## A. Pendahuluan
Budaya  patriarkhi  yang  dianut  oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan  laki-laki/suami  sebagai  sosok “the superbody ”  yang memiliki kekuasaan dan kewenangan  penuh  dalam  mengatur  rumah tangga.  Di  sisi  lain  perempuan/isteri  sering diposisikan  sebagai  “ the  second  class ”  dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan keluarga  yang  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan  yang  jauh  di  bawah  laki- laki/suami,  bahkan  dengan  posisi  ini  mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Sesungguhnya, masalah kekerasan dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang  universal.  Ia  bisa  terjadi  di  mana-mana dan  dapat  menimpa  siapa  saja,  baik  laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam
kenyatannya  kaum  perempuan  lebih  sering menjadi  korban.  Sebab    pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  didominasi  oleh  suami; suami  terhadap  isteri  maupun  ayah  terhadap anak-anaknya. 1
Kondisi  ini  disebabkan  karena  adanya ketimpangan dalam struktur sosial budaya yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat.  Struktur  sosial  budaya  patriarkis yang  bersifat  dominatif  dan  hegemonik cenderung  menempatkan  perempuan  selalu berada  dalam  posisi  subordinatif,  berada  di bawah bayang-bayang kaum laki-laki.
Superioritas  ini  cenderung  melahirkan sikap  arogan  dan  tidak  mustahil  pula melahirkan  kekerasan  dalam  berbagai  bentuk
1 Hadijah dan La Jamaa, Hukum Islam dan Undang- Undang  Anti  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ,  (Banten  : STAIN Ambon Press, 2007), hlm. 1.

## MENELISIK ASAS KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM

## Oleh Ikhwanuddin Harahap
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: Ikhwanuddin_harahap@yahoo.com

## Abstract
Ideally, family should be be “ the safetyhome” for all members of the family. But in fact, there are many violence cases  happened in Indonesia families. So that is why the  Government  respons  the  cases  by Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  There  are  many  kinds  of violence  in  family,  namely  physical  violence  such  as  beating,  slaping,  kick,  biting, marital  rape,  etc.,  and  non-  physical  violence  such  as  intimidation,  threat,  terror, etc. This article tries to analysis one of the principles in the Undang-Undang namely justice and gender equalities on Islam perspective.

## Kata Kunci : Keadilan, Kesetaraan Gender

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
baik kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan  seksual,  atau  sejenisnya  seperti perkosaan,  penganiayaan,  pembunuhan  atau kombinasi  dari  ketiganya,  ataupun  seperti pelakunya seperti orang-orang dengan hubungan  dekat  atau  orang  asing,  ataupun tempat  terjadinya  seperti  di  tempat  umum  dan di  dalam  rumah  tangga. 2 Peristiwa  kekerasan yang  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki/suami  ini sering  menghiasi  kolom-kolom  pada  media cetak  dan  bahkan  menjadi  salah  satu  faktor penyebab perceraian di pengadilan.
Melihat fenomena yang terjadi, pemerintah  Indonesia  memberikan  respon positif terhadap berbagai kejadian dan peristiwa yang menyangkut kehidupan keluarga.  Hal  ini  didasarkan  pada  kesadaran bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara.  Jika  keluarga  hidup  dengan  rukun  dan damai,  maka  negara  akan  rukun  dan  damai pula,  tetapi  sebaliknya  apabila  keluarga “ broken” maka  negara  juga  akan  hancur.
Dengan  ungkapan  lain,  keluarga  adalah cerminan sebuah negara.
Respon  tersebut  diejawantahkan  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan,  yaitu diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Rumah Tangga, di mana salah satu asas dalam upaya  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah
2 Sulistywati  Irianto,  “Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Hukum  Pidana  (Suatu  Tinjauan  Hukum Berspektif  Feminis)”,  dalam Jurnal  Perempuan ,  Edisi  10 Februari-April, 1999, hlm. 8
tangga  adalah  asas  keadilan  dan  kesetaraan gender.
Seiring  berjalannya  waktu,  tepatnya  11 (sebelas) tahun setelah lahirnya undang-undang ini, kita masih sering mendengar dan membaca informasi  mengenai  kasus-kasus  kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama oleh laki-laki/suami terhadap  isteri  dan  atau  anak-anak. 3 Bahkan keadilan dan keseteraan gender yang mendasari semangat undang-undang tersebut seolah masih “jauh panggang dari api”.
Seyogyanya,  semua  anggota  keluarga mendapatkan  keadilan  dalam  rumah  tangga sebagaimana  diinginkan  oleh  undang-undang ini dan semestinya pula kaum perempuan tidak mengalami ketidak adilan gender dalam rumah tangga  sebagainana  sejalan  dengan  tujuan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, yaitu:
a. mencegah  segala  bentuk  kekerasan  dalam rumah tangga;
b. melindungi  korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga; dan
3 Sebagaimana disebutkan dalam bagian
Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  pada  poin  c, yaitu  bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat  perlindungan dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan
d. memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera. 4
Tentu  dibutuhkan  peran  serta  seluruh elemen bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita undang-undang  tersebut,  sebab  jika  semuanya harus  dilakukan  oleh  pemerintah  saja  maka hasilnya barangkali tidak akan maksimal.
Tulisan  ini  mencoba  melihat  dan mengurai  salah  satu  asas  dalam  upaya penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  diusung  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu asas keadilan dan kesetaraan gender.

## B. Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Undang-Undang.
Apabila  ditinjau  secara  terminologi, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sejumlah  orang yang  berposisi  kuat  (atau  tengah  merasa  kuat) terhadap  seseorang  atau  sejumlah  orang  yang berposisi  lebih  lemah  (atau  yang  tengah dipandang  berada  dalam  keadaan  lemah), bersaranakan  kekuatannya-baik  fisik  maupun non  fisik  yang  superior,  dengan  kesengajaan untuk  dapat  menimbulkan  rasa  derita  di  pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut. 5
4 Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5 Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan”  Makalah  dalam  Seminar  Nasional “ Islam,  Seksualitas  dan  kekerasan  terhadap  Perempuan ” Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt. hlm. 1.
Dengan  demikian,  kekerasan  bisa dilakukan  oleh  siapa  saja  dan  terhadap  siapa saja sebagai akibat dari adanya superioritas dan inferioritas  dalam  pola  hubungan  dan  struktur sosial  masyarakat.  Pada  umumnya,  kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap  perempuan  baik  di  luar  mapun  di dalam  rumah  ( marital  rape ),  pemukulan  yang terarjadi  di  dalam  rumah  tangga  ( domestic violence ),  penyiksaan  terhadap  anak-anak ( child abuse ), penyiksaan yang mengarah pada organ  alat  kelamin  ( genital  mutilation )  dan sebagainya.  Sedangkan  kekerasan  yang  besifat non-fisik atau mental psikologis bisa berbentuk prostitusi,  pornografi,  eksploitasi  wanita  dan lain-lain.
Dalam  perspektif  Mansour  Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi ( assault ) terhadap  fisik  maupun  integritas  mental psikologis  seseorang. 6 Dengan  kata  lain, sasaran  kekerasan  tidak  hanya  fisik  atau biologis  semata  namun  mental  psikologis  juga menjadi sasarannya.
Paradigma tentang kekerasan sebagaimana  dikonsepsikan  tersebut  ternyata dialami oleh banyak orang dalam institusi yang bernama keluarga. Tentu hal ini adalah sebuah ironi,  di  mana  keluarga  yang  seharusnya sebagai safetyhome (tempat aman) bagi seluruh anggota  keluarga  tiba-tiba  berubah  menjadi
6 Mansour  Fakih, Menggeser  Konsepsi  Jender  dan Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  1996), hlm. 12.

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
”neraka”  yang  menakutkan.  Bahkan,  sebagian kalangan  menyebutkan  bahwa  laki-laki  yang memukul  isteri  dan  atau  anak-anak  ternyata dianggap  sesuatu  yang  wajar. 7 Bahkan  dalam banyak  kasus,  menempleng  atau  menampar isteri  tentulah  bukan  berita  yang  mengejutkan dalam  masyarakat.  Perlakuan  tindak  kekerasan seperti  ini  masih  dipandang  wajar  dan  biasa terjadi. Masyarakat kita telah terbiasa menyaksikan  penganiayaan  suami  terhadap isteri,  baik  secara  langsung  maupun  melalui pemberitaan  di  media  massa  seperti  koran, majalah  dan  televisi.  Kita  baru  akan  terkejut bila  ada  suami  yang  tega  menyerang  isterinya dengan senjata tajam yang mematikan atau ada suami  yang  memaksa  isterinya  untuk  menjadi pekerja seks.
Dalam perspektif Undang-Undang,
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 8
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:
7 Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga , (Jakarta, tnp, 1999), hl. 28.
8 Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal  5  Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara  : 1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.
Pasal  6  Kekerasan  fisik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal  7    Kekerasan  psikis  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  b  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5   huruf c meliputi :
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut; pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap salah seorang dalam lingkup
b. Rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial  dan/atau tujuan tertentu.
Pasal  9  ayat  1  Setiap  orang  dilarang menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau
perjanjian    ia  wajib  memberikan  kehidupan, perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang tersebut.
Ayat  2  Penelantaran  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  juga  berlaku  bagi  setiap orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang  untuk  bekerja  yang    layak  di  dalam atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali  orang tersebut.
Memang kekerasan dalam rumah tangga  bisa  menimpa  siapa  saja  termasuk  ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga.  Namun  secara  umum  pengertian kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengalami penyempitan  makna  yaitu  penganiayaan  suami terhadap  isteri.  Hal  ini  bisa  dimengerti  karena kebanyakan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  isteri  dan  pelakunnya  tidak  lain adalah suami ”tercinta” The loved husband . 9
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat berbentuk  1.  Penganiayaan  fisik  (seperti menampar,  pukulan,  tendangan,  melempar, membenturkan  kepala  isteri  ke  tembok, sundutan  rokok,  penyiraman  dengan  cairan seperti  air  keras,  air  cucian  dan  lain-lain, cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti,  dicekik,  diseret);                                2. Penganiayaan  psikis  atau  emosional  seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan,
9 Farha  Ciciek, Ikhtiar  Mengatasi  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga , (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), hl. 21-
mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri,  suami  mempunyai  wanita  idaman  lain (WIL), meninggalkan isteri tanpa izin, otoriter, berjudi  dan  mabuk-mabukan,  ancaman  dengan benda  atau  senjata  api,  keluarga  suami melakukan  teror;                  3.  Penganiayaan finansial,  misalnya  dalam  bentuk  penjatahan uang  belanja  secara  paksa  dari  suami;  dan  4. Penganiayaan  seksual,  dibagi  kepada  dua bentuk, pertama kekerasan  seksual  berat berupa :
1. Pelecehan  seksual  dengan  kontak  fisik, seperti  meraba,    menyentuh  organ  seksual, mencium  secara  paksa,  merangkul  serta perbuatan  lain  yang  menimbulkan  rasa muak/jijik,  terteror,  terhina  dan  merasa dikendalikan,
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan  isteri  atau  pada  saat  isteri  tidak menghendaki,
3. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan.  Pemaksaan  hubungan  seksual dengan  orang  lain  untuk  tujuan  pelacuran dan atau tujuan tertentu,
4. Tindakan  seksual  dengan  kekerasan  fisik dengan  atau  tanpa  bantuan  alat  yang menimbulkan sakit, luka atau cedera,
5. Memaksa  isteri  melakukan  anal  seks (memasukkan  penis  ke  dalam  anus),    oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut),

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
6. Pemaksaan  hubungan  seksual  berkali-kali dalam  satu  waktu  yang  sama  sementara isteri tidak menyanggupinya,
7. Penggunaan obat perangsang untuk memperpanjang  hubungan  intim  tanpa persetujuan isteri,
8. Pemaksaan  hubungan  seksual  pada  saat isteri sedang haid/menstruasi;
Kedua kekerasan seksual ringan berupa pelecehan  seksual  secara  verbal  seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan (pemaksaan  hubungan  seksual  ketika  isteri tidak siap, penyiksaan atau pemaksaan hubungan  seksual  dengan  cara  yang  tidak dikehendaki isteri). 10

## C. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut  perspektif    Farha  Ciciek, terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga disebabkan beberapa faktor :
1. Nilai-nilai  budaya.  Fakta  menunjukkan bahwa  laki-laki  dan  perempuan  tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki atau  berada  di  bawah  otoritas  dan  kendali laki-laki.  Hubungan  perempuan  dan  laki- laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur  keluarga  patriarkhal  dan  didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem
10 Hadijah dan La Jamaa, Op. Cit . hlm. 54-55.
religius, yang membuat hubungan semacam itu  tampak  alamiah,  adil  secara  moral,  dan suci. Lemahnya posisi perempuan merupakan  konsekuensi  dari  adanya  nilai- nilai  patriarki  yang  dilestarikan  melalui proses  sosialisasi  dan  reproduksi  dalam berbagai  bentuk  oleh  masyarakat  maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki- laki  memiliki  kekuasaan  dan  kemampuan untuk  mempertahankan  diri.  Perempuan  di dalam  kebudayaan  patriarkal  dihantui  oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan  keberadaan  mereka.  Budaya patriarkhi telah menempatkan isteri sebagai milik  suami  sehingga  senantiasa  harus berada dalam pengawasan suami. Jika isteri keliru/salah  menurut  cara  pandang  suami, maka  mereka  bisa  berbuat  apa  saja  agar sang  isteri  ”kembali  ke  jalan  yang  benar”, termasuk  di  dalamnya  melakukan  tindakan kekerasan.
2. Tatanan  hukum  yang  belum  memadai. Aspek-aspek  hukum,  berupa  substansi hukum  ( content  of  law ),  aparat  penegak hukum  ( structure  of  law ),  maupun  budaya hukum  dalam  masyarakat  ( culture  of  law ) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan  perempuan,  terutama  dalam masalah  kekerasan.  KUHP  yang  menjadi acuan  pengambilan  keputusan  hukum dirasakan  sudah  tidak  memadai  lagi  untuk men cover berbagai  realitas  kekerasan  yang
terjadi  di  masyarakat.  Nilai-nilai  budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai  perundang-undangan,  misalnya dalam  UU  Perkawinan  tahun  1974  yang membedakan  dengan  tegas  peran  dan kedudukan antara suami dan isteri. Pasal 31 ayat  3  UU:  "Suami  adalah  kepala  keluarga dan  isteri  adalah  ibu  rumah  tangga".  Pasal 34  ayat  1  dan  2  ditetapkan:  "Suami  wajib melindungi  isterinya  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  rumah tangga  sesuai  dengan  kemampuannya"  dan "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan  sebaik-baiknya".  Terlihat  secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan isteri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami.
3. Kebudayaan  mendorong  isteri  supaya bergantung  kepada  suami  secara  ekonomi. Kondisi ini membuat isteri hampir sepenuhnya  berada  di  bawah  kuasa  isteri. Termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi  antara  suami  dan  isteri  turut menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga,  di  mana  lebih  banyak  para suami  yang  bekerja  dibanding  isteri, kebudayaan menyelesaikan konflik/pertengkaran  rumah  tangga  dengan cara  kekerasan,  dan  budaya  otoritas  atau pengambil keputusan di tangan suami.
4. Persepsi  yang  keliru.  Masyarakat  tidak memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai  masalah  sosial,  tetapi  persoalan pribadi  suami  isteri.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  aib  keluarga  yang harus  dibungkus  rapi.  Isteri  tidak  memiliki keberanian untuk menceritakan/melaporkan tindak  kekerasan  suaminya  kepada  pihak berwenang  karena  berbagai  alasan  dan pertimbangan. Seperti isteri takut pembalasan  suami,  tidak  ada  tempat berlindung,  takut  dicemooh  masyarakat, rasa percaya diri  yang rendah, kepentingan anak,  dan  karena  alasan  mempertahankan lembaga perkawinan.
5. Mitos.  Persoalan  kekerasan  dalam  rumah tangga  menjadi  semakin  parah  karena hadirnya  mitos.  Di  antara  mitos  yang berkembang  di  masyarakat  bahwa  suami memukul  isteri  hanya  karena  kekhilafan sesaat lantaran isterinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang.  Padahal,  isteri  yang  datang melapor  pada  umumnya  telah  mengalami kekerasan  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama.  Hampir-hampir  tidak  ditemukan isteri  yang  melapor  karena  baru  sekali mengalami  perlakuan  kekerasan.  Mitos lainnya,  selama  ini  diyakini  bahwa  isteri yang  disiksa  adalah  tipe  isteri  yang pembangkang.  Demikian  juga  korban  dan pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
adalah  kelompok  masyarakat  yang  tidak terdidik.  Faktanya,  baik  korban  maupun pelakunya  ternyata  berasal  dari  berbagai kalangan;  status  sosial,  tingkat  pendidikan, dan  jenis  profesi,  bahkan  tidak  jarang pelaku kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat  dan  pemuka  agama  yang terdidik. 11

## D.  Asas  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender; Perspektif Islam
Asas  keadilan  dan  kesetaraan  gender adalah  merupakan  asas  kedua  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Asas  ini  akan  ditinjau  dari  perspektif Islam.
Diantara core yang  dibawa  oleh  Islam adalah ide tentang keadilan, ide kesetaraan dan persamaan di antara semua manusia. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi terhormat, di mana dalam masyarakat jahiliyah posisi  kaum  perempuan  sangat  rendah. banyak ayat Al-Qur’an dan hadis nabi yang menunjukkan  kesamaan  dan  kesetaraan  di antara  laki-laki  dan  perempuan.  Salah  satu  di antaranya adalah firman Allah  swt:
                                                                
                                                           
                                
11 Farha Ciciek , Op.Cit. hlm. 25-28.
Artinya  ” Hai  manusia,  sesungguhnya kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dan  menjadikan kamu  berbangsa  -  bangsa  dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. sesungguhnya orang yang paling  mulia  diantara  kamu disisi  Allah    ialah  orang  yang paling  taqwa  diantara  kamu. sesungguhnya  Allah    maha mengetahui lagi maha mengenal. 12
Namun kalangan fundamentalis, dengan mengabaikan  konteks  sosial  ayat-ayat  Al- Qur’an,  menggambarkan  laki-laki  sebagai makhluk superior atas perempuan-suatu pandangan  yang  kemudian  telah  menimbulkan begitu banyak penderitaan di kalangan perempuan muslim. 13 Malahan ironisnya superioritas ini lantas dikristalkan dalam kitab- kitab  fiqih  yang  menjadi  sandaran  bagi  umat islam. 14 Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh Masdar  F.  Mas’udi  bahwa  dalam  kitab-kitab kuning  pada  umumnya  menempatkan  laki-laki di  atas  kaum  perempuan. 15 Dalam  shalat misalnya, laki-laki hanya menutup aurat antara pusar dan lutut  sementara perempuan menutup seluruhnya  kecuali  muka  dan  tangan,  laki-laki
12 Q.S. Al-Hujarat: 13
13 Huzaemah  Tahido  Yanggo,  “Pandangan  Islam Tentang  Jender”,  dalam  Mansour  Faqih  (et  al.), Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam ,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 151-152.
14 Mai  Yamani  (ed.), Feminisme  dan  Islam ,  terj. Purwanto, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm. 37.
15 Masdar  F.  Mas’udi,  “Perempuan  di  antara  Kitab Kuning”,  dalam  Mansour  Faqih  (et  all.), Op.  Cit .,  hlm.  167- 180.
sebaiknya shalat di masjid sementara perempuan sebaiknya di rumah saja.
Riffat  Hasan  menyebutkan  bahwa agama telah digunakan sebagai alat penindasan ketimbang sebagai sarana pembebasan. gender,  yang  merupakan  sifat  yang  melekat pada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural seperti  laki-laki  dikenal  kuat  dan  rasional sementara  perempuan  dikenal  lemah  dan irrasional,  sebenarnya  tidak  mempersoalkan jenis kelamin ( sex ) yang merupakan pensifatan atau  pembagian  dua  jenis  kelamin  yang ditentukan  secara  biologis  yang  melekat  pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki  rahim,  melahirkan  dan  lain-lain. Perbedaan  gender  tidaklah  menjadi  masalah sepanjang  tidak  melahirkan  ketidak  adilan gender  ( gender  inequalities ).  Namun  yang menjadi  persoalan  ternyata  perbedaan  gender telah  melahirkan  berbagai  ketidak  adilan,  baik bagi  laki-laki  dan  terutama  kepada  kaum perempuan. 16
Dalam bahasa Nasaruddin Umar, sebenarnya Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan  ( distinction )  antara  laki-laki  dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan ( discrimination )
yang
menguntungkan  satu  pihak  dan  merugikan yang lain. 17
Lebih jauh, Elaine Showalter sebagaimana  dikutip  oleh  Nasaruddin  Umar menyebutkan  bahwa  gender  tidak  hanya sekedar  pembedaan  laki-laki  dan  perempuan dari  konstruksi  sosial-budaya  akan  tetapi gender merupakan konsep analisis ( an analytic concept ) yang dapat menjelaskan sesuatu. 18
Mainstream gender sesungguhnya secara  empiris  bergaung  pada  abad  ke-18, bersamaan  dengan  semakin  populernya  arus pemikiran baru jaman pencerahan ( enlighment ). 19 Di  mata  kaum  pemerhati gender salah satu penyebab munculnya ketidak adilan  terhadap  perempuan  adalah  karena masyarakat tidak membedakan antara seks dan gender.  akibat  penyamaan  ini,  sebagaimana telah  disebutkan  di  awal,  maka  perbedaan gender  ( gender  differentiation )  dan  peran gender  ( gender  role )  pun  sering  dianggap sebagai  sesuatu  yang  kodrat  dan  tidak  bisa dirubah.  Padahal,  perbedaan  dan  peran  gender tersebut,  sebagai  hasil  konstruksi  sosial  dan kultural,  sering  menimbulkan  ketidak  adilan gender ( gender inequalities ) yang termanifestasi  dalam  bentuk  marginalisasi,
17 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender, Perspektif Al-Qur`an , (Jakarta : Paramadina, 1999), 33-35. 18 Nasaruddin Umar, op.cit hlm. 18-19.
19 Ratna  Megawangi, Membiarkan  Berbeda:  Sudut Pandang  Baru  Relasi  Jender, (Bandung  :  Mizan,  1999),  hlm. 118.

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
subordinasi, stereotipe ,  kekerasan  dan  beban kerja ganda terhadap perempuan. 20
Dengan  mengacu  pada  paradigma gender, ketidak adilan gender bisa diidentifikasi  melalui  berbagai  manifestasi ketidak  adilan,  yakni:  marjinalisasi  (proses pemiskinan  ekonomi),  subordinasi  (anggapan tidak  penting),  pelabelan  negatif  ( stereotype ), kekerasan  ( violence ),  dan  beban  kerja  ganda ( double  burden ).  Inilah  kriteria  yang  menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap  aturan  sosial  tentang  relasi  laki-laki dengan  perempuan,  termasuk  yang  lahir  dari doktrin agama.
Pertama , terjadi marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap  kaum  perempuan.  Dalam  banyak kasus  rumah  tangga,  bentuk  kekerasan  yang dialami  oleh  kaum  perempuan  atau  isteri adalah membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri  dan  sebagainya.  Bentuk  marginalisasi lainnya  adalah  adanya  suami  yang  melarang isterinya  untuk  membantu  beban  keluarga dengan  bekerja  di  luar  rumah  padahal  isteri memiliki  kapasitas  dan  potensi  untuk  itu,  baik dari  segi  skill  maupun  pendidikannya.  Atau suami melakukan penjatahan biaya atau belanja keluarga  secara  ketat.  Hal  seperti  ini  termasuk
20 Mansour  Faqih, Op.  Cit ,  hlm.  13-21.  Syamsiah Ahmad,  “Keperluan  Untuk  Mengadakan  Analisa  Secara Spesifik Menurut  Jender” dalam T. O. Ihrami, Kajian  Wanita Dalam Pembangunan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 171.
penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan  uang  belanja  secara  paksa  dari suami, 21 .
Kedua, terjadi  subordinasi  (anggapan tidak  penting).  Subordinasi  pada  dasarnya adalah  keyakinan  bahwa  salah  satu  jenis kelamin  dianggap  lebih  penting  atau  lebih utama  dibanding  jenis  kelamin  lainnya.  Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih  rendah  dari  laki-laki.  Atau  adanya anggapan  bahwa  isteri  sering  diidentikkan dengan konco  wingking atau  pelengkap  dari kepentingan laik-laki. 22 .
Ketiga, pelabelan  negatif  ( stereotype ). Setereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu  atau  kelompok  yang  tidak  sesuai dengan kenyataan  empiris  yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidak adilan.  Salah  satu  stereotipe  yang  berkembang berdasarkan  pengertian  gender,  yakni  terjadi terhadap  salah  satu  jenis  kelamin,  yaitu  kaum perempuan.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya diskriminasi  dan  berbagai  ketidak  adilan  yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik.
Keempat, kekerasan ( violence ).
Berbagai  bentuk  tidak  kekerasan  terhadap
21 Farha Ciciek, Op.cit .. hlm. 23-24.
22 Siti  Mufidah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi Kesetaraan Gender , (Yogyakarta : Kibar Press, 2007), hlm. 58.
perempuan  sebagai  akibat  perbedaan,  muncul dalam bebagai bentuk. Kata kekerasan merupakan  terjemahkan  dari  violence,  artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental  psikologis  seseorang.  Penganiayaan fisik  seperti  menampar,  pukulan,  tendangan, melempar, membenturkan ke tembok; penganiayaan  psikis  atau  emosional  seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri.
Kelima, beban  kerja  ganda  ( double burden ).  Bentuk  lain  dari  diskriminasi  dan ketidak adilan gender adalah beban ganda yang harus  dilakukan  oleh  salah  satu  jenis  kalamin tertentu  secara  berlebihan.  Dalam  suatu  rumah tangga pada umumnya beberapa jenis  kegiatan dilakukan  laki-laki,  dan  beberapa  dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan  perempuan  mengerjakan  hampir 90%  dari  pekerjaan  dalam  rumah  tangga. Sehingga  bagi  mereka  yang  bekerja,  selain bekerja  di  tempat  kerja  juga  masih  harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 23
Perempuan  pekerja  selain  dituntut  untuk mampu  menyelesaikan  pekerjaan-pekerjaan rumah  tangga  yang  di  masyarakat  selalu dipersepsikan  sebagai  kewajiban  isteri-mereka juga  harus  menunjukkan  prestasi  kerja  yang baik  di  tempat  kerja.  Timbullah  istilah  ”beban ganda”  bagi  perempuan  pekerja  dan  tidak
23 Mansour  Fakih, Posisi  kaum  Perempuan  Dlam Islam;  Tinjauan  dari  Analisis  Gender ,  dalam  dalam  Mansour Faqih (et al.), Op.Cit . hlm. 46 – 49.
demikian dengan laki-laki. Sebab laki-laki pada umumnya  tidak  bekerja  ganda,  tidak  dituntut menyelesaikan  tugas-tugas  di  rumah  tangga sebagaimana perempuan. 24

## E. Penutup
Semangat  keadilan  dan  kesetaraan gender  yang  diusung  oleh  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  seyogyanya mampu menciptakan rumah tangga  yang aman dan  nyaman  bagi  semua  anggota  keluarga. Keadilan  dan  kesetaraan  gender  bukan  berarti bahwa  kaum  perempuan/isteri  berkeinginan sama  dan  setara  dalam  fungsi,  kekuasaan  dan kewenangannya  dalam  rumah  tangga,  namun lebih  kepada  keinginan  untuk  menghapuskan segala  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam rumah tangga tersebut. Namun dalam faktanya, kekerasan  masih  sering  terjadi  dalam  rumah tangga  yang  berupa  marjinalisasi,  subordinasi, pelabelan negatif ( stereotype ), kekerasan ( violence ),  dan  beban  ganda  ( double  burden ). Islam  menekankan  kesetaraan  dan  kesamaan fungsi dan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan.
24 Siti Mufidah Mulia, Op. Cit. , hlm. 57.

## Daftar Kepustakaan
Ciciek,  Farha, Ikhtiar  Mengatasi  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga ,  Jakarta  :  The Asia Foundation, 1999
Fakih,  Mansour, Menggeser  Konsepsi  Jender dan  Transformasi  Sosial ,  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 1996
Hadijah  dan  La  Jamaa, Hukum  Islam  dan
Undang-Undang
Anti Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga ,  STAIN  Banten
Ambon Press, 2007
Irianto,  Sulistywati,  “Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Hukum  Pidana  (Suatu Tinjauan  Hukum  Berspektif  Feminis)”, dalam Jurnal  Perempuan ,  Edisi  10
Februari-April, 1999
Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga , Jakarta, tnp, 1999
Mas’udi,  Masdar  F.,  “Perempuan  di  antara Kitab  Kuning”,  dalam  Mansour  Faqih
(et  al.), Membincang  Feminisme :
Diskursus  Jender  Perspektif  Islam ,:
Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
Megawangi,  Ratna, Membiarkan  Berbeda:
Sudut  Pandang  Baru  Relasi  Jender,
Bandung : Mizan, 1999
Mulia,  Siti  Mufidah, Islam  dan  Inspirasi Kesetaraan Gender , Yogyakarta ; Kibar
Press, 2007
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan
Jender,  Perspektif  Al-Qur’an ,  Jakarta  :
Paramadina, 1999
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004
tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Wignjosoebroto, Soetandyo, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” Makalah  dalam  Seminar  Nasional
“ Islam,  Seksualitas  dan  kekerasan terhadap  Perempuan ”  Yogyakarta,  27- 29 Juli 2000, tt.
Yamani, Mai (ed.), Feminisme dan Islam , terj.
Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000
Yanggo, Huzaemah Tahido, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih
(et al.), Membincang Feminisme Diskursus  Jender  Perspektif  Islam ,:
Risalah Gusti, Surabaya, 1996 .