Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 93-106. Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen
Setting the Independence of the Corruption Eradication Commission as an Independent State Institution
Rikman Rivaldi 1 , Zulkifli Aspan 2 , Romi Librayanto 3
1. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: rikmanrivaldi95@gmail.com
2. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: zulkifliaspan@gmail.com
3. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: romi_indonesia01@yahoo.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Independence; KPK; Decision MK This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  characteristics  of  the independence of the KPK after the amendment to the KPK Law. The KPK Law has  undergone  changes,  in  substance  the  regulations.  The  changes  are considered  to  threaten  the  independence  of  the  KPK.  This  research  is normative legal research. The results of this study indicate that, (1) After the decision  of  the  Constitutional  Court  No:  70/PUU-XVII/2019  restores  the Functional  Independence  of  the  KPK,  Cancels  the  authority  of  the  Dewas Permit, the KPK Council is not part of the law enforcement apparatus that has a law enforcement function (Pro Justitia).( 2) Administrative independence of the dismissal of KPK employees The Court is of the view that the transfer of the status of KPK employees to ASN is in accordance with applicable rules and regulations. Even though the transfer of status of KPK employees to ASN as a result of changes to the KPK Law, the status transfer should be carried out first as a provision of the Law and the spirit of the previous Constitutional Court Decision.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Independensi; KPK; Putusan MK Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  karakteristik Independensi  KPK  setelah  Perubahan  Undang-undang  KPK.  UU  KPK perjalanannya  mengalami  perubahan  secara  substansi  peraturannya Perubahan  tersebut  dinilai  mengancam  independensi  KPK  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa,  (1)  Pasca  putusan  MK  No.  70/PUU-XVII/2019  mengembalikan Independensi Fungsional KPK, Membatalkan kewenangan Ijin Dewas, Dewas KPK  bukan  bagian  dari  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  fungsi penegakan  hukum  (Pro  Justitia).(2)  Independensi  administratif pemberhentian pegawai KPK, Mahkamah berpandangan alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Padahal alih  status  pegawai  KPK  menjadi  ASN  akibat  dari  perubahan  UU  KPK mestinya alih status ditunaikan dahulu sebagai ketentuan perubahan UU KPK dan semangat Putusan MK terdahulu.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  Masyarakat,  baik  secara  ekonomi,  politik,  dan  sosial,  politik,  serta pengaruh  globalisme  dan  lokalisme,  menghendaki  struktur  organisasi  negara  lebih responsif  terhadap  tuntutan  mereka  serta  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  melakukan pelayanan  publik  dan  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah.  Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi  lembaga  negara.  Bermunculanlah  kemudian  lembaga-lembaga  negara sebagai  bentuk  eksperimen  kelembagaan  ( institutional  experimentation )  yang  dapat berupa  dewan  ( council ) , komisi  ( commission ) , komite  ( committee ) , badan  ( board ) , atau otoritas ( authority ) . 1
Lembaga-lembaga  tersebut  dapat  dikategorikan  dalam  beberapa  derajat  Independensi. Mulai  dari  lembaga  yang  menjadi  independen  atas  lembaga  negara  lainya  dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen ( state independent agencies ); hanya bersifat  menunjang  ( state  auxiliary  agencies ),  sehingga  disematkan  kepadanya membentuk  aturan  sendiri  ( self  regulatory  agencies );  dimaksudkan  melakukan  fungsi pengawasan  tertentu  ( independent  supervisory  agencies );  maupun  lembaga  yang menjalankan  fungsi  campuran  antara  regulatif,  administratif,  pengawasan,  dan  fungsi penegakan hukum sekaligus. 2
Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik ( good governance ) , pemerintah melalui  kebijakannya  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU No. 20 Tahun 2001) bertujuan untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan  seseorang  yang  menduduki  jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan  dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. 3
Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas tentang independensi yang berfokus pada karakteristik lembaga negara independen dari konsep IRA ( independent regulatory agency ).  Perubahan  undang-undang  KPK  dideskripsikan  terdapat  pengaturan  pasal mengintervensi  independensi  kewenangan  penindakan  Korupsi,  perubahan  Pasal  3 mengakibatkan  hilangnya  independensi  KPK  sehingga  dibentuk  dewan  pengawas  dan pegawai KPK menjadi ASN jadi terikat garis komando pusat yang membatasi ruang gerak KPK.  Sedangkan  tulisan  ini  berfokus  menganalisis  dan  mendeskripsikan  bagaimana karakteristik independensi KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi apakah berdampak pada karakteristik independensi KPK dalam perubahan undang-undang KPK.
1 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), v.
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 338 – 339.
3 Herman  Herman,  “Upaya  Non  Penal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Halu  Oleo  Law Review 2, No. 1 (Juni 6, 2018): 308 – 309, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  Lembaga  yang  didirikan  dengan  sifat  dan  ciri Lembaga  Negara  independen.  Maka  UU  KPK  menegaskan  tugas  dan  wewenang  KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum  dan  proposionalitas.  Adanya  lima  asas  itu  menimbulkan  keistimewaan  lembaga KPK  yaitu  terletak  pada  sifat  independensinya  sebagai  suatu  lembaga  negara. Independensi  ini  dikatakan  dengan  sangat  jelas 4 dalam  Pasal  3  Korupsi  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan mana pun. 5
Komisi Pemberantasan Korupsi perjalanannya mengalami banyak perubahan, baik secara substansi  peraturannya  maupun  secara  struktur  kelembagaannya,  secara  substansi Independensi  KPK  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  penegakan  hukum  dalam perubahan UU KPK ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi ayat (1) Dalam proses penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  atas  izin  tertulis dari Dewan Pengawas 6 .
Perubahan UU KPK pula menambahkan pasal di antara pasal 69 dan 70 disisipkan Pasal 69B yang berbunyi ayat (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil  negara  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini berlaku  dapat  diangkat  sebagai  pegawai  aparatur  sipil  negara  sepanjang  memenuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ayat  (2)  Pengangkatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  bagi  penyelidik  atau  penyidik  Komisi  Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal tersebut menjadi dasar alih  status  pegawai  KPK  menjadi  ASN  yang  berakibat  pada  pemberhentian  sebagian pegawai KPK.
Perubahan undang-undang KPK dinilai menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen.  Kepercayaan  publik  terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menurun, sehingga menempatkannya di bawah TNI, Presiden, Polri. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya yaitu 26 persen. Biasanya KPK kalau tidak nomor  dua, satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. 8
4 Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 (Juli 8, 2020): 204, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160.
5 Pasal 3 UU No. 19 tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002
6 Pasal 47 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002
7 Pasal 68 B UU No. 19 tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002
8 Tsarina Maharani, “Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri,” ed. Diamanty Meiliana, Kompas.com .
Transparency  International,  sebuah  organisasi  non  pemerintah  tingkat  global mengeluarkan  sebuah  hasil  survei  tentang  korupsi.  Hasil  survei  yang  dirilis  setiap tahunnya  dikenal  sebagai  Indeks  Persepsi  Korupsi  (biasa  disebut  sebagai Corruption Perception  Index ,  selanjutnya  disebut  sebagai  CPI).  Skor  CPI  adalah  sebuah  gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritorial. 9 Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia secara konsisten terus mengalami peningkatan sejak tahun 2001. Skor Indonesia pernah turun 1 poin, dari skor 24 pada tahun 2006 menjadi 23 pada tahun 2007. Selebihnya,  skor  Indonesia  mengalami  peningkatan.  Tetapi  sejak  revisi  UU  KPK  pada tahun 2019, skor Indonesia turun signifikan, dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun  2020.  Pada  tahun  2019  Indonesia  berada  di  peringkat  85,  dan  penurunan  skor diikuti dengan merosotnya peringkat pada posisi 102 dari total 180 negara yang diukur. 10
Perubahan UU/30/2002 menjadi UU 19/2019 dinilai telah mengancam independensi KPK sehingga  merosotnya  kepercayaan  publik terhadap  KPK.  maka  setidaknya  sudah  ada  2 putusan  MK  terkait  pengujian  UU  19/2019  terhadap  UUD  1945  NRI  yang  mengoreksi substansi  UU  19/2019,  putusan  MK  Nomor  70/PUU-XVII/2019  dan  Nomor  34/PUU- XIX/2021.
Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa independensi adalah keistimewaan yang di miliki  KPK.  Perubahan  UU  KPK  menambah  substansi  yang  dinilai  mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan menjadi dasar pengalihan status  pegawai  KPK  menjadi  ASN.  Perubahan  itu  pula  mengakibatkan  turunnya kepercayaan publik terhadap KPK  begitu pun Indeks Persepsi Korupsi KPK mengalami penurunan pasca revisi UU KPK. maka tulisan ini akan menganalisis dan mendeskripsikan sejauh  mana  pengaruh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Karakteristik Independensi KPK dalam perubahan undang-undang KPK.
Teori  yang  digunakan  dalam  menganalisis  permasalahan  di  atas  selanjutnya  Jimly Asshiddiqie  membagi  Independensi  menjadi  Independensi  Fungsional  ( Functional Independence ) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1) Goal Independence , yaitu bebas dalam menentukan tujuan atau kebijakan pokok (2) Instrument  Independence ,  yaitu  instrumen  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  itu sendiri  secara  mandiri.  Independensi  administratif,  yaitu  merdeka  dalam  menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua independensi sebelumnya yaitu berupa (1)  independensi  keuangan  ( Financial  Independen ),  yaitu  merdeka  dalam  menentukan anggaran  pendukung  dan  (2)  independensi  personalia  ( Personel  Independen ),  yaitu merdeka  dalam  mengatur  dan  menentukan  pengangkatan  serta  pemberhentian
9 Wawan Heru Suyatmiko, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” INTEGRITAS
7, No. 1 (Juni 25, 2021): p. 161 – 178, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/717.
10 Karina  Maharani,  Rahma  Shofiana,  dan  Nur  Fajrin,  “Pelemahan  KPK  dan  Pemecatan  Pegawai  KPK Mele mahkan  Reputasi  Indonesia  di  Mata  Dunia,” Transparency  International  Indonesia ,  last  modified 2021,  diakses  November  19,  2021,  https://ti.or.id/pelemahan-kpk-dan-pemecatan-pegawai-kpk- melemahkan-reputasi-indonesia-di-mata-dunia/.
personalia  kepegawaian  sendiri. 11 .  Konsep  tersebut  akan  didukung  dengan  konsep independensi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  lainya  sehingga  dapat dijadikan  suatu perspektif guna mengetahui independensi KPK yang ada di Indonesia, dan merumuskan gagasan pengaturan independensi KPK yang lebih ideal.

## 2. Metode
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) , dan pendekatan kasus ( case approach ). 12 . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  karakteristik  independensi  KPK  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

## 3. Independensi Fungsional KPK
Pengertian functional  independence dalam  kekuasaan  kehakiman  adalah  independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial. Independensi yang menyangkut masalah fungsional ini jelas merupakan hal  yang  paling  mendasar  dalam  penyelenggaraan  peradilan . 13 sementara  Jimly Asshiddiqie  membagi  independensi  fungsional  menjadi  dua  ( functional  independence ) yang  tercermin  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  yang  dapat  berupa  (1) Goal Independence , yaitu bebas dalam menentukan tujuan atau kebijakan pokok (2) Instrument Independence , yaitu instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri. 14

## 3.1. Goal Independence
Jimly  Asshiddiqie  mengintegrasikan  kemudian  memberi  pengertian Goal  Independence tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa, yaitu bebas dalam menentukan  tujuan  atau  kebijakan  pokok. 15 Wiliam  F.  Funk  dan  Seamon  mencirikan lembaga negara independen self-regulatory atau rule making 16 , yakni semacam otonomi yang diberikan untuk membuat tujuan dan kebijakan pokok kelembagaan sendiri secara mandiri atau kewenangan menetapkan tujuan internal. Undang-undang KPK menegaskan independensi  KPK  bebas  menentukan  kebijakan  pokok  pada  pasal  3  Korupsi  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
11 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 879. 12 Irwansyah Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 133.
13 Romi Librayanto et al., “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman,” Amanna Gappa 27, No. 1 (2019): 46.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Gunawan  A.  Tauda, Komisi  Negara  Independen  (Eksistensi  Independecies  Agencies  sebagai  Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia) (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 98.
dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan mana pun. 17
Maka menurut penulis Independensi Fungsional KPK berupa Independensi Tujuan ( Goal Independence ) dalam pengertian bebas dalam menentukan tujuan atau kebijakan pokok tidak ada intervensi dari pihak mana pun tercermin pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Arah Kebijakan Umum KPK. Dimana dari surat edaran dibuat oleh lembaga itu sendiri dan menjadi dasar program kerja unit-unit KPK termasuk Deputi, Sekretariat Jenderal,  Direktorat,  Biro  dan  Koordinator  Satuan  Kerja  lainnya. 18 Dalam  surat  edaran tersebut disebutkan ada 4 (empat) tujuan ( goal ) bidang fokus KPK dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  4  (empat)  bidang  tersebut, yaitu:
a. Bidang pertama adalah Penyelenggara Negara. Penyelenggara negara tersebut adalah penyelenggara  negara  yang  menjalankan  fungsi  eksekutif,  legislatif  atau  yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
b. Bidang kedua adalah RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.
c. Bidang ketiga adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tanggal 23 Januari 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis IHK (Indeks Persepsi Korupsi- IPK 2019)  dimana  Indonesia  menduduki  peringkat  85  dari  180  dengan  skor  40, meningkat 2 poin dari tahun sebelumnya dengan skor 38. Mengutip kpk.go.id, KPK terus mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi melalui dua indikator terkait tugas dan wewenang KPK. Kedua indikator tersebut adalah Proyek Keadilan Dunia dan  Panduan  Risiko  PERC  Asia.  Harapannya  nilai  IPK  Indonesia  menjadi  45  pada tahun 2024 (dari skala 0 sangat korup dan 100 sangat bersih).
d. Bidang keempat adalah pengukuran akuntabilitas.

## 3.2. Instrument Independence
Jimly Asshiddiqie berpandangan instrument independence , yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri. 19 Secara fungsional, instrumen KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada pasal 6, salah  satu  instrumen  KPK  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  di  dalam  pasal  6 berbunyi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas:  Poin  e.  Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 20
Pengertian Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  untuk
17 Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002
18 Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Arah Kebijakan Umum KPK.
19 Ibid.
20 Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 21
Sejalan  dengan  rumusan  di  dalam  KUHAP  Djisman  Samosir  mengemukakan  pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan  dan  penegakan  hak-hak  warga  negara,  bertujuan  untuk  memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 22
Perubahan  undang-undang  KPK  ketentuan  Pasal  47  diubah  sehingga  berbunyi  ayat  (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas 23 . Sedangkan penyidik Polri proses penyidikan dalam hal  penggeledahan  dan  penyitaan  dapat  dilakukan  penyidik  dengan  surat  ijin  ketua pengadilan akan tetapi dalam yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera  bertindak  dan  tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan pasal 38 ayat (1) penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan. 24
Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara penyidik Polri dan penyidik KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya upaya penegakan hukum. Penyidik Polri meminta ijin ke pengadilan  dan  boleh  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  untuk  mengumpulkan bukti  dalam keadaan  yang  sangat  perlu dan  mendesak.  sedangkan  penyidik KPK  harus terlebih dahulu meminta Ijin tertulis Dewas. Artinya kewenangan ijin Dewas sama dengan kewenangan pengadilan padahal Dewas KPK bukan bagian lembaga yang dikategorikan lembaga yudisial. Maka salah satu instrumen independent KPK pada pasal 6 poin e yaitu penyelidikan dan penyidikan terganggu oleh ijin tertulis Dewan Pengawas.
Kemudian melalui putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2019 menguji UU KPK terhadap UUD 1945 NRI pertimbangan Hukum Putusan MK menjelaskan bahwa pada dasarnya Dewan Pengawas  bukanlah  aparat  penegak  hukum  sebagaimana  kewenangan  yang  dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia . Kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum). Dengan kata lain, dalam negara hukum yang sesungguhnya  tidak  dimungkinkan  adanya  intervensi  dalam  bentuk  apa  pun  terhadap institusi  hukum  tersebut,  termasuk  di dalamnya  tidak boleh ada  lembaga  yang  bersifat extra-legal/ ekstra  yudisial  yang  diberikan  kewenangan  yudisial/ pro  Justitia ,  karena keberadaan  lembaga  yang  bersifat extra-legal dengan  kewenangan  demikian  tersebut
21 Pasal 1 angka 2 KUHAP
22 Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 108.
23 Pasal 47 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 tahun 2002
24 Lihat Pasal 34 dan pasal 38 KUHAP
merupakan  ancaman  bagi  independensi  lembaga  penegak  hukum,  yang  pada  akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum. 25
Dari  pertimbangan  hukum  di  atas  Dewas  KPK  bukan  bagian  aparat  penegak  hukum karenanya dapat mengancam independensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka mahkamah menyatakan ijin dewan pengawas terkait penyadapan pada pasal 12B ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  tidak  relevan  lagi  untuk  dipertahankan  dan dinyatakan inkonstitusional. Begitu pun norma pasal 47 ayat (1), norma pasal 37B ayat (1) kewenangan  Dewan  Pengawas  memberikan  izin  penyadapan,  penggeledahan  dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional
Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2019 menyatakan frasa pasal 47 ayat (1) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan  dan  penyitaan  atas  izin  tertulis  dari  Dewan  Pengawas”,  menjadi selengkapnya  berbunyi  “Dalam  proses  penyidikan,  penyidik  dapat  melak ukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas. ” 26 Maka putusan MK sangat mempengaruhi instrumen independen KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pro Justitia (fungsi penegakan hukum)pada pasal 6 poin e UU No. 19 tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002.
Dari  hal  di  atas  independensi  KPK  dalam  menjalankan  fungsinya  yaitu  salah  satu instrumennya  pada  pasal  6  poin  e  sebagai  fungsi  penegakan  hukum.  Putusan  MK berimplikasi pada Penyidik KPK bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak perlu lagi  meminta  ijin  tertulis  Dewas  tetapi  cukup  memberitahukan  sebelum  memulai penyidikan. Sebab kewenangan penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada  lembaga  lain  yang  bersifat  ekstrayudisial.  intervensi  akan  menjadi  ancaman  bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum.

## 4. Independensi Administratif
Independensi  administratif,  yaitu  merdeka  dalam  menentukan  kebijakan  administrasi untuk  mendukung  kedua  independensi  sebelumnya  yaitu  berupa  (1)  independensi keuangan ( Financial Independen ), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung dan (2) independensi personalia ( Personel Independen ), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri . 27

## 4.1. Independen Keuangan
Independensi  keuangan  ( Financial  Independen ),  yaitu  tercermin  merdeka  dalam menentukan  anggaran  pendukung,  sedangkan  Mark  Thatcher  menganalisis  fenomena- fenomena independency  regulatory  agencies di  negara-negara  Eropa  salah  satu indikatornya adalah the Financial and Staffing Resources of IRA, yakni independensi dalam
25 Pertimbangan Hukum putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2019, 333-334.
26 Amar Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2019, 350.
27 Ibid.
hal  keuangan  dan  manajemen sumber  daya 28 bahwa  salah  satu  independensi  lembaga negara independen (LNI) adalah independen dalam hal keuangan.
Maka Independensi Keuangan KPK sebagai lembaga negara independen dalam hal sumber daya  keuangan  untuk  operasional  kelembagaannya  dibebankan  pada  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN).  Sehingga  memperjelas  sumber  pendanaannya tidak terikat pada pihak-pihak mana pun yang tercermin pada pasal 64 berbunyi Biaya yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  tugas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 29
Konsep checks  and  balances sebagai  bentuk  penyeimbang  dari  penerapan  doktrin kekuasaan  trias  politika,  yang  mencoba  mengatur  kehidupan  kekuasaan  negara  yang relatif baik dalam menciptakan hubungan-hubungan hukum antara cabang-cabang atau badan-badan kekuasaan negara, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seimbang dan  bersifat  dinamis. 30 Sehingga  UUD  NRI  1945  menganut  sistem  ganda,  pemisahan kekuasaan  ( separation / division  of  power )  dan  pembagian  kekuasaan  ( separation  of power ).  Hal  ini  karena  semua  organ  atau  perangkat  kelembagaan  negara  yang  diatur dalam UUD NRI 1945 menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip check and  balances ,  baik  bersifat  hierarkis  maupun  horizontal.  Dan  beberapa  kekuasaan  itu kemudian dibagi. 31
Maka untuk pertanggung jawaban anggaran yang dikeluarkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai bentuk checks and balance KPK ke lembaga lain tercermin pada  pasal  20  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bertanggung  jawab  kepada  publik  atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  dengan  cara  wajib  audit  terhadap  kinerja  dan  pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi. 32

## 4.2. Independensi Personalia
Independensi  Personalia  ( Personel  Independen ),  yaitu  merdeka  dalam  mengatur  dan menentukan  pengangkatan  serta  pemberhentian  personalia  kepegawaian  sendiri. Sedangkan  William  F.  Funk,  &  Richard  H.  Seamon,  menguraikan  karakteristik  komisi
28 Rizki  Ramad ani,  “Lembaga  Negara  Independen  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Konsep  Independent Regulatory  Agencies,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 27,  No.  1  (Januari  1,  2020):  176, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14713.
29 Pasal 64 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002.
30 Faharudin  Faharudin,  “Prinsip  Checks  and  Balances  Ditinjau  dari  Sisi  dan  Praktik,” Jurnal  Hukum Volkgeist 1, No. 2 (Maret 11, 2019): 121, https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/97.
31 Zulkifli Aspan, “Lembaga -lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan,” Amanna Gappa 20, No. 4 (2012): 403.
32 Pasal 20 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002.
negara  independen  terkait  dengan  pemberhentian  anggota  komisi  yang  hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  sebab-sebab  yang  diatur  dalam  undang-undang  pembentukan komisi  yang  bersangkutan  (mekanisme  hukum). 33 Begitu  pun  Micheal  R.  Asimov memberikan  peristilahan administrative  agencies menurutnya  pemberhentian  anggota komisi independen hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan. 34
Perubahan  UU  KPK  menambahkan  pasal  69B  dan  69C  yang  menjadi  dasar  alih  status pegawai  KPK  menjadi  ASN.  Pasal  69C  berbunyi  Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur  sipil  negara  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 35
Kemudian  terbit  PP  No.  41  Tahun  2020  Tentang  Pengalihan  Pegawai  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada PP pasal  4  sama  sekali  tidak  menyebutkan  tahapan  seleksi  saat  dilakukan  peralihan kepegawaian. 36 Melalui  pasal  6  ayat  (1)  Tata  cara  pengalihan  Pegawai  Komisi Pemberantasan  Korupsi  menjadi  Pegawai  ASN,  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK diberi kewenangan untuk mengatur pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.
Sehingga  KPK  mengeluarkan  Peraturan  KPK  No.  1  tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pengalihan  Pegawai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Menjadi  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara, pasal 5 poin (4) berbunyi Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes  wawasan  kebangsaan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bekerja  sama  dengan Badan Kepegawaian Negara, 37 yang berakibat pada pemberhentian pegawai KPK.
Akibat ketidakpastian pengaturan pasal 69B dan 69C UU 19/2019 telah dimaknai sendiri dengan bebas oleh KPK menambahkan berbagi syarat. dalam Perkom No. 1 Tahun 2021. Padahal  berdasarkan  pelimpahan  kewenangan  Dalam  hal  delegasi  mengenai  prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung gugat beralih ke delegataris. 38 Undang-undang. UU 19/2019 tidak pernah mendelegasikan pengaturan  terkait  alih  status  KPK  menjadi  ASN  ke  Perkom  No.  1  Tahun  2021  untuk melakukan seleksi berupa asesmen wawasan kebangsaan.
33 Ibid, 98.
34 Zainal  Arifin  Moctar, Lembaga  Negara  Independen  (Dinamika  Perkembanga  dan  Urgensi  Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 42.
35 Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002.
36 Lihat Pasal 4 PP No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
37 Pasal 4 Peraturan KPK No. 1 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
38 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 109.
KPK  seharusnya  berpedoman  pada  Putusan  MK  Nomor  70/PUU-XV/2019  menjelaskan dalam [angka.3.22] alih status pegawai KPK untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK, maka dalam pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. 39
Namun  dalam  putusan  terbaru  nomor  34/PUU-XIX/2021,  Mahkamah  cenderung mendukung  pemberhentian  pegawai  KPK  dengan  pertimbangan  hukum  dalam putusannya. Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam  pemerintahan  tidaklah  meniadakan  kewenangan  negara  untuk  mengatur  dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut  menyangkut  pengisian  jabatan  publik  yang  membutuhkan  kepercayaan  dari masyarakat.  Sebagaimana  telah  Mahkamah  pertimbangkan  dalam  putusan  perkara 70/PUU-XVII/2019,  bahwa  secara  substansial  desain  pengalihan  pegawai  KPK  menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU 5/2014 dan peraturan  pelaksananya dan salah satu ukuran  umum yang telah diterima sebagai  ukuran  objektif  untuk  memenuhi  syarat  pengisian  jabatan  tersebut  adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya.
Putusan mahkamah pengujian materi UU 19/2019 perubahan kedua UU 30/2002 tidak di putus secara bulat, terdapat 4 Hakim Konstitusi menyatakan alasan berbeda ( concurring opinion ) dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:
1) Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  24,  Pasal  69B  dan  Pasal  69C  UU  19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm. 339]  secara  tegas  ( expresis  verbis )  menyatakan,  bagi  pegawai  KPK  secara  hukum menjadi  pegawai  ASN  karena  berlakunya  UU  19/2019.  Oleh  karenanya  dalam  UU 19/2019  ditentukan  waktu  untuk  dilakukannya  penyesuaian  peralihan  status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah  undang-undang, in  casu UU  19/2019.  Lebih  tegas  lagi,  berdasarkan  UU 19/2019  peralihan  status  menjadi  pegawai  ASN  merupakan  hak  hukum  bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
2) Merujuk  ketentuan  peralihan  dalam  Pasal  69B  dan  Pasal  69C  UU  19/2019  dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan  dalam konstruksi  Pasal  69B  dan  Pasal  69C  UU  19/2019,  proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik  dan  pegawai  KPK  mendapat  status  pegawai  ASN,  institusi  KPK  dapat melakukan  berbagai  bentuk test untuk  menempatkan  mereka  dalam  struktur
39 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2019, 340.
organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status  tersebut  sebagai  hak,  peralihan  dilaksanakan  terlebih  dahulu  dan  setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.
3) Mendasarkan  pada  kepastian  hukum,  norma  dalam  Pasal  69B  dan  Pasal  69C  UU 19/2019  seharusnya  semangatnya  secara  sungguh-sungguh  dimaknai  sebagai pemenuhan  hak-hak  konstitusional  warga  negara, in  casu hak  konstitusional penyelidik,  penyidik  dan  pegawai  KPK  untuk  dialihkan  statusnya  sebagai  pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D  ayat  (3)  UUD  1945.  Dalam  konteks  demikian,  sekalipun  permohonan a  quo ditolak  namun  pertimbangan  hukumnya  dapat  dijadikan  momentum  untuk menegaskan  pendirian  Mahkamah  ihwal  peralihan  status  penyelidik,  penyidik  dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. 40
Beberapa  hakim  yang  melakukan Concurring  Opinion menganggap  bahwa  alih  status pegawai  KPK  menjadi  ASN  bukan  keinginan  sendiri  melainkan  perintah  UU  19/2019 tegasnya peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik,  dan  pegawai  KPK.  Dan  dipandang  sebagai  sesuatu  peralihan  status,  bukan seleksi  calon  pegawai  baru.  Secara  hukum.  Maka  seharusnya  semangatnya  secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
Norma  yang  terkandung  dalam  UUD,  mempunyai  dua  posisi,  yaitu  sebagai  norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan  sebagai  norma  penguji  undang-undang  atau  hukum  positif  apakah  sudah  selaras dengan  semangat  HAM.  Dengan  kata  lain  meminjam  kerangka  pemikiran  Gustav Radbruch,  sebagai Leistern norma  HAM  yang  terkandung  dalam  UUD  dapat  berfungsi regulatif maupun konstitutif . 41
Mahkamah dalam menilai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN mestinya bersandar pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dan mahkamah perlu memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan pasal  69B  dan  Pasal  69C  UU  19/2019  demi  tegaknya  prinsip  kepastian  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1935. Karena pada dasarnya pegawai KPK  sudah  melalui  tahapan  seleksi,  dulu  seleksi  masuk  KPK  disebut  Indonesia memanggil. 42 Harus  dipahami  bahwa  alih  status  pegawai  KPK  merupakan  pemenuhan Hak-hak Konstitusional pegawai untuk mendapat kepastian hukum sebagai konsekuensi
40 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan 34/PUU-XIX/2021, 57-58.
41 Muladi  Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep,  dan  Implikasinya  dalam  Hukum  dan  Masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2005), 13.
42 Keterangan  Febri  Diansyah  dalam Tim  Detikcom,  “Tentang  Indonesia  Memanggil,  Cara  KPK  Rekrut Pegawai  Antikorupsi,” Detikcom ,  last  modified  2021,  diakses  November  19,  2021, https://news.detik.com/berita/d-5561787/tentang-indonesia-memanggil-cara-kpk-rekrut-pegawai- antikorupsi.
dan berlakunya perubahan undang-undang KPK. pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 yang mengharuskan pegawai KPK diangkat menjadi ASN.

## 5. Kesimpulan
Independensi  fungsional  KPK  bebas  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam hal  upaya penegakan  hukum.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  70/PUU-XVII/2019 menjelaskan  bahwa  kewenangan pro  Justitia hanya  dimiliki  oleh  lembaga  atau  aparat penegak hukum sedangkan Dewan Pengawas bukan bagian dari aparat penegak hukum. Melainkan dewan etik yang mengawasi kinerja KPK. Oleh karenanya kewenangan penegak hukum  tidak  boleh  diintervensi  serta  tidak  boleh  ada  lembaga  lain  yang  bersifat ekstrayudisial. intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat  melemahkan  prinsip  negara  hukum.  Independensi  administratif  merdeka  dalam pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  komisi  berdasarkan  undang-undang pembentukannya.  UU  19/2019  sama  sekali  tidak  mendelegasikan  ketentuan  untuk melakukan seleksi berupa asesmen wawasan kebangsaan. Tetapi Mahkamah Konstitusi melalui putusan 34/PUU-XIX/2021 menilai bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai  KPK  menjadi  ASN  sebagai  secara  substansial  desain  pengalihan  pegawai  KPK menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. in casu UU  5/2014  dan  peraturan  pelaksananya.  Padahal  pengalihan  status  pegawai  KPK adalah konsekuensi dari perubahan UU 30/2002 menjadi UU 19/2019 dalam ketentuan pasal 69B dan Pasal 69C. Pengalihan status mestinya ditunaikan terlebih dahulu sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional untuk  mendapatkan kepastian hukum  menjadi ASN sesuai semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

## Daftar Pustaka
Aspan, Zulkifli. “Lembaga -lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan.” Amanna Gappa 20, No. 4 (2012).
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2009.
——— . Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2016.
——— . Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
Faharudin, Faharudin. “Prinsip Checks and Balances Ditinjau dari Sisi dan Praktik.” Jurnal Hukum  Volkgeist 1,  No.  2  (Maret  11,  2019):  115 – 128.  https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/97.
Herman, Herman. “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Halu Oleo Law Review 2, No. 1 (Juni 6, 2018): 306.
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192.
HR., Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Irwansyah,  Irwansyah. Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Diedit oleh Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Librayanto,  Romi,  Marwati  Riza,  Muhammad  Ashri,  dan  Kasman  Abdullah.  “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman.” Amanna Gappa 27, No. 1 (2019).
Maharani,  Karina,  Rahma  Shofiana,  dan  Nur  Fajrin.  “Pelemahan  KPK  dan  Pemecatan Pegawai  KPK  Melemahkan  Reputasi  Indonesia  di  Mata  Dunia.” Transparency International  Indonesia .  Last  modified  2021.  Diakses  November  19,  2021. https://ti.or.id/pelemahan-kpk-dan-pemecatan-pegawai-kpk-melemahkan- reputasi-indonesia-di-mata-dunia/.
Maharani, Tsarina. “Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri.” Diedit oleh Diamanty Meiliana. Kompas.com .
Moctar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembanga dan Urgensi Penataan  Kembali  Pasca  Amandemen  Konstitusi) .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2017.
Muladi, Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Hukum dan Masyarakat . Bandung: Refika Aditama, 2005.
Ramadani,  Rizki.  “Lembaga  Negara  Independen  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Konsep Independent Regulatory Agencies.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, No. 1 (Januari 1, 2020). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14713.
Samosir,  Djisman. Segenggam  Tentang  Hukum  Acara  Pidana .  Bandung:  Nuansa  Aulia, 2013.
Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun  2020. ” INTEGRITAS 7,  No.  1  (Juni  25,  2021):  161 – 178. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/717.
Tauda, Gunawan A. Komisi Negara Independen (Eksistensi Independecies Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia) . Yogyakarta: Genta Press, 2012.
Tim  Detikcom.  “Tentang  Indonesia  Memanggil,  Cara  KPK  Rekrut  Pegawai  Antikorupsi.” Detikcom . Last modified 2021. Diakses November 19, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5561787/tentang-indonesia-memanggil-cara- kpk-rekrut-pegawai-antikorupsi.
Wahyuningrum,  Kartika  Sasi,  Hari  Sutra  Disemadi,  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. “Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada?” Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
4, No. 2 (Juli 8, 2020): 239 – 258. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160.