## TANGGUNG JAWAB KPU SINTANG DALAM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM YANG MERUGIKAN HAK PEMILIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Stefanus Ngebi 1)
1) stefanus_ngebi@yahoo.com, Universitas Kapuas

## Abstract
A democracy party is a human right  guaranteed by the constitution. The right to vote, which is a civil right of everyone to give and contribute to development in Indonesia through elections. The purpose of this study is to inform and open up the horizons of christ-building thinking in improving the quality of fair and intelligent elections and  thus  produce  qualified  leaders  without  ruling  out  civil  rights  in  Sintang  Regency.  The  method  used  by researchers in this writing is an empirical law study, a sociological jurisdictional study based on normative-law research.  Data  was  gathered  through  primary  and  secondary  techniques.  Primary  data  gathered  through interviews  and  direct  observations  in  the  institutional  administration  of  elections  while  secondary  data  by collecting  literature  and  documents  relating  to  research  issues.  The  results  of  this  study  show  that  the  KPUD Sintang has a moral responsibility for the successful implementation of the general elections. The main rights and obligations of KPUD Sintang in supporting elections are related to the determination of permanent voters (DPT) who  hold  a  participatory  principle.  In  addition,  KPUD  also  plays  an  important  role  in  distributing  election notification letters to voters, which plays an important role in voter participation percentage in Sintang Regency. Currently, KPUD Sintang has carried out its duties properly in accordance with applicable laws and regulations, especially civil law in Indonesia.
Keywords: Civil law, KPUD Sintang, Voter rights

## Abstrak
Pesta demokrasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Hak untuk memberikan suara, merupakan hak perdata atau hak yang melekat langsung kepada setiap orang untuk memberikan dan berkontribusi terhadap  pembangunan  di  Indonesia  melaui  pemilihan  umum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan informasi dan membuka cakrawala pemikiran kristis yang membangun dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum yang berkeadilan dan cerdas sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa mengesampingkan hak perdata di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif  yaitu  penelitian  hukum  yuridis  sosiologis  dimana  penelitian  ini  berbasis  pada  penelitian  hukum peraturan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  dengan  cara wawancara  dan  observasi  langsung  ke  lembaga  penyelenggara  pemilu  sedangkan  data  sekunder  dengan mengumpulkan  kepustakaan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Sintang  memiliki  tanggung  jawab  moril terhadap  suksesnya  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Hak  dan  kewajiban  utama  KUPD  Kabuapten  Sintang dalam  mendukung  pemilu  adalah  terkait  dengan  penetapan  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  yang  memegang  asas partisipatif.  Selain  itu,  KPUD  juga  berperan  penting  dalam  melakukan  distribusi  surat  pemberitahuan  pemilu kepada  para  pemilih  yang  mana  memegang  peran  penting  terhadap  angka  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten Sintang. Saat ini KPUD Sintang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku terutama Hukum perdata di Indonesia.
Kata Kunci: Hak pemilih, Hukum perdata, KPUD Sintang.

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum yang sering kita singkat dengan Pemilu, baik pemilihan umum tingkat daerah maupun tingkat pusat atau nasional. Pemilihan umum tingkat daerah misalnya pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  wali  kota  dan  wakil  wali  kota,  gubernur  dan  wakil gubernur  serta  pemilihan  legislatif  tingkat  kabupaten  maupun  pemilihan  legislatif  tingkat provinsi. Pemilihan umum tingkat pusat atau nasional misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Abdullah, 2009; Pemerintah Indonesia, 2014).
Lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang menyelenggarakan pemilihan di Tingkat lokal/daerah kemudian disebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik tingkat tingkat
Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Salah  satu  KPUD  yang  telah  lama  menyelenggarakan Pemilu adalah KPUD Kabupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  tahun  2019,  maka  KPUD  Kabupaten  Sintang melaksanakan tahapan-tahapan yang dimaksud sebagaimana termaktum dalam bab II tahapan, program,  dan  jadwal  penyelenggaraan  pemilu  pasal  3  ayat  (1)  point  C  yang  berbunyi “pemutakhiran data pemilih dan penyususnan daftar pemilih”. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum  Daerah harus mengolah data pemilih mulai  dari persiapan Daftar  Pemilih Sementara (DPS) sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nantinya dijadikan dasar bagi masyarakat yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum yang dilakukan pada saat pemilihn umum, baik pemilihan umum tingkat daerah maupun tingkat nasional atau pusat.
Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu yang sudah dilakukan, banyak masyarakat yang semestinya mempunyai hak pilih atau hak suara, justru tidak dapat memilih dengan berbagai alasan, misalnya nama yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap, ada terdaftar di  Daftar Pemilih Tetap tetapi  tidak mendapatkan surat  undangan pemilihan umum yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Panitia Pemungutan Suara di  tingkat  desa  (tempat  pemungutan  suara).  Hal  demikian  akan  merugikan  hak  suara  atau menghilangkan hak suara masyarakat.
Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal  1367 menyatakan bahwa  seseorang  tidak  hanya  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Subekti  &  Tjitrosudibjo,  2003).  Artinya  seseorang  atau  lembaga  bertanggung  jawab  secara perdata  atas  kerugian  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  yang  menjadi tanggungnya.
Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan terhadap Tanggung  jawab  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Sintang  dalam  menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan mendistribusikan surat undangan pemilihan umum yang merugikan hak masyarakat pemilih ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1367.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pertama  yang  membahas  tentang  peran  KPUD Kabupaten Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  atau  tahapan  penetapan  Daftar Pemilih Tetap oleh penyelenggara, mengetahui tanggung jawab penyelengara pemilu terhadap hak  konstitusional  masyarakat  yang  tidak  bisa  memilih  karena  secara  hukum  baik  perdata maupun pidana. Selain itu juga untuk mengatahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pendataan masyarakat pada tahapan pemilu.

## KAJIAN PUSTAKA
Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi  dua  yaitu  Kewajiban  Langsung  ( Immediate  Obligations )  dan  Kewajiban  Progresif (Progresive Obligations). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan  dalam  bentuk  proses  yuridis,  sementara  Kewajiban  Progresif  adalah  kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati  (Penghormatan)  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Untuk  Melindungi (Perlindungan)  Hak  Asasi  Manusia  dilihat  sebagai  Kewajiban  Langsung.  Terdapat  juga kewajiban  secara  hukum  yang  terkait  langsung  dengan  Pemenuhan  Terhadap  hak  Asasi Manusia. Generasi pertama, perkembangan hak-hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan  dan  keamanan  pribadi,  persamaan  hak  di  depan  hukum,  hak  atas  nama  baik,  hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan,
dan  beragama,  kebebasan  berbicara,  hak  atas  informasi,  hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  hak untuk referendum, dsb.)(Cerdas & Afandi, 2019).
Pada  penelitian  terdahulu  diketahui  bahwa  KPU  memiliki  tanggung  jawab  dalam menjamin  hak  pemilih.  Berdasarkan  Muchtar  &  Khalik  (2021)  menyatakan  bahwa  KPUD Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan telah mampu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2018 menjadi 78% yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya dalam menjamin  hak  pemilih.  Pada  penelitian  saat  ini  di  Kabupaten  Sintang,  diharapkan  dapat memberikan  maanfaat  yaitu  berupa  pengetahuan  baru  terkait  peranan  KPUD  Kabupaten Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat.
Secara umum peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain: a) menyusun  dan  menetapkan  pedoman  tata  cara  penyelenggaraan;  b)  mengoordinasikan  dan memantau  tahapan;  c)  melakukan  evaluasi  tahunan  penyelenggaraan  Pemilu;  d)  menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e) menonaktifkan sementara dan/atau  mengenakan  sanksi  administratif  kepada  anggota  KPU  Provinsi  yang  terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang  berlangsung  berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Rahman et al., 2017).

## METODE
Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dimana penelitian ini berbasis pada penelitian hukum berdasarkan  penilaian  peraturan  perundang-undangan  (Salim  &  Nurbani,  2014).  Tetapi penelitian ini bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam Masyarakat  (Suratman  &  Dillah,  2013).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi langsung ke lembaga penyelenggara pemilu (KPUD Kabupaten Sintang) dan pengawas pemilu (Bawaslu  Kabupaten Sintang) sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2007).
Penelitian melibatkan informan kunci dari pihak KPUD Kabupaten Sintang,  Bawaslu Kabupaten  Sintang  serta  stakeholder  terkait  yang  mengetahui  tentang  masalah  penelitian. Observasi  lapangan  dilakukan  pada  tahapan  pemilu  Kepala  Daerah  (Bupati/Wakil  Bupati) Kabupaten  Sintang  tahun  2020.  Data  hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan  kemudian digabungkan dengan analisis literatur terkait dan terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menghasilkan analisis pasal dan ayat sesuai hak dan kewajiban KPUD dalam menjamin hak sipil masyarakat selama Pemilu berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Pendistribusian Surat Undangan Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang
Pasal  22E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  nama lembaga penyelenggara Pemilu tidak disebutkan dengan istilah KPU, karena dalam rumusan Pasal 22E UUD tersebut, KPU ditulis dengan huruf kecil . Maka undang-undang bisa memberi nama  dengan  istilah  KPU  kepada  lembaga  penyelenggara  Pemilu,  seperti  Badan  Pemilihan Umum  atau  Komisi  Pemilihan  Pusat  dan  Komisi  Pemilihan  Daerah  (KPP  &  KPD).  Tetapi karena  sebelum  dilakukan  amandemen  UUD  1945,  lembaga  penyelenggara  Pemilu  sudah dikenal dengan sebutan KPU, maka dengan dasar latar belakang nama lembaga penyelenggara tersebut,  undang-undang  yang  mengatur  Pemilu  tetap  menyebut  dengan  istilah  KPU.  Sebab
itulah lembaga penyelenggara Pemilu yang sekarang kita kenal dengan nama KPU ditetapkan sebagai  komisi  yang  mempunyai  sifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Terbentuknya  KPU berdasarkan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  kalah  penting  dalam ketatanegaraan Indonesia yang dikarenakan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, karena KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri tidak mampu menangani seluruh wilayah Indonesia  yang  sangat  luas  demografi  maupun  topografi  dengan  daerah  kepulauan,  tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD).
Keberadaan  KPUD  berdasarkan  Undang-Undang  No  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) adalah KPUD sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengertian penyelenggaraan Pemilu di sini  adalah  Pemilu  legislatif  yaitu  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan  Pemilu eksekutif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disingkat Pemilukada) (Pemerintah Indonesia, 2011).
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Ketua  KPUD  Kabupaten  Sintang,  diketahui bahwa  KPUD  Kabupaten  Sintang  telah  berupaya  memastikan  partisipasi  Masyarakat  untuk memenuhi  hak  pilihnya.  Antara  lain  memastikan  Masyarakat  yang  telah  memiliki  hak  pilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan secara faktual. Hal tersebut dikuatkan  dengan  di  Kabupaten  Sintang  telah  memiliki  petugas  pemutakhiran  data  pemilih (PPDP) sebanyak 1.500 lebih yang mana merupakan jumlah yang banyak di antara KPUD lain di Provinsi Kalimantan Barat.
Selain  itu,  berdasarkan  informasi  Ketua  KPUD  Kabupaten  Sintang  bahwa pendistribusian surat suara telah dilakukan secara merata sesuai dengan jumlah DPT plus 2% surat suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan untuk memastikan hak pilih Masyarakat yang tidak terdaftar akan tetapi memiliki hak pilih dan memenuhi syarat memilih.
Indonesia merupakan negara demokrasi sebuah pernyataan ideologis dan faktual. Hal demikian nampak dari pemilihan umum (Pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten  dan  kota  sampai  tingkat  pusat.  Pemilu  tersebut  misalnya  pemilihan  legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Demokrasi pada zaman modern adalah demokrasi yang  mampu  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat,  sehingga  mampu  menjawab terhadap masalah-masalah kebangsaan dan politik Indonesia saat ini (Bawazir, 2015). Seperti pemilihan  umum  baik  pemilihan  kepala  daerah  ataupun  pemilihan  Presiden,  pemilihan Legislatif  harus  menjadi  moment  penting  untuk  menjalankan  atau  menegakkan  demokrasi, karena  demokrasi  bagi  bangsa  Indonesia  merupakan  harkat  dan  martabat  manusia  yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) (Rozak & Abdul, 2008).
Masalah  yang  selalu  muncul  tentang  adanya  warga  negara  yang  tidak  masuk  hak memilihnya di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara konstitusi ini mejadi masalah secara hukum karena tidak adanya kesamaan hak yang dimiliki oleh warga Negara dan hal ini sangat bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  hukum.  Pasal  28  dan  Pasal  111  ayat  (1)  yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih  ketika tidak mendaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Di satu  sisi,  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  memberikan  kewajiban  untuk  mendaftar semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu  (Pemerintah  Indonesia,  2008).  Namun  di  sisi  lain,  bila  penyelenggara  Pemilu  lalai mendaftarkan  seorang  warga  negara  yang  telah  memiliki  hak  memilih,  warga  negara  yang bersangkutan  kehilangan  hak  memilihnya.  Kesalahan  atau  kelalaian  penyelenggara  Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.
KPUD  Kabupaten  Sintang  berusaha  untuk  menjamin  hak  pilih  Masyarakat  dengan melakukan  pemutakhiran  data.  Hasil  wawancara  kepada  Ketua  KPUD  Kabupaten  Sintang
menyampaikan  bahwa  pemutakhiran  data  pemilih  dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari pencocokan data pemilih secara faktual oleh PPID di desa sampai pencocokan data di KPUD secara manual dan online. Sampai saat ini belum ada komplain yang menyebabkan kasus besar di Kabupaten Sintang terkait dengan data pemilih di Kabupaten Sintang. Kasus-kasus kesalahan pemutakhiran  lebih  banyak  berkaitan  dengan  pelaporan  Masyarakat  yang  telah  meninggal dunia namun masih terdaftar di DPT.
Pemilihan  umum  merupakan  wujud  nyata  berdemokrasi  bagi  warga  negara  dan merupakan  terjemahan  hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  konsitusi,  yaitu  hak  atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang  berbunyi  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”  serta  prinsip  persamaan kesempatan  ( equal  opportunity  principle )  .  Dengan  hilangnya  hak  memilih  sebagian  besar warga Negara, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh Negara Indonesia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.
Lembaga  penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 7. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 poin F mempunyai tugas salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih  berdasarkan  data  pemilu  terahir  dengan  memperhatikan  data  kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dalam melaksanakan  tugas  tersebut  Komisi  Pemilihan  Umum  di  bantu  oleh  Panitia  Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPID) dalam pelaksanaan di lapangan sampai pada pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan pemilihan umum kepada pemilik hak suara (Model C6-KWK).
Dalam  hal  ada  nama  masyarakat  atau  pemilik  hak  suara  tidak  masuk  dalam  daftar pemilih tetap dan tidak mendapatkan surat undangan/ pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) sehingga tidak bisa mengunakan hak pilihnya, dalam hal ini penyelengara pemilu telah melakukan perbuatan melawan hukum secara keperdataan terhadap hak warga masyarakat tersebut. Untuk itu, warga masyarakat berhak meminta keadilan atau dengan kata lain menuntut penyelenggara  pemilu  terhadap  haknya  yang  tidak  terpenuhi  oleh  penyelenggara  pemilu  di tingkat  paling  bawah  yaitu  ditingkat  PPS  dan  KPPS.  Karena  hak  untuk  dipilih  dan  memilih adalah hak yang konstitusional  secara hukum  dan di  jamin  oleh undang-undang dasar tahun 1945.
Faktor Penyebab Masih Ada Masyarakat yang Memiliki Hak Suara Tidak Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pendistribusian Surat Undangan Untuk Mengunakan Hak Suara Kepada Masyarakat Tidak Maksimal
Dalam melakukan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah banyak persoalan hukum  yang  muncul  dalam  rangka  pelaksanaan  seluruh  tahapan  pemilihan  tersebut.  Jika melihat tahapan-tahapan pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terbaru tahun 2022 Nomor 3 ada 11 tahapan mulai dari Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu; Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih; Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; Penetapan peserta pemilu; Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah  pemilih;  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten;  Masa  kampanye  pemilu;  Masa  tenang;  Pemungutan  dan penghitungan suara; Penetapan hasil pemilu; Pengucapan sumpah/janji .

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Dalam konteks ini peneliti  fokus pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Dimana dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat menentukan kualitas pemilu dan hak  konstitusional  warga  negara.  Ada  beragam  faktor  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya kecurangan-kecurang  dalam  pemilihan  sehingga  hak  keperdataan  warga  masyarakat  tidak terpenuhi secara hukum oleh penyelenggara pemilihan umum.
Adapun  faktor  tersebut  misalnya  1)  Pemilih  pindah  domisili.  Kendala  terjadi  yang bersangkutan  sudah  tidak  bertempat  tinggal  di  alamat  namun  secara  administrasi  pemilih bersangkutan terdaftar sebagai penduduk setempat. 2) Pemilih Baru disebabkan karena pemilih baru saja berumur 17 tahun atau pensiunan anggota TNI/POLRI. 3) Pemilih tidak dikenali atau yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih  yang  dilakukan  oleh  PPDP  (Panitia  Pemutakhiran  Data  Pemilih).  4)  Pemilih  yang Belum Tercantum dalam Daftar Pemilih. Yaitu pemilih yang memiliki hak pilih namun belum tercantum  dalam  daftar  pemilih.  Faktor-faktor  demikian  berpeluang  sekali  menjadi  penentu dalam penyelengaraan pemilu yang baik.
Ketika  nama  tidak  masuk  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  sudah  dipastikan  tidak mendapatkan  surat  pemberitahuan  pemungutan  suara  kepada  pemilih  (model  C6-KWK) tersebut.  Padahal  jelas  secara  hukum  warga  masyarakat  tersebut  cakap  secara  hukum  untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Faktor-faktor yang  sudah  dijelaskan  harus  menjadi  prioritas  penyelenggara  pemilu  agar  tidak  merugikan secara  perdata  hak  masyarakat  dan  jika  itu  terus  terulang,  maka  dapat  dikatakan  kinerja penyelenggara  pemilu  tidak  sesuai  dengan  amanah  undang-undang.  Sebagaimana  menjamin hak konstitusional warga negara yang paling hakiki dan bisa dikategorikan dalam pelaksanaan tugas  dan  tanggung-jawabnya  penyelengara  pemilu  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige Daad ) sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang  disebabkan  kelalaian  atau  kesembronoannya.”  unsur-unsurnya  adalah  ada  perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian.  Perbuatan  melawan  hukum  Unsur  ini  menekankan  pada  tindakan  seseorang  yang dinilai  melanggar  kaidah  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Pemaknaan  kata  “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara  sesama  warga  masyarakat  dan  terhadap  benda  orang  lain.  Sehingga  disimpulkan perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis,  tapi termasuk hukum  tidak tertulis yang hidup  di masyarakat,  seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.
Unsur kesalahan menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari  perbuatan  melawan  hukum  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  jika  tidak  terdapat unsur  kesalahan.  Unsur  kesalahan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  yakni  kesengajaan dan  kesalahan  karena  kekurang  hati-hatian  atau  kealpaan.  Dalam  konteks  hukum  perdata, kesalahan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja memiliki akibat hukum yang sama . Hal ini  dikarenakan  menurut  Pasal  1365  KUHPer  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu  pelaku  tetap  bertanggung  jawab  mengganti  seluruh  kerugian  yang  diakibatkan  dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Kerugian dalam konteks keperdataan dibagi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian secara materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah  kerugian  atas  manfaat  atau  keuntungan  yang  mungkin  diterima  di  kemudian  hari. Hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  oleh  pelaku  dan  kerugian  yang  dialami
korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan  melawan  hukum  dan  kerugian  yang  ditimbulkan,  sehingga  si  pelaku  dapat dimintakan  pertanggung-jawaban.  Unsur  ini  ingin  menegaskan  bahwa  sebelum  meminta pertanggung-jawaban  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  hubungan  sebab-akibat  dari  pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dapat disimpulkan, penggugat yang  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  wajib  membuktikan  keempat  syarat tersebut.
Menurut  pendapat  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Sintang  Fransiskus,  SH  faktor  yang memungkinkan terjadinya tidak terdaftarnya nama pemilih dalam daftar pemilih tetap pada saat pelaksanaan  pencoklit  (pencocokan  dan  penelitian).  Proses  coklit  tersebut  dilakukan  oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh Kabupaten. Saat dilaksanakan coklit penduduk atau masyarakat tidak berapa di tempat/rumah sehingga data yang didapatkan tidak akurat yang mengakibatkan nama tidak tercantum dalam dafatar pemilih tetap.
Selain dari pada penjelasan di atas oleh ketua Bawaslu Kabupaten Sintang salah satu penyebab tidak adanya nama masyarakat tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pendataan  pemilih  potensial  usianya  belum  genap  17  tahun,  sementara  pada  saat  pemilihan dilaksanakan usia pemilih tersebut cukup atau lebih dari 17 tahun beberapa hari . Persoalan ini menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Tentu harus ada metode lain yang mesti digunakan.

## Tanggung  Jawab  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Masyarakat Tidak  Terdafatar  dalam  Pemilihan  Tetap  Dan  Tidak  Mendapatkan  Surat  Undangan Memilih Pada Saat Pemilihan Umum
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tanggung  jawab  adalah  kewajiban menanggung  segala  sesuatunya  bila  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan,  dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
Selanjutnya  menurut  Triwulan  &  Febrian  (2010)  pertanggungjawaban  harus mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang  menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi  seorang  untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung-jawabannya.
Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan  dan  risiko.  Dengan  demikian  dikenal  dengan  pertanggungjawaban  atas  dasar kesalahan  ( liability  without  based  on  fault )  dan  pertanggung-jawaban  tanpa  kesalahan  yang dikenal  ( liability  without  fault )  yang  dikenal  dengan  tanggung  jawab  resiko  atau  tanggung jawab mutlak ( Strick liability ).
Prinsip  dasar  pertanggung  jawaban  atas  dasar  kesalahan  mengandung  arti  bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.
Teori  Hans  Kelsen  tentang  tanggung  jawab  hukum  menyatakan  bahwa  seseorang bertanggung jawab secara hukum  atas suatu  perbuatan tertentu dan/atau bahwa dia memikul tanggung  jawab  hukum.  Pengertian  subyek  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan.  Terkait  dengan  pertanggungjawab  ini  adalah hasil dari klausal para pihak atau subyek hukum yang mendukung adanya hak dan kewabijan. Subyek hukum yang pertama adalah dari pihak penyelenggara Komisi pemilihan umum daerah
selanjutnya adalah petugas PPS dan KPPS dalam hal ini lembaga-lembaga Pemilihan Umum. Perikatan antar kedua subyek ini adalah saat proses perekrutan petugas.
Perekrutan pada proses ini adalah pengikatan antar subyek hukum dengan memberikan masing-masing hak dan kewajiban. Studi kasus yang terjadi adalah banyaknya tekanan-tekanan yang  diberikan  kepada  petugas  PPS  dan  KPPS.  Tekanan  ini  bukan  hanya  berasal  dari pemerintah sebagai subyek hukum yang pertama tetapi adanya tekanan dan ancaman dari luar. Sejatinya minimal ada pelindungan yang diberikan dari lembaga pemerintah untuk melindungi. Perlindungan biasanya terjadi  pada saat  proses, tetapi pasca proses juga tetap membutuhkan adanya perlindungan (Adhyaksa, 2020).
Pada  konsep  ilmu  hukum,  subyek  hukum  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  dapat mengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum tidak hanya mencakup orang (person), namun juga badan hukum. Badan hukum dalam ilmu hukum empiris sering kali diterjemahkan sebagai korporasi  ataupun  badan  usaha,  namun  cakupannya  lebih  luas  dari  pandangan  tersebut.  Jika ditinjau  dari  ranah  hukum  perdata,  pandangan  organ  pemerintah  termasuk  ke  dalam  subyek hukum disebabkan karena adanya kepemilikan harta dan aset atas lembaga tersebut. Pandangan lain  organ  pemerintah  sebagai  subyek  hukum  yaitu  karena  adanya  sifat  juristic  person. Kedudukan pemerintah dalam hal ini menjadikan lembaga pemerintah termasuk di dalamnya pejabat pengambil keputusan menjadikan subyek hukum Pejabat pembuat keputusan mendapat pembebanan  tanggung  jawab  atas  keputusan  yang  dibuat.  Penetapan  dan  keputusan pengangkatan  petugas  pemilu  baik  itu  PPS  maupun  KPPS  merupakan  keputusan  pejabat negara.    Oleh  karena  itu  segala  akibat  dari  keputusan  tersebut  juga  dapat  dipertanggung- jawabkan (Tanggung Jawab Mutlak).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  ketua  Bawaslu  Kabupaten  Sintang  Franciskus,  SH terkait  tanggungjawab  penyelengara  pemilu  terhadap  masyarakat  yang  tidak  terdaftar  dalam pemilihan  tetap  selain  dari  pada  ada  surat  suara  tambahan  yang  sudah  disediakan  oleh penyelenggara pemilu. Tidak menutup kemungkinan surat suara tambahan itupun tidak cukup memenuhi  surat  pemilih  yang  tidak  masuk  dalam  daftar  pemilih  tetap.  Sehingga  harus dipikirkan metode lain oleh penyelenggara pemilu  agar pemilih suara tidak dirugikan dalam pemunuhan hak-nya sebagai pemilih.
Tanggung  jawab  nyata  KPUD  Kabupaten  Sintang  dalam  mengantisipasi  Masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan undangan adalah dengan menetapkan kuota surat suara tambahan sebesar 2% dari total pemilih per TPS. Hal ini merupakan salah satu amanat undang-undang dalam menjamin hak memilih Masyarakat. Secara rinci perhitungan bahwa 2% dari total pemilih per TPS dibulatkan adalah sebanyak 6 surat suara yang mana digunakan untuk pemilih  yang  memiliki  hak  pilih  dan  tidak  terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap  pada  TPS tersebut sesuai dengan hak-nya.
Selain itu, KPUD Kabupaten Sintang juga berusaha untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu  yang  diakibatkan  adanya  kepedulian  terhadap  Masyarakat  yang  tidak  terdaftar  atau tidak mendapat undangan. KPU berusaha untuk membuat kebijakan dengan menolak pemilih yang berusaha untuk memilih menggunakan surat suara tambahan namun pemilih tidak dapat menyerahkan syarat-syarat untuk pendaftaran di tempat serta secara umum panitia pemilihan di  TPS  tidak  mengenali  Masyarakat  yang  bersangkutan.  Secara  khusus  Kepala  Desa  tempat TPS  berada  dapat  membuat  surat  keterangan  bahwa  Masyarakat  tersebut  bukan  Masyarakat Desa setempat.

## PENUTUP Simpulan
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  terhadap  hak  pilih  warga negara  Indonesia  dalam  pemilihan  umum.  tetapi,  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
hak pilih tersebut, misalnya masalah utama muncul berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah daftar pemilih yang tidak akurat dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap. Selain yang telah disebutkan tersebut ada juga dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A  (1),  Pasal  19  Ayat  (1),  dan  Pasal  22C  (1)  UUD  1945.  Ketentuan-ketentuan  tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemilihan  umum  sudah  seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya  dalam  pemilihan  umum.  Ketika  penyelenggara  kurang  maksimal  memberikan  hak pilih kepada masyarakat yang tidak bisa memilih akibat dari pada kelemahan dalam pendaatan pemilih, maka sangat dimungkinkan masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan menuntut  haknya  untuk  memilih  atau  memberikan  suaranya  sebagai  wujud  andil  nya  dalam bernegara.
Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1367 dapat menuntut keadilan dimana bunyi dari pasal tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungnya  atau  disebabkan  barang-barang yang  berada  dibawah  pengawasannya.  Artinya  seseorang  atau  lembaga  bertanggungjawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungnya.

## Saran
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  dengan  tanggung  jawab  KPU  Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat secara langsung melalui observasi lapangan.

## Ucapan Terima kasih
Peneliti  berterima  kasih  kepada  Hibah  Internal  Universitas  Kapuas  tahun  2021  atas pendanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  R.  (2009).  Mewujudkan  Pemilu  Yang  Lebih  Berkualitas  (Pemilu  Legislatif).
Rajawali Pers.
Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap KPPS sebagai Penyelenggara pemilu.  Jurnal  Cakrawala  Hukum,  11(1),  20–30.  https://doi.org/doi:10.26905/ idjch.v11i1.3530
Bawazir, T. (2015). Jalan Tengah Demokrasi : Antara Fundamentalis dan Sekularisme. Pustaka Al-Kautsar.
Cerdas,  F.  .,  &  Afandi,  H.  (2019).  Jaminan  Perlindungan  Hak  Pilih  dan  Kewajiban  Negara Melindungi  Hak  Pilih  Warga  Negara  dalam  Konstitusi  (Kajian  Kritis  Pemilu  Serentak 2019). SASI, 25(1), 72–83.
Muchtar, A., & Khalik, S. (2021). Tanggungjawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Faktor yang Mempengaruhinya. Siyastuna, 2(3), 612–624.
Pemerintah  Indonesia.  (2008).  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  (2011).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sekretariat Negara.
Rahman,  A.  .,  Amin,  M.  .,  &  Utomo,  H.  .  (2017).  Tugas  dan  Wewenang  Komisi  Pemilihan Umum  dalam  Pemilihan  Anggota  Legislatif  Kota  Balikpapan  Periode  2014-2019.
EJournal Ilmu Pemerintahan, 2(3), 1231–1242.
Rozak, A. ., & Abdul, A. (2008). Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Kencana. Salim, S., & Nurbani, E. . (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis.
Rajawali Pers.
Subekti, R., & Tjitrosudibjo, R. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pranya Paramita.
Sugiyono,  S.  (2007).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D. Alfabeta.
Suratman, S., & Dillah, H. . (2013). Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka.