## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)
I Gede Susila Yuda Putra 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { yudaputra1601@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  mengkaji  dan  mengetahui  perspektif  Hukum Humaniter  Internasional  terhadap  tindakan  tentara  Israel  yang  melakukan  penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perang  antara  palestina  dan  israel  yang  dilakukan  oleh  pihak  israel  dan    sanksi  yang  dapat diterapkan  kepada  Israel  sebagai  pihak  yang  melanggar  ketentuan  Hukum  Humaniter Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  tidak  terlepas  dari  aturan  yang  ada  pada  hukum internasional  dengan  mengkhususkan  pada  peraturan  yang  mengatur  tentang  Hukum Humaniter  Internasional.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  adalah  dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak  korban  perang  ini  berupa  kehidupan  yang  layak,  seperti  mendapatkan  asupan makanan  yang cukup,pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal  yang  layak. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yaitu melanggar HAM yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan  oleh  pihak  Israel.  Pihak  PBB  beserta  negara  yg  terlibat  konvensi  jenewa  1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa  yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini Negara yang menahan  tawanan  perang  wajib  menjamin  pemeliharaan  mereka  dan  perawatan  kesehatan yang  dibutuhkan  oleh  mereka.  (2)  Sanksi  yang  dapat  diterapkan  kepada  Israel  adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar  dapat  langsung  diinvestigasi  dan  apabila  investigasi  ini  telah  memenuhi  yuridiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  maka  proses  pengadilan  dapat  dijalankan  sehingga  sanksi yang  dapat  diterapkan  Mahkamah  Pidana  Internasional  yaitu  hukuman  penjara  yang  tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup.
Kata  kunci: Anak,  Hukum  Humaniter  Internasional,  Tawanan  Perang,  Konvensi Jenewa 1949

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  (1)  examine  and  determine  the  perspective  of  International Humanitarian  Law  on  the  actions  of  Israeli  soldiers  torturing  Palestinian  child  prisoners  (2) Knowing  the  legal  protection  for  children  victims  of  the  war  between  Palestine  and  Israel carried  out  by  the  Israel    side  and    find  out  the  sanctions  that  can  be  applied  to  Israel  as  a party that violates the provisions of International Humanitarian Law. The type of research used
is  normative  legal  research,  with  the  types  of  legislation  approach,  case  approach  and conceptual  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  are  inseparable  from  the  existing rules  in  international  law  by  specializing  in  the  regulations  governing  International Humanitarian  Law.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  to  explore  the  normative framework  and  document  study  techniques  using  legal  materials  that  discuss  international humanitarian  law  theories,  especially  the  1949  Geneva  Conventions. The  result  showed  that (1) the protection that should be obtained by children who are victims of war is in the form of a decent  life,  such  as  getting  adequate  food  intake,  clothing  and  medical  care  and  proper housing.  So  far  what  has  been  done  by  the  Israeli  side  has  violated  the  provisions  of international  humanitarian  law,  namely  violating  human  rights  which  is  an  act  of  violence against children who have been taken prisoner by the Israeli side. The United Nations and the countries involved in the 1949 Geneva Conventions should take firm action against what Israel did to the child prisoners. Prisoners of war are required to have health insurance. In this case the  State  holding  prisoners  of  war  shall  ensure  their  care  and  the  medical  care  required  by them. (2) The sanction that can be applied to Israel is to bring this case of detention and child abuse to the International Criminal Court so that it can be investigated immediately and if this investigation  has  fulfilled  the  jurisdiction  of  the  International  Criminal  Court,  a  court  process can be carried out so that the sanctions that can be applied by the International Criminal Court are punishment. Maximum  imprisonment of 30 years or life imprisonment.
Keywords:  Child,  International  Humanitarian  Law,  Prisoner  of  war,  Geneva Conventions 1949.

## PENDAHULUAN
Hukum  Humaniter  Istilah  hukum humaniter atau lengkapnya disebut international  humanitarian  law  applicable in  armed  conflict berawal  dari  istilah hukum  perang (laws  of  war) ,  yang kemudian  berkembang  menjadi  hukum sengketa  bersenjata (laws  of  armed conflict) , yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal  dengan  istilah  hukum  humaniter atau hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter, sering kali juga disebut sebagai  hukum-hukum  dan  kebiasaan- kebiasaan  perang,  atau  hukum  konflik bersenjata, yang merupakan batang tubuh hukum  yang  mencakup  Konvensi  Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian,  yurisprudensi,  dan Hukum  Internasional  Kebiasaan  yang mengikutinya. Hukum Humaniter menetapkan  perilaku  dan  tanggung  jawab negara-negara  yang  berperang,  negara- negara  netral,  dan  individu-individu  yang terlibat  peperangan,  yaitu  terhadap  satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi,  biasanya  berarti  orang  sipil. Hukum  Humaniter  Internaional  adalah wajib  bagi  negara  yang  terikat  oleh perjanjian-perjanjian  yang  relevan  dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang  tak  tertulis  yang  merupakan kebiasaan,  yang  banyak  di  antaranya dieksplorasi dalam Persidangan
Mahkamah  Perang  Nuremberg.  Dalam pengertian  yang  diperluas,  aturan-aturan tak  tertulis  ini  juga  menetapkan  sejumlah hak  permisif  serta  sejumlah  larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang  bila  mereka  berurusan  dengan pasukan  yang  tidak  reguler  atau  dengan pihak  non-penandatanga  (Haryomataram, 1994:1).
Pembahasan  Hukum  Internasional tidak selalu  membahas  tentang  hubungan antar  negara  (hubungan  internasional) saja  Tetapi  Hukum  Internasional  juga membahas  tentang  Hukum  Humaniter Internasional. Hukum
Humaniter Intenasional  (yang  selanjutnya  disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional,  merupakan  salah  satu  alat dan  cara  yang  dapat  digunakan  oleh setiap  negara,  termasuk  oleh  negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang  yang  terjadi  di  berbagai  negara. Terkait dengan istilah dari Hukum Humaniter  Internasional  secara  lengkap didalam  Protokol  Tambahan  I  1977  di sebut  sebagai International  Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict (Ambarwati, 2010: 28).
Konflik Bersenjata berbagai  macam pendapat    para    pakar    mengenai    konflik bersenjata  atau  armed    conflict    sangat
beragam.    Dapat    diambil    contoh pendapat  dari (Haryomataram , 2002:1)
Pictet, yang menyatakan "  The  term  armed  conflict  has  been  used here in addition to the word  war  which it is tending to supplant."
Edward Kossoy yang menyatakan "  As  already  mentioned,  the  term  armed conflict  tends  to  replace,  at  least    in    all relevant    legal    formulations,    the    older notion    of    war    on    purely  legal consideration    the    replacement    of    war by    armed    conflict    seem    more  justified and logical."
Dari  pendapat   para  pakar  diatas, tidak    dapat  diketahui  pasti  arti  atau definisi  yang  sebenarnya  dari  konflik bersenjata  namun  dapat  disimpulkan bahwa armed    conflict itu    adalah    sama dengan  war,    namun    kiranya    dapat dikatakan  bahwa  kedua  istilah  tersebut dapat diberi arti yang sama.
Dalam  perlindungan  umum,  anak- anak  dapat  dikategorikan  sebagai  orang- orang  sipil  yang  yang  tidak  mengambil bagian  dalam  permusuhan.  Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan,  kekayaan,  dan  praktek keagamaan.  Hal  ini  berkaitan  dengan legalitas  perang  ( ius  ad  bellum,  ius  in bello ) (Mangku, 2018)
International  Convention  on  the Right  of  the  Child (Konvensi  Hak  Anak) yang  ditandatangani  pada  20  Novermber 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September  1990.  Ketentuan  hukum  yang mengatur  mengenai  keterlibatan  anak dalam  konflik  bersenjata  hanya  terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak  merekrut  anak  dibawah  usia  15 tahun  dan  memberikan  perlindungan  bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.  Pasal  ini  tidak  memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak  dalam  konflik  bersenjata,  tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77  ayat  (2)  Protokol  Tambahan  1  Tahun 1977 (Narwati&Hastuti, 2008:4).
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus perang palestina dan israel yang disebabkan  karena  masing-masing  ingin mendapatkan  dan  menguasai  wilayah
yang  sama  untuk  dijadikan  sebuah negara. Konflik-konflik itu diperburuk sejarah  panjang  dan  penuh  kekerasan  di antara  kedua  bangsa  tersebut.  Terlebih masing-masing memilki pembenaran sendiri  tentang  apa  dan  mengapa  konflik terjadi  selama  lebih  dari  70  tahun  ini. Sehingga kenyataannya, perdamaian antara  Palestina  dan  Israel  sangat  sulit terwujud. Proses perdamaian telah berlangsung  selama  beberapa  dekade. Secara  umum  Konflik  tersebut  terjadi karena  ada  keinginan  negara  untuk mempertahankan kepentingan  negaranya, baik  itu  kepentingan  ekonomi,  politik, sosial,  maupun  budaya,  yang  telah diusahakan  untuk  diperoleh  dengan  cara damai,  namun  tidak  berhasil,  sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan
untuk memenangkan kepentingannya  tersebut,  yang  kemudian diwujudkan  dalam  bentuk  pelaksanaan konflik bersenjata atau perang.
Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil  sering  kali  harus  mengungsi  dari negara  mereka,  bahkan  mereka  sering menjadi  sasaran  atau  obyek  dari  para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara masal, penyanderaan,
kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan  secara  paksa,  penjarahan, dan  penutupan  akses  ke  air,  makanan, serta  perawatan  kesehatan.  Fenomena dijadikannya  anak-anak  sebagai  tawanan perang  banyak  terjadi  di  negara-negara Timur  Tengah,  salah  satunya  terjadi  di dalam perang antara Israel dan Palestina. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis melakukan sebuah penelitian yang mengkaji  mengenai  perlindungan  Hukum terhadap  anak  dalam  konflik  bersenjata dengan  judul “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  ANAK  KORBAN  PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER  INTERNASIONAL  (STUDI KASUS  TAWANAN  PERANG  ANAK PAL ESTINA OLEH ISRAEL)”

## METODE
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni  penelitian  hukum  normatif,  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  suatu
sistem  peraturan  perundang-undangan
Dalam penelitian yuridis normatif, penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Terdapat beberapa jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini,  yaitu  Pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ), kemudian pendekatan kasus ( case approach ),  dan  Pendekatan  Konsepsual ( Conseptual  Approach ).  Adapun  sumber bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan studi kepustakaan.
Pengolahan  terhadap  bahan  hukum  yang diperoleh  dilakukan  secara  Deskriptif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan,
menjelaskan, menghubungkan  bahan  hukum  yang didapat  dan  menarik  kesimpulan  dari permasalahan yang sangat umum menjadi permasalahan  yang  konkret  yang  sedang terjadi  sehingga  mencapai  hasil  yang diinginkan oleh penulis (Moloeng, 2002:168)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak  Korban  Perang  Dalam  Perspektif Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional
merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional  Publik,  yaitu  bidang  hukum yang mengatur mengenai masalah- masalah  lintas  batas  antara  Negara. Hukum  Humaniter  lahir  dalam  kerangka lebih  untuk  memberikan  perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat  perang/konflik  bersenjata.  Dapat dipahami  bahwa  sebenarnya  munculnya Hukum  Humaniter  sebagai  akibat  adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan  dari  konflik  bersenjata  atau perang yang membabi buta tanpa mengedepankan  rasa  kemanusiaan.  Oleh karena  itu  perlu  adanya  aturan-aturan yang  mengatur  tentang  tata  cara  perang maupun  aturan-aturan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  korban  perang  itu sendiri.  Aspek  yuridis  dalam  suatu  aturan
Hukum  Internasional  menyatakan  bahwa penduduk  sipil  (semua  orang  selain kombatan)  tidak  boleh  dijadikan  objek kekerasan  dan  harus  dilindungi  dari segala  kaitannya  dengan  peperangan, sedangkan  kombatan  (anggota  angkatan perang) adalah orang yang  terlibat langsung  dan  dapat  dijadikan  objek kekerasan  ketika  berperang  tetapi  tetap harus  dilindungi  ketika  menjadi  tawanan perang (Gerungan, 2013:79).
Pengaturan prinsip pembedaan penduduk dalam perang (distinction principle) untuk  pertama  kali  secara konvensional  diatur  dalam  Konvensi  Den Haag (Hague Regulations/HR) tahun 1907 yang  kemudian  disempurnakan  dalam Peraturan Konvensi Jenewa 1949
(Geneva  Conventions  1949) .  Perubahan terakhir  yang  terdapat  dalam  Protocol  I 1977  benar-benar  mengubah  secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya.  Artikel  43  dalam  protokol  ini merumuskan  hanya  satu  kombatan,  yaitu apa  yang  yang  disebut  sebagai armed forces (angkatan  bersenjata),  yang  berarti semua  kekuatan  bersenjata  yang  teratur (organized) atau  kesatuan  yang  dipimpin oleh seorang komandan yang
bertanggung jawab. Konsekuensi logisnya adalah  bahwa  semua  yang  di  luar armed forces adalah  golongan  civillians  atau penduduk  sipil,  dan  golongan  ini  harus dilindungi  dalam  peperangan.  Prinsip pembedaan dalam ketentuan-ketentuan di atas  memerlukan  penjabaran  lebih  jauh dalam sejumlah asas pelaksanaan (principle  of  applications) dalam  realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu (Triana, 2009: 324):
a.  Pihak-pihak yang bersengketa
harus
membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objekobjek sipil.
b.  Penduduk  sipil,  demikian  pula orang  sipil  secara  perorangan, tidak boleh dijadikan objek.
c.  Tindakan maupun ancaman kekerasan  yang  tujuan  utamanya untuk  menyebarkan  teror  terhadap penduduk sipil dilarang d.  Pihak-pihak yang bersengketa harus  mengambil  segala  langkah
pencegahan  yang  memungkinkan untuk  menyelamatkan  penduduk sipil  atau  setidak-tidaknya  untuk menekan  kerugian  dan  kerusakan yang tidak disengaja e.  Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
Perlindungan  terhadap  penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa  IV (Geneva  Convention) ,  yang dikenal dengan perlindungan umum karena  mengatur  perlindungan  terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (general  principle),  dan  dalam  Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam  bagian IV.  Dalam  bagian  ini  diatur  perlindungan umum (general protection) , bantuan terhadap penduduk sipil (relief in favour of the  civilian  population) ,  dan  perlakuan terhadap  penduduk  civil  yang  berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (treatment  of  persons  in  the  power  of  a party to a conflict).
Dengan demikian, prinsip pembedaan (distinction
principle) merupakan  aturan  dasar  normatif  yang mengikat  semua  pihak  dari  pelaksanaan prinsip  perlindungan  terhadap  penduduk sipil,  dan  berfungsi  sebagai  sarana pencegah (preventive rules) dari timbulnya kejahatan/pelanggaran  terhadap  Hukum Humaniter Internasional (Triyana, 2000).
Berikut  Pengaturan  dan  peraturan hukum  yang  melindungi  hak-hak  anak yang ada dalam daerah konflik bersenjata:
1.  Konvensi Jenewa 1949
2.  Resolusi Majelis Umum 2444 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional (ICRC) yang ke- 12 di Wina
3.  Konvensi Hak-Hak Anak Dalam  hal  ini,  Hukum  Humaniter Internasional  merupakan  suatu  instrumen kebijakan  dan  sekaligus  pedoman  teknis yang  dapat  digunakan  oleh  semua  aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian  dan  korban  perang  (  Ambarwati, 2009:27).  Salah  satu  Prinsip  penting dalam  Hukum  Humaniter  Internasional adalah  prinsip  pembedaan (distinction principle) .  Prinsip  pembedaan  ini  adalah prinsip yang membedakan antara
kelompok  yang  dapat  ikut  serta  secara langsung  dalam  pertempuran  (kombatan) di  satu  pihak,  dan  kelompok  yang  tidak ikut  serta  dan  harus  dilindungi  dalam pertempuran  yaitu  penduduk  sipil,  anak- anak,  perempuan  sipil,  tenaga  medis, rohaniawan.  Berdasarkan  prinsip  ini,  saat terjadi  konflik  bersenjata  harus  dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (civilian) dengan  combatant  serta  antara obyek sipil dan obyek militer di lain pihak. Perlindungan  terhadap  anak  pada saat  perang/konflik  bersenjata  juga  diatur pada Optional  Protocol  on  Involvent  of Children  in  Armed  Conflict  2000 .  Protokol Opsional  2000  untuk  Konvensi  Hak-Hak Anak  tentang  keterlibatan  anak-anak dalam  konflik  bersenjata  umumnya  lebih protektif daripada instrumen yang disebutkan pada sebelumnya (Tiny,
2006:3).
Melakukan  pelanggaran  terhadap Protokol  Opsional  Konvensi  Hak  Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik  Bersenjata,  tindakan  penawanan anak  juga  melanggar  beberapa  ketentuan yang  tercantum  dalam  Konvensi  Jenewa IV  Tahun  1949  Mengenai  Perlindungan Orang-Orang  Sipil  dalam  Waktu  Perang, dan  Protokol  Tambahan  1  Konvensi Jenewa.
Pengaturan  serta  Konvensi  terkait dengan perlidungan terhadap anak korban perang/konflik  bersenjata  dilihat  sudah cukup  jelas  mengatur  tentang  kewajiban Negara-negara  peserta  Konvensi  untuk memberikan  perlindungan  kepada  anak- anak pada saat situasi perang atau konflik bersenjata.  Namun,  Negara  -  negara  di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam  Konvensi  terkait  atau  pihak-pihak yang  terlibat  didalam  sengketa/konflik bersenjata sepertinya masih belum memperdulikan  akan  ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat perang/konflik  bersenjata  terjadi  terbukti dengan  masih  banyaknya  korban  yang berjatuhan terkhususnya anak-anak.
“Dalam hal ini  Israel telah melakukan  pelanggaran tentang  Konvensi Jenewa  1949  yang  mengatur  tentang HAM dan Perlindungan anak. Dikarenakan Israel telah melakukan penawanan
terhadap anak korban perang dari Palestina,  yang  dimana  pihak-pihak  yang tidak  terlibat  dalam  perang  sebetulnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan tawanan,  seperti  contoh,  orang  sakit, wanita dan anak- anak ”.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Korban  Perang  Antara  Palestina  Dan Israel Yang Dilakukan Oleh Pihak Israel
Konflik  bersenjata  yang  terjadi  di Palestina  melibatkan  sebagian  besar anak-anak  mengalami  tekanan  mental karena  terus  hidup  dalam  kondisi  konflik. Belum  lagi,  ada  perlakuan  semena-mena terhadap  anak-  anak.  Tentara  israel  tidak akan ragu untuk menangkap dan menyiksa  anak-  anak  kecil  atas  tuduhan pelemparan  batu.  Setiap  tahun,  sekitar 500-700 anak-anak di Palestina , beberapa  di  antaranya  berusia  12  tahun, ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan  militer  israel.  Tuduhan  yang paling  umum  adalah  melempar  batu,  dan peristiwa dimana seorang remaja Palestina ditembak oleh tentara israel dan terluka  parah  ketika  remaja  tersebut berusaha  melarikan  diri  dari  upaya penahanan mereka, terlepas dari kenyataan  bahwa  remaja  sudah  diborgol dan  dipasangi  penutup  mata.  Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan  pelaksanaan  hak-hak  anak  masih perlu  dimaksimalkan  sebagai  gerakan global  yang  melibatkan  seluruh  potensi negara bangsa-bangsa dunia.
Anak-anak  palestina  yang  dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi,  karena  tentara  Israel  juga menggunakan  kekerasan,  siksaan,  dan ancaman  isolasi  untuk  memaksa  anak- anak  Palestina  mengakui  tuduhan  atas perbuatan-perbuatan  yang  tidak  pernah mereka  lakukan.  Pada  saat  diinterogasi, sebagian besar anak-anak tidak didampingi  oleh  orang  tuanya,  dan  juga tidak  diberitahu  hak-hak  apa  saja  yang mereka  miliki,  anak-anak  tersebut  juga dipaksa  untuk  menandatangani  dokumen yang  isinya  ditulis  dalam  bahasa  yang tidak dapat mereka pahami.
Pasukan  Israel  telah  menangkap 745 anak-anak sepanjang 2019, ditangkap
secara  paksa  dengan  alasan  tidak  jelas, diinterogasi  tanpa  di  dampingi  oleh  orang tua  atau  pengacara,  diintimidasi  dan dipukuli,  ditahan  dibawah  penahanan administratif,  penjara  tanpa  dakwaan  atau persidangan, serta tidak mendapatkan hak atas pendidikan serta tidak diberi makan.
Anak-anak yang mengalami penganiayaan  namun  tetap  tidak  mau mengakui  perbuatan  yang  dituduhkan kepada  mereka  oleh  tentara  Israel  akan dimasukkan  ke  dalam  sel  isolasi  selama beberapa  bulan.  Lebih  dari  90%  anak- anak yang mendekam di dalam sel isolasi akhirnya  mengakui  perbuatan  tersebut karena  tidak  kuat  untuk  menahan  siksaan yang  mereka  peroleh.  Setelah  anak-anak tersebut mengaku, mereka akan diperiksa di pengadilan, pada saat diperiksa mereka tidak  didampingi  oleh  orang  tua  maupun pengacaranya,  dan  tidak  diberitahu  hak- hak  apa  saja  yang  mereka  miliki.  Hal  ini bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa III 1949, dimana dalam pasal 105 dinyatakan:
Pasal  105 ”Tawanan  perang  berhak atas  bantuan  salah  seorang  kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau  pengacara  yang  cakap  pilihannya sendiri.”
Pemaksaan  yang  dilakukan  tentara Israel  kepada  anak-anak  Palestina  untuk menandatangani  dokumen-dokumen  yang isinya  ditulis  dalam  bahasa  yang  tidak mereka  pahami  melanggar  Pasal  71 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan: Pasal 71 ”Orang-orang tertuduh,  yang  dituntut  oleh  Kekuasaan Pendudukan harus dengan segera diberitahu,  secara  tertulis,  dalam  bahasa yang  mereka  pahami,  tentang  tuduhan- tuduhan yang diajukan terhadap mereka.”
Tindakan pemaksaan yang dilakukan  israel  untuk  menandatangani dokumen tersebut sama dengan memaksa anak-anak  itu  untuk  menyetujui  hal  apa saja  yang  tercantum  dalam  dokumen tersebut,  tanpa  mereka  pahami  isinya. Tentara  Israel  juga  melanggar  Prinsip Kemanusiaan. Prinsip Kemanusiaan menyatakan bahwa pihak
yang bersengketa  harus  memperhatikan  asas- asas kemanusiaan, dimana mereka dilarang  untung  menggunakan  kekerasan
yang  dapat  membahayakan  kesehatan manusia bahkan mengakibatkan kematian, prinsip kemanusiaan mewajibkan  setiap  pihak  yang  berperang memperlakukan manusia secara manusiawi.  Tentara  Israel  melakukan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan  karena  telah  mengabaikan kewajibannya sebagai negara yang berperang  untuk  tidak  menggunakan kekerasan yang membahayakan
kesehatan,  dan  tidak  memperlakukan manusia secara manusiawi karena melakukan  kekerasan  fisik  dan  psikis terhadap anak-anak palestina.
Tindakan penawanan yang dilakukan  oleh  tentara  Israel  merupakan pelanggaran  terhadap  ketiga  Pasal  yang disebutkan  diatas,  karena  melakukan penangkapan  untuk  memasukkan  anak- anak tersebut ke penjara, dan memisahkan  mereka  dari  orang  tua mereka,  merupakan  tindakan  yang  tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak, karena dengan adanya penangkapan tersebut maka tentara Israel membatasi  hak-hak  mereka  untuk  belajar dan  bermain  sebagaimana  anak-anak pada umumnya. Penawanan ini juga akan mempengaruhi  keadaan  psikis  anakanak tersebut  karena  setiap  hari  menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan  oleh  tentara  Israel  kepada tawanan-tawanan lain.
Pada  Tahun  1974  PBB  menyatakan dalam  The  Declaration  on  the  Protection of  Women  and  Children  in  Emergency, disebutkan  dalam  point  5  bahwa: “5.  All forms  of  repression  and  cruel  and inhuman treatment of women and children, including  imprisonment,  torture,  shooting, mass arrests, collective punishment, destruction  of  dwellings  and  forcible eviction,  committed  by  belligerents  in  the course  of  military  operations  or  in occupied  territories  shall  be  considered criminal” .  Isi  dari  point  5  tersebut  adalah bahwa  segala  bentuk  penindasan  serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi  terhadap  perempuan  dan anak-anak termasuk pemenjaraan,
pembunuhan,  penyiksaan,  penembakan, penangkapan masal, pemerkosaan, perusak  tempat  tinggal  dan  pengusiran
paksa  yang  dilakukan  dalam  peperangan sebagai  bagian  dari  operasi  militer  atau pendudukan  suatu  wilayah  dianggap sebagai tindakan kejahatan perang, sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap deklarasi tersebut maka harus di pertanggungjawabkan  sepenuhnya  sesuai dengan  ketentuan  Hukum  Internasional (Triana, 2009:5).
Seperti yang telah disebutkan dalam point  5  The  Declaration  on  the  Protection of  Women  and  Children  in  Emergency , tindakan  yang  dilakukan  oleh  tentara Israel juga dikategorikan sebagai kejahatan  perang (war  crimes) dalam Statuta
Roma 1998 sebagaimana
pengertian  kejahatan  perang  menurut Pasal  8  Statuta  adalah  pelanggaran  berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa  1949,  dan  juga  pelanggaran serius  terhadap  hukum  dan  kebiasaan yang  dapat  diterapkan  dalam  sengketa bersenjata  internasional  dalam  rangka Hukum  Internasional  yang  ditetapkan, kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina  dapat  dilaporkan  ke  Mahkamah Pidana  Internasional  karena  tindakan tentara Israel tersebut merupakan kejahatan perang yang termasuk yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional yang sebelumnya telah disebutkan.
Pertama,  tindakan  dan  perlakuan tentara Israel terhadap anak-anak
Palestina  merupakan  kejahatan  perang (war  crimes) ,  yang  merupakan  yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan  pokok  perkara (subject  matter jurisdiction) , sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Statuta:
Pasal 5
“(1)  Jurisdiksi  Mahkamah  terbatas  pada kejahatan  paling  serius  yang  menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta
berkenaan  dengan  kejahatan-  kejahatan berikut: a)  Kejahatan genosida
b)  Kejahatan terhadap kemanusiaan
c)  Kejahatan perang
d) Kejahatan agresi.” Kedua,  kejahatan perang yang dilakukan  oleh  tentara  Israel  terjadi  pada
tahun  2015  sampai  dengan  2016,  dimana tahun-tahun  tersebut  merupakan  tahun setelah  berlakunya  Statuta  Roma  1998 pada  tanggal  1  Juli  2002,  yang  artinya termasuk  dalam  yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional  berkaitan  dengan waktu (Temporal Jurisdiction).
Ketiga,  walaupun  kejahatan  perang dilakukan  di  wilayah  teritorial  Israel  yang mana  bukan  merupakan  negara  yang  ikut meratifikasi  Statuta  Roma  1998,  apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori international crime, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam Hukum Internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional  memiliki  yurisdiksi  terhadap pelaku  tanpa  memperhatikan  nasionalitas para  pelaku maupun tempat  dilakukannya kejahatan  tersebut,  dan  hal  ini  tidaklah bertentangan dengan Hukum Internasional ( Sefriani, 2007: 314).
Keempat,
pelaku tindakan penangkapan, penawanan di dalam penjara,  dan  penganiayaan  terhadap anak-anak  Palestina  pada  saat  mereka berada  di  dalam  tahanan  adalah  tentara Israel.  Pasal  28  Statuta  Roma  secara tegas mengatur pertanggungjawaban komando atau pertanggung-jawaban atasan (responsibility  of  commanders  and other  superiors) Komandan  militer  atau seseorang  yang  secara  efektif  bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  tindak pidana  yang  berada  di  dalam  yurisdiksi Pengadilan  HAM,  yang  dilakukan  oleh pasukan  yang  berada  di  bawah  komando dan  pengendaliannya  yang  efektif  dan tindak  pidana  tersebut  merupakan  akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
a.  Komandan  militer  atau  seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan  pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan
b.  Komandan  militer  atau  seseorang tersebut  tidak  melakukan  tindakan yang  layak  dan  diperlukan  dalam ruang  ngkup  kekuasaannya  untuk mencegah atau menghentikan perbuatan
tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat  yang  berwenang  untuk dilakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan.
Dengan  adanya  penjelasan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  individu yang  mempunyai  tanggungjawab  atas tindakan  tentara  Israel  ini  adalah  atasan militer  mereka,  karena  tidak  melakukan tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk menghentikan  tindakan  penangkapan  dan penganiayaan  anak-anak  Palestina  di dalam  penjara.  Maka  dari  itu,  hal  ini  juga menjadi  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi personal/individual (personal jurisdiction).
Meskipun  keempat  yurisdiksi  di  atas sudah terpenuhi, namun Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat langsung mengadili pelaku karena kedudukan
Mahkamah Pidana Internasional merupakan  pelengkap  dari  yurisdiksi pidana nasional. Artinya, Mahkamah Pidana
Internasional tidak akan memberlakukan yurisdiksinya apabila proses peradilan di tingkat nasional belum atau sedang dijalankan.
Dalam pelaksanaan  perang,  yurisdiksi  nasional Israel juga mencantumkan aturan mengenai  prinsip  pembedaan (distinction principle) ,  dimana  dalam Israel’s  Law  of War  Booklet  (1986) menyatakan  bahwa pembedaan harus diciptakan antara objek- objek  militer  dan  objek-objek  sipil. Israel’s Manual  on  the  Laws  of  War  (1998) juga menegaskan
bahwa pihak yang melakukan penyerangan wajib membedakan  antara  objek-objek  militer dan objek-objek sipil, dan harus memperhitungkan keberadaan objek-objek sipil pada saat merencanakan penyerangan.  Putusan  Pengadilan  Tinggi Israel menyatakan bahwa serangan militer yang  langsung  diarahkan  kepada  orang- orang sipil maupun objekobjek sipil adalah tindakan  yang  dilarang  karena  mereka dilindungi  dari  bahaya-bahaya  yang  ada dalam  pertempuran,  selama  mereka  tidak mengambil  bagian  dalam  pertempuran tersebut.  Dengan  adanya  penjelasan mengenai  instrumen  hukum  nasional Israel  yang  juga  memerintahkan  pasukan militernya  untuk  melakukan  pembedaan
saat melaksanakan serangan, maka tindakan tentara Israel melakukan penawanan  dan  penganiayaan  terhadap anak-anak Palestina merupakan
pelanggaran  terhadap  hukum  perang nasional Israel.
Suatu negara dikatakan tidak mempunyai
kemauan dalam menyelenggarakan  peradilan  atas  pelaku kejahatan  yang  terdapat  dalam  Statuta Roma  1998  apabila  peradilan  nasional dibentuk untuk melindungi pertanggungjawaban  pelaku,  jika  terdapat penundaan  dalam  melakukan  penuntutan dan  penghukuman  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dan  jika proses  peradilannya  berlangsung  tidak independen dan memihak.
Israel  dapat  dikatakan  memiliki ketidak  mampuan  untuk  mengadili  pelaku kejahatan perang karena kejahatan perang  yang  dilakukan  oleh  tentaranya sudah  berlangsung  sejak  tahun  2014. Israel telah membuktikan bahwa negaranya  memiliki  kemauan  mengadili pasukan  perangnya  pada  5  Januari  2017 yang  menembak  mati  seorang  warga  sipil Palestina,  namun  Israel  tidak  mengadili tentaranya  yang  melakukan  penahanan dan  penganiayaan  terhadap  anak-anak Palestina.  Maka  dari  itu,  kasus  ini  dapat menjadi  yurisdiksi  dari  Mahkamah  Pidana Internasional.
Dalam  hal  ini  tindakan  penawanan dan  penganiayaan  anak-anak  Palestina yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran  berat  terhadap  beberapa instrumen Hukum Humaniter
Internasional,  yaitu  pelanggaran  terhadap Konvensi  Jenewa  III  1949,  Konvensi Jenewa  IV  1949,  Protokol  Tambahan  I Konvensi  Jenewa  I  1977,  Konvensi  Hak Anak,  dan  Protokol  Tambahan  Konvensi Hak  Anak  Mengenai  Keterlibatan  Anak Dalam Konflik Bersenjata.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  di simpulkan  bahwa  Perlindungan  yang seharusnya  didapatkan  oleh  anak-anak korban  perang  ini  berupa  kehidupan  yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup,pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak.  Sejauh  ini  yang  dilakukan  oleh pihak  Israel  telah  melanggar  ketentuan
hukum humaniter internasional yaitu melanggar  HAM  yang  merupakan  tindak kekerasan  terhadap  anak  yang  telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Pihak PBB beserta negara yang terlibat konvensi jenewa  1949  seharusnya  bertindak  tegas terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  Israel terhadap tawanan anak tersebut. Tawanan  perang  wajib  mendapatkan jaminan  kesehatan.  Dalam  hal  ini  Negara yang  menahan  tawanan  perang  wajib menjamin  pemeliharaan  mereka  dan perawatan  kesehatan  yang  dibutuhkan oleh  mereka  dan  Sanksi  yang  dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan  anak  ini  ke  Mahkamah Pidana  Internasional  agar  dapat  langsung diinvestigasi oleh tim kejaksaan
Mahkamah.  Apabila  setelah  investigasi kasus  ini  telah  memenuhi  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk mengadili, maka proses pengadilan sudah dapat  dijalankan.  Sanksi  yang  dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional  kepada  pelaku  kejahatan perang  dapat  dilihat  dalam  Pasal  77 Statuta  Roma,  yaitu  hukuman  penjara yang  tidak  melebihi  batas  tertinggi  30 tahun,  atau  hukuman  penjara  seumur hidup  apabila  dibenarkan  oleh  gawatnya kejahatan  dan  keadaan-keadaan  pribadi dari orang yang dihukum

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1.  Pengaturan  perlindungan  hukum bagi  anak  korban  perang  dalam perspektif Hukum Humaniter
Internasional  adalah  Perlindungan berupa  kehidupan  yang  layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup,pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal  yang  layak  yang  telah tertuang  jelas  dalam  Konvensi Jenewa
IV 1949 (Geneva
Conventions  IV  1949) tentang “Perlindungan  Orang-Orang  Sipil Dalam Waktu Perang.
2.  Perlindungan hukum terhadap
anak korban perang antara
palestina dan israel yang dilakukan oleh pihak israel tertuang dalam  point  5 The  Declaration  on the  Protection  of  Women  and
Children  in  Emergency ,  tindakan penindasan  serta  perlakuan  yang kejam dan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dijadikan tawanan perang. Selanjutnya mengenai sanksi telah diatur dalam Pasal  91  Protokol  Tambahan  I tahun  1977  memberikan  sanksi berupa ganti  rugi  dan  pertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang merupakan  bagian  dari  angkatan perangnnya.
Selanjutnya terkait saran,
Perlindungan  terhadap  anak-anak  pada saat  situasi  perang/konflik  bersenjata setidaknya  sudah  cukup  jelas  diatur  di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi yang ada  terkait  dengan  perlindungan terhadap anak.  Hal  ini  seharusnya  menimbulkan kesadaran  serta  kerjasama  tidak  hanya pada  Negara-negara  yang  menjadi  pihak dalam Konvensi dan Negara yang meratifikasi,  namun  dari  seluruh  Negara dalam  menaati  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  di  dalam  Konvensi-  konvensi terkait  agar  tidak  ada  lagi  pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keberadaan anak-anak  disekitar  atau  yang  terdampak dalam  situasi  perang/konflik  bersenjata, Serta pengurangan terhadap jumlah korban yang berjatuhan akibat perang/konflik  bersenjata  terkhususnya anak-anak  seharusnya  dapat  dilakukan dengan cara menjadikan ketentuan- ketentuan  dalam  Konvensi  Den  Haag 1899  dan  1907  serta  Konvensi-konvensi lain yang terkait menjadi Hukum
Kebiasaan
Internasional (Customary
International Law) dalam perang, sehingga mengikat  secara  hukum  bagi  Negara  di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati. 2010. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan  Internasional .  Jakarta: Rajawali Pers. Gerungan.  2013.  Perlindungan  Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang  dalam  Hukum  Humaniter
Internasional. 21 (3)
Haryomataram.  1994.  Sekelumit  tentang Hukum  Humaniter,  Sebelas  Maret University Press, Surakarta.
Konvensi Hak Anak 1989 (Conventions on the Right of the Child 1989) Konvensi Jenewa 1949 (Geneva Conventions 1949) Konvensi  Jenewa  III  1949 (Geneva Conventions  III  1949) tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Konvensi  Jenewa  IV  1949 (Geneva
Conventions  IV  1949) tentang “Perlindungan  Orang-Orang  Sipil Dalam Waktu Perang”
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika. Bahan  Ajar Pengantar  Hukum  Internasional . 2018.
Moloeng,  Lexy,  J.  2002 .  Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Narwati Enny, Hastuti. 2008. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam
Konflik Bersenjata. 7 (1) Sefriani,  2007.  Yurisdiksi  ICC  Terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998, Jurnal Hukum. 14 (2) Statuta  Roma  1998 (Rome  statute  1998) tentang Mahkamah Pidana Internasional Tiny  Vandewiele.  2006. A  commentary  on the  United  Nations  Convention  on the  Rights  of  the  Child  Optional Protocol The Involvement of
Children  in  Armed  Conflict,  Boston : Martinus Nijhoff Publishers. Triana, Nita. 2009. “Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika
Perang  dalam  Hukum  Humaniter Internasional.” Jurnal Hukum. 4(2) Triyana, Heribertus Jaka. 2000. “Relevansi
Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dan Penerapan Sanksi Dewan Keamanan  PBB  terhadap  Upaya Perlindungan  Penduduk  Sipil  Pada
Pelanggaran Hukum Internasional.”
Purwokerto:  Makalah  Penataran Tingkat Lanjut Hukum Internasional, Fakultas Hukum
Unsoed.Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif.
Malang:
Bayumedia Publshing.