Volume 4 Nomor 2 Desember 2023 https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/communicative

## SINERGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DAERAH KALIMANTAN TENGAH BERSAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PALANGKA RAYA
(Studi Kasus Pelanggaran Etika Iklan Obat Tradisional)
Nupus 1  , Desi Erawati 2 , Nurliana 3 , Nisa Rahimia 4
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 1,2,3,4 hairunnupus20082001@gmail.com 1 , erawati1377@gmail.com 2 , nurliana@iain-palangkaraya.ac.id 3 , nisanisarah@gmail.com 4
Received: 2023-11-20; Accepted: 2023-11-27; Published: 2023-12-30
Abstrak :  Traditional  medicine advertisements have become a familiar aspect  of society. However, in some  instances,  misleading  or  inaccurate  advertisements  can  raise  concerns  regarding  safety  and effectiveness.  A  synergistic  approach  between  the  Central  Kalimantan  Regional  Indonesian Broadcasting Commission and the Palangka Raya Central Drug and Food Control Agency (BPOM) is necessary  to  address  violations  of  traditional  medicine  advertisements,  particularly  in  Central Kalimantan.  In  the  literature  review,  various  studies  highlighted  violations  of  traditional  medicine advertisements and their impact on society and public health. This paper aims to measure the extent of synergism  between  these  two  entities  in  addressing  advertisement  violations  and  propose  possible solutions.  The  research  methodology  involves  qualitative  analysis  through  a  case  study  approach, where  the  Central  Kalimantan  Regional  Indonesian  Broadcasting  Commission  serves  as  the  primary data  source  for  violations  of  traditional  medicine  advertisements,  identified  through  monitoring processes, supported by a literature review from the Palangka Raya Central BPOM. Data is collected through  surveys,  interviews  with  relevant  parties,  and  analysis  of  regulations-related  documents.  The research results reveal  a gap between identified violations of  traditional medicine advertisements  and the actions taken by both relevant entities. This indicates the need for simultaneous synergy between the Central  Kalimantan  Regional  Indonesian  Broadcasting  Commission  and  the  Palangka  Raya  Central BPOM  in  addressing  these  violations.  The  discussion  highlights  the  importance  of  enhancing cooperation  among  authorities,  relevant  agencies,  and  the  public  to  support  compliance  with advertisement regulations.
Keywords : Advertising World, Ethic, Traditional Medicine
Copyright © 2023, Author. This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.47453/

## Pendahuluan
Mengutip  dari  komunikasi  pemasaran  terpadu  oleh  Morisson  dari  buku periklanan,  iklan  merupakan  segala  bentuk  komunikasi  nonpersonal  terkait  suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh sponsor. Pada setiap iklan yang diproduksi hingga disiarkan tentu perlu ada yang namanya etika dalam beriklan sesuai panduan  atau  aturan  yang  harus  dipatuhi.  Meskipun  sudah  ada  panduan  terkait prosedur iklan dan beriklan yang baik dan benar, hingga saat ini masih saja ada kasus mengenai  pelanggaran  dari  iklan  di  berbagai  macam platform media (Fourqoniah, 2020) .
Salah  satu  contoh  pelanggaran  iklan  yang  ditemukan  berdasarkan  hasil observasi  awal  saat  melakukan  magang  bersama  komisioner  bidang  pengawasan  isi siaran  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah,  bahwa  adanya  kasus  pelanggaran  etika  iklan pada media penyiaran radio di Kalimantan Tengah, berasal dari saluran radio x dengan iklan obat tradisional jenis obat herbal yang terindikasi melakukan sebuah pelanggaran secara  narasi  berupa  audio  yang  terlalu  berlebihan (hiperbola) ,  serta  disinyalir  sudah ada beberapa iklan yang demikian namun memang belum ada laporan dari masyarakat terkait  hal  itu,  ini  terjadi  akibat  kurangnya  edukasi  serta  pengetahuan  masyarakat tentang  seperti  apa  sebenarnya  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  dunia periklanan  khususnya  iklan  obat  tradisional (Eni  Artini,S.IP,  komunikasi  pribadi, 2023). E tika sangat diperlukan dalam dunia periklanan untuk menarik konsumen. Jika tidak  adanya  etika  dalam  beriklan,  tentu  akan  merugikan  masyarakat.  Berkaca  dari salah  satu  kasus  yang  terjadi,  tentu  hal  ini  memerlukan  perhatian  khusus,  untuk dilakukan  sebuah  penindakan  dan  upaya  mengatasi  pelanggaran  etika  yang  terjadi (Bertens, 1993).
Persatuan Perusahan Periklanan Indonesia (PPPI) menyepakati sebutan tatanan etika  periklanan  Indonesia  baru,  yaitu  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI).  Kepedulian utama  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI)  adalah  menjaga  hal  etika  profesi  dan  etika usahanya demi kepentingan masyarakat luas dan mengantisipasi dampak buruk. (Jati, 2015).  Hal  tersebut  sejalan  dengan  salah  satu  ayat  pada  pasal  8  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen (UU  PK) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang  dan  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan,  atau kemanjuran  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau  etika,  serta  keterangan barang dan atau jasa tersebut. Berbicara mengenai periklanan, ada banyak jenis iklan saat ini. Salah satunya ialah iklan pada media elektronik atau penyiaran seperti televisi dan radio. Menurut menteri Tifatul, sesuai dengan  Pasal 46 ayat (4) UU No. 32 tahun 2002  tentang  Penyiaran  :  ”Materi  siaran  iklan  yang  disiarkan  melalui  lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dibuat oleh KPI” (Supardi dkk., 2012).
Abdul  Ghofur  (2008)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  etika  bisnis  dalam perspektif islam mengkaji tentang etika dalam berbisnis yang mana hari ini masih ada banyak  perusahaan  yang  belum  menerapkan  etika  dalam  bisnisnya,  sehingga  yang terjadi  adalah  persaingan  yang  tidak  imbang  antara  pemodal  kuat  dengan  pemodal
lemah, ada banyak  ketidakadilan, munculnya moral hazard, penyuapan dan lain-lain. Oleh  karena  itu  perlu  pengintegrasian  etika  ke  dalam  dunia  bisnis.  Penelitian selanjutnya  datang  dari  penelitian  terdahulu  dengan  judul  etika  periklanan  yang mengemukakan  bahwa  periklanan  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari dunia  bisnis,  dan  selalu  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  luas.  Akan  tetapi muncul  kekhawatiran  bahwa  iklan  yang  setiap  hari  dikomunikasikan  melalui  media massa  itu  pada  umumnya  tidak  mendidik,  tetapi  justru  menyebarluaskan  selera  yang rendah. Dari segi moral, iklan tidak mempunyai nilai-nilai informatif, karena semata- mata hanya demi keuntungan para produsen saja (Ghafur, 2018).
Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  adalah  sebuah  lembaga  independen di Indonesia yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Fokus utama KPI adalah  memastikan  bahwa  konten  yang  disiarkan  oleh  stasiun  radio,  televisi,  dan media  penyiaran  lainnya  sesuai  dengan  norma-norma  etika,  moral,  dan  hukum  yang berlaku. KPI juga memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat serta  menjaga  kualitas  konten  yang  disajikan  kepada  public  (Komisi  Penyiaran Indonesia, 2006). Adapun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga tersebar di seluruh daerah  di  Indonesia  yang  disebut  dengan  KPI  Daerah.  Sebagai  lembaga  pengawasan penyiaran, KPI maupun KPI Daerah memiliki peran penting dalam menciptakan siaran yang  berkualitas  serta  aman  untuk  seluruh  masyarakat,  sebagai  contoh  yaitu  KPI Daerah  Kalimantan  Tengah  yang  mengupayakan  terciptanya  siaran  sehat  dan berkualitas  dengan  melakukan  kerjasama  ke  beberapa  instansi  terkait,  salah  satunya adalah Balai Besar POM Palangka Raya (User, 2013) .
Sebagai  lembaga  pemerintah  non  kementerian,  Balai  Besar  Pengawasan  Obat dan Makanan atau disingkat (BBPOM) Palangka Raya tentu saja memiliki keterkaitan dengan  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah.  Secara  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama bergerak dalam hal pengawasan tentu saja  sinergi  antara  kedua  lembaga  ini  sangat  penting  untuk  diwujudkan,  terkhusus dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  iklan  obat  maupun  makanan  pada  lembaga penyiaran  baik  itu  televisi  maupun  radio (Purniawan,  2008) . Sinergi (synergy) memiliki  arti  bekerja  sama  atau  bergabung  untuk  menciptakan  sebuah  nilai  dan inovasi.  Sinergi  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  hasil  atau efek  yang  terjadi  ketika  dua  atau  lebih  elemen,  individu,  atau  entitas  bekerja  sama secara lebih efektif bersama-sama daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Dalam konteks  bisnis,  sinergi  sering  kali  mengacu  pada  keuntungan  tambahan  atau  nilai tambah yang diperoleh ketika dua perusahaan atau unit bisnis bergabung atau bekerja sama  dalam  suatu  kerja  sama.  Sinergi  bisa  terjadi  dalam  berbagai  konteks,  seperti kolaborasi  tim,  kemitraan  bisnis,  merger,  akuisisi,  atau  bahkan  dalam  kehidupan sehari-hari  ketika  individu  bekerja  bersama  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Ide dasarnya adalah bahwa kerjasama dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada usaha  individu  yang  terpisah.  Adapun  sinergi  memiliki  beberapa  jenis  diantaranya, Sinergi  Operasional,  Sinergi  Keuangan,  Sinergi  Pemasaran,  Sinergi  Teknologi  dan
Sinergi  Manajemen  (Bau  Massepe,  2018).  Lembaga  atau  instansi  yang  memiliki sinergi atau kerjasama akan menghasilkan nilai lebih daripada secara masing-masing. Jika nilai setiap lembaga itu 2, maka dengan sinergi dapat menciptakan nilai lebih dari 2.  Penggunaan  kata  sinergi  sudah  menjadi  lazim  dalam  konteks  yang  disebut merger dan  akuisisi (M&A). Merger  atau  akuisisi memberikan  penawaran  nilai  lebih  besar daripada  sinergi  2  lembaga  atau  perusahaan.  Dalam  cakupan  terkecil,  sinergi  dapat terjadi pada tingkatan individu atau divisi.
Obat  tradisional  dengan  berbagai  macam  jenisnya  menjadi  salah  satu  produk atau barang  yang kerap kali ditemukan dalam iklan atau promosi pada radio maupun televisi,  tidak  sedikit  pula  para  pengiklan  yang  nakal  atau  bisa  dikatakan  tidak  patuh pada  aturan  maupun  regulasi  bagaimana  beriklan  yang  baik  dan  benar.  Ada  aturan yang  mesti  ditaati,  baik  perizinan  produk  yang  akan  diiklankan,  etika  yang  perlu diperhatikan  saat  penayangan  dan  sebagainya. Jika  dikaitkan  dengan  dakwah  dan komunikasi, tentu saja sangat penting untuk menjaga etika dalam penyampaian pesan (iklan) termasuk dalam iklan obat tradisional. Penting untuk menghindari klaim palsu atau  menyesatkan  yang  dapat  memperdaya  masyarakat.  Komunikasi  yang    jujur, transparan,  dan  terpercaya  sangat  penting  dalam  membangun  kepercayaan  dan mempersiapkan  masyarakat  dalam membuat  keputusan  yang  tepat  ( Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan-Republik  Indonesia ,  t.t.).  Obat  Tradisional  adalah  bahan  atau ramuan  bahan  yang  berupa  bahan  tumbuhan,  bahan  hewan,  bahan  mineral,  sediaan galenik  atau  campuran  dari  bahan-bahan  tersebut,  yang  secara  tradisional  telah digunakan untuk pengobatan. Berdasarkan pengalaman hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri  kesehatan  nomor  246/Menkes/Per/V/1990,  tentang  izin  usaha  industri  obat tradisional  dan  pendaftaran  obat  tradisional.  Dalam  penelitian  terdahulu  yang mengkaji tentang bagaimana peraturan terhadap obat tradisional dan bagaimana peran Balai  Besar  POM  dalam  melindungi  pencemaran  dan  sanksi  pelanggaran  bagi produsen  dan  penyelesaiannya. Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  juga  berhak  untuk menarik obat tradisional dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha serta izin edar dan juga peran dan tanggung jawab Balai Besar POM untuk menyampaikan laporan, saran, dan  pertimbangan  di  bidang  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui Menteri  Kesehatan.  Dalam  peraturan  obat  tradisional  tidak  ada  sinkronisasi  antara Pemerintah dan BPOM untuk mengawasi dan melindungi masyarakat sehingga masih terjadi banyak terjadi pelanggaran. Dan pengaturan obat tradisional sudah cukup diatur tetapi tidak secara keseluruhan (Nada Salsabila, 2017).
Menurut  Quraish  Shihab  dalam  kitab  tafsirnya  Al-Misbah,  pada  QS.  Al- Maidah  ayat  3,  menyatakan  dalam  ayat  tersebut  yang  berkaitan  dengan  konteks  jika ada  permusuhan  dan  kebencian  maka  kemudian  yang  perlu  lebih  dahulu  diingatkan adalah  keharusan  melaksanakan  segala  sesuatunya  karena  Allah,  karena  hal  ini  yang akan  lebih  mendorong  untuk  meninggalkan  permusuhan  dan  kebencian.  Dalam kontekstualisasi  dengan  penelitian  ini  adalah  apabila  ada  pertikaian  antara  1  dan lainnya  maka  harus  segera  diselesaikan  sehingga  masalah  yang  ada  tidak  semakin meluas,  baik  itu  diselesaikan  melalui  musyawarah,  komunikasi  satu  sama  lain,
berbicara  kaitannya  dengan  penelitian  ini  pula  ialah  bagaimana  ketika  ada  suatu masalah  berkenaan  dengan  pelanggaran  iklan  maka  harus  segera  diselesaikan.  Lalu pada  QS.  An-Nisa'  ayat  29 " Janganlah  kamu  saling  mengikatkan  perjanjian  dengan tipu  daya." Ayat-ayat  tersebut  memberikan  pedoman  mengenai  etika,  kejujuran, penghormatan, dan tanggung jawab dalam berbicara dan bertindak. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks beriklan dengan menjaga kejujuran, menghindari tipu daya,  menjaga  martabat  manusia,  dan  mengutamakan  kemaslahatan  masyarakat (Kementerian Agama - Pustaka Lajnah, 2019)
Beberapa  penelitian  terdahulu  ditemukan  bahwa  penelitian  yang  dilakukan hanya  terbatas  pada  pembahasan  mengenai  fungsi  dan  regulasi  dari  masing  masing instansi tersebut, baik itu KPI  Daerah Kalimantan Tengah maupun Balai Besar POM Palangka Raya, sedangkan penelitian yang dilakukan kali ini adalah berkenaan dengan bagaimana  sinergi  antara  kedua  instansi  dalam  upaya  mengatasi  pelanggaran  etika yang  terjadi  pada  dunia  periklanan  khususnya  pada  kasus  iklan  obat  tradisional (Butarbutar, 2019). Maka dari itu terdapat novelti pada penelitian ini, karena penelitian terdahulu hanya membahas terkait segi tugas, peran hingga fungsi masing-masing dari mereka,  belum  ada  pembahasan  secara  khusus  bagaimana  solusi  ataupun  kerjasama antara  keduanya  sebagai  upaya  mengatasi  kasus  yang  ada.  Penelitian  ini  akan membahas  secara  detail  terkait  adanya  pelanggaran  etika  pada  iklan  obat  tradisional baik  dari  segi  legalitas  produk  hingga  saat  penayangan  menjadi  sebuah  iklan  serta bagaimana  solusi  yang  seharusnya  dilakukan dunia  periklanan  kedepannya  dengan tujuan  agar  tidak  menimbulkan  dampak  buruk  serta  meresahkan  masyarakat  sebagai konsumen.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Mengambil  sebuah  kasus  pelanggaran  iklan  obat  tradisional pada  saluran  radio  X  di  Kalimantan  Tengah  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara pada  salah  satu  instansi  terkait,  yakni  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  sebagai  data primer (utama). Penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata berupa kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam serta menyertakan berbagai sumber informasi seperti wawancara salah salah  satunya.  Istilah  studi  kasus  telah  digunakan  dalam  literatur  sebagai  sinonim untuk  etnografi,  observasi  partisipan,  penyelidikan  naturalistik  dan  kerja  lapangan (Burns 2000).
Menurut  Gillham  (2010),  sebuah  studi  kasus  membantu  menyelidiki  situasi  di mana sedikit yang diketahui tentang apa yang ada atau apa yang sedang terjadi. Hal ini juga  berguna  untuk  berada  di  bawah  kulit  kelompok  atau  organisasi,  untuk menemukan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dan  untuk  mendapatkan  pandangan  orang dalam  terhadap  kasus  ini,  sehingga  melihat  situasi  dari  sudut  pandang  orang-orang yang terlibat (Bhaskara, 2017).
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya melalui observasi  dan  wawancara  melainkan  juga  melakukan  studi  literatur.  KPI  Daerah Kalimantan  Tengah  sebagai  data  primer  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  1  orang komisioner  sebagai  informan  di  bidang  pengawasan  dan  isi  siaran  serta  1  orang komisioner atau anggota bidang kelembagaan KPI Daerah Kalimantan Tengah sebagai keterwakilan  dari  3  bidang  yang  ada  dengan  jumlah  total  komisioner  sebanyak  7 orang. Adapun kedua informan tersebut merupakan 1 orang perempuan berinisial (EA) yang  merupakan  koordinator  bidang  pengawasan  isi  siaran  dengan  rentang  usia  30 tahun  dan  1  orang  laki-laki  berinisial  (HRK)  selaku  anggota  bidang  kelembagaan dengan  rentang  usia  40  tahun.  Selain  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  pada sumber  data  primer,  pengumpulan  data  sekunder  juga  dilakukan  sebagai  data pendukung melalui kajian literatur terkait BBPOM Palangka Raya.
Teknik  analisis  data  kualitatif  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis kualitatif  Miles  dan  Huberman  ( Analisis  Data  Kualitatif  Miles  dan  Huberman- Kompasiana.com ,  2015).  Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik wawancara mendalam dan teknik dokumentasi terhadap suatu kasus yang ada. Tujuan penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  pendekatan  studi  kasus  ini  adalah  untuk memahami  kondisi  suatu  konteks  dengan  mengarahkan  pada  pendeskripsian  secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), dalam hal ini tentang sinergi antara KPI Daerah Kalimantan Tengah dan Balai Besar POM Palangka Raya terkait pelanggaran iklan obat tradisional.

## Pembahasan
Sinergi antara KPI Daerah Kalimantan Tengah dan Balai Besar POM Palangka Raya  masih  bersifat  umum,  terbukti  dari  adanya  aktivitas  atau  tindakan  ke  lapangan setelah  melakukan  penelitian  bahwa,  sejauh  ini  kedua  instansi  melakukan  tanggung jawab  hanya  sebatas  pada  menjalankan  tupoksi  atau  regulasi  secara  masing-masing, belum ada tindakan berupa kerjasama secara langsung yang dilakukan baik itu berupa program  serta  pertemuan  dan  sebagainya.  Disisi  lain  ditemukan  bahwa  ternyata memang  sudah  ada  kerjasama  berupa  perjanjian  dari  kedua  instansi  terkait pengawasan isi siaran di bidang obat dan makanan, tetapi hingga saat ini isi perjanjian tersebut  belum  terealisasikan  secara  keseluruhan,  mengingat  sekarangpun  masih adanya  pelanggaran  iklan  yang  terjadi.  Perjanjian  berupa  MoU  saja  tidaklah  cukup untuk mengatasi kasus pelanggaran etika yang ada.
KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  adalah  sebuah  lembaga  pengawasan  yang berfokus pada media penyiaran baik itu televisi atau radio. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya lembaga ini dibantu oleh para staf dan komisioner di setiap bidang yang ada. Adapun bidang pada struktur kepengurusan KPI Daerah Kalimantan Tengah antara  lain  bidang  kelembagaan,  bidang  pengawasan  isi  siaran  serta  bidang pengelolaan  struktur  dan  isi  siaran.  Fungsi  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  dalam menugaskan  para  staf  khususnya  pada  bidang  Pengawasan  dan  Isi  Siaran  untuk melakukan  pengawasan  atau  pemantauan  terhadap  siaran  pada  media  penyiaran
televisi  dan  radio.  Pemantauan  dilakukan  secara  berkala  pada  jam  kerja  KPI  Daerah Kalimantan  Tengah  selama  9  jam  per-hari  nya  untuk  mengawasi  kandungan  dari  isi siaran  yang  disiarkan  oleh  setiap  lembaga  penyiaran,  apakah  tayangan  tersebut  baik atau  tidak  baik,  mengandung  hal-hal  negatif  atau  positif.  Hal  yang  dilakukan  KPI Daerah  Kalimantan  Tengah  sejalan  dengan  teori  Tugas-Tanggung  Jawab (Task- Responsibility Theory ) teori ini menyatakan bahwa tugas (task) adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tanggung jawab (responsibility), di  sisi  lain,  adalah  kewajiban  atau  komitmen  untuk menyelesaikan  tugas  tersebut  dengan  baik.  Teori  ini  menekankan  pentingnya mengidentifikasi  tugas  dan  menentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  tugas tersebut dalam suatu organisasi atau tim (Jamilah, 2015).
Berbicara  mengenai  regulasi  tentunya  lembaga  ini  tidak  hanya  berfokus  pada pengawasan saja tetapi juga bagaimana lembaga ini bisa menciptakan sinergi di setiap elemen  yang  saling  berkaitan  baik  itu  pada  lembaga  penyiaran  maupun  masyarakat. Selain itu, terbukti berdasarkan hasil wawancara KPI Daerah Kalimantan Tengah yang mengatakan  bahwa  telah  melakukan  kerjasama  berupa  surat  perjanjian  kerjasama (MoU) ke beberapa instansi terkait salah satunya melakukan kerjasama dengan Balai Besar  POM  Palangka  Raya.  Melihat  dari  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur terkait legalitas dan kelayakan produk baik itu berupa  obat  maupun  makanan.  Dalam  konteks  sinergi  pengawasan  iklan  pastinya lembaga  ini  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  iklan  tersebut  tidak menyesatkan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  berkenaan  dengan  hal  tersebut maka dari itu sudah tentu kedua lembaga ini perlu untuk menjalin serta meningkatkan sinergi antar satu sama lain (Yuliantina, 2017).
Jika ditinjau berdasarkan ketentuan teknis, pengawasan terhadap sebuah iklan tercantum dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang  Pengawasan  Periklanan  Obat  Tradisional,  Obat  Kuasi,  dan  Suplemen Kesehatan yang mana dalam hal ini berarti ada beberapa hal yang perlu dipatuhi oleh setiap produsen iklan untuk menjaga hal-hal berdasarkan ketentuan yang ada. Sebuah iklan  akan  mendapatkan  sanksi  atau  teguran  jika  terindikasi  melanggar  etika  atau aturan  yang  sudah  ada  pada  peraturan  badan  pengawas  obat,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan  obat  tradisional.  Berdasarkan  kajian  literatur  yang  didapat  melalui  materi forum  koordinasi  nasional antara  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah,  Balai  Besar  POM Palangka Raya bersama BPOM Pusat secara virtual melalui zoom meeting , ditemukan beberapa kriteria yang menjadi perhatian jika iklan obat tradisional melanggar aturan tersebut  diantaranya,  adanya  bentuk  narasi-narasi  atau  audio  yang  berlebihan  seperti “Mengobati  Penyakit,  Menyembuhkan  Penyakit,  Mencegah  Penyakit”  yang seharusnya  adalah  “  Mengurangi  Gejala,  Meringankan  Gejala,  peringatan  perhatian, konsultasikan  pada  dokter”  narasi-narasi  tersebutlah  yang  terindikasi  sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan baru pada Per-BPOM No. 34 Tahun 2022. Terlihat sepele  namun  bisa  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  dampak  buruk  nantinya terhadap konsumen atau masyarakat (Lia Amalia, 2022).
Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  memberikan  sebuah  titik terang  dimana  peran  turut  serta  untuk  mengatasi  pelanggaran  iklan  obat  tradisional pada media penyiaran bukan hanya tugas dari KPI Daerah Kalimantan Tengah semata, melainkan  juga  menjadi  kewajiban  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya.  Melihat  dari ketentuan secara teknis, peraturan undang-undang mengenai kriteria pelanggaran iklan melalui  kajian  literatur  yang  didapat  dari  BPOM  Pusat  maupun  Balai  Besar  Pom Palangka  Raya,  ada  beberapa  hal  yang  memang  harus  menjadi  perhatian  khusus. Beberapa  hal  terlihat  seperti  tidak  menjadi  sebuah  masalah,  padahal  ternyata dampaknya  cukup  krusial.  Edukasi  mengenai  pentingnya  mengetahui  apa  saja indikator  pelanggaran  sebuah  iklan  khususnya  obat  tradisional  ternyata  tidak  hanya untuk Balai Besar POM Palangka Raya semata, melainkan juga harus diketahui setiap lembaga  penyiaran  yang  mana  sebagai  wadah  utama  produksi  siaran  dan  langsung diawasi  oleh  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah,  pengetahuan-pengetahuan  seputar pelanggaran  iklan  harus  diketahui  setiap  pihak  yang  terlibat  baik  lembaga,  instansi maupun masyarakat.
Ketika sudah terjalin sinergitas atau kerjasama diantara kedua instansi ini maka ini  akan  sangat  mempermudah  upaya  pencarian  solusi  bagaimana  untuk  bisa mengatasi  problematika  siaran  iklan.  Adapun  keuntungan  yang  bisa  diperoleh  dari sinergi  yang  terjalin antara  dua instansi  diantaranya,  tidak  akan ada  lagi  pelanggaran iklan yang akan luput daripada pengawasan karena koordinasi  yang terjalin, legalitas produk  sebelum  dan  saat  penayangan  bisa  dipertanggungjawabkan,  kemudian masyarakat  pastinya  akan  teredukasi  terkait  bagaimana  mengetahui  bahwa  sebuah iklan bisa dikenakan pelanggaran dan semacamnya. Dalam upaya tersebut KPI Daerah Kalimantan  Tengah  bisa  menggandeng  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  untuk  turut serta  mensosialisasikan  pentingnya  legalitas  produk,  ciri-ciri  produk  obat  tradisional yang baik dan tidak baik, serta mengedukasi apa saja kriteria pelanggaran etika pada produk obat tradisional yang sudah dibahas sebelumnya.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  bersama  komisioner KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  yang  menjadi  subjek  utama  dan  melakukan  kajian literatur  dari  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  sebagai  data  pendukung.  Ditemukan juga bahwa sebenarnya kerjasama atau sinergi antar instansi ini memang sudah terjalin sejak  Desember  tahun  2022  lalu,  melalui  pengesahan  perjanjian  hitam  diatas  putih yang  disebut  sebagai  MoU.  Dari  paparan  yang  disampaikan  oleh  informan  yakni perwakilan  komisioner  melalui  wawancara  yang  dilakukan  memaparkan  bahwa perjanjian  ini  adalah  bentuk  sinergi  antara  kedua  instansi  dan  itu  sudah  dilakukan hanya  saja  mungkin  dalam  realisasinya  sinergi  itu  tidak  diwujudkan  dalam  sebuah program  yang  melibatkan  kedua  instansi  (K.  Katoppo,  komunikasi  pribadi,  2023). Komisioner  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  selaku  informan  juga  menyampaikan bahwa perlu digaris bawahi bahwa regulasi KPI Daerah Kalimantan Tengah itu hanya saat  pada  penayangan  iklan,  selebihnya  merupakan  tanggungjawab  dari  Balai  Besar POM Palangka Raya
Melihat  dari  sudut  pandang  lain  berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan melalui  kajian  literatur,  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  pun  hingga  saat  ini  belum ditemukan  informasi  mengenai  upaya  mereka  untuk  menjalin  sinergitas  lebih  jauh bersama  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  untuk  mengatasi  problematika  siaran  iklan obat  tradisional  khususnya  di  saluran  radio  Kalimantan  Tengah.  Kasus  yang ditemukan di beberapa laman berita atau website Balai POM Palangka Raya sejauh ini masih  terfokus  pada  kasus  di  luar  pada  iklan  atau  media  penyiaran,  salah  satu  kasus yang  ditemukan  bahwa  Balai  POM  Palangka  Raya  melakukan  tindakan  untuk mengatasi  kasus  iklan  obat  tradisional  dengan  kandungan  berbahan  kimia  berbahaya serta  illegal  (Yuliantina,  2017).  Melalui  paparan  dari  kedua  instansi  tersebut sebenarnya bisa menjadi sebuah bahan perbandingan bahwasannya kasus pelanggaran etika pada iklan ini harus disoroti dan ditindak secara khusus, agar tidak terkesan luput daripada pengawasan kedua belah pihak. Etika dalam dunia periklanan itu menjadi hal yang  sangat  penting  untuk  dipahami  oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  itu  pihak pengiklan,  lembaga  atau  instansi  terkait  dengan  dunia  iklan  dan  produk  yang diiklankan  serta  masyarakat  selaku  konsumen  yang  menerima  informasi  dari  iklan tersebut.  Bisa  dibayangkan  jika  etika  pelanggaran  ini  menjadi  hal  yang  lumrah  di lingkungan  masyarakat  tentunya  ini  akan  menjadi  dampak  buruk  entah  itu  dalam jangka pendek maupun panjang.
Sebuah  etika  tidak  bisa  lepas  dari  iklan  begitu  pula  sebaliknya,  karena  iklan harus  berisi  sebuah  pernyataan  yang  mengandung  kejujuran  dan  kebenaran.  Dalam etika  tidak  dibenarkan  bagi  pengiklan,  pebisnis  atau  siapapun  itu  menyelipkan kebohongan  ataupun  ketidakjujuran,  karena  sejatinya  makna  dari  iklan  itu  sendiri adalah  media  informasi  sebagai  fungsi  utamanya.  Hal  tersebut  didukung  oleh  sebuah teori  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility  Theory ) (Gabe,  2021).  Teori  ini  menekankan  bahwa  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab lebih dari sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etika dari tindakan mereka, termasuk dalam aktivitas periklanan . Penelitian ini didukung oleh pernyataan John A. Quelch yang merupakan seorang  akademisi  dan  penulis  yang  telah  menyoroti  isu-isu  etika  dalam  pemasaran dan  periklanan  yang  berpendapat  bahwa  perusahaan  harus  memahami  dampak  sosial dan  moral  dari  pesan  iklan  mereka,  dan  bahwa  pemasar  memiliki  tanggung  jawab untuk  menghindari  iklan  yang  menyesatkan  atau  merugikan.  Hal  tersebut  sejalan dengan  kasus  yang  menjadi  fokus  penelitian  kali  ini  yakni  pelanggaran  etika periklanan khususnya pada iklan obat tradisional yang terjadi akibat penggunaan kata- kata superlatif yang tidak disertai dengan bukti otentik, pernyataan yang tidak disertai dengan  keterangan  yang  jelas,  hingga  pernyataan-pernyataan  yang  memberikan  janji yang berlebihan atau mengandung hiperbola kepada masyarakat selaku konsumen.
Peningkatan kesadaran publik yakni melakukan kolaborasi antara KPI Daerah Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  akan  sangat  membantu meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat tentang risiko pelanggaran iklan obat tradisional  yang  tidak  sah  atau  berbahaya.  Penindakan  yang  lebih  efektif  juga  perlu
dilakukan  dengan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  kedua  instansi  agar  dapat mengidentifikasi lebih cepat iklan yang melanggar peraturan dan mengambil tindakan penindakan  yang  lebih  efektif.  Ini  dapat  mencakup  penghentian  penayangan  iklan yang  melanggar  dan  pemberian  sanksi  kepada  pelanggar.  Kerjasama  atau  sinergi kedua  lembaga  akan  membantu  melindungi  kesehatan  masyarakat  dari  obat-obatan tradisional yang mungkin tidak aman atau tidak efektif serta memberikan perlindungan yang  lebih  baik  terhadap  penyalahgunaan  produk  kesehatan.  Berbicara  mengenai pelanggaran  iklan  tentu  saja  pihak-pihak  yang  terlibat  perlu  menjalankan  kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada atau berlaku, dengan adanya kolaborasi yang kuat antara  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya, perusahaan  media  dan  pengiklan  akan  patuh  karena  mereka  menyadari  bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius.
Namun,  ada  beberapa  tantangan  yang  mungkin  dihadapi  dalam  pelaksanaan kerjasama  ini,  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  bahwa  sumber  daya  yang terbatas,  perbedaan  pendekatan,  atau  kurangnya  kesadaran  di  kalangan  masyarakat tentang risiko iklan obat tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana kerja  yang  konkret  dan  berkelanjutan,  serta  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang relevan, seperti industri media, dalam upaya ini. Dengan kerja sama yang kuat antara KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya,  diharapkan akan ada peningkatan dalam pemantauan, penindakan, dan kesadaran terkait iklan obat tradisional  di  Kalimantan  Tengah,  yang  pada  gilirannya  akan  melindungi  kesehatan dan keselamatan masyarakat.

## Kesimpulan
Sinergi  yang  kuat  antara  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar POM  Palangka  Raya  sangat  penting  dalam  mengatasi  pelanggaran  etika  dalam  iklan obat  tradisional,  mengingat  sampai  hari  ini  bentuk  sinergi  yang  dilakukan  hanya sebatas  kerjasama  berupa MoU di  antara  dua  lembaga,  maka  dari  itu  dengan  adanya penelitian  kali  ini  mengharapkan  adanya  jalinan  sinergi  atau  kerjasama  yang  perlu dilakukan  sebagai  wujud  nyata  dari  MoU  yang  sudah  dilakukan.  Sehingga  akan menciptakan  pengawasan  secara  kolaboratif  yang  lebih  baik  terhadap  iklan  obat tradisional  serta  mendorong  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  etika.  Upaya  KPI Daerah  Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  dalam  mengatasi pelanggaran  etika  dalam  iklan  obat  tradisional  dapat  melibatkan  langkah-langkah kolaboratif  dan  tindakan  pengawasan  yang  berfokus  pada  pencegahan,  edukasi, penegakan hukum, dan pemantauan.  Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh  keduanya  antara  lain  melakukan  pembuatan  pedoman  dan  regulasi,  KPI  Daerah Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  dapat  bekerja  sama  untuk merumuskan pedoman atau regulasi yang mengatur iklan obat tradisional secara jelas dan  rinci.  Pedoman  ini  harus  mencakup  batasan-batasan  yang  jelas  mengenai  klaim kesehatan  dan  manfaat  yang  diperbolehkan  dalam  iklan,  serta  tata  cara  yang  harus diikuti  oleh  produsen  dalam  membuat  iklan  obat  tradisional  selanjutnya  melakukan
edukasi dan sosialisasi, keduanya dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada  produsen  obat  tradisional  dan  masyarakat  tentang  regulasi  iklan  obat tradisional  serta  setiap  lembaga  penyiaran  yang  ada.  Ini  dapat  membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan dan etika dalam iklan. Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  juga  bisa  melakukan  pemeriksaan  awal  terhadap iklan  obat  tradisional  sebelum  disiarkan.  KPI  Daerah  Kalimantan  Tengah  dapat bekerjasama  dengan  Balai  Besar  POM  Palangka  Raya  untuk  memantau  iklan  yang akan  disiarkan  di  media  penyiaran.  Ini  membantu  mengidentifikasi  potensi pelanggaran sebelum iklan mencapai masyarakat. Jika terjadi pelanggaran yang serius, Balai Besar POM Palangka Raya dapat menerapkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku  terhadap  produsen  obat  tradisional  yang  melanggar  regulasi.  KPI  Daerah Kalimantan  Tengah  juga  dapat  menerapkan  sanksi  terkait  pelanggaran  etika  dalam penyiaran. Sinergi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa iklan  obat  tradisional  yang  disiarkan  sesuai  dengan  etika  dan  regulasi  yang  berlaku. Kolaborasi  ini  juga  membantu  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  informasi yang  disampaikan  dalam  iklan  dan  melindungi  masyarakat  dari  informasi  yang menyesatkan

## Daftar Pustaka
Analisis  Data  Kualitatif  Miles  dan  Huberman—Kompasiana.com.  (2015,  Juni  17). https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/an alisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan—Republik  Indonesia.  (t.t.).  Diambil  27  Juni
2023, dari https://www.pom.go.id/new/view/direct/solid
Bau Massepe, A. (2018). Sinergi Demi Inkubator Bisnis. Bertens, K. (1993). Etika K. Bertens. Gramedia Pustaka Utama.
Bhaskara,  G.  I.  (2017).  Penggunaan  Metodologi  Studi  Kasus;  Filosofi,  Metodologi Dan Metode.
Butarbutar,  B.  (2019).  Peranan  Etika  Bisnis  Dalam  Bisnis.  Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan, 1(2), 187–195. https://doi.org/10.31933/jimt.v1i2.77
Eni  Artini,S.IP.  (2023).  Kasus  Pelanggaran  Iklan  Obat  Tradisional  di  Lembaga Penyiaran Provinsi Kalimantan Tengah [Komunikasi pribadi].
Fourqoniah, A. (2020). Buku Ajar Pengantar Periklanan.
Gabe.  (2021,  Juli  30).  Teori-Teori  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate Social Responsibility). Gabenta. https://gabenta.wordpress.com/2021/07/30/teori-teori-tanggungjawab-sosial- perusahaan-corporate-social-responsibility/ Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(1), Article 1. https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/74
Jamilah,  J.  (2015).  Persepsi  mahasiswa  IAIN  Palangka  Raya  terhadap  peran  Komisi Penyiaran  Indonesia  daerah  Kalimantan  Tengah  [Undergraduate,  IAIN
Palangka Raya]. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/423/
Jati,  L.  K. (t.t.). Analisis Isi Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia (EPI) dalam Iklan Display  Pengobatan  Alternatif  di  Majalah  Misteri  Edisi  05  Maret-  20 Desember 2015.
Katoppo, K. (2023). Regulasi KPI Daerah Kalimantan Tengah [Komunikasi pribadi]. Kementerian Agama—Pustaka Lajnah. (2019). https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135
Komisi Penyiaran Indonesia. (2006). Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.
Lia  Amalia.  (2022).  Mengapa  Iklan  Harus  Memenuhi  Ketentuan  Sesuai  Peraturan Badan POM. Nada Salsabila, S. S. (2017). Obat Tradisional: Antara Khasiat dan Efek Sampingnya | Sumayyah | Majalah Farmasetika. http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/16780
Purniawan,  T.  D.  (2008).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  (Studi  tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Obat  Tradisional  Hasil  Industri  Kecil  Obat Tradisional  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BBPOM)  di  Yogyakarta)  [S1,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/4160/
Supardi, S., Sasanti, R., Herman, M., Raharni, R., & Susyanty, A. L. (2012). 137263- ID-kajian-peraturan-perundang-undangan-tent.  Jurnal  Kefarmasian  Indonesia,
2, 20–27.
User,  S.  (2013,  February  11).  KPI  Daerah.  Komisi  Penyiaran  Indonesia. https://kpi.go.id/index.php/id/kpi-daerah
Yuliantina,  D.  (2017).  Peran  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1099/