## Pendahuluan
Tolak  ukur  yang  dipakai  untuk  menilai baik buruknya keadaan pelayanan kesehatan  dalam suatu  negara  ialah  dari Angka  Kematian  Ibu (AKI) (1). Menurut Organisasi Kesehatan  Dunia  atau World Health  Organzation (WHO),  kematian  ibu adalah  kematian  seorang  wanita  sewaktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya  kehamilan  oleh  sebab  apapun terlepas oleh tuanya kehamilan dan tindakan yang  diperbolehkan  mengakhiri  kehamilan. Angka  kematian  maternal  didasarkan  dari jumlah  kematian  maternal  diperhitungkan terhadap 1000/10.000 kelahiran hidup, kecuali di beberapa Negara bahkan 100.000 kelahiran  hidup  (1).  Saat  ini  AKI  masih menjadi  masalah  di  Indonesia,  dan  masih cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  Negara ASEAN lainya (2).
Data  Survey  Demografi  Kesehatan Indonesia  2012  menyebutkan bahwa  AKI  di Indonesia mengalami  peningkatakan  jumlah yaitu  359  per  100.000  kelahiran  hidup.
Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN (3).
Berdasarkan  laporan  rutin  PWS  tahun 2007,  penyebab  langsung  kematian  ibu adalah perdarahan (39%), eklampsia (20%), infeksi  (7%)  dan  lain-lain  (33%).  Komplikasi obstetri adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin,  ibu  nifas  dan  atau  janin  dalam kandungan  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  termasuk  penyakit  menular  dan tidak  menular  yang  dapat  mengancam nyawa  ibu  dan  janin  yang  disebabkan  oleh trauma/ kecelakaan (4).
Upaya  kesehatan  telah  dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Akses masyarakat  yang  semakin  mudah  terhadap dan pelayanan
kegawatdaruratan diharapkan  dapat  berkontribusi  kepada penurunan AKI dan AKB (5).
Tingginya  AKI  dan  AKB  di  Indonesia dengan berbagai upaya yang sudah

## Alternatif Kebijakan Operasional Audit Maternal Perinatal (AMP) Di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan
Alternative of Operational Policy Maternal Perinatal Audit (MPA) In Barito Kuala District South Kalimantan
Mardiah 1 *, Hedy Hardiana 2
1 Akademi Kebidanan Abdi Persada, Jln. Soetoyo S, No.365 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta *korespondensi: mardiah.mahlan@gmail.com

## Abstract
Maternal Mortality Rate (MMR) is a benchmark for assessing the good health of mother and child. Given the high rate of MMR and Infant Mortality Rate (IMR) in Barito Kuala District, a Maternal  Perinatal  Audit  (MPA)  program  was  established  at  the  district  level  with  the issuance  of the  Bupati  Decree  Number  188.45/142/KUM/2015  on  the  establishment  of  the PMA  Team  at  Barito  Kuala  District.  The  implementation  of  the  problem  was  found:  the legality of the clear PMA health program, the lack of human resources, the lack of facilities for  health  infrastructure,  unequal access  to  health services  for  land  and  air  transportation areas,  limited  health  sector  budget  funds  and  the  absence  of  health  education  institutions. Based on this, the AMP program in Barito Kuala District requires monitoring and evaluation in the effort to reduce MMR and IMR. The purpose of this study is for activities. To handle the maternal  audit  activities  and  the  number  of  perinatal  deaths  in Barito  Kuala District  Health Office.  This  research  use  qualitative  research  method  with  case  study  interview  with  10 informant  with  instrument.  From  the  available  Errors  available  for  alternative  programs required  by  SOPs  that  adapt  to  the  natural  conditions  of  Barito  Kuala,  create  a  Sistercity concept, a floating PONED-based puskesmas community health program for difficult terrain access areas .
Keywords : Alternative of Operational Policy, Maternal Perinatal Audit (MPA)
dilakukan  menempatkan  upaya  pemerintah lebih  serius  dalam  merumuskan kebijakan dan  strategi  teknis  terkait  upaya  penurunan AKI  dan  AKB  yang  berlandaskan  Undang- Undang  tahun  2009  Nomor  36  tentang Kesehatan  dengan  melaksanakan  tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi  dan  menghormati  hak  pasien. Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  kebijakan Indonesia  Sehat  2010  dan  Program Making Pragnancy  Safer  (MPS) yang  bertujuan meningkatkan mutu  pelayanan  KIA  yang dilakukan  secara  terus  menerus  melalui program jaga mutu dipuskesmas, disamping upaya  perluasan  jangkauan  pelayanan. Upaya  peningkatan  dan  pengendalian  mutu antara  lain  dilakukan  melalui  kegiatan  AMP dan peningkatan kemampuan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program  KIA  dengan  memanfaatkan  hasil kegiatan  AMP agar  mampu  mengatasi masalah setempat.
Program  AMP merupakan  salah  satu bentuk  implementasi  dari  program  audit klinis oleh Departemen
Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia yang didefinisikan sebagai suatu proses penelaahan  bersama  kasus  kematian  dan kesakitan  maternal  dan  perinatal  serta pelaksanaannya dengan tujuan menetapkan penyebab  dan  faktor  yang  terkait  dengan kesakitan  dan  kematian  ibu  dan  perinatal yang  ada  hubungnnya  dengan  3  terlambat dan 4 terlalu (6).
Langkah  strategis  AMP  ini  perlu dilakukan  untuk  mengoptimalkan  upaya percepatan penurunan AKI dan AKB dengan gambaran kegiatan
1).
Semua Kabupaten/Kota  sebagai  unit  efektif  dalam peningkatan  pelayanan  program  KIA  secara bertahap  menerapkan  kendali  mutu, yang antara  lain dilakukan  melalui  AMP  di wilayahnya ataupun diikut sertakan Kabupaten/Kota  lain,  2).  Dinas  kesehatan kabupaten  atau  kota  berfungsi  sebagai koordinator  fasilitator  yang  bekerja  sama dengan  rumah  sakit  Kabupaten/Kota  dan melibatkan  puskesmas  dan  unit  pelayanan KIA  swasta  lainnya  dalam  upaya  kendali mutu diwilayah Kabupaten/Kota, 3). Ditingkat Kabupaten/Kota  perlu  dibentuk  tim  AMP yang  selalu  mengadakan  pertemuan  rutin untuk  menyeleksi  kasus,  membahas  dan membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan  temuan  dari  kegiatan  audit
(penghargaaan  dan  sanksi  bagi  pelaku),  4). Perencanaan  program  KIA  dibuat  dengan memanfaatkan  hasil  temuan  dari  kegiatan audit,  sehingga  diharapkan  berorientasi kepada  pemecahan  masalah  setempat,  5). Pembinaan  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan Kabupaten/Kota, bersama-sama RS dilaksanakan langsung pada saat audit atau secara  rutin,  dalam  bentuk  yang  disepakati oleh tim AMP. Diharapkan program ini dapat dimanfaatkan untuk menggali permasalahan yang  berperan  atas  kejadian  morbiditas maupun  mortalitas  yang  berakar  pada pasien  atau  keluarga,  petugas  kesehatan manajemen  pelayanan,  serta  kebijakan pelayanan. Melalui kegiatan AMP ini diharapkan  para  pengelola  program  KIA  di Kabupaten/Kota dan para petugas pelayanan  baik  ditingkat  pelayanan  dasar (puskesmas  dan  jajarannya)  serta  ditingkat pelayanan  rujukan  (RS  Kabupaten/Kota) dapat menetapkan prioritas untuk mengatasi temuan-temuan permasalahan yang dihadapi (7).
Dari kegiatan AMP di tingkat Kabupaten/Kota  diharapakan  akan  dapat digunakan  untuk  proses  audit  ditingkat Provinsi  agar  dapat  menghasilkan kebijakan tingkat tinggi melalui mekanisme Confidential  Enquiries  Into  Maternal  & Neonatal Death (CEMD).  Pada  tingkat  ini dapat  dilibatkan  pakar  dari  berbagai  macam bidang  terkait transportasi  dan  lain-lain  agar menghasilkan intervensi yang berbasis bukti dan  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas pelayanan  maternal  dan  perinatal/neonatal. Dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  CEMD ditingkat  Provinsi  maka  Dinas  Kesehatan Provinsi berkepentingan
untuk
mengumpulkan  data  AMP  dari  seluruh Kabupaten/Kota di seluruh daerah di Indonesia.  Selain  itu  Dinas  Kesehatan Provinsi  diharapkan  dapat  memfasilitasi kegiatan  AMP  di  Kabupaten/Kota  dalam  hal bila terjadi kematian lintas batas dan mampu menyediakan pengkaji eksternal bagi Kabupaten/Kota yang memerlukannya. Berdasarkan hasil wawancara studi pendahuluan  yang  dilakukan  dikalangan bidan  dan  tim  pengkaji  AMP  di  Kabupaten Barito Kuala dalam pelayanan KIA meskipun telah  mengenal  dan  melaksanakan  program AMP  akan  tetapi  hasil  rekomendasi  dan tindak lanjut dari hasil AMP belum memperlihatkan  daya  ungkit  yang  berarti
dalam  mempercepat  penurunan AKI  dan AKB. Disamping itu, masih banyak kematian yang  tidak  dilaporkan  di  Dinas  Kesehatan Barito Kuala dan berbagai faktor permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Kuala. Untuk itu penelitian ini  perlu  dilakukan  guna  kegiatan  evaluasi dengan  tujuan  penelitian membuat  alternatif kebijakan AMP di Kabupaten Barito Kuala.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus  dan wawancara  mendalam  untuk  mengamati kegiatan  AMP  di  Kabupaten  Barito  Kuala kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan James  Anderson  F dan konsep evaluasi Center for  Disease  Control  and Prevention (CDC) (8).
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah orang  yang  diharapkan  dapat  memberikan informasi tentang situasi dan kondisi mengenai fokus penelitian yaitu sebanyak 10 orang  dengan  rincian:  3  orang  sebagai informan pendukung yaitu pemangku kebijakan kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten  Barito  Kuala  (I01)  dan2  orang Kepala  Puskesmas  wilayah  kerja  dinas kesehatan  Kabupaten  Barito  Kuala;  Kepala Puskesmas  Rantau  Bedauh  (I02),  Kepala Puskesmas Semangat Dalam (I03) Informan kunci  yang  digunakan  adalah  tenaga kesehatan  yang  mendapatkan  SK  untuk menjadi  Penanggungjawab  AMP  (I04)  tim pengkaji AMP (I05 dan I06), bidan koordinator Puskesmas  Rantau  Bedauh (I08)  dan  bidan  desa  Puskesmas  Rantau Bedauh  (I07),  bidan  koordinator  Puskesmas Semangat  Dalam (I09)  dan  bidan  desa Puskesmas  Rantau  Bedauh  (I10)  yang berada  di  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
Penelitian ini dilakukan di 2 Puskesmas  sebagai  studi  kasus  dan Dinas Kesehatan  Kabuaten  Barito  Kualayang dilaksanakan  dari  bulan September  tahun 2016 sampai Februari Tahun 2017.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan  data  atau  laporan  yang berkaitan  dengan  masalah kesehatan  Ibu dan  Anak  (KIA)  serta  kegiatan  AMP  di Kabupaten  Barito  Kuala.  Upaya  agar informan  bervariasi  dan  menghindari  bias dilakukan teknik informan  peneliti  dengan
teknik purposive sampling , yaitu pengambilan  informan  secara  tidak  acak, tetapi dengan pertimbangan unsur kesengajaan  atau  dengan  kriteria  tertentu untuk memilih informan kunci dan pendukung.
Instrumen  penelitian  merupakan  suatu alat  yang  digunakan  untuk  mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, pada  penelitian  kualitatif,  intrumen  utama adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan  alat  bantu,  yaitu  berupa pedoman  observasi,  pedoman  wawancara mendalam  ( In-Depth Interview )  serta  alat pencatat dan alat perekam ( tape recorder ). Teknik keabsahan data yang digunakan  adalah triangulasi  sumber  yaitu Cross-chek dengan sumber  informan  yang berbeda, yaitu jawaban informan dibandingkan  dengan  jawaban  informan kunci  dan  triangulasi data. Analisis  data penelitian  ini  dilakukan  oleh  lebih  dari satu orang.  Hal ini  bertujuan  untuk  mengetahui interpretasi apakah sama atau tidak. Analisis dibantu Referensi-rerefensi  teori  tentang AMP.  Selain itu  juga  dilakukan dengan analisis  dokumen  dengan  membandingkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
Proses pengolahan analisis data dilakukan beberapa tahap yaitu: 1.Penyajian Verbal  untuk  menejelaskan  maksud  apa adanya, 2. Penyajian  Matriks,  3.  Penyajian Visual  yaitu  menyajikan  hasil  penelitian dengan  menggunakan  gambar-gambar  agar mudah  dipahami.  Data  atau  laporan  yang dikumpulkan berkaitan dengan AMP dilakukan  evaluasi  berdasarkan  alur  CDC dan  pendekatan  Teori James  Stoner mulai dari  input  yang  terdiri  dari  aspek jumlah kematian  ibu,  jumlah  kematian  bayi,  aspek legalitas,  aspek  teknis  pelayanan,  aspek sdm, aspek anggaran, konsistensi pelaksanaan  sop,  fasilitas  kesehatanan, akses  pelayanan  kesehatan,  sosial  budaya, letak  geografis  kemudian  proses  dan  output dari  kegiatan  AMP  kemudian dilakukan Analisis  menggunakan analisis  USG  dan SWOT.

## Hasil Penelitian
Input:

## Jumlah Kematian Ibu
Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan penelusuran  terkait  jumlah  Angka  Kematian
Ibu  yang  dapat tergambarkan  sebagai berikut: “Kalo dijumlahkan seluruh wilayah Puskesmas memang jumlahnya ada kematian  karena  Sebatolaan,  tapi  untuk beberapa  tahun  terakhir  tidak  ada  kematian lagi di Puskesmas Rantau Bedauh” (108)
“Ada  data  kematian  Ibu  memang  disini, tapi itu  kejadiannya  di  rumah  sakit  sudah dilakukan rujukan biasanya, mungkin karena terlambat  mengambil  keputusan,  dan  itu rancak  dari  keluarga,  budayanya,  padahal sudah ada risti” (104)
“ Untuk  AKI  dari  tahun  sebelum-sebelumnya ia  cukup  tinggi,  tapi  kesini-kesinya  kan  ada perbaikan,  sudah  turun  lahh,  kita  sudah konsentrasi untuk penanganannya” (101)
Jumlah  AKI  di  Kabupaten  Barito  kuala yang  cukup  tinggi,  tahun 2015  angka kematian ibu berjumlah 12 orang terdiri atas kematian  ibu  hamil  sebanyak  2  orang, kematian saat bersalin 2 orang dan ibu nifas sebanyak  8  orang  dengan  jumlah  kasus tertinggi  kematian  ibu  pada  usia  20-34 tahun,  nilai  ini  melebihi  nilai  yang  ingin dicapai  pada  rencana  strategis  pada  tahun 2015  yaitu  10  kasus  kematian.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  keadaan  sosial,  ekonomi, gizi,  sanitasi  dan  pelayanan  kesehatan  di Kabupaten Barito Kuala (9).

## Jumlah Kematian Bayi
Untuk kompenen
AKB
yang didapatkan  dari  hasil  wawaancara  adalah sebagai berikut:
“K ematian Bayi memang lebih sering terjadi, kebanyakan karena BBLR kemudian asfiksia,  karna  kada  mau  dirujuk  dari keluarganya,  dan  pakai  surat  pernyataan kada mau dirujuk” (104).
“Untuk  jumlah  kematian  bayi  lumayan banyak  jua  ih  bu,,  apa  lagi  jika  dirunut  dari tahun sebelumnya,,”penyebabnya sudah uyuh  duluan ibunya  waktu  datang  ke  klinik” (105).
“Jumlah  kematian  bayi benar  angkanya lumayan, tapi  sudah  turun  untuk  2016  ini sejauh  ini  beturun,  tapi  belum  diakumulasi masih  berjalan  kalo,  2017  nanti  dataya dibukukan” (101).
Di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015  terjadi  84  kasus  kematian  bayi penyebabnya adalah berat bayi lahir rendah (BBLR)  sebanyak  27  kasus,  dan  asfiksia sebanyak  24  kasus,  sisanya  penyebab  lain, pneumonia, diare dan lain-lain dan ini masih tidak  sesuai  dengan  rencana  strategis  dari Dinas  Kesehatan  Barito  Kuala  untuk  tahun 2015  yakni  target  Angka  Kematian  Bayi (AKB) hanya 80 kasus kematian . .

## Aspek Legalitas
Pelaksanaan  Audit  Maternal  Perinatal (AMP)  telah  dilaksanakan  di  Kabupaten Barito Kuala dan untuk penelusuran legalitas kegiatan  program tersebut  tergambarkan dari hail wawancara berikut ini:
“ Kita  punya  SK  Bupati,  yang  disampaikan oleh  orang  dinas,  ad  penunjukannya  untuk siapa  yang  terpilih  jadi  Tim  pengkaji  dan yang lainnya” (105).
“SK  tentang  AMP  ada  bu,  mulai  dari  2013 sudah  ada  nah  tahun  2015  ini  tadi  ada revisian  sedikit,  tapi  orang-orang  yang ditujuk masih orang yang sama beberapa aja yang beganti” (101).
Pelaksanaan  Audit  Maternal  Perinatal (AMP)  telah  dilaksanakan  di  Kabupaten Barito Kuala dan untuk penelusuran legalitas kegiatan progrrgaam  berupa  SK  penetapan organisasi kegiatan AMP. Legalitas kegiatan program  AMP  di  Barito  Kuala  berupa  Surat Keputusan  Bupati  Barito  Kuala  Nomor 188.45/142/KUM/2015
Tentang Pembentukan  Tim  Audit  Maternal  Perinatal Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 (12).

## Aspek Teknis
Berikut  adalah  informasi  terkait  aspek teknis menurut informan:
“ Biasanya  pelaksaan  AMP  tergantung  dari data temuan adanya kematian di bidan desa dan bidan puskesmas lalu dilakukan pembukuan
selanjutnya dibikikan pembuatan laporan kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti, terkadang cepat setalah ada laporan kematian,  tetapi  terkadang  hanya  berupa pembinaan  dari  puskesmas  masing-masing saja,  mungkn  bikor  atau  kepala  puskesmas yang menghadiri acaranya” (110).
“Alhamdulillah  kada  pernah  menangani persalinan  kematian  Ibu,  kalo  bayi  pernah sekali  karena  BBLR, keluarga  kada  mau dirujuk, tapi  kada  diaudit,  ditanyakan- tanyakan  masalahnya  sama  bikor  dan kepala  puskesmas  saja  nah  makanya  kada paham  jua  kaya  apa  proses  audit  yang sebujurnya” (107).
“Y ang  di  Audi t biasanya  pada  kasus kematian ibu saja, kalo untuk kematian Bayi dipilih  kasus  mana  yang  menarik  untuk dibahas, ini ditentukan dari buhan Tim, kalau untuk kegiatan pertemuannya kadang digabung  atau  bersamaan dengan  kegiatan lain karena pertemuanya dengan orang yang sama jua dari TIM AMP bu,, jadi menghemat anggaran, meskipun ada anggaran tersendiri, yang  susah  itu  karena  Dokternya yang  pas  dijadwalkan  kada  kawa  datang SDM  kurang  bu  ae,kada  terjadwal,kadada Dokter spesialis anak, jadi pas ada   kadang di undang lewat telepon ulun,, dari buhannya di Dinas supaya cepat mungkin” (105).
“ Teknis kegiatannya itu yang paham Penanggung  Jawab  AMP  dan  orang  Kasi KIA  mereka  mengkoordinasikan  ke  bawah- bawahnya  sampai tingkat  desa,laporan  dari desa  sesuai  laporan  di  puskesmas,  baru dikembalikan  ke  desa  lagi  Nanti  silakan tanya saja.....” (I01).
Kegiatan pertemuan AMP di Kabupaten Barito Kuala belum dilaksanakan secara terjadwal sesuai buku pedoman AMP yang  ada,  yang  seharusnya  dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Kegiatan  AMP  hanya  mengacu  pada  buku yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan berupa buku Pedoman AMP.

## Aspek SDM
Hasil  Informasi  terkait  SDM  tergambar dari wawancara berikut ini:
“SDM  dilibatkan  dalam  kegiatan  AMP  ini. Semua  Nakes  dari  baik  dinas  kesehatan kabupaten  sampe  desa,  kemudian  IBI,  Kasi Gizi,  Orang  IDI  juga  terlibat,  mungkin  juga pihak  kampus  terkait  lulusan  mana  bidan tersebut  lulus,  harus  lintas  sektor,  AKI  AKB ini  kan  bukan  tanggung  jawab bidan  saja. Memang untuk jumlah, ada yang meraangkap-rangkap  gawian karena  masih kurang  SDMnya,  tapi  berusaha  membagi-
bagi  waktu  untuk tiap  kegiatan  disesuaikan lah” (I05).
“Berbicara kemampuan SDM yang melayani masyarakat dipelayanan pertama kompetensinya  kan  beda-beda  karena  dari lulusan  macam-macam  institusi,  ada  yang siap  pakai  ada  yang  dilajari  lagi,  nah  kalo terkait jumlah kurang memang, yang berperan  dalam  program  AMP  jujur  saja,, masih  kurang  jua,  terutama  dokter  spesialis kandungan  dan  anak,  karena  pasien  utama kan Ibu dan Anak” (I04).
Di  Kabupaten  Barito  Kuala  Tenaga Kesehatan  berupa  dokter  Anak  tidak  ada dan dokter Obgyn masih kurang, persebaran tenaga  keehatan  khususnya  bidan  belum merata ditiap desa dan masih banyak beban kerja  atu  topuksi  ganda  yang  dterima  oleh tenaga  kesehatan  untuk  penetapan  topoksi kegiatan AMP.

## Aspek Anggaran
Hasil  peneltian  tentang  anggaran tergambar dari hasil wanwancara brikut ini: “Sumbernya  dari  APBN  dan  APBD,  setiap kegatan  kita  dapat  ko  dari  dinas  kesehatan berupa uang transportasi, mungkin bisa juga dana  dari  subsidi  silang  kegiatan  lain  atau anggaran  lain  kadang  sih  agak  lama  turun anggarannya, tapi ada sihh” (I05).
“Kalo  ke  bidannya  dalam  bentuk  pergantian uang  transportasi  rujukan,  klaim  BPJS, tunjangan  sesuai  katagori  desa,  untuk  yang klaim-klaim  dana  tu  memang  tekenanya lawas  dan  uangnya  kada  seberapa,tapi karena lawas tekumpulai duitnya, ya tergntung hasil laporan kita,kalo yang gasan Program AMP tu yang terlibat aja yang dapat pastinya” (109).
“Untuk program  AMP  anggaran  yang digunakan  berasal  dari  APBD  Kabupaten dan  APBD  Provinsi,  dari  sektor  kesehatan terbatas tidak sesuai renstra” (I01).
Pada tahun 2015 nilai Anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Barito Kuala hanya  5,85%  dari  total  Anggaran APBD. Terdapat adanya kesulitan birokrasi masalah pencairan  dana  dilingkungan  Depertemen Kesehatan  sampai  dengan  unit  kesehatan dibawahnya.

## Konsistensi Pelaksnaan SOP AMP
Hasil  penelitian  terkait  Konsistensi pelaksanaan  SOP  AMP  tergambar  dalam kutipan wawancara berikut ini:
“Kalo  SOP  memang  kada  teperhatikan  lagi, lebih situasional atau sesuai kondisi, mengumpulakan orangnya ini yang susah,untuk  kegiatan  audit  itu,  masing- masing  kan  ada  kegiatan  dan  tanggung jawab  lain  jua,  karena  merangkap-rangkap tapi  kasus  kematian  kalo  memang  terjadi ada aja masuk laporannya ke dinas” (105).
“SOP  biasanya  ada,  coba  tanyakan  ke penanggung jawab AMP bu, untuk dilaksanakan  atau  kada  itu  mereka  yang dilapangan  yang paham,  harusnya  sesuai SOP...” (l01).
Standar  Operasional Prosedur  (SOP) AMP  di  Kabupaten  Barito  Kuala  belum tergambarkan  dengan  baik  dan  belum  bisa dibuktikan konsistensi pelaksanaanya. Keberadaan  SOP  menjadi  standar  yang harus dilalui dalam pelaksanaan AMP.

## Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten  Barito  Kuala  tergambar  sebagai berikut:
“Untuk  kualitas  pelayanan  kesehatan  sudah mulai bagus, tapi belum memenuhi kebutuhan  masyarakat  terutama  di  daerah yang  susah  dijangkau  dengan  sarana  darat kan  banyak  tuh  daerah  yang  harus  pake klotok, bila ada jalan sepertinya masih belum beaspal” (I03).
“Perlu  adanya  pelayanan  kesehatan  secara menyeluruh  dan  terjadwal  rutin  terutama  di daerah  terpencil,  yang  hanya  bisa  diakses dengan  sarana  transportasi  air,  penigkatkan kemptensi  bidan  pun  harus  dilakukan, dengan adanya pertemuan-pertemuan supaya mutunya terjaga” (I05).
“Kondisi  geografis  mempengaruhi  pada kualitas pelayanan jua, sudah disebar bidan- bidan  kedesa-desa  terpencil,  tapi  kadang ada  ja  masih  kabar  bahwa  ada  bidan  yang meninggalkan desa, mungkin ada keperluan ke  kota,,  tapi  karena  akses  jalannya  jauh- jauh  khawatirya  jadi  tidak  terlayani  dengan baik, tapi pasti kami tegur, bila keitu dan ada
sanksi-sanksi  jua  bila  tidak  profesional melayani” (I01).
Kurangnya  sarana  dan  prasarana serta akses jalan yang belum merata dengan kondisi  Kabupaten  Barito  Kuala  yang terpisahkan  oleh  sungai-sungai sehingga tidak bisa untuk menjangkau daerah terpencil dan mempengaruhi baiknya kualitas pelayanan kesehatan.

## Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Di
Kabupaten  Barito  Kuala  tergambar  sebagai berikut:
“Selama ini sarana prasarana yang digunakan menggunakan punya puskesmas, itupun  kadang  masih  pinjam  ke  bidan  yang lain…” (I09).
“Sarana  prasarana  yang  digunakan  untuk program  AMP  selama  ini menggunakan sarana dan prasarana yang ada di puskesmas,  meskipun  ngga  semuanya  ada juga  di  puskesmas  tapi  bides  selalu difaslitasi…” (I02).
“Memadai  untuk  tingkat  kabupaten  semua sesuai  kebutuhan,  kalo  kec  atau  desa sepertinya  tergantung  kec  atau  desa  di Puskesmas masing-masing untuk pengadaan  sarana  khusus  untuk  kegiatan amp  sih  tidak  ada  tapi  mungkinsubsidi  dari pengadaan  barang  yang  ada  bisa  dari anggaran  dana  desa,  misal  kaya  ambulan desa” (I01).
Secara  umum  fasilitas dan  sarana prasarana  kesehatan di Kabupaten  Barito Kuala  masih  terbilang  kurang.  Tidak  semua puskesmas  mempunyai  mobil  puskesmas keliling  untuk  fasilitas  rujukan,  meski  di wilayah puskesmas tersebut terdapat ambulan,  ada  beberapa  daerah  juga  yang terkendala  kegiatan  pelayanannya  dengan kondisi wilayah sungai, yang belum memiliki akses jalan darat, selama ini terjadi kendala dalam kegiatan penanganan kegawatdaruratan karena fasilitas di polindes  belum  memadai  dan  melakukan rujukan menggunkan kapal kecil milik warga setempat  juga  kondisi  bangunan  polindes yang terbilang sangat memprihatinkan.

## Akses pelayanan Kesehatan
“Perlu  adanya  mobil  puskesmas  keliling yang  beroperasi  di  daerah-daerah  terpencil yang jauh dari pelayanan kesehatan” (I06). “Selama  ini  akses  kesehatan  yang  susah untuk dijangkau  terutama  daerah  yang tidak bisa  diakses  melalui  jalan  darat  untungnya daerah  sini  masih  bisa  didatang,  dan  yang jauh-jauh  ada  bidan  desa  sudah  yang  jaga” (I02).
“Sekali  lagi  kalo  berbicara  tentang  Barito Kuala  ini  tidak  jauh-jauh  dengan  kondisi geografis  dan  alam  disini  harus  ekstra  kerja keras kami, memang infrastruktur masalahnya  belum  merata,  kami  akui,  ada yang  masih  pake  klotok  menuju  faskesnya dan  merujuknya  pun  juga  ada  yang  pakai klotok, tapi  selalu  diupayakan  supaya  akses dapat  dijangkau masarakat,  tapi  bukan  jd tanggung kami saja, dinas pemda, perhubungan,  sosial  masuk  barataan,  ya kalau kesehatnnya ya tergantung masyrakatnya  ae  lagi  mau  atau  tidaknya untuk peduli terhadap kesehatan” (I01).
Sesuai  dengan  data  geografis  dari Kabupaten  Barito  Kuala  akses  pelayanan kesehatan  untuk  wilayah  sebagian  besar  di Kabupaten  Barito  Kuala  memang  susah untuk  dijangkau.  Kondisi  jalan  yang  belum beraspal  menjadikan  salah  satu  kendala utama dalam melakukan pelayanan kesehatan  terutama  saat  hujan  dimana kondisi  jalan  tidak  bisa  dilalui  karena  licin dan  berlumpur  dan  belum  ada  akses  jalan darat  yang  bisa  dilalui  dengan  mobil,  Barito Kuala  banyak  terdapat  daerah  yang  hanya bisa dijangkau dengan transportasi air.

## Sosial Budaya
Hasil  Penelitian  tentang  aspek sosial budaya  di  Kabupaten  Barito  Kuala  menurut informan:
“Bagi masyarakat yang jauh dengan fasilitas kesehatan, mereka menggunakan pengobatan  tradisional  atau  lewat  dukun beranak  di  desa  bila  kada  lawan  dukun beranak  lahir,  tapi  pada  saat  proses persalinan  ada  hambatan  atau  gawat mereka  masih  minta  banyu  ke  orang  pintar, dan  susah  atau  lambat  meambil keputusan, iktiar baca-baca doa” (I03).
“Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya  kesehatan  ibu  dan  anak  masih kurang,  sehingga  mereka  lebih  menyakini kebiasaan  adat  turun  temurun  dengan menggunakan  obat  tradisional  atau  lewat dukun beranak di desa” (I07).
“Kalo  di Batola  ini  sukunya  ada  Banjar, dayak Bakumpai dan wilayah trans jawa dan Bali.  Budaya  ya  tidak  sekental  dulu  lah sudah  ada  pergeseran nilai-nilai,  tergantung individunya  tidak  bisa  dikatakan  secara keseluruhan,  tapi  lebih  kepada  tingkat pengetahuan  dan  pendidikan,  kalo  mereka tahu dan terdidik, mereka pasti akan dengan sendirinya  paham  dan  datang  ke  Nakes” (I01).
Kabupaten Barito Kuala memiliki beragam  suku  diantaranya:  Banjar, dayak Bakumpai  dan  wilayah  trans  jawa  dan  Bali. Suku  yang  mendominasi  adalah  dayak bakumpai,  umumnya  masayarakat  masih menganut  kebudayaan  sesuai  dengan  apa yang dipercayai suku masing-masing.

## Letak Geografis
Hasil  Penelitian  tentang  aspek  Letak Geografis di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:
“Susahnya  menjangkau  wilayah  yang  tidak bisa  diakses  melalui  jalan  darat  karena wilayah  tersebut  terpisah  karena  adanya sungai” (I04).
“Kondisi  jalan  yang  licin dan  berlumpur sering  di  dapati  terutama  untuk  daerah- daerah  terpencil  dan  jauh  dari  puskesmas setempat” (I07).
“Letak  geografisnya  perairan,  dipisahkan oleh sungai Barito, dan sungai- kecil, banyak desa yang belum ada akses jalan, rawa dan jalan setapak persawahan”.
Letak  geografis  wilayah  Kabupaten Barito  Kuala  diapit  dua  buah  sungai  besar yaitu  Sungai  Barito  dan  Sungai  Kapuas sehingga mempengaruhi tata air yang ada di wilayah  kabupaten  ini.  Pada  saat  musim hujan  atau  pada  waktu  pasang  air  Sungai Barito dapat  membanjiri  sebagian  besar wilayah  Kabupaten  Barito  Kuala  sehingga menyebabkan tergenangnya permukaan tanah  secara  terus  menerus.  Banyak
memiliki  daerah  yang  dipisahkan  oleh sungai-sungai.

## Proses
Pada  penelitian  yang  diteliti  ini  berupa konten  proses  yang  dimaksud  adalah bagaimana  gambaran  pelaksanaan  AMP yang  sudah  dijalankan  di  Kabupaten  Barito Kuala  dengan  gambaran  hasil  penelitian sebagai berikut:
“Dari  laporan  bidan  di  desa,  jika  terjadi kematian  bidannya  akan  tahu  dan  akan diselesaikan  dulu  dipuskesmas  dan  dicari penyebabnya kemudia dilaporkan ke Kabupaten,  nah  diKabuapten  nanti  diproses kembali” (I09).
“Teknis pelaksanaan AMP di Puskesmas jika terjadi  kasus  kematian  akan  sesegera mungkin untuk dilaporkan sekaligus penyebabnya” (I04).
“Pelaksanaan  teknis  AMP  di  puskesmas saya  rasa  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  arahan  dan  prosedur  yang  beraku, tinggal  bagaimana  masyarakat  dan  bidan saling besinergi” (I01).
Pengelolaan  data  kegiatan  AMP  di Kabupaten Barito Kuala dilakukan berdasarkan data  pelaporan  kematian  yang masuk di dinas kesehatan dari bidan di desa kemudian tingkat puskesmas dan dilaporkan ke  kabupaten.  Semua  kematian  dilaporkan dengan  cara  mengisi  form  yang  telah disediakan,  dan  diberikan scoring atau klasifikasi dari penyebab kematian.

## Output
Dalam  penelitian  ini  output  AMP  yang ingin  dievaluasi  yaitu  terkait  pelaporan  hasil kegiatan  AMP  berupa  jumlah  AKI  dan  AKB dan  dari  penelitian  didapatkan nilai  indeks AKI  dan  AKB  di  Kabupaten  Barito  Kuala pada  tahun  2015  masih  dibawah  standar renstra, jika diruntut dari tahun 2010 sampai dengan  2015  sebagai  berikut;  AKI  pada tahun  2010  sebanyak  10  orang,  2011 sebanyak 10 orang, 2012 sebanyak 7 orang, 2013  sebanyak  9  orang,  2014  sebanyak  10 orang  dan  2015  sebanyak  12  orang  dan target  rencana  strategis  Kabuapten  Barito Kuala  sebanyak  8  orang.  AKB  pada  tahun 2010  sebanyak  39,  pada  tahun  2011 sebanyak 60, pada tahun 2012 sebanyak 74
pada tahun 2013 sebanyak 106, pada tahun 2014  sebanyak  83  dan  pada  tahun  2015 sebanyak 84 degan target renstra penurunan AKB sebanyak 80 kasus kematian.

## Pembahasan
Input:

## Jumlah Kematian Ibu
Jumlah  AKI  di  Kabupaten  Barito  kuala yang  cukup  tinggi,  Tahun  2015  Angka Kematian Ibu berjumlah 12 orang terdiri atas kematian  ibu  hamil  sebanyak  2  orang, kematian saat bersalin 2 orang dan ibu nifas sebanyak  8  orang  dengan  jumlah  kasus tertinggi  kematian  ibu  pada  usia  20-34 tahun,  nilai  ini  melebihi  nilai  yang  ingin dicapai  pada  rencana  strategis  pada  tahun 2015  yaitu  10  kasus  kematian.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  keadaan  sosial,  ekonomi, gizi,  sanitasi  dan  pelayanan  kesehatan  di Kabupaten Barito Kuala (9).
AKI  adalah  banyaknya  perempuan yang  meninggal  dari  suatu  penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk  kecelakaan  atau  kasus  insidentil) selama  kehamilan,  melahirkan  dan  dalam masa  nifas  (42  hari  setelah  melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (10).
AKI  digunakan  sebagai  tolak  ukur untuk  menilai  baik  buruknya  keadaan pelayanan  kesehatan  dalamsuatu  daerah dan  cerminan  adanya  ancaman  resiko kematian  pada  ibu-ibu  selama  kehamilan dan  juga  merupakan  salah  satu  kompenen pentingprogram  AMP,  sehingga  nilai  AKI akan  sangat mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan AMP.
Maka  hasil  penelitin  yang  dapat disimpulkan  penulis  bahwa  kegiatan  AMP belum mampu meningkatkan mutu pelayanan  KIA  yang  dilakukan  secara  terus menerus melalui program jaga mutu dipuskesmas,  upaya  perluasan  jangkauan pelayanan, Upaya peningkatan dan pengendalian mutu dan peningkatan kemampuan Kabupaten/Kota
dalam perencanaan program KIA. Penulis berpendapat hasil  dari  kegiatan  AMP  belum bisa  dimanfaatkan  untuk  bisa  mengatasi masalah KIA di Kabupaten Barito Kuala.

## Jumlah Kematian Bayi
Di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015  terjadi  84  kasus  kematian  bayi penyebabnya adalah berat bayi lahir rendah (BBLR)  sebanyak  27  kasus,  dan  asfiksia sebanyak  24  kasus,  sisanya  penyebab  lain, pneumonia, diare dan lain-lain dan ini masih tidak  sesuai  dengan  rencana  strategis  dari Dinas  Kesehatan  Barito  Kuala  untuk  tahun 2015  yakni  target  Angka  Kematian  Bayi (AKB)  hanya  80  kasus  kematian.  AKB menjadi  salah  satu  fokus  pembangungan SDGs  berdasarkan  data  hasil  wawancara dan  dan  pegecekan triangulasi  data  di Kabupaten Barito Kuala Target AKB sebesar 23  per  1000  kelahiran  hidup  baru  dapat dicapai  setelah  tahun  2027.  Kondisi  ini sangat meresahkan semua pihak mengingat AKB  merupakan  salah  satu  indikator  yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun  program  kesehatan  ibu  dan  anak sebab AKB ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan  Ibu  dan  Anak  juga  merupakan salah  satu  kompenen  yang  sangat  penting untuk mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan  AMP.  AKB dipengaruhi  oleh beberapa hal diantaranya peningkatan cakupan  pelayanan  Bumil  K1  dan  k4  dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis menyimpulkan  sulitnya  menurunkan  AKB antara lain karena belum meratanya persebaran tenaga kesehatan, belum memadainya  fasilitas  kesehatan  dan  tidak adanya  akses  yang  cukup  baik  bagi warganya  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  sehingga  kunjungan  K1  dan  K4 serta  persalinan  yang  ditolong  oleh  tenaga kesehatan  yang  tepat  belum  terlaksana dengan baik (11).
Berdasarkan hal tersebut perlu pelaksanaan  AMP  yang  serius  dan  lebih terarah  untuk    penelusuran  penyebab Kematian  AKB  sehingga  dapat  dilaporkan tidak  hanya  sampai  ditingkat  Kabupaten tetapi  juga  Provinsi  dan  pusat  dan  hasil evaluasi  dapat  dibuat  rekomendasi  agar dapat  dimanfaatkan  untuk  bisa  mengatasi masalah KIA di Kabupaten Barito Kuala.

## Aspek Legalitas
Legalitas  kegiatan  program  AMP  di Barito Kuala berupa Surat Keputusan Bupati Barito  Kuala  Nomor  188.45/142/KUM/2015
Tentang  Pembentukan  Tim  Audit  Maternal Perinatal  Tingkat  Kabupaten  Barito  Kuala Tahun  2015  (12). Legalitas  Penting  untuk diperhatikan  secara  serius  masih  sah  atau berlakunya  nilai  hukum suatu kegiatan  yang dijalankan  agar  dapat  terbentuk  sesuai dengan kebutuhan program, dapat dilakukan evaluasi  dan  mampu  mengangkat  hasil  dari kegiatan  tersebut  menjadi  sebuah  kebijakan secara  proaktif  untuk  dapat  menghadapi permasalahan kesehatan dimasyarakat. Nilai mutu suatu pelayanan kebidanan berorientasi  juga  pada  nilai  kode  etik  dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasan  pelayanan  yang  mengacu  pada penerapan  semua  persyaratan  pelayanan dan terpenting memiliki payung hukum yang jelas  sebagai  dasar  pelaksanaan  kegiatan membantu
memenuhi
kebutuhan seseorang/pasien atau kelompok
masyarakat  oleh  tenaga  kesehatan dalam upaya
peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan (12).
Dalam  hal  ini  penulis  berasumsi  agar payung hukum yang dimiliki Dinas Kesehatan  Kabupaten  Barito  Kuala  terkait AMP  tidak  terbatas  pada  bentuk  fisik  dari surat  keputusan  pembentukan  Tim  AMP saja,  tetapi  lebih  kepada  asas  menghayati bagaimana  topuksi  yang  sudah  dikerjakan, kompetensi  sebagai  tenaga kesehatan  yang dimiliki,  regestrasi  atau  kewenangan  yang jelas dalam setiap tindakan dan lisensi untuk pengaturan penyelenggaraan suatu program tersebut  dapat  dijalankan  dengan  baik sehingga  AMP  tidak  menjadi  suatu kegiatan formalitas  yang  hanya  dilakukan  untuk kegiatan  rutinitas  tanpa  meberikan  dampak outcome untuk  proses  pembelajaran  dalam peningkatan  pelayanan  KIA  pada  masa mendatang (13).

## Aspek Teknis
Kegiatan pertemuan AMP di Kabupaten Barito Kuala belum dilaksanakan secara terjadwal sesuai buku pedoman AMP yang  ada,  yang  seharusnya  dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Bagaimana  teknis  pelaksanaan  AMP  belum tergambarkan  secara  jelas  karena  tidak adanya  Buku  petunjuk  teknis  pelaksanaan AMP  di  Kabupaten  Barito  Kuala, laporan kegiatan AMP tidak bisa dibuktikan keberadaanya adapun
referensi
pelaksanaanya hanya bersumber pada Buku
Pedoman AMP yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2010.
AMP  harus  dilakukan  secara teratur dan  terintegrasi  dengan  baik untuk  proses penelaahan  bersama  kasus  kesakitan  dan kematian ibu dan perinatal serta pelaksanaannya, dengan menggunakan informasi  dan  pengalaman  dari  suatu kelompok terkait, untuk mendapatkan masukan  mengenai  intervensi  yang  paling tepat  dilakukan  dalam  upaya  peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu tempat.Keterbatasan  referensi  AMP  harus disiasati  dengan  adanya  kemandirian  dan inovasi ditingkat Kabupaten/kota.
Penulis  bersumsi  guna  mengatasi  hal keterbatasan  referensi  AMP  harus  disiasati dengan  adanya  kemandirian  dan  inovasi ditingkat  Kabupaten/kota  untuk  menyusun ulang  juknis  agar  AMP  bisa  terlaksana dengan baik.

## Aspek SDM
SDM  merupakan hal  yang  sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan  Program  AMP,  karena  selaku aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan  kebijakan.  namun  terkait jumlah  SDM  tenaga  kesehatan  dengan jumlah  yang  kurang  ataupun  SDM  yang banyak  tidak  secara  otomatis mendorong implementasi program berhasil.
Pada  penilitian  ini  penulis  berasumsi bahwa  masalah  keterbatasan  SDM  ini  juga telah  tercatat  di  Kementrian  kesehatan Republik Indonesia terkait masalah kuantitas dan  kualiatas  SDM  kesehatan  karena  data statistik  menunjukan  adanya  ketimpangan dalam  penyebaran  atau  distribusi  tenaga terampil kesehatan sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaannya. Menilai kecukupan tenaga  kesehatan  bukan  sesuatu  yang mudah, adanya perbedaan daerah desa kota dari segi sosiologis, geografis, kependudukan, sarana dan prasarana untuk menetukan  berapa  jumlah  yang  tepat  dari kebutuhan suatu sistem pelayanan kesehatan.  terkait  jumlah  SDM  tenaga kesehatan  dengan  jumlah  yang  kurang ataupun SDM  yang  banyak  tidak  secara otomatis  mendorong  implementasi  program berhasil sebagai  contoh  sebuah  institusi mungkin mempunyai staf SDM yang memadai  tetapi  kompetensi  yang  dimiliki kesehatan  beragam  atau  tidak  terstandar
dalam  pengusaan kompetensi  di  bidangnya, tidak  memahami  apa  yang  harus  dilakukan, apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  tidak mempunyai kewenangan yang sesuai dengan  topuksi  tugasnya  dan  tanpa  adanya dukungan  dari  semua  aspek  lintas  sektoral maka  besar  kemungkinan  implementasi Program AMP yang direncanakan tidak akan berhasil.

## Aspek Anggaran
Pada tahun 2015 nilai Anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Barito Kuala hanya 5,85% dari total Anggaran APBD. Hal ini masih sangat kurang dimana berdasarkan ketentuan undang-undang Kesehatan No 36 Tahun  2009  pasal  171  untuk  sektor kesehatan  minimal 15%  dari  APBD  untuk kegiatan  belanja  langsung  maupun tidak langsung atau minimal 10% bila hanya untuk belanja  langsung.  Anggaran  merupakan suatu rencana yang disusun secara sitematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh  kegiatan,  sehingga  dapat  mengukur pencapaian  efesiensi  dan  efektifitas  dari kegiatan yang dilakukan
Asumsi  penulis  terkait  anggaran  atau bisa disebut pembiayaan kesehatan merupakan  masalah  yang  dialami  banyak pihak  sehingga  berdampak  pada  sekala prioritas  pembangunan  sektor  kesehatan yang  seolah  tidak  menjadi  sekala  prioritas pembangunan. Kondisi tersebut mengakibatkan  penyelenggaran  program- program kesehatan hanya dilakukan sebagai rutinitas saja dan tidak tepat fungsi (13).
Kesulitan  birokrasi  di Lingkungan Departemen  Kesehatan sampai  dengan  unit dibawahnya  menjadi  alasan  transparansi dan akuntabilitas anggaran atau pembiayaan kesehatan. Padahal untuk mencapai penyelenggraan  pelayanan  kesehatan  agar dapat  mencapai  berbagai  tujuan  harus  kuat dan stabil yaitu untuk pemerataan pelayanan kesehatan  dan  akses  ( equitable  acces  to health  care )  dan  pelayaan  yang  berkualitas ( assured  qulity ) agar  program  AMP  yang menyangkut juga menganai kegiatan peningkatan KIA dapat terselenggara dengan  baik.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya reformasi  kebijakan  anggaran  kesehatan utuk  menjamin  terselenggaranya  kecukupan ( adequity ),  pemerataan  ( equity ),  efesien ( efesiency )  dan  efektifitas  dari  pembiyaan
atau anggaran itu sendiri. Pecahan masalah tersbut  harus  dilakukan  fokus  strategi pembiayaan  seperti  yang  disampaikan  oleh Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  yang memuat  isu-isu  pokok  tantangan,  tujuan utama  kebijakan  dan  program  aksi  dalam konteks  area;  meningkatkan  investasi  dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan, mengupayakan pencapaian kepesertaan  semesta  dan  pemeliharaan kesehatan  miskin,  pengembangan  skema pembiayaan peran upaya termasuk didalamnya  asuransi  kesehatan  naional  dan internasional, penggalian dukungan nasional dan  internasional,  penguatan  kerangka regualasi dan intevensi fungsional, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan  yang  didasarkan  pada  data  dan fakta ilmiah, pemantauan dan evaluasi.

## Konsistensi Pelaksnaan SOP AMP
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) AMP  di  Kabupaten  Barito  Kuala  belum tergambarkan  dengan  baik  dan  belum  bisa dibuktikan konsistensi pelaksanaanya. Keberadaan  SOP  menjadi  standar  yang harus  dilalui  dalam  pelaksanaan  AMP.  SOP merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam kegiatan program dalam rangka memberikan suatu  pelayanan  kesehatan  yang  baik sehingga  setiap  tindakan  yang  dilakukan secara  serius  dapat  dilakukan  dan  terukur agar  program  dapat  terbentuk  sesuai dengan kebutuhan kemudian dapat dilakukan  evaluasi  dan  mampu  mengangkat hasilnya  menjadi  sebuah  kebijakan  secara proaktif untuk dapat menghadapi permasalahan dimasyarakat (14).
Pada  Penelitian  ini  penulis  berasumsi setiap  institusi  punya  sumber  masalah  yang berbeda  dalam  setiap  pelaksanaan  suatu kegiatan  program  termasuk  di  Kabupaten Barito  Kuala,  terkendala  kurangnya  SDM, sehingga tidak ada pemikiran untuk melakukan  inovasi  dalam  pembuatan  SOP, keterbatasan  waktu  yang  dimiliki,  kegiatan program AMP berjalan secara intuitif berdasarkan  petunjuk  atasan,  sedikit  sekali dokumentasi tertulis, seluruh proses kegiatan dan knowledge dalam menjalankan program  ini  hanya  ada  dalam  pemikiran beberapa  orang  saja,  yang  juga  memiliki kesibukan  karena  banyaknya  peran  dan tanggung  jawab  yang  dimiliki  karena  kerja ganda,  juga  memungkinkan  SOP  sudah
ketinggalan  jaman,  tidak  pernah update secara menyeluruh, sehingga antara pekerjaan  dilapangan  dan  SOP  tidak berkesinambungan,  SOP  dimiliki  tapi  tidak terlaksana  karena  pemikiran  yang  berbeda dari  sektor  masing-masing  unit  bagian  yang mebuat  proses  program  tidak  berjalan dengan baik.

## Kualitas Pelayanan
Kualitas
pelayanan kesehatan
berhubungan  dengan  proses  jaga  mutu asuhan kesehatan suatu organisasi kesehatan  yang  dapat  diukur  dengan memperhatikan  atau  memantau  dan  menilai indikator, kriteria, dan standar yang diasumsikan  relevan  dan  berlaku  sesuai dengan  aspek-aspek  struktur,  proses,  dan outcome  dari  dari  organisasi  pelayanan kesehatan tersbut. kriteria dan stanndar bagi organisasi  pelayanan  kesehatan  ditetapkan oleh  institusi  yang  berwenang  ataupun disusun  sendiri dan  disepakati  bersama dengan  staf  medik  pemberi jasa  pelayanan lainnya. Namun pada kenyataannya rendahnya mutu pelayanan dapat disebabkan  oleh  faktor  input  (kurangnya fasilitas,  peralatan,  tenaga  dokter,  kuantitas dan kualitas bidan, anggaran dan sebagainya) (15).
Kurangnya  sarana  dan  prasarana serta akses jalan yang belum merata dengan kondisi  Kabupaten  Barito  Kuala  yang terpisahkan oleh sungai-sungai yang sehingga  tidak  bisa untuk  menjangkau daerah  terpencil  ditengarai  mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Namun menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2004
Pemerintah telah
memberikaan kewenangan, keleluasaan pemerintah daerah  untuk  dapat  menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga diharapkan  setiap  daerah  berani  mengambil inisiatif,  mampu  membuat  terobosan  baru atau  melakukan  inovasi untuk  memajukan daerahnya (16).

## Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Secara  umum  fasilitas dan  sarana prasarana  kesehatan di  Kabupaten  Barito Kuala  masih  terbilang  kurang.  Tidak  semua puskesmas  mempunyai  mobil  puskesmas keliling untuk fasilitas rujukan, meski diwilayah  puskesmas  tersebut  terdapat ambulan,  ada  beberapa  daerah  juga  yang
terkendala  kegiatan  pelayanannya  dengan kondisi wilayah sungai, yang belum memiliki akses jalan darat, selama ini terjadi kendala dalam
kegiatan penanganan kegawatdaruratan karena fasilitas di polindes  belum  memadai  dan  melakukan rujukan  menggunakan  kapal  kecil  milik warga  setempat  juga  kondisi  bangunan polindes yang terbilang sangat memprihatinkan.
Mutu  pelayanan  kesehatan suatu organisai  pelayanan  kesehatan  dapat  dinilai dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan, dana dan SDM. Faktor yang  sangat  mempengaruhi  mutu  adalah fasilitas  berupa  bentuk  fisik  dari  tempat dan ketersediaan peralatan pelayanan kesehatan.  Untuk  dapat  meningkatan  mutu pelayanan  kesehatan  penulis  berasumsi bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk proses  pengadaan  dan  perbaikan  sarana dan prasarana penunjang kesehatan baik itu peralatan  kesehatan  berupa  obat-obatan dan  yang  terpenting  untuk  menjangkau dimensi  akses  pelayanan  kesehatan  perlu disediakan kapal/speed boat yang merupakan  kepemilikan  desa  yang  dikelola untuk pelayanan kesehatan jika memungkinkan  satu  desa  satu  kapal/speed Boat dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pelaksanaan AMP, diperlukan fasilitas kesehatan,  yaitu  alat  dan  tempat  yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pada profil kesehatan Indonesia  disebutkan  bahwa  tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara  lain  rumah  sakit,  puskesmas,  balai pengobatan/klinik,  praktek  dokter,  praktek pengobatan  tradisional,  praktek  tenaga kesehatan,  polindes,  poskesdes,  posyandu, apotek, toko obat dan pos UKK.

## Akses Pelayanan Kesehatan
Sesuai  dengan  data  geografis  dari Kabupaten  Barito  Kuala  Akes  pelayanan kesehatan  untuk  wilayah  sebagian  besar  di Kabupaten  Barito  Kuala  memang  susah untuk  dijangkau.  Kondisi  jalan  yang  belum beraspal  menjadikan  salah  satu  kendala utama dalam melakukan pelayanan kesehatan  terutama  saat  hujan  dimana kondisi  jalan  tidak  bisa  dilalui  karena  licin dan  berlumpur  dan  belum  ada  akses  jalan darat yang bisa dilalui dengan mobil,terdapat
daerah  yang  hanya  bisa  dijangkau  dengan transportasi air.
Beberapa  kendala  yang dihadapi dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan antara  lain  masyarakat  yang  tidak  mampu mengakses  pelayanan  kesehatan  yang tersedia  karena  keterbatasan  sarana  dan prasarana, nilai sosial dan budaya masyarakat,  pelayanan  kesehatan  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan/  harapan, kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan  yang  rendah,  serta  alokasi  dan penggunaan sumber daya untuk penyampaian pelayanan yang tidak memadai  dan  kemampuan  seseorang  atau keluarga dalam mengakses/mencapai pelayanan  kesehatan  adalah  berbeda-beda. Bagi  orang  kaya  hal  ini  bukan  merupakan masalah,  mereka  bisa  memilih  pelayanan kesehatan  sesuai  keinginan.  Sedangkan bagi  keluarga  miskin  akan  menjadi  masalah tersendiri  manakala  ketersediaan  fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan.

## Sosial Budaya
Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan  peranan  penting dalam  mencapai  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda  bahwa  masyarakat  dalam  suatu daerah  tersebut  telah  mengalami  suatu perubahan dalam proses berfikir. Perubahan sosial dan budaya bisa memberikan dampak positif  maupun  negatif  terhadap  suatu kebijakan program kesehatan.
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  yang  banyak membawa  perubahan  terhadap  kehidupan manusia  baik  dalam  hal  perubahan  pola hidup  maupun  tatanan  sosial  termasuk dalam  bidang  kesehatan  yang  sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan  langsung  dengan  norma  dan budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat tertentu.
Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah  erat  hubungannya, sebagai salah satu contoh suatu masyarakat desa  yang  sederhana  dapat  bertahan dengan  cara  pengobatan  tertentu  sesuai dengan  tradisi  mereka.  Kebudayaan  atau kultur  dapat  membentuk  kebiasaan  dan respons  terhadap  kesehatan  dan  penyakit dalam segala masyarakat tanpa
memandang  tingkatannya.  Karena  itulah penting  bagi  tenaga  kesehatan  untuk  tidak hanya mempromosikan kesehatan, tapi juga membuat  mereka  mengerti  tentang  proses terjadinya  suatu  penyakit  dan  bagaimana meluruskan  keyakinan  atau  budaya  yang dianut hubungannya dengan kesehatan.
Meskipun  budaya  bisa  mempengaruhi kegiatan  pelayanaan  kesehatan  tapi  perlu digaris  bawahi  bahwa  kebudayaan  itu  tidak statis.  Dalam  hal  peningkatan  kesehatan penting untuk difikirkan bagaimana mengubah kebudayaan yang negatif menjadi sesuatu  yang  positif  dengan  mempelajari nilai-nilai  budaya  yang  ada  kemudian memasukan  pendidikan  modern  secara perlahan-lahan  untuk  menjembatani  jarak perbedaan modernitas dan adat atau budaya yang  dimiliki  juga  dengan  perkenalan program  KIA,  menghubungi tokoh-tokoh masyarakat muapun melakukan pendekatan secara  personal  untuk  proses  pendekatan agar  seiring  berjalannya  waktu  masyarakat akan berfikir dan menerima kebermanfaatan pelayanan  kesehatan  untuk  diri  mereka bahkan keluarga.

## Letak Geografis
Letak  geografis  wilayah  Kabupaten Barito  Kuala  diapit  dua  buah  sungai  besar yaitu  Sungai  Barito  dan  Sungai  Kapuas sehingga mempengaruhi tata air yang ada di wilayah  kabupaten  ini.  Pada  saat  musim hujan  atau  pada  waktu pasang  air  Sungai Barito  dapat  membanjiri  sebagian  besar wilayah  Kabupaten  Barito  Kuala  sehingga menyebabkan tergenangnya permukaan tanah secara terus menerus. Ini akan sangat menghambat proses peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak ditingkat desa.
Akses  geografi  adalah  faktor-faktor geografi yang memudahkan atau menghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan  khususnya  dalam  pelaksanaan AMP, berkaitan dengan jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya tempuh. Hubungan antara akses  geografi  dengan  volume  penggunaan pelayanan  tergantung  dari  jenis  pelayanan dan jenis sumber daya yang ada.Peningkatan  akses  yang  disebabkan oleh  berkurangnya  jarak,  waktu  tempuh ataupun biaya tempuh mengakibatkan peningkatan  pelayanan  yang  berhubungan dengan keluhan-keluhan ringan, atau pemakaian  pelayanan  preventif  akan  lebih
tinggi daripada pelayanan kuratif, sebagaimana  halnya  dengan  pemanfaatan pelayanan  umum  bila  dibandingkan  dengan pelayanan  spesialis.  Semakin  berat  suatu penyakit  atau keluhan  dan  semakin  canggih atau semakin khusus sumber daya pelayanan,  semakin  kuat  hubungan  antara akses geografis dan volume pemanfaatan.
Dikarenakan  letak  geografis  adalah letak  suatu  tempat  yang  didasarkan  pada letak  keadaan  alam  di  sekitarnya  dan merupakan  kondisi  geografis  tidak  bisa dirubah.  Meski  demikian  letak  geografis sangat  menentukan  terhadap  pelayanan kesehatan  dalam  memanfaatkan  pelayanan kesehatan,  pasien  yang  tinggal  di  tempat yang  terpencil  umumnya  desa-desa  yang masih  terisolisir  dan  transportasi  yang  sulit terjangkau,  sehingga  untuk  menempuh perjalanan  ke  tempat  pelayanan  kesehatan akan memerlukan waktu yang lama, sementara  pasien  harus  memeriksakan kesehatannya
Kondisi geografis ini tidak bisa dirubah untuk  suatu  tujuan  memudahkan  pelayanan kesehatan  akan  tetapi  kegiatan  pelayanan dan  akses  pelayanan  kesehatanlah  yang dapat ditingkatkan dengan perbaikan infrastuktur baik jalan maupun jembatan dan penyediaan  fasiltas  dan  sarana  prasarana pendukung  lain  yang  dapat  membantu ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan KIA.

## Proses
Pengelolaan  data  kegiatan  AMP  di
Kabupaten Barito Kuala dilakukan berdasarkan  data  pelaporan  kematian  yang masuk di dinas kesehatan dari bidan di desa kemudian tingkat puskesmas dan dilaporkan ke  kabupaten.  Semua  kematian  dilaporkan dengan  cara  mengisi  form  yang  telah disediakan,  dan  diberikan scoring atau klasifikasi  dari  penyebab  kematian  tersebut. Kematian ibu sendiri diklasifikasikan menjadi tiga,  yaitu  kematian  ibu  langsung,  kematian ibu  tidak  langsung,  dan  kematian  non maternal.  Kematian  ibu  langsung  mencakup kematian  ibu  akibat  penyulit  obstetri  pada kehamilan,  persalinan  atau  masa  nifas  dan akibat dari intervensi, kelalaian dan kesalahan  terapi,  atau  rangkaian  kejadian yang disebabkan oleh faktor-faktor.
Menurut  penulis  berdasarkan  hasil temuan di atas dari proses kegiatan AMP ini
masih memiliki banyak kendala dan permasalahan  yang  dipengaruhi  oleh  aspek input  yaitu;  masalah  yang  berhubungan dengan  pasien  yakni  perempuan  dan lingkungannya, berupa pengetahuan perilaku  dan  pengaruh  lingkungan  berupa adat dan kebudayaan, masalah administratif; transportasi, anggaran, kendala untuk mencapai  pusat  pelayanan  kesehatan,  tidak adanya fasilitas, kurangnya tenaga kesehatan  yang  terlatih,  komunikasi  dengan tenaga  kesehatan,  legalitas  berupa  standar kesehatan  mulai  dari  pelayanan  antenatal, pelayanan antepartum, pelayanan postpartum,  kegawatdaruratan,  resusitasi, anastesi,  masalah  informasi  yang  hilang atau  data  kematian  yang  tidak  dilaporkan (tidak ada catatan medik), masalah fenomena  umum  yang  terjadi  tentang bagaimana  ; masalah  pemilihan  kasus  yang belum  diberi  batasan  yang  jelas,  standar SOP yang belum tegas, penetapan informasi yang  dapat  diambil  dari  audit,  perbandingan standar  yang  disepakati  dengan  informasi, hasil  informasi  audit  harus  disampaikan kembali, pembuatan rekomendasi yang jelas sesuai dengan informasi dan dapat dilakukan  implementasi,  kemudian  kegiatan tersebut  dapat  dilakukan  secara  berulang dan  berkala  yang  jelas.  Hal  ini  perlu diperhatikan kembali sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan  program  agar  dari hasil audit  tersebut  diperoleh  indikasi  dimana letak kesalahan/kelemahan dalam penanganan  kasus.  Hal  ini  untuk  memberi gambaran  kepada  pengelola  program  KIA dalam menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kesakitan/kematian ibu/perinatal yang tidak perlu terjadi.

## Output
Dalam  penelitian  ini  output  AMP  yang ingin  dievaluasi  yaitu  terkait  pelaporan  hasil kegiatan  AMP  berupa  jumlah  AKI  dan  AKB dan  dari  penelitian didapatkan nilai  indeks AKI  dan  AKB  di  Kabupaten  Barito  Kuala pada  tahun  2015  masih  dibawah  standar renstra, jika diruntut dari tahun 2010 sampai dengan  2015  sebagai  berikut;  AKI  pada tahun  2010  sebanyak  10  orang,  2011 sebanyak 10 orang, 2012 sebanyak 7 orang, 2013  sebanyak  9  orang,  2014  sebanyak  10 orang  dan  2015  sebanyak  12  orang  dan target  rencana  strategis  Kabuapten  Barito Kuala  sebanyak  8  orang.  AKB  pada  tahun
2010  sebanyak  39,  pada  tahun  2011 sebanyak 60, pada tahun 2012 sebanyak 74 pada tahun 2013 sebanyak 106, pada tahun 2014  sebanyak  83  dan  pada  tahun  2015 sebanyak 84 degan target renstra penurunan AKB sebanyak 80 kasus kematian.
Data  yang  diajukan  atau  dilaporkan oleh  tim  pelaksana  AMP  belum  bisa dipastikan kualitas datanya, karena memungkinkan  ada  data  yang dilaporkan berdasarkan  fakta  kasus  yang  ada  tetapi rekam  medik  tidak  ada. Namun  begitu pelaksanaan  program  AMP  di  Kabupaten Barito  Kuala  secara  umum  sudah  mulai membaik,  dengan  melihat tingkat  partisipasi pasien  terutama  ibu  hamil  dan  bayi  dalam pelayanan KIA di puskesmas mulai meningkat,  bidan  mulai  mengelompokan pasien  yang  terindikasi  beresiko  tinggi terhadap  kasus  kematian  dan  memberi keyakinan  sekaligus  rujukan  kepada  pasien untuk  bayi  BBLR  ke  rumah  sakit.  Sebagai bukti dalam evaluasi kegiatan program AMP yang  mengindikasi  indeks  AKI  dan  AKB dibawah  Renstra  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  berdasarkan  laporan  rekam medik  tim  pelaksana  program  AMP  bahwa setiap  terjadi  kasus  kematian  ibu  maupun bayi  akan  segera  dibuatkan  laporan  berikut penyebab  terjadinya kematian  tersebut.  Hal ini  penting  dilakukan tujuan  pelaksanaan AMP untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan KIA melalui upaya penerapan tata kelola  klinik  yang  baik  ( clinical  governance ) dapat terlaksana. Kegiatan ini juga diharapkan  dapat  menggali permasalahan guna menghindari kejadian kesakitan (morbiditas)  maupun  kematian  (mortalitas), peningkatan  AKI  dan  AKB  yang  disebabkan masalah
pasien/keluarga, petugas kesehatan,  manajemen  pelayanan,  maupun kebijakan pelayanan.
Disamping  itu  output  dilakukannya AMP akan  membuahkan  hasil  yang  baik mana  kala  AMP  dilakukan  dengan  benar sehingga  hasil  akhirnya  akan  diperoleh pencapaian-pencapaian sebagai berikut:
a). Menentukan sebab dan faktor terkait dlm kesakitan dan kematian ibu dan perinatal (3 terlambat & 4 terlalu). b). Memastikan dimana dan mengapa berbagai sistem & program gagal dalam mencegah kematian. c).  Menerapkan  pembahasan analitik  mengenai  kasus  kebidanan  dan
perinatal secara teratur dan
berkesinambungan,  yang  dilakukan  oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit pemerintah/swasta, rumah  bersalin  dan  bidan  praktek.  d). Menentukan intervensi dan pembinaan untuk masing-masing pihak yang diperlukan dalam hal  mengatasi  masalah  yang  ditemukan
dalam pembahasan kasus. e). Mengembangkan mekanisme koordinasi antara  dinas  kesehatan  kabupaten/kota, rumah  sakit  pemerintah/swasta,  rumah bersalin, dan bidan praktek dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan dan  evaluasi  terhadap  intervensi  yang disepakati.

## Tabel 2. Analisis SWOT
STYRATEGI SO

## STRATEGI WO
1. Membuat  kebijakan untuk penambahan SDM tenaga kesehatan di dinas kesehatan 2. Melibatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pelayanan KIA dan monitoring 1. Membuat SOP kegiatan  AMP  dengan menyesuaikan SOP Pusatdan melakukan sosialisasi 2. Menjaring tenaga kerja kesehatan 3. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana  dan  prasarana kesehatan Pemberdayaan calon tenaga kesehatan dengan  melakukan  kerja sama  bimbingan  atau praktik lapangan  pada daerah  yang  memiliki institusi pendidikan STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 1. Memperbaiki infrastruktur  jalan  dan jembatan rusak 2. Memberikan perhatian  khusus  bagi daerah  terpencil  dan miskin terutama asupan  gizi  untuk  ibu dan anak Menjadwalkan secara rutin  kunjungan  dan pelayanan kesehatan 1. Penyusunan kebijakan program pengembangan  daerah berkembang membina daerah yang belum bekembang sister city 2. Membuat Program Puskesmas keliling PONED  terapung  untuk wilayah  sulit  jangkauan akses darat 4. Merekomendasikan ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur  bagi  daerah terpencil 3. Mengadakan bimbingan  teknis  untuk peningkatan Kompetensi 4. Memberikan penyuluhan  hidup  sehat dan  penanaman  apotik hidup 5. Peningkatan pendidikan    kesehatan bagi masyarakat 6. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk perbaikaninfrastruktur yang rusak 7. Mengadakan kunjungan puskesmas keliling baik darat maupun air Tabel 1. Penerapan Kriteria Alternatif Kebijakan Operasional No Isu Umum U S G Total Priori- tas 1 Membuat SOP kegiatan  AMP  dengan menyesuaikan SOP Pusat  dan  melakukan sosialisasi 5 5 5 15 I
2 Penyusunan  kebijakan
program pengembangan daerah berkembang  membina daerah yang belum bekembang sister city 4 5 5 14
II 3 Merekomendasikan Program Puskesmas keliling PONED terapung berupa kapal/speed boat untuk wilayah sulit jangkauan akses darat 4 4 5 13 III
4 Pemberdayaan calon tenaga kesehatan dengan melakukan kerja  sama  bimbingan atau  praktik  lapangan pada daerah yang memiliki institusi pendidikan 4 4 4 12 IV
5 Merekomendasikan pada pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang rusak dan pembangunan infras struktur bagidaerah terpencil 3 4 4 11 V 6 Mengadakan bimbingan teknis untuk peningkatan Kompetensi 5 3 2 10 VI 7 Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan 3 3 3 9 VII 8 Melibatkan swadaya masyarakat dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan 3 3 2 7 VIII
9 Mengadakan kunjungan puskesmas keliling baik darat maupun air 2 2 3 8 IX
8. Melibatkan  swadaya masyarakat dalam pengadaan  fasilitas  atau sarana  dan  prasarana kesehatan

## Alternatif Kebijakan Operasional
Rekomendasi alternatif kebijakan operasional  program  AMP  Di  Kabupaten Barito  Kuala  yang  dibuat  berdasarkan analisis  SWOT  diperoleh  hasil  bahwa  yang menjadi  rekomendasi  alternatif  dengan prioritas  utama  harus  dilaksanakan  dengan segera adalah menyusun SOP AMP dengan mengacu  pada  SOP  pusat. Adapun  SOP harus  memuat  konten  pengertian,  tujuan, Kebijakan yang disesuaikan dengan daerah,refereni  dasar  pembetukan  SOP, prosedur  AMP, Unit  terkait  kegiatan  AMP dan dokumen terkait AMP. Hal ini disesuaikan  degan tujuan  SOP  : 1).  Untuk menjaga  konsitensi  tingkat  penampilan kinerja  atau  kondisi  tertentu.  2).  Sebagai acuan  dalam  kegiatan  AMP. 3).  Untuk menghindari kegagalanatau kesalahan dalam kegiatan Audit. 4). Menjadi parameter untuk menilai mutu pelayanan kesehatan,5). Alur  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab dari  petugas  terkait  dapat  terlihat  jelas  6) Untuk menjamin penggunaan tenaga sumber  daya  secara  efesien. 7)  Sebagai dokumen  yang  akan  menjelaskan  dan menilai proses kegiatan jika terdapat kesalahan atau dugaan kesalahaan admistrasi  lainnya.  8)  Sebagai  dokumen yang  digunakan  untuk  rekomendasi  umpan balik kegiatan. 9)  Sebagai  dokumen  sejarah jika diperlukan pembaharuan SOP.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan dalam  penelitian  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan, terdapat  masalah  yang  menjadi  penyebab masih  tingginya  AKI  dan  AKB  yaitu  masih kurangnya  SDM,  akses  jalan  yang  belum merata  disetiap  daerah  atau  desa,  masih ada  jalan  yang  tidak  bisa  diaksees  melalui darat,  kurangnya  bimbingan  teknis  bagi tenaga  kesehatan,  sarana  dan  prasarana yang  belum  memadai,  anggaran  kegiatan AMP  terbatas. Adapun  hasil  rekomendasi berupa  alternatif  kebijakan  berdasarkan evaluasi  kegiatan  AMP  berikut  segala kendalanya,  akan  menjadi  wacana  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Barito  Kuala  dalam
merumuskan  pelayanan  kesehatan  Ibu  dan Anak  yang  baik  ke  depannya  sehingga mampu menurunkan nilai AKI dan AKB.

## Daftar Pustaka
1. World  Health  Organization  (WHO),
Maternal  Mortality  in  2005.  Departemen of  refroductive  Health  adn Reaseach .
2007.
2. Kementerian  Kesehatan RI.  2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) . Jakarta : Kemenkes RI.
3. Kementerian  Kesehatan RI.  2015. Profil Kesehatan Indonesia . Pusat data Kesehatan Jakarta : Kemenkes RI.
4. Prawihardjo.  2011. Ilmu Kebidanan . Jakarta : Bina Pustaka Sarwono
5. Manuaba, dkk. 2007. Buku Ajar Patalogi Obstetri  Untuk  Mahasiswa  Kebidanan . Cetakan  I.  Jakarta  : Buku  Kedokteran EGC.
6. Kementerian  Kesehatan RI. 2010. Buku Pedoman AMP . Jakarta : Kemenkes RI.
7. Anderson, James F. 1997. Public Policy making . 2 nd ed. New  York :  Holt,
Rincehart and Winston.
8. Pamungkas, P  R. 2015. Hubungan
Antara  AMP Tahun  2013  dengan Penurunan AKI Pada  Tahun  2014 . Skripsi. Surabaya : Universitas
Airlangga.
9. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Barito Kuala. 2014. Profil  2014 . Kabupaten Barito Kuala.
10. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Barito Kuala. 2015. Bina  Kesga .  Kabupaten
Barito Kuala. 11. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Barito Kuala. 2015. Profil Kesehatan . Kabupaten Barito Kuala.
12. Wulandari, H  I. 2006. Aspek  Hukum Penyelenggaraan  Prakti  Kedokteran: Suatu  Tinjauan  Berdaarkan  Undang- Undang NO.9/2004  Tentang  Paktik Kedokteran. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 09 (02) : 52-57.
13. Zakaria.  2005. Pengembangan  Sistem Informasi  Audit  Maternal  Dan  Perinatal Berbasis  Jaringan  Untuk  Mendukung Pemantauan  Kematian  Ibu  dan  Bayi  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buto .
Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro.
14. Hansen, Don R. dan Maryanne Mowen. 2006. Management Accounting . Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
15. Arifin,  Alwi,  dkk. 2014. Analisis  Mutu Pelayanan  Kesehatan  Ditinjau  Dari Aspek  Input  Rumah  Sakit  Di  Instalasi Rawat Inap RSU. Haji Makassar. Jurnal MKMI , 7 (1) : 141-149.
16. Abidin,  S.Z.  2004. Kebijakan  Publik .
Jakarta :  Yayasan  Pancur  Siwah.
Available from : hhttp:/www.Scribd.com/doc/39638830/E valuasi-Kebijakan-Publik Minggu ke-7. 17. Suzana, A. 2016. Hubungan Pengetahuan  dan  Sikap  Bidan  dengan Tindakan Audit Maternal-Perinatal
dalam  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan KIA  di  RSU Muhammadiyah  Sumatera Utara  Tahun  2013 . Skripsi. Medan  : Universitas Sumatera Utara. 18. Anderson, James F. 1997. Public Policy
Making. 2 nd ed. New  York :  Holt, Rincehart and Winston.
19. Badan  Pusat  Statistik.  2007. Survey Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia 2007 .  Kerjasama  BKKBN,  Depkes RI,
ORC Marco USA. Jakarta.
20. Dinas  kesehatan  Kabupaten  Barito Kuala. 2015. Bina Kesga .  Kabupaten
Barito Kuala.
21. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  2012. Survey  Demografi Kesehatan Indonesia . Jakarta : Kemenkes RI. 22. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  2013. Survey  Demografi Kesehatan Indonesia . Jakarta
:
Kemenkes RI. 23. Kementerian Kesehatan RI. 2012.
Pedoman  Perencanaan  Program  AMP di Kabupaten Kota . Jakarta : Kemenkes RI. 24. Direktorat  Bina  Kesehatan  Ibu.  2015.
Direktorat  Bina  Kesehatan  Ibu  Akan Lakukan Assessment Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu di 20 Kabupaten/Kota .  Jakarta  :  Kemenkes
RI. 25. Reinke, A.W. 1994. Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas  Managemen . Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.
26. Center for Disease Control and Prevention (CDC). 2016. Atlanta.
Available from: https://www.cdc.gov/.
27. Center for Disease Control and
Prevention (CDC). 2016. DeKalb Country. Georgia. Available from: https://www.cdc.gov/.