## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 1, Oktoberl 2020
ISSN Print: 2528-6137 | ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi
Syamsul Rijal Muhlis * , Indar Nambung, Sabir Alwy Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: rm.syamsulrijal@yahoo.co.id
Abstract: The  patient  and  doctor  relationship  is  no  longer  a  mere  trust  relationship,  but  a  legal relationship  that  involves  both. This  study aims  to  analyze  the  settlement  of  medical  disputes  through mediation  that  occurs  in  hospital  emergency  rooms  and  to  explain  the  legal  power  of  medical  dispute resolution  through  mediation.  This  research  is  a  normative  legal  research  supported  by  a  statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results showed that the resolution of medical disputes,  especially  those  that  occurred  in  hospitals  that  were  resolved  through  mediation,  occurred because of an agreement made by the parties, especially the patient's family and the doctor who handled the  case.  Mediation  must  begin  with  good  intentions  by  one  of  the  parties  and  the  case  in  which  the author raises good faith for medical dispute resolution begins with the hospital that wants to resolve the case non-litigation. The legal force resulting from the mediation is in the form of a peace deed signed and approved by both parties and witnessed by a competent mediator as evidenced by a certificate.
Kata Kunci: Doctor; Health Law; Mediation; Patient; Medical Disputes
Abstrak: Hubungan  pasien  dan  dokter  tidak  lagi  tentang  hubungan  kepercayaan  semata,  melainkan menjadi  hubungan  hukum  yang  melibatkan  keduanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penyelesaian sengketa medik melalui jalur mediasi yang terjadi di UGD rumah sakit serta menjelaskan kekuatan hukum penyelesaian sengketa medik secara mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (cases  approach),  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penyelesaian  sengketa  medik  khususnya  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  yang  diselesaikan melalui jalur  mediasi  terjadi  karena  adanya  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  khususnya  keluarga pasien dan dokter yang menangani kasus tersebut. Mediasi harus dimulai dengan adanya niat baik oleh salah  satu  pihak  dan  kasus  yang  penulis  angkat  itikad  baik  penyelesaian  sengketa  medik  diawali  dari pihak  rumah  sakit  yang  ingin  menyelesaikan kasus  tersebut  secara  non-litigasi.  Kekuatan hukum  hasil mediasi  berupa akta  perdamaian  yang  tertandatangani dan  disetujui kedua  belah  pihak  dan  disaksikan pihak mediator yang mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
Kata Kunci: Dokter; Hukum Kesehatan; Mediasi; Pasien; Sengketa Medik

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan kesehatan merupakan sebuah hal yang menjadi tuntutan saat ini. Pelayanan kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi aspek hak asasi manusia sebagai hak dasar untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Penyelenggaraan kesehatan adalah satu dari  beberapa  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menjamin  setiap  hak  dasar  warga negara. 1 Perlindungan  hak-hak  kodrati  merupakan  basis  pendirian  negara,  dimana kekuasaan negara yang diberikan oleh rakyat lewat kontrak sosialnya dan dilaksanakan melalui  hukum  yang  dibentuk  adalah  ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  hak- hak  kodrati 2 dari  bahaya  yang  mengancam  keberadaan  pemenuhan  hak-hak  dasar tersebut.
Harus  disadari  setiap  hidup  manusia  tidak  akan  berkualitas  apabila  kita  tidak memiliki  kesehatan  baik  secara  jasmani  dan  rohani.  Masalah  kesehatan  merupakan sebuah  isu  yang  sangat  penting  untuk  diurus  oleh  pemerintah.Karena  isu  tersebut berkembang menjadi sebuah masalah yang cukup besar untuk menunjang kualitas hidup warga  negara.Negara  harus  menjamin  pelayanan  kesehatan  yang  menjadi  hak  dasar rakyat seperti yang diuraikan di dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan .”  Dengan demikian,  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  memenuhi  amanat  dari  konstitusi memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kepada masyarakat.
Pada tataran praktis,  implementasi dari Undang-Undang Dasar  NRI Tahun  1945, banyak  kendala  yang  menghadang  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan salah satunya  adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman  hukum dibidang kesehatan yang  berdampak  pada  munculnya  sengketa  medik  terutama  yang  berkaitan  pada masalah perlindungan hak pasien maupun tenaga medis dalam hal ini dokter.
Hubungan  paternalistik  pada  dasarnya,  hubungan  antara  pasien  dan  dokter  yang tidak  seimbang  dimana  pasien  tidak  mengetahui  ilmu  dan  teori-teori  mengenai kedokteran. Sehingga pasien mempercayakan seutuhnya tindakan medis yang diberikan oleh  dokter.  Dokter  berkewajiban  memiliki  pengetahuan  dan  keilmuan  dibidangnya, sedangkan pasien merupakan masyarakat yang kurang paham tentang pemahaman ilmu kedokteran  dan  pasrah  dengan  tindakan  yang  diberikan  untuk  penyembuhan  terhadap penyakitnya.
Berkaitan dengan peningkatan taraf pendidikan, sehingga hubungan posisi dokter- pasien  mengalami  perubahan  dalam  segi  pemahaman  tentang  kesehatan  di  mata masyarakat.  Masukunya  pengaruh  internet,  media  massa,  dan  alat  komunikasi  sangat berperan  dalam  perubahan  pemahaman  kesehatan  tersebut,  sehingga  pasien  menjadi lebih  paham.  Ini  yang  menyebabkan  pasien  sadar  akan  hak  dan  kewajiban  terhadap dokter, sehingga membuat dokter wajib melaksanakan tindakan medis sebaik mungkin.
Semakin  pahamnya  masyarakat  tentang  pemahaman  kesehatan  menimbulkan hubungan  pasien  dan  dokter  tidak  lagi  tentang  hubungan  kepercayaan  semata, melainkan  timbulnya  hubungan  hukum  yang  melibatkan  keduanya.  Hubungan  hukum tersebut merupakan suatu perjanjian yang disebut sebagai transaksi
1 Dedi  Afandi.  2009. Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Medis . Majalah  Kedokteran Indonesia , Vol. 59 (5): Hal. 213-224.
2 Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung, Alumni,  Hal. 67
terapeutik. 3 Perikatan  perjanjian  dokter  dengan  pasien  menjadikan  pasien  lebih  yakin dalam  penanganan-penanganan  yang  diberikan  oleh  dokter  dikarenakan  adanya perjanjian  yang  dibuat,  tetapi  tidak  membuat  dokter  melakukan  tindakan  diluar  dari koridor-koridor hukum kesehatan yang ada. 4
Kesenjangan  persepsi  dan  kepentingan  antara  masyarakat  dan  pihak  kedokteran sering  berujung  kepada  tuntutan  dan  gugatan  hukum. 5 Pada  umumnya  semua  gugatan dan tuntutan hukum berawal dari fakta dan keadaan kesehatan yang dialami oleh pasien yang  bersangkutan  setelah  menjalani  pengobatan.  Hal  ini  diakibatkan  sebagian  besar disebabkan  oleh  buruknyakomunikasi  antara  pasien  dan  dokter.  Hingga  dari  buruknya komunikasi tersebut sehingga menimbulkan tuntutan atau gugatan hukum dari pasien.
Di  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  ketentuan  tentang  penggunaan  lembaga penyelesaian  sengketa  alternative  (ADR)  ini  telah  diatur oleh Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Berdasarkan undang-undang  AAPS  disebutkan  jenis-jenis  sengketa  penyelesaian  yakni  mediasi, negosiasi, konsultasi, dan pendapat ahli. Dengan demikian keberadaan lembaga mediasi yang  diatur  dalam  UU  Kesehatan  pun  sebisa  mungkin  merujuk  pada  lembaga  mediasi yang diatur dalam UU AAPS tersebut.
Kurangnya penjelasan dan  informasi  mengenai keberadaan  lembaga  ini di dalam penyelesaian  sengketa  medik  melahirkan  berbagai  masalah  persoalan  mediasi, bagaimana  bermediasi  dan  siapa  yang  memenuhi  syarat  menjadi  mediator  serta  peran kekuatan hukum dalam keputusan lembaga tersebut. Kondisi ini pun diperparah dengan rendah  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  fungsi,  peran,  dan  proses-proses beracara  melalui  lembaga  mediasi  tersebut.  Karena  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum yang  lebih  besar,  keberadaan  lembaga  mediasi  ini  pun  seharusnya  mampu  berfungsi sebagai  pengayom  dan  pelindung  masyarakat  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  berkeadilan  sehingga  terwujud  tingkat  kesehatan  yang  lebih  baik. Derajat  kesehatan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  pembangunan  sumber  daya manusia produktif secara sosial ekonomi bagi bangsa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  research )  yang ditunjang  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( cases  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 6 Penelitian ini dimulai dengan inventarisasi peraturan-peraturan hukum yang menyangkut sengketa medik  dengan  demikian  penelitian  dimulai  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Metode  analisis  bahan  hukum  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.
3 Nusye  KI  Jayanti,  2009, Penyelesaian  Hukum  dalam  Malapraktik  kedokteran ,  Yogyakarta,  Pustaka Yustisia, hal. 4
4 Wila Chandrawila Supriadi, 2000, Hukum Kedokteran , Bandung, Mandar Maju,  hal. 8
5 Arif  DianSantoso  dan  Adi  Sulistiyono.  2019. Penyelesaian  Sengketa  Medik  Melalui  Mediasi  Oleh Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (Mkdki)  Untuk  Dapat  Menjamin  Keadilan  Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien . Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 7 (1), hal. 29-38.
6 Peter  Mahmud  Marzuki.  2005. Penelitian  Hukum (selanjutnya  disebut  Peter  Mahmud  Marzuki  2) . Jakarta: Kencana. hal. 93.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1.    Kronologis  Kasus  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Pasien  dengan  Rumah Sakit
Kasus sengketa medik yang ada di rumah sakit khususnya pada UGD rumah sakit sangat  sulit  untuk  terungkap.  Kasus  tersebut  jarang  dipublikasikan  disebabkan  oleh pihak  rumah  sakit  terkadang  menutupi  kasus  tersebut  untuk  menjaga  reputasi  rumah sakit.  Dari  masalah  itulah  penulis  mencoba  melakukan  penelusuran  selama  beberapa minggu  untuk  mendapatkan  sebuah  kasus  sengketa  medik  yang  menarik  perhatian penulis  untuk  diangkat  sebagai  kasus  sengketa  medik  yang  terjadi  pada  Unit  Gawat Darurat (UGD) rumah sakit.
Dari  penelusuran  tersebut  penulis  menemukan  salah  satu  kasus  di  sebuah  rumah sakit  bersalin  yang  ada  di  Kota  Makassar  yakni  seorang  pasien  yang  meninggal  dunia setelah  melakukan  persalinan  normal  di  sebuah  rumah  sakit  bersalin.  Setelah menemukan kasus tersebut penulis melakukan wawancara kepada salah seorang dokter yang  menangani  pasien  tersebut  dan  pihak  dokter  kemudian  bersedia  memberikan penjelasan mengenai kronologis kasus yang dialami oleh pasien di rumah sakit bersalin tersebut.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dokter  spesialis  kandungan  yang  menangani persalinan tersebut pasien yang telah dibawa ke rumah sakit, pada awalnya kondisi ibu dan  janin  dalam  keadaan  stabil  berdasarkan  hasil  pemeriksaan informet  consend . Berdasarkan  Permenkes  Nomor  240  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran.Pemeriksaan  medis  sudah  dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran tekanan  darah,  setelah  pengecekan  tekanan  darah  normal,  denyut  nadi  pasien  dalam keadaan  normal  kadar  gula  darah  dalam  keadaan  normal  serta  pengecekan  riwayat penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.
Pada  saat  inpartu  (kondisi  seorang  wanita  yang  mengalami  persalinan),  pasien sudah  mengalami  pembukaan  kala  II,  bayi  sudah  lahir  padahal  dalam  kondisi  normal bayi seharusnya belum keluar sebelum mengalami kala III. Pasien dalam kondisi kala II tiba-tiba  terjadi  eclampsia  parturientum  yang  sebelumnya  sulit  diperkirakan  yakni pasien  mengalami  kejang-kejang  kemudian  koma  dan  seketika  langsung  meninggal dunia. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat dan sulit diantisipasi penanganannya.
Beberapa  lama setelah pasien  meninggal dunia di rumah sakit tersebut kemudian keluarga  pasien  melaporkan  secara  resmi  kejadian  tersebut  ke  pihak  kepolisian  tanpa berkomunikasi  terlebih  dahulu  dengan  pihak  rumah  sakit.Dengan  adanya  laporan tersebut  pihak  kepolisian  melakukan  penyelidikan  dan  memanggil  pihak  manajemen rumah sakit khususnya dokter yang menangani pasien untuk diperiksa sebagai saksi dari kejadian  tersebut  dan  kemudian  pihak  kepolisian  mengambil  keterangan  dan  membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Setelah pihak rumah sakit menjalani pemeriksaan terkait laporan pidana keluarga pasien. Pihak rumah sakit menempuh upaya mediasi dengan memanggil pihak mediator untuk  menyelesaian  sengketa  medik  yang  terjadi  di  rumah  sakit.  Pihak  mediator kemudian  memanggil  pihak  keluarga  pasien  untuk  datang  menghadiri  pertemuan dengan pihak rumah sakit. Pertemuan tersebut berlangsung di aula rumah sakit.
Pemanggilan pertama oleh pihak  mediator hanya  dihadiri oleh pihak  manajemen rumah sakit tanpa dihadiri oleh pihak keluarga pasien, pihak keluarga pasien beralasan sedang  berduka  sehingga  pihak  keluarga  pasien  meminta  penundaan  pertemuan tersebut.Pihak  mediator  kemudian  menjadwalkan  pertemuan  ulang  satu  minggu kemudian.  Pertemuan  tersebut  dihadiri  oleh  pihak  keluarga  pasien  dan  pihak manajemen rumah sakit. Pihak mediator memperkenalkan diri kepada kedua pihak dan meminta  izin  kepada  kedua  pihak  untuk  menjadi  mediator  pada  kasus  sengketa  medik tersebut.
Setelah  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menunjuk  mediator  tersebut,  mediator kemudian  mempersilahkan  pihak  keluarga  pasien  untuk  menyampaikan  kronologis masalahnya sehingga melaporkan pihak rumah sakit ke pihak kepolisian. Pihak keluarga pasien  merasa  kecewa  dengan  pelayanan  rumah  sakit  dan  menduga  telah  terjadi malpraktik  sehingga  pasien  yang  akan  bersalin  meninggal  dunia  pada  saat  bersalin  di rumah sakit tersebut.
Pihak keluarga merasa pasien yang awalnya mau melahirkan dalam kondisi tubuh normal  tidak  mempunyai  riwayat  penyakit  tertentu  dan  pihak  dokter  tidak  mau mendengarkan  saran  dari  suami  pasien  untuk  dilakukan  tindakan  operasi  sesar  yang menurutnya operasi sesar mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan melahirkan normal.Setelah  pihak  keluarga  pasien  memberikan  penjelasan  mediator  kemudian memberikan  kesempatan  ke  pihak  rumah  sakit  khususnya  dokter  yang  menangani pasien tersebut untuk menjelaskan kronologis kasus, tindakan medis, hasil pemeriksaan medis, dan resiko medik yang dialami oleh pihak pasien secara detail dan mendalam.
Pihak  keluarga  pasien  kemudian  menanggapi  dan  lebih  menekankan  bahwa  dia sudah  menyarankan  tindakan  operasi  sesar  kepada  pasien  namun  ditolak  oleh  pihak dokter  yang  menangani  pasien  tersebut.  Kemudian  pihak  dokter  berdasarkan  hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan medis tidak diperlukan tindakan operasi sesar.Setelah pihak  keluarga  pasien  mendengarkan  penjelasan  pihak  dokter  yang  menangani  pasien tersebut kemudian pihak keluarga meminta waktu untuk berpikir dan berdiskusi dengan pihak  keluarga  lain  terlebih  dahulu,  pihak  mediator  kemudian  menunda  pertemuan sekaligus memberikan batas waktu selama tiga hari.
Pihak rumah sakit menghargai keputusan keluarga korban dan pada saat itu pihak rumah  sakit,  dalam  hal  ini  direktur  rumah  sakit  tersebut  kemudian  mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kompensasi berupa santunan kepada keluarga pasien dan pembebasan  biaya  selama  menjalani  pengobatan  di  rumah  sakit  dengan  alasan  pihak rumah sakit merasa turut berduka cita akibat musibah yang dialami oleh pasien tersebut.
Berdasarkan  kesepakatan  di  pertemuan  tersebut  pihak  mediator  kemudian membuat  akta  perdamaian  yang  berisi  kesepakatan  antara  kedua  pihak  dan  akta perdamaian itu ditandatangani oleh kedua pihak disaksikan dan disahkan oleh mediator bersetifikat.Dengan  adanya  akta  perdamaian  tersebut  pihak  keluarga  pasien  bersama pihak  mediator  memutuskan  untuk  ke  pihak  kepolisian  dengan  memperlihatkan  akta perdamaian sehingga akta perdamaian tersebut dijadikan dasar untuk mencabut laporan pidana yang diajukan oleh pihak keluarga pasien.
Setelah  3  bulan  mempelajari  akta  perdamaian  dan  permintaan  pihak  keluarga pasien  yang  mengajukan  pencabutan  laporan  dan  tidak  akan  membawa  permasalahan ini  ke  jalur  hukum  serta tidak  cukupnya  alat  bukti  dan  saksi  yang  ada  sehingga  pihak kepolisian  memberhentikan  penyidikan  dengan  dikeluarkan  surat  perintah  penghentian
penyidikan  (SP3).  Permasalahan  sengketa  medik  tersebut  kemudian  selesai  di  tahap mediasi.

## 2. Tahapan  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Melalui Jalur Mediasi yang Dilakukan oleh Rumah Sakit
Kasus  sengketa  medik  khususnya  yang  terjadi  di  UGD  (Unit  Gawat  Darurat) sebagian besar berupa kejadian pembiaran  medik seperti tidak  mendapatkan pelayanan yang  memadai  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  dari  pembiaran  medik  tersebut seperti kecacatan bahkan kematian pada pasien tersebut. Seorang dokter utamanya yang bertugas  di  bagian  UGD  rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab  hukum  yang  melekat pada dirinya, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat. Tanggung  jawab  hukum  ini  bisa  timbul  akibat  adanya  peristiwa  hukum  yang  bersifat medis yang dikerjakan oleh dokter. 7
Berdasarkan  kronologis  kasus  di  atas  maka  dapat  sebuah  peristiwa  sengketa medik yang akan penulis jelaskan dalam bagan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa medik melalui jalur mediasi yang terjadi di UGD rumah sakit (Gambar 1).
Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Medik
Dari  bagan  di  atas  tahap  penyelesaian  sengketa  dimulai  dari  adanya  sengketa medik  kemudian  sengketa  tersebut  dibawa  ke  jalur  litigasi  yakni  dengan  membuat laporan  pidana  ke  pihak  kepolisian  kemudian  salah  satu  pihak  memanggil  mediator yang  tidak  berpihak  kepada  salah  satu  pihak.  Kemudian  pihak  mediator  membuat sebuah  pertemuan  yang  dihadiri  oleh  pihak  yang  bersengketa  hingga  terjadi dialog/musyawarah  yang  melibatkan  para  pihak.Setelah  adanya  musyawarah  tersebut
7 Ni  Made  Mira  Junita  dan  Dewa  Gede  Dana  Sugama.  " Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Malpraktik Medis. " Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 6: hal. 1-16.

## Jalur Litigasi
Memanggil Pihak Mediator Dialog/ Musyawarah Para Pihak Kesepakatan (akta damai) Penyelesaian Secara
Kekeluargaan
terjadi  kesepakatan  dan  dibuatkan  akta  damai  yang  mengikat  para  pihak.  Dengan adanya  akta  damai  tersebut  masalah  yang  awalnya  akan  dibawa  ke  jalur  pengadilan akhirnya diselesaikan dengan jalur mediasi. 8

## 3. Kekuatan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Pasien  dengan  Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi
Dalam  penyelesaian  sengketa  medik  dapat  ditempuh  dua  jalur  baik  melalui  jalur peradilan ( litigasi ) maupun di luar peradilan (non litigasi) . Penyelesaian sengketa medik melalui jalur di luar peradilan (non litigasi) terdapat dua macam penyelesaian sengketa medik  seperti  mediasi  dan  negosiasi.Negosiasi  yang  terjadi  dalam  menyelesaikan sengketa medik mempunyai kelemahan seperti keluarga pasien mempunyai posisi yang tidak  menguntungkan  sehingga  kekuatan  tawar  menawar tidak  sama  karena  hanya  ada dua  belah  pihak  tanpa  adanya  pihak  ketiga  yang  netral.  Bahkan  pihak  pasien kemungkinan  besar  tidak  akan  mendapatkan  kompensasi  dari  kerugian  yang dialaminya.Selain  itu,  perbedaan  persepsi  antara  keluarga  pasien  dan  dokter  terkait malpraktik  medik  dan  komunikasi  yang  terjadi  cenderung  emosional  dan  egois  tanpa munculnya pihak ketiga yang tidak berpihak.
Berdasarkan  hal  tersebut  penyelesaian  sengketa  medik  di  rumah  sakit    melalui jalur  mediasi  (non  litigasi)  adalah  pilihan  tepat  menurut  penulis  karena  untuk penyelesaian  sengketa  medik  melalui  jalur  litigasi  diperlukan  pembuktian  yang  sangat kuat.  Selain  itu  proses  penyelesaian  sengketa  medik  melalui  jalur  peradilan  (litigasi) memunculkan  banyak    perkara  yang  ada  di  pengadilan  sehingga  dibutuhkan penyelesaian  kasus  di  luar  pengadilan  berupa  mediasi.  Namun  pada  beberapa  kasus sengketa  medik  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  utamanya  kasus  pidana murni  seperti  pelecehan  seksual,  pengungkapan  rahasia  kedokteran,  aborsi,  kelalaian, pemberian  keterangan  palsu,  dan  penipuan.  Kasus-kasus  tersebut  harus  diselesaikan melalui  jalur  litigasi  karena  mempunyai  akibat  yang  cukup  fatal  dan  tidak  bisa dimaafkan.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  medik  yang  diselesaikan  melalui  jalur non  litigasi  khususnya  jalur  mediasi  saling  mendapatkan  keuntungan  dari  adanya sengketa medik tersebut. Dari sisi keluarga pasien, seperti kasus  yang penulis  jelaskan di atas akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa biaya dan santunan sedangkan dari pihak rumah sakit khususnya dokter yang menangani akan menjaga reputasi dari rumah sakit dan dokter. 9
Dalam  penyelesaian  sengketa  medik  melalui  jalur  mediasi  diperlukan  mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak, baik itu keluarga pasien maupun dokter. Mediator  yang  ditunjuk  harus  mempunyai  sertifikat  kompetensi  seperti  yang diatur “pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.” Mediator untuk menangani  sengketa  medik  selain  harus  memahami  bidang  hukum  diharuskan  juga menangani  masalah  kesehatan  yang  menjadi  objek  sengketa  medik.Selain  PERMA, landasan hukum penyelesaian sengketa medik terdapat pada “Pasal 66 Undang-Undang
8 Dedi Affandi 2009, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik, Majalah Kedokteran Indonesia Volume 9 Nomor 5 Mei 2009, Riau, hal 32
9 Fitriono,  R.  A.,  Setyanto,  B.,  &  Ginting,  R., 2016. Penegakan  Hukum Malpraktik  Melalui  Pendekatan Mediasi Penal . Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1), hal. 148-161.
Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  lebih  condong  ke  penyelesaian sengketa medik melalui jalur mediasi.”
Menurut  Adi  Sulistiyono  penyelesaian  sengketa  medik  lewat  jalur  mediasi  akan berfungsi baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut 10
1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan
3. Terdapat  banyak  persoalan  yang  memungkinkan  terjadinya  pertukaran (trade off)
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
6. Apabila para pihak  memiliki pendukung atau pengikut mereka tidak  memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan
7. Menetapkan  preseden  atau  mempertahankan  suatu  hak  tidak  lebih  penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan pihak lainnya seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.
Sengketa  medik  yang  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  mempunyai  prinsip dasar: 11
1. Prinsip  Kesukarelaan  Para  Pihak  merupakan  metode  yang  berdasarkan  pada kesukarelaan  para  pihak  untuk  bermusyawarah  mencari  solusi  untuk kepentingan bersama tanpa dipaksa, diancam atau ditekan oleh pihak manapun.
2. Self determination Principle ’Prinsip Penentuan Diri Sendiri’,  adalah berkaitan dengan  prinsip  kesukarelaan,  berdasarkan  prinsip  ini  para  pihak  bebas menentukan  kemauannya.  Pihak  tersebut  bisa  kapan  saja  mengundurkan  diri dari  proses  mediasi  walaupun  prosedur  bisa  diwajibkan  untuk  ditempuh, namun hakim atau mediator tidak bisa menekan para pihak untuk tetap berada dalam  proses  mediasi,  apalagi  sampai  memaksa  untuk  menghasilkan  atau menyetujui kesepakatan damai.
3. Confidentiality Principle ‘Prinsip kerahasiaan’, adalah mediasi bersifat rahasia dan semua  informasi  yang  bersengketa hanya boleh diketahui oleh para pihak serta  mediator.  Semua  informasi  ini  tidak  boleh  digunakan  dan  mediator dilarang menjadi saksi dalam persidangan.
4. Good  faith  Principle ‘Prinsip  Itikad  Baik’,  adalah  keinginan  para  pihak menempuh  cara  mediasi  serta  tidak  boleh  mengulur  waktu  atau  mengambil keuntungan  untuk  diri  sendiri  lalu  mencari  penyelesaian  yang  diuntungkan semua pihak ( win-win solution ).
5. Ground  Rules  Principle ‘Prinsip  Penentuan  Aturan  Main’,  dengan  dipilihnya mediator,  para  pihak  harus  bersepakat  dan  menentukan  aturan  main  sebelum dimulai  proses  mediasi  agar  bisa  berjalan  dengan  semestinya  dan  mencapai hasil yang memuaskan kedua belah pihak.
6. Private Meetings Principle/Procedure ‘Prinsip/Prosedur Pertemuan Terpisah’, para  pihak  dan  mediator  dapat  mengadakan  pertemuan  terpisah  dengan  salah
10 Adi  Sulistiono,  2008, Eksistensi  Penyelesaian  sengketa  medik  Sebelas  Maret University  Press :Surakarta, hal 32
11 Fatuhillah A Syukur,2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Mandar Maju, Bandung, hal 10-11
satu  pihak  (kaukus)  ketika  diperhadapkan  situasi  tertentu,  misalnya perundingan,  mengalami  hambatan,  meredakan  emosi  kedua  bela  pihak,  dan sebab  musabab  lainnya.  Prosedur  inilah  yang  menjadi  ciri  khas  mediasi  yang tidak ditemukan pada metode lainnya.
Prinsip-prinsip  di  atas  dapat  dijadikan  tolak  ukur  penyelesaian  sengketa  medik lewat jalur mediasi. 12 Pihak-pihak yang berhubungan dalam sengketa medik selain dari hak-hak  hukumnya  terpenuhi  juga  ada  beberapa  faktor  seperti  kebutuhan  emosi  atau psikologis  yang  dapat  tersalurkan.Kepentingan  para  pihak  akan  difokuskan  sehingga bukan  hanya  hak  hukum  namun  juga  hak  psikologis  akan  disalurkan  melalui  diskusi yang ditengahi oleh mediator. 13 Dengan adanya mediasi tersebut substansi dari mediasi itu  sendiri  adalah  adanya  niat  baik  antara  oknum  yang  bersengketa  khususnya  pada sengketa  medis.  Niat  baik  ini  biasanya  muncul  dari  salah  satu  pihak  dan  kebanyakan pihak  rumah  sakit  atau  dokter  yang  mempunyai  itikad  baik  tersebut  untuk  menjaga nama baik dari rumah sakit tersebut.
Hasil mediasi yang berjalan sukses berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan, “Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan  Perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  Para  Pihak  dan  Mediator.” dan Ayat  (6) “Mediator  wajib  melaporkan  secara  tertulis  keberhasilan  Mediasi  kepada Hakim  Pemeriksa  Perkara  dengan  melampirkan  Kesepakatan  Perdamaian.” Dihasilkan  sebuah  keputusan  yang  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  antara  kedua  belah pihak tanpa adanya pihak merasa dirugikan dari keputusan tersebut.

## D. PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  medik  khususnya  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  yang diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  terjadi  karena  adanya  kesepakatan  yang  dilakukan oleh para pihak khususnya keluarga pasien dan dokter yang  menangani kasus tersebut. Mediasi  harus  dimulai  dengan  adanya  niat  baik  oleh  salah  satu  pihak  dan  kasus  yang penulis angkat itikad baik penyelesaian sengketa medik diawali dari pihak rumah sakit yang  ingin  menyelesaikan  kasus  tersebut  secara  non  litigasi.  Kekuatan  hukum  hasil mediasi  berupa  akta  perdamaian  yang  tertandatangani  dan  disetujui  kedua  belah  pihak dan  disaksikan  pihak  mediator  yang  mempunyai  kompetensi  yang  dibuktikan  dengan sertifikat.
Kasus  sengketa  medik  yang  ada  di  IGD  rumah  sakit  lebih  baik  diselesaikan melalui  jalur  mediasi.  Jalur  mediasi  mempunyai  keunggulan  dalam  hal  penyelesaian sengketa  medik  karena  dalam  mediasi  terdapat  dialog  yang  bisa  menyatukan  sisi emosional  dan  memahami  keinginan  dari  masing-masing  pihak  yang  bersengketa dibandingkan dengan jalur litigasi dimana ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak menerima putusan tersebut.Tahapan penyelesaian kasus secara mediasi lebih efektif dan efisien dalam  hal penanganan sengketa medis. Penyelesaian sengketa  medis  ini efisien dari  sisi  waktu  dan  biaya  dibandingkan  melalui  jalur  litigasi,  serta  mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan apabila kasus tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi.
12 Amir  Ilyas.  2014. Pertanggungjawaban  pidana  dokter  dalam  malpraktik  medik  di  rumah  sakit . Rangkang Education dan Republik Institute, hal 31
13 Gatot Soemartono, 2006, . Arbitrase dan Mediasi Indonesia , Gramedia: Jakarta, hal 139

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sulistiono, 2008, Eksistensi Penyelesaian sengketa medik Sebelas Maret University Press Surakarta
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati.  2016. Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Alfitri. 2016. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional . Jurnal Konstitusi , 9 (3), 449-472.
Amir  Ilyas.  2014. Pertanggungjawaban  pidana  dokter  dalam  malpraktik  medik  di rumah sakit . Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute.
Arif  DianSantoso  dan  Adi  Sulistiyono.  2019. Penyelesaian  Sengketa  Medik  Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Untuk Dapat Menjamin  Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien . Jurnal  Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 7 (1).
Dedi  Afandi.  2009. Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Medis . Majalah Kedokteran Indonesia , Vol. 59 (.
Dedi  Affandi  2009, Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Medik , Majalah Kedokteran Indonesia , Volume 9 Nomor 5: 32
Fatuhillah  A  Syukur,2012, Mediasi  Yudisial  Di  Indonesia  Peluang  dan  Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Bandung, Mandar Maju.
Fitriono,  R.  A.,  Setyanto,  B.,  &  Ginting,  R.  2016.  Penegakan  Hukum  Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1).
Gatot Soemartono, 2006. Arbitrase dan Mediasi Indonesia , Jakarta, Gramedia.
Ni  Made  Mira  Junita  dan  Dewa  Gede  Dana  Sugama.  " Upaya  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Malpraktik  Medis ." Kertha  Wicara:  Journal  Ilmu Hukum 8, no. 6.
Nusye  KI  Jayanti,  2009, Penyelesaian  Hukum  dalam  Malapraktik  kedokteran , Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Titon  Slamet  Kurnia,  2007, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  sebagai  HAM  di Indonesia, Bandung, Alumni.
Wila Chandrawila Supriadi, 2000, Hukum Kedokteran , Bandung, Mandar Maju.