## UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS SYARIAH DI KOTA BALIKPAPAN
Sukman Mahasiswa Pascasarjana UINSI Samarinda sangmujahid90@gmail.com

## Abstract
The presence of UMKM sharia-based is a demand from the Indonesian people, who are predominantly Muslim. In its journey, UMKM face various obstacles. So the step that must be taken to solve this problem is to empower sharia-based UMKM actors. In this case, the Department of Cooperatives, UMKM and Industry of Balikpapan City as the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) is the responsible party. The purpose of this research is to find out how the efforts of the Department of Cooperatives of UMKM and Industry of Balikpapan City in empowering UMKM sharia-based and to find out the  supporting  and  inhibiting  elements  in  implementing  empowerment.  This research  method  is  descriptive  qualitative.  Collecting  data  through  observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and verification. The results of this study found that the efforts of the UMKM Cooperatives and Industry Office of Balikpapan City in empowering sharia- based UMKM were still general in nature. Consisting of the Human Resources Capacity Building  Program,  Marketing  Assistance  Program,  Capital  Assistance  Program, Technology  Utilization  Improvement  Program  and  the  Ease  of  Licensing  Program. The supporting elements in the implementation of sharia-based empowerment are government policies and infrastructure, and the inhibiting elements faced are human resources and capital that are free from usury.

## Keywords: business, unemployment, employment

## Abstrak
UMKM mempunyai  peranan  yang  begitu  penting  dalam  mendorong  tingkat perkembangan  ekonomi  di  Indonesia.  Kehadiran  UMKM  berbasis  syariah  sebagai tuntutan  dari  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam,  di  mana memerlukan suatu  ekonomi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. Mengingat peran yang  begitu  besar  yang  dimiliki  oleh  UMKM  berbasis  syariah,  namun  dalam perkembangannya  menghadapi  berbagai  kendala.  Maka  langkah  yang  harus ditempuh  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  adalah  dengan  melakukan pemberdayaan  kepada  para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah.  Dalam  hal  ini  Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  bertanggung  jawab  terkait  UMKM  dan  pelaku  UMKM  di  Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan dalam  pemberdayaan  UMKM  berbasis syariah  dan  mengetahui  unsur  pendukung  dan  penghambat  dalam  melaksanakan pemberdayaan. Metode  penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  meliputi reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi.  Hasil  dari  penelitian  ini,  peneliti menemukan bahwa upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam  pemberdayaan  UMKM  berbasis  syariah  masih  bersifat  umum.  Terdiri  dari Program  Peningkatan  Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia,  Program  Bantuan Pemasaran,  Program  Bantuan  Permodalan,  Program  Peningkatan  Penggunaan
Teknologi  dan  Program  Kemudahan  Perizinan.  Adapun  unsur  pendukung  dalam pelaksanaan pemberdayaan berbasis syariah yakni kebijakan pemerintah dan sarana prasana,  dan  unsur  penghambat    yang  dihadapi  yakni  sumber  daya  manusia  dan modal yang bebas dari riba.

## Kata Kunci: bisnis, pengangguran, lapangan kerja

## A. Latar Belakang
Keadaan  darurat  pada  tahun  1997  di  Indonesia  dimulai  dengan  terjadinya keadaan krisis skala konversi rupiah terhadap dolar AS, yang menyebabkan kelesuan keuangan dalam perekonomian Indonesia. Dari kejadian ini menjadi pembelajaran yang  sangat  penting  untuk  bisa  melihat  peningkatan  keuangan  yang  benar-benar memiliki desain yang kuat dan dapat eksis dalam kondisi apa pun. 1
Saat  darurat  moneter  melanda  dunia  otomatis  memperburuk  kondisi keuangan di Indonesia. Kondisi darurat yang terjadi pada periode 1997 hingga 1998, hanya bidang UMKM yang mampu untuk tetap berjalan kokoh. UMKM adalah usaha ekonomi  produktif  yang  dimiliki  perorangan  maupun  badan  usaha  sesuai  dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. 2 Data Badan Pusat Statistik  menyampaikan  kondisi  ini  setelah  darurat  moneter,  jumlah  UMKM  tidak berkurang,  malah  perkembangannya  meningkat,  yang  terjadi  bahkan  awalnya menyerap 85 juta menjadi 107 juta. 3
Di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Indonesia secara khusus, UMKM adalah salah satu pemain moneter yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan penyaluran upah secara adil. Demikian pula, UMKM juga  berperan  penting  dalam  menggerakkan  perekonomian  masyarakat  di  akar rumput  yang  menganggap  sulit  untuk  memasuki  kawasan  konvensional.  UMKM adalah  kegiatan  bisnis  yang  dapat  memperluas  lapangan  kerja  dan  menawarkan berbagai jenis layanan ke daerah, dapat mengambil bagian dalam nilai waktu yang dihabiskan  dan  meningkatkan  gaji  individu  serta  memberdayakan  pembangunan moneter dan berperan dalam tercapainya stabilitas keuangan.
Dalam perjalanannya UMKM masih menghadapi berbagai masalah, masalah UMKM pada hari ini tidaklah ringan karena daya saing yang begitu tinggi, ditambah dengan adanya hasil produk dari luar negeri. 4 Selain itu UMKM sendiri dipertemukan
1 Dewi  Anggraini  and  Syahrir  Hakim  Nasution,  “Peranan  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri),” Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1, no. 3 (2013): 105.
2 “No Titl,” Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah .
3 Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi 6, no. 1 (2017): 51 – 58.
4 Edy Suandi Hamid and Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta*,” Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  dan
dengan beberapa kendala yang belum ditemukan solusinya berkaitan dengan iklim usaha.  Permasalahan  yang  cukup  besar  dihadapi  UMKM  adalah  kesulitan mendapatkan modal, pengoperasian usaha yang belum moderen, masih rendahnya kualitas SDM, dan jumlah serta cara produksi yang masih terbatas. 5 Demikian juga menurut  Hesti  Kusuma  Wardani  Ambar  Pertiwi  dkk  (2013)  bahwa  dalam melaksanakan  pemberdayaan  terhadap  UMKM  menghadapi  faktor  penghambat  Di antaranya  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbatas,  demikian  juga  dengan anggaran yang dimiliki, kesulitan UKM mendapatkan modal, dan berbagai masalah teknis UKM. 6
Pemerintah  Kota  Balikpapan  menyikapi  kondisi  ekonomi  daerah  ini  yang masih  bertumpuh  pada  sumber  daya  alam  seperti  tambang,  minyak  dan  gas  yang tidak dapat diperbaharui artinya suatu saat akan habis. Berdasarkan data riset daya saing  daerah  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia,  sumber  daya  alam  dan  energi  di Balikpapan bahkan tak termasuk dalam sektor indikator unggulan. Bahkan nilai yang dimiliki Balikpapan berada di bawah rata-rata dari 482 kabupaten/kota yang menjadi sampel. 7 Kota  Balikpapan  harus  sedini  mungkin  menyiapkan  ide-ide  baru  yang berdasar  pada  sumber  daya  lokal  yang  dapat  diperbaharui  dan  potensial  untuk dikembangkan  dan  melibatkan  peran  UMKM  dalam  rangka  menciptakan  struktur ekonomi.  Kemandirian  UMKM  memiliki  peran  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  yang  bisa  meningkatkan  tingkat  hidup  seluruh  masyarakat,  terutama khususnya  masyarakat  Kota  Balikpapan.  Kemandirian  yang  diharapkan  adalah adanya  peluang-peluang  yang  mampu  diciptakan  oleh  anggota  dan  masyarakat pelaku UMKM dalam rangka menaikkan taraf hidup ekonominya.
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia memiliki  beberapa   unsur pendukung.    Secara    singkat,    unsur-unsur    itu    dikategorikan    menjadi    unsur eksternal    dan  internal.    Unsur  eksternal    merupakan  unsur  yang  disebabkan  dari kondisi  luar  negeri,  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  Syariah  di  luar  negeri. pertumbuhan ini terus menyebar ke berbagai negara yang akhirnya juga sampai ke negara  Indonesia.    adapun    unsur    internal    adalah  realita  di  mana  Indonesia dikaruniakan menjadi negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia.
Pembangunan 12, no. 1 (2015): 45. 5 Sumiyati  and  Edy  Suryadi,  “Model  Penyaluran  Dana  (Financing)  Dalam  Optimalisasi Pengembangan Umkm Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,” Jurnal Manejemen Motivasi 13, no. 2 (2017): 868 – 881.
6 Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said, “Peranan Dinas Koperasi  Dan  UKM  Dalam  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  Kota  Malang  (Studi  Pada  Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang),” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1, no. 2 (2013): 213.
7 Nadya  Kurnia,  “Daya  Saing  Sumber  Daya  Alam  Dan  Energi  Balikpapan  Rendah,”
Https://Kabar24.Bisnis.Com .
realitas ini  memunculkan dan dorongan di sebagian  pakar dan  praktisi  ekonomi tentang    pentingnya  suatu  sistem  ekonomi    yang    mengikuti  dan  berjalan  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam yang dijalankan  oleh  masyarakat  Muslim  di Indonesia. 8
Melihat  UMKM  menempati  posisi  penting  dalam  meningkatkan perekonomian  suatu  daerah  tak  terkecuali  Kota  Balikpapan  dan  hambatan  yang dihadapinya.  Selain  itu,  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam memerlukan suatu  ekonomi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam, di mana menjadi faktor  internal  pendorong  terus  berkembangnya  ekonomi  syariah    seperti  UMKM Berbasis  Syariah.  Maka,  pemberdayaan  UMKM  Berbasis  Syariah  tidak  boleh dikesampingkan, meskipun memiliki kesamaan dengan UMKM secara umum namun memiliki  perbedaan  landasan  berperilaku.  Berdasarkan  uraian  di  atas  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan dan unsur  pendukung  dan  penghambat  yang  dihadapi  dalam  pemberdayaan  UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan.

## B. Pemberdayaan UMKM
Ditinjau secara Bahasa, pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan, yang dalam kata-katanya mengandung arti: Berusaha untuk membangun kekuatan  kaum  tertindas  dengan  memberdayakan,  mengilhami,  dan  memperluas kesadaran akan kapasitas terpendam mereka dan berusaha untuk membinanya. 9
Akhir-akhir  ini,  istilah  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  atau  usaha  kecil menengah  telah  menempati  bahan  perbincangan  di  khalayak  banyak  orang. Pemakaian  istilah  ekonomi  rakyat  secara  keseluruhan  membagikan  kesan  seolah- olah telah terjadi pemisahan (polaritas) antara individu dan kelompok. Melihat pola ini, untuk memahami substansi sebenarnya dari istilah tersebut, dibutuhkan tinjauan secara memadai agar kesan pembagian (polaritas) individu versus kelompok dapat diketahui dengan pasti. 10
Kata  “pemberdayaan  dan  memberdayakan”  adalah  interpretasi  dari "terlibat".  Munculnya  istilah  ini  memberi  tanda  bahwa  selama  ini  telah  terjadi kerawanan  dengan  adanya  perkumpulan-perkumpulan  tertentu,  baik  dalam  pola kehidupan politik, sosial maupun moneter. Pemberdayaan adalah pekerjaan untuk menjadikan mahir atau luar biasa. 11
8 Mei Santi, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Jurnal Eksyar VII, no. 1 (2019): 8.
9 Tafsir  Tematik  Departemen  Agama  RI,  Al- Quran  Dan  Pemberdayaan  Kaum  Duafa’ (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
10 Muhammad, Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
11 Ibid.
Adapun disebutkan dalam UU No. Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UMKM), Pemberdayaan UMKM,
“U paya  yang  dilakukan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan masyarakat  secara  sinergis  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. ”

## C. UMKM
“ Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Undang-Undang (UU) menyebutkan bahwa usaha mikro  adalah  organisasi  produktif  yang  dimiliki  oleh  orang  atau  unsur  usaha perseorangan yang mempunyai kategori usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU itu.  Usaha  kecil  adalah  usaha  keuangan  produktif  yang  tetap  soliter,  yang dilaksanakan oleh orang atau badan usaha yang bukan anak atau ranting perusahaan yang dipunyai, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari  usaha  menengah  atau  besar  yang  memenuhi  model  usaha  kecil  sebagaimana disinggung dalam UU tersebut. 12 ”
Adapun  usaha  mikro  adalah  usaha  keuangan  produktif  dan  otonom  yang dilaksanakan oleh orang atau badan bisnis yang bukan merupakan anak atau bukan bagian  dari  ranting  perusahaan  yang  dipunyai,  dikendalikan,  atau  menjadi  bagian baik secara  langsung atau  tidak langsung, dari usaha  mikro, usah kecil atau  usaha besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU tersebut. 13
Di  dalam  UU  tersebut,  ukuran  yang  diterapkan  untuk  menjelaskan  UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 adalah jumlah aset dan jumlah kekayaan bersih belum masuk di dalamnya tanah dan ruangan tempat usaha, atau pendapatan penjualan tahunan. Dengan kategori sebagai berikut:
a. Usaha mikro adalah unit usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50  juta  belum  masuk  di  dalamnya  tanah  dan  gedung  untuk  tempat  usaha, dengan total maksimal  Rp. 300 juta dari hasil penjualan tahunan.
b. Usaha kecil dengan nilai kekayaan lebih dari Rp. 50 juta namun tidak melebihi dari Rp.500 juta belum masuk di dalamnya tanah dan gedung untuk tempat usaha,  mendapatkan  hasil  penjualan  tahunan  melebihi  Rp.300  juta  hingga paling banyak Rp.2,5 M.
12 Tulus T.H. Tambunan, UMKM Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
c. Usaha menengah adalah unit usaha yang memiliki nilai aset bersih lebih dari Rp.500  juta  hingga  maksimum  Rp.10  M,  dengan  hasil  penjualan  tahunan melebihi Rp.2,5 M hingga maksimum Rp.50 M. 14
“ Selain  memanfaatkan  nilai  uang  sebagai  kriteria,  berbagai  instansi pemerintah  seperti  Departemen  Perindustrian  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), selama ini juga memanfaatkan total tenaga kerja sebagai tindakan untuk mengenali ukuran  usaha  antara  usaha  mikro,  usaha  kecil,  usaha  menengah  dan  usaha  besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki tenaga kerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil dari 5 sampai 19 tenaga kerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan yang  mempunyai  tenaga  kerja  di  atas  99  orang  tergolong  dalam  kelompok  usaha besar. ”

## D. UMKM Syari’ah
Secara etimologis, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai.  Makna syariat menurut para ahli hukum Islam ialah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang  mengenai  akhlak”. 15 Berdasarkan  hal  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Syariah adalah ketetapan-ketetapan Allah yang harus ditaati baik yang berhubungan dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah ( hablu minallah ) dan muamalah ( hablu minanaas ).
“ Muhammad  Syafi’i  Antonio  me nyampaikan  bahwasanya  Syariah  memiliki kelebihan khusus. Syariah bukan hanya menyeluruh, tetapi juga universal. Universal menyiratkan bahwa Syariah dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja oleh setiap orang.  Wujud  keuniversalan  ini  nampak  pada  bidang  sosial  (ekonomi)  yang  tidak memisahkan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. olehnya, Hermawan Kartajaya dan  Syakir  Sula  memberi  pengertian  bahwa  Bisnis  Syariah  adalah  bisnis  yang bergantung pada persekutuan dan saling menghormati hak satu sama lain dan sarat dengan keramahan. 16 ”
UMKM Berbasis Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dalam mengelolanya mengikuti prinsip-prinsip  Syariah  atau  bisa  dikatakan  tidak  menyelisihi  aturan  syariah. Kemudian  dijalankan  secara  komersil  dan  memenuhi  ketentuan  persyaratan  yang ditetapkan. 17 Tegasnya,  usa ha  menurut  ketentuan  syari’ah  dalam  pelaksanaannya
14 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6 , n.d.
15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , 1,2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah;Suatu Pengenalan Umum (Tazkia Institut, 2005).
17 Ihsan  Nurhabibilah,  Neneng  Nurhasanah,  and  Nanik  Eprianti,  “Pengaruh  Pendampingan Program PUSPA Terhadap Minat UMKM Syariah Dalam Pengajuan Pembiayaan Ke Perbankan Syariah (Studi  Pada  UMKM  Peserta  Program  PUSPA  2017  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Bank  Indonesia  Jawa
harus membedakan antara yang halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan, dan harus mengikuti ketentuan syariat Islam. Sesuai firman Allah dalam QS al-Baqarah: 42 :
َلََو
َنوُمَلۡعَ ت ۡمُتنَأَو َّقَ ۡلۡٱ ْاوُمُتۡكَتَو ِلِطََٰبۡلٱِب َّقَۡلۡٱ ْاوُسِبۡلَ ت
Terjemah : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” 18

## E. Etika UMKM Berbasis Syariah
Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu tentu memiliki alasan tertentu, termasuk dalam kegiatan bisnis syariah. Ada 6 target penting bisnis Syariah khususnya. 19 memperoleh  keuntungan  material  dan  non  material,  mendorong terjadinya  pertumbuhan  ekonomi,  menjaga  keberlangsungan  bisnis,  memperoleh berkah dari Allah, mendapat rida Allah, mendapatkan ketenangan lahir dan batin.
“ Dalam bisnis syariah, ada tatanan atau moral yang harus diikuti oleh para pelakunya.  Landasannya,  adanya  kewajiban  yang  akan  dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, keadaan manusia tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.  Standar moral bisnis syariah yang didapat dari Al- Qur'an  dan  Hadis  telah  diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dalam mengoperasikan  bisnisnya.  Menurut  Yusuf  Qardhawi,  akhlak  diimplementasikan pada aktivitas ekonomi yang dilaksanakan. Qardhawi berpendapat bahwa masalah keuangan (bisnis) dan etika (moral) saling terkait mengingat akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Tanpa etika dalam bisnis, orang akan subjektif dalam mengoperasikan bisnis tanpa melihat halal dan haram. Sebagai aturan umum, prinsip etika bisnis syariah bisa diketahui dari kesatuan (tawhid), keseimbangan (keadilan), tidak melakukan monopoli, amanah (terpercaya), jujur, barang yang dijual halal, dan tidak melaksanakan praktik mal bisnis. Etika bisnis Islami ini menunjukkan bahwa setiap  tindakan  ekonomi  yang  dilakukan  dapat  menghindarkan  dari  eksploitasi sumber daya alam. ” Secara garis besar, etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: 20
a. Tauhid
Seorang  muslim  yang  mengucapkan  syahadat  merupakan  tanda  yang  ia
Barat),” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah IV, no. 02 (2018): 460.
18 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2020).
19 Asmuni and Siti Mujiatun, Bisnis Syariah (Medan: Perdana Publishing, 2016).
20 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam,” Jurnal Hadratul Madaniyah V, no. I (2018).
beriman  dan  bertauhid.  Tauhid  merupakan  prinsip  utama  dalam  agama  Islam. Yang menunjukkan akan adanya keterkaitan antara manusia dengan Rabb yang menciptakan alam semesta. Keterkaitan ini muncul karena akibat dari kepatuhan (islamisasi)  manusia  kepada  Tuhan  yang  dicintainya,  ketundukan  ini  berupa penyerahan  hati,  wajah,  jiwa,  perkataan,  dan  perbuatan.  Dengan  penyembahan yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  Tuhannya,  maka  pada  saat  itu,  setiap kesempatan ia akan secara konsisten tetap pada hal yang benar sesuai syariah. Tauhid  dapat  menggabungkan  ide-ide  keuangan,  sosial,  dan  politik,  serta keagamaan yang dilandaskan pada Syariah.
b. Keseimbangan (keadilan)
Keseimbangan atau pemerataan ini ialah klarifikasi yang lebih sempurna tentang  hukum,  masalah  legislatif  dan  aspek  keuangan.  Kegiatan  ekonomi distribusi,  produksi  dan  konsumsi  dilakukan  dengan  penuh  keseimbangan. Pengertian ini berhubungan dengan penggunaan dan kemajuan dari harta yang Allah  titipkan  pada  manusia.  Pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimaksud  adalah untuk  menolong  orang  miskin,  yang  merupakan  komitmen  bagi  individu  yang dilapangkan  dalam  hal  kekayaan. Allah  SWT  menyebut  kaum muslimin  sebagai ummatan  wasathan ,  menyiratkan  bahwa  kaum  muslimin  adalah  individu  yang memiliki  harmoni,  dinamisme,  harapan  dan  tujuan  yang  jelas  dan  memiliki keputusan  yang  menolong  mereka  dalam  memutuskan  sikap  mereka  sebagai penengah dan legitimasi.
c. Tidak melakukan monopoli
Menurut Sari dan kawan-kawan, 21
“ Dalam  bisnis  syariah  kegiatan  ekonomi  dengan  menggunakan  konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Dengan  adanya  kebebasan  yang  proporsional  bisnis  syariah  melarang adanya  praktik-praktik  monopoli,  riba,  dan  kecurangan.  Salah  satu keburukan  sistem  ekonomi  kapitalis  ialah  melegitimasi  monopoli  dan oligopoli."

## d. Tanggung Jawab
Dengan  gagasan  amanah,  maka  pelaku  bisnis  muslim  akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya sejauh muamalahnya. Sadar dengan terus mengikuti kesempatan bersama dan nikmat Allah dengan tidak lalai mengingat tanggung jawab sebagai makhluk yang ramah dan hamba Allah SWT. Pemikiran  tentang  tanggung  jawab  adalah  pemikiran  yang  terkait  dengan
21 Amelia Putri Dewita Sari Sari et al., “Bisnis Dalam Ajaran Islam” (Makalah, Politeknik Negeri Semarang, 2021).
pemikiran  kebebasan.  Di  mana  keleluasaan  orang  individu  yang  berbuat  akan diambil  tanggung  jawabnya,  semakin  luas  kegiatan  bebas  yang  dilaksanakan, bertambah luas pula kewajiban etis yang ditanggung. Tanggung jawab memiliki dorongan  yang  luar  biasa  dalam  pelaksanaan  publik  masyarakat.  Dengan rancangan tanggung jawab, orang akan lebih menjaga dengan apa yang mereka laksanakan  karena  setiap  gerakan  memiliki  hasil  yang  harus  diakui.  Islam  juga menawarkan kebebasan kepada pengikutnya dengan hasil yang harus dia lakukan sendiri. 22
e. Jujur
Jujur ialah kedekatan berkaitan kabar yang diucapkan dengan kenyataan atau  kejadian  saat  ini.  Sebelum  menjadi  utusan  Allah,  Nabi  Muhammad  adalah seorang pelaku bisnis yang sukses dan ulung yang menjadikan kejujuran sebagai konsisten utama. Seorang individu yang mengoperasikan bisnis dan memiliki sifat jujur dalam dirinya akan menjaga timbangannya, menyampaikan tentang barang dagangan  yang  dia  jual  baik  dari  sisi  kelebihan  dan  kekurangannya.  Transaksi yang  dilandaskan  pada  kejujuran  akan  menghadirkan  dengan  sendirinya  rasa kepercayaan antara pemilik barang dan pembeli atau  pemilik jasa dan peminta jasa.  Lahirnya  rasa  kepercayaan  yang  bersumber  dari  keikhlasan  lubuk  hati seseorang  merupakan  suatu  prinsip  dari  berbagai  keterkaitan  dan  hubungan termasuk dalam kegiatan usaha.
f. Produk yang dijual halal
Halal lagi bermanfaat merupakan di antara syarat barang yang diperjual belikan, selain itu barangnya juga harus suci dari najis. Begitu pun kegiatan usaha dalam  aspek  jasa,  diizinkan  jika  dalam  bisnis  jasa  yang  dijalankan  tidak memberikan  kerugian  pada  pihak  lain  dan  dapat  memberikan  keuntungan. Misalnya saja seorang tukang cukur yang menolong merapikan rambut orang lain yang memerlukan.
g. Tidak melakukan praktik mal bisnis
Praktik mal bisnis adalah penerapan-penerapan bisnis yang tidak terpuji karena  dapat  mendatangkan  kerugian  pada  pihak  lain  dan  menyelisihi  aturan yang  telah  ditentukan.  tindakan  yang  ada  dalam  praktik mal bisnis  sangat menyelisihi  dengan  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  Al-Qur·an.  Adapun bentuk  praktik mal bisnis  antara  lain: 23 Gharar ,  Tidak  menipu (al-Gabn  dan Tadlis) , Riba , Ihtikar , mengurangi timbangan atau takaran.
22 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam.”

## F. Metode Penelitian
“ Metode penelitian ini adalah kualitatif. Di mana metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang  dapat  diamati. 24 Penelitian  ditujukan  untuk  memperoleh  realitas  yang berkaitan dengan aktivitas upaya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan  dalam  pemberdayaan  UMKM  Berbasis  Syariah.  lokasi  penelitian terletak  di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu 1 No.7, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan . ”
Dalam  penelitian  ini  data  primer  diperoleh  peneliti  dari  pihak  Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan d an pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, arsip atau laporan yang berkaitan dengan UMKM Berbasis Syariah yang menjadi objek pemberdayaan.
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  berperan  sebagai  instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu  :  (1)  Observasi,  (2)  Wawancara,  dan  (3)  Dokumentasi.  Dalam  proses pengumpulan  data  juga  bersamaan  dilakukan  analisis  data  penelitian.  Di antaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 25
G. Upaya Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Dinas Koperasi UMKM dan
Perindustrian Kota Balikpapan
“ Pemberdayaan  UMKM  Berbasis  Syariah  Kota  Balikpapan  ialah  upaya Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam menaikkan kemampuan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan agar bisa berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya membangun SDM dengan cara membujuk, mengangkat isu-isu kemampuan daerah dan berupaya membina. 26 ”
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan bahwa upaya  pemberdayaan  pada  UMKM  Berbasis  Syariah  Kota  Balikpapan  yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan ialah
a. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
24 Lexy j Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
25 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
26 Ginandjar  Kartasasmita, Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  Dan Pemerataan (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996).
Dalam  hal  untuk  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  melakukan pemberdayaan  berupa  diklat  dan  pelatihan  kepada  para  pelaku  UMKM Berbasis Syariah. Di antaranya  diklat kewirausahaan pengembangan usaha bagi  keluarga  masyarakat  strategis,  pelatihan  kewirausahaan  menjahit, pelatihan wira usaha baru ( roti unyil), pelatihan hidroponik, pelatihan desain kemasan, pelatihan sistem jaminan halal, pelatihan sulam tumpar, pelatihan wirausaha  baru  (kerajinan  biji  salak),  pelatihan  manajemen  usaha  dan pelatihan  manajemen  keuangan.  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian Kota  Balikpapan  menghadirkan  para  ahli  dalam  sektornya  ke  Balikpapan untuk  melaksanakan  pelatihan.  Mengundang  para  pelaku  UMKM  Berbasis Syariah untuk hadir dan ikut serta dalam pelatihan. Pelatihan juga diberikan sesuai sektor dari UMKM itu sendiri.
Upaya  pemberdayaan  berupa  Pelatihan  dan  diklat  sudah  berjalan dengan  baik.  Di  mana  telah  meningkatkan  keterampilan  dan  kemampuan sumber daya manusia pemilik UMKM Berbasis Syariah untuk lebih maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan tujuan keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi, disebutkan Sayuti Hasibuan sumber daya manusia adalah setiap  individu  yang  tergabung  di  dalam  sebuah  institusi  dalam mengusahakan  tercapainya  harapan  institusi  tersebut. 27 S  Harini,  dkk menyimpulkan  dalam  hasil  penelitiannya  bahwa  pelatihan  berpengaruh secara  nyata  terhadap  pendapatan,  di  mana  memberikan  andil  dalam meningkatkan  pendapatan.  Jika  dengan  melakukan  pelatihan  kualitas  SDM semakin  baik,  maka  pendapatan  yang  didapatkan  dari  usaha  juga  akan meningkat. 28

## b. Bantuan Pemasaran
Kegiatan  pemberdayaan  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian Kota  Balikpapan  dalam  membantu  memasarkan  produk  yaitu  dengan program  pameran  dan  bazar  yang  diadakan  di  dalam  dan  di  luar  Kota Balikpapan, sebagian agenda pameran dan bazar tersebut dilaksanakan pada even-even di wilayah Balikpapan misalnya pada acara kunjungan tamu dari luar  daerah,  Balikpapan  Fair  dan  beberapa  acara-acara  di  daerah  lain khususnya pada hari koperasi nasional (HarKopNas).
27 Sayuti  Hasibuan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Pendekatan  Non  Sekuler (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000).
28 Sri Harini, Sri Rejeki R. Pertiwi, and Nur Rochman, “Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pela tihan Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan,” Jurnal Qardhul Hasan I, no. 01 (2015).
Tujuan  dengan  dilaksanakannya  bantuan  pemasaran  produk  para pelaku UMKM Berbasis Syariah ini di antaranya sebagai sarana promosi dan pemasaran  produk-produk  UMKM  kepada  masyarakat  baik  tingkat  daerah Balikpapan  maupun  tingkat  nasional,  mempromosikan  hasil  produk  para pelaku  UMKM  dalam  menembus  pasar  global  dalam  rangka  antisipasi masuknya hasil produk dari luar negeri, menjadi forum bertukar informasi dan wawasan baik antar sesama pelaku UMKM atau pun dengan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil produk UMKM, sarana ajang  bagi  para  pelaku  UMKM  berkompetensi  untuk  menumbuhkan kreativitas dan prestasi
Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  dalam membantu pemasaran juga melakukan temu kemitraan di antaranya dengan Alfamidi  dan  Pertamina.  Pengembangan  kemitraan  perlu  dilaksanakan  dan dikembangkan, di mana dengan kemitraan ini saling membantu antara pelaku UMKM  dengan  pengusaha  besar  guna  menghindari  terjadinya  monopoli dalam  usaha.  Demikian  juga  dengan  adanya  kemitraan  memberikan kemudahan dalam memperluas pangsa pasar dan pengelolaan hasil produk lebih  efisien.  Dengan  demikian,  dalam  pemasaran  pelaku  UMKM  akan mempunyai  kekuatan  dalam  bersaing  dengan  para  pelaku  UMKM  lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  juga memberikan  bantuan  pelatihan  e-commerce.  ini  diberikan  untuk mempermudah  para  pemilik  UMKM  memasarkan  produknya.  Dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat.
Program  pemberdayaan  pemasaran  ini  sudah  berjalan  baik  dan lancar. Di mana telah membantu para pemilik UMKM Berbasis Syariah untuk memperkenalkan  produk-produk  yang  dimiliki,  sehingga  semakin  banyak masyarakat  yang  mengenal  dan  membeli  produk-produk  UMKM  Berbasis Syariah Kota Balikpapan.

## c. Bantuan Permodalan
Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan di dalam bidang  pemberdayaan  permodalan  usaha,  tidak  lagi  memberikan  bantuan modal  secara  langsung.  Meskipun  sebelum  tahun  2011  dinas  masih memberikan  bantuan  modal  secara  langsung.  Namun  dikarenakan  modal yang diberikan kepada masyarakat berjalan macet. Masyarakat menganggap bantuan itu sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan.
Para pemilik UMKM Berbasis Syariah binaan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam memulai usahanya menggunakan modal  sendiri.  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan hanya  memfasilitasi  dengan  memberikan  informasi  kepada  para  pelaku UMKM  Berbasis  Syariah  dengan  para  pemilik  modal  yang  berhubungan peminjaman  modal  usaha  dengan  bunga  terendah  dan  tentunya  tidak menyulitkan  bagi  UMKM  Berbasis  Syariah.  Para  pemilik  modal  tersebut  di antaranya melibatkan Perbankan, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN)  serta beberapa  CSR  perusahaan.  Berkaitan  dengan  besarnya  fasilitas  pinjaman modal  yang  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah  yaitu tergantung dari besar atau kecilnya suatu usaha tersebut serta kemampuan dalam  membayarnya.  Oleh  sebab  itu,  Dinas  Koperasi  UMKM  dan Perindustrian Kota Balikpapan tidak terlibat secara khusus disebabkan hanya sebatas pemberi fasilitas berupa informasi-informasi terkait pinjaman modal bagi pelaku UMKM Berbasis Syariah. Dan selebihnya merupakan kewajiban bagi pelaku UMKM Berbasis Syariah dengan para pemilik modal tersebut.
Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  juga memfasilitasi  para  pemilik  UMKM  Berbasis  Syariah  untuk  mendapatkan modal  melalui  program  sosialisasi  sertifikasi  tanah  dengan  pihak  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Di  mana  sertifikat  ini  dapat  digunakan  untuk peminjaman  modal  di  perbankan.  UMKM  Berbasis  Syariah  memang  sangat membutuhkan modal untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan.  Sesuai  dengan  teori  Riyanto  dalam  Primyastanto,  dalam penyelidikan masalah keuangan, modal usaha adalah bahan alam atau aset sebagai uang yang digabungkan dengan faktor-faktor penciptaan berbentuk tanah dan sumber daya manusia bekerja sama untuk menghasilkan barang lain. 29
“ Modal  menjadi  sisi  penting  dalam  mendorong  dan  meningkatkan produtivitas atau output, menurut Husein Umar modal adalah unsur produksi yang memiliki efek signifikan  untuk mendapatkan produktivitas atau output, secara  makro  modal  ialah  penggerak  kuat  untuk  menaikkan  investasi  baik secara  langsung  pada  proses  produksi  maupun  dalam  prasarana  produksi, sehingga  mampu  mendorong  kenaikan  produktivitas  dan  output. 30 Melihat
29 Mimit Primyastanto, Evapro ( Evauasi Proyek) Teori Dan Aplikasi Pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla Sp) (Malang: UB Press, 2016).
30 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
betapa  penting  posisi  modal  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan usaha, ini menjadi kendala bagi para pemilik UMKM yang beroperasi secara Syariah. Karena modal yang disiapkan dan diberikan oleh pihak perbankan tidak bisa dipisahkan di dalamnya dari riba. Hal ini tentu menyelisihi etika UMKM Berbasis Syariah yang tidak boleh melakukan praktik mal bisnis yaitu praktik-praktik  bisnis  yang  tidak  terpuji  karena  merugikan  pihak  lain  dan melanggar  hukum  yang  ada.  Perilaku  yang  ada  dalam  praktik  bisnis  mal sangat bertentangan dengan nila-nilai yang ada dalam Al-Qur ’ an. Jenis praktik mal  bisnis  antara  lain:  Di  antaranya Gharar, Tidak  menipu (al-Gabn  dan Tadlis), Riba , Ihtikar, Mengurangi timbangan atau takaran. 31 ”
Dengan  demikian  pemberdayaan  permodalan  yang  memfasilitasi bertemunya para pemilik modal dengan para pelaku UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan masih kurang maksimal dalam mengatasi masalah dana para pelaku UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan.

## d. Peningkatan Penggunaan Teknologi
Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan memberikan  pelatihan  bidang  teknologi  dalam  meningkatkan  penggunaan teknologi  bagi  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah.  Diberikan  pelatihan bagaimana mengoperasikan mesin yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  pada  sentra  industri  kecil  di Somber  dan  Teritip.  Pelatihan  dan  pengoperasian  mesin  dikhususkan  bagi para pelaku UMKM Berbasis Syariah yang berada di Kawasan sentra industri kecil. Dinas Koperasi juga memberikan pelatihan e-commerce, Di antaranya Shopee dan Go Food
Tujuan  dari  adanya  pemberdayaan  dalam  bidang  teknologi  yakni diharap  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah  dapat  menghasilkan  produk yang  berkualitas  serta  menghasilkan  produk  dengan  jangka  waktu pemrosesan  yang  lebih  efisien  dan  dapat  meningkatkan  penjualan  produk UMKM Berbasis Syariah.
Pemberdayaan peningkatan teknologi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  masih  terbatas  dan  belum maksimal, hanya pelatihan mengoperasikan peralatan yang diberikan Dinas Koperasi  dan  khusus  bagi  UMKM  Berbasis  Syariah  yang  berada  dalam Kawasan  sentra  industri  kecil.  Dibutuhkan  pemberdayaan  lainnya  yang
31 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam.”
meningkatkan  penggunaan  teknologi  bagi  para  pelaku  UMKM  Berbasis Syariah.  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  harus mampu untuk terus berinovasi dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi,  agar  dapat  mendorong  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah menggunakan teknologi yang terbaru.

## e. Kemudahan Perizinan
Program  pemberdayaan  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian Kota Balikpapan dalam mempermudah perizinan adalah dengan memberikan kemudahan  untuk  mendaftar  dan  menjadi  UMKM  binaan  Dinas  Koperasi UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  dan  juga  membantu  dalam perizinan sertifikat halal dengan mengadakan pelatihan sistem jaminan halal. Untuk dapat menjadi UMKM binaan, pemilik UMKM Berbasis Syariah hanya mengisi  formulir  data  diri,  data  profil  usaha  dan  melengkapi  beberapa dokumen  persyaratan  seperti  pass  foto,  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak,  surat  izin  usaha  dan  usaha  yang  dijalankan  harus  berada  di  kota Balikpapan.
Para  Pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah  yang  telah  tergabung  dalam UMKM  binaan  berpeluang  untuk  meningkatkan  usahanya.  Karena  Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan akan mengikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Meskipun keuntungan dan kemudahan  yang  diberikan  kepada  UMKM  Berbasis  Syariah,  namun  yang tergabung dalam UMKM binaan masih sangat sedikit dibanding jumlah UMKM secara  keseluruhan.  Hal  ini  juga  menjadi  penghambat  dalam  pendataan UMKM  Berbasis  Syariah  di  Kota  Balikpapan    Pemberdayaan  dalam  bentuk kemudahan perizinan ini sudah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1999  tentang  pemberdayaan  usaha  menengah  terkait perizinan yakni menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama pendirian, pembiayaan dan pengembangan.

## H. Unsur Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Kota Balikpapan
Upaya  pemberdayaan  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan dan  memajukan dalam pemberdayaan UMKM  Berbasis  Syariah  Kota  Balikpapan.  Namun,  dalam  melaksanakan  program tersebut, menghadapi unsur pendukung yaitu kebijakan pemerintah terkait jaminan produk  halal  dan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  dan  unsur  penghambat  yaitu
terkait sumber daya manusia dan modal yang bebas dari riba.
a. Unsur Pendukung

## 1. Kebijakan Pemerintah
Para  pelaku  UMKM  tidak  dapat  memasarkan  lebih  luas  jika  tidak memiliki label halal, yang tentunya terlebih dahulu harus memiliki sertifikat halal.  Dalam  pengurusan  sertifikat,  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah mendapatkan pelatihan terkait sistem jaminan halal bagaimana produksi dan pengelolaan  produk  yang  halal.  Dan  ketika  para  pelaku  UMKM  Berbasis Syariah telah mendapatkan sertifikat halal maka wajib mencantumkan label halal  terhadap  produk,  menjaga  kehalalan  produk,  memisahkan  lokasi, tempat  dan  penyembelihan,  alat  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal serta  melaporkan  perubahan  komposisi  bahan  kepada  BPJPH sebagaimana dalam UUD 33 Tahun 2014 Pasal 25. Dan untuk menopang pelaksanaan pasal 25 disebutkan dalam pasal 27 bahwa “P elaku  usaha  yang tidak melakukan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  25  dikenai  sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan Sertifikat Halal .”

## 2. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  ialah  pendukung  yang  dipergunakan  selama kegiatan  pengembangan  dan  pemberdayaan.  Keberadaan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  juga  bisa  menunjang  berjalannya  kegiatan  yang efektif.  Sarana  dan  prasarana  di  sini  merupakan  segala  fasilitas  dan kelengkapan seperti tempat kegiatan yang nyaman, lengkap dan memadainya peralatan  yang  dapat  membuat  peserta  merasakan  kenyamanan  dalam penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar dan maksimal. Sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota Balikpapan di mulai dari Tanah, Bangunan, Jaringan, Irigasi, Jalan, Peralatan, Mesin  dan  Fasilitas  Pendukung  lainnya  mendukung  dalam  pelaksanaan program pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Kota Balikpapan
b. Unsur Penghambat
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia  merupakan titik pusat yang sangat berperan penting  untuk  bisa  maju  dan  berkembang.  Menurut  Edy  Sutrisno,  sumber daya  diterjemahkan  bahwa  sumber  daya  ialah  kekuatan  yang  berasal  dari masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  perkumpulan.  Berdasarkan
pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power) . 32
SDM  yang  dimiliki  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota Balikpapan  berjumlah  54  pegawai  Adapun  untuk  diseksi  Bina  UMKM berjumlah 3 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Balikpapan tentu dengan jumlah pegawai seperti itu pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan masih terbatas.
Selain  terkendala  jumlah  SDM,  juga  terkendala  rendahnya pemahaman  pelaku  usaha  UMKM  Berbasis  Syariah  terkait  kegiatan  atau transaksi  Syariah  secara  menyeluruh.  Karena  bukan  hanya  produk  halal, bebas riba yang menyertai transaksi Syariah. Di sana ada rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi agar kegiatan tersebut benar-benar sesuai secara Syariah.

## 2. Modal Usaha Bebas Riba
Modal merupakan faktor penting untuk memulai dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM Berbasis Syariah. Menurut Ranto dan Sitanggang, modal adalah beberapa uang tunai atau barang dagangan yang digunakan untuk memulai bisnis. 33
Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  tidak menyediakan dan memberikan modal langsung kepada para pelaku UMKM. Hanya memfasilitasi dan memberikan informasi sehingga pemilik modal dan pelaku UMKM dapat bertemu. Namun fasilitas ini belum memberikan solusi kepada  para  pelaku  UMKM,  di  mana  pinjaman  modal  yang  diberikan  oleh pemilik  modal  tidak  ada  yang  bebas  bunga.  Hal  ini  tentu  menyelisihi  etika UMKM Berbasis Syariah yang tidak boleh melakukan praktik mal bisnis yaitu praktik  bisnis  yang  merugikan  pihak  lain  dan  melanggar  hukum  yang  ada. Perilaku yang ada dalam praktik bisnis mal sangat bertentangan dengan nila- nilai yang ada dalam Al-Qur ’ an, antara lain: Gharar, Tidak menipu (al-Gabn dan Tadlis), Riba , Ihtikar, Mengurangi timbangan atau takaran. 34

## I. Kesimpulan dan Saran
Upaya  pemberdayaan  yang  diberikan  Dinas  Koperasi  UMKM  dan Perindustrian Kota Balikpapan kepada UMKM Berbasis Syariah masih bersifat umum untuk semua UMKM berupa pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia para
32 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009).
33 Ranto and Maloedyn Sitanggang, Panduan Lengkap Beternak Itik (Tanggerang: PT. AgroMedia Pustaka., 2005).
34 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam.”
pelaku  UMKM Berbasis Syariah dalam bentuk diklat dan pelatihan. Pemberdayaan pemasaran  dengan  kegiatan  pameran,  bazar,  temu  kemitraan.  Pemberdayaan permodalan  dalam  bentuk  memfasilitasi  bertemunya  para  pemilik  modal  Di antaranya  pihak  perbankan,  BUMN,  CSR  perusahaan  dengan  para  pelaku  UMKM Berbasis  Syariah.  Pemberdayaan  peningkatan  penggunaan  teknologi  berupa pelatihan  menggunakan  mesin  dan  pelatihan e-commerce dan  Pemberdayaan kemudahan  perizinan  dengan  kemudahan  menjadi  UMKM  binaan  dan  pelatihan sistem jaminan halal untuk memudahkan mendapatkan sertifikat halal.
Dalam melaksanakan upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian  Kota  Balikpapan  terhadap  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah menghadapi  beberapa  unsur  pendukung  dan  penghambat.  Kebijakan  pemerintah dengan  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  serta  saran  dan prasarana yang tersedia merupakan unsur pendukung dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah. Adapun unsur penghambatnya ialah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh  Dinas Koperasi UMKM  dan Perindustrian Kota Balikpapan yang terbatas. Serta sumber daya manusia para pelaku UMKM Berbasis Syariah yang masih kurang  pemahamannya  terkait  pelaksanaan  Syariah  dalam  transaksi.  Kemudian kesulitan para pelaku UMKM Berbasis Syariah mendapatkan modal yang bebas dari riba.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran. Di mana harapannya dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.
Terkait kendala sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas yang dimiliki Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  dan  rendahnya pemahaman  Syariah  sumber  daya  manusia  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah. Maka  sebaiknya  dibentuk  kelompok-kelompok  binaan  setiap  daerah,  dimulai  dari tingkat  kelurahan,  kecamatan  dan  kota.  Sehingga  pembinaan  dan  pemberdayaan lebih efektif dan efisien.
Sebaiknya  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Balikpapan  juga membangun kerja sama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan permodalan  para  pelaku  UMKM  Berbasis  Syariah.  Dan  juga  dengan  Badan  Wakaf Indonesia  dalam  penyaluran  wakaf  uang  untuk  kesejahteraan  para  pelaku  UMKM Berbasis Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri).” Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1, no. 3 (2013): 105.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah;Suatu Pengenalan Umum . Tazkia Institut, 2005.
Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah V, no. I (2018).
Asmuni, and Siti Mujiatun. Bisnis Syariah . Medan: Perdana Publishing, 2016.
Hamid, Edy Suandi, and Y. Sri Susilo. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan M enengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 12, no. 1 (2015): 45.
Harini,  Sri,  Sri  Rejeki  R.  Pertiwi,  and  Nur  Rochman.  “Peningkatan  Kualitas  SDM Melalui  Pelatihan  Dan  Pengaruhnya  Terh adap  Peningkatan  Pendapatan.” Jurnal Qardhul Hasan I, no. 01 (2015).
Hasibuan,  Sayuti. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Pendekatan  Non  Sekuler . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
Indonesia, Kementrian Agama Republik. Al- Qur’an Dan Terjemahnya . Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2020.
Kartasasmita, Ginandjar. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan . Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
Kurnia,  Nadya.  “Daya  Saing  Sumber  Daya  Alam  Dan  Energi  Balikpapan  Rendah.” Https://Kabar24.Bisnis.Com .
Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Moeleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
Muhammad. Bank  Syariah  Problem  Dan  Prospek  Perkembangan  Di  Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Nurhabibilah,  Ihsan,  Neneng  Nurhasanah,  and  Nanik  Eprianti.  “Pengaruh Pendampingan  Program  PUSPA  Terhadap  Minat  UMKM  Syariah  Dalam  Pengajuan Pembiayaan Ke Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Peserta Program PUSPA 2017 Yang Diselenggarakan Oleh Bank Indonesia Jawa Barat).” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah IV, no. 02 (2018): 460.
Pertiwi,  Hesti  Kusuma  Wardani  Ambar,  Abdul  Juli  Andi  Gani,  and  Abdullah  Said. “Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Me nengah Kota Malang  (Studi  Pada  Dinas  Koperasi  Dan  UKM  Kota  Malang).” Jurnal  Administrasi Publik (JAP) 1, no. 2 (2013): 213.
Primyastanto,  Mimit. Evapro  (  Evauasi  Proyek)  Teori  Dan  Aplikasi  Pada  Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla Sp) . Malang: UB Press, 2016.
Ranto,  and  Maloedyn  Sitanggang. Panduan  Lengkap  Beternak Itik .  Tanggerang:  PT. AgroMedia Pustaka., 2005.
Santi, Mei. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Jurnal Eksyar VII, no. 1 (2019): 8.
Sari,  Amelia  Putri  Dewita  Sari,  Ammara  Yasmin  Mumtaaz,  Rafli  Hardiansyah,  and Salsabila  Triska  Ailsa.  “Bisnis  Dalam  Ajaran  Islam.”  Makalah,  Politeknik  Negeri Semarang, 2021.
Suci,  Yuli  Rahmini.  “Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi 6, no. 1 (2017): 51 – 58.
Sumiyati, and Edy Suryadi. “Model Penyaluran Dana (Financing) Dalam Optimalisasi Pengembangan Umkm Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.” Jurnal Manejemen Motivasi 13, no. 2 (2017): 868 – 881.
Sutrisno, Edy. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana, 2009.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . 1,2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Tambunan, Tulus T.H. UMKM Di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Umar, Husein. Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
“No Titl.” Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah .
Tafsir  Tematik  Departemen  Agama  RI,  Al- Quran  Dan  Pemberdayaan  Kaum  Duafa’ . Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6 , n.d.