarti suatu
4 Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.
ciptaan  baik  yang  telah  terdaftar  maupun  tidak  tetap  dilindungi  oleh  hak  cipta. 5 Hal  ini menunjukkan bahwa pemegang hak cipta motif batik telah mendapatkan hak cipta motif batik secara otomatis setelah pengwujudan hasil ciptaan secara nyata.
Beberapa pelanggaran hak cipta terhadap motif batik berupa plagiasi atau pembajakan masih di jumpai di kota Jambi. pelanggaran hak cipta tersebut terjadi pada motif batik yang belum dilakukan pencatatan meskipun telah dilindungi namun apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pencatatan ini di butuhkan. Penulis melakukan penelitian terhadap kasus pelanggaran terhadap motif batik di kota Jambi yang terjadi pada 2 sentra batik berbeda, yakni:
1) Kasus pertama
Pelanggaran terhadap motif batik di Jambi yang pertama, dialami oleh Zinul Bahri.  Zainul  Bahri  merupakan  pemilik  sentra  batik  Sipin  Jajaran  yang  telah menekuni  kegiatan  membatik  dari  dekade  90an.  Namun,  pada  tanggal  6  April 2019 ia ikut serta dalam salah satu pameran batik di Kota Jambi. Motif batik hasil karyanya di  pamerkan beberapa dari motif  tersebut adalah motif  batik Incung Beruk dan Bungo Sekat. Setelah pameran batik tersebut tak berapa lama salah seorang rekan Zainul Bahri memberitahukan bahwa salah satu motifnya Incung Beruk dan Bungo Sekat telah di jual oleh pengrajin batik lain di media sosial oleh Batik  A  digunakan  inisial  dalam  penyebutan  sentra  karena  permintaan  zainul bahri sebagai responden. Sebelumnya pemilik batik yang juga merupakan masih murid  Zainul  Bahri  dalam  membatik,  meminjam  kedua  cap  motif  batik  yang dipagiasi tersebut dan belum dikembalikan.
Zainul bahri mengatakan:
“saya menemukan dua motif batik saya motif bungo sakat dan incung beruk telah di jadikan kain batik dalam proses neci di salah satu konveksi. Dari seorang rekan diketahui bahwa motif batik tersebut telah dijual oleh Sentra Batik A di media sosial facebook mereka” 6
Penggunaan kedua motif batik tersebut digunakan tanpa izin atas kegiatan ekonomi  tersebut.  Zainul  telah  melakukan  teguran  langsung  kepada  Pemilik
5 Akmi Azrianti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Dan Songket Pandai Sikek, Jurnal Hukum, Vol III nomor 2, (2016), hlm. 8.
6 Wanwancara  Dengan  Zainul  Bahri  Pemilik  Sentra  Batik  Sipin  Jajaran  di  kecamatan  Danau Sipin kota Jambi, pada 11 April 2021.
Sentra Batik A yang diketahui adalah salah satu murid Zainul dalam pembuatan batik.  Pemilik  Batik  A  sebelumnya  sempat  meminjam  cap  motif  batik  Incung Beruk dan Bungo Sakat dari zainul  karena untuk digunakan secara pribadi zainul pun  mengizinkan  penggunaan  motifnya.  Namun,  disalah  gunakan  untuk kepentingan  ekonomi  oleh  Batik  A  tanpa  izin  dari  Zainul,  Zainul  Bahri  selaku pemilik motif batik meminta cap tersebut dikembalikan dan penjualan di sosial media pelaku dihentikan.
Zainul  mengatakan  tentang  upaya  hukum  untuk  kasus  pelanggaran  hak cipta:
“seharusnya  saya  bisa  melakukan  upaya  hukum  atas  kejadian  tersebut karena sekarang ke dua motif batik tersebut telah saya dapatkan sertifikat hak ciptanya. Namun tidak saya lakukan karena prosesnya yang akan lama dan berbelit-belit dan saya  seorang pendidik dan budayawan batik Jambi akan  membunuh  karakter  dari  sentra  lain  jika  melakukan  upaya  hukum terhadap kasus pelanggaran yang terjadi” 7
Apabila dilakukan upaya hukumpun akan sulit mengingat kedua motif batik tersebut  sewaktu  kejadian  belum  di  dilakukan  pencatatan  sehingga  Zainul merasa  bahwa  pembuktian  akan  kepemilikan  motif  batik  tersebut  akan  sukar untuk  dilakukan.  Zainul  telah  menciptakan  185  motif  batik  dan  hanya  3 diantaranya  yang  telah  di  catatkan.  Pencatatan  3  motif  batik  ini  merupakan bentuk  upaya  untuk  melakukan  perlindungan  bagi  motif  batik  yang  telah  di ciptakannya.  Namun,  dua  motif  batik  yang  telah  mengalami  pelanggaran  hak cipta berupa pembajakan motif  batik seperti diuraikan di atas belum dicatatkan sewaktu terjadinya kasus pembajakan tersebut. Hal ini tidak tidak mengurangi aspek perlindungan  hukum terhadap motif batik tersebut  karena  berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta pencatatan bukan merupakan syarat untuk memperoleh perlindungan dan juga hak cipta atas suatu ciptaan.
2) Kasus ke dua
Kedua,  pembajakan  motif  batik  dialami  oleh  Sarifah  Soraya  pada  Tahun 2017  Barli  Asmara datang mengunjungi sentra  batik miliknya  di sebrang  Kota Jambi. kemudian melihat salah satu motif yang baru selesai di lukis diatas kain
7 Ibid.,
putih lalu mengatakan bahwa menyukai motifnya. Sarifah Soraya selaku pemilik motif  batik  tersebut  kemudian  melakukan  pewarnaan  terhadap  motif  batik tersebut. Motif tersebut melalui proses batik lukis namun tak lama batik tersebut malah  diperbanyak  menggunakan  proses  batik  cap.  Ternyata  setelah  selesai proses  pewarnaan motif  batik  diperbanyak  dan  diperjual  belikan  oleh  pekerja sarifah soraya untuk proses pewarnaan yang namanya tidak ingin disebutka oleh responden.  Motif  batik  yang  diplagiasi  oleh  perkerja  tersebut  kemudian digunakan oleh aparat pemerintah daerah. 8
Sarifah  Soraya  memberikan  teguran  terhadap  pengrajin  batik  yang  telah melakukan  pembajakan  terhadap  motif  batik  ciptaanya  untuk  tidak menggunakan motif batik tersebut tanpa izin melalui suatu group asosiasi batik Jambi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pelaku pembajakan terbut.
Sarifah atas upaya penyelesaian kasus tersebut mengatakan:
“saya  tidak  membawa  kasus  ini  kejalur  hukum  karena  kurang  mengerti upaya  hukum  yang  harus  saya  lakukan  dan  saya  belum  melakukan pencatatan  terhadap  motif  batik  ini  jika  nantinya  harus  dibawa  ke  kasus hukum saya tidak mengerti langkah selanjutnya dan akan memakan biaya dan  waktu  yang  tidak  sedikit  selama  berlangsungnya  proses  hukum tersebut” 9
Berdasarkan kasus pelanggaran hak  cipta yang terjadi  pada  dua sentra batik  di atas perlindungan  hukum  preventif  melalui  pencatatan  hak  cipta  memang  tidak  diperlukan berdasarkan  Pasal  64  Ayat  2  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hak  cipta  telah  memberikan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, perlindungan tersebut telah diberikan dan diatur di dalam Undang-Undang namun senyatanya pelanggaran masih terjadi untuk menindak lanjuti pelanggaran hak cipta ini diharapkan adanya tindakan tegas aparat  pemerintahan  yang  berwenang  untuk  menghentika  pelanggaran  hak  cipta  motif batik  di  Kota  Jambi  dan  di  perlukan  adanya  pembuktian  sehingga  upaya  hukum  dapat dilakukan.
8 Wawancara  Dengan  Sarifah  Soraya  Pemilik  Sentra  Batik  Angso  Putih  di  kecamatan Pelayangan kota Jambi, Pada 2 Oktober 2020.
9 Wawancara dengan Sarifah Soraya pemilik Sentra Angso Putih, pada 12 April 2021
b) Perlindungan Hukum Represif Setelah Terjadi Sengketa
Perlindungan  hukum  represif  adalah  suatu  bentuk  perlindungan  setelah  terjadinya suatu  sengketa  dalam  penelitian  ini  terhadap  hak  cipta  motif  batik.  Gugatan  terhadap pelanggaran hak cipta motif batik dapat dilakukan oleh pencipta atau badan hukum terkait di pengadilan niaga. Kasus pelanggaran hak cipta di Kota Jambi terhadap motif batik yang dilakukan  oleh  peneliti.  Menunjukkan  bahwa  pengrajin  batik  di  Jambi  belum  mendapat perlindungan represif dari motif batik yang di ciptakannya.
Ibu Nova Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jambi      mengatakan:
“pengrajin batik tidak ingin jika motif batik mereka di gunakan oleh pihak lain tanpa  izin  maka  seharusnya  mencatatkan  dulu  ciptaanya  sehingga  baru nantinya  akan  memperoleh  kekuatan  hukum  untuk  pembuktian  jika  terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta pastinya setelah dilakukan pencatatan akan bisa melakukan upaya hukum dan menggugat terhadap pelaku tersebut” 10
Pencipta motif batik di Kota Jambi berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah  mendapatkan  bentuk  perlindungan  hukum preventif  berupa  pengakuan    hak  ekslusif  terhadap  hasil  karya  motif  batik  yang  di hasilkannya  secara  otomatis  setelah  pewujudan  hasil  ciptaan  motif  batik  secara  nyata. Perlindungan  hukum  yang  di  dapatkan  secara  otomatis  ini  hanya  sebatas  pengakuan terhadap kepemilikan hak cipta tapi perlindungan tersebut belum terlaksana.
Perlindungan hukum belum sepenuhnya di dapatkan karena untuk melakukan bentuk perlindungan  refresif  diperlukan  pembuktian  atas  kepemilikan  motif  batik  yang  telah dilanggar.  Jika  dilakukan  tanpa  pembuktian  pencatatan  akan  sulit  dilakukan  jadi  Zainul Bahri dan Sarifah Soraya belum mendapatkan perlindungan hukum represif atas motif batik ciptaanya. Perlindungan yang diperoleh oleh Zainul Bahri dan Sarifah  Soraya   baru sebatas pengakuan atas hak ekslusif tersebut dan untuk melaksanakan perlindungan apabila terjadi pelanggaran tetap diperlukan adanya pencatatan berdasarkan penuturan yang dilakukan ibu Nova.
Tujuan  dari  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  kepada masyarakata dengan diwujudkan kepada bentuk nyata ndengan adanya kepastian hukum, dengan  adanya  kepastian  hukum  akan    memperjelas  kepemilikan  suatu  karya  cipta  dan
10 Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.
dapat  memberikan  manfaat  yang  diperoleh  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. Tindakan tegas dari pihak berwajib dalam menghadapi pelanggaran hak cipta motif batik di Kota Jambi. Namun,  belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  pelanggaran  hak  cipta  merupakan  faktor  yang perlu mendapatkan perhatian. 11

## 2. Kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi
Karya seorang pencipta dalam hal ini motif batik di Kota Jambi tidak bisa hanya diukur berdasarkan nilai estetika dan pemenuhan rasa. Eksploitasi ekonomis terhadap suatu karya cipta bisa memacu kreatifitas pencipta untuk menghasilkan kreasi baru. Karya seni harus dilindungi hukum agar tidak dieksploitasi oleh orang-orang tak bertanggung jawab, karya seni tersebut  harus jadi suatu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 12
Berikut  adalah  kendala  dalam  mendapatkan  bentuk  perlindungan  hukum  represif terhhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi yang disampaikan oleh bapak Purwantoro dan ibu Nova dari Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, yakni:
a. Pengetahuan terhadap hak cipta
Hara  Nova  Hotmaida  Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual  kanwil  dan HAM Provinsi Jambi mengatakan bahwa:
“Pengetahuan pengrajin batik di Kota Jambi terhadap hak cipta masih lemah dilihat dari kesadaran para pengrajin batik dalam mencatatkan hasil karya ciptaan  yang  dihasilkan  sehingga  dapat  memiliki  sertifikat  yang  nantinya dapat  dipergunakan  sebagai  alat  butki  untuk  mengurangi  tindak pelanggaran hak cipta.” 13
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami  bahwa pengrajin batik  memiliki  pengetahuan  yang  kurang  terhadap  hak  cipta.  Kurangnya pengetahuan  terhadap  hak  cipta  membuat  pengrajin  batik  di  Kota  Jambi beranggapan  bahwa  pencatatan  terhadap motif  batik  mereka  tidak  terlalu  di perlukan. Sehingga menimbulkan permasalahan yang lain saat pengrajin  lain menggunakan motif batik tersebut tanpa izin.
11 Adrian Sutedi, Op, Cit ., hlm. 3. 12 Isran  Idris, Pemenfaatan  Nilai  Ekonomi  Hak  Cipta  Oleh  Masyarakat  Lokal,  Jurnal  Hukum , (2010), hlm. 122.
13 Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.
Kurangnya  pengetahuan  pencipta  motif  batik  terhadap  hak  cipta  juga menyebabkan, jika terjadi suatu pelanggaran terhadap motif batik yang mereka miliki yang seharusnya dapat dilakukan upaya hukum guna mendapatkan hak ekonomi  mereka  terhadap  hasil  ciptaan  tidak  dilakukan.  Berdasarkan  kasus yang penulis teliti belum ada yang melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang mereka alami karena belum mengetahui tentang upaya hukum yang dapat mereka  tempuh  jika  terjadi  penggunaan  karya  motif  batik  mereka  jika  di gunakan untuk mendapkan manfaat ekonomi tanpa izin.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nova Sub Kabid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM Jambi
“Solusi  yang  telah  dilakukan  oleh  kanwil  kemenkum  HAM  Jambi  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  terhadap  para  pengusaha  batik  ataupun pengrajin  batik  untuk  segera melakukan  perlindungan  berupa  pencatatan sebagai  upaya  untuk  menghindari  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  motif batik.” 14
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  Kanwil  Kemenkumham  Provinsi Jambi dalam memberikan pengetahuan atas hak cipta kepada pengrajin batik di kota Jambi perlu dilakukan dengan tepat sasaran. Sehingga semua pengrajin dapat  memahami  pengaturan  tentang  hak  cipta  dan  mencegah  tindak pelanggaran hak cipta lainya.
b. Pencatatan terhadap hak cipta motif batik
Wawancara  dengan  Purwantoro  kepala  bidang  Pelayanan  Hukum  Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi mengatakan bahwa:
“pada saat ini kesadaran pengrajin batik untuk mendaftarkan hak cipta motif batik  yang  dimiliki  masih  kurang.  Pengrajin  batik  beranggapan  bahwa pencatatan suatu karya cipta itu mahal dan memerlukan waktu yang lama. Namun, jika  pengrajin batik  belum melakukan pencatatan hak  cipta  maka penindakan  atas  pelanggaran  yang  mereka  alami  akan  sulit  untuk dilakukan.” 15
14 Ibid., 15 Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.
Berdasarkan  penjelasan  dapat  dipahami  bahwa  penting  untuk  melakukan pencatatan terhadap ciptaan untuk memberikan kepastian terhadap pencipta motif batik yang berhak memiliki haknya untuk memberikan perlindungan atas hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dan  untuk  memberikan pembuktian sehingga pelaku pelanggaran atau pembajakan yang dialami Zainul dan Sarifah dapat ditindak dengan tegas.
Pada  wawancara  dengan  ibu  Nova  Kanwil  Kemenkumham  Provinsi  Jambi menyebutkan bahwa:
“Untuk pencatatan hak cipta telah di permudah dengan adanya pendaftaran online  untuk  mempermudah  pengrajin  batik  di  Jambi.  biaya  yang dikeluarkan  untuk  satu motif  yang  di  daftarkan  secara  perseorang  adalah Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dan  utuk UMKM  Rp.  200.000  (dua ratus  ribu  rupiah)  pendaftaran  bisa  dilakukan  di  kanwil  kemenkumham ataupun melalui pendaftaran online.” 16
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  di  pahami  bahwa  terdapat anggapan di kalangan pengrajin tentang mahalnya biaya pencatatan hak cipta Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi telah memberikan kemudahan terhadap pendaftaran  pencatatan  hak  cipta  secara  online  untuk  mempermudah pengrajin batik Jambi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pencatatan hak cipta sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pentingnya  kesadaran  pengrajin  batik  untuk  melakukan  pencatatan  hak cipta  motif  batik  yang  dimiliki  karena  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum. Karena suatu ciptaan yang tidak dicata hanya memiliki perlindungan terhadap pencipta  yang  bersangkutan,  apabila  terjadi  sengketa  akan  sulit  dibuktikan kepemilikannya.  Oleh  karena  itu  pencatatan  atas  suatu  ciptaan  diperlukan sehingga  perlindungan  represif  terhadap  motif  batik  tersebut  akan  lebih mudah untuk dilaksanakan.
c. Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta
Wawancara  dengan  Purwantoro  kepala  bidang  Pelayanan  Hukum  Kanwil
Kemenkumham Provinsi Jambi mengatakan bahwa:
“Tindakan  hukum  terhadap  hak  cipta  berdasarkan  pada  delik  aduan  jika pengrajin  batik  merasa  hak  ciptanya  dirugikan.  Namun,  pengrajin  batik
16 Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.
tidak  mengetahui  tentang  hak  cipta  sehingga  pengaduan  terhadap  kasus pelanggaran  ini  pun  belum  dilakukan  hal  ini  salah  satu  hambatan  dalam melindungi hak cipta di Kota Jambi.” 17
Berdasarkan  wawancara tersebut dapat dipahami pengrajin batik sebagai pencipta atau pemegang hak cipta motif batik kurang mengetahui tentang hak cipta  sehingga untuk  mengadukan  jika mereka  telah  mengalami  pelanggaran hak cipta upaya hukum yang mereka lakukan untuk memperoleh perlindungan represif  atas  hak  ciptanyapun  belum  dilakukan  apalagi  terhadap  kasus  hak cipta.
Pada  wawancara  dengan  ibu  Nova  Kanwil  Kemenkumham  Provinsi  Jambi menyebutkan bahwa:
“Belum ada pelaporan atau pemberitahuan tentang pelanggaran hak  cipta motif batik Kota Jambi kepada Kanwil Kementrian hukum dan HAM wilayah provinsi  Jambi,  karena  sepertinya  sebagian  besar  pengrajin  beranggapan bahwa malas untuk memperpanjang permasalahan antar sesama pengrajin batik  lain  dan  takut  dengan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  selama  upaya hukum berlangsung. Meskipun terdapat pelanggaran jadinya upaya hukum belum menjadi pilihan bagi pencipta batik di Jambi.” 18
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dan  kasus  yang  telah  penulis  teliti terhadap pelanggaran hak cipta motif batik di kota jambi terdapat pelanggaran yang  terjadi  terhadap  motif  batik  yang  mereka  miliki  yang  hak  ciptanya ditemrima secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif seperti dalam Pasal 1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Namun,  pengrajin  batik  beranggapan bahwa melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta motif batik di Jambi akan memakan waktu yang tidak sedikit dan belum lagi permasalah tersebut akan  menyebabkan  hubungan  antar  sesama  pengrajin  menjadi  tidak  baik padahal  antar  pengrajin  batik  di  Jambi  merasakan  telah  bersaudara  dengan sesama pengrajin batik lainya karena sama-sama mengkreasikan batik jambi.

## C. KESIMPULAN
17 Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.
18 Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 4 Januari 2021.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah meski pencipta motif batik di kota jambi telah mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  yang telah diatur dalam  Undang-Undang  namun pencipta motif batik masih belum  merasakan perlindungan tersebut berjalan karena masih dijumpainya pelanggaran yang terjadi berupa pembajakan atau plagiasi terhadap motif batik yang pencipta miliki. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah kurangnya pengetahuan pencipta motif batik di Kota Jambi akan hak cipta, kesadaran pencipta untuk melakukan pencatatan atas hasil  ciptaanya dan  belum ada  upaya  hukum yang dilakukan oleh pencipta dan  tindakan tegas dari pemerintah yang berwenang  untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta motif batik di Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, M. Philipius. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
Hutagalung,  Sophar  Maru .  Hak  Cipta  Kedudukan  Dan  Peranannya  dalam  Pembangunan. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Mayana,  Ranti  Fauza. Perlindungan  Desain  Industri  Di  Indonesia  Dalam  Era  Perdagangan Bebas , Garsindo, Jakarta, 2004.
Munandar,  Harris. Menegnal  haki  (hak  kekayaan  intelektual:  hak  cipta,  paten,  merek  dan seluk-beluknya, Cetakan pertama, Erlangga, Jakarta, 2008.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.  Cetakan  pertama,  Mandar  maju , Bandung, 2008.
Purwaningsih,  Endang. Perkembangan  Hukum  Intellectual  Property  Rights, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
Rahardjo, Sutjipto . Ilmu Hukum , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
Suryahartati, Dwi. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi (Peradaban,Kreatifitas  Dan  Komersialisasi) .  Cetakan  Pertama,  Salim  Media Indonesia, Jambi, 2019.
Sutedi,  Adrian, Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual .  Cetakan  Pertama,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2013.
Azrianti, Akmi. perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif tenun dan songket pandai sikek , Jurnal Hukum, Vol III nomor 2, 2016.
Idris,  Isran. Pemenfaatan  Nilai  Ekonomi  Hak  Cipta  Oleh  Masyarakat  Lokal , Jurnal Hukum, 2010
Karmela, Siti Heidi. Batik Dan Tenun : Cerminan Budaya Melayu Bagian Dari Ekonomi Dan Industri Kreatif Di Kota Jambi, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari , Vol. 15 No.4 Tahun 2015
Kusumaningtyas, Rindia Fanny. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa . Jurnal Hukum Volume 6 No. 2. Edisi Juli 2011.
Nurhidayat,  syarif. Eksistensi  Perlindungan  Karya  Cipta  Motif  Batik  Kebumen  Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional , Semarang, Ilmu Hukum, 2010.
Paserangi Hasbir, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011.
Pebrian, Diki. Ragam Batik Jambi Yang Ada Di Kabupaten Batanghari, Jurnal Ilmiah, Vol 6 No 2, 2019.
Rabbani, Haikal. Perancangan Media Informasi Tentang Motif Dan Makna Batik Jambi, 2016.
Rahayu, Devi. Perlindungan Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura . Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
Suryati. Studi Tentang Sejarah Dan Asal-Usul Bentuk Motif Batik Jambi, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No 1, 2013
Tio Ibipurwo, Guruh. Perlindungan Hukum Hak Cipta : Pudiklat.Kemenpri.Go.Id
Suhikmah. Upaya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batk Yang Belum Terdaftar . Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Nugroho,  Hadi .  pengertian  motif  batik  dan  filosofinya ,  kementrian  perindustrian  republik Indonesia, 28 februari 2020.
Karmela, Siti Heidi. Batik Dan Tenun : Cerminan Budaya Melayu Bagian Dari Ekonomi Dan Industri Kreatif Di Kota Jambi