## INDONESIA DALAM REZIM LINGKUNGAN INTERNASIONAL: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA

## CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)
Anggun Puspitasari
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  eksistensi  Indonesia  pada  rezim internasional  CITES  (Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora)  dalam  menangani  kejahatan  lingkungan transnasional  terkait  perdagangan  satwa  liar.  Fokus  utama  adalah mengidentifikasi  dan  menganalisis  problematika  yang  dihadapi  Indonesia dalam melaksanakan CITES untuk mengatasi kejahatan lingkungan. Dalam membahas  topik  ini,  pendekatan  yang  digunakan  mencakup  perspektif liberalisme,  teori  kejahatan  lingkungan  transnasional,  konsep  rezim internasional,  dan  metode  penelitian  berbasis  kualitatif.  Penemuan  dalam artikel  ini  mencerminkan  bahwa  Indonesia  menganggap  CITES  sebagai pedoman dalam proses legislasinya dan telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan  rezim  ini  dalam  rangka  melindungi  satwa  liar  yang  terancam punah  dari  perdagangan  internasional.  Melalui  keterlibatan  dalam  rezim internasional  CITES,  Indonesia  mengembangkan  berbagai  strategi  dalam menghadapi  permasalahan  kejahatan  lingkungan  ini  yang  dibagi  ke  dalam lima sektor, termasuk aspek hukum, politik, lingkungan, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Kata kunci: Indonesia, Rezim Internasional, Lingkungan, CITES.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, isu kejahatan global semakin berkembang. Salah satunya yaitu  kejahatan  lingkungan  yang  menjadi  hal  yang  tidak  dapat dikesampingkan. Kejahatan lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat dunia  karena  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  merugikan  baik  secara materil  maupun  non-materil.  Menurut United  Nations  Environment Programme (UNEP),  kejahatan  lingkungan  secara  umum  adalah  sebuah kejahatan  yang  meliputi  tidak  hanya  perdagangan  ilegal  satwa  liar,  tetapi juga  kejahatan  kehutanan  dan  perikanan,  pembuangan  limbah  ilegal termasuk kimia, penyelundupan zat yang merusak ozon dan penambangan illegal (UNEP, 2016).
Menurut International  Enforcement  Agency (IEA),  perdagangan  ilegal satwa  liar  secara  global  menempati  urutan  tertinggi  setelah  perdagangan narkoba,  perdagangan  persenjataan,  dan  perdagangan  manusia. (WWF_Indonesia,  2018)  Sekitar  1  juta  spesies  tumbuhan  dan  satwa  liar secara global terancam punah dengan salah satu ancaman terbesarnya yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan (The Global Wildlife Program, 2019). Pendapatan  ilegal  atas  perdagangan  satwa  liar  secara  global  menurut INTERPOL, dapat menghasilkan 20 miliar dolar AS per tahun (Jurgen Stock, 2018).
Dari sisi Indonesia, mengingat letak wilayahnya yang strategis dalam jalur  perdagangan  internasional  dan  juga  sebagai  salah  satu  dari  10 (sepuluh) negara megadiversitas dunia dengan total 300.000 spesies satwa liar  atau  sekitar  17%  satwa  liar  di  dunia  ada  di  Indonesia,  sehingga  hal tersebut  menjadi  rentan  berkembangnya  kejahatan  ini  di  Indonesia (Mongabay,  2020).  Perdagangan  ilegal  di  Indonesia  menjadi  salah  satu kejahatan terbesar setelah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, serta telah diperkirakan nilai kerugian negara atas kejahatan ini mencapai Rp. 13 Triliun per tahun. (Detiknews, 2022) Sehingga, populasi spesies satwa liar  di  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu  kian  memprihatinkan.  Indonesia menempati  posisi  kedua  dalam  daftar  10  (sepuluh)  negara  dengan  spesies satwa liar paling terancam punah dengan jumlah 583 spesies setelah Mexico. Hal tersebut menunjukan bahwa permasalahan mengenai perdagangan ilegal satwa  liar  di  Indonesia  penting  untuk  ditindaklanjuti.  Namun,  Indonesia belum mampu menangani isu ini secara mandiri, sehingga perlu terjalinnya kerjasama  internasional  dan  dorongan  kuat  dari  komunitas  internasional sebagai kunci penting dalam mengatasinya.
Dalam hal ini, terdapat rezim internasional untuk spesies Fauna dan Flora  liar  yang  terancam  punah  yang  disepakati  dalam  forum  Multilateral International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), yaitu CITES yang memiliki kepanjangan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna  and  Flora .  CITES  mulai  berlaku  pada  1 Juli tahun 1975. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup
dengan  cara  memastikan  dan  mengatur  bahwa  dengan  munculnya perdagangan internasional satwa liar tidak mengancam tingkat populasi dan kelangsungan  hidupnya  serta  melindungi  keanekaragaman  hayati  tersebut untuk masa mendatang (CITES, 2020).
Dalam  menangani  kejahatan  ini,  upaya  mendasar  yang  dilakukan Indonesia  yaitu  turut  tergabung  dalam  rezim  internasional  CITES.  upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi spesies terancam punah telah  menjadi  salah  satu  isu  krusial.  CITES,  sebagai  salah  satu  perjanjian internasional  yang  mengatur  perdagangan  spesies  fauna  dan  flora  yang terancam  punah,  memegang  peranan  penting  dalam  diskursus  ini. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa, memiliki tanggung  jawab  besar  dalam  menjaga  spesies-spesies  yang  dilindungi  oleh CITES.  Namun,  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  menghadapi serangkaian  tantangan  yang  mencakup,  namun  tidak  terbatas  pada, perburuan  ilegal,  perdagangan  gelap,  dan  pembuatan  produk  ilegal  dari spesies yang dilindungi.
Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini adalah isu yang  memerlukan  pemahaman  mendalam  dan  pendekatan  multidisipliner dalam  konteks  hubungan  internasional.  Dalam  kerangka  penelitian  ini, upaya  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  dan  perlindungan  spesies terancam  punah  melalui Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES)  menjadi  fokus  utama.  Meskipun Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  keanekaragaman  hayati  dan memiliki  peran  kunci  dalam  melestarikan  spesies  yang  dilindungi  oleh CITES,  penegakan  hukum  lingkungan  di  negara  ini  menghadapi  berbagai tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah kebijakan dan kerangka hukum yang  mungkin  belum  sepenuhnya  mendukung  implementasi  CITES  di tingkat nasional. Meskipun Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang relevan, masih ada kelemahan dalam aplikasi dan penegakan hukum di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan sumber daya,
kurangnya  koordinasi  antarlembaga,  serta  tantangan  dalam  menangani perdagangan ilegal yang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks.
Selain  itu,  aspek  politik  dan  diplomasi  juga  menjadi  elemen  penting dalam penegakan hukum lingkungan. Terdapat pertimbangan terkait dengan hubungan  bilateral  dan  multilateral  dengan  negara-negara  lain  dalam konteks  perdagangan  spesies  yang  dilindungi.  Hal  ini  menimbulkan kebutuhan  untuk  memahami  dinamika  diplomasi  lingkungan  dan  cara mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin muncul dalam konteks CITES.
Dampak dari penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya berdampak  pada  tingkat  nasional,  tetapi  juga  memiliki  implikasi  global. Pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia dapat merusak ekosistem yang vital  bagi  keseimbangan  ekologis  dunia.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk menjaga  keseimbangan  antara  perlindungan  spesies  terancam  punah  dan perkembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Untuk  mengatasi  tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik yang  mencakup  perbaikan  dalam  kerangka  hukum,  peningkatan  sumber daya, peran diplomasi yang efektif, dan kerjasama internasional yang kuat. Dalam  konteks  hubungan  internasional,  penelitian  ini  menjadi  relevan karena  memahami  dinamika  kerjasama  antarnegara  dalam  melestarikan lingkungan  adalah  suatu  keharusan  dalam  menjaga  keberlanjutan lingkungan global.
Tantangan  ini  dapat  merusak  upaya  konservasi  global  dan  dapat mengancam  keberlanjutan  ekosistem.  Penelitian  ini  berusaha  untuk mengkaji  peran  Indonesia  dalam  implementasi  CITES  dan  sejauh  mana negara ini dapat mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.  Melalui  analisis  mendalam  terkait  dengan  aspek  hukum,  politik, dan diplomasi, penelitian ini akan memahami dinamika yang mempengaruhi penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  dalam  kerangka  CITES. Pelanggaran  hukum  lingkungan  di  Indonesia  tidak  hanya  memengaruhi tingkat  nasional,  tetapi  juga  memiliki  konsekuensi  global  terkait  dengan
pelestarian sumber daya alam dan ekosistem yang vital bagi keseimbangan ekologis dunia.

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  pendekatan  yang  diambil  adalah  metode kualitatif. Pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif, yang memanfaatkan analisis  data  sebagai  landasan  utama.  Sesuai  dengan  definisi  John  C. Creswell, metode penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk verbal, visual, dan naratif deskriptif, seperti catatan, rekaman, atau transkrip dari materi audio dan visual, serta catatan tertulis lainnya, dan elemen gambar atau film (Creswell, 2003).
Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian pada isu-isu kejahatan terhadap satwa liar yang  terkait  dengan  perdagangan  ilegal.  Secara  khusus,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mendalami  Strategi  dan  tantangan  Indonesia  melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam Menangani Kejahatan terhadap Satwa Liar. Pendekatan deskriptif-analitis  diadopsi  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang berkaitan dengan "bagaimana" fenomena tersebut terjadi.
Penggunaan  metode  deskriptif  dipilih  dengan  tujuan  untuk menguraikan isu-isu yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar yang muncul dalam konteks perdagangan ilegal. Pendekatan ini akan membantu peneliti  dalam  menggambarkan  dan  menjelaskan  strategi  yang  digunakan Indonesia melalui CITES dalam mengatasi permasalahan kejahatan terhadap satwa liar. Selain itu, pendekatan ini akan memungkinkan analisis yang lebih mendalam  tentang  hubungan  antara  berbagai  variabel  yang  terlibat  dalam konteks  tersebut.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  akan  memberikan gambaran yang lebih mendetail, membantu pemahaman yang lebih dalam, serta menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia melalui CITES  dalam  menghadapi  tantangan  kejahatan  terhadap  satwa  liar  yang terkait dengan perdagangan ilegal.

## PEMBAHASAN
Kasus perdagangan satwa liar termasuk ke dalam salah satu dari jenis kejahatan  lingkungan  dan  juga  kejahatan  transnasional  yang  tidak  hanya dilakukan  secara  individu,  namun  melibatkan  banyak  aktor  hingga membentuk  mata  rantai  jaringan  tersendiri  baik  dalam  lingkup  domestik maupun  internasional.  Mereka  memiliki  tugasnya  masing-masing  yang terbagi  di  berbagai  wilayah  agar  misinya  tersebut  dapat  lolos,  seperti misalnya mulai dari pemburu satwa liar, orang yang menyelundupkan satwa tersebut, hingga segala pemrosesan dan penjualan ke negara-negara negara tujuan. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:
Gambar 1 . Mata Rantai Jaringan Perdagangan Satwa Liar
Berdasarkan gambar tersebut, perdagangan satwa liar pada dasarnya, membentuk  suatu  kelompok  atau  jaringan  yang  melintasi  batas-batas wilayah suatu negara yang menghubungkan negara-negara sumber ( source country ) dengan negara-negara konsumen ( consumer country ). Jaringan yang ada pada negara sumber biasanya terdiri dari pemburu lokal individu yang menjadikan perdagangan satwa liar sebagai mata pencaharian alternatif, lalu pemburu  profesional  yang  mempunyai  ruang  lingkup  nasional  maupun internasional,  serta  jaringan  kriminal  yang  memfasilitasi  bisnis  ilegal tersebut.  Hasil  buruan  satwa  liar  kemudian  dijual  ke  pedagang  lokal  atau pasar dalam negeri, lalu dijual kembali ke pedagang internasional yang telah berpengalaman bekerja dengan klien bisnis internasional di negara tertentu untuk  dijadikan  titik  transit.  Setelah  melalui  titik  transit,  hasil  buruan tersebut dijual ke pasar dalam negeri negara konsumen.
Setiap  tahunnya,  satwa  liar  yang  diperdagangkan  secara  ilegal kebanyakan  dijadikan  sebagai  obat  tradisional  yang  dipercaya  dapat mengobati penyakit tertentu seperti kanker, radang sendi dan asma, sebagai produk  makanan,  kepentingan  bisnis  dan  kesenangan  pribadi  untuk memelihara satwa liar. Jaringan kejahatan ini sering kali hanya mengincar keuntungan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat dan juga alam. Menurut INTERPOL, mereka menjadikan perdagangan satwa liar sebagai mata pencarian uang yang pendapatannya dapat mencapai 20 miliar dolar AS per tahun.
Jaringan  kejahatan  terkait  perdagangan  satwa  liar  menjadikan kawasan  Asia-Pasifik  sebagai  kawasan  yang  strategis  dalam  pusat perdagangan  berbagai  spesies  satwa  liar  sebagai  sumber,  titik  transit,  dan tujuan pasar baik secara online maupun offline , yang pendapatan ilegalnya bernilai tinggi.
Gambar 2 . Jalur Perdagangan Satwa Liar Global
Terdapat  jalur  perdagangan  satwa  liar  global  dalam  menjalankan bisnis ilegal tersebut, seperti pada gambar di atas. Pelaku kejahatan satwa liar seringkali melalui rute tidak langsung atau dapat dikatakan melalui jalur transit di negara tertentu agar terhindar dari deteksi penegak hukum terkait. Seperti jalur perdagangan satwa liar berdasarkan data yang bersumber dari WWF  Report: Fighting  Illicit  Wildlife  Trafficking, sumber  rute  berasal  dari Afrika  Selatan,  Afrika  Tengah,  Zimbabwe,  dan  India.  Kemudian  wilayah
Myanmar dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang dijadikan sebagai titik transit. Selanjutnya, mulai memasuki wilayah negara tujuan khususnya di  Asia  seperti  Cina  termasuk  Taiwan,  Hong  Kong,  Jepang,  Vietnam,  dan negara  lainnya  untuk  segera  dipasarkan.  Biasanya  dalam  proses perdagangan  satwa  liar  lintas  negara  seperti  ini,  alat  transportasi  yang digunakan untuk membawa hasil buruan satwa liar dapat melalui laut dan udara dari Afrika; serta melalui darat dan laut di Asia (UNODC, 2020).
Dalam  perdagangan  ilegal  tersebut,  terdapat  negera-negara  sumber untuk menyuplai dan juga sebagai pusat utama penyelundupan satwa liar di antaranya  yaitu  Afrika,  India,  dan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  seperti Thailand,  Indonesia,  Vietnam,  dan  Myanmar.  Hal  tersebut  dikarenakan Afrika,  India  dan  Asia  Tenggara  merupakan  rumah  bagi  sebagian  besar spesies satwa liar. Di samping itu, terdapat negara konsumen terbesar atas satwa liar yaitu Cina (Innerself, 2020).

## Perdagangan Satwa Liar di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai rumah bagi sebagian besar spesies satwa liar di  dunia.  Dengan  sebanyak  300.000  spesies  satwa  liar  atau  sekitar  17% satwa liar di dunia ada di Indonesia (Mongabay, 2020). Namun, hal tersebut menjadi faktor pendukung rentan berkembangnya kejahatan terhadap satwa liar terkait perdagangan ilegal di Indonesia mengingat letak wilayah Indonesia yang  cukup  strategis  dalam  jalur  perdagangan  internasional.  Di  kawasan Asia  Tenggara,  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  dikenal  sebagai negara sumber untuk menyuplai satwa liar dan juga sebagai negara transit untuk  penyelundupan  satwa  liar  yang  kemudian  dikirim  ke  negara konsumen.  Sehingga  dalam  hal  ini,  Indonesia  menaruh  perhatian  khusus terhadap  perdagangan  ilegal  satwa  liar  dikarenakan  kejahatan  tersebut menjadi  permasalahan  yang  semakin  kompleks  hingga  melampaui  batas wilayah suatu negara serta dengan aktor dan Selain dilakukan secara offline, para  pelaku  kejahatan  terhadap  satwa  liar  juga  turut  memanfaatkan teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  berbasis online melalui  jaringan internet. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia kini menjadi salah satu kejahatan terbesar setelah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia,
serta  nilai  kerugian  negara  atas  kejahatan  ini  tergolong  besar  yang diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahunnya (Detiknews, 2020).
Hal tersebut menyebabkan populasi spesies satwa liar di Indonesia dari waktu  ke  waktu  kian  memprihatinkan.  Saat  ini  jumlah  spesies  satwa  liar yang terancam punah di Indonesia dengan kategori krisis terancam punah atau critically  endangered sebanyak  69  spesies,  kategori  terancam  punah atau endangered sebanyak 197 spesies serta kategori rentan atau vulnerable sebanyak  539  spesies  (Frofauna,  2020).  Pada  tahun  2019,  Indonesia menempati  posisi  kedua  dalam  daftar  10  (sepuluh)  negara  dengan  spesies satwa liar paling terancam punah setelah Mexico. Jumlah spesies satwa liar yang  terancam  punah  di  Indonesia  mencapai  583  spesies.  Seperti  yang tertera pada grafik berikut:
Grafik 1. The Countries with the Most Endangered Species
Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki spesies mamalia yang terancam punah paling tinggi dengan jumlah sebanyak 191  spesies.  Dan  memiliki  spesies  burung  yang  terancam  punah  tertinggi kedua  dengan  jumlah  sebanyak  160  spesies  setelah  Brazil.  Dalam menindaklanjuti permasalahan ini, Indonesia memiliki strategi nasionalnya, yaitu dengan ter gabungnya Indonesia dalam rezim internasional Convention
on  International Trade in Endangered Species of Wild Fauna  and Flora atau biasa  disebut  dengan  CITES.  Hal  tersebut  merupakan  strategi  yang mendasar bagi Indonesia untuk menangani perdagangan ilegal satwa liar.
Dalam hal ini, Indonesia menganggap bahwa CITES merupakan wadah yang mampu menangani permasalahan perdagangan ilegal satwa liar secara global.  Karena  sampai  saat  ini  belum  ada  satu  negara  pun  yang  mampu mengatasi isu ini secara mandiri sehingga perlu memperkuatkan kerjasama internasional. (Kemenlu, 2019) Indonesia terus berupaya untuk mengambil langkah  yang  strategis  melalui  CITES  dalam  mencapai  tujuan  yang diharapkan  Indonesia,  yaitu  melindungi  spesies  satwa  liar  dari  eksploitasi yang  berlebihan  agar  tidak  terancam  punah  serta  mengurangi  angka penyelundupan maupun perdagangan ilegal satwa liar dari Indonesia ke luar negeri.

## CITES sebagai Rezim Internasional
Kejahatan  terhadap  satwa  liar  terkait  perdagangan  ilegal  saat  ini menjadi  semakin  kompleks  hingga  melintasi  batas  wilayah  suatu  negara, maka  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatur  perdagangan  ilegal  tersebut perlu adanya kerjasama internasional untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari eksploitasi yang berlebihan. Dalam hal ini, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan  rezim  internasional  yang  memiliki  fokus  untuk  melindungi spesies Fauna dan Flora liar yang terancam punah dari perdagangan ilegal. CITES disepakati bersama dalam forum Multilateral The International Union for  Conservation  of  Nature  (IUCN)  yang  dihadiri  oleh  perwakilan  dari  80 negara di Washington, D.C., Amerika Serikat dan mulai berlaku pada 1 Juli 1975.  Tujuan  dan  target  CITES  yaitu  untuk  menjaga  keseimbangan lingkungan hidup dengan cara memantau, mengatur dan memastikan bahwa perdagangan  internasional  tidak  akan  mengancam  tingkat  populasi  dan kelangsungan  hidup  satwa  liar  dari  kepunahan  serta  turut  memberikan kontribusi yang nyata terhadap krisis keanekaragaman hayati yang terancam punah saat ini (Huxley, 2022).
CITES  merupakan  bentuk  respon  dari  keresahan  negara-negara  di dunia  terhadap  kejahatan  lingkungan  transnasional  termasuk  kejahatan terhadap satwa liar. Keseriusan negara-negara yang menganggap pentingnya rezim ini dapat terlihat dari banyaknya negara yang menyetujui untuk terikat dalam  CITES.  Negara  anggota  rezim  tersebut  dikenal  sebagai  Parties  atau Pihak yang hingga saat ini terdiri dari 183 Pihak termasuk Indonesia. Para Pihak yang telah menandatangani konvensi tersebut maka telah meratifikasi, menerima  atau  menyetujui  Ketentuan-ketentuan  CITES.  Para  Pihak bergabung  dalam  CITES  untuk  memenuhi  kepentingan  nasionalnya  dalam hal  konservasi  keanekaragaman  hayati.  Para  Pihak  CITES  menganggap bahwa  rezim  tersebut  mampu  untuk  membantu  mengurangi  tingkat perdagangan  satwa  liar  secara  ilegal  pada  tingkat  nasional.  CITES  juga memiliki kerangka regulasi tersendiri yang mewajibkan setiap Para Pihaknya untuk turut mengimplementasikan rezim tersebut dengan cara meratifikasi CITES  maupun  membuat  undang-undang  domestiknya  sendiri,  serta mewajibkan untuk memiliki Management Authority dan Scientific Authority di  tingkat  nasional.  Regulasi  rezim  tersebut  diformulasikan  pada  tingkat internasional  yang  kemudian  untuk  diimplementasikan  dengan  baik  dan benar pada tingkat nasional.
CITES  telah  memberikan  kontribusi  dan  peran  penting  dalam membantu melindungi spesies satwa liar secara global melalui peningkatan pengawasan  berdasarkan  Apendiks-apendiks  CITES  dan  pengaturan terhadap  perdagangan  internasional  atas  satwa  liar,  sehingga  dapat membantu  pemerintahan  pada  tingkat  nasional  dalam  mengurangi  angka perdagangan  ilegal  satwa  liar.  (Agnesia,  2021)  Serta  dengan  adanya pengimplementasian regulasi CITES melalui pembentukan kerangka hukum pada tingkat nasional, maka hal tersebut dapat meningkatkan komitmen dari setiap  Para  Pihak  dalam  mengontrol  dan  mengurangi  perburuan, perdagangan serta eksploitasi yang berlebihan atas spesies satwa liar yang terancam punah. CITES juga telah berupaya untuk melindungi lingkungan habitat  satwa  liar  serta  menjadi  sebuah  wadah  untuk  mendiskusikan  isu- isu seputar konservasi keanekaragaman hayati.

## Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka CITES
Indonesia menganggap bahwa CITES merupakan wadah yang mampu menangani permasalahan perdagangan ilegal satwa liar secara global. Karena sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mampu mengatasi isu ini secara  mandiri  sehingga  perlu  memperkuatkan  kerjasama  internasional (Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  2019).  Indonesia  terus berupaya  untuk  mengambil  langkah  yang  strategis  melalui  CITES  dalam mencapai tujuan yang diharapkan Indonesia, yaitu melindungi spesies satwa liar  dari  eksploitasi  yang  berlebihan  agar  tidak  terancam  punah  serta mengurangi  angka  penyelundupan  maupun  perdagangan  ilegal  satwa  liar dari  Indonesia  ke  luar  negeri.  Selaku  negara  anggota  CITES,  Indonesia memiliki  strategi  nasionalnya  tersendiri  dalam  menangani  kejahatan lingkungan transnasional yang terbagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu:

## 1. Bidang Hukum
Setiap  negara  anggota  CITES  diwajibkan  untuk  meratifikasi  dan mengadopsi  Ketentuan-ketentuan  CITES  melalui  Undang-undang Nasionalnya.  Dalam  bidang  ini,  Pemerintah  Indonesia  menjadikan CITES  sebagai  panduan  perundang-undangan  nasionalnya  dalam menangani kejahatan lingkungan terkait perdagangan ilegal satwa liar. Indonesia  telah  memiliki  instrumen  hukum  terkait  yang  tercantum dalam  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Keanekaragaman Hayati  dan  Ekosistemnya  pasal  40  ayat  2,  yang  menjelaskan  bahwa maksimum masa hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00.  Dalam  penegakan hukumnya,  Pemerintah  Indonesia  melibatkan  otoritas  manajemen CITES  yaitu  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta otoritas ilmiah CITES yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
2. Bidang Politik
Dalam  bidang  ini,  Pemerintah  Indonesia  memperkuat  kerjasama Domestik,  Bilateral  dan  juga  untuk  turut  berperan  aktif  dalam kerangka  kerjasama  tersebut  sehingga  Indonesia  dapat  mencari
dukungan  dalam  memberantas  penyelundupan  satwa  liar  dari Indonesia ke luar negeri.

## a. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan LSM
Dengan  hadirnya  LSM  tersebut  di  Indonesia,  tentunya  dapat membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengurangi  tingkat kejahatan  lingkungan  transnasional  terkait  perdagangan  ilegal satwa  liar  melalui  program  kerjanya  masing-masing,  seperti melakukan kegiatan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati,  peningkatan  kualitas  pengelolaan  kawasan  konservasi bagi sektor swasta untuk memastikan habitat satwa liar di luar tetap terjaga, peningkatan kontrol pengawasan terhadap satwa liar,  memberikan  edukasi  kepada  publik  serta  peningkatan kesadaran masyarakat untuk menurunkan tingkat permintaan pasar terhadap satwa liar.
b. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ASEAN-WEN
ASEAN-WEN  merupakan  bentuk  jaringan  kerjasama  antar negara-negara  ASEAN  dalam  penegakan  hukum  di  antara lembaga penegak hukum dengan melibatkan otoritas CITES, bea cukai,  polisi,  kejaksaan,  serta  dengan  dibantu  oleh  lembaga penegak  hukum  satwa  liar  lainnya.  ASEAN-WEN  mempunyai misi  meningkatkan  hubungan  kerjasama  antar  negara  ASEAN dalam  menangani  perdagangan  satwa  liar.  ASEAN-WEN dibentuk  berdasarkan  Rencana  Aksi  Regional  ASEAN  tentang Perdagangan  Fauna  dan  Flora  Liar  yang  bertujuan  untuk mengatasi eksploitasi, perburuan, dan perdagangan secara ilegal terhadap spesies satwa liar yang dilindungi yang terdaftar dalam CITES  khususnya  di  kawasan  Asia  Tenggara  (ASEAN Cooperation on Environment, 2020).
Indonesia telah berpartisipasi dalam operasi penegakan hukum bersama  dengan  negara-negara  lain  untuk  menghentikan perdagangan  ilegal  spesies  liar.  Misalnya,  pada  tahun  2018, Indonesia bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, mengadakan operasi penegakan
hukum yang dikenal dengan nama "Operasi Cobra III." Operasi ini  bertujuan  untuk  mengungkap  dan  menghentikan  jaringan penyelundupan spesies liar di wilayah tersebut.
c. Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan MoU Pemerintah Indonesia Salah  satu  misi  ASEAN-WEN  dalam  menangani  perdagangan ilegal satwa liar agar berjalan efektif yaitu dengan memperkuat kerjasama  antar  anggotanya  dan  perlu  menjalin  kemitraan dengan  Non-ASEAN.  Menindaklanjuti  hal  tersebut,  Indonesia turut menjalin kerjasama Bilateral, Multilateral dan MoU terkait implementasi  dan  penegakan  rezim  internasional  CITES bersama dengan beberapa negara di ASEAN dan di luar anggota ASEAN.  Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari  ASEAN  Legal Handbook.
Dengan  tergabungnya  Indonesia  dalam  rezim  internasional tersebut,  tentunya  membawa  dampak  positif  bagi  Indonesia yaitu  dapat  memperkuat  dan  memperluas  jaringan  kerjasama internasional,  misalnya  dengan  negara-negara  anggota  CITES maupun  negara-negara  mitra  non-anggota  CITES  serta organisasi-organisasi internasional seperti United Nations Office on  Drugs  and  Crime  (UNDOC),  United  Nations  Environment Programme  (UNEP),  International  Union  for  Conservation  of Nature  (IUCN),  United  States  Agency  for  International Development  (USAID),  The  International  Criminal  Police Organization (INTERPOL), TRAFFIC dan lainnya. Sehingga dalam kesempatan  ini,  dapat  mempromosikan  Indonesia  sebagai referensi  dalam  hal  regulasi  dan  pemanfaatan  satwa  liar  serta mencari  dukungan  dalam  menangani  penyelundupan  dan perdagangan  ilegal  satwa  liar  dari  Indonesia  ke  luar  negeri. Sehingga  pengawasan  terhadap  kejahatan  ini  dapat  lebih diperketat.
Indonesia juga turut memperkuat hubungan kerjasama melalui ASEAN-WEN.  ASEAN-WEN  merupakan  bentuk  keseriusan negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan Ketentuan-
ketentuan CITES khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal  pengimplementasian  Ketentuan-ketentuan  CITES,  negara anggota ASEAN-WEN lainnya juga memiliki dasar hukum yang relatif  kuat  untuk  menangani  kejahatan  lingkungan  terhadap satwa  liar  dan  memiliki  Management  Authority  dan  Scientific Authority-nya  masing-masing.  Sehingga terlihat  jelas  bahwa  di tingkat  nasional,  negara  anggota  ASEAN-WEN  termasuk Indonesia  telah  berupaya  untuk  mematuhi  rezim  internasional CITES  dalam  melindungi  spesies  satwa  liar  yang  terancam punah dari perdagangan internasional.

## KESIMPULAN
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  anggota  Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), telah merumuskan sejumlah strategi nasional untuk mengatasi perdagangan ilegal  satwa  liar.  Strategi-strategi  ini  terbagi  dalam  lima  bidang  utama, menciptakan  pendekatan  komprehensif  dalam  menangani  permasalahan kompleks ini.
Pertama,  dalam  bidang  hukum,  pemerintah  Indonesia  berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukumnya dengan menyusun undang-undang nasional  dan  peraturan  turunannya  yang  memadai  serta  menjalankan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan ini. Kedua, dalam bidang politik,  upaya  kerjasama  domestik,  bilateral,  dan  multilateral  ditingkatkan guna  memastikan  efektivitas  implementasi  dan  penegakan  rezim internasional  yang  diatur  oleh  CITES.  Ketiga,  dalam  bidang  lingkungan, pemerintah  Indonesia  berfokus  pada  upaya  konservasi  keanekaragaman hayati  melalui  kementerian  dan  lembaga  terkait  yang  bertujuan  untuk menjaga  habitat  dan  populasi  satwa  liar  yang  terancam  punah.  Keempat, dalam bidang sosial budaya, pemerintah berupaya memberikan edukasi dan meningkatkan  kesadaran  kepada  masyarakat  dengan  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.
Meskipun upaya telah dilakukan, masih ada beberapa kelemahan yang harus  segera  ditangani  oleh  pemerintah  Indonesia.  Belum  adanya  vonis minimal dalam undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pasal  40  ayat  2,  yang  mengakibatkan ketidakmaksimalan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa  liar  serta  masih  rendahnya  penegakan  hukum  terkait  kejahatan tersebut  di  Indonesia.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  pemerintah Indonesia  perlu  terus  bekerja  keras  untuk  memperkuat  sistem  hukum, meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  dan  menjalankan  upaya  penegakan hukum yang efektif guna melindungi keanekaragaman hayati negara.
Indonesia memiliki eksistensi yang signifikan dalam rezim lingkungan global dan telah berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi  sumber  daya  alam.  Meskipun  ada  sejumlah  tantangan  dalam implementasi  penegakan  hukum  lingkungan,  upaya-upaya  yang  telah diambil  oleh  Indonesia  dan  komitmennya  terhadap  pelestarian  lingkungan memberikan  kontribusi  penting  terhadap  upaya  global  dalam  melindungi alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnesthasia Butarbutar, (2021), Peranan Convention on International Trade in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora  dalam  Mencegah Kepunahan  Spesies  Langka  dan  Pengaturan  Hukum  Nasionalnya  di Indonesia.http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/ 30807/Chapter%20I I.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Chris Huxley, (2016), CITES: The Vision dalam Jhon Hutton dan Barnabas Dickson  (ed),  Endagered  Species.  Threatened  Convention.  The  Past, Present and Future of CITES, London: Earthscan.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, “What is CITES?,” https://www.cites.org/eng/disc/what.php
Detiknews, (2018, 1 Mei), “Menteri LHK: Kejahatan Satwa Liar Peringkat ke- 3  di  Indonesia,”  https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri- lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia
Forbes,  (2019,  26  Mei),  “Ranked:  The  Ten  Countries  With  The  Most Endangered Species In The World,”
John  W.  Creswell,  (2003),  Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed  Methods  Approaches  Second  Edition.  California:  Sage Publications, Inc.
Jurgen Stock, (2017),  World Wildlife Day by INTERPOL Secretary  General,
Video, https://www.interpol.int/Crimes/Environmental- crime/Wildlife-crime diakses 5 April 2020.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  (2019,  18  Agustus), “Kepemimpinan Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Satwa Liar Diakui Komunitas Global,” https://kemlu.go.id/jenewa- un/id/news/1718/kepemimpinan-indonesia-dalam-mengatasi- perdagangan-ilegal-satwa-liar-diakui-komunitas-global
Mongabay, (2020, 22 Mei), “Foto: Satwa Liar dalam Bingkai Keanekaragaman Hayati  Indonesia,”  https://www.mongabay.co.id/2020/05/22/foto- satwa-liar-dalam-bingkai-keanekaragaman-hayati-indonesia/
Profauna.net, “Fakta tentang
Satwa
Liar
Indonesia,” https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di- indonesia#.XxlhoZ4za00
Statistikian, (2020, 14 Oktober), “Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap,” https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html
The  Global  Wildlife  Program,  (2019),  Knowledge  Platform  2019, http://pubdocs.worldbank.org/en/404541590695633785/64856- GWP-Annual-Report-2020.pdf
UNODC, 2010, The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, hal. 151,
https://www.unodc.org/documents/data-and- analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
WWF-Indonesia, 2018, (a) Press Release: Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade, Securing National Food Sustainability,
UNEP-INTERPOL,  (2016),  The  Rise  of  Environmental  Crimes:  A  Growing Threat to Nature Resources, Peace, Development and Security. United Nations  Environment  Programme  and  RHIPTO  Rapid  Response- Norwegian Center for Global Analyses
WWF-Indonesia, (2018), Press Release: Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade, Securing National Food Sustainability,