## URGENSI REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN
Menjadi  hal  yang  krusial,  bahwa  penyusunan  sebuah  peraturan  perundang- undangan  menjadi efisien bukanlah dari kecepatan proses penyusunannya hingga finalisasinya,  tetapi  lebih  kepada  penilaian  bahwa  prosesnya  telah  berjalan  secara inklusif  atau  tidak.  Berdasarkan  penelitian  Bappenas  (2020),  menunjukkan  bahwa proses legislasi atau perumusan peraturan di Indonesia memiliki kualitas yang buruk, hal ini salah satunya karena rendahnya analisis dampak (Impact Assessment) dalam prosesnya.  Dalam  studinya,  Bappenas  juga  mengklasifikasikan  sejumlah  undang- undang yang memiliki substansi yang bermasalah. Masalah pada substansi tersebut mencakup  pasal  atau  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang undangan lainnya, tidak konsistensinya dalam proses perumusan substansi, adanya ketidakjelasan objek maupun subjek yang diatur, serta seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang yang eksisting (Nalle dan Kristina, 2020).
Dikutip  dari  Xanthaki  (2008),  bahwa  kualitas  perencanaan  peraturan  perundang- undangan  nantinya  dapat  dicapai  dengan  mempertimbangkan  4  prinsip  utama, antara lain adalah:
1. Kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan ( efficacy ) yang dipengaruhi oleh kualitas dari riset pendahuluan;
2. Kesesuaian  perilaku  dengan  norma  hukum  dalam  undang-undang ( effectiveness )
3. Efisiensi yaitu mencakup kejelasan ( clarity ), ketelitian ( precision ) dan tidak bias dan ambigu
4. Kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender ( plain and gender-neutral language )
Reformasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan dirasakan menjadi sebuah urgensi karena disebabkan beberapa faktor, yaitu: Regulasi yang buruk yang menyebabkan kinerja ekonomi yang lemah, rendahnya kualitas regulasi yang sudah ada menyebabkan meningkatnya (net) cost of society , serta ease of doing business yang harus  ditingkatkan.  Dalam  sebuah  ceramah  virtual  yang  disampaikan  oleh  Dr.  Ir. Idqan  fahmi,  M.Ec,  bahwa  terdapat  beberapa  pendekatan  untuk  adanya  reformasi regulasi ke arah yang lebih baik, yaitu : (1) melalui penanganan stok regulasi yang telah ada, yaitu dengan dilakukan evaluasi secara terarah menyeluruh terkait dengan
semua  regulasi  yang  sudah  ada,  dan  2)  peningkatan  kualitas “flow “ regulasi  yang baru, dengan melembagakan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini disebut dengan Regulatory Impact Analysis (RIA).
Sebuah regulasi dikatakan benar dan dapat terus berlaku bila adanya keseimbangan di antara kepentingan publik dan dampak negatifnya terhadap organisasi, serta jika kepentingan  publik  jauh  lebih  besar  dari  dampak  negatif  terhadap  organisasinya. Sebuah  regulasi  pula  tidak  dapat  diterima  dan  tidak  dapat  dijalankan  atau  malah sebaiknya  dimodifikasi  bila  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  lebih  besar dibandingkan dengan kepentingan publik yang dilindungi.
Menganalogikan  sistem  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebuah  kolam renang,  maka  terdapat  empat  langkah  yang  harus  diambil  untuk  melakukan reformasi  peraturan  perundang-undangan,  yaitu:  (1)  membersihkan  air  kolam tersebut (regulatory stock) , (2) Menyaring air baru yang masuk ke kolam ( the regulatory flow ),  (3)  menjaga  infrastruktur  kolam (institution s)  dan  (4)  memastikan  ada  pihak yang  akan  menjaga  air  kolam  tetap  bersih (regulatory  quality  control) .    RIA  sendiri bukan merupakan laporan, tetapi adalah proses yang mendefinisikan masalah secara hati-hati dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi penyebab mendasar dari masalah tersebut melalui bukti yang terdokumentasi (Fahmi, 2021).
Jadi, secara umum pelaksanaan RIA terhadap suatu kebijakan dihadapi oleh beberapa tantangan, yaitu, penguatan sumber daya kelembagaan dan penggunaan metodologi dalam proses legislasi. Tantangan yang pertama yaitu minimnya tenaga ahli dalam proses  legislasi,  termasuk  kompetensi  yang  dimiliki  di  bidang  Hukum  dan perancangan  perundang-undangan.  Kedua,  minimnya  penguasaan  terhadap metodologi dan pedoman riset yang komprehensif. Sudah seharusnya parlemen juga perlu  mendorong  penyempurnaan  kebijakan  legislasi  yang  komprehensif  sebagai bahan  rujukan  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  juga harus didukung oleh kualitas tenaga ahli parlemen di bidang perancangan Undang- Undang dengan melibatkan tenaga ahli lintas disiplin ilmu.

## Desy Maritha
Referensi:
Helen  Xanthaki. 2008.  On transferability of legislative solutions: the functionality  test dalam Constantin  Stefanou dan Helen Xanthaki  (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale,
Ashgate, Hampshire & Burlington, 2008.
Nalle, Victor Imanuel. 2020. Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia. Veritas et Justitia, Vol. 6, No. 1, 2020.  (diakses melalui https://bit.ly/3zDyJLL )
LAN RI, 2021. https://lan.go.id/?p=6706