Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## KIPRAH NATSIR DALAM MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM INDONESIA

## Bismar Arianto
Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ongahbismar@yahoo.com

## ABSTRAK
Polemik  tentang  agama  dan  negara  adalah  sebuah  sejarah  panjang  dalam perjalananan  bangsa  Indonesia  terutama  terjadi  pada  saat  persiapan kemerdekaan  Indonesia.  Dalam  pergulatan  yang  panjang  tersebut  ada keterlibatan  Natsir  yang  merupakan  bagian  dari  golongan  Islam  dalam beberapa  momen  penting  soal  agama  dan  negara  ini.  Tulisan  ini  ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Dinamika perjuangan  ini  akan  dibagi  kedalam  tiga  fase  pembahasan.  pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari  uraian  tulisan  ini  dapat  disimpulkan    pertama,  dinamika  pergulatan  ide dan  gagasan  tentang  agama  dan  negara  sudah  berlangsung  lama  dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi  terus  bergelora,  hingga  saat  inipun  masih  berpotensi  untuk  tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatkanya solidaritas kelompok Islam pasca  pemilihan  Gubernur  Jakarta  tahun  2016.  Kedua,  dalam  pergulatan tentang  agama  dan  negara  di  Indonesia  keterlibatan  Natsir  secara  signifikan ada  pada  periode  tahun  1940-an  serta  pada  saat  pembahasan  dasar  negara dalam  sidang-sidang  konstituante.  Ketiga,  gagasan  atau  pemikiran  Natsir tentang  negara  Islam  dapat  dilihat  dari  pemikiran  beliau  mengenai  ;  Islam sebagai  ideologi,  gambaran  negara  Islam,  negara  sebagai  alat  dan  bentuk negara Islam.  Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara  komprehensif  .    Esensi  utama  yang  dikemukan  Natsir  tentang  negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist  bisa  diaktulalisasikan  dalam  kebijakan  negara  dan  peraturan perundang-undangan.  Bagi  Natsir  persolaan  mengurus  negara  bukan  hanya permasalahan  duniawi  namun  juga  terkait  dengan  pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

## Kata Kunci: Islam, Negara, Natsir, Ideologi

## PENDAHULUAN
Dinamika  tentang  agama  dan  negara  adalah  sebuah  sejarah  panjang  dalam perjalananan  bangsa  Indonesia.  Secara  historis  berawal  dari  peristiwa Djawi
Hisworo tahun 1918. Djawi Hisworo merupakan sebuah harian yang terbit di Kota Solo. Pada tanggal 9 dan 11 Januari 1918 media ini menerbitkan artikel Martoharsono  dan  Djojodikromo.  Dalam  artikel  tersebut  kedua  penulis  ini menghina  Nabi  Muhammad  yang  mengatakan  bahwa  nabi  adalah  seorang pemabuk dan penghisap candu ( Suhelmi,2014:42-47).
Tulisan  ini  mendapatkan  respon  yang  kuat  dari  kelompok  Islam  yang dipelopori  oleh  Serikat  Islam,  meminta  kepada  pemerintah  Hindia  Belanda untuk  mengambil  tindakan  tegas  terhadap  penulis  artikel  tersebut  bahkan sampai  membentuk  Tentara  Kanjeng  Nabi  Muhammad  dalam  menyikapi  hal ini.  Disisi  lain  dari  kelompok  nasionalis  membentuk  Panitia  Nasionalis  Jawa ( Committe vor Het Javansche Nationalisme ). Kelompok ini mengancam respon kalangan  Islam  yang  dipelopori oleh  Serikat  Islam.  Yang  intinya  kelompok ini mengancam  kalangan  Serikat  Islam  islam  untuk  tidak  mencampur  adukkan antara agama dan politik.
Selanjutnya  perdebatan  antara  dan  agama  kembali  memanas  diawal  tahun 1940-an  ketikaSoerkarno  menulis  di  Pandji  Islam  artikel  yang  berjudul Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara . Tulisan ini kemudian direspon oleh A. Muchlis (nama samaran Natsir) ( Suhelmi,2014:63-64).
Perdebatan  tentang  agama  dan  negara  semakin  serius  terjadi  pada  saat persiapan  kemerdekaan  Indonesia.  Ada  dua  kubu  yang  saling  behadapan mengenai dasar negara. Perdebatan ini terjadi dalam Badan Penyelidik Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPKI).  Kelompok  Islam  ingin  menjadikan Islam  sebagai  dasar  negara,  kemudian  dari  kalangan  nasional  bersikukuh Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara.
Fase  berikutnya  tentang  dinamika  agama  dan  negara  terjadi  pada  masa revolusi.  Dalam  masa ini perjuangan  golongan  Islam  untuk  memperjuangkan Islam  sebagai  dasar  Negara  dilakukan  melalui  partai  politik.  Pasca  terbitnya Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 yang ditanda tangani
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, tentang anjuran pembentukan partai politik.  Partai  Islam  pertama  di  Indonesia  bernama  Masyumi  berdiri  pada tanggal  7  November  1945,  kemudian  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (Keluar dari  Masyumi  tahun  1947),  Partai  Tarbiyah  Indonesia  (Perti)  dan  Partai Nahdatul Ulama (Keluar dari Masyumi tahun 1952) (Thaba, 1996:158-165).
Dalam  cacatan  sejarah  bangsa  Indonesia  juga  terjadi  pembentukan  Negara Islam  yang  memisahkan  diri  dari  Indonesia.  Mulai  dari  gerakan  Darul  Islam (DI/TII)  yang  diproklamirkan  oleh  Sekarmadji  Maridjan  Kartosoewirjo  pada tanggal  7  Agustus  1949  di  Jawa  Barat,  kemudian  gerakan  ini  menyebar  ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, juga mempengaruhi beberapa  gerakan  di  Kepulauan  Nusa  Tenggara,  Maluku  dan  Halmahera (Thaba, 1996:174-177).
Kemudian  pergulatan  agama  dan  negara  semakin  menguat  pasca  Pemilu 1955,  perdebatan  ini  terjadi  dalam  sidang-sidang  Konstituante,  dimana  dua kelompok  Islam  dan  nasional  kembali  memperdebatkan  mengenai  dasar negara.  Kelompok  Islam  ingin  kembali  ke  Piagam  Jakarta  serta  kelompok nasional tetap bersikukuh mempertahankan Pancasila.
Perdebatan  tentang  agama  dan  negara  juga  terjadi  dalam  banyak  momen penting  lainya  dalam  perjalannya  bangsa  Indonesia,  mulai  dari  persoalan pemberontakan  PKI  1948  dan  1965,  kemudian  soal  azas  tunggal  masa  orde baru,  termasuk  juga  diawal-awal  reformasi  1998  pasca  pemilu  1999  ada sejumlah  partai  Islam  yang  ingin  memperjuangkan  kembali  Islam  sebagai dasar negara melalui tahapan amandemen UUD 1945.
Tulisan  ini  ingin  membahas  tentang  dinamika  perdebatan  dan  upaya  dari golongan  Islam  yang  ingin  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  Negara  Republik Indonesia.  Dinamika  perjuangan  ini  akan  dibagi  kedalam  tiga  fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun  1940-an,  kedua,  perdebatan  di  Konstituante  dan  ketiga  perjuangan
negara  Islam  pasca  Natsir.  Dari  pembahasan  tiga  fase  ini  akan  dilihat kontribusi  Natsir  dalam  upaya  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara Indonesia.
Berangkat dari uraian pada pendahuluan sebelumnya bahwa polemik tentang Islam dan negara di Indonesia sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup  panjang,  dalam  pergulatan  yang  panjang  tersebut  ada  keterlibatan Natsir  yang  merupkan  bagian  dari  golongan  Islam  dalam  beberapa  momen penting  soal  agama  dan  negara  ini.  Permasalah  dari  tulisan  ini  akan membahas  bagaimana  pemikiran    Natsir  tentang  konsep  negara  Islam. Penelusuran konsep Natsir tentang negara Islam ini akan dilihat pada aktivitas ataupun  pemikiran  Natsir  dalam  perdebatan  awal  tahun  kemerdekaan tentang  dasar  negara,    serta  apa  yang  dilakukan  oleh  Natsir  di  Konstituante untuk  menjuangkan  Negara  Islam  Indonesia,  serta  bagaimana  pengaruh  dari perdebatan  tentang  negara  Islam  di  awal  kemerdekaan  dan  pada  masa Konstituante  terhadap  samangat  menjadi  negara  Islam  kembali  tumbuh  di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1. Biografi Natsir
Mohammad  Natsir  lahirkan  tanggal  17  Juli  1908  di  Jembatan  Berukir  Alahan Panjang,  Kabupaten  Solok  Sumatera  Barat.  Kedua  orang  tuanya  berasal  dari Maninjau. Ibunya bernama Khadijah dan ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan  Sarapido.  Natsir  hidup dan dibesarkan  dalam  lingkungan  yang  agamis. Di Minang Kabau sangat memegang kuat nilai agama dan budaya.
Pendidikan  formal  Natsir  dimulai  sejak  usia  delapan  tahun,  dia  masuk  HIS ( Hollandse Inlandse School ) yang dimiliki oleh Haji Abdullah Ahmad, kemudian beberapa  bulan  kemudian  pindah  ke  HIS  pemerintah  Belanda  di  Kota  Solok. Setelah  lulus  dari  His  tahun  1923  Natsir  melanjutkan Meer  Uitgebreid  Lager Ordewijs (MULO) Padang. Saat di MULO Natsir sudah mulai aktif di organisasi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
pelajar  yaitu Jong  Islamietten  Bond (semacam  PII  saat  ini)  (Suhelmi,2014:42- 47).
Pada saat kecil Natsir ditempa dengan pendidikan Islam kemudian saat mulai masuk dalam pendidikan formal Natsir sudah mulai mendapatkan pendidikan dengan  format  pendikan  barat,  kemudian  Natsir  sudah  mulai  aktif  dalam organisasi pelajar.
Selanjutnya  pada  tahun  1927  Natsir  pindah  ke  Bandung  untuk  melanjutkan sekolah  ke  AMS  ( Algemene  Middlebare School )  di  sekolah ini Natsir  semakin masif membaca buku sejarah peradaban Islam dan Erofa termasuk Yunani dan Romawi  kuno.  Saat  di  Bandung  Natsir  tetap  aktif  dalam  organisasi  JIB, kemudian  mulai  melibatkan  diri  Persis  (Persatuan  Islam)  Bandung  dan mengikuti  pengajian-pengajian  yang  disampaikan  oleh  Ahmad  Hasan,  tokoh pendiri Persis tersebut (Waluyo, 2009:20). Sejak tahun 1938 Natsir bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) cabang Bandung. Natsir menjadi ketua PII Bandung pada tahun 1940.
Dalam  kontek  politik  Natsir  mulai  aktif  dan  mendirikan  partai  Masyumi bersama  tokoh-tokoh  Islam  lainnya  seperti  Sukiman  dan    Mohammad  Roem pada  bulan  November  1945.Natsir  juga  menjadi  anggota  KNIP  (Komite Nasional  Indonesia  Pusat)  dan  anggota  Badan  Pekerja  KNIP.    Natsir  pernah terlibat Dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) serta dalam kabinet Hatta (1948) (Alamsjah,1952:90).
Natsir juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950.  Dalam    Pemilihan    Umum  (Pemilu)    1955    Natsir    terpilih    menjadi anggota   Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR), dan dari tahun 1956-1957. Pada tahun 1960  partai Masyumi  yang dipimpinnya dibubarkan karena perbedan pandangan  tentang  Islam    dengan    Soekarno,  serta  Natsir  dianggap mendudukung  Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia    (PRRI)    di Sumatera. Pada masa orde baru Natsir juga berbeda pandangan dengan rezim
yang berkuasa dimana Natsir  ikut menandatangani Petisi  50 pada tanggal 5 Mei  1980. Petisi  50  adalah  sebuah  dokumen  yang  isinya  memprotes penggunaan filsafat Negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan- lawan  politiknya.  Natsir meninggal  di  Jakarat  tanggal  6  Februri  1993  dalam usia 84 tahun.

## 2. Perdebatan Tentang Agama dan Negara di Tahun 1940-1945
Untuk  memahami  pandangan  Natsir  tentang  Islam  dan  agama  dapat  dilihat dari    dinamika  perdebatan  pemikiran  antara  Natsir  dan  Soekarno  mengenai hal ini. Polemik agama dan negara antara Soekarno dan Natsir dimulai dengan munculnya artikel Soerkarno dengan judul Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara pada tahun 1940. Artikel ini dimuat dalam Panji Islam edisi No 20, 20  Mei  1940  No  21,  27  Mei  1940,  No  23,  10  Juni  1940,  No  27,  24  Juni  1940 dan No 26, 1 Juli 1940 (Suhelmi, 1998: 48).
Secara garis besar pemikiran Soekarno tentang pemisahan agama dan negara, dalam  pandangan  Soekarno  agama  adalah  aturan-aturan  spiritual  (akhirat) sementara  negara  adalah  masalah  duniawi  (sekuler),  maka  agama  perlu dimerdekakan  dari  negara,  kemudian  Soekarno  mencontohkan  pemisahan antara  agama  dan  negara  yang  terjadi  di  Turki  pada  masa  Kemal  Attaturk, Soekarno  juga  merujuk  pendapat  ulama  Al  Azhar  (Kairo)  Syeikh  Ali  Abdur Razid  yang  mengatakan  tidak  ada  keharusan  bersatunya  antara  agama  dan negara  diatur  dalam  Al  Quraan  dan  Sunnah  ataupun  ijma  ulama.  Kemudian tidak ada konsep tentang negara Islam menurut pandangan Soekarno. Maka dalam pandangannya perlu adanya pemisahan antara agama dan negara. Bagi kelompak  yang  ingin  memperjuangkan  nilai-nilai  keagamaan  silahkan memasukannya  melalui  kebijakan  politik  yang  diambil  oleh  lembaga  politik (parlemen),  maka  silahkan  bila  kelompok  agama  sudah menguasai  parlemen maka  dengan  sendirinya  kebijakan  politik  akan  mencerminkan  nilai-nilai
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
keagamaan.  Secara  ringkas  begitulah  pandangan  Soekarno  dalam  hal pemisahan antara  agama dan negara (Suhelmi, 1998:64-69).
Bagi  Natsir  agama  (Islam)  tidak  bisa  dipisahkan  dari  negara.  Ia  menganggap bahwa  urusan  kenegaraan  pada  pokoknya  merupakan  bagian  integral  dari risalah Islam (Suhelmi, 1998:  54). Dalam pandangan Natsir Islam ada sebuah ideologi seperti bagi kalangan Kristen, fasis atau komunis. Dalam pandangan Natsir  Allah  menjadikan  umat  muslim  hanyalah  untuk  menjadi  hamba  Allah. Maka  bagi  seorang  hamba  sudah  diatur  mengenai  pola  hubungan  antara manusia berhubungan dengan sang pencipta dan berhubungan antar sesama manusia.  Maka  pola  interaksi  antar  manusia  inilah  pada  prinsipnya  yang disebut sebagai urusan atau wilayah kenegaraan.
Natsir mengkritik pandangan Soekarno tentang kesalahan persepsi mengenai agama dan negara yang merujuk pada kasus Turki pada masa Kemal Attaturk. Natsir  berpandangan  pada  masa  Kemal  Attaturk  berkuasa  bukanlah  contoh yang pas untuk mengatakan itu adalah contoh dari negara Islam. Bagi Natrsir dalam pandangan  Islam  negara  bukanlah  tujuan  akhir, negara  hanya  sebuah media atau alat untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah (Suhelmi, 1998:54-59).
Kemudian  soal  penamaan  penguasa  dalam  negara  Islam,  Natsir  tidak bersikeras  dengan  menamakan  dengan  sebutan  khalifah,  titel  khalifah bukanlah  syarat  mutlak  dalam  pemerintahan  Islam,  yang  penting  bertindak sebagai  kepala  negara  yang  diberi  kekuasaan  harus  sanggup  bertindak bijaksana  dan  peraturan-peraturan  Islam  berjalan  sebagaimana  mestinya dalam  susunan  kenegaraan  baik  dalam  kaedah  maupun  dalam praktiknya(Suhelmi, 1998:56).
Natsir  mengatakan  bahwa  Islam  anti  istibdad  ( despotisme )  anti absolutism dan  kesewenang-wenangan.  Akan  tetapi  bukan  berarti  bahwa  dalam
pemerintahan  Islam  semua  urusan  harus  diserahkan  kepada  keputusan musyawarah  Majelis  Syura.  Dalam  parlemen  Islam  yang  hanya  boleh dimusyawarahkan  adalah  tata  cara  pelaksaan  hukum  Islam  (syariat  Islam), tetapi  bukan  dasar  pemerintahan(Suhelmi,  1998:57).    Selanjutnya  Natsir menentang  pandangan  Soekarno  yang  menjadikan  sejarah  Negara  Turki sebagai patokan untuk memahami tentang konsep negara Islam.
Dari  perdebatan  antara  Natsir  dengan  Seokarno  mengenai  Islam  dan  negara ini  dapat  ditarik  beberapa  konsep  atau  argumentasi  terkait  dengan pemahaman  tentang  negara  Islam.  Bagi  Natsir  konsep  kehidupan  bernegara adalah  proses  aktualisasi  keberadaan  manusia  sebagai  hamba  Allah,  dimana manusia  harus  taat  pada  Allah  dan  manusia  dalam  berhubungan  dengan sesama mahluk Allah juga harus dijalankan berdasarkan koridor yang diridhoi oleh  Allah  SWT.  Konsep  dasarnya  adalah  mengaktualisasikan  nilai-nilai  Islam adalah bagian kepatuhan pada Allah SWT.
Kedua, negara adalah media atau alat yang dijadikan untuk membuat aturan yang sesuai dengan perintah Allah. Maka melalui kekuasaan  negara nilai-nilai keislam  dapat  ditegakkan.  Karena  negara  punya  kewenangan  membuat, menjalankan dan  menegakan  aturan. Natsir  menegaskan bahwa pola negara Islam anti terhadap kesewenang-wenanggan atau rezim yang otoriter, dalam pemerintahan  Islam  mengdepankan  azas  permusyawaratan  dalam  kontek bagaimana  mengktualisasikan  nilai-nilai  yang  sudah  diatur  dalam  Al-  Quran dan  Hadist.  Paling  tidak  tiga  hal  tersebut  yang  dapat  ditarik  benang  merah tentang  konsep  atau  gagasan  Natsir  mengenai  agama  dan  negara  pada  saat terjadi  perdebatan    atau  polemik  antara  Natsir  dan  Soekarno  pada  tahun 1940-an.
Dalam  perjalanan  perdebatan  tentang  agama  dan  negara  ini  semakin menguat  ketika  dalam  proses  pembentukan  Negara  Indonesia  pada  tahun
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
1945. Dalam perdebatan ini Natsir tidak terlibat langsung, karena Natsir tidak menjadi  anggota  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan (BPUPKI) yang bertugas dalam menyusun dasar Negara. Perdebatan ini tidak hanya  Soekarno  secara  pribadi  tetapi  sudah  lebih  meluas  antara  golongan Islam  dengan  kelompok  nasional  atau  kebangsaan  yang  tergabung  dalam BPUPKI.  Perdebatan  dalam  BPUPKI  ini  penting  untuk  diuraikan,  karena perdebatan  ini,  pada  tahun  1955  ketika  adanya  Konstituante  juga  berulang kembali  perdebatan  antara  golongan  Islam  dan  golongan  nasionalis  tentang dasar negara. Perdebatan di Konstituante ini kembali melibatkan Natsir secara langsung, karena Natsir bagian dari anggota Konstituante.
Pada tanggal 9  April 1945 di BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyumbi  Tyoosakai .  BPUPKI  ini  di  lantik  tanggal  28  Mei  1945.  Pembentukan BPUPKI  ini  bagian  dari  realisasi  janji  Perdana  Menteri  Kuniaki  Koiso  pada tanggal 7 September 1944 di depan Resepsi Ulimeri Diet (parlemen). Anggata BPUPKI  terdri  dari  68  orang,  dimana  8  dari  orang  Jepang,  15  orang  dari golongan  Islam  dan  selebihnya  dari  golongan  nasional  sekuler  dan  priyayi Jawa (Thaba,1996:153-154). Dari aspek jumlah golongan Islam dalam BPUPKI hanya  20%  dari  total  anggota  yang  ada. Salah  satu  tugas  utama  dari  BPUPKI adalah menyusunan UUD.
Dalam  perjalanan  sidang  BPUPKI  terjadi  perdebatan  antara  golongan  Islam dan golongan nasional sekuler tentang dasar negara. Dimana kelompok Islam berpendirian  ingin  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara,  semenatara  itu kelompok  nasionalis  sekuler  ingin  membentuk  negara  persatuan  nasional. Sederhananya golongan Islam mengusulkan negara Islam dan nasional sekuler mengajukan Pancasila sebagai dasar negara (Romli,2006:155).
Tajamnya  perbedaan  pandangan  antara  dua  golongan  ini  yang  tidak menemukan  titik  temu,  akhirnya  dibentuk  Panitia  Kecil  yang  diketuai  oleh
Soekarno  serta  delapan  anggota  yaitu  Muhammad  Hatta,  Achmad  Subardjo, Muhammad Yamin dan AA Maramis ini dari gelongan kebangsaan serta empat dari  golongan  Islam  yaitu  H.  Agus  Salim,  Kyai  Wahid  Hasyim,  Abikusno  dan Abdoel  Kahar  Muzakkir.  Akhirnya  pada  tanggal  22  Juni  1945  telah  terjadi kesempatan  antara  golongan  Sslam  dan  golongan  kebangsaan  dengan menambah  tujuh  kata  pada  sila  pertama  Pancasila  yaitu  Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sehari  setelah  Proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17 Agustus 1945 sila pertama seperti yang ada dalam Piagam Jakarta di dirubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaanya adalah mengapa kelompok Islam  menerima  perubahan  ini.  Menurut  Deliar  Noer  ada  tiga  alasan (Thaba,1996:156-157):
Pertama,  golongan  Islam  yang  menerima  penghapusan  tujuh  patah kata  tersebut  atas  lobby  Mohammad  Hatta  dalam  pembicaaran mereka  pada  pagi  hari  tanggal  17  Agustus  1945,  menganggap menerima  jika  itu  untuk  keperluan  persatuan  bangsa.  Lagi  pula  kata ketuhanan  ditambanh  yang  maha  esa  adalah  nama  lain  dari  tauhid dalam  Islam,  sebab  hanya  Islam  yang  mengenal  Keesaan  tuhan (tauhid).  Kedua,    alasan  lain,  suhu  politik  sehari  setelah  Proklamasi, terutama  di  Jakarta,  sangat  tinggi.  Mereka  tidak  bermaksud  untuk menciptakan  suasana  ketidaktenramaan  lagi  hanya  karena perdebatan-perdebatan  yang  berkepanjangan,  yang  mungkin  saja menyita  waktu  beberapa  hari,  padahal  negara  baru  lahir  tersebut butuh konstitusi. Ketiga, golongan Islam berharap bahwa enam bulan setelah  Proklamasi  akan  diadakan  pemilihan  umum,  dimana  mereka akan  ikut  serta.  Kalangan  Islam  pada  saat  itu  sangat  optimis  bahwa proklamasi  akan  dikuti  oleh  stabilitas  dimana  pemilu  akan  segera dilangsungkan.  Mereka  yakin  akan  memenangkannya  mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas yang beragama Islam.
Dalam pandangan M. Yamin sebagai bagian dari anggota BPUPKI mengatakan bahwa  gagasan  para  tokoh  Islam  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara sebenarnya tidak dilengkapi dengan argumen empiris mengenai negara Islam yang  dicita-citakan.  Dipandang  dalam  sudut  ini  yang  diperjuangkan  oleh
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
tokoh-tokoh  Islam  dalam  BPUPKI  dan  PPKI  bukan  realisasi  konsep  negara Islam akan tetapi lebih tepatnya pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam (Thaba,1996:155).
Dari  penjalasan  di  atas  terlihat  pada  akhirnya  golongan  Islam  menerima perubahan Pancasila dari konsep Piagam Jakarta menjadi dasar negara. Maka satu  tahapan  proses  berbangsa  dan  bernegara  sudah  dilewati  oleh  bangsa Indonesia di awal kemerdeakan dengan memiliki dasar negara yaitu Pancasila.

## 3. Perdebatan di Konstituante
Momen  kedua  yang  tepat  untuk  melihat  konsep  Natsir  tentang  Islam  dan negara  bisa  dibedah  pada  saat  dia  menjadi  Anggota  Konstituante  yang terbentuk buah dari pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Maka pada sub bahasan  ini  akan  dijelaskan  tentang  dinamika  pembahasan  di  Konstituante mengenai  dasar  negara,  perdebatan  ini mengulangi  peristiwa  10  tahun  yang lalu  diawal  pendirian  negara  Indonesia.  Dimana  kembali  terjadi  perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis mengenai dasar negara. Dalam perdebatan  di  Konstituante  ini  sudah  melibatkan  Natsir  secara  langsung dalam spektrum perdebatan itu. Berbeda pada tahun 1945 Natsir tidak berada atau  menjadi  bagian  dari  Anggota  BPUPKI  yang  merupakan  lembaga  yang membahas tentang dasar negara.
Pemilu  tahun  1955  dilaksanakan  pada  tanggal  29  September  1955,  untuk memilih  anggota  DPR,  dan  pada  tanggal  15  Desember  1955  untuk  memilih anggota  konstituante,  pemilu  saat itu diikuti  oleh  29  partai politik  dan  calon perorangan.  Pemilu  ini  dimenangkan  oleh  PNI  dengan  perolehan  suara 8.434.653  atau  22,3%  serta  mendapatkan  57  kursi,  diurutan  kedua  Partai Masyumi  dengan  perolehan  suara  7.903.886  atau  20,9%  memperoleh  57 kursi,  urutan  ketiga  NU  dengan  perolehan  suara  6.955.141  atau  18,4% memperoleh 45 kursi diurutan keempat PKI dengan total suara 6.176.913 atau
16,4%  mendapatkan  39  kursi.  Serta  partai  lainnya  dengan  perolehan  suara 8.314.705  atau  22%  dengan  kursi  sebanyak  59  kursi.  Secara  keseluruhan dalam majelis Konstituente ini partai-partai politik Islam mendapat 230 kursi atau sekitar 45% dan partai-partai lainya 286 kursi (Thaba,1996:170-171).
Salah  satu  tugas  Konstituante  adalah  merumuskan  UUD  baru  bagi  Republik Indonesia.  Dalam  rapat-rapat  Konstituante  ada  tiga  usulan  yang  muncul tentang dasar negara, yaitu Islam, Pancasila dan sosial-ekonomi. Usulan yang ketiga  ini  diusulkan  oleh  partai  Buruh  dan  Murba  yang  sangat  terbatas dukunganya. Yang mendukung Islam sebagai dasar sebanyak 230 orang, yang mendukung Pancasila 273 orang dan yang mendukung sosial ekonomi hanya 9 orang.  Dalam  rapat  di  Konstituante hanya  dasar  negara  Islam  atau  Pancasila yang diperdebatkan (Thaba,1996: 170-171).
Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan adanya UUD yang baru karena berdasarkan UUDS 1950 penetapan UUD yang baru harus didukung oleh 2/3 anggota Konstituante. Maka minimal harus mendapatkan 344 suara dari 516 total  anggota  Konstituante.  Dalam  perjalannya  tidak  ada  kata  sepakat  dan tidak  ada  pihak  yang  mampu  mendapatkan  344  suara  untuk  membuat  UUD baru,  pada  akhirnya  tanggal  5  Juli  1959  Presiden  Soekarno  mengeluarkan Detkrit  Presiden,  yang  salah  satu  isi  dari  dektrit  itu  adalah  membubarkan Konstituante.
Sementara  itu  Lili  Romli  menulis  bahwa  untuk  menerima  usulan  golongan Islam untuk melakukan amandemen UUD maka perlu dilakukan voting. Pada voting  pertama  sebanyak  210  setuju  dilakukan  amandemen  dan  268  orang menolak  untuk  dilakukan  amandemen.  Pada  voting  yang  kedua  201  orang setuju dilakukan amandeman dan 268 orang menolak usulan golongan Islam untuk melakukan mandemen UUD (Romli,2006:167). Maka Konstituante tidak bisa  melakukan  amandemen  UUD,  karena  tidak  sampai  2/3  suara  yang
mendukung untuk dilakukannya amandemen.
Dalam  perdebatan  tentang  dasar  negara  ini  dari  kelompok  Islam  yang  vokal diantaranya Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara seperti yang tergambar dalam kutipan berikut ini.
‘saya  ingin  menyampaikan  seruan  yang  sungguh-sungguh  kepada saudara-saudara  pendukung  Pancasila.  Sila-sila  yang  saudara  maksud ada  terdapat  dalam  Islam,  bukan  sebagai  ‘ pure  concept ’  yang  steril, tetapi  sebagai  nilai-nilai  yang  hidup  yang  mempunyai  subtansi  yang reel  dan  terang.  Dengan  menerima  Islam  sebagai  falsafah  negara, suadara-suadara  pembela  Pancasila  sedikitpun  tidak  dirugikan  apa- apa.  Baik  sebagai  pendukung.  Pancasila  atau  sebagai  orang  yang beragama.  Malah  akan  memperoleh  status state  philosophy yang hidup berjiwa berisi tegas dan mengandung kekuatan (Anshari,1986:93).
Dalam  pandangan  Ahmad  Suhelmi  untuk  memahami  tentang  pahaman  atau gagasan  Natsir  tentang  persatuan  agama  dengan  negara  harus  dipahami melalui  dua  hal  (Suhelmi,  1998:73-74).  Pertama,  faktor  situasi  politik  pada saat  terjadinya  polemik  berkaitan  dengan  pertarungan  ideologis  antara kalangan  nasionalis  Islam  dengan  nasionalis  sekuler.  Kedua,  gagasan  Natsir dapat  juga  sebagai  reaksi  terhadap  pemikiran  Soekarno  atau  ada kemungkinan respon Natsir ini bagian dari upaya membela diri.
Dalam  pandangan  Ahmad  Suhelmi  jalan  pemikiran  Natsir  terkait  dengan polemik  antara  Natsir  dengan  Seokarno  tentang  gagasan  negara  mulai  dari konsep Natsir ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam (Suhelmi, 1998:73-91).

## 4. Islam Sebagai Ideologi
Sebagai  seorang  muslim  Natsir  menyakini  kebenaran  Islam  sebagai  ideologi kenegaraan.  Dalam  pandangan  Natsir  dalam  ajaran  Islam  sudah  mengatur semua  hal,  Natsir  memahami  dan  meyakini  kebenaran  Islam  yang  mengatur
soal  kehidupan  manusia  mengenai  hal  yang  terkait  dengan  dunia  maupun yang terkait dengan akhirat. Natsir memegang teguh prinsip setiap orang yang beriman  harus  mengatur  seluruh  kehidupanya  secara  Islami  (Suhelmi, 1998:90-91). Seperti yang ditegaskan dalam Al Quran (surat Al-Baqarah :208) ‘ hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  kedalam  Islam  secara keseluruhan’.
Maka konsekuensi dari ayat tersebut seluruh aktivitas manusia dimuka bumi dalam  rangka  menjalankan  perintah  Allah  termasuk  dalam  hal  mengatur kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  harus  dalam  kontek  pola  hubungan antara  hamba  (manusia)  kepada  yang  menciptakan  (Allah).  Maka  prinsip- prinsip yang digunakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus merujuk pada hukum Allah yaitu Al Quran dan Hadist. Maka posisi idelogis Natsir dalam konteks ini adalah prinsip penghambaan manusia pada Allah SWT.
Maka  Natsir  menolak  prinsip  sekuler  dalam  konteks  pengelolaan  negara, karena  dalam  pandangan  sekuler  mengabaikan nilai-nilai  pengabdian hamba terhadap tuhannya, dalam kontek pengaturan negara. Hal ini bisa dilihat dari Pidato  Natsir  dalam  Sidang  Pleno  Konstituante  pada  tanggal  12  November 1957, seperti kutipan berikut ini.
‘ sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan  sikap,  hanya  didalam  batas  hidup  keduniaan.  Segala  sesuatu dalam  penghidupan  kaum  sekulerisme  tidak  ditujukan  kepada  apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal ada : akhirat, tuhan dsb.  Walaupun  ada  ada  kalanya  mereka  mengakui  akan  adanya tuhan,  tapi  dalam  penghidupan  perseorangan  sehari-hari  umpanya, seorang  sekularis  tidak  menganggap  perlu  adanya  hubungan  jiwa dengan  tuhan,  baik  dalam  sikap,  tingkah  laku  dan  tindakan  sehari- hari,  maupun  hubungan  jiwa  dalam  arti  doa  dan  ibadah’ (Natsir,1957:11).
Menurut  Natsir  ada  beberapa  kelebihan agama  dibandingkan  dengan
prinsip-prinsip sekuler dalam mengelola negara yaitu :
‘pertama,  agama  memberikan  kepada  pemeluknya  lebih  banyak kemungkinan  untuk  mempelajari  ilmu  pengetahuan  dan  kebenaran. Segala  falsafah  yang  sekuler  mengakui  sebanyak  tiga  dasar  berpikir yaitu  empirisme  (mazhabul-tadribah),  rationalisme  (mazhabul-aqly) dan  intuitionisme  (mazhabul-ilhami).  Dasar  wahyu,  relevatio  ataupun open  baring  tidak  diakuinya.  Agama  lebih  dari  pada  itu.  Ia  mengakui semuanya  itu  dan  memberikan  ketentuan  yang  tegas  dimana  daerah berlakunya masing-masing. Oleh karena itu agama lebih luas dan lebih dalam  dibandingkan  dengan  paham  sekuler.  Kedua,  paham  agama meliputiseluruh kehidupan manusia….’ (Natsir,1957:23).
Argumen  lain  yang  dikemukan  Natsir  dalam  sidang  Konstituante  untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara adalah sebagai berikut, pertama Islam adalah  agama  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  rakyat  Indonesia, maka  nilai- nalai  keislaman  sudah  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyakat  Indonesia. Kedua  dalam  Islam  juga  diatur  tentang  unsur  muamalah  yaitu  pola  hidup seseorang, kekeluargaan dan hidup bernegara (Natsir,1957:28-30). Maka dari argumen  ini  Natsir  menegaskan  Islam  adalah  terkait  islam  sebagai  sebuah agama yang dianut oleh sebagain besar masyarakat Indonesia dan persoalan muamalah juga diatur dalam Islam.
Maka dari penjelasan di atas pandangan Natsir tentang Islam sebagai ideologi dapat disimpul  bahwa Natsir  memperjuangkan  ini  karena  kayakinan ideologi beliau  sebagai  seorang  muslin  akan  kesempurnaan  ajaran  Islam  baik  dunia maupun  akhirat  dan  yang  kedua  pertimbangan  sosiologis,  yaitu  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  menganut  Islam  sebagai  agama,  maka  dengan sendirinya  nilai-nilai  keislaman  sudah  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia.  Dengan  banyaknya  masyarakat Indonesia  menganut  Islam  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  dasar negara  sudah  terbangun,  hal  ini  akan  sangat  membantu  negara  dalam menjalan fungsi negara untuk mencapai tujuan bernegara.

## 5. Gambaran Negara Islam
Dalam  konteks  ini  Natsir  ingin  menegaskan  kekeliruan  persepsi  sebagian orang  tentang  negara  Islam.  Natsir  mengkritik  cara  pandang  Soekarno  yang memaknai negara Islam layaknya seperti Kemal Attaturk memisahkan antara agama  dan  negara  saat  memimpin  Turki  pasca  kekhalifihan  Usmaniah berakhir. Dalam pandangan Natsir apa yang dilakukan Kemal Attaturk dalam memimpin Turki bukanlah model pengelolaan negara dengan prinsip Islam.
Kemudian  juga  Natsir  ingin  meluruskan  pandangan  orientalis  yang  cendrung mendiskriditkan  Islam  dalam  pengelolaan  negara.  Orientalisme  adalah pembagian  Timur-Barat  yang  menempatkan  Barat,  serta  kebudayaan,  religi, dan bahasa Barat lebih tinggi dan unggul dari pada Timur. Maka konteks timur disini termasuklah jahizarah arab sebagai tempat lahirnya ajaran Islam. Paham orientalis ini upaya untuk melakukan kritik terhadap kedigdayaan Islam pasca kalahnya  Erofa  Kristen  dalam  menghadapi  militer  kaum  muslim pada perang salib.
Menurut  Natsir  ada  kekeliruan  dan  persepsi  negatif  yang  dibangun  oleh kelompok  orientalis  sebelum  perang  dunia  kedua  mengenai  konsep  negara Islam.  Islam  selaku  disudutkan  dan  dipandang  negatif.  Islam  diindentikan dengan  potong  tangan  bagi  pencuri,  hukum  rajam  sampai  mati  bagi  pezina, hukum cambuk bagi pemabuk, atau Islam diidentikkan dengan poligami. Maka dengan konsep orientaslis yang seperti ini negara Islam menjadi sesuatu yang menakutkan  untuk  dipilih  atau  digunakan  dalam  mengelola  negara (Suhelmi,2014:94-98).
Padahal  ada  mekanisme  serta  penilaian  kadar  kesalahan  bagi  pencuri  yang akan dipotong tanganya dalam ajaran Islam, begitu persoalan hukum cambuk, rajam maupun prinsip-prinsip poligami yang diatur dalam ajaran Islam. Nilai- nilai  ajaran  Islam  yang  solider,  cinta  damai,  berkeadilan,  egaliter  dan
seterusnya  tidak diungkit-ungkit oleh kelompok orientalis.
Maka  menurut  Natsir  ada  kekeliruan  pandangan  kelompok  orientalis  dan sebagian  golongan  nasionalis  di  Indonesia  dalam  memahami  dan  memaknai tentang  negara  Islam.  Kekeliruan  itulah  yang  membuat  kelompok  nasional ragu  dan  takut  dengan  pilihan  Natsir  dan  golongan  Islam  tentang  konsep negara Islam yang tawarkan sebagai dasar negara.

## 6. Negara sebagai Alat
Dalam  pandangan  negara  sebagai  alat  Natsir  melakukan  pendekatan  bahwa terhadap  pelaksanaan  syariat  atau  hukum-hukum  Islam  dalam  masyarakat dengan  menekankan  pada  pendekatan  formal,  dimana  perlu  ada  kekuatan pemaksa  yang  sah  dan  diakui  keberadaannya  serta  diperlukan  dalam  batas- batas  tertentu  memaksa  individu  untuk  taat  dan  patuh  pada  hukum-hukm yang telah ditetapkan. Sementara pendekatan yang dilakukan oleh Soekarno lebih menekan pendekatan sosialisasi ajaran Islam di kalangan warga negara (Suhelmi, 1998:82).
Natsir berpendapat dengan kekuasaan yang ada dalam negara akan dijadikan dasar untuk membuat aturan-aturan yang merujuk pada Al Quran dan Hadist, maka  aturan  yang  dijalankan  oleh  bangsa  Indonesia  sesuai  dengan  syariat Islam.  Maka  keberadaan aturan  tersebut  adalah  sesuatu  yang bisa  memaksa masyarakat untuk menjalankan syariat Islam bagi muslim.
Sifat  dan  watak  dari  hukum-hukum  Allah  adalah  ;  pertama  hukum  Allah meliputi  sejumlah  hukum  dan  aturan,  yang  dalam  tingkatan  tertentu, membentuk  sistem  hukum  sosial.  Kedua,  pelaksanaan  semua  hukum-hukum Allah  mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang  besar  dengan  keberadaan negara  yang  akan  dijadikan  sebagai  alat  untuk  melaksanakannya  (Suhelmi, 2014:101).
Poin  penting  yang  ingin  ditegaskan  oleh  Natsir  bahwa  negara  sebagai  alat adalah  menjadikan  kekuasaan  untuk  melahirkan  kebijakan  aturan  yang merujuk  pada  Al  Quran  dan  hadits.  Kemudian  negara  bisa  memaksa  umat muslim  untuk  menjalankan  kebijakan  ada  aturan  yang  telah  dibuat,  maka dengan  pemaksaan  tersebut  proses  penghambaan  manusia  terhadap  Allah akan berjalan karena syariat Islam dijalan oleh negara.
Argumen  yang  dirujuk  Natsir  menjadikan  negara  sebagai  alat,  pertama merujuk  pada  apa  yang  dilakukan  oleh  nabi  Muhammad  SAW  saat menegakkan  Negara  Islam  ( daulah  Islmiah ),  dimana  nabi  mengelola  negara dengan  syariat  Islam,  kemudian  dalam  administrasi  social  politik  juga berdasarkan syariat Islam, kemudian invansi militer terhadap bergagai daerah dan  membangun  hubungan  diplomatik.  Apa  yang  dilakukan  nabi  ini  sudah melaksanakan fungsi dan tugas kenegaraan. Alasan yang kedua, merujuk pada masa  sahabat  nabi  ( Khulafaur  Rasyidin ), dimana disaat  nabi  wafat  lalu  kaum muslimin  mengangkat  Abu  Bakar  sebagai  penganti  rasul.  Poinnya  adalah setelah  nabi  tidak  ada  atau  wafat  maka  mekanisme  kenegaraan  tetap dijalankan (Suhelmi, 2014:99-100).

## 7. Bentuk Negara Islam
Natsir  mendefinisikan  negara  adalah  suatu  institusi  yang  mempunyai  hak, tugas, dan tujuan yang khusus. Institusi itu adalah suatu badan atau organisasi yang  ;  (a)  bertujuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  dilapangan jasmani dan rohani, (a) diakui oleh masyarakat, (c) mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan (d) mempunyai peraturan, norma-norma, dan nilai-nilai tertentu, (e) berdasarkan paham atas hidup, (f) mempunyai keanggotaan, (g) mempunyai  daerah  berlakunya,  (h)  mempunyai  kedaulatan  atas  anggotanya (i) memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturanperaturan  dan  norma-norma  yang  telah  disepakati  Syarat  Negara
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
menurut  Natsir  yaitu  ada  wilayah,  rakyat,  pemerintah,  kedaulatan  dan undang-undang  dasar  atau  sumber  hokum  dan  kekuasaan  lain  yang  tertulis (Natsir, 1957:7).
Maka  dari  pendefisian  Natsir  tentang  negara,  kemudian  tujuan  dari keberadaan  sebuah  negara  dan  persayaratan  terbentuknya  negara,  secara umum pandangan dan pendapat Natsir ini tidak berbeda dengan pandangan golongan  nasionalis  dalam  memaknai  negara.  Karena  dalam  mendefenisi  ini juga sama seperti pendapat dari barat yang mendefenisikan tentang Negara.
Bagi  sebagian  para  pemikir  politik  menilai  bahwa  negara  Islam  adalah merupakan negara teokrasi, sedangkan bagi kelompak yang lain mengatakan bahawa  Negara  Islam  sebagai  negara  demokrasi  dan  anti  diktator.  Terkait bagaimana  mana  membangun  negara  atau  pilihan  bentuk  negara.  Dalam pandangan Natsir ini semua sangat tergantung pada ijtihat umat Islam dalam memilihnya,  karena  Islam  tidak  menetapkan  secara    kaku  dan  pasti.  Dalam pandangan  Natsir  Negara  Islam  akan  lebih  berhasil  bila  dikelola  secara demokrasi,  melalui  sistem  demokrasi  kesempatan  untuk  membuat  dan melaksanakan  peraturan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  sangat dimungkinkan  (Suhelmi,  1999:86).    Dari sikap  yang  seperti  tergambar  bahwa Natsir  seorang  yang  demokrat  dan  tidak  menyukai  terhadap  politik  yang diktator.
Jika  dirujuk  kebalakang  dalam  Pidato  di parlemen  pada  tanggal  3  April  1950 tentang   Pembentukan  Negara  Kesatuan, pidato ini dikenal dengan sebutan mosi integral. Dalam pidato ini intinya Natsir mendukung negara kesatuan dan meminta  kepada  pemerintah  untuk  membubarkan  negara-negara  boneka buatan  Belanda  yang  tergabung  dalam  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS). Namun disisi lain pada sidang Pleno Konstituante tanggal 12 November 1957, Natsir menegas agar negara ini berbentuk Republik berdasarkan Islam, maka
negara demokrasi berdasarkan Islam (Natsir, 1957:7).
Dari  uraian  ini  tidak  ada  bentuk  yang  jelas  yang  disampaikan  oleh  Natsir terkait dengan bentuk Negara Islam. Kemudian perangkat Negara, serta pola pembagian kekuasaan, mekanisme pemerintahan dan hal yang bersifat teknis yang terkait dengan pengaturan tentang kenegaraan tidak ada dalam gagasan yang  disampaikan  oleh  Natsir  tentang  konsep  Negara  Islam.  Namun  yang penting bagi Natsir bukanlah soal bentuk negara, yang lebih terpenting dalam pandangan  Natsir  adalah  negara  harus  menjalankan  syariat  Islam.  itulah esensi utama yang ingin disampaikan Natsir dalam konsep negara Islam.

## 8. Perjuangan Negara Islam Pasca Natsir
Dinamika  antara  Islam  dan  agama  di  Indonesia  pasca  pembubaran Konstituante  terus  berlangsung  paling  tidak  ada  beberapa  momen  penting diantaranya  pada  masa  demokrasi  terpimpin  pasca  Soekarno  menerbitkan Dekrit  Priseden,  begitu  juga  pada  masa  orde  baru  juga  terjadi  hubungan pasang  surut  antara  Islam  dan  negara.  Namun  tulisan  ini  tidak  akan menguraikan  fase  ini  karena  upaya  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara tidak signifikan terjadi pada dua masa itu.
Pergulatan antara Islam dan negara secara kelembagaan kenegaraan kembali terjadi  pasca  reformasi  1998,  dimana  hasil  Pemilu  1999  menempatkan sejumlah  partai  Islam  di  parlemen.  Keberadaan  partai  Islam  ini  kembali menggeliatkan  upaya  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Kondisi  ini terungkap  dari  dinamika  proses  amandemen  UUD  1945  yang  terjadi  pada awal reformasi.
Kondisi  ini  bisa  dilihat  dalam  Rapat  PAH  I  BP-MPR  tanggal  15  Juni  2000  ada dua  fraksi  yang  menegaskan  bahwa  Piagam  Jakarta  perlu  dimasukan  dalam pasal  29  UUD  1945.  Fraksi  yang  mendukung  ini  adalah  Partai  Persatuan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 124
Pembangun  dan  Partai  Bulan  Bintang  (Romli,2006:196).  Kedua  fraksi  ini mendukung  perlu  Piagam  Jakarta  dimasukan  dalam  pasal  29  UUD  1945 sebagai berikut.
No Fraksi PPP Fraksi PBB 1 Karena krisis sosial yang sedang terjadi saat ini Konsekuensi dan wujud pelaksanaan Dektrit Presdiden 5 Juli 1959 2 Untuk memperkukuh nasionalisme Solusi untuk memecahkan dekadensi moral bangsa 3 Mengukuhkan kembali pentingya nasionalisme Islam Pemberlakuan syariat Islam hanya untuk umat Islam 4 Syariat Islam tidak akan menjadi bencana bagi Indonesia Tidak akan memarginalkan agama lain 5 Dalam upaya melaksanakan
perjanjian luhur antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan
6 Tidak bermasuk mendirian
Negara Islam
Sumber : Lili Romli, hal 205
Dalam  perjalannan  dari  11  Fraksi  yang  ada  di  MPR  dalam  sidang  tentang Pemandangan  Umum  Fraksi  MPR  terhadap  amandemen  pasal  29  UUD  1945 pada  tanggal  10  Agustus  2000,  sebanyak  8  fraksi  menyatakan  tidak  diubah yaitu  ;  Fraksi  PDIP,  Golkar,  PKB,  Utusan  Golongan,  KKI,  PDU,  TNI/Polri  dan PDKB, sementara itu dua fraksi menyatakan dirubah yaitu fraksi PPP dan PBB dan satu fraksi menyatakan dipertegas yaitu  Fraksi Reformasi (Romli,2006:209-214).  Dengan  peta  dukungan  yang  seperti  ini  maka amandemen  yang  menginginkan  memasukan  Piagam  Jakarta dalam  pasal  29 UUD 1945 ditolak oleh sebagian besar fraksi di MPR.
Fraksi PPP dan PBB dari awal tahapan amandemen UUD 1945 pasca reformasi tetap  komit  untuk  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena berbagai sebab diantaranya ; suara partai Islam ataupun yang berbasis Islam sudah terpecah dalam banyak partai pada pemilu 1999, kemudian masing-masing partai sudah punya target
dan  agenda  masing-masing  partai.  Faktor  lain  adalah  kondisi  sosial kemasyarakatan  tidak  mendukung  untuk  kembali  mengembalikan  semangat Islam sebagai dasar negara. Karena tidak ada momentum yang kuat yang bisa menyatukan  umat  dan  elit  untuk  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar negara.  Kemudian  secara  historis  Pancasila  telah  diterima  dan  dijalankan sebagai  dasar  negara  Indonesia  sejak  tahun  1945  sampai  dengan  proses amandemen  pasca  reformasi.    Maka  dengan  kondisi  yang  seperti  ini  upaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara jauh lebih sulit dibanding pada awal kemerdekaan maupun dalam perdebatan di Konstituante.
Dari uraian ini terlihat bahwa semangat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara  masih ada  dalam berbagai elemen  masyarakat  Indonesia.  Baik dalam padangan elit-elit yang mengurus dan mengendalikan partai politik. Semangat ini  juga  tumbuh  disejumlah  organisasi  diluar  partai  politik  yang  bercita-cita menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara,  baik  organisasi  kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan atau pemuda. Organisasi tersebut antara lain  ;  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Gerakan  Pemuda  Islam  (GPI),  Pelajar  Islam Indonesia  (PII),  Himpunan  Mahasiswa  Islam  Antar  Kampus  (HAMMAS), Pergerakan  Islam  Untuk  Tanah  AIR  (PINTAR),  Himpunan  Mahasiswa  Islam (HMI),  Komunikasi  Indonesia  untuk  Solidaritas  Dunia  Islam  (KISDI),  Dewan Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (DDII),  Front  Pemuda  Islam  Surakarta  (FPIS), Ikatan Keluarga Muslim Internasional (IKMAL) (Romli,2006:227-220).

## PENUTUP
Dari  uraian  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  beberapa  hal,  pertama  dinamika pergulatan  ide  dan  gagasan  tentang  agama  dan  negara  sudah  berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan  awal  reformasi  terus  bergelora, hingga  saat  inipun  masih berpotensi untuk  tetap  tumbuh,  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  menguatkanya  solidaritas
kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016.
Kedua , dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir  secara  signifikan  ada  pada  periode  tahun  1940-an  serta  pada  saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai  ;  Islam  sebagai  ideologi,  gambaran  negara  Islam,  negara  sebagai alat dan bentuk negara Islam.
Namun  pandangan  Natsir  tentang  negara  Islam  tidak  terungkap  secara komprehensif  .    Esensi  utama  yang  dikemukan  Natsir  tentang  negara  Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa  diaktulalisasikan  dalam  kebijakan  negara  dan  peraturan  perundang- undangan.  Bagi  Natsir  persolaan  mengurus  negara  bukan  hanya permasalahan  duniawi  namun  juga  terkait  dengan  pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari,  Endang  Saifuddin. Piagam  Jakarta  22  Juni  1945,  dan  Sejarah Konsensus  Nasional  anatara  Nasionalis  Islam  dan  Nasionalis  Sekuler tentang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945-1959 .  Rajawali  Press,
1986
Natsir, Capita Selecta 2 , Pustaka Pendis, Jakarta
. Islam  Sebagai  dasar  Negara,  Pidato  Moh.  Natsir  dalam  Sidang  Pleno Konstutuante , pada tanggal 12 November 1957 Romli,  Lili. Islam  Yes  Partai  Islam  Yes,  Sejarah  Perkembangan  Parta-Partai Islam di Indonesia . Pustaka Pelajar dan LIPI, 2006
ST.  Rais  Alamsjah, Sepuluh  Orang  Terbesar  Sekarang .  Jakarta:  Bintang  Mas, 1952
Suhelmi, Ahmad. Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir. UI Press. 2014
, Soekarno  vs  Natsir  Kemenangan  Megawati  Reinkarnasi  Nasionalis Sekuler. Darul Falah. 1999 Thaba,  Abdul  Aziz. Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru .  Gema  Insani Press. 1996
Waluyo, Dari ‘Pemberontak’ Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia . Yogyakarta Ombak, 2009