## A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION
Pengembangan 10 Destinasi prioritas berjalan selama 4 Tahun 2015 – 2019, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi pada tahun 2019 mencanangkan kembali suatu program 5 Destinasi Super Prioritas yaitu kawasan Danau Toba, kawasan Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Adapun enam arahan Presiden Joko Widodo dalam Program Destinasi Super Prioritas. Salah satu dari fokus peningkatan yaitu Aspek Sumber Daya Manusia bagaimana peningkatan – peningkatan kompetensi SDM Pariwisata ditingkatkan seperti budaya kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan.
* I Gusti Agung Wahyu Adrian Received: August 03, 2021; Revised: March 13, 2021; Accepted: June  21, 2022
Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata di Desa Wisata Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta I Gusti Agung Wahyu Adrian¹, Mohamad Ridwan ², Reggy Renaldy³, Linandar  Tanuwijaya ⁴, Dendy Sundayana⁵, Edwin Adriansyah ⁶ Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung¹²³⁴⁵ ⁶
E-mail: iga@stp-bandung.ac.id Abstract The development of the 2019 super priority into 5 Destination areas and the Borobudur area is still a priority for development. One of the directions for the development of super-priority Destination Areas proclaimed by the Government is how to increase the competence of competitive tourism human resources. This is based on various national studies involving many experts that the weak point of tourism development in Indonesia is human resources. In the 2018 Global Talent Competitiveness Index (GTCI) issued by INSEAD, Indonesia is ranked 77 out of 144 countries. This research was conducted in order to increase the competence of tourism workers in accordance with the needs of the existing tourism industry and are ready to be competitive nationally and internationally. The direction of the development of the Pagerharjo Tourism Village is to improve the welfare of the community. The tourism village vision has a strategic role as a frame that unites the steps of all stakeholders involved to collaborate, synergize in managing tourist villages. This research was conducted using a descriptive qualitative research method by interviewing various key stakeholders in improving the competence of its workers. In this study, tourism workers are generally still very far from the word readiness in terms of competence in their field of work. Keywords : Competences, Village Tourism, Labour

## Abstrak
Pengembangan super prioritas 2019 menjadi 5 kawasan Destinasi dan kawasan Borobudur masih dalam prioritas untuk dikembangkan. Arahan pengembangan Kawasan Destinasi super prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah salah satunya yaitu bagaimana penigkatan kompetensi SDM Pariwisata yang berdaya saing. Hal tersebut didasari dari berbagai kajian Nasional yang melibatkan banyak pakar bahwa titik lemah perkembangan Pariwisata di Indonesia yaitu SDM. Pada Global Talent Competitiveness
Indeks (GTCI) 2018 yang dikeluarkan oleh INSEAD Indonesia berada diperingkat 77 dari 144 Negara. Penelitian ini dilakukan guna dapat peningkatan Kompetensi para pekerja Pariwisata sesuai dengan kebutuhan Industri Pariwisata yang ada dan siap berdaya saing secara Nasional maupun Internasional. Arah pengembangan Desa Wisata Pagerharjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi desa wisata memiliki peranyangstrategissebagaibingkaiyang mempersatukanlangkah semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk berkolaborasi, bersinergi dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan mewawancarai berbagai pemangku kepentingan kunci dalam peningkatan Kompetensi para pekerjanya. Pada penelitian ini para pekerja Pariwisata umumnya masih sangat jauh dari kata kesiapan secara kompetensi bidang pekerjaannya.
Kata Kunci : Kompetensi, Desa Wisata
Berdasarkan arahan – arahan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dan para Pemerintah Pusat peneliti menyoroti bagaimana peningkatan – peningkatan kompetensi SDM Pariwisata sangat dibutuhkan bagaimana arahan tersebut didukung dengan beberapa teori – teori pariwisata secara berkelanjutan. Pendekatan perencanaan pariwisata dengan skala regional salah satunya adalah integrated and sustainable development approach yang dimana secara konsep adalah suatu perencanaan yang sangat komprehensif  dengan  banyak  pertimbangan  aspek  kepariwisataan  yang  terlibat.  Peningkatan perekonomian daerah untuk mensejahterakan kualitas dari kehidupan masyarakat salah satunya melalui sektor Pariwisata. Keberhasilan suatu destinasi pariwisata tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki dan juga keterlibatan para pemangku kepentingan dan sub sektor ekonomi lainya yang mendukung keberhasilan karena sifat dari pengembangan pariwisata yaitu multidisiplin ilmu dan lintas sektoral Banyak  dari  berbagai  kajian  Nasional  maupun  Internasional  salah satu  faktor  titik  lemah pembangunan pariwisata nasional terletak pada kapasistas SDM yang kurang kompeten, baik dari level tataran menyusun perencanaan pengembangan program kepariwisataan, regulasi, sampai koordinasi lintas  sektoral  hingga  pengelolaan  usaha  -  usaha  pariwisata.  Pada  sumber – sumber  tersebut menyebutkan bagaimana peran manusia dalam suatu pengelolaan destinasi sangat berperan vital dalam kemajuan  suatu  destinasi  maupun  itu  level  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  swasta,  dan stakeholders lainya, maka dari itu sangat penting suatu kawasan destinasi meningkatkan kemampuan – kemampuan kompetensi para sumber daya manusianya masing – masing. Dengan kuatnya alasan dari beberapa teori  tentang pentingnya suatu SDM Pariwisata dalam penguatan daya saing suatu destinasi pariwisata, diperkuat juga dengan beberapa hasil – hasil survey internasional mengenai kondisi SDM Indonesia yaitu Global Talent Competitive Index (GTCI) 2018 menurut data INSEAD (2018), Global Talent Competitive Index (GTCI) atau Indeks Kompetitif Talenta Global untuk Indonesia berada diperingkat 77 dari 144 negara. Faktor utamanya adalah belum berhasilnya Indonesia mengembangkan telenta local ke ranah global dan juga ketidakberhasilan Indonesia menarik talenta global masuk ke Indonesia
Gambar 1 Global Talent Competitiveness (Sumber: Insead, Global Talent Competitiveness , 2018)
Salah satu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata yaitu dengan meningkatan kompetensi – komptensi para pekerja dalam melakukan keseharianya. Pada Jurnal Edutourism Journal of
Tourism Research yang diterbitkan oleh Politeknik Nasional Samarinda dan ditulis artikelnya berjudul ‘Pentingnya Pelaku Industri Pariwisata dibekali Uji Kompetensi Lewat Daring Untuk Meningkatkan SDM Pariwisata di Indonesia (Nina Misriani, Aletta Dewi Maria, Vera Damayanti, 2020) dalam literaturenya dikemukan oleh Dale (2003). Didapatkan beberapa pendapat mengenai pengertian atau defisini  dari kompetensi akan tetapi dari beberapa ahli tersebut yaitu Dale (2003) dan Stephen Robbin (2007) memiliki prinsip sama bahwa kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasistas seseorang untuk mengajarkan  berbagai  tugas  dan  fungsinya  dalam  suatu  pekerjaan,  dan  dimana  kemampuan  ini ditentukan oleh terdiri dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Lembaga Uji Kompetensi dilakukan oleh badan lembaga independen dan berkompeten sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Uji kompetensi oleh suatu badan ini tidak harus mengikuti pelatihan formal, penekanannya hanya pada kemampuan yang dimiliki dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh suatu jabatan. Badan penguji kompetensi seperti Australia terdiri dari: Assesor, Advisor, Verifier , Atasan calon yang diuji, Mentor, Teman calon, Independen Assesor, Awarding body dan calon peserta uji. Salah satu Lembaga Sertifikasi di Indonesia salah satunya yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)  dimana lembaga ini memiliki banyak modul – modul uji kompetensi pada bidang pariwisata khususnya pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi,  jasa  perjalanan  wisata,  jasa  makanan  dan  minuman,  penyediaan  akomodasi, penyelengaaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelengaraan pertemuan, perjalanan  insentif konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, usaha spa. Pada tahun 2020 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melakukan penelitian mengenai kebutuhan pelatihan dan pendidikan SDM Pariwisata di Kawasan DSP Borobudur hasil dari penelitian tersebut bagaimana para pekerja usaha jasa pariwisata di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten  Kulonprogo,  dan  Kabupaten  Kulonprogo  di  identifkasi  mengenai  bagaimana  kondisi kompetensi pada level perkerjaan Manajer, Supervisor, dan Staff dengan menggunakan modul – modul kompetensi:
Gambar 2 Rekapitulasi Penguasaan Kompetensi Pada Bidang Usaha Pariwisata (Sumber: Kajian Kebutuhan Pelatihan dan Pendidikan, STP Bandung)
Gambar 3. Alir Pencapaian Tujuan enelitian
Pada table diatas dapat disimpulkan bahwa level kompetensi pada para pekerja level manajer, supervisor, dan staff masih sangat tergolong kurang mumpuni. Maka dari itu perlu sertifikasi kompetensi yang lebih luas lagi guna memperkuat kawasan destinasi berdaya saing. Hasil pengamatan saat ini juga kajian ini perlu lagi ditambah mengenai pembaharuan modul – modul pelatihan yang dikeluarkan oleh BNSP dikarekan disrupsi teknologi yang sangat besar dan juga kondisi pandemic Covid – 19 yang harus sangat di antisipasi mengenai protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE.
Maka dari itu masih sangat dibutuhkan suatu Peningkatandari  kompetensi para pekerja usaha jasa pariwisata khususnya bidang pariwisata pada  Desa Wisata yang  dimana pada  bidang  ini sangat membutuhkan penyesuaian – penyesuaian baru dari era digitalisasi dan pandemik Covid – 19. Pada penelitian sebelumnya dilihat bahwa instrument – isntrumen yang dikeluarkan oleh BNSP mengenai peningkatan kompetensi belum dapat dapat mengakomodi kondisi saat ini. Dengan kondisi seperti ini kami peneliti melihat harus melakukan suatu Peningkatan Kompetensi Pekerja Hospitality di Kawasan Desa Ngagoretno, Kab Kulonprogo.

## B. METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha memahami sudut pandang, pemikiran, pengalaman para pengelola dan pemangku kepentingan mengenai kompetensi para pekerjanya.
Penelitian  kualitatif  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk mendapatkanpemahaman tentangfenomena atau kenyataan yangdiperoleh dariprosesberpikir induktif (Afifuddin & Saebani, 2012; Basrowi & Suwandi, 2008; Bogdan, & Biklen, 2007). Penelitian kualitatif bersifat emic perspective yang berarti data yang didapat bukan sebagaimana mestinya, dan bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti, namun berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan (Morris, et al, 1999).
Untuk mencapai tujuan akhir kegiatan berupa diperolehnya informasi yang komprehensif tentang peningkatan kompetensi para pekerja yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku industry pariwisata menuju desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan di desa wisata Pagerharjo dalam mendukung kepariwisataan di Kawasan Badan Otorita Borobudur, dilakukan dengan 5 (lima) tahapan, yakni: (1) menetapkan kontek penelitian dan pertanyaan penelitian; (2) literatur review; dan (3) penetapan metode
dan pengumpulan data, yang sekaligus dengan tahapan (4) analisis data; dan (5) pembuatan laporan penelitian. Alir pencapaian tujuan penelitian tersaji dalam Gambar
1. Memahami Kontek Sosial dan Pertanyaan Penelitian
Kegiatan yang dilakukan pada tahap memahami kontek penelitian dan pertanyaan penelitian, dimana peneliti melakukan kegiatan pokok yakni studi pendahuluan, yang diawali dengan mengidentifikasi permasalahan hingga rumusan masalah bersamaan dengan kajian literatur, sehingga tersusun sebuah proposal penelitian, sekaligus menyiapkan alat kumpul data penelitian serta menjajagi siapa yang menjadi informan kunci terkait tata kelola kolaboratif menuju desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan di desa wisata Pagerharjo.
2. Melakukan literatur review Pada tahapan ini peneliti melakukan survei terhadap sumber-sumber keilmuan (seperti buku, artikel jurnal) yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian, yaitu peningkatan kompetensi menuju desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan.
3. Menetapkan metode dan pengumpulan data, sekaligus analisis data Tahapan ini merupakan tahapan inti, dimana peneliti menentukan metode yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan melakukan serangkaian pengumpulan data. Sesuai metode yang dipilih yakni pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang utama dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan terpilih, dan juga melakukan kaji dokuen terkait dengan tata kelola kolaboratif menuju desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan di desa wisata Pagerharjo, yang sekaligus melakukan analisis data sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya.

## C. HASIL DAN ANALISIS/RESULTS AND ANALYSIS
Desa Wisata Pagerharjo merupakan salah satu desa wisata yang terletak Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Secara geografis desa ini terletak di perbukitan menoreh dan berbatasan secara langsung dengan Desa Giripurno di sebelah timur, Desa Paripurno di sebelah utara, Desa Kalirejo di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Dengan mengusung konsep wisata desa (community based tourism) Desa Pagerharjo.
Tujuan, visi, dan misi dikembangkannya Desa Wisata Pagerharjo adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Kades, untuk mewujudkannya, diperlukan adanya wadah atau bingkai yang menyatukan Langkah. Karena, kalau tidak ada bingkainya, semua akan berjalan sendiri-sendiri. Mungkin lewat kumpulan kelompok tani, atau kumpulan DW (daya tarik wisata). Menurutnya, kalau tidak terpadu (tidak ada bingkainya), nanti tidak bisa jalan, sebagaimana dikatakannya bahwa:
“… Kalau semua ada bingkainya, semua produk kita… semua potensi yang kita kembangkan, kita kelola, di dalam payung pariwisata, nantinya jadi terpadu. Jadi semua sektor arahnya jelas, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya itu sih secara garis besarnya. Nah, mulai berjalannya, memang tidak mudah juga, kami banyak dibantu relawan, dan memang selama ini kami semua masih menjadi relawan, semua penggerak wisata dan pertanian dan lainnya memang masih menjadi relawan. Kalau ada uang sedikit, ya kita bagi- bagi…” (Wawancara, Kades Pagerharjo, 6 Juni 2021).
Menurut Kades, visi dan misi Desa Wisata Pagerharjo yang dikelola Bumdes sudah memiliki formalitas dan tertuang dalam RPJM-Des. Secara umum, katanya, bahwa visi dan misinya adalah mengembangkan desa, melalui pariwisata atau wisata desa. Oleh karena itu, semuanya mereka arahkan, bingkainya menggunakan desa wisata. Harapannya, semua bidang yang ada di desa seperti pertanian bisa fokus dalam produksi, namun hasil dan pengolahannya tetap padu dengan wisata. Kalau bisa lahannya juga, bisa menarik untuk dikunjungi orang, Kata Kades Pagerharjo. Senada dengan pandangan Kades, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) mengatakan bahwa visi Dewa Wisata Pagerharjo sudah tertuang dalam RPJM-Des, dan itu akan menjadi capaian desa. Sebagai unsur di lembaga-lembaga itu, mereka semuanya berusaha untuk mengurai dan mewujudkannya. Bumdes yang berperan sebagai
sebuah usaha, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan unsur lainnya harus ngengkuyung bareng (kolaborasi). Menurutnya, semua komponen yang ada di situ harus mau menjadi relawan, tidak terbatas. Misalnya bumdes itu profitnya masih kecil terus ada kecemburuan antar lembaga, sehingga semua yang sudah menjadin program, tidak akan berjalan sesuai keinginan. Jadi antara Bumdes, antara Gapoktan dan unsur-unsurnya, para ibu-ibu PKK, punya ruang untuk eksplorasi seperti pelatihan makanan. Nanti hasilnya yang memasarkan Bumdes. Sama juga tim kuliner, yang kadangkala kuliner ini bicara soal pelatihan barista malah pakai anggaran Gapoktan misalnya, dan itu sinergi, imbuhnya.
Apa yang disampaikan Kades dan Pokdarwis Pagerharjo, bisa dikatakan, bahwa program utama para pengelola Desa Wisata di Pagerharjo adalah mengemas aktivitas keseharian masyarakat desa sehingga menjadi daya tarik wisata, yaitu dengan cara mengoptimalkan apa yang menjadi rutinitas masyarakat setempat  dan  memadukannya  dengan pariwisata.  Di  desa  ini, sama sekali  tidak ada pembuatan atau pembangunan obyek/daya tarik wisata yang dibuat baru. Mereka hanya menggali dari aktivitas warga yang kira-kira bisa mereka jual ke wisatawan yang berkunjung ke Desa Pagerharjo. Dengan konsep terpadu ini, Kades Pagerharjo berkeyakinan bahwa kelestarian lingkungan akan tetap terjaga, dan memberikan nilai tambah secara ekonomi.
“…Karena,  gini  ya,  jadi,  apa  yang  sudah  dilakukan  itu,  masyarakat  sudah  merasakan keuntungannya, orang beternak itu pasti karena mereka nilai itu menguntungkan. Nah cuman, dengan konsep berpadu dengan wisata ini kan bisa ada nilai tambahannya lagi. Yo kandange digawe bersih, terus ada penjelasannya ketika orang datang agar menarik. Tidak hanya untuk produksi yang paling pokoknya, juga bagaimana produk ini bisa dikemas, menjadi storytelling untuk kegiatan wisata…”.
Uraian diatas menunjukan bahwa pada dasarnya arahnya pembangunan desa wisata adalah untuk untuk  mensejahterakan  masyarakat,  dan itu  sudah disadari  oleh  semua pihak bahwa  kehadiran pariwisata itu untuk menambah daya guna (nilai lebih) dari sektor-sektor yang ada. Menurut KADES, karena pembangunan desa melibatkan beberapa sector, maka diperlukan sinergitas dari semua yang terlibat, sehingga arahnya jelas, lebih terarah dan bisa lebih maksimal. Dengan demikian, Desa Wisata dengan visinya, merupakan bingkai yang menyatukan Langkah semua komponen yang terlibat untuk pengembangan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan.
Dari paparan diatas, dapat dikatakan bahwa arah pengembangan Desa Wisata Pagerharjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi desa wisata memiliki peran yang strategis sebagai bingkai yang mempersatukan langkah semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk berkolaborasi, bersinergi dalam mengelola desa wisata.

## 1. Peran pelaku industri pariwisata yang harus memiliki sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi untuk meningkatkan SDM Pariwisata
Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata untuk mendukung  percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Lemahnya  kualitas  SDM Pariwisata pada masa pandemic covid-19 dimana pelak industri pariwisata banyak yang dirumahkan untuk  sementara,  namun  pada  masanya  new  normal  tetap  harus  bekerja  kembali  sesuai  dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu sangat penting uji kompetensi tetap dapat dilaksankan oleh pihak lembaga sertifikasi. Uji Kompetensi sangat dibutuhkan agar setiap karyawan memiliki standar kemampuan sesuai kompetensinya masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi tamu dengan baik dan benar.
Ada  beberapa  yang  berfikir,  jika  belum  memiliki  sertifikat  kompetens  di  pandang  belum kompeten/belum  dapat  bekerja  secaraprofesional.  Sertifikat  kompetensi  diibaratkanseperti  SIM dalam  bekerja.  Dengan  adanya  sertifikat  kompetensi  kita  lebih  di  percaya  kemampuan  kita.  Adanya Sertifikat  kompetensi  berarti  seseorang  telah  menempuh  pembelajaran,  pelatihan,  maupun pengalaman kerja sesuai standar hukum. Bahkan dalam dunia pendidikan jika belummemiliki sertifikat kompetensi, maka dalam mencari pekerjaan akan kesulitan. Sertifikat kompetensi diperlukan untuk menunjang  karir.  Bahkan  sertifikasi  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  mendapatkan  standar gaji mencapai kesejahteraan tenaga kerja, karena diakui secara professional
2. Fungsi Manajemen SDM dalam meningkatkan Kompetensi SDM Pariwisata
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM)  merupakan  suatu  bidang  manajemen  khusus mempelajari  hubungan  dan  peranan  manusia  dalam  organisasi/perusahaan.  Pada  masalah  yang khusus berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam  setiap  kegiatan  organisasi  karena  manusia  menjadi  perencana,  pelaku,  dan  penentu terwujudnya  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,  pengembangan,  pengarahan,  pengadaan  kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.
Perencanaan  merupakan  fungsi  pertama  dan  utama  dalam  organisasi/perusahaan. Perencanaan  SDM  menurut  Siagian  dalam  Sugiyono  (2015)  adalah  langkah-langkah  tertentu  yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. perencanaan termasuk kedalam pembiayaan dan perkiraan SDM akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh rencana jangka panjang perusahaan.
BNSP sangat ketat dalam menjaga mutu dan kualitas asesmen. Sekitar 1 bulan sampai akhirnya BNSP  menurunkan  SK  Lisensi  Pelaksanaan  Uji  Kompetensi  secara  Daring/Online  Nomor  KEP. 0832/BNSP/IV/2020  tanggal  22  April  2020.  Ini  bisa  jadi  sejarah  bagi  LSP pertama  yang selalu  siap menghadapi segala situasi dan kondisi. LSP tersebut adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI). Nur Wahid yang merupakan Direktur LSP MUI Bidang Penjaminan Produk Halal, bahwa LSP melakukanantisipasi secara cepat dalam kondisipandemi Covid-19. Antisipasi ini dilakukan dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  untuk  dapat melakukan uji kompetensi secara daring.
Berdasarkan pernyataan  diatas, maka  perlunya perencanaan  apabila  LSP  akan  melakukan  uji kompetensi  melalui  daring,  tentunya  atas  kesepakatan  bersama.  Assesor,  Asesi  dan  LSP  tentunya harus  sudah  siap  dengan  sosialisasi  dan  pelatihan  daring.  Oleh  karena  itu  pengorganisasian dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pelaksanaan daring.
Pengorganisasian  di  LSP sudah terstruktur  dengan  baik,  tinggal kita  melaksanakan  fungsinya disesuaikan  dengan  peraturan  yang  ada  di  BNSP.  Pengorganisasian  dapat  dilakukan  di  LSP  dengan pemberian tugas pada masing unsur pengarah dan unsur pelaksana.
Pengendalian  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  dalam  organisasi  dilakukan  sesuai  dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi  telah  digunakan  secara  efisien  dan  efektif  untukmencapai  tujuan  organisasinya. Memastikan standar uji kompetensi yang dilakukan secara offline tetap dapat diterapkan secara online dan  bisa  diverifikasi.  Hal  ini  tentunya  dituangkan  dalam  prosedur  rinci  dan  standard  operating procedure  (SOP)  pelaksanaan  uji  kompetensi  online.  Hal  ini  tergantung  dari  kesiapan  LSP  dalam melaksanakan uji kompetensi secara online dilihat dari aspek perangkat, sistem, maupun pelaksanaan
SOP.  Agar  hasil  memuaskan  dan  sesuai  dengan  standar  dari  BNSP  yang  terstandar  hukum,  maka prosedur rinci assessment daring sebaiknya diadakan pelatihan assessment terlebih dahulu. Sehingga LSP dapat melakukan langkah yang tepat dalam menantisipasi kemungkinan kesalahan, kecurangan ataupun  kemungkinan  eror  yangdapat  teradi  di  uji  kompetensi  (TUK)  atau  selama  proses  asesmen berlangsung.  Pengembangan  menjadi  manfaat  yang  sangat  besar  bagi  pelaku  industri  pariwisata untuk  dapat  bekerja  lebih  baik  dan  berkualitas.  Pengembangan  ini  penting  untuk  mengenali  segala potensi  dalam  dirinya  sendiri.  Sertifikat  Uji  kompetensi  diperlukan  untuk  menunjang  karir,  dan sertifikat  uji  kompetensi  besar harapan  calon pekerja  pariwisata  di  dunia  industri pariwisata  untuk dapat dinyatakan layak/kompeten sesuai dengan kompetensinya dan mendapatkan penghargaan oleh pelaku  industri  pariwisata,  selain  itu  bagi  pelaku  industri  sertifikat  sebagai  meningkatkan  potensi kompetensi dalam professional kerja.
Pengendalian dan pengembangan pembiayaan uji kompetensi memerlukan daya dukung dari banyak stakesholder,  sehingga prosesnya  bisa  berjalan  dengan  lancar. Peran  yang  dimaksud  adalah adanya bantuan anggaran dari pemerintah kembal untuk peningkatan SDM Pariwisata
Keberhasilan peningkatan SDM sanga dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik. Dalam  kondisi  pandemic  seperti  ini  tentunya  inisalah  satu  jalan  terbaik  untuk  meningkatkan  dasar SDM  Pariwisata.  Jika  new  normal  dalam  pengembangan  SDM  Pariwisata  harus  berlangsung  secara langsung, tetap harus melakukan prosedur protokol yang baik dan benar, namun pada kenyataannya untuk  dapat  menjangkau pemerataan  SDM  Pariwisata,  uji  kompetensi.  via  daring  menjadi  alternatif mengikuti  perkembangan  industri  4.0  menuju  digitalisasi.  Salah  satu  upaya  dengan  menggunakan media  via  daring  adalah  mengharuskan  peserta  asesmen  menggunakan  dua  kamera  pada  aplikasi online meeting room (Zoom), yakni menghadap dan membelakangi peserta. Dengan begitu, TUK dapat terlihat  secara  360  derajat  dan  asesor dapat  memastikan  bahwa ruangan  memenuhi persyaratan  TUK. Tentunya  perlu  didukung  sesuai  dengan  daya  dukung  SDM  yang  memiliki  keahlian  sesuai  baik kualitas maupun kuantitasnya, serta kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi  da  kenyamanan  bagi  pelaku  industri  pariwisata  dalam  proses  pelaksanaan  daring asesmediberbagai daerah di Indonesia

## D. SIMPULAN/CONCLUSION
Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pentingnya pelaku industri pariwisata dibekali daring dalam kegiatan uji kompetensi pada kondisi saat ini, sehingga terjadinya pemerataan dalam meningkatkan SDM Pariwisata di Indonesia baik pada SDM pendidikan maupun SDM yang bekerja pada industry pariwisata khususnya di kawasan Desa Wisata Pagerharjo. Dalam kegiatan tersebut dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian pengembangan, pengendalian dan daya dukung dari banyak stakesholder, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan peningkatan SDM memiliki SDM yang keahliannya sesuai baik kualitas maupun kuantitas dengan bidang kompetensinya. Adanya bantuan anggaran yang digunakan untuk mengembangkan uji kompetensi pariwisata,  dan  kebijakan  hokum  dapat  memberikan  kemudahan,  keamanan,  transparansi  dan kenyamanan bagi pelaku industri pariwisata dalam proses pelaksanaan daring asesmen diberbagai daerah di kawasan Destinasi Super Prioritas Borobudur.
Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata di Desa Wisata Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Mohamad Ridwan , I Gusti Agung Wahyu Adrian, Linandar Tanuwijaya, Dendy Sundayana, Edwin Adriansyah

## DAFTAR REFERENSI/REFERENCES
Arief  Syaifuddin,  Joni  Purwohandoyo  2019,  Pengaruh  Perkembangan  Pariwisata  terhadap Karakteristik  Ekonomi  Masyarakat  di  Sekitar  Candi  Borobudur,  Jur-  nal  Geografi  Gea, Volume 19, Nomor 1, April  2019
Besterfield, Dale H. et al. 2003. Total Quality Management. Pearson Education, Inc.
New Jersey.
Afifuddin, & Saebani, B. A. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Basrowi, & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:
Rineka Cipta.
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. 2007. Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Creswell, J.W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Material. Thousand Oaks, CA: Sage.
Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
Hayati, Devi Isna 2014 Perencanaan Sumber Data Manusia Aparatur: Studi Deskriptif tentang Sistem Perencanaan SDM Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kedi- ri, Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, ISSN 2303  - 341X
Human Resources Management,Edisi Revisi Cetakan ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Nandi.  2008. “Pariwisata dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia”. Jurnal  GEA  Jurusan Pendidikan Geografi. Vol. 8 No. 1 April 2008.
Noe, R. A et al. (2010), Manajemen Sumber Daya Manusia:mencapai keunggulan bersaing (edisi 6 buku 1). Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Noe,  R.  A. et. al. (2009),  Fundamentals of  Human Resource Management  (Int  Ed)  New  York: McGraw  Hill.
Moeheriono,Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2012
Malthis, Robert L. dan John H. Jackson,Human Resource Management (ManajemenSumber Daya Manusia),Edisi Sepuluh, Terjemahan : Diana Angelica,Penerbit :Salemba Empat,Jakarta, 2006
Mangkunegara, Anwar Prabu,Evaluasi Kinerja SDM, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012 Moeheriono,Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi – Competency Based
Priyasukmana,  S.  dan  Mulyadin  R.M.  (2001).  Pembangunan  Desa  Wisata:  Pelaksanaan  UU Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi, 2(1), hal. 37-44
Rabiatul  Adwiyah.  2015.  Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang  Pariwisa  Indonesia  Dalam Menghadapi Mea 2015. ejournal.unisba.ac.id. XII. 1:1-16. (Article in Journal)
Ramadhan,  Muhammad  Rizky;  Yuniati,  Yoanita;  Arijanto,  Sugih  ;  Analisis  Beban  Kerja  dan Pengukuran Gap Kompetensi Teknisi Laboratorium Umum dan  Fakul- tas Z PTS XYZ * Reka Integra ISSN: 2338-5081 ©Jurusan Teknik Industri Itenas
Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata di Desa Wisata Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Mohamad Ridwan , I Gusti Agung Wahyu Adrian, Linandar Tanuwijaya, Dendy Sundayana, Edwin Adriansyah
Riyanti,Anti dan Edison Emron (2016) Pengembangan Sumber Daya Manusia Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Tourism Scientific Journal.  Volume 2 No- mer 1, Desember 2016
Udin abay. E Learning Solusi Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian di Tengah Wabah Covid- 19. https://www.swadayaonline.com. 2020.
Ulfah.  Sertifikasi  Kompetensi  BNSP  Sama  Pentingnya  Seperti  Ijazah  Pendidikan. https://www.indonesiana.id. 2020
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Wibowo,Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013