## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Tinjauan Maqashid Shari’ah terhadap Pola Penyesuaian
Perkawinan Ngalor Ngulon di Nganjuk

## Muhammad Solikhudin, Lutfi Masruroh, Mochammad Agus
Rachmatulloh
Institut Agama Islam Negeri Kediri E-mail: solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id, lutfimasruroh545@gmail.com, magusr@iainkediri.ac.id
Abstrak: Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  dilakukan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan.  Namun pada kenyataannya di Desa Katerban ini terhalang oleh tradisi larangan  perkawinan Ngalor  Ngulon .  Maka  dari  itu,  peneliti tertarik untuk menelitinya agar pandangan masyarakat lebih luas  mengenai  pernikahan Ngalor  Ngulon. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dan  konseptual dengan  jenis  penelitian  lapangan (field  research) dan kepustakaan (library  research). Penelitian  ini  untuk  menjawab dua pertanyaan, pertama bagamana praktik pola penyesuaian perkawinan ngalor ngulon ? Kedua bagaimana tinjauan maqasid al-shari’ah terhadap  pola  penyesuaian  perkawinan ngalor ngulon . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Praktik  pola penyesuaian  merupakan  cara  yang  dilakukan  oleh masyarakat  yang  mempercayai  hukum  adat  setempat  dan juga  tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon Desa Katerban  Kecamatan  Baron  Kabupaten  Nganjuk. . Ditinjau dari segi maqashid shari’ah dapat dipahami, Pola penyesuaian perkawinan  adat Ngalor  Ngulon cara  yang  digunakan masyarakat  Desa  Katerban  yang  masih  tetap  mempercayai adanya  larangan  adat  perkawinan Ngalor  Ngulon dan  juga tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon .  Adapun praktik  pola  penyesuaiannya  dengan  cara  merubah  Kartu Tanda Penduduk, melangsungkan resepsi di rumah salah satu mempelai  saja,  dan  melakukan  tasyakuran.  Proses  atau  cara tersebut  dilakukan  oleh  salah  satu  mempelai  dan  mayoritas yang  melakukannya  adalah  mempelai  pria.  Kedua,  dari  segi maqashid  shari’ah masuk  dalam  tingkatan “dharuriyyat”
(kebutuhan  yang  paling  utama).  Pada  tingkatan  ini  masuk dalam hifdzu din dan hifdzu nasl .
Kata  Kunci: Perkawinan ngalor ngulon, pola  penyesuaian dan maqashid shari’ah.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  Allah  Swt.  menciptakan  hamba-Nya  untuk  saling berpasang-pasangan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Maka  sebagai makhluk-Nya, khususnya umat muslim untuk saling berpasang-pasangan antara  dua  insan  terlebih  dahulu  dengan  menyelenggarakan  pernikahan atau  perkawinan  yaitu  dengan  melaksanakan  akad  pernikahan.  Akad nikah atau perkawinan ini dalam bahasa Arab berasal dari kata an–nikah yang  secara  bahasa  mempunyai  makna  yaitu  mengumpulkan,  saling memasukkan, atau juga diartikan sebagai bersetubuh (wathi) . 1
Salah  satu  hal  yang  terpenting  dalam  sebuah  kehidupan  manusia adalah  perkawinan,  dengan  adanya  perkawinan  tidak  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  hawa  nafsu  semata.  Akan  tetapi  dengan  adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga  dalam  mengatur  kehidupan  rumah  tangga,  selain  itu  perkawinan juga berguna sebagai kemaslahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  suci  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya. 2
Membahas  tentang  larangan  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon, mayoritas  masyarakat  di  Desa  Katerban  masih  percaya  adanya  larangan perkawinan adat Ngalor Ngulon , larangan perkawinan adat Ngalor Ngulon ini  merupakan  larangan  perkawinan  karena  arah  rumah  antara  seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah Ngalor Ngulon, dalam bahasa Indonesianya  condong  ke  arah Utara  Barat .  Hal  ini  dipercaya  tidak diperbolehkan  baik  untuk  seorang  perempuan  maupun  laki-laki  yang arah  rumahnya  mengarah  ke  arah Ngalor  Ngulon atau Utara  Barat dan begitu  pula  sebaliknya.  Hal  ini  tidak  diperbolehkan  karena  dipercaya melanggar adat yang ada di Desa Katerban.
Meskipun  masyarakat  di  Desa  Katerban  ini  sudah  tergolong  dalam masyarakat  yang  tidak  begitu  kuno,  akan  tetapi  kepercayaan  adat  yang ada  di  Desa  Katerban  ini  masih  sangat  sulit  untuk  dihilangkan. Masyarakat Desa Katerban ini meyakini bahwa perkawinan Ngalor Ngulon ini  tidak  baik  untuk  dilaksanakan  karena  jika  tetap  dilaksanakan  akan
1 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta : Prenadamedia, 2003),  hlm. 5.
2 Agus  Hermanto, Larangan  Perkawinan:  Dari  Fikih,  Hukum  Islam,  hingga  Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.
3.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
menimbulkan musibah yang tidak diinginkan. Perkawinan Ngalor Ngulon ini  tidak  mengenal  batasan  cakupan  wilayah  sampai  arah  mana perkawinan  tersebut  dilarang  untuk  dilaksanakan.  Adat  perkawinan Ngalor  Ngulon ini  sudah  dipercaya  dari  nenek  moyang  terdahulu  dan masyarakat  Desa  Katerban  yang  masih  percaya  adanya  peristiwa- peristiwa  yang  tidak  baik  akibat  melangsungkan  perkawinan Ngalor Ngulon tersebut. 3
Di Desa Katerban ini perkawinan Ngalor Ngulon memang dilarang dan sangat diyakini oleh mayoritas masyarakat di Desa tersebut. Namun pada faktanya ada juga beberapa orang yang melakukan pola penyesuaian. Hal tersebut agar tetap dapat melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Pola penyesuaian di sini untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. 4 Relevansi  dengan  adanya  larangan  perkawinan  ini  bisa  menggunakan pola penyesuaian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

## Perkawinan Adat Ngalor Ngulon
Penjelasan  tentang  larangan  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon 5 , mayoritas  masyarakat  di  Desa  Katerban  masih  percaya  adanya  larangan perkawinan Ngalor  Ngulon ,  larangan  perkawinan  ini  dikarenakan  arah rumah  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  mengarah  ke Ngalor Ngulon, dalam bahasa Indonesia condong ke arah Utara Barat . Hal ini  dipercaya  tidak  dibolehkan  baik  untuk  seorang  perempuan  maupun laki-laki  yang  arah  rumahnya  mengarah  ke Ngalor  Ngulon atau Utara ke Barat begitu  juga  sebaliknya.  Mayoritas  masyarakat  di  Desa  Katerban masih  percaya  adanya  larangan  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon ,  hal  ini tidak diperbolehkan karena dipercaya melanggar adat  yang ada di  Desa Katerban.
3 Fatkhul  Rohman,  “Larangan  Perkawinan Ngalor  Ngulon Dalam  Adat  Jawa  di  Desa Banjarsari  Kecamatan  Ngronggot  Kabupaten  Nganjuk  Perspektif  Sosiologi  Hukum Islam”, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 4
4 Ernawati  Waridah, Kamus  Bahasa  Indonesia, (Jakarta  Selatan:  Bmdia  Imprint  Kawan Pustaka, 2017), hlm.101
5 Dwi  Krismawati  dan  Sugeng  Harianto,  “Tradisi  Larangan  Menikah Ngalor  Ngulon ”, Jurnal  Ilmiah  Kajian  Sosial  dan  Budaya Vol.  24  Nomor  1  Maret  2022.    Enik  Puji  Lestari,  I Wayan Landrawan dan I Putu Windu Mertha, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Masyarakat  Desa  Tambakrejo  dalam  Perspektif  Tokoh  Adat  dan  Masyarakat, Jurnal Nusantara dan Ritus, Vol. 5, Nomor 2 , 31 Maret 2022, hlm. 68.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Kendati masyarakat Katerban mayoritas beragama Islam, akan tetapi sebagai masyarakat yang hidup di tanah Jawa dengan tetap menghargai adanya  adat  terdahulu,  masyarakat  Desa  Katerban  sudah  menjadi kepercayaan masyarakat di Desa Katerban. Perkawinan Ngalor Ngulon ini tidak mengenal batasan cakupan wilayah sampai arah mana perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Adat perkawinan Ngalor Ngulon ini sudah  dipercaya  dari  nenek  moyang  terdahulu  dan  masyarakat  Desa Katerban yang masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon tersebut. 6
Praktik Pola Penyesuaian Perkawinan Adat Ngalor Ngulon Pada  faktanya,  tidak  sedikit  pula  masyarakat  Desa  Katerban  yang masih  tetap  mempercayai  kepercayaan  adat  perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut,  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon ini  dilaksanakan  karena  kedua pihak  sudah  saling  suka  sama  suka.  Karena  dikhawatirkan  menabrak rambu-rambu  pernikahan  seperti  melakukan  hal  yang  tidak  diinginkan sebelum  melangsungkan  pernikahan  atau  perbuatan  zina,  maka perkawinan adat Ngalor Ngulon tetap dilaksanakan.
Sehingga ketika tradisi semacam ini berdialektika dengan anak muda millenial seperti saat ini dengan pemikirannya yang sudah modern, lebih canggih,  dan  lain  sebagainya,  biasanya  para  millenial  ini  sering  tidak memperhatikan  tradisi-tradisi  setempat,  salah  satunya  tradisi  larangan perkawinan  adat Ngalor  Ngulon tersebut.  Akhirnya  menimbulkan kekhawatiran jika perkawinannya tidak direstui akan melanggar rambu- rambu  dalam  pernikahan  seperti  halnya  melakukan  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  atau  melakukan  perbuatan  zina.  Sehingga  hal  ini menimbulkan  suatu  probematika.  Kegelisahan  mayoritas  masyarakat Desa Katerban ini akhirnya muncul dikarenakan permasalahan yang ada di daerah Baron khususnya di Desa Katerban tersebut.
Maka  dalam  praktiknya,  masyarakat  yang  masih  tetap  mempercayai kepercayaan  perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut  dan  masih  tetap melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon, masyarakat  setempat menggunakan  pola  penyesuaian,  pola  penyesuaian  ini  yang  dipercaya masyakarat  Desa  Katerban  sebagai  bentuk  perwujudan  tetap  menikah agar  tetap  bisa  melangsungkan  pernikahan  dan  tidak  melanggar  aturan
6 Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 4.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
adat Desa Katerban dengan arah Ngalor Ngulon.
Dalam  praktiknya  pola  penyesuaian,  yakni  semisal  perempuan  akan melangsungkan  perkawinannya  dengan  laki-laki,  namun  tertabrak  oleh tradisi  perkawinan Ngalor  Ngulon maka  sebelum  perkawinan dilangsungkan salah satu dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan harus  mau  mengalah  untuk  mengurus  Kartu  Tanda  Penduduk  yang nantinya  sebagai  pencatatan  dalam  perkawinannya  dan  menjadi  tanda pengenal  bahwa  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  ini  tidak beralamat rumah aslinya yang menghadap ke arah Ngalor Ngulon dengan calonnya.
Namun  jika  ada    saudara  kandungnya  yang  sudah  berumah  tangga dan  rumah  saudara  tersebut  tidak  menghadap  ke  arah Ngalor  Ngulon dengan calon mempelai maka hal ini bisa disiasati dengan cara mengurus Kartu  Keluarga  baru  ikut  Kartu  Keluarga  dari  saudaranya  tersebut. Alasannya  sama  sebagai  tanda  pengenal  bahwa  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  ini  tidak  beralamat  rumah  aslinya  yang menghadap ke arah Ngalor Ngulon dengan calonnya.
Setelah mengurus salah satu dari syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut,  untuk  selanjutnya pelaksaan acara resepsi pernikahan juga hanya boleh dilangsungkan oleh salah satu pihak mempelai saja, atau istilah lainnya acara pernikahannya dijadikan menjadi satu waktu dirumah mempelai laki-laki atau di rumah perempuannya  saja.  Tidak  diperbolehkan  untuk  melangsungkan  resepsi dua-duanya harus ada salah satu pihak yang mau mengalah. Mayoritas di Desa  Katerban  ini  yang  melakukan  pola  penyesuaian  ini  dari  pihak mempelai  pria.  Hal  inilah  yang  menjadi  kepercayaan  masyarakat  Desa Katerban  yang  ingin  tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon tetapi  juga  masih  mempercayai  kepercayaan  adat  dari  nenek  moyang terdahulu,  yaitu  dengan  menggunakan  pola  penyesuaian  untuk  tetap melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon .
Sehingga  dari  pelaksanaan  praktik  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor Ngulon tersebut, adat yang ada di desa setempat tetap dipatuhi dan tidak  dilanggar  serta  perkawinan Ngalor  Ngulon juga  tetap  dapat dilangsungkan  tanpa  adanya  halangan  dan  tujuan dari  perkawinan  juga dapat  terjaga  dengan  baik.  Dalam  ajaran  fikih  tujuan  dari  perkawinan tersebut adalah menata hubungan manusia sebagai makhluk atau hamba- Nya  dengan  khalik-Nya,  dihubungkan  dengan  pola  penyesuaian

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
perkawinan Ngalor  Ngulon ini  tidak menabrak  rambu-rambu  pernikahan dengan melakukan perbuatan yang haram, sehingga tetap dilangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon dan menjaga hubungan manusia dengan sang pencipta.
Selanjutnya  menata  hubungan  manusia  dengan  manusia  di lingkungan  keluarganya,  dengan  adanya  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor Ngulon hubungan antara keluarga juga saling komunikatif dengan baik,  karena  dalam  sebuah  keluarga  juga  mempunyai  pendapat  yang berbeda antara mempercayai adanya adat dan tidak. Maka dengan hal ini terdapat persetujuan antar keluarga dan komunikasi antar keluarga juga tetap  terjaga  dengan  baik  di  lingkungan  keluarga.  Selanjutnya  yaitu menata hubungan manusia dalam pengamatannya dalam suatu tata tertib pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.
Dalam  hal  ini  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor  Ngulon sebagai bentuk kehormatan dan kepauhan terhadap tradisi yang sudah ada sejak zaman  nenek  moyang  terdahulu  yaitu  tentang  larangan  perkawinan Ngalor Ngulon, kemudian tata tertib tetap dipatuhi dengan menggunakan pola penyesuaian sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan sejahtera antara sesama masyarakat setempat.
Tujuan  yang  terakhir  yaitu  menata  hubungan  pergaulannya  antara manusia  sesama  manusia  untuk  memenuhi  hajat  dan  kebtuhan  sehari- hari, maka dalam hal ini perkawinan Ngalor Ngulon juga sebagai bentuk manusia melangsungkan  perkawinannya  untuk  membentuk  bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sejahtera dengan orang  pilihannya  sebagai  pasangan  hidupnya,  selain  itu  juga  sebagai pemenuhan hawa nafsu antara suami istri dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dengan benar.
Selain  memiliki  tujuan  yang  baik  dalam  perkawinan  juga  harus memenuhi  syarat  dan  rukun  yang  telah  ditentukan  dalam  Islam,  hal  ini sebagai bentuk dari tahapan dilangsungkannya perkawinan selain dengan menggunakan  pola  penyesuaian,  jadi  syarat-syarat  dan  rukun  dalam pandangan  hukum  Islam  juga  harus  dipenuhi  dipadu  padankan  dengan pola  penyesuaian  tersebut.  Maka  dari  itu  hikmah  dari  perkawinan tersebut  adalah  memelihara  gen  manusia,  dengan  adanya  pola penyesuaian  yang  awal  mulanya  perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut dilarang menjadi sesuatu hal boleh dilaksanakan yaitu dengan memenuhi syarat  dan  rukun  serta  melakukan  pola  penyesuaian  maka  menghindari

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
adanya perbuatan zina, sehingga gen manusia terjaga dengan melakukan hubungan suami istri dengan syariat yang benar. Syariat yang benar yaitu dengan  tetap  menaati  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan  dalam agama Islam.
Dengan  adanya  pola  penyesuaian,  perkawinan  juga  tetap  bisa dilangsungkan  sehingga  tidak  ada  unsur  keterpaksaan  atau  melanggar hukum adat dan perkawinannya menjadi keluarga yang kokoh dan teguh. Selanjutnya  juga  melawan  hawa  nafsu  atau  terpeliharanya  hawa  nafsu antara  suami  istri,  dengan  adanya  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor Ngulon perkawinan  tetap  dapat  dilangsungkan  sehingga  tidak mengkhawatirkan  para  calon  mempelai  untuk  melampiaskan  hawa nafsunya  dengan  berganti-ganti  pasangan  karena  tidak  diperbolehkan menikah dengan calonnya yang mengarah ke arah Ngalor Ngulon tersebut. Maka  dengan  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor  Ngulon ini  mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan calon mempelainya yang mengarah ke arah Ngalor Ngulon serta terpelihara hawa nafsunya.
Cara  Pandang  Pelaku,  Tokoh  Adat  dan  Tokoh  Agama  tentang Perkawinan Adat Ngalor Ngulon dan Temuan Penelitian Peristiwa  tradisi  larangan  perkawinan Ngalor  Ngulon yang  terjadi  di Desa Katerban ini merupakan salah satu tradisi atau budaya yang masih menjadi  suatu  peristiwa  menarik  di  Desa  Katerban.  Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  disini  mewawancarai  pelaku perkawinan  adat Ngalor  Ngulon, pelaku  pola  penyesuaian  perkawinan adat Ngalor  Ngulon, tokoh  adat  atau  pemangku  adat  setempat,  tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Hal ini berguna untuk mengetahui cara pandang responden mengenai kesesuaian  perkawinan Ngalor  Ngulon dengan  hukum  Islam.  Masing- masing  responden  memberikan  pendapatnya  mengenai  tradisi  larangan perkawinan Ngalor  Ngulon di  Desa  Katerban  tersebut.  Berikut  ini  hasil wawancara oleh peneliti kepada beberapa responden. Adapun data hasil wawancara  peneliti  kepada  pelaku  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon , baik dengan pola penyesuaian maupun tidak dengan pola penyesuaian: IS, beliau merupakan pelaku perkawinan Ngalor Ngulon tanpa adanya pola penyesuaian, IS menuturkan bahwa: 7
“Menurut  pendapat  saya  pribadi  sama  suami  itu  kita  sebagai  orang  yang
7 IS,  Pelaku  Perkawinan Ngalor  Ngulon Tanpa  Adanya  Pola  Penyesuaian,  Katerban,  28 Mei 2022

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
beragama  Islam,  jadi  jika  ada  hal-hal  yang  dilarang  seperti  perkawinan Ngalor Ngulon tersebut ya tidak percaya, saya orang asli Baron dan menikah dengan orang daerah Purwoasri, kalau kata orang-orang setempat tidak boleh karena  arah  rumahnya  yang  menghadap  ke  arah  Ngalor  Ngulon  atau condong  ke  Utara  Barat.  Tapi  yang  menjalani  rumah  tangga  juga  saya sendiri,  jadi  saya  juga  tetap  yakin  sama  prinsip  saya,  keluarga  saya  juga menyetujuinya.  Namanya  anak  sudah  saling  suka  sama  suka  akan melangsungkan  pernikahan  malah  dilarang.  Tetangga  sekitar  juga  sudah mengingatkan kalau tidak boleh melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Selama  menjalani  pernikahan  juga  tetap  ada  halangannya,  selang  beberapa bulan pernikahan, rumah tangga saya diuji masalah ekonomi yang sulit, diuji bapak  dari  suami  saya  meninggal  dunia.  Tapi  keluarga  saya  tidak  percaya akan  hal  tersebut  dari  perkawinan  Ngalor  Ngulon  dan  yakin  akan  adanya musibah atau hal-hal kejadian tersebut berasal dari Allah. Jodoh, maut, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi, tetap yakin akan takdir dari yang maha Kuasa dan tidak memercayai hal-hal tersebut.”
Kemudian  SK  sebagai  pelaku  perkawinan Ngalor  Ngulon dengan adanya pola penyesuaian: 8
“Saya ini menikah juga arah rumahnya mengarah ke arah Ngalor Ngulon, juga sama-sama beragama Islam, tetap patuh terhadap aturan-aturan Islam, sudah  sama-sama  saling  suka  dan  perintah  dalam  Islam  adalah  menikah, maka tetap melangsungkan pernikahan. Namun yang namanya orang Jawa, lahir sudah di tanah Jawa, pasti apa-apa tetap mematuhi aturan Jawa, kalau kata  nenek  moyang  terdahulu  dilarang  untuk  melangsungkan  pernikahan karena  arah  rumahnya  yang  menghadap  Ngalor  Ngulon.  Namun  mau bagaimana  namanya  anak  sudah  suka  jadi  tetap  menikah,  tetapi  tidak melanggar  adat  Jawa.  Maka  dari  itu,  nikahnya  dengan  menggunakan  pola penyesuaian.  Tetapi  mau  percaya  atau  tidak  percaya  jika  dilakukan  pola penyesuaian  cobaan  tetap  ada  dalam  rumah  tangga,  tetapi  alhamdulillah tidak  ada  cobaan-cobaan  yang  berat,  alhamdulillah  lancar  dalam  bekerja, sehat semuanya dan sejahtera.”
Diungkapkan  oleh  PK,  yang  merupakan  tokoh  adat  dari  Desa Katerban. Beliau menyatakan bahwa: 9
“Menurut  pendapat  saya,  menurut  kepercayaan  adat  itu  dibuat  kebiasaan orang-orang,  namun  bagi  siapa  yang  melakukan  juga  dipersilakan,  jika menurut agama Islam tidak melarang hal tersebut. Namun sampai sekarang ini menurut adat sudah dipercaya oleh mayoritas masyarakat setempat bahwa hal tersebut dilarang. Tetapi namanya adat itu juga tetap ada di Jawa. Saya juga  tidak  meremehkan  adanya  adat  Jawa  larangan  perkawinan  Ngalor Ngulon, selain itu juga ada seperti hitungan jawa weton, percaya kitab-kitab
8 SK, Pelaku Perkawinan Ngalor Ngulon Dengan Adanya Pola Penyesuaian, Katerban, 28 Mei 2022
9 PK, Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban, 26 Mei 2022

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
primbon Jawa. Hal seperti itu juga tidak saya remehkan. Tetapi saya di sini juga tidak menyuruh untuk Menuhankan hal tersebut, ada Tuhan yang lebih tinggi, yaitu Allah SWT yang maha bisa dan maha Kuasa.”
MS  yang  merupakan  tokoh  adat  yang  ada  di  Desa  Katerban  ini meyatakan bahwa: 10
“Hukum  adat  Ngalor  Ngulon  sebenarnya  sudah  ada  sejak  jaman  nenek moyang terdahulu, raja jaman dahulu. Dulu hanya menjadi suatu kebiasaan, namun  perlahan  sudah  seperti  hukum  yang  dipercaya  di  masyarakat setempat hingga saat ini. Barang siapa yang berani melanggar adat tersebut bakal ada musibah yang menimpa dalam rumah tangganya. Seperti keadaan ekonominya sulit, rumah tangganya hancur atau pisahan, sampai datangnya penyakit yang sangat parah hingga bisa menyebabkan meninggal dunia.” Selanjutnya  wawancara  dilanjutkan  oleh  PM,  beliau  ini  merupakan tokoh Agama yang ada di Desa Katerban. Beliau menyatakan bahwasanya : 11
“Jadi  menurut  agama  Islam  masalah  nikah  itu  tidak  ada  larangan  Utara, Barat,  Selatan,  Timur,  seperti  itu  tidak  ada,  dimana-mana  itu  tetap  bisa melangsungkan  perkawinan.  Orang  Islam  kok  mengikuti  hal  seperti  itu  ya keliru.  Dalam  al-qur’an  sudah  dijelaskan:  “Barangsiapa  yang  tidak  patuh terhadap  hukum  Allah  termasuk  orang-orang  dholim.  Dalam  agama  Islam tidak  ada  larangan  semacam  itu,  kecuali  larangan  menikahi  warga  qarib semisal  menikahi  ibu  nya,  menikahi  bekas  mertua,  dll.  Nah  hal  seperti  itu yang  dilarang  dalam  Islam.  Aslinya  menurut  kerajaan  Majapahit  itu  buka kerajaan Islam kan, maka hal tersebut tidak bisa melangsungkan perkawinan, dilarang  untuk  melakukan  perkawinan  Ngalor  Ngulon.  Karena  sejatinya Majapahit dan Demak itu saling bermusuhan. Maka tidak dibolehkan untuk besanan dengan  Demak, nah daripada perang dengan anaknya sendiri maka Majapahit  mengundurkan  diri,  karena  kalau  tidak  begitu  bakal  terjadi peperangan.  Lebih  baik  untuk  mengundurkan  diri  dan  lebih  baik  melarang melangsungkan  perkawinan  Ngalor  Ngulon.  Namun  hal  seperti  ini  sudah menjadi  adat  kepercayaan  masyarakat,  jadi  orang  Islam  ingin  tengan- terangan juga tidak berani, menantang arus juga tidak bisa.”
Kemudian DI, beliau merupakan masyarakat setempat Desa Katerban dan telah melangsungkan pernikahan: 12
“Saya  meskipun  tidak  melakukan  perkawinan  Ngalor  Ngulon,  tapi  saya percaya kalau perkawinan tersebut dilarang menurut adat Jawa terutama di Desa Katerban ini. Namun tidak menyepelekan agama Islam juga tapi adat Jawa juga dihormati, kelahirannya di tanah Jawa jadi mau tidak percaya ya tetap percaya.”
10 MS, Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban,  26 Mei 2022
11 PM, Tokoh Agama Desa Katerban, Katerban, 27 Mei 2022
12 DI, Masyarakat Setempat Telah Menikah, Katerban, 29 Mei 2022

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
ND,  beliau  ini  merupakan  masyarakat  desa  Katerban  yang  belum melangsungkan pernikahan: 13
“Ini  menurut  pendapat  saya  sendiri,  agama  Islam  itu  merupakan  agama yang  sudah  disempurnakan  jadi  adat  semacam  itu  saya  tidak  percaya,  dan sekarang  ini  jaman  sudah  serba  modern,  hal  semacam  itu  terlihat  sangat kuno sekali masih dalam pandangan jaman dahulu.”
Adapun  yang  terakhir  EK,  beliau  juga  merupakan  masyarakat setempat Desa Katerban dan belum melangsungkan pernikahannya: 14
“Membahas  seputar  larangan  perkawinan  Ngalor  Ngulon  itu  sebelumnya saya tidak percaya, jadi tetap santai saja, tapi saat saya menginjak pada usia pernikahan  saya  mengenalkan  calon  saya  kepada  orang  tua  saya,  namun orang  tua  saya  ini  memiliki keercayaan  adat  yang  masih  sangat kental  apa lagi tradisi larangan perkawinan adat Ngalor Ngulon, saya dicramahi banyak sekali oleh orang tua saya dikasih contoh orang-orang yang sudah menikah Ngalor Ngulon tanpa adanya pola penyesuaian, ada saja imbasnya. Jadi saya lebih memikirkan hal tersebut dua kali., dan saya ini dari Jawa menghormati adat  Jawa.  Saya  percaya  kalau  adat  perkawinan  Ngalor  Ngulon  tersebut pamali  terutama  di  Desa  Katerban  ini,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan saya juga tetap percaya akan takdir Allah SWT.”
Kesimpulannya  dalam  wawancara  yang  telah  dilakukan  terdapat temuan  dari  cara  pandang  dari  beberapa  orang  tersebut  di  atas  bahwa dalam  pandangan  tokoh  adat  lebih  mempercayai  adanya  hukum  adat, sedangkan  dalam  pandangan  tokoh  agama  lebih  menghormati  adanya adat  tersebut,  dan  mayoritas  masyarakat  lebih  dominan  mempercayai adanya adat kepercayaan desa setempat.
Penjelasan  secara  lebih  detail  tentang  temuan  penelitian  adalah sebagai  berikut. Pertama .  Gambaran  umum  tentang  Desa  Katerban  ini merupakan  desa  yang  terletak  di  Kabupaten  Nganjuk  dengan  kondisi sosial  yang  saling  gotong  royong  dan  menolong  satu  sama  lain  serta keadaan  ekonomi  yang  mayoritas  masyarakatnya  berprofesi  sebagai petani. Mayoritas masyarakat Desa Katerban ini juga masih mempercayai kepercayaan adat yang ada di desa tersebut. Larangan perkawinan Ngalor Ngulon ini merupakan  larangan  perkawinan  yang  dipercayai  oleh masyarakat yang dilaksanakan karena arah rumah antara seorang laki-laki dan  perempuan  tersebut  mengarah  ke Ngalor  Ngulon, dalam  bahasa Indonesia condong ke arah Utara Barat . Namun beberapa masyarakat ada
13 ND, Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban, 29 Mei 2022
14 EK, Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban, 29 Mei 2022

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
yang  tetap  menghendaki  adanya  perkawinan  tersebut  dengan melangsungkan perkawinan menggunakan pola penyesuaian.
Kedua ,  dari  hasil  paparan  data  terdapat  wawancara  oleh  beberapa responden  yang  terdiri  dari  pelaku  perkawinan Ngalor  Ngulon, dalam penjelasannya  tersebut  pada  intinya  beliau  mengatakan  bahwa  pelaku perkawinan Ngalor  Ngulon ini  lebih  mempercayai  prinsip  pada  dirinya masing-masing  dan  tidak  mempercayai  adat  perkawinan Ngalor  Ngulon termasuk  adat-adat  lainnya  selain  perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut.
Mereka  percaya  pada  prinsipnya  meyakini  bahwa  semua  sudah  takdir dari Allah SWT.
Selanjutnya  pelaku  pola  penyesuaian  perkawinan Ngalor  Ngulon ini mereka tetap mempercayai adat tersebut tetapi juga tetap melangsungkan adanya perkawinan Ngalor Ngulon dan mengatakan bahwa mereka hidup di tanah Jawa maka harus tetap mematuhi aturan Jawa terkhusus di Desa Katerban ini. Tokoh adat mengatakan bahwa mereka tidak meremehkan adanya  adat  perkawinan Ngalor  Ngulon, mereka  percaya  bahwa melanggar  adat  ini  bakal  terdapat  musibah  yang  menimpa  rumah tangganya , tetapi  juga  tidak  menyuruh  untuk  sepenuhnya  mempercayai adat  tersebut  karena  ada  Tuhan  yang  lebih  tinggi  untuk  dipercayai  dan Maha Kuasa.
Sedangkan  menurut  tokoh  agama  mengatakan  bahwa  tidak  ada larangan untuk tentang perkawinan Ngalor Ngulon tersebut, yang dilarang dalam  perkawinan  adalah  menikahi  warga  qarib  atau  mahramnya  yang masih ada ikatan darah dan orang yang masih dalam ikatan pernikahan serta  nikah  beda  agama.  Masyarakat  Desa  Katerban  yang  telah  menikah juga mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka mempercayai adanya adat  tersebut  dan  tetap  menghormati  adanya  adat  tersebut.  Kemudian masyarakat  yang  belum  menikah  mereka  mayoritas  lebih  memiliki pemikiran yang modern, adat yang ada dianggap lebih kuno dan percaya bahwa  agama  Islam  merpakan  agama  yang  sempurna  sehingga  hal semacam itu banyak yang tidak mempercayai, namun sebagian besar juga tetap mempercayai dengan tetap menghormati hukum Islam yaitu dengan menggunakan pola penyesuaian.
Ketiga , dari beberapa penelitian sebelumnya pada praktiknya mereka tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon tanpa  adanya  pola penyesuaian,  tetap  menggunakan  adat  tersebut  namun  juga mempertimbangkan  dengan  rukun  dan  syarat  sah  dalam  pernikahan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hukum  Islam,  namun  jika  dalam  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa penelitian ini dalam praktiknya  berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam  penelitian  ini    pada  praktiknya  lebih  tetap  mempercayai  adanya hukum  adat  setempat  namun  juga  tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon dengan  menggunakan  metode  pola  penyesuaian  tersebut, dalam  pola  tersebut  terdapat  beberapa  syarat  seperti  merubah  Kartu Tanda  Penduduk  baru,  melangsungkan  resepsi  di  salah  satu  pihak mempelai, serta  menggelar tasyakuran. Hal ini dilakukan oleh  mayoritas mempelai  pria.  Maka  dari  pola  penyesuaian  ini  muncul  harmonisasi Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam,  adapun  hukum  Islam  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Maqasid al-Shari’ah .
Perspektif Maqashid  al-Shari’ah terhadap  Pola  Penyesuaian Perkawinan Adat Ngalor Ngulon Maqashid  al-shari’ah 15 secara  bahasa  artinya  adalah  upaya  manusia untuk  mendapatkan  solusi  yang  sempurna  dan  jalan  yang  benar berdasarkan  sumber  utama  ajaran  Islam,  Al-  Qur’an  dan  Hadis  Nabi SAW. Ulama yang mematangkan konsep maqashid al-shari’ah, al-Syathibi ( w.  790  H).  Menurut  Busyro  pada  dasarnya  mengatakan  bahwa  isi maqashid al-shari’ah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 16
Urgensi Maqashid Shari’ah menurut imam Asy Syatibi dibagi menjadi tiga  tingkatan,  sebagai  berikut: Pertama , Al-Dharuriyyah menurut  ulama ushul  fiqh adalah  segala  sesuatu  yang  harus  ada  untuk  tegaknya kemaslahatan  manusia,  baik  agamanya  maupun  dunianya.  Apabila al- dharuriyyah ini  tidak  ada  dan  tidak  terpelihara  dengan  baik,  maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, al- dharuriyyah adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga  kemaslahatan  mereka.  Tujuan  hukum  Islam  dalam  bentuk al- dharuriyyah ini  mengharuskan  pemeliharaan  terhadap  lima  kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyyat al- khams yaitu  pemeliharaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal,  harta,  dan keturunan. 17
15 Abu  Ishaq  al-Shatibi, al-Muwafaqat  fi    Usul  al-Shari’ah (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah,2004),  hlm.  221.  Wahbah  al-Zuhayli, Nazariyah  al-  Darurah  al-Shar’iyah ,  (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), hlm. 52.
16 Busyro, Maqashid  Al-Syari’ah:  Pengetahuan  mendasar  memahami  maslahah (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 10
17 Busyro, Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan mendasar memahami maslahah, hlm. 13
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Pertama, Memelihara Agama ( hifdzu din ) 18
Merupakan  bentuk  dari maqashid  shari’ah untuk  memelihara  dan melaksanakan  kewajiban  keagamaan  yang  termasuk  peringkat  primer. Ketentuannya dilihat dari sisi mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri dan  menolak  hal-hal  yang  mengganggu  eksistensi  agama.  Dalam  hal  ini mengenai  kasus  perkawinan Ngalor  Ngulon ini  termasuk  dalam pembagian dharuriyyat pada tingkatan hifdzu din atau memelihara agama. Karena  melaksanakan  perkawinan  menjaga  agama  dari  perbuatan  zina, hal  ini  sebagai  suatu  pengukuhan  eksistensi  agama  itu  sendiri.  Dan larangan  mendekati  perbuatan  zina  ini  berakibat  adanya  ancaman  dan sanksi  bagi  pelaku  yang  melakukannya,  hal  ini  sebagai  suatu  penolakan dari hal-hal yang mengganggu eksistensi agama.
Kedua, Memelihara Jiwa ( hifdzu nafs )
Pemeliharaan  jiwa  merupakan  prioritas  selanjutnya  setelah  agama. Dalam  tingkatan  ini  yaitu  dengan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pokok  agar  dapat  memelihara  kelangsungan  kehidupan.  Misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Ketiga, Memelihara Akal ( hifdzu aql )
Manusia  hidup  dengan  akalnya  dan  berpikir  menggunakan  akalnya mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi  akal  lainnya.  Dalam  tingkatan  ini  memelihara  akal  seperti kemestian  bagi  seseorang  untuk  memiliki  akal  yang  sehat.  Misalnya diperintahkan untuk menuntut ilmu agar meningkatkan kualitas akal.
Keempat, Memelihara Harta ( hifdzu mal )
Harta  merupakan  sesuatu  untuk  menunjang  kehidupan  manusia diatas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Memelihara harta pada tingkatan ini  seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui  jual  beli,  kewajiban  dalam  berusaha  mencari  rezeki,  dan kewajiban  menjaga  amanah  terhadap  orang  lain  yang  berada  di tangannya.
Kelima, Memelihara Keturunan ( hifdzu nasl )
Mempunyai  keturunan  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  adanya perkawinan  di  samping  adanya  tujuan-tujuan  yang  lainnya.  Perkawinan Ngalor Ngulon ini juga sesuai pada tingkatan hifdzu nasl ini karena seperti disyariatkannya  perkawinan  secara  sah  adalah  untuk  mendapatkan keturunan, serta dengan memelihara keturunan juga untuk menegakkan
18 Busyro, Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan mendasar memahami maslahah , hlm. 118-126

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
identitas  keturunan  atau  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut. 19 Sehingga  jika  dalam  hukum  positif  pencatatannya  pun  jelas  mulai  dari pernikahan  hingga  kelahiran  anak  yang  dilahirkan  tersebut  dari  hasil perkawinan kedua mempelai.
Dalam QS An-Nahl [16]: 9 disebutkan bahwasanya “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus , dan diantara jalan jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang  benar).” Maksudnya  Allah  SWT  menunjukkan  jalan  yang  lurus kepada  hamba-Nya  dan  diantara  banyak  jalan  terdapat  pula  jalan  yang bengkok  yaitu  jalan  yang  bertentangan  dengan  agama  Islam,  jalan  yang bengkok ini jalan yang menuju kesesatan hingga kebinasaan. Namun jika Allah SWT berkehendak untuk membimbing memberikan hidayah, maka diberikan hidayah untuk kebenaran.
Relevansi ayat tersebut dengan pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon ditinjau  dari  segi maqashid  shari’ah adalah  ketika  perkawinan Ngalor Ngulon tersebut dilarang karena dianggap melanggar hukum adat setempat, maka terdapat jalan yang baik untuk dapat menuju perkawinan Ngalor  Ngulon tersebut,  jalan  yang  ditempuh  yaitu  dengan  pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon, dengan adanya pola penyesuaian ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak melanggar hukum adat.  Pola  penyesuaian  ini  tidak  serta  merta hanya  sebagai  syarat  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon, namun  juga dihubungkan  dengan maqashid  shari’ah pola  penyesuaian  ini  sebagai pedoman ilmu sehingga dengan maqashid shari’ah pula menjadi jalan atau solusi  yang  sempurna  untuk  menuju  jalan  yang  benar  dan  terwujud kemaslahatan. 20
Agama  Islam  merupakan  agama Rahmatan  Lil  Alamin yaitu  agama Islam  sebagai  rahmat  bagi  alam  semesta.  Sebagai  agama  yang Rahmatan
19 Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 201 20 Perwujudan  kemaslahatan  sebagai  tujuan  dari  ketentuan  hukum  Islam:  Penentuan hukum-hukum sharī’ah adalah untuk kebaikan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat  A ḥ mad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas:  Fiqh  al-Aqalliyat  dan  Evolusi  Maqā ṣ id  al- Sharī’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogjakarta: Lkis, 2010), hlm. 213. Lihat A ḥ mad Abd al- Qādir  al-Wazānī, al-Manhaj  al-Maqā ṣ idī  wa  athāruhu  fī  al-Ijtihād  al-Fiqh  al-Mu’āsir (al- Māniyah:  al-Jāmi’ah  al-‘Arabiyah  al-Māniyah  li  al-‘Ulūm  wa  al-Teknologi,  2013),  hlm. 166.  Abū  Ishāq  al-Shā ṭ ibī, al-Muwāfaqāt  fī  u ṣ ūl  al-Shari’ah ,  (Beirut:  Dār  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah, 2009), hlm. 240. Inna al-sharī’ata innamā unzilat li tahqīq ma ṣ la ḥ at al-‘ibād fī ma’āshi wa  al-ma’ād .  Lihat  ‘Āshūr  Būqalqūlah, al-Imām  Yūsuf  al-Qar ḍ āwī:  Faqīh  al-Mufakirīn  wa Mufakir al-Fuqahā Na ẓ arāt fī Fiqh al-Maqā ṣ id (al-Jazāir: Jāmi’ah Adrār, tt), hlm. 6

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Lil  Alamin, rahmat  yang  berarti  kasih  sayang,  dan lil alamin yang  berarti seluruh  alam.  Maka  tujuan  agama  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kedamaian  dan  keselamatan  seluruh  umat  manusia,  dan  orang  muslim tidak  lain  adalah  mereka  yang  mewujudkan  nilai-nilai  Islam  tersebut. Untuk mewujudkan suatu kedamaian dan keselamatan, dalam hal ini pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon sebagai bentuk  kedamaian antar masyarakat yang mempercayai adanya perkawinan Ngalor Ngulon, karena masyarakat dengan pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon ini tetap menghormati masyarakat yang mempercayai perkawinan Ngalor Ngulon. Sehingga  membentuk  suatu  kedamaian  antar  masyarakat.  Selain mewujudkan  suatu  kedamaian,  agama  Islam  ini  juga  mewujudkan keselamatan, dengan adanya pola peyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon, larangan dari adat setempat tetap tidak dilanggar dan tidak menimbulkan benturan dengan hukum adat yang sudah dipercayai sejak nenek moyang terdahulu,  sehingga  keselamatan  sesama  masyarakat  lebih  terjamin  dan tidak ada perdebatan antar sesama masyarakat setempat.
Hukum  Islam  di  sini  tidak  langsung  menghilangkan  atau  melebur tradisi-tradisi yang dipercayai masyarakat setempat, khususnya mengenai tradisi  larangan  perkawinan Ngalor  Ngulon .  Hukum  Islam  disini  justru melakukan  penyesuaian.  Pola  penyesuian  yang  dilakukan  yaitu  dengan cara mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum Islam secara halus. Harmonisasi ini merupakan suatu peristiwa yang mengharmoniskan dua hal,  yaitu  antara  hukum  adat dan  hukum  Islam.  Ketika  terdapat  hukum adat  seperti  pada    kasus  perkawinan Ngalor  Ngulon ini  merupakan larangan dalam suatu tradisi yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat di  Desa  Katerban.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam  di  sini  merespon hukum adat larangan perkawinan Ngalor Ngulon dengan melakukan suatu cara atau dengan menggunakan pola penyesuaian.
Sedangkan  dalam  tingkatannya maqashid  syari’ah memiliki  lima prinsip dasar yang terdiri dari hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu mal. Dari kelima prinsip dasar ini memiliki beberapa kesesuaian terhadap pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Katerban, dari aspek pola penyesuaian  tersebut  dikorelasikan  dari  segi maqashid  shari’ah sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam.
Praktik pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon ini memberikan manfaat  yang  baik  yang  pada  mulanya  perkawinan Ngalor  Ngulon

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
tersebut  dilarang  menjadi  suatu  kebolehan  dikarenakan  adanya  pola penyesuaian  tersebut.  Namun  jika  pola  penyesuaian  tersebut  tidak diterapkan  oleh  masyarakat  yang  mempercayai  kepercayaan  adat setempat  maka  di  khawatirkan  melanggar  adat  setempat,  tetapi  ketika pola penyesuaian tersebut diterapkan di desa setempat maka memberikan manfaat  yang  baik.  Tidak  hanya  sekedar  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon dengan  menggunakan  pola  penyesuaian  tetapi  juga bermanfaat  untuk  menghindari  adanya  kemadharatan  seperti  tidak terjaganya  agama  mereka  karena  perkawinannya  dilarang  sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, dan memberikan  keturunan-keturunan  yang  tidak  baik  karena  dari  hasil perbuatan yang di benci oleh Allah SWT.
Maka  dari  itu,  sesuai  dengan  prinsip  dasar maqashid  shari’ah yaitu memelihara agama ( hifdzu din ). Perintah untuk memelihara agama ini juga ditegaskan jika dua insan sudah saling suka sama suka, maka perintahnya adalah  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Seperti  tercantum  dalam QS Rum ayat 21 yang berbunyi: 21
ٓ ٓ
Artinya:”Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
Dalam  ayat  tersebut  dikatakan  bahwasanya  salah  satu  tanda-tanda dari  kebesaran  Allah  menciptakan  perempuan  dan  laki-laki  dan menciptakan rasa kasih sayang dalam sebuah ikatan yaitu dalam bingkai ikatan  pernikahan.  Kemudian  rasa  kasih  sayang  terhadap  pasangan tersebut  menjadi  rahmat  yang  sempurna  dalam  pernikahan  yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.
Maka  dari  itu  dalam  tinjauan maqashid  shari’ah melangsungkan perkawinan dengan cara melakukan pola penyesuaian perkawinan Ngalor Ngulon ini masuk dalam kategori memelihara agama ( hifdzu din) dan hal ini  juga  dapat  menjadi  suatu  motivasi  bagi  kalangan  muda  mudi  agar

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
terhindar  dari  perzinaan  dan  sudah  cukup  usia  untuk  melangsungkan pernikahan sesuai batas usia yang ditentukan.
Selain  untuk  memelihara  agama,  praktik  pola  penyesuaian perkawinan Ngalor  Ngulon jika  ditinjau  dari  segi maqashid  shari’ah maka masuk  dalam  kategori  memelihara  keturunan  ( hifdzu  nasl ),  setelah menjalankan  perintah  agama  yaitu  anjuran  untuk  melangsungkan pernikahan sehingga terjaga atau terpelihara agamanya, maka selanjutnya akan  mendapatkan  keturunan  yang  sholeh  dan  sholehah  yang  sesuai dengan fiqh  munakahat .  Dikatakan  pula  dalam  Al-Qur’an  surah  Al-Isra’ ayat 32 berbunyi: 22 ٓ ٓ ٓ ۥ ٓ
Artinya:  "Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).
Ayat  diatas  menegaskan  bahwa  mendekati  zina  saja  tidak diperbolehkan  dalam  Islam,  apalagi  sampai  melakukan  perbuatan  zina. Allah SWT mengharamkan perbuatan zina karena dalam perbuatan zina ini terdapat banyak kemadharatan yaitu dapat merusak kehormatan dan kesucian,  dapat  menimbulkan  penyakit  yang  berbahaya,  serta bercampurnya  nasab. 23 Maka  dari  itu  Allah  melarang  manusia  untuk mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang kotor dan keji.
Kemudian,  perintah  menikah  seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas merupakan upaya menjaga agama dan jika ingin memperoleh keturunan yang baik harus menghindari perbuatan zina dan menjaga keturunannya dengan baik, maka dari itu dilihat relevansinya dari segi maqashid shari’ah masuk dalam kategori hifdzu nasl atau memelihara keturunan, hifdzu nasl ini  disyariatkannya  perkawinan  secara  sah  adalah  untuk  mendapatkan
22 QS. Al-Isra’ (17): 32
23 Rasul  Allah  menyatakan,  bahwa  ajaran  Islam  menjauhi  segala  macam  bahaya.  Maka penegasian ini adalah suatu manfaat. Rasulullah bersabda: dalam hadis Amr bin Yahya dari  ayahnya dari Nabi saw.merupakan hadis mursal “Tidak ada perbuatan destruktif dalam  agama,  terhadap  diri  sendiri  dan  orang  lain”  dan  diriwayatkan  secara  maushul dengan  menyebutkan  Abi  Sa’id  di  dalamnya. Lihat  Al-Baihaqi, al-Sunan  al-Saghir  li  al- Baihaqi, Al-Maktabah al-Shamilah (CD-Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, tt.), jilid IV, hlm.  459.  Dalam  kitab al-ashbah  wa  al-nazair dan  kitab Idah  al-Qawaid  al-Fiqhiyah, karya Abd Allah bin Sai’d Muh}ammad juga terdapat kaidah yang merupakan bentuk derivasi dari  hadis  tersebut,  yaitu:  Suatu  bencana  atau  kemadaratan  itu  dihilangkan.  lihat  Abd Allah  bin  Sai’d  Muh}ammad  ‘Ubbadi  al-Lahji, Idah  al-Qawaid  al-Fiqhiyah (Surabaya:  al- Hidayah,tt.),  hlm.  42.  Lihat  Al-Suyuti al-Ashbah  wa  al-nazair (Beirut-Lebanon:  Dar  al- Kutub al-Ilmiah,2001),hlm. 165

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
keturunan, serta dengan memelihara keturunan juga untuk menegakkan identitas  keturunan  atau  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut. Sehingga jika dalam hukum positif pencatatan anak juga jelas mulai dari pernikahan  hingga  kelahiran  anak  yang  dilahirkan  tersebut  dari  hasil perkawinan kedua mempelai.
Maka  dapat ditarik  benang  merah  bahwa  terdapat  metode  atau  cara agar  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinannya  atau  kedua  insan yang  sudah  saling  suka  sama  suka  ini  tetap  dapat  dilegalkan  menikah dengan  cara  pola  penyesuaian  tersebut. Maqashid  shari’ah ini  justru merupakan bagian dari usul fiqh yang menunjukkan keelastisannya atau menyesuaikan  dengan  hukum  adat.  Bukan  memaksa  agar  hukum  adat dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan pola penyesuaian tersebut. Maka kedua  insan  tersebut  juga  terhindar  dari  kejadian-kejadian  yang  tidak diinginkan  atau  perkawinan  diluar  nikah  secara  sah.  Sehingga perkawinan  dapat  berlangsung  tetap  mengikuti  tradisi  leluhur  larangan perkawinan Ngalor  Ngulon yang  sudah  dipegang  teguh  oleh  masyarakat Desa  Katerban  dan  pernikahan  juga  berlangsung  sesuai  dengan  yang diinginkan.

## Penutup
Pola penyesuaian merupakan suatu cara yang digunakan masyarakat Desa  Katerban  yang  masih  tetap  mempercayai  adanya  larangan  adat perkawinan Ngalor  Ngulon tetapi  juga  tetap  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon .  Praktik  pola  penyesuaian  tersebut  dengan  cara  merubah Kartu  Tanda  Penduduk  Baru,  melangsungkan  resepsi  di  rumah  satu mempelai saja, dan melakukan tasyakuran. Dengan adanya pola tersebut dapat  bermanfaat  bukan  hanya  sekedar  pola  semata  tetapi  juga  sebagai solusi  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan Ngalor  Ngulon. Dilihat dari  aspek maqashid  shari’ah terhadap  kasus  tersebut,  maka maqashid shari’ah menyesuaikan  dengan  hukum  adat,  sehingga  perkawinan  tetap dilangsungkan  dan  tetap  menjaga  tradisi  leluhur  nenek  moyang terdahulu. Praktik  pola  penyesuaian  perkawinan  adat Ngalor  Ngulon masuk dalam tingkatan “dharuriyyat” atau kebutuhan yang paling utama, dalam  tingkatan  ini  masuk  dalam  pembagian  memelihara  agama  ( hifdzu din )  dan  menjaga  keturunan  ( hifdzu  nasl ).  Dengan  adanya  tinjauan  ini masyarakat  lebih  mengetahui  pedoman  dasar  dari  pola  penyesuaian ditinjau dari segi maqashid shari’ah.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Usul al-Fiqh . Kairo: Dar al-Qalam, 1990. Abdul Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat . Jakarta : Prenadamedia, 2003.
Abdullah  bin  Sai’d  Muh}ammad  ‘Ubbadi  al-Lahji. Idah  al-Qawaid  al- Fiqhiyah . Surabaya: al-Hidayah,t.t.
Abū Ishāq al-Shā ṭ ibī. al-Muwāfaqāt fī u ṣ ūl al-Shari’ah . Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
Agus  Hermanto. Larangan  Perkawinan:  Dari  Fikih,  Hukum  Islam,  hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia . Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
A ḥ mad  Imam  Mawardi. Fiqh  Minoritas:  Fiqh  al-Aqalliyat  dan  Evolusi Maqā ṣ id al-Sharī’ah dari Konsep ke Pendekatan . Yogjakarta: Lkis, 2010.
A ḥ mad  Abd  al-Qādir  al-Wazānī. al-Manhaj  al-Maqā ṣ idī  wa  athāruhu  fī  al- Ijtihād  al-Fiqh  al-Mu’āsir. al-Māniyah:  al-Jāmi’ah  al-‘Arabiyah  al- Māniyah li al-‘Ulūm wa al-Teknologi, 2013.
Al-Baihaqi. al-Sunan  al-Saghir  li  al-Baihaqi. Al-Maktabah  al-Shamilah (CD- Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, t.t.
Al-Suyuti. al-Ashbah  wa  al-Nazair .  Beirut-Lebanon:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah,2001.
‘Āshūr  Būqalqūlah. al-Imām  Yūsuf  al-Qar ḍ āwī:  Faqīh  al-Mufakirīn  wa Mufakir al-Fuqahā Na ẓ arāt fī Fiqh al-Maqā ṣ id . al-Jazāir: Jāmi’ah Adrār, t.t.
Busyro. Maqashid  Al-Syari’ah:  Pengetahuan  mendasar  memahami  maslahah . Jakarta: Prenadamedia, 2019.
Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta Selatan: Bmdia Imprint Kawan Pustaka, 2017.
Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di  Desa Banjarsari  Kecamatan  Ngronggot  Kabupaten  Nganjuk Perspektif  Sosiologi  Hukum  Islam”, Skripsi, Hukum  Keluarga  Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.
Wahbah  al-Zuhayli. Nazariyah  al-  Darurah  al-Shar’iyah .  Beirut:  Muasasah al-Risalah, t.t.
IS.  Pelaku  Perkawinan Ngalor  Ngulon Tanpa  Adanya  Pola  Penyesuaian, Katerban.
SK. Pelaku Perkawinan Ngalor Ngulon Dengan Adanya Pola Penyesuaian, Katerban.
PK. Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban. MS. Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban. PM. Tokoh Agama Desa Katerban, Katerban. DI. Masyarakat Setempat Telah Menikah, Katerban. ND. Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban. EK. Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Dwi Krismawati dan Sugeng Harianto. “Tradisi Larangan Menikah Ngalor Ngulon ”, Jurnal Ilmiah Kajian Sosial dan Budaya Vol. 24 Nomor 1 Maret 2022.
Enik  Puji  Lestari  I  Wayan  Landrawan  dan  I  Putu  Windu  Mertha. “Fenomena  Pantangan  Perkawinan Ngalor  Ngulon Masyarakat  Desa Tambakrejo  dalam  Perspektif  Tokoh  Adat  dan  Masyarakat, Jurnal Nusantara dan Ritus, Vol. 5, Nomor 2 , 31 Maret 2022.