## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MALARIA DI PUSKESMAS SIDODADI KABUPATEN ASAHAN

## ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MALARIA CONTROL POLICY AT SIDODADI HEALTH CENTER ASAHAN DISTRICT
Syahruddin 1 , Felix Kasim 2 , Ika Nur Saputri 3
1,2,3 Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara Email: asanda1225@gmail.com DOI : 10.35451/jkg.v6i1.1781

## Abstrak
Malaria adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dan berpotensi fatal. Upaya eliminasi malaria dilakukan di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari penularan malaria pada tahun 2030. Penelitian ini bertujuan menganalisis  implementasi  kebijakan  pengendalian  malaria  di  Puskesmas Sidodadi  Kabupaten  Asahan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis implementasi kebijakan pengendalian malaria. Jenis penelitian dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  pengamatan,  wawancara,  atau penelaahan dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu kepala Puskesmas  Sidodadi  dan  Pengelola  Program  Malaria  Puskesmas  Sidodadi dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  interaktif menurut  Miles  dan  Hubberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tatalaksana penderita malaria sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam  ketersediaan  obat  malaria  di  Puskesmas  Sidodadi.  Pencegahan  dan penanggulangan  faktor  risiko  malaria  juga  belum  optimal  akibat  kurangnya sarana  dan  prasarana  bagi  petugas  kesehatan.  Surveilans  epidemiologi  dan penanggulangan wabah masih perlu ditingkatkan sesuai standar Kementerian Kesehatan.  Komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  dalam  pencegahan  malaria sudah cukup baik. Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas Sidodadi juga telah dilakukan dengan baik, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan perlu tetap memprioritaskan program eliminasi malaria dan terus meningkatkan edukasi  kepada  petugas  lapangan.  Diharapkan  Dinas  Kabupaten  Asahan membuat kebijakan terkait pendistribusian obat malaria agar tetap tersedianya obat malaria di Puskesmas. Selain itu, perlu ditingkatkannya sistem surveilans malaria termasuk deteksi dini penderita sehingga dapat mengurangi penularan pada  daerah  endemis  malaria.  Kesiapsiagaan  bidan  desa  dan  kader  juga diperlukan dalam pencegahan malaria.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan, Malaria
Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 6 No.1 Edisi Mei - Oktober 2023 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 03 Juli 2023 :: Accepted: 03 Agustus 2023 :: Published: 31 Oktober 2023

## Abstract
Malaria  is  a  serious  and  potentially  fatal  public  health  problem.  Malaria elimination efforts are carried out in Indonesia to create a society that is free from  malaria  transmission  in  2030.  This  study  aims  to  analyze  the implementation of malaria control policies at  the Sidodadi Community Health Center,  Asahan  District.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the implementation of malaria control policies. The type of research in this study is descriptive qualitative method of observation, interviews, or document review. There were 2 informants in this study, namely the head of the Sidodadi Health Center and the Manager of the Sidodadi Health Center Malaria Program using data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The data  analysis  technique  used  is  interactive  analysis  according  to  Miles  and Hubberman. The results showed that the management of malaria sufferers was quite good, but there were still obstacles in the availability of malaria drugs at the  Sidodadi  Health  Center.  Prevention  and  management  of  risk  factors  for malaria are also not optimal due to the lack of facilities and infrastructure for health workers. Epidemiological surveillance and epidemic control still need to be  improved  according  to  the  standards  of  the  Ministry  of  Health. Communication, information, and education in malaria prevention is quite good. The improvement of human resources at the Sidodadi Health Center has also been carried out well, but the Asahan District Health Office needs to continue to prioritize the malaria elimination program and continue to improve education for field workers. It is hoped that the Asahan District Office will make a policy related  to  the  distribution  of  malaria  drugs  so  that  malaria  drugs  remain available at the community health center. In addition, it is necessary to improve the malaria surveillance system, including early detection of sufferers so that it can reduce transmission in malaria endemic areas. The preparedness of village midwives and cadres is also needed in preventing malaria.
Keywords : Policy Implementation, Prevention, Malaria

## 1. PENDAHULUAN
Malaria  masih  menjadi  ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama  di  daerah  terpencil.  Fakta  ini dinyatakan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  2  Tahun  2015  yang  membahas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  tahun  2015-2019 dan  RPJMN  IV  tahun  2020-2024 (Peraturan Presiden RI, 2015).
Prevalensi  kejadian  penyakit  ini  masih tinggi,  terutama  di  daerah  dengan mobilitas  penduduk  yang  tinggi,  dan berdampak  negatif  pada  kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2019).
Malaria  adalah  sebuah  kondisi penyakit menular yang dapat berbahaya,  terutama  bagi  kelompok yang  lebih  rentan  seperti  bayi,  anak-
anak kecil, dan ibu yang sedang hamil. Penyakit  ini  disebabkan  oleh  parasit plasmodium  yang  menyebar  melalui gigitan  nyamuk  betina  dari  jenis Anopheles (Alam, 2014).
Data dari World Malaria Report 2021 oleh  WHO  menunjukkan  peningkatan kasus malaria secara global pada tahun 2020  (WHO,  2021b).  Pada  tahun tersebut,  terdapat  241  juta  kasus malaria  di  85  negara  endemis  malaria, meningkat  dari  227  juta  kasus  pada tahun 2019. Insiden kasus malaria juga mengalami  peningkatan,  yaitu  dari  56 per  1000  populasi  pada  tahun  2019 menjadi  59  per  1000  populasi  pada tahun 2020 (WHO, 2021a).
Di  Indonesia,  angka  kasus  malaria masih  cukup  tinggi.  Pada  tahun  2019,
tercatat 7.079 kasus malaria di Provinsi Papua  Barat,  12.909  kasus  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan jumlah kasus tertinggi  sebanyak  216.380  kasus  di Provinsi  Papua.  Pada  tahun  2017, terdapat 266 kabupaten/kota di Indonesia  yang  terbebas  dari  malaria, sedangkan 172 kabupaten/kota memiliki  tingkat  endemisitas  malaria rendah,  37  kabupaten/kota  memiliki tingkat endemisitas malaria menengah, dan 39 kabupaten/kota masih tergolong endemis tinggi untuk malaria (Kemenkes RI, 2018).
Pada  tahun  2020,  terdapat  15 kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera Utara  yang  telah  menerima  sertifikat eliminasi malaria, sementara 18 kabupaten/kota  masih  dalam  tahap pemberantasan. Angka kesakitan malaria  di  Sumatera  Utara  juga  masih fluktuatif,  dengan  2.531  kasus  pada tahun 2021 (Kemenkes RI, 2021).
Kabupaten  Asahan  di  Sumatera Utara  mencatat  peningkatan  kejadian penyakit  malaria  berdasarkan  laporan rutin  yang  ada,  yang  terindikasi  dari nilai Annual  Parasite  Incidence (API). Pada tahun 2019, tingkat API Kabupaten Asahan  mencapai  0,17  per  1000 penduduk. Kemudian, pada tahun 2020, terjadi  peningkatan  menjadi  0,22  per 1000  penduduk.  Pada  tahun  2021, angka  API  kembali  meningkat  menjadi 1,10  per  1000  penduduk  (Dinas Kesehatan Kab. Asahan, 2021).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022, yang mengatur tentang Penanggulangan  Malaria,  menetapkan target Eliminasi Malaria secara nasional pada tahun 2030 (Permenkes RI, 2022). Untuk mencapai tujuan Eliminasi Malaria di  seluruh  Indonesia,  pendekatan  yang digunakan  adalah  melalui  langkah- langkah Eliminasi Malaria yang dilakukan  secara  bertahap  di  setiap daerah  di  seluruh  wilayah  negara (Kemenkes RI, 2022b).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41  Tahun  2018  mengenai  Deteksi  Dini dan  Pemberian  Obat  Anti  Malaria  oleh Kader  Malaria  pada  Daerah  dengan Situasi Khusus menegaskan pentingnya strategi  percepatan  penanggulangan malaria di kabupaten/kota yang mengalami  tingkat  endemisitas  tinggi dengan Annual Parasite Incidence (API) lebih dari 5 kasus per  1000 penduduk. Tujuan  dari  strategi  ini  adalah  untuk mengurangi  angka  kesakitan  dan kematian  akibat  malaria  di  seluruh wilayah  kabupaten  yang  memiliki tingkat  endemisitas  yang  tinggi  (Kem RI, 2018).
Eliminasi malaria di Indonesia belum mencapai  target  yang  diinginkan, terutama di beberapa wilayah termasuk Pulau  Jawa  yang  masih  menghadapi masalah penyebaran penyakit ini (Astuti et al. , 2020). Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan geografi yang kompleks  dan  akses  yang  beragam terhadap  pelayanan  kesehatan  juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan  atau  kemunduran  upaya eliminasi malaria (Ipa, 2018) Perubahan dan penyusunan regulasi harus  disesuaikan  dengan  tantangan global, regional, dan nasional yang ada. Kerangka regulasi ini memiliki beberapa tujuan,  yaitu:  1)  Menyediakan  regulasi turunan undang-undang yang berkaitan dengan  kesehatan,  2)  Meningkatkan pemerataan  sumber  daya  manusia dalam bidang kesehatan, 3)
Memperkuat kemandirian produksi obat dan  alat  kesehatan,  4)  Mengendalikan penyakit  dan  meningkatkan  kesehatan masyarakat 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan  berwawasan  kesehatan,
6)
Menyelenggarakan jaminan
kesehatan
nasional yang
lebih berkualitas, 7) Meningkatkan pembiayaan  kesehatan  (Ditjen  pp  dan pl, 2019).
Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 6 No.1 Edisi Mei - Oktober 2023 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 03 Juli 2023 :: Accepted: 03 Agustus 2023 :: Published: 31 Oktober 2023
Dalam  rangka  mencapai  tujuan eliminasi malaria, pemerintah Indonesia telah  meluncurkan  program  "Menuju Indonesia  Bebas  Malaria".  Program  ini secara  resmi  diatur  oleh  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal  28  April  2009.  Target  yang ditetapkan  untuk  program  ini  adalah mencapai Indonesia bebas malaria pada tahun  2030.  Pada  tahun  2030, Indonesia  ditargetkan  untuk  mencapai tahap  eliminasi  malaria,  yang  berarti mengurangi  kasus  malaria  hingga tingkat  yang  sangat  rendah  dan terkendali di seluruh wilayah (Kemenkes RI, 2009).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Asahan dan hasil survei awal yang  telah  dilakukan  di  Puskesmas Sidodadi  diperoleh  data  kasus  malaria tahun 2021 sebanyak 114 kasus positif malaria,  API  sebesar  1,93  per  1000 penduduk. Hal  ini membuat Kabupaten Asahan  berubah  status  dari  endemis rendah  menjadi  kategori  endemis sedang. Terdapat 6 kecamatan endemis di  Kabupaten  Asahan  di  tahun  2021 (Dinas Kesehatan Kab. Asahan, 2022).

## 2. METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan  metode  pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Informan  penelitian  ini  berjumlah  2 orang yaitu kepala Puskesmas Sidodadi dan Pengelola Program Malaria Puskesmas  Sidodadi  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  interaktif  menurut  Miles  dan Hubberman. Penelitian ini dilaksanakan di  Puskesmas  Sidodadi  Kabupaten Asahan pada bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023.

## 3. HASIL

## Karakteristik Responden
Umur responden 40 tahun sebanyak 1 orang (50%) dan umur responden 37 tahun  sebanyak  1  orang  (50%). Berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki sebanyak 1 orang (50%) dan perempuan  sebanyak  1  orang  (50%). Berdasarkan pendidikan responden adalah  berpendidikan  Dokter  Umum sebanyak  1  orang  (50%)  dan  S1 sebanyak 1 orang (50%) dan berdasarkan  lama  kerja  mayoritas responden  mempunyai  lama  kerja diatas  10  tahun  sebanyak  1  orang (50%).

## Klasifikasi Informan
Informan  penelitian  adalah  kepala puskesmas  sebagai  partisipan  1,  dan pengelola  program  malaria  sebagai informan 2.

## Pertanyaan Pembukaan
Menurut  pendapat  dari  informan, implementasi  kebijakan  pengendalian malaria  di  Puskesmas  Sidodadi  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  standard yang  ada  namun  adanya  keterbatasan pendistribusian obat menyebabkan implementasi  kebijakan  pengendalian malaria  tidak  optimal  dilaksanakan. Implementasi  kebijakan  pengendalian malaria  saat  ini  di  Puskemas  Sidodadi belum sesuai standard. Harapan semua informan  hampir  sama  yaitu  agar tersedianya sarana dan prasarana serta obat-obatan  malaria  yang  mendukung pelaksanaan  implementasi  kebijakan pengendalian  malaria  menjadi  sesuai standard.

## Pertanyaan Inti
Menurut informan, tatalaksana penderita dalam implementasi kebijakan  pengendalian  malaria  adalah dengan  diberikan  obat  DHP  dan primaquin  yang  disesuaikan  dengan jenis  malarianya.  Semua  informan
mengetahui pencegahan dan
penanggulangan  faktor  risiko  dalam implementasi  kebijakan  pengendalian malaria  yaitu  dengan  memberikan kelambu berinsektisida
dan penyemprotan  dinding  rumah  (IRS).
Surveilans epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
dalam implementasi  kebijakan  pencegahan malaria  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Sidodadi  sudah  dilakukan.  Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam implementasi kebijakan pengendalian  malaria  adalah  dengan melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan kepada  masyarakat  tentang  bahaya malaria  serta  pencegahan  penyakit malaria.  Untuk  peningkatan  sumber daya  manusia  dalam  implementasi kebijakan  malaria  adalah  dengan mengikuti  pelatihan-pelatihan  tentang tata laksana kasus malaria.

## 4. PEMBAHASAN
Analisis Tatalaksana Penderita Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian  Malaria  di  Wilayah Kerja Puskesmas Sidodadi Kabupaten  Asahan
Manifestasi  klinis  malaria  dapat bervariasi,  dan  diagnosis  malaria dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan  fisik,  dan  pemeriksaan laboratorium  (Kemenkes  RI,  2022a). Pengobatan malaria di Indonesia menggunakan
OAM
kombinasi, terutama  ACT  ( Artemisin  Combination Therapy ),  untuk  mencegah  resistensi plasmodium  terhadap  obat  (Kemenkes RI, 2020).
Puskesmas Sidodadi telah melaksanakan  tata  laksana  sesuai dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Kesehatan, namun kendala  bahwa  distribusi  obat  malaria, terutama  DHP,  tidak  selalu  sesuai dengan  jumlah  kasus  yang  ada, sehingga beberapa pasien tidak mendapatkan obat yang tepat.
Kekurangan  obat  anti-malaria dan  ketersediaan  ACT  di  tingkat pelayanan  kesehatan  primer  harus selalu dimonitor dan dievaluasi, karena obat standar yang memadai di lapangan merupakan  faktor  kunci  dalam  upaya eliminasi malaria (Kinansi et al. , 2018). Pada  saat  ini,  terjadi  gangguan dalam  distribusi  obat  malaria  di Puskesmas  Sidodadi,  menyebabkan kelangkaan  obat.  Untuk  mengatasi kekurangan tersebut, puskesmas dapat menggunakan obat malaria dari puskesmas  lain  yang  memiliki  jumlah kasus yang lebih sedikit.
Analisis Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Risiko Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian  Malaria  di  Wilayah Kerja Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan Menurut  pedoman  Kementerian Kesehatan tahun 2017, langkah- langkah  untuk  mencegah  malaria meliputi peningkatan kesadaran terhadap  risiko  malaria,  pencegahan gigitan  nyamuk  dengan  menggunakan kelambu  berinsektisida,  repelen,  kawat kasa  nyamuk,  dan  metode  lainnya. Selain  itu,  pengendalian  vektor  dan kemoprofilaksis  juga  menjadi  bagian dari upaya pencegahan tersebut (Kemenkes RI, 2017).
Penelitian  menunjukkan  bahwa di  Puskesmas  Sidodadi  Kabupaten Asahan,  semua  informan  memiliki pengetahuan  tentang  pencegahan  dan penanggulangan  faktor  risiko  malaria, seperti
pemberian
kelambu berinsektisida dan penyemprotan dinding rumah (IRS).
Namun, menurut asumsi peneliti, implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian  kasus  malaria  belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari  ketidakteraturan  dalam  kegiatan pembagian kelambu kepada masyarakat di setiap puskesmas. Hal ini disebabkan
terbatasnya  ketersedian  kelambu  di puskesmas.  Maka  diperlukan  anggaran dari Dinas Kesehatan untuk mendistribusikan kelambu secara efektif kepada masyarakat yang
membutuhkannya, terutama untuk menghindari  gigitan  nyamuk  pada malam hari. Hal ini penting dalam upaya menuju eliminasi malaria.

## Analisis  Surveilans  Epidemiologi
Dan Penanggulangan Wabah Dalam
Implementasi Kebijakan Pengendalian  Malaria  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan Surveilans malaria
adalah kegiatan  pengamatan  terus-menerus terhadap kejadian penyakit malaria dan faktor  risiko  yang  mempengaruhinya. Informasi  yang  dikumpulkan  melalui surveilans ini
digunakan untuk
menginformasikan keputusan kebijakan dan
mengarahkan upaya penanggulangan  malaria  secara  lebih efektif (Imari, 2011).
Beberapa  kegiatan  surveilans malaria  yang  dilakukan  di  Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan antara lain penyelidikan  epidemiologi  dan  survei kontak  di  sekitar  rumah  penderita, pemeriksaan malaria massal, pemetaan daerah  dengan  kasus  malaria  tinggi, serta  pelaporan  elektronik  melalui sistem  informasi  surveilans  malaria  (e- sismal) untuk mencegah dan menanggulangi wabah malaria.
Penelitian  juga  menunjukkan bahwa  proses  pengumpulan  data  dan pelaporan surveilans
malaria
di
Puskesmas
Sidodadi relatif baik. Laporan mingguan dan bulanan dilaporkan  dengan  format  dan  alur pelaporan yang sederhana, dan tingkat kelengkapan  dan  ketepatan  waktu pelaporan  cukup  tinggi.  Namun,  masih terdapat  kekurangan  dalam  sistem penanggulangan epidemiologi dan penanggulangan  wabah  malaria  di
Puskesmas  tersebut,  terutama  terkait dengan  sarana  dan  prasarana  yang masih kurang memadai.
Penelitian  juga  mengemukakan bahwa kegiatan larvasida sangat penting  dalam  pemberantasan  nyamuk malaria. Tanpa kegiatan larvasida yang efektif, perkembangan nyamuk malaria tidak  dapat  dipantau  dengan  baik,  dan hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya kejadian  luar  biasa  (KLB)  malaria. Larvasida  merupakan  metode  yang efektif  untuk  membasmi  jentik-jentik nyamuk  sebelum  mereka  menjadi nyamuk dewasa.
Analisis  Peningkatan  Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Dalam
Implementasi Kebijakan Pengendalian  Malaria  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan Dalam
rangka implementasi kebijakan  pengendalian  malaria  di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Sidodadi Kabupaten Asahan, dilakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan komunikasi,  informasi,  dan  edukasi (KIE).  Pertama,  dilakukan  promosi kesehatan  dan  kampanye  eliminasi malaria  sebagai  langkah  awal  untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ini.  Kedua,  terjalinnya kemitraan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi  keagamaan,  dan  organisasi kemasyarakatan sebagai upaya kolaboratif  dalam  mencapai  tujuan pengendalian malaria. Ketiga, dilakukan integrasi dengan program-program lain dalam  pelayanan  masyarakat  untuk memaksimalkan  upaya  pengendalian malaria.  Terakhir,  diadakan  pertemuan lintas  batas  kabupaten/kota  guna merencanakan dan melaksanakan kegiatan  eliminasi  malaria  secara terpadu, dengan tujuan mencapai hasil yang  optimal  dalam  pengendalian penyakit ini.
Pada  fase  pra-eliminasi  malaria, kegiatan peningkatan komunikasi, informasi,  dan  edukasi  (KIE)  dilakukan dengan  semangat  yang  tinggi.  Setiap desa  dipasangi  spanduk  peringatan mengenai bahaya malaria untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam  pencegahan  malaria.  Di  setiap puskesmas juga dipasang spanduk dan leaflet  tentang  program  eliminasi malaria.  Selain  itu,  setiap  pasien  yang berobat diberikan leaflet guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang malaria.
Penggalangan kemitraan
Penggalangan  kemitraan  dilaksanakan melalui  beragam  inisiatif,  sektor,  LSM, kelompok keagamaan, kelompok masyarakat, organisasi profesi, lembaga internasional,  lembaga  donor,  dunia bisnis, dan seluruh komunitas.
Kolaborasi  dengan  program  lain  dalam upaya  melayani  masyarakat  dilakukan melalui  distribusi  kelambu  yang  telah diberi  insektisida,  pengobatan  para penderita,  dan  penyusunan  regulasi seperti  Perda  atau  peraturan  lain  yang mendukung eliminasi
malaria.
Pertemuan rutin dengan mitra diadakan pada akhir setiap tahun guna mengevaluasi pencapaian dalam program eliminasi malaria.
Analisis  Peningkatan  Sumber  Daya Manusia Dalam Implementasi
Kebijakan Di Wilayah Kerja
Puskesmas  Sidodadi  Kabupaten Asahan
Dalam  Upaya  meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas malaria, dinas
kesehatan memberikan
pemahaman dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas program  malaria.  Pada  masa  pre- eliminasi,  dimulai  pada  awal  tahun 2018,  petugas  malaria  mendapatkan sosialisasi mengenai tanda-tanda gejala malaria.  Pelatihan  juga  diberikan kepada  dokter  dan  Ahli  Teknologi
Laboratorium  Medik  (ATLM)  untuk mendiagnosis malaria.  Laporan malaria disampaikan kepada
petugas
puskesmas  dan  bidan  desa  dengan bentuk  yang  mirip  laporan  kesehatan lainnya, sehingga memudahkan pengisian formulir.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  semua  responden  menyatakan bahwa pelatihan mengenai tata laksana kasus  malaria  merupakan  cara  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia dalam implementasi kebijakan malaria. Informan  1  menambahkan  bahwa pemantapan  mutu  eksternal  (PME)  per triwulan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Asahan  juga merupakan  cara  untuk  meningkatkan sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia  adalah  proses  yang  terlibat dalam  mengelola  masalah  terkait dengan  karyawan,  pegawai,  buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya guna mendukung pencapaian tujuan organisasi  atau  perusahaan  yang  telah ditentukan (Gomes, 2003).
Dalam  konteks  upaya  eliminasi malaria,  peningkatan  sumber  daya manusia  dianggap  sangat  penting. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Asahan telah  melaksanakan  berbagai  kegiatan untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  dalam  hal  ini.  Salah  satunya adalah pelatihan tenaga mikroskopis di puskesmas,  rumah  sakit  pemerintah, dan  unit  pelayanan  kesehatan  swasta. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan pelatihan mengenai tata laksana penanganan  penderita  serta  pelatihan bagi  tenaga  pengelola  malaria  dalam bidang teknis dan manajemen.

## 5. KESIMPULAN
Simpulan  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Tatalaksana  penderita  malaria  di Puskesmas Sidodadi Kabupaten
Asahan  belum  optimal  karena
kurangnya ketersediaan obat malaria. Solusinya bisa menggunakan  obat  dari  Puskesmas lain melalui relokasi.
2. Pencegahan  dan  penanggulangan faktor  risiko  malaria  di  Puskesmas Sidodadi belum berjalan dengan baik karena  kurangnya  sarana  dan prasarana.
3. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan  wabah  malaria  di Puskesmas  Sidodadi  masih  belum sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.  Kurangnya  sarana  dan prasarana menyebabkan implementasi surveilans tidak optimal.
4. Peningkatan  komunikasi,  informasi, dan  edukasi  dalam  pencegahan malaria  di  Puskesmas  Sidodadi sudah cukup baik, dengan komitmen semua tim untuk membuat Kabupaten Asahan bebas malaria.
5. Peningkatan  sumber  daya  manusia di  Puskesmas  Sidodadi  sudah  baik melalui  pelatihan  dan  pemantapan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  A.  (2014)  ‘Serine  proteases  of malaria  parasite  plasmodium falciparum:
Potential as antimalarial drug targets’, Interdisciplinary  Perspectives  on Infectious Diseases, 2014.
Astuti,  E.P.  et  al.  (2020)  ‘Upaya Pengendalian  Malaria  Dalam
Rangka Pre-Eliminasi di Kabupaten  Garut:  Sebuah  studi kualitatif’, Buletin Penelitian Sistem  Kesehatan,  22(4),  pp. 255 – 264. Available at: https://doi.org/10.22435/hsr.v2 2i4.1761. Dinas  Kesehatan  Kab.  Asahan  (2021) Profil Kesehatan
Kabupaten Asahan Tahun 2020. Dinas  Kesehatan  Kab.  Asahan  (2022) Profil Kesehatan Kabupaten
Asahan Tahun 2021. Ditjen  pp  dan  pl  (2019)  Rencana  Aksi
Program  Pengendalian  Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan. Gomes, F.C. (2003) Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.
Imari, S. (2011) Surveilans Epidemiologi  Prinsip,  Aplikasi, Manajemen Penyelenggaraan
dan  Evaluasi  Sistem  Surveilans. Jakarta:  FETP  -  Kementerian Kesehatan RI- WHO.
Ipa,  M.  (2018)  ‘Eliminasi  malaria  di Indonesia begitu sulit,mengapa? the conversation’.

## Kem  RI  (2018)  ‘Pelaksanaan  Deteksi
Dini  dan  Pemberian  Obat  Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan Situasi Khusus’.
Kemenkes  RI  (2009)  ‘Eliminasi  Malaria Di Indonesia’.
Kemenkes  RI  (2017)  Cegah  Malaria dengan Kelambu Berinsektisida. Kemenkes  RI  (2018)  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemenkes  RI  (2019)  Laporan  Situasi Terkini  Perkembangan  Program Pengendalian Malaria Di Indonesia.
Kemenkes  RI  (2020)  Buku  Saku Pelaksanaan Kasus Malaria.
Kemenkes  RI  (2021)  ‘Laporan  Kinerja 2021  Direktorat  Jenderal  P2P’, 85910031(021), pp. 1 – 5.
Kemenkes  RI  (2022a)  Buku  Saku Tatalaksana Kasus Malaria.
Kemenkes RI (2022b) ‘Penanggulangan Malaria’.
Kinansi, R.R. et al. (2018) ‘Pengobatan Malaria  Kombinasi  Artemisinin (ACT)  di  Provinsi  Papua  Barat Tahun  2013’,  Balaba:  Jurnal Litbang  Pengendalian  Penyakit
Bersumber Binatang Banjarnegara,  (September),  pp. 43 – 54. Available at:
https://doi.org/10.22435/blb.v1 3i1.255.
Peraturan Presiden RI (2015) Peraturan Presiden  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019.

## Permenkes  RI  (2022)  Permenkes  RI
Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Penanggulangan Malaria.
WHO  (2021a)  Laporan  malaria  dunia
2021.
WHO  (2021b)  World  Malaria  Report 2021.