## PENGARUH SISA LEBIH ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERUBAHAN BELANJA MODAL Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh tahun 2013-2015

## JURNAL EKONOMI MANAJEMEN & BISNIS
Volume 18, Nomor 2, Oktober 2017 P-ISSN: 1412–968X
E-ISSN: 2598-9405

## ISRA MAULINA, NADIRSYAH, DARWANIS
Magister Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sisa lebih ang- garan dan perubahan pendapatan asli daerah terhadap perubahan belanja modal di dinas PUpemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan pada 23 pemerintah ka- bupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2013-2015. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian dilakukan secara sensus dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerah secara simultan dan secara parsial berpengaruh terhadap perubahan belanja modal di dinas PU pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan belanja modal di dinas PU dapat terjadi karena adanya perubahan sisa lebih angga- randanperubahan pendapatan asli daerah
Keywords: perubahan sisa lebih anggaran, perubahan pendapatan asli daerah, kabupaten/kota,  perubahan belanja modal

## LATAR BELAKANG
Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang efisien dan efektif guna men - ingkatkan kinerja keuangan daerah. Menurut In- draningrum (2011) Otonomi daerah merupakan fenomena  politis  yang  menjadikan  penyeleng - gara pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Perubahan bentuk pemerintahan tersebut sesuai dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangna daerah yaitu ter- jadinya perubahan struktur APBD daerah dalam hal ini perubahan belanja modal di Dinas PU ka- bupaten/kota di Aceh.
Menurut Marzalita, et.al (2014) perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi ang- garan disaat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengelu- aran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran yang terjadi di pemerintah di dorong oleh permas- alahan teknis, setiap daerah melakukan perubahan untuk menyelesaikan program dengan anggaran serta memenuhi kebutuhan manajemen. Terhadap situasi lingkungan yang berubah.
Berdasarkan laporan Dinas Keuangan Aceh (DKA) tahun 2012, 2013 dan 2014 alokasi rata-ra- ta perubahan anggaran belanja daerah selama 3 ta- hun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahun. Di - mana anggaran Belanja Murni terhadap anggaran
Belanja Modal setelah Perubahan yang dialokasi- kan pada tahun 2012 sebesar 2,10%, pada tahun 2013 sebesar 5,25%, dan pada tahun 2014 sebesar 3,20%. Begitu juga dengan perubahan Belanja Modal pada tahun 2015, ternyata setelah didapat- kan data dari Dinas Keuangan Aceh pada tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh mengalami peningkatan yang signifikan dalam pe - rubahan APBD. Seperti yang terlihat pada Tabel 1 yang ada di 5 kabupaten/kota di Aceh.
Berdasarkan Tabel 1 di bawah dapat diketahui bahwa peningkatan belanja modal dalam P-APBD sangat  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum selalu beru- bah. Perubahan anggaran belanja modal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sumber dana untuk membiayai belanja modal yang mengalami pen- ingkatan. Kondisi yang terjadi pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kegiatan yang dida- nai dari belanja modal biasanya direalisasikan pada akhir tahun anggaran yang penganggarannya berada dalam perubahan APBD.
Fenomena yang terjadi perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum direalisasikan dalam bentuk penambahan pekerjaan baru atau penam- bahan proyek. Seperti penambahan proyek baru pada tahun 2015 di anggaran perubahan pada Di- nas Bina Marga dan Cipta Karya di Kabupaten Gayo Lues yaitu program rehabilitasi/pemeli- haraan jalan dan jembatan kemudian program penimgkatan sarana dan prasarana kebinamar- gaan. (Dinas Keuangan Aceh, Tahun 2015). Pe- rubahan anggaran tersebut dapat menambah atau mengurangi anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas PU. Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Ta- hun 2006 menyatakan bahwa seandainya selama

## Tabel 1
Selisih Kenaikan Anggaran Belanja Modal  Dinas PU dalam APBD dan APBDP TA. 2015 No Kabupaten/Kota APBD P-APBD Selisih 1 Kota Banda Aceh 86.133.798.000 99.999.177.979 13.865.379.979 2 Kota Sabang 48.906.238.710 59.282.157.008 10.375.918.298 3     Kabupaten Aceh Besar 61.870.155.991 94.365.180.991 32.495.025.000 4 Kabupaten Pidie 97.474.165.202 202.245.975.158 104.771.809.956 5 Kabupaten Pidie Jaya 84.178.608.842 203.765.791.561 119.587.182.719 6 Kabupaten Bireuen 104.719.824.444 140.342.695.089 35.622.870.645 7 Kota Lhokseumawe 103.279.943.928 168.289.407.602 65.009.463.674 Sumber: Dinas Keuangan Aceh
tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau pe- nyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka peru- bahan anggaran belanja modal dapat terjadi dalam keaadaan luar biasa atau keadaan terpaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan men- ganalisis pengaruh perubahan sisa lebih anggaran, perubahan pendapatan asli daerah, dan perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di dinas PU kabupaten/kota di Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujuai bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratu- ran daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada pub- lik dalam masa satu tahun anggaran.
Menurut Rona (2016) Beberapa bentuk peru- bahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah: 1.Perubahan karena adanya varian SiLPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA 201a definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SiLPA 201b; 2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi apabila dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah; 3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khu- susnya pendapatan. Perubahan target atas Penda- patan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh ter- hadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agency theory , pada saat pe- nyusunan  APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan dibawah potensi, lalu dilakukan “adjustment” pada saat dilakukan perubahan APBD.
Perubahan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) menurut Per- mendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran ang- garan selama satu periode anggaran. SiLPA tahun
anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pen- erimaan pembiayaan, penghematan belanja, ke- wajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pen - erimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (1) Menutupi  defisit  anggaran  apabila  realisasi  pen - dapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; (3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Definisi  PendapatanAsli  Daerah  menurut  ke - tentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah penda- patan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan. PAD dapat dijadikan sebagai in- dikator dalam menilai tingkat kemandiriansuatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah diband- ingkan dengan total pendapatan makin tinggi ting- kat kemandirian suatu daerah.
Menurut Abdullah (2013a) mengungkapkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan  sebab perubahan ataas anggaran pendapatan terjadi, yaitu karena (1) target pendapatan dianggarkan terlalu rendah dalam anggaran daerah atau APBD ( Underestimated ); (2) Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah budget minimazer ; (3) Jika dalam APBD “murni” target PAD underesti- mated , maka dapat “dinaikkan” dalam APBD pe- rubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk be- lanja kegiatan dalam APBD-P.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan uji hipotesisun- tukmelihat pengaruh sis lebih anggaran, peruba-
han pendapatan asli daerah dan perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh. Unit analisis menggunakan analisis kelompok yaitu 23 (dua pu- luh tiga) kabupaten/kota di Aceh sebagai unit ana- lisis dengan melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkan dari dokumen APBD berupa data anggaran murni dan data anggaran perubahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.Horizon waktu menggunakan data pooling yaitu kombina- si antara data runtut waktu ( time-series ) dan data silang tempat (cross -section ), dimana perubahan sisa lebih anggaran, perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil dan perubahan belanja modal periode tahun 2013–2015 sebagai time series dan 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebagai data cross-section .
Sumber data menggunakan data sekunder dari data dokumen APBD Kabupaten/Kota di Aceh. Pengumpulan data melalui observasi, dokumen- tasi, dan metode penelusuran melalui data online . Pengumpulan data dilakukan dengan mencermati data sis lebih anggaran, pendapatan asli daer- ah, dana bagi hasil, dan belanja modal dina PU dalam dokumen APBD daerah yang telah men- dapat pengesahan dari DPRK dan telah di Qa- nunkan serta studi pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan peraturan- peraturan yang khususnya berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pen- garuh perubahan sisa lebih anggaran, perubahan pendapatan asli daerah, terhadap perubahan be- lanja modaldi Dinas PU kabupaten/kota, baik se- cara simultan maupun secara parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data peneltianmenunjukkanbahwa perubahan belanja modal di dinas PU dapat terjadi karena adanya perubahan sisa lebih anggaran, dan peru- bahan pendapatan asli daerah. Perubahan belanja modal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja modal yang ditargetkan dalam APBD. Hasil pengolahan data pengaruh perubahan sisa lebih anggaran, peruba- han pendapatan asli daerah, terhadap perubahan belanja modaldi Dinas PU kabupaten/kota secara-
statistik didapatkan model regresi sebagai berikut:
Y = 26439,987 + 0,341X 1 -0,771X 2 + Ɛ
Dimana Y adalah variabel perubahan belanja modal, X 1 adalah variabel perubahan sisa lebih anggaran, X 2 adalah variabel perubahan pendapa- tan asli daerah. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) di- dapatkan sebesar 0,143 yang menunjukkan bahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahanpen- dapatan asli daerah terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota dalam peneli- tian ini dapat dijelaskan sebesar 14,3%.

## Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien tidak sama dengan nol, nilai β i ≠ 0, (i=1,2,3), artinya menolak H0 dan menerima Ha 1 . Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) ber- pengaruh terhadap perubahan belanja modal dinas PU kabupaten/kota di Aceh pada periode tahun 2013–2015.
Nilai R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Nilai R Square sebesar 0,143 menunjukkan bahwa variabel inde- penden pada penelitian ini, yaituperubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel depend- enyaitu perubahan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebesar 14,3%. Sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dianalisis dalam peneli- tian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial
Hasil pengujian hipotesis secara parsial atas kedua variabel independen terhadap variabel de- penden adalah sebagai berikut:
a.  Hasil Pengujian Hipotesis Kedua Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi perubahan sisa lebih anggaran tidak sama dengan nol, nilai β 1 sebesar 0,341 (β 1 ≠ 0) dan hasilnya menyatakan menolak H0 dan menerima Ha 2 diterima. Hal ini berarti pe- rubahan sisa lebih anggaran berpengaruh secara
parsial terhadap perubahan belanja modal. Nilai positif  pada  koefisien  regresi  variabel  peruba - han sisa lebih anggaran menunjukkan hubungan positif dengan variabel perubahan belanja modal.
Kondisi ini bermakna semakin tinggi perubahan sisa lebih anggaran maka prediksi perubahan be- lanja modal akan semakin tinggi. Hasil Penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Ardhini (2011) dengan objek penelitian di Kabu- paten/Kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu pendanaan belanja modal

## Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi perubahan pendapatan asli daerah tidak sama dengan nol dapat diketahui bah- wa nilai β 2 sebesar -0,771 (β 2 ≠ 0) dan hasilnya me - nolak H0 dan menerima Ha 3 . Hal ini berarti peru- bahan pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap perubahan belanja modal. Nilai negatif pada koefisien regresi variabel perubahan pendapatan asli daerah menunjukkan hubungan negatif dengan variable perubahan belanja modal. Hubungan negatif tersebut bermakna bahwa peru - bahan pendapatan asli daerah berbanding terbalik dengan perubahan belanja modal yang terjadi pada pemerintah daerah. Kondisi ini bermakna semak- in tinggi perubahan pendapatan asli daerah maka prediksi perubahan belanja modal akan semakin rendah. Hasil Penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Rona (2016) dengan objek
penelitian di Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pen- dapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja perubahan modal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pengolahan dan analisis data dapatdisimpulkan:
1.  Secara simultan, variabel perubahan sisa lebih anggaran, dan perubahan pendapatan asli daer- ahberpengaruh terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh;
2.  Secara parsial, variabel perubahan sisa lebih anggaran,perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh signifikan  terhadap  perubahan  belanja  modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh.

## SARAN
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah:
1. Agar menambah cakupan wilayah studi maupun menambah variabel lainnya,yang diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan belanja modal, variabel lain seperti dana per- imbangan maupun variabel non keuangan sep- erti pertumbuhan ekonomi, luas wilayah;
2.  Agar  memperhatikan  pengaruh  faktor  politik dalam penentuan anggaran pendapatan dan pengalokasian belanja maupun masalah kea- genan pada pemerintah.

## REFERENSI
Abdullah, Syukriy. (2013a). Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja . https://syukriy.wordpress. com/2013/01/01/perubahan-apbd. Diakses pada 06/03/2016.
___ _____ . (2013b). Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja. https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/. pengaruh-silpa-terhadap-belanja. Diakses pada 06/03/2016
Ardini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif   Teori  Keagenan: Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponogoro.
Indraningrum. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  terhadap  Belan- ja   Langsung ( Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah) .  Skripsi. Universitas Diponogoro. Semarang.
Marzalita, Nadirsyah dan Syukriy Abdullah. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah. Jurnal Magister Akuntansi. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
____ . Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
____ . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuan- gan Daerah.
Rona, Riza. (2016). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal . Tesis. Banda Aceh: Unsyiah.
Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Mod- al. Accounting Analysis Journal . Universitas Negeri Semarang.