## Equalita, Vol. 4 Issue 2, Desember 2022
Avaliable online at http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/12275
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia

## PEREMPUAN DAN POLITIK : PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA
POLITIK PERIODE 2009-2019
Sandy Diana Mardlatillah * sandydianamardlatillah@gmail.com UIN Sunan Kalijaga
• Received: 19  November 2022
• Accepted: 1  Desember 2022
• Published online :  30 Desember 2022
Abstract: (Cambria 12, Bold, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)
Negara indonesia memiliki budaya patriarki  yang masih tetap berjalan meskipun lambat laun  mulai  terkikis  karena  perkembangan  zaman  yang  semakin  modern  atau modernisasi. Kaum perempuan tidak sedikit mulai berani mengekpresikan pendapatnya di ruang publik. Secara jelas, dalam undang-undang dituliskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang  eksistensi  perempuan  dalam keterlibatan  di  ranah  politik.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  kualitatif.  Metode  yang digunakan pada penelitian adalah studi kepustakaan ( library research) , sehingga sebagian besar literatur yang digunakan untuk menggali sumber datanya berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian adalah Keterwakilan perempuan diranah parlemen telah di berikan ruang walaupun kouta hanya 30%  dengan  presentase  yang  naik turun.  keterlibatan  perempuan  pada  periode  2009- 2014 paling banyak yaitu 101 (18,10%) kemudian pada periode 2014-2019 mengalami penurunan hingga 97 namun caleg perempuan meningkat.
Kata kunci: Perempuan, Politik, Peran Perempuan

## Abstract
Indonesia has a patriarchal culture that is still running although it is slowly starting to erode due to increasingly modern developments or modernization. Many women have started to dare to express their opinions in public spaces. It is clearly stated in the law that every citizen has the right to express his opinion, both men and women. The purpose of this study is to find out more about the existence of women in involvement in the political sphere. This type of research is qualitative. The method used in this research is library research, so that most of the literature used to explore data sources comes from library materials and other relevant references such as books and journals. The results of the study are that women's representation in the parliamentary sphere has been given space even though the quota is only 30% with percentages that fluctuate. the involvement of women in the 2009-2014 period was the most, namely 101 (18.10%) then in the 2014- 2019 period it decreased to 97 but female candidates increased.
Keywords: Women, Politics, The Role of Women.
* Corresponding Author, Email: sandydianamardlatillah@gmail.com

## A.  PENDAHULUAN
Hakikatnya  manusia  adalah  makhluk  politik  ( zoon  politicon ).  Pada kehidupannya  manusia  melakukan  sosial  politik  yang  saling berinteraksi  antara dua orang atau lebih,  guna melaksanakan kegiatan sosial politik yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Plato, bahwa manusia adalah sebagai bagian  dari zoon  politicon dan  secara  indivdu  manusia    merupakan  eleman  terkecil dalam  sebuah  negara  (Dennis&Isaac,  2015)  .  Maka  dari  itu,  manusia  memerlukan wadah  atau  organisasi  untuk  mengekspresikan  pemikiran  dan  keinginan-keinginan dalam  berpolitik.    Namun,  dalam  dunia  politik  lebih  identik  dengan  laki-laki  yang seolah-olah  tidak  pantas  untuk  dimasuki  oleh  kaum  perempuan.  Dunia  politik  bisa disebut  dengan  sesuatu  yang  aneh  dari  pandangan  feminitas  karena  politik  sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi- kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan. Perempuan lebih mengutamakan perdamaian dan harmoni (Kiki, 2015).
Negara  indonesia  memiliki  budaya  patriarki    yang  masih  tetap  berjalan meskipun  lambat  laun  mulai  terkikis  karena  perkembangan  zaman  yang  semakin modern  atau  modernisasi.  Kaum  perempuan  tidak  sedikit  mulai  berani mengekpresikan  pendapatnya  di  ruang  publik.  Secara  jelas,  dalam  undang-undang dituliskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik laki- laki dan perempuan. Sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945, pasal 281 (2) berbunyi  “setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminati  atas dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat diskriminatif”. Guna mewujudkan hal ini, pemerintah berkewajiban memenuhi serta  melindungi  hak-hak  yang  melekat  pada  perempuan  baik  sebagai  individu maupun kelompok (Anifatul, 2019).
Pada  kenyataannya  berbeda  dengan  praktek  yang  ada  dilapangan. Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan. Banyak stigma yang disematkan pada perempuan perihal keterlibatannya dalam ranah politik  seperti  perempuam  tidak  profesional  saat  menjalankan  peran  ganda  dan sensitif. Pada kenyataannya kouta 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak bisa terpenuhi,  pemenuhan-pemenuhan  kouta  dalam  partai  politik  hanya  sebatas formalisasi, apabila kouta tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak  memenuhi  syarat,  sehingga  partai  politik  sebut  tidak  bisa  berkompetisi  dalam pemilihan umum. hal ini sebagai bukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara legalitas
dan  realitas,  banyak  aktor  yang  menjadi  penghambat  serta  menyebabkan  peran perempuan tidak maksimal (Anifatul, 2019).
Beragam  stigma perempuan  di  kalangan  masyarakat  dan  beberapa  masalah perempuan yang muncul seperti pelebelan ( stereotype) , peminggiran ( marginalization ), tidak matang ( inferiorty ), tidak cerdas ( irrational ), pengeksploitasian ( exploitation ),  pelecehan,  serta  kekerasan  ( domestic  or  public  violence/wife  abuse ). Mayoritas  perempuan  dalam  dunia  perkerjaan,  kepemimpinan,  struktur  organisasi, posisi  jabatan,  pengambilan  keputusan  ( decission  maker ),  maupun  peluang memperoleh kesempatan masih tersisihkan. Kaum laki-laki memperoleh posisi serta kesempatan  yang  menguntungkan,  biasanya  bukan  semata  karena  kaum  laki-laki “berprestasi”  akan  tetapi  karena  laki-laki.  Sebaliknya,  walaupun  perempuan “berprestasi”  namun  tidak  memperoleh  posisi  dan  kesempatan  menguntungkan, semata-mata karena gender perempuan. Menghadapi beberapa persoalan seperti itu, perempuan harus berjuang sendiri untuk menumbuhkan eksistensinya dalam proses pembangunan bangsa, politik maupun diranah publik lainnya (Eti, 2013).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji permasalahn  tersebut  dengan  judul  “Perempuan  Dan  Politik  :  Peran  Perempuan Dalam  Dunia  Politik  Periode  2009- 2019”.  riset  ini  bertujuan untuk mengetahui  lebih dalam tentang pembahasan eksistensi perempuan dalam keterlibatan di ranah politik.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  studi  kepustakaan  ( library  research ),  sehingga  sebagian  besar literatur  yang  dipakai  untuk  menggali  sumber  datanya  berasal  dari  bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan seperti buku dan artikel jurnal. Telaah pustaka ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  (informasi)  dari  berbagai  sumber (Sugiyono, 2017). Sumber kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah buku dan artikel  jurnal,  bahan-bahan  yang  dijadikan  rujukan  akan  ditelaah  secara  mendalam guna mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Sedangkan, yang dikaji adalah buku dan artikel jurnal serta memiliki tahapan sebelum menggunakannya  yaitu  dengan  memilih  topik  yang  akan  direview  terlebih  dahulu, melacak dan memilih artikel jurnal yang cocok atau relevan, melakukan analisis serta sintesis literatur, dan mengorganisasi penulisan review (Tim Penyusun, 2020).

## C.  RESULT AND DISCUSSION
Perempuan dan arena politik akan tetap sangat menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan  stigma  umum,  yang  menyatakan  bahwa  perempuan  tidak  mampu berpolitik.  Perjuangan  Perempuan  untuk  menyuarakan  hak  dan  apresiasinya  sudah berlansung  cukup  lama  baik  di  indonesia  maupun  secara  global.  Awal  abad  ke-21, lebih  dari  95%  di  dunia  menjamin  dua  hak  demokratik  perempuan  yang  paling sederhana yakni hak memilih ( right to vote) serta hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (right  to  stand  or  election). Walaupun  hak  yang  telah  disematkan  pada perempuan dan diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias  gender,  bagi  perempuan  hak  tersebut  merupakan  proses  perjuangan  yang panjang untuk mendapatkannya (susri & machyudin, 2017).
Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dalam berpolitik sudah sejak lama.  Sejarah  tentang  representasi  perempuan  di  parlemen  indonesia  diawali  pada kongres  wanita  indonesia  pertama  di  tahun  1928.  Pada  saat  itu,  mulai  adanya kesadaran  di  kalangan  perempuan  indonesia  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan  dan  bidang  politik.  Sejarah  mencatat  6,5%  anggota  parlemen  pada pemilu pertama di tahun 1965 adalah perempuan, hingga pada akhirnya di tahun 1987 representasi  perempuan  dalam  parlemen  mencapai  angka  tertinggi  13%  setelah mengalami pasang surut sebelumnya. Sehingga terdapat wacana peran perempuan terwakilkan  30%  di  parlemen  dan  diharapkan  bisa  terealisasikan  segala  aspirasi perempuan (Susri & Machyudin, 2017).
Sistem  patriarki  yang  masih  dianut  oleh  indonesia  adalah  salah  satu penghambat bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik karena sebagai alasan  terbatasnya  kesempatan  bagi  perempuan.  Di  kalangan  masyarakat  masih banyak  mengotak-ngotakkan  pembagian  peran  antara  laki-laki  dalam  ruang  publik sedangkan  perempuan  diruang  domestik.  Pada  dasarnya  perempuan  memiliki berbagai masalah dalam ranah politik misalnya perwakilan perempuan sangat rendah di ruang publik dan komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan  akses  memadai  bagi  kepentingan  perempuan.    Namun,  lambat  laun partai politik telah mulai mendorong kader perempuannya untuk berkiprah di legislatif serta terdapat adanya peningkatan minat perempuan untuk terjun di dunia politik.
Sejalan dengan apa yang pernah dituliskan oleh sugiharto (2014) bahwa pada pemilu 2014, perempuan terutama di kalangan asisten rumah tangga mulai berbicara politik  dalam  menentukan  pilihan  mereka.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  terjadi perubahan  pola  pikir  perempuan  dalam  perihal  dunia  politik.  Pada  dasarnya
perempuan  sudah  mulai  melek  dengan  politik  akan  tetapi  partisipasi  yang  masih rendah dari perempuan dalam berpolitik. Dalam perjalanannya, partisipasi perempuan mendapatkan  banyak  kendala  seperti  peran  ganda  yang  dilakukan  perempuan, perempuan  relatif  memiliki  pendidikan  rendah  dari  pada  laki-laki  karena  perbedaan kesempatan  yang  diperoleh,  adanya  hambatan  budaya  yang  terkait  dengan pembagian kerja dan terbatasnya ruang gerak perempuan, serta hambatan legal bagi perempuan.  Berdasarkan  pendapat  dari  beberapa  ahli  serta  hasil  penelitian  bahwa dalam  arena  politik  masih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Perempuan  hanya menduduki  porsi  kecil  dari  beragam  jabatan  baik  ranah  legislatif  maupun  bidang lainnya (Susri & Machyudin, 2017).
Kebijakan-kebijakan  yang  dikhususkan  pada  perempuan  mulai  diterapkan pasca pemilu 1999. Tahap awal kebijakan dicantumkan dalam undang-undang nomor 31  tahun  2002  tentang  partai  politik.  Pada  undang-undang  ini  mrnjelaskan  bahwa kepengurusan  partai  politik  harus  memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Walaupun rumusan tersebut “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” sangat abstrak  serta  tidak  terukur  akan  tetapi  undang-undang  itu  sebagai  pijakan  pertama untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan kouta 30%, mengikut pada undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan  rumusan  kouta  minimal  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  daftar calon  anggota  legislatif  untuk  pemilu  2004  (Abraham,  2016).  Tabel  dibawah  ini menjelaskan atas keterwakilan perempuan dalam parlemen :
Masa Kerja Perempuan Laki-Laki 1992 - 1997 62 (12.5%) 500 (87.5%) 1997 – 1999 54 (10.8%) 500 (89.2%) 1999 – 2004 46 (9%) 500 (91%) 2004 – 2009 61 (11.8%) 489 (88.9%) 2009 – 2014 101 (18.10%) 459 (82%) 2014 – 2019 97 (17.3%) 463 (86.3%)
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014.
Jumlah perempuan yang memiliki kuota 30% untuk duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait dengan pemilu. Walaupun pada penerapannya  tidak  membuat  representasi  perempuan  tembus  30%  (Junior,  2019). Periode  2014-2019  anggota  DPR  RI  justru  mengalami  penurunan  dari  101  orang menjadi 97 orang dari total 560 anggota terpilih. Namun, di tingkat pencalonan caleg perempuan  mengalami  peningkatan  pada  pemilu  2014.  Masa  reformasi  politik  di
indonesia  pada  dasarnya  memberikan  harapan  yang  besar  bagi  perempuan  yang selama ini memiliki hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan beragam usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Berdasarkan  peta  demografis  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  perempuan  di indonesia lebih banyak dari pada laki-laki. Namun, bersifat sebaliknya dalam proses politik  jumlah  itu  tidak  menjadi  jaminan  terhadap  keterwakilan  perempuan  secara signifikan (Very, 2018).
Pandangan islam terhadap hak politik bagi perempuan bahwa dalam ayat al- quran tidak ada satupun ayat yang membicarakan kaum laki-laki lebih unggul mutlak dari  pada  kaum  perempuan.  Perempuan  dan  laki-laki  merupakan  manusia  sejajar dihadapan  penciptanya.  Kehadiran  islam  telah  menempatkan  kaum  laki-laki  dan perempuan  pada  posisi  sejajar.  Hal  ini  tampak  dari  adanya  kaum  perempuan  yang terlibat  dalam  masalah-masalah  yang  dilakukan  laki-laki.  Perempuan  bukan  hanya sebagai  istri  akan  tetapi  perempuan  juga  memiliki  hak  politik,  hak  sipil  dan  hak menyuarakan  aspirasinya  sebagai  bukti  islam  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia (Kiki, 2015).

## D.  CONCLUSION
Partisipasi  perempuan  dalam  bidang  politik  pada  masa  kini  cenderung  lebih positif.  Keterwakilan  perempuan  diranah  parlemen  telah  di  berikan  ruang  walaupun kouta hanya 30% dengan presentase yang naik turun. Berdasarkan tabel diatas bahwa keterlibatan  perempuan  pada  periode  2009-2014  paling  banyak  yaitu  101  (18,10%) kemudian  pada  periode  2014-2019  mengalami  penurunan  hingga  97  namun  caleg perempuan meningkat. Selian itu, berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan telah dikeluarkan oleh pemerintah serta kebijakan telah berpihak pada perempuan.

## REFERENCES
Sugiyono. 2017 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: IKAPI. Penyusun, Tim. 2020. Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review. Malang : UIN Malang. Mikail,  Kiki.  2015.  Politik  Dan  Perempuan  :  Perjuangan  Poolitik  Perempuan  Di  Iran  Pasca Reolusi Islam 1979. Jurnal Addin, Volume 9, Nomor 2, Agustus. Kiftiyah, Anifatul. 2019. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak, Volume 14, Nomor 1, Juni. Nurhayati, Eti. 2013. Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Fox,  Dennis  &  Isaac  Prilleltensky.  2015. Psikologi  Kritis  Metaanalis  Psikologi  Modern . Bandung : Mizan Media Utama.
Adeni,  Susri  &  Machyudin  Agung  Harahap.  2017.  Komunikasi  Politik  Dan  Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Jurnal Perspekti Komunikasi , Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.
Wahyudi,  Very.  2018.  Peran  Politik  Perempuan  Dalam  Perspektif  Gender. Politea:  Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni.
Nurcahyo,  Abraham.  2016.  Relevansi  Budaya  Patriaki  Dengan  Partisipasi  Plitik  dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Jurnal Agastya , Volume 6 Nomor 1, Januari.
Umagapi, Junior Laraswanda. 2020. Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. Kajian Volume 2, Nomor 1.