## TRANSFORMASI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN
Robinsar Marbun

## Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta
Email: robinsar.marbun63@gmail.com

## Abstrak
Sengketa  kepegawaian  merupakan  sengketa/perselisihan  yang  timbul  sebagai  akibat ditetapkannya  keputusan  Tata  Usaha  Negara  di  bidang  kepegawaian  oleh  Badan  atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri  Sipil.  Sedangkan  Upaya  Administratif  adalah  prosedur  yang  dapat  ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil  yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya  berupa  keberatan  atau  banding  administratif.  Keberatan  adalah  upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada atasan  pejabat  yang  berwenang  menghukum.  Untuk  Banding  Administratif  sendiri merupakan  upaya  administratif  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang tidak  puas  terhadap  hukuman  disiplin  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  atau  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum,  kepada  Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
Kata Kunci  : Sengketa  Kepegawaian,  Upaya  Administratif,  Keberatan,  Banding Administratif

## Abstract
Civil Service dispute is a dispute/dispute arising as a result of the stipulation of a State Administrative  Decision  in  the  field  of  personnel  by  the  Authorized  Body  or  Official regarding  the  position,  obligation,  right  and  guidance  of  Civil  Servants.  While Administrative  Efforts  is  a  procedure  that  can  be  taken  by  Civil  Servants  who  are  not satisfied  with  disciplinary  punishment  imposed  on  him  in  the  form  of  objection  or administrative appeal. The objection itself is an administrative effort that can be taken by  the  Disgruntled  Civil  Servant  against  disciplinary  punishment  imposed  by  the competent  authority  to  punish  the  superior  officer  in  charge  of  punishment.  For Administrative  Appeals  alone  it  is  an  administrative  undertaking  that  a  disgruntled Civil Servant may take with respect to disciplinary punishment in the form of dismissal with respect not on his own request or dismissal with respect as a Civil Servant imposed by a punitive authority to the Employment Advisory Board
Keywords  : Employment  Dispute,  Administrative  Efforts,  Objection,  Administrative Appeals

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional,  sebagaimana  tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  yaitu  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial. 1 Untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  diperlukan  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur negara. 2
Aparatur  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  disebut  sebagai penyelenggara  negara.  Penyelenggara  negara  adalah  semua  pemangku jabatan  struktural,  fungsional  maupun  jabatan  Negara  lainnya  guna melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  diperlukan  instrument pemerintahan  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan  kepada  anggota masyarakat. 3
Penyelenggara pemerintahan mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil  Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota,  Wakil  Walikota  dan pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitannya  dengan penyelenggara  negara.  Semua  ini  merupakan  fungsi  pemerintahan  yang menjalankan  segala  kegiatan  di  luar  fungsi  yang  di  jalankan  oleh  badan legislatif dan badan  yudikatif berdasarkan ketentuan dan kewenangan  yang mengikat. 4
Pelaksanaan  tugas  administrasi  pemerintahan  yang  baik  ketika menyangkut  urusan  eksternal  (pelayanan  umum)  maupun  yang  berkaitan dengan  urusan  internal  (seperti  urusan  kepegawaian),  semakin  hari bertambah  semakin  kompleksnya  urusan  pemerintahan  serta  semakin meningkatnya  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat,  tidak  tertutup kemungkinan  timbulnya  benturan  kepentingan  ( Conflict  of  Interest )  antara pejabat  pimpinan  pemerintahan  dan  pegawai  yang  di  pimpinnya.  Atau sengketa kepegawaian yang terjadi di dalam instansi internal pemerintah.
Pemerintahan yang bersih tercipta dari penegakkan displin nasional di lingkungan  aparatur  negara  atau  pegawai  negari  sipil,  tugas  yang dilaksanakan  mengenai  pengelolaan  pembangunan  dan  pelayanan  publik adalah sebuah keniscayaan apabila banyak di berikan ketentuan serta aturan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh problematik yang terjadi pada  umumnya  seperti  pelanggaran  peraturan  disiplin  seperti  datang  ke kantor terlambat, pulang lebih cepat, berkeliaran di tempat keramaian pada saat jam kerja, pemborosan waktu kerja, keterlibatan birokrasi dalam arena politik  praktis,  ketidak  profesionalan  birokrasi,  perbuatan  asusila  yang menjatuhkan  martabat  PNS  sehingga  menambah  lagi  kelengkapan  citra buruk birokrasi Indonesia.
Pernyataan pelanggaran disiplin PNS yang terus meningkat sepanjang tahun  di  Indonesia  dikemukakan  oleh  juru  bicara  Kementerian  Negara Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  yang  menyatakan  bahwa,
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
2 Soegeng  Prijodarminto, Sengketa Kepegawaian  Sebagai  Bagian  Dari  Sengketa  Tata  Usaha Negara , Jakarta:  Pradnya Paramita, 1993 hlm. 9
3 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Jala Permata Aksara,  2010 hlm. 43
4 Sadjijono, Bab-Bab  Pokok  Hukum  Administrasi ,  Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo,  2011  hlm.
“pelanggaran disiplin PNS beragam mulai bolos kerja, meninggalkan tugas kantor hingga beristri tanpa izin. Agregatnya sebenarnya tidak terlalu tetapi saya  lihat  ada  trend  sedikit  meningkat.  Berarti  ada  peningkatan  dari  tahun sebelumnya”. 5
Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat berbagai macam sengketa,  hal  ini  lah  yang  disebut  sengketa  tata  usaha  negara  yang  dapat diselesaikan  melalui  proses  litigasi,  yaitu  melalui  jalur  pengadilan. Pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berwenang  dalam  menangani  sengketa tersebut  memiliki  banyak  kendala  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersebut, hal  ini  diakibatkan  oleh  menumpuknya  perkara  dan  banyaknya  pengadilan tata usaha negara.
Dalam  menyikapi  hal  tersebut,  terdapat  salah  satu  upaya  dalam menyelesaikan  sengketa  kepegawaian  tersebut,  yaitu  melalui  proses  non litigasi,  salah  satu  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  adalah  upaya administratif,  yakni  terdiri  dari  2  bentuk,  yaitu  keberatan  dan  banding administratif  yang  diatur  dalam  pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  jo  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Keberadaan upaya administratif dewasa ini baik secara keberatan atau bidang  administratisi  secara  yuridis  sejatinya  telah  diatur  dalam  beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  ketetnuan  yang  berlaku  tentang penegakkan  disiplin  kepada  pegawai  negeri  sipil  masih  banyak  ditemukan beberapa  kendala  dan  problematik  tersendiri, 6 sehingga  apabila  upaya administratif  tersebut  di  laksanakan  secara  ketentuan  yang  ada,  maka dirasakan  belum  maksimal  dalam  pelaksanannya.  upaya  administrasi merupakan  prosedur  yang  ditentukan  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  TUN  yang  dilaksanakan  di lingkungan  pemerintahan  sendiri  (bukan  oleh  peradilan  yang  bebas)  yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. 7
Penyelesaian  permasalahan  sengketa  dalam  lingkungan  internal dilaksanakan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Namun, berjalannya  perubahan  pertauran  perundang-undangan,  maka  berubah  pula kebutuhan  proses  penyelesaian  sengketa  kepegawaian.  Pada  prinsipnya perubahan  norma  hukum  secara  otomatis  akan  merubah  pula  struktur  dan fungsi  di  dalam  instansi  pemerintahan  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  terlepas pula  perubahan  struktur  terjadi  didalam  proses  penyelesaian  sengketa kepegawaain,  yang  berubah  nomenklaturnya  menjadi  Badan  Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
5 www. portalkbr.com/berita/nasional/2668564- 4202. html, diakses pada 19 November 2013.
6 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia , Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 102
7 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku II,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 51

## 2. Rumusan Masalah
Berkaitan  dengan  beberapa  permasalahan  yang  telah  di  kemukakan sebelumnya,  bahwa  tulisan  ini  merumuskan  masalah  pada  dua  hal  penting yang  akan  penulis  coba  uraikan  serta  jawab  pada  penulisan  ilmiah  ini, adapun  permasalahan Pertama ,  Bagaimana  Upaya  administratif  untuk penyelesaian  sengketa  kepegawaian  dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indoneisa?  serta  permasalahan  yang Kedua¸ Bagaimana  kedudukan Lembaga  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  (BPASN)  sebagai lembaga negara untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian dan mengganti Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  (BAPEK),  sebagai  upaya  penyelesaian sengketa  pasca  pembentukan  norma  baru  tentang  aparatur  sipil  negara sehingga mendapatkan kepastian hukum.

## B. PEMBAHASAN
Upaya negara hukum seperti Indonesia mempunyai fungsi yang orientasinya adalah  mensejahterakan  dan  memakmurkan  rakyatnya,  sehingga  terciptanya tujuan  nasional  pada  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  alinea  ke  Empat dapat  terwujud  baik  secara  meteriil  maupun  sipritual  dengan  berdasarkan pancasila  dalam  kerangka  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  sedikitnya terdapat  empat  fungsi  bahwa  negara  itu  diciptakan  untuk  mensejahterakan rakyatnya  ( welfare  state ),  dan  fungsi  tersebut  dapat  terliihat  dalam  batang  tubuh UUD NRI Tahun 1945, adapun ke empat fungsi  tersebut adalah, Pertama , untuk tugas  keamana,  pertahanan  dan  ketertiban; Kedua ,  Kesejahterann  itu  sendiri, Fungsi Ketiga ,  sebagai  tugas  pendidikan,  serta  funsgsi Keempat mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia ( world peace and human welfare ). 8
Tujuan  pembangunan  Nasional  adalah  untuk  membentuk  satu  masyarakat adil  dan  makmur,  seimbang  material  dan  spiritualnya  berdasarkan  Pancasila  di dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kelancaran  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  tersebu terutama  ditentukan  pada  kesempurnaan  aparatur  negara  yang  pada  pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri (sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara), karena bagian terbesar dari aparatur negara itu diisi oleh Aparatur Sipil Negara.  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang selanjutnya  disebut  sebagai    Pegawai  ASN  terdiri  dari  pegawai  negeri  sipil  dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sehingga objek utama dalam  Dalam hal  ini  yang ingin  diteliti oleh  penulis adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Aparatur  Sipil  Negara  yang  di  tambah  satu
8 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  TUN , Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 8
unsure  yaitu  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja. 9 Seperti  Penegasan sebelumnya bahwa pegawai  negeri sipil  di  Indonesia adalah salah satu  unsur hal yang  terpenting  untuk  terciptanya  tujuan  nasional,  karena  di  tangan  aparatur negara tersebut  atau  pegawai  negeri sipil  itulah  penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan negara dapat terlaksana. 10
1. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara. Sebelum penulis membahas lebih lanjut, penulis akan menggambarkan apa  yang dimaksud dengan sengketa kepegawaian.  Dalam penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan juga dalam  ayat  (1)  bahwa  yang  dimaksud  “Sengketa  Pegawai  ASN”  adalah sengketa  yang  diajukan  oleh  Pegawai  ASN  terhadap  keputusan  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  terhadap  seorang  pegawai. Sejarahnya permasalahan Sengketa Kepegawaian sebelum diaturnya undang undang  yang  baru  nomor  5  Tahun  2014,  maka status  quo dari  ketentuan sengketa  kepegawaian  di  atur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
Di  dalamnya  menyatakan  penyelesaian  sengketa  di  bidang kepegawaian  dilakukan  melalui  peradilan  untuk  itu,  sebagai  bagian  dari Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  SengketaKepegawaian  merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dankeputusan/penetapan  di  bidang  kepegawaian  merupakan  objek  dari Peradilan Tata UsahaNegara (PERATUN).
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, merumuskan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  TUN.  Keputusan  Tata  Usaha Negara  merupakan  penetapan  tertulis  yang  dilakukan  oleh  Negara  atau pejabat  yang  berwenang,  berisi  tindakan  hukum  berdasarkan  praturan perundang-undangan  bersifat  konkrit,  individual  dan  final.  Adapun  yang menjadi  penyebab  sengketa  kepegawaian  bagi  pegawai  negeri  sipil  dapat dikemukakan sebagai berikut: 11
Kesalahan  penulisan  identitas  PNS  seperti  nama,  tanggal  lahir,  NIP, pangkat  atau  jabatan,  kesalahan  dalam  keputusan  kenaikan  pangkat, kesalahan  dalam  keputusanpengangkatan  dalam  jabatan  struktural  dan
9 Republik  Indonesia,  Pasal  1  angka  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
10 Nainggolan, Pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil ,  Cetakan  Kesepuluh,  Jakarta:  PT  Pertja,  1987, hlm. 23
11 Philipus,  Hadjon Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2008, hlm. 27
fungsional,  ketidakpuasan  PNS  dalam  keputusan  penjatuhan  hukuman disiplin.
a. Masalah penggajian yang tidak sesuai dengan system penggajian atau tidak berdasarkan pada beban tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung  jawabnya  maupun  sistem  penggajian  yang  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
b. Masalah  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  yang  keliru  oleh Pejabat penilai dalam hal ini atau langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang  bersangkutan.  Masalah  penjatuhan  hukuman  disiplin  yang dilakukan  atasan,  yang  tidak  sesuai  dengan  berat  ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat
c. Masalah  penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  dilakukan  atasan,  yang tidak  sesuai  dengan  berat  ringannya  pelanggaran  disiplin  yang diperbuat.
d. Masalah  cuti  yang  disebabkan  adanya  permintaan  cuti  dari  Pegawai Negeri  Sipil  yang merupakan  haknya  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil yang  tidak  diloloskan  oleh  atasan  karena  semata-mata  alasan  demi kepentingan dinas yang mendesak.
e. Masalah  kenaikan  pangkat  yang  selalu  ditunda-tunda  hanya  semata- mata  alas  an  prestasi  kerja  ataupun  disiplin  yang  dimiliki  oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih kurang
f. Masalah  pensiun,  terjadi  akibat  seretnya  pembayaran  uang  pensiun atas  jasa-jasa  dari  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri Sipil  yang bersangkutan  ataupun adanya anggapan dari atasan bahwa ahli waris dari penerima pensiun tidak mesti di terimanya.
Permasalahan  dalam  internal  pemerintahan  sangat  banyak  apabila keputusan  yang  diberikan  oleh  pimpinan  atau  pejabat  yang  berwenang dalam  mengeluarkan  kebijakan,  dalam  pertaurna  perundang-undangan sebelumnya  sengeketa  kepegawaian  dapat  di  ajukan  dan  diselesaiakna melalui  badan  pertimbangan  kepegawaian  (BAPEK).  Namun  apabila penyelesaia  keberatan  langsung  di  ajukan  dengan  cara  banding  dapat  di laksanakan kepada peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Perubahan  proses  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  di  anggap penting,  karena  acap  kali  penyelesaian  yang  di  ajukan  banding  kepada Peradilan Tata Usaha negara menjadikan citra dalam internal pemerintahan tidak sanggup melaksanakan problematik di dalam internal pemerintahannya  itu  sendiri.  Sehingga  dengan  norma  hukum  yang  baru Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, Apabila sudah menjadi  keputusan  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  mengakibatkan timbulnya  sengketa  Kepegawaian  maka  harus  terlebih  dahulu  diajukan  ke BPASN setelah itu tidak puas maka dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Proses  Jalur  Peraturan  Perundang-undangan  Menciptakan  Upaya Administratif .
Upaya  administratif  adalah  prosedur  yang  dapat  ditempuh  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  puas  terhadap  hukuman  disipin  yang dijatuhkan  kepadanya  berupa  keberatan  atau  banding  administratif.  Hal tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang aparatur  sipil  negara  Tata  Usaha  Negara  pada  tanggal  15  Januari  2014 disebutkan dalam Bab XIII Penyelesaian Sengketa :
a. dalam  Pasal  129  ayat  (1)  bahwa  Sengketa  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara (ASN) diselesaikan melalui upaya administratif.
b. dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Upaya  Administratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari  keberatan  dan  banding administratif.
c. dalam  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  Keberatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  diajukan  secara  tertulis  kepada  atasan  pejabat  yang berwenang  menghukum  dengan  memuat  alasan  keberatan  dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sengketa  yang dilaksanakan dapat  mundul dari beberapa faktor salah satunya faktor yang di berikan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai yang  terdapat  dibawah  kestrukturalnnya  dan  di  keluarkan  sanksi,  adapun sanksi yang dimaksud, yaitu:
a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan
3) pernyataan tidak puas secara tertulis
b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. Hukuman disiplin berat, terdiri dari :
1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
2) Pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah;
3) pembebasan dari jabatan;
4) pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai PNS; dan
5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Kesemua  sanksi  tersebut  diatur  dalam  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  pegawai  negeri  sipil.  Ketika aparatur  sipil  negara  tersebut  tidak  puas  atas  hukuman  disipilin  yang  telah ditetapkan  kepada  dirinya  maka  aparatur  sipil  negara  tersebut  dapat mengajukan upaya administratif.
Ada dua cara penyelesaian sengketa kepegawaian yaitu khusus untuk pelanggaran  disiplin  diupayakan  terlebih  dahulu  penyelesaian  melalui saluran  Upaya  Administratif  yaitu  Keberatan  dan  Banding  Administratif. Keberatan kepada atasan yang berwenang menghukum sedangkan  Banding Administratif  kepada  Badan  Pertimbangan  ASN  yang  selanjutnya  akan penulis bahas bahwa lembaga yang menyelesaikan banding admnistratif ini melalui badan pertimbangan kepegawaian. 12
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Pasal 129 maka pelanggaran disiplin yang  dijatukakan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  semua pelanggaran  non  disiplin  yang  juga  dijatuhkan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian semuanya diselesaikan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 13
Hal  tersebut  sudah  sejalan  dengan  Pasal  48  dan  51  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo. Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  mengatur  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara    dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah dan salah satu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96  Tahun  2000  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  2003  tentang  wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan  dan Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  baik  dengan  hormat  maupun  tidak dengan hormat.
Penjelasan  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 mengungkapkan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  upaya  administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata  apabila  ia  tidak  puas  terhadap  suatukeputusan  Tata  Usaha  Negara, yang  dilaksanakan  dilingkungan  pemerintah  sendiri.  Upaya  Administratif itu terdiri dari: 14
a. Keberatan ,  yakni  jika  penyelesaiannya  harus  dilakukan  sendiri  oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.
b. Banding , yakni apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau  instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan  keputusan  yang bersangkutan.
Upaya  administratif  yang  saat  ini  telah  dirubah,  bukan  tanpa  sebab kebutuhan  perubahan  proses  pelaksanaan  sengketa  kepegawaian  harus direalisasikan.  Disamping  karena  disebab  perubahan  nomenklatur  yang mendasar yakni perubahan norma hukum, di di sisi lain dalam mengajukan keberatan  pada  badan  pertimbangan  kepegawaian  sebelum  berubahnya
12 Tri  Hayati, Administrasi  pembangunan:  suatu  pendekatan  hukum  dan  perencanaannya, Depok: FH Univesitas Indonesia, 2005
13 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  A.  Hamid  S.  Attamimi, Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar- Dasar dan Pembentukannya , Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 131
14 Tedy Sudrajat, Hukum Kepegawaia n, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm .129
menjadi badan pertimbangan aparatur sipil negara, banyak problematik yang mendasar  yang  memang  harus  diselesaikan  melalui  norma  hukum  yang baru.
Misalnya  syarat  untuk  mengajukan  keberatan  kepada  Badan Pertimbangan  Kepegawaian  adalah  :  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  berpangkat  Pembina  Gol.Ruang  IV/a  kebawah.  Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Untuk  itu  akan  diungkapkan  pola  kerja  dan  cara  penyelesaian sengketa  kepegawaian,  yang  berkaitan  dengan  Badan  Pertimbangan Kepegawaian. Perlu ditetapkan hal tersebut karena dalam kenyataannya cara penyelesaian sengketa kepegawaian oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian kurang mendukung perlindungan hukum  bagi  Pegawai  Negeri Sipil,  antara lain terlihat dalam hal sebagai berikut :
a. Putusan  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  didasarkan  juga  pada kebijaksanaan,sehingga masih diwarnai oleh unsur subyektifitas.
b. Pemeriksaan  dalam  sidang  hanya  dilakukan  terhadap  berkas  perkara, tidak  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dan  pejabat yang  berwenang  sebagai  para  pihak  dalam  sengketa  tersebut.  Di  lain pihak  berkas  perkara  sering  tidak  lengkap  dikirim  olehinstansi  yang bersangkutan.
Upaya  terakhir  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil terhadap  keputusan  Penjatuhan  hukuman  disiplin  adalah  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara.  Didalam  UU.  9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilann  Tata  Usaha  Negara,  dinyatakan  dalam  Pasal  48  sebagai berikut: 15
(1). Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  diberi wewenang  oleh  atau  Badan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  secara  administrative  sengketa  Tata Usaha  Negara  tertentu,  maka  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tersebut harus diselesaikan melalui upaya adminstrasi yang tersedia.
(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya  administrative  yang  bersangkutan telah digunakan.
Dalam  pelaksanaannya  dengan  kaitannya  pemberhentian  Pegawai
Negeri Sipil diidentifikasi adanya permasalahan sebagai berikut :
a. Belum  adanya  pengaturan  pendelegasian  wewenang  baik  untuk hukuman disiplin maupun untuk pemberian/penolakan izin perkawinan maupun perceraian.
15 R. Wiyono, Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 109
b. Belum  adanya  tertib  administrasi  dalam  penyampaian  Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
c. Adanya  perbedaan  pengertian  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang sedang menjalani hukuman disiplin dengan Pegawai Negeri Sipil yang sedang  mengajukan  banding  administratif    ke  Badan  Pertimbangan Aparatur Sipil Negara  atas pemberhentiannya.
d. Pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan  dilakukan  bukan  oleh  Pejabat yang  berwenang  atau  tanpa  perintah  dari  pejabat  yang  berwenang menghukum.
e. Tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat maupun Daerah yang diminta oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atas banding administratif  yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah disampaikan cukup lama.

## 3. Transformasi  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  (BAPEK)  Menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)
Wewenang  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  adalah  untuk menyelesaikan  sengketa  kepegawaian  yang  merupakan  amanat  undang- undang yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah yang sampai  saat  ini  masih  dalam  tahap  pembahasan  sehingga  terhadap pemberhentian karena pelanggaran yang dilakukan seorang PNS yang bukan disiplin  di  gugat  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setempat  dimana kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian berkantor, sedangkan pemberhentian  karena  pelanggaran  disiplin  diajukan  banding  administratif ke  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian.  Presiden  memberikan  wewenang penyelesaian sengketa kepegawaian kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,  dalam  hal  ini  memberikan  wewenang  untuk  menyelesaikan sengketa  kepegawaian  kepada  Badan  Pertimbangan  ASN  sebagai  atasan Pejabat  yang  berwenang  menghukum  melalui  jalur  banding  administratif, yang  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Pemerintah dalam hal ini Presiden RI, jadi wewenang penyelesaian sengketa kepegawaian  tersebut  sebetulnya  harus  dilaksanakan  oleh  satu  badan lembaga pemerintah tersendiri.
Paradigma  penyelesaian  sengketa  kasus  kepegawaian  berubah  sejak ditetapkannya  UU  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Nomor  5  Tahun  2014. Dalam  pasal  129  disebutkan  sengketa  pegawai  ASN  diselesaikan  melalui upaya  administratif.  Menguatkan  aturan  tersebut  di  tahun  yang  sama,  UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga ditetapkan. Dalam  pasal  75  UU  tersebut  menegaskan  bahwa  warga  masyarakat  yang dirugikan  terhadap  keputusan  dan  atau  tindakan  dapat  mengajukan  upaya administratif  kepada  pejabat  pemerintahan  atau  atasan  pejabat  yang menetapkan.  Artinya,  seluruh  kasus  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan, harus diupayakan secara administratif terlebih dahulu sebelum naik banding dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Demikian    pula  dalam  Pasal  129  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014,  antara  lain  dijelaskan  bahwa  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil Negara  yang  merupakan    suatu  lembaga  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk mengajukan  banding  administratif    apabila  yang  bersangkutan  dijatuhi sanksi  hukuman  disiplin  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  pemberhentian  tidak dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  baik  pelanggaran  disiplin maupun non disiplin yang berpangkat pembina utama golongan ruang IV/e ke bawah.
Pada  prinsipnya  sengketa  kepegawaian  ASN  baik  itu  pelanggaran disiplin  ataupun  tidak,  harus  diselesaikan  secara  internal  melalui  upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif ini dilakukan dengan dua cara:  Pertama,  mengajukan  keberatan  kepada  atasan  pejabat  yang berwenang  memberikan  hukuman  dengan  memberikan  tembusan  kepada pejabat  yang  berwenang  menghukum;  Kedua,  mengajukan  banding administratif  ke  Badan  Pertimbangan  ASN(BP  ASN).  “BAPEK  akan menjadi  cikal  bakal  BP  ASN,  tanggung  jawab  dan  kewenangannya  akan lebih  luas  lagi,  tidak  hanya  menangani  permasalahan  kepegawaian  yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS saja dan ini harus benar-benar disiapkan dari regulasi dan struktur organisasinya
Disamping  itu,  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara    juga memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  mengenai  usul  penjatuhan hukuman  disiplin  pemberhentian    dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil maupun tidak dengan hormat terhadap Eselon I  serta pembebasan dari jabatan  bagi  Pejabat  Eselon  I,  yang  diajukan  oleh  Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan  Lembaga  Tinggi  Negara,  dan  Pimpinan  Lembaga  Pemerintah Nonkementerian 16 . Untuk  yang  akan  datang  pasti  banyak  Pegawai  Negeri Sipil  yang  mengajukan  banding  administratif    ke  Badan  Pertimbangan Kepegawaian antara lain bahwa:
a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara  secara  subyektif  dianggap  sewenang-wenang  dan  tidak memenuhi rasa keadilan.
b. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara secara subyektif dinilai Pegawai.
Namun  demikian  sampai  saat  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa wewenang  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  diselesaikan  melalui  upaya banding  administratif  ke  Badan  Pertimbangan  ASN.  Bila  demikian  dapat pula  dikatakan,  bahwa  wewenang  penyelesaian  sengketa  kepegawaian tersebut  sah,  sebab  ia  diberikan  oleh  lembaga  yang  berkompeten  untuk memberikannya  dan  melalui  prosedur  yang  sah  pula,  yakni  dituangkan  ke dalam Pasal 32, 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 17 Sengketa
16 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17 Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  71,  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
kepegawaian  tersebut  timbul  akibat  ketidakpuasan  atas  sanksi  yang ditetapkan kepada ASN tersebut,

## C. SIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  penulis  mengambil  kesimpulan  dengan  dua  hal besar  yang  dapat  menjawab  rumusan  awal  yang  telah  penulis  kemukakan sebelumnya, adapun kesimpulannya adalah :
1. Penyelesaian sengketa kepegawaian di bentuk dengan peraturan perundang- undangan yang cukup komprehensif sehingga dalam penelesaiyan sengketa aparatur  sipil  negara  baik  itu  Pegawai  Negeri  Sipil  ataupun  Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak dapat terpenuhi, perubahan prosedur proses  penyelesaian  sengketa  kepegaawaian  prinsipnya  untuk  menciptakan kesempurnaan  dari  pada  noema  hukum  yang  sebelumnya  sudah  tercipta, sehingga  dalam  undang-undang  yang  baru  nomar  5  tahun  2014  menjadi lebih lengkap.
2. Bahwa  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  sesuai  ketentuan  Pasal 129  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  mengamanatkan  kedudukan BPASN  semakin  kuat  karena  semua  sengketa  kepegawaian  sepanjang dikeluarkan atau diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka harus terlebih  dahulu  diajukan  Upaya  Administratif  ke  Badan  Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang badan  tersebut  belum  terbit.  Sesuai  ketentuan  aturan  peralihan  Pasal  1  dan Pasal  2  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  selesai  diamandemen  ke-4  pada tanggal  10  Agustus  tahun  2002  yang  menyatakan  Pasal  1  segala  peraturan perundang-undangan  yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  tersebut,  sedangkan  Pasal  2 berbunyi  semua  lembaga  negara  yang  ada  masih  tetap  berfungsi  sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  tersebut.  Tentunya  hal  inilah yang  menjadi  patokan  sehingga  Lembaga    BAPEK  masih  tetap  berfungsi sebelum  ada  yang  baru,  hal  ini  sesuai  ketentuian  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian.  Jadi tugas  BAPEK  belum  mengacu  ke  Pasal  129  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  karena  Peraturan  Pemerintah  tentang  BPASN  belum  terbit. BPASN  ke  depan  berfungsi  menerima  semua  sengketa  kepegawaian  baik disiplin maupun non disiplin sepanjang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Farida,  Maria  Indrati  Soeprapto,  A.  Hamid  S.  Attamimi.    1998. Ilmu  Perundang- Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta : Kanisius
Hadjon,  Philipus.  2008. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press

## Hayati ,Tri,. Ilmu Perundang-Undangan
Hayati  Tri.  2005. Administrasi  pembangunan:  suatu  pendekatan  hukum  dan perencanaannya , Depok: FH Univesitas Indonesia
Indroharto.  2003. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara , Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Marbun  S.F.  2011. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia , Yogyakarta: FH UII Press
Muchsan.  1982. Sistem  pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan TUN ,  Liberty: Yogyakarta
Nainggolan.  1987. Pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil ,  Cetakan  Kesepuluh,  Jakarta:  PT Pertja
Prijodarminto,  Soegeng.  1993. Sengketa  Kepegawaian  Sebagai  bagian  dari  Sengketa Tata Usaha Negara , Jakarta : PT. Pradnya Paramita
Sadjijono . 2011. Pokok Hukum Administrasi , Yogyakarta : Laksbang Pressindo
Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi , Yogyakarta: Laksbang Pressindo
Sinamo, Nomensen. 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Jala Permata Aksara
Sudrajat, Tedy. 2008. Hukum Kepegawaian , Jakarta: Sinar Grafika
Wiyono. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta: Sinar Grafika

## Peraturan Perundang-undangan :
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik  Indonesia,    Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  tahun  1980  tentang  Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  71,  Tahun  1998  Tentang  Perubahan Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  67  Tahun  1980  Tentang  Badan  Pertimbangan Kepegawaian.