## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1002-1010 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari

## Neng Setiawati*, Satya Wahyudi, Novi Aulia
STIE Graha Karya Muara Bulian *Corresponding email: setiawati888888@gmail.com
Abstract. This study aims to analyze the level of efficiency, effectiveness and influence of the Rural and Urban Land and Building Tax  (PBB-P2)  on  Regional  Original  Income  (PAD)  in  Batang  Hari  Regency.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data obtained from the Regional Finance Agency of Batang Hari Regency and secondary data by conducting library research obtained from the literature and other information related to the problem under study. The analytical tools  used are descriptive analysis, growth analysis,  contribution/share,  efficiency  and  effectiveness analysis, and  simple regression  analysis using IBM (Statistical Package for Social Science)  SPSS  version  26. The  results showed that the average  level  of efficiency of Rural  and Urban Land and Building  Tax collection  (PBB-P2)  of  82.98  percent  was categorized  as  quite efficient.  The average  level  of effectiveness  of PBB-P2 is 56.87 percent, including the less effective category. The  results of the regression  calculations show that the PBB-P2 variable has no effect on PAD receipts in Batang Hari Regency.
Keywords: Efficiency; Effectiveness; Urban and Rural Land and Building Tax; Regional Original Income (PAD)

## PENDAHULUAN
Al  hasni  dalam  Halim  (2014)  mengatakan Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  dengan  esensi  kebijakan otonomi daerah, telah menempatkan Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai titik berat otonomi. Dalam kaitannya  dengan  desentralisasi  dalam  hal  pengelolaan keuangan  daerah,  sesuai  yang  diamanatkan  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  maka  daerah  dihadapkan  pada  permasalahaan bagaimana  daerah  mampu  mengelola  sumber-sumber pendapatannya.  Permasalahan  pengelolaan  sumber- sumber  pendapatan  yang  dialami  daerah  adalah bagaimana  daerah  mampu  menggali,  mendapatkan,  dan memanfaatkan  sumber  daya  ekonomi  yang  ada  untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pengaturan  kewenangan  perpajakan  dan  retribusi  yang ada  saat  ini  kurang  mendukung  pelaksanaan  otonomi Daerah.  Pemberian  kewenangan  yang  semakin  besar kepada  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  seharusnya  diikuti dengan  pemberian  kewenangan  yang  besar  pula  dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang  sangat  terbatas  dan  tidak  adanya  kewenangan provinsi  dalam  penetapan  tarif  pajaknya  mengakibatkan daerah  selalu  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kebutuhan  pengeluarannya.  Ketergantungan  Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam  banyak  hal  kurang  mencerminkan  akuntabilitas Daerah.  Pemerintah  Daerah  tidak  terdorong  untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat
setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.
Menurut  Halim,  (2014),  Pemerintah  tentu  dapat dipahami  sebagai  sebuah  organisasi.  Pemerintah  dalam konteks  negara  pastilah  bertujuan  nirlaba.  Dengan demikian,  pemerintah  atau  negara  tentulah  termasuk dalam  jenis  organisasi  publik.  Organisasi  negara dijalankan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah sebagai  pelaksana  ( executive )  dari  pemerintahan  atau negara.  Tujuan  Pemerintah  tentu  melaksanakan  tujuan negara.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dipahami  bahwa  tujuan pemerintah merupakan tujuan negara.
Mardiasmo  (2001)  berpendapat  bahwa  tujuan utama penyelenggaaan otonomi daerah adalah meningkatkan  pelayanan  piblik  ( publik  service )  dan memajukan  perekonomian  daerah.  Pada  dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisassi fiskal, yaitu:
1. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat  (publik)  untuk  berpartisipasi  dalam proses pembangunan.
Mahmudi  (2010)  berpendapat  apabila  realisasi melampaui  anggaran  (target)  maka  kinerjanya  dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak  cukup  hanya  melihat  apakah  realisasi  pendapatan daerah  telah  melampaui  target  anggaran,  namun  perlu dilihat  lebih  lanjut  komponen  pendapatan  apa  yang paling  berpengaruh.  Hal  ini  untuk  mengetahui  lebih lanjut  apakah  pelampauan  target  pendapatan  itu
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
disebabkan  Karena good  planning dan  kerja  keras pemerintah  daerah  ataukah  hanya  semata-mata good luck saja.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari penelitian  dari  Tuasikal,  (2008)  yang  berjudul  Analisis Pengaruh  Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  di  DPPKAD Wilayah  Keresidenan  Surakarta),  perbedaan  penelitian ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  menambahkan variabel  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagai  salah  satu jenis  pajak  daerah  yang  potensial.  Sejalan  dengan Utomo, (2012) yang melakukan studi empiris di wilayah Keresidenan  Surakarta  yaitu  kabupaten  Surakarta, Kabupaten  Sukoharjo,  Kabupaten  Boyolali,  Kabupaten karanganyar,  Kabupaten  Klaten,  Kabupaten  Sragen  dan Kabupaten  Wonogiri  berpendapat  bahwa  secara  parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap  PAD  pada  pemerintah  kota  dan  pemerintah kabupaten di wilayah keresidenan Surakarta. Gitaningtyas,  (2014)  mengatakan  dukungan  keuangan Pemerintah Daerah dapat diperoleh dari Pendapatan asli Daerah  (PAD),yang  terdiri  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Harta  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan,  dan Lain-lain  pendapatan  yang  sah.  PAD  juga  merupakan salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  mengukur ketergantungan  suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Penerimaan PAD juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mukhlis,  (2010)  berpendapat  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  memiliki  peran  penting  dalam  rangka pembiayaan  pembangunan  di  daerah  berdasarkan  pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan  dalam  penerimaan  PAD  ini  akan  dapat meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah.  Seiring dengan  perkembangan  perekonomian  daerah  yang semakin  terintegrasi  dengan  perekonomian  nasional  dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan  PAD  menjadi  sangat  penting.  Sumber- sumber  penerimaan  PAD  tersebut  dapat  diuraikan  lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk mengukur  tingkat  ketergantungan  suatu  daerah  kepada pemerintah  pusat.  Kemampuan  keuangan  suatu  daerah dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya  PAD  yang  diperoleh daerah  yang  bersangkutan.  Pada  prinsipnya,  semakin besar  sumbangan  PAD  pada  APBD,  menunjukkan semakin  kecilnya  tingkat  ketergantungan  daerah  kepada pemerintah pusat.
Hafidh,  (2013)  mengatakan  otonomi  daerah  yang saat  ini  sudah  berjalan  di  tiap  kabupaten  dan  kota  di Indonesia  tetap  menimbulkan  persoalan  baru,  karena ternyata  potensi  pemerintah  daerah  yang  satu  dengan
daerah  yang  lainnya  sangat  beragam,  PAD  yang  tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju.
Besarnya  peran  masyarakat  dalam  pembangunan menurut  Azril,  (2000)  dalam  Badrudin,  (2011)  tersebut tidak  terlepas  dari  tiga  fungsi  pemerintah,  yaitu memelihara  keamanan  dan  pertahanan  dalam  negeri, menyelenggarakan  peradilan,  dan  menyediakan  barang- barang yang tidak mampu disediakan oleh pihak swasta, seperti jalan, dam, dan sarana publik lainnya. Salah satu perangkat  yang  selama  ini  banyak  digunakan  oleh pemerintah  untuk  mewujudkan  peran  tersebut  adalah perangkat  kebijakan  fiskal  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan,  irigasi,  transportasi  dan  sebagainya  Sasana, (2009) dalam Badrudin, (2011).

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan penelitian  akademik.  Penelitian  akademik  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  dosen  sebagai  bentuk pengabdian akademik.

## Jenis dan Sumber data

## Data Primer
Data  ini  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Batang Hari. Data yang dikumpulkan adalah data  yang  berhubungan  dengan  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  serta data  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  selama  5 (lima) tahun mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

## Data Sekunder
Data  yang  diolah  dengan  mengadakan  penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari  literatur-literatur  dan  informasi-informasi  lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## Metode Pengumpulan Data

## Kepustakaan (Library Research)
Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  membaca buku-buku,  literatur-literatur,  teori  dan  informasi  serta sumber-sumber  lain  yang  behubungan  dengan  masalah yang di teliti.

## Teknik Analisis Data dan Alat Analisis

## Teknik Analisis Data
Teknik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data penelitian  adalah  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif yaitu  mengungkapkan  kondisi  temuan  pada  objek penelitian  baik  dalam  bentuk  data  kuantitatif  maupun kualitatif untuk menarik kesimpulan penelitian.

## Alat Analisis
Metode  analisis  data  yang  digunakan  untuk menghitung  efisiensi  pajak  daerah  adalah  sebagai berikut:
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
Tabel 1 . Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah Persentase Kriteria > 100% Tidak Efisien 90 – 100% Kurang Efisien 80 – 90% Cukup Efisien 60 – 80% Efisien < 60% Sangat Efisien
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327, 1996
Tabel 2 . Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah Persentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 Tabel 3 . Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Persentase Kriteria 0,00 %-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991

## Analisis Regresi
Analisis  regresi  yang  digunakan  adalah  adalah analisis  regresi  linier  sederhana  dengan  menggunakan SPSS  26.  Menurut  Ramadhayanti  (2019:91),  uji  regresi bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel bebas ( independent) terhadap variabel terikat ( dependent ).  Dimana  suatu  persamaan  regresi  atau persamaan  penduga  dibentuk  untuk  menerangkan  pola hubungan  variabel-variabel.  Variabel  yang  diduga dinamakan  variabel  terikat  ( dependent  variable) . Variabel  yang  menerangkan  variabel  terikat dinamakan variabel  bebas (independt  variable.) Menurut  Santoso (2020:384)  Analisis  regresi  digunakan  terutama  untuk tujuan  peramalan  dimana  dalam  model  tersebut  ada sebuah  variabel  dependen  (tergantung)  dan  variabel bebas (independen)
Analisis  ini  untuk  mengetahui  arah  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen apakah  positif  atau  negatif  dan  untuk  memprediksi  nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami  kenaikan  atau  penurunan.  Data  yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.
Menurut  Sugiyono  (2001:  203)  analisis  antara korelasi  dan  regresi  keduanya  mempunyai  hubungan yang  sangat  erat.  Setiap  regresi  pasti  ada  korelasinya, tetapi  korelasi  belum  tentu  dilanjutkan  dengan  regresi. Korelasi  yang  tidak  dilanjutkan  dengan  regresi  adalah korelasi  antara  dua  variabel  yang  tidak  mempunyai hubungan  kausal  /  sebab  akibat,  atau  hubungan fungsional.
Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:
Y’ = a + bx Keterangan:
Y’   =  Variabel  dependen  (nilai  yang  diprediksikan) (PAD) x   = Variabel independen (PBB-P2) a   = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) b   =  Koefisien  regresi  (nilai  peningkatan  ataupun penurunan)

## Metode t-test (uji-t)
Uji  t  ini  digunakan  untuk  menguji  koefesien regresi  secara  individu  yaitu  antara  variabel  independen dengan variabel dependen.
1. Menentukan Hipotesis H 0 :  b 1 =  0,  (tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan antara  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel dependen (Y).
H 1 :  b 1 #  0,  (ada  pengaruh  yang  signifikan  antara variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen (Y).
2. Menetukan tingkat signifikan Diuji dengan tingkat signifikan sebesar 0,05
3. Kriteria pengujian
H 0 diterima apabila t tabel < t hitung atau t hitung > t tabel H 0 ditolak apabila t hitung < t tabel atau t tebel > t hitung
Metode  Analisys  of  Varians  (ANOVA)  atau  F-  test (uji-F)
Menurut  Santoso,  (2018)  ANOVA  sering  disebut juga dengan Uji F, mempunyai tujuan yang sama dengan uji  t  yakni  menguji  apakah  rata-rata  lebih  dari  dua sampel  berbeda  secara  signifikan  ataukah  tidak  dan menguji apakah dua sampel mempunyai varians populasi yang sama ataukah tidak.
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  model  secara simultan atau keseluruhan. Apabila F hitung ˃ dari F tabel , maka  model  yang  digunakan  dapat  dipakai  sebagai parameyeter  persamaan.  Sebaliknya  jika  F hitung ˂  F tabel maka model yang digunakan tidak dapat dipakai sebagai penduga parameter.

## Koefesien Determinasi (R 2 )
Koefesien  determinasi  bertujuan  untuk  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  di  Kabupaten  Batang  Hari dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2012  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  sebagai  tindak  lanjut implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  dimana  PBB–P2 merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari.
PBB-P2  mrupakan  salah  satu  dari  11  (sebelass) jenis  pajak  daerah  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Batang  Hari.  Penerimaan  PBB-P2  secara  keseluruhan memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi  keuangan  di Kabupaten  Batang  Hari.  Perkembangan  penerimaan PBB-P2  selama  tahun  2016  sampai  tahun  2020  dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4 . Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2016 – Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari
No Tahun Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tingkat Pertumbuhan (%) 1 2016 1.882.517.897,00 - 2 2017 2.461.495.665,00 23,52 3 2018 2.340.009.766,00 -5,19 4 2019 2.628,796.179,00 10,98 5 2020 2.929.338.350,00 10,26 Rata-rata 9,89
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari, 2021 (data diolah)
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat pertumbuhan  penerimaan  PBB-P2  setiap  tahunnya  dari tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020  berfluktuasi mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  Kenaikan  tertinggi adalah  pada  Tahun  2017  Rp2.461.495.665,00  naik sebesar  Rp578.977.768,00  atau  23,52  persen  dari  tahun 2016 sebesar Rp. 1.882.517.897,00. Tingkat pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  Tahun  2018 Rp2.340.009.766,00  turun  sebesar  Rp121.485.899,00 atau  minus  5,19  dari  tahun  2017.  Rata-rata  tingkat realisasi  penerimaan  PBB-P2  selama  tahun  2016-2020 adalah sebesar 9,89 persen
Perkembangan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah
Tabel 5 . Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – Tahun 2020 di Kabupaten
Batang Hari No Tahun Realisasi Penerimaan PAD Tingkat Pertumbuhan (%) 1 2016 17.068.815.432,00 - 2 2017 25.265.126.787,09 32,44 3 2018 36.617.780.708,00 31 4 2019 21.672.478.405,58 -68,96 5 2020 28.732.670.655,62 24,57 Rata-rata 4,76
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari, 2021 (data diolah)
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat pertumbuhan  realisasi  penerimaan  PAD  setiap  tahunnya dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020 berfluktuasi mengalami kenaikan dan penurunan, Tingkat pertumbuhan kenaikan tertinggi PAD adalah pada Tahun 2017 Rp25.265.126.787,09 naik
sebesar Rp8.196.311.355,09  atau  32,44  persen  dari  tahun  2016 sebesar  Rp17.068.815.432,00.  Tingkat  pertumbuhan PAD  terendah  terjadi  pada  Tahun  2019  sebesar Rp21.672.478.405,58
atau turun sebesar Rp14.945.302,302,42 atau minus 68,96 persen dibandingkan  tahun  2018  sebesar  Rp36.617.780.708,00. Rata-rata tingkat realisasi penerimaan PAD selama tahun 2016-2020  adalah  sebesar  4,76  persen.  Terjadinya penurunan  penerimaan  PAD  ini  disebabkan  karena terjadinya  penurunan  penerimaan  pada  beberapa  Pos Pajak  Daerah  Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Daerah Kabupaten Batang Hari (2018) meningkatnya penerimaan  Pajak  daerah  pada  Tahun  2018  sebesar Rp18.294.829.079,00  salah  satunya  disumbangkan  oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikarenakan  banyaknya  perusahaan  yang  membayar BPHTB  sebagai  syarat  pengajuan  sertifikat  Hak  Guna Usaha  (HGU)  ke  BPN.  Sedangkan  pada  Tahun  2019 hanya  beberapa  perusahaan  yang  melakukan  proses sertifikat  HGU  dan  lahannya  tidak  seluas  pada  tahun 2018,  akibatnya  jumlah  pembayaran  BPHTB  menjadi lebih kecil hanya sebesar Rp2.560.885.872,00

## Analisis  Efisiensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Analisis  efisiensi  penerimaan  PBB-P2  dilakukan dengan membandingkan antara Biaya Pemungutan PBB- P2  dengan  Realisasi  Penerimaan  PBB-P2.  Biaya pemungutan  PBB-P2  ini  terdiri  dari  Biaya  ATK,  Biaya Perjalanan  Dinas  dan  Biaya  cetak  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang  (SPPT).  Analisis  dalam  pembahasan  ini menggunakan  realisasi  penerimaan  PBB-P2  dan  Biaya Pemungutan  PBB-P2  selama  5  (lima)  Tahun  Anggaran yaitu  dari  Tahun  Anggaran  2016–2020.  Semakin  besar angka  perhitungan  yang  diperoleh  menunjukkan  kurang efisiennya  PBB-P2,  sedangkan  apabila  semakin  kecil angka  efisiensi  yang  diperoleh  dari  hasil  perhitungan
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
menunjukan  penerimaan  PBB-P2  sangat  efisien,  artinya hasil yag didapat lebih besar dari Biaya Pemungutan dari PBB-P2 tersebut..
Perhitungan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten Batang  Hari  selama  5  (lima)  Tahun  Anggaran  2016  – 2020 seperti Tabel berikut.
Tabel 6 . Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-P2 serta Biaya Pemungutan PBB – P2 Tahun 2016 – Tahun 2020 di
Kabupaten Batang Hari No Tahun Realisasi Penerimaan PBB-P2 Biaya Pemungutan PBB - P2 Efisiensi (%) 1 2016 1.882.517.897,00 2.874.540.336,00 152,70 2 2017 2.461.495.665,00 2.990.548.532,00 121,49 3 2018 2.340.009.766,00 1.046.568.664,00 44,72 4 2019 2.628,796.179,00 2.282.612.413,00 86,83 5 2020 2.929.338.350,00 281.509.193,00 9,16 Rata-rata 82,98 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun, 2021 (data diolah) Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan  hasil  perhitungan  data  tingkat  efisiensi PBB-P2  yang  tidak  efisien  terjadi  apabila  nilai efisiensinya  berada  diatas  100  persen  artinya  tingkat efisiensi  yang  paling  rendah  terjadi  pada  Tahun  2016 sebesar  152,70  persen  termasuk  dalam  kategori  kurang efisien,  hal  ini  disebabkan  karena  biaya  pemungutan PBB-P2 lebih besar daripada realisasi penerimaan PBB- P2.
Sedangkan  tingkat  efisiensi  yang  sangat  efisien terjadi pada Tahun 2020 sebesar 9,16 persen. Tingginya tingkat  efisiensi  pada  Tahun  2020  dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran untuk biaya pemungutan  seperti  ATK  maupun  perjalanan  dinas pegawai  atau  petugas  ke  lapangan  akibat refocusing APBD  dalam  menghadapi Corona  Virus  Diases-19 (Covid-19) sehingga  beberapa  item  biaya  pemungutan dihilangkan.  Tingkat  efisiensi  pemungutan  PBB-P2 selama  Tahun  2016  sampai  Tahun  2020  di  Kabupaten Batang  Hari  berkisar  antara  9,16  persen  hingga  152,70 persen.  Hal  ini  berarti  untuk  mendapatkan  penerimaan PBB-P2  sebesar  Rp100.000.000,00  diperlukan  biaya pemungutan  sebesar  Rp9.160.000,00  sampai  dengan 152.700.000,00
Rata-rata  tingkat  efisiensi  pemugutan  PBB-P2 selama  Tahun  2016  sampai  Tahun  2020  menunjukkan angka  efisiensi  sebesar  82,98  persen,  dapat  dikatakan bahwa  tingkat  efisiensi  pemungutan  PBB-P2  di Kabupaten  Batang  Hari  termasuk  dalam  kategori  cukup efisien.

## Analisis  Efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Analisis efektivitas penerimaan PBB-P2 dilakukan dengan  membandingkan  antara  realisasi  penerimaan PBB-P2  dengan  target  PBB-P2  selama  5  (lima)  Tahun Anggaran  yaitu  dari  Tahun  Anggaran  2016–2020. Semakin  besar  angka  perhitungan  yang  diperoleh menunjukkan penerimaan PBB-P2 efektif, karena sesuai dengan  kriteria  nilai  efektifitas  dari  Depdagri  apabila angka  persentase  berada  pada  range  90  -100  persen termasuk  kedalam  kriteria  efektif.  sedangkan  apabila semakin  kecil  angka  efektifitas  yang  diperoleh  maka termasik kriteria nilai yang tidak efektif (˂ 60 persen).
Perhitungan  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten Batang  Hari  selama  5  (lima)  Tahun  Anggaran  2016  – 2020 seperti Tabel berikut.
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-P2 serta Target Penerimaan PBB – P2 Tahun 2016 – Tahun 2020 di
Kabupaten Batang Hari No Tahun Realisasi Penerimaan PBB-P2 Target Penerimaan PBB - P2 Efektivitas (persen) 1 2016 1.882.517.897,00 2.315.000.000,00 81,32 2 2017 2.461.495.665,00 2.500.000.000,00 98,46 3 2018 2.340.009.766,00 4.500.000.000,00 52,00 4 2019 2.628,796.179,00 5.000.000.000,00 52,57 5 2020 2.929.338.350,00 5.600.000.000,00 52.31 Rata-rata 56,87 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun, 2021 (data diolah) Tabel diatas menggambarkan efektivitas penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan menunjukan bahwa nilai efektivitas penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dan Perdesaan  di  Kabupaten  Batang  Hari  berfluktuasi  dari tahun  ke  tahun  dengan  angka  berkisar  52,00  persen
sampai  dengan  98,46  persen  dengan  tingkat  efektivitas rata-rata  sebesar  56,87  persen  termasuk  kategori  kurang efektif.
Berdasarkan  Tabel  7  terlihat  bahwa  tingkat efektivitas  PBB-P2  yang  tertinggi  terjadi  pada  Tahun 2017  sebesar  98,46  persen.  Tingkat  efektivitas  yang
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
terendah  terjadi  pada  3  Tahun  Anggaran  yaitu  Tahun Anggaran  2018,  2019  dan  2020  yaitu  masing-masing 52,00  persen,  52,57  persen,  dan  52,31  persen  yang termasuk dalam kriteria tidak  efektif, hal ini  disebabkan karena realisasi penerimaan PBB-P2 lebih kecil daripada target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan.
Tingginya  nilai  tingkat  efektivitas  penerimaan PBB-P2 pada Tahun 2017 belum menunjukkan besarnya tingkat  efektivitas  yang  sebenarnya,  karena  penilaian
efektivitas  hanya  berdasarkan  target  tidak  berdasarkan potensi  PBB-P2  yang  ada,  apalagi  target  tersebut biasanya  dibandingkan  dengan  target  tahun  sebelumnya sehingga  menyebabkan  potensi  PBB  –P2  yang sebenarnya tidak diketahui.
Analisis  Kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 8 . Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD serta Realisasi Penerimaan PBB – P2 Tahun 2016 – Tahun 2020 di
Kabupaten Batang Hari No Tahun Realisasi Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan PBB - P2 Kontribusi/Share (%) 1 2016 17.068.815.432,00 1.882.517.897,00 11,03 2 2017 25.265.126.787,09 2.461.495.665,00 9,74 3 2018 36.617.780.708,00 2.340.009.766,00 6,39 4 2019 21.672.478.405,58 2.628,796.179,00 12,12 5 2020 28.732.670.655,62 2.929.338.350,00 10,20 Rata-rata 9,90
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun, 2021 (data diolah)
Dari  Tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi PBB-P2  terhadap  PAD  selama  Tahun  Anggaran  2016 sampai  Tahun  Anggaran  2020  menunjukkan  fluktuasi, dimana  kontribusi  yang  terbesar  terjadi  pada  Tahun Anggaran 2019 sebesar 12,12 persen. Hal ini disebabkan adanya  kesadaran  dari  Wajib  Pajak  untuk  membayar PBB-P2  sesuai  besarnya  nilai  nominal  tagihan  pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sedangkan kontribusi  terkecil  terjadi  pada  Tahun  Anggaran  2018 sebesar  6,39  persen  hal  ini  disebabkan  karena  belum optimalnya  pelaksanaan  sosialisasi  PBB-P2  kepada masyarakat.  Sedangkan  rata-rata  kontribusi  PBB-P2 terhadap  PAD  sebesar  10,20  persen,  hal  ini  tergolong kurang, karenanya diperlukan upaya yang lebih baik lagi
didalam  peningkatan  penerimaan  PBB-P2  sehingga akhirnya  akan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  salah  satu sumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) di Kabupaten Batang Hari.

## Analisis Pengaruh PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk melihat pengaruh PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten  Batang  Hari  digunakan  analisis  regresi regresi  linear  sederhana.  Persamaan  regresi  pengaruh PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Ali  Daerah  selama  Tahun Anggaran  2016  –  Tahun  Anggaran  2020  dapat  dilihat sebagai berikut:
Tabel 9 . Hasil Uji Koefisien Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7683944072,723  25238053175,002 ,304 ,781 PBBP2 7,428 10,207 ,387 ,728 ,519 a. Dependent Variable: PAD Sumber: IBM SPSS 26 Y = 7.683.944.073 + 7.428x
PAD = a + bx Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) x = Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Nilai  koefisien  regresi  yang  diperoleh  dari pengolahan  data  SPSS  26  adalah  sebesar  7,428  artinya apabila  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan mengalami perubahan sebesar Rp100.000.000,  00  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  akan meningkat sebesar Rp7.428.000,00
Untuk  melihat  tingkat  hubungan  antara  PBB-P2 dan  PAD  di  Kabupaten  Batang  Hari  dapat  dilihat  dari koefisien korelasi anatara dua variabel yang diteliti. Dari hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi  (r) sebesar 0,387 artinya 38,7 persen perubahan penerimaan PAD Kabupaten Batang Hari ditentukan oleh perubahan PBB-P2,  sedangkan  61,3  persen  ditentukan  oleh  faktor lain  yang  tidak  diteliti.  Nilai  koefisen  korelasi  PBB-P2 ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  penerimaan  PBB-P2 sebesar  Rp1.000.000,00  akan  mengakibatkan  PAD meningkat sebesar Rp387.000,00
Hasil perhitungan secara parsial (Analisis t – Test)
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
Uji t dipergunakan untuk melihat keberartian nilai koefisien  regresi  antara  variabel  dependent  (PAD)
dengan variabel independent (PBB-P2) secara individual.  Uji  t  dilakukan  dengan  tingkat  signifikansi 0,05  persen  dengan  uji  2  (dua)  arah /two  tail, (t₀,₀₅) dengan  derajat  kebebasan  (n-k),  diperoleh  nilai  t  hitung sebesar  0,728  dan  nilait  t  tabel  sebesar  3,182.  Hal  ini berarti  bahwa  t  hitung  ˂  t  tabel  sehingga  Ho  di  tolak, keadaan  ini  berarti  bahwa  variabel  x  (PBB-P2)  tidak
berpengaruh  terhadap  variabel  Y  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batang Hari.

## Hasil perhitungan secara simultan

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) atau koefisien penjelas dipergunakan untuk mengukur besarnya tingkat hubungan  secara  simultan  (keseluruhan)  antara  variabel dependent dan variabel independent
Tabel 10 . Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,387 a ,150 -,133 7879723860,83540
a. Predictors: (Constant), PBBP2 Sumber: IBM SPSS 26
Tabel 11. Hasil Uji Analisis of Varian (ANOVA) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 32885428555223822000,000 1  32885428555223822000,000 ,530 ,519 b Residual 186270144369056060000,000 3  62090048123018680000,000 Total 219155572924279880000,000 4
a. Dependent Variable: PAD b. Predictors: (Constant), PBBP2 Sumber: IBM SPSS 26
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  R²  sebesar 0,150.  Nilai  koefisien  determinasi  ini  menunjukkan bahwa  15  persen  hubungan  PAD  dapat  dijelaskan  oleh Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2),  sedangkan  sisanya  sebesar  85 persen  disebabkan  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  PBB-P2  tidak mempunyai  hubungan  yang  nyata  terhadap  penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Sementara  itu  dalam  menguji  model  secara simultan  atau  keseluruhan  dilakukan  uji  F.  Uji  F dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat  keyakinan  95 persen  diperoleh  perhitungan  F  hitung  sebesar  0,530 sedangkan F tabel sebesar 10,13. Berarti F hit ˂ F tabel, keadaan  ini  berarti  bahwa  PBB-P2  secara  keseluruhan tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PAD  di Kabupaten Batang Hari.

## SIMPULAN
1 Rata-rata  tingkat  realisasi  penerimaan  PBB-P2 selama  tahun  2016-2020  adalah  sebesar  9,89  persen, dengan  tingkat  pertumbuhan  berkisar  antara  -5,19 persen  sampai  23,52  persen.  Tingkat  pertumbuhan PBB-P2 tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 23,52 persen serta tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar - 5,19 persen.
2 Rata-rata  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  sebesar 10,20  persen,  hal  ini  tergolong  kurang,  Kontribusi
PBB-P2 terhadap PAD selama Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2020 menunjukkan fluktuasi,  dimana  kontribusi  yang  terbesar  terjadi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 12,12 persen, hal ini  disebabkan  adanya  kesadaran  dari  Wajib  Pajak untuk  membayar  PBB-P2  sesuai  besarnya  nilai nominal  tagihan  pada  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang  (SPPT).  Sedangkan  kontribusi  terkecil terjadi  pada  Tahun  Anggaran  2018  sebesar  6,39 persen  hal  ini  disebabkan  karena  belum  optimalnya pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 kepada masyarakat. 3 Rata-rata tingkat efisiensi pemugutan PBB-P2 selama Tahun 2016 sampai Tahun 2020 menunjukkan angka efisiensi sebesar 82,98 persen, dapat dikatakan bahwa tingkat  efisiensi  pemungutan  PBB-P2  di  Kabupaten Batang  Hari  termasuk  dalam  kategori  cukup  efisien artinya  untuk  mendapatkan  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) sebesar  Rp100.000.000,00  dibutuhkan  biaya  pungut sebesar Rp82.980.000,00. Tingkat efisiensi pemungutan PBB-P2 yang paling rendah terjadi pada Tahun  Anggaran  2016  yaitu  sebesar  152,70  persen termasuk  dalam  kategori  kurang  efisien,  hal  ini disebabkan  Karena  biaya  pemungutan  PBB-P2  lebih besar  daripada  realisasi  penerimaan PBB-P2. Sedangkan  tingkat  efisiensi  yang  sangat  efisien terjadi  pada  Tahun  2020  sebesar  9,16  persen. Tingginya  tingkat  efisiensi  pada  Tahun  2020 dikarenakan  terjadinya  pengurangan  anggaran  untuk
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
biaya  pemungutan  seperti  ATK  maupun  perjalanan dinas  ke  lapangan  akibat refocusing APBD  dalam menghadapi Corona  Virus  Diases-19  (Covid-19) sehingga beberapa item biaya pemungutan dihilangkan.
4 Rata-rata  tingkat  efektifitas  PBB-P2  sebesar  56,87 persen  artinya  dari  target  PBB-P2  yang  telah ditetapkan  mampu  merealisasikan  penerimaan  PBB- P2  rata-rata  sebesar  56,87  persen.  tingkat  efektivitas PBB-P2  yang  tertinggi  terjadi  pada  Tahun  2017 sebesar  98,46  persen.  Tingkat  efektivitas  yang terendah terjadi pada 3 Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yaitu masing-masing 52,00  persen,  52,57  persen,  dan  52,31  persen  yang termasuk  dalam  kriteria  tidak  efektif,  hal  ini disebabkan  karena  realisasi  penerimaan  PBB-P2 lebih  kecil  daripada  target  penerimaan  PBB-P2  yang telah ditetapkan.
5 Nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,387  artinya 38,7  persen  perubahan  penerimaan  PAD  Kabupaten Batang  Hari  ditentukan  oleh  perubahan  PBB-P2, sedangkan  61,3  persen  ditentukan  oleh  faktor  lain yang tidak diteliti. Nilai koefisen korelasi PBB-P2 ini menunjukkan  bahwa  perubahan  penerimaan  PBB-P2 sebesar  Rp1.000.000,00  akan  mengakibatkan  PAD meningkat sebesar Rp387.000,00
6 Berdasarkan  pengujian  terhadap  nilai  t,  diperoleh nilai  t  hitung  sebesar  0,728  dan  nilai  t  tabel  sebesar 3,182.  Hal  ini  berarti  bahwa  t  hitung  ˂  t  tabel sehingga  Ho  di  tolak,  keadaan  ini  berarti  bahwa variabel  x  (PBB-P2)  tidak  berpengaruh  terhadap variabel  Y  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Batang Hari.
7 Nilai  koefisien  determinasi  (R²)  sebesar  0,150.  Nilai koefisien  determinasi  ini  menunjukkan  bahwa  15 persen  hubungan  PAD  dapat  dijelaskan  oleh Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB-P2),  sedangkan  sisanya  sebesar 85  persen  disebabkan  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa PBB-P2  tidak  mempunyai  hubungan  yang  nyata terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
8 Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  F  hitung sebesar  0,530  sedangkan  nilai  F  tabel  sebesar  10,13. Uji  F  dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat keyakinan 95 persen. Berarti F hit ˂ F tabel , keadaan ini berarti bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Berarti secara  keseluruhan  PBB-P2  tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan,  maka  penulis memberikan  saran  dalam  meningkatkan  peran  PBB-P2 dalam  meningkatkan  penerimaan  PAD  di  Kabupaten Batang  Hari  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang
lebih  baik  lagi  dimasa  mendatang  pada  tingkat  fiskal daerah yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan  tingkat  efisiensi  pemungutan  PBB-P2 dengan cara meminimumkan biaya-biaya pemungutan  yang  tidak  diperlukan  atau  biaya  yang tidak  mendesak  agar  hasil  yang  didapatkan  lebih besar  dari  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk memungut PBB-P2.
2. Meningkatkan tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 dengan  menggali  potensi  PBB-P2  yang  ada  di Kabupaten  Batang  Hari  dengan  cara  ekstensifikasi pajak  seperti  mendata  kembali  Wajib  Pajak  PBB-P2 yang  tersebar  di  setiap  Kecamatan,  Kelurahan,  Desa maupun  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT),  karena penilaian  efektivitas  selama  ini  hanya  berdasarkan target  tidak  berdasarkan  potensi  PBB-P2  yang sebenarnya  ada  di  lapangan,  apalagi  target  tersebut biasanya  hanya  dibandingkan  dengan  target  tahun sebelumnya sehingga menyebabkan potensi riil PBB– P2 yang sebenarnya tidak diketahui.
3. Mengingat PBB-P2 tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan PAD, maka perlu melaksanakan perbaikan  manajemen  penerimaan  PBB-P2  dengan cara  intensifikasi  pajak  di  era  digital  seperti mengoptimalkan  serta  memperluas  akses  sistem Informasi Teknologi (IT) melalui sistem pembayaran secara  online  di  bank-bank  daerah  maupun  Bank Nasional yang  terkoneksi dengan  jaringan Automatic Teller  Machine  (ATM)  link  mobile  online seluruh Indonesia.
4. Menerapkan reward  dan  punishment bagi  pegawai pengelola  PBB-P2,  dengan  cara  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Bidang  PBB-P2 melalui  Bimbingan  Teknis  dan  Pelatihan,  maupun insentif  keuangan  berdasarkan  besarnya  realisasi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan yang  dapat  dikumpulkan,  serta  menerapkan  sanksi apabila  terjadi  penyimpangan  penerimaan  pajak  di lapangan.
5. Melaksanakan  evaluasi  minimal  setiap  bulan  antara pimpinan  dengan  pegawai  di  Bidang  PBB-P2. Pimpinan  hendaknya  juga  melakukan  pengecekan langsung  ke  lapangan  agar  masalah-masalah  yang tersembunyi  dapat  diketahui  dan  dicari  solusi  dari masalah tersebut.
6. Memperbaharui  secara  akurat  tarif  Nilai  Jual  Objek Pajak  (NJOP)  berdasarkan  Klasifikasi  Zonasi  PBB- P2 pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan melihat tingkat perkembangan perekonomian daerah, sehingga diharapkan  penerimaan  PBB-P2  akan  memberikan kontribusi  yang  lebih  besar  dan  berpengaruh  nyata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.
Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin,  Rudy  dan  Mufidhatul  Khasanah,  2011,
Pengaruh  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Jurnal  Manajemen, Akuntansi,  dan  Ekonomi  Pembangunan,  Vol.9 No.1.
Gitaningtyas,  Yetty  Kurniawati,  2014,  Pengaruh  PDRB, jumlah  Penduduk,  dan  Investasi  Swasta  terhadap realisasi  PAD  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Universitas Jember.
Hafidh,  Aula  Ahmad,  2013,  Analisis  Rasio  Keuangan Daerah  Dalam  Mempengaruhi  Belanja  Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi Halim,  Abdul,  2011,  Manajemen  Keuangan  Sektor
Publik, Salemba Empat, Jakarta
Litbang  Depdagri  dan  FISIPOL  –  UGM,1991,
Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta. Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Mardiasmo,  2002,  Akuntansi  Sektor  publik,  Andi,
Yogyakarta.
Mukhlis,  Imam,  2010,  Peran  Pajak  Daerah  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Makalah Disampaikan  pada  acara seminar  regional perpajakan  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Malang Peraturan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  Nomor  1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Republik  Indonesia,  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Santoso, Singgih, 2020, Panduan Lengkap SPSS 26, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Santoso,  Singgih,  2020,  Mahir  Statistik  Parametrik,  PT.
Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sugiyono,  2001,  Metode  Penelitian  Bisnis,  CV.
Alfabeta, Bandung.
Ramadhayanti,  Ana,  2019,  Aplikasi  SPSS  Untuk Penelitian dan Riset Pasar, PT. Elex Komputindo,
Jakarta.
Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 Tentang  Pedoman  Penilaian dan Kinerja Keuangan Tuasikal, Askam, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah  kab/kotadi  Indonesia,  Jurnal  Telaah  dan Riset  Akuntansi  Vol.  1  No.  2,  Universitas
Pattimura, Ambon.
Utomo,  Okta  Sigit,  2012,  Analisis  Pengaruh  Pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  Kasus  di  DPPKAD  Wilayah
Keresidenan Surakarta), Universitas
Muhammadiyah Surakarta.