## KONSEP HIJAU: PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DAN

## GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY
Eko Nurmardiansyah email: nurmardiansyah@bdg.centrin.net.id
Abstract Green  principle  is  to  be  understood  as  a  commitment  to  the  environment.  It  is  part  of  a  broader ideology that places human relationship with the natural world at the center. Green is a process, not a status,  a  verb,  not  an  adjective.    Good  environmental  awareness  become  an  important  and  urget global  discourse.  Eco-crasy  should  become  the  guiding  principle  informing  Indonesian’  state  policy making (political law) in environmental protection and management.  However, the concept of Eco- crasy should be further spelled out into a green constitution, green legislations and green budgeting.
Keywords: Ecological democracy (eco-democracy/eco-cracy) , Ecological Intelligence , Green Constitution , Green Legislation , Green Budgeting

## Abstrak
Prinsip  hijau  adalah  komitmen  terhadap  lingkungan.  Prinsip  ini  bagian  dari  ideologi  yang  lebih luas yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai titik tolak utama. Hijau adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat.  Kesadaran lingkungan yang baik menjadi wacana  global  yang  penting  dan  mendesak.  Ide Eco-crasy harus  menjadi  pedoman  dalam pembuatan  kebijakan  negara  (politik  hukum)  di  Indonesia  berkenaan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep Eco-cracy agar dapat dieksekusi dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam konstitusi hijau, legislasi hijau dan penganggaran yang juga hijau.
Kata kunci: Demokrasi ekologis (eco-demokrasi/eko-krasi), Intelijen Ekologis, Hijau Konstitusi, Hijau Legislasi, Anggaran Hijau

## Pendahuluan
Pada saat ini banyak istilah-istilah yang ditampilkan dan digunakan dengan mengaitkan  kata green ,  seperti green  politics,  green  party,  green  banking, greendeen  (green  religion),  green  market,  green  building,  green  democracy,  green constitution, green legislation, green budget, green economic, green bench , bahkan Provinsi Jawa Barat sekarang ini mengklaim diri sebagai green province (provinsi hijau),  yaitu  provinsi  yang  berwawasan  lingkungan  atau  Kota  Bandung  sebagai green city (kota hijau), yaitu kota yang berwawasan lingkungan. Kota hijau (green city) yang  memiliki  banyak  sebutan  yang  sejatinya  senapas,  seperti  kota  taman
(garden city) , kota berkelanjutan (sustainable city) , kota ekologi (ecocity) dan kota simbiosis (symbiocity) , akan dapat dicapai secara optimal jika dalam perencanaan dan  implementasi  pembangunannya  dilaksanakan  dengan  cara  memadukan  tiga pilar utama pembangunan secara berimbang, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.
Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia  alam  sebagai  dasar,  dengan  konsekuensi  meningkatkan  efisiensi  dalam aktivitas  pembangunan  tanpa  mengorbankan  kelestarian  lingkungan,  dan  bukan apa yang dikemukan oleh Daniel Goleman dalam bukunya, Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency , yang menjabarkan bahwa begitu banyak produk  yang  diberi  label “green” hanya  omong  kosong  belaka,  dan  menyoroti ketidakkonsistenan  manusia  dalam  menanggapi  krisis  ekologis . Produk-produk yang diberi label “green” tersebut sebenarnya menurut Daniel Goleman tergolong greenish (kehijau-hijauan) – yaitu “draped with the mere appearance of ecological merit”, dihiasi dengan penampilan yang seakan ramah lingkungan. 1 Kegandrungan kita  terhadap  segala  sesuatu  yang  ramah  lingkungan  menurut  Daniel  Goleman merepresentasikan  tahap  transisi (a  transitional  stage) ,  yaitu “a  dawning  of awareness of ecological impact but one that lacks precision, depth of understanding, and  clarity” ,  yaitu munculnya  kesadaran  terhadap  dampak  ekologis  tetapi  masih kurang dalam hal ketepatan, kedalaman pemahaman, serta kejelasan. 2 Umumnya apa  yang  digembor-gemborkan  sebagai  “hijau”  pada  kenyataannya  hanya  suatu fantasi  atau  sesuatu  yang  dibesar-besarkan.  Standar  “kehijauan”  yang  sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap eko-miopia (eco-myopia) , yaitu pandangan yang  dangkal  terhadap  lingkungan. 3 Daniel  Goleman berpendapat: ”Green  is  a process, not a status – we need to think of “green” as a verb, not an adjective. That semantic  shift  help  us  focus  better  on  greening.” 4 Hijau  adalah  suatu  proses (a
1 Daniel Goleman, Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency , (Penguin Books Ltd, London, England, 2009), hlm. 25.
2 Daniel Goleman, Id .
3 Daniel Goleman, Id , hlm. 26.
4 Daniel Goleman, Id, hlm. 28.
process) ,  bukan  status,  yang  perlu  dimaknai  sebagai  suatu  kata  kerja (a  verb) , bukan sebagai kata sifat (an adjective) , yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih fokus pada upaya ramah lingkungan.
Thomas L. Friedman pun mempertegas terkait dengan kata “hijau” dalam bukunya, Hot,  Flat,  and  Crowded:  Why  We  Need  Green  Revolution ,  bahwa  “hijau” bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu  yang  dianggap  baik  …  .  Hijau  sekarang  adalah  cara  tumbuh,  cara membangun, cara merancang, cara berproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik. 5 Hijau menurut Thomas L. Friedman berarti beranjak dari basa-basi ke yang  lebih  baik,  dari  sesuatu  yang  dipilih  menjadi  keharusan,  dari  sebuah keisengan  menjadi  sebuah  strategi  untuk  menang,  dari  sebuah  masalah  tak terpecahkan menjadi sebuah peluang besar. 6 Apa pun yang dapat diperbuat untuk melaksanakan  gaya  hidup  hijau  menurut  Thomas  L.  Friedman  akan menjadikannya lebih kuat, lebih sehat, lebih aman, lebih inovatif, lebih kompetitif, dan lebih dihormati. 7 Itu sebabnya Thomas L. Friedman, mengatakan bahwa hijau adalah merah, putih, dan biru yang baru: karena ini strategi yang dapat membantu meredakan  pemanasan  bumi,  kerusakan  keanekaragaman  hayati,  kemiskinan energi,  kediktatoran  minyak,  dan  kekurangan  pasokan  energi.  Kita  memecahkan masalah kita sendiri dengan membantu dunia memecahkan masalah-masalahnya. 8 Daniel  Goleman  menerangkan  mengapa  manusia  sebagai  pembeli  tidak tahu-menahu  mengenai  dampak  tersembunyi  barang-barang  dan  jasa  yang  kita pakai.  Pembeli  juga  menjadi  korban  dari  tak  tersedianya  informasi  tentang  efek merugikan  yang  timbul  dari  proses  produksi,  pengiriman,  pengemasan, pendistribusian, dan pembuangan barang-barang yang dibeli. Tetapi kini kekuatan berada  di  tangan  pembeli  bukan  lagi  di  tangan  penjual,  karena  generasi  baru teknologi  memberi  kita  informasi  tentang  fakta-fakta  ekologis  berbagai  produk
5 Thomas L. Friedman, 2009, Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.
6 Thomas L. Friedman, 2009, Id.
7 Thomas L. Friedman, 2009, Id , hlm. 238.
8 Thomas L. Friedman, 2009, Id , hlm. 238.
yang  akan  kita  beli.  Daniel  Goleman  menyebutnya  sebagai radical  transparency (transparansi  radikal). 9 Transparansi  radikal  menurut  Daniel  Goleman  artinya menelusuri  setiap  dampak  berarti  dari  suatu  produk,  mulai  dari  pembuatan hingga  pembuangan–tidak  hanya  jejak  karbon  dan  efek-efek  lain  terhadap lingungan,  tetapi  juga  risiko  biologis  yang  ditimbulkannya,  termasuk  juga konsekuensinya  terhadap  buruh  yang  membuat–lalu  merangkum  dampak tersebut  bagi  pembeli  yang  akan  menentukan  apa  yang  akan  dibeli. 10 Transparansi  radikal  ini  memungkinkan  konsumen  membuat  keputusan  yang lebih cerdas dalam membeli, dan akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpikir ulang dan memperbaharui bisnisnya yang akan mengantarkan kita ke era baru keuntungan kompetitif.
Gambar 1:  Konsep Green sebagai Prinsip Berkelanjutan (Sustainability) .
9 Daniel Goleman, Supra Catatan No. 5, hlm. 79.
10 Daniel Goleman, Id.
Daniel  Golemen  mengungkapkan “the  sense  in  which  we  can,  together, become  more  intelligent  about  the  ecological  impacts  of  how  we  live  –  and  how ecological  intelligence,  combined  with  marketplace  transparency,  can  create  a mechanism  for  positive  change.” 11 Cara  menjadi  cerdas  dalam  melihat  dampak ekologis dari cara hidup manusia – dan bagaimana kecerdasan ekologis, bersama- sama  dengan  transparansi  pasar,  dapat  menciptakan  suatu  mekanisme  bagi perubahan yang positif.
Penggunaan  kata  hijau (green) menurut  pendapat  Penulis  adalah  suatu proses (a process) , bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (a verb) , bukan sebagai kata sifat (an adjective) , yang mungkin dapat membantu kita untuk  lebih  terfokus  pada  upaya  ramah  lingkungan  sebagaimana  disampaikan oleh Daniel Goleman. Guna memperjelas uraian konsep hijau dari Daniel Goleman dan Thomas L. Friedman sebagai penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, dan untuk lebih mempermudah pembaca, dapat dilihat melalui Gambar 1.
Keterkaitan Konsep Hijau dengan Demokrasi Hijau (green democracy) atau Demokrasi ekologis (eco-democracy)
Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi  ekologis (eco-democracy) .  Peristilahan  demokrasi  hijau (green democracy) atau  demokrasi  ekologis (eco-democracy) berkaitan  erat  dengan Brundtland Report yang melahirkan terminologi “ecocracy” dalam perkembangan beberapa  konstitusi  hijau (green  constitution) di  beberapa  negara. Ecocracy merupakan  kependekan  dari  kata ecological  democracy atau eco-democracy . Ecocracy sebagai sebuah terminologi baru lebih dimaknai sebagai pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Juga memaknai akan  keterbatasan  daya  dukung  lingkungan  serta  pemahaman  tentang sustainability  ecology agar  manusia  tidak  melakukan  tindakan  yang  eksploitatif dan  menghancurkan  lingkungan  serta  alam  ini  dengan  tanpa  memprediksi
11 Daniel Goleman, Id, hlm. 3.
konsekuensi  dan  dampak  negatifnya.  Makna  tersebut  mengacu  pada  konsep ekokrasi yang disampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan (eco-philosophy) -nya,  yang  mempertimbangkan  hubungan  antara  satu  individu dengan  yang  lainnya  dan  juga  dengan  lingkungan  mereka. 12 Dengan  demikian, ekokrasi adalah perwujudan lain dari demokrasi yang tidak terbatas pada batasan wilayah negara semata-mata, tetapi ekokrasi bermakna lebih luas karena memiliki interkoneksi  dengan  bumi  dan  alam  dalam  arti  luas.  Ekokrasi  adalah  bentuk demokrasi  yang  tidak  mencederai  alam  dan  bumi  serta  membahayakan  negara atau  wilayah  sekitar  kita.  Bahkan,  lebih  jauh  Jacqueline  Aloisi  de Larderel 13 mengemukakan bahwa ekokrasi dapat dipandang dari perspektif sistem aktivitas yang  memiliki  parameter ‘environmental  protection’ melalui  standar-standar internasional  secara  komprehensif. 14 Bumi,  alam  sekitar  yang  berisi  manusia, hewan  dan  tumbuhan  dipersepsikan  sebagai  sebuah  kesatuan  yang  integratif dalam apa yang disebut sebagai keramahan terhadap alam.
Demokrasi  permusyawaratan  ala  Indonesia  yang  mengandung  visi “demokrasi  deliberatif”  memiliki  daya  antisipatif  terhadap  perkembangan kontemporer yang berkaitan dengan krisis ekologis. Seperti yang kerap diingatkan oleh  para  pendukung  “demokrasi  ekologis” (eco-democracy) ,  krisis  lingkungan, seperti  dalam  bentuk  pemanasan  global,  tidak  sekadar  masalah  lingkungan, melainkan  menyangkut  pula  ikhwal  kompleksitas  demokrasi  dan  masalah keadilan. Contohnya, efek rumah kaca lebih merupakan masalah yang disebabkan oleh  minoritas  kaya  di  antara  warga  dunia.  Berdasarkan  pada  pendapatan perkapita,  beberapa  negara  menghasilkan  emisi  penyumbang  pemanasan  global dalam skala ratusan bahkan ribuan kali daripada negara-negara miskin. Bahkan di
12 Henryk Skolimowski, 1981, Eco-philosophy: Designing New Tactics for Living , Marion Boyars Inc., New Hampshire, United States of America.
13 Jacqueline Aloisi de Larderel, after working for 15 years in the French Ministry of Environment, joined the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1987 and assumed the position as Director of the Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) until she retired in 2003. In 2001 she was also appointed Assistant Executive Director of UNEP.
14 Jacqueline  Aloisi  de  Larderel,  1999, Living  in  an  Ecocracy ,  United  Nations  Environment Programme, Paris, hlm. 67.
dalam  negara  itu  sendiri,  mereka  yang  hidup  berlebihan  kerap  merupakan donatur  terbesar  emisi  daripada  warga  senegaranya  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan. Krisis ekologi merupakan salah satu cerminan kebuntuan demokrasi ekonomi. 15
Untuk  itu  diperlukan  suatu  struktur  politik  yang  bersahabat  dengan lingkungan.  Struktur  politik  yang  bersahabat  dengan  lingkungan  ini  pada gilirannya  memerlukan  penghayatan  “nilai-nilai  hijau”  di  antara  anasir-anasir dalam  struktur  tersebut.  Karena  itu,  Robyn  Eckersley 16 mengambil  kesimpulan bahwa  kunci  transformasi  politik  hijau  ialah  penyebarluasan  dan  penghayatan budaya  ekosentris  (berporos  pada  ekologi),  di  atas  struktur  politik  yang  sudah pula  hijau.  Inilah  satu  demokrasi  yang  menolak  pendekatan either/or tetapi memeluk  pendekatan both/and dalam  debat  prosedur  –  substansi  –  melingkupi baik  struktur  maupun  nilai-nilai,  sehingga  demokrasi  ekologis  adalah demokrasi yang keluar dari teori-teori demokrasi terdahulu ketika demokrasi hanya berkutat pada  hubungan  manusia.  Menurut  John  S.  Dryzek,  demokrasi  ekologis  menjadi suatu  demokrasi  yang  berusaha  memikirkan  ulang  tentang  kecongkakan antroposentrisme  (berporos  pada  manusia)  sebagai  hasil  kesadaran  keberadaan krisis ekologis. 17
Demokrasi  ekologis  memerlukan  ruang  tempat  mengaktualisasikan  diri. Karena  sifat  anti-antroposentrisnya,  perlu  dipikirkan  suatu  bentuk  sistem demokrasi yang tidak ketat dalam menetapkan batas teoretisnya. Sistem dan teori demokrasi yang ada, termasuk demokrasi liberal, hidup dalam batasan yang ketat antara manusia dan non-manusia, juga batasan yang rigid antara yang privat dan yang publik. Dalam situasi demikian, demokrasi ekologis yang melampaui batasan antara  manusia  dan  alam  dengan  non-antroposentrisme,  membuatnya  susah berkembang dalam dekapan demokrasi liberal.
15 Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 466.
16 Robert  Eckersley,  1992, Environmentism  and  Political  Theory ,  State  University  of  New  York Press, Albany.
17 John  S.  Dryzek,  2000, Deliberative  Democracy  and  Beyond ,  Oxford  University  Press,  New  York, hlm. 6.
Kebanyakan  pemikir  demokrasi  ekologis  menengarai  bahwa  demokrasi musyawarah (deliberative  democracy) merupakan  wadah  yang  bisa mengakomodasi  dan  memanifestasikan  nilai-nilai  ekologis.  Apalagi  demokrasi ekologis menempatkan komunikasi sebagai modus mengadanya.
Demokrasi  musyawarah  dibangun  berlandaskan  akal-kearifan  ketimbang kuasa,  serta  bersandarkan  pada  prosedur  musyawarah  sebagai  cita-cita kebenaran  politik.  Legitimasi  politik  dalam  demokrasi  tidak  diserahkan  semata pada  mayoritas  saja  karena  justifikasi  kekuasaan  politik  didasarkan  lebih  pada institusionalisasi  partisipasi  publik  secara  merdeka  yang  melibatkan  warga negara yang setara dan mandiri. Karena itu, partisipasi politik publik diukur dari tingkat  partisipasinya  dalam  bermusyawarah  –  inilah  noktah  penting  demokrasi musyawarah.  Demokrasi  musyawarah  karena  itu,  bukan  menjadi  sarana perwakilan  atau  pengumpulan  pelbagai  kepentingan  melainkan  sebagai  suatu arena  tempat  segala  permasalahan  diselesaikan  melalui  dialog  ketimbang penggunaan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Gidden. 18
Oleh  karena  itu,  demokrasi  musyawarah  menempatkan  esensi  demokrasi bukan  pada  voting,  atau  pengelompokan  kepentingan,  tetapi  didasarkan  pada musyawarah  kolektif  dan  prosedur  pengambilan  keputusan  yang  terbuka. Sebagaimana  John  S.  Dryzek  tengarai,  belokan  musyawarah  dalam  teori demokrasi ini mewujudkan suatu pembaruan dari kompromi terhadap otentisitas yang  telah  lama  dilupakan,  yakni  derajat  kendali  demokrasi  yang  benar-benar subtansial dan bukan sekadar simbolis. 19
Musyawarah  memberikan  kesempatan  bagi  nilai-nilai  maupun  pemikiran pro-lingkungan  untuk  mengemuka.  Sifat  terbuka  dari  prosedur  demokrasi musyawarah  yang  lebih  mementingkan  rasionalitas  argumen  dan  kearifan menempatkan  kemungkinan  lebih  besar  bagi  diterimanya  nilai-nilai  dan pemikiran  ekologis.  Segala  bentuk  distorsi  demokrasi,  seperti  hilangnya
18 Anthony Gidden, 1994, Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics , Stanford University Press, Stanford, hlm. 16.
19 John  S.  Dryzek,  2000, Deliberative  Democracy  and  Beyond ,  Oxford  University  Press,  New  York, hlm. 1.
representasi  di  bawah  kepentingan  lobi,  dapat  diluruskan  oleh  rujukan  rasional objektif  yang  diemban  oleh  demokrasi  musyawarah.  Karena  itu,  demokrasi musyawarah (deliberative  democracy) secara  intrinsik  lebih  terbuka  pada penalaran  etis  yang  berkembang  dalam  pemikiran  ekologis.  Dalam  kaitan  ini, Robert  Eckersley 20 berpendapat  bahwa  perspektif  jangka  pendek  dari  para pengambil  keputusan  dalam  sistem  demokrasi  liberal  membuat  pertimbangan lingkungan ditinggalkan dalam kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu, apabila demokrasi benar-benar ingin memasukkan pertimbangan lingkungan, ia  harus  memastikan  bahwa  musyawarah  (dan  bukan  kompetisi)  yang  menjadi penentu  dalam  struktur  ataupun  proses  pengambilan  keputusan  dalam berdemokrasi.
Konsep  ekokrasi  harus  menjadi  kaidah  penuntun  dalam  pembuatan kebijakan  negara  (politik  hukum)  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka  perlu  dijabarkan  dalam green  constitution , green  legislation serta green budgeting .

## Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia
Lingkungan  hidup  merupakan  isu  terpenting  dalam  kehidupan  manusia. Lingkungan  hidup  adalah  realitas  yang  harus  dijaga,  dirawat  dan  dikembangkan sedemikian  rupa  untuk  menunjang  kesuksesan  hidup  manusia,  baik  secara  fisik maupun  mental.  Tidak  dapat  terpikirkan  bagaimana    realitas  kehidupan  ”anak manusia” masa kini dan ke depan apabila lingkungan hidup mengalami degradasi yang memprihatinkan.
Majda  El  Muhtaj menyatakan  bahwa  harus  dipahami  bahwa  kebijakan untuk  menegakan  hukum  atas  kejahatan  lingkungan  merupakan  sumbangan berharga bagi pelestarian alam Indonesia. Kejahatan alam dan lingkungan hidup
20 Robert Eckersley, 2004, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty , MIT Press, MA, Cambrigde.
merupakan kejahatan konstitusional, yaitu hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI  Tahun  1945. 21 Konstitusionalitas  HAM  atas  lingkungan  hidup  semakin dipertegas  dengan  diundangkannya  UU  32  Tahun  2009  sebagaimana  telah dijelaskan  diawal.  UU  32  Tahun  2009  menjadi  babak  baru  hadirnya  pengakuan dan  jaminan  perlindungan  HAM  atas  lingkungan  hidup.  Pasal  1  huruf  a  UU  32 Tahun 2009 menyatakan:
”Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”
Adapun yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Penegasan penting lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf g UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan:
”Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  bertujuan  untuk menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
Serta Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan:
”Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
Lingkungan  hidup  dan  hak  asasi  manusia  (HAM)  menurut  Mas  Achmad Santosa memiliki keterkaitan yang sangat erat (close link) yaitu pelanggaran HAM seringkali merupakan penyebab dari degradasi lingkungan, di sisi lain, penurunan
21 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 192.
daya  dukung  lingkungan  (ekosistem)  mengakibatkan  pelanggaran  HAM. 22 HAM atas  lingkungan  hidup  merupakan  hak  fundamental  manusia.  Hak  itu  melekat sebagai  yang  memperkuat  konstruk  kehidupan  manusia  menurut  Majda  El Muhtaj. 23 Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  bersih,  menurut  Christian  Tomuschat termasuk  dalam  kategori  generasi  ketiga.  Ada  tiga  jenis  hak  dalam  kategori  ini, yakni hak atas pembangunan (right to development) , hak atas perdamaian (right to peace) , dan hak atas lingkungan hidup yang bersih (right to a clean environment) . Generasi  ketiga  HAM  ini,  biasanya  dikenal  sebagai  hak  solidaritas (solidarity rights) . 24
Tiga generasi HAM dikembangkan oleh Ahli Perancis Karel Vasak, dengan diilhami  oleh  Revolusi  Perancis,  oleh  Karel  Vasak  HAM  dibagi  menjadi  tiga generasi sebagai berikut: (a) generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (liberte) ; (b)  generasi  kedua,  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya (egalite) ;  dan  (c) generasi ketiga, hak-hak solidaritas (fraternite) . 25 Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (solidarity rights) .
Pembagian  hak  asasi  manusia  tidak  saja  berdasarkan  generasi sebagaimana  dikemukakan  oleh  Christian  Tomuschat  dan  Karel  Vasak  terdapat pula  pembagian  yang  dikemukakan  oleh  Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings.  Roy Gregory  dan  Philip  Giddings  membagi  hak  asasi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  hak substantif (substantive  rights) dan  hak  prosedural (procedural  rights) dengan menyatakan: ”Citizenship may be perceived in terms of the possession and exercise of  a  wide  range  of  rights.  In  this  context,  rights  take  various  forms,  which  can  be considered in two categories: substantive and procedural.” 26 Menurut pendapat Roy
22 Mas  Achmad  Santosa,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Lingkungan  Hidup,  dalam ICEL  Staff  Articles , Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1997.
23 Majda El Muhtaj, Supra Catatan No. 26, hlm. 193.
24 Christian  Tomuschat, Human  Rights  Between  Idealism  and  Realism ,  Oxford  University  Press, Oxford, 2003, hlm. 48.
25 Weston, Burns H., Richard A. Falk, dan Anthony D’Amato, International Law and World Order: A Problem – Oriented Coursebook, Saint Paul, West Publishing Co, 1990, hlm 18.
26 Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings,  2001, Citizenship,  Rights  and  the  EU  Ombudsman ,  dalam Richard Bellamy dan Alex Warleigh (editor), Citizenship and Governance in the European Union , Continuum, London-New York, hlm. 73.
Gregory  dan  Philip  Giddings  tersebut  bahwa  kewarganegaraan  akan  dirasakan dengan adanya pengakuan dari sisi kepemilikan dan pelaksanaan berbagai macam hak  asasi manusia.  Hak  dalam berbagai  bentuk  tersebut  dapat dibagi  dalam  dua kategori yaitu hak substantif dan hak prosedural.
Kategori  substantif  menurut  Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings  terdiri  atas hak asasi ’generasi pertama’ dan kebebasan asasi (fundamental freedoms) , seperti kebebasan  dari  perbudakan (freedom  from  slavery) ,  penyiksaan (torture) atau kekejaman (cruel) ,  yang  memperlakukan  dan  merendahkan  martabat  manusia. Bagian  yang  merupakan  dari  hak  asasi  manusia  ’generasi  pertama’,  tetapi  lebih sempit yaitu yang sifatnya sipil dan politis (civil and political in character) , adalah hak yang dibutuhkan untuk kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara dan berserikat (freedom  of  speech  and  association) ,  kebebasan  untuk  memiliki  harta benda (to own property) dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan  politik (to  participate  in  the  exercise  of  political  powers) .  Selanjutnya dalam  kategori  substantif  ’generasi  kedua’  adalah  apa  yang  disebut  dengan  hak: sosial,  ekonomi  dan  budaya,  seperti  hak  untuk  layanan  kesehatan  dan kesejahteraan  yang  wajar.  Lebih  kontroversial  lagi,  hak  asasi  manusia  ’generasi ketiga’, seperti hak-hak kolektif dari suku minoritas (the collective rights of ethnic minorities) , hak atas pembangunan ekonomi (the right to economic development) dan  hak  untuk  lingkungan  hidup  yang  baik (the  right  to  a  good  environment) sebagaimana yang telah dikemukakan di awal. Guna memperjelas uraian Generasi Hak  Asasi  Manusia  di  atas,  dan  untuk  lebih  mempermudah  pembacaan,  dapat dilihat melalui Gambar 2.
Gambar 2. Generasi Hak Asasi Manusia.
Hak-hak  substantif  menurut  Susi  Dwi  Harijanti  adalah  hak-hak  yang termasuk dalam hak-hak generasi pertama, kedua, serta ketiga, 27 sedangkan hak- hak prosedural menurut Roy Gregory dan Philip Giddings terdiri atas:
”First,  ...  right  to  good  administration,  that  is,  to  receive  fair,  just, equitable  and  considerate  treatment  at  the  hands  of  officials  who exercise public power in relation to any of the substantive rights ... and second,  ...  the  right  to  complain,  to  be  heard,  and  to  have  corrective action taken if one has suffered harm from government.” 28
Kategori kedua dari – ’hak-hak prosedural’ – dibagi menjadi dua: pertama, hak  warganegara  untuk  mendapatkan  ’administrasi  yang  baik’,  yaitu  untuk menerima pelayanan yang adil, merata dan perlakuan yang layak dari tangan para pejabat  yang  menjalankan  kekuasaan  publik  yang  terkait  dengan  salah  satu  hak substantif  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Bradlay  dengan  menyatakan: ”to
27 Susi Dwi Harijanti, 2011, Ombudsman dan The Right to Good Administration , dalam Elly Erawaty, dkk.  (editor),  Liber  Amicorum  untuk  Prof.  Dr.  CFG.  Sunaryati  Hartono,  S.H.,  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.
28 Roy Gregory dan Philip Giddings, Supra Catatan No.32, hlm. 73.
receive fair just, equitable and considerate treatment at the hands of officials who exercise  public  power  in  relation  to  any  of  the  substantive  rights .” 29 Kedua,  hak untuk  mengajukan  keluhan,  hak  untuk  didengar,  dan  hak  untuk  mendapatkan tindakan pemulihan dari pemerintah jika seseorang menderita kerugian.
Penegasan  hak  atas  lingkungan  hidup  menemukan  momentumnya  ketika lahirnya Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Prinsip pertama deklarasi itu menyatakan: ”man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions  of  life,  in  an  environment  of  a  quality  that  permits  a  life  of  dignity  and well-being.” Deklarasi  ini  semakin  memantapkan  langkah  penghormatan  dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan sistem pembangunan. Di sini ditegaskan, ”human  being  are  the  centre  of  concerns  for  sustainable  development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.”
Deklarasi Lingkungan Hidup 1972, selain merupakan lanjutan perjuangan menghormati  hak  semua  makhluk  Tuhan,  juga  merupakan  keharusan/tuntutan zaman dan antisipasi lompatan teknologi yang sangat tinggi yang jika tidak hati- hati  dapat  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian, setelah disepakatinya Deklarasi Lingkungan Hidup tahun 1972 menurut Masyhur Effendi  dan  Taufani  Sukmana  Evandri  merupakan  ”Deklarasi  Hak-hak  Asasi Lingkungan”.  Dari  sisi  ini,  dituntut  setiap  pembangunan  tidak  cukup  hanya memerhatikan  pilihan  teknologi  dan  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  semata, tetapi  harus  dikaji  dan  dipertimbangkan  juga  aspek-aspek  lingkungannya. Pembangunan  tanpa  memperhatikan  aspek  lingkungan,  sama  dengan menghancurkan  lingkungan  dan  pada  akhirnya  menghancurkaan  diri  manusia sendiri.
Pengangkatan  lingkungan  hidup  dalam posisi sentral  memiliki  hak, selain bermaksud  mengingatkan  kita  akan  pentingnya  posisi  lingkungan  hidup, tumbuhnya  kesadaran  manusia  kepada  lingkungan  diharapkan  semakin
29 Bradley, A.W., The Ombudsman and the Protection of Citizens’ Rights , in Gerald E. Caiden (ed.), International  Handbook  of  the  Ombudsman:  Evolution  and  Present  Function (Westport, Connecticut: Greenwood Press).
meningkat. Budaya  menghormati  lingkungan menjadi  budaya  manusia  dan  cinta lingkungan  sebagai  sahabat  manusia  semakin  kuat.  Selain  itu,  konsepsi  hukum lingkungan, menurut Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri diharapkan akan  memperkuat  keyakinan  pemegang  otoritas  kekuasaan  untuk  menjaga lingkungan, di samping tidak salah mengambil keputusan. Dengan demikian, kita dapat mewariskan lingkungan hidup dalam  kondisi baik dan sehat kepada anak cucu serta tidak digugat olehnya. 30 Penempatan lingkungan hidup sebagai subjek hukum  semu  terinspirasi  dari  deklarasi  tentang  lingkungan  hidup (Stockholm Declaration) 6  Februari  1972  yang  menjadi  pegangan  bagi  anggota  PBB.  Lewat deklarasi  tersebut,  berarti  ada  pengakuan  formal  atas  hak-hak  lingkungan. Deklarasi  Stockholm  1972  dengan  demikian,  menurut  Munajat  Danuseputro merupakan  bagian  integral  dan  pelengkap  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  1948. Konferensi tersebut dianggap sebagai ”a new liberatic movement to free from the threat of their freedom to environment perils of their own making” . 31
Masyhur Effendi menyatakan bahwa jika kita sepakat mengangkat derajat lingkungan  hidup  berarti  perhatian/komitmen  kita  kepada  lingkungan  bukan karena  alasan  kasihan  kepada  lingkungan,  tetapi  lebih  ditekankan  karena kesadaran. 32 Masyhur  Effendi  menyatakan  lebih  lanjut  bahwa  lingkungan mempunyai  hak,  dan  hak  hidup  diberikan  kepada  lingkungan,  karena  manusia sadar bahwa tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia dapat hancur. Untuk itulah, langkah dan keputusan menganggap lingkungan sekitar yang semata-mata sebagai  objek  untuk  memenuhi  ambisi/kepuasan  maanusia  akan  merusak lingkungan, karenanya harus dicegah. 33 Sementara itu, ada pandangan yang lebih maju dengan menempatkan lingkungan hidup tidak sekedar sebagai kwasi subjek hukum/subjek  hukum  semu  dan  menurut  Masyhur  Effendi  lingkungan  hidup sudah  merupakan  subjek  hukum.  Pemikiran  ekosentrisme  merupakan
30 Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 53.
31 Munajat Danuseputro, 1982, Hukum Lingkungan, Global, Bina Cipta, Bandung, hlm.70.
32 Masyhur  Effendi,  Prinsip-prinsip  Dasar  HAM  dan  Hukum  Lingkungan  Hidup,  FH  Universitas Brawijaya, Malang, 1986, hlm. 35.
33 Masyhur Effendi, Id., hlm. 35
konsekuensi  logis  akibat  perubahan  global  dari  pemikiran  yang  semula  semata- mata  menekankan  anthroposentrisme/homosentrisme.  Lewat  pandangan ekosentris,  maka  akan  membawa  perubahan  besar  terhadap  tata  hukum lingkungan  internasional  dan  doktrin  manusia  sebagai  makhluk  penguasa  satu- satunya  di  bumi  yang  mempunyai  partner  sejajar,  yaitu  alam lingkungan/lingkungan  hidup. 34 Teori  ini  dikembangkan  berdasarkan  tesis  yang menetapkan  lingkungan  sebagai  subjek  hukum,  baik  sebagai  perluasan  doktrin hukum  lingkungan  klasik  maupun  berdasarkan  teori-teori  hukum  baru  yang mendasarkan  kepada  pendekatan  ekologi  daripada  pendekatan  homosentris. Lewat  pemikiran  tersebut,  ajaran  ilmu  hukum  mengalami  kemajuan,  sekaligus tantangan  yang  beriringan  dengan  kemajuan  ilmu-ilmu  lainnya.  Kemajuan tersebut  dibarengi  dengan  langkah-langkah  mendasar  dan  konkret.  Adanya peraturan  yang  jelas/tegas  ditambah  aparat  yang  jujur,  tegas  dalam  bertindak, dan memiliki tangan yang kuat (the strong arms) merupakan keharusan hukum. 35
Deklarasi  Rio  berawal  dari  Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  dan Pembangunan (the  United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development) yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3-14 Juni 1992. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip yang mendasari perlindungan dan pemenuhan HAM atas lingkungan  yang  sehat  dan  bersih.  Mukaddimah The  Rio  Declaration  on Environment and Development menegaskan bahwa the integral and interdependent nature  of  the  earth,  our  home .  Penegasan  ini  mencerminkan  sikap  universalitas kehidupan manusia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi sentral dari dua hubungan  yang  aktif  antara  manusia  dan  alam  lingkungan  hidupnya.  Alam merupakan  wahana  lingkungan  hidup  bagi  manusia.  Ia  dapat  bertahan  sebagai sumber  kehidupan  ketika  alam  dirawat,  dijaga  dan  dilestarikan.  Maka,  jika  alam rusak,  kehidupan  manusia  juga  akan  rusak.  Tidak  hanya  itu,  kerusakan  alam merupakan  bukti  kebodohan  yang  paling  fundamental  karena  mewariskan kerusakan  serupa  pada  generasi-generasi  selanjutnya.  Driyarkara  menyatakan
34 Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Supra Catatan No. 31, hlm. 54-55.
35 Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Id, hlm. 55.
bahwa  manusia  itu  dengan  alamnya  atau  dunianya  merupakan  satu  konstruksi. Karena  konstruksi  ini,  maka  manusia  hanya  bisa  berkembang  sebagai  manusia dengan  memperkembangkan  alam.  Dia  harus  membangun  kebudayaan  dengan bermacam  bentuknya  dan  hanya  dengan  hidup  dalam  pembangunannya  itu manusia berkembang sebagai manusia. 36
Deklarasi  Stockholm  dan  Deklarasi  Rio  menurut Majda  El  Muhtaj mengafirmasi  pentingnya  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  HAM  atas lingkungan  hidup.  Ada  satu  konsensus  yang  penting  dari  pertemuan  di  Rio  de Janeiro,  Brasil,  yakni  kesadaran  jamak  untuk  mampu  mewariskan  bumi  yang lestari bagi generasi mendatang. 37 Hal itu berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki  kewajiban  untuk  komitmen  pada  terjaminnya  pemenuhan  HAM  atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih (right to clean and healthy environment) . Hal  ini  terlihat  jelas  dari  Prinsip  Keempat  Deklarasi  Rio  yang  menegaskan: ”in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an  integral  part  of  the  development  process  and  cannot  be  considered  in  isolation from  it.” Senada  dengan  itu,  masyarakat  internasional  juga  telah  menuangkan gagasan  pentingnya  kesadaran  lingkungan.  Pada  September  tahun  2000,  147 (seratus  empat  puluh  tujuh)  negara  dari  190  (seratus  sembilan  puluh)  negara peserta  PBB  waktu  itu  telah  menetapkan  salah  satu  poin  terpenting  dalam Millennium Development Goals (MDGs) adalah ensure environmental sustainability , artinya  bahwa  kesadaran  lingkungan  bukan  lagi  normativitas  lokal  saja, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama. Kesadaran lingkungan yang baik telah menjadi wacana global yang penting dan amat mendesak.
36 Driyarkara,  Karya  Lengkap  Driyarkara:  Esai-Esai  Filsafat  Pemikir  yang  Terlibat  Penuh  dalam Perjuangan Bangsanya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 943.
37 Majda El Muhtaj, Supra Catatan No.26.

## Konstitusi Hijau (Green Constitution)
Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1)  dan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945.  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  jelas menyatakan:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Hak  untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta pelayanan  kesehatan  yang  baik,  merupakan  hak  asasi  manusia.  Karena  itu,  UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution) .
Sebagai  imbangan  adanya  hak  asasi  setiap  orang  itu  berarti  negara diharuskan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut.  Sebagai  hak  setiap  orang,  tentunya  secara  bertimbal-balik  pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan  yang  baik  dan  sehat  itu.  Oleh  karena  itu,  di  satu  segi  setiap  orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  tetapi  di  pihak  lain  setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.
Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup  telah  mengalami  konstitusionalisasi  menjadi  materi  muatan  konstitusi sebagai  hukum  tertinggi.  Dengan  demikian,  segala  kebijakan  dan  tindakan pemerintahan  dan  pembangunan  haruslah  tunduk  kepada  ketentuan  mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan  yang  tertuang  dalam  bentuk  undang-undang  ataupun  peraturan  di
bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.
Perkembangan  kebijakan  lingkungan  hidup  menurut  Jimly  Asshiddiqie terdiri dari 2 (dua) tahap perkembangan lingkungan hidup. 38 Pada tahap pertama, atas  dorongan  kesadaran  yang  semakin  luas  di  seluruh  dunia  mengenai pentingnya  upaya  melindungi  lingkungan  dari  ancaman  pencemaran  dan perusakan,  kebijakan  lingkungan  hidup  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  secara  resmi.  Dengan  demikian,  timbul  gelombang  dunia, yaitu  gelombang  legalisasi  atau  legislasi  kebijakan  lingkungan  hidup.  Setelah ditetapkan begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan  peraturan-peraturan  itu  tidak  efektif  untuk  mencegah  terjadinya pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Ketidakpuasan  demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung  hukum  kebijakan  lingkungan  hidup  itu  dalam  konstitusi  sebagai  hukum yang  tertinggi.  Perkembangan  terakhir  inilah  yang  Jimly  Asshiddiqie namakan sebagai  gelombang  kedua  atau  perkembangan  tahap  kedua  dengan  melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan UUD 1945.
Seperti  dikemukakan  di  atas,  pada  Gelombang  Pertama,  kebijakan lingkungan  hidup  diformulasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan  negara secara  resmi . Agar  memiliki  kedudukan  yang  tinggi  dengan  daya  paksa  yang mengikat  untuk  umum,  kebijakan  lingkungan  dan  ide  pembangunan berkelanjutan  dituangkan  dalam  undang-undang  yang  dibuat  oleh  lembaga parlemen dan pemerintah (legislative acts) . Gejala demikian ini berkembang sejak tahun 1970-an dan berpengaruh di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Karena itu,  pada  era  1980-an,  berkembang  tuntutan  yang  meluas  agar  kebijakan- kebijakan  resmi  pemerintah  Indonesia  yang  pro-lingkungan  dapat  tercermin
38 Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution :  Nuasa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 159.
dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengikat  untuk  ditaati  oleh  semua pemangku kepentingan (stakeholders) . 39
Persoalan lingkungan seringkali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di  wilayah  tanggung  jawab  Menteri  Lingkungan  Hidup  juga  harus  dianggap penting.  Dalam  pertarungan  antarsektor  dan  antarinstansi  ini,  kepentingan lingkungan hidup dalam praktik, selalu kalah atau dikalahkan oleh bidang, sektor, atau  kebijakan-kebijakan  instansi-instansi  lain,  seperti  bidang-bidang pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, investasi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya.
Kalahnya  kepentingan  lingkungan  hidup  dalam  pertarungan  yang  tidak seimbang  melawan  kepentingan-kepentingan  lain  terjadi  tidak  hanya  di  forum- forum  yang  teknis  eksekutif,  tetapi  juga  di  forum-forum  politik,  di  lingkungan lembaga  legislatif.  Oleh  kerena  itu,  di  samping  ada  undang-undang  di  bidang lingkungan hidup yang tentu saja berpihak kepada lingkungan hidup, banyak pula produk undang-undang di bidang-bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan. Hal  demikian  tentu  harus  diterima  sebagai  kenyataan  yang  ada  di  lingkungan lembaga  perwakilan  rakyat    yang  menjadi  muara  dari  semua  jenis  kepentingan yang hidup dan saling bertarung dalam masyarakat.
Keputusan-keputusan di forum-forum politik semacam ini tentu saja yang berlaku  adalah  prinsip  majoritarian,  yaitu  siapa  yang  paling    banyak  jumlahnya yang  menentukan  keputusan.  Karena  itu,  yang  lebih  utama  dalam  pengambilan keputusan  demokratis  di  forum  parlemen  adalah  kuantitas  pendukung,  bukan kualitas  ide  yang  perlu  didukung.  Oleh  karena  pendukung  ide-ide  lingkungan hidup  ini  jumlahnya  jauh  lebih  sedikit  dan  jauh  dari  posisi  politik  yang menentukan,  maka  ketika  menghadapi  beraneka  ragam  kepentingan  lain  yang juga  rasional,  maka  kadangkala  kebijakan  yang  pro  lingkungan  hidup  menjadi kalah suara.
39 Jimly Asshiddiqie, Id .
Karena  itu,  muncul  pemikiran  untuk  menaikkan  derajat  norma perlindungan  lingkungan  hidup  ke  tingkat  Undang-Undang  Dasar.  Dengan  kata lain, berkembang ide untuk mengadopsikan norma-norma hukum lingkungan itu ke  dalam  rumusan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  sehingga  kedudukannya lebih  kuat.  Dengan  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar,  setiap  produk undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dapat dikontrol karena harus tunduk  kepada  norma  konstitusi.  Forum  parlemen  yang  biasanya  harus mengkompromikan  pelbagai  kepentingan  yang  saling  bertentangan  yang mencerminkan  kehidupan  masyarakat  yang  diwakili  oleh  para  wakil  rakyat  itu, harus  menundukkan  diri  pada  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi.  Gelombang kesadaran untuk menuangkan norma hukum lingkungan ke dalam teks Undang- Undang  Dasar  inilah  yang  Jimly  Asshiddiqie namakan  dengan  gejala konstitusionalisasi (constitutionalization of environmental policy) yang merupakan Gelombang Kedua dalam perkembangan kebijakan lingkungan hidup.
Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun undang- undang. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
''Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.''
Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009), yang menyatakan:
''Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.''
Kemudian dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan:
“Setiap  orang  berhak  mendapat  …  akses  keadilan  dalam  memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:
''Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi- berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional.”
Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa  perekonomian  nasional  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan sendirinya  menurut  Jimly  Asshiddiqie  keseluruhan  ekosistem  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  sebagaimana  ditafsirkan  secara ekstensif  dan  kreatif  oleh  pelbagai  undang-undang  di  bidang  lingkungan  hidup, haruslah  dikelola  untuk  kepentingan  pembangunan  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan wawasan lingkungan (pro-environment) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Oleh  karena  itu,  cukup  alasan  untuk  menyebut  bahwa  UUD  1945 pascareformasi  atau  sesudah  Perubahan  Keempat  pada  10  Agustus  2002  juga sudah  berwarna  hijau  atau green  constitution . 40 Di  tengah  semakin berkembangnya  iklim  demokrasi  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia,  isu keadilan  lingkungan  menurut  Sonny  Keraf  telah  menjelma  dari  sebuah  gagasan yang  terkesan  abstrak  menuju  sesuatu  yang  memang  harus  dan  dapat diperjuangkan bahkan seringkali keadilan memang harus direbut. 41
Berdasarkan uraian  di atas maka dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945,  berarti  norma  lingkungan  hidup  telah  mengalami konstitusionalisasi  menjadi  materi  muatan  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi (green constitution) .
Dengan  demikian,  segala  kebijakan  dan  tindakan  pemerintahan  dan pembangunan  haruslah  tunduk  kepada  ketentuan  mengenai  hak  asasi  manusia
40 Jimly Asshiddiqie, Id, hlm. 182.
41 Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat.  Tidak  boleh  ada  lagi  kebijakan  yang tertuang  dalam  bentuk  undang-undang  ataupun  peraturan  di  bawah  undang- undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini (green  legislation) atau  dengan  perkataan  lain  kebijakan  yang  bernuansa lingkungan hidup atau hijau harus tercermin dalam setiap peraturan perundang- undangan (green  legislation) sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  44  UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Setiap  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  pada  tingkat nasional  dan  daerah  wajib  memerhatikan  perlindungan  fungsi lingkungan  hidup  dan  prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.”
Peraturan  perundang-undangan  berbasis  lingkungan  hidup (green legislation) tentu  saja  diperkuat  dengan  norma  lingkungan  hidup  yang terkonstitusionalisasikan  dalam  UUD  1945 (green  constitution) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Tuntutan  reformasi  pada  tahun  1998  dengan  salah  satu  agendanya  yaitu amandemen  sampai  kepada  perubahan  ke-4  UUD  1945,  menghasilkan  banyak rumusan  pasal-pasal  baru  terutama  terkait  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Isu lingkungan pun  akhirnya  menjadi salah  satu Hak  Asasi Manusia  yang  tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan:
Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Hal tersebut tentu memberikan dampak positif yang secara tidak langsung negara berkewajiban  untuk  betul-betul  melestarikan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat untuk memenuhi hak warga negaranya. Selain Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pula:
“Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.”
Ditambahkan  pula  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  yang menyatakan:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” . 42
Berdasarkan  pada  ketiga  pasal  tersebut,  Indonesia  sebenarnya  telah menerapkan konsep ecocracy yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem di  mana  suatu  pemerintahan  mendasarkan  kepemerintahannya  secara  taat  asas pada  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan (ecologically  sustainable  development) .  Gagasan ecocracy ini  merupakan  upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup  dalam  arus  politik  pembangunan  nasional.  Namun,  walaupun  Indonesia dalam  konstitusinya  telah  mengakui subjective  right atau duty  of  the  state tetapi pemuatan  pola  dan  arah  pembangunan  berkelanjutan  belum  ditempatkan  pada pasal-pasal  khusus  melainkan  ditumpangkan  atau  dicampurkan  dengan  hak-hak fundamental lainnya. Oleh karena itu, dengan teori hierarki peraturan perundang- undangan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Pemerintah  Indonesia  wajib menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia agar menjadi peraturan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Tata  urutan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
42 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan 10 Agustus 2002.
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
DPR  dan  Pemerintah  pada  tanggal  8  september  2009  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  Nomor  23 Tahun  1997).  Terhadap  UU  Nomor  23  Tahun  1997  ini  tentunya  banyak perubahan.  Dari  segi  judulnya,  jelas  sudah  berubah  dengan  ditambahkannya klausul kata perlindungan selain kata pengelolaan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup  untuk  mencegah  kerusakan  lahan  perlu  dilakukan  penegakkan  peraturan perundangan-undangan untuk melindungi lingkungan hidup itu sendiri.
Sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam membuat  peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan  peraturan  di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. UU Nomor 32 Tahun  2009  tentunya  masih  banyak  penyesuaian  yang  harus  dilakukan.  Dalam pelaksanaan  teknis  UU  Nomor  32  Tahun 2009  dalam peraturan  pemerintah dan peraturan  presiden  hendaknya  juga  disesuaikan  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2009  agar tidak terjadi benturan hukum karena masih mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1997. Hal ini juga diatur pula dalam Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan  daerah  wajib  memperhatikan  perlindungan  fungsi  lingkungan  hidup  dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.
Peraturan  Perundang-undangan  berbasis  lingkungan  hidup (Green Legislation)
Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  segala  aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan  harus  senantiasa  berdasarkan  atas  hukum.    Untuk  mewujudkan negara  hukum  tersebut  pada  tanggal  12  Agustus  2011  diundangkanlah  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  (UU  Nomor  12  Tahun  2011)  pengganti  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  Nomor 10  Tahun  2004)  yang  diperlukan  sebagai  tatanan  yang  tertib  di  bidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan  sistem,  asas,  tata  cara  penyiapan  dan  pembahasan,  teknik,  penyusunan maupun  pemberlakuannya  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Umum  UU Nomor  12  Tahun  2011.  Dengan  perkataan  lain,  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan  harus  berdasarkan  pada  konsep  atau  norma  dasar (good norms) dan  sekaligus  dalam  rangka  memberikan  pengayaan  dan  penyamaan pemahaman  tentang  apa  yang  perlu  dilakukan  dan  bagaimana  proses  dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (good process) . Pengertian peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka UU  Nomor  12  Tahun  2011  yang  menyatakan:  “Peraturan  perundang-undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang- perundangan. Berdasarkan  Ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  unsur- unsur  yang  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  3  (tiga) hal, yaitu:
a. peraturan tertulis;
b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
c. mengikat secara umum.
Unsur pertama menyangkut bentuk produk hukum yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Produk hukum dapat dibuat secara lisan, tetapi ada pula yang dibuat secara tertulis. Dalam kaitan dengan hal ini, semua produk
hukum  yang  dikategorikan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  mesti  dalam bentuk  tertulis.  Dengan  kata  lain,  tidak  dikenal  adanya  produk  hukum  berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan lisan.
Unsur  kedua  menyangkut  subjek  yang  membentuk  suatu  produk  hukum yang  dinamakan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  itu,  mestilah  lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  kaitan  dengan  ini,  kewenangan menjadi begitu penting, hanya lembaga negara yang diberikan kewenangan atau mempunyai  kewenangan  dalam  pembuatan  produk  hukum  yang  dimaksud  saja yang dapat membuat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pula apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan tertulis  dalam  bentuk statutory  law atau statutory  legislations ,  disebut  pula legislative  acts ,  yaitu  kewenangan  untuk  mengatur  atau  membuat  aturan (regeling) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan  prinsip  kedaulatan  merupakan  kewenangaan  eksklusif  para  wakil rakyat  yang  berdaulat  untuk  menentukan  sesuatu  peraturan  yang  mengikat  dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (presumption of liberty of the souvereign people) . Dalam proses pembentukan legislative acts , peranan lembaga legislatif  sangat  menentukan  keabsahan  materiel  peraturan  yang  dimaksud. Dengan  peranan  lembaga  legislatif  yang  sangat  menentukan  itu  berarti  peranan para  wakil  rakyat  yang  dipilih  dan  mewakili  kepentingan  rakyat  yang  berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya ikat peraturan perundang-undangan itu untuk umum.
Unsur  ketiga,  bahwa  produk  hukum  itu  mesti  ditujukan  kepada  umum. Dalam hal ini bukan ditujukan kepada individu atau dalam bidang hukum sering kali  digunakan  istilah  “bersifat  mengatur”.  Hal  ini  memang  tepat  karena  produk hukumnya saja sudah disebut sebagai peraturan perundang-undangan maka tentu juga dituujukan kepada publik, khalayak, atau kepada masyarakat, bukan kepada pribadi  tertentu.  Peraturan  tertulis  yang  bersifat  umum (algemenen  verbindende voorschiften) berisi norma hukum yang menurut Hans Kelsen bersifat umum dan
abstrak (general  and  abstract  norms) .  Norma-norma  hukum  yang  bersifat mengatur (regeling) dengan  isi  norma  yang bersifat  umum  dan  abstrak (general and  abstract  norms) itu  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  tertentu  yang  disebut sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Disebut  peraturan (regels) karena produk  hukum  tersebut  memang  merupakan  hasil  atau outcome dari  suatu rangkaian aktivitas pengaturan (regeling) .
Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  diperlukan  berbagai  persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan  maupun  pemberlakuannya.  Persyaratan  yang  berkaitan  asas,  UU Nomor  12  Tahun  2004  yang  mengatur  mengenai  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang diaturnya.
Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  ( algemene beginselen  van  behoorlijk  wetgeving )  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011  diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan  bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan  harus  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  baik  meliputi:  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  selain  harus  berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011  juga  harus  memuat  asas-asas  materi  muatan peraturan  perundang-undangan:  pengayoman,  kemanusiaan,  kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam  hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban,  kepastian  hukum,  dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Selain  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  Pasal  6  ayat  (2)  UU  Nomor  12 Tahun  2011  menyatakan  bahwa  selain  asas-asas  materi  muatan  peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  yang bersangkutan.
Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan baik di  pusat  maupun  daerah  selain  harus  memenuhi  asas-asas  pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12  Tahun  2011  dan  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 harus pula memenuhi  asas-asas  sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009 yaitu  prinsip  atau  asas  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Nomor  32  Tahun  2009  yang  menyatakan bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan berdasarkan  asas:  tanggung  jawab  negara,  kelestarian  dan  keberlanjutan, keserasian  dan  keseimbangan,  keterpaduan,  manfaat,  kehati-hatian,  keadilan, ekoregion,  keanekaragaman  hayati,  pencemar  membayar,  partisipatif,  kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Namun  UU  Nomor  32  Tahun  2009  mengamanatkan  pula  bahwa  setiap penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan 2 (dua) hal yaitu (1) perlindungan fungsi lingkungan hidup dan (2) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan: “Setiap penyusunan peraturan  perundang-undangan  pada  tingkat  nasional  dan  daerah    wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam
Undang-Undang ini.”  Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam setiap peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  hanya  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan. Penuangan kebijakan lingkungan (green  policy) ke  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  biasa diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  dengan green  legislation ,  atau  dapat diterjemahkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  hijau.  Peraturan Perundang-undangan hijau (green legislation) berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun  2009  wajib  memperhatikan  2  (dua)  hal  yaitu  (1)  perlindungan  fungsi lingkungan hidup dan (2) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Green Budgeting)
Konsep Green  Budgeting muncul  pada  era  akhir  1990-an  selaras  dengan berkembangnya  konsep sustainable  development . Green  budgeting adalah  suatu gagasan  praktis  tentang  penerapan sustainable  development dalam  sistem anggaran,  yang  terintegrasi  dalam  suatu  dokumen  kebijakan  yang  didasarkan pada  prinsip sustainability .  Dalam  hal  ini,  walaupun green  budgeting merupakan bagian dari kebijakan ekonomi, tetapi dalam penerapannya green budgeting juga akan menimbulkan dampak kebijakan yang sifatnya non-economical .
Konsep Green Budgeting ini merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dan dapat dianggap pula sebagai paradigma. Green Budgeting menurut Wilkinson dimaknai  sebagai  paradigma  penganggaran  yang  memprioritaskan  unsur kelestarian  lingkungan  dalam  penyusunan,  implementasi,  pengawasan  sampai evaluasi  dalam  belanja  pemerintah  dan  juga  pendapatan  yang  mendukungnya. Simplifikasinya,  apapun  yang  ada  di  belanja  dan  pendapatan  pemerintah diupayakan  untuk  memenuhi  prinsip  kelestarian  lingkungan.  Konsep Green Budgeting telah  diadopsi  oleh  UU  Nomor  32  Tahun  2009  sebagaimana  diatur
dalam  Pasal  45  dan  Pasal  46.  Pasal  45  UU    Nomor  32  Tahun  2009 mengamanatkan:
(1)  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia serta  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah wajib  mengalokasikan  anggaran  yang  memadai  untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
Alokasi  anggaran  yang memadai untuk  membiayai  kegiatan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 45 ayat (1) UU  Nomor 32 Tahun 2009 tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Nomor  20  Tahun  2003)  dan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (UU  Nomor  36  Tahun  2009). UU  Nomor  20  Tahun  2003  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  mengamanatkan  besar anggaran  dialokasikan  minimal  20%  dari  APBN  dan  minimal  20%  dari  APBD. Sedangkan  UU  Nomor  36  Tahun  2009  dalam  Pasal  171  mengamanatkan  besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari  APBN  di  luar  gaji  dan  anggaran  kesehatan  pemerintah  daeah  provinsi, kabupaten/kota  dialokasikan  minimal  10%  (sepuluh  persen)  dari  APBD  di  luar gaji.  UU  Nomor  32  Tahun  2009  mengalokasikan  anggaran  yang  memadai  tidak menyebutkan  besaran,  di  mana  perlu  ditentukan  ukuran  atau  kriteria  memadai tersebut  dan  penggunaan  anggaran  tersebut.  Alokasi  anggaran  yang  memadai dapat didasarkan pada ukuran atau kriteria: 43
a. jumlah penduduk;
43 Asep  Warlan  Yusuf,  dalam  rangka  Konsultasi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  kepada Kementerian  Lingkungan  Hidup  terkait  Penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  khususnya  terkait Anggaran  Berbasis  Lingkungan  Hidup (Green Budgeting) , tertanggal 18 Agustus 2014.
b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
c. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan warga;
d. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan;
e. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.
Alokasi  anggaran  yang  memadai  dalam  kegiatan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  program  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan hidup tersebut dapat digunakan untuk: 44
a. penyusunan RPPLH;
b. penyusunan KLHS;
c. perizinan;
d. pengawasan;
e. peningkatan kapasitas PPLHD/PPNS;
f. pemberdayaan masyarakat; dan
g. pengembangan  dan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan di bidang lingkungan hidup;
h. penegakan hukum; dan/atau
i. kegiatan  dan  program  lainnya  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  program  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan hidup.
Kriteria  kinerja  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU  ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Sedangkan  Pasal  46 UU  Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan dengan menyatakan:
”Selain  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45,  dalam rangka  pemulihan  kondisi  lingkungan  hidup  yang  kualitasnya  telah mengalami  pencemaran  dan/atau  kerusakan  pada  saat  undang-
44 Asep Warlan Yusuf, Id.
undang  ini  ditetapkan,  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.”
Dalam  mekanisme  sistem,  penganggaran  ( budgeting )  merupakan perencanaan  kegiatan-kegiatan  pemerintah  yang  dinyatakan  dalam  ukuran keuangan. Penganggaran melahirkan anggaran yang memainkan peran penting di dalam  perencanaan,  pengendalian,  dan  pembuatan  keputusan  pemerintah. Anggaran  ini  mampu  meningkatkan  koordinasi  dan  komunikasi  antarlembaga terkait.  Anggaran  adalah  wujud  nyata  komitmen  pemerintah  untuk menanggulangi  bermacam  problematika  di  masyarakat.  Ketika  pemerintah menginginkan  kelestarian  lingkungan,  komitmen  pemerintah  ini  direfleksikan dalam  anggaran  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut  telah  diamanatkan  dalam Penjelasan Umum butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:
“Undang-Undang  ini  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada Menteri  untuk  melaksanakan  seluruh  kewenangan  pemerintahan  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta melakukan  koordinasi  dengan  instansi  lain.  Melalui  Undang-Undang ini  juga,  Pemerintah  memberi  kewenangan  yang  sangat  luas  kepada pemerintah  daerah  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  daerah  masing-masing  yang  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Oleh  karena  itu,  lembaga  yang  mempunyai  beban  kerja  berdasarkan Undang-Undang  ini  tidak  cukup  hanya  suatu  organisasi  yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan  suatu  organisasi  dengan  portofolio  menetapkan, melaksanakan,  dan  mengawasi  kebijakan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam  untuk  kepentingan  konservasi.  Untuk  menjamin  terlaksananya tugas  pokok  dan  fungsi  lembaga  tersebut  dibutuhkan  dukungan pendanaan  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang memadai  untuk  Pemerintah  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  instansi  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup membutuhkan  dukungan  pendanaan  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  yang  memadai  untuk  Pemerintah  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Guna memperjelas uraian green constitution , green  legislation dan green  budgeting di  atas,  dan  untuk  lebih mempermudah pembacaan, dapat dilihat melalui Gambar 3.
Gambar 3: Green Constitution , Green Legislation serta Green Budgeting.

## Penutup
Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia  alam  sebagai  dasar,  dengan  konsekuensi  meningkatkan  efisiensi  dalam aktivitas  pembangunan  tanpa  mengorbankan  kelestarian  lingkungan. Kegandrungan  kita  terhadap  segala  sesuatu  yang  ramah  lingkungan merepresentasikan  tahap  transisi (a  transitional  stage) ,  yaitu  munculnya kesadaran  terhadap  dampak  ekologis  tetapi  masih  kurang  dalam  hal  ketepatan,
kedalaman  pemahaman,  serta  kejelasan.  Umumnya  apa  yang  digembor- gemborkan  sebagai  “hijau”  pada  kenyataannya  hanya  suatu  fantasi  atau  sesuatu yang dibesar-besarkan. Standar “kehijauan” yang sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap eko-miopia (eco-myopia) , yaitu pandangan yang dangkal terhadap lingkungan.  Hijau  adalah  suatu  proses (a  process) ,  bukan  status,  yang  perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (a verb) , bukan sebagai kata sifat (an adjective) , yang  mungkin  dapat  membantu  kita  untuk  lebih  terfokus  pada  upaya  ramah lingkungan. Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau  demokrasi  ekologis (eco-democracy atau ecocracy) .  Konsep  ekokrasi (ecocracy) harus  menjadi  kaidah  penuntun  dalam  pembuatan  kebijakan  negara (politik  hukum)  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Konsep ekokrasi  agar  dapat  dijalankan  dalam  sistem  bernegara,  maka  perlu  dijabarkan dalam green  constitution , green  legislation serta green  budgeting . Green Constitution adalah penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam teks undang-undang  dasar  atau  konstitusi. Green  Legislation adalah  penuangan kebijakan  lingkungan (green  policy) ke  dalam  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  hanya  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  tetapi  juga  terhadap semua  peraturan  perundang-undangan. Green  budgeting adalah  suatu  gagasan praktis tentang penerapan sustainable development dalam sistem anggaran, yang terintegrasi  dalam  suatu  dokumen  kebijakan  yang  didasarkan  pada  prinsip sustainability .

## Daftar Pustaka
Asep Warlan Yusuf, dalam rangka Konsultasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  khususnya  terkait Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Green Budgeting) , tertanggal 18 Agustus 2014.
Driyarkara,    Karya  Lengkap  Driyarkara:  Esai-Esai  Filsafat  Pemikir  yang  Terlibat Penuh  dalam  Perjuangan  Bangsanya  (PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2006).
Dryzek,  John  S., Deliberative  Democracy  and  Beyond ,  (Oxford  University  Press, New York, 2000).
Eckersley, Robert, Environmentism and Political Theory , (State University of New York Press, Albany, 1992).
Eko  Nurmardiansyah,  Pengembangan  Kesadaran  Terhadap  Keadilan  Lingkungan (Environmental  Justice) Melalui  Penataan  Sistem  Hukum  Berdasarkan Pendekatan  Sistem (Systems  Approach) ,  Disertasi,  Doktor  Ilmu  Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014.
Friedman, Thomas L., Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution , (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009).
Gidden,  Anthony, Beyond  Left  and  Right:  the  Future  of  Radical  Politics (Stanford University Press, Stanford, 1994).
Goleman, Daniel, Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency , (Penguin Books Ltd, London, England, 2009).
Hadi  S.  Alikodra,    Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan:  Pendekatan Ecosophy  bagi  Penyelamatan  Bumi  (Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2012).
Jimly Asshiddiqie, Green Constitution : Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).
Lafferty,  William  M.  and  Meadowcroft,  James, Democracy  and  the  Environment: Problems and Prospects , (Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1996). Larderel, Jacqueline Aloisi de, after working for 15 years in the French Ministry of Environment,  joined  the  United  Nations  Environment  Programme  (UNEP)  in 1987  and  assumed  the  position  as  Director  of  the  Division  of  Technology, Industry and Economics (DTIE) until she retired in 2003. In 2001 she was also appointed Assistant Executive Director of UNEP.
Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).
Mas Achmad Santosa, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, dalam ICEL Staff Articles , Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta. Masyhur Effendi, Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup, (FH Universitas Brawijaya, Malang, 1986).
Masyhur  Effendi  dan  Taufani  Sukmana  Evandri,  HAM  Dalam  Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2007).
Miller, Norman, Environmental Politics: Interest Groups, the Media, and the Making of Policy , (Lewis Publishers, United States of America, 2002).
Munajat Danuseputro, Hukum Lingkungan, Global, (Bina Cipta, Bandung, 1982). Nirwono Joga, Gerakan Kota Hijau, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013). Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
Susi Dwi Harijanti, Ombudsman dan The Right to Good Administration , dalam Elly Erawaty,  dkk.  (editor),  Liber  Amicorum  untuk  Prof.  Dr.  CFG.  Sunaryati Hartono, S.H., (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
Tomuschat,  Christian, Human  Rights  Between  Idealism  and  Realism (Oxford University Press, Oxford, 2003).
Weston,  Burns  H.,  Richard  A.  Falk,  dan  Anthony  D’Amato, International  Law  and World Order: A Problem – Oriented Coursebook , (Saint Paul, West Publishing Co, 1990).
Yudi  Latif,  Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila,
(PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011).