## PEMANFAATAN ASET GEDUNG DAN TANAH EKS BAKORWIL UNTUK RUMAH SAKIT DI WILAYAH PATI, PEKALONGAN, DAN MAGELANG

## UTILIZATION OF ASSET BUILDING AND LAND EKS BAKORWIL FOR HOSPITALS IN PATI, PEKALONGAN, AND MAGELANG AREA

## S. Budi Prasetyo & Arif Sofianto
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang email: budisendikho@yahoo.com
Diterima: 10 April 2017, Direvisi: 12 Mei 2017, Disetujui: 20 Mei 2017

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan:  1)  analisis  kondisi  aset  eks  Bakorwil  di Kabupaten  Pati,  Kota  Pekalongan,  dan  Kota  Magelang  dari  sisi  pengelolaan,  kondisi  bangunan, infrastruktur  dan  lingkungan,  2)  analisis  kemungkinan  aset  eks  Bakorwil  di  Kabupaten  Pati,  Kota Pekalongan,  dan  Kota  Magelang  untuk  dimanfaatkan  sebagai  rumah  sakit,  serta  langkah-langkah yang diperlukan. Data dalam kajian ini dikumpulkan melalui wawancara, diskusi, dan pengamatan langsung  terhadap  objek penelitian.  Analisis data  dalam  kajian  ini  menggunakan  teknik  kualitatif dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan dari kajian ini adalah:  1)  aset  yang  memungkinkan  untuk  didirikan  rumah  sakit  adalah  rumah  dinas  adalah  eks Bakorwail  Pati  dan  Pekalongan,  akan  tetapi  lokasi  yang membutuhkan  rumah  sakit  baru  adalah Magelang dan Pekalongan, untuk wilayah Pati sudah ada RSUD Kelet Jepara; 2) pendirian rumah sakit  di  Pekalongan  memanfaatkan  aset  eks  rumah  dinas,  sedangkan  di  Magelang  perlu  mencari alternatif aset yang lain; 3) Rumah sakit yang akan didirikan diarahkan ke center of excellence yaitu untuk Pekalongan adalah Ibu dan Anak, untuk Magelang adalah Kanker.

## Kata kunsi: aset daerah, bakorwil, rumah sakit

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study is  to:  1)  analyze  the  condition  of  ex-Bakorwil  assets  in  Pati, Pekalongan,  and  Magelang  areas  from  the  management  side,  the  condition  of  the  building, infrastructure  and  environment,  2)  analysis  of  possible  assets  of  ex-Bakorwil  in  Pati  Regency, Pekalongan City, and Magelang City to be used as a hospital, as well as necessary steps. Data in this study were collected through interviews, discussions, and direct observation of the study object. The  data  analysis  in  this  study  uses  qualitative  techniques  with  interactive  models  developed  by Miles and Huberman. The conclusions of this study are: 1) the possible asset for the establishment of  the  new  hospital  is  the  official  house  in  Pati  and  Pekalongan,  but  the  location  that  need  new hospital is Magelang and Pekalongan, for the existing Pati there are Kelet Hospital, Jepara; 2) the establishment  of  hospitals  in  Pekalongan  utilize  the  assets  of  former  official  houses,  while  in Magelang  need  to  look  for  alternative  assets;  3)  The  hospital  to  be  established  is  directed  to  the center of excellence that is for Pekalongan is Mother and Child hospital, for Magelang is Cancer hospital.
K e y words: regional assets, Bakorwil, hospital

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah memiliki  berbagai  aset berupa  tanah  dan/ atau bangunan yang pengelolaannya dilakukan  oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).  Pada  tahun  2017,  terjadi perubahan  OPD  sesuai  dengan  ketentuan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Perubahan tersebut  menyebabkan  Badan  Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dihilangkan. Aset-aset yang sebelumnya digunakan oleh Bakorwil  tersebut  sebagian  dialihkan untuk  keperluan  perkantoran,  namun sebagian  masih  belum  dimanfaatkan.  Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga  berencana  mendirikan rumah  sakit rujukan  tingkat  provinsi  untuk  menambah akses layanan kesehatan publik di wilayah Pati,  Pekalongan,  dan  Magelang.  Pada wilayah tersebut juga terdapat aset gedung dan tanah eks Bakorwil.
Di  dalam  penggunaan  gedung  eks Bakorwil  untuk  rumah  sakit ada  beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan. Pertama, adalah  status  bangunan  tersebut, hampir semua bangunan merupakan cagar budaya, maka tidak boleh diubah. Kedua, perlunya memperhatikan  ketentuan  tentang  rumah sakit,  kebutuhan  rumah  sakit    dan prasyarat yang dibutuhkan dalam pendirian rumah sakit.
Dalam  Pasal  22  PP  No  27  Tahun 2014 ditegaskan bahwa status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan  dilakukan  dengan  ketentuan bahwa  tanah  dan/atau  bangunan  tersebut diperlukan  untuk  kepentingan  penyeleng- garaan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang  yang bersangkutan.  Pengguna  Barang  wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak digunakan tersebut kepada Gubernur.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Minik  Sundari  dan  Samsul  Ma’rif  (2013) menemukan  bahwa pemanfaatan  tanah
aset  sebaiknya  mengoptimalkan  potensi tanah aset, menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pengamanan tanah  aset,  serta  member  manfaat  baik bagi pemerintah, pengguna maupun masyarakat sekitar  (Minik  Sundari  dan

## Samsul Ma’rif, 2013).
Aset  daerah  yang  tidak  dikelola tentu  terancam  keamananya  terutama secara  fisik.  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan aset  memiliki  fungsi  menjaga  keberadaan aset  tersebut. Hasil  penelitian Ira  Waty Abas (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pengamanan  aset  daerah. Penelitian  Dwi Ratnasari (2015) menunjukkan pentingnya pengelolaan aset dalam melakukan pengamanan secara administrasi, fisik dan hukum. Di  dalam  manajemen  pengelolaan aset, kendalanya adalah seringkali
lemahnya  pemahaman  pengelola.  Hasil penelitian  Fasiha (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum  berjalan optimal  karena  pendataan  yang  tidak akurat  serta  sistem  dan  prosedur  tidak berjalan  sebagai  mana  mestinya  yang dikarenakan kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran, kurang transparansi,
kontrol dan tenaga ahli. Contoh ketidakakuratan misalnya penelitian Amira  Gahari  dan  Susanto  Diamandjojo
(2014)  menemukan  bahwa  pengelolaan aset  (kasus  di  Kabupaten  Semarang) salahsatu  kelemahannya  adalah  tidak dihitungnya  penyusutan  nilai  aset  tersebut sehingga  terjadi  ketidaksinkronan  data aset.  Hasil  penelitian Regina  Niken  W (2013) tentang pegelolaan aset di Kabupaten  Jember,  menemukan  masalah lemahnya  sumberdaya  internal  dalam menangkap dinamisasi pembangunan daerah.  Pengelola  gagal  memanfaatkan dinamika  pembangunan  daerah  menjadi peluang pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah.
121
Menurut  Doli  D. Siregar  (dalam Sugeng Riyono, 2013) prosedur pengelolaan  aset  adalah:  inventarisasi, legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian.
Mardiasmo  (dalam  Nyemas  Hasfi,  dkk, 2013) menyatakan  terdapat  tiga  prinsip dasar  pengelolaan  kekayaan  aset  daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat,
(2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien  dan  efektif,  dan  (3)  pengawasan/ monitoring.
Permasalahan  yang  perlu  dikaji adalah  kemungkinan  pemanfaatan  gedung eks  Bakorwil  di  tiga  wilayah  yang membutuhkan rumah sakit rujukan tersebut di atas sesuai dengan prinsip yang benar  dan  regulasi  pengelolaan  aset  yang berlaku.  Perlu  dilakukan  pendalaman mengenai  kebutuhan  pendirian  rumah sakit  rujukan  di  wilayah  Pati,  Pekalongan dan Magelang serta kemungkinan penggunaan  aset  eks  Bakorwil  untuk keperluan tersebut. Berdasarkan
pemaparan tersebut di atas, maka
diperlukan adanya kajian mengenai potensi  penggunaan  aset  di  eks  Bakorwil untuk rumah sakit.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan riset terapan,  karena  berorientasi  pada  aplikasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Daniel,  et  all  (2005),  bahwa  penelitian terapan merupakan usaha yang dilancarkan  untuk  menjawab  masalah dengan tujuan praktis  dan  jelas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Mudyahardjo (2008)  merupakan  upaya  pemecahan masalah yang terencana dan cermat namun dengan desain yang longgar.
Subjek  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  para  pejabat  pemangku  kepentingan pengelolaan  aset  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah di eks Bakorwil  I,  II dan  III
terutama para pejabat pengelola, pengelola barang dan tenaga teknis. Subjek penelitian juga  berupa  aset  itu  sendiri, yang terdiri dari tanah dan bangunan milik Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang sebelumnya  digunakan  untuk  gedung  eks Karesidenan Pati, Pekalongan, dan Magelang.
Data dalam penelitian ini ialah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer digali  melalui  wawancara,  diskusi,  dan pengamatan  langsung  terhadap  objek kajian. Adapun  data sekunder berasal dari dokumen  terkait  objek  kajian,  baik  dari satuan  kerja  yang  membidangi  maupun dari sumber lain.
Partisipan  dalam penelitian ini berasal dari pejabat terkait yang membidangi  pengelolaan aset,  dalam  hal ini  pejabat  di  BKAD  Provinsi  Jawa Tengah  dan  pejabat  pengelola  aset  di  eks Bakorwil.  Selain  itu  penelitian  ini  juga menggali  pendapat  dari  sumber  lain, seperti  stakeholder  pemerintahan  terkait melalui forum FGD.
Metode  pengambilan  data  terdiri dari wawancara, FGD/diskusi dan pengamatan  langsung/observasi.  Wawan- cara  dilakukan  terhadap  individu  kunci dalam  pengelolaan  aset.  Wawancara  dan observasi  dilakukan  pada  bulan  Agustus 2017  bertempat  di  masing-masing  eks
Bakorwi.
Pengolahan data menggunakan metode  identifikasi  terhadap  kondisi eksisting  pengelolaan  aset.  Kemudian dilakukan  klasifikasi  kesesuaian  potensi pengelolaan  aset  berdasarkan  kategori sesuai  dengan  ketentuan  regulasi,  yaitu penggunaan,  pemanfaatan  dan  pemindah- tanganan.  Setelah  dilakukan  identifikasi permasalahan,  potensi  dan  diklasifikasi kemudian  dilakukan  pendalaman  meng- gunakan  bantuan  teknik  SWOT.  Kepada masing-masing aset dilakukan pendalaman unsur-unsur Strength (kekuatan), Weak-
ness (kelemahan), Oportunity (kesempat- an), dan Threat (hambatan).
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  kualitatif model interaktif  dikembangkan  oleh  Miles  dan Huberman,  dimana  proses  pengumpulan, pengolahan  dan  penyajian  data  secara simultan  untuk  menghasilkan  kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008).  Analisis  dilakukan  dengan  meng- identifikasi  kondisi  eksisting,  kemudian melakukan  identifikasi  potensi  pengem- bangan  dengan  memperhatikan  ketentuan regulasi  dan  teknik  SWOT.  Analisis regulasi  dilakukan  untuk  menyelaraskan kebutuhan pengembangan dengan ketentuan  yang  berlaku.  Kemudian  teknik SWOT  dilakukan  dengan  melakukan identifikasi  faktor-faktor  kekuatan  dan hambatan  faktor  internal  dan  eksternal. Dari  analisis  terhadap  aspek  regulasi  dan SWOT  tersebut  akan  dihasilkan  beberapa alternatif pengembangan aset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil

## Eks Bakorwil I di Pati
Aset  tanah  dan  bangunan  eks Bakorwil  I  di  Pati  terdiri  dari  2  (dua) lokasi  utama,  yaitu  kawasan  perkantoran dan rumah dinas. Sesuai dengan penjelasan  pengelola  aset  (Bp.  Ags) kondisi saat ini sebagian bangunan baik di perkantoran maupun rumah dinas mengalami  kerusakan  kecil.  Bangunan- bangunan di kedua lokasi tersebut sebagian  besar  juga  merupakan  bangunan cagar  budaya  yang  tidak  diperbolehkan untuk dirubah.
Kawasan  perkantoran  memiliki luas  3  Ha,  tepatnya  30.220  M2 yang terletak di Kelurahan Puri seluas 9.490 M2 dan Plangitan seluas 20.730 M2. Di dalam kawasan  tersebut  terdapat  11  gedung, meliputi kantor, gudang dan asrama,  yang terdiri dari bangunan lama (cagar budaya) dan  bangunan  baru.  Sebagian  dalam
kondisi  baik  dan  sebagian  lagi  dalam kondisi  rusak.  Di  lokasi  tersebut  juga terdapat  bangunan  eks  Samsat  (UP3D) yang  saat  ini disewa  Bank  Jateng  senilai Rp 160 juta per tahun.
Pada  awal  tahun  2017,  kawasan perkantoran  ini  dikelola  secara  bersama- sama  dan  digunakan  untuk  kantor  Balai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Trans- migrasi, Dinas Perhubungan, pergudangan dan  asrama  karyawan.  Sebagian  besar gedung  di  kawasan  ini  sudah  efektif digunakan  untuk  menunjang  tugas  dan fungsi OPD dimaksud, sementara beberapa gedung dalam kondisi rusak, dan memerlukan  perbaikan.  Secara  umum lokasi  ini  lebih  sesuai  digunakan  untuk kawasan  perkantoran  dalam  menunjang tugas dan fungsi OPD.
Kawasan  Rumah  Dinas  berada  di Jalan  Jenderal  Sudirman, tepatnya  Kelu- rahan  Plangitan  dengan  luas  51.850  M2 (5,2 Ha). Lokasi ini terdiri dari 13 gedung, yaitu:  gedung  utama  rumah  dinas  (1 bangunan),  paviliun  (2  bangunan),  garasi (4  bangunan),  kantor  (1  bangunan), asrama (3 bangunan), gudang (2
bangunan),  ditambah  lapangan  tenis  (2 lokasi/4  lapangan),  serta  lahan  sawah seluas 2 Ha.
Pengelolaan rumah dinas berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (BP2MK  Wilayah  Pati). Tidak  terdapat alokasi anggaran untuk  pemeliharaan, dan BP2MK  Wilayah  Pati  kesulitan  dana untuk  perawatan  rumah  dinas  tersebut. Tidak  adanya  anggaran  pemeliharaan dikhawatirkan  akan  memperburuk  kondisi aset  tersebut.  Di  sisi  lain  terdapat  potensi antara  lain  nilai  bangunan  (cagar  budaya) dan  lahan  yang  cukup  luas  yang  bisa digunakan  untuk  menambah  pendapatan daerah.
Bangunan  utama  rumah  dinas terdiri  dari  pendopo  depan,  ruang  tamu,
ruang  keluarga,  4  kamar  tidur,  dapur  dan teras  belakang.  Ruang  tamu  cukup  besar dan dapat menampung seratus orang untuk rapat.  Di  samping  kanan  dan  kiri  masing- maisng  terdapat  paviliun  berisi  kamar, ruang  tamu  dan  kamar  mandi.  Paviliun  di sebelah  barat  disewa  oleh  pegawai balai/UPT  OPD,  adapun  paviliun  sebelah timur  tidak  digunakan.  Selain  paviluan tersebut,  terdapat  bangunan  gudang  dan sarama  di  bagian  belakang.  Kondisi gudang  rusak  berat.  Adapun  asrama  saat ini  dihuni  oleh  3  keluarga  penjaga  rumah dinas (2 PNS, 1 tenaga kontrak).
Saat  ini  bangunan  utama  hanya dimanfatakan  ruang  tamunya  untuk  rapat- rapat  dengan  guru  SMA/SMK  di  wilayah Pati.  Meskipun  sudah  tidak  digunakan untuk  rumah  dinas,  namun  saat  ini  sarana rumah  tangga  seperti  dapur,  kamar,  ruang tamu,  ruang  keluarga,  pendopo  dan  teras belakang  beserta  kelengkapannya  masih dalam  keadaan  baik  dan  layak  untuk digunakan. Beberapa bagiam rumah seper- ti  halaman,  pendopo  depan,  ruang  tamu dan  pendopo  belakang  bisa  dimanfaatkan untuk  penyelenggaraan  acara  seperti pameran, hajatan atau pertemuan/rapat.
Saat  ini  penggunaan  aset  rumah dinas  belum  optimal,  di  sisi  lain menimbulkan  biaya  perawatan  yang  tidak sedikit.  Sebagaimana  disampaikan  Bp. Ags,  kebutuhan  perawatan  meliputi  listrik sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan, penjaga serta  tenaga  kebersihan.  Biaya  tersebut belum  termasuk  pemeliharaan  bangunan dan fasilitas pendukungnya.
Karena masalah pemeliharaan
tersebut, kondisi aset ini rawan penyusutan nilai dan terancam kelestariannya. Aset ini juga  sangat  rawan  terhadap  pemanfaatan oleh pihak lain secara ilegal (penyerobotan),  serta  hilangnya  beberapa aset  akibat  pencurian,  rawan  konflik dengan  warga  yang  menarik  tarif  parkir
saat  ada  kegiatan.  Lokasi  cenderung terbuka  tanpa  pengawasan,  banyak  warga bisa bebas masuk lokasi dan menimbulkan situasi yang rawan pencurian atau perusakan  aset.  Pada  beberapa  kegiatan seperti  rapat  para  guru  atau pertandingan tenis,  ada  sejumlah  warga  yang  menarik parkir  secara  liar,  dan  seringkali  terjadi konflik dengan pengelola ketika dilakukan upaya penertiban.
Lahan  sawah  di  bagian  belakang dan lapangan tenis pengelolaanya disewakan kepada pihak ketiga. Lapangan tenis  sebanyak  2  unit  dikelola  oleh  pihak ketiga  dengan  sistem  sewa  sebesar  Rp. 45.000,- per  bulan.  Lahan  sawah  seluas  2 Ha juga disewa oleh petani dengan sistem tahunan  sebesar  Rp.  10.000.000,- per tahun.  Selain  sewa  lapangan  dan  sawah, penghasilan sewa juga berasal dari asrama. Bangunan asrama  dimanfaatkan  pegawai eks  Bakorwil  sebagai  tempat  tinggal dengan sistem sewa sebesar Rp. 150.000,- per  orang  per  bulan.  Namun  demikian penghasilan  tersebut  masih  jauh  dari kebutuhan pemeliharaan.
Di  luar  kondisi  tersebut,  masih banyak potensi aset yang belum dioptimalkan. Beberapa  potensi  yang  bisa dimanfaatkan  antara  lain  sewa  aula  atau gedung  utama  untuk  pernikahan,  sewa lahan untuk bursa mobil, sewa lahan untuk kawasan  kuliner,  sewa  bangunan  untuk kuliner, sewa lahan untuk pertunjukan seni dan  budaya,  pengembangan  taman  wisata edukasi  dan  sejenisnya.  Aset  rumah  dinas ini juga sangat potensial karena merupakan warisan budaya yang digemari oleh  kalangan  remaja  sebagai  lokasi swafoto. Berdasarkan  kondisi  saat  ini, maka  rumah  dinas di  Pati ini  lebih  tepat untuk dikembangkan sebagai sarana layanan  umum  seperti  rumah  sakit. Beberapa  studi  lanjutan  terkait  kelayakan dari sisi kebutuhan masih diperlukan.

## Tabel 1. Analisis Rumah Dinas eks Bakorwil Pati
Potensi Kelemahan - Bangunan  bersejarah,  kondisi  utama bagus - Perabotan rumah dinas lengkap
- Lahan luas
- Lokasi strategis
- Bangunan dan halaman menarik
- kurang fasilitas (toilet, sanitasi) - perawatan kurang, anggaran kecil - Pengelola belum berani bertindak, inisiatif kurang - Beberapa  bagian  bangunan  pendukung rusak - Pengelolaan lahan belum optimal Peluang Hambatan - Diminati pengembang, swasta
- Terletak di jalur utama, jalan raya
- Akses mudah
- Industri kreatif tumbuh
- Belum banyak pesaing
- Sudah dikenal memiliki daya tarik - Belum ada dasar hukum
- Status pengelolaam belum jelas - Keamanan lingkungan cukup rawan - Keterbatasan alokasi dana
- Image mistis  dari  masyarakat  tentang lokasi tersebut
Sumber: Data primer

## Eks Bakorwil II di Magelang
Aset  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah yang berupa gedung dan tanah eks Bakorwil  II  di  Kota  Magelang  terdiri  dari kantor dan rumah dinas dalam satu lokasi. Aset  ini  berada  di  Jalan  Diponegoro, tepatnya  di  Kelurahan  Cacaban.  Luas wilayah  total  sebesar  54.000  M 2 atau  5,4 Ha,  namun  sebagian  lahan  yang  ada  di lokasi ini tidak berada di bawah pengelolaan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah,  sebgaian  dibawah  pengelolaan BPK dan Pelti.
Beberapa  bangunan  yang  terdapat di  lokasi  tersebut  meliputi  kawasan Rumah  Dinas  seluas  2.660  M 2 yang  di sebelahnya  terdapat  Museum  Diponegoro dan aula/lobby yang bisa digunakan untuk acara  resepsi  pernikahan.  Pengelolaan rumah dinas dilakukan oleh BP2MK yang SDM-nya  merupakan  pegawai  Bakorwil sebelumnya.
Luas  bangunan  kantor  seluruhnya 2.900 M 2 yang terdiri dari Kantor BP2MK (Balai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) seluas  1.486 M2,  Balai  Dinas  Perhu- bungan  380  M 2 ,  Pos  Pengamanan  60  M 2 , Masjid  seluas  141  M 2 ,  Ruang  Pertemuan
246 M 2 , bekas Mushola 55 M 2 , Garasi 210 M 2 , dan Gazebo 2 buah masing-masing 25 M 2 .  Pengelolaan  gedung  kantor  dilakukan oleh masing-masing Balai/UPT.
Bangunan kantor ini awalnya lebih luas,  namun  karena  diminta  BPK  untuk museum  sehingga  luasnya  menyusut. Museum  BPK  ini  merupakan  bagian  dari kantor,  dan  hanya  berbatasan  tembok dengan  BP2MK  Magelang.  Oleh  karena permintaan  BPK,  maka  bangunan  dan tanah  seluas  3.880 tersebut  dihibahkan kepada BPK.
Di bagian belakang terdapat gedung  UGM  yang  sebelumnya  diper- gunakan  untuk  perkuliahan.  Status  tanah milik  Pemprov  Jateng,  namun  bangunan milik  UGM.  Luas  gedung  eks  Kagama (UGM)  itu  sebesar  500  M 2 ,  dan  saat  ini dalam  kondisi  rusak.  Gedung  ini  sudah tidak digunakan sejak tahun 1970- an dan pihak UGM rutin memperpanjang perjanjian pinjam pakai  lahan. Pernah  ada rencana  dari  Gubernur  untuk  meman- faatkan  gedung  UGM  ini  untuk  museum BNN,  namun  pihak  UGM  selaku  pemilik gedung  meminta  ganti  rugi  bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sampai  saat  ini  belum  dilakukan  serah terima  kembali  aset  tersebut  kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun  di  bagian  depan  terdapat
bangunan baru yang sebelumnya digunakan oleh Bea Cukai. Kini bangunan tersebut  digunakan  untuk  operasional Kantor  Balai  Dinas  Kehutanan,  Dinas Nakertrans, Dinas Perikanan dan Keluatan.  Oleh  karane  Bea  Cukai  telah membangun gedung dan sekarang ditempati  oleh  beberapa  dinas  tersebut, mereka  juga  meminta  ganti rugi  berupa lahan  seluas  2.700  M 2 sebagai  ganti  rugi atas  bangunan  yang  kini  ditempati  oleh balai  dinas  Perhubungan,  Kehutanan  dan Nakertrans tersebut.
Bangunan  rumah  dinas  dilengkapi dengan  garasi,  gudang,  asrama,  pendopo dan  halaman.  Saat  ini  bangunan  utama rumah  dinas  ditempati  oleh  kepala BP2MK  Wilayah  Magelang.  Adapun bagian  lain  seperti  gudang,  garasi  dan asrama relatif tidak dimanfaatkan.
Disamping  bangunan utama  terdapat muesum  Diponegoro yang terletak  di bagian  samping  pendopo  yang  selama  ini sering digunakan untuk acara hajatan. Semua  bangunan  yang  berada  di lokasi ini, kecuali di bagian depan (kantor
Balai  Nakertrans,  Kehutanan,  Perikanan) adalah
bangunan cagar budaya.
Selebihnya  di  bagian  belakang  terdapat lahan  kosong  (lapangan  rumput)  dan lapangan tenis yang masih aktif digunakan dan dikelola oleh Pelti.
Kawasan ini telah digunakan untuk operasional  balai  maupun  pemanfaatan untuk  pendapatan  daerah. Bangunan utama  rumah  dinas  dimanfaatkan  sebagai rumah  dinas  kepala  BP2MK  wilayah Magelang.  Sebagian  rumah  juga  dinas difungsikan  sebagai museum Diponegoro. Sebagian bangunan berupa pendopo/lobby juga  sering  digunakan  untuk  acara  resepsi
pernikahan  dan  pameran  produk-produk UMKM  maupun  acara  lainnya  dengan tarih  2  juta – 3,5  juta  rupiah.  Pendopo rumah  dinas  dan  gedung  pertemuan  yang sudah  masuk  dalam  perda  tarif  dan memiliki  target  pendapatan  tahunan. Selain  itu  di  bagian  belakang  kantor  juga terdapat  ruang  pertemuan  yang  dapat disewa  oleh  pihak  lain  dengan  sewa  500 ribu rupiah.  Tarif  tersebut  sesuai dengan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi  Daerah.  Sesuai  penjelasan  Bp. Sbgy  selaku  pengelola,  semua  hasil  dari retribusi  tersebut  kemudian  disetorkan  ke kas daerah.
Terkait dengan pengelolaan, sebagian  gedung  yang  sudah  digunakan untuk operasional balai agar tetap dipertahankan,  namun  sebagian  lagi  dapat dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  PAD. Selain  itu  pengelola  area  ini sebelumnya telah membangun satu arena outbond yang sampai  saat  ini  belum  pernah  digunakan, namun kondisi fisik masih dalam keadaan baik.  Area  ini  juga  memiliki  potensi landscape/pemandangan  yang  memiliki daya  tarik  sangat  besar,  terutama  bagi kalangan  anak  dan  remaja.  Pada  saat  hari libur,  lokasi  ini  dikunjungi  banyak  anak sekolah  baik untuk  sekedar  menikmati suasana  serta  untuk  lokasi  swafoto. Kondisi  bangunan  yang  cukup  bersejarah dan terawat menambah daya tarik area ini. Salahsatu contoh adalah minat pengunjung setelah  berkunjung  ke  Museum  BPK tertarik  untuk  mengunjungi  rumah  dinas, hanya  saja  rumah  dinas  tertutup  bagi pengunjung karena masih digunakan untuk rumah  dinas.  Dari  potensi  tersebut, kawasan  ini  sangat  potensial  untuk dijadikan kawasan wisata edukasi terpadu, selain  museum  yang  sudah  ada,  bisa ditambahkan galeri atau museum seni dan budaya, dilengkapi dengan pusat souvenir, kuliner dan lokasi swafoto.

## Tabel 2. Analisis Kantor dan Rumah Dinas eks Bakorwil Magelang
Potensi Kelemahan - Nilai sejarah - Tersedia lahan dan gedung cukup - Landscape sangat menarik - Adanya fasilitas outbond dan taman
- Lokasi strategis, akses mudah
- Kantor dan rumah dinas dalam 1 lokasi - Keterbatasan lahan parkir yang ada - Kurangnya wahana pendukung wisata - Penggunaan  sarana  yang  tidak  jelas pengelolaannya Peluang Hambatan - Sudah dikenal sebagai lokasi bersejarah - Adanya objek pendukung Adanya objek pendukung (museum  BPK)
- Tumbuhnya industri kreatif
- Peluang pasar terbuka - Minat masyarakat
- Kesepakatan antarpihak pengelola sulit
- Belum adanya regulasi - Belum  adanya  keputusan  kepastian pengelolaan
- Tidak adanya kejelasan pengelola lokasi - Beberapa aset dikelola pihak lain
Sumber: data primer

## Eks Bakorwil III di Pekalongan
Aset  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah yang berupa gedung dan tanah eks Bakorwil  III  di  Kota  Pekalongan  terdiri dari  kantor  dan  rumah  dinas.  Kedua  aset tersebut berada di tengah Kota Pekalongan serta  sebagian  besar  terdiri  dari  bangunan cagar  budaya.  Kedua  aset  ini  sebelumnya berada  di  bawah  pengelolaan  Bakorwil Banyumas.
Aset  kantor  berada  di  Jalan Pemuda,  di  tengah  Kota  Pekalongan dengan  luas  1,2  Ha. Sebagian  bangunan kantor merupakan bangunan cagar budaya, sebagian  bangunan  berupa  bangunan  non cagar  budaya.  Aset  ini  berada  di  bawah pengelolaan  BPKAD  untuk  bangunan yang  disewa  dan  tidak  digunakan,  adapun untuk  bangunan  yang  digunakan  untuk perkantoran. Sesuai kondisi  bangunan, luas lahan, ketersediaan  lahan kosong dan lokasi bangunan secara umum lebih sesuai untuk perkantoran.
Aset Rumah Dinas berada di Jalan Diponegoro  dengan  lokasi  yang  cukup terjangkau. Lokasi  ini memiliki luas lahan 2,3 Ha yang terdiri dari 7 bangunan, yaitu bangunan  utama  rumah  dinas,  2  paviliun di  sisi  kanan  dan  kiri  serta  balai pertemuan,  gudang,  garasi,  asrama  dan lapangan tenis. Seluruh bangunan di lokasi
ini merupakan bangunan cagar budaya. Di lokasi  ini  relatif  tersedia  lebih  banyak lahan kosong yang berisi tanaman mangga dan  cemara  di  bagian  belakang  yang kondisi  saat  ini  kurang  produktif.  Selain itu  terdapat  lapangan  tenis  dalam  kondisi rusak.
Sebelumnya rumah dinas ini sangat jarang digunakan, hanya sesekali digunakan  untuk  pameran.  Bangunan  di lokasi ini juga relatif tidak terawat karena tidak digunakan secara rutin dan pengelolaan berada di bawah Bakorwil III Banyumas  yang  berpusat  di  Kabupaten Banyumas, sehingga relatif kurang mendapat  perhatian.  Beberapa  bagian bangunan  utama  rumah  dinas  mengalami kerusakan, begitu  juga  dengan  paviliun dan asrama.
Rumah  dinas  terdiri  dari  pendopo depan,  ruang  tamu,  kamar,  pendopo tengah,  dapur  dan  pendopo  belakang. Bagian  depan  digunakan  oleh  BP2MK, adapun  bagian  belakang  tidak  digunakan (sebelumnya digunakan oleh Balai Pengawas Ketenagakerjaan). Kamar- kamar  di  bagian  depan  digunakan  untuk perkantoran  BP2MK. Di  dalam  rumah dinas  ini  fasilitas  terbilang  minim,  tidak terapat
perabotan rumah tangga sebagaimana  ditempat  lain,  sebaliknya
terdapat  beberapa  peralatan  kantor  untuk menunjang  kinerja  BP2MK.  Di  bagian depan  pendopo  dan  ruang  tamu  relatif tidak termanfaatkan secara optimal. Beberapa  bagian  mengalami  kerusakan, terutama dinding lembap dan cat mengelupas,  atap  bocor  dan  peralatan kantor banyak kerusakan.
Sejak  awal  tahun  2017,  rumah dinas  ini  ditempati  oleh  Balai  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  (BP2MK Pekalongan)  yang  menempati  bangunan utama.  Adapun  Balai  Dinas  Kehutanan memanfaatkan  Paviliun  sebelah  selatan. Sesuai  penjelasan  Bp.  NrI  dan  Bp.  Skd selaku pengelola, pada balai-balai tersebut untuk  tahun  2017  tidak  terdapat  anggaran renovasi  dan  pemeliharaan,  sedangkan kondisi riil membutuhkan banyak perawatan.  Pada  saat  awal  menempati lokasi  ini,  sangat  tidak  layak  dan memerlukan biaya pemulihan cukup besar.
Kondisi  bangunan Rumah  Dinas  dan sarana pendukungya dalam keadaan kurang terawat.
Kondisi  tersbeut kurang  layak
untuk menunjang operasional kedua satker tersebut,  karena  mengalami  kerusakan  di berbagai tempat, minimnya sarpras perkantoran  dan  biaya  perawatan  yang besar. Kesulitan utama dalam pemanfaatan rumah  dinas  sebagai  kantor  adalah
minimnya biaya perawatan. Di tahun 2018 hanya  akan  tersedia  anggaran  perawatan sebesar  500  juta  rupiah,  adapun  menurut perkiraan  biaya  renovasi  yang  diperlukan minimal 5 milyar rupiah.
Di sisi  lain,  menurut  Bp.  NrI, kawasan  rumah  dinas  menyimpan  potensi besar  dari  nilai  arsitektur  bangunan, jumlah gedung,  ketersediaan  lahan  yang luas  serta  lingkungan  yang  kondusif. Bangunan  utama  memiliki  nilai  arsitektur tinggi,  serta  memiliki  nilai  sejarah. Bangunan  penunjang  yang  terdiri  dari paviliuan di kanan dan kiri, gudang, sangat potensial  untuk  dimanfaatkan  sebagai fasilitas  penunjang.  Ketersediaan  lahan kosong sangat dimungkinkan untuk dibangun  fasilitas  gedung  baru  atau  lahan terbuka hijau. Situasi yang kondusif, sejuk dan aman serta mudah terjangkau menjadikan nilai lebih.
Sesuai  dengan  kondisi  di  atas, maka  rumah  dinas  ini memiliki  potensi dikembangkan  sebagai  sarana  layanan umum  seperti  rumah  sakit. Ditinjau  dari luasan  lahan,  lokasi  dan  kondisi  aset, sangat  memungkinkan  untuk  dilakukan pengembangan  dan  perbaikan  bangunan. Kondisi  saat  ini  yang  dimanfaatkan  untuk balai OPD membutuhkan biaya perawatan yang  terlalu  besar,  namun  fungsi  kurang optimal.
Tabel 3. Analisis Rumah Dinas eks Bakorwil Pekalongan Potensi Kelemahan - Lokasi strategis, cukup tenang - Bangunan bersejarah dan menarik - Tersedia lahan kosong - Lahan parkir cukup
- Tersedia bangunan pendukung
- Kerusakan gedung cukup parah - Kurangnya sarpras - Kurang perawatan - Belum ada konsep pengelolaan Peluang Hambatan - Industri kreatif tumbuh - Kebutuhan fasilitas/gedung tinggi - Peluang pasar tumbuh - Minat masyarakat tinggi - Belum  terdapat  keputusan  Pemprov
Jateng tentang pengelolaan aset ini
- Belum jelas pembagain pengelola - Alokasi anggaran kurang
Sumber: Data primer

## Pendirian rumah sakit
Di  dalam  pendirian  rumah  sakit ada  2  aturan  utama,  yaitu  :  1)  Undang Undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dimana  urusan provinsi  dalam  bidang  kesehetan  adalah pengelolaan  UKM  dan  UKP  tingkat provinsi atau antar kabupaten/kota. Kemudian  Kemudian  Undang  Undang nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan, juga menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan  ada  2  yaitu  faskes  UKP  dan UKM.  Untuk  UKP,  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  sudah  memiliki  beberapa Rumah Sakit tingkat provinsi,  sedangkan faskes UKM yang belum ada. Oleh karena itu  perlu  diperkuat  pembangunan  UKM. Pada  tahun  2017  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  sudah  membangun  Balai Kesehatan
Masyarakat (Balkesmas) tingkat  Provinsi,  tetapi  masih  perlu perkuat pembiayaan karena
UKM diperlukan  untuk  memperkuat  pencapaian tujuan pembangunan. Balkesmas berfungsi untuk  melayani  upaya  promotif  dan pemberdayan masyarakat.
Sesuai  Undang-Undang  nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, urusan  bidang  kesehatan  pemerintah provinsi  memiliki  2  kewenangan  yaitu rujukan Unit Kesehatan Perorangan (UKP) dan  rujukan  Unit  Kesehatan  Masyarakat (UKM).  Rujukan  UKP  berupa  rumah sakit,  sedangkan  rujukan  UKM  berupa balai  kesehatan  masyarakat  (Balkesmas). Saat ini Balkesmas yang lebih mengutamakan  preventif  masih  jarang, hanya  ada  di  Semarang,  Ambarawa,  Pati, Magelang, dan Klaten.
Saat  ini  di  Jawa  Tengah  terdapat 277  Rumah  Sakit  yang  terbagi  ke  dalam 228  RSU  dan  49  RS  Khusus.  Kemenkes sudah  membagi  regional  rujukan,  antara lain  RSU  Kardinah  di Tegal  dan  RSUD Suwondo  di  Kabupaten  Pati  sebagai rujukan  regional.  RSUD  Provinsi  Jawa Tengah  dalam  hal  ini  RSUD  Margono,
RSUD  Tugurejo,  dan  RSUD  Moewardi sebagai rujukan regional.
Di  dalam  rencana  pendirian  rumah sakit rujukan, harus memperhatikan
Permenkes  56  Tahun  2009  tentang Perijinan  dan  Klasifikasi  Rumah  Sakit dimana  harus  dipenuhi  persyaratan  ijin rumah  sakit.  Oleh  sebab  itu  perlu  telaah lebih mendalam terkait dengan kedukukan kelembagaan  rumah  sakit  itu  sendiri. Sebaiknya  rencana  pendirian  rumah  sakit tersebut  diarahkan  pada  rumah  sakit rujukan  yang  berupa center  of  excellence yaitu  ruah  sakit  dengan  keunggulan layanan tertentu, dan diantara rumah sakit center  of  excellence perlu  ada  sistem saling  memberikan  rujukan  sesuai  dengan kompetensinya tersebut.
Di  dalam  konteks  rumah  sakit center  of  excellence tersebut  di  Jawa Tengah  saat  ini  memang  masih  sangat dibutuhkan  penambahan.  Kebutuhan  di Jawa  Tengah  terus  akan  bertambah, apalagi  dengan  adanya  perkembangan proyek strategis nasional terkat pariwisata, harus  ada  peran  rumah  sakit  dalam pengembangan  kepariwisataan  tersebut.
Center of excellence membutuhkan penataan  behavior  dan  attitude  tenaga kesehatan.
Proses menuju center of excellence mempertimbangkan potensi/kemampuan rumah  sakit  sekitar.  Contoh penyakit hemofili  di  kawasan  Rembang,  Pati,  dan Blora  saat  ini  belum  ada  dan  masih merujuk ke Semarang. Kendalanya adakah biaya  tinggi,  dan  paket  BPJS  tidak mencukupi,  sehingga  RS  enggan  mem- buka layanan tersebut. Di Semarang hanya RS  Tugu  dan  RS  Kariadi  yang  membuka layanan tersebut. Banyak RSU Kabupaten yang kemampuannya terbatas untuk menangani jenis penyakit tersebut. Pada  tahun  2017  dan  2018  telah disetujui perencanaan pembangunan rumah  sakit  baru  yang  dititikberatkan  di Pekalongan  dan  Magelang.  Pembangunan
bisa memanfaatkan aset eks Bakorwil atau aset lain.  Adapun  di  Pati  tidak  perlu dibangun  baru  karena  lebih  fokus  pada pengembangan  RSUD  Kelet  di  Jepara yang  akan  didorong  untuk  kanker.  Pada tahun  2017  sudah  dilakukan  Fisibility Study  oleh  Dinas  Kesehatan.  Proses  DED akan  dilakukan  tahun  2018  dan  kemudian proses  pembangunan  baru  akan  dimulai tahun 2019.

## B. Pembahasan
Berdasarkan data di atas, pada satu aset  terdapat  beberapa  kemungkingan pengelolaan  yang  diperbolehkan  sesuai regulasi.  Beberapa  kemungkinan  tersebut kemudian  disandingkan  dengan  analisis berdasarkan  kondisi  riil  dan  analisis potensi yang dapat dipertimbangkan menjadi alternatif pengelolaan. Arah  pemanfaatan  aset  adalah bagaimana  bisa  menghasilkan  pendapatan dan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Perlu upaya  serius  di  dalam pemanfaatan  aset. Maka  perlu pengkajian prioritas  di dalam penentuan penggunaan aset-aset tersebut.
Menurut Bp.  Hr  (BPKAD)  dengan kondisi  saat  ini,  aset  eks  Bakorwil  yang
memungkinkan  untuk  didirikan  rumah sakit  adalah  di  Pekalongan  dan  Pati. Keberadaan  aset  eks  Bakorwil  saat  ini memang  dalam  posisi  ketidakjelasan pengelolaan,  karena  belum  ada  penetapan penggunaan  aset.  Keberadaan  BPKAD yang  baru  (pemisahan  dari  DPPAD  dan penggabungan  dengan  Biro  Keuangan) juga  menjadi  salahsatu  kendala  belum adanay keputusan jelas mengenai pengelolaan aset di Jawa Tengah.
Pengelolaan  aset  eks  Bakorwil, terutama  rumah  dinas  saat  ini  sebagian berada  di  bawah  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  (BP2MK)  yang  mengelola kantor  dan  rumah  di  dinas  di  Pati  dan, Pekalongan,  dan Magelang.  Rumah  dinas di  bawah  pengelolaan  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  karena  asumsi  cagar budaya,  namun  di  sisi  lain  biaya perawatan besar tanpa anggaran memadai. Perlu ditinjau kembali pemanfaatan gedung-gedung tersebut agar optimal. Secara  umum kondisi  saat  ini
pemanfaatan aset di OPD untuk pendapatan  tidak  signifikan.  Banyak  aset mangkrak  karena  OPD  selaku  pengelola aset tidak menggunakan secara optimal. Tabel 4. Alternatif pengelolaan aset eks Bakorwil No Nama Aset Potensi 1 Rumah Dinas eks Bakorwil di Pati  Rumah sakit
 Kawasan penginapan, resort atau hotel
 Kawasan wisata edukasi, budaya atau sejarah
 Pementasan seni, pameran, hajatan
2 Kantor dan rumah dinas eks Bakorwil di Magelang  Perkantoran balai
 Wisata edukasi
 Penyewaan ruang pertemuan, hajatan
3 Rumah Dinas eks Bakorwil di Pekalongan  Rumah sakit
 hotel atau resort
 wisata edukasi
 penyewaan pameran dan hajatan
Sumber: data primer
Dalam  kerangka  pendirian  rumah sakit,  penggunaan  aset  tersebut  mampu harus  menjawab  sebagian  kebutuhan pencapaian  kinerja pemerintah  daerah, contoh  kasus  AKI/AKB  dan  peningkatan fasilitas  kesehatan  UKM. Konsep Center of  excellence diperlukan  penataan  sistem rujukan, tata kelola dan mentalitas.
Di  dalam  pendirian  rumah  sakit umum  rujukan  memerlukan  pemenuhan standar  sesuai  Permenkes  56  yang  cukup sulit.  Adapun  RSUD  rujukan  provinsi berupa  RSU  Kelas  B  yang  diarahkan  ke rumah  sakit  khusus  memiliki  standarisasi lebih rendah, dan perijinan lebih mudah.
Rumah  sakit  khusus  atau center  of excellence tersebut  sebaiknya  disesuaikan dengan karakter setempat. Sebagai contoh di  Pekalongan  dimana  angka  AKI/AKB masih  tinggi,  bisa  membuat  RS  rujukan khusus  ibu  dan  anak  kelas  B.  Di  Pati dimana  terdapat  kasus  penyakit  menular tinggi  bisa  diarahkan  ke  RS  rujukan khusus  infeksi  kelas  B.  Kemudian  di Magelang  bisa  dibuat  RS  rujukan  kanker karena  salama  ini  Jawa  Tengah  belum memiliki  rumah  sakit  khusus  menangani kanker. Sebagaimaan disampaikan Kepala Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah bahwa  di  Jawa  Tengah  untuk  antri penyinaran kanker menunggu 4 bulan.
Pendirian  rumah  sakit center  of excellence juga  perlu  tanggap  terhadap potensi  bencana  Merapi,  serta  tanggap dengan kebutuhan wisata terutama
Borobudur. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah center of excellence berdasarkan kebutuhan
masyarakat  di  wilayah  tersebut  adalah Pekalongan  untuk  AKI/AKB,  Pati  untuk infeksi, dan Magelang untuk kanker.
Di  dalam  pendirian  rumah  sakit, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketercukupan  zonasi,  dimana perlu  ada zona  publik,  semi  publik  dan  privat. Zonasi  tersebut  harus  tesedia,  oleh  sebab itu  diperlukan  lahan  dan  bangunan  yang
memadai.  Dari  aspek  pemenuhan  SDM terutama dokter spesialis dan sub spesialis saat ini agak sulit dicari.
Rumah dinas eks Bakorwil Pekalongan memang  sudah  memenuhi kriteria  tersebut. Hanya  saja  saat  ini ditempati  oleh  Balai  Kehutanan  dan BP2MK yang perlu dipindahkan.
Adapun  untuk  kawasan  kantor  dan rumah  dinas  eks  Bakorwil  di  Magelang tidak  memungkinkan,  karena  diman- faatkan  untuk  perkantoran dan  museum, oleh sebab itu memerlukan solusi lahan di tempat lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dan analisis sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi  aset  eks  Bakorwil  Magelang sudah  dimanfaatkan  untuk  perkantoran dan  museum,  lebih  tepat  dioptimalisasi fungsi  tersebut.  Di  Pati  rumah  dinas tidak digunakan dan lahan cukup pluas, dan  rumah  dinas  di  Pekalongan  sudah digunakan  tetapi  tidak  memadai  untuk OPD,  sebaiknya  OPD  dioindah  ke kawasan kantor;
2. Berdasarkan  kondisi  eksisting  lahan dan  bangunan,  aset  eks  Bakorwil  yang memungkinkan  untuk  didirikan  rumah sakit adalah rumah dinas eks Bakorwail Pati dan Pekalongan.
3. Sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,  yang dibutuhkan  untuk  pembangunan  rumah sakit  adalah  eks  Bakorwil  Magelang dan Pekalongan, adapun untuk wilayah Pati  lebih  mengutamakan  peningkatan RSUD Kelet Jepara;
4. Pendirian  rumah  sakit  di  wilayah Pekalongan  memanfaatkan  aset  eks rumah  dinas,  sedangkan  di  Magelang tidak  bisa  memanfaatkan  aset  eks Bakorwil  dan  perlu mencari  alternatif aset yang lain;
5. Rumah  sakit  diarahkan  ke center  of excellence yaitu  untuk  Pekalongan adalah  Ibu  dan  Anak,  untuk  Magelang adalah Kanker, dan untuk Jepara adalah penyakit menular.

## SARAN
Sesuai  dengan  kesimpulan  di  atas, maka  untuk  penyiapan  pendirian  rumah sakit rujukan baru, dapat disarankan:
1. Segera menentukan kebijakan pengelolaan  aset  eks  Bakorwil  dalam masa  transisi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi OPD serta potensi aset;
2. Terkait  dengan  rencana  pendirian rumah  sakit  perlu  didahului  dengan studi  fisibilitas,  studi  kebutuhan  rumah sakit,  dan  perencanaan  untuk  menjadi rumah sakit rujukan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas, Ira Waty. 2013. Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). Tidak Diterbitkan. Daniel,  Moehar,  Darmawati,  Nieldalina. 2005. PRA,  Pendekatan  Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya  Percepatan  Pembangunan Pertanian,Jakarta, Bumi Aksara Fasiha.  2013. Analisis  Pengelolaan  Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru Riau.2013 Gahari,  Amira,  Susanto  Diamandjojo. 2014. Pengelolaan  Aset  Tetap Berbasis  Kompetensi  Pada  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Semarang.  JABPI  Vol.
22, No 2, Juli 2014
Hasfi,  Nyemas  Martoyo,  Dwi  Haryono.
2013. Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah (Suatu  Studi  Pada  Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Kabupaten
Sintang). Jurnal  Tesis  PMIS-
UNTAN-PSIAN-2013
Mudyahardjo, Redja, Dr, 2008, Filsafat Ilmu Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung Niken,  Regina  W. 2013. Pengelolaan Kekayaan  dan  Aset  Daera. Media Trend  Vol.  8  No.  1  Maret  2013.
Hal. 1 −15 Ratnasari,  Dwi.  2015. Manajemen  Aset Daerah Melalui Pengamanan Barang  Milik  Daerah  Pada  Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan  Bangunan  dan  Tanah Kota Surabaya, Skripsi Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya Riyono,  Sugeng.  2013. Pemanfaatan  Aset Daerah(Studi Tentang Pola Kemitraan  Aset  Tanah  Pemerintah Provinsi Jawa Timur). DIA. Jurnal Administrasi  Publik.  Desember 2013,  Vol.  11.  No.  2.  Hal.  237 – 245. Sundari,  M inik,  Samsul  Ma’rif.  2013.
Optimalisasi  Pemanfaatan  Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan  Banyumanik. Jurnal
Pembangunan  Wilayah  dan  Kota, Biro  Penerbit  Planologi  UNDIP. Volume 9 (2): 163-173 Juni 2013 Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian  Sosial. Bumi  Akasara, Jakarta