## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DESA DI ERA DIGITAL 4.O

## (Studi Kasus Pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)
Bayu Septiansyah 1
Widuri Wulandari 2 Wawan Gunawan 3 Atik Rochaeni 4
Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi 1,2,3,4
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40531 1,2,3,4

## Alamat email Koresponden: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRACT
The increasingly accelerated development of information and communication technology (ICT) in an effort to streamline services to the community must be carried out up to the village level. Even if the most sophisticated information technology is not operated, the result is that the information system does not run optimally. Research with a qualitative method approach with a research location in Ciburial Village in Bandung Regency. Data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that information and communication technology in public services in the digital era 4.0 in Ciburial Village is trying to be done as much as possible even though it has not been able to have a significant impact on the community and  still  experiences  several  obstacles,  one  of  which  is  the  lack  of  data integration. Cooperation between the local government and village officials is needed  to produce  a system  that  is  integrated  with each other. The current system  can  be  the  basis  for  development  in  accordance  with  changes  in regulations from old to new regulations.
Keywords: Technology, Information, Government, Village, Digital

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  semakin pesat  dalam  usaha  mengefektifkan  layanan  kepada  masyarakat  harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Teknologi informasi yang tercanggih sekalipun  tidak  ada  yang  mengoperasikan,  maka  akibatnya  sistem

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
informasi tidak berjalan maksimal. Penelitian dengan pendekatan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Ciburial di Kabupaten Bandung. Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di era digital 4.0 di Desa Ciburial berupaya  dilakukan  semaksimal  mungkin  walaupun  belum  mampu berdampak  ke  masyarakat  secara  signifikan  dan  masih  mengalami beberapa  hambatan,  salah  satunya  yaitu  belum  integrasinya  data. Diperlukan  kerja  sama  antara  pemerintah  daerah  dengan  aparat  desa sehingga menghasilkan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Sistem yang  sekarang  dapat  menjadi  dasar  untuk  pengembangan  sesuai  dengan perubahan peraturan dari peraturan yang lama menjadi baru.
Kata Kunci: Teknologi, Informasi, Pemerintah, Desa, Digital

## PENDAHULUAN
Sistem  informasi  merupakan  perpaduan  antara  teknologi  informasi dan  aktivitas  orang.  Teknologi  informasi  yang  tercanggih  sekalipun  tetapi tidak  ada  yang  mengoperasikan  mengakibatkan  sistem  informasi  tidak berjalan maksimal. Perpaduan teknologi informasi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan sistem informasi. Pekerjaan yang berulang-ulang  dapat  digantikan  oleh  sistem  untuk  menyederhanakan pekerjaan.  Berjalannya  peran  sistem  informasi  menyebabkan  kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat desa.
Pembangunan  desa  tersebut  dapat  ditopang  oleh  sistem  informasi dan  konsep e-Government menjadi  pertimbangan  utama  bagi  organisasi sektor  publik  (pemerintah  desa)  yang  melakukan  perencanaan  sistem informasi  dalam  rangka  menyediakan  input  penting  dan  memudahkan dalam proses pelayanan publik. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi  bagian  dari  gugusan  pembuat  layanan  dari  pemerintah  dan semakin  besar  pengaruhnya  pada  organisasi,  profesional  yang  bekerja  di

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dalamnya,  serta  hubungannya  dengan  publik.  Semua  rencana  kebijakan untuk e-Goverment telah  fokus  pada  isu-isu  operasional  internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara masif  dipercayakan  pada  TIK  sebagai  instrumen  untuk  menjadikan pemerintah  lebih  efektif,  lebih  bersahabat  dan  mudah  dihubungi  bagi masyarakat yang harus dilayani.
TIK  dapat  menjadi  alat  untuk  memperbaiki  administrasi  desa. Administrasi  desa  seperti  kita  ketahui  bersama  mempunyai  banyak kelemahan  diantaranya  adalah  proses  update  dimana  data  yang  ada  di tingkat  desa  berbeda  dengan  data  yang  ada  di  tingkat  kecamatan  karena perbedaan memutakhirkan data di tingkat desa dan kecamatan, begitu juga dengan tingkat kabupaten.
Dukungan  TIK  yang  diterapkan  pada  pemerintah  desa  akan mendorong data tunggal yang dengan mudah di- update oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan  data  baik  di  tingkat  desa,  kecamatan  dan  kabupaten.  Sistem informasi  desa  juga  diatur  dalam  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  desa  di bagian  ketiga  Sistem  Informasi  Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan Kawasan  Perdesaan  Pasal  86.  Isinya  antara  lain  bahwa  Sistem  informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut meliputi data Desa, data Pembangunan  Desa,  Kawasan  Perdesaan,  serta  informasi  lain  yang berkaitan  dengan  Pembangunan  Desa  dan  pembangunan  Kawasan Perdesaan,  dikelola  oleh  pemerintah  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat Desa  dan  semua  pemangku  kepentingan.  Sistem  informasi  tersebut diisyaratkan  untuk  menyediakan  informasi  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aparat Birokrasi Desa  dalam  mengoptimalkan  kegiatan  Pemerintahan  Desa  meliputi permasalahan  internal  yang  berupa  ketatalaksanaan,  sumber  daya manusia  atau  kompetensi  Aparat  Pemerintah  Desa,  ketatalaksanaan, penggunaan  teknologi  administrasi  yang  masih  kurang,  dan  manajemen birokrasi  itu  sendiri.  Sedangkan  masalah  eksternal  berupa  dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat. Selain  itu  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  selama  ini  masih memiliki  beberapa  kelemahan  yakni  kurang  responsif;  kurang  informatif; kurang accessible; kurang koordinasi; birokratis; kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekata  kaulitatif  dengan  tipe penelitian  deskriptif.  Tipe  penelitian  deskriptif  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan  serta  menganalisis  terkait  peranan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dalam  pelayanan  publik  desa  di  era  digital  4.0  di  Desa Ciburial.  Alasan  peneliti  memilihi  tipe  penelitian  ini,  peneliti  memiliki interpretasi  atas  apa  yang  peneliti  lihat  saat  ini,  baik  dalam  konteks teknologi  informasi  dan  komunikasi  maupun  kaitan  antara  peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelayanan publik desa di era digital 4.0 di Desa Ciburial. Ini merupakan pemahaman awal dari apa yang hendak diteliti.

## KERANGKA TEORI
Teknologi  informasi  sudah  mencapai  perkembangan  yang  sangat pesat  dalam  memperbaiki  tata  cara  pelaksanaan  suatu  proses  dengan melakukan  otomatisasi  terhadap  proses  bisnis  dalam  suatu  organisasi (Handayani dan Kardia, 2010). Indonesia sebagai negara yang hidup dalam

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
lingkungan  global,  mau  tidak  mau  harus  menerima  perkembangan teknologi dan informasi sebagai suatu perubahan. Kehadiran ICT membuat dunia  semakin  kecil  dan  komunikasi  di  berbagai  sektor  juga  semakin mudah. Human communication di berbagai belahan dunia dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi waktu dan tempat. Dengan ICT dunia tidak lagi mengalami  batas-batas  primordial  seperti  geografi,  ideologi,  maupun negara.  ICT  telah  menembus  sekat-sekat  individu,  organisasi,  sosial, maupun ruang dan waktu (Akil, 2012).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komuniksi, aktivitas  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  sektor  tengah  mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-Government (Hartono, et.al ., 2010). Menurut Yuwono, paradigma baru di sektor publik disebabkan  karena  keberhasilan  sektor  privat/bisnis  dalam  melakukan inisiatif dan kreativitas sehingga produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya jauh lebih berkembang ketimbang sektor publik (Arif, 2005). Hal inilah yang kemudian  menjelaskan  bahwa  penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam birokrasi Indonesia merupakan suatu terobosan dimana pemerintah dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja pelayanan publik.
E-Government merupakan  hasil  transformasi  mekanisme  interaksi birokrasi  dengan  masyarakat  yang  menjadi  lebih  bersahabat.  Demikian halnya  di  negara  berkembang,  banyak  pengambil  kebijakan  yakin  bahwa pemerintahan  yang  bersih,  berwibawa  dan  transparan  dapat  diwujudkan melalui e-Government (Holle, Erick S., 2011).
e-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi Informasi oleh  lembaga  pemerintah  seperti WAN,  internet,  mobile  computing yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1734
memiliki kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat,  bisnis  dan  lembaga  pemerintah  yang  lainnya  (Napitupulu, 2015). e-Government dapat  diartikan  sebagai  penggunaan information technology (IT)  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  suatu negara (Pratama,  2005). E-Government merupakan  alat  dari  suatu  perubahan sistem  (organisasi,  proses  bisnis,  sumber  daya  manusia  dan standard operating procedure ) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari e-Government adalah alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (Wardiningsih, 2009).
Penerapan E-Government memiliki  beberapa  manfaat  terhadap penyelenggara  negara,  dunia  usaha,  dan  masyarakat  yaitu:  (1) menurunkan  biaya  administrasi;  (2)  meningkatkan  kemampuan  response terhadap  berbagai  permintaan  dan  pertanyaan  tentang  pelayanan  publik baik  dari  sisi  kecepatan  maupun  akurasi;  (3)  dapat  menyediakan  akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Akil, 2012).
Tidak  semua  jenis  pelayanan  publik  dapat  disediakan  sepenuhnya melalui elektronik dalam bingkai e-Government. Akan tetapi beberapa dari kegiatan  pelayanan  publik  ini  dapat  disediakan  melalui  elektronik, misalnya saja jenis pelayanan administratif seperti pelayanan kependudukan  (KTP,  akta  kelahiran,  surat  nikah),  pelayanan  perizinan, dan  lain-lain.  Demikian  pula  halnya  dalam  hal  pelayanan  pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir  dikembangkan electronic  procurement  (e-procurement) oleh pemerintah (Holle, Erick S., 2011).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PEMBAHASAN
Teknologi informasi dan komunikasi di Desa Ciburial sudah ada dari tahun  2009  sampai  sekarang  dan  menjadi  salah  satu  desa  di  Kabupaten Bandung yang pertama memiliki website di awali tahun 2009 ketika pada saat itu masih jarang masyarakat dalam menggunakan internet.
Desa  Ciburial  untuk  menunjang  layanan  telah  dibuat  kebijakan pembuatan  sistem  aplikasi  IT  untuk  administrasi  desa.  Aplikasi  khusus pelayanan yaitu disebut dengan Sumsilat. Sesuai dengan regulasi yang ada, Sumsilat  akan  digunakan  untuk  layanan  kependudukan,  pertanahan, keuangan, dan surat-menyurat. Layanan surat-menyurat digunakan untuk mengakomodasi  layanan  terkait  administrasi  kependudukan,  sedangkan layanan kependudukan digunakan dengan pembuatan database penduduk.  Sebelum  ada  Sumsilat,  sudah  ada  beberapa  desa  yang menggunakan  aplikasi  Administrasi  Berbasis  Nomor  Induk  Penduduk (Abinduk) untuk pelayanan. Abinduk ini fungsinya sama seperti Sumsilat yang  diberikan  oleh  Pemkab.  Kedua  program  tersebut  masing-masing memiliki  kelebihan  dan  kelemahan.  Tim  pelaksana  bertugas  untuk melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  teknologi informasi  dan  komunikasi  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Desa  Ciburial  berupaya  memberikan  pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:
1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  dan  juga  turut  mewujudkan  misi  ke-1  Pemerintah  Desa Ciburial mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, solid, dan inovatif.
2. Memberikan  kemudahan  kepada  publik  dalam  mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan  daftar  informasi  publik  untuk  informasi  yang  wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat  serta  menjamin  seluruh  informasi  publik  dan  fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap  adil,  tidak  diskriminatif  dan  berperilaku  sopan  santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak  melakukan  pungutan  biaya  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan  dalam  memberikan  layanan informasi publik.
Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi dorongan bagi aparatur desa  untuk  dapat  terus  menerus  meningkatkan  pelayanan Desa  berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya pelayanan yang efektif dan  efisien.  Saat  ini  yang  paling  penting  dalam  pelayanan  teknologi informasi dan komunikasi di Desa Ciburial terutama perlu adanya integrasi data, dengan adanya integrasi data ini dapat memudahkan pihak desa dan masyarakat  dalam  melakukan  suatu  pelayanan  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi.  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sangat berdampak  baik  terhadap  pelayanan  desa  di  mana  dengan  kemajuan teknologi informasi dapat mempermudah pelayanan yang lebih efektif dan efisien  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Namun  dalam  pelayanan berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  masih  mengalami beberapa  kendala  di  mana  dengan  belum  adanya  integrasi  data.  Hal  ini menjadi penghambat utama dalam pelayanan berbasis teknologi.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Peran  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pelayanan  publik dilakukan  secara  maksimal  oleh  Pemerintah  Desa  Ciburial  dengan membentuk  suatu  tim  KIM  (Kelompok  Informasi  Masyarakat)  agar informasi-informasi  penting  mengenai  pelayanan  dapat  tersampaikan langsung  kepada  masyarakat,  walaupun  belum  secara  maksimal setidaknya  masyarakat  mengetahui  informasi  dari  relawan  atau  KIM tersebut.

## Tabel 1.1 Penghargaan Pemerintah Desa Ciburial
No Uraian Tahun Ket 1 Penghargaan Desa Terbaik Pengelolaan Media Sosial 2021 Tk. Provinsi 2 Juara 1 Lomba Desa Kab Bandung 2021 Tk. Kabupaten 3 Juara 1 Award 2020 2020 Tk. Provinsi 4 Juara 1 Lomba Website Desa 2018 Tk. Kabupaten 5 Festival TIK 2017 Tk. Kabupaten 6 Penghargaan Kominfo Awards 2016 Tk. Provinsi 7 Penghargaan Sabilulungan Award Bidang TIK 2014 Tk. Kabupaten Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Ciburial, 2022
Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik desa  di  Desa  Ciburial  sangat  dirasakan  bagi  masyarakat  desa.  Hal  ini  di dukung dengan adanya beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Desa Ciburial  dalam  melakukan  pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi  dengan  membuat  website  atau  aplikasi  lainnya  yang  dapat membantu  masyarakat  melakukan  pelayanan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari kendala  dan  faktor  penghambat  dalam  penerapan  pelayanan  publik berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  diantaranya  hambatan tersebut yaitu:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
1. Belum  terintegrasi  data  dalam  pelayanan  sehingga  data  perlu  di input  kembali  sehingga  integrasi  data  ini  menjadi  kendala  atau hambatan yang besar dan paling penting untuk bisa diatasi lebih lanjut oleh pemerintah pusat agar permasalahan pelayanan dapat diselesaikan
2. Fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Desa  Ciburial  masih  terbatas  dimana fasilitas ini dibantu oleh para relawan atau yang dinamakan KIM (Kelompok  Informasi  Masyarakat)  dimana  para  relawan  ini meminjamkan  alat  yang  dimiliki  dalam  membuat  konten  dalam rangka promosi Desa Ciburial
3. Anggaran  yang  terbatas.  Anggaran  saat  ini  mengalami  refocusing bahkan  tidak  ada  anggaran  pembangunan  karena  habis  dengan prioritas APBDes
4. Kemampuan  SDM.  SDM  yang  dimiliki  perlu  diasah  kembali  agar dapat mengoptimalkan potensi atau kemampuan masyarakat Desa Ciburial dengan mengadakan pelatihan yang berkepanjangan
5. Operasional bagi para relawan yang sudah melakukan upaya dari tenaga dan pikiran dalam memajukan Desa Ciburial.
Dalam  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  sudah melakukan  beberapa  upaya  agar  faktor  penghambat  dalam  penerapan pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  teratasi walaupun hal itu perlu didukung juga dengan dinas-dinas terkait.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  analisis  data  pada  penelitian  ini  maka  peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di era digital 4.0  di  Desa  Ciburial  berupaya  dilakukan  semaksimal  mungkin  walaupun belum  mampu  berdampak  ke  masyarakat  secara  signifikan  dan  masih mengalami  beberapa  hambatan,  salah  satunya  yaitu  belum  integrasinya

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
data.  Penerapan  dan  pengembangan  TIK  merupakan  satu  proses  sistem yang  dibangun  tidak  bisa  langsung  sempurna  tetapi  dibangun  secara bertahap  dan  diperbaiki  agar  memenuhi  harapan  pelayanan.  Diperlukan kerja  sama  antara  pemerintah  daerah  dengan  aparat  desa  sehingga menghasilkan  sistem  yang  terintegrasi  satu  sama  lainnya.  Sistem  yang sekarang  dapat  menjadi  dasar  untuk  pengembangan  sesuai  dengan perubahan  peraturan  dari  peraturan  yang  lama  menjadi  baru  yakni Undang-Undang tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akil, Muhammad Anshar. Teknologi Komunikasi dan Informasi Sektor Publik (Studi  Electronic  Government  di  Indonesia). Jurnal  Dakwah  Tabligh, Vol. 13, No. 1, Juni 2012: 31-46.
Handayani, Putri W., dan Kardia, Nurulita P. Analisis Tingkat Implementasi E-Government  Pada  Level  Kementerian  Indonesia  Berdasarkan Framework  Deloitte  &  Touche .  Journal  of  Information  Systems, Volume 6, Issues 2, October 2010: 134-139.
Hartono.,  Utomo,  Dwiarso.,  dan  Mulyanto,  Edy. Electronic  Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web . Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010: 9-21.
Holle,  Erick  S. Pelayanan  Publik  Melalui  Electronic  Government:  Upaya Meminimalisir  Praktek  Maladministrasi  dalam  Meningkatan  Public Service. Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011: 21-30. Napitupulu, Darmawan. Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015: 229-236.
Pratama,  Arif  B. Implementasi  E-Government  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Era  Globalisasi. Dialogue.  JIAKP,  Vol.  2,  No.  3, September 2005: 939-960.
Wardiningsih, S Suprihatmi. Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk  Peningkatan  E-Government  dalam  Pelayanan  Publik. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1, April 2009: 69-78.