## Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia
Eko Budi S 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi Broni - Jambi Email: ekobudi1999@yahoo.co.id

## Abstrak
Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan pada dasarnya diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku tindak  pidana  perikanan  (illegal  fishing).  Dampak  illegal  fishing  menyebabkan  keterpurukan  ekonomi  nasional  dan meningkatnya  permasalahan  sosial  di  masyarakat  perikanan  Indonesia.  Undang-Undang  RI  No.  45  Tahun  2009 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  telah  mengatur  tentang  tindak pidana  (delik)  di  bidang  perikanan  yang  dibagi  menjadi  2  kategori,  yaitu  kategori  pelanggaran  dan  kejahatan. Efektifitas  penegakan  hukum  masih  kurang  dikarenakan  masih  ada  beberapa  hambatan  antara  lain  faktor  substansi, struktural,  sarana  prasarana  pendukung,  masyarakat  dan  budaya  masyarakat  itu  sendiri.  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan  upaya  dalam  meminimalkan  hambatan  tersebut  melalui  beberapa  strategi  dalam  rangka  memberantas praktik ilegal fishing di perairan Indonesia.
Kata kunci : Kebijakan hukum, tindak pidana, illegal fishing.

## Abstract
Legal  policy  against  fisheries  offenders  is  basically  directed  at  the  accountability  of  fisheries  offenders  (illegal fishing). The impact of illegal fishing causes a deterioration in the national economy and increasing social problems in the Indonesian fisheries community. The Republic of Indonesia Law Number. 45 of 2009 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number. 31 of 2004 concerning Fisheries has regulated criminal acts (offenses) in the field of fisheries which are divided into 2 categories, namely the category of violations and crimes. The effectiveness of law enforcement is still  lacking because there are  still a number of obstacles, including the substance, structural, supporting  infrastructure,  the  community  and  the  culture  of  the  community  itself.  The  Indonesian  government  has made efforts to minimize these obstacles through several strategies in order to eradicate the practice of illegal fishing in Indonesian waters.
Keywords: Legal policy, criminal, illegal fishing.

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  merupakan  Negara  Kepulauan,  yang  sebagian  besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar dan  beragam.  Potensi  perikanan  yang  dimiliki  merupakan  kekayaan  negara  dan  sebagai  potensi  ekonomi yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  masa  depan  bangsa,  sebagai  tulang  punggung  pembangunan  nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported    fishing  practices) oleh  nelayan-nelayan  menggunakan  armada  kapal  ikan  asing  adalah  yang paling  banyak  merugikan  negara.  Luasnya  wilayah  perairan  Indonesia,  dan  lemahnya  pengawasan  pihak berwenang  terhadap  kegiatan  perikanan,  seringkali  dimanfaatkan  nelayan  asing  untuk  melakukan  illegal fishing di laut teritorial Indonesia. Sebagian pelaku memang dibawa ke proses hukum. Namun, penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku illegal fishing masih terbilang rendah.
Indonesia  memiliki  perairan  seluas  3.273.810  km²  yang  menjadi  habitat  paling  ideal  bagi  satwa  dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti ikan, terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Dengan  garis  pantai  95.181  km²  dan  merupakan  terpanjang  kedua  di  dunia  setelah  Kanada,  Indonesia memiliki  potensi  ekonomi  laut  senilai  US$  1,2  triliun  per  tahun,  namun  sayang  selama  puluhan  tahun perairan luas nan kaya ikan itu dicuri menggunakan kapal-kapal asing penangkap ikan. Pada tahun 2017 data ekspor  sektor  perikanan  Indonesia  hanya  senilai  US$  3,34  miliar,  kalah  jauh  dibandingkan  Vietnam  yang pada tahun sama senilai US$ 25 miliar, padahal dalam hal luas perairan dan panjang garis pantai, Vietnam
1 Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
tidak  ada  apa-apanya  dibandingkan  Indonesia, 2 sedangkan  pada  tahun  2014  mengalami  kenaikan  menjadi US$ 3,1 miliar. Lalu pada kuartal I 2015 nilai ekspor perikanan sudah menembus US$ 906,77 juta. 3 Namun, menurut  data  dari  Koalisi  Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan  sejak  Januari  sampai  Agustus  2015  jumlah pencurian  ikan  menggunakan  kapal-kapal  nelayan  asing  diperkirakan  telah  merugikan  negara  Rp.  101 triliun. 4
Dalam  pidato  pelantikannya  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  mengajak  semua kalangan bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dan memandang samudera, laut, selat  dan  teluk  sebagai  masa  depan  peradaban  Indonesia.  Laut  adalah  masa  depan  Indonesia  sekaligus bagian  dari  peradaban.  Jika  tidak  tegas  dari  sekarang,  pencurian  ikan  akan  semakin  menjadi-jadi  dan kekayaan ikan tinggal cerita.
Pemberantasan illegal  fishing dengan  menggunakan  aturan  hukum  UU  RI  No.  31  tahun  2004  yang telah dirubah menjadi UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perikanan diharapkan mampu memberantas mafia illegal fishing dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara di sektor perikanan, namun kenyataannya jauh panggang  dari  api.  Pemberantasan illegal  fishing menggunakan  instrumen  tersebut  telah  mengatur pemidanaan terhadap para pelakunya. Pada dasarnya pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh  hakim  yang  merupakan  konkritisasi  atau  realisasi  dari  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang merupakan  sesuatu  yang  abstrak.  Pemidanaan  adalah  hal  yang  berkenaan  dengan  hukuman  seperti  tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana. 5 Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara illegal (illegal  fishing) yang  dilakukan  oleh  kapal  nelayan  baik  berbendera  Indonesia  maupun  kapal  berbendera asing  di  perairan  Indonesia  maka  pemerintah  Indonesia  harus  melakukan  upaya  penegakan  hukum  untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara illegal tersebut.
Ada beberapa isu penting dalam penegakan hukum perikanan  saat ini. Isu tersebut tidak hanya dalam substansi  hukumnya  tetapi  juga  dalam  bekerjanya  lembaga  penegak  hukumnya,  diantaranya  adalah  dalam proses pembuktian pelaku-pelaku yang berada di belakang illegal fishing tersebut memerlukan waktu yang cukup lama daripada tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan ketelitian dalam proses penanganannya, sehingga  untuk  pengungkapan  yang  benar-benar  sampai  pelaku  utamanya  masih  sulit  ditembus.  Belum diaturnya  mekanisme  proses  untuk  mengakses  alat-alat  bukti  seperti  akses  informasi  pada  Bank  atau ketentuan  yang  memerintahkan  kepada  Bank  untuk  memblokir  rekening  tersangka  yang  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana.  Sementara  itu  ruang  lingkup  tindak  pidana  yang  masih  sempit  yang  diatur  dalam Undang-undang  Perikanan  belum  meliputi  tindak  pidana  korporasi,  tindak  pidana  penyertaan  dan  tindak pidana pembiaran (ommission).

## METODE PENULISAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  penulisan  deduktif  yaitu  dengan  cara  pemaparan secara  umum  untuk  mendapatkan  kesimpulan  secara  khusus,  tipe  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif  analitik,  untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  bahan-bahan  tersebut  kemudian  diinventarisasi  dan diidentifikasi,  teknis  analisis  dilakukan  secara  interpretasi,  yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan dijabarkan  dengan  mendasarkan  pada  suatu  norma  dan  pendekatan  konsep  kriminologi,  sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.
2 https://lingkunganitats.wordpress.com/2014/12/25/kasus-pencurian-ikan-di-wilayah-indonesia/#more-1407, diakses tanggal 2 Januari 2018.
3 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150518201340-92-54026/ekspor-perikanan-naik-signifikan/,  diakses  tanggal  2 Januari 2018.
4 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/11/128705/memberantas-ganasnya-pencurian-ikan-di-perairan- indonesia/ diakses tanggal 2 Januari 2018.
5 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  Dan  Batas Berlakunya Hukum Pidana , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 151.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi illegal fishing
Yang  dimaksud  dengan IUU  fishing (Illegal  Unreported  and  unregulated) adalah  kegiatan penangkapan  ikan  yang illegal /tidak  sah, unreported /tidak  dilaporkan  dan unregulated /tidak  sesuai aturan. Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001 , yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan illegal fishing antara lain:
Kegiatan  perikanan  oleh  orang  atau  kapal  asing  di  perairan  yang  menjadi  yurisdiksi  suatu  negara, tanpa izin  dari  negara  tersebut  atau  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan  dengan  pengaturan  mengenai  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  yang  diadopsi oleh  organisasi  tersebut,  dimana  ketentuan  tersebut  mengikat  bagi  negara-negara  yang  menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum Internasional lainnya yang relevan. 6
Sedangkan yang dimaksud Unreported Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan  peraturan  perundang-undangan  dan  kegiatan  perikanan  yang  dilakukan  yang  belum  dilaporkan  atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
Jenis-jenis kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, antara lain: pelaporan data hasil tangkapan, sea transhipment tanpa  didata/dilaporkan  kepada  aparat  yang  berwenang;  tidak  melaporkan  hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan; kapal penangkap ikan  dan  kapal  pengangkut  ikan  tidak  melapor  di  pelabuhan  pangkalan  kapal  sesuai  izin  yang diberikan dan kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri. 7
Adapun  kegiatan  perikanan  yang Unregulated  Fishing adalah  kegiatan  perikanan  yang  dilakukan  di area  kompetensi  yang  relevan,  dilakukan  oleh  kapal  tanpa  kebangsaan,  atau  oleh kapal  yang  mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang  dilakukan  melalui  cara  yang  bertentangan  dengan  pengaturan  konservasi  dan  pengelolaan  organisasi tersebut; kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan  konservasi  dan  pengelolaan  yang  dapat  diterapkan,  yang  dilakukan  melalui  cara  yang bertentangan  dengan  tanggung  jawab  negara  untuk  melakukan  konservasi  dan  pengelolaan  sumber  daya alam  hayati  laut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  internasional. 8 Kegiatan  IUU Fishing ini  mencakup pelanggaran  terkait  pengelolaan  dan  pelestarian  sumberdaya  perikanan  di  perairan  nasional  maupun internasional.

## Faktor-faktor penyebab dan dampak illegal fishing
Secara garis besar faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain: Pertama, Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Kedua, Disparitas harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal  mereka  harus  mempertahankan  pasokan  ikan  untuk  konsumsi  mereka  dan  harus  mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi  lain  kemampuan  pengawasan  khususnya  armada  pengawasan  nasional  (kapal patroli/pengawas)  masih sangat  terbatas  dibandingkan  kebutuhan  untuk  mengawasai  daerah  rawan. Kelima, Sistem  pengelolaan
6 http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12  diakses  tanggal  2 Januari 2018.
7 Ibid.
8 Ibid.
perikanan  dalam  bentuk  sistem  perizinan  saat  ini  bersifat  terbuka (open  acces), pembatasannya  hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta  sumber  daya  manusia  pengawasan  khususnya  dari  sisi  kuantitas.  Sebagai  gambaran,  sampai  dengan tahun ini baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang  harus  diawasi.  Hal  ini,  lebih  diperparah  dengan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  pengawasan. Ketujuh, Persepsi  dan  langkah  kerjasama  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.
Kegiatan Illegal  Fishing di  WPP-RI  telah  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  bagi  Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif,  melemahnya  daya  saing  perusahaan  dan  kelemahan  nelayan  merupakan  dampak  nyata  dari kegiatan IUU  fishing .  Kerugian  lain  yang  tidak  dapat  di  nilai  secara  materil  namun  sangat  terkait  dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk  mengelola  perikanannya  dengan  baik.  Untuk  dapat  mengetahui,  kerugian  materil  yang  diakibatkan oleh Illegal fishing perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing  yang  melakukan IUU  fishing sekitar  1000  kapal,  ikan  yang  dicuri  dari  kegiatan IUU  fishing dan dibuang (discarded) sebesar  25%  dari  stok  (estimasi  FAO,  2001).  Dengan  asumsi  tersebut,  jika  MSY (maximum sustainable yield = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang di curi dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun. Negara-negara yang (warganya) mencuri ikan di wilayah laut Indonesia antara lain: Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan yang potensi sumber daya ikan lautnya jauh lebih kecil. 9
Maraknya  perikanan  ilegal  di  perairan  Indonesia  berdampak  terhadap  stok  ikan  nasional  dan  global. Hal  ini  juga  menyebabkan  keterpurukan  ekonomi  nasional  dan  meningkatnya  permasalahan  sosial  di masyarakat perikanan Indonesia. Sedikitnya terdapat sepuluh masalah pokok dari aktivitas perikanan ilegal yang  telah  memberi  dampak  serius  bagi  Indonesia. 10 Pertama, perikanan  ilegal  di  perairan  Indonesia  akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Kedua, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Ketiga, perikanan illegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha  pengumpulan  dan  pengolahan  ikan. Keempat, perikanan  ilegal  akan  mengurangi  peran  tempat pendaratan  ikan  nasional  (pelabuhan  perikanan  nasional)  dan  penerimaan  uang  pandu  pelabuhan. Kelima, perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Keenam, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung, multiplier  effects dari  perikanan  ilegal  memiliki  hubungan  dengan penangkapan  ikan  nasional. Ketujuh, perikanan  ilegal  akan  berdampak  pada  kerusakan  ekosistem,  akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai. Kedelapan, perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Kesembilan, perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang  merupakan  sumber  protein  penting  bagi  Indonesia. Kesepuluh, perikanan  ilegal  akan  berdampak negative  pada  isu  kesetaraan  gender  dalam  penangkapan  ikan  dan  pengolahan  serta  pemasaran  hasil penangkapan  ikan.  Fakta  di  beberapa  daerah  menunjukkan  bahwa  istri  nelayan  memiliki  peranan  penting dalam  aktivitas  penangkapan  ikan  di  pantai  dan  pengolahan  hasil  tangkapan,  termasuk  untuk  urusan pemasaran hasil perikanan.

## Kebijakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing
Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing telah menjadi isu publik yang  saat ini sering diperbincangkan oleh masyarakat sejak adanya Satgas 155 “Satgas Pemberantasan Illegal Fishing” sampai dengan sekarang. 11 Data menunjukkan pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 95 kapal nelayan ilegal telah
9 Ibid.
10 http://ikanmania25.blogspot.com/2011/11/illegal-fishing.html, diakses tanggal 3 Januari 2018.
11 https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi/full& view=ok, diunduh tanggal 3 Agustus 2018.
ditangkap,  terdiri  dari  23  kapal  perikanan  Indonesia  (KII)  dan  72  kapal  perikanan  asing  (KIA).  Jumlah tersebut  yang  ditangkap  PSDKP-KKP  53  kapal,  TNI  Angkatan  Laut  195  kapal,  Polri  24  kapal.  Hasilnya, akhir tahun 2017 saja 367 kapal illegal fishing berhasil diamankan. Sejak 2014 hingga sekarang, tercatat 317 kapal  ilegal  telah  ditenggelamkan  setelah  inkrah.  Beberapa  kapal  nelayan  yang  kerap  nakal  untuk  masuk perairan Indonesia tanpa izin yakni Vietnam (144 kapal), Filipina (76 kapal), Malaysia (50 kapal), Thailand (21 kapal), Papua Nugini (2 kapal), Cina (1 kapal), serta Belize (1 kapal). 12
Secara  subtansial,  perubahan  yang  signifikan  pada  Undang-Undang  RI  No.  45  tahun  2009 dibandingkan  dengan  Undang-Undang  RI  No.  31  tahun  2004  yang  terdahulu,  adalah  penekanan  pada ketentuan  sanksi  pidana  berat  terhadap  kapal asing  yang  melakukan tindak  pidana  pencurian  ikan  di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 13
Beberapa  hal  yang  dapat  dicermati  tentang  perubahan-perubahan  substansial  antara  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain:
a. Hal  pembatasan  penangkapan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  tidak  diperbolehkan  menangkap ikan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia  tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
b. Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI).  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melainkan Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia.  Melalui  Undang-Undang  RI    No.  45  tahun  2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  93  ayat  (2)  menyatakan,  “Setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  melakukan  penangkapan  ikan  di  ZEEI  yang tidak  memiliki  SIPI  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). c. Hal  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  yang  di  emban  TNI-AL  dan  Pegawai    Negeri  Sipil Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Kewenangan  besar  bagi  TNI-AL  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 untuk mencegah  dan  memberantas  pencurian  ikan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  perairan Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satunya  tugas  berat  yang  harus dilaksanakan.  Dalam  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya,  penyidik  dan  pengawas  perikanan  dapat melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan  atau  penenggelaman  kapal  perikanan  yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
d. Putusan perampasan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  digunakan  untuk  menempatkan  benda dan/atau  alat  yang  dipergunakan  dalam  dan/atau  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  pencurian  ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.
e. Peran  serta  masyarakat  diperlukan.  Selain  TNI-AL  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dan  Penegak  Hukum  lainnya,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  juga  diikutsertakan masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
f. Tidak  mementingkan  unsur  kesengajaan.  Tindak  pidana  pencurian  ikan  di  perairan  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  “setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau  mengoperasikan“  dalam  beberapa  pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan  dengan  tidak  memperdulikan  unsur    kesengajaan,  dapat  menjerat  orang-orang  yang memang  sebenarnya  tidak  mempunyai  niat  melakukan  tindak  pidana  pencurian  ikan  di  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia.
g. Penggunaan  sistem  pidana,  penggunaan  sistem  pidana  penjara terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian ikan  oleh  nelayan  asing  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan
12 Ibid.
13 Supriadi, Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 462.

## Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia
Republik  Indonesia  tidak  diberlakukan.  Penahanan  pun  tidak  boleh  dilakukan  oleh  penyidik.  Ketika ditangkap  di  Tempat  Kejadian  Perkara,  selanjutnya  tersangka  di  bawa  untuk  diproses  dengan  membuat Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Setelah  selesai  diperiksa, tersangka  harus  secepatnya  dipulangkan  ke negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.
Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana sesuai Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  RI  No.  31  tahun  2004  tentang  Perikanan  menyamakan  hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana pencurian ikan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  adalah  suatu  kejahatan  karena  perbuatan  tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.
Dari  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Bab  XV  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya  yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran.  1)    Bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan  kejahatan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal,  84,  85,  86,  88,  91,  92,  93,  94,  dan  94A.  2)  Bentuk  perbuatan  yang dikategorikan  Pelanggaran  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal,  87,  89,    90,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  100A, 100B,  100C,  dan  100D.  Klasifikasi  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam  tindak  pidana  perikanan  tersebut  di atas  telah  sesuai  dengan  rumusan  hukum  pidana. 14 Adapun  perumusannya  antara  lain:  a)  Hukum  Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. b) Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang  dan  diancam  dengan  pidana.  c)  Hukum  pidana  menentukan  perbuatan  mana  yang  dipandang sebagai perbuatan pidana. d) Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. e) Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability/ criminal responsibility). f) Beberapa  pendapat  tentang  pengertian  hukum  pidana.  g)  Hal-hal  yang  perlu  ditegaskan  sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam tindak pidana perikanan dapat dengan  jelas  terlihat  apakah  itu  berupa  kejahatan  ataupun  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana pencurian ikan dan pidana apa yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan perikanan yang ada.
Dalam  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perikanan  harus  dapat  dipahami  lebih  mendalam dan harus diketahui dasar dari pemidanaan tersebut. Sistem pidana dan pemidanaan pada aliran klasik sangat menekankan  pemidanaan  terhadap  perbuatan,  bukan  pada  pelakunya.  Artinya  penetapan  sanksi  dalam undang-undang  tidak  dipakai  sistem  peringanan  atau  pemberatan  yang  berhubungan  dengan  faktor  usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan  yang  dilakukan. 15 Aliran  modern  yang  mencari  sebab  kejahatan  dengan  memakai metode  ilmu  alam  dan  bermaksud  untuk  langsung  mendekati  atau  mempengaruhi  penjahat  secara  positif sejauh  dia  masih  dapat  diperbaiki.  Karenanya  aliran  ini  bertitik  tolak  dari  pandangan  determinisme  dan menghendaki  adanya  individualism  pidana  yang  bertujuan  mengadakan  resosialisasi  terhadap  pelaku kejahatan.
Dalam  hal  Pembuktian,  mengenai  masalah  pembuktian  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  Indonesia adalah sistem negatif (negatif wettelijke stelsel) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif.  Dalam  sistem  negatif  Hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  apabila berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  menurut  hukum  sehingga  Hakim  mempunyai  keyakinan  bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Alat  bukti  utama  yang  dapat  dijadikan  dasar  tuntutan  dalam  tindak  pidana illegal fishing adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan  ikan  secara  ilegal yang    disebabkan    oleh    kajahatan  oleh    para    pelaku illegal  fishing, proses  ini  juga  sangat  memerlukan waktu  yang  cukup  lama  dari  tindak  pidana  umum  serta  sangat  dibutuhkan  ketelitian  dalam  proses penanganannya.
14 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 19.
15 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Tentang  Sistem  Peradilan  Terpadu ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 62.
Pembuktian  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing yang    masih    mengacu  pada  KUHAP  seperti tersebut diatas, adalah merupakan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana biasa,  sangat  sulit  untuk  menjerat  pelaku-pelaku  yang  berada  di  belakang  kasus  tersebut.  Belum  diaturnya mekanisme  proses  untuk  mengakses  alat-alat  bukti  seperti  akses  informasi  pada  bank  atau  ketentuan  yang memerintahkan kepada bank untuk meblokir rekening tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi  tindak pidana  korporasi,  tindak  pidana  penyertaan  dan  tindak  pidana pembiaran (ommission). Tindak pidana pembiaraan  atau  (ommission)    adalah  terutama    yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  memiliki  kewenangan dalam masalah penanggulangan illegal fishing.

## Hambatan
Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dicela  dan  dilarang  untuk  dilakukan  sebab  dapat  merugikan  kepentingan  orang  lain  maupun  kepentingan umum.  Dengan  demikian  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  adalah  apabila perbuatan  tersebut  dilarang  oleh  Undang-Undang  dan  diancam  dengan  pidana.  Oleh  karena  itu  segala perbuatan  ataupun  aktivitas  yang  dilakukan  secara  illegal  diwilayah  perairan  laut  Indonesia  yang  dengan tegas  dinyatakan  sebagai  keharusan  atau  larangan  oleh  undang-undang  dan  harus  diberantas  karena merupakan suatu tindak pidana. Dalam rangka pemberantasan illegal fishing oleh nelayan asing cara  yang lebih efektif adalah dengan penagakan hukum.
Mengenai  faktor-faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  meliputi  hukum  itu  sendiri  (sustansi hukum), aparat hukum (struktural), sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan. 16 Faktor penghambat tersebut  antara  lain:  Pertama,  Hambatan  yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum.  Sebagaimana  dijelaskan dalam UU RI No. 31 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perikanan secara  yuridis  formal  terdapat  tiga  instansi  yang  diberi  wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana perikanan diwilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan.  Meskipun  demikian  undang- undang tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja  yang  pasti,  sehingga  ketiga  instansi  tersebut  dapat  menyatakan  berwenang  dalam  penegakan  hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang demikian ini dapat menimbulkan kerawanan  adanya  perbedaan  penafsiran  peraturan  perundang-undangan  dan  perbedaan  pola  penegakan hukum diantara sesama aparat, bahkan timbul kekhawatiran akan adanya ketidak harmonisan atau gesekan antar  aparat  dalam  pelaksanaan  pemberantasan  illegal  fishing. 17 Keadaan  ini  sangat  potensial  untuk menimbulkan  konflik  kewenangan  dalam  penegakan  hukum.  Padahal  Konflik    kewenangan  merupakan keadaan  yang  sangat  tidak  menguntungkan  dan  mencerminkan  penegakan  hukum  yang  lemah  dan  tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana diwilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup  tinggi  dan  tetap  terus  berlangsung. Selain  menimbulkan  konflik  kewenangan,  keadaan  ini  juga merupakan kelemahan dalam hukum acara, dimana pengaturan kewenangan yang demikian ini memberikan celah yang jelas dalam proses pidana untuk melakukan praperadilan guna menguji keabsahan kewenangan penyidik  yang  melakukan  proses  penyidikan  sehingga  proses  peradilan  menyita  waktu  yang  lama. Sementara  itu  sering  dipermasalahkan  tindakan  hukum  berupa  penangkapan,  penahanan  dan  penyidikan yang dilakukan penyidik.
Permasalahan lain adalah obyek penegak hukum sulit ditembus hukum. Obyek yang dimaksud disini adalah  pelaku  yang  terlibat  dalam  kejahatan illegal  fishing yaitu  pelaku  yang  menjadi  otak  dari  kegiatan tersebut.  Terutama  dalam  hal  ini  adalah  oknum  Pejabat  Penyelenggara  Negara,  oknum  Aparat  Penegak Hukum  atau  oknum  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  tentang
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2011, hal. 8.
17 Joko Sumaryono, Forum Koordinasi  dan Konsultasi  Operasi  Keamanan Laut  dan  Penegakan Hukum, Majalah Patriot, Jakarta, 2007, hal. 3
Perikanan  tersebut.  Penerapan  Pasal  56  ayat  (1)  KUHP  yang  mengkualifikasikan  pelaku  tindak  pidana sebagai  orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan pidana  dapat  juga  diterapkan  dalam  kejahatan Illegal  Fishing yang  melibatkan  banyak  pihak.  Namun demikian  beban  pidana  yang  harus  ditanggung  secara  bersama  dalam  terjadinya  tindak  pidana Illegal Fishing juga dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak  sama  terhadap  pelaku  turut  serta,  dapat  dipidanakan  maksimum  sama  dengan  si  pembuat  menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, sedangkan ternyata peranan pelaku utamanya sulit ditemukan.
Kedua,  Hambatan  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  aparat  penegak  hukum  terdapat beberapa kelemahan yang melekat kepada aparat penegak hukum selaku individu dan kelembagaan, yakni: Aspek  intelektual  yang  mendorong  dan  melahirkan  profesionalisme  (khususnya  dalam  penegakan  hukum) patut  dipertanyakan  serta  belum  mampu  mengikuti  perkembangan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  cenderung  dinamis,  motivasi  dan  kesejahteraan  aparat  penegak  hukum  masih  rendah, sehingga  tidak  akan  mampu  memberikan  arah  pengabdian  yang  jelas,  dedikasi  sebagai  bobot  pengabdian terasa  semakin  menipis,  oleh  karena  itu  pandangan  tentang  keamanan  nasional  perlu  digalakkan  dalam rangka  berpikir  secara komprehensif  integral, artinya  bahwa  penegakan  hukum  dan  menjaga  keamanan  di laut menjadi tugas bersama. Sebagaimana diketahui bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri dan cara yang khas serta mempunyai beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan  saja  kepentingan  nasional,  akan  tetapi  terdapat  pula  kepentingan-kepentingan  internasional  yang harus  dihormati,  selian  itu  hampir  semua  tindak  pidana  diwilayah  perairan  laut  merupakan  tindak  pidana yang  terorganisir,  sehingga  diperluakan  keterampilan  hukum  yang  mumpuni  dan  professional  dalam mengungkapnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kualitas  maupun  kuantitas  sumber  daya  manusia  aparat penegak  hukum  yang  profesional  dan  berintegritas  yang  tidak  hanya  baik  tetapi  juga expert (ahli)  dalam bidang hukum khususnya dalam penangan perkara.
Ketiga,  Hambatan  yang  berkaitan  dengan  fasilitas  dan  sarana  penegakan  hukum.  Sebagaimana diketahui  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  sebagian  besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana  Indonesia, dimana total luas wilayah indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia. Bahwa jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan  Laut,  Polri  dan  Kapal  Pengawas  Perikanan  untuk  melaksanakan  pengawasan  di  laut  tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi yang membentang dari sabang sampai marauke. Keadaan  ini  menjadi  semakin  berat  bagi  aparat  di  laut,  sebab  sarana  patroli  yang  kondisinya  terbatas, dimana  sistem  pendorongan,  bangunan  kapal,  peralatan  navigasi  dan  komunikasi  yang  kurang  memadai karena faktor usia serta profesionalisme pengawaknya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mengingat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  sedemikian  pesat  telah  berdampak  pula  pada peningkatan kuantitas dan kualitas ancaman, sementara alokasi anggaran pemeliharaan  kapal masih sangat minim.
Hambatan  lainnya,  yang  berkaitan  dengan  prosedur  penangan  tindak  pidana  diwilayah  perairan  laut Indonesia. Bahwa undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan  KUHAP, menganut sistem spesialisasi, differensiasi dan  kompartemensasi,  yaitu membedakan dan menerapkan pembagian kewenangan kepada masing-masing institusi dengan cara memisahkan secara tegas tugas  dan  wewenang  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  disidang  pengadilan  serta  pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu keberhasilan proses peradilan, ditentukan oleh bekerjanya sistem peardilan pidana, dimana tidak berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem paradilan pidana yang lain, yang pada  akhirnya  menghambat  bekerjanya  proses  peradilan  pidana.  Dalam  pemberantasan  illegal  fishing, terkait  dengan  wewenang  masing-masing  institusi  yang  secara  yuridis  formal  diberi  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan,  terlihat  belum  adanya  sinergi  antar  institusi,  meskipun  telah  dibentuk  forum  atau badan  koordinasi  seperti  badan  keamanan  laut.  Keadaan  yang  demikian  ini  terlihat  dalam  pelaksanaan operasi  keamanan  di  laut  yang  lebih  sering  dilaksanakan  sendiri-sendiri  oleh  masing-masing  instansi, dimana  hal  ini  sangat  mempengaruhi  pola  operasi  dan  penggelaran  kekuatan,  oleh  karena  itu  sangat
mungkin terjadi di satu wilayah atau kawasan terdapat penumpukan kapal patroli sementara di wilayah atau kawasan lainya tidak ada unsur patroli.
Keadaan  yang  demikian  ini  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  didalam  praktek,  yang disebabkan  selain  adanya  perbedaan  persepsi,  tetapi  juga  akibat  adanya  egosentrisme  dimana  baik kepolisian,  TNI  Angkatan  Laut,  maupun  Penyidik  Pegawai  negeri  sipil  perikanan  merasa  memiliki kewenangan  sehingga  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  diwilayah  perairan  laut  menjadi  kurang  efektif. Selain itu, kondisi ini juga rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dan tidak jarang pada tingkat pelaksana di lapangan sering berebut kapal tangkapan. Bahkan ada kapal perikanan yang sudah ditangkap dan diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan  Laut setelah dilepas karena tidak cukup bukti, kemudian  ditangkap  lagi  oleh  penyidik  Kepolisian.  Kondisi  seperti  ini  merupakan  bukti  nyata  telah terjadinya  proses  pelaksanaan ganda  (double  law  enforcemen  process), artinya  bahwa  tindak  pidana  yang telah dilakukan proses penyidikan oleh salah satu instansi harus  dilakukan proses penyidikan kembali oleh instansi lainya yang juga berwenang menyidik tindak pidana diwilayah perairan laut.

## Upaya yang dilakukan
Disadari  bahwa  persoalan illegal  fishing ini  merupakan  persoalan multi-actors dalam  konteks melibatkan  banyak  pihak  (masyarakat  nelayan,  pemerintah  dan  pelaku  perikanan); multi-level karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik fishing ground , kerjasama multi- lateral  di  level  sub-regional  maupun  regional;  dan multi-mode khususnya  yang  terkait  dengan  regulasi peraturan, law  enforcement ,  hingga  penyediaan  fasilitas  dan  prasarana  pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan illegal fishing seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam ( internal strategy ) dan strategi keluar ( external strategy ). 18
Strategi  ke  dalam  terdiri  dari  tiga  strategi. Pertama ,  pembenahan  sistem  hukum  dan  peradilan perikanan.  Lemahnya  produk  hukum  serta  rendahnya  mental  penegak  hukum  dilaut  merupakan  masalah utama dalam penanganan illegal fishing di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya  Undang-Undang RI No.  45  tahun  2009  tentang  perikanan,  maka  diharapkan  penegakan  hukum  di  laut  dapat  dilakukan.  Dalam UU  perikanan  ini  sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelaku illegal  fishing cukup  berat.  Contohnya  adalah dalam UU tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).  Bagi  kapal  berbendera  Indonesia  yang  melanggar  ketentuan  itu,  pengelola  dan  pemilik  kapal  bisa diancam  pidana enam  tahun  dan  denda  Rp  2  miliar.  Kalau  pelanggaran  dilakukan kapal  berbendera  asing, pengelola serta pemilik kapal terancam penjara enam tahun dan denda Rp 20 miliar. Selain itu , UU tersebut juga  menegaskan  bahwa  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dapat  dilaksanakan  tanpa  kehadiran  terdakwa. Hakim  juga  harus  sudah  menjatuhkan  putusan  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan pelimpahan  berkas  perkara  dari  penuntut  umum.  Jangka  waktu  yang  sama  berlaku  pula  bagi  hakim pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan banding dan kasasi. Dengan kata lain  penanganan  pengadilan  perikanan  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  efisien  mengingat  karakteristik komoditas  perikanan  yang  cepat  busuk.  Dengan  pengadilan ad-hoc ini  diharapkan  nilai  ikan  yang  dapat diselamatkan dapat meningkat sekaligus membantu mengurangi kerusakan kapal asing yang dijadikan bahan sitaan,  yang  bisa  disumbangkan  kepada  nelayan  nasional.  Adanya  UU  perikanan  ini  harus  didukung  oleh para  aparat  penegak  hukum  di  laut,  dengan  armada  yang  tangguh  serta  mental  dan  semangat  untuk menegakan  hukum  merupakan  kunci  utama  implementasi  UU  perikanan  guna  mengatasi  permasalahan illegal fishing.
Kedua, Peningkatan aparatur penegak hukum dengan cara pengembangan dan penguatan kamampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut, dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu (a) pemberlakuan sistem MCS  ( Monitoring,  Control  and  Survei llance)  di  mana  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  VMS ( Vessel  Monitoring  Systems )  seperti  yang  direkomendasikan  pula  oleh  FAO.   Secara  sederhana  sistem  ini terdiri dari sistem basis data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG),  sehingga operator VMS dapat  memantau  seluruh  posisi  kapal  di  wilayah  perairan  tertentu.  Dengan  demikian  keberadaan  kapal penangkap  ikan  asing  dapat  segera  diidentifikasi  untuk  dapat  diambil  tindakan  selanjutnya. (b)
18 http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/, diakses tanggal 5 Januari 2018.
Memberdayakan  dan  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  dan  organisasi  pengawasan  yang  berada  di masyarakat  ( community-based  monitoring ).  Dengan  upaya  peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun illegal fishing .  Sistem pengawasan  berbasis  masyarakat  ini  pun  dilakukan  di  negara-negara  maju.  Jepang  misalnya,  telah  lama menerapkan  sistem  ini  khususnya  yang  terkait  dengan  implementasi “gyogyou  ken” ( fishing  right )  bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak “gyogyou kumiai” ( fisheries cooperative ), komunitas perikanan  lokal  mengawasi  daerah  penangkapannya  dari illegal  fishing .  (c)  Pemenuhan  kebutuhan  sarana dan  prasarana  pengawasan  secara  bertahap  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan.  (d)  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan.
Ketiga ,  penyempurnaan  sistem  dan  mekanisme  perizinan  perikanan  tangkap.  Jumlah  kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan  yang  diperbolehkan  (80%  MSY)  agar  usaha  perikanan  tangkap  dapat  berlangsung  secara menguntungkan dan lestari. Selain itu secara bertahap tidak ada lagi izin penangkapan bagi Kapal ikan asing di  perairan  ZEEI.  Dan  yang  paling  penting  adalah  prosedur  pengurusan  perizinan  secara  transparan  dan cepat. Khusus untuk mengatasi masalah kapal Ikan asing yang melakukan IUU Fishing, strategi yang dapat dilakukan adalah moratorium bagi kapal penangkap ikan asing.  Pemberian ijin terhadap kapal asing untuk beroperasi  di  wilayah  perairan  Indonesia  bukanlah  strategi  “legalisasi”  kapal  asing  ilegal,  namun  justru merupakan salah satu exit strategy dari persoalan illegal fishing . Karena pemberian ijin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan  Indonesia  dan  negara  pemilik  kapal  asing  tersebut  harus  bersedia  turut  berkontribusi  dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.
Keempat, Peningkatan  sarana  prasarana  yaitu  penguatan  (moderenisasi)  armada  perikanan  tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktek illegal fishing di ZEEI adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia  yang  beroperasi  di  daerah  ZEEI  dikarenakan  kemampuan  armada  kapalnya  yang  rendah (kemampuan  jangkauan  pendek  dan  waktu  berlayar  singkat).  Hal  ini  menyebabkan  para  nelayan  asing dengan  leluasa  menangkap  ikan  di  wilaya  ZEEI.  Dengan  kata  lain,  kita  harus  menjadikan  nelayan  kita sebagai tuan rumah di lautnya sendiri.
Sedangkan  strategi  keluar  ( external  strategy )  terkait  dengan  pentingnya  kerjasama  regional  maupun international  khususnya  yang  terkait  dengan  negara  tetangga.   Dengan  meningkatkan  peran  ini  ada  2 manfaat  sekaligus  yang  diperoleh. Pertama ,  Indonesia  dapat  meminta  negara  lain  untuk  memberlakukan sangsi bagi kapal  yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia seperti  yang diuraikan di atas. Dengan  menerapkan  kebijakan  anti IUU  fishing secara  regional,  upaya  pencurian  ikan  oleh  kapal  asing dapat  ditekan  serendah  mungkin.   Hal  ini  misalnya  telah  dilakukan  dalam  bentuk Joint  Commission  Sub Committee of Fisheries Cooperation antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antar negara. Kerjasama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS sehingga joint operation untuk VMS misalnya dapat dilakukan.
Kedua ,  dengan  bergabungnya  Indonesia  ke  dalam  organisasi  perikanan  internasional,  maka  secara tidak  langsung  Indonesia  telah  menghentikan  praktek  “ non-member  fishing ”  yang  dilakukan  sehingga produk  perikanan  Indonesia  relatif  dapat  ‘diterima’  oleh  pasar  internasional.  Pada  masa  lalu,  keengganan pemerintah Indonesia bergabung ke dalam organisasi perikanan regional/internasional lebih disebabkan oleh adanya  kewajiban  membayar member  fee .   Namun  di  saat  kecenderungan  global  akan  pentingnya memberantas  praktek  IUU  fishing  ini  terus  meningkat,  upaya  pencegahan  melalui  organisasi  internasional ini tetap perlu dilakukan secara gradual.

## SIMPULAN
Yang  dimaksud  dengan IUU  fishing adalah  kegiatan  penangkapan  ikan  yang illegal /tidak  sah, unreported /tidak  dilaporkan  dan unregulated /  tidak  sesuai  aturan.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya Illegal  fishing di  perairan  Indonesia  tidak  terlepas  dari  lingkungan  strategis  global  terutama kondisi  perikanan  di  negara  lain  yang  memiliki  perbatasan  laut  dan  sistem  pengelolaan  perikanan  di Indonesia itu sendiri.

## Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia
Dari  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Bab  XV  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. 1) Bentuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, dan 94A. 2) Bentuk perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal, 87, 89,  90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, dan 100D.
Maraknya  perikanan  ilegal  di  perairan  Indonesia  berdampak  terhadap  stok  ikan  nasional  dan  global. Hal  ini  juga  menyebabkan  keterpurukan  ekonomi  nasional  dan  meningkatnya  permasalahan  sosial  di masyarakat  perikanan  Indonesia.  Mengenai  faktor-faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  meliputi hukum  itu  sendiri  (sustansi  hukum),  aparat  hukum  (struktural),  sarana  prasarana,  masyarakat  dan kebudayaan.
Upaya  pemerintah  yang  harus  dilakukan  dalam  pemberantasan  illegal  fishing  adalah:  pembenahan sistem  hukum  dan  peradilan  perikanan,  Peningkatan  aparatur  penegak  hukum  dengan  cara  pengembangan dan penguatan kamampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan  perikanan  tangkap,  peningkatan  sarana  prasarana  yaitu  penguatan  (moderenisasi)  armada perikanan tangkap nasional, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sangsi bagi kapal yang  menangkap  ikan  secara  ilegal  di  perairan  Indonesia  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah  menghentikan  praktek  “ non-member  fishing ”  yang  dilakukan  sehingga  produk  perikanan  Indonesia relatif dapat ‘diterima’ oleh pasar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002. Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Tentang  Sistem  Peradilan  Terpadu, Badan  Penerbit Universitas  Diponegoro, Semarang, 2006. Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000. Joko  Sumaryono, Forum  Koordinasi  dan  Konsultasi  Operasi  Keamanan  Laut  dan  Penegakan  Hukum, Majalah Patriot, Jakarta, 2007.
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 2000. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011.
Supriadi, Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 462. http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian  jenis-jenis  dan  tujuan.html  diakses  tanggal  3  Januarii 2018.
http://ikanmania25.blogspot.com/2011/11/illegal-fishing.html, diakses tanggal 3 Januari 2018. https://lingkunganitats.wordpress.com/2014/12/25/kasus-pencurian-ikan-di-wilayah-indonesia/#more-1407, diakses tanggal 2 Januari 2018.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150518201340-92-54026/ekspor-perikanan-naik-signifikan/, diakses tanggal 2 Januari 2018.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/11/128705/memberantas-ganasnya-pencurian-ikan- di-perairan-indonesia/ diakses tanggal 2 Januari 2018.
http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12  diakses tanggal 2 Januari 2018.
http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/07/illegal fishing.html, diakses tanggal 2 Januari 2018. http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/,  diakses  tanggal  5  Januari 2018.
https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi/full& view=ok, diunduh tanggal 3 Agustus 2018.