## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

## Vol. VI No.2 Desember 2020 Page 184-198
jiap@uin-alauddin.ac.id
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESAN DAN WISTLEBLOWING SUSTEM TERHADAP  PENCEGAHAN  FRAUD,  DENGAN  KECERDASAN  SPRITUAL SEBAGAI  VARIABEL  MODERASI  (STUDI  PADA  APARAT  PEMERINTAH  DESA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
Suriana AR Mahdi 1 , Herman Darwis 2
12 Universitas Hairun Ternate
Surel: suriana.armahdi@gmail.com, herman.darwis@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 6 Nomor 2 Halaman 184-198 Samata, Desember 2020 ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 17 Oktober 2020 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 25 Desember 2020

## INTRODUCTION
Perhatian  Pemerintah  Indonesia  terhadap  pembangunan  desa  belakangan ini semakin marak, sejak  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa.  Dimana  desa  diberi  kewenangan    untuk  mengelolah  Dana  Desa yang  bersumber  dari  APBN  dengan  harapan  terciptanya  pembangunan secara di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Peran aparatur desa sangat
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis;  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan Wistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. interaksi Kecerdasan Spiritual terhadap Kompetensi Apartur Desa dan Wistleblowing System terhadap  Pencegahan  Fraud  dalam  pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa.  Penelitian  ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  secara  parsial,  Kompetensi  Aparatur  Desa  tidak berpengaruh  terhadap  Pencehagan  Fraud,  Sedangkan  Washblowir  berpengaruh  terhadap Pencegahan Fraud. Untuk Variabel Moderasi menunjukan bahwa Kesadaran Spiritual dapat memoderasi Kompetensi aparatur terhadap Pencegahan Fraud, namun Kesadaran Spriritual tidak memoderasi Washblowir System terhadap Pencegahan Fraud. Kata Kunci: Kompetensi, Wistleblowing, Kecerdasan Spiritual, dan Dana Desa.
This  study  aims  to  test  and  analyze;  Competence  of  Village  Apparatus  and  Wistleblowing System on Fraud Prevention in managing the Village Fund Budget. the interaction of Spiritual Intelligence on the Competence of Village Apartments and the Wistleblowing System on Fraud Prevention in the management of the Village Fund Budget. This research is an empirical study using  purposive  sampling  technique.  Data  analysis  used  multiple  regression  analysis Moderated Regression Analysis (MRA).
The results showed that partially, Village Apparatus Competence had no effect on Pencehagan Fraud, while Washblowir had an effect on Fraud Prevention. For the Moderation Variable it shows that Spiritual Awareness can moderate the competence of the apparatus against Fraud Prevention, but Spiritual Awareness does not moderate the Washblowir System towards Fraud Prevention.
Keywords: Competence, Wistleblowing, Spiritual Intelligence, and Village Fund.
Copyright:  Mahdi,  Suriana  AR.,  Herman  Darwis.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Desa  dan Wistleblowing  System terhadap  Pencegahan  Fraud,  dengan Kecedasan  Spiritual Sebagai Variabel Moderasi  (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat) Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. https://doi.org/jiap.v6i1.
penting  dalam  pengeloaan  dana  desa,  sehingga  serapan  dana  desa dapat  dipertangungjawabkan  secara  transparan,  akuntabel  dan terhindar dari indikasi kecurangan.
Namun  pada  kenyatannya  masih  banyak  kasus  yang  terkait dengan  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  rilis  Berdesa.com, mengungkapkan  bahwa  hingga  akhir  2017  lalu  sudah  900  kepala desa  bermasalah  dengan  hukum  karena  masalah  dana  desa. Sedangkan  untuk  Kecamatan  Jailolo  Hasil  rilis  beritalima.com menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan dana Desa oleh aparat pemerintah  Desa  Ulo  berkisar  Rp  744  jutaan    dan  Di  Desa  Bubane Dano Kecamatan Jailolo Selatan, hasil audit Inspektorat menunjukan bahwa  terdapat  kerugian  berkisar  ratusan  juta  rupiah  atas penyahgunaan dana desa di tahun 2017-2018
(Harianhalmahera.com).  Amanah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  pasal  103    Kepala  Desa  diwajibkan  menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota setiap  akhir  tahun  anggaran.  Namun  masih  terdapat  banyak terhalangan  dengan  minimnya  sumber  daya  manusia  di  Desa tersebut.  Hasil  penelitian  Fikri,  dkk  (2015)  menyatakan  bahwa minimnya  tingkat  kompetensi  SDM  terhadap  pemahaman pengelolaan  keuangan,  maka  akan  berpotensi  terjadi  kecurangan. Menurut  Purba  (2015)  sala  satu  cara  melakukan  pencegahan  fraud yaitu didalam organisasi tersebut harus memiliki layanan pengaduan berupa  whistleblowing  system.Selain  itu,  Kecerdasan  Spiritual  juga merupakan  sala  satu  indikator  yang  sangat  penting  untuk meningkatkan  kesedaran  aparat  pemerintah  desa  dalam  melakukan pengungkapan jika terjadi kecurangan.
Penelitian  ini  berbeda  jika  dibanding  penelitian  sebelumnya karena  latar  belakang  riset  yang  berbeda.  Berdasarkan  latar belakang  yang  ditemukan  dalam  penelitian  sebelumnya,  maka urgensi  penelitian  ini  dirumuskan  masalah  sbb:  Bagaimana  peran Kecerdasan  Spiritual  terhadap  hubungan  Determinan  Pencegahan Fraud dalam pengelolaan  Dana Desa (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Jailolo  Kabupaten Halmahera Barat).
Secara  khusus  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis; Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Wistleblowing  System  terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. interaksi Kecerdasan  Spiritual  terhadap  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan Wistleblowing  System  terhadap  Pencegahan  Fraud  dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
Dari  tujuan  khusus  tersebut  di  atas,  maka  urgensi  dari penelitian  ini  adalah  dengan  konsep  pengembangan  baru,  peneliti mencoba  membangun  usulan  mengenai  peran  kecerdasan  Spiritual melalui  sintesa  kontemplasi  akademik  terhadap  teori-teori  yang mendukung. Dalam penelitian ini diusulkan konsep baru, yakni pada teori-teori;  Pentagon  Fraud    dan  Agency  Theory  .  Konsep  baru  ini diharapkan  berperan  dalam  mencegah  kemungkinan  terjadinya kecurangan  dana  desa.  Variabel  tersebut  digunakan  karena, sepengetahuan  peneliti  belum  digunakan  dalam  penelitian  pada Aparat  Pemerintah  Desa  Kecamatan  Jailolo  Di  Kabupaten Halmahera Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Accounting Theory
Dasar  teori  kecurangan  adalah  Fraud  Triangle  Theory  yang dicetuskan  oleh  Cressey  (1953)  Wolfe  dan  dikembangkan  oleh Hermanson (2004)  menjadi The Fraud Diamond antara lain: insentif (incentive),  kesempatan  (opportunity),  pembenaran  (rationalization), dan  kemampuan  (capbaility).  Kemudian  selanjutnya  dikembangkan lagi menjadi Fraud Pentagon
Wirawan  (2010)  berpendapat  bahwa  kompetensi  merupakan khasanah  kekayaan  mental  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  memperkaya  kehidupan  manusia.  Hasil  penelitian dari  Rahmawaty  (2015);  Atmadja  dan  Saputra  (2017)    menunjukkan bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh  signifikan  terhadap pencegahan  fraud  pengelolaan  keuangan  desa,  namun  Widyatama, dkk (2017) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD.
Sistem  pelaporan  pelanggaran  atau  yang  biasa  disebut  dengan Whistleblowing System merupakan wadah bagi seorang whistleblower untuk  mengadukan  kecurangan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan pihak  internal  organisasi.  Jaminan  keamanan  dan  perlindungan hukum  terhadap  whistleblower  juga  sudah  ada  sejak  tahun  2006 dengan  lahirnya  UU  13/2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong Pencegahan  fraud  menurut  BPKP  (2008:37)  merupakan  upaya terintegrasi  yang  dapat  menekan  terjadinya  faktor  penyebab  fraud (fraud  triangle)  yaitu:  Memperkecil  peluang  terjadinya  kesempatan untuk berbuat kecurangan, Menurunkan tekanan pada pegawai agar ia  mampu  memenuhi  kebutuhannya,  Mengeliminasi  alasan  untuk
membuat  pembenaran  atau  rasionalisasi  atas  tindakan  fraud  yang dilakukan.
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Pemerintah  desa  dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  keuangan  desa  dikelola berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  parsisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban Desa.  Adapun  Pengelolaan  Keuangan  Desa  meliputi  keseluruhan kegiatan  yang  terkait  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Menurut Harahap  (2009),  laporan  keuangan  menggambarkan  kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sankaran  dan  Bui  (2003) menunjukkan bahwa seorang perempuan akan lebih peduli terhadap perilaku etis dan pelanggarannya dibandingkan dengan seorang laki- laki.  Begitupun  Hasil  Penelitian  Chen  et  al  (2016)  menunjukan bahwa perempuan yang duduk di anggota dewan komisaris cerderung untuk  mengungkapkan  kecurangan,  dimana  mereka  sering membahas  masalah  yang  sulit,  lebih  konservatif  secara fiskal,melakukan  monitor  yang  lebih  baik,  dan  tidak  toleransi terhadap perilaku oportunistik
Banyak penelitian yang dilakukan di lingkup pemerintah yang terkait  dengan  pengaruh  ;  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Budaya  Organisasi,  Love  of  Money    dan  Wistleblowing  System terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. interaksi    Kecerdasan  Spiritual  terhadap  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Budaya  Organisasi,  Love  of  Money    dan  Wistleblowing System  terhadap  Pencegahan  Fraud  dalam  pengelolaan  Anggaran Dana Desa. Atmadja dan Saputra (2017), Arif Widyatama, dkk (2017), Ni  Kadek  Siska,  dkk  (2016),  Kadek  Yuli  Kurnia  Dewi  dan  Ni  Made Dwi Ratnadi, (2017), Hersi Huslina, dkk (2015), Hanif Yusuf Seputro, dkk (2016), Ni Putu Metta Gaurina, dkk (2016), Putu Feny Kharisma Dewi, dkk (2017), dan Made Indra Dwi Putra Suastawan (2017).
Hasil  penelitian  Agusyani,  dkk  (2016)  menunjukkan  bahwa whis  tleblowing  system  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud, kemudian  Hasil  penelitian  Dewi  dan  Ratna  (2017)  menunjukkan bahwa    juga  berpengaruh  negatif  pada  kecenderungan  kecurangan akuntansi  Huslina,  dkk  (2015)  menunjukkan  bahwa  variabel integritas  aparatur,  kompetensi  aparatur  berpengaruh  positif terhadap  efektivitas  sistem  pencegahan  fraud  di  Pemerintah  Kota Banda Aceh.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suastawan  (2017) menunjukkan  bahwa    Budaya  organisasi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan  (fraud)  dalam pengelolaan dana BOS, sedangkan Penelitian dari Rahmawaty (2015) menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh  signifikan terhadap  pencegahan  fraud.  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Vredy  Octaviari  Nugroho  (2015)  dalam  Agusyani  et  al.  (2016) yang  menunjukkan  bahwa  whistleblowing  system  berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian Hage dan Posner (2015) menunjukan  bahwa  spiritualitas  dan  keimanan  seseorang  dapat mempengaruhi cara individu berpikir dan berperilaku termasuk sikap dan hubungan dengan orang lain.
Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu di.atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1a:  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh  terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
H1b:  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh  terhadap Pencegahan  Fraud  dalam  pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa dengan Kecedasan Spiritual sebagai pemoderasi
H2a:  Budaya  Organisasi  Berpengaruh  terhadap  Pencegahan  Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
H2b:  Budaya  Organisasi  Berpengaruh  terhadap  Pencegahan  Fraud dalam  pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  dengan  Kecedasan Spiritual sebagai pemoderasi
H3a: Love of Money  Berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
H3b: Love of Money  Berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  dengan  Kecedasan  Spiritual sebagai pemoderasi
H4a: Wistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
H4b: Wistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dalam  pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  dengan  Kecedasan Spiritual sebagai pemoderasi.

## METODE PENELITIAN
Partisipan
Parisipasn dalam penelitian ini terdiri dari; Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Kepala  Seksi  Pelaksanaan  Kegiatan  Bidang  Penyelenggaragaan Pemerintah  Desa,  Kepala  Seksi  Pelaksanaan  Kegiatan  Bidang Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Desa,  Kepala  Seksi  Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bendahara Desa, yang masing-masing desa berjumlah 6 (enam) Prangkat Desa ( 6 x 10 Desa), Sehingga  total keseluran Parisipan dalam penelitian ini adalah 60 orang. Instrumen
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primier  dikumpulkan  oleh peneliti  langsung  dari  sumber  penelitian,  yakni  dengan  cara  membagikan daftar  pertanyaan  (kuesioner)  tertutup  yaitu  pertanyaan  yang  sudah memiliki beberapa alternatif.
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear berganda, dengan menggunakan  regresi  interaksi  atau  Moderated  Regression  Analysis  (MRA), seperti pada persamaan berikut ini:
Keterangan:
Y = Pencegahan Kecurangan
α = Konstanta
X1  = Kompetensi Aparatur Desa X2  = Wistleblowing System Xi – X3  = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara Xi dan X3 є    = eror β1 β2 β3 β4βn....= Koefisien Regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  para  aparatur  desa  di kecamatan Jailolo. Penulis melakukan penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal  01  Juli  2020,  sedangkan  waktu  pengambilan  dan  pengumpulan data kuesioner dari responden dilakukan sampai dengan 30 Juli 2020.
Y = βα +β 1 X 1 +. ε Y = βα +β 2 X 2 +.. ε Y = βα +β 5 [X 1 – X 3 ]+β 6 [X 2 – X 3 ]+ ε
Tabel 4.1. Responden penelitian Keterangan Jumlah  Persentasi Kuesioner yang diedarkan 60 100% Kuesioner yang dikembalikan dengan jawaban lengkap 50 83% Kuesioner yang tidak dikembalikan 10 17% Respon Rate 50 83%
Sumber : data primer yang diolah (2020)
Tabel  4.1  menginformasikan  bahwa  dari  60  koesioner  yang disebarkan, terdapat kuesioner yang tidak sebanyak 10, sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah 50 eksemplar. Statistik Deskripsi Variabel Statistik deskriptif  digunakan untuk membantu  menggambarkan keadaan (fakta) yang sudah ada dari suatu penelitian. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Descriptive Statistics Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kompetensi Aparatur 50 3,26 5,00 4,1758 0,34775 whistleblowing system 50 3,00 4,63 3,9620 0,52374 Kecerdasan Spiritual 50 3,42 4,58 3,9950 0,34492 Pencegahan Fraud 50 3,75 5,00 4,4630 0,29298 Valid N (listwise) 50
Sumber: data primer yang diolah spss (2020)
Berdasarkan  Tabel  4.3  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pengamatan  (N) pada  penelitian  ini  adalah  sebanyak  50.  Nilai  standar  deviasi  dari  setiap variabel  lebih  kecil  dari  nilai  mean  yang  menandakan  bahwa  data  dalam penelitian ini tersebar di sekitar rata-rata hitungnya. Hasil Interpretasi Model
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kompetensi Aparatur,  Budaya  Organisasi,  Love  Of  Money  dan  Whistleblowing  System terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Spiritual sebagai variabel moderasi.
Pengujian Persamaan
Tabel 4Hasil Uji Persamaan Keterangan Constanta B T Tabel Sig Kompotensi Aparatur Desa 4,045 0,100 0,829 0,411 Washblowir 3,783 0,172 2,232 0,030*
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
System
Constanta V Mooderasi 4,436 KA_KS 0,068 0,068 1,683 0,090** WS_KS -0,038 -0,038 -0,594 0,555
R= 0,566
Adjusted R Square = 0,243
R Suquare= 0,320
F=0,004
Sig * =0,05     **= 0,10
Sumber: data primer yang diolah spss (2020)
Berdasarkan  Tabel  4.9  dapat  disimpulkan  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y = 4,045 + 0,100KA + e……………(1) Y = 3.783 + 0,172WS + e……………(2) Y = 44,436+0,068KA_KS S – 0,038WS_KS + e…(3)
Berdasarkan persamaan regresi Tabel 4.9 maka dapat
diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:
a. Variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki koefisien regresi arah yang positif  yaitu  sebesar  0,100.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  jika  terjadi peningkatan  kinerja  kompetensi    sebanyak  1  kali,  maka  Pencegahan Fraud  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,100  dengan  asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
b. Variabel Washblowir System memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu  sebesar  0,172.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  jika  terjadi peningkatan  penerapan  Washblowir  System  sebanyak  1  persen,  maka Pencegahan  Fraud  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,172  dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
c. Variabel  Interaksi  Kecerdasan  Spriritual  dan  Kompetensi  Aparatur memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah  positif  sebesar  0,068.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  variabel  Interaksi Kecerdasan  Spriritual  dan  Kompetensi  Aparatur  meningkat  sebesar  1 persen,  maka  Pencegahan  Fraud  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,068 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
d. Variabel  Interaksi  Kecerdasan  Spriritual  dan  Washblowir  System memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah  negatif  sebesar  –  0,038.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  variabel  Interaksi Kecerdasan  Spriritual  dan  Washblowir  System  meningkat  sebesar  1
persen,  maka  Pencegahan  Fraud  akan  mengalami  penurunan sebesar  – 0,038 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan
Hasil Uji Hipotesis
a. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.9 persamaan  1,  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Kompetensi  Aparatur memiliki  tingkat  sig  0,411  >  (lebih  besar)  dari  0,005,  sehingga  hasil tersebut menunjukan bahwa Kompetensi Aparatur Tidak Berpengaruh terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa, dengan demikian H1 ditolak.
b. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.9 persamaan  4,  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Washblowir  System memiliki  tingkat  sig  0,030  <  (lebih  kecil)  dari  0,005,  sehingga  hasil tersebut  menunjukan  bahwa  Washblowir  System  Berpengaruh terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa, dengan demikian H4 diterima.
c. Variabel  Interaksi  Kecerdasan  Spiritual  dan  Kompetensi  Aparatur memiliki nilai t hitung sebesar 1,683 dengan signifikansi sebesar 0,090 yang  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  (α)=10% atau  0,10.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Kecerdasan  Spiritual memoderasi  hubungan  antara  Kompetensi  Aparatur  terhadap Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa, dengan demikian H1b diterima.
d. Variabel  Interaksi  Kecerdasan  Spiritual  dan  Washblowir  System memiliki nilai t hitung sebesar -0,594 dengan signifikansi sebesar 0,555 yang nilai signifikansinya lebih Besar  dari tingkat signifikansi (α)=10% atau  0,10.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Kecerdasan  Spiritual  tidak memoderasi  hubungan  antara  Washblowir  System  terhadap Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa, dengan demikian H4b ditolak Pembahasan
a. Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  tidak berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud.  Artinya,  kompetensi  yang dimiliki  seorang  aparatur  desa  belum  tentu  menjamin  tercegahnya  tindak kecurangan.  Kompetensi  yang  dimiliki  tidak  dapat  dipastikan  akan digunakan sebagaimana mestinya atau tidak.
Berdasarkan  standar  konsep  yang  ketiga  dari  segitiga  fraud  yaitu rasionalisasi  yang  dapat  menyebabkan  peluang  terjadinya  tindak kecurangan  (fraud)  disebabkan  karena  pelaku  menunjukkan  sikap justifikasi  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Namun,  sikap  dan  perilaku rasionalisasi belum tentu akan melahirkan perilaku serakah. Rosna (2014) perilaku  pada  dasarnya  berorientasi  pada  tujuan,  artinya  perilaku  orang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan meraih tujuan– tujuan tertentu,
tetapi  tujuan  tersebut  tidak  selamanya  tidak  diketahui  secara  sadar  oleh individu yang bersangkutan
Widyatama, dkk (2017) kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik.    Aspek  –aspek  pribadi  ini  mencakup  sifat,  motif,  sistem  nilai,  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan  dimana  kompetensi  akan  mengarahkan tingkah  laku,  sedangkan  tingkah  laku  akan  menghasikan  kinerja. Kompetensi  aparatur  menjadi  suatu  faktor  yang  penting  mengingat kompetensi  merupakan  faktor  internal  dan  menjadi  suatu  yang  penting. Dimana,  berdasarkan  penelitian  kompetensi  aparatur  pemerintah  desa tergolong  masih  sangat  lemah  yang  didukung  dengan  jawaban  responden pada  kuesioner  bahwa  rata-rata  menjawab  ragu-ragu  mengenai pengetahuan dan pemahaman dalam penyajian laporan keuangan.
Seputro,  dkk  (2017)  menguraikan  bahwa  tenaga  pendamping berpotensi  melakukan  korupsi/fraud  dengan  memanfaatkan  lemahnya aparat  desa.  Aparat  desa  mengakui  kurang  begitu  memahami  untuk melakukan  administrasi  pengelolaan  keuang  desa,  sehingga  mereka meminta  bantuan  pendamping  desa.  Pendamping  desa  yag  ditugaskan sebelumnya  dapat  dipastikan  telah  melakukan  pelatihan-pelatihan sehingga  dalam  melakukan  tugasnya  nanti,  mereka  dapat  diandalkan dalam hal ini memiliki kompetensi yang baik. Namun, tenaga pendamping yang  seharusnya  berfungsi  untuk membantu  masyarakat  dan  aparat  desa justru  menjadi  sumber  masalah  karena  melakukan  korupsi  dan kecurangan.  Namun,  mengenai  hal  ini,  nyatanya  aparat  penegak  hukum yang ada di desa telah mampu menemukan dan memproses kasus tersebut dan  ini  merupakan  salah  satu  tindakan  pencegahan  fraud  agar  tidak terulang  lagi.  Dari  uraian  masalah  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kompetensi  bukanlah  tolak  ukur  pencegahan  fraud.  Dengan  kata lain,  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  seseoran,  baik  itu  rendah  ataupun tinggi belum tentu dapat menjamin tindakan fraud dapat terjadi atau tidak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyatama, dkk (2017) yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Hasil  penelitian  Inapty  dan  Martiningsih  (2016)  juga  menyatakan  bahwa kompetensi  aparatur  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan.
b. Pengaruh  Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  whistleblowing system  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud.  Hal  ini  menunjukan bahwa  semakin  baik  penerapan  whistleblowing  system  maka  pencegahan terhadap fraud dapat dilakukan dengan baik pula.
Konsep  segitiga  fraud  dalam  SAS  No.  99  yang  kedua,  Opportunity adalah  peluang  yang  memungkinkan  fraud  terjadi.  Biasanya  disebabkan
karena kurangnya pengawasan,
dan/atau penyalahgunaan wewenang. Rajawali  (2015),  whistleblowing  system  memungkinkan penyalahgunaan  wewenang  dapat  dengan  cepat  diidentifikasi  dan dikoreksi,  sehingga  bisa  meningkatkan  efisiensi,  meningkatkan  moral pegawai,  menghindari  tuntutan  hukum,  dan  menghindari  citra  negatif. Namun,  whistleblowing  system  tidak  akan  berhasil  jika  hanya  dibuat aturan  dan  tidak  dipraktikkan.  Untuk  menjalankan  sistem  ini  diperlukan peran aktif pegawai.
Whistleblowing  system  dapat  digunakan  oleh  perusahaan  manapun untuk  mengembangkan  manual  sistem  pelaporan  pelanggaran  di  masing- masing  perusahaan.  Pada  umumnya,  whistleblower  akan  melaporkan kejahatan  di  lingkungannya  kepada  otoritas  internal  terlebih  dahulu. Namun seorang whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas  internal  saja  tetapi  dapat  melaporkan  kejahatan  kepada  otoritas yang  lebih  tinggi,  semisal  langsung  ke  dewan  direksi,  komisaris,  kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media masa. (Semendawai dkk, 2011:1).
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (2008:2)  dalam Agusyani  et  al.  (2016)  salah  satu  manfaat  dari  penyelenggaraan whistleblowing  system  yang  baik  adalah  timbulnya  keengganan  untuk melakukan  pelanggaran  karena  kepercayaan  terhadap  sistem  pelaporan yang  efektif.  Keberadaan  whistleblowing  system  tidak  hanya  sebagai saluran  pelaporan  kecurangan  yang  terjadi,  namun  juga  sebagai  bentuk pengawasan.  Karyawan  menjadi  takut  untuk  melakukan  kecurangan karena sistem ini bisa digunakan oleh seluruh karyawan, sehingga sesama karyawan  menjadi  saling  mengawasi  satu  sama  lain  dan  takut  untuk dilaporkan  karyawan  lain  karena  melakukan  kecurangan.  Hal  ini  dapat mencegah fraud yang akan terjadi pada pengelolaan keuangan desa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Vredy  Octaviari  Nugroho  (2015)  dalam  Agusyani  et  al.  (2016)  yang menunjukkan  bahwa  whistleblowing  system  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud.
c. Kecerdasan  Spiritual  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kecerdasan  Spiritual memoderasi  hubungan  antara  kompetensi  aparatur  dengan  pencegahan fraud.  Dalam  konsep  segitiga  fraud  SAS  No.  99  yang  ketiga,  rasionalisasi yang  merujuk  pada  sikap,  karekter  atau  sistem  nilai  yang  dianut  oleh pelakunya.  Pelaku  akan  mengatakan    “I’m  only  borrowing  they  money; I’ll pay  it  back”,  “Everyone  does  it”,  “I’m  not  hurting  anyone”,  “It’s  for  a  good purpose”, dan“It’s not that serious”.
Dalam  teori  fraud  pentagon  yang  dipaparkan  accounting  firm  Crowe Howarth  -  Why  The  Fraud  Triangle  is  No  Longer  Enough.  Teori  ini
mempertahankan  ketiga  faktor  di  dalam  fraud  triangle.  Faktor  yang ditambahkan  kompetensi/kapabilitas  merupakan  kemampuan  karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian,  dan  mengontrol  situasi  sosial  untuk  keuntungan pribadinya (Crowe, 2011).
Kecerdasan  Spiritual  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  pribadi  atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan  salah,  sehingga  Kecerdasan  Spiritual  pada  seorang  aparat  sangat berperan  penting  sebagai  pemegang  komitmen  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  konstitusi,  berpihak kepada  kepentingan  rakyat,  transparan,  akuntabel  dan  tidak  korup (Aranta,  2013).  Namun,  hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pada umumnya  aparatur  desa  memiliki  Kecerdasan  Spiritual  yang  belum sepenuhnya bagus.
Pembuktian  terkait  dengan  Kecerdasan  Spiritual  yang  mampu mempengaruhi  hubungan  kompetensi  aparatur  dengan  pencegahan  fraud dapat dijelaskan melalui perilaku yang tidak sesuai. Berdasarkan perilaku- perilaku  pimpinan  ataupun  staf  yang  tidak  sesuai  inilah  sehingga Kecerdasan  Spiritual  yang  dimiliki  aparatur  pemerintah  desa  dapat mendukung  segala  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  aparatur  itu  sendiri. Individu  yang  memiliki  Kecerdasan  Spiritual  tinggi  dengan  kompetensi yang  yang  baik  maka  seseorang  cenderung  tidak  akan  melakukan kecurangan,  bahkan  mampu  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya fraud.
Pernyataan  di  atas  didukung  dengan  hasil  penelitian  Atmadja  dan Saputra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  Kecerdasan  Spiritual  terbukti sebagai  pemoderasi  pengaruh  kompetensi  aparatur  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
d. Kecerdasan  Spiritual  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Whistleblowing Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kecerdasan  Spiritual  tidak memoderasi  hubungan  antara  whistleblowing  system  dengan  pencegahan fraud.  Dalam  konsep  segitiga  fraud  SAS  No.  99  yang  ketiga,  rasionalisasi yang  merujuk  pada  sikap,  karekter  atau  sistem  nilai  yang  dianut  oleh pelakunya.  Pelaku  akan  mengatakan    “I’m  only  borrowing  they  money; I’ll pay  it  back”,  “Everyone  does  it”,  “I’m  not  hurting  anyone”,  “It’s  for  a  good purpose”, dan“It’s not that serious”.
Berdasarkan  data  distribusi  frekuensi,  bahwa  Kecerdasan  Spiritual tidak  memperkuat  hubungan  whistleblowing  system  dengan  pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dari rata-rata  jawaban  aparatur desa memilih netral. Temuan dilapangan saat peneliti melakukan observasi menunjukkan  ada  sebagian  aparatur  desa  bermoral  baik  namun sebagiannya lagi bermoral buruk. Buruknya moral yang diimbangi dengan
rendahnya  penerapan  sistem  akan  mengakibatkan  sikap  acuh  para aparatur  desa.  Aparatur  desa  yang  acuh  tidak  akan  melaksanakan perannya  dengan  baik.  Sehingga  hal  ini  membuktikan  bahwa  Kecerdasan Spiritual tidak dapat memberikan pengaruh terhadap aparatur desa dalam melakukan pencegahan fraud.
Perilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan  dalam  pemerintahan  desa.  Bawahan  lebih  takut  terhadap pimpinannya  dari  pada  patuh  terhadap  Peraturan  Pemerintah  (PP) sekalipun pimpinannya berperilaku tidak jujur. Bawahan akan tetap diam jika  atasan  memiliki  moral  yang  baik  atau  bahkan  moral  yang  buruk sekalipun.  Sehingga  perhatian  terhadap  moral  pun  minim.  Berbagai penerapan sistem, baik itu whistleblowing system tidak akan berhasil jika setiap pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada rasa takut kepada atasan.
Banyak  pelaksanaan  tugas  yang  mengesampingkan  implementasi whistleblowing  system  yang  baik,  yang  pada  akhirnya  beberapa  tindakan pencegahan  terhadap  terjadinya  fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  desa pun  juga  tidak  dihiraukan.  Terlebih  lagi  bahwa  hukuman  terhadap penyelewengan  pengelolaan  keuangan  desa  saat  ini  masih  bersifat memihak dan tidak tegas.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  rumusan  hipotesis  yang  telah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: Kompetensi  Aparatur  tidak  berpengaruh  terhadap  Pencegahan  Fraud, Whistleblowing  System  berpengaruh  terhadap  Pencegahan  Fraud, Kecerdasan  Spiritual  memoderasi  hubungan  antara  Kompetensi  Aparatur terhadap  Pencegahan  Fraud  dan    Kecerdasan  Spiritual  tidak  memoderasi hubungan antara Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga  dan  Komang  Adi  Kurniawan  Saputra.
2017.  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Bali,  Indonesia.  p-ISSN  2302-514X. e-ISSN 2303-1018.
C,  Kadek  Yuli  Kurnia  dan  Ni  Made  Dwi  Ratnadi.  2017.  Pengaruh Pengendalian Internal dan Integritas pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Denpasar.  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana  (Unud),  Bali,  Indonesia. ISSN: 2302-8556. Vol.18.2. Hal: 917-941
Dewi,  Komang  Tri  Kartika.  2017.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Kas, Implementasi  Good  Governance,  Kecerdasan  Spiritual  Aparatur

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pemerintah  Daerah,  dan  Persepsi  Kesesuaian  Kompensasi  terhadap Financial Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). E- Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Akuntansi Program S1, Vol. 7, No. 1
Dewi,  Putu  Feny  Kharisma,  Gede  Adi  Yuniarta,  dan  Made  Arie  Wahyuni. 2017.  Pengaruh  Kecerdasan  Spiritual,  Integritas,  Komitmen Organisasi,  dan  Pengendalian  Internal  Kas  terhadap  Pencegahan Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pelaksanaan  Program  Subsidi  Beras  bagi Masyarakat  berpendapatan  rendah  (studi  pada  desa  di  Kabupaten Buleleng).  Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Jurusan  Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
Fikri,  Ali,  Biana  Adha  Inapty,  dan  Rr.  Sri  Pancawati  Martiningsih.  2015. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi Aparatur  dan  Peran  Audit  Internal  terhadap  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada  SKPD-SKPD  di  Pemprov.
NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
Gaurina,  Ni  Putu  Metta,  I  Gusti  Ayu  Purnamawati,  Anantawikrama Tungga  Pengaruh  Persepsi  Karyawan  Mengenai  Perilaku  Etis  dan Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud.  (Studi  Kasus Pada  Bali  Hai  Cruises).  Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Singaraja, Indonesia.  e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Jurusan Akuntansi Program S1. Vol: 8 No: 2.
Hage , Joe dan  Posner , Barry Z.. 2015. Religion, religiosity, and leadership practices", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 36 Iss 4 pp. 396 – 412
Harahap,    Sofyan  Syafri.  2009.  Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
Huslina,  Hersi,  Islahuddin,  dan  Nadir  Syah.  2015.  Pengaruh  Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pencegahan  Fraud.  Jurnal  Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0199. pp.
55-64.
Nugroho,  Vredy  Octaviary.  2015.  Pengaruh  Persepsi  Karyawan  Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Pagilaran. Skripsi. Program Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
Seputro, Hanif Yusuf, Sulistya Dewi Wahyuningsih, Siti Sunrowiyati. 2016. Potensi  fraud  dan  strategi  anti  fraud  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar. Jurnal PETA. e- ISSN 2528-2581. Vol. 2 No. 1. Hal: 79-93
Tang, T. 1992. The Meaning of Money Revisited. Journal of Organizational Behavior. 13: 197-202.
Widyatama, Arif,  Lola Novita, dan Diarespita. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Anggaran Dana Desa (ADD).  Jurnal BAKI  Vol. 02, No. 02 : 1-20
Wirawan.  2010.  Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan Penelitian. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.