AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## URGENSI PELAPORAN GRATIFIKASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENYELENGGARA NEGARA

## Ade Mahmud
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat.
Correspondent email : mahmudade.003@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: : : :
1 May 2024 25  May 2024
1 June 2024 3 June 2024

## Abstract
The practice of gratification is for the Indonesian people a natural and natural tradition, but if the gift has a power relationship related to the duties and positions of the recipient, the meaning  of  the  gift  is  no  longer  considered  normal  and  leads  to  corrupt  behavior.  This writing aims to determine the criteria for gratification offenses that are considered bribes and  determine  the  implications  of  gratification  reporting.  This  research  using  normatif approach  by identification regulation of gratification, technic collection  data  using library research  by  qualitative  analysis.  Gratification  is  considered  corruption  if  it  is  given  in connection  with  the  recipient's  duties  and  authority  as  a  state  administrator  and  is  not reported  to  the  Corruption  Eradication  Commission.  The  legal  consequences  of  reporting gratuities for civil servants are that they are free from criminal threats, free from conflicts of interest, reflect high integrity, and are a means of self-evaluation.
Keywords: Gratification; Reporting; Consequences; Administrators.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Praktik  korupsi  terjadi  hampir  di  setiap  lapisan  birokrasi,  baik  legislatif, eksekutif,  maupun  yudikatif,  serta  telah  pula  menjalar  ke  dunia  usaha.  Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. 1 Pemberantasan  korupsi  bukan  perkara  yang  mudah,  korupsi  telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan secara sistemik.  Terlebih upaya penegakan  hukum  belum  optimal  dalam  mengikis  korupsi. 2 Korupsi  di  Indonesia sudah  menjadi  kebiasaan  sejak  zaman  lampau,  korupsi  menjadi  tradisi  dalam  corak birokrasi  patrimonial  dan  dipertahankan  sebagai  sebuah  kewajaran. 3 Salah  satu kebiasaan  yang  berlaku  umum  di  masyarakat  adalah  pemberian  tanda  terima  kasih atas  jasa  yang  telah  diberikan  oleh  petugas,  baik  dalam  bentuk  barang  atau  bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. 4
Pemangu kebijakan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,  atau  yudikatif,  dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah  yang  sering  terjadi  dalam  suatu  bangsa.  Hal  ini  disebabkan  oleh berkembangnya  pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan  praktik  penerimaan pemberian  oleh  pegawai  negeri  sebagai  tanda  terima  kasih  yang  berkaitan  dengan kedudukannya. 5
Istilah  uang  kopi,  uang  pelican,  uang  makan  siang  menunjukan  perilaku birokrasi  dan  masyarakat  yang  tidak  baik  terutama  dalam  pemberian  pelayanan publik,  bahkan  pada  hari  raya  keagamaan  dan  adat  isitiadat  tidak  luput  dari  praktik pemberian  uang  pelicin  dan  hadiah. Transparency  International mencatat  mayoritas responden  mengeluarkan  uang  pelicin  untuk  memperoleh  layanan  yang  cepat  di fasilitas  publik,  pemicunya  adalah  untuk  mendapatkan  layanan  murah  dan
1 Markhy S Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001,” Lex Crimen 4, no. 1 (2015).
2 Masyhudi  Masyhudi,  “Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 44–66.
3 Ermansjah Djaja, “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi–Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019” (PPU-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
4 Inspektorat Provinsi Jawa Barat, “Tanya Jawab Gratifikasi,” n.d., http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya- jawab-gratifikasi/.
5 Agustina  Gubali,  “Analisis  Pengaturan  Gratifikasi  Menurut  Undang-Undang  Di  Indonesia,” Lex  Crimen 2, no. 4 (2013).
mempercepat pengurusan. 6 Kelaziman menerima sesuatu yang bukan haknya menjadi suatu  yang  wajar  mulai  dari  pengurusan  dokumen  kependudukan  sampai penyelenggaraan momen  hari besar terlebih bangsa  Indonesia  memiliki adat istiadat yang beragam.
Syed  Hussein  Alatas  mengungkapkan  pemberian  bukan  semata  faktor munculnya  korupsi  karena  kebiasaan  tersebut  sudah  lama  ada  bukan  hanya  di  Asia melainkan  di  negara  barat  namun  demikian,  kebiasaan  tersebut  digunakan  sebagai sarana  mempengaruhi  Keputusan  pejabat  untuk  kepentingan  pemberi  hadiah sehingga maknanya menjadi tidak lagi wajar. 7
Jika kebiasaan ini diposisikan untuk menjaga adat dan hubungan sosial maka dinilai  netral.  Namun  demikian,  apabila  ada  korelasi  dengan  kewenangan  maka pemberian menjadi sesuatu yang dilarang. Bagian penting yang patut dipahami adalah pemberian  dinilai  wajar  sepanjang  tidak  berkorelasi  dengan  pemberian  keputusan yang  berkaitan  dengan  kepentingan  pemberi  hadiah,  namun  apabila  berkaitan langsung  dengan  pemberian  suatu  keputusan  maka  pemberian  tersebut  dinilai  tidak wajar.
Pemberian  hadiah  memicu  ekonomi  biaya  tinggi  karena  swasta  harus mengeluarkan biaya tambahan jika saja tidak terjadi pemberian pada pegawai negeri maka  biaya  tambahan  tidak  akan  dikeluarkan  oleh  swasta  dan  tidak  akan  timbul masalah  ekonomi  dalam  konteks  ini  pemberian  sebagai  bagian  korupsi  menjadi pemicu  ekonomi  biaya  tinggi. 8 Pemberian  gratifikasi  selama  ini  disamakan  dengan suap,  padahal  secara  terminilogi  memiliki  perbedaan,  adanya  kesalahan  memahami kedua  istilah  tersebut  akan  mempengaruhi  cara  pandang  masyarakat  terutama pegawai  negeri  menghadapi  masalah  gratifikasi  dan  suap.  Pemahaman  para pemangku  jabatan  terhadap  gratifikasi  sebagai  suap  merupakan  suatu  yang  penting, sebab  laporan  gratifikasi  dari  masyarakat  akan  mengalami  peningkatan  dan  akan mempengaruhi persepsi masyarakat.
Praktik  pemberian  suap  berkedok  gratifikasi  cukup  sering  terjadi  baik  di pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Lembaga  kementerian,  BUMN/BUMD dan pemerintah daerah institusi yang cukup banyak menerima gratifikasi, keadaan ini perlu  diantisipasi  pegawai  negeri  agar  tidak  terjebak  dalam  praktik  tersebut. Pentingnya  mendudukan  persoalan  gratifikasi  yang  dikualifikasikan  suap  perlu
6 Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi , 2015.
7 Hussein Alatas, “Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi,” (No Title) , 1987.
8 S H Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Sinar Grafika, 2022).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dilandari  dengan  integritas  dalam  melayani  masyarakat.  Seringkali    pegawai  negeri menerima pemberian yang cukup wajar tetapi memiliki unsur pidana karena memiliki unsur suap dan tidak dilaporkan kepada KPK.
Contoh  penetapan  bupati  Mojokerto  Mustofa  Pasa  dan  Zainal  Abidin  selaku Kepala  Dinas  PUPR  Pemkab  Mojokerto  sebagai  tersangka  penerima  gratifikasi.  KPK menilai  Mustofa  bersama  Zainal  menerima fee dari  proyek-proyek  di  lingkungan Pemkab  Mojokerto.  Termasuk  proyek  pembangunan  jalan  pada  2015  dan  proyek lainnya.  Dengan  penerimaan  gratifikasi  setidak-tidaknya  Rp  3,7  miliar.  Mustofa  dan Zainal  tidak  melaporkan  penerimaan  gratifikasi  yang  diterimma  pada  KPK.  Atas perbuatan tersebut, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  20  Tahun  2001  jo  Pasal  55  ayat  1  ke-1 KUHPidana. 9 Para  pelaku  semestinya  menilai  hadiah  tersebut  berkaitan  dengan proyek  di  Mojokerto  sehingga  harus  dianggap  suap.  Praktik  penerimaan  hadiah berpotensi  dianggap  suap,  untuk  itu  pemahaman  berkaitan  dengan  gratifikasi  dan suap  penting  diketahui  oleh  para  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara khususnya bagi para pengambil kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini  akan  menganalisis  kriteria  gratifikasi  sebagai  tindak  pidana  suap  bagi  pegawai negeri dan konsekuensi hukumnya bagi pegawai negeri.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data  sekunder  berupa  jurnal,  buku,  majalah  dan  kamus  hukum  yang  dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur masalah gratifikasi dan suap seperti KUHP, Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan metode deduksi dan teknik kualitatif yang mendeskripsikan permasalahan secara utuh kemudian dianalisis dan disimpulkan.
9 Nur  Indah  Fatmawati,  “Selain  Suap  Bupati  Mojokerto  Menjadi  Tersangka  Gratifikasi,”  n.d., https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-gratifikasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kriteria Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Suap Bagi Pegawai Negeri
Indonesia belum mampu mewujudkan social welfare sebagai tujuan negara sesuai dengan amanah konstitusi. Salah satu hambatan utamanya adalah korupsi yang  ditengarai  sebagai  penyebab  utama  keterpurukan  bangsa  ini. 10 Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat perekonomian negara. Modus yang  digunakan juga semakin beragam  dan canggih. 11 Tindak pidana korupsi di Indonesia  telah  menjadi  kejahatan  serius  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan berdampak  luas  dalam  kehidupan  masyarakat. 12 Eman  Suparman  menyebutkan korupsi  bisa  terjadi  dimana  saja,  tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  birokrasi pemerintahan  atau  di  lingkungan  peradilan  yang  dikenal  dengan judicial corruption ,  tetapi  juga  dapat  terjadi  perusahaan,  yayasan,  partai  polik,  rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan. 13 Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong  tinggi,  sementara  pemberantasannya  masih  sangat  lamban, 14 semenatara itu, keberhasilan penegak hukum untuk mengurangi dan mengambil kembali kerugian negara secara nasional cukup kecil. 15
Gratifikasi  menjadi  istilah  yang  cukup  terkenal,  antara  gratifikasi  dengan penyuapan  seringkali  sulit  dibedakan.  Keduanya  sama-sama  dilakukan  dengan memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbal balik sebuah transaksi. Berbeda dengan  gratifikasi,  penyuapan,  imbalan  menjadi  salah  satu  syarat  apabila transaksi  berhasil.  Sementara  gratifikasi  diberikan  secara  sukarela  oleh  vendor dengan ekspektasi datangnya suatu manfaat di masa depan. 16 Gratifikasi dikenal dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  Pengaturan  gratifikasi  dalam  undang-undang  ini  memiliki  dimensi
10 Mohammad  Sahlan,  “Kewenangan  Peradilan  Tipikor  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan,” Arena Hukum 9, no. 2 (2016): 166–89.
11 Sepriyanto  Thobias  Tuka,  “Tidak  Dibayarnya  Uang  Pengganti  Oleh  Terdakwa  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Pengadilan Tipikor Kupang,” 2017.
12 Rahma Noviyanti, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 3,  no.  1 (2019): 1–22.
13 Imelda  F  K  Bureni,  “Kekosongan  Hukum  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  Dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (2016): 292–98.
14 Eka  Jursa, Kebijakan  Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Korupsi (Fakultas Hukum Unisba, 2013).
15 Edi Setiadi and Rena Yulia, “Hukum Pidana Ekonomi,” Yogyakarta: Graha Ilmu , 2010.
16 Supeni Anggraeni Mapuasari and Hadi Mahmudah, “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 4, no. 2 (2018): 159–76.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penindakan  dan  pencegahan  karena  dalam  Pasal  12B  memberikan  sanksi  pidana bagi  penerima  namun  pada  Pasal  12C  memberikan  kesempatan  pada  penerima untuk melaporkan paling lambat 30 hari sehingga pegawai negeri memiliki waktu untuk  menilai  apakah  pemberian  tersebut  berkaitan  atau  tidak  dengan kewenangannya sebagai pejabat publik.
Pengertian gratifikasi secara normatif ditemukan dalam Pasal 12B Undang- Undang  No  20  Tahun  2001  sebagai  suatu  pemberian  dalam  bentuk  luas  seperti uang,  barang,  tiket  perjalanan  dan  fasilitas  dalam  bentuk  lain.  Pengertian  ini memiliki makna yang netral karena merupakan suatu aktivitas yang normal dan wajar namun pengertian tersebut akan memiliki makna jika pemberian dimaksud memiliki  tujuan  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  dan  akan melanggar peraturan perundang-undang bagi pejabat penerima gratifikasi. 17
Pengaturan gratifiasi yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki perbedaan  dengan  suap,  karena  selama  ini  sebagian  masyarakat  menilai gratifikasi  bagian  dari  suap  padahal  tidak,  karena  keduanya  memiliki  kriteria yang berbeda meskipun memiliki beberapa kesamaan. Gratifikasi memiliki makna yang netral dan bukan suatu delik meskipun diberikan pada penyelenggara negara apabila  tidak  mens  rea  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  tertentu  sedangkan suap diberikan karena sejak awal ada kesepakatan antara pemberi dan penerima suap  bahwa  tujuan  pemberian  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  Keputusan penerima  suap.  Selanjutnya  hadiah  yang  melebihi  Rp  10.000.000.00 pembuktiannya  menjadi  kewajiban  penerima,  sedangkan  penerimaan  yang kurang dari Rp. 10.000.000.00 pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum.
Pandangan  ahli  hukum  Eddy  Omar  Syarif  mengungkapkan  perbedaan gratifikasi  dan  suap  terletak  pada  ada  atau  tidak meeting  of  mind pada  saat penerimaan.  Pada  tindak  pidana  suap,  terdapat meeting  of  mind antara  pemberi dan  penerima  suap,  sedangkan  pada  tindak  pidana  gratifikasi  tidak  terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.
Untuk menetukan kriteria delik gratifikasi yang dianggap suap maka perlu menganalisis Pasal 12 B dan Pasal 12 C mengatur bahwa:
Pasal 12B:
(1) Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan
17 Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi .
yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang  nilainya  kurang  dari  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.
(2) Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Apabila melihat arti gratifikasi pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun  1999  Jo  UU  No.20  Tahun  2001  bahwa  gratifikasi  merupakan  pemberian yang  memiliki  makna  cukup  luas  seperti  uang,  barang  atau  pemberian  lainnya. Apabila  dicermati  penjelasan  pasal  12B  ayat  (1)  tersebut,  kalimat  yang  termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat  setelah  itu  merupakan  bentuk-bentuk  gratifikasi.  Penjelasan  pasal  12B Ayat  (1)  juga  dapat  dilihat  bahwa  pengertian  gratifikasi  mempunya  makna  yang netral,  artinya  tidak  terdapat  makna  tercela  atau  negatif.  Apabila  penjelasan  ini dihubungkan  dengan  rumusan  padal  12B  dapat  dipahami  bahwa  tidak  semua gratifikasi  itu  bertentangan  dengan  hukum,  melainkan  hanya  gratifikasi  yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.
Kedua  pasal  tersebut  mengandung  sejumlah  syarat  yang  memisahkan antara  definisi  gratifikasi  secara  umum  sebagai  pemberian  dalam  arti  luas  dan memiliki makna yang netral dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu adanya penerimaan  sesuatu,  penerima  adalah  pegawai  negeri,  ada  hubungan  tertentu antara  pemberi  dan  penerima,  penerimaan  bertentangan  dengan  tugas  dan jabatannya, penerimaan tidak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari.
Jika  dianalisis  apabila  pemberian  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  dalam bentuk apapun yang memenuhi unsur di atas, maka patut dianggap sebagai suap dan antara pemberi dengan penerima sama-sama memiliki meeting of mind yang mengarah  pada  transaksi  terhadap  suatu  keputusan.    Sebaliknya  jika  suatu
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pemberian  tidak  memiliki  unsur  di  atas  maka  pemberian  diangap  sebagai  suatu yang normal dan wajar.
Jika  dilihat  dari  penjelasan  tersebut,  dengan  demikian  gratifikasi  atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada  seorang  Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai  Negeri  adalah  pada  saat Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai  Negeri  tersebut  melakukan  tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian  tersebut  diberikan  berhubungan  dengan  jabatan  atau  pekerjaannya. Jadi jika membedah Pasal 12B dan 12 C ada kriteria yang menjadi pembatas antara gratifikasi  dengan  suap.  Gratifikasi  sebagai  pemberian  yang  bermakna  netral tidak  menimbulkan  masalah  hukum  apabila  diberikan  secara  wajar  antara keduanya.  Sebaliknya  gratifikasi  dianggap  suap  jika  pemberian  itu  karena  ada kaitan dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya.
Untuk  menyimpulkan  apakah  suatu  perbuatan  termasuk  korupsi  dalam bentuk  suap  menurut  Pasal  ini  maka  harus  memenuhi  unsur-unsur  pegawai Negeri  atau  Penyelenggara  Negara,  menerima  hadiah  atau  janji,  diketahuinya patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang  menurut  pikiran orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan jabatannya.
Perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel I Perbedaan Suap dengan Gratifikasi
Gratifikasi Netral (Wajar) Suap Gratifikasi Dianggap Suap 1. Memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun;
2. Pemberian tidak
ada hubungan dengan jabatan dan  kewenangan penerima 3. Pemberian atas
1. Pemberian hadiah uang, barang, atau dalam
bentuk lain. 2. Pemberian terkait dengan  jabatan,  tugas dan kewajibannya
sebagai  penyelenggara negara/pegawai negeri 3. Pemberian  patut  patut
1. Pemberian dalam bentuk apapun; 2. Pemberian dalam bentuk  uang  senilai Rp.  10.000.000  atau lebih  atau  bentuk  lain yang setara nilainya.
3. Pemberian terkait dengan  jabatan,  tugas
dasar hubungan kekerabatan, prestasi kerja, hidangan, seminar kit  dalam  jumlah normal 4. nilai pemberian dalam  batas  yang wajar  kurang dari 10.000.000,- diketahui bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan  keputusan atau tindakan penerima sebagai  penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum. 4. Nilai  pemberian  tidak
wajar di atas Rp. 10.000.000,- dan kewajiban penerima sebagai pegawai negeri 4. Dalam  30  (tiga  puluh) hari  sejak  penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK
Bagan  di  atas  menunjukan  perbedaan  yang  cukup  mencolok  antara gratifikasi  dan  suap,  kriteria  gratifikasi  menitikberatkan  pada  adanya mens  rea , hubungan  kepentingan  pemberi  dan  penerima,  jumlah  gratifikasi  dan  tidak adanya  laporan  ke  KPK.  Perbedaan  ini  menegaskan  bahwa  tidak  sama konsekuensi  hukum  yang  diterima  oleh  penerima  suap  dengan  gratifikasi bergantung  pada  konteks  terpenuhi  atau  tidaknya  unsur  dari  masing-masing delik.  Namun  demikian,  upaya  terpenting  yang  dilaksanakan  adalah pemberantasan  korupsi  dalam  banyak  bentuknya  memerlukan  pendekatan sosiologis bukan sekedar yuridis karena budaya memberi sudah cukup mengakar pada masyarakat Indonesia.

## 2. Konsekuensi Hukum Pelaporan Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri
Korupsi menjadi bagian dari masalah besar di tubuh birokrasi yang cukup sulit ditanggulangi dan menimbulkan inefisiensi bagi perekonomian nasional dan cukup  menghambat  investasi  baik  dalam  maupun  luar  negeri. 18 Tindak  pidana korupsi  yang  sering  terjadi  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah praktek  pungutan  liar  (Pungli) 19 KPK  mengeluhkan  pihaknya  tidak  pernah mendapatkan supply informasi  dari  inspektorat  terkait  dengan  penyimpangan
18 Jamiat  Akadol,  “Budaya  Hukum  Sebagai  Faktor  Pendorong  Terwujudnya  Reformasi  Birokrasi  Daerah  Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018): 12–23.
19 Pandji Ndaru Sonatra, Widodo Tresno Novianto, and Agus Riewanto, “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60–70.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang  dilakukan  oleh  birokrat  terutama  di  daerah. 20 Praktik  gratifikasi  diduga kerap  terjadi  di  daerah  sehingga  angka  laporannya  mencapai  462,  sehingga memerlukan upaya serius agar fenomena tersebut dapat diatasi dengan baik. 21
Pelaporan  gratifikasi  diatur  dalam  peraturan  KPK  No  02  Tahun  2014 tentang  Pelaporan  dan  Penetapan  Gratifikasi.  Peraturan  dikeluarkan  untuk merespon Pasal 12 UU korupsi yang mengamantkan pelaporan gratifikasi. Dalam peraturan ini ditetapkan beberapa bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah (a)  berkaitan  dengan  pelayanan  publik;  (b)  berkenaan  dengan  penyusunan anggaran; (c) berkaitan dengan penugasan audit dan monitoring;  (d) berkenaan dengan  perjalanan  dinas  di  luar  yang  sah  (e.)  berkaitan  kegiatan  promosi  atau mutasi;  (f)  proses  komunikasi  dan  negosiasi  pelaksanaan  tugas;  (g)  perjanjian kerjasama  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  (h) berhubungan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa;  (i)  hari  raya    keagamaan;  (j) pelaksanaan  pekerjaan  yang  terkait  dengan  jabatan  dan  bertentangan  dengan tugasnya.
Lebih  lanjut  KPK  mengatur  hadiah  yang  tidak  perlu  dilaporkan  secara umum adalah pemberian yang berlaku umum yang memenuhi prinsip kewajaran dan  kepatutan,  sebagai  bentuk  penghormatan  dalam  kehidupan  sosial  dalam batasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu (a)  pemberian  karena  hubungan  keluarga/kerabat  (b)  hadiah/tanda  kasih  (c) pemberian karena adanya musibah (d) pemberian sesama karyawan dalam acara pisah  sambut,  perpisahan  dan  sebagainya.  (e)  hidangan,  seminar  kit  dan pemberian lain dalam jumlah yang wajar.
Urgensi  mengubah  kultur  pemberian  di  masyarakat  Indonesia  yang  telah mengakar  menjadi  tantangan  karena  sudah  mengakar.  Selanjutnya  instrumen hukum  yang  dibuat  bila  tidak  didukung  dengan  kultur  yang  memadai  maka praktek gratifikasi yang mengarah pada suap akan terus terjadi. Friedman dalam teori legal system telah memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum sebagai sistem harus didukung dengan oleh undang-undang yang baik ( good legislation ), penegak hukum yang berintegritas (integrity of legal structur) dan budaya hukum masyarakat (legal culture). Pilihan untuk tidak dapat menolak pemberian karena
20 Richo A Wibowo et al., “Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 4 (2018): 716–42.
21 Ulang Mangun Sosiawan, “De Jure,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 517–38.
menjaga  hubungan  baik  maka  sudah  sepatutnya  penerima  melaporkan penerimaan pada KPK.
Tindakan  memproses  penerimaan  gratifikasi  oleh  pegawai  negeri  harus menjadi  perhatian  karena  memberikan  konsekuensi  hukum  bagi  penerima. Penerima  gratifikasi  yang  menduga  adanya  unsur  penyuapan  harus  menyadari implikasi  hukum  yang  dihadapi  manakala  menerima  tanpa  melaporkannya.  Aka tetapi konsekuensi positif dari pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri juga akan diperoleh, yaitu:
a. Terlepas dari ancaman pidana
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penerima  yang  mengetahui  bahwa pemberian yang memiliki unsur suap tanpa melaporkan akan berhadapan dengan  sangkaan  penerima  suap    dan  dapat  dipidana  dengan  pidana penjara  dan  denda,  namun  ancaman  pidana  akan  hapus  secara  hukum apabila  dengan  kesadaran  dan  itikad  baik  penerima  melaporkannya  pada KPK  sehingga  memberikan  rasa  aman  dan  ketenangan.  Kasus  Bambang Kurniawan  Bupati  Tanggamus  yang  tidak  melaporkan  penerimaan  pada KPK  harus  menjadi  tersangka  bersama  beberapa  anggota  DPRD  lainnya.
Mereka menerima hadiah senilai Rp 943 juta untuk memuluskan anggaran daerah  2016  Kabupaten  Tanggamus.  Bambang  dinilai  bersalah  menerima suap dan dihukum 2 tahun denda Rp 250.000.000. 22
Pidana  selalu  diawali  dengan  perbuatan  melawan  hukum  ( actus reus )  dan  niat  jahat  ( mens  rea ) . 23 Mens  rea  dalam  hukum  pidana memberikan  dorongan  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum,  perbuatan  memberi  dan  menerima  hadiah  cenderung sebagai  perbuatan  yang  disengaja  yang  patut  dipidana  apabila  ada  unsur mens  rea .  Melaporkan  penerimaan  berkonsekuensi  hukum  memberikan impunitas  bagi  pegawai  negeri  sebagai  penerima  karena  niat  jahat melakukan  tindak  pidana  menerima  gratifikasi  dianggap  gugur.  Itu
22 Aji Prasetyo, “Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap?,” n.d., https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberi-gratifikasi-menjadi- tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya.
23 Nandang Sambas and Ade Mahmud, “Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP,” Refika Aditama, Bandung , 2019.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
sebabnya  pelaporan  gratifikasi  menjadi  penting  untuk  ditanamkan  bagi para pemangku kebijakan. 24
b. Terbebas dari Konflik Kepentingan
Penerimaan tidak sah yang dilaporkan membuat pejabat penerima tidak  terjebak  dalam  konflik  kepentingan  yang  akan  menyandera  saat pengambilan  Keputusan,  situasi  ini  membuat  kualitas  kebijakan  yang ditempuh  tidak  objektif,  unfair  dan  penuh  dengan  kepentingan  pemberi gratifikasi.  Dengan  melaoprkan  grtaifikasi  penerima  dapat  leluasa mengambil  Keputusan  untuk  kepentingan  umum  tanpa  harus  terbebani oleh  pihak-pihak  tertentu.  Kebijakan  yang  tidak  ada  unsur  konflik kepentingan  dinilai  akan  mampu  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi seluruh  pihak  yang  berkaitan  atau  tidak  berkaitan  langsung.  Dengan demikian,  pelaporan  menjadi  bagian  penting  memutus  konflik kepentingan.
c. Mencerminkan integritas yang tinggi
Melaporkan  gratifikasi  yang  memiliki  muatan  suap  menunjukan sikap  integritas  yang  tinggi,  karena  dengan  melaporkan  menandakan adanya  sikap  kehati-hatian  dan  kesadaran  bahwa  dirinya  tidak  berhak menerima pemberian tersebut dan diduga akan mempengaruhi tugas dan kewenangannya.  Integritas  yang  baik  akan  memupuk  seseorang  menjadi pribadi  yang  bersih  dan  tidak  dapat  dibeli  dengan  apapun  demi  menjaga kemurnian  tugas  dan  kewenangannya.  Kualitas  kebijakan  yang  diambil juga  akan  semakin  baik  dan  adil  karena  pengambil  kebijakan  tidak terbelenggu  oleh  kepentingan  lain  selain  yang  diberikan  peraturan perundang-undangan.
d. Sarana evaluasi diri
Penerimaan gratifikasi membuat pegawai negeri melakukan refleksi terhadap  dirinya,  apakah  layak  menerima  pemberian  yang  tidak  sah  atau tidak wajar, refleksi diri diharapkan akan menuntun pada proses evaluasi diri  yang  memberikan  arah  untuk  bersikap.  Evaluasi  diri  mencerminkan individu  yang  membuka  untuk  dikoreksi  dan  perbaikan  sehingga mengantarkannya pada peribadi yang lebih baik dalam bentuk melaporkan penerimaan  yang  bukan  sah.  Evaluasi  diri  membantu  individu
24 Laola Easter, Kriminalisasi Pasal Gratifikasi (Malang: Intra Publishing, 3AD).
berintegritas,  imparsial  dan  mengutamakan  kepentingan  publik  dalam pemberian layanan.

## D. PENUTUP
Gratifikasi  memiliki  makna  yang  wajar  sepanjang  diberikan  tidak  berkaitan dengan  tugas  dan  kewenangan  penerima,  namun  demikian  gratifikasi  memenuhi kriteria  suap  apabila  pemberian  memiliki  kaitan  dengan  tugas  dan  kewenangan penerima,  jumlah  yang  diterima  tidak  wajar,  penerima  tidak  memiliki  itikad  baik melaporkan hadiah pada KPK. Pemberian hadiah yang memiliki kriteria tersebut tidak lagi dinilai wajar karena memiliki maksud mempengaruhi penerima dalam mengambil kebijakan  yang  menguntungkan  pemberi.  Tindakan  melaporkan  gratifikasi  memiliki konsekuensi hukum bagi bagi pegawai negeri berupa (a) terlepas dari ancaman pidana (b)  terbebas  dari  konflik  kepentingan,  menjaga  independensi,  objektivitas  dan imparsialitas  dalam  pengambilan  kebijakan  (c)  mencerminkan  integritas  yang  tinggi (d) sarana evaluasi diri pegawai negeri. Konsekuensi hukum tidak hanya melekat pada pegawai negeri penerima melainkan pada status kepemilikan barang pasca dilaporkan menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum yaitu menjadi milik negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian Sutedi, S H. Hukum Keuangan Negara . Sinar Grafika, 2022. Alatas, Hussein. “Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi.” (No Title) , 1987.
Bureni,  Imelda  F  K.  “Kekosongan  Hukum  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (2016). Djaja,  Ermansjah.  “Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi–Implikasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019.”  PPU-IV/2006.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Easter, Laola. Kriminalisasi Pasal Gratifikasi . Malang: Intra Publishing, 3AD.
Jursa,  Eka. Kebijakan  Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana Korupsi . Fakultas Hukum Unisba, 2013.
Sambas,  Nandang,  and  Ade  Mahmud.  “Perkembangan  Hukum  Pidana  Dan  Asas-Asas Dalam RKUHP.” Refika Aditama, Bandung , 2019.
Setiadi, Edi, and Rena Yulia. “Hukum Pidana Ekonomi.” Yogyakarta: Graha Ilmu , 2010. Sonatra,  Pandji  Ndaru,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Agus  Riewanto.  “Konstruksi Pengawasan  Independen  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar  Dalam Pelayanan Publik.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019).
Tuka,  Sepriyanto  Thobias.  “Tidak  Dibayarnya  Uang  Pengganti  Oleh  Terdakwa  Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Kupang,” 2017.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 79-92 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Jurnal:
Akadol,  Jamiat.  “Budaya  Hukum  Sebagai  Faktor  Pendorong  Terwujudnya  Reformasi Birokrasi  Daerah  Di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) 7, no. 1 (2018).
Gareda,  Markhy  S.  “Perbuatan  Menghalangi  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan  Pasal  21  UU  No.  31  Tahun  1999  Juncto  UU  No.  20  Tahun  2001.” Lex Crimen 4, no. 1 (2015).
Gubali, Agustina. “Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia.”
Lex Crimen 2, no. 4 (2013).
Mapuasari,  Supeni  Anggraeni,  and  Hadi  Mahmudah.  “Korupsi  Berjamaah:  Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 4, no. 2 (2018).
Masyhudi,  Masyhudi.  “Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan  Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum  Ius Quia  Iustum 26, no. 1 (2019).
Noviyanti,  Rahma,  Elwi  Danil,  and  Yoserwan  Yoserwan.  “Penerapan  Perma  Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1 (2019).
Sahlan,  Mohammad.  “Kewenangan  Peradilan  Tipikor  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Arena Hukum 9, no. 2 (2016).
Sosiawan, Ulang Mangun. “De Jure.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019).
Wibowo,  Richo  A,  Mailinda  E  Yuniza,  Rizky  S  Widyaningtyas,  and  Hendry  Julian  Noor.
“Wacana  Pemerintah  Untuk  Mereposisi  Kelembagaan  Inspektorat:  Tindak  Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 4 (2018).

## Internet :
Fatmawati, Nur Indah. “Selain Suap Bupati Mojokerto Menjadi Tersangka Gratifikasi,” n.d. https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi- tersangka-kasus-gratifikasi.
Inspektorat Provinsi Jawa
Barat. “Tanya Jawab Gratifikasi,” n.d. http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/.
Prasetyo,  Aji.  “Bolehkah  Pemberi  Gratifikasi  Menjadi  Tersangka  Suap?,”  n.d. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberi- gratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya.

## Lainnya
Korupsi, Komisi Pemberantasan. Pedoman Pengendalian Gratifikasi , 2015.