## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (1) (2022): 1-16 ISSN (Print), ISSN (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927
Nami Irawan Batubara*
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, 23111
Submitted : 17 Oktober 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022

## Abstrak
Tantangan dunia pertahanan dan keamanan selalu bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan baik bentuk, sifat, maupun sumber dari ancaman itu sendiri. Pada era sebelumnya tantangan pertahanan keamanan masih berupa  penyerangan  langsung  dengan  peralatan  perang  dan  melibatkan  kontak  fisik  yang  lebih  intens, sementara  di  era  teknologi  dan  informasi  yang  berkembang  cepat  tantangan  keamanan  dan  pertahanan memunculkan satu dimensi baru yaitu keamanan siber. Artikel ini akan menggambarkan bagaimana ancaman dan serangan siber itu menjadi tantangan bagi dunia pertahanan di era sekarang dan bagaimana perkembangan sistem pertahanan dan keamanan siber yang dimiliki oleh Indonesia saat ini Kata Kunci: Pertahanan, Keamanan, Teknologi dan Informasi, Siber.

## Abstrak
The challenges in the world of defense and security are always dynamic, always changing in form, nature, and source of the threat itself. In the previous era, the challenges of defense and security were form by direct attacks with  war  equipment  and  involving  more  intense  physical  contact,  while  in  the  era  of  technology  and information  which  is  developing  rapidly,  security  and  defense  challenges  have  created  a  new  dimension, namely cyber security. This article will describe how cyber threats and attacks are a challenge for the world of defense  in  this  current  era,  and  how  is  the  development  of  Indonesia's  current  cyber  defense  and  security system.
Keyword: Defence, Security, technology and information, Cyber.
How  to  Cite: Rizki,  M.  (2021).  Perkembangan  Sistem  Pertahanan/  Keamanan  Siber  Indonesia  dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (1): 1-16. *Corresponding author: E-mail: rizkimaqbul@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 1900 hingga proklamasi  kemerdekaan  Indonesia tahun 1945, perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia telah menggunakan pendekatan yang berbeda.  Para  pejuang  kemerdekaan mulai  menggunakan  pendekatan  baru yang  menandai  kebangkitan  dari gerakan  politik bumiputera .Misalnya gerakan  rakyat  yang  tampil  dalam bentuk-bentuk  seperti  suratkabar  dan jurnal,  rapat  dan  pertemuan,  serikat buruh  dan  pemogokan,  organisasi  dan partai,  novel,  nyanyian,  teater,  dan pemberontakan. Para tokoh pergerakan mulai menyadari pentingnya mendirikan  organisasi-organisasi  guna menghimpun  dan  memobilisasi  masa untuk  melawan  penindasan  yang dilakukan oleh pemerintahan kolonialmelalui  instrumen  gerakan sosial.
Gerakan  sosial  menurut  Jary adalah  suatu  aliansi  sosial  yang  terdiri dari  sejumlah  besar  orang  yang berserikat  untuk  mendorong  ataupun menghambat  aspek  perubahan  dalam suatu  masyarakat  (Sunarto,  2004:  195). Klandersman  membuat  perumusan serupa  dengan  mengutip  pendapat Tarrow  yang  menyatakan  bahwa gerakan  sosial  adalah  pertentangan atau perlawanan kolektif yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang memiliki  solidaritas  dan  tujuan  yang sama  di  dalam  proses  interaksi  yang berkesinambungan dengan  pihak  elite, pihak  lawan,  atau  pihak  yang berwenang  (Quah  dan  Sales,  2000: 236).Gerakan  sosial  adalah  bentuk ekspresi  masyarakat  yang  bertujuan menuntut  kesetaraan  dan  keadilan sosial, serta mengambarkan perjuangan-perjuangan
masyarakat
dalam membela identitas dan warisan- warisan  kultural  mereka  (Singh  dalam Sukmana, 2010: 20-21).
Pada masa kebangkitan gerakan sosialdi  Indonesia,  terdapatbeberapa serikat atau organisasi yang mewadahi tokoh-tokoh  pejuang  kemerdekaan. Misalnya  Sarekat  Islam  (SI),  National- Indische  Partij  (NIP),Indische  Sociaal- Democratische  Vereeniging  (ISDV), Partai  Komunis  Indonesia  (PKI), Insulide,SarekatRakjat, dan lain sebagainya.Partai  Komunis  Indonesia (PKI)  merupakan  salah  satu  kekuatan progresif yang memiliki perandalammemerdekakan bangsa
Indonesia.  Meskipun  saat  ini  PKI merupakan  organisasi  yang  dilarang eksistensi  maupun  pemikirannya  di Indonesia.
Keputusan pelarangan pendirian  partai  yang  berasaskan sosialis-komunis serta pemikiran- pemikirannya  tercantum  dalam  TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.  Pelarangan ini merupakan akibat dari pemberontakan yang  melibatkan  pimpinan  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dulu.Secara historis pemikiran sosialis- komunis diperkenalkan pertama kali di
Indonesia oleh seorang kewarganegaraan Belanda yaitu HenkSneevliet pada tahun 1913
(Syukur, 2008: 1). Gagasan komunisme berpangkal  dari  pemikiran  seorang ilmuwan  Jerman  Karl  Heinrich  Marx yang  hidup  pada  abad  ke-19  (1818- 1883).Ide ini lahir karena situasi buruk yang  dialami  oleh  kaum  buruh  di Eropa  Barat  saat  itu,  seperti  upah rendah,  jam  kerja  yang  panjang, penyalahgunaan  tenaga  perempuan
dan  anak,  serta  pabrik-pabrik  yang membahayakan dan mengganggu kesehatan(Mariam, 2005: 139). Situasi buruk tersebut kemudian dijadikan sebagai alasan bagi cendekiawan-cendekiwan seperti Robert  Owen  dari  Inggris  (1771-1858), Saint Simon (1760-1825), dan Fourier di Prancis  untuk  mencari  jalan  keluarnya (Mariam, 2005: 139). Namun cendikiawan-cendikiawan tersebut hanya terdorong pada rasa prikemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan  ataupun  konsepsi yang nyata tentang tujuan dan strategi untuk  mengatasi  masalah  tersebut, sehingga mereka sering dikenal sebagai kaum sosialis  utopia (Ahmad,  2017: 32).Oleh  sebab  itu,  Marx  kemudian memberikan  suatu  konsep  baru  yang disebut  sebagai  sosialisme  ilmiah (Mariam,  2005:  140).Marx  berangkat dari  konsepsi Hegel  tentang  dialektika namun  dengan  melakukan  modifikasi, jika  Hegel  berpendapat  bahwa  semua hal hanyalah gambaran yang direalisasikan  oleh  ide  yang  eksis  dan kekal  sebelum  adanya  dunia,dan  akan terus  bergerak  dalam  lingkaran  yang mengulang  (bersifat  final/absolut), sedangkan Marx menggunakan metode pembedahan  sejarah  secara  materialis, yakni  suatu  metode  yang  menjelaskan pengetahuan manusia melalui keberadaannya, dan bukan kebalikkannya  (Engels  terjemahan
Sprague, 2016).
Konsepsi  kaum  idealis  (Hegel, dkk)  tidak  mengenal  perjuangan  kelas berdasarkan  kepentingan  ekonomi, baginya  semua  sistem  produksi  dan relasi  ekonomi  tidak  lebih  dari fenomena  yang  hanya  terjadi  dalam beberapa kesempatan (tidak tetap) dan subordinat  dalam  sejarah.  Sementara Marx memandang semua sejarah masa
lalu  (kecuali  primitif)  adalah  sejarah perjuangan kelas, bahwa seluruh kelas- kelas  yang  bertentangan  selalu  berupa produk  dari  kondisi-kondisi  ekonomi zamannya;  bahwa  struktur  ekonomi dalam  sebuah  masyarakat  selalu menjadi  landasan  yang  riil  dari masyarakat  tersebut,  sekaligus  hanya struktur  ekonomi  itulah  yang  dapat menyusun penjelasan tentang bangunan-atas (superstruktur)
lembaga-lembaga  hukum  dan  politik, gagasan-gagasan  religius,  filsafat,  dan lainnya  yang  berada  pada  riwayat perjuangan  sejarah  tertentu  (Engels terjemahan  Sprague,  2016).  Dengan demikian  gagasan  sosialisme  Marx berubah  menjadi  ilmiah,  karena menemukan konsepsi materialis mengenai  sejarah  (materialis-historis) dan  penyingkapan  produksi  kapitalis (pemilik  kapital/alat-alat  produksi) melalui  eksploitasi  nilai-lebih  yaitu sebuah  produksi  sosial  yangdihasilkan oleh kelas pekerja namun diambil oleh kelas berkuasa (borjuis/pemilik modal) (Ernest terjemahan Nastor, 2006).
Bagi  Marx  masyarakat  tidak dapat diperbaiki melalui tambal sulam dan  harus  dirubah  secara  radikal melalui  penghancuran-penghancuran pada  setiap  sendi-sendi  struktur kapitalis.  Dengan  demikian,  istilah “komunisme”  digunakan  oleh  aliran sosialis  yang  lebih  radikal  yang menuntut  penghapusan  secara  total segala  hak  kepemilikan  pribadi  dan mencita-citakan  kesamaan  konsumsi dengan mengharapkan keadaan komunis (masyarakat tanpa kelas/setara), dan tidak mengharapkan pemberian/kebaikan pemerintah,
melainkan  karena  perjuangan  kaum terhisap  (proletar/buruh)  itu  sendiri melalui  jalan  revolusi  (Ahmad,  2017: 33).
Dalam perkembangannya, tokoh marxisme  dari  Rusia  yaitu  Lenin menginterpretasikan lagi gagasan Marx,  bahwa  proses  sejarah  dapat dipercepat  (Saleh, et  al. ,  2009:  7). Artinya bahwa terbentuknya masyarakat tanpa kelas dapat dipercepat  melalui  instrumen  Partai Komunis  yang  mewakili  kelompok proletar.  Berbeda  dengan  pandangan Marx yang mengangap bahwa masyarakat  komunis  hanya  bisa diibaratkan  dengan  jatuhnya  buah yang sudah matang dari pohon (Saleh, et  al.,  2009:  7).  Artinya  revolusi  akan sendirinya terjadi di suatu negara yang tingkat  kapitalismenya  sudah  maju atau krisis. Namun Lenin berkeyakinan bahwa  buah  itu  harus  direbut  oleh kelas  proletar  yang  terhimpun  dalam Partai Komunis.Dalam hal ini, Sneevliet  hendak  menyebarkan  dan menerapkan  konsepini  di  Nusantara dengan  cara  membentuk  serikat  dan mencetak kader-kader marxisme sebagai pelopor kelas proletar. Namun belum sempat
mempelopori  suatu  gerakan  sosial, Sneevlietsudah  diasingkan  ke  negeri asalnya  Belanda  oleh  pemerintah Hindia-Belanda  karena  aktivitasnya yang  dianggap  telah  mengganggu keamanan  dan  ketertiban  di  Hindia- Belanda  (Saleh, et  al .,  2009:  20).  Walau demikian,  Sneevlietsebelumnya  telah mengkader tokoh-tokoh pribumi. Tokoh  tersebut  adalah  Semaoen  dan Darsono  yang  kemudian  mengambil alih kepemimpinan ISDV menggantikan Sneevliet dan kemeraderopanya  (Hasan,  2014:  9).
Sejak saat itu para tokoh pribumi yang dipengaruhi  ide-ide  marxis  menjadi lebih  militan  dan  mandiri  dalam
mengorganisir massa (tidak tergantung dengan bangsa eropa).
Kondisi perekonomian di Hindia-Belanda  yang  tidak  stabil  sejak awal  Perang  Dunia  I  ataupun  gejolak ekonomi yang terjadi pasca berakhirnya  Perang  Dunia  I  hingga tahun 1927, dimanfaatkan oleh golongan  komunis  untuk  melancarkan dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan  oleh  serikat-serikat  buruh, petani,  dan  pegawai  negeri  sipil (Hasan, 2014: 10). Puncak dari gerakan PKI  pada  saat  itu  terjadi  pada  tahun 1926-1927  yang  berujung  gagal  dan mengakibatkan kehancuran PKI. Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin mencari penyebab mengapa pemberontakan  PKI,  khususnya  pada puncak  pemberontakan  yakni  1926- 1927 mengalami kegagalan. Kesimpulan  sementara  yang  dapat diambil adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak memiliki sumberdaya  yang  mapan  untuk melakukan  gerakan  pemberontakan kala  itu.  Sehingga  menyebabkan kegagalan  yang  berujung  diasingkan dan dieksekusinyasebagian besar tokoh komunis, serta pemberlakuan pelarangan  segala  aktivitas  PKI  dan serikat-serikat yang
berkaitan dengannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif.  Sumber  informasi berfokus  pada  penggunaan  literatur dari  beragam  sumber,  baik  buku, jurnal,  atau  majalah  yang  memiliki hubungan dengan topik yang diangkat dalam  penelitian  (Wiratha,  2006:  150). Penelitian  ini  menggunakan  teori  dari David  Locher  tentang faktor-faktor
penentu keberhasilan dan kegagalan dalam gerakan sosial .

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Partai Komunis Indonesia (PKI) Sebagai Gerakan Sosial
Karena  ruang  lingkup  gerakan sosial  beragam,  maka  gerakan  sosial memiliki  definisi  yang  luas.  Anthony Giddens mengemukakan bahwa gerakan  sosial  adalah  upaya  kolektif untuk  mencapai  kepentingan  atau tujuan  bersama  di  luar  lingkup lembaga yang mapan melalui tindakan kolektif  (Putra, et  al .,  2006:  1).
Kemudian definisi lainnya dari gerakan  sosial  menurut  Tarrow  lebih diutamakan  pada  gerakan  sosial sebagai  gerakan  perlawanan  politik, yaitu  gerakan  rakyat  biasa  yang bersatu dengan orang-orang yang lebih berpengaruh untuk mengerahkan kekuatan  melawan  elit,  penguasa,  dan lainnya.  Ketika  perlawanan  semacam ini  didukung  oleh  jaringan  sosial  yang kuat  dan  dipromosikan  oleh  resonansi budaya  dan  simbol  tindakan,  politik perlawanan  akan  mengarah  pada interaksi  terus-menerus dengan  lawan, dan  hasilnya  adalah  gerakan  sosial (Putra, et al ., 2006: 1).
Menurut  definisi  Basrowi  dan Sukidin(2003:  17),  disebutkan  bahwa gerakan sosial adalah salah satu media yang dapat menyampaikan ketidakpuasan  sosial  kepada  pihak penguasa.  Selain  itu,  menurutnya, gerakan  sosial  lahir  dari  kelompok yang  terorganisir  dengan  prinsip  dan tujuan  yang jelas,  pengaruh  yang luas, dan  ideologi  baru,  sehingga  dapat berpartisipasi dalam penciptaan masyarakat. Secara teori gerakan sosial adalah  gerakan  yang  diprakarsai  oleh masyarakat  untuk  menuntut  adanya
perubahan  kelembagaan,  kebijakan, atau  struktur  pemerintahan.  Di  sini terlihat bahwa kebutuhan akan perubahan  biasanya  karena  kebijakan pemerintah  tidak  lagi  sesuai  dengan latar  belakang  sosial  yang  ada,  atau kebijakan tersebut bertentangan dengan  keinginan  sebagian  orang (Sudarsono, 1976: 24-25).Sementara itu, menurut  definisi  Robert  Misel  dalam bukunya  “ Theory  of  Social  Movement ”,
gerakan sosial mengacu pada sekelompok  keyakinan  dan  tindakan non-institusional  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  untuk  mendorong atau  menghalangi  perubahan  sosial (Misel, 2004: 6-7).
Dari  hasil  penjelasan  di  atas, maka gerakan sosial dapat diidentifikasi  sebagai:  (1)  tindakan pertentangan/perlawanan terhadap elite,  otoritas,  dan  terhadap  aturan kelompok  dan  budaya  lainnya;  (2) suatu  tindakan  yang  dilakukan  atas dasar klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, ataupun elite; (3)  suatu  tindakan  yang  di  dasarkan atas  ras  solidaritas  dan  identitas kolektif;  dan  (4)  dengan  meneruskan tujuan  tindakan  kolektif,  maka  bentuk pertarungan  diubah  ke  dalam  suatu gerakan sosial.
Dengan demikian, sejak berdirinya  ISDV  yang  merupakan cikal-bakal  lahirnya  PKI,  para  tokoh dalam organisasi ini membawa semangat kemerdekaan dan perlawanan  pada  Pemerintah  Kolonial Hindia-Belanda. Hal tersebut merupakan  respons  dari  bangsa Indonesia yang selama ini ditindas oleh Pemerintah  Kolonial.  Sejak  datangnya Sneevliet pada tahun 1913, yang diikuti oleh  tokoh  marxis  lainnya,  seperti  JA. Brandstender,  Ir.  A.  Baars,  Dr.  Rinkes, C.  Hartogh,  P.  Bergsma,  dan  lainnya,
pertentangan  kelas  antara  penjajah (Belanda)  dengan  bangsa  terjajah
(Indonesia)  serta  pertentangan  antara golongan pemilik kebun (borjuis/pemilik  modal)  dengan  para pekerjanya  (buruh)  sudah  lama  dan sedang  terjadi  di  mana-mana  (Hasan,
2014, 7). Misalnya, keputusan pemerintah  kolonial  untuk  menimbun bahan makanan pokok dan mengurangi  hasil-hasil  perkebunan sampai batas minimum sejak 1914-1927 dan  mengharuskan  rakyat  Indonesia untuk  memfokuskan  menghasilkan bahan makanan sendiri yang mengakibatkan  harga  bahan  pokok nasional  melangbung,  menaikan  pajak yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Fock pada  tahun  1921  yang  semakin memeras pribumi, PHK dan pemotongan upah, dan lain sebagainya (Hasan, 2014: 9-10).
Karena  hal  tersebut,  membuat terbentuknya  sebuah  rasa  solidaritas dalam  masyarakat  Indonesia  dan melakukan  gerakan  aksi  perlawanan untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial hingga tahun 1927 (Niel,  1960:  247-248).Dalam  situasi tersebut, tokoh-tokoh komunis berupaya mendukung dan mempelopori  gerakan  yang  dilakukan oleh  serikat-serikat  buruh,  petani,  dan pegawai  sipil.  Aksi-aksi  tersebut berupa  pemogokan  serentak  dan penentangan terhadap kebijakan ekonomi  pemerintah  Hindia-Belanda dengan tujuan menuntut kesejahteraan rakyat (Hasan, 2014: 10). Misalnya aksi pemogokan  pada  bulan  Agustus  1921 yang  dilakukan  oleh  buruh  pelabuhan di Semarang sebagai bentuk perlawanan kepada para majikan yang hendak menurunkan upah buruh, pada 11  Januari  1922  terjadi  pemogokan
yang  dilakukan  oleh  buruh  pegadaian yang  menolak  perlakuan  sewenang- wenang dari pegawai atasan (umumnya dijabat oleh orang Belanda) dalam  memberi  perintah  pegawainya untuk  melakukan  apa  yang  bukan menjadi  pekerjaannya,  pemogokan  di Semarang,  Madiun  dan  Surabaya kerena  penangkapan  yang  dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada tokoh pemimpin  buruh  Semaoenpada  tahun 1923  dan  lain  sebagainya  (Lembaga Sejarah PKI, 1961).

## B. Sejarah  Kelahiran  dan  Eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI)
Secara historis, ideologi komunisme pertama kali diperkenalkan di Nusantara  pada  tahun  1913  oleh Hendricus  Josephus  Franciscus  Maria Sneevliet (Syukur, 2008: 1). Sneevlietadalah mantan ketua
Sekretariat  Buruh  Nasional  Belanda dan  mantan  pemimpin  Partai  Revolusi Sosialis di salah satu provinsi Belanda. Awalnya, Sneevliet bekerja di Surabaya sebagai  editor  buletin  perdagangan SoerabajascheHandelsblad di  East  Java Sugar Group (Hasan, 2014: 7). Tak lama kemudian,  dia  pindah  ke  Semarang untuk bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan  dagang  (Saleh ,  et  al. ,  2009:
19).
Kota Semarang kala itu menjadi pusat organisasi pekerja kereta api Vereeniging van  Spoor  enTramwegPersoneel (VSTP) yang  berdiri  pada  tahun  1908.  Pada tahun  1914,  VSTP  membutuhkan propagandis  untuk  menyebarkan  ide- ide  yang  diadopsi  oleh  organisasi tersebut. Sneevliet memanfaatkan kesempatan  ini.  Dia  diangkat  sebagai propagandisberbayar. Dengan  cara  ini, Sneevliet  mengenal  massa  pekerja  dan
menyebarkan  gagasan  konfrontasi kelas.  Pada  Juli  1914,  Sneevliet  dan  P.
Bersgma, JA Brandstead (HW), Dekker (Sekretaris VSTP) mendirikan organisasi politik radikal, lndische Social Democratische  Vereeniging (ISDV)  atau Sosial Demokrasi India. ISDV kemudian menerbitkan surat kabar Het VrijeWoord (Suara Kebebasan). Terbitan pertama  surat  kabar  itu  tercatat  pada 10  Oktober  1915.  Sneevliet  dan  teman- temannya menggunakan surat kabar Het VrijeWoord untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran Marx.
Karena  anggota  ISDV  terbatas pada  orang  Belanda,  maka  organisasi tersebut  belum  dapat  menjalin  dan mempengaruhi  organisasi  pergerakan nasional  seperti  BoediOetomo  dan Sarekat  Islam  (SI).  Upaya  ISDV  untuk mendekati  masyarakat  juga  gagal karena ISDV tidak mendapat dukungan  dari  masyarakat.  Namun kemudian,  ISDV  bersentuhan  dengan Sarekat  Islam  (SI)  yang  dipimpin  oleh Oemar  Said  Tjokroaminotomelalui sebuah  organisasi  buruh  di  Semarang. SI  adalah  organisasi  politik  berbasis nasionalisme  Islam  yang  bercirikan anti  kolonialisme  dan  kapitalisme asing.  Sneevliet  dan  kawan-kawan perlahan  mengikuti  dengan  seksama karakteristik  dan  aktivitas  Sarekat Islam.  Mereka  berniat  memanfaatkan sentimen  anti-kolonial  dan  kapitalis asing pengikut SI.
Setelah Revolusi Oktober di Uni Soviet  yang  dipimpin  oleh Lenin  pada 1917,  sifat  gerakan  ISDV  menjadi semakin  radikal  dan  secara  terang- terangan  mengaku  komunisme.  Para pemimpin  ISDV  perlahan  mendekati dan  mempengaruhi  para  pemimpin Sarekat Islam di Semarang dengan ide- ide  revolusioner  model  Rusia,  yang
juga  anggota  VSTP.  Selain  itu,  para pemimpin ISDV melakukan propaganda di dalam angkatan bersenjata.  KhusunyaSneevliet,  salah satu  tokoh  yang  berperan  untuk mempengaruhi  Angkatan  Darat  dan Angkatan Laut. Sementara, Brandstedder  juga  mendekati  tentara Angkatan  Laut,  dan  Bar  serta  van
Burink  mendekati  pegawai  negeri. Sneevliet melakukan berbagai kegiatan, ceramah,  dan  kursus  politik.  Karena dorongannya, Raad  van  Mat  frozen enMariniers (Dewan Kelasi dan Marinir)  didirikan,  sebuah  organisasi yang radikal dan revolusioner di antara anggota  militernya.  Kegiatan  Sneevliet sepenuhnya dibantu oleh Brandstedder, yakni kepala
Soerabajasche  Marine  Gebouw  (Balai Angkatan  Laut  Surabaya)  dan  editor surat kabar Soldateenen Matt frozenkrant (surat kabar Serdadu dan Kelasi). Rata- rata,  isi  surat  kabar  yang  diterbitkan adalah gagasan-gagasan komunis revolusioner  dan  gagasan-gagasan perjuangan kelas.
Pemerintah  Hindia  Belanda kemudian  mengambil  tindakan  tegas. Pada  Desember  1918,  Sneevliet  diusir dari Hindia Belanda karena aktivitasnya yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Setelah itu, pada September 1919,  Brandstedder  pun  menyusul Sneevliet.  Walaupun  Sneevliet  dan Brandstedder telah meninggalkan
Hindia  Belanda  (Indonesia),  namun sebelumnya  mereka  sudah  berhasil memberikan  pengaruh  di  Angkatan Laut  Surabaya,  setidaknya  mereka telah  membentuk  organisasi  yang bertumpu  pada  Partai  Komunis. Sementara  di  lingkungan  Sarekat Islam,  ISDV  juga  telah  berhasil mempengaruhi  pimpinan  SI  Semarang
yakni,Semaoen dan Darsono yang juga merupakan  anggota  VSTP.  Setelah berhasil  mendapatkan  tempat  di Gedung  Sarekat  Islam  Semarang  pada tanggal  23  Mei  1920,  ISDV  berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Indie  (PKI).  Semaoen  terpilih  sebagai ketua  dan  Darsono  terpilih  sebagai wakil  ketua.  Beberapa  tokoh  ISDV  di Belanda  diangkat  menjadi  mentor, antara  lain  Bersgma  sebagai  sekretaris, Dekker  sebagai  bendahara  dan  A. Baars  sebagai  anggota.  Pada  tahun  itu juga  Perserikatan  Komunis  di  Indie berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia  (PKI)  dan  memiliki  surat kabar SoearaRa’jat .  Sekalipun  Semaoen dan  Darsono  menjadi  pimpinan  PKI, namun  mereka  tetap  menjadi  ketua Sarekat  Islam  Semarang,  dan  juga memimpin  organisasi  (media  massa) SI, Sinar  Hindia .  Kegiatan  SI  Semarang dan  PKI  berjalan  seiring,  SI  Semarang mendirikan sekolah SI, tetapi mengajarkan siswa lagu-lagu internasionale, yaitu mars komunis. Tokoh komunis terus menyusupi  doktrin-doktrin  komunis dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan SI untuk menyebarkan pengaruhnya. Pada awalnya kegiatan SI yang
diselenggarakan  oleh  PKI  masih diperbolehkan oleh Sarekat Islam Pusat (CSI), karena anggota SI diperbolehkan menjadi  anggota  organisasi  lain  sesuai dengan  peraturan  organisasi  SI. Dengan  kata  lain,  SI  tidak  melarang keanggotaan ganda. PKI memanfaatkan  sistem  keanggotaan ganda  ini  untuk  membagi  SI  secara internal.  Dalam  dunia  komunis, memisahkan  organisasi  dari  organisasi adalah  strategi  blok  internal  atau  aksi internal (block  within) .  Strategi  blok
internal dicapai  dengan  menyuntikkan kader  atau  anggota  komunis  untuk menjadi  anggota  organisasi  sasaran.
Kemudian mereka mencoba memengaruhi  atau  memecah  belah organisasi.  Taktik  atau  strategi  ini diterapkan pertama kali pada organisasi  SI  yang  merupakan  salah satu organisasi terbesar kala itu. Pada saat yang sama,
persaingan  antara  SI  dan  PKI  yang didirikan  pada  tahun  1920  semakin sengit,  terutama  dalam  merebut pengaruh  organisasi  buruh.  Pada Desember  1919,  atas  prakarsa  tokoh- tokoh  Sarekat  Islam,  dibentuklah serikat  organisasi  buruh  yang  disebut Persatuan  Pergerakan  Kaum  Buruh (PPKB) yang diketuai oleh Pimpinan SI Semarang  sekaligus  Ketua  VSTP yakniSemaoen,  Suryopranoto  sebagai wakil  ketua, dan  Agus  Salim  menjabat sebagai  sekretaris.  PPKB  adalah federasi  dari  22  organisasi  buruh dengan  27.000  anggota.  Kegiatan organisasi  yang  paling  utama  adalah untuk melancarkan pemogokan pekerja dengan tujuan memperjuangkan  kepentingan  buruh dan melawan undang-undang ketenagakerjaan  kolonial  yang  buruk. Pada  Kongres  II  (Juni  1921),sarekat pekerja PPKB di Yogyakarta mengalami  perpecahan.  Semaoen  dan Bergsma dan 14 SarekatSerja memisahkan  diri  dan  mendirikan Revolutionnair-SocialistischeVakcentrale , yang  dipimpin  oleh  VSTP  pada  Juni 1921.  Sementara  Surjopranoto  dan Agus Salim berhasil melindungi serikat buruh  lainnya  dari  doktrin  atau pengaruh  komunis  (Saleh ,  et  al. ,  2009:
19).
Dalam waktu 4 tahun (Mei 1920 hingga  Desember  1924)  PKI  berhasil
berkembang  menjadi  organisasi  yang sangat  kuat  dan  sekaligus  mengancam pendudukan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.  Dengan  demikian, pemerintah  Hindia  Belanda  terus melakukan  upaya  pengawasan  secara ketat,  walaupun  tidak  ada  dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKI.

## C. Kegagalan  Pemberontakan  Partai

## Komunis Indonesia (PKI)
Terdapat  beberapa  faktor  yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial. Menurut Locher dalam Sukmana (2016:
33)  faktor-faktor  tersebut  antara  lain: kepemimpinan,  citra,  taktik,  tujuan, dan dukungan.Dalam
konteks kegagalan  pemberontakan  PKI  1926- 1927,  maka  dapat  dianalisis  sebagai berikut:
1.  Aspek  Kepemimpinan  Gerakan Pemberontakan PKI 1926-1927
Salah satu syarat yang menentukan  apakah  suatu  gerakan  itu berhasil atau tidak adalah kepemimpinan.  Dalam  konteks  ini, suatu gerakan harus memiliki kepemimpinan  yang  efektif  ( effective leaders ),  yaitu  individu  yang  dapat memahami  sistem  hukum  dan  politik di  tempat  gerakan  sosial  dilakukan (Sukmana, 2016: 33-34). Para pemimpin dalam  suatu  gerakan  sosial  harus menfokuskan  perhatian  kepada  tugas- tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok. Mereka mengartikan yang  kemudian  dijelaskan  kepada pihak-pihak eksternal kelompok tentang rasionalitas dan tujuan kelompok.  Dan  suatu  hal  yang terpenting  adalah  para  pemimpin harus  memiliki  kemampuan  untuk dapat  memberikan  inspirasi  kepada
orang  lain  agar  bertindak  dan mengikuti  suatu  gerakan  sosial,  serta mengkoordinir  massaagar  melakukan sesuatu  sesuai  arahan/apa  yang direncanakan.
Dalam konteks  ini, sejak diasingkannya  para  tokoh  pemimpin PKI  ke  luar  Hindia-Belanda,  seperti Sneevlietdan kawan-kawan Eropa lainnya  pada  tahun  1919,  dilanjutkan ketua  dan  wakil  PKI  selanjutnya: Semaoen dan Darsono pada tahun 1921 (walau  dapat  menyusup  kembali  ke Indonesia  pada  tahun  1922,  tapi kemudian  diasingkan  kembali  pada  18 Agustus  1923  ke  Belanda dan Darsono pada  1925),  kemudian  Tan  Malaka pada  tahun  1922,  sementara  tokoh- tokoh  lain  seperti  Alimin,  Muso,  dan Sardjono  melarikan  diri  ke  Singapura, tentu saja hal ini memiliki dampak bagi perkembangan PKI (Hasan, 2014: 10).
Pada  tanggal  11-17  Desember 1924  PKI  mengadakan  kongres  di Yogyakarta  yang  dihadiri  38  cabang PKI  yang  mewakili  1.237  anggota  PKI dan  46  SarekatRakjat  yang  mewakili 33.748  anggota  SR  menghasilkan keputusan  untuk  memperkuat  barisan pergerakan (melakukan persiapanuntuk revolusi yang bertujuan  untuk  mengadakan  aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial  Belanda  pada  tahun  1926) (Pringgodigdo,  l99l:  36).  Keputusan tersebut  diambil  karena  pengurus besar  PKI  (Sarjono,  Budi  Sucitro, Alimin dan beberapa pengurus lainnya)  merasa  keadaan  semakin genting akibat tekanan yang dilakukan oleh  pemerintah  kolonial  terhadap mereka.  Namun  Tan  Malaka  yang sedang  berada  di  Cina  menolak keputusan  tersebut  bahkan  meminta keputusan  itu  untuk  di  cabut  karena dinilai  dari  segi  organisasi  maupun
rencana  dirasa  belum  matang  (Hasan, 2014: 11).
Beberapa  bulan  setelah  kongres itu  dilaksanakan,  Alimin  dan  Muso pergi  ke  Rusia  untuk  menemui pimpinan  pusat  komintern,  akibatnya pemimpin  PKI  yang  berada  di Indonesia mengalami
kepanikan. Ketika dorongan untuk melakukan aksi dari  rakyat  semakin  kuat  yang  telah mengalami  rasa  penderitaan  akibat depresi ekonomi dan kerusuhan, selain itu hilangnya sebagian besar pemimpin PKI  yang  berpengalaman  dan  bersifat moderat  menyebabkan  PKI  berada ditangan  kaum  muda  yang  cenderung berpikir  panas.  Tokoh-tokoh  kaum muda  PKI  itu  diantaranya  Dahlan,
Sukrawinata, Baharudin Saleh, Mahmudi dan Abu Bakar. Selama satu setengah  tahun  setelah  kongres  besar di Yogyakarta, PKI semakin dipengaruhi  oleh  dorongan-dorongan anarkis.  Sehingga  saat  itu  PKI  lebih mengikuti  naluri  memberontak  dari pada  mempertimbangkan  kekuatan yang dimiliki (Wild, 1986:31).
Di  akhir  tahun  1926  tanpa koordinasi  dengan  pimpinan  yang sedang  berada  di  pengasingan  PKI mulai melakukan aksi, (12-14 November  1926  di  Jakarta,  Jatinegara, dan  Tanggerang,  12-15  desember  1926 di Keresidenan Banten, 12-18 November  1926  di  Priangan;  17-23 November  1926  di  daerah  Solo,  12-15
Desember 1926 di Kediri), aksi-aksi itu dapat terjadi dikarenakan tidak adanya Semaoen  dan  Darsono  yang  selalu menghalangi  terjadinya  revolusi  yang dianggap  prematur  dan  terlalu  cepat (Hasan,  2014:  12).  Pemerintah  Hindia Belanda  menanggapi  gerakan  tersebut dengan  mengambil  tindakan  tegas, tanggal 1 Desember 1926 sebanyak 106
pemegang  karcis  merah  dari  Tanah
Abang  dan  karet  digiring  ke  kantor Kabupaten Molenvliet daerah Weltevreden (Gambir). Sementara pimpinan  pusat  PKI  melarikan  diri  ke Rusia. Sedangkan  di  Surakarta,  pada bulan-bulan terakhir 1925 telah memperlihatkan  kehancuran  PKI  dan SarekatRakjat  (SR)  di bawah  pimpinan Marco  (Shiraishi,  2005:  448).  Sejumlah besar  anggota  PKI  merasa  tidak  puas dengan Marco, para hoofdbestuur /pengurus  pusat  PKI,  dan
SR  karena  hanya  sekadar  berbicara tanpa  ada  aksi  langsung.  Akibatnya para  anggota  yang  memiliki  militansi tinggi bertindak nekad dengan menuliskan artikel di Medan
Moeslimin  yang  isinya  menyerukan untuk  mengorganisir  aksi  revolusioner (Shiraishi,  2005:  450).Akibat  artikel tersebut  pimpinan  partai  (baik  pusat atau  seksi)  tidak  dapat  menahan anggota  PKI  dan  SR  dari  tindakan nekad mereka untuk menjalankan aksi- aksinya secara sendiri-sendiri.
Pada  akhir  September  1925, pada  acara  perayaan  Sekaten,  bom- bom  dilemparkan,  perampokan,  dan pencurian berserta pembakaran rumah terjadi, beberapa anggota SR ditangkap. Akibatnya pemerintah semakin memperketat pengawas terhadap  PKI  dan  menolak  hak berkumpul baik PKI atau semua serikat yang  berafiliasi  dengan  PKI  (SR,  SBG, VSTP,  SBB)  pada  bulan  Desember (Shiraishi,  2005:  450).  Marco  sebagai ketua  PKI  dan  SR  Surakarta  mencoba melakukan  berbagai  usaha  untuk mempertahankan  organisasi  tersebut, misalnya  menyusun  pembagian  kerja baru  antara  serikat-serikat  di  bawah pimpinan  PKI.Namun  tindakan  itu
terbukti  sia-sia  dan  pergerakan  PKI  di daerah-daerah  satu-persatu  menemui ajalanya pada tahun 1926-1927.

## 2. Aspek  Citra  Partai  Komunis Indonesia (PKI)
Keberhasilan  suatu  gerakan terjadi  apabila  dihargai  dan  dihormati oleh  orang  lain.  Suatu  gerakan mencoba  meyakinkan  semua  pihak termasuk  serikat-serikat,  organiasi- organisasi  dan  pemegang  otoritas bahwa  mereka  memiliki  tujuan  yang baik  bagi  kehidupan  masyarakat (Sukmana,  2016:  34).  Citra  publik terhadap suatu kelompok atau golongan  juga  tidak  kalah  penting, tujuannya  adalah  untuk  mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.  Artinya  organisasi  atau kelompok  yang  mempelopori  suatu gerakan  sosial  harus  menciptakan image  positif agar  suatu  gerakan  dapat berhasil.
Sedangkan  PKI  sering  kali mengalami  konflik  dengan  tokoh- tokoh pergerakan, organisasi, terutama organisasi keagamaan. Misalnya, pertentangan ideologis antara Islamisme Partij Sarekat Islam (CSI/PSI)  dan  komunisme  PKI/SI Merah, yang mengakibatkan organisasi
SI terpecah menjadi dua kubu yakni SI Putih  kelompok  Tjokroaminoto  dan Agus  Salim  dan  SI  Merah  kelompok Semaoen dan Darsono yang diwakili SI cabang  Semarang.  Ketika  kongres  di Madiun  pada  tahun  1923  Agus  Salim mengatakan bahwa PKI dapat membahayakan  kesatuan  Islam  dan Tjokro berpendapat bahwa SI
mempercayakan  segala  sesuatu  pada Allah,  sementara  PKI  tidak.  Setelah kongres itu, Semaoen menyerang balik pimpinan  CSI  dan  Tjokro,  dan menganggap  CSI  tengah  di  bawah
pengaruh  kapital  (uang),  sementara bagi  H.  Misbach  (propagandis  SI Merah/PKI)  Tjokro  adalah  racun (Siraishi,  2005:  327-329).  Golongan  PKI kerap mengkritik SI sebagai pelindung kepentingan  kapital  para feodal/kaum priayi  pribumi.  Bagi  golongan  PKI,  SI dibangun  atas  kelompok-kelompok pedagang  Islam  dan  kaum  industial, dan bukan oleh rakyat.
Sikap  kelompok  PKI  yang cenderung  radikal  dan  tanpa  tawar- menawar sangat tidak disukai pemerintah.  PKI  dianggap  sebagai partai yang menjadi ancaman terhadap status quo pemerintah karena semangat komunismenya, apalagi partai  tersebut  secara  terang-terangan pada bulan Desember 1924 berkeinginan untuk merebut kekuasaan  (McVey,  2006:  293).  Oleh karena  itu,  pemerintah  kolonial  sejak dipimpin  oleh  Fock  pada  tahun  1924 mengadakan langkah pencegahan untuk  mengontrol  golongan  komunis misalnya dengan mempersiapkan tindakan  hukum,  kepolisian,  dan administratif  (Siraishi,  2005:  428). Wakil pemerintah kolonial memerintahkan  penguasa  lokal  untuk lebih  memperketat  pada  pertemuan- pertemuan  golongan  komunis.  Mereka yang  berumur  di  bawah  18  tahun dilarang  mengikuti  pertemuan,  dan apabila seseorang membicarakan sesuatu  yang  meresahkan  maka pertemuan  tidak  jarang  langsung dibubarkan.  Di  sisi  lain,  para  tokoh komunis  juga  banyak  yang  ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan pelanggaran  terhadap  pernyataan  di depan  umum  ( speekdelicten ),  bahkan  di beberapa daerah misalnya Madiun dan Priangan, vergadering (rapat  umum) dengan paksa dibubarkan oleh polisi.
Karena sikap dan
pemikirannya, golongan komunis sama sekali  tidak  dekat  dengan  kelompok- kelompok  pejabat  Belanda  (Siraishi, 2005:  299-300).  Berbeda  dengan  tokoh- tokoh  SI  Putih  seperti  H.  Agus  Salim yang dekat dengan kaum etisi Belanda, misalnya  menjadi  murid  dari  C. SnouckHurgronje  (penasihat  untuk urusan bumiputera pertama),  punya pengalam bekerja sebagai staf Volkslectuur  (Komisi  untuk  Bacaan Rakyat)  pimpinan  Dr.  Rinkes,  satu- satunya  orang  anggota  SI  yang ditunjuk  untuk  masuk  dalam  komisi CerpenterAlting  untuk  mereformasi konstitusional  negara  Hindia,  dan punya  akses  terhadap  birokrat  tinggi Belanda  seperti  W.  Muurling,  mantan kepala Dinas Intelijen Politik (PID) dan wakil  pemerintah  dalam  Volkstraad (Dewan  Hindia  Belanda),  D.  Talma, direktur  keuangan  dan  ketua  Sindikat Gula  dan  R.A.  Kern,  wakil  Penasihat Urusan  Bumiputera  menggantikan Hazeu pada tahun 1920.
Dengan  demikian,  PKI  hanya hanya disukai oleh kelompok- kelompok  buruh,  petani,  dan  para pegawai  (kalangan  kelas  bawah). Sementara  dengan  sebagian  besar golongan  keagamaan  tidak  memiliki hubungan  yang  baik,  dan  bahkan saling menjatuhkan. Akibat perpecahan  tersebut,  gerakan  nasional otomatis  melemah.  Apalagi  PKI  tidak memiliki relasi dengan pejabat pemerintahan Hindia-Belanda, sehingga  gerakan  yang  diinisasi PKItidak didukung misalnya dariaspek kebijakan, moral, atau material. Pemerintah  dalam  hal  ini  malah bersikap  sebaliknya,  yaitu  menumpas gerakan tersebut.
3.

## Aspek  Taktik  Pada  Gerakan
Pemberontakan PKI 1927-1927 Suatu gerakan akan berhasil jika terdapat  taktik  di  dalamnya.  Suatu gerakan  hanya  akan  berhasil  jika menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima  secara  sosial  (Sukmana,  2014: 34).  Taktik  atau  strategi  yang  dipilih harus  dapat  meyakini  massa  gerakan dan efektif digunakan untuk mencapai tujuan  gerakan.  Dengan  demikian, situasi Socially Accepted Tactics memiliki pengaruh  terhadap  pembentukan  rasa hormat dan citra positif dari publik.
Pada  konferensi  PKI  di  Kota Gede,
Yogyakarta (1924), hoofdbestuur PKI yang baru terbentuk, Sardjono (ketua), Boedisoetjitro (sekretaris), Winata (bendahara),  Alimin  dan  Aliarcham (komisaris) membentuk komite eksekutif.  Sementara  Soewarno  dari PKI Surakarta terpilih sebagai komisaris  yang  mewakili  seksi  PKI  di daerah-daerah.Saat itu Aliarcham menyampaikan usulan-usulan hoofdbestuur PKI  untuk  menghapuskan SR  yang  borjuis  kecil,  memperluas sekaligus  mendisiplinkan  PKI  melalui pembentukan sel-sel berdasarkan sistem  yang  berjumlah  10  orang-an, dan mengintensifkan usaha mengorganisir  buruh  ke  dalam  serikat buruh  yang  revolusioner.  Tapi  usulan pembubaran SR tersebut ditentang oleh Darsono  dan  para  pemimpin  PKI cabang  Semarang  lainnya,  dengan alasan  bahwa  SR  masih  diperlukan. Perintah untuk membentuk sel-sel juga tidak  dilaksanakan. Hanya satu perintah  yang  dilaksanakan,  yaitu untuk  mendorong  anggota  SR  untuk bergabung  dengan  PKI  sebagai  calon anggota,  akibatnya  jumlah  anggota biasa  PKI  membengkak,  dan  akhirnya
peralihan  tersebut  (partai  kader) menghasilkan  partai  massa  yang  tidak disiplin (Shiraishi, 2005: 433-435).
Ketika  rencana  PKI  tersebut gagal,  di  sisi  lain  PKI  juga  melakukan usaha  untuk  mengorganisir  buruh  ke dalam serikat buruh yang revolusioner. Pada  tahun  1925  ketika  serikat  buruh telah  terbentukpara  buruh  yang terlanjur tidak puas kemudian
mendesak  pimpinan  serikat  untuk melakukan  aksi  dan  melancarkan pemogokan  liar.  Sejak  pertengahan 1925 buruh-buruh terus mogok, namun pemerintah  kolonial  telah  menyiapkan pasal,  buruh-buruh  yang  mogok kemudian  dipecat  dan  hak  berkumpul dicabut kembali. Para propagandis/pemimpin-pemimpin serikat  buruh  ditangkap  dan  pada akhir  1925  pemogokan-pemogokan berakhir  dan  serikat-serikat  buruh sebagian  besar  hancur  (Shiraishi,  2005: 435).  Para  pemimpin  pusat  PKI  juga dibuang  di  antaranya  Aliarcham (komisaris),  Mardjohan  (komisaris), dan Darsono.
Pada  bulan  November  dan Desember  pemerintah  menarik  hak berkumpul  PKI,  SR,  VSTP,  dan  semua serikat-serikat yang berhubungan dengan  PKI.  Karena  aksi  pemogokan tersebut,  pemerintah  kolonial  semakin tegas.  Pada  Mei  1926  pemerintah kolonial  mengeluarkan  pasal  153bis, yang  mana  pasal  ini  menghukum dengan  berat  bagi  siapa  saja  dengan sengaja  mengekspresikan  baik  dengan kata-kata maupun tulisan, atau gambar yang  menuju  ke  usaha  mengganggu ketentraman  umum,  menggulingkan, atau  mengintervensi  kekuasaan  di Hindia  Belanda,  atau  mereka  yang menciptakan  suatu  lingkungan  yang memiliki  peluang  untuk  munculnya keadaan  tersebut  serta  bagi  mereka
yang menyebarkan, mempertunjukkan, atau  menerbitkan  untuk  maksud tersebut  (Shiraishi,  2005:  436).  Dengan demikian empat bentuk utama pergerakan  PKI  (mogok,  rapat,  rapat anggota,  dan  surat  kabar)  tidak  bisa lagi  digunakan.  Dalam  hal  ini,  PKI gagal  membentuk  suatu  strategi  yang mapan  dan  diterima  oleh  seluruh anggota.

## 4. Aspek  Tujuan  Pada  Gerakan Pemberontakan PKI 1926-1927
Suatu  gerakan  yang  berhasil memerlukan  pandangan  pihak  luar bahwa  suatu  gerakan  sosial  tersebut memiliki  tujuan  yang  baik  dan  untuk kepentingan  masyarakat,  bukan  untuk merugikan  kepentingan  mereka.  Para tokoh  gerakan  harus  bisa  meyakinkan pihak pengamat ( bystanders ) bahwa jika suatu  gerakan  berhasil  maka  mereka akan  mendapatkan/merasakan  apa yang sebelumnya diperjuangkan. Dengan demikian, maka akan menjaga pengamat  ( bystanders )  yang  memiliki peluang  untuk  berubah  dan  masuk menjadi  lawan  ( opponents )  gerakan sosial  tidak  melakukannya.  Selain  itu, kita  harus  bisa  menyakinkan  para pengamat  tersebut  bahwa  mereka memiliki kepentingan dan keuntungan yang  positif  jika  suatu  gerakan  itu berhasil.  Semakin  dekat  tujuan  suatu gerakan  dengan  ideologi  atau  kultur masyarakat,  maka  gerakan  tersebut memiliki  peluang  yang  besar  untuk mendapat  dukungan  publik  dan berhasil.
Tujuan  PKI  saat  itu  adalah untuk  membentuk  masyarakat  sosialis di  Indonesia  (Lembaga  Sejarah  PKI, 1961:  103).  Saat  itu  PKI  beranggapan bahwa  sifat  masyarakat  Indonesia memiki  kesamaan  dengan  masyarakat di  negeri  kapitalis  atau  paling  tidak
dianggap  sama  dengan  masyarakat Uni  Soviet  (Rusia)  sebelum  revolusi (Lembaga  Sejarah  PKI,  1961:  104). Tentu  anggapan  ini  keliru,  karena kondisi  masyarakat  Indonesia  saat  itu ialah  masyarakat  jajahan  dan  setengah feodal  (Lembaga  Sejarah  PKI,  1961: 104).  Akibat  kesalahan  mendasar tersebut, maka otomatis PKI juga salah dalam  melihat  watak  revolusinya, kekuatan  penggeraknya,  dan  siapa yang dianggap sekutu.
Penentuan  sosialisme  sebagai basis  program  urgensi  dan  semboyan dalam  melakukan  aksi  sudah  pasti salah  dalam  menentukan  musuhnya, yaitu  bahwa  golongan  kapitalis  yang dijadikan  sebagai  sasaran  revolusi, sementara  tidak  membedakan  antara kapitalis  monopoli  dan  kapitalis nasional/kapitalis  yang  kapitalnya tidak ditransfer ke luar negeri ( domestic capital )  (Lembaga  Sejarah  PKI,  1961: 104).    Artinya,  PKI  tidak  melihat kedudukan  ekonomi  dari  kaum kapitalis  nasional  di  dalam  kekuasaan kapitalis  monopoli,  tidak  melihat bahwa  kapitalis  nasional  dirugikan oleh kapitalis monopoli, dan akibatnya juga  PKI  tidak  dapat  melihat  watak revolusioner  dari  kelompok  kapitalis nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan nasional. Oleh karenanyaPKI  tidak  memiliki  front persatuan terhadap semua lapisan atau kekuatan yang mendasarkan pada anti- imperialis dan anti-feodal.
Karena  semboyan  Sosialisme dengan  mengacu  pada  Soviet  sebagai instrumen  revolusi  sosialis  saat  itu, berarti  menyisihkan  lapisan,  kekuatan anti-imperialis  yang  bukan  kelas buruh,  dan  bukan  kaum  pekerja lainnya.Menurut  Stalin,  cara  tersebut adalah  sebuah  bentuk  penyelewengan
dalam  gerakan  revolusi  dan  akan membahayakan  PKI  itu  sendiri  karena telah  memisahkan  Partai  dari  massa dan  mengubahnya  menjadi  sekte (Lembaga  Sejarah  PKI,  1961:  104-105). Hal  tersebut  sangat  tidak  sejalan dengan  Sosialisme-Ilmiahnya  Marx dan Engels bahwa kaum komunis yang memimpin  revolusi  harus  menggalang persatuan dengan semua golongan dan lapisan sesuai dengan tingkat revolusinya. Walaupun  PKI  sempat  melakukan kerjasama  dengan  pimpinan  gerakan nasional dari elemen borjuasiseperiTjokroaminoto, Tjipo Mangunkusumo,  dan  lainnya.  Tetapi kerjasama  tersebut  tidak  didasarkan pada pengertian Marxis-Leninis mengenai watak masyarakat Indonesia dan kekuatan pendoronganya (Lembaga  Sejarah  PKI,  1961:  105).
Akibatnya  kerjasama  itu  akan  tidak kokoh  dan  berakhir  pada  pecahnya persatuan karena perbedaan tujuan.
5. Aspek Dukungan Pada Gerakan  Pemberontakan  PKI 1926-1927 Sebagian besar kelompok- kelompok gerakan sosial mendapatkan dukungan  politik  dan  material  (uang) dari jaringan kelompok, organisasi, dan intitusi  yang  lainnya.  Suatu  gerakan sosial yang berhasil, harus mengombinasikan  pendekatan  dan teknik  persuasi  dengan  tujuan  untuk mendapatkan dukungan politik maupun  finansial  (Sukmana,  2014:  35- 36).  Sementara  suatu  gerakan  sosial yang  gagal  terjadi  akibat  tindakan penyerangan  secara  tidak  terukur kepada semua pihak termasuk pendukung  potensial,  baik  politik maupun finansial. Sehingga sering kali
menyebabkan  terjadinya  penguatan oposisi  dan  penarikan  dukungan  dari pihak  partisipan.  Namun  hal  tersebut tidak dilakukan oleh golongan PKI.
Tokoh  PKI  Darsonosaat  itu melakukan  penyerangan  terhadap tokoh pimpinan SI HOS Tjokroaminoto dan  Brotosoehardjo  dengan  cara menuduh  mereka  telah  memanfaatkan dana  SI  untuk  kepentingan  pribadinya (Shiraishi,  2005:  310).  Sebelumnya tuduhan  tersebut  hanya  digunakan sebagai taktik untuk mencegah hoofdbestuur CSI mengintrodusir gagasan pemurnian partai dalam tubuh
SI,  namun  karena  alasan  itu  pula hubungan  antara  SI  dan  PKI  semakin tidak  harmonis  (Shiraishi,  2005:  311). Sehingga  pada  Kongres  ke-6  SI diputuskan bahwa SI akan menerapkan  disiplin  partai,  yakni memberlakukan larangan  keanggotaan ganda  yang  memberikan  pilihan kepada anggota yang didapati menjalankan keanggotaan ganda untuk tetap menjadi anggota SI atau memilih organisasi  lain.  Langkah  ini  dinilai sebagai pembersihan terhadap anggota-anggota  PKI  di  tubuh  SI, akibatnya  organisasi  SI  terpecah menjadi  dua  yaitu  SI  Putih  dan  SI Merah.
Tidak hanya bertentangan dengan  SI,  PKI  jugaberkonflik  dengan kelompok Moehammadijahatau golongan  putih  lainnya.  Beberapa tokoh  PKI  kerap  menyerang  golongan Mohammadijah  sebagai  kelompok munafik. Misalnya SismadiSastrosiswojo (redaktur Penggoegah milik  SI-Merah)  dan  juga redaktur dari Islam Bergerak , menyerang hoofbestuur Moehammadijah  dengan  tiga  isu:  (1) Dengan mengatakan bahwa Moehammadijah  meminjamkan  uang
sebesar 4000 gulden (mata uang Hindia Belanda saat itu) dengan bunga kepada pimpinan  pusat  Persatuan  Pegawai Pegadaian  Bumiputra  (PPPB);  (2)
Menuduh Moehammadijah telah meninggalkan PPPB saat hak berkumpul  dicabut  dan  ketika  residen (provinsi) mengancam karena keikutsertaan mereka dalam pemogokan;  dan  (3)  Menuduh  mereka lebih  takut  pada  residen  daripada Allah  dan  mundur  dalam  perjuangan melawan fitnah (Siraishi, 2005: 349).
Tidak  hanya  Sismadi,  beberapa redaktur  dari Medan  Moeslimin dan Islam  Bergerak, misalnya  Koesen, Soerjosasmojo,  Ahmad  Dasoeki,  dan Sjarief  juga  turut  serta  mengkritik Moehammadijah  dengan  alasan  ingin memurnikan  tubuh  Moehammadijah dari  segala  noda  yang  ada.  Karena  hal ituFachrodin  kemudian  keluar  dari Islam  Bergerak dan  Harsoloemekso (redaktur Islam  Bergerak sekaligus sekertarisMoehammadijah cabang Surakarta) mencoba meredam serangan  itu,  dan  hubunganPKI  dan Mohammadijahkemudian menjadi renggang.Tentu saja kritik itu diperlukan,  terutama  karena  mereka bukan  kelas  pekerja  namun  kelas  atas (borjuis). Namun yang perlu diperhatikan,  kritik  tersebut  harus dilakukan  dengan  cara  yang  tidak berpotensi  merusak  persatuan  yang pada akhirnya mengakibatkan melemahnya gerakan nasional.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kegagalan  pemberontakan  PKI  1926- 1927  terjadi  karena;  (1)  Tidak  adanya pemimpin yang efektif yang memahami  politik  dan  hukum,  atau pemimpin  yang  dapat  mengorganisir
massa  dengan  baik;  (2)  Gerakan tersebut tidak memiliki citra yang baik di  berbagai  kalangan  khususnya kelompok Sarekat Islam dan Mohammadijah  atau  golongan  putih lainnya;  (3)  Gerakan  tersebut  tidak memiliki  taktik  atau  strategi  yang mapan  dan  baik  sehingga  tidak diterima  oleh  sebagian  besar  anggota; (4)  Kesalahan  dalam  mengidentifikasi masalah  yang  berakibat  kesalahan pada  tujuan,  watak  revolusi,  dan menentukan  sekutu;  dan  (5)  Tidak mendapat  dukungan  dari  organisasi potensial  akibat  kesalahan  dalam menentukan sekutu atau musuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  A.  (2017). Hak  Menguasai  Negara  Di Bidang  Ekonomi  (Analisis  Dalam Perspektif  Komunisme) .  Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. As’ad,  Saleh,  dkk.(2009). Komunisme  di Indonesia Jilid I . Jakarta: Pusjarah TNI.
Basrowi  dan  Sukidin.  (2003). Teori-teori Perlawanan  dan  Kekerasan  Kolektif . Surabaya: Penerbit Insan Cendikia. Basrowi  dan  Sukidin.  (2003). Teori-teori Perlawanan  dan  Kekerasan  Kolektif . Surabaya: Penerbit Insan Cendikia Budiardjo,  Miriam.  (2005). Dasar-dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Della Porta, Donatella dan Mario Diani. (2006).
Second Edition Social Movementan Introduction. United Kingdom: Blackwell Publishing.
Engels. Sosialisme  Utopis  dan  Sosialisme  Ilmiah. Diunduh di https://www.marxists.org/ indonesia/archive/marx- engels/1880/uto
pi-
ilmu/index.htmtanggal 3 Maret 2021. Hirzan,  A.,  &  Hasanuddin,  H.  (2017). Gerakan Masyarakat  Dalam  Membentuk  Kenegerian Tiga  Lorong  Baturijal  Hulu  Sebagai  Desa Adat  di  Kecamatan  Peranap  Kabupaten Indragiri Hulu  Tahun 2014-2015  (Doctoral dissertation, Riau University) . PhD Thesis. Riau University.
Hasan, Y. (2014). Indische Social DemocratischeVereniging (ISDV)
Merupakan  Cikal  Bakal  Partai  Komunis
Indonesia  (PKI) .  Jurnal  Pendidikan  dan Kajian Sejarah, 3(5), 6-13. Juwono,  Sudarsono.  (1976). Pembangunan  dan Perubahan Politik . Jakarta: Gramedia. Klandersmans,  Bert. Social  Movements:  Trends and  Turns ,  in  Stella  Quah  and  Arnauld
Sales (eds). The International Handbook of Sociology. London: Sage. Locher David A. (2002). Collective
Behavior. New Jersey: Prentice Hall. Lembaga  PKI  Sejarah.  (1961). Pemberontakan November  1926 .  Yayasan  Pembaharuan: Jakarta.
McVey,  R.  T.  (2006).  The  Rise  of  Indonesian Communism. Singapore: Equinox.
Misel,  Robert.  (2004). Teori  Pergerakan  Sosial . Yogyakarta: Resist Book. Mandel,  Ernest. Pengenalan  Kepada  Teori Ekonomi Marxis. Diunduh di https://www.marxi sts.org/indonesia/archive/mandel/002. htm. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. Misel,  Robert.  (2004). Teori  Pergerakan  Sosial . Yogyakarta: Resist Buku. Niel,  Robert  Van.  (1960). The  Emergence  of Modern  Indonesia  Elite .  Den  Haag:  N.V.
Uilgeverij. Pringgodigdo,  A.  K.  (1991). Sejarah  Pergerakan Rakyat Indonesia (Cet. 10). Pichardo,  Nelson  A.  1997. New  Social Movements: A Critical Review .
Dalam Annual  Review  of  Sociology; 1988; 23.
Putra, Fadillah. (2006). Gerakan Sosial. Malang. Averroes Press.
Saleh  As'adDjamhari,  dkk.  (2009). Komunisme di Indonesia . Jakarta: Pusjarah TNI. Shiraishi,  Takashi.  (1997). Zaman  Bergerak; Radikalisme  Rakyat  di  Jawa  1912-1926 . Jakarta: Grafiti.
Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi (edisi  ketiga).  Jakarta:  LembagaPenerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Sukmana,  O.  (2016). Konsep  dan  Teori  Gerakan Sosial . Malang: Intrans Publishing. Sudarsono,  J.  (1976). Pembangunan  Politik  dan Perubahan Politik. Jakarta: Gramedia. Syukur,  A.  (2008).  Kehancuran  Golongan Komunis  di  Indonesia.  Jurnal  Sejarah Lontar, 5 (2), 1-8.
Wirartha,  I  Made.  (2006). Metode  Penelitian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Andi Offset.
Wild,  C.  (1986). Gelora  Api  Revolusi:  Sebuah Antologi Sejarah . Jakarta: PT Gramedia.