IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Adriansyah* 1 , Mohammad Benny Alexandri 2 , Mas Halimah 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik, FISIP Unpad
2 Departemen Administrasi Bisnis, FISIP Unpad
3 Departemen Administrasi Publik , FISIP Unpad aaari71@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan perencanaan pengadaan  barang dan jasa pemerintah  di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen.  Tujuan   penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan  perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen  yang belum memiliki sertifikasi, pejabat  pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana  porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan.  Perlunya  adanya peningkatan kompetensi  Pejabat Pembuat Komitmen  melalui  bimbingan teknis  dalam  kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

## ABSTRACT
The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services.
Keywords: Policy Implementation, Goods and Services Procurement Planning.

## PENDAHULUAN
Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentu memerlukan   barang dan jasa  agar roda pemerintah bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Pengadaan Barang dan Jasa  harus bisa memenuhi prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya dalam Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa, dimana Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Portal Indonesian Procurement (Inaproc) sebelum melaksanakan tender.
Proses perencanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam BAB IV Pasal 18 ayat 1 dalam menyusun rencana pengadaan paling tidak terdapat 6 susunan perencanaan dari tahap awal perencanaan sampai dengan tahap output, adapun kegiatan-kegiatan 6 susunan perencanaan tersebut meliputi  :  (1) identifikasi kebutuhan (2) penetapan barang dan jasa (3) cara pengadaan barang dan jasa (4) jadwal pengadaan barang dan jasa (5) anggaran barang dan jasa (6) rencana  umum pengadaan Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bandung terkait pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)  melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) maka di dapatkan informasi  3 (Tiga) Perangkat Daerah dengan jumlah pagu Anggaran terbesar yang akan disajikan dalam bentuk Grafik 1.1 Data Entry Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten Bandung yang sampai dengan 31 desember 2019 belum semua Paket dimasukan dalam SiRUP.
Diketahui  bahwa data entry RUP pada 3 (tiga) Perangkat Daerah, untuk anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung  dengan pagu anggaran Rp.549.221.092.384,00  data yang diumumkan dalam SiRUP sebesar Rp.531.018.053.170,00 (96.69 %) , belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan pagu anggaran Rp.682.684.154.288,00 data yang diumumkan dalam SiRUP sebesar Rp.654.039146.089,00 (95,80 %) dan belanja
langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dengan pagu anggaran Rp.354.804.394.172,10 data yang diumumkan dalam SiRUP sebesar Rp.319.141.025.716,00 (89,95 %). Pada data diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk anggaran belanja langsung yang belum diumumkan dalam SiRUP sebesar Rp.35.663.368.456,00.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan  pengumumam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP yang dilakukan oleh 3 Perangkat Daerah (PD), maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang Implementasi pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP yang merujuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tata cara pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi  SiRUP  mengenai Input pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), tata cara pemilihan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Terdiri atas : a) E-purchasing ; (b) pengadaan langsung; (c) penunjukan langsung; (d) Tender Cepat; dan (e ) Tender  dan ketepatan waktu mengumumkan jumlah paket pengadaan barang jasa sesuai identifikasi kebutuhan Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud menyusun penelitian dengan judul implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

## TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Nugroho (2014:54) mendefinisikan “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.”
Sementara itu Friedrich dalam Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa ”Kebijakan sebagai suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan
hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.
Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik diatas dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pilihan pemerintah untuk untuk melaksanakan tindakan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan warga dan negara.

## Implementasi Kebijakan Publik
Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit ), atau suatu jenis keluaran yang nyata ( tangible output ). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.”
Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai  “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Implementasi kebijakan adalah  tahap krusial dalam proses kebijakan publik  karena merupakan tahap pelaksanaan setelah suatu perundang-undangan ditetapkan supaya menghasilkan  dampak  terhadap  tujuan. Dalam artikel ini, penulis mempergunakan model implementasi kebijakan teori dari Charles O. Jones.  Jones (1996:296) . Charles O. Jones.  Jones (1996:296) mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam  implementasi kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application.
1. Organization : the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect
2. Interpretation : the translation of program language (often contianed in a statute)
into acceptable and feasible plans and directive
3. Application : the routine provision of service, payments, or other agreed nopem objectives of instrument.
Berdasar pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

## A. Organisasi
Organisasi merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan. Berikut menurut Jones (1996:170): “Public policies are rarely self executing. Organization is essensial for getting the job done. Organization in government has become synonymous with the term bureaucracy”
Dalam pandangannya, organisasi dalam pemerintahan identik dengan birokrasi. Lebih lanjut Jones mendeskripsikan tentang birokrasi dengan mengutip birokrasi ideal Weber. Berikut menurut Jones (1996:170) : ”Here is the way Weber defined the bureaucratic role  : The regular activities required for the purposes of the bureaucratically governed structure are distributed in a fix way as official duties.  The authority to give the commands required for the discharge of these duties is distributed in a stable way and is strictly delimited by rules concerning the coercive means, physical, scaredatal or otherwise, which may be placed at a disposal or official.  Methodical provision is made for the regular and continous fulfillment of these duties and for the execution of the corresponding rights; only persons who have the generally regulated qualifications to serve are employed
Lebih lanjut mengenai organisasi (birokrasi) ini, Jones (1996:170) mengemukakan bahwa : ”weber’s ideal bureaucratic system seldom is realized...however implementation is a dynamic process that may very considerably among issues, thus raising doubt about a particular idealized version applicable everywhere…Then, in bureaucratic that no single person or group will be in control in a pluralistic state”
Dalam pemaparannya mengenai organisasi ini, Jones mengutip birokrasi ideal dari Weber yaitu : 1) kegiatan-kegiatan teratur, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintahan, yang didistribusikan sebagai kewajiban resmi. 2) penguasa, untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan serta dibatasi oleh aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, dan pengenaan sanksi. 3) Metode dibuat untuk keteraturan dan kesinambungan pemenuhan kewajiban tersebut, serta pelaksanaan hak-hak yang sesuai ; sehingga hanya orang yang berkualifikasi baik sajalah yang pantas ditugasi.  Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi  dengan mereka yang membuat aturan dan juga dengan mereka yang taat/melaksanakan aturan tersebut Tujuan dari organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang.

## B. Interprestasi
Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edward III, dalam variabel komunikasi. Jones (1996:178) mengutip pendapat Edward III sebagai berikut : “The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do…If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have disdretion to impose their own views on the implementation of policies, views that may be different from those of their superior
Agar tidak terjadi  kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti apa  tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketentuan untuk implementasi
kebijakan harus disampaikan pada orang-orang yang tepat dan mereka harus menjadi jelas, akurat dan konsisten terhadap ketentuan- ketentuan tersebut, jika tidak maka akan terjadi salah pengertian, bahkan terjadi ambiguitas diantara mereka dalam mengimplementasikan kebijakan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jelasnya, kebingungan para pelaksana akan memberikan peluang yang lebih besar bahwa mereka tidak akan mengimplementasikan suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang dikehendaki, akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan mereka Lebih Lanjut menurut Agustino (2008) “ Komunikasi merupakan suatu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam mengukur keberhasilan komunikasi Edward III dalam Agustino (2008) mengemukakan tiga variabel yaitu:
1. Transmisi, Penyaluran Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan  birokrasi yang haris dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan.
2. Kejalasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suastu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan, jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.
Dari pemaparan mengenai dimensi interpretasi tersebut, dapat disusun indikator-
indikator berdasar pendapat Jones, yaitu clarity (kejelasan), consistency (konsistensi), dan adequate resources (ketersediaan sumber daya)

## C. Aplikasi (Pelaksanaan Pekerjaan)
Aplikasi ialah penerapan rutin segala keputusan  dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terrealisasinya tujuan-tujuan kebijakan. Jones (1996:180) : Application simply refers to doing the job. It includes “providing goods and services” as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense)
Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Berikut menurut Jones (1996:180) : “Adjustments in either organization or interpretation during program application are not at all unusual. A political feasible interpretation of authority may turn out in to be impractical in the field. Application is often a dynamic process in which the implementor are enforcer is guided generally by program directives or standards and specifically by actual circumstances”
Dalam pelaksanaannya, mungkin akan terjadi penyesuaian-penyesuaian terhadap pedoman/aturan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut  pada kenyataannya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Namun pada dasarnya peraturan itu dibuat untuk diterapkan secara bersahaja, dan bukan untuk dilanggar.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teori  yang ada akan dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Adapun mengenai penelitian kualitatif, Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana adalah peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dapat
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” (Sugiyono, 2013:1)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan, meliputi: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:246), yaitu: reduksi data,  verifikasi data, penyajian data,  dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan merupakan proses dari pelaksanan, penerapan dari kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan. Dengan adanya implementasi kebijakan maka diharapkan tujuan kebijakan dapat terealisasikan dengan semestinya. Tanpa adanya implementasi maka  kebijakan hanyalah angan-angan belaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diakukan oleh penulis setelah penulis melakukan penelitian dilapangan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Pemilihan topik ini karena Berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan  pengumumam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP yang dilakukan oleh 3 Perangkat Daerah (PD), maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang Implementasi pelaksanaan pengumuman  Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP yang merujuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tata cara pengumuman  Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP mengenai Input pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), tata cara pemilihan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Terdiri atas : a) E- purchasing ; (b) pengadaan langsung; (c) penunjukan langsung; (d) Tender Cepat; dan (e ) Tender  dan ketepatan waktu mengumumkan
jumlah paket pengadaan barang jasa sesuai identifikasi kebutuhan sehingga implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2019  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ini sangatlah penting keberadaannya.

## Organisasi
Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Charles O.Jones (1996:166), mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. Bagi Charles O.Jones (1996:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya b) unit-unit, serta c) metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut :

## Sumber Daya
Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan sumber daya untuk pendukung kebijakan  implementasi kebijakan pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bagian LPSE  diketahui  bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan Implementasi Kebijakan Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah belum memahami Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian LPSE dalam  pelaksana Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
a. Pelaksana PPK yang di Dinkes ada 8 di tahun 2019, PPK yang di Dinkes juga mengerjakan di Puskesmas, karena puskesmas BLUD ada 62 Puskesmas, dan yang lulus pelatihan hanya 2 PPK di Puskesmas, sisanya PPKnya masih di
pegang oleh Dinkes, sudah lulus tapi posisi kedudukan jabatannya tidak memungkinkan untuk menjadi PPK, yang ada terdapat 8, pejabat pengadaan itu lebih banyak karena pejabat pengadaan tidak hanya di Dinkes dan di Puskesmas, mereka merangkap dengan tufoksinya.
b. PPK ada 8, dan PA/KPA sudah semuanya punya sertifikasi, pada saat penyusunan KUAPPAS sampai penyusunan identifikasi kebutuhan, dari tatacara penyusunan pengadaan, jadwalnya sudah integrated mulai dari identifikasi kebutuhan perencanaan dilakukan dengan bekerjasama dan tidak dilakukan secara individual atau persectoral tetapi dilakukan dengan terintegrasi dengan bagian program.

## Unit-Unit/Struktur Organisasi
Jones (1996:33)  menyatakan  perlu penataan kembali struktur organisasi secara terperinci sampai kepada unit-unit yang dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan, intinya untuk mencapai tujuan ( goals ) pemerintah harus melakukan penghimpunan sumberdaya dan penyediaan sumberdaya. Agar organisasi efektif membutuhkan struktur dan kultur yang mampu beradaptasi, sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa  struktur organisasi  berkaitan  dengan jumlah personil yang ada khususnya pengawai yang melakukan Implementasi Kebijakan Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sangat  tidak memadai, hal ini tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan Implementasi Kebijakan Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dengan jumlah paket pengadaan yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi SiRUP begitu banyak. Hasil penelitian Irwansyah (2014) menyatakan bahwa aspek kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah memperjelas mandat tugas pokok dan fungsi yang diberikan serta merumuskan hubungan kerja antara unit kerja satu dengan unit kerja lain.

## Metode
Metode pemilihan penunjukan langsung merupakan salah satu kriteria barang/pekerjaaan konstruksi/jasa lainnya yang dapat dilaksanakan,
meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus dilakukan segera atau tidak dapat ditunda, untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan atau perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya harus dilakukan segara atau tidak dapat ditunda, termasuk akibat bencana alam  dan akibat
kerusakan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Pada pengumuman  Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP, terdapat Metode E Penunjukan Langsung  yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

## Tabel 1
Data Entry Yang Diumumkan Melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)
Dengan Metode E Penunjukan Langsung
Yang Dilaksanakan  Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
S.D 31 Desember 2019 No Nama Paket Pagu (Rp) Metode Pemilihan Penyedia 1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas Margaasih 30.000.000 Penunjukan Langsung 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -  Pengadaan Bangunan Dan Gedung Tempat Kerja Puskesmas santosa Kec. Kertasari 188.590.000 Penunjukan Langsung 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -  Pengadaan Bangunan Dan Gedung Tempat Kerja Puskesmas santosa Kec. Kertasari 28.375.000 Penunjukan Langsung 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -  Pengadaan Bangunan Dan Gedung Tempat Kerja Puskesmas santosa Kec. Kertasari 19.425.000 Penunjukan Langsung 5 Belanja Instalasi Sumur Pompa 15.000.000 Penunjukan Langsung 6 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air minum Puskesmas Sugihmukti 25.000.000 Penunjukan Langsung 7 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Puskesmas Sugihmukti 50.000.000 Penunjukan Langsung 8 Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Puskesmas Sugihmukti 200.000.000 Penunjukan Langsung
Sumber data : LPSE Kabupaten Bandung Tahun 2019
Bedasarkan data tersebut diatas jelas bahwa metode pemilihan penunjukan langsung yang dipilih tidak memenuhi kriteria penunjukan langsung karena metode tersebut bukan meliputi penanganan darurat, pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan atau perlindungan masyarakat. Sukirno  (2013) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung karena alasan situasional misalnya pekerjaan yang tidak dapat ditunda- tunda lagi karena telah terjadi keadaan kahar, pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah ada harga satuan tetap dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan sebelumnya, dan pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielak-  kan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa semula sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, dan harganya standar dan tetap.

## Interprestasi
Interpretasi atau penerjemahan bermakna bahwa pelaksana kebijakana harus mampu menjalankan program sesuai dengan
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sebagai arah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Interpretasi juga berbicara tentang penerjemahan bahasa program yang biasanya dibuat dalam statuta organisasi yang akseptable, rencana kelayakan dan arah dari program.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehatan Kabupaten Bandung diperoleh data bahwa implementasi kebijakan pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah  sudah sesuai dengan peraturan Bupati,  peran pejabat pengadaan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, disampaikan oleh Kepala Dinas Kehatan bagaimana tahapan pelaksanaannya serta kendala atau masalah baik pada implementasi maupun pada hasil laporan yang disampaikan. Selain itu juga apa pengaruh sosialisasi teknis atau bimbingan teknis dalam mendukung pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas barang dan jasa yang di sediakan oleh para penyedia barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan yang sudah tercantum dalam SK kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang dalam pengangkatannya ditunjuk langsung oleh kepala Dinas  atau Badan dengan hanya didasarkan pada kepemilikan sertifikat pengadaan tanpa memperhatikan kualifikasi dari kompetensi pejabat itu sendiri. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hasil akhir pengadaan, dimana output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui gambaran perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, maka perlu perhatian kusus terkait peningkatan kompetensi pejabat pengadaan. Kompetensi merupakan tolak ukur terpenting yang menjadikan pejabat bersikap professional. Dalam hal ini pengetahuan dan peran pejabat pengadaan. Tingkat pemahaman ekstrapolasi yang dibutuhkan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memahami peran pejabat pengadaan terhadap kualitas barang dan jasa yang menjadi tuntut sekarang ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha,
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan /atau penyediaan barang dan jasa.  Selain    dokumen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang sharus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa

## Aplikasi
Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan- patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones (1996:320) mengatakan aplication , adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran ( target group ). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.
PPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip Akuntabel, indikator tugas PPK yang memenuhi prinsip akuntabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mulai dari menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menandatangani pakta integritas, menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dan  kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan telah dipatuhi oleh PPK.  Hasil penelitian Robby (2015) menyatakan tugas sebagai PPK merupakan tugas tambahan. Tugas
pokok dan fungsi yang melekat pada tugas jabatan sebagai seorang ASN harus diutamakan, tapi tugas tambahan menjadi seorang PPK tidak disepelekan atau dinomor duakan, karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. Ketika ASN ditunjuk oleh pimpinan menjadi seorang PPK, maka ada kumungkinan pelaksanaan tugas pokok akan mengalami kendala atau terbengkalai, hal ini merupakan tantangan bagi ASN khususnya bagi ASN yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa untuk loyal kepada perintah pimpinan.
Implementasi  kebijakan pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  sudah memadai atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan kebutuhan adalah kunci dari keberhasilan pengadaan barang dan jasa karena dengan perencanaan yang baik akan didapatkan barang dan jasa yang tepat (kualitas, kuantitas, waktu, sumber dan harga). Perencanaan pengadaan meliputi: 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Penetapan barang/jasa, 3. Cara pengadaan, dan 4. Penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan. Hasil penelitian Kuncoro, dkk (2016) menyatakan dalam realitasnya, pengadaan barang/ jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan BUMN/BUMD masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Jumlah temuan kasus pengadaan barang/jasa tersebut cukup banyak dengan nominal penggunaan keuangan yang besar. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara, potensi kerugian negara, ketidakhematan, serta ketidakefektifan

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan dan pembahasan – pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan  terkait sumber daya sumber  belum sepenuhnya
memadai baik segi kualitas dan kuantitas dimana masih ada beberapa PA/KPA dan PPK yang belum memiliki sertifikasi serta dalam hal perencanaan mengenai identifikasi kebutuhan belum dilaksanakan secara maksimal, selanjutnya  metode pemilihan yang digunakan penunjukan langsung dalam hal ini bertentangan dengan persyaratan yang berlaku.  Pejabat pengadaan tidak hanya berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan merupakan tugas tambahan, yang tentu saja porsi pertanggungjawabnya tidak bisa dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andari,  Rosita Novi. (2018). Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Apbn (Dana Desa) di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015. Jurnal Responsive , 1 (1) , 12-26. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Hanamunika,  Ghina. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Jurnal  Responsive , 3 (3) , 143-154.
Hidayat, Rahmat. (2019). Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah di  Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ketahanan Nasional .  21
(2). 201-205.
Irwansyah, Rudi. (2014) Efektivitas E- Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E- Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP) ,  2  (2),
355 -359.
Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy . Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
Kuncoro, Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa. (2016).
Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Di
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan . 4 (1). 89-92. Koropit,  Fiktor Junaidi,  Karamoy Herman Hendrik Manossoh. (2018). Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan .        7 (2). 89-92 Matunga, et all. (2017). The Effect of E- Procurement Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of KISII Level 5 Hospital. American International Journal of Contemporary Research . 3 (8). 105-110. Mokoginta, R., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill ,” 8(2), 343–354. Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2014). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi , Jakarta  : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Robby,  Ombi. (2015). Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket (Studi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014). Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) .  4(1), 94- 96. Sukirno, Sadono. (2013). Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar
Kebijakan (edisi ke kedua). Jakarta :
Kencana Prenadamedia Group.
Sugiyono.
(2013).
Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi . Yogyakarta: Medi Pressindo https://www.eproc.id/berita/detail/apa-itu- rencana-umum-pengadaan-rup http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/16T AHUN2018PERPRES.pdf https://sipraja.lkpp.go.id/view/48