Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Muhamad Afandi email: muhammadafandi_uin@radenfatah.ac.id Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Abstrak
Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  didukung  oleh  aspek  historis, yuridis,  lembaga,  dan  organisasi  keagamaan  Islam.  Sedangkan  jejaring  pendidikan Islam  Indonesia  di  level  internasional  lebih  dipengaruhi  dari  faktor  kepemimpinan lembaga pendidikan Islam itu sendiri dalam membangun jaringan. Ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20  tahun  2003:  Pertama,  kelembagaan  formal,  nonformal,  dan  informal didudukkannya  lembaga  madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  formal yang  diakui  keberadaannya  setara  dengan  lembaga  pendidikan  sekolah.  Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang  pendidikan.  Ketiga,  pendidikan  Islam  sebagai  nilai,  terdapat  seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.
Kata kunci: Indonesia, Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional

## Abstract
The development of Islamic education in Indonesia is supported by historical, juridical  aspects,  institutions  and  Islamic  religious  organizations.  Meanwhile,  the Indonesian Islamic education network at the international level is more influenced by the  leadership  factor  of  the  Islamic  education  institution  itself  in  building  the network.  There  are  three  things  related  to  Islamic  education  in  the  National Education  System  Law  Number  20  of  2003:  First,  formal,  non-formal  and  informal institutions,  the  establishment  of  madrasah  institutions  as  one  of  the  formal educational  institutions  which  are  recognized  as  equivalent  to  school  educational institutions. Second, Islamic education as a subject, namely religious studies as one of  the  subjects  that  must  be  given  to  students  in  all  paths,  types  and  levels  of education. Third, Islamic education as a value, there is a set of Islamic values  in the national education system .
Key words: Indonesia, Islamic Education, National Education System

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  sarana  paling  efektif  untuk  membangun  karakter suatu  bangsa.  Pendidikan  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai  media atau  alat  (tools)  bagi pencapaian  pengetahuan  dan  keterampilan.  Pendidikan  era  sekarang  ini  tetap  dianggap sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tuntutan dunia yang mengglobal, baik pada sektor peningkatan  kualitas  terhadap  dunia  informasi  dan  teknologi  ataupun  kepada  persoalan
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
peningkatan  moral  dan  akhlak,  yang  penekanannya  pada  etik  pendidikan  dan  peran  moral. Pendidikan  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  dan  berpengaruh  terhadap perubahan  sosial.  Melalui  pendidikan  diharapkan  bisa  menghasilkan  para  generasi  penerus yang  mempunyai  karakter  yang  kokoh  untuk  menerima  tongkat  estafet  kepemimpinan bangsa.  Dengan  demikian,  pendidikan  harus  benar-benar  dimaksimalkan  dalam  segala aspeknya. 1
Menurut  Wardiman  Joyonegoro,  manusia  yang  berkualitas  itu  setidak-tidaknya mempunyai  dua  kompetensi,  yaitu  kompetensi  bidang  imtaq  (iman  dan  taqwa)  dan  iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dua hal inilah yang menjadi garapan lembaga pendidikan Islam,  namun  kenyataannya  lembaga  pendidikan  Islam  (baca:  madrasah)  masih  mengalami kendala  dalam  pengembangan  sumberdaya  manusia.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pendidikan diharapkan  merubah  paradigmanya  baik  dari  sisi  manajemen,  kepemimpinan,  perubahan kurikulum,  serta  budaya  mutu  yang  berkelanjutan.  Lembaga  pendidikan  Islam  dihadapkan berbagai  persoalan  yang  mendasar,  ia  ibaratnya  dua  sisi  mata  uang,  mengemban  nilai-nilai moralitas  yang  dikembangkan  dari  basis  Agama,  biasanya  yang  berbasis  agama  bersifat absolut,  susah  untuk  berubah,  dan  juga  menghadapi  arus  globalisasi  yang  tidak  mengenal batas-batas wilayah etika lokal. 2
Terkait  dengan  pendidikan  Islam  tidak  terlepas  dari  sumber ilmu  yang  didasarkan Al- qur‟an  dan  al-Hadits.  Pandangan  yang  berusaha  untuk  tidak  mendikotomikan  antara pendidikan  umum  dan  Pendidikan  Islam,  sebagaimana  yang  saat  ini  sedang  terjadi.  Karena pada prinsipnya pendidikan Islam maupun pendidikan umum, terdapat tata nilai-nilai (values) dan  kebijaksanaan  (wisdom).  Namun  dalam  realitas  dan  konstelasi  perpolitikan  dan pendidikan  di  tanah  air,  antara  pendidikan  umum  dan  pendidikan  Islam  tidak  diposisikan secara setara (equal), baik menyangkut kebijakan (policy), penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sampai kepada persoalan-persoalan teknis lain. 3
Keberadaan  sistem  pendidikan  Islam  Indonesia  dihadapkan  pada  berbagai  persoalan, antara  lain:  pengakuan  lulusan  yang  dihasilkan  oleh  madrasah  sebagai  sistem  pendidikan Islam  sampai  pada  persoalan  tata  kelola  madrasah  yang  terkesan  semrawut.  Sementara  itu,
1 Kholilur  Rahman,  “Perkembangan  Lembaga  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia,” Jurnal  Tarbiyatuna :  Kajian Pendidikan Islam 2, no. 1 (15 Februari 2018): 1–14.
2 Moh Sakir, “Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional,” Cendekia 12, no. 1 (2014). 103-120
3 Sakir. Pendidikan Islam dalam…, 103-120
perkembangan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial,  memaksa  madrasah  harus  tetap  eksis tanpa  harus  mengorbankan  nilai-nilai  yang  telah  dirintis  oleh  para  ulama  sebagai  pendiri madrasah. Dalam suasana yang demikian tentu madrasah harus mengubah paradigma sebagai lembaga pendidikan yang “liar” sebagaimana label tersebut pernah diberikan oleh Pemerintah Kolonial  Belanda  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  mengikuti  kebijakan  pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan Islam Indonesia telah menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 4

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka atau studi literatur yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Literatur atau sumber-sumber rujukan  yang  menjadi  fokus  pembahasan  ini  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal  artikel,  dan dokumen terkait dengan fokus pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan  kembali  data  (editing),  mengorganisir  data  yang  diperoleh  (organizing),  dan melakukan  analisis  lanjutan  sehingga  ditemukan  kesimpulan  (finding).  Teknik  analisis  data menggunakan  analisis  deskriptif  untuk  menganalisis  dan  membahas  secara  mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. 5

## Pembahasan

## Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia
Berdiskusi  tentang  jejaring  pendidikan  Islam  nasional  atau  dalam  konteks  Indonesia tentu  saja  tidak  terlepas  dari  perjalanan  pendidikan  Islam  itu  sendiri  baik    secara  historis, kelembagaan,  dan  juga  yuridis.  Perkembangan  pendidikan  Islam  yang  terjadi  saat  ini  tentu saja  karena  adanya  kontribusi  dari  faktor-faktor  dan  komponen-komponen  yang mempengaruhinya. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan  pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  perjalanannya,  pendidikan  Islam  telah  melalui proses  yang  panjang.  Dari  zaman  sebelum  kemerdekaan  hingga  sampai  saat  ini  di  zaman
4 Miftahul  Huda,  “Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dan  Upaya  Penguatannya  Dalam  Sistem Pendidikan  Nasional,” Journal  of  Islamic  Education  Research 1,  no.  02  (29  Juni  2020):  39–53, https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24.
5 Salmaa,  “Studi  Literatur:  Pengertian,  Ciri-Ciri,  dan  Teknik  Pengumpulan  Datanya,” Penerbit  Deepublish (blog), 17 Maret 2023, https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
yang sudah modern atau dikenal dengan abad 21, pendidikan Islam tetap berdiri kokoh dan hadir  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  selalu berbenah dan mampu beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman. Tentu saja ini tidak mudah dan  banyak  tantangan  yang  dihadapi  oleh    pendidikan  Islam  itu  sendiri.  Melalui  jejaring pendidikan  Islam  yang  kuat  secara  nasional  di  Indonesia,  baik  itu  melalui  organisasi keagamaan  Islam,  melalui  lembaga-lembaga  yang  menaunginya,  tokoh  agama  dan masyarakat  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hal  tersebut  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## 1. Pendidikan Islam di Indonesia dalam Kajian Historis
Berita  Islam  di  Indonesia  telah  diterima  sejak  orang  Venesia  (Italia)  yang  bernama Marcopolo  singgah  di  kota  Perlak  dan  menerangkan  bahwa  sebagian  besar  penduduknya telah  beragama  Islam. 6 Sampai  sekarang  belum  ada  bukti  tertulis  tentang  kapan  tepatnya Islam  masuk  ke  Indonesia,  namun  banyak  teori  yang  memperkirakannya.  Pada  umumnya teori-teori  tersebut  dikaitkan  dengan  jalur  perdagangan  dan  pelayaran  antara  Dunia  Arab dengan  Asia  Timur.Pulau  Sumatra  misalnya,  karena  letak  geografisnya,  sejak  awal  abad pertama  Masehi  telah  menjadi  tumpuan  perdagangan  antarbangsa  dan  pedagang-  pedagang yang datang ke Sumatra. 7
Meneliti  sejarah  bangsa  Indonesia  tidak  akan  lepas  dari  umat  Islam,  baik  dari perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangan pendidikan. Melihat kenyataan betapa bangsa  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  mencapai  keberhasilan  dengan  berjuang secara  tulus  ikhlas  mengabdikan  diri  untuk  kepentingan  agamanya  disamping  mengadakan perlawanan  militer.  Perlu  diketahui  bahwa  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia mencakup fakta-fakta  atau  kejadian-kejadian  yang  berhubungan  dengan  pertumbuhan  dan perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  baik  formal  maupun  non  formal. Yang  dikaji melalui  pendekatan  metode  oleh  sebab  itu  pada  setiap  disiplin  ilmu  jelas  membutuhkan pendekatan  metode  yang  bisa  memberikan  motivasi  dan  mengaktualisasikan  serta
6 Mansur, Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah (Jogjakarta: Global Pustaka Utama, 2004).
7 Teuku  Ibrahim  Alfian, Kontribusi  Samudra  Pasai  terhadap  Studi  Islam  Awal  di  Asia  Tenggara (Jogjakarta: Ceninnets, 2005).
memfungsikan  semua  kemampuan  kejiwaan  yang  material,  naluriah,  dengan  ditunjang kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diharapkan. 8 a. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda
Penaklukan  bangsa  Barat  atas  dunia  Timur  dimulai  dengan  jalan  perdagangan, kemudian  dengan  kekuatan  militer.  Selama  zaman  penjajahan  Barat  itu  berjalanlah  proses westernisasi  Indonesia.  Kedatangan  bangsa  Barat  memang  telah  membawa  kemajuan teknologi.  Tetapi  tujuannya  adalah  untuk  meningkaatkan  hasil  penjajahannya,  bukan  untuk kemakmuran  bangsa  yang  dijajah.  Begitu  pula  di  bidang  pendidikan.  Mereka memperkenalkan  sisitem  dan  metode  baru  tetapi  sekedar  untuk  menghasilkan  tenaga  yang dapat  membantu  kepentingan  mereka  dengan  upah  yang  murah  dibandingkan  dengan  jika mereka  harus  mendatangkan  tenaga  dari  Barat.  Apa  yang  mereka  sebut  pemabaharuan pendidikan  itu  adalah  westernisasi  dari  kristenisasi  yakni  untuk  kepentingan  Barat  dan Nasrani.
Secara  umum  sistem  pendidikan  pada  masa VOC  dapat  digambarkan  sebagai  berikut: (1)  Pendidikan  Dasar,  (2)  Sekolah  Latin,  (3)  Seminarium Theologicum  (Sekolah Seminari), (4)  Academie  der  Marine/Akademi  Pelayanan,  (5)  Sekolah  Cina,  (6)  Pendidikan  Islam. Pendidikan  agama  Islam  yang  telah  ada  dipondok  pesantren,  masjid,  musholah,  atau  yang lainnya  tidak  membantu  pemerintah  Belanda  menjadi  acuan  pada  waktu  itu.  Dengan  begitu mereka terapkan berbagai peraturan dan kebijakan diantaranya. 9
1) Pada  tahun  1882  pemeritah  Belanda  membentuk  suatu  badan  khusus  pendidikan  Islam yang mereka sebut priesterraden. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1902 pemerinatah Belanda  mengeluarkan  peraturan  baru  yang  isinya  bahwa  orang  yang  memberikn pengajaran  atau  pengajian  agama  Islam  harus  terlebih  dahulu  meminta  izin  kepda pemerintah Belanda
2) Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa  tidak  semua  orang  (kiai)  boleh  memberikan  pelajaran  mengaji  terkecuali  telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda
3) Kemudian  pada  tahun  1932  keluar  lagi  peraturan  yang  isinya  berupa  kewenangan  untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan
8 Fedry Saputra, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia,” Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan  dan  Pendidikan  Agama  Islam) 3,  no.  1  (22  Januari  2021):  98–108,  https://doi.org/10.36378/al- hikmah.v3i1.1137.
9 Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan… 98-108
http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
pelajaran  yang  tidak  disukai  oleh  pemerintah  Belanda  yang  disebut  ordonasi  sekolah  liar (wilde school ordonantie)
b. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang
Kejayaan penjajah Belanda lenyap setelah Jepang berada di Indonesia.Mereka bertekuk lutut  tanpa  syarat  kepada  Jepang.  Tujuan  Jepang  ke  Indonesia  ialah  menjadikan  Indonesia sebagai  sumber  bahan  mentah  dan  tenaga  manusia  yang  sangat  besar  artinya  bagi kelangsungan  perang  Pasifik.  Hal  ini  sesuai  dengan  cita-cita  politik  ekspansinya.  Mengenai pendidikan  zaman  Jepang  disebut  Hakko  Ichiu  yakni  mengajak  bangsa  Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya.Oleh karena itu pelajar setiap  hari terutama  pada  pagi  hari  harus  mengucapkan  sumpah  setia  kepada  kaisar  Jepang, lalu  dilatih  kemiliteran.  Sistem  persekolahan  di  zaman  pendudukan  Jepang  banyak perbedaannya  dibandingkan  dengan  penjajahan  Belanda.  Sekolah-sekolah  yang  ada  pada zaman  Belanda  diganti  dengan  sistem  Jepang.  Segala  daya  upaya  ditujukan  untuk kepentingan  perang.Murid-murid  hanya  mendapat  pengetahuan  yang  sedikit  sekali,  hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan atau bekerja.
Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: 10
1) Mengubah  Kantoor  Voor  Islamistische  Zaken  pada  masa  Belanda  yang  dipimpin  kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy‟ari.
2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang
3) Mengizinkan  pembentukan  barisan  Hizbullah  yang  mengajarkan  latihan  dasar  seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin
4) Mengizinkan  berdirinya  Sekolah  Tinggi  Islam  di  Jakarta  di  bawah  asuhan  K.H.  Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta
5) Diizinkannya  ulama  dan  pemimpin  nasionalis  membentuk  barisan  Pembela  Tanah  Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan
6) Diizinkannya  Majelis  Islam A‟la  Indonesia  (MIAI)  terus  beroperasi,  sekalipun  kemudian dibubarkan  dan  diganti  dengan  Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia  (Masyumi)  yang menyertakan  dua  ormas  besar  Islam,  Muhammadiyah  dan  NU  Lepas  dari  tujuan  semula
10 Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan… 98-108
Jepang  memfasilitasi  berbagai  aktivitas  kaum  muslimin  ketika  itu,  nyatanya  hal  ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.
c. Pendidikan Islam Masa Kemerdekaan (Orde Lama)
Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatikan serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan  bantuan  terhadap  lembaga  tersebut  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  (BPKNP)  tanggal  27  Desember  1945,  yang  menyebutkan bahwa : Madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidian dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah  pula  mendapat  perhatian  dan  bantuan  nyata  berupa  tuntunan  dan  bantuan  dari pemerintah.
Pada  tahun  1958  pemerintah  terdorong  untuk  mendirikan  Madrasah  Negeri  dengan ketentuan  kurikulum  30%  pelajaran  agama  dan  70%  pelajaran  umum.  Sistem penyelenggaraannya  sama  dengan  sekolah-sekolah  umum  dengan  perjenjangan  (Musyrifah Sunanto,  2005)  sebagai  berikut:  (1)  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  setingkat  SD  lama belajar  enam  tahun,  (2)  Nadrasah  Tsanawiyah  Negeri  (MTsN)  setingkat  SMP  lama  belajar tiga tahun, (3) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun. 11
Perkembangan madrasah yang cukup penting  pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah  Pendidikan  Guru  Agama  (PGA)  dan  Pendidikan  Hakim  Islam  Negeri  (PHIN). Tujuan  pendiriannya  untuk  mencetak  tenagatenaga  profesional  yang  siap  mengembangkan madrasah  sekaligus  ahli  keagamaan  yang  profesional.  PGA  pada  dasarnya  telah  ada  sejak masa  sebelum  kemerdekaan.  Khususnya  di  wilayah  Minangkabau,  tetapi  pendiriannya  oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.
d. Pendidikan Islam Masa Orde Baru
Pemerintahan  memandang  bahwa  agama  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan  nasional,  agama  juga  berpengaruh  untuk  membersihkan  jiwa  manusia  dan kemakmuran  rakyat.  Agama  sebagai  sistem  nilai  seharusnya  dipahami  dan  diamalkan  oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara. 12

## 1) Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional
11 Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan… 98-108
12 Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan… 98-108
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989,  sebagai  usaha  untuk  mengintegrasikan  pendidikan  Islam  dan  umum.  Untuk mengembangkan  pendidikan  Islam  haruslah  mempunyai  lembagalembaga  pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru.

## 2) Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum
Integrasi  merupakan  pembauran  sesuatu  sehingga  menjadi  kesatuan,  sedangkan  integrasi pendidikan  adalah  proses  penyesuaian  antara  unsur-unsur  yang  berbeda  sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas  kurikulum  atau  secara  khusus memerlukan integritas  pelajaran.  Karena sasaran akhir  dari  pendidikan  (agama)  adalah  untuk  meciptakan  manusia  yang  bisa mengintegrasikan  diri,  mampu  menggunakan  imannya  dalam  menjawab  tantangan  hidup dan  mampu  memanusiakan  sesamanya  dengan  berbagai  kehidupan  yang  sejahtera  yang dikaruniakan  Allah  pada  manusia.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  dimaksudkan  untuk memajukan  manusia  dalam  mengambil  bagian  secara  aktif,  kreatif  dan  kritis.  Untuk melaksanakan  suatu  yang  lebih  baik  dari  masa  lalu,  pelajaran  agama  dan  mata  pelajaran umum  ditentukan  guru  yang  memilki  integritas  keilmuan  yang  memadai  dalam pendidikan.  Sehingga  bisa  menemukan  cara  untuk  dapat  menghubungkan  bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. e. Pendidikan Islam Masa Reformasi
Apabila  kita  berbicara  mengenai  pendidikan  Islam  maka  kita  akan  membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang  indigenous  adalah  pesantren  yang  telah  hidup  dan  berada  di  dalam  budaya  Indonesia sejak  zaman  prasejarah  yang  kemudian  dilanjutkan  pada masa  Hindu-Budha  dan  diteruskan pada  masa  kebudayaan  Islam.Madrasah  adalah  bentuk  pendidikan  klasikal  yang  masuk  ke Indonesia  sejalan  dengan  arus  modernisasi  Islam.Pesantren  yang  mempunyai  pengertian archaic,  juga  mempunyai  konotasi  kemasyarakatan,  bahkan  suatu  kesatuan  ekonomis  dan mungkin  pula  politik  selain  daripada  suatu  masyarakat  pendidikan  dengan  nuansa  agama. Madrasah  juga  lebih  berkonotasi  kepada  cara  penyampaian  ilmu  maupun  agama  secara klasikal  dan  lebih  modern.  Namun  keduanya  mempunyai  kesamaan  yaitu  telah  tumbuh  dan dimiliki oleh masyarakat sekitar terutama di daerah pedesaan karena pengaruh  historis. Oleh
sebab  itu  pendidikan  pesantren  dan  madrasah  cenderung  bersifat  tradisional  dan  ortodoks sungguh  pun  tidak  selalu  benar  sebagaimana  yang  kita  lihat  di  dalam  perkembangan pesantren modern seperti Pesantren Tebuireng.
Oleh  karena  itu  perlu  kita  kaji  apa  yang  merupakan  kekuatan  dan  kelemahan  dari pendidikan pesantren dan madrasah: 13
1) Kekuatan Pendidikan Islam: Pendidikan yang Lahir dari Masyarakat
Dalam era reformasi dewasa ini dan sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia maka kita berbicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk pendidikan.
2) Kelemahan: Cenderung Kepada Ortodoksi
Apabila  kita  teliti  kekuatan  dari  pendidikan  pesantren  dan madrasah  justru  disitulah  pula terletak  kelemahannya.  Dalam  perjalanan  sejarah,  sistem  pendidikan  pesantren  dan madrasah  telah  terlempar  dari  mainstream  pendidikan  baik  pada  masa  kolonial,  masa pendudukan  Jepang,  maupun  pada  masa  kemerdekaan.  Kelemahannya  terletak  kepada keunikannya bahwa pesantren dan madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri. Sesuai dengan permasalahan-nya.

## 3) Pengelolaan pendidikan Islam
Pengelolaan  pendidikan  Islam  meliputi  empat  bidang  prioritas,  yaitu:  (1)  Peningkatan kualitas, (2) Pengembangan invonasi dan kreativitas, (3) Membangun jaringan kerja sama (networking), dan (4) Pelaksanaan otonomi daerah.
f. Pendidikan Islam di Era Globalisasi
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  meliputi  beragam  kelembagaan,  seperti  pesantren, madrasah,  dan  pendidikan  Islam  yang  secara  khusus  diselenggarakan  dalam  system  sekolah Islam  dan  sekolah  umum.  Berikut  dampak  globalisasi  terhadap  pendidikan  Islam  di Indonesia:
1) Penerapan prinsip non dikotomi dalam ilmu di lembaga pendidikan Islam Ketika pandangan kaum santri (masyarakat muslim) terhadap dunia pendidikan modern dan  kehidupan  duniawi  berubah  hampir  berbalikan,  muncul  kritik  dan  koreksi  terhadap modernisasi  pendidikan  Islam,  yakni  seolah  terdapat  pertentangan  antara  ilmu-ilmu keislaman  dengan  ilmu-ilmu  sekuler  atau  non  agama  (profan).  Koreksi  ini  juga  dibenarkan oleh  Azyumardi,  tradisi  dan  modernisasi  menuju  milenium  yang  menyatakan  meski  Islam pada  dasarnya  tidak  membedakan  nilai  antara  ilmu-ilmu  agama  dengan  ilmu-ilmu  umum (non  agama),  tetapi  dalam  prakteknya,  supremasi  lebih  diberikan  kepada  ilmu-ilmu  agama.
13 Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan… 98-108
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Ini disebabkan sikap keagam aan dan kesalehan yang memandang ilmu-ilmu agama sebagai “jalan  tol”  menuju  Tuhan. 14 Fakta  ini  kemudian  direspon  dengan  memunculkan  ide  untuk menerapkan model pendidikan yang non dikotomik antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu- ilmu sekuler atau umum di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hasilnya adalah:
a) Islamisasi ilmu-ilmu sekuler (umum)
Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Islam, madrasah atau sekolah terus menghadapi problem  hubungan  Islam  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern.  Masalah  ini berkaitan  dengan  pembidangan  ilmu.  Selama  ini  ilmu  dibedakan  antara  ilmu  murni  dan ilmu terapan, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. 15 Lantas muncul pertanyaan dimana letak studi islam dalam pembidangan ilmu tersebut? apakah pada ilmu sosial, terapan, atau humaniora?Akibat  tajamnya  dari  pertentangan  ini  lulusan  pendidikan  Islam  di  tingkat dasar sampai perguruan tinggi kalah bersaing dengan lulusan sekolah modern lainnya dan tampak  kurang  menguasai  ilmu  dan  teknologi  modern  (umum).  Lembaga  pendidikan Islam  kemudian  mencoba  mengakomodasi  keduanya  tanpa  kesatuan  dasar  epistimologi dan  sistem.  Islamisasi  ilmu-ilmu  sekuler  dilakukan  untuk  mengurangi  problem  ini  da  n untuk  meningkatkan  daya  saing  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  penguasaan  ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan sekolah atau lembaga pendidikan modern lain. Gagasan  “Islamisasi  ilmu  pengetahuan”  diprakarsai  oleh  pemi  kir  semacam  Ismail  al- Faruqi,  atau  S.M.N.  Alatas.  Namun  pada  kenyataanya  islamisasi  ilmu-ilmu  sekuler menurut  Munir  Mulkhan  ternyata  tidak  cukup  untuk  menjawab  problem  pembidangan ilmu secara dikotomik yaitu antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. 16
b) Perubahan radikal sistem kelembagaan: dari institut ke universitas.
Dalam  peradaban  global,  mekanisme  ekonomi  merupakan  dasar  hubungan  sosial  yang berinti  pada  tradisi  dan  logika  pasar.  Disini  keberlakuan  nilai  ditentukan  fungsinya  bagi pemenuhan kebutuhan pragmatis manusia. Dan partisipasi manusia dalam keagamaan dan aktivitas  sosial  ditentukan  oleh  fungsi  pragmatis  bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup manusia.  Seluruh  doktrin  surga  dan  neraka,  dosa  dan  pahala,  dilihat  masyarakat  dalam logika  pasar  yang  semakin  terbuka.  Kebenaran  teologis  bukan  lagi  jaminan  masa  depan
14 Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan -Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002).
15 Mulkhan. Nalar Spiritual Pendidikan…
16 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
lembaga  pendidikan  Islam,  tetapi  kemampuan  kompetitif  yang  berkeunggulan,  dan kemampuan  memberi  jaminan  pemenuhan  kebutuhan  pragmatis  umat  dan  masyarakat. Sebab bagi publik, kebenaran dan kebaikan Islam, bukan karena bersumber dari Al-Qur‟an dan  Sunnah,  melainkan  fungsi  pragmatisnya.  Sehingga  banyak  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia  berusaha  untuk  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa ilmu-ilmu  keislaman  juga  berfungsi  pragmatis.  Salah  satu  respon  yang  dilakukan  adalah merubah status lembaga pendidikan, seperti dari institut menjadi universitas (kasus IAIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta  menjadi  UIN,  dan  IKIP  menjadi  universitas,  IAIN  Sunan Ampel  menjadi  UIN  Sunan  Ampel).  Perubahan  kelembagaan  ini  tentunya  membawa konsekuensi  berupa  pembukaan  fakultas-fakultas  dan  jurusan-jurusan  pendidikan  baru yang biasanya hanya terdapat di pendidikan umum yang sebelumnya belum pernah ada. 17
c) Perubahan kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada modernitas dan kebutuhan masyarakat.
Perubahan  orientasi  nilai  oleh  masyarakat  pada  hal-hal  yang  lebih  pragmatis,  tidak semuanya disikapi dengan perubahan status kelembagaan sebab membutuhkan biaya dan kesiapan  struktur  kelembagaan  yang  memadahi.  Ada  juga  yang  sekedar  memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai pelajaran tambahan. 18

## 2) Modernisasi administrasi lembaga pendidikan Islam
Modernisasi  pendidikan  juga  menuntut  modernisasi  system  administrasinya  ter  utama menyangkut menejerial. Modernisasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahanperubahan orientasi  kelembagaan.  Perubahan-perubahan  tersebut  tidak  akan  berjalan  efektif  tanpa diikuti  dengan  perubahan  menejerial  dan  administrasi  pendidikan  secara  keseluruhan. Lembaga  pendidikan  yang  masih  berpegang  pada  kerangka  administrasi  tradisional  akan sulit  untuk  mengembangkan  diri  secara  baik,  sebab  dengan  mempertahankan  sistem administrasi yang tidak rasional akan menjadi kendala tersendiri dalam perubahan. 19
3) Bekurangnya  jumlah  santri  atau  murid  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang tidak mengakomodasi kecenderungan modernisasi dan kebutuhan masyarakat industri Kondisi  ini  banyak  dialami  bagi  pesantren,  madrasah  dan  sekolah-sekolah  Islam  yang tidak  melakukan  perubahan  sebagaimana  lembaga  pendidikan  Islam  atau  pendidikan umum  terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Sementara  bagi  pesantren  dan
17 Azra. Pendidikan Islam Tradisi…
18 Dila  Fitri  Nabila  dan  Abd  Hayyi,  “Dampak  Globalisasi  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia,” Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 2, no. 2 (16 September 2019): 552–73.
19 Nabila dan Hayyi. Dampak Globalisasi Terhadap…
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap akses pasar kerja relatif bertahan dan berkembang dengan baik. 20

## 4) Bangkitnya sekolah elit muslim di perkotaan
Secara kuantitatif pesantren mengalami peningkatan jumlah, dari segi fisik pun mengalami kemajuan,  sehingga  citra  sebagai  tempat  pendidikan  yang  kumuh  dan  reot  semakin terkikis. Pesantren baru muncul dimana-mana tidak hanya di Jawa melainkan juga di luar Jawa  seperti  di  Sumatra.  Namun  yang  menarik  pertumbuhan  pesantren  ini  dikalangan masyarakat  urban  (kota).  Bisa  jadi  ini  merupakan  bentuk  kekhawatiran  para  orang  tua terhadap efek  globalisasi  dan  modernisme.  Para  orang  tua  di  daerah  urban,  merasa  perlu pendidikan  agama  untuk  anak-anaknya  atau  perlu  pendidikan  yang  yang  komprehensif yang  memadukan  unsur  agama  juga  unsur  pendidikan  umum.  Pendidikan  Islam  ini umumnya  sangat  mahal  dan  untuk  ukuran  masyarakat  muslim  di  pedesaan  sangat  berat. Pendidikan Islam ini berusaha memenuhi harapan para orang tua di kalangan masyarakat ur  ban  untuk  memberikan  pendidikan  yang  sempurna,  agama  maupun  umum  dengan kualitas  yang  baik.  Sehinga  para  orang  tua  juga  tidak  khawatir,  meski  anaknya disekolahkan  di  lembaga  pendidikan  Islam  namun  tetap  dengan  kualitas  yang diberikannya  tidak  akan  kalah  saing  di  pasar  kerja  dengan  lembaga  pendidikan  umum. Contoh  kasus  di  kota  Semarang  adalah  Yayasan  Pendidikan  Islam  Al-Azhar,  Yayasan Pendidikan  Islam  Nasima,  Pendidikan  Hj.  Isriyati  dan  lain-lain.  Bisa  jadi  peningkatan pertumbuhan  pendidikan  Islam  di  daerah-daerah  urban  mengisyaratkan  secara  implisit bahwa,  dunia  Islam  tradisi  dalam  segi-segi  tertentu  masih  relevan  ditengah  deru modernisasi dan globalisasi. 21
5) Naiknya biaya sekolah di lembaga pendidikan Islam di perkotaan
Berubahnya orientasi dasar filosofis sebagian lembaga pendidikan Islam sekedar menjadi penyedia  jasa  untuk  pasar  kerja  dan  pencabutan  subsidi  di  bidang  pendidikan  sebagai akibat  dari  kesepakatan  antara  IMF  dengan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengurangi pengeluaran  negara  yang  dianggap  tidak  efektif  dan  efesien  dalam  rangka  restrukturisasi ekonomi Indonesia paska krisis serta untuk mempersiapkan liberalisasi sektor pendidikan, mengakibatkan biaya pendidikan semakin melambung. Masyarakat yang paling menderita
20 Nabila dan Hayyi. Dampak Globalisasi Terhadap…
21 Azra, Pendidikan Islam Tradisi….
lagi  adalah  kaum  muslim  yang  mayoritas  adalah  kalangan  menengah  kebawah  seperti petani. Tentunya akan semakin banyak generasi muda muslim yang tidak dapat menikmati atau putus sekolah. Sebab pendidikan telah mengabdi pada industri. Mahalnya pendidikan Islam  modern  juga  turut  menciptakan  kalangan  elit  Islam  sebagai  pihak  yang  mampu menjangkau biaya pendidikan terutama pendidikan yang berkualitas. 22

## 2. Pendidikan Islam di Indonesia dalam aspek Yuridis
Kemerdekaan  membuahkan  sesuatu  yang  luar  biasa  besar  manfaatnya  bagi  kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern.Seperti yang tertera dalam tujuan nasional bangsa  Indonesia  adalah  seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yang berbunyi sebagai berikut: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”.
Pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  yang  didirikan  dan  diselenggarakan  atas  dasar hasrat ketauhidan, motivasi ibadah, dan semangat dakwah untuk memanifestasikan/mengejawantahkan  nilai-nilai  Islam,  baik  nilai  ketuhanan  maupun  nilai kemanusiaan,  melalui  kegiatan  pendidikan  sebagaimana  tercakup  dalam  lima  program  dan praktek  pendidikan  Islam.  Sedangkan  Ahmat  Tafsir  memberikan  pengertian  bahwa  yang dimaksud  dengan  pendidikan  Islam  adalah  bimbingan  yang  diberikan  seseorang  kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. 23
Hal  ini  sesuai  dengan  rumusan  pada  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  menyatakan  bahwa;  ”Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.
Secara eksplisit dalam UUSPN No 20 tahun 2003, tidak disebutkan sama sekali tentang pendidikan Islam, baik dalam pasal, ayat ataupun dalam penjelasannya.  Namun hal tersebut tidak  kemudian  serta  merta  meniadakan  peran  pendidikan  Islam,  karena  secara  implisit ternyata  dalam  beberapa  pasal  tetap  mengakui  adanya  (jalur  pendidikan  formal,  nonformal,
22 Nabila dan Hayyi, “Dampak Globalisasi Terhadap...”
23 Sakir, “Pendidikan Islam dalam…”
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
dan informal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam berupa madrasah (pasal 17-18).  Dan  juga  mengakomodasi  majlis  taklim  (pasal  26  ayat  4)  dalam  jalur  pendidikan nonformal, serta mengakui lembaga pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat (pasal 55 ayat 1). 24
Meskipun UUSPN 2003 mengakui pendidikan Islam secara yuridis, pada kenyataannya jauh sebelum itu lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) telah melakukan proses pendidikan  bagi  bangsa  Indonesia.  Pada  kenyataannya  pendidikan  Islam  mampu  memberi warna dalam membentuk karakter bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sampai saat ini pendidikan Islam berusaha untuk bertahan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam.
Untuk  itu era  sekarang,  DPR  dan  Pemerintah  peduli terhadap  peningkatan  pendidikan nasional  yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut terutama pada BAB VI (Pasal 17 ayat 2) dikatakan bahwa  pendidikan  dasar  berbentuk  sekolah  dasar  (SD)  dan  madrasah  ibtidaiyah  (MI)  atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsnawiyah (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pemahaman  di  atas madrasah  sudah  menjadi  bagian  sistem  pendidikan  nasional.  Dengan  demikian,  umat  Islam perlu  mengapresiasi  dan  mengembangkan  supaya  madrasah  menjadi  pendidikan  ideal  yang mampu membawa masyarakat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya untuk mewujudkan masyarakat madani.
Meski  secara  landasan  yuridis  pendidikan  Islam  tidak  disebut  secara  eksplisit,  namun legitimasi terhadap keberadaan pendidikan Islam secara implisit disebut dengan jelas dalam beberapa ayat dalam UUSPN 2003.  Hal tersebut tidak serta merta mampu merubah kualitas pendidikan  Islam  kearah  yang  lebih  baik.  Pada  kenyataannya  pembenahan  yang  dilakukan terhadap  kurikulum,  kompetensi  pendidik,  sarana-prasarana,  pendanaan.  supaya  pendidikan Islam lebih maju tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja (Kementerian Agama) saja. 25

## 3. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia
24 Sakir. “Pendidikan Islam dalam…”
25 Sakir. “Pendidikan Islam dalam…”
Berbicara  tentang  pendidikan  Islam  di  tanah  air,  secara  kelembagaan  diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu : 1). pendidikan pondok pesantren, 2) pendidikan madrasah sebagai sekoalah  umum  dengan  ciri  khas  agama  islam  dan  perguruan  tinggi  Islam (STAIN/IAIN/UIN) yang bernaung di bawah Kementerian Agama, 3) pendidikan umum yang bernafaskan  Islam,  yang  diselenggarakan  atau  dibawah  naungan  organisasi  islam,  4) pelajaran  agama  Islam  yang  diselenggrakan  di  lembaga-lembaga  pendidikan  sebagai  suatu mata pelajaran atau mata kuliah semata 5) pendidikan islam dalam keluarga atau di tempat- tempat  ibadah,  forum  pengajian,  majelis  taklim,  dan  jenis  lainnya  yang  diprakarsai masyarakat (jenis pendidikan Islam nonformal). 26
Madrasah  adalah  institusi  pendidikan  atau  sekolah  umum  yang  memiliki  kurikulum dengan penambahan pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Berbeda dengan sekolah lainnya yang pembinaanya di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Madrasah dikelola di bawah  pembina  Kementerian  Agama.  Terdapat  tiga  jenjang  Madrasah  yaitu  Madrasah Ibtidaiyah (MI)  yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs)  yang setara SMP, dan Madrasah  Aliyah  (MA)  yang  setara  SMA.  Sedangkan  RA  adalah  jenjang  pendidikan  anak usia dini yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pengelolaan di bawah binaan Kementerian  Agama.  Sebagaimana Ayo  Madrasah kutip  dari  situs  Emis  Pendis  Kemenag, hingga Semester Genap 2015/2016, jumlah RA dan Madrasah di Indonesia mencapai 77.336 lembaga.  RA  (Raudlatul Athfal)  27,999,  MI  (Madrasah  Ibtidaiyah)  24,560,  MTs  (Madrasah Tsanawiyah) 16,934, MA (Madrasah Aliyah) 7,843. 27
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  /PTKIN berada  di  bawah  tanggung jawab Kementerian Agama. Ada tiga jenis perguruan tinggi yang termasuk ke dalam kategori ini,  yaitu universitas  Islam  negeri (UIN), institut  agama  Islam  negeri (IAIN),  dan sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN). Saat ini PTKIN berjumlah 58 yang terdiri dari 29 UIN, 24  IAIN,  dan  5  STAIN.  Penerimaan  mahasiswa  UIN,  IAIN,  dan  STAIN  se-Indonesia  dapat dilakukan  melalui  Seleksi  Prestasi Akademik  Nasional  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri  (SPAN-PTKIN),  Ujian  Masuk  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  (UM- PTKIN) dan Jalur Mandiri yang diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 28
26 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
27 Al  Moon,  “Berapakah  Jumlah  RA  &  Madrasah  di  Indonesia?,” Ayo  Madrasah (blog),  2023, https://www.ayomadrasah.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html.
28 Wikipedia,  “Daftar  Perguruan  Tinggi  Islam  negeri  di  Indonesia,”  dalam Wikipedia  bahasa  Indonesia, ensiklopedia
bebas ,
2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia&oldid=226698 69.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  adalah  perguruan  tinggi  di Indonesia  yang  pembinaannya  berada  di  bawah  Kementerian  Agama.  Secara  teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), sedangkan secara fungsional dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  melalui  direktorat  jendral  pendidikan  Islam  (Ditjen Pendis).  Jumlah  PTKIS  di  Indonesia  berjumlah  880.  Hanya  karena  suatu  perguruan  tinggi membawa  nama  Islam  maupun  organisasi  Islam,  bukan  berarti  secara  otomatis  perguruan tinggi tersebut berada di bawah pembinaan Ditjen Pendis. Mereka bisa sepenuhnya di bawah Kemendikbud  maupun  hanya  Fakultas  Agama  Islamnya  (FAI)  yang  berada  di  bawah pembinaan  Ditjen  Pendis.  Seperti  contohnya  Universitas  Islam  Indonesia  yang  dibina  oleh Kemendikbud,  maupun  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  yang  hanya  FAInya  yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendis Kemenag. 29
Berdasarkan  data  Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren  Kementerian Agama,  terdapat  30.494 pondok  pesantren yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  pada  periode tahun  ajaran  2020/2021.  Berdasarkan  wilayahnya,  Jawa  Barat  menyumbang  jumlah  pondok pesantren terbanyak di Tanah Air pada periode tersebut. Jumlahnya mencapai 9.310 pondok pesantren atau sekitar 30,53% dari total pondok pesantren secara nasional. Banten menempati peringkat  kedua  dengan  total  5.344  pondok  pesantren  pada  periode  yang  sama.  Jawa Timur menyusul di peringkat ketiga dengan 5.121 pondok pesantren. Lalu, sebanyak 3.927 pondok pesantren berada di Jawa Tengah. Kemudian, ada sebanyak 1.286 pondok pesantren dan 904 pondok pesantren berada di Aceh dan Lampung. Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki 730 pondok  pesantren.  Sumatera  Selatan,  Sulawesi  Selatan,  dan  DI  Yogyakarta  masing-masing memiliki  378  pondok  pesantren,  342  pondok  pesantren,  dan  337  pondok  pesantren.  Di  sisi lain,  provinsi  dengan  jumlah  pondok  pesantren  paling  sedikit  di  Indonesia  berada  di  Papua Barat. Jumlahnya hanya 18 pondok pesantren. Di atas Papua Barat, ada Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara dengan masing-masing 22 pondok pesantren dan 23 pondok pesantren. 30 4. Organisasi Keagamaan Islam di Indonesia: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
29 Wikipedia. Daftar Perguruan Tinggi…
30 “Kemenag:  Ada  Lebih  Dari  30  Ribu  Pesantren  Di  Indonesia,  Ini  Sebarannya  |  Databoks,”  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag-ada-lebih-dari-30-ribu-pesantren-di-indonesia- ini-sebarannya.
Nahdlatul  Ulama  (NU)  maupun  Muhammadiyah  merupakan  organisasi  sipil  bercorak keagamaan (Islam) yang tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan negara atau  lembaga-lembaga  pemerintahan.  Namun,  eksistensi  NU  dan  Muhammadiyah  telah  ada sebelum  bangsa  ini  menjadi  negara  yang  berdaulat  pada  1945.  NU  didirikan  1926  dan Muhammadiyah lebih awal lagi, yaitu di 1912. Sejak awal berdiri, NU dan Muhammadiyah memiliki  perhatian  yang  sangat  serius  terhadap  perkembangan  pendidikan  di  Indonesia. Itulah  sebabnya,  hingga  kini  NU  dan  Muhammadiyah  memiliki  aset  ribuan  lembaga pendidikan,  dari  tingkat  paling  dasar  (PAUD)  sampai  perguruan  tinggi  (PT).  NU  dikenal memiliki  jaringan  lembaga  pendidikan  pesantren  yang  sangat  luas,  begitu  pula  dengan Muhammadiyah dikenal karena jumlah aset lembaga pendidikan formalnya yang juga banyak .
NU dan Muhammadiyah, dengan demikian, tidak diragukan lagi telah nyata membantu dan meringankan tugas negara, yang jika bidang pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, pasti kewalahan dan tidak akan mampu menjalankannya secara maksimal. Pada konteks inilah, NU dan Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society ikut menyukseskan tumbuh  berkembang  iklim  demokrasi  dan  perdamaian  di  Indonesia.  Kontribusi   NU- Muhammadiyah Secara empiris, kontribusi NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu setidaknya bisa diamati dari tiga fakta berikut.
Pertama,  NU  dan  Muhammadiyah  mengimplementasikan  paradigma  inklusif.  Di lingkungan  pesantren  atau  lembaga  pendidikan  NU,  perjumpaan  lintas  etnik  dan  agama- agama  berupa  pertukaran  pelajar;  kunjungan  dari/ke  komunitas  agama  lain  hingga  belajar Islam  di  pesantren;  menjadi  fenomena  yang  lazim  terjadi.  NU  melakukan  internalisasi terhadap  diktum  bahwa  perbedaan  itu  ialah  kasih  sayang  (rahmah),  sejalan  dengan  prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, pengalaman Muhammadiyah, telah melampaui wacana pluralisme  agama,  yaitu  memberi  kesempatan  kepada  siswa-siswi  nonmuslim  untuk bersekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Berdasarkan penelitian Abdul Mu‟ti dan Fajar  Rizal  Ul  Haq  berjudul  Kristen-Muhammadiyah,  menunjukkan  sekolah-sekolah Muhammadiyah  di  tiga  kota  yang  menerima  siswa  dan  guru  beragama  Islam,  Kristen, Katolik,  serta  menerima  dari  berbagai  suku,  yakni  di  Kupang  (NTT),  Yapen  Waropen (Papua),  dan  Putussibau  (Kalimantan  Barat).  Praktik  pendidikan  Muhammadiyah  dengan menerima  siswa  dan  guru  nonmuslim  ini  dapat  meningkatkan  public  awareness  terhadap Islam di kalangan nonmuslim.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Kedua,  orientasi  pendidikan  yang  dikembangkan  NU  maupun  Muhammadiyah memiliki  sinergi  dengan  misi  pendidikan  nasional  yang  dicanangkan  pemerintah.  Berkaitan dengan  ideologi,  misalnya,  bahwa  pesantren  dan  lembaga  pendidikan  di  lingkungan  NU- Muhammadiyah  tidak  mengajarkan  perbuatan-perbuatan  makar/kriminal  yang  menjadi „musuh‟  negara,  seperti  kasus  terorisme.  Implementasi  dari  praksis  pendidikan  bagi  NU- Muhammadiyah  sangat  komplementer  dengan  visi  dan  misi  pendidikan  nasional  bangsa, seperti  penguatan  karakter  peserta  didik dengan  cara  ikut  menyelenggarakan  upacara  setiap hari-hari  tertentu,  sinergi  kurikulum  nasional  dengan  lokal  ke-NU-Muhammadiyah-an,  dan lain sebagainya.
Ketiga,  pendidikan  NU-Muhammadiyah  telah  melahirkan  tokoh-tokoh  perubahan bangsa,  dari  sebelum  bangsa  Indonesia  merdeka  sampai  sekarang,  seperti  kontribusi  KH Hasyim Asy‟ari dan KH Ahmad Dahlan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, KH Wahid Hasyim,  Ki  Bagoes  Hadikusumo  sebagai  anggota  BPUPKI  yang  ikut  andil  dalam merumuskan  ideologi  negara  (Pancasila),  hingga  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang dikenal  luas  tidak  hanya  oleh  masyarakat  Indonesia,  tetapi  juga  dunia  internasional  sebagai pendorong  laju  perubahan  sosial  dan  terpilih  menjadi  Presiden  ke-4  Republik  Indonesia. Tokoh-tokoh  lain  dari  lulusan  pendidikan  NU-Muhammadiyah  sampai  sekarang  terus bermunculan dan menjadi mesin penggerak seiring perubahan zaman, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, maupun termasuk pendidikan. 31

## Jejaring Pendidikan Islam Indonesia di Level Internasional
Pengertian  jejaring  internasional  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  wadah  kerja  sama antara satu unit lembaga ke lembaga yang lain, jika hal tersebut terkait lembaga pendidikan. Dengan  demikian,  pemahaman  kerja  sama  internasional  adalah  bentuk  hubungan  yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat  dan  untuk  kepentingan  negara-negara  di  dunia,  jika  hal  tersebut  dipahami  sebagai sebuah hubungan internasional antar lembaga. Jejaring internasional merupakan perwujudan dari  hubungan  antar  pemimpin  yang  berpijak  pada  kepentingan  lembaga  yang  dipimpinnya. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dan internasional dalam kurun waktu
31 mediaindonesia  com  developer,  “Pendidikan,  Perdamaian,  dan  Kontribusi  NU-Muhammadiyah,”  2023, https://mediaindonesia.com/opini/217565/pendidikan-perdamaian-dan-kontribusi-nu-muhammadiyah.
tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan tersebut dapat menjamin meningkatkan kualitas lembaga.
Selain  tentu  akan  memperoleh  keuntungan  yang  akan  mampu  meningkatkan  kualitas persaingan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dalam hubungan internasional yang mengkaji interaksi antar  aktor  seperti:  State,  NonGoverment  Organization  (NGO),  Internasional  Non- Government  Organization  (INGO)  maupun  antar  Individu.  Interaksi  tersebut  dilandasi dengan  adanya  persaingan,  kerjasama,  dan  konflik.  jika  melihat  Interaksi  antar  aktor  dalam hubungan internasional dapat dikatakan semua itu dilandasi dengan adanya persaingan antar aktor (Negara) tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya, untuk dapat merealisasikan itu  semua  maka  dibutuhkan  sebuah  kerjasama,  namun  jika  hubungan  tersebut  mengalami kebuntuan  maka  akan  tercipta  sebuah  konflik.  Hal  tersebut  juga  dapat  dikembangkan  pada tatanan kerjasama yang dibangun oleh jejaring internasional yang di pelopori oleh pimpinan perguruan  tinggi.  Kebutuhan  akan jaringan  yang  luas,  tidak  hanya  sebatas  nasional  menjadi kebutuhan  agar  lembaga  pendidikan  tinggi  mampu  meningkatkan  persaingan  pada  taraf global.  Untuk  mewujudkan  kerjasama  itu  tentu  ada  feedback  yang  menguntungkan  demi kemajuan sebuah lembaga pendidikan tinggi. 32
Isu-isu  dalam  jejaring  internasional  merupakan  wacana  bagi  setiap  aktor  yang  ada untuk  dapat  mencapai  kepentingan  maupun  merespon  apa  yang  terjadi.  Isu-isu  dalam hubungan  internasional  terdiri  dari  kepentingan  pertukan  pelajar,  pemberian  beasiswa pendidikan,  pertukaran  dosesn,  dan  berbagai  kerjasama antar lembaga  yang  dapat  dijadikan sarana  keilmuan  yang  luas.  Hal  tersebut  terkait  kepentingan  peran  kepemimpinan  dapat menerapkan  kebijakan  lembaganya  terhadap  isu  yang  sedang  berkembang  untuk  merespon fenomena  dalam  kebutuhan  global.  Di  era  global  saat  ini  hampir  setiap  negara  melakukan kerjasama  internasional  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Lebih  lagi  kerjasama  kelembagaan pendidikan tinggi  yang terjalinnya hubungan antara satu perguruan tinggi dengan  perguruan tinggi lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar perguruan tinggi bentuknya  bermacam-macam,  mulai  kerjasama  pertukaran  pelajar,  pertukaran  pendidik, hingga kerja sama pengembangan kelembagaan.
Melalui  berbagai  jejaring  yang  ada  tersebut  tentu  kita  memiliki  tujuan  dan  harapan besar  dalam  membangun  sebuah  kelembagaan  perguruan  tinggi.  Lebih  lagi,  peran kepemimpinan  menjadi  tombak  terdepan  dalam  memformulasikan  jejaring  internasional
32 Bashori  Bashori,  “Transformasi  Kepemimpinan  Perguruan  Tinggi  dan  Jejaring  Internasional,” PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (10 Desember 2019), https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.1153.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
secara baik dan tepat guna menjadikan lembaga pendidikan yang terpercaya sehingga mampu bersaing  secara  kompetitif.  Melihat  perkembangan  yang  begitu  pesat,  pemimpin  dituntut mampu  memiliki  jejarng  yang  luas  agar  dapat  memiliki  hubungan  kerjasama  yang  saling menguntungkan.  Sebagai  aktor  sentral  di  lembaga  perguruan  tinggi,  maka  jejaring internasional  bukan  sebuah  tawaran,  akan  tetapi  menjadi  sebuah  keharusan  dalam membangun  lembaga  yang  bermutu.  Selain  itu,  jejaraing  internasional  akan  membawa dampat  kemanfaatkan  hasil  kerjasama  dalam  memajukan  lembaga  pendidikan  yang dipimpinnya. 33
Pendidikan Islam di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan Nasional Keberadaan  pendidikan  Islam  saat  ini  semakin  diakui,  hal  ini  dibuktikan  dengan diintegrasikannya  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Daulay  menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  tahun  2003,  yaitu: Pertama ,  kelembagaan  formal, nonformal,  dan  informal  didudukkannya  lembaga  madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga pendidikan  formal  yang  diakui  keberadaannya  setara  dengan  lembaga  pendidikan  sekolah. Kedua ,  pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  yaitu  pelajaran  agama  sebagai  salah  satu mata  pelajaran  yang  wajib  diberikan  kepada  peserta  didik  di  semua  jalur,  jenis  dan  jenjang pendidikan. Ketiga ,  pendidikan  Islam  sebagai  nilai,  terdapat  seperangkat  nilai-nilai  islami dalam sistem pendidikan nasional. 34
33 Bashori. Transformasi Kepemimpinan Perguruan…
34 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2006).

## 1. Pendidikan Islam sebagai Lembaga
Kelembagaan  formal,  nonformal,  dan  informal  pendidikan  Islam  dalam  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, antara lain: 35
a. Lembaga Pendidikan Formal Pasal 17: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Pasal 18:  Pendidikan  menengah  berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk  lain  yang  sederajat.  Pasal  20:  Pendidikan  Tinggi  dapat  berbentuk  Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. 2
b. Lembaga  Pendidikan  Nonformal  Pasal  26:  Satuan  pendidikan  nonformal  terdiri  atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.
c. Lembaga  Pendidikan  Informal  Pasal  27:  Kegiatan  pendidikan  informal  yang  dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
d. Pendidikan  Usia  Dini  Pasal  28:  Pendidikan  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal berbentuk  Taman  Kanak-kanak  (TK),  Raudhatul  Athfal  (RA),  atau  bentuk  lain  yang sederajat.
e. Pendidikan keagamaan Pasal 30: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan  atau  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nalai  ajaran  agamanya  dan atau  menjadi  ahli  agama.  Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samena, dan bentuk lain yang sejenis.

## 2. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran
35 Daulay;  Huda,  “Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dan  Upaya  Penguatannya  Dalam  Sistem Pendidikan Nasional”; “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  setidaknya  diatur  dalam  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  tahun  2003,  yang  tertuang  dalam  beberapa  pasal, yaitu: 36
a. Pasal 36 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memperhatikan: Peningkatan iman dan taqwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan  minat  peserta  didik;  keragaman  potensi  daerah  dan  lingkungan;  tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan dan  tekhnologi,  dan  seni;  Agama;  Dinamika  perkembangan  global;  serta  Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
b. Di pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: Pendidikan agama; Pendidikan kewarganegaraan; Bahasa; Matematika; Ilmu pengetahuan alam; Ilmu pengetahuan  sosial;  Seni  dan  budaya;  Pendidika  jasmani  dan  olahraga;  Keterampilan/ kejuruan; dan Muatan lokal.
c. Di  pasal  37  ayat  2,  Kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib:  Pendidikan  agama;  Pendidikan kewarganegaraan; dan Bahasa.

## 3. Pendidikan Islam sebagai Nilai
Dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  tahun  2003  Pasal  12 ayat  a  menyebutkan  bahwa  pendidikan  agama  adalah  hak  peserta  didik,  disebutkan;  setiap peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Dalam  bagian penjelasan  diterangkan  pula  pendidik  dan  atau  guru  agama  yang  seagama  dengan  peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan diatur dalam pasal 41 ayat 3. 37
Kesimpulan
36 Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia ;  Huda,  “Perkembangan Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dan  Upaya  Penguatannya  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional”;  “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”
37 Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia ;  Huda,  “Perkembangan Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dan  Upaya  Penguatannya  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional”;  “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”
Masalah  pendidikan  memang  tidak  bisa  dilepaskan  adanya  faktor  politik  yang melatarbelakanginya sejak belum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini  tentu  sekak  jaman  penjajahan  di  mana  pendidikan  Islam  selalu  dibatasi  oleh  kolonial. Sampai  Indonesia  merdeka  pun  polemik  ini  terjadi  sejak  berdirinya  bangsa  ini. Perkembangan  pendidikan  Islam  secara  nasional  didukung  oleh  aspek  historis,  yuridis, lembaga,  dan  organisasi  keagamaan  Islam.  Sedangkan  perkembangan  pendidikan  Islam secara  internasional  lebih  dipengaruhi  dari  faktor  kepemimpinan  lembaga  pendidikan  Islam itu  sendiri  dalam  membangun  jaringan. Ada  tiga  hal  yang  terkait  dengan  pendidikan  Islam dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  tahun  2003: Pertama , kelembagaan  formal,  nonformal,  dan  informal  didudukkannya  lembaga  madrasah  sebagai salah  satu  lembaga  pendidikan  formal  yang  diakui  keberadaannya  setara  dengan  lembaga pendidikan  sekolah. Kedua ,  pendidikan  Islam  sebagai mata  pelajaran  yaitu  pelajaran  agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis  dan  jenjang  pendidikan. Ketiga ,  pendidikan  Islam  sebagai  nilai,  terdapat  seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  Teuku  Ibrahim. Kontribusi  Samudra  Pasai  terhadap  Studi  Islam  Awal  di  Asia Tenggara . Jogjakarta: Ceninnets, 2005.
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
Bashori,  Bashori.  “ Transformasi  Kepemimpinan  Perguruan  Tinggi  dan  Jejaring Internasional.” PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (10 Desember 2019). https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.1153.
Daulay,  Haidar  Putra. Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia.
Jakarta: Kencana, 2006.
developer,  mediaindonesia  com.  “ Pendidikan,  Perdamaian,  dan  Kontribusi  NU- Muhammadiyah, ” 2023. https://mediaindonesia.com/opini/217565/pendidikan- perdamaian-dan-kontribusi-nu-muhammadiyah.
Vol. 05 No. 02 Desember 2023 http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin
Huda,  Miftahul.  “ Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Dan  Upaya  Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional. ” Journal of Islamic Education Research 1, no. 02 (29 Juni 2020): 39–53. https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24.
“Kemenag:  Ada  Lebih  Dari  30  Ribu  Pesantren  Di  Indonesia,  Ini  Sebarannya  |  Databoks,” 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag-ada-lebih-dari- 30-ribu-pesantren-di-indonesia-ini-sebarannya.
Mansur. Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah . Jogjakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
Moon, Al. “Berapakah Jumlah RA & Madrasah di Indonesia?” Ayo Madrasah (blog), 2023. https://www.ayomadrasah.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html.
Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Mulkhan,  Abdul  Munir. Nalar  Spiritual  Pendidikan  -Solusi  Problem  Filosofis  Pendidikan Islam . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
Nabila,  Dila  Fitri,  dan  Abd  Hayyi.  “Dampak  Globalisasi  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di Indonesia.” Jurnal  Pemikiran  Dan  Ilmu  Keislaman 2,  no.  2  (16  September  2019):
552–73.
Rahman,  Kholilur.  “Perkembangan  Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.” Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam 2, no. 1 (15 Februari 2018): 1–14.
Sakir,  Moh.  “Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.” Cendekia 12,  no.  1 (2014).
Salmaa. “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya.” Penerbit Deepublish (blog), 17 Maret 2023. https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/.
Saputra,  Fedry.  “Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.”
AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam) 3, no. 1 (22 Januari 2021): 98–108. https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i1.1137.
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,” 2003.
Wikipedia.  “Daftar  perguruan  tinggi  Islam  negeri  di  Indonesia.”  dalam Wikipedia  bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , 2023.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_ Indonesia&oldid=22669869.