## KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF
Oleh
Joejoen Tjahjani

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Tulisan  ini    merupakan  hasil  penelitian lapangan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas  yaitu,  Bagaimana  pengangkatan  anak  menurut  Peratuan  Pemerintah  No  54  Tahun 2007?  dan    Bagaimana  kedudukan  harta  waris  orang  tua  terhadap  anak  angkat  menurut Hukum Positif?
Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif (hukum  normatif),  yaitu  suatu  langkah  atau  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus (case approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif ( comparative approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  Hasil penelitian ini  menyimpulkan  bahwa, Menurut  PP  No.  54  Tahun  2007  mengatur  tentang  Tata  Cara sahnya  pengangkatan  anak  yang  harus  menempuh  jalur  formal.  Eksistensi  dari  pada  PP tersebut  juga  mengenal  pengangkatan  anak  secara  adat  istiadat  masayarakat  setempat, disamping  pengangkatan  anak  secara  undang-undang.  Sehingga  kedudukan  anak  yang diangkat  secara  adat  juga  diakui  secara  sah.  Sedangkan Kedudukan  anak  angkat  menurut hukum positif tetap sebagai anak angkat yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak  memutuskan  hubungan  nasab  dengan  orang  tua  kandungnya.  Untuk  Kedudukan  Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua menurut Hukum Positif alangkah baiknya orang tua angkat  memberi  hak  yang  sama  terhadap  anak  angkat  termasuk  juga  mengenahi  kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat dalam warisan harta orang tua.
Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Positif.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk ciptaan  Tuhan  yang  paling  sempurna diantara  makhluk  hidup  lainnya.  Pada dasarnya  mereka  diberikan  kelebihan berupa  akal  dan  fikiran  agar  dapat menjalani kehidupan serta
memanfaatkan  seluruh  isi  dunia  ini.
Sudah menjadi kodrat seorang
manusia  untuk  hidup  berdampingan, karena  setiap  manusia  pasti  sudah ditakdirkan untuk hidup saling berpasang-pasangan dan berusaha untuk  meneruskan  keturunan  dengan cara melangsungkan perkawinan.
Adanya  suatu  perkawinan  menjadikan
tempat bagi manusia untuk mengabdikan  diri  satu  dengan  yang lain serta saling menghormati perasaan pasangannya nanti. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara  yang  pada  dasarnya  suatu  tali ikatan  yang  suci  itu  akan  menjadikan momok  dasar  setiap  pasangan  untuk saling berkomitmen.
Tujuan  pengangkatan  anak terbesar  dalam  pengangkatan  anak adalah untuk semata – mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat  itu  sendiri  terutama  dalam
kedudukannya  dalam  mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya.
Definisi Pengangkatan Anak terdapat dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007 Pasal  1  butir  2  tentang  Pengangkatan anak,  berbunyi;  “Pengangkatan  anak adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan  kekuasan  orang  tua,  wali yang  sah  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan  dan  membesarkan  anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Tata  cara  adopsi  anak  telah diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yang  didukung  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007 yang  dijelaskan  lebih  rinci  dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110 Tahun  2009  tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak.
Peraturan tersebut menyebut  bahwa  pengangkatan  anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan tidak  boleh  memutus  hubungan  darah antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua kandungnya 7 .
Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam
keanekaragaman,  antara  lain  adalah keanekaragaman  hayati,  budaya,  dan adat  istiadat.  Adat  istiadat  yang terdapat  di  Indonesia  berbeda-beda dari  satu  daerah  ke  daerah  yang  lain sehingga  kemudian  perbedaan  inilah yang  menimbulkan  suatu  norma  yang kemudian  menjadi  hukum  di  dalam kelompok  masyarakat  adat  tersebut, salah  satunya  mengenai  hukum  adat waris, yang kemudian dikaitkan dengan  bagaimana  dengan  kedudukan
7 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Anak , Bumi Aksara: Jakarta, 1990. Hal 51
anak  angkat  dalam  mewarisi  harta orang tua angkatnya 8 .

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  pengangkatan  anak menurut  Peratuan  Pemerintah  No 54 Tahun 2007?
2. Bagaimana kedudukan harta waris orang  tua  terhadap  anak  angkat menurut Hukum Positif?

## C. PEMBAHASAN

## Metode Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah  dan  tujuan  penelitian  yang sudah dibahas oleh penulis, maka tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis  adalah  penelitian yuridis normatif (hukum  normatif).  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 9
Oleh  karena  itu  penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian  hukum  tentang  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif,  yakni  norma  hukum yang  terkait  dengan  kepastian  hukum anak angkat.
Hasil Penelitian Anak sering kali dipersepsikan  sebagai  manusia  yang masih berada pada tahap perkembangan  sehingga  belum  dapat dikatakan  sebagai  manusia  yang  utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya  berpengaruh  pada  pola  pikir dan  tindakan,  anak  belum  mampu untuk  memilah  antara  hal  yang  baik dan buruk.
Dalam  sudut  pandang  yang dibangun  oleh  agama  khususnya dalam  hal  ini  adalah  agama  Islam, anak  merupakan  makhluk  yang  dhaif
8 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia , Alfabeta, Bandung, 2009. Hal-281.
9 Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif . Hal 27.
dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan  dari  kehendak  Allah
SWT dengan melalui proses
penciptaan.43 Oleh karena anak mempunyai  kehidupan  yang  mulia dalam  pandangan  agama  Islam,  maka anak harus diperlakukan secara manusiawi  seperti  diberi  nafkah  baik lahir  maupun  batin,  sehingga  kelak anak  tersebut  tumbuh  menjadi  anak yang  berakhlak  mulia  seperti  dapat bertanggung
jawab dalam
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai  kebutuhan  hidupnya  dimasa mendatang. 10
Pengertian  anak  menurut hukum  pidana  lebih  diutamakan  pada pemahaman  terhadap  hak  –  hak  anak yang  harus  dilindungi,  karena  secara kodrat  memiliki  subtansi  yang  lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya  seseorang  subjek  hukum yang  normal.  Pengertian  anak  dalam aspek  hukum  pidana  menimbulkan hukum perdata terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian  dan  tanggung  jawab  yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut  berhak  atas  kesejahteraan yang  layak  dan  masa  depan  yang baik 11 .
Dengan  demikian  di  dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan  perlindungan  terhadap anak –  anak  yang  kehilangan kemerdekaan,  karena  anak  dipandang sebagai  subjek  hukum  yang  berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan  dan  perlu  mendapatkan hak – hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi  definisi  tentang  anak  di  atas
10 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam hal 17.
11 ibid
sebenarnya  yang  dimaksud  dengan anak  berbagai  konsekwensi  yang  di perolehnya  sebagai  penyandang  gelar anak tersebut.
Pengangkatan Anak Istilah anak angkat atau pengangkatan  anak  berkembang  di Indonesia  sebagai  terjemahan  dari bahasa  Inggris  “adoption”   yang  telah mengalami  proses  asimilasi  ke  dalam bahasa  Indonesia  menjadi  “adopsi” (mengangkat anak) yang berarti mengangkat  anak  orang  lain  untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak  yang  sama  dengan anak  kandung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak  disebut  juga  dengan  istilah “ adopsi ”  yang  berarti  pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. 12
Tata Cara Pengangkatan Anak Tata cara  adopsi  anak  telah diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yang  didukung  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007 yang  dijelaskan  lebih  rinci  dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110 Tahun  2009  tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak.
Peraturan tersebut menyebut  bahwa  pengangkatan  anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan tidak  boleh  memutus  hubungan  darah antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua kandungnya 13 .
Pengangkatan  Anak  Dalam  Menurut Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun 2007
PP  No.  54  Tahun  2007 mengatur  tentang  Tata  Cara  sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh  jalur  formal.  Eksistensi dari  pada  PP  tersebut  juga  mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat
12 Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 27
13 Irma Setyowati, Aspek Perlindungan Anak , Bumi Aksara. Hal 51
masayarakat setempat, disamping pengangkatan  anak  secara  undang- undang.  Sehingga  kedudukan  anak yang  diangkat  secara  adat  juga  diakui secara  sah.  Jadi,  dari  penjelasan singkat  diatas,  seorang  anak  diluar kawin  yang  telah  diakui  dan  sahkan secara  hukum,  dianggap  sah  sebagai anak  angkat,  sekalipun  ia  didsarkan pada penetapan
pengadilan
(pengangkatan  anak  secara  undang- undang)  ataupun  diangkat  berdasar nilai adat istiadat masyarakat
setempat. .
Pengertian Pewaris
Dalam  istilah  bahasa  Arab hukum  kewarisan  disebut Faraid,
yang  kemudian  dalam  kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman  istilah  yang  digunakan dan  sementara  terdapat  beberapa istilah  seperti  hukum  waris,  hukum warisan,  hukum  kewarisan,  hukum perwarisan, hukum  faraid ,  hukum mawaris, dan lain-lain (Amir Syarifuddin,
1984:3). Namun demikian  dari  segi  kebahasaan,  istilah yang sesuai untuk penyebutan “hukum faraid” tersebut  adalah  “hukum kewarisan”,  yang  juga  dipergunakan dalam  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam. 14
Pewarisan adalah menggantikan  tempat  orang  yang meninggal  dalam  hubungan-hubungan hukum kekayaannya. 15 Pengertian pewaris ini mempunyai unsur yaitu :
14 Rachmadi Usman,Hukum Kewarisan Islam dalam dimensi Kompilasi Hukum Islam, CV Mandar Maju,Bandung,2009,hal.1
15 Klaasaan J.G. dan J.E.Eggena, Hukum Waris, bagian 1, saudara dari Huwelijk-Goederan en Erfrecht,Kelompok Belajar “Esa”, Jakarta,1979 yang dimuat dalam buku Dr.J.Andy Hartanto,SH.,MH,Ir,M.M.T.Hukum Waris Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” pasca putusan Mahkamah Konstitusi.LaksBang Justitia.Surabaya.2015.Hal.15
1. Seorang  peninggal  warisan  yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan
2. Seorang  atau  beberapa  orang  ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Harta  warisan  yang  berwujud  harta kekayaan  yang ditinggalkan oleh si peninggal  warisan,  yang  segera akan beralih kepada ahli
warisnya. 16
Syarat-syarat  agar  dapat  terjadinya pewarisan yaitu:
a. Harus ada orang yang meninggal dunia
b. Harus  sudah  ada  ahli  warisnya pada  waktu  meninggalnya  si peninggal warisan.
c. Harus  ada  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  si  peninggal warisan.
Dengan  pengaturan soal pemindahan harta peninggalan pewaris dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  bahwa pemindahan  kepemilikan  harta peninggalan tersebut dapat berjalan  secara  aman,  tertib dan lancar. Aman berarti secara  pasti  dikemudian  hari tidak  ada  gangguan  berupa gugatan atau sengketa misalnya
menyangkut kepemilikan harta peninggalan, baik  oleh  ahli  waris  maupun pihak ketiga, benar-benar harta peninggalan  tersebut  miliknya pewaris  atau  tidak  berada dalam  sengketa.  Sedangkan tertib dan lancar, berarti pemindahan  harta  peninggalan tadi  dilakukan  menurut  atau
16 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet.VI,Sumur Bandung,1974.hal.9 dimuat dalam buku ciptaan  Dr.J.Andy Hartanto,SH.,MH,Ir,M.M.T.Hukum Waris Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” pasca putusan Mahkamah Konstitusi.LaksBang Justitia.Surabaya.2015.Hal.16
berdasarkan  ketentuan  hukum syara’ atau hukum islam dalam waktu yang sesegera mungkin. 17 Dengan demikian meninggalnya pewaris merupakan condition sine quanon (Teori  syarat)  untuk
terbukanya harta warisan,
karenanya meninggalnya pewaris  harus  nyata  adanya. Apabila kematiannya tidak jelasdan berita tentang hidupnya tidak ada, maka harta itu akan tetap menjadi miliknya.  Kompilasi  Hukum Islam tidak menyebutkan siapa saja sebagai pewaris. Pengertian Harta Waris Di  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  membedakan antara  harta  peninggalan  dan harta  warisan.  Adapun  harta peninggalan  adalah  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu harta benda yang
dimilikinya maupun hak-
haknya. Sedangkan harta warisan  adalah  harta  bawaan ditambah  bagian  dari  harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan  jenazah  ( tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta yang  nantinya  akan  dibagikan kepada seorang ahli waris yang berhak  yaitu  harta  yang  telah dibersihkan dari kewajiban dan tanggung  jawab  pewaris  yang diambilkan dari harta peninggalannya. Dengan demikian,  harta  yang  telah dibersihkan inilah yang disebut dengan harta warisan. Pasal 85 dan  87  Kompilasi  Hukum
17 Rachmadi Usman.Op.Cit.hal.3
Islam menegaskan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan  itu  berasal  dari harta  bersama,  harta  bawaan dan harta milik masing-masing suami  isteri.  Hak  kewarisan dalam  Islam  dapat  timbul disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut: 18 Pertalian darah dan kekerabatan
Pertalian  darah  ini
didasarkan  pada  ada  tidaknya perkawinan  yang  sah,  karena dengan  perkawinan  yang  sah juga menimbulkan akibat hukum  yang  sah  pula.Anak yang mempunyai hak
kewarisan  atas  harta  orang  tua dan  kerabatnya  adalah  anak yang  sah  yang  dilahirkan dalam  atau  akibat  perkawinan yang  sah,  termasuk  di  dalam pengertian ini adalah anak hasil pembuahan  suami  isteri  yang sah dilakukan di luar rahim dan dilahirkan  oleh  istrinya  yang sah  tersebut.  Bagi  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan yang sah, secara perdata pertalian kekerabatan dan darahnya hanya dengan ibu dan kerabat ibunya saja.Sebagaimana tertuang dalam  Pasal  186  Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan  bahwa  “anak yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan saling  mewaris  dengan  ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.Dengan demikian jelaslah  bahwa  pertalian  darah seseorang dalam kekerabatannya ditentukan oleh terjadi
tidaknya perkawinan  yang  sah  atau  di luar perkawinan.
18 Ibid, hal.56
Pertalian perkawinan atau semenda Hak kewarisan terjadi  juga  karena  adanya pertalian perkawinan atau semenda,  yang  menyebabkan antara  suami  isteri  mempunyai hubungan    saling  mewaris dengan syarat perkawinan mereka  didasarkan  pada  akad nikah  yang  sah  dan  masih terikat  perkawinan  pada  waktu meninggalnya suami atau isteri.    Dalam  pasal  174 Kompilasi Hukum Islam, selain  menyebutkan  ahli  waris menurut  hubungan  darah,  juga menyebutkan ahli menurut hubungan  perkawinan  yang terdiri atas duda dan janda. Pertalian prasetia dengan perjanjian Pertalian prasetia berdasarkan perjanjian ini secara  umum  telah  digariskan dalam  QS.4:33,  QS.5:1  dan QS.30:6, yang  mewajibkan manusia untuk memenuhi segala  akad  atau  janji  yang telah  dibuat  olehnya  dalam pergaulan sesama. Jika sebelumnya  ada  pewaris  yang bersumpah setia kepada saudara  seagamanya,  maka saudara  seagamanya  tersebut mempunyai hak kewarisan pula. Pertalian lain-lainnya Dalam ketentuan Pasal  191  Kompilasi  Hukum Islam,  bahwa  bila  pewaris tidak  meninggalkan  ahli  waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya,  maka  harta  tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya  kepada  Baitul
Mal  (Balai  Harta  Keagamaan)
untuk kepentingan agama
Islam. Harta  Waris  Menurut  Hukum
Positif
Harta waris di artikan  sebagai  hukum  yang mengatur  tentang  kedudukan harta kekayaan seseorang setelah  ia  meninggal  dunia (pewaris),  dan  cara  –  cara berpindahnya  harta  kekayaan itu  kepada  orang  lain  (ahli waris). Akibat dari pemindahan ini  bagi  orang-orang  yang memperolehnya,  baik  dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan  pihak  ketiga.Dalam rangka memahami kaidah- kaidah serta seluk beluk hukum waris,  hampir  tidak  dapat dihandarkan untuk terlebih dahulu  memahami  beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal, di antaranya:
1.      Waris;  Istilah  ini  berarti orang  yang  berhak  menerima pusaka  (peninggalan)  orang yang  telah meninggal.
2.      Warisan;  berarti  harta peninggalan,  pusaka,  dan  surat wasiat.
3.      Pewaris;  adalah  orang yang memberikan pusaka,
yakni  orang  yang  meninggal dunia dan meninggalkan
sejumlah harta kekayaan,
pusaka, maupun surat wasiat.
4.      Ahli  waris;  yaitu  orang yang  menjadi  waris,  berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan. 5.      Mewarisi; yaitu
mendapat harta pusaka, biasanya  segenap  ahli  waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. 6.      Proses  pewarisan;  yaitu penerusan  atau  penunjukan
para  waris  ketika  pewaris masih  hidup;  dan  juga  berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Dalam hukum positif  di  Indonesia,  telah diatur  mengenai  tata  cara pembagian harta warisan, dimana  bagian  besaran  harta warisan  untuk  pewaris  sudah diatur jumlahnya, seperti halnya dalam hukum waris BW dan hukum waris Islam.
Wujud  warisan  atau
harta peninggalan menurut Hukum  Islam  sangat  berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana  diatur  dalam  BW maupun  menurut  hukum  adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah  harta  benda serta  segala  hak  dari  yang meninggal dunia dalam keadaan bersih ”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta  benda  serta  segala  hak, “ setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang
pewaris dan pembayaran-
pembayaran lain yang
diakibatkan  oleh  wafatnya  si peninggal waris.
Dalam  hukum  waris
BW,  wujud  harta  peninggalan meliputi  “seluruh  hak  dan kewajiban dalam lapangan hukum  harta  kekayaan  yang dapat  dinilai  dengan  uang”.
Jadi  harta  peninggalan  yang akan  diwarisi  oleh  para  ahli waris tidak hanya meliputi hal- hal  yang  bermanfaat  berupa aktiva atau keuntungan,
melainkan juga termasuk hutang-hutang  si  pewaris  yang merupakan  pasiva  dari  harta kekayaan  yang  ditinggalkan,
sehingga “kewajiban membayar hutang pada
hakikatnya beralih juga kepada ahli waris”. Demikian  pula  pada hukum  adat,  pembagian  harta warisan tidak selalu
ditangguhkan  sampai  semua hutang  si  peninggal  warisan dibayar.  Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli  waris  tidak  selalu  dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang
pewaris,  melainkan  dapat  saja ahli  waris  menerima  harta warisan  yang  di  dalamnya tercakup  kewajiban  membayar hutang-hutang pewaris.
Kedudukan Harta Waris
Orang  Tua  Terhadap  Anak angkat menurut Hukum Positif Kedudukan anak angkat  menurut  hukum  islam tetap sebagai anak angkat yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan  hubungan  nasab dengan  orang  tua  kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan  anak  menurut hukum islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk  memelihara  anak  orang lain sebagai anak dalam bentuk pengsuh anak dengan memberikan  segala  kebutuhan hidupnya..kedudukan hukum islam  diartikan  sebagai  berikut dengan ketentuan:
a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan  anak)  bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
b. Perlu  diadakanya  peraturan perundang-undangan  tentang
pengangkatan anak yang memadahi. c. Supaya  diusahakan  adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
d. Pengangkatan  anak  jangan memutuskan  hubungan  antara anak  yang  diangkat  dengan orang tua kandungnya.
e.  Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat  dianjurkan  agar dalam  hubungan  hibah  dan wasiat.
f.   Pengangakatan  anak  yang terdapat  dalam  hukum  adat hendaknya  diusahakan  agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
g.  Pengangkatan  anak  oleh warga  negara  asing  supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
h.   Tidak  dapat  dibenarkannya pengangkatan  anak  oleh  orang yang berlainan agama.

## PENUTUP
Kesimpulan
Menurut  PP  No.  54 Tahun 2007 mengatur tentang  Tata  Cara  sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal.  Eksistensi  dari  pada PP  tersebut  juga  mengenal pengangkatan  anak  secara adat  istiadat  masayarakat setempat, disamping pengangkatan  anak  secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat  secara  adat  juga diakui secara sah. Kedudukan anak angkat menurut hukum positif  tetap  sebagai  anak angkat  yang sah berdasarkan
keputusan
pengadilan dengan  tidak  memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya,
dengan demikian anak angkat didalam keluarga memiliki  kedudukan  yang sama  dengan  anak  kandung atau  anak  yang  terlahir  dari orang tua angkatnya termasuk  juga  mengenahi kesamaan hak dan kewajiban yang  dimiliki  oleh  anak angkat  dalam  warisan  harta orang tua.
Saran Kepada  orang  tua angkat, penulis menyarankan agar mengesahkan pengangkatan  anak  menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar
pengangkatan anak yang telah  dilakukan  berdasarkan hukum  adat  Osing  tersebut dapat diakui dan sah menurut  hukum  positif  yang berlaku  sehingga  kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena Negara telah mengakui  serta  melindungi hak-hak  dan  kewajiban  anak dengan orang tua angkatnya.
Kepada penulis selanjutnya,  bisa  melakukan penelitian  terhadap  hukum masyarakat adat lainnya yang  ada  di  Pulau  Jawa. Karena masyarakat adat yang  ada  di  Pulau  Jawa sendiri  sebenarnya  banyak sekali,  tetapi  masih  sedikit yang  melakukan  penelitian khusus mengenai  hukum waris  adatnya.  Tujuannya sebagai  pembanding  hukum adat yang ada di Jawa Timur ataupun  di  Pulau  Jawa  yang
menurut  penulis  sangat  kaya dengan keanekaragaman masyarakat adatnya. Daftar Pustaka Literatur Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan
Islam .  Kencana:  Jakarta  tahun
2004.
Hartanto, Hukum waris kedudukan dan hak waris  anak  luar  kawin  menurut Burgerlijk  Wetboek  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi .  laksbang justicia: Surabaya, Tahun 2015. Irma Setyowati Soemitro, Aspek
Perlindungan Anak , Bumi Aksara: Jakarta, tahun 1990.
Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum  Normatif .  Banyu  Media Publishing: Malang, Tahun 2006.
J.E.  Eggena, Hukum  Waris .  Kelompok Belajar Esa: Jakarta,Tahun 1979.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Kencana: Jakarta, Tahun 2010.
Rachmadi  Usman, Hukum  Kewarisan Islam  dalam  dimensi  Kompilasi Hukum Islam . Mandar Maju: Bandung, Tahun 2009.
Rachmad  Budiono ,  Pembaharuan  Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia .
Cetakan Pertama,Citra Aditya Bakti: Bandung, Tahun 1999. Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  dan Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Gunung Agung, Jakarta, 1992
Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat Indonesia . Alfabeta: Bandung, Tahun 2009.
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Warisan  di Indonesia .  Sumur:  Bandung,Tahun 1974.
PERUNDANG-UNDANGAN:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2007 UUD 1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
INTERNET http://Belajarhukumperdata.blogspot.co.id/ 2013/07/pengankatan-anak-adopsi/ http://Dunkdaknyonk.blogspot.co.id/Kedu dukan-Hukum-dan-Hak-Waris- Anak-Angkat-(Anak Pungut,Adopsi) http://jadipintar.com/2013/08/Kedudukan- Hukum-dan-Hak-Waris- Anakangkat-Anak-Pungut-Adopsi