Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1383-1396
Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah
Encep Saepudin 1*) , Restu Frida Utami 2)
1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto *Email korespondensi: encep.1972@gmail.com

## Abstract.
Micro-enterprises contribute greatly to the economy and regional development. However, the development of its business scale faces a number of problems, including not being managed with modern management, low quality of  human  resources  (HR),  and  limited  ability  to  manage  finances  and  access  to  capital.  This  study  aims  to determine the level of understanding of micro-businesses assisted by Lazismu Banyumas towards Islamic financial institutions (LKS) and Islamic financing products. His understanding will have an impact on access, management, and his ability to increase the scale of his production so that he can become an independent and muzakki business. This study uses a qualitative method with a case study approach in which 10 respondents were selected based on an agreement with Lazismu Banyumas. The result of the research is that micro-enterprises still need additional capital and assistance to develop their businesses. Their understanding of Islamic financial institutions is minimal so they cannot access Islamic bank products, but some others deliberately refuse Islamic bank financing because they are considered the same as Islamic banks and are afraid of not being able to return it.

## Keywords: Micro Enterprises, Lazismu, Sharia Financing, Literacy
Saran  sitasi :  Saepudin,  E.,  &  Utami,  R.  F.  (2023).  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Binaan  Lazismu  Banyumas Melalui  Pemahaman  Akad  Pembiayaan  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  1383-1396.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7029
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7029

## 1. PENDAHULUAN
Bantuan  penguatan  modal  kepada  usaha  mikro dapat  memberdayakan  keluarga  miskin  menjadi mandiri  dan  sejahtera  (Puspitasari,  2015).    Justru kendala memberdayakannya terletak pada akses pasar terbatas, belum memakai manajemen modern, kualitas sumberdaya manusia (SDM) rendah, belum mempergunakan  teknologi,  serta  keterbatasan  modal (Hamang & Anwar, 2019).
Kecukupan  modal  dengan  dukungan  kecakapan analisis  pasar  menjadi  solusi  mengantarkannya menjadi  usaha  yang  kuat  (Safitri  &  Khasan  Setiaji, 2018). Modal yang terbatas dan akses keuangan pada lembaga keuangan syariah (LKS) formal menyebabkannya  terjebak  pada  praktik  rentenir (Hamang & Anwar, 2019).
Koperasi syariah dan pelaku usaha mikro belum memahami  akad  pembiayaan  mudharabah  sehingga akad hampir tidak dikenal dibandingkan dengan akad
pembiayaan  murabahah  (Dewi  &  Astari,  2018). Tingkat  literasi  dan  inklusi  usaha  mikro  pada pembiayaan syariah sangat rendah dan bahkan menilai bank  syariah  dan  bank  konvensional  sama  saja (Ritonga, Romus, & Nofianti, 2020).
Usaha  mikro  perlu  dukungan  pemerintah  dalam bentuk  edukasi  kualitas  produk,  strategi  pasar, manajemen  keuangan  agar  taraf  hidupnya  sejahtera (Ulfa  &  Mulyadi,  2020).  Bantuan  pinjaman  bergulir dari  badan  amil  zakat  dan  lembaga  amil  zakat (BAZ/LAZ) yang disertai dengan pendampingan akan melepaskannya  dari  jerat  utang  (Mariroh  &  Anwar, 2020).
Sebanyak  7.136  Usaha  mikro  dan  kecil merupakan  andalan  Kabupaten  Banyumas,  Jawa Tengah,  dalam  membangun  perekonomian  daerah (Pratama,  Innayah,  &  Darmawan,  2021).  Lazismu Banyumas  memberikan  bantuan  modal  usaha  dan pendampingan  kepada  usaha  mikro  agar  nanti  bisa
menjadi usaha yang kuat dan muzaki (Wahyuningsih & Makhrus, 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan skala usahanya dengan cara mengakses sumber pembiayaan syariah dari lembaga keuangan syariah. Namun untuk mengaksesnya dibutuhkan pemahaman terhadap akad pembiayaan  agar  dapat  memilihnya  sesuai  dengan kebutuhannya.
Permasalahannya  terletak  pada  secara  umum usaha mikro di Banyumas belum memiliki pemahaman dan akses pada lembaga keuangan syariah (Jenita,  2017).    Bank  syariah  yang  beroperasi  di Banyumas  masih  minim  melakukan  sosialisasi produknya kepada publik melalui koran lokal selama periode  November  2016  –  Februari  20117  sehingga publik  belum  paham  produk  pembiayaan  syariah (Saepudin & Mukarromah, 2018).
Padahal  pembiayaan  syariah  menyasar  pada usaha mikro karena sesuai dengan karakter usahanya (Diana,  2019).  Pembiayaan  syariah  sangat  linier dengan kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) karena terdapat  beragam  pilihan  akad  yang  sesuai  dengan karakternya (Taryana, 2019).
Berdasarkan  kajian  di  atas,  variabel  yang dibangun  dalam  penelitian  ini  adalah  usaha  mikro, modal  usaha,  pembiayaan  syariah,  dan  akad pembiayaan  syariah. Usaha  mikro  menggambarkan kontribusinya  pada  ekonomi  daerah  (Sanjani,  2021) dan kendala modal untuk pengembangannya (Taryana,  2019).  Penyebabnya  adalah  aksebilitas modal (Pratama, 2021). Modal usaha menggambarkan sumber modal dan jumlah modal dalam sebuah usaha mikro  (Istinganah,  dkk.,  2020)  untuk  merealisasikan investasi, yaitu dana sendiri dan pinjaman. Pembiayaan syariah  menggambarkan  produk  pinjaman  dari lembaga  keuangan  syariah,  yaitu  bank  syariah  dan koperasi syariah. Untuk dapat mengakses pembiayaannya harus memenuhi syarat  yang ditentukan  LKS.  Persyaratan  ini  yang  seringkali menjadi  penghambat  UMK  mengakses  pembiayan syariah  (Diana,  2019).  Akad  menggambarkan  jenis perjanjian  pembiayaan  yang  terdiri  dari  wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, Qardh
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi usaha  mikro  binaan  Lazismu  Banyumas  pada  jenis- jenis  akad  pembiayaan  syariah.  Peningkatannya  ini diharapkan  dapat  memudahkannya  saat  mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang  memusatkan  diri secara  intensif  pada  pelaku  usaha  mikro  binaan Lazismu  Banyumas,  yang  sudah  mendapatkan bantuan modal dan pembinaan. Penelitian melakukan wawancara  terbuka  bersama  pelaku  usaha  mikro tersebut  yang  menjadi  narasumber,  observasi,  serta kajian pustaka.
Untuk  penetapan  responden  sebagai  objek penelitian  yang  akan  diwawancarai  dengan  cara melakukan komunikasi bersama LazisMu Banyumas. Fakta  di  lapangan  adalah  tidak  seluruh  responden mudah  dihubungi  dan  memiliki  alat  komunikasi. Berdasarkan kesepakatan untuk mendapatkan informasi  yang  dalam  saat  wawancara  (indepth interview),  maka  ditetapkan  10  responden  yang dapat  mewakili populasi berdasarkan letak demografi  dan  keterwakilan.  Sebab responden yang dipilih  ini juga merupakan perwakilan dari mustahik yang sudah dikelompokan oleh LazisMu Banyumas.
Peneliti  melakukan  wawancara  terbuka  pada pelaku usaha mikro tersebut dengan materi pertanyaan berdasarkan  indikator  yang  merupakan  turunan  dari variabel  penelitian.  Wawancara  dilaksanakan  di kediaman atau tempat usaha responden untuk sekalian observasi  sehingga  bisa  diketahui  kondisi  responden berdasarkan kenyataannya.
Pengamatan  langsung  atau  observasi  ditetapkan agar mendapatkan informasi langsung saat wawancara mengenai  kondisi  usaha,  situasi  pasar,  situasi pelanggan, mobilitas disekitar lokasi usaha, dan model pelayanannya.  Dengan  begitu,  peneliti  mendapatkan fakta lapangan berdasarkan kenyataan yang terjadi.
Disisi  lain  juga  dilakukan  kajian  pustaka  untuk menemukan  jawaban  dari  variabel  penelitiannya. Kajian  ini  menjadi  penting  karena  sebagai  upaya membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  dan  juga  makin  menyempurnakan  hasil temuannya.
Berdasarkan  kajian  pendahuluan  dirumuskan daftar  pertanyaan  untuk  wawancara  terbuka  adalah sebagai berikut:
Analisis  data  merupakan  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil  wawancara,  observasi,  dan  kajian  pustaka  agar mudah  dipahami  dan  diinformasikan  kepada  publik. Adapun proses pencariannya dengan cara mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  ke  dalam unit-unit,  melakukan  sintesis,  penyusunan  ke  dalam satu  pola,      , pemilihan  data  penting  untuk  dikaji  atau analisis,  mendeskripsikan  data-data  tersebut  sebagai suatu pembahasan yang komprehensif, dan kemudian menyusun kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Usaha mikro selalu ketinggalan dalam banyak hal, di  antaranya  akses  bahan  baku,  modal,    hingga pemasaran. Untuk mengukur tingkat kinerjanya dapat menggunakan  indikator,  yaitu  peningkatan  modal, kapasitas produksi,  perluasan  usaha,  pelanggan,  area pemasarannya,  aset  sarana  dan  prasarananya,  dan pendapatan  usaha  atau  omset  (Kurniawan,  Ula,  & Setyawan, 2020).
Keterbatasan sumber modal tersebut menyebabkannya seringkali membuatnya bangun dan jatuh usahanya. Perputaran uang ( cashflow ) usahanya tidak  seimbang  karena  pendapatan  lebih  kecil  dari pengeluaran  sehingga  modal  usahanya  pun  terpakai untuk menutupinya. Ketidakseimbangan ini disebakan laju  inflasi  sehingga  mendorong  harga-harga  bahan baku  naik,  sedangkan  harga  penjualannya  sulit dinaikkan.
Jenis usahanya di antaranya pedagang kaki lima, pedagang bakso dan cilok keliling, pedagang asongan, pedagang  gorengan,  warung  kecil,  dan  sebagainya. Pedagang-pedagang tersebut seringkali tidak memiliki tempat yang pasti dan melanggar peraturan
daerah  (Perda)  tentang  kebersihan  dan  ketertiban umum.
LazisMu  Banyumas  memahami  usaha  mikro mengalami  kesulitan  saat  akan  mengembangkan  dan bahkan sekadar mempertahankan usahanya. Kesulitan tersebut disebabkan keterbatasan modal.
Padahal  usaha  tersebut  merupakan  tumpuan hidup  keluarga.  Usahanya  tutup  menyebabkan ketiadaan pendapatan sehingga tingkat kesejahteraannya makin terpuruk.
Karena  itu,  LazisMu  Banyumas  memberikan bantuan modal usaha kepada usaha mikro agar usaha tetap  beroperasional  sehingga  dapat  mengubah keadaan  ekonomi  keluarga.  Persoalan  mereka beragam,  tetapi  muaranya  sama,  yaitu  keterbatasan modal.  Untuk  mengetahui  lebih  detil  persoalannya dapat dikelompokan sebagai berikut:
Teknik usaha mikro kecil (UMK) binaan LazisMu Banyumas  mengelola  bantuan  modal  sehingga meningkatkan kinerja usahanya.
Mayoritas usaha mikro belum memiliki keterampilan usaha yang memadai karena kehadirannya pun berangkat dari kondisi keterpaksaan untuk  menutup  kebutuhan  keseharian  keluarga (Wahyuni,  Rayyani,  Adil,  &  Andayaningsih,  2021). Keterbatasan tersebut    menyebabkan  usahanya seringkali  terpuruk  dan  kemudian  bangkit  kembali karena tuntutan mempertahankan kehidupan keluarganya.
Pelaku usaha mikro tersebut berupaya mempertahankan  usahanya  sebisa  mungkin  dengan segala  kekurangannya.  Mayoritas  usahanya  sudah berjalan  lebih  dari  10  tahun,  yang  berarti  usahanya sudah ditekuni sejak lama.
Lamanya  usaha  menjelaskan  bahwa  memang tidak  ada  pekerjaan  lain  selain  berdagang  atau
berjualan  usaha  tersebut.  Usahanya  tidak  disambi
dengan usaha lain.
Table 2. Jenis Usaha, Peluang, dan Tantangan Usaha Responden
Tabel di atas mengindikasikan bahwa usaha yang mereka  bangun  merupakan  usaha  untuk menopang kehidupan keluarga. Keuntungan yang diperoleh hari itu langsung dipergunakan untuk membeli kebutuhan keseharian,  seperti  uang  jajan  anak-anak,  biaya sekolah, dan biaya kuliah, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini belum menyentuh manajemen  keuangan  yang  diterapkan  responden sebagai pengusaha mikro. Namun dari pemaparannya dapat  disimpulkan  bahwa  perputaran  uang  dalam usahanya dikelola masih sangat sederhana. Bahkan di antara mereka tidak mencatatnya dan hanya berbekal daya  ingat  secara  akumulasi  bahwa  modal  sekian rupiah  dan    pendapatan  sekian  rupiah.  Hasil pendapatannya  setiap  hari  dibagi  dua  peruntukan, yaitu  untuk  menutup  kebutuhan  hari  ini  dan  modal usaha pada esok harinya.
Pengelolaan keuangan usahanya masih sederhana dan belum memisahkan untuk pendapatan dan  pengeluaran  usaha  dan  keluarga  atau  rumah
tangga.  Pendapatan  usaha  yang  seharusnya  diputar kembali  untuk  modal  justru  dibelanjakan  untuk kebutuhan  keluarga  sehingga  modalnya  pun  makin berkurang.
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pendapatannya berkurang karena pemerintah melakukan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM).  Pembatasan  ini  menyebabkan  ruang geraknya  terbatas  karena  pelanggan  tidak  boleh makan di tempat. Usaha yang berjalan tidak menutup biaya operasionalnya sehingga sangat memberatkannya.
Semua  responden  merasakan  dampak  berat akibat  Covid-19  sejak  tiga  tahun  terakhir  yang ditandai  dengan  penurunan  omset  penjualan.  Modal habis karena terpakai untuk keperluan keluarga.
Mukarram  menjelaskan  usaha  gerobak  mie ayamnya:
“Saya  tidak  bisa  berjualan  apa  pun  selama pandemi.  Tadinya  saya  mangkal  di  BKPM  (Badan
Kesehatan Paru Masyarakat) dan lalu berkeliling. Lalu saya tutup karena tidak boleh keliling. Gerobak saya sampai hancur karena hampir dua tahun tidak dipakai. Selama itu saya kerja serabutan. Apa saja dikerjakan untuk dapur. Untuk keluarga. Saya benar-benar tidak punya uang.”
Siti  Salamah  menjelaskan  kondisi  usaha  jus buahnya:
“Usaha  ini  sejak  anak  saya  masih  SD  dan sekarang  sudah  SMA.  Pandemi  ini  membuat  harga- harga  berubah  dengan  cepat.  Saya  sampai  bingung bagaimana  mengatasi  harganya,  sedangkan  harga jualnya tidak bisa naik karena yang beli kan anak-anak. Kemarin  lalu  sempat  buka  usaha lagi karena  dibantu LazisMu  Banyumas.  Sekarang  tutup  lagi  karena modalnya  habis.  Harganya naik  terus,  modalnya  kan harus  tambah.  Kan  uangnya  dipakai  untuk  keluarga juga  dan  modal. Kan  uang  untuk  sekolah  anak-anak dulu  saja.  Jadinya  habis.  Sudah  empat  bulan  tutup. Saya  sedang  cari  lagi  dan  insya  Allah  semoga  bisa buka secepatnya.”
Hartono  yang  berdagang  ayam  goreng  di  teras toko Pasar Karanglewas bercerita:
“Sebelum  pandemi,  usaha  kami  tidak  ada masalah besar. Buktinnya kami sudah berjalan belasan tahun.  Sampai anak-anak  bisa  sekolah. Tapi sekarang berat sekali. Mau dapat Rp.1 juta saja susah sekali.”
Penjelasan  responden  terhadap  situasi  usahanya sekarang  ini  sudah  mengindikasikan  bahwa  dana usahanya  ini  bercampur.  Dana  keluarga  dan  modal usaha menjadi satu sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahan dalam pengelolaannya.
Responden dalam mengelola keuangan usahanya hanya  mencatat  secara  sederhana,  bahkan  ada  yang tidak memisahkan pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan  usahanya  dengan  keperluan  rumah  tangga. Pendapatan yang diperoleh pada hari itu dipergunakan pula  untuk  membeli  kebutuhan  keluarga  dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
Responden  Mukarram  menjelaskan  bahwa dirinya hanya mengingat utang dan piutang usahanya. Untuk  utang  dilaporkan  kepada  istri  dan  anaknya bahwa  dirinya  pernah  berutang  pada  seseorang. Sebaliknya untuk piutang tidak dicatat dan dilaporkan kepada  anggota  keluarganya,  melainkan  diikhlaskan sebagai bentuk sedekah.
Penelitian  ini  tidak  menelusur  responden  lebih dalam  tentang  kemungkinan  mencari  sumber  dana dari  koperasi  atau  rentenir.  Namun  responden mengakui bahwa usahanya tidak atau belum memakai
dana hasil pinjaman dari koperasi atau rentenir. Sebab belum  pernah  ada   koperasi  yang  memberikan  atau menawarkan pinjaman kepadanya. Pengajuan pinjaman  ke  rentenir  sangat  dihindari  karena  cukup mencemaskan dan bebannya cukup berat.
Yang  dilakukan  responden  adalah  menjalankan usaha  apa  adanya.  Sekadar  berjualan  agar    bertahan hidup karena tidak  memiliki keterampilan lain selain usahanya tersebut.
Responden Hartono pernah mendapatkan tawaran dari  sebuah  bank  BUMN  konvensional  untuk memanfaatkan  kredit  usaha  rakyat  (KUR),  tetapi ditolaknya karena khawatir tidak bisa mengembalikannya.  Pendapatan  harian  yang  kurang menjanjikan  keuntungan  membuatnya  menolak tawaran tersebut.
Begitu pula responden Siti Salamah mendapatkan  tawaran  pinjaman  dari  pengajian Aisiyah,  tetapi  juga  ditolaknya  dengan  halus  karena sudah  mampu  mengukur  kemampuannya  dalam mengangsur.  Bahkan  usahanya  lebih  baik  ditutup sementara  sambil  mencari  sumber  modal  lain  yang lebih  mungkin  diperolehnya  tanpa  membebani kebutuhan keluarga.
Usaha  yang  dijalankan  responden  adalah  pada bidang kuliner, seperti ayam goreng, ayam bakar, soto ayam, mie ayam, penganan tradisional, jus buah, dan jajanan  angkringan.  Dikarenakan  usahanya  sudah berlangsung lama sehingga sudah memiliki pelanggan setia yang seringkali berkunjung ke warungnya.
Usaha  tersebut  sudah  dirintisnya  sejak  lama. Pernah mengalami masa kejayaan, namun pernah juga mengalami  masa  sulit.  Pada  prinsipnya  seorang pengusaha  mikro  perlu  menyiapkan  mental  saat sukses dan saat rugi.
Sebab  perjalanannya  tidak  berlangsung  mulus karena sebagian di antaranya pernah mengalami masa kejayaan,  namun  kini  sedang  terpuruk.  Pandemi Covid-19  yang  sudah  berlangsung  selama  dua  tiga tahun  terakhir  telah  meruntuhkan  pondasi  usahanya sehingga  sebagian  menutup  usaha  dan sebagian  lagi sekadar bertahan.
Penelitian  menemukan  pelaku  usaha  yang menutup usahanya dan menjelaskan bahwa penutupannya  tidak  permanen  karena  merupakan sumber pendapatan keluarga. Penutupannya disebabkan pendapatan tidak sebanding dengan beban pengeluaran karena harga-harga bahan bakunya sudah naik.  Untuk  menaikan  harganya  masih  serba  salah karena daya beli masyarakat sangat rendah.
Pandemi menyebabkan banyak persoalan karena tidak boleh berjualan langsung, tidak boleh makan di tempat, dan mengandalkan penjualan online. Permasalahannya  adalah  belum  semua  usaha  mikro binaan LazisMu Banyumas memahami aplikasi yang dapat mendongkrak pertumbuhan penjualannya.
Penjualan  dengan  cara  online  merupakan  jalan keluar untuk menaikan omset penjualannya. Pandemi memaksa  pelaku  usaha,  termasuk  usaha  mikro, mengalihkan perhatiannya pada penjualan online atau digitalisasi penjualan.
Permasalahan  dari  digitalisasi  adalah  perangkat selular  milik  responden  belum  mendukung  untuk menginstall aplikasi. Spesifikasinya terbatas sehingga akan  bermasalah  ketika  men- down  load aplikasi belanja tertentu yang menyedot kapasitas memorinya.
Untuk  membeli  perangkat  baru  cukup  mahal karena untuk kebutuhan keseharian saja masih belum terpenuhi. Karena itu, pembeliannya menunggu dana cukup.
Responden  Siti  Salamah  menyatakan  penjualan online  sudah  menjadi  keharusan,  tetapi  usahanya terkendala  untuk  membeli  dan  mempergunakannya. Padahal  pelanggan  milenial  lebih  memilih  beli  jus melalui  online  dibandingkan  datang  langsung  ke warung atau gerobak yang mangkal.
Responden  Teguh  mengakui  media  sosial memengaruhi  tingkat  pemesanan  dari  pelanggan. Meskipun  masih  sebatas  memakai  whatsapp  (WA), sudah  cukup  banyak  menerima pesanan  pengelasan pagar, pintu, kanopi, dan sebagainya.
Responden  Mukarram  mengakui  kesulitan memakai  perangkat  selular  karena  memang  belum paham.  Padahal  usahanya  mengamati  anak-anak sekolah  sekolah  yang  kos  kurang  mau jalan  sedikit untuk  mencari  makanan  dan  memilih  memakai  jasa milik aplikasi ojek online, Gofood, Grabfood, Shoope, dan lain-lain.
Begitu  pula  pelanggan  mie  ayam  dan  soto ayamnya  dari  kalangan  instansi  pemerintah,  swasta, dan sekolah memilih memesan via online. Karena itu, warungnya  juga  memanfaatkan WA  untuk  terima pesan antar.
“Itu  pun  yang  pegang  adalah  anak  saya.  Kalau saya  benar-benar  kurang  paham.  Apalagi mata  saya yang  berfungsi  hanya  satu  karena  yang  satu  rusak karena  disemprot  bisa  ular  kobra.  Kalau  tidak mengikuti zaman, kita bisa tutup. Ikut menyesuaikan saja, saya siapkan nomor pesan pelanggan.”
Responden  Dhodi  Junaidi  menjelaskan  kalau
jajanan angkringannya belum sepenuhnya membutuhkan  aplikasi  online.  Meskipun  model belanja  online  sudah  menjadi  suatu  keharusan, angkringannya  masih  tetap  fokus  pada  layanan  di tempat. Penyebabnya adalah keterbatasan orang yang melayani membuat angkringannya belum menyentuh aplikasi  online.  Namun  demikian,  pelanggan  yang memesan  melalui  WA  akan  tetap  dilayani  sesuai dengan pesanannya.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara,  juga  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  binaan  LazisMu  Banyumas  ini  optimis bahwa usahanya masih potensial untuk dikembangkan. Untuk mengatasi keterbatasan modal yang dilakukan responden di antaranya dengan: a. Tetap membuka warung, gerobak, atau stand-nya agar  dapat  terus  melayani  pelanggan  dengan segala  risikonya.  Selama  masih  mendapatkan keuntungan,  meskipun  nominalnya kecil,  tetap akan terus membuka usahanya.
b. Menyediakan jasa pesan antar melalui Whatsapp (WA)  dan  menugaskan  anak-anaknya  untuk menerima, melaporkan/mencatat, serta mengantarkan pesanannya.
c. Menghentikan sementara usahanya sampai modal terkumpul kembali dan selanjutnya akan membuka lagi.
d. Belum ditemukan responden yang  menghentikan usahanya secara permanen.
e. Menambah  modal  dengan  mencari  sumber  uang yang tidak memakai bunga atau tambahan karena hal ini memberatkannya
f. Responden  menolak  bantuan  dari  rentenir, koperasi,  bank,  atau  lembaga  lainnya  yang menetapkan tambahan karena sebagian responden menilainya sebagai riba.
Semua  responden  belum  memahami  bantuan modal usaha dari lembaga amil zakat, seperti LazisMu Banyumas.  Mereka  memang  pernah  mendengarnya, tetapi  belum  memahami bahwa  lembaga  ini  bukan hanya  memberikan  paket  bantuan,  melainkan  juga program  pemberdayaan.  Program  pemberdayaan merupakan program untuk mengangkat mustahik agar lebih berdaya dan dapat menjadi muzaki.
Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang dikelola lembaga amil berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  untuk memperluas  pemerataan,  bantuan  otoritas  terdekat, dan  pengentasan  kemiskinan  (Purnamasari,  dkk.,
2022). Pentasharufannya akan menggerakan kegiatan ekonomi  sehingga  menciptakan  lapangan  kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Bantuan  modal  usaha  merupakan  agenda LazisMu  Banyumas  dengan  tujuan  mengoptimalkan zakat untuk mendorong para mustahik dari kalangan usaha  mikro  untuk  mengembangkan  potensi  usaha agar  menciptakan  kemandirian  umat  dan  lapangan kerja. Zakat  yang berhasil dihimpun boleh ditasharufkan  dalam  bentuk  modal  usaha  kepada usaha mikro untuk memberdayakan ekonomi umat.
LazisMu  Banyumas  menerima  pengajuan  dari sejumlah  usaha  mikro  yang  beroperasi  di Banyumas, seperti  Purwokerto,  Karanglewas,  Wangon,  Lumbir, Kembaran,  dan  sebagainya.  Bantuan  modalnya diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaku  usaha, yaitu dalam bentuk barang-barang.
Para responden menerangkan bahwa permohonan bantuannya sudah disetujui dan diberikan dalam bentuk barang. Namun diberikan pula uang secukupnya untuk membeli bahan baku usaha.
Responden  Teguh  menyebutkan  barang-barang yang  diterimanya  dalam  bentuk  alat-alat pertukangan las.  Karena  bantuan  itu  sudah  cukup  peralatannya untuk  melayani  pelanggannya. Responden  Mukarram merenovasi  bekas  garasi  yang  disewakan  kepada orang  lain menjadi warung mie ayam dan soto ayam. Ia  juga  sudah  mengeluarkan  biaya  untuk  rehab tersebut,  seperti  membuat  gerobak,  membuat  meja dan kursi.  Kemudian kekurangannya  dibantu LazisMu Banyumas dalam bentuk alat-alat dapur. Responden  Siti  Salamah  mendapatkan  blender  dan booth.  Kemudian  uang  tunainya  dibelikan  buah- buahan.
Dari  pemantauan  lapangan,  seluruh  responden mempergunakan  dana  bantuan  usaha  dari LazisMu Banyumas  dengan  baik  dan  tepat  sasaran.  Tidak ditemukan penggunaan dana bukan untuk kepentingan atau keperluan diluar usahanya.
Responden  sangat  berhati-hati  dan  penuh tanggungjawab  dalam  mempergunakannya.  Menurut LazisMu  Banyumas,  sebagian  responden  merupakan usaha mikro yang menjadi rujukan bagi usaha-usaha mikro lainnya. Karena itu, kepatuhan dan kedisiplinannya  dalam  mengelola  bantuan  modal usaha akan dijadikan inspirasi bagi yang lainnya.
Untuk  mencegah  penyalahgunaan  dana,  maka bantuan  yang  diberikan  bukan  dalam  bentuk  uang tunai,  melainkan  barang-barang  yang  dibutuhkan untuk  usaha.  Sejalan  dengan  konsep  syariah  bahwa
modal  merupakan  seluruh  harta  yang  bernilai  dalam pandangan  syariah  untuk  meningkatkan  usaha produksinya dengan tujuan pengembangan usahanya.
Selain  itu  target  LazisMu  Banyumas  agar  para penerima bantuan ini menjadi terangkat kesejahteraannya  sudah  tercapai.  Namun  demikian, situasi  perekonomian  sekarang  ini  sedang mengalami tantangan  berupa  laju  inflasi  yang  tinggi  sehingga harga-harga makin naik.
Karena itu, sebagian penerima bantuan mengalami  kesulitan  keuangan  lagi.  Kesulitan  ini bukan  karena  disengaja,  melainkan  karena  situasi yang diluar perkiraan sebelumnya.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara,  maka temuan dalam pengelolaan bantuan  modal usaha  bagi usaha mikro sebagai berikut:
a. Usaha  mikro  mengelola  usahanya  masih  dengan manajemen  sederhana  dan  bercampurnya  uang untuk  kebutuhan  keluarga  atau  rumah  tangga dengan untuk usahanya.
b. Usaha  mikro  mendapatkan  bantuan  dalam bantuan  barang  yang  dibutuhkan  sesuai  jenis usahanya,  seperti  blender  untuk  usaha  jus  buah, alat-alat  tukang  listrik  untuk  jasa  las,  terpal  dan alat-alat lainnya untuk usaha warung ayam goreng dan bakar, kompor dan mangkuk untuk mie ayam, dan sebagainya.
c. Usaha  mikro  mendapatkan  uang  tunai  yang langsung  dibelikan  bahan  baku,  seperti  buah- buahan,  sayur  mayur,  bumbu  dapur,  dan  gaji tukang.
d. Usaha mikro bertanggungjawab dan disiplin dalam mengelola dana bantuan modal usaha tersebut.
e. Terdapat  usaha  mikro  yang  menutup  usahanya dikarenakan  modalnya  tergerus  akibat  kenaikan harga-harga  bahan  baku.  Jadi,  penutupan usahanya  bukan  karena  salah  kelola  atau disengaja,  melainkan  karena  faktor-faktor  yang diluar  jangkauan  atau  kemampuan  pengusaha mikro tersebut.
f. Usaha  mikro  menyimpan  harapan  bahwa  kelak akan  menyisihkan  keuntungan  dari  usahanya untuk  disalurkan  kepada  LazisMu  Banyumas sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu
Persepsi  usaha  mikro  kecil  (UMK)  binaan LazisMu  Banyumas  terhadap  pembiayaan  dari lembaga keuangan syariah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melaporkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah sebesar 8,93%
dan  inklusi  bank  syariah  sebesar  9,1%  berdasarkan hasil  Survey  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  2019. Angka  tersebut  merupakan  indikator  bahwa  tingkat pemahaman publik terhadap produk bank syariah dna lembaga  keuangan  syariah  masih  perlu  ditingkatkan lagi di masa depan.
Karena  itu,  hanya  sebanyak  1,4%  dari  72 responden di Pasar Malam Akbar Kemayoran pernah melakukan  transaksi  pembiayaan  syariah  (Nugroho, dkk., 2018). Selebihnya belum pernah memanfaatkannya  dengan  segala  alasannya.  Padahal mayoritas responden sudah memiliki nomor rekening tabungan disejumlah bank syariah.
Untuk  meningkatkan  literasi  dan  inklusi, koperasi  syariah  dan  bank  syariah  perlu  melakukan promosi  dengan  masif,  gencar,  dan  berkelanjutan. Lembaga  keuangan  syariah  tersebut  perlu  makin mendekatkan diri dengan nasabah dan memperbanyak produk simpanan dan pembiayaannya.
Apalagi jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 98%  dari  total  badan  usaha  nasional  dengan kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Domestik  Bruto (PDB)  sebesar  57%,  dan  menyerap angkatan  kerja sebanyak 60%. Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis dan selalu diselamatkan pelaku usaha mikro dan kecil.
Namun  dikarenakan  ciri  khas  dari  usaha  mikro yang  tanpa  legalitas  dan  manajemen  tradisional membuatnya  kurang  tersentuh  lembaga  keuangan
formal,  baik  koperasi  syariah  maupun  bank  syariah. Praktik  bisnis  koperasi  syariah  pun  belum  banyak menyentuh usaha mikro binaan LazisMu Banyumas.
Mayoritas  responden  mengakui  belum  pernah mendapatkan  penawaran  pembiayaan  dari koperasi syariah. Keterbatasan sumber modal koperasi syariah juga  menyebabkan  segmennya terbatas,  di antaranya pada produk penyertaan modal mengarah pada usaha mikro (Nurrachmi, dkk., 2020).
Begitu  pula  keberadaan  bank  syariah  belum banyak  diketahui  responden.  Ketidaktahuannya  ini mengindikasikan  tingkat  literasinya  terhadap  jasa produk simpanan, pembiayaan, dan jasa pembayaran bank rendah.
Koperasi  syariah  dan  bank  syariah  merupakan lembaga  keuangan  formal,  yang  menetapkan  syarat tertentu  bagi  usaha  mikro  yang  akan  mengajukan pembiayaan.  Jaminan  pembiayaan  belum  bisa dilepaskan dari syarat untuk mendapatkan pembiayaan.
Usaha  mikro  membutuhkan  pembiayaan  yang dapat  mengatasi  kendala  permodalan  saat membahas kinerja  usahanya.  Namun  usaha  mikro  menghadapi kendala  jaminan  dan  manajemen  usaha  yang tradisional  saat  mengajukan  pembiayaan  pada koperasi  syariah  atau  bank  syariah.  Dibutuhkan persyaratan  serba  fleksibel  dalam  bentuk  syarat jaminan, jangka waktu tagihan, dan model penagihan yang biasanya harian.
Tabel 3. Persepsi Usaha Mikro Terhadap Pembiayaan Syariah
Sebelum berangkat lebih dalam pembahasannya, tabel  di  atas  menjelaskan  mengenai  tingkat pemahaman  responden  pada  koperasi  syariah  dan bank syariah.
Mayoritas responden belum memahami koperasi syariah  dan  bank  syariah.  Padahal  kedua  jenis lembaga  keuangan  ini  sudah  lama  melayani masyarakat,  termasuk  kalangan  usaha mikro.  Akan
tetapi, ketidaktahuannya menjadi fakta bahwa tingkat literasi dan inklusi mereka masih sangat rendah.
Penelitian  ini  tidak  menelusuri  lebih  dalam  apa yang  menyebabkan  responden  tidak  mengetahui kedua  jenis  lembaga  tersebut,  yaitu  koperasi  syariah dan bank syariah. Ketidaktahuan ini menguatkan hasil survey  OJK  bahwa  tingkat  literasi  dan  inklusi masyarakat, khususnya  usaha  mikro,  memang  masih rendah.
Kecuali  responden  Dhodi,  Teguh,  dan  Hartono masih  memiliki  pengetahuan  yang  cukup terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Ketiga responden tersebut  pernah  berinteraksi  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  koperasi  syariah  dan  bank syariah.  Responden  Dhodi  dan  Teguh  sudah melakukan  kemitraan  untuk  penyediaan  bantuan modal,  sedangkan  Hartono  pernah ditawarkan kredit dari bank konvensional.
Terdapat  tiga  indikator  bagi  usaha,  termasuk usaha  mikro,  saat  mengelola  keuangan,  yaitu penggunaan  anggaran,  pencatatan,  dan  pelaporan. Ketika  indikator  tersebut  dimulai  dari perencanaan, penetapan  laba  usaha,  dan  upaya  pengembangan usahanya di masa datang. Indikator tersebut yang akan membuat usaha berani mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan.
Permasalahannya  terletak  pada  usaha  mikro belum  mempergunakan  ketiga  indikator  tersebut dalam usahanya. Pengelolaan dana dan penetapan laba masih  sesuka  dan  semaunya  pelaku  usaha  mikro sehingga  keuangannya  tidak  terencana  dengan  baik (Ardila, dkk., 2020).
Sejumlah  responden  lebih  mengandalkan  naluri usaha saat mengelola usahanya, yang ditandai dengan ketiadaan  perencanaan  usaha  secara  tertulis.  Selama
perbincangannya dengan sejumlah responden, peneliti seringkali mendapatkan informasi dimana responden juga ragu untuk menyebutkan angka-angkanya.
Seorang responden mengakui pernah
mendapatkan  pelatihan  bisnis  hasil  kerjasama  PD Aisyiyah
Banyumas bersama Universitas Muhammadiyah  Purwokerto.  Namun  responden belum  memahami  materi  secara  utuh  sehingga mengalami  kesulitan  saat  akan  menerapkan  dalam usahanya.
Secara keseluruhan, responden, yang merupakan pelaku usaha mikro, mempergunakan hasil pendapatan  hari  itu  untuk  diputar  kembali  menjadi modal usaha hari berikutnya. Terdapat
ketidakpastian  volume  produksinya  untuk  hari- hari  berikutnya  karena  sangat  mengandalkan  dari pendapatan sebelumnya.
Karena itu, usaha mikro yang menjadi responden dalam  penelitian  ini  memiliki  persepsi yang  negatif terhadap  pembiayaan  syariah,  yang  ditawarkan  dari koperasi  syariah  maupun  bank  syariah.  Meskipun responden  membutuhkan  dana  dari  pihak  lain, ketidakmampuannya memproyeksikan kinerja usahanya  menimbulkan  kecemasan  tidak  dapat mengembalikan
pinjamannya, sebagaimana digambarkan pada tabel 4.
Responden  menyatakan  minat  mengajukan pembiayaan  syariah  belum  dan  tidak  ada  karena khawatir  menjadi  beban  usaha  dan  tidak  bisa mengembalikannya.  Dalam  dirinya  sudah  terekam kemampuan pembayarannya di masa datang sehingga lebih memilih menolak tawaran  pembiayaan  syariah. Sebagian besar responden belum pernah mendapatkan penawaran  pembiayaan  dari  lembaga  keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya.
Tabel 4. Minat Responden Mengajukan Pembiayaan Syariah
Manajemen  yang  sederhana  membuat  usaha mikro  kesulitan  memenuhi  syarat  administrasi  yang diharuskan  saat  pengajuan  pembiayaan.  Sebab umumnya  segala  transaksi  penjualan  belum  tercatat dengan  baik  dan  sekadar  kepercayaan  dari  masing- masing  yang  terlibat.  Akibatnya  respoden  hanya menerka pendapatannya pada masa lalu.
Padahal  koperasi  syariah  dan  bank  syariah mengharuskan  syarat  administrasi  yang  transparan dan  akuntanbel  agar  mudah  menilai  kemampuannya sebagai  calon  nasabah  pembiayaan.  Selain  itu  dapat memproyeksikan  pendapatan  dan  pengeluarannya serta kemampuan besaran angsuran.
Dari penuturan responden juga terungkap bahwa promosi  koperasi  syariah  dan  bank  syariah  belum menyentuh usaha  mikro  binaan  LazisMu  Banyumas. Sebagai  lembaga  keuangan  yang  mengedepankan kemajuan sektor riil selayaknya mempromosikan diri lebih gencar dan masif kepada usaha mikro, temasuk usaha  mikro  binaan  LazisMu  Banyumas.  Bank konvensional  menawarkan  kredit  kepada  seorang responden  selayaknya  menjadi  perhatian  karena promosinya agresif.
Koperasi  syariah  dan  bank  syariah  memiliki karakter  yang  berbeda  dengan  lembaga  keuangan konvensional, terutama dalam penentuan keuntungan. Lembaga keuangan konvensional lebih
mengedepankan bunga ( interest ) pada setiap kreditnya, yang dihitung dari pokok pinjaman.
Ini  berbeda  dengan  lembaga  keuangan  syariah, baik  koperasi  maupun  bank  syariah,  memiliki beragam jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pilihan akad tersebut terdiri dari :
a. Wadiah, yaitu penitipan barang atau uang antara pihak  yang  mempunyai  barang  atau  uang  dan pihak  yang  diberi  kepercayaan  dengan  tujuan untuk  menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta keutuhan barang atau uang.
b. Mudharabah, yaitu kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah bila karena penyebabnya diluar kemampuan  manajemen,  seperti  perubahan kebijakan, inflasi, bencana alam, dan sebagainya.
c. Musyarakah,  yaitu  kerjasama  antara  dua  pihak atau  lebih  untuk  usaha  tertentu  yang  masing- masing  pihak  memberikan  porsi  dana  masing- masing.
d. Murabahah,  yaitu  pembiayaan  suatu  barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati. Akad ini paling banyak dipergunakan di lembaga keuangan syariah.
e. Salam,  yaitu  pembiayaan  suatu  barang  dengan cara  pemesanan  dan  pembayaran  harga  yang dilakukan  terlebih dahulu  dengan syarat  tertentu yang disepakati.
f. Istisna,  yaitu  pembiayaan  barang  dalam  bentuk pemesanan  pembuatan  barang  tertentu  yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
g. Ijarah,  yaitu  penyediaan  dana  dalam  rangka memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikian  barang itu sendiri.
h. Qardh,  yaitu  pinjaman  dana  kepada  nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan  dana  yang  diterimanya  pada waktu yang telah disepakati.
Kenyataannya belum semua responden memahami  akad-akad  tersebut  yang  menjadi  jenis dalam  pembiayaan.  Setiap  akad  hanya  cocok  atau tepat  dipergunakan  pada  pembiayaan  tertentu sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak.
Karena  itu,  pemahaman  usaha  mikro  terhadap akad  akan  membantunya  memilih  pembiayaan  yang tepat untuk usahanya. Responden sebagai usaha mikro perlu  berinisiatif  mencari  informasi  produk-produk pembiayaan yang tepat.
Usaha mikro merupakan usaha kerakyatan yang mempunyai  potensi  untuk  terus  didukung  dan dikembangkan.  Pengembangannya  dengan  cara meningkatkan  kapasitas  produksinya  sehingga  akan memerlukan  modal  cukup  besar,  tetapi  terukur kemampuan  usaha mikro  sebagai  nasabah.  Namun modal  yang  minim,  kualitas  SDM  rendah,  serta keterampilan  terbatas  menyebabkan  usaha  mikro belum  mampu  mengimbangi  perubahan  selera konsumen dan berdaya saing global.
Kualitas  SDM  yang  rendah  sebenarnya  sudah ditangani dengan baik kehadiran anak- anaknya yang sudah  beranjak  dewasa.  Proses  perkuliahan  melalui daring  berpeluang  untuk  dimanfaatkan  tenaganya dengan  mengenal  akad  pembiayaan,  yang  kelak berguna bagi kemajuan usaha dan wasasan mereka.

## Tabel 5. Pemahaman Responden Terhadap Akad
Pembiayaan Syariah
Berdasarkan  tabel  di  atas  ditemukan  bahwa mayoritas responden belum atau tidak paham mengenai akad  yang  berlaku  dalam  pembiayaan  syariah. Responden tidak mengenal pengertian dari akad, jenis- jenisnya, serta manfaatnya bagi usahanya.
Terdapat  delapan  akad  dalam  pembiayaan  bank syariah dan satu pun tidak dipahaminya dengan baik. Padahal mayoritas responden adalah warga Muhammadiyah yang aktif dalam berbagai pengajian yang diselenggarakan  sejumlah masjid milik Muhammadiyah.
Temuan  ini  menguatkan  penelitian  sebelumnya bahwa usaha mikro membutuhkan modal dari lembaga keuangan syariah, tetapi belum memahami karakteristik  pembiayaan  syariah  (Mesraudha,  dkk., 2021).  Meskipun  persepsinya  terhadap  bank  syariah positif karena menerapkan prinsip syariah yang bebas dari bunga dan riba, tetap saja belum menginisiasinya untuk menggali informasi bank syariah lebih dalam.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka temuan dari rumusan kedua adalah sebagai berikut:
a. Responden  yang  merupakan  usaha  mikro bersikap  pasif  terhadap  informasi  mengenai jenis pembiayaan dan akad dalam bank syariah
b. Koperasi  syariah  dan  bank  syariah  belum melakukan  promosi  secara  masif  sehingga menyentuh  pelaku  usaha  riil  agar  menjadi kelompok segmen pembiayaan syariah.
c. Responden  belum  mempergunakan  manajemen modern  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga transaksi keuangannya belum tersimpan, tercatat, dan terlaporkan dengan transparan dan akuntabel.
d. Keterbatasan  ini  menyebabkan  responden  belum bersedia  memanfaatkan  fasilitas  pembiayaannya untuk menguatkan struktur modal usahanya.
e. Responden  belum  mampu  menyusun  dan memproyeksikan  rencana  kerja  usahanya  hingga 5-10  tahun  mendatang  sehingga  dapat  diketahui
dan dihitung kebutuhan modal usahanya.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan usaha mikro binaan  LazisMu  Banyumas  saat  akan  memilih pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.
Persoalan  klasik  yang  dihadapi  usaha  mikro adalah  keterbatasan  modal.  Akibat  persoalan  ini menyebabkan perjalanan usahanya menjadi dilematis, yaitu  tetap  beroperasi  dengan  modal makin  tergerus, skala  usahanya  tidak  berkembang,  sekadar  ada,  atau tutup operasi alias bangkrut.
Namun  upaya  menambah  modal  dari  lembaga keuangan syariah pun terbentur persyaratan formal, di antara  ketersediaan  jaminan,  pembukuan  sederhana, dan  lebih  penting  adalah  persepsinya  terhadap kemampuan  usahanya  membayar  kewajibannya. Semua  responden  sudah  menyatakan  ragu  atas kemampuannya  membayar  angsuran  bulanan  bila mengakses  pembiayaan  dari  koperasi  atau  bank syariah.
Responden  merupakan  warga  Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan  di  masjid  atau  Amal  Usaha Muhammmadiyah  (AUM).  Latar  belakang  ini memengaruhi  kecenderungannya  bahwa  kalau  pun mengajukan  pinjaman  ke  lembaga  resmi  tetap  harus bebas riba.
“Harus bebas riba. Ini prinsipnya kalau saya mau pinjam.  Saya  tidak  pernah  pinjam  uang  ke  koperasi syariah.  Yang  pinjam  itu  adalah  anak  saya.  Tetapi kalau pun saya mau pinjam, ya harus bebas dari riba.” (responden Mukarram)
“Dari  awal  saya  sudah  ingin  lepas  dari  riba. Makanya selain mendirikan warung angkringan, juga mendirikan  koperasi  syariah.  Saya  belum  banyak paham  dan  masih  perlu  belajar  tentang koperasi syariah.” (responden Dhodi Junaedi)
Kedua responden ini mewakili semua responden bahwa pinjaman tidak boleh mengandung unsur riba. Sebab riba merupakan praktik  yang diharamkan oleh agama.
Prinsip  tersebut  menjad  peluang  bagi  koperasi dan  bank  syariah  untuk  menyediakan  jasa layanan pembiayaan kepada usaha mikro. Untuk itu, lembaga keuangan ini perlu mempromosikan produk pembiayaannya, kantor layannya makin aksesibilitas, pelayannya ramah, serta pendampingan dan pengembangan modal.
Pendampingan  ini  perlu  karena  belum  semua usaha  mikro  menerapkan  manajemen  modern,
minimal  mencatat  transaksi  keuangannya.  Koperasi dan  bank  syariah  memberikan  pendampingan  agar usaha  mikronya  makin  transparan  dan  akuntabel sehingga  akan  menjamin  kelancaran  pembayaran kewajibannya.
Semua  responden  pernah  menerima  bantuan modal  usaha  dari  LazisMu  Banyumas  dan  ternyata masih mengharapkan bantuan sejenis. Sebab bantuan yang  diterimanya  itu  tidak  perlu dikembalikan  atau dibayar  kembali  kepada  LazisMu  Banyumas.  Dana yang diberikannya itu merupakan dana dari zakat yang dibolehkan  untuk  pemberdayaan  ekonomi  umat sehingga tidak ada kewajiban untuk
mengembalikannya.
Namun  demikian,  responden  tetap  menyimpan
niat
bahwa akan menyisihkan sebagian keuntungannya  untuk  disetorkan  kepada  LazisMu Banyumas  sebagai  infak.  Niat  ini  sebagai  bentuk ucapan terima kasih karena telah dibantu modal usaha sehingga usahanya kembali berjalan.
Model  bantuan  dana  tanpa  tambahan  apa  pun sebenarnya  sudah  tersedia  di  lembaga  keuangan syariah. Nama produknya adalah pembiayaan qardhu hasan, yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh.
Pembiayaan  ini  merupakan  produk  pembiayaan yang mengemban misi sosial dari lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan masyarakat. Para ulama sepakat bahwa akad ini sebagai perilaku manusia yang saling  membutuhkan  satu  sama  lainnya,  yang  salah satu  bentuknya  adalah  memberikan  pinjaman  tanpa tambahan  apa  pun  (Purwadi,  2014).  Pembiayaan qardh  hasan  dapat  dipergunakan  lembaga  keuangan sebagai  bentuk  tanggungjawab  sosial  perusahaan (Sukma, dkk., 2017).
Dikarenakan pembiayaan ini bukan dikategorikan  sebagai  pinjaman  komersial,  maka sumber pendanaannya bisa berasal dari penghimpunan  dana  ZIS,  baik  dari  internal  maupun eksternal usaha. Sumber dana internal adalah setoran zakat, infak, dan sedekah dari karyawan dan nasabah. Sumber  eksternal  adalah  setoran  ZIS  masyarakat kepada  lembaga  keuangan  syariah  dan  juga bekerjasama  dengan  dana  CSR  (corporate  social responsibility) dari perusahaan-perusahaan (Mubarok, 2019).
Meskipun  pembiayaan  ini  lebih  dominan mengandung  unsur  sosial,  juga  akan  berdampak komersial  karena  meningkatkan  citra  baik  dan
meningkatkan loyalitas masyarakat pada bank syariah (Kurniati,  dkk.,  2020).  Pembiayaan  ini  juga  akan meningkatkan  kapasitas  usaha  mikro sehingga  kelak menjadi nasabah yang loyal, baik untuk pemanfaatan produk  simpanan,  pembiayaan,  dan  jasa  transaksi pembayaran  pada  bank  syariah  di  masa  depan (Vabella, dkk., 2018).
Responden  belum  mengetahui  dan  memahami pembiayaan  qardhu  hasan,  yang  cocok  diberikan kepada usaha mikro agar meningkat skala produksinya.  Hal  ini  terbukti  dari  jawabannya  saat ditanyakan  pemahamannya  terhadap  pembiayaan qardhu hasan, sebagaimana yang terlampir pada tabel.
Tabel 6. Pemahaman Responden tentang Akad
Pembiayaan Qardhu Hasan
Responden,  yang  mayoritas  usahanya  bidang makanan dan minuman, masih menyimpan keterbatasan,  seperti  kurang  akses  modal  dan pemasaran.  Bantuan  penguatan  modal  usaha  ini mempertimbangkan faktor-faktor besaran sekitar Rp.1 – 10 juta untuk dibelanjakan barang bahan baku dan alat produksi.
Gambar 2. Alur Pengajuan Pembiayaan Qardhu Hasan di LKS
Untuk  itu,  responden  perlu  berinisiatif  mencari informasi  dan  selanjutnya  mengajukannya  kepada koperasi  atau  bank  syariah  seperti  gambar  di  atas. Kemudian respoden bersedia dilakukan survey sebagai bentuk  verifikasi  dan  bagian  dari  tahapan  awal  ini sebagai upaya kelengkapan berkas, transparansi,  dan akuntabilitas.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  temuan  dari rumusan
masalah Faktor-faktor yang
dipertimbangkan  usaha  mikro  binaan  LazisMu Banyumas  saat  akan  memilih  pembiayaan  dari lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: a. responden  tetap  membutuhkan  modal  dari sumber  pendanaan  dari  lembaga  keuangan syariah
b. responden  belum  berinisiatif  mencari  informasi pembiayaan  yang  ringan  beban    administrasinya
c. responden  berminat  mengajukan  pembiayaan qardhu  hasan  yang  diproyeksikan  cocok dengan kemampuan usahanya

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  persoalan  yang  dihadapi  pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya adalah kecukupan modal, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta pendampingan. Bantuan modal belum meningkatkan  kapasitas  produksinya,  tetapi  sudah cukup untuk mempertahankan usahanya dari penutupan  usaha  atau  bangkrut.  Ditemukan  pelaku usaha yang menutup usahanya bukan karena bangkrut, melainkan  karena  membutuhkan  modal  tambahan karena pasarnya masih menjanjikan untuk pengembangan usahanya.
Pemberian modal belum cukup karena dibutuhkan  pendampingan  pada  pelaku  usaha  agar dapat mengelola keuangannya dengan baik, menerapkan  manajemen  modern  yang  sederhana, memiliki  motivasi  untuk  berkembang,  dan  memiliki keberanian untuk meningkatkan kapasitas produksinya,  serta  memperkuat  modal  melalui pembiayaan syariah.
Pembiayaan  syariah  bukan  utang  piutang, melainkan  sebuah  bentuk  kerjasama  antara  pelaku usaha  mikro  dengan  mitra  kerjanya.  Karena  itu dibutuhkan  pemahaman  dasar  terhadap  jenis-jenis akad  pembiayaan,  terutama  akad  qard  hasan,  yang cocok dengan kebutuhan penguatan modal bagi skala usahanya.
Tingkat  literasi  pelaku  usaha  mikro  binaan Lazimu  Banyumas  terhadap  jenis  akad  pembiayaan masih  minim.  Bahkan  mayoritas  belum  mengenal koperasi syariah atau bank syariah yang menawarkan produk  pembiayaan  syariah  dengan  baik,  sedangkan sebagian  lagi  menolak  kerjasama  dengan  lembaga keuangan syariah maupun konvensional.
Berdasarkan  temuan  tersebut,  pelaku  usaha mikro  lebih  mengandalkan  modal  sendiri  yang diperoleh dari perputaran omsetnya. Tambahan modal
hanya akan diakses bila berupa bantuan tanpa jasa dan kewajiban untuk mengembalikannya.
Lazismu Banyumas hanya memberikan satu kali bantuan agar menciptakan keadilan dalam pendistribusiannya. Sebab masih banyak pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal darinya.
Karena itu pelaku usaha yang sudah mendapatkan bantuannya perlu meningkatkan kapasitas  usahanya  atau  mengakses  modal  dari sumber  lain.  Persoalannya  terletak  pada  keinginan menambah modal masih tetap tinggi. Namun, mereka dibayangi kekhawatiran tidak bisa mengembalikannya  karena  daya  beli  pelanggannya sedang turun dan bahan baku produksinya naik.
Pada  umumnya  pelaku  usaha  mikro  merasa bersyukur  mendapatkan  bantuan  dari  Lazismu Banyumas dan tidak melupakan jasanya. Karena itu, mereka  sudah  menetapkan  niat  untuk  menyisihkan profit untuk disetorkan ke Lazismu Banyumas sebagai infaq bila usahanya makin membaik di masa depan.

## 4. KESIMPULAN
Pembebasan aktivitas manusia telah membangkitkan semangat pelaku usaha mikro untuk kembali  berjualan  atau  memproduksi  barang  bagi pelanggannya. Untuk menghidupkan kembali usahanya salah satunya ditempuh dengan mengakses modal dari Lazismu Banyumas.
Lazismu Banyumas memiliki program pemberdayaan  usaha  mikro  sehingga  diharapkan pelakunya makin kuat kinerja usahanya. Bantuannya diberikan dalam bentuk barang yang diajukan pelaku usaha mikro dan uang sesuai dengan kebutuhannya.
Bantuan  modal  tersebut  cukup  menguatkan modal usaha mikro sehingga dapat kembali beroperasi atau  berdagang.  Tambahan  modal  masih  diharapkan karena  harga-harga  bahan  baku  naik  dan  untuk memperkuat beban operasional.
Akses pembiayaan syariah dari koperasi syariah dan bank syariah belum menjadi pilihan pelaku usaha mikro binaan Lazismu Banyumas. Mereka mempertimbangkan kemampuan pelunasannya karena  kondisi  pasar  masih  belum  pulih  secara optimal,  harga  bahan  baku  naik,  serta  belum memahami  jenis  akad  pembiayaan  syariah.  Namun mereka  menetapkan  janji  untuk  menjadi  usaha  yang mapan  sehingga  dapat  menjadi  muzaki  di  Lazismu Banyumas.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dihaturkan  kepada  Dekan Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  (LPPM)  UMP  atas  dukungannya  dalam penelitian  ini.  Semoga  penelitian  ini  dapat  menjadi pedomann dalam melakukan pembinaan dan pendampingan  bagi  usaha  mikro  binaan  Lazism Banyumas di masa depan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah  dalam  Pengembangan  Kinerja Usaha  Mikro  pada  BMT  (Baitul  Maal  Wat Tamwil). Law  and  Justice , 2 (2),  113–123. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142
Diana,  R.  (2019).  Kecil  Pada  Lembaga  Keuangan Formal  Di  Provinsi  Analysis  of  Capital Accessibility  of  Small  Micro  Enterprises  To Formal Financial Institutions in. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 27 (1), 67–80.
Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat,
Infak,  Sedekah  (Zis)  Dalam  Pengembangan Umkm  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  Di Lazismu  Kota  Parepare. Al-’Ibrah:  Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam , 8 (1), 129–143. Jenita.  (2017).  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro
Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat  Kecil  Di  Indonesia. Al  Masraf: Jurnal  Lembaga  Keuangan  Dan  Perbankan , 2 (2), 177–190.
Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha  Mikro  di  Baznas  Gresik. Jurnal Ekonomika  Dan  Bisnis  Islam , 3 (3),  114–125. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125 Pratama,  B.  C.,  Innayah,  M.  N.,  &  Darmawan,  A.
(2021).  Pendampingan  UMKM  dan  Pedagang Kaki Lima (PKL) Terdampak Pandemi Covid-19 di  Area  Kampus  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto  dalam  Menjalankan  Contactless Business. Jurnal Budimas , 3 (2), 6.
Puspitasari,  D.  C.  (2015).  Modal  Sosial  Perempuan Dalam  Peran  Penguatan  Ekonomi  Keluarga.
Jurnal Pemikiran Sosiologi , 1 (2), 69. https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445 Ritonga,  A.,  Romus,  M.,  &  Nofianti,  L.  (2020).
Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro di  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat , 8 (1),  1. https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7260 Saepudin,  E.,  &  Mukarromah,  S.  (2018).  Strategi Pemasaran  Perbankan  Syariah  Di  Banyumas Encep  Saepudin  1  ,  Safitri  Mukarromah  2  1.
Islamidina Jurnal Pemikiran Islam ,
19 (September), 41–58.
Safitri, H., & Khasan Setiaji. (2018). Pengaruh Modal Usaha  dan  Karakteristik  Wirausaha  Terhadap Perkembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Desa Kedungleper  Kecamatan  Bangsri  Kabupaten Jepara. Economics  Education  Analysis  Journal , 7 (2), 792–800.
Taryana.  (2019).  Optimalisasi  Pembiayaan  UMKM pada  Unit  Mikro  Bank  Syariah  Mandiri. Jurnal Liquidity , 8 (1), 49–61.
Ulfa,  M.,  &  Mulyadi,  M.  (2020).  Analisis  Dampak Kredit  Usaha  Rakyat  pada  Sektor  Usaha  Mikro terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota Makassar. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah
Sosial , 11 (1), 17–28. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1294
Wahyuningsih,  S.,  &  Makhrus,  M.  (2019).
Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan  di  Kabupaten  Banyumas. Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2), 179.
https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720