Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) I SSN (Print)     : 2354-8932 Vol.11, No.1, Juni 2023, p.43-50, DOI: 10.47007/inohim.v11i1.497

## Ketepatan Kode Diagnosis Chronic Kidney Disease dalam Mendukung Kelancaran Klaim BPJS di Rumah Sakit
Warsi Maryati¹, Indriyati Oktaviano Rahayuningrum², Hestiana 3 Program Studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia Jl. K.H Samanhudi No.93, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Indonesia Korespondensi E-mail: warsi_maryati@udb.ac.id
Submitted: 4 Mei 2023, Revised: 15 Juni 2023, Accepted: 20 Juni 2023

## Abstract
An accurate diagnosis code is crucial to support the smooth submission of health service fee claims. In Indonesia, kidney disease is ranked  as  the  second  largest  financing  from  BPJS.  The  preliminary  study  results  show  that  of  the  30%  of  claims  submitted  by patients with chronic kidney disease (CKD) that were not approved, 10% of them were due to inaccurate diagnosis codes. This study aimed to prove the relationship between the accuracy of the CKD diagnosis code and the approval of BPJS claims. This research is a quantitative  study  with  a  cross-sectional  study  design.  A  sample  of  97  CKD  patient  claim  files  was  taken  at  a  hospital  in Surakarta. There are two variables: the accuracy of the diagnosis code and the approval of BPJS claims. Researchers used observation guidelines and ICD-10 to analyze the accuracy of the diagnosis code and observe the reasons for returning BPJS claims. Analysis of the relationship between the two variables using the Fisher Exact test. The results showed 93 (95.9%) valid CKD diagnosis codes and 4 (4.1%) inaccurate codes. Claim files were approved by 79 (81.5%) and not approved by 18 (18.5%). The analysis showed that  the  accuracy  of  the  CKD  diagnosis  code  had  a  significant  relationship  with  the  approval  of  BPJS  claims  (b=6.643;  95% CI=4.099-10.765; p=0.001). An Accurate CKD diagnosis code that is accurate has a 6.643 times greater chance of increasing claim approval than one that is inaccurate. Hospitals should try to improve the accuracy of the diagnosis code through regular training, monitoring and evaluation to minimize the occurrence of claims return.
Keyword: code, diagnosis, claim, accuracy, CKD

## Abstrak
Kode  diagnosis  yang  akurat  sangat  penting  untuk  mendukung  kelancaran  pengajuan  klaim  biaya  pelayanan kesehatan.  Di  Indonesia,  penyakit  ginjal  menduduki  ranking  kedua  pembiayaan  terbesar  dari  BPJS.  Hasil  studi pendahuluan  menunjukkan  bahwa  dari  30%  pengajuan  klaim  pasien  dengan chronic  kidney  disesase (CKD)  yang tidak disetujui, 10% diantaranya disebabkan karena ketidakakuratan kode diagnosis. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara keakuratan kode diagnosis CKD dengan persetujuan klaim BPJS. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan sampel sebanyak 97 dokumen klaim pasien CKD. Terdapat dua variabel yaitu keakruratan kode diagnosis dan persetujuan kliam BPJS. Peneliti menggunakan pedoman observasi dan ICD-10 untuk menganalisis keakuratan kode diagnosis serta mengamati penyebab pengembalian klaim BPJS. Analisis  hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  dengan  menggunakan  uji Fisher  Exact .  Hasil penelitian didapatkan kode diagnosis CKD yang akurat sebanyak 93 (95,9%) dan tidak akurat sebanyak 4 (4,1%). Berkas  klaim  yang  disetujui  sebanyak  79  (81,5%)  dan  tidak  disetujui  sebanyak  18  (18,5%).  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  keakuratan  kode  diagnosis  CKD  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  persetujuan klaim  BPJS  (b=6,643;  95%  CI=4,099-10,765;  p=0,001).  Setiap  kode  diagnosis  CKD  yang  akurat  memiliki peluang  sebesar  6,643  kali  lebih  besar  dalam  meningkatkan  persetujuan  klaim  dibandingkan  yang  tidak  akurat. Rumah sakit sebaiknya melakukan upaya peningkatan keakuratan kode diagnosis melalui pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkala sehingga meminimalisir terjadinya pengembalian klaim.
Kata Kunci : kode, diagnosis, klaim, kekauratan, CKD
Pendahuluan Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sejak tahun 2014. Program ini bertujuan agar masayarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata dengan menggunakan sistem pembiayaan prospektif. Program JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS (1).
Pembiayaan kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan JKN. BPJS sebagai penyelenggara program JKN berkewajiban untuk membiayai pelayanan kesehatan (2). Menurut PMK No.  36  Tahun  2015 (3),  klaim  adalah  permohonan  pembayaran  biaya  layanan  kesehatan  dari  rumah sakit  kepada  BPJS.  Sebelum  permohonan  klaim  disetujui,  berkas  klaim  harus  diverifikasi  terlebih dahulu oleh verifikator dari BPJS. Beberapa kendala dalam proses klaim terjadi akibat kode diagnosis dan  tindakan  yang  kurang  akurat,  berkas  tidak  dilengkapi  pemeriksaan  penunjang,  informasi  dalam resume yang tidak lengkap atau tidak sesuai sehingga menyebabkan penolakan klaim BPJS (4).
Kode  diagnosis  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  menentukan  tarif  klaim  BPJS,  sehingga  kode diagnosis  harus  ditetapkan  dengan  akurat.  Ketidakakuratan  kode  diagnosis  dapat  menyebabkan  hasil klaim BPJS tidak tepat sehingga menimbulkan kerugian bagi rumah sakit maupun BPJS. Dalam rangka menjamin  keakuratan  kode  diagnosis  maka  proses  kodefikasi  dilakukan  oleh  tenaga  professional (5). Perekam medis memiliki tanggung jawab dalam melakukan kodefikasi diagnosis dengan menggunakan ICD-10 (6).
Siswati dan Pratami (4) telah melakukan penelitian yang membuktikan masih terdapat banyak ketidaktepatan  kode  diagnosis  dan  tindakan  yaitu  sebesar  45,3%.  Akibatnya,  klaim  yang  ditolak  oleh BPJS  mencapai  59,3%.  Hasil  analisis membuktikan  ketepatan  kode  diagnosis  dan  tindakan berhubungan dengan persetujuan klaim.
Chronic  Kidney  Disease (CKD)  menjadi  masalah  kesehatan  secara  global  karena  prevalensinya selalu  meningkat,  prognosis  buruk  serta  biaya  perawatan  sangat  tinggi.  Menurut  Pusat  Data  dan Informasi  Kementerian  Kesehatan  RI (7),  CKD  adalah  penyakit  yang  jumlahnya  sangat  tinggi  di Indonesia. Biaya perawatan CKD menduduki peringkat kedua sebagai penyakit dengan biaya terbesar setelah penyakit jantung.
Berdasarkan studi pendahuluan pada dokumen klaim BPJS pasien CKD pada salah satu rumah sakit  di  Surakarta  menujukkan  bahwa  dari  30%  dari  dokumen  tidak  disetujui  dan  10%  diantaranya disebabkan  karena  kode  diagnosis  CKD  yang  tidak  akurat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis hubungan antara keakuratan kode diagnosis CKD dengan persetujuan klaim BPJS.

## Metode Penelitian
Desain studi dalam penelitian ini adalah crosssectional . Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 97 dokumen klaim pasien CKD di rumah sakit yang ada di Surakarta. Peneliti menggunakan pedoman observasi  dan  ICD-10  untuk  menganalisis  keakuratan  kode  diagnosis  serta  mengamati  faktor pengembalian klaim BPJS.
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  mengamati  berkas  klaim  BPJS  pasien  CKD  di  rumah  sakit. Pengamatan  difokuskan  untuk  mengetahui  keakuratan  kdoe  diagnosis  CKD  dan  hasil  persetujuan klaim  BPJS,  kemudian  hasil  pengamatan  diklasifikasikan  masing-masing  menjadi  dua  kategori. Keakuratan  kode  diagnosis  diklasifikasikan  akurat  dan  tidak  akurat  sedangkan  persetujuan  klaim diklasifikasikan menjadi disetujui dan tidak disetujui. Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan uji Fisher Exact untuk mengetahui hubungan antar variabel (Gambar 1). Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara keakuratan kode diagnosis CKD dengan persetujuan klaim BPJS.

## Hasil dan Pembahasan

## Sebaran Kasus CKD di Rumah Sakit
Sebanyak  97  berkas  klaim  BPJS  pasien  CKD  di  rumah  sakit  telah  dianalisis  dan diklasifikasikan  kasusnya.  Sebagian  besar  kasus  CKD  yang  ditemukan  adalah  CKD  Stage  5  (67), sedangkan kasus lainnya meliputi CKD, unspescified (27), CKD Stage 4 (2) dan CKD Stage 2 (1) (Gambar 2).

## Gambar 2. Sebaran Kasus CKD di Rumah Sakit

## Keakuratan Kode Diagnosis CKD di Rumah Sakit
Hasil  analisis  keakuratan  kode  diagnosis  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  kode  diagnosis CKD yang akurat sebanyak 93 berkas (96%) dan tidak akurat sebanyak 4 berkas (4%) (Gambar 3).
Gambar 3. Keakuratan Kode CKD
Ketidakakuratan  kode  diagnosis  CKD  disebabkan  karena  kesalahan  dalam  penggunaan kode kombinasi. Pada rekam medis tidak terdapat informasi bahwa terdapat komplikasi hipertensi, namun coder menetapkan kode I13.2 Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure (Tabel 1).
Tabel 1. Ketidakakuratan Kode Diagnosis CKD No Diagnosis Kode RS Kode Peneliti Jumlah Kasus Keterangan 1 CKD Stage 5 CHF I13.2 N18.5 I50.0 2 Tidak  ada  komplikasi  hipertensi.  Prosedur yang dilakukan adalah Hemodialisis. 2 CHF CKD Stage 5 I13.2 I50.0 N18.5 2 Tidak ada komplikasi hipertensi. Pemeriksaan  penunjang  yang  dilakukan adalah Ekokardiografi. Total 4
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Alik (8)  yang  menyampaikan  bahwa keakuratan  kode  diagnosis  mempengaruhi  pembiayaan  kesehatan  khususnya  dalam  proses  klaim, serta laporan morbiditas dan mortalitas, statistik kesehatan dan perencanaan perawatan kesehatan. Proses klaim dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi syarat diantaranya informasi yang lengkap dan  sesuai.  Keakuratan  kode  diagnosis  sangat  penting  untuk  diperhatikan  oleh coder .  Menurut Daniyah  dan  Susanto (9),  dalam  proses  kodefikasi  membutuhkan  kelengkapan  dan  ketepatan penulisan  diagnosis.    Kesalahan  dalam  penentuan  kode  diagnosis  yang  dilakukan  oleh coder dapat mengakibatkan kerugian secara finansial bagi rumah sakit maupun BPJS.

## Persetujuan Klaim BPJS Pasien CKD di Rumah Sakit
Hasil  observasi  pada  berkas  klaim  BPJS  pasien  CKD  di  rumah  sakit  didapatkan  bahwa jumlah  klaim  BPJS  yang  disetujui  sejumlah  79  berkas  (81%),  sedangkan  yang  tidak  disetujui sejumlah 18 kas (19%) (Gambar 4).
Disetujui 81% Tidak Disetujui 19%

## PERSETUJUAN KLAIM BPJS

## Gambar 4. Persetujuan Klaim BPJS Pasien CKD di Rumah Sakit
Klaim BPJS pasien CKD di rumah sakit yang tidak disetujui telah dikelompokkan menjadi tiga yaitu tidak disetujui karena data tidak lengkap, kesalahan data dan salah kode pada berkas klaim yang diajukan. Penyebab klaim tidak disetujui dijabarkan sebagai berikut:

## a. Tidak lengkap
Klaim  BPJS  yang  tidak  disetujui  pada  kasus  CKD  karena  tidak  lengkap  datanya  sejumlah  8 berkas dari 97 berkas yang diteliti. Data kliam yang tidak disetujui adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Klaim BPJS yang Tidak Disetujui Karena Berkas Tidak Lengkap No Diagnosis Keterangan 1 CKD Stage 5 Berkas dikembalikan karena tidak lengkap pada indikasi rawat inap. 2 CKD Berkas  dikembalikan  karena  tidak  lengkap  pada  penunjang  dan  tata laksana. 3 Orchitis CKD Berkas dikembalikan karena tidak lengkap pada pemeriksaan penunjang 4 CKD Stage 5 Encephalopathy Berkas dikembalikan karena tidak lengkap pada pemeriksaan penunjang dan tatalaksana encephalopathy 5 Aortic stenosis CKD Stage 4 Berkas dikembalikan karena tidak lengkap pada pemeriksaan penunjang 6 CKD Stage 5 Berkas  dikembalikan  karena  tidak  lengkap  pada  informasi  kelas perawatan dan jam pulang pasien. 7 Thypoid fever CKD Berkas  dikembalikan  karena  belum  ada  penyebab  demam  klinis  dan pemeriksaan penunjang 8 CKD Stage 5 Pneumonia Berkas dikembalikan karena belum ada penunjang penegakkan diagnosis penumonia.
b. Salah data
Klaim BPJS yang tidak disetujui pada kasus CKD karena kesalahan data sejumlah 6 berkas dari 97 berkas. Data kliam yang tidak disetujui adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Klaim BPJS yang Tidak Disetujui Karena Kesalahan Data No Diagnosis Keterangan 1 CKD Stage 5 Berkas  dikembalikan  karena  kesalahan  data  yaitu  pada  SEP  terchecklist diagnosis katarak 2 CKD Stage 5 Berkas dikembalikan karena kesalahan data nomor kartu yang tidak sesuai 3 CKD Stage 5 Edema Pulmo Berkas dikembalikan karena kesalahan data pada hasil rontgen thorax tidak sesuai. 4 CKD Stage 5 Berkas  dikembalikan  karena  kesalahan  data  pada  informasi  cara  pulang “ Meninggal ” tidak sesuai 5 Tetanus CKD Berkas  dikembalikan  karena  kesalahan  data  pada  informasi  cara  pulang “ Meninggal ” tidak sesuai 6 CKD Stage 5 Berkas  dikembalikan  karena  kesalahan  data  pada  informasi  cara  pulang “ Meninggal ” tidak sesuai
c. Salah kode
Klaim  BPJS  yang  tidak  disetujui  pada  kasus  CKD  karena  tidak  lengkap  datanya  sejumlah  4 berkas dari 97 berkas yang diteliti. Data kliam yang tidak disetujui adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Klaim BPJS yang Tidak Disetujui Karena Salah Kode No Diagnosis Keterangan 1 CHF CKD Berkas dikembalikan untuk konfirmasi kode diagnosis utama I13.2. 2 CKD Stage 5 CHF Berkas dikembalikan untuk konfirmasi kode diagnosis utama I13.2. 3 CKD Stage 5 CHF Berkas dikembalikan untuk konfirmasi kode diagnosis utama I13.2 4 CHF CKD Berkas dikembalikan untuk konfirmasi kode diagnosis utama I13.2
Siswati dan Pratami (4) berpendapat bahwa dalam proses klaim dibutuhkan ketelitian petugas dan  sebaiknya  dilakukan review secara  berulang  sebelum  diajukan  kepada  verifikatir  agar  proses  klaim berjalan lancar tanpa ada penolakan maupun penundaan klaim. Beberapa dokumen klaim yang  harus dilengkapi diantaranya Surat Eligibiltas Peserta (SEP), kartu tanda peserta, diagnosis dan tindakan, hasil pemeriksaan penunjang, billing , resume dan berkas lainnya. Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Santiasih  dkk (10)  bahwa  pending  klaim  dapat  terjadi  disebabkan  karena  ketidaksesuaian  atau ketidaklengkapan pengisian item-item pada rekam medis pasien, seperti ketidaksesuaian diagnosis pada resume  medis,  ketidaksesuaian  terapi  yang  diberikan  dengan  diagnosis  yang  ditetapkan  oleh  dokter penaggung jawab pasien (DPJP).

## Hubungan Keakuratan Kekuratan Kode Diagnosis CKD dengan Persetujuan Klaim BPJS
Hasil  analisis  dengan  uji  Fisher  Exact  (Tabel  6)  menunjukkan  bahwa  keakuratan  kode diagnosis  CKD  memiliki  hubungan  signifikan  dengan  persetujuan  klaim  BPJS  pasien  rawat  inap  di Rumah  Sakit  (b  =  6.643;  95%  CI  =  4.099-10,765;  p  =  0.001).  Nilai OR  = 6,643  yang  artinya  kode diagnosis CKD yang akurat meningkatkan peluang klaim disetujui 6,643 kali lebih besar daripada yang tidak akurat (Tabel 6).

## Tabel 6.
Hasil Analisis Hubungan Keakuratan Kode CKD dengan Persetujuan Klaim BPJS Keakuratan Kode Persetujuan Klaim Total n(%) Odd ratio 95% CI p Disetujui n(%) Tidak Disetujui n(%) Lower Upper Akurat 79 (81,5) 14 (14,4) 93 (95,9) 6,643 4,099 10,765 0,001 Tidak Akurat 0 4 (4,1) 4 (4,1) Total 79 (81,5) 18 (18,5) 97 (100)
Hasil  penelitian  Siswati  dan  Pratami (4)  menunjukkan  bahwa  kode  diagnosis  dan  tindakan secara signifikan memiliki hubungan dengan persetujuan klaim BPJS (p = 0,001). Senada dengan hasil penelitian  oleh  Trisetyawan  dan  Eryani (11)  bahwa  ketepatan  kode  diagnosis dyspepsia berhubungan dengan  kecepatan  klaim  BPJS,  diperoleh  nilai  signifikasi  p  value  <  0,001.  Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Alik (8)  bahwa  ketepatan  kode  diagnosis obstetric berhubungan  dengan  kelancaran klaim BPJS (p=0,004 dan OR=9), yang artinya bahwa kode diagnosis obstetric yang tepat mempunyai peluang 9 kali lebih lancar dalam proses klaim BPJS dibandingkan yang tidak tepat.
Keakuratan kode diagnosis sangat penting karena digunakan sebagai penentu biaya pelayanan kesehatan  pasien (11).  Selain  itu,  kode  diagnosis  yang  dihasilkan  harus  akurat,  karena  jika  kode  yang dihasilkan  tidak  akurat  dapat  mempengaruhi  proses  klaim (4).  Senada  dengan  pendapat  tersebut, Indawati (12), menyampaikan bahwa keakuratan kode diagnosis juga menjadi faktor dalam kelancaran proses  klaim  biaya  pelayanan  kesehatan  oleh  BPJS.  Dalam  pelaksanaannya,  beberapa  klaim  akan dikembalikan  oleh  BPJS  jika  terdapat  kekurangan  pada  kelengkapan  informasi,  dan  ketidakakuratan kode diagnosis.
Perekam medis khususnya coder harus memperhatikan keakuratan kode diagnosis karena dapat berdampak terhadap manajemen data klinis, pembiayaan, serta hal-hal yang terkait asuhan pasien (13). Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Thigpen et al . (14) bahwa kode diagnosis yang tidak akurat dapat menyebabkan kerugian secara finansial dan berpengaruh terhadap kebijakan yang luas.
Hsia et  al .  (15)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  61,70%  ketidakakuratan  kode diagnosis  disebabkan  karena  faktor  dokter  dan  petugas  administrasi  yang  bertanggungjawab  dalam melakukan  kodifikasi.  Ketidakakuratan  ini  Sebagian  besar  dilakukan  oleh coder yang  tidak  kompeten dalam melakukan reseleksi kodifikasi pada kasus penyakit yang kompleks. Dengan demikian, coder harus
memahami  seluruh  informasi  medis  pasien  dan  meningkatkan  kompetensinya  dalam  melakukan kodifikasi pada kasus yang kompleks.

## Kesimpulan
Kode  diagnosis  yang  akurat  memiliki  peran  yang  sangat  penting  terhadap  kelancaran  klaim BPJS.  Kode  diagnosis  menjadi  dasar  yang  digunakan  untuk  menentukan  tarif  INA-CBGs,  sehingga ketidakakuratan kode diagnosis akan menyebabkan perubahan jumlah klaim yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit. Dengan demikian pihak BPJS akan memastikan bahwa kode diagnosis yang dicantumkan dalam dokumen klaim merupakan kode diagnosis yang tepat agar dapat memberikan hasil klaim yang sesuai.  Pemberikan  kode  diagnosis  yang  akurat  pada  dokumen  klaim  akan  memudahkan  verifikator BPJS  untuk  menyetujui  klaim,  sebaliknya  jika  kode  diagnosis  tidak  akurat  maka  klaim  dapat  ditolak untuk dilakukan perbaikan.

## Ucapan Terimakasih
Penelitian ini didukung dan dibiayai oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.

## Daftar Pustaka
1.   Suprapto  S,  Malik  AA. Implementasi  Kebijakan  Diskresi  pada  Pelayanan  Kesehatan  Badan  Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) . J Ilm Kesehat Sandi Husada. 2019;7(1):1 – 8.
2.   Salim  DLF. Aksesibilitas  Pembiayaan  Kesehatan  dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Lex  Soc. 2020;8(4):104 – 14.
3.   Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam program Jaminana Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional . Permenkes Ri Nomor 36 Tahun 2015 [Internet]. 2015;1 – 97. Available from: www.hukor.depkes.go.id
4.   Pratami SL, Siswati. Hubungan Ketepatan Pemberian Kode Diagnosa Dan Tindakan Terhadap Persetujuan Klaim BPJS . J INOHIM. 2015;3:1 – 9.
5.   Kurnianingsih  W. Hubungan  Pengetahuan  Coder  dengan  Keakuratan  Kode  Diagnosis  Pasien  Rawat  Jalan BPJS berdasarkan ICD – 10 di Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo . J Manaj Inf dan Adm Kesehat. 2020;3(01):18 – 24.
6.   Budi SC. Manajemen Unit Kerja Rekam Medis . Yogyakarta: Quantum Sinergi Media; 2011.
7.   Kemenkes RI. Situasi Penyakit Ginjal Kronis . InfoDATIN (Pusat Data Dan Inf Kementeri Kesehat RI) [Internet]. 2017;1 – 10. Available from: http://emojione.com
8.   Nurrul AT, Alik I. Hubungan Ketepatan Kode Diagnosa Obstetric terhadap Kelancaran Klaim Bpjs Di Rsud Sawerigading Kota Palopo Sulawesi Selatan . J INOHIM. 2016;4(1):1.
9.   Daniyah R, Susanto A. Keakuratan Kodefikasi Diagnosis Pasien Bpjs Kesehatan Rawat Inap dengan Kasus Pending Klaim ( Dispute ) di Rumah Sakit Tk. II Dr. Soepraoen Malang . 2016;9831.
10.   Santiasih WA, Simanjorang A, Satria B. Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Rawat Inap di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai . J Healthc Technol Med. 2021;7(2):1381 – 94.
11.   Trisetyawan R, Eryani S. Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Dyspepsia dengan Klaim BPJS di Rumah Sakit  Rafflesia  Bengkulu .  MITRA  RAFLESSIA    J  Heal  Sci  [Internet].  2018;10(2).  Available from: https://jurnal.stikesbhaktihusada.ac.id/index.php/MR/article/view/10
12.   Indawati  L. Analisis  Akurasi  Koding  pada  Pengembalian  Klaim  BPJS  Rawat  Inap  di  RSUP  Fatmawati Tahun 2016 . J Manaj Inf Kesehat Indones. 2019;7(2):113.
13.   Hatta  G. Pedoman  Manajemen  Informasi  Kesehatan  di  Sarana  Pelayanan  Kesehatan .  Jakarta:  UI  Press; 2013.
14.   Thigpen JL, Dillon C, Forster KB, Henault L, Quinn EK, Tripodis Y, et al. Validity of International Classification of Disease Codes to Identify Ischemic Stroke and Intracranial Hemorrhage among Individuals with Associated  Diagnosis  of  Atrial  Fibrillation .  Physiol  Behav  [Internet].  2018;176(5):139 – 48.  Available from: http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC5604322&blobtype=pdf 15.   Hsia  DC,  Krushat  WM,  Fagan  AB,  Tebbutt  JA,  Kusserow  RP. Accuracy  of  Diagnostic  Coding  for Medicare Patients under The Prospective-Payment System . N Engl J Med. 1983;308(2):97 – 100.