## SUMBER DAYA ALAM DAN ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

## Sofiyan Rudianto, Hendri Tanjung, Qurroh Ayuniyyah
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia Corresponding email: Sofiyan.rudianto@gmail.com
Article History
Received: 06 July 2022 Revised: 18 September 2022 Accepted: 02 November 2022

## Abstract
Indonesia is a country that has the potential for natural resource wealth and large zakat  revenues,  but  in  fact  many  of  its  people  live  in  poverty.  On  the  other  hand,  the state  continues  to  rely  on  taxes  as  the  main  source  of  state  revenue,  which  will increasingly bring misery to the people. Therefore, this research was conducted to find out how the concept of natural resource management and zakat as a sharia fiscal policy is able to realize people's welfare in Indonesia. The research method used is analytical- descriptive.  In  this  study,  it  was  found  that  the  potential  for  very  large  state  revenues from  natural  resources  amounted  to  IDR  18,918  trillion,  and  zakat  amounted  to  IDR 327.6 trillion. However, this huge revenue potential will only be able to provide welfare to the people if it is managed according to sharia, that is, if all natural resources and zakat  are  managed  by  the  state  so  that  all  proceeds  will  become  state  revenue  (IDR 19,246  trillion).  This  is  what  is  meant  by  "Sharia  fiscal  policy."  The  indicators  of people's  welfare  are  the  guaranteed  fulfillment  of  each  individual's  basic  needs (clothing,  food,  and  shelter)  as  well  as  the  fulfillment  of  the  people's  basic  needs (education,  health,  and  security).  Natural  resources  and  zakat  will  be  able  to  realize people's  welfare  because  they  have  a  high  revenue  potential  and  are  managed  in accordance with Sharia fiscal policy.

## Keywords: Sharia Fiscal Policy, Natural Resources Management, Zakat
JEL Classification: E6, E62, E71

## Abstrak
Indonesia  adalah  negeri  yang  memiliki  potensi  kekayaan  sumber  daya  alam  dan penerimaan  zakat  yang  besar,  namun  ternyata  masih  banyak  rakyatnya  hidup  dalam kemiskinan.  Di  sisi  lain  negara  terus  mengandalkan  pajak  sebagai  sumber  utama penerimaan  negara  yang  akan  semakin  menyengsarakan  rakyat.  Oleh  karena  itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah agar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitif. Dalam penelitian ini, ditemukan potensi penerimaan negara yang sangat besar dari sumber daya alam  sebesar  Rp18.918  triliun  dan  zakat  sebesar  Rp327,6  triliun.  Namun  potensi penerimaan yang besar ini hanya akan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat apabila dikelola berdasarkan syariah, yaitu apabila seluruh sumber daya alam dan zakat dikelola  oleh  negara,  sehingga  seluruh  hasilnya  akan  menjadi  penerimaan  negara (Rp19.246  triliun).  Inilah  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  fiskal  syariah.  Adapun indikator  kesejahteraan  rakyat  adalah  terjaminnya  pemenuhan  kebutuhan  pokok  setiap
individu  (sandang,  pangan  dan  papan)  serta  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  rakyat (pendidikan,  kesehatan  dan  keamanan).  Dengan  potensi  penerimaan  yang  besar  dan dikelola dengan berdasarkan kebijakan fiskal syariah, maka sumber daya alam dan zakat akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Syariah, Pengelolaan SDA, Zakat Klasifikasi JEL: E6, E62, E71

## 1. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  sempurna  sebagaimana  yang  telah  Allah  SWT  di  dalam  Al- Qur’an  Surat  Al-Maidah  (5)  ayat  3.  Kesempurnaan  Islam  ini  meliputi  seluruh  aspek kehidupan manusia yang juga mencakup dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun dalam  bernegara.  Di  sisi  lain  Allah  SWT  juga  telah  memerintahkan  kepada  setiap muslim,  orang-orang  yang  beriman  untuk  mengambil  (mentaati)  aturan  Islam  secara keseluruhan  sebagaimana  terdapat  di  dalam  Al-Qur'an  surat  Al-Baqarah  (2)  ayat  208. Dengan  demikian,  setiap  muslim  yang  mengaku  beriman,  wajib  untuk  mentaati  Islam secara  kesuluruhan,  baik  dalam  ibadah maghdah maupun  muamalah,  baik  dalam kehidupan  pribadi,  bermasyarakat,  maupun  bernegara.  Dalam  konteks  bernegara, termasuk  dalam  kebijakan  fiskal  wajib  mentaati  ketentuan  syariat  Islam  yang  dapat disebut dengan istilah kebijakan fiskal  Syariah (Firmansyah & Devi, 2017; Hermawan &  Waluya,  2019).  Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  Pemerintah  dalam  mengatur setiap  pendapatan  dan  pengeluaran  negara  yang  digunakan  untuk  menjaga  stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015). Kebijakan fiskal  suatu  negara  akan  sangat  tergantung  dengan  sistem  ekonomi  yang  dianut  oleh negara  tersebut.  Negara  yang  menerapkan  sistem  ekonomi  Islam,  maka  akan menerapkan  kebijakan  fiskal  syariah.  Sebaliknya  negara  yang  menerapkan  sistem ekonomi  konvensional  (baca:  kapitalisme),  maka  bisa  dipastikan  akan  menerapkan kebijakan fiskal konvensional.
Dalam  kebijakan  fiskal  konvensional  (baca:  kapitalisme)  sumber  utama penerimaan  negara  adalah  pajak.  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Salah satunya  dapat terlihat dalam postur Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Indonesia  setiap  tahunnya  yang selalu  menjadikan  pajak  sebagai  sumber  utama  penerimaan  negara.  Pada  APBN  2022 misalnya, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.510 triliun atau 81,80% dari target  total  penerimaan  negara  sebesar  Rp  1.846,14  triliun.  Dengan  demikian  sangat jelas  bahwa  pajak memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mengendalikan  ekonomi suatu negara melalui kebijakan fiskal. Oleh karena itu wajar saja jika penerimaan negara dari  pajak  terus  digenjot  oleh  Pemerintah.  Bahkan,  Pemerintah  berencana  menaikkan tarif  pajak  dan  memperluas  jangkauan  objek  pajak  hingga  menyentuh  aspek  vital kehidupan  rakyat,  seperti  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  terhadap  barang-barang kebutuhan  pokok,  termasuk  penyedia  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  juga akan dikenakan PPN. Rencana ini tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang- undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Dalam  Pasal  4A  Ayat  3  dijelasakan,  jasa  pelayanan  kesehatan  medis  yang terdapat dalam poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pelayanan  kesehatan  medis,  termasuk  jasa  rumah  bersalin  akan  kena  pajak (PajakOnline, 2021)
Jika  rencana  ini  jadi  direalisasikan,  tentu  akan  berdampak  pada  naiknya  harga barang  kebutuhan  pokok  masyarakat,  biaya  layanan  kesehatan  bahkan  pendidikan. Sebab,  semua  pajak  ini  bisa  dipastikan  akan  dibebankan  kepada  konsumen  (baca: masyarakat)  oleh  para  pengusaha  serta  penyedia jasa layanan.  Dengan  demikian dapat dipastikan pula hal ini akan semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat, apalagi di tengah wabah pandemi covid-19. Akibat wabah ini saja, sudah banyak para pekerja atau buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) serta para pedagang yang gulung tikar karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini berakibat pada tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan semakin meningkatkan angka  kemiskinan.  Menurut  rilis    resmi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2021 disebutkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  pada  bulan  September  2021 sebesar  26,50  juta  orang  atau  9,71  persen  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia  dan berdasarkan  riset  Bank  Dunia  pada  2020  bahwa  115  juta  rakyat  Indonesia  merupakan penduduk rentan miskin. Worldometer merilis data jumlah penduduk Indonesia hingga 25 April 2022 adalah 278.752.361 jiwa. Data ini didasarkan pada elaborasi worldometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB (Kompas.com, 2022).
Di  sisi  lain,  dengan  alasan  pandemi,  APBN  mengalami  defisit  yang  semakin dalam.  Padahal  sebenarnya  setiap  tahun  APBN  Indonesia  memang  selalu  mengalami defisit,  hanya  saja  nilainya  memang  tidak  sebesar  ketika  adanya  pandemi  covid  19. Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,    Pemerintah mengklaim sejak terjadinya wabah covid 19 (Maret 2019) APBN Indonesia tahun 2020 dan  2021  mengalami  defisit  yang  sangat  besar.  Pada  tahun  2020  saja  defisit  APBN mencapai  Rp  1.039,2  triliun  atau  6,34%  terhadap  PDB,  sedangkan  untuk  tahun  2021 direncakan  mencapai  Rp  1.006,4  atau  5,7%  terhadap  PDB  (Puspasari,  2020).  Defisit tahun 2020 dan 2021 ini mencapai lebih dari 50% penerimaan negara.
Defisit  APBN  yang  sangat  besar  ini  setidaknya  menjadi  salah  satu  alasan  utama Pemerintah  menaikkan  dan  semakin  memperluas  jangkauan  objek  pajak.  Maka  wajar saja  jika  hampir  setiap  tahun  penerimaan  negara  dari  Pajak  selalu  mengalami pertumbuhan dan selalu menempati porsi yang paling besar sebagai sumber penerimaan negara.  Pada  2007  realisasi  penerimaan  pajak  terhadap  APBN  sebesar  69,37  persen, sedangkan pada 2020 mencapai 77,99 persen. Adapun pada APBN 2022 direncanakan mencapai  81,79  persen.  Selain  itu  upaya  lain  yang  biasa  dilakukan  oleh  Pemerintah adalah  dengan  menarik  pinjaman/utang.  Dengan  defisit  APBN  yang  hampir  setiap tahun,  maka  bisa  dipastikan  juga  hampir  atau  bahkan  setiap  tahun  Pemerintah  selalu menambah utang baru. Oleh Karena itu wajar saja jika posisi utang luar negeri Indonsia sudah  sangat  mengkhawatirkan.  Kementerian  Keuangan mencatat  posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun per Februari 2022. Dengan jumlah itu, rasio utang  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB)  naik  jadi  40,17  persen  (CNN  Indonesia, 2022).  Bagaimana  dengan  mengurangi  belanja  negara?  Inipun  juga  telah  dilakukan Pemerintah  diantaranya  dengan  menurunkan  subsidi  untuk  BBM,  listrik,  biaya kesehatan dan lain sebagainya.  Pengurangan atau pencabutan subsidi bagi rakyat, tentu akan  membuat  beban  hidup  rakyat  semakin  sulit.  Ironinya,  Pemerintah  justru mengambil  kebijakan  untuk  memindahkan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  dari  Jakarta  ke Kalimantan.  Pindah  IKN  tentu  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Inilah  tiga kebijakan yang biasanya diambil oleh Pemerintah untuk menutupi defisit APBN setiap tahun yaitu menggencot kenaikan pajak, menambah utang baru dan mengurangi belanja negara.
Oleh  karena  itu  dengan  kebijakan  fiskal  konvensional  dapat  dipastikan  setiap tahun akan semakin memberatkan masyarakat dan menambah utang negara, yang dalam jangka  panjang  akan  membawa  negeri  ini  pada  jurang  kehancuran.  Oleh  karena  itu negeri  ini  memerlukan  sumber  penerimaan  alternatif,  yang  ternyata  itu  ada  di  dalam kebijakan  fiskal  syariah,  yang  mana  Pemerintah  memiliki  banyak  alternatif  sumber penerimaan  negara,  seperti fai,  ghanimah,  kharaj,  jizyah ,  kekayaan  sumber  daya  alam (SDA),  zakat,  dan  pajak  yang  hanya  menjadi  alternatif  terakhir  dan  hanya  diambil ketika  kas  negara  kosong.  Di  sinilah  pentingnya  penelitian  ini.  Diharapkan  melalui penelitian  ini,  dapat  memberikan  solusi  bagi  sumber  penerimaan  negara  dari  selain pajak  dan  utang,  yaitu  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  zakat  dengan mengimplementasikan  kebijakan  fiskal  syariah,  sehingga  negara  tidak  perlu  lagi memungut  pajak  dari  rakyat.  Ternyata  ada  empat  negara  di  dunia  ini  yang  tidak memungut pajak dari warganya, yaitu Negara Uni Emirat Arab, Bahama, Bermuda  dan Andorra  (Agiesta,  2018).  Dengan  demikian,  negara  tidak  lagi  memberatkan  rakyat dengan  berbagai  pungutan  pajak  dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada  seluruh rakyat.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  memfokuskan  penelitian  pada  kemampuan kekayaan  SDA  dan  zakat  sebagai  penerimaan  negara  dalam  kebijakan  fiskal  syariah untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di  Indonesia.  Bagaimana  konsep  pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah?  Bagaimana pengelolaan sumber  daya  alam  dan  zakat  sebagai  kebijakan  fiskal  syariah  mampu  mewujudkan kesejahteraan  rakyat?  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan:  (1)  untuk  mengetahui sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  zakat  sebagai  kebijakan  fiskal  yang diterapkan  saat  ini  serta  melakukan  kritik  atasnya;  (2)  Untuk  merumuskan  konsep sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  zakat  sebagai  kebijakan  fiskal  syariah;  (3) Untuk  mengetahui  sejauh  mana  konsep  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1   Implementasi Kebijakan Fiskal Saat ini
Kebijakan  fiskal  yang  dterapkan  di  Indonesia  saat  ini  adalah  kebijakan  fiskal konvensional  karena  sistem  ekonomi  yang  diterapkan  adalah  sistem  ekonomi konvensional  (baca:  kapitalisme).  Kebijakan  fiskal  ini  telah  menjadikan  pajak  sebagai sumber  utama  penerimaan  negara.  Pajak  menjadi  salah  satu instrument utama pengendali  dan  penjaga  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi besar tidak menjadi sumber utama penerimaan negara,  hanya  memberikan  kontribusi  yang  kecil  bagi  penerimaan  negara.  Ini  karena, sumber  daya  alam  tidak  dikelola  langsung  oleh  negara,  namun  justru  dikelola  oleh swasta  dan  bahkan  sengaja  di  swastanisasikan.  Kebjakan  swastanisasi  (baca: liberalisasi) dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu ciri utama dari penerapan  sistem  ekonomi  kapitalis,  yang  merupakan  implementasi  dari  salah  satu prinsip  sistem  ekomomi  ini,  yaitu  kebebasan  kepemilikan  ( freedom  of  ownership ). Demikian pula zakat, yang seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan negara namun justru  dikelola  secara  terpisah  dari  keuangan  negara,  sehingga  tidak  menjadi  sumber penerimaan negara.
Sebagai  gambaran  tentang  bagaimana  impelementasi  kebijakan  fiskal konvensional  dalam  pengelolaan  penerimaan  dan  belanja  negara,  dapat  dilihat  pada postur  APBN  Indonesia  tahun  2022  sesuai  dengan  UU  nomor  6  Tahun  2021  tentang
APBN  Tahun  Anggaran  2022.    Pada  APBN  2022  sumber  utama  penerimaan  negara masih berasal dari pajak (81,80%).  APBN juga masih mengalami defisit mencapai Rp 868,02 triliun. Untuk menutupi defisit ini, Pemerintah berencana akan menambah utang baru di tahun 2022 sebesar Rp 973,58 triliun. Juga terdapat rencana pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,87 triliun (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Padahal bunga utang termasuk dalam kategori riba dan ini termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam.  Inilah  salah  satu  perbedaan  mendasar  antara  kebijakan  fiskal  konvensional dengan  fiskal  syariah.    Setiap  tahun  APBN  Indonesia  selalu  mengalami  defisit  dan nilainya  terus  meningkat.  Pada  2007  misalnya  realisasi  defisit  anggaran  sebesar Rp49,84  triliun.  Pada  2019  realisasi  defisit  meningkat  tajam  sebesar  Rp348,66  triliun. Pada  2020  realisasi  defisit  kembali  meningkat  tajam  yaitu  sebesar  Rp947,70  triliun. Pada  2021  diperkirakan  APBN  akan  kembali  mengalami  defisit  Rp1.006,38  triliun. Dengan  defisit  yang  setiap  tahun  ini,  maka  wajar  saja  utang  Indonesia  sampai  dengan Februari 2022 telah menembus Rp 7.014 triliun. Untuk menutupi defisit ini, Pemerintah selalu  melakukan  cara  yang  sama  yaitu  dengan  menambah  utang.  Dengan  utang  yang sebesar ini, tentu bunga juga besar, sebab utang yang ditarik oleh Pemerintah berbasis riba.  Dengan  bunga  utang  yang  besar  tentu  akan  semakin  memberatkan  APBN.  Pada 2007  bunga  utang  sebesar  Rp79,81  triliun  (10,53%).  Pada  2020  meningkat  tajam sebesar Rp314,09 triliun (12,10%). Pada 2021 dan 2022 pembayaran bunga utang yang dianggarkan  juga  semakin  besar  yaitu  Rp373,26  triliun  (13,57%)  dan  Rp455,87  triliun (14,95%).
Defisit APBN ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, Kebijakan fiskal Indonesia  yang  menurut  analisa  penulis  memang  menerapakan  kebijakan  fiskal anggaran defisit. Analisa ini berdasarkan indikasi: 1) secara historis penyusunan APBN Indonesia  setiap  tahun  yang  selalu  defisit,  padahal  bisa  saja  Pemerintah  menyusun APBN surplus atau seimbang; 2) Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang  mengatakan,  bahwa  mengelola  APBN  tidak  diproyeksi  untuk  dapat  mengubah defisit  menjadi  surplus.  Meski  demikian,  pemerintah  berupaya  untuk  mengelola perekonomian  melalui  peningkatan  pendapatan  negara  dari  perpajakan  (Situmorang, 2019);  3)  Target  Pemerintah  Indonesia  yang  setiap  tahun  selalu  berusaha  mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Keynesian, bahwa Pemerintah harus mengalami defisit untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang melambat, artinya Pemerintah harus mengeluarkan belanja negara yang besar, yang dengan ini akan menaikkan permintaan agregat  dan  pada  akhirnya  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Kedua, Jumlah penerimaan negara yang lebih kecil dari belanjanya, atau sebaliknya pengeluaran negara yang lebih besar dari penerimaannya.
Untuk mengatasi defisit ini maka Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan jumlah  penerimaan  negara  sehingga  lebih  besar  dari  belanjanya  serta  menetapkan kebijakan  anggaran  surplus  dengan  tetap memperhatikan  kesejahteraan  setiap  individu rakyat.  Oleh  karenanya  Pemerintah  tidak  bisa  lagi  hanya  bergantung  dengan  pajak. Menaikkan pajak, tentu akan semakin memberatkan beban masyarakat termasuk dunia usaha,  karena  akan  menurunkan  daya  beli  masyarakat  dan  akan  berdampak  pada menurunnya  permintaan  dan  produksi.  Produksi  menurun  akan  menyebabkan  naiknya pengangguran,  dan  seterusnya  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  pertumbuhan ekonomi negatif serta meningkatnya angka kemiskinan. Di sisi lain menurunkan pajak, akan  menyebabkan  APBN  semakin  defisit,  belanja  negara  jadi  berkurang  sehingga berdampak  pada  menurunnya  permintaan  agregat  dan  selanjutnya  akan  menurunkan
tingkat  produksi  dan  akan  menaikkan  pengangguran.  Dengan  demikian,  pajak  justru menjadi dilema terhadap pertumbuhan ekonomi.
Meskipun  pajak  dapat  meningkatkan  pertumbuhan,  namun  belum  tentu  dapat mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  ini  karena  berbeda  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  kesejahteraan  rakyat.  Menurut  Sukirno  (2015),  pertumbuhan  ekonomi  berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masayarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan  demikian  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  upaya  peningkatan  kapasitas produksi  untuk  mencapai  penambahan  output,  yang  diukur  menggunakan  Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah  (Adisasmita,  2013).  Adapun  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  adalah  total produksi  (output)  yang  dihasilkan  oleh  Pemerintah.  PDB  merupakan  nilai  barang  dan jasa  yang  diproduksikan  di  dalam  suatu  negara  pada  suatu  periode  tertentu  (Sukirno, 2015).  Dengan  demikian  yang  dikejar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  adalah  tingkat produksi barang dan jasa. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi sangat berbeda dengan kesejahteraan  rakyat.  Bisa  jadi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  yang  sejahtera hanya  segelintir  orang  saja,  sementara  sebagian  besar  rakyat  tetap  hidup  dalam kemiskinan.

## 2.2   Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Indikator Kesejahteraan Rakyat
Terwujudnya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari bernegara dan menjadi  salah  satu  tanggung  jawab  seorang  pemimpin  atau  kepala  negara.  Indikator kesejahteraan rakyat pun akan bergantung pada sistem ekonomi yang diterapkan. Sebab antara  sistem  ekonomi  kapitalisme  dengan  sistem  ekonomi  Islam  memiliki  indikator kesejahteraan  yang  berbeda.  Secara  faktual,  rakyat  akan  merasa  diri  mereka  sejahtera apabila  terpenuhinya  semua  kebutuhan  primer  (pokok)  mereka  sebagai  invididu,  yaitu kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan) serta papan (tempat tinggal) dan terpenuhinya  semua  kebutuhan  pokok  mereka  sebagai  masyarakat,  yaitu  kebutuhan akan pendidikan, kesehatan serta keamanan. Oleh karena itu, siapa saja mereka, apabila telah  terpenuhinya  semua  kebutuhan  pokok (basic  needs) ini,  baik  kebutuhan  pokok sebagai individu maupun masyarakat, maka bisa dipastikan mereka akan hidup dengan sejahtera.  Sebaliknya  seseorang  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokoknya maka  akan  dianggap  sebagai  orang  yang  fakir  dan/atau  miskin.  Inilah  sesungguhnya indikator  kesejahteraan  secara  material  di  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Indikator  ini sangat  sesuai  dengan  fitrah  manusia,  baik  muslim  maupun  non  muslim.  Sebab  secara fitrah  manusia  hanya  akan  bisa  hidup  dengan  normal  apabila  terpenuhinya  semua kebutuhan  di  atas.  Sedangkan  secara  spiritual  indikator  kesejahteraan  adalah  apabila setiap  Muslim  dapat  melaksanakan  seluruh  perintah  Allah  dan  meninggalkan  semua laragan  Allah,  dengan  kata  lain  sejahtera  secara  spiritual  adalah  apabila  dapat menjadi hamba  Allah  yang  bertakwa,  sebab  hanya  dengan  takwa  saja,  manusia  dapat  meraih kesejahteraan  dan  kebahagiaan  hidup  di  dunia  maupun  di  akhirat  ( al-falah ).  Oleh karenanya,  kebijakan  fiskal  syariah  harus  mampu  mewujudkan  terpenuhinya  semua indikator kesejahteraan ini. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada terwujudnya kesejahteraan secara material.

## Islam Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Primer)
Kebutuhan  pokok  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu Pertama ,  kebutuhan  pokok
setiap  individu  rakyat  berupa  sandang,  pangan  dan  papan; Kedua ,  kebutuhan  pokok seluruh rakyat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Di  dalam sistem ekonomi konvensional (baca: kapitalis) yang dikejar dan ditargetkan negara adalah pertumbuhan ekonomi,  bukan  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  setiap  individu  rakyat  dan  kebutuhan pokok seluruh rakyat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang mana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi  prioritas  utama  yang  harus  dikejar/dipenuhi,  namun  yang  justru  menjadi perhatian  utama  negara  adalah  pemenuhan  kebutuhan  pokok  setiap  individu  rakyat (sandang,  pangan,  papan)  dengan  memastikan  setiap  individu  mampu  memenuhinya dan  kebutuhan  pokok  seluruh  masyarakat  (pendidikan,  kesehatan  dan  keamanan) dengan  memberikan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  secara  gratis  serta memberikan jaminan rasa aman. Sebab pertumbuhan ekonomi tidak memastikan setiap warga  negara  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka,  namun  sebaliknya terpenuhinya  kebutuhan  pokok  setiap  warga  negara,  maka  bisa  dipastikan  negara tersebut  akan  mengalami  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian  Islam  sangat memperhatikan  distribusi  kekayaan  di  tengah-tengah  masyarakat,  agar  setiap  individu dan  seluruh  rakyat  mampu  memenuhi  semua  kebutuhan  pokoknya  dan  tetap  memiliki kesempatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  sekunder  dan  tersiernya.  Di  sisi  lain  agar terjadi pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terjadi ketimpangan serta  penumpukan  kekayaan  pada  segelintir  orang  saja.  Sebagaimana  di  dalam  firman Allah SWT surat Al-Hasyr (59) ayat 7, artinya: "…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…" .
Berdasarkan  gini  ratio,  pada  Maret  2021  Indonesia  berada  pada  indeks  0,384 (Badan  Pusat  Statistik,  2021)  yang  artinya  menunjukkan  tingkat  ketimpangan  sedang menuju  tinggi.  Untuk  di  perkotaan  ada  di  indeks  0,401  yang  artinya  tingkat ketimpangan  cukup  tinggi,  sedangkan  di  pedesaan  ada  di  indeks  0,315  yang  artinya sedang menuju rendah. Gini ratio atau indeks gini adalah Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini adalah antara angka 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 artinya, mengindikasikan tingkat ketimpangan  yang  semakin  tinggi,  sebaliknya  mendekati  0  artinya,  mengindikasikan tingkat  ketimpangan  semakin  rendah.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  sebuah mekanisme  distribusi  kekayaan  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  dapat  mendorong terjadinya pemerataan dan menjamin setiap individu rakyat terpenuhi semua kebutuhan pokoknya (sandang, pangan dan papan), serta mampu  dan memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Ada dua mekanisme distribusi kekayaan di  dalam  Islam    yang  dapat  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  setiap  individu rakyat,  yaitu  mekanisme  distribusi  ekonomi  dan  non  ekonomi.  Mekanisme  distribusi ekonomi  adalah  mekanisme  distribusi  kekayaan  dengan  melalui  transaksi  ekonomi, seperti barter ,  jual  beli, ijarah ,  dan  lain-lain.  Sedangkan  mekanisme  distribusi  non ekonomi  adalah  mekanisme  distribusi  kekayaan  tanpa  melalui  transaksi  ekonomi, misalnya dengan hibah, sedekah, zakat dan waris.
Pertama, mekanisme distribusi ekonom i. Berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan  pokok  (sandang,  pangan  dan  papan)  setiap  individu  rakyat  dengan mekanisme  distribusi  ekonomi,  maka  Islam  telah  membebankan  kewajiban  tersebut kepada seorang Ayah/Suami untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 233, artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut…" Dan  juga  firman Allah  SWT  dalam  surat  At-Thalaq  (65)  ayat  6,  artinya: "Tempatkanlah  mereka  (para istri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut  kemampuanmu…" Juga  sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda: "Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian." (HR.Ibnu Majah  dan  Muslim). Juga    riwayat  dari    Amru    bin    Akhwash    dari    Bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: "Dan hak para istri adalah kalian (para suami) berbuat baik kepada  para  istri  dengan  memberi  mereka  pakaian  dan  makanan."  (HR.  Ibnu  Majah) (an Nabhani, 2018).
Untuk  memenuhi  kewajiban  ini,  Islam  telah  memerintahkan  kepada  para  Ayah/ Suami yang mampu untuk bekerja. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf (7) ayat 10, artinya: "Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." Allah SWT  berfirman  dalam  surat  Al-Jumu'ah  (62)  ayat  10,  artinya: "Apabila  salat  telah dilaksanakan,  maka  bertebaranlah  kamu  di  bumi;  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah Allah  banyak-banyak  agar  kamu  beruntung." Rasulullah  SAW  bersabda,  artinya: ”Sesungguhnya  apabila  seseorang  diantara  kamu  semua  itu  mengambil  tambangnya kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan diatas punggungnya, hal itu adalah lebih baik  dari  pada  ia  mendatangi  seseorang  yang  telah  dikarunai  oleh  Allah  dari keutamaan-Nya,  kemudian  meminta-minta  dari  kawannya,  adakalanya  diberi  dan  ada kalanya ditolak.” (HR.  Bukhari  dan  Muslim).  Masih  banyak  lagi  ayat  dan  hadits yang memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah di muka bumi dengan bekerja.
Dengan  bekerja,  seseorang  akan  memiliki  penghasilan  atau  uang  yang  dapat digunakannya  untuk  membeli  barang/jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  dirinya dan  keluarga  yang  menjadi  tanggungannya.  Dengan  demikian  terjadi  mekanisme distribusi kekayaan melalui transaksi ekonomi. Lalu bagaimana jika seseorang ingin dan mampu  bekerja  namun  tidak  memiliki  lapamgan  pekerjaan?  Di  sinilah  peran  dan kewajiban  negara  untuk  menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyatnya.  Wajib  bagi negara  untuk  mengupayakan  dan  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  rakyatnya  yang mampu  untuk  bekerja.  Rasulullah  SAW  bersabda,  artinya: "Imam  yang  menjadi pemimpin  manusia,  adalah  (laksana)  pengembala.  Dan  hanya  dialah  yang bertanggungjawab  terhadap  (urusan)  rakyatnya." (H.R.  Imam  Bukhari  dari  Abdullah Ibnu Umar). Juga hadits Nabi SAW, artinya: "Rasulullah SAW pernah memberikan tali dan  kapak  kepada  seorang  laki-laki  agar  bisa  dipergunakan  mencari  kayu  supaya orang tersebut bisa makan" .
Kedua,  mekanisme  distribusi  non  ekonomi. Mekanisme  ini  diperuntukkan untuk  orang-orang  yang  tidak  mampu  bekerja,  tidak  memungkinkan  bekerja  dan  tidak diwajibkan bekerja oleh Islam. Mereka adalah anak-anak kecil, orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, para wanita, dan lain sebagainya. Untuk orang-orang seperti ini, bagaimana  pemenuhan  kebutuhan  pokoknya?  Bagaimana  nafkah  mereka?  Apakah mereka  akan  dibiarkan  hidup  dalam  kemiskinan,  tanpa  mampu  memenuhi  kebutuhan pokoknya? Pertama, Islam  mewajibkan  kepada  kerabat  terdekat  yang  memiliki hubungan  darah  serta  ahli  warisnya  yang  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  primernya.  Allah  S.W.T  berfirman  dalam  surat  Al-Baqarah  (2) ayat 233, artinya: "… Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara  yang  patut.  Seseorang  tidak  dibebani,  kecuali  sesuai  dengan  kemampuannya. Janganlah  seorang  ibu  dibuat  menderita  karena  anaknya  dan  jangan  pula  ayahnya dibuat  menderita  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  seperti  itu  pula.…". Ayat  ini
menunjukkan  bahwa  seorang  ahli  waris  memiliki  kewajiban  untuk  menafkahi  kerabat yang  tidak  mampu  yang  menjadi  tanggungannya  sama  seperti  seorang  Ayah.  Apabila ahli  waris  ini  menolak,  sementara  Ia  memiliki  kemampuan,  maka  negara  akan memaksanya, sehingga Ia tetap wajib menafkahi kerabat yang menjadi tanggungannya ini.  Sebagai contoh:  seorang  anak  wajib memberikan  nafkah  kebutuhan  pokok  kepada kedua  orang  tuanya  yang  sudah  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokoknya. Demikian  pula  saudara  laki-laki  yang  mampu  wajib  menafkahi  kebutuhan  pokok saudara  perempuannya  ketika  ayah  mereka  tidak  mampu  atau  telah  meninggal  dunia atau  menafkahi  anak  dari  saudara  laki-lakinya  yang  telah  meninggal  dunia. Kedua, Apabila mereka tidak memiliki kerabat atau ahli waris yang dapat menanggung nafkah kebutuhan  pokoknya  atau  kerabat/ahli  warisnya  tidak  mampu,  maka  kewajiban nafkahnya  berpindah  ke  negara,  artinya menjadi  kewajiban  untuk  memenuhinya. Oleh karena itu kebijakan fiskal syariah akan menganggarkan dari kas negara bantuan untuk rakyat  yang  kondisinya  seperti  ini.  Selain  itu  negara  juga  akan  mengalokasikan  dari dana  zakat  untuk ashnaf fakir  dan  miskin  (khusus  untuk  Muslim).  Dengan  demikian, melalui  dua  mekanisme  distribusi  kekayaan  ini  (ekonomi  dan  non  ekonomi)  maka negara  benar-benar  menjamin  setiap  individu  rakyatnya  terpenuhi  semua  kebutuhan- kebutuhan  pokoknya,  sehingga  tidak  ada  lagi  rakyat  miskin  yang  kelaparan,  tidak memiliki tempat tinggal serta tidak memiliki pakaian yang layak. Setiap individu rakyat benar-benar  akan  merasakan  kehidupan  yang  sejahtera.  Inilah  konsep  pengelolaan keuangan negara di dalam kebijakan fiskal syariah. Dengan konsep ini, maka kebijakan fiskal syariah akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap individu rakyat.
Adapun  berkenaan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  seluruh  rakyat  berupa pendidikan  dan  kesehatan  serta  memberikan  rasa  aman,  maka  ini  sepenuhnya  menjadi kewajiban negara. Di dalam Islam, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa membedakan muslim ataupun kafir  dzimmi ,  miskin  ataupun  kaya.  Hal  ini  berdasarkan  dalil  dari  Hadits  dan ijma' Sahabat.  Berkenaan  dengan  pendidikan  Rasulullah  SAW  telah  meminta  tebusan  atas orang kafir yang tertawan dengan mengajari 10 anak orang Islam, dimana tebusan orang kafir  yang  tertawan  itu  merupakan  kompensasi  dari ghanimah (harta  rampasan)  yang memang  menjadi  hak  milik  seluruh  kaum  muslimin. Ijma' Shahabat  juga  telah menyepakati,  bahwa  mengambil  upah  dari  Baitul  Mal  untuk  jasa  mengajar  itu  adalah mubah.  Sehingga  dalam  hal  ini  diperbolehkan  juga  untuk  mendapatkan  upah. Diriwayatkan melalui Ibnu Syibah dari seorang teman yang berasal dari Damaskus dari Al  Wadh'iyah  Bin  Atha'  yang  mengatakan: "Di  Madinah  ada  tiga  tenaga  pengajar, yang  mengajari  anak-anak  kecil,  lalu  Umar  Bin  Khattab  memberikan  upah  masing- masing  orang  dengan  15  Dinar  per  bulan". Adapun  berkenaan  dengan  kesehatan, bahwa  Rasulullah  SAW  diberi  hadiah  berupa  seorang  tabib,  kemudian  beliau menjadikan tabib tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW diberi  hadiah,  lalu  beliau  tidak  memanfaatkannya,  dan  tidak  mengambilnya,  malah beliau menyerahkannya untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini merupakan bukti bahwa  hadiah  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  hak  milik  seluruh  kaum muslimin, bukan hanya hak milik pribadi beliau. Sebab Rasulullah SAW, apabila telah diberi  hadiah  sesuatu,  kemudian  beliau  menyerahkannya  untuk  kaum  muslimin  secara umum,  maka  sesuatu  itu  merupakan  hak  seluruh  kaum  muslimin.  Disamping  itu, dalilnya adalah subsidi bagi para tabib dan tenaga pengajar dari Baitul Mal (an Nabhani, 2009). Semua dalil di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  secara  gratis  kepada  seluruh  rakyat  serta
merupakan hak seluruh rakyat, baik muslim ataupun non muslim, baik miskin ataupun kaya, yang anggarannya diambil dari kas negara (Baitul Mal) (Devi & Rusydiana, 2016; Ayuniyyah,  2019).  Mekanisme  distribusi  yang  digunakan  adalah mekanisme  distribusi non  ekonomi.  Tinggal  yang  menjadi  persoalan  adalah  darimana  sumber  dana  untuk membiayai  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  untuk  seluruh  rakyat,  serta  upaya  negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok akan sandang, pangan dan papan setiap individu  rakyat  (Rusydiana  &  Devi,  2013).  Hal  ini  akan  Penulis  bahas  dalam pembahasan berikutnya.

## 3. METODE
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  dari  penelitian  ini,  maka  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah suatu  proses  penelitian  untuk  memahami  fenomena-fenomena  manusia  atau  sosial dengan  menciptakan  gambaran  yang  menyeluruh  dan  kompleks  yang  dapat  disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin et al, 2015). Fenomena yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan zakat  sebagai  kebijakan  fiskal  syariah  dan  bagaimana  implementasinya  yang  akan dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  secara  menyeluruh  dan  rinci.  Oleh  karena  itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitif.
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  diambil  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  diambil  oleh  penulis  langsung  dari  sumber  pertamanya  yaitu melalui pengamatan langsung ( observation research) terhadap fenomena dan fakta yang terjadi  berkenaan  dengan  objek  penelitian,  yaitu  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  zakat  serta  hubungannya  dengan  kesejahteraan  rakyat.  Adapun  data sekunder  adalah  data  yang  dikumpulkan  oleh  penulis  melalui  studi  pustaka (library research) yaitu  dari  data  yang  telah  tersedia,  baik  yang  ada  di  dalam  buku-buku, jurnal/karya ilmiah, website, data resmi yang dipublikasi oleh Pemerintah atau lembaga kredibel  lainnya  melalui  website  resmi  mereka  atau  yang  dipublikasi  oleh  media kredibel lainnya yang di dalamnya memuat fenomena dan fakta yang berkaitan dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  zakat  serta  hubungannya  dengan  kesejahteraan rakyat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Analisa Potensi Sumber Daya Alam dan Zakat di Indonesia
Indonesia  adalah  negeri  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Dari  timur  hingga barat,  dari  Merauke  hingga  ke  Sabang,  dipenuhi  dengan  berbagai  kekayaan  alam  baik tambang, laut maupun hutan. Semua ini menunjukkan betapa alam Indonesia ini sangat kaya. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. "Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi  tidak  ditemukan  cadangan  baru  lagi.  Ini  yang  ketemu  saja  di  perut  bumi, nilainya  saat  ini  sekitar  Rp  200  ribu  triliun,  (Kurtubi  dalam  Praditya,  2014).  Jika  data dan perhitungan ini benar, maka seharusnya Indonesia tidak perlu lagi memungut pajak dari masyarakat, serta dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara dengan mudah. Jika belanja negara dalam APBN Indonesia pada 2022 sebesar Rp 2.714 triliun dan  diasumsikan  pertahun  belanja  negara  tersebut  ditambah  dengan  berbagai  santunan atas pemenuhan kebutuhan pokok  serta jaminan pendidikan serta kesehatan gratis bagi
seluruh  warga  negara  adalah  Rp  4.000  triliun,  maka  dari  kekayaan  alam  saja  mampu membiayai  APBN  Indonesia  selama  50  tahun,  dengan  catatan  tidak  ditemukan  lagi cadangan kekayaan alam yang baru. Potensi kekayaan yang sungguh fantastis.
Dengan  mengabaikan  perhitungan  pada  paragraf  sebelumnya,  berdasarkan  data yang  telah  penulis  olah  dari  berbagai  sumber  dan  dengan  asumsi  menggunakan  harga komoditi  dan  kurs  USD/IDR  tanggal  13  Juni  2022,  maka  diperkirakan  potensi penerimaan negara dari hasil tambang berupa  minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak,  nikel,  tembaga,  timah  dan  bauksit  serta  dari  sawit  CPO  dan  karet  sebesar Rp2.262,66  triliun.  Adapun  penerimaan  dari  hutan  diperkirakan  sebesar  Rp16.656 triliun dengan asumsi dan simulasi sebagai berikut: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Indonesia, pada 2011 luas hutan produksi Indonesia diperkirakan mencapai 69,4  juta  hektar  (milik  BUMN  dan  swasta  melalui  Hak  Pengusahaan  Hutan/HPH). Misalnya  disumsikan  hutan  produksi  tersebut  ditanami  pohon  jati  semuanya,  dan  usia panen  yang  paling  baik  untuk  pohon  jati  adalah  20  tahun,  berarti  setiap  tahun  luas tanaman  yang  bisa  dipanen  hanya  lima  persen  yaitu  3.47  juta  hektar.  Dalam  1  hektar bisa  ditanami  1.000  pohon  jati.  Berarti  dalam  1  tahun ada  3,47 miliar  pohon jati yang bisa dipanen. Produk jati biasa dijual dengan satuan meter kubik. Satu meter kubik bisa didapat dari 3 batang pohon, maka setiap tahun bisa didapatkan 1,15 milyar kubik kayu jati.  Harga  kayu  jati  bervariasi,  pada  umumnya,  untuk  kayu  jati  berumur  10  tahun seharga  Rp  10  juta  per  meter  kubik.  Diasumsikan  saja  harga  kayu  jati  usia  20  tahun Rp15  juta  per  meter  kubik.  Berarti  dalam  1  tahun  terdapat  potensi  pendapatan  kotor sebesar  Rp17.350  triliun  (1,15  milyar  kubik  x  Rp15  juta).  Adapun  biaya  bibit  dan pemeliharan  per  1.000  pohon  selama  10  tahun  sebesar  Rp100  juta.  Untuk  20  tahun diasumsikan saja sebesar Rp200 juta. Berarti biaya untuk 3,47 milyar pohon jati sebesar Rp694 triliun. Dengan demikian pendapatan bersih sebesar Rp16.656 triliun per tahun. Adapun  potensi  Potensi  zakat  di  Indonesia  ternyata  juga  cukup  besar.  Pada  2020 besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021).
Dengan  demikian  dari  perhitungan  di  atas,  maka  potensi  penerimaan  negara  per tahun  diperkirakan  mencapai  Rp  19.246  triliun.  Berikut  tabel  ringkasan  potensi penerimaan negara per tahun dari beberapa hasil tambang dan potensi hutan:
Tabel 1. Pontesi Penerimaan Negara per Tahun
Ini  tentu  merupakan  nilai  yang  sangat  fantastis  dan  sangat  mampu  untuk mewujudkan  kesejahteraan  setiap  individu  rakyat.  Nilai  ini  belum  termasuk  potensi penerimaan dari sumber lainnya, seperti khumus dari barang tambang yang depositnya terbatas  yang  dikelola  oleh  individu,  termasuk  potensi  penerimaan  dari jizyah dan  lain sebagainya.  Dengan  potensi  penerimaan negara  sebesar ini,  maka  tentu  tidak  perlukan adanya pajak sebagai sumber penerimaan negara.

## 4.2   Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Islam
Adapun  sumber  daya alam  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini adalah  sumber daya alam Renewable orflow resources, yang merupakan sumber daya yang terbarukan misalnya  hutan,  air,  sungai,  dan  lain  sebagainya  dan Nonrenewable  orstock  resources, yang  merupakan  sumber  daya  yang  tidak  terbarukan,  misalnya  sumber  daya  mineral, yang  termasuk  didalamnya  adalah  barang  tambang.  Termasuk  juga  yang akan  dibahas adalah  kekayaan  alam  yang  termasuk  dalam  kepemilikan  umum,  sebagaimana  yang dibahas  pada  sub  pembahasan  tentang  pembagian  kepemilikan  di  dalam  Islam. Berdasarkan Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 dijelaskan mengenai konsep pengelolaan  sumber  daya  alam  yaitu: ayat  2 ,  Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat 3 , Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  pasal-pasal  ini menunjukkan  bahwa  seharusnya  sumber  daya  alam  dikuasai  dan  dikelola  oleh  negara dan  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini  secara  konsep dapat  dikatakan  sejalan  dengan  konsep  pengelolaan  sumber  daya alam  menurut  Islam. Di  dalam  Islam  Sumber  daya  alam  berupa  barang  tambang  yang  depositnya  besar merupakan milik umum dan harus dikelola oleh negara. Maka tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu atau perusahaan yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang,  baik  warga  negara  apalagi  warga  negara  asing,  Ini  berdasarkan  dalil  dari  as- sunnah.  At  Tirmidzi  meriwayatkan  hadits  dari  Abyadh  Bin  Hamal,  bahwa  ia  telah meminta  kepada  Rasulullah  S.A.W  untuk  mengelola  tambang  garamnya.  Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: "Wahai  Rasulullah,  tahukah  engkau,  apa  yang  engkau  berikan  kepadanya? Sesungguhnya  engkau  telah  memberikan  sesuatu  yang  bagaikan  air  mengalir". Rasulullah  kemudian  bersabda: "Tariklah  tambang  tersebut  darinya ".  Hadits  ini menjelaskan bahwa Rasulullah S.A.W memberikan tambang garam kepada Abyadh Bin Hamal,  ini  menunjukkan  kebolehan  memberikan  tambang  garam  (yang  depositnya terbatas). Tatkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir,  yang  tidak  bisa  habis,  maka  beliau  mencabut  pemberiannya  dan  melarang dimiliki  oleh  pribadi,  karena  tambang  tersebut  milik  umum.  Yang  dimaksud  di  sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Adapun minyak bumi, gas dan batu bara, selain merupakan barang tambang, juga merupakan sumber energi. Oleh karena itu semua  yang  merupakan  sumber  energi  termasuk  uranium  dan  thorium  apabila digunakan  sebagai  bahan  untuk  pembangkit  listrik  tenaga  nuklir  (PLTN),  padang gembalaan  termasuk  hutan,  dan  air  yang  merupakan  fasilitas  umum,  maka  semuanya merupakan  milik  umum  dan  dikelola  oleh  negara.  Ini  berdasarkan  hadits  Rasulullah S.A.W, artinya: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang dan api." (H.R.  Abu  Dawud  dari  Ibnu  Abbas) .  Demikian  pula  dengan    laut,  sungai  dan  danau,
maka semuanya merupakan milik umum.
Dengan demikian, semua sumber daya alam yang merupakan milik umum, maka harus  dikelola  oleh  negara  serta  tidak  boleh  dimiliki  dan  dikelola  oleh  swasta,  baik dalam negeri maupun asing. Apabila semua sumber daya alam tersebut memiliki hasil, maka  seluruh  hasilnya  harus  masuk  dalam  kas  negara  dan  dipergunakan  untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan setiap individu rakyat. misalnya dibelanjakan dalam  bentuk  pendidikan  gratis,  kesehatan  gratis,  jaminan  pemenuhan  kebutuhan pokok,  dan  lain  sebagainya.  Adapun  yang  dimaksud  pengelolaan  oleh  negara  adalah bahwa  negara  benar-benar  melakukan  pengelolaan  atas  sumber  daya  alam  ini  secara langsung  ataupun  melalui  perusahaan  negara  yang  dibentuk  oleh  negara  dan kepemilikannya seratus persen milik negara. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam  berdasarkan  syariah  sajalah  potensi  penerimaan  negara  sebesar  Rp18.918  triliun bisa didapatkan.
Ini  berbeda  dengan  konsep  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam  sistem kapitalime, dimana negara hanya berperan sebagai regulator. Di Indonesia SDA dikelola berdasarkan  sistem  kapitalisme.  Ini  dapat  dilihat  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu  Bara  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2020)  yang  sangat  bercorak  kapitalis. Misalnya  Pada  pasal  38  disebutkan    IUP  diberikan  kepada:  (a)  Badan  Usaha;  (b) koperasi; atau (c) perusahaan perseorangan. IUP (Izin Usaha Pertambangan), adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Ini artinya swasta dapat melaksanakan usaha pertambangan  di  Indonesia.  Data  yang  diungkapkan  oleh  Deputi  Bidang  Usaha Pertambangan,  Industri  Strategis  dan  Media  Kementerian  BUMN,  Fajar  Harry Sampurno  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  tambang  mineral  dan  batu  bara Indonesia  dikuasai  oleh  swasta  dan  semakin  menguatkan  pola  pengelolaan  SDA  di Indonesia  berdasarkan  sistem  kapitalisme.  Pertambangan  yang  dikuasai  BUMN  masih sangat kecil. Untuk batubara hanya 10 sampai 12 persen sedangkan produksinya hanya 4  persen,  nikel  11  persen,  emas,  tembaga  serta  bouksit  juga  masih  sangat  kecil (PinterPolitik.com,  2020).  Undang-Undang  ini  benar-benar  sangat  memanjakan  para pengusaha  tambang.  Bagaimana  tidak,  selain  diberikan  penguasaan  atas  IUP pertambangan  yang  luas,  mereka  juga  diberikan  berbagai  kemudahan.  Pada  pasal  42 disebutkan  Jangka  waktu  kegiatan  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36 ayat  (1)  huruf  a  diberikan  selama:  (a)  8  (delapan)  tahun  untuk  Pertambangan  Mineral logam; (b) 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam; (c) 7 (tujuh) tahun untuk  Pertambangan  Mineral  bukan  logam  jenis  tertentu;  (d)  3  (tiga)  tahun  untuk Pertambangan batuan; atau (e) 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara. Ditambah lagi pada Pasal 42A ayat (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap  kali  perpanjangan  setelah  memenuhi  persyaratan.  Pasal  ini  telah  memberikan penguasaan atas lahan dengan jangka waktu yang cukup lama atas nama izin eksplorasi. Selain itu diberikan juga jangka waktu produksi yang sangat lama hingga mencapai 40 tahun bahkan lebih. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 47.
Berdasarkan  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  UU  Minerba  nomor  3  tahun  2020 bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3 serta bertentangan dengan syariat Islam. Dengan konsep pengelolaan seperti ini, wajar saja penerimaan APBN dari hasil SDA setiap tahun nilainya sangat kecil. Pada APBN 2022 direncanakan penerimaan dari negara bukan pajak (PNBP)  yang di dalamnya termasuk penerimaan dari hasil sumber daya alam hanya sebesar Rp335,55 milyar saja. Namun, apabila dikelola dengan konsep
syariah  dari  hasil  hutan  saja  berpotensi  menyumbangkan  penerimaan  bagi  negara sebesar  Rp16.656  triliun  sebagaimana  analisa  di  atas.  Namun  karena  pengelolaannya berdasarkan sistem kapitalisme, hutan Indonesia yang sangat luas dan kaya ini, sebagian besar  pengelolaannya  diserahkan  kepada  swasta.  Bedasarkan  data  yang  disampaikan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK)  Siti  Nurbaya,  bahwa  95,76  persen hutan  Indonesia  yang  sudah  berizin  dikelola  oleh  swasta,  sementara  masyarakat  hanya mengelola  sisanya  yaitu  sebesar  4,14  persen  (Damarjati,  2018).  Maka  sangat  wajar penerimaan  negara  dari  hasil  hutan  sangat  kecil.  Dengan  demikian  terdapat  perbedaan yang mendasar pengelolan SDA menurut syariat Islam dengan sistem kapitalisme.

## 4.3   Integrasi Pengelolaan Zakat dengan Keuangan Negara
Seorang  muzakki  dapat  membayarkan  zakatnya  langsung  kepada  mustahik. Banyak  riwayat  dari  para  sahabat  yang  membolehkan  mengenai  hal  ini.  Diantaranya telah  diriwayatkan  oleh  Abu  Ubaid,  bahwa  Kaisan  datang  menghadap  Umar  dengan membawa 200 dirham sebagai zakatnya. Kaisan berkata kepada Umar: "Wahai Amirul Mukmimin  inilah  zakat  hartaku" .  Kemudian  Umar  menjawab: "Bawalah  pergi  olehmu harta zakatmu, dan bagi-bagikanlah sendiri" (al Qasim, 2009). Namun yang dimaksud di  sini  adalah  harta  harta  yang  tidak  bergerak  atau  mata  uang.  Adapun  pada  binatang ternak,  tanaman  dan  buah-buahan  harus  diserahkan  kepada  Khalifah  atau  orang-orang yang  ditunjuknya  (Zallum,  2002).  Pendapat  ini  sama  dengan  pendapat  dari  Mazhab Hanafi  dan  Syafi'i.  Adapun  menurut  Mazhab  Maliki  kedua  jenis  harta  tersebut  (tidak bergerak  ataupun  bergerak)  wajib  diserahkan  kepada  Penguasa.  Sedangkan  pendapat Ulama  Mazhab  Hanbali  bahwa  tidak  wajib  menyerahkan  zakat  kepada  Penguasa  (Az Zuhaili, 2011).
Namun demikian, dalam konteks kebijakan fiskal syariah dan dalam upaya untuk memaksimalkan  penerimaan  zakat,  dimana  para  muzakki  yang  tidak  mau  membayar zakat  akan  diberikan  sanksi  serta  untuk  memaksimalkan  manfaat  bagi  para  mustahik dari  harta  zakat  ini,  maka  idealnya  zakat  dibayarkan  kepada  negara  atau  para  petugas yang  ditunjuk  oleh  negara  seperti  para 'amil dan  dikelola  langsung  oleh  negara  serta terintegrasi dengan keuangan negara dengan catatan selama negara tersebut menerapkan syariat  Islam  dan  dalam  pengelolaan  zakatnya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Dari Ibnu  Umar  berkata: "Bayarlah  zakat  kepada  orang  yang  Allah  telah  menguasakan urusan  kalian.  Barangsiapa  yang  berbuat  baik  maka  itu  bagi  dirinya  sendiri,  dan barangsiapa  yang  berdosa  maka  hal  itu  atas  (para  penguasa)" .    Demikian  pula  jika meruujuk  kepada  Al-Qur'an  Surat  At-Taubah  (9)  ayat  103,  bahwa  Allah  telah memerintahkan  kepada  negara  untuk  memungut  zakat  dari  para  Muzakki.  Allah  SWT berfirman,  artinya: "Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna  membersihkan  dan menyucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doamu  itu (menumbuhkan)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Allah  Maha  Mendengar,  Maha Mengetahui". Ayat  ini  merupakan  perintah  dari  Allah  SWT  kepada  Rasulullah  SAW agar  mengambil  zakat  dari  para  muzakki.  Pendapat  ini  sebagai  dijelaskan  dalam  tafsir Ibnu  Katsir,  bahwa  Allah  S.W.T  telah  memerintahkan  Rasul-Nya  SAW  untuk mengambil  zakat  dari  harta  mereka  (orang-orang  kaya  diantara  kaum  muslimin)  guna membersihkan  dan  menyucikan  mereka  melalui  zakat  itu  (Katsir,  2015).  Setelah wafatnya  Baginda  Rasululullah  S.A.W,  maka  kewajiban  untuk  mengambil  zakat  ini berpindah  kepada  pengganti  Rasulullah  S.A.W  sebagai  Kepala  negara,  yaitu  kepada Khalifah Abu Bakar r.a. dan para Khalifah setelahnya. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar bersikap tegas kepada sekelompok orang yang menolak membayar zakat setelah
wafanya  Rasulullah  dengan  memerangi  mereka.  Khalifah  Abu  Bakar  r.a.  pernah berkata: "Demi  Allah,  seandainya  mereka  membangkang  terhadapku,  tidak  mau menunaikan  zakat  ternak  untanya  yang  biasa  mereka  tunaikan  kepada  Rasulullah S.A.W.,  maka  sungguh  aku  benar-benar  akan  memerangi  mereka  karena pembangkangannya  itu" .    Sejarah  pengelolaan  zakat  pada  masa  Rasulullah  Saw, Khulafaur  Rasyidin,  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  dan  para  Khalifah  setelahnya menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan zakat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan  negara.  Zakat  dikelola  langsung  oleh  Baitul  Mal  yang  merupakan  struktur pemerintahan  saat  itu.  Zakat  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang memiliki pos tersendiri.
Baitul  Mal  saat  itu  bisa  dikatakan  (meski  tidak  benar-benar  sama)  seperti Kementerian  Keuangan  yang  ada  dalam  pemerintahan  saat  ini,  dan  zakat  (bisa  juga dimasukkan  di  dalamnya  infak,  shadaqah  dan  wakaf  –  ZISWAF)  dapat  menjadi  salah satu Dirjen di bawah kementerian keuangan. Dengan pengelolaan seperti ini zakat juga dapat  diintegrasikan  dengan  pungutan  pajak  atas  umat  Islam.  Misalnya  zakat mengurangi  PKP  (Penghasilan  Kena  Pajak),  sehingga  zakat  dapat  mengurangi persentase pajak yang dipungut dari wajib pajak yang termasuk Muzakki. Bahkan pajak bisa  dihilangkan  atau  hanya  sekedar  menjadi  alternatif  terakhir  dalam  sumber penerimaan  negara,  jika  kebijakan  fiskal  syariah  yang  menjadika  SDA  dan  zakat sebagai  sumber  penerimaan  negara  diimplementasikan.  Dengan  demikian  zakat  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mengenai hal ini dapat juga dijelaskan dan diilustrasikan oleh seorang Guru Besar International Islamic University Malaysia sebagai berikut: The RM500, if left to the tax or zakat payers, might lead to the purchase of more luxurious goods or services; but the RM500 given to the recipients of transfer payments will end up purchasing more basic necessities such as food, clothing and low cost housing and hence, alters the production of private goods toward the essential goods sector, that are probably mostly produced by the small and medium scale enterprises. Thus, the transfer payments could promote the  growth  of  small  and  medium  scale  industries  and  generate  more  employment opportunities  for  the  poorer  groups (Yusoff,  2006).  Beliau  mengilustrasikan,  RM500 jika  diserahkan  kepada  pembayar  pajak  atau  zakat,  hanya  mereka  gunakan  untuk membeli  barang  atau  jasa  yang  lebih  mewah;  tetapi  jika  RM500  ini  diberikan  dalam bentuk bantuan, kepada orang yang tidak mampu maka akan digunakan untuk membeli lebih  banyak  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  dan  yang  mungkin  sebagian besar  diproduksi  oleh  usaha  skala  kecil  dan  menengah.  Dengan  demikian,  ini  dapat mendorong  pertumbuhan  industri  skala  kecil  dan  menengah  dan  menghasilkan  lebih banyak peluang kerja bagi kelompok miskin.
Ilustrasi  ini  memberikan  gambaran  bahwa  zakat  yang  salurkan  kepada  para mustahik  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya  pungutan  pajak  kepada  semua  lapisan  masyarakat  justru  akan membebani  masyarakat.  Oleh  karenanya  pajak  sebagaimana  zakat  seharusnya  hanya dipungut  dari  orang-orang  kaya  saja.  Inilah  yang  sejalan  dengan  syariah  dalam  aspek ekonomi, dimana pajak hanya diambil dari orang-orang muslim yang kaya saja, ketika kas negara kosong.
Selain itu zakat juga dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan negara. Salah satu  mustahik  zakat  adalah  fi  sabilillah,  yaitu  untuk  kepentingan  jihad fi  sabilillah . Dalam  konteks  jihad  tentu  harus  memperkuat  militer,  baik  dari  sisi  SDM  maupun peralatan  militernya.  Oleh  karena  itu  dalam  konteks  sekarang,  zakat  dapat  digunakan
untuk membiayai kepentingan militer, pertahanan dan keamanan negara (Hafiduddin & Beik,  2019;  Hakim,  Arif,  &  Baisa,  2018;  Beik  &  Ayuniyyah,  2018).  Pengalokasian zakat  untuk  kepentingan  semacam  ini  sulit  terealisasi  jika  pengelolaan  zakat  terpisah dari  pengelolaan  keuangan  negara,  termasuk  dari  sisi  manajemen  dan  pengurusnya seperti  saat  ini,  dimana  zakat  lebih  banyak  dikelola  oleh  BAZNAS  dan  LAZNAS. Demikian pula, potensi zakat sebesar Rp 327,6 triliun akan sulit untuk terealisasi, sebab zakat  bukan  merupakan  sumber  penerimaan  negara  sehingga  bukan  merupakan keuangan  negara,  oleh  karena  itu  negara  tidak  bisa  mewajibkan  zakat  kepada  para Muzakki agar membayarnya kepada negara. Selain itu dengan konsep pengelolaan zakat yang  terpisah  dengan  keuangan  negara,  berpotensi  terjadinya  tumpang  tindih  dengan program  Pemerintah  dalam  penyalurannya  serta  manfaat  yang  diharapkan  dari penyaluran  harta  zakat  kepada  muzakki  tidak  optimal.  Namun  demikian,  dalam  upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan keuangan negara dalam kondisi hari ini,  tentu  bukan  persoalan  yang  mudah.  Dibutuhkan  banyak  analisa,  kajian  dan pertimbangan dalam berbagai aspek. Berikut analisis SWOT konsep pengelolaan zakat terintegrasi dengan keuangan negara:

## Strengths/Kekuatan:
• Penyaluran  dana  zakat  lebih  optimal  dan  bisa  menyentuh  aspek  strategis kepentingan  negara,  seperti  disalurkan  untuk  kepentingan  militer (ashnaf  fi sabilillah);
• Penyaluran zakat tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah lainnya;
• Laporan dan pengelolaan Lebih dapat dipertanggung-jawabkan karena dapat diaudit lembaga negara;
• Dapat  lebih  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  membantu  menurunkan  angka kemiskinan.
Weaknesses/Kelemahan:
• Proses penyaluran dan pendistribusian zakat menjadi lebih lama dan panjang karena berpotensi birokratis.
Opportunities/Peluang:
• Penerimaan  zakat  lebih  optimal  karena  Bisa  diterapkan  sanksi  bagi  Muzakki  yang tidak mau membayar zakat;
• Dapat  disalurkan  untuk  kepentingan  strategis,  seperti  untuk  militer/  pertahanan keamanan negara ( ashnaf fi sabilillah ).

## Threats/Tantangan:
• Mendapat penolakan dari lembaga pengelola zakat dan masyarakat;
• Pemerintah/Pejabat dan petugas pengelola zakat tidak amanah dan tidak memahami fiqih tentang zakat;
• Penghimpunan dan penyaluran zakat tidak sesuai dengan syariat Islam.
Berdasarkan  analisis  SWOT  di  atas,  integrasi  pengelolaan  zakat  dengan  keuangan negara  sangat  layak  untuk  diimplementasikan.  Adapun  apa  yang  menjadi  kelemahan dan  ancaman  dapat  dilakukan  kajian  agar  dapat  diperbaiki  dan  dipersiapkan  sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

## 4.4   Kebijakan Fiskal Syariah untuk APBN Indonesia
Dengan  demikian  terdapat  perbedaan  mendasar  posisi  zakat,  sumber  daya  alam dan pajak dalam kebijakan fiskal konvensional maupun syariah, diantaranya:
Tabel 2. Perbedaan Fiskal Konvensional dan Fiskal Syariah
Fiskal Konvensional Fiskal Syariah Zakat • Bukan merupakan sumber penerimaan negara;
• Dikelola oleh Lembaga Zakat, terpisah dari keuangan negara (BAZNAS & LAZ);
• Dibelanjakan hanya untuk delapan ashnaf.
• Termasuk salah satu sumber penerimaan negara;
• Dikelola secara langsung oleh negara dan terintegrasi dengan keuangan negara lainnya;
• Dibelanjakan hanya untuk delapan ashnaf.;

## SDA
• Termasuk salah satu sumber penerimaan negara, hanya nilainya sangat kecil;
• Sebagian besar dikelola oleh swasta, sehingga hanya sebagian kecil hasil SDA yang masuk kas negara • Termasuk salah satu sumber penerimaan negara dengan nilai yang besar;
• Seratus persen harus dikelola oleh negara, sehingga hasilnya 100 persen masuk kas negara. Pajak • Merupakan sumber utama penerimaan negara; • Dipungut dari semua warga negara wajib pajak;
• Dipungut secara terus menerus
(terlepas dari kas negara surplus, ataupun defisit).
• Alternatif terakhir sumber penerimaan negara;
• Hanya dipungut saat kas negara kosong;
• Hanya dipungut dari muslim kaya;
• Hanya untuk membiayai kebutuhan dan pos yang wajib dikeluarkan, seperti bencana alam, dll.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  di  dalam  kebijakan  fiskal  syariah  zakat  dan sumber  daya  alam  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  dan  termasuk  dalam keuangan  negara.  Sedangkan  pajak  hanya  merupakan  alternatif  terakhir  dari  sumber penerimaan  negara  dan  hanya  dipungut  ketika  kas  negara  kosong  sementara  terdapat kewajiban  negara  yang  harus  ditunaikan,  seperti  untuk  membayar  gaji  pegawai,  untuk membantu fakir dan miskin, untuk membiayai bencana alam jika terdapat bencana alam dan lain sebagainya. Kewajiban pajak ini juga hanya dipungut dari orang muslim yang kaya  saja.  Mengapa  pajak  ini  tidak  dipungut  dari  non  muslim?  Karena  non  muslim dalam kebijakan fiskal syariah sudah dikenakan kewajiban untuk membayar jizyah . Berdasarkan  analisa  di  atas,  didapati  perkiraan  potensi  penerimaan  negara  dari SDA  dan  zakat  apabila  dikelola  dengan konsep  syariah  sebesar  Rp19.246 triliun. Lalu bagaimana  pembelanjaan  keuangan  negara  dalam  kebijakan  fiskal  syariah? Sebagaimana  tujuan  utama  dalam  kebijakan  fiskal  syariah  adalah  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat,  maka  belanja  negara  pun  salah  satu  yang  utamanya  harus  untuk mewujudkan ini. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dibahas sebelumnya adalah  terjaminnya  pemenuhan  kebutuhan  pokok  berupa  sandang,  pangan  dan  papan bagi setiap indvidu rakyat serta terpenuhinya pendidikan, kesehatan dan rasa aman bagi seluruh  rakyat.  Pertanyaannya,  apakah  penerimaan  negara  dalam  kebijakan  fiskal syariah  mampu  untuk  membiayai  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  ditambah  dengan subsidi  makanan  pokok  dan  bantuan  rumah  layak  huni  untuk  fakir  miskin?  Berikut analisa perhitungan dan penjelasannya:
- Pendidikan. Berikut tabel simulasi perhitungan biaya pendidikan per tahun

## Table 3. Simulasi Biaya Pendidikan per Tahun
Berdasarkan  tabel  simulasi  di  atas,  diperkirakan  biaya  pendidikan  gratis  untuk  satu tahun  dengan  standar  yang  dapat  mensejahterakan  para  guru,  serta  dengan  standar pendidikan  yang  berkualitas  diperlukan  biaya  sebesar  Rp799,75  triliun  atau  hanya 4,16 persen dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.
- Kesehatan. Untuk menghitung perkiraan biaya kesehatan, penulis menggunakan data pendapatan  BPJS  Kesehatan  pada  2020.  Mengapa?  Karena  saat  ini  bisa  dikatakan hampir  seluruh  rakyat  Indonesia  sudah  memiliki  BPJS  Kesehatan  dan  pendapatan BPJS  Kesehatan  berasal  dari  iuran  peserta  yang  merupakan  rakyat  Indonesia. Pendapatan BPJS pada 2020 sebesar Rp139,85 triliun (BPJS, 2021). Angka ini masih belum mengcover seluruh jenis penyakit dan masih banyak keluhan pelayanan yang tidak  memuaskan  dari  pasien.  Pelayanan  kesehatan  dalam  Islam  adalah  pelayanan terbaik  tanpa  perbedaan  kelas.  Untuk  mendapatkan  pelayanan  terbaik  gratis  bagi seluruh  rakyat,  diasumsikan  dibutuhkan  biaya  10  kali  dari  pendapatan  BPJS  2020. Berarti  kebutuhan  biaya  kesehatan  dalam  satu  tahun  adalah  Rp1.398,5  triliun  atau hanya 7,27 persen dari perkiraan penerimaan negara berdasarkan fiskal syariah.
- Subsisi  makanan  pokok  untuk  rakyat  miskin. Berdasarkan  data  BPS  penduduk miskin  Indonesia  pada  September  2021  sebesar  26,50  juta  (Badan  Pusat  Statistik, 2022)  dan  berdasarkan  data  bank  dunia,  115  juta  jiwa  rentan  miskin  (Putri,  2020). Jika  diasumsikan  negara memberikan  subsidi  makan  pokok  (beras)  kepada  115  juta rakyat, dimana setiap jiwa makan tiga kali sehari membutuhkan beras sekira setengah kilogram, maka jumlah beras yang dibutuhkan per hari adalah 57,5 juta kg. Apabila harga beras Rp12.000,-/kg, berarti dibutuhkan dana per hari Rp690 milyar, sehingga satu  tahun  diperlukan  dana  sebesar  Rp251,85  triliun  atau  hanya  1,3  persen  dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.
- Bantuan  rumah  layak  huni  untuk  fakir  miskin. Apabila  diasumsikan  satu keluarga  terdiri  dari  empat  orang,  berarti  jumlah  rumah  tangga  miskin  sebanyak 6.625.000 keluarga. Jika seluruh rumah tangga ini diasumsikan tidak memiliki rumah
dan  diberikan  bantuan  rumah  layak  huni  sebesar  Rp75  juta  per  unit  rumah,  maka anggaran yang harus dikeluarkan negara adalah sebesar Rp496,88 triliun atau hanya 2,58 persen saja dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.
-
Dengan  terpenuhinya  empat  kebutuhan  pokok  ini,  maka  biaya  hidup  masyarakat akan  jauh  berkurang.  sehingga  uang  yang  mereka  miliki  dapat  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  lainnya,  seperti  kebutuhan  pakaian,  membeli  peralatan memasak, lauk pauk, dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Di samping  itu  mereka  juga  memungkinkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekunder  dan tersiernya. Dari empat macam pemenuhan kebutuhan di atas, negara baru mengeluarkan anggaran  sebesar  Rp2.946,98  triliun  atau  15  persen  dari  perkiraan  penerimaan  negara dalam kebijakan fiskal syariah. Berikut tabel perbandingannya:
Tabel 4. Perbandingan Penerimaan Negara dan Belanja Negara
Dengan demikian kebijakan fiskal syariah dalam kerangka sistem ekonomi Islam, hanya melalui penerimaan dari hasil sumber daya alam berupa tambang dan hasil hutan serta  dari  dana  zakat  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  setiap  individu  dan  seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Bahwa  kebijakan  fiskal  syariah  memiliki  perbedaan yang  sangat  mendasar  dengan  kebijakan fiskal  konvensional,  yaitu  pertama,  kebijakan fiskal syariah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, dan yang kedua kebijakan fiskal syariah apabila diimplementasikan harus dalam kerangka sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu konsep pengelolaan sumber daya alam (SDA)  dan  zakat  sebagai  kebijakan  fiskal  syariah  harus  berdasarkan  pada  prinsip syariah  dan  harus  dalam  kerangka  sistem  ekonomi  Islam.  (2)  Dalam  kebijakan  fiskal syariah,  SDA  berupa  tambang,  energi  (api),  air  umum  dan  hutan  adalah  milik  umum (rakyat)  sehingga  harus  dikelola  sepenuhnya  oleh  negara,  dalam  artian  bahwa  negara benar-benar  secara  langsung  melakukan  pengelolaan,  bukan  diserahkan  kepada  pihak swasta  baik  dalam  negeri  ataupun  asing.  Dengan  demikian  seluruh  hasilnya  menjadi sumber  penerimaan  negara.  Demikian  pula  dengan  zakat,  jika  menginginkan  seluruh muzakki  membayar  zakat  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  maksimal  bagi para  mustahik,  maka  harus  dikelola  oleh  negara,  artinya  harus  terintegrasi  dengan keuangan negara. (3) Pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu menghasilkan potensi penerimaan negara yang sangat besar yaitu sekira
Rp19.246  triliun.  Di  sisi  lain  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  berupa  pendidikan  gratis,  kesehatan  gratis,  subsidi  beras  dan  bantuan  rumah layak  huni  diperkirakan  sebesar  Rp2.946,98  atau  hanya  15,31  persen  dari  potensi penerimaan,  sehingga  masih  tersisa  banyak  dana  untuk  memenuhi  belanja  negara lainnya  seperti  infrastruktur,  kebutuhan  militer,  dan  lain  sebagainya.  Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut, maka biaya hidup rakyat jadi lebih rendah dan rakyat  jadi  sejahtera. Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  bahwa  kebijakan  fiskal sayriah  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  setiap  rakyat,  oleh  karena  itu  penulis berharap,  para  pembuat  kebijakan  berkenan  untuk  melakukan  pengkajian  lebih  lanjut untuk  mengimplementasikan  kebijakan  fiskal  syariah  menggantikan  kebijakan  fiskal konvensional  yang  selama  ini  sudah  diterapkan  dan  hasilnya  utang  yang  semakin semakin  membengkak  dan  masih  banyaknya  rakyat  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan

## REFERENSI
Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah (Pertama). Graha Ilmu.
Agiesta,  F.  S.  (2018). 4  Negara  tak  pungut  pajak,  dari  mana  pendapatannya? Https://Www.Merdeka.Com/Uang/4-Negara-Tak-Pungut-Pajak-Dari-Mana- Pendapatannya.Html?Page=1.
al Qasim, A. U. (2009). al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik (B. S. Utomo (ed.)). Gema Insani.
an Nabhani, T. (2009). Sistem Ekonomi Islam (H. Abdurrahman (ed.)). Al Azhar Press. an  Nabhani,  T.  (2018). Sistem  Pergaulan  Dalam  Islam (M.  S.  al  Jawi  (ed.);  Cetakan IV). Pustaka Fikrul Islam.
Ayuniyyah,  Q.  (2019).  Factors  Affecting  Zakat  Payment  Through  Institution  of  Amil: Muzakki’s  Perspectives  Analysis  (Case  Study  of  Badan  Amil  Zakat  Nasional [Baznas]). Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2). az Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa adillatuhu (Jilid 3) (A. H. dkk al Kattani (ed.)). Gema Insani.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Gini  Ratio  Maret  2021  tercatat  sebesar  0,384 . Https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2021/07/15/1845/Gini-Ratio-Maret-2021- Tercatat-Sebesar-0-384-.Html.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Persentase  Penduduk  Miskin  September  2021  turun menjadi 9,71 persen .
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin- september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada September,60 persen pada September 2021.
Beik,  I.  S.,  &  Ayuniyyah,  Q.  (2018).  Fiqh  of  asnaf  in  the  distribution  of  zakat:  Case study  of  the  national  board  of  zakat  of  Indonesia  (BAZNAS). Al-Infaq:  Jurnal Ekonomi Islam , 6 (2), 201-216.
BPJS,  H.  (2021). Lagi,  Kinerja  BPJS  Kesehatan  2020  Diganjar  WTM  Kondisi
Keuangan DJS Membaik . Https://Bpjs-
Kesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/1973/Lagi-Kinerja-BPJS-Kesehatan-2020- Diganjar-WTM-Kondisi-Keuangan-DJS-Membaik.
Damarjati,  D.  (2018). Kementerian  LHK:  95,76%  Hutan  Berizin  Dikelola  Swasta . Https://News.Detik.Com/Berita/d-3951757/Kementerian-Lhk-9576-Hutan-Berizin-
Dikelola-Swasta.
Devi,  A.,  &  Rusydiana,  A.  (2016).  Islamic  group  lending  model  (GLM)  and  financial inclusion. IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics) , 1 (1), 80-94.
Firmansyah,  I.,  &  Devi,  A.  (2017).  The  implementation  strategies  of  good  corporate governance for zakat institutions in Indonesia. International Journal of Zakat , 2 (2), 85-97.
Hafidhuddin,  D.,  &  Beik,  I.  S.  (2019).  Zakat  Development:  The  Indonesia’s Experience. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 1 (1).
Hakim,  A.  R.,  Arif,  S.,  &  Baisa,  H.  (2018).  Peran  Zakat  Dalam  Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet  Peduli  Ummat  Daarut  Tauhid  Cabang  Bogor). Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi Islam , 5 (2), 243-272.
Hermawan,  D.,  &  Waluya,  A.  H.  (2019).  Peran  Ziswaf  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 1- 12.
Indonesia,  C.  (2022). Utang  RI  Tembus  Rp7.014  T  per  Februari  2022 . Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20220331143904-532-778447/Utang- Ri-Tembus-Rp7014-t-per-Februari-2022.
Katsir,  I.  (2015). Tafsir  Ibnu  Katir:  Tafsir  Surat  At-Taubah,  ayat  103-104 .
Http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-at-Taubah-Ayat-103-
104.Html.
Kompas.com. (2022). Jumlah Penduduk Indonesia 2022 . Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/04/27/03000051/Jumlah-
Penduduk_indonesia_2022?Page=all#:~:Text=Data%20tersebut%20menunjukkan
%20bahwa%20ju Mlah%20penduduk%20Indonesia%20mencapai%20273.879.750%20jiwa. PajakOnline,  R.  (2021). Sembako,  Jasa  Pendidikan,  dan  Layanan  Kesehatan  Bakal
Kena Pajak . Https://Www.Pajakonline.Com/Sembako-Jasa-Pendidikan-Dan- Layanan-Kesehatan-Bakal-Kena-Pajak/.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pengusahaan  Tambang Mineral Batubara. Pemerintah Republik Indonesia , 036360 .
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). UU nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 . Pemerintah Republik Indonesia. PinterPolitik.com.  (2020). Peran  BUMN  Minim,  Tambang  Indonesia  Dikuasai  Swasta dan Asing . Https://Www.Pinterpolitik.Com/Fokus-Bumn/Peran-Bumn-Minim- Tambang-Indonesia-Dikuasai-Swasta-Dan-Asing/.
Praditya,  I.  I.  (2014). Indonesia  Punya  Kekayaan  SDA  Hingga  Rp  200  Ribu  Triliun .
Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/812149/Indonesia-Punya-Kekayaan-Sda- Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.
Puskas BAZNAS. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2022 .
https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia- 2022
Puspasari,  R.  (2020). APBN  2021:  Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  dan  Penguatan Reformasi . Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Siaran-Pers/Siaran-Pers- Apbn-2021-Percepatan-Pemulihan-Ekonomi-Dan-Penguatan-Reformasi/.
Putri,  C.  A.  (2020). Bank  Dunia:  115  Juta  Rakyat  RI  Terancam  Miskin . Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20200130140858-4-134014/Bank-Dunia-
115-Juta-Rakyat-Ri-Terancam-Miskin. Rozalinda. (2015). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi . PT Raja Grafindo Persada.
Rusydiana,  A.  S.,  &  Devi,  A.  (2013).  Mengurai  Masalah  dan  Solusi  Pengembangan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Indonesia:  Pendekatan  Metode  BOCR ANP. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami , 3 .
Situmorang,  A.  P.  (2019). Mampukah  Pemerintah  Ubah  Defisit  APB  jadi  Surplus? Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4041327/Mampukah-Pemerintah-Ubah- Defisit-Apbn-Jadi-Surplus.
Sukirno, S. (2015). Makro Ekonomi: Teori Pengantar . PT Raja Grafindo Persada.
Walidin,  H.  Warul,  D.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded  Theory . FTK Ar-Ranity Press.
Yusoff, M. B. (2006). Fiscal Policy in an Islamic Economy and the role of Zakat. IIUM Journal of Economics and Management , 14 (2). Zallum,  A.  Q.  (2002). Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah (A.  Syaifullah  (ed.)). Pustaka Thariqul Izzah.