## PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM 1
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi*, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, Putri Triari Dwijayanthi Fakultas Hukum, Universitas Udayana Jalan Pulau Bali 1 Denpasar-Bali 80114 ari_atudewi@unud.ac.id

## Abstract
Economic  conditions  in  Bali  that  depend  on  tourism  activities  have  worsened  as  a  result  of Covid-19. This is a lesson for every stakeholder, including Desa Adat in Bali, to jointly handle Covid-19.  This  writing  aims  to  analyse,  examine  the  implementation  of  the  autonomy  of  Desa Adat  and  elaborate  the  proper  synergy  model  in  accelerating  the  handling  of  Covid-19.  The result shows that the autonomy of Desa Adat in handling Covid-19 was placed in the strategic role of traditional villages in the formation of customary law, namely Pararem, which aims to regulate the life of the Balinese community in accordance with the prevailing law in Indonesia. It shows  a  synergy  model  of  customary  law  and  national  law,  which  in  accordance  with  the concept of legal pluralism and regulatory compliance.
Keywords : Covid-19; Acceleration of Handling; Legal Pluralism; Pararem.

## Abstrak
Kondisi  perekonomian  di  Bali  yang  bergantung  pada  kegiatan  pariwisata  menjadi  terpuruk sebagai dampak dari Covid-19. Hal ini menjadi pelajaran kepada setiap lapisan termasuk Desa Adat  di  Bali  untuk  bersama-sama  menangani  Covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis dan mengkaji implementasi otonomi Desa Adat serta mengelaborasi model sinergi yang tepat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi  Desa  Adat  dalam  penanganan  Covid-19  ditempatkan  pada  peran  strategis  Desa  Adat dalam  pembentukan  aturan  hukum  adat  yaitu Pararem yang  bertujuan  untuk  mengatur kehidupan  masyarakat  hukum  adat  Bali  sesuai  dengan  hukum  nasional  yang  berlaku  di Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  model  sinergi  berlakunya  hukum  adat  dan  hukum  nasional sesuai dengan konsep pluralisme hukum dan regulatory compliance .
Kata Kunci : Covid-19; Percepatan Penanganan; Pluralisme Hukum; Pararem .
1 Hasil penelitian ini didanai oleh Hibah Unggulan Udayana pada tahun 2021. Penelitian dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
A. Pendahuluan
Sejak  2020, Indonesia berjibaku memerangi penyebaran Covid-19. Indonesia tetap berjibaku untuk memerangi penyebaran  Covid-19  hingga  hari  ini. Keadaan Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia
termasuk  sebagai  salah  satu  Negara  dengan penyebaran  Covid-19  terbanyak  di  Asia tenggara. Kondisi ini mempengaruhi kondisi Indonesia, termasuk juga Bali.
Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Kondisi  perkembangan  ekonomi  di  Bali menjadi  terpuruk  pada  titik  yang  paling rendah. Hal ini memberikan pelajaran bahwa Bali tidak bisa diam dengan melihat kondisi ini.  Bali  harus  bangkit  memerangi  virus Covid-19 ini.
Di  sisi  lain,  Bali  yang  terkenal  dengan kearifan  lokal  dan  adat-istiadatnya  yang terlingkup  dalam  Desa  Adat  menjadi berpeluang  dalam  memerangi  virus  Covid- 19  ini.  Desa  Adat  dengan  hukum  adatnya memiliki  daya  keberlakuan  yang  sangat mengikat bagi karma desa adat (masyarakat desa  adat)  dan  hampir  semua karma desa adat  tersebut  patuh  dan  tunduk  pada  aturan hukum adatnya.
Desa  adat  dalam  mengelola  desa adatnya terikat dengan prinsip otonomi desa adat.  Dalam  masyarakat  hukum  adat  bali dikenal 3 (tiga) otonomi desa adat yaitu: “1) otonomi  desa  adat  dalam  membuat  aturan hukum  adat;  2)  otonomi  desa  adat  dalam menerapkan  aturan  hukum  adat:  dan  3) otonomi  desa  adat  dalam  menyelesaikan kasus adat” (Putri et al., 2019). Tiga (3) hal ini  menjadi  penting  juga  dipahami  dalam konteks percepatan penanganan Covid-19 di Bali.
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah dalam  percepatan  penanganan  Covid-19  ini juga  melakukan  tindakan-tindakan,  seperti mengeluarkan  aturan  hukum  dan  kebijakan yang berkenaan dengan percepatan penangananCovid-19.  Aturan  hukum  yang dikeluarkan  adalah  “UU  No.  6  Tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan”  yang pada prinsipnya mengatur mengenai
tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  dan Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat  dari  penyakit  yang  berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya “Peraturan
Pemerintah  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)” dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19  yang  pada  prinsipnya  mengatur pelaksanaan  PSBB  sesuai  arahan  Menteri Kesehatan  dan  dapat  diterapkan  oleh Pemerintah  Daerah  dengan  persetujuan  dari Menteri Kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  “Pedoman  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Covid-19”  yang pada prinsipnya mengatur mengenai pedoman  dan  mekanisme  penetapan  PSBB, Pencatatan,  Pelaporan,  Pembinaan  dan Pengawasan  PSBB.  Di  Tingkat  Pemerintah Daerah  juga  banyak  dikeluarkan  kebijakan yang mendukung peraturan hukum pemerintah  Pusat  khususnya  berkenaan dengan  percepatan  Penanganan  Covid-19. Pemerintah  Provinsi  Bali  mengeluarkan salah  satu  kebijakan  yaitu  “Peraturan Gubernur  No.  15  Tahun  2020  tentang Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali” yang bertujuan mewujudkan percepatan penanganan kesehatan,  ekonomi  serta  penanganan dampak  Covid-19  bagi  masyarakat  dalam bentuk  Jaringan  Pengamanan  Sosial.  Ada beberapa  Surat  Edaran  Gubernur  Bali  yang pada  prinsipnya  melakukan  percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  pada tahun  2020  oleh  Ardika  Nurfurqon  yang mengkaji  mengenai  “Analisis  Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan Covid-19:  Perspektif  Hukum  Administrasi” (Nurfurqon,  2020).  Dalam  penelitian  ini, kajian  berfokus  pada  aturan  yang  dibentuk oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menekan penyebaran Covid-19 dalam konteks hukum administrasi.  Penelitian  ini  juga  mengkaji mengenai  kebijakan  daerah  Kabupaten Bandung  Barat  dalam  menangani  pandemi
Covid-19.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan pada  tahun  2020  oleh  Anak  Agung  Putu Wiwik  Sugiantari  dan  Lis  Julianti  yang mengkaji mengenai “Penanggulangan
Covid-19  Berbasis  Desa  Adat  Dalam Perspektif  Perlindungan  Hukum  Terhadap Aparatur  Desa”  (Agung  Putu  Wiwik  S, 2020).  Fokus  kajian  pada  penelitian  ini adalah  mengenai  penyelamatan  terhadap aparat  Desa  Adat  sebagai  pelaksana  di lapangan  sebagai  garda  terdepan  berkaitan dengan  upaya  penanganan  Covid-19. Penelitian  ini  juga  mengkaji  mengenai kebutuhan  atas  pengaturan  yang  jelas sebagai  bentuk  jaminan  bagi  keamanan aparat  Desa  Adat  dalam  melaksanakan tugasnya tersebut.
Berdasarkan  paparan  tersebut  di  atas, tampak bahwa terdapat kesamaan pada topik pembahasan  yang  membahas  mengenai upaya  penanganan  Covid-19  namun,  fokus kajian  pada  penelitian  kali  ini  berbeda. Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi  otonomi  desa  dalam  rangka percepatan  penanganan  Covid-19  serta model  sinergi  yang  tepat  dalam  upaya percepatan  penanganan  Covid-19  dalam perspektif pluralisme hukum.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis dan mengkaji implementasi  otonomi  desa  dalam  rangka percepatan  penanganan  Covid-19  serta mengelaborasi  model  sinergi  yang  tepat dalam  percepatan  penanganan  Covid-19. Tulisan  ini  akan  membahas  substansi  yang relevan untuk mewujudkan tujuan penulisan. Pertama,  disajikan  mengenai  otonomi  desa dalam  rangka  percepatan  penganan  Covid- 19.  Kedua,  disajikan  mengenai  model sinergi  yang  tepat  dalam  percepatan penanganan  Covid-19  dalam  perspektif pluralisme hukum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian sosio-legal  atau socio-legal  research yang mengkaji  teks  dan  konteks.  Dalam  hal  ini, kajian  mengenai  teks  adalah  berupa  teks hukum  yaitu  dalam  bentuk  teks  peraturan perundang-undangan  dengan  dipadukan
dengan  kajian  mengenai  konteks  yaitu dengan  melihat  kerjanya  hukum  dalam masyarakat.  Merujuk  pada  pemikiran Sulistyowati  Irianto  dapat  dipahami  bahwa penelitian socio-legal menggunakan
kombinasi  penelitian  doktriner  dan  non- doktriner (empirik)(Irianto, 2009).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statutory approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual  approach ).  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  bersamaan  antara doktriner  dan  non-doktriner  yang  saling mendukung dalam sebuah penelitian hukum.

## C. Pembahasan
1. Pengaturan  Otonomi  Desa  Adat Dalam Percepatan Penanganan

## Covid-19
Konsep  Desa  Adat  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 “Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun  2019 tentang  Desa  Adat  di  Bali”  (selanjutnya disebut  sebagai  “Perda  Desa  Adat”) menegaskan  bahwa  Desa  Adat  dipahami sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali  yang  memiliki  wilayah,  kedudukan, susunan  asli,  hak-hak  tradisional,  harta kekayaan  sendiri,  tradisi,  tata  krama pergaulan  hidup  masyarakat  secara  turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan  kewenangan  serta  hak  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri”.
Pemahaman    Desa  adat  sebagai kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  juga terdapat  dalam    “Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  31/PUU-V/2007  tentang Pengujian  UU  Nomor  31  Tahun  2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  menetapkan  klasifikasi  dan  kriteria Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya  KMHA)”.  KMHA  yang  tidak lain  adalah  Desa  Adat  memenuhi  kriteria sebagaimana  ditetapkan    dalam  putusan tersebut  yaitu  “1)  adanya  masyarakat  yang warganya  memiliki  perasaan  kelompok  ( in- feeling group ); 2) adanya pranata
pemerintahan  adat;  3)  adanya  harta kekayaan atau  benda-benda  adat;  4)  adanya perangkat norma hukum adat dan 5) adanya wilayah tertentu” (Mandasari, 2014).
Mencermati  kriteria  desa  adat  dalam Perda  Desa  Adat  dan  putusan  Mahkamah Konstitusi 31/PUU-V/2007 terdapat kesesuaian  yaitu  bahwa  sebagai  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah adanya: 1) In feeling group yang  dipahami  bahwa  desa  adat sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat terikat  dengan  tradisi,  tata  krama  pergaulan hidup  secara  turun  temurun  dalam  ikatan khayangan  tiga atau khayangan desa ;  2) Adanya  pranata  pemerintahan  desa  adat dipahami  bahwa desa adat  dengan otonomi desa adat mempunyai tugas dan kewenangan untuk  mengatur  rumah  tangganya,  hal  ini juga  dipahami  bahwa  desa  adat  memiliki tradisi  dan  tata  krama  pergaulan  baik  itu berupa  nilai-nilai  yang  hidup  di  desa  adat yang  dapat  berfungsi  mengendalikan interaksi  dan  hubungan  sosial  antar  krama desa  adat  (warga  desa  adat)  sehingga tercapai keteraturan di desa adat; 3) Adanya harta  kekayaan  atau  benda-benda  adat dipahami  bahwa  desa  adat  memiliki  harta kekayaan  sendiri  yang  berfungsi  untuk mensejahterakan  krama  desa  adat  melalui pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa adat;  4)  Adanya  perangkat  norma  hukum adat, hal ini dipahami bahwa desa adat dapat membentuk  dan  menerapkan  norma  hukum adat  yang  tertuang  dalam awig-awig desa adat.  Untuk  membentuk awig-awig sebagai aturan  hukum  adat  didasarkan  pada kewenangan sebagai cerminan otonomi desa adat serta hak-hak tradisional desa adat yang memberi  ruang  untuk  dibentuk  perangkat norma  hukum  adat; dan 5) Adanya  wilayah tertentu  juga  telah  berkesesuaian  dengan Perda  Desa  adat  yang  menentukan  bahwa untuk dapat disebut sebagai desa adat maka desa  adat  harus  memiliki  wilayah  atau palemahan desa  adat.  Dengan  demikian diulangtegaskan  bahwa  konsep  kesatuan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
31/PUU-V/2007  dengan  Perda  desa  adat telah sesuai.
Dalam  pemahaman  desa  adat  di  Bali juga  dipahami  bahwa  dalam  pelaksanaan kewenangan  Desa  Adat  dimaknai  sebagai otonomi  desa  adat.  Desa  Adat  dalam konteks  otonomi  desa  adat  terdiri  atas  3 (tiga)  kewenangan  yaitu:  1)  “Kewenangan desa  adat  dalam  membentuk  aturannya sendiri  yangdalam  hal  ini  aturan  berupa awig-awig,  pararem dan  keputusan  desa adat  lainnya”;  2)  “Kewenangan  desa  adat dalam melaksanakan sistem hukum pemerintahan  yang  tentu  saja  berdasarkan awig - awig desa  adat;  dan  3)  Menerapkan hukum adat ( awig - awig ) dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus adat yang terjadi di desa adat” (Atu Dewi, 2014).
Berkaitan  dengan  otonomi  Desa  Adat sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas  mengatur  bahwa  “negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  undang- undang”  (Dwijayanthi,  Jones,  &  Satyawati, 2017). Pemahaman ini menunjukkan bahwa otonomi desa adat diakui dan dihormati oleh negara  sepanjang  masih  diterapkan  dan sesuai dengan perkembangan di Indonesia.
Otonomi  desa  adat  juga  dijumpai  pada Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  “Desa  adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur dan  mengurus  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia” (Nurcholis, 2014).
Pemahaman  ketentuan  ini  dimaknai bahwa desa merupakan “organisasi komunitas  lokal  atau  desa  adat  yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh
sejumlah  penduduk,  dan  mempunyai  adat- istiadat untuk mengelola
dirinya sendiri”.(Rahman, Triningsih, & Kurniawan, 2016)  Konsep tersebut dikenal dengan “ self governing  community”. Sebagai  “ self governing community”,
desa adat merupakan “bentuk desa asli dan tertua yang memiliki otonomi asli yang dapat mengurus dan  mengelola  dirinya  sendiri  serta mengelola  harta  kekayaan  desa  adat  tanpa ada  campur  tangan  dari  negara”(Pramadita, 2017).
Keberadaan  desa  adat  dengan  otonomi aslinya  juga  mendapat  pengaturan  dalam “Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.  4 Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di Bali”(Mandira  &  Yudha,  n.d.).  Pada prinsipnya  Desa  Adat  adalah  “kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang memiliki  wilayah,  kedudukan,  susunan asli, hak-hak  tradisional,  harta  kekayaan  sendiri, tradisi,  tata  krama  pergaulan  hidup masyarakat  secara  turun  temurun  dalam ikatan  tempat  suci  ( kahyangan  tiga atau kahyangan  desa ),  tugas  dan  kewenangan serta  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri”.  Pada  konsep  desa  adat ini,  dipahami  bahwa  desa  adat  berdasarkan otonominya  berhak  mengurus  rumah tangganya  sendiri  (Purnama  &  Dewi,  n.d.), sebagaimana  diatur  juga  dalam  konsiderans menimbang,  bahwa  desa  adat  dengan otonomi  aslinya  dapat  memberi  manfaat yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara.  Secara  prinsip  otonomi  desa  adat telah mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip  pengakuan  dan  penghormatan  oleh negara  terhadap  otonomi  desa  adat  dalam penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  di desa adat.
Dalam  konteks  percepatan  penanganan Covid-19,  otonomi  desa  adat  menjadi barometer  dalam  percepatan  penanganan Covid-19  baik  dalam  tataran  pencegahan maupun penanganan Covid-19. Sebagaimana  diketahui  penyebaran  dan tingkat kasus Covid-19 di Bali sangat tinggi, sehingga dalam upaya percepatan penanganan  Covid-19  pemerintah  dan
pemerintah  daerah  perlu  melibatkan  desa adat.  Dalam  peran  sertanya,  desa  adat tentunya dalam melakukan tindakan percepatan penanganan Covid-19
memerlukan  aturan  yang  menjadi  payung hukum  desa  adat  untuk  bertindak.  Dalam percepatan  penanganan  Covid-19  di  Bali, dokumen  hukum  yang  ditetapkan  adalah “Keputusan  Bersama  Gubernur  Bali  dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali  Nomor:  427/660/PHA/DPMA  dan Nomor 003/SKB/MDA-ProvBali/II/2021 tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong Royong  Penanganan  Covid-19  Berbasis Desa  Adat  di  Bali”.  Dalam  Keputusan bersama ini peran desa adat sangat strategis dalam percepatan penanganan Covid-19 ini.
Peranan  strategis  desa  adat  dalam percepatan  penanganan  Covid-19  ini  tentu dengan pelaksanaan otonomi  desa adat. Hal ini  ditandai  dengan  pembentukan Pararem Desa  Adat  di  Bali  tentang  “Pengaturan, Pencegahan  dan  Pengendalian  Gering Agung  Covid-19  di Wewidangan Desa Adat”. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1  angka  30  Perda  Desa  Adat, Pararem adalah aturan atau keputusan Paruman Desa Adat  sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau
menyelesaikan  perkara  adat/ wicara di  Desa Adat.  Adapun  pengertian Paruman  Desa Adat adalah  suatu  lembaga  pengambil keputusan  tertinggi  menyangkut  masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
Dalam kaitannya dengan upaya percepatan  penanganan  Covid-19  yang melanda  Indonesia  sejak  tahun  2020, keberadaan Pararem dapat  menjadi  pilihan bagi  Desa  Adat  untuk  mulai  mengatur  dan menetapkan  aturan  yang  dianggap  perlu mengingat  situasi  pandemi  Covid-19  ini adalah  hal  yang  baru  dihadapi  oleh  Desa Adat  di  Bali.  Penetapan Pararem harus mempertimbangkan  hasil  diskusi  yang dilakukan  di  tingkat  Desa  Adat,  yaitu melalui Paruman  Desa  Adat karena Pararem yang  dihasilkan  dalam  konteks percepatan penanganan Covid-19
menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa  Adat,  mengingat  bahwa  kemanfaatan,
keadilan, kekeluargaan, musyawarah
merupakan  nafas  dari  adanya  Pengaturan Desa Adat.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  jumlah desa  adat  di  Bali  adalah  1493  desa  adat, yang berdasarkan data dari Dinas Pemajuan Masyarakat  Adat  menunjukkan  bahwa 95,65%  atau  1.428  desa  adat  di  Bali  telah menyusun Pararem yang  bertujuan  untuk percepatan  penanganan  Covid-19.  Desa Adat  yang  belum  menyusun Pararem dimaksud adalah sebanyak 55 desa adat atau 4,35  %.  Untuk  lebih  jelasnya  data disuguhkan dalam tabel 1.
Berdasarkan  data  dalam  tabel  1 dipahami  bahwa  peran  strategis  desa  adat dalam  percepatan  penanganan  Covid-19 sebagai peristiwa baru berdasarkan otonomi desa  adat  telah  terbukti  dengan  telah terbentuknya  aturan  hukum  adat  yaitu Pararem tersebut. Dengan telah dibentuknya pararem ini, desa adat melakukan penerapan pararem serta  menyelesaikan  permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pararem tersebut. Dengan  demikian  memahami  otonomi desa  adat  dalam  percepatan  penanganan Covid-19  ditempatkan  pada  peran  strategis desa adat dalam pembentukan aturan hukum adat  yaitu pararem desa  adat  dalam  upaya pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19 termasuk  pula  percepatan  penanganan Covid-19  berbasis  desa  adat.  Dengan  telah dibentuknya pararem tersebut,  dilanjutkan dengan penerapan atau pelaksanaan pararem di wilayah desa adat dengan memberi sanksi adat  kepada  yang  melanggar pararem tersebut.  Dengan  demikian  otonomi  desa adat  dalam  rangka  percepatan  penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik di masing-masing desa adat.
Berkaitan dengan pencegahan
penyebaran  masif  Covid-19  di  Bali,  desa adat  dengan pararem desa  adat  sebagai produk  hukum  desa  adat  mengatur  krama desa  adat  dalam  upaya  pencegahan penyebaran  Covid-19,  sebagai  contoh  pada pararem Desa Adat Segeh yang menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian Covid- 19  di  desa  adat  meliputi  perilaku  hidup
bersih,  pembatasan  kegiatan  berbasis  desa adat, satuan tugas gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng ngening desa adat, sanksi adat. Berdasarkan pararem Desa  Adat  Segeh  mengatur  setiap krama adat, krama tamiu dan tamiu wajib menyediakan  tempat  cuci  tangan  di  rumah masing-masing,  demikian  juga  operasional pasar  tradisional  dibatasi  dengan  jam operasional  dan  jarak  berjualan  serta masyarakat  yang  berjualan  di  pasar tradisional tetap didata dan
diadministrasikan  secara  tertib.  Dalam penanganan  kasus  yang  terpapar  dilakukan dengan  wajib  karantina  dan  dirawat  oleh pihak  terkait  sesuai  dengan  prosedur penanganan  pasien  Covid-19.  Hal  yang sama  juga  menjadi  objek  pengaturan  dalam Pararem desa adat lainnya. Oleh karena itu, desa  adat  yang  telah  memiliki pararem tentang  Pencegahan  dan  Pengendalian Gering  Agung  Covid-19  di Wewidangan Desa  Adat  cenderung  mengalami  kasus terkonfirmasi  Covid-19  yang  menurun.  Hal ini  disebabkan  adanya  ketentuan  mengikat krama desa, krama  tamiu dan tamiu yang tinggal di wewidangan desa adat dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi adat.
Tabel 1.
Pararem Desa Adat tentang Pengaturan, Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Wewidangan Desa
Adat Kabupaten Jumlah Desa Adat Sudah Belum Buleleng 170 170 0 Jembrana 64 64 0 Bangli 168 153 15 Badung 122 97 25 Gianyar 273 272 1 Tabanan 349 330 9 Karangasem 190 189 1 Klungkung 122 118 4 Kota Denpasar 35 35 0 Total 1493 1428 55
Sumber:  Dinas  Pemajuan  Masyarakat  Adat  Provinsi Bali
Aspek  Pencegahan  dan  pengendalian Covid-19 di desa adat yang belum memiliki pararem menunjukan  belum  terlaksananya secara  optimal.  Tujuan  dibuatnya pararem ini  juga  sebagai  arah  dan  pedoman prajuru desa  adat  dan  satuan  gugus  tugas  gotong royong  dalam  pelaksanaan  pencegahan Covid-19.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan upaya  bagi  desa  adat  yang  belum  memiliki pararem desa  adat  tentang  pencegahan  dan pengendalian  penyebaran  Covid-19  untuk segera  membentuk pararem sebagai landasan  hukum  untuk  melaksanakan tindakan  hukum  di  desa  adat.  Dengan demikian  dapat  diasumsikan  bahwa  dengan dibentuknya pararem di  masing-masing desa adat dan penerapan pararem dilaksanakan secara optimal maka pencegahan  dan  pengendalian  penyebaran masif  Covid-19  dapat  dibendung  atau dikendalikan.
Penerapan pararem desa  adat  dalam aspek  pencegahan dan pengendalian Covid- 19  di  Bali  menjadi  pilihan  model  unik, mengingat  hal  ini  akan  lebih  efektif diterapkan  pada  masyarakat  Bali  yang memang  sangat  taat  dan  patuh  terhadap aturan  hukum  adat  yang  diterapkan  oleh desa  adat.  Pencegahan  dan  pengendalian Covid-19 berbasis otonomi desa adat dengan mengoptimalkan  penerapan pararem di masing-masing desa adat, niscaya penyebaran masif Covid-19 dapat terkendali, sehingga kesejahteraan desa adat dapat terwujud. 2. Model Sinergi Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Sinergi  antara  Pemerintah  daerah dengan  desa  adat  dalam  percepatan penanganan Covid-19 dibalut dalam kerangka  pluralisme  hukum.  Pluralisme hukum  dipahami  sebagai  keberlakuan hukum  lebih  dari  satu  sistem  hukum. Pemahaman  mengenai  keberlakuan  hukum di  Indonesia,  tampak  jelas,  selain  berlaku hukum  negara  yang  oleh  Nurjaya  (Nurjaya &  SH,  2004)  disebut  sebagai  “ state  law” , juga  berlaku  hukum  rakyat  ( folklaw )  dan
hukum agama yang sering disebut religious law . Pluralisme hukum adalah suatu kondisi dimana  terdapat  sinergi  antara  satu  sistem atau  institusi  hukum  secara  bersama-sama dalam  aktivitas  dan  hubungan  tertentu. (Franz  von  benda  Beckman,  Keebet  Von Benda  Beckmann,  2001)  Sinergi  dalam pluralisme  hukum  sebenarnya  sangat  kental dengan  keberadaan  hukum  di  Indonesia khususnya di Bali yaitu dengan diberlakukannya hukum adat dalam kehidupan masyarakat.
Memahami  konsep  pluralisme  hukum, Griffiths dikenal  adanya  dua  macam pluralism hukum yaitu“ weak legal pluralism dan strong legal pluralism” (Griffiths, 1986) . “ Weak  Legal  Pluralism ”  atau  dikenal pluralisme  hukum  Negara  merupakan bentuk  lain  dari  pada  sentralisme  hukum yang  menempatkan  hukum  Negara  dalam posisi  superior  sementara  hukum-hukum lainnya berada dalam satu hierarki di bawah hukum  negara.  “ strong  legal  pluralism ” menempatkan  semua  sistem  hukum  yang ada  pada  kedudukan  yang  sama  dalam masyarakat,  sehingga  tidak  terdapat  suatu hierarki  yang  menunjukkan  adanya  jenjang norma (Irianto, 2003).
Pemikiran  Sally  Falk  Moore  yaitu konsep  teori“ the  semi-autonomous  social field yang  menyatakan Law  is  the  self regulation  of  a  semi-autonomous  social field ”.(Moore,
1973) Merujuk pada pemikiran Sally Falk Moore dapat dipahami bahwa  sistem  hukum  adat  berada  dalam suatu sistem hukum negara (Dewi, Pramana,
& Tanaya, n.d.). Dalam kerangka pluralisme hukum  dikenal  dengan  pluralisme  hukum negara.  Pluralisme  hukum  negara    dapat dipahami bahwa hukum negara memberikan pengakuan  pada  kemajemukan  hukum.  Ini menandakan  hukum  adat  berada  dalam kerangka pluralisme hukum negara.
Senada  dengan  pemikiran  Griffiths  dan Sally  Falk  Moore,  Werner  Menski menegaskan  3  (tiga)  unsur  utama  dalam konsep segitiga pluralisme ( triangle pluralism )  yaitu  “unsur  masyarakat,  unsur negara dan unsur nilai dan etika yang saling berinteraksi  dan  saling  mempengaruhi”
(Pasaribu  &  Sirait,  2018).  Ketiga  unsur tersebut  saling  bersinergi  dengan  sifat pluralistis.
Memahami  konsep  pluralisme  hukum dalam  konteks  percepatan  penanganan Covid-19  dilihat  dari  aspek  regulasi  atau aspek  pengaturan.  Aspek  pengaturan  dalam pemahaman pluralisme menempatkan pengaturan  percepatan  penanganan  Covid- 19  dalam  hukum  negara  dan  hukum  adat. Dalam  aspek  pengaturan  dalam  hukum negara berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 diuraikan dalam tabel 2.  Selanjutnya  produk  hukum  daerah
Provinsi Bali mengenai percepatan penanganan  Covid-19  dituangkan  dalam tabel 3.
Berdasarkan  pengaturan  baik  secara Nasional  maupun  pengaturan  di  Daerah Provinsi  Bali  yang  berkenaan  dengan Percepatan  Penanganan  Covid-19,  tampak ada  sinergi  antara  aturan  hukum  Pusat (Pemerintah  Pusat)  dengan  Peraturan Hukum  di  tingkat  Daerah  (Provinsi  Bali) yang  pada  prinsipnya  adalah  Percepatan penanganan Covid-19. Di sisi  lain pengaturan  yang  tidak  kalah  penting dijelaskan  adalah  pengaturan  berdasarkan hukum  adat  khususnya  hukum  adat  Bali yang dituangkan dalam bentuk “ awig-awig ” dan “ pararem ”(Sudantra, 2014). Pengaturan hukum  adat  Bali  perlu  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagai  implementasi  pluralisme  hukum (Yusa& Dharmawan, 2019).
Pengaturan  percepatan  penanganan Covid-19  dalam  perspektif  hukum  adat dapat dilihat  dari pararem yang dibuat oleh masing-masing Desa Adat di Bali
(Yulianingsih  &  CP,  2018).  Pengaturan percepatan  penanganan  Covid-19  yang dituangkan  dalam pararem senada  dengan teori  hukum  progresif  sesuai  pemikiran Satjipto  Rahardjo.  Merujuk  pada  karakter hukum  progresif  dapat  dipahami  bahwa hukum  tidak  bersifat  stagnan,  melainkan mengalir  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia dan berusaha memberikan perhatian terhadap  keadilan  dalam  masyarakat  demi tercapainya  kesejahteraan  umat  manusia
(Marilang,  2017).  Merujuk  pada  pemikiran Satjipto  Rahardjo,  suatu  peraturan  harus dikaji  dalam  kontekstualisasinya  dengan realitas  ruang  dan  waktu  (Mukminto& Marwan,  2019).  Sehingga,  hukum  tidak hanya  berupa  peraturan  tetapi  merupakan suatu kesatuan ide, kultur dan cita-cita yang ingin  diwujudkan  demi  kesejahteraan  umat manusia (Mukminto& Marwan, 2019).
Senada  dengan  hal  tersebut,  sebagai upaya untuk  percepatan penanganan  Covid- 19  di  Bali,  Desa  Adat  melalui Pararem dapat  menerapkan  sanksi  adat  bagi masyarakat  di  Desa  Adat.  Hal  ini  senada dengan  teori Regulatory  Compliance yang dikemukakan  oleh  Sutinen  dan  Kuperan (Sarawa  &  Mas’  ud,  2020).  Merujuk  pada teori ini, kepatuhan masyarakat pada hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor  psikologi  dan  faktor  sosiologi  dari masyarakat  itu  sendiri  (Sarawa  &  Mas’  ud, 2020). Selain itu, teori ini juga memberikan penekanan  pada  kewajiban  moral  dari masyarakat  yang  mempengaruhi  kepatuhan atas  suatu  keputusan  (Sarawa  &  Mas’  ud, 2020).  Hal  ini  berlaku  secara  umum  dalam pelaksanaan  aturan  hukum,  tidak  terkecuali Pararem. Melihat  konsep Pararem yang diatur  dalam  Perda  Desa  Adat,  sejatinya keberadaan Pararem sebagai  perwujudan hukum  adat  lebih  dapat  diterima  dan dipatuhi  oleh  masyarakat  adat.  Mengingat proses  pembuatan  dan  penetapan  suatu Pararem didasari  oleh  adanya Paruman Desa  Adat yang  melibatkan  masyarakat Desa  Adat  dalam  pengambilan  suatu keputusan,  termasuk  juga  keputusan  untuk menanggulangi  penyebaran  Covid-19  di Desa Adat.
Pembentukan Pararem khususnya mengenai  “Pengaturan  Pencegahan  dan Pengendalian Gering  Agung Covid-19  di Wewidangan Desa Adat” merupakan sinergi antara  hukum  nasional  dan  hukum  adat sebagai  implementasi  dari  “teori  Hukum Progresif”, konsep “Pluralisme Hukum” dan Regulatory  Compliance .  Pada  prinsipnya, model pengaturan tersebut mengatur mengenai  pencegahan,  menghambat  dan memutus penyebaran Covid-19 di
Wewidangan Desa  adat  dengan  melibatkan Desa Adat termasuk prajuru, Satgas Gotong Royong, Krama  Tamiu dan Tamiu dengan menyesuaikan  pada  kondisi  masyarakat
Desa  Adat  serta  memfokuskan  pengaturan Pararem sesuai  dengan  kebutuhan  dari masing-masing Desa Adat.

## Tabel 2. Hukum Nasional dalam Percepatan Penanganan Covid-19
No Peraturan Tentang Anotasi 1. UU 6/2018 “Kekarantinaan Kesehatan” Terdapat  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  dalam  usaha  melindungi  kesehatan masyarakat  dari  penyakit  yang  berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat  melalui  penyelenggaraan  karantina kesehatan. 2 PP 21/2020 “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” Pengaturan  PSBB  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kesehatan  dan  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan. 3 Perpu 1/2020 “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirusDisease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” Mengatur  pelaksanaan  APBN  dalam  rangka penanganan  pandemi  Covid-19  dan  menghadapi ancaman  yang  membahayakan  perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 4. Keputusan Presiden 7/2020 “Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoranaVirusDisease 2019(Covid-19)” Mengatur  “pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19.” 5 Keputusan Presiden 9/2020 “Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoronaVirusDisease 2019 (Covid-19)” Mengatur  “Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  7
Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid- 19), antara lain  susunan keanggotaan Gugus Tugas
Percepatan  Penanganan  Covid.19  dan  pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan gugus tugas.” 6 Keputusan Presiden  11 /2020 “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease”
Menetapkan  Covid-19  sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkandan menetapkan kedaruratan kesehatan  masyarakat.  PenanggulanganCovid-19 wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 Instruksi Presiden 4/2020 “Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19”
Mengatur  langkah-langkah  cepat,  tepat,  fokus, terpadu  dan  sinergi  antar  Kementerian/  Lembaga dan Pemerintah  Daerah  untuk melakukan refocusing    kegiatan  relokasi  anggaran  serta pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  rangka percepatan penanganan Covid-19.
8. Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan PenangananCovid-19” Mengatur  tentang  pedoman  mekanisme  penetapan PSBB  pelaksanaan  PSBB,  Pencatatan  dan Pelaporan,  serta  Pembinaan  dan  Pengawasan PSBB. 9. Surat Edaran Mendikbud 3/2020 “Pencegahan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan” Imbauan kepada para Kadisdik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  Tinggi,  Pimpinan  Perguruan  Tinggi, serta Kepala Sekolah agar memedomani
Pencegahan  Covid-19  di  satuan  pendidikan berdasarkan tingkat risiko penyebaran.
Sumber: Elaborasi dari Peraturan hukum berkaitan dengan percepatan Penanganan Covid-19.
Tabel 3.

## Produk Hukum Daerah Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Covid-19
No Peraturan Tentang Anotasi 1. Pergub 15 Tahun 2020 “Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali” Aturan  ini  dibentuk  untuk  lebih percepatan penanganan kesehatan,
percepatan  penanganan  dampak  Covid- 19 terhadap perekonomian dan penanganan  dampak  Covid-19  terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). 2 Pergub 23 Tahun 2020 “Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kepada Lembaga/Organisasi Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali” Diatur  mengenai  realokasi  Anggaran; penanganan dampak COVID-19
terhadap  Lembaga/Organisasi  dalam bentuk  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS); dan kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban, sehingga memberikan arah, landasan, dan kepastian  hukum  bagi  Pemerintah Provinsi  dan  pemangku  kepentingan dalam pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kepada Lembaga/Organisasi  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019  (Covid-19)  di  Provinsi Bali. 3. Pergub 46 Tahun 2020 “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru” Dalam  aturan  ini  ditegaskan  bahwa diperlukan  peningkatan  partisipasi  aktif Krama  Bali  dan  pemangku  kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran  COVID-19  serta  upaya pemulihan  berbagai  aspek  kehidupan sosial  ekonomi  secara  produktif  dan aman untuk mengurangi dampak psikologis  warga  masyarakat  akibat pandemi COVID-19 4. Surat Edaran Gubernur Bali 01 Tahun 2021 “Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali” Kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan  bagi  seluruh  pihak  sesuai standard  kesehatan.  Apabila  ketentuan ditas  dilanggar  maka  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  “Pergub  46  Tahun 2020” dan Peraturan perundang- undangan lainnya. 5. Surat Edaran Gubernur Bali 03 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali” Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Berbasis  Desa/Kelurahan se-Bali  ditentukan  berdasarkan  pada zonasi  Covid-19  tingkat  desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota se-Bali. 6. Keputusan Bersama Gubernur  Bali  dan  Majelis Desa  Adat  Provinsi  Bali Nomor: 472/ 1571/PPDA/DPMA Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 “Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat Di Bali”
Pada prinsipnya bahwa dalam percepatan  penanganan  Covid-19  di Bali,  setiap  Desa  Adat  di  Bali membentuk SATGAS GOTONG ROYONG Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat.
Sumber: Elaborasi dari Peraturan hukum Daerah Provinsi Bali berkaitan dengan percepatan Penanganan Covid-19.
Berdasarkan  partisipasi  aktif  desa  adat dalam upaya percepatan penanganan Covid- 19  di  Bali  memberi  gambaran  dan pemahaman  bahwa  dalam  percepatan penanganan  Covid-19  sinergi  antara  hukum negara dan hukum adat yang terbalut dalam kerangka Pluralisme hukum sangat diperlukan  dan  mempercepat  penanganan Covid-19  di  Bali.  Hal  ini  di  tandai  bahwa semua  aspek  bergerak  baik  itu  Pemerintah Daerah dan Desa adat di Bali dengan tujuan untuk  percepatan  penanganan  Covid-19  di Bali.  Sehingga,  sinergi  antara  hukum nasional dan hukum adat sangat dibutuhkan berkaitan dengan upaya percepatan penanganan  Covid-19  dapat  terwujud  dan masyarakat  kembali  menjalani  tatanan kehidupan normal era baru.

## D. Simpulan dan Saran
Strategi  percepatan  penanganan  Covid- 19 dalam perpektif pluralisme hukum sangat diperlukan.  Sinergi  antara  hukum  adat  dan hukum nasional dalam percepatan penanganan  Covid-19  ditunjukan  dengan penggunaan  berbarengan  sistem  hukum yang  berbeda  untuk  tujuan  penanggulangan Covid-19.  Penggunaan  hukum  adat  dalam percepatan  penanganan  Covid  19  adalah dengan  dibuatnya pararem desa  adat  dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Wewidangan Desa Adat.
Percepatan  penanganan  Covid-19  berbasis desa  adat  dan  hukum  nasional  berdampak pada  taatnya  krama  desa  adat  (masyarakat hukum  adat)  dan  masyarakat  secara  umum terhadap aturan hukum baik itu pararem dan hukum  nasional.  Dengan  demikian  model sinergi  hukum  adat  dan  hukum  nasional merupakan cerminan pluralisme hukum dan regulatory  compliance sangat  dibutuhkan dalam upaya percepatan penanganan Covid- 19 di Bali.

## DAFTAR PUSATAKA
Agung  Putu  Wiwik  S,  L.  J.  (2020).
Penanggulangan  Covis-19  Berbasis Desa Adat Dalam Perspektif
Perlindungan Hukum Terhadp Aparatur Desa Adat. Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati  Denpasar  “Percepatan Penanganan  COVID-19  Berbasis  Adat
Di Indonesia,” 71–76.
Atu  Dewi,  A.  A.  I.  A.  (2014).  Eksistensi Otonomi  Desa  Pakraman  Dalam Perspektif  Pluralisme  Hukum. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master  Law  Journal) , 3 (3),  515–528. https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03 .i03.p13
Dewi,  A.  A.  I. A.  A.,  Pramana,  I.  G.  P., &
Tanaya,  P.  E.  (n.d.).  Hukum  Adat  Dan
Hukum  Nasional:  Elaborasi  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Www. Mpr. Go. Id , 115.
Dwijayanthi,  P. T.,  Jones, K.,  &  Satyawati, N. G. A. D. (2017). Indigenous People,
Economic Development and
Sustainable  Tourism:  A  Comparative Analysis  between  Bali,  Indonesia  and Australia. Udayana Journal of Law and
Culture , 1 (1), 16. https://doi.org/10.24843/ujlc.2017.v01.i 01.p02
Franz  von  benda  Beckman,  Keebet  Von Benda Beckmann, J. K. (2001). Jaminan Sosial,  Sumber  Daya  Alam  dan Kompleksitas Hukum. In Sumber Daya Alam  dan  Jaminan  Sosial (p.  29). Pustaka Pelajar.
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law , 18 (24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986. 10756387 Irianto,  S.  (2003).  Pluralisme  Hukum  Dan Masyarakat  Saat  Krisis.  In Hukum  dan kemajemukan budaya: sumbangan karangan  untuk  menyambut  hari  ulang tahun  ke-70  Prof.  Dr.  T.O  Ihromi . Yayasan Obor Indonesia.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Irianto, S. (2009). Metode Penelitian Hukum Konstelaasi  dan  Refleksi .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mandasari,  Z.  (2014).  Politik  Hukum Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi). Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 21 (2), 227–250.
Mandira,  I.  M.  C.,  &  Yudha,  C.  K.  (n.d.). Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan  Pandemi  Covid-19. Journal Publicuho , 4 (1), 1–18.
Marilang.  (2017).  Menimbang  Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm. Jurnal  Konstitusi , 14 (2), 315–331. Retrieved from http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.i d/index.php/jk
Moore, S. F. (1973). Law and social change: the  semi-autonomous  social  field  as  an appropriate  subject  of  study. Law  & Society Review , 7 (4), 719–746.
Mukminto,  E.,  &  Marwan,  A.  (2019). Pluralisme  Hukum  Progresif:  Memberi Ruang  Keadilan  Bagi  Yang  Liyan.
Masalah-Masalah  Hukum , 48 (1),  13. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.201 9.13-24
Nurcholis,  H.  (2014).  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Dilihat  Dari  Pasal  18  B  Ayat  2  Uud 1945. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 149–159.
https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.201
4.149-159
Nurfurqon,  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi  Negara. Jurnal  Yustika: Media  Hukum  Dan  Keadilan , 23 (01),
13–23.
https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.
2864
Nurjaya,  I.  N.,  &  SH,  M.  H.  (2004).
Perkembangan Pemikiran Konsep
Pluralisme  Hukum. Dikutip  Dari
Http://Www. Huma. Co. Id , 12 , 1–17.
Pasaribu,  M.  P.  J.,  &  Sirait,  N.  N.  (2018). Triangular concept of legal pluralism in the establishment of consumer
protection law. E3S Web of Conferences , 52 .
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201852
00032
Pramadita,  I.  (2017). Perjanjian  Kerjasama Pengelolaan  Pariwisata  Tanah  Lot Antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tabanan  Dengan  Desa  Pakraman Beraban  Dalam  Perspektif  Keadilan dan  Kepastian  Hukum .  Universitas Brawijaya.
Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A.  A.  (n.d.).  Desa  adat  Dalam Pengelolaan  Tanah  Adat  Bali  Berbasis Kebijakan  Daerah. Acta  Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 4 (2), 343–
354.
Putri,  K.  A.  M.  P.,  Puspitasari,  N.  W.  F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh  Hukum  Adat  Atau  Awig- Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di  Desa  Banjar  Kecamatan  Banjar Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1), 1–13. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.198 56
Rahman, I. N., Triningsih, A., & Kurniawan, N. (2016). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing) Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat dalam  Proses  Pengujian  Undang- Undang  di  Mahkamah  …. Jurnal Konstitusi .
Sarawa,  D.  I.,  &  Mas’  ud,  A.  (2020). Strategic public procurement regulatory compliance model with mediating effect of  ethical  behavior. Heliyon , 6 (1), e03132.
Sudantra, I. K. (2014). Pengaturan peradilan adat  dalam  awig-awig  desa  pakraman:
Studi  pendahuluan  tentang  eksistensi peradilan adat dalam kesatuan
masyarakat hukum adat desa Pakraman. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (2).
Yulianingsih,  W.,  &  CP,  A.  M.  D.  (2018).
The  Effectiveness  of  Awig-Awig  as Customary  Law  in  Balinese  Culture
(Case  Study:  The  Coastal  Areas  and
Plains). Nusantara Science and Technology Proceedings , 91–97. Yusa, I. G., & Dharmawan, N. K. S. (2019). The Balinese Traditional Law Instrument:  a  Realism  between  the
Balance  of  Cosmic  and  Human  Rights Context. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum  (Journal  of  Law) , 5 (3),  447– 463. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3