## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 3, 22 Desember 2014 Halaman 225-330

## POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS BADAU DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
Irwan Abdullah dan Intan Pemata Sari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Email:irwanabdullah6@gmail.com

## ABSTRACT
Border area studies has become extremely important since the state border creates tensions of sovereignty and  identity  in  relations  between  Indonesia  and  ten  other  neighboring  countries.  Border  area  cannot perceive as only a neutral area without any meanings as it becomes a mirror of the nation since it is the entrance for the coming of people and goods from other countries. The border area therefore is not only a statement of the administrative line of the country that is influential for the sovereignty, but also of the cultural line to stress identity. This article shows that administrative-political border which divides Dayak Iban become two parts has also created the tension between state-society in the border area, as the nationalism has to face the distressed ethnic identities. Dual existence of the ethnic group is influential on the maintenance of identity and nationalism of the border community, which shows a challenge to the role of the state. Moreover, the living condition of Dayak Iban in Badau is in contrast to the Dayak Iban in Lubok Antu, which is more prosperous. The fact that the people in the border area live in scarcity, adversity, and inadequate has delegitimated the state existence that challenges the national identity. The situation has produced the fact that people of Badau perform three identities: as a border society (politics), as part of the Iban community (cultural), and as part of global society (economy). The findings sharpen Foote and Burke’s theory by presenting that identity is not only determined by the structural relations, but also developed through contested process where the actors also produce meanings to state their existence.
Keywords: Border Studies, Cultural Identity, Identity Politics, and West Borneo.

## ABSTRAK
Studi wilayah perbatasan menjadi sangat penting sejak batas Negara melahirkan ketegangan kedaulatan dan  identitas  dalam  hubungan  Indonesia  dengan  sepuluh  Negara  tetangga.  Wilayah  perbatasan tidak  dapat  dipandang  sebagai  wilayah  netral  tanpa  makna  karena  menjadi  cermin  suatu  bangsa akibat keberadaannya sebagai pintu gerbang masuknya orang dan barang dari Negara lain. Wilayah perbatasan  karenanya  bukan  saja  sebagai  pernyataan  batas  administratif  negara  yang  berpengaruh terhadap  kedaulatan  suatu  Negara,  tetapi  juga  batas  kultural  yang  menegaskan  identitas  bangsa. Tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa  batas  administrative-politis  yang  membelah  etnis  Dayak  Iban menjadi dua bagian telah pula melahirkan ketegangan hubungan Negara-rakyat di perbatasan karena tuntutan nasionalisme berhadapan langsung dengan identitas etnis yang telah terganggu.Keberadaan etnis  yang  mendua  telah  berpengaruh  pada  pemeliharaan  identitas  dan  nasionalisme  masyarakat perbatasan  yang  memperlihatkan  suatu  gugatan  terhadap  peran  negara.Apalagi,  kehidupan  Dayak Iban  di  Badau  bertolak  belakang  dengan  Dayak  Iban  di  Lubok  Antu  Serawak  yang  lebih  sejahtera. Kenyataan  bahwa  penduduk  di  perbatasan  hidup  dalam  kekurangan,  kesulitan,  keterbatasan  telah menyebabkan terjadinya delegitimasi Negara yang mengancam identitas nasional. Keadaan ini telah
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 225-236
menyebabkan  masyarakat  Badau  memiliki  tiga identitas,  yaitu  identitas  sebagai  masyarakat perbatasan (politik), identitas sebagai bagian dari masyarakat Iban (kultural), dan identitas sebagai bagian dari masyarakat global (ekonomi). Temuan ini  mempertajam  teori  Foote  dan  Burke  dengan memperlihatkan  bahwa  selain  ditentukan  oleh hubungan-hubungan  struktural,  suatu  identitas juga  dibangun  melalui  proses  kontestatif  yang memperlihatkan bahwa aktor juga memproduksi makna dalam menegaskan keberadaannya.
Kata Kunci: Studi Perbatasan, Identitas kultural, Politik Identitas, Kalimantan Barat
PENGANTAR Pembicaraan  mengenai  wilayah  per- batasan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kesan terisolir,  terbatas,  dan  jauh  dari  perhatian pemerintah.Kesan  ini  tidak  dapat  disalahkan karena  demikianlah  adanya  di  hampir  se- luruh  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Kon- disi  memperhatinkan  ini  disebabkan  oleh kesalahan  paradigma  yang  dibangun  secara akademis dan praktis yang menganggap bahwa wilayah  perbatasan  berada  di  pedalaman atau  pinggiran  yang  sekaligus  diposisikan  di belakang  atau  terbelakang  sehingga  kurang penting diperjuangkan dalam perspektif yang bias  modernisme.  Dengan  cara  ini  wilayah perbatasan  gagal  diposisikan  sebagai  wajah Negara  yang  langsung  dilihat  oleh  pihak lain  yang  sekaligus  menjadi  gerbang  depan masuknya bangsa asing ke wilayah Indonesia. Wilayah perbatasan karena, bukanlah sekadar pembatas  atau  pemisah  satu  Negara,  namun lebih  merupakan  garis  terdepan  dari  tanda- tanda  kedaulatan  dan  peradaban  sebuah bangsa.
Salah  paham  dan  keliru  pandang  atas wilayah  perbatasan  ini  telah  menciptakan keterasingan  yang  kemudian  terlupakan dalam  perumusan  kebijakan  dan  hitung- hitungan anggaran. Akibatnya, Negara tidak hadir dan tangan-tangan Negara tidak cukup panjang untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks  (Abdullah,  2010;  Tirtosudarmo, 2005).  Masyarakat  wilayah  perbatasan  pun semakin  terbiasa  menyelesaikan  masalah mereka sendiri, sebisa yang mereka mampu, memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dasar.
Pada saat yang sama pembentukan identitas masyarakat pun berlangsung secara kontes- tatif untuk mendefinisikan siapa mereka: di satu  sisi  mereka  menjadi  bagian  dari  suatu entitas general bangsa Indonesia dan di sisi lain terabaikan secara sosial dan material.
Persoalan  kontestasi  identitas  ini  akan dibicarakan  dengan  mengacu  pada  kasus Badau, suatu wilayah perbatasan di Kapuas Hulu,  Kalimantan  Barat.  Daerah  Badau berbatasan  langsung  dengan  Lubok  Anto, suatu  wilayah  di  Serawak,  Malaysia.  Baik penduduk  Badau  maupun  Lubok  Anto berasal  dari  suku  yang  sama,  yakni  Dayak Iban, yang karenanya menciptakan kesulitan tersendiri dalam definisi identitas. Batas-batas Negara, yang telah dilihat sebagai pemisah, telah  membelah  satu  kebudayaan  menjadi dua  bagian  yang  kemudian  melahirkan identitas  ganda  di  kalangan  Dayak  Iban. Latar belakang sejarah dan kultural mereka yang sama dipisahkan oleh garis politik yang tegas  dan  dengan  garis  hukum  yang  tajam yang dengan mudah melukai emosi kultural Dayak Iban.
Studi  identitas  memiliki  akar  sejarah yang  panjang  pada  pendekatan  interaksi- onalisme  simbolik  yang  didasarkan  pada pemikir-pemikir  awal  (Foote,  1951;  Stryker, 1987).Pada  saat  itu  diyakini  bahwa  suatu fenomena  bisa  dipahami  melalui  definisi dan  interpretasi  atas  makna-makna  yang diberikan  aktor  pada  lingkungannya.  Pers- pektif masyarakat dalam melihat dunia dan alasan mengapa mereka melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri dapat dipahami, khususnya  menyangkut  cara-cara  suatu masyarakat  membangun  identitas  (Meltzer et  al.,  1997).  Nelson  Foote  (1951)  sebagai tokoh  yang  pertama  menggunakan  istilah identitas  telah  mencoba  untuk  memberikan pengayaan  atas  pemahaman  konseptual ketika  ia  mengatakan  bahwa  tujuan-tujuan telah  menentukan  bagaimana  seseorang melakukan  sesuatu.  Keberadaan  individu tidak  bisa  dilepaskan  dari  struktur  yang turut  mendefinisikan  identitasnya  yang memberi kerangka atas simbol-simbol yang membedakan satu dengan yang lain.
Irwan Abdullah --  Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Pentingnya struktur ini ditegaskan oleh Burke ketika ia mengatakan bahwa identitas diri  manusia  tidak  bisa  dipandang  sebatas siapa  dia,  tetapi  identitas  dirihanya  bisa dijelaskan  melalui  relasi-relasi  sosial  yang berada di sekitar “aktor”, yang dengan relasi sosial  ini  pada  akhirnya  terbentuk  struktur sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Sejalan dengan ini dikatakan bahwa identitas merupakan: “…the character and the role that an individual devises for himself as an occupant of  a  particular  social  position” (McCall  and Simmons,  1978:  65).  Hal  serupa  dikatakan Stone  (1962:  93),  yang  menurutnya: “…a person’s  identity  is  established  when  others place  him  the  same  words  of  identity  that  he appropriate  to  himself. ”  Dengan  demikian, keberadaan  seorang  individu  tidak  dapat dilepaskan  dari  suatu  struktur  yang  turut mendefinisikan identitasnya. Demikian pula proses identifikasi berlangsung dalam suatu struktur yang memiliki serangkaian nilai dan persyaratan yang harus dipenuhi walaupun seorang  individu  dapat  melakukan  tawar menawar  dalam  hubungannya  dengan struktur di mana ia menjadi bagian, seperti daerah perbatasan yang melibatkan berbagai aktor  yang  turut  mendefinisikan  identitas individu atau kelompok.
Tulisan  ini  tidak  dapat  melepaskan hubungan struktur dengan kultur etnis dalam proses  konstruksi  identitas  yang  bersifat kontestatif yang melibatkan dua Negara dan aktor-aktor swasta. Etnis Dayak Iban di satu sisi memiliki definisi dan interpretasi tentang dirinya atas dasar geneologi etnis dan kultur
etnis,  tetapi  mereka  hidup  dalam  struktur Negara  yang  memiliki  sistem  politik  yang mengatur keberadaan mereka bukan sebagai suatu  suku  tetapi  sebagai  warga  dari  dua Negara bangsa: Indonesia dan Malaysia.

## PEMBAHASAN Badau di Perbatasan Indonesia-
Malaysia Kecamatan Badau berbatasan langsung dengan  Distrik  Lubok  Antu,  Sriaman, Negari  Sarawak,  Malaysia.  Kecamatan Badau  yang  beribukota  Nanga  Badau memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih  700 km 2 yang  meliputi  2,35%  dari  seluruh wilayah  Kabupaten  Kapuas  Hulu  (Gambar 1)  Jarak  antara  Kecamatan  Badau  dengan ibukota  Kabupaten,  Putussibau,  sejauh 177  km  dengan  infrastruktur  yang  masih buruk.Badau  ini  merupakan  salah  satu titik  perbatasan  wilayah  Negara  dari  lima titik  perbatasan  di  Kalimantan  Barat  yang ditandai  dengan  adanya  Pos  Lintas  Batas (PLB),  yakni  PLB  Entikong,  Jagoi  Babang, Senaning,  Sajingan,  dan  Badau  (Prasojo, 2013).  Jika  wilayah  perbatasan  dipahami sebagai  titik  perbatasan,  maka  lima  titik tidaklah memadai untuk menjaga kedaulatan Negara apalagi dengan fasilitas yang masih terbatas  (Lihat  Gambar  2)  PLB  Badau, misalnya,  sudah  rusak  sebelum  diresmikan pada tahun 2012 akibat terlalu lama dibiarkan dan tidak difungsikan hampir sepuluh tahun menunggu  kesiapan  sarana  prasarana  dan SDM dalam pembentukan PLB Badau.
Gambar 1: Peta Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

## Sumber: www.google.com
Dari  aspek  garis,  wilayah  Kapuas Hulu memiliki garis sepanjang 300 km dari seluruh  garis  perbatasan  Kalimantan  Barat yang panjangnya kurang lebih 960 km. Garis batas  yang  panjang  ini  sangat  sulit  untuk dijaga,  apalagi  letak  garis  batas  wilayah Badau  dengan  Malaysia  masih  rancu. Walaupun  sudah  banyak  tapal  batas  yang ditanam bersama-sama oleh polisi Indonesia
dan  Malaysia  yang  disaksikan  oleh  warga, tapal  batas  itu  masih  menjadi  perdebatan. Selain  itu,  masih  banyak  wilayah  yang belum  diberikan  batas  secara  resmi  karena panjangnya garis batas dan banyaknya tapal batas  yang  berpindah  tempat  atau  bahkan hilang.Walaupun penjagaan telah dilakukan oleh  TNI,  jumlah  personil  negara  untuk menjaga tapal batas masih sangat terbatas.
Gambar 2: Lima Titik Pos Lintas Batas di Kalimantan Barat Sumber: www.google.com

## Irwan Abdullah --  Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Sebagai  bagian  dari  serambi  depan wilayah  Indonesia,  pemerintah  pusat  ber- usaha mengelola wilayah perbatasan dengan baik  agar  tidak  lagi  direbut  oleh  Malaysia, seperti  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  beberapa tahun  lalu  (Abubakar,  2006).  Untuk  itu, pemerintah  memberikan  pengamanan  yang cukup  ketat  dengan  menghadirkan  TNI dan  Polisi  yang  bertugas  menjaga  keutuhan dan  keamanan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Pemerintah  menyediakan sekolah  bagi  masyarakat  Badau  sampai pada  tingkat  menengah  atas  (SMA)  dengan tujuan untuk menambah jumlah peserta didik yang  setingkat  SMA  dan  mencegah  pelajar bersekolah  di  wilayah  Malaysia.  Selain  itu, pemerintah  juga  menyediakan  Puskesmas dan Rumah Sakit Keliling agar memudahkan masyarakat  memperoleh  pelayanan  kesehat- an, meskipun pelayanan kesehatan ini belum maksimal karena hanya memiliki tiga dokter umum dan belum memiliki dokter spesialis. Di  bidang  kelembagaan,  pemerintah  mem- bangun  kantor  imigrasi  kelas  tiga  yang  ber- hak mengeluarkan Pas Merah bagi masyarakat Badau. Usaha  pemerintah  melengkapi  kebu- tuhan  infrastruktur  tidak  berarti  banyak dibandingkan  kebutuhan  nyata  atas  ber- bagai  fasilitas  dasar.  Keadaan  ini  menye- babkan  penduduk  Badau  cenderung  mem- bandingkan kebijakan pemerintah Indonesia dengan  pemerintah  Malaysia  di  mana pemerintah Indonesia dikatakan lebih sering lupa kepada bangsanya di perbatasan. Tidak banyak  yang  dapat  dipuji  dari  kebijakan pemerintah  Indonesia  di  daerah  Badau, berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan yang dibuat pemerintah  Malaysia  untuk  masyarakat Lubok Antu telah menarik simpati dan pujian masyarakat  Badau  pada  Malaysia  karena kebijakan bersifat pro-rakyat. Pada saat yang sama penduduk Badau jugamengalami akibat positif dari kebijakan yang dibuat pemerintah Malaysia,  yang  bahkan  menciptakan  keter- gantungan  Badau  pada  Malaysia.  Bagi penduduk  Badau,  pemerintah  Malaysia bagaikan  dewa  penolong.Banyak  fasilitas
pemerintah  Malaysia  yang  dinikmati  oleh penduduk  Badau,  seperti  fasilitas  beasiswa anak sekolah, kesehatan, listrik, bahan bakar, hingga subsidi barang kebutuhan pokok. Fasilitas  yang  diberikan  pemerintah Malaysia memang lebih baik, dari jalan raya yang berkualitas, jaminan pekerjaan dan gaji yang  memadai,  sekolah  yang  dilengkapi asrama,  panti  untuk  lansia  hingga  rumah sakit  yang  lengkap  fasilitas  dan  murah. Fasilitas kesehatan ini menjadi pilihan orang Indonesia  mengingat  Puskesmas  yang  ada di Badau tidak mampu menangani penyakit yang  cukup  parah,  sementara  itu  untuk berobat ke Pontianak sangat jauh dan mahal. Selain itu, peralatan yang tersedia di Badau masih  sangat  minim  dan  hanya  mampu menjalankan  operasi  kepada  pasien  pada taraf dasar.
Penanda utama dari perbedaan Malaysia dan Indonesia adalah fasilitas jalan raya.Jalan raya  di  wilayah  Indonesia  jauh  dari  layak dibandingkan  tetangga.  Banyak  lubang  di sepanjang  jalan  utama,  padahal  jalan  ini sangat strategis yang menghubungkan Badau dengan  berbagai  daerah.  Hanya  beberapa bagian  jalan  yang  sudah  diperbaiki,  seperti jalan  menuju  PLB  (Pos  Lintas  Batas)  yang panjangnya  tidak  lebih  dari  dua  kilometer. Setelah  melewati  jalan  menuju  PLB,  jalan dari  Badau  menuju  perusahaan  sawit  lebih rusak  lagi.  Hanya  terlihat  sisa-sisa  aspal yang  sudah  berlubang  di  sana-sini.Ketika perjalanan diteruskan, aspal rusak berlubang sudah  berganti  dengan  jalan  tanah.  Pada saat  yang  sama  di  wilayah  Malaysia  sulit ditemukan jalan yang berlubang.
Perbedaan  kualitas  hidup  ini  menye- babkan hidup berdampingan dengan negara Malaysia  tidaklah  mudah  bagi  masya- rakat Badau. Mau tidak mau mereka selalu membandingkan  fasilitas-fasilitas  yang  di- dapat kan  “saudara”  mereka  di  seberang dengan  apa  yang  mereka  miliki  sebagai warga Indonesia. Seringkali mereka merasa iri  dengan  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah  Malaysia.  Untuk  itu,  pen- duduk  Badau  seringkali  mengatakan bahwa  menjadi  orang  Malaysia  lebih  enak,
fasilitas  terpenuhi,  mendapatkan  berbagai subsidi  dari  pemerintah,  khususnya  sub- sidi  pendidikan,  kesehatan,  dan  barang  ke- butuhan  pokok  yang  lebih  murah  (minyak, gula,  garam,  tepung).  Keluh  kesah  juga sering  terdengar  dari  pegawai  negeri  sipil, demikian pula anggota TNI dan Polisi, yang sangat sadar bahwa fasilitas yang didapatkan oleh pegawai dan aparat Malaysia di daerah perbatasan  mencakup  gaji  yang  memadai dan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik. Pada  konteks  ini  Indonesia  direpre- sentasikan dengan jalan yang buruk, fasilitas kelembagaan  yang  miskin,  dan  kehidupan yang  masih  terbelakang.  Sebagai  daerah perbatasan,  desa  Badau  menghadapi  per- soalan  ketimpangan,  kekurangan,  dan kesulitan  yang  telah  berlangsung  dalam waktu  yang  cukup  panjang  (Abdullah, 2013).  Pada  saat  yang  sama,  Badau merupakan  bagian  dari  infrastruktur  dan kebijakan negara tetangga yang lambat laun menciptakan  citra  tentang  negeri  tetangga dan  citra  dirinya  sebagai  warga  Indonesia yang serba kekurangan. Apalagi, pemerintah Indonesia dinilai hanya hadir dalam bentuk alat-alat  negara,  seperti  polisi,  tentara, aparatur desa, lambang negara, dan bendera.

## Kontestasi Identitas Majemuk Dayak
Iban Kehidupan  Badau  sebagai  masyarakat wilayah  perbatasan,  tidak  bisa  dilepaskan dari  kehidupan  masyarakat  Malaysia  di Lubok Antu, khususnya karena masyarakat asli Badau dan masyarakat asli Lubok Antu bersaudara  berasal  dari  satu  etnis:  Dayak Iban.  Kehidupan  mereka  terpisah  akibat negara  telah  menarik  batas  (administratif- politik)  yang  tegas,  siapa  yang  menjadi penduduk Indonesia dan siapa yang menjadi penduduk Malaysia ditentukan oleh politik negara.  Batas  ini  bersifat  sepihak  ketika negara  membagi  satu  satuan  kultural  etnis menjadi  dua  bagian  tanpa  memperhatikan batas-batas  kultural-historis  suatu  etnis (Gambar  3).  Mereka  pun  tidak  memiliki pilihan untuk menjadi warga negara karena faktor geografis tempat tinggal telah menjadi
penentu  absolut  atas  keberadaan  mereka di  wilayah  Indonesia  atau  Malaysia.  Akan tetapi,  perbedaan  identitas  mereka  sebagai warga  negara  tidak  menjadikan  mereka terpecah  secara  kultural-antropologis  yang tampak dari adanya ruang kultural bersama yang  mereka  bangun  dan  pelihara  melalui berbagai ritual dan simbol.

## Gambar 3: Peta Etnis Iban di Kalimantan Barat Sumber: www.google.com
Keterikatan  penduduk  dua  Negara dipelihara  melalui  bahasa  (bahasa  Dayak Iban),  perlengkapan  upacara  adat,  rumah panjang,  dan  praktik  ritual.  Apabila  ada salah satu keluarga di Badaumelangsungkan pernikahan  maka  keluarga  dari  Malaysia sudah  dapat  dipastikan  turut  diundang. Dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti tidak menghiraukan adanya batas-batas teri- torial  yang  dibuat  oleh  negara.  Kedekatan emosional  masyarakat  Badau  dengan keluarga mereka di Malaysia terus dipelihara, termasuk  dengan  mencarikan  jalan  bagi saudara  mereka  yang  berada  di  wilayah Badau  (Indonesia)  untuk  mendapatkan berbagai  fasilitas  pemerintah  Malaysia, termasuk  dengan  cara  memberi  jaminan untuk  keluarga  mereka  dari  Indonesia
Irwan Abdullah --  Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
dalam  mengakses  fasilitas  kesehatan dan  pendidikan.  Banyak  warga  Badau, misalnya,  menyekolahkan  anak  mereka  ke Malaysia  atas  jaminan  keluarga  yang  ada di  Malaysia.Malaysia  memang  membuka kesempatan  bagi  orang  Indonesia  untuk bersekolah  tetapi  dengan  syarat  memiliki IC (Identity  Card) yang  dapat  diperoleh  jika memiliki akte kelahiran Malaysia.Selain atas alasan  kewarganegaraan  Malaysia,  IC  juga dapat diperoleh dengan lahir di rumah sakit Malaysia  meskipun  kedua  orangtua  adalah Warga Negara Indonesia. Konteks kebijakan Malaysia  yang  terbuka  semacam  ini  telah mendukung  reproduksi  budaya  Iban  dan pada  saat  yang  sama  pelestarian  hubungan kultural penduduk Badau dengan penduduk Malaysia.
Ketika  hubungan  kekerabatan  menjadi kekuatan  bagi  penduduk  Badau  untuk mendapatkan berbagai fasilitas di Malaysia, seperti melalui mekanisme jaminan, maka ke- kerabatan menjadi penting untuk dipelihara karena  tidak  hanya  bermakna  kultural, tetapi  juga  struktural.  Kecenderungan  ini mempersulit definisi identitas warga Badau, di  antara  menjadi  warga  Indonesia  dengan sikap nasionalisme yang teguh dan menjadi bagian dari Malaysia atas tuntutan ekonomi politik-pragmatis. Hubungan yang kompeks semacam  ini  tampak  bahwa  warga  Badau, setidaknya,  memiliki  tiga  identitas  yang secara  bergantian  mendefinisikan  siapa mereka. Pertama ,  mereka  adalah  warga negara  Indonesia  yang  hidup  dan  patuh pada  aturan  Negara  Republik  Indonesia, walaupun Negara tidak mampu mencukupi kebutuhan  mereka  sebagai  warga  negara. Mereka  hidup  dengan  infrastruktur  yang terbatas,  jalan  yang  buruk,  sekolah  yang serba  kekurangan,  pusat  kesehatan  yang kurang  baik,  hingga  harga-harga  yang  me- lambung  tinggi.  Kebutuhan  listrik  mereka masih  dipasok  dari  daerah  Lubok  Antu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari, mereka  dapatkan  dari  pasar  Lubok  Antu, bahan  bakar  minyak  ilegal  milik  Malaysia, kendaraan-kendaraan murah dari Malaysia, sekolah  gratis  yang  dilengkapi  asrama,
pekerjaan  yang  menjanjikan  upah  yang tinggi,  hingga  biaya  kesehatan  yang  sangat murah.  Di  tengah-tengah  tekanan  semacam ini mereka tetap menjadi Indonesia.
Kedua , masyarakat Badau juga dihadap- kan  pada  permasalahan  kultural  yang menggugat identitas mereka. Selain sebagai bagian dari warga negara Indonesia bersama etnis  Melayu,  Jawa,  Flores,  dan  etnis-etnis lain,  kelompok  mayoritas  Dayak  Iban menjadi  bagian  dari  Dayak  Iban  Serawak yang  menjadi  warga  Negara  Malaysia. Atas latar belakang kultural-etnis ini warga Badau tidak jarang bersikap mendua karena posisi  sebagai  bagian  dari  warga  Malaysia memungkinkan mereka menikmati sejumlah keuntungan, seperti kesempatan pendidikan bagi  anak-anak  mereka  dan  pekerjaan yang  lebih  baik.Kesatuan  emosional- kultural  yang  berasal  dari  satu  etnis  telah menjadi  dasar  strategis-politis  bagi  warga Badau,  khususnya  etnis  Dayak  Iban, untuk  mendapatkan  berbagai  kemudahan. Masuknya  negara  dengan  membuat  garis Negara  ( state  line )  yang  mengatur  batas teritorial  disertai  aturan-aturan  yang  harus dipatuhi oleh masing-masing warga negara, maka,  masyarakat  Dayak  Iban  kemudian seperti  terbelah  dua,  Dayak  Iban  milik Indonesia  dan  milik  Malaysia.  Negara memang  tidak  bisa  menghapus  begitu  saja sejarah bahwa mereka adalah satu kesatuan yang berasal dari nenek moyang yang sama yang memiliki ikatan emosional yang kuat.
Ketiga ,  walaupun  terletak  jauh  dari pusat  perkembangan,  baik  kabupaten maupun provinsi, Badau tetaplah bagian dari masyarakat  global.Warga  Badau  memiliki sifat yang terbuka pada barang-barang baru, orang-orang baru, dan nilai-nilai baru yang masuk ke dalam kehidupan mereka.Barang- barang di Badau tidak terbatas pada barang yang  berasal  dari  Indonesia  dan  Malaysia, barang-barang dari Cina, Jepang, Korea, juga masuk ke wilayah perbatasan. Pakaian Cina, mobil  dan  sepeda  motor  Jepang,  perangkat elektronik  Korea,  atau  alat  telekomunikasi Taiwan dengan mudah ditemukan di rumah- rumah  warga  Badau.  Selain  persinggungan
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 225-236
mereka  yang  intensif  dengan  kehidupan material dari luar, warga Badau juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi terkait dengan usaha mereka mendapatkan kehidupan yang lebih  baik.Tidak  jarang  keberadaan  mereka di  Malaysia  menciptakan  suatu  kesadaran baru  tentang  masyarakat  tanpa  batas  yang dapat hidup dalam dunia yang bebas lepas dari  batas-batas  Negara  yang  mengekang (Govers  dan  Vermeulen,  1997).Cukup banyak dari penduduk yang terlibat dengan perusahaan  perkebunan  baik  yang  dimiliki oleh Indonesia maupun Malaysia.
Identitas  Badau  merupakan  identitas yang  dinamis  dan  kontestatif  (Burke  dan Stets,  2009).Tidak  saja  identitas  terbangun secara  kondisional  atas  tuntutan-tuntutan nyata  yang  dihadapi  warga  Badau,  yang mengharuskan mereka responsif dan adaptif, juga sesuatu yang diperjuangkan dan dibela sebagai warga Negara yang men cintai tanah airnya. Semangat bela tanah air ini, terutama atas citra buruk Indonesia di perbatasan, yang telah  menegaskan  adanya  Badau  sebagai pintu  gerbang  untuk  masuk  ke  wilayah Republik Indonesia.

## Badau sebagai Ruang Perbatasan Tanpa Batas
Permasalahan  Badau  sebagai  wilayah perbatasan bukan sekadar ketidakmampuan pemerintah  dalam  menyediakan  barang- barang publik ( public goods ) bagi warga, tetapi juga  menyangkut  dinamika  lingkungan strategis  global  yang  menempatkan  Badau dalam  suatu  peta  ekonomi  politik  inter- nasional.  Badau  bukan  sekadar  wilayah perbatasan yang terpencil di perbatasan dua Negara, tetapi juga sebagai wilayah penghasil kayu,  perkebunan  subur,  dan  sumber  ikan yang kaya yang telah menarik minat pelaku ekonomi  asing.  Ketika  hutan  kayu  habis akibat  perdagangan  dan  penebangan  liar, lahan  di  wilayah  perbatasan  Indonesia- Malaysia ini menjadi kompleks perkebunan karet  dan  sawit.  PT  Sinar  Mas  salah  satu perusahan  perkebunan  yang  menjalankan operasi,  bahkan  akan  mendirikan  pabrik pengolahan sawit di wilayah ini. Kehadiran
perusahaan  semacam  ini  tentu  saja  akan membuka  lapangan  kerja  yang  signifikan dan  meningkatkan  peredaran  uang  serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penduduk Badau memenuhi kebutuhan pekerjaan  dengan  bekerja  di  perkebunan yang ada di wilayah Indonesia dan menjadi tenaga kerja perkebunan di wilayah Malaysia. Sebagian  juga  terlibat  sebagai  pedagang yang membawa barang-barang ke Malaysia. Bekerja di Malaysia lebih memiliki daya tarik karena penghasilan lebih besar dibandingkan bekerja di negeri sendiri.Dalam satu hari, para buruh  bisa  mendapatkan  upah  hingga  RM 50 sehingga mereka bisa meraih upah 2.000 RM  dalam  satu  bulan.  Dengan  nilai  tukar RM 1 sama dengan Rp 3.250, maka bekerja di Malaysia akan mendapatkan penghasilan Rp 6.500.000. Jika bekerja sebagai buruh harian di  Indonesia,  mereka  hanya  mendapatkan gaji Rp 50.000 perhari atau hanya Rp 1.500.000 perbulan.  Perbedaan  jumlah  pendapatan yang cukup tinggi inilah yang menjadi daya tarik warga Badau bekerja di Malaysia.
Pemerintah  Malaysia  membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia untuk “pekerjaan kasar”  karena  Malaysia  kekurangan  tenaga kerja  untuk  perkebunan  karet  dan  sawit. Sebagian  besar  mereka  adalah  buruh  ilegal yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen resmi dan ijin kerja.Warga Negara Indonesia yang  bekerja  dalam  sektor  perkebunan  di wilayah  ini  mencapai  2000  orang.  Mereka tinggal  di  dalam  perkebunan,  yakni  di rumah  panjang  yang  sudah  disediakan, dalam  suatu  kehidupan  menyerupai  desa. Di  dalam  kebun  juga  terdapat  kampung yang  terdiri  kurang  lebih  60  orang  setiap kampung.  Perkampungan  yang  terdapat di  dalam  perkebunan  ini  ternyata  hampir sama dengan kampung pada umumnya, ada struktur  organisasi  masyarakat,  ada  warga yang  menempati  kampung  tersebut,  dan ada  sumber  daya  ekonomi  yang  menjadi penunjang kehidupan buruh perkebunan ini. Di  perkampungan  buruh  ini  juga  terdapat warung-warung  tempat  mereka  berbelanja memenuhi  kehidupan  sehari-hari.  Status ilegal  yang  disandang  buruh  menyebabkan
Irwan Abdullah --  Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
mereka  jarang  keluar  dan  pergi  ke  pasar karena  takut  dikenali  dan  ditangkap  oleh polisi Malaysia. Menurut pengakuan pekerja, Polisi  Malaysia  maklum  dengan  keberadaan mereka sebagai buruh ilegal asalkan mereka tidak  berbuat  yang  tidak  pantas  dan  tidak terlibat kriminalitas.
Sejalan  dengan  ilegalitas  ini  masih banyak warga Badau yang memilih bekerja di negeri sendiri karena alasan ketenangan. Mereka  tidak  ingin  hidup  selalu  dalam situasi  terancam  dengan  kehadiran  Polisi Malaysia  yang  kapan  saja  bisa  menangkap mereka.Dengan  bekerja  di  negeri  sendiri di  Badau,  menurut  mereka,  warga  Badau tetap  saja  dapat  berinteraksi  dengan  warga Malaysia melalui aktivitas berdagang secara legal  ke  Malaysia.Mereka  membeli  barang dari Malaysia dan juga menjual barang yang berasal dari Indonesia seperti pakaian adat, berbagai kerajinan, hingga kebutuhan sehari- hari.Para pedagang ini, seperti banyak warga yang  menggeluti  profesi  lain,  yakin  bahwa mereka  tetap  bisa  hidup  dengan  bekerja di  negerinya  sendiri  tanpa  harus  berada  di bawah bayang- bayang kecemasan ilegalitas. Istilah yang sering dikatakan adalah “walau hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri” untuk memperlihatkan komitmen moral-politik warga Badau.
Selain  dengan  warga  Badau  yang bekerja  sebagai  pedagang  dan  buruh  ilegal Badau  juga  terhubungkan  dengan  negara lain  melalui  barang-barang  yang  masuk melalui  Lubok  Antu  Malaysia.  Mobil  dan sepeda motor yang digunakan warga Badau umumnya  berasal  dari  Malaysia,  bahkan jamak sekali terlihat kendaraan dengan plat nomer Malaysia di wilayah Indonesia. Dalam hal ini tampak jelas bahwa Badau merupakan ruang internasional di mana kendaraan asing beroperasi dengan bebas.Barang-barang yang beredar di Badau menegaskan bahwa Badau bukanlah  wilayah  terasing  karena  berbagai produk  Malaysia,  Jepang,  atau  Cina  dapat ditemukan  di  wilayah  ini.Badau  menjadi bagian dari suatu jaringan komunikasi global yang  sebagaimana  dikatakan  Featherstone menjadi tanda integrasi masyarakat lokal ke
tatanan  global  (Featherstone,  1991).Badau, dalam  bahasa  MacLuhan,  tidak  kurang sebagai global  village yang  memperlihatkan betapa nilai-nilai yang dipelajari dan diyakini kemudian bukan hanya berasal dari lokalitas di mana seseorang berada, tetapi juga nilai- nilai dari suatu pusat dunia (Abdullah, 2010). Masyarakat  Badau  yang  terintegrasi dengan pasar global mengindikasikan bahwa masyarakatnya merupakan masyarakat yang terbuka.Mereka mudah menerima nilai-nilai baru, seperti teknologi baru dan juga orientasi ruang  yang  berubah.Orientasi  ruang  juga tampak  dari  mobilitas  penduduk  Badau yang cukup tinggi terutama ke Lubok Antu, Malaysia,  baik  secara  legal  menggunakan Pas Merah maupun ilegal melalui jalan tikus yang menjadi rahasia umum.Mobilitas lintas budaya  ini  menyebabkan  warga  Badau selalu  mengetahui  dan  terlibat  dengan perkembangan  nasional  dan  internasional yang sekaligus menciptakan aspirasi-aspirasi yang  luas  dalam  kehidupan  mereka  sehari- hari. Selain pertukaran barang dan informasi terjadi  secara  intensif  dan  meluas,  Badau juga  terlibat  dalam  wacana  ekonomi  dan politik  yang  dapat  menyebabkan  redefinisi identitas mereka sebagai warga Indonesia di perbatasan (Ardhana, 2006; Sari, 2013). Keberadaan Badau sebagai “desa global” juga terjadi atas posisi Badau sebagai serambi depan Indonesia, yang ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah Malaysia, yang tampak dari berbagai  kebijakan  afirmatif  pemerintah Malaysia untuk wilayah perbatasan. Dengan cara  ini  Malaysia  membangun  citra  positif sebagai  Negara  yang  peduli  dan  pro-rakyat melalui  berbagai  kebijakan  subsidi  yang diterapkan di wilayah perbatasan. Pada saat yang  sama  tindakan  Malaysia  ini  menaruh simpati  warga  Badau  dan  sekitarnya  yang kemudian tidak jarang menarik minat warga untuk  menjadi  warga  Negara  Malaysia, khususnya  melalui  perkawinan.  Badau  pun menjadi  ruang  bersama  dalam  pergaulan antarbangsa. Selain perkawinan yang terjadi dengan  penduduk  Malaysia,  Badau  menjadi ruang  ekonomi  di  mana  banyak  orang  dari berbagai tempat mencari penghidupan.
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 225-236
Perlu  suatu  kesadaran  untuk  melihat bahwa Badau bukanlah suatu wilayah yang terletak di pinggiran, melainkan di satu titik pusat  global  yang  tampak  dalam  wacana perbatasan  yang  menempatkan  wilayah Badau  sebagai  pusat  pembicaraan.Badau pun  menjadi  pusat  perhatian  ketika kedaulatan  Negara  dibicarakan  karena keberadaan  Badau  merupakan  suatu  tanda dari  kehadiran  atau  ketidakhadiran  Negara dalam  suatu  ruang  geografis- politik.Badau pun  menjadi  ruang  yang  dipertaruhkan secara  global  karena  kedaulatan  bukan hanya  menyangkut  hubungan  dua  bangsa, tetapi  meliputi  bangsa-bangsa  dunia  yang memiliki  kepentingan  ekonomi  politik  atas suatu  ruang  yang  keberadaannya  diatur dalam suatu konvensi internasional.

## SIMPULAN
Masyarakat  Badau  sebagai  masyarakat perbatasan  Indonesia-Malaysia,  memposisi- kan dirinya dalam tiga format identitas, yaitu: identitas  sebagai  masyarakat  perbatasan, identitas  sebagai  bagian  dari  masyarakat Iban,  dan  identitas  sebagai  bagian  dari masyarakat  global.  Konstruksi  identitas  ini sejalan  dengan  yang  dikatakan  oleh  Foote (1951)  bahwa  identitas  individu  dibentuk oleh  struktur  yang  mendefinisikannya dan  memberi  kerangka  atas  simbol-simbol yang  membedakan  satu  dengan  yang  lain. Struktur ini kemudian ditegaskan oleh Burke bahwa  identitas  diri  manusia  tidak  dapat dipandang  sebatas  siapa  dia,  tetapi  hanya dapat  dijelaskan  melalui  relasi-relasi  sosial yang berada di sekitarnya.
Ketiga  format  identitas  ini  dipakai bergantian sesuai dengan kebutuhan mereka dan  tidak  dapat  dipakai  secara  bersamaan karena  masing-masing  merupakan  respons terhadap  konteks  dan  kepentingan  yang berlainan. Pertama ,  identitas  sebagai  warga perbatasan digunakan untuk memposisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.Identitas  ini  biasanya  dipakai dalam  urusan-urusan  formal  saja. Kedua , identitas sebagai warga Dayak Iban, dipakai dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  sangat
membantu  mereka  untuk  mendapatkan berbagai  fasilitas  negara  Malaysia  yang diberikan melalui saudara mereka di Lubok Antu Serawak, Malaysia.Ikatan kekerabatan ini dipelihara dengan baik karena masyarakat Badau  sangat  bergantung  pada  saudaranya yang berada di Malaysia. Ketiga , sebenarnya tidak dipakai secara sengaja karena pasarlah yang  memberikan  mereka  posisi  sebagai bagian dari konsumen global yang tidak bisa memisahkan  diri  mereka  dengan  apa  yang terjadi  secara  global.  Dari  situ  terbentuk perilaku  masyarakat  yang  terbuka  yang ditandai  dengan  mobilitas  penduduk  dan mobilitas pekerjaan yang cukup tinggi.
Ketergantungan  masyarakat  Badau terhadap Malaysia, sejalan dengan kebijakan afirmatif  pemerintah Malaysia,  telah memperlemah  posisi  pemerintah  Indonesia di  mata  masyarakat  Badau.Mereka  merasa bahwa  pemerintah  Malaysia  memiliki kepedulian yang lebih dibandingkan peme- rintahnya  sendiri.  Penduduk  Indonesia, khususnya warga Badau, menjadi sangat ter- gantung  pada  pasar  Lubok  Antu,  Serawak, karena  perekonomian  di  Lubok  Antu  telah berkembang  menjadi  pusat  perbelanjaan di  mana  dengan  perjalan  setengah  jam  saja warga  Indonesia  sudah  dapat  memenuhi hampir seluruh kebutuhan hidup. Tidak ada pusat perekonomian yang setara di wilayah Indonesia yang dapat dijangkau oleh warga Badau dalam waktu singkat dan dengan jarak yang  dekat.  Pusat  perekonomian  terdekat adalah  ibu  kota  kabupaten  Kapuas  Hulu, Putussibau,  yang  harus  ditempuh  lima  jam jalan darat dengan keadaan jalan yang buruk. Ketergantungan  pada  pasar  dan  barang Malaysia  merupakan  fakta  objektif  yang menjadi dasar bagi redefinisi identitas warga yang  seringkali  menggugat  nasionalisme mereka sebagai “orang Indonesia”. Perubahan kehidupan warga perbatasan di  Badau  hanya  dapat  dilakukan  oleh komitmen dan keterlibatan Negara yang lebih besar  melalui  kebijakan-kebijakan  afirmatif. Permasalahan  di  wilayah  perbatasan  harus dipandang sebagai persoalan darurat, bukan kewajiban  rutin  pemerintah  yang  harus
Irwan Abdullah --  Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
diselesaikan dengan program dan anggaran rutin,  sehingga  membutuhkan  kebijakan tanggap  darurat  atas  ancaman-ancaman yang serius menyangkut identitas warga dan ketergantungan  warga  pada  Negara  asing. Pada  saat  yang  sama  kedaulatan  Indonesia dipertanyakan  setiap  hari  melalui  berbagai tanda  representasi  Negara  yang  kurang menguntungkan.  Negara  hanya  hadir melalui bendera, aparat, dan peraturan yang kurang  pupoler;  tidak  hadir  dalam  bentuk jalan  yang  berkualitas,  bantuan  kebutuhan pokok,  pendidikan  yang  memadai,  dan kesehatan yang layak.
Keseluruhan perubahan ini akan terjadi hanya  jika  perspektif  tentang  wilayah perbatasan  mengalami  pergeseran:  bukan sekedar  pemisah  dua  Negara  yang  tegas secara  politik-administratif,  tetapi  harus dipandang  sebagai  pintu  gerbang  yang menjadi  cermin  bagi  wajah  Indonesia  yang sesungguhnya.  Kehidupan  yang  maju  di wilayah  perbatasan  merupakan  tuntutan yang niscaya dalam menegakkan kedaulatan melalui  dukungan  publik  yang  nasionalis dan  melalui  citra  sebagai  negeri  yang makmur  dan  mandiri  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  pro-rakyat  dan  tindakan afirmatif.  Keberadaan  institusi  pengelolaan perbatasan  pun  tidak  akan  berarti  banyak jika  paradigma  pembangunan  daerah perbatasan belum bergeser ke cara pandang yang menempatkan perbatasan sebagai titik pusat  dari  wacana  ekonomi  politik  global atas perebutan sumberdaya ekonomi wilayah perbatasan  sekaligus  perebutan  kedaulatan politik negara-bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2007. Konstruksi  dan Reproduksi  Kebudayaan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
_________,  2010.  “Model  Kultural  Pem- bangunan Daerah Perbatasan: Menge- depankan  yang  di  Pinggir  (kan)”,
Makalah  pada    Roundtable  Discussion Pembangunan  Daerah  Perbatasan”. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 29 November. _________,  2013.  “Daerah  Perbatasan: Misrepresentasi  Pembangunan  dari Belakang”,  dalam  Irwan  Abdullah (ed.), Badau  Pasti  Berlalu:  Catatan Perjalanan  dari  Wilayah  Perbatasan Kalimantan  Barat .  Yogyakarta:  TICI Publications.
Abubakar, Mustafa. 2006. Menata Pulau-pulau Kecil  Perbatasan:  Belajar  dari  Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik .  Jakarta: Kompas.
Ardhana,  I  Ketut.  2006. Dinamika  Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah: Studi  Kasus  di  Wilayah  Krayan  dan Long Pasia . Jakarta: Pusat Penelitian Sumber  Daya  Regional  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Burke, Peter (ed.). 2001. Advances in Identity Theory  and  Research. New  York: Kluwer Academic.
Burke, Peter dan Jane E. Stets. 2009. Identity Theory. New York: Oxford University Press.
Cramb,  R.A.  2007. Land  and  the  Longhouse: Agrarian Transformations in the World of Serawak. Copenhagen : NIAS.
Ehler,  Eckart  dan  Carl  Gethmann.  2003. Environment  Across  Cultures .  Berlin: Springlerr Verlag.
Foote,  Nelson.  1951.  “Identification  as  the Basis  for  a  Theory  of  Motivation”, American Sociological Review 26:14-21 . Gleditsch, Nielstetter. 1996. “Conflict and the Environment”, Environment , Vol. 33, No.1.
Govers, Cora dan Hans Vermeulen. 1997. The Politics of Ethnic Consciousness. New York: McMillan Press.
Harris, Marvin. 1997. Culture, People, Nature . Boston: Addison Wesley Publishing Company Incorporated.
Marsetio.  2009.  “Pendayagunaan  Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar Guna  Mendukung  Pembangunan Nasional  Dalam  Rangka  Persatuan
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 225-236
dan  Kesatuan  Bangsa”, Makalah , Seminar  Pasis  Dikreg  XXXVI  Sesko TNI, 9 Juli, Jakarta.
McCall,  George  dan  J.  Simmons.  1978. Identities and Interactions. New York: Free Press.
Meltzer,  B.N.,  J.  Petras,  L.  Reynolds.  1977. Symbolic  Interactionism:  Genesis,
Varieties  and  Criticism. Boston: Routledge and Kegan Paul.
Prasojo,  Zaenuddin  Hudi.  2013.  ”Badauku
Sayang Badauku Malang: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Barat- Serawak”,  dalam  Irwan  Abdullah (ed.), Badau  Pasti  Berlalu:  Catatan Perjalanan  dari  Wilayah  Perbatasan Kalimantan  Barat .  Yogyakarta:  TICI Publications.
Safitri,  Ririh  Megah.  2013.  “Fungsi  dan Disfungsi  Negara  di  Perbatasan: Potret  Kehidupan  di  Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat”, dalam Irwan Abdullah (ed.), Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari  Wilayah  Perbatasan  Kalimantan
Barat . Yogyakarta: TICI Publications. Sari, Intan Permata. 2013. “Sulitnya Menjadi Indonesia: Dilema Identitas Komunitas Perbatasan Badau, Kalimantan  Barat”,  dalam  Irwan Abdullah  (ed.), Badau  Pasti  Berlalu: Catatan  Perjalanan  dari  Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat . Yogyakarta: TICI Publications. Stone,  G.  1962.  “Appearance  and  the Self”,  dalam  A.  Rose  (ed.), Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin.
Stryker,  Sheldon.  1987.  “Identity  Theory: Developments  and  Extensions”, dalam K. Yardley dan T. Honess, Self and Identity. Chichester, UK: Wiley. Tirtosudarmo,  Riwanto.  2005.  “Wilayah Perbatasan dan Tantangan Abad 21: Sebuah  Pengantar”,  dalam  Riwanto Tirtosudarmo,  dkk. Dari  Entikong sampai  Nunukan:  Dinamika  Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah). Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.