Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh Wati Rahmi Ria watirahmi87@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Amara Yovitasari amarayovita65@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Naskah Diterima : 8 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Putusnya  perkawinan  karena  kematian  menimbulkan  akibat  hukum  salah satunya  yaitu  pembagian  harta  kekayaan  perkawinan.  Harta  kekayaan perkawinan  ini  berupa  harta  bawaan  dan  harta  bersama  yang  akan  dibagi  jika salah  satu  pasangan  meninggal  dunia.  Pembagian  mengenai  harta  ini  harus dipahami bagi semua pasangan suami istri. Pasal 171 huruf e KHI menjelaskan adanya  pemberian  harta  bagi  kerabat  yang  berarti  adanya  akibat  hukum  yang terjadi  dari  pembagian  harta  bawaan  dan  harta  bersama  akibat  meninggalnya pasangan yaitu beralihnya kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada siapa saja yang berhak sesuai dengan bagian yang ditentukan.
Kata Kunci : Harta Bawaan, Harta Bersama, Hukum Islam

## Abstract
The  dissolution  of  a  marriage  due  to  death  has  legal  consequences,  one  of which is the distribution of marital property. The assets of this marriage are in the  form  of  inheritance  and  joint  property  which  will  be  divided  if  one  of  the spouses  dies.  This  division  of  property  must  be  understood  by  all  married couples.  Article  171  letter  e  of  the  KHI  explains  the  provision  of  assets  to relatives  which  means  that  there  are  legal  consequences  that  occur  from  the distribution of inherited and joint assets due to the death of the spouse, that is the transfer of ownership of the inheritance of the testator to anyone who has the right in accordance with the specified portion.
Keywords: Congenital Assets, Joint Assets, Islamic Law
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## I. PENDAHULUAN
Agama  Islam  menghendaki  bahwa  perkawinan  dapat  terjalin  untuk  waktu selama-lamanya  yaitu  bersifat  kekal  hingga  maut  yang  memisahkan.  Namun tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan sejahtera tidak semuanya dapat dicapai atau dipetahankan oleh pasangan suami istri.  Apabila  salah  satu  seorang  dari  suami  atau  istri  meninggal  dunia  atau wafat,  maka  hal  ini  disebut  juga  dengan  istilah  putusnya  perkawinan  atau terpisahnya  ikatan  perkawinan  karena  kematian  atau  lebih  dikenal  dengan sebutan cerai mati. Suatu ikatan perkawinan pastinya akan mengahasilkan harta kekayaan  dalam  perkawinan  yaitu  mengenai  harta  benda  bersama  suami  istri maupun  harta  milik  pribadi  atau  harta  bawaan.  Begitupun  jika  ikatan perkawinan  itu  berakhir,  harta  kekayaan  yang  ada  selama  berlangsungnya perkawinan  harus  diselesaikan  pembagiannya  berdasarkan  hukum  yang berlaku.
Harta  kekayaan  perkawinan  ini  berguna  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keluarga  yang  didapat  dari  suami  dan  istri  selama  terjalin  sebuah  perkawinan yang  masing-masing  memilki  tanggung  jawab  yang  sama  untuk  mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Harta sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari  karena dengan  adanya  harta  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup dan memperoleh status sosial di masyarakat.
Harta  kekayaan  yang  terdapat  dalam  ikatan  perkawinan  terbagi  dari  harta bawaan  dan  harta  bersama.  Pasal  85  KHI  menjelaskan  bahwa  adanya  harta bersama  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta milik.masing-masing  suami  dan  istri.  Harta  masing-masing  yang  dimaksud adalah harta.bawaan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI.
Harta bawaan ialah harta bawaan dari masing-masing individu suami dan istri dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan. Kedudukan harta bawaan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Sedangkan  harta  bersama  adalah  kekayaan dalam  ikatan  perkawinan  yang  diperoleh  suami  dan  istri  secara  bersama-sama
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pada  saat  terjalinnya  ikatan  perkawinan  tersebut.  Harta  yang  dihasilkan  atau diperoleh seseorang tidak dapat dimiliki selama-lamanya karena jika seseorang tersebut  meninggal  maka  harta  yang  diperoleh  semasa  hidupnya  akan ditinggalan dan akan beralih kepemilikan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hal ini juga berlaku jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan baik harta bawaan maupun harta bersama akan beralih kepemilikan  kepada  ahli  warisnya.  Sebagaimana  Allah  SWT.  dalam  Q.S.  An- Nisaa (4) : 33.
Sebelum melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri terdapat harta bawaan  yang  berupa  harta  warisan  atau  hasil  dari  pekerjaanya  sebelum menikah, kemudian selama terjalinnya perkawinan terdapat harta bersama yang dihasilkan  secara  bersama-sama  ataupun  sendiri,  terkadang  terdapat  harta bawaan yang tercampur dalam harta bersama. Selama ikatan perkawinan masih terjalin  pembagian  mengenai  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  belum  akan dilaksanakan.  Pembagian  mengenai  harta  bawaan  dan  harta  bersama  ini  akan menimbulkan  suatu  akibat  hukum  berupa  adanya  peralihan  kepemilikan  dari yang semulanya milik seseorang dan akan beralih kepada ahli warisnya.
Pemahaman mengenai peralihan kepemilikan ini sangat diperlukan bagi suami dan  istri  agar  harta  tersebut  diterima  atau  jatuh  kepada  orang  yang  tepat  dan sesuai  dengan  bagian  yang  ada  dan  harta  tersebut  tidak  disalahgunakan  oleh pihak  yang  tidak  berkaitan  dengan  pembagiannya.  Hal  ini  untuk  kepentingan dan keberlangsungan hidup pasangan dan keluarga yang ditinggal.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan tipe  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang  menggambarkan  secara jelas,  rinci,  dan  sistematis  mengenai  objek  yang  akan  diteliti.  Penelitian deskriptif  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  secara  jelas,  rinci  dan sistematis  tentang  akibat  hukum  pembagian  harta  bawaan  dan  harta  bersama akibat  meninggalnya  pasangan  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis normatif,  yang  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah dan  menginterpretasikan  hal-  hal  yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum pembagian  harta  bawaan  dan  harta  bersama  akibat  meninggalnya  pasangan dalam perspektif hukum Islam.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Akibat  Hukum  Pembagian  Harta  Bawaan  dan  Harta  Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.
Putusnya  perkawinan  akibat  meninggalnya  pasangan  atau  cerai  mati  akan membawa  akibat  hukum  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan.  Harta  peninggalan yang  semulanya  milik  seseorang  yang  meninggal  maka  akan  beralih kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menggantikan kepemilikan harta pewaris  tersebut  atau  disebut  dengan  ahli  waris.  Harta  bawaan  dan  harta bersama  yang  menjadi  objek dari  peralihan kepemilikan harta  peninggalan  ini akan dipisahkan dan dibagi dengan yang berhak mendapatkannya. Allah SWT berfirman  dalam  Q.S  An-Nisaa’  (4)  :  29  yang  menegaskan  bahwa  seorang mukmin dilarang memakan atau memakai harta orang lain yang bukan haknya.
Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  beralihnya  kepemilikan  harta  seorang  yang sudah  meninggal  dunia  kepada  penerusnya  biasanya  akan  berlaku  secara sendirinya  atau  berlaku    secara  ijabri.    Hal  ini  berarti  peralihan  kepemilikan harta  tersebut  secara  otomatis  akan  beralih  kepada  ahli  warisnya  yang berdasarkan  dengan  ketentuan  Allah  SWT.  tanpa  adanya  pertimbangan  dari pewaris maupun ahli waris lainnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Peralihan  kepemilikan  harta  peninggalan  hanya  berlaku  pada  saat  seseorang yang  memiliki  harta  tersebut  meninggal  dunia  atau  disebut  dengan  kewarisan dan tidak ada peralihan kepemilikan harta waris sepanjang pewaris masih hidup dan diatur dalam Pasal 171 huruf a  KHI  menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan    (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa    yang  berhak  menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Hukum  Islam  menyebut  peralihan  kepemilikan  harta  peninggalan  seseorang adalah  sebagai  pembagian  waris  Islam.  Hukum  kewarisan  Islam  itu  sendiri telah  membagi  siapa  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  yang  berhak mendapatkan  hak  peralihan  kepemilikan  harta  peninggalan  dan  berapa  bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Ahli waris dalam hukum Islam terdapat tiga golongan, yaitu Ashhabul-furudh , Ashabah dan Dzawil-arham. Ahli waris merupakan  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  darah  atau  perkawinan dengan  pewaris  serta  seiman  yaitu  seagama  sebagaimana  dalam  Pasal  171 huruf c KHI juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan dengan  pewaris,  beragama  islam,  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  harta  bawaan  dari  pewaris akan  menjadi  budel  warisan  atau  harta  warisan  yang  ditambah  dengan  bagian dari  pembagian  harta  bersama.  Harta  warisan  inilah  yang  akan  beralih kepemilkian kepada ahli waris yang berhak.mendapatkannya. Tidak semua ahli waris berhak mendapatkan hak atas peralihan harta peninggalan, karena status ahli waris tersebut dapat gugur atau terhalang apabila :
a. Telah melakukan  pemembunuhan  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat para pewaris;
b. Telah secara sadar melakukan fitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan.yang  diancam  dengan.hukuman  5  tahun  penjara  atau  hukuman yang lebih berat.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Ahli  waris  tidak  hanya  akan  mendapatkan  harta  peninggalan  dari  pewaris, namun  ahli  waris  juga  memiliki  kewajiban  terhadap  pewaris,  sebagaimana dalam pasal 175 ayat 1 dan 2 KHI, yaitu :
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemkaman jenazah selesai;
b. Menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa  pengobatan,  perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  hutang  atau  kewajiban  pewaris hanya terbatas dengan jumlah atau nilai harta peninggalannya.
Pasal  171  huruf  e  menegaskan  bahwa  harta  warisan  adalah  harta  bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajniz), pembayaran  hutang  dan  pemberian  untuk  kerabat.  Berdasarkan  pasal  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  biaya  pengurusan  jenazah  dan  pembayaran hutang  pewaris  harus  lebih  dahulu  dilaksanakan  lalu  baru  membagi  harta tesebut kepada ahli warisnya.
Ahli  waris  yang  menerima  peralihan  kepemilikan  harta  peninggalan  pewaris atau  harta  warisan  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  berupa  menguasai, menikmati  atau  melakukan  transaksi  jual  beli  atas  harta  tersebut  yang  sesuai dengan  bagiannya  masing-masing.  Namun  terkadang  terdapat  ahli  waris  yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tersebut, hal ini biasanya terjadi pada anak pewaris yang masih di bawah umur.
Umur bukanlah syarat penentu dari pembagian kepemilikan harta peninggalan pewaris  dan  tidak  akan  mempengaruhi  pembagian  dari  bagian  harta peninggalan  tersebut.  Sesuai  Pasal  176  KHI  anak  dari  pewaris  mendapatkan setengah bagian jika hanya seorang diri dan dua pertiga jika memiliki saudara perempuan  lainnya,  yang  menjadi  persamasalahan  disini  adalah  anak  tersebut masih  di  bawah  umur  dan  tidak  dapat  melaksanakan  sauatu  perbuatan  hukum atas kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pasal 98 ayat 1 KHI menjelaskan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bahwa  batas  usia  anak  yang  mampu  beridiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dikarenakan anak yang menjadi ahli waris masih.di  bawah  umur  maka  orang  tua  yang  masih.ada  atau  keluarga  terdekat yang  masih  memiliki  hubungan  keluarga  memiliki  kewajiban  dalam  hal perwalian untuk mengatur dan menanggung kehidupan anak tersebut. 1
Perwalian  berarti  pengawasan  untuk  seorang  yang  belum  sanggup  untuk menjalankan kehidupannya sendiri dan juga belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan hukum. 1 Pengakatan perwalian ini tebagi menjadi tiga macam, yaitu :
1. Perwalian atas istri/suami yang masih hidup atau hidup lebih lama;
2. Perwalian yang ditunjuk degan surat wasiat atau akta;
3. Perwalian yang diputuskan oleh hakim.
Pasangan  yang  hidup  lebih  lama  memiliki  hak  atas  perwalian  anak.yang masih.di.bawah.umur  guna  untuk  mengawasi  harta  warisan  miliki  sang  anak sebagai ahli waris yang belum cukup umur atau belum dewasa Pasal 107 ayat 4 KHI  menjelaskan  bahwa  wali  sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak tersebut.atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa,  berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan berkelakuan baik atau badan hukum.
Penetapan  hak  perwalian  ini  dapat  berdasarkan  keputusan  pengadilan  Agama sebagai  instansi  negara  yang  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan perwalian  anak  atau  tanpa  penetapan  dari  pengadilan  Agama  yaitu  orang  tua kangdung dari  anak  yang  di bawah  umur.  Wali  hanya  berkewajiban  mewakili dan  mengawasi  anak yatim  tersebut  untuk  kebutuhan  anak itu  sendiri maupun terhadap harta warisan yang ia miliki.
Saat orang tua yang hidupnya lebih lama mendapat hak perwalian tidak berarti semua  bagian harta  warisan  yang  anak  tersebut  dapatkan  menjadi  milik  orang tua  kandungnya  dan  jika  dikemudian  hari  wali  tersebut  mennggunakan  harta
1 Rahmadi Indra Tektona dan Savitri Indiarti , Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur  Terhadap  Harta  Peninggalan  Ibunya  (Studi  Penetapan  Pengadilan  Agama  NOmor 003/PDT.P/205/PA/BDG), Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. X, No.X, 2000, hlm. 34.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
warisan  tanpa  izin  dari  anaknya  maka  berdasarkan  pasal  110  ayat  3  KHI mewajibkan  wali  mengembalikan  semua  kerugian  akibat  kelalaianya  sendiri. Harta  warisan  yang  dimiliki  anak  tersebut  harus  di  catat  jumlah  hartanya termasuk  juga  perubahan  atas  harta  terebut  selama  masa  perwalian  dan  harus diserahkan  kembali  jika  anak  tersebut  telah  dewasa,  sebagaimana  Allah  SWT berfirman  pada  Q.S.An’am  (6)  :152  yang  menjelaskan  larangan  mendekati harta  anak  yatim  yang  bermakna  bahwa  tidak  boleh  mengambil  harta  anak yatim tanpa alasan yang jelas.
Hak  perwalian  dapat  dicabut  oleh  Pengadilan  Agama  jika  wali  tersebut  tidak bertanggung jawab. seecarah utuh dan melalaikan kewajibannya atas kehidupan sang  anak  serta  melakukan  hal-hal  yang  menyebabkan  kerugian  dari  harta warisan  yang  dimiliki  anak.  Tugas  seorang  wali  sangat  berat  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  wali  dari  seorang  yang  berada  dibawah perwaliannya.  Seorang  wali  haruslah  berilmu  dan  cerdas  agar  ia  dapat mempertahankan  atau  meningkatkan  harta  warisan  dari  anak  dibawah  umur tersebut.  Maka  dari  itu,  kita  sebagai mukmin harus  selalu  mengawasi  anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu.

## B. Upaya Hukum Jika Pembagian Harta
Bawaan dan
Harta
Bersama  Akibat  Meninggalnya  Pasangan  Dalam  Tidak  Sesuai Dengan Perspektif Hukum Islam.
Sengketa atau perselisihan terjadi karena adanya ketidakpuasan seseorang atau pihak  tertentu  atas  suatu  keputusan  yang  telah  dibuat  atau  ditetapkan.  Setiap keputusan  yang  telah  ditetapkan  pasti  terdapat  pihak  yang  berbeda  pendapat. Banyak  sengketa  atau  pertikaian  yang  terjadi  diantara  ahli  waris  terkait pembagian  suatu  harta  peninggalan,  begitu  juga  mengenai  pembagian  harta peninggalan  kekayaan  perkawinan  yang  berupa  harta  bawaan  dan  harta bersama.
Sering  kali  para  ahli  waris  ini  meributkan  mengenai  siapa  yang  memiliki  ha katas beralihnya harta peninggalan tersebut. Hukum Islam mengatur bagaimana cara  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  antara  hubungan  antar  manusia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Terdapat  dua  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  ( out  of  court  settlement) atau  non-litigasi  dan  melalui  lembaga pengadilan  ( al-qadha) atau  litigasi.  Penyelesaian  suatu  sengketa  melalui  cara non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  hukum  di  luar  pengadilan, sedangkan  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  itu  sendiri  merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang.
C. Penyelesaian  di  Luar . Pengadilan  (out  of  court  settlement)  atau  Non- Litigasi.
Penyelesaian  suatu  sengketa  diluar  pengadilan  bukan  hal  yang  asing  dalam dunia  persengketaan.  Mediasi  adalah  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa yang  menitikberatkan  pada  proses  perundingan  atau  negosiasi  terdapat  pihak ketiga  yang  bersifat netral dan  tidak  memihak kepada  pihak  yang  bersengketa demi mencapai perdamaian kesepakatan bersama. 2
Keberhasilan  dari  mediasi  akan  selalu  diharapkan,  tetapi  pada  kenyataannya tidak  semua  mediasi  berakhir  damai  antara  pihak  yang  bersengketa  dan akhirnya  penyelesaian  sengeketa  tersebut  berlanjut  di  pengadilan  atau  secara litigasi.
Pelaksanaan  penyelesaian  melalui  mediasi  berdasarkan  prosedurnya  dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1. Mediasi dilakukan di luar pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan
2. Mediasi  dilakukan  di  dalam  pengadilan  yang  di  atur  dalam  Pasal  130
HIR/154 RBg jo Peratuarn Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
Mediasi salah satu cara alrernatif dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat sukarela  atau  pilihan.  Bukan  tidak  ada  alasan  mengapa  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  sangat  diharapkan  keberhasilannya,  karena  mediasi memberikan kelebihan bagi pihak yang  bersengketa, antara lain :
1. Penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi  tidak  memakan  waktu  lama  atau berlangsung  dengan  cepat  dan  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  yang
2 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar . (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2010. hlm. 11.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
mahal  jika  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan agama.
2. Proses  mediasi  ini  bersifat private dan   rahasia   yang   hanya   diketahui oleh para  pihak  yang bersengketa dan pihak ketiga sebagai mediator.
3. Mediasi akan mengasilkan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa serta meminimalisir kerugian.
4. Mediasi  dapat  meredam  atau  menghilangkan  pertikaian  yang  ada  dan menghasilkan kesepakatan di antara keduanya.
Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa :
(1) Para  pihak  dengan  bantuan  mediator  besertifikat  yang  berhasil menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  kesepakatan perdamaian  dapat  mengajuan  kesepakatan  perdamaian  tersebut  ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
(2) Pengajuan  gugatan  sebagaiana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  disertai atau  dilampiri  dengan  kesepakatan  perdamaian  dan  dokumen-dokumen yang  membuktikan  ada  hubungan  hukum  para  pihak  dengan  objek sengketa.
(3) Hakim  dihadapan  para  pihak  yang  akan  menguatkan  kesepakatan perdamaiana  dalam  bentuk  akta  perdamaian  apabila  kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Sesuai kehendak para pihak;
b. Tidak bertentangan dengan hukum;
c. Tidak merugikan pihak ketiga;
d. Dapat dieksekusi;
e. Dengan itikad baik.
Mengenai  penyelesaian  pembagian  harta  bawaan  dan  harta  bersama  sebagai harta  peninggalan  seseorang  akan  lebih  baik  jika  dilakukan  dengan  cara  non
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
litigasi  atau  mediasi  karena  memberikan  keuntungan  dalam  penyelesaian pembagiannya.  Pada  dasarnya  yang  bersengketa  dalam  pembagian  harta peninggalan  seseorang  adalah  para  pihak  keluarga  atau  ahli  warisnya  yang mana  ikatan  keluarga  ini  harus  tetap  dipertahankan  dan  selalu  menjaga harmonisasi hubungan ditiap-tiap ahli warisnya.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama Pasal  171  huruf  e menyebutkan  bahwa  harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari harta  bersama  setelah  digunakan.untuk.keperluan  pewaris selama  sakit  sampai meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tanjiz),  pembayaran  hutang  dan pemberian untuk kerabat. Pemberian untuk kerabat dapat berarti bahwa adanya peralihan  hak  kepemilikan  mengenai  harta  peninggalan  tersebut,  harta  yang semulanya  milik  seseorang  maka  akan  beralih  kepemilikan  sebagai  harta warisan  kepada  yang  berhak  mendapatkannya  yang  sesuai  dengan  KHI  dan hukum Islam. Kedua, apabila dalam proses peralihan kepemilikan harta bawaan dan harta bersama tidak sesuai dengan hukum Islam, maka pihak yang merasa dirugikan  atas  pembagian  tersebut  dapat  membawa  atau  menyelesaikannya melalui  mediasi  terlebih  dahulu  dan  jika  mediasi  ini  tidak  berhasil,  maka Pengadilan  Agama  setempat  memiliki  wewenang  dalam  menyelesaikan perselisihan tersebut dan memiliki putusan akhir yang mengikat.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dahwadin,  dkk.  2018. Perceraian  Dalam  System  Hukum  di  Indonesia. Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi Hadikusuma,  Hilman.  2003. Hukum  Perkawinan  Indonesia  :  Menurut Perundang-Undangan  Hukum  Adat  Hukum  Agama. Bandung  : Penerbit Mandar Maju.
Hartanto,  J  Andy.  2012. Hukum  Harta  Kekayaann  Perkawinan. Yogyakarta  : Laksbang  Grafika.  Judiasih,  Sonny  Dewi.  2015. Harta  Benda  Perkawinan Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  dan
Kedudukan  Suami  dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta  Dalam Perkawinan. Bandung : PT Refika Aditama. Lubis,  Sulaikin,  Wismar  ‘Ain  Marzuki  dan  Gemala  Dewi.  2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Jakata: kencana. Mardani.  2016. Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia. Jakarta  :  PT  Fajar  Inter Pratama Mandiri. Ria, Wati Rahmi. 2020. Waris Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia. Bandar Lampung : Pusaka Media. Samsurizal.  2020. Pernikahan  Menurut  Islam  (suatu  tinjauan  prinsip). Indramayu : Penerbit Adab.
Sudirman.  2021. Hukum  Acara  Peradilan  Agama. Parepare:  IAIN  Parepare
Nusantara  Press.  Umam,  Khotibul.  2010. Penyelesaian  Sengketa  di
Luar . Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Susanto,  Happy.  2008. Pembagian  Harta  Gono  Gini  Saat Terjadi  Perceraian. Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.

## Jurnal
Tektona, Rahmadi Indra dan Savitri Indiarti . 2000. Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama NOmor 003/PDT.P/205/PA/BDG), Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. X, No.X.