Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## KUALITAS INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN KELENGKAPAN MATERI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  DI KABUPATEN KENDAL
Jamilla Kautsary 1 Salmaa Shafira 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1,2 Penulis Korespondensi e-mail: jamilla@unissula.ac.id

## ABSTRACT
General  Provisions  for  Zoning  Regulations  are  a  tool  for  controlling  space  utilization.  This  tool contains general requirements for spatial use and for managng in all regency. This tool contains at least the rules  of  activity  and  the  intensity  of  utilization  of  space,  minimum  standards  of  facilities  and  utilities, provisions on the use of space that were through by network system and special provisions. These minimum prerequisites sometimes cannot fulfill, consequently this making it  difficult to implement control of spatial use.  The  purpose  of  this  study  is  to  evaluate  the  quality  of  the  land  use  control  instruments  of  Kendal regency. This research uses quantitative rationalistic deductive method, with descriptive empirical technical analysis. The results of this study indicate that the completeness of zoning regulations for  spatial plan  in the Kendal Regency didnt not in accordance with the minimum standards (the provisions of the activities, the provisions  of  building  intensity  and  the  minimum  standard  provisions  for  utilities  and  facilities  were incomplete  and  these  dint  not  according  to  standard).  Some  of  the  influencing  factors  include  lack  of understanding in compiling regional regulations and plurality of interests in spatial planning.
Keywords: Control, Utilization, Land, Zoning

## ABSTRAK
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi merupakan satu alat pengendalian pemanfaatan Ruang. Alat ini berisi persyaratan  pemanfaatan  ruang secara  umum dan  ketentuan  pengendaliannya di seluruh  wilayah kabupaten. Alat  ini  minimal  berisi  aturan  kegiatan  dan  intensitas  pemanfaatan  ruang,  standart  minimum sarana-prasarana, ketentuan  pemanfaatan  ruang  yang  dilewati  sistem  jaringan  dan  ketentuan  khusus. Prasyarat minimal ini kadang tidak bisa dipenuhi, akibatnya menyulitkan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan  ruang.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  kualitas  instrumen  pengendalian  (Ketentuan Umum  Peraturan  Zonasi)  kabupaten  Kendal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deduktif  kuantitatif rasionalistik, dengan teknis analisis desktriptif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan  zonasi  dalam  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Kendal  belum  sesuai  dengan  standart minimum (ketentuan kegiatan, ketentuan intensitas bangunan dan ketentuan standart minimal prasarana dan sarana  tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  standart).  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  diantaranya  adalah kekurang  pahaman  penyususun  peraturan  daerah  dan  kemajemukan  kepentingan  dalam  penyusunan  tata ruang.
Kata kunci: Pengendalian, Pemanfaatan, Lahan, Zonasi
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## 1. PENDAHULUAN
Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan umum poin 15 Undang- Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata  ruang. Upaya  pengendalian  ini  dilakukan  dengan  cara penetapan  peraturan  zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi (Pasal 35). Peraturan zonasi  ini  dalam  undang-undang  tersebut  dibagi  sesuai  tingkatan  wilayah yang dikendalikan.  Peraturan  zonasi  di  tingkat  kabupaten  sesuai  dengan  Pasal  26  berupa ketentuan  umum  aturan  zonasi. KUPZ  ini  merupakan ketentuan  umum  yang  mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan ruang sekitar yang dilewati jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten (Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  No.  1  Tahun  2018  tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
Peraturan  zoning  digunakan pertama  kali di  New  York.  Peraturan  ini awalnya hanya  berisi  aturan  ketinggian  bangunan  dan  jarak  antara  bangunan dengan  jalan  di sebelahnya (Enni  Lindia  Mayona,  dkk,  2009). Saat  ini,  peraturan  zonasi di  Amerika merupakan piranti atau alat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang sangat  ketat  (Merriam,  2005). Peraturan  zonasi  tersebut  juga  dapat  membatasi  jenis  dan lokasi  dari  struktur.  Peraturan  ini terberlaku  sama di  setiap  kabupaten,  tetapi  dapat bervariasi  dari  satu  kabupaten ke  kabupaten  lainnya.  Peraturan-peraturan  ini  sering mengontrol: lokasi bangunan, tinggi, lebar, kepejalan, jenis pondasi bangunan, jumlah dan ukuran  bangunan  dan  struktur  lainnya,  persentase  ruang  yang  ditempati (koefisien  dasar bangunan),  ukuran  halaman depan  dan  ruang  terbuka  lainnya,  kepadatan  dan  distribusi populasi,  konservasi  lahan  dan  air,  konservasi  lahan  pantai,  pencahayaan/akses  sinar matahari serta kontrol banjir (Leageu of Minnesota Citie, 2017).
Sementara  peraturan  zonasi  untuk  kawasan lindung/konservasi  berisi  kriteria perlindungan  sumber  daya  berbasis  tujuan  (fisik  dan  biologis)  dan  di  kawasan pengembangan  berisi  arahan  pengembangan  yang  tepat,  yang  akhirnya  mengarah  pada pembuatan  rencana  untuk  setiap  zona (Farzam  Hasti1at  all,  2016). Zonasi  tersebut merupakan  bagian  utama  dari  prinsip-prinsip  perencanaan,  yang  sekarang  dianggap sebagai alat paling penting untuk pengelolaan di kawasan lindung (Walther, 1986; Sabtini et  al,  2007). Peraturan  zonasi  sebagai  dasar  pengendalian  pemanfaatan ruang  harus berlandaskan  penetapan  zonasi  yang  tepat. Penetapan  zonasi adalah  kegiatan  pembagian lingkungan  kota  ke  dalam  zona-zona atau kawasan  fungsional  dan  menetapkan  aturan
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
pengendalian  pemanfaatan  ruang atau ketentuan  hukum  yang  berbeda-beda  di  tiap  zona (Barnett, 1982).
Tujuan utama penetapan aturan zonasi adalah untuk menjamin pembangunan yang akan  dilakukan  dapat  mencapai  standart  kualitas  minimum  lokal  (kesehatan,  keamanan, dan kesejahteraan), pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaat atau pengguna ruang yang telah ada, pemeliharaan nilai properti, pemeliharaan lingkungan dan penetapan nilai kualitasnya,  serta  untuk  penyediaan  aturan  yang  seragam  di  setiap  zonasi  (Zulkaidi  dan Natalivan, 2008)
Fungsi ketentuan umum aturan zonasi ini dalam pengendalian pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2018 adalah sebagai dasar pertimbangan untuk pengawasan penataan ruang, penyeragaman ketentuan di peruntukan zona yang sama; penyusunan peraturan zonasi rencana rinci dan pengendalian pemanfaatan ruang di setiap zona kabupaten dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Peraturan  zonasi  sebagai  dasar  pengendalian  pemanfaatan  lahan  melalui pengawasan  dan  perizinan  harus  memiliki  dasar  penetapan  yang  jelas. Kondisi  ini menuntut KUPZ memiliki kejelasan dasar dalam pengaturan/ketentuan hukum di tiap zona. Prasyarat pengendalian pemanfaatan ruang bisa dengan baik (efektif dan efisien) menurut Zulkaidi  dan Natalivan (2008) adalah  produk rencana harus  baik  dan  berkualitas  dan didukungan adanya  informasi  yang  akurat  terhadap  praktek-praktek pengendalian pemanfaatan ruang.
Standart kualitas yang baik untuk menyusun KUPZ yang berlaku Indonesia secara umum adalah mengikuti tandart minimal bidang pentaan ruang khususnya Pedoman Teknis Penyusunan KUPZ di Tingkat Kabupaten (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota atau yang sebelumnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009). Jika standart ini tidak terpenuhi, akibatnya produk aturan tidak bisa diimplementasikan dengan baik dan sebagai akibatnya pengendalian pemanfaatan ruang juga tidak bisa dilaksanakan.
Indikasi  dari  kegagalan  implementasi  produk  pengendalian  ini  adalah  adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditunjukkan dengan adanya simpangan pemanfaatan ruang.  Di  Kabupaten  Kendal luasan  simpangan penggunaan  lahan  ini  cukup  besar. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Blorong Kabupaten Kendal di kawasan lindungnya, sebagian berubah menjadi kawasan budidaya seluas 555,87 Ha, di DAS Bodri seluas 638,99 Ha dan di DAS Lampir seluas 70, 40 Ha (Hasil Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Studi  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang tahun  2017). Data  simpangan  untuk  RTRW Kendal secara umum juga menunjukkan simpangan lahan cukup besar. Simpangan lahan permukiman  1646,  39  Ha, simpangan  lahan  untuk industri 255,56  Ha, simpangan  lahan perkebunan  286,1  Ha  dan  lahan  sawah  97,15  Ha  atau total  seluas  2284,2  Ha  (Laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kendal, 2016).
Gambar 1. Peta Simpangan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Pola Ruang Kab. Kendal. Sumber: Laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kendal, 2016

## 2. METODOLOGI
Tujuan  penelitian  ini  dari  latar  permasalahan  diatas  adalah  untuk  menemukan kualitas kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (KUPZ)  dalam RTRW  Kabupaten  Kendal. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  dedukatif kualitatif  rasionalistik  kengan  teknis  analisis  komparasi  antara  kondisi  empiris  KUPZ dalam Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kendal dengan Pedoman Penyusunan KUPZ dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  No.  1  Tahun  2018.  Tahapan  yang dilakukan peneliti, dalam kajian ini pertama adalah mengidentifikasikan standart minimum ketentuan KUPZ dalam peraturan. Kedua memilih pasal-pasal yang memuat aturan zonasi dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal.  Ketiga  menganalisis  kelengkapan  aturan kegiatan,  aturan  intensitas  bangunan  dan  kelengkapan  standart  pelayanan  minimum.
Kualitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan RuangBerdasarkan kelengkapan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah  di Kabupaten Kendal
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Keempat  memberikan  kesimpulan  dan  saran.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menjadi masukan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kendal  yang  saat  ini  sedang  melakukan revisi  RTRW  agar  KUPZ  RTRW  menjadi  lebih  berkualitas  dan  dapat  dijadikan  acuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kendal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  ruang  wilayah  di  Indonesia,  saat  ini  sangat  jauh  dengan  harapan  tujuan penataan ruang untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkenjutan. Penyelenggaraan  penataan  ruang  sesuai  dengan  PP  No.  15  Tahun  2010  meliputi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi antar  satu  komponen  dengan  komponen  lainnya.  Jika  dalam  pelaksanaannya  salah  satu komponen  jelek,  maka  hasil  yang  didapatkan  adalah  jelek.  Dampaknya  adalah meningkatnya intensitas bencana dan kerusakan alam.
Pada  tahap  pelaksanaan  rencana  tata  ruang,  peran  pengendalian  mulai  dari penetapan  aturan  zonasi  sampai  pengenaan  sanksi  sangatlah  penting.  Jika  pada  waktu perencanaan  penetapan  aturan  zonasinya  dilakukan  secara  asal-asalan,  maka  pada  tahap berikutnya sebagus apapun dilaksanakan maka hasilnya akan tetap buruk. Baik buruknya kualitas KUPZ ini di Indonesia dapat dilihat dari seberapa besar aturan standart dan kriteria minimal  penyusunan  KUPZ  di  laksanakan.  Standart  penyusunan KUPZ  ini  didasarkan pada  pedoman  minimal  bidang  perencanaan  yang  dikeluarkan  oleh  kementrian  terkait sesuai dengan tingkatannya.
Kualitas KUPZ  sebagai instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang dalam penelitian  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  akan  dilihat berdasarkan  kelengkapan materi KUPZ RTRW sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Standart teknis yang  dimaksudkan  adalah  ketentuan  kelengkapan  dan  kedalaman  materi  KUPZ sesuai dengan Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  No.  1  Tahun  2018 tentang  Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Standart  minimal  kedalaman  dan  kelengkapan  materi  KUPZ  dalam  peraturan tersebut minimal terdisi dari:
1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
a) kegiatan yang diperbolehkan,
b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan
c) kegiatan yang tidak diperbolehkan
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
2) Pada setiap kawasan peruntukan di ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
3) Intensitas pemanfaatan ruang pada setiap zona/peruntukan minimal meliputi:
a) koefisien dasar hijau;
b) koefisien dasar bangunan;
c) koefisien lantai bangunan;
d) garis sempadan bangunan.
4) Sarana  dan  prasarana  minimum  sebagai  dasar  fisik  lingkungan untuk mendukung pengembangan kawasan;
5) Ketentuan  lain  yang dibutuhkan  misalnya,  pemanfaatan  ruang pada  zona-zona  yang dilewati  oleh  sistem  jaringan  sarana  dan prasarana  wilayah  kabupaten  mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Guna  melihat  kelengkapan  KUPZ  dalam  RTRW  Kabupaten  Kendal,  Peneliti menggunakan parameter 1), 2) 3) dan 4). Hasil yang didapat dengan mengkomparasikan kondisi fakta empiris KUPZ dengan standart minimal di atas secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3.
A. Kelengkapan ketentuan kegiatan (pada tabel 1), menunjukkan bahwa:
1) Dari total 9 pasal yang mengatur kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan terlihat bahwa:
a. semua pasal mencantumkan aturan diperbolehkan (100%);
b. semua pasal  tidak mengatur ketentuan bersyarat (0%), dan
c. 7 pasal yang mengatur ketentuan tidak diperbolehkan (70%).
2) Dari  total  10  poin  pada  5  Pasal  dan  ayat  yang  mengatur  kawasan  lindung, menunjukkan:
a. keseluruhan pasal mencantumkan aturan dizinkan;
b. 1 pasal mencantumkan aturan bersyarat;
c. keseluruhan pasal mencantumkan kegiatan yang tidak diizinkan.
3) Dari total 10 aturan (dalam 10 Pasal), yang mengatur peruntukan kawasan budidaya menunjukkan:
a. 9 pasal sudah mencantumkan ketentuan kegiatan yang diperbolehkan;
b. 2 pasal mencantumkan ketentuan besyarat dan
c. 7 pasal mencantumkan ketentuan kegiatan tidak diizinkan
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Aturan Kegiatan di Ruang yang Dilewati Sistem Jaringan Aturan Kegiatan di Kawasan Lindung
Aturan Kegiatan di Kawasan Budidaya Gambar 2. Grafik Kelengkapan Aturan Kegiatan Sumber: Tabel 1, 2016
Tabel 1. Kelengkapan Aturan Kegiatan
No. Pasal
Tentang Ketentuan kegiatan
Keterangan (Total) Boleh/di izinkan
Boleh Bersyarat Tidak
Boleh A Ruang yang dilewati sistem jaringan 1 61 jaringan jalan
1 0 1 Dari total  9 pasal semuanya  mencantumkan aturan diperbolehkan, semuanya  tidak  mengatur ketentuan  bersyarat,  dan hanya  7  pasl  yang mengatur  ketentuan  tidak diperbolehkan 2
62 prasarana transportasi darat 1 0 1 3 63 prasarana perkeretaapian 1 0 1 4 64 prasarana transportasi laut 1 0 1 5 64 alur pelayaran 1 0 0 6 65 jaringan energi 1 0 1 7 66 jaringan telekomunikasi dan informatika 1 0 0 8 67 jaringan sumber daya air 1 0 1 9 68 jaringan prasarana lingkungan 1 0 1 9 7 7 B Pola Ruang B1 Kawasan Lindung 1 70 Hutan Lindung 1 0 1 Dari  total  10  poin  pada  5 Pasal  dan  ayat  yang mengatur kawasan lindung,  kseluruhan  sudah mencantumkan aturan 2 71 Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya 1 0 1 72 Kawasan perlindungan setempat a. Sempadan Pantai 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 Boleh/diizinkan Boleh Bersyarat Tidak Boleh Ketentuan kegiatan
61 62 63 64 64 65 66 67 68 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Boleh/diizinkan Boleh Bersyarat Tidak Boleh
Ketentuan kegiatan 70 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 Boleh/diizinkan Boleh Bersyarat Tidak Boleh Ketentuan kegiatan 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
No. Pasal Tentang Ketentuan kegiatan Keterangan (Total) Boleh/di izinkan Boleh Bersyarat Tidak Boleh b.  Sempadan  Sungai,  Kawasan Sekitar Waduk, Embung, Telaga, Laguna 1 0 1 dizinkan dan tidak diizinkan, 1 pasal mencantumkan aturan bersyarat, c. Sempadan Mata Air 1 0 1 3 73 Kawasan suaka alam 1 0 1 a. Kawasan pelestarian alam 1 0 1 b. Kawasan cagar budaya 1 0 1 4 74 Kawasan lindung geologi 1 0 1 5 75 Kawasan rawan bencana 1 0 1 10 1 10 B2 Kawasan Budidaya 1 77 Hutan Produksi 1 0 0 Dari total 10 aturan (dalam 10  Pasal,  9  pasal  sudah mencantumkan  ketentuan kegiatan yang diperbolehkan,  2  pasal mencantumkan  ketentuan besyarat  dan  7  pasal mencantumkan  ketentuan kegiatan tidak diizinkan 2 78 Hutan Rakyat 1 0 1 3 79 Pertahian 1 0 1 4 80 Perkebunan 1 0 1 5 81 Perikanan 1 0 1 6 82 Pertambangan 1 1 1 7 83 Kawasan Peruntukan Industri 1 1 1 8 84 Pariwisata 1 0 1 9 85 Permukiman 1 0 0 10 86 Pesisir dan laut 0 0 0 9 2 7
Sumber:  Hasil Analisis, 2019
Keterangan Tabel: 1 ada, 0 tidak ada Tabel 2. Kelengkapan Aturan Intensitas Bangunan No Pasal Tentang KDB KL B KDH Sempa- dan Keterangan A Ruang yang dilewati sistem jaringan 1 61 jaringan jalan 0 0 0 1 Keterangan ketentuan intensitas ruang yang dilewati oleh sistem jaringan menunjukan hanya 3 dati 9 Pasal yang mencantumkan KDH, dan 3 yang mencantumkan ketentuan sempadan. 2 62 prasarana transportasi darat 0
0 0 0 3 63 prasarana perkeretaapian 0 0 0 1 4 64 prasarana transportasi laut 0 0 0 0 5 64 alur pelayaran 0 0 0 0 6 65 jaringan energi 0 0 1 0 7 66 jaringan telekomunikasi dan informatika 0 0 0 0 8 67 jaringan sumber daya air 0 0 1 1 9 68 jaringan prasarana lingkungan 0 0 1 0 0 0 3 3 B Pola Ruang B1 Kawasan Lindung 1 70 Hutan Lindung 0 0 0 0 Keterangan ketentuan intensitas ruang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung menunjukan hanya 3 dari 11 Pasal yang mencantumkan KDH dan ini pada posisi/letak yang tidak semestinya. dan 3 yang mencantumkan ketentuan sempadan (sudah sesuai dengan ketentuan)
2 71 Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya 0 0 0 0 72 Kawasan perlindungan setempat a. Sempadan Pantai 0 0 1 1 b. Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Waduk, Embung, Telaga, Laguna 0 0 1 1 c. Sempadan Mata Air 0 0 1 1 3 73 Kawasan suaka alam 0 0 0 0 a. Kawasan pelestarian alam 0 0 0 0 b. Kawasan cagar budaya 0 0 0 0 4 74 Kawasan lindung geologi 0 0 0 0 5 75 Kawasan rawan bencana 0 0 0 0
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
No Pasal Tentang KDB KL B KDH Sempa- dan Keterangan 0 0 3 3 B2 Kawasan Budidaya 1 77 Hutan Produksi 0 0 0 0 Keterangan ketentuan intensitas ruang dikawasan budidaya penekanan sudah sesuai di permukiman dan industri, hanya di budidaya lain perlu juga dipertimbangkan khususnya di pertambangan, pariwisata.
2 78 Hutan Rakyat
0 0 0 0 3 79 Pertahian 0 0 0 0 4 80 Perkebunan 0 0 0 0 5 81 Perikanan 0 0 0 0 6 82 Pertambangan 0 0 0 0 7 83 Kawasan Peruntukan Industri 1 0 1 0 8 84 Pariwisata 0 0 0 0 9 85 Permukiman 1 0 1 0 10 86 Pesisir dan laut 0 0 0 0 2 0 2 0

## Sumber: Hasil Analisis, 2019
Keterangan Tabel: 1 ada, 0 tidak ada
B. Kelengkapan aturan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap zona/peruntukan (pada tabel 2):
1) Keterangan  ketentuan  intensitas  ruang  yang  dilewati  oleh  sistem jaringan menunjukan:
a. 3 dari 9 Pasal mencantumkan KDH (jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lingkungan);
b. 3 dari 9 Pasal mencantumkan ketentuan sempadan (jaringan jalan, prasarana perkeretaapian, jaringan sumber daya air).
2) Keterangan  ketentuan  intensitas  ruang  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  lindung menunjukan:
a. 3  dari  11  Pasal  yang  mencantumkan  KDH  dan  ini  pada  posisi/letak yang tidak  semestinya (sempadan  pantai; sempadan  sungai,  kawasan  sekitar waduk, embung, telaga, laguna;sempadan mata air)
b. 3  yang  mencantumkan  ketentuan  sempadan  (sudah  sesuai  dengan ketentuan)
3) Keterangan ketentuan intensitas ruang di kawasan budidaya:
a. penekanan sudah sesuai di permukiman terdapat ketentuan intensitas KDB dan KDH;
b. kawasan peruntukan industri terdapat ketentuan intensitas KDB dan KDH.
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Aturan Intensitas di Ruang Dilewati Sisem Jaringan
Aturan Intensitas Ruang di Kawasan Lindung
Aturan Intensitas Ruang di Kawasan Budidaya
Gambar 3. Grafik Kelengkapan Aturan Intensitas Bangunan
Sumber: Tabel 2, 2016 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 KD B KLB KD H
S e m p a d a n 61 62 63 64 64 65 66 67 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KDB KLB KDH Sempadan 70 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 KD B KLB KD H S E M P AD AN 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## Tabel 3. Kelengkapan Standart Minimal Prasarana dan Sarana
No Pasal Tentang Prasa- rana Sara na Keterangan A Ruang yang dilewati sistem jaringan 1 61 jaringan jalan 1 1 Prasarana: sepanjang sisi jalan ; Sarana: bangunan fungsi penunjang (rambu-rambu, marka, pengarah, dan pengaman jalan, penerangan jalan) 2 62 prasarana transportasi darat 1 1 Prasarana: jaringan jalan primer ; Sarana: terminal, sarana fasilitas umum 3 63 prasarana perkeretaapian 1 0 Prasarana: jaringan jalur kereta api 4 64 prasarana transportasi laut 1 0 Prasarana: jaringan transportasi laut 5 64 alur pelayaran 1 0 Prasarana: badan air di sepanjang alur pelayaran 6 65 jaringan energi 1 1 Prasarana: jaringan SUTT,  jaringan SUTET, jalur transmisi; Sarana: gardu listrik 7 66 jaringan telekomunikasi dan informatika 1 0 Prasarana: jaringan telekomunikasi 8 67 jaringan sumber daya air 1 0 Prasarana: jaringan sungai, jaringan irigasi 9 68 jaringan prasarana lingkungan 1 1 Prasarana: jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana, jaringan air limbah, jaringan penerangan jalan, jaringan drainase; Sarana: TPA, TPST, Ruang Terbuka 9 4 B Pola Ruang B1 Kawasan Lindung 1 70 Hutan Lindung 0 0 2 71 Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya 1 1 Prasarana: jaringan ; Sarana: sumur resapan, waduk 72 Kawasan perlindungan setempat a. Sempadan Pantai 1 1 Prasarana: jaringan; Sarana: ruang terbuka hijau b. Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Waduk, Embung, Telaga, Laguna 1 1 Prasarana: jaringan; Sarana: ruang terbuka hijau c. Sempadan Mata Air 0 1 Sarana: ruang terbuka hijau 3 73 Kawasan suaka alam 0 0 a. Kawasan pelestarian alam 1 0 Prasarana: jaringan b. Kawasan cagar budaya 1 0 Prasarana: jaringan 4 74 Kawasan lindung geologi 0 0 5 75 Kawasan rawan bencana 0 0 4 3 B2 Kawasan Budidaya 1 77 Hutan Produksi 1 0 Prasarana: jaringan 2 78 Hutan Rakyat 0 0 3 79 Pertanian 1 0 Prasarana: jaringan Prasarana utama 4 80 Perkebunan 0 0 5 81 Perikanan 0 0 6 82 Pertambangan 0 0 7 83 Kawasan Peruntukan Industri 1 0 Prasarana: unit pengolahan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan gudang dan lahan parkir 8 84 Pariwisata 0 0 9 85 Permukiman 1 1 Prasarana: utilitas umum (sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah; Sarana: perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahrga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga, ruang terbuka hujan
10 86 Pesisir dan laut 0 0 4 1
Sumber: Hasil Analisis, 2019
Keterangan Tabel: 1 ada, 0 tidak ada
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
C. Kelengkapan  Standart  Minimal  Prasarana  dan  Sarana sesuai  dengan  tabel  3,
menunjukkan:
a. Pada ruang yang dilewati sistem jaringan, 9 Pasal yang mengatur standart minimal prasarana  dan  sarana,  hanya  4  pasal  yang  mengatur  keduanya  dan  5  pasal  hanya mengatur ketentuan prasarana;
b. Pada  kawasan  lindung,  5  pasal  yang  mengatur  aturan  zonasi,  hanya 4  Pasal dilengkapai standart minimal prasarana dan 3 Pasal dilengkapi ketentan sarana;
c. Pada kawasan budidaya, dari sepuluh pasar yang mengatur ketentuan umum zonasi, hanya  4  pasal  yang  mengatur  ketentuan  standart  minimal  prasarana,  dan  hanya  1 pasal yang mengarur keduanya.
Aturan Standart Minimal Prasarana dan Sarana di Ruang Dilewati Sisem Jaringan Aturan Standart Minimal Prasarana dan Sarana Ruang di Kawasan Lindung
Aturan Aturan Standart Minimal Prasarana dan Sarana Ruang di Kawasan Budidaya
Gambar 4. Grafik Kelengkapan Standart Minimal Prasarana dan Sarana Sumber: Tabel 3, 2016
Berdasarkan hasil  kajian 3  parameter  utama  ketentuan  zonasi,  sesuai  standart minimal  yang  digariskan  oleh  Peraturan  Meneri  ATR  No.  1  Tahun  2018,  menunjukkan banyak hal yang luput/terlewat dari pembahasan (lihat simbol 0) dalam grafik.  Dari 24 Pasal yang dikaji, terlihat tidak semua menjelaskan upaya pengaturan ketentuan kegiatan,
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 P R AS AR AN A S AR AN A 61 62 63 64 64 65 66 67 68 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 P R AS AR AN A
S AR AN A
70 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 KD B KLB KD H S E M P AD AN 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
ketentuan  intensitas  bangunan  dan  ketentuan  standart  minimal  penyediaan  sarana  dan prasarana.  Pada  ketentuan  kegiatan  bersyarat,  aturan  yang  memuat  ketentuan  bersyarat hanya 12,5%. Aturan bersyarat yang sudah ada inipun belum tentu menjelaskan syaratnya apa yang harus dipenuhi dalam izin pemanfaatan ruang. Pada ketentuan intensitas, jumlah aturan yang megatur koefisien bangunan 0,083%, mengatur koefisien lantai bangunan 0%, dan  mengatur  koefisien  dasar  hijau  25%  Sebagai  akibatnya  ketika  mengajukan  izin pemanfaatan ruang yang kemudian mengarah ke izin mendirikan bangunan, rambu-rambu pengaturan  intensitas  bangunan  tidak  ada  sementara  Rencana  Detail  Tata  Ruang  juga belum  siap  digunakan  sebagai  acuan  perizinan.  Pada  aturan  standart  minimal  sarana- prasarana, 75% aturan sudah mencatumkan spasyarat prasarana dan 25% sudah mengatur sarana.  Pada  kasus  perizinan  pembangunan  perumahan  ataupun  industri  serta pembangunan  kegiatan  budidaya  lainnya,  fasilitas  yang  seharsnya  ditangung  atau disediakan oleh pengembang akan luput.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  kualitas  produk  dari  alat pengendalian (KUPZ) di RTRW Kabupaten Kendal ini diantaranya adalahlah:
a. Stake holder kurang paham terhadap perkembangan peraturan perundangan dan pedoman penyusunan;
b. Penyusuan tidak pahaman terhadap tata cara peyusunan KUPZ RTRW;
c. Stake holder  (Pemohon Izin Dan Pemberi Izin) tidak tahu/pura-pura tidak tahu terhadap fungsi KUPZ RTRW;
d. Adanya Kepentingan Lain Yang Lebih Berorientasi Pada Keuntungan Ekonomi Jangka Pendek Atau Politik (5 Tahunan).
Beberapa poin penting yang ditemukan peneliti dari hasil kajian di atas adalah:
1) Kelengkapan  materi  aturan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  mengatur  kegiatan  yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat dan tidak boleh pada ruang yang dilewati sistem  jaringan,  dan  pada  rencana  pola  ruang  secara  keseluruhan  tidak  lengkap, terutama untuk aturan bersyarat (aturan tidak ada dan syarat juga tidak ada);
2) Kelengkapan  materi  intensitas  bangunan  sangat  minim  di  ruang  yang  dilewati sistem jaringan dan di pola ruang hanya ada di kawasan permukiman dan industri, sementara  ketentuan  minimal  untuk  KDH  dan  sempadan  lebih  banyak  diatur  di linsung setempat (sempadan) dan jaringan jalan;
3) Kelengkapan standart pelayanan minimal di beberapa pasal sudah ada hanya tidak sesuai dengan standart pelayanan yang dimaksud dalam KUPZ.
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
4) Banyaknya  faktor  kepentingan  dan  ketidak  tahuan  aturan  perundangan  dalam penyusunan KUPZ yang mempengaruhi kualitas dari KUPZ;

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  bisa  diberikan  dari  hasil  kajian  ini  adalah kualitas  KUPZ Kabupaten  Kendal  masih  kurang  baik.  Banyak  materi  yang  isyaratkan  dalam  standart minimal  untuk  penyusunan  KUPZ  luput/terlewatkan  baik  berkaitan  dengan  pengaturan kegiatan  maupun  pengaturan  standart  minimal  intensitas  bangunan  dan  kelengkapan sarana-prasarananya.  Kondisi  inilah  yang  pada  kenyataannya  menyulitkan  pemerintah Kabupaten  Kendal  untuk  berusaha  melakukan  kegiatan  tertib ruang  melalui  mekanisme pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Akibatnya  banyak  terjadi  pelanggaran  pemanfaatan ruang dan meningkatkan kejadian bencana alam seperti banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kendal.

## 4.2. Saran
Saran dari hasil kajian untuk perbaikan KUPZ RTRW Kabupaten Kendal adalah:
1) Perbaikan KUPZ sangat dibutuhkan untuk mempermudah implementasi. Tahapan dan proses  perbaikan  ini  akan  lebih  baik  jika  dalam  penyusunan  mengikuti  aturan  yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2) Penyusunan kedalaman  materi  KUPZ  minimal  mempertimbangkan  rencana  struktur, rencana pola ruang, arahan umum desain perkotaan dan ketentuan perundangan yang berlaku;

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Barnett, J. (1982). An Introduction to Urban Design . Harper & Row. New York
Denny Zulkaidi danPetrus Natalivan (2008). Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pelatihan Penyusunan  Peraturan  Zonasi  Ahli    Teknik  Zonasi  I. Badan  Pembinaan  Konstruksi Dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum. Semarang.
Hasti, F., Rouhi, H,. Khodakarami, I., & Mahiny, A. S., (2016). Zoning the protected area of Shahoo/Kosalan using RS and GIS. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technolog. 10 (8), 74-81.
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April  2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Leageu of Minnesota Citie (2017). Information Memo Zoning Guide For Cities League Of Minasota  City.  University  Ave  West  Saint  Paul,  MN  55103-2044  Www.Lmc.Org 7/6/2017 (diakses pada 13/02/2019: 10.18)
Mayona, E. L., Urufi, Z., & Ridwandoni (2009). Pengaturan Zonasi Penggunaan Lahan Di Kawasan Tepian  Das  Kahayan (Studi  Kasus:  Kelurahan  Pahandut  Kota  Palangka Raya) Seminarnasional Implikasi UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 Terhadap Konsep  Pengembangan  Kota  Dan  Wilayah  Berwawasan  Lingkungan  Universitas Brawijaya  Malang,  29  April  2009,  Hal:  92-104. http://lib.itenas.ac.id/kti/wp- content/uploads /2012/04/01.-Pengaturan-Zonasi-Penggunaan-Lahan-di-Kawasan- Tepian-DAS-Kahayan1.pdf (diakses 28/03/2019: 07.43)
Merriam, Dwight H. (2005). The Complete Guide To Zoning . McGraw-Hill New York.
Sabatini,  M.  D. C.,  Verdiell,  A.,  Iglesias,  R.  M.  R.,  &  Vidal,  M.  (2007).  A  quantitative method for zoning of protected areas and itsspatial ecological implications. Journal of Environmental Management, 83, 198–206.
Walther, P. (1986). The meaning of zoning in the management of natural resource lands. Journal of Environmental Management , 22 (1), 331–344.
Dinas  PSDA  dan  Taru (2017). Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  di  Kawasan  Khusus (kasan Daerah Aliran Sungai) di Provinsi Jawa Tengah.
DPU  TARU  (2017).  Laporan  Akhir  Kegiatan  Monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kendal.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyususan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang