## Analisis Sound Governance:

## Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
( Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau )

## Dian Prima Safitri
(dianprima2000@gmail.com)
Edison (edison4086@gmail.com)
Fitri Kurnianingsih (fitriacy@gmail.com)
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstrak
Penelitian ini akan mendalami persoalan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabuaten Bintan  dari  perspektif  sound  governance  karena  adanya  keterlibatan  sebuah  NGO  asing  di  dalamnya. Sejumlah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini  Pertama, bagaimana proses masuknya aktor internasional (TheIsland Foundation) ke Kabupaten Bintan ?.Kedua, Bagaimana sikap Pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap keterlibatan TheIsland Fondation dalam pemberdayaan masyarakat ?. Ketiga, bagaimana model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TheIsland Fondation?Setting penelitian ini adalah  di  lokasi  Desa  Wisata  Kampung  Panglong  di  desa  Berakit  Kabupaten  Bintan.  Penelitian  ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci (keyperson) yang ditentukan secara bertujuan (purposive). Ada pun yang ditetapkan atau dapat ditentukan sebagai keyperson adalah agen pelaksana dari The Island Foundation dan Pemerintah Daerah. Sedangkan informan lainnya adalah pejabat terkait di SKPD terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat-perempuan-dan perlindungan anak, Kesbangpol), Pemerintah Desa, para pengurus KUBE, dan para pelajar yang disentuh, serta beberapa tokok masyarakat, yang akan ditentukan kemudian  secara snow ball. Disamping itu, studi dokumentasi  dan  observasi  juga  digunakan  untuk  menjaring  data  yang  relevan.  Kehadiran  Aktor Internasional  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  manusia  di  Kepulauan  Riau,  khususnya  Bintan belum disadari oleh pemerintah sebagai potensi. Keterbatasan sumberdaya pemerintah sebagai agen tunggal pembangunan seharusnya membuat pemerintah dalam memanfaatkan setiap potensi dukungan sumberdaya diluar pemerintah itu sendiri, baik itu swasta, masyarakat maupun aktor internasonal/global. Kemitraan seperti  ini  lah  yang  diinginkan  oleh  gagasan  sound  governance,  akan  tetapi  belum  difahami  sam  oleh pemerintah  daerah  baik  level  Kab,  Bintan  maupun  level  Pemerintah  Desa  Berakit.  Dengan  kata  lain, kemitraan positif yang antara pemerintah Daerah/Desa dengan TIF belum terjalin dengan seimbang
Kata Kunci: Sound Governance, Kemitraan, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

## Pendahuluan
Perkembangan peradaban dunia telah membentangkan sebuah realitas yang kompleks.  Kompleksitas  tersebut  tercermin dari  semakin  beragamnya  kebutuhan  dan
kepentingan
publik ( public affairs ). Kebanyakan  dari  kepentingan  tersebut disandarkan  pada  pemerintah.  Keterbatasan kapasitas  sumberdaya  pemerintah  untuk melayani  semua public  affairs yang  ada merupakan
kondisi yang akhirnya
melatarbelakangi berkembangnya pemikiran governance . Gagasan ini
memposisikan  dua  elemen  penting  selain negara  ( state )  untuk  berkontribusi  dalam merespon  kompleksitas  yang  ada.  Dua elemen tersebut adalah Masyarakat sipil ( civil society )  dan  sektor  swasta  ( Private  sector ). Institusi  negera  tidak  lagi  menjadi  satu- satunya  intitusi  atau  agen  tunggal  yang menguasai  sumber  daya  politik,  ekonomi, maupun teknologi informasi. Potensi keberhasilan implementasi kebijakan diyakini akan lebih baik dalam kemitraan tiga element Governance dibandingkan  dengan  kekuatan single agent (government). Skelcher, dkk (2005: 573) menyatakan bahwa:
“... in collaborative spaces, those Policy and spatial  domain  in  which  multile  public, private  and  not-for-profit  actors  joint together  to  shape,  make  and  implement public policy” ....The resulting collaborative  practice  are  structured trought  institution  that  coalesce  various mixes  of  public,  private,  community  and non-for-profit  actors  to  contest  and deliberate  policy  and  programme  choices affecting  particular  sacial  and  fungtional communities ” Kompleksitas dari kepentingan
publik  menjadi  isu  yang  lebih  serius  bagi negara-negara berkembang termasuk
Indonesia, terutama berkaitan dengan problem  kesejahteraan.  Peningkatan  beban ekonomi  tidak  diikuti  dengan  peningkatan daya ekonomi masyarakat level bawah.
Domai (2011:16) membaca hasil
pemikiran  Farazman  (2004)  bahwa  ada  satu
dimensi lain yang penting untuk diperhatikan dalam governance (negara-privat-masyarakat sipil) yakni struktur kekuatan global/internasional  yang notabene banyak memengaruhi  negara  berkembang  dan kurang  maju.  Penyempurnaan  terhadap pemikiran governance ini setidaknya bertujuan untuk  mengoreksi  agar  negara  berkembang lebih antisipatif terhadap dampak
ketergantungan  yang  bisa  saja  tercipta  dari interaksi  dengan  kekuatan  internasional tersebut.
Interaksi governance dalam  konteks global  tidak  hanya  terjadi  antara Government to  Government  (G  to  G) .  Bentuk  institusi  lain yang  sering  menjalin  relasi  internasional kepada  masyarakat  dunia  adalah  Non - Governmental  Organizations ( NGOs )  yang sering juga diistilahkan dengan Not-For-Profit Actors, yang  mana  di  Indonesia  dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM).
Isu  problematik  ini  tidak  saja  menjadi perhatian  bagi  pemerintah  (Pusat  maupun daerah) melainkan juga dianggap isu penting oleh  komunitas  internasional  salah  satu  nya NGO .  Faktanya  di  Indonesia  sentuhan pemberdayaan ( empowerment ) terhadap
masyarakat  juga  banyak  menjadi  perhatian bagi  para volunter asing  dibawah  nuangan berbagai foundation ( NGO ).
Kepulauan  Riau  -sebagai  salah  satu Provinsi  muda-  masih  memiliki  perkerjaan besar  dalam  pembangunan  masyarakatnya. Wilayah dengan potensi maritim terbesar ini menghadapi tantangan untuk menggerakkan pembangunan masyarakatnya bersandar pada potensi tersebut.
Tabel. 1 Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 2015 (Jiwa) Semester 1(Maret) Semester 2 (September) Perkotaan 89.480 83.090 Pedesaan 32.920 31.750 Jumlah 122.400 114.830 Sumber: bps.go.id (diakses 16 Mei 2016) Jumlah  di  atas  tersebar  di  tujuh wilayah Kabuaten/Kota (Kota Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kab.  Bintan, Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kab. Natuna, dan Kab.  Anambas).  Angka  di  atas  masih  relatif kecil  dibandingkan  dengan  banyak  Provinsi
lainnya  di  Indonesia.  Akantetapi  berapapun jumlahnya,  masalah  kemiskinan  adalah agenda yang
harus dituntaskan. Pemberdayaan  terhadap  kelompok  tersebut maupun  kelomok  rentan  miskin  lainnya  - yang  berada  di  luar  angka  di  atas-  adalah sebuah  tuntutan  logis  yang  harus  dipenuhi oleh  semua  unsur soudgovernance ( state,  civil society, private sector, International actors ). Sehubungan dengan gerakan
pemberdayaan ini, penulis menemukan suatu realitas yang menarik di kawasan Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan berada satu daratan dengan Kota Tanjungpinang
-Ibukota
Provinsi  Kepulauan  Riau-  dan  termasuk kawasan perbatasan dengan Negara Singapura  dan  Malaysia.  Posisi  strategis pebatasan ini memiliki konsekuensi logis bagi tingginya  intensitas  interaksional  antara Bintan  dengan  negara  tetangga.  Salah  satu bentuk  interaksi  yang  konstruktif  adalah kemitraan  antara  beberapa  pemerintah  desa dengan  sebuah NGO asing  asal  Singapura untuk  membina  masyarakat  dari  kelompok- kelompok  usaha  bersama  (KUBE). NGO asal Singapura tersebut memiliki nama The Island Foundation (TIF).
The  IslandFoundation adalah  sebuah  yayasan amal yang terdaftar di Singapura sejak tahun 2010.  Yayasan  ini  memiliki  Visi  yang  sangat spesifik ditujukan untuk kawasan kepulauan Riau  yang  berbunyi “A  network  of  thriving coastal communites in the Riau Archipelago” . Semua aktivitas yang dijalankan oleh TheIsland  Foundation tentu  saja  bersifat legal.  Jalinan  koordinasi  tetap  dilakukan dengan pemerintah daerah setempat terutama  Pemerintahan  Desa.  Tidak  jarang Pemerintah  Desa  menjadi  penyambung tangan  dari NGO ini  untuk  menemukan kelompok-kelompok  target  binaan.  Namun pemerintah Kabupaten tampak tidak banyak perhatian untuk membangun pola kemitraan yang representatif dengan lembaga ini. Hal ini sejatinya penting untuk peningkatan kualitas kemitraan, juga sekaligus untuk meminimalisasi  sisi  negatif  yang  mungkin saja muncul.
Realitas  yang  digambarkan  diatas menunjukkan  bahwa public  affairs yang tadinya hanya menjadi beban
Pemerintah/Daerah mulai terdistribusi
kepada aktor lainnya dan tidak hanya berasal dari aktor domestik melainkan juga aktor luar (internasional) yang belakangan ini dipopulerkan sebagai gagasan sound governance.
Berdasarkan situasi tersebut maka rancangan penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab beberapa pertanyaan berikut: Pertama ,
bagaimana proses masuknya aktor internasional ( TheIsland Foundation ) ke
Kabupaten  Bintan?. Kedua ,  Bagaimana  sikap Pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap  keterlibatan TheIsland  Fondation dalam  pemberdayaan  masyarakat?. Ketiga , bagaimana model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TheIsland Fondation ?

## Governance
Governance diatrikan sebagai
mekanisme, praktik dan tatacara pemerintah dan warga yang mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam governance pemerintah  hanya  menjadi  salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling  menentukan  (Hatifah,  2009).    Esensi gagasan  dari governance mendasarkan  pada pentingnya  kolaborasi  antar  pemerintah dengan elemen lainnya terutama masyarakat siil  dan  sektor  swasta.  Sesuai  dengan pemahaman  sederhana  yang  disampaikan oleh sarundajang (2005:274) bahwa
“Kem ampuan  negara  untuk  mencapai tujuan-tujuan pembangunan sangat tergantung pada kualitas pemerintahannya dimana  pemerintah  melakukan  interaksi dengan pihak swasta dan masyarakat”.
Penegasan  tentang  unsur governance yang  harus  bergerak  sinergi  sebagaimana disampaikan  oleh  Taschereau  dan  Campos (1997)  bahwa  terdapat  tiga  unsur  penting yang akan saling memengaruhi dan merupakan  satu  kesatuan  yang  mustahil diisahkan  ( interlock )  yaitu  negara  ( state ), sektor  swasta  ( private sector )  dan masyarakat
sipil  ( civil  society ).  Optimisme  terhadap gagasan  ini wajar  saja muncul  karena  dalam penatakelolaan  negara  digerakkan  dengan sinergi  tiga  kekuatan  besar  dalam  sebuah negara sebagaimana telah disebutkan.
Lebih  lugas,  Bevir  (2004:623)  melalui sebuah statement konklusif dalam artikelnya berbunyi, “Governanance -whether it is taken to be a new phenomena or ubiquitous- refer to a  pattern  of  public  administration  trough network”.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa jaringan  kerja  sama  adalah  kekuatan  utama dari governance itu sendiri.
Sekumpulan  pemahaman  di  atas tampak bahwa pemerintah/negara bukan lagi agen tunggal yang dalam tatakelola pemerintahan. Membangun jejaring yang luas dengan  berbagai  unsur  dan  institusi  lainnya adalah  sebuah  keniscayaan  dan  keharusan agar  negara  dapat  punya  energi  tambahan dalam  mewujudkan  tujuan  negara  dan harapan publiknya.

## Sound Governance
Sebagai  sebuah  produk  kajian  dari ilmu  sosial,  maka    gagasan governance tidak akan hampa dari kritik. Salah satunya datang dari  Ali  Farazman  yang  mengkritisi  tentang adanya  variabel  yang  belum  mendapat perhatian  dari  pemikir governance yakni tentang peran dan kekuatan global /international actors yang notabene -tidak mungkin  tidak-  bersinggungan  dengan aktivitas governance,
sebagai sebuah
keniscayaan dari globalisasi. Eksplisit Farazman (2004:9) menyatakan:
“The deﬁciency  with  the concept of “good governance,” as deﬁned by UNDP and as noted earlier, stems from at least two major factors. One is that interaction of only three forces  or  elements  is  considered  to constitute or involve good governance; that is,  the  interaction  among  the  state,  civil society,  and  the  private  sector.  This  triad interaction  ignores  perhaps  the  most important  force  affecting  governance  in developing and less-developed nations, that is, the international/global power
structure — the globalizing state power and
the  transworld  corporate  elites.  This international or global power structure has for  almost a  whole century dominated the politics  and  economics  of  the  developing and  less  developed  nations  and  their cultures”.
Menurut  Farazman,  adalah  keliru ketika  tiga-serangkai  ( State-Civil  Society- Private Sector ) mengabaikan sebuah kekuatan maha  penting  dalam  inetraksi  dunia  saat  ini yakni  struktur  kekuatan  global/Internasional dan  globalisasi  kekuatan  negara  dan  elit korporasi trans-dunia. Sesungguhnya negara tidak  boleh  terlalu  memandang  bahwa kekuatan global begitu murni tanpa kepentingan  dan  misi  hegemoni,  terutama bagi  negara-negara  berkembang  dan  kurang maju.
Konsep Sound  Governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang  bukan  hanya  jelas  secara  demokratis, dan  tanpa  cacat  secara  ekonomi/finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, managerial dan etika, tapi juga jelas  secara  internasional  dalam  interaksinya dengan  negara-bangsa  lain  dan  dengan bagian  pemerintahnya  dalam  cara  yang independen (Domai. 2011:17).
Aspek-aspek  di  atas  diurai  kedalam sejumlah  dimensi  yang  menggambarkan konsep  sound  governance  secara  lebih komprehensif.  Kumpulan  dimensi  itu  saling berinteraksi  secara  dinamis  satu  sama  lain sehingga  dianalogikan  layaknya  “orkestra”. Dimensi-dimensi itu meliputi:
1. Proses;  meliputi  sebuah  proses  mengatur segala  interaksi    dari  semua  elemen  atau
stakeholder yang terlibat. Inilah sesungguhnya makna yang ingin dihasilkan oleh governance.
2. Struktur;  merupakan  sebuuah  badan konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan dan  sumber  otoritatif    yang  bisa memberikan  sangsi  atau  melegitimasi proses governance .
3. Koginisi nilai; dimensi ini
mereresentasikan  sistem  nilai  unik  dalam struktur  atau  proses governance .  Contoh
sistem yang tidak sehat seperti korup, dan organisasi yang longgar.
4. Konstitusi;  merupakan  cetak  biru  dan menjadi  sumber  legitimasi  yang  sangat penting bagi governance .
5. Organisasi  dan  institusi;  proses  dan struktur ditentukan oleh institusi governance . Tanpa institusi tidak ada sound governance karena ia dihasilkan oleh istitusi yang bekinerja baik.
6. Manajemen dan kinerja; keduanya adalah bagian  yang  integral  dari  sistem  secara keseluruhan. Tana sistem manajemen yang jelas (efektif dan efisien), sound governance akan kehilangan
kompetensi,
menghasilkan  kinerja  buruk,  samah,  dan duplikasi,  biro-patologi,  dan  kekurangan legitimasi.
7. Kebijakan; merupakan anduan dan arahan dan  kendali  yang  jelas  bagi  elemen  atau dimensi  proses,  struktur  dan  manajemen. Secara  eksternasl  organisasi  berasal  dari otoritas legislatif dan politik atau judisial. Secara internal adalah kebijakan organisasi yang berupa panduan untuk
menghasilkan kinerja yang baik.
8. Sektor;  dimensi  ini  dikatakan  penting karena  difokuskan  pada  sektor  spesifik seperti  industri,  pertanian,  desa,  kota, pendidikan,  kesehatan,  transportasi  dan area lainnya.
9. Kekuatan  Internasional  atau  Globalisasi; dalam  zaman  cepatnya  globalisasi  dan keterkaitan  global,  negara-negara  bangsa dan  pemerintha  dan  masyarakat  masuk kedalam  -baik  sukarela  maupun  dipaksa- rezim yang tidak toleran dengan perilaku governance  apapun  yang  sebelumnya diangga  normal  dan  internal  dalam pemerintah  berdaulat,  atau  menuntut diimlementasikannya aturan, regulasi, dan rotokol  yang  disepakati  bersama  di  level regional atau global.
10. Etika,  Akuntabilitas  dan  Transparansi; fitur  pokok  dari sound  governance adalah fondasi  pokok  dari  nilai  dan  etika, kebutuhan akuntabilitas dan struktur nilai transparansi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Disebut  demikian  karena  jenis  penelitian  ini memberikan  penekanan  (fokus)  pada  upaya mendeskripsikan keadaan sebagaimana adanya  (Irawan  2004:60),  dimana  tujuannya adalah  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau  perilaku  yang  dapat  diamati  (Bagdon dan  Taylor  dalam  Moleong,  2001:3)  yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai  suatu  fenomena  atau  kenyataan sosial.  Oleh  karenanya    penelitian  kualitatif sering  pula  disebut  sebagai  penelitian deskriptif  yang  bersifat non-hipotetic dan bersifat value laden (Singarimbun dan Effendi, 2011:4).
Para  peneliti  kualitatif  mempelajari benda-benda didalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami dan menafsirkan. Fenomena  dilihat  dari  sisi  makna  yang dilekatkan  manusia  (peneliti)  kepadanya. Lebih  lanjut,  penelitian  kualitatif  mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, instrospeksi, pengalaman hidup, wawacara, teks-teks hasil pengamatan,  historis,  interkasional  dan visual--  yang  menggambarkan  saat-saat  dan makna    keseharian  dan  problematis  dalam kehidupan  seseorang  (Denzin  dan  Lincoln 2009:2).  Berdasarkan  alasan  pada  berbagai karakteristik diatas, maka pendekatan penelitian  kualitatif  dinilai  cocok  digunakan dalam penelitian ini.
Mengingat penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan  pada latar alamiah ( natural  setting ),  maka  metode  pengumpulan data  yang  fundamental  untuk  mendapatkan informasi  adalah  ;  terlibat  atau  terjun langsung kedalam latar, mengadakan observasi  secara  langsung,    wawancara terbuka  dan  analisis  dokumentasi.  Informan yang  akan  ditentukan  didalam  penelitian kualitatif selain dapat ditentukan sebelumnya secara  bertujuan  ( purposive )  sesuai  dengan konteks  dan  tujuan  penelitian,    responden juga dapat diambil atau ditentukan kemudian
dilapangan.  Sejalan  dengan  itu,  maka diambilnya informan secara purposive dimaksudkan untuk menentukan narasumber atau  informan  tertentu  yang  sebelumnya peneliti  duga  kuat  memiliki  informasi  yang relevan dengan topik penelitian. Biasanya hal tersebut  ditentukan  melihat  status,    peran, kedudukan  dan  jabatannya  dalam  suatu leverage atau  strata  sosial  tertentu.  Sampel yang  telah  ditentukan  ini  lazim  disebut  juga sebagai keyperson . Pertimbangan
dilakukannya teknik sampel demikian dengan  harapan  dan  maksud    memberi relevansi    dan  penajaman  terhadap  konteks penelitian. Teknik  yang disebut terakir,  biasa juga  disebut  sebagai  teknik  bola  salju  ( snow ball sampling). Ada pun yang ditetapkan atau dapat  ditentukan  sebagai keyperson adalah agen pelaksana dari The Island Foundation dan
Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  informan lainnya adalah pejabat terkait di SKPD terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat- perempuan-dan perlindungan anak, Kesbangpol), Pemerintah Desa, para pengurus  KUBE,  dan  para  pelajar  yang disentuh,  serta  beberapa  tokok  masyarakat, yang akan ditentukan kemudian secara snow ball. Pengujian Keabsahan
DataSetiap penelitian  teknik  pengujian  keabsaan  data diperlukan untuk memperoleh validitas data, teknik  pengujian  penelitian  kualitatif  ini menggunakan teknik triangulasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  dengan menggunakan model interaktif. Analisis data dilakukan  dengan  tekhnik  analisis  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman (1992:  15-20)  yang  merumuskan  3  (tiga) komponen analisis yakni: Reduksi Data (Data Reduction);  Penyajian  Data  ( Data  Display ); Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi;

## Hasil Penelitian
Pemikiran tentang governanace memberikan  penekanan  kepada  tiga  elemen interlock ( State-Civil  Society-Private  Sector ) untuk  bersinergi  optimal  dalam  tatakelola Negara dan masyarakat. Akantetapi, sebagaiaman  dikatakan  Farazman,  bahwa
“adalah  keliru  ketika  tiga  serangkai  itu mengabaikan sebuah kekuatan maha penting dalam inetraksi dunia saat ini yakni struktur kekuatan global/Internasional dan globalisasi kekuatan  negara  dan  elit  korporasi  trans- dunia”.  Sesungguhnya  neg ara  tidak  boleh terlalu  memandang  bahwa  kekuatan  global begitu  murni  tanpa  kepentingan  dan  misi hegemoni,  terutama  bagi  negara-negara berkembang  dan  kurang  maju.  Pemikiran Farazman di atas tidak sertamerta bermakana bahwa  Negara-negara  dunia  ketiga  harus bersikap  penuh  kecurigaan  dalam  interaksi global,  akan  tetapi  menegaskan  akan perlunya kewaspadaan yang wajar. Sejatinya inilah  maksud  yang  termuat  dalam  gagasan sound  governanace bahwa  gagasan  ini  lebih komprehensif  karena  mencakup  sampai kepada elemen global atau internasional yang penting.
Interaksi  global  tidak  selalu  hadir dengan wajah pertarungan hegemoni ataupun  kompetisi  kepentingan  ekonomi, akan  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  muncul dengan wajah “ philantropi ”. Hal ini dibuktikan  oleh  begitu  banyaknya  aktivitas pembangunan dan pemberdayaan di berbagai bidang  kehidupan  di  sebuah  Negara (terutama  Negara-negara  dunia  ketiga) termasuk Indonesia tidak lepas dari kontribusi  dari  berbagai  organisasi  amal internasional ( International Charitable Organization )  yang  berstatus  non pemerintah ( Non  Government  Organization )  dari  lintas Negara.
Kabupaten  Bintan  Kepulauan  Riau termasuk wilayah yang sangat potensial – dari sisi  kedekatan  geografis-  untuk  lebih mudah ber  interaksi  dengan  negara  lain  karena posisinya sangat dekat dengan negara-negara tetangga  terutama  Singapura  dan  Malaysia. Disamping faktor kedekatan gografis, keterpautan budaya dan daya tarik lingkungan,  membuat  wilayah  ini  menjadi lokus  misi  sosial  dari  aktor  internasional seperti NGO yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan  manusia  di  Kepulauan  Riau termasuk  Kabupaten  Bintan.  Sebuah  NGO internasional  yang  bernama The  Island
Foundation ( TIF )  telah  berkiprah  di  wilayah kabupaten  bintan  ini  sejak  tahun  2010.  NGO ini didirikan dan berbasis di Singapura sejak tahun  2010.  Organisasi  ini  telah  membentuk sebuah yayasan lokal dengan nama “Yayasan Peduli  Kepulauan  Riau”  sebagai  unit  yang menangani  secara  teknis  berbagai  project sosial  nya  di  Kepulauan  Riau  khususnya  di Kabupaten Bintan. Dedikasi yang hingga saat ini sudah dilakukan oleh TIF masih berpusat pada  kawasan  desa  dan  perkampungan pesisir  Pulau  Bintan  khusus  nya  kabupaten Bintan.
Proses  riset  yang  kami  lakukan mencoba menelusuri tiga dimensi pengamatan  sesui  dengan  research  goals yakni  meliputi Pertama ,  bagaimana  proses masuknya  aktor  internasional  ( The  Island Foundation )  ke  Kabupaten  Bintan  ?. Kedua ,
Bagaimana sikap
Pemerintah daerah Kabupaten  Bintan  terhadap  keterlibatan The Island Fondation dalam pemberdayaan masyarakat?. Ketiga , bagaimana  model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan
The Island Fondation ?
Proses masuknya masuknya aktor
internasional  ( The  Island  Foundation )  ke Kabupaten Bintan
Aktor  internasional  dalam  konteks Governance tidak  memulu  hadir  sebagai kekuatan  intervensi  atau  hegemoni  asing akan  tetapi  juga  partisipasi  konstruktif. Partisipasi  dari  aktor  internasional  juga banyak consern pada  isu-isu  kemanusiaan terutama pada persoalan persamaan atas hak- hak  sipil  yang  bersifat  mendasar  yang muaranya  adalah  terjadinya  peningkatan kualitas  pembangunan  manusia  secara substantif. Aktor internasional dengan karakter  seperti  ini  sering  berbentuk  NGO. Sebagaimana  yang  sudah  banyak  disebut pada  bagian  sebelumnya,  yaitu  tentang keberadaan The  Island  Foundation dengan berbagai  aktifitas  sosialnya  di  desa-desa pesisir  Kabupaten  Bintan  adalah  bentuk
partisipasi global dalam mendorong perwujudan  pemenuhan  hak-hak  sipil  dasar yang  kemudian  akan  memudahkan  mereka pada  akses-akses  menju  kesejahteraan  yang selama  ini  bagi  mereka  sulit  karena  kondisi yang powerless . The  Island  Foundation (TIF)  adalah yayasan  yang  didirikan  di  Singapura  dan telah menjadi  Organisasi  Amal  Internasional dibawah Charities  act sejak  tahun  2010. Singapura  sebagai  pulau  paling  utara Kepulauan  Riau memiliki  banyak  penduduk yang  berasal atau masih memiliki  hubungan dengan  tradisi  dan  budaya  Riau.  Disamping hubungan inibisa bertujuan untuk memelihara keterpautan kultural dan historis ini,  pada  saat  yang  bersaaam  ini  juga diwujudkan  dalam  bentuk  gerakan  untuk membangun kemampuan masyarakat sebagaimana hal nya yang telah dimiliki oleh masyarakat  dunia  maju,  yakni  masyarakat yang  inovatif  sehingga  masyarakat  pesisir kepulauan  Riau memiliki  keterampilan  yang bias membuat
mereka mampu mengendalikan  kehidupan  mereka  dan mengembangkan jalan untuk menuju kesuksesan yang berkelanjutan.
Sebagai organisasi sosial yang sifatnya  lintas Negara, maka Misi  sosial  dari organisasi ini tentu dihadapkan pada sebuah konsekwensi  logis  berkaitan  dengan  izin operasional  organisasi.  Melaui  keberadaan Yayasan  Peduli  Kepeulaun  Riau  sebagai yayasan  lokal  bentukan  TIF  menjadi  tuan rumah  bagi  TIF.  Yayasan  Peduli  Kpulauan Riau ini menjadi unit pelaksana dari project- Project  TIF  di  Bintan.  Tidak  ada  yang  illegal dari  proses  masuk  maupun  aktifitas  dari lembaga ini. Yayasan Peduli Kepulauan Riau sebagai Tuna Rumah sekaligus Bentukan TIF memiliki perijinan legal selayaknya pendirian yayasan  di  Indonesia.  Termasuk  tentang Afiliasi nya dengan berbagai NGO
Internasional  yang  menjadi  Mitra  dan berbagai Funding nya.

## Table 2. Lembaga Internasional Partner dan Funding TIF
No. Lembaga Partner
1. Nikoi Island
No. Lembaga Partner
2. Maitri Trust
3. CLSA Chairman’s Trust
4. Ian Thompson Memorial Fund
5. Amlin
6. Di Brand 7. Web In Travel (WIT)
8. UWCSEA-East
9. Swarovski Asia
10. Tori Lodder Designs
11. UWCSEA-Dover
12. Glasgow School of Arts, Singapore
13. SJII High School
14. Yale NUS College
15. ANZA Football League
16. Indorent Car Rental
17. TK Enterprises
18. Proof & Company Spirits Pte Ltd
19. La Maison de Whisky
20. Bintan Resorts Ferry
21. IWI Interactive
22. Diana Hicks 23. Xavier Ruch
24. Nick & Becky Ogden
25. Bojan Tercon
26. Corinne Gibbons 27. Center Stage 28. Italian Women’s Group (IWG) Singapore Sumber: The Island Foundation 2017
Gagasan Sound  Governance dari dimensi  Proses  menegaskan  bahwa  sebuah proses mengatur  segala  interaksi  dari  semua elemen  atau stakeholder yang  terlibat  adalah sesungguhnya  makna  yang  ingin  dihasilkan oleh governance. Dari  semua  lembaga internasional  yang  terlibat  baik  sebagai Donatur  maupun  sebagai  mitra  Project memiliki komiten yang kuat untuk misi yang diusung  oleh  TIF.  Tiga  project  utama  yang menjadi misi TIF adalah:
1. Education and Literacy Program
2. Village And Development Program
3. Health And Nutrition
Segala aktifitas yang dilakukan selalu dijalankan  dimulai  oleh  kerjasama  tim  yang solid.  Setiap  project  yang  akan  dilakukan selalu  diawali  orang  desain  yang  terukur. Sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  Direktur
Yayasan  Peduli  Kepulauan  Riau,  dalam pembincangan yang kami lakukan:
“The  Island  Foundation  bukan  NGO yang  didiran  untuk  kepentingan  lain-lain diluar kepentingan sosial dan pemberdayaan. Untuk  menciptakan  perubahan  kepada masyarakat  bukanlah  pekerjaan  mudah  kan. Jadi  kita  tidak  bisa  merancang  secara  asal- asalan untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Sedang  sudah  kita  rancang  sedemikian bagusnya,  itu  pun  masih  banyak  hal dilapangan  yang  membuat  keberhasilan capaiannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi  semua  yang  menjadi  mitra  dalam kegiatan  yang  di  sangat  care  dengan  setiap kegiatan  yang  akan  kita  lakukan.  Dampak yang kita inginkan betul-betul harus terukur dan dievaluasi keberhasilan maupun kegagalannya.  Karena  kita  ingin  masyarakat
yang  kita  sentuh  betul  betul menerima  yang terbaik  dari  kita.  Mitra  kita  yang  menjadi funding  pun  harus  kita  jaga  kepercayaan mereka.  Mereka  support  pendanaan  tentu juga  menginginkan  hasil  yang  terbaik  bagi masyarakat yang menjadi target kegiatan kita. Sebagai  contoh.  Ketika  kita  membangun shelter  untuk  sumber  Air  bersih  bagi masyarakat kampong Panglong yang saat ini jadi  main  project  kita.  Itu  semua  proses  nya sangat  kita  jaga.  Sampai  hasil  pemeriksaan laboratorium  dari  air  itu  keluar  dan dinyatakan  aman,  baru  sumber  iar  itu  kita izinkan  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dan untuk  memastikan  itu  kita  tidak  hanya menggunakan  pemeriksaan  labor  dinas kesehatan setempat, tetapi hasilnya juga kita gandeng dengan hasil pemeriksaan laboratorium  di  Singapura.  Itulah  bentuk ketegasan  dari  TIF  dan  para  mitra  nya. Bahkan mitra kami dalam project penyediaan Shelter Sumber Air Bersih untuk masyarakat Panglong  ini  menegaskan  sebelum  hasil laboratorium  nya  menyatakan  kandungan dalam  air  nya  belum  sesuai  standard  layak konsumsi  maka  jangan  biarkan  masyarakat mengkonsumsi air itu walaupun setetes. Kita tidak ingin masyarakat jadi sakit”.
Aktifitas  dari  TIF  seperti  yang dideskripsikan  di  atas  merupakan  sebuah cerminana  bahwa  program  pembangunan kehidupan  masyarakat  tidak  boleh  sekedar formalitas melainkan harus secara substansial mengahsilkan  dampak  perumbahan  bagi target  groupnya.  Semua  stakeholder  yang terlibat perlu saling control secara positif agar selama pelaksanaan program-program pemberdayaan berjalan sekaligus berlangsung proses monitoring agar
menghasilkan  input  yang  positif  sehingga kegagalan  ataupun  resiko  terhadap program bisa dihindari.
TIF
memiliki posko yang berkedudukan di Kabupaten Bintan, tepatnya di Desa Teluk Bakau. Yayasan ini masuk atas dasar  misi  kepedulian  dengan  fokus  utama mereka  pada  aspek  pendidikan  bagi  anak- anak  pulau.  NGO  ini  diterima  oleh pemerintah  daerah  setempat  dengan  izin
operasi yang jelas dan memiliki badan hukum yang  terkonfirmasi.  Relawan  yang  ada  di yayasan  ini  selain  berasal  dari  luar  negari seperti  Singapura,  juga  diawaki  oleh masyarakat  dan  pemuda  lokal  sebagai volunter nya.
Pemerintah  daerah  tentu  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  gerakan- gerakan  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh TIF. Koordinasi dan kerjasama program selalu terjalin  dengan  pemerintah  daerah  baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat pemerintahan  Desa  Berakit.  Misalnya  untuk program TIF di bidang Education and Literacy dalam  program  ini  tiding  hanya  TIF  dan berbagai  lembaga  mitra  nya  yang  berperan aktif.  Melainkan  terjalin  interaksi  yang  baik antara TIF -Pemerintah  Daerah  dan  tentunya masyarakat.  Penuturan  Direktur  Yayasan Peduli Kepulauan Riau
“untuk project  learning  centre  yang  kita lakukan  di  beberapa  lokasi  di  Bintan, termasuk  di  wilayah  panglong,  itu  tidak pernah  kita  yang  duluan  ingin  membuat. Kita  tidak  akan  buat  kalau  bukan  dari masyarakat  keinginan  itu  dating  nya. Setelah  tercetus  keingin  dari  masyarakat nanti  kita  bersama  dengan  masyarakat akan berkomunikasi juga pada pemerintah desa  ataupun  pemerintah  daerah  untuk sokongan  fasiltas  tempat  belajar.  Kalau untuk  panglong,  gedung  learning  centre itu  pemerintah  daerah  yang  bangun. Kemudian  kegiatan  edukasi  didalamnya kita dan para volunter kita yang bergerak. Semua  learning  centre  kita  sempai sekarang tetap aktif”.
Selama  beroperasi  di  Kabupaten Bintan,  TIF  memprioritaskan  intervensi pemberdayaan  mereka  pada  kelompok masyarakat pesisir di area-area yang terpencil ataupun  dan  cenderung  terabaikan.  Selain Kampong Wisata Panglong, aktifitas pemberdayaan  yang  dilakukan  TIF  juga tersebar  di  beberapa  kawasan  lain  seperti daerah  Kelong  yang  merupakan  kawasan pulau kecil dengan akses cukup terbatas, dan daerah  lainnya  seperti  Gunung  Kijang. Learning centre TIF tersebar di daerah-daerah
tersebut  dan  semua  itu  atas  dasar  prakarsa bersama  dengan  masyrakat.  Ini  lah  yang menjadi  muatan  dasar  dari  pemberdayaan yang partisipatif dan inisiatif.
TIF memiliki visi untuk mengembangkan jaringan masyarakat pesisir
Kepulauan  Riau.  Gerakan  pemberdayaan yang  menjadi core  business dari  TIF  adalah pemberdayaan  bidang  pendidikan  terutama bagi  anak-anak  dengan  membuat  learning center  di  titik  titik  yang  menjadi  wilayah project  TIF.  Disamping  itu,  TIF  juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat  lokal  dengan  pembetukan skill usaha  ekonomi  priduktif  dengan  jalan mengajarkan masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan sederhana
seperti kertas tidak terpakai ataupun sampah laut handycraft .
Sikap Pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap  keterlibatan  TheIsland  Fondation dalam pemberdayaan masyarakat
Kampong  Wisata  Panglong  Desa Berakit  Kabupaten  Bintan  yang  saat  ini menjadi main  project dari  TIF  pada  dasarnya merupkan  kampung  komunitas  suku  laut yang  sudah  berhasil  dibina  oleh  pemerintah daerah melalui pemerintahan desa setempat. Mereka  sekarang  sudah  menjadi  kelompok masyarakat yang menetap dan hidup berbaur dengan  masyarakat  pada  umum  nya.  Akses mereka  terhadap  ekonomi  dan  pendidikan berlangsung  bersama  masyarakat  lainnya tanpa ada lagi sikap canggung dan ekskluiv. Masyarakat  suku  laut  setempat  juga  sudah sangat terbuka dengan
kedatangan masyarakat diluar komunitasnya. Anak-anak mereka  banyak  yang  sudah  mengakses pendidikan termasuk sampai level pendidikan  tinggi.  Capaian  ini  masih  jarang terjadi pada komuitas suku laut yang tersebar di kawasan-kawasan pesisir lainnya di pulau provinsi Kepulaua Riau.
Perububahan pola fikir dan perkembangan  sosial  ekonomi  dan  kultural yang  terjadi  pada  masyarakat  suku  laut  di kampong  wisata  panglong  adalah  buah  dari kerja  keras  pemerintah  daerah  setempat
dalam  membangun  masyarakatnya.  Namun, disamping  itu  pemerintah  desa  mengakui tidak  bisa  menampik  bahwa  perubahan tersebut  juga merupakan  dampak  kontribusi besar dari kerja sosial dan berkelanjutan yang dilakukan  oleh  yayasan  TIF  di  tempat tersebut.  Pemerintah  desa  mengakui  bahwa bahwa  TIF  satu-satunya  NGO  yang  bersifat resmi  dan  semua  izin  serta  pergerakannya diketahui  oleh  pemerintah  daerah  dan mendapat  support  dan  apresiasi  dari pemerintah  Kabupaten  Bintan  khususnya sejak era Bupati  Pak Ansar Ahmad.
Kabupaten  Bintan  termasuk  daerah yang  sangat  selektif  dalam  menerima  izin pendirian  atau  pun  izin  aktivitas  NGO  di wilayah  nya  mengingat  bahwa  kerawanan yang dimiliki oleh daerah ini menjadi berlipat ganda dibandingkan daerah lainnya
diarekanan psisinya sebagai wilayah
kepulauan  dan  perbatasan  yang  langsung terhubung  dengan  Negara-negara  tetangga. Pemerintah daerah sampai ke level pemerintah  desa  menyadari  bahwa  wilayah mereka  sangat  mudah  dimasuki  dari  pintu mana saja secara illegal. Kehadiran NGO yang tidak  jelas  tujuan  dan  izin  oprasinya  tidak akan  mendapat  tempat  di  wilayah  ini. Pemerintah Desa menyatakan bahwa mereka beberapa  kali  menolah  izin  dari  kelompok- kelompok  yang  mengaku  asosiasi-asosiasi sosial yang tidak jelas tujuan kegiatanya.
Pemerintah daerah khususnya pemerintahan  Desa  Berakit  yang  menaungi Kampong Wisata Panglong yang merupakan wilayah  project  operasi  TIF  menyatakan bahwa selama beroperasi, TIF sangat diterima baik oleh masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat dan dampak dari keberadaan TIF di tengah-tengah mereka. Pemerintah desa juga menegaskan bahwa TIF tidak punya misi lain selain  motif  sosial,  sehingga  ini  lah  yang membuat  tidak  pernah  terjadinya  gesekan anatar TIF dengan masyarakat. Kekhawatiran pemerintahan  desa  tantang  misi  keagamaan tertentu yang seringkali bersifat sensitif tidak ditemukan di NGO ini. Bahkan relawan yang berkcimpung  dalam  gerakan  sosial  yang
dilakukan  oleh  TIF  itu  sendiri  mempunyai latar belakang agama yang beragam.
Model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TheIsland Fondation.
Kampung  panglong  pada  dasarnya adalah kawasan yang punya posisi menguntungkan karena
letaknya bersebelahan  langsung  dengan  pelabuhan internasional.  Posisi  strategis  ini  sangat potensial  bagi  kampung  ini  untuk  didatangi oleh wisatawan mancanegara. Salah satu daya tarik  kampung  ini  adalah  bahwa  terdapat situs  yang  sudah  dipugar  be rupa  “dapur arang”  yang  merupakan  salah  satu  aktivitas ekonomi  masyarakat  kampung  panglong dimasa  lampau.  Kondisi  ini  mendorong kepala daerah
Kabupaten Bintan
mencanangkan  kampung  panglong  sebagai kampung wisata.
Penetapan kampung panglong sebagai  kampung  wisata  pada  dasarnya menjadi  dilema,  karena  tidak  banyak  situs yang mendukung untuk dijadikan daya tarik
lokasi  ini.  Selain  situs  klasik  “dapur  arang” tidak ada hal lain yang menarik selain suasana tradisional ala masyarakat pesisir yang lebih menggambarkan
kesederhaan yang cenderung ke arah kemiskinan. TIF bersama-sama dengan masyarakat mencoba melihat Kondisi keterbatasan  ekonomi  masyarakat  nelayan tradisional  kampung  panglong  dari  sisi pandang  yang  berbeda.  Sisi  tradiosional tersebut  dicoba  untuk  ditawarkan  pada wisatawan  asing  yang  sebagain  besar merupakan  jejaring  yang  dimiliki  oleh  TIF. Kondisi tersebut ternyata menjadi daya tarik yang berbeda bagi beberapa wisatawan asing yang melancong ke pulau bintan dan singgah di kampung ini.  Kedekatan posisi nya dengan pelabuhan  internasional  membuat  dia  lebih mudah  dilirik  dan  disinggahi.  bekerjasama dengan salah satu  lembaga  swadaya masyarakat setempat, kampung ini beberapa kali  dikunjungi  oleh  wisatawan  dari  Negara tetangga seperti Singapura.
Table.3 Program dan Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berakit No. Program Basaran Alokasi Dana (Rp) 1. Pelayanan Kesehatan Mayarakat Rp.     18.000.000 2. Pelayanan pend. dan kebudayaan Rp.    21.600.000 3. Pengelolaan usaha produksi Pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian Rp.   71. 862.000 4. Pendampingan  Msyarakat  Desa yang Berkelanjutan Rp.     7.200.000 5. Menyelenggarakan  Kualitas  dan Kapasitas SDM RP. 652.884.259. TOTAL Rp.771.546.259
Sumber: Anggaran Desa Berakit 2017
Kujungan  wisatawan  ke  Kampung
Wisata  Panglong  sejauh  ini    untuk  wisata memancing dengan didampingi oleh nelayan  setempat  atau  untuk  kunjungan edukasi  sosial.  Bentuk  edukasi  sosial  yang kami  maksud  adalah,  biasanya  mereka datang dengan rombongan siswa international  school untuk  mengajarkan  nilai moral  tertentu.  Rombongan  siswa-siswa  itu mengajarkan  masyarakat  diajarkan  oleh wisatawan  yang  datang membuat  kerajinan seni yang mereka inginkan, dari bahan bekas seperti kertas koran atau majalah, atau bahan lain  yang  mereka  bawakan  langsung,  yang kemudian  hasilnya  nanti  mereka  beli langsung dari masyarakat. Selama observasi riset  yang  kami  lakukan  di  lokasi,  pola  ini berulang. Dari segi ekonominya tentu hal ini menjadi  pemasukan  bagi  masyarakat. Akantetapi  di  sisi  lain  cara  ini  justru  lebih terkesan  sebagai  kegiatan charity dari wisatawan  asing  dengan  merekasaya  cara mereka  dalam  memberi  atau  berbagi kabaikan.  Kunjungan  wisatawan  dengan pola  seperti  ini  adalah  peluang  bagi masyarakat kampung wisata panglong yang mau  mengasah  kreativitas.  Kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan itu biasanya  kaum  perempuan  di  desa  nelayan tersebut sehingga mereka dapat memanfaatkan  waktu  luang  mereka  secara produktif.
Kelompok-kelompok  kreatif  yang dicoba bina oleh TIF untuk kegiatan ekonomi produktif  diataranya  adalah  kelompok pembuat kerajinan handycraft . Kelompok ini cukup sering menjadi langganan bagi tamu- tamu  rombongan  belajar  dari  Internasional School  Singapura.  Rombongan  siswa  yang datang  menmenunjukkan kreatifitasnya membuat  benda  seni  dari  kertas  bekas  dan mengajarkannya  kepada  masyarakat  sesuai bentuk  yang  mereka  inginkan.  Mereka  pun membawakan  langsung  material  yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat itu.

## Penutup
Kehadiran Aktor Internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Kepulauan Riau, khususnya Bintan belum disadari  oleh  pemerintah  sebagai  potensi.
Keterbatasan sumberdaya pemerintah sebagai agen tunggal pembangunan seharusnya  membuat  pemerintah  dalam memanfaatkan  setiap  potensi  dukungan sumberdaya  diluar  pemerintah  itu  sendiri, baik  itu  swasta,  masyarakat  maupun  aktor internasonal/global. Kemitraan seperti ini lah yang  diinginkan  oleh  gagasan  sound governance, akan tetapi belum difahami sam oleh  pemerintah  daerah  baik  level  Kab, Bintan  maupun  level  Pemerintah  Desa Berakit.  Dengan  kata  lain,  kemitraan  positif yang antara pemerintah Daerah/Desa dengan TIF belum terjalin dengan seimbang Daftar Pustaka Adisasmita, Rahardjo, 2015. Analisis Pembangunan  Wilayah,  Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal,  Perbatasan,  Pesisir,  Pulau- pulau Kecil, Archipilago dan Semeja
Ansell,  Chris  and  Alison  Gash.  2007.
Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice.  Journal  of  Public Administration  Research.  Published: Oxford University Press
Bevir,  Mark.  2004.  Governance  And
Interpretation: What Are The
Implication  of  Postfoundationalism?.
Public Administration Jornal . Vol 82, No.
3 USA: Blackwell Publishing Ltd.
Cho,  Chung-Lae.  et.  al.  2005.  Translating National  Policy  Objectives  into  Local
Achievements across Planes of Governance  and  among  Multiple Actors:  Second-Order Devolution  and Welfare Reform Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory , Vol. 15, no. 1. Denzin,  Norman  K.  dan  Lincoln.  2009. Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian  Kualitatif, dalam  Denzin,
Norman  K.  dan  Lincoln  (ed).  2009. Handbook  of Qualitative Research . Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta  Irianto, Yoyon, et.al. 2010. “ Pemasaran
Pendidikan”, dalam Tim Dosen Administrasi  Pendidikan  UPI.  2010. Manajemen Pendidikan . Bandung: Alfabeta. Domai, Tjahjanulin. 2011. Sound Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Farazmand,  Ali.  2004.  Globalization  and Governance: A Theoretical Analysis. In Farazmand,  Ali.  ed.  2014.  Sound governance : policy and administrative innovations. USA: Praeger Publisher.
Hatifah,  SJ.S.  2009.  Inovasi  Partisipasi  dan Good  Governace.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Moleong, Lexy. J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Rosda: Bandung
Sarundajang,  S.H.  2005.  Babak  Baru  Sistem
Pemerintahan  Daerah.  Jakarta:  Kata
Hasta Pustaka
Skelcher,  Chris,  et.  al.  2005.  The  Public Governance  of  Collaborative  spaces: Discourse,  Design  And  Democracy. Public Administration Jornal . Vol 83, No.
3. USA: Blackwell Publishing Ltd.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh.  2004.  Kemitraan Dan Model-Model  Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002.
Metodologi Penelitian. CV. Mandar Maju. Bandung.
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan (ed).
2011. Metode  Penelitian  Survai .  LP3ES:
Jakarta Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian
Kualitatif . Alfabeta. Bandung.
Taschereau  dan  Campos.  1997.  Good Governance. Jakarta: Publikasi UNDP Theresia, Aprillia, dan Andini. Krisnha, dan Mardikanto, Totok. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta