## Peran Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bantuan Kebencanaan
Muhammad Taufiq Hidayat Putra P 1* , Muhammad Hamrin NurWahyu 2 , Ahmad Nur Muhammad Syahrul A 3 , Abdul Wahab 4
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Nusa Tenggara Barat 1,2,3
Email: 30.1203@praja.ipdn.ac.id 1 , chocolatoz050@gmail.com 2 , ahmadsyahrul082@gmail.com 3 , abdul@ipdn.ac.id 4
Artikel info

## Artikel history
Diterima  : 16-09-2022 Direvisi   : 18-09-2022 Disetujui   : 20-09-2022
Kata Kunci: Syafaat Alquran; Hari Penghisaban; Hadis; Qari.
Keywords: Defender, Hereafter; Hadith; Qari

## Abstrak
Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan  baik  oleh  faktor alam  maupun  faktor  non  alam  dan  manusia  sehingga  mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan  dampak  psikologis.  Dari  kerugian  yang  ditimbulkan  dibutuhkan kesigapan  agar  mengurangi  efek  samping  yang  akan  terjadi.  Dinas  sosial merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki peran penting dalam keterlibatan pada penyaluran bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Peran ini juga sebagai bentuk kesigapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada penyelenggaraan tanggap bencana. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi besar dengan tingkat potensi kebakaran yang  tinggi.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  peran  serta  upaya  dinas  sosial provinsi  Sulawesi  selatan  dalam  tanggap  bencana  guna  mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terdampak bencana misalnya dengan memberi bantuan logistic berupa pemenuhan kebutuhan yang kurang seperti makanan siap saji, tenda sementara, serta kebutuhan  wanita dan anak-anak. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penyusunannya dalam menghasilkan kesimpulan.

## Abstract
Disasters are a series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods  caused  by  both  natural  and  non-natural  and  human  factors, resulting  in  human  casualties,  environmental  damage,  property  losses  and psychological impacts. From the losses caused, alertness is needed in order to  reduce  the  side  effects  that  will  occur.  The  social  service  is  one  of  the government  institutions  that  has  an  important  role  in being  involved  in  the distribution  of  social  assistance  needed  by  disaster-affected  communities. This role is also a form of alertness carried out by the Social Service in the implementation of disaster response. South Sulawesi Province is one of the large provinces with a high level of fire potential. This study examines the role and efforts of the social services of the South Sulawesi province in disaster response to overcome problems that occur in disaster-affected communities, for example by providing logistical assistance in the form of fulfilling needs that are lacking such as fast food, temporary tents, and the needs of women and  children.  This  study  was  studied  using  descriptive  qualitative  research methods in its preparation in producing conclusions.
Koresponden author: Muhammad TaufiqHidayat Putra P Email: 30.1203@praja.ipdn.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  rawan  akan  bencana.  Bencana  alam  seperti  banjir, gempa  bumi,  gunung  meletus,  tsunami  dan  kekeringan  terjadi  hampir  di  seluruh  daerah ( Heryati , 2020). Permasalahan bencana disebabkan berbagai hal, mulai dari kondisi geografis hingga ulah manusia itu sendiri ( Hedriyanti & Syamsuddin , 2021). Indonesia juga terletak di jalur  tiga  lempeng  tektonik  yang  aktif,  yaitu  Indo-Australia  di  sebelah  Selatan,  Eurasia  di sebelah  Utara dan  lempeng Pasifik di  Timur  ( Syam , 2016).  Indonesia juga dilalui oleh jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan termasuk  ke  dalam  jalur  pegunungan  aktif  ring  of  fire  atau  cincin  api  pasifik  dunia  yang merupakan jalur pegunungan aktif dan merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik ( Tyas et al. , 2020). Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40. 000 km dan sering pula disebut sebagai sabuk gempa pasifik ( Frastika et al. , 2013).
Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian  harta  benda  dan  dampak  psikologis  ( Pahleviannur ,  2019).  Bencana  ada  macam- macamnya, yaitu bencana alam, bencana sosial, kejadian bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, angin puting dan gelombang pasang atau badai ( Ari et al. , 2019). Menurut data yang dikemukakan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  terhitung  sejak  awal tahun 2019 higga akhir bulan Maret 2019 peristiwa bencana yang menimpa wilayah Indonesia mencapai 1. 256 kejadian bencana dengan korban jiwa sebanyak 367 meninggal dan hilang, 1. 385 luka-luka, dan 649. 490 terdampak dan mengungsi ( Bencana , 2019).
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak ( Novimaimory ,  2019).  Jaminan  ini  tercantum  pada  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  ( Indonesia ,  2004).  Utamanya  merupakan  sebuah bidang  kesejahteraan  sosial  yang  memperhatikan  perlindungan  sosial  yang  di  dalamnya termasuk  kemiskinan,  usia  lanjut,  kecacatan,  pengangguran,  keluarga  dan  anak-anak. Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ( Asmuni , 2020).
Pada dasarnya pada kebencanaan terdapat 3 tahapan yaitu pra-bencana, tanggap bencana serta  pasca  bencana  ( Widianto ,  2019).  Akan  tetapi  pada  kondisi  bencana  kebakaran  yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terus bertambah membuat resiko terjadinya kejadian kebakaran yang datang secara tiba-tiba meningkat yang sulit untuk diprediksi. Masalah yang ada, dalam pelaksanaannya adalah program-program penanggulangan terkadang hanya dalam program  tanggap  darurat  semata.  Program  penanggulangan  bencana  baik  itu  pra  dan  pasca kurang diperhatikan oleh Lembaga-lembaga pelayanan kebencanaan. Akibatnya dampak yang terjadi akan lebih berat dan sulit dalam proses rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi dari korban bencana itu sendiri ( Fillah et al. , 2016).
Kondisi akibat bencana tersebut sehingga diketahui warga membutuhkan banyak bantuan berupa air bersih, obat-obatan, masakan siap saji, tenda atau terpal, peralatan memasak, beras dan  lauk  pauk,  pakaian  layak  pakai,  selimut  serta  kebutuhan  kelompok  rentan.  Setelah
pendataan kebutuhan logistic korban terdampak kebakaran tersebut telah rampung kemudian assesmen  kebutuhan  tersebut  diserahkan  kepada  pihak  Dinas  Sosial  yang  mana  kemudian memberikan  bantuan  logistic  yang  dibutuhkan.  Akan  tetapi  sebelum  menyetujui  assesmen kebutuhan  logistic  tersebut,  pihak  Dinas  Sosial  provinsi  melakukan  pengecekan  di  website simlok  guna  memeriksa  ketersediaan  logistic  yang  dibutuhkan  apakah  mencukupi.  Setelah diperiksa dan ketersediaan logistic tersebut memenuhi kemudian pihak Dinas Sosial melakukan pendataan  barang  keluar  pada  gudang  logistic  yang  mana  kemudian  diperbarui  di  aplikasi simlok guna memberikan transparansi akan ketersediaan kebutuhan ligstik.
Bersamaan  dengan  pembaruan  pendataan  tersebut,  pihak  Dinas  Sosial  juga  telah digerakkan  menuju  gudang  logistic  guna  langsung  menyiapkan  kebutuhan  logistic  yang diperlukan agar langsung dapat diberikan kepada korban kebakaran pada tahap tanggap darurat. Akan tetapi, yang perlu diketahui disini aplikasi atau website simlok hanya dapat diakses oleh pihak  Dinas  Sosial  Provinsi  guna  menjaga  keaslian  data  dan  ketersediaan  barang  kebutuhan korban bencana. Setelah bantuan kebencanaan disalurkan, tugas Dinas Sosial hanya berakhir hingga disitu karena yang bertugas memberikan rehabilitasi pada tahap pasca bencana dialihkan kepada pihak Dinas Kesehatan dan dinas terkait dalam memberikan bantuan pemulihan mental serta pemberian layanan kesehatan kepada korban terdampak bencana kebakaran. Berdasarkan latar belakang yang dilar dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang peran serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada bencana.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penyusunan  jurnal  ini  adalah  dengan menggunakan  cara  metode  kualitatif  deskriptif  disertai  turun  langsung  dalam  persiapan pemberian bantuan logstik kepada terdampak bencana ( Sugiyono , 2018). Metode ini digunakan dengan cara menggabungkan berbagai jurnal dan data yang diperoleh kemudian menjelaskan materi dengan digabungkan dengan perolehan data yang berasal dari lapangan dengan berbagai dokumentasi.
Penggunaan pendekatan kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa fakta juga  di  harapkan  dapat  mengungkapkan  nilai-nilai  tersembunyi.  Sedangkan  pendekatan penilaian  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif dengan pendekatan Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif ini tidak hanya terbatas  pada  pengumpulan  data  dan  penyusunan  data,  tetapi  juga  meliputi  penelitian  dan interprestasi data yang telah di kumpul dan segala sesuatu dalam penelitian ini, yang di tentukan dari hasil pengumpulan data yang mencermikan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.
Adapun  lokasi  penelitian  yang  dijadikan  tempat  penelitian  adalah  Provinsi  Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka, observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  yaitu  peneliti sendiri, pedoman wawancara atau interview guide, dan catatan lapangan. Pengujian keabsahan data  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pengujian  kredibilitas  dengan  cara  perpanjangan pengamatan. Analisis data yang digunakan  yaitu Model  Interaktif menurut Miles, Huberman dan ( Saldana , 2013). Analisis metode interaktif terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran Dinas Sosial dalam Bantuan Kebencanaan
Menurut ( Soekanto , 2012), peran merupakan aspek dinamis kedudukan/status,  apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia menjalankan  peran  ( Hedriyanti  &  Syamsuddin ,  2021).  Peran  diartikan  pada  karakteristisasi yang dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur  sosial.  Peran  seorang  aktor  adalah  batasan  yang  dirancang  oleh  actor  lain,  yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance). Peranan (role) merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status).  Pembedaan  antara  kedudukan  dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.
Peraturan  diatur  oleh  norma-norma  yang  berlaku  misalnya  norma  kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalanan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.  Peranan  melekat  pada  diri  seseorang  harus  dibedakan  dengan  posisi  dalam  pergaulan masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk kepada fungsi, penyusuaian diri dan sebagai  suatu  proses.  Jadi  seseorang,  menduduki  suatu  posisi  dalam  masyarakat  serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu: (a) Peranan meliputi norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan; (b) Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam  masyarakat  sebagai  organisasi;  (c)  Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Macam-macam peran formal keluarga dan peran formal bersifat eksplisi
Menurut ( Indonesia , 2007), bencana adalah peristiwa atau serangkaian dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis  ( Pahleviannur ,  2019).  Bencana (disaster) menurut  ( AB &  DN , 2020) adalah setiap kejadian  yang menyebabkan kerusakan,  gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memperburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.
Adapun jenis-jenis bencana, yaitu: (1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa  yang disebabkan oleh alam seperti, tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin topan, kekeringan, tsunami, dan gunung Meletus; (2) Bencana non alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  non-alam seperti, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; (3)Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti, konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Faktor yang menjadi penyebab bencana antara lain: (1) Kemiskinan, yakni menjadi salah satu faktor bencana karena kemiskinan menyebabkan usaha pembangunan nasional terhambat, hilangnya kesempatan siswa mendapat pendidikan, tidak stabilnya bisnis formal dan nonformal
yang  menyebabkan  kerentanan,  naiknya  angka  kejahatan.  Semua  itu  akan  mengarah  pada kerentana sosial dan bukan tidak mungkin  akan menciptakan bencana sosial seperti konflik; (2) Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada, hal ini kemudian  akan  menimbulkan  persaingan  yang  ketat  yang  akan  mengarah  kepada  konflik social;  (3) Migrasi  yang  cepat  membuat ketidakseimbangan suatu daerah, sehingga memicu terjadinya  bencana;  (4)  Degredasi  lingkungan.  Degradasi  lingkungan  yang  terjadi  seperti penggundulan hutan (deforestasi) akan mengakibatkan percepatan lintasan air hujan yang akan mengarah  kepada  banjir.  Contoh  lain  yakni  perusakan  hutan  bakau  akan  mengakibatkan penurunan kemampuan garis pantai untuk menahan angin dan gelombang badai; (5) Inovasi tekhnologi seperti nuklir menyebabkan kerentanan yang dapat menimbulkan bahaya. Ledakan nuklir  menyebabkan  tidak  hanya  kerusakan  fisik,  namun  radiasi  yang  tinggi  yang  berakibat buruk pada makhluk hidup 6) Kurangnya kesadaran dan informasi Kurangnya kesadaran dan informasi akan membuat masyarakat rentan terhadap bencana.
Hal  ini  akan  menyebabkan  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang  harus dilakukan  saat  bencana  terjadi.  Dengan  demikian  bencana  juga  mempunyai  2  konsep, yaituPengurangan  Risiko  Bencana  (PRB)  dan  penanggulan  bencana  menurut  Bakornas. ( Nasional , 2007) mengatakan bahwa, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berakibat kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda,  dan  gangguan  kegiatan  masyarakat.  Kata  risiko  berasal  dari  kata  risicum  yang  pada awalnya  digunakan  dalam  ilmu  ekonomi  (secara  khusus  tentang  perdagangan  pada  abad pertengahan  di  sekitar  Laut  Tengah)  dan  digunakan  untuk  menyebut  potensi  kerusakan  dan kehilangan dalam proses pengangkutan barang. Resiko bencana bergantung kepada besarnya kemungkinan kejadian-kejadian tertentu dan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh masing- masing  kejadian  tersebut.  Adapun  kerentanan  adalah  seberapa  besar  suatu  masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisiny, jenis konstruksi dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana.
Faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  kerentanan  adalah:  (a).  Instruksi  lokal  yang lemah dalam membuat kebijakan dan peraturan serta penegakan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan resiko bencana, termasuk di dalamnya  adalah  lemahnya  aparat  penegak  hukum,  (b)  Kurangnya  penyebaran  informasi mengenai  kebencanaan,  baik  melalui  penyuluhan,  pelatihan  serta  keahlian  khusus  yang diperlukan  dalam  upaya-upaya  pengurangan  resiko  bencana,  (c)  Penduduk  terkait  dengan pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  cepat.  (Ariantoni,  2009).  Pengurangan  Risiko  Bencana (PRB)  adalah  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana  yang  dilakukan  melalui penyadaran,  peningkatan,  kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana  dan  atau  penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partsipatif, dan terorganisir.
Penanggulangan  Bencana  menurut  Bakornas  Penanggulangan  Bencana  (PB),  konsep penanggulangan  bencana  telah  mengalami  pergeseran  paradigma  dari  konvensional  menuju holistik. Paradigma ini beranggapan bahwa usaha penanggulangan bencana tidak lagi terfokus pada saat  bantuan darurat  melainkan terfokus pada upaya pencegahan risiko bencana (tahap preventif/mitigasi).  Beberapa  pengertian  menurut  UU  No.  24  Tahun  2007  tentang
Penanggulangan  Bencana  adalah:  (a)  Kegiatan  pencegahan  bencana  adalah  serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana; (b) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna; (c) Mitigasi  adalah  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi  ancaman bencana. Dalam hal ini, dengan keterbatasan fisik maupun psikologis, peran perempuan yang dilekatkan berdasarkan sistem patriarki membuat perempuan ditempatkan sebagai pemegang tanggung  jawab  terhadap  peran-peran  domestik  dan  perawatan  dalam  keluarga  hingga masyarakat.  Sehingga,  kecenderungan  peran  perempuan  dalam  proses  penanggulangan bencana  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  laki-laki  adalah  bukti  bahwa  sebenarnya perempuan  memiliki  kapasitas  dalam  mengelola  bencana.  Selain  itu,  beberapa  penelitian mengkarakterisasi  perempuan  sebagai  aktor  sosial  yang  berdedikasi  dan  penanggap  darurat yang  cakap,  yang  mahir  dalam  mengakses  jejaring  sosial  informal  untuk  saling  menyebar informasi  dan  bertukar  bantuan.  Peran  serta  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam bantuan  kebencanaan  terbagi  menjadi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  penyerahan  ,  dan pengendalian bantuan logistik.

## Perencanaan Bantuan Logistik
Peran  Dinas  Sosial  pada  pemberian  bantuan  kebencanaan  kepada  korban  terdampak kebakaran  itu  pada  tahap  tanggap  darurat  kebencanaan.  Sebelum  menyalurkan  bantuan kebencanaan kepada korban terdampak, terlebih dahulu pihak Dinas Sosial pada tingkat UPTD Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan pendataan kebutuhan logistik yang diperlukan. Setelah mendata kebutuhan tersebut, pihak UPTD kabupaten/kota melakukan pengecekan ketersediaan logistic yang ada pada gudang provinsi melalui aplikasi simlok yang mana sebagai database ketersediaan  logistic.  Setelah  dilakukan  pengecekan  dan  jumlah  ketersediaan  logistic mencukupi kemudian pihak UPTD kabupaten/kota melakukan pengajuan kepada Dinas Sosial provinsi yang mana kemudian apabila telah diterima pihak Dinas Sosial provinsi dan diterima maka bantuan tersebut baru dapat diserahkan kepada pihak UPTD kabupaten/kota terdampak bencana.  Kegiatan  pengecekan  ketersediaan  logistic  yang  ada  pada  gudang  provinsi  dapat dilihat dapat gambar berikut.
Gambar 1. Kegiatan Pengecekan Ketersediaan Logistik
Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan  bantuan  peralatan,  baik  jenis,  jumlah,  spesifikasi,  waktu  dan  tata  cara pendistribusian bantuan logistik. Identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan kegiatan awal yang  harus  dilaksanakan  pada  perencanaan  dalam  bidang  logistik.  Terdapat  tiga  analisis kebutuhan dasar yaitu terkait sandang, pangan, dan papan.
a. Sandang: menghitung kebutuhan sandang berdasarkan jumlah korban dan pengungsi, ketersediaan  stok.  Bantuan  sandang  terdiri  dari  pakaian  pribadi  berdasarkan karakteristik  (jenis  kelamin,  usia,  dll),  kebersihan  pribadi  (sabun  mandi,  sabun  cuci, pasta gigi, sikat gigi, pampers, pembalut bagi anak gadis, dll). Misalnya anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel pakaian seragam sekolah dan sepasang sepatu yang sesuai ukurannya,  setiap  orang  memiliki  pakaian  untuk  ibadah,  bayi  memiliki  selimut berukuran 100 x 70 cm; 2)
b. Pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau makanan  yang disediakan oleh dapur  umum,  bantuan  pangan  14  untuk  kelompok  rentan  diberikan  dalam  bentuk khusus.  Misalnya  Air  minum  diberikan  sejumlah  2.  5  liter  per  orang  per  hari (disesuaikan dengan kebutuhan). Bahan makanan beras sebanyak 400 gram per orang per hari, makanan siap saji diberikan dua kali sehari (dapur umum), besarnya bantuan makanan tersebut setara dengan 2100 kilo kalori;
c. Penampungan  sementara  diberikan  dalam  bentuk  tenda-tenda,  barak  atau  gedung fasilitas umum/sosial yang memungkinkan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran 3 m persegi per orang. Gedung harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan serta memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan dapat menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia;
d. Air bersih dan sanitasi.  Air bersih diberikan dalam  bentuk  air  yang berkuaklitas dan memadai  untuk  kebersihan  pribadi  maupun  rumahtangga.  Air  bersih  diberikan sebanyak 7liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari. Sumber air bersih harus berjarak 50 m dari tempat penampungan sementara;
e. Kebutuhan kelompok rentan dilihat dari jenis kelompok rentan. Misalnya anak-anak di bawah usia dua tahun harus diberikan selimut. Anak sekolah harus diberikan alas kaki, sepasang sepatu dan dua stel pakaian seragam.
Pemenuhan  kebutuhan  lainnya,  yaitu  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan psikososial.  Seperti  fasilitas  (ruangan)  untuk  memberikan  pelayanan  konseling  bagi korban atau pengungsi yang mengalami trauma. Selain itu, paket peralatan terapi bermain bagi korban atau pengungsi anak-anak berupa alat-alat permainan dan mainan anak-anak berdasarkan usia.
Analisis  kebutuhan  dilakukan  dengan  menghitung  jumlah  korban,  pengungsi,  dan infrastruktur  yang  rusak  dengan  standar  minimal  logistik  yang  dibutuhkan.  Kebutuhan logistik  tahap tanggap darurat  didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tanggap darurat termasuk kebutuhan air bersih (7 liter/orang/hari) dan kebutuhan sanitasi (sabun mandi, sikat  gigi,  pasta  gigi,  dan  sabun  cuci  (1  paket/orang).  Bahan  logistik  lainnya  yang seharusnya tersedia adalah pangan yang mencakup beras, lauk pauk (telur, ikan, daging) sebanyak 2100 kalori per orang per hari. Air minum sebanyak 1. 5 liter per orang per hari. Berdasarkan  peraturan  yang  telah  tersedia  mengenai  bantuan  penanggulangan  bencana, diharapkan  agar  bantuan  yang  diberikan  pada  korban  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan,
perlu  dilakukan  analisis  kebutuhan  dengan  mempertimbangkan  kelompok  umur,  jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

## Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Logistik
Proses  penerimaan  bantuan  logistik  pada  status  keadaan  darurat  bencana  dimulai  dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan,  transporter,  sasaran  penerima  bantuan,  yang  dilaksanakan  oleh  koordinator bidang logistik. Sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber  bantuan,  waktu  diterima,  jenis  dan  jumlah  bantuan,  cara  penyimpanan,  transporter, sasaran  penerima  bantuan,  yang  dilaksanakan  oleh  koordinator  bidang  logistik.  Pada  tahap penyerahan bantuan logistic tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial provinsi kepada UPTD kabupaten/kota  yang mana kemudian pihak UPTD kabupaten/kota disertai berbagai bantuan kemasyarakatan  dari  pihak  lembaga  pemerintah  yaitu  Tagana,  Dinas  Pemadam  Kebakaran, BPBD, hingga dari pihak lain dari Mahasiswa yaitu Siaga Ners Universitas Hasanuddin.
Tim  yang  dibentuk  tersebut  kemudian  bersinergi  untuk  memberikan  bantuan  kepada korban  terdampak  bencana  kebakaran  tersebut.  Sebelum  pemberian  bantuan  dilakukan, dilaksanakan terlebih dahulu pendataan dampak bencana kebakaran tersebut  yang kemudian hasil  pendataan  tersebut  diserahkan  kepada  Dinas  Sosial  Provinsi  untuk  sebagai  assesment pemberian bantuan kepada korban bencana. Dinas Sosial Provinsi sendiri bertanggung jawab penuh  terhadap  pemberian  bantuan  sosial  serta  kebutuhan  sehari-hari  korban  terdampak sebagai tindakan pasca bencana kepada korban. Peran serta yang dilakukan Dinas Sosial berupa pemberian  bantuan  logistic  kebutuhan  pokok  sehari-hari  masyarakat  terdampak  bencana dengan  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  lintas  instansi  hingga  masyarakat  ditambah lembaga masyarakat termasuk lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini mahasiswa perguruan tinggi  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  ini  membuat  pelaksanaan  program  pada  tahap  pra- bencana dan  pasca bencana diserahkan kepada dinas lain  yang terkait. Misalnya pada tahap pra-bencana diserahkan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja guna menertibkan bangunan yang sangat tidak teratur dan padat, kemudian pada tahap pasca bencana diserahkan kepada Dinas  Kesehatan  pada  pelaksanaannya  dalam  memberikan  bantuan  dan  jaminan  kesehatan serta pemulihan psiko-sosial masyarakat yang terdampak.
Bantuan  logistik  bisa  didapatkan  melalui  ketersediaan  sumber  daya  provinsi, kabupaten/kota  atau  dari  pengerahan  sumber  daya  baik  yang  dimiliki  oleh  masyarakat, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  serta  dunia  usaha.  Identifikasi  sumber  daya  logistik, peralatan,  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  di  wilayah  bencana,  baik  dimiliki  oleh masyarakat,  pemerintah dan dunia usaha. Membandingkan ketersediaan  potensi logistik  dan kebutuhan  logistik  sesuai  dengan  hasil  analisis  di  wilayah.  Kekurangan  logistik  yang diperlukan  diatasi  dengan  pengerahan  sumber  daya  baik  yang  dimiliki  oleh  masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.
Pengerahan  sumber  daya  dari  instansi/lembaga  terkait  berdasarkan  hasil  pemetaan terhadap sumber daya yang tersedia dibangun sistem informasi logistik yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha, kekurangan logistik dapat
diatasi dengan mengakses sumber daya yang tersedia di provinsi dan kabupaten/kota terdekat dan apabila tidak mencukupi  dapat  mengajukan  permintaan kepada pemerintah, kekurangan logistik juga dapat diinformasikan kepada publik yang berminat untuk mengambil peran serta dalam dukungan logistik pada penanganan darurat bencana, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

## Pengendalian Bantuan Logistik
Dalam rangka pengendalian bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana perlu dilakukan  pemantauan,  supervisi  dan  evaluasi.  Pemantauan  dilaksanakan  setiap  hari  selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak  persiapan  sampai  dengan  bantuan  logistik  diterima  oleh  korban  bencana.  Supervisi pengelolaan  bantuan  logistik  pada  status  keadaan  darurat  bencana  merupakan  upaya  untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan logistik agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik  korban  bencana  dapat  tercapai.  Supervisi  dilaksanakan  dengan  melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait sekaligus untuk memastikan bantuan logistik diterima oleh korban bencana, sesuai dengan kebutuhan. Supervisi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.  Kegiatan  evaluasi  dimaksudkan  untuk  mengukur  efektivitas,  efisiensi,  dan akuntabilitas,  dengan  cara  memperoleh  informasi  tentang  keberhasilan  pencapaian  tujuan, aktifitas, hasil dan dampak serta biaya  yang dikeluarkan. Selain itu, evaluasi dilakukan juga dengan  membandingkan  antara  hasil  pencapaian  dan  rencana  operasi  bantuan  logistik;, Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor bidang logistik  (klaster  logistik)  untuk  menilai  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dan menetapkan  rencana  operasi  bantuan  logistik  berikutnya.  Dinas  Sosial  juga  ikut  turun  serta dalam tahap pra-bencana dan pasca bencana kebakaran yang terjadi. Karena sejatinya Dinas Sosial  juga  berperan  penting  pada  tahap  tersebut,  seperti  pada  tahap  pra-bencana  dengan penertiban  bangunan  liar  dan  padat  penduduk  serta  penerapan  kebijakan  yang  menyangkut ketertiban  bangunan  yang  dapat  meningkatkan  resiko  timbulnya  bencana  kebakaran  yang dampaknya bisa saja lebih besar dan luas.
Pemantauan  dilaksanakan  setiap  hari  selama  status  keadaan  darurat  bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh korban bencana. Pada tahap pasca bencana Dinas Sosial juga dapat  berperan  aktif  pada  pemberian  jaminan  kehidupan  sosial  masyarkat  yang  terdampak. Karena seperti  yang diketahui dampak  yang terjadi  menyangkut  kesehatan masyarakat  pada pasca  bencana,  akan  tetapi  juga  bagaimana  kerugian  materiil  yang  dialami  masyarakat terdampak  sehingga  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  dapat  berperan  dalam  pemberian  jaminan kesejahteraan  sosial  masyarakat  terdampak  baik  itu  berupa  pemberian  lahan  pekerjaan sementara  ataupun  yang  lainnya.  Pengelolaan  bantuan  logistik  pada  status  keadaan  darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan penatalaksanaan pergerakan logistik secara tertib dari mulai penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian. Pelaporan logistik merupakan informasi penting bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  dan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  pada  dasarnya  Dinas  Sosial berfokus kepada tahap tanggap bencana saja. Kemudian untuk penanganan bencana pada tahap
pra-bencana  dan  pasca  bencana  diberikan  wewenang  kepada  Dinas  terkait  yang  lainnya misalnya  untuk  pra-bencana  diberikan  tugas  kepada  BPBD  dalam  melakukan  tindakan pencegahan terjadinya resiko bencana kebakaran yang akan terjadi nantinya. Kemudian pada tahap  pasca  bencana  untuk  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  terkait  dalam melakukan  pemberian  jaminan  kesehatan  dan  melakukan  pemulihan  kesehatan  mental  dan psikis masyarakat terdampak bencana kebakaran tersebut. Pihak Dinas terkait  yang berperan dalam  tahap  pra-bencana  dan  pasca  bencana  dalam  melakukan  pelaksanaan  tugasnya  juga diawasi  dan  dibantu  oleh  Dinas  Sosial  agar  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  tugasnya  hingga dapat mencapai hasil yang maksimal yang ingin dicapai guna mengurangi dampak yang akan terjadi.  Dilain  sisi  pada  transparansi  ketersediaan  logistic  telah  dilakukan  secara  digital  oleh pihak Dinas  Sosial  dengan membuat  sistem simlok  sebagai  database pendataan ketersediaan logistic  kebutuhan  yang  akan  disalurkan  untuk  korban  kebencanaan.  Akan  tetapi  sistem database  ini  hanya  dapat  diakses  oleh  pihak  Dinas  Sosial  sendiri.  Hal  ini  dilakukan  guna menjaga kestabilan data barang yang keluar dan masuk sehingga pengelolaan logistic berjalan optimal.

## Bibliografi
AB, S., & DN, S. (2020). Benang-benang Biru Teori Ketaganaan dan Pekerjaan Sosial .
Ari,  M.  K.  H.  A.  A.,  Idayanti,  R.,  &  Munawiroh,  A.  (2019).  Peran  Perempuan  dalam Penanganan  Bencana:  Studi  Meningkatkan  Rasa  Kemanusiaan  Pada  Jiwa  Perempuan dalam Penanganan Bencana. AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 12 (1), 583–595.
Asmuni, A. (2020). Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu , 3 (1), 20–42. https://doi.org/10.37849/mipi.v3i1.191
Bencana, B. N. P. (2019). Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami (kelas bahaya tinggi dan sedang). Jakarta, Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana .
Fillah, A. S., Ishartono, I., & Fedryansyah, M. (2016). Program Penanggulangan Bencana Oleh Disaster  Management  Center  (Dmc)  Dompet  Dhuafa. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2).
Frastika,  Y.,  Pasau,  G.,  &  Prang,  J.  D.  (2013).  Estimasi  Periode  Ulang  Gempa  Bumi  Di Wilayah Sulawesi Dengan Menggunakan Distribusi Gumbel. Jurnal Mipa , 2 (2), 151–155. https://doi.org/10.35799/jm.2.2.2013.3208
Hedriyanti,  G.,  &  Syamsuddin,  A.  B.  (2021).  Peran  Perempuan  terhadap  Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial , 4 (2), 21–37.
Heryati,  S.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanggulangan  Bencana. Jurnal Pemerintahan
Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 139–146. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088
Indonesia, R. (2004). Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional . Timur Putra Mandiri.
Indonesia,  R.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Republik Indonesia .
Nasional, P. M. P. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang  Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah A. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional .
Novimaimory, A. A. (2019). Peranan Dinas Ketenagakerjaan provinsi riau dalam pemenuhan hak  pekerja  terhadap  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja. Jurnal  Pahlawan , 2 (1),  1–5. https://doi.org/10.31004/jp.v2i1.563
Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi sadar bencana melalui sosialisasi kebencanaan sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 29 (1), 49–55. https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203
Saldana,  J.  (2013).  Power  and  conformity  in  today’s  schools. International  Journal  of Humanities and Social Science , 3 (1), 228–232.
Soekanto, S. (2012). Sosiologi: suatu pengantar .
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, Bandung.
Syam,  A.  (2016).  Kelayakan  Jalur  Evakuasi  Tsunami  di  Kecamatan  Padang  Utara  Kota Padang. Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah , 1 (1), 11–22.
Tyas, R. A., Pujianto, P., & Suyanta, S. (2020). Evaluasi manajemen Program Sekolah Siaga Bencana  (SSB). Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan , 8 (1),  10–23. https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28850
Widianto, E. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiaagan Dalam Menghadapi Bencana Bagi Generasi Muda. Jurnal Graha Pengabdian , 1 (2), 51–61.