http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI

## THE EFFECT OF COMPLEXITY, SERVICE AUTHORITY AND TAX ADMINISTRATION APPLICATIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH INTERNET UNDERSTANDING AS A MODERATING VARIABEL
Supawanhar 1 , Rudi Hartono 2 , Romdana 3 , Rinda Yuwensi 4 123 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Coresponden Autor : Supawanhar103@gmail.com

## ABSTRAK
Kepatuhan  wajib  pajak  yang  merupakan  faktor  utama  penentu  jumlah  realisasi  penerimaan  pajak  yang dapat  dikumpulkan  oleh  (DJP).  Meningkatnya  teknologi  dan  presentasi  penggunaan  internet,  terjadi perubahan  yang diharapkan  mampu  meningkatkan dan  menyempurnakan  kepatuhan  wajib pajak dengan penerapan  sistem  modern.  modernisasi  sistem  perpajakan  dapat  menjadi  faktor  penting  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  Kualitas  pelayanan  sendiri  jika  dihubungkan  dengan  sektor perpajakan  ialah  sebagai  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  (DJP)  kepada  wajib  pajak  guna membantu para wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dan sistem perpajakan yang kurang kompleks juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.vPenelitian ini dilakukan pada Januari 2020, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang  pribadi  yang  Klafikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  Utamanya  sebagai  Pegawai  Swasta  yang  efektif terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bengkulu,  dengan  metode  penarikan  sampel sampling  insidental. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 130 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,  dengan  menggunakan  data  primer  melalui  observasi,  kuesioner  dan  wawancara.  Dengan menggunakan  teknik  analisis  uji  residual  dengan  variabel  moderating.  Hasil  uji  penelitian  yang  telah dilakukan,  Koefisien  regresi (H 1 )  sebesar  0,009  artinya  setiap  peningkataan  pemahaman  internet  dalam momoderasi  kompleksitas  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,09%.  Koefisien  regresi (H 2 )  sebesar  0,010  artinya  setiap  penigkataan  pemahaman  internet  dalam momoderasi  layanan  otoritas  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,10%.  Koefisien  regresi (H 3 )  sebesar  0,007  artinya  setiap  penigkataan  pemahaman  internet  dalam momoderasi  aplikasi  administrasi  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  mengalami  peningkatan sebesar  0,07%.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  pemahaman  internet  memoderasi pengaruh  kompleksitas  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,.  Pemahaman  Internet  dapat  memoderasi pengaruh  Layanan  Otoritas  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  dan  Pemahaman  Internet  dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Aplikasi administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci : Kompleksitas  Pajak,  Layanan  Otorits  Pajak,  Aplikasi  Administrasi  Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet.

## ABSTRACT
Compliance  is  a  taxpayer  which  is  the  main  factor  determining  the  amount  of  the  realization  of  tax acceptance  that  can  be  collected  by  (DGT).  Increased  technology  and  presentation  of  Internet  use, changes  are  expected  to  improve  and  improve  taxpayer  compliance  with  the  implementation  of  modern systems.  The  modernization  of  the  taxation  system  can  be  an  important  factor  to  increase  taxpayer compliance,  the quality  of  service  itself  when  connected  with  the  taxation  sector  is  as  a form  of  service provided by the Fiscus (DGT) to the taxpayer to The taxpayer to fulfill their obligation as taxpayers. And the less complex tax system will also encourage taxpayers ' compliance. This research was conducted in January 2020, at the primary Tax Service office of Bengkulu. The object of this research is the taxpayer
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
of the Personal business field (KLU) in its main as an effective private officer registered in the Bengkulu Tax Service office, with the method of sample withdrawal sampling insidental. The number of respondents in  this  study  was  130  people.  This  method  of  research  uses  quantitative  methods,  using  primary  data through  observations,  questionnaires  and  interviews.  By  using  residual  test  analysis  techniques  with moderating variables. The results of research studies that have been conducted, regression coefficient of (𝐻 1 )  of  0,009  means  every  improvement  in  Internet  understanding  in  the  tax  complexity,  then  taxpayer compliance  will  have  increased  by  0,09%.  The  regression  coefficient  of (𝐻 2 )  of  0,010  means  that  every Internet understanding in the tax authority's service will increase by 0,10%. The regression coefficient of (𝐻 3 ) of 0,007 means that every Internet understanding in the application's administrative administration of  tax  compliance  will  increase  by  0,07%.  From  the  results  of  the  study  can  be  concluded  the understanding  of  the  Internet  moderate  the  influence  of  tax  complexity  on  taxpayer  compliance. Understanding  the  Internet  can  moderate  the  influence  of  the  tax  authority  service  against  taxpayer compliance.  and  Internet  understanding  can  moderate  (strengthen)  the  influence  of  tax  administration applications against taxpayer compliance.
Keywords  :  Tax complexity, service of tax authority, tax administration applications, taxpayer compliance, Internet understanding.

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  wajib  pajak  yang  merupakan  faktor  utama  untuk  menentukan  jumlah  realisasi penerimaan  pajak  yang  dapat  dikumpulkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP).  Dalam  kutipan  (  Viva A.A Kowel, Lintje Kalangi Dan Steven J. Tangkuman, 2019), mengatakan dalam informasi APBN 2019 pendapatan  negara  ditargetkan  lebih  besar  dengan  penerimaan  negara  yang  ditargetkan.  Maka  dari  itu, penerimaan pajak di harapkan dapat dimaksimalkan. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak juga tidak bisa hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib  pajak  itu  sendiri.  Reformasi  perpajakan  yang  merupakan  salah  satu  cara  Direktorat  Jendral  Pajak untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Perubahan  sistem  perpajakan  dari official  assessment menjadi self  assessment ,  memberikan  kepercayaan  wajib  pajak  agar  mendaftar,  menghitung,  membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Sari Diana, 2013). Dengan perubahan tersebut berarti para  pembayar  pajak  diberikan  kepercayaan  penuh  dalam  menghitung  sendiri  besarnya  pajak  terutang atas  penghasilan  dari  usaha  yang  telah  dilakukannya  serta  melaporkan  secara  teratur  atas  jumlah  pajak terutang  dan  yang  telah  dibayar  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Sarker  (2003),  mendefenisikan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  tingkatan  dimana seorang  wajib  pajak  memenuhi  atau  tidak  peraturan  perpajakan  di  negaranya.  (Laksono  dan  Ardiyanto 2012)  yang  menyatakan  Indikasi  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  dilihat  dari: jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar,  tingkat  pengembalian  SPT, tax  ratio ,  dan tax  gap .  Ketiga  tipe kepatuhan  tersebut  di  ukur  secara  bersama-sama  sehingga  memberikan  gambaran  yang  komperhensif tentang  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  sering  kali  alasan  wajib  pajak  tidak  taat  pajak  dikarenakan kesulitan  proses  pelaporan  maupun  pembayaran  pajak.  Sehingga  dengan  perkembangan  teknologi  DJP dapat  menjawab  kesulitan-kesulitan  yang  dikelukan  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri,  (Husnurrosyidah  dan Suhadi, 2017).
Perkembangan  teknologi  tersebut  dilihat  dari  hasil  survie  penetrasi  dan  perilaku  pengguna internet  Indonesia  yang  dilakukan  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII),  menyatakan peningkatan  pertumbuhan  penggunaan  internet  dari  tahun  ke  tahun  selalu  meningkat.  Dengan  terusnya meningkat  teknologi  dan  presentasi  penggunaan  internet  tersebut,  terjadilah  perubahan  yang  diharapkan mampu  meningkatkan  dan  menyempurnakan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  penerapan  sistem  modern. Reformasi  perpajakan  diperlukan  untuk  memungkinkan  sistem  perpajakan  mengikuti  perkembangan terbaru  dalam  aktivitas  bisnis  dan  pola  penghindaran  pajak  yang  semakin  canggih  (Kariyoto  2011). Pengelolaan  dan  penyederhanaan  sistem  administrasi  perpajakan  memudahkan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  sistem  administrasi  yang  baik,  diharapkan  pemerintah mampu  mengoptimalkan  realisasi  penerimaan  dan  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Dan  ditahun  2009,
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Direktorat  Jendral  Pajak  juga  telah  mengeluarkan  sistem  administrasi  perpajakan  berbasis  internet, diantaranya: e-filling dan e-billing (Husnurrosyidah, 2017). Dengan sistem tersebut menawarkan berbagai kemudahan  kepada  wajib  pajak,  karena  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  pajaknya  tanpa  harus menghampiri kantor pajak.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  modernisasi  sistem  perpajakan  dapat menjadi  faktor  penting  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  diantaranya:  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Madewing  2013),  telah  dibuktikan  bahwa  adanya  modernisasi  administrasi  perpajakan, dapat  meningkatkan  kepatuhan  para  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  penelitian  ini  juga  didukung oleh  (Sarunan  2015)  dengan  penelitiannya  yang  berjudul  pengaruh modernisasi sistem  administrasi perpajakan terhadap kepatuhan telah menyatakan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan online  payment,  e-filing,  e-SPT,  eregistration dan  sistem  informasi  DJP  perpajakan  berpengaruh  secara positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi  dan  badan  pada  KPP  Manado.  Namun penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian dari Rahayu dan  Lingga (2009) yang  menyatakan bahwa  sistem  administrasi  perpajakan  modern  yang  meliputi  fasilitas  teknologi  elektronik  antara  lain  e- SPT, e-filing ,  dan e-registration tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dan  penelitian (Husnurrosyidah  dan  Suhadi  2017)  dengan  judul  Pengaruh E-Filing,  E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan  Pajak  Pada  BMT  Se-Kabupaten  Kudus  menyatakan  bahawa  sistem  e- billing berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sistem e-filing berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.      Faktor  lainnya  yang  dianggap  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  ialah  faktor  kualitas  otoritas  layanan  pajak,  Hal  ini  telah  dibuktikan  dalam  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  Fuadi  dan  Mangoting  (2013).  Kualitas  pelayanan  sendiri  jika  dihubungkan  dengan sektor  perpajakan  ialah  sebagai  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  (Direktorat  Jendral Pajak/DJP)  kepada  wajib  pajak  guna  membantu  para  wajib  pajak  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban mereka  sebagai  wajib  pajak.  Fuadi  dan  Mangoting  (2013)  menjelaskan  bahwa  semakin  baik  tingkat kualitas  pelayanan  yang  diberikan  fiskus  kepada  wajib  pajak,  maka  hal  tersebut  semakin  mendorong untuk wajib untuk selalu senantiasa patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dan sesuai dengan penelitian yang  telah  dilakukan  Supriyati  dan  Hidayati  (2008),  penyebab  rendahnya  kepatuhan  pajak  dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. hasil penelitian (Yusmaniarti, Yusmaniarti, Setiorini  & Puja, 2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berbanding  terbalik dengan penelitian  yang telah dilakukan  Supartini dan Siti Barokah  (2018)  mengatakan  bahwa  layanan  otoritas  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. sehingga dengan hal itu peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai layanan otoritas pajak yang ada di Bengkulu.
Dan  meningkatkan  sistem  perpajakan  yang  kurang  kompleks  juga  akan  mendorong  kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian yang telah dilakukan Mutiara Sindi Pricilia (2016) tingkat kerumitan dari sistem e-filing tersebut juga berpengaruh. Wajib pajak cenderung tidak menyukai sesuatu yang rumit dan berbelit-belit  apabila  tata  cara  pelaporan  kewajiban  pajak  dalam e-filing rumit  maka  akan  membuat masyarakat  tidak  minat  menggunakannya,  selain  itu  efektifitas  waktu  penggunaan e-filing yang  tidak lebih  cepat  dari  yang  manual  maka  bisa  saja  masyarakat  akan  lebih  memilih  melaporkan  kewajiban pajaknya  melalui  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan (Muhammad Abadan  Syakura Dan  Zaki Baridwan 2014) kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Didukung juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Natrah Saad (2013), yang menyatakan bahwa “Tax  knowledge  and  tax  complexity  are  viewed  as  contributing  factors  towards  non-compliance behaviour  among  taxpayers”. Dewi  (2009)  juga  melakukan  studi  empiris  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa perceived  usefulness,  perceived  ease  of  use,  complexity,  voluntaries berpengaruh
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
positif  terhadap  minat  pengguna e-filling .  Sedangkan experience,  attitude,  security  and  privacy,  design and content, speed berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-filling.

## KAJIAN LITERATUR

## Pemahaman Internet
Menurut  Ayu  Ika  Novarina  (2005)  mendefinisikan  internet  adalah:  “Internet,  merupakan  sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan  komputer  dapat  mencakup  puluhan,  ratusan  bahkan  ribuan  komputer,  dan  memungkinkan mereka  untuk  berbagi  informasi  satu  dengan  yang  lain  dan  untuk  berbagi  sumber-sumber  daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan data base informasi.

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## Hipotesis Penelitian

## Pemahaman  Internet  Memoderasi  Hubungan  Kompleksitas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak
Determinan  perencanaan  pajak  dan  Perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  badan  Muhammad  Abadan Syakura  Zaki  baridwan  (2014)  penelitian  ini  berhasil  membuktikan  Secara  empiris  bahwa  kompleksitas sistem  perpajakan  dan  kondisi  keuangan  Berpengaruh  positif  terhadap  perencanaan  pajak.penelitian tersebut  juga  didukung  oleh  Natrah  Saad  (2013),  yang  menyatakan  bahwa “Tax  knowledge  and  tax complexity  are  viewed  as  contributing  factors  towards  non-compliance  behaviour  among  taxpayers” . Arti dari hasil penelitian tersebut adalah pengetahuaan pajak dan kompleksitas pajak di pandang sebagai faktor yang berkontribusi perilaku ketidakpatuhan di antara wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka maka hipotesis yang diajukan adalah :
H1 :  Pemahaman  Internet  Memoderasi  Hubungan  Kompleksitas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan

## Wajib Pajak

## Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tiraada (2013) memberikan penjelasan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh  wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga  wajib  pajak  tidak  terlalu  menganggap  penting  konsep  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus. Rachmania  et  al.,  (2016)  meneliti  di  KPP  Batu  bahwa  persepsi  korupsi  pajak  dan  kualitas  pelayanan fiskus  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dan  penelitian  dari  Murti  et  al.,  (2014)
Kompleksitas Pajak (X1)
Layanan Otoritas Pajak (X2) 0,009 0,010 0,007 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Aplikasi Administrasi Pajak (X3)
Pemahaman Internet (Z)
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
menjelaskan bahwa layanan otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan  seluruh  masyarakat  dalam  bentuk  penjelasan  kepada  wajib  pajak  tentang  pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti konselling atau pertemuan tingkat desa harus ditingkatkan atau lebih intens. Berdasarkan uraian di atas, maka maka hipotesis yang diajukan adalah :

## H2  :  Pemahaman  Internet  Memoderasi  Pengaruh  Layanan  Otoritas  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pemahaman  Internet  Memoderasi  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Adanya  modernisasi  administrasi  perpajakan  akan  membuat  sistem  administrasi  perpajakan  menjadi semakin  efisien.  Hal  ini  dikarenakan,  dalam  prosesnya  teknologi  menjadi  salah  satu  aspek  yang dimanfaatkan.  Dengan  memanfaatkan  teknologi  akan  membuat  wajib  pajak  akan  semakin  lebih  ringkas dan  cepat  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Contohnya  saja  ialah  pada  saat  ini  kita  mengenal e-filing . Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk  melaporkan  surat  pemberitahuan  (SPT)  pajaknnya.  Si  wajib  pajak  cukup  melaporkan  SPT  nya secara online menggunaka e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja  dengan  adanya  modernisasi  administrasi  perpajakan  akan  membuat  wajib  pajak  untuk  menjadi semakin rajin dan patuh dalam penelitian yang dilakukan oleh Setianto (2010); dan Winerungan (2013), yang telah membuktikan bahwa sosialiasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka maka hipotesis yang diajukan adalah :

## H3  :  Pemahaman  Internet  Memoderasi  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  ini  yaitu  penelitian  Kuantitatif  dimana  Penelitian  ini  dirancang  sebagai penelitian yang bersifat statistik karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan  menggunakan  kuesioner,  .  Kuesioner  ini  digunakan  sebagai  instrumen  penelitian  untuk mengumpulkan  data  pokok  yang  sangat  diperlukan  untuk  memperoleh  hasil  yang  tepat  dan  akurat. Variabel  dependen  (terikat)  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat  karena  adanya varibel independen (bebas). Yang  mana Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) adalah Kompleksitas Pajak (X 1 ), Layanan Otoritas Pajak (X 2 ), Aplikasi Administrasi Pajak (X 3 ), dan Pemahaman Internet (Z) sebagai variable moderasi.

## Populasi dan Sample Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Klafikasi  Lapangan  Usaha (KLU)  Utamanya  sebagai  Pegawai  Swasta  yang  efektif  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bengkulu, yang  pembayaran  pajaknya  dilakukan  pada  1  Januari  2020  sampai  dengan  5  Februari  2020.  Teknik pengambilan sampel accidental sampling dengan teknik pengumpulan data metode observasi, kuesioner, wawancara. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden yaitu di wilayah Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu  dengan  cara  kuesioner  diantar  langsung  oleh  peneliti  kepada responden dan kemudian akan diambil sesuai dengan janji yang telah disepakati
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI

## Deskripsi Data
Peneliti  telah  menyebar  150  kuesioner,  dengan  persentase  (100  %)  tetapi  hanya  130  kuesioner  yang bisa dijadikan data penelitian atau responden rate dalam penelitian ini sebesar (86,7 %), karena terdapat 9 (6 %) kuesioner yang tidak dikembalikan dan 11 (7, 3%) kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap dan Klafikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  Utamanya  bukan  sebagai  Pegawai  Swasta.  Dengan  demikian perhitungan tingkat pengambilan kuesioner dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase Jumlah kuesioner yang di bagikan 150 100 % Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan 9 6 % Jumlah kuesioner yang kembali 141 94 % Jumlah kuesioner yang tidak lengkap dan Klafikasi Lapangan 11 7,3 % Usaha (KLU) Utamanya bukan sebagai Pegawai Swasta Jumlah kuesioner yang dapat di olah 130 86,7 %

## Sumber: Data primer yang diolah, 2020

## Deskripsi Responden
Berdasarkan  hasil  survei  dengan  menggunakan  kuesioner,  terdapat  130  responden  yang  datanya dapat diolah, responden  yang diambil adalah Wajib Pajak yang  kategorinya orang pribadi dan Klafikasi Lapangan  Usaha  (KLU)  Utamanya  sebagai  Pegawai  Swasta  yang  efektif  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Pajak Bengkulu. Karakteristik responden yang diplih sebagai sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa  kelompok  yaitu  menurut  jenis  kelamin,  umur,  pendidikan,  dan  pengetahuan  pajak.  Berikut  ini kesimpulan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan pajak. 130 kuesioner yang dapat diolah, dengan gambaran umum responden pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2. Deskripsi Responden Keterangan Frekuensi Persentase Jenis kelamin Laki-laki 60 46 % Perempuan 70 54 % Umur 21-30 tahun 60 46 % 31-40 tahun 50 39 % 41-50 tahun 13 10 % 51-60 tahun 4 3 % >60 tahun 3 2 % Pendidikan Magister 2 2 % Sarjana 74 57 % Diploma 21 16 % SMA 33 25 % Pengetahuan Pajak Penyuluhan pajak 42 32 % Tidak ada 35 27 % Lainnya 40 31 % Brevet 13 10 %
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Pearson Correlation Keterangan Kompleksitas Pajak 0,460**-0,722** Valid Layanan Otoritas Pajak 0,664**-0,778** Valid Aplikasi Administrasi Pajak 0,556**-0,796** Valid Pemahaman Internet 0,606**-0.745** Valid Kepatuhan Wajib Pajak 0,518**-0.731** Valid
** Taraf signifikan 0.05Pearson Correlation > 0,172

## Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa data kuesioner adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai Pearson  Correlation pada  masing-masing  variabel  signifikan.  Dari  hasil  tersebut  dapat  di  simpulkan bahwa  koesioner  yang  telah  disebarkan  mampu  mengukur  setiap  variabel  yang  ingin  diukur  dan pertanyaan  tersebut  dikatakan  relevan  sehingga  dapat  mengungkapkan  suatu  variabel  yang  akan  diukur dalam kuesioner tersebut.

## Uji Reliabilitas
Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cornbach Alpha Keterangan Kompleksitas Pajak 0,721 Reliabel Layanan Otoritas Pajak 0,785 Reliabel Aplikasi Administrasi Pajak 0,730 Reliabel Pemahaman Internet 0.637 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0.715 Reliabel
**Signifikan> 0,60 Sumber: Data primer yang diolah,  2020
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  data  kuesioner  adalah  reliabel,hal  ini  bisa  dilihat  dari  nilai Cornbach  Alpha pada  masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  0,60  (alpha>0,6).  Dari  hasil  tersebut kuesioner  bisa  dikatakan  handal  karena  jawaban  responden  terhadap  pertanyaan  konsisten.  Dengan jawaban yang reliabel tersebut merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi.

## Pengujian Hipotesis
Hipotesis Pertama 𝐻 1 = Pemahaman internet memoderasi hubungan kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 5. Hasil Uji Residual Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 21.230 1.519 13.973 .000 X1Z .009 .004 .207 2.389 .018
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Dari tabel diatas dapat di lihat pekalian antara X1Z, dimana variabel baru yang muncul untuk melihat besarnya  nilai  Z  (Pemahaman  Internet)  memoderasi  varibel  X  (Kompleksitas  Pajak)  terhadap  Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil regresi maka dapat di formulasikan persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel moderasi yaitu:
Z = 21,230 + 0.009 XZ
Hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  persamaan  menunjukkan  besarnya  nilai  X merupakan  regresi  yang  diestimasikan  sebagai  berikut:  Nilai  konstanta (𝛽 0 )  sebesar  21,230  artinya apabila  pemahaman  internet  momoderasi  kompleksitas  pajak  dalam  keadaan  konstanta  atau  0.  Maka kepatuhan  wajib pajak akan  mengalami penurunan  sebesar 212,30.  Koefisien regresi (𝛽 1 ) sebesar 0,009 dengan  taraf  signifikan  0,005  artinya  setiap  penigkataan  pemahaman  internet  dalam  momoderasi kompleksitas pajak maka  kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,09%.

## Hipotesis Kedua
𝐻 2 = Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Layanan Otoritas Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 6. Hasil Uji Residual Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 21.404 1.252 17.093 .000 X2Z .010 .003 .239 2.779 .006
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Dari tabel diatas dapat di lihat pekalian antara X1Z, dimana variabel baru yang muncul untuk melihat besarnya  nilai  Z  (Pemahaman  Internet)  memoderasi  varibel  X  (Layanan  Otoritas  Pajak)  terhadap  Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil regresi maka dapat di formulasikan persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel moderasi yaitu:

## Z = 21,404 + 0,10 XZ
Hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  persamaan  menunjukkan  besarnya  nilai  X merupakan  regresi  yang  diestimasikan  sebagai  berikut:  Nilai  konstanta (𝛽 0 )  sebesar  21,404  artinya apabila  pemahaman  internet  momoderasi  layanan  otoritas  pajak  dalam  keadaan  konstanta  atau  0.  Maka kepatuhan  wajib pajak akan  mengalami penurunan sebesar 214,04. Koefisien regresi (𝛽 2 ) sebesar 0,010 dengan taraf signifikan 0,005 artinya setiap penigkataan pemahaman internet dalam momoderasi layanan otoritas pajak maka  kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,10%.

## Hipotesis ketiga
𝐻 3 =Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Aplikasi administrasi Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 7. Hasil Uji Residual Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 21.793 1.319 16.528 .000 X3Z .007 .003 .202 2.332 .021
Sumber: Data primer yang diolah, 2019-2020
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Dari tabel diatas dapat di lihat pekalian antara X1Z, dimana variabel baru yang muncul untuk melihat besarnya nilai Z (Pemahaman Internet)  memoderasi varibel X (Aplikasi  Administrasi Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil regresi maka dapat di formulasikan persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel moderasi yaitu:
Z=21,793 + 0,007 XZ
Hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  persamaan  menunjukkan  besarnya  nilai  X merupakan  regresi  yang  diestimasikan  sebagai  berikut:  Nilai  konstanta (𝛽 0 )  sebesar  21,793  artinya apabila  pemahaman  internet  momoderasi  aplikasi  administrasi  pajak  dalam  keadaan  konstanta  atau  0. Maka kepatuhan  wajib pajak akan  mengalami penurunan  sebesar 217,93. Koefisien regresi (𝛽 3 ) sebesar 0,007  dengan  taraf  signifikan  0,005  artinya  setiap  penigkataan  pemahaman  internet  dalam  momoderasi aplikasi administrasi pajak maka  kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,07%.

## PEMBAHASAN Hipotesis 1
Berdasarkan  hasil  regresi  terhadap  hipotesis  pertama  pada  tabel  4.5,  tentang  pemahaman  internet memoderasi hubungan kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji menunjukkan bahwa tingkat  signifikan  0,018<  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  regresi  (B)  sebesar  0.09  %.  Hal  tersebut mengartikan  bahwa  hasil  uji  mendukung  hipotesis  kedua.  Hasil  koefisien  regresi  pemahaman  internet sebesar  0,018  lebih  kecil  dari  0,05. Jika  interaksi  antara  layanan  otoritas  pajak dan  pemahaman  internet semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Pendapat Richardson (2006), dalam penelitiannya, menemukan bahwa kompleksitas pajak merupakan penentu  pertama  dan  terpenting  terhadap  ketidakpatuhan  pajak.  Peraturan  perpajakan  yang  sangat kompleks  dan  sering  berubah  menyebabkan  wajib  pajak  enggan  untuk  patuh  membayar  kewajibannya. Salah  satu  responden  yang  saya  wawancara  mengungkapkan  “bahwa  wajib  pajak  lebih  mengharapkan peraturan perpajakan lebih efisien lagi, dan kompleksitas tersebut membuat wajib pajak sulit memahami maksud  dari  peraturan  perpajakan  yang  ada,  pengetahuan  masyarakat  yang  minus  terhadap  perpajakan ditambah lagi dengan sering terjadi perubahan menyebabkan kesalahpahaman terhadap wajib pajak”. Dari hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang lain.      Sedangkan  hal  tersebut  juga  dibahas  oleh  Bapak  M.  Haris  pada  tanggal  27  Januari  2020,  selaku seksi  pelayanan  dalam  wawancara  juga  menyatakan,  “bahwa  kompleksitas  yang  dimaksud  disini  hanya untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  perpajakan,  sehingga  dengan  adanya  kepastian  hukum tersebut  memberikan  motivasi  kepada  wajib  pajak  agar  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  ditingkatkan, diharapkan  kepada  wajib  pajak  dan  pihak  layanan  otoritas  pajak  agar  mampu  menyamakan  persepsi mengenai  kompleksitas  peraturan  pajak  yang  telah  ditetapkan”.  Kompleksitas  pajak  digunakan  untuk mengungkapkan  lebih  jelas  tentang  peraturan-peraturan  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang jelas.  Sehingga  dengan  adanya  peraturan  yang  jelas  akan  memotivasi  wajib  pajak  dalam  meningkatkan kepatuhan  perpajakannya.  Karena  semakin  meningkat  kepatuhan  perpajakan  akan  semakin  meningkat pula  ekonomi  suatu  negara  sehingga  mampu  mensejaterahkan  kebutuhan  masyarakat  di  suatu  negara. Penelitian  tersebut didukung  dengan penelitian  yang telah  diilakukan oleh Tjandra Wasesa, Muhammad Abadan Syakura dan Zaki Baridwan, Mutiara Sindi Pricilia, Ines Dwiana (2006, 2014, 2016, 2010), yang menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hipotesis 2
Berdasarkan  hasil  regresi  terhadap  hipotesis  kedua  pada  tabel  4.6,  tentang  pemahaman  internet memoderasi  hubungan  layanan  otoritas  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hasil  uji  menunjukkan bahwa  tingkat  signifikan  0,006<  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  regresi  (B)  sebesar  0,10  %.  Hal  tersebut mengartikan  bahwa  hasil  uji  mendukung  hipotesis  pertama.  Hasil  koefisien  regresi  pemahaman  internet sebesar  0,006  lebih  kecil  dari  0,05. Jika  interaksi  antara  layanan  otoritas  pajak  dan pemahaman  internet semakin  tinggi  maka  kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  semakin  meningkat.  Pelayanan  fiskus  dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Septi Mory, 2015). Layanan otoritas pajak
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
yang kurang baik menjadi salah satu keengganan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. hal  tersebut  dibuktikan  juga  dengan  hasil  wawancara  responden  juga  mendukung  hipotesis  ini,  dimana salah satu wajib pajak menyatakan “bahwa semakin baik layanan otoritas pajaknya akan semakin senang juga  wajib  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  perpajakannya,  sama  halnya  dengan  penjual  dan pembeli,  dimana  5S  menjadi  peran  utama  dalam  transaksinya”.  Pelayanan  yang  baik  merupakan  faktor terpenting  dalam  kepatuhan  perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  tidak  segan  untuk  menanyakan  kesulitan yang  dialami.  layanan  otoritas  yang  mudah  seyum  akan  menarik  mampu  membuat  pihak  wajib  pajak untuk memulai komukasi.
Penelitian  tersebut  didukung  dengan  penelitian  yang  telah  diilakukan  oleh  Muhammad  Abadan Syakura  Dan  Zaki  Baridwan,  Mohammad  Choirul  Anam,  Rita  Andini,  Hartono,  Arabella  Oentari  Fuadi dan  Yenni  Mangoting  (2014,  2018,  2012).  Namun  penelitian  yang  telah  dilakukan  Supartini  dan  Siti Barokah  (2018 ) bertolak  belakang  dengan  hipotesis  ini,  yang  menyatakan  bahwa  layanan  otoritas  pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hipotesis 3
Berdasarkan  hasil  regresi  terhadap  hipotesis  ketiga  pada  tabel  4.7,  tentang  pemahaman  internet memoderasi hubungan aplikasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji menunjukkan bahwa  tingkat  signifikan  0,021<  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  regresi  (B)  sebesar  0,07  %.  Hal  tersebut mengartikan  bahwa  hasil  uji  mendukung  hipotesis  ketiga.  Hasil  koefisien  regresi  pemahaman  internet sebesar  0,021  lebih  kecil  dari  0,05.  Jika  interaksi  antara  aplikasi  administrasi  pajak  dan  pemahaman internet semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Sarunan (2015) menjelaskan bahwa  maksud dari adanya  modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi  perpajakan.  Contohnya  pada  saat  ini,  di  Indonesia  wajib  pajak dapat  mengisi  Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filling, dan e-form . dan pembayaran  pajak  menggunakan e-billing .  Saat  ini  ketiga  aplikasi  tersebut  disediakan  dalam  satu  web dengan  alamat djponline.pajak.go.id. Dengan  adanya  aplikasitersebut  maka  tentunya  proses  pemenuhan kewajiban  yang  akan  dilakukan  oleh  para  wajib  pajak  akan  menjadi  lebih  mudah  dan  sistematis,  dan tentunya hal yang paling menguntungkan bagi para wajib pajak ialah mereka dapat memenuhi kewajiban mereka kapan saja dan dimana saja (efisien).  apliaksi perpajakan merupakan salah satu contoh ataupun bentuk dari adanya modernisasi administrasi perpajakan, tentunya masih terdapat bentuk layanan lainnya.
Melalui  moderenisasi  administrasi  perpajakan  tersebut  secara  logika  akan  mampu  mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak (semakin patuh) dan tepat waktu, karena sistem  administrasi  pajak  yang  manual  dan  terkesan  lambat  yang  menjadi  salah  satu  alasan  utama  yang membuat  wajib  pajak  malas  untuk  memenuhi  setiap  kewajibannya  (patuh)  sebagai  wajib  pajak.  Hal tersebut telah dibuktikan dalam penelitian ini. Pada penelitian yang telah dilakukan telah terbukti bahwa pemahaman  internet  memoderisasi  pengaruh  kompleksitas  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  yang artinya  ialah  semakin  modern  (termasuk  penggunaan  teknologi)  suatu  administrasi  perpajakan  di  suatu tempat, maka hal ini akan semakin mendorong pula tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Hasil  dari  hipotesis  ketiga  (H3)  dalam  penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  terdahulu. Diantaranya  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penelitian  Sari  Nurhidayah  (2015),  juga  mendukung hipotesis  penelitian  ini  tentang  pengaruh  penerapan  sistem E-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan  pemahaman  internet  sebagai  variabel  moderasi  pada  KPP  Pratama  Klaten,  yang  hasilnya menunjukkan  bahwa  pemahaman  internet  memoderasi  pengaruh  sistem E-filling terhadap  kepatuhan wajib  pajak.            Dan  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Sarunan,  Husnurrosyidah, Suhadi,  Viva  A.  A.  Kowel,  Lintje  Kalangi,  Steven  J  Tangkuman,  Wina  Sugiarti,  Zuhair  (2015,  2017, 2019,  2015,  2018),  yang  menyatakan  bahwa  aplikasi  administrasi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  penelitian  yang  telah  dilakukan  Rahayu  dan  Lingga  (2009)  bertolak belakang  dengan  hipotesis  ini,  yang  menyatakan  bahwa  aplikasi  administrasi  pajak  tidak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  pengaruh  kompleksitas  pajak,  layanan otoritas  pajak,  dan  aplikasi  administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu), maka peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini:
1. Pemahaman  Internet  dapat  memoderasi  (memperkuat)  pengaruh  Kompleksitas  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  dibuktikan  melalui Moderated  Regression  Analysis yang memberikan  nilai  koefisien  sebesar  0,009,  yang  dapat  diartikan  Pemahaman  Internet  dapat memoderasi Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,09%.
2. Pemahaman  Internet  dapat  memoderasi  (memperkuat)  pengaruh  Layanan  Otoritas  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  dibuktikan  melalui Moderated  Regression  Analysis yang memberikan  nilai  koefisien  sebesar  0,010,  yang  dapat  diartikan  Pemahaman  Internet  dapat memoderasi Pengaruh Layanan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,10%.
3. Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Aplikasi administrasi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  dibuktikan  melalui Moderated  Regression  Analysis yang memberikan  nilai  koefisien  sebesar  0,007,  yang  dapat  diartikan  Pemahaman  Internet  dapat memoderasi Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,07%.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menyarankan  beberapa  hal  yang  berkaitan dengan  pengaruh  kompleksitas  pajak,  layanan  otoritas  pajak,  dan  aplikasi  administrasi  pajak  terhadap kepatuhan wajiba pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi yaitu:
1. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan Aplikasi dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem lebih disederhanakan supaya sistem e-filling, e-billing dan e- from mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem tersebut.
3. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih meningkatkan layanan otoritas pajaknya.
4. Hendaknya  Wajib  Pajak  memanfaatkan  internet  untuk  dapat  menambah  pengetahuan  mengenai penggunaan sistem perpajakan, pelayanan perpajakan dan peraturan perpajakan.
5. Penyuluhan tentang perpajakan hendaknya ditingkatkan lagi.
6. Peneliti berikutnya diharapkan menambahkan rumusan masalah dan menggunakan teknik analisa data yang lain.

## DAFTAR RUJUKAN
A.A.  Ratih  Khomalyana  Dewi.  2009. “Analisis Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Penerimaan  Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling.” journal Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Abdul Rahman, (2010), Paduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan, Nuansa , Jakarta.
Allingham, Michael G. dan A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis. Journals of Public Economics.
Anastasya, diana, & setiawati, lilis, 2009. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Andi
Andreoni,  James,  Brian  Erard  Andjonathan  Feinstein.  1998. Tax  Compliance .  Journal  Of  Economic Literature, Vol. 36.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
A. Parasuraman, Valarie  A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality . Journal of Retailing. Vol 64 (1).
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survie Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia
Arum,  H.  P.  (2012). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) . Universitas Dipenogoro.
Aryati, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen.
Attanasio,  Orazio.  Luigi  Guiso.  (2001). The  Demand  for  Money,  Financial  Innovation,  and  the  Cost  of Inflation:  An  Analysis  with  Households’  Data .  Centre  for  Studies  in  Economics  and  Finance. Working Paper No.3.
Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode penelitian kuantitatif. grafindo. jakarta.
Bentley, Duncan. 2002. The significance of declarations of taxpayers’ rights and global standards for the delivery of tax services by revenue authorities. Bond University: journal international.
Bird,  M.  Richard  dan  M.  Casanegra  de  Jantscher.  1992. Improving  Tax  adm  in  developing  countries . Washington DC: International monetary found.
Brown,  Robert.E  dan  Mazur,  M.  J.  2003. IRS’s  Comprehensive  Approach  to  Compliance Measurement . National Tax Journal. Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang  Sanksi  Pajak,  dan  Implementasi  PP  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  di  Kabupaten  Banjanegara) .  Universitas Dipenogoro.
Cahyanti,  M.  D.  (2017). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  dan  Kondisi Keuangan Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil  Menengah (UMKM) di  Kabupten  Magetan  (Studi  pada  UMKM  di  Sentra  Industri  Penyamak  Kulit  Magetan) . Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Chaizi, Nasucha. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik . Jakarta: Grafindo.
Dewi A.A. Ratih Khomalyana, 2009. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing . www.eprints.undip.ac.id .
Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung : PT Refika Adimat
Erly Suandy (2005), Hukum pajak, edisi ketiga . Jakarta, : Salemba Empat.
Feld,  Lars  P.,  Bruno  S.Frey,  2002,  “Trust  Breeds  Trust: How  Taxpayers  are  Treated”,  Economics  of Governance , Vol.3.
Fidel,  2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta:  Muria Kencana.
Forest, Adam dan Steven M. Sheffrin. (2002). Complexity and Complience: An Empirical Investigation. National Tax Journal Vol.LV, No.1, March.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Fransisca,  E.  (2014). Pengaruh  Modernisai  Sistem  Administrasi  Perpajakan  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya . Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Fuadi,Oentara Arabella dan Yenni Mangoting.2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Tax  and Accounting Review,Vol 1.No 1.2013
Hardiningsih,  Pancawati  dan  Nila  Yulianawati.  2011. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan . Vol. 3, No. 1.
Hasseldine,  D.  J.,  &  Bebbington,  K.  J.  (1991). Blending  Economic  Deterrence  and  Fiscal  Psychology Models  in  the  Design  of  Responses  to  Tax  Evasion :  The  New  Zealand  Experience.  Journal  of Economic Psychology.
Husnurrosyidah,  dan  Suhadi.  (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing, dan e-Daktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vo.  1,  No.  1, 2017.
Indriani, Yulia. 2019. The Effect of Application Tax Administration Modernization Systems on Tax Payers Levels Satisfaction : journal international.
J.  Supranto,  M.A.  2002. Metode  Peramalan  Kuantitatif  untuk  Perencanaan  Ekonomi  dan  Bisnis.
Jakarta : Rineka Cipta
Jackson, B.R.,  &  Milliron V.C. 1986, “Tax compliance research, findings and problems and prospects” , Journal of Accounting Research.
James,  Simon  dan  Clinton  Alley.  (2004). Tax  Compliance,  Self-Assessment  and  Tax  Administration. Journal of Finance and Management in Public Services, Vol. 2.
Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima
Kamil,  Nurlis  Islamiah.  2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penaltien and Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). bandung: Universitas jakarta.
Kariyoto. (2011). Pengaruh  Reformasi  Perpajakan,  Audit  Perpajakan  Terhadap  Kinerja  Perpajakan.
Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia.
Kirchler.  2007. Slippery  Slope  Framework  of  Tax  Compliance. https://poweroftaxes.unive.ac.at . Kowel,  Viva  A.A.,  Dkk  (2019) Pengaruh  Pengetahuan  Wajib Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak  Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal EMBA
Kurnia,  Siti  Rahayu,  2010 .Perpajakan  Indonesia :  Konsep  dan  Aspek  Formal,  Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
Laksono  dan  Ardiyanto,  2012. Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak Badan  pada  Perusahaan  Industri  Manufakturing  di  Semarang .  Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.
Lestari,  Tutik  and  Monot  Wicaksono. Effect  Of  Awareness,  Knowledge  And  Attitude  Of  Taxpayers  Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali,. Boyolali: journal international.
Listyaningtyas, Ellya Florentin 2012. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)” , Surabaya.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Madewing,  Irmayanti.  2013. Pengaruh  Modernisasi  System  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Skripsi  Jurusan Akuntansi Universitas Hasnudin: Makasar.
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011. Mahdi,  dan  Windi  Ardiati.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banda  Aceh . Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Vol.3 No.1 Tahun 2017.
Markhumah, Umatun. dkk. 2019. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Surakarta) .Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Milliron, V.C. 1985. “ A Behavioral Study of The Meaning and Influence of Tax Complexity” . Journal of Accounting Research , Vol. 23 No.2,
Mohd  Rizal  Palil  And  Ahmad  Fariq  Mustapha,  2011. The  Evolution  And  Concept  Of  Tax Compliance  In  Asia  And  Europe.  Autralian  Journal  Of  Based  And  Applied  Science,  School  Of Accounting, Faculty Of Economics And Business . University Kebangsaan Malaysia. Novak, Norma D. 1989. Tax Administration in Theory and Practice London : Preager Publisher.
Novarina,  Ayu  Ika.  (2005). Implementasi  Electronic  Filling  System  (E-Filling)  dalam  Praktik Penyampaian  (SPT)  di  Indonesia.  Program  Studi  Pasca  Sarjana  Magister  KenotariatanSurat Pemberitahuan . Semarang: Universitas Diponegoro.
Oktaviani ,  R.  M.,  dkk.  2019. The  Electronic  Systems  And  Taxpayer  Compliance. semarang. Stikubank University, Semarang: journal international.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP
Pertiwi,  Diah  Nur.  2013. The  Influence  Of  Tax  Consciousness,  Service  Tax  Authorities,  And  Tax Sanctions  On  Tax  Compliance  (Survey  On  Individual  Taxpayer  Conducting  Business  Operations And Professional Service In Jakarta). Jakarta: journal international.
Pricilia,  Mutiara  Sindi.  2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadiuntuk  Minat  Menggunakan  E-Filling. jurnal  akuntansi.  Universitas  Negeri Semarang.
Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pajak Perkoperasian. Jakarta.
Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus . Salemba Empat: Jakarta Risnawati,  Ely  Dan  Suhayati.  2009 .  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama  Bandung  Cibeunying .  Bandung:  Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
Richardson,  Grant.  2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction : The Case of Hong Kong. International Tax Journal . Robbins, Stephen P. 1994. Teori Dan Organisasi : Struktur, Desain Dan Aplikasi . Edisi 3. Jakarta: Arcan
Rogers,  E.M.  and  Shoemaker,  F.F.,  1971, Communication  of  Innovation:  A  Cross  Cultural  Approach , New York: Free Press.
Saad,  Natrah  (2013). Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  And  Tax  Compliance :  Taxpayers  View.  Journal international.
Sandford,  Cendric,  Godwin  M.,  Dan  Hardwick  P.  1989. Administration  And  Compliance  Costs  Of Taxation . Fiscal Publications. Bath UK.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Santosa, Pandji. 2008 . Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance . Bandung: PT. Reflika Aditama.
Sari  Nurhidaya.  2015. Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak DenganPemahaman  Internet  Sebagai  Variabel  PemoderasiPada  Kpp  Pratama  Klaten .  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Sarunan,  W.  K.  (2015). Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Manado . Jurnal EMBA.
Sawyer, Adrian. 2006. “ Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initative Warranting Wider  Consideration?” Journal,  Taxation  and  Bussiness  Law,  Departement  of  Accountancy, Finance  and  Information  System-University  of  Canterbury.  2006.  www.austlii.ed.au  pada  Juli 2016.
Schermerhorn,  R.  John  Jr.  2001. Manajemen,  Buku  1.  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Management  5e.  John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Septi  Mory,  2015. Pengetahuan  Layanan  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kondisi  Keuangan  di  Wilayah KPP  Pratama  Tanjung  Balai  Persandingan  UU  Perpajakan .  (www.kemenkeu.go.id)  Diakses tanggal 20 Juli 2018.
Sindi Pricilia Mutiara. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Minat Menggunakan E-Filing (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Tengah Satu). Jurnal EMBA.
Siregar,  Syofian.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta:  PT  Fajar  Interpratama  Mandiri.
Situmurang, Sakti Fransisco, dkk. The Effect Of Tax Examination, Tax Administration Sanction, And Tax Employment  (Tax  Amnesty)  On  Compulsory  Tax  Compliance  Personal  At  Kpp  Pratama  Modal Polonia . Universitas Sumatra Utara
Soesilo Zauhar. 2002. Reformasi Administrasi Perpajakan, Konsep, Dimensi dan Strategi . Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Sri  Rahayu  &  Ita  Salsalina  Lingga.  (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi.
Supartini  ,  Siti  Barokah.  2018. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Layanan  Otoritas  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Dimoderasi  Oleh  Religiusitas . Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Supriyati,  dkk.  2008. Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  Dan  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Tekhnologi Informasi. Vol 7. No.1. Mei 2008. Strader,  J.,  and  C.  E.  Fogliasso.1989 .  An  Investigation  of  Some  Factors  Affecting  Taxpayer  Non- Compliance . Accounting And Business Research 20 (77).
Supartini  dan  Siti  Barokah.  2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas. Jakarta. Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Tapan  K.  Sarker.  2003. Improving  Tax  Compliance  In  Developing  Countries  Via  Self  Assessment Systems What Could Bangladesh Learn From Japan? Aisapacific Tax Bulletin Vol. 9.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI,  KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Tenenhaus,  A.,  Giron,  A.,  Saporta,  G.,  dan  Fertil,  B.,  2005, Kernel logistic PLS : a new tool for complex classification ,  11th  Interbational  Symposium  on  Applied  Stochactic  Models  and Data Analysis, Brest, France.
Thomas Sumarsan. (2012). Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak . Jakarta. PT.Indeks Tomkins  C.,Packman  C,Russel,S  and  Colviele  I.,2001. Managing  Tax  Regime  :A  Call  For  Research, Public Administration,79(3).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2009

## UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Wasao,  David.  2014. The  Effect  Of  Online  Tax  System  On  Tax  Compliance  Among Small  Taxpayers  In East Of Nairobi Tax District. Nairobi: journal international.
John Braithwaite and Valerie Braithwaite. 2001. Taxpayers Perceptions of the Ideal Tax Adviser: Playing Safe  or  Saving  Dollars?. Centre  for  Tax  System  Integrity,  Research  School  of  Social  Sciences, Australian National University. Work Paper No. 5 May 2001.
Yusmaniarti, Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). TAXPAYER ENVIRONMENT TOWARDS THE  INTENTION  TO  PAY  TAXES  OF  SME  in  BENGKULU. Bilancia :  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 4 (3), 280–288.
Zainal Mustafa, 2009. Mengurai Variabel hingga Instrumentasi. Yogyakarta : Graha Ilmu
Zhijian,  Zhang,  Raul  P.  De  Guzman,  and  Mila  A.  1992. Reforma,  Administrative  reform  towards promoting  productivity  in  Bureaucratic  performance .  Manila:  Eastern  Regionalorganization  of public administration.
Zuhair.  2018. Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Sosialisasi  Pajak  Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.