## PERANAN ASPEK SOSIOLOGI
DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN
oleh Fachruddin Razi 

## Abstrak
Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Penegakkan Hukum hendaknya lebih mengutamakan keadilan dan hatinurani serta perasaan masyarakat, sehingga dalam melasanakan tugas dan fungsinya tidak mendapatkan penolakan atau kecaman dari masyarakat. Polri sebagai Penegak Hukum harus dapat mengedepankan ke manfaatan dalam melaksanakan tugasnya, memang tidak dapat dipungkuri dalam melaksanakan tugasnya penegak Hukum harus taat terhadap perintah Undang-undang yang terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat kecil khususnya. Dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap tindakan penegak Hukum dalam memberikan hukuman terhadap perkara pencurian ringan, disitu Nampak bahwa penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya belum memahami kondisi sosiologis masyarakat yang berakibat timbulnya penolakan dari masyarakat. Dalam hal ini maka pentingnya sosiologi Hukum dalam pelaksanaan penegakkan Hukum supaya penolakan dari masyarakat itu tidak terjadi kembali, dan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak Hukum Polri dapat dengan tenang menjalankan tugasnya.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir- akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.
Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping, bisa jadi, dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasa tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang. Namun demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan persepsi terhadap tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan ini, yaitu dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk menjamin adanya pengadilan
 Dosen Universitas Batanghari Jambi
yang terjangkau di masa kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional. Di satu sisi bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai-nilai yang mendasarinya, dalam hal ini terkait jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Setidaknya, hal itu bisa kita lihat dari inisiatif pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya. Sementara di sisi lain meskipun terkait mata uang yang berbeda, kita juga bisa dapatkan bagaimana warga negara merasakan secara langsung terwujud (atau tidaknya) nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak, dapat dibaca sebagai sebuah reaksi tidak terwujudnya nilai-nilai itu. Penyesuaian aturan perundang-undangan sebenarnya hanya satu cara, dari upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Pada satu sisi, ada yang mempermasalahkan pengaturan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP pada sebuah peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung dan menganggap hal ini sebagai suatu kecacatan hukum. Ada juga beranggapan bahwa Mahkamah Agung terburu-buru menerbitkan peraturan ini mengingat substansi peraturan tersebut yang dianggap kurang tepat untuk diberlakukan karena nominal Rp 2.500.000,00 tidak dapat dijadikan patokan untuk mengatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan “ Bagaimana pengaruh sosiologi Hukum terhadap penanganan kasus pencurian ringan”

## PEMBAHASAN
A . Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum berisi mengenai implementasi dari kehidupan dan peristiwa sehari-hari yang dihubungkan dengan sosiologi hukum dan filsafat hukum. Hukum secara sosiolog adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. 1 Jadi sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Seorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga-warga masyarakat serta memlihara integrasinya karena warga-warga masyarakat menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan hukum dan dengan memahami proses tersebut barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum
1 Soetandyo Wignyosiebroto, Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum , Semarang, 12-13 Nov. 1996, hlm. 1.
berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memeberi bentuk atau bahkan menghalang-halangi proses hukum.
Suatu sistem hukum pada hakekatnya merupakan kesauan atau himpunan berbagaicita-cita dan cara-cara dengan mana manusia berusaha mengatasi masalah-masalah yang nyata maupun potensilyang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Penelitian-penelitian sosiologis telah menghasilkan data untuk membuktikan bahwa ketertiban dan ketentraman pada hakekatya merupakan suatu refleksi daripada nilai-nilai sosial dan pertentangan kepentingan-kepentingan didalam suatu sistem sosial. Walaupun hukum mengatur semua aspek sosial tetapi hukum mempunyai batasan-batasan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pencipta maupun pemelihara tata tertib pergaulan hidup manusia. Agar tidak terjadi penyelewengan hukum maka ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya dapat memberikan petunjuk dan manfaat yang banyak demi terciptanya iklim sosial yang mnguntungkan pelaksanaan hukum secara efektif.
Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditenga-tengah masyarakat (manusia). 2 Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai actor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.
Hukum sebagai sosiol control : kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan
2 Rudolf von Jhering dalam Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 20.
dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.
B . Penegak Hukum Menurut Soerjono Soekanto, 3) proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yakni :
a . Faktor hukumnya sendiri;
b . Faktor penegak hukum;
c . Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d . Faktor masyarakat; dan e . Faktor kebudayaan.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept ) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh ( full enforcement concept ) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept ) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “ Local Characteristics ” 4 seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.
Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistim peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu : crime control model dan due prosess model .
3) Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum” , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8.
4 Ibid . hlm. 50
Persepsi para pendukung crime control model dan due prosess model terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu “ decision making”. Crime control model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “ excessive leniency ” sedangkan due prosess model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedan dua model ini berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.
Penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan merupakan kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Friedmen mengungkapkan bahwa bagaimanapun penegakan hukum sebuah bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum negara setempat.
Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.
Senada dengan itu, Kartini Kartono 5) mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang pidana. Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang pidana). Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan kepentingan umum. Karena itu kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III.
C . Implementasi Perma No. 2 tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara- perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (pengelapan ringan), Pasal 379
5) Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 136-137
KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHP (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHP (perusakan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan tidak menganggap adanya pasal-pasal tindak pidana ringan sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHPidana. Kesemua pelaku yang terkait pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadahan dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas kakap, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan kejahatan dengan motif ekonomi, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan jika tidak ada lagi peng-kotegori-an tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara tentunya kegalauan masyarakat dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum.
D . Diskresi Kepolisian Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris “ discretion ” yang diartikan sebagai kebijaksanaan, keleluasaan 6 Dapat didefinisikan sebagai “wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati Instansi atau petugas itu sendiri” Cakupan Diskresi polisi sudah dibuktikan kebenarannya dengan baik keputusan dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan batas-batas wewenang Diskresi. 7 Diskresi polisi tidak dapat dihilangkan; dan tidak seharusnya dihilangkan. Tidak mungkin untuk menulis hukum, kebijakan, prosedur dan peraturan yang dapat mencakup begitu banyak situasi yang dihadapi petugas polisi. Diskresi merupakan suatu bagian integral dan peran polisi. Meskipun begitu, perintah tertulis dalam bentuk kebijakan dan prosedur menentukan batas-batas diskresi bagi para pengambil keputusan tanpa mengindahkan tingkatannya dalam organisasi bukunya menentukan keputusan yang harus diambil. 8 Peraturan atau tata tertib tertulis jelas merupakan pengecualian. Secara umum, satu-satunya ruang bagi diskresi yang berkenaan dengan suatu peratunan adalah apakah peraturan tersebut sesuai dengan situasi tertentu atau tidak. 9 Seperti dicatat dalam the ResourceManual onPollcingDiscretion dan Rulemaking , “perintah tertulistidak seharusnya menghilangkan pemakaian Diskresi oleh petugas polisi. Meskipun begitu, perintah tertulis harus menyusun dan menuntun tindakan-
6 John M .Echols, dan I Iasan Shadily. Kamus Inggris Indonesia . Gramedia,Jakarta, 1981 hIm. 185
7 Ibid,
8 Robbins, The Administrative Proccs. Englcwood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 1976. hIm. 40.
9 Ibid . hIm.42.
tindakan diskresi”. 10 Dan perspektif ini, perintah tertulis harus dipandang sebagai diskresi yang terstruktur. 11 Diskresi ya terstruktur dapat digolongkan sebagai keputusan yang terprogram atau keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang terprogram merupakan keputusan tetap (contohnya perintah umum) yang digunakan untuk menuntun personil dalam penampilan dalam tugas rutin secara umum. Contohnya, prosedur penangkapan,, laporan tertulis polisi, operasi kendaraan emergensi, kebijakan penegak peraturan lalu lintas, dan hubungan dengan media massa semuanya merupakan bidang yang memiliki model reaksi tegas yang bersifat umum, tetapi tetap ada ruang gerak untuk diskresi.
Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengijinkan lebih banyak pengambilan diskresi. Pembebasan sandera, penanganan kejadiankejadian khusus, menghadapi bencana alam, dan penelitian program baru semua merupakan gambaran dan keputusan tidak terprogram. Jika mengembangkan perintah tertulis, pimpinan harus lebih memahami masalah Diskresi yang berhubungan dengan kegiatan yang diatur dan struktur yang memungkinkan diskresi diambil dalam suatu cara yang konsisten dengan hukum, etika, kebutuhan untuk mencapai tujuan dan filsafat organisasi.Telah diketahui bahwa penggunaan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang Diskresi dan penggunaan wewenang itu ditinjau dan aspek positifnya justru merupakan sarana undang-undang dan sarana bagi petugas karena tanggungjawabnya pada tugas- tugas itu. 12 ) Jika organisasi polisi mulai mengembangkan perintah, muncul suatu kecenderungan untuk terlalu mengatur perilaku pegawai. Bukanlah hal yang luar biasa jika menemui sejumlah kebijakan dan prosedur, sementara perkembangan peraturan yang menyoroti perilaku petugas tampak semakin meningkat.
Alasan mendasar atas hal ini adalah, keinginan untuk memiliki personil yang bebas dan celaan dari yang memiliki standar integritas yang tinggi. Selain itu, polisi berusaha untuk mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan dan menetapkan peraturan untuk menghindar keadaan yang mungkin menimbulkan penyelewengan. Jika petugas terlibat dalam perilaku yang menyimpang, peraturan akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut.Sementara itu masih diperdebatkan bahwa perintah seharusnya mencakup banyak hal dan sedalam mungkin, ada batas-batas yang membatasi perintah. Batas-batas tersebut mencakup:
a . Hubungan kerja untuk mengatur perilaku petugas terutama peraturan yang berhubungan dengan perilaku di luar tugas, Kepolisian harus dapat memperhatikan bahwa peraturan berhubungan dengan pekerjaan dan dibutuhkan sebagai unsur pemersatu dan tanggungjawab petugas polisi;
10 Ibid 11 Davis. KC, Discretionary Justice. Urbana, IL : University of Illinois Press.. I971,hlm. 50.
12 Soerjono Soekano. Efektifitas llukum dan Peranan Sanksi , Remaja Karya. Jakarta. 1985 hIm. 7
b . Konsistensi Hukum, Banyak jenis hukum saling pengaruh mempengaruhi dengan manajemen suatu instansi penegakan hukum. Pimpinan harus memastikan bahwa semua perintah yang dikeluarkan sesuai dengan mandat prosedur dan Hukum Pidana, Hukum Administratif, Hukum Pekerja, hak-hak sipil dan peraturan kota yang dapat dipakai.
c . Konsistensi dengan Misi Kepolisian, Kebijakan, prosedur, dan peraturan yang disebar luaskan dirancang untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran instansi. Pimpinan harus memastikan bahwa integritas sistematik ini terpelihara.
d . Pemberian Wewenang, Jika perintah mengamanatkan tindakan tertentu, kepolisian harus memastikan bahwa mandat tersebut sesuai dengan wewenang polisi resmi Sipetugas dan juga wewenang organisasinya.
Polisi memerlukan wewenang yang merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang bersentuhan dengan hak asasi manusia, seperti memanggil, memeriksa, menggeledah, dan menangkap sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya tindakan kepolisian tersebut memerlukan diskresi, dalam Hukum Administrasi dikenal dengan istilah Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionare . Kebebasan dan keleluasaan pejabat tata usaha negara untuk bertindak inii menurut Utrecht disebabkan karena dinamisnya tugas penguasa maka tugas ini tidak dapat diatur secara rinci, pelaksanaan tugas ini terdiri dari tingkah laku dan penguasa yang dijalankan atas inisiatif pejabat yang bersangkutan. 13 dan persoalan yang bisa ditimbulkan adalah: a . Melampaui batas wewenangnya ( abuse ofpower ); b . Tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan undang-undang;
c . Merugikan orang lain;
d . Tidak sesuai dengan kebijaksanaan;
e . Diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya.
Tindakan Diskresi kepolisian dapat diminta pentanggung jawabannya baik dari segi hukum maupun dari segi moral dan etika kepolisian. Bagi petugas administrasi negara termasuk Polisi yang melanggar hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan tidak lepas dari ancaman hukuman. Hal ini memberikan arti bahwa hukum itu adalah sarana untuk mengontrol agar pejabat administrasi negara (polisi) dapat mengendalikan diri terhadap segala tindakannya. 14 Adapun tindakan yang telah diambil dalam rangka pertanggung jawaban terhadap tindakan-tindakan kepolisian adalah:
a . Terhadap anggota penyidik yang digugat Pra Peradilan, tetapi ternyata anggota tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik/sesuai dengan prosedur, namun digugat karena di luar kemampuannya, diambil tindakan dengan cara memberi pengarahan dan petunjuk agar Iebih teliti dan
13 E Utrecht. Pengantar ilmu hukum Administrasi Negara . Balal Buku lkhtiar. Jakarta.I962.hlm.39
14 Ibid . hlm.30
berusaha meningkatkan kepekaan terhadap ketidak puasan orang-orang yang tersangkut perkara.
b . Terhadap anggota polisi yang digugat karena kecerobohannya, diberikan teguran dan atau tindakan administratif.
c . Terhadap anggota penyidik yang dengan sengaja melakukan penyalah gunaan wewenang sehingga digugat Pra Peradilan dilakukan tindakan administratif dan diajukan ke Mahkamah MiIiter.
Pertanggungjawaban diskresi kepolisian dipandang dan sudut etika profesi kepolisian, dirumuskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Sikap dan prilaku pejabat”.
Penghentian penyidikan yang selanjutnya disebut SP3 merupakan salah satu mekanisme dalam sistem penegakan hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah. Dengan beban pembuktian di tangan negara, dalam hal ini penuntut, maka penyidik diwajibkan untuk bersifat ketat ( stelsel negative ) dalam membawa sebuah kasus ke peradilan. Kasus yang dibawa harus memiliki gambaran jelas mengenai peristiwa pidana dan bagaimana pelaku tindak pidana tersebut melakukannya. Ketika itu semua tidak dapat dipenuhi dalam penyelidikan atau alasan lain sebagaimana Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditemukan dan kasus terkatung-katung dalam penyidikan, mau tidak mau penyidik harus melakukan pilihan tersebut. 15 Dengan meningkatnya SP3 pada penanganan kasus-kasus dalam penegakan hukum konvensional, tidak heran kalau kemudian publik melihatnya sebagai upaya-upaya terstruktur dan sistematis untuk menghancurkan sendi-sendi. 16
PENUTUP Dalam penegakkan Hukum hendaknya Polri sebagai penegak Hukum lebih mengutamakan keadilan dan hatinurani serta perasaan masyarakat, sehingga dalam melasanakan tugas dan fungsinya tidak mendapatkan penolakan atau kecaman dari masyarakat. Polri sebagai Penegak Hukum harus dapat mengedepankan ke manfaatan dalam melaksanakan tugasnya, memang tidak dapat dipungkuri dalam melaksanakan tugasnya penegak Hukum harus taat terhadap perintah Undang-undang yang terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat kecil khususnya. Dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap tindakan penegak Hukum dalam memberikan hukuman terhadap perkara pencurian ringan, disitu Nampak bahwa penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya belum memahami kondisi sosiologis masyarakat yang berakibat timbulnya penolakan dari masyarakat. Dalam hal ini maka pentingnya sosiologi Hukum dalam pelaksanaan penegakkan Hukum supaya penolakan dari masyarakat itu tidak terjadi kembali, dan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak Hukum Polri dapat dengan tenang menjalankan tugasnya.
15 Ibid., hlm. 70

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Davis. KC, Discretionary Justice. Urbana, IL : University of Illinois Press.. I971,
E Utrecht. Pengantar ilmu hukum Administrasi Negara . Balal Buku lkhtiar. Jakarta.I962. John M .Echols, dan I Iasan Shadily. Kamus Inggris Indonesia . Gramedia,Jakarta, 1981 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, Robbins, The Administrative Proccs. Englcwood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 1976.
Soetandyo Wignyosiebroto, Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum , Semarang, 12-13 Nov. 1996,
Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
-----------------. Efektifitas llukum dan Peranan Sanksi , Remaja Karya. Jakarta. 1985 -----------------, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum” , Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012