PERBANDINGAN PERENCANAAN STRATEGIS OBAT JKN DI UNIT FARMASI PADA PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI DAN PUSKESMAS YANG BELUM TERAKREDITASI TAHUN 2018
Megawaty 1) , Husnah Maryati 2) , Indira Chotimah 3)
1) Konsentrasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Ilmu  Kesehatan Universitas Ibn Khaldun, Jl. KH Sholeh Iskandar KM 2 Kedung Badak Tanah Sareal Bogor 16162, Jawa Barat. Email: megawatyansary.mw@gmail.com
2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Jl. Dr. Semeru No. 120 Telp (0251) 8312292 Fax. 8371001, Bogor 16111, Jawa Barat.
Email: anatanzili@gmail.com
3) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun, Jl. KH Sholeh Iskandar KM 2 Kedung Badak Tanah Sareal Bogor 16162, Jawa Barat.
Email: indirachotimah@gmail.com

## Abstrak
Perencanaan strategis obat merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk  menentukan  jenis  dan  jumlah  obat  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  obat  di  Puskesmas melalui  tahap  analisis  situasi,  tahap  memformulasikan  tujuan,  tahap  strategi  dan  formulasi,  tahap rencana  harian,  serta  tahap  evaluasi  dan  kontrol.  Penelitiaan  ini  bertujuan  unutuk  mengetahui perbandingan  perencanaan  strategis  obat  JKN  di  unit  farmasi  pada  Puskesmas  yang  terakreditasi dan  Puskesmas  yang  belum  terakreditasi  tahun  2018.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah rancangan  penelitian  kualitatif.  Informasi  yang  dikumpulkan  melalui  3  informan  dari  masing- masing Puskesmas yang terlibat dalam perencanaan obat di Puskesmas yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi. Hasil dari perbandingan perencanaan strategis obat pada Puskesmas yang sudah terakreditasi  dan  yang  belum  terakreditasi  dilihat  dari  5  tahapan  rencana  strategis,  yaitu:  1)  tahap analisis situasi, baik Puskesmas  yang sudah terakreditasi dan yang belum terakreditasi sama-sama mengacu  pada  Formularium  Nasional.  2)  tahap  memformulasikan  tujuan,  Puskesmas  yang  sudah terakreditasi  dan  yang  belum  terakreditasi  sama-sama  menggunakan  metode  konsumsi.  3)  tahap strategi  dan  formulasi,  Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  tidak  melakukan  pelatihan  dan pembinaan  kepada  tenaga  apoteker,  sedangkan  Pukesmas  yang  belum  terakreditasi  melakukan pembinaan.  4)  tahap  rencana  harian,  Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  dan  yang  belum terakreditasi  sama-sama  sudah  memiliki  SOP  rencana  kebutuhan  obat.  5)  tahap  evaluasi  dan kontrol,  Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  dan  yang  belum  terakreditasi  sama-sama  masih ditemukan masalah kekosongan obat dan kelebihan obat.

## Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Obat, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan  yang  mencerminkan  upaya  bangsa Indonesia  untuk  meningkatkan  kemampuan
mencapai  derajat  kesehatan  yang  optimal sebagai  perwujudan  kesejahteraan  umum seperti  yang  dimaksud  dalam  Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2012,
menyebutkan  bahwa  pengelolaan  kesehatan yang  diselenggarakan  oleh  semua  komponen Bangsa  Indonesia  secara  terpadu  dan  saling mendukung  guna  menjamin  tercapainya derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya.  Perkembangan  Sistem  Kesehatan Nasional  (SKN)  di  Indonesia  juga  memiliki dampak terhadap penyediaan obat di Indonesia  karena  obat  merupakan  salah  satu sub  sistem  dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional (SKN).
Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan,  yang  berperan  penting  dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas  harus  mendukung  tiga  fungsi pokok  Puskesmas,  yaitu  sebagai  pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan,  pusat  pemberdayaan  masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ini  diperlukan  komitmen  dan  kerja  sama semua  pemangku  kepentingan  terkait.  Hal tersebut akan menjadikan Pelayanan
Kefarmasian  di  Puskesmas  semakin  optimal dan  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  pasien dan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  citra  Puskesmas  dan  kepuasan pasien atau masyarakat. (Permenkes, 2016).
Berdasarkan survei pendahuluan Puskesmas  Tanah  Sareal  dari  data  Laporan Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat (LPLPO)  di  Puskesmas  dari  bulan  Januari  – bulan  Desember  tahun  2017  persentase  jenis obat  di  Puskesmas  berdasarkan  20  item  obat yang  harus  tersedia  di  Puskesmas  yaitu  85% dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya 100%. Sedangkan Puskesmas Merdeka berdasarkan hasil dari data Laporan Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat (LPLPO)  di  Puskesmas  dari  bulan  Januari  – bulan  Desember  tahun  2017  persentase  jenis obat  di  Puskesmas  berdasarkan  20  item  obat yang  harus  tersedia  di  Puskesmas  yaitu  75% dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya 100%.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas, peneliti ingin melihat dan membandingkan  perencanaan  strategis  obat jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  di  unit farmasi  pada  puskesmas  yang  terakreditasi dan  puskesmas  yang  belum  terakreditasi tahun  2018  dengan  melihat  dari  rencana strategisnya  yaitu  analisis  situasi,  tujuan formulasi,  startegi  dan  formulasi,  rencana harian,  serta  evaluasi  dan  kontrol.  Penelitian dimulai  dari  Maret  2018  hingga  Juli  2018. Lokasi  penelitian  ini  yaitu  Puskesmas  Tanah Sareal dan Puskesmas Merdeka.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  metode case study , pemilihan informan dilakukan menggunakan  metode purposive  sampling dengan  jumlah  informan  sebanyak  3  orang dari  masing-masing  Puskesmas.  Instrument
penelitian ini menggunakan pedoman wawancara,  observasi,  dan  telaah  dokumen. Analisis  data  dengan  menelaah  seluruh  data, melakukan  pemeriksaan  keabsahan  data  dan interpretasi.

## HASIL

## Tabel 1. Karakteristik Informan

## 1. Analisis Situasi
Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi dan  yang  belum  terakreditasi  melakukan perencanaan  obat  dengan  mengacu  kepada Formularium  Nasional.  Berikut  hasil wawancara:
“Hmm, kalo disini karena kita belum
BLUD  jadi  masih  mengikuti  aturan perencanaan  dari  dinas.  Tapi  sebenernya ada  juga  sih  perencanaan  yang  kita  buat sendiri.  Jadi  seperti  obat  yang  kita  perlu tapi  gak  ada  dari  dinas  itu  kita  buat perencanaannya  sendiri.  Nah  jadi  obat- obatan  yang  gak  ada  di  fornas  tapi  kita disini eee... perlu nanti kita bikin pedoman internal,  formularium  puskesmas.  Ada dasar,  pokoknya  eheemm..  itu  kan  ada penyusunnya  ada  dokter,  bidan,  perawat mereka  yang  punya  alasan  kenapa  harus ada  obat  itu  dan  itu  langsung  dirapatkan. Jadi masukan dulu yang ada di fornas nah nanti yang tidak ada di fornas masukan ke dalam formularium puskesmas.”(I-2)
2. Memformulasikan Tujuan
Puskesmas  yang  terakreditasi  dan yang belum terakreditasi dalam memformulasikan  tujuan  menggunakan
metode  konsumsi  yaitu  dengan  melihat laporan  1  tahun  sebelumnya.  Berikut  hasil wawancara:
“Metode konsumtif eheemm...
melihat  pemakaian  1  tahun  sebelumnya.” (I-2)
“Pakai itu yang tadi history jadi kita liat 1 tahun yang lalu.” (I-5)
Hambatan yang ditemui dalam perencanaan  obat  yaitu  pada  saat  di pertengahan  bulan  atau  di  akhir  bulan  ada beberapa  obat  yang  habis  atau  mengalami kekosongan obat. Berikut hasil wawancara: “Kalo  untuk  kendala  itu  ada  2 biasanya  kelebihan  obat  dan  kekurangan obat.  Kalo  kelebihan  obat  biasanya  jadi ada  pasien  yang  tidak  sesuai  dengan problem  sebelumnya  jadi  kita  udah  stock obat  ternyata  pasien  itu  balik  lagi problemnya  udah  bukan  yang  itu  lagi,  itu di  khawatirkan  obatnya  nanti  jadi  expired date.  Kalo  kekurangan  obat  itu  jadi  kaya ada  situasi  atau  kondisi  yang  gak terprediksi gitu, seperti ada KLB atau apa itu kan suka kekurangan obat.” (I-5)
Langkah  yang  dilakukan  untuk menghadapi  kendala  kekosongan  obat
Kode
Informan Jenis Kelamin Umur Pendidikan Jabatan 1 Perempuan  43 Tahun S1 Dokter Umum Kepala Puskesmas Tanah Sareal 2 Perempuan  29 Tahun S1 Apoteker Apoteker 3 Laki-laki 53 Tahun SMA Tata Usaha 4 Perempuan  42 Tahun  S1 Dokter Gigi Kepala Puskesmas Merdeka 5 Perempuan  26 Tahun Profesi Apoteker Apoteker 6 Laki-laki 55 Tahun SMA Tata Usaha
tersebut, yaitu dengan melakukan peminjaman  ke  Dinas  Kesehatan  atau  pun ke  Puskesmas  lainnya.  Berikut  kutipan hasil wawancara:
“Biasanya  kita  dari  dinas  boleh ngebon, kasbon atau pinjam lah gitu. Jadi yang eee.. kuota yang tri wulan berikutnya kita  ambil.  Nah  kalo  sampe  nanti  kasbon kita  terlalu  banyak  dan  dinas  sudah kehabisan  jadi  dinas  tidak  mungkin mengadakan  lagi  kita  gunakan  dana  JKN selama dana masih ada.” (I-4)
3. Strategi dan Formulasi Berdasarkan hasil wawancara, terdapat  SOP  untuk  perencanaan  obat  di
Puskesmas. Berikut kutipan hasil wawancara:
“Untuk monitoring dan evaluasi kita setiap 3 bulan selalu ada pengecekan SOP untuk obat. Masing-masing bagian itu kan berbeda  tetapi  kalo  untuk  laporan  setiap bulannya kita cek.” (I-1)
Informan  mengatakan  bahwa  jumlah SDM  yang  tersedia  sudah  cukup,  sesuai dengan  kompetensinya.  Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:
“Kalo  untuk  SDM  disini  itu  ada  3 orang  1  apoteker  ditambah  1  asisten apoteker  sama  1  lagi  yang  biasa  bantu- bantu itu namanya juru racik.” (I-5)
Berdasarkan hasil wawancara, belum ada  pelatihan  kepada  SDM  bagian  obat. Berikut kutipan wawancara sebagai berikut:

## “Untuk pelatihan belum yah...” (I-1)
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait pendanaan untuk perencanaan obat, semua pendanaan  di  dapat  dari  Dinas  Kesehatan dan dana dari JKN, dimana dana dari JKN ini  digunakan  untuk meng- cover obat-obat yang  tidak  di droping dari  Dinas
Kesehatan. Berikut kutipan hasil wawancara:
“Kalo  untuk  pendanaan  karena  kita belum  BLUD  jadi  sumbernya  kita  itu  dari JKN  dan  dari  dinas.  Jadi  obat-obatnya yaudah  yang  itu  aja  yang  dari  dinas karena kita belum BLUD.” (I-1)
“Eee..  nah  kita  kan  sudah  ada anggaran  dari  dinas  dan  JKN.  Biasanya kita  untuk  obat  yang  tidak  di  cover  dinas kita  menggunakan  dari  anggaran  JKN  ini yang  di  luar  daftar  pengadaan  dari  dinas semua kita cover dengan dana JKN.” (I-4)
4. Rencana Harian
Menurut  informan,  pencatatan  dan pelaporan  untuk  perencanaan  obat  sudah tepat  waktu,  karena  setiap  bulan  laporan tersebut  harus  sudah  di  rekap.  Berikut kutipan hasil wawancara:
“Setiap  harinya  kita  itu  bikin laporan per hari itu rekap resep obat, obat apa  aja  yang  keluar  itu  buat  laporan  per bulan tapi nanti di rekap lagi buat laporan LPLPO di akhir bulan itu. Nanti LPLPO di laporkan  ke  dinas  dengan  sepengetahuan kepala  puskesmas.  Ada  juga  laporan psikotropika  dan  narkotika.  Terus  laporan jumlah  lembar  resep  selama  1  bulan terdiri  dari  3  yaitu  umum,  bpjs,  dan gratis.” (I-5)
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang  dibutuhkan  terkait  pengelolaan  obat di  Puskesmas  sudah  cukup  memadai  baik itu  di  Puskesmas  yang  terakreditasi maupun Puskesmas yang belum terakreditasi  sudah  sesuai.  Berikut  kutipan hasil wawancara: “Kalo sarana prasarana kita memang terbantu dari dana JKN sehingga bisa  lebih  baik.  Jadi  pada  saat  kita mendesign  ruangan  untuk  obat  tetap  kita menyesuaikan dengan aturan permenkes.” (I-4)

## 5. Evaluasi dan Kontrol
Menurut  informan  terkait  dengan ketersediaan  obat  di  Puskesmas  sudah
baik,  walaupun  ada  satu,  dua  obat  yang kosong  tapi  masih  bisa  diatasi.  Berikut kutipan hasil wawancara:
“Ketersediaan, sesuai semua dengan yg  diminta,  direncanakan  tapi  yah  gitu
suka  kosong  di  akhir  atau  pertengahan bulan.  Jadi  gak  full  3  bulan  itu  obat  ada tapi kan kita tetap usahakan obat itu selalu ada.”(I-5)

## PEMBAHASAN
1. Analisis Situasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  proses perencanaan  obat  di  Puskesmas  data  yang digunakan  dalam  melakukan  perencanaan obat,  bahwa  sumber  data  yang  digunakan dalam  perencanaan  obat  adalah  data  dari Formularium  Nasional  (Fornas)  sebagai acuan dalam pengadaaan obat. Seharusnya jenis  data  yang  perlu  dipersiapkan  oleh pengelola  obat  Puskesmas  yang  sudah terakreditasi  dan  yang  belum  terakreditasi yaitu  daftar  obat,  stok  awal  obat,  data penerimaan  obat,  data  pengeluaran  obat, sisa  stok  obat,  data  obat  kadaluarsa,  data kekosongan obat, data pemakaian rata-rata obat  per  tahun,  waktu  tunggu,  stok pengaman,  dan  data  perkembangan  pola kunjungan.  Data-data  tersebut  biasanya dapat  ditemukan  dalam  LPLPO,  laporan bulanan  data  kesakitan  (LB1)  dan  kartu stok  obat.  Walaupun  data-data  yang diperlukan  dalam  membuat  perencanaan kebutuhan  obat  relatif  sudah  mencukupi dan  sudah  sesuai  dengan  Formularium Nasional  tetapi  masih  ditemukan  masalah dalam  merencanakan  jumlah  kebutuhan obat  sehingga  hal  ini  berakibat  terhadap ketersediaan obat, dimana hasil perencanaan  terdapat  obat  yang  kosong (out  of  stock) dan  terdapat  obat  yang stoknya berlebih (over stock) .
2. Memformulasikan Tujuan Memformulasikan tujuan dalam model  perencanaan  strategis,  pada  tahap ini baik Puskesmas yang sudah terakreditasi  maupun  Puskesmas  yang belum terakreditasi tidak melakukan
analisis  SWOT  dalam  memformulasikan tujuan.  Pada  tahap  memformulasikan tujuan Puskesmas yang sudah terakreditasi dan  Puskesmas  yang  belum  terakreditasi memformulasikan tujuan dengan mengidentifikasi  prioritas  masalah  dan hambatan yang ada, serta mencari alternatif pemecahan masalah untuk menangani hambatan tersebut.
Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi dan  Puskesmas  yang  belum  terakreditasi dalam  menentukan  kebutuhan  obat  hanya menggunakan metode konsumsi obat tahun sebelumnya. Hasil wawancara yang berkaitan  dengan  metode  yang  digunakan dalam  menentukan  kebutuhan  obat  dalam perencanaan  obat  di  Puskesmas  dapat disimpulkan  bahwa  pendekatan  yang digunakan pada proses penentuan kebutuhan obat di Puskesmas belum sesuai dengan metode yang seharusnya digunakan karena hanya berdasarakan metode konsumsi  saja.  Hasil  penelitian  ini  belum relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (2008) tentang Pedoman Teknis Pengadaan  Obat  Publik  Dan  Perbekalan Kesehatan  Untuk  Pelayanan  Kesehatan yang  mengungkapkan  bahwa  metode  yang digunakan  dalam  menentukan  kebutuhan obat  yaitu  metode  konsumsi  dan  metode morbiditas.  Metode  konsumsi  di  dasarkan pada  analisa  data  konsumsi  obat  tahun sebelumnya, sedangkan metode morbiditas didasarkan  pada  pola  penyakit.  Faktor- faktor  yang perlu diperhatikan adalah pola penyakit, waktu tunggu, dan stok pengaman.
Hambatan dalam perencanaan obat di Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  dan Puskesmas yang belum terakreditasi ditemukan  adanya  hambatan  yang  sama dalam pengadaan kebutuhan obat.
Hambatan  dalam  pengadaan  obat  di Puskesmas menurut Kepala Puskesmas dan penanggung jawab obat adalah kekurangan obat  seperti  ada  obat-obat  item  tertentu yang dibutuhkan tetapi stok di Dinas tidak ada.  Terkadang  ada  beberapa  item  obat pula  yang  tidak  tersedia  karena  obat  yang dibutuhkan tidak tersedia di e- catalogue .
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  Malinggas  dkk  (2015),  dimana hasil  wawancara  mendalam  terhadap perencanaan  obat  menunjukkan  bahwa perencanaan  obat  untuk  tahun  berikutnya atau  periode  berikutnya  dengan  mengikuti pemakaian  tahun  atau  periode  yang  lalu kemudian  menambahkan  10-20% buffer stock .  Beberapa  informan  menyatakan bahwa selama ini tidak pernah kekurangan dana  untuk  kebutuhan  obat.  Akan  tetapi dalam  observasi  langsung  dan  dokumen yang  dilakukan  masih  terdapat  obat  yang tidak  tersedia  di  instalasi  farmasi  yang mengakibatkan  pasien  harus  membeli  obat di  luar  instalasi  farmasi  yang  walaupun obat  tersebut  masuk  dalam  Formularium Nasional.
3. Strategi dan Formulasi
Hasil  wawancara  mengenai  SOP rencana kebutuhan obat di Puskesmas baik Puskesmas yang sudah terakreditasi maupun  yang  belum  terakreditasi  sudah terdapat SOP perencanaan obat yang selalu dimonitoring  selama  6  bulan  sekali  oleh penanggung jawab obat. SOP perencanaan obat di Puskesmas: 1) Petugas
mengumpulkan data pemakaian obat (LPLPO)  sub  unit  bulan  sebelumnya.  2) Petugas  mengalisa  data  pemakaian  obat sub  unit  bulan  sebelumnya.  3)  Petugas
melakukan perhitungan perkiraan kebutuhan  obat  bulan  berikutnya.  4) Petugas  melakukan  penyesuain  kebutuhan obat  bulan  berikutnya  dengan  sisa  stock obat di gudang farmasi Puskesmas.
Hasil  wawancara  tentang  tenaga pengelola  obat  dapat  disimpulkan  bahwa jumlah  tenaga  perencanaan  dan  pengelola obat untuk Puskesmas yang sudah terakreditasi  dan  Puskesmas  yang  belum terakreditasi  sudah  mencukupi  karena SDM  yang  terlibat  langsung  dalam perencanaan  obat  memiliki  latar  belakang pendidikan farmasi yaitu seorang
Apoteker.  Hasil  penelitian  ini  sudah relevan dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  74 tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas minimal  harus  dilaksanakan  oleh  1  (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung  jawab,  yang  dapat  dibantu oleh  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  sesuai kebutuhan.
4. Rencana Harian
Hasil  wawancara  dengan  Apoteker kegiatan  pencatatan  dan  pelaporan  obat yang  dilakukan  di  Puskesmas  yaitu, pencatatan  rutin,  dimana  pencatatan  ini setiap  hari  dilakukan  oleh  petugas  obat karena  terkait  penerimaan  dan  pelayanan obat  ke  unit  pelayanan  dan  sub  unit pelayanan pada kartu stok. Kartu stok yang digunakan  untuk  mencatat  mutasi  obat (penerimaan,  pengeluaran,  hilang,  rusak atau  kadaluwarsa).  Kemudian  laporan  ini direkap  kembali  untuk  menjadi  pelaporan bulanan  yaitu  LPLPO.  Dimana  laporan  ini nantinya  akan  direkap  kembali  menjadi pelaporan tahunan.
Sarana  dan  prasarana  yang  sudah terpenuhi  di  Puskesmas  yang  sudah terakreditasi  dan  Puskesmas  yang  belum terakreditasi adalah ruangan sebagai
tempat untuk mempermudah dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan  dengan  pengelolaan  obat. Kartu  stok  digunakan  untuk  mencatat mutasi  obat  (penerimaan,  pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluarsa) dan rak obat untuk menyimpan obat. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  74 tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas meliputi  prasarana  yang  memiliki  fungsi: ruang  penerimaan  resep,  ruang  pelayanan resep  dan  peracikan,  ruang  penyerahan obat,  ruang  konseling,  ruang  penyimpanan obat  dan  bahan  medis  habis  pakai,  ruang arsip.
5. Evaluasi dan Kontrol Ketersediaan obat merupakan indikator  untuk  mengetahui  obat  yang digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan  di
Puskesmas sama dengan jumlah kebutuhan obat yang seharusnya tersedia di Puskesmas.  Ketersediaan  obat  yang  tepat jenis dan jumlah akan berdampak terhadap ketersediaan  obat  yang  dibutuhkan  pasien. Kebutuhan  obat  di  Puskesmas  yang  sudah terakreditasi  dan  Puskesmas  yang  belum terakreditasi  setiap  bulannya  terpenuhi berdasarkan  LPLPO  Puskesmas, meskipun terdapat  1  (satu)  atau  2  (dua)  obat  yang kosong.
Hasil  wawancara  yang  berkaitan dengan  ketersediaan  obat  di  Puskesmas dapat disimpulkan bahwa Puskemas mengalami  kekosongan  dan  kelebihan obat.  Dimana  obat  yang  sering  mengalami kekurangan  itu  seperti  amoxcilin  injeksi, salep  untuk  penyakit  kulit  dan  ampisilin kaplet.  Sedangkan  untuk  kelebihan  obat seperti  obat  untuk  kolesterol,  amoxcilin sirup, dan antasida.

## KESIMPULAN
1. Analisis Situasi
Proses  perencanaan  dan  data  yang digunakan  dalam  perencanaan  obat  pada Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  dan Puskesmas yang belum terakreditasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 74 Tahun 2016. 2. Memformulasikan Tujuan
Memformulasikan tujuan dalam perencanaan strategis obat pada Puskesmas yang sudah terakreditasi maupun
Puskesmas yang belum terakreditasi menggunakan  metode  yang  sama  yaitu metode konsumtif.
3. Strategi dan Formulasi
Strategi dan formulasi pada Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  dan Puskesmas  yang belum terakreditasi sudah terdapat  prosedur  SOP  rencana  kebutuhan obat  di  Puskesmas.  Ketersediaan  SDM sudah sesuai dari segi kualitas dan dari segi
kuantitas  sudah  mencukupi,  tetapi  pada Puskesmas  yang  sudah  terakreditasi  tidak dilakukan pelatihan dan pembinaan,
sedangkan  pada  Puskesmas  yang  belum terakreditasi dilakukan pembinaan terhadap tenaga farmasi di Puskesmas.
4. Rencana Harian
Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan obat di Puskesmas yang sudah terakreditasi  dan  Puskesmas  yang  belum terakreditasi  mengenai  pencatatan  dan pelaporan  sudah  baik.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  sarana  dan  prasarana  yang  memadai karena  sudah  mengikuti  aturan  dari Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  74 Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
5. Evaluasi dan Kontrol
Hasil  yang  di  dapatkan  mengenai ketersediaan obat di Puskesmas yang sudah terakreditasi  dan  Puskesmas  yang  belum
terakreditasi  bisa  di  katakan  tidak  semua obat  tersedia,  karena  masih  terdapat  1
(satu), 2 (dua) obat yang kosong walaupun
pengadaan  obat  sudah  sesuai  dengan perencanaan yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementrian  Kesehatan  RI.  (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman  Teknis  Pengadaan  Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk
Pelayanan Kesehatan Dasar . Jakarta
[2] Kementrian  Kesehatan  RI.  (2016).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas . Jakarta [3] Malinggas, Novianne, J. Posangi, dan T. Soleman.  (2015). Analisis  Manajemen Logistik  Obat  di  Instalasi  Farmasi
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  DR  Sam Ratulangi Tondano Tahun 2015 . Jurnal. Universitas Sam Ratulangi, Manado. [4] Peraturan Presiden RI. (2012). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem Kesehatan Nasional . Jakarta
[5]   Puskesmas  Merdeka.  (2017). Laporan Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan Obat  (LPLPO)  Puskesmas  Merdeka Tahun 2017 .
[6] Puskesmas Tanah Sareal. (2017). Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO)  Puskesmas Tanah Sareal Tahun 2017 .