https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## SINKRONISASI KEBIJAKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

## SYNCHRONIZE SUSTAINABLE PALM OIL POLICIES
Akhmad Rifky Setya Anugrah *
Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat *Koresponden email: akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id

## ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan salah satu pendorong roda perekonomian di Indonesia. Namun industri komoditas unggulan  ini  tidak  terlepas  dari  permasalahan  yang  kompleks.  Salah  satu  permasalahan  tersebut  adalah  adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tumpang tindih baik secara vertikal (pemerintah pusat ke pemerintah daerah) hingga  horizontal (antara  dinas terkait perkebunan kelapa sawit).  Rencana  aksi daerah  kelapa  sawit  berkelanjutan (RAD-KSB)  adalah  turunan  dari  Rencana  Aksi  Nasional  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  (RAN-KSB).  Program  ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri  sawit  di  Indonesia.  RAD-KSB  merupakan  bentuk  nyata  dari  upaya  pemerintah  daerah  untuk  men- sikronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, berita  dan  website  resmi  pemerintah.  Melalui  RAD-KSB,  pemerintah  daerah  berhadap  dapat  mencapai  tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sector kelapa sawit.
Kata kunci: Rencana aksi daerah, sawit berkelanjutan, kebijakan publik, sinkronisasi, pemerintah daerah

## ABSTRACT
The palm oil industry is one of the drivers of the economy in Indonesia. However, this leading commodity industry is inseparable  from  complex  problems.  One  of  these  problems  is  the  existence  of  various  overlapping  government policies both vertically (central government to local government) and horizontally (between agencies related to oil palm  plantations).  The  Regional  Action  Plan  for  Sustainable  Palm  Oil (RAD-KSB)  is  a derivative  of  the  National Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAN-KSB). This program was initiated by the Ministry of Home Affairs as an effort  to  synchronize  national  and  regional  policies  related  to  the  palm  oil  industry  in  Indonesia.  RAD-KSB  is  a concrete form of local government efforts to synchronize various strategic plans of local government organizations (OPD) related to the palm oil industry in the regions. It is a program of the local government to promote sustainability in  the  palm  oil  sector.  The  plan  includes  various  initiatives,  including  the  development  of  sustainable  oil  palm plantations, better waste management, and training for independent oil palm farmers. This research used a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of literature studies from various sources such as journals, books, news and official government websites. Through RAD-KSB, the local government hopes to achieve sustainable development goals by increasing efficiency in the palm oil sector.
Keywords: Regional action plan, sustainable palm oil, public policy, synchronization, local government

## PENDAHULUAN
Industri  kelapa  sawit  merupakan  sektor  pen- ting dalam perekonomian Indonesia. Produksi ke- lapa  sawit  memberikan  kontribusi  signifikan terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapa- ngan Kirja (Ngadi & Noveria, 2017). Kementerian Pertanian  menyebutkan  bahwa  tenaga  kerja  yang diserap melalui industri perkebunan sawit ini pada tahun 2018 mencapai angka 4,42 juta orang. Selain itu data dari Dirjen Perkebunan (2017) menyebut- kan  bahwa  luasan  lahan  sawit  di  Indonesia  telah mencapai  11,67  juta  ha.  Luasan  ini  terbagi  atas perkebunan rakyat (41%) perkebunan negara (7%)
dan  perkebunan  besar  swasta (42%).  Berdasarkan data  tersebut  tentunya  memberikan  gambaran  ba- gaimana industri kelapa sawit di Indonesia mampu memutar  roda  perekonomian  masyarakat  dengan memberikan  dampak  ekonomi  langsung  hingga tingkat akar rumput.
Namun, dampak negatif dari ekspansi industri ini terhadap lingkungan dan masyarakat telah men- jadi perhatian global. Penebangan hutan, degradasi tanah,  kehilangan  keanekaragaman  hayati,  serta konflik sosial adalah beberapa isu yang sering kali dikaitkan  dengan  industri  kelapa  sawit  (de  Vos, 2016;  Fitzherbert  et  al.,  2008;  Wilcove  &  Koh,
2010).  Tata  kelola  perkebunan  sawit  yang  masih belum  efektif  dan  efisien.  Perangkat  regulasi  dan kebijakan yang telah di luncurkan nyatanya masih banyak  yang  tumpang  tindih  antar  satu  instansi dengan yang lain juga menambah persoalan kom- pleksitas  sawit  di  Indonesi  (Nurfatriani  et  al., 2018).
Crude  Palm  Oil  (CPO)  ekspor  Indonesia  di dunia internasional juga menghadapi persoalan. Di pasar  Eropa,  minyak  sawit  Indonesia  dianggap berasal dari proses yang tidak berkelanjutan mulai dari  sector  hulu  hingga  hilir.  Eropa  merupakan salah  satu  pasar  terbesar  ekspor  sawit  Indonesia. Namun pemerintah Uni Eropa memiliki perhatian serius terkait bagaimana industri sawit di Indonesia tidak dijalankan dengan praktik yang berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya penggundulan hutan,  rusaknya  keseimbangan  ekosistem  alami, peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca  dan  konflik sosial  yang  sering  terjadi  antara  masyarakat  dan perusahaan (Baudoin et al., 2017).
Pemerintah melakukan berbagai macam upaya agar produksi kelapa sawit di Indonesia dapat me- menuhi syarat syarat yang berkelanjutan. Langkah strategis tersebut tertuang pada Perpres No 44/2020 yang  mengatur  tentang  sistem  sertifikasi  sawit berkelanjutan  nasional  yaitu  “Indonesia  Sustai- nable  Palm  Oil  (ISPO)”.  Melalui  peraturan  ini pemerintah berharap adanya perbaikan sistem per- kebunan  sawit  yang  berorientasi  pada  keberlan- jutan.  Selain  itu  pemerintah  juga  berharap  bahwa melalui  sertifikasi  ini  juga  menjadi  media  untuk mensinkronkan  berbagai  macam  aturan  berkaitan dengan industri kelapa sawit mulai di tingkat pusat hingga daerah.
Pembangunan  sub-sektor  perkebunan  kelapa sawit di Indonesia harus dilakukan secara berkelan- jutan  dan  berkeadilan,  dengan  memperhatikan potensi  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  diperlukan  kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan  daya  saing  (Yuliani,  2019).  Namun demikian,  implementasi  kebijakan  merupakan suatu hal tidak mudah di wujudkan (Dharmawan et al.,  2019).  Kendala-kendala  yang  dihadapi  di  la- pangan  seperti  permasalahan  administratif  hingga kultural  merupakan  hal  yang  tidak  mudah  untuk diselesaikan. Faktanya meski kebiajakan sertifikasi ISPO  sudah  di  putuskan  sejak  2020,  jumlah  pe- kebun mandiri yang telah mendapatkan sertifikasi ini  hanya mencakup 0.21%  atau  14  sertifikat  dari luas  lahan  6,08  juta  hektar  (Hadi  et  al.,  2023). Rendahnya  tingkat  pekebun  yang  mendapatkan
sertifikasi  ini  juga  dipengaruhi oleh  peraturan  pe- merintah  yang  saling  tumpang  tindih  dalam  me- ndorong sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  Peme- rintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk  mempromosikan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. Instruksi pemerintah (Inpres) No.6 Tahun 2019 mengenai rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019- 2024  adalah  dasar  dari  Rencana  Aksi  Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan  industry  sawit  untuk  melakukan  serang- kaian  kegiatan  dan  kebijakan  terkait  sinkronisasi peraturan perkebunan sawit mulai dari hilir hingga hulu. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintahan  provinsi  dan  kabupaten  daerah penghasil sawit memiliki tugas untuk menurunkan instruksi  RAN-KSB  ini  menjadi  Rencana  Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).
Terdapat  lima  poin  utama  dari  RAN-KSB yang harus di terjemahkan secara teknis lapangan dalam  program-program  dan  kegiatan  oleh  setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam RAD KSB.  Pertama  adalah  penguatan  data,  penguatan koordinasi dan infrastruktur. Kedua yaitu mening- katkan kapasitas pekebun. Ketiga pengelolaan dan pemantauan  lingkungan.  Keempat  yakni  melaku- kan  tata  kelola  perkebunan  dan  penanganan  se- ngketa.  Kelima  melakukan  dukungan  percepatan pelaksanaan  sertifikasi  perkebunan  kelapa  sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
RAD-KSB bertujuan untuk memperkuat koor- dinasi  antara  kebijakan  pemerintah  daerah  dan industri  kelapa  sawit,  sehingga  dapat  mencapai pengelolaan  yang  berkelanjutan.  Maka  dari  itu, dalam mengurai benang kusut permasalahan sawit di Indonesia harus di mulai dari tata kelola kebija- kan yang tersinkronisasi antar satu instansi dengan yang  lain.  Dalam  menjalankan  dan  melaksanakan program  ini  pemerintah  daerah  berharap  untuk meningkatkan  peran  serta  seluruh  OPD  yang  ter- libat  dalam  industri  sawit  sebagai  penggerak program  RAD  KSB.  Ini  mencakup  upaya  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga keseangan ekosistem, dan memastikan bahwa pro- duksi  kelapa  sawit memberikan  manfaat  ekonomi bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Selain  itu,  tujuan dari rencana aksi ini juga meliputi perbaikan sistem manajemen  dan  pengawasan  untuk  memastikan bahwa  produksi  kelapa  sawit  dilakukan  dengan sesuai peraturan dan etika bisnis yang baik.  Studi yang  dilakukan  oleh  Arsyadi  Ali  (2023)  menun-
jukan  bahwa  melalui  RAD-KSB  Pemerintah  Pro- vinsi  Riau  dapat  melakukan  program  integrasi peternakan sapi dengan kelapa sawit. Integrasi ini memberikan  dampak  yang  baik  yaitu  mendorong industri  kelapa  sawit  berkelanjutan  di  provinsi Riau.  Program  integrasi  ini  terbentuk  merupakan hasil  dari  sinkronisasi  kebijakan  program  melalui adanya  RAD-KSB  yang  telah  sukses  dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau.
Kabupaten  Sanggau  adalah  salah  satu  kabu- paten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi  dan  luasan  perkebunan  sawit  yang  cukup luas. Dengan total luasan lahan 364,6 ribu Ha (BPS Kalbar,  2023).  Kabupaten  Sanggau  adalah  salah satu penghasil CPO terbesar di Kalbar dengan total hasil  mencapai  1.053.704  ton  dengan  total  nilai mencapai  lebih  dari  3  trilliun  rupiah  (Sanggau, 2021). Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sa- nggau  ini  tentunya  memerlukan  tatanan  pengelo- laan kebijakan yang terintegrasi dan sinkron antara masing masing OPD yang terlibat langsung dengan industry kepala sawit di daerah. Pemerintah daerah yang dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabu- paten Sanggau telah merumuskan dan menetapkan rencana  aksi  daerah  kelapa  sawit  berkelanjutan (RAD-KSB).

## METODE
Penelitian  ini  disajikan  menggunakan  pen- dekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan hasil penelitian yan komperhensif dan holistic terhadap upaya pemerintah daerah melalui RAD KSB untuk melakukan sinkronisasi kebijakan terhadap industri sawit.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menghasilkan  pandangan  yang  menyeluruh  ter- hadap objek penelitian yang di teliti sehingga hasil yang  diperoleh  merupakan  gambaran  yang  utuh terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  terhadap upaya  sinkronisasi  masing-masing  OPD  yang terlibat dalam industri sawit daerah.
Penulis  mengumpulkan  data  penelitian  me- lalui pendekatan kepustakaan. Penulis mengumpul- kan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik rencana  aksi  nasional  (RAN)  dan  rencana  aksi daerah  (RAD)  kelapa  sawit  berkelanjutan  (KSB). penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan dan terpercaya (jurnal, buku, artikel, berita dll).  Setiap  data  yang  dikumpulkan  kemudian dilakukan  crosscheck  dengan  data  pembanding untuk  memastikan  keabsahan  (validitas)  sumber data  yang  di  dapat  oleh  peneliti.  Sugiono  (2014) menjelaskan  bahwa  studi  kepustakaan  merupakan kajian  teoritis  yang  diambil  dare  referensi  bahan bacaan  serta  literatur  ilmiah.  Kajian  kepustakaan disebutkan sangat penting dalam proses melakukan
penelitian  dikarenakan  dalam  hasil  penelitian  di- butuhkan  literatur-literatur  ilmiah  sebagai  pendu- kung penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  mengoptimalkan  hasil  kelapa sawit  di  daerah  dan  juga  memastikan  adanya kebijakan  yang  saling  berkesinambungan  antara dinas  OPD  terkait  industri sawit,  penatan  kualitas perkebunan  kelapa  sawit  sangat  penting.  Peme- rintah  pusat  melalui  panduan  menjadi  RAD-KSB memberikan pedoman terkait tata cara penyusunan rencana aksi daerah. Pedoman ini di dasarkan pada lima  aspek  strategis  yang  sering  menjadi  perma- salahan  kebijakan  sawit  di  Indonesia.  Aspek  ter- sebut  yaitu:  1.  Penguatan data,  penguatan  koordi- nasi,  infrastruktur  2.  Peningkatan  kapasitas  dan kapabilitas  pekebun  3.  Pengelolaan  dan  peman- tauan  lingkungan  4.  Tata  kelola  perkebunan  dan penanganan  sengketa  5.  Dukungan  percepatan sertifikasi  ISPO  dan  akses  pasar  produk  kelapa sawit (Kemendagri, 2019).
Dari  lima  aspek  tersebut  pemerintah  daerah kemudian melakukan penyusunan agenda program kerja  dan  kegiatan  sinkronisasi  rencana  strategis dan  rencana  kerja  masing  masing  OPD  yang  me- miliki  keterkaitan  dengan  masing  masing  dinas terkait. Masing  masing  program  kegiatan  tersebut juga  diarahkan  untuk  menghasilkan  luaran  yang terukur sehingga hasil dari masing masing kegiatan dapat  dinilai  tingkat  keberhasilan  dan  implemen- tasinya.
Matriks  diatas  menjelaskan  mengenai  bagai- mana  proses  penurunan  aspek  pedoman  rencana aksi  nasional  menjadi  rencana  aksi  daerah  kelapa sawit  berkelanjutan.  Lima  aspek  RAN  tersebut  di jabarkan  menjadi  program  masing  masing  OPD. Masing masing OPD yang telah memiliki program
Grafik 1 . Alur sinkronisasi RAS KSB dengan RAD KSB
kemudian di terjemahkan dalam berbagai kegiatan aksi dan sub kegiatan oleh setiap perangkat daerah. hasil  dari  setiap  sub  kegiatan  tersebut  kemudian diukur dengan indikator luaran output yang akan di capai oleh setiap OPD.

## Penguatan  Data,  Penguatan  Koordinasi  dan Infrastruktur
Aspek  pertama  dari  rencana  aksi  nasional kelapa  sawit  berkelanjutan  adalah  mengenai penguatan  data,  penguatan  koordinasi  dan  in- frastruktur.  Aspek  ini  di  jabarkan  menjadi  empat poin utama yang akan di buatkan program nya oleh perangkat daerah yaitu: 1. Mendapatkan data dasar informasi  pekebun  yang  akurat  dan  diperbaharui secara  berkala  di  daerah  dengan  melibatkan  OPD yang  berkaitan  dengan  statistik,  pertanian/perke- bunan dan pihak lain yang kompeten di bidang data statistik  2.  Memfasilitasi  pemutakhiran  informasi geospasial  tematik  dari  kebun  kelapa  sawit  3. Menyelaraskan berbagai kebijakan masing masing OPD  4.  Meningkatkan  infrastruktur  yang  mendu- kung pembangunan industri kelapa sawit berkelan- jutan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.
Pemerintah kabupaten Sanggau melalui RAD KSB nya kemudian menjabarkan program kegiatan yang  akan  dilakukan  untuk  memenuhi  target  ini melalui tujuh serangkaian program. Pertama adalah dengan  melakukan  program  penguatan  data  dasar kelapa  sawit  untuk  dukungan  tata  kelola  perke- bunan  yang  lebih  baik.  Program  ini  di  spesifika- sikan menjadi tiga agenda kegiatan yakni menyu- sun  pedoman  pendataan  pekebun,  pemutakhiran data  Informasi  Geospasial  Tematik  (IGT)  luasan kelapa sawit dan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi  kebun  yang  di  perbaharui  secara  berkala. Luaran yang diharapkan menjadi hasil kegiatan ini adalah adanya pemutakhiran data mengenai peke- bun dan luasan yang dimiliki serta adanya data pu- sat terkait perkebunan sawit di kabupaten Sanggau.
Program  kedua  yang  dilakukan  adalah  pem- binaan penyelenggara informasi geospasial tematik yang melibatkan dinas perumahan, cipta karya, tata ruang dan pertanahan. Program ini berupaya untuk mendapatkan  informasi  spesifik  tentang  luasan kebun  sawit  dengan  menggunakan  pendekatan Informasi  Geospasial  Tematik  yang  merupakan proses  pemetaan  lahan  untuk  mendapatkan  data akurat di lapangan. IGT sendiri diperlukan sebagai kerangka  data  untuk  memahami  dan  mengelola dunia  nyata.  Melalui  sistem  ini  memungkinkan untuk mendapatkan  data  yang  terintegrasi  dengan website  ataupun  ponsel  pintar.  Dengan  adanya sistem IGT akan memudahkan pengkategorian data tematik serta akan mempermudah pertukaran data,
akses, dan update data terbaru mengenai perkebu- nan kelapa sawit (Darmawan, 2011).
Program ketiga adalah peningkatan sosialisasi regulasi  dan  kebijakan  terkait  usaha  pekebun  ke- lapa  sawit  berkelanjutan  bagi  pekebun  dan  pe- mangku  kepentingan.  Dengan  dinas  perkebunan dan pertanian sebagai motor penggerak sosialisasi ini,  diharapkan  adanya  ketersampaian  informasi yang  menyeluruh  terkait  dengan  berbagai  macam peraturan  pemerintah  yang  harus  dipenuhi  baik bagi  pekebun  mandiri  maupun  perusahaan. Program ini secara terus menerus dilakukan mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.
Untuk  mendukung  program  sosialisasi  regu- lasi  dan  kebijakan  ini,  pemerintah  daerah  juga menambah  program  Keempat  yaitu  peningkatan kepatuhan hukum  bagi  pelaku  usaha  dalam  usaha perkebunan  kelapa  sawit  secara  koordinatif. Program  ini  mengupayakan  untuk  melakukan pembentukan kelompok kerja (pokja) antar instansi daerah  sebagai  pengawas  dalam  kepatuhan  akan hukum bagi pelaku usaha perkebunan sawit. Selain itu pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia bertugas meningkatkan jumlah  dan  kompetensi  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan instansi daerah. Hal ini diharapkan  masing-masing  pokja  pengawas  me- mastikan  adanya  kepatuhan  hukum  dan  regulasi terkait  dengan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  di kabupaten Sanggau.
Program kelima adalah berkaitan tentang sin- kronisasi  kebijakan  masing-masing  OPD  terkait dengan industri sawit. Program ini mengdentifikasi peraturan/kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang  akan  diharmonisasi  dibawah  satu  komando yaitu dari asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten Sanggau. Program ini memastikan tidak ada lagi peraturan antar OPD yang tumpang tindih atau saling kontraproduktif. Anwar (2012) menje- laskan bahwa salah satu kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan adalah harmonisasi interaksi antar aktor yang me- nentukan  sinergitas  kebijakan  kelapa  sawit  lintas sektor.  Dengan  adanya  program  penyelarasan  ke- bijakan  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  pera- turan yang harmonis dan implementatif hingga ke tingkat akar rumput.
Selain itu untuk mendukung adanya komuni- kasi  dua  arah  antara  pemerintah,  pengusaha  sawit dan pekebun, pemerintah mendorong adanya pem- bentukan  forum  multipihak  kelapa  sawit  ber- kelanjutan  di  tingkat  kabupaten.  Inisiasi  ini  me- rupakan  program  keenam  yang  di  wacanakan  pe- merintah  daerah  untuk  memastikan  penguatan koordinasi  stakeholder  di  tingkat  kabupaten  me-
ngenai  kelapa  sawit  berkelanjutan.  Program  ini akan  dikoordinasikan  melalui  asisten  perekono- mian  dan  pembangunan  kabupaten  Sanggau  de- ngan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait industri  sawit.  Dengan  mendorong  metode  kola- borasi  multi  pihak  yaitu  pemerintah,  swasta  dan kelompok  masyarakat  diharapkan  dapat  membuat produktifitas  industri  sawit  yang  semakin  me- ningkat  dan  juga  mengurangi  resiko  kerusakan alam dan konflik sosial di masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  menyadari bahwa  selain  koordinasi  antar  perangkat  daerah, perlu  adanya  pembangunan  fisik  yang  tampak nyata  di lapangan.  Melalui  program  ketujuh  yaitu perbaikan  dan  peningkatan  infrastruktur  jalan  ke- bun  juga  mengagendakan  untuk  meningkatkan kualitas jalan kebun sawit. Program ini mendorong agar infrastruktur jalan dapat mendukung produk- tifitas dan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit baik  bagi  perusahaan  maupun  pekebun  mandiri. Dengan  dinas  bina  marga  dan  sumberdaya  air sebagai OPD yang mengkoordinasikan program ini dengan  berbagai  perangkat  daerah  lainnya  yang berkaitan tentang insfrastruktur jalan.

## Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun
Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  peke- bun menjadi fokus kedua aspek yang di wacanakan dalam  panduan  penyusunan  rencana  aksi  daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kondisi pekebun yang memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan sumberdaya produksi yang terbatas serta peraturan yang  kurang  dipahami  dan  jelas  dari  pemerintah membuat  kapasitas  dan  kapabilitas  pekebun menjadi  rendah  (Hutabarat,  2017).  Perlu  adanya sinkronisasi  peraturan  yang  menekankan  pada peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  pekebun agar lebuh memiliki prinsip keberlanjutan.
Aspek  ini  menekankan  pada  beberapa  empat poin  utama  yaitu  meningkatnya  jumlah  pekebun yang  mengerti  dan  menerapkan  prinsip  keberlan- jutan  pada  praktik  perkebunannya  dalam  uapay peningkatan produksi. Kemudian upaya untuk me- ningkatkan akses kepada pekebun mandiri terhadap dana  peremajaan  tanaman  sawit  (replanting)  me- lalui  pembinaan  dari  OPD.  Selain  itu  untuk  me- mastikan para pekebun memiliki wadah organisasi, pemerintah mendorong dan melakukan percepatan pembentukan  kelembagaan  pekebun  melalui  fa- silitasi sebagai langkah untuk meningkatkan posisi tawar  pekebun,  membuka  akses  perbankan  serta input  produksi  dan  pemasaran  produk  sawit.  Dan yang  terkhir  adalah  peningkatan jumlah  penyuluh perkebunan  yang  memiliki  kompetensi  dalam bidang  sawit  melalui  progam  penyuluhan  petani mandiri.
Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui dinas perkebunan  dan  peternakan  mewacanakan  sejum- lah program yang dapat memenuhi aturan panduan sesuai aspek peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Program pertama yang di wacanakan ada- lah  melakukan  sosialisasi  mengenai  penggunaan benih  bersertifikat  bagi  pekebun.  Permasalahan mengenai  bibit  palsu  sering  terjadi  pada  pekebun mandiri. Para pekebun mandiri memiliki informasi terbatas mengenai bibit sawit yang berkualitas dan dapat  menghasilkan  buah  yang  memiliki  bobot tonase  yang  tinggi  (Elidar  &  Purwati,  2021). Banyaknya bibit palsu yang beredar di masyarakat menjadi  perhatian  serius  pemkab  Sanggau  yang mana dapat merugikan pekebun jika tidak di tindak lanjuti  maka  akan  berdampak  pada  rendahnya tingkat  produktifitas  kebun  sawit  masyarakat. Melalui  program  sosialisasi  ini  diharapkan  para pekebun mandiri memiliki cukup informasi terkait bibit  sawit  bersertifikat  yang  asli  dan  memiliki kualitas baik. Diharapkan hingga tahun 2024, tidak ada  lagi  pekebun  yang  menggunakan  bibit  yang tidak  bersertifikat  dari  dinas  perkebunan  dan peternakan  sehingga  hasil  panen  pekebun  dapat meningkat.
Selanjutnya  yang  juga  krusial  dalam  pening- katan  kapasitas  dan  kapabilitas  pekebun  adalah penerapan  praktik  budidaya  yang  baik  “Good Agricultural  Practices”  (GAP).  Hal  ini  sangat penting  terutama  berkaitan  dengan  tata  kelola kebun dengan prinsip berkelanjutan (Leong et al., 2020). Pemerintah kabupaten Sanggau memastikan para  pekebun  memiliki  wawasan  yang  baik mengenai  cara  berkebun  yang  memenuhi  prinsip berkelanjutan  dengan  cara  melakukan  workshop pelatihan  GAP  di  tingkat  kabupaten  dengan  me- nggandeng sejumlah pihak seperti perusahaan dan juga  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  di bidang lingkungan kepada sejumlah pekebun. Un- tuk  memastikan  implementasi  dari hasil  pelatihan tersebut, pemerintah juga akan menyusun panduan teknis  menganai  pemantauan  dan  evaluasi  terkait hasil pelatihan GAP.
Dalam mendorong keberlanjutan dari produk- si  kelapa  sawit  pekebun  salah  satu  faktor  penting adalah  memastikan  adanya  peremajaan  tanaman pekebun  (replanting).  Usia  premier  dari  suatu pohon sawit adalah sejak berusia lima hingga dua puluh  tahun.  Setelah  itu  pohon  kelapa  sawit  akan mengalami  penurunan  produktifitas  dalam  meng- hasilkan buah (Rizkiani et al., 2023). Maka dari itu perlu  manajemen  yang  baik  dalam  memastikan kebun  sawit  yang  telah  tua  dapat  digantikan  oleh kebun lain yang dapat melanjutkan produksi buah pekebun.  Namun  dilapangan,  banyak  pekebun
yang  masih  kesulitan  mendapatkan  akses  infor- masi, pasar dan terutama pendanaan atau finansial dari  bank  terhadap  peremajaan  tanaman  kelapa sawit  dapat  memengaruhi  kinerja  usaha  tersebut (Molenaar et al., 2010). Untuk itu pemerintah me- lalui  program  peningkatan  akses  pendanaan  pere- majaan  tanaman  pekebun,  berupaya  untuk  mem- berikan sosialisasi terhadap berbagai akses penda- naan  bagi  pekebun,  dan  juga  membantu  dalam memenuhi persyaratan bank yang diperlukan untuk dapat mengakses dana peremajaan tanaman sawit.
Untuk dapat mengakses pendanaan bank dan meningkatkan daya tawar pekebun, salah satu yang wajib  dilakukan  pekebun  adalah  membuat kelembagaan pekebun mandiri. Di berbagai daerah penghasil sawit, para pekebun yang berhasil dalam usaha  sawit  dan  sukses  mendapatkan  sertifikasi nasional  (ISPO)  atau  internasional  (RSPO)  selalu memiliki  wadah  organisasi  pekebun  mandiri  (E- komoditi,  2021).  Biasanya  wadah  organisasi  ini berbentuk  kelompok  tani  ataupun  koperasi  desa yang  mengkoordinir  segala  keperluan  pekebun mulai  dari pemupukan,  pemeliharaan  hingga  pen- jualan  hasil  buah.  Pemerintah  daerah  berupaya untuk  melakukan  percepatan  pembentukan  dan penguatan  kelembagaan  pekebun  mandiri  ini melalui  berbagai  fasilitasi  seperti  sosialisasi,  ke- mudahan  aturan  pendirian  kelembagaan  pekebun hingga  bantuan  pendanaan  awal  bagi  lembaga pekebun  yang  baru  terbentuk.  Pemerintah  juga memastikan  adanya  pelatihan  pengurus  kelemba- gaan  yang  kompeten  sehingga  dapat  menjalankan berbagai  tugas  administrasi  terkait  pekebun  di lembaga tersebut.
Pelatihan kepada para pekebun tentunya juga membutuhkan  pelatih  atau  penyuluh  yang  ber- kompeten  di  bidang  tanaman  sawit  (Pramono  & Rosnita,  n.d.).  Peran  penyuluh  perkebunan  sangat penting  dalam  memastikan  adanya  transfer  ilmu yang  baik  dan  penerapan  oleh  para  pekebun.  Na- mun  jumlah  tenaga  penyuluh  perkebunan  di kabupaten  Sanggau  masih  jauh  dibanding  dengan jumlah pekebun yang terus bertambah setiap tahun. Untuk  itu  pemerintah  mengupayakan  adanya peningkatan  jumlah  penyuluh  perkebunan  di kawasan  sentra  produksi  kelapa  sawit  kabupaten Sanggau. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan di adakannya pemutakhiran data jumlah penyuluh perkebunan  yang  meliputi  tenaga  Aperatur  Sipil Negara  (ASN),  swadaya  masyarakat  dan  perusa- haan secara berkala. Selain itu adanya peningkatan jumlah  pelatihan  bagi  penyuluh  perkebunan  me- lalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga meru- pakan usaha nyata pemerintah untuk meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  penyuluh  yang  akan  turun kepada para pekebun di kabupaten Sanggau.

## Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Isu  lingkungan  adalah  salah  satu  topik  yang selalu disoroti dunia internasional terhadap perke- bunan sawit di Indonesia. Banyaknya argumentasi mengenai  bagaimana  tanaman  sawit  berdampak buruk bagi lingkungan seperti rusaknya ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, mening- katnya efek gas rumah kaca, pencemaran air hingga perubahan iklim adalah berbagai macam isu yang muncul  terhadap  industri  sawit  di  Indonesia  (de Vos,  2016;  Fitzherbert  et  al.,  2008;  Wilcove  & Koh,  2010).  Dengan  semangat  untuk  memastikan bahwa  industri  sawit  di  Indonesia  tidak  hanya berdampak  positif  terhadap  perekonomian  negara dan  masyrakat,  namun  juga  tidak  merusak  ling- kungan  dan  alam,  pemerintah  berupaya  merubah pandangan  tersebut  dengan  menetapkan  aspek ketiga  yaitu  pengelolaan  dan  pemantauan  lingku- ngan dalam panduan RAD-KSB.
Panduan RAD-KSB pemerintah pusat melalui kementerian  dalam  negeri  menegaskan  bahwa aspek  perlindungan  lingkungan  harus  memiliki program  yang  jelas  bagi  setiap  OPD  terkait.  Pen- jabaran mengenai aspek pengelolaan dan pemanta- uan lingkungan adalah dengan meningkatkan per- lindungan  terhadap  kawasan  bernilai  ekosistem yang  khususnya  dalam  kawasan  pengembangan perkebunan.  Mencegah  dan  memberantas  adanya pembukaan lahan dengan cara membakar juga me- rupakan misi utama dalam melindungi lingkungan dari  kerusakan  akibat  pembukaan  lahan  liar. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas  rumah  kaca  melalui  arahan  tentang  peman- faatan  lahan  kritis  dalam  rencana  pembukaan perkebunan  kelapa  sawit  baru.  Serta  pemerintah juga  mendorong  agar  adanya  peningkatan  nilai tambah  ekonomi  terhadap  produk  kelapa  sawit, limbah sawit yang berguna untuk menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.
Pemerintah  kabupaten  Sanggau  menanggapi arahan  untuk  menyusun  program  dalam  pengelo- laan  dan  pemantauan  lingkungan  dengan  cara menyusun tiga program kegiatan. Program pertama yang  menjadi  prioritas  adalah  dengan  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  pengelolaan  keaneka- ragaman hayati di areal perkebunan secara berke- lanjutan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mendapat- kan  informasi  yang  utuh  terkait  dengan  jumlah perusahaan  yang  mengelola  keanekaragaman  ha- yati.
Program  selanjutnya  adalah  peran  aktif  pe- merintah  dengan  melibatkan  lembaga  swadaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan kawasan lindung  bagi  perusahaan  dan  pekebun  mandiri.
KEE  merupakan  suatu  wilayah  kawasan  yang memiliki nilai terhadap ekosistem dan bukan meru- pakan kawasan yang menjadi bagian dari wilayah pelestarian  alam,  suaka  alam,  ataupun  taman nasional.  Upaya  konservasi  terhadap  KEE  adalah prioritas  yang  harus  dilakukan  pemerintah  dalam menunjang  keberlangsungan  hidup  keanekara- gaman hayati (Qomariah et al., 2021).
Untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan,  peme- rintah  juga  berupaya  mendorong  bertambahnya jumlah forum kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman ha- yati. Dalam upaya pemantauan lingkungan, butuh lebih  dari  sekedar  aktor  pemerintah  untuk  me- wujudkan  tujuan  menjaga  kawasan  ekosistem esensial  bagi  lingkungan.  Aktor  seperti  lembaga swadaya masyrakat, organisasi pekebun, dan peru- sahaan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa lingkungan dalam

## Tata  Kelola  Perkebunan  dan  Penanganan Sengketa
Permasalah  sengketa  sering  menjadi  pengha- lang  terciptanya  industri  perkebunan  sawit  yang berkelanjutan.  Prinsip  3P  “Planet,  Profit,  People” merupakan  dasar  dari  konsep  berkelanjutan  yang harus  dimiliki  oleh  industri  kelapa  sawit  di  In- donesia. Permasalahan sengketa seringkali menjadi permasalahan sosial di masyarakat yang mengaki- batkan  terhambat  nya  peningkatan  produktifitas hasil  kebun.  Beberapa  permasalahan  sengketa  di industri kelapa sawit seperti adanya okupansi tanah tanpa  ijin  pemilik,  tumpang  tindih  penguasaan lahan, serta ganti rugi yang masih belum tuntas. Hal ini  tentunya  adalah  pekerjaan  tumah  yang  harus segera  diselesaikan  pemerintah  baik  di  tingkat pusat hingga daerah.
Melalui  panduan  rencana  aksi  daerah,  peme- rintah  pusat  menginginkan  adanya  percepatan realisasi  kewajiban  perusahaan  untuk  fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai  ketentuan  perundangan.  Selain  itu  harus adanya langkah  nyata  penanganan  sengketa lahan perkebunan kelapa sawit  terutama  yang berada  di kawasan  area  penggunaan  lain  ataupun  daerah konservasi  hutan  nasional.  isu  ketenagakerjaan juga  merupakan  sorotan  yang  wajib  dipenuhi. Pemerintah  pusat  juga  mendorong  adanya  review atau  peninjauan  kembali  terkait  regulasi  daerah yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  yang  terlibat dalam perusahaan kelapa sawit dimana perusahaan harus memenuhi setiap hak tunjangan pekerja.
Di  tingkat  pekebun  mandiri,  permasalahan utama yang biasa dihadapi adalah mengenai lega-
litas  lahan  yang  masih  belum  jelas.  Status  lahan yang  belum  memiliki  sertifikat  hak  milik  (SHM) dari  BPN  menjadikan  banyak  lahan  pekebun mandiri masih sangat rentan untuk di akusisi oleh pihak lain dan tidak memiliki perlindungan hukum. Untuk itu pemerintah pusat menginginkan adanya percepatan  penyelesaian  status  legalisasi  lahan perkebunan  kelapa  sawit  milik  pekebun  mandiri dengan melibatkan berbagai perangkat pemerintah agar  permasalahan  legalitas  lahan  ini  dapat  di selesaikan dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui asis- ten perekonomian dan pembangunan dengan kola- borasi dengan dinas terkait kemudian memastikan bahwa  arahan  rencana  aksi  ini  diwujudkan  dalam berbagai  program  taktis  pemerintah  daerah.  Be- berapa  program  tersebut  adalah  dengan  mem- bentuk  tim  penanganan  sengketa  lahan  serta melakukan pelatihan intensif bagi tim untuk upaya penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit di wilayah  perkebunan  lain.  Tim  ad  hoc  ini  diwa- canakan  diisi  oleh  berbagai  perwakilan  dari  opd terkait  dengan  isu  sengketa  lahan  seperti  kepo- lisian,  kejaksaan,  satpol  pp,  dinas  perkebunan, dinas PUPR, serta ATR BPN. Adanya tim khusus (timsus) penyelesaian sengketa lahan ini kemudian diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa lahan yang terjadi baik di masyarakat atau perusa- haan  dengan  menggunakan  pendekatan  persuasif dan mediasi.
Selain permasalahan sengketa lahan yang ter- jadi antar aktor, permasalahan sengketa lahan juga terjadi pada kasus seperti status lahan usaha kebun yang terindikasi merupakan kawasan hutan. Kasus seperti  ini  perlu  dilakukan  pendekatan  persuasif dari pemerintah daerah yang mengedepankan data yang  komperhensif  mengenai  status  lahan  oleh pemerintah  daerah.  Pemerintah  harus  melakukan fasilitasi terkait pemenuhan persyaratan izin usaha dan  memastikan  bahwa  lahan  yang  ditempati sebagai  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  tersebut tidak berada diatas wilayah kawasan hutan. Hal ini menunjukan  bahwa  pemerintah  memiliki  kese- riusan  dalam  memastikan  adanya  ketertiban  atas status  lahan  baik  yang  dimiliki  oleh  perusahan, pekebun mandiri maupun kawasan hutan.

## Dukungan  Percepatan  Sertifikasi  ISPO  dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit
Isu keberlanjutan kelapa sawit tentunya tidak terlepas  dari  aspek  sertifikasi.  Pemerintah  Indo- nesia  menginginkan  melalui  sertifikasi  keberlan- jutan kelapa sawit “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)” berharap bahwa setiap perkebunan kelapa sawit  di  Indonesia  telah  menjalankan  prinsip
berkelanjutan  dan  memiliki  sertifikasi  nasional ISPO  (Falabiba  et  al.,  2014).  Sertifikasi  ISPO sendiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menepis tuduhan internasional bahwa praktik per- kebunan kelapa sawit di Indonesia tidak menjalan- kan  prinsip  keberlanjutan.  Namun  implementasi dari  Peraturan  Presiden  nomor  44  tahun  2020 mengenai  sistem  sertifikasi  perkebunan  kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Men- teri  nomer  38  tahun  2020  mengenai  penyeleng- garaan  sertifikasi  perkebunan  kelapa  sawit  ber- kelanjutan di Indonesia masih mengalami sejumlah rintangan  (Fahamsyah,  2020).  Rendahnya  jumlah kebun sawit di Indonesia yang sudah tersertifikasi adalah permasalahan bersama yang harus diperha- tikan dan diberikan solusi yang taktis dan strategis.
ISPO sendiri sebenarnya menekankan menge- nai empat aspek yang harus di miliki oleh pekebun kelapa  sawit  yakni  legalitas  hukum,  ekonomi berkelanjutan,  keadilan  sosial  antara  perusahaan dengan  pekebun  atau  pekerja  dan  yang  terakhir adalah  aspek  lingkungan  dimana  perkebunan kelapa sawit harus dapat menjaga lingkungan hidup dan  keanekaragaman  hayati.  Katadata.id  menye- butkan  bahwa  target  capaian  luasan  lahan  yang ingin di sertifikasi ISPO adalah sebesar 16,38 juta hectare. Namun hingga Juni 2021 baru sekitar 5,8 juta  hectare  lahan  yang  sudah  tersertifikasi  atau 35%  dari  target  capaian  pemerintah  (Timorria, 2019). Padahal sertifikasi ISPO sudah dicanangkan pemeintah Indonesia sejak tahun 2011.
Beberapa  kendala  dari  rendahnya  jumlah  ke- bun  sawit  yang  tersertifikasi  ISPO  yaitu  seperti belum  adanya  pemahaman  yang  mencukupi  pe- kebun  dan  perusahaan  tentang  sertifikasi  ISPO dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan ad- ministrasi yang masih sulit dipenuhi oleh pekebun mandiri, hingga budaya berkebun yang masih sulit dirubah  untuk  mengikuti  prinsip  keberlanjutan (Susetyo, 2023). Adanya panduan rencana aksi ini diharapkan  dapat  mendorong  perangkat  daerah dalam  fokus  membuat  program  yang  memastikan adanya  pemahaman  ISPO  secara  luas  diantara pemangku kepentingan daerah melalui peningkatan sosialisasi. Selain itu adanya program yang mem- percepat  pelaksanaan  sertifikasi  ISPO  bagi  peke- bun  melalui  pembinaan  yang  intensif  baik  bagi program  kemitraan  (plasma)  maupun  pekebun mandiri.  Kemudian  pada  akhirnya  adalah  adanya peningkatan usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan  kelapa  sawit  untuk  promosi  ekspor produk turunan melalui berbagai program promosi produk ekspor.
Berangkat  dari  panduan  rencana  aksi  daerah tersebut,  pemerintah  kabupaten  menyusun  sejum-
lah  program  inti  yang  didasarkan  pada  semangat mendorong pemerataan dan peningkatan sertifikasi ISPO bagi seluruh pekebun di kabupaten Sanggau. Program  pertama  yang  di  wacanakan  pemkab adalah  melakukan  pendampingan  dan  sosialisasi langsung  kepada  pekebun  yang  di  koordinir  oleh dinas  perkebunan  dan  peternakan.  Pendampingan ini  adalah  upaya  untuk  memberikan  pemahaman kepada  para  pekebun  mengenai  pentingnya sertifikasi  ISPO  hingga  syarat  yang  dibutuhkan untuk  mendapatkan  sertifikasi  tersebut.  Program ini  disusun  dan  direncanakan  mulai  tahun  2022 hingga tahun 2024.
Program  selanjutnya  adalah  dengan  melaku- kan peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pe- nilai  usaha  perkebunan  (PUP).  Petugas  penilai usaha  perkebunan  ini  yang  bertugas  untuk  mem- berikan  penilaian  mengenai  kesiapan  pekebun untuk  didaftarkan  mendapatkan  sertifikasi  ISPO. Selanjutnya  pemerintah  daerah  juga  mendukung melalui bantuan dana agar proses penilaian berjalan dengan  baik  dan  lancar.  Selain  meningkatkan kapasitas  pekebun melalui sosialisasi  dan  petugas penilai  usaha  perkebunan,  usaha  mempromosikan produk hasil perkebunan sawit juga penting untuk di dorong ke pasar nasional maupun internasional. Para  pekebun  yang  telah  berhasil  mendapatkan sertifikasi  ISPO  harus  didorong  untuk  dapat mempromosikan  hasil  perkebunan  mereka  yang telah  secara  prinsip  menjalankan  usaha-usaha perkebunan  berkelanjutan.  Untuk  itu  pemerintah kabupaten  juga  perlu  melakukan  upaya  promosi pekebun  bersertifikasi  melalui  berbagai  forum perdagangan  internasional  agar  penerimaan  hasil kebun  kelapa  sawit  pekebun  dapat  di  ekspor  dan diterima internasional.

## KESIMPULAN
Usaha  pemerintah  untuk  menjadikan  komo- ditas  kelapa  sawit  menjadi  komoditas  yang  dapat mendorong peningkatan ekonomi nasional harus di dukung  oleh  seluruh  pihak  terkait  termasuk  di- antaranya  perangkat  daerah.  Pemerintah  pusat melalui  kementerian  dalam  negeri  menyadari bahwa selama menjadi komoditas nasional, banyak aturan aturan terkait perkebunan kelapa sawit yang masih tumpang tindih dan kurang implementatif di tingkat  akar  rumput.  Untuk  itu  pemerintah  me- lakukan  upaya  penyelarasan  aturan  melalui  pan- duan  rencana  aksi  daerah  kelapa  sawit  berke- lanjutan.
Kabupaten  Sanggau  memiliki  potensi  yang besar  dalam  mendorong  pembangunan  berkelan- jutan  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit.  Namun dalam rangka meminimalisir adanya tumpang tin-
dih  kebijakan  yang  berkaitan  tentang  industri kelapa  sawit,  sinkronisasi  kebijakan  pemerintah daerah  di  Kabupaten  Sanggau  perlu  ditingkatkan. Meskipun RAD-KSB telah dibuat, koordinasi dan kolaborasi  antara  unit-unit  terkait  di  tingkat  pe- merintah  daerah  masih  terbatas.  Untuk  mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RAD-KSB, penting bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengoordinasikan kebijakan dan upaya mereka secara efektif. Secara keseluruhan,  RAD-KSB  di  Kabupaten  Sanggau merupakan langkah penting dalam mencapai pem- bangunan  berkelanjutan  di  sektor  perkebunan kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, K. (2012). Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi  Lintas  Kementerian:  Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I di Riau. Kebijakan Publik. , 3 (2), 59–141. https://repository.unri.ac.id/handle/12345678 9/2731%0Ahttps://repository.unri.ac.id/xmlu i/bitstream/handle/123456789/2731/KHAIR UL ANWAR.pdf?sequence=1 Arsyadi,  A.  (2023). Potensi  pengembangan  dan hambatan  sistem  integrasi  sapi  dan  kelapa sawit (siska) di provinsi riau . 1 (1), 1–7.
Baudoin,  A.,  P-M,  B.,  C.,  B.,  &  P.,  L.  (2017). Review of the diversity of palm oil production systems  in  Indonesia:  Case  study  of  two provinces:  Riau  and  Jambi. Review  of  the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia:  Case  Study  of  Two  Provinces:
Riau and Jambi . https://doi.org/10.17528/cifor/006462
BPS  Kalbar.  (2023). Gambaran  Ekonomi  Makro Provinsi Kalimantan Barat 2023 .
Darmawan, M. (2011). Sistem informasi Geografi (SIG)  dan  Standarisasi  Pemetaan  Tematik. Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat Badan Koordinasi  Survei  Dan  Pemetaan  Nasional (BAKOSURTANAL) , November , 11. de  Vos,  R.  E.  (2016). Multi-Functional  Lands Facing Oil Palm Monocultures: A Case Study of  a  Land  Conflict  in  West  Kalimantan, Indonesia .
Dharmawan,  A.  H.,  Nasdian,  F.  T.,  Barus,  B., Kinseng,  R.  A.,  Indaryanti,  Y.,  Indriana,  H., Mardianingsih,  D.  I.,  Rahmadian,  F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan  Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan
Keberlanjutan. Jurnal  Ilmu  Lingkungan , 17 (2),
304. https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315
Dr.  Ermanto  Fahamsyah,  S.H.,  M.  H.  (2020).
Perpres  Nomor  44  Tahun  2020  tentang Sistem Sertifikasi
ISPO . BPDPKS.
https://www.bpdp.or.id/opini-perpres- nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem- sertifikasi-ispo E-komoditi.  (2021). Pembinaan  Petani  Sawit Swadaya  Tanggungjawab  Semua  Pihak .  E- Komoditi. https://www.ekomoditi.id/news/pembinaan- petani-sawit-swadaya-tanggungjawab- semua-pihak.html
Elidar,  Y.,  &  Purwati.  (2021).  Sosialisasi Penggunaan  Benih  Bermutu  Kelapa  Sawit.
Jpkpm , 1 (2), 108–112.
Fitzherbert,  E.  B.,  Struebig,  M.  J.,  Morel,  A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan,  B.  (2008).  How  will  oil  palm expansion  affect  biodiversity? Trends  in Ecology  and  Evolution , 23 (10),  538–545. https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012
Hadi,  S.,  Bakce,  D.,  Muwardi,  D.,  Yusri,  J.,  & Septya, F. (2023). Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya  ISPO  Certification  Acceleration Strategies for Independent Oil Palm Plantations . 21 (1), 21–42.
Hutabarat,  S.  (2017).  Tantangan  Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten
Pelalawan, Riau
Dalam Perubahan
Perdagangan Global*. Pekanbaru Indonesia , 43 , 47–64.
Kemendagri.  (2019). Panduan  Penyusunan  dan Penerapan Rencana Aksi Daerah
Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan (Vol. 79194075, Issue 17).
Leong,  W.-H.,  Teh,  S.-Y.,  Hossain,  M.  M., Nadarajaw,  T.,  Zabidi-Hussin,  Z.,  Chin,  S.- Y.,  Lai,  K.-S.,  &  Lim,  S.-H.  E.  (2020). Application,  monitoring  and  adverse  effects in  pesticide  use:  The  importance  of reinforcement of Good Agricultural Practices (GAPs). Journal of Environmental Management , 260 , 109987. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenv man.2019.109987
Molenaar, J. W., Orth, M., Lord, S., Meekers, P.,
Taylor,  C.,  Hanu,  M.  D.  A.,  Elson,  D.,  & Ginting, L. (2010). Analysis of the agronomic and  institutional  constraints  to  smallholder yield improvement in Indonesia.
Aidenvironment, Global Sustainability Associates . Ngadi, & Noveria, M. (2017). Prospek pengembangan di kawasan perbatasan (sustainability of palm oil plantation and it ’ s
development  prospect  in  border  kawasan perbatasan  (  sustainability  of  palm  oil plantation and it ’ s development prospect in border  areas). Masyarakat  Indonesia , 43 (1), 95–111.
https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.716 Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B.
., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y.,  &  Chen,  X.  (2014).  Analisis  Hukum
Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO
(Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  )  dalam
Kaitannya  dengan  Pertumbuhan  Investasi  di Indonesia  (Studi  Pada  PT  REA  KALTIM PLANTATION - Jakarta ). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 5 (2), 40–51.
Nurfatriani,  F.,  Ramawati,  G.K.,  S.,  &  H.,  K. (2018). Optimalisasi dana sawit dan pengaturan  instrumen  fiskal  penggunaan lahan  hutan  untuk  perkebunan  dalam  upaya mengurangi  deforestasi. Optimalisasi  Dana Sawit  Dan  Pengaturan  Instrumen  Fiskal Penggunaan Lahan Hutan Untuk Perkebunan Dalam  Upaya  Mengurangi  Deforestasi . https://doi.org/10.17528/cifor/006882 Perkebunan,  D.  J.  (2017). Statistik  Perkebunan Indonesia . Pramono,  A.  J.,  &  Rosnita,  A.  (n.d.). Peran Penyuluhan  Dalam  Pemberdayaan  Petani Kelapa  Sawit  Pola  Swadaya  Di  Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu . 1– 12.
Qomariah, S., Hatta, G. M., & Fithria, D. A. (2021). Recommendations for Establishing Essential Ecosystem  Areas  in  Panjaratan  Village. Jurnal Hutan Tropis , 9 (2), 282–290.
Rizkiani, N., Ratnawati, Inderiati, S., & Asmawati. (2023). Produktivitas Tanaman Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Berumur Tua Berdasarkan Kepadatan Populasi Di PTPN XIV Unit PKS Luwu . 12 (1), 41–48. Sanggau,  D.  (2021). Nilai  Produksi  Perkebunan Kabupaten Sanggau Tahun 2021 . SatudataSanggau.
https://data.sanggau.go.id/dataset/nilai- produksi-perkebunan-kabupaten-sanggau- tahun-2021 Susetyo, P. D. (2023). Hambatan Sertifikasi ISPO . AgroIndonesia. https://agroindonesia.co.id/hambatan- sertifikasi-ispo/
Timorria,  I.  F.  (2019). Capaian  Sertifikasi  ISPO Kebun  Petani  Sawit  Rakyat  Masih  Rendah Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul  “Capaian  Sertifikasi  ISPO  Kebun Petani  Sawit  Rakyat  Masih  Rendah”,  Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/9 9/1 . Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/9 9/1127576/capaian-sertifikasi-ispo-kebun- petani-sawit-rakyat-masih-rendah
Wilcove,  D.  S.,  &  Koh,  L.  P.  (2010).  Addressing the  threats  to  biodiversity  from  oil-palm agriculture. Biodiversity  and  Conservation ,
19 (4), 999–1007.
https://doi.org/10.1007/s10531-009-9760-x
Yuliani,  F.  (2019).  Implementasi  Kebijakan
Penguatan  Kelembagaan  Perkebunan  Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (1), 33. https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40