Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
Al-Madrasah: Jurnal  Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, 2022 DOI 10.35931/am.v6i3.1075 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(STUDI KOMPARASI)
Hasni Noor
Dosen, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Kalimantan Selatan, Indonesia hasninoor@uin-antasari.ac.id

## Abstrak
Negara  memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan  Pendidikan  yang  kemudian  diatur  dalam  undang- undang maupun aturan yang mengikat dan mengarahkan sistem pendidikan ke arah yang diinginkan oleh negara.  Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  negara  dengan  penduduk  yang  memiliki  karakteristik  yang hampir  sama  sehingga  membuka  peluang  Kerjasama  yang  baik  antar  kedua  negara  dalam  membangun Kerjasama  dalam  bidang  Pendidikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  antara penerapan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  dengan  di  Malaysia.  Dalam  penelitian  ini  membahas  isu  yang mencakup persamaan dan perbedaan berdasarkan keberadaan dan penerapan, serta hal-hal dominan dan substansial  yang  dianggap  sebagai  faktor  penunjang  penyebab  penerapan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia dan Malaysia. Studi ini memakai metode riset literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi ini memaparkan kebijakan  dari  kedua  negara  terhadap  Pendidikan  Islam  termasuk  tujuan  serta  sasaran  mereka  dan mempelajari kemajuan Pembelajaran Islam di Indonesia ataupun Malaysia berlandaskan fakta sejarah serta situasi dikala ini. Hasil dari studi ini yakni pendidikan Islam memiliki kedudukan penting dalam memajukan kedua negara, serta karena itu diberikan posisi khusus dalam undang- undang pendidikan nasional di kedua negara ini.
Kata kunci—Pendidikan Islam, Keberadaan, Penerapan

## Abstract
The  state  has  an  important  role  in  the  development  of  education  which  is  then  regulated  in  laws  and regulations  that  bind  and  direct  the  education  system  in  the  direction  desired  by  the  state.  Indonesia  and Malaysia  are  countries  with  populations  that  have  almost  the  same  characteristics,  thus  opening  up opportunities  for  good  cooperation  between  the  two  countries  in  building  cooperation  in  the  field  of education.  This  study  aims  to  determine  the  comparison  between  the  application  of  Islamic  education  in Indonesia and in Malaysia. This study discusses issues that include similarities and differences based on their existence and application, as well as dominant and substantial matters which are considered as supporting factors causing the application of Islamic education in Indonesia and Malaysia. This study uses a literature research method with a qualitative approach. This study describes the policies of the two countries towards Islamic  education  including  their  goals  and  objectives  and  studies  the  progress  of  Islamic  learning  in Indonesia  or  Malaysia  based  on  historical  facts  and  the  current  situation.  The  result  of  this  study  is  that Islamic education has an important position in advancing the two countries, and therefore it is given a special position in the national education laws in these two countries.
Keywords—Islamic Education, Existence, Application
Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022

## PENDAHULUAN
Pendidikan memenuhi tujuan studi banding hanya jika dikaitkan dengan masyarakat dan negaranya.  Pendidikan  tidak  hanya  dilihat  sebagai  upaya  mengembangkan  potensi  peserta  didik, tetapi  juga  dilihat  dari  hubungannya  dengan  individu,  masyarakat  dan  negaranya.  Setiap  orang memiliki  konsep  yang  berbeda  tentang  tujuan  pendidikan  yang  ingin  mereka  capai,  yang  belum tentu disepakati oleh masyarakat luas lainnya. 1 Oleh karena itu, setiap teori pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, bukan berarti suatu masyarakat atau  negara  harus  menolak  konsep  pendidikan  orang  lain  atau  mengabaikan  komponen  serupa dalam teori pendidikan orang lain. 2
Demikian pula, pendidikan Islam suatu negara merupakan cerminan dari filosofi dan media sosial yang membawa serta filosofi Islam negara tersebut. Tentu saja, mungkin ada kesamaan dalam keberadaan  dan  implementasi  pendidikan  Islam  di  beberapa  negara.  Namun,  karena  adanya perbedaan  budaya,  politik,  masyarakat,  ekonomi,  dan  latar  belakang  lembaga  pendidikan,  serta aliran pemikiran yang dianut umat Islam, lembaga pendidikan tentu akan dibedakan satu sama lain. 3 Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berasal dari satu  keluarga dan keduanya merupakan  anggota  ASEAN.  Indonesia  yang  berprinsip  Pancasila  dan  mayoritas  penduduknya beragama  Islam,  serta  Malaysia  yang  telah  menjadikan  Islam  sebagai  agama  resmi  negara, menyelenggarakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikannya dan juga memeliharanya dalam konstitusinya. 4
Kajian  ini  cukup  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  pendidikan  Islam  diajarkan  di Indonesia dimana Pancasila sebagai prinsip negara yang secara resmi mengakui enam agama yaitu: Islam,  Protestan,  Katolik,  Budha,  Hindu  dan  Konghucu.  Sedangkan  Malaysia  sebagai  negara federal kerajaan hanya mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Oleh karena itu, penelitian ini
1 Abdul  Kadir,  “Sejarah  Pendidikan  Islam  Cite  this  paper  Related  papers,” Sejarah  Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia , 2015.
2 Asmawati Suhid dkk., “Pendidikan untuk Semua: Amalannya dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia,” International Journal of Education and Training (InjET) International Journal of Education and Training (InjET) International Journal of Education and Training 1, no. 12 (2015): 1–7.
3 M. Y. A Bakar, “Problematika Pendidikan Islam di Indonesia,” DIRASAT Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam , 2015.
4 Maimun  Aqsha  Lubis  &  Siti  Aisyah  Romli  Masyurah  Mohamad  Rawi,  Harun  Baharudin, “Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan,” Proceeding The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education And Civilization (POLTAN -UKM-POLIMED) 1, no. 12 (2015).

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
cukup  signifikan  untuk  mengetahui  keberadaan  dan  implementasi  pendidikan  Islam  di  kedua negara. 5

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif dengan  studi kepustakaan. Deskripsi kualitatif (QD) adalah label yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk studi yang bersifat  deskriptif,  terutama  untuk  memeriksa  perawatan  kesehatan  dan  fenomena  terkait keperawatan (Polit & Beck, 2009, 2014). Penelitian deskriptif biasanya didefinisikan sebagai jenis penelitian Kuantitatif, meskipun penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk tujuan deskriptif. Desain  penelitian  harus  dikembangkan  dengan  hati-hati  untuk memastikan  bahwa  hasilnya  valid dan dapat diandalkan. 6
Metode  studi  kepustakaan  adalah  metode  pengumpulan  beberapa  data  yang  diperoleh melalui  catatan,  karya,  atau  gambar.  Dengan  demikian,  pembahasan  atau  data  yang  diperoleh merupakan hasil eksplorasi dari beberapa sumber bacaan yang relevan. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian tentang keberadaan pendidikan Islam di Indonesia akan berkaitan dengan sejarah Islam  di  Indonesia.  Umat  Islam  sebagai  mayoritas  di  Indonesia,  memulai  sejarahnya  dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke delapan atau tahun kedua Hijrah di Barus, Sumatera bagian barat (sesuai dengan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan tahun 1963). Butuh proses panjang hingga kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh pada abad ke- 10 akhirnya berdiri. 8
Dengan demikian, pendidikan Islam melalui dakwah berkembang tanpa memiliki tempat tersendiri dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, ia menjadi terletak di tempat seperti  rumah, tempat suci, atau masjid  (dilakukan  dalam  juz  'amma/al-Qur'an  belajar  atau  studi kitab seperti tauhid, fiqh, tafsir, hadits). 9 Hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama hingga
5 Saiful  Akhyar  Lubis,  “ISLAMIC  EDUCATION  IN  INDONESIA  AND  MALAYSIA:  THE EXISTENCE  AND  IMPLEMENTATION  UNTIL  20th  CENTURY,” EDUKASI:  Jurnal  Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 1, no. 1 (2017): 1–12, https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i1.448.
6 Jozef  Raco,  “Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya,”  2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.
7 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif,” 2017.
8 Firdaus Wajdi, “Literacy Culture in the Islamic Religious Education and the Development of Islam in  Indonesia,” Hayula:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Studies 4,  no.  2  (2020):  171–88, https://doi.org/10.21009/004.2.02.
9 Sarno Hanipudin, “Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa,” Matan : Journal of Islam and Muslim Society 1, no. 1 (2019): 39, https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037.

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
pesantren  akhirnya  dibangun.  Meskipun  tidak  dapat  dipastikan  kapan  dan  dimana  pesantren pertama kali didirikan, namun menurut sejarah dapat diketahui bahwa pada abad ke-15, pesantren telah dibangun oleh Raden Fatah di Jawa Timur, juga oleh Rangkang di Aceh pada masa Sultan Iskandar. Pemerintah Muda (1607-1636) dan Surau di Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dan Pondok di Jawa Barat. 10
Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam (disebut sebagai mata pelajaran agama) tidak  dimasukkan  dalam  kurikulum.  Pendidikan  Islam  hanya  diberikan  sebagai  mata  pelajaran tambahan di sekolah swasta seperti HIS met de qur’an, atau Mulo met de qur’an. Hal ini didasarkan pada  kebijakan  pemerintah  dalam  bab  172  (2)  I.S  (Indische  Staatsregeling)  menyatakan  bahwa: pengajaran  umum  bersifat  netral,  artinya  diberikan  sehubungan  dengan  keyakinan  individu,  dan pengajaran  agama  hanya  dapat  diberikan  di  luar  jam  sekolah. 11 Pada  masa  penjajahan  Jepang, pemerintah  mulai  memberikan  perhatian  ekstra  pada  mata  pelajaran  agama  (walaupun  hanya sebagai  hinaan).  Hal  itu  diwujudkan  dalam  bentuk  kunjungan  ke  pesantren-pesantren,  termasuk mata  pelajaran  akhlak  (identik  dengan  ajaran  Islam)  di  sekolah-sekolah  negeri,  dan  pemberian tunjangan untuk membangun sebuah SMA Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim, Kahar Muzakar dan Bung Hatta. 12
Setelah  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  melalui  Departemen  Pendidikan, pengajaran  dan  kebudayaan,  pemerintah  mulai  melaksanakan  renovasi  pendidikan  di  sekolah- sekolah,  termasuk  pengajaran  agama,  madrasah  dan  pesantren.  Berdasarkan  Surat  Pernyataan Pemerintah Nomor: 1/SD/1946 tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Departemen Agama, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 1185/KJ tanggal 20 November 1946 tentang Pendidikan Agama, pendidikan untuk sekolah umum secara resmi dikelola oleh pemerintah pada bulan  Desember  1946. 13 Penyelenggaraan  pendidikan  agama  secara  formal  dan  kelembagaan diselenggarakan  oleh  Departemen  Agama  dan  Departemen  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan.  Kedua  kementerian  tersebut  tertuang  dalam  konstitusi  dalam  No:  1142/Bag.  A (Ajaran)  dan  No:  1285/K-7  (Agama)  pada  tanggal  2  Desember  1946,  untuk  menyelenggarakan
10 Hj.  Djuwairiyah  Djuwairiyah  dan  Abd.  Muqit,  “Perbandingan  Pendidikan  Islam,” LISAN  AL- HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 11, no. 2 (2017): 291–306, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185.
11 Mohd Tarmizi W, “Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia” 6, no. 1 (t.t.).
12 Budi Haryanto, “Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia,” Adabiyah : Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2016): 81, https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.166.
13 Suryawahyuni Latief dkk., “The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia,” International Journal on Advanced Science, Education, and Religion 4, no. 2 (2021): 86–99, https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i2.105.

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
pendidikan agama di sekolah umum (sekolah negeri dan swasta); organisasinya di sekolah-sekolah agama yang dikelola oleh Kementerian Agama. 14
Disusul dengan beberapa keputusan dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga keputusan bersama dari kedua departemen tersebut, hal ini membantu untuk menggambarkan dengan jelas keberadaan pendidikan Islam masyarakat Indonesia. Apalagi jika kita melihat realitas pendidikan Islam, dimana proses pengajaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan  dari  kegiatan  keagamaannya  dalam  segala  aspek,  pendidikan  Islam  dan  pendidikan umum  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu,  Panitia  Pembaharuan  Kebangsaan menyatakan bahwa agama harus menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional. Hubungan antara pendidikan  Islam  dan pendidikan  umum terlihat lebih  jelas  dalam rumusan  panitia  selanjutnya.5 Keberadaannya lebih tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV, pada pasal 11 ayat 1 dan 6, serta sebagian penjelasannya. 15
Pasal tersebut menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dikuatkan oleh konstitusi.  Pendidikan  Islam  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  pendidikan Nasional, sejauh mana pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dari yang paling rendah.
Sepanjang  proses  masyarakat  Islam  di  Indonesia  menjadi  kerajaan  Islam  yang  memiliki kekuatan politik, umat Islam pada saat itu menganugerahkan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan hidup dan alat untuk mewariskan nilai-nilai baik (agama, budaya, dll) dari satu generasi  ke  generasi  berikutnya.  Menurut  Hasan  Langgulung,  proses  utama  pewarisan  terjadi melalui  pendidikan.  Pada masa  itu,  pendidikan  Islam  diajarkan  secara informal melalui ceramah (metode  menceritakan  kembali)  yang  berkaitan  dengan  penyebaran  Islam  ke  masyarakat. Pengajaran itu sendiri berlangsung di rumah, tempat suci, atau masjid. Kemudian metode berubah menjadi  metode  hoffdelyk  (langsung  dan individu)  dengan  pelajaran  yang  ditentukan (membaca juz 'amma/al-Qur'an, buku-buku pembelajaran: Tauhid, Fiqh, Tafsir, Hadits). Abad ke-15 dianggap sebagai  awal  kemunculan  pesantren  (di  Jawa  Timur),  disusul  Rangkang  di  Aceh,  Surau  di Minangkabau dan Pondok di Jawa Barat. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia tempat santri belajar ilmu agama dari seorang kyai, syekh dengan menggunakan metode sorogan (belajar  sendiri-sendiri,  santri  datang  ke  guru  mengambil  kitab  yang  akan  dipelajari).  Guru
14 Ibrahim  Bafadhol,  “Lembaga  Pendidikan  Islam  Di  Indoesia,” Jurnal  Edukasi  Islami  Jurnal Pendidikan Islam 06, no. 11 (2017): 59–72.
15 Badlihisham Mohd Nasir, “Pendidikan dalam gerakan islam di malaysia:satu tinjauan” 2, no. 1 (2010).

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
membaca,  siswa  mendengarkan  dan  menuliskan  penjelasannya.  Mata  pelajaran  yang  dipelajari biasanya berkaitan dengan keyakinan/tauhid, fiqh, membaca al-Qur’an dan Kitab-kitab Arab (kitab kuning) dalam tafsir, hadits, lughat, dll. 16
Perkembangan pesantren akhirnya terganggu oleh konstitusi persekolahan umum (stbl. 118 No.4)  yang  didirikan  oleh  Belanda  (pada  periode  Deandles).  Konstitusi  tersebut  di  atas  tidak mengizinkan pengajaran mata pelajaran apa pun tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari gubernur jenderal. Sikap munafik Belanda itu dibuktikan dengan bantuan yang diberikan kepada Christian Zending  di  Minahasa  dan  Maluku  untuk  beroperasi  secara  bebas  sementara  peraturan  ketat diberikan  kepada  pesantren  dalam  hal  peraturan  tata  cara  guru.  Hal  ini  menimbulkan  kesadaran umat Islam akan perlunya membangun sekolah umum yang mengajarkan agama, sehingga lahirlah gagasan untuk membangun madrasah (dengan sistem klasikal mata pelajaran umum plus agama). Madrasah  pertama  yang  dikenal  ada  di  Indonesia  adalah  madrasah  adabiah  di  Padang  (1907), didirikan oleh Syekh Amarullah Ahmad (tahun 1915), diubah menjadi HIS Adabiah dan menjadi HIS  pertama  yang  mengajarkan  mata  pelajaran  agama  di  Minangkabau).  Keberhasilan  pusat pendidikan ini diikuti dengan transformasi Sumatera Tawalib di Sumatera Barat menjadi madrasah pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amarullah. Selanjutnya beberapa ulama mendirikan madrasah di berbagai daerah di Indonesia, seperti: K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansur (1914 di Surabaya, Rangkayo Rahmah Al Yunusiah), (1915) di Padang Panjang dan K.H Hasyim Asy'ari (1919) di Tebuireng Jombang. 17
Selama  periode  kolonialisme  Jepang,  hampir  tidak  ada  masalah.  Jepang  mengizinkan sekolah-sekolah  ini  beroperasi,  tetapi  guru  tidak  diberi  gaji  oleh  pemerintah,  dan  pemerintah mengawasi setiap kegiatan politik, sampai kementerian agama didirikan (sekarang urusan agama) oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia.  PP  No.  1/  SD/1946 tanggal  3  Januari  1946  yang  berfungsi menangani  pembangunan dan  penyelenggaraan agama  di lembaga  keagamaan  (swasta  atau  negara).  Berdasarkan  Permenag  No.  7/1952  bahwa  sistem pendidikan madrasah adalah sama dengan: (1) Sekolah Dasar (ibtida'iyah), belajar selama 6 tahun, (2) Sekolah Dasar (tsanawiyah), belajar selama 3 tahun, ( 3) Tinggi (aliyah), belajar selama 3 tahun. Selain itu juga didirikan perguruan tinggi Islam yang kemudian menjadi IAIN yang berjalan sampai sekarang, disusul oleh STAIN yang berwawasan Islam sebagai basis proses belajar-mengajar.
Madrasah  tersebut  (kecuali  IAIN,  UIN,  dan  STAIN)  diselenggarakan  oleh  lembaga swadaya  masyarakat  (perorangan,  lembaga,  organisasi  sosial/keagamaan)  dan  juga  oleh  anak
16 Nornajwa  Ghazali,  “Pendidikan  Islam  di  Malaysia:  Analisis  kepentingan  penghayatan  mazhab Syafie,” Geografia: Malaysian Journal of Society & Space 12, no. 4 (2016): 147–57.
17 Masyurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, “Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan.”
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
perusahaan  pemerintah.  Setelah  dievaluasi  pada tahun  1967,  Departemen  Agama mengubah  347 madrasah swasta menjadi madrasah negeri dengan spesifikasi: 123 Sekolah Dasar Negeri (MIN), 182 Sekolah Dasar Negeri (MTsN) dan 42 Sekolah Menengah Atas Negeri (MAN).
Pada tahun 1975 pemerintah menerbitkan Peningkatan Mutu Madrasah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Indonesia (SKB 3 Menteri), yang terdiri dari Kementerian Agama, No 6 tahun 1975, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 037/U/1975, Kementerian Dalam Negeri 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah sebesar 30% untuk mata pelajaran agama dan 70% untuk mata pelajaran umum. Ibtida’iyah setara SD, Tsanawiyah setara SD, dan Aliyah setara SMA. Ijazah dari madrasah sama nilainya (dalam hal perdata) dengan ijazah dari sekolah umum yang  sederajat,  dan  siswa  dari  madrasah  dapat  melanjutkan  pendidikan  di  sekolah  umum  atau pindah ke sekolah umum yang setingkat dimana mata pelajaran agama yang diberikan dialokasikan pada  mata  pelajaran  yang  sama,  seperti  (1)  Aqidah/Akhlak  ,  (2)  Ibadah/Syariah  (3)  Al- Qur'an/Hadits (4) Tarikh Islam.
Penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah umum untuk pertama kali diatur secara sah oleh instansi SKB Depag dan Depdikbud pada tahun 1946. Kemudian disusul SK berikutnya serta peraturan  dan  konstitusi  yang  digunakan.  Jelasnya  dalam  GBPP  Depdikbud  tahun  1984,  mata pelajaran agama dianggap sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang kurikulum sekolah umum, selanjutnya menjadi program inti yang harus diikuti oleh para siswa. Akhirnya UURI tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan umum juga merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar agama.
Pendidikan  di  Malaysia  adalah  tanggung  jawab  federal  dengan  sentralisasi  sistem administrasi  dan  dengan  empat  kelas  manajemen,  yaitu:  berbagai  divisi  kementerian  pendidikan dan departemen federal pendidikan di negara bagian, kantor pendidikan di distrik dan sekolah.
Penanggung  jawab  kementerian  pendidikan  dibantu  oleh  dua  orang  wakil  menteri. Pelaksana  adalah  Sekretaris  Jenderal  pendidikan,  sedangkan  direktur  di  setiap  negara  bagian bertanggung jawab atas negara mereka sendiri. Pada awalnya, bahasa dan pendidikan di Malaysia selalu  menghadapi  kontradiksi  etnis,  yang  menyebabkan  sistem  pendidikan  dipecah  berdasarkan kelompok  etnis,  sehingga  sistem  pendidikan  nasional  tidak  ada  pada  saat  itu.  Pada  tahun  1950, dalam  upaya  untuk  menghindari  gerakan  subversif  yang  mengarah  ke  komunisme,  mereka mengintegrasikan sistem pendidikan yang terpisah ke dalam satu sistem nasional. Pada awal era

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
proklamasi  kemerdekaan  tahun  1957,  sistem  ini  diperkuat  dan  juga  digunakan  dalam  sosialisasi generasi muda dari berbagai suku bangsa menjadi identitas Malaysia. 18
Berdasarkan konstitusi spiritual bagian I, bagian 3, ayat 1 dan 5 dan juga pada kebijakan falsafah politik pemerintah yang berfokus pada doktrin Islam, pendidikan Islam adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini merujuk langsung kepada raja-raja Malaysia. . Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sejumlah uang sebagai anggaran untuk pengelolaan dan juga pendirian lembaga-lembaga Islam, untuk menyebarkan agama dan pendidikan Islam di kalangan masyarakat  dan  di  sekolah-sekolah.  Pendidikan  Islam  diwajibkan  di  setiap  lembaga  pendidikan. Namun pada saat itu, keberadaannya hanya dapat dilihat di sekolah-sekolah swasta yang memiliki sekitar 15 siswa Islam.
Pada tahun 1961, pendidikan Islam dapat dilihat di sekolah-sekolah negeri yang memiliki sekitar 15 siswa Islam, berdasarkan Laporan Rahman Thalib (Penyata Rahman Thalib) tahun 1961, pasal  36,  ayat  1.  Namun,  sampai  tahun  1979  agama  dianggap  sebagai  mata  pelajaran  pilihan. Artinya  harus  diambil  oleh  siswa,  tetapi  tidak  menjadi  salah  satu  mata  pelajaran  yang  diujikan dalam ujian nasional. Hal ini berlangsung sampai ada peraturan dalam laporan kabinet (Laporan Jawatan Kuasa Kabinet) tahun 1979 yang mengatur ujian nasional pendidikan Islam sejalan dengan mata  pelajaran  lain,  yang  kinerjanya  berada  di  bawah  tanggung  jawab  Departemen  Pendidikan Malaysia.
Pada awalnya pendidikan Islam berada di bawah kendali pemerintah daerah karena tetap berada di bawah kekuasaan raja-raja Melayu (Dicangkokkan dalam konstitusi bagian I, bagian 3, ayat  1  dan  5).  Selanjutnya,  setelah  peluncuran  dokumen  resmi  pada  tahun  1961  berdasarkan pernyataan  Rahman  Thalib,  pemerintah  pusat  mulai  menggunakan  kewenangannya  untuk mengelola mata pelajaran dan menyelenggarakan pendidikan Islam di semua sekolah di Malaysia. Kewenangan  ini  dilakukan  oleh  seorang  direktur  di  departemen  kementerian  Malaysia,  dan dilakukan hanya di sekolah menengah atas, sedangkan sekolah menengah pertama berada di bawah pengawasan pemerintah dan sekolah agama (negeri dan swasta) berada di bawah pemerintah daerah tetap.  Sampai  tahun  1974  pemerintah  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  pusat untuk  mengatur  mata  pelajaran,  sehingga  pendidikan  departemen  kementerian  memiliki kewenangan hukum yang kuat untuk mengontrol dan mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selama ini penyelenggaraan pendidikan
18 Fachrurazi,  “Examining  The  Expression  Of  Globalization  And  Commodification  Of  Islam  In Indonesia,” International Journal of Scientific & Technology Research 6, no. 12 (2017): 118–23.

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Islam  di  lembaga-lembaga  berada  di  bawah  kewenangan  langsung  lembaga  pendidikan  tinggi, berdasarkan hak otonomi yang mereka miliki dari sisi akademik. 19
Jelas bahwa keberadaan pendidikan Islam di negara Malaysia berada di bawah kendali dan regulasi  pemerintah.  Ia  merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional,  sehingga tidak  dapat dipisahkan darinya, dan sebagai pelajaran mempunyai hak yang sama dengan yang lain, baik dalam kurikulum maupun dalam penyelenggaraan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan ujian negara.
Jika  berbicara  tentang pelaksanaan  pendidikan  Islam  di  Malaysia,  kita  akan menemukan adanya  korelasi  dengan  sejarah  dakwah  Islam  di  masyarakat  Melayu  pada  awalnya.  Sosialisasi ajaran Islam, khususnya akidah dan ibadah-ibadahnya, mulai menyebar dari mulut ke mulut dan kemudian  dilanjutkan  dengan  pengajian  Al-Qur'an  yang  dilakukan  di  rumah-rumah  khusus, musholla dan masjid, yang berujung pada perkembangan. Pesantren (Sekolah Pondok). Menurut Fatimah binti Ali, pendidikan Islam di Malaysia saat  ini merupakan realisasi dari perkembangan pendidikan Islam tradisional.
Dalam  mempelajari  Al-Qur'an,  mereka  diberikan  dasar-dasar  ajaran  Islam,  kemampuan membaca  Al-Qur'an,  membaca  dan  menulis  dalam  bahasa  Arab  untuk  mempelajari  kitab-kitab seperti:  tauhid,  fiqh,  dan  hadits,  sedangkan  di  pesantren  pelajaran  diberikan  berdasarkan  guru.  ', sehingga  terjadi  variasi  di  setiap  pondok  pesantren.  Penyampaian  materi  pada  ketiga  bentuk pendidikan  tersebut  mengacu  pada  sistem  individual,  dan  sistem  klasikal  siswa  ditentukan  oleh penguasaannya terhadap pelajaran yang diberikan.
Hingga saat ini, lembaga pendidikan semacam ini dilaksanakan di sektor swasta baik oleh individu  maupun  organisasi.  Awalnya,  pesantren  cukup  disegani  di  masyarakat,  terbukti  dengan animo yang cukup besar dari banyak pihak untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah tersebut (Laporan  Tahunan  negara  bagian  Trengganu  untuk  tahun  1916).  Hal  ini  berdampak  positif  bagi perkembangan negara di: Perak, Kelantan, Kedah, Seberang Perai, Riau dan sampai ke Johor Utara, bahkan daerah pertanian (Thailand selatan).
Perkembangan  pendidikan  modern  pada  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20,  menurut Bilgrami dan Ashraf, masuk ke negara-negara Islam karena dominasi budaya dan politik terlepas dari tradisi pendidikan Islam dan hal ini mengakibatkan perubahan ke sistem barat sama sekali. Hal ini  pada  gilirannya  mempengaruhi  pola  pikir  orang  Malaysia  sampai-sampai  mereka  diyakinkan bahwa  sistem  pesantren  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  dan  tidak  sesuai  dengan kehidupan modern.
19 Anastia Damayanti, “Pendidikan Agama Islam,” Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan 2, no. 1705045066 (2018): 66–88.
Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
Oleh karena itu, mereka cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang  beroperasi  di  bawah  sistem  pendidikan  barat,  termasuk  sekolah-sekolah  yang  dikendalikan oleh misionaris Kristen. Pada masa krisis ini, para ahli pendidikan Islam, khususnya generasi muda Islam, mencari alternatif baru, dan ini melahirkan lembaga pendidikan yang disebut madrasah, yang memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulum mereka selain pelajaran agama, yaitu Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah dan Matematika. Lembaga pendidikan ini menerapkan sistem klasikal yang  selama  ini  tidak  dilakukan  oleh  pesantren.  Penyelenggaranya  adalah  sektor  atau  institusi swasta, yang tetap berada di bawah kendali pemerintah federal.
Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan pada tahun 1958, tingkat menengah madrasah disetarakan dengan sekolah menengah (kemudian disebut “Sekolah Ugama”), dan dengan demikian  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  sertifikat  pendidikan  Malaysia  rendah,  sertifikat pendidikan  menengah  Malaysia,  dan  sertifikat  pendidikan  tinggi  Malaysia.  sertifikat  pendidikan Malaysia.  Dalam  Akta  Pelajaran  tahun  1961  terdapat  lembaga-lembaga  modern  lain  yang disebutkan selain lembaga pendidikan Islam, yaitu: 1) Sekolah Agama Rakyat, 2) Sekolah Agama Negeri, 3) Sekolah agama yang dikelola oleh dewan agama, dan 4) Sekolah agama yang dikelola oleh kementerian pendidikan.
Sejak  itu, pendidikan Islam secara resmi diamanatkan di semua sekolah umum di Malaysia. Ini adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan universitas.
Pendidikan  formal  di  Malaysia  memiliki  struktur  kelas  6322,  yang  mewakili  tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, dengan demikian menentukan masa studi standar di tingkat sekolah dasar. Akan dipertimbangkan. Sudah 6 tahun.  Jika  Anda  memiliki  kelas  menengah    3  tahun  dan  sekolah  menengah  pertama  2  tahun, dibutuhkan rata-rata 2 tahun untuk pindah ke tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, kehadiran ajaran  Islam  di  masing-masing  sekolah  disesuaikan  dengan  struktur  kelas  berbasis  dan pembelajaran jangka panjang.
Pengendalian  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di  sekolah  umum, madrasah, dan perguruan tinggi diatur dalam klasifikasi yang jelas. Sekolah umum berada di bawah kewenangan  pemerintah  pusat  melalui  departemen  pendidikan  agama  Islam  departemen pendidikan.  Sekolah  agama  ditempatkan  di  bawah  kewenangan  pemerintah  daerah,  sedangkan penyelenggaraan  di  perguruan  tinggi  tetap  berada  di  bawah  kewenangannya  sendiri  berdasarkan hak  otonomi  akademik  yang  dimilikinya.  Padahal,  Malaysia  tidak  memiliki  universitas  khusus keagamaan,  dan  International  Islamic  University  di  Malaysia  adalah  milik  organisasi  Islam, sehingga kontrol dan pengawasannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Malaysia.
Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Jelasnya, mekanisme ini dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada di bidang pendidikan.
Sebagaimana dinyatakan mayoritas Muslim, terlihat bahwa keberadaan pendidikan Islam di  Indonesia  dan  Malaysia  saling  terkait  dengan  kehadiran  Islam  di  negara-negara  tersebut  serta kehidupan  berbangsa.  Indonesia  dengan  falsafahnya  yang  terdiri  dari  lima  prinsip  (Pancasila) menjamin  kebebasan  beragama  bagi  warganya,  dan  Malaysia,  yang  menjadikan  Islam  sebagai agama  resmi  negara  dan  juga  mengorientasikan  kebijaksanaan  pemerintah  terhadap  pendidikan Islam, tidak hanya di lembaga pendidikan agama tetapi juga di lembaga pendidikan umum pada semua jenjang, secara langsung melibatkan pemerintah dalam pelaksanaannya.
Bagi  negara-negara  yang  pernah  dijajah  seperti  Indonesia  dan  Malaysia,  pendidikan membawa  arti  penting  dalam  perjuangan  kemerdekaan.  Oleh  karena  itu  dalam  undang-undang pendidikan  masing-masing  negara  bagian  jelas  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk membangun kecerdasan bangsa melalui warga negara yang kuat jasmani dan rohani yang usahanya dapat  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keselamatan  bagi  rakyat  dan  negara.  Dalam  membentuk warga negara yang utuh ini, kedua negara sepakat menjadikan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai landasan operasional dalam upaya mewujudkannya.
Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pendidikan  Islam  di  kedua  negara  ini berakar  pada  sejarah  yang  sama.  Dimulai  dengan  praktik  dakwah  agama  Islam  dan  kemudian berkembang menjadi sistem Madrasah, yang disebut Sekolah Ugama di Malaysia. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan Islam pada pendidikan umum lembaga, di mana keduanya  mengalami  penindasan  dari  dominasi  kolonial,  sehingga  hanya  setelah  kemerdekaan mereka dapat menyelesaikan tugas ini.
Saat  ini  Indonesia  dan  Malaysia  telah  menerapkan  pendidikan  Islam  di  sekolah  umum selain  sekolah  agama.  Pendidikan  agama  Islam  sebagai  mata  pelajaran  telah  terintegrasi  dalam kurikulum sekolah untuk semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas.
Dari sudut pandang ini, jelas bahwa pendidikan Islam di kedua negara telah menghasilkan tokoh-tokoh Muslim terkenal sebagai bapak pendiri negara yang memainkan peran mereka untuk membangun  bangsa  seperti  KH.  Hasyim  Asy'ari,  Syekh  Abdul  Karim  Amarullah,  HOS. Cokroaminoto, Muhammad Nasir dll., dan di Malaysia: Tengku Abdul Razak, Datuk Hussein Onn, Mahathir Muhammad dll.
Dalam mengontrol dan mengawasi sistem, pelaksanaan pendidikan Islam di negara-negara tersebut  memang  menunjukkan  perbedaan.  Di  Indonesia,  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di sekolah umum berada di bawah kendali departemen pendidikan dan agama nasional. Sedangkan di

## Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
sekolah  agama  berada  di  bawah  departemen  agama.  Dengan  demikian,  sistem  pengawasan  dan pelaksanaannya  mengarah  ke  sentralisasi.  Di  Malaysia,  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di sekolah-sekolah  umum,  yaitu  sekolah  dasar  dan  sekolah  dasar,  dikendalikan  oleh  bagian  dari kementerian pendidikan Islam atau pemerintah pusat. Untuk tingkat universitas, pelaksanaan dan pengawasan  merupakan  tanggung  jawab  universitas  itu  sendiri.  Sedangkan  di  sekolah  agama, pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini adalah produk langsung raja-raja Melayu yang memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur  urusan  agama  di  seluruh  negeri,  termasuk  yang  melibatkan pendidikan  Islam.  Oleh  karena  itu  di  Malaysia  terdapat  dua  sistem  pelaksanaan,  untuk  sekolah umum berdasarkan sentralisasi dan untuk sekolah agama berdasarkan desentralisasi.
Perbedaan lain terlihat bahwa Indonesia memiliki perguruan tinggi Islam seperti IAIN dan STAIN  serta  perguruan  tinggi  Islam  swasta  yang  dibina  oleh  Kementerian  Agama.  Namun demikian,  untuk  keseragaman  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia  IAIN  dan  STAIN juga tunduk  dan dikendalikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian, pada awal abad 21 beberapa IAIN telah berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) dimana fakultas- fakultas umum yang berciri khas Islam seperti Kedokteran, Sains dan Teknologi, Sastra, Sosial dan Politik didirikan. Berbeda dengan Malaysia, di mana lembaga universitas agama dianggap sebagai fakultas di bawah universitas negeri, tanpa adanya universitas swasta.
Selain itu, terdapat perbedaan lama masa studi di tingkat SD dan SMP antara Indonesia dan Malaysia.  Di  Indonesia,  masa  pendidikan  dibentuk  menjadi  struktur  6-3-3,  yaitu  6  tahun  untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Sementara di Malaysia masa studi mencerminkan struktur 6-3-2-2, artinya 6 tahun untuk sekolah dasar,  3  tahun  untuk  sekolah  menengah  pertama,  2  tahun  untuk  sekolah  menengah  atas,  dan tambahan 2 tahun untuk kursus pra-universitas. . Sekolah dasar dibuat wajib sampai kelas 9.
Perbedaan yang jelas tercermin antara kedua negara menyangkut pelaksanaan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran kurikulum dan sebagai pelajaran yang membentuk bagian dari ujian negara.  Di  Indonesia,  pendidikan  Islam  dijadikan  sama  wajibnya  dengan  mata  pelajaran  umum lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  kurikulum.  Peraturan  tersebut  mulai  berlaku  sejak  Desember 1946, meskipun secara resmi kemudian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  IX  Pasal  39  butir  b.  Sementara  di  Malaysia,  kejadian seperti itu belum terjadi.
Perbandingan  kurikulum  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dan  Malaysia  menunjukkan kesamaan sebagai berikut: pertama, sebelum implementasi kurikulum dilakukan uji coba di sekolah percontohan. Kedua, tujuan kurikulum meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya
untuk  perbedaannya:  pertama,  nama  kurikulum  di  Indonesia  menggunakan  kurikulum  2013, sedangkan  Malaysia  menggunakan  KSSR.  Kedua,  prinsip  kurikulum  di  Indonesia  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  meningkatkan  IMTAQ,  disesuaikan  dengan kebutuhan  peserta  didik,  Beragam  dan  Terintegrasi,  kesetaraan  gender,  fokus  pada  kompetensi peserta  didik,  Menyeluruh  dan  Berkelanjutan,  Belajar  sepanjang  hayat,  seimbang  antara kepentingan,  Karakteristik  Satuan  Pendidikan,  Menghargai  Perbedaan,  Dinamika  Perkembangan Global,  Kesatuan  Bangsa  dan  Nilai  Kebangsaan,  Kondisi  Sosial  Budaya.  Sedangkan  prinsip kurikulum  di  Malaysia  lebih  banyak  terkait  dengan  pengembangan  individu  secara  holistik, pendidikan  tanpa  diskriminasi,  pendekatan  terpadu,  dan  pendidikan  sepanjang  hayat.  Ketiga, landasan pembentukan kurikulum di Indonesia bersifat yuridis dan filosofis, sedangkan Malaysia lebih  pada  akidah,  syariah,  dan  akhlak.  Keempat,  pada  desain  kurikulum,  KI  spiritual,  sosial, pengetahuan,  keterampilan  menjadi  perhatian  Indonesia,  sedangkan  di  Malaysia  lebih  pada komunikasi, spiritual, sikap, nilai, humaniora, pengembangan fisik, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keahlian pribadi.

## KESIMPULAN
Perkembangan  pendidikan  modern  membawa  perubahan  dalam  penyelenggaraan pendidikan  Islam  di  Indonesia  dan  Malaysia,  baik  dalam  sistemnya  sendiri  maupun  dari  segi kurikulumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  pandangan  yang  menganggap  lembaga  pendidikan Islam  tradisional  sudah  tidak  mampu  lagi  memenuhi  tuntutan  masyarakat  dan  yang  berpendapat bahwa  sistem  yang  ada  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kehidupan  modern.  Dari  permasalahan tersebut, muncul ide untuk membuat kurikulum pendidikan Islam di Madrasah (di Malaysia disebut Sekolah Ugama), yang kemudian diikuti dengan perombakan kebijakan pendidikan di kedua negara tersebut hingga sekarang. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pembangunan kedua negara dan karena itu menempati posisi khusus dalam undang-undang pendidikan nasional kedua negara. Masih ada pandangan bahwa pendidikan Islam dianggap sebagai mata pelajaran kelas dua dan subordinat dari mata pelajaran pendidikan umum, tetapi karena masalah yang sama, pendidikan Islam harus memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi. Hidup bisa dirasakan oleh setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bafadhol,  Ibrahim.  “Lembaga  Pendidikan  Islam  Di  Indoesia.” Jurnal  Edukasi  Islami  Jurnal Pendidikan Islam 06, no. 11 (2017): 59–72.
Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
Bakar, M. Y. A. “Problematika Pendidikan Islam di Indonesia.” DIRASAT Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam , 2015.
Damayanti, Anastia. “Pendidikan Agama Islam.” Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan 2, no. 1705045066 (2018): 66–88.
Djuwairiyah,  Hj.  Djuwairiyah,  dan  Abd.  Muqit.  “Perbandingan  Pendidikan  Islam.” LISAN  AL- HAL:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  dan  Kebudayaan 11,  no.  2  (2017):  291–306. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185.
Fachrurazi.  “Examining  The  Expression  Of  Globalization  And  Commodification  Of  Islam  In Indonesia.” International Journal of Scientific & Technology Research 6, no. 12 (2017): 118–23.
Hanipudin, Sarno. “Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa.” Matan : Journal of Islam and Muslim Society 1, no. 1 (2019): 39. https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037. Haryanto, Budi. “Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia.” Adabiyah : Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2016): 81. https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.166.
Kadir,  Abdul.  “Sejarah  Pendidikan  Islam  Cite  this  paper  Related  papers.” Sejarah  Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia , 2015.
Latief, Suryawahyuni, Yeasy Agustina Sari, Muhammad Yusuf, Armila Armila, dan Riyan Erwin Hidayat. “The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia.” International Journal on Advanced Science, Education, and Religion 4, no. 2 (2021): 86–99. https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i2.105.
Lubis,  Saiful  Akhyar.  “ISLAMIC  EDUCATION  IN  INDONESIA  AND  MALAYSIA:  THE EXISTENCE AND IMPLEMENTATION UNTIL 20th CENTURY.” EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 1, no. 1 (2017): 1–12. https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i1.448.
Masyurah  Mohamad  Rawi,  Harun  Baharudin,  Maimun  Aqsha  Lubis  &  Siti  Aisyah  Romli. “Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan.” Proceeding The 7th International Workshop And  Conference  Of  Asean  Studies  On  Islamic  And  Arabic  Education  And  Civilization (POLTAN -UKM-POLIMED) 1, no. 12 (2015).
Nasir, Badlihisham Mohd. “Pendidikan dalam gerakan islam di malaysia:satu tinjauan” 2, no. 1 (2010).
Nornajwa  Ghazali.  “Pendidikan  Islam  di  Malaysia:  Analisis  kepentingan  penghayatan  mazhab Syafie.” Geografia: Malaysian Journal of Society & Space 12, no. 4 (2016): 147–57.
Raco,  Jozef.  “Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya,”  2018. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.
Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2017.
Suhid, Asmawati, Abd Muhsin Ahmad, Syaza Mohd Sabri, & Azreen, Effendy Mohamad, Jabatan Pendidikan  Bahasa,  Dan  Kemanusiaan,  dan  Fakulti  Pengajian  Pendidikan.  “Pendidikan untuk  Semua:  Amalannya  dalam  Sistem  Pendidikan  Islam  di  Malaysia.” International Journal  of  Education  and  Training  (InjET)  International  Journal  of  Education  and Training (InjET) International Journal of Education and Training 1, no. 12 (2015): 1–7.
W, Mohd Tarmizi. “Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia” 6, no. 1 (t.t.).
Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 3, Juli - September 2022
Wajdi, Firdaus. “Literacy Culture in the Islamic Religious Education and the Development of Islam in Indonesia.” Hayula:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Studies 4,  no.  2 (2020): 171–88. https://doi.org/10.21009/004.2.02.