Hisran Hamad, Salmah (2022) Analisis Pencapaian Indikator Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Kota Jambi  Tahun  2021, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)  12 . http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI KOTA JAMBI TAHUN 2021

## Hisran Hamad, Salmah
Poltekkes Kemenkes Jambi, Indonesia Email: hisran1962@poltekkesjambi.ac.id, salmahdeddy68@gmail.com

## Abstrak
Latar Belakang, Pembiayaan obat pelayanan Kesehatan dasar di Kota Jambi belum memenuhi minimal biaya yang di syaratkan. Penilitian ini bermaksud melakukan analisis indicator pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kota Jambi khusus terkait dengan  pembiayaan.    Masalah  penelitian  adalah  belum  tersedianya  data  analisis pencapaian indicator pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kota Jambi tahun 2021, dengan analisis ini diharapkan Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah  meningkatnya  dana  obat  sehingga  ketersediaan  obat  dalam  jenis  yang lengkap,  jumlah  yang  cukup,  terjamin  khasiatnya,  aman,  efektif,  dan  bermutu  di puskesmas dan jaringannya. Metode, Desain penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observatif dan evaluative terhadap indicator pengelolaan obat Instalasi  Farmasi  Kota  Jambi.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  data  kuantitatif melalui  observasi  dokumen  pengelolaan  obat  kemudian  dilakukan  analisis pencapaian  pada  indicator  yang  dipilih.    Data  kualitatif  dikumpulkan  dari wawancara  terstruktur  dengan  apoteker  tingkat  puskesmas  dan  Kepala  Instalasi Farmasi.  Hasil:  kesesuaian  alokasi  dana  oengadaan  obat  79.6%,  biaya  obat  per kunjungan resep Rp. 3.016, biaya obat  per penduduk Rp. 3.161, persentase dana alokasi pengadaan obat 1.42%, Ratio kunjungan resep terhadap jumlah penduduk 1.05,  kesesuaian  item  obat  dengan  DOEN  61.4%,  kesesuaia  item  obat  dengan Fornas 49.3%, peresepan obat belum mengikuti permenkes nomor 5 tahun 2014, kontribusi APBD dalam pendanaan obat rendah.
Kata Kunci : indicator obat; instalasi farmasi kota jambi; biaya obat

## Abstract
Background, Funding for drugs for basic health services in Jambi City has not met the minimum required costs. This research intends to analyze the indicators of drug management  at  the  Jambi  City  Pharmacy  Installation  specifically  related  to financing.  The  research  problem  is  the  unavailability  of  analytical  data  on  the achievement  of  drug  management  indicators  at  the  Jambi  City  Pharmacy Installation  in  2021,  with  this  analysis  it  is  hoped  that  the  specific  target  to  be achieved in this research is to increase drug funds so the availability of drugs in complete  types,  in  sufficient  quantities,  guaranteed  efficacy,  safe,  effective,  and quality  health  centers  and  their  networks.  Method.  The  research  design  is
quantitative  descriptive  with  an  observative  and  evaluative  approach  to  the indicators of drug management at the Jambi City Pharmacy Installation. The data was  collected  in  the  form  of  quantitative  data  through  the  observation  of  drug management  documents  and  then  analyzed  the  achievements  of  the  selected indicators.  Qualitative  data  were  collected  from  structured  interviews  with pharmacists  at  the  puskesmas  level  and  the  Head  of  the  Pharmacy  Installation. Result:  suitability  of  drug  procurement  fund  allocation  79.6%,  drug  cost  per prescription  visit  Rp.  3,016,  the  cost  of  medicine  per  resident  is  Rp.  3.161, percentage of funds allocated for drug procurement 1.42%, a ratio of prescription visits to population 1.05, suitability of drug items with DOEN 61.4%, compliance of drug items with National Formation 49.3%, drug prescribing has not followed Minister of Health number 5 of 2014, the contribution of APBD in drug funding is low.

## Keywords: drug indicator; jambi city pharmacy installation; drug cost

## Pendahuluan
Instalasi Farmasi kabupaten/Kota merupakan institusi yang bertugas mengelola obat sektor  publik (Depkes,  2016) di  kabupaten  dan  Kota.  Kinerja  Instalasi  Farmasi  diukur salah  satunya  dari  pencapaian  indicator  pengelolaan  obat  yaitu  sampai  seberapa  jauh tujuan  atau  sasaran  indicator  telah  berhasil  dicapai  dibandingkan  standar.  Selama  ini pencapaian indikator belum berkaitan dengan kebijakan dan penentuan prioritas dalam anggaran di daerah. Contohnya Indikator yang terkait kebijakan seperti Indikator biaya obat perkapita. WHO merekomendasikan biaya obat sektor publik sebesar $ 2 per kapita (Departemen  Kesehatan  RI,  n.d.-a) atau  sekitar  Rp.  30.000.  Dengan  jumlah  penduduk kota  jambi  tahun  2019 (BPS,  n.d.) sebesar  604.738  jiwa  alokasi  dana  obat  seharusnya sebesar Rp. 18,2 M. Pada tahun 2019, Kota Jambi mendapatkan dana alokasi obat dari DAU (Jambi, n.d.) sebesar Rp. 2.9M atau 16% dari ideal.
Puskesmas  sebagai  pelaksanan  pelayanan  akan  menerima  obat  sebanyak  alokasi yang ada tergantung persediaan di Instalasi Farmasi. Dan pada kenyataannya puskesmas tidak merasa kekurangan obat, yang ditunjukan dengan tidak adanya keluhan masyarakat. Pola  peresepan  belum  sesuai  dengan  Permenkes  nomor  5  tahun  2014 (Departemen Kesehatan  RI,  n.d.-b) tentang  pola  peresepan.  Umumnya  pasien  hanya  mendapat  obat setiap jenisnya untuk pemakaian 3 hari dari 5 hari seharusnya. Dengan akses pelayanan kesehatan  di  Kota  Jambi  sudah  baik,  seharusnya  terjadi  peningkatan  dalam  jumlah kunjungan yang pada akhirnya akan merubah angka indikator yang sudah ada. Artinya akan terjadi kekurangan obat dipuskesmas, karena peningkatan pemakaian jumlah obat. Seharusnya  ada  kebijakan  dari  Dinas  Kesehatan  untuk  mengikuti  Permenkes  sebagai standar pengobatan di puskesmas. Penilitian ini perlu dilakukan sebagai masukan dalam penganggaran obat, bahwa kondisi sekarang ini masih dibawah angka yang seharusnya. Indikator  pengelolaan  obat  yang  lain  banyak  diturunkan  dari  indikator  biaya  obat perkapita  seperti  indikator  biaya  per  resep,  ketepatan  perencanaan,  kesesuaian  dengan formularium, DOEN.
Hasil penelitian Tiekha Kencabasari (Suwarto & Fudholi, 2012) , berjudul “Evaluasi Pengelolaan  Obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cilacap  tahun  2008,  2009  dan  2010 menyatakan  bahwa  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2008,  2009,  dan 2010 terdapat adanya indikator yang tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan yaitu indikator ketepatan perencanaan obat masing-masing (147%, 108%, 145%), biaya obat per  penduduk  (Rp.3.142,  Rp.  2.000,  Rp.  4.615),  kesesuaian  item  obat  dengan  DOEN 52,4%,  persentase  dana  pengadaan  obat  (24,8%,  14,3%,  49%).  Indikator  yang  sudah sesuai  dengan  indikator  yang  ditetapkan  berupa  tingkat  ketersediaan  obat  (16,  5  dan  7 bulan), alokasi dana pengadaan obat (94,60%, 95,04%, 98,30%), pengadaan obat generik (89,6%, 79,1%, 88,2%), ketepatan waktu distribusi ob at 100% selama 2008, 2009 dan 2010,  ketepatan  waktu  pengiriman  LPLPO,  ketersediaan  obat  program  sesuai  dengan kebutuhan  (109%,  160%,  167%),  dan  biaya  obat  per  kunjungan  resep  (Rp.7.512,  Rp. 8.180,  Rp.  7.536)  juga  mengenai  sistem  penunjang  yang  terkait  belum  sesuai  dengan. Kemudian hasil penelitian (Pramukantoro & ., 2019) tantang Manajemen persediaan obat di  Instalasi  Farmasi  Kota  Surakarta  sesuai  standar  WHO  dan  Kementerian  Kesehatan (2010) adalah sebagai berikut: Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (102,84%), pengadaan obat esensial (86,87%), pengadaan obat generik (100%), obat tersedia dibandingkan to DOEN  (60.22%)  dan  ketepatan  perencanaan  (88.94%).  Tingkat  ketersediaan  obat (100%), mencukupi kebutuhan obat di masyarakat. Kemudian Risca Purwo Choirunnisa Aprilliani (Tikirik  et  al.,  2022) .  tentang  “Evaluasi  Pengelolaan  Obat  pada  Tahap Perencanaan Obat di Puskesmas Karanganyar 1 Kabupaten Demak dengan menggunakan data  LP-LPO  puskesmas  menyatakan  bahwa  nilai  ratarata  ketepatan  perencanaan  20% menunjukkan TIDAK efektif, pada nilai rata-rata ketersediaan obat 11,08 bulan termasuk kurang  aman,  ketetapan  permintaan  /kecukupan  obat  dengan  nilai  rata-rata  104,48% efektif dan kesesuaian item tersedia dengan DOEN 43,10%. Masalah pada penelitian ini adalah belum tersedianya data analisis pencapaian indicator pengelolaan obat di Instalasi Farmasi  Kota  Jambi  tahun  2021.  Tujuan  Penilitian  ini  adalah  meningkatnya  dana  obat sehingga  ketersediaan  obat  dalam  jenis  yang  lengkap,  jumlah  yang  cukup,  terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu di puskesmas dan jaringannya.

## 1. Indikator Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi
Indikator  adalah  alat  ukur  untuk  dapat  membandingkan  kinerja  yang sesungguhnya. Indikator digunakan untuk mengukur sampai seberapajauh tujuan atau sasaran telah berhasil dicapai. Hasil pengujian dapat digunakan oleh penentu kebijakan untuk meninjau Kembali strategi atau sasaran yang lebih tepat. Indikator pengelolaan obat di tingkat Instalasi Farmasi kabupaten kota adalah sebagai berikut :
1) Alokasi Dana Pengadaan Obat
Dana  pengadaan  obat  adalah  besarnya  dana  pengadaan  obat  yang disediakan/dialokasikan oleh pemerintah daerah  kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut. Pada indikator ini jumlah  dana  anggaran  pengadaan  obat  yang  disediakan  pemerintah  daerah dibandingkan  dengan  jumlah  kebituhan  dana  obat.  Rumusan  alokasi  dana pengadaan obat adalah.
2) Peosentase Alokasi Dana Pengadaan Obat
Dana  pengadaan  obat  adalah  besarnya  dana  pengadaan  obat  yang disediakan/dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung program Kesehatan di daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah alokasi dana bidang Kesehatan. Rumusan sebagai berikut :
Persentase dana alokasi pengadaan obat =

## 3) Biaya obat per penduduk
Biaya  obat  perpenduduk  adalah  besarnya  dana  yang  tersedia  untuk  masing- masing penduduk dan besaran dana yang tersedia utnuk masing-masing penduduk.
4) Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Ketersediaan  obat  sesuai  kebutuhan  adalah  jumlah  obat  yang  mampu disediakan pemerintah dibandingkan dengan jumlah obat yang dibutuhkan rakyat dalam pelayanan Kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah.

## 5) Biaya obat per kunjungan resep
Biaya  obat  perkunjungan  resep  dalah  besaran  dana  yang  dibutuhkan  untuk setiap resep dan besaran dana yang tersedia untuk setiap resep.
6) Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN dan FORNAS Definisi :  Total  jenis  obat  yang termasuk dalam  DOEN  dibagi dengan total jenis obat yang tersedia di puskesmas
Perhitungan :
7) Kesesuaian dengan Fornas

## Metode Penelitian
Desain  Penilitian  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan  observatif  dan evaluative terhadap indicator pengelolaan obat  Instalasi Farmasi Kota Jambi. Data yang dikumpulkan  berupa  data  kuantitatif  melalui  observasi  dokumen  pengelolaan  obat kemudian  dilakukan  analisis  pencapaian  pada  indicator  yang  dipilih.  Data  kualitatif dikumpulkan dari wawancara terstruktur dengan apoteker tingkat puskesmas dan Kepala Instalasi Farmasi.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pencapaian Indikator Pengelolaan Obat
Indikator Kesesuaian dana pengadaan obat adalah besarnya dana pengadaan obat yang dialokasi oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan kebutuhan obat. Jumlah Dana  pengadaan  obat  yang  tertera  dalam  dokumen  resmi    harusnya  sama  dengan jumlah kebutuhan dana obat.
Kesesuaian dana alokasi obat = 2.346.090.000 2.946.652.534 x 100% = 79.6 %
Tabel 1 Alokasi Dana Pengadaan Obat No Jenis Anggaran Alokasi (Rp.) /tahun 2020 2021 A Pengadaan obat 1 DAK 1.683.273.000 2.146.110.000 2 APBD Murni 2.009.361.955 199.980.000 Jumlah 3.692.634.955 2.346.090.000 B Kebutuhan 2.946.652.534
Pencapaian  indicator  kesesuian  alokasi  dana  pengadaan  obat  sebesar  79.6%, artinya persentase yang dapat dipenuhi oleh APBD terhadap kebutuhan obat sebesar 79.6%.  Angka  ini  dibawah  kebutuhan  puskesmas  sebesar  100%.  Dian  K.  Ta’aun (Ta’au,  Pareta,  Kanter,  &  Tumbel,  2020) dkk  dalam  Evaluasi  Perencanaan  Dan Pengadaan  Obat  Di  Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara tahun 2020 mendapatkan angka 96,49%, lebih baik dari Kota Jambi. Kurangnya dana ini berakibat kepada masih terdapat beberapa obat yang kurang. Dari penjelasan kepala puskesmas, kekurangan obat-obatan dipenuhi dari dana BLUD yang bervariasi besarnya antara satu puskesman dengan yang lain.
2. Pencapaian Indikator Persentase Alokasi Dana Pengadaan Obat
Obat merupakan pendukung utama program Kesehatan. Oleh karena itu dana obat yang  dialokasikan  Pemda  haruslah  proporsional  dengan  anggaran  Kesehatan  secara keseluruhan.  APBD  Kota  Jambi  tahun  20213  Rp.  1.655.334.439.926,  sementara anggaran  Kesehatan  termasuk  rumah  sakit  dll  totalnya  berjumlah  Rp.
287.329.308.026,  sehingga  persentase  anggaran  Kesehatan  terhadap  APBD  sebesar 17.36%, Persentase anggaran obat terhadap APBD sebesar 0.14%.
Alokasi  Dana Pengadaan obat  = (Total dana pengadaan obat)/(Total kebutuhan dana pengadaan obat) ×100%.
Persentase  dana  alokasi  pengadaan  obat  =  (Total  dana  pengadaan  obat)/(Total Dana untuk bidang kesehatan)  x 100 %.
Tabel 2 Dana Pengadaan Obat Dan Kesehatan Tahun 2021 No Variabel Anggaran (Rp) 1 Total dana pengadaan obat 2.346.090.000 2 Total Dana untuk bidang kesehatan 164.680.133.704 Persentase dana alokasi pengadaan obat = 2.346.090.000
164.680.133.704 x 100 % = 1.42 %
Persentase  anggaran  obat  terhadap  APBD  hanya  0.14%.  WHO  menyarankan anggaran  obat  terhadap  APBD  sebesar  $2  atau  Rp.  30.000  perkapita  setara  dengan 18.64  M.  Beberapa  Daerah  menyepakati  anggaran  obat  Rp.  5.000  perkapita9.  Jika Kota Jambi menggunakan angka ini , maka minimal anggaran obat di APBD sebesar 3.1  M,  masih  jauh  dari  angka  sekarang.    Dengan  demikian  pemenuhan  obat  baru tercapai 10.3% dari kebutuhan yang disarankan WHO.

## 3. Biaya Obat Perkunjungan Resep
Biaya obat per kunjungan resep adalah besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap resep  dan  besaran  dan  yang  tersedia  untuk  setiap  resep.  Besaran  dana  ini  sangat tergantung dengan dana penggunaan obat. jumlah kunjungan total seluruh unit dan sub unit pelayanan Kesehatan.
Biaya obat per kunjungan resep = (Total dana penggunaan obat)/(Jml kunjungan resep) rupiah.
Tabel 3 Biaya Obat Per Kunjungan Resep No Variabel Anggaran (Rp) 1 Total dana penggunaan obat 1.964.435.023 2 Jumlah kunjungan resep 651.200
Biaya obat per kunjungan resep = 1.964.435.023
651.200 = Rp. 3.016
Total dana penggunaan obat adalah total dana penggunaan obat seluruh unit . Ini sangat dipengaruhi oleh pola peresepan. Saat ini pola peresepan yang dipakai adalah untuk lama tretmen 3 hari, dari seharusnya 5 hari sesuai permenkes no 5 tahun 2014 (Departemen  Kesehatan  RI,  n.d.-b) .  Kemudian  pada  tahun  2021  adalah  puncak
pandemic  yang  meyebabkan  penurunan  kunjungan (Dr.  dr.  Dwi  Handono  Sulistyo, n.d.) yang  selanjutnya  berpengaruh  kepada  menurunnya  penggunaan  obat.  Ratio kunjungan resep dengan jumlah penduduk sebelum pandemic 1.4 dan tahun 2021 ini rationya turun sebesar 1.05.

## 4. Biaya Obat Perpenduduk
Biaya  obat  per  penduduk  adalah  besarnya  dana  yang  tersedia  untuk  masing- masing  penduduk.  Seharusnya  Kab/kota  telah  memasukkan  parameter  jumlah penduduk dalam mengalokasian dana obat dalam APBD. Secara nasional besarannya adalah US $ 2 perkapita.
Biaya obat per penduduk = (Total dana penggunaan obat)/(Jml penduduk) rupiah
Tabel 4 Biaya Obat Per Penduduk No Variabel Anggaran (Rp) 1 Total dana penggunaan obat 1.964.435.023 2 Jumlah penduduk 621.365 jiwa
Biaya obat per jumlah penduduk = 1.964.435.023 621.365 = Rp. 3.161
Biaya obat per jumlah penduduk Rp. 3.161. Angka ini lebih kecil dari angka yang disarakan  Rp.  5.000.  Persentase  Anggaran  Kesehatan  terhadap  APBD  Kota  Jambi tahun 2021 telah melampaui batas yang ditetapkan konstitusi sebesar 10 %. Namun persentase  anggaran  biaya  obat  masih  rendah.  Biaya  obat  perkapita,  dari  jumlah penduduk  rata-rata  biaya  obat  perkapita  sebesar  Rp.  3.161.    Rp.  3.016.  Biaya  obat perkapita  berhubungan  dengan  akses  masyarakat  akan  obat.  Data  WHO merekomendasikan  minimal  biaya  obat  perkapita  sekitar  Rp.  30.000.  Dengan demikian akses masyarakat akan obat melalui puskesmas belum sesuai.

## 5. Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN
Kesesuaian  obat  yang  tersedia  =  (jumlah  obat  yang  termasuk  dalam DOEN)/(Jumlah jenis obat yang tersedia)×100%.
Tabel 5 Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN No Variabel item 1 Jumlah jenis obat dalam DOEN 337 2 Jumlah jenis obat tersedia 207
Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN = 207 337 x 100 %= 61.4%

## 6. Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan FORNAS
Kesesuaian  obat  yang  tersedia  =  (jumlah  obat  yang  termasuk  dalam FORNAS)/(Jumlah jenis obat yang tersedia) ×100%.
Tabel 6 Kesesuaian Item Obat Yang Tersedia Dengan FORNAS No Variabel Item 1 Jumlah jenis obat dalam FORNAS 420 2 Jumlah jenis obat tersedia 207
Kesesuaian item obat yang tersedia dengan Fornas = 207/420 x 100 %= 49.3%, Pencapaian indicator Kesesuaian DOEN11 dan FORNAS12 di Instalasi Farmasi kota Jambi  tahun  2021,  pada  Kesesuaian  dengan  DOEN  sebesar  61.4%%  dan  FORNAS sebesar  49.3%,  Dibandingkan  dengan  angka  standar  seharusnya  100%. Ketidaksesuaian  disebabkan  karena  adanya  beberapa  obat  yang  berasal  dari  dana BLUD  tidak  sesuai  dengan  DOEN  dan  FORNAS.  Pengadaan  obat  diluar  ini merupakan kesepakatan dari Dinas Kesehatan dan Kepala puskesmas, karena memang dibutuhkan, contohnya OBH, gliseril guaikolat, salep 2,4. Jika dihitung dari daftar obat yang ada di DOEN dan FORNAS, sesungguhnya pemanfaatan obat masih rendah. Dari jenis obat yang tersedia obat diluar Fornas dan Doen masih cukup tinggi ada 36 (8.6%) item  obat  tidak  tercantum  dalam  Fornas  dan  51  item  obat  (15.1%)  tidak  tercantum dalam  DOEN.  Indikator  ini  berbeda  untuk  puskesmas,  karena  adanya  BLUD. Penilitian13  untuk  puskesmas  memberikan  angka  Pencapaian  indicator  pada Kesesuaian dengan DOEN dan FORNAS, pencapaian rata-rata sebesar 87,8% sesuai. Dibandingkan dengan angka standar seharusnya 100%. Ketidaksesuaian  disebabkan karena adanya beberapa obat yang berasal dari dana BLUD tidak sesuai dengan DOEN dan FORNAS.
Panduan  klinik  untuk  pemberian  obat  dalam  resep  belum  diterapkan.  Kepala puskesmas  menyebutkan  bahwa  karena  sudah  rutin,  di  poliklinik  tidak  lagi  melihat pedoman.  Dari  observasi  resep  diketahui  bahwa  pemberian  obat  diberikan  dengan frekuensi  3  hari  dan  untuk  tablet  berjumlah  10  tablet.  Menurut  Panduan  klinik frekuensi  seharusnya  5  hari  atau  jumlah  obat  15  tablet.  Jika  pemberian  obat  sesuai pedoman, maka akan terjadi peningkatan penggunaan obat sebesar 50% dari sekarang ini. Ini mengakibatkan kekurangan obat di semua fasilitas pelayanan Kesehatan.
Kepala instalasi menyebutkan bahwa 91.5% dari obat bersumber dari dana DAK. Kontribusi APBD murni masih sangat kecil. Kemungkinan menaikkan dana obat dari sumber  lain  kecil.  Mengandalkan  APBD  sulit.  Ketika  ditanyakan  bahwa  pola peresepan di puskesmas belum sesuai standar dan jika mengikuti standar maka akan
terjadi kekurangan obat, maka akan sulit untuk mengatasinya. Dijelaskan juga bahwa kondisi ini telah berlangsung sejak lama dan pendanaan obat akan berkisar sekitar itu.

## Kesimpulan
1. Dari  pencapaian  indicator  yang  terkait  Dana  obat  di  Instalasi  Farmasi  Kota  Jambi tahun  2021  dibawah  standar.  Walaupun  demikian  dengan  dana  yang  tersedia ketersediaan obat mencukupi dan tidak terjadi kekurangan obat.
2. Pola peresepan di puskesmas belum sesuai pedoman. Jika dilakukan sesuai pedoman, maka  akan  terjadi  peningkatan  pemakaian  obat.  Dan  obat  yang  sekarang  tidk  lagi mencukupi. Oleh karena itu perlu perlu peningkatan dana obat.
3. Kesesuaian pengadaan obat dengan DOEN dan FORNAS masih belum sesuai. Obat- obatan diluar DOEN dan FORNAS masih cukup besar.

## BIBLIOGRAFI
BPS. (n.d.). BPS Kota Jambi . Google Scholar
Departemen Kesehatan RI. (n.d.-a). Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan . Google Scholar
Departemen Kesehatan RI. Permenkes nomor 5 tahun 2014 Panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer . Google Scholar
Depkes, R. I. (2016). Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Farmakope Indonesia .

## Google Scholar
Dr.  dr.  Dwi  Handono  Sulistyo,  MKes.  (n.d.).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap pelayanan kesehatan dan imunisasi. KMK UGM . Google Scholar
Handayani, Rini Sasanti, Herman, Max J., &  Siahaan, Selma. (n.d.). Pola Pembiayaan Obat di 10 Kabupaten/kota di Indonesia (Pattern Of Drug Financing In Ten Districts In Indonesia). None , 13 (4), 21317. Google Scholar
Hisran,  H.,  &  Salmah,  Salmah.  (2022).  Pengaruh  Ketersediaan  Sumber  Daya Kefarmasian  Terhadap  Pencapaian  Indikator  Pengelolaan  Obat  Puskesmas  Kota  Jambi Tahun 2020. Journals of Ners Community , 13 (3), 329–339. Google Scholar
Indonesia, Kemenkes Republik. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Ri No 75 Tahun
2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Google Scholar
Jambi, Data Kota. (n.d.). APBD Kota Jambi (lampiran). Google Scholar
Pramukantoro,  Ganet  Eko,  &  . Sunarti.  (2019).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  di  Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015. Jurnal Farmasi Indonesia , 15 (1),
50–59. https://doi.org/10.31001/jfi.v15i1.354. Google Scholar
RI, Departemen Kesehatan. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia .
Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 Tentang Formularium Nasional. Google Scholar Suwarto, Tiekha Kencanasari. (2012). Evaluasi Pengelolaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten  Cilacap  Tahun  2008,  2009  Dan  2010 .  Universitas  Gadjah  Mada. Google

## Scholar
Suwarto, Tiekha Kencanasari, & Fudholi, Prof Achmad. (2012). Evaluasi Pengelolaan Obat Di Dinas Kesehatan . 2009–2010. Google Scholar
Ta’au, Dian K., Pareta, Douglas N., Kanter, Jabes W., & Tumbel, Silvana L. (2020).
Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Biofarmasetikal Tropis , 3 (2), 72–76.
https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.287. Google Scholar
Tikirik, Wita Oileri, Sahrianti, Nini, Luaran, Jenis, et al. (2022). Gambaran pengelolaan manajemen  logistik  obat  dan  alkes  di  instalasi  farmasi  Kabupaten  Mamuju  Tengah.
Buletin Penelitian Kesehatan , 5 (2)  72–76.
https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.28. Google Scholar

## Copyright holder:
Hisran Hamad, Salmah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: