## KETERKAITAN PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN ASAS KEADILAN
Ferry Irawan 1) ; Muhammad Rijalur Rohman 2) ; Ni Putu Gita Cahyani Dewi 3) ; Octavia Chaterine Gloria Samosir 4)
1) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN*
2) 4121210103_muhammad@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4131210040_putu@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) 4111210048_octavia@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN * untuk penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to investigate how the voluntary disclosure program relates to the principle of justice. The research method used is descriptive qualitative to obtain more in-depth information. Based on the test, an important finding was obtained, namely that the voluntary disclosure program has fulfilled all the requirements of the principle of justice and can have a positive impact by increasing tax revenues from disclosed assets and assisting economic recovery in Indonesia.
Keywords: Voluntary disclosure program, tax, h armonization of tax regulations, justice

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  bagaimana  keterkaitan  program  pengungkapan  sukarela  dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.
Kata Kunci : Program pengungkapan sukarela, pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, keadilan,

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  nasional  akan  sangat  didukung  oleh  pembiayaan  yang berasal  dari  masyarakat,  antara  lain  penerimaan  dari  pembayaran  pajak.  Dana  yang  akan diperoleh  dari  sumber  penerimaan  negara  ini  nantinya  akan  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  dimanfaatkan  dalam  proses  pembangunan Negara  pada  berbagai  sektor,  seperti  sektor  pertanian,  sektor  perdagangan,  sektor  industri, sektor  kesehatan  dan  pendidikan  yang  keseluruhannya  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Melihat  begitu  besarnya  peranan  pajak  dalam pembangunan  negara  sudah  sepatutnya  bahwa  penerimaan  pajak  harus  dikelola  dengan  baik agar  tujuan  dari  pajak  itu  sendiri  dapat  tercapai.  Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan jumlah  pendapatan  nasional  dari  pajak  diperlukan  langkah-langkah  khusus  atau  terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target  penerimaan.  Salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan  adalah  pengampunan  pajak  ( tax amnesty ).  Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak, tax  amnesty kembali  diberlakukan  dengan  tujuan  untuk  mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui  pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku  bunga,  dan  peningkatan  investasi;  mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid, komprehensif,  dan  terintegrasi;  dan  meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak  melalui  penghapusan  pajak  yang  seharusnya terutang,  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  sanksi  pidana  di bidang  perpajakan  atas  harta  yang  diperoleh  pada  tahun  2015  dan  sebelumnya  yang  belum dilaporkan  dalam  SPT  dengan  cara  melunasi  seluruh  tunggakan  pajak  yang  dimiliki  dan membayar uang tebusan (Setiawan, 2017).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam hal pengaturan ketentuan di bidang perpajakan. UU HPP mengatur beberapa perubahan dan pencantuman ketentuan baru termasuk diantaranya program  pengungkapan  sukarela  (PPS).  Salah  satu  tujuan  PPS  yang  utama  adalah meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  PPS  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kesederhanaan, kepastian hukum dan dan kemanfaatan.
Keinginan untuk mengikuti progam tax amnesty dipengaruhi oleh kegiatan sosialiasi oleh direktorat jenderal pajak, pengetahuan wajib pajak dan adanya sanksi yang diberikan (Komalig, et  al .,  2021).  Di  sisi  lain,  motivasi  mengikuti  pengampunan  pajak  dipengaruhi  oleh  adanya keinginan  untuk  menghindari  audit,  mendapatkan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah,  dan menghindari pinalti (Ardiansyah, et al ., 2021). Program pengungkapan sukarela atau dikenal dengan tax amnesty jilid II merupakan kebijakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi  dan  diharapkan  menjadi  program  pengampunan  pajak  yang  terakhir  sehingga menimbulkan deterrent effect bagi wajib pajak (Hasanah, et al ., 2021). Wajib pajak memiliki kecenderungan  untuk  berpartisipasi  dalam  program  pengungkapan  sukarela  apabila memberikan keuntungan secara finansial (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).
Penelitian  terkait  hubungan  antara tax  amnesty dan  kepatuhan  pajak  sangat  bervarias. Kepatuhan  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan  pengampunan  pajak  (Arief  & Fadhilah, 2021). Tax amnesty memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitriyani, et al ., 2021; Maharani, et al ., 2021; Abdurrosid, et al ., 2021). Secara spesifik, pengampunan pajak memiliki  dampak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Mamesah  & Kristanto, 2021; Larasdiputra & Saputra, 2021). Program pengampunan pajak dapat dilihat dari perspektif  penerimaan  pajak.  Madukara  (2021)  berpendapat  bahwa tax  amnesty dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Namun, studi lain menunjukkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Hasbullah, 2021).
Tax  amnesty dapat  pula  digunakan  oleh  perusahaan  utuk  melakukan  manajemen  laba (Pratama,  2021).  Profitabilitas  perusahaan  dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan  pengampunan pajak  (Siregar, et  al. ,  2021).  Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  program pengampunan  pajak  dapat  menggunakan  pendekatan  yang  lebih  persuasif  agar  wajib  pajak dapat lebih memahami secara optimal (Fithriyani et al ., 2021). Apabila dilihat dari perspektif pasar saham, kebijakan tax amnesty tidak memberikan informasi bagi investor (Wardhana, et al .,  2021). Tax  amnesty tidak  mempengaruhi  perilaku  penghindaran  pajak  oleh  perusahaan multinasional  (Sa’dani  &  Hidayatulloh,  2021).  Salah  satu  alasan  munculnya  kebijakan pengampunan pajak adalah keberadaan aktivitas penggelapan pajak (Dewi, 2021). Penggelapan pajak ( tax evasion ) juga tidak terpengaruh oleh adanya tax amnesty . Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya penegakan hukum yang efektif (Purba, et al ., 2022).
Penelitian-penelitian  terkait  dengan tax  amnesty yang  ada  belum  banyak  mengulas bagaimana  perspektif  keadilan  melihat  kebijakan  pemerintah  terkait  program  pengungkapan sukarela.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keterkaitan  program  pengungkapan sukarela dengan asas keadilan.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Martinez  (1991) tax  amnesty memiliki  makna  sebagai  pengampunan  secara resmi  ( official  pardon ).  Pemberian  maaf  oleh  negara  memberikan  kesejahteraan  publik dibandingkan  penjatuhan  hukuman  (Martinez,  1991).  Namun  demikian,  amnesti  dapat menyebabkan  warganegara  yang  menginginginkan  adanya  keadilan  menjadi  frustasi (Friedman,  2013).  Alm  &  Soled  (2021)  berpendapat  bahwa  wajib  pajak  memiliki kecenderungan  untuk  melaporkan  penghasilannya  lebih  rendah  dari  yang  sebenarnya.  Lebih
lanjut,  Alm  & Soled (2021) juga menjelaskan bahwa satu  dari lima wajib pajak melaporkan penghasilanya  secara  tidak  benar.  Untuk  meningkatkan  kepatuhan  dan  penerimaan  pajak, otoritas  pajak  melakukan  berbagai  strategi  salah  satunya  adalah tax  amnesty .  Ross  (1986) menjelaskan empat tujuan pengampunan pajak, yaitu: untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa  depan,  mempercepat  pengumpulan  keuangan  negara,  menyusun  pola  ketidakpatuhan wajib pajak, dan terakhir sebagai titik awal dalam meningkatkan penegakan hukum. Program tax  amnesty sendiri  diklaim  gagal  dalam  mengatasi  masalah  perilaku  penghindaran  atau penggelapan pajak. Wajib pajak yang terbiasa melakukan penghindaran pajak condong untuk mengulangi perilaku dimaksud di masa depan (Mikesell & Ross, 2012).
Program pengungkapan  sukarela ( v oluntary disclosure program ) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam pasal 5 UU HPP . PPS merupakan salah satu  instrumen  yang  digunakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pajak,  terutama  bagi  wajib  pajak  yang  belum  mengungkapkan  hartanya  secara  keseluruhan. Program  ini  terdapat  pro  dan  kontra  yang  terjadi  bila  dilihat  dari  sisi  hukum  pajak.  PPS diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pajak di masa depan (Irawan, 2021).
Rawls (2004) menjelaskan Justice is the ﬁrst virtue of social institutions, as truth is of systems of thought . Apabila kalimat dimaksud diterjemahkan secara bebas menjadi: keadilan adalah kebajikan pertama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah sistem- sistem  pikiran.  Lebih  lanjut,  Rawls  (2004)  menjelaskan  bahwa justice sebagai  sebuah kewajaran  merupakan  posisi  awal  yang  berhubungan  dengan  kontrak  sosial.  Salah  satu  ciri keadilan sebagai fairness adalah memikirkan para pihak pada awalnya situasi sebagai rasional dan saling tidak tertarik.

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi literatur.  Metode kualitatif tepat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terinci dan mendalam atas suatu fenomena (Budiasih, 2014). Penulis mengumpulkan dan mempelajari penelitian-penelitian  sebelumnya  untuk  dianalisis.  Selain  itu,  penulis  juga  membahas  data empirik terkait program tax amnesty termasuk program pengungkapan sukarela.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela
PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban  perpajakan  yang  belum  dipenuhi  secara  sukarela  melalui  pembayaran  PPh berdasarkan pengungkapan harta. Selain perbedaan kondisi, PPS dan Tax Amnesty juga berbeda pada tarif. Pada kebijakan I, tarif paling rendah adalah 6% sedangkan tarif paling rendah pada kebijakan  II  adalah  12%.  Kedua  tarif  terendah  tersebut  diimplementasikan  untuk  aset  luar negeri yang direpatriasi atau aset di dalam negeri dan aset tersebut diinvestasikan pada surat berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy.
Pada  Program  Pengampunan  Pajak  2016,  peserta  yang  mengikuti  program  sebanyak 956.793 Wajib Pajak. Adapun nilai harta yang berhasil diungkap Rp 4856,63 triliun. Repatriasi aset  Rp  147  triliun.  Sedangkan,  uang  tebusan  yang  diterima  mencapai  Rp  114,02  triliun. Kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS pada kebijakan I adalah wajib pajak peserta tax  amnesty sedangkan  pada  kebijakan  II  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi.  Selanjutnya, manfaat mengikuti PPS adalah sebagai berikut. Pada kebijakan I tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar; dan data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dengan  UU  HPP  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penyelidikan,  penyidikan,  dan/atau  penuntutan  pidana  terhadap  WP.  Pada  kebijakan  II,
terhadap  wajib  pajak  tidak  diterbitkan  ketetapan  untuk  kewajiban  2016-2020,  kecuali ditemukan  harta  kurang  diungkap;  dan  data/informasi  yang  bersumber  dari  SPPH  dan lampirannya  yang  diadministrasikan  oleh  Kemenkeu  atau  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  dengan  UU  HPP  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penyelidikan,  penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.
Persyaratan Mengikuti PPS pada kebijakan I adalah sebagai berikut. Wajib pajak dapat mengungkapkan  harta  bersih  yang  belum  atau  kurang  diungkapkan  dalam  surat  pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Selanjutnya, harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pada kebijakan II wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1  Januari  2016  sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2020  dapat  menyampaikan  surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan (i) memiliki nomor pokok wajib  pajak;  (ii)  membayar  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  atas  pengungkapan  harta bersih; (iii) menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2020; dan (iv) mencabut permohonan: pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak;  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administratif;  pengurangan  atau  pembatalan  surat  ketetapan  pajak  yang  tidak  benar; pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan; banding;  gugatan;  dan/atau  peninjauan  kembali,  apabila  wajib  pajak  sedang  mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Selain  persyaratan  tersebut  di  atas,  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  mengungkapkan harta  bersih  atas  perolehan  aset  sejak  tanggal  1  Januari  2016  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2020  harus  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut:  (i)  tidak  sedang  dilakukan pemeriksaan,  untuk  Tahun  Pajak  2016,  Tahun  Pajak  2017,  Tahun  Pajak  20I8,  Tahun  Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020; (ii) tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun  Pajak  2020;  (iii)  tidak  sedang  dilakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana  di  bidang perpajakan;  (iv)  tidak  sedang  berada  dalam  proses  peradilan  atas  tindak  pidana  di  bidang perpajakan; dan/atau (v) tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Tarif PPS yang tercantum dalam kebijakan I adalah sebagai berikut: 11% untuk deklarasi Luar Negeri;  8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri; dan 6% untuk aset Luar  Negeri  repatriasi  dan  aset  Dalam  Negeri,  yang  diinvestasikan  dalam  Surat  Berharga Negara  (SBN)/kegiatan  usaha  sektor  pengolahan  sumber  daya  alam  (hilirisasi)/sektor  energi terbarukan ( renewable energ y) di wilayah NKRI. Tarif pajak untuk kebijakan II adalah sebagai berikut. 18% untuk deklarasi luar negeri; 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri; dan  12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam  surat  berharga  negara  (SBN)/kegiatan  usaha  sektor  pengolahan  sumber  daya  alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan ( renewable energy ) di Wilayah NKRI.
Tabel 1. Dua Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Keterangan Kebijakan I Kebijakan II Subjek WP OP dan Badan peserta TA WP OP Basis Aset Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA Aset perolehan 2016-2020 yang belum dialporkan dalam SPT Tahunan 2020 Tarif PPh Final • 11% untuk deklarasi • 8% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri • 18% untuk deklarasi • 14% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri
• 6%  untuk  aset  luar  negeri repatriasi  dan  aset  dalam  negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirasi/ renewable energy • 12$ untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam
SBN/hilirasi/ renewable energy Sumber: https://pajak.go.id/PPS (2021)
Selanjutnya,  data  terkait  program  pengungkapan  sukarela  dapat  terlihat  pada  Gambar  1  di bawah ini.
Gambar 1 . Data Program Pengungkapan Sukarela

## Sumber: https://pajak.go.id/PPS (2022)

## Perspektif Hukum Pajak Terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak
Implikasi  dari program  pengungkapan  sukarela  dari  perspektif  jangka  pendek  dan jangka    panjang.    Dalam  jangka    pendek  PPS    dapat    mendorong    penerimaan    pajak    yang optimal.  Namun,  disisi  lain memberikan  citra  bahwa  pemerintah  tidak  konsisten dalam mengeluarkan    kebijakan.    Dalam  jangka    panjang    PPS    berpotensi  untuk    meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dapat disebabkan adanya harapan dari wajib pajak bahwa program serupa akan dikeluarkan kembali di masa yang akan datang.
Pada  prinsipnya  kewajiban  pajak  itu  hanya  satu  untuk  setiap  keluarga  dalam  hal  ini diwakili oleh ayah sebagai kepala keluarga. Namun demikian, bagi anak yang berusia di atas 18  tahun  diperbolehkan  memiliki  NPWP  sendiri  apabila  telah  memiliki  penghasilan  di  atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu dijelaskan pula bahwa  bagi  istri  yang  berpenghasilan  dan  ingin  melaporkan  sendiri  SPT Tahunan  PPh sebenarnya   dapat   juga   menggunakan   NPWP   suami   atau   menggunakan   NPWP   sendiri sepanjang hal tersebut dikehendaki. Ketentuan ini diatur dalam UU PPh.
Pada  prinsipnya,  menjalankan  bisnis  secara online maupun  konvensional  hanya merupakan  media dalam  memperoleh  penghasilan. Substansi terdapat  pada  nilai transaksi yang dilakukan. Dalam UU HPP diatur  bahwa bagi wajib pajak  orang pribadi (WPOP)  yang dikenakan  PPh  bersifat  final  tidak  dikenai  pajak  untuk  bagian  dari  omset  sampai dengan Rp 500 juta. Berikutnya, secara teknis pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah diatur apa saja yang harus dilaporkan sesuai dengan klasifikasi wajib pajak dimaksud. Terdapat tiga klasifikasi SPT Tahunan PPh yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu, SPT 1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS. Wajib pajak dapat  melihat kembali  jenis  SPT apa yang sesuai dengan kondisi penghasilan yang dimilikinya

## Tujuan Program Pengungkapan Sukarela dan Realisasinya Terhadap Asas Keadilan
Pada prinsipnya, UU HPP bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan keadilan dan  kesetaraan,  memperkuat  administrasi  perpajakan,  serta  meningkatkan  kepatuhan perpajakan. Langkah reformasi yang diambil adalah dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesetaraan  melalui  perbaikan kebijakan  dalam  PPh,  PPN,  cukai,  dan  pengenalan  pajak  karbon. Program  Pengungkapan Sukarela  (PPS)  sendiri  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui  pembayaran  PPh  berdasarkan  pengungkapan  harta  yang  akan  di laksanaan  selama  6 bulan yang dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan melalui:  pembayaran  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  pengungkapan  harta  yang  tidak  atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program  pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
Tujuan  mendasar  dari  PPS  ini  adalah untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  dari Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan  asas kesederhanaan, asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan menjadi sasaran utama pada  program  ini.  Keseluruhan  undang-undang  ini  adalah  untuk  memperkuat  pajak, memperkuat  APBN,  memperkuat  pembangunan  Indonesia  yang  maju.  Program  ini  juga diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan  sumber  daya  alam  dan  sektor  energi  terbarukan.  Di  sisi  lain,  dengan dilaksanakannya program ini DJP juga akan mendapatkan data mengenai harta yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia secara lebih lengkap.
Namun,  dalam  pelaksanaannya  ada  banyak  sekali  pendapat  dari  masyarakat  yang mempertanyakan  konsistensi  dan  keadilan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  Program Pengungkapan  Sukarela  ( Voluntary  Disclosure  Program). Masyarakat  mempertanyakan apakah  setelah  Amnesti  Pajak  jilid  II  ini  akan  ada  lagi  amnesti  pajak  jilid  selanjutnya,  d imanakah keadilan negara bagi wajib pajak yang berasal dari kalangan bawah karena dengan adanya  program  ini  pemerintah  terkesan  “memanjakan”  para  kalangan  ekonomi  atas. Masyarakat  juga  menganggap  bahwa  pemerintah  membuat  program  ini  untuk  menarik  lebih banyak penerimaan pajak dari kalangan ekonomi atas yang belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan. Program pengungkapan sukarela juga memberikan penawaran tarif pajak yang jauh lebih rendah daripada sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, sehingga semakin membuat masyarakat merasa bahwa program ini berlaku tidak adil terhadap mereka yang sudah patuh melakukan kewajiban pajaknya.
Pemerintah  memposisikan  bahwa  kebijakan  yang  ditetapkan  telah  didasarkan  pada pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. melalui kebijakan program tax amnesty jilid II ini terlihat bahwa pemerintah memandang perlu untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk  patuh.  Secara  praktis  dengan  adanya  kebijakan  ini,  baik  negara  maupun  wajib  pajak diharapkan  akan  dapat  menikmati  manfaat  dengan  proses  yang  relatif  sederhana/singkat. Dengan kebijakan tax amnesty jilid II, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dan cash flow yang  akan  masuk  ke  dalam  negeri  yang  tentunya  akan  meningkatkan  likuiditas  bank, investasi, dan juga pemasukan negara. Tax amnesty juga dapat membantu menutup kekurangan ( shortfall )  penerimaan  pajak  dan  membantu  dunia  usaha  untuk  keluar  dari  resesi  akibat pandemi. Pemerintah juga menekankan bahwa penting untuk diketahui pertimbangan mengenai kebijakan khusus tax amnesty bukan kebijakan yang dapat diharapkan secara rutin diterbitkan, apalagi dalam rentang waktu relatif dekat. Sehingga wajib pajak dengan seksama melihat sejauh mana  telah  menaati  ketentuan  perpajakan,  dan  tidak  melewatkan  momen  strategis  ini.
Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan PPS karena tujuan utamanya adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

## PENUTUP Simpulan
Program  pengungkapan  sukarela  (PPS)  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang diterbitkan  dengan  alasan  yang  logis  tidak  hanya  dari  perspektif  aspek  keadilan  namun  juga untuk memenuhi kontinyuitas penerimaan negara. PPS juga merupakan sebuah peluang yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk dapat menunjukkan kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ).

## Saran
Di  masa  depan,  penelitian  ini  dapat  dikembangkan  dengan  riset  berbasis  kuantitatif. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  dapat  digeneralisasi  dan  memudahkan  pengambilan kebijakan  oleh  pemerintah  di  masa  depan. Research-based  policy merupakan  sebuah pendekatan yang ideal agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrosid,  E.  W.,  Chandrarin,  G.,  &  Zhuro,  D.  (2021).  The  Effect  of  Motivation  and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as  Moderating  Variable  (A  Survey  on  Tax  Service  Center  Kudus  Branch):  Tax compliance. European Journal of Business and Management Research , 6 (1), 125-128. Alberto, F. (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) oleh Pemerintah terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015.
Alm, J., & Soled, J. A. (2021). Tax Amnesties, Recidivism, and the Need for Reform (No. 2115). Tulane University, Department of Economics.
Amalia,  M.  (2017).  Kebijakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan  Pengampunan  Pajak  ( Tax Amnesty )  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Bangsa  Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 3 (1), 17-34.
Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., &  Andayani, W. (2021). Taxpayer Compliance and Tax Amnesty: Does Tax Amnesty Work? The International Journal of Accounting and Business Society , 29 (3), 139-154.
Arief, M., & Fadhilah, D. (2021). Implementation of tax amnesty, taxpayer compliance and tax knowledge on tax receipt at KPP kanwil DJP North Sumatra. Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies) , 7 (2), 159-170.
Bandiyono, A., & Simbolon, D. J. (2019). Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal dan Horizontal Wajib Pajak. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 17 (1), 19-24.
Budiasih,  I.  G.  A.  N.  (2014).  Metode  Grounded  Theory  dalam  riset  kualitatif. Jurnal  ilmiah akuntansi dan bisnis , 9 (1), 19-27.
Dewi,  N.  M.  T.  (2021).  Peranan  Tax  Amnesty  dalam  Mengatasi  Penggelapan  Pajak. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 1-13. Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia . Prenada Media.
Fitriyani, S., Yusuf, M., & Yohani, Y (2021). Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Neraca , 17 (1), 104-121.
Friedman,  A.  B.  (2013).  Transitional  justice  and  local  ownership:  A  framework  for  the protection of human rights. Akron L. Rev. , 46 , 727.
Hasanah, U., Na’im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid  I  dan  Jilid  II  (Program  Pengungkapan  Sukarela)  Serta  Peluang  Keberhasilannya.
Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi , 5 (2), 706-716. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Hasbullah,  I.  I.  K.  (2021). Tax  Amnesty ,  Kepatuhan  WP  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakam. JAMEK (Jurnal Akuntansi Manjemen Ekonomi dan Kewirausahaan) , 1 (2), 89-95.
Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM di Era Pandemi. Pengmasku, 1(2), 22-28.
Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan  Pajak  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Pengmasku , 1 (2),  86–93. https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107 .
Komalig,  J.  A.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Pangerapan,  S.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Keikutsertaan  Wajib  Pajak  terhadap  Program  Tax  Amnesty.. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 9 (3), 1162-1172. Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect Of Tax Amnesty, Compliance Fees, And  Tax  Sanctions  On  Individual  Taxpayer  Compliance.  South  East  Asia  Journal  of Contemporary Business. Economics and Law , 24 (2), 84-89.
Madukara,  S.  (2021).  Dampak  Pasca Tax  Amnesty Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mempawah. Jurnal  Kajian  Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) , 11 (1), 107-121.
Maharani, N. K. A., Datrini, L. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Pengaruh Tax Amnesty E- Filing  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WPOP  di  Kabupaten  Badung Selatan. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa , 2 (2), 87-91.
Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax Amnesty di Indonesia: Studi Meta- Analisis. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 10 (05), 473-482. Martinez, L. P. (1991). Federal tax amnesty: Crime and punishment revisited. Va. Tax Rev. , 10 , 535.
Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty  Jilid  II)  Berdasarkan  Sudut  Pandang  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan , 10 (1), 51-62. https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611
Nekson,  L.  W. Kebijakan  pemerintah  dalam  penerapan  tax  amnesty  (pengampunan  pajak) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Pratama,  A.  (2022).  Firm  Characteristics,  Earnings  Management,  Tax  Amnesty,  and  Firm Value (study in Indonesia public listed companies). AFEBI Accounting Review , 6 (2), 62- 77.
Purba, A., Mangkan, D., & Pulungan, A. H. (2022). The Impact of Tax Amnesty Program on Cross  Border  Tax  Evasion  in  Indonesia. Journal  of  Business  &  Applied Management , 15 (1), 001-010.
Rawls, J. (2004). A theory of justice. In Ethics (pp. 229-234). Routledge.
Remitasari,  A.,  &  Fenton,  A.  J.  (2021).  Public  Perception  on  The  Implementation  of  Tax Amnesty Program. Journal of Communication and Public Relations , 1 (1), 16-31.
Ross, B. G. (1986). Federal Tax Amnesty: Reflecting on the states' experiences. Tax Law. , 40 , 145.
Safri,  S.  (2021).  Efektivitas  Program  Tax  Amnesty  Jilid  II  dan  Faktor  Keberhasilan  dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I. Jurnal Mitra Manajemen, 12 (2), 11- 22.
Sa'dani,  O.  S.  &  Hidayatulloh,  A.  (2021).  Transfer  Pricing  and  Tax  Aggressiveness  in Multinational  Companies  Before  and  After  the  Tax  Amnesty  Program. ACCRUALS (Accounting Research
Journal of Sutaatmadja) , 5 (02), 107-117.
https://doi.org/10.35310/accruals.v5i02.875
Siregar,  A.  A.  P.,  Achsani,  N.  A.,  &  Sasongko,  H.  (2021).  Pengaruh  tax  amnesty  terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) , 7 (1), 86-86. http://dx.doi.org/10.17358/jabm.7.1.86
Suastika,  I.  N.  (2021).  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  dalam  Perpektif  Hukum  Pajak. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 326-335.
Utami,  Citra  K.  (2017).  Persepsi  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak, 1 (2). http://ojs.uninus.ac.id/index.php/EKUBIS/article/view/785
Wardhana, I. K. W.,  Hermanto, I., & AP, I.N.N. (2021). Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Penetapan Undang-Undang Tax Amnesty . Jurnal Magister Manajemen
Unram Vol , 10 (3), 186-198. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.661