## PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH MENGENAI PENGELO- LAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BENGKALIS
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri
arifinbur@law.uir.ac.id; w.a.hajri@law.uir.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

## ABSTRAK
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup terhadap air limbah domestik menurut Pasal  63  Ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar pemerintah  Kabupaten/Kota,  di  antaranya adalah  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan  air  limbah  domestik.  Melalui RPJMN  2015-2019  diupayakan  pemerintah, di tahun 2019 setiap masyarakat Indonesia di pedesaan dan perkotaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak untuk  air  limbah  domestik.  Kenyataannya, ketersedian  pelayanan  air  limbah  domestik itu  sampai  saat  ini  baru  sebesar  60,91% dan  belum  ada  di  Kabupaten  Bengkalis. Isu  ini  tidak  boleh  terjadi,  karena  akan menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran  lingkungan.  Untuk  menjawab kebutuhan  masyarakat  Bengkalis  itu diperlakukan  suatu  alat  untuk  mengatur pengelolaan  air  limbah  domestik  dalam bentuk  peraturan  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan,  pertimbangan  pembentukan peraturan  perundang-undangan  daerah  di Kabupaten Bengkalis mengenai Pengelolaan Air  Limbah  Domestik  ini,  secara  filosofi merupakan  tanggung  jawab  negara  dan tugas  pemerintah  untuk  melakukannya guna  mewujudkan  kebahagiaan  seluruh
rakyat Indonesia dan segenap umat manusia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara Yuridis didasarkan kepada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Kata Kunci: Air_Limbah_Domestik, Peraturan_Perundangan_Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan_ Lingkungan

## Abstract
Environmental protection and management of domestic wastewater according to Article 63 Paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 32 Year 2009 shall be mandatory affairs related to basic services of regency  /  municipality  governments,  among  them  the  provision  of infrastructure and domestic waste water treatment facilities. Through the  RPJMN  2015-2019  the  government  attempts,  by  2019  every rural and urban Indonesian community already has access to proper sanitation facilities for domestic wastewater. In fact, the availability of domestic wastewater service to date is only 60.91% and not yet in Bengkalis Regency. This issue should not occur, because it will cause damage and / or environmental pollution. To respond to the needs of Bengkalis society it is treated a tool (tools) to regulate the management of domestic waste water in the form of local regulations. The result of the research shows that the consideration of the formulation of the regional regulation in Bengkalis Regency concerning the Management of  Domestic  Wastewater  is  philosophically  the  responsibility  of  the state  and  the  government’s  duty  to  do  so  in  order  to  realize  the happiness of all Indonesian people and all mankind based on Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution. Juridical is based on the 1945 Constitution and other relevant legislation.
Keywords: Domestic  Wastewater,  Local  Regulation,  Environmental Protection and Management

## A.  Pendahuluan
B erlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  membuat  peran  Pemerintah  Daerah  dalam menjalankan  berbagai  program  lingkungan  menjadi lebih penting, karena pengelolaan air limbah domestik merupakan  urusan  wajib  terkait  dengan  pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 63 Ayat (1, 2, dan 3),diantaranya adalah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah. Kenyataanya, sampai dengan  saat  ini  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan air limbah itu baik di Kabupaten maupun Kota  secara  umum  belum  memadai  (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekarjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016).
Menurut Direktorat P2LP Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  aspek  penting  dalam  penyelenggaraan pengelolaan air limbah yang perlu diperhatikan adalah aspek:  (a)  peraturan  perundang-undangan  sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (b) institusi atau kelembagaan penyelenggara baik  pada  lingkup  Pemerintah  Daerah  maupun masyarakat;  (c)  sumber  daya  manusia  termasuk sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas; (d) tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; (e)  pembiayaan  yang  cukup;  dan  (f)  kepedulian masyarakat  termasuk  pelaku  usaha  (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekarjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016). Seluruh aspek ini,  bermuara  kepada  tuntutan  atas  kebutuhan untuk  penanganan  air  limbah  secara  terpadu  dan komprehensif.
Mengingat  pentingnya  hal-hal  yang  disebutkan di atas, diperlukan suatu alat ( tools ) untuk mengatur pengelolaan  air  limbah  domestik  dalam  bentuk peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan urusan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Kabupaten  Bengkalis  sangat  membutuhkan suatu  pengaturan  pengelolaan  air  limbah  domestik
mengingat  jumlah  penduduk  sebesar  536.390  jiwa dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  10,25% (BPS, 2015) Dalam bidang sanitasi, terdapat 38,80% penduduk  dengan  kebiasaan  buang  air  besar sembarang  tempat,  35,00%  yang  menggunakan cubluk/jamban  tidak  aman,  dan  52,50%  sumber  air tercemar  akibat  saluran  pembuangan  air  limbah yang  tidak  aman.  Kondisi  ini  menjadi  salah  satu pertimbangan  dalam  menggagas  instrumen  hukum daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik ini. Lagi pula, Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.  16/PRT/M/2008  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah  Permukiman  (KSNP-SPALP)  mengamanatkan daerah untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  penelitian hukum  normatif.  Di  mana  penulis  melakukan  studi pustaka dengan menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan.
Dilihat  dari  sifatnya,  maka  penelitian  ini digolongkan  kepada  penelitian  yang  bersifat deskriptif.  Sifat  penelitian  ini  menggambarkan secara keseluruhan data yang ada secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh.
Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder. Setelah data di dalam penelitian ini terhimpun, lebih lanjut Peneliti melakukan analisis yang  merupakan  langkah  terakhir  dalam  sebuah kegiatan penelitian.
Dalam  analisis  data,  Peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Disebut kualitatif  karena  penelitian  ini  tidak  membutuhkan populasi dan sampel.

## C.  Hasil dan Pembahasan
Dalam suatu negara hukum, penyusunan  pera- turan  perundang-undangan  tidak  boleh  dilepaskan dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh pakar
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
hukum dan konstitusi Negara. Kegunaan pendangan tersebut adalah untuk membantu dalam memberikan pemikiran kritis terkait dengan tujuan dan keperluan masyarakat  (H.  Mukhsin  dan  Imam  Koeswahyono, 2008).  Pandangan  ini  menunjukkan,  penyusunan insturmen  hukum  daerah  terkait  pengelolaan  air limbah  domestik  itu  perlu  memperhatikan  berbagai pandangan  pakar  hukum  dan  konstiusi  Negara tersebut.
Di  dalam  negara  hukum,hukum  itu  merupakan penjelmaan  daripada  kehendak  negara  dan  negara sendiri  tertakluk  pada  hukum  yang  dibuatnya  (Abu Daud Busroh, 1993). Hubungan antara negara dengan hukum  haruslah  dapat  dilihat  sebagai  hubungan timbal balik (Krisna Harahap, 2001). Dalam hubungan itu,  hukum  ditempatkan  sebagai  sendi  utama  dan sumber tertinggi dalam mengatur masyarakat (Bagir Manan, 1994; Moh. Koesnardi dan Harmayli Ibrahim, 1983;  Sri  Soemantri  Martisuwigdjo,  1992).  Dalam konteks  ini  tidak  ada  yang  dapat  terluputkan  dari hukum sekalipun yang membuatnya.
Kedudukan  hukum  sebagai  sendi  utama  dan sumber  tertinggi  itu,  menghendaki  supaya  di  dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik  yang  dilakukan  penguasa  maupun  masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan  hukum  tidak  tertulis.  Menurut  Zairin, keabsahan negara itu memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat,  dan  mengabdi  pada  kepentingan umum(Zairin  Harahap,  2005).  Ini  menggambarkan bahwa  substansi  dari  sebuah  peraturan  perundang- undangan  (Peraturan  Daerah)  sebagai  instrumen hukum  yang  akan  mengatur  pengelolaan  air  limbah domestik  tersebut  mestilah  dapat  mencerminkan kenetralan  pemerintah,  tidak  berpihak  dan  dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat.
Dengan  demikian,  hukum  sebagai rule  of  game akan  dapat  mencegah  atau  menghalangi  penguasa dan  individu-individu  untuk  berbuat  sewenang- wenang. Dalam konteks ini hukum itu dijadikan sebagai pembatas  olehindividu  dan  penguasa  dalam  setiap
interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum itu dapat dijadikan  sebagai  perlindungan  atas  ketentraman umum  dan  keadilan  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa berlakunya hukum dan  penegakan  hukum  yang  benar  dan  adil  dalam masyarakat  akan  menimbulkan  kekacauan  dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun  dilakukan  oleh  individu-individu  manusia. Pemahaman yang seperti ini, dalam kajian akademik ini disebut dengan konsep negara hukum.
Di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, tak terkecuali peraturan daerah, minimal memuat  3  landasan,  yaitu:  a)  landasan  filosofis;  b) landasan sosiologis; dan c) landasan yuridis (Yuliandri, 2011).

## a.  Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tentang pengelolaan air limbah  yang  dibentuk  dengan  mempertimbangkan pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  yang meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan Pembukaan  UUD  1945.  Berdasarkan  pengertian tersebut  di  atas,  landasan  filosofis  dibentuknya peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah, merupakan harapan  atau  keinginan  Pemerintah  Daerah  dan Masyarakat  baik  saat  ini  mapun  akan  datang(Tim Penyusun  Direktorat  PPLP  Ditjen  Cipta  Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).  Karena  itu,  melindungi  dan  mengelolahnya secara  baik  adalah  sebuah  keniscayaan.  Sebab, dengan  lingkungan  hidup  yang  baik  berdampak kepada kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu  dilarang  untuk  merusak lingkungan.
Di samping itu, Allah tidak suka pada orang-orang Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang  terhadap  orang-orang  yang  selalu  bertakwa dan  selalu  berbuat  baik, seperti dikatakan Surat Ar- ,  seperti  dikatakan  Surat  Ar- Rum  (3):  41  menyebutkan  bahwa: “Telah  nampak kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada  mereka  sebahagian  dari  (akibat)  perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Begitu  juga,  Alinea  Keempat  UUD’45,  memberi mandat pula bahwa Negara berkewajiban “melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia”. Pernyataan  Alinea  Keempat  tersebut merupakan  kaedah  konstitusional  dari  kewajiban negara  dan  tugas  pemerintah  untuk  melindungi segenap  sumber-sumber  insani  dalam  lingkungan hidup  Indonesia,  guna  kebahagiaan  seluruh  rakyat Indonesia  dan  segenap  ummat  manusia.  Selain  itu, Alinea  Keempat  UUD  1945  tersebut  menggariskan bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi setiap warga negara Indonesia. Negara, pemerintah, dan  seluruh  pemangku  kepentingan  berkewajiban untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.
Mengacu pada penjelasan di atas, lingkungan hi- ingkungan hi- dup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia wajib diles- tarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi ra- kyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainya untuk  kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup hidup idup itu sendiri.
Pengelolaan air limbah domestik sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Pancasila dan Mukadimah UUD 1945. Penjabaran dan pengamalan atau aplikasi Penjabaran dan pengamalan atau aplikasi dan pengamalan atau aplikasi pengamalan atau aplikasi nilai-nilai  Pancasila  dalam  aspek  perlindungan dan rlindungan  dan pengelolaan  lingkungan hidupitu tidak bisa dipisah- lingkungan hidupitu tidak bisa dipisah- hidupitu  tidak bisa dipisah- tidak  bisa  dipisah- kan, sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan  utuh  yang  memberikan  keyakinan  kepada  raky- at dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, kese- rasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan ma- nusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan la- hir dan kemajuan batin.

## b.  Landasan Yuridis
Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk untuk mengatasi  permasalahan  air  limbah  atau  mengisi kekosongan  hukum  dengan  mempertimbangkan aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  diubah  atau  yang akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan rasa  keadilan  masyarakat  (Tim  Penyusun  Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).
Landasan  yuridis  menyangkut  persoalan  hukum yang  berkaitan  dengan  substansi  atau  materi  yang diatur  dalam  peraturan  Pengelolaan  Air  Limbah, sehingga perlu dibentuk peraturan tersebut. Beberapa persoalan  hukum  itu,  antara  lain,  peraturan  yang sudah  ketinggalan,  peraturan  yang  tidak  harmonis atau tumpang tindih, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai,  atau  peraturannya  memang  sama  sekali belum ada(Tim Penyusun Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).
Landasan  yuridis  merupakan  yang  berkaitan dengan  kewenangan  untuk  membentuk,  kesesuaian antara  jenis  dan  materi  muatan,  tata  cara  atau prosedur  tertentu,  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam  perumusan  Rancangan  Peraturan  Daerah ini  akan  ditempatkan  pada  bagian  konsiderans “Mengingat”.

## 1.   Landasan Konstitusional
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Begitulah Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945  mentasbihkannya.  Salah satu wujud hukum itu adalah peraturan perundang- undangan yang bersifat hirarkhis. Hal ini dimaksudkan agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antara  peraturan satu dengan peraturan lainnnya.
Terkait  landasan  yuridis  pengelolaan  air  limbah domestik ini, secara yuridis konstitusional dapat dilihat dari  apa  yang  diamanatkan  di  dalam  Pembukaan
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang berbunyi: “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan .....”. Dari alenia ke IV tersebut tersurat bahwa salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik  dan  sehat  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia telah  pula  dituangkan  dalam  Pasal  28  Piagam  Hak Asasi  Manusia  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari ketetapan  MPR  RI  No.  XVII/MPR/1998  tentang  hak asasi  manusia  yang  menyatakan: “Setiap  orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat” .  Selanjutnya  pemberian  hak  tersebut  telah secara  tegas  diatur  di  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke IV yang menetapkan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia berhak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat,  oleh  karena  itu  negara  berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan  demikian  pengakuan  hak  atas  lingkungan yang  baik  dan  sehat  sebagai  hak  asasi  setiap  warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga  Negara.  Oleh  karena  itu  Negara,  pemerintah, dan  seluruh  pemangku  kepentingan  berkewajiban untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan.
Penempatan  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  mempunyai  arti  penting  dan  hakaki sebagai  hak  warga  Negara,  dalam  hal  ini  Negara sebagai  penguasa  harus  menjamin  dan  melindungi hak  warga  atas  lingkungan.  Hak  atas  lingkungan yang  baik  dan  sehat,  sebagai  hak  subyektif  seperti dikemukakan  Heinhard  Steiger  C.S,  bahwa  Hak subyektif (Subjective  rights) adalah  bentuk  yang
paling  luas  dari  perlindungan  seseorang.  Sehingga dalam  hal  ini  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat dan  baik,  sebagai  hak  dasar  seseorang  yang  harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi  kelangsungan  hidup  manusia  serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  hak  atas lingkungan  baik  dan  sehat  sebagaimana  tertera dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  kewajiban  untuk  melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan  sumber-sumber  dayanya  adalah  kekayaan bersama  yang  dapat  digunakan  setiap  orang,  yang harus  dijaga  untuk  kepentingan  masyarakat  dan untuk  generasi-generasi  mendatang.  Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhannya  dan memenuhi kepentingan individu-individu.
Diundangkan  UU  No.  32  Tahun  2009  tangaal 3  Oktober  2009  dalam  LN.  Tahun  2009  No.  140, ketentuan  di  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD1945 ditegaskan kembali di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf (a) dan (b) UU No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
a)  Negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya alam  akan  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  mutu  hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b)  Negara  menjamin  hak  warga  negara  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  3  UU  No.  32  Tahun 2009,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  air  limbah sebagai  bagian  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan,  kesehatan, dan  kehidupan  manusia;  menjamin  kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup;  dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
lingkungan hidup.
Berdasarkan  UU  No.  36  Tahun  2009  bahwa Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  yang menyebabkan  terjadinya  gangguan  kesehatan  pada masyarakat  Indonesia  akan  menimbulkan  kerugian ekonomi  yang  besar  bagi  negara,  dan  setiap  upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi  bagi  pembangunan  negara  dan  dengan kesehatan yang terjamin memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  sebagai  kebutuhan  dasar  manusia.  Oleh karena itu negara bertanggung jawab melindunginya.
Pengelolaan  air  limbah  merupakan  salah  satu upaya yang memiliki tujuan akhir yaitu membangun kesehatan  masyarakat.  Selaras  dengan  tujuan dimaksud, Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa  pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## 2.   Landasan Peraturan Perundang-undangan
Terkait  dengan  peraturan  perundangan  tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis  terkait  pengelolaan  air  limbah  domestik ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-undangan berikut ini.

## a.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  digariskan bahwa  pembentukan  Perda  dimaksudkan  untuk
melaksanakan  tugas,  wewenang,  kewajiban,  dan tanggung  jawab  serta  atas  dasar  melaksanakan perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi diantaranya adalah:
1)  Sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  melak- sanakan  otonomi  daerah  dan  tugas  pem- bantuan  sebagaimana  diamanatkan  dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
2)  Merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Dalam  fungsi  ini,  Perda  tunduk  pada ketentuan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan. Dengan demikian Perda tidak boleh bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
3)  Sebagai  alat  pembangunan  dalam  mening- katkan kesejahteraan daerah.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bengkalis  untuk  menyusun  dan  kemudian  mene- tapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  terlihat pada  Lampiran  C.  UU  No.  23  Tahun  2014  terkait Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  yang  menunjukkan kewenangan  Pemerintah  Pusat,  Daerah  Provinsi, dan  Daerah  Kabupaten/Kota  dalampengelolaan  dan pengembangan sistem air limbah domestik.

## b.  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kemudian  kaitannya  dengan  kewenangan menyusun  dan  kemudian  menetapkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bengkalis  tentang  Pengelolaan Air  Limbah  Domestik  sebagaimana pada UU No. 23 sebagaimana  pada  UU No. 23 UU  No.  23 Tahun  2014  tegas  sekali  kaitan  dengan  kewenangan pengelolaan  dan  pengembangan  sistem  air  limbah domestic  yang  diatur  pada  PP  No.  38  Tahun  2007 yaitu pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan  Umum yaitu kewenangan sub bidang air yaitu  kewenangan  sub bidang air sub  bidang  air dan sub-sub bidang Pengaturan, Pembangunan, dan Pengawasan, disebutkan bahwa:
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
(a) Penetapan  peraturan  daerah  kebijakan pengembangan  prasarana  dan  sarana  air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakannasional dan provinsi;
(b) Pembentukan  lembaga  tingkat  kabupaten/ kota  sebagai  penyelenggara  prasarana  dan sarana air limbah di wilayah kabupaten/kota;;
(c) Penetapan  peraturan  daerah  berdasarkan NSPK  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan provinsi;;
(d) Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kabupaten/ kota.
c.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  16/ PRT/M/2008  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
Kebutuhan  akan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis  tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik terlihat  juga  pada  dukungan  yang  diberikan  pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No.  16/PRT/M/2008  menetapkan  bahwa Dalam  hal  Daerah  belum  mempunyai  pengaturan, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. Sehingga untuk keperluan  penyiapan  peraturan  daerah  tersebut Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  16/PRT/ M/2008  telah  menetapkan  Kebijakan  3  sebagai ketentuan  yang  dapat  melandasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kebijakan 3 tersebut adalah: menetapkan bahwa pengembangan perangkat peraturan perundangan  penyelenggaraan  pengelolaan  air limbah permukiman Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi  perangkat  peraturan  perundangan terkait  penyelenggaraan  pengelolaan  air  limbah permukiman. Untuk pelaksanaan Kebijakan tersebut telah  ditetapkan  strategi  dalam  Pengembangan Perangkat  peraturan  perundangan,  antara  lain: (1)  Menyusun  perangkat  peraturan  perundangan yang  mendukung  penyelenggaraan  pengelolaan  air
limbah permukiman; (2) Menyebarluaskan informasi peraturan  perundangan  terkait  penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; (3) Menerapkan peraturan perundangan.

## d.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat
Ketetntuan lain yang menegaskan bahwa dalam mendukung  penyelenggaraan  STBM,  Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyusu- nan peraturan dan kebijakan teknis adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.  Ketentuan  tentang  penyelenggaraan  STBM adalah sebagai pemicuan atau cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau  masyarakat  untuk  menyelenggarakan  STBM secara mandiri diantaranya adalah melalui perilaku: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan; (2) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

## e.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan  Rakyat  Nomor  09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air
Dalam  rangka  keberlanjutan  penggunaan sumber  daya  air  dan  prasarananya  sebagai  media pengelola  sumber  daya  air  dan  pengguna  sumber daya  air  salah  satunya  dapat  mewujudkan  melalui pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik. Pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik oleh pengguna dapat berupa: (1) kewajiban mengolah air limbah domestik sampai memenuhi standar baku mutu  yang  ditetapkan  sebelum  dibuang  ke  sumber air  untuk  kelompok  pengguna  dalam  jumlah  besar; dan (2) kewajiban menyediakan tangki septik sebagai kelengkapan prasarana pariwisata dan olah raga.
Untuk  menjalankan  ketentuan  tersebut  Pasal 58 huruf (b) menetapkan bahwa pemerintah daerah
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
wajib  menyusun  peraturan  daerah  yang  dibutuhkan untuk  melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat Nomor 09/Prt/M/2015 sesuai dengan  kewenangan,  kondisi,  dan kebutuhan daerah masing-masing.

## 3.  Landasan Sosiologis
Hukum  tidaklah  berada  pada ruang hampa. Karena itu, hukum harus dipandang  sebagai  suatu  lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, termasuk dalam hal ini hukum posistif.
Hukum  positif  yang  baik  atau hukum positif akan efektif apabila sejalan dan selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat ( the living law ). Hukum harus memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.  Jika  ada  masalah  antara  manusia  dan hukum, maka yang harus diperbaiki adalah hukum dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, adalah sesuatu yang di luar skenario social  engineering .  Pemahaman  seperti,  di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebut dengan landasan sosiologis.
Landasan  sosiologis,  merupakan  landasan  yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup  dalam  masyarakat,  dapat  berupa  kebutuhan atau  tuntutan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.
Kabupaten  Bengkalis  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Riau  dengan  luas  area 7.773,93  km 2 ,  jumlah  penduduk  536.390  jiwa  dan pertumbuhan  ekonomi  10,25%.  Secara  geografi, Kabupaten Bengkalis itu memiliki 17 pulau utama dan dialiri tiga sungai utama yakni Sungai Siak, Siak Kecil dan  Mandau  masing-masing  sepanjang  300;  90  dan 87  km  dengan  topografi  terdiri  dari  cekungan  rawa sebesar 71% dan dataran sebesar 21%. Luas wilayah, jumlah  dan  kepadatan  penduduk  tiap  kecamatan  di Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut ini.

## Tabel Luas Wilayah, Jumlah dan KepadatanPenduduk Kabupaten Bengkalis
Kecamatan Luas Wilayah ( Km 2 ) Jumlah Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Rata-Rata Jiwa/Rumah Tangga Kepadatan Penduduk Per Km 2 Desa Kelurahan Mandau 937,47 15 9 236.032 70.425 3.35 252 Pinggir 2.503,00 17 2 41.338 29.960 1.38 34 Bukit Batu 1.128.00 16 1 15.885 10.291 1.54 29 Siak Kecil 742,21 17 - 9.678 6.801 1.42 27 Rupat 896,35 12 4 15.900 10.999 1.45 36 Rupat Utara 628,50 8 - 6.779 4.539 1.49 22 Bengkalis 514,00 28 3 38.117 28.029 1.36 151 Bantan 424,40 23 - 18.993 12.653 1.50 91 Jumlah Total 7.773,93 136 19 382.722 173.697 1,69 642
Bengkalis Dalam Angka, 2015
Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan kegiatan manusia, karena itu selama dua abad terakhir ini  telah  terjadi  momentum  peningkatan  kerusakan lingkungan secara keseluruhan di permukaan bumi ini sebagai hasil dari kegiatan manusia. Hal ini diperparah lagi oleh kondisi jumlah populasi manusia dari masa ke masa selalu bertambah dengan pesat, sedangkan hasil teknologi pengolahan limbah tidak menentu sehingga terjadi korelasi positif antara kecepatan peningkatan populasi manusia dengan kenaikan kuantitas limbah di bumi ini.
Kenyataan di atas merupakan pertimbangan atau alasan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan air  limbah  domestik,  di  antaranya  adalah  instrumen hukum  daerah  dalam  bentuk  peraturan  daerah. Dalam  penyusunan  peraturan  tentang  pengelolaan air  limbah  domestik  harus  mempunyai  kaitan  erat dengan kebiasaan, kebutuhan, keinginan, pandangan, harapan, dan kemampuan masyarakat. Ini bermakna bahwa produk hukum yang akan dihasilkan nantinya adalah sebuah interaksi yang memadai antara realitas tentang  persoalan  air  limbah  dengan  nilai  nilai sosial  budaya  yang  berkembang  dan  hidup  dalam masyarakat.  Artinya  peran  manusia  dan  perilakunya sangat  mempengaruhi  bagaimana  kulaitas  suatu
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
lingkungan.  Kemampuan  manusia  untuk  mengubah atau memoditifikasi kualitas lingkungannya tergantung sekali pada taraf sosial budayanya.
Masyarakat  yang  masih  primitif  hanya  mampu membuka  hutan  secukupnya  untuk  memberi perlindungan  pada  masyarakat.  Sebaliknya,  masya- rakat  yang  sudah  maju  sosial  budayanya  dapat mengubah  lingkungan  hidup  sampai  taraf  yang irreversible . Prilaku masyarakat ini menentukan gaya hidup  tersendiri  yang  akan  menciptakan  lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkannya.
Di  sisi  lainnya,  manusia  merupakan  makhluk biologis dan makhluk sosial didalam suatu lingkungan hidup (biosfir) memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan,  sandang,  papan  dan  seluruh  kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungannya. Akan tetapi proses interaksi manusia dan lingkungannya ini tidak selalu  mendapat  untuk,  kadang-kadang  merugikan dan mengakibatkan timbulnya perusakan lingkungan sesuai dengan prilakunya.
Pada  kenyataannya,  aktivitas  sehari-hari  yang dilakukan  manusia  seperti  mandi,  mencuci,  dan berbagai  aktivitas  lain  yang  kita  anggap  sepele namun  menghasilkan  sisa  buangan,  ternyata  dapat membahayakan  bagi  manusia  dan  lingkungan.  Dari sekian banyak aktivitas manusia ternyata yang paling berbahaya  adalah  limbah  rumah  tangga.  Limbah rumah  tangga  yang  dirasa  sangat  berbahaya  bagi lingkungan antara lain limbah bahan kimia baik dari MCK, emisi gas CO 2 maupun aktivitas lain dan sampah plastik. aktivitas manusia yang kemudian menciptakan limbah  (sampah)  pemukiman  atau  limbah  rumah tangga (limbah domestik).

## D.  Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  penelitian  ini  bahwa,  ada beberapa  pertimbangan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  daerah  mengenai  Pengelolaan Air Limbah Domestikdi Kabupaten Bengkalis. Pertama, secara  filosofis  adalah  kewajiban  negara  dan  tugas
pemerintah  untuk  melindungi  segenap  sumber- sumber  insani  dalam  lingkungan  hidup  Indonesia, guna  kebahagiaan  seluruh  rakyat  Indonesia  dan segenap  umat  manusia  dengan  didasarkan  kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Kedua, secara yuridis  dengan  didassarkan  Undang-Undang Dasar Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Undang- Tahun  1945, Undang- 1945, Undang- ,  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 16/PRT/M/2008  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah  Permukiman,  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air. Ketiga, secara sosiologis  semakin  pesatnya  pertumbuhan  populasi di  Bengkalis.  Dengan  demikian  tentunya  potensi pencemaran  lingkungan  semakin meningkat. Sebab, semakin  meningkat.  Sebab, pencemaran  lingkungan  berhubungan erat pula berhubungan  erat  pula pula dengan kegiatan manusia..

## DAFTAR PUSTAKA
Busroh, Abu Daud, 1993. Ilmu Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Harahap,  Krisna,  2000. Kebebasan  Pers  di  Indonesia dari Masa ke Masa, Bandung: PT. Grafika Budi Utami.
H.  Mukhsin  dan  Imam  Koeswahyono,  2008. Aspek Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan  Tanah Dan Penataan Rua, Jakarta:Sinar Grafika.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak- yat, Direktorat Pengembangan Penyehatan Ling- kungan  Permukiman  Direktorat  Jendral  Cipta Karya, 2016. Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Pengelolaan  Air Limbah Domestik , Jakarta: Cipta Karya.
Koesnardi, Moh. dan Harmayli Ibrahim, 1983. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti.
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...
Manan,  Bagir , 1994 .  Pemahaman  Sistem  Hukum Nasional, Jakarta: Sinar Grafika.
Martisuwigdjo,  Sri  Soemantri,  1992. Bunga  Rampai Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Bandung: Alumni.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahun 1945. 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  N.  32  Tahun
2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  No.  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  38 Tahun  2007  tentang  Pembagian  Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan
Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Kesehatan
Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  09/Prt/ M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Lingkungan
Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan
Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  09/Prt/ M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
Yuliandri,  2011. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan Perudang-Udangan  Yang  Baik ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Arifin Bur dan Wira Atma Hajri . Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ...