## MODEL PENGELOLAAN DANA HAJI DI BANK SYARIAH
Ifa Hanifia Senjiati  – Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

## ABSTRACK
Hajj is one pillars of Islam which must be implemented by every muslim who  has  capability.  Capability  must  be  fulfilled  is  ability  to  pay  costs  of  Hajj Organizers (BPIH). BPIH managed by the Ministry of Religious Affairs through several  financial  instruments  such  as  savings,  deposits  and  sukuk.  The  efficient and effective management of funds Haj is through sharia banks with the dinar as a  instrument  of  payment  cause  dinar  as  currency  of  Islam  that  has  advantages than fiat money. The objective of the research is to decribe model of management funds  haj  in  sharia  banking  by  dinar  and  to  know  what  is  the  multifiler  effect from  its  model.  This  study  uses  qualitative  research  based  on  studies  litelatur, which  is  sourced  from  books,  internet,  and  other  documents  that  support  this research.  Result  of  this  study  is  showing  model  of  management  funds  haj  by synergy  function  of  sharia  bank  like  funding  (receive  deposit  and  saving  dinar also costs of hajj), lending (to the BMT of mosque) and charity (lend the zakat to mustahiq). This model gives multiflier effects like BPIH price will fall, the growth of  new  entrepreneurs  through  BMT  program  eco-mosque,  socialize  use  dinar, and preventing corruption .
Keywords: BPIH, dinar, BMT, UKM, and charit y

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima.Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi  yang mampu yang sesuai dengan QS.ali-Imron 97. Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan empat hal yaitu kemampuan Jasmani, kemampuan rohani, kemampuan ekonomi dan kemampuan keamanan (Miftah, 2007:41).
Salah  satu  kemampuan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan ekonomi  yaitu  membayar  ongkos  haji.  Di  Indonesia  biaya  ini  menjadi  salah  satu  syarat  calon jemaah  haji  yang  disebut  dengan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji).  Besaran  BPIH yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Berbeda  halnya  jika biaya haji tersebut didasarkan pada mata uang dinar yang menggambarkan penurunan biaya haji.
Dinar  adalah  uang  yang  digunakan  oleh  Rasulullah  saw  sebagai  transaksi  jual  beli  dan penerapan  syariah  Islam,  dengan  fakta  yang  ada  uang  kertas  menunjukkan  dirinya  tidak  bisa bertahan  lama  walaupun  dalam  jangka  waktu  100  tahun  dan  mata  uang  yang  bertahan  lama hingga saat ini lebih dari 1400 tahun adalah dinar (Iqbal, 2010:87). Sedangkan, nilai pada uang

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 3 NO 2
JULI 2017
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
kertas  tidak  memiliki  kekuatan,  tetapi  nilai  tersebut  muncul  dari  kepercayaan  orang  terhadap negara penerbit uang kertas tersebut. Jika kepercayaan terhadap negaranya turun maka turun pula nilai  mata uangnya. Rupiah  sempat menguat di  masa orde baru karena pemerintahannya stabil, tetapi  ketika  kepercayaan  pada  pemerintah  merosot  di  tahun  1998,  rupiah  terjun  nilainya  lima kali lebih rendah. Kejadian seperti ini dialami pula oleh Won Korea, Bath Thailand dan Ringgit Malaysia,  dan  mungkin  terjadi  pada  Dolar  Amerika,  Yen  Jepang  dan  semua  mata  uang  kertas lainnya (Endy,2010:87).
Keunggulan dinar menjadi hal  yang perlu diperhatikan karena dinar memiliki nilai yang sangat  kuat  yang  tidak  terkoreksi  oleh  inflasi  sehingga  dinar  layak  untuk  menjadi  pilihan  mata uang.  Penggunaan  dinar  di  Indonesia  saat  ini  digunakan  sebagai unit  of  account (fungsi  satuan pembukuan),  dan store  of  value (fungsi  penyimpan  nilai)  sedangkan  fungsi  sebagai  alat  tukar belum  bisa  dilakukan.  Meskipun  demikian,  kedua  fungsi  uang  ini  dapat  dimanfaatkan semaksimal  mungkin.  Salah  satunya  digunakan  dalam  transaksi  pengelolaan  dana  haji (Iqbal,2008).
Proses awal mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan melakukan pembayaran BPIH melalui Bank Penerima Setoran yang ditunjuk oleh kementrian Agama. Sedangkan untuk pengelolaan dana BPIH akan diserahkan kepada Bank Syariah. Pengelolaan dana haji yang saat ini  dilakukan  oleh  Dirjen  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh  adalah  melalui  deposito  bank syariah, bank konvensional dan sukuk. Nilai manfaat dari simpanan tersebut dikelola oleh Dana abadi Umat yang diperuntukkan untuk biaya operasional penyelenggaraan haji.
Beberapa alternatif pengelolaan dana haji  yaitu :  pengelolaan dana haji di  bank syariah, mendirikan  bank  syariah  haji,  dan  investasi  dana  haji  melalui  wakaf  uang.  Dari  tiga  alternatif diatas,  penempatan  di  bank  syariah  adalah  yang  paling feasible untuk  dilakukan  karena  untuk mendirikan bank syariah haji memerlukan pemikiran yang lebih matang sementara pengelolaan wakaf uang belum terlalu kreatif (Bambang, 2010). Alternatif lain direncanakan oleh komisi VIII DPR  RI  untuk  membentuk  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  yang  terpisah  dengan  satuan  kerja pemerintah agar terbentuk badan yang independen (Ayu,2013).
Munculnya  alternatif  pengelolaan  dana  haji  ini  karena  ada  indikasi  penyelewengan pengelolaan  dana  haji  oleh  kementrian  agama  yang  berasal  dari  laporan  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  yang  menemukan  transaksi  mencurigakan  sebesar Rp.230 milyar pada laporan keuangan periode 2004-2013 (Putri,2013).
Transparansi  atas  pengelolaan  dana  haji  sangat  diperlukan  karena  dana  yang  dikelola tidak  sedikit  nilainya  dan  semakin  bertambahnya  tahun  maka  akan  semakin  meningkat  dana simpanan  haji  tersebut.  Apabila,  dana  haji  itu  disimpan  dalam  rupiah  maka  nilainya  akan  terus terkoreksi  oleh  inflasi  setiap  tahunnya  dan  akan  berakibat  nilainya  semakin  menurun  beberapa tahun mendatang.
Pada tahun 1999, dana ibadah haji atau BPIH dapat dibayarkan melalui koin ONH (emas) yang  dikelola  oleh  perum  Pegadaian  dengan  mengoleksi  koin  emas  ONH  (KEONH).  Ukuran KEONH ini adalah 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan 20 gram. Harganya 10% lebih mahal daripada harga emas murni dipasaran dan buyback -nya selisih 4% dan sangat disayangkan penjualan koin ONH ini kurang berkembang dan akhirnya tidak dijual di pegadaian (Ella,2010:59). Begitu pula, dengan  usulan  Adiwarman  Karim  sebagai  ahli  perbankan  syariah  yang  mengusulkan  tentang tabungan  dan  deposito  dengan  menggunakan  dinar  di  bank  syariah.  Beliau  beralasan,  karena hampir  semua  bank  syariah  mempunyai  gadai  emas  yang  nantinya  akan  mengarah  ke  dinar dirham dan tersedianya tabungan dan deposito dollar sehingga memungkinkan adanya tabungan
dan  deposito  dinar  (Indah,  2010).  Dengan  demikian,  maka  pengelolaan  dana  haji  dengan menggunakan emas merupakan hal yang perlu diteliti lebih lanjut.
Latar  belakang  ini  yang  menjadi  inspirasi  penulis  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai pengelolaan  dana  haji  berbasis  dinar  di  bank  syariah  yang  dapat  meningkatkan  kapasitas  bank syariah  dalam  memberikan  pembiayaan.  Tinggi  portofolio  pendanaan  dan  pembiayaan  makin meningkatkan asset sehingga bisa mempercepat peningkatan market share hingga mencapai dua digit.    Berdasarkan  permasalahannya,  penelitian  ini  fokus  pada  pengelolaan  dana  haji  yang dikelola oleh bank syariah dengan basis dinar dirham baik dari segi penerimaan setoran dan haji, penghimpunan  dana  melalui  tabungan  dan  deposito  perencanaan  dinar  dirham,  penyaluran pembiayaan  untuk eco -masjid  dengan pendirian BMT dan disalurkan kembali  pada usaha kecil dan mikro, selain itu bank melakukan fee based income dengan menerima jasa safe deposit box dan penyaluran dana zakat kepada mustahiq dengan menggunakan dinar dirham sehingga dapat dirumuskan permasalahan penelitian: 1)Bagaimana model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis  dinar?  Dan  2)Bagaimana  multiflier  efek  model  pengelolaan  dana  haji  di  bank  syariah berbasis dinar kepada perekonomian umat?. Dengan tujuan penelitian: 1)Untuk menggambarkan model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar, dan 2)Untuk menjelaskan multiflier efek model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar dalam perekonomian umat.
Model penerapan dinar di bank syariah ini sejalan dengan penelitian Abdul Halim Abdul Hamid dan Norizaton Azmin Mohd Nordin  yang berjudul Dinar  And  Dirham  Effect  On  The Banking  Business  And  Its  Solution .  Dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  penggunaan dinar dan dirham akan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis bank dengan menuntut bank  harus lebih inovatif, kreatif, lebih canggih dan lebih profesional ketika berhadapan dengan Dinar dan Dirham  sistem. Rancangan e-Dinar dapat  mengambil  sebagian besar peran bank sebagai  media untuk  pembayaran  (www.e-dinar.com)  (Abdul  Hamid,  2002).  Selain  itu  pula,  penelitian  ini didukung  oleh  laporan  perkembangaan  penerapan  dinar  emas  dan  dirham  perak  di  Indonesia yang disusun oleh wakala induk nusantara. Dalam laporannya mengemukakan bahwa penerapan dinar sudah dilakukan bekerjasama dengan para pengusaha (JAWARA, Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara), para penjual dinar (jaringan wakala dinar dirham), dan lembaga  zakat  yang  menerima  dan  menyalurkan  dinar  dirham  tercatat  pada  Ramadhan  1430  H terdapat 10 lembaga amil zakat (Wakala Induk Nusantara, 2009).
Dari  berbagai  hal  yang  melatar  belakangi  penelitian  ini  maka  diharapkan  penelitian penulis dapan mencapai tujuan dan memberikan kontribusi berikut :
1) Bagi  akademisi  :  Pihak  akademisi  dapat  mengkaji  ulang  model  pengelolaan  dana  haji berbasis  dinar  ini  dan  dapat  memodifikasi  kembali  model  lain  sehingga  penelitian  ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi peneliti lainnya.
2) Bagi  praktisi  :  Pihak  akademisi  perbankan  syariah  dapat  menerapkan  model  pengelolaan dana haji ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi bahan penguat bahwa bank syariah mampu dan layak menjadi pengelola dana haji
3) Bagi  masyarakat  luas  :  Tanggung  jawab  pemerintah  (Departemen  Agama)  sedikitnya  bisa berkurang  dan  pemerintah  bukan  sebagai  operator  pengelola  dana  haji  melainkan  lebih kepada  pengawas  pengelola  dana  haji.  Sedangkan  masyarakat  luas  dapat  memperoleh keilmuan  yang  lebih  luas  melalui  penelitian  ini  berkaitan  dengan  fungsi  bank  syariah  dan dinar  sehingga  menumbuhkan  kecintaan  masyarakat  terhadap  ekonomi  Islam  dengan demikian  akan  cepat  terwujudnya  tujuan  Ekonomi  Islam  yang  dapat  memberdayakan ekonomi umat dengan maslahat.

## 1. Telaah Litelatur
Definisi  dana  haji  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji  (Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  2014) menjelaskan bahwa dana haji adalah
Dana  Haji  adalah  dana  setoran  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji,  dana  efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk  kemaslahatan umat Islam.
Dari  definisi  di  atas  maka  pengelolaan  dana  haji  adalah  mengelola  dana  setoran  BPIH dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Dana haji meliputi beberapa sumber dana yaitu  1)  setoran  BPIH,  2)  dana  efisiensi  penyelenggaraan  haji,  3)  dana  abadi  umat  (DAU)  ,  4) nilai  manfaat  yang  dikuasai  oeleh  negara  dalam  rangka  penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  5) program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam poin selanjutnya di UU tersebut (pasal 1 poin 3) dijelaskan bahwa
Dana  Abadi  Umat  yang  selanjutnya  disingkat  DAU  adalah  sejumlah  dana  yang  sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional  penyelenggaraan  ibadah  haji  serta  sumber  lain  yang  halal  dan  tidak  mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana  haji  tersebut  dikelola  oleh  badan  pengelolaan  dana  haji  yaitu  Badan  Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan  ibadah  haji  serta  semua  kekayaan  dalam  bentuk  uang  atau  barang  yang  dapat dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut,  baik  yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (pasal 1 poin 1 dan 4 2014).
BPKH  bertugas  mengelola  Keuangan  Haji  yang  meliputi  penerimaan,  pengembangan, pengeluaran,  dan  pertanggungjawaban  Keuangan  Haji.  BPKH  menyelenggarakan  fungsi:  a) perencanaan  penerimaan,  pengembangan,  dan  pengeluaran  Keuangan  Haji;  b)  pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; c) pengendalian dan pengawasan penerimaan,  pengembangan,  serta  pengeluaran  Keuangan  Haji;  dan  d)  pelaporan  dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah,  kehati-hatian,  keamanan,  dan  nilai  manfaat;  dan  b.  melakukan  kerja  sama  dengan lembaga  lain  dalam  rangka  pengelolaan  Keuangan  Haji  (pasal  22-24  2014).  Dalam  hal  ini lembaga  yang  dapat  bekerjasama  dengan  BPKH  adalah  bank  Syariah  dan  unit  usaha  Syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 bahwa keuangan haji wajib dikelola oleh Bank Syariah dan UUS.
Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip Syariah dimana menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (pasal  1  poin  7,  UU  No  21  tahun  2008).  Dalam  PMA  No  30  tahun  2013  dijelaskan bahwa bank Syariah merupakan  Bank Penerima  Setoran BPIH  yang selanjutnya disingkat  BPS BPIH adalah bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah . BPS BPIH harus memenuhi persyaratan diantaranya,
a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas
b. Berbentuk bank Syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah
c. Memiliki layanan bersifat nasional
d. Memiliki  sarana,  prasarana,  dan  kapasitas  untuk  berintegrasi  dengan  system  layanan  haji Kementrian Agama
e. Memiliki  kondisi  kesehatan  bak  sesuai  dengan  peraturan  Indonesia  atau  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuanm peraturan lainnya
f. Menunjukkan  keterangan  menjadi  anggota  lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dan  surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal. (pasal 2, PMA No.30 2013)
Penetapan  BPS  BPIH  ini  berlaku  untuk  jangka  waktu  4  tahun  dan  dapat  diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja BPS BPIH. Setelah PMA ini diberlakukan yaitu tahun 2013, maka  paling  lambat  satu  tahun  kedepan  yaitu  tahun  2014  bank  umum  nasional  yang  tidak memiliki  layanan  syariah  tidak  diperkenankan  untuk  mengelola  dan  menyelengaarakan penerimaan setoran BPIH.
Istilah  Bank  Penerima  Setoran  BPIH  dalam  keputusan  Dirjen  Penyelenggaran  Haji (2013)  terdapat  dua  kategori  BPS  yaitu  Bank  Koordinator  BPS  dan  BPS  Transito.  Tugasnya adalah  pelaksana  pengendalian  dan  rekonsiliasi  dana  BPIH  dengan  syarat  tambahan  yaitu  a) merupakan bank devisa, b) telah menjadi BPS BPIH selama 5(lima) tahun terakhir, c) memiliki kemampuan rekonsiliasi data dan dana yang teruji dan d) memiliki unit kerja khusus (dedicated) yang  mengurus  dan  mengelola  pelayanan  haji  kepada  calon  Jemaah  haji  yang  merupakan nasabah BPS BPIH.
Adapun BPS BPIH Transito adalah  Bank yang sebelumnya merupakan BPS BPIH tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan berbentuk bank Syariah atau memiliki layanan Syariah sampai batas  waktu  yang  ditentukan,  yang  kemudian  ditunjuk  oleh  Metri  Agama  sebagai  Bank  BPS BPIH  Transito.  Bank  ini  harus  memiliki  syarat  a)  mempunyai  jaringan  pelayanan  di  setiap kabupaten/kota  di  setiap  provinsi  dan  b)  bersedia  mentransfer  dana  setoran  awal  BPIH  dan setoran lunas BPIH ke rekeing Mentri Agama pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh Mentri Agama paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  yang  dibuktikan  dengan  pernyataan  tertulis  dari  Direktur Utama.
Sistem Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat dua komponen pokok yaitu;
a. Direct cost yaitu biaya yang dibebankan langsung kepada Jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan  ibadah  haji.  Besaran  komponen  direct  cost  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam bentuk ‘Peraturan Presiden” atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
b. Indirect Cost yaitu biaya yang dibebankan kepada hasil optimalisasi dana setoran awal BPIH yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  ibadah  haji,  besaran  dana  Indirect  cost  BPIH diusulkan oleh Menteri Agama (kementrian Agama, 2010).
Gambaran secara umum tentang Pengelolaan BPIH sebelum dan pada masa Penyelenggaraan Haji tergambar sebagaimana bagan berikut ini :

## Sumber : Burhanudin 2014

## METODOLOGI
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  tekhnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi  (Hendra,2007).  Penelitian  penulis merupakan  penelitian  yang  menggambarkan  tentang  model  suatu  pengelolaan  keuangan khususnya  pengelolaan  dana  haji  di  bank  syariah  berbasis  dinar.  Model  ini  merupakan  model yang baru dibuat oleh penulis berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga model ini  dapat  terbentuk  sedangkan  gagasan  penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  beberapa ahli yang berpendapat.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis  yaitu  suatu  penelitian  dengan tujuan  utama  untuk    memberi  gambaran  atau  deksripsi  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif (Aditya,2009). Penelitian ini akan memberi  gambaran mengenai suatu  model  pengelolaan dana haji dengan menyajikan data-data pendukung baik berupa data kuantitatif atau kualitatif.

## Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  atau
diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  buku- buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain.Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara :
g. Dokumentasi yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen bank syariah dan departemen agama yang relevan dengan penelitian.
h. Studi  Kepustakaan,  dilakukan  dengan  menelaah  bukubuku  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  diangkat  untuk  mendapatkan  kejelasan  konsep  dan  mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.
Instrument penelitian  adalah  penulis.  Penulis  yang  melakukan  pengumpulan  dan pengolahan  data  sampai  pada  penyajian  data  sehingga  penulis  adalah  yang  sangat  memahami penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data,  mengorganisasikan  ke  dalam  suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong,2004). Aktivitas dalam analisis data, yaitu : a. Data  Reduction (Reduksi  Data)  :  Data  yang  diperoleh  pada  penelitian  memungkinkan jumlahnya  yang  cukup  banyak  sehingga  diperlukan  pencatatan  secara  teliti  dan  rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya.  Reduksi  data  bisa dibantu  dengan  alat  elektronik  seperti  :  komputer  ,  dengan  memberikan  kode  pada  aspek- aspek tertentu.
b. Data Display (Penyajian Data) : Proses analisis data selanjutnya adalah display data. Display data  dalam  penelitian  kualitatif  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  :  uraian  singkat,  bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).
c. Conclusion  Drawing/verification  : Langkah  ketiga  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang   mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya..

## PEMBAHASAN

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  pengamatan  penulis  terhadap  fenomena  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana haji di bank syariah berbasis dinar adalah sebagaimana berikut :

## Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH)
Keinginan  masyarakat  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  sangat  besar  ,  hal  ini  ditunjukkan oleh  meningkatnya  daftar  tunggu  haji  yang  dimulai  tahun  2008.  Tahun-tahun  sebelumnya,  jika berencana ibadah haji pada tahun 2012 maka pada tahun itu mendaftar maka tahun itu juga bisa pergi ke Baitullah tapi untuk kondisi tahun ini bagi yang berencana pergi tahun 2012 maka akan dapat  melaksanakan  haji  pada  6-7  tahun  berikutnya  artinya  waktu  menunggu  dari  pendaftaran sampai pemberangkatan membutuhkan waktu yang lama. Perkembangan biaya penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan peraturan presiden tentang  BPIH dan BPIH dikonversi kedalam dinar dapat disajikan berikut:
Tabel 1 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002 s/d 2013 No   Tahun   PerPres BPIH Tambahan Dinar 1 2002 No.99 tahun 2001 2.677 USD Rp.800.000 55 2 2003 No.55 tahun 2002 2.677 USD Rp.1.000.000 50 3 2004 No.45 tahun 2003 2.675 USD Rp.967.500 49 4 2005 No.49 tahun 2004 2.668 USD Rp.963.266 46 5 2006 No.70 tahun 2006 2.858 USD Rp.466.864 34 6 2007 No.20 tahun 2007 2.934 USD Rp.400.100 30 7 2008 No.53 tahun 2008 3.388 USD Rp.501.000 27 8 2009 No.41 tahun 2009 3.426 USD Rp.100.000 23 9 2010 No.51 tahun 2010 3.342 USD Rp. 0 22 10 2011 No.51 tahun 2011 3.533 USD Rp. 0 19 11 2012 No.67 tahun 2012 3.613 USD Rp. 0 18 12 2013 No.31 tahun 2013 3.528 USD Rp. 0 17
Sumber : Peraturan Presiden (www.kemenag.com) di unduh tanggal 24 Mei 2013 dan www.koinemasdinar.com
Dari  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  perkembangan  BPIH  selama  12  tahun menunjukkan BPIH semakin  naik  harganya dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain BPIH, pemerintah menetapkan tambahan biaya operasional yang mana pada tahun 2010 biaya tersebut ditiadakan.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  kementrian  Agama  telah  memiliki  simpanan  di  Dana Abadi  Umat  sehingga  untuk  biaya  operasional  dibiayai  melalui  DAU.  BPIH  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  adalah  menggunakan  dolar  Amerika,  dan  selanjutnya  masyarakat  dapat membayarnya  dengan  dolar  atau  dengan  rupiah  sesuai  dengan  kurs  harga  dolar  pada  saat pembayaran.  Kenaikan  harga  BPIH  dengan  dolar  mencapai  2,37%  per  tahun  secara  rata-rata. Apabila  BPIH  dibayar  dengan  dinar  maka  BPIH  semakin  turun  biayanya.  BPIH  dengan  dinar tahun  2013  turun  sebesar  77%  dibandingkan  tahun  2002  sedangkan  dolar  mengalami  kenaikan BPIH  sebesar  132%  dibanding  tahun  2002.  Selisih  persentase  antara  dinar  dan  dolar  adalah sebesar 54,5% artinya bahwa dinar lebih unggul persentasenya dibanding dolar. Perbedaan BPIH dengan  menggunakan  dinar  dan  dolar  dapat  dilihat  melalui  grafik  berikut,  dimana  nilainya menggunakan  nilai  log  untuk  memperoleh  kesetaraan  nilai  ketika  diperbandingkan.  Berikut grafik perkembangan BPIH tahun 2002 s/d 2013 :
Gambar 1
Perbandingan perkembangan BPIH dengan menggunakan dolar dan dinar
3.43 3.43 3.43 3.43 3.46 3.47 3.53 3.53 3.52 3.55 3.56 3.55
1.74 1.70 1.69 1.66 1.53 1.48 1.43 1.36 1.34 1.28 1.26 1.23 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 log dolar log dinar

## Sumber : Pengolahan data (2013)
Biaya  Penyelenggara  Ibadah  Haji  dialokasikan  untuk  membiayai  beban  langsung  yang diterima  oleh  jamaah  yaitu  pada  tahun  2013,  terjadi  penurunan  BPIH  karena  penurunan komponen  biaya  penerbangan  dari  49%  di  tahun  2012  menjadi  46%  di  tahun  2012.  Sementara itu, proporsi biaya pemondokan mengalami peningkatan dari 30% di tahun 2012 menjadi 32% di tahun 2013 karena kenaikan harga sewa pemondokan. Peningkatan biaya pemondokan diimbangi dengan peningkatan biaya pelayanan lainnya dari 12% menjadi 13% agar jamaah mendapatkan jaminan  pelayanan  terbaik.  Penurunan  BPIH  pada  tahun  2013  disebabkan  oleh  peningkatan proporsi nilai manfaat dari 21% pada tahun 2012 menjadi 34% pada tahun 2013. Kontribusi nilai manfaat ini disebabkan oleh perubahan  persentase penempatan investasi dana haji yaitu dengan mengurangi  penempatan  pada  kas  dan  giro  dan  mengalihkannya  dalam  penempatan  deposito serta meningkatkan penempatan sukuk menjadi 35 triliun pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2010 dengan jumlah 12 triliun (Dirjen PHU, 2013)

## Bank Syariah Sebagai Lembaga Pengelola Dana Haji
Bank  syariah  sebagai  lembaga  pengelola  dana  haji  telah  ditetapkan  dalam  PMA  No.30 tahun 2013 sehingga bank syariah sudah memiliki payung hukum  yang jelas dan bisa dijadikan landasan  dalam  membuat  produk  baru  atau  mengembangkan  produk  yang  sudah  ada  untuk mengelola dana haji di bank syariah. Dalam surat keputusan Kementrian Agama 2017 dijelaskan tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS-BPIH (Founder, 2017).
1. BRI Syariah
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri (BSM)
4. Bank Muamalat
5. Bank Mega Syariah
6. BTN Unit Usaha Syariah
7. BPD Aceh Unit Usaha Syariah
8. BPD Sumut Unit Usaha Syariah
9. BPD Nagari Unit Usaha Syariah
10. BPD Riau Unit Usaha Syariah
11. BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah
12. BPD DKI Unit Usaha Syariah
13. BPD Jateng Unit Usaha Syariah
14. BPD Jatim Unit Usaha Syariah
15. Bank Panin Syariah
16. Bank Permata Syariah
17. Bank CIMB Niaga Syariah
Adapun  ketentuan  pelunasan  seluruhnya  harus  di  bank  Syariah  sebagaimana  dijelaskan berikut :
1. BJB,  BJB  Unit  Usaha  Syariah  (BJBS)  dan  BPD  DIY  pelunasannya  dilakukan  melalui BNI Syariah.
2. Bank Bukopin, pelunasannya dilakukan melalui Bank Mega Syariah
3. BPD Kalsel, BPD Kaltim, BPD NTB pelunasannya melalui BSM
4. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya melalui Bank Muamalat
Sedangkan ketentuan untuk BPS BPIH Transito adalah
1. BRI pelunasannya melalui BRI Syariah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk  jemaah  haji yang  bertempat  tinggal  di  kabupaten/kota  dimana  terdapat kantor BRI Syariah, dilakukan di BRI Syariah.
2. Untuk  jemaah  haji yang  bertempat  tinggal  di  kabupaten/kota  dimana  tidak terdapat  kantor  BRI  Syariah  atau  pada  saat  mendaftar  di  BRI,  dilakukan  di  BRI tempat jamaah haji melakukan setoran awal.
3. Mekaisme  pelunasan  di  BRI  mengikuti  pelunasan  tahun  sebelumnya,  namun untuk  pencetakan  bukti  setoran  lunas  BPIH  menggunakan  kertas  cetakan  BRI Syariah.
2. Bank Mandiri pelunasannya dilakukan melalui BSM dengan prosedur sebagai berikut :
1. Bagi jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupten/kota dimana terdapat kantor BSM, dilakukan di BSM.
2. Bagi  jemaah haji  yang bertempat tinggal  di  kabupten/kota dimana tidak terdapat kantor BSM, dilakukan dengan mekanisme :
1. BSM menginformasikan kepada jamaah haji bahwa BSM akan datang ke kabupaten/kota pada tanggal tertentu di lokasi tertentu
2. BSM membuka tempat layanan pelunasan di kabupaten/kota pada tanggal tertentu dan lokasi tertentu
3. Bagi  jemaah haji  yang bertempat tinggal  di  kabupten/kota dimana tidak terdapat kantor  BSM dan  jarak  Bank  Mandiri  terlalu  jauh,  pelunasannya  dilakukan secara offline di Bank Mandiri setempat.
3. BNI pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah dengan prosedur sebagai berikut :
1. Pelunasan di outlet BNI Syariah padanan diperuntukan bagi jamaah haji BNI non transito berjarak terdekat dengan outlet BNI Syariah padanan
2. Pelunasan untuk   outlet  BNI  yang berjarak jauh  dari BNI Syariah  atau berlainan kota  dan  tidak  terdapat  outlet  BNI  transito,  dilaksanakan  dengan  mekanisme pelunasan melalui Syariah Channeling Office (SCO) sehingga terjadi peminjaman user id SISKOHAT di outlet BNI non transito yang berjarak jauh
Berdasarkan  laporan  keuangan  penyelenggaraan  ibadah  haji  tahun  2011  dan  2012  nilai asset  haji  meningkat  dari  Rp.40,3  triliun  di  tahun  2011  menjadi  Rp.54,9  triliun  di  tahun  2012. Hal  ini  dikarenakan  adanya  peningkatan  asset  setoran  haji  yang  ditanamkan  dalam  investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrument sukuk dan produk perbankan. Total dana setoran  awal  per  posisi  31  Desember  2012  setelah  dikurangi  biaya  operasional  dan  ditambah nilai  manfaat  adalah  sebesar  Rp  49  milyar  dan  surplus  dana  tersebut  disimpan  ke  dalam  Dana Abadi  Umat  (Dirjen  PHU,  2013).  Menurut  Anggito  persentase  dana  haji  yang  dikelola  oleh perbankan syariah hanya sekitar 15 % dari total asset Haji (www.tempo.co, 2013). Artinya masih 85%  lagi  potensi  dana  haji  yang  dapat  dikelola  oleh  bank  syariah  sehingga  menuntut  bank syariah lebih kreatif agar dana haji tersebut dapat 100% ditempatkan di bank syariah.
Bank  Umum  Syariah  yang  berjumlah  11  bank  telah  memiliki  produk  yang  berkenaan dengan  ibadah  haji.  Berdasarkan  annual  report  bank  tahun  2010  maka  diperoleh  data  sebagai berikut :
BNI  syariah, memiliki Dana Talangan Haji iB Hasanah dan Tabungan iB THI Hasanah. Total pembiayaan  Talangan  Haji  iB  Hasanah  sampai dengan  Desember  2010  sebesar  Rp.59,3  miliar meningkat sebesar Rp.22,8 miliar dari posisi Juni 2010 sebesar Rp.36,5 miliar posisi Desember
2009 sebesar Rp.25 miliar. Total Tabungan Haji iB  Hasanah Rp.92.564.000.000 dengan nisbah bagi hasil 25:75 atau 2,64% (BNI,2010).
Bank  Muamalat  Indonesia ,    pada  akhir  2010  Pinjaman  Qardh  bersih  yang  berhasil didistribusikan  sebesar  Rp  1.195,65  miliar,  meningkat  290,21%  jika  dibandingkan  tahun  2009, yang  tercatat  sebesar  Rp  306,41  miliar.  Peningkatan  yang  sangat  signifi  kan  ini  dipicu  oleh peningkatan  pembiayaan  dana  talangan  haji  yang  tumbuh  seiring  minat  masyarakat  yang  juga tinggi  dalam  melakukan  ibadah  haji.  Peningkatan  tabungan  wadiah  yang  tumbuh  Rp.264.67 miliar  pada  tahun  2010,  diperoleh  dari  produk  Tabungan  Haji  Arafah  yang  pertumbuhannya sangat menggembirakan (BMI,2010).
Bank  Syariah  Mandiri ,  memiliki  produk BSM  Tabungan  Mabrur  yaitu  Tabungan  untuk membantu  masyarakat  untuk  merencanakan  ibadah  haji  &  umrah  dan  BSM  Pembiayaan Talangan  Haji  merupakan  pinjaman  dana  talangan  dari  bank  kepada  nasabah  khusus  untuk menutupi  kekurangan  dana  untuk  memperoleh  kursi/ seat haji  dan  pada  saat  pelunasan  BPIH. BSM memiliki portofolio pembiayaan sebesar Rp.6,81 triliun, produk pembiayaan talangan haji memberikan  kontribusi  sebesar  Rp.1,63  triliun  atau  16%.  Selain  dari  pertumbuhan  portofolio pembiayaan,  pendapatan  BSM  pun  mengalami  pertumbuhan  dengan  perolehan  komponen  haji merealisasi fee sebesar Rp.141,55 miliar pada tahun 2010, tumbuh sebesar Rp.48,77 miliar atau 52.57% dibanding tahun 2009 sebesar Rp.92,78 miliar (BSM,2010).
BRI Syariah , memiliki produk yang berkaitan dengan haji adalah Talangan Haji BRISyariah iB yaitu  produk  pembiayaan  untuk  kepergian  Ibadah  Haji.  Produk  pembiayaan  ini  mengalami peningkatan  cukup  besar  dibandingkan  tahun  sebelumnya  di  mana  naik  Rp78,31  miliar dari Rp.1,67 miliar pada posisi 2009 menjadi Rp.79,98 miliar di posisi 2010. (BRIS,2010) . Bank  Mega  Syariah ,  sejak  diluncurkan  tahun  2009  produk  tabungan  haji  berkembang  cukup pesat.  Sampai  akhir  2010  jumlah  penabung  mencapai  sekitar  10.714  orang  dengan  total simpanan  Rp.185  miliar.  Per  April  2011,  jumlah  penabung  haji  tercatat  17.836  dengan  jumlah simpanan  sebesar  Rp.373  miliar  sampai  akhir  tahun  diharapkan  dana  haji  yang  terkumpul mencapai  lebih  dari  Rp.500  miliar.  Pada  tahun  2010  dan  2009  tercatat  jumlah  tabungan  haji adalah masing-masing Rp.20.260.102.000 dan Rp.3.491.828.000. (BMS,2010).
Bank Syariah Bukopin , pada tanggal 18 Agustus 2010 Perseroan menyelenggarakan sosialisasi “Tabungan iB Haji” di Jakarta. Jumlah tabungan haji tahun 2010 Rp.1.828.227.002 (BSB,2010).
BJB  Syariah ,  memiliki  produk  Tabungan  Haji  iB  Maslahah  dengan  prinsip Mudharabah dan Dana Talangan Haji iB Maslahah (BPIH) (BJBS,2010).

## Dinar Dirham di Indonesia
Dinar  merupakan  koin  emas  yang  digunakan  sebagai  mata  uang.  Perusahaan  yang mencetak  dinar  terdapat  pada  beberapa  tempat  seperti  PT  Antam  (yang  dijual  oleh  Gerai Dinar/GD),  Kriyatempa  Mulia  Nusantara  (produknya  dijual  oleh  Jaringan  Wakala  Induk Nusantara/WIN) dan Islamic Mint Nusantara/IMN (yang produknya dijual oleh Dinar First/DF) (Ella, 2012).
Tujuan  pencetakan  dinar  dirham  menurut  PT.  Antam  Unit  Bisnis  Pengolahan  dan Pemurnian Logam Mulia menjelaskan :
a. Menyediakan  dinar  dan  dirham  yang  dijual  bebas  guna  mendukung  secara  infrastruktur upaya restrorasi dinar dan dirham
b. Mempromosikan paradigma perubahan  yang mengarah pada penggunaan  dinar dan dirham sebagai alat tukar menukar yang stabil dan aman
c. Merubah kebiasaan dari menerima nilai menjadi mengembangkan nilai melalui penggunaan dinar dan dirham
d. Menggunakan dinar dan dirham dalam perhitungan keuangan dan tabungan investasi PT.Antam  (persero)  Tbk.Unit  Bisnis  Pengolahan  dan  Pemurnian  Logam  Mulia  dalam  hal ini  benar-benar  menambang,  mengolah  dan  mencetak  sendiri  dinar  dan  dirham  sehingga  dinar dan dirham yang dihasilkan ini dapat terhindar dari riba.
Perkembangan  penerapan  dinar  dan  dirham  di  Indonesia  telah  dicetak  dan  diedarkan kembali  sejak  awal  tahun  2000-an.  Saat  ini  terdapat  lebih  dari  95  wakala  yaitu  tempat-tempat penukaran koin dinar dan dirham dari dan ke uang kertas. Saat ini telah ada Badan internasional yang mengatur dan menjaga konsistensi standar pencetakkan dan pengedaran dinar dirham yaitu World  Islamic  Mint  (WIM)  yang  bertempat  di  Bonn,Jerman.  Salah  satu  anggotanya  adalah Wakala  Induk  Nusantara  (WIN)  yang  secara  resmi  diakui  oleh  WIM  sebagai  pencetak  dan pengedar dinar dan dirham di Indonesia. Badan ini terbentuk karena semakin banyaknya ragam dinar dan dirham  yang dicetak dan diedarkan di berbagai Negara (WIN,2010:10). Terlepas dari perkembangan  dinar  di  Indonesia,  pada  zaman  khalifah  Umar  bin  Khotob  telah  melakukan perubahan mata uang dirham  dengan member  gambar tambahan bertuliskan Alhamdulillah dan dibaliknya  bertuliskan  Muhammad  Rasulullah.  Setiap  sepuluh  dirham  beratnya  4  mitsqal. Sampai  akhir  masa  jabatannya  beliau  belum  sempat  mencetak  uang  dinarnya  (Quthb Ibrahim,2002:142).

## Perkembangan Usaha Kecil Mikro di Indonesia
Menurut  Tulus  (2009:11)  pengertian  usaha  mikro  adalah  yang  memiliki  tenaga  kerja kurang dari 4 orang, hasil penjualan pertahun kurang dari 300 juta dan nilai aset kurang daru 50 juta.  Sedangkan  usaha  kecil  adalah  yang  memiliki  tenaga  kerja  5-19  orang  dengan  hasil penjualan tahunan >300 juta sampai dengan 2,5 milyar dan asetnya mencapai 50 juta - 500 juta. Perkembangan usaha kecil mikro di Indonesia saat ini tercatat berdasarkan data dari kementrian koperasi dan UKM di Indonesia adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia Keterang an Satu an Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unit Usaha Usaha Mikro Unit 48,512,4 38 49,608,9 53 50,847,7 71 52,176,7 95 53,207,5 00 54,559,9 69 55,856,1 76 Usaha Kecil Unit 472,602 498,565 522,124 546,675 573,601 602,195 629,418 Tenaga Kerja Usaha Mikro Oran g 82,071,1 44 84,452,0 02 87,810,3 66 90,012,6 94 93,014,7 59 94,957,7 97 99,859,5 17 Usaha Kecil Oran g 3,139,71 1 3,278,79 3 3,519,84 3 3,521,07 3 3,627,16 4 3,919,99 2 4,535,97 0

## PDB Atas Harga Berlaku
Usaha Mikro Mily ar 1,017,43 8 1,209,62 2 1,510,05 5 1,751,64 4 2,051,87 8 2,579,38 8 2,951,12 0 Usaha Kecil Mily ar 329,215 386,404 472,830 528,244 597,770 722,012 798,122
Sumber : Kementrian UKM (2012)
Dari data tersebut dijelaskan terjadi peningkatan unit usaha secara rata-rata per tahunnya untuk  unit  usaha  mikro  naik  2,32%  sedangkan  untuk  usaha  kecil  meningkat  4,66%  per  tahun. Peningkatan  usaha  ini  dibarengi  dengan  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja,  secara  rata-rata  per tahun  tenaga  kerja  usaha  mikro  meningkat  3,21%  dan  untuk  usaha  kecil  meningkat  5,85%. Jumlah  unit  usaha  dan  tenaga  kerja  usaha  mikro  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  usaha  kecil artinya  potensi  usaha  produktif  di  Indonesia  sangat  banyak  sehingga  apabila  memajukan  usaha mikro maka telah memajukan usaha produkrif di Indonesia.
Jumlah usaha mikro dan kecil yang mencapai 56.485.594 unit pada tahun 2012 menjadi pangsa  pasar  yang  produktif  bagi  bank  syariah  khususnya.  Pangsa  pasar  ukm  telah  di dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap pengembangan sektor riil sebesar 61,29% atau Rp.83,09 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah  (BUS  +  UUS)  disalurkan  ke  sektor  UMKM  pada  tahun  2012  (Bank  Indonesia,2013). Nilai  pembiayaan  ini  meningkat  dibanding  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2011 sebesarRp. 68,66% atau meningkat sebesar 17,36%. Artinya perhatian bank syariah pada sektor riil  meningkat  dan  memberikan  peluang  yang  besar  untuk  menggerakkan  perekonomian nasional.
Baitul  Maal  wa  Tamwil  merupakan  lembaga  keuangan  syariah  yang  lebih  kecil lingkupnya  dibandingkan  dengan  bank.  BMT  secara  payung  hukum  sama  berada  dengan koperasi.  Pada  tahun  2012  perbankan  syariah  secara  nasional  telah  menyalurkan  sebesar  Rp. 439,2  milyar  untuk  linkage  program  BMT.  Program  penyaluran  pada  BMT  ini  baru  dilakukan oleh bank syariah pada tahun 2012 dan akan terus berlanjut pada tahun berikutnya.
Merujuk  keberadaan  perbankan  syariah  yang  telah  meliputi  33  propinsi  di  seluruh Indonesia  dan  kedekatan  psikologis  dengan  lembaga Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT) memberikan  ciri  khas  inklusivitas  bank  syariah  pada  seluruh  daerah  masyarakat  di  Indonesia. BMT dapat menjangkau daerah yang terpencil sekalipun. Kerjasama sinergis untuk memberikan layanan perbankan yang inklusif dapat disediakan oleh bank syariah melalui pembiayaan kepada BMT  baik  melalui skim channeling,  executing maupun  sebagai  penyedia  likuiditas  terakhir (APEX bank) serta technical assistance (Bank Indonesia, 2013).
Masjid merupakan rumah ibadah yang didalamnya terkait dengan kegiatan ekonomi dan ibadah  serta  kegiatan  peningkatan  kualitas  masyarakat  muslim  di  daerah  masjid  tersebut. Menurut  hasil  penelitian  ICMI  terdapat  hampir  1  juta  masjid  dan  3100  BMT  yang  ada  di Indonesia. ICMI memiliki program memberdayakan masjid sebagai pusat BMT sehingga dengan jumlah  masjid  yang  hampir  mencapai  1  juta  maka  jika  diambil  1%-nya  untuk  dijadikan  BMT maka  akan  tumbuh  10.000  BMT  dengan  demikian  akan  banyak  membutuhkan  SDM  sekitar 250.000 orang untuk masing-masing BMT 25 Anggota. ICMI dengan programnya I-Masjid akan memberdayakan masyarakat sektor riil untuk bersama-sama memajukan perekonomian nasional dengan prediksi dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,25% .

## Perkembangan Zakat di Indonesia
Dana  Zakat  yang  terhimpun  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  selama  tahun  2012  adalah sebesar  50  milyar.  Dana  ini  telah  disalurkan  oleh  BAZNAS  senilai  38,5  milyar  masih  tersisa sekitar  11,5  milyar  dana  zakat  yang  belum  disalurkan  oleh  BAZNAS.  Pada  setiap  tahunnya penerimaan  zakat  oleh  BAZNAS  mengalami  peningkatan  sebesar  12%  pada  tahun  2011  dan tahun 2012.
Berdasarkan  laporan  penggunaan  dana  zakat  masing-masing  Bank  Umum  Syariah  maka diperoleh data dari 11 BUS terdapat 8 BUS yang melaporkan penggunaan dan penerimaan zakat  tahun  2010  dengan  keterangan  sebagai  berikut: Bank  Muamalat  Indonesia menerima dana zakat sebesar Rp.22,8 milyar, BNI Syariah menerima Rp.208 juta, Bank Syariah  Mandiri menerima  Rp.15,87  milyar, BRI  Syariah menerima  Rp.587  juta  yang disalurkan  salah  satunya  ke  BAZNAS  sebesar  Rp.356  juta, Bank  Mega  Syariah menerima  sumber  zakat  sebesar  Rp.2,2  milyar  dan  disalurkan  kepada  BAZNAS  sebesar 1,01  milyar, Bank  Jabar  Banten  Syariah menerima  dana  zakat  sebesar  Rp.93,7  juta, BCA  Syariah menerima  zakat  sebesar  Rp.2  juta  dan Bank  Victoria  Syariah menerima zakat  Rp.1,9 juta. Sedangkan berdasarkan laporan outlook perbankan syariah tahun 2013 diperoleh data penyaluran zakat selama tahun 2012 sebesar Rp.52,7 milyar.

## Model dan Multiflier Efek Pengelolaan Dana Haji di Bank Syariah Berbasis Dinar
Pengelolaan dana haji yang dikelola oleh bank syariah telah ditetapkan melalui Peraturan Mentri Agama No.30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah  Haji  (BPIH).  Fungsi  dan  peran  bank  syariah  sangat  memungkinkan  bank  syariah mengelola dana haji dengan basis dinar karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang independen  dan  mempunyai  kredibilitas  yang  tinggi  dalam  mengelola  keuangan  haji.  Berikut gambar model pengelolaan dana haji berbasis dinar di bank syariah :

## Gambar 2
Model pengelolaan dana haji berbasis dinar di bank syariah Sumber : pengolahan data (2013)
Keterangan : Setoran haji tunai 7 6 5 4 3 2 DEPAG BANK SYARIAH Funding Rekening tabungan dinar a.n kemetrian agama 1 Lending charity BMT Eco- Masjid Usaha Kecil Mikro Calon jamaaah haji mustahiq Deposito perencanaaan dinar Tabungan perencanaan dinar Safe deposit box Fee based income BMT Eco- Masjid
1. Departemen  Agama  Direktorat  Penyelenggaran  Ibadah  Haji  dan  Umroh  menyerahkan sejumlah dana haji kepada bank syariah. Apabila berdasarkan data tahun 2012 maka setoran dana  haji  (BPIH)  adalah  sebesar  6,71  triliun  atau  meningkat  sebesar  8,6%  dari  tahun sebelumnya.  Berdasarkan  laporan  tahunan  bank  umum  syariah  mengenai  penerimaan tabungan  haji  maka  total  perolehannya  adalah  sebesar  Rp.467,3  milyar  dengan  jumlah pembiayaan  dana  talangan  haji  sebesar  Rp.1,77  triliun.  Bahkan  secara  jelas  Bank  Syariah Mandiri melaporkan penerimaan pendapatan dari fee haji adalah sebesar Rp.141 milyar pada tahun  2010  dengan  total  pembiayaan  dana  talangan  haji  sebesar  Rp.1,63  triliun  atau  setara dengan  8,7%  dari  total  penyaluran  dana  talangan  haji.  Pembiayaan  dana  talangan  haji tersebesar  disalurkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri.  Apabila  dibandingkan  dengan  setoran  haji per  tahun  dengan  asumsi  6,71  triliun  maka  akan  diperoleh fee haji  sebesar  36%  atau  senilai Rp.580 milyar per tahun. Ini merupakan nilai yang sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik maka nilai tersebut akan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, harus dikonversikan kedalam bentuk koin emas dinar atau perak yaitu dirham agar nilainya tidak terus berkurang. Sistem  ini  akan  menambah  asset  perbankan  syariah  dan  akan  meningkatkan  market  share perbankan syariah sehingga pertumbuhannya akan semakin cepat.
2. Bank  syariah  menkonversikan  jumlah  rupiah  kedalam  dinar  sehingga  diperoleh  3.355.500 dinar  per  tahun  (asumsi  satu  dinar  Rp.  2  juta)  yang  akan  disimpan  di  rekening  kementrian agama yang tersimpan di bank syariah. Saat ini, terdapat 11 Bank Umum Syariah dan apabila dana  3,4  juta  dinar  itu  dibagi  kepada  sebelas  BUS  secara  rata  maka  akan  diperoleh  sekitar 300.000 dinar per BUS per tahun.
Sistem  ini  akan  meminimalisir  tingkat  kejahatan  korupsi  karena  nilai  jumlah  dinar  yang tertulis  harus  sesuai  dengan  jumlah  fisik  dinar  yang  beredar.  Selain  itu,  dinar  dirham  sulit untuk  dipalsukan  sehingga  dinar  menjadi  lebih  unggul  dibanding  dengan  uang  kertas.  Dan dalam jangka waktu yang panjang nilai dinar akan terus naik, dan dianggap sebagai investasi oleh bank syariah.
3. Bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana  (pembiayaan)  untuk  masyarakat  dan  fungsi  sosial  bagi  masyarakat,  selain  itu  pula  ada fungsi jasa.
4. Fungsi  pertama  bank  syariah  adalah  sebagi  lembaga  penghimpun  dana,  dalam  model  ini terdapat tiga produk yang berkaitan dengan penghimpunan dinar yaitu :
a. Setoran haji tunai, artinya calon jamaah menyetorkan dinar secara fisik seharga biaya haji pada saat daftar. misalnya sebesar ±17 Dinar (asumsi biaya haji tahun 2013 dikonversi ke dinar)  beserta  dengan  dokumen  dinarnya.  Kemudian  bank  akan  menyimpannya  di rek.kementrian agama dan calon jamaah telah mendapatkan porsi haji. Sistem setoran haji dengan dinar ini akan mengkoreksi tingkat korupsi di pihak manapun. Selain  itu  pula  akan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  penggunaan  dinar  dan dirham. Setoran tunai dengan dinar menunjukkan istithoah calon jama’ah haji karena telah mampu membayar BPIH.
b. Tabungan  dinar,  merupakan  jenis  simpanan  berjangka  dengan  basis  dinar  bagi  calon jamaah  haji  yang  tidak  bisa  membayar  biaya  haji  dengan  dinar  secara  tunai  maka  calon jamaah  dapat  menyimpan  secara  bertahap  melalui  tabungan  perencanaan  dinar.  Uang rupiah  yang  disimpan  akan  dikonversi  ke  dinar  setelah  mencapai  harga  1  dinar,  misalnya ibu A merencanakan haji dengan setoran per bulan yang dapat ia sisihkan adalah 1 juta per bulan  maka  bulan  ke-1  tabungan  masih  dalam  bentuk  rupiah,  setelah  itu  bulan  ke-2
tabungan  bertambah  menjadi  2  juta  maka  bank  akan  menawarkan  kepada  ibu  A  untuk melakukan  konversi  ke  dinar  secara  fisik  sehingga  bulan  ke-2  ibu  A  mempunyai  koin  1 dinar dan begitu seterusnya sampai terkumpul biaya haji dengan dinar. Setelah terkumpul maka akan disetor ke rekening kementrian agama untuk mendapatkan porsi haji.
Sistem  ini  akan  mereduksi  jumlah  calon  jamaah  haji  yang waiting  list ,  karena  akan diperhatikan makna istitho’ah dalam berhaji. Bank syariah tidak lagi mengeluarkan produk dana talangan haji karena hal itu telah membuat  perpanjangan antrian daftar haji. Dengan dinar maka, akan memberikan motivasi lebih bagi calon haji. Selain dirinya mampu secara ekonomi  dengan  berusaha  setiap  bulan  menabung  dengan  dinar  dengan  begitu  pula  nilai dinarnya tidak akan terkoreksi inflasi bahkan jika kelak dia bayarkan dengan rupiah maka kemungkinan akan ada kelebihan dana yang dikeluarkan.
c. Deposito  perencanaan  dinar,  merupakan  jenis  simpanan  dengan  dinar  yang  memiliki jangka  misalnya  ibu  B  berniat  untuk  berangkat  haji  dan  baru  memiliki  dinar  5  koin kemudian ibu B menyimpan koin tersebut dalam deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, atau satu tahun. Kemudian pada lain kesempatan ibu B memiliki 5 koin dinar lagi dan disimpan kembali  dalam  deposito.  Sampai  akhirnya  memenuhi  biaya  haji,  setelah  terpenuhi  bilyet deposito  tersebut  dicarikan  dan  disetorkan  ke  rekening  kementrian  agama  untuk mendapatkan porsi haji.
5. Dana sejumlah 300.000 dinar yang diterima oleh masing-masing BUS akan disalurkan kepada masjid untuk menciptakan perekonomian masyarakat kecil dengan membentuk BMT/koperasi syariah.
Program  ini  merupakan  program  pengembangan  dimana  ide  dan  gagasannya  telah dilakukan  kajiannya  oleh  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia.  Menurut  hasil  kajiannya apabila di Indonesia terdapat 1 juta masjid dan bisa mendirikan BMT 1% dari total masjid maka akan tercipta 10.000 BMT di Indonesia. Hal ini akan menambah jumlah BMT di Indonesia yang saat  ini  hanya  tercacat  3100  BMT  dan  akan  membutuhkan  sekitar  250.000  orang  untuk  tenaga kerja  BMT.  BMT  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  Bank  syariah  untuk  pengusaha  mikro. Dari  jumlah  BMT  yang  mencapai  3100  BMT  se-Indonesia  dan  pertumbuhan  asset  pada  tahun 2012  sebesar  >  Rp.4  triliun  dapat  menciptakan  wirausahawan  baru  sebesar  1,56%.  Maka perbandingannya,  jika  setoran  dana  haji  disalurkan  pada  BMT  dengan  jumlah  Rp.6,71  triliun dapat  menciptakan  wirausahawan  baru  sebesar  2,5%.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik 2012  jumlah  masyarakat  miskin  di  Indonesia  sebanyak  28,59  juta  jiwa  atau  sebesar  11,66%. Sedangkan  menurut  data  Bank  Dunia  masyarakat  miskin  di  Indonesia  mencapai  40%,  artinya jika  dana  haji  tersalurkan  pada  usaha  kecil  mikro  maka  akan  mengurangi  jumlah  masyarakat miskin  sebesar  2,5%  setiap  tahunnya  sehingga  jumlah  masyarakat  miskin  di  Indonesia  akan berkurang selama kurun waktu 6 tahun.
BMT  masjid  akan  mengelola  dinar  yang  disalurkannya  melalui  penjualan  dinar  kepada masyarakat  dan  pembiayaan  modal  kerja.  Nasabah  yang  akan  mengajukan  pembiayaan  modal kerja dinar akan memperoleh uang dalam bentuk mata uang dinar atau dalam mata uang rupiah yang  dasar  konversinya  adalah  ke  dinar.  Misal  Bapak  A  mengajukan  pembiayaan  untuk penambahan  modal  kerja  membeli  bahan  makanan  untuk  dijualkan  (sembako)  seharga Rp.10.000.000  atau  seharga  5  dinar.  Nasabah  dapat  menerimanya  dalam  bentuk  dinar  dan membeli  bahan  makanan  pada  toko  yang  telah  bekerjasama  dengan  BMT  (alat  tukarnya memakai  dinar)  sehingga  dinar  sebagai  alat  tukar  bisa  digunakan  di  masyarakat  kecil.  apabila nasabah menolak dengan dinar maka nasabah akan mendapatkan rupiah dengan konversi dinar.
Misalnya pembiayaan 5 dinar maka akan diberi rupiah seharga pada waktu akad dan akan dicicil selama batas waktu perjanjian dengan pilihan setoran dengaan rupiah atau dengan fisik dinar.
Data  kementrian  koperasi  dan  UKM  menunjukkan  bahwa  jumlah  unit  usaha  kecil  dan mikro  setiap  tahunnya  bertambah.  Pertambahan  ini  akan  mempercepat  perekonomian  secara nasional  karena  UKM  termasuk  kepada  sektor  riil.  Sistem  ini  akan  lebih  maksimal  jika pembiayaannya memakai dinar.
a. Fungsi ke-tiga bank syariah adalah melayani jasa keuangan dalam hal ini adalah safe deposit box .  Bagi  calon  jamaah  haji  yang  tidak  memiliki  biaya  haji  secara  tunai  maka  dapat menyimpan  dinar  yang  dimilikinya  dalam safe  deposit  box dengan  membayar  biaya  sewa kisaran harga Rp.150.000 s/d Rp.1.500.000 per tahun.
b. Fungsi  ke-empat  bank  syariah  adalah  melakukan  kegiatan  sosial  yaitu  berhak  mengelola dana  zakat  infak  shodaqoh  melalui  lembaga  zakat  yang  dimiliki  oleh  bank.  Zakat  yang diperoleh  yang berkaitan dengan dinar adalah zakat dari kementrian agama (karena jumlah rek.dinar-nya  melebihi  20  dinar)  maka  setelah  mencapai  nisab  maka  wajib  untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari dinar yang tersimpan. Hal ini berlaku pula bagi nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan perencanaan dinar, deposito perencanaan dinar dan safe deposit box .
Hasil  dari  pengumpulan  zakat  tersebut  akan  disalurkan  kepada mustahiq melalui  BMT eco -masjid dengan penyaluran dana qard untuk memberikan modal usaha kepada mustahiq agar lebih produktif.
Berdasarkan  data  dari  BAZNAS  dan  outlook  perbankan  syariah  maka  secara  total  dana zakat yang diterima oleh kedua lembaga ini adalah senilai Rp.127 milyar per tahunnya ditambah dengan zakat dinar dari hasil penghimpunan dinar di bank syariah sebesar 85.000 dinar (3,4 juta dinar  x  2,5%)  dalam  satu  tahun  atau  sebesar  Rp.170  milyar  sehingga  total  dana  zakat  secara nasional adalah Rp.297 milyar atau kurang lebih mencapai Rp.300 milyar. Dana zakat ini dapat menciptakan pengusaha baru sebesar 0,12% pertahun dan dapat membantu meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia.
Dari model pengelolaan dana haji tersebut  akan terjadi perputaran atau siklus peredaran dinar  di  ruang  lingkup  yang  kecil  yaitu  antara  bank  syariah,  masjid,  BMT,  Usaha  mikro  dan kecil,  mustahiq  dan  bahkan  masyarakat  sekitar  pengusaha  mikro  yang  menggunakan  dinar- dirham akan termasuk dalam siklus ini sehingga penggiat dinar yang saat ini ada dapat bersinergi dengan bank syariah untuk membangun perekonomian umat kearah yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar mensinergikan fungsi dan peran perbankan  secara  harmonis,  dengan  melakukan  penghimpunan  dana  melalui  tabungan  dan deposito  perencanaan  dinar  serta  menerima  setoran  tunai  dinar  BPIH.  Yang  kedua menyalurkan  pembiayaan  kepada  BMT  eco-masjid  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  bank syariah  untuk  meningkatkan  sektor  riil  melalui  pengusaha  kecil  dan  mikro.  Bank  akan menerima fee jasa  dari safe  deposit  box dan  bank  akan  menyalurkan  zakat  dari  hasil penyimpanan  dinar  kepada mustahiq melalui  BMT  dengan  program  yang  lebih  produkti sehingga akan meminimalisir jumlah mustahiq (masyarakat miskin).
2. Multiflier efek  yang  dihasilkan  dari  model    ini  adalah    harga  BPIH  akan  semakin  turun, tumbuhnya  pengusaha  baru  melalui  program  BMT eco -masjid,  mensosialisasikan penggunaan  dinar,  mencegah  terjadinya  korupsi,  dan  mendidik  masyarakat  untuk menggunakan dinar dan dirham.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito  Abimanyu,  2013. Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh Nomor  D/3030  tahun  2003  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Ketentuan  Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji . Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Artika,  Putri.2013. KPK  Usut  Transaksi  Mencurigakan  Dana  Haji  Kemenag  Rp.23  milyar ,  dari http://www.merdeka.com diunduh tanggal 17 April 2013
Ayu,2013. Komisi  VIII  minta  masukan  terkait  pengelolaan  dana  haji dari  http://www.dpr.go.id diunduh tanggal 17 April 2013
Bambang,  2010. Tiga  Alternatif  Pengelolaan  Dana  Haji  Badan  Wakaf  Indonesia dari http://bwi.or.id diunduh tanggal 17 April 2013
Bank Indonesia, 2012. Outlook Perbankan Syariah 2013 dari www.bi.go.id , diunduh tanggal 30 April 2013
Burhanudin, 2014. Sistem Pengelolaan Bpih Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia , Jurnal IUS | Vol II | Nomor 4 | April 2014 | hlm 140 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 105~123
Faridl, Miftah. 2007. Antar Aku Ke Tanah Suci . Jakarta: Gema Insani. Founder, 2017. Inilan Bank tempat Pelunasan Biaya Haji Reguler 2017. http://www.carasuper.com/2017/04/inilah-bank-tempat-pelunasan-biaya-haji-reguler- 2017.html
Haludin,  Helmi.2011. Kajian  ICMI  Tentang  MASJID  sebagai  Ujung  Tombak  Untuk Mensejahterakan Umat Melalui Proyek “i-Masjid” (Koperasi Syariah/BMT) Di Seluruh Indonesia . Jakarta: ICMI
Hamid, Abdul dkk.2002. Dinar  and Dirham Effect  On The Banking  Business  And Its Solution . Proceeding  of  the  2002  International  Conference  on  Stable  and  Just  Global  Monetary System International Islamic University Malaysia
Huda, Nurul dkk. 2012. Keuangan Publik Islam . Jakarta: Kencana Indah, 2010. Tabungan dan Deposito dinar Mungkinkah? , dari
http://ib.eramuslim.com/2010/04/05/tabungan-dan-deposito-dinar-di-bank-syariah- mungkinkah/, diunduh tanggal 13 Mei 2013
Iqbal, Muhaimin. 2010. Dinar Nomics . Jakarta: Sinergi Iqbal, Muhaimin.2008. Dinar Solution . Jakarta:Gema Insani Kurniawan, Endy J.2010. Think Dinar! .Jakarta: Asma Nadia Publishing
Mentri  Agama, Peraturan  Presiden  tentang  BPIH ,  dari  http://haji.kemenag.go.id  diunduh tanggal 18 April 2013
Mentri  KUKM, Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah ,  dari http://www.depkop.go.id/ diunduh tanggal 18 April 2013
Mentri  Agama,  2013. Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  30  Tahun  2013  Tentang  Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji . Jakarta : Menteri Agama RI -------,  2015.  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  39  tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Dana Abadi Umat. Jakarta : Menteri Agama RI
Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khotob . Jakarta: Buku  Islam Rahmatan.
Presiden Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Jakarta : Presiden Republik Indonesia -------, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji , Jakarta : Presiden Republik Indonesia
Syafputri, Ella. 2012. Investasi Emas, Dinar dan Dirham . Jakarta: Penebar Plus Tambunan, Tulus T.H.2009. UMKM di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia Tempo.2013. Pengelolaan  Dana  Haji  Dialihkan  ke  Bank  Syariah dari  http://www.tempo.co diunduh tanggal 17 April 2013
Undang-Undang No
Wakala  Induk  Nusantara,  2009. Laporan  Perkembangan  Penerapan  Dinar  Emas  dan  Dirham Perak di Indonesia . Depok:WIN