## KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TAHUN 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah)
Oleh :
Safa Muzdalifah 1) , Novy Setia Yunas 2)
1) Program Studi Ilmu Pemerintahan,Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
2) Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia E-mail : safa.muzdalifah@ulm.ac.id 1 ) , novysetiayunas@ub.ac.id 2)

## Abstract
This  article  explores  the  influence  of  globalization  to  government  authority  a  case  study  is Forest  and  Land  Fires  in  Kalimantan  2019.  This  study  as  a  verivicative  research  of  the literature review, in order that the results are accept or ignore the thesis. The Result of this research  is  globalization  has  a  close  relation  to  government  authority  reduction,  since  the government  disable to achieve the development  economic target  independently.  This  resutls proven by the exist of the regulation that increase the foreign investor come in to Indonesia and manage the strategic economics sector.
Keywords: Globalization, Government Authority, Forest and Land Fire, Kalimantan

## Abstrak
Artikel  ini  memverivikasi  pengaruh  globalisasi  terhadap  kewenangan  pemerintah,  dengan studi  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kalimantan  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  verivikatif  yang  bertujuan  untuk  menolak  atau menerima  hasil  peneltian  sebelumnya.  Hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  globalisasi mengakibatkan  tereduksinya  kewenangan  pemerintah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  menelaah kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kalimantan  yang  terjadi  di  tahun  2019.  Fenomena  tersebut terjadi  berawal  dari  adanya  regulasi  pemerintah  yang  mendorong  aliran  modal  asing  masuk ke  Indonesia  dengan  wadah  PT.PMA.  Regulasi  ini  menjamin  pihak  swasta  untuk mendapatkan  izin  konsesi  hutan  di  Indonesia  yang  sebelumnya  dikelola  oleh  negara.  Atas kondisi  tersebut  kewenangan  pemerintah  berkurang,  dan  dampaknya  bukan  saja  percepatan ekonomi namun deforestasi secara luas.
Kata  Kunci :  Globalisasi,  Kewenangan  Pemerintah,  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan, Kalimantan
1. PENDAHULUAN
Globalisasi  adalah  keniscayaan. (Scholte: 2001) Kemajuan ilmu pengetahuan  dalam  teknologi  informasi dan  komunikasi  membawa  dunia  kepada suatu  keadaan    saling  terhubung  antara satu negara dengan negara lainnya, bahkan
menjadi  satu  kesatuan  secara  alamiah. Perkembangan teknologi dan informasi ini mengakibatkan  penyempitan  ruang  dan waktu  antar  negara,  sehingga  hubungan antar  negara  menjadi  lebih  intens  dan bervariasi.  Tidak  satupun  negara  dapat menghindari  dan  berlomba-lomba  untuk dapat  beradaptasi  agar  tidak  tertinggal
dengan  negara  lainnya.  G lobalization connotes the stretching and intensiﬁcation of social, economic and political relations across regions and continents . (Held,2002:
395)    Peningkatan  intensitas  hubungan lintas  batas  ini  berkembang  diberbagai sektor baik sosial, ekonomi, hingga politik.
Atas  kondisi  tersebut, agar sebuah negara  dapat  bertahan,  Hay  (2008:316) menjelaskan  bahwa  hal  yang  perlu diidentifikasi  adalah  kapasitas  negara, otonomi negara, dan kedaulatan negara itu sendiri.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Waters (1995:124)  berpendapat bahwa globalisasi mengakibatkan kekuasaan negara berkurang  karena  negara  tidak  mampu mengatasi  seluruh  permasalahan  dalam negerinya  secara  mandiri.  Di  satu  sisi, Hirst dan Thompson (1999: 256) meyakini bahwa  negara  merupakan  entitas  utama dalam menjalankan kekuasaan.
Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, penulis sepakat terhadap pernyataan Waters bahwa globalisasi telah mereduksi  kewenangan  pemerintah  dalam mengelola  suatu  negara.  Oleh  karena  itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana globalisasi mereduksi kewenangan pemerintah?

## 3. METODE PENELITIAN
Didalam menjawab suatu persoalan penelitian, maka diperlukan metode
penelitian  yang  tepat.  Menurut  Sugiono (2012) metode penelitian adalah:
“Metode penelitian
merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  yang  valid dengan tujuan dapat ditemukan,  dibuktikan,  dan dikembangkan suatu pengetahuan  sehingga  pada gilirannya  dapat  digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (1998)  penelitian  kualitatif  adalah    suatu penyelidikan  untuk  memahami  suatu  hal dengan  menggunakan  tradisi  metodologi penyelidikan yang mengeksplorasi masalah-masalah sosial, yang
menghasilkan data kualitatif. Lebih khusus penelitian ini merupakan penelitian verivikatif (verivicative  research) ,  yang bertujuan  untuk  menguji  suatu  hasil penelitian,  sehingga  diperoleh  hasil  yang menolak atau mendukung penelitian sebelumnya. (Sugiono:2013) Pengujian ini dilakukan dengan analisis studi kasus yang menghadirkan fakta-fakta pendukung rumusan  hipotesis.  Dalam  hal  ini  peneliti akan menguatkan hasil penelitian sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa
globalisasi berpengaruh terhadap terjadinya reduksi kewenangan pemerintah.  Studi  kasus  yang  digunakan adalah  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kalimantan  pada  tahun  2019.  Variabel penelitian ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam globalisasi sebagai variabel  independen  dan  kewenangan pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan  di Kalimantan  sebagai  variabel  dependen. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewasa ini perkembangan ekonomi  suatu  negara  tidak  terlepas  dari gagasan  kapitalisme  global.  Menurut  Karl Marx kapitalisme adalah suatu sistem yang menempatkan  harga  barang  dan  kebijakan pasar  ditentukan  oleh  pemilik  modal  agar memperoleh keuntungan maksimal.
Menurut  Adam  Smith  kapitalisme  adalah sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan  bagi  masyarakat  negara  jika pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan  mekanisme  pasar.  Dalam  artian kepentingan  bersama  dapat  diperhatikan dengan  baik  jika  kepentingan  individu mendapat  kesempatan  untuk  memenuhi dan mengekspresikan kepentingannya tanpa  restriksi.  Menurut  Max  Weber
kapitalisme  adalah  sistem  ekonomi  yang berlaku pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan keuntungan dengan kegiatan  tukar  menukar  di  pasar  tersebut. Berdasarkan  ketiga  pendapat  tersebut, dapat  ditarik  garis  lurus  bahwa  pada dasarnya kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang yang lebih berorientasi pada pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  secara individu,  pembagian  porsi  peran  lebih banyak kepada individu di sektor ekonomi, dan berkuasanya modal.
Jangkauan kapitalisme telah berkembang  keseluruh  negara  dengan jaringan  lintas  batas  negara  atau  yang disebut  kapitalisme  global.  Perluasan jaringan  secara  global  tidak  terlepas  dari berkembangnya  teknologi  informasi  dan komunikasi,  yang  memfasilitasi  hubungan antar  lintas  negara  menjadi  semakin mudah.  Ruang  lingkup  pasar  tidak  hanya pada  skala  domestik  namun  telah  meluas secara  global,  demikian  juga  aliran  modal bergerak  secara  global.  Kondisi  ini  tidak hanya  berlaku  bagi  negara  maju,  namun bagi  negara  yang  sedang  berkembang seperti Indonesia.
Wajah  Indonesia  berubah  setelah disahkannya  Undang-Undang  No.  1  tahun 1967  tentang  penanaman  modal  asing. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:
“Penanaman  modal  asing adalah  meliputi  penanaman modal  asing  secara  langsung yang  dilakukan  menurut  atau berdasarkan ketentuan- ketentuan Undang-undang ini dan  yang  digunakan  untuk menjalankan  perusahaan  di Indonesia,  dalam  arti  bahwa pemilik modal secara langsung  menanggung  risiko dari penanaman modal
tersebut”.
Undang-Undang  ini  dibuat  dengan pertimbangan bahwa upaya untuk penanggulangan  kemunduran  ekonomi serta pembangunan tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan  teknologi,  skill,  dan  modal yang  berasal  dari  luar  negeri,  bahkan sedapat  mungkin  meminimalisir  keragu- raguan  pihak  modal  asing.  Penanaman modal  asing  diyakini  dapat  mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
Selain  itu  terdapat  paket  6  Mei 1986.  Paket  6  Mei  1986  merupakan deregulasi melonggarkan izin impor
barang  modal  dan  penunjang,  hingga pemakaian  tenaga  kerja  asing.  Deregulasi ini  dikhususkan  untuk  investasi  yang berorientasi ekspor atau membuka usaha di daerah.  Paket  ini  kemudian  dikuatkan
kembali  pada  Paket  Juni  1987  dan  Paket Desember  1987.  Demikian  pula  pada Peraturan  Pemerintah  No.20  tahun  1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan  yang  didirikan  dalam  rangka penanaman  modal  asing.  Pada  Peraturan Pemerintah  ini  diatur  ketentuan  jaminan kelangsungan  penanaman  modal  asing dalam bentuk pendirian perusahaan penanaman  modal  asing  yang  berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia.
Seiring bertambahnya tahun, penanaman  modal  asing    memperoleh prioritas daripada penanaman modal dalam negeri.  Kesenjangan  ini  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman  Modal  Asing  No.  1  Tahun 1967  dan  Undang-Undang  Penanaman Modal  Dalam  Negeri  No.  6  Tahun  1968. Pada  undang-undang  terbaru  tersebut sektor  strategis  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dapat  dikuasai  secara mayoritas oleh modal asing dan Pemberian hak  istimewa  melalui  perjanjian  dengan negara.
Dampak dari regulasi yang dirumuskan pemerintah adalah meningkatnya  aliran  modal  asing  ke Indonesia  dan  menguatnya  peran    swasta dalam  sektor-sektor  strategis  negara.  Pada
tahun  2019  aliran  modal  asing  masuk  ke Indonesia  senilai  224,2  triliun.  Uni  Eropa secara  konsisten  menjadi  investor  utama non  Asia  dengan  aliran  Penananman Modal Asing  Langsung  (FDI) senilai  US$
1,8  milyar  pada  tahun  2018.    Berikut  ini data  perbandingan  realisasi  PMA  dan PMDN pada tahun 2019:
Tabel 1. Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia pada Tahun 2019
Periode PMA (Trliun Rupiah) PMDN (Triliun Rupiah) Primer Sekunder Tersier Total Primer Sekunder Tersier Total Q2 2018 21,22 38,13 47,77 107, 12 20,4 24,8 35,4 80,57 Q1 2019 12,54 28,10 67,28 107,92 18,28 16,09 52,81 87,19 Q2 2019 14,99 38,19 51,71 104,88 21,77 22,20 51,66 95,63 Pertumbuhan (QtQ) 19,54 35,91 -23,14 -2,82 19,09 37,97 -2,18 9,68 Pertumbuhan (YoY) -29,36 0,16 8,25 -2,09 6,72 -10,48 45,93 18,69 Proporsi (%) 14,29 36,41 49,30 100 22,76 23,21 54,02 100
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah) dalam Kementerian PPN/Bappenas 2019
Berdasarkan data tersebut, realisasi PMA  dan  PMDN  pada  setor  utama menunjukkan  nilai  PMA  lebih  besar daripada PMDN. Hal tersebut berlaku bagi seluruh kategori sektor utama di Indonesia yakni  baik  sektor  primer,  tersier,  dan sekunder.  Realisasi PMA pada triwulan II ada tahun 2019 adalah sebesar USD6.992,31  juta.  Nilai  ini  menurun
sebesar  2,09%  dibandingkan  dengan periode  yang  sama  di  tahun  2018. Berdasarkan komposisi antarsektor, realisasi  PMA  didominasi  oleh  sektor tersier yakni sebesar 51,71 persen.
Selain  itu,  dalam  pengelolaan lahan,  luas  lahan  yang  dimilik  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  cenderung menetap jumlahnya dan semakin
berkurang.  Terjadi peningkatan luas lahan rakyat  yang  lebih  besar  dari  yang  dimiliki BUMN.  IGJ  (2014)  dalam    menyebutkan bahwa  Tahun  2003  luas  perkebunan negara  adalah  1.086.355  ha,  kepemilikan swasta  atas  perkebunan  kelapa  sawit adalah 2.765.504 ha, luas area perkebunan Oil  Palm adalah  645.823  ha  dan  untuk karet (Rubber) 221.472 ha, sedangkan luas perkebunan  kelapa  sawit  yang  dimiliki BUMN adalah 1.827.844 ha dan perkebunan karet seluas 2.797.192 ha.
Melalui data tersebut, dapat diidentifikasi  bahwa  ekspansi  swasta  atas sumber  daya  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak sangat laju perkembangannya.  Hal  tersebut  tidak menguntungkan  bagi  negara,  karena  akan mengurangi  hasil  keuntungan  dari  sumber daya yang seharusnya diserap oleh negara, mengurangi  kekuasaan  negara  dalam pengelolaan dan pengawasan, tidak memberikan  jaminan  pelindungan  kepada pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  dan  ancaman  eksploitasi  secara masif.  Kekuatan  modal  yang  dimiliki swasta  jauh  melampau  negara.  Dalam  hal ini  negara  dimasa  mendatang  akan menghadapi  persoalan  yang  pelik  karena kontrol  negara  semakin  berkurang  dan harus dilakukan tindakan pencegahan.
Disahkannya Undang-Undang tersebut juga mencakup regulasi pengelolaan  hutan  dan  lahan  di  Indonesia. Pemerintah menghendaki pengelolaan hutan  dilakukan  dengan  mengusung  GFD (good  forest  governance).  Good  Forest Governance adalah  konsep  yang  diyakini sebagai  sebuah  strategi  yang  dapat mengakomodir  dinamika  dan  menjawab berbagai  persoalan  dalam  pengelolaan sumberdaya  hutan.  Dalam  konsep  ini negara hendaknya memahami kekurangannya  dalam  pengelolaan  hutan, sehingga  negara  harus share  roles  and authorities kepada stakeholders terkait kapasitasnya. Pada konteks ini pemerintah yang selama ini dinilai memgang kekuasaan  penuh  atas  pengeolaan  hutan, secara  signifikan  memberikan  sebagian kekuasaannya kepada aktor bukan negara.
Di  dalam  implementasinya,  yang terjadi  tidak  seideal  gagasan Good  Forest Governance ,  melainkan  terjadi Land  Use, Land Use Change and Forestry ( LULUCF)  secara  sigifikan  dan  di  luar kendali  pemerintah.  Penggunaan  lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan  mengubah  postur  dan  kontur kehutanan.  Ekosistem  hutan  yang  secara mendasar befungsi untuk menjaga keseimbangan  lingkungan  global  telah mengalami  banyak  alih  fungsi  baik pemukiman,  industri,  hingga  perkebunan.
Alih fungsi ini bukan saja mengurangi luas hutan  secara  masif  dan    merusak ekosistem, namun menimbulkan kerusakan lanjutan  seperti  banjir,  longsor,  perubahan iklim secara ekstrim, dan kebakaran hutan.
Indonesia  merupakan  laboratorium kerusakan hutan yang tepat untuk diamati. Indonesia  adalah  negara  dengan  bentang alam  yang  sangat  luas  yang  terletak  di garis khatulistwa. Kondisi ini memberikan karakteristik  tersendiri  sebagai  negara dengan  hutan  hujan  tropis  terbesar  kedua setelah  Brazil.  Seluruh  daratan  Indonesia semula  merupakan  wilayah  yang  tertutup hutan,  kecuali  lereng-lereng  yang  terjal dan  jalur-jalur pesisir yang sempit. (FWI: 2011) Dinas Kehutanan Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 1950,  84%    (164  juta  ha)  luas  daratannya tertutup  hutan  primer.  (dalam  FWI:  2011) Wilayah tutupan hutan terluas di Indonesia adalah  di  Kalimantan.  Luas  tutupan  hutan di  Kalimantan  adalah  51.400.000  ha  pada tahun  1950.  Wilayah  ini  terdiri  dari  hutan hujan  primer,  hutan  lindung,  hutan  rawa, hutan  rimba  seluas  47.500.000  ha,  hutan pantai:  700.000  ha,  dan  hutan  sekunder: 3.200.000  ha.  Dibandingkan  dengan  tiga pulau  besar  di  Indonesia,  luas  lahan tutupan  hutan  Kalimantan  unggul,  yakni Sumatera: 37.370.000 ha, Sulawesi: 17.050.000  ha, dan  Irian Jaya:  40.700.000 ha.  (Dinas  Kehutanan,  Jakarta.  Dalam:
International  Institute  for  Environment and  Development  &  Government  of Indonesia.  1985.  Forest  Policies  in Indonesia.    The  Sustainable  Development of  Forest  Lands. Jakarta,  30  November. Volume III)
Deforestasi  semakin  masif  di Kalimantan.  Berdasarkan  data  dari World Bank ,  pada  tahun  1900  asumsi  tutupan hutan  seluas  17.500.000  ha,  Tahun  1985 seluas  11.111.900  ha,  Tahun  1997  seluas 4.707.800  ha,  dan  menghasilkan  estimasi kehilangan  secara  keseluruhan  seluas 6.404.100  ha  atau  58%  selama  kurun waktu  tersebut.  (Holmes,  D.  2000. Deforestation  in  Indonesia:  A  Review  of the  Situation  in  1999.  Jakarta:  World Bank )  Pada  tahun  2016-2019  deforestasi terus  berlangsung,  Kalimantan  mengalami deforestasi  tertinggi  di  Indonesia  yakni 132,7 ribu  atau 27,6%.
Deforestasi dampak dari alih fungsi hutan  yakni  komersialisasi  lahan  tutupan hutan.  Komersialisasi  lahan  tutupan  hutan adalah    proses  pengelolaan  hutan  untuk perdagangan berorientasi profit. Komersialisasi  hutan  Indonesia  masif sejak  tahun  1970-an.  Alih  fungsi  hutan menjadi perkebunan, pertanian, dan pengambilan  kayu  sebagai  hasil  hutan. Pembukaan  hutan  secara  besar-besaran menyebabkan  kebakaran  hutan  ekstrim.
Berikut  ini  rekapitulasi  kebakaran  hutan dan  lahan  (ha)  di  Kalimantan  sejak  tahun
2014-2019.
Tabel 2.  Rekapitulasi Kebakaran Hutan dan Lahan (ha) di Kalimantan sejak Tahun
2014-2019 Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kalimantan Barat 3.556,10 93.515,80 9.174,19 7.47,33 68.422,03  127.462,00 Kalimatan Selatan 341,00 196.516,77 2.331,96 8.290,34 98.637,99  113.454,00 Kalimantan Tengah 4.022,85 583.833,44 6.148,42 98.637,99  47.432,57  134.227,00 Kalimantan Timur 325,19 69.352,96 43.136,78  47.432,57  27.893,20  50.056,00 Kalimantan Utara - 14.506,20 2.107,21 627,71 627.71 2.878,00
Sumber  : Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
https://www.sipongi.menlhk.go.id
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dari tahun  ke  tahun  degradasi  hutan  terus meningkat.  Pada  tahun  2019  merupakan tahun  dengan  hutan  dan  lahan  terbakar terluas  di  Kalimantan.  Di  tahun  2019 mencapai 428.077,00 ha, 2018: 242.385,79 ha, 2017  46.11,3 ha, dan 2016: 62.898,56 ha.  Pada  tahun  2019  kebakaran  hutan meningkat  86,288%  dari  tahun  2018. Lahan Terbakar sepanjang Januari- September    2019  857.756  ha,  yang  terdiri dari  630.451  Ha  Lahan  Mineral  dan 227.304 Ha Lahan Gambut.
Kebakaran  hutan  ini  terjadi  secara tersistem.  Pembakaran  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi  hutan.  Berdasarkan  data  dari
Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan Hidup,  perusahaan  pemegang  izin  konsesi hutan  selain  perusahaan    lokal  juga termasuk  perusahaan  penanaman  modal asing. Perusahaan penanaman modal asing merupakan  perusahaan  yang  modalnya merupakan investasi asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia di tahun  1960-an  praktis  tidak  ada,    dan menguat  sejak  adanya  UU  No.  1  tahun 1967  tentang  penanaman  modal  asing, Paket  6  Mei  1986  dan    Pakto  1993,  PP No.20 tahun 1994.
Kebakaran  hutan  di  Kalimantan melibatkan perusahaan lokal dan perusahaan  penanaman  modal  asing.  PT.
PMA    mendominasi,  antara  lain  di Kalimantan  Barat,  melibatkan  PT.  SKM (Sukses  Karya  Mandiri)  milik  Malaysia, PT. ABP (Aneka Bumi Pratama), PT. Artu Energi  Resourse  (AER)  milik  Malaysia, PT.  HKI  (Hutan  Ketapang  Industri ) milik Singapura,  PT.SI  (Sime  Indoagro) milik Malaysia,  PT.  SKS  (Sukses  Karya  Sawit) milik Malaysia, dan PT. RKA (Rafikamajaya  Abadi)  milik  Malaysia.
(Kementerian Lingkunga Hidup:2019)
Selain  itu,  di  Kalimantan  Tengah  terdapat PT.  ABP  (Aneka  Bumi  Pratama),  PT. Ikhtiar  Gusti  Pudi  (IGP),  PT.  Rafi Kamajaya  Abadi  (RKA),  dan  PT.  Artu Energi Resourse (AER) yang dimiliki oleh Malaysia,  dan  PT.  AUS  milik  Singapura. (Kementerian Lingkungan Hidup:2019)
Perusahaan penanaman modal asing dominan dalam kontribusinya terhadap  kebakaran  hutan  di  Kalimantan pada  tahun  2019. Secara  umum didominasi  oleh  penanam  modal  yang berasal  dari  asia.  Kolaborasi  antara perusahaan swasta dalam negeri dan asing memberikan  kemampuan  tambahan  untuk mengembangkan usaha. Kepemilikan modal yang besar dengan area pengelolaan yang  sangat  luas  berbanding  lurus  dengan jangkauan  eksploitasi  sumber  daya  alam yang dilakukan.

## 5. PENUTUP
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kalimantan  pada  Tahun  2019  menjadi sebuah refleksi bahwa globalisasi menyebabkan terjadinya reduksi kewenangan  pemerintah.  Kerusakan  hutan sekaligus dampak lanjutan yang ditimbulkan  tidak  terjadi  begitu  saja. Kondisi  ini  muncul  sejak  Indonesia  mulai mengikuti  arus  globalisasi  secara  masif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong negara-negara untuk beradaptasi dalam fenomena integrasi  global.  Perilaku  ini  terjadi  tidak hanya  pada  negara  maju  namun  juga negara  yang  sedang  bekembang.  Perilaku adaptasi  ini  dilakukan  dalam  bentuk penyesuaian  secara  fundamental  yakni melalui  disahkannya  produk  hukum  yang menjadi pijakan pemerintah dalam mengelola negara.
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  dengan  adaptasi  yang  sangat signifikan.  Secara  bertahap  Indonesia menyesuaikan  dengan  keadaan  global, yakni melalui rumusan dasar-dasar hukum yang memudahkan Indonesia untuk menarik  aliran  modal  asing  masuk  ke Indonesia. Dibuatlah regulasi yang bertujuan  menjamin  kemudahan  aliran modal  asing  masuk  ke  Indonesia.  Salah satunya adalah dengan disahkannya
Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). PT.PMA memiliki  kapasitas  kuat  dan  luas  untuk mendapakan  izin  konsesi  hutan,  yang sebelumnya dikelola oleh negara.
Kebijakan  bersahabat  dengan  modal  asing diambil  karena  Indonesia  tidak  mampu untuk  memenuhi  target  pemerintahan secara  mandiri  dan  membutuhkan  aktor hubungan  internasional  lainnya.  Target yang dimaksud adalah percepatan pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan. Kondisi  ini  mendorong  pemerintah  untuk melakukan  kerjasama  ataupun  kolaborasi dengan kapitalis global.
Eksistensi  PT.  PMA  menjelaskan berbagai  hal,  pertama  bahwa  kekuatan korporasi  dalam  pengelolaan  aset  negara yang menguasai  hajat  hidup  orang banyak sangat besar, jaminan pemerintah terhadap pengelolaan  PT. PMA lebih kuat daripada perusahaan milik negara, perputaran aliran modal  asing  di  Indonesia  lebih  dominan daipada aliran modal dalam negeri,  resiko atau  dampak  negatif  yang  menyertainya juga dalam skala besar, dan hak pengelolaan hutan  yang  menjadi  tanggung jawab pemerintah tereduksi, bahkan kontrol  pemerintah  terhadap  aktifitas PT.PMA  juga  rendah.  Hal  ini  dibuktikan dengan penguasaan wilayah yang diperuntukkan  bagi  hajat  hidup  orang banyak  didominasi  oleh  swasta,  terjadi
deforestasi, serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Rodhan,  R.R.  Nayef  and  Gerard Stoudmann,  2006  Definitions  of globalization:  A  Comprehensive Overview and a Proposed Definition
Bridges,  G,  2002:  361-386 Grounding Globalization:  The  prospects  and Perils of Lingknt Economic Processes of Globalizaton to Environmental Outcomes
FWI,  2011, Potret  Keadaan  Hutan Indonesia  Periode  Tahun  2000- 2009, Bogor: FWI
Haas,  Peter  M.,  1989. “Do  Regimes Matter?  Epistemic  Communities and Mediterranean Pollution Control ”.
International
Organization , 43 (3), pp. 377-403.
Hay,  Colin,  2008, Globalization’s  Impact on  States”.  Dalam  John  Ravenhill ed.,  Global  Politcal  Economiy, Oxford:  Oxford  University  Press, pp.314-345.
Held,  David et . al .  1999.  “Catastrophe  in the  Making:  Globalization  and  the Environment”, dalam Global Transformations:
Politics, Economics  and  Culture .  Stanford:
Stanford University Press, pp. 376- 413.
Hirst, Paul.I& Thompson, Grahame, 1999,
“Globalization,  Governance  and the  Nation-State”  Cambridge  : Polity, 256-280
Sugiono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif  Kuaitatif  dan  R&D , Bandung: Alfabeta.
Waters, Malcom, 1995, “ Wither the State?
Globalizing
Politics ”, dalam
Globalization ,  London:  Routledge, pp.123-159

## Jurnal
Direktorat PKHL
Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI
https://www.sipongi.menlhk.go.id International  Institute  for  Environment and Development & Government of Indonesia. 1985. Forest Policies in Indonesia. The Sustainable Development  of  Forest  Lands.

## Jakarta, 30 November. Volume III
Indonesia  for  Global  Justice,  2014,
Negara  VS  Korporasi, Modul-
BITS_Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, 2019,
Perkembangan  Ekonomi  Indonesia dan Dunia Triwulan II 2019, Edisi Vol. 3 No.2 Agustus 2019