DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.411 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Keabsahan  Perjanjian  Kerja  dalam  Kepastian  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  di Bawah Umur
Repiana Andani Hasan, Qinthara Faiz Taqiyyanfa, Baihaqi Abdul Hakim, Nabila Fairuzzahra
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia Email: refianaandani@gmail.com , qinthara.ft@gmail.com , baihaqiabdulhakim@gmail.com , nabilafairuzzahra26@gmail.com
Article Information Submitted: 11  Juni 2024 Accepted: 25  Juni
2024 Online  Publish: 25 Juni 2024

## Abstrak
Ketenagakerjaan merupakan sebuah hubungan bagi pekerja dengan pengusahabaik itu  sebelum,  saat  berlangsung,  maupun  pada  berakhirnya  kerja.  Masih  banyak pengusaha  yang  meperkerjakan  anak  dibawah  umur  yang  mana  hal  tersebut melanggar  hak  anak.  Dalam  tulisan  ini  kami  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis tentang  keabsahan  perjanjian  kerja  dalam  kepastian  hukum  terhadapt  anak.  Pada penelitian  ini,  kami  menggunakan  metode  penelitian  hukum  berupa  metode penelitian  yuridis  normatif,  yang  mana  penelitian  kami  ini  menggunakan pendekatan  yang  bersumber  pustaka  yang  bersifat  primer  dan  sekunder.  Dalam hasil  pembahasan  terdapat  analisis  tentang  keabsahan  dan  kepastian  hukum  usia kerja  anak  serta  akibat  hukum  apabila  melanggar  peraturan  undang-undang  yang menagtur tentang usia anak untuk bekerja.
Kata Kunci : Kepastian hukum, Usia Anak, Akibat Hukum

## Abstract
Employment is a relationship between workers and employers both before, during and  at  the  end  of  work.  There  are  still  many  entrepreneurs  who  employ  minors, which  violates  children’s  rights.  In  this  paper  we  aim  to  analyze  the  validity  of work  agreements  in  terms  of  legal  certainty  for  children.  We  use  a  normative juridical  research  method  which  uses  an  approach  sourced  from  primary  and secondary  literature.  In  the  results  of  the  discussion  there  is  an  analysis  of  the legal  validity  and  certainty  of  the  working  age  of  children  as  well  as  the  legal consequences if they violate the legal regulations governing the age for children to work

## Keywords: Legal certainty, child’s age, legal consequences

## Pendahuluan
Hubungan  kerja  ditandai  berupa  kontrak  kerja  yang  mana  menetapkan  sebuah  hak beserta  kewajiban  antar  para  pengusaha  dan  para  tenaga  kerja  nya.  Namun  permasalahan muncul  ketika  kontrak  tersebut  melibatkan  tenaga  kerja  di  bawah  umur.  Pertumbuhan ekonomi  yang  pesat telah menciptakan  banyak  industri  baru,  menciptakan  beragam  peluang kerja  tidak  hanya  untuk  orang  dewasa  saja,  bahkan  anak  anak  pun  juga  memiliki  peluang kerja  juga.  Ada  banyak  posisi  entry-level  di  dunia  usaha  yang  tidak  memiliki  kualifikasi khusus, sehingga menjadikan kemungkinan adanya tenaga kerja di bawah umur. Hal tersebut timbul  dikarenakan  desakan  kebutuhan  ekonomi  serta  pendanaan  yang  tidak  mencukupi. Pekerjaan ini berdampak pada penduduk dalam batas usia kerja. ( Dumary, 1997) menetapkan batasan  usia  untuk  mendefinisikan  angkatan  kerja  dengan  cara  yang  mencerminkan  realitas praktis.  Kesempatan  bagi  anak  untuk  menjadi  pekerja  industri  disebabkan  oleh  rendahnya
upah yang diterima akibat kondisi ekonomi yang tidak memadai dan kurangnya keterampilan khusus.  Selain  itu,  karena  pekerja  anak  jarang  mengajukan  tuntutan  yang  besar  kepada perusahaan, maka peluang bagi mereka untuk berdemonstrasi atau mengadakan demonstrasi yang menuntut kenaikan upah menjadi lebih kecil. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39  Tahun 1999,  dan Pasal  68  Undang-Undang  tahun  2003  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja anak.
Seseorang  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  dan  tindakannya  tidak  memenuhi persyaratan  untuk  tindakan  hukum  atau  litigasi  tidak  akan  menerima  perlindungan  hukum. Kontrak atau perjanjian kerja merupakan instrumen hukum yang diperlukan di tempat kerja, dimana para pihak terikat olehnya terhadap setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul dari tindakan sukarela mereka, kontrak kerja memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Pasal  1320  KUH  Perdata,  antara  lain  kedua  belah  pihak  dalam  kontrak  harus  mempunyai kedudukan  hukum  (Kumalasari  &  Ningsih,  2018).  Batalnya  suatu  kontrak  kerja  disebabkan oleh  adanya  pelanggaran  terhadap  peraturan  yang  ada,  yang  dapat  terjadi  bila  pihak  yang membuat kontrak sebagian besar berusia remaja, yang berhak membatalkan kontrak ini hanya anak  yang  membuat  perjanjian  hukum.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menjadi  penting apabila anak tidak diputus kontraknya dan perusahaan menghadapi sanksi disiplin atau sanksi dari pemerintah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  keabsahan  hukum  kontrak  kerja  yang  dibuat secara  sah  oleh  anak  di  bawah  umur  serta  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  ada  pada kontrak  kerja  tersebut.  Dengan  memahami  dan  menganalisis  literatur  sebelumnya  dalam konteks  hukum  perjanjian  pekerja  anak,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak-hak anak di dunia kerja.

## Metode Penelitian
Metode  yang  kami  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  hukum  berupa metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mana  pendekatan  ini  berfokus  pada  pengunaan bahan pustaka maupun data sekunder. Penelitian yuridis normatif bertujuan agar kami dapat mengkaji  kaidah  serta  hukum  positif.  Tahapan  yang  ditempuh  dalam  kajian  penelitian  ini meliputi  inventarisasi  atau  pencatatan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  studi kepustakaan yang terkait.
Kami  menggunakan  sumber  hukum  primer  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini mencakup  Undang-Undang  Dasara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, sumber hukum sekunder berupa buku- buku  hukum,  hingga  jurnal  hukum  yang  tentunya  memberikan  tambahan  wawasan  dan konteks pada terhadap penelitian yang kami buat.

## Hasil dan Pembahasan
Keabsahan hukum  bagi  Perjanjian  Kerja  yang  melibatkan  Tenaga  Kerja  di  bawah umur
Pada  permasalahan  pekerjaan  semakin  kompleks  dan  membutuhkan  perhatian  yang serius.  Hal  ini  sering  kali  melibatkan  perubahan  nilai  dan  gaya  hidup,  dan  dalam  beberapa kasus  mungkin  melanggar  peraturan  hukum.  Oleh  karena  itu,  pengawas  ketenagakerjaan harus mampu mengambil tindakan proaktif dan memperhitungkan setiap perkembangan yang terjadi.  Untuk  menegakkan  peraturan  industri  dan  perdagangan  secara  efektif,  sistem pengawasan  ketenagakerjaan  harus  terus  dikembangkan.  Pengawas  ketenagakerjaan  harus mampu  menciptakan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  agar
menjamin kelangsungan usaha, produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Saat ini banyak anak di  bawah  umur yang  mulai  bekerja  di  berbagai  institusi  dan  fasilitas.  Misalnya  saja  anak- anak  yang  menjadi  aktris  dalam  produksi  atau  bekerja  di  institusi  tertentu.  Pada  Pasal  1 Angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  kontrak  kerja  adalah kesepakatan  yang  dicapai  oleh  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  pekerja  dan  memberi pekerja mengenai hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, kontrak adalah perbuatan yang mengikat  orang  lain  atau  lebih.  Artinya  kontrak  ini  tunduk  pada  perbuatan  hukum  yang mempunyai  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat.  Anak  sebagai  generasi  penerus bangsa  harus  dikembangkan,  dilindungi  dan  diberikan  haknya  agar  dapat  tumbuh  menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam aaspek fisik, spiritual dan etika.
Kemampuan kedua belah pihak dalam menyusun perjanjian berarti kemampuan pekerja dan  pengusaha  untuk  membuat  perjanjian  yang  sah.  Keabsahan  perjanjian  kerja  didasarkan pada elemen ini. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  seseorang  dianggap  cakap  membuat  perjanjian  jika  telah  mencapai  usia yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  yaitu  18  tahun.  Batas  usia  ini  ditetapkan  untuk memastikan  bahwa  individu  yang  membuat  perjanjian  telah  memiliki  kedewasaan  dan kematangan  emosional  yang  diperlukan  untuk  memahami  dan  menyetujui  syarat-syarat perjanjian dengan baik.
Kondisi  mental  merupakan  faktor  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  membuat perjanjian. Seorang individu dianggap mampu jika pihak yang bersangkutan tidak terganggu jiwanya  atau  dalam  keadaan  waras.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  individu  tersebut memiliki  kemampuan  untuk  memahami  konsekuensi  hukum  dari  perjanjian  yang  dibuat. Kecakapan mental ini juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan  informatif  tanpa  adanya  tekanan  atau  pengaruh  negatif  dari  pihak  lain  (Hapsari  et  al., 2021).
Dalam konteks KUH Perdata Pasal 1320, kecakapan ini termasuk dalam syarat sahnya suatu  perjanjian,  di  mana  salah  satu  syarat  adalah  adanya  hal  tertentu  yang  diperjanjikan. Dalam  kasus  perjanjian  kerja,  hal  tertentu  dapat  diperjanjikan adalah  pekerjaan  yang terikat kontrak  kerja  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja.  Pekerjaan ini  harus  jelas  dan  spesifik,  serta menciptakan anatara hak dan kewajiban bagi pekerja dana pemberi pekerja. Obyek perjanjian juga  harus  memenuhi  syarat  kehalalan,  yaitu  tidak boleh  melanggar  hukum  atau  undang- undang, prinsip kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pekerjaan yang diperjanjikan harus disebutkan dengan jelas dalam perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian  hari.  Syarat  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  bersifat  kumulatif,  berarti  semuanya wajib  dipenuhi  supaya  perjanjian  tersebut  dapat  dibilang  sah.  Pada  syarat-syarat  tersebut meliputi  persetujuan  antara kedua  belah  pihak  serta  kecakapan  untuk  membuat  perjanjian, adanya  suatu  tertentu  yang  diperjanjikan,  dan  sebab  yang  sah.  Persyaratan  kebebasan berkehendak  dan  kemampuan  untuk  mengadakan  kontrak  dikenal  sebagai  persyaratan subjektif, yang berkaitan dengan pihak yang terikat kontrak (Hastarini, 2019).
Syarat-syarat  pekerjaan  yang  disepakati  dan  pekerjaan  halal  disebut  syarat  obyektif karena berkaitan dengan pokok bahasan kontrak. Jika kondisi obyektif tidak terpenuhi, maka kontrak  tersebut  tidak  sah  (YUNITA,  2021).  Ini  berarti  perjanjian  tersebut  dapat  dianggap tidak  pernah  ada  sejak  awal,  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apapun.  Pada  perjanjian yang  melibatkan anak  di  bawah  umur,  syarat  subjektif  yang  tidak terpenuhi  memungkinkan pihak wali untuk membatalkan perjanjian tersebut karena tidak memberikan izin. Dalam hal ini,  pihak  yang  merasa  dirugikan  mempunyai  pilihan  untuk  meminta  hakim  membatalakan perjanjian  tersebut.  Perjanjian  tersebut  dapat  memiliki  kekuatan hukum  sampai  ada  putusan hakim yang membatalkannya.
Masalah  kecakapan  dalam  perjanjian  kerja  juga  sangat  relevan  untuk  pekerja  anak. Banyak  tempat  masih  menghadapi  masalah  pekerja  anak,  meskipun  ada  peraturan  yang
melindungi  hak  anak  dalam  berkembang.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  orang  tua  dilarang  menelantarkan  anaknya  dan  semua  anak mempunyai  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Bisnis  yang  memperkejakan anak  dibawah  umur  dapat  dikenakan  denda  dan  sanksi  yang  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan, anak-anak diperbolehkan bekerja  tetapi  hanya  3  (tiga)  jam  sehari  dengan  izin  ke  orang  tuanya  atau  wali.  Namun penegakan  peraturan  ini  sering  kali  tidak  berhasil,  dan  pekerja  anak  masih  terus  terjadi  di banyak tempat.
Penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha mempekerjakan  tenaga  kerja  di  bawah  umur  merupakan  suatu  langkah  yang  baik.  Namun, untuk  tujuan  melalui  pelatihan  dan  pendidikan,  pengusaha  dapat  mempekerjakan anak-anak sesuai  dengan  peraturan  terkait  yang  diuraiakan  pada  Pasal  68  sampai  75  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Wijayanti,  2009).  Terdapat  pengecualian bagi  anak  yang  berlaku  untuk  usia  13  hingga  15  tahun,  yang  dapat  melakukan  pekerjaan ringan yang tidak menghambat perkembangan fisik, mental atau sosialnya, karena anak tidak dapat  melakukan  perbuatan  hukum  sendiri,  maka  hubungan  hukum  antara  anak  dengan lembaga  didasarkan  pada  adanya  hubungan  kerja  dimana  orang  tua  atau  wali  yang  sah mewakili anak berdasarkan suatu kontrak kerja (Purnama, 2021).

## Akibat hukum bagi Pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur
Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup perlindungan anak yang harus dilindungi secara mutlak.  Dalam  konteks  ini,  Pendidikan,  bermain  dan  istirahat  adalah  hak-hak  dasar  yang dimiliki  anak-anak  dan  hak  atas  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial,  siapapun  yang mempekerjakan  anak  yang  berusia  di  bawah  umur  jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  ini,  dan  anak-anak  yang  bekerja  tidak  mendapatkan  kesempatan  tersebut  untuk menerima  pendidikan  yang  layak,  bermain  dengan  teman,  atau  mendapatkan  istirahat  yang cukup.  Sebaliknya,  mereka  seringkali  dipaksa  bekerja  di  lingkungan  yang  berbahaya  dan tidak  sehat,  sehingga  dapat  mengganggu perkembangan  fisik  dan  mental  mereka melanggar hak  anak  juga  merupakan  pelanggaran  etika.  Pekerjaan  yang  baik  dan  etika  bisnis  harus mencakup  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  anak,  pengusaha  yang mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  mengabaikan  prinsip  etika  dasar  dan  nilai-nilai kemanusiaan (Harefa, 2020).
Mereka  mengeksploitasi  kerentanan  anak  demi  keuntungan  finansial  tanpa mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  terhadap  kesejahteraan  anak,  mempekerjakan anak  di  bawah  umur  tidak  hanya  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  etika,  namun  juga berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri anak-anak yang bekerja sering kali belum memiliki  kemampuan    yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  tugas  tertentu,  mereka  mungkin tidak  memiliki  keterampilan  teknis,  pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  diperlukan,  yang dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan Anda. Selain itu, kesalahan anak dapat  menimbulkan  kerugian  finansial  bagi  dunia  usaha,  antara  lain  produk  rusak,  kualitas layanan buruk, bahkan kecelakaan kerja yang memerlukan ganti rugi.
Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  yang  dibawah  umur  merupakan  tindakan  atau perbuatan  yang  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  hal  ini  dikarenakan  hak  anak  tidak direalisisakan semestinya. hal tersebut dapat dikenakan pidana dengan ancaman pidana paling lama  4  tahun,  dan  paling  sedikit  minimal  1  tahun . Kemudian  mendapat  denda  sebesar  Rp. 100.000.000  dan  denda  paling  banyak  sebesar  Rp.  400.000.000  yang  disebutkan pada  pasal 76  (I)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Dalam  mempekerjakan  anak  yang  masih  dibawah umur  merupakan  pelanggaran  etika  dan  melanggar  hak  asasi  anak.  anak  yang  seharusnya tumbuh  berkembang  akan  tetapi  disini  anak  dipekerjakan  layaknya  orang  dewasa  guna
melangsukan hidupnya. Dalam hal ini, mempekerjakan anak juga memiliki dampak kerugian di  sektor  bisnis  yang  dimana  anak  belum  mampu  menguasai  bidang  tertentu  yang  dapat mengahambat perusahaan. selain itu melakukan tindakan mempekerjakan anak yang dibawah umur dapat memicu akibat hukum yaitu:
(1) Kegiatan  usaha  dapat  dihentikan  oleh  pemerintah.  penghentian  usaha  oleh  pemerintah terhadap  pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  adalah  tindakan  yang diambil dapat melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan berbahaya.
(2) Salah satu tindakan tegas yang diambil untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak anak adalah pencabutan izin usaha oleh pemerintah bagi pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur. dengan melakukan penyelidikan, peringatan, dan sanksi administratif. Jika pelanggaran berlanjut, izin usaha dicabut.
(3) Penghentian  kemitraan  bagi  pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau entitas kemitraan untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak anak.
Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak." Ini  berarti  bahwa  pengusaha  tidak  boleh mempekerjakan  anak  di  bawah  umur.  Di  Indonesia,  usia  minimal  tenaga  kerja  adalah  18 tahun.  Pengusaha  yang  mempekerjakan anak  di  bawah  18 tahun  dapat  dikenakan hukuman, termasuk pidana  penjara  1  tahun  sampai  dengan  4  tahun  dan  denda  Rp100.000.000  juta rumpiah  sampai  dengan  Rp400.000.00  juta  rupiah.  Anak  berusia  13  hingga  15  tahun  dapat melakukan  pekerjaan  ringan  selama  tidak  mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik, mental,  atau  fisik  mereka.  Pekerjaan  ini  harus  memenuhi  ketentuan  tertentu,  masa  depan anak-anak dinegara kita bergantung pada orang tua atau wali mereka yang memberikan izin tertulis, perjanjian kerja, dan jam kerja yang diawasi tidak lebih dari 3 jam dan keselamatan dan kesehatan kerja (Rasji et al., 2023).
Mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  dapat  berdampak  negatif  pada  perkembangan mereka  dalam  jangka  panjang  karena  dapat  mengganggu  proses  pendidikan  mereka.  Anak- anak  yang  bekerja  biasanya  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  bersekolah  dan mengembangkan  kemampuan  intelektual  mereka.  Mereka  juga  biasanya  tidak  memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pendidikan dan pengembangan, yang dapat mengganggu hak mereka untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Anak-anak yang  bekerja  biasanya  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  beristirahat  dan  mengembangkan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  yang  lebih  berat.  Selain  itu,  pekerjaan  yang berat dan berbahaya dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka (Semarang et al., 2020).
Anak-anak  yang  bekerja  juga  kehilangan  kesempatan  untuk  bermain,  berkreasi,  dan mengembangkan  bakat  dan  minat mereka.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  kesehatan  mereka dan kemungkinan hidup yang lebih baik di masa depan. Selain itu, mempekerjakan anak di bawah umur dapat mengganggu kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Anak-anak  yang  bekerja  biasanya  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara optimal  dalam  proses  pendidikan  dan  pengembangan,  yang  dapat  mengganggu  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  anak.  Dalam  beberapa  kasus,  mempekerjakan anak  di  bawah  umur  dapat  berdampak  pada  reputasi  dan  kepercayaan  pengusaha  serta berdampak pada pendapat pelanggan mereka.
Anak  adalah  aset  penting  bagi  masa  depan  negara  kita.  Oleh  karena  itu,  perlindungan terhadap pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak-anak dan perlindungan dari eksploitasi tenaga kerja, menjadi sangat penting. Di Indonesia, penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pengusaha yang melanggarnya. Artikel  ini  akan  menguraikan  akibat  hukum  bagi  pengusaha  yang  memperkerjakan  anak  di
bawah umur beserta dasar hukumnya, sebagai berikut:

## 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  ini  merupakan  landasan  utama  dalam  pengaturan  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Pasal  68  UNDANG-UNDANG  No.  13  Tahun  2003  secara  tegas  melarang pengusaha  untuk  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  18  tahun.  Namun,  terdapat pengecualian untuk anak berusia antara 13 sampai 15 tahun untuk pekerjaan ringan, kecuali perkembangan fisik, mental, dan sosial serta kesehatan anak terkena dampak buruk.

## 2. Konvensi ILO No. 138 dan No. 182
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  138  tentang  Usia  Minimum  untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kedua konvensi ini menekankan pentingnya menghapuskan pekerjaan anak yang berbahaya dan memastikan anak-anak dapat mengenyam pendidikan yang layak (Rasji et al., 2023).

## 3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  ini  menetapkan  hak  anak  agar  dilindungi  dari  adanya  bentuk eksploitasi ekonomi hingga suatu pekerjaan yang membahayakan. Pasal 76I Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  adalah  ilegal  bagi  siapa  pun  untuk  menempatkan, mengizinkan, memasukan, atau memerintahkan anak untuk bekerja di pekerjaan terburuk.
Pengusaha  yang  dibuktikan  telah  melanggar  ketentuan  tentang  ketenagakerjaan  anak akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum, antara lain:

## a. Sanksi Pidana
Berdasarkan  Pasal  183  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,  pengusaha  yang melanggar  ketentuan mengenai  usia minimum  untuk  bekerja  dapat  dikenakan  sanksi  pidana berupa  kurungan  maksimal  5  tahun  atau  denda  maksimal  Rp500  juta.  Selain  itu,  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  pelanggaran  terkait  eksploitasi  anak  dapat  dikenakan hukuman  pidana  dengan  ancaman  penjara  hingga  10  tahun  dan  denda  hingga  Rp200  juta (Hapsari et al., 2021).

## b. Sanksi Administratif
Pengusaha  yang  terbukti  memperkerjakan  anak  di  bawah  umur  juga  dapat  dikenakan sanksi  administratif  oleh instansi terkait, seperti  pencabutan  izin  usaha,  denda  administratif, dan penghentian kegiatan usaha (Hapsari et al., 2021).

## c. Dampak Reputasi
Selain  sanksi  hukum,  pengusaha  yang  melanggar  aturan  ketenagakerjaan  anak  akan menghadapi  dampak  reputasi  yang  buruk.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  hubungan  dengan pelanggan,  mitra  bisnis,  dan  masyarakat  luas.  Reputasi  yang  tercemar  bisa  berakibat  pada penurunan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  kami,  Kesimpulan  nya  yaitu  Penerapan  akan  ketentuan hukum terkait perjanjian kerja yang melibatkan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia ini di  hadapkan  dengan  berbagai  tantangan  yang  signifikan.  Mengacu  pada  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan larangan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, dengan catatan pengecualian apabila dalam kondisi tertentu dan di  ikuti  dengan  pembatasan  yang  ketat.  Selain  itu,  Undang-Undang  Perlindungan Anak  dan Konvensi  ILO  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  mendukung  serta  memperkuat  bentuk perlindungan  terhadap  anak  dari  adanya  eksploitasi  tenaga  kerja  serta  memastikan  mereka semua  mendapatkan  hak  pendidikan  yang  layak.  Meski  begitu,  faktanya  praktik mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  masih  sangat  marak terjadi,  hal  tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara regulasi serta penerapannya di lapangan.
Tidak diragukan lagi, pengusaha akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika mereka  tidak  mematuhi  peraturan  ketenagakerjaan  anak.  Pengusaha  yang  melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi, mulai dari penjara hingga denda besar hingga sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha. Selain itu, pengusaha yang terlibat dalam praktik ini  takut  menghadapi  reputasi  buruk,  yang  dapat  memengaruhi  hubungan  mereka  dengan pelanggan  dan  mitra  bisnis.  Untuk  melindungi  hak-hak  anak  serta  menekan  angka  tenaga kerja  di  bawah  umur,  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  serta  sistem  pengawasan ketenagakerjaan yang efektif tentunya sangat diperlukan.
Secara  keseluruhan,  pemerintah,  pengusaha,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja. Untuk menciptakan keamanan di tempat kerja dan  tempat  kerja  yang  layak  bagi  anak-anak,  perlu  ada  upaya  yang  bekerja  sama  untuk mengedukasi  masyarakat,  memperketat  pengawasan,  dan  menerapkan  sanksi  yang  tegas terhadap  pengusaha.  Dengan  demikian,  anak-anak  diharapkan  dapat  mencapai  pertumbuhan yang optimal dan berkontribusi positif bagi masa depan negara.

## BIBLIOGRAFI
Hapsari, D., Oktaviantari, I. P., Prio, A., & Santoso, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  TENAGA  KERJA  DI  BAWAH  UMUR  MENURUT  PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA. In Jurnal Bismak (Vol. 1, Nomor 1).
Harefa,  M.  G.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Di  Bawah  Umur. Jurnal Education and development , 8 (2), 205–207.
Hastarini,  A.  (2019).  Keabsahan  Perjanjian  Kerja  Yang  Dilakukan  Anak  Di  Bawah  Umur.
Jurnal Wacana Hukum , 25 (1), 19. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953 Kumalasari,  D.,  &  Ningsih,  D.  W.  (2018). Syarat  Sahnya  Perjanjian  Tentang  Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata . Purnama, N. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pakuan Justice Journal Of Law , 02 , 74–86.
Rasji,  R.,  Sahara,  A.  R.  R.,  &  Deviana,  N.  T.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga Kerja di Bawah Umur. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur , 1 (2), 392–397. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1219
Semarang, J. S. T., Pemahaman, P., Mulyani, T., Astanti, D. I., Hukum, S. I., Hukum, F., & Semarang,  U.  (2020). SISWA  SMA  NEGERI  I  BOJA  MENGENAI  SANKSI  HUKUM OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Kadarkum : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . 1 (1), 8–17.
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. In Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi .
YUNITA,  D.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah . IAIN Bengkulu.

## Copyright holder:
Repiana Andani Hasan, Qinthara Faiz Taqiyyanfa, Baihaqi Abdul Hakim, Nabila Fairuzzahra (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)