Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Dampak Pemekaran Daerah terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penulis: Nora Lelyana 1 , Aris Sarjito 2
Afiliasi:
Universitas Hang Tuah 1
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
2 Email: arissarjito@gmail.com
©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v4i1.4043
*Penulis Korespondensi
Nama: Aris Sarjito Afiliasi: Unhan RI Email: arissarjito@gmail.com Diterima: 17 Januari 2024 Direvisi: 13 Mei 2024 Publikasi Online : 30 Juni 2024

## Abstract
This qualitative research explores the impact of the expansion of regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Regional Government on the stability of national defense and security in Indonesia. This background underscores the importance of regional autonomy in shaping the socio-political landscape and its potential impact on national security. Using secondary data analysis, this study explores four main dimensions: the consequences of regional expansion on national stability and security, the dynamics of post-expansion social change, the potential for cross-border conflict and security issues, as well as policy recommendations to mitigate negative impacts and maximize positive impacts on national defense. The findings of this research reveal various insights regarding the various consequences of regional autonomy and highlight the impact of regional autonomy on national defense. The conclusion brings together these findings, emphasizing the need for comprehensive policy adjustments to maintain national security in the face of evolving regional dynamics.
Keywords: cross-border security, national defense, national security, regional autonomy, social change

## Abstrak
Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi dampak pemekaran otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia. Latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dalam membentuk lanskap sosial-politik dan potensi dampaknya terhadap keamanan nasional. Dengan menggunakan analisis data sekunder, studi ini menggali empat dimensi utama: konsekuensi pemekaran daerah terhadap stabilitas dan  keamanan nasional, dinamika perubahan sosial pasca pemekaran, potensi konflik lintas batas dan masalah keamanan, serta rekomendasi kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap pertahanan negara. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan beragam wawasan mengenai berbagai konsekuensi otonomi daerah, dan menyoroti dampak otonomi daerah terhadap pertahanan negara. Kesimpulannya menyatukan temuan-temuan ini, menekankan perlunya penyesuaian kebijakan yang komprehensif untuk menjaga keamanan nasional dalam menghadapi dinamika regional yang terus berkembang.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Kata kunci: keamanan lintas batas, keamanan nasional, otonomi daerah, pertahanan negara, perubahan sosial

## PENDAHULUAN
Pemekaran  daerah, sebagai bagian integral dari reformasi pemerintahan daerah di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang ini, yang merupakan tonggak penting dalam otonomi daerah, memberikan kerangka kerja hukum untuk pemekaran daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemekaran daerah menjadi sorotan utama dalam perubahan struktural pemerintahan di Indonesia.
Penelitian tentang dampak pemekaran daerah terhadap perlindungan negara, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih merupakan penelitian area yang terus berkembang. Namun, beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan pandangan yang berharga tentang topik ini.Misalnya, penelitian (Johnson, 2019) menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan pemekaran daerah dan keamanan nasional. Studi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemekaran daerah dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap keamanan nasional suatu negara.
Di sisi lain, penelitian oleh Brown (2017) menekankan perlunya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak dari pemekaran daerah terhadap pertahanan negara. Koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pemekaran daerah tidak mengorbankan keamanan nasional.
Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang pemekaran daerah dan perlindungan nasional secara umum, penelitian yang secara khusus mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan mengeksplorasi  hubungan antara pemekaran wilayah, kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan penutupan negara.
Pemekaran daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat didefinisikan sebagai pembentukan entitas pemerintahan baru yang mandiri, baik itu kabupaten/kota baru di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi baru di tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat (Kemenkumham, 2014).
Proses pemekaran daerah diatur dengan rinci dalam undang-undang tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari inisiasi oleh pemerintah daerah setempat hingga persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah pusat. Tahapan ini melibatkan kajian dan pertimbangan yang menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan wilayah yang baru terbentuk (Kemenkumham, 2014). Dalam rangka memahami pemekaran wilayah, penting untuk menyoroti dampak dan tujuan yang ingin dicapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan beberapa tujuan pemekaran wilayah, seperti meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2). Dengan demikian, pemekaran daerah diharapkan dapat menciptakan entitas pemerintahan yang lebih responsif dan mendekatkan diri dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.
Meskipun memiliki tujuan yang mulia, pemekaran daerah juga dihadapkan pada sejumlah kritik dan tantangan. Beberapa kritik berkaitan dengan potensi peningkatan birokrasi, potensi konflik kepemimpinan, dan ketidakpastian terkait alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan perlunya manajemen yang hati-hati dan evaluasi menyeluruh dalam implementasi pemekaran daerah (Dewanto & Wahyudi, 2017).

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran daerah menjadi bagian integral  dari upaya pemerintah untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Dalam melihat gambaran umum ini, penting untuk mempertimbangkan tujuan, proses, serta dampak yang mungkin terjadi, sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Konsep “pemekaran wilayah” atau pembentukan daerah baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai arti penting dalam mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah di Indonesia. Undang- undang ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan daerah baru sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menyikapi keberagaman masyarakat, dan mempercepat pembangunan di tingkat daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan undang-undang tentang pemerintahan daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah ketentuan pembentukan daerah baru atau “pemekaran wilayah”.
Pembentukan daerah baru melalui pemekaran daerah dipandang sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, merespons keberagaman masyarakat, dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Dengan pembentukan daerah baru, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan efisien kepada masyarakat. Daerah-daerah baru juga dapat merespon keberagaman masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik spesifik masing-masing daerah. Selain itu, pembentukan daerah baru dapat mempercepat pembangunan dengan memberikan lebih banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Penyelenggaraan pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembentukan daerah baru harus didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi ekonomi. Proses pemekaran daerah melibatkan beberapa tahapan, antara lain persiapan studi kelayakan, konsultasi publik, dan persetujuan dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, konsep pemekaran daerah mempunyai arti penting dalam mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah di Indonesia. Pembentukan daerah baru dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, merespon keberagaman masyarakat, dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Penyelenggaraan pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar hukum pembentukan daerah baru.
Pentingnya  pemekaran daerah dapat ditemukan dalam semangat otonomi daerah yang menjadi landasan hukum utama pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pemekaran daerah menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih efektif mengelola otonomi tersebut.
Melalui pemekaran wilayah, pemerintah daerah dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan wilayah baru seringkali dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Seperti yang diungkapkan oleh (Kusuma, 2011), pemekaran daerah dapat membawa perubahan positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya lokal.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Selain itu, pemekaran daerah juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip demokrasi. Pemekaran daerah memberikan ruang lebih bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka. Dengan terbentuknya wilayah baru, masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan di tingkat lokal, sejalan dengan semangat partisipatif demokrasi yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014.
Namun, pentingnya pemekaran daerah juga melibatkan sejumlah tantangan. Risiko administratif, seperti kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, dapat menjadi hambatan dalam implementasi pemekaran wilayah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta evaluasi yang cermat terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik dari pemekaran wilayah.
Sebagai kesimpulan, pentingnya pemekaran daerah dalam konteks pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terletak pada potensinya untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan memperkuat prinsip demokrasi. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pemekaran daerah tetap menjadi strategi yang relevan dalam menjawab dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal di Indonesia.
Pemekaran daerah adalah proses pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah otonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah  (BPHN, n.d.). Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemekaran daerah meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketersediaan sarana pemerintahan (BPHN, n.d.).
Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya . Faktor pertahanan keamanan merupakan aspek penting dalam pemekaran wilayah, karena pemekaran daerah dengan sistem pemerintahan yang otonom juga memicu terbukanya kemungkinan praktik korupsi (Subagiyo, 2021).
Dalam konteks pemekaran daerah di Indonesia, pemerintah pusat memberlakukan moratorium terhadap pemekaran daerah, namun gelombang pengajuan untuk pemekaran daerah terus menumpuk (Subagiyo, 2021). Penilaian kelayakan pemekaran daerah dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali (Subagiyo, 2021). Jika suatu daerah dapat memenuhi semua faktor tersebut, maka proses pemekaran layak untuk disetujui (Subagiyo, 2021).
Relevansi  pemekaran daerah terhadap pertahanan negara terletak pada potensi dampak pemekaran tersebut terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Pemekaran daerah  yang meliputi pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah otonom dapat mempengaruhi pertahanan negara dalam beberapa hal. Pertama, hal ini dapat mengarah pada lingkungan pertahanan dan keamanan yang lebih kompleks, seiring dengan terbentuknya unit-unit administratif baru, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan tantangan pertahanan spesifiknya sendiri. Kedua, hal ini dapat mempengaruhi distribusi sumber daya pertahanan dan alokasi kekuatan militer, karena wilayah baru mungkin memerlukan langkah-langkah keamanan dan infrastruktur tambahan. Terakhir, perluasan wilayah juga dapat berdampak pada stabilitas dan integritas negara secara keseluruhan, sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan negara dalam merespons ancaman keamanan eksternal (Indrawan, 2015; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020; Maldun, 2015; Marta, 2012; Taa et al., 2017).

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Dalam konteks Indonesia, proses pemekaran daerah diatur oleh berbagai faktor seperti kapasitas ekonomi, pertimbangan sosial dan budaya, jumlah penduduk, serta  pertimbangan pertahanan dan keamanan. Keputusan menyetujui pemekaran daerah didasarkan pada penilaian terhadap kelayakan ekonomi wilayah, faktor sosial budaya, dan potensinya dalam mendukung otonomi, termasuk aspek keamanan dan pertahanan.
Singkatnya,  perluasan wilayah dapat berdampak pada pertahanan nasional dengan memengaruhi lanskap pertahanan dan keamanan, alokasi sumber daya, dan stabilitas suatu negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implikasi pertahanan dan keamanan dari setiap inisiatif ekspansi regional.
Kajian mengenai dampak pemerintah daerah terhadap keamanan nasional memberikan kontribusi untuk memahami hubungan antara pemerintah daerah dan keamanan nasional. Hal ini membantu dalam mengembangkan strategi kebijakan yang efektif, memahami implikasi hukum dari pemerintah daerah, dan mempengaruhi kebijakan publik. Studi ini juga mempengaruhi kebijakan publik dengan mendorong kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah daerah dan keamanan nasional. Hal ini juga mendorong penelitian tentang hubungan kompleks antara pemerintah daerah dan keamanan nasional, yang berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman.
Pemekaran wilayah, sebagai fenomena dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dampaknya terhadap pertahanan negara. Dalam pelaksanaannya, pemekaran daerah dapat menciptakan dinamika baru dalam politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemekaran daerah terhadap keamanan dan stabilitas nasional, menilai perubahan politik dan ekonomi pasca-  pemekaran wilayah, mengidentifikasi potensi masalah keamanan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap pertahanan negara.
Berangkat dari pernyataan masalah dan tujuan penelitian, beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dalam rangka mendalami dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara antara lain:
Bagaimana  pemekaran daerah mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional? Pemekaran daerah dapat mengganggu keseimbangan politik dan ekonomi, meningkatkan ketegangan, dan memicu konflik wilayah, sehingga berpotensi mempengaruhi perdamaian dan stabilitas nasional.
Apa saja perubahan signifikan dalam dinamika politik dan ekonomi setelah dilakukannya pemekaran wilayah? Pemekaran daerah dapat berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan ekonomi dengan mendorong partisipasi politik yang lebih besar, otonomi pemimpin daerah, dan mempengaruhi distribusi sumber daya dan alokasi anggaran, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Bagaimana potensi konflik atau isu-isu keamanan lintas batas yang muncul sebagai akibat dari pemekaran wilayah?  Pemekaran daerah dapat menimbulkan potensi konflik dan masalah keamanan lintas batas karena perubahan batas administratif, tumpang tindih klaim, dan peningkatan risiko perdagangan ilegal atau migrasi yang tidak terkendali.
Bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pemekaran daerah terhadap pertahanan negara? Untuk memitigasi dampak negatif pemekaran daerah terhadap pertahanan suatu negara, rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kerja sama antarteritorial dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, membangun kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya yang

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
efisien, dan mendorong dialog politik inklusif untuk mengurangi risiko konflik dan meningkatkan stabilitas nasional.
Perspektif Pertahanan dalam Konteks Pemekaran Wilayah: Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak pemekaran daerah dari sudut pandang konservasi nasional, yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya. Pendekatan ini akan membuka wawasan baru tentang hubungan antara pemekaran daerah dan keamanan negara.
Analisis Mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana hal itu berkaitan dengan isu perlindungan negara. Hal ini  dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran hukum dalam mengelola efektivitas perlindungan dari pemekaran wilayah.
Identifikasi Tantangan dan Peluang: Melalui penelitian ini, akan diidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks perlindungan negara sebagai akibat dari pemekaran wilayah. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemekaran daerah dapat mempengaruhi strategi pertahanan nasional dan kebutuhan keamanan.
Implikasi Kebijakan yang Diteliti secara Mendalam: Penelitian ini akan menggali implikasi kebijakan  pemekaran daerah terhadap perlindungan negara, yang dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dampak tersebut. Hal ini dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang efektif.
Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan yang ada dengan menyajikan analisis mendalam tentang hubungan antara pemekaran wilayah, undang-undang pemerintahan daerah, dan pertahanan negara, yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya dalam literatur ilmiah.

## METODE
Pendekatan kualitatif menawarkan suatu perspektif yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena kompleks, seperti dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara. Dalam penelitian akademik ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder untuk merinci dampak pemekaran daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pertahanan negara. Perluasan wilayah telah menjadi fenomena yang menonjol secara global, seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti tuntutan otonomi daerah, perubahan demografi, dan dinamika politik. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara, dengan fokus khusus mengkaji implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Dengan menganalisis data sekunder, penelitian ini berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana ekspansi regional dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi pertahanan nasional.
Data sekunder akan dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan mengenai pemekaran daerah dan pertahanan nasional di Indonesia. Data tersebut meliputi informasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan pertahanan, rencana pembangunan daerah, dan pendapat para ahli. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2014). Hal ini melibatkan pengkodean data secara sistematis, mengidentifikasi pola dan tema, dan menafsirkan temuan. Langkah-langkah praktis dalam analisis akan mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang bermakna, membandingkan dan membedakan tema-tema dari berbagai sumber, dan mensintesis hasilnya untuk menarik kesimpulan.
Untuk menjamin keandalan data dan validitas temuan, beberapa langkah akan diambil:

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Berbagai sumber data akan digunakan untuk menguatkan temuan dan meningkatkan kredibilitas penelitian.Temuan penelitian akan ditinjau oleh para ahli di bidangnya untuk memvalidasi penafsiran data dan memastikan ketelitian metodologis.Temuan awal akan dibagikan kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah, pakar pertahanan, dan otoritas regional, untuk meminta umpan balik dan memverifikasi keakuratan hasil.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dampak pemekaran daerah  terhadap pertahanan negara di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang ketat, termasuk operasionalisasi pendekatan analisis tematik Creswell, penelitian ini berupaya memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, perencana pertahanan, dan peneliti yang tertarik pada titik temu antara pembangunan regional dan pertahanan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemekaran Daerah dan Dampaknya terhadap Stabilitas dan Keamanan Nasional Pemekaran wilayah, sebagai manifestasi dari kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, menciptakan dinamika baru dalam struktur pemerintahan lokal yang dapat memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Dalam membahas dampak pemekaran wilayah, teori keamanan nasional memberikan kerangka kerja yang dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi dimensi keamanan suatu negara (Barry, 1991).
Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemekaran daerah administrasi pemerintah daerah dan implikasinya terhadap stabilitas dan keamanan nasional, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menjadi bahan analisis yang ketat oleh para ahli di berbagai bidang. Melalui analisis konten dan pendapat ahli, diskusi  ini berusaha untuk menjelaskan sifat beragam dari masalah ini, mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda dan implikasinya terhadap tata kelola dan keamanan (Sarjito, 2023).
Analisis isi literatur ilmiah dan pendapat ahli mengungkapkan spektrum perspektif tentang dampak perluasan wilayah administrasi pemerintah daerah terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Para pendukung desentralisasi berpendapat bahwa desentralisasi mempromosikan inklusivitas politik dan pembangunan sosial-ekonomi, sehingga mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas (Brancati, 2006). Mereka berpendapat bahwa pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah memungkinkan tata kelola yang lebih responsif dan menumbuhkan rasa kepemilikan di antara masyarakat lokal, sehingga mengurangi keluhan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan.
Sebaliknya,  sikap  skeptis memperingatkan bahwa desentralisasi dapat memperburuk perpecahan etnis atau regional, berpotensi memicu konflik dan merusak kohesi nasional (Faguet, 2014). Mereka berpendapat bahwa fragmentasi wilayah administratif dapat menciptakan kekosongan pemerintahan, memungkinkan munculnya dinamika kekuasaan lokal yang menantang otoritas pusat dan mengganggu pengaturan keamanan. Selain itu, kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan pemberian layanan antar daerah dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial- ekonomi, menumbuhkan kebencian dan ketidakstabilan.
Selain itu, para ahli menyoroti interaksi yang kompleks antara desentralisasi dan keamanan nasional. Meskipun tata kelola yang terdesentralisasi dapat meningkatkan keamanan dengan menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam langkah-langkah keamanan, hal itu juga menghadirkan tantangan dalam hal koordinasi dan koherensi dalam strategi keamanan nasional (Mosler, 2020). Yurisdiksi yang terfragmentasi mungkin berjuang untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap ancaman transnasional atau secara efektif mengatasi tantangan keamanan yang melampaui batas-batas regional.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Pemekaran daerah administrasi pemerintah daerah, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menjadi topik pembahasan dan analisis yang luas karena potensi implikasinya terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Undang-undang ini, yang diberlakukan untuk mendesentralisasikan kekuasaan administratif dan mempromosikan pembangunan daerah, telah menimbulkan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan ini sambil memastikan stabilitas dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Esai ini menggali dampak perluasan wilayah administrasi pemerintah daerah terhadap stabilitas dan keamanan nasional, menarik wawasan dari ketentuan hukum dan analisis ilmiah. Kerangka Hukum dan Tujuan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga dikenal sebagai Undang-Undang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dengan memberi mereka otonomi dan wewenang yang lebih besar atas urusan daerah. Pasal 1 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan tujuannya: "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan otonomi daerah untuk kemaslahatan rakyat." Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perluasan wilayah administratif, yang memungkinkan daerah untuk melakukan kontrol lebih besar atas sumber daya dan inisiatif pembangunan mereka. Dampak terhadap Stabilitas Nasional:
Pemekaran daerah administrasi pemerintahan daerah dapat berimplikasi positif maupun negatif bagi stabilitas nasional. Para pendukung berpendapat bahwa desentralisasi mendorong inklusivitas dan pemerintahan partisipatif, yang dapat mengurangi ketegangan yang timbul dari kontrol terpusat. Menurut Faguet (2014), tata kelola yang terdesentralisasi dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi kemungkinan konflik dengan memberdayakan masyarakat lokal dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Namun, para pencela mengingatkan bahwa fragmentasi wilayah administratif dapat memperburuk persaingan etnis atau regional, yang berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial atau bahkan gerakan separatis (Brancati, 2006). Selain itu, kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan pemberian layanan antar daerah dapat memicu keluhan dan merusak kohesi nasional.
Dampak terhadap Keamanan Nasional:
Pemekaran daerah administrasi pemerintahan daerah juga bersinggungan dengan pertimbangan keamanan nasional. Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dapat meningkatkan keamanan dengan memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan langkah-langkah keamanan dengan konteks lokal. Misalnya, wilayah dengan tantangan keamanan yang berbeda, seperti daerah perbatasan atau zona rawan konflik, dapat menerapkan strategi yang ditargetkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Selain itu, desentralisasi dapat memfasilitasi pendekatan berbasis masyarakat terhadap keamanan, mendorong kerja sama antara otoritas lokal dan penduduk dalam upaya pencegahan kejahatan dan kontraterorisme (Mosler, 2020). Namun, kekhawatiran tetap ada mengenai potensi fragmentasi administratif untuk menghambat koordinasi dan koherensi dalam strategi keamanan nasional. Yurisdiksi yang terfragmentasi mungkin berjuang untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap ancaman transnasional atau mengoordinasikan operasi keamanan secara efektif lintas batas. Dinamika Perubahan Sosial Pasca Pemekaran Daerah Selain membentuk kembali struktur tata kelola pemerintahan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran daerah juga telah menghasilkan dinamika perubahan sosial yang signifikan. Diskusi ini menggali aspek multifaset perubahan sosial setelah perluasan wilayah administratif regional dan implikasinya terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Berdasarkan wawasan ilmiah dan bukti empiris, ia menavigasi melalui kompleksitas proses transformatif ini. Dinamika Perubahan Sosial:
Pemekaran daerah telah memicu banyak perubahan sosial, mulai dari pemberdayaan politik hingga kebangkitan budaya. Dengan otonomi yang lebih besar diberikan kepada otoritas daerah, masyarakat yang terpinggirkan telah menemukan jalan untuk partisipasi politik dan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
perwakilan (Brancati, 2006). Hal ini telah menyebabkan munculnya demokrasi lokal yang dinamis dan peningkatan keterlibatan sipil, karena warga negara menegaskan hak dan aspirasi mereka di wilayah masing-masing.
Selain itu, desentralisasi kekuasaan juga telah memicu kebangkitan praktik dan tradisi budaya yang pernah ditekan di bawah pemerintahan terpusat.  Ketika pemerintah daerah memprioritaskan dan mempromosikan bahasa, seni, dan adat istiadat setempat, masyarakat mengalami kebangkitan warisan dan identitas mereka (Agyekumwah, 2023). Kebangkitan budaya ini tidak hanya menumbuhkan rasa bangga dan memiliki di antara penduduk tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas di wilayah tersebut, seperti yang didokumentasikan dalam studi terbaru oleh Institute for Social and Economic Change (Singh et al., 2024). Selain itu, pergeseran ke arah otonomi daerah telah membuka peluang baru untuk pembangunan ekonomi dan investasi, karena pemerintah daerah dapat menerapkan  kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya spesifik mereka. Secara keseluruhan, perubahan sosial yang dibawa oleh perluasan wilayah administratif regional telah menciptakan lingkungan yang dinamis dan inklusif di mana beragam suara didengar dan dihormati.
Desentralisasi telah memfasilitasi revitalisasi budaya dan identitas lokal, karena daerah menegaskan kekhasan mereka dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan, sebagaimana dibuktikan dalam studi terbaru oleh Council of Europe (2022)  tentang otonomi daerah dan ekspresi budaya. Bahasa, adat istiadat, dan tradisi pribumi telah mengalami kebangkitan, menumbuhkan rasa bangga dan memiliki di antara penduduk lokal (Agyekumwah, 2023). Secara bersamaan, desentralisasi telah mengkatalisasi inisiatif pembangunan ekonomi di tingkat regional, memacu kewirausahaan dan inovasi di berbagai sektor, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan (World Bank, 2024) tentang desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah menyebabkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan kemakmuran secara keseluruhan di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Ketika pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak otonomi, mereka diberdayakan untuk menyesuaikan kebijakan dan program untuk mengatasi  kebutuhan dan tantangan spesifik komunitas mereka (World Bank, 2024). Pendekatan lokal ini telah menghasilkan tata kelola yang lebih efektif dan efisien, karena pengambilan keputusan didekatkan dengan orang-orang yang terkena dampaknya, sebagaimana dibuktikan dalam sebuah studi oleh International City/County Management Association (ICMA)  (Liu et al., 2023). Selain itu, desentralisasi telah mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam operasi pemerintah, karena para pemimpin lokal dimintai pertanggungjawaban langsung oleh konstituen mereka (Andrews, 2022). Secara keseluruhan, desentralisasi telah terbukti menjadi katalisator untuk perubahan positif dan kemajuan di banyak wilayah di seluruh dunia.
Dampak pada Stabilitas dan Keamanan Nasional:
Sementara dinamika perubahan sosial pasca-pemekaran daerah administrasi pemerintah daerah bersifat transformatif, mereka juga menimbulkan tantangan bagi stabilitas dan keamanan nasional. Kebangkitan identitas dan aspirasi regional berpotensi memperburuk garis patahan yang ada dan memicu konflik berbasis identitas, sebagaimana didokumentasikan dalam studi terbaru oleh  International Crisis Group (2023)  tentang otonomi daerah dan implikasi keamanannya. Persaingan etnis atau regional, jika dibiarkan, dapat meningkat menjadi kerusuhan sosial atau bahkan gerakan separatis, mengancam stabilitas bangsa secara keseluruhan (Lake & Rothchild, 1998). Desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah juga dapat menyebabkan persaingan dan perebutan kekuasaan antara berbagai daerah, yang selanjutnya mendestabilisasi negara, sebagaimana dicatat dalam laporan terbaru oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Rodríguez-Pose, 2021) tentang tantangan pembangunan daerah. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak aman di antara penduduk, karena mereka mungkin merasa bahwa

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
pemerintah pusat mereka tidak dapat secara efektif mengatur dan melindungi mereka (Hewitt, 2020). Selain itu, fragmentasi kekuasaan dan sumber daya antar daerah juga dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk menanggapi krisis atau keadaan darurat nasional secara tepat waktu dan terkoordinasi (Ahlquist, 2018). Secara keseluruhan, sementara perluasan wilayah administrasi pemerintah daerah dapat membawa perubahan positif, penting untuk mempertimbangkan dan mengatasi tantangan potensial yang mungkin ditimbulkannya terhadap stabilitas dan keamanan nasional.
Selain itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dapat memperbesar keluhan dan kesenjangan, sehingga menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial (Faguet, 2014). Daerah dengan sumber daya atau peluang ekonomi yang terbatas mungkin mengalami kekecewaan dan marginalisasi, sehingga menumbuhkan kebencian terhadap pemerintah pusat. Hal ini, pada gilirannya, dapat melemahkan kontrak sosial antara negara dan warga negaranya, mengikis kepercayaan terhadap institusi dan membahayakan kohesi nasional, seperti yang didokumentasikan dalam studi terbaru yang dilakukan oleh The National Interest. United Nations Development Programme (UNDP) (UNRISD, 2023).
Dengan demikian, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk secara hati-hati menavigasi kompleksitas kesenjangan regional dan mengatasinya secara proaktif untuk mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Dengan menerapkan kebijakan yang ditargetkan yang mendorong pertumbuhan inklusif dan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan ekonomi, pemerintah dapat membantu mengurangi risiko ketegangan sosial dan ketidakstabilan (World Bank, 2023). Selain itu, mendorong dialog dan kolaborasi antara berbagai daerah dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat tatanan sosial bangsa, sebagaimana ditekankan dalam laporan terbaru oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)  (Rodríguez-Pose, 2021)  tentang pembangunan regional dan kohesi sosial. Pada akhirnya, mengatasi kesenjangan regional tidak hanya penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi tetapi juga untuk menjaga persatuan dan ketahanan negara secara keseluruhan (UNRISD, 2023).
Potensi Konflik dan Masalah Keamanan Pasca Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemekaran  daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menimbulkan perdebatan yang cukup besar terkait potensinya untuk memicu konflik dan tantangan keamanan. Diskusi ini secara kritis mengkaji konflik dan masalah keamanan yang diantisipasi setelah pemekaran daerah administratif regional, menarik wawasan dari ketentuan hukum dan analisis terbaru.
Skenario Konflik yang Diantisipasi: Salah satu kekhawatiran utama seputar pemekaran daerah adalah potensi munculnya konflik antarwilayah. Ketika daerah mendapatkan peningkatan otonomi dan kontrol atas sumber daya, persaingan untuk kekuasaan dan pengaruh dapat meningkat, terutama di daerah dengan komposisi etnis atau budaya yang beragam (Lijphart, 2012). Persaingan yang meningkat ini dapat memperburuk ketegangan yang ada atau memicu konflik baru antara berbagai daerah, membahayakan stabilitas nasional. Sebuah studi baru-baru ini oleh International Crisis Group (2023) tentang otonomi daerah menyoroti keprihatinan ini, menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan strategi mitigasi konflik ketika menerapkan upaya desentralisasi tersebut. Studi ini juga menggarisbawahi perlunya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi perebutan kekuasaan (International Crisis Group, 2023). Dalam beberapa kasus, desentralisasi dapat mengarah pada hasil positif, seperti peningkatan pembangunan ekonomi dan peningkatan tata kelola di tingkat

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
lokal, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan Bank Dunia baru-baru ini (World Bank, 2024) tentang desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa perlindungan yang tepat, itu juga dapat menciptakan lahan subur bagi ketidakstabilan dan kekerasan (Lijphart, 2012). Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan cermat potensi risiko dan manfaat desentralisasi, bersama dengan strategi untuk mengurangi potensi konflik, sebelum bergerak maju dengan reformasi apa pun (UNRISD, 2023).
Sengketa batas dapat timbul sebagai konsekuensi dari redefinisi batas-batas administratif selama proses pemekaran wilayah. Perselisihan tentang klaim teritorial atau kepemilikan sumber daya dapat meningkat menjadi konflik yang berkepanjangan, merusak struktur tata kelola dan menghambat upaya menuju integrasi regional (Mosler, 2020). Kurangnya mekanisme penggambaran dan penegakan hukum yang jelas untuk batas-batas ini dapat semakin memperburuk ketegangan dan berkontribusi pada ketidakstabilan.
Selain itu, kehadiran beberapa kelompok etnis atau agama di daerah otonom juga dapat menimbulkan tantangan keamanan. Persaingan untuk kekuasaan dan sumber daya di antara kelompok-kelompok ini dapat menyebabkan konflik internal dan kekerasan, mengancam stabilitas kawasan, seperti yang didokumentasikan dalam sebuah studi baru-baru ini oleh United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (UN OGP, 2022)  tentang risiko kekerasan etnis di daerah otonom. Selain itu, aktor eksternal dapat mengeksploitasi perpecahan ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, memperburuk ketegangan yang ada dan mempersulit upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Laporan terbaru oleh International Crisis Group (2023)  pada otonomi daerah menyoroti keprihatinan ini, menekankan pentingnya membina struktur pemerintahan yang inklusif dan mekanisme pembagian kekuasaan di daerah otonom. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dinamika ini dengan hati- hati ketika merancang dan menerapkan pengaturan otonomi daerah untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada stabilitas daripada ketidakstabilan (Lijphart, 2012). Implikasi Keamanan:
Pemekaran daerah administratif regional juga menghadirkan tantangan keamanan yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi dan kerja sama antar pasukan keamanan regional. Fragmentasi yurisdiksi administratif dapat menghambat kemampuan badan keamanan untuk secara efektif mengatasi ancaman transnasional atau menanggapi insiden keamanan yang melampaui batas-batas regional  (Mosler, 2020).  Ancaman terhadap stabilitas regional dan keamanan nasional dapat diakibatkan oleh kurangnya koordinasi ini, yang dapat membuka pintu bagi kelompok kriminal atau pemberontak.
Selain itu, kurangnya protokol keamanan terpadu dan mekanisme berbagi informasi di antara pasukan keamanan regional juga dapat menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor jahat. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Global Centre for the Responsibility to Protect (2022) menyoroti kekhawatiran ini, menekankan pentingnya membina kerja sama dan pembagian intelijen di antara pasukan keamanan dalam struktur pemerintahan yang terdesentralisasi. Selain itu, tingkat pelatihan, sumber daya, dan kemampuan yang berbeda di seluruh badan keamanan regional dapat menyebabkan perbedaan dalam kemampuan untuk merespons ancaman keamanan secara efektif, yang semakin memperumit lanskap keamanan secara keseluruhan (Jones et al., 2023). Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan kolaborasi dan koordinasi untuk meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan dari wilayah administratif yang diperluas. Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi kawasan dan bangsa secara keseluruhan (Lijphart, 2012).
Gesekan etnis dan komunal
Dalam masyarakat multi-etnis, ekspansi regional dapat memperburuk friksi etnis dan komunal yang ada, menimbulkan tantangan keamanan bagi negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur perlunya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipasi masyarakat

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dalam proses perluasan (Government of Indonesia, 2014). Namun, jika tidak dikelola secara efektif,  pemekaran daerah dapat meminggirkan kelompok etnis atau adat tertentu, yang menyebabkan kerusuhan sosial dan konflik antar-kelompok. Penelitian oleh Janmohamed (2004) menggarisbawahi peran etnisitas dalam mendorong konflik, menekankan pentingnya kebijakan inklusif untuk mendorong kohesi sosial dan mencegah kekerasan.
Persaingan Sumber Daya dan Risiko Keamanan Selain itu, pemekaran daerah sering mengintensifkan persaingan atas sumber daya alam, meningkatkan kekhawatiran tentang risiko keamanan dan konflik terkait sumber daya. Ketika wilayah berkembang, ada peningkatan tekanan pada tanah, air, dan sumber daya lainnya, yang menyebabkan perselisihan di antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya (Government of Indonesia, 2014). Namun, tanpa mekanisme yang kuat untuk alokasi sumber daya dan resolusi konflik, pemekaran daerah dapat meningkatkan ketegangan dan membahayakan keamanan di wilayah yang terkena dampak.
Selain ketegangan etnis dan agama, persaingan untuk sumber daya yang langka juga dapat memperburuk konflik di wilayah yang berkembang. Hal ini terutama berlaku di daerah di mana sumber daya langka atau permintaan tinggi, karena persaingan untuk kontrol atas sumber daya ini dapat meningkat dengan cepat (Homer-Dixon, 2010). Untuk mencegah potensi konflik, sangat penting bagi pemerintah dan  pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk menetapkan pedoman dan peraturan yang jelas untuk pengelolaan sumber daya. Ini termasuk menerapkan praktik berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup sumber daya jangka panjang, mempromosikan distribusi  sumber daya yang adil di antara semua kelompok di wilayah yang diperluas, dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Wolf, 2007). Dengan mengatasi masalah ini secara proaktif, daerah dapat mengurangi risiko yang terkait dengan ekspansi dan memastikan masa depan yang lebih stabil dan aman bagi semua yang terlibat.
Rekomendasi Kebijakan untuk Menyeimbangkan Pertahanan Negara dengan Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam rangka pemekaran daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penting untuk memastikan bahwa pemekaran daerah tersebut tidak mengorbankan kemampuan pertahanan negara. Diskusi  ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pemekaran daerah terhadap pertahanan negara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengembangan Kemampuan Intelijen dan Analisis Salah satu rekomendasi kebijakan kunci adalah peningkatan kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen untuk memantau ancaman keamanan di wilayah yang baru dimekarkan. Investasi dalam teknologi surveilans canggih dan peningkatan jaringan intelijen manusia dapat memberikan wawasan yang tepat waktu tentang potensi risiko dan kerentanan (Government of Indonesia, 2014).  Dengan memanfaatkan aset intelijen, pihak berwenang dapat mencegah tantangan keamanan dan melindungi kepentingan nasional dengan efektif di wilayah administratif yang baru dimekarkan.
Hal ini juga akan memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan cepat terhadap ancaman yang muncul, sehingga dapat mengurangi potensi dampak negatif terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, dengan adanya analisis yang mendalam terhadap informasi intelijen yang terkumpul, pemerintah dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin mengarah pada potensi konflik atau gangguan keamanan, sehingga langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat segera diimplementasikan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan intelijen dan analisis menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah yang baru dimekarkan. Sebagai contoh, ketika intelijen menemukan adanya rencana serangan teroris di suatu daerah yang baru dimekarkan, pemerintah dapat segera merespons dengan meningkatkan patroli

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
keamanan dan memperketat pengawasan di wilayah tersebut. Dengan demikian, potensi kerugian akibat serangan teroris dapat diminimalkan dan keamanan masyarakat dapat terjaga Pengembangan Infrastruktur Strategis Pengembangan infrastruktur strategis memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pertahanan negara di tengah pemekaran daerah administratif pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya proyek infrastruktur untuk mendukung tata kelola regional (Government of Indonesia, 2014). Dengan mengalokasikan investasi infrastruktur sesuai dengan prioritas pertahanan, seperti pembangunan pangkalan militer, landasan udara, dan jaringan komunikasi, negara dapat memperkuat kemampuan strategisnya dan memastikan respon cepat terhadap ancaman keamanan di wilayah yang dimekarkan.
Selain itu, strategi juga dapat membantu dalam memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pertahanan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak, akan memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghadapi potensi ancaman yang mungkin timbul. Selain itu, strategi juga dapat membantu dalam memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pertahanan negara. Dengan demikian, strategi memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pertahanan negara di tengah dinamika pemekaran daerah administratif pemerintah daerah. Sebagai contoh, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer di daerah perbatasan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dari luar. Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan untuk penggunaan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dalam melindungi wilayah. Perencanaan Pertahanan Terpadu dan Koordinasi Koordinasi dan perencanaan yang efektif di antara agensi pertahanan dan otoritas regional sangat penting untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas pasca-ekspansi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong tata kelola kolaboratif dan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan  (Government of Indonesia, 2014). Pembentukan pasukan tugas bersama dan kelompok kerja antar lembaga dapat memfasilitasi komunikasi yang lancar dan kerja sama dalam mengatasi tantangan keamanan di wilayah administratif yang baru dimekarkan.
Selain itu, perencanaan yang terintegrasi juga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam menghadapi ancaman keamanan yang kompleks. Kerjasama antara agensi pertahanan dan otoritas regional juga dapat meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas dalam menjaga keamanan wilayah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan perencanaan pertahanan terpadu dan koordinasi yang efektif dapat menjadi landasan yang kuat dalam memastikan keamanan dan stabilitas pasca-ekspansi. Sebagai contoh, ketika sebuah wilayah baru dimekarkan, pemerintah dapat menghadapi tantangan keamanan yang kompleks seperti ancaman teroris atau konflik antar suku. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan kerjasama antara agensi pertahanan dan otoritas regional, pemerintah dapat merespons dengan cepat dan efektif untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.
Pembangunan Kapasitas dan Pelatihan Investasi dalam pembangunan kapasitas dan program pelatihan untuk personel militer dan penegak hukum yang ditempatkan di wilayah yang dimekarkan sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas (Government of Indonesia, 2014). Dengan menyediakan pelatihan khusus dalam taktik kontra-pemberontakan, operasi keamanan perbatasan, dan kesadaran budaya, pihak berwenang dapat memastikan bahwa personel pertahanan dilengkapi dengan baik untuk mengatasi tantangan unik yang timbul dari pemekaran daerah administratif pemerintah daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas penegakan hukum juga dapat membantu mencegah konflik antara masyarakat yang mungkin timbul akibat perubahan wilayah administratif. Dengan adanya penegak hukum yang terlatih dengan baik dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dengan pemekaran wilayah, dapat meminimalkan potensi terjadinya ketegangan antar kelompok masyarakat. Selain itu, kehadiran penegak hukum yang efektif juga dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat di wilayah yang baru dimekarkan, sehingga dapat menciptakan stabilitas dan kedamaian dalam proses transisi tersebut. Sebagai contoh, ketika terjadi pemekaran daerah administratif di suatu negara, penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengatasi potensi konflik antar kelompok masyarakat yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Misalnya, dengan adanya kehadiran polisi yang siap dan terlatih dalam menangani kasus-kasus terkait pemekaran wilayah,
Keterlibatan Diplomatik dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Keterlibatan diplomatik proaktif dan mekanisme penyelesaian konflik sangat penting untuk mengelola potensi konflik yang timbul akibat pemekaran daerah administratif pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong dialog dan pembentukan konsensus dalam proses tata kelola (Government of Indonesia, 2014).  Demikian pula, inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan memperkuat kerja sama dengan negara- negara tetangga dapat mengurangi risiko eskalasi konflik dan mempromosikan stabilitas di wilayah yang dimekarkan (Bercovitch & Jackson, 2009).

## KESIMPULAN
Pemekaran daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai implikasi terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Desentralisasi dapat mendorong tata pemerintahan yang inklusif dan memenuhi kebutuhan daerah, namun juga menimbulkan risiko terhadap kohesi nasional dan koordinasi keamanan. Para pengambil kebijakan harus menyeimbangkan tujuan otonomi daerah dengan stabilitas dan keamanan nasional. Mekanisme yang efektif untuk kerja sama antar pemerintah, penyelesaian konflik, dan alokasi sumber daya sangat penting untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan manfaat desentralisasi. Hal ini memerlukan pertimbangan dan kerja sama yang matang antara otoritas pusat dan daerah. Dinamika perubahan sosial pasca pemekaran daerah administrasi pemerintahan daerah sangat mendalam dan luas, sehingga membentuk tatanan pemerintahan, budaya, dan identitas. Meskipun desentralisasi telah memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah, desentralisasi juga menimbulkan tantangan terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Para pengambil kebijakan harus menavigasi kompleksitas ini dengan pandangan ke depan dan kepekaan, memastikan bahwa manfaat otonomi daerah seimbang dengan pentingnya persatuan dan keamanan nasional.  Memperkuat kerja sama antar pemerintah, mendorong pemerintahan yang inklusif, dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan potensi desentralisasi secara penuh sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum untuk ekspansi regional, implikasinya terhadap konflik dan keamanan tidak dapat diabaikan. Sengketa teritorial, ketegangan etnis, dan persaingan sumber daya adalah beberapa tantangan utama yang mungkin timbul pasca-ekspansi. Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan harus memprioritaskan tata kelola yang inklusif, mekanisme resolusi konflik, dan strategi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan mengatasi masalah ini, negara-negara dapat mengurangi risiko konflik dan mempromosikan stabilitas di kawasan yang baru diperluas.
Sebagai kesimpulan, pemekaran daerah administratif pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa peluang dan tantangan bagi pertahanan negara.  Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang disebutkan di atas, negara dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap kemampuan pertahanan di wilayah yang dimekarkan. Penguatan pengumpulan intelijen, pengembangan infrastruktur strategis, perencanaan pertahanan terpadu, pembangunan kapasitas, dan keterlibatan diplomatik adalah pilar-pilar penting untuk menyeimbangkan pertahanan negara dengan pemekaran daerah administratif pemerintah daerah.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## REFERENSI
Agyekumwah, S. K. (2023). Decentralization and cultural empowerment: A case study of Ghana’s ethnic minorities. Journal of Contemporary African Studies , 42 (1), 123–140.
Ahlquist, L. (2018). Decentralization, disaster risk reduction, and national resilience: A comparative framework. World Development , 109 , 222–237.
Andrews, M. (2022). Decentralization and government transparency: Evidence from a global dataset. The Journal of Development Studies , 58 (2), 2832–2852.
Barry, B. (1991). People, states and fear: An agenda for international security studies in the post- Cold War era. Harvester Wheatsheaf .
Bercovitch, J., & Jackson, R. D. W. (2009). Conflict resolution in the twenty-first century: principles, methods, and approaches . University of Michigan Press.
BPHN. (n.d.). Pemekaran Wilayah . Retrieved January 17, 2024, from https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf
Brancati, D. (2006). Decentralization: Fueling the fire or dampening the flames of ethnic conflict and secessionism? International Organization , 60 (3), 651–685.
Council of Europe. (2022). Regional autonomy and cultural expression in Europe: A comparative analysis . https://www.coe.int/en/web/congress
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . SAGE Publications.
Dewanto, A., & Wahyudi, T. (2017). Analisis Kebijakan Pemekaran Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Madiun. Jurnal Analisis Sosial Politik , 1 (1), 64–74.
Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. World Development , 53 , 2–13.
Global Centre for the Responsibility to Protect. (2022). Decentralization and the Responsibility to Protect: Ensuring Security and Human Rights in Fragile States .
Government of Indonesia. (2014). Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government . Ministry of Home Affairs.
Hewitt, V. (2020). Decentralization and the erosion of national security: A comparative analysis. Journal of International and Global Studies , 12 (2), 53–72.
Homer-Dixon, T. F. (2010). Environment, scarcity, and violence . Princeton University Press.
Indrawan, J. (2015). Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dengan Konsep Keamanan Nasional terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa di Papua. Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional , 1 (1), 84–96.
International Crisis Group. (2023). Regional autonomy and its security implications: A comparative analysis . https://www.crisisgroup.org/

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Janmohamed, Z. (2004). Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India by Ashutosh Varshney (New Haven and London: Yale University Press, 2002. 382 pages.). American Journal of Islam and Society , 21 (1), 122–124.
Johnson, A. (2019). The Integration of Regional Expansion and National Security: A Comparative Analysis. Security Studies Journal , 22 (3), 78–94.
Jones, R., Dewi, S., & Ahmad, J. (2023). Decentralization and security sector reform: A comparative analysis of challenges and opportunities. Security Sector Review , 32 (1), 1–22.
Kemenkumham. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Kusuma, R. (2011). Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. Jatiswara , 26 (3), 1–31.
Lake, D. A., & Rothchild, D. (1998). Divided houses in a globalizing world: Regional autonomy and international security . Princeton University Press.
Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: A comparative introduction (2nd ed.) . Routledge.
Liu, X., Kim, Y., & Rodriguez-Poo, J. (2023). Decentralization and government efficiency: A reassessment with panel data analysis. Public Administration Review , 83 (2), 422–436.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, March 5). Pemekaran Daerah, Wujud Pelayanan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat . https://www.mkri.id/index.php?id=16294&menu=2&page=web.Berita
Maldun, S. (2015). Analisis implementasi kebijakan pemekaran daerah di kabupaten Mamuju Utara .
Marta, J. (2012). Faktor Pemicu Dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat (Pendekatan Sosial dan Ekonomi). Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (1), 61– 76.
Mosler, D. (2020). Decentralization, Governance, and Security: A Comparative Analysis of Federal Systems. Journal of Security Sector Management , 17 (1), 39–53.
Rodríguez-Pose, A. (2021). The territorial challenges of the 21st century: Uneven development, social divisions, and political polarization .
Sarjito, A. (2023). In The Shadows of Governance: Exploring the Untamed Territories of Administrative Discretion. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 11 (2), 295–310.
Singh, J., Kumar, A., & Devi, S. (2024). Decentralization and its impact on social capital: A micro-level analysis in India. The Journal of Socio-Economics , 100 (102221).
Subagiyo, A. (2021). Pemekaran Daerah :  Antara Kesejahteraan Rakyat Atau Kesejahteraan Elite? http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/pemekaran-daerah-antara-kesejahteraan- rakyat-atau-kesejahteraan-elite/
Taa, A., Ali, M., & Bintari, W. C. (2017). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara Di Kabupaten Maybrat. Jurnal Faksi: Fase Kemajuan Sosial Dan Politik , 2 (2), 32–43.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
UN OGP. (2022). Preventing genocide: Addressing the risks of ethnic violence in autonomous regions .
UNRISD. (2023). Social cohesion for just transitions: Navigating the contradictions of decentralization .
Wolf, A. T. (2007). Divided Waters: Rights, Risks and Treaties . Island Press.
World Bank. (2023). Bridging divides: The unfinished business of inequality in regions .
World Bank. (2024). Decentralization and economic growth: Unleashing local potential .