## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI  KABUPATEN SAROLANGUN
Oleh :
Fauzi Syawal 
Abdul Bari Azed 
Suzanalisa 

## ABSTRAK
Tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang  tertuang  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara  dan  dampak  lingkungan  serta  korban  yang  timbul  akibat  pengusahaan pertambangan,  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  akibat  pengusahaan pertambangan  batubara.  Sebagaimana  Isu  penting  yang  menjadi  permasalahan  bidang pertambangan  batubara  khususnya  di  Kabupaten    Sarolangun  ialah  memenuhi  kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, reklamasi  dan jaminan pasca tambang  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sarolangun  Kecamatan  Mandiangin  Provinsi  Jambi telah  mengakibatkan  konflik  antara  penambang  dan  masyarakat.  Masalah  ini  harus diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum pidana  terhadap  reklamasipertambangan  pascapertambangan  yang  dapat  merusak lingkungan  yang  berdampak  korban  jiwa.  Metode    Pendekatan  yang  digunakan  dalam makalah  ini  adalah  pendekatan  yuridis-  normatif  dan  ditunjang  serta  dilengkapi  pula dengan pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat  bekerja  sama  menegakkan  hukum  terhadap  penambang  yang  merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam  menangani  berbagai  perkara  pertambangan.  Demikian  pula,  polisi  dan  jaksa  harus memasukkan  sangkaan  dan  dakwaan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam  perkara pertambangan dan kehutanan. Hal ini penting disadari oleh aparat penegak hukum karena hukum  untuk  mengatur  kepentingan  masyarakat,  bukan  untuk  kepentingan  perseorangan atau golongan.
Kata Kunci:  Kebijakan  Hukum  Pidana,    Penanggulangan  Dampak  Lingkungan, Pertambangan Batubara

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  di  masa  depan  sangat  bergantung  pada  ketersediaan  jangka  panjang energi,  padahal  sumber  energi  primer  masa  kini  sebagian  besar  bersifat  tak  dapat diperbaharui  seperti  migas.  Menurut  perhitungan  para  ahli,  hingga  saat  ini  tidak  satupun
 Anggota Polisi POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNBARI.
 Guru Besar Fakultas Hukum UI, Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
sumber atau gabungan beberapa sumber energi yang ada dapat memenuhi kebutuhan masa depan tersebut. Meskipun sebenarnya sumber energi primer lainnya seperti matahari, angin dan  gelombang  masih  sangat  besar,  akan  tetapi  pemanfaatannya  memerlukan  teknologi tinggi yang berarti memerlukan biaya besar pula.
Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat menggantikan bahan bakar migas di masa  yang  akan  datang  adalah  batubara.  Kabupaten  Sarolangun  adalah  salah  satu kabupaten  di  provinsi  Jambi,  Luas  wilayah  6.174  km2  dan  memiliki  cadangan  batubara sekitar  300.954  juta  ton"  dengan  potensi  cadangan  batubara  disamping  bahan  tambang lainnya  yang  besar,  kebijakan  di  sektor  pertambangan  diarahkan  untuk  menghasilkan bahan  tambang  sebagai  bahan  baku  bagi  industri  dalam  negeri  sehingga  dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.  Pembangunan  sektor  ini  juga  harus  membawa  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  pengembangan  wilayah,  pembagunan  daerah,  dan  peningkatan  taraf  hidup rakyat.
Untuk  keperluan  tersebut  di  atas,  maka  ketentuan  tentang  pengusahaan pertambangan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor4 tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UUMinerba)  serta  berbagai  peraturan pelaksanaatnnya.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  tujuannya  disamping  untuk memacu perkembangan kegiatan pertambangan juga untuk memberikan landasan legalitas yang  kuat  sebagai  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  investor  serta  masyarakat  pada umumnya.
Berdasarkan  peraturan-peraturan  pertambangan  itulah  eksploitasi  terhadap  tambang batubara  terus  digalakkan  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  serta  menghasilkan devisa  bagi  negara.  Dengan  dilakukannya  eksploitasi  besar-besaran  terhadap  tambang batubara,  maka  timbul  permasalahan  yang  merupakan  dampak  negatif  dari  pengusahaan pertambangan  tersebut.  Dampak  itu  antara  lain  berupa  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  hidup  baik  dalam  skala  lokal  maupunglobal  yang  potensial  menimbulkan berbagai  penyakit.  Dalam  skala  lokal,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bekas  lahan penambangan  batubara  yang  tidak  segera  dilakukan  reklamasi  mengakibatkan  timbulnya kerusakan  morfologi  dan  bentang  alam  seperti  struktur  tanah  bekas  penambangan.Tanah yang  pada  mulanya  berbentuk  perbukitan,  berubah  menjadi  goa-goa  besar,  danau-danau yang  airnya  meluap  keluar  dan  membanjiri  daerah  permukiman  penduduk.  Limbah  cair bekas  penambangan  mencemari  sungai-sungai  sehingga  mengakibatkan  turunnya  kualitas
air yang menjadi sumber kehidupan penduduk di sekitarnya. Debu tanah dan debu batubara yang  tebal  menyebabkan  turunnya  kualitas  udara  yang  sangat  potensial  menimbulkan berbagai macam penyakit, khususnya berbagai jenis penyakit pernafasan.
Kecenderungan  perhatian  yang  besar  terhadap  lingkungan  hidup,  menyebabkan maraknya  isu  tentang  tindak  pidana  lingkungan  hidup  (TPLH).Hal  ini  dikaitkan  dengan kerugian  yang  timbul  baik  dari  sudut  pandang  sosial,  ekonomi  maupun  politik  akibat eksploitasi  sumber  daya  alam,  khususnya  dalam  hubungannya  dengan  masalah  hak-hak asasi manusia (HAM).
Kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi  pengusahaan  pertambangan  demi  mendukung  pembiayaan  pembangunan.  Kebijakan pembangunan  demikian  tercermin  pula  dalam  kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang dalam  UUMinerba  tersebut,  yakni  memberikan  perlindungan  yang  cukup  besar  terhadap investor pemegang Kuasa Pertambangan (KP).Barangsiapa yang melakukan penambangan tanpa  memegang  KP  merupakan  pelaku  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  yang cukup berat.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor    32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  yang  merupakan  undang-undang  induk atau  undang  undang  payung (Icader-wet  atau  umbrella  act) bagi  setiap  peraturan- perundang-undangan yang mengatur (TPLH), maka ketentuan pidana yang tertuang dalam UUMinerba sepanjang menyangkut perbuatan/kegiatan yang menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan mengacu pada UUPPLH.
Dengan  ketentuan  ini,  hanya  pemegang  KP  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan pertambangan dan mengakibatkan timbulnya perusakan/pencemaran lingkungan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan bagi pemegang KP yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan pertambangan, ketentuan pidana ini tidak bisa diterapkan, karena  bagi  pemegang  KP  yang  tidak  melakukan  pelanggaran  peraturan-perundang- undangan pertambangan dalam arti memenuhi segala kewajibannya, seperti telah memiliki Analisis  Dampak  lingkungan  (ANDAL),  membuat  Rencana  Permantauan  Lingkungan (RPL)  dan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL),  melakukan  reklamasi,  membayar pajak dan iuran, membuat laporan secara berkala kepada lembaga yang berwenang dan lain sebagainya tetapi masih menimbulkan kerusakan/tercemarnya lingkungan hidup, ketentuan pidana  dalam  UUPPLH  tidak  dapat  diterapkan.  Secara  yuridis  hal  ini  menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan keadilan.
Sebanyak  10  (sepuluh)  perusahaan  tambang  batubara  yang  berada  di  wilayah Kabupaten Sarolangun ditutup sementara operasi produksinya sesuai dengan Surat Edaran (SE)  Bupati  SarolangunNomor  :  540/433/ESDM/2014  dikarenakan  adanya  pengaduan beberapa  LSM  Lingkungan  di  Kabupaten  Sarolangun  Kecamatan  Mandiangin  dan  di tindak  lanjuti  Tim  Bidang  Pengawasan  BLHD  Kabupaten  Sarolangun  yang  melakukan pendampingan  terhadap  tim  verifikasi  lapangan  BLHD  Provinsi  Jambi.  Sepuluh perusahaan tambang tersebut adalah PT. Jambi Prima Coal, PT. Minimex Indonesia, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamorana Mas Internasional, PT. Hutamas Koado, PT. Sarolangun  Bara  Prima,  PT.  Dinar  Kalimantan  Coal,  PT.  Ganesha  Minerals  Jaya,  PT. Sarolangun Prima Coal, dan PT. Konko Padma Manggala.
Penutupan  tambang  tersebut   dilakukan  akibat  kesepuluh  perusahaan  tambang batubara  tersebut  belum  memenuhi  kewajiban   administrasi,  teknis,  dan  lingkungan  yang meliputi  tunggakan  PNB  (ladrent  dan  royalti),  kelengkapan  perijinan  (IUP,TPS  LB3  dan ijin  pembuangan  limbah  cair),  dokumen  RR,  RTP,  IUP  OP,  RKTL,  dan  RKAB  tahun 2014.Juga  mereka  belum  memenuhi  kewajiban  penempatan  jaminan  reklamasi  dan jaminan  pasca  tambang,  revisi  dokumen  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan, pemasangan patok batas IUP dengan berita acara, penunjukan KTT untuk disahkan Dinas ESDM  Kabupaten  Sarolangun,  penataan  lingkungan   tambang  dan  reklamasi,  pelaporan (laporan  bulanan  produksi  dan  penjualan  serta  laporan   triwulan  kegiatan  operasi produksi),  program  jalan  khusus  batubara  dan  pemanfaatan  stok  pile  di  tambang  sebagai tempat  dilaksanakannya  stock  opname  oleh  Dinas  ESDM  Kabupaten  Sarolangun  seperti saat dilakukan pembukaan lokasi tambang.  Kondisi ini, menyebabkan terjadi pencemaran udara, air dan tanah. Banyak kolam tambang dibiarkan menganga penuh air. Air jernih tapi mengandung  logam  berbahaya,  arsenik,  besi,  mangan  dan  lain-lain  Ini  bisa  mencemari lingkungan  dan  sungai,  bisa  gatal-gatal,  muntah,  kanker,  bahkan  jangka  panjang,  logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.
Dengan  memperhatikan  hal-hal  yang  tertuang  dalam  uraian  di  atas,  maka  selain memerlukan  sinkronisasi  kebijakan  hukum  pidana  diperlukan  pula  pemberdayaan  upaya- upaya  preventif  dalam  menanggulangi  dampak  pertambangan  batubara,  hal  tersebut didasarkan pada antara lain:
Pertama ,  bahwa  pengusahaan  pertambangan  batubara  merupakan  salah  satu sumber  pembiayaan  penting  bagi  pembangunan,  akan  tetapi  pengusahaan  pertambangan
batubara sangat potensial menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup serta menimbulkan korban.
Sehingga  diperlukan  re-evaluasi  dan  re-orientasi  terhadap  berbagai  ketentuan- ketentuan yang mengaturnya.
Kedua ,  Kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  tertuang  dalam UUPPLH  sangat  tergantung  pada  aspek  administratif  dari  pengusahaan  pertambangan batubara.Ketergantungan secara administratif dari hukum pidana, potensial mempengaruhi efektivitas  penegakan  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  baik  terhadap lingkungan hidup maupun korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara.
Ketiga ,  Kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang  dalam  perundang-undangan  yang mengatur dampak lingkungan dari pengusahaan batubara seyogyanya tertib secara hirarkis perundang-undangan, taat asas memperhatikan perkembangan pembangunan sistem hukum nasional, serta mengacu pula pada perkembangan standar-standar baku internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  sangat  menyadari,  diperlukan  pengakajian mendalam  yang  bersifat  lebih  komprehensif,  untuk  menemukan  jawaban  yang  tepat terhadap  pencapaian  tujuan  menganalisis  kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  dampak lingkungan  hidup,  khususnya  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara  dan menganalisis  dampak  lingkungan  serta  korban  yang  timbul  akibat  pengusahaan pertambangan,  serta  untuk memperoleh  gambaran  kebijakan  hukum  pidana  di masa  yang akan  datang  dalam  rangka  menanggulangi  dampak  lingkungan  hidup  serta  memberikan perlindungan  terhadap  korban  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara  sehingga diharapkan  dapat  memberikan  masukan  tentang  langkah-langkah  apa  yang  sebaiknya diambil  para  pelaksana  yang  terlibat  langsung  di  lapangan,  baik  dalam  menanggulangi dampak  lingkungan  hidup  maupun  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap korban  yang  timbul  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara  pada  masa  yang  akan datang.

## B. Metodologi Penelitian
(1) Rancangan penelitian;
Berdasarkan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis-  normatif  atau  yang  sering  disebut  penelitian  hukum
kepustakaan,  karena  titik  tolak  penelitian  adalah  analisis  terhadap  peraturan  perundang- undangan pidana dibidang pertambangan, khususnya pertambangan batubara yang berlaku sebagai  hukum  positif  di  Indonesia.  Disamping  itu  juga    bertujuan  untuk  memberikan gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai  dengan  keadaan/fakta  yang  ada,  dan  sifat analisisnya  mengarah  pada  prediksi  masa  yang  akan  datang,  guna  menemukan  kebijakan yang diharapkan. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis- empiris.  Pendekatan  yuridis-impiris  digunakan  karena  dalam  penelitian  ini  juga  akan digambarkan  realitas  dampak  lingkungan  serta  korban  yang  timbul  sebagai  konsekuensi logis  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan dibidang pertambangan batubara.
(2) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;
Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :
a) Bahan hukum Primer
1) Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan hidup;
2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara;
3) Peraturan  perundangan-undangan  yang  kaitannya  hukum  pidana  di  bidang lingkungan hidup.
b) Bahan hukum sekunder
1) Tulisan  atau  pendapat  pakar  hukum,  ekonomi,  pertambangan  dan  lingkungan mengenai dampak pengusahaan pertambangan batubara;
2) Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai kejahatan di bidang ekonomi dan lingkungan;
3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (revisi);
4) Berbagai  hasil  pertemuan  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  kebijakan  hukum pidana, lingkungan dan pembangunan.
c) Bahan hukum tersier
1) Ensiklopedia Indonesia;
2) Encyclopedia of Crime and Justice;
3) Kamus Hukum;
4) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
5) Berbagai majalah dan jurnal tentang huku, ekonomi dan lingkungan hidup

## (3) Teknik analisis data
Menggunakan  alat  analisis  data  dalam  bentuk  leteratur  dan  documenter  sehingga ditemukan  digambarkan  realitas  dampak  lingkungan  serta  korban  yang  timbul  sebagai konsekuensi  logis  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun.

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan Penanggulangan  Dampak  Lingkungan  Hidup  Khususnya  akibat  Penggusahaan Pertambangan Batubata di Kabupaten Sarolangun.
Interaksi  antara  manusia  dengan  lingkungan  hidup  (LH)  dapat  mengakibatkan turunnya kuantitas dan/atau kualitas LH, sehingga menimbulkan kerugian bagi kelestarian fungsi  LH.  Timbulnya  kerugian  bagi  kelestarian  fungsi  LH  ini  merupakan  dampak lingkungan akibat perbuatan manusia. Dalam konteks inilah diperlukan berbagai kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi LH itu sendiri.
Salah satu kebijakan yang bertujuan melindungi kelestarian fungsi LH dari perbuatan pencemaran  dan/atau  perusakan  LH  ditungkan  dalam  kebijakan  hukum  pidana  yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di dalam beberapa perundang- undangan.Beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungann ini adalah :
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang-undang  Tentang  Ketentuan  Pokok  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009)
c. Hinderordonantie (Stb. 1926 No. 226)
d. Undang-Undang  Tentang  Ketentuan  Pokok  Agraria  (UU  No.  5/1960)  Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967)
e. Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (UU No.11/1067)
f. Undang-undang Tentang Pengairan (UU No. 11/1974)
g. Undang-undang Tentang  Perindustrian (UU No.5/1984)
h. Undang-undang Tentang  Perikanan (UU No.9/1985)
i. Undang-undang Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam (UU No. 5/1990)
Kebijakan  hukum  pidana  yang  dituangkan  dalam  perundang-undangan  tersebut  di atas  sebagian  besar  tidak  secara  langsung  merumuskan  perbuatan-perbuatan  yang
dikategorikan sebagai TPLH, tetapi hanya menyebutkan perbuatan-perbuatan yang secara implisit berkaitan dengan upaya perlindungan kelestarian fungsi lingkungan.
Perumusan  TPLH  yang  tidak  secara  langsung  antara  lain  dapat  dilihat  dalam Hinderordonantie  yang  mengatur  kewajiban  untuk  mendapatkan  izin  Pendirian bagunan/instalasi  yang  dapat  menimbulkan  bahaya,  kerugian  atau  kerusakan/gangguan (hinder);  UU  No.  5/1960  yang  mengatur  kewajiban  memelihara  tanah  (termasuk kesuburannya  dan  mencegah  kerusakannya);  UU  No.  11/1967  yang  mengancam  dengan pidana  terhadap  kegiatan  usaha  pertambangan  tanpa  izin,  merintangi  kegiatan  usaha pertambangan  yang  sah,  dan  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagai  pemegang  izin  kegiatan usaha perambangan (Ps. 31,32 dan 33).
Demikian  pula  halnya  dalam  UU  No.  11/1974  yang  mengancam  dengan  Pidana terhadap tindakan penguasaan air tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak melakukan pencegahan  terjadinya  pengotoran  air.  (Ps.8,  11,  13  dan  15);  UU  No.  5/1984  yang mengancam dengan pidana perbuatan-perbuatan:mendirikan perusahaan industri baru atau perluasan  tanpa  izin  Usaha  Industri  (Ps.  13  (1)),  tidak  menyampaikan  informasi  industri secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya) kepada pemerintah (Ps. 14 ayat 1),  melanggar  kewajiban  perusahaan  industri  untuk  melaksanakan  upaya  keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkunngan akibat kegiatan industri yang dilakukannya (Ps. 27 jo Ps. 21 (1)); dan UU No. 9/1985 yang mengancam dengan pidana perbuatan melakukan usaha perikanan (di wilayah perikanan RI), di bidang penangkapan ikan tanpa izin (Ps. 25 jo Ps.10), melakukan usaha perikanan  di  bidang  “pembudidayaan  ikan  tanpa  izin’  (Ps.  26  jo  Ps.  10),  melakukan pengelolahan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri (Ps. 27 (1) jo Ps. 4).
Perumusan  TPLH  secara  implisit  ini  terlihat  pula  dalam  PP  No.  28/1985  tentang Perlindungan  Hutan  yang  menentukan  ancaman  pidana  untuk  perbuatan  menggunakan kawasan  hutan  tanpa  izin  (Ps.  5  (2));  mengerjakan  kawasan  hutan  tanpa  izin  (Ps.  6  (1); eksplorasi  dan  eksploitasi  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin  atau  tidak  sesuai  dengan petunjuk yang berwenang (Ps. 7); mengambil/memungut hasil hutan tanpa izin (Ps. 9 (3)).
Perumusan  TPLH  secara  eksplisit  antara  lain  dapat  dilihat  dalam  KUHP  yang mengancam dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan seperti menimbulkan kebakaran, ledakan  atau  banjir  (Ps.  187-188),  menghancurkan  dan  sebagainya  bangunan  untuk menahan  atau  menyalurkan  air  (Ps.  191),  dan  memasukkan  barang  sesuatu  (yang
berbahaya) kedalam sumber-sumber air untuk umum (Ps. 202). Demikian pula dalam UU No.  9/1985  yang  mengancam  dengan  pidana  perbuatan-perbuatan  seperti  melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang  dapat  membahayakan  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  (Ps.6  (1)), melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pemcemaran  dan  kerusakan  sumber  daya  ikan dan  lingkungannya  (Ps.  7  (1)).  Selain  itu  pula,  UU  No.  5/1990  merumuskan  perbuatan- perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  yakni  melakukan  kegiatan  yang  dapat mengakibatkan  perubahan  terhadap  keutuhan  kawasan  suaka  alam  (Ps.  19  (1));  dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Ps. 33 (3)).
Sebagai undang-undang terbaru dan berfungsi sebagai undang-undang payung, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari perlindungan  terhadap  keseluruhan  ekosistem,  perlu  dilakukan  pembaruan    terhadap Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maka, UU  No.  32/2009  (UUPLH)  merupakan  undang-undang  yang  paling  tegas  merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai TPLH, sebagaimana tertuang dalam :
 Pasal  98  :  Sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau perusakan LH
 Pasal  99  :  Karena  kealpaan  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau perusakan LH
 Pasal  100  :    jo  perundang-undangan  yang  berlaku  (sektoral)  :  Setiap  orang  yang melanggar bakumutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  perumusan  TPLH  di  dalam  perundang- undangan  sektoral  lebih  banyak  dikaitkan  dengan  kewajiban  pemenuhan  kewajiban administratif  seperti  persyaratan  perizinan.  Jadi  pengkategorian  suatu  perbuatan  sebagai TPLH  lebih  dikarenakan  perbuatan  melalaikan  kewajiban  administratif  tersebut  secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan terhadap kelestarian fungsi LH.
Berkenaan  dengan  jenis  dan  lamanya  sanksi  dalam  beberapa  undang-undang  yang berkaitan  dengan  penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  (TPLH)  berbeda-beda
satu  sama  lain.  Demikian  pula  halnya  dengan  sistem  ancaman  pidana,  sebagian  ada  yang bersifat tunggal, alternatif ada pulayang bersifat kumulatif.
Sebagai  undang-undang  payung  yang  mengatur  pengelolahan  LH,  selain  memuat ancaman sanki pidana, UUPLH juga mencantumkan jenis sanksi berupa tindakan tata tertib sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119. Tindakan tata tertib ini berupai :
a. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
c. Perbaikan akibat tindakan pidana; dan/atau
d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;dan/atau
e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Jenis  sanksi  tindakan  tata  tertib  yang  berbentuk  restitusi  dan  kompensasi  ini merupakan  bagian  dari  hak-hak  korban(baik  korban  nyata  maupun  korban  potensial), sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai  Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime  and  The  Treatment  of  Offenders, bahwa  hak-hak  korban  (antara  lain  untuk mendapatkan  restitusi  dan  kompensasi)  harus  dilihat  sebagai  dari  keseluruhan  istem penegakan  hukum  pidana  (menurut  istilah  Kongres  ke-7  disebutkan  sebagai “an integral asped of total criminal justice system’). Khususmengenai ganti rugi atau restutusi, laporan Komgres ke-7 itu antara lain menyatakan :” ít was agreed that the judge ought generally to have  the  possiblity  of  using  restitutiotertion  as  a  sentencing  tool” .  Dengan dicantumkannya  sanksi  tindakan  tata  tertib  dalam  UUPLH,  maka  ada  kesamaan  dengan kebijakan  pembuat  undang-undang  TPE,  karena  pada  hakekatnya  TPLH  termasuk  dalam pengertian  dan  ruang  lingkup  TPE  dalam  arti  laus.  Di  samping  itu  pula  sanksi  berupa tindakan  tata  tertib  ini  sangat  perlu,  karena  dalam  TPLH  badan  hukum  dapat  menjadi subyek tindak pidana.
Jenis  sanksi  pidana  menurut  UUPLH  hanya  berupa  pidana  penjara  dalam  waktu tertentu (maksimal 15 tahun) dan/waktu pidana denda (maksimal 15 Milyar rupiah). Semua TPLH  adalah  kejahatan.  Di  sini  terlihat  perbedaan  kebijakan  pidana  yang  ditetapkan pembuat  undang-undang  terhadap  TPE  yang  mengenail  mati,  penjara  seumur  hidup  dan penjara 20 tahun serta minimum khusus 1 tahun pidana penjara. (UU No. 7 Drt.  1955 jis Penpres No. 5/1959. Terhadap detik-detik pencemaran dan perusakan LH yang diatur oleh Undang-undang  lain,  UUPLH  menenukan  ancaman  pidana  yang  lebih  rendah,  yakni pidana penjara (maksimum 6 tahun) dan/atau denda (maksimum 300 juta rupiah). Dengan
demikian  delik-delik  dalam  undang-undang  sektoral  yang  diancam  dengan  pidana  yang diatur dalam UUPLH antara lain terlihat dalam :
a. Pasal 27 (1) jo Pasal 21 (1) No. 5/1984 tentang Perindustrian
b. Pasal 24 jo. Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan;
c. Pasal 33 UU No. 11/1967 tentang Pertambangan.
Pembebanan  ancaman  maksimum  pidana  bagi  delik-delik  lingkungan  yang  diatur UUPLH  dan  undang-undang  sektoral  lain  ini  atas  dasar  perbedaan  kualitas  delik  yang diatur dalam undang-undang sektoral dan UUPLH. Delik-delik LH dalam undang-undang sektoral pada umumnya merupakan delik formal seperti delik yang diatur dalam Pasal 33 UUPU, sedangkan delik-delik yang diatur dalam UUPLH meliputi  delik formal dan delik material.
Ide  aturan  payung  dari  UUPLH,  masih  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  hanya untuk  memayungi  maksimal  ancaman  pidana  terhadap  “delik-delik  perusakan  dan pencemaran  LH’,  ataupun  juga  terhadap  ‘delik-delik  lain  yang  berhubungan  dengan masalah  LH’  yang  diatur  dalam  undang-undang  lainya.  Karena  di  dalam  undang-undang sektoral  ‘delik-delik  yang  berhubungan  dengan  LH’  biasanya  lebih  banyak  dibandingkan dengan  ‘delik-delik  perusakan  atau  pencemaran  LH.  Misalnya  Pasal  31  UUPU  (larangan melakukan  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin),  Pasal  16  (1)  UU  No.  5/1983  (larangan melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekslusif Indonesia tanpa Izin), dan lain sebagainya. Tindak  pidana-tindak  pidana  dalam  Pasal-pasal  tersebut  pada  umumnya  bersifat  formal. Kalau  ide  aturan  payung  juga  meliputi  seluruh  tindak  pidana  yang  ada  hubungannya dengan  lingkungan  hidup,  maka  maksimal  ancaman  pidana  harus  pula  mengacu  pada UULPH.
Dalam  kaitannya  dengan  masalah  pertanggungjawaban  (hukum)  pidana  yang tertuang  dalam  UUPLH  dan  beberapa  undang-undang  lingkungan  sektoral  yang  telah dikemukakan  di  atas,  terlihat  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  pidana  dalam  TPLH meliputi  pelaku  TPLH  atau  subyek  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPLH.
Pelaku  atau  subyek  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  TPLH  dapat  dilihat dalam Pasal 41 UUPLH yang diawali dengan kata ‘Barangsiapa’ sehingga menunjuk pada pengertian  ‘orang’.  Menurut  Pasal    1  butir  24,  orang  adalah  perseorangan  dan/atau kelompok  orang  dan/atau  badan  hukum.  Selanjutnya  menurut  Pasal  6  (1),  setiap  ‘orang’ berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  LH  serta  mencegah  dan  menanggulangi
pencemaran  dan  perusakan  LH.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ‘orang’  dan ‘badan huku’ dapat menjadi subyek TPLH dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan secara ekplinsit bahwa badan hukum (korporasi) merupakan subyek tindak pidana terlihat antara  lain  di  dalam  Pasal    34  UU  No.  11/1967  tentang  Pertambangan,  jika  pemegang Kuasa  Pertambangan  (KP)  atau  wakilnya  adalah  perseroan,  maka  pidana  dijatuhkan kepada para anggota pengurus, demikian pula dalam Pasal 6 (1), Pasal 7 (1) dan Pasal 10 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan. Apabila badan hukum tidak dipertanggungjawabkan dalam  sebuah  delik  lingkungan,  maka  tidaklah  ada  artinya  UUPLH  yang  dibuat  untuk tujuan  perlindungan  LH.  Telah  dikemukakan  bahwa  kasus-kasus  pencemaran  dan perusakan  LH  sangat  erta  hubungannya  dengan  kegiatan  di  bidang  perekonomian,  bisnis dan industri. Usaha atau kegiatan badan hukum justru di bidang-bidang tersebut, sehingga wajar  badan  hukumpun  harus  dapat  dilibatkan  dalam  pertanggungjawaban  pidananya apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan LH.
Dari  beberapa  perundang-undangan  di  sektor  pertambangan  batubara  di  atas, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, adalah :
1. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin (Ps. 31 (1) UUPU)
2. Melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiba-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah (Ps. 21 (2) UUPU)
3. Yang  tidak  berhak  atas  tanah,  merintangi  atau  mengganggu  usaha  pertambangan  yang sah (Ps. 32 (1) UUPU)
4. Yang  berhak  atas  tanah,  merintangi  atau  mengganggu  usaha  pertambangan  yang  sah, setelah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) memenuhi syarat-syarat yang berlaku (Ps. 32 (2) UUPU)
5. Pemegang  Kuasa  Pertambangan  (KP)  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  melaksanakan syarat-syarat  yang  berlaku;  pemegang  KP  yang  tidak  melakukan  perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib (Ps.33 jo Ps.13 UUPU)
Tindak  pidana  dimaksud  Pasal  31  (1)  di  atas  dikualifikasikan  sebagai kejahatan,  sedangkan  tindak  pidana  lainnya  adalah  pelanggaran.  Sanksi  pidana  yang diancamkan terhadap tindak pidana di sektor pertambangan batubara meliputi :
1. Pidana Penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00  (limaratusribu  rupiah)  terhadap  barang  siapa  yang  melakukan  usaha pertambangan tanpa izin (Ps. 31 (1) UUPU)
2. Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00  (limapuluhribu  rupiah)  bagi  barang  yang  melakukan  usaha  pertambangan sebelum  memenuhi  kewajibankewajiban terhadap  yang  berhak  atas  tanah  (Ps.  31  (2) UUPU)
3. Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluhribu rupiah) bagi barang yang tidak berhak atas tanah merintangi usaha pertambangan pertambangan batubara yang sah (Ps. 32 (2) UUPU)
4. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00  (sepuluhpuluhribu  rupiah)  bagi  yang  berhak  atas  tanah  merintangi  usaha pertambangan  yang  sah,  setelah  pemegang  KP  memenuhi  syarat-syarat  yang  berlaku (Ps. 32 (2) UUPU)
5. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00  (sepuluhpuluhribu  rupiah)  terhadap  pemegang  KP  yang  tidak  memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat berlaku, dan tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib (Ps. 33 (1) UUPU)
Menurut Pasal 34 ayat (1) UUPU, jikakalu pemegang KP atau wakilnya adalah suatu perseran,  maka  sanksi  pidana  yang  diancamkan  di  atas  dijatuhkan  kepada  para  anggota pengurus.  Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  pidana  di  sektor  pertambangan  batubara  adalah  perbuatan-perbuatan  melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP), kewajiban-kewajiban tersebut  tidak  hanya  tertuang  dalam  UUPU  tetapi  juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan peraturan pelaksanaan lainnya. Beberapa kewajiban pemegang  KP  yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup antara lain :
1. Membayar ganti rugi tanah yang dipakai kepada yang berhak (Ps. 25 UUPU)
2. Membayar  iuran-iuran/pajak-pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Ps.  28 UUPU jo Ps. 52-63 PP No. 32/1969)
3. Menyampaikan Laporan kegiatan triwulan/tahunan tentang kegiatannya (Ps. 32-37 PP No. 32/1969)
4. Mengembalikan  tanah  sedemikian  rupa  (setelah  selesai  melakukan  penambangan), sehingga  tidak  menimbulkan  bahaya  penyakit  atau  bahaya  lainnya  bagi  masyarakat sekitarnya (Ps. 30 UUPU)
5. Mengikuti  petunjuk-petunjuk  khusus  dari  Menteri,  apabila  kuasa  pertambangan berakhir. (Ps. 39 UUPU Jo PP No. 11/1969)
6. Mengembalikan  bagian-bagian  dari  wilayah  KP  apabila  sudah  tidak  diperlukan  lagi (Ps. 43 Jo PP No. 11/1969)
7. Melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan maupun tanah di sekitarnya yang dapat membayahakan keamanan umum, sebelum meninggalkan bekas wilayah KP (Ps. 46 (4) dan (5) UUPU Jo PP No. 11/1969)
8. Melakukan  tindakan-tindakan  untuk  menjamin  konservasi  sumberdaya  alam  dan pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
9. Melaporkan  pelaksanaan  rencana  kegiatan  dan  program  kerja  usaha  penyelidikan umum dan eksploitasi.
10. Melakukan  upaya  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  dan  melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
11. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
12. Melakukan  reklamasi,  menanggung  biaya  reklamasi  lahan  bekas  tambang  serta melakukan  usaha  perlindungan  dan  pengamanan  atas  kawasan  hutan  yang dipinjamkan.
13. Menempatkan  dana  dalam  bentuk  deposito  sebagai  jaminan  untuk  melaksanakan reklamasi dan revegetasi.
Dari beberapa kewajiban tersebut, maka kita dapat melihat bahwa kebijakan hukum pidana  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  merupakan  perbuatan  melarang  atau  tidak sangat  berkaiatan  erat  dengan  kebijakan  lembaga  administrasi  dalam  menentukan perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  menjadi  kewajiban  pemegang  KP,  karena  penuangan kewajiban tersebut terdapat dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh Presiden, Menteri, Dirjen dan lainnya, sebagai aparatur pelaksana.
Dari uraian pada kedua subbab di atas dapat kita lihat bahwa implementasi kebijakan hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan  dampak  lingkungan  yang  timbul  akibat pengusaha batubara berkaitan erat dengan kebijakan hukum administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kegiatan publik (public policy). Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  yang  mengankut  kepentingan  umum,  untuk keperluan  tersebut  pemerintah  mempunyai  berbagai  alternatif  penentuan  langkah.  Dalam merumuskan  kebijakan,  pemerintah  lazimnya  menetapkan,  pemerintah  lazimnya menetapkan  tujuan  yang  hendak  di  capai,  Tujuan  yang  hendak  dicapai  ini  lazimnya tertuang  dalam  undang-undang  yang  mengatur  bidang  atau  sektor  yang  bersangkutan,
misalnya  tujuan  pengusahaan  pertambangan  batubara  yang  tertuang  dalam  konsiderans UUPU  adalah  untuk  mempercepat  terlaksananya  pembangunan  ekonomi  Nasional  dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa  undang-undang  yang  dibuat  merupakann  sarana  rekayasa  sosial  dalam  rangka mewujudkan tujuan nasional.
Selanjutnya,  peranan  hukum  terhadap  perumusan,  penetapan  dan  pelaksanaan kebijakan  lebih  dapat  dimegerti  dengan  mendalami  konsep  tentang legal  policy yang semula  dikemukakan  oleh  Petrazycki  : “The  essence  of  the  problem  of  the  policy  of  law consists in scientifically justifed prediction of the effects legal anactments are introduced and  elaborating  principles  which  will  bring  about  some  desirable  effects” .  Dengan demikian, legal  policy merupakan  sarana  rekayasa  sosial  dalam  menerapkan  hukum sebagai instrumen dasar untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.
Dari Pembahasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijakasanaan lingkungan di Indonesia  menyangkut  pertanyaan  “ apa  yang  ingin  dicapai” ,  bagaimana  dan  jalan  apa, dengan  sarana  apa  pengelolaan  dilaksanakan’?  menurut  UUPLH,  tujuan  pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan  YME.  Persoalan  lain  adalah  pandangan  pihak  administratif  tentang  penanganan melalui sarana hukum pidana. Pertama-tama pejabat pemerintah tidak banyak tahu tentang hukum  pidana,  kedua,  mereka  bekerja  dengan  tujuan  meningkatkan  kerjasama  pihak pemerintah  dengan  dunia  usaha,  penanganan  secara  hukum  seringkali  mereka  anggap sebagai gangguan terhadap kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha.

## A.1  Perkembangan Pengusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi adalah sebuah Provinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah pulau sumatera dengan luas Provinsi 4,8 juta dengan terbagi 11 Kabupaten Kota. yang di lengkapi  dengan  izin  konsesi  perkebunan,  HTI  dan  Pertambangan.  Salah  satunya  di Kabupaten  Sarolangun  tepatnya  di  Kecamatan  Sarolangun,  Desa  Pulau  Pinang  terdapat Eksploitasi Pertambangan Batu Bara.
Pelaksanan  reklamasi  dan  tevegetasi  lahan  bekas  penambangan  batubara  dapat dikatakan  masih  sangat  rendah  dibandingkan  luas  lahan  bukaan  yang  telah  dilakukan
penambangan.  Di  Kabupaten  Sarolangun  Jambi  Sejumlah  perusahaan  batu  bara  yang  ada di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sudah mulai beroperasi.
Terhitung 21 Juli yang lalu, Bupati Sarolangun telah mengeluarkan surat penutupan sementara kegiatan operasi produksi tambang 10 perusahaan batu bara. Sampai perusahaan menyelesaikan  kewajiban  yang  telah  disebutkan  dalam  surat  tersebut. 10  perusahaan  itu, PT  Jambi  Prima  Coal,  PT  Minemex  Indonesia,  PT  Citra  Tobindo  Sukses  Perkasa,  PT Tamarona  Mas  International,  PT  Hutamas  Koado,  PT  Sarolangun  Bara  Prima,  PT  Dinas Kalimantan Coal, PT Ganesha Minerals Jaya, PT Sarolangun  Prima Coal, dan PT Konko Padma Manggala.

## A.2.  Dampak  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  di Kabupaten Sarolangangun
Ratusan  lubang  bekas  tambang  batubara  menganga  bak  danau  atau  kolam-kolam raksasa. Dari kejauhan, danau cukup menawan. Air tampak jernih kehijauan. Di balik itu, ada bahaya menunggu. Beragam partikel logam berbahaya terkandung dalam danau bekas kerukan  batubara  itu.  Lubang  tambang  juga  rawan  menelan  korban  jiwa.  “Ini  bahaya, bekas  tambang  itu  menampung  air,  kalau  ada  anak  tercebur  mati  kayak  kasus  di Kalimantan  bagaimana?  Kalau  sudah kayak  gitu pemerintah  baru  mau  turun  tangan. Selama ini, mereka cuma ngurus izin, izin saja,” kata  Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau.
Danau-danau  bekas  galian  tambang  ini  milik  perusahaan,  yang  berjumlah  ratusan. Mereka punya izin usaha pertambangan (IUP), tersebar di enam kabupaten di Jambi. Ada Muaro Bungo, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.
Kolam  raksasa  ini  menganga  begitu  saja  seakan  tak  ada  yang  harus  bertanggung jawab. Tanda bahaya atau larangan mendekat pun tak ada. Awal November 2015, Jaringan Advokasi  Tambang  (Jatam)  bersama  Walhi  Jambi,  melakukan  pelatihan  riset  air  pasca tambang  batubara  di  Jambi.  Lima  kolam  tambang  PT.  Sarolangun  Prima  Coal  diuji. Hasilnya,  PH  3,4, electric conductivity (daya  hantar listrik)  320,  dan  total  padatan terlarut mencapai  150. Tingkat  keasaman air  tinggi  mengindikasikan  ada  kandungan  logam  berat seperti Fe (besi), Mn (mangan), Pb (timbal), As (arsenik), Hg (merkuri), Se (selenium) dan B  (boron)  dalam  kolam  itu.  “(Kolam  bekas  tambang  batubara)  itu  banyak  sekali  di Sarolangun,”  ucap  Feri.  Partikel  logam  berbahaya  dalam  lubang  tambang,  katanya, ancaman  serius  bagi  manusia  dan  lingkungan.  Zat-zat  berbahaya  ini  mengendap  dalam ketenangan air, menunggu waktu lepas, bebas mencemari lingkungan sekitar.

## Bisa membunuh
Kandungan logam berat yang ditemukan Jatam dalam air kolam bekas batubara bisa membahayakan  manusia,  bahkan  mematikan.  “Kalau  jangka  panjang,  dampaknya  bisa membunuh  manusia,”  katanya.Pencemaran  lingkungan  dari  air  bekas  tambang,  katanya, bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia.
Dampaknya,   bermacam-macam,  bisa  gatal-gatal,  muntah,  kanker,  bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.“Kalau sungai  tercemar  dan  air  dipakai  mandi,  bisa  timbul  gatal-gatal.  Kalau  terminum,  bisa muntah,  itu  dampak  jangka  pendek.”Makin  parah  kala  warga  makan  ikan  yang terkontaminasi  zat  berbahaya.   “Logam  ini  tak  bisa  dinetralisir.  Jangka  panjang  bisa menimbulkan  kanker  dan  merusak  organ  tubuh,”  ucap  Armansyah.Celakanya,  tak  semua tambang batubara di tengah daratan, ada yang berada dekat sumber air. Pada areal batubara PT  Minemex,  misal,  operasi  produksi  sekitar  50  meter  dari   pinggir  Sungai  Tembesi, Mandiangin, Sarolangun.
“Dulu tanggul Minemex itu pernah jebol,” menurut Bambang, warga Sarolangun.
Dalam  catatan Mongabay ,  Juli  2014,  produksi  Minemex  pernah  dihentikan sementara Bupati Sarolangun. Tak hanya Minemex, ada sembilan perusahaan tambang lain di Sarolangun dihentikan sementara.Kesembilan perusahaan ini PT Jambi Prima Coal, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International, PT Hutamas Koado, dan PT  Sarolangun  Bara  Prima.  Lalu,  PT  Dinas  Kalimantan  Coal,  PT  Ganesha  Jaya,  PT Sarolangun  Prima  Coal,  dan  PT  Konko  Padma  Manggala.Penghentian  ini  lantaran  10 perusahaan batubara ini belum menyelesaikan kewajiban administrasi, teknis dan lingkup IUP-OP batubara.
PT. SPC telah melakukan penambangan batubara namun meninggalkan lubang yang menganga  tanpa  reklamasi.  Bekas  lubang  galian  kemudian  telah  berisi  air  seperti  danau. Masyarakat sering menyebutkan dengan nama “danau hijau”.
Secara  sekilas,  airnya  bersih  dan  bisa  digunakan  untuk  aktivitas  masyarakat  seperti untuk  mandi  dan  minum  air  hal  ini  sudah  berdampak  pada  masyarakat  sekitar  terdapat beberapa  dari  penduduk  disekitar  lingkungan  lokasi  yang  menggunakan  air  di  kolam tersebut  badannya  gatal-gatal.  Akibatnya  air  bekas  galian  bisa  berbahaya  bagi  tubuh manusia.  Di  tanggal  05-  08  November  2015  WALHI  Jambi  bersama  dengan  Jatam (jaringan  anti  tambang)  melakukan  pelatihan  “riset  air  paska  tambang  batubara  se
Sumatera.  Peserta  berasal  dari  Riau,  Sumbar,  Bengkulu,  Jambi,  Sumsel  dan  Lampung. Peserta berjumlah 22 orang.
Setelah dua hari materi ruangan, materi praktek dilakukan dengan  pengecekan bersama  di  wilayah  konsesi  perusahaan  batu  bara  PT.SPC  di  Kabupaten  Sarolangun tepatnya  di  Desa  Pulau  Pinang,  Kecamatan  Sarolangun.  Desa  Pulau  Pinang  terdapat Eksploitasi  Pertambangan  Batu  Bara  PT.SPC  (Sarolangun  Prima  Could).  Pengukuran dilakukan pada tanggal 8 November 2015 pukul 13.30 dengan titik koordinat S.02º18.379 E.102º47.066.
Dari hasil uji petik di 5 tempat didapatkan hasil dengan Suhu 32,2 derajat. pH 3,4, EC (Elekrik Conduktivity) 320, TDS (Total Padatan Terlarut) 150, Koordinat lokasi. Dilihat  dari  indikator  PH  yang  rendah  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  keasaman  air  atau terdapat  unsur  logam  berat  di  dalam  air  tinggi.  Kandungan  logam  berbahaya  diduga mengandung  FE  (zat  besi),  Mn  (Mangan),  Pb  (timbal),  As  (arsenik),  Hg  (Merkuri),  Se (Selenium),  Cd  (karnium),  B  (boron).  Kesemuanya  logam  berat  sangat  berbahaya  bagi tubuh manusia. Tanpa disadari akibat batubara  yang dirasakan pada waktu  yang panjang. Padahal standar air layak di konsumsi adalah 6.5  – 8,5. Secara kasatmata (visual), airnya jernih, namun tidak terdapat mikroorganisme ataupun ikan yang dapat hidup disana. Yang berbahaya, dengan melihat air yang jernih, masyarakat menganggap bisa digunakan untuk mandi dan aktivitas lainnya.
Dari hasil penemuan yang dilakukan oleh peserta pelatihan,   PT.SPC tidak pernah melakukan reklamasi lahan hanya di biarkan begitu saja dan tidak ada tanggung jawab dari pihak  perusahaan  dapat  membayahakan  bagi  tubuh  manusia  dalam  jangka  pangjang Terbukti dari hasil penemuan terbentuknya lubang tambang yang berisi air yang tidak bisa dimanfaatkan.
Dari  gambaranpenemuan  diatas  menunjukkan   bahwa  perusahaan  batu  bara PT.SPC  (Sarolangun  Prima  Could)  tidak  melakukan  reklamasi  lahan  pasca  tambang dibiarkan begitu saja. Aliansi Tambang Nasional (Walhi-Jatam-Greenpeace) menyebutkan bahwa ini adalah suatu pelanggaran bagi perusahaan itu sendiri dengan mengabaikan aspek lingkungan.  Salah  satu  aspek  lingkungan  adalah  jaminan  reklamasi  lahan  yang  tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 pasal 2, ayat 2  dan PERMEN No.07 Tahun 2014 harus ada jaminan reklamasi pasca tambang bagi pemegang IUP Pertambangan.
Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  batubara  yang  selama  ini  dapat  dikeluarkan oleh  Kabupaten  Kota,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  ditarik menjadi  kewenangan  Provinsi.Untuk  kabupaten  Sarolangun berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Sarolangun  Nomor  5  Tahun  2016 tanggal  12  Oktober  2016,  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah.  SKPD Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Kabupaten  Sarolangun  di  hapus, sehingga  dengan  jelas  bahwa  Kabupaten  Sarolangun  tidak  lagi  mempunyai  kewenangan baik  secara  administratif  pengeluaran  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan  sebagainya maupun  dalam  pelaksanaan  pengawasan  kegiatan  pertambangan  batubara  di  lapangan, dengan kata lain semua menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
2) Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang akan Datang Dalam Menanggulangi Dampak Lingkungan  serta  Memberikan  Perlindungan  terhadap  Korban  Akibat  Pengusahaan Pertambangan Barubara.
Pembahasan pada subbab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian dalam membahas Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak terhadap lingkungan dan korban yang timbul dari kerusakan lingkungan tersebut yakni :
1. Dampak  lingkungan  hidup  dan  korban  yang  timbul  akibat  pengusahaan  pertambangan batubara.
2. Sinkronisasi  kebijakann  hukum  pidana  dan  pemberdayaan  upaya  Nonpenal  dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.
3. Pembentukan  peradilan  khusus  lingkungan  dalam  rangka  pengembangan  penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Pembahasan  bagian  pertama  merupakan  gambaran  kondisi  faktual  tentang  dampak lingkungan  hidup  dan  korban  yang  timbul  akibat  pengusaha  pertambangan  batubara sebagai  temuan  langsung  di  lapangan.  Kondisi  faktual  tersebut  menjadi  salah  satu  dasar pijakan  dalam  melakukan  pembahasan  pada  bagian  kedua,  yang  pada  intinya  merupakan analisis  terhadap  kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  rangka menanggulangi dampak lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara.
Pada  pembahasan  bagian  pertama  pada  subbab  di  atas  telah  digambarkan  dampak lingkungan  serta  korban  yang  timbul  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara  di Kabupaten Sarolangun Jambi. Akan tetapi gambaran itu niscaya tidak akan pernah muncul dalam  laporan  kegiatan  pertambangan  yang  dilaporkan  oleh  perusahaan  pemegang  Kuasa Pertambangan (KP). Kalaupun dampak Lingkungan itu tersirat dalam Laporan Pemantauan
Lingkungan  (LPL),  biasanya  selalu  disertai  dengan  pernyataan  bahwa  dampak  itu  dapat diatasi  dan  ditanggulangi  melalui  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)  oleh  pemegang KP yang bersangkutan.
Kalau  dalam  laporan  saja  dampak  lingkungan  serta  korban  yang  timbul  akibat pengusahaan  pertambangan  batubara  tidak  tercover,  maka  tidak  dapat  diharapkan pelaksana  kegiatan  pengusahaan  pertambangan  batubara  yang  menimbulkan  dampak lingkungan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut dapat  diketahui  dengan  tidak  adanya  kasus  TPLH  oleh  pemegang  KP  yang  diajukan  ke pengadilan,  meskipun  dampak  lingkungan  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara secara nyata telah terjadi dan terlihat.
Dalam pengamatan penulis, hal tersebut diatas sedikit banyaknya merupakan hukum gambaran  adanya  ketergantungan  hukum  pidana  terhadap  hukum  administrative.  Dengan memahami  keterkaitan  serta  ketergantungan  hukum  pidana  terhadap  memahami keterkaitan  serta  ketergantungan  hukum  pidanaterhadap  hukum  administrasi  khususnya dalam penegakan hukum lingkungan,maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengilimir lemahnya penegakan hukum pidana di bidang LH. Upaya dimaksud antara lain ialah  dengan  melakukan  sinkronikasi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penenggulangan TPLH.
Secara  umum,  singkronisasi  pengaturan  pengelolaan  LH  menyangkut  keseluruhan system  hukum  dan  keserasian  kegiatan  antara  kekuasaan,  legislative  dan  yudisial  secara serempak dan terpadu, sebagaimana dinyatakan oleh Lynch dan Stevens : “The future our environment will legislation, executive implementation, and judicial enforcement-responds to thess subtle and complex problem” . Yang berarti Undang-undang lingkungan hidup ke depannya  yang di emplementasikan pemerintah dan penegak pengadilan dalam merespon masalah  dasar  dan  komplek.  Secara  khusus,  sinkronisasi  dapat  bersifat  fisik  dalam  arti sinkronisasi structural ( structural syncronisation), dapat bersifat substansial (substanstial) dan dapat pula bersifat kultural ( cultural syncronisation) (Mulyadi, 1995) .
Secara  struktual,  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  dampak lingkungan  yang  timbul  akibat  pengusahaan  pertambangan  batubara  seyogyanya  harus sesuai/tertib  secara  hirarki  dengan  perundang-undangan  lainnya,  secara  subtansial  perlu keaatatasan hukum pidana dalam setiap kebijakan, dan secara kultural, menjadi keharusan adanya integralisasi dan koordinasi dalam penegakan hukum oleh setiap pihak yang terkait.
Masalah  yang  sering  muncul  diKabupaten  Sarolangun  adalah  mengenai pertanggungjawaban  “TPLH  yang  dilakukan  oleh  korporasi”  dan  kurang  efesiennya penegakan  hukum  akibat  ketergantungan  hukum  pidana  pada  hukum  administrasi,  yang memunculkan  gagasan  pertanggungjawaban  pidana  dari  pejabat  yang  berkecimpung  di bidang administrasi lingkungan.
Persoalan  yang  berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  melakukan kegiatan  usaha  juga  masih  belum  memuaskan.  Hal  ini  terkait  dengan  kenyataan  bahwa hukum  pidana  klasik  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  menangani  perilaku  individu, sehingga  memiliki  keterbatasan  bila  harus  digunakan  untuk  menanggulangi  ancaman bahaya  yang  bersumber  dari  suatu  lembaga  yang  terstruktur  secara  hirarkis.  Namun demikian,  dalam  beberapa  sistem  hukum  dikenal  juga  pertanggungjawaban  ‘pimpinan badan usaha’ (bedrijsleider) atau  pengelola  usaha  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  dari dalam badan usaha tersebut. Tuntutan atas pertanggungjawaban demikian didasarkan atas perbuatan  tidak  mengambil  segala  upaya  yang  perlu  yang  dilakukan  badan  usaha  yang bersangkutan.
Di  Indonesia,  Konsep  telah  memasukkan  pertanggungjawaban  korporasi  ke  dalam ketentuan  yang  bersifat  umu,  demikian  juga  UUPLH.  Atas  dasar  kecendrungan international, maka pertanggungjawaban korporasi dalam TPLH hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pertanggungjawaban  badan  hukum  dilakukan  terlepas  dari  apakah  orang-orang  yang bertanggungjawab  di  dalam  badan  hukum  tersebut  diidentifikasikan,  dituntut  dan dipidana.
b. Segala  sanksi  pidana  dan  tindakan  pada  dasarnya  dapat  dikenakan  pada  korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
c. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
d. Pemindanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan  perusahaan,  melalui  kebijakan  pengurus (corporate  executive officers) yang  memiliki  kekuasaan  untuk  memutuskan (power  of  decision) dan keputusan tersebut terlah diterima (accepted) oleh korporasi tersebut.
Pembahasan  pada  bagian  diatas  sedikit  banyak  telah  memberikan  gambaran  bahwa kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  TPLH  termasuk  yang  timbul  akibat pengusahaan  pertambangan  batubara  memiliki  berbagai  keterbatasan,  khususnya  dalam
tataran penjabaran kebijakan. Keterbatasan dalam penjabaran lebih dapat dipahami karena pada tataran ini birokrasi memegang peranan yang cukup penting (Meyer, 1987)
Keterbatasan  penanggulangan  TPLH  dengan  kebijakan  hukum  pidana  ini seyogyanya dapat dilengkapi dengan kebijakan tanpa menggunakan sarana hukum pidana, karena  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  bukan  hanya  dapat  ditempuh  dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dengan sarana lainnya.
Perlunya  sarana  nonpenal  diintensifkan  dan  diefektifkan,  disamping  karena  alasan- alasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  juga  karena  masih  diragukannya  atau dipermasalahkannya  efektivitas  sarana  penal  dalam  mencapai  tujuan  politik  kriminal (politik criminal).
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  dengan  “pendekatan integral” ada  keseimbangan  sarana “penal” dan “non  penal”. Dilihat  dari  sudut  politik criminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif ,  sedangkan  kebijakan  penal  mempunyai  keterbatasan/kelemahan  (yaitu  bersifat fragmentaris/simplistic/tidak  struktural  fungsional;  simptomatik/tidak  kausatif/tidak eliminated;  individualistic  atau  offender-orientid/tidk  victim-oriented,  lebih  bersifat refresif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur “penal” (hukum  pidana)  lebih menitik  beratkan  pada  sifat  penindakan  (represif)  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur “nonpenal” (bukan/diluar  hukum  pidana)  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  (preventif)  sebelum  terjadinya  kejahatan.Oleh  karena  itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial  dimaksud  adalah  lewat  jalur  kebijakan sosial (social  policy) yang  menurut  G.P.  Hoefnagels  merupakan  jalur  pencegahan  tanpa pidana  ( prevention  without  punishment )  dan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media  massa (influencing  views  of  society  on crime and punishment mss media). Dan menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial  pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:
1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
a. Pencegahan  tanpa  pidana (prevention  without  punisment) ,  termasuk  di  dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment) .
Kebijakan  sosial  pada  dasarnya  adalah  kebijakan  atau  upaya-upaya  rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan untk mencapai pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB (mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu. 1 :
a. Tidak  direncanakan  secara  rasional (it  ws  not  rationally  planned) ,  atau direncanakansecara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (unbalanced/imadequately planned) ;
b. Mengabaikan nilai-nilai kultur dan moral (disregarded cultural and moral values) ;
c. Tidak  mencakup  strategi  perlindungan  masyarakat  yang  menyeluruh/integral (dis not integrated social defence strategies) .
Dalam  kaitannya  dengan  pengusahaan  pertambangan  batubara  sebagai  sektor  dari pembangunan nasional, maka dapat dikaitkan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan  di  sektor  ini  secara  ekonomis  cukup  rasional,  yakni  untuk  memenuhi kebutuhan sumber energi dalam negeri dan menghasilkan devisa bagi negara. Akan tetapi tujuan  yang  rasional  tersebut  tidak  disertai  dengan  perencanaan  yang  memadai keseimbangan  antara  pencapaian  tujuan  ekonomis  dan  perlindungan  ekologis.  Hal  ini terlihat  dengan  timbulnya  berbagai  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat pengusahaan pertambangan batubara.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  izin  lingkungan ditetapkan  bahwa  izin  lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  AMDAL  atau  UKL-UPL,  dalam  rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sbagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau  kegiatan.  Dan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan secara limitative, hal-hal yang menjadi lubuk larangan yakni setiap orang :
1 Ibid.,hal. 54
a. Dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan;
b. Dilarang  memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  ke dalam wilayah Negara kesatuan RI;
c. Dilarang  memasukkan  limbah  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Negara  kesatuan  RI  ke media lingkungan hidup Negara kesatuan RI;
d. Dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara kesatuan RI;
e. Dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. Dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. Dilarang  melepaskan  produk  rekayasa  genetic  ke  media  lingkungan  hidup  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. Dilarang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
j. Dilarang  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi, merusak informasiatau memberikab keterangan yang tidak benar.
Pasal  diatas  sesungguhnya  harus  diataati  dan  apabila  dilanggar  maka  akan  dapat diterapkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha.
Pada  awalnya,  perkembangan  hukum  lingkungan  hanya  sebagai  hukum  gangguan semata (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan, namun lambat  laun  bergeser  ke  bidang  Hukum  Administrasi  Negara,  terutama  apabila  muncul dalam  bentuk  keputusan (beschikking), diantaranya  dalam  prosedur  perizinan,  penentuan baku mutu lingkungan, prosedur AMDAL.
Dengan  demikian,  dilihat  dari  perkembangan  hukum  lingkungan,  menuntut  peran administrasi  Negara,  maka  pemberian  izin  dalam  hal  ini  pejabat  TUN,  dituntut  pula tanggung jawab hukum, karena pada dasarnya unsur keputusan pejabat TUN, adalah : a. Suatu penetapan tertulis;
b. Dikeluarkan oleh badan atau atau pejabat TUN;
c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Bersifat kongkrit, individual dan final;
f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sekalipun pejabat TUN dapat mengeluarkan putusan, namun dilarang menyalahgunakan wewenang, baik larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larang bertindak sewenang-wenang.
Melampaui wewenang, meliputi larangan melampaui masa jabatan, melampaui batas wilayah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mencampuradukkan wewenang diantaranya, di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang  diberikan  atau  bertentangan  dengan  tujuan  wewenang  yang  diberikan,  sedangkan bertindak  sewenang-wenang,  adalah  apabila  tindakan  yang  dilakukan    tanpa  dasar kewenang  dan/atau  bertentangan  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap.
Namun demikian, potret penegakan hukum lingkungan yang selama ini berlangsung menjadi catatan penting dalam reformasi dunia peradilan di Indonesia, diantaranya :
a. Sulitnya terjerat hukum, pelaku utama dalam kasus lingkungan;
b. Besarnya biaya  yang diperlukan untuk membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH), oleh korporasi. Alias seringkali besar pasak dari pada tiang;
c. Areal  kebakaran  atau  kerusakan  lingkungan,  adalah  areal  yang  ditetapkannya berdasarkan izin atau penetapan pemerintah (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), diantaranya konsesi  HPH dan  HHPHH,  HTI baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan sebagainya;
d. Kasus  15  Korporasi  pembakar  hutan  yang  di  SP-3  (Surat  penghentian  penyidikan Perkara) pada Polda Riau di akhir tahun 2016, menunjukkan perlu adanya pemikiran baru dalam proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
e. Kejahatan lingkungan menimbulkan dampak besar terhadap manusia, perubahan iklim dan  ancaman  terhadap  planet  bumu,  sehingga  kejahatan  lingkungan  dapat  disebut dengan kejahatan luar biasa;
f. Pelaku  kejahatan  lingkungan  adalah  korporasi  trans-nasional  atau  perusahaan multilateral  dan  bahkan  telah  bermetamorposis  pada  lingkaran  eksekutif maupunlegeslative;
g. Sebagian  besar  perusahaan  multilateral,  telah  mempelajari  titik  lemah  penegakan hukum  lingkungan  di  Indonesia  yakni  terdapat  kontradiktif  antara  cita-cita  undang- undang dengan sistem penegakan hukum yang ada.
Menempatkan  peradilan  khusus  lingkungan  pada  peradilan  umum,  akan  mengalami nasib yang sama dengan apa yang terjadi hari ini, yakni :
a. Kesulitan menembus pelaku utama (korporasi);
b. Proses  penegakan  hukum  pada  peradilan  umum  sangat  kental  dengan  pembuktian dengan cara pandang mngedepankan perbuatan melawan hukum (ondrechmaatigdaad) dengan  mencari  unsur  kesengajaan (dolus) atau  kelalaian (culpa) ;
c. Besarnya  biaya  pembuktian  yang  harus  dikeluarkan  untuk  memenuhi  unsur perbuatan  melawan  hukum  dimaksud  oleh  proses  peradilan.  Al  hasil  kasus  tersebut menghilang,  sekalipun  telah  ada  juga  putusan  PN  Jakarta  Selatan  dan  PN  Meulaboh Aceh,  menjatuhkan  putusan  pemulihan  lingkungan  mencapai  1  (satu)  triliun  dan  PT. Kalista  Alam  sejumlah  320  Milyar,  namun  biaya  pembuktian  yang  dikeluarkan  juga tidak sedikit;
d. Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat (the have and the have not) yakni perusahaan multilateral yang telah menguasai bisnis mulai dari hulu sampai hilir;
e. Kelemahan  penegakan  hukum  telah  dipelajari  perusahaan,  dan  perushaan  memiliki lawyer-lawyer profesional dengan bayaran fantastis.
Dengan demikian ditempatkannya peradilan khusus lingkungan ada peradilan Tata Usaha  Negara  (TUN)  akan  meningkatkan  marwah  kskuasaan  kehakiman  di  Indonesia, melalui  penerapan  asas  yang  merdeka,  murah  dan  adil  dalam  menangani  perkara,  dan sesuai  pula  dengan  hakekat  peradilan  TUN,  yang  tidak  hanya  melindungi  hak-hak perseorangan  tetapi  sekaligus  melindungi  hak-hak  masyarakat.  Keberadaan  Peradilan khusus  lingkungan  merupakan  salah  satu  jalur  justisial  dalam  rangka  pelaksanaan perlindungan  hukum.Dengan  hakim-hakim  terlatih  dan  profesional,  maka  pemulihan lingkungan sebagai esensi penegakan hukum akan dengan cepat dapat tertangani.

## D. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan
1. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penanggulangan  dampak  lingkungan  hidup,  khususnya  akibat  pengusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut:
a. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  dampak  lingkungan  hidup mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan  kebijakan  hukum  administrasi (administrative  penal  law ).  Pada  tataran  pelaksanaannya  kebijakan  hukum
pidana secara  implisit  telah  menerima    gagasan  “kesatuan  tertib  hukum” dimana  perbuatan  yang  telah  dinyatakan  sebagaiperbuatan  tertib  hukum administrasi,tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  perbuatan  terlarang  oleh  hukum pidana.
b. Sebagai  konsekuensi  bahwa  sarana  hukum  pidana  hanya  digunakan  bilamana sarana lain  tidak  lagi  memadai  ( ultimumremedium ),  kebijakan  hukum pidana lebih bersifat hanya  sebagai  pengaman  dari  kebijakan  hukum administrasi.
c. Penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  pada  umumnya  didasarkan pada  pelanggaran  kewajiban administratif  yang  harus  dipenuh  oleh  pemegang Kuasa Pertambangan (KP).
d. Penentuan  sanksi  lebih  menitik  beratkan  pada  pertimbangan  ekonomi  ke timbang  ekologis.  Pertanggungjawaban  pidana  meliputi  orang  dan  Badan hukum.  Bilamana  pelaku  tindak  pidana  adalah  badan  hukum,  pidana  dapat dijatuhkan  kepada  para  anggota  pengurus  dan/atau  badan  hukum  yang bersangkutan.
2. Kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  menanggulangi dampak  lingkungan  hidup  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  akibat pengusahaan  pertambangan  batubara,merupakan  suatu  hal  yang  sangat  urgen mengigat  besarnya  dampak  lingkungan  hidup  dan  korban  yang  timbul  akibat pengusahaan pertambangan batubara
3. Kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  menanggulangi dampak  lingkungan  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  akibat pengusahaan pertambangan batubara diupayakan, melalui :
1).   Singkronisasi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  penanggulangan  tindak  pidana lingkungan hidup. Singkronisasi tersebut meliputi singkronisasi structural, substansial dan kultural.
2).   Mengoptimalisasikan  jalur  nonpenal  sejalan  dengan  cita-cita  bangsa  dan tujuan negara,
3).  Kejahatan  lingkungan  telah  bergeser  dari  kejahatan  biasa  menjadi kejahatan  luar  biasa,  karena  bersifat  masif  dan  telah  menyebabkan perubahan  iklim  bahkan  ancaman  terhadap  lingkungan  global,  maka
gagasan  pembentukan  peradilan  khusus  lingkungan  di  Indonesia,  dilatar belakangi  oleh  kegagalan  penegakan  hukum  dalam  menjerat  pelaku kejahatan  lingkungan  melalui  perbuatan  melawan  hukum  dan  sekalipun ada  beberapa  gugatan  yang  berhasil,  biayanya  terlalu  mahal,  dan  pelaku utama  tidak  tersentuh  penanganan  kasus  lingkungan  hidup  melalui peradilan umum sudah tidak memadai.
2) Saran
1. agar  diefektifkan  sosialisasi  kepada  segenap  pihak  yang  terkait  bahwa  dalam penanggulangan  dampak  lingkungan  hidup,  peranan  hukum  pidana  dan  hukum administrasi  seyogyanya  tidak  dibedakan  secara  dikhotomis,  agar  tidak melemahkan  semangat  penegakan  norma-norma  lingkungan  hidup  oleh  aparat penegak hukum.
2.  Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan  hidup  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  akibat pengusahaan pertambangan batubara selain   melalui sinkronisasi kebijakan, seyogyanya pula :
a. Melakukan  transformasi  dan  harmonisasi  kecenderungan  internasional  dalam penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  (TPLH)  ke  dalam  system hukum  pidana  lingkungan  nasional,  dengan  penyesuaian-penyesuaian  selaras dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
b. Memberdayakan  upaya  “nonpenal”dapat  berupa (Prevention  without punishment) pencegahan  tanpa  hukuman  dan (Influencing  views  of  society  on crime and punishment mass media) dengan mengoptimalisasikan peranan pers dan media massa dalam penanaman kesadaran dan semangat kepedulian masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup,  sehingga  diharapkan  peran  serta masyarakat  secara  aktif  melakukan  perlindungan  dan  kontrol  terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Membentuk peradilan khusus lingkungan, karena Kejahatan lingkungan telah bergeser dari  kejahatan  biasa  menjadi  kejahatan  luar  biasa,    bersifat  masif  dan  telah menyebabkan perubahan iklim bahkan ancaman terhadap lingkungan global. Peradilan khusus lingkungan diletakkan pada peradilan tata usaha negara (TUN), sehingga para
pelanggar  yakni  perusak  dan  pencemar  lingkungan  dapat  segera  di  hukum,melalui sistem peradilan yang merdeka, cepat, murah dan adil.

## E. Daftar Pustaka
Adam  Podgorecki, Law  and  Society, Routledge  &  Kegan  Paul  Ltd.,  London  and  Boston, 1974.
Husein,  Harun  M, Lingkungan  Hidup  Masalah,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya, (Cet. 2), Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati, Hukum  Pidana  Lingkungan .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993.
Lili  Rasjidi  dan    I,B  Wysa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Remaja  Rusdakarya, Bandung, 1993,.
Maria  Akfons, Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Masyarakat  Lokal  Dalam  Perspektif  Hak  kekayaan  Intelektual ,  Universitas Brawijaya, Malang, 2010,.