## PENDAHULUAN
Akhir- akhir ini berita ditemukannya bayi yang dibuang oleh  orang  tua  kandung  seperti  Pelajar,  mahasiswa, masyarakat umum  melahirkan anaknya di dalam Toilet karena akibat dari hubungan terlarang atau Zina menjadi semakin  sering  kita  dengar  melalui  berbagai  media (Indra,  2017).  Hampir  setiap  hari  diberitakan  baik
melalui  koran,  dan    berita  Televisi,    tentang  kriminal yang  di  lakukan  oleh  remaja,  orang  dewasa,  di Kalimantan  Tengah  khususnya  Kota  Palangka  Raya. Keadaan inilah yang membuat kami  untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan  ke  sekolah-sekolah,  sebagai salah  satu  sarana  untuk  menyelamatkan  generasi  yang akan datang, melalui Pengabdian Kepada Masyarakat  di

## PENYULUHAN HUKUM STATUS ANAK LAHIR DILUAR NIKAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1074

## Legal Education Status of Children Born Outside Marriage According to Law Number 1
Year 1074

## Sanawiah
* Muhammad Syahrial Fitri
Maimunah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
* email: sanaw10@yahoo.co.id

## Abstrak
Berita ditemukannya bayi yang dibuang oleh orang tua kandung, pelajar melahirkan anaknya  di  dalam  toelit    karena akibat  dari  hubungan   terlarang atau  zina,  hampir setiap hari diberitakan baik melalui koran, dan  berita Televesi,  tentang keriminal yang  di  lakukan  oleh  remja  Kalimantan  Tengah  khususnya  Kota  Palangka  Raya keadaan inilah yang membuat kami  untuk mengadakan  penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kegiatan pengandian kepada masyarakat, berupa penyuluhan hukum status  anak  lahir  diluar  nikah  menurut  UU  nomor  1  tahun  1974.  Metode  dalam penyuluhan ini adalah metode, ceramah, diskusi dan tanyajawab, untuk memberikan pengetahuan dan pemahan tentang status anak lahir diluar nikah, kepada masyarakat khususnya orang tua, guru dan anak-anak SMA Muhammadiyah II Palangka Raya di Kalampangan.  Kegiatan  pengandian  kepada  masyarakat,  berupa penyuluhan hukum status  anak  lahir  diluar  nikah  menurut  uu  nomor  1  tahun  1074,  di  SMA Muhammadiyah  II  Kalampangan,  para  peserta  penyuluhan  dapat  menjaga  diri  dan keluarga  dari  perbuatan  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum,  serta  dapat menyampaikan kepada teman-teman masyarakat sekitar tentang status anak diluar nikah, menurut UU Perkawian Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat empat Ulama Mazhab. Kata Kunci: Anak Lahir Luar Nikah Keywords : Child Born Outside Marriage

## Abstract
News of the discovery of babies thrown away by biological parents, students gave birth to their children in toelit because the consequences of illicit relationships or adultery, almost every day were reported both through newspapers and Televesi news, about the keriminal which was carried out by Central Kalimantan especially the City of Palangka Raya this is what made us to conduct counseling to schools. Community preservation activities, in the form of legal counseling on the status of children born outside of marriage according to Law number  1  year  1074.  The  method  of  counseling  is  a  method,  lecture,  discussion  and question and answer, to provide knowledge and understanding of the status of children born outside  marriage,  to  the  community,  especially  parents,  teachers  and  children  of Muhammadiyah II Palangka Raya High School in Kalampangan. Community preservation activities,  in  the  form  of  legal  counseling  on  the  status  of  children  born  out  of  wedlock according  to  u  number  1  year  1974,  at  Muhammadiyah  High  School  II  Kalampangan, extension  participants  can  protect  themselves  and  their  families  from  violating  religious norms and legal norms, and can convey to friends the surrounding community about the status of children out of wedlock, according to the Marriage Law Number 1 Year 1974 and the opinion of four Ulama Mazhab
© 2019 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i1.451 .
antaranya penyuluhan untuk orang tua, guru-guru,  dan siswa/siswi    SMA  Muhammadiyah,  bertempat  di  SMA Muhammadiyah  2  Palangka  Raya  di  Kecamatan Sabangau,  Kelurahana Kalampangan.
Pergaulan  masyarakat  yang  bebas  salah  satu  penyebab terjadinya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  yaitu  anak lahir diluar nikah, status anak lahir di luar nikah ini yang masih  banyak  tidak  diketahui  oleh  masyarakat khususnya  masyarakat  Kalampangan  apalagi  ada perbedaan  pandangan  hukum  Islam  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Shufiyah, 2018; Edyar, 2016). Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan  secara  khusus  dan  pasti  tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan  yang  terdapat  dalam  Hukum  Perdata Umum (Setiawan, 2012). Dalam Kompilasi Hukum Islam selain  dijelaskan  tentang  kriteria  anak  sah  (anak  yang dilahirkan  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah), sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut
Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  100  Kompilasi Hukum Islam bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya ”. Disamping itu dijelaskan juga tentang status  anak  dari  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan perempuan  yang  dihamilinya  sebelum  pernikahan (Jauhari, 2011). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :
“Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita hamil,  tidak  diperlukan  perkawinan  setelah  anak  yang dikandung lahir “
Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam  dijelaskan  tentang  status  anak  dari  perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut”  Sedangkan dalam  Pasal  162  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan tentang  satus  anak Li’an (sebagai  akibat  pengingkaran suami  terhadap  janin  dan/atau  anak  yang  dilahikan isterinya).  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  Kompilasi Hukum  Islam  tidak  mengelompokkan  pembagian  anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana  pengklasifikasian  yang  tercantum  dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (Abdillah, 2016). Pada Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:
1. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  akibat  suatu perkawinan yang sah.
2. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  didalam  ikatan perkawinan  dengan  tenggang  waktu  minimal  6 (enam)  bulan  antara  peristiwa  pernikahan  dengan melahirkan bayi.
3. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  didalam  ikatan perkawinan  yang  waktunya  kurang  dari  kebiasaan kehamilan  tetapi  tidak  di  ingkari  kelahirannya  oleh suami.
Karena itu untuk mendekatkan pengertian  “anak diluar nikah”  akan  diuraikan  pendekatan  berdasarkan terminology  yang  tertera  didalam  kitab  fiqh,  yang dipadukan  dengan  ketentuan  yang  mengatur  tentang status anak yang tertera dalam Pasal- Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna  “anak  zina”  sebagaimana  de fenisi  yang dikemukakan  oleh  Hasanayn  diatas,  adalah  “anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah”  sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang  menyebutkan  bahwa  “anak  yang  lahir  di  luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Fuad, 2010).
Semakna  dengan  ketentuan  tersebut,  Pasal  186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“ Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”
Berdasarkan defi nisi dan pendekatan makna “anak zina” di  atas,  maka  yang  dimaksudkan  dengan  “anak  zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya  merupakan  akibat  dari  perbuatan zina,  ataupun  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina (Edyar, 2016).
Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”berbeda dengan pengertian anak  zina  yang  dikenal  dalam  Hukum  Perdata  umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang  dilahirkan  dari  hubungan  dua  orang,  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan  suami  isteri,  dimana  salah seorang  atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam  hukum  perdata  umum  adalah  anak  yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain  yang  tidak  diartikan  sebagai  anak  zina  (Setiawan, 2012).
Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :
1. Apabila  orang  tua  anak  tersebut  salah  satu  atau keduanya  masih  terikat  dengan  perkawinan  lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan  anak,  maka  anak  tersebut  adalah  anak zina.
2. Apabila  orang  tua  anak  tersebut  tidak  terikat perkawinan lain (jejaka,perawan,duda,janda) mereka melakukan  hubungan  seksual dan  melahirkan  anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.
Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan
Pasal  100  KHI,  adalah :  “anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” .

## METODOLOGI
Metode dalam penyuluhan ini adalah metode, ceramah, diskusi dan tanyajawab, untuk memberikan pengetahuan dan  pemahan  tentang  status  anak  lahir  diluar  nikah, kepada masyarakat khususnya orang tua, guru dan anak- anak  SMA  Muhammadiyah  II  Palangka  Raya  di Kalampangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Hasanain  (1996)  membuat  terminologi  anak zina  sebagai  anak  yang  dilahirkan  sebagai  akibat hubungan  suami  isteri  yang  tidak  sah.Hubungan  suami isteri  yang  tidak  sah  sebagaimana  dimaksud  adalah hubungan  badan  (senggama/wathi’)  antara  dua  orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun  dan  syarat  nikah  yang  telah  ditentukan. Ssedangkan  Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 Pasal 42: adalah  anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Namun    apabila  dicermati  pasal    ini  “ anak  yang  lahir dalam  masa  perkawinan  yang  sah” ini  akan memimbulkan  suatu  kecurigaan  bila  pasal  ini dihubungkan  dengan  pasal  yang  membolehkan  wanita hamil  karenan  zina,  menikah  dengan  pria  yang menghamilinya.  Perkawinan  perempuan  hamil  karena zina  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  adalah perkawinan  yang    sah.  Seandainya  beberapa  bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti  anak  yang lahir anak  sah  dari  suami  yang  mengawininya  bila  masa kelahiran  telah  enam  bulan  dari  waktu  pernikahan (Wibisana, 2017).
Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun  karena
perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak  mengadopsi  istilah  tersebut  untuk  dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya (Sitepu et al ., 2014).
Hal  tersebut  bertujuan  agar  “anak”  sebagai  hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan  masyarakat  dan  lain  sebagainya,  dengan menyandangkan  dosa  besar  (berzina)  ibu  kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus  untuk  menunjukan  identitas  Islam  tidak mengenal  adanya  dosa  warisan.  Untuk  lebih mendekatkan  makna  yang  demikian,  Pasal  44  ayat  (1) UU  Nomor  1  Tahun  1974  hanya  bilamana  ia  dapat membuktikan  bahwa  isterinya  telah  berzina  dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut
Sedangkan  dalam  Pasal  Pernikahan  perempuan  hamil menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  sejalan  dengan pendapat  Imam  Hanafi  dan  Imam  Syafi’i  yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan seorang laki- laki,  menurut  Imam  Hanafi  dan  Imam  Syafi’i kebolehan  perkawinan dan juga dalam KHI itu khusus dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut,  alasan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i  sebagaimana  dalam  Al - Qur’an surah An -Nur, ayat 03 yang artinya: Penzina laki- laki  tidak  boleh  menikah  kecuali  dengan  penzina perempuan,  atau    penzina  perempuan  tidak  boleh menikah  kecuali  dengan  penzina  laki-laki  atau  dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
Pendapat Para Hakim  untuk membantu menutupi rasa rasa malu  atau  aib keluarga dan  menjaga Pisikologis di perempuan hamil di luar nikah tersebut. Hukum laki-laki menikah dengan perempuan hamil akibat perbuatannya menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i . Pelaku perbuatan zina tetap mendapat dosa dari perbuatan zina sebelumnya  jika  ia  belum  bertaubat,  wanita  yang  zina tidak  mempunyai  iddah,  adapun  jika  melangsungkan
pernikahan,  maka  nikahnya  tetap  sah  dan  boleh bercampur sebagai suami istri. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang hamil akibat perbuatan zina  oleh  laki-laki  yang  bukan  menghamilinya,  kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddahnya.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengandian  kepada  masyarakat,  berupa penyuluhan  hukum  status  anak  lahir  diluar  nikah menurut  uu  nomor  1  tahun  1074,  di  SMA Muhammadiyah  II  Kalampangan  dengan  antusisnya pertanyaan dari peserta maka simpulan yang kita ambil bahwa para peserta penyuluhan dapat  menjaga diri dan keluarga dari perbuatan melanggar Norma Agama dan Norma  Hukum,  serta  dapat  menyampaikan  kepada teman-teman  masyarakat  sekitar  tentang  status  anak diluar nikah, menurut UU Perkawian Nomor 1 Tahun 1974  dan  pendapat  empat  Ulama  Mazhab.  Hendaknya tidak  ada  lagi  orang  tua  yang  mengabaikan  pergaulan anak-anaknya,  dan  orang  tua  sebagai  teladan  dalam beragama yang selalu membekali anak-anak dan keluarga dengan Agama, memberikan pemahaman tentang status anak  lahir  di  luar  nikah,    mengawasi  pergaulan  anak- anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena  bahaya  dari  yang  luar  biasa  dari  dampak  dari nasab/keturunan anak lahir diluar Nikah.

## REFERENSI
Edyar,  B.  2016.  Status  Anak  Luar  Nikah  Menurut Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  Pasca Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil Undang  Undang  Perkawinan. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam . 1(2):181-200.
Fuad,  A.  2010.  Kewarisan  Anak  Hasil  Incest. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam . 3(1):1-40.
Hasanain,  Muhammad  Makhluf.  1996. Al-Mawârîs  fî  Al- Sayarî’ati  Al -Islâmiyah,  cet.  IV . Matba’ah  al - Madanî: Syâri’ al -Jasiah Imarah al-Najwah.
Indra,  H.  2017. Pendidikan  Keluarga  Islam  Membangun
Manusia Unggul . Yogyakarta: Deepublish.
Jauhari, I. 2011. Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum . 54(13):1-20.
Abdillah,  K.  2016.  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Dalam Perspektif Sejarah Sosial. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah . 1(1):48-66.
Shufiyah, F. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Jurnal Living Hadis . 3(1):47-70.
Setiawan, W. 2012. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir  Dari  Perkawinan  Campuran  Menurut KUH  Perdata  dan  UU  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan. Jurnal  Hukum  & Pembangunan . 42(1):200-220.
Sitepu,  N.W.,  Kamello,  T.,  Purba,  H.,  &  Harianto,  D.
2014.  Pengakuan  Kedudukan  Anak  di  Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif. USU
Law Journal . 2(2):174-186.
Wibisana,  W.  2017.  Perkawinan  Wanita  Hamil  Diluar Nikah  Serta  Akibat  Hukumnya  Perspektif Fikih  dan  Hukum  Positif. Taklim:  Jurnal Pendidikan Agama Islam . 15(1):29-35.