ISSN : 2746-7155 (Online), ISSN : 1978-4996 (Print) MAKILA:Jurnal Penelitian Kehutanan  Volume 13, Nomor 1 (29-39) DOI : http://doi.org/ 10.30598/makila.v13i1.2319
®2019 Jurusan Kehutanan UNPATTI

## Hak Tenurial Masyarakat Adat  Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

## Tenure Rights of Indigenous Peoples in Protected Forest Management Units
Ahmad Sukmawati 1* , Marthina Tjoa 2 , & Iskar 2
1 Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233 2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
* Emai l : sukmaahmad09@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to identify community tenure rights in the Ambon City KPHL and find out the factors that influence community tenure rights. The research method used is a case study research with a qualitative  approach.  Data  was  collected  through  interviewing  respondents  and  key  informants.  The results showed that the types of community tenure rights in the State of Soya in the KPHL management area  included  ownership  rights,  land  rights,  exclusive  preference  rights  to  use  rights  and  utilization rights. Whereas the factors that influence community tenure rights include internal factors, namely land leases,  rights  to  trees,  land  sale  and  purchase,  and  original  rights.  External  factors  include  the establishment  of  protected  areas,  the  absence  of  local  regulations  governing  community  tenure  rights, development of educational institutions, rights to trees and land grabbing.
KEYWORDS : Tenurial right, KPHL, Indigenous people

## INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak tenurial masyarakat di KPHL kota Ambon dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tenurial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan  melalui  wawancara  responden  dan  informan  kunci. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis hak tenurial masyarakat di Negeri Soya dalam wilayah kelola KPHL  meliputi  hak  kepemilikan,  hak  garap,  hak  preferensi    hak  pilih  ekslusif  dan  hak pemanfaatan.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hak tenurial  masyarakat  meliputi faktor internal yaitu sewa menyewa lahan, hak atas pohon, jual beli lahan, dan hak asal usul. Faktor  eksternal  meliputi  penetapan  kawasan  lindung,  belum  adanya  regulasi  lokal  yang mengatur  hak  tenurial  masyarakat,  pembangunan  institusi  pendidikan,  hak  atas  pohon  dan penyerobotan lahan.
KATA KUNCI :  Hak Tenurial, KPHL, Masyarakat Adat
Hak Tenurial Masyarakat Adat  Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( Ahmad Sukmawati, Marthina Tjoa, & Iskar)

## PENDAHULUAN
Kondisi  hutan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  sangat  memprihatinkan  yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Tahun 1970, laju kerusakan  hutan  mencapai  300  ribu  hektar/tahun,  namun  pada  tahun  1990  –  2000  menurut data  terakhir dari  Food  and Agricultural Organization  (FAO)  laju  kerusakan  hutan mencapai 1,3 juta hektar/tahun, bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2005 dalam Ruhimat 2010).
Hutan  lindung  merupakan  barang  publik  yang  tidak  punya  tandingan  ( non  rivarly ) dalam konsumsi dan/atau manfaatnya tidak bisa dipisahkan (non excludable ) (Fauzi, 2004 dalam Sulistya 2011). Kawasan hutan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Peraturan Pemerintah No. 6/2007). Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya,  kawasan  perlindungan  setempat, kawasan  suaka  alam,  pelestarian  alam  dan  cagar  budaya,  kawasan  rawan  bencana  alam, kawasan  lindung  geologi,  dan  kawasan  lindung  lainnya.  Salah  satu  kawasan    lindung  yang memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya  adalah  hutan  lindung  (Peraturan Pemerintah  No.  6/2007).  Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan mendefenisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan  erosi,  mencegah  intrusi  air  laut  dan memelihara  kesuburan tanah.  Mengingat fungsi  tersebut  keberadaan  hutan  lindung  mempunyai  peranan  penting  dalam  menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya.
Kriteria penetapan kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kondisi alamiah  wilayahnya  yang  mencakup  jenis  tanah,  topografi,  intensitas  curah  hujan  dan ketinggian  tempat  dari  permukaan  laut.  Kriteria-kriteria  itu  dengan  nilai  tertentu mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung. Kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir (Senoaji, 2006 dalam Senoaji, 2010).
Wilayah  KPH  umumnya  berada  pada  areal  yang  tidak  dibebani  hak  dan  cenderung open  access dan  berpotensi  menimbulkan  konflik  di  dalamnya,  hal  ini  sangat  dimungkinkan pada  kawasan  hutan  di  luar  Pulau  Jawa,  dimana  institusi  tenurial  mengakui  siapa  yang membuka  hutan  pertama  kali  maka  dialah  pemiliknya,  sehingga  lahan-lahan  usaha  (ladang) tersebut menjadi hak milik peladang secara de facto (Nugroho  2011 dalam Nur 2012), sehingga menjadi  sangat  penting  adanya  suatu  penataan  tenurial  dalam  wilayah  KPH.  Pada  situasi
seperti  ini  keberadaan  pembangunan  KPH  menjadi  solusi  strategis  yang  diharapkan  dapat memfasilitasi penataan tenurial kawasan hutan dalam wilayahnya.
Penetapan  hutan  adat  menjadi  hutan  Negara  khususnya  sejak  disahkannya  Undang- undang  Kehutanan  No  5  Tahun  1967  dan  diganti  dengan  Undang-undang  Kehutanan  No  41 Tahun 1999 telah banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang berkeberatan hutan adatnya  diklaim  sebagai  hutan  negara.  Masyarakat  lokal  berkeinginan  memulihkan  hak-hak mereka  atas  hutan  adat  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hutan  negara.  Undang-Undang Kehutanan ini dianggap telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, sedangkan undang- undang No 5 Tahun 1990 tentang sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya tidak secara jelas mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses hutan (Sembiring dan Effendi 1999 dalam Magdalena, 2013).
Penolakan  hak-hak  masyarakat  lokal  maupun  adat  dalam  pengelolaan  hutan    telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupun masyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya,  kebijakan  keberpihakan  terhadap  pengelolaan  hutan  secara  adat  semakin menjanjikan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No.251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat atau anggotanya di areal hak pengusahaan  hutan.  Ditambah  lagi  disahkannya  SK.  No.  SE.75/  Menhut-II/2004  perihal masalah  hukum  adat  dan  tuntutan  kompensasi/ganti  rugi  oleh  masyarakat  hukum  adat. Kebijakan  dimaksud  sebagai  respon  atas  semakin  meningkatnya  klaim  masyarakat  adat terhadap lahan hutan (Magdalena, 2013;  Silviani, 2013).
Potensi  konflik  tenurial  kawasan  hutan,  salah  satunya  disebabkan  oleh  kebijakan pemerintah  yang  tercermin  dalam  UU  Nomor  41  Tahun  1999,  dimana  mengharuskan pemerintah  untuk  melakukan  apa  yang  disebut  sebagai Free  Prior  Informed  Consent (FPIC) dalam    membuat  keputusan  atau  menerbitkan  ijin.    FPIC  adalah  satu    proses    yang memungkinkan    masyarakat    adat    dan    atau  masyarakat  lokal  untuk  menjalankan  hak-hak fundamentalnya  untuk  menyatakan  apakah  mereka  setuju  atau  tidak  setuju  terhadap  sebuah aktivitas,  proyek,  atau  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  di  kawasan  yang  dinyatakan  milik masyarakat  dan  berpotensi  berdampak  kepada  tanah,  kawasan,  sumberdaya  dan perikehidupan masyarakat (DKN, 2011). Akibat dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan ini,  banyak  sekali  tanah-tanah  yang  diklaim  oleh    masyarakat  berpindah  kepemilikan  akibat dari  kebijakan  pemerintah  untuk  mengalokasikannya  untuk  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan   baik   oleh   pemerintah   sendiri   maupun swasta  (Afiff  2005 dalam Nur 2012;  Aliri, 2014).
Kawasan  hutan  lindung  Gunung  Sirimau  memiliki  keanekaragaman  flora  dan  fauna yang tinggi serta potensi objek wisata. Selain sebagai kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau
Hak Tenurial Masyarakat Adat  Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( Ahmad Sukmawati, Marthina Tjoa, & Iskar)
juga  memberikan  manfaat  secara  ekologis  bagi  daerah  di  sekitarnya.  Selain  memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, hutan lindung gunung sirimau juga dapat menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  setempat  jika  pengelolaanya  tidak direncanakan  secara  baik  akan  menimbulkan  kerugian  di  masa  mendatang.  Permasalahan utama  yang  terjadi  adalah  belum  didayagunakan  secara  optimal  potensi  yang  ada,  misalnya dalam  pengelolaan  kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau,  masih  kurang  adanya campur tangan  pemerintah  setempat  dalam  pengelolaan.  Hutan  Lindung  Sirimau  merupakan ekosistem  hutan  yang  berfungsi    menyangga  kehidupan,  yakni  untuk  mengatur  tata  air, mencegah  banjir  dan  erosi,  serta  memelihara  keawetan  dan  kesuburan  tanah.  Selain  sebagai sistem penyangga kehidupan, Hutan Lindung Gunung Sirimau merupakan daerah tangkapan air  bagi  Kota  Ambon.  Kegiatan  atau  aktifitas  produksi  atau  penebangan  di  dalamnya  tidak diperbolehkan.  Penelitian  ini  akan  melihat  hak-hak  tenurial  masyarakat  adat  dalam pengelolaan hutan di kawasan Hutan lindung Sirimau di Negeri Soya yang merupakan salah satu areal pengelolaan KPHL Kota Ambon. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hak- hak  tenurial  masyarakat di KPHL di  Negeri  Soya  Kota Ambon dan  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak  tenurial masyarakat di KPHL di Negeri Soya kota Ambon.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Soya Kota Ambon pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau areal KPHL Kota Ambon pada bulan Januari – Maret 2019.

## Alat, Bahan dan Objek
Alat,  Bahan  dan  Objek    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  alat  tulis menulis, Quisioner, Kamera, Alat perekam suara, Objek penelitian adalah anggota Masyarakat dan Tokoh adat Negeri Soya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  studi  kasus  dipergunakan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  kajian  yang mendalam,  terperinci,  dan  menyeluruh  terhadap  objek  penelitian  yang  biasanya  relatif  kecil. Studi  kasus  merupakan  strategi  yang  lebih  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu  penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada  fenomena  kontemporer  di  dalam  konteks  kehidupan  nyata  (Irawan,  2007).  Penggunaan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya  dan  mampu  mengungkapkan  aspek-aspek  secara  lebih  komprehensif,  terperinci, dan mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono 2014).

## Penentuan sampel
Penentuan  sampel    dilakukan  dengan  pendekatan  secara purposive untuk  menentukan sampel  anggota  masyarakat  dan  sampel  informan  kunci.  Anggota  masyarakat  yang  pilih adalah  perwakilan  anggota  soa  atau  marga  yang  berbeda-beda  dan  memiliki  lahan  ulayat. Sedangkan  informan  kunci  yang  dipilih  adalah  orang  yang  dianggap  mengetahui  tentang tenurial hutan masyarakat adat (Raja, tokoh adat, Saniri, Kepala Soa dll).
Jumlah responden yang dipilih sebanyak 30 kepala keluarga yang mewakili masing-masing soa  atau  marga.  Jumlah  informan  kunci  disesuaikan  dengan  keberadaan  tokoh-tokoh  yang terdapat di desa tersebut.

## Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  responden  dan  wawancara  informan  kunci. Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner,  dengan  cara  wawancara  terstruktur maupun terbuka untuk memperkuat jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian antara lain kepala KPHL Kota Ambon, Seksi Tenurial Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  lapangan  untuk mengetahui  keberadaan  lahan  ulayat  masyarakat  dan  areal  kerja  KPHL.  Selain  itu  juga dilakukan  pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelusuran  pustaka/literature, dokumen, hasil penelitian dan bentuk publikasi lainnya.

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1987) dalam Sugiyono (2014) sebagai berikut :
1. Menyusun  satuan-satuan  data  yang  terkumpul  dari  hasil  wawancara,  observasi,  diskusi kelompok terfokus dan telaah dokumentasi.
2. Dibuat katagori dari data yang sudah digolong-golongkan
3. Menyusun  hubungan  antara  katagori  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  selanjutnya  dicari pemaknaan dari setiap hubungan katagori
4. Selanjutnya
dibuat interpretasi (pembahasan) dan kesimpulan
Variabel yang akan  diamati untuk dianalisis adalah tipe-tipe hak  atas lahan individu   baik individu  maupun  kelompok/hak  petuanan    (Ter Haar  1960;  Lynch,  1993 ;  Van  Vollenhoven, 1909 dalam Suharjito,  1999) . Selanjutnya  karena  hutan  bukan  hanya  soal  lahan  namun  terkait pohon  juga  maka  perlu  ada  analisis  kepastian tree  tenure yang  disampaikan  oleh  Fortman (1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Tenurial Hutan Masyarakat Negeri Soya
Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  oleh  masyarakat  Negeri  Soya  adalah  berupa  hasil hutan yang langsung dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta hasil hutan  yang  langsung  dimanfaatkan  untuk  dijual.    Hasil  hutan  yang  dimanfaatkan  langsung oleh masyarakat yaitu seperti pemanfaatan kayu bakar, pemanfaatan kayu bangunan dan yang langsung  dikonsumsi  seperti  sayur-sayuran, serta  pemanfaatan  obat-obatan  yang  berasal dari hutan,  untuk tanaman  hasil  hutan  yang dapat  langsung  dijual  seperti  sagu, rotan  damar  dan sebagainya.
Pemanfaatan sumberdaya hutan berupa lahan hutan yang dijadikan lahan kebun yang ditanami  berbagai  tanaman  umur  pendek  seperti  umbi-umbian,  nenas,  sayur-sayuran  dan sebagainya  yang  hasilnya  dapat  dikonsumsi  langsung  oleh  masyarakat  ataupun  dijual  untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Selain  tanaman  umur  pendek  juga  ditanami  tanaman  umur panjang  seperti  pala,  cengkeh,  durian,  langsat,  duku,  kecapi  dan  sebagainya  yang  hasilnya dapat  dijual.  Manfaat  lain  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  lindung  adalah memberikan sumberdaya bagi masyarakat, asset dan lingkungan terjaga dengan baik sehingga berpengaruh bagi ekosistem lingkungan yang ada, terlindungnya sumber mata air serta sumber oksigen.
Masyarakat  Negeri  Soya  memiliki  dua  sistem  tenurial  lahan  yaitu  lahan  hutan  yang dimiliki  oleh  Negeri    dan  lahan  hutan  milik  pribadi  (keluarga).  Lahan  hutan  milik  negeri dimanfaaatkan  dan  dikelola  oleh  masyarakat,  jika  ada  masyarakat  yang  tidak memiliki  lahan untuk  bercocok  tanam  akan  diberikan  lahan  oleh  negeri.  Pemberian  lahan  bagi  masyarakat hanya  diperuntukan  untuk    berkebun,  menanam  tanaman  umur  panjang  dan  membangun rumah,  tetapi  tidak  dapat  diperjualbelikan  dan  dipindahtangankan.  Sedangkan  lahan  hutan milik  pribadi  merupakan  hak  perorangan  yang  diberikan  oleh  Negeri  melalui  kepala-kepala dati  dan  akan  diberikan  ke  anak-anak  dati  dan  dikelola  oleh  masing-masing  orang  hingga turun-temurun,  kecuali  bagi  anak  wanita  yang  menikah  diluar  negeri  soya.
Umumnya  masyarakat  memiliki  suatu  kebiasaan  yang  sudah  turun  temurun  dalam memperjelas  wilayah  penguasaan  lahannya  untuk  memberi  penandaan  pada  lahan  masing- masing dengan pal batas serta menanam tanaman dalam areal tersebut dengan berbagai jenis tanaman seperti tanita , gadihu , pohon umur panjang serta batas-batas alam serta penandaannya bisa  juga  dengan  batas-batas  alam,  seperti  kerak-kerak  air,  batu-batu  yang  besar  dan sebagainya.
Bentuk  kepemilikan  lahan  dan  hak  atas  penguasaannya  oleh  keluarga  atau  individu, Negeri  mempuyai  hak  untuk  mengatur  hak-hak  atas  lahan  tersebut.  jika  terjadi  konflik mengenai  hak atas lahan tersebut baik pada saat sewa menyewa lahan maupun saat pelepasan lahan,  negeri  masih  mempunyai  hak  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  tersebut  secara kekeluargaan.
Berdasarkan hak kepemilikan lahan secara adat hutan yang ada di Negeri Soya adalah hutan milik Negeri yang diberikan untuk kepala-kepala dati dan akan terus digunakan turun temurun sampai tidak ada lagi keturunan laki-laki maka lahan tersebut akan dikembalikan ke Negeri.  Rata-rata  lahan  yang  dikelola  untuk  berkebun  atau  dusun  yang  dimiliki  oleh masyarakat adalah 2-3 Ha dengan luas terbesar 10 Ha dan luas terkecil 5 Ha. Lahan yang ada biasanya terdiri dari beberapa tempat atau lokasi yang letaknya terpisah.

## Jenis-Jenis Hak Tenurial Masyarakat Negeri Soya

## Hak kepemilikan
Dalam  kehidupan  masyarakat  di  Negeri  Soya  untuk  kepemilikan  lahan  merupakan lahan  milik  pribadi  yang  diberikan  oleh  Negeri  untuk  masing-masing  kepala  dati  yang dimanfaatkan  untuk  bercocok  tanam.  Jumlah  lahan  dati  di  Negeri  Soya  sebanyak  446  lahan, yang  dipegang  oleh  kepala  dati  berjumlah  46  kepala  dati,  sedangkan  satu  kepala  dati memegang  lahan  dati  mulai  dari  11  sampai  40    hutan  dati.  Akan  tetapi  lahan  tersebut  tidak dapat dijual/dipindahtangankan namun dapat disewakan dan juga dapat mengeluarkan pihak- pihak  yang  tidak  berkepentingan  jika  orang  tersebut  tidak  termasuk  dalam  daftar  pemilik dusun dati karena lahan tersebut merupakan lahan dati yang merupakan hak paten.
Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau yang merupakan bagian dari wilayah kelola dari  KPHL  Kota  Ambon  dulunya  merupakan  hutan  dati  milik  Negeri  Soya,  namun  seiring berjalannya waktu pemerintah menetapkannya sebagai kawasan lindung untuk perlindungan tata air, erosi, dan longsor.

## Hak Garap
Hak  garap  di  Negeri  Soya  di  pegang  oleh  anggota  masyarakat  yang  memiliki  hak kepemilikan  terhadap  lahan  milik  pribadi.  Hak  ini  dimanfaatkan  untuk  aktifitas  penanaman
Hak Tenurial Masyarakat Adat  Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( Ahmad Sukmawati, Marthina Tjoa, & Iskar)
(berkebun) sekali habis panen dan dapat diperbaharui setiap sekali panen. Hak garap ini juga ternyata berlaku untuk pihak luar. Dimana lahan tersebut digarap dan dikelola oleh pihak luar guna  ditanami  tanaman  umur  panjang  (tahunan)  seperti  cengkeh,  pala,  durian,  dan  coklat dimana hasil dari tanaman tersebut dibagi rata (dibagi dua) dengan pemilik lahan.

## Hak Preferensi
Sebagian  besar  masyarakat  Negeri  Soya  memiliki  hak  preferensi  dimana  masyarakat dapat  menanam  dimasa  yang  akan  datang  dan  memberi  tanda  batas  pada  lahan  masing- masing.  Bentuk  penandaannya  seperti  pal  batas  dengan  menanam  gadihu,  pohon  umur panjang dan lain sebagainya.

## Hak Pilih Esklusif
Hak  ini  tidak  ada  di  Negeri  Soya,  karena  lahan-lahan  di  Negeri  Soya  tidak  untuk diperjual belikan baik lahan Negeri maupun milik pribadi/lahan dati. Namun pada beberapa kasus  pada  tahun-tahun  sebelumnya  ditemukan  adanya  penjualan  tanah  milik  pribadi  atau lahan dati. Pada saat penelitian telah ada ketegasan dari pemerintah negeri untuk tidak boleh melakukan penjualan tanah, dengan demikian hak pilih eksklusif semakin kuat.

## Hak Pemanfaatan
Hak  pemanfaatan  ini  umumnya  dimiliki  oleh  masyarakat  negeri  Soya  karena  lahan hutan dimiliki secara pribadi yaitu dipegang oleh individu sebagai anggota kelompok kerabat yang  memegang  hak  kepemilikan  dan  diberikan  oleh  Negeri  melalui  kepala  dati,  yang kemudian  diberikan  kepada  anak-anak  dati  hingga  turun  temurun.  Hak  pemanfaatan  dapat diberikan  juga  kepada  pihak  kerabat  lain  melalui  ikatan  perkawinan,  misalnya  suami  dari pihak perempuan.

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hak Tenurial Masyarakat Negeri Soya
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hak  tenurial masyarakat  Negeri Soya  dapat  dibagi menjadi  dua  (2)  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  ekternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor yang  berasal  dari  dalam  Negeri  Soya  sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang berasal dari luar Negeri Soya.

## Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari adanya aktifitas yang berasal dari dalam  Negeri  soya  yang  mempengaruhi  hak-hak  masyarakat  Negeri  soya,  misalnya  sewa menyewa lahan, hak atas pohon, jual beli lahan dan hak asal usul.
Sewa  Menyewa  Lahan, A ktifitas  yang  terkait  dengan  sewa  menyewa  lahan  untuk  menanam tanaman umur pendek dan tanaman tahunan (durian, cengkeh, pala dan coklat) kepada pihak
luar Negeri Soya, dimana untuk tanaman tahunan setelah panen hasilnya kemudian dijual dan dibagi dengan pemilik lahan. Pembagian hasilnya sama rata (dibagi dua).
Hak atas pohon, Di Negeri Soya  jika menebang pohon didekat sumber air harus ada izin dari  pemerintah  negeri  soya  dan  dilihat  kegunaan  dari  keperluannya.    Misalnya  keperluan bahan  bangunan  untuk  membangun  rumah.  Selain  itu  ada  lahan  dusun  yang  hanya  dimiliki lahannya  saja,  tetapi  tanaman-tanaman    umur  panjang  yang  terdapat  di  lahan  tersebut  tidak dapat diambil untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya.
Jual Beli Lahan ; Ada proses jual beli lahan di dalam Negeri maupun diluar Negeri soya yaitu  lahan-lahan  dati  milik  pribadi  jika  membeli  untuk  keperluan  bangunan  seperti  rumah, contohnya seperti di Wara, Batumerah, Kopertis, Halong, Kayu tiga, dan Kayu Putih.
Hak asal usul ; Asal usul kepemilikan wilayah petuanan Negeri Soya dengan beberapa Negeri  tetangga  dulunya  menjadi  hak  petuanan  Negeri  Soya.  Lokasi  yang  dimaskud  seperti Batu merah, Halong,  kayu  tiga,  kayu  putih  dan Kopertis..  Namun  wilayah-wilayah  petuanan tersebut  saat  ini  sudah  diklaim    sebagai  hak  milik  mereka.  Namun  beberapa  diantaranya mengakui bahwa wilayah tersebut dulunya adalah milik negeri Soya.

## Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari adanya aktifitas yang berasal dari luar  negeri  soya  yang  mempengaruhi  hak-hak  masyarakat  Negeri  soya,  misalnya  penetapan kawasan  lindung,  belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  hak  tenurial  masyarakat,  adanya penebangan  liar, dan penyerobotan lahan.
1. Penetapan kawasan Lindung ; Secara umum penetapan status kawasan Lindung di wilayah Negeri  Soya  dalam  kawasan  milik  pribadi/Dati  tidak  menjadi  persoalan  karena  dengan penetapan  hutan  lindung  diharapkan  hutan  di  kawasan  tersebut  dapat  dijaga  dan melindungi  sumber-sumber  air  serta  akses  masyarakat  terhadap  dusung/kebun  tidak dilarang dan masyarakat masih tetap beraktifitas untuk memanfaatkannya. Tetapi aktifitas yang  terkait  hak  mentransfer  seperti  menjual  dan  menggadaikan  tidak  dapat  dilakukan lagi, jadi hak-hak tenurial lain dibatasi.
2. Belum  adanya  regulasi    yang  mengatur  hak  tenurial  masyarakat ; Hasil  wawancara memberikan informasi bahwa responden menginginkan/ berpendapat pentingnya regulasi yang  mengatur  dan  melindungi  terkait  dengan  hak-hak  tenurial  masyarakat.  Hal  ini penting untuk mencegah konflik tenurial.
3. Adanya pembangunan sarana pendidikan; Informasi dari salah satu marga pemilik lahan dati  di  lokasi  pembangunan  kampus  IAIN  bahwa  lahan  tersebut  milik  keluarga,  yang awalnya ditawarkan untuk dibeli, namun pemilik lahan menolak. Dalam perjalanannya ada pihak lain yang menjual lahan tersebut telah dihibahkan. Jadi Ada penguasaan lahan oleh
Hak Tenurial Masyarakat Adat  Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( Ahmad Sukmawati, Marthina Tjoa, & Iskar)
pihak  luar  yang  diwakilkan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  pembangunan  kampus yang menyebabkan hak atas lahan menjadi hilang/berpindah tangan.
4. Adanya  penebangan  liar; Ada  aktifitas  penebangan  liar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat yang bukan berasal dari Negeri Soya serta bukan pemilik lahan dan kebun di dalam lahan dati. Jika ini dilakukan maka konsekuensi akan dikenakan sanksi  dengan cara mengambil peralatan yang digunakan untuk penebangan.
5. Penyerobotan  lahan;  Aktifitas  penyerobotan  lahan  dilakukan  oleh  pihak  luar  khususnya yang  berbatasan  dengan  Negeri  Soya,  contohnya  Negeri  Halong  dan    Batumerah. Penyerobotan  lahan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembuatan  rumah  dan  pemanfaatan lahan untuk berkebun.

## KESIMPULAN
Hak-hak  tenurial  masyarakat  adat  Negeri  Soya  di  dalam  wilayah  kelola  KPHL  Kota Ambon  meliputi  hak  kepemilikan,  hak  garap,  hak  preferensi,  hak  pilih  eksklusif  dan  hak pemanfaatan.  Kategori, hak-hak tersebut mencakup sistem penguasaan lahan oleh negeri dan penguasaan lahan oleh individu keluarga,
Faktor-faktor  yang    mempengaruhi  hak-hak  tenurial  masyarakat  adat  Negeri  Soya  di dalam wilayah kelola KPHL Kota Ambon yaitu faktor Internal meliputi sewa menyewa lahan, hak  atas  pohon,  jual  beli  lahan  dan  hak  asal  usul  sedangkan  faktor  Eksternal  meliputi penetapan  kawasan  lindung,  belum  adanya regulasi yang  mengatur  hak  tenurial masyarakat, adanya pembangunan institusi pendidikan, hak atas pohon dan penyerobotan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliri,  2014  Analisis  Kebijakan  Daerah  Dalam  Rangka  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Wehea  Di Kabupaten Kutai Timur : Warta Rimba Volume 2, Nomor 1.
FAO. 2011. Reforming forest tenure : Issue, Principless and process . Rome: FAO
Fortmann  L  1985  The  tree  tenure  factor  in  agroforestry  with  particular  reference  to  Africa.
Agroforestry Systems 2: 229–251.
Irawan P  2007. Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial .  Jakarta: DIA Fisip UI.
Lynch  OJ.  1993.  Securing  community  based  tenurial  rights  in  the  tropical  forest  in  Asia:  An overview  of  current  and  prospective  strategies Policy  and  legislation  in  community forestry . Editor: Warner K , et al. Bangkok, Proceeding of a workshop RECOFT
Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat Sdalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur: Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan . Vol 10 No 2. Hal 110-121.
Nur,  M.  2012. Penataan  Tenurial  Kawasan  Hutan  Pada  Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan ( Kasus  Pada  Kphp  Model  Gunung  Sinopa  Provinsi  Maluku  Utara ).  [Tesis]  Institut Pertanian Bogor.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6/2007  Tentang Tata  Hutan  Dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan,  Serta Pemanfaatan  Hutan .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3/2008.  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7/2007 Tentang Tata  Hutan   Dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta Pemanfaatan Hutan .
Ruhimat . I. S . 2010. Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Di Kabupaten Banjar : Balai Penelitian Kahutanan Ciamis . Jawa Barat: Vol 7 No 3 Hal 169-178
Senoaji G. 2010. Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Hutan Lindung Dihutan Lindung  Konak  Kabupaten  Kepahlang  Provinsi  Bengkulu: Jurnal  Ilmu  Kehutanan Volume 4 No 1.
Suharjito  D.  1999. Hak-Hak  penguasaan  atas  hutan  di  Indonesia .  Program  Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Alvabeta, CV. Bandung.
Susilowati.  2015  Konflik  Tenurial  Dan  Sengketa  Tanah  Kawasan  Hutan  Yang  Dikelola  Oleh Perum Perhutani. Jurnal Repertorium , ISSN : 2355-2464
Sylviani, H. Dwiprabowo & E. Y. Suryandari. 2013. Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 11 No. 1 Hal 54-70.
Ter Haar Bzn B. 1960. Azas-asaz dan Susunan hukum Adat , PT. Pradnya Paramita. Jakarta