Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara

## Dina Rosdiana Rusdi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia dinarosdiana@gmail.com
Abstrak. Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  negara  dengan  kontribusi  yang  cukup signifikan. Bersama dengan jenis penerimaan negara lainnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak ikut serta menopang keuangan negara. Sayangnya, informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak masih terbilang terbatas pada data realisasi dan penjelasan pendukung pencapaian realisasi tersebut. Kondisi ini  yang menyebabkan proses edukasi mengenai  Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada khalayak  menjadi  sedikit  tersendat.  Dengan  begitu  luasnya  cakupan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak,  yang  banyak  disorot  hanya  sebatas  skor  dan  proses  terjadinya  gol  saja.  Sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  negara,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  memiliki  peran  yang  cukup  penting dalam penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kata  Kunci : Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  Keuangan  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
Abstract. Non-tax State Revenue is a source of state revenue. In an effort to achieve national goals as stipulated in the 1945 Constitution, the government shall carry out government activities and  national  development.  Non-tax  State  Revenue  is  one  of  the  state  revenues  with  a  significant contribution.  Together  with  other  types  of  state  revenue,  Non-Tax  State  Revenue  participates  in supporting state finances. Unfortunately, the information regarding Non-Tax State Revenues is still limited  to  the  realization  data  and  the  supporting  explanations  for  the  realization.  This  condition causes. the education process regarding Non-Tax State Revenue to the public to be a little choked up. With such a wide coverage of Non-Tax State Revenues, what is mostly highlighted is only the score and the process of the goal. As one of the sources of state revenue, Non-Tax State Revenues have an important role in supporting budget funding needs in the State Revenue and Expenditure Budget.
Keywords: Non-Tax State Revenue, State Finance, and State Budget.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan
pemerintahan merupakan wujud eksistensi keberadaan suatu negara.  Salah  bentuk  penyelenggaraan  yaitu berupa  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang merupakan tugas pemerintah untuk menjamin masyarakat dalam rangka mendapatkan penghidupan  yang  lebih  baik.  Keberadaan payung  hukum  merupakan  penjamin  bagi terwujudnya  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan  baik  sementara  masyarakat  dapat mengakses  segala  bentuk  pelayanan  tersebut
dalam  rangka  memenuhi      hak-hak  sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  sebagaimana  yang  tertuang  di dalam konstitusi negara Indonesia.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menyelenggarakan  pemerintahan  negara  dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  tujuan pemerintahan,  maka  pemerintah  menempuh langkah  dengan  melaksanakan  pembangunan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
disemua  sektor.  Dengan  adanya  program pembangunan  ini  pemerintah  akan  banyak membutuhkan  dana  untuk  pelaksanannya. Dalam  hal  ini,  untuk  mempercepat  proses pembangunan  indonesia  sangat  memerlukan dana  yang  cukup  besar  untuk  membangun perekonomian yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  telah  dimulai sejak  awal  tahun  1950-an.  Bentuk  APBN pada saat itu hanya merupakan             suatu perhitungan sementara sebagai dasar pembuatan  APBN  yang  sehat  di  tahun-tahun berikutnya. Volume APBN juga masih sangat terbatas  karena  kondisi  perekonomian  sangat lemah yang menyebabkan potensi penerimaan negara  juga  sangat  rendah,  sekitar  40  persen penerimaan  negara  bersumber  dari  hasil pungutan pajak  tidak  langsung dari  kegiatan perdagangan luar negeri. Peran pajak langsung baru  sekitar  20  persen  dari penerimaan  negara,  karena  keterbatasan kemampuan administrasi dan basis pajak.
Dalam Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  hasil amandemen keempat, mengamanatkan bahwa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan Undang-Undang  dan  dilaksanakan  secara terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Dengan ditetapkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  pada  setiap tahun  anggaran  yang  merupakan  bagian  dari sistem keuangan negara, hibah tidak termasuk dalam bagian PNBP.
Dalam
rangka mendukung
terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara,
pengelolaan keuangan  Negara  perlu  diselenggarakan secara  profesional,  terbuka  dan  bertanggung
jawab  sesuai  aturan  pokok  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar. Dalam  pengelolaan  Keuangan  Negara  perlu diterapkan asas- asas antara lain:
• akuntabilitas berorientasi pada hasil;
• profesionalitas;
• proporsionalitas;
• keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara;
• pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Anggaran merupakan alat
akuntabilitas,  manajemen,  dan  kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana  publik dan  pelaksanaan  program-program  yang dibiayai  dari  uang  publik.  Penganggaran sektor  publik  terkait  dalam  proses  penentuan jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran adalah  suatu  paket  pertanyaan  perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.
Dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2003 disebutkan  bahwa  Keuangan  Negara  adalah semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai dengan uang,          serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan  mengedarkan  uang,  dan  melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan  negara              dan  membayar tagihan  pajak  ketiga.  Pendapatan  negara adalah  hak  pemerintah  pusat  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih. Belanja  negara  adalah  kewajiban  pemerintah pusat  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan bersih.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  membawa dampak  perubahan  Penyelenggaraan  kegiatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  fungsi  pemerintah  di  bidang  keuangan negara  mengandung  berbagai  macam  aspek, diantaranya adalah penerimaan negara sebagai sumber  pelaksanaan  kegiatan  belanja  negara sebagaimana  tertuang  dalam  APBN  yang merupakan  amanat  dari  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Penerimaan  negara  merupakan  sumber keuangan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pelaksanaan  tugas  pemerintah dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara. Pencapaian  tujuan  negara  tergantung  dari pendapatan  negara  sebagai  sumber  keuangan negara  yang  diperuntuhkan  untuk  membiayai pelaksanaan tugas tersebut.
Untuk  mewujudkan  tujuan  negara tersebut  diatas,  negara  sangat  membutuhkan pembiayaan  yang  bersumber  dari  penerimaan negara.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara (UUKN)  dan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara diatur  bahwa  Pendapatan  Negara  adalah semua  penerimaan  negara  yang  berasal  dari penerimaan  perpajakan,  penerimaan  negara bukan  pajak  (PNBP),  serta  penerimaan  hibah dari  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Adapun yang dimaksudkan dengan Pendapatan Negara  adalah  hak  pemerintah  pusat  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah  pusat  mempunyai  berbagai  hak, salah  satu  hak  pemerintah  pusat  adalah menggali  sumber-sumber  penerimaan  bagi negara  untuk  membiayai  berbagai  belanja atau  pengeluaran  negara  yang  berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Pengelolaan penerimaan
negara senantiasa  diupayakan  lebih  efektif  dan efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari rakyat.  PNBP sebagai salah satu  sumber  penerimaan  negara  bagi  negara yang  merupakan  lingkup  dari  keuangan negara, pengelolaannya diharapkan senantiasa sesuai dengan koridor hukum demi terciptanya pengelolaan yang baik. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan  negara  bukan  pajak  diatur  dalam draft  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).
Dengan  demikian,  maka  pengelolaan PNBP  harus  berdasarkan  sistem  APBN  yang memuat  perkiraan-perkiraan  tentang  jumlah penerimaan negara  yang akan diterima dalam satu  tahun  anggaran.  Sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  negara,  maka  PNBP harus  tercantum  secara  rinci  dalam  APBN baik  itu  mengenai  tarif,  waktu  pemungutan serta  perkiraan  jumlah  yang  diterima  dalam satu  tahun.  Adapun  dalam  pelaksanaannya maka mengacu pada       Undang-Undang atau peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan PNBP. Rumusan Masalah Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan  penulisan  artikel  ilmiah  dengan judul Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Dengan fokus pada rumusan permasalahan: 1. Bagaimana prinsip pengenaan tarif Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  kepada masyarakat?
2. Bagaimana  peranan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak dalam memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis  dan  memahami  prinsip pengenaan tarif PNBP kepada masyarakat serta  peranan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  dalam  memberikan  kontribusi  bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, terutama  bidang  hukum  keuangan  publik dan ilmu pengetahuan perundang- undangan. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai sumber  kajian  ilmu  pengetahuan  bagi masyarakat  umum  pada  umumnya  dan kepada akademisi pada khususnya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Prinsip Pengengaan Tarif PNBP
a. Kewenangan Penetapan Tarif PNBP
Presiden  menguasakan  pengelolaan keuangan  negara  kepada  Menteri  Keuangan selaku Pengelola Fiskal, sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang (UU)  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan  Negara.  Salah  satu  tugas  Menteri Keuangan  sebagai  Pengelola  Fiskal  adalah mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan  jenis  dan  tarif  PNBP  pada Instansi  Pengelola  PNBP  berdasarkan  usulan dari  Instansi  Pengelola  PNBP.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  15  huruf  b  UU  Nomor  9  tahun 2018.  Instansi  Pengelola  PNBP  terdiri  atas Kementerian/  Lembaga  dan  Kementerian yang  menjalankan  fungsi  sebagai  Bendahara Umum  Negara.  Di  lain  pihak,  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 9  tahun  2018,  dalam  mengelola  PNBP  yang menjadi  kewenangannya,  Pimpinan  Instansi Pengelola  PNBP,  antara  lain  bertugas  untuk menyusun  dan  menyampaikan  usulan  jenis dan tarif PNBP.
b. Fungsi Pemungutan PNBP
Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  timbul  sebagai  konsekuensi  dari pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Pemerintah dalam  pelayanan,  pengaturan,  pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan Negara. PNBP
memiliki  dua  fungsi  utama  dalam  sistem pengelolaan keuangan negara: fungsi budgetary  dan  fungsi  regulatory.  Disebut memiliki  fungsi  budgetary  karena  PNBP merupakan sumber pendapatan negara terbesar setelah penerimaan perpajakan untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Sementara  itu,  PNBP  disebut memiliki  fungsi  regulatory  atau  pengaturan, karena  dapat  menjadi  instrumen  strategis dalam mengarahkan dan menetapkan regulasi dan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  di  berbagai sektor pemerintahan.
Sebagai implementasi fungsi budgetary,  yang  dapat  dilakukan  dalam meningkatkan  kontribusi  PNBP  terhadap pendapatan Negara adalah dengan melakukan
intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Perwujudan intesifikasi antara lain, dengan mengoptimalkan  jenis-jenis  PNBP  yang sudah  ada  dasar  hukum  pungutannya,  namun tidak dimanfaatkan, atau meningkatkan volume  pelayanan.  Sementara  ekstensifikasi menggali jenis-jenis PNBP untuk dapat diatur jenis dan dasar pungutan tarifnya.
Di  sisi  lain,  pelaksanaan  fungsi regulatory antara lain melalui pengaturan tarif dan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari PNBP.  Contoh  fungsi  regulatory  melalui pengaturan  tarif adalah tarif  PNBP  dari  Dana Reboisasi  kehutanan  yang  lebih  ditujukan untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan royalty mineral dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan/pemurnian untuk mendorong peningkatan  nilai  tambah  dari  mineral. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyediaan layanan dasar bagi masyarakat,  antara  lain  meliputi  pendidikan dasar,  kesehatan,  keamanan,  keadilan  dan pelayanan  lain  dalam  kelompok  pekerjaan umum  Pemerintah  didanai  dari  APBN. Namun  demikian,  keterbatasan  kemampuan APBN  dalam  membiayai  seluruh  pelayanan dasar  memerlukan  peran  serta  masyarakat melalui pembayaran PNBP atas jenis pelayanan  dasar,  contohnya  biaya  pendidikan tinggi  dan  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu, terdapat  layanan  semidasar  yang  hanya dibutuhkan  oleh  sekelompok  masyarakat tertentu,  sehingga  dipandang  tidak  adil  jika penyediaan pelayanan ini juga menjadi beban pembayar  pajak  yang  tidak  memanfaatkan pelayanan  tersebut.  Contohnya  pelayanan pembuatan  paspor  yang  hanya  diperlukan oleh  orang  yang  akan  melakukan  perjalanan ke  luar  negeri.  Atas  kondisi  ini  dikenakan pola  cost  sharing,  di  mana  masyarakat pengguna  pelayanan  tersebut  dibebankan (sebagian) beban penyelenggaraan pelayanan.
Pola pembagian beban penyelenggaraan ini kemudian mempengaruhi pendekatan  dalam  penetapan  tarif  atas  jenis PNBP,  yaitu:  tarif  yang  dikenakan  sama dengan biaya untuk menghasilkan barang atau pelayanan (cost recovery), tarif yang dikenakan  lebih  rendah  dari  biaya  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menghasilkan  barang  atau  pelayanan (cost minus), atau tarif yang dikenakan lebih tinggi dari  biaya  untuk  menghasilkan  barang  atau pelayanan (cost plus).
Dampak  pengenaan  tarif  terhadap masyarakat,  dunia  usaha,  dan  sosial  budaya, dan/atau  aspek  keadilan  merupakan  faktor- faktor  pertimbangan  yang  sama  dalam menyusun  tarif  pemanfaatan  sumber  daya alam,  pelayanan,  dan  hak  Negara  lainnya. Faktor  spesifik  yang  menjadi  pertimbangan tambahan  untuk  pengelolaan  sumber  daya alam adalah nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, sedangkan untuk pelayanan  adalah  biaya  penyelenggaraan layanan.
Aspek selanjutnya yang harus dipenuhi  dalam  penetapan  tarif  PNBP berkaitan  dengan  biaya  penyelenggaraan  dari PNBP itu sendiri. Meskipun tarif PNBP harus memperhatikan dampak pengenaannya terhadap  masyarakat,  bukan  berarti  tarif PNBP ditetapkan dengan tanpa mempertimbangkan
biaya penyelenggaraannya sama sekali.
c. Objek, Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  UU Nomor  9  tahun  2018  tentang  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak,  yang  dinyatakan sebagai Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal,  dan/atau  benda,  yang  menjadi  sumber penerimaan  Negara  di  luar  perpajakan  dan hibah. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa  Objek  PNBP  tersebut  memiliki kriteria:
1) Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;
2) Penggunaan  dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara;
3) Pengelolaan kekayaan Negara, dan/atau
4) Penetapan peraturan perundang-
undangan. Sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  (1)  Objek
PNBP  dibagi  menjadi  6  (enam)  kelompok besar:
1)
Pemanfaatan Sumber Daya Alam,
2)
Pelayanan,
3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan,
4) Pengelolaan Barang Milik Negara,
5) Pengelolaan Dana, dan
6) Hak Negara Lainnya
Dasar hukum untuk yang mengatur tarif atas  jenis  PNBP  berbeda  untuk  setiap kelompok  objek  PNBP.  Pengaturan  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam, diatur  dalam  UU,  Kontrak,  dan/atau Peraturan  Pemerintah.  Pengaturan  tarif atas  jenis  PNBP  dengan  kontrak merupakan  pengaturan  tarif  atas  jenis PNBP  yang  berasal  dari  Pemanfaatan Sumber  Daya  Alam  dan  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Undang-Undang dan/atau  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur mengenai jenis PNBP
2. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan  dan  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
3. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan
Negara
Dipisahkan  diatur  dengan  UU  dan/atau dalam  rapat  umum  pemegang  saham. Pengaturan tarif atas jenis PNBP dalam rapat umum pemegang saham merupakan  pengaturan  penetapan  tarif atas  jenis  PNBP  yang  berasal  dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan  berupa  dividen  bagian Pemerintah  pada  perusahaan  perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya
4. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak  Negara  Lainnya  diatur  dengan Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah (PP), dan/atau Peraturan Menteri.
Penetapan  tarif  melalui  Peraturan Perundang-undangan  merupakan  ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar  1945,  Pajak  dan  Pungutan  lain  yang bersifatmemaksa  untuk  keperluan  negara diatur  dengan  Undang-Undang.  Hal  ini  pula yang menyebabkan setiap pelayanan Kementerian/Lembaga  yang  dikenakan  tarif, namun  belum  diatur  dalam  suatu  perundang-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undangan,  dikategorikan  sebagai  pungutan tanpa dasar hukum.
2. Peranan PNBP dalam APBN

## a. PNBP dalam APBN
APBN  merupakan  wujud  pengelolaan Keuangan  Negara  yang  ditetapkan  setiap tahun  dengan  undang-undang  yang  terdiri dari  anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja, dan  pembiayaan.  Dalam  APBN  pendapatan Negara  terdiri  dari  penerimaan  pajak, penerimaan  bukan  pajak,  dan  hibah.  Dengan demikian  Hibah  tidak  termasuk  dalam kelompok  penerimaan  bukan  pajak,  namun telah berdiri sendiri sebagai sumber pendapatan dalam APBN.
Penyelenggaraan  kegiatan  dan  fungsi pemerintah  di  bidang  keuangan  negara mengandung berbagai macam aspek, diantaranya adalah penerimaan negara sebagai  sumber  pelaksanaan  kegiatan  belanja negara  sebagaimana  tertuang  dalam  APBN yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Penerimaan  negara  merupakan  sumber keuangan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pelaksanaan  tugas  pemerintah dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara. Pencapaian  tujuan  negara  tergantung  dari pendapatan  negara  sebagai  sumber  keuangan negara  yang  diperuntuhkan  untuk  membiayai pelaksanaan tugas tersebut.
Dalam Undang-Undang tentang APBN,  PNBP  dikelompokan  menjadi  empat kelompok besar, yaitu:
a. Penerimaan  Sumber  Aaya  Alam  (SDA). Dalam kelompok ini, kita mengenal SDA migas  dan  non-migas.  Pendapatan  SDA migas  merupakan  pendapatan  yang diperoleh  dari  bagian  bersih  pemerintah atas  kerjasama  pengelolaan  sektor  hulu migas.  Pendapatan  Non-migas  dikenal dengan  beberapa  pendapatan  sektoral yang cukup populis.
b. Pendapatan  bagian  laba  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  Pendapatan  ini merupakan  imbalan  kepada  pemerintah pusat  selaku  pemegang  saham  BUMN ( return on equity ) yang dihitung berdasarkan  presentase  tertentu  terhadap laba  bersih  ( pay-out  ratio ).  Dalam APBN,  pendapatan  ini  diklasifikasikan
ke  dalam  kelompok  perbankan  dan  non- perbankan.
c. PNBP  lainnya,  pada  prinsipnya  PNBP lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementrian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Termasuk di dalam kelompok  ini  adalah  pendapatan  atas pengurusan  SIM,  STNK,  penerbitan NRKB, Passport. Pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut  dilakukan  atas  dasar  Peraturan Pemerintah  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak pada Kementrian/Lembaga tertentu.
d. Pendapatan  Badan  Layanan  Umum (BLU)  yang  serupa  dengan  PNBP lainnya,  pendapatan  BLU  diperoleh  atas produk  layanan  satuan  kerja  instansi pemerintah    yang  diberikan  kepada masyarakat. Adapun perbedaan mendasar yakni, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme  BLU  ini  dapat  langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan.  Selain  itu,  jenis  dan  tarif PNBP  BLU tidak ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah melainkan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. PNBP  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan negara diluar pajak dan bea cukai yang jika ditilik kontribusinya bagi penerimaan  APBN,  tiap  tahun  mengalami peningkatan  signifikan.  Beberapa  tahun terakhir,  kontribusi  PNBP  terhadap  APBN sekitar  30%  dari  Pendapatan  Negara  dan Hibah,  sehingga  mempunyai  peranan  penting dalam menunjang pembangunan nasional.
PNBP  memiliki  peranan  yang  besar dan penting sebagai salah satu pilar keuangan negara.  Saat  ini  pemerintah  sedang  berupaya mengoptimalkan
PNBP untuk
menyelenggarakan  kegiatan  pemerintah  dan pembangunan  nasional.  Kontribusi  PNBP terhadap  pendapatan  negara  rata-rata  sebesar 30%  setiap  tahun.  Sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  negara,  PNBP  memiliki  peran yang cukup penting dalam penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal.
Peranan penting dimaksud antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal  dari  kekayaan  Negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat sesuai  dengan  isi  dan  semangat  pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memperkuat  basis  penerimaan  dalam negeri;
3. Meningkatkan disiplin dan tertib anggaran,  agar  semua  PNBP  dikelola dalam  sistim  APBN  dan  harus  terlebih dahulu disetorkan ke Kas Negara;
4. Meningkatkan  peranan  PNBP  dalam
APBN dengan senantiasa mempertimbangkan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan  umum  dan  penyelenggaraan pembangunan.
PNBP  dapat  dikelompokkan  menjadi 4 jenis PNBP yaitu PNBP Migas, PNBP Non Migas,  PNBP  dari  Bagian  Pemerintah  atas Laba  BUMN  dan  PNBP  Lainnya.  PNBP Migas  memiliki  kontribusi  terbesar  dalam meningkatkan realisasi PNBP, yaitu menyumbangkan rata-rata sebesar 65% terhadap  total  PNBP.  PNBP  Lainnya  yang merupakan PNBP pada Kementerian/Lembaga merupakan
penyumbang  terbesar  kedua  atau  rata-rata menyumbang  sebesar  20%  terhadap  total PNBP.  Sementara  itu,  PNBP  dari  Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP Non Migas  masing-masing  menyumbang  rata-rata sebesar 10% dan 5% terhadap total PNBP.
PNBP  Migas  merupakan  PNBP  yang diperoleh  dari  bagian  pemerintah  atas  usaha atau  kegiatan  eksplorasi  Minyak  Bumi  dan Gas  Alam  setelah  dikurangkan  kewajiban pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas. Sedangkan  PNBP  Non  Migas  merupakan PNBP  yang  diperoleh  dari  usaha  atau kegiatan  di  bidang  pertambangan  umum, kehutanan,  perikanan  dan  pertambangan Panas  Bumi.  PNBP  dari  Bagian  Pemerintah atas  Laba  BUMN  merupakan  PNBP  yang dihasilkan  dari  dividen  atas  kepemilikan saham pemerintah pada BUMN dan perusahaan  perseroan.  Sedangkan  PNBP Lainnya  merupakan  PNBP  yang  diperoleh
dari hasil pungutan atas pelayanan masyarakat yang dilakukan Kementerian/Lembaga.
b. Penyetoran PNBP Tidak hanya pajak sebagai penerimaan negara yang wajib disetor ke kas negara,  tetapi  juga  semua  penerimaan  negara bukan  pajak.  Penyetoran  semua  penerimaan negara  bukan  pajak  wajib  dilakukan  lngsung secepatnya  ke  kas  negara.  Kas  negara  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  PNBP adalah  rekening  tempat  penyimpanan  uang negara  yang  dibuka  dan  ditetapkan  oleh menteri  keuangan.  Rekening  itu  berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara,  pengeluaran  negara  dibukukan  pada setiap  saat  daam  satu  tahun  anggaran  serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara.
Penyetoran  penerimaan  negara  bukan pajak  ke  kas  negara tersebut  diaksudkan agar pengelolaannya tetap dalam Sistem Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Sistem Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara adalah  suatu  cara  untuk  mengatur  masuk  dan keluarnya  keuangan  negara  berdasarkan prosedur  yang  telah  ditentukan.  Sistem  ini memudahkan  pemerintah  untuk  mengetahui penggunaan  penerimaan  negara  bukan  pajak karena  pada  akhir  tahun  anggara,  wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. c. Pertanggungjawaban PNBP dalam APBN
Akuntansi  yang  digunakan  dalma laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk  pengakuan  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  aset, kewajiban  dan  ekuitas  dalam  neraca.  Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa  pendapatan  diakui  pada  saat  kas diterima             di rekening kas umum negara atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada  saat  kas  dikeluarkan  dari  rekening  Kas Umum  Negara  atau  entitas  pelaporan.  Basis Akrual  pada  Neraca  berarti  bahwa  aset, kewajiban,  dan  ekuitas  dana  diakui  dan dicatat  pada  saat  terjadinya  transaksi,  atau pada  saat  kejadian  atau  kondisi  lingkungan berpengaruh  pada  keuangan  pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diterima  atau  dibayar.  Kebijakan  dalam pertanggungjawaban  dan  pelaporan  PNBP adalah:
1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan  Kas  Umum  Negara  (KUN) yang  menambah  ekuitas  dana  lancar dalam  periode  tahun  yang  bersangkutan yang  menjadi  hak  pemerintah  pusat  dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran kas  umum  negara  yang  mengurangi ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun yang  bersangkutan  yang  tidak  akan diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh pemerintah  pusat.  Belanja  diakui  pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi
yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh Pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat ekonomi  dan/atau  sosial  dimasa  depan diharapkan  dapat  diperoleh  ,  baik  oleh Pemerintah  maupun  oleh  masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

## KESIMPULAN
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak merupakan  penerimaan  negara  yang  dikelola dalam  sistem  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  serta  harus  berdasarkan  atas aturan  hukum  baik  itu  Undang-Undang maupun  peraturan  pemerintah  yang  mengatur penerimaan  negara  bukan  pajak.  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  memiliki  dua  fungsi utama  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan negara: fungsi budgetary dan fungsi regulatory.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak memiliki  peranan  yang  besar  dan  penting sebagai  salah  satu  pilar  keuangan  negara, dalam  hal  ini  sebagai  salah  satu  penopang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Adapun Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pendapatan negara rata- rata  sebesar  30%  setiap  tahun.  Pengelolaan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  harus berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  yang  memuat  perkiraan- perkiraan  tentang  jumlah  penerimaan  negara yang  akan  diterima  dalam  satu  tahun anggaran. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, maka Penerimaan Negara Bukan  Pajak  harus  tercantum  secara  rinci dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  baik  itu  mengenai  tarif,  waktu pemungutan  serta  perkiraan  jumlah  yang diterima  dalam  satu  tahun.  Dari  4  kelompok jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yaitu Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Migas, Penerimaan  Negara Bukan Pajak Non  Migas, Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dari  Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Lainnya,  Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas memiliki kontribusi  terbesar  dalam  meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Dinarjito,  “Pengelolaan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Study  Kasus Kantor  Pertanahan  Wilayah  Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal PKN STAN, (Vol.1,2017) Dina,  Eva  Santi  Silalahi,  “Strategi  Kebijakan Fiskal  Pemerintah  Indonesia  Dalam Menghadapi Dampak Pendemi Covid-19”. Jurnal Ekonomi & Ekonomi  Syariah,  (Vol.3,  No.2, 2020) Direktorat  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak- Direktorat Jenderal Anggaran, “Tinta  Emas  Penerimaan  Negara Bukan Pajak dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara”. Catatan Perdana Buku I, (Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia 2015) Dwi  Agustine  Kurniasih,  “Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Jurnal Rechts Vinding, (Vol.5, No.2, 2016) Dwi  Ari  Wibawa,  Supriadi,  Evi  Karmilah, “Pelaksanaan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga”. Modul
Analisis  Pelaksanaan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak,  (Kementerian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Keuangan  Republik                Indonesia 2020) Junarso,  Ridwan.  2014. Hukum  Administrasi Negara dan Kebijakan Publik .Bandung:Nuansa Cendikia Muhammad,  Djafar  Saidi.  2012. Penerimaan Negara Bukan Pajak . Jakarta:Rajawali Pers Nursanti,  Masdar  Mas’ud,  Nur  Alam  , “Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak: Studi  kasus  pada  Kantor  Pertanahan
Kota  Makassar  Tahun  2015-2018”. Jurnal  Ilmu  Ekonomi,  (Vol.2  No.4, 2019)
Puji  Astuti,  Robby  Martaputra,  Dwi  Ari Wibawa  “Rekomendasi  Jenis  dan
Tarif          atas Penerimaan Negara
Bukan  Pajak”.  Modul  Analisis
Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018)
Sutedi, Andrian.2012. Hukum Keuangan Negara .Jakarta Yuswanto, dkk.2014. Hukum Keuangan Negara .Bandar Lampung: Justice

## Publisher
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara