SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id

## PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN MOYO HULU
Fadli Faturrahman 1* , Muhammad Saleh 2 , Mega Trishuta Pathiassana 3 , Eka Haryanti⁴
1,2* Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa
3 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa ⁴Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: mega.trishuta@uts.ac.id, muhammad.saleh@uts.ac.id
Diterima :
Bulan Juni 2020
Diterbitkan : Bulan Juli 2020
Keyword : Perubahan, Anggaran, Covid- 19, Good Governance

## Abstrak
Fenomena  bencana  dunia  yang  terjadi  saat  ini  telah  memberikan  dampak  bagi  negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang pemerintahan  maupun  swasta.  Dengan  adanya  Virus  Covid-19  yang  mengakibatkan kelumpuhan di setiap  lini  yang  mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana  yang  ada  baik  di  pusat  maupun  di  daerah . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat perubahan  alokasi  anggaran  dana  desa  terhadap  pencegahan  Covid-19  di  kecamatan Moyo Hulu. Desa yang menjadi objek pengamatan di kecamatan Moyo Hulu, yaitu desa Semamung,  desa  Pernek,  dan  desa  Leseng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  paradigma interpretif . Hasil penelitian ini bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance yaitu transparan dan akuntabel Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan  dengan  efektif,  dapat  dilihat  bukti  nyata,  yaitu  berupa  pembangunan infrastruktur,  pemberdayaan  masyarakat.  Perubahan  dana  Desa  akibat  Covid-19  juga telah sesuai peraturan yang menaunginya.

## PENDAHULUAN
Setelah  tahun  1998  negara  Indonesia mengalami reformasi yang menyebabkan perubahan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Peraturan  Otonomi  Daerah  diatur  dalam  Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  untuk  menciptakan  kemandirian desa dengan  melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya daana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan  dan  memberdayakan    masyarakat dengan  memanfaatkan potensi  yang ada pada desa yang bersangkutan. Prioritas dari dana desa tersebut adalah  pengembangan  produk  unggulan  kawasan perdesaan, pembangunan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa,
pembangunan sarana olahraga desa, dan sebagainya.
Penyelenggaraan  pemerintah  desa  masih jauh  dari  prinsip Good  Governence yaitu partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Salah  satu instrument  yang  menjadi  tolak-ukur  dalam  tata kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  adalah  ( good governance )  berupa  anggaran.  Berkembangnya konsep New Public Management (NPM) yang ada di Indonesia  menurut  pemerinta  untuk  mengadopsi system  penganggaran  yang  baru  yaitu  berbasis kinerja.  Proses  penganggaran  berbasis  kinerja pemerintah  harus  memperhatikan  antara  input, output,  dan  outcome  yang  dihasilkan,  perencanaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan desa.  APBDes  tidak  hanya  dijadikan  acuan  oleh pemerintahan desa, melainkan menjadi syarat untuk pencairan  dana  desa  termin  pertama.  Penyusunan APBDes  disusun  berdasarkan  prinsip  partisipatif, transparan,  dan  akuntabel.  Anggaran  tidak  hanya dipandang  dari  sisi  tataran  teknis  peraturan perundangan  semata  karena  aspek  anggaran  tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran.
Fenomena  bencana  dunia  yang  terjadi  saat ini  telah  memberikan  dampak  bagi  negara Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Virus Covid-19  yang  mengakibatkan  kelumpuhan  di setiap  lini  yang  mengharuskan  pemerintah  untuk menggeserkan alokasi dana  yang ada baik di pusat maupun di daerah.
Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),perubahan APB Desa yang telah ditetapkan  dalam  peraturan  desa  dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, apabila terjadi:
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. Keadaan  yang  menyebabkan  sisa  lebih perhitungan  anggaran  (SLPA)  tahun sebelumnya  harus  digunakan  dalam  tahun berjalan;
c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam  pendapatan  pada  tahun  berjalan; dan/atau
d. Terjadi  peristiwa  khusus,  seperti  bencana alam,  krisis  politik,  krisis  ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian  ini adalah  bagaimana  proses perubahan APBDes untuk penanganan Covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu.

## LANDASAN TEORI
New Public Management dan Penganggaran Desa
New  Public  Management merupakan  pola baru  di  dalam  manajemen  sektor  publik.  Konsep NPM  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Hood  pada tahun  1991  bertujuan  sebagai  solusi  perbaikan kinerja pada sektor publik. Cara kerja NPM dengan cepat  menjadi  semboyan  di  banyak  negara  yang memunculkan penyederhanaan dalam sistem kinerja publik,  dengan  kata  lain  menyusun  kembali birokrasi  public  yang  bersifat  tradisional  ( old management )  menjadi market  oriented (Ehsan, 2003)  berarti  menekankan  pelayanan  kepada masyarakat. Pada tahun 1980 Garson dan Overman mendefinisikan NPM sebagai sebuah studi interdisipliner dari sudut pandang umum administrasi, sebuah penyatuan dari fungsi perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengawasan yang  merupakan  bagian  dari  manajemen  yang digabungkan  dengan  manajemen  sumber  daya manusia  (SDM),  keuangan,  fisik,  informasi  dan sumber daya politik (Vigoda, 2003)
Indonesia  negara  yang  sedang  berbenah diri  berupaya  untuk  menerapkan  NPM  pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. NPM erat  kaitannya  dengan  desentralisasi,  pelayanan yang berorientasi pada publik, privatisasi, manajemen  kinerja,  dan  lain-lain  (Ehsan,  2003).
Desentralisasi  di  Indonesia  sudah  diterapkan  sejak tahun  1999  dengan  diberlakukannya  otonomi daerah. Setiap daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur  dan  mengurus  perekonomian  daerahnya sendiri. Saat ini wujud desentralisasi yang dilakukan pemerintah  pusat  yaitu  dengan  memberikan  dana yang  bersumber  dari  APBD  maupun  APBN.  Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Anggaran dalam Perspektif Good Governance Paradigma Governance bukan  merupakan sesuatu  yang  baru,  istilah governance seringkali dianggap  memiliki  makna  yang  sama  dengan “ Goverment ” yaitu cara menerapkan otoritas dalam lembaga,  organisasi  maupun  negara.  Definisi goverment atau      pemerintah      lebih      berkaitan dengan      lembaga    yang  menjalankan  fungsi pemerintahan  dalam  suatu  negara.  Sedangkan governance didefinisikan sebagai proses pengambilan  keputusan  dan  pengimplementasian dari  proses  tersebut.  Walaupun  banyak  definisi berbeda  tentang good  governance ,  namun  definisi yang paling umum yaitu kepemerintahan yang baik.
World Bank  mendefinisikan Good  Governance sebagai:
“Suatu penyelenggaraan menajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab,  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi, pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran setra legal and political famework  bagi    tumbuhnya  aktivitas usaha”. (World Bank, 1992).
Menurut  Mardiasmo  (2009:17)  dalam pengertian  tersebut World Bank  lebih  menekankan pada  cara  pemerintah  mengelola  sumber  daya ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Di tingkat desa, tata pemerintahan yang baik merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa,  kelembagaan  politik,  dan  kelembagaan masyarakat guna mencipkatan kesepakatan bersama dalam proses pemerintahan. Pemerintah memegang peran  utama  dalam  mewujudkan  good  governance dalam  pelaksanaan  APBDes.  Setelah  APBDes tersebut  disetujui  oleh  pusat  maka  tahapan  penting selanjutnya  adalah  pelaksanaan  anggaran.  Dalam pelaksanaannya  pemerinah  desa  harus  menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam melaksanakan    anggaran  sehingga  hak  masyarakat dapat terpenuhi serta dapat mendorong kesejahtaraan masyarakat.
Landasan  hukum  dalam  pelaksanaan anggaran yaitu Pasal 23 ayat  (1) UUD 1945, yaitu Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  penjelasan  diatas  secara  eksplisit  diatur bahwa  dalam  pelaksanaannya  anggaran  harus dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance yaitu  transparan  dan  akuntabel.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  kata  “terbuka”  dan “bertanggung jawab” dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945    mencerminkan    bahwa    sejak    awal    sudah terdapat    kesadaran  dari  pembuat  undang-undang akan  pentingnya  penerapan good  governance didalam pelaksanaan anggaran.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa merupakan  rencana  tahunan  desa  yang  terdiri  atas pendapatan  desa,  belanja  desa,  dan  sumber pembiayaan desa. Sedangkan penganggaran adalah proses  untuk  menyiapkan  suatu  anggaran.    Dalam penyusunannya  terdapat  hal  yang  perlu  diingat. Salah  satunya  adalah  anggaran  harus public oriented . Terlebih dalam kasus dana desa.
Dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  penyusunan  anggaran  maka  itu  akan membantu  aparatur  desa  untuk  mengetahui keinginan  masyarakat  yang  sesungguhnya.  Selain itu  dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  itu  akan menumbuhkan trust kepada pemerintahan desa. Proses  Perubahan  APBDes  Untuk  Pencegahan Covid-19
Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penangan Pandemi Covid-19. Turunan Perppu No. 1/2020  adalah  dikeluarkannya  Perpres  Nomor  54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, di Pasal 2, Ayat 2:
Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jarring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka ditetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke  Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (Covid-19).  Juga  PMK  No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019  tentang  Perubahan  Dana  Desa. Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  Permendesa  PDTT  Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## MATODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif desebut juga dengan penelitian naturalistic karena  proses  penelitiannya  dilakukan dalam  kondisi  yang  alamiah.  Definisi  penelitian kualitatif menurut Creswell (2013) adalah:
“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological  traditions  of  inquiry  that explore  a    social  or  human  problem.  The reseacher builsd a complex holistic picture, analitic  words,  report  detailed  views  of information,  and  conducts  the  study  in  a natural setting”.
Pendekatan yang digunakan dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dimana  tujuannya  tidak  untuk  mencari sebuah  generalisasi,  melainkan  mencari  kebenaran yang lebih spesifik padaa sebuah lokasi dan konteks yang  bersifat holistic (sifatnya  memandang  sebuah objek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  proses pergeseran  ADD  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan).
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma interpretif .  Paradigma interpretif adalah  realitas sosial  dari  setiap  individu  memiliki  potensi  untuk memberi makna tentang apa yang telah dilakukannya.  Realitas  tersebut  dapat  muncul berdasarkan  pengalaman  yang  telah  dilakukannya. Penelitian  ini  akan  mengungkap  makna  (realitas sosial)  yang  unik  tentang  pergeseran  ADD sebagaimana  yang  dipahami  oleh  aparatur  desa yang  ada  di  Kabupaten  Sumbawa  atas  dasar perspektif dari pemahaman dan pemaknaan mereka. Hal  tersebutlah  yang  menjadi  menarik  karena pergeseran  ADD  akan  memiliki  makna  yang beragam.
Alasan  peneliti  menggunakan  metode kualitatif  karena  melalui  metode  ini  peneliti  dapat menilai  subjektifitas  objek  penelitian  secara objektif  (Fenomenologi  Transedental).  Dalam  hal ini,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan kontrusi teoritik tentang pemahaman aparatur desa dalam  proses  pergeseran  ADD  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sumber  data  primer  diperoleh  langsung berupa  wawancara  dengan  aparatur  desa  di kecamatan Moyo Hulu dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh  dari  dokumen  resmi  dan  berbagai literature  yang  relevan  dengan  pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti,  sehingga  peneliti  dapat  memecahkan  atau menyelesaikan  suatu  penelitian  dengan  baik,  baik
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
yang  sudah  dipublikasikan  maupun  yang  belum dipublikasikan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini sesuai dengan  jenis penelitian kualitatif  deskriptif,  yaitu  peneliti  merupakan istrumen  utama (key  Intrument), yang  secara langsung  terlibat  dalam  proses  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi (cacatan atau arsip).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Penganggaran Desa
Proses  perencanaan  dana  desa  sudah menggunakan  aspirasi  masyarakat  ditunjukkan dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses musyawarah  dusun  dan  musyawarah  desa,  yang ditunjukkan  oleh  Desa  Semamung,  desa  Pernek dan  desa  Leseng.  Masyarakat  desa  berpartisipasi dalam  proses  identifikasi  permasalahan  yang  ada termasuk  alternatif  solusinya,  potensi  yang dimiliki dusun-dusun  yang ada di tiga desa, serta pelibatan  mereka  untuk  evaluasi  ketika  terjadi perubahan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penerapan prinsip  partisipatif,  responsif,  transparansi  dalam rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat desa melalui forum Musrenbangdus (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun)
dan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa).
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  salah satu  Kepala  Desa  Semamung,  dalam  kutipan wawancara berbunyi:
“Ya,  dalam  penyusunan  tetap  kita libatkan  dalam  Musrembang  tingkat dusun dulu, nanti semua itu semua ketua RT  jadi  proritasnya  dituangkan,  setelah itu baru kita melangkah ke pramusrembangdes,  kita  rekap  semua apa  yang  diusulkan  masing-masing dusun  itu  termasuk  perengkingan  apa yang  menjadi  prioritasnya.  Setelah  itu baru  kita  ke  Musrembangdesnya  yang RT  sudah lepas jabatannya ketua RTnya mereka  benar-benar  memikirkan  untuk desa,  kebutuhannya  yang  dirasakan masyarakat” (Bpk. Rudi Mustaid/RM-5).
Sumber data: Musrembangdus Desa Pernek

## Sumber data: Musrembangdes Desa Leseng

## Perubahan Dana Desa Akibat Covid-19
Dampak  dari  pandemi  Covid-19  terhadap Indonesia  membuat  pemerintah  pusat  mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid- 19.  Untuk  itu  pemerintah  pusat  membuat  payung hukum  berupa  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020, Perpres No. 54  Tahun 2020, PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Permendesa PDTT  Nomor  11  Tahun  2019,  Instruksi  menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020
Dengan  landasan  peraturan  tersebut  dana desa  dapat  digunakan  untuk  penanggulangan terdampak  Covid-19  yang  meliputi  pertama pencegahan dan penanganan Covid-19, kedua Padat Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  dan  ketiga  Bantuan Langsung Tunai.

## Desa Semamung
Akibat merebaknya Covid-19 dan turunnya peraturan  dari  pemerintah  pusat,  maka  aparat  desa Semamung segera membentuk tim penanggulangan Covid-19 yang langsung diketuai oleh kepala desa. Bersama  tokoh  masyarakat  membuat  perencanaan pendirian posko di dua titik yaitu eks puskesmas dan kantor  desa  serta  pembuatan  portal  dipintu  masuk masing-masing jalan masuk, pembelian masker dan
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
pembelian  APD.  Anggaran  yang  berubah  di APBDes  untuk  pencegahan  Pandemi  Covid-19 diambil  dari  dana  pembangunan  infrastruktur sebesar  Rp.  40.500.000,-  ,  dimana  penggunaan anggarannya untuk kegiatan penanggulangan bencana yang terdiri dari; pertama Sosialisasi Hidup Bersih  dan  Sehat  sebesar  Rp.  2.050.000,-,  kedua Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 9.250.000,-, ketiga Partisipasi Relawan Desa  (posko  Covid-19)  sebesar  Rp.  12.920.000,-.. Seperti pada Kegiatan Normalisasi dan Peningkatan Saluran  Air  Uma  Orong  Yasin  ada  perubahan  dari sisi Jasa Honorium Tim Pelaksana kegiatan dan Jasa Konsultan  dari  semula  Rp.  1.350.000,0  dan  Rp. 1.035.000,-  menjadi  dihilangkan.  Pada  Belanja Modal  Irigasi  /  Embung  /  Drainase  /  Air  Limbah  / Persampahan  baik  dari  sisi  Upah  Tenaga  kerja maupun Belanja Bahan
Baku/Materialnya
mengalami perubahan, yang semula Rp 34.500.000,-  menjadi  dihilangkan.  Begitu  juga Belanja Pengadaan Bibit Ayam pedaging dan Pakan Ternak  yang  semua  Rp.  15.000.000,-  menjadi dihilangkan.
Sumber  data:  Pengadaan  APD  desa Semamung
Sumber data: Pengadaan Disentefektan Kegiatan  pemberian  Bantuan  Langsung Tunai  selama  periode  tiga  bulan  (April,  Mei,  Juni
2020)  dimana  pelaksanaan  kegiatannya  telah dilakukan  yaitu,  periode  April  dan  Mei  dilakukan penerimaan bantuan di bulan Mei dan periode Juni dilakukan penerimaan bulan Juni. Penerima bantuan langsung  tunai  di  desa  Semamung  sebanyak sebanyak 105 KK dengan perincian masing-masing KK  menerima  sebesar  Rp.  600.000,-  per  periode. Total  anggaran  yang  dirubah  untuk  kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 189.000.000,-

## Sumber data: Penyaluran BLT desa Semamung Desa Pernek
Seperti  desa  Semamung,  aparatur  desa Pernek  bersama  tokoh  masyarakat  juga  melakukan perencanaan  dalam  penanganan  Covid-19  yang  di ketuai oleh kepala desa langsung. Perencanaan yang dilakukan  berupa  membentuk  posko,  membentuk tim  relawan,  mendirikan  portal  serta  membagi masker ke semua penduduk desa Pernek dari usia 5 tahun ke atas.
Perubahan  anggaran  dana  desa  untuk penanganan  Covid-19  berasal  dari  pergeseran anggaran kegiatan infrastuktur sebesar Rp. 41.000.000,-  dimana  anggaran  tersebut  digunakan untuk pembelian masker, pembelian APD, pemasangan  spanduk  Covid-19,  pendirian  portal dan  konsumsi  relawan.  Salah  satu  kegiatan  yang berubah dari kegiatan infrastruktur adalah Pembangunan  Gedung  Serba  Guna  Dusun  Pernek Beru,  yang  awalnya  di  anggarkan  sebesar  Rp. 110.000.000,-  berubah  menjadi  Rp.  50.000.000,-. Dari  kegiatan  pemotongan  honor  perangkat  desa dapat dilihat dari kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tim Pengelola Stanting dari anggaran awal sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.800.000,-.
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
Sumber data: Pengadaan masker desa Pernek
Sumber data: Pengadaan APD desa Pernek
Sumber  data:  Perencanaan  anggaran  Perubahan Dana Desa untuk Covid-19
Sumber data: Pengadaan posko, relawan dan portal desa Pernek
Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  di desa  Pernek  dilakukan  di  bulan  Mei  untuk  periode April dan Mei serta di bulan Juni untuk periode Juni. Jumlah penerima BLT di desa Pernek sebanyak 146 KK.  Total  anggaran  yang  dirubah  untuk  kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 262.800.000,-
Sumber data: Bantuan BLT desa Pernek

## Desa Leseng
Untuk  desa  Leseng  perubahan  anggaran juga  menggeser  anggaran  Kegiatan  Infrastruktur. Pergeseran anggaran tersebut sebesar Rp.
44.579.000,-. Penggunaan anggaran tersebut berupa Pengadaan  APD,  Pengadaan  Masker,  Pengadaan
ThermoGun. Pengadaan posko, Pengadaan Disenfektan  serta  pengadaan  sabun  cuci  tangan. Untuk titik posko di desa Leseng sebanyak tiga titik yaitu di dusun Batu Alang, dusun Leseng, dan dusun Talwa. kegiatan Pembangunan/Rehab Pasa Desa/Kios milik Desa mengalami perubahan dimana anggaran semula sebesar Rp. 51.437.000,-  menjadi dihilangkan.  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat anggaran semula sebesar Rp. 77.865.000,-  menjadi turun sebesar Rp. 23.786.500,-. Begitu juga kegiatan Pembinaan  Karang  Taruna/Klub  Kepemudaan anggaran  semula  Rp.  29.431.500,-  menjadi  turun sebesar Rp. 9.431.500,-.
Sumber data: Pengadaan cuci tangan di desa Leseng
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
Sumber data: Pembagian masker di desa Leseng
Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  di desa Leseng dilakukan di bulan Mei untuk periode April  sebesar  Rp.  98.400.000,-  dan  di  bulan  Juni untuk  periode  Mei  dan  Juni  sebesar  Rp. 196.800.000,-.  Jumlah  penerima  BLT  di  desa Leseng  sebanyak  164  KK.  Total  anggaran  yang dirubah  untuk  kegiatan  Bantuan  Langsung  Tunai sebesar Rp. 295.200.000,-
Sumber data: BLT desa Leseng
Inovasi yang dilakukan di desa Semamung, desa Pernek dan desa Leseng adalah melibatkan para relawan di desa dimana relawan tersebut adalah para pemuda  pemudi  karang  taruna.  Khusus  di  desa Semamung  untuk  pengadaan  masker  melibatkan UMKM.  UMKM  memproduksi  masker  yang  di dibeli  oleh  BUMDes  “Sahabat”  kemudian  masker tersebut  didistribusikan  oleh  aparat  desa  ke  warga desa Semamung.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan  peneliti  pada  bab-bab  sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang perubahan alokasi APBDes dalam penanganan Covid-19 di kecamatan Moyo Hulu, sebagai berikut:
1. Aparatur  di  tiga  desa  (Semamung,  Pernek dan  Leseng)  di  kecamatan  Moyo  Hulu memaknai  perencanaan  sebagai  proses
menjaring masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat. Untuk menjaring masalah dan potensi tersebut masyarakat dilibatkan dalam kegiatan musrenbangdus. Di tingkat musrenbangdes peran masyarakat di wakilkan oleh tokoh masyarakat. Begitu juga halnya  dalam  perencanaan  penanganan Covid-19  di  tiga  desa  tersebut  masyarakat turut dilibatkan melalui perwakilannya yaitu ketua RT, RW atau tokoh masyarakat. 2. Dalam  pelaksanaan  anggaran  dana  desa, masyarakat di ikut sertakan dengan melakukan  swakelola.  Begitu  juga  dalam penanganan  Covid-19  di  masing-masing desa. 3. Aparatur  di  tiga  desa  menganggap  evaluasi sebagai pemeriksaan mendadak yang dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  dan kabupaten.  Dalam  evaluasi  penanganan Covid-19  bapak  camat  Moyo  Hulu  terjun langsung,  dibuktikan  dengan  hadirnya  pada saat  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT).
4. Pelaporan dimaknai oleh aparatur di tiga desa sebagai  pertanggungjawaban  akuntanbilitas kepada  pemerintah  pusat,  kabupaten  dan kecamatan serta transparasi kepada masyarakat  atas  penggunaan  APBDes. Untuk  pelaporan  perubahan  anggaran  dana desa  dalam  penanganan  Covid-19  belum dilakukan.
5. Penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  publik yang  diselenggarakan  oleh  tiga  desa  dalam menangani  Covid-19  telah  sesuai  dengan implementasi konsep New Public Management (NPM),  serta  telah  sesuai dengan Good Governance dibuktikan dengan  keterlibatan  masyarakat  baik  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan pembangunan.

## REFERENSI
Creswell.  J.W.  2013 Research  Design:  qualitative, quantitative, and mixed methods approaches-  4  th  ed. London:  SAGE
Publications Ltd. Ehsan, M. 2003. Orgin, Ideas and Practice of New Public Management: Leason for
Developing Countries. Asian Affairs. Vol. 25, No. 3: 30-48, July- September 2003. Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: CV Andi Offset.
Perppu.  2020. Tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
Disease 2019 (Covid-19). (Online),
(https://kemenkeu.go.id),  diakses  7  Juli 2020.
Perpres.  2020. Perubahan  Postur  dan  Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran
2020. (Online),
(https://kemenkeu.go.id),  diakses  7  Juli
2020.
PMK,  2020.  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan
Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020. (Online), (www.djpk.kemenkeu.go.id), diakses 7 Juli 2020.
Permendes PDTT, 2020. Prioritas Pengunaan Dana
Desa
Tahun
2020.
(Online), (https://kemenkeu.go.id,  diakses  5  Juli
2020 Word, Bank.  1992. Governance  and  Development . Washington,  DC:  World Bank. Vigoda,  E.  2003. New  Public  Management .  Israel. University of Haifa.