## PRESENCE OF EVIDENCE OF MEDICAL RECORD CONTENTS IN TRIALS FOR CRIMINAL ACTIONS OF MALPRACTICE BASED ON MINISTER OF HEALTH
REGULATIONS NUMBER 269/MENKES/PER/2008 JUNCTO LAW NUMBER 8 OF 1981

## CONCERNING THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURES
(PENGHADIRAN BUKTI SURAT ISI REKAM MEDIS DALAM PERSIDANGAN ATAS TINDAK PIDANA MALPRAKTIK BERDASARKAN PERMENKES 269/MENKES/ PER/2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

## David Mallisa Allorante
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang oficiumnobile@gmail.com
Margo Hadi Pura margo.hadi@fh.unsika.ac.id
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Victimology, from the words victim (victim) and logic (science), Latin victim (victim) and logos (science). In simple terms, victimology means the science of victims (crimes). According to the Crime Dictionary dictionary quoted by an Abussalam expert, victims are "people who have suffered physical or mental suffering, lost objects or resulted in death for acts or attempts of minor violations committed by perpetrators of criminal acts and others". Here it is clear what is meant by "people who experience physical suffering and so on" are victims of violations or criminal acts.
In conducting research so that it is carried out optimally, the researcher uses several methods. In this study, the normative juridical approach is used. Normative juridical namely the study of legal principles, legal  systematics,  level  of  legal  synchronization  and  legal  comparison.  This  normative juridical  is  an  effort  to  inventory  positive  law.  This  approach  examines  legal  issues  based  on normative  rules  whether  they  are  compatible  with  social  life.  To  obtain  the  data and  information referred to by this thesis, the authors use the nature of descriptive analysis research.
The crime of theft is an act of crime, which greatly disturbs the comfort of the people. For that we need a consistent action that can uphold the law, so that harmony is established. As it is known that Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law adheres to a criminal justice system that  prioritizes  the  protection  of  human  rights,  but  if  the  provisions  regarding  this  matter  are considered  in  more  depth,  it  turns  out  that  only  the  rights  of  submission/defendant  are  much highlighted while the rights of victims of theft. In line with this principle, the public, especially the mass media, focuses more on the rights of the suspect/defendant rather than making an issue of the Protection of Victims of Theft.

## Keywords: Victimology, Theft Crime, Criminal Justice System

## ABSTRAK
Viktimologi,  dari  kata victim (korban)  dan logi (ilmu  pengetahuan),  bahasa  latin victima (korban)  dan logos (ilmu  pengetahuan).  Secara  sederhana  viktimologi  artinya  ilmu  pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutuip seorang ahli Abussalam bahwa victim adalah  “orang  yang  telah  mendapat  penderitaan  fisik  ataupun  penderitaan  mental, kerugian  antara  benda  atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  atau  usaha  pelanggaran  ringan
dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya”.  Disini  jelas  dimaksud  “orang  yang  mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
Dalam  melakukan  penelitian  agar  terlaksana  dengan  maksimal  maka  peneliti  menggunakan beberapa  metode,  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode  pendekatan  ini  mengkaji  permasalahan  hukum  berdasarkan  aturan  normatif  apakah  sesuai dengan  kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  dimaksud  oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis.
Tindak  Pidana  Pencurian  merupakan  tindakan  kriminalitas,  yang  sangat  menganggu kenyamanan  rakyat.  Untuk  itu  perlu  sebuah  tindakan  konsisten  yang  dapat  menegakkan  hukum, sehingga terjalin kerukunan. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak  asasi  manusia,  namun  apabila  ketentuan-ketentuan  mengenai  hal  itu  diperhatikan  secara lebih  mendalam,  ternyata  hanya  hak-hak  tersangka/terdakwa  yang  banyak  ditonjolkan  sedangkan hak-hak  dari  korban  pencurian.  Sejalan  dengan  asas  tersebut  masyarakat  khususnya  media  massa lebih  banyak  monyoroti  mengenai  hak-hak  tersangka/terdakwa  dari  pada  mempermasalahkan mengenai Perlindungan terhadap Korban Pencurian.
Kata Kunci: Viktimologi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana

## I. PENDAHULUAN
Aspek kehidupan kita dalam bermasyarakat diatur oleh tatanan atau aturan- aturan baik itu bidang kesehatan atau bidang lainnya.  Dalam  pelayanan  kesehatan  dibutuh aturan – aturan yang mengatur agar pelayanan itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Aturan  – aturan ini dapat berbentuk undang – undang, permenkes  dan  sebagainya  yang  mana  ini merupakan  bagian  ilmu  hukum.  Dalam pelayanan kesehatan terdapat hukum kesehatan berdasarkan PERHUKI (Perimpunan  Hukum  Kesehatan  Indonesia) dalam  anggaran  dasarnya  adalah  semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharan/pelayanan kesehatan dan penerapan  hak  dan  kewajiban  baik  bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara  pelayanan  kesehatan  dalam
segala  aspek,  organisasi,  saran,  pedoman, standar  pelayanan  medik,  ilmu  pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber – sumber hukum  lainnya.  Pembangunan  kesehatan  di tujukan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kenyamanan  dan  kemampuan  hidup  sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang –  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun1945.  Dan  pembangunan  Kesehatan adalah  bagian  dari  pembangunan  nasional yang  bertujuan  meningkatkan  kesadaran, kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi setiap orang agar terwujud tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan.Kesehatan tersebut merupakan  upaya  seluruh  potensi  bangsa Indonesia,  baik  masyarakat,  swasta  maupun pemerintah.  Untuk mencapai  tujuan  nasional
tersebut di selenggarakanlah upaya pembangunan  yang  berkesinambungan  yang merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan menyeluruh,  terarah  dan  terpadu.  Salah  satu bagian  dalam  pelayanan  dibidang  Kesehatan adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan yang sering disebut rekam medis. Atau dengan kata lain rekam medis adalah kumpulan informasi mengenai  kondisi  pasien  mulai  masuk  ke pendaftaran  di  pelayanan  rumah  sakit,  di IGD/Poliklinik  sampai  pasien  keluar  dari rumah sakit dan berbagai informasi mengenai pemeriksaan  dan  Tindakan  yang  dilakukan terhadap pasien selama berada di rumah sakit. Rekam  medis  berdasarkan  sejarahnya  selalu berkembang mengikuti kemajuan ilmu Kesehatan  dan  kedokteran.  Sejak  masa  pra kemerdekaan rumah sakit di Indonesia sudah melakukan pencatatan kegiatan medis, namun belum  dilaksanakan  dengan  baik  atau  belum mengikuti  penataan  symtem  informasi  yang benar. Pada PERMENKES RI No.
749a/MENKES/PER/XII/1989 TENTANG REKAM MEDIS Pasal 12 berbunyi : Karena isi  rekam  medis  yang  bersifat  rahasia  maka hanya  izin  tertulis  pasien  Disi  informasi rekam medis dapat di paparkan.
Perkecualian sesuai kepentingan pemaparan  informasi  rekam  medis  untuk kepentingan  yang  berkait  dengan  peradilan dan  kepolisian,  riset  dan  Pendidikan  atau kepentingan  lain yang sesuai dengan peraturan  yang  berlakukan  pemaparan  rekan medis bisa dilakukan tanpa seizin pasien tapi dengan  diketahui  oleh  pimpinan  pelayanan
kesehatan.  Pada  PERMENKES  RI  NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS Pasal 12 :
1. Berkas  rekam  medis  adalah  milik  sarana pelayanan kesehatan
2. Isi rekam medis adalah milik pasien
3. Isi  rekam  medis  sebagaimana  yang  di maksud  pada  ayat  (2)  dalam  bentuk ringkasan rekammedis
4. Ringkasan  rekam  medis  sebagaimana  di maksud  ayat  (3)  dapat  diberikan,  di catat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang di beri  kuasa  atau  atas  persetujuan  tertulis pasien  atau  keluarga  pasien  yang  berhak untuk itu.
Pada Permenkes no. 749a/Per/XII/1989 tentang  kepemilikan  dari  rekam  medis  tidak jelas, tetapi pada Permenkesno.269 /Menkes/Per/III/2008  sudah  lebih  di  perjelas kepemilikan tersebut.
Permenkes no.269/Menkes/Per/III/2008 bahwa  kepemilikan  berkas  milik  sarana pelayanan  kesehatan  tetapi  isi  adalah  milik pasien. Secara logika berkas tanpa isi adalah sesuatu yang tidak berguna karena berkas itu akan  berfungsi  bila  ada  isi  dari  berkas  itu. Berkas  hanya  berisi  kumpulan  –  kumpulan, kertas – kertas kosong bila tidak berisi catatan –  catatan  mengenai  pasien.  Selanjutnya  isi rekam medis adalah milik pasien tetapi yang dimaksud  pada  permenkes  ini  adalah ringkasan  bukan  sepenuhnya  isi  dari  rekam medis itu.
Isi  rekam  medis  dapat  menceritakan seluruh  keadaan  pasien  mengenai  identitas,
penyakitnya  dan  pengobatan,  tindakan  dan lain-lain termasuk siapa yang akan membiayai bila  pasien  tidak  mempunyai  asuransi.  Bila ingin  mengetahui  secara  lengkap  mengenai keadaan  dan  kondisi  pasien  isi  rekam medislah yang harus di baca bukan ringkasan dari  rekam  medis  itu  sendiri.  Apabila  pasien sendiri  yang  ingin  mengetahui  diri  sendiri keadaan  –  keadaan  sebelum  sembuh  tidak akan  mendapat  informasi  yang  maksimal apalagi pasien tersebutnya mengalami keadaan  tidak  sadar,  sebelum  sembuh. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka penulis  memilih  judul  Penghadiran  Bukti Surat  Isi  Rekam  Medis  Dalam  Persidangan Atas Tindak Pidana Malpraktek Berdasarkan Permenkes 269/Menkes/Per/2008 Jo Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dimana  metode  penelitian  hukum  jenis  ini biasa  disebutsebagai  hukum  doktrin  atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum  doktrin  dikarenakan  penelitian  ini hanya ditujukan sehingga penelitian ini sangat erat  hubungannya  pada  perpustakaan  karena akan  membutuhkan  datadata  yang  bersifat sekunder  pada  perpustakaan.  Sifat  penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti  mungkin  tentang  permasalahan  yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh
untuk  menjawab  permasalahan.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara  penelitian  studi  kepustakaan  (Library Research),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut  dengan  data  sekunder.  Adapun  data sekunder  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian  ini  didapat  dari  buku-buku  milik pribadi  maupun  pinjaman  dari  perpustakaan, jurnal/karya  tulis  ilmiah  yang  didapat  dari situs  internet  dan  dokumen  peraturan perundang-undangan, dan untuk memperoleh data  pendukung  maka  dilakukan  wawancara serta observasi lapangan (Field Research).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengalihan bukti surat isi rekaman medis berdasarkan PERMENKES RI No.
269/Menkes/Per/III/2008
TENTANG  REKAM  MEDIS  JO Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Rekam  medis  merupakan  syarat  wajib yang harus dibuat dokter dalam menjalankan pelayanan  kesehatan.  Kewajiban  tersebut diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Permenkes No. 1419/Menkes/Per/X/2005 dan Permenkes No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989.
Dalam perjalanan  penelitian  ini  ternyata  terbit Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yang mengatur  kembali  tentang  penyelenggaraan Rekam  Medis.  Kewajiban  membuat  rekam
medistermaktub dalam Pasal 5 ayat 1: Setiap dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktek  kedokteran  wajib  membuat  rekam medis.
Secara  yuridis,  menurut  Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yang menyatakan  bahwa  rekam  medis  dapat berfungsi  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penegakan hukum. Dalam Pasal 13 Permenkes  No.269/Menkes/Per/III/2008  (1) Pemanfaatan  rekam  medis  dapat  dipakai sebagai:  a.  Pemeliharaan  kesehatan  dan pengobatan pasien. b. Alat bukti dalam proses penegakan  hukum,  disiplin  kedokteran  dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi. c. Keperluan pendidikan dan penelitian. d. Dasar pembayaran  biaya  pelayanan  kesehatan.  e. Data statistik kesehatan.
Permenkes No. 269 / Menkes /Per /III / 2008  yang  secara  jelas  sudah  menyebutkan bahwa rekam medis dapat bermanfaat sebagai alat  bukti  dalam  proses  penegakan  hukum, disiplin  maupun  etika.Dalam  hukum  acara pidana,  rekam  medis  dapat  dijadikan  alat bukti  surat  di  pengadilan  berdasarkan  Pasal 187 ayat 4 huruf b KUHAP : Surat yang dibuat menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal  atau  sesuatu  keadaan.  Rekam  medis merupakan  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat (dokter atau dokter gigi) yang termasuk dalam
tata  laksana  tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan tentang pasien.
Dimensi surat dari rekam medis sebagai alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang tersebut karena memenuhi kriteria surat yang dibuat  atas  sumpah  jabatan  dokter  ataupun dokter  gigi.  Pada  Pasal  184  ayat  1  huruf  d disebutkan  juga  salah  satu  alat  bukti  adalah petunjuk. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 188  ayat  2  dan  3  bahwa  petunjuk  dapat diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan keterangan  terdakwa  yang  diperiksa  oleh hakim secara arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan  dan  keseksamaan  berdasarkan hati nuraninya sehingga memberikan keyakinan  kepada  hakim  atas  kekuatan pembuktian  petunjuk  tersebut.  Pemberian nilai  atas  petunjuk  diserahkan  kepada kebijaksanaan  hakim.  Dari  isi  Pasal  di  atas, dapat  diartikan  bahwa  bila  seorang  dokter dituduh  melakukan  tindak  pidana  dan diajukan  ke  pengadilan  sebagai  terdakwa, keterangan  dokter  ,surat  serta  keterangan saksi  dapat  memberikan  petunjuk  kepada hakim  untuk  membuktikan  dokter  bersalah atau  tidak.  Surat  yang  dipakai  sebagai  alat bukti yang mungkin bisa meringankan dokter tersebut  antara  lain  adalah  rekam  medis. Selain dapat berfungsi sebagai alat buktisurat yang  memberikan  petunjuk  kepada  hakim, rekam  medis  dapat  pula  sebagai  bahan seorang  saksi  ahli  untuk  menerangkan  fakta medis  yang  ada.  Keterangan  dari  ahli  inilah yang  dapat  menjadi  alat  bukti  dalam
pembuktian terhadap adanya kasus malpraktek. Dari uraian diatas dapat dikatakan  secara  yuridis  rekam  medis  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti,  namun  dalam teori hukum pembuktian.
Alat  bukti  dapat  dipakai  sebagai  alat bukti di pengadilan selain harus diperkenankan oleh undang-undang diperlukan beberapa syarat lainnya yaitu: 1. Reability,  yakni  alat  bukti  tersebut  dapat dipercaya  keabsahannya  (misalnya:  tidak palsu)
2. Necessity,  yakni  alat  bukti  tersebut memang  diperlukan  untuk  membuktikan suatu  fakta.  Relevance,  yakni  alat  bukti tersebut  mempunyai  relevansi  dengan fakta  yang  akan  dibuktikan.  Darisyarat bahwa  alat  bukti  harus  dapat  dipercaya keabsahannya maka rekam medis yang sah harus  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 sampai 6 Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008  yaitu  :  (4) Setiap  pencatatan  ke  dalam  rekam  medis ke  dalam  rekam  medis  harus  dibubuhi tanda tangan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan  tertentu  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  secara  langsung.  (5) Dalam  hal  terjadi  kesalahan  dalam melakukan  pencatatan  pada  rekam  medis dapat dilakukan pembetulan. (6) Pembetulan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan  tanpa  menghilangkan  catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter,
dokter  gigi  atau  tenaga  kesehatan tertentu yang bersangkutan
Kekuatan rekam medis untuk membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan kasus malpraktek tergantung dari beberapa  hal  tersebut  di  atas  disamping keyakinan  dan  kebijaksanaan  hakim  yang sesuai  dengan  hati  nurani.  Rekam  medis sebagai  alat  bukti  surat  juga  masih memerlukan saksi ahli untuk membaca isinya. Hasil  penjelasan  saksi  ahli  ini  akan merupakan  petunjuk  untuk  menentukan peristiwa  tersebut  tindakan  malpraktek  atau bukan.  Dari  penelitian  ini  didapatkan  bahwa hakim kurang mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang merupakan teman  sejawat  dapat  benar-benar  objektif mengemukakan  pendapat  karena  adanya semangat  korps  yang  tinggi.  Hal  ini didasarkan adanya kode etik kedokteran yang 99  menyebutkan  bahwa  setiap  dokter memperlakukan  teman  sejawat  sebagaimana ia  sendiri  ingin  diperlakukan  (  Pasal  14 KODEKI).
Oleh  karena  itu  kekuatan  rekam  medis dalam  membuktikan  kasus  malpraktek  tidak sepenuhnya  mempunyai  kekuatan  mengikat pada  hakim.  Sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  183  KUHAP  bahwa  selain  alat  bukti yang  sah  menurut  undang-undang  maka hakim  juga  harus  mempunyai  keyakinan bahwa  tindak  pidana  tersebut  (dalam  hal  ini malpraktek)  benarbenar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian yang
di  anut  di  Indonesia  yaitu  Teori  pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk) Inti ajaran teori pembuktian  ini  adalah  hakim  di  dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada  tidaknya  kesalahan  terdakwa  harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam  undang-undang  dan  terhadap  alat-alat bukti  tersebut  hakim  mempunyai  keyakinan terhadapnya.
3.2. Faktor penghambat dan penghadiran bukti surat isi rekam medis  dalam  persidangan  Tindak Pidana  Malpraktek  berdasarkan berdasarkan  PERMENKES  RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 TENTANG  REKAM  MEDIS  JO Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Pada  saat  terjadi  suatu  tindakan  yang diduga  sebagai  malpraktek  medis  maka diperlukanlah  alat  bukti  untuk  membuktikan terjadinya tindakan tersebut. Seperti diketahui bahwa  dalam  KUHAP  maupun  HIR, Indonesia menganut Teori Pembuktian Berdasarkan  Undang-undang  Secara  Negatif (negatief  wettelijk).  Berdasarkan  Pasal  184 KUHAP  dikenal  lima  macam  alatalat  bukti yang  sah,  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 1)  Keterangan  Saksi  Alat  bukti  keterangan saksi  merupakan  alat  bukti  yang  sangat berperan  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana.
Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya  itu.  Agar  keterangan  saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syaratsyarat berikut: a) Dalam Pasal 160 ayat (3)  KUHAP  disebutkan  bahwa  saksi  harus mengucapkan  sumpah  atau  janji  sebelum memberikan keterangan. b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar  dan  dialami  sendiri  oleh  saksi dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. Dalam hal ini keterangan yang diperoleh dari orang  lain  (testimonium  de  auditu)  tidak mempunyai  nilai  pembuktian.  c)  Keterangan saksi  harus  diberikan  di  muka  sidang pengadilan  (kecuali  yang  ditentukan  pada Pasal 162 KUHAP) d) Dalam Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus  testis)  e)  Kalau  ada  beberapa  saksi terhadap  beberapa  perbuatan,  kesaksian  itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan  yang  lain  terhadap  perbuatan  itu bersangkut  paut  dan  bersesuaian  untuk nilainya  diserahkan  pada  hakim.  Keterangan saksi  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  dan mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  jika telah  memenuhi  syarat  sahnya  keterangan saksi.
Penilaian  terhadap  keterangan  saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas,
tetapi  bertanggungjawab  menilai  kekuatan pembuktiannya untuk mewujudkan kebenaran hakiki.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa alat bukti  kesaksian  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak menentukan atau mengikat. Sebagai alat bukti yang  berkekuatan  bebas  dapat  dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain berupa saksi a de charge atau keterangan ahli Keterangan Ahli Keterangan  seorang  ahli  disebut  sebagai alat bukti  pada  urutan  kedua  oleh  Pasal  184 KUHAP.  Menurut  Pasal  1  butir  28  KUHAP yang  dimaksud  dengan  keterangan  ahli adalah:  Keterangan  yang  diberikan  oleh seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan  Keterangan  ahlisebagai  alat bukti  yang  sah  dapat  dilakukan  dengan  dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan  ahli  pada  taraf  penyidikan  oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP.  Menurut  Pasal  ini,  keterangan  ahli diberikan secara tertulis melalui surat ( visum et  repertum ).  Atas  permintaan  ini  ahli menerangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan.  Kedua,  keterangan  ahli  diberikan secara  lisan  dan  langsung  di  pengadilan, seperti yang ditentukan dalam  Pasal 179 dan 186  KUHAP.  Mengenai  apa  isi  yang  harus diterangkan  oleh  ahli  serta  syarat  apa  yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai  nilai  tidaklah  diatur  dalam KUHAP,  tetapi  menurut  Pasal  1  butir  28 KUHAP  secara  khusus  ada  2  syarat  dari
keterangan  ahli,  yaitu:  a)  Bahwa  apa  yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.  b)  Bahwa  yang  diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang  diperiksa.  Pada  prinsipnya  alat  bukti keterangan  ahli  tidak  mempunyai  nilai kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  dan menentukan.
Dengan  demikian,  nilai  kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan  yang  melekat  pada  alat  bukti keterangan  saksi  yaitu  mempunyai  nilai kekuatan  pembuktian  bebas  atau  vrijn bewijskracht.  Terdapat  perbedaan  antara keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli,  antara lain sebagai berikut: a) Keterangan saksi dapat diberikan  oleh  siapapun  yang  mengetahui, melihat,  mendengar  dan  mengalami  sendiri tentang  kejadian  yang  diperiksa.  Sedangkan keterangan  ahli  tidak  semua  orang  bisa memberikan  keterangan,  hanya  mereka  yang mempunyai  keahlian  sehubungan  dengan masalah  yang  dihadapi.  b)  Keterangan  saksi yang  disampaikan  adalah  peristiwa  atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli  bisa  merupakan  pendapat  tentang  suatu masalah yang ditanyakan. c) Dasar keterangan saksi  adalah  apa  yang  dilihat,  didengar  dan dialami  sendiri,  sedangkan  dasar  keterangan ahli  adalah  pengetahuan  atau  keahlian  yang dimilikinya.  d)  Pada  saat  bersumpah  saksi harus  mengatakan  “saya  bersumpah  bahwa
akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”, sedangkan  sumpah  untuk  ahli  adalah  “saya bersumpah  akan  memberikan  keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain daripada yang sebaik-baiknya”.
Definisi Rekam Medis menurut Walters dan Murphy yang dikutip oleh Sofwan Dahlan adalah  kompendium  (ikhtisar)  yang  berisi informasi  tentang  keadaan  pasien  selama dalam perawatan atau selama dalam pemeliharaan  kesehatannya.  Latar  belakang perlunya  dibuat  Rekam  Medis  adalah  untuk mendokumentasikan  semua  kejadian  yang berkaitan  dengan  kesehatan  pasien  serta menyediakan  media  komunikasi  di  antara tenaga kesehatan bagi kepentingan perawatan penyakitnya  sekarang  maupun  yang  akan datang.  Pada  masa  lalu,  ketika  pelayanan kesehatan masih diliputi pandangan moralitas dan  paternalistis,  pasien  hanya  menyerahkan penderitaannya  kepada  dokter  atau  berserah diri  pada  nasib  karena  itu  adanya  catatan medis  dirasakan  belum  perlu  dibuat  kecuali sekedar  nama  dan  obat  yang  telah  diberikan kepada  pasien.  Istilah  patient  atau  patienta (latin) menggambarkan penderita yang hanya percaya dan berserah diri. Pasien mempunyai konotasi bahwa kedudukannya ada di bawah. Ketika  jaman  mulai  berubah  dan  hak  azasi manusia mendapat perhatian maka pola pikir tentang kedudukan pasien juga berubah. Hak- hak  kodrat  manusia  yang  bersifat  luhur  dan suci harus dihormati, termasuk hak-hak pasien atas  catatan  medis.  Catatan  medis  ini
ditingkatkan menjadi status pasien dan dalam keadaan tertentu dinamakan dokumen medis. Kemudian catatan medis itu ditingkatkan lagi menjadi Rekam Medis atau rekam kesehatan sebagai  pengganti  istilah  medical  record. Pengaruh  besar  dari  deklarasi  hak  azasi manusia  PBB  tahun  1948  dan  1966  tentang the  right  to  health  care  dan  the  right  to  self determination  dan  disusul  dengan  deklarasi hak  azasi  manusia  tentang  the  right  to information di Helinski tahun 1964 ( the 18th World  Medical  Assembly)  mulailah  campur tangan  negara  atau  pemerintah  untuk memperkuat  kaedah/sanksi  moral  tentang penyelenggaraan rekam medis guna mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal dan  salah  satu  sarana  penunjang  pelayanan kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, oleh  pemerintah  Indonesia  ditetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan RI  No. 749a/Menkes/Per/XII/1989  tentang  Rekam Medis.  Sejak  tahun  1989  penyelenggaraan rekam medis mempunyai kekuatan hukum di bidang hukum administrasi. Peraturan hukum ini  mempunyai  kaitan  dengan  persetujuan tindakan  medis  dan  wajib  simpan  22  rahasia maka kemungkinan intervensi pada kesalahan di  bidang  hukum  perdata  dan  pidana  tidak dapat  dihindari.  Rekam  medis  merupakan syarat  wajib  yang  harus  dibuat  dokter  dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut diatur dalam UndangUndang Praktek Kedokteran, Permenkes
No. 1419/Menkes/Per/X/2005 dan Permenkes No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989. Dalam
perjalanan  penelitian  ini  ternyata  terbit Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yang mengatur  kembali  tentang  penyelenggaraan Rekam  Medis.  Kewajiban  membuat  rekam medis termaktub dalam Pasal 5 ayat 1: Setiap dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktek  kedokteran  wajib  membuat  rekam medis. Kekosongan hukum yang sebelumnya masih menggunakan Permenkes No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 kini sudah diatur dengan  Permenkes  tersebut,  yaitu  :  1.  Hak untuk  memaparkan  isi  Rekam  Medis Penjelasan  tentang  isi  rekam  medis  hanya boleh  dilakukan  oleh  dokter atau  dokter gigi yang  merawat  pasien  dengan  izin  tertulis pasien atau berdasarkan perundang-undangan (Pasal 11 ayat 1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa  izin  pasien  berdasarkan  peraturan perundangundangan  (Pasal  11  ayat  2).  2. Pemanfaatan  rekam  medis  terdapat  dalam Pasal 13, antara lain sebagai : a. Pemeliharaan kesehatan  dan  pengobatan  pasien.  b.  Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan  etika  kedokteran  dan  kedokteran gigi. c. Keperluan pendidikan dan penelitian. d.  Dasar  pembayaran  biaya  pelayanan kesehatan. e. Data statistik kesehatan.
Tiga  Jenis  dan  isi  rekam  medis, tercantum  dalam  Pasal  2  dan  3:  Pasal  2  (1) Rekam  medis  harus  dibuat  secara  tertulis, lengkap  dan  jelas  atau  secara  elektronik.  (2) Penyelenggaraan rekam medis dengan
menggunakan  tehnologi  informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Pasal 3 (1) Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan  pada  sarana  pelayanan  kesehatan sekurang-kurangnya  memuat  :  a.  Identitas pasien;  b.  Tanggal  dan  waktu;  c.  Hasil anamnesis,  mencakup  sekurang-kurangnya keluhan  dan  riwayat  penyakit;  d.  Hasil pemeriksaan  fisik  dan  penunjang  medik;  e. Diagnosis;  f.  Rencana  penatalaksanaan;  g. Pengobatan  dan/atau  tindakan;  h.  Pelayanan lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien;  i. Untuk  pasien  kasus  gigi  dilengkapi  dengan odontogram  klinik;  dan  j.  Persetujuan tindakan bila diperlukan. (2) Isi rekam medis untuk  pasien  rawat  inap  dan  perwatan  satu hari sekurangkurangnya memuat : a. Identitas pasien;  b.  Tanggal  danwaktu;  c.  Hasil anamnesis,  mencakup  sekurang-kurangnya keluhan  dan  riwayat  penyakit;  d.  Hasil pemeriksaan  fisik  dan  penunjang  medik;  e. Diagnosis;  f.  Rencana  penatalaksanaan;  g. Pengobatan dan/atau tindakan; h. Persetujuan tindakan bila diperlukan; i. Catatan observasi klinis  dan  hasil  pengobatan;  j.  Ringkasan pulang  (discharge  summary);  k.  Nama  dan tanda tangan dokter, dokter  gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan  kesehatan;  l.  Pelayanan  lain  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. (3) Isi rekam medis untuk pasien  gawat  darurat,  sekurang-kurangnya memuat:  a.  Identitas  pasien;  b.  Kondisi  saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan; c.
Identitas  pengantar  pasien;  d.  Tanggal  dan waktu;  e.  Hasil  anamnesis,  mencakup sekurang-kurangnya  keluhan  dan  riwayat penyakit;  f.  Hasil  pemeriksaan  fisik  dan penunjang medik; g. Diagnosis; h. Pengobatan  dan/atau  tindakan;  i.  Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan  unit  gawat  darurat  dan  rencana tindak  lanjut;  j.  Nama  dan  tanda  tangan dokter,  dokter  gigi,  atau  tenaga  kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;  k.  Sarana  transportasi  yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke  sarana  pelayanan  kesehatan  lain;  dan  l. Pelayanan lain telah diberikan kepada pasien. (4)  Isirekam  medis  pasien  dalam  keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) ditambahkan  dengan  :  a.  Jenis  bencana  dan lokasi dimana pasien ditemukan; b. Kategori kegawatan  dan  nomor  pasien  bencana massal;dan  c.  Identitas  yang  menemukan pasien;  Secara  yuridis,  menurut  Permenkes No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 rekam medis bermanfaat sebagai bahan pembuktian perkara  hukum.  Lebih  jelas  lagi  tercantum dalam Permenkes
No.269/Menkes/Per/III/2008 yang menyatakan  bahwa  rekam  medis  dapat berfungsi  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penegakan  hukum.  Rumusan  Pasal  13 Permenkes  No.  749a/Men.Kes/Per/XII/1989 disebutkan  sebagai  berikut  :  Rekam  Medis dapat dipakai sebagai: a. Dasar pemeliharaan kesehatan  dan  pengobatan  pasien.  b.  Bahan
pembuktian  perkara  hukum.  c.  Bahan  untuk keperluan penelitian dan pendidikan. d. Dasar pembayaran  biaya  pelayanan  kesehatan.  e. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. sedangkan  dalam  Pasal  13  Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 (1) Pemanfaatan rekam  medis  dapat  dipakai  sebagai  :  a. Pemeliharaan  kesehatan  dan  pengobatan pasien. b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum,  disiplin  kedokteran  dan  kedokteran gigi  dan  penegakan  etika  kedokteran  dan kedokteran gigi. c. Keperluan pendidikan dan penelitian.  d.  Dasar  pembayaran  biaya pelayanan  kesehatan.  e.  Data  statistik kesehatan.  Dari  dua  Permenkes  tersebut terdapat perbedaan secara redaksional terutama  pada  huruf  b,  yang  tentu  saja  akan membawa  konsekuensi  terhadap  kedudukan rekam medis. Pada Permenkes
749a/Men.Kes/Per/XII/1989 hanya disebutkan  bahwa  rekam  medis  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  pembuktian dalam perkara hukum, hal ini dapat diartikan kalau  rekam  medis  tidak  secara  sertamerta menjadi  alat  bukti  tetapi  dapat  juga  hanya sebagai barang bukti. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP  bahwa  barang  bukti  tidak  termasuk dalam  alat  bukti  95  yang  sah.  Bila dibandingkan dengan Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008  yang  secara jelas sudah menyebutkan bahwa rekam medis dapat  bermanfaat  sebagai  alat  bukti  dalam proses  penegakan  hukum,  disiplin  maupun etika. Dengan terbitnya Permenkes ini sesuai Pasal 19,
maka Permenkes
749a/Men.Kes/Per/XII/1989
dinyatakan dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi  .  Dasar diterbitkannya peraturan tentang rekam medis dengan  bentuk  Permenkes  adalah  Pasal  47 ayat  3  Undang-  Undang  Praktek  Kedokteran yang menyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam  hukum  acara  pidana,  rekam medis  dapat  dijadikan  alat  bukti  surat  di pengadilan berdasarkan Pasal 187 ayat 4 huruf b  KUHAP:  Surat  yang  dibuat  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  pembuktian  sesuatu  hal atau sesuatu keadaan. Rekam medis merupakan  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat (dokter atau dokter gigi) yang termasuk dalam tata  laksana  tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan  tentang  pasien.  Dimensi  surat  dari rekam  medis  sebagai  alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang  tersebut  karena memenuhi  kriteria  surat  yang  dibuat  atas sumpah  jabatan  dokter  ataupun  dokter  gigi. Pada Pasal 184 ayat 1 huruf d disebutkan juga salah  satu  alat  bukti  adalah  petunjuk. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 188 ayat 2 dan  3  bahwa  petunjuk  dapat  diperoleh  dari keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan terdakwa  yang  diperiksa  oleh  hakim  secara arif  dan  bijaksana  dengan  penuh  kecermatan
dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sehingga  memberikan  keyakinan  kepada hakim  atas  kekuatan  pembuktian  petunjuk tersebut.  Pemberian  nilai  atas  petunjuk diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dari isi  Pasal  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa  bila seorang  dokter  dituduh  melakukan  tindak pidana  dan  diajukan  ke  pengadilan  sebagai terdakwa,  keterangan  dokter  ,surat  serta keterangan saksi dapat memberikan petunjuk kepada  hakim  untuk  membuktikan  dokter bersalah  atau  tidak.  Surat  yang  dipakai sebagai  alat  bukti  yang  mungkin  bisa meringankan  dokter  tersebut  antara  lain adalah rekam medis.
Selain dapat berfungsi sebagai alat bukti surat  yang  memberikan  petunjuk  kepada hakim, rekam medis dapat pula sebagai bahan seorang  saksi  ahli  untuk  menerangkan  fakta medis  yang  ada.  Keterangan  dari  ahli  inilah yang  dapat  menjadi  alat  bukti  dalam pembuktian terhadap adanya kasus malpraktek. Dari uraian diatas dapat dikatakan  secara  yuridis  rekam  medis  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti,  namun  dalam teori  hukum  pembuktian98  juga  diajarkan bahwa  agar  suatu  alat  bukti  dapat  dipakai sebagai  alat  bukti  di  pengadilan  selain  harus diperkenankan oleh undang-undang diperlukan  beberapa  syarat  lainnya  yaitu :  1. Reability,  yakni  alat  bukti  tersebut  dapat dipercaya  keabsahannya  (misalnya:  tidak palsu)  2.  Necessity,  yakni  alat  bukti  tersebut memang  diperlukan  untuk  membuktikan suatu  fakta.  Relevance,  yakni  alat  bukti
tersebut  mempunyai  relevansi  dengan  fakta yang akan dibuktikan. Dari syarat bahwa alat bukti  harus  dapat  dipercaya  keabsahannya maka  rekam  medis  yang  sah  harus  dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 sampai 6 Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yaitu : (4) Setiap pencatatan  ke  dalam  rekam  medis  ke  dalam rekam  medis  harus  dibubuhi  tanda  tangan dokter,  dokter  gigi  dan  tenaga  kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan  secara  langsung.  (5)  Dalam  hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.  (6)  Pembetulan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan  yang  dibetulkan  dan  dibubuhi  paraf dokter,  dokter  gigi  atau  tenaga  kesehatan tertentu  yang  bersangkutan.  Dalam  suatu tindakan  yang  diduga  sebagai  malpraktek tentu  tidak  seluruhnya  membutuhkan  rekam medis untuk membuktikan adanya kesalahan. Sebagai contoh  kasus  yang  sudah  jelas  fakta medisnya bahwa telah terjadi kelalaian, antara lain : Kasus yang terjadi di India pada tahun 1987.  Gobind  Prasad  ditabrak  truk  pada tanggal  24  April  1987,  sehingga  mengalami patah tulang kaki kiri. Ia dibawa ke RS Rewa dan menurut dokter yang memeriksanya kaki tersebut  tidak  dapat  tertolong  lagi  dan  harus diamputasi.  Pasien  kemudian  didorong  ke kamar  bedah,  namun  ternyata  dokter  tidak memeriksanya lagi sehingga yang diamputasi keliru  kaki  sebelah  kanan.  Kaki  sebelah  kiri
yang seharusnya diamputasi masih melekat di tubuh Gobind. Karena kaki kirinya kemudian membusuk akhirnya Gobind harus kehilangan kedua kakinya. Contoh kasus yang lain adalah kasus  kelalaian  dokter  yang  tidak  mensteril alat-alat  yang  akan  dipergunakan  untuk melakukan  operasi  hidung.  Keterangan tersebut  disampaikan  oleh  perawat  yang mendampinginya.  Oleh  hakim  dikatakan bahwa  apabila  kelalaian  dan  akibat  yang  98 merugikan  itu  sedemikian  jelasnya  sehingga dapat  diketahui  pula  oleh  orang  awam  maka tidak  diperlukan  lagi  pembuktian  medis. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat 2 bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu lagi  dibuktikan.  Dari  dua  contoh  kasus tersebut  tentunya  peranan  rekam  medis sebagai  alat  bukti  tidak  diperlukan  karena tidak  ada  relevansinya  untuk  membuktikan duduk persoalan.
Oleh  karena  itu  kekuatan  rekam  medis dalam  membuktikan  kasus  malpraktek  tidak sepenuhnya  mempunyai  kekuatan  mengikat pada  hakim.  Sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  183  KUHAP  bahwa  selain  alat  bukti yang  sah  menurut  undang-undang  maka hakim  juga  harus  mempunyai  keyakinan bahwa  tindak  pidana  tersebut  (dalam  hal  ini malpraktek)  benarbenar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian yang di anut di Indonesia yaitu Teori pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk. Inti ajaran teori pembuktian  ini  adalah  hakim  di  dalam
menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada  tidaknya  kesalahan  terdakwa  harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam  undang-undang  dan  terhadap  alat-alat bukti  tersebut  hakim  mempunyai  keyakinan terhadapnya.

## IV. KESIMPULAN
Dimensi surat dari rekam medis sebagai alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang tersebut karena memenuhi kriteria surat yang dibuat  atas  sumpah  jabatan  dokter  ataupun dokter  gigi.  Pada  Pasal  184  ayat  1  huruf  d disebutkan  juga  salah  satu  alat  bukti  adalah petunjuk. Selain dapat berfungsi sebagai alat bukti surat yang memberikan petunjuk kepada hakim, rekam medis dapat pula sebagai bahan seorang  saksi  ahli  untuk  menerangkan  fakta medis  yang  ada.  Keterangan  dari  ahli  inilah yang  dapat  menjadi  alat  bukti  dalam pembuktian terhadap adanya kasus malpraktek. Dari uraian diatas dapat dikatakan  secara  yuridis  rekam  medis  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti,  namun  dalam teori  hukum  pembuktian.  Dalam  dua perbandingan  antara  kitab  undang-undang hukum  acara  pidana  dan  perkemnes  nomor 269/Menkes/Per/III/2008  Tentang  Rekam Medis  ada  sebuah  pertentangan  hukum  yang mana  dalam  kepentingan  penyidikan  isi rekam  medis  harus  di  serahkan  kepada penyidik  namun  dalam  sisi  lain  dalam  Pasal
14 permenkes nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis, ada yang dimana menurut penulis ada
prinsip ke hati hatian untuk menyerahkan isi rekam  medis  oleh  dokter  kepada  korban karena dokter menganggap ada kekhawatiran untuk  di  salahgunakan.  Dalam  Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yang menyatakan  bahwa  rekam  medis  dapat berfungsi  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penegakan hukum Ketentuan mengenai rekam medis  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Menteri.  Dalam  hukum  acara  pidana,  rekam medis  dapat  dijadikan  alat  bukti  surat  di pengadilan berdasarkan Pasal 187 ayat 4 huruf b  KUHAP  :  Surat  yang  dibuat  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  pembuktian  sesuatu  hal atau sesuatu keadaan. Rekam medis merupakan  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat (dokter atau dokter gigi) yang termasuk dalam tata  laksana  tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan tentang pasien.

## V. SARAN
Dalam  kuhap  merupakan  undang- undang tertinggi dalam hukum pidana formil, segala pelaksanaan mengenai hal pembuktian mengacu  kepada  kuhap.  Dokter  harus memberikan  sarana  isi  rekam  medis  untuk kepentingan  penyidikan  berdasarkan  prinsip kehati-hatian  yang  tersirat  dalam  Pasal  14 kemenkes  269/MENKES/PER/2008.  Sarana
isi  rekam  medis  harus  di  hadirkan  dalam persidangan  karena  merupakan  bukti  surat yang  utama  dalam  kasus  malpraktek  di Indonesia.

## DAFTAR ISI
Buku Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian  Hukum,  Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti 2004.
Antonius  P.S.  Wibowo,  1998,  Kumpulan Karangan  Ilmiah  Populer  di  Media Cetak,  Fakultas  Hukum  Universitas Katolik Indonesia Atma jaya,
Antonius  P.S.  Wibowo,  1998,  Kumpulan Karangan  Ilmiah  Populer  di  Media Cetak,  Fakultas  Hukum  Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, Jakarta, Barda  Nawawi  Arief,  1994,  Kebijakan
Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  Semarang,  (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II),
CST.  Kansil,  1976,  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Balai Pustaka,  Jakarta,  (selanjutnya  disebut CST. Kansil I)
Darwan  Prinst.  Hukum  Acara  Pidana  Dalam Praktik,  Djambatan,  Jakarta,  Hj.  Anny Isfandyarie  ,  Malpraktek  &  Resiko Medik  dalam  Kajian  Hukum  Pidana, H.P.  Panggabean,  Hukum  Pembuktian Teori Praktik dan Yurisrpudensi
Indonesia, Alumni, Bandung, 2012,
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita,  Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003,
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1998,  Hukum Kedokteran  (Studi  tentang  Hubungan Hukum  dalam  mana  Dokter  Sebagai Salah Satu Pihak), Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung M. Holyone N. Singadimedja, dkk.
Hukum Pidana Indonesia. Adhi Sarana Nusantara, 2019.
Martiman  Prodjohamidjojo.  Komentar  atas
KUHAP: Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1984
Munir Fuady,2006, Teori Hukum Pembuktian
(Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Ninik Mariyanti, 1988, Malapraktek Kedokteran  Dari  Segi  Hukum  Pidana dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta Ninik
Mariyanti, 1998, Malpraktek Kedokteran Dari Segi  Hukum  Pidana  dan  Perdata,  Bina Aksara,  Jakarta,  Renggong  Ruslan. Hukum  Pidana  Khusus  Memahami
Delik-Delik di Luar KUHP. Prenamedia
Group, Jakarta, 2016.
Gunadi  &  Oci  Senjaya,  Soerjono  Soekanto,
Hubungan Hukum Pasien-Dokter
Makin  Berkembang,  Sinar  Harapan,  3 Januari  1986  dalam  Ninik  Mariyanti Soerjono  Soekanto,  Hubungan  Hukum Pasien-Dokter  Makin  Berkembang, Sinar  Harapan,  3  Januari  1986  dalam Ninik Mariyanti  Sofwan  Dahlan,2000,  Hukum Kesehatan,  Rambu-rambu  bagi  Profesi
Dokter,  edisi  2,  Badan  Penerbit Universitas  Diponegoro,  Semarang, Bambang Poernomo, Southwick, Arthur  F.,  The  Law  of  Hospital  and
Health  Care  Administration  dalam Ninik Mariyanti,
Teguh  Prasetyo,  2010,  Hukum  Pidana,  PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Veronica  Komalawati,  1989,  Hukum dan  Etika  Dalam  Praktek  Dokter,
Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Wirjono  Prodjodikoro,  2003,  Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
Pembukaan
Undang  –  Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun1945,

## Peraturan Perundangan
Undang  –  Undang  nomor  8  Tahun  1981
Tentang  Kitab  Undang  –  Undang Hukum Acara Pidana PERMENKES RI No. 749a/MENKES/PER/XII/1989 TENTANG REKAM MEDIS