## PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi a
a Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Email: intanpuspadewi@undiknas.ac.id
Naskah diterima: 4 April; revisi:7 November; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

## Abstrak:
Pelaku  bisnis  dalam  melaksanakan  kegiatan  bisnisnya  tentunya  menggunakan  kontrak  bisnis  untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik, disinilah peran notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik tersebut yang menungkan semua kesepakatan para pihak kedalam suatu akta. Kontrak yang telah disepakati akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja  salah  satu  pihak  atau  keadaan  yang  terjadi  tidak  disengaja.  Jika  disebabkan  karena wanprestasi  maka konsekuensinya harus dipenuhi sesuai dengan yang diatur didalan akta. Sedangkan jika terjadi karena kejadian fource majer dimana keadaan yang tidak dikehendaki olah para pihak. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi  dalam  kontrak bisnis  dan  kedua,  peran notaris dalam  renegosiasi  kontrak  bisnis. metode penelitian  yang  digunakan  penelitian  normatif,  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  deskriptif  dan  sistematis.  Adapun  kesimpulan  dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang terhadap suatu akta dan disepakati oleh para  pihak  dengan  syarat  adanya  keadaan  yang  memang  tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak.  Peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pihak netral dan menuangkan kesepakatan para pihak kedalam suatu akta autentik.
Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Renegosiasi; Keadaan Memaksa

## Abstract:
Business contracts, in carrying out their business activities, certainly use business contracts to bind the parties. The notary's role is to be the party who does the authentic deed that enshrines all the parties' agreements  into  a  deed.  The  agreed  contract  will  give  rise  to  rights  and  obligations.  Obstacles sometimes occur in implementing the contract. Obstacles can be caused by intentional circumstances of  one  of  the  parties  or  circumstances  that  occur  unintentionally.  If  it  is  caused  by  a  default,  the consequences must be fulfilled by those stipulated in the deed. Meanwhile, the situation is undesirable for the parties if it occurs due to a four-ce major incident. So, based on these problems, the problem formulation that can be drawn is firstly about the concept of Renegotiation in business contracts and, secondly,  the  role  of  notaries  in  renegotiating  business  contracts.  The  research  method  used  is normative  research,  using  statutory,  analytical,  and  conceptual  approaches.  The  sources  of  legal materials used are primary, secondary, and tertiary, and the techniques for collecting legal materials used are descriptive and systematic. First, the conclusions in this writing are that Renegotiation is the Renegotiation  of  a  deed  agreed  upon  by  the  parties.  The  role  of  a  notary  in  renegotiating  business contracts is that the notary acts as a neutral party and expresses the agreement between the parties into an authentic deed.
Keywords: business contract; renegotiation; force mejeure

## LATAR BELAKANG
Hukum  Kontrak  bisnis  merupakan  istilah  yang  sangat  popular  dalam  bidang  bisnis  yang bertujuan  untuk  mengikat  para  pelaku  bisnis.  Perlu  diketahui  kontrak  merupakan  salah  satu istilah yang sama dengan perjanjian, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHPerdata)  yaitu  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan contract dan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst . 1 Menurut Lawrence M Friedman dalam Buku Salim HS mengartikan kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan perjanjian tertentu. 2 Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian  jual  beli,  sewa-menyewa,  beli  sewa,  leasing,  dan  lain-lain. 3 Sedangkan  bisnis merupakan istilah yang mengandung nilai komersil, maka kontrak bisnis merupakan hubungan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis terhadap mereka yang menjalankan bisnis.
Para pihak dalam membuat suatu kontrak maka harus berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  kecakapan  para  pihak,  kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pelaksanaan kontrak tersebut juga berdasarkan  asas-asas  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata.  Asas  kebebasan  berkontrak  yaitu dalam  suatu  kontrak  para  pihak  pada  prinsipnya  bebas  untuk  membuat  atau  tidak  membuat kontrak, demikian juga kebebasanya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Jadi dalam asas kebebasan berkontrak para pelaku bisnis bebas untuk menentukan jenis kontrak apa yang digunakan berserta isi dalam kontrak bisnis tersebut. Selain itu terdapat asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.
Penyusunan kontrak dapat  dibuat dengan bentuk  tertulis  atau tidak tertulis, lazimnya dalam  pembuatan  kontrak  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  bersifat notariil artinya  kontrak yang dibuat dihadapan notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  (selanjutnya  disebut  dengan  UUJN),  menentukan  pengertian  notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan  notaris  berdasarkan  Pasal  15  UUJN  yaitu  Notaris  berwenang  membuat  akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dunia bisnis membuat kontrak bisnis merupakan hal yang sangat penting terlebih lagi kontrak  yang  dibuat  dihadapan  notaris  yang  dapat  mengikat  perbuatan  hukum  kedua  belah pihak  sekaligus  dapat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Peran  notaris  juga  sangat  penting
1 Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah, “Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis” 8 (2019): 1–228.
2 Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
3 Ibid .
kaitanya dengan mengakomodir kehendak para pihak yang disesuaikan dengan aturan hukum yang  berlaku.  Kehendak  para  pihak  tersebut  dituangkan  dan  disepakati  oleh  para  pihak dihadapan notaris. Berdasarkan Asas pacta  sunt servada yaitu setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka merupakan undang-undang bagi mereka. Artinya bahwa isi perjanjian yang dibuat wajib ditaati dan dijalankan bagi para pihak. Akta tersebut menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak. Tidak jarang dalam kegiatan bisnis terjadi hambatan pada saat menjalankan perjanjian  tersebut.  Hambatan  bisa  terjadi  yang  diakibatkan  oleh  salah  stau  pihak  tidak melakukan  prestasi  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati  atau  hambatan  terjadi  karena adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi  di  luar  kemampuan  manusia  dan  tidak  dapat  dihindarkan  oleh  mayoritas  wilayah terdampak,  sehingga  suatu  kegiatan  atau  perjanjian  yang  dilakukan  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  isi  perjanjian  yang  disepakati  para  pihak. 4 Keadaan  dimana  salah  stau  pihak terbukti tidak menjalankan prestasi maka dapat dikatakan wanprestasi. Hal ini menimbulkan terhambatnya jalannya kontrak tersebut, solusi hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman maka perlu adnaya renegosiasi kontrak bisnis. Suatu kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, terlebih lagi jika ingin melakukan renegosiasi kontrak Kembali, maka dalam  hal  ini  apakah  notaris  juga  berperan  dalam  renegosiasi  kontrak  bisnis  tersebut  perlu adanya  pembahasan  dari  segi  tugas  dna  wewenang  notaris  tersebut  dan  konsep  mengenai renegosiasi tersebut. Maka berdasarkan permasalahan tersebut adapaun rumusan masalah yang dapat  ditarik yaitu konsep renegosiasi  kontrak bisnis dan peran notaris terhadap renegosiasi kontrak bisnis.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang bertitik  berat  terhadap  data  yang  ditetapkan  dari  norma  hukum  positif  yang  menjadi  acuan utama  dalam  penelitian  ini. 5 penelitian  ini  menganalisa  aturan  yang  berkaitan  dengan renegosiasi kontrak bisnis.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  analisis.  Pendekatan  perundang- undangan  merupakan  memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang- undangan. 6 Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsep, bukan hanya melamun mencari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan- pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. 7 Jenis pendekatan terakhir yang digunakan yaitu  pendekatan  analisis  dengan  melakukan    analisis  terhadap  perundang-undangan  dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.  Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Kedua, sumber bahan hukum  sekunder  yaitu  hasil  penelitian  dan  hasil  karya  hukum.  Ketiga,  yaitu  sumber  bahan hukum tertier, yaitu kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Teknik kepustakaan yaitu mencari, mempelajari, memahami  dan  menganalisis  pendapat,  teori,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan Teknik deskriptif dan Teknik sistematis.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Renegosiasi Kontrak Pada Kontrak Bisnis
Istilah  kontrak  sering  disebut  dengan  istilah  perjanjian.  Kontrak  merupakan  peristiwa  yang terjadi antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
4 Nury Khoiril Jamil et al., “Keadaan Memaksa ( Force Majeure ) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1048.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2012).
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),57.
7 Ibid.
perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian mengenai  hal-hal  yang  diperjanjikan  mesti  dipenuhinya,  mengingat  perjanjian  itu menimbulkan  hubungan  hukum.  Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Hubungan  antara  orang  tersebut  adalah  suatu  hubungan  hukum  dimana  hak  dan kewajiban di  antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Maka istilah kontrak  memiliki arti  sama  dengan  perjanjian.  bisnis  berasal  dari  istilah  Inggris  yaitu Business yang  berarti keseluruhan kegiatan usaha  yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus- menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa- jasa maupun fasilitas- fasilitas  untuk  diperjualbelikan,  dipertukarkan  atau  disewagunakan  dengan  tujuan mendapatkan keuntungan.
Setiap aktivitas bisnis pasti berdekatan dengan persoalan kontrak atau perjanjian yang akan  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  bisnis,  tetapi  seringkali  orang  melupakan  betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis tersebut berjalan dikemudian hari. Dalam kondisi masyarakat modern saat ini, agar transaksi mengikat para pihak maka perlu dituangkan dalam suatu kontrak secara tertulis, dengan tujuan apabila suatu saat terdapat hal-hal yang tidak diharapkan  semisal  melakukan  wanprestasi  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut pemenuhan atas suatu prestasi tersebut. Pembuatan kontrak tersebut wajib berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPeradata yang terdiri atas kesepakatan yaitu pertemuan atau persesuaian kehendak antara  para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan  memberikan  persetujuannya  atau  kesepakatannya  pada  saat  ia  memang menghendaki  apa  yang  disepakati.,  cakap  dikatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap. Kemudian  Pasal  1330  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  orang  tidak  cakap  untuk  membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum, suatau hal tertentu yaitu suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat  ditentukan jenisnya. Suatu  perjanjian harus memiliki objek tertentu.  Suatu  perjanjian  haruslah  mengenai  suatu  hal  tertentu,  berarti  bahwa  apa  yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian  paling  sedikit  dapat  ditentukan  jenisnya  dan  sebab  yang  halal  bahwa  kausa dinyatakan  terlarang  jika  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.  Suatu  kausa  dikatakan  bertentangan  dengan  undang-undang,  jika  kausa  di  dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku
Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh  hak  yang  telah  disepakati  oleh  pihak-pihak  sehingga  tercapai  tujuan  mereka. Pelaksanaan tersebut sebenarnya merupakan pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal  balik  antara  pihak-pihak.  Pada  pelaksanaannya  banyak  kontrak  yang  mengalami hambatan.  Hambatan  terjadi  karena  keadaan  salah  sau  pihak  membuat  kesalahan,  kerugian dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya hal ini disebut dengan wanprestasi. Pengertian  wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji pada intinya dilakukan tidak sempurna, terlambat dan  melakukan  hal  yang  dilarang  dalam  perjanjian. 8 Pada  Pasal  1243  KUH  Perdata, menyatakan  wanprestasi  merupakan  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan
8 Nurlely Darwis Niru Anita Sinaga, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” Mitra Manajemen , 2020, 43.
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar  janji  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian ataupun sudah melaksanakan tetapi  terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh  dilakukannya.  Adapaun  wanprestasi  dikatakan  sebagai  keadaan  yang  dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Berdasarkan pengertian  wanprestasi  tersebut  dapat  diketahui  unsur-unsur  wanprestasi  yaitu  tidak  sama sekali menjalankan prestasi, kelalaian, kesalahan, terlambat memenuhi prestasi dan tidak dalam keadaan memaksa.
O vermacht/fource  Mejeure merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitur  tidak  mampu memenuhi  kewajiban  atau  prestasinya  kepada  kreditur  setelah  dilaksanakannya  perjanjian, yang  oleh  karenanya  debitur  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadiaan yang berbeda di luar kuasanya seperti halnya bencana nasional seperti banjir, gempa bumi dll. Jika diamati  bahwa  overmacht  memiliki  unsur  keadaan  memaksa. 9 Unsur  penting  dalam fource Mejeure yaitu adanya keadaan diluar kuasa siapapun.  Berdsarkan KUH Perdata, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi:
a. peristiwa yang tidak terduga;
b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
c. tidak ada itikad buruk dari debitur;
d. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
e. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
Pengertian  keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  di  mana  salah  satu  pihak  dalam suatu  perikatan  tidak  dapat  memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajibannya  sesuai  apa  yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  ini  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus menanggung risiko. 10
Salah  satu  contoh  keadaan  memaksa  yaitu  terkait  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bahwa covid 19 diputuskan sebagai bencana nasional, berdasarkan keppres dapat tergolong Overmacht/fource mejeure pada perjanjian atau kontrak yang tidak terlaksana karena  terhalang  pandemi  covid  19.  Hal  tersebut  merupakan  salah  stau  peran  pemerintah dengan mengeluarkan keputusan presiden tersebut seperti halnya pada jurnal konstruksi hukum bahwa  Kebijakan  lanjut  dalam  hal  kontrak  bisnis  antara  debitur  dan  kreditur  yang  terikat dengan  utang-piutang,  pemerintah  Indonesia  telah  membentuk  kebijakan  di  bidang perekonomian melalui Peraturan Menteri. 11 Tulisan tersebut menjelaskan peran pemrintah dari segi kebijakan yang dikeluarkan. Pada kondisi seperti ini secara normatif pandemi covid 19 diputusakan sebagai bencana alam artinya adanya keadaan yang terjadi diluar dugaan siapapun berdasarkan Keppres nomor 12 tahun 2020. Secara sosiologis timbulnya rasa empati terhadap
9 Merry Tjoanda et al., “Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit,” Sasi 27, no. 1 (2021): 93, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447.
10 Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa,” n.d.
11 Aryabang Bang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Komang Arini Styawati, “Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 344–49, https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349.
kondisi tersebut karena banyaknya perubahan sistem ekonomi, perubahan pola kehidupan yang baru bahkan sampai pada perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan maka perlu adanya renegosiasi kontrak. Hubungan antara para pihak dalam kontrak pun seimbang maka dengan adanya keadaan seperti ini perlu adanya renegosiasi agar hubungan para pihak tetap seimbang.
Adanya  peristiwa  yang  dikategorikan  sebagai  keadaan  memaksa  membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi  tidak  dinyatakan  wanprestasi.  Ruang  lingkup force  majeure yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  berbagai  kontrak  tidak  sama. 12 Makna force majeure telah  disesuaikan  dengan  karakteristik  setiap  peraturan  perundang-undangan  atau kontrak.  Seperti  contoh  ruang  lingkup fource  majeure pada  kontrak  Karya,    antara  lain: peperangan,  pemberontakan,  kerusuhan  sipil,  blokade,  sabotase,  embargo,  pemogokan  dan perselisihan  perburuhan  lainnya,  keributan,  epidemik,  gempa  bumi,  angin  ribut,  banjir,  atau keadaan-keadaan  cuaca  lainnya  yang  merugikan,  ledakan,  kebakaran,  petir,  perintah  atau petunjuk pemerintahan ”de jure” ataupun ”de facto” atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan,    takdir  Tuhan,  perbuatan  musuh  masyarakat,  dan    kerusakan  pada  mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pengusahaan. Contoh lainnya pada kontrak Sewa- menyewa Rumah, ruang lingkup force majeure antara lain: bencana alam, banjir, gempa bumi, atau  keadaan  darurat  lain  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. 13 Dari  contoh  ruang  lingkup tersebut bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak diduga oleh siapapun.
Keadaan memaksa tersebut terhadap kontrak yang telah disepakati maka perlu adanya renegosiasi  kontrak.  Renegosiasi  adalah  negosiasi  yang  dilakukan  kembali  oleh  para  pihak terhadap  kontrak  yang  telah  disepakatinya  tersebut.  Renegosiasi  merupakan  cara  yang ditempuh oleh para pihak untuk tetap mempertahankan kontrak yang sedang berjalan dengan melakukan  penyesuaian-penyesuaian  yang  dianggap  perlu  untuk  diubah  oleh  para  pihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak. 14 Penyelesaian melalui renegosiasi dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  metode  alternatif  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang memiliki  karakteristik  keadaan  yang  secara  pokok/mendasar  mempengaruhi  keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak komersial. 15
Renegosiasi  ini  berdasarkan  juga  pada  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hukum perjanjian bahwa setiap  orang bebas  untuk mengadakan suatu  perjanjian  yang berisi  syarat- syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan iktikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.  Kebebasan ini merupakan implementasi dari kehendak bebas, mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas mengikatkan dirinya pada orang  lain  pada  asas  ini  memberikan  posisi  tawar  yang  seimbang  antar  pembuat  kontrak. Renegosiasi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu para pihak melakukan negosiasi terhadap perjanjian/kontrak yang telah dibuat sebelumnya dengan melakukan penawaran dna penerimaan satu sama lainnya atau dapat dikatakan sebagai proses tawar menawar. Jika proses tersebut telah mencapai kesepakatan maka dibuatlah kontrak secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat secara otentik ataupun dibawah tangan berdasrakan pada jenis perjanjian yang dipilih oleh para pihak. Negosiasi yang dilakukan antara lain membahas tentang posisi awal perjanjian yang telah disepakati, permasalahan yang tak terduga terjadi, dilakukannya analisis terhadap
12 Ibid .
13 Ibid.
14 Syaiful Khoiri Harahap, “Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 239–60, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art1.
15 Taufik Armandhanto and Yovita Arie M, “PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA” 4 (2021): 50–60.
permasalahan  yang  ada  dengan  diberikannya  argumentasi  yang  sesuai  dan  sampailah  pada tahap kesepakatan dari hasil negosiasi.

## Peran Notaris Dalam Renegosiasi Kontrak Bisnis
Pada jurnal  terdahulu  yaitu jurnal  konstruksi hukum  membahas mengenai peran pemerintah dalam renegosiasi kontrak bisnis sedangkan pada tulisan ini akan membahas mengenai peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik. Kontrak dapat diartikan  hubungan  hukum  yang  terjalin  diantara  para  pihak  khususnya  dalam  bidang  harta kekayaan, yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi, dalam waktu yang sama kewajiban  bagi  pihak  lain  untuk  memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati  dan  dituangkan dalam suatu surat kontrak, yang dibuat secara tertulis. Ada dua jenis kontrak yaitu kontrak yang dibuat secara otentik yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan kontrak yang dibuat dibawah  tangan  yaitu  kontrak  yang  dibuat  dihadapan  para  pihak.  Pada  dasarnya  untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat kontrak biasas biasanya menggunakan akta otentik.
Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  tentunya berdasarkan  syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  berdasarkan syarat akta otentik yaitu yaitu: (a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku); (b) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. Bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu (a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan  Undang-Undang;  (b).  Dibuat  oleh  dan  dihadapan  Pejabat  Umum;  (c)  Akta  yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat di mana akta itu dibuat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus memiliki Integritas moral yang baik, ketelitian dan ketrampilan yang baik dalam membuat akta autentik yang sesuai dalam peraturan notaris. Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya  kewajiban  dan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya,  kewajiban  dan  kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. 16
Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  setiap  kehidupan masyarakat. 17 Dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  perbankan,  kegiatan  sosial,  dan  lain-lain, kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis  berupa  akta  otentik  makin  meningkat  sejalan  dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik  pada  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Adanya  akta  otentik  dapat  memberikan
16 Ivan Chairunanda Kusuma Putra, “Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Perjanjian Perikatan Jual Beli Yang Diikuti Dengan Adanya Pengakuan Hutang,” Jurnal Lex Renaissance 3, no. 2 (2018): 377–90, https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art8.
17 Deni K Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah),” Al-’ADALAH 12, no. 4 (2015): 701–14.
kepastian hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa. Pembuatan akta otentik ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik  yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak  demi  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan
Terkait renegosiasi kontrak, Notaris memfasilitasi para pihak yaitu sebagai pihak yang netral yang mendengarkan segala titik permasalahan yang terjadi oleh para pihak setelah itu memformulasikan segala bentuk, tata cara, dan keinginan para pihak dalam akta yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris membuat akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  memasukkan  bahwa  apa  yang  termuat  dalam  Akta Notaris  sungguh-sungguh  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak.  Hal  ini serupa  juga  dengan  ketentuan  Berdasarkan  Pasal  16  UUJN  Dalam  menjalankan  jabatannya, Notaris  berkewajiban  bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga harus mencatat segala hal  yang  menjadi  renegosiasi  para  pihak,  tentunya  kesepakatan  terhadap  perubahan kesepakatan awal dengan kesepakatan yang dilakukan negosiasi ulang tersebut. Notaris juga dapat  memberikan  saran  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  atas  hasil  negosiasi  para  pihak. Notaris harus mampu memberikan prediksi atau kemungkinan peristiwa dikemudian hari yang biasa terjadi dari apa yang dikehendaki para pihak sehingga terhindar dari adanya sengketa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yaitu notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik  dua  kesimpulan yaitu sebagai berikut. Pertama renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi karena keadaan memaksa atau keadaan diluar dugaan siapapun. Kedua, peran notaris pada renegosiasi  kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang  mendengarkan  posisi  awal,  permasalahan  dan  kesepakatan  negosiasi  ulang  yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Haolandi,  Setya  Qodar,  and  Sukarmi  Sukarmi.  “Peran  Notaris  Dalam  Pembagian  Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan  Hak  Waris  Islam.” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 117. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539.
Bedi Jubaedi. “Pengenaan BPHTB Atas Peristiwa Waris.” word press, 2008.
Dian  Ekawati,  Dwi  Kusumo  Wardhani,  Dian  Eka  Prastiwi,  Suko  Prayitno,  Agus  Purwanto.
“Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat  Program  Studi  Teknik  Informatika  Universitas  Pamulang 2,  no.  1  (2021): 90–101.
Elviana Sagala.SH., M.Kn. “Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata,” 1386.
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat . Cetakan ke. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015. Irma Devita. “Pemilikan Tanah Secara Warisan.” irmadevita, 2008.

## KEMENTERIAN  ATR/BPN,  SEKRETARIAT  JENDERAL.  “Sekilas  Kementerian  Agraria
Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.” Https://Www.Atrbpn.Go.Id/?Menu=Sekilas 3, no. 0741 (2021): 3–4.
Labetubun,  Muchtar  Anshary  Hamid,  and  Sabri  Fataruba.  “Implikasi  Hukum  Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430.
Lembaran  Negara.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” 1960, 17.
Putri,  Zeta  Fadiah  Inge.  “Kedudukan  Ahli  Waris  Yang  Berkelamin  Ganda  Dalam  Hukum Islam.” Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 66–80. RI,  BAPPENAS.  “Presiden  Republik  Indonesia  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia.” Demographic Research , 2020, 4–7.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2022).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).
UUD Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” 2016, 16.