PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADAT ISTIADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN TINJAUAN PERATURAN GUBERNUR ACEH

## Nellis Mardhiah
Teuku Umar University Faculty of Social and Political Sciences nellismardhiah@gmail.com
The  aim  of  this  study  was  to  know  the  customs  and  traditions  of  dispute mechanism in community life of Gampong Baroh Pasi Aceh, Meurebo District, West  Aceh.  The  methodology  of  the  study  was  intentionally  used  a phenomenological approach in order to understand social phenomena in the life of  the  community  in  resolving  the  conflict.  The  subjects  were  in-depth interviews with village officials and traditional leaders in getting information by  assuming  the  social  cases  show  that  the  problem  is  not  solved  by  custom. The  research  results  of  Governor  Regulation  No.  60  Year  2013  on Implementation  Grievance  /dispute  customs  and  traditions  in  the  Gampong Pasi Aceh Baroh, Meureubo District, West Aceh has not run optimally, it can be  seen  in  the  attitude  of  people  who  prefer  the  legal  system  in  solving  the problem of settlement through traditional institutions, especially in Gampong Baroh Pasi Aceh, Meureubo District, West Aceh. In addition, the government of Gampong Pasi Aceh Baroh to act as traditional authorities has not yet fully understand and know about the presence of the gubernur of regulation No. 60 Year  2013  on  implementation  of  dispute  resolution/dispute  customs  and ceremonies  in  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh, Meureubo  District,  West  Aceh.  In conclusion,  the  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh  must  fully  understand  that  the traditional  dispute  resolution  have  gotten  as  few  as  follows:  first,  custom solution for cheap and filled with elements of familiarity; and second,  custom solution  for  legally  binding  and  recognized  by  the  formal  legal  institutions based on the rule of governor.
Key Word : Settlement of Disputes, Customs, Government of the village.

## 1. PENDAHULUAN
Merujuk  dalam  konstitusi  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dijelaskan bahwa, tujuan didirikan negara Indonesia adalah semata-mata untuk melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  serta  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Dari penjelasan  konstitusi  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa,  sudah  menjadi  kewajiban  dan tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  warganya  serta  menyediakan  dan mengupayakan    sarana-sarana  umum  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sebagai perwujudan tujuan dan cita-cita negara yang berlandaskan pada nilai- nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 1 .
Penyelesaian  berbagai-bagai  perkara  di  Indonesia  adanya  lembaga  peradilan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan ketentraman dan kedamaian warga masyarakat, terutama dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Salah satu fungsi yang penting adalah menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi dalam  masyarakat.  Sengketa  atau  perselisihan  dapat  terjadi  setiap  saat  dalam  pergaulan hidup  manusia,  sesuai  dengan  kodratnya  manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT  untuk hidup bersama manusia lainnya dengan beragam kepentingan sengketa perselisihan.
Indonesia  dikenal  berbagai  jenis  peradilan  yang  dilaksanakan  oleh  di  bawah naungan  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Keberadaan peradilan  tersebut  sebagai  tempat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  mencari  keadilan, baik  perkara  pidana  atau  perkara  perdata.  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  UU Kekuasaan  Kehakiman.  Lembaga  peradilan  yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  adalah peradilan  informal  yang  ada  dalam  Masyarakat  Aceh  iaitu,  Peradilan  Adat  Gampong, yang keberadaannya diakui oleh aturan perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tersebut menjelaskan  bahwa  Aceh  adalah daerah  provinsi  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  negara  republik Indonesia.
Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  (Tentang  Pemerintahan  Gampong)  pada  pasal  11 disebutkan  bahwa Keuchik adalah  Badan  Eksekutif  gampong  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  gampong.  Dengan  sistem  pemerintahan  gampong  yang  menganut demokrasi Bottom-up benar-benar  dapat  dilakukan.  Dalam  pemerintahan  gampong  di bidang  eksekutif  dilaksanakan  oleh Keuchik dan Tengku  Imum  Meunasah dengan  urusan yang berbeda. Pimpinan Keagamaan di jabat oleh Tgk Imum Meunasah 2 .
1 Djuned, T. M. 2003. Menuju Revitalisasi Hukum dan adat Aceh, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta.
2 Sulaiman Tripa, Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggoroe Aceh Darussalam, Jurnal Media Hukum, Vol 16 No 2 Desember 2009 .

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016
ISSN; 2477-5746
Penyelengaraan  menurut  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Pada Bab III Pasal 4 disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  gampong  mempunyai  asas  meliputi pengakuan  dan  penghormatan,  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan.  Kemudian,  di dalam  Pasal  5  disebutkan  bahwa  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan gampong yang diatur dalam peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Kewenangan gampong
3. Kelembagaan gampong
4. Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan gampong
5. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat
6. Perencanaan pembangunan gampong
7. Badan usaha milik gampong
8. Kerja sama gampong
9. Administrasi pemerintahan gampong
10. Penyusunan Qanun gampong
11. Laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong
12. Penutup
Propinsi Aceh merupakan  salah satu propinsi yang  terletak  ujung barat sumatera yang  merupakan  bagian  terintegrasi  dari  negara  Indonesia,  dengan  status  pemerintahan otonomi  khusus  ( lex  spesialis ),  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  pemerintahan  Aceh.  Secara  regulatif  Aceh  sebelumnya  juga menyandang status ekonomi khusus dengan sebutan Propinsi Nanggro Aceh Darusalam (NAD)  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2001  (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan istiadat serta turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang  Pemerintahan  Gampong  yang  dijadikan  rujukan  dan  serta  pedoman  dalam melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintahan Gampong di Aceh. Menurut observasi yang dilakukan  di  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat bahwa,  penyelesaian  sengketa  secara  adat  diluar  pengadilan  formal  sebagaimana  yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  dan  Istiadat  belum  berjalan  secara  maksimal, hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  masyarakat  yang  lebih  memilih  penyelesaian hukum  secara  formal  dalam  menyelesaikan  kes-kes  sosial  salah  satu  masalah  perselihan paham,  pencurian  dan  batas  wilayah  tanah.  Dimana  dalam  hal  ini  adalah  kasus  secara adat dan istiadat belum berjalan lancar seperti Peraturan gubernur Nomor 60 Tahun 2013 di selesaikan secara adat istiadat Gampong, tetapi diselesaikan secara kepolisian.

## 2. PEMBAHASAN
A. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011  (Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong)
Pemerintahan gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong, bersama-sama dengan unsur Tuha Peut gampong , menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  gampong.  Pemerintahan  gampong  terdiri  atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peut atau nama lain. Dalam melaksanakan tugas, Keuchik dibantu oleh perangkat gampong yang dibantu oleh  Sekretaris  gampong  dan  perangkat  gampong  lainnya  (Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  25  Tahun  2011).  Perangkat  Gampong  terdiri  atas  Sekretaris  Gampong,  Kepala Urusan, dan perangkat lainnya. Sekretaris gampong diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi  persyaratan.  Sementara  Sekretaris  Desa  yang  sudah  ada  sebelum pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Tentang Pemerintahan Daerah) Diisi  bukan  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  namun  secara  bertahap  akan  diangkat  menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 . Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011  (Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Gampong)  Perangkat  Gampong  berkedudukan  sebagai unsur  pembantu  dan  bertanggung  jawab  kepad Keuchik .  Dalam  melaksankan  tugas Keuchik di  bantu  oleh  perangkat  gampong  yang  terdiri  dari  sekretariat  gampong, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
Perangkat gampong sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ada terdiri dari :
1. Sekretaris gampong terdiri dari unsur staf, memimpin sekretariat gampong dalam rangka membantu tugas Keuchik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan gampong.
2. Unsur  staf  sekretariat  gampong,  penataan  unsur  staf  sekretariat  gampong  harus mencerminkan  kategori  fungsi  dalam  mengelola  administrasi  pemerintahan gampong, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah “Kepala Urusan”, namun dapat pula menggunkan nomenklatur lain sesuai dengan sistem nilai dan adat.
Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dijelaskan bahwa,  pemerintahan  desa  di  Aceh  disebut  gampong.  Gampong  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang di pimpin oleh Keuchik atau  nama  lain  yang  berhak  melaksanakan  rumah  tangganya  sendiri.  Ada  tiga unsur  pimpinan  gampong  yaitu Keuchik,  Teungku  Meunasah, dan Tuha  Peut ,  akan  tetapi dalam menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh Keuchik.
3 Abdullah,  Adnan.  1982. Kepemimpinan  Pedesaan  di  Aceh. Banda  Aceh:  Universitas  Syiah Kuala.

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016
ISSN; 2477-5746

## B. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang  Pemerintahan  Gampong  adalah  sebagai penjelasan  kedudukan  gampong  sebagai  substantif  wilayah  autonomi  dari  bahagian wilayah  provinsi.  Gampong  merupakan  gabungan  gampong-gampong  yang  disebut Mukim yang  dikepalai  oleh Imum  Mukim.  Mukim adalah  kesatuan  masyarakat  hukum dalam  Propinsi  Aceh  yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa  gampong  yang  mempunyai batas-batas  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri,  berkedudukan  langsung  di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Imum Mukim . Jabatan yang dipegang secara turun- temurun,  karena  di  Aceh  masyarakat  pedesaannya  kuat  dipengaruhi  oleh  Agama  Islam maka  peranan Teungku  Meunasah di  gampong  sangat  berpengaruh.  Biasanya pemerintahan  desa  tersebut  dilaksanakan  oleh Imum , Keuchik, dan Teungku  Meunasah, bersama-sama dengan Majelis Ureng Tuha. 4
Gampong  dalam  arti  fisik  merupakan  sebuah  kesatuan  wilayah  yang  meliputi tempat  hunian,  blang,  padang  dan  hutan.  Dalam  arti  hukum,  gampong  merupakan Persekutuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat  teritorial.  Sedangkan Gampong merupakan tempat hunian berbagai Belah yang meliputi wilayah tempat hunian, padang, persawahan dan hutan. Belah di Aceh Tengah merupakan persekutuan masyarakat hukum adat.
Lebih  lanjut  T.  Djuned  Dkk  (2002:h.12)  pemerintahan  di  tingkat  gampong  terdiri dari beberapa pejabat, yaitu:
a. Keuchik Gampong (Kepala Desa). Keuchik Gampong berkewajiban :
1) Menjaga ketertiban, keamanan, dan adat istiadat dalam desanya
2) Menjalankan perintah atasan
3) Berusaha memakmurkan desanya
4) Menjalankan  tugas  sosial  kemasyarakatan  yang  dikemas  dalam istilah keureuja udep dan keureuja mate
5) Ikut  serta  dalam  setiap  peristiwa  hukum  seperti  transaksi  jual  beli  tanah, perkawinan dan lain-lain
6) Memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan
b. Teungku  Imum  Meunasah. Merupakan  pimpinan  di  bidang  keagamaan,  mulai  dari mengaji  Al-Qur’an  dan  menanamkan  dasar-dasar  ketauhidan,  memimpin  berbagai upacara  keagamaan dan  memberi  nasehat-nasehat  spiritual bagi  keuchik  gampong apabila diperlukan.
c. Tuha  Peut .  Merupakan  dewan  orang  tua  yang  mempunyai  pengetahuan  yang  luas tentang adat dan agama. Tuha Peut ini terdiri dari Keuchik Gampong, Imum Meunasah, dan Kepala Jurong (kepala lorong).
d. Tuha Lapan . Merupakan dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri dari Tuha Peut, Guree Semebeut (Guru ngaji), para cerdik pandai dan tokoh-tokoh pemuda.
4 Djuned, T. M. 2003. Menuju Revitalisasi Hukum dan adat Aceh, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016 ISSN; 2477-5746

## C. Sistem Hukum Adat Pemerintah Gampong
Sistem  hukum  adat  merupakan  suatu  bagian  dari  hukum  nasional,  artinya  tetap diakui  dan  dihormati  di  Indonesia.  Dalam  sistem  hukum  adat  ini  salah  satunya  bersifat komunal,  adat  merupakan  cerminan  kepribadian  suatu  bangsa  dan  penjelmaan  jiwa bangsa  yang  bersangkutan  dari  abad  ke  abad.  Hukum  adat  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Cornelis  Snouck  Hoogronje  di  Indonesia  dari  bahasa  belanda “adatrech” yang selanjutnya dipakai olehVollenhoven dengan “ tehnis juridis”. Dalam  bukunya  “ de  atjehers” yang  menampilkan  istilah adatrecht tahun  1893, Snouck  menunjukkan  hukum  yang  mengendalikan  kehidupan  masyarakat.  Aceh  adalah adat  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum  dalam  teorinya  “ receptie” yang  diberlakukan Belanda  menegakkan  hukum  Islam  hanya  berlaku  bagi  orang  Indonesia  bila  telah diterima oleh hukum adat.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 (Tentang Keistimewaan Aceh) disebutkan bahwa,  Aceh  merupakan  sebuah  daerah  di  Indonesia  yang  diberi  keistimewaan  dalam bidang penyelenggaraan adat istiadat, tentu hal ini juga terintegrasi dengan hukum adat yang berlaku di Aceh, yang sampai dengan saat ini tetap di junjung tinggi dan dihormati oleh  masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan  beberapa  pesoalan  masyarakat.  Untuk mengelola dan menjaga adat istiadat di Aceh hingga saat ini pemerintah Aceh membentuk badan non struktural yang bernama dengan Majelis Adat Aceh (MAA).
Penyelesaian  sengketa  secara  adat  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  diluar  peradilan  formal.  Ada  peradilan  formal seperti Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah dan lainnya. Diluar pengadilan formal kita mengenal  berbagai  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa,  seperti  mediasi  dan  lain sebagainya.
Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  berbasis  kehidupan  adat  di  Aceh  kita mengenal  adanya  mekanisme  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  damai  oleh  lembaga adat.  Penyelesaian  oleh  lembaga  adat  inilah  yang  dimaksud  dengan  penyelesaian. Penyelesaian  sengketa  secara  adat  dilakukan  dengan  pendekatan  musyawarah  dan bertujuan damai. Pelaksanaan peradilan harus didasari pada filosofi penyelesaian masalah bukan  hanya  sekedar  memutuskan  perkara,  tetapi  menyelesaikan  dan  mengakhiri permasalahan.
Mendasari  pada  filisofi  diatas  maka  tujuan  penyelesaian  sengketa  secara  adat dimaksud  adalah  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dalam  masyarakat,  merukunkan dan  mengharmoniskan  mereka  yang  bersengketa.  Kerukunan,  ketentraman  daqn keharmonisan  masyarakat  menjadi  tujuan  utama  dalam  pelaksanaan  penyelesaian sengketa secara adat. (Pergub. Aceh Nomor 25 Tahun 2011).

## D. Prinsip-prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat
Penyelesaian sengketa secara adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan adalah  peradilan  perdamaian  untuk  menyelesaikan  perkara  (sengketa  atau  pelanggaran adat  yang  ada)  yang  terjadi  didalam  masyarakat  yang  ditunjukkan  adalah  menciptakan kedamaian  dan  keharmonisan  hidup  masyarakat,  bukan  untuk  memutuskan  kalah  atau menang.  Disinilah  letak  filosofi  penyelesaian  secara  adat  dan  dengan  peradilan  formal

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016
ISSN; 2477-5746
negara. Untuk itu  penyelesaian sengketa secara adat harus disadari  pada prinsip-prinsip dasar  guna  terselenggaranya  peradilan  yang  bisa  diterima  oleh  pihak  dan  bisa mewujudkan  kedamaian  dan  kerukunan  hidup  masyarakat  yang  bersangkutan.  Prinsip dasar yang harus dipedomani dalam penyelesaian secara adat adalah sebagai berikut:
1. Terpercaya atau amanah. Peradilan adat didasari pada kepercayaan masyarakat itu fungsionarisnya adalah tokoh adat yang dapat dipercaya.
2. Tanggung jawab. Penyelesaian sengketa secara adat didasari pada  tanggung jawab pelaksanaannya kepada para pihak masyarakat dan Allah SWT.
3. Seteraan  didepan  hukum.  Dalam  penyelesaian  sengketa  tidak  boleh  dibeda bedakan,  jenis  kelamin,  status  sosial,  umur.  Semua  orang  mempunyai  kedudukan yang sama didepan adat.
4. Cepat  Murah  dan  Mudah.  Proses  peradilan  dilaksanakan  secara  cepat,  tidak  boleh dilarut-larutkan dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.
5. Ikhlas  dan  suka  rela.  Tidak  boleh  memaksa  para  pihak  untuk  menyelesaikan perkaranya melalui penyelesaian sengketa secara adat.
6. Penyelesaian  secara  damai.  Dalam  penyelesaian  sengketa  berprinsip  dalam  bahasa Aceh  di  kenal  dengan  ungkapan  “ Uleue  beu  matee  ranteng  bek  patah”. Penyelesaian sengketa  secara  adat  ini  harus  benar-benar  menyelesaikan  masalah,  guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat.
7. Musyawarah  atau  mufakat.  Keputusan  yang  dibuat  dalam  penyelesaian  sengketa secara adat didasari pada hasil musyawarah dan mufakat yang berlandaskan pada hukum adat.
8. Keterbukaan  untuk  umum.  Semua  proses  peradilan,  (kecuali  dalam  kasus-kasus tertentu, seperti perkara keluarga) dijalankan dengan cara yang terbuka.
9. Jujur. Pelaksanaan sengketa secara adat dilaksanakan secara jujur. Setiap pemimpin adat  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dalam  bentuk  apapun,  baik  materil maupun non materi dalam penanganan perkara.
10. Keberagaman.  Penyelesaian  sengketa  secara  adat  menghargai  keberagaman ketentuan  adat  dalm  berbagai  subsistem  hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat.
11. Praduga  tak  bersalah.  Hukum  adat  tidak  dibenarkan  maain  hakim  sendiri  dalam proses peradilan, para pihak tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan.
12. Berkeadilan.  Putusan  penyelesaian  sengketa  secara  adat  harus  bersifat  adil  dan keputusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak.
Prinsip-prinsip dasar tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat, karena implementasi prinsip tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan  perlindungan  hak  asazi  manusia.  Tidak  boleh  melanggar  hak  asasi manusia  apapun  alasannya,  jangan  sampai  inginmenegakkan  hukum  adat  akan melanggar hak asasi hukum adat orang lain. Mendasari hak asasi manusia dalam hukum adat  maka  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  adat,  maka  jadi  pertimbangan  sebagai berikut:
a. Tidak  boleh  ada  pemaksaan  kepada  siapapun  agar  bersedia  menyelesaikan permasalahan  sengketa  secara  adat.  Apabila  para  pihak  tidak  bersedia  maka permasalahannya diserahkan saja pada peradilan formal.
b. Tidak  boleh  membeda-bedakan  orang,  karena  status  sosial,  penduduk  asli  dan pendatang atau sebagainya semua harus diperlakukan sama.
c. Tidak  boleh  memberikan  sangsi  adat  sebelum  seseorang  benar-benar  terbukti melakukan kesalahan.
d. Tidak  boleh  menerapkan  hukum  adat  yang  memihak  sehingga  dirasakan  tidak adil.
Penyelesaian sengketa secara adat merupakan wadah penyelesaian sengketa yang diperankan  oleh  beberapa  tokoh  adat  baik  yang  ada  di  tingkat  gampong  maupun  di tingkat  mukim.  Tokoh  adat  yang  terlibt  dalam  penyelesaian  sengketa  inilah  yang dimaksud  sebagai  fungsionaris  penyelesaian  sengketa  secara  adat.  Tidak  semua  petua adat  terlibat  sebagai  fungsionaris  adat  (fungsionaris  penyelesaian  sengketa  secara  adat) dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat.  Sekarang  ini  dikenal  dua  fungsionaris penyelesaian  sengketa  secara  adat,  yakni  fungsionaris  pada  tingkat  gampong  dan fungsionaris pada tingkat mukim.
Fungsionaris adat penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong adalah Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut gampong , ditambah dengan  salah satu petua adat (petua  lembaga  adat)  menurut  kasusnya  dan  dibantu  oleh  sekretaris  gampong  sebagai juru tulis (panitera).
Fungsionaris yang menjadi majelis penyelesaian sengketa secara adat, yaitu :
1. Keuchik tahu nama lain
2. Imum meunasah atau nama lain
3. Tuha peut atau nama lain
4. Sekretaris gampong atau nama lain
5. Ulama,  cendikiawan,  dan  tokoh  adat  lainnya  di  gampong  atau  nama  lain  yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan  Adat  Dan  Istiadat.  Adat  istiadat  adalah  tata  kelakuan  yang  kekal dan  turu  temurun  dari  generasi  pendahulu  yang  dihormati  dan  di  muliakan  sebagai warisan  yang  bersendikan  syariat  islam.Adat  adalah  aturan  perbuatan  dan  kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
Maksud  dan  tujuan  Pergub  ini  adalah  terpenuhinya  keadilan  bagi  semua  pihak terutama  pihak-pihak  yang  bersengketa  atau  berkonflik  dan  tidak  ada  satupun  yang merasa di rugikan.Salah satu penyelesaian sengketa yang di bahas pada Pergub ini adalah penganiyaan  ringanPenganiyaan  ringan  yang  dimaksud  dalam  Pergub  ini  adalah penganiyaan  yang  tidak  menimbulkan  pendarahan  berat  dan/atau  tidak  menimbulkan cacat  fisik  dan/atau  psikis.Penyelesaian  sengketa  secara  adat  di  gampong  dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari:
a. Keuchik atau nama lain

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016
ISSN; 2477-5746
b. Imeum Meunasah atau nama lain
c. Tuha Peut atau nama lain
d. Sekretaris gampong atau nama lain
e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nma lain.
Penyelesaian  sengketa  secara  adat  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  diluar  peradilan  formal.  Ada  peradilan  formal seperti Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah dan lainnya. Diluar pengadilan formal kita mengenal  berbagai  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa,  seperti  mediasi  dan  lain sebagainya.  Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  berbasis  kehidupan  adat  di  Aceh  kita mengenal  adanya  mekanisme  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  damai  oleh  lembaga adat.  Penyelesaian  oleh  lembaga  adat  inilah  yang  dimaksud  dengan  penyelesaian. Penyelesaian  sengketa  secara  adat  dilakukan  dengan  pendekatan  musyawarah  dan bertujuan  damai.  Pelaksana  peradilan  harus  didasari  pada  filosofi  penyelesaian  masalah bukan  hanya  sekedar  memutuskan  perkara,  tetapi  menyelesaikan  dan  mengakhiri permasalahan.
Mendasari  pada  filosofi  dia  atas  maka  tujuan  penyelesaian  sengketa  secara  adat dimaksudkan  adalah  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dalam  masyarakat, merukunkan dan mengharmoniskan mereka yang bersengketa. Kerukunan,  ketentraman dan  keharmonisan  masyarakat  menjadi  tujuan  utama  dalam  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  secara  adat.  (Pergub  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan  Adat  Dan  Istiadat  Di  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh  Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).
Penyelesaian sengketa secara adat merupakan wadah penyelesaian sengketa yang diperankan  oleh  beberapa  tokoh  adat  baik  yang  ada  di  tingkat  gampong  maupun  di tingkat  mukim.  Tokoh  adat  yang  terlibat  dalam  menyelesaikan  sengketa  inilah  yang dimaksud  sebagai  fungsionaris  penyelesaian  sengketa  secara  adat.  Tidak  semua  petua adat  terlibat  sebagai  fungsionaris  adat  (fungsionaris  penyelesaian  sengketa  secara  adat) dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Sekarang ini dikenal dua fungsionaris penyelesaian  sengketa  secara  adat,  yakni  fungsionaris  pada  tingkat  gampong  dan fungsionaris pada tingkat mukim.
Dalam  hal  ini  pada  kasus  penganiayaan  yang  penyelesaiannya  secara  adat  dan istiadat di gmpong Pasi Baroh Kecamatan Meureubobelum berjalan lancar seperti Pergub Nomor60  Tahun  2013  sedikit  ada  masalah  bukannya  di  selesaikan  secara  adat  istiadat gampong,  tetapi  diselesaikan  secara  kepolisian.  Padahal  setidaknya  jika  di  selesaikan dengan adat gampong tidak mengeluarkan anggaran karena hanya dengan pesijuk dan di jadikan sebagai saudara sebut. Sedangkan penyelesaian di kepolisian dapat menyebabkan dendam  bagi  korban.  Hambatan  dalam  implementasi  Pergub  Nomor60  Tahun  2013 adalah  kepercayaan  masyarakat  yang  masih  kurang  terhadap  pemangku  dat  atau pemerintah  gampong,  karena  pengalaman  sebelumnya  bahwa  penyelesain  kasus penganiayaan tidak selesai di selesaikan dalam tingkat gampong sehingga harus ke kantor polisi.Selain itu Pemerintah Gampong Pasi Aceh Baroh yang bertindak sebagai pemangku adat belum memahami dan mengetahui sepenuhnya terkait keberadaan Pergub Nomor 60

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016 ISSN; 2477-5746
Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  Dan  Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

## 3. KESIMPULAN KESIMPULAN
Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan  Adat  Dan  Istiadat  dalam  pelaksanaan  di  provinsi  Aceh  belum berjalan  dengan  maksimal.  Begitu  pula  di  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh  Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat hal tersebut dapat terlihat pada sikap masyarakat yang lebih  memilih  jalur  hukum  formal  dalam  penyelesaian  persoalannya  dari  penyelesaian melalui  pendekatan  lembaga  adat  gampong  khususnya  di  gampong  Pasi  Aceh  Baroh Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat.  Situasi  demikian  dapat  menunjukkan bahawa nilai  kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap pemangku dat  atau pemerintah gampong yang semstinya harus bertanggung dalam memberikan pemahaman kepada  masyarakat  dalam  tradisi  kehidupan  masyarakat  yang  mengutamakan  mufakat dan sebagai tuntutan nilai syariat islam dalam ukhuwah islamiah. pemangku adat belum memahami dan mengetahui sepenuhnya terkait keberadaan Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

## SARAN
1. Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  memperkuat  kedudukan  dari  segi  hukum dengan peningkatan sosialisasi ke berbagai-bagai tingkat gampong. Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat bersikap profesional dan proposional  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  problem  masyarakat  dengan menjamin  adanya  kepastian  dan  keadilan  hukum  bagi  masyarakat,  sehingga keadilan  itu  benar-benar  berpihak  pada  yang  benar.  Dengan  demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atau pemangku adat di Gampong Pasi Aceh Baroh terbangun kembali.
2. Keuchik sebagai pemimpin eksekutif di Gampong Pasi Aceh Baroh beserta dengan jajaran Tuha Peut harus punya komitmen yang tinggi dalam menegakkan hukum, khususnya  hukum  adat  ada  karena  hukum  adat  merupakan  bagian  dari  hukum nasional  yang  diakui  keberadaannya  oleh  negara  Indonesia.  Di  samping  itu  aceh merupakan  daerah  yang  diberikan  kewenangan  kekhususan  untuk  itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.
3. Masyarakat  Gampong  Pasi  Aceh  Baroh  harus  memahami  sepenuhnya  bahwa penyelesaian sengketa secara adat ada beberapa kemudahan yang didapat seperti sebagai berikut: Pertama, Para pihak yang bersengketa tidak ada yang menang dan kalah  dalam  penyelesaiannya, Kedua ,  Penyelesaian  secara  adat  murah dan  penuh dengan  unsur  kekeluargaan, Ketiga ,  Penyelesaian  secara  adat  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  dan  diakui  keberadaannya  oleh  lembaga  hukum formal, Keempat ,  Penyelesaian  sengketa  secara  adat  cepat  dan  tepat

## Community; Volume 2, Nomor 2, April 2016 ISSN; 2477-5746
penyelesaiannya  dan  merupakan  nilai  kekuatan  dari  adat  istiadat  Aceh  dalam perspektif syariat islam di Aceh.

## 4. REFERENSI
Abdullah,  Adnan.  1982. Kepemimpinan  Pedesaan  di  Aceh. Banda  Aceh:  Universitas  Syiah Kuala
Djuned, T. M. 2003. Menuju Revitalisasi Hukum dan adat Aceh, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta
Denzim, Norman K. 2009. Hamdbook Qualitative Reasearch, Jakarta: Pustaka Pelajar
Miles  Mattthew  B.  And  Michel  Hebertmen.  1992,  Analisa  Data  Qualitatif  buku  sumber tentang metode-metode baru. Jakarta. UI. Press
Pedoman Peradilan Adat di Aceh di Aceh “ Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel”. 2016. Majelis Adat Aceh
Sulaiman Tripa, Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggoroe Aceh Darussalam, Jurnal Media Hukum, Vol 16 No 2 Desember 2009 .

## Sumber Hukum:
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh
Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat dalam pelaksanaan di provinsi Aceh
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Adat Istiadat
Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat