## TEKNIK AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
(BAZ) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

## DI INDONESIA
Oleh : Zakaria Batubara, MA (Dosen Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis)

## ABSTRAK
Di  Indonesia  pengelolaan  dana  zakat  telah  diatur  dengan  Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Undang-Undang  ini  mengatur tentang  Organisasi  Pengelolaan  Zakat  (OPZ)  yang  boleh  beroperasi  di Indonesia.OPZ  yang  disebutkan  dalam  UU  tersebut  adalah  Badan  Amil  Zakat (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  BAZ  adalah  lembaga  pengumpul  dan pendayagunaan  dana  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dari  tingkat  pusat sampai  dengan  tingkat  daerah  sedangkan  LAZ  merupakan  OPZ  yang  dibentuk atas swadaya masyarakat.
Perkembangan  BAZ  dan  LAZ  di  Indonesia  perlu  diikuti  dengan  proses akuntabilitas  publik  yang  baik  dan  transparan  dengan  mengedepankan  motivasi melaksanakan  amanah  umat.  Pemerintah  telah  mengatur  tentang  proses pelaporan  bagi  BAZ  dan  LAZ  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  373 Tahun  1999  tentang  pelaksanaan  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat  Pasal  31  yang  isinya:  BAZ  dan  LAZ  memberikan  laporan  tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.
Key Note : Akuntansi, Zakat dan BAZ

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  suatu  kewajiban  setiap  individu  yang  telah  memenuhi syarat-syarat  tertentu  untuk  mengeluarkan  sebagian  dari  hartanya  yang  diatur berdasarkan ketentuan syara’. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai  sasaran  penerima  yang  berhak,  maka  diperlukan lembaga  yang  khusus menangani  zakat.  Lembaga  zakat  pada  dasarnya  memiliki  dua  peran  utama, yaitu:(1)  memobilisasi  zakat  dari  masyarakat  (ummat),  dan  (2)  melakukan mendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima.
Kedudukan  lembaga  zakat  dalam  lingkungan  yang  semakin  maju  dan kompleks  sangat  penting,  karena  kelemahan  yang  dijumpai  selama  ini  adalah tidak adanya manajemen zakat yang baik. Dengan semakin majunya ummat baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka jumlah Muzakki (pembayar  zakat)  akan  bertambah  dan  juga  kuantitas  zakat  akan meningkat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut perlu dibuat lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang maju.
Manajemen  zakat  pada  dasarnya  bukan  masalah  yang  sederhana. Manajemen  zakat  membutuhkan  dukungan  politik  ( political  will )  dari umara (pemerintah).  Selain  itu  manajemen  zakat  juga  membutuhkan  dukungan  sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.
Saat  ini,  pemerintah  telah  mengeluarkan  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang
Pengelolaan  Zakat.  Hal  ini  merupakan  langkah  yang  lebih  maju  dibandingkan masa  sebelumnya.  Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2000  tentang  Pajak Penghasilan,  wajib  pajak  yang  sudah  membayar  zakat  kepada  Lembaga  atau Badan  Amil  Zakat  yang  disyahkan  pemerintah, maka  pembayaran  zakat  tersebut dapat  digunakan  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajaknya  (PKP). Muzakki (pembayar zakat) apabila memiliki surat bukti (dokumen) pembayaran zakat dapat menggunakan  dokumen  tersebut  untuk  keperluan  pengurangan  PKP-nya.  Untuk itu diperlukan sistem pencatatan yang baik bagi lembaga-lembaga zakat yang ada.

## B. Akuntansi Zakat
Lembaga  zakat  merupakan  organisasi  yang  mendapat  tanggung  jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  secara  efektif  dan  efisien.  Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai  tujuan.  Sementara  itu,  penyaluran  zakat  yang  efisien  adalah terdistribusikannya  zakat  dengan  baik.  Sebagai  lembaga  pemegang  amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas  maupun  jenis  zakat,  kemudian  melaporkan  pengelolaan  zakat  tersebut kepada  masyarakat.  Untuk  melaksanakan  fungsi  ini  diperlukan  akuntansi.  Jadi secara  sederhana  akuntansi  zakat  berfungsi  untuk  melakukan  pencatatan  dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.
Dalam penyusunan laporan keuangan perlunya keseragaman pencatatan untuk pengelolaan  zakat,  maka  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  menyusun  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Zakat  pada  tahun  2007.  Akhirnya  pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED. PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang  resmi  diberlakukan  untuk  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.

## C. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Zakat
Pengertian akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pemprosesan, dan peloaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan.  Sedangkan  akuntansi  zakat  adalah  bingkai  pemikiran  dan  aktivitas yang  mencakup  dasar-dasar  akuntansi  dan  proses-proses  operasional  yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang  wajib  di  zakati,  menetapkan  kadar  zakatnya  dan  pendistribusian  hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. 1
Pengertian akuntansi zakat tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pertama hukum dan dasar-dasar zakat harta, dan kedua dasar-dasar akuntansi bagi  penghitungan  zakat.  Adapun  informasi  yang  dihasilkan  akuntansi  zakat diperlukan untuk:
1.  Membuat  perencanaan  yang  efektif,  pengawasan  dan  pengambilan keputusan oleh menajemen; dan
2.  Pertanggungjawaban  organisasi  kepada  para  muzaki,  badan  pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.
1 Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004) h. 29.
Adapun tujuan akuntansi zakat adalah untuk:
1.  Memberikan  informasi  yang  diperlukan  untuk  mengelola  secara  tepat, efisien,  dan  efektif  atas  zakat,  infak,  sedekah,  hibah,  dan  wakaf  yang dipercayakan  kepada  organisasi  atau  lembaga  pengelola  zakat.  Tujuan  ini terkait  dengan  pengendalian  manajemen  ( management  control )  untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen)  untuk  melaporkan  pelaksanaan  tanggung  jawab  dalam mengelola  secara  tepat  dan  efektif  program  dan  penggunaan  zakat,  infak, sedekah,  hibah,  dan  wakaf  yang  menjadi  wewenangnya; dan memungkinkan  bagi  lembaga  pengelola  zakat  untuk  melaporkan  kepada publik  (masyarakat)  atas  hasil  operasi  dan  penggunaan  dana  publik  (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas ( accountability ).
Akuntansi  zakat  terkait  dengan  tiga  hal  pokok,  yaitupenyediaan  informasi, pengendalian  manajemen,  danakuntabilitas.Akuntansi  zakat  merupakan  alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  informasi  tersebut.  Bagi  manajemen,  informasi akuntansi  zakat  digunakan  dalam  proses  pengendalian  manajemen  mulai  dari perencanaan,  pembuatan  program,  alokasi  anggaran,  evaluasi  kinerja,  dan pelaporan kinerja.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat.Selain itu, informasi akuntansi dapat  digunakan  untuk  membantu  dalam  pemilihan  program  yang  efektif  dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat  membantu  dalam  proses  alokasi  dana  zakat,  infak,  sedekah,  hibah,  dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk  mengukur  kinerja  lembaga  pengelola  zakat.Akuntansi  dalam  hal  ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja ( performance indicator ) sebagai dasar penilaian kinerja.
Akuntansi  zakat  dibutuhkan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  yang  dapat berupa  laporan  alokasi  zakat,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana,  laporan aktivitas,  dan  neraca.  Laporan  keuangan  zakat  merupakan  bagian  penting  dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

## D. Teknik Akuntansi Zakat
Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  teknik  akuntansi  yang  biasa  diadopsi  oleh organisasi  baik  yang  bersifat  mencari  laba  ( profit  motive )  maupun  lembaga nonprofit  seperti  lembaga  pengelola  zakat,  yayasan,  LSM,  partai  politik,  dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu:
1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana 4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrual
Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutuallyexclusive . Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi
dapat  menggunakan  teknik  akuntansi  yang  berbeda-beda,  bahkan  dapat menggunakan  kelima  teknik  tersebut  secara  bersama-sama.  Akuntansi  kas, akuntansi  akrual,  dan  akuntansi  komitmen  berbeda  satu  dengan  lainnya  karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya ( time of recognition ). Dalam  tulisan  ini  hanya  akan  dijelaskan  teknik  akuntansi  kas  dan  akuntansi dana.  Untuk  kepentingan  zakat  penggunaan  teknik  akuntansi  kas  dan  akuntansi dana  dapat  digunakan  dengan  beberapa  alasan. Pertama ,  pengelolaan  zakat  tidak melibatkan  rekening  utang-piutang  dan  persediaan,  sehingga  penggunaan  teknik akuntansi  kas  sudah  cukup  memadai. Kedua ,  akuntansi  dengan  basis  kas  cukup sederhana dan mudah, sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi  akuntansi  dapat  melakukannya.Namun  bukan  berarti  tidak  butuh  seorang akuntan.Jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat yang baik, maka perlu akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen. Penggunaan  akuntansi  dana  juga  sangat  mungkin  karena  pengelolaan  zakat melibatkan  alokasi  zakat  untuk  pos-pos  tertentu  yang  meliputi  beberapa asnaf (golongan). Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut :
Akuntansi Dana ( Fund Accounting )
Pada  organisasi  pengelola  zakat  masalah  utama  yang  dihadapi  adalah pencarian  sumber  dana  dan  alokasi  dana.  Penggunaan  dana  dan  peran  anggaran sangat  penting  dalam  organisasi  sektor  publik.  Dalam  tahap  awal  perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana ( fund )” dimaknai sebagai dana kas ( cash fund ). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci ( cash drawer ) secara terpisah; beberapa  pengeluaran  harus  diambilkan  dari  satu  laci  dan  pengeluaran  lain  dari laci yang lainnya. Namun saat ini, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas  akuntansi  yang  terpisah,  termasuk  sumber  daya  nonkas  dan  utang diperhitungkan di dalamnya.
Akuntansi  dana  melihat  bahwa  unit  pelaporan  harus  diperlakukan  sebagai dana  ( fund )  dan  organisasi  harus  dilihat  sebagai  satu  dana  atau  satu  rangkaian dana.  Hal  ini  berarti  jika  suatu  organisasi  dilihat  sebagai  suatu  rangkaian  dana ( series  of  fund ),  maka  laporan  keuangan  organisasi  tersebut  merupakan penggabungan  (konsolidasi)  dari  laporan  keuangan  dana  yang  menjadi  bagian organisasi.
Konsep akuntansi dana secara sederhana digambarkan sebagai berikut:
Lembaga Zakat
General Fund
Dana 1 Zakat
Dana 2
Infaq
Dana 3
Sedekah Aktiva
Tetap Dana 4 Non
Halal
General  Fund atau  dana  umum  merupakan  jumlah  total  penerimaan  zakat, infak  dan  sedekah  yang  diterima  oleh  lembaga  pengelola  zakat.  Total  dana  ini akan  dialokasikan  ke  beberapa  kelompok  penerima  (dalam  Al-Qur’an  terdapat delapan asnaf ),  misalnya  untuk  dana  fakir-miskin, fi  sabilillah , ibnu  sabil , beasiswa,  dan  sebagainya  yang  masing-masing  kelompok  mungkin  diambilkan dari dana 1, dana 2, dan dana 3 sesuai dengan jumlah kelompok dana.
Sistem  akuntansi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  konsep  dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi ( accounting entity ) dan  entitas  anggaran  ( budget  entity )  yang  berdiri  sendiri.  Penggunaan  akuntansi dana  merupakan  salah  satu  perbedaan  utama  antara  akuntansi  untuk  lembaga nonprofit  dengan  akuntansi  bisnis.  Sistem  akuntansi  dana  dibuat  untuk memastikan  bahwa  uang  ummat  dialokasikan  atau  didistribusikan  untuk  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Sistem  akuntansi  dana  adalah  metode  akuntansi  yang menekankan  pada  pelaporan  pemanfaatan  dana,  bukan  pelaporan  organisasi  itu sendiri.

## Akuntansi Kas
Penerapan  akuntansi  kas,  pendapatan  dicatat  pada  saat  kas  diterima,  dan pengeluaran  dicatat  ketika  kas  dikeluarkan.Banyak  organisasai  nonprofit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita  banyak  waktu.  Kelebihan cash  basis adalah  mencerminkan  pengeluaran yang  aktual,  riil  dan  obyektif.  Sedangkan  kekurangannya  adalah  tidak  dapat mencerminkan  kinerja  yang  sesungguhnya  karena  dengan cash  basis tidak  dapat diukur  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  suatu  kegiatan,  program,  atau  aktivitas dengan baik.
Secara sederhana akuntansi basis kas dapat dirumuskan sebagai berikut :

## Basis Kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas

## E. Akuntansi Zakat Menurut ED. PSAK 109
ED.  PSAK  109  dikeluarkan  oleh  IAI  pada  tanggal  26  Februari  2008  dan disosialisasikan  ke  publik  untuk  mendapatkan  tanggapan  dan  masukan  demi perbaikan  PSAK  tersebut.  Dana-dana  yang  dikelola  oleh  lembaga  zakat  adalah dana  zakat,  infaq/sedekah,  dana  non  halal  dan  dana  amil  sehingga  menurut  ED. PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik menurut sumber penghimpunan dan penggunaannya.
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat; jika dalam bentuk  kas  maka  sebesar  jumlah  yang  diterima  dan  jika  dalam  bentuk  nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
Jurnal :
Dr. Kas Zakat xxx Kr. Penerimaan Dana Zakat xxx Dr. Aset Non Kas Zakat (nilai wajar) xxx Kr. Penerimaan Dana Zakat xxx
Zakat  yang  diterima  diakui  sebagai  dana  amil  untuk  bagian  amil  dan  dana zakat untuk bagian nonamil. Bagian amil atas dana zakat adalah 1/8 (12,5%) dari dana  zakat  yang  terkumpul  dan  boleh  di  bawah  1/8  tergantung  kebijakan  amil, tetapi tidak boleh di atasnya. Sedangkan penentuan jumlah atau persentase untuk bagian masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil melihat kondisi masyarakat dari ketujuh asnaf .
Jurnal : Dr. Dana Zakat (12,5%) – Amil xxx Kr. Kas Zakat xxx Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx Kr. Kas Zakat xxx Jika muzakki menentukan mustahiq yang  harus  menerima  penyaluran  zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai penambah dana zakat nonamil.
Jurnal :
Dr. Kas Zakat xxx Kr. Dana Zakat – Nonamil xxx Jika  atas  jasa  tersebut  amil  mendapatkan ujrah/fee maka  diakui  sebagai penambah dana amil.
Jurnal : Dr. Kas Amil xxx Kr. Ujrah/Fee xxx
Jika  terjadi  penurunan  nilai  aset  zakat  nonkas,  jumlah  kerugian  yang ditanggung  harus  diperlakukan  sebagai  pengurang  dana  zakat  atau  pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
Penurunan  nilai  aset  zakat  diakui  sebagai  pengurang  dana  zakat,  jika  terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
Jurnal : Dr. Kerugian Dana Zakat xxx Kr. Aset Nonkas xxx Penurunan  nilai  aset  zakat  diakui  sebagai  pengurang  dana  amil,  jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal : Dr. Kerugian Dana Amil xxx Kr. Aset Nonkas xxx Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
Jurnal : Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx Kr. Kas Zakat xxx Jika  disalurkan  kepada mustahiq dalam  bentuk  nonkas  diakui  sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat.
Jurnal : Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx Kr. Aset Nonkas xxx

## F. Penutup
Pengelolaan  zakat  membutuhkan  dukungan  sistem  akuntansi  dan  sistem informasimanajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosialyaitu  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  umat  sekaligus  berfungsi  sebagai alatkebijakan  fiskal  yang  diperhitungkan  dalam  analisis  ekonomi.Pengelolaan zakatyang  profesional  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuanmanajerial,  pengetahuan  agama,  ketrampilan  teknis  yang  memadai serta memilikivisi pengembangan umat.Kelemahan selama ini adalah manajemen yang  burukdalam  pengelolaan  zakat.Di  samping  itu  dukungan  politik  ( political will )  daripemerintah  yang  dipertegas  dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan zakatmerupakan kunci berkembangnya zakat.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Khurshid  (editor)  (1980) Studies  in  Islamic  Economics ,  The  Islamic Foundation, Leicester, UK.
Faridi, F. R. (1980) Zakat and Fiscal Policy , in Ahmad, Khurshid (editor) (1980) Studies in Islamic Economics , The Islamic Foundation, Leicester, UK. Hamka (1983) Tafsir al-Azhar Juzu Ke-13-14 , Jakarta: Pustaka Panjimas.
Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004).
Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice (1996) Public Sector Accounting , 4th Ed., London: Pitman Publishing.
Vatter,  W.  J.,  (1947) The  Fund  Theory  of  Accounting  and  its  Implications forFinancial Reports , University of Chicago, Chicag