## Strategi Pemilihan Jenis Usaha dan  Pola Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

## Tatik Zulaika*, Sri Lestari Hendrayati, Rini Oktavia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
*Email: tatik.zulaika@feb.upr.ac.id

## Abstrak
UU Desa Nomor  6  Tahun 2014  menyebut desa sebagai kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang  berwenang  mengatur  urusan  pemerintahan  dan  berwenang  untuk  mengelola  aset  desa  untuk  meningkat kanperekonomian sehingga menjadi desa yang mandiri dan maju. Salah satu cara meningkatkan perekonomian desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Permendes no. 5 Tahun 2014. Namun sampai saat ini masih banyak BUMDes yang tidak berkembang dan tidak aktif.  Banyak hambatan yang ditemui saat mengelola BUMDes, sebagai akademisi penulis tertarik untuk menerapkan IPTEKS melalui kegiatan pengabdian dengan tema “Strategi Pemilihan Jenis Usaha dan Pola Pengelolaan Keuangan BUMDes”  dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, aparatur dan pengurus BUMDes bagaimana memaksimalkan potensi dan peluang desa menjadi unit usaha dan pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.  Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini pendekatan deskriptif dengan  tmetode ceramah/sosialisasi, survey, interaktif untuk menggali potensi dan peluang serta menggunakan metode WOTS-UP atau SWOT modifikasi. Sedang capaian luaran yang diharapkan dari  kegiatan  pengabdian  adalah  TOT  dan    jurnal  pengabdian  masyarakat  baik  nasional  maupun  internasional. Berdasarkan analisis WOTS-UP dapat ditemukan strategi apa saja  yang bisa dilakukan agar potensi yang ada dapat terwujud. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian  masyarakat ini bahwa sumberdaya manusia didesa Kanamit memiliki potensi dalam membuat produk yang berbasis kearifan local jika ditingkatkan akan menjadi produk andalan, walaupun disisi  lain potensi  sumberdaya alam kurang  memiliki keunggulan. Diperlukan pembinaan/pendampingan dari pihak terkait.
Kata Kunci : strategi-akuntansi BUMDes

## Pendahuluan
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan  desa.  Pembangunan  desa merupakan salah satu cara dalam mengentaskan  kemiskinan  di  Indonesia dengan basis ekonomi yang sebenarnya sudah dijalankan melalui berbagai program , namun upaya  ini  belum  membuahkan  hasil  yang memuaskan. Salah satu faktor yang dominan adalah  intervensi  pemerintah  yang  terlalu besar  akibatnya  justru  menghambat  daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola  dan  menjalankan  mesin  ekonomi desa.  Berbagai  kebijakan  pemerintah  dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan  sepenuhnya  aspirasi  masyarakat yang  sifatnya  membangun  kepedulian  dan
kemampuan masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017:64). Sistem dan mekanisme kelembagaan  ekonomi  di  desa  tidak  berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap  pemerintah  sehingga  mematikan semangat kemandirian.
Berdasarkan  asumsi  itulah  maka  sudah seharusnya eksistensi desa mendapat perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  pusat dengan  lahirnya  kebijakan-kebijakan  yang terkait  dengan  pemberdayaan  ekonomi  yang dilakukan  dengan  cara  menghimpun  dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh  karena  itu  pemerintah  menerapkan pendekatan  baru  yang  diharapkan  mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian  di  desa  melalui  pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola
sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDEs)  sebagai  salah satu  program  andalan  dalam  meningkatkan kemandirian  perekonomian  desa.  Tetapi dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa permasalahan yang muncul.       Permasalahan yang  dihadapi    BUMDes  diantaranya:  (a) Kurangnya  partisipasi  masyarakan  dalam pengeloaan BUMDes, (b) Pemerintahan Desa tidak  maksimal  memberdayakan  masyarakat untuk  mengembangkan  BUMDes,  (c)  dan tidak  berjalannya  BUMDes  ((Pernamasari, Hanny,  E Yulyana, R Ramdani, 2016). Selain itu  masih  kurangnya  sumberdaya  manusia yang  memadai  dalam  pengelolaan  BUMDes sehingga  BUMDes  dalam  menjalankan fungsinya kurang  maksimal.
BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa  menjadi  pengawas  dari  kegiatan  yang dilakukan  BUMDes  (Anggraeni,  2016). Pemerintah  sebagai  pemilik  modal  berhak melakukan  pengawasan  namun  tidak  serta merta ikut menentukan operasi dan kebijakan perusahaan,  sehingga  terjadi  pendelegasian wewenang kepada pengurus BUMDes secara professional mengelola bisnis yg menguntungkan.  Hal  yg  menjadi  tantangan bagi  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  adalah menjaga  keseimbangan  relasi  dan  dominasi satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  perlu dihindari.
Strategi  dalam  pembangunan  ekonomi desa  harus  bertumpu  pada  sumber  daya  dan potensi lokal desa (Elisa dan Santoso, 2017). Menurut  Soleh  (2017)  potensi  lokal  desa adalah segala daya, kekuatan dan kemampuan dari  berbagai  aspek  yang  memungkinkan untuk dikembangkan. Pembangunan ekonomi desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan  usaha  berskala  kecil  dan menengah (Tambunan, 2009). BUMDes dapat memberikan pinjaman dana  modal usaha dan juga  sebagai  penampung  produk  usaha UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran (Agung Gunanto EY. Arianti, F. Kushartono, EW dan Darwanto, 2016).
BUMDes  dibentuk  dengan  penyertaan modal  yang  berasal  dari  keuangan  desa APBDes.  Kendala  lain  yang  dihadapi BUMDes    adalah  pencatan  dan  penyusunan laporan  keuangan  yang  belum  sesuai  SAK, Pencatatan  setiap  transaksi  hanya  sebatas mencatat  kas  masuk  dank  as  keluar  tanpa memperhatikan kaidah akuntansi. Hal tersebut  biasanya  disebabkan  karena  belum adanya  pemahaman  perkembangan  proses akuntansi  dan  membukukannya  ke  dalam laporan  keuangan,  karena  laporan  keangan yang  disusun  nantinya  akan  digunakan  oleh pihak internal dan eksternal untuk pengambilan  keputusan  ekonomi  (R  Risal  R Wulandari, J Jaurino,2020)
Melihat  perkembangan  BUMDes  pada Gambar  1.  menunjukkan  bahwa  BUMDes sebenarnya  sudah  berdiri  sejak  tahun  2014 bahkan  Tahun  2007  sebenarnya  sudah didengungkan  oleh  pemerintah,  namun kurang  berkembang  hal  ini  salah  satunya  di sebabkan  kebijakan  pemerintah  yang  belum berpihak kepada usaha ekonomi yang dimiliki daerah terutama desa dan lebih memperhatikan badan usaha yang lebih besar, namun  setelah  muncul  nya  UU  Desa  Tahun 2014  pendirian  BUMDEs  meningkat  secara signifikan  walaupun  pada  tahun  berikutnya banyak  BUMDes  yang  kurang  berkembang atau tidak aktif. Begitu pula kondisi BUMDes yang ada di Kalimantan Tengah.

## Metode Pelaksanaan

## Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian masyarakat berlokasi di Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten  Pulang  Pisau,  adapun  alasan pemilihan  lokasi:  Merupakan  desa  yang mandapat  alokasi  Dana  Desa  yang  relatif sedang, memiliki unit usaha yang relatif tidak banyak. Serta BUMDes nya kurang aktif dan kurang berkembang. Estimasi waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada rentang waktu  6 bulan
Gambar 1. Perkembangan BUMDes di Kalimantan Tengah
Khalayak  Sasaran  atau  Mitra.  Adapun sasaran  kegiatan  pengabdian  masyarakat adalah:  Masyarakat,  karena  keberhasilan pembangunan  ekonomi  desa  tergantung  dari keterlibatan, partisipasi dan kontribusi masyarakat bagi pelaksanaan dan keberhasilan  program  BUMDes.  Aparatur desa  dan  BPD  (badan  permusyawarakatan desa) merupakan pihak yang berperan dalam melakukan sosialisasi dan memberi kesadaran kepada  masyarakat  tentang  artinya  BUMDes dalam  membantu  usaha  masyarakat  dan memperkuat  perekonomian  desa:  pengurus BUMDes, tidak hanya bermodalkan kepercayaan semata dalam mengurus BUMDes  karena  diperlukan  kemampuan mengelola organisasi bisnis dan ini merupakan  persyaratan  yang  harus  dimiliki oleh pengurus BUMDes.

## Hasil dan Pembahasan

## Aktivitas Peserta
Kegiatan  Pengabdian  ini  diikuti  oleh Kepala Desa  beserta aparatur Desa Kanamit, BPD, tokoh masyarakat, pengurus BUMDES serta mahasiswa dan kegiatan ini bertempat di Kantor Desa    dengan menggunakan:  Metode
ceramah/sosialisasi: untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat,  kepala desa/aparatur  desa  dan  pengurus  BUMDes bagaimana  memilih  strategi  jenis  usaha, standar  akuntansi  yang  digunakan  dalam mengelola  keuangan  BUMDes.  Metode survey/interaktif diketahui bahwa desa tersebut sebenarnya memiliki produk ungulan yaitu  kerajinan  masyarakat  berupa  anyaman rotan  berbentuk  keranjang  yang  digunakan mengangkut  sawit  dipunggung,  dan  produk ini  sebenarnya  sudah  dipasok  keperusahaan sawit  terdekat.  Apabila  bisa  dikembangkan dari  segi  permodalan  dan  produksinya  akan menjadi  supplier  utama  bagi  perusahaan secara  berkelanjutan  dan  kerjasama  dibidang yang  lain  sehingga  masyarakat  memperoleh pendapatan untuk peningkatan perekonomian desa.  Metode  interaktif/tanya  jawab  dengan masyarakat    terkait  perkembangan  BUMDes rata-rata berpendapat bahwa badan usaha desa yang  telah  dibentuk  dan  sudah    berjalan beberapa  tahun  masih  mengalami  kendala, dari  sisi  pengelolaan  yang  disebabkan kurangnya  SDM  yang  memahami  tentang pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes.
Gambar 2. Sosialisasi bersama Kepala Desa dan Pengurus BUMDes
Metode Analisis WOTS-UP: Metode analisis ini merupakan modifikasi dari analisis  SWOT dimana dapat diperoleh hasil sbb:
No.  Potensi Keunggulan Kelemahan Strategi 1. Kebutuhan dasar, minimarket, pasar, toko sembako Permintaan masyarakat yg meningkat Masuk wilayah kecamatan Membuat usulan ijin pengelolaan 2. Perkebunan Sengon dan buah- buahan Budidaya yang tdk mengalami peningkatan Penyuluhan perkebunan, membuat permintaan ke balai benih Kabupaten 3. Perdagangan Pemasok anyaman angkut sawit Pemberdayaan masih kurang Kontrak kerjasama berkelanjutan, marketing digitalisasi 4. Pariwisata Wisata air Fasilitas penunjang Inovasi dan kreatifitas 5. Keuangan Simpan pinjam bagi masyarakat Permodalan dan agunan Pengelolaan dan penyaluran 6. Pelayanan/jasa Permintaan pelayanan jasa meningkat Minat usaha pelayanan jasa Permodalan dan keahlian

## Gambar 3. Grafik faktor-faktor yang menghambat BUMDes di Desa Kanamit

## Kesimpulan
Berdasar  hasil  kegiatan  pengabdian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan:
Masyarakat  desa  memiliki  potensi  membuat produk  ( homemade )  yang  bisa  dijadikan produk andalan desa karena telah melakukan kerjasama  dengan  perusahaan  terdekat. Sumber  daya  alam  didesa  kurang  memiliki keunggulan sehingga tidak maksimal pemanfaatannya  .Sumber  daya  manusia kurang  diberdayakan  sehingga  potensi  dan peluang  usaha  yang  sebenarnya  ada    didesa kurang  digali.Pengurus  BUMDes  bersama aparatur  desa  serta  masyarakat  kurang bersemangat  dalam  mengembangkan  unit usaha.

## Saran
Sebaiknya  kepala  desa  dan  aparatur bersama-sama  dengan  masyarakat  lebih meningkatkan upaya pemberdayaan sehingga dapat ditemui potensi yang dimiliki. Melakukan  kerjasama  secara  berkelanjutan dengan  perusahaan  untuk  memasok  produk
yang dibuat masyarakat. Semakin menambah/menimba  pengetahuan  terutama dari  desa  yang  sudah  maju  bagaimana memajukan desa dan mengembangkan BUMDes Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan potensi desa menjadi  potensi  wisata  air  supaya  memiliki nilai lebih, untuk bisa dipromosikan ke pihak luar desa.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  teriasih  disampaikan  kepada Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,
Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan Teknologi melalui DIPA PNBP Universitas Palangkaraya,  Rektor Universitas Palangkaraya dan LPPM
Universitas Palangkaraya  serta  Kelompok  KKN  Desa Kanamit,  Kecamatan  Maliku,  Kabupaten Pulang Pisau.

## Daftar Pustaka
AAZ Harmiati,  AA Zulhakim,  2017. Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Dlam  Mengembangkan Usaha  dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat . Jurnal Unihaz .
Agung  Gunanto  et  al.,  2016.  Pengembangan Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan BUMDes, Jurnal  Dinamika  Ekonomi dan Bisnis ,13 (1): 67-81.
Anggraeni,  M.R.R.S.,  2016.  Peranan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Pada Kesejahteraan  Masyarakat  Pedesaan Studi  Pada  Bumdes  Di  Gunung  Kidul, Yogyakarta. Modus , 28(2), pp.155-168.
Anom  Surya  Putra,  Buku  7  BUMDes:  Spirit Kolektif  Desa,  Kementrian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
Elisa  A  F  dan  Santoso  EB,  2017  Penentuan Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  di Kelurahan  Kemasan  Kecamatan  Krian, Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal Tehnik ITS , 6(2):  C471-C476.
FW  Warjan,  2017.  Roadmap  Pengembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat Desa . repository .ub.ac.id.
G  Sandiasa,  I  Widnyani,  2017,.  Kebijakan
Penguatan  Lembaga  Pemberdayaan Dalam Meningkatkan
Partisipasi
pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan.
Locus Majalah Ilmiah, Fisip.
George,  Panagiotou,  “Bringing  SWOT  Into Focus”. Businees  Strategy  Review 14, Edisi 2 (2003):  8-10.
P Hanny, et al, 2016. Efektifitas Pengelolaan BUMDes brbasis Ekonomi  Kerakyatan di  DEsa  Warung  Bambu  Kecamatan Timur  Karawang. Jurnal  Politicom Indonesiana .
Permendes No. 20 tahun 2018.
Permendes No. 5. Tahun 2014.
R  Risal  R  Wulandari,  J  Jaurino.  2020.
Pendampingan Akuntansi
dan Keuangan  BUMDes  Sedahan  Jaya Kecamatan    Sukadana  Kabupaten Kayong Utara. Cendekia Jurnal, 2020 e-journal, uniska-kediri.ac.id.
Tambunan,  T.  2009.  UMKM  di  Indonesia (ID), Ghalia Indonesia.
UU Desa No. 6 Tahun 2014.