## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI ANGGARAN DANA DESA DI DESA TANJUNG LANJUT KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Hatta Abdi Muhammad 1 , Nopyandri 2
1 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: hattaabdimuhammad@gmail.com, nopyandri22@gmail.com
Diterima 15 Agustus 2019/Disetujui 22 Agustus 2019

## ABSTRAK
Anggaran dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibagikan secara proporsional untuk desa. Dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan  pemberdayaan  masyarakat.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  mitra  bahwa  masyarakat  Desa Tanjung  Lanjut  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi  secara  substantif  belum memiliki  inisiatif  untuk  berkontribusi  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  dan pengembangan  potensi  desa.  Budaya  paternalistik  masyarakat  desa  menyebabkan  masyarakat bersikap  acuh  dan  memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  kepala  desa  terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa. Adapun tujuan kegiatan PKM ini untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  anggaran  dana  desa  yang  tersedia  guna meningkatkan  potensi  desa  dan  menjadikan  desanya  mandiri  dan  mensejahterakan.  Metode kegiatan PKM yaitu dengan melakukan sosialisasi, monitoring dan controlling terhadap mitra pengabdian yaitu Desa Tanjung Lanjut.  Pelaksanaan kegiatan PKM  dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Juni 2019. Dari hasil pengabdian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  yang berdampak  pada  keikutsertaan  masyarakat  terhadap  pengembangan  potensi  desa  sehingga pembangunan desa berlangsung secara partisipatif dan mensejahterahkan.
Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan anggaran dana desa

## PENDAHULUAN
Salah satu visi besar kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 adalah  meletakkan program  pemerintah  yang  tertuang  dalam  Nawa  Cita  yaitu  membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Wujud rekognisi negara kepada desa adalah  penyediaan  dan  penyaluran  dana  desa  dari  APBN.  Adanya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa  merupakan  wewenang  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah desa untuk menjalankan tugas pembangunan desa yang dibuktikan dengan kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa yang setiap tahunnya meningkat (Susetiawan, 2018).
Penyediaan  anggaran  dana  desa  melalui  APBN  adalah  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  pusat terhadap  kemandirian  desa  dan  menjadikan  desa  otonom,  baik  penyelenggaraan  pemerintahan maupun  pembangunan  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu,  anggaran  dana  desa  adalah  bentuk pembangunan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan  akses  sumber  daya  ekonomi, sesuai target RPJM dan RKP desa, yang  mencakup: a) peningkatan  kualitas  perencanaan  desa; b) mendukung  kegiatan  ekonomi,  yang  dikembangkan  BUMDes  maupun  kelompok  usaha masyarakat;  c)  pembentukan  dan  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  masyarakat;  d) pengorganisasian  melalui  pembentukan  dan  fasilitasi  paralegal  sebagai  bantuan  hukum  kepada masyarakat; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup layak; f) dukungan kegiatan desa  dan  masyarakat;  g)  peningkatan  kapasitas  kelompok  masyarakat  (S.  M. Tumbe,  2018). Pada praktiknya,  UU  No.  6  Tahun  2014  mengamanatkan  bahwa  perencaaan  pembangunan  desa  harus dilaksanakan  secara  partisipatif  dan  melibatkan  masyarakat  termasuk  kelompok  marginal,  supaya
pembangunan yang direncanakan bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Maka, partisipasi  masyarakat  dipengaruhi  faktor  kepemimpinan,  komunikasi  dan  pendidikan (Tjokroamidjojo, 2015).
Perencanaan  dan  pelaksanaan  dengan  pendekatan  partisipatif  adalah  strategi  pembangunan  dan penentuan  keputusan  publik,  yang  bergantung  pada  kesadaran  masyarakat  untuk  melibatkan  diri dalam  pembangunan.  Usaha  pembangunan  pedesaan  melalui  perencanaan  partisipatif  hendaknya dilakukan  dengan  berbagai  cara,  yaitu:  1)  pengendalian  potensi  yang  dapat  dibangun  masyarakat setempat; 2) penggunaan teknologi tepat guna berupa penciptaan, pengembangan, penyebaran dan digunakannya  teknologi  itu  oleh  masyarakat  pedesaan;  3)  pembinaan  organisasi  usaha  atau  unit pelaksana  yang  melaksanakan  penerapan  teknologi  tepat  guna  untuk  mencapai  tujuan pembangunan; 4) pembinaan organisasi pembina yang menyambungkan usaha pembangunan  oleh individu  masyarakat  pedesaan  dengan  lembaga  lain  atau  tingkat  yang  lebih  tinggi  (kecamatan, kabupaten,  provinsi,  nasional);  5)  pembinaan  kebijakan  pendukung  yang  mencakup  input,  biaya, kredit, pasaran dan lainnya yang memberi iklim serasi untuk pembangunan (M. Slamet, 2013).
Kegiatan  PKM  dilaksanakan  di  Desa  Tanjung  Lanjut  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro Jambi,  karena  dari  informasi  yang  diperoleh  desa  tersebut  belum  melaksanakan  kegiatan pengelolaan  anggaran  dana  desa  secara  partisipatif.  Adapun  faktor  utama  rendahnya  tingkat partisipasi masyarakat desa, yaitu: 1) budaya paternalistik masyarakat menimbulkan sikap acuh dan memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  kepala  desa  terhadap  pengelolaan  alokasi  anggaran dana desa; 2) tingkat pemahaman masyarakat masih dalam skala rendah sehingga masyarakat lebih banyak diam dan menerima hasil yang tidak memberikan kesejahteraan masyarakat.
Adapun dampak perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa serta pembangunan yang belum partisipatif  yaitu  belum  dirasakannya  manfaat  pembangunan  oleh  seluruh  masyarakat,  karena pelaksanaan pembangunan desa belum berhasil jika masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain itu, permasalahan dalam kegiatan PKM ini adalah  pengelolaan  perencanaan  anggaran  dana  desa  yang  bersifat  elitis  dan  belum  melibatkan masyarakat desa, bahkan  masyarakat belum berinisiatif berkontribusi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pengembangan potensi desa. Sebagai upaya mewujudkan pengelolaan anggaran dana desa  yang  berdampak  pada  kemajuan  pembangunan  desa  yang  partisipatif,  tim  PKM  mengajak masyarakat  dan  pemerintah  desa  belajar  pentingnya  pengelolaan  anggaran  dana  desa  melalui tahapan  kegiatan  sosialisasi,  monitoring  dan controlling yang  diselenggarakan  dan  diharapkan menjadi desa mandiri, otonom dan mensejahterahkan masyarakatnya.
Tim  PKM  melalui  kegiatan  sosialisasi,  monitoring  dan controlling ,  menawarkan  solusi  kepada mitra dalam pengelolaan anggaran  dana  desa  yang partisipatif,  yaitu: a) peningkatan pengetahuan dan  pemahaman  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa;  b)  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  pentingnya  pemetaan  sumber  daya  potensial  desa  dalam meningkatkan perekonomian  warga, c) peningkatan pengetahuan  dan pemahaman  pentingnya tata cara  pengeloaan,  perencanaan,  pelaksanaan  serta  penatausahaan  keuangan  desa;  d)  peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.

## TUJUAN DAN LUARAN
Kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi oleh tim PKM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi melihat adanya potensi peningkatan kualitas masyarakat desa jika masyarakat mengetahui dan memahami struktur desa  yang  ditopang  oleh  keberadaan  Danau  Tangkas.  Maka,  tim  pengabdian  memiliki  indikator pencapaian  yaitu  menyadarkan  masyarakat  bahwa  partisipasinya  dalam  mengelola  potensi
anggaran  dana  desa  yang  tersedia  mampu  meningkatkan  potensi  desa  dan  menjadikan  Desa Tanjung  Lanjut  mandiri  dan  mensejahterakan.  Adapun  target  luaran  kegiatan  PKM  ini  adalah dokumentasi  kegiatan  dan  hasilnya  akan  dipublikasikan  pada  jurnal  pengabdian  masyarakat  ber- ISSN,  baik  cetak  maupun  online  serta  dipublikasi  dikoran  baik  cetak  maupun  online,  dengan harapan menjadi rujukan untuk civitas akademika baik mahasiswa, dosen serta masyarakat luas.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  PKM  tentang  penguatan  partisipasi  masyarakat  desa  berupa  tahapan  sosialisasi, monitoring  dan controlling hasil  pengeloaan  potensi  anggaran  dana  desa  dilaksanakan  dengan metode  partisipatif  dan  melibatkan  masyarakat.  Adapun  bentuk  kegiatan  untuk  mengatasi permasalahan  mitra,  berupa:  1)  pelatihan  peningkatan  pemahaman  UU  desa  dan  pentingnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa;  2)  pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan pemahaman  pemetaan  sumber  daya  potensial  desa  dalam  meningkatkan  perekonomian  warga;  3) pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  cara  pengelolaan,  perencanaan,  pelaksanaan serta  penatausahaan  keuangan  desa;  4)  pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  cara pertanggungjawaban  dan  pelaporan  keuangan  desa;  dan  5)  simulasi  penyusunan  perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa.
Adapun  tahapan  metode  kegiatan  PKM,  dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  dengan  mengundang narasumber  yang  kompeten  di  bidang  pembangunan  desa,  baik  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat  serta  pengelolaan  dan  perencanaan  keuangan  desa.  Kegiatan  yang  diselenggarakan diperuntukkan  kepada  perwakilan  masyarakat  dari  beberapa  elemen,  seperti  kelompok  tani, kelompok  rentan  (perempuan,  miskin,  difabel  dan  mioritas),  kelompok  perwakilan  pengurus organisasi  sosial,  organisasi  sosial  ekonomi  serta  pemerintahan  desa  (aparatur  desa  dan  anggota BPD) di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

## WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  dilaksanakan  dalam  waktu  6  bulan,  mulai  Januari  s.d  Juni  2019.  Tim Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Simulasi dan Pendampingan
No. Jenis Kegiatan Peserta Waktu 1. Pelatihan peningkatan pemahaman UU Desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa Januari 2019 2. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman  pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa Februari 2019 3. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya tata cara pengeloaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa Maret 2019 4. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa April 2019 5. Simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa Mei 2019 6. Pendampingan terhadap aparatur desa terkait pengelolaan anggaran dana desa Perwakilan masyarakat dan aparatur desa Mei - Juni 2019

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Pertama,  pelatihan  pemahaman  terkait  UU  desa  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan desa  dilaksanakan  bulan  Januari  2019,  dihadiri  perwakilan  masyarakat,  kelompok  tani,  kelompok rentan,  pengurus  organisasi  sosial,  kemasyarakatan  dan  aparatur  desa.  Narasumbernya  adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus pada kajian pemberdayaan masyarakat desa.
Kedua, pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemetaan sumber daya potensial desa dalam  meningkatkan perekonomian  warga  dilaksanakan bulan Februari 2019, dihadiri  perwakilan masyarakat,  kelompok  tani,  kelompok  rentan,  pengurus  organisasi  sosial,  kemasyarakatan  dan aparatur desa. Narasumbernya adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus terhadap kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan politik lokal.
Ketiga,  pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  cara  pengeloaan,  perencanaan, pelaksanaan  serta  penatausahaan  keuangan  desa  dilaksanakan  bulan  Maret  2019,  dihadiri perwakilan  masyarakat,  kelompok  tani,  kelompok  rentan,  pengurus  organisasi  sosial, kemasyarakatan  dan  aparatur  desa.  Narasumbernya  adalah  dosen  Fisipol.  Universitas  Jambi  yang fokus terhadap kajian tata kelola pemerintahan dan good governance .
Keempat,  pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  cara  pertanggungjawaban  dan pelaporan  keuangan  desa  dilaksanakan  bulan  April  2019,  dihadiri  perwakilan  masyarakat, kelompok  tani,  kelompok  rentan,  pengurus  organisasi  sosial,  kemasyarakatan  dan  aparatur  desa. Narasumbernya  adalah  dosen  Fisipol.  Universitas  Jambi  yang  fokus  terhadap  kajian  tata  kelola pemerintahan dan good governance .
Kelima,  simulasi  atau  praktik  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  bersifat partisipatif  melalui  pengelolaan  anggaran  dana  desa  dan  pendampingan  aparatur  desa  terkait pengelolaan  anggaran  dana  desa  dilaksanakan    bulan  Mei  dan  Juni  2019,  dihadiri  oleh  aparatur desa  dan  perwakilan  kelompok  masyarakat,  yang  diberikan  arahan  simulasi  cara  pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif dan akuntabel.

## Gambar Kegiatan PKM di desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Adapun  tahapan  periodesasi  agenda  sosialisasi,  monitoring  dan controlling pendampingan dilakukan secara bertahap, dengan harapan masyarakat dan aparatur desa memahami secara berkala proses  pengelolaaan  anggaran  dana  desa  yang  ada.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  periodesasi pembangunan  desa  yang  mempertimbangkan  partisipasi  masyarakat  secara bottom  up dan meningkatkan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  yang  positif  terhadap  masyarakat  desa  Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
Sedangkan  indikator  pencapaian  yang  digunakan  untuk  melihat  perkembangan  peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan serta perencanaaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan  aparatur  desa  bukan  hanya  bersifat top  down ,  namun  bersifat bottom  up. Indikator tersebut  yaitu:  1)  terbangunnya  partisipasi  dan  komitmen  masyarakat  untuk  ikut  serta  dan  berani
menyampaikan ide pada agenda-agenda desa, baik formal dan informal khususnya perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat; 2)  terbangunnya  komitmen  organisasi  masyarakat  untuk  memulai,  mempraktikkan  dan mendiskusikan  cara  perencanaan,  penganggaran  dan  pertanggungjawaban  hasil  pembangunan dengan  mekanisme  sesuai  prosedur;  dan  3)  terbangunnya  komitmen  aparat  desa  untuk  terbuka, responsif dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  kegiatan  pelatihan  guna  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa,  setelah  pelatihan  dilakukan  survei  dengan pemberian  angket  kepada  masyarakat,  kelompok  masyarakat  dan  aparatur  desa  yang  merupakan peserta  pelatihan  dan  pendampingan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  monitoring  dan controlling pihak penyelenggara  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat  kemajuan  masyarakat  dalam  memaknai konsep partisipasi masyarakat dan pengelolaan anggaran dana desa. Hasil surveinya, yaitu:
Tabel 2. Hasil Survei Terkait Komitmen Berpartisipasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
No. Kelompok Peserta Pelatihan Jumlah Hasil Survei (%) Ya Tidak 1 Perwakilan Warga Masyarakat 25 100 0 2 Perwakilan Kelompok tani 35 90 10 3 Perwakilan Masyarakat Rentan 15 100 0 4 Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan 40 100 0 5 Perwakilan Pemerintahan Desa 20 100 0 Total 135 98 2
Sumber: Data Primer Diolah Desa Tanjung Lanjut, 2019
Dari data di atas, diketahui bahwa setelah  mengikuti pelatihan peningkatan partisipasi masyarakat dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa,  sebagian  mayoritas  responden  (98%)  menyatakan berkomitmen  untuk berpartisipasi aktif  dalam  mengelola anggaran  dana desa yang  notabene terus meningkat setiap tahunnya. Dari kategori peserta, seluruh peserta (100%) dari perwakilan pengurus organisasi  kemasyarakatan,  masyarakat  rentan  dan  pemerintahan  desa  menyatakan  berkomitmen berpartisipasi  aktif  dalam  mengelola  anggaran  dana  desa  tersebut.  Adapun  dari  kelompok  tani sebanyak  90%  (31  responden)  berkomitmen  berpartisipasi  aktif  dalam  mengelola  anggaran  dana desa dan sisanya 10% (4 responden) tidak memiliki komitmen yang sama.
Instrumen  lain  yang  digunakan  untuk  mengukur  komitmen  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah telah terakomodasinya rencana pembangunan desa melalui anggaran dana desa pada draft sementara yang disusun secara partisipatif. Draft sementara tersebut dibuat  oleh  aparatur  desa,  masyarakat  desa,  perwakilan  kelompok  organisasi  kemasyarakatan  dan tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang dibuktikan dengan adanya rencana program pembangunan desa yang langsung menyasar pada kelompok masyarakat tersebut. Dengan  demikian,  kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  memberikan  dampak  positif  terhadap meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  yang  tersedia.  Lalu, tahapan-tahapan  yang  telah  dilakukan  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  di  Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  PKM  yang  dilakukan  oleh  tim  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Jambi dengan tema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi  berjalan  baik.  Kegiatan  tersebut  memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  baru  terhadap  masyarakat  desa  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat.  Kegiatan  sosialisasi,  monitoring  dan controlling pelatihan,  praktik  simulasi  serta pendampingan  yang  dilakukan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  komitmen  aparatur  desa  dan
masyarakat  desa  serta  kelompok  organisasi  kemasyarakatan  guna  berpartisipasi  aktif  dalam membangun  desa  melalui pengelolaan anggaran dana  desa. Sehingga, dengan anggaran dana desa yang  terus  meningkat  diharapkan  Desa Tanjung  Lanjut  menjadi  desa  yang  maju  dan  memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui rencana program pembangunan desa yang partisipatif.
Saran  yang  dapat  disampaikan  setelah  terlaksananya  kegiatan  PKM  ini  adalah  diharapkan  kepada pemerintah  desa  dan  aparatur  desa  dapat  memaknai  kegiatan  sosialisasi  serta  pelatihan  tentang pengelolaan  anggaran  dana  desa  menjadi  batu  loncatan  dalam  membangun  desa.  Sehingga,  dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program yang telah direncanakan.

## REFERENSI
Slamet, M. 2013. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan . Bogor: IPB Press.
Susetiawan, D. C. Mulyono., Roniardian, M.Y . 2018 . Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Yogyakarta: UGM, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4 (1):109-118. http://doi.org/10.22146/jpkm.27512 diakses tanggal 22 Juli 2019.
Tjokromidjojo, B. 2015. Perencanaan Pembangunan . Jakarta: Erlangga.
Tumbe, S. M. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan . Sulawesi  Utara: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Penelitian Kebijakan dan Manajemen Publik, 2 (1) ISSN 2303-341 X.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. http://www.keuangandesa.com/2017/04/dana- desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014/ diakses pada tanggal 21 Juli 2019.