## Tinjauan Teori Rekrutmen Pimpinan Daerah Dalam Dimensi Historis
Debi Setiawati *

## Abstrak
Kedudukan  Kepala  Daerah  dipandang  sebagai  suatu  posisi  yang strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut dipengaruhi  oleh  karena  pemerintahaan  daerah  memilikin  peran sebagai  motor  penggerak,  kreator,  inovator  pemikiran  dan perencanaan  dalam  pencapaian  tujuan  nasional  yang  merupakan subsistem  dari  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu  dalam perekrutannya  perlu  diterapkan  adanya  sistem  demokrasi  yang dapat  memberikan  peluang  rotasi  pejabat  politik  secara  teratur dan  damai.Di  samping  itu  dengan  melihat  gambaran  masyarakat Indonesia  yang  bersifat  Plural  dan  Heterogen,  maka  dalam pelaksanaan  PILKADA  diserahkan  secara  otonom  penuh  daerah. Hal  itu  disebabkan  karena  yang  mengetahui  kebutuhan  dan karekter  pemimpin  yang  diingingkan  masyarakat  daerah  itu sendiri.
Kata  kunci  : Pimpinan  Daerah,  Demokratis,  Pluralitas  dan
Heterogenitas
Pendahuluan Sejak masa pemerintahan kolonial  Belanda  sampai  dengan masa  orde  baru  kedaulatan  rakyat dalam pilkada telah dimonopoli oleh elite  politik.  Rakyat  tidak  dapat memilih kepala daerah dan wakil
kepala  daerah  secara  langsung.  Elite pusat  dan  daerah  mempermainkan kedaulatan rakyat demi kepentingan pribadi  atau  kelompoknya.  Pada masa  reformasi  fenomena  tersebut dapat  digantikan  dengan  adanya perubahan  tata  cara  pemilihan daerah atau pilkada secara langsung.
* Debi Setiawati * adalah Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun; Jl Setiabudi 85 Madiun.
UU No. 32/2004 tentang pemerintahan  daerah  dan  peraturan pemerintah No 6/2005 mengenai tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan  dan  pemberhentian kepala  daerah  merupakan  tonggak baru  penegakan  kedaulatan  rakyat daerah di Indonesia. Kedua perundangan  tersebut  memuat  ke- tentuan  mengenai  pemilihan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah secara langsung.
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati,walikota  dan  wakil  walikota, merupakan  jabatan  politik  atau jabatan  public.  Jabatan  tersebut  di dalammnya memiliki mekanisme dan nilai-nlai  demokaratis  (terbuka  dan akuntabel)  dalam  proses  pemilihan, pertanggungjawaban tugas serta proses pemberhentian kepala daerah. Tata  cara  pemilihan  kepala  daerah dikatakan demokratis, apabila memenuhi  beberapa  kriteria.  Ter- wujudnya  kedemokratisan  dalam pilkada  dipengaruhi  oleh  adanya  4 kriteria yaitu:Pemilihan Umum, Rotasi Kekuasaan, Rekrutmen Terbuka dan Akuntabilitas Publik. Rekrutmen  jabatan  politik  atau publik dilaksanakan dengan pemilihan  umum  (PEMILU)  yang diselenggarakan secara teratur dengan  kurun  waktu  yang  jelas, kompetitif  dan  jujur.  Kekuasaan  atau jabatan  politik  tidak  boleh  dan  tidak bisa  dipegang  terus  menerus  oleh seseorang,  seperti  dalam  sistem monarki.
Demokrasi  membuka  peluang untuk  mengadakan  kompetisi,  sebab semua orang atau kelompok
mempunyai  hak  dan  peluang  yang sama.  Peluang  tersebut  terbuka  bagi semua  orang  yang  telah  memenuhi syarat  dengan  kompetisi  yang  wajar sesuai  dengan  aturan  yang  telah disepakati.  Para  pemengang  jabatan publik harus dapat memper- tanggungjawabkan kepada publik apa yang  dilakukan  baik  sebagai  pribadi maupun sebagai pejabat publik. Salah satu karakteristik pemimpin  pemerintahan,  khususnya Kepala  Daerah  adalah  tanggap terhadap  kondisi  politik,  baik  dalam organisasi  pemerintahan  maupun dalam  masyarakat.  Selain  itu  juga harus  dapat  memberikan  jawaban atau  tanggapan  atas  kritik,  saran  dan pengawasan  yang  datangnya  dari masyarakat.  Seorang  pemimpin  juga harus  tanggap  terhadap  kondisi kelembagan  dalam  arti  memberikan perhatian  serta  tanggapan  terhadap berbagai kebutuhan operasional demi kelangsungan  kehidupan  organisasi pemerintahan.  Oleh  karena  itu seorang Kepala Daerah harus senantiasa  memperhatikan  kebutuh- an dan kepentingan masyarakat serta organisasi pemerintahan. (J.Kaloh,2010:6). Tantangan  yang  dihadapi  oleh Kepala  Daerah  dalam  memimpin organisasi  pemerintahannya  anatara lain  berupa  bagaimana  mewujudkan otonomi  luas,  bertanggung  jawab, memiliki  kualitas  sumber  daya aparatur  yang  optimal,  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  sumber alam  dan  sumber  keuangan  yang cukup  besar,  yang  mampu  mening- katkan  dan  mengembangkan  ke- mampuan dan kehidupan masyarakat melalui program dan strategi
T i n j a u a n   T e o r i   R e k r u i t m e n   P i m p i n a n   . . . . . | 205 pelayanan dan pem-berdayaan
masyarakat.
Pasang surut kekuasaan nasional telah  mempengaruhi  pelaksanaan pilkada  selama  ini,  yang  disebabkan masing-masing  penguasa  atau  rezim mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang  berbeda,  yang  dilatar  belakangi oleh kepentingan  pribadi  atau kelompok. Hal tersebut mem- pengaruhi perubahan Landasan normatif penyelenggaraan pe- merintahan  daerah,  sehingga  dapat dilihat  perbedaan  pola  kekuasaan, pola kegiatan penyelengaraan pemerintahan  dan  pola  perilaku kepemimpinan  dari  waktu  ke  waktu yang  terus  mengalami  perubahan. Pola  sistem  rekrutmen  Pimpinan Daerah  sangat  menarik  untuk  dikaji lebih  lanjut  dari  masa  ke  masa mengingat keberhasilan pem- bangunan  nasional  dan  efektifitas penyelengaraan pemerintahan nasional  dipengaruhi  oleh  kualitas kepemimpinan penyelengaraan pemerintah daerah. Arti Penting dan Tipe Pemimpin 1. Arti Penting Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan kekuasaan  untuk  mempengaruhi seseorang,  baik  dalam  mengerjakan sesuatu  atau  tidak  mengerjakan sesuatu,  bawahan  dipimpin  dari bukan  dengan  jalan  menyuruh  atau mendorong  dari  belakang.  Pemimpin harus  dapat  memadukan  kebutuhan dari  bawahannya  dengan  kebutuhan organisasi  dan  kebutuhan  masya- rakat
secara keseluruhannya,
sehingga  seorang  pemimpin  harus memiliki  ketrampilan  manajemen
(menegerial  skill) maupun  ke- trampilan  teknis (technical  skill) . (Friska  dalam  Kepemimpinan  Dalam Organisasi.http:www.eUSURepository
@ 2004 Universitas Sumatera Utara). Menurut  Sarros  dan  Butchatsky (1996),  pemimpin  dapat  diartikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas  para  anggota  kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat  individu  dan  organisasi. Sedangkan pendapat Anderson tentang  kepemimpinan  adalah  : leadership  means  using  power  to influence  the  thoughts  and  actions  of other  in  such  a  way  that achieve  high performance. Pendapat senada juga diungkapkan  oleh  Stogdill  (1974) dalam bukunya Handbook Of Leadership bahwa  kepemimpinan merupakan kepribadian yang memiliki  pengaruh,  sarana  pen- capaian  tujuan  dan  berupa  tindakan atau  perilaku.  Sedangkan  Mitchell (1987)  mengatakan  bahwa  ke- pemimpinan dipandang sebagai hubungan antarpribadi dimana seseorang individu berusaha mempengaruhi  untuk  melkaukan sesuatu. (J.Kaloh,2010:9) Kepemimpinan  berarti  melibat- kan  orang  atau  pihak  lain  yaitu bawahan  yang  harus  memiliki kemauan  untuk  menerima  arahan dari  pemimpin,  sehingga  seorang pemimpin  yang  efektif  yang  dengan kekuasaannya  mampu  mengungah bawahannya  untuk  mencapai  tujuan yang  akan  dicapai  secara  optimal.
Seorang pemimpin juga harus memiliki  kejujuran  terhadap  diri sendiri  ( integrity ), sikap bertanggung jawab  yang  tulus  ( compassion ), pengetahuan  ( cognizance ),  keberani- an bertindak sesuai dengan keyakinan ( commitment ), kepercaya-an pada diri sendiri  dan  orang  lain  ( confidence ) dan  kemampuan  untuk  menyakinkan orang  lain  ( communication )  dalam membangun organisasi.(http:www.anneahira.com motivasikepemimpinan.htm) Kepemimpinan  yang  ideal  harus didasari  oleh  adanya  lima  faktor yaitu: See  the  future (melihat  masa depan), Engange  and  develop  others (libatkan  dan  kembangkan  orang lain), Reinvent Continuously ( temukan kembali terus menerus), Value Results and  Relationship (hargai  hasil  dan hubungan), Embody  the  values (Mewujudkan Nilai).
See  the  future memiliki  makna bahwa  seorang  pemimpin  harus dapat  menentukan  arah  perjalanan organisasi  dan  merencanakan  tujuan bagi  kemajuan  organisasi.  Sedangkan Engange  and  develop  others memilki makna  bahwa  seorang  pemimpin harus  dapat  memilih  orang  orang yang  tepat  untuk  tugas  yang  tepat, sehingga  bisa  untuk  menjadi  pathner yang solid.
Makna Reinvent  Continuously bagi  seorang  pemimpin  adalah memiliki kreativitas dalam mengelola dan  mengembangkan  organisasi. Sedangkan  untuk Value  Results  and
Relationship dimaknai bahwa seorang pemimpin harus dapat melayani  baik terhadap bawahan maupun pengikutnya. Embody  the  values dimaknai  bahwa  seorang  pemimpin
harus  memiliki  kredibilitas  yang sangat  tinggi  baik  secara  internal maupun eksternal organisasi. (Blanchard,Miller dalam Priyoko Prayitnoadi Rahasia Kepemimpinan.http:wwwPriyoko.blo gsopt.com).
2. Tipe Pemimpin G.R.Terry  membagi  tipe    tipe kepemimpinan menjadi 6 yaitu : a. Tipe kepemimpinan pribadi (Personal Leadership ) Segala  seuatu  tindakan  dilakukan dengan  mengadakan  kontak,  yang dilakukan secara lisan atau dilakukan secara  pribadi  oleh  pemimpin  yang bersangkutan.
b. Tipe  kepemimpinan  non  pribadi  ( Non Personal leadership) Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan. c. Tipe kepemimpinan otoriter (Autoritotian Leadership) Pemimpin  otoriter  memiliki  sifat pekerja keras , sungguh sungguh, teliti dan  tertib.  Ia  bekerja  menurut peraturan  peraturan  yang  berlaku secara  ketat  dan  instruksi  instruksi- nya harus ditaati.
d. Tipe  kepemimpinan  demokratis ( Democratis Leadership) Pemimpin yang demokratis menganggap  dirinya  sebagai  bagian dari kelompoknya dan bersama sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung  jawab,  maka  seluruh anggota  ikut  serta  dalam  segala kegiatan,  perencanaan,  penyeleng- garaan,  pengawasan  dan  penilaian.
T i n j a u a n   T e o r i   R e k r u i t m e n   P i m p i n a n   . . . . . | 207
Setiap  anggota  dianggap  sebagai potensi  yang  berharga  dalam  usaha pencapaian tujuan.
e. Tipe kepemimpinan paternalistis (
Paternalistis Leadership ) Kepemimpinan  ini  dicirikan  oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin  dan  kelompok.  Tujuannya adalah  untuk  melindungi  dan  untuk memberikan  arah  seperti  halnya seorang bapak kepada anaknya.
f. Tipe kepemimpinan menurut bakat (Indogenious Leadership) Biasanya  timbul  dari  kelompok orang  orang  yang  informal  dimana mungkin  mereka  berlatih  dengan adanya  sistem  kompetisi,  sehingga bisa  menimbulkan  klik  klik  dari kelompok  yang  bersangkutan  dan biasanya  akan  muncul  pemimpin yang mempunyai kelemahan diantara yang  ada  dalam  kelompok  tersebut menurut bidang ke-ahliannya dimana ia ikut berkecimpung.
Sedangkan  menurut  Kurt  Lewin tipe kepemimpinan ada 3 yaitu : a. Otokratis
Pemimpin  yang  memiliki  sifat pekerja  keras,  sunguh  sungguh,  teliti dan  tertib.  Ia  bekerja  menurut peraturan  yang  berlaku  dengan  ketat dan  instruksi  instruksinya  harus ditaati.
b. Demokratis Pemimpin yang demokratis menganggap  dirinya  sebagai  bagian dari kelompoknya dan bersama sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan  tujuannya.  Agar  setiap anggota  turut  serta  dalam  setiap kegiatan kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan,  pengawasan  dan
penilaian.  Setiap  anngota  dianggap sebagai  potensi  yang  berharga  dalam usaha  pencapaian  tujuan  yang diinginkan.
c. Laissezfaire
Pemimpin  yang  bertipe  demikian, setelah  tujuan  diterangkan  pada bawahannya,  untuk  mneyerahkan sepenuhnya  kepada  para  bawahan- nya  untuk  menyelesaikan  pekerjaan pekerjaan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Ia  hanya  akan  menerima laporan  laporan  hasilnya  dengan tidak terlampau turut campur tangan atau  tidak  terlalu  mau  ambil inisiatif, semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif  dan  prakarsa  dari  para bawahannya, sehingga dengan demikian  dianggap  cukup  dapat memberikan  kesempatan  pada  para bawahannya  bekerja  keras  tanpa kekangan.
Dari  beberapa  tipe  kepemimpin- an  diatas  semua  memiliki  kelemahan dan kabaikannya masing masing. Oleh karena  itu  untuk  penempatan  tipe tersebut  tergantung  pada  organisasi yang  akan  dipimpin.  Disamping  itu hasil  kepemimpinan  yang  terbaik tidak dihasilkan dari satu macam tipe saja tetapi dapat dikombinasikan dari beberapa tipe kepemimpinan.

## 3. Pluralisme
Masyarakat  Indonesia  dengan kompleksitas kebudayaannya memiliki  sifat  plural  (jamak)  dan heterogen  (  beraneka  ragam).  Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sub kelompok  masyarakat  yang  tidak dapat disatukelompokkan,sehingga masing    masing  memiliki  karakteri- stik    yang  khas  yang  membedakan antara  satu  dengan  yang  lain.
Identitas  tersebut  antara  lain  berupa suku,  agama,  ras,  bahasa,  struktur sosial, etnis, dll.
Koentjaraningrat mengemuka- kan bahwa bangsa Indonesia memiliki kurang  lebih  500  suku  bangsa  baik suku  bangsa  besar  maupun  kecil. Sedangkan Van Vollenhoven mengemukakan  bahwa  di  kepulauan nusantara  dapat  diidentifikasikan adanya  19  lingkungan  hukum  adat, yang  kemudian  diperluas  oleh  Dr.B. Ter  Haar  menjadi  24  lingkungan hukum adat. (Budiono kusumohadjojo, 2000:49). Pluralitas dan heterogenitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia  masih  dapat  dikaji  dari berbagai  aspek  kehidupan  lainnya selain  yang  bersifat  materi.  Oleh karena itu pluralitas dan heterogenitas  itu  dapat  dipahami sebagai  suatu  kekayaan  dalam konteks  keanekaragaman  budaya.  Di samping itu juga keanekaragaman ini dapat  menjadi  potensi  munculnya nation  bleeding apabila  dieksploitasi secara sengaja. Pada tahun 1970 Koentjaraningrat memperkirakan bahwa  potensi  konflik  antarsuku bangsa  dan  antargolongan  yang berbeda  beda  di  Indonesia  akan menyusut  dalam  satu  generasi.  Akan tetapi  dalam  kenyataannya  potensi konflik  tersebut  bukannya  menyusut,
justru benar benar terjadi.( Koentjaraningrat, 1992: 30). Konflik  antar  SARA  yang  sering terjadi  dalam  masyarakat  yang bersifat plural dan heterogen merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan nation building. Akan  tetapi  kenyataan  yang
ada  dalam  masyarakat  Indonesia munculnya  konflik  sosial  antara  lain dipengaruhi  oleh  adanya  sistem pengelolaan politik dan ekonomi yang masih  bersifat  sentralistik  di  tangan pemerintah  pusat.  Hal  itu  dipegaruhi oleh  kenyataan  historis  bahwa  pulau Jawa  telah  mmeperoleh  reputasi sebagai pusat transit dan komunikasi semenjak  penjajahan  aisng  pertama masuk  Ke  Indonesia,  sehingga  secara langsung  kawasan  politik,  ekonomi dan budaya Indonesia berada di pulau Jawa. (Budiono kusumohadjojo,2000:50). Konsep  negara  kesatuan  yang secara  konsisten  disertai  dengan pemerintahan yang sentralistik terhadap  suatu  kondisi  kebangsaan yang bersifat pluralistik dan heterogenitas  telah  menimbulkan ketertinggalan  dan  keterasingan  dari kawasan  yang  jauh  dari  pemerintah pusat. Akan tetapi sistem desentralisasi  juga  tidak  menjamin akan  dapat  mengatasi  tantangan tersebut,  justru  muncul  kekhawatir- an  bahwa  budaya  feodalisme  dan koruptor ada di daerah  daerah.

## Masa Kolonial Hindia Belanda
Pada masa pemerintahan kolonial  Hindia  Belanda  dalam pengangkatan  kepala  daerah  di- lakukan  dengan  sistem  desen- tralisasi.  Dikeluarkannya  undang- undang desentralisasi atau
Decentralisatie Wet . Pada tahun 1903 bertujuan  untuk  mengalihkan  se- bagian dari kekuasaan dan kewenang- an  pemerintah  pusat  kepada  derah- daerah.  Namun  kenyataannya  hanya berupa  peng-alihan  dari  kewenangan
pembuat wet (uu)  dan koninkljk (sk Kerajaan  )  di S'Gravenhage ke pembuat ordonansi di Batavia.
Pada  zaman  Hindia  Belanda pengaturan  tentang  pemerintahan  di daerah dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah luar Jawa dan  Madura  sesuai  dengan  politik penjajahan. Pada masa Hindia Belanda  terdapat  dua  birokrasi pemeritahan  yang  didasarkan  atas
Ras  yaitu:  BB  ( Binenlandsch  bestuur ) dan  PP  (Pangreh  Praja)  atau Insland Bestuur. Kedudukan  Pangreh  praja  di sini bersifat hierarkis dan sentralistis mulai  dari gewest ( propinsi ) yang dipimpin gubernur, karesidenan yang dipimpin  residen, afdeling (asisten residen).
Pada  tingkat  pamong  praja terdapat  kabupaten  (bupati), distrid atau  kawedanan  (wedana)  dan onder district atau  kecamatan  (camat). Politik  kolonial  Belanda  dalam menguasai  daerah  jajahan  menerap- kan  sistem  pemerintah  daerah  yang bertujuan untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu untuk daerah Jawa dan Madura  atau  daerah  luar  Jawa  dan Madura,  jabatan-jabatan  gubemur, residen, asisten residen dan kontrolir dijabat  oleh  orang-orang  Belanda, sedang  untuk  jabatan-jabatan  lain dipegang  oleh  orang  pribumi  bangsa Indonesia.  Untuk  semua  jabatan tersebut  pilkada  dilakukan  dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau  tepatnya  gubemur  jenderal dengan  kewajiban  pribumi  yang menduduki jabatan wajib memberikan  kompensasi  ekonomi (upeti)  dan  politik.  Landasan  yuridis pengangkatan jabatan-jabatn tersebut
adalah diktum yang termaktub dalam pasal 6 Seksi Pajak Daerah dan 6b dan “desentralistie  We” yakni  dengan mempertimbangkan  berbagai  keada- an  dan  kemungkinan  yang  ada  di daerah.
Dalam  pengangkatan  gubernur jendral  juga  telah memperhatikan Raad  Van  Indie .  Akan  tetapi  suara Raad  Van  Indie selalu  sama  dengan gubernur  jendral,  sebab  tata  cara pemilihan Raad dilakukan  melalui penunjukan dan pengangkatan sehingga  komposisinya  didominasi oleh  orang-orang  Eropa.  Oleh  karena itu dapat dikatakan bahwa pada masa Hindia Belanda, sesungguhnya kewenangan  legislatif  disubordinasi eksekutif. Sedemikian  tertutup  rekrutmen pejabat  kepala  daerah  pada  saat  itu sehingga  mekanisme  pemihan  ter- dapat praktik KKN. Salah satu bentuk yang  dilakukan  penguasa  kolonial adalah menunjuk kepala-kepala daerah  dari  kalangan  raja-raja  atau keluarga kerajaan untuk jabatan-jabatan  yang  “dialokasikan bagi  pribumi”.  Penunjukkan  kepala daerah  tanpa  syarat  yang  jelas  dan hanya  berdasarkan  selera  dan kepentingan  politik  dan  ekonomi penguasa  kolonial.  Demikian  pula dengan  pemberhentian  para  kepala daerah  yang  pribumi  diberhentikan apabila  tidak  menguntungkan  kaum kolonial.  Rekrutmen  pejabat-pejabat daerah tersebut belum demokrasi dan jauh dari prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

## Masa Kolonial Jepang
Pada  masa  kolonial  Jepang pengangkatan atau penunjukkan kepala  daerah  dilakukan  dengan sistem  sentralisasi.  Hal  tersebut ditandai dengan dikeluarkannya 3 UU antara  lain  UU  No  27  tentang perubahan  pemerintahan,  UU  No  28 tentang  aturan  pemerintahan syuu , UU  No  30  tentang  mengubah  nama negeri dan nama daerah. Menurut Soetandyo Wignjosubroto  (2004)  UU  No  28 dipandang  sebagai  produk  hukum pemerintah  militer  yang  berkon- sekuensi dan konsekuensinya berumur  paling  panjang,  sehingga pembagian  daerah  di  Indonesia  tidak lagi  didasarkan  atas  propinsi  tetapi dalam  bentuk  karesidenan  yang dikenal  dengan syuu yang  berjumlah 17  yang  dikepalai  oleh syuutyo .  Di samping  itu  juga  ada tokubetusi sebagai pengganti dari reggenschapen dan staadgemeenten ,  yang  dikepalai oleh tokutebo-sityoo yang dijabat oleh kepala perwira Jepang.
UU  No  27  memberi  nama  baru
pada deregentschappen dan de stadsgemeenten yang  dalam  versi baru disebut ken dan si . Kedua daerah ini  dikepalai  oleh  pembesar  negara yang  masing-masing  disebut kentyo dan sityo. Sedangkan  kepala  daerah disebut  dengan guntyoo,  santyoo dan kuntyoo . Secara tradisional jabatan-jabatan tersebut selalu dipegang  oleh  orang-orang  pribumi Indonesia. Menurut pendapat I Kaloh bahwa pemerintah  kolonial  Jepang  masih mempertahankan  asas  dekonsentrasi dengan  sedikit  variasi  perubahan
nama-nama daerah beserta jabatannya digantikan oleh pembesar-pembesar  Jepang,  sedang- kan  bangsa  Indonesia  hanya  diberi kesempatan  sedikit.  Hal  itu  terlihat dengan dihapuskannya wilayah propinsi beserta gubernurnya, afdeling beserta  asisten  residen dihapuskan  di  daerah  Jawa  dan  luar
Jawa.
Sistem rekruitmen kepala daerah mengabaikan  nilai-nilai  demokrasi, transparansi dan akuntabilitas, sebab diangkat dan ditunjuk oleh penguasa, Jepang.  Sistem  pengangkatan  atau penunjuk-kan  bersifat  hierarkis  serta memotong struktur hierarkinya.

## Masa Kemerdekaan

## 1. Masa Orde Lama UU No 1 tahun
1945 UU  No  1/1945  memuat  tentang peraturan mengenai kedudukan komite  nasional  daerah.  UU  ini bersifat sementara sembari menunggu  diselenggaarakan  Pemilu. UU  ini  sangat  penting  untuk menampung  semangat  kedaulatan rakyat yang sedang bekorbar, mengubah  status  quo  pemerintah daerah dan mengubah komite nasional  Indonesia  daerah  menjadi badan  perwakilan  rakyat  daerah dengan dasar kedaulatn rakyat.
Fungsi  dari  kepala  daerah  dalam UU  ini  sebagai  lembaga  eksekutif serta  legislatif,  yang  mana  memiliki tugas  menjalankan  fungsi  eksekutif sebagai  pemimpin  nasional  daerah, kepala  daerah  juga  menjadi  anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam BPR daerah.
T i n j a u a n   T e o r i   R e k r u i t m e n   P i m p i n a n   . . . . . | 211
Kepala  daerah  di  sini  diangkat pada  masa  sebelumnya  sebab  situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan tidak menentu, sehingga mereka diangkat begitu saja. Untuk menjaga kelangsungan pemeritah daerah sebagai bagian dari pemerintah  pusat  yang  tergabung dalam NKRI. 2. UU No 22 tahun 1948 Berisi tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menunjuk  pada  pasal  18  UUD  45 tentang  pemerintahan  daerah  yang berhak  mengurus  dan  mengatur rumah  tangga  sendiri.  UU  ini  lebih lengkap dan rinci termaksud mencantumkan  ketentuan  mengenai kepala  daerah  yang  mencangkup pengisian, tugas dan tanggungjawab. Sesuai  dengan  UU  ini  yang  dimaksud kepala  daerah  adalah  kepala  daerah provinsi yang diangkat oleh Presiden, Menteri  Dalam  Negeri  atau  Gubemur atas usul DPR. Kepala daerah Provinsi atau Gubemur diangkat oleh Presiden. Adapun Kepala Daerah desa atau kota kecil diangkat oleh gubernur.
Fungsi  dari  kepala  daerah  ada  2 yaitu;  sebagai  pegawas  (pekerjaan) DPRD  yang  berarti  merupakan  wakil pemerintah.  Selain  itu  kepala  daerah sebagai  Ketua  DPD  yang  berarti  alat (organ) pemerintah daerah.
3. UU No 1 tahun 1957 UU ini berisi tentang pokok-pokok  pemerintahan  daerah yang  didasarkan  pada  RIS  dengan UUD  sementara  1950  yang  memuat tentang mekanisme pemilihan, penetapan, pelantikan dan persayaratan  serta  sumpah  dan  janji kepala  daerah.  Fungsi  dari  kepala daerah  sebagai  ketua  dan  anggota
pemerintahan daerah yang menjalan- kan roda pemerintahan.
Kepala  daerah  dipilih  oleh  DPRD dengan  mempertahatikan  syarat- syarat  kecakapan  dan  pengetahuan yang  diperlukan  dalam  jabatan tersebut. Perekrutan melalui pemilihan secara langsung dari rakyat yang  disampaikan  melalui  DPRD dapat  dikatakan  lebih  demokratis karena dilakukan secara langsung.
4. Penetapan  Presiden  No  6  tahun
1959
Penetapan  Presiden  No  6/1959 ini  dilengkapi  dengan  penetapan presiden  No  5/1960  tentang  DPRGR dan  sekretariat  daerah  yang  berisi tentang  mengatur  mekanisme  dan prosedur pengangkatan kepala daerah  yang  menyangkut  Gubernur dan Bupati/Walikota. Kepala  daerah  dingkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden  atau
Menteri dalam negeri dari calon yang diusulkan  DPRD.  Namun  Presiden atau  Menteri  dalam  negeri  dan otonomi  daerah  boleh  menetapkan pengangkatan  di  luar  pencalonan dengan kriteria pendidikan, kecakapan  dan  pengalaman  dalam pemerintahan. Kepala daerah memiliki fungsi sebagai alat pemerintahan pusat dan daerah. 5. UU No 18 tahun 1965
Dalam  UU  ini  kepala  daerah diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden  atau  Menteri  dalam  negeri, sekalipun  yang  mengajukan  calonnya adalah  DPRD.  UU  ini  berisi  tentang persyaratan seseorang untuk diangkat  sebagai  kepala  daerah dengan  masa  jabatan  5  tahun  dan dapat  dipilih  kembali.  Dominasi pemerintah pusat untuk mengadakan
daerah  semakin  terlihat  ketika kedudukan  kepala  daerah  ditetapkan sebagai pegawai negara, yang pengaturannya  berdasarkan  peratur- an pemerintah.

## Masa Orde Baru
Pada  masa  orba  sistem  pilkada diatur  dalam  UU  No  5/1974  tentang pokokpokok  pemerintahan  daerah yang  lalu  dan  digunakan  pada  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto.  UU ini  mengatur  tentang  syarat  kepala daerah,
mekanisme pengisian, kewenangan  kepala  daerah,  hubung- an  kepala  daerah  dengan  DPRD, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian  kepala  daerah,  masa jabatan dan sebagainya. Kepala daerah bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui menteri  dalam  negeri,  sebab  yang memilih dan yang mengangkat adalah Presiden.  Presiden  dalam  menetap- kan calon terpilih memiliki kewenangan  untuk  mengabaikan hasil  pemilihan  DPRD,  sebab  tidak terikat  pada  jumlah  suara  yang diperoleh masing-masing calon, sebab hal  itu  merupakan  hak  prerogratif Presiden.
Menurut  pendapat  Afan  Gaffar rekrutmen  politik  lokal  ditentukan sepenuhnya  oleh  pemerintah  pusat, khususnya  pejabat  dalam  negeri untuk  pengisian  jabatan  Bupati, Walikota,  Sekretaris  daerah  dan kepala-kepala  dinas  di  provinsi. Sementara  untuk  jabatan  Gubernur ditentukan  oleh  Departemen  Dalam Negeri,  markas  besar  TNI  dan sekretariat negara.

## Masa Reformasi
Reformasi  membawa  perubahan dalam  pilkada  dengan  dikeluarkan- nya. UU No 22/1999 tentang otonomi daerah  yang  mengangkat  tentang ketentuan tugas, fungsi dan kewengangan DPRD dalam pelaksanaan  Pilkada.  Ketentuan  lebih rinci tentang pilkada dalam peraturan pemerintah  No  151/2000  tentang tatacara  pemilih-an,  pengesahan  dan pemberhentian  kepala  daerah  dan wakil kepla daerah tahapan- tahapannya  antara  lain:  Pendaftaran bakal calon, Penyaringan bakal calon, Penetapan  pasangan  calon,  Rapat paripurna khusus, Pengiriman berkas pen-daftaran dan pengesahan, Pelantikan. Semua  tahapan  itu  dirancang agar  kepala  daerah  yang  terpilih benar-benar  yang  mumpuni  yaitu: memenuhi  kualifikasi  administrative yang  disyaratkan,  mengenal  dan dikenal  masyarakat  daerah,  memiliki kompetensi  dan  kapabilitas  me- mimpin  daerah  serta  memiliki  visi dan  misi  serta  strategi  membangun daerah.
Kepala  daerah  dipilih  dengan sistem perwakilan melalui DPRD dari berbagai  varian  sistem  pemilihan perwakilan  ini,  ditentukan  sejumlah ciri penting yaitu: Mekanisme pemilihan terbuka, Akses masyarakat untuk  berpartisipasi  dan  melakukan kontrol  terbuka  secara  terbatas,
Partai  mulai  berperan  penting, khususnya  dalam  tahap  penjaringan calon,  DPRD  melakukan  pemilihan, DPRD  dapat  meminta  pertanggung- jawaban  kepala  daerah,  penetapan
calon  terpilih  menggunakan  sistem mayoritas sederhana (simple mayority),  calon  yang  memperoleh suara  terbanyak,Pejabat  pusat  hanya mengesahkan. Dalam  UU  ini  kedudukan  kepala daerah  sebagai  pimpinan  ekskutif baru  sangat proporsional, yang mana kedudukan gubernur dan Bupati/Walikota sebagai kepala eksekutif  disamping  itu  juga  men- jalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan bupati/walikota  menjadi  penang- gungjawab  pelaksanaan  otonomi daerah.  Dengan  keddudukan  seperti itu  pemisahan  antara  eksekutif  dan legislative  terlihat  jelas,  sehingga mekanisme check  and  balances bisa berfungsi lebih optimal.
Pembahasan Kedudukan Kepala Daerah dipandang  sebagai  suatu  posisi  yang strategis  dalam  keberhasilan  pem- bangunan  nasional.  Hal  tersebut dipengaruhi oleh karena pe- merintahaan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional.  Keberhasilan  kepemimpin- an  di  daerah  menentukan  kesukses- an  kepemimpinan  nasional,  sebalik- nya  ketidakmampuan  Kepala  Daerah dalam  menyukseskan  pembangunan nasional akan mempengaruhi rendah- nya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Untuk itu kedudukan Kepala Daerah sebagai pemimpin pemerintahan  di  daerah  berperan sebagai  motor  penggerak,  kreator, inovator  pemikiran,  perencanaan, evaluasi  dan  pengendalian  berbagai
kebijakan  dalam  pencapaian  tujuan nasional. Diharapkan dengan sistem demokrasi dapat memberikan peluang rotasi kekusasaan atau rotasi pejabat  politik  secara  teratur,  damai dari seorang kepala daerah yang satu ke  kepala  daerah  yang  lain,  dari  satu partai politik ke partai yang lain.
Pasang  surut  demokrasi  dalam pemilihan  kepala  daerah  dapat dikatakan bahwa pelaksanaaan pilkada  yang  dilakukan  di  Indonesia sejak  masa  kolonial  sampai  dengan masa  Reformasi  dilakukan  melalui sistem tertutup. Sebab dalam pengisian  jabatan  politik  hanya melibatkan sekelompok kecil kalangan  elite.  Pilkada  yang  telah dilaksanakan  di  Indonesia  bersifat tertutup  sebab  hanya  memberikan peluang  kepada  sekelompok  elite, baik  sebagai  calon  pemilih  maupun memilih.  Sedangkan  sistem  yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada dilakukan  secara  tidak  langsung. Sejak  masa  pemerintahan  kolonial hingga masa  reformasi menggunakan cara tidak langsung yaitu Pilkada yang tidak  membuka  akses  bagi  warga secara langsung baik sebagai pemilih, calon  maupun  pengawal  proses pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Pilkada secara  tidak  langsung  yang  ada  di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3  jenis  yang  memiliki  karakteristik tersendiri  yaitu:  Penunjukkan  dan pengangkatan oleh pemerintah pusat, yang memiliki karakteristik tersendiri-tersendiri.  Hal  ini  nampak dari  pola  kepemimpinan  pusat dengan  daerah  antara  lain  :
Kekuasaan  dan  kewenangan  pejabat
pusat  sangat  besar,  Kepala  daerah dijadikan  sebagai  alat  pemerintah pusat,  Peranan  DPRD  sangat  kecil, Tatacara  pelaksanaan  Pilkada  sangat tertutup,  DPRD  tidak  bisa  meminta per-tanggungjawaban  kepala  daerah atau  sebaliknya  kepala  daerah  ber- tanggung  jawab  pada  pemerintah pusat.
Pemilihan perwakilan semu yaitu dalam pelaksanaan. Pilkada seolah-olah  dilakukan  DPRD,  namun sebagai  penentunya  adalah  pejabat pusat seperti Presiden, Menteri dalam negeri  dan.  Gubemur  yang  memiliki karakteristik:  Pelaksanaan  Pilkada seakan-akan  bersifat  demokratis, Kekuasaan dan kewenangan pemerintah  pusat  sangat  besar, Kepala  daerah  bertanggungjawab pada  pemerintah pusat,  DPRD
memiliki  peran  terbatas,  Partisipasi rakyat sangat terbatas.
Pemilihan  oleh  DPRD  yaitu Pengisian jabatan kepala daerah yang memenuhi  syarat  sebagai  pemilihan adalah  berdasarkan  pelaksanaan Pilkada berdasarkan UU No 22/1999, yang  mana  kepala  daerah  dipilih dengan  sistem  perwakilan  melalui DPRD,  yang  memiliki  beberapa  ciri antara  lain:  Pemilihan  bersifat terbuka,  DPRD melakukan  pemilihan, Pejabat  pusat  hanya  mengesahkan, Partai politik mulai berperan penting dalam  perekrutan  calon,  DPRD  dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah.
Praktik  Pilkada  yang  berlaku  di Indonesia  selama  ini  mengalami penyimpangan  demokratis,  tetapi  di satu sisi membuka peluang intervensi pemerintah  pusat  dan  sentralisasi kekuasaan.  Ada  beberapa  kelemahan
pelaksanaan Pilkada  secara  langsung antara lain:
a. Menutup  pendidikan  politik  bagi masyarakat. Keterbatasan  informasi  politik mengakibatkan jarak antara masyarakat  dan  kepala  daerah semakin  jauh,  sehingga  menyebab- kan masyarakat kurang ber- partisipasi dalam bidang politik. b. Kepekaan  kepala  daerah  terhadap kebutuhan  yang  diperlukan  oleh masyarakat berkurang Dalam  Pilkada  tidak  langsung kepala daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat atau DPRD, sehingga  mereka  kurang  mem- perhatikan  hal-hal  yang  dibutuhkan rakyat. c. Tidak adanya mekanisme pemilihan kompetitif, jujur dan adil Pilkada  tidak  langsung  identik dengan  ruang  kompetisi  yang  tidak kompetitif,  jujur  dan  adil  sehingga mempersempit  rotasi  kekuasaan, akibatnya  jabatan  kepala  daerah dipegang  secara  terus  menerus  oleh seseorang atau partai politik tertentu. d. Menutup kepemimpinan daerah
Hanya  mereka  yang  dekat dengan  pemerintah  atau  pejabat pusat  atau  DPRD  yang  memiliki kesempatan  dan  peluang  memenang- kan kompetisi.
e. Mengabaikan  kesetaraan  politik (political equality) Pilkada tidak langsung mendiskriminasikan  hak-hak  politik masyarakat  dalam  arti  menolak terwujudnya kesetaraan politik diantara  berbagai  komponen  dalam masyarakat. f. Lemahnya akuntabilitas publik
T i n j a u a n   T e o r i   R e k r u i t m e n   P i m p i n a n   . . . . . | 215
Pilkada  tidak  langsung  me- nimbulkan akuntabilitas
kepala daerah  kurang  di  masyarakat,  sebab kepala  daerah  cenderung  tidak accensible atau  tidak  bertanggung- jawab terhadap pendudduk setempat, sehingga  akan  mengabaikan  per- tanggungjawaban  terhadap  berbagai kebijakan  dan  hasil-hasilnya.  Kepala daerah juga tidak dapat menunjukkan tanggungnya  sebagai  pribadi  dan pejabat publik.
Di  samping  itu  pelaksanaan Pilkada  di  Indonesia  yang  dilakukan secara tidak langsung, di sisi lain juga memiliki kelebihan antara lain:
a. Tidak  membutuhkan  dana  atau biaya besar
Dana  yang  dibutuhkan  untuk
Pilkada  tidak  langsung  sangat  kecil dibandingkan  dengan  dana  yang dibutuhkan  untuk  Pilkada  langsung. Di  samping  itu  juga  dana  yang dikeluarkan  calon  dalam  pemilihan tak  langsung  lebih  sedikit  daripada pemilihan langsung, khususnya untuk kampanye dan kegiatan politik lain.
b. Masyarakat terhindar dari konflik Pemilihan  tidak  langsung  dapat menghindarkan konflik antar pendukung  calon  kepala  daerah, sebab  jika  dilakukan  secara  langsung akan  memberikan  peluang  yang sangat  besar  terjadinya  konflik  antar pedukung,  yang  mana  karakteristik masyarakat  Indonesia  yang  pater- nalistic  dan  primordial,  terutama pada masa kampanye.
c. Masyarakat  tidak  dibingungkan oleh kegiatan-kegiatan politik Dalam  Pilkada  masyarakat  tidak disibukkan  oleh  kegiatan-kegiatan politik  seperti  kampanye,  sehingga
tidak  menggangu  kegiatan  mereka seperti bekerja dan sekolah. Oleh karena itu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkada  di  Indonesia  masih  jauh  dari nilai-mlai  demokratis,  transparansi dan  akuntabilitas.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaanya yang dilakukan dengan sistem tidak langsung memiliki  beberapa  kelemahan,  tetapi di satu sisi memiliki kelebihan. Untuk itu  dalam  pemilihan  sistem  pe- laksanaan  Pilkada  di  Indonesia disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi  politik  masyarakat  Indonesia sebab  semua  sistem  pemilihan memiliki  kelemahan  dan  kelebihan- nya  tergantung  bagaimana  kita mengurangi  kelemahan  itu  dan memperkuat kelebihannya.

## Penutup
Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan  di  Indonesia  sejak  masa pemerintahan kolonial sampai dengan masa reformasi dapat dikatakan  masih  jauh  dari  sifat kedemokratisan, tidak transparan dan tidak memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.  Untuk  itu  perlu  adanya pembaharuan  maupun  perubahan baik  secara  hukum  maupun  dalam praktik  atau  pelaksanaanya.  Dalam pembaharuan  tersebut  perlu  dicari sistem  atau  bentuk  yang  sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang  bersifat  plural  atau  majemuk, yang  memiliki  beraneka  ragam budaya  serta  wilayah  Indonesia  yang sangat  luas.  Di  samping  itu  juga disesuaikan dengan kondisi kehidupan politik masyarakat
Indonesia, sebab kondisi politik inilah yang  akan  menjadi  bingkai  dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan melihat gambaran masyarakat  Indonesia  yang  bersifat plural  atau  majemuk.  Maka  sebaik- nya  dalam  pelaksanaan  Pilkada diserahkan  secara  otonomi  kepada daerah  sebab  yang  mengetahui  akan kebutuhan  yang  diperlukan  oleh masyarakat di daerah adalah pemerintah  daerah  setempat.  Di samping  itu  dalam  memilih  calon kepala  daerah  diberikan  kebebasan penuh  kepada  daerah,  sebab  yang mengetahui  karakter  pemimpin  yang diinginkan masyarakat daerah adalah pemerintah  daerah  sendiri.  Oleh karena  itu  yang  wajib  melakukan pelaksanaan Pilkada adalah pemerintah  daerah  yaitu  DPRD, sedangkan  pemerintah  pusat  hanya mengesahkan  saja  sebagai  lembaga yang  memiliki  hierarkis  tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia.
Sistem  pemilihan  yang  dirasa cocok  dengan  kondisi  masyarakat Indonesia  adalah  sistem  terbuka dalam  perekrutan  calon  kepala daerah  yaitu  semua  warga  negara yang  memenuhi  syarat  tertentu seperti  umur,  kemampuan  atau kecakapan, pendidikan dan pengalaman  dalam  pemerintahan memiliki  peluang  yang  sama  untuk mengisi  jabatan  politik.  Dengan demikian  terbuka  peluang  untuk melibatkan  dan  membuka  partisipasi seluruh  warga  masyarakat  yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terbuka  kemungkinan  sebagai  calon serta,  pengawal  proses  pelaksanaan. Sebab selama ini yang telah dilakukan adalah  sistem  tertutup  yang  hanya
memberikan  kesempatan  bagi  elite tertentu saja.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan- nya dengan  menggunakan  gabungan antara langsung dengan tidak langsung dengan jenis pemilihan oleh DPRD.  Dalam  pemilihan  ini  calon kepala daerah telah dipilih oleh DPRD melalui  seleksi  dan  dari  calon-calon tersebut disosialisasikan kepada masyarakat setempat sebelum diadakan  Pilkada,  agar  masyarakat mengenal dan mengetahui program-program yang nantinya akan dibuat,  sehingga  pada  saat  memilih masyarakat tidak mengalami kebingungan  karena  tidak  tahu.  Dan hasil  pemilihan  itu  nantinya  harus bersifat transparan terhadap masyarakat  sehingga  mereka  dapat mengetahui  secara  jelas  hasil  dari Pilkada. Kemudian dari hasil pemilihan itu disahkan oleh pemerintah pusat. Adapun kelebihan dari pelaksanaan pemilihan secara langsung  dengan  otonomi  daerah antara  lain:  mekanisme  pemilihan- nya  bersifat  terbuka,  masyarakat dapat  berpartisipasi  aktif  dalam kehidupan  politik,  partai  memiliki peran penting sebagai tempat menampung aspirasi rakyat, penetapan  calon  dengan  mengguna- kan  mayoritas  sederhana  atau berdasarkan suara terbanyak, pejabat pusat  tidak  memiliki  campur  tangan yang besar karena hanya mengesahkan  saja,  DPRD  dapat menjalankan  tugas  dan  tanggung- jawabnya  secara  penuh,  serta  DPRD dapat  meminta  pertanggungjawaban dari  kepala  daerah.  Sedangkan kelemahnnya  antara  lain  mem-
butuhkan dana terlalu besar, masyarakat disibukkan dengan berbagai  kegiatan  politik  seperti kampanye, membutuhkan waktu yang lama  dan  kemungkinan  bisa  memicu munculnya  konflik  antar  pendukung,
sebab
terjadinya per-saingan terutama dalam kampnye. Dilihat  dari  kondisi  masyarakat
Indonesia  yang  majemuk  serta wilayahnya  yang  sangat  luas,  maka pelaksanaan  Pilkada  yang  cocok untuk  dilaksanakan  adalah  bersifat otonomi  penuh  daerah  sedangkan pemerintah  pusat  hanya  mengesah- kan. Sebab yang mengetahui karakter pemimpin  yang  diinginkan  oleh masyarakat  dan  yang  mengetahui kebutuhan  yang  diperlukan  oleh masyarakat daerah adalah pemerintah daerah yaitu DPRD.

## Daftar Pustaka
Bakker, J.W.M. 1994. Filsafat Kebudayaan : Sebuah Pengantar . Yogyakarta : Kanisius Budiono  Kusumohamidjojo,  2000. Kebhinekaan  Masyarakat  di
Indonesia . Jakarta : Grasindo
Furnivall J.S., 1994. Netherlands India ( astudy  pf  plural  economy ).
Cambridge  at  the  University Press. Koentjaraningrat.  1992. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta : Penerbit Dian Rakyat Sutherland,  1996. Terbentuknya  Elite Birokrasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Werthein, 1990. Masyarakat Indonesia  dalam  Transisi  Studi Perubahan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta:  Tiara
Pelajar.
J.Kaloh,  2010. Kepemimpinan  Kepala
Daerah ( Pola kegiatan, Kekuasaan  dan  Perilaku  Kepala Daerah  Dalam  Pelaksanaan
Otonomi Daerah). Jakarta : Sinar Grafika
Mitfah  Thofa,  1986. Kepemimpian
Dalam  Menegement .  Jakarta  :
Rajawali
Mubyarto,  2000. Otonomi  atau Federalisme .  Jakarta  :  Sinar Harapan Simandjuntak, Marsillam, 1994. Pandangan Negara Integralistik . Jakarta : Grafitti
Syafrudin,  Ateng.  1983. Pasang  Surut Otonomi  Daerah. Bandung  : Bina Cipta
Soemitro  Rahmat.  1983. Peraturan Perundang  Undangan  Tentang
Pemerintahan  Daerah .  Bandung : Eresco Terate Pamudji, 1985. Kepemimpinan Pemerintahan di Daerah . Jakarta : Bumi Aksara Poespowardojo, Soerjanto.1989. Strategi  Kebudayaan,  Suatu Pendekatan  Filosofis .Jakarta  :
Gramedia