## PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

## Sukmanaphasy Pamungkas
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: sukmanaphasy5@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  duty  on  the  acquisition  of  rights  to  land  and buildings and land and building tax on the city of Yogyakarta Yogyakarta. The nature of this research is quantitative research. Sources of data used are secondary data obtained from the Agency of Processing and Asset of the City of Yogyakarta. The population in this research is the  acceptance  of  the  duty  of  acquisition  of  land  rights,  building  revenue  and  land  and building tax and realization of PAD of Yogyakarta city. The sample used is the realization of the  duty  of  acquisition  of  land  and  building  rights,  realization  of  land  tax  and  building  and realization  report  of  PAD  of  Yogyakarta  city.  Data  analysis  in  this  research  use  multiple linear  regression  in  SPSS  vesi  16.0  program.  The  results  showed  that  the  value  of  F arithmetic 4.604 is greater than F table 2.90 with significance 0.00 < 0.05. This shows that the acquisition of land and building rights (X1) and land and building tax (X2) has an effect simultaneously on PAD of Yogyakarta city. Persial taxes of the earth and buildings (X2) have a  significant  positive  effect  on  the  PAD  of  Yogyakarta.  This  is  evidenced  by  significant significance at 0.027 <0.05 and t arithmetic of 2.320 > 1.694, although the t value of 1.860 > 1.694 is greater but the acquisition of land and building rights (X1) has no effect on the PAD of Yogyakarta. This is evidenced by the significance of 0.072 > 0.05.
Keywords: Customs Acquisition of Land and Building Rights, Land and Building Tax, Local Own Revenu

## PENDAHULUAN
Dengan dikeluarkannya Undamg-Undamg Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah  yang  kemudian  direvisi  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  memberi  kewenangan yang  luas  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan sesedikit  mungkin  campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah  mempunyai  hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  di  daerah.  Undang-undang tersebut  memberikan  penegasan  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  untuk.  Pemerintah daerah  mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran  Belanja  Modal  dalam  APDB  untuk menambah  aset  tetap.  Alokasi  Belanja  Modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun  untuk fasilitas  publik.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, pemerintah  daerah  seharusnya  mengubah  komposisi  belanjanya.Selama  ini  2  belanja  daerah lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif.  Juli  Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal- hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Kota Yogyakarta merupakan suatu daerah yang selalu berupaya untuk meningkatkan PAD agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam APBD. Pemerintah daerah kota Yogyakarta berharap PAD dapat membantu secara  maksimal  dalam  pembangunan  daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Salah
satu  upaya  pemerintah  kota  Yogyakarta  dalam  meningkatkan  PAD  adalah  memalui  pajak daerah. Menurut UU No.29 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, drengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas dasar  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan merupakan  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang  menyebabkan  diperolehnya  hak  atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.  Dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor  28  Tahun  2009  tersebut,  maka  per  tanggal  1  Januari  2011  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  (KPP  Pratama)  sudah  tidak  melayani  pengelolahan  pelayanan  BPHTB,  sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti  yang  dilakukan  akan  langsung  ditanngani  oleh  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota setempat.  Dengan  dialihkannya  BPHTB  mempunyai  pengaruh  yang  positif  bagi  pendapatan daerah.  Kota  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi  penerimaan BPHTB  yang  tinggi  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  peningkatan  penerimaan  BPHTB  dari Tahun 2014-2016.
Masalah yang timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk hingga semakin besarnya minat investasi pendudukan akan kepemilikan tanah dan bangunan di Kota Yogyakarta karena banyak orang dari luar kota yang berdatangan untuk menuntut ilmu di Kota Yogyakarta, oleh sebab  itu  investor  tanah  atau  bangunan  banyak  yang  menyewakan  bangunan  atau  tanahnya untuk  membuka  usaha  seperti  makanan  dan  pembangunan  tempat  tinggal  sementara  seperti tempat  kos.  Pemungutan  BPHTB  Kota  Yogyakarta  masih  menemui  beberapa  masalah diantaranya  ketidaksesuaian  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  (NPOP)  terhadap  harga  transaksi maupun nilai pasar. BPHTB adalah jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajaknya, NPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak rentan dimanipulasi.
Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2014-2016
No. Tahun Target Realisasi 1. 2014 55.754.293.000 51.071.329.006 2. 2015 55.754.293.000 74.566.562.115 3. 2016 65.000.000.000 65.109.423.561
Sumber:  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga 2016 realisasi pajak  BPHTB    tidak  melebihi  target  pada  tahun  2014    yang  telah  ditentukan.  Tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan  yang signifikan dari target  yang ditentukan realisasinya  mencapai  Rp  74.566.562.155  atau  133,74%  dari  target  yang  ditentukan. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  potensi  pajak  BPHTB  di  kota  Yogyakarta  dapat memperoleh  hasil  yang  maksimal  jika  dikelola  dengan  baik.  Bukan  tidak  mungkin pajak  BPHTB  dapat  memberi  pemasukan  terbesar  untuk  pajak  daerah  di  kota Yogyakarta dengan pengelolaan yang baik.
Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta adalah Pajak  Bumi dan  Bangunan (PBB).  Pajak  negara  yang dikenakan   terhadap Bumi dan atau  Bangunan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-undang  No.  12  tahun  1994.  Dasar hukum PBB adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sedang  dasar  pemungutannya  adalah  Pasal  23 Ayat 2  yang berbunyi  “Segala Pajak untuk  keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994. Banyaknya potensi pendapatan pajak bumi  dan  bangunan  permasalahan  tentang  pajak  merupakan  hal  yang  tidak  mudah  untuk dipecahkan  sebab  menyangkut  kepentingan  negara  dan  masyarakat,  disatu  pihak  pemerintah berusaha  agar  mendapatkan  penerimaan  yang  diperoleh  dari  rakyat  sesuai  dengan  yang direncanakan dalam anggaran pajak sedangkan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi  rakyat  jangan  sampai  pajak  yang  harus  dibayar  menjadi  suatu  beban  berat  bagi rakyat. Dasar hukum  atas PBB adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, yang  kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1994  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Isnanto (2014:3).
Dasar  pengenaan  PBB  untuk  setiap  bumi  dan  bangunan  secara  umum  berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana NJOP adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  NJOP  bumi  dan  bangunan  tergantung  pada  luas  dan  nilai jual/m² tanah serta bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP untuk kelas tanah didasarkan pada nilai  pasar  tanah  dan  penentuan  kelas  bangunan  berdasarkan  pada  biaya  untuk  mendirikan bangunan  tersebut.  Setiap  tahun  NJOP  suatu  daerah  meningkat  yang  disebabkan  oleh perkembangan  pembangunan  yang  pesat,  pertambahan  jumlah  penduduk,  dan  kondisi  dari objek  pajak  seperti  luas  tanah  dan  luas  bangunan.  Semua  hal  tersebut  merupakan  beberapa faktor  yang  menyebabkan  harga  pasar  objek  pajak  disuatu  daerah  meningkat.  Dan  masalah yang timbul di kota Yogyakarta adalah ada kecenderungan para Wajib Pajak (WP) melunasi kewajibannya  untuk  membayar objek pajaknya  yang   jatuh tempo dan ada wajib pajak PBB yang tidak tertib membayar. Selain itu, permasalahan timbul akibat wajib pajak PBB tinggal di  luar  daerah  (Kota  Yogyakarta),  sehingga  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang (SPPT)  PBBnya terlambat . Guna mengatasi permasalahan-permasalan  yang timbul mengenai  pemungutan  pajak  ini  BPKAD  Kota  Yogyakarta  telah  melakukan  upaya  dengan membentuk  Tim  Penagihan  serta  Pemantauan  Penyampaian  SPPT  PBB,  dan  mengadakan Pembayaranan masal PBB di Pendopo Balaikota Timoho serta mengadakan pembayaran PBB dengan sistim jemput bola di Rukun Warga (RW) dan kelurahan se-Kota Yogyakarta.
Tabel 1.2 Data Target danRealisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2016 No. Tahun Target Realisasi Prosentase 1. 2014 46.700.000.000 48.775.400.672 104,44% 2. 2015 50.000.000.000 51.771.061.857 103,54% 3. 2016 53.000.000.000 56.447.522.521 106,50%
Sumber:  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Dari  tabel  1.2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun  2014  hingga  2016  realisasi Pajak Bumi dan Bangunan semuanya melebihi target yang telah ditentukan. Yang tertingi adalah  pada  tahun  2016  dimana  realisasinya  mencapai  Rp  56.447.522.521,00  atau 106,50%  dari  target  yang  ditentukan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  potensi  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  kota  Yogyakarta  dapat  memperoleh  hasil  yang  maksimal  setiap
tahunnya  jika  dikelola  dengan  baik.  Bukan  tidak  mungkin  pajak  bumi  dan  bangunan dapat  memberi  pemasukan  terbesar  untuk  pajak  daerah  di  kota  Yogyakarta  dengan pengelolaan  dan  pengawasan  yang  lebih  meningkat  tiap  tahunnya.  Mengingat  semakin berkembangnya  pembangunan  di  kota  Yogyakarta  sebagai  kota  pendidikan  dan pariwisata,  diharapkan  potensi  pajak  bumi  dan  bangunan  bisa  mengalami  peningkatan dan semakin maksimal.
Penelitian  yang  dilakukan  Amri  (2011)  Analisi  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang.  Menganalisis efektifitas  dan  kontribusi  penerimaan  PBB,  hasilnya  menunjukan  bahwa  efektifitas pemungutan PBB di  Padang dari tahun 2006-2011 ini sangat  efektif karena presentasinya di atas  100%.  Penelitian  Titis  (2006)  Analisis  Efektifitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  tahun  anggaran  2003-2005  di  KPP  PBB  Klaten,  hasil  penelitian  ini selama  periode  2003-2005  jumlah  penerimaan  BPHTB  terealisasi  tercatat  dapat  dikatakan efektif, karena tahun ke tahun selalu  melebihi target.  Kosasih,  Maria, Yusuf (2012) Analisis System Pajak  Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan dari Pajak  Pusat menjadi Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  hasil  penelitian  ini  kontribusi  BPHTB  berhasil menyumbang  hampir  setengah  dari  total  PAD  yaitu  49,13%.  Penelitian  yang  dilakukan Saputro  (2014)  Efektifitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  (PBBP2) Terhadap  PAD  kota  Surabaya,  hasilnya  penerimaan  tertinggi  yaitu  tahun  2009  saat  PBB perkotaan  masih  dikelolah  oleh  Derektorat  Jendral  Pajak  (DJP)  besarnya  efektifitas  tersebut 93,84%,  tahun  2011  tingkat  efektifitas  terendah  kota  Surabaya  selama  tahun  2011  sebesar 70,23%.  Dan  penelitian  yang  dilakukan  Sulud  (2003)  Pengaruh  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  hasil  penelitian  ini terdapat  pengaruh  WP  terhadap  PBB.  Irham,  A.  Tenri  (2010)  Pengaruh  Pajak  Bumi  dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Untuk  BPHTB  yang  telah  diwajibkan  mulai  Januari  2011,  maka  dapat  timbul  kerugian (potential  lost) akibat  ada  beberapa  daerah  yang  belum  siap  dan  belum  membuat  peraturan daerah.  Seperti  di  Kota  Yogyakarta  yang  menerapkan  UU  No.  28  TAHUN  2009  tentang PDRD dan memberlakukan mulai ditahun 2012 (Hartina, 2013).Berdasarkan uraian tersebut, penulis  melakukan  penelitian  mengenai  masalah  tersebut  dengan  judul “ Pengaruh  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu  komponen  sumber  penerimaan keuangan Negara disamping  penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah  juga  sisaanggaran  tahun  sebelumnya  yang  dapat ditambahkan  sebagai  sumber  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.  Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah.
Pajak  daerah  di  Indonesia  dapat  digolongkan  berdasarkan  tingkatan  Pemerintah Daerah,  yaitu  pajak  daerah  tingkat  Propinsi  dan  pajak  daerah  tingkat  Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam  Undang-Undang No. 18  Tahun 1997  sebagaimana  yang  telah  diubah  dalam  Undang-undang  No.  34  tahun  2000  tentang
Perubahan  Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  (Pasal  2  Ayat  1  dan  2)  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2001  tentang Pajak  Daerah  dimana  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  mengatur  tentang  obyek, subyek,  dasar  pengenaan  pajak  dan  ketentuan  tarif  dari  pajak  daerah  yang  berlaku,  baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000.
Bea Perolehan Hak atas  Tanah dan Bangunan  atau BPHTB diatur dalam  UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB).  Disebutkan  bahwa  BPHTB  adalah  bea  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas tanah  dan  atau  bangunan.  Setiap  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  warga  negara diwajibkan  membayar  BPHTB.  Dalam  bahasa  sehari-hari  BPHTB  juga  dikenal  sebagai  bea pembeli,  jika  perolehan  berdasarkan  proses  jual  beli.  Tetapi  dalam  UU  BPHTB,  BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB.
Cara perhitungan BPHTB:
BPHTB = 5% x NPOP = 5% x (NPOP- NPOPTKP)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan  Bangunan.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1984Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undangNo.12  Tahun  1994  Pajak  Bumi  dan bangunan  adalah  pajak  yang  bersifatkebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  yang  terutang ditetapkan oleh keadaan objekyaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yangmembayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

## PBB   = Tarif x NJKP

## = 0,5% x (presentase NJKP x (NJOP- NJOPTKP)
Pengaruh Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD . Koswara (2000) dalam Wirasatya mengemukakan dengan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai pengaruh yang positif bagi pendapatan daerah  Kota  Yogyakarta.  Dan  penelitian  yang  Ridwan  (2014)  yang  berjudul  Analisis Efektivitas dan Estimasi penerimaan  Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan  Bangunan  terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penimgkatan setiap tahunnya, dan banyak investor  yang melakukan  atau  membeli  tanah  untuk  investasi  agar  dapat  dimanfaatkan.  Berdasarkan  teori dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti membuat hipotesis kedua yaitu: H1 : Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  berpengaruh  positif  terhadap  PAD  kota Yogyakarta.

## Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD
Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  salah  satu  pajak  yang  akan  dimaksimalkan  oleh pemerintah  daerah  agar  dapat  berkontribusi  terhadap  pajak  daerah  dan  tentunya  dapat meningkatkan  PAD  kota  Yogyakarta.  Dan  penelitian  yang  dilakukan  Kahono  Sulud  (2003) Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.  Maka  dari  itu  penerimaan  PBB  dapat  meningkatkan  penerimaan  PAD  lebih  dari 50% .Dan penelitian yang dilakukan Rudi Saputro (2014) Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  Pedesaan  (PBBP2)  Terhadap  PAD  kota  Surabaya,  hasilnya  penerimaan tertinggi yaitu tahun 2009 saat PBB perkotaan masih dikelolah oleh Derektorat Jendral Pajak
(DJP)  besarnya  efektifitas  tersebut  93,84%,  tahun  2011  tingkat  efektifitas  terendah  kota Surabaya  selama  tahun  2011  sebesar  70,23%.  Berdasarkan  teori  dan  perbedaan  hasil penelitian terdahulu, maka peneliti membuat hipotesis kedua yaitu:
H2 : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap PAD kota Yogyakarta.

## Pengaruh  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan terhadap PAD
Koswara (2000) dalam Wirasatya mengemukakan dengan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai pengaruh yang positif bagi pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Banyak investor yang melakukan atau mebeli tanah untuk investasi agar dapat dimaanfaatkan. Penelitian yang dilakukan Ulil Amri (2011) Analisi Efektifitas dan Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Kota Padang.  Menganalisis  efektifitas  dan  kontribusi  penerimaan  PBB,  hasilnya  menunjukan bahwa efektifitas pemungutan PBB di Padang dari tahun 2006-2011 ini sangat efektif karena presentasinya  di  atas  100%.  Berdasarkan  teori  tersebut,  peneliti  membuat  hipotesis  keempat yaitu:
H3:  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan berpengaruh positif secara simultan terhadap PAD kota Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  merupakam  penelitian  kuantitatif,  yaitu  menganalisi  dalam  bentuk angka-angka berdasarkan data yang terkumpul. Kemudian data yang terkumpul akan dihitung menggunakan  alat  analisis  apakah  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  terhadap variabel dependen atau tidak. Definisi operasional pendapatan asli daerah merupakan jumlah realisasi  penerimaan  PAD  kota  Yogyakarta  yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  PAD  lain-lain  yang  sah,  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Merupakan jumlah realisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Yogyakarta dari tahun 2014-2016, Pajak Bumi dan Banngunan Merupakan jumlah total pajak yang didapatkan dari pajak bumi dan bangunan di kota Yogyakarta dari tahun 2014-2016.

## Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

## Populasi
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan dan laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta.

## Sampel
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan,  laporan  Realisasi  Pajak  bumi  dan  Bangunan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  kota Yogyakarta. Data dan laporan realisasi tersebut merupakan data dan laporan setiap bulan pada tahun 2014-2016 dengan data yang diperoleh dari BPKAD kota Yogyakarta.

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik Pengambilan Sampel pada penelitian ini sampel yang diambil adalah penerimaan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  laporan  Realisasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta setiap bulan pada tahun 2014-2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Normalitas
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 36 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation .11734007 Most Extreme Differences Absolute .147 Positive .115 Negative -.147 Kolmogorov-Smirnov Z .721 Asymp. Sig. (2-tailed) .416
Terlihat  pada  tabel  4.1  dibawah  ini  berdasarkan  hasil  uji kolmogorov-smirnov test yang dilakukan nilai kolmogorov-smirnov adalah 0,883 dan signifikan pada 0,416 atau > 0,05. Hasil pengujian tersebut  menunjukkan data residual terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolenieritas
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Data diolah 2017
Terbebas  dari  masalah  multikolinieritas.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai tolerance  >  0,01  dan  nilai  VIF  <  10.  Variabel  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  memiliki  nilai  tolerance  sebesar  0,998  dan  nilai  VIF  sebesar  1,002.  Dan variabel  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  memiliki  nilai  tolerance  sebesar  0,998  dan  nilai VIF sebesar 1,002.
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF 1 ( Constant) BPHTB (X1) .988 1.002 Pajak Bumi dan Bangunan (X2) .988 1.002

## Uji Heteroskedastisitas

## Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  tabel  4.3  di  bawah  ini,  maka  penelitian  ini  dinyatakan  lolos  dari masalah  heteroskedastisitas.  Hal  ini  didukung  dengan  nilai  signifikansi  dari  masing- masing variabel yang berada di atas 0,05.Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  bernilai  signifikan  0,210,  dan  variabel  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  bernilai signifikan 0,675.

## Uji Autokoerelasi
Tabel 4.4 Hasil uji run test Runs Test Unstandardized Residual Test Value a ,03072 Cases < Test Value 18 Cases >= Test Value 18 Total Cases 36 Number of Runs 12 Z -2.198 Asymp. Sig. (2-tailed) ,128

## a.Median
Sumber: Data diolah 2017
Berdasarkan  tabel  4.4  di  bawah  maka  penelitian  ini  terbebas  dari  masalah autokorelasi. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi 0,128.
Model Unstandardized Coefficients Standard
ized Coefficie nts
T Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 4.608 4,297 1.072  ,296 BPHTB (X1) -.514 .396 -.277 - .1296 ,210 Pajak Bumi dan Bangunan (X2) -.099 .232 -,091  -.426  ,675 a. Dependent Variable : RES2 Sumber: Data diolah 2017

## Uji t
Variabel  BPHTB(X 1 )  memiliki  nilai  signifikansi  0,072  >  0,05  dan  t  hitung 1,860  >1,694  meskipun  t  hitung  lebih  besar  namun  signifikansi  >  0,05  dengan demikian  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak.  Artinya  BPHTB  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  PAD.  Variabel  pajak  bumi  dan  bangunan  (X 3 )  signifikan  pada 0,027  <  0,05  dan  t  hitung  sebesar  2,320>1,694.  Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H 3 diterima.  Artinya  pajak  bumi  dan  bangunan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap PAD.

## Uji F
Tabel 4.6 Hasil Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig . 1 Regression .134 2 .067 4.604 .017 b Residual .482 33 .015 Total .616 35
a. Predictors: (Constant) , BPHTB (X1), Pajak Bumi dan Bangunan (X2) b. Dependent Variable :PAD Sumber: Data diolah 2017 b. Dependent Variable :PAD Sumber: Data diolah 2017
Tabel 4.5 Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standar dized Coeffici ents T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,830  .987 7,93 1 .000 BPHTB (X1) .171 .092 .286 1.86 0 .072 Pajak Bumi dan bangunan (X2) .114 .049 .357 2.32 0 .027 Dependent Variable : PAD (Y) Sumber: Data diolah 2017
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4.6  dibawah  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung sebesar  4.604  Signifikansi  yang  dihasilkan  dari  uji  F  ini  adalah  0,17.  Karena  nilai  F hitung  lebih  besar  dar  F  tabel  yaitu  4.604>  2,90  F  tabel  dan  signifikansinya  0,017  < 0,05,  maka  dapat  dikatakan  secara  simultan  atau  bersama-sama  variabel  independen yaitu  BPHTB  dan  jumlah  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  mempengaruhi variabel dependen yaitu PAD.

## Uji R
Berdasarkan  tabel  4.7  dibawah  ini  diketahui  nilai adjusted  R  square sebesar 0,171 atau 17,1,%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 2 variabel independen penelitian ini  mempengaruhi  sebesar  17,1%  terhadap  PAD  dan  sisanya  sebesar  82,9% dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  PAD  di  luar variabelpenelitian.

## PENUTUP Kesimpulan
Tidak terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD kota  Yogyakarta.  Terdapat  pengaruh  positif  signifikan  Pajak  bumi  bangunan  terhadap  PAD kota  Yogyakarta.  Terdapat  pengaruh  positif  signifikan  secara  simultan  Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta

## Saran
a. Perolehan  pendapatan  BPHTB  secara  nominal  memang  sangat  kurang,  dengan  demikian perlu  diadakan  upaya  untuk  melakukan  peningkatan  penerimaan  BPHTB  dengan mengadakan  program  sosialisai  kepada  masyarakat  serta  peningkatan  kesadaran masyarakat  atas  kewajiban  wajib  pajak  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan BPHTB terhadap perolehan pendapatan daerah di kota Yogyakarta.
b. Perlu dilakukan peninjauan dari segi pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pada PBB dan BPHTB, karean setelah pengalihan PBB dan BPHTB dari pajak pusat  menjadi  pajak daerah belum sepenuhnya warga Yogyakarta melakukan pembayaran PBB dan BPHTB.
c. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan  penelitian  adalah  menahmbah variabel. Dan diharapkan mendapatkan data keseluruhan sehingga tahu pengaruh PBB dan BPHTB terhadap PAD serta perhitungan keseluruhan, efektifitas dan kotribusi yang ada di daerah lain selain di Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Purnama,  Rizky.  2013.  Pengaruh  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Terhadap  Tingkat        Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KP PBB Pratama Medan.
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .467 a .218 .171 .12084
a. Predictors: (Constant), BPHTB (X1), Pajak Bumi dan Bangunan (X2)
b. Dependent Variable : PAD (Y) Sumber: Data diolah 2017
Kurniawan,  Danar.  2015.  Analisis  Pengaruh  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Wajib              Pajak Bumi  dan  Bangunan  dan  Pajak  Parkir,  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bandung.
Tri,  Ningseh.2015.  Pengaruh  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Pajak  Hotel,  Pajak Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Parkir  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2010-2012
Martinus,  Nitias.  2013.  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak  Parkir,  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang,
Saputra, Nicho.2012. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Boediono B. 2004. Perpajakan indonesia. Diadit Media.
Direktorat  Jendral  Pajak,  Yayasan  Binaan  Pembangunan.  1992.  Buku  Panduan  Pajak  Bumi dan Bangunan, Havariando.
Judawinarso,  Endarto.  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan,  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Perpajakan  ,2002.  Materi Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Pasal 3 ayat 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1985  sebagaiman  atelah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  12  Tahun  1994 tentang“Pajak Bumi dan Bangunan”.
Peraturan  Mentri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2002  Tentang  Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
Waluyo.  Ilyas  B  wieawan.  2002.  Perpajakan  Indonesia,  Edisi  Pertama,  Salemba  Empat, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang 12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Website : www. Pajak.go.id
Website : www. TribunJogja.com
Afridayani .2013. Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD.
Dwi  Purna.2014.  Pengaruh  Desentralisasi  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem.
Marsinta Somaria.2014. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Ha Katas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bekasi.
Emilia Retno.2014. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
PAD Kota Sorong.
Ridwan.2104. Analisis Efektivitas dan Estimasi penerimaan BPHTB terhadap PAD.
Mentri  Keuangan  Repubik  Indonesia.  Pasal  6  ayat  1  Undang-undang  No.  12  Tahun  1985 sebagaimanatelah di ubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994Yangberbunyi “ Dasar Pengenanan Pajak bumi dan Bangunan adalah NilaiJual Onjek Pajak (NJOP)”
Mentri  Keuangan.  Kep.  Menkeu  No.  523/KMK.04/1998  tanggal  8  Desember  1998  tentang “Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2000  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.Undang-undang ini menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.
Peraturan  Pemerintah  No.111  Tahun  2000  tentang  Pengenaan  BPHTB  karena  waris  dan hibah.
Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan.
Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.
Peraturan Pemerintah. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam  Undang-undang  No.  34  tahun  2000  tentang  Perubahan  Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan  2)  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah dimana  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  mengatur  tentang  obyek,  subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah.
Peraturan Pemerintah. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.
dilakukan  Ulil  Amri  (2011)  Analisi  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang
Evian  Titis  (2006)  Analisis  Efektifitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan tahun anggaran 2003-2005 di KPP PBB Klaten,
Kosasih,  Eva  Maria  S,  Abdul  Yusuf  (2012)  Analisis  System  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Rudi  Saputro  (2014)  Efektifitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  (PBBP2) Terhadap PAD kota Surabaya
Kahono  Sulud  (2003)  Pengaruh  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tenri  (2010)  Pengaruh  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah