## PEMBANGUNAN HUKUM QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

## THE DEVELOPMENT OF QANUN OF VILLAGE LAW IN ACEH BESAR DISTRICT
Sulaiman 1 , M. Adli Abdullah 1 , Teuku Muttaqin Mansur 1 , Nellyana Roesa 1
1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh, Indonesia.
E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  ingin  mendalami  pentingnya  pembangunan  hukum  terkait  kekosongan hukum  tentang  qanun  gampong  di  Kabupaten  Aceh  Besar.    Penelitian  ini  dilakukan dengan  mengkaji  bahan  hukum,  terutama  qanun,  untuk  kemudian  mendalami  proses pembangunan  hukum  dalam  konteks  qanun  gampong.  Penggantian  Qanun  Aceh Besar Nomor  11  Tahun  2009  dengan  Qanun  Aceh  Besar  Nomor  2  Tahun  2020  telah menimbulkan  masalah  dalam  pengaturan  hukum,  yakni  pengaturan  mengenai  qanun gampong  yang  tidak  ada  lagi  dasar  hukumnya.  Pengisian  pengaturan  kembali  sangat penting  dilakukan,  dengan  berangkat  dari  konsep  pembangunan  hukum.  Disarankan kepada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  untuk  segera  menyiapkan  pedoman  dalam tata  penyusunan  rancangan  qanun  gampong  sebagai  bentuk  dari  pembinaan  kepada pemerintah  gampong.  Pedoman  ini  sendiri  juga  akan  sangat  membantu  proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.
Kata Kunci: qanun gampong, pembangunan hukum, masalah hukum .

## ABSTRACT
This  article  wants  to  explore  the  importance  of  legal  development  related  to  the  legal  vacuum regarding gampong qanuns in Aceh Besar District. This research was conducted by examining legal materials, especially qanuns, to then explore the legal development process in the context of  gampong  qanuns.  The  replacement  of  Aceh  Besar  Qanun  Number  11  of  2009  with  Aceh Besar Qanun Number 2 of 2020 has caused problems in legal regulation, namely the regulation of  gampong  qanuns  which  no  longer  have  a  legal  basis.  It  is  very  important  to  fill  in  the  re- arrangements,  starting  with  the  concept  of  legal  development.  It  is  recommended  to  the  Aceh Besar  District  Government  to  immediately  prepare  guidelines  for  the  preparation  of  the  draft gampong qanun as a form of guidance to the gampong government. This guide itself  will  also greatly  assist  the  process  of  the  gampong  government  in  preparing  various  needs  for  the gampong qanun
Keywords: qanun gampong, legal formulation, legal problem.

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  ingin  mendalami  pentingnya pembangunan hukum terkait kekosongan hukum  tentang  qanun  gampong  di  Kabupaten Aceh  Besar. Pembangunan hukum dapat dilihat dalam konteks pembangunan dengan menggunakan  konsep  yang  utuh,  termasuk produk hukum (M. Adli, dkk, 2019: 18).
Pembangunan  hukum  tidak  hanya  pada tingkat nasional. Produk hukum di tingkat strata pemerintah  terendah  sangat  penting  mendapat perhatian,  terutama  setelah  hadirnya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yang  memiliki  konsekuensi  secara  langsung pada  sumber  dana  desa.  Undang-undang  ini sendiri  membagi  desa  ke  dalam  desa  dan  desa adat,  yang  tidak  terlepas  dari  hak  asal-usul  dan atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan negara ini (Dirjenpemdes, 2007: 46).
Selain  kewenangan  desa  atau  gampong, keberadaan  produk  hukum  juga  sangat  penting terkait  otonomi  desa  dalam  rangka  masing- masing  desa  mengatur  rumah  tangganya  (Budi Winarno,  2005:  552-566;  Philipus  M.  Hadjon, 2011:  12).  Dengan  kata  lain,  keuangan  desa menjadi  hal  yang  penting  dalam  otonomi  desa tersebut.
Untuk  melihat  konteks  ini  secara  baik, lahirnya Undang-Undang Desa penting terutama berkenaan dengan keuangan desa dan aset desa. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Desa disebutkan  bahwa  keuangan  desa  adalah  semua
hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban desa.
Pemerintah memberikan dukungan alokasi keuangan  kepada  desa  dari  dana  perimbangan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.  Jumlah  alokasi  keuangan  yang  diberikan kepada setiap desa akan berbeda tergantung dari geografis  desa,  jumlah  penduduk,  serta  jumlah angka  kematian.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.
Alokasi  dana  tersebut  nantinya  akan digunakan  sebagai  biaya  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa  setempat.  Dengan  demikian salah  satu  ide  penting  dalam  pengelolaan  dana desa adalah mewujudkan kemandirian masyarakat  dan  desa  melalui  pemberdayaan ekonomi.
Berbagai alokasi tersebut, harus didukung oleh  pengaturan  pada  tingkat  desa  –untuk konteks Aceh gampong. Dasar hukum pembentukan  peraturan  daerah  atau  qanun gampong  berada  di  kabupaten.  Dalam  konteks Aceh Besar, pengaturan tentang qanun gampong telah  dilakukan  melalui  Qanun  Aceh  Besar Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Pemerintahan
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
Gampong.  Dalam  qanun  ini,  dibahas  secara khusus  qanun  gampong  yang  menjadi  dasar dalam membuat qanun gampong. Namun qanun tersebut telah diganti dengan Qanun Aceh Besar Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pemerintahan Gampong.  Dalam  qanun  ini,  tidak  ada pengaturan  tentang  qanun  gampong,  sehingga hal  tersebut  menjadi  tanda  tanya.  Akhirnya konsep qanun gampong dilihat dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor 111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis Peraturan  Desa,  yang  sebenarnya  dapat  dilihat sebagai panduan semata.
Kondisi  ini  harus  mendapat  perhatian untuk melahirkan satu dasar qanun gampong di kabupaten  yang  memiliki  604  gampong  ini (BPS, 2019: 77). Qanun gampong turut menjadi dasar  dalam  penerimaan  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  sebagaimana  disebutkan di  atas.  Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari perencanaan program, diteruskan ke
pelaksanaan
setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan,  harus  didukung  oleh regulasi  pada  tingkat  gampong  yang  memiliki dasar yang jelas.
Atas  dasar  itulah  penelitian  ini  menjadi penting.  Penelitian  isu  ini  telah  dilakukan sejumlah  orang.  Putri  menyebutkan  bahwa dalam  proses  pembentukan  peraturan  desa, melihat  sebagai  subjek  sangat  penting  dalam pencapaian  regulasi  yang  baik  (Lia  Sartika Putri,  2016:  161-176).  Dengan  melakukan penelitian  di  Kabupaten  Pidie  Jaya,  proses
pembentukan reusam gampong belum berlangsung dengan baik (Sulaiman, 2012: 449- 463).  Selain  itu,  penelitian  Darusman  dkk menyebutkan pentingnya peraturan desa sebagai dasar  dalam  mewujudkan  kedaulatan  desa (Yoyon M Darusman dkk, 2021: 61-66). Karena pembentukan  peraturan  desa  melibatkan  dua pihak, penguatan BPD sangat penting dilakukan terkait  dengan  penyusunan  dan  penetapan peraturan  desa  (Situ  Khoiriyah  Ngarsiningtyas, 2016: 161-175).

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  disiapkan  berdasarkan  hasil pendampingan penyusunan Qanun Gampong di Kecamatan  Ingin  Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar. Proses  penyusunan  qanun  gampong  didahului oleh kajian hukum tentang peraturan perundang-undangan  di  Aceh  Besar.  Di samping  itu,  kajian  khusus  terkait  keberadaan qanun  gampong  juga  dilakukan.  Kajian  ini sendiri tidak hanya berbasis pada bahan hukum (Sulaiman, 2018: 255), melainkan juga ditelusuri  secara  empiris  terkait  kondisi hukumnya.  Secara  teknis,  politik  hukum menjadi  salah  satu  hal  yang  dilakukan  untuk melihat perkembangan hukum, sekaligus menawarkan  penguatan  hukum  dalam  qanun gampong.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1) Problematika Qanun Gampong
Peran  aktif  Pemerintah  Gampong  dalam mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemandirian masyarakat dapat diwujudkan dengan pengembangan  sektor  sebagai  bidang  usaha yang dimiliki oleh gampong dan usaha tersebut pengelolaannya diatur dengan Qanun Gampong. Dalam pemerintahan gampong, Qanun Gampong  memiliki  fungsi  strategis  sebagai peraturan  otonom  yang  dibuat  oleh  aparatur gampong  untuk  mengatur  tentang  kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Secara  konsep,  Qanun  Gampong  adalah Peraturan  Peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Aparatur  Gampong  setelah dibahas  dan  disepakati  bersama  Tuha  Peut. Produk Qanun Gampong sangat penting sebagai pedoman  bagi  pemerintah  Gampong  dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga tercapai ketentraman, kedamaian dan kenyamanan
Terkait  keberadaan  qanun  gampong, konsep  gampong  sebagai  yang  utama  harus didalami.  Menurut  Nya’  Pha,  masyarakat teritorial keagamaan di Aceh, berarti kehidupan keluarga  di  Aceh  yang  bersifat parental dan dalam  hal-hal  tertentu  bersifat bilateral , mendiami suatu wilayah  yang disebut gampong atau  meunasah  yang  dipimpin  oleh  seorang Keuchik  dan  Teungku  Imeum  Meunasah (pimpinan keagamaan) yang diibaratkan sebagai seorang ayah dan ibu, langsung berada di bawah
Imuem  Mukim  (Muhammad  Hakim  Nya’  Pha, 1998: 14).
Gampong itu sendiri terbentuk pada masa Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636),  yakni bentuk  teritorial  yang  terkecil  dari  susunan pemerintahan  di  Aceh.  Pada  masa  itu,  sebuah gampong  terdiri  dari  kelompok  rumah-rumah yang  letaknya  berdekatan  satu  sama  lain. Pimpinan  gampong  disebut  keuchik  atau geuchik,  yang  dibantu  seseorang  yang  mahir dalam  masalah  keagamaan  dengan  sebutan teungku  meunasah.  Dalam  sebuah  gampong terdapat  pula  unsur-unsur  pimpinan  lain  yang dinamakan  waki,  yang  merupakan  wakil  dari keuchik  serta  juga  disebut  dengan  ureung  tuha (golongan  orang-orang  tua  kampung  yang disegani dan berpengalaman dalam kampungnya.  Menurut  tradisi,  jumlah  mereka ada  empat  dinamakan tuha  peut dan  ada  juga yang  delapan  orang  yang  disebut tuha  lapan (Rusdi Sufi dkk, 2002: 25).
Sedangkan  menurut  Snouck  Hurgrunje, gampong itu  merupakan  satuan  teritorial terkecil.  Sebuah gampong dilingkari  pagar, dihubungkan  oleh  satu  pintu  gapura  dengan jalan  raya  ( rèt atau rót ),  suatu  jalan  yang melewati blang atau lampoih serta tamah yang menuju ke gampong lain. Dulu setiap gampong mencakup  satu kawõm (satuan-satuan  baik dalam  artian  territorial  maupun  kesukuan)  atau sub kawõm yang  hanya  akan  bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri,  atau  paling  tidak,  dengan  meminta  dari
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
warga  sesuku  yang  bermukim  berdekatan
(Snouck Hurgrunje, 1985: 67). Dalam pemahaman Hurgronje, meunasah menyebutkan ada  dua  pengertian,  sebaga  tempat  ibadah  dan sebagai  tempat  menginap  bagi  kaum  pria  yang sudah  aqil  baligh  serta  pria gampong lain  yang singgah  di gampong itu  (Snouck  Hurgrunje, 1985: 67).
Gampong  dan  meunasah,  ada  kalanya dipersepsikan  dalam  pemahaman  terpisah.  Ada yang  memandang  bahwa  meunasah  dan gampong  sebagai  wilayah  atau  teritorial.  Ada pula  yang  memandang  meunasah  sebagai tempat  ibadah  saja.  Dalam  hal  ini,  meunasah adalah tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial  dijalankan  dalam  sebuah  gampong (Sulaiman  Tripa,  2002).  Namun,  ada juga  yang menegaskan bahwa  meunasah merupakan sebutan lain dari sebuah gampong.
Jika  saja meunasah sebagai  lembaga, dalam  arti  tempat  beraktivitas  keagamaan  dan sosial,  maka  lembaga  ini  merupakan  salah  satu lembaga  yang  cukup  besar  peranan  dalam membantu pelaksanaan pemerintahan.
Mengingat  lembaga  ini  sangat  dekat  kultur  dan tata kehidupan masyarakat adat.
Dalam hal ini, lembaga meunasah sebagai sarana  masyarakat  adat  menjalankan  roda pemerintahan tingkat gampong, dan keberadaan lembaga  meunasah  menggambarkan  ciri  khas sebuah  gampong,  karena  setiap  gampöng  ada meunasah.  Kalau  tidak  ada  meunasah,  tidak
dapat  disebut  gampong  (Iskandar  A.  Gani, 1998: 134-135).
Gampong  dipimpin  oleh  keuchik.  Dalam sejarahnya,  jabatan  itu  turun-temurun,  dilantik imuem  mukim .  Keuchik  didasarkan  pada kenyataan  hakiki  bahwa  dialah  yang  membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan  dengan ulee  balang maupun gampong lain. Keuchik menguasai satu gampong, namun ada juga yang mengepalai 2-3 gampong.  Jadi  keuchik  betul-betul  embah, teungku  ma  (keuchik  sebagai  bapak  dan teungku sebagai ibu) (Snouck  Hurgrunje, 1985: 67).  Sedangkan  menyangkut  nama  Keuchik  – pimpinan gampong—ada yang menyebutkannya dengan  Geusyik.  Teuku  Djuned  menyebut geuchik (Teuku Djuned, 1997: 91).
Dalam  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003, perangkat  gampong  meliputi  Keusyik  dan Teungku  Imuem  Meunasah,  beserta  Tuha  Peut Gampong (lembaga yang merupakan representasi  unsur  ulama,  tokoh  pemuda  dan perempuan,  pemuka  adat,  dan  cerdik  pandai). Perangkat  gampong  memiliki  hak,  kewajiban, kewenangan,  tugas  dan  fungsi  masing-masing yang  antara  lain,  sesuai  dengan  program  ini adalah  fungsi  pengajuan  dan  pembahasan Reusam Gampong.
Dalam  Pasal  53  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003  disebutkan  bahwa  Rancangan  Reusam Gampong diajukan oleh Keusyik atau Tuha Peut Gampong;  dibahas  oleh  keusyik  dan  tuha  peut;
keusyik  menetapkan  reusam  gampong  setelah persetujuan tuha peut.
Setelah  lahirnya  UU  No.  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  masalah  gampong dijelaskan  dalam  Pasal  115,  Pasal  116,  dan Pasal  117.  Dalam  UU  tersebut  ditegaskan bahwa  untuk  masalah  qanun  gampong  diatur melalui qanun kabupaten/kota tentang gampong.
Selain  dengan  nama  qanun,  peraturan pada level gampong tersebut juga sering disebut dengan  reusam.  Kebetulan  beberapa  qanun kabupaten/kota yang sudah disahkan, umumnya menyebut  dengan  qanun  gampong.  Sekali  lagi yang  dimaksudkan  bukanlah  qanun  tentang gampong, melainkan qanun pada level gampong (Sulaiman, 2012: 449).

## 2)  Qanun  Aceh  Besar  tentang  Qanun Gampong
Ada  perbedaan  penting  antara  Qanun Aceh  Besar  No.  11  Tahun  2009  tentang Pemerintahan  Gampong  dengan  Qanun  Aceh Besar  No.  2  Tahun  2020  tentang  Pemerintahan Gampong. Jika dilihat dari waktu pembentukan, qanun  yang  terakhir  ini  sebagai  qanun  yang digunakan.
Dalam  Qanun  Aceh  Besar  11/2009  masih ada  satu  bab  tersendiri  yang  mengatur  tentang qanun  gampong.  Secara  khusus  diatur  dalam Bab V Pasal 59-69 (11 pasal). Sedangkan dalam Qanun  Aceh  Besar  2/2020,  tidak  ada  lagi pengaturan  tentang  qanun  gampong.  Hal  ini tentu  menimbulkan  masalah  karena  terjadi
kekosongan  hukum  terkait  dengan  pengaturan qanun  gampong.  Pedoman  peraturan  tingkat desa bisa dirujuk kepada Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Hal  yang  menarik  dalam  Qanun  Aceh Besar  11/2009  adalah  membedakan  antara istilah  qanun  dan  reusam  gampong.  Pasal  1 angka  16  dan  angka  31  menyebut  istilah  yang sama,  yakni  reusam  gampong,  dengan  konsep yang  sama.  Reusam  gampong  atau  nama  lain adalah aturan-aturan petunjuk adat istiadat yang ditetapkan  oleh  keusyik  setelah  mendapat persetujuan tuha peut gampong.
Dalam  Qanun  Aceh  Besar  11/2009 menyebutkan jenis peraturan perundang- undangan pada tingkat gampong meliputi qanun gampong,  peraturan  keuchik,  dan  keputusan keuchik.  Peraturan  keuchik  sebagai  penjabaran pelaksanaan  qanun  gampong  yang  bersifat pengaturan.  Sedangkan  keputusan  keuchik penjabaran  pelaksanaan  qanun  gampong  dan peraturan keuchik yang berifat penetapan (Pasal 59).
Dalam  Pasal  60  diatur  tentang  prosesnya. Qanun  gampong  ditetapkan  oleh  keuchik, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial budaya  masyarakat  gampong  setempat.  qanun dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Qanun  dibentuk  dalam  rangka
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 116-127.
penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, dan kemasyarakatan.
Rancangan  qanun  gampong  yang  telah disetujui  bersama  keuchik  dan  tuha  peut disampaikan  oleh  pimpinan  tuha  peut  kepada keuchik  untuk  ditetapkan.  Penyampaikan  ini dilakukan  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  sejak tanggal  ditetapkan.  Rancangan  qanun  gampong yang  selain  tentang  APBG,  pungutan  dan  tata ruang,  wajib  ditetapkan  oleh  keuchik  dengan membubuhkan  tanda  tangan  dalam  jangka waktu  30  hari  sejak  diterimanya  rancangan qanun  tersebut  (Pasal  63).  Qanun  gampong disampaikan  oleh  keuchik  kepada  bupati melalui  camat  sebagai  bahan  pengawasan  dan pembinaan  paling  lambat  tujuh  hari  setelah ditetapkan (Pasal 64).
Dalam operasional pembentukannya, qanun gampong juga harus berasaskan pembentukan  perundang-undangan  yang  baik, meliputi:  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau organ  pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian  antara jenis  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan, kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  kejelasan rumusan,  dan  keterbukaan  (Pasal  61).  Di samping  itu,  masyarakat  berhak  memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan  dan  atau  pembahasan  rancangan qanun  gampong.  Masukan  ini  dapat  dilakukan dalam  proses  penyusunan  rancangan  qanun gampong (Pasal 62).
Khusus rancangan qanun gampong tentang  APBG,  pungutan,  dan  penataan  ruang
yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan  oleh  keuchik  paling  lama  tiga  hari disampaikan  keuchik  kepada  Bupati  melalui camat  untuk  dievaluasi.  Hasil  evaluasi  tersebut disampaikan  kembali  kepada  keuchik  paling lama  20  hari.  Jika  dalam  waktu  20  hari  tidak dikembalikan, keuchik langsung dapat menetapkannya sebagai qanun gampong. Khusus  untuk  rancangan  Qanun  APBG,  Bupati dapat mendelegasikan kepada camat (Pasal 65).
Untuk operasional berlaku, qanun gampong  wajib  menentukan  batas  waktu penetapan  pelaksanaan.  Qanun  gampong  sejak ditetapkan,  dinyatakan  mulai  berlaku  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat, kecuali  ditentukan  lain  dalam  qanun  tersebut. Selain  itu,  qanun  gampong  tidak  boleh  berlaku surut (Pasal 66).
Semua  hal  di  atas,  diatur  dalam  Qanun Aceh  Besar  11/2009.  Qanun  inilah  yang  sudah diganti  dengan  Qanun  Aceh  Besar  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Pemerintahan  Gampong. Dalam qanun ini, selain tidak mengatur tentang qanun  gampong,  namun  sudah  dibedakan  dua istilah  yang  sama  dalam  qanun  sebelumnya, yakni  qanun  gampong  dan  reusam  gampong. Qanun  gampong  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  keuchik  setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peut (Pasal 1  angka  23).  Sedangkan  reusam  gampong  atau nama  lain  adalah  aturan-aturan,  petunjuk  adat istiadat  yang  ditetapkan  oleh  keusyik  setelah
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
mendapat persetujuan tuha peut gampong (Pasal 1 angka 40).
Dalam  qanun  ini  menyebutkan  masing- masing  tugas  pokok  dan  fungsi  keuchik  dan tuha  peut  terkait  keberadaan  qanun  gampong. Salah satu kewenangan keuchik adalah menetapkan  qanun  gampong.  Salah  satu tugasnya  adalah  mengajukan  rancangan  dan menetapkan qanun gampong (Pasal 5).
Sedangkan  kedudukan  tuha  peut  sebagai legislasi  gampong  (Pasal  100),  yang  salah  satu fungsinya  membahas  dan  menyepakati  qanun gampong bersama keuchik (Pasal 101). Anggota tuha  peut  juga  berhak  mengajukan  rancangan qanun gampong (Pasal 103).
Terkait dengan pembinaan dan pengawasan  gampong  oleh  camat,  Qanun  Aceh Besar  2/2020  mengatur  tentang  wujud  fasilitasi yang dilakukan camat melalui fasilitasi penyusunan  qanun  gampong  dan  peraturan keuchik (Pasal 116).
Dengan  tidak  adanya  lagi  pengaturan khusus  tentang  qanun  gampong,  maka  otomatis tidak  ada  pengaturan  setingkap  kabupaten  yang mengatur tentang hal ini. Untuk operasionalnya, keberadaan qanun hanya bisa dipedomani lewat Permendagri  111/2014.  Dalam  Permendagri  ini membedakan antara peraturan desa dan peraturan  di  desa.  Peraturan  desa  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh kepada desa setelah dibahas dan disepakati bersama  Badan  permusyawaratan  Desa  (BPD) (Pasal 1 angka 6). Sedangkan peraturan di desa
adalah  peraturan  yang  meliputi  peraturan  desa, peraturan  bersama  kepala  desa,  dan  peraturan kepala desa (Pasal 1 angka 5).
Permendagri ini membagi proses pembahasan  dalam  perencanaan,  penyusunan, penetapan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan. Selain itu, terkait dengan peraturan desa tertentu wajib dievaluasi. Umumnya peraturan desa juga memiliki proses klarifikasi.
Perencanaan penyusunan rancangan peraturan  desa  ditetapkan  oleh  kepala  desa  dan BPD  dalam  rencana  kerja  pemerintah  desa. Lembaga  pemasyarakatan,  lembaga  adat,  dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk  rencana  penyusunan  rancangan  peraturan desa (Pasal 5).
Dalam  konteks  penyusunan,  ada  yang dilakukan  kepala  desa  da  nada  yang  dilakukan BPD.  Pada  penyusunan  oleh  kepada  desa, prosesnya diprakarasi pemerintah desa. Rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disusun, wajib  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa dan  dapat  dikonsultasikan  kepada  camat  untuk mendapat  masukan.  Masyarakat  atau  kelompok masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan substansi  materi  pengaturan,  merupakan  pihak yang diutamakan. Masukan dari masyarakat dan camat  digunakan  untuk  tindaklanjut  proses penyusunan  peraturan  desa  yang  kemudian disampaikan  kepada  desa  kepada  BPD  untuk dibahas  dan  disepakati  bersama  (Pasal  6). Sedangkan  untuk  rancangan  kepada  desa  yang
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 116-127.
penyusunan  oleh  BPD,  dikecualikan  untuk:  (1) rancangan  peraturan  desa  tentang  rencana pembangunan  jangka  menengah  desa;  (2) rencana  kerja  pemerintah  desa;  (2)  APB  Desa; dan  (4)  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APB  Desa  (Pasal  7).  Dalam prosesnya, BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan  desa  (Pasal  8).  Rancangan  peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan  BPD  kepada  kepala  desa  untuk ditetapkan  dalam  waktu  tujuh  hari  sejak kesepakatan,  dan  wajib  ditetapkan  dengan membubuhkan  tanda  tangan  dalam  waktu  15 hari sejak diterima (Pasal 10).
Untuk  penetapan,  rancangan  peraturan desa  yang  telah  dibubuhkan  tanda  tangan disampaikan  kepada  sekretaris  desa  untuk diundangkan  (Pasal  11)  dan  ditempatkan dalam lembaran desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sejak diundangkan (Pasal 12).
Penyebarluasan  peraturan  dea  dilakukan pemerintah  desa  dan  BPD  sejak  penetapan rencana  penyusunan  rancangan  peraturan  desa hingga pengundangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh  masukan  masyarakat  dan  para pemangku kepentingan (Pasal 13).
Untuk  rancangan  peraturan  desa  tentang APB Desa, pengutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah  desa  yang  telah  dibahas  dan disepakati  oleh  kepala  desa  dan  BPD,  kepala
desa menyampaikannya kepada bupati/wali kota melalui  camat  paling  lambat  tiga  hari  untuk dievaluasi (Pasal 14). Proses evaluasi dilakukan dalam  14  hari  kerja  dan  kepala  desa  wajib memperbaiki  ketika  hasil  evaluasi  diberikan (Pasal  15)  dalam  waktu  20  hari  sejak  diterima hasil evaluasi (Pasal 16).
Selain peraturan desa yang perlu evaluasi, peraturan  desa  yang  telah  diundangkan,  dalam waktu tujuh hari (Pasal 19) dikirim kepala desa ke  bupati/wali  kota  untuk  diklarifikasi  dalam waktu  30  hari.  Hasil  klarifikasi  terkait kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi (Pasal 20).
Secara  umum,  ketentuan  Permendagri 111/2014 berdasarkan UU Desa yang menentukan  bahwa  peraturan  desa  ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama  BPD  merupakan  kerangka  hukum  dan kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah desa  dan  pembangunan  desa  (Pasal  1  angka  7). Salah  satu  kewenangan  kepala  desa  adalah menetapkan  peraturan  desa.  Dan  kepala  desa berhak  mengajukan  rancangan  dan  menetapkan peraturan  desa  (Pasal  26).  BPD  juga  memiliki fungsi  membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan  desa  bersama  kepala  desa  (Pasal  55). Anggota  BPD  berhak  mengajukan  rancangan peraturan desa (Pasal 62).
Proses  penyusunan  peraturan  desa  sama seperti yang telah diuraikan dalam Permendagri 111/2014.  Salah  satu  hal  penting  lain  yang
selama  ini  tidak  dilakukan  banyak  pemerintah kabupaten/kota  adalah  memberi  pembinan dalam bentuk memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Pasal 115).
Hal  lain  yang  diatur  terkait  ketentuan khusus  desa  adat  (Bab  XIII  Pasal  96-111).
Peraturan  desa  disesuaikan  dengan  hukum  adat dan  norma  adat  istiadat  yang  berlaku  di  desa adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  kondisi  ini,  penentuan  arah pembangunan  hukum  sangat  penting  (Imam Syaukani, 2007: 27). Konsep ini bisa diseleraskan  dengan  politik  hukum  dalam konteks  pembentukannya  tidak  lepas  dari kehendak-kehendak  politik  yang  berinteraksi dan  saling  bersaingan  (Mahfud,  2006:  7;  Laica Marzuki,  2007:  2).  Proses  ini  sendiri  tetap berangkat dari tata pembentukan hukum.
Dalam  konteks  yang  luas,  peraturan perundang-undangan  merupakan  bagian  dari hukum  yang  dibuat  secara  sengaja  oleh  badan yang  berwenang  (Satjipto  Rahardjo,  2014:  83). Dengan  demikian  maka  suatu  qanun  tidaklah
mungkin  muncul  tiba-tiba, tetapi  dibuat dengan alasan dan tujuan tertentu.
Membaca  kepentingan  yang  demikianlah, penguatan  dasar  hukum  dalam  satu  qanun sangat  penting  untuk  menjadi  dasar  bagi pembentukan hukum yang dibawahnya.

## SIMPULAN
Penggantian  Qanun  Aceh  Besar  Nomor 11  Tahun  2009  dengan  Qanun  Aceh  Besar Nomor  2  Tahun  2020  telah  menimbulkan masalah  dalam  pengaturan  hukum,  yakni pengaturan  mengenai  qanun  gampong  yang tidak  ada  lagi  dasar  hukumnya.  Pengisian pengaturan kembali sangat penting dilakukan,  dengan  berangkat  dari  konsep pembangunan hukum. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera menyiapkan pedoman dalam tata  penyusunan rancangan  qanun  gampong  sebagai  bentuk dari pembinaan kepada pemerintah gampong. Pedoman  ini  sendiri  juga  akan  sangat membantu proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2019, Statistik Aceh Besar , BPS, Jantho.
Budi Winarno, Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah , Dialogue JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari 2005.
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 116-127.
Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan  dan  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  Departemen  Dalam  Negeri,  2007, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang tentang  Desa ,  Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan  dan  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari,  2007, Dasar-dasar  Politik  Hukum, RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Iskandar  A.  Gani, Kedudukan  dan  Fungsi  Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA)  dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh , Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.
Laica  Marzuki, “Membangun  UU  yang  Ideal”, Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Dirjen  Perundang- undangan Depkumham, Vol. 4 No. 2, Juni 2007.
Lia  Sartika  Putri,  2016, “Kewenangan  Desa  dan  Penetapan  Peraturan  Desa” ,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 2 hlmn 161-176.
M. Adli dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa , Penelitian PNPB Unsyiah, Banda Aceh.
M.  Hakim  Nya’  Pha, Hukom  Suloh  dalam  Masyarakat  Aceh ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 1998.
Moh. Mahfud MD, 2006, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.
Philipus  M.  Hardjon,  2011, Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Rusdi  Sufi,  dkk,  2002, Adat  Istiadat  Masyarakat  Aceh ,  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas & Walid Mustafa Sembiring, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa  dalam  Penyusunan  dan  Penetapan  Peraturan  Desa”,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik UMA Vol. 4 No. 2 hlmn 161-175.
Snouck Horgronje, Aceh di Mata Kolonial , Jilid 1, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.
Sulaiman Tripa, “Kebudayaan Persepektif Gampong” , Serambi Indonesia, 18 Juli 2002.
Sulaiman,  2012, Pembentukan  Reusam  Gampong  di  Kabupaten  Pidie  Jaya ,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, No. 58 Th. XIV, hlm. 449-463
Sulaiman, 2018, “Paradigma dalam Penelitian Hukum” , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 hlm. 255-272.
T. Djuned, “Manajemen Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh”, Mon Mata No. 27, September 1997, Lembaga Penelitian Unsyiah.
Sulaiman,  M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa
Yoyon  M  Darusman,  Susanto,  Oksidelfa,  Bastianus,  Endi  Arofa,  2021, “Bimbingan  Teknis
Pembuatan  Peraturan  Desa  di  Desa  Kalimati  Kecamatan  Adiwerna  Kabupaten  Tegal  Jawa Tengah” , Jurnal Abdimas Vol. 2 No. 1 hlmn 61-66.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.
Peraturan daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.