Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TUNAHAN KECAMATAN KELING
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021
Suharto 1 🖂 , Leli Indriyani 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim email : hartoss@gmail.com
Abstrak
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  harkat  dan  martabat masyarakat  sehingga  mampu  menjadikan  masyarakatnya  mandiri. Dengan  adanya  program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  terhadap  masyarakat  diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  taraf  hidup  dan  perekonomian masyarakat.  Namun  program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  Desa  Tunahan  belum  maksimal.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  peran  pemerintah  desa  sebagai  regulator,  katalis, fasilitator  dan  dinamisator  dalam  pemberdayaan  masyarakat khususnya  masyarakat  petani  di  Desa  Tunahan  Kecamatan  Keling Kabupaten  Jepara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif,  dimana  penelitian  dilakukan  dengan  cara penelitian lapangan,  yaitu mengumpulkan informasi  secara langsung mengenai suatu fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan lingkungan  masyarakat.  Data  dianalisis  menggunakan  teknik wawancara  mendalam  dengan  pemerintah  desa  dan  masyarakat, observasi lapangan langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini  adalah  peran  Pemerintah  Desa  Tunahan  dalam  pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik walaupun belum maksimal dalam peran katalis,  fasilitator,  dan  dinamisator  dalam  hal  kurangnya  perhatian pemerintah  desa  di  ibukota.  pendampingan  yang  diberikan  kepada masyarakat,  pelaksanaan  program  pelatihan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Desa  Tunahan  kepada  masyarakat  masih  belum  intensif, dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  karena  desa  kurang  mampu mempengaruhi atau menggerakkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam  setiap  kegiatan.  Ada  faktor  yang  menjadi  pemicunya  yaitu faktor  pendukung  antara  lain  kepemimpinan  dan  kekuatan,  faktor keterbatasan,  keterbatasan  dan  penghambat  antara  lain  rendahnya keterampilan dan ketersediaan fasilitas.
Kata  Kunci:  Peran,  Pemerintahan  Desa,  dan  Pemberdayaan Masyarakat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995

## Abstract
Community  empowerment  is  a  process  carried  out  by  the  village government  in  increasing  the  dignity  of  the  community  so  that  it  is able  to  make  the  community  self-sufficient.  With  the  existence  of  a program  of  community  empowerment  activities  carried  out  by  the village government for the community, it is hoped that it can improve the  welfare  of  the  community's  standard  of  living  and  economy. However,  the  empowerment  program  implemented  by  the  Tunahan Village  government  was not  optimal. This  study aims to  find out  the role  of  the  village  government  as  a  regulator,  catalyst,  facilitator  and dynamist  in  community  empowerment,  especially  the  farming community in Tunahan Village, Keling District, Jepara Regency. This study uses a descriptive qualitative research method, where research is carried  out  by  field  research,  namely  collecting  information  directly about  a  phenomenon  that  actually  occurs  in  society  and  the community environment. Data were analyzed using in-depth interview techniques  with  village  government  and  communities,  direct  field observations, and documentation. The results of this study are that the role of the Tunahan Village Government in community empowerment is  quite  good  even  though  it  is  not  optimal  in  the  role  of  a  catalyst, facilitator, and dynamicator in terms of the lack of attention from the village  government  in  capital  assistance  provided  to  the  community, the  implementation  of  training  programs  provided  by  the  Tunahan Village Government to the community still not intensive, and lack of community  participation  because  the  village  is  less  able  to  influence or  mobilize  the  involvement  of  community  groups  in  every  activity. There are factors that trigger this, namely supporting factors including leadership  and  strength,  limitations,  limitations  and  inhibiting  factors including low skills and availability of facilities.
Keywords: Role, Village Government, and Community Empowermen

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  menganut  prinsip desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Terwujudnya desentralisasi akan memberi kesempatan dan kekuasaan  yang cukup besar kepada  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah (Muhammad Noor2012).    Pemberian  otonomi  kepada  daerah  bertujuan  untuk mempercepat  tercapainya  kesejahteraan  sosial  dengan  cara  meningkatan pelayanan,  pembinaan  pelibatan  masyarakat,  dan  pemberdayaan masyarakat ( Bambang Karsosno dan Amalia Syauket,2021) Pemberdayaan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM),  khususnya  dalam  hal  mempengaruhi  dan  mengubah  perilaku masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  taraf  hidupnya. Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses  yang  dilakukan  untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan keadaan yang tidak mampu  melepaskan  diri  dari  kemiskinan  dan  keterbelakangan.(Ita Ulumiyah, 2013).
Seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak  hanya  membantu  terlaksananya  pembangunan  desa,  namun  juga menawarkan  cara  pandang  baru  bagi  masyarakat  untuk  mengubah  wujud desa . Undang-Undang Desa menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama  bukan  hanya  sebagai  sasaran  dan  lebih  menekankan  pendekatan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan melalui pemberdayaan masyarakat desa,  mereka  mampu  melakukan  perubahan  nyata  dan  mendapatkan kembali  hartkat  dan  martabatnya.  Sasaran  dalam  memberdayakan  adalah masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  keberdayaan  secara  ekonomi, sosial, budaya dan politik (Suharto,2018).
Upaya  pemerintah  di  suatu  daerah  berperan  penting  dalam pemberdayaan masyarakat sehingga setiap daerah memiliki cara tersendiri dan berbeda (Hermawati, 2019). Pemerintah Desa Tunahan telah berupaya membentuk  kebijakan  dalam  memberdayakan  masyarakatnya,  namun program  yang  telah  dijalankan  masih  belum  berjalan  dengan  baik  karena beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pemberdayaan  tersebut  kurang optimal.  Permaslahan  yang  pertama  adalah  Kurangnya  edukasi  dari pemerintah  terhadap  masyarakatnya,  sehingga  konsep  pemerintah  yang diberikan dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat yang belum bisa diterima,  banyaknya  keluarga  prasejahtera,  rendahnya  pendidikan  dan pengetahuan masyarakat yang dapat mengakibatkan kurang termanfaatkannya  potensi  lahan  persawahan  da  perkebunan  karena masyarakat  tani  di  Desa  Tunahan  hanya  membudidayakan  jenis  tanaman padi  dan  palawija.  Kemudian,  hasil  produksi  pertanian  masyarakat  tidak
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
memuaskan atau hanya mencapai kualitas standar, sehingga mempengaruhi pendapatan petani Desa Tunahan.
Selain itu, kurangnya penguasaan teknologi di bidang pertanian. Dari hal  tersebut,  maka  Pemerintah  Desa  Tunahan  memberikan  kegiatan pemberdayaan,  penyuluhan  atau  pelatihan  serta  penambahan  kelompok tani di Desa Tunahan dengan tujuan pengetahuan petani menjadi lebih baik sehingga  petani  mendapatkan  hasil  panen  dengan  kualitas  baik  dan kesejahteraan  petani  meningkat.  Dalam  proses  pemberdayaan,  Kepala Desa  Tunahan  menyatakan  bahwa  program  yang  telah  dijalankan  masih belum  berjalan  dengan  baik  karena  beberapa  faktor  yang  menyebabkan pemberdayaan tersebut kurang optimal (wawancara, 2022).
Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Tunahan perlu langkah yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  sektor  pertanian  yang  terjadi, Pemerintah  Desa  Tunahan  perlu  melakukan  perbaikan  kebijakan  dalam sektor  pertanian  serta  memberdayakan  masyarakat  terutama  pada  sektor pertanian untuk kemajuan desa. Dengan demikian, peran pemerintah desa sangat  penting  dalam  proses  pemberdayaan  terhadap  masyarakatnya, karena hal tersebut dapat berpengaruh dalam meningkatnya taraf hidup dan pendapatan  untuk  tercapainya  kemandirian  desa.  Untuk  itu  diperlukan penelitian  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  pemerintah  desa  dalam pemberdayaan  masyarakat  dan  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  peran pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
Pemberdayaan masyarakat menurut Totok Mardikanto adalah proses peningkatan  sikap  kemandirian  dan  kemampuan  masyarakat  untuk menyuarakan  pendapat,  kebutuhan,  dan  pilihan  mereka,  serta  untuk berpartisipasi,  menawar,  mempengaruhi,  dan  mengelola  institusi  secara bertanggung  jawab  untuk  perbaikan  kehidupan.  Kemudian  menurut Mardikanto,  terdapat  beberapa  indikator  yang  digunakanan  untuk mengukur kinerja sistem pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, antara lain:
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
1. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
2. Tingkat  kemudahan  penyelenggaraan  program  kegiatan  untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan.
3. Anggaran,  jumlah  dana  yang  dapat  diperoleh  dari  masyarakat  untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Partisipasi,  keikutsertaan  jumlah  masyarakat  atau  frekuaensi kehadiran  setiap  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  (.Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2017).
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia).  Kemudian, berdasarkan  Undang-Undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam Pasal  1  ayat  2,  disebutkan  bahwa  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam  Pasal  1  ayat  3,  Pemerintah  Desa  merupakan  Kepala  Desa  atau perangkat desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa . .
Peran  pemerintah  desa  adalah  membimbing  atau  mengarahkan masyarakat  menjadi  adil  serta  dapat  bertanggung  jawab.  Sebagaimana diketahui  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  adalah  melaksanakan pembangunan  disegala  bidang  termasuk  pembangunan  fisik  desa  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Menurut  Ryaas Rasyid,  peran  pemerintah  desa  dalam  pemberdaaan  masyarakat  terbagi menjadi 4 peran antara lain:
1) Peran  pemerintah  sebagai  regulator,  yaitu  menyiapkan  arah  untuk menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan  melalui  penenrbitan peraturan-peraturan.  Sebagai  regulator,  pemerintah  memberi  pedoman
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
kepada  masyarakat  sebagai  instrumen  untuk  mengatur  segala  kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2) Peran  pemerintah  desa  sebagai  dinamisator,  yaitu  menggerakan partisipasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  proses  pembangunan. Pemerintah  desa  harus  memiliki  kemampuan  dalam  memberikan bimbingan  serta  mampu  mengajak  masyarakat  agar  terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisiasi aktif dalam setiap kegiatan.
3) Peran  pemerintah  desa  sebagai  fasilitator,  yaitu  menciptakan  kondisi yang  kondusif  untuk  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan.
4) Peran  pemerintah  desa  sebagau  katalisator,  yaitu  pemerintah  berada diposisi sebagai agen  yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang sebenarnya terjadi, yaitu dengan melihat keadaan dan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  itu  yang  dilakukan dengan  cara  melakukan  penelitian  langsung  ke  lapangan.  Pendekatan kualitatif  adalah  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  didasarkan  pada teknik yang mengeksplorasi fenomena sosial atau masalah manusia dalam memperoleh informasi serta mengumpulkan data spesifik dari responden.
Dalam  penelitian  ini  analisis  datanya  dianalisis  melalui  interpretasi dokumentasi,  observasi,  dan  hasil  wawancara  yang  kemudian  dianalisis dan  dideskripsikan  secara  akurat  dan  sistematis.  Berdasarkan  data-data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  responden  dan  juga berupa dokumen laporan , buku, artikel,  jurnal  maupun  penelitian  terdahulu yang  berkaitan  dengan  peran  pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat, peraturan serta Undang-Undang Desa.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Tunahan  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan Keling,  Kabupaten  Jepara.  Desa  Tunahan  memiliki  luas  wilayah  871,50 Ha  dengan  ketinggian  desa  adalah  berupa  dataran  tinggi  yaitu  300,00 meter  diatas  permukaan  air  laut,  dan  suhu  rata-rata  curah  hujan  di  Desa Tunahan  mencapai  66,00  mm  sehingga  desa  ini  cocok  sebagai  tempat pemukiman dan perkebunan. Secara garis besar Desa Tunahan terdiri dari 34 RT/ 10 RW dan 9 dukuh. Berdasarkan sensus penduduk Desa Tunahan pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 8.472  jiwa  yang  terdiri  dari  4.252  laki-laki  dan  4.220  perempuan.(Profil Desa Tunahan Tahun 2021)
Tabel 1. Kependudukan Desa Tunahan Jumlah Kependudukan Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan A. Jumlah Penduduk 4252 orang 4220 orang 8472 orang B. Jumlah Keluarga 2544 KK 255 KK 2799 KK C. Kepadatan Penduduk 92,26 per KM (Sumber: Profil Desa Tunahan Tahun 2021)
Dari  data  profil  Desa  Tunahan  jumlah  total  keseluruhan  kepala keluarga  yang  ada  di  Desa  Tunahan  diketahui  bahwa  presentase  tingkat kesejahteraan  keluarga  prasejahtera  mencapai  sekitar  45%.  Kemudian, mata  pencaharian  penduduk  di  Desa  Tunahan  mayoritas  adalah  petani/ buruh  tani  dengan  jumlah  total  1.854  petani  dan  1.775  buruh  tani.  Hal tersebut  disebabkan  karena  sebagian  besar  lahan  penggunaan  tanah  di Desa Tunahan digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan

## Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat
Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  secara  berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan kemandirian melalui meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan,  perilaku  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan kehidupan  ekonomi  maupun  sosial  sehingga  masyarakat  dapat  hidup secara  mandiri.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  desa  memiliki
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
peranan    yang    penting    dalam    pemberdayaan    masyarakat.    Dengan demikian,  untuk  mengetahui  seberapa  aktif  peran  pemerintah  desa  maka peneliti  mendeskripsikan  tentang  peran  pemerintah  desa  dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ryaas Rasyid, sebagai berikut:

## 1. Pemerintah Desa Sebagai Regulator
Sebagai regulator, pemerintah berperan untuk menyeimbangkan pelaksanaan  pembangunan,  pemerintah  menyusun  pedoman  dengan menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan.  Pemerintah  juga  menyusun  kebijakan  dan  rencana seperti program pemberdayaan masyarakat.
Dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tunahan  pemerintah desa juga telah melakukan beberapa program pemberdayaaan melalui pembentukan  organisasi  seperti  kader-kader  masyarakat  atau kepengurusan  yang  membantu  tugas  dan  fungsi  suatu  organisasi. Pembuatan  kebijakan  yang  mampu  mempengaruhi  semua  aspek adalah salah satu bagian yang paling dirasakan dari peran pemerintah. Terdapat  Peraturan  Bupati  Jepara  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  pada  Bab  1  Pasal  1  yang  menyatakan  bahwa  “Pelaksanaan kegiatan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat”.  Kemudian  “Kader  pemberdayaan  masyarakat  desa adalah  anggota  masyarakat  desa  yang  memiliki  prakarsa  dan  dipilih oleh  desa  untuk  mengembangkan  dan  menggerakkan  partisipasi, swadaya, dan goyong royong di lingkungan masyarakat”.
Dari  pernyataan  tersebut  maka  Pemerintah  Desa  Tunahan melakukan  pembentukan  kelompok  masyarakat  yang  bertujuan mewujudkan  dan  tercapainya  suatu  tujuan  yang  diinginkan. Pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tunahan  dilaksanakan  secara keseluruhan  dengan  adanya  pembentukan  kelompok  organisasi masyarakat  mulai  dari  generasi  muda  hingga  dewasa.  Seperti
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
generasi  muda  di  Desa  Tunahan  juga  diberi  arahan  untuk  dapat membantu  untuk  memajukan  dan  membangun  desa  yang  belum terakomodir  dengan  baik.  Dalam  hal  tersebut  maka  terbentuknya organisasi  Karang  Taruna  untuk  menanggulangi  berbagai  masalah kesejahteraan  sosial  terutama  pada  generasi  muda  di  Desa  Tunahan dan  mampu  mengembangkan  potensi  seperti  kewirausahaan  bagi generasi muda di lingkungannya.
Ditingkat  pertanian,  peraturan  pemerintah  berpengaruh terhadap  upaya  pengendalian  kegiatan  pertanian  masyarakat  dan mengembangkan inovasi baru dibidang pertanian. Dengan terbentuknya  organisasi/kelompok  seperti  Gapoktan  serta  kelompok tani dan KWT (Kelompok Tani Wanita) di Desa Tunahan diharapkan mampu membantu  meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha masyarakat  dengan  melakukan  perlindungan  petani  melalui penyediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  pertanian,  modal, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  khusunya  petani  di  Desa  Tunahan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan usaha tani, memajukan pola pikir  para  petani  serta  memperkuat  kelompok  tani  agar  mandiri  dan mempunyai  daya  saing  tinggi  dalam  usaha  taninya.  Adanya Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara  Nomor  6  Tahun  2017 Tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  dan  Nelayan  pada  Pasal  1 menyatakan bahwa “Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  petani  dan  nelayan  untuk melaksanakan  usaha  tani  dan  perikanan  yang  lebih  baik  melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan,
pengembangan  sistem  sarana  pemasaran  hasil  produksi,  jaminan luasan  lahan,  kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan informasi,  dan  penguatan  kelembagaan  pertanian  dan  nelayan. Kemudian  pada  Pasal  46  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
kelembagaan  petani  yang  terdiri  dari  kelompok  tani,  gabungan kelompok  tani,  dan  asosiasi  komoditas  pertanian.  Dari  pernyataan tersebut  maka  Pemerintah  Desa  Tunahan  melakukan  pemberdayaan dengan  terbentuknya  organisasi  masayarakat  seperti  kelompok  tani dan  Gapoktan  (Gabungan  Kelompok  Tani) maupun KWT (Kelopok Tani Wanita) serta pemberian pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,  penguatan  kelembagaan  petani,  serta  penyediaan fasilitas  sarana  dan  prasarana  pertanian.  (Peraturan  Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017)
Pemberian  penyuluhan  dan  palatihan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  melalui  PPL  (Penyuluh  Pertanian  Lapangan)  untuk memberdayakan  petani  di  Desa  Tunahan.  Gapoktan  dibentuk  dari beberapa  gabungan  kelompok  tani  yang  bekerjasama  untuk mempermudah  dalam  mengkoordinir  pertanian  serta  memperkuat kelembagaan  petani  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  kegiatan pertanian  dari  sektor  permodalan  hingga  pengolahan  hasil pertanian,  sehingga  pembinaan  pemerintah  kepada  petani  dapat sesuai  dengan  tujuan  seperti  meningkatkan  kemampuan  usaha  dan perekonomian  para  petani.  Pembentukan  kelompok  tersebut  untuk memudahkan  pemerintah  menyalurkan  berbagai  sarana  dan prasarana  untuk  menunjang  kegiatan  pertanian.  Namun  untuk mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  masih  dirasakan  sulit  oleh masyarakat  dikarenakan  belum  adanya  aturan  dan  arahan  dari pemerintah  tersebut.  Masyarakat  hanya  akan  bisa  mendapatkan bentuk  bantuan  dari  pemerintah  desa  ketika  mereka  menyampaikan atau  menyalurkan  pendapat  maupun  keinginan  mereka  untuk  bisa disalurkan ke pemerintah daerah.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan di Desa Tunahan cukup  baik  karena  Pemerintah  Desa  Tunahan  telah  berupaya melakukan  pembentukan  organisasi  masayarakan  yang  merupakan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat Desa Tunahan untuk  mengembangkan  kemandirian  serta  kesejahteraan  masyarakat dengan  meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan,  keterampilan melalui  kebijakan  program  maupun  kegiatan  yang  sesuai  dengan masalah  yang  dihadapi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Namun,  karena belum adanya peraturan secara tegas dan jelas yang berkaitan dengan pemberdayanan  masyarakat  di  Desa  Tunahan  membuat  masyarakat merasa  kesulitan  dalam  mendapatkan  kebutuhan  yang  diinginkan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang berpihak kepada masyarakat agar dapat mensejahterakan masyarakatnya khusunya petani di Desa Tunahan
2. Pemerintah Desa Sebagai Katalisator
Potensi  desa  dapat  lebih  cepat  berkembang  ketika  pemerintah berperan  sebagai  katalisator  pemerintah  desa.  Hal  ini  berkaitan dengan  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  mengenali  dan  secara proaktif mengkoordinasikan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi laju  pembangunan.  Pemerintah  juga  harus  mendorong  keterlibatan pihak  lain  yang  kompeten  dalam  penciptaan  infrastruktur  dan fasilitas  pembangunan,  seperti  swasta  dan  lembaga  swadaya masyarakat,  untuk  memaksimalkan  fungsinya  sebagai  katalisator. Kesiapan pemerintah desa untuk  memberikan modal bagi  kelompok juga menjadi poin penting yang harus dilakukan.
Peran  pemerintah  dalam  bantuan  modal  adalah  menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan upaya  peningkatan  kualitas  hidup  atau  kemakmuran  masyarakat melalui bidang pembangunan, kegiatan kemasyarakatan,
pengembangan  usaha,  dan  pemberdayaaan  masyarakat.  Kemudian Pemerintah  Desa  Tunahan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  perlu  dibantu  oleh  pembangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  dan mengatur  suatu  wilayah,  melaksanakan  dan  memberikan  pelatihan,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  serta  persediaan  modal  untuk meningkatkan  kesejahteraan  taraf  hidup  masyarakat.  Pemerintah Desa  Tunahan  melalui  Dinas  Pertanian  berusaha  memfasilitasi  para petani  agar  hasil  produsi  pertanian  dapat  meningkat.  Peningkatan hasil  pertanian  di  suatu  daerah  merupakan  hal  yang  sangat diharapkan  dalam  kegiatan  produksi        pertanian  yaitu  dengan meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  bertani  serta  adanya  berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Bantuan  modal  pertanian  seperti  penggunaan  dana  dan  alat mesin  pertanian  sangat  dibutuhkan  masyarakat  untuk  memudahkan berjalannya  proses  produksi  sampai  pasca  produksi  sehingga  hasil pertanian  dapat  meningkat.  Dari  pernyataan  Bapak  Marilan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Tunahan jarang mendapatkan dana dari  Pemerintah  Daerah.  Adanya  pelaksanaan  bantuan  dilakukan setahun sekali ketika memasuki musim tanam serta bantuan tersebut diberikan oleh Dinas Kabupaten Jepara diberikan kepada desa untuk bisa  dikelola  oleh  gapoktan  yang  pada  akhirnya  diberikan  ke  setiap kelompok  tani  Desa  Tunahan  dan  digunakan  untuk  menunjang kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian.

## 3. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator
Fasilitator merupakan pelaksana kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat  atau  agen  perubahan  (seseorang  atas  nama  pemerintah) untuk mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengambil inovasi.(Totok Mardikanto dan  Poerwoko  Soebianto).  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat diartikan sebagai proses yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah  maupun  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  supaya masyarakat mampu memiliki rasa ingin tahu dan mampu menampung inovasi demi terwujudnya peningkatan produktivitas serta pendapatan  usaha  sehingga  dapat  memperbaiki  kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Sebagai  fasilitator,  pemerintah  desa
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
memfasilitasi  tersedianya  sarana  dan  prasarana  dengan  memberikan pendanaan  atau  permodalan  serta  pemberian  pendampingan  melalui pelatihan,  pendidikan,  dan  peningkatan  keterampilan  kepada masyarakat.
Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  pemberdayaan dilaksanakan melalui pemberian fasilitas untuk kegiatan pembangunan  desa.  Seperti  pemberian  modal  bantuan,  pelatihan keterampilan, UMKM, dari pemberdayaan untuk merias, dan masak. Kemudian  untuk  menjamin  kenyamanan  masyarakat  khususnya petani  dalam  mengelola  lahan  sawah,  Pemerintah  Desa  Tunahan telah  memberikan  fasilitas  sarana  pertanian  berupa  hand  traktor. Pemberian  bantuan  tersebut  adalah  hibah  atau  pemberian  bantuan dari  Dinas  Pertanian  Jepara  kepada  Pemerintah  Desa  Tunahan  yang kemudian  akan  disalurkan  langsung  ke  masyarakat yang membutuhkan.  Kemudian  bersamaan  dengan  pemberian  alat pertanian  juga  diadakan  pelatihan  pembuatan  bibit  untuk memanfaatkan  lahan  pekarangan  rumah  warga  seperti  tomat,  cabai, dll.
Fasilitator  adalah  seseorang  yang  berperan  membantu  agar masyarakat  menemukan  sendiri  atau  mengembangkan  pengetahuan masyarakat  melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  atau  pelatihan (Edi Suharto,2005).  Fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat  seperti  tersedianya  sarana  dan  prasarana  dengan memberikan  pendampingan  melalui  pelatihan  untuk  membantu meningkatkan  keterampilan  masyarakat.  Seperti  dalam  pemberian alat  mesin  (hand  traktor)  kepada  masyrakat  yang  dapat  menjadikan fasilitas  sarana  petanian  cukup  memadai,  namun  dengan  banyaknya masyarakat atau petani yang masih merasa kesulitan dan belum bisa menggunakan  alat  tersebut  menjadikan  peran  Pemerintah  Desa Tunahan sebagai fasilitator masih belum bisa dikatakan baik  karena dari  Pemerintah  Desa  Tunahan  hanya  menyalurkan  bantuan  dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
Dinas  Pertanian  maupun  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat tanpa  memberikan  arahan  maupun  panduan  kepada  masyarakat mengenai  apa  saja  yang  harus  dilakukan.  Kemudian  seperti  halnya pemberian  bantuan  yang ada tidak diberikan secara merata terhadap semua  kelompok  tani  serta  pemberian  bibit  dengan  kualitas  yang kurang baik sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.
4. Pemerintah Desa Sebagai Dinamistaor
Dalam rangka mendorong dan menjaga dinamika pembangunan  daerah,  maka  peran  pemerintah  sebagai  dinamisator adalah  menggerakkan  keterlibatan  masyarakat  apabila  terjadi hambatan  dalam  proses  pembangunan.  Sebagai  penggerak, pemerintah berkontribusi dengan memberikan bimbingan atau arahan yang  luas  dan  efektif  kepada  masyarakat,  dan  hal  tersebut membutuhkan  pengarahan  serta  bimbingan  atau  pedoman. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarkat melalui tim penyuluh dan organisasi tertentu.
Pemerintah  desa  bergerak  membangun  kegiatan  pertanian  di masyarakat  sehingga  dapat  mempengaruhi  lingkungannya  sendiri. Peran  pemerintah  desa  dalam  upaya  pemberdayaan  tersebut dilakukan  dengan  memberikan  motivasi  dan  bimbingan  untuk mempengaruhi  aktivitas  pertanian  di  masyarakat,  sehingga  mampu memperbaiki  atau  mengubah  lingkungan  serta  mutu  hidup masyarakat kearah yang lebih baik  yaitu kelompok tani yang madiri dan mampu bersaing di  dunia pasar. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan,  pemerintah  desa  harus  mampu  menjadikan  dirinya untuk  terus  aktif  bergerak  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  setempat.  pemerintah  sebagai  dinamisator  telah berupaya  mempengaruhi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam pemberdayaan  masyarakat  untuk  menunjang  keberhasilan  dari aktivitas masyarakat  yang ada di Desa Tunahan khusunya di bidang pertanian  yaitu  dengan  membentuk  kelembagaan  pertanian  berupa
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
Kelompok  Tani  dan  Gapoktan  (Gabungan  Kelompok  Tani). Kemudian  dipertemuan  musyawarah  anggota  kelompok  tani memberikan  penyuluhan  dan  pendampingan  kepada  petani  agar aktivitas  pertanian  kelompok  tani  bisa  berjalan  baik.  Pembentukan kelompok  tani  tidak  dipisahkan  sesuai  dengan  keperluan  petani. Namun sangat disayangkan bahwa beberapa bantuan yang diberikan Pemerintah Desa Tunahan tidak sesuai  dengan apa  yang diharapkan petani  serta  tidak  sesuai  dengan  lingkungan  yang  ada  di  desa  atau pemberian  bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan  sasaran  sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tunahan
Pemberdayaan  masyarakat  petani  di  Desa  Tunahan  dilakukan dengan  mendampingi  masyarakatnya  agar  berdaya.  Hal  tersebut adalah  strategi  pemerintah  untuk  mesejahterakan  masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Tunahan kepada  masyarakat  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut dibuktikan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Desa Tunahan sendiri dan Pemerintah
Pemerintah  Desa  Tunahan  telah  berupaya  mendukung pengembangan  kegiatan/pelatihan  dengan  menyediakan  anggaran untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Walaupun  dari  pihak pemerintah desa memberikan anggaran dengan jumlah yang terbatas di  setiap  program,  Pemerintah  Desa  Tunahan  tetap  mengupayakan anggaran  untuk  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui organisasi  masyarakat  dapat  tercukupi  sehingga  mampu  mendorong keberhasilan pemberdayaan. Dan setiap organisasi dituntut untuk bisa memaksimalkan  apa  yang  yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  desa agar  bisa  tercukupi  dalam  setiap  program  kegiatan.  Dengan  adanya program  pemberdayaan  ekonomi  melalui  beberapa  organisasi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
tersebut  masyarakat  diharapkan  mampu  mengembangkan  diri. Melalui  strategi  pemerintah  desa  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  melalui  organisasi  atau  kelompok  di  Desa  Tunahan Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara  merupakan  salah  satu  langkah yang  tepat  untuk  mancapai  keberhasilan  dan  dapat  memajukan program  pemberdayaan  yang  telah  direncanakan  oleh  Pemerintah Desa Tunahan.
Pemerintah  Desa  Tunahan  mengalami  beberapa  kendala  salah satunya  yaitu  kurangnya  partisipasi  masyarakat  Desa  Tunahan.
Dalam kegiatan pemberdayaan dengan memberikan
penyuluhan/pelatihan  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Tunahan terhadap masyarakat yang menghadirkan beberapa tokoh
.Keterampilan  dalam  mengelola  sektor  pertanian  yang  dilakukan petani  Desa  Tunahan  masih  sangat  kurang,  hal  tersebut dibuktikan  dengan  banyaknya  masyarakat  petani  di  Desa  Tunahan yang  masih  menggunakan  cara  tradisional  daripada  cara  modern dalam  bertani.  Tingkat  keterampilan  masyarakat  petani  di  Desa Tunahan  dalam  sektor  pertanian  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut diketahui  dari  peran  pemerintah  yang  belum  bisa  menggerakkan masyarakatnya untuk berubah dan memperbaiki diri.
Dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Tunahan,  tentunya  harus didukung  dengan  alat  maupun fasilitas  yang memadai dengan dapat menunjang  kelancaran  suatu  kegiatan  seperti  pertemuan  atau  rapat desa  serta  kegiatan  penyuluhan.  Fasilitas  tersebut  antara  lain  papan tulis,  LCD,  proyektor,  materi  penyuluhan,  dan  ketersediaan  tempat duduk untuk pertemuan dan pelatihan/penyuluhan.
Keterbatasan  fasilitas  karena  peralatan  yang  belum  dimiliki membuat  pemerintah  desa  hanya  bisa  menyediakan  fasilitas  dengan jumlah  yang  terbatas  untuk  mendukung  selama  kegiatan  atau pelatihan-pelatihan yang diadakan di Desa Tunahan. Namun, dengan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
kurangnya  fasilitas  tersebut  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  atau  pelatihan  terus  berjalan  dengan  baik.  Dengan penggunaan  peralatan  yang  dipinjam  dari  masyarakat  yang  sudah memiliki  alat  unggulan  dapat  menunjukkan  bahwa  kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan pelatihan dan kegiatan masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  empat  indikator  peran  pemerintah  desa  menurut  Ryaas Rasyid  yang  telah  peneliti  kaji  dari  pembahasan  bab  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  :  Peran  Pemerintah  Desa  Tunahan  dalam pemberdayaan  masyarkat  sudah  cukup  baik,  walaupun  kurang  maksimal pada  peran  katalisator,  fasilitator,  dan  dinamisator.  Perhatian  Pemerintah desa  dalam  bantuan  modal  yang  diberikan  kepada  masyarakat  masih kurang.  Pelaksanaan  program  pelatihan  yang  diberikan  Pemerintah  Desa Tunahan  kepada  masyarakat  masih  kurang  intensif,  dan  kurangnya pastisipasi masyarakat karena Pemerintah Desa kurang bisa mempengaruhi atau  menggerakkan  keterlibatan  kelompok  masyarakat  dalam  setiap kegiatan
Adapun  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  keberhasilan pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Tunahan  yaitu  (1) kepemimpinan  dan  kekuasaan,  (2)  anggaran,  dan  (3)  partisipasi. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tunahan  yaitu  rendahnya  keterampilan  dan  ketersediaan  fasilitas  dalam menunjang  kelancaran  kegiatan  yang  ada  di  Desa  Tunahann  yang menyebabkan program pemberdayaan menjadi terhambat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Noor,  “Memahami  Desentralisasi  Indonesia”,  Yogyakarta:  Interpena,
2012
Bambang Karsosno dan  Amalia Syauket,  “Buku  Ajar Otonomi  Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi”, Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021
Ita  Ulumiyah,  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”, Skripsi,
Universitas Brawijaya, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, 2013
Suharto,  Suharto“Kapasitas  Pemerintahan  Desa  dalam  Implementasi  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Jawa Tengah”, Jurnal Sosio Dialektika, Vol. 3 No.2, 2018
Hermawati,  “Peran  Desa  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Di Desa  Lumbewe  Kecamatan  Burau”,  Skripsi,  IAIN  Palopo,  Palopo:  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019
Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebianto,  “Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Perspektif Kebijakan Publik”, Bandung: Alfabeta, 2017
Eliana,  Sari,  “Modul  Teori  Organisasi  (Konsep  dan  Aplikasi)”,  Jayabaya University Press, Jakarta, 2006
Hutahaean,  Wendy  Sepmady, Filsafat  dan  Teori  Kepemimpinan ,  Ahlimedia Press, Malang, 2021
Karsono, Bambang, dan Amalia Syauket, Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi , Ubhara Jaya Press, Jawa Barat, 2021
Labolo,  Muhadam, Memahami  Ilmu  Pemerintahan:  Suatu  Kajian,  Teori, Konsep, dan Pengembangannya , Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Mardikanto,  Totok,  dan  Poerwoko  Soebianto, Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik , Alfabeta, Bandung, 2017
Murdiyanto,  Eko, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan  Aplikasi  Contoh Proposal ,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020
Nawawi,  Hadari  dan  Mimi  Martin, Penelitian  Terapan ,  Gadjah  Mada  Press, Yogyakarta, 1996
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1. 10995
Noor, Muhammad, Memahami Desentralisasi Indonesia , Interpena, Yogyakarta, 2012
Nugrahani,  Farida, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan Bahasa , Cakra Books, Surakarta, 2014
Profil Desa Tunahan Tahun 2021
Suharto, Edi, Membangun Masyyarkat Memberdayakan Rakyat , Refika Aditama, Bandung, 2005
Sumaryadi, Nyoman I, Evektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah , Citra
Utama, Jakarta, 2005 -----------------
Hermawati,  Peran  Desa  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Di Desa  Lumbewe  Kecamatan  Burau,  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam IAIN Palopo, Palopo, 2019
Ulumiyah,  Ita,  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  pada  Desa  Sumberpasir  Kecamatan  Pakis  Kabupaten  Malang, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2013
Peraturan  Bupati  Jepara  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara  Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Profil Desa Tunahan Tahun 2021 -------------------
http://tunahan.jepara.go.id/index.php/artikel/2014/4/30/karang-tarunadiakses  pada tanggal 1 April 2023.
Kaswoto Biantoro, Kepala Desa Tunahan. Wawancara, tanggal 9 April 2022, jam 10.00-13.00 WIB
Masruri,  Staf Seksi  Pelayanan Desa Tunahan, Wawancara, tanggal  5 Desember 2022, jam 10.30 -11.15 WIB