Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
© 2018 STIT ISLAMIC VILLAGE, All right reserved, This is an open access article under the CC BY SA license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Mukhyar mukhyar1970mubu@gmail.com
Mahasiswa Doktoral Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Indonesia
Maskur Rosyid masykurxrejo@walisongo.ac.id

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang - Indonesia
Abstract: This paper wants to see the other side of the role of various elements of society in contributing to nation-building. The acceleration of development is not solely  the  responsibility  of  the  government  as  the  holder  of  government administrative authority and state administration, but it is the joint responsibility of the  whole  community,  including  the  Indonesian  Ulama  Council  (MUI).  In  the context of education, MUI has contributed significantly in transforming the various developments  of  the  times  to  contribute  to  improving  the  quality  of  Indonesian human resources. For example, MUI provides full support for equality of religious education and pesantren with public education institutions, provides full support for the  existence  of  religious  education  institutions  through  the  umbrella  of  the law, encouraging  full  strengthening  and  development  of  basic  character  education  in educational institutions. From the various roles of the MUI in the development of education, it can be concluded that the greater the role of the MUI in the field of education, the more qualified Indonesian human resources are.

## Keyword: Indonesian Ulama Council; Education; Development; Transformation
Abstrak: Tulisan ini ingin melihat sisi lain dari peran berbagai elemen masyarakat dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  bangsa.  Percepatan pembangunan  bukanlah  semata-mata  mutlak  tanggungjawab  pemerintah  sebagai pemegang  otoritas  administrasi  pemerintah  dan  ketatanegaraan,  tetapi  menjadi tanggungjawab  bersama  seluruh  masyarakat,  termasuk  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Dalam konteks pendidikan, MUI telah memberikan andil yang cukup besar dalam mentransformasi berbagai perkembangan zaman untuk dikontribusikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Misalnya MUI memberikan dukungan  penuh  untuk  kesetaraan  pendidikan  keagamaan  dan  pesantren  dengan lembaga  pendidikan  umum,  memberikan  dukungan  penuh  untuk  eksistensi lembaga  pendidikan  keagamaan  melalui  payung  undang-undang,  mendorong sepenuhnya  penguatan  dan  pengembangan  pendidikan  karakter  dasar  lembaga pendidikan.  Dari  berbagai  peran  MUI  dalam  pembangunan  pendidikan,  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  peran  MUI  dalam  bidang  pendidikan  maka semakin berkualitas sumber daya manusia Indonesia.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Kata Kunci:  Majelis Ulama Indonesia; Pendidikan; Pembangunan; Transformasi

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  bagian  terpenting  sebagai  penanda  kemajuan  suatu bangsa.  Bila  pendidikan  disuatu  Negara  senantiasa  bergerak  maju  dan  diformat untuk  mampu  menjawab  tantangan  percepatan  perubahan  zaman,  dan  menjawab kebutuhan  masyarakatnya.  Maka  Negara  tersebut  akan  mengalami  percepatan kemajuan menuju kehebatan peradaban. Itulah mengapa sejarah mencatat, ketika usai Perang Dunia ke II, Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak dibantai bom atom Amerika  dan  tentara  sekutu.  Pertanyaan  pertama  yang  diajukan  Jepang,  bukan berapa lagi harta Negara dapat diselamatkan, tetapi masih adakah guru yang tersisa.
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  Pendidikan  merupakan  bagian  yang  inhern dalam  kehidupan  manusia.  Manusia  hanya  dapat  dimanusiakan  melalui  proses pendidikan.  Jadi,  menjadikan  pendidikan  sebagai  faktor  prioritas  dalam  seluruh kebijakan  Negara,  termasuk  produk-produk  kebijakan  dari  elemen-elemen pendukung  pemerintah  menjalankan  fungsi  kepemerintahannya,  adalah  sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.  Karena itu, dalam pendidikan, point pentingnya, bukanlah sebatas produk kebijakan yang dikeluarkan, tetapi bagaimana suatu  kebijakan  pendidikan  yang  telah  dikeluarkan,  dalam  tataran  implementasi menjadi tanggungjawab bersama yang terintegrasi.
Berangkat dari kenyataan itu, maka persoalan agama otomatis menjadi bagian dari  pendidikan  itu  sendiri.  Sebab  agama  adalah  bagian  vital  yang  sangat menentukan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sedangkan pendidikan juga berada pada tempat yang setara. Maka pendidikan agama dalam ini pendidikan agama Islam, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, akan terpengaruh dan mempengaruhi gerak kehidapan masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi yang mengayomi tata nilai kehidupan masyarakat menjadi penting untuk  ikut  serta  dalam  memajukan  dan  berkontribusi  untuk  perkembangan pendidikan. Sehingga pendidikan menjadi bagian yang berarti berada di segala lini kehidupan.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Pendidikan  nilai  adalah  proses  di  mana  orang  memberi  nilai  moral  kepada orang lain. Ini bisa menjadi kegiatan yang dapat terjadi di organisasi mana pun di mana orang dibantu oleh orang lain, yang mungkin lebih tua, dalam posisi otoritas atau  lebih  berpengalaman,  untuk  membuat  eksplisit  nilai-nilai  yang  mendasari perilaku mereka sendiri, untuk menilai efektivitas nilai-nilai ini dan perilaku yang terkait  untuk  kesejahteraan  jangka  panjang  mereka  dan  orang  lain  dan  untuk merenungkan  dan  memperoleh  nilai-nilai  dan  perilaku  lain  yang  mereka  anggap lebih  efektif  untuk  kesejahteraan  diri  dan  orang  lain  dalam  jangka  panjang.  Ada perbedaan antara keaksaraan dan pendidikan. Pendidikan nilai dapat dilakukan di rumah,  serta  di  sekolah,  akademi,  universitas,  penjara  dan  organisasi  pemuda sukarela. Ada dua pendekatan utama untuk pendidikan nilai, beberapa melihatnya sebagai menanamkan atau mentransmisikan serangkaian nilai yang sering datang dari  aturan  sosial  atau  agama  atau  etika  budaya  sementara  yang  lain  melihatnya sebagai  jenis  dialog  Sokrates  di  mana  orang  secara  bertahap  dibawa  ke  realisasi mereka  sendiri.  tentang  apa  perilaku  yang  baik  untuk  diri  mereka  sendiri  dan komunit mereka. 1
Berbagai  perubahan  dan  perkembangan  dalam  pendidikan  Islam  itu sepatutnya dapat lebih memacu untuk mengkaji dan meningkatkan lagi kualitas diri, demi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Indonesia. Telah lazim diketahui, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia banyak diwarnai perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.  Sejak  dari  awal  pendidikan  Islam,  yang  masih  berupa  pesantren  tradisional hingga  modern,  sejak  madrasah  hingga  sekolah  Islam bonafide ,  mulai  Sekolah Tinggi  Islam  sampai  Universitas  Islam,  semua  tak  luput  dari  dinamika  dan perubahan  demi  mencapai  perkembangan  dan  kemajuan  yang  maksimal. Pertanyaannya  kemudian  apakah  sudah    dicermati  dan  dipahami  bagaimana kemunculan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  untuk  kemudian dapat  bersama-sama  meningkatkan  kualitasnya,  demi  tercipta  pendidikan  Islam
1 https://www.jstor.org/topic/values-education/ , diakses pada tanggal 30 September 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
yang  humanis,  dinamis,  berkarakter  sekaligus  juga  tetap  dalam  koridor Alqur’an dan Assunah.
Salah satu pintu masuk menjaga pendidikan adalah melalui organisasi yang benar-benar  hadir  dalam  kehidupan  masyarakat,  dipercaya  oleh  masyarkat,  dan menjadi  panutan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini  dalam  sebuah  jurnal  ilmiah menjelaskan  bahwa  sekolah  adalah  tempat  yang  paling  penting  untuk menumbusuburkan nilai-nilai pendidikan, dan sekolah yang baik itu apabila mau terbuka sekaligus berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Karena muatan-muatan pembelajaran  serta  penambahan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial,  ekonomi  dan kemasyarakatan  akan  semakin  diperkaya  dengan  adanya  kontribusi  aktif  dari organisasi  keagamaan,  baik  dalam  penyajian  materi,  pengembangan,  maupun pembinaan. 2
Senada dengan hal ini, dalam organisasi keagamaan warna penanaman nilai pemaafan,  serta  keberanian  untuk  meminta  maaf  lebih  dapat  dikembangkan. Sebagaimana  yang  dipraktekkan  Leborn  James  pada  pada  tahun  2010,  meminta maaf  secara  terbuka  atas  berita  bohong  yang  pernah  publikasikannya.  Karena organisasi keagamaan lebih luas menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat, strata sosial, ekonomi, bahkan antar umat beragama. Sehingga dialog-dialog akan lebih dan terbuka. Kondisi seperti ini yang memungkinkan terjadinya pentransferan yang luas  di  lembaga  pendidikan,  tidak  hanya  sebagai transformation  of  knowledge , tetapi  mengikutkan transoformation  culture,  value,  religion,  information, dan social . 3
Dalam  kaitannya  dengan  organisasi  keagamaan,  yakni  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  maka  sebagai  organisasi  keagamaan  yang  didirikan  agar  agar hadir  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  dengan  fungsi  utamanya  dalam
2 https://www.jstor.org/topic/parochial-schools/ , diakses pada tanggal 30 September 2018.
3 Denise M. Bostdorff and Daniel J. O’Rourke,  “ Religion,  Sport,  and  The  Return  of  the Prodigal Son: The Postsecular Rhetoric of Lebron James’s 2014 “I’m Coming Home” Open Letter ,”
Rhetoric and Public Affairs, Vol. 21, No. 1, Spring,
(2018), https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaffa.21.issue-?refreqid= excelsior %3
A75881a5 cdbce54774f93ef4ee063d48a, diakses pada tanggal 30 September 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah memberi nasihat, fatwa, dan saran kepada  pemerintah;  mempererat  hubungan  sesama,  dan  menjadi  mediator  antara pemerintah  dan  masyarakat  dengan  tidak  masuk  ke  dalam  hal-hal  praktis  baik dalam dunia politik maupun sosial.
Pada  masa-masa  awal  berdirinya  MUI,  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan ditujukan  agar  bisa  diterima  dalam  masyarakat  dan  memelihara  hubungan  baik dengan pemerintah, juga organisasi Islam lainnya. Kunjungan ke beberapa kantor- kantor pusat organisasi Islam dilakukan, terkadang juga beberapa pimpinan pusat organisasi tertentu diundang ke kantor MUI. Berbagai pertemuan diadakan, seminar tentang  berbagai  hal  yang  dihadiri  oleh  para  ulama,  dan  kegiatan  lainnya  yang melibatkan  banyak  ulama  dalam  tingkat  nasional.  Hal  ini  dilakukan  demi terjalinnya silaturahmi dan hubungan baik antara pusat dan daerah.
Kadang-kadang,  MUI  juga  bertindak  sebagai  wakil  organisasi-organisasi Islam.  Dalam  hal terakhir  ini,  hubungan MUI  dengan  organisasi  Islam  yang  lain sangat pelik. Sebab, organisasi Islam sering kali mempunyai sikap tidak menentu, terutama bila keberadaan MUI mengancam eksistensi mereka dalam masyarakat. Maka  begitu  unik  dan  luasnya  peran  MUI,  menjadi  sangat  urgen  dalam memperkokoh  sekaligus  mengembagkan  pendidikan,  tidak  hanya  pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan secara luas, terutama dalam menghindari dikotomi ilmu  yang  dapat  membuat  umat  Islam  terpinggirkan  dalam  pengetahuan.  Karena itu, ada dua aspek penting yang ingin didiskusikan dalam makalah ini, yaitu: (1) Kebijakan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  bidang  pendidikan,  (2)  Peran strategis MUI di bidang pendidikan (sebuah sumbangan pemikiran).

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Mui Dalam Bidang Pendidikan
Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama  menjadi  pemandu  dalam  upaya  mewujudkan  suatu  kehidupan  yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan  umat  manusia  maka  internalisasi  nilai-nilai  agama  dalam  kehidupan
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan maupun masyarakat.
Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual  dan  membentuk  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia.  Akhlak  mulia mencakup  etika,  budi  pekerti,  dan  moral  sebagai  perwujudan  dari  tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman  nilai-nilai  keagamaan,  serta  pengamalan  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan  individual  ataupun  kolektif  kemasyarakatan.  Peningkatan  potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki  manusia  yang  aktualisasinya  mencerminkan  harkat  dan  martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
Pendidikan  diajarkan  kepada  manusia  dengan  visi  untuk  mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk  menghasilkan  manusia  yang  jujur,  adil,  berbudi  pekerti,  etis,  saling menghargai,  disiplin,  harmonis  dan  produktif,  baik  personal  maupun  sosial. Pendidikan dalam pandangan agama Islam juga diharapkan menghasilkan manusia yang  selalu  berupaya  menyempurnakan  iman,  takwa,  dan  akhlak,  serta  aktif membangun  peradaban  dan  keharmonisan  kehidupan,  khususnya  dalam memajukan  peradaban  bangsa  yang  bermartabat.  Manusia  seperti  itu  diharapkan tangguh  dalam  menghadapi  tantangan,  hambatan,  dan  perubahan  yang muncul  dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  pendidikan  menurut Islam  dalam  membentuk  seorang  muslim  yang  mampu  melaksanakan kewajibannya kepada Allah, sebagaimanafirman allah yang artinya, “Dan aku tidak menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya  mereka  menyembah  kepada- Ku.” (Adz-Dzariyat:  56).  Maksud  dari  kata  menyembah  di  ayat  ini  adalah mentauhidkan  Alloh  dalam  segala  macam  bentuk  ibadah  sebagaimana  telah
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
dijelaskan oleh Ibnu Abbasrodhiyallohu ‘anhu, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya  untuk  beribadah  kepada  Allah  saja.  Tidaklah  mereka  diciptakan  untuk menghabiskan  waktu  kalian  untuk  bermain-main  dan  bersenang-senang  belaka. Sebagaimana  firman  Allah,  “Dan  tidaklah  Kami  ciptakan  langit  dan  bumi  dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki  berbuat  demikian.” 4 “Maka  apakah  kamu  mengira,  bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” 5
Sehingga  jelas  bahwa  tujuan  pendidikan  dalam  Islam  harus  terkait  dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri di dunia ini, yakni menyembah Allah dengan segala aspeknya ibadahnya, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia maupun  dengan  lingkungannya.  Ibadah  yang  juga  berhubungan  dengan  masalah ukhrowi (akherat) maupun masalah dunia (ilmu dunia).
Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis ini disebutkan oleh al-Suyūi sebagai hadis da’if, namun banyak dipegangi oleh masyarakat di Indonesia. Buktinya, di Indonesia,  ulama  memiliki  posisi  yang  demikian  dihormati  dan  disegani.  Bukan hanya  itu,  ulama  juga  memiliki  peran  yang  signifikan  di  bidang  sosial,  bahkan politik. Dalam Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia ditegaskan bahwa fungsi Majelis Ulama adalah sebagai berikut:
a. Memberi fatwa dan Nasihat mengenai masalah sosial keagamaan kepada Pemerintah dan Umat Islam sebagai amar ma’ruf nahi munkar;
b. Memperkuat ukhuwwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama;
c. Mewakili umat Islam dalam dialog antarumat beragama;
d. Penghubung antara ulama dan pemerintah serta penterjemah antara pemerintah dan umat;
4 Lihat QS, Al Anbiya, 16-17.
5 Lihat QS,Al-Mu’minun, 115.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
e. Tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.
Dalam  upaya  mencapai  tujuannya,  MUI  melaksanakan  beberapa  usaha sebagaimana disebutkan dalam pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta Bab II pasal 4, 6 antara lain:
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
b. Memberikan  nasehat  dan  fatwa  mengenai  masalah  keagamaan  dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.
c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
e. Meningkatkan  hubungan  serta  kerja  sama  antar  organisasi,  lembaga  Islam, dan cendekiawan muslim.
f. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.
g. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Ketika  memasuki  era  reformasi,  perubahanpun  terjadi  di  sana  sini.  Hal  ini sangat  tampak  dari  hasil  MUNAS  VI  Juli  2000. 7 Di  dalam  Wawasannya  yang dirumuskan dalam MUNAS tersebut, MUI mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan  pentingnya  peran  ulama  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  beberapa  hal yang berkaitan dengan peranan ulama sebagai pewaris nabi, bekerja sama dengan berbagai  unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  saling  bahu  membahu  dalam membangun  masyarakat  yang  maju  dan  memiliki  akhlaq  mulia,  sekaligus mengantisipasi  berbagai  perkembangan  yang  terjadi,  baik  dalam  negeri  maupun dalam  tingkat  internasional,  sehingga  terwujud  masyarakat  Indonesia  yang  baru, yakni  masyarakat  madani  (khair  al-ummah)  yang  menekankan  nilai-nilai persamaan ( al-musāwāh), keadilan (al-‘adālah), dan demokrasi (syūrā).
6 Lihat pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta.
7 Lihat hasil Munas MUI VI Juli 2000.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Untuk mewujudkan itu semua, MUI kemudian mencanangkan lima perannya dalam masyarakat, yaitu :
a. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi;
b. Sebagai pemberi fatwa;
c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat;
d. Sebagai gerakan islāh wa al-tajdīd; dan
e. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahyi munkar.
Hal lain yang sangat mendasar yang mengalami perubahan setelah memasuki era reformasi terlihat jelas pada Bab II pasal 2 yang berkaitan dengan asas. Dalam pasal  ini,  MUI  secara  tegas  menyatakan  bahwa  organisasi  ini  berasaskan  Islam, berubah dari pedoman sebelumnya yang mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Hal  lain  yang  mengalami  perkembangan  adalah  pola  hubungan  antara  pusat  dan daerah yang pada mulanya hanya bersifat membina, membimbing, dan koordinasi (pasal 5 Pedoman Dasar hasil Munas V Tahun 1995) berubah menjadi hubungan organisasi  yang  bersifat  koordinatif,  aspiratif,  dan  struktural  administratif.  Di samping  itu,  dicantumkan  pula  pola  hubungan  dengan  organisasi  Islam  lainnya yang  bersifat  konsultatif  dan  kemitraan  (pasal  8  Pedoman  Dasar  hasil  Munas  VI tahun 2000).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya semata-mata fokus pada bidang halal  haram,  terutama  dalam  hal  pemberian  label  halal  pada  makanan.  Tetapi hampir  di  seluruh  tatanan  kehidupan  masyarakat  MUI  selalu  hadir  untuk  dapat memberikan pedoman bagi umat dalam bersikap agar tidak melenceng dari syariat. Maka berkaitan dengan pendidikan, MUI juga memberikan perhatian. Hal ini dapat dilihat  dalam  Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia  VI  Tahun 2018. 8 Dalam Ijtima’ ini ada empat poin penting yang menjadi pembahasa utama, yaitu: (1) Masail Asasiyah Wathaniyah, (2) Masail Fiqhiyah Mu’ashirah, (3) Masail Fiqhiyah Mu’ashirah, (4) Masail Qanuniyah. Khusus berkenaan dengan pendidikan terdapat  dalam  pembahasan  keempat  “Masail  Qanuniyah  huruf  (g)  “Pandangan MUI tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP).
8 Lihat Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Memperhatikan  perhatian  MUI  melalui  Ijtima’  VI  tersebut,  pada  dasarnya memberikan  dukungan  terhadap  inisiatif  DPRRI,  namun  memberikan  perhatian penting pada aspek:
a. MUI  memberikan  dukungan  agar  lembaga  pendidikan  keagamaan  dan pesantren  memperoleh  pengakuan  dan  perlakuan  yang  sama  dan  setara dengan lembaga pendidikan umum yang sudah ada dan   diakui   negara.
b. MUI  memberikan  dukungan  agar  RUU  ini    menjadi  payung  hukum  bagi penguatan  eksistensi  dan  peran  lembaga  pendidikan  keagamaan  dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
c. MUI mengingatkan, bahwa harus ada batasan agar pengaturan dalam RUU ini  tidak  mengubah  apalagi  menghilangkan  karakter  dasar  lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa  diskriminasi,  berorientasi  pengabdian  dan  pemberdayaan,  serta  jauh dari orientasi  bisnis  pendidikan.  Pengaturan  yang  ada     harus  memperkuat karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga pendidikan   keagamaan   dan   pesantren   mampu   bertahan   dan   terus berkembang  dalam  segala  situasi  dan  terus  berkontribusi  untuk  umat, masyarakat  dan  bangsa,  ada  atau  tidak  ada  dukungan  dari  negara.  Dengan kata   lain,    kemandirian    pendidikan    pesantren    perlu    diatur   dengan karakteristiknya yang khas.
d. MUI pada prinsipnya tidak bermasalah jika Negara masuk mengatur lembaga pendidikan agama Islam melalui Undang-Undang, tetapi tidak mengatur hal- hal  yang  terlalu  teknis  seperti  rincian  kurikulum  dan  mata      pelajaran pertingkat,   persyaratan   teknis,   rincian   sarana   dan prasarana yang harus dimiliki  dan  lain-lain  yang  biasanya  diatur  dalam peraturan  di  bawah  UU atau  bahkan  juklak  dan  juknis
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Selanjutnya  dalam  hal  mengawal  kepentingan  umat  dan  bangsa  Indonesia MUI banyak hal yang telah dilakukan oleh MUI, 9 diantaranya adalah:
a. MUI  perlu  meneguhkan  jati  dirinya  sebagai  "organisasi  ulama  waratsatul anbiya"  yang  memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk  mengawal  perjalanan umat  Islam  dan  bang  sa  Indonesia  ke  depan  menuju  baldatun  thayyibatun warabbun  ghafur.  Amanah  ulama  ini  sangat  berat  sehingga  perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
b. Ulama  dan  khususnya  pengurus  MUI  harus  memiliki  ilmu  pengetahuan keagamaan yang mendalam yang membedakannya dengan masyarakat biasa. Dengan ilmu pengetahuannya yang mendalam disertai dengan ketakwaannya yang tinggi, ulama akan menjadi tempat bertanya masyarakat dalam berbagai macam bidang kehidupan. Perhatikan QS Asy- Syu'ara [26] ayat 197 dan QS Fathir [35] ayat 28. Para ulama harus memberi contoh untuk terus-menerus belajar  seba  gai  -  mana  para  ulama  salafus  shalih  terdahulu.  Diskusi  dan dialog secara lisan maupun tulisan yang terjadi pada masa lalu tersebut telah membangun  khazanah  keilmuan  yang  sangat  berharga  dan  sangat  tinggi nilainya.
c. MUI  perlu  memberikan  perhatian  khusus  pada  program  kaderisasi  ulama, dengan melakukan penjaringan kader-kader muda yang potensial di berbagai lembaga  pendidikan.  Pendidikan  ulama  yang  terbaik  adalah  melalui pembelajaran langsung secara individual kepada ulama-ulama terkemuka di dunia  (mulazamah)  sehingga  ke  depan  kualitas  ulama  Indonesia  semakin meningkat dan disegani dalam tataran internasional.
d. MUI  perlu  meningkatkan  peranannya  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  dunia  internasional,  khususnya  yang  menimpa  umat  Islam  di berbagai  belahan  dunia.  Setidaknya,  MUI  bersama  ulama-ulama  lain  di Indonesia  memberikan  masukan  kepada Pemerintah  RI  agar  meningkatkan keaktifannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam di dunia
9 https://www.republika.co.id/berita/ dunia-islam/ khazanah/ 15/09 /06/ nu 96cb313- tujuh- tugas- mui- untuk- mengawal- umat- dan- bangsa. KHAZANAH Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, diakses pada tanggal 30 September 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
inter nasional, seperti masalah Palestina, Rohingya, Kashmir, Pattani, Moro, dan sebagainya.
e. MUI  perlu  merumuskan  konsep  pendidikan  Islam  yang  ideal  dari  tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk menentukan konsep pembentukan insan- insan  Muslim  yang  ideal  ke  masa  depan.  Konsep  Ma'had  Aly  yang  sudah diakui sebagai salah satu bentuk Pendidikan Tinggi dalam UU No 12/2012 perlu dijabarkan bersama Kementerian Agama agar pendidikan tinggi tidak semata-mata  diarahkan  untuk  membentuk  pekerja  industri,  tetapi  untuk membentuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan profesional. Dalam bidang pendidikan ini pula, MUI perlu mengontrol dan memberi  masukan  kepada  pemerintah  agar  buku-buku  ajar  di  sekolah- sekolah benar-benar tidak bertentangan dengan ajaran dan konsep keilmuan dalam Islam.
f. Patut  disyukuri  bahwa  selama  ini  peran  MUI  dalam  mengawal  isi  media massa, khususnya televisi sudah dirasakan umat Islam. Untuk meningkat kan peran MUI dalam hal "mengawal media massa", perlu juga dilakukan monitor dan  bimbingan  terhadap  media  online  Islam  sehingga  media-media  itu semakin berkualitas isinya. Sebab, mereka saat ini memainkan peranan yang penting  dalam  mengarahkan  pola  pikir  umat  Islam.  Media-media  yang memuat  isi-isi  yang  ekstrem,  baik  ekstrem  fundamentalis  maupun  ekstrem liberal, perlu diingatkan oleh MUI.
g. Guna meningkatkan kemandirian MUI maka perlu me ningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan penggalangan dana umat bagi kepentingan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan.
Senada  dengan  tujuh  pernyataan  di  atas,  dalam  penjelasan  lain  disebutkan juga  bahwa    Pendidikan  Islam  sebagai  bagian  integral  dalam  sistem  pendidikan nasional  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  strategis  dalam  membentuk  karakter bangsa Indonesia. Peran pendidikan Islam setidaknya ada tiga hal yakni menjaga
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
bangsa  tetap  religius,  misi  mencetak  kader  ulama  yang  mujaddid,  dan  kekuatan harokah diniyah bangsa Indonesia di mata dunia. 10
Lebih lanjut Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Dr. H. Affandi Mochtar, MA, menjelaskan bahwa “Pendidikan Islam hadir sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan wujud perjuangan pendidikan Islam yang sangat panjang sejak dahulu kala.  Pendidikan  Islam  dari  sisi  ideologis  dan  politis  juga  diciptakan,  dijaga  dan dipertahankan  oleh  para  pendiri  bangsa  guna  membentuk  karakter  bangsa Indonesia,” Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia tentunya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dan modernisasi atau hal-hal yang bersifat  material  positivistik  semata,  melainkan  Indonesia  ikut  dalam  percaturan global dunia. Namun di sela-sela itu, Indonesia tidak bisa juga menjadi bangsa yang hedon  dan  tanpa  nilai,  bangsa  Indonesia  ikut  modernisasi  tanpa  meninggalkan ajaran agama, dan nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui jalur pendidikan. Ditjen Pendidikan  Islam  dalam  tugas  fungsinya  dalam  bidang  pendidikan  agama melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  yang  mengharuskan  pendidikan agama sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional. Dan pendidikan agama yang dikelola pemerintah tercantum dalam muatan wajib semua jenjang dan jenis pendidikan sehingga nilai-nilai agama tetap terpatri dalam sanubari anak-anak didik di negara kita.
Menurut  Affandi  juga,  pendidikan  Islam  punya  visi  untuk  senantiasa memastikan  adanya  komunitas  ahli  agama  dalam  sebuah  bangsa.  Hal  tersebut merupakan  keharusan  dalam  ihwal  negara  yang  beragama,  “kita  tidak  ingin  ada tindakan  yang  salah  atas  nama  agama.  Peran  ulama  atau  ahli  agama  adalah menuntun agama sebuah bangsa sehingga sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan pendidikan sebagai sarana menyampaikan paham yang benar sangat diwajibkan.” Dalam setiap zaman memang terus-menerus dilahirkan pembaharu atau mujaddid agama yakni tokoh ulama yang berhasil menerjemahkan atau mentransformasikan ajaran agama  ke  dalam  ideologi  sebuah negara.  Islam  bisa  terus  eksis  dalam era
10 https://gemaislam.com/2924-mui-penguatan-pendidikan-karakter-sebaiknya -melalui- peraturan-presiden.html ,  Friday,  11  Muharram  1440  /  21  September  2018,  25  Juli  2012,  diakses pada tanggal 29 September 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
globalisasi karena peran ulama. Untuk itulah, menjadi kewajiban adanya lembaga pendidikan Islam guna menelurkan ulama-ulama yang hebat di zamannya. Bangsa Indonesia  patut  bersyukur  karena  menjadi  bangsa  yang  berhasil  merekonsiliasi ajaran agama dengan ideologi negara.
Dengan  pendidikan  Islam,  karakteristik  Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa diwarnai  juga  dengan  harokah  diniyah  (pergerakan  keagamaan)  semacam Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dsb. Tanpa mereka mustahil bangsa  ini  bisa  berdiri  dan  bertahan  melalui  berbagai  rintangan  peradaban.  Jalan yang  ditempuh  mereka  pun  sebagian  besar  adalah  melalui  pendidikan,  maka tumbuh dan berkembangnya perjuangan yang kuat sebagai bangsa yang berkarakter religius memberi visi kemana bangsa Indonesia harus melangkah.
Begitu  juga  dalam  merespon  sebelum  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), maka Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin,  memberikan pertimbangan sebagai berikut:
MUI mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak terburu-buru memberlakukan Permendikbud No, 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, peraturan tersebut hingga kini masih menjadi polemik  dan  mendapat  penolakan  di  masyarakat  dalam  skala  luas  dan  semakin massif,  sehingga  jika  dipaksakan  untuk  diberlakukan  justru  akan  menjadi kontraproduktif terhadap  program kerja Presiden Joko Widodo tentang  Nawa Cita yang  bertujuan  untuk  membangun  karakter  bangsa  dalam  rangka  menyiapkan generasi emas 2045.
Mengingat  Penguatan  Pendidikan  Karakter  menuju  generasi  emas  2045 merupakan  program  nasional,  maka  MUI  mengharapkan  agar  kebijakan  tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar skala cakupannya lebih luas  dan  dalam  implementasinya  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  di bidang pendidikan.
MUI mengharapkan agar dalam pembahasan Perpres dimaksud, pemerintah melibatkan  para  pemangku  kepentingan,  seperti  kementerian  terkait  serta  MUI,
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
PBNU  dan  PP  Muhamadiyah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penegasan  Presiden  Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017.  Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo  menegaskan  akan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai kebijakan nasional.
Pelibatan  MUI  dan  ormas-ormas  Islam,  serta  pihak-pihak  lain  yang  terkait dalam  pembahasan  materi  Peraturan  Presiden  dipandang  sangat  penting  agar Perpres yang merupakan kebijakan nasional, dapat diterima dan didukung dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan sebaik- baiknya.
Sehubungan dengan hal tersebut, MUI memohon agar Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah- langkah  lain  yang  dapat  menimbulkan  pro  dan  kontra,  sampai  dengan diterbitkannya  Peraturan  Presiden  RI  tentang  Program  Penguatan  Pendidikan Karakter Bangsa.
Dengan  demikian,  memperhatikan  peran aktif  MUI  dalam  berbagai  bidang kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan, sampai pada pengaturan berbangsa dan bernegara MUI telah menunjukkan peran strategisnya dalam berbagai bidang termasuk  bidang  pendidikan.  Tetapi  jika  dicermati  lebih  dalam  khusus  bidang pendidikan  kontribusi  yang  diberikan  oleh  MUI  Indonesia  masih  telihat  pada tataran konseptual. Masih perlu dilakukan berbagai upaya dan terobosan, agar MUI tidak hanya bergerak pada tataran konsep, tetapi memiliki deregulasi untuk masuk pada ranah aplikatif.
2. Peran  Strategis  MUI  dalam  Bidang  Pendidikan;  Sebuah  Sumbangan Pemikiran
Tujuan  pendidikan  dalam  Islam  yang  paling  hakiki  adalah  mengenalkan peserta  didik  kepada  Allah  SWT.  Mengenalkan  dalam  arti  memberikan pembelajaran tentang keesaan Allah, kewajiban manusia terhadap Allah dan aspek- aspek  aqidah  lainnya.  Dalam  hal  ini  dapat  dikaji  dari  nasehat  Luqman  kepada
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
anaknya yang digambarkan Allah dalam firmannya: “Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia memberikan pelajaran kepadanya: ”hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesengguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang nyata.” 11
Melalui kegiatan praktek pendidikan Islam ini ajaran Islam tersebar luas ke tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi hati, pikiran dan perbuatan manusia dan tumbuh berkembang menjadi sebuah tradisi keagamaan yang kuat. Bersamaan dengan  itu  berbagai  pranata  sosial,  seni,  budaya,  dan  lainnya  juga  tumbuh berkembang.  Mesjid,  majelis  ta’lim,  perkumpulan  zikir,  upacara-upacara  dan peringatan keagamaan,  kesenian Islami, musabaqah tilawatil Qur’an, manuskrif, buku,  jurnal,  dan  surat  kabar  Islam,  siaran  keagamaan,  dan  lain  sebagainya.  Di samping itu, lahir pula para ulama dengan berbagai tingkatan serta karya-karyanya dalam  ilmu  agama  Islam,  sebagaimana  dijumpai  dalam  berbagai  kitab  yang ditulisnya.  Tidak  hanya  itu,  pendidikan  Islam,  baik  yang  formal,  maupun  non- formal, juga telah   menghasilan   para   cendekiawan   dan   ilmuan   dalam   berbagai bidang   ilmu   pengetahuan umum:kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, kedokteran, farmakologi, dan lain sebagainya.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  sebuah  institusi  yang  strategis, sesungguhnya  dapat  lebih memainkan  perannya tidak  hanya  menonjol  dalam  hal pemberian  fatwa  sebagai  mana  yang  dipahami  masyarakat  secara  umum,  tetapi dapat masuk ke wilayah yang paling praktis dan implementatif, tidak hanya dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umat  Islam,  tetapi  dapat  berkontribusi  untuk kepentingan  dan  pembangunan  bangsa.  Karena  itu,  untuk  menuju  institusi  MUI yang professional mampu menjawab berbagai tantangan  dan tuntutan masyarakat kekinian  dan akan  datang,  ada  beberapa aspek  yang  harus  segera  dilakukan  oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu:
a. Entrepreneurship dan usaha ekonomi kreatif
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Richard Cantillon 12 adalah  orang  pertama  di  dunia  yang memperkenalkan  istilah entrepreneur. Secara  ringkas  disebutnya  sebagai
“ agent  who  buys  means of production at certain prices in order to combine them ”.  Dalam  ekonomi  Cantillon    menawarkan  penyeimbangan  antara penawaran  dan  permintaan  dengan  menanggung risiko  atau  ketidakpastian. Bukunya  “ Essai  sur  la  nature  du  commerce  en  général ,” 13 memberikan pemahaman,  bahwa entrepreneur merupakan  gambaran  seseorang  yang memiliki  kemampuan  serta  motivasi  dalam  diri  untuk  berkeinginan melakukan  berbagai  usaha  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  sendiri  dan orang banyak, sekaligus berusaha mencari keuntungan melalui sistem kerja.
Memperhatikan makna dari entrepreneurship dalam konteks kewirausahaan,  sesungguhnya  telah  lama  dipraktikkan  dalam  kegiatan berusaha  hampir  di  seluruh  dunia,  baik  dalam  perusahaan-perusahaan berskala kecil, menengah, bahkan sampai kelas internasional. Jika dikaitkan dengan  pendidikan,  banyak  ahli  yang  sepakat,  bahwa entrepreneur adalah penerapan konsep dan praktik kewirausahaan kepada peserta didik, sehingga peserta  didik  memiliki  kompetensi  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan sebagai wirausahawan. Kepemilikan sifat usahawan atau pengusaha, sering disebut sebagai seorang “ Durchsetzer neue combination .” 14
12 Hannah  Orwa  Bula  (ABD),  “ Evolutian  and  Theories  of  Entrepreneurship:    A  Critical Review  on  the  Kenyan  Perspective ,”  International  Journal  of  Businees  and  Commerce,  Vol.  1, No.11, Juli 2012, ISSN: 2225-2436, www.ijbcnet.com , diakses pada tanggal 20 Mei 2018.
13 Richard  Cantillon,  adalah  orang  pertama  di  dunia  yang  memperkenalkan  istilah Entrepreneur. Pada tahun 1755 menulis buku yang berjudul “ Essai sur la Nature du Commerce en General .”  Dalam  buku  tersebut  dijelaskan,  bahwa  wirausahawan  merupakan  pihak  yang bertanggungjawab  atas  semua  pertukaran  dan  sirkulasi  dalam  ekonomi.  Berbeda  dengan  pekerja upahan  dan  pemilik  lahan  yang  menerima  pendapatan  tetap/tertentu.  Sedangkan  Pengusaha pendapatan  atau  keuntungannya,  selalu  dalam  ketidakpastian.  Karena  itu,  Cantillon  memandang perlunya penyeimbangan antara  penawaran dan permintaan dalam ekonomi, agar dapat mengontrol resiko dan ketidakpastian tersebut. Lihat buku Richard Cantillon, Essai sur la nature du commerce en general , (Paris: Institut Coppet, 2011), www.institutcoppet.org
14 Durchsetzer  neue  combination  combination ,  adalah  Istilah  dari  Joseph  Schumpeter. Maksudnya, usaha gigih seseorang agar dapat mengkombinasikan berbagai sumber daya ekonomi, sehingga  mampu  melahirkan  sikap  innovator  dan  inspirator,  antara  lain:  (a)  berani  mengambil resiko,  (b)  termotivasi  untuk  mandiri,  (c)  senantiasa  terbuka  terhadap  gagasan-gagasan  baru,  (d) memiliki gagasan dan kemauan untuk membangun kemandirian ekonomi, (e) mampu menciptakan kreatifitas ekonomi, (f) terus-menerus berupaya memperbaiki posisi keunggulan komparatifnya, (g) apabila  mengalami  kegagalan  tetap  berupaya  untuk  bangkit  kembali.  Lihat,  J.  Winardi,
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Memperhatikan  pentingnya  pendidikan entrepreneurship di  pondok pesantren jauh sebelum diterbitkan petunjuk resmi, kementrian agama telah merespon  dengan  melaksanakan  pelatihan  bidang  wirausaha,  agrobisnis, koperasi,  serta  teknologi  komunikasi  dan  informasi  kepada  guru  dan pimpinan pondok pesantren, diikuti oleh 120 utusan pesantren mewakili 34 provinsi  seluruh  Indonesia.  Diklat  yang  dilaksanakan  dengan  dua  pola kegiatan, on campus dan off campus, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kompetensi  guru  pondok  pesantren  baik  dalam  pengetahuan  maupun keterampilan,  mengelola  dan  mengembangkan  sumber  daya  pondok pesantren,  agar  mampu  menjadi  lembaga  yang  terdepan  melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda. 15
Merujuk  pada  data  di  Kementerian  Agama,  jumlah  Pondok  Pesantren saat  ini  mencapai  27.290  unit  dengan  tenaga  pendidik  160.793  orang  dan santri  3,87  juta  orang.  Untuk  merespon  sumber  daya  yang  begitu  besar, menurut  Deputi  Bidang  Pembiayaan,  Kemenkop  dan  UKM  Yuana Sutyowati,  pesantren  dapat  dikembangkan  dengan  memiliki  3  tiga)    peran strategis,  yaitu: Pertama, sebagai  lembaga  bisnis  pesantren,  melaksanakan usaha  di  sektor  produksi, konsumsi,  pemasanan, jasa  atau simpan  pinjam untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pesantren, serta pengembangan bisnis dalam sekala nasional maupun internasional; Kedua, melalui inkubasi bisnis  santri,  dengan  menjadikan  pondok  pesantren  menjadi  laboratorium bisnis  santri,  guna  melahirkan  wirausaha  muslim  yang  tangguh  dalam mengembangkan  ekonomi  syariah  di  Indonesia; Ketiga, sebagai  sentra
Entrepreneur  &  Entrepreneurship ,  (Jakarta:  Prenada  Media,  2003).  Karena  itu,  dalam  lembaga pendidikan perlu diterapkan kewirausahaan sebagai suatu materi pelajaran dalam sekolah-sekolah formal,  dengan  tujuan  untuk  memberikan  nilai-nilai  pengetahuan/teori  dan  keterampilan,  agar peserta  didik  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan,  untuk  mulai  membangun  suatu  usaha. Pendidikan  juga  dimaksudkan  untuk  melatih  dan menumbuhkan  minat  kepada  masyarakat  untuk berwirausaha, sehingga tujuan pendidikan bukan menambah angka pencari kerja, tetapi mendidik dan  melatih  agar  memiliki  kemampuan  membuka  lapangan  pekerjaan  atau  berwirausaha.  Lihat Mustaqim Syaib, Kewirausahan, (Jakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 5.
15 https://kemenag.go.id/berita/read/501609/kemenag-latih-guru-pesantren-tentang- wirausaha-dan-teknologi-informasi.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
bisnis lokal dengan melibatkan masyarakat mengembangkan sumberdaya dan kearifan lokal untuk membuat produk unggulan daerah. 16
Lebih  lanjut  disebutkan,  untuk  terwujudkan  tiga  aspek  strategis tersebut,  dapat  dilakukan  melalui  program-program  strategis  Kemkop  dan UKM  yang  disinergikan  dengan  Pesantren.  Antara  lain,  penguatan  melalui Koperasi Pondok Pesantren  (Koppontren),   Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil (IUMK),  peningkatan  kualitas  SDM  KUMKM  melalui  pendidikan  dan pelatihan kewirausahaan ( entrepreneurship ), promosi dan pemasaran produk pesantren melalui Lembaga Layanan  Pemasaran  KUMKM  (Smesco  UKM). Selain  itu,  sinergi  peningkatan akses pembiayaan melalui Program Kredit Usaha  Rakyat  (KUR),  program  pembiayaan  Kredit  Ultra  Mikro  (Umi), bantuan  Wirausaha  Pemula,  serta  bantuan  pembiayaan  melalui  Lembaga Pengelola  Dana  Bergulir  KUMKM.  Singkatnya,  potensi  pondok  pesantren sangat memiliki peran strategi untuk meningkatkan perekonomian umat dan bangsa secara keseluruhan. 17
b. Entrepreneurship MUI dan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah
Pelaksanaan  pendidikan  di  sekolah,  dipastikan  tidak  terlepas  dari kurikulum.  Untuk  melakukan  perubahan  terhadap  kurikulum  diperlukan kajian  dan  biaya  yang  banyak.  Karena  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  dapat berperan dengan merancang suatu model entrepreneurship untuk dimasukkan ke  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  di  sekolah.  Model  ini  dapat  masuk  ke dalam  kegiatan  yang  sudah  ada  seperti  Pramuka,  ataupun  dalam  bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Hal ini diperuntukkan agar sejak dini generasi muda memahami bahwa permasalahan mendasar yang dialami oleh bangsa  sesungguhnya  bukan  soal  ideologi,  kerukunan,  NKRI,  ataupun kebhinekaan. Tetapi persoalan utama pada suatu bangsa itu adalah ekonomi.
16 http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis- jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi , Senin, 22 Januari 2018.  diakses pada tanggal 19 Mei 2018.
17 http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis- jadi-pusat-pemberdayaan-eknomi , Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan agama Islam,  keliru dalam  memandang  persoalan  ini.  Muatan  mata  pelajaran  tidak menyeimbangkan antara penyiapan diri santri atau siswa untuk meneruskan kehidupannya. Tetapi hari-hari siswa dipaksa untuk melahap sejumlah materi ajar,  yang  belum tentu materi-materi  tersebut  dapat  berkontribusi  langsung untuk membantuk kelangsungan hidupnya. Data menunjukkan bahwa Potensi pesantren  yang  begitu  besar  untuk  dikembangkan  sebagai  pemberdayaan ekonomi  umat.  Ternyata,  di  lapangan  belum  berbanding  lurus  dengan peningkatan   kader-kader   atau   pelaku entrepreneurship dari   alumni pondok  pesantren.  Data  di  PD  Pontren  Kementerian  Agama  menunjukkan, dari jumlah 4 juta lebih santri,  hanya  10  persen  yang  menjadi  kader  ulama dan  guru  agama.  Artinya  90 persen dari jumlah tersebut, mestinya diberikan pilihan-pilihan life  skill ,  dipersiapkan    menjadi    pengusaha    dan    pelaku industri.   Sehingga   potensi   menjadi potensi  besar untuk dibentuk menjadi pelaku entrepreneurship . 18
Jika  membahas  pendidikan enterpreneur di  lembaga  pendidikan, pertanyaan  pokok  yang  mesti  diajukan,  adalah  apakah  lembaga  pendidikan mampu  berperan    sebagai    lembaga    yang    dapat    memberikan    kontribusi untuk    kemajuan  ekonomi  melalui  praktik enterpreneur ?  Inilah  pertanyaan kritis  yang  dikemukakan  oleh  Jean-Pierre  dan  Denis  Greogoire. 19 Dalam sebuah  risetnya  menjelaskan,  bahwa  mempersiapkan  sarjana  yang  mampu menangkap peluang dan kemandirian, harus diterapkan formulasi yang dapat mencegah  sarjana  manajemen  tidak  hanya  sebatas  memiliki  kemampuan teoritis.  Tetapi  mereka  harus  dipersiapkan  untuk  memiliki  kemampuan mengatasi  berbagai  keterbatasan,  melalui  pengembangan  keahlian  ganda dengan  mengoptimalkan  seluruh  infrastruktur  kewirausahaan.  Lebih  lanjut
18 http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/22/p2ya32396-kemenag- potensi-santri-sangat-besar-untuk-jadi-entreprenuer ,  Senin,  22  Januari  2018.  diakses  pada  tanggal 20 April 2018.
19 Jean  Pierre,  Bechard  and  Denis  Gregoire,  “ Entrepreneurship  Education  Research Revisite: The Case of Higher Education ,” Academy  of Management Learning&Education, Vol. 4, No. 1, (2005), http://www.jstor.org/stable/40214261 , diakses pada tanggal 26  Februari 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
dijelaskan,  kemampuan  tersebut  dapat  ditempuh  melalui  prisma  teori kontemporer  yang  memberikan  penekanan  lebih  pada  berlatih  dalam pendidikan,  diartikulasikan  dalam empat aspek  penting,  disebutnya  dengan empat jenis keasyikan utama dalam pendidikan, yaitu: (1) keasyikan dengan sosial  dan  ekonomi  peran  pendidikan  kewirausahaan  untuk  individu  dan masyarakat,  serta  dengan  lembaga  pendidikan  tinggi  sendiri;  (2)  keasyikan dengan sistematisasi pendidikan kewirausahaan (yaitu, desain instruksional, penggunaan  multimedia  lingkungan,  dan  pengembangan  kurikulum);  (3) keasyikan dengan masalah konten untuk  diajarkan dan bagaimana konten ini harus  disampaikan;  dan  (4)  keasyikan  dengan  kami  memfokuskan  secara pendidikan kewirausahaan dalam  konteks formal pendidikan tinggi. Empat aspek  ini  berdasarkan  penelitian  tersebut,  mampu  mengatasi  persoalan menjawab  keraguan  bahwa  kewirausahaan  dalam  pendidikan  tidak berdampak luas.
Menurut Wolfgang Bielefeld, 20 jika diperhatikan sekolah-sekolah bisnis di  seluruh  dunia,  memberikan  perhatian  yang  serius  untuk  memenuhi kebutuhan keberhasilan individu melalui dengan memasukkan entrepreneurship ke  dalam  strategi  pendidikan.  Aspek  identitas  sosial  dan pendekatan self-efficacy untuk  pendidikan  kewirausahaan  sosial,  berfokus untuk  membantu  siswa  mengembangkan  identitas  sebagai  wirausahawan sosial dan memperoleh keyakinan pada kemampuan mereka untuk melakukan perubahan  sosial  yang  positif.  Dalam  penelitiannya,  ditemukan,  bahwa tantangan  untuk  menanamkan  keterampilan  kewirausahaan  dapat  diatasi melalui  pengajaran  kewirausahaan  sosial  dan  inovasi pedagogi .  Karena sangat  diyakini,  kewirausahaan  sosial  mampu  memberikan  dampak  yang signifikan  menanamkan  keyakinan  individu  siswa  untuk  menjadi  pribadi entrepreneur , pada gilirannya memiliki kemampuan untuk mengembangkan enterperneur secara luas dalam kehidupan masyarakat.
20 Wolfgang Bielefeld. “ Issues in social enterprise and social entrpreneurship ,” Journal of Public  Affairs  Education, http://wwvv.naspaa.org/JPAEmessenger/Article/JPAE-Vol.15-No1- Winter2009-Bielefeld.pdf , 69. diakses pada tanggal 20 April 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Greg    Dees    Seromg    disebut    sebagai    “Bapak    Pendidikan Kewirausahaan  Sosial”,  lebih  20  tahun  terakhir  mengajar  kursus kewirausahan  sosial”  diberbagai  sekolah  bisnis  terkemuka  di  Amerika, termasuk  Harvard,  Stanford  dan  di  Duke.  Apa  yang  menjadi  temuan utamanya adalah, di beberapa sekolah bisnis terkemuka, dalam pembelajaran bisnis  masih  kurang  dalam  pedagogi  pengajaran.  Akibatnya,  pelaku  bisnis dikemudian  hari  mengabaikan  kepentingan  sosial,  sehingga  tidak  memiliki kemampuan    mengatasi    permasalahan    ekonomi    sosial    secara    global. Karena itu, pada sekolah-sekolah bisnis harus dikembangkan semangat dan komitmen  untuk  mendidik  dengan  muatan social  entrepreneurship education . 21
Untuk menumbuhkan entrepreneur dalam kehidupan masyarakat, maka entrepreneurship sebagai sebuah konsep sekaligus praktik,  harus  masuk  ke dalam  sistem  pendidikan  dan  menjadi  pembelajaran  sosial  dan  gerakan entrepreneur sosial.  Dengan  demikian  pengetahuan  dan  pembelajaran enterpereneur menjadi  gerakan  yang  masif  dalam  kehidupan  masyarakat.
Dalam  hal  ini  Carole  Howorth  Susan  M.  Smith  dan  Caroline  Parkinson 22 melalui  penelitiannya  “ Social    Learning    and    Sosial    Enterpreneurship Education ”.  Menjelaskan,  bahwa untuk percepatan entrepreneurship dapat dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan sosial melalui tujuh prinsip utama  pendidikan  wirausaha  sosial,  yaitu:  (1)  desain  pembelajaran entrepreneurship ,  (2)  terbukanya  dialog  antar  perspektif, (3)  mengundang partisipasi aktif masyarakat, (4) mengembangkan ruang publik dan komunitas pribadi,  (5)  Fokus  pada  nilai,  (6)  Menggabungkan  keakraban  dan kegembiraan, (7) membentuk komunitas yang dinamis. Selanjutnya ketujuh
21 E.  L.  Worsham,  “ Reflections  and  Insights  on  Teaching  Social  Entrepreneurship:  An Interview  With  Greg  Dees ,”  Academy  of  Management  Learning  &  Education    11,  No.  3  (1 September  2012):  442, https://doi.org/10.5465/amle.2011.0024 .  diakses  pada  tanggal  26  Februari 2018.
22 C.  Howorth,  S.M.  Smith,  dan  C.  Parkinson,  “ Social  Learning  and  Social Entrepreneurship  Education ,”  Academy  of  Managament  Leraning    &  Education  11,  No.  3    (1 September  2012):  371, https://doi.org/10.5465/amle.2011.0022 .  diakses  pada  tanggal  26  Februari 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
prinsip  utama  ini  ditumbuhkembangkan  di  lembaga  pendidikan  melalui pendidik dan peserta didiknya.
Lebih  lanjut  Jean-Pierre  dan  Denis  Greogoire 23 menambahkan,  bahwa masyarakat    fungsional    lebih    menekankan    peran    pendidikan    dalam transmisi  pengetahuan,  nilai,  dan  praktik  yang  merupakan  dasar  dari budaya  masyarakat,  yang    secara  nyata    direalisasikan    dalam    bentuk pelatihan   untuk   memberikan kebebasan kepada individu memilih berbagai ragam pekerjaan. Model seperti ini mempertimbangkan  teori  yang  disebut dengan    ekonomi    pendidikan.    Karena  diyakini  mampu  menjadikan kewirausahaan sebagai embrio perkembangan pendidikan entrepreneur.
Dalam  jurnal  yang  ditulis  oleh  Tattwamasi  Paltasingh, 24 memberikan pendapat yang senada dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam lembaga pendidikan. Lebih lengkap dijelaskannya, bahwa pendidikan entrepreneur sangat  penting  untuk  meningkatkan  kemampuan  siswa,  agar mampu hidup secara mandiri, berkarya, serta mampu memberdayakan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Karena  itu, entrepreneur harus  masuk  dalam skenario  lembaga  pendidikan.  Lebih  jauh  dicontohkan,  skenario  yang diberlakukan  di  negara  India,  tergambar  dalam  lima  persiapan,  yaitu:  (1) mempersiapkan  generasi  muda  untuk  mampu  mengatasi  masalah pengangguran dan kemiskinan, (2) kreatifitas dan interest dari pikiran muda diasuh  dan  diasah  melalui  sistem  pendidikan,  (3)  kewirausahaan  harus menjadi  kurikulum  yang  bisa  diperkenalkan  untuk  mengatasi  beberapa keterbatasan,  (4)  kewirausahaan  harus  mempu  diidentifikasi  sebagai  salah satu  komponen  penting  untuk  perkembangan  pendidikan,  (5)  pelaksanaan Pendidikan    kewirausahaan  harus  bisa  difasilitasi  masuk  ke    lembaga pendidikan.
c. MUI semacam “LIPI” Pendidikan Islam
23 Jean Pierre, Bechard and Denis Gregoire, Enterpreneurship Education , … 23 – 26.
24 Tattwamsi Paltasingh, “ Entrepreneurship Education & Culture of Enterprise: Relevance &  Policy  Issues ,”  Indiana  Journal  of  Industrial  Relations,  Vol.  48,  No.  2  (2012),  233-246, http://www.jstor.org/stable/23509835 , diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Berkaca  pada  misi  Lembaga  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI), 25 yaitu: (1) Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI, (2) Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan, (3) Memperkuat  peran  Indonesia  (yang  didukung  ilmu  pengetahuan)  dalam pergaulan  internasional,  (4)  Memperkuat  infrastruktur  kelembagaan (penguatan  manajemen  dan  sistem).  Kemudian  tertuang  pula  dalam  dalam tujuh  fungsi:  (1)  Pengkajian  dan  penyusunan  kebijakan  nasional  di  bidang penelitian  ilmu  pengetahuan,  (2)  Penyelenggaraan  riset  keilmuan  yang bersifat mendasar, (3) Penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus, (4)  Pemantauan,  evaluasi  kemajuan,  dan  penelaahan  kecenderungan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  (5)  Koordinasi  kegiatan  fungsional  dalam pelaksanaan  tugas  LIPI,  (6)  Pelancaran  dan  pembinaan  terhadap  kegiatan instansi  pemerintah  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  (7)  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,  organisasi  dan  tata  laksana,  kepegawaian,  keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk dapat berperan dalam riset -riset kelas dunia, harus mampu melakukan berbagai terobosan- terobosan berani, antara lain:
1) Merubah  design  gedung  dari  berwajah  tempat  berkumpulnya  ulama memiliki  gedung  yang  representatif  sekelas  gedung  riset  bertaraf  dunia. Dilengkapi  dengan  berbagai  laboratorium  pendukung.  Sehingga  kesan MUI hanya sebatas pemberi fatwa dan label halal dapat dihilangkan.
2) Merubah struktur organisasi dengan mengakomodir perpaduan ulama dan ilmuan  sains,  sehingga  dalam  manajemennya  akan  ditemukan  deputi- deputi  yang  menangani  berbagai  riset.  Misalnya  ketika  riset  filologi  – manuskrip dapat dilakukan di laboratorium milik MUI.
25 http://www.lipi.go.id/
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
3) Perpustakaan  dengan  teknologi  canggih  dapat  menjadi  rujukan  dunia, sehingga nama besar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia berbanding lurus dengan jumlah riset-riset keislaman yang dikeluarkan.
4) Menjadikan  MUI  sebuah  lembaga  yang  kedudukannya  sama  seperti POLRI  langsung  dibawah  Presiden,  sehingga  rentang  kendali  organisasi dapat berjalan cepat.
5) Memiliki hak untuk merekrut tenaga ahli sendiri, karena itu MUI memiliki anggaran yang langsung di bawah APBN

## C. KESIMPULAN
Dalam konteks pendidikan, MUI telah memberikan andil yang cukup besar dalam mentransformasi berbagai perkembangan zaman untuk dikontribusikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Misalnya MUI memberikan dukungan  penuh  untuk  kesetaraan  pendidikan  keagamaan  dan  pesantren  dengan lembaga  pendidikan  umum,  memberikan  dukungan  penuh  untuk  eksistensi lembaga  pendidikan  keagamaan  melalui  payung  undang-undang,  mendorong sepenuhnya  penguatan  dan  pengembangan  pendidikan  karakter  dasar  lembaga pendidikan.  Dari  berbagai  peran  MUI  dalam  pembangunan  pendidikan,  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  peran  MUI  dalam  bidang  pendidikan  maka semakin berkualitas sumber daya manusia Indonesia.

## REFERENSI
Cantillon,  Richard, Essai  sur  la  Nature  du  Commerce  en  General .  Paris:  Institut Coppet, 2011, www.institutcoppet.org
C.  Howorth,  S.M.  Smith,  dan  C.  Parkinson,  “ Social  Learning  and  Social Entrepreneurship  Education ,”  Academy  of  Managament  Leraning    &
Education 11, No. 3 (1 September 2012): 371,
https://doi.org/10.5465/amle.2011.0022.  diakses  pada  tanggal  26  Februari 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
Denise M. Bostdorff and Daniel J. O’Rourke,  “ Religion, Sport, and The Return of the Prodigal Son: The Postsecular Rhetoric of Lebron James’s 2014 “I’m Coming Home” Open Letter ,” Rhetoric and Public Affairs, Vol. 21, No. 1,
Spring,
(2018),https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaffa.21.issue-
?refreqid= excelsior %3 A75881a5 cdbce54774f93ef4ee063d48a,  diakses pada tanggal 30 September 2018.
E. L. Worsham, “ Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An  Interview  With  Greg  Dees ,”  Academy  of  Management  Learning  &
Education
11, No. 3 (1 September 2012): 442, https://doi.org/10.5465/amle.2011.0024.  diakses  pada  tanggal  26  Februari 2018.
Hannah  Orwa  Bula  (ABD),  “ Evolutian  and  Theories  of  Entrepreneurship:    A Critical    Review  on  the  Kenyan  Perspective ,”  International  Journal  of Businees  and  Commerce,  Vol.  1,  No.11,  Juli  2012,  ISSN:  2225-2436, www.ijbcnet.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.
Jean Pierre, Bechard and Denis Gregoire, “ Entrepreneurship Education Research
Revisite:  The  Case  of  Higher  Education ,”  Academy    of  Management Learning&Education, Vol. 4, No. 1, (2005),
http://www.jstor.org/stable/40214261,  diakses  pada  tanggal  26    Februari 2018.
Syaib, Mustaqim Kewirausahan, Jakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
Tattwamsi  Paltasingh,  “ Entrepreneurship  Education  &  Culture  of  Enterprise: Relevance  &  Policy  Issues ,” Indiana Journal of Industrial Relations, Vol. 48, No. 2 (2012), 233-246,
Wolfgang  Bielefeld.  “ Issues  in  social  enterprise  and  social  entrpreneurship ,” Journal of Public Affairs Education, http://wwvv.naspaa.org/JPAEmessenger/Article/JPAE-Vol.15-No1- Winter2009-Bielefeld.pdf, 69. diakses pada tanggal 20 April 2018.
http://www.jstor.org/stable/23509835, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
Mukhyar, Maskur Rosyid Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan
https://www.jstor.org/topic/values-education/, diakses pada tanggal 30 September 2018.
https://www.jstor.org/topic/parochial-schools/, diakses pada tanggal 30 September 2018.
https://www.republika.co.id/berita/ dunia-islam/ khazanah/ 15/09 /06/ nu 96cb313- tujuh-  tugas-  mui-  untuk-  mengawal-  umat-  dan-  bangsa.  KHAZANAH Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, diakses pada tanggal 30 September 2018.
https://gemaislam.com/2924-mui-penguatan-pendidikan-karakter-sebaiknya
- melalui-  peraturan-presiden.html,  Friday,  11  Muharram  1440  /  21 September 2018, 25 Juli 2012, diakses pada tanggal 29 September 2018.
https://kemenag.go.id/berita/read/501609/kemenag-latih-guru-pesantren-tentang- wirausaha-dan-teknologi-informasi.
http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup- strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi,  Senin,  22  Januari  2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.
http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup- strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-eknomi, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/22/p2ya32396- kemenag-potensi-santri-sangat-besar-untuk-jadi-entreprenuer,  Senin,  22 Januari 2018. diakses pada tanggal 20 April 2018.
http://www.lipi.go.id/
Pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta.
Hasil Munas MUI VI Juli 2000.
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018.