Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
: 2459-9816

## ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK SENGKETA NILAI PABEAN: STUDI KASUS DI KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK
Ahmad Sholihin 1
Email: ahmad.sholihin02@gmail.com
Siti Nuryanah 2
Email: siti.nuryanah@ui.ac.id

## Abstract
This study aims to evaluate and mitigate the factors causing the low victory of KPU BC Type A Tanjung Priok in the customs value dispute at the Tax Court. This study is qualitative with triangulation method of content  analysis  and  interview.  Data  is  obtained  from  the  tax  court decision on the customs value dispute for the period 2018 to 2020. The study found that factors that cause the low winnings on customs value disputes are the low effectiveness of collecting transaction evidence at the time of objection and the limitations of testing the validity of the evidence  submitted  by  the  Appellant  during  the  appeal  hearing process. This study provide a practical implication that KPU BC Type A Tanjung Priok can conduct further action to mitigate the loss of the appeal  hearing  for  the  customs  value  dispute  by  for  example optimizing data requests to the applicant during the objection process, coordinating  with  the  Document  Examiner  Officer  (Pejabat Fungsional  Pemeriksa  Dokumen  -  PFPD)  to  improve  the  objection decision, and evaluating tax court decisions.
Keywords:  T ax Dispute, Tax Court, Tax Appeal, Customs

## 1. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  ini,  perdagangan  internasional  sudah  menjadi  hal  yang menjadi kebutuhan semua negara. Perdagangan internasional diperlukan karena tidak meratanya bahan baku dan juga sebagai upaya para pelaku usaha untuk menjangkau pasar  yang  lebih  luas.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  merupakan  negara dengan jumlah impor yang tinggi, dimana importasi tersebut berupa bahan baku usaha yang digunakan untuk memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi, ataupun impor  barang  jadi  yang  akan  dikonsumsi  di  Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi perekonomian adalah kelancaran distribusi barang. Dalam hal barang impor,  arus  barang  dimulai  dari  didatangkannya  barang  dari  luar  negeri,  proses customs cleareance di pelabuhan atau di bandar udara internasional, dan berlanjut ke proses distribusi di dalam negeri. Selain dari proses pengurusan barang di pelabuhan atau  di  bandar  udara,  salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  arus  barang  impor  adalah
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
2 Corresponding author: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
pajak  dalam  rangka  impor,  dimana  pajak  ini  juga  berpengaruh  terhadap  minat  para pelaku usaha untuk melakukan impor barang dari luar negeri. Bagi pengusaha yang memiliki pilihan untuk membeli bahan baku dari dalam negeri atau luar negeri, pajak dalam rangka impor tersebut akan dihitung sebagai biaya tambahan, yang kemudian menjadi salah satu penentu apakah akan membeli dari dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan bagi pelaku usaha yang hanya mengandalkan bahan baku dari luar negeri, besaran pajak dalam rangka impor yang lebih besar akan menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha.
Pemungutan  Pajak  Dalam  Rangka  Impor  (PDRI)  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan proses pemberitahuan impor diatur  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  155/PMK.04/2008  tentang Pemberitahuan  Pabean  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  226/PMK.04/2015.  Pada  proses  impor,  sesuai  PMK Nomor  34/PMK.04/2016,  dijelaskan  bahwa  importir  menghitung  bea  masuk  dan pajak-pajak lainnya secara self asssesment dan importir harus memberitahukan tarif, nilai pabean dan pajak-pajak impornya secara benar. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara  pemberitahuan  nilai  pabean  dengan  yang  seharusnya,  maka  importir  akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
Sengketa  kerap  terjadi  akibat  penetapan  nilai  pabean  yang  dilakukan  oleh Pejabat Bea dan Cukai. Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) terjadi sengketa karena persyaratan nilai transaksi yang dianggap tidak dipenuhi atau terdapat unsur pembentuk nilai transaksi lain yang dianggap belum ditambahkan  oleh  Importir.  Nugroho  dan  Hikmah  (2014)  mengemukakan  bahwa: “Masalah  nilai  pabean  pada  umumnya  berupa  persoalan  persyaratan  nilai  transaksi atau  perbedaan  penafsiran  elemen/unsur  pembentuk  nilai  transaksi.”  Pernyataan  ini didukung  dengan  banyaknya  sengketa  pajak  terkait  Nilai  Pabean.  Hal  ini menyebabkan  meningkatnya  pengajuan  Keberatan  dan  Banding  sehingga menimbulkan pengembalian pajak/restitusi.
Sebagai pelabuhan barang paling ramai di Indonesia, KPU BC Tipe A Tanjung Priok  juga  menjadi  penyumbang  sengketa  keberatan  dan  banding  paling  banyak. Sepanjang  tahun  2022,  dari  total  2.263  sengketa  banding  yang  telah  diputus,  1.006 diantaranya atau 44.45% adalah sengketa yang berasal dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok, selebihnya merupakan sengketa banding yang berasal dari Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Bea dan Cukai, dan Kanwil DJBC Jatim I (DJBC 2022). Jika  dibandingkan  dengan  data  tahun  2019,  jumlah  sengketa  tersebut  mengalami penurunan  dimana  pada  2019  mencapai  1.287  atau  70.14%  (DJBC  2019). Dikarenakan mayoritas sengketa banding berasal dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok, maka penelitian ini memilih KPU BC Tipe A Tanjung Priok sebagai objek penelitian. Berdasarkan data dari bidang keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok, diperoleh data putusan banding dari tahun 2018 sd. 2020 untuk sengketa Nilai Pabean, dengan total sebanyak 2.529 putusan, dengan rincian seperti tergambar pada Tabel 1.
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
Tabel 1. Sengketa Pajak di KPU BC Tanjung Priok yang terkait Nilai Pabean Tahun 2018 sd. 2020 Tahun Putusan Banding Amar Putusan Menolak Mengabulkan Sebagian Mengabulkan Seluruhnya Total 2018 233 (20,5%) 56 (4,9%) 847 (74,6%) 1136 2019 366 (34,07%) 18 (1,68%) 690 (64,25%) 1074 2020 90 (28,21%) 8 (2,51%) 221 (69,28%) 319 Total 689 (27,24%) 82 (3,24%) 1.758 (69,52%) 2529
Sumber: KPU BC Tipe A Tanjung Priok
Apabila  dilihat  dari  amar  putusan  pengadilan  pajak  untuk  sengketa  Nilai Pabean di KPU BC Tipe A Tanjung Priok periode 2018 sd. 2020, secara keseluruhan KPU BC Tipe A Tanjung Priok atau terbanding memiliki tingkat kemenangan sebesar 27,24%,  dimana  amar  putusan  yang  diperhitungkan  sebagai  putusan  yang dimenangkan oleh terbanding adalah amar putusan menolak seluruhnya. Secara lebih detail, putusan banding yang memenangkan terbanding per tahunnya adalah 20,55% pada tahun 2018, 34,07% pada tahun 2019, dan 28,21% pada tahun 2020.
Nilai  sengketa  yang  dimenangkan  menjadikan  pembayaran  pungutan  dalam Surat Penetapan Tarif atau Nilai Pabean (SPTNP) yang sudah ditetapkan Ditjen Bea dan Cukai berisi pembayaran Bea Masuk, Cukai, PPN Impor, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor, dan Denda berubah sesuai putusan banding. Putusan Banding tersebut adalah dasar  hukum  Wajib  Pajak  selaku  pengguna  jasa  mengajukan  restitusi  dalam  bentuk Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang akibat kelebihan bayar  yang  dilakukannya.  Dilihat  dari  banyaknya  jumlah  nilai  dalam  SPTNP  yang berubah,  maka  dapat  disimpulkan  kekalahan  pihak  Ditjen  Bea  dan  Cukai  dalam sengketa pajak atas Penetapan Nilai Pabean mengurangi penerimaan negara.
Persentase  kemenangan  sidang  banding  yang  rendah  bagi  terbanding/Bea Cukai menunjukkan adanya permasalahan dalam proses penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai. Padahal pelaksana dan pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal  Bea Cukai,  khususnya KPU BC Tipe A Tanjung  Priok adalah pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus sesuai bidangnya. Selain berpotensi pada  penurunan  penerimaan  negara,  sengketa  atas  permasalahan  yang  kerap  terjadi menghilangkan prinsip efisiensi waktu dan mengganggu prinsip efisiensi biaya dalam pelayanan  administrasi  perpajakan.  Selain  itu  pada  Laporan  Kinerja  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Tahun  2020  (DJBC  2020),  target  kinerja  terkait  IKU Presentase Kemenangan  Sengketa Banding  di Pengadilan Pajak Tahun 2020 adalah sebesar  38%,  dimana  untuk  kasus  nilai  pabean  sendiri  capaian  kemenangan bandingnya sebesar 27,24% masih dibawah target atau belum optimal. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor  penyebab  kekalahan  dalam  sidang  banding sengketa  nilai  pabean  di  pengadilan  pajak,  untuk  kemudian  dilakukan  upaya  tindak lanjut perbaikan agar penetapan nilai pabean di KPU BC Tipe A Tanjung Priok dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dengan optimal.
Sepanjang  sepengetahuan  penulis,  belum  banyak  penelitian  terdahulu  yang menganalisis sengketa pajak bea cukai khususnya yang mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab timbulnya sengketa hingga analisis kekalahan Ditjen Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Di antara penelitian yang sedikit itu, Nugroho dan Hikmah (2014)
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan Ditjen Bea dan Cukai dalam  menghadapi  permohonan  banding  di  Pengadilan  Pajak  serta  mengusulkan penyelesaiannya, menemukan bahwa kekalahan Ditjen Bea dan Cukai disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman pejabat Bea dan Cukai mengenai Surat Keterangan Asal (SKA),  masih  terdapat  kekosongan  peraturan  pelaksanaan,  Ditjen  Bea  dan  Cukai belum  pernah  melaksanakan verification  visit ,  pejabat  Bea  dan  Cukai  membuat penetapan sebelum keabsahan dan kebenaran SKA dapat dipastikan, kualitas alat bukti di  Pengadilan  Pajak  yang  belum  maksimal.  Penelitian  sengketa  bea  cukai  lainnya dilakukan oleh Nugrahaeni dan Tjen (2021) dengan memfokuskan pada sengketa tarif yang disebabkan perbedaan persepsi Harmonized System (HS) dari sisi DJBC maupun pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa. Berbeda dengan dua penelitian di atas, Hidayat et al. (2023) menganalisis dampak pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas koreksi nilai pabean impor oleh pejabat Bea dan Cukai. Terkait dengan sengketa kepabeanan ini, Fahri (2022) menganalisis kedudukan electronic  documents sebagai  alat  bukti  dalam  sengketa  kepabeanan  di  pengadilan pajak. Penelitian ini mengisi research gap dalam literatur pajak di bidang bea cukai Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di bidang Bea dan Cukai, penelitian dengan  menganalisis  klasifikasi  barang  yang  menjadi  objek  sengketa,  dan menganalisis  faktor  kekalahan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Nilai Pabean.

## 2. KAJIAN LITERATUR KEPABEANAN
Dalam  konteks  perpajakan  Indonesia,  terdapat  tiga  metode  dalam  sistem pemungutan  pajak  yaitu self  assessment , official  assessment ,  dan withholding  tax . Namun  demikian,  untuk  pemungutan  Bea  Masuk  dan  Pajak  Dalam  Rangka  Impor (PDRI), hanya digunakan self assessment dan official assessment . Pada self sssessment system, pada  saat  importir  melakukan  importasi  barang  dari  luar  daerah  pabean, sebelum  dapat  megeluarkan  barangnya  dari  Kawasan  pabean,  importir  harus menyelesaikan  kewajibannya  diantaranya  memberitahukan  barang  yang  diimpor beserta  bea  masuk  dan  PDRI  yang  harus  dibayar  ke  dalam  Pemberitahuan  Impor Barang  (PIB),  dan  melunasi  bea  masuk  dan  PDRI  yang  diberitahukan  tersebut. Importir  dalam  hal  ini  aktif  dalam  memberitahukan  dan  membayar  bea  masuk  dan PDRI  berdasarkan  perhitungan  importir  sendiri.  Pada official  assessment  system , fiskus atau dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai, menghitung Bea Masuk dan PDRI yang  harus  dibayar.  Dalam  lingkup  kepabeanan,  official  assessment  terjadi  ketika Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan, baik tarif maupun nilai pabean dari hasil pemeriksan  dokumen  oleh  PFPD.  Dokumen  yang  digunakan  untuk  menagih kekurangan  pembayaran  tersebut  adalah  Surat  Penetapan  Tarif  dan  Nilai  Pabean (SPTNP).
Terkait dengan nilai pabean, Indonesia menggunakan ketentuan Nilai Pabean berdasarkan perjanjian  WTO GATT 1994 ( Agreement  on Implementation  of  Article VII of GATT 1994) dan telah dituangkan kedalam Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang  Kepabeanan  serta  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  34/PMK.04/2016 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan  sebagai  dasar  untuk  penghitungan  bea  masuk  pajak-pajak  impor  lainnya yang diberitahukan secara self assesment . Berdasarkan  WTO  Valuation Agreement,
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
terdapat enam cara penetapan nilai pabean yang harus diterapkan secara hierarki, yaitu: 1) Metode Nilai Transaksi, 2) Metode Nilai Transaksi Barang Identik, 3) Metode Nilai Transaksi Barang Serupa, 4) Metode deduksi, 5) Metode Komputasi, dan 6) Metode Pengulangan  ( Fallback ).  Sesuai  dengan  prinsip  utama  WTO Valuation  Agreement, dasar  utama  penetapan  nilai  pabean  adalah  nilai  transaksi  dari  barang  impor bersangkutan.  Nilai  transaksi  adalah  harga  yang  sebenarnya  atau  yang  seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah  pabean  atau  biasa  disebut  dengan arm  length  transaction ,  ditambah  dengan biaya-biaya  tertentu,  sepanjang  biaya-biaya  tertentu  tersebut  belum  termasuk  dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
Terkait dengan transaksi impor di atas, harga yang sebenarnya dibayar adalah harga  barang  yang  pada  waktu  barang  tersebut  diimpor  (diserahkan  pemberitahuan pabean  impornya  kepada  Kantor  Pabean)  telah  dibayar  atau  dilunasi  oleh  pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar adalah harga barang tersebut  pada  waktu  diimpor  (diserahkan  pemberitahuan  pabeannya  kepada  Kantor Pabean)  belum  dibayar  atau  dilunasi  oleh  pembeli  yang  bersangkutan.  Biaya  yang dibayar oleh importir yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang  seharusnya  dibayar,  berupa  komisi  penjualan  termasuk  jasa  perantara,  biaya pengemasan, assist , royalti  dan  lisensi, proceed , biaya  transportasi  barang impor ke tempat  impor  di  Daerah  Pabean,  biaya  pemuatan,  pembongkaran,  dan  penanganan ( handling charges ), dan biaya asuransi. Tata cara tersebut secara lengkap dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016.
Sengketa nilai pabean terjadi ketika importir tidak menerima penetapan Pejabat Fungsional  Pemeriksa  Dokumen  (PFPD)  yang  dituangkan  dalam  Surat  Penetapan Tarif  dan  Nilai  Pabean  (SPTNP).  Importir  dalam  waktu  60  hari  sejak  tanggal diterbitkannya  SPTNP  dapat  mengajukan  keberatan  atas  penetapan  PFPD  tersebut dengan  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  PMK  51  tahun  2017  tentang  keberatan. Selanjutnya  setelah  keberatan  diajukan  dan  diterima  lengekap  oleh  DJBC,  DJBC memiliki waktu 60 hari untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, yang mana isinya adalah  mengabulkan  seluruhnya,  mengabulkan  sebagian  dan  menolak  seluruhnya. Keputusan Keberatan dengan amar putusan menolak seluruhnya inilah yang kemudian dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak oleh importir dalam waktu 60 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  pajak,  pengadilan  pajak  adalah  badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung  pajak  yang  mencari  keadilan  terhadap  sengketa  pajak  sesuai  amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak sebagai sengketa dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan  perpajakan,  termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa sengketa pajak khususnya  sengketa  kepabeanan  timbul  apabila  terdapat  perbedaan  pendapat  atau perselisihan antara wajib pajak atau wajib bea dengan pejabat pajak atau pejabat Bea
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
dan Cukai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau kepabeanan. Gambar 1 berikut menggambarkan proses penyelesaian sengketa kepabean.
Sebagai  otoritas  yang  berwenang  untuk  mengawasi  dan  memfasilitasi perdagangan  lintas-negara,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  telah  menggunakan sistem self assessment . Sistem diberlakukan mulai dari pengisian PIB, PEB maupun pemberitahuan  pabean  lainnya  sehingga  pengguna  jasa  dapat  aktif  menjalankan system  ini.  Sistem/penetapan  oleh  pejabat  Ditjen  Bea/dan/Cukai  dilaksanakan  saat proses pemeriksaan pemberitahuan oleh importir pada PIB. Ketika PFPD menemukan kesalahan  pemberitahuan  oleh  importir,  maka  PFPD  akan  melakukan  koreksi  yang dapat menimbulkan kurangnya pembayaran bea masuk dan pajak-pajak impor. Dari proses tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian atau importir tidak sepakat dengan penetapan PFPD, maka/pengguna/jasa atau importir memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  51/PMK.04/2017  tentang Keberatan  di  Bidang  Kepabeanan,  Pemohon  dapat  mengajukan  keberatan  secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas:
1. Penetapan mengenai tarif maupun nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
2. Penetapan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
Importi r Pendaftaran (NIK) Pelaporan (PIB) dan pembayaran DJBC
Pemeriksaan PIB Terbit SPTN P Keberata n Bandin g Peninjauan Kembali Inkraac ht Self Assesment Official Assesment
Penyelesaian Sengketa Pajak
Gambar 1. Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Sumber: UU No 17 Tahun 2006 dan UU No. 14 Tahun 2002, diolah oleh Penulis
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
3. Penetapan selain tarif maupun nilai pabean, misalnya adalah penetapan mengenai pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan.
Penetapan  yang  paling sering  diajukan  keberatan  adalah  terkait  dengan  Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP) maupun Surat  Penetapan  Sanksi  Administrasi  (SPSA).  Sedangkan  untuk  Surat  Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), tidak dapat diajukan keberatan melainkan langsung ke proses banding.
Pihak  yang  dapat  mengajukan  keberatan  (atau  disebut  Pemohon  Keberatan) adalah  importir,  eksportir,  pengusaha  TPS,  pengusaha  TPB,  PPJK,  atau  pengusaha orang yang namanya tercantum dalam Angka Pengenal Impor (API) atau orang yang diberi  kuasa  oleh  orang  atau  pengangkutan.  Atas  pengajuan = keberatan, Pemohon = diwajibkan  menyerahkan = jaminan = sebesar = tagihan  SPTNP  (penetapan PFPD),  namun  Jaminan = tidak = wajib  diserahkan  apabila  tagihan  tersebut  telah dilunasi / dilunasi / atau  barang  impor  belum  dikeluarkan  dari  kawasan  pabean  atau Pelabuhan.  terhadap  satu  penetapan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  keberatan,  dan permohonan  keberatan  wajib  dilampiri  persyaratan  dokumen,  pengajuan  keberatan juga  dapat  dilampiri  dengan  data  maupun  bukti  yang  mendukung  alasan  pengajuan keberatan.
Bukti  penerimaan  jaminan  diterbitkan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  setelah menerima bukti jaminan dari Pemohon Keberatan. Atas jaminan tersebut, Pejabat Bea dan  Cukai  melakukan  konfirmasi  kepada  penerbit  jaminan.  Dalam  hal  pengajuan keberatan  dengan  menyerahkan  jaminan,  persetujuan  pengeluaran  barang  diberikan setelah jaminan dikonfirmasi dan dinyatakan jaminan tersebut adalah benar. Barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean harus memenuhi ketentuan:
1. masih berada di kawasan pabean;
2. belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai
3. hanya digunakan untuk pengajuan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap importasi barang tersebut dan
4. bukan  merupakan  barang  yang  bersifat  peka  waktu,  tidak  tahan  lama,  merusak maupun berbahaya.
Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal  surat  penetapan.  Apabila  keberatan  diajukan  melewati  jangka  tersebut,  hak untuk  mengajukan  keberatan  menjadi  gugur  dan  penetapan  Pejabat  Bea  dan  Cukai dianggap  diterima.  Direktur  Keberatan  Banding  dan  Peraturan,  Kepala  Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC, atas nama Direktur Jenderal, memutuskan keberatan dalam jangka/waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan atau  menolak.  Jika  dalam  jangka  waktu  tersebut  tidak  diputuskan,  maka  keberatan dianggap dikabulkan.
Penerimaan Berkas • Penelitian formal keberatan • Permintaan Data Tambahan • Penelitian Bukti pendukung yang diserahkan (DNP) Penerbitan Keputusan Keberatan (Maksimal 60 hari sejak permohonan)
Gambar 2. Alur Kegiatan Pemeriksaan Keberatan Sumber: PMK 51/PMK.04/2017 diolah oleh Penulis
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
Dalam  konteks  penyelesaian  keberatan,  beberapa  jenis  keputusan  hasil  dari proses keberatan Ditjen Bea dan Cukai, antara lain: 1) Diterima seluruhnya, 2) Ditolak seluruhnya, 3) ditolak Sebagian, 4) ditolak dan ditetapkan lain. Apabila permohonan keberatan  diterima,  maka  uang  jaminan  akan  dikembalikan.  Sedangkan  apabila keberatan ditolak, maka uang jaminan dicairkan untuk dibayarkan ke rekening negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pasal 15, Direktur Jenderal dapat meminjam buku, catatan,  data,  dan/  atau  informasi  dalam  bentuk  salinan  cetak  dan/  atau  salinan elektronik  kepada  Orang  yang  mengajukan  keberatan  terkait  dengan  materi  yang disengketakan  dengan  menyampaikan  surat  permintaan  peminjaman  buku,  catatan, data,  dan/  atau  informasi.  Sedangkan  pasal  16  menyatakan  bahwa:  Orang  yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/  atau  data  pendukung  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  atas  kehendak sendiri dengan ketentuan:
a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal  tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (5); dan
b. belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan dimaksud.
Berdasarkan / Pasal  95  UU  Nomor  17  tahun  2006  tentang  Kepabeanan,  dalam waktu 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan, importir dapat mengajukan banding ke  pengadilan  pajak,  Dalam  proses  banding,  hakim  akan  menyandingkan  pendapat pemohon  banding  dan  terbanding  yang  ada  dalam  surat  banding  dan  surat  uraian banding, dan disertai dengan hasil pengujian bukti yang disampaikan oleh pemohon banding  maupun  terbanding.  Selanjutnya  hakim  akan  memutuskan  sengketa berdasarkan pengujian bukti, ketentuan Perundang-undangan, dan keyakinan hakim.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  data  dikumpulkan melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah putusan pengadilan  pajak  sedangkan  data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara.  Adapun metode  sampling  atas  dokumen  putusan  pengadilan  pajak  adalah  berdasarkan covenience  sampling sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  faktor penyebab  rendahnya  kemenangan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  terkait  dengan sengketa  banding  nilai  pabean.  Oleh  karena  itu,  periode  tahun  2018  sampai  dengan 2020  digunakan  dikarenakan  ketersediaan  data.  Adapun  total  putusan  pengadilan pajak yang diambil adalah 60 (enam puluh) dokumen putusan pengadilan pajak terkait dengan  nilai  pabean  dimana  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  mengalami  kekalahan selama periode 2018-2020. Dengan alasan proporsionalitas sampel per tahunnya maka diperolehlah  20  dokumen  untuk  sampe  tiap  tahun.  Terkait  dengan  pemilihan  20

## Persiapan Persidangan
• Surat Uraian Banding • Surat Bantahan Penerbitan Keputusan Banding Pemeriksaan Gambar 2. Alur Kegiatan Proses Banding
Sumber: UU No. 14 Tahun 2002 diolah oleh Penulis
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode pemilian secara acak. Selain putusan  pengadian  pajak,  dokumen  lainnya  yang  digunakan  untuk  analisis  adalah notula sharing  session dan  “Diseminasi  Putusan  Pengadilan  Pajak  Dalam  Rangka Peningkatan  Kemenangan  Sengketa  Nilai  Pabean,  serta  risalah  pemeriksaan  baik  di tingkat customs clearance maupun keberatan yang diperoleh dari Bidang Keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok”.
Untuk  perolehan  data  primer,  wawancara  dilakukan  dengan  bersifat  semi- terstruktur  dengan  tujuan  untuk  melengkapi  informasi  yang  diperoleh  dari  putusan- putusan banding, maupun notula Sharing Session dan Diseminasi Putusan Pengadilan Pajak  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kemenangan  Sengketa  Nilai  Pabean,  adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok:
a) Ardiansyah,  Pemeriksa  Bea  dan  Cukai  Muda.  Alasan  pemilihan  Ardiansyah sebagai narasumber adalah karena beliau Pejabat Fungsional Muda (setara Kepala Seksi)  di  Bidang  Keberatan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  dan  sudah berkecimpung di Bidang Keberatan dan Banding selama sepuluh tahun, sehingga memahami proses-proses dan kendala terkait keberatan dan banding.
b) Aditya  Armanda  Putra,  Pemeriksa  Bea  dan  Cukai  Pertama.  Alasan  pemilihan Aditya sebagai narasumber adalah karena beliau adalah pelaksana yag melakukan sidang  banding  di  pengadilan  pajak,  sehingga  mengetahui  situasi  terkini  terkait banding nilai pabean.
Metode  analisis  data  penelitian  ini  adalah content  analysis atas  putusan pengadilan atas sengketa yang sudah terjadi. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi alasan Terbanding (DJBC) dan Pemohon Banding (Importir), serta pendapat Majelis Hakim  Pengadilan  Pajak  yang  tertuang  dalam  60  (enam  puluh)  putusan  banding pengadilan  pajak  dengan  sengketa  nilai  pabean  yang  memenangkan  Pemohon Banding.  Alasan-alasan  dari  Pemohon  Banding  dan  Terbanding,  serta  pendapat Majelis  Hakim  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  kedalam  beberapa  jenis  alasan, sesuai dengan kemiripannya agar lebih mudah untuk dihitung persentasenya. Setelah dilakukan  penghitungan,  selanjutnya  dilihat  alasan  dan  pertimbangan  apa  yang menyebabkan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  memenangkan  Pemohon  Banding. Selain data analisis putusan keberatan, dilakukan juga wawancara terhadap Pejabat di Bidang  Keberatan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok,  untuk  mengegatui  lebih  detail terkait  penyebab  rendahnya  kemenangan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  dalam sengketa banding nilai pabean di Pengadilan Pajak.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelaahan  terhadap  60  (enam  puluh)  sampel  putusan  banding, ditemukan  bahwa  alasan-alasan  Terbanding,  alasan  penguguran  dan  petetapan  nilai pabean terbagi menjadi tiga, yaitu:

## a) Bukti tidak sesuai
Yang  dimaksud  dengan  bukti  tidak  sesuai  adalah  ketika  nilai  pada  pemberitahuan impor barang (PIB) tidak sama jumlahnya dengan nilai pada salah satu atau beberapa bukti pendukung berupa bukti bayar, purchase order, sales contract , pembukuan, SPT Masa  PPN,  dan  bukti  negosiasi  harga.  Selain  itu  ketidaksesuaian  bukti  juga  terjadi
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
ketika terdapat satau atau beberapa bukti yang tidak memiliki informasi yang sama, seperti harga, incoterm , tujuan pembayaran, dan term pembayaran.
Contoh beberapa alasan terbanding pada putusan pengadilan pajak dengan klasifikasi “bukti tidak sesuai” adalah sebagai berikut:
1) “bukti yang dilampirkan tidak sesuai dengan nilai yang diberitahukan/inkosisten”.
2) “pemberitahuan  di  PIB  CIF  USD24.254  namun  invoice  yang  dilampirkan sebesar USD 24.254 dengan incoterm FOB”.
3) “bukti transfer dan rekening koran tidak sesuai dengan nilai yang diberitahukan PIB”.
b) Tidak menyerahkan bukti bayar dan/atau rekening koran
Bahwa  Undang-undang  kepabenan,  dijelaskan  bahwa  Nilai  Pabean  adalah  nilai transaksi  dari  barang  yang  bersangkutan.  Sedangkan  nilai  transaksi,  sebagaimana disebut  pada  penjelasan  UU  Nomor  17  Tahun  2006  dan  Pasal / 5 / ayat  (1)  PMK Nomor / 160/PMK.04/2010  tentang = Nilai = Pabean = Untuk  Penghitungan  Bea = Masuk, sebagaimana = diubah terakhir dengan PMK Nomor 62/PMK.04/2018, nilai transaksi adalah merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bukti bayar merupakan bukti utama dalam membuktikan nilai transaksi.

## c) Bukti pendukung tidak lengkap
Bahwa  dalam  proses  penelitian  nilai  pabean,  PFPD  dan  Pemeriksa  Keberatan membutuhkan data yang lengkap untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai. Bukti-bukti  yang  diperlukan  dalam  pemeriksaan  nilai  pabean  diantaranya  adalah purchase  order , sales  contract ,  bukti  negosiasi  harga,  pembukuan,  dan  SPT  Masa PPN.  Bukti  bayar  dan/atau  rekening  koran  dibedakan  dengan  pendukung  lainnya, dikarenakan berdasarkan definisi di undang-undang kepabeanan, nilai pabean adalah transaksi,  sehingga  bukti  bayar  merupakan  bukti  utama  dalam  membuktikan  nilai transaksi, sedangkan bukti pendukung dibutuhkan untuk memverifikasi nilai transaksi apabila  pemeriksa  meragukan  nilai  yang  diberitahukan  dalam  bukti  transfer  dan rekening  koran.  Contoh  beberapa  alasan  terbanding  pada  putusan  pengadilan  pajak dengan klasifikasi “bukti pendukung tidak lengkap” adalah sebagai berikut:
1) “Pemohon tidak malampirkan sales contract dan melampirkan pembukuan”.
2) “Pemohon tidak menyerahkan polis asuransi dan bukti pembayaran freight ”.
3) “Pemohon tidak melampirkan pembukuan, SPT Masa PPN”.
Terkait  dengan  alasan-alasan  Pemohon  Banding  yang  diuraikan  dalam  putusan banding  pengadilan  pajak,  pada  intinya  adalah  Pemohon  Banding  sudah memberitahukan  nilai  nabean  sudah  sesuai,  berdasarkan  bukti  bayar/harga  yang disepakati  dengan  supplier  dan  bukti  pendukung  lainnya,  sehingga  alasan-alasan tersebut diklasifikasikan menjadi “harga pemberitahuan sudah sesuai”. Contoh alasan- alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
1) “Bahwa  dokumen  yang  kami  sampaikan  sudah  cukup  lengkap  untuk membuktikan bahwa kami melakukan importasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
2) “Bahwa  kami  sudah  menyerahkan  semua  data  pendukung  laporan  keuangan, data bank, transaksi pembelian atas kebenaran pembelian tersebut”.
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
Dalam  putusan-putusan  banding  pengadilan  pajak  dengan  amar  putusan mengabulkan seluruhnya, pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  Banding,  nilai  pabean  yang diberitahukan  pada  PIB  sudah  sesuai  dengan  bukti-bukti  pendukung  nilai  transaksi, sehingga alasan-alasan atau pendapat Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi “Nilai Pabean  Sesuai  dengan  bukti  pendukung”.  Contoh  alasan-alasan  atau  pertimbangan hakim dalam putusan banding yang diteliti adala sebagai berikut:
1) “Majelis  dapat  meyakini  Nilai  Pabean  yang  diberitahukan  Pemohon  Banding dalam  PIB  Nomor  666686  tanggal  27  Desember  2018  sebesar  CNF USD83.125,00,  sama  dengan  bukti  pendukung  transaksinya,  sehingga merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar”.
2) “Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam Nomor PIB 597646  tanggal  21  Desember  2017  sebesar  CIF  USD46.092,84  adalah merupakan harga yang sebenarnya dibayar Pemohon Banding”.
Tabel  2  berikut  ini  menyajikan  klasifikasi  alasan  penetapan  oleh  Terbanding DJBC, dimana alasan tersebut juga merupakan alasan penetapan Keputuan Keberatan yang  diajukan  banding  ke  Pengadilan  Pajak  oleh  Pemohon  Banding  /Importir.  Dari data tersebut diketahui bahwa atas 60 sampel putusan banding, sebanyak 51 putusan atau  85%  diantaranya  merupakan  banding  atas  Keputusan  Keberatan  yang  alasan penetapan nilai pabeannya adalah karena Pemohon/Importir tidak menyerahkan bukti bayar  dan/atau  rekening  koran,  serta  tidak  menyerahkan  bukti  pendukung  dengan lengkap.  Sembilan  berkas  lainnya  atau  15%  merupakan  banding  atas  Keputusan Keberatan dengan alasan panetapan nilai pabeannya adalah karena bukti pendukung yang  dilampirkan  oleh  Pemohon/importir  tidak  sesuai.  Dari  seluruh  sampel  berkas putusan  banding  pengadilan  pajak  tersebut,  seluruhnya  mengabulkan  permohonan Pemohon Banding, dengan alasan harga pemberitahuan di PIB sudah sesuai dengan bukti pendukungnya.

## Tabel 2. Daftar Klasifikasi Alasan Penetapan/Alasan Banding
Tahun Jumlah Berkas Terbanding Pemohon Banding Majelis Hakim A*(%) B*(%) C*(%) D*(%) E*(%) 2018 20 4 (6,7%) 7 (11,6%) 9 (15%) 20 (33,33%) 20 (33,33%) 2019 20 0 (0%) 13 (21,7%) 7 (16,7%) 20 (33,33%) 20 (33,33%) 2020 20 5 (8,3%) 10 (16,7%) 5 (8,3%) 20 (33,33%) 20 (33,33%) Total 60 9 (15% 30 (50%) 21 (35%) 60 (100%) 60 (100%)
Keterangan*: A: Bukti Tidak Sesuai; B: Tidak Menyerahkan Bukti Bayar dan/atau Rekening Koran; C: Bukti Pendukung Tidak Lengkap; D: Harga Pemberitahuan Sudah Sesuai; E: Nilai Pabean Sesuai dengan Bukti Pendukung.
Sumber: Diolah oleh Penulis
Dari Table 2 dapat ketahui bahwa kendala utama dalam pemeriksaan keberatan adalah tidak tersedianya bukti-bukti yang lengkap sehingga keberatan ditolak, namun keputusan  keberatan  yang  menolak  dengan  alasan  bukti  tidak  lengkap  tersebut dibatalkan dengan putusan pengadilan pajak dimana pada putusan tersebut disebutkan bahwa  bukti-bukti  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  sudah  lengkap  dan  sesuai. Permasalahan  yang  nampak  disini  adalah  adanya gap bukti  yang  disampaikan  pada
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
saat keberatan dan bukti yang disampaikan pada saat banding. Data-data yang tidak diserahkan  pada  saat  keberatan,  oleh  Pemohon  diserahkan  pada  saat  banding  dan menjadi  dasar  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  Banding. Apabila  pada  saat  keberatan  bukti-bukti  tersebut  disampaikan,  maka  sebenarnya permohonan  keberatan  tersebut  dapat  dikabulkan  dan  tidak  perlu  berlanjut  ke pengadilan pajak, dimana pasti memakan waktu dan biaya bagi pihak DJBC maupun pihak importir/pengguna jasa.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  alasan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung Priok/Terbanding  menolak  keberatan  Pemohon  Banding,  85%  diantaranya dikarenakan  Pemohon / Banding / tidak / menyerahkan  bukti-bukti  nilai / pabean  dengan lengkap, dengan rincian 50% tidak melampirkan bukti bayar dan/atau rekening koran serta 35% lainnya dikarenakan bukti pendukung tidak lengkap. Bukti pendukung yang dimaksud adalah purchase order , sales contract , bukti negosiasi harga, pembukuan, dan  SPT  Masa  PPN.  Bukti  bayar  dan/atau  rekening  koran  dibedakan  dengan pendukung lainnya, dikarenakan berdasarkan definisi di undang-undang kepabeanan, nilai  pabean  adalah  transaksi,  sehingga  bukti  bayar  merupakan  bukti  utama  dalam membuktikan  nilai  transaksi,  sedangkan  bukti  pendukung  dibutuhkan  untuk memverifikasi  nilai  transaksi  apabila  pemeriksa  ragu  atau  terhadap  nilai  yang diberitahukan dalam bukti transfer dan rekening koran.
Berbanding  terbalik  ketika  di  proses  keberatan,  saat  proses  banding  dari  60 Putusan  Penegadilan  Pajak  yang  diteliti,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  alasan utama dari Majelis Hakim seluruhnya adalah bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding  sudah  lengkap  dan  sesuai.  Bukti-bukti  nilai  pabean  yang  ketika  proses keberatan  tidak  dilampirkan  oleh  importir/Pemohon  Keberatan,  ternyata  pada  saat proses  sidang  banding,  Pemohon  Banding  menyerahkan  bukti  tersebut.  Pada  saat proses sidang banding, ketika Terbanding memperoleh bukti baru yang sebelumnya (proses  keberatan)  tidak  dilampirkan,  tentunya  tidak  dapat  memberikan  tanggapan materiil  atas  bukti  tersebut,  kecuali  jika  terdapat  perbedaan  nilai  yang  nyata  antara bukti bayar dan/atau rekening koran dengan bukti pendukung lainnya.
Pada  saat  poses  keberatan,  dari  mulai  keberatan  diterima  dengan  di  loket keberatan, KPU BC Tipe A Tanjung Priok memiliki waktu 60 hari untuk memeriksa data-data pendukung nilai pabean yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan, hingga menerbitkan keputusan keberatan. Di setiap sengketa keberatan nilai pabean, KPU BC Tipe  A  Tanjung  Priok  selalu  mengirimkan  surat  permintaan  data  kepada  pemohon keberatan  dan  diberi  waktu  hingga  hari  ke  40  (empat  puluh).  Pemohon  Keberatan diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  keterangan  dan/atau  bukti  tambahan sepanjang Keputusan Keberatan atas sengketa terkait belum diterbitkan, dan apabila pemohon menolak untuk memberikan dokumen pelengkap/tambahan, maka pemohon menandatangani  berita  acara  penolakan,  sebagaimana  diatur  pada  pasal  15  dan  16 PMK = No  51/PMK.04/2017  tentang = Keberatan = di = Bidang  Kepabeanan.  Pada praktinya, sangat sedikit sekali pemohon yang memberika respon, baik memberikan dokumen  tambahan  maupun  berita  acara  penolakan.  Hal  ini  membuat  pemeriksa keberatan  tidak  ada  pilihan  lain  selain  menolak  keberatan  dengan  alasan  dokumen yang dilampirkan tidak memadai untuk pemeriksaan nilai pabean. Pemohon Keberatan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan sampai hari  ke-40  (empat  puluh)  untuk  memberikan  kesempatan  pada  pemeriksa  keberatan untuk  melakukan  penelitian  yang  memadai,  karena  jika  sampai  dengan  60 hari / sejak / tanggal  tanda / terima / keberatan,  keputusan  keberatan  belum  diterbitkan,
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
maka keberatan dianggap dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 PMK/No
51/PMK.04/2017  tentang  Keberatan  di  Bidang  Kepabeanan  dan  Cukai.  Meskipun pada  PMK  Nomor  51/PMK.04/2017  tentang  Keberatan  di  Bidang  Kepabeanan  dan Cukai  sudah  diatur  terkait  prosedur  jika  Pemohon  Menolak  memberikan bukti/keterangan  tambahan,  namun  pada  PMK  tersebut  belum  diatur  terkait  sanksi administrasi jika Pemohon Banding tidak merespon surat permintaan data/keterangan tambahan,  baik  tidak  memberikan  bukti/data  tambahan  dan  tidak  menandatangani berita acara penolakan.
Selain  menggunakan  surat  resmi,  pemeriksa  keberatan  pada  praktiknya  juga menghubungi importir/kuasa nya dan meminta dokumen pendukung untuk keperluan pemeriksaan nilai pabean di tingkat keberatan. Kendala pada pemeriksa keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok, pada umumnya adalah tidak memiliki banyak waktu untuk  menghubungi  kembali  via  telepon  maupun e-mail ,  karena  beban  pekerjaan seperti dokumen keberatan lain yang menunggu untuk diselesaikan. Para pemeriksa keberatan biasanya menghubungi Pemohon Keberatan kembali apabila pemohon telah mengirimkan  dokumen  tambahan  sebagai  respon  surat  permintaan  data  yang dikirimkan oleh KPU BC Tipe A Tanjung Priok, namun masih terdapat kekurangan dokumen  pelengkap.  Apabila  pemohon  tidak  merespon  surat  permintaan  data tambahan dengan mengirimkan dokumen tambahan atau menandatangani berita acara penolakan, maka bukti yang sudah diserahkan di keberatan dianggap cukup.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aditya  Armanda  Putra,  Pemeriksa  Bea dan Cukai Pertama sub unsur keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok, diketahui bahwa menurut kuasa hukum importir pada saat sidang banding nilai pabean, pada saat proses keberatan importir tidak mau mengirim bukti tambahan dengan alasan antara lain:
1) Importir menganggap bahwa keberatan pasti ditolak, sehingga tidak perlu repot- repot mengirim dokumen tambahan.
2) Importir kurang percaya dengan proses keberatan karena pada proses keberatan, pemeriksa  keberatan  memeriksa  putusan  pejabat  yang  masih  satu  seragam. Dengan kata lain importir meragukan objektivitas pemeriksa keberatan.
Berdasarkan notula “ Sharing Session dan Diseminasi Putusan Pengadilan Pajak dalam  Rangka  Peningkatan  Kemenangan  Sengketa  Nilai  Pabean”  dan  wawancara, penelitian ini menemukan bahwa pada saat proses penelitian bukti sidang, tim banding dari  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  hanya  bisa  memeriksa  bukti  bayar  yang disampaikan oleh pemohon banding dengan cara mencocokkan bukti bayar tersebut dengan dokumen pemberitahuan (PIB) beserta dokumen pelengkep pabeannya. Tim banding  mengalami  kesulitan  ketika  harus  meneliti  terkait  keaslian  bukti  bayar. Terkait dengan bukti bayar berupa telegraphic transfer , idealnya bukti-bukti tersebut dapat dikonfirmasi ke Bank penerbit untuk membuktikan keasliannya. Senada dengan jawaban Ardiansyah terkait bisa tidaknya dilakukan konfirmasi atas bukti transfer ke bank: “ sudah bisa sebenarnya tinggal kemauan saja ”.
Terkait  dengan  konfirmasi  ke  bank,  sebenarnya  DJBC  sudah  memiliki  dasar hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang.  Mempertegas kewenangan DJBC, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat S-19/D.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan surat OJK tersebut, seharusnya DJBC memiliki tool yang  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  pembuktian  terkait  sengketa  nilai pabean.  Sampai  dengan  saat  ini,  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  belum  pernah mengirim surat konfirmasi ke Bank untuk pembuktian terkait sengketa nilai pabean.
Berdasarkan wawacara yang dilakukan dengan Ardiansyah, terdapat tiga upaya yang dilakukan Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok untuk memitigasi kekalahan  dalam  sidang  banding  sengketa  nilai  pabean,  yaitu:  1)  Meminta  data tambahan  melalui  surat  untuk  setiap  sengketa  nilai  pabean,  2)  Bidang  keberatan berkoordinasi  dengan  PFPD  untuk  meningkatkan  kualitas  penetapan,  dan  3) Melakukan  evaluasi  atas  putusan  pengadilan  pajak  untuk  pengajuan  Peninjauan Kembali (PK). Lebih lanjut atas ketiga hal ini dijelaskan berikut ini.
Untuk  memastikan  Pemohon  Keberatan  melengkapi  bukti-bukti  terkait  nilai pabean,  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  mengirimkan  Surat  Permintaan  data  Dan Keterangan  yang  dikirim  kepada  Pemohon  Keberatan  setelah  berkas  keberatan diterima, sebagaimana diungkapkan oleh Ardiansyah:
“bidang keberatan sudah mengirim surat permintaan data di awal untuk semua sengketa  nilai  pabean,  dan  surat  tersebut  selain  digunakan  untuk memaksimalkan pengumpulan bukti, surat tersebut digunakan juga sebagai buki pada saat persidangan yang membuktikan bahwa bea cukai sudah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi data pada saat keberatan”.
Isi dari surat tersebut pada intinya meminta Pemohon Keberatan untuk memberikan data  dan/atau  keterangan  berupa,  antara  lain:  bukti  korespondensi, purchase  order, sales  contract,  letter  of  credit/ bukti  pembayaran, debit  advice, rekening  koran, pembukuan  terkait  transaksi,  dan  SPT  Masa  PPN.  Selain  untuk  memastikan  bahwa Pemohon Keberatan melengkapi bukti pendukung, surat tersebut juga dapat digunakan tim  sidang  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  sebagai  bukti  ketika  putusan  keberatan diajukan banding ke pengadilan pajak. Hal ini dikarenakan pada pengalaman sidang- sidang banding terdahulu, Pemohon Keberatan sering tidak melampirkan bukti-bukti pada  tahap  keberatan,  namun  baru  melampirkan  bukti-bukti  pada  tahap  sidang banding, sehingga seolah-olah Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh KPU BC Tipe  A  Tanjung  Priok  tidak  berdasar.  Dengan  adanya  surat  tersebut,  tim  sidang banding KPU BC Tipe A Tanjung Priok dapat menyatakan bahwa Pemohon Banding telah  dimintakan  data-data  secara  resmi,  sehingga  ketika  Pemohon  Banding  tidak menyerahkan  bukti-bukti  transaksi  pada  tahap  keberatan  namun  baru  menyerahkan bukti-bukti  pada  saat  sidang  banding,  Pemohon  Banding  dapat  dianggap  tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa keberatan, terutama jika pada saat keberatan  bukti-bukti  yang  diserahkan  pada / saat / persidangan / seharusnya  sudah  ada waktu proses keberatan.
Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok berkoordinasi dengan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kekalahan dalam sidang banding. Bidang Keberatan memang perlu berkoordinasi dengan PFPD karena produk keberatan  yang diajukan banding  oleh importir/pengguna jasa secara tidak langsung merupakan produk penetapan PFPD juga, sehingga kualitas penetapan PFPD dan hal administratif yang berkaitan dengan penerbitan SPTNP mempengaruhi tingkat  kemenangan  pada  Sidang  Banding  di  Pengadilan  Pajak,  sebagaimana diungkapkan oleh Ardiansyah:
“Bidang Keberatan sering berkoordinasi dengan PFPD, karena putusan yang diajukan keberatan berawal dari putusan PFPD, maka hasil sidang banding kita
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
informasikan juga kepada PFPD tujuanya dalam rangka memperkuat putusan PFPD, terutama dari segi administrasi, karena sering penetapan PFPD tidak didukung  administrasi  yang  lengkap,  seperti  alasan  penetapan  tidak  ditulis, tidak diterbitkannya surat retro/rejection.”
Ketika  terdapat  penetapan  PFPD  terkait  nilai  pabean  yang  mengugurkan pemberitahuan nilai pabean namun tidak disertai alasan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan, dan ketika Pemohon Keberatan tidak melengkapi data-data pendukung nilai transaksi pada proses keberatan, pemeriksa di keberatan tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan penetapan oleh PFPD tersebut dan menolak permohonan keberatan.  Ketika  proses  banding,  Majelis  Hakim  akan  meminta  risalah penetapan/LPPNP  dan  pasti  akan  mempertanyakan  terkait  tidak  adanya  alasan penetapan oleh PFPD di LPPNP, sehingga akan mempengaruhi keputusan Majelis.
Contoh lain adalah ketika PFPD menerbitkan SPTNP terkait Surat Keterangan Asal (SKA) yang digunakan importir untuk mengkalim tarif preferensi. Berdasarkan perjanjian kerjasama multilateral, sebagai contoh perjanjian Asean-China Free Trade Area  (ACFTA),  importir  dapat  menggunakan  tarif  bea  masuk  yang  lebih  rendah, dengan  syarat  melampirkan hardcopy SKA  dari  negara  China.  Ketika  importir menggunakan  tarif  preferensi  untuk  barang  impor  dari  China,  namun  tidak menyerahkan hardcopy SKA,  maka  PFPD  dapat  menolak  SKA  tersebut  dan mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum. PFPD juga harus menerbitkan surat penolakan kepada instansi penerbit SKA dengan menjelaskan alasan-alasan nya. Pada kasus yang sering terjadi, surat penolakan tersebut tidak dibuat, dan tim sidang KPU BC Tipe A Tanjung Priok tidak dapat menyerahkan surat penolakan tersebut kepada Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak.  Dengan  tidak  adanya  surat  penolakan  tersebut, tentunya mempengaruhi penilaian Majelis terhadap DJBC dalam memenuhi ketentuan terkait,  dalam  hal  ini  Peraturan  Menteri  Keuangan  terkait  yang  mengatur  tentang pemberitan tarif preferensi ACFTA. Dengan memberikan umpan balik kepada Pejabat Fungsional  Pemeriksa  Dokumen  (PFPD),  Bidang  Keberatan  Bersama-sama  dengan PFPD berupaya meningkatkan kualitas Penetapan, baik penetapan SPTNP oleh PFPD, maupun  Keputusan  Keberatan  oleh  Kepala  Kantor,  yang  muaranya  adalah  untuk meningkatkan tingkat kemenangan banding.
Selain kedua hal di atas, secara rutin pemeriksa keberatan dan banding di KPU BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  melakukan  evaluasi  terhadap  putusan  sidang  pengadilan pajak,  yang  telah  dikirim  ke  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok.  Tujuan  utama  dari evaluasi tersebut adalah untuk melihat pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Ardiansyah: “Putusan  banding  juga  kita  evaluasi,  terutama  untuk  keperluan  pengajuan  PK”. Untuk  Putusan  yang  mengabulkan  permohonan  Pemohon  Banding/Pengguna  Jasa, pemeriksa  keberatan  menilai  apakah  dari  segi  materi  masih  mungkin  untuk diperjuangkan  dalam  upaya  selanjutnya  yaitu  Peninjauan  Kembali  (PK).  Pemeriksa keberatan juga melihat apakah dalam putusan sidang banding tersebut terdapat Hakim yang  berbeda  pendapat  atau dissenting  opinion, sehingga  akan  membuka  peluang untuk menang dalam pengajuan PK.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam sengketa banding nilai pabean di Pengadilan Pajak dan mengetahui bagaimana upaya KPU BC Tipe A Tanjung Priok
Sholihin dan Nuryanah, Analisis Putusan Banding...
dalam memitigasi  kekalahan sidang banding  nilai pabean di  Pengadilan Pajak. Dari pembahasan  bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam Sengketa Banding Nilai Pabean di Pengadilan  Pajak  adalah  rendahnya  efektivitas  pengumpulan  bukti  transaksi  dan adanya keterbatasan pengujian validitas bukti yang diserahkan oleh pemohon banding. Oleh  karena  itu  upaya  mitigasi  kekalahan  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok  dapat dilakukan  dengan,  antara  lain:  meminta  data  tambahan  melalui  surat  untuk  setiap sengketa  nilai  pabean,  bidang  keberatan  berkoordinasi  dengan  PFPD  untuk meningkatkan  kualitas  penetapan,  dan  melakukan  evaluasi  atas  putusan  pengadilan pajak untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK).
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  dapat  dianalisis  oleh  para peneliti  di  masa  depan,  yaitu  antara  lain  terkait  dengan  tidak  melakukan  pengujian tingkat  kepatuhan  importir/pengguna  jasa,  sehingga  tidak  diketahui  apakah permasalahan tidak efektifnya pengumpulan bukti lebih besar porsinya di proses bisnis Bidang  Keberatan  KPU  BC  Tipe  Tanjung  Priok  atau  karena  masalah  kepatuhan importir/pengguna jasa. Selain itu, penelitian ini tidak menganalisis lebih lanjut alasan mengapa  pemohon  keberatan  tidak  melengkapi  bukti-bukti  pada  proses  keberatan. Penelitian  ini  juga  tidak  menganalisis  terkait  tingkat  kompetesi  SDM  dalam  hal  ini Pemeriksa Bea dan Cukai, sehingga tidak diketahui kaitan antara kemenangan banding dengan tingkat kompetensi Pemeriksa Bea dan Cukai.

## DAFTAR PUSTAKA
DJBC.  2019.  Laporan  Kinerja  Dorektorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan 2019: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
———.  2020.  Laporan  Kinerja  Dorektorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan 2020: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
———.  2022.  Laporan  Kinerja  Dorektorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan 2022: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Fahri, A. 2022. Kedudukan Electronic Documents Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepabeanan Di Pengadilan Pajak. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 6 (2):302-312.
Hidayat,  T.,  R.  L.  Sinaulan,  dan  H.  A.  Mau.  2023.  Pengenaan  Sanksi  Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai. Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration 23 (1):66-76. Nugrahaeni, R., dan C. Tjen. 2021. Perception Analysis of the Harmonized System: A Case  Study  of  Tariff  Disputes  in  Indonesia:  Analisis  Persepsi  Sistem Harmonisasi: Studi Kasus Sengketa Tarif di Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai 5 (2):144-164.
Nugroho, B., dan M. Hikmah. 2014. Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak [Directorate General of Customs and Excise Defeat Causative Factors in Settling  Customs  Disputes  through  the  Tax  Court]. Kajian  Akademis  BPPK Kementerian Keuangan.[Academic Study of Financial Education and Training Board, Ministry of Finance] .