## JIPK
JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN
JIPK. Volume 11. No 1. April 2019
DOI=10.20473/jipk.v11i1.10992 Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JIPK/index

## Research Article
Rumput Laut ( Kappaphycus Alvarezii ) sebagai Komoditas Unggulan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Seaweed ( Kappaphycus Alvarezii ) as Potential Commodity in Added Value Development for The Prosperity of Sumba Timur Regency Communities, Nusa Tenggara Timur Province

## Marcelien Dj Ratoe Oedjoe, Felix Rebhung, Sunadji
Faculty of Marine and Fisheries, Nusa Cendana University, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

## ARTICLE INFO
Received: January 01, 2019 Accepted: March 19, 2019
*) Corresponding author: E-mail: marina@umt.edu.my
Keywords: Kappaphycus alvarezii , added value, benefit cost, BEP, payback period
Kata Kunci: Kappaphycus alvarezii, nilai tam- bah, benefit cost, BEP, pay back period, keuntungan.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi nilai tambah di antara tiga stakeholde r utama pada usaha budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu pembudidaya,  pedagang  dan  industri  rumput  laut  telah  dilakukan.  Data  kualitatif  dan kuantitatif diperoleh lewat survei, observasi langsung, wawancara dan diskusi kelompok ( Focus Group Discussion , FGD). Sampel/unit usaha budidaya rumput laut diambil secara representative dan purposive . Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif disertai perhitungan Pay Back Period (PBP), Break Even Point (BEP)  dan Benefit  Cost  ratio (B/C). Hasil menunjukkan nilai PBP = 0,72 yang berarti unit usaha dapat mengembalikan modal dalam 8 bulan. Nilai BEP per unit usaha budidaya rumput laut sebesar Rp. 3.435,77 dan BEP produksi sebesar 2.007,50 kg. Nilai B/C ratio 1.09 menunjukkan bahwa usaha rumput laut di lokasi study layak dilaksanakan. Nilai tambah pada pembudidaya sebesar Rp 3.575/kg, pedagang sebesar Rp 2.175/kg dan industri rumput laut sebesar Rp 41.000/ kg.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  pada  tingkat  kelayakan  usaha budidaya rumput laut di NTT dewasa ini, nilai tambah tertinggi dinikmati oleh industri pengolahan rumput laut, diikuti pembudidaya dan pedagang.

## Abstract
This study aims to determine the distribution of value added among the three main stakeholders in seaweed farming in the Province of East Nusa Tenggara (NTT), namely the farmers, traders and seaweed industries. The study applied a qualitative and quantitative method through a survey, direct observation, and interviews. Data were representatively and purposively collected. The study used descriptive analysis, focus group discussion, and simple mathematics.  Results showed that payback period was 0.72 meaning that the investment could be returned in 8 months; break-even point (BEP) per seaweed culture business unit was IDR. 3,435.77; the break-even point of production was 2,007.50 kg; benefit-cost (B/C) was 1.09 meaning that the seaweed culture was feasible to do. There were  3  successive  seaweed  marketing  channels  such  as  producer,  collector,  merchant, manufacturer, consumer, or direct delivery from producers to consumers, producer to collecting merchant, big merchant to the consumer. The added value was IDR. 3,575/kg for the seaweed farmer, IDR. 2,175/kg for big merchant, and IDR. 41,000/kg for seaweed industry.
Cite this as: Marcelien, D. R. O., Felix, R., & Sunadji . (2019). Rumput Laut ( Kappaphycus Alvarezii ) sebagai Komoditas Unggulan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur . Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan , 11(1):
62-69 . http://doi.org/10.20473/jipk.v11i1.10992
JIPK (ISSN: 2528-07597), Nationally Accredited Journal of Second Grade (Sinta 2) by Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia. Decree No: 10/E/KPT/2018
Copyright ©2019 Universitas Airlangga April 2019

## 1. Pendahuluan
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki topografi  terjal  dan  beriklim  semi-ringkai.  Kondisi geografis  dan  klimatologis  itu  sangat  membatasi kegiatan dan produktivitas pertanian,  tetapi memberikan kesempatan yang luas untuk berbagai usaha marikultur karena  perairan  pantai  di  setiap  pulau  relatif  jernih sepanjang  tahun.  Menurut  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  (Perindag)  NTT  (2014),  kawasan  yang potensial untuk marikultur rumput laut di NTT tersebar di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Kabupaten Lembata. Sejak ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya pada tahun  2010,  produksi  rumput  laut  di  daerah  tersebut terus  meningkat,  sehingga  pada  2014  mencapai  total produksi sebesar 2.400 ton (DKP NTT, 2014). Hal ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah yang bersungguh-sungguh  mengembangkan  kawasan  ini menjadi  kawasan  minapolitan  budidaya  rumput  laut yang  terintegrasi  dan  maju.  Untuk  merespon  kondisi tersebut  maka  pemerintah  Kabupaten  Sumba  Timur dan  Kabupaten  Sabu  Raijua  membangun  pangkalan pendaratan rumput laut guna memutus monopoli harga  oleh  pengusaha  tertentu.  Pangkalan  termaksud juga  dibangun  sebagai  keluhan  petani  dan  nelayan rumput laut soal akses dan dugaan adanya diskriminasi (Perindag NTT, 2015).
Menurut  data  Perindag  NTT  (2014),  potensi lahan budidaya rumput laut di Provinsi NTT sangat luas, yakni mencapai 15.141,73 Ha dan jumlah pembudidaya telah  mencapai  64.095  orang  yang  tersebar  di  21 kabupaten.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Provinsi NTT (2014) melaporkan luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut jauh lebih tinggi lagi yaitu 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai. Alasan perbedaan data luas lahan potensial antara kedua lembaga itu tidak jelas,  namun  sampai  sejauh  ini  belum  terlihat  adanya konflik  pengelolaan  lahan  di  lapangan.  Lebih  lanjut DKP  Provinsi  NTT  (2014)  mendeskripsikan  bahwa luas lahan potensial yang sudah dimanfaatkan  adalah 5.205,70 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1,7 juta ton rumput laut basah atau 250.000  ton kering/tahun dan aktifitas budidaya dapat dilakukan 3-5 siklus/ tahun. Apabila areal potensial di atas dikelola secara optimal, maka  total  produksi  rumput  laut  di  Provinsi  NTT diperkirakan  mampu  mencapai  750.000  –  1.250.000 ton  kering/tahun  (Perindag,  2016).  Menurut  laporan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI (2015), kondisi produksi rumput laut di Indonesia telah mencapai 10.335.000 ton basah atau 6.201.000 ton kering dan dari jumlah total produksi itu usaha budidaya rumput laut di
NTT memberikan kontribusi sekitar  60 %.
Dari  sudut  pandang  nilai  sumberdaya, rumput  laut  memiliki  karakteristik  yang  menjanjikan. Permintaan  internasional  akan  rumput  laut  relatif tinggi  sehingga  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  ( high value commodity ), penggunaannya dalam industri dan farmasi sangat luas, daya serap tenaga kerja yang tinggi,  teknologi  budidaya  yang  mudah  dan  murah, masa tanam yang pendek (45 hari) dan biaya per unit produksi  murah  (Parenrengi et al .,  2006).  Data  yang dilaporkan  tentang  kesuksesan  budidaya  rumput  laut di  berbagai pelosok  NTT  hingga belakangan ini  telah mengkonfirmasi  akurasi  karakteristik-karakteristik  itu. Berdasarkan alasan di atas, maka jika dikelola dengan cermat, industri rumput laut dari hulu hingga hilir dapat menjadi basis ekonomi utama bagi Provinsi NTT.
Potensi lahan untuk budidaya rumput laut dan potensi  hayati  rumput  laut  termaksud  di  atas  ternyata tidak  serta  merta  membuat  masyarakat  pembudidaya rumput  laut  sejahtera  secara  ekonomis.  Kenyataan menunjukkan  bahwa  tingkat  kehidupan  masyarakat pembudidaya  rumput  laut  masih  jauh  kurang  jika dibandingkan  dengan  pembudidaya  ikan,  udang,  dan peternak. Banyak pihak menunjuk mutu, kuantitas dan ketersediaan  bibit,  pengeringan  dan  penanganan  lepas panen rumput laut sebagai bahan baku industri sesuai Standar Internasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan food safety yang masih sulit diadopsi dan diterapkan secara lengkap, keterbatasan suplai bahan baku, posisi tawar yang lemah, serta informasi harga dan pasar yang kurang  berada  di  balik  masalah  pembudidaya  rumput laut  kurang  sejahtera.  Masalah  ini  sangat  kompleks sehingga  sulit  mendapatkan  intervensi  inovatif  yang tepat  untuk  diintegrasikan  dalam  pengelolaan,  oleh karena  itu  usaha  budidaya  rumput  laut  di  NTT  perlu ditampilkan  dalam  model  ekonomi  yang  sederhana tetapi tepat menampilkan unsur-unsur utama pada usaha itu secara mudah. Akan tetapi penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa hingga dewasa ini model ekonomi untuk  usaha  budidaya  rumput  laut  di  NTT  belum tersedia.
Observasi  lapangan  menunjukkan  bahwa pengelola hampir seluruh unit usaha budidaya rumput laut di NTT adalah usaha rumah tangga nelayan. Dalam hal ini suami dan/atau isteri di keluarga nelayan adalah pengelola usaha budidaya rumput laut sekaligus pekerja,  bahkan  anak-anak  dilibatkan  pada  sore  hari dan  hari  liburnya.  Penggunaan  tenaga  kerja  dari  luar keluarga hanya terjadi pada bagian tertentu dari kegiatan budidaya rumput laut, teristimewa pada saat mengikat thallus rumput  laut  pada  tali  dan  membenamkannya
di laut.  Mitra utama pembudidaya rumput laut adalah para  pedagang  yang  membeli  rumput  laut  kering dari para pembudidaya dengan harga yang telah disepakati.  Dalam  model  pembudidaya  –  pedagang, para  pedagang  merupakan  sumber  utama  informasi harga bagi para pembudidaya. Model ekonomi rumput laut ini berubah ketika pemerintah daerah membangun dan  memfungsikan  pabrik  pengolahan  rumput  laut untuk  menghasilkan  rumput  laut  olahan  setengah  jadi berupa Alkali Treated Cottonii (ATC). Kehadiran pabrik pengolahan  termaksud  menambah  pelaku  baru  dalam ekonomi  rumput  laut  di  NTT  sehingga  mengubah model ekonomi usaha rumput laut dari Pembudidaya – Pedagang (PP) ke Pembudidya – Pedagang – Industri (PPI)  atau  Pembudidaya  –  Industri  (PI).  Perubahan model tersebut diduga membawa konsekuensi mendasar pada usaha budidaya rumput laut baik yang diinginkan maupun  yang  tidak  diinginkan  dapat  terjadi  di  masa depan. Selain persoalan-persoalan teknis lapangan, satu hal  nyata  yang  segera  terjadi  adalah  konflik  ekonomi berkaitan  dengan  distribusi  nilai  tambah  antar  ketiga unsur utama dalam model ekonomi di atas. Agar usaha budidaya rumput laut di NTT semakin kuat dan nyata berperan  sebagai  basis  ekonomi  masyarakat  maka diperlukan  suatu  mekanisme  kontrol  oleh  Pemerintah Daerah yang adil dan diterima oleh semua pihak.
Pentingnya  masalah  nilai  tambah  dalam usaha budidaya rumput laut telah terimplisit dalam laporan penelitian sebelumnya.  Budidaya rumput laut sebagai salah satu teknik pemanfaatan kawasan pesisir berpeluang  besar  untuk  dikembangkan  bagi  produksi perikanan  berkelanjutan  sehingga  meningkatkan  nilai tambah (Giyatmi, et al., 2003). Arus peningkatan nilai tambah  komoditas  perikanan  (rumput  laut)  terjadi  di setiap mata rantai pasok dari hulu ke hilir yang berawal dari  pembudidaya  dan  berakhir  pada  konsumen  akhir (Purwaningsih  dan  Widjaja,  2014). Nilai tambah pada  setiap  anggota  rantai  pasok  berbeda-beda tergantung dari input dan perlakuan oleh setiap anggota rantai  pasok  tersebut  (Van  Staden,  2000) . Sesuai kebijakan  pembangunan  perikanan  budidaya  maupun pembangunan perindustrian yang berkelanjutan, dibuat suatu strategi pengelolaan ekonomi rumput laut berbasis industri  agro  (akuaindustri).  Penelitian  ini  diharapkan membantu  para  pengambil  keputusan  yaitu  meliputi pembuat kebijakan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah),  investor,  pedagang,  eksportir  dan  pihak  lain yang  berkepentingan  dalam  pembangunan  industri rumput  laut  sehingga  akan  dihasilkan  nilai  tambah komoditas  rumput  laut  yang  menguntungkan  bagi semua pihak yang terlibat

## 2.  Material dan Metode

## 2.1 Bahan dan Sumber Data
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli - September 2016 di Kabupaten Sumba Timur dengan metode survei, observasi dan wawancara. Data primer dikumpulkan  dari  responden:  birokrasi/SKPD  terkait, pembudidaya, pengumpul, pedagang dan pengusaha. Bahan yang digunakan adalah rumput laut merah jenis Eucheuma cottonii .

## 2.2 Variable dan Metode Pengumpulan Data
Analisis kelayakan finansial menggunakan beberapa perhitungan diantaranya: Pendapatan bersih , Payback Periode , Benefit-Cost Ratio , Break Even Point, Nilai tambah (Hayami, et al 1987):
- Pendapatan bersih ( π = TR-TC )
π = Total Penerimaan – Total biaya -Break Even Point (BEP) harga
BEP harga = Total biaya/ jumlah produksi
- Break Even Point (BEP) produksi
BEP produksi = Total biaya / harga rumput laut tiap kg
- Pay Back Period (PBP)
PBP = Modal investasi/ pendapatan bersih 1 tahun
- Benefit Cost Ratio (B/C)
B/C = Total Penerimaan/ Total biaya
-Nilai tambah (NT)
NT = f ( K , B , T , H , U , h , L ) .... (1)
dimana,
K : Kapasitas produksi
B : Jumlah bahan baku yang digunakan (kg)
T : Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (orang)
H : harga output (Rp/kg)
U : Upah kerja (Rp)
h : Harga bahan baku (Rp/ kg)
L : Nilai input lain (Rp/kg)

## 2.3 Analisis Data
Analisa data yang digunakan pada riset ini adalah deskriptif  kualitatif dan  kuantitatif. Analisis  deskriptif kualitatif  menjelaskan  kondisi  sentra  produksi  dan pasar yang ada, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk perhitungan analisis usaha perikanan pada setiap pelaku  usaha  rumput  laut  mulai  dari  produksi  hingga pemasaran.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Pelaku Utama Dalam Produksi Rumput Laut

## 3.1.1 Pembudidaya Rumput Laut di Kabuapten Sumba Timur
Berdasar hasil survei Perindag pada tahun 2014- 2016, sumberdaya manusia pembudidaya rumput laut di Sumba Timur rata-rata tidak tamat SMP. Rata-rata umur pembudidaya 39,35 tahun, dengan rata-rata pengalaman usaha  budidaya  sekitar  9,35  tahun.  Modal  awal  yang digunakan adalah modal sendiri, sedangkan usaha awal pembudidaya rumput laut di Kabupaten Sumba 100% dari usaha penangkapan (nelayan). Hal ini berarti bahwa usaha budidaya rumput laut sangat menjanjikan karena lebih mudah, panen 45 hari, serta dapat merekrut tenaga kerja dari keluarga maupun tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Teknologi yang digunakan relatif lebih mudah dan murah dengan menggunakan teknologi lepas dasar sebesar  100%.    Bibit  rumput  laut  yang  digunakan berasal  dari  hasil  panen.  Luas  lahan  yang  dibudidaya 4920  m 2 .  /perbudidaya.  Rata-rata  produksi  rumput laut kering: 1,3 ton – 12,8 ton/tahun dengan harga jual berfluktuasi yaitu rata-rata Rp 6.000 – Rp 11.000/ kg. Sistem penjualannya, pembeli datang langsung ke lokasi budidaya atau ke koperasi. Pemasarannya ke pedagang pengumpul,  pedagang  antar  pulau  ataupun  koperasi. Pasar dalam negeri yaitu Bali, Makasar, Surabaya.
Menurut  Ngamel  (2012),  permasalahan lain yang dihadapi pembudidaya adalah rendahnya bargaining power atau  posisi  tawar  terhadap  industri pengolahan sebagai pembeli rumput laut hasil budidaya. Pedagang membuat kesepakatan dengan pembudidaya rumput laut. Sistem seperti ini membuat proses harga jual  menjadi  tidak  berjalan.  Analisis  usaha  budidaya rumput laut di Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT, sebagai  berikut:  rata-rata  biaya  tetap  Rp1.266.955  / tahun,  rata-rata  produksi  rumput  laut  kering  4.330 kg/tahun,  dengan  rata-rata  harga  Rp  6.825/Kg.  Rata- rata  investasi  pertahun  sekitar  Rp  13.669.455/  tahun, penerimaan  satu  siklus  tanam  sebesar  Rp  6.900.000,
sedang penerimaan dalam satu tahun sebesar Rp 27.355.000, sehingga keuntungan pertahun sebesar Rp 13.685.545. Irmayani et al ., (2014) menyatakan bahwa keuntungan  adalah  pendapatan  bersih  yang  diperoleh petani  dan  merupakan  selisih  antara  nilai  produksi dengan total biaya yang dikeluarkan. Pay Back Period per  tahun  merupakan  pembagian  dari  modal  investasi dengan pendapatan bersih satu tahun yaitu Rp. 9.725.800 dibagi Rp. 13.685.545 sama dengan 0,72 berarti usaha budidaya  rumput  laut  mampu  mengembalikan  modal investasi dalam jangka waktu 0,72 tahun atau 8-9 bulan. Sesuai dengan pernyataan Hidayat et al ., (2012), nilai Pay Back Period 0,72 berarti usaha budidaya rumput laut mampu mengembalikan modal investasi dalam jangka waktu  0,72  tahun  (8-9  bulan).  Artinya  pembudidaya rumput laut Sumba Timur mengalokasikan tenaga kerja tanpa upah karena semua kegiatan produksi dikerjakan oleh anggota keluarganya sendiri sehingga memotong ongkos  produksi  yang  cukup  besar  (Irmayani et al ., 2014).  Ngamel  (2012)  menyatakan  bahwa Payback Period menunjukkan  berapa  lama  (dalam  beberapa tahun) suatu investasi akan bisa kembali.
Break even point produksi  merupakan pembagian antar biaya total dengan harga rumput laut tiap  kg  yaitu  Rp.  13.669.455  dibagi  Rp.  6.825  sama dengan  2.007,50  kg,  sedangkan Break Even Point merupakan pembagian antara biaya total dengan jumlah produksi  yaitu  Rp.  13.669.455  dibagi  4015  kg  sama dengan  Rp  3.435,77,-,  yang  berarti  usaha  budidaya rumput  laut  ini  akan  kembali  modal  (impas)  apabila rumput laut tersebut dijual dengan harga Rp. 3.435,77,- dan penjualan rumput laut harus minima 2.007,50 kg. Nilai  BEP  produksi  dan  BEP  harga  tidak  mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan jika produksi rumput laut sebesar 2.007,50 kg atau harga rumput laut per kg Rp 3.435,77,-.
Benefit  Cost  Ratio (BC  ratio)  merupakan perbandingan antara penerimaan dari usaha rumput laut selama satu tahun dengan biaya total selama satu tahun, yaitu  Rp.27.355.000  dibagi  dengan  Rp.  13.669.455, sama dengan 2,001. Hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumba Timur cukup menguntungkan,  terlihat  dari  nilai Benefit  Cost  Ratio lebih besar dari satu.

## 1.1.2 Pedagang Rumput Laut
Pedagang  yang  berperan  dalam  pemasaran rumput laut adalah: pengumpul desa, pedagang Kabupaten dan pedagang besar. Umur pedagang rumput di  Kabupaten  Sumba  Timur  rata-rata  43,46  tahun, dengan  rata-rata  pengalaman  usaha  3  tahun.  Bentuk
JIPK. Volume 11. No 1. April 2019 / Rumput Laut ( Kappaphycus Alvarezii ) sebagai Komoditas Unggulan dalam Meningkatkan .................... usahanya  adalah  perorangan  dan  koperasi.  Pedagang rumput laut membeli rumput laut dari pembudidaya berupa rumput laut kering dengan kadar air sekitar 35- 38  %.  Sekitar  90  %  pedagang  membeli  rumput  laut dengan  cara  mendatangi  lokasi  budidaya.  Sedangkan 10  %  pedagang  pengumpul  menjual  rumput  laut kering  ke  pedagang  besar  dengan  cara  mengirimkan pedagang  pengumpul  sesuai  perjanjian.  Jumlah pedagang pengumpul Desa pada setiap lokasi berkisar 1-2 orang, sementara pedagang Kecamatan hanya satu orang,  sedangkan  jumlah  pedagang  besar  sekitar  dua orang.  Modal yang dimiliki pedagang tersebut cukup baik, hanya akses pedagang pengumpul ke pasar yang terbatas,  oleh  karena  itu  pedagang/pengumpul  hanya menjual  rumput laut tersebut kepada pedagang besar tertentu saja.
Harga rumput laut kering yang dibeli pedagang dari pembudidaya sangat berfluktuasi sekitar Rp 6.825/ kg, dan harga jual rata-rata Rp 8.300/kg. Hal ini sesuai dengan penjelasan Perindag NTT (2016), harga rumput laut  kering  yang  dibeli  pedagang  dari  pembudidaya sangat berfluktuasi sekitar Rp 6000 – Rp 8.000. Begitu juga  harga  jual  dari  pedagang  Desa/Kelurahan  ke pedagang besar sekitar Rp 7.000 – Rp 9.000. Rata-rata selisih harga antar pembudidaya dan pedagang sebesar Rp 1.500. Biaya total Rp 126.300.000/bulan. Rata-rata penerimaan pedagang per bulan sekitar Rp 130.900.000. Keuntungan  sebulan  yang  diperoleh  pedagang  sekitar Rp 4.600.000, sehingga keuntungan dalam satu tahun sebesar  Rp  55.200.000.  Sedangkan  nilai Benefit  Cost (B/C) pedagang rumput laut sebesar 1,09 yang berarti pedagang  rumput  laut  memperoleh  hasil  penjualan sebesar 1,09 kali dari modal yang dikeluarkan sehingga usaha  pedagang  dianggap  layak.  Kelayakan  tersebut disebabkan pedagang rumput laut menggunakan tenaga kerja sendiri tanpa bayaran, sehingga diperoleh nilai B/C = 1,09. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang rumput laut  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  dibanding dengan biaya yang dikeluarkan.

## 1.1.3 Industri  Rumput laut
Menurut  Perindag  NTT  (2015),  industri  agro yang  ada  di  Provinsi  NTT  adalah  industri  rumput laut  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Sumba  Timur  dan Kabupaten Sabu Raijua. Rumput laut sebagai komoditi unggulan  Kabupaten  Sumba Timur  berdasarkan  MoU Pemda  Kabupaten  Sumba  Timur  dengan  Kementrian Perindustrian  nomor  :139.A/PERINDAG.530/800.A/
XII/2006.975.A/59-IND/12/2006 tentang
Pengembangan  Industri  Berbasis  Kompetensi  Inti Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  32/MEN/2010  tentang  Penetapan
Kawasan  Minapolitan.  Kabupaten  Sumba  Timur ditetapkan  sebagai  salah  satu  Kabupaten  percontohan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya (rumput laut) di antara 24 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010.
Industri  rumput  laut  di  Kabupaten  Sumba Timur  milik  pemerintah  daerah  Sumba Timur  (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk usaha PT Alga Sumba Timur Lestari. Perusahaan ini beroperasi sejak  tahun  2010  hingga  saat  ini.  PT  Astil  membeli rumput  laut  kering  dari  pengumpul  atau  koperasi dengan  harga  beli  Rp  6.000-  9.000/kg.    PT  Astil membeli  sebanyak  250.000  kg/bulan  atau  total  biaya pembelian RLK Rp 2.000.000.000/bulan. Rumput laut kering  yang  digunakan  sebanyak    249.999  kg/bulan menghasilkan  bahan  setengah  jadi  (ATC)  sebanyak 83.333 kg /bulan dengan harga jual Rp 49.000/kg. Biaya operasional  setiap  bulan  sebesar  Rp  12.000/kg.  Total biaya operasional setiap bulan sebesar Rp 999.996.000, sehingga  total  biaya  operasional  secara  keseluruhan setiap bulan sebesar Rp 2.999.9996.000. Keuntungan setiap bulan sebesar Rp 1.083.321.000  atau keuntungan pertahun  sebesar  Rp.  12.999.825.000  (Tabel  1).

## Tabel 1 . Industri Agro Rumput laut di Provinsi NTT
Parameter (Nilai rerata) Kabupaten Sumba Timur Bentuk Usaha Perusahaan (PT), Milik daerah Pengalaman (th) 6 Penyuplai RLK P.pengumpul Koperasi Cara membeli RLK Penjual ke pabrik Harga Beli RLK/Kg (Rp) 9.000 RLK yg dibeli/bln (kg) 250.000 RLK yg digunakan /bln/kg  249.999 Produksi ATC/bln (Kg) 83.333 Pembeli ATC Pabrik di luar NTT Cara menjual Dikirim Biaya Operasional/kg (Rp) 12.000 Harga ATC/Kg (Rp) 50.000 Pendapatan/bln (ATC) 4.166.650 Pendapatan/th (ATC) 49.999.800 Total biaya pembeli  RL/bln (Rp) 2.000.000.000 Total biaya operasional/bln (Rp) 999.996.000 899.998.000 Total biaya/bln (Rp) 904.154.650 Keuntungan /bln (Rp) 1.083.321.000 Keuntungan/thn (Rp) 12.999.825.000

## 3.2    Nilai  Tambah  Usaha  Rumput  Menjadi  Bahan
Setengah Jadi (ATC)
Selama  ini  produksi  rumput  laut  ( Eucheuma cottonii) di  Provinsi  NTT,  baik  hasil  pembudidayaan maupun pengambilan di alam masih diolah hanya sebatas menjadi rumput laut kering ( raw dried seaweed) sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif rendah. Nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan pengolahan tersebut  menurut  KKP  RI  (2012)  cukup  besar,  yakni berkisar  antara  6  sampai  14,6  kali.  Nilai  tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses budidaya, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan  dalam  suatu  proses  produksi  (Hayami et al. ,  1987).  Pengembangan  budidaya  rumput  laut harus  diikuti  pula  dengan  pengembangan  industri pengolahannya,  karena  nilai  tambah  rumput  laut sebagian  besar  terletak  pada  industri  pengolahannya (Ya’Ia,  2008).  Menurut  Perindag  NTT  (2016),  nilai tambah per kilogram yang didapatkan dari pembudidaya, pengolahan  rumput  laut  menjadi  bahan  setengah  jadi adalah Rp 2.958 – Rp 50.000. Industri rumput laut di Provinsi  NTT  (PT  Astil)  menghasilkan  ATC  setiap bulan  sebesar  83.333  kg  dari  250.000  kg  rumput  laut kering, atau setiap 1 ton (1.000 kg) rumput laut kering dapat menghasilkan 300 kg ATC dengan nilai tambah sebesar Rp 30.000,-/kg produk ATC .
No Harga Beli  (Rp/kg) Biaya Total (Rp/kg) Harga Jual RL (Rp/kg) Nilai Tambah (Rp/kg) 1 Pembudidaya 3.250 13.669.455 6.825 3575 2 Pedagang 6.825 126.300.000 9.000 2.175 3 Industri Agro rumput laut 9.000 2.000.000.000 50.000 41.000
Produk olahan rumput laut kering di Kabupaten Sumba  Timur  adalah ATC.  Produk  ini  memiliki  nilai tambah  yang  tinggi  dibanding  bahan  bakunya  yang hanya berharga antara Rp 3.000/kg sampai Rp 8.000/kg. Sedangkan ATC  seharga  Rp  49.000-Rp  50.000.  Nilai tambah yang besar ini memberi keuntungan bagi industri rumput laut (ATC). Keberlanjutan industri ini tentunya juga  tergantung  pada  pembudidaya  yang  melakukan penanaman rumput laut. Keuntungan dari penanaman rumput  laut  ditentukan  oleh  besarnya  pendapatan dikurangi  biaya  operasional  dan  biaya  investasi. Dalam  transaksi  penjualan  hasil  budidaya  rumput laut  dari  pembudidaya  kepada  pedagang  pengumpul
seringkali  pembudidaya  memiliki  posisi  tawar  yang lemah sehingga rumput laut yang dijual dengan harga murah.  Disini  terjadi  ketimpangan  antara  keuntungan berlipat ganda yang diperoleh industri rumput laut (ATC) dibandingkan dengan keuntungan pembudidaya dari  upaya  budidaya.  Perlu  disadari  bahwa  budidaya rumput laut harus menjadi sumber daya untuk pangan dan kehidupan manusia (Basiron, 2007).
Intensitas  interaksi  antar  pelaku  pada  suatu rantai  pasok  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  empat  hal yaitu struktur berbagai sumberdaya, gaya pengambilan keputusan,  tingkat  pengendalian,  dan risk/reward sharing (Xu dan Beamon, 2006).  Daya tarik bagi investor atau  pengusaha  untuk  bergerak  dalam  usaha  apapun termasuk usaha industri agro adalah adanya pengaturan yang seimbang antara risiko dan imbalan (Preckel et al. , 2004). Van Staden (2000) mendefinisikan nilai tambah sebagai nilai yang diciptakan oleh karena ada kegiatan suatu perusahaan dan para pekerja atau karyawannya, dihitung  dengan  mengurangi  penjualan  dengan  biaya- biaya pembelian bahan-bahan dan jasa-jasa. Meskipun faktor teknis dan non teknis sangat berpengaruh pada pendapatan  pembudidaya,  seperti  harga  jual  rumput laut  juga  berpengaruh  besar  pada  keuntungan  usaha budidaya rumput laut (Tabel 2). Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa nilai tambah yang diperoleh pembudidaya rumput
laut  di  Kabupaten  Sumba  Timur  rata-rata  sebesar  Rp 3.575. Rata-rata nilai tambah yang diperoleh pedagang sekitar Rp 2.175 dan industri agro rumput laut memperoleh nilai tambah rata-rata sebesar Rp 41.000. Berarti nilai tambah terbesar diperoleh industri agro rumput laut.
Pembudidaya  sama  sekali  tidak  pernah melakukan pemasaran, sehingga 100% rumput laut yang diproduksi  dijual  melalui  agen/pengepul,  pedagang dan  industri  sehingga  marjin  keuntungan  dan  nilai tambah yang diperoleh para pembudidaya relatif masih kecil. Hal ini menunjukkan tingginya peran pengepul/ pedagang  dalam  memasarkan  produk  rumput  laut. Disamping  itu,  persaingan  harga  yang  dilakukan  oleh
Tabel 2. Rata-rata Nilai Tambah pada Setiap Rantai Pasok Rumput Laut di Sumba Timur, Tahun 2015
JIPK. Volume 11. No 1. April 2019 / Rumput Laut ( Kappaphycus Alvarezii ) sebagai Komoditas Unggulan dalam Meningkatkan .................
agen/pengepul, pedagang mempengaruhi pendapatan yang  akan  diperoleh  pembudidaya  budidaya  rumput laut.  Dari  model  ini  dapat  diidentifikasi  kelompok industri  yang  mendapat  keuntungan  terbesar  dari proses  pertambahan  nilai  produk.  Informasi  ini diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemegang kebijakan  perikanan  dalam  menetapkan  peraturan terkait  upaya  peningkatan  kesejahteraan  bagi pembudidaya  dan  pekerja  industri.  Tingginya  nilai tambah yang diperoleh para pelaku usaha agroindustri memicu persaingan yang makin meningkat baik dalam memperoleh  bahan  baku  maupun  dalam  pemasaran produk hasil olahan (Zulkarnain et al ., 2013), sehingga dapat dipahami jika industri pengolahan rumput laut saling  bersaing  memperebutkan  bahan  baku  lokal rumput laut yang lebih segar dibanding rumput laut impor. Namun persaingan tersebut tidak mendongkrak harga jual rumput laut dari pembudidaya karena ada budaya patron client. Susilowati (2013) menjelaskan bahwa  model  pengelolaan  secara  tradisional  masih belum berhasil dalam mengelola sumberdaya, sedangkan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem  memberikan  indikasi  yang  prospektif. Beberapa  negara  di  dunia  sedang  mencoba  untuk mengembangkan kerangka implementasi pengelolaan sumberdaya  perikanan  berbasis  ekosistem  atau Ecosystem Based Fisheries Management (EBFM). Nilai tambah produk olahan perikanan akan menjadi inspirasi  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  mengenai aspek pasar dan pemasaran, diantaranya menyangkut selera konsumen dan harga produk (Nurhayati, 2004)

## 4. Kesimpulan
BEP  per  unit  usaha  budidaya  rumput  laut dalam rupiah adalah sebesar Rp. 3.435,77 sedangkan BEP  produksi  2.007,50  kilogram.  Terdapat  tiga saluran  pemasaran  rumput  laut  melalui  produsen  ke pengumpul,  pedagang,  pabrik  ke  konsumen,  atau produsen  langsung  ke  konsumen  serta  produsen  ke pedagang pengumpul, pedagang besar ke konsumen. Nilai tambah pada pembudidaya sebesar Rp 3.575/kg, pedagang sebesar Rp 2.175/kg dan industri rumput laut memiliki nilai tambah tertinggi sebesar Rp 41.000/kg. Dari model ini dapat diidentifikasi kelompok industri yang  mendapat  keuntungan  terbesar  dari  proses pertambahan  nilai  produk.  Informasi  ini  diharapkan dapat  menjadi  masukan  bagi  pemegang  kebijakan perikanan  dalam  menetapkan  peraturan-peraturan terkait  upaya-upaya  peningkatan  kesejahteraan  bagi pembudidaya rumput laut dan pekerja industri .

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  terlaksana  atas  biaya  Dinas Perindag  Provinsi  NTT  Tahun  Anggaran  2014-2016 serta  dukungan  Bappeda  Provinsi  NTT,  Pokja  dan SKPD  terkait.    Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Drs. Bruno Kupok, Ibu Mery Asbanu, SP., MM., Ibu Vivi Manafe, SP. yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini dari awal sampai akhir penelitian.

## Daftar Pustaka
Basiron,  Y.  (2007).  Palm  Oil  Production  Through Sustainable  Plantations. Europ Journal Lipid Sci Technol ., 109 (4):289–295.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  NTT.  (2014). Statistik Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  NTT. (2014). Kebijakan Pengembangan Industri Agro di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tidak dipublikasi).
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  NTT.  (2014). Identifikasi  dan  Inventarisasi  Komoditas  Unggul di  11  Kabupaten  Provinsi  NTT,  Laporan  Hasil Penelitian (Tidak dipublikasi).
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  NTT.  (2015). Road Map Industri Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tidak dipublikasi).
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  NTT.  (2016). Pengembangan  Industri  Makanan  dan  Minuman Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Nusa Tenggara Timur. Laporan Hasil Penelitian di 5 Kabupaten (Tidak dipublikasi).
Giyatmi, A. H., Purnomo, & Hubeis, M. (2003). Analisis Produk Unggulan Agroindustri Perikanan Laut di Kabupaten Rembang. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia , 9:75-87.
Hayami, Y., Kawagoe, T., Morooka, Y., & Siregar, M. (1987).  Agriculture  marketing  and  processing  in upland  Java, A  Perpective  from  a  Sunda  village, CGPRT No. 8. Bogor: CGPRT Center.
Hidayat, S., Marimin, S., Ani, S., & Yani, M. (2012). Modifikasi metode Hayami untuk   perhitungan nilai tambah pada rantai pasok agroindustri kelapa sawit. Jurnal Teknologi Industri Pertanian , 22 (1):22-31.
Irmayani,  Syarifuddin,  Y.,  &  Muhammad,  N.  (2014). Analisis  Kelayakan  Usaha  Budidaya  Rumput Laut  Di  Desa  Mallasoro,  Kecamatan  Bangkala,
Kabupaten Jeneponto. Jurnal Bisnis , 1(1):17-28.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia. (2012). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka  2012.  Jakarta:  Departemen  Kelautan  dan Perikanan.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2015). Pengembangan Industri Agro Daerah, Jakarta.
Ngamel, A. K. (2012). Analisa finansial usaha budidaya rumput  laut  dan  nilai  tambah  tepung  karaginan di  Kecamatan  Kei  Kecil,  Kabupaten  Maluku Tenggara. Jurnal Sains Terapan Edisi II, 2(1):68-
83.
Nurhayati,  P.  (2004).  Nilai  tambah  produk  olahan perikanan  pada  industri  perikanan  tradisional  di DKI Jakarta. Buletin Ekonomi Perikanan , 5(2):17-
23.
Parenrengi, A., Sulaeman, E., Suryati, A., & Tenriulo. (2006).  Karakteristik  Genetika  Rumput  Laut Kappaphycus  alvarezii  yang  Dibudidayakan  di Sulawesi Selatan. Jurnal Riset Aquakultur , 1(1):1-
11.
Preckel, P. V., Gray, A., Boehlje, M., & Kim, S. (2004). Risk  and  Value  Chains:  Participant  Sharing  of Risk  and  Rewards. Journal  Chain  and  Network Services , 4(1):25-32.
Purwaningsih, R., & Widjaja, S. (2014). Pengembangan Model Sistem Dinamik Klaster Industri Perikanan Berkelanjutan  pada  Klaster  Industri  Perikanan Muncar.  Proceeding  Seminar  Nasional Kelautan Universitas Hang Tuah. Surabaya .
Sukadi,  F.  (2007).  Pengembangan  Budidaya  Rumput Laut  di  Indonesia.  Makalah  disampaikan  pada Seminar  Kebijakan  Investasi  Bidang  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. P2HP. DKP.
Susilowati,  I.  (2013).  Prospek  Pengelolaan  Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem: Studi Empiris Di Karimunjawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14(1):16-37
Van Staden, C. J. (2000). The Value Added Statement: Bastion  of  Social  Reporting  or  Dinosaur  of Financial  Reporting  College  of  Business.  NZ. Palmerston North: Massey University.
Xu,  L.,  &  Beamon,  B.  M.  (2006).  Supply  Chain Coordination and Cooperation Mechanisms: an Attribute-Based  Approach. Journal of  Supply
Chain Management , 42(1):4-12.
Ya’Ia,  Z.  R.  (2008).  Prospek  Pengembangan  Rumput Laut Di Kabupaten Morowali. Journal Agroland, 15(2):144-148.
Zulkarnain,  Lamusa,  A.,  &  Tangkesalu,  D.  (2013). Analisis nilai tambah kopi jahe pada industri Sal- Han di kota Palu. e-Journal Agrotekbis , 1(5):493- 499.