Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)

## Mochamad Rifki Maulana
Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia m.rifki91@ui.ac.id, rifkimaulanaya@gmail.com
Abstrak. Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur (KPBU) merupakan skema pambiayaan infrastruktur yang sering terdengar setidaknya dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Keterbatasan dana dan optimalisasi menjadi salah satu alasan skema ini menjadi populer saat ini. Pemahan terhadap prinsip dan tahapan KPBU merupakan hal penting bagi masyarakat  untuk  mengenal  dan  mengetahui  perkembangan  skema  pembiayaan  infrastruktur  di Indonesia saat ini.  Hal tersebut dapat ditemui di tahap perencanaan dan penyiapan Proyek  KPBU. Metodologi  dalam  tulisan  ini  bersifat  deskriptif  normatif,  dengan  tujuan  penulisan  berfokus  untuk mengetahui  skema  KPBU  dari  segi  perencanaan  dan  penyiapan  berdasarkan  regulasi  Perpres  38 Tahun  2015  dan  peraturan  turunan  terbarunya  serta  melihat  pembelajaran  yang  dapat  diambil. Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah  sebagai  upaya  percepatan  pembangunan  dan  penyediaan infrastruktur,  Pemerintah  Indonesia  merubah  paradigma  pembangunan  dengan  menjadikan  skema KPBU  menjadi  pilihan  utama  dalam  opsi  pembiayaan  infrastruktur  dan  untuk  mempercepat pelaksanaannya dibutuhkan perhatian lebih oleh pengambil keputusan.

## Kata  Kunci: Pembiayaan  Pembangunan,  Infrastruktur,  Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan Badan Usaha (KPBU)
Abstract. Public Private Partnership (PPP) is an infrastructure financing scheme that has often been heard of at least in the last five years in Indonesia. Limited funds and optimization are one of the reasons this scheme has become popular today. Understanding the principles and stages of PPP is important for the public to know about the current development of infrastructure financing schemes in Indonesia. This can be found at the PPP Project Planning and Preparation stage.  The methodology in this paper is descriptive normative, with the aim of focusing on knowing the PPP scheme in terms of planning and preparation based on Presidential Regulation 38 of 2015 and its latest derivative regulations and seeing lessons that can be taken. The conclusion of this paper is that as an effort to accelerate development and provision of infrastructure, the Government of Indonesia is changing the development paradigm by making the PPP scheme the main choice in infrastructure financing options and to accelerate its implementation requires more attention by decision makers.

## Keywords: development financing, infrastructure, Public Private Partnership (PPP)

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  ekonomi terbesar  ke-16  di  tahun  2015  dengan  nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD
861,9 Milyar ( worldbank.org ,2016). Perkembangannya,  ditahun  2018,  Indonesia masih  menempati  urutan  ke-16  dengan  nilai PDB  mencapai  USD  1,042  Trillion  dan  di tahun  2019  menurut  data International Monetary Fund (IMF) Indonesia masih berada di urutan ke-16 dengan nilai PDB sebesar USD
1,21  Trillion.  Bahkan  menurut  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  rata-rata  pendapatan  orang Indonesia per tahun atau pendapatan per kapita mencapai  3.927  dollar  AS  atau  sekitar  Rp  56 juta  pada  tahun  2018.  Angka  pendapatan tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.876 dollar AS atau Rp 51,9 juta per  tahun.  Hal  ini  mengantar  Indonesia  naik peringkat  ke  kelompok  negara  dengan pendapatan  menengah  ke  atas  ( upper-middle income ) menurut versi Bank Dunia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pemerintah  Indonesia  telah  merencanakan untuk  masuk  ke  dalam  negara  kategori high income  country pada  tahun  2025.  Disisi  lain, menurut  Darmin  Nasution  saat  menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  (2019),  mengatakan  Indonesia harus  terlebih  dahulu  keluar  dari  kategori negara  berpenghasilan  menengah  sebelum tahun 2045 untuk menghindari middle income trap .  Hal  tersebut  bergantung  salah  satunya pada  perkembangan  penyediaan  infrastruktur di Indonesia.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  menyatakan stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dari standar internasional. Berdasarkan data Badan
Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bapenas) tahun 2019 tercatat, stok infrakstruktur Indonesia terhadap PDB meningkat  dari  35%  pada  2015  menjadi 43% di  awal  tahun  2019,  Namun  angka  tersebut masih jauh dari rata- rata stok infrastruktur di negara-negara lainnya mencapai 70%. Menurut World Economics Forum (2019) daya saing infrastruktur Indonesia di kawasan Asia berada  pada  urutan  72  dari  140  negara. Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  negara- negara di kawasan Asia Tenggara dan China, daya  saing  infrastruktur  Indonesia  berada  di peringkat kelima, setelah Singapura, Malaysia, China dan Thailand. Sedangkan secara global, menurut World  Economic  Forum (2014), peringkat  daya  saing  global  Indonesiapada tahun  2014  –  2015  menempati  peringkat  34 dari  114  negara.  Di  tahun  sebelumnya, Indonesia  menempati  peringkat  38,  artinya Indonesia naik 4 tingkat dari posisi sebelumnya.  Namun  data  di  tahun  2018, Indonesia turun ke posisi 45 dan semakin parah di tahun 2019 turun ke posisi 50. Tidak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia  juga  turun  meski  tipis  0,3  poin  ke posisi  64,6.  Peningkatan  daya  saing  ini berbanding sejajar dengan prospek pertumbuhan ekonomi. Cara yang paling tepat untuk  meningkatkan  daya  saing  adalah pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Indonesia sudah
memperlihatkan keseriusannya dalam
mengejar  ketertinggalan  infrastruktur.  Hal  ini terlihat dalam 4 tahun pertama periode jabatan Presiden Jokowi di masa RPJMN 2015 – 2019, Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  menitik- beratkan  pada  percepatan  pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pada Tahun 2016, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi sebesar Rp 4.411 - 4.431 Trilliun dan mengandalkan  APBN/D  sebagai  sumber utama  dalam  bentuk  pengeluaran  modal pemerintah  (14.7%)  dan  didukung  dengan pembiayaan  investasi  masyarakat,  antara  lain berasal  dari  perbankan  (23,8%),  obligasi pemerintah  (16  %),  dan  aliran  modal  asing (19,7). Di tahun 2018 pemerintah memastikan kebutuhan  pembangunan  infrastruktur  untuk tahun  2015-2019  menjadi  sekitar  Rp  4.796 Trilliun  dengan  taksiran  pemenuhan  sumber pendanaan  yang  berasal  dari  APBN/APBD sebesar  Rp  1.978,6  Triliun.  Paradigma  baru pun  muncul  di  tahun  2018  dimana  dalam pendanaan infrastruktur APBN/APBD dijadikan  suberdaya  terakhir  ( last  resource ). Pendanaan  infrastruktur  diutamakan  melalui skema  Pembiayaan  Investasi  Non-Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pada perkembangannya, sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2020 – 2024, Indonesia  membutuhkan  total  kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 Triliun dengan  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  hanya sebesar  Rp  2.385  Triliun  yang  terdiri  dari APBN  dan  APBD.  Untuk  mengatasi  adanya gap  pendanaan  sebesar  Rp  4.059  Triliun, Pemerintah  Indonesia  memerlukan  sumber dana alternatif seperti dari BUMN dan Swasta (Bappenas, 2019) Salah satu upaya yang telah dilakukan  Pemerintah  untuk  meningkatkan peran  swasta  dengan  pemberian  insentif  dan perizinan dalam penyediaan infrastruktur serta melalui KPBU.
KPBU  saat  ini  dijadikan  arus  utama pemerintah  dalam  proses  pengembangan alternatif  atau creative  financing dalam penyediaan  infrastruktur.  Banyak  sekali  hal yang  melatarbelakangi  kebijakan  ini  muncul, disamping  kelebihan  dan  kekurangan  skema KPBU  itu  sendiri.  Konsep  kerja  sama pemerintah  dengan  badan  usaha  sebenarnya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sudah  ada  sejak  lama,  tepatnya  dimulai  saat pembangunan poyek Jalan Tol Jakarta – Bogor –  Ciawi  dimana  pengaturannya  pada  saat  itu belum  jelas.  Baru  lah  pada  tahun  1998  lewat Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  1988 tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dan  Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur yang terus berkembang dan hingga saat ini dipayungi oleh Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur (Perpres 38 Tahun 2015).
Pada  saat  pertama  kali  Perpres  38 Tahun  2015  diundangkan,  beberapa  proyek pemerintah  diarahkan  untuk  menggunakan skema  tersebut  sebagai pilot  project KPBU. Beberapa  contoh  proyek  tersebut  antara  lain Pembangkit  Listrik  Jawa  Tengah,  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  Umbulan  di Jawa Timur, dan Jaringan Fibber Optic Palapa Ring. Proyek-proyek tersebut sukses menghasilkan  contoh  proyek  yang  di  dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU di tahun 2016-2017  terlebih  dalam  proses  tahapannya. Di  1-2  tahun  setelahnya,  pemerintah  terus mensosialisasikan  skema  KPBU  kepada Kementerian/Lembaga  dan  Kepala  Daerah sebagai salah satu skema penyediaan infrastruktur  dan  upaya  pemenuhan  layanan kepada  masyarakat.  Menariknya  adalah  di akhir tahun 2018 pemerintah telah menyelenggarakan  peroyek  KPBU  dengan jumlah lebih dari 40 proyek, baik yang masih ditahap perencanaan, sedang tahap penyiapan dan  transaksi,  serta  proyek  yang  sudah  ada pemenangnya dan sedang konstruksi.
Kondisi  Indonesia  dan  dunia  saat  ini sedang dilanda pandemi Covid-19  yang salah satunya  mengakibatkan  turunnya  kapasitas fiskal  pemerintah  dan  daya  beli  masyarakat. Namun  disatu  sisi  pelayanan  tetap  harus diberikan sebagai upaya pemenuhan kesehatan dan  pemulihan  ekonomi.  Menarik  untuk mengenal  skema  KPBU  yang  diindikasi sebagai  salah  satu  skema  yang  dapat memperingan beban pemerintah dalam penyediaan  infrastruktur  namun  tepat  guna dalam melayani masyarakat ditengah keterbatasan  fiskal  yang  saat  ini  sedang
dialami. KPBU dapat berasal dari Pemerintah ( Solicited )  atau  usulan  datang  dari  Badan Usaha  ( Unsolicited ).  Sesuai  regulasi,  untuk memulai  pengerjaan  suatu  proyek  dengan skema  KPBU  dilakukan  tahap  perencanaan dan  penyiapan  terlebih  dahulu  untuk  melihat kelayakan  proyek  ( feasible ).  Data  Bappenas tahun  2020  menunjukan  terdapat  45  proyek yang  sedang  disiapkan  Pemerintah  dan  13 usulan  proyek  yang  sedang  disiapkan  Badan Usaha. Penulis merasa tertarik untuk membahas  lebih  lanjut  apa  itu  KPBU  dan bagaimana proses perencanaan dan penyiapan KPBU  serta  pembelajaran  apa  yang  dapat diambil  pada  artikel  ini  dengan  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengenalan  KPBU  secara umum di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  dan  apa  saja kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap perencanaan dan penyiapan KPBU?
3. Pembelajaran  apa  yang  dapat  diambil sebagai  evaluasi  dalam  penyelenggaraan KPBU di Indonesia?
Dalam artikel ini, tujuan umum penulis yaitu  untuk  menambah  pengetahuan  dan wawasan mengenai Hukum Ekonomi. Sedangkan  tujuan  khusus  dalam  artikel  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  skema  KPBU  secara umum;
2. Untuk  mengetahui  tahapan  perencanaan dan penyiapan pada skema KPBU; dan
3. Untuk  mengetahui  pembelajaran  yang dapat diambil untuk evaluasi penyelenggaraan KPBU di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan deskriptif  normatif.  Deskriptif  normatif  yaitu penulisan karya ilmiah yang menjelaskan atau menggambarkan  suatu  keadaan  didasarakan pada  studi  kepustakaan  dan  telaah  konsep, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang diangkat  dalam  topik  penulisan.  Penulis menggambarkan peraturan, konsep dan pendapat  hukum  berdasarkan  bahan  hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
secara  studi  kepustakaan  yang  berkaitan dengan KPBU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengenalan Skema KPBU (Umum)
Setelah  terpilihnya  kembali  sebagai Presiden,  maka  Bapak  Presiden  Jokowi menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintah menurut  Undang-Undang  Dasar.  Dalam rangka  melanjutkan  pembangunan,  Presiden perlu Menyusun rencana pembangunan jangka menengah  tahun  2020-2024  sebagai  amanat dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (UU  SPPN).  Pasal  19  ayat  (1)  UU SPPN menyatakan bahwa
Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  ditetapkan  paling  lambat  3  (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Dengan dasar tersebut, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan
Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  terdiri  dari peraturan  itu  sendiri  dan  4  buah  lampiran dimana  lampiran  pertama  berisi  Narasi RPJMN Tahun 2020 – 2024, Lampiran 2 berisi Proyek  Prioritas  Strategis  ( Major  Project ),
Lampiran  3  berisi  Matriks  Pembangunan  dan Lampiran 4 berisi Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada pendahuluan,  Tahun  2020-2024  kebutuhan belanja  infrastruktur  mencapai  Rp  6.445 Triliun  dan  kemampuan  pemerintah  dalam menyediaan sumber pembiayaan hanya mencapai  Rp  2.385  Triliun  (37%)  dan kapasitas  BUMN/D  hanya  sekitar  Rp  1.353 Triliun. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Sampai sekarang, Perpres ini merupakan dasar hukum pelaksanaan  skema  Kerja  Sama  Pemerintah dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan
Infrastruktur (KPBU). Latar belakang dibentuknya Perpres 38 Tahun 2015 adalah: 1. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan  berkesinambungan  dinilai  sudah merupakan kebutuhan mendesak,
ditambah  untuk  mendukung  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  perekonomian  nasional,
menyejahterakan masyarakat, dan
meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
2. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,  perlu  mengambil  langkah- langkah yang komprehensif guna menciptakan  iklim  investasi  serta  untuk mendorong  keikutsertaan  badan  usaha dalam  penyediaan  infrastruktur  dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat; dan
3. Dalam  mendorong  dan  meningkatkan kerjasama  antara  pemerintah  dan  badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan  sosial,  diperlukan  pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan  konsumen,  masyarakat,  dan badan usaha secara berkeadilan.
Tujuan  dari  dilaksanakannya  KPBU adalah:
1. Mencukupi  kebutuhan  pendanaan  secara berkelanjutan dalam Penyediaan
Infrastruktur  melalui  pengerahan  dana swasta;
2. Mewujudkan  Penyediaan  Infrastruktur yang  berkualitas,  efektif,  efisien,  tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong  keikutsertaan  Badan  Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; 4. Mendorong digunakannya prinsip
pengguna  membayar  pelayanan  yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau 5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme
pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Jika  merujuk  pada  Narasi  RPJMN 2020-2024,  penyediaan  layanan  dasar  seperti rasio  elektrifikasi,  akses  air  minum  layak, akses sanitasi layak dan keterjangkauan sinyal adalah  100%.  Hal  tersebut  menandakan penyediaan  infrastruktur  untuk  mengadakan pelayanan  dasar  wajib  disediakan  oleh pemerintah.  Untuk  mencapai  target-target pembangunan ketersediaan infrastruktur maka keterlibatan  Badan  Usaha  di  luar  Pemerintah sangat diperlukan.
Menurut  Pasal  1  angka  6  Perpres  38 Tahun  2015,  Kerjasama  Pemerintah  dengan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan  Infrastruktur  untuk  kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah, yang  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.  Jika  dilihat  dari  pengertian  diatas setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus ada dalam KPBU itu sendiri, diantaranya:
1. KPBU  merupakan  Kerjasama  antara Pemerintah dengan Badan Usaha. Proyek dengan  skema  KPBU  bukan  privatisasi sebab  pemilik  proyek  adalah  pemerintah (penanggung jawab). Pihak swasta terlibat untuk  hal-hal  tertantu  seperti  mendesain, membangun,  membiayai,  dan  mengelola ( Design,  Build,  Finance,  Operation,
Maintenance /DBFOM) sesuai aturan sektor  yang  berlaku.  Kerja  sama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian keperdataan dimana syarat sah perjanjian diatur secara tegas dalam pasal 1320 KUH Perdata;
2. Skema KPBU ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau untuk
kepentingan  umum.  Prinsipnya,  proyek dengan  skema  KPBU  dikerjakan  untuk memenuhi  kewajiban  pemerintah  dalam penyediaan  layanan  kepada  masyarakat.
Hal  tersebut  berimplikasi  pada  subjek pengaturan  berikutnya  yaitu  adanya spesifikasi  yang  ditetapkan  sebelumnya. Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk
pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat yang lebih baik;
3. Ada  spesifikasi  yang  ditetapkan  oleh Penanggung  Jawab  Proyek  Kerjasama (PJPK).  Untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dengan  pelayanan  terbaik, pemerintah  menetapkan  rancangan  dasar ( basic design ) untuk pengadaan dan badan usaha diberikan kebebasan untuk menentukan  detail  rancangannya.  Hal  ini menunjukan  proyek  yang  dilaksanakan berbasis hasil ( output based ). Pemerintah sebagai  pemilik  proyek  juga  menentukan layanan  minimal  yang  harus  disediakan oleh Badan Usaha ( service level agreement /SLA). Jika Badan Usaha tidak memberikan pelayanan sebagaimana yang diminta  pemerintah,  maka  pemerintah tidak  mempunyai  kewajiban  membayar kepada  Badan  Usaha  atau  jika  Badan Usaha memberikan layanan dibawah SLA yang  disepakati maka  Pemerintah  berhak mengurangi kompensasi yang diperjanjikan;
4. Sumber  daya  sebagian  atau  seluruhnya berasal  dari  pihak  swasta.  Salah  satu kelebihan  suatu  proyek  dilaksanakan dengan skema KPBU adalah penggunaan anggaran pihak swasta untuk membangun infrastruktur.  Dalam  hal  ini  pemerintah dapat  mengambil  keuntungan  berupa penghematan  anggaran  yang  digunakan untuk  membangun  infrastruktur  atau anggaran yang sudah ada dapat digunakan untuk  membangun  infrastruktur  lain ( leverage project );
5. Ada  pembagian  risiko  antara  pemerintah dan badan usaha. Salah satu kelebihan lain skema  KPBU  adalah  adanya  pembagian risiko yang didasarkan pada prinsip pihak yang  dapat  mengendalikan  risiko  lebih baik  merupakan  pihak  yang  akan menanggung  risiko  tersebut.  Contoh pelaksanaan  skema  KPBU,  ketika  pihak swasta  membangun  sebuah  infrastruktur jalan  tola  tau  kebandarudaraan,  maka risiko konstruksi, keterlambatan pembangunan dan hal teknis lainnya akan menjadi risiko pihak swasta. Tetapi risiko politik  seperti  pergantian  Menteri/Kepala
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Lembaga/ Kepala Daerah maupun
pergantian  regulasi  menjadi  tanggung jawab  pemerintah.  Pembagian  risiko memberikan  keuntungan  kepada  masing- masing  pihak.  Pada  satu  sisi,  pemerintah tidak  harus  memikirkan  penambahan anggaran jika ada keterlambatan pembangunan karena pembangunan merupakan  tanggung  jawab  penuh  dari Badan  Usaha.  Di  sisi  lain,  pihak  swasta juga  lebih  pasti  dalam  melaksanakan pembangunan  karena  risiko-risiko  politik ditanggung  pemerintah.  Di  dalam  skema KPBU  juga  terdapat  fasilitas  Penjaminan Pemerintah  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  78 Tahun  2010  Tentang Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha  yang  Dilakukan  Melalui  Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT PII).
Hal  ini  diekstraksi  ke  dalam  prinsip- prinsip KPBU yang meliputi:
1. Kemitraan, yakni kerjasama antara
pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan  yang  mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
2. Kemanfaatan, yakni
Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah  dengan  Badan  Usaha  untuk memberikan manfaat  sosial  dan ekonomi bagi masyarakat;
3. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan,  serta  memperhatikan  prinsip persaingan usaha yang sehat;
4. Pengendalian  dan  pengelolaan  risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan  strategi  pengelolaan,  dan mitigasi terhadap risiko;
5. Efektif,  yakni  kerja  sama  Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat
pembangunan  sekaligus  meningkatkan kualitas  pelayanan  pengelolaan  dan pemeliharaan infrastruktur; dan
6. Efisien,  yakni  kerja  sama  Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan
pendanaan  secara  berkelanjutan  dalam Penyediaan Infrastruktur
melalui dukungan dana swasta.
Secara regulasi, KPBU yang dipayungi oleh Perpres 38 Tahun 2015 telah melahirkan peraturan-peraturan  pelaksana  dibawahnya. Bahkan sudah cukup banyak regulasi penyempurna  dari  regulasi  pertama  yang dikeluarkan  sebagai  peraturan  pelaksana KPBU.  Peraturan-peraturan  tersebut  dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Perencana Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  Nomor  4  Tahun  2015 sebagaimana  telah  diubah  oleh  Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Kerja  Sama  Pemerintah dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan Infrastruktur  (Permen  PPN  2  Tahun 2020);
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pengadaan  Badan  Usaha  Kerja  Sama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 29 Tahun 2018  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pengadaan  Badan  Usaha  Kerja  Sama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan  Infrastruktur  atas  Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
4. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran  Ketersediaan  Layanan  Pada Proyek  Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan Badan  Usaha  Dalam  Rangka  Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 96  Tahun  2016  tentang  Pembayaran Ketersediaan  Layanan  Dalam  Rangka
Kerjasama  Pemerintah  Daerah  Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;
6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  170 Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
223/PMK.011/2012  Tentang  Pemberian
Dukungan  Kelayakan  Atas  Sebagian Biaya  Konstruksi  Pada  Proyek  Kerja Sama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  170 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 143/PMK.Ch1/2013  Tentang  Panduan Pemberian  Dukungan  Kelayakan  Atas Sebagian  Biaya  Konstruksi  Pada  Proyek Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  180 Tahun  2020  tentang  Fasilitas  Untuk
Penyiapan  Dan  Pelaksanaan  Transaksi Proyek  Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;
9. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  8
Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur dalam  Proyek  Kerjasama  Pemerintah dengan Badan Usaha;
10. Terdapat peraturan dengan substansi yang tidak  jauh  berbeda  namun  peraturan  ini dikeluarkan  sebagai  akibat  dari  adanya kewenangan seperti;
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 21/PRT/M/2018  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur  di Kementerian PUPR;
b. Peraturan  Menteri  Perhubungan
Republik  Indonesia  Nomor  58 Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Dalam  Penyediaan  Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan c. Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta
Nomor  22  Tahun  2018  tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah  Daerah  Dengan  Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Tata  cara  pelaksanaan  KPBU  diatur dalam  Permen  PPN  2  Tahun  2020.  Permen PPN 2
Tahun 2020 merupakan penyempurnaan  dari  peraturan  sebelumnya, yaitu  Permen  PPN  4  Tahun  2015.  Terdapat pengaturan-pengaturan baru seperti penyederhanaan dan
kepastian proses/mekanisme KPBU serta menambahkan pasal  substansi  baru  seperti  adanya  fasilitas yang  dapat  diberikan  oleh  instansi/lembaga pemerintah  dalam  tahapan  KPBU,  penguatan daftar  rencana  KPBU,  dan  menambahkan tahap  pelaksanaan  KPBU  yaitu  pelaksanan perjanjian  KPBU.  Di  dalam  Permen  PPN  2 Tahun 2020 juga sudah diatur lebih jelas dan beragam  jenis  infrastruktur  yang  dapat dikerjasamakan (objek) diantaranya:
1. Infrastruktur transportasi, antara lain:
a. Penyediaan dan/atau pengelola-an fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan,  termasuk  fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo; b. Penyediaan dan/atau pengelola-an fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; c. Sarana dan/atau prasarana
perkeretaapian; d. Sarana  dan/atau  prasarana  angkutan massal  perkotaan  dan  lalu  lintas termasuk terminal dan/atau Pengembangan  Kawasan  Berorientasi Transit ( Transit Oriented Development) ;
e. Sarana  dan/atau  prasarana  pengujian kendaraan bermotor;
f. Sarana  dan/atau  prasarana  penimbang kendaraan bermotor; dan/atau
g. Sarana  dan/atau  prasarana  pelayaran laut, sungai, dan/atau danau.
2. Infrastruktur jalan, antara lain:
a. Jalan  arteri,  jalan  kolektor  dan  jalan lokal;
b. Jalan tol;
c. Jembatan tol;
d. Jembatan non tol; dan/atau
e. Penerangan jalan umum.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3. Infrastruktur  sumber  daya  air  dan  irigasi, antara lain:
a. Prasarana  penampung  air  beserta bangunan  pelengkapnya,  antara  lain waduk/bendungan dan bendung.
saluran pembawa air baku; dan/atau
b. Jaringan irigasi
4. Infrastruktur air minum, antara lain:
a. Unit air baku;
b. Unit produksi;
c. Unit distribusi; dan/atau
d. Investasi teknologi pengoperasi-an dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
a. Unit pelayanan;
b. Unit pengumpulan;
c. Unit pengolahan;
d. Unit pembuangan akhir; dan/atau
e. Saluran pembuangan air, dan sanitasi.
6. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:
a. Unit pengolahan setempat;
b. Unit pengangkutan;
c. Unit pengolahan lumpur tinja;
d. Unit pembuangan akhir; dan/atau
e. Saluran pembuangan air, dan sanitasi.
7. Infrastruktur sistem pengelolaan
persampahan  dan/atau  limbah  B3,  antara lain: a. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
i. Pengangkutan;
ii. Pengolahan; dan/atau
iii. Pemrosesan akhir sampah.
b. Infrastruktur sistem pengelolaan limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3), antara lain:
i. Pengumpulan;
ii. Penyimpanan; dan/atau
iii. Pengolahan.
8. Infrastruktur telekomunikasi
dan informatika, antara lain:
a. Jaringan telekomunikasi;
b. Infrastruktur e-government ; dan/atau
c. Infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel ( ducting ).
9. Infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
a. Pembangkit listrik;
b. Transmisi tenaga listrik;
c. Gardu induk; dan/atau
d. Distribusi tenaga listrik.
10. Infrastruktur  minyak  dan  gas  bumi  dan energi  terbarukan,  termasuk  bio-energi, antara lain:
a. Pengolahan;
b. Penyimpanan;
c. Pengangkutan; dan/atau
d. Distribusi.
11. Infrastruktur konservasi energi, antara lain:
a. Penerangan jalan umum; dan/atau
b. Efisiensi energi.
12. Infrastruktur  ekonomi  fasilitas  perkotaan, antara lain:
a. Saluran utilitas (tunnel); dan/atau
b. Pasar umum.
13. Infrastruktur kawasan, antara lain:
a. Kawasan pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  inovasi termasuk pembangunan science and techno park ; dan/atau
b. Kawasan industri.
14. Infrastruktur pariwisata, antara lain:
a. Kawasan pariwisata; dan/atau
b. Pusat  informasi  pariwisata  ( tourism information center ).
15. Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:
a. Sarana pembelajaran;
b. Laboratorium;
c. Pusat pelatihan;
d. Pusat penelitian/pusat kajian;
e. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
f. Inkubator bisnis;
g. Galeri pembelajaran;
h. Ruang praktik siswa;
i. Perpustakaan; dan/atau
j. Fasilitas  pendukung  pembelajaran dan pelatihan.
16. Infrastruktur  fasilitas  sarana  olahraga, kesenian dan budaya, antara lain:
a. Gedung/stadion olahraga; dan/atau
b. Gedung kesenian dan budaya.
17. Infrastruktur kesehatan, antara lain:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a. Rumah  sakit,  seperti  bangunan rumah  sakit,  prasarana  rumah  sakit, dan peralatan medis;
b. Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar, seperti  bangunan,  prasarana,  dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
c. Laboratorium kesehatan, seperti bangunan  laboratorium  kesehatan, prasarana  laboratorium  kesehatan dan peralatan laboratorium.
18. Infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:
a. Lembaga pemasyarakatan;
b. Balai pemasyarakatan;
c. Rumah tahanan negara;
d. Rumah  penyimpanan  benda  sitaan dan barang rampasan negara;
e. Lembaga penempatan anak sementara;
f. Lembaga pembinaan khusus anak;
g. Rumah sakit pemasyarakatan; dan/atau
h. Fasilitas asimilasi.
19. Infrastruktur  perumahan  rakyat,  antara lain:
a. Perumahan  rakyat  sewa  untuk golongan rendah; dan/atau
b. Rumah susun sederhana sewa, antara lain:
i. Rumah susun umum;
ii. Rumah susun khusus; dan/atau iii. Rumah susun negara.
20. Infrastruktur bangunan negara, antara lain gedung  perkantoran,  rumah  negara,  dan sarana pendukung lainnya.
Infrastruktur  bangunan  negara  ini  diadakan salah  satunya  untuk  mendukung  rencana pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Baru yang saat ini masih dikaji oleh pemerintah.
KPBU  juga  memiliki  Kelembagaan. Pihak  yang  dapat  melakukan  kerja  sama (subjek) di sisi Pemerintah sebagai PJPK yaitu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah atau Direksi BUMN/BUMD sesuai dengan pengaturan  dan  kewenangannya  masing- masing  dan  di  sisi  Badan  Usaha  yaitu BUMN/BUMD, Badan Usaha Asing,
Perseroan Terbatas, dan/atau Koperasi. Perpres  38  tahun  2015  mengatur  dalam  hal KPBU merupakan gabungan dari 2 atau lebih
jenis  infrastruktur,  penanggung  jawab  yang memiliki  kewenangan  terhadap  sektor  yang dikerjasamakan  tersebut  bertindak  bersama- sama  sebagai  PJPK.  Dalam  Permen  2  Tahun 2020  diatur  lebih  lanjut  bahwa  KPBU  dapat merupakan gabungan KPBU  yang terdiri dari gabungan dari 2 atau lebih PJPK untuk 1 jenis infrastruktur atau gaubungan dari 2 atau lebih jenis  infrastruktur  baik  yang  kewenagannya dimiliki  baik  oleh  Pemerintah  Pusat  ataupun Pemerintah Daerah. Pelaksanannya para wakil pemerintah tersebut membuat Nota
Kesepahaman  dan  memilih/menunjuk  satu perwakilan  yang  akan  menjadi  Koordinator PJPK  serta  menyepakati  pembagian  peran, pengambilan
keputusan, termasuk penganggaran.  PJPK  dalam  melaksanaan KPBU akan dibantu kelembagaan KPBU yaitu Simpul  KPBU,  Tim  KPBU,  dan  Tim Pengendali Pelaksanaan Perjanjian KPBU.
Simpul  KPBU  adalah  unit  kerja  di kementerian/lembaga  pada  tingkat  nasional atau  unit  kerjaa  pada  tingkat  daerah,  yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian  yang  sudah  ada,  dengan  tugas  dan fungsi perumusaa kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan  dan  tahap  penyiapan  dan/  atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk pelaksanaan perjanjian  KPBU.  Praktiknya  Simpul  KPBU ini  dapat  berupa  unit  kerja  Eselon  1 Kementerian/Lembaga  seperti  pada  Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Kementerian Perhubungan.
Terdapat  pula  contoh  Simpul  KPBU  yang melekat  pada  Sekretaris  Daerah  sesuai Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  22 Tahun  2018  dalam  hal  KPBU  ditingkat pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Berbeda dengan Simpul  yang melekat pada unti kerja, Tim  KPBU  dan  Tim  Pengendali  Pelaksanaa Perjanjian  KPBU  merupakan  Tim  yang sengaja  dibentuk  khusus  untuk  melaksanakan suatu  proyek  KPBU.  Perbedaan  dari  kedua Tim tersebut terletak pada tugas dan fungsinya dimana  Tim  KPBU  membantu  PJPK  dalam pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan ( financial close ), termasuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
membantu  panitia  pengadaan  dalam  kegiatal Pengadaan  Badan  Usaha  Pelaksana,  apabila diperlukan. Sedangkan Tim Pengendali adalah tim  yang  dibentuk  atau  ditunjuk  oleh  PJPK untuk membantu PJPK dalam tahap pelaksanaan  perjanjian  KPBU.  Tim  ini memiliki efektifitas waktu setelah penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan.
Baik  prakarsa  pemerintah  ataupun badan  usaha,  PJPK  menetapkan  bentuk pengembalian investasi yang meliputi
penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha
Pelaksana (BUP/Investor).  Pengembalian  investasi  BUP bersumber dari:
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
2. Pembayaran Ketersediaan Layanan ( Availability Payment /AP); dan/atau
3. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran  Ketersediaan  Layanan  (AP) adalah  pembayaran  secara  berkala  oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada  BUP  atas  tersedianya  layanan Infrastruktur  yang  sesuai  dengan  kualitas dan/atau  kriteria  sebagaimana  ditentukan dalam  perjanjian  KPBU.  Contoh  sumber pengembalian  dalam  bentuk  AP biasanya dijumpai pada proyek Rumah Sakit, Penerangan Jalan Umum, dan Sektor Telekomunikasi.  Sedangkan  untuk contoh sumber  pengembalian  dalam  bentuk  tarif sering  dijumpai  pada  proyek  Jalan  Tol  dan SPAM.
Merujuk pada Pasal 10 Permen PPN 2 Tahun  2020,  KPBU  dilaksanakan  melalui tahap  perencanaan,  penyiapan,  transaksi  dan pelaksanaan perjanjian KPBU yang lebih rinci diatur sebagai berikut:
1. Perencanaan KPBU yang terdiri dari:
a. Penyusunan  rencana  anggaran  dana KPBU;
b. Identifikasi  dan  peneteapan  KPBU, termasuk  untuk  gabungan  2  atau lebih PJPK;
c. Penganggaran
dana tahap perencanaan;
d. Pengambilan  keputusan  lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
e. Penyusunan Daftar Rencana KPBU;
f. Pengkategorian KPBU; dan
g. Kegiatan  penunjang  pelaksanann tahap perencanaan KPBU.
2. Penyiapan KPBU terdiri dari:
a. Penyiapan Kajian KPBU;
b. Konsultasi Publik;
c. Penjajakan Minat Pasar;
d. Kegiatan Pendukung, seperti:
i. Pengajuan Dukungan Pemerintah;
ii. Pengajuan  Jaminan  Pemerintah; dan
iii. Pengajuan Penetapan Lokasi.
3. Transaksi KPBU terdiri dari: a. Konsultasi Pasar ( Market
Consultation );
b. Penetapan lokasi KPBU;
c. Pengadaan  Badan  Usaha  Pelaksana KPBU;
d. Penandatanganan  perjanjian  KPBU; dan
e. Pemenuhan  Pembiayaan  ( Financial Close );
4. Pelaksanaan Perjanjian KPBU terdiri dari:
a. Persiapan  pengendalian  pelaksanaan Perjanjian KPBU, terdiri dari:
i. penunjukan Tim Pengendali;
ii. penyusunan dan penetapan dokumen  petunjuk  pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU; iii. penyerahan segala bentuk dokumentasi yang dihasilkan pada tahap  perencanaan,  penyiapan  dan tralsaksi kepada Tim Pengendali; iv. koordinasi  dengan  tim  KPBU dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan pembiayaan.
b. Pengendalian  Pelaksanaan  Perjanjian
KPBU. Tahap Pengendalian
Pelaksanaan  Perjanjian  KPBU  terdiri dari 3 (tiga) masa yaitu:
i. konstruksi;
ii. penyediaan layanan;
iii. masa berakhirnya Perjaljian KPBU

## Perencanaan KPBU
Secara faktual, di dalam kepemerintahan, untuk memulai suatu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kegiatan  diharuskan  untuk  disusunnya  suatu anggaran.
Begitupun KPBU,
Dalam penyusunan  anggaran  dana  KPBU,  Menteri/ Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah  Menyusun rencana  anggaran  pelaksanaan  KPBU  dari mulai tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan perjanjian KPBU. Praktiknya, setiap  tahap  dilakukan  dalam  berbeda  tahun anggaran,  kecuali  untuk  tahap  perencanaan dan  penyiapan  yang  dapat  dilakukan  dalam satu  tahun  anggaran.  Penyusunan  anggaran disetiap  tahap  pelaksanaan  KPBU  bertujuan untuk  memastikan  dan  memberikan  rambu bahwa  anggaran  ada  di  masing-masing lembaga pelaksana KPBU.
Setalah  anggaran  tersedia,  setidaknya untuk  tahap  perencanaan,  eselon  satu  di  unit Kementerian/Lembaga,  Kepala  Daerah,  atau direksi  pada  BUMN/BUMD  melakukan identifikasi proyek yang dapat dikerjasamakan atau  sesuai  dokumen  perencanaan  diinisiasi untuk  dilakukan  dengan  skema  KPBU. Identifikasi dapat dilakukan dengan membuat daftar  proyek  yang  berasal  dari  program atau kegiatan pemerintah untuk setelahnya dilakukan  prioritisasi  dan  analisa  pemenuhan pembiayaan.  Setelah  hal  tersebut  dilakukan, merujuk pada lampiran Permen PPN 2 Tahun 2020 perlu disusun Dokumen Studi Pendahuluan yang meliputi kajian menganai:
1. Analisis  Kebutuhan  ( Need  Analysis ), meliputi:
a. kebutuhan infrastruktur memiliki dasar  pemikiran  teknis  dan  ekonomi dengal permintaan yang berkelanjutan dan  diukur  dari  ketidakcukupan pelayanan,  baik  secara  kuantitas maupun kualitas, berdasarkan ana,lisis data sekunder yang tersedia;
b. identifikasi  pilihal  dalam  penyediaan layanan  mencakup  lingkup  layanan, solusi,  ketersediaan  penyedia,  target pengerjaan,  dan  skema  pembiayaan berdasarkan  kebutuhan  infrastruktur; dan
c. kepastian  KPBU  mendapat  dukungan dari  pemangku  kepentingan  yang berkaitan,  salah  satunya  melalui Konsultasi Publik.
2. Kriteria Kepatuhan ( Compliance Criteria ), meliputi: a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD bertindak selaku PJPK;
b. kesesuaian  KPBU  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/  Daerah  dan/  atau  Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah, rencara bisnis BUMN/BUMD;
c. kesesuaian  lokasi  KPBU  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  sesuai kebutuhan  jenis  Infrastruktur  yang akan dikerjasamakan; dan
d. keterkaitan  antar  sektor  Infrastruktur dan  antar  wilayah  sesuai  kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikefasamakan.
3. Keriteria  faktor  penentu  nilain  manfaat uang ( Value for Money ), meliputi;
a. sektor  swasta  memiliki  keunggulan dalam  pelaksanaan  KPBU  termasuk dalam pengelolaan risiko;
b. terjaminnya  efektivitas,  akuntabilitas, dan  pemerataan  pelayanan  publik dalam jangka panjang;
c. alih pengetahuan dan teknologi; dan
d. terjaminnya persaingan sehat,
transparansi,  dan  efisiensi  dalam proses pengadaan
4. Analisa  potensi  pendapatan  dan  skema pembiayaan proyek, meliputi:
a. kemampuan pengguna untuk
membayar; b. kemampual fiskal Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  BUMN/BUMD dalam melaksanatan KPBU;
c. potensi pendapatan lainnya; dan
d. perkiraan bentuk Dukungan
Pemerintah
5. Rekomendasi  dan  rencana  tindak  lanjut, meliputi:
a. indikasi bentuk KPBU;
b. rekomendasi  hal-hal  yang  perlu ditindaklanjuti; dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. rencana  jadwal  kegiatan  penyiapan dan transaksi KPBU.
Dokumen  Studi  Pendahuluan  menjadi dokumen  penentu  suaau  proyek  dapat dilaksanakan  (dengan  ukurang  lebih  efektif dan  efisien)  dengan  skema  KPBU  atau sebaliknya walaupun Menteri/Kepala Lembaga/Kepala  Daerah/  Direksi  BUMN /BUMD yang menentukan lanjut atau tidaknya rencana KPBU.  Dokumen Studi Pendahuluan memuat paling kurang rencana bentuk KPBU, rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya, dan rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal,  proses,  dan  cara  penilaian. Dokumen Studi Pendahuluan dapat dikerjakan sendiri  oleh  instansi  calon  PJPK,  dapat  pula menggunakan  jasa  konsultan,  serta  dapat memanfaatakan  fasilitasi  dari  Kementerian/ Lembaga/  Instansi  tertentu  yang  memiliki kewenangan  dalam  memberikan  fasilitas penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan atau pengadaan konsultan untuk keperluan penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan. Disela  penyusunan  Dokumen  Studi
Pendahuluan
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala
Daerah/Direksi
BUMN/BUMD
melakukan konsultasi publik untuk mendiskusikan  penjelasan  dan  penjabaran terkait  dengan  rencana  KPBU  sehingga diperoleh hasil paling kurang berupa tanggapan  dan/atau  masukan  dari  pemangku kepentingan  dan  evaluasi  terhadap  hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya  dalam  KPBU.  Peserta  dari Konsultasi  Publik  tidak  diatur  secara  pasti namun  pada  praktiknya  Konsultasi  Publik dapat  dirancang  sedemikian  rupa  tergantung pada tujuang penyelenggaraan menurut Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala
Daerah/Direksi  BUMN/  BUMD.  Sebagai contoh  terdapat  konsultasi  publik  yang memang  diselenggarakan  untuk  masyarakat yang  teridentifikasi  terkena  dampak  dari rencana  proyek  sehingga  memang  hanya masyarakat  yang  diundang  dalam  kegiatan tersebut.  Lain  hal  terdapat  Konsultasi  Publik yang dirancang untuk para stakeholder proyek dimana  berisi  para  pemangku  kepentingan. Misalkan  Konsultasi  Publik  Proyek  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Reginal yang
meliputi  beberapa  wilayah  kabupaten/kota, maka perwakilan para pemangku kepantingan di  wilayah  kabupaten/kota  yang  terkena layanan  lah  yang  diundang,  walaupun  dapat turut  mengundang stakeholder lain  seperti calon pelaku industri yang menerima manfaat dari  keberadaan  SPAM  tersebut.  Hasil  dari Konsultasi  Publik  tersebut  didokumentasikan sebagai catatan penyempurnaan untuk
Dokumen Studi Pendahuluan. Setelah  Dokumen  Studi  Pendahuluan disempurnakan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Direksi
BUMN/BUMD  menetapkan  proyek  untuk dilaksanakan  dengan  skema  KPBU.  Pada praktiknya, dokumen penetapan proyek untuk dilaksanakan  dengan  skema  KPBU  beragam bentuknya.  Ada  yang  berbentuk  Surat Keputusan  (SK)  terkait  pelaksanaan  proyek, ada juga yang tidak menggunakan SK namun cukup  dengan  pembentukan  Tim  dan  Simpul KPBU  sebagai  komitmen  dari  PJPK  dalam menindaklanjuti proyek untuk dikerjasamakan dengan skema KPBU.
Atas  Dokumen  Studi  Pendahuluan tersebut,  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala Daerah mengusulkan proyek untuk dimasukan kedalam  Daftar  Rencana  KPBU  (DRK)  atau yang  biasa  dikenal  dengan  PPP  Book  kepada Menteri  Perencana.  DRK  juga  dapat  disusun berdasarkan hasil identifikasi Menteri Perencana berdasarkan prioritas pembangunan nasional.  Menteri  Perencana  melakukan seleksi  dan  penilaian  untuk  setelahnya  DRK ditetapkan terdiri atas  KPBU  siap  ditawarkan dan  KPBU  dalam  proses  penyiapan.  DRK tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta  dokumen  perencanaan  lainnya  dan pemberian Dukungan & Jaminan Pemerintah.
Kegiatan pendukung pada tahap perencanaan  dapat  meliputi  identifikasi  awal bahwa  KPBU  menerapkan  teknologi  dengan dampak lingkungan
yang dapat dikelola/dimitigasi dengan baik dan berkelanjutan  sesuai  referensi  literatur  dan studi  terkait.  Lokasi  proyek  juga  dapat ditetapkan  setelah  atau  sebelum  kajian  akhir diselesaikan  berdasarkan  dokumen  lain  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berhubungan  (missal  RTRW  atau  dokumen kesesuain perencanaan lainnya).

## Penyiapan KPBU
Setelah  tahap  perencanaan  dan  hasil kajian  menunjukan  proyek  dapat/lebih  baik dilakukan  dengan  skema  KPBU  serta  adanya komitmen  PJPK  untuk  terus  melaksanakan proyek dengan skema KPBU, PJPK selanjutnya  melaksanakan  tahap  penyiapan KPBU.  Tahap  ini  bertujuan  untuk  mengkaji kelayakan  KPBU  untuk  dikerjasamakan dengan  Badan  Usaha.  Praktiknya,  hal  yang utama dilakukan oleh PJPK adalah memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan  KPBU  untuk  penyusunan  Prastudi Kelayakan, kajian lingkungan, dan pengadaan badan  penyiapan  (jika  diperlukan)  dan Membentuk  Tim  KPBU  sebagai  Tim  yang membantu  PJPK  dalam  pengelolaan  KPBU pada  tahap  penyiapan  dan  transaksi  hingga tercapai  pemenuhan  pembiayaan  ( financial close ). Hal tersebut dilakukan guna
menentukan  dan  memudahkan  PJPK  dalam melaksanakan tahap penyiapan KPBU. Pasalnya  jika  PJPK  tidak  memiliki  anggaran untuk  tahap  penyiapan,  mitigasi  dapat dilakukan sejak dini seperti realokasi anggaran atau menggunakan
fasilitasi dari Kementerian/Lembaga/Institusi terkait. Pembentukan Tim KPBU juga dapat memudahkan  kerja  PJPK  dalam  pelaksanaan tugas  teknis  harian  serta  menjadi  narahubung antara PJPK dengan stakeholder terkait.
Seletah hal diatas dilaksanakan barulah proses penyiapan Dokumen Prastudi
Kelayakan  KPBU  dilakukan.  Penyiapan Prastudi  Kelayakan  KPBU  dilaksanakan dengan  2  (dua)  tahap  dengan  penyusunan Kajian  Awal  Prastudi  Kelayakan  ( Outline Business  Case )  dan  dilanjutkan  dengan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan ( Final Business Case ). Pemisahan penyusunan
Dokumen Prastudi Kelayakan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya:
1. Kompleksitas  dari  suatu  proyek  itu sendiri.  Banyaknya  jenis  infrastruktur yang  dapat  dikerjasamakan  berimplikasi pada  berbedanya  tingkat  kesulitan  dalam
menyiapkan proyek. Kesulitan juga terdiri dari  berbagai  bidang  seperti  kesulitan teknis, kesulitan struktur proyek, kesulitan komitmen stakeholder ,  hingga  kesulitan finansial proyek;
2. Potensi  penggunaan  beberapa  skema dalam penstrukturan proyek. Kompleksitas proyek berimplikasi terdapatnya  beberapa  alternatif  scenario pada penstrukturan proyek. Oleh sebab itu sering kali Kajian Awal Prastudi Kelayakan  berisikan  opsi-opsi  struktur proyek yang perlu dikaji lebih dalam atau ditentukan  di  Kajian  Akhir  Prastudi Kelayakan.
3. Biaya  penyiapan  proyek.  Dokumen penyiapan  proyek  bukan  merupakan dokumen  yang  murah  dan  sering  kali memakan  waktu  tidak  sebentar  dalam pelaksanaannya.  Dengan  memisahkan kajian,  diharapkan  biaya  penyiapan  bisa ditekan  dan  dapat  tejadi  penghematan biaya.
Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan  untuk  menentukan  sasaran  dan kendala  KPBU,  memastikan  kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengkaji peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, mengkaji  pilihan  teknis  serta  ketersediaan teknologi  dan  barang/jasa  yang  dibutuhkan, mengidentifikasi pilihan bentuk KPBU terbaik, mengkaji manfaat ekonomi dan sosial dari  rencana  KPBU,  menyusun  rencara komersial  yang  mencakup  kajian  permintaan ( demand ), industri ( market ), struktur pendapatan, dan keuangan; memetakan risiko dan upaya mitigasi yang diperlukan, mengidentifikasi awal atas dampak lingkungan dan sosial, menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum,  dan  tindak  lanjut  yang  diperlukan berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  dan pemukiman kembali, mengidentifikasi kebutuhan  Dukungan  Pemerintah  dan/atau Jaminan  Pe  merintah;  dan  menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya  serta  usulan  untuk  mengatasi permasalahan.  Dikarenakan  pada  kajian  awal
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masih  terdapat  hal-hal  yang  perlu  dipastikan ( firm ), oleh sebab itu hal tersebut diputuskan di Kajian  Akhir  Prastudi  Kelayakan  dengan tujuan  memastikan    konsep  KPBU  dalam kajian  awal  Prastudi  Kelayakan  memperoleh persetujuan  dari  masing-masing  pemangku kepentingan; konsep KPBU dalam kqjian awal Prastudi  Kelayakan  telah  dimutakhirkan  dan disempurnakan  berdasarkan  masukan  dari Pemerintah, Badan
Usaha, masyarakat,
lembaga  keuangan,  dan/atau  lembaga  terkait lainnya, usulan permintaan Dukungan
Pemerintah  telah  disampaikan  oleh  PJPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah  dan/  atau  Menteri  Keuangan  apabila hasil  kajian  awal  mengindikasikan  perlunya Dukungan  Pemerintah  untuk  KPBU,  usulan permintaan Jaminan Pemerintah telah
disampaikan  oleh  PJPK  kepada  Badan  Usaha Penjamin, apabila hasil kajian awal mengidentifikasikan perlunya Jaminan Pemerintah  untuk  KPBU,  Tim  KPBU  telah terbentuk  dan  berfungsi,  rencana  dan  jadwal waktu  program  penyiapan  tapak  termasuk pengadaan  tanah  dan  program  pemukimam kembali  telah  disiapkan,  termasuk  rancangan rencana  anggaran  dan  jadwal  pelaksanaannya telah  diusulkan  dalam  RKP/D,  rancangan rencana  anggaran  dan  jadwal  pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan (AMDAL atau UKLUPL) telah diusulkan dalam RKP/D; dan langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah disusun.
Untuk mengakomodir segala
kebutuhan  dijenis/sektor  infrastruktur  yang ada,  pada  penyiapan  Dokumen  Prastudi Kelayakan dapat juga dilaksanakan pengerjaannya  secara  sekaligus  (1  tahap  - Dokumen  Kajian  Awal  dan  Kajian  Akhir Prastudi Kelayakan digabung). Kriteria proyek yang dapat dilaksanakan penyiapannya secara 1  tahap  adalah  proyek  merupakan  proyek prioritas  dan/atau  Proyek  Strategis  Nasional dan/ atau proyek merupakan proyek yang telah memiliki  contoh  proyek  kerja  sama  serupa dengan minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat  Pasar.Dokumen  Prastudi  Kelayakan berisikan kajian yang meliputi:
1. Kajian  Hukum  dan  Kelembagaan,  terdiri dari:
a. Analisis  peraturan  perundang-undangan,
yang dilakukan dengan tujuan untuk: i. Memastikan bahwa
KPBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berkaitarr dengan aspek:
a) Pendirian Badan Usaha;
b) Penanaman modal;
c) Persaingan usaha;
d) Lingkungan;
e) Keselamatan kerja;
f) Pengadaan tanah;
g) Pembiayaan  KPBU,  termasuk mekanisme pembiayaan dan pendapatan;
h) Perizinan KPBU;
i) Perpajakan; dan
j) Peraturan terkait lainnya.
ii. Menentukan risiko hukum dan strategi mitigasinya;
iii. Mengkaji
kemungkinan
penyempurnaan peraturan perundang- undangan  atau  penerbitan  peraturan perundang-undangan yang baru;
iv. Mengkaji  proses  pemanfaatan  BMN dan/atau BMD yang diperlukan;
v. Menentukan jenis perizinan/persetujuan yang diperlukan; dan
vi. Menyiapkan rencana dan jadwal untuk memenuhi  persyaratan  peraturan  dan hukum  berdasarkan  hasil  kajian hukum dan kelembagaan.
b. Analisis  kelembagaan  dengan  mengikuti langkah sebagai berikut:
i. Memastikan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Direksi  Badal  Usaha  Milik Negara/Direksi  Badan  Usala  Milik Daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU termasuk penentuan  PJPK  dalam  proyek  multi infrastruktur;
ii. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan  dengan  menentukan  peran dan  tanggung  jawab  lembaga  yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;
iii. Menentukan peran dan tanggung jawab Tim  KPBU  berkaitan  dengan  kegiatan penyiapan  Prastudi  Kelayakan,  serta
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menentukan  sistem  pelaporan  Tim
KPBU kepada PJPK;
iv. Menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan
v. Menentukan kerangka acu€m
pengambilan keputusan.
2. Kajian teknis, terdiri dari:
a. Analisis teknis, yang bertujuan untuk:
i. Menetapkan  standar  kinerja  teknis operasional yang diperlukan;
ii. Mempertimbangkan berbagai
alternatif  tapak,  besaran  proyek, kualitas, teknologi dan waktu pelaksanaan;
iii. Menetapkan  kapasitas  keluaran  dan standar operasional yang dibutuhkan, serta  menyiapkan  rancargan  awal yang layak secara teknis;
iv. Mengidentihkasi dan menilai Barang Milik Negara dan/ atau Daerah yang dibutuhkan  dan  menyiapkan  daftar Barang  Milik  Negara  dan/atau Daerah  yang  akan  digunakan  untuk pelaksanaan KPBU;
v. Mengidentilikasi ketersediaan pasokan sumber daya untuk keberlangsungan  KPBU,  apabila diperlukan;
vi. Mengidentifikasi  persyaratan  dan ketersediaan  input  paling  kurang meliputi  sumber  daya  manusia, bahan  baku,  pelayanan  jasa,  akses menuju tapak;
vii. Menentukan  perkiraan  biaya  KPBU dan asumsi perhitungan biaya KPBU;
viii. Memperkirakan  dan  menentukan pendapatan  ( revenue ),  biaya  modal, biaya operasional dan biaya
pemeliharaan dengan berbagai pilihan; ix. Menyiapkan  rencana  pembiayaan yang sesuai dengan jadwal konstruksi, perkiraan biaya operasional, perkiraan biaya pemeliharaan,  dan  estimasi  biaya siklus kesinambungan KPBU; dan
x. Mengidentifikasi  standar  pelayanan minimum.
b. Penyiapan  tapak  termasuk  jalur, apabila  diperlukan,  yang  dilakukan dengan mempertimbangkan:
i. Kesesuaian  tapat  dengal  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
ii. Kesesuaian tapak dengan kebutuhan operasional dan bahan baku;
iii. Ketersediaan  pelayanan  jasa  dan bahan baku;
iv. Kondisi  tapak  yang  diusulkan  dan kesesuaian dengan kebutuhan
KPBU;
v. Konfirmasi  kepemilikan  tanah  dan hambatan-hambatan yang timbul;
vi. Perkiraan  biaya  pengadaan  tanah dengan berbagai pilihan; dan vii. Rencana  dan  jadwal  pelaksalaan program  pengadaan  tanah  dan pemukiman kembali.
c. Rancang  bangun  awal,  yang  memuat rancangan teknis dasar KPBU
termasuk lingkup KPBU yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan karakteristik dari masing-masing sektor;
d. Spesilikasi keluaran, yang meliputi:
i. Standar  pelayanan  minimum  yang meliputi  kuantitas,  kualitas  dan ketersediaan ( availability ); ii. Jadwal  indikatif  untuk  pekery'aan konstruksi dan penyediaan peralatan;
iii. Kepatuhan atas masalah lingkungan, sosial dan keselamatan;
iv. Persyaratan  pengalihan  aset  sesuai pedanjian KPBU; dan
v. Pengaturan  pemantauan  pada  setiap tahapan konstruksi, operasi komersial dan  berakhirnya pejanjian
KPBU.
3. Kajian ekonomi dan komersial, terdiri dari:
a. Analisis  permintaan  ( demand ),  yang bertujuan untuk memahami kondisi pengguna layanan. Analisis permintaan ini dilakukan dengan paling kurang memuat:
i. Survei kebutuhan nyata ( real demand survey ) untuk mendapatkan gambaran yang akurat seperti mengenai perkiraan  kebutuhan,  ketertarikan, kemauan  dan  kemampuan  pengguna
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk membayar, kineq'a pembayaran, serta tingkat pelayanan yang
diharapkan; dan
ii. Penentuan sumber dan tingkat pertumbuhan permintaan dengan berbagai  skenario  (uji  elastisitas permintaan).
b. Analisis  pasar  ( market ),  yang  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  ketertarikar industri  dan  kompetisi.  Analisis  pasar  ini dilakukan dengan paling kuraag memuat:
i. Penyampaian  rencana  KPBU  kepada publik dalam rangka Penjajakan Minat Pasar ( Market Sounding ) calon investor terhadap KPBU;
ii. Pengumpulan tanggapan dan penilaian calon  investor  terhadap  kelayakan, risiko  serta  kebutuhaa  Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah untuk KPBU;
iii. Pengumpulan tanggapan dan penilaian lembaga  keuangan  nasional  dan internasional dan/ atau institusi lainnya  mengenai  potensi  pemberian dan  indikasi  besaral  pinjaman  yartg bisa dialokasikan dalam KPBU;
iv. Pemilihan  strategi  untuk  mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan  yang  sehat  dalam  proses pengadaan KPBU; dan
v. Penilaian  mengenai  struktur  pasar untuk  menentukan  tingkat  kompetisi pada sektor yang bersangkutan.
c. Analisis  Biaya  Manfaat  Sosial  (ABMS) yang bertujuan untuk memastikan manfaat sosial  dan  ekonomi  serta  keberlanjutan KPBU  yang  berkaitan  dengan  efektivitas, ketepatan  waktu,  penggunaan  dana,  dan sumber  daya  publik  selama  masa  KPBU, selain itu ABMS juga dimaksudkan untuk memberikan  batasan  maksimal  besarnya Dukungan  Pemerintah,  sehingga  manfaat bersih  KPBU  lebih  besar  dari  Dukungan Pemerintah yang diberikan.
d. Analisis struktur pendapatan KPBU,  yang bertujuan  untuk  mengidentilikasi  sumber pendapatan  yang  optimal  bagi  KPBU dengan  mempertimbangkan  hasil  analisis permintaan, kemampuan pembiayaan kementerian lembaga/ daerah yang
bersangkutan,  serta  tingkat  kelayakan KPBU selama masa KPBU.
e. Analisis  keuangan,  dilakukaa  dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Analisis  keuangan  bertujuan  untuk menentukan kelayakan finansial KPBU dengan menggunakan asumsi;
ii. Analisis keuangan;
f. Analisis  Nilai  Manfaat  Uang  ( Value  for Money )  secara  kuantitatif  yang  bertujuan untuk  memperkirakaa  perbandingan  nilai manfaat  uarg  skema  pembiayaan  KPBU dengan skema pembiayaan konvensional.
4. Kajian lingkungan dan sosial, terdiri dari:
a. Kajian  lingkungan  hidup  bagi  KPBU yang wajib  AMDAL,  yang dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
i. Melakukan penapisan;
ii. Penyeleksian  digunakan  sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun Kerangka Acuan
Analisis  Dampak  Lingkungan (KA-ANDAL);
iii. Prosedur dalam melakukan kajian dampak  lingkungan  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangaa  di  bidang lingkungan hidup;
iv. PJPK  bertanggungjawab  untuk menyusun  dokumen  AMDAL bagi KPBU yang terdiri dari KA-
ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan  (ANDAL),  Rencana Pengelolaan  Lingkungan  Hidup atau Rencana Pemantauan Lingkungan  Hidup  (RKLRPL) sebagai  dasar  penilaian  dan  izin lingkungan  dari  Menteri/  Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
b. Kajian  lingkungan  hidup  bagi  KPBU yang wajib memiliki UKLUPL;
c. Analisis sosial, diperlukan untuk:
i. Menentukan dampak sosial
KPBU  terhadap  masyarakat  dan menyusun rencara mitigasinya;
ii. Menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembebasan tanah dan pemukiman kembali;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
iii. Menentukan  pihak-pihak  yang akan terkena dampak oleh proyek dan kompensasi yang akan diberikan, bila diperlukan;
iv. Memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi  dan  melaksanakan rencana  pemukiman  kembali,
apabila diperlukan; dan
v. Menentukan  rencara  pelatihan dalam rangka melaksanakan
program perlindungan sosial untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat yang terkena dampak d. Rencana pengadaan talah dan pemukiman Kembali.
5. Kajian  bentuk  KPBU  dalam  Penyediaaa Infrastruktur, terdiri dari;
a. Pemilihan  bentuk  KPBU  dilalukan dengaa  mempertimbangkan  faktor sebagai berikut:
i. Kepastian ketersediaan Infrastruktur tepat pada
waktunya;
ii. Optimalisasi investasi oleh Badan Usaha;
iii. Maksimalisasi efisiensi yang diharapkan dari pengusahaan Infrastruktur oleh Badan Usaha;
iv. Kemampuan  Badan  Usaha  untuk melakukan traasaksi;
v. Alokasi resiko; dan
vi. Kepastian adanya pengalihan keterampilan  manajemen  dan teknis  dari  sektor  swasta  kepada sektor publik.
b. Bentuk KPBU harus mencakup paling kurang:
i. Lingkup KPBU, mencakup Sebagian  atau  selurut  proses kegiatan KPBU seperti pembiayaan, merancang, membangun, merehabilitasi,
mengoprasikan,  memelihata,  dan lainnya;
ii. Jangka  waktu  dan  penahapan KPBU;
iii. Identifikasi  keterlibatan  pihak ketiga  seperti off-taker ,  penyedia bahan baku dan lainnya;
iv. Skema pemanfaatan Barang Milik Negara  danlatau  Baralg  Milik Daerah selama perjanjian KPBU;
v. Status  kepemilikan  aset  KPBU selama  jangka  waktu  perjanjian KPBU dan pengalihan aset setelah  berakhirnya  peq'anjian KPBU; dan
vi. Bentuk  partisipasi  Pemerintah dalam  Badan  Usaha  Pelaksana KPBU,  seperti  penyertaan  modal atau bentuk lainnya
6. Kajian risiko, terdiri dari:
a. Analisis risiko bertujuan untuk meningkatkan  nilai  tambah  bagi  para pemangku kepentingan;
b. Analisis risiko dilakukan dengan cara:
i. Melakukan identifikasi risiko;
ii. Mengukur besaran risiko;
iii. Menentukan alokasi risiko;
iv. menyusun mitigasi risiko.
7. Kajian  kebutuhan  Dukungan  Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah meliputi:
a. Analisis  Dukungan  Pemerintah,  yang bertujuan untuk mengidentifikasi
perlu atau tidaknya Dukungan
Pemerintah guna meningkatkan kelayakal keuangan KPBU;
b. Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
i. Dukungan kelayatan KPBU
( Viability Gap Fund ) yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan;
ii. Insentif perpajalan; dan/atau iii. Dukungan Pemerintah dalam bentuk  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundalg undangan;
c. Analisis  Jaminan  Pemerintah  yang bertujuan untuk mengidentifikasi
perlu atau tidalnya Jaminan
Pemerintah  untuk  mengurangi  risiko Badan  Usaha  yang  dapat  diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUPI sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
8. Kajian  mengenai  masalah  yang  perlu ditindatlanjuti ( outstanding issues ).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pada  tahap  penyiapan  juga  dilakukan Konsultasi  Publik  yang  bertujuan  untuk menjajaki  kepatuhan  terhadap  norma  sosial dan norna lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  memperoleh masukan  mengenai  kebutuhan  masyarakat terkait  dengan  rencana  KPBU  yang  akan dikerjasamakaa  dan  masukan  pemangku kepentingan lainnya; dan memastikan kesiapan KPBU. Konsultasi Publik pada tahap penyiapan  pada  praktiknya  akan  berbeda dengan tahap perencanaan. Seringkali ditahap penyiapan  gambaran  proyek  belum  cukup tergambar sehingga Konsultasi Publik di tahap perencanaan hanya berupa pengenalan ( sounding )  kepada  masyarakat/ stakeholder terkait.  Berbeda  dengan  tahap  penyiapan dimana gambaran proyek sudah lebih terleihat. Sebagai  contoh  dalam  hal  pemerintah  ingin menghubungkan  Kota  A  dan  Kota  B  dengan menyediakan jalan tol. Maka pada Konsultasi Publik  tahap  perencanaan  yang  terjelaskan adalah gambaran makro dari kenapa dibutuhkan  penghubung  antara  Kota  A  dan Kota B dan kenapa jalan tol yang dipilih dalam sarana  penghubung,  bukan  Kereta  Apia  tau Bandara.  Sedangkan  pada  Konsultasi  Publik Tahap  Penyiapan  sudah  dapat  disajikan  data teknis  dalam  penyiapan  jalan  tol  tersebut, misalnya  kepastian  trase,  kepastian  panjang dan lebar disetiap seksi pada trase jalan tol, dan kendala-kendala yang dihadapi seperti adanya bangunan  eksisting  atau  kawasan  yang dilewati  adalah  kawasan  hutan  lindung.  Hal tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  jalannya penyiapan  proyek  sebab  ada  pihak  lain  yang berwenang dalam mengusus atau mengizinkan proyek tetap dilaksanakan.
Dalam tahap penyiapan juga dilakukan penjajakan  minat  pasar  ( Market  Sounding) dimana  tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk memperoleh  masukan,  tanggapan  maupun minat  terhadap  KPBU  dari  calon  investor, perbankan,  asuransi  serta  para  pelaku  pasar dan pemangku kepentingan lainnya.  Kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai
pertimbangan PJPK dalam
melihat kesempurnaan  kajian  Prastudi  Kelayakan. Asumsi  perhitungan  yang  digunakan  dalam kajian ekonomi dan finansial dapat dimintakan
pandangannya  dari  sisi  calon  investor  dan calon lander (perbankan)  dapat  diterima  atau tidak.  Pada  kegiatan  ini  juga  berisikan pemberian  informasi  kepada  calon  investor bahwa  proyek  membutuhkan  dukungan  dan jaminan  proyek  dengan  segala  pertimbangan resikonya.
Untuk Kajian akhir Prastudi Kelayakan ( Final Business Case ), terdiri dari penyempurnaan  data  dengan  kondisi  terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU yang sebelumnya telah tercakup dalam kajian  awal  Prastudi  Kelayakan,  termasuk penyelesaian hal yang perlu ditindaklanjuti.
Setelah  Dokumen  Prastudi  Kelayakan disempurnakan, jika PJPK ingin menuju tahap KPBU  selanjutnya  yaitu  transaksi  maka Dokumen  Prastudi  Kelayakan  tersebut  dapat menjadi  dokumen  acuan  dalam  pembuatan dokumen yang dibutuhkan ditahap selanjutnya yaitu  Rancangan  Dokumen  Kualifikasi  dan Rancangan  Perjanjian  KPBU.  Secara  umum dokumen  yang  menjadi  hasil  keluaran  dari tahap  perencanaan  adalah  (1)  Dokumen Prastudi Kelayakan;
(2) Dokumen Lingkungan; (3) Rancangan Dokumen Lelang (Pra dan Kualifikasi); (4) Rancangan Perjanjian KPBU.
Terkait  dengan  KPBU  atas  prakarsa Badan  Usaha  ( Unsolicited )  terdapat  kriteria spesifik tertentu diantaranya:
1. Badan  Usaha  yang  mengajukan  dapat berbentuk  tunggal  ataupun  konsorsium yang memenuhi kualifikasi yang diusulkan dalam rencana dokumen pengadaan;
2. Dalam  hal  Badan  Usaha  Asing,  dapat mengajukan  Surat  Pernyataan  Maksud ( Letter  of  Intent) tanpa  harus  mendirikan perusahaan  di  Indonesia  terlebih  dahulu dan  calon  PJPK  dapat  mensyaratkan Badan  Hukum  Asing  untuk  membentuk konsorsium  dengan  perusahaan  dalam negeri pada saat menyampaikan Dokumen Studi  Kelayakan;  dan  syarat  KPBU diantaranya:
a. Terintegrasi  secara  teknis  dengan rencana  induk  pada  sektor  yang bersangkutan;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
b. Layak secara ekonomi dan linansial; dan
c. Badan  Usaha  yang  mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan  yang  memadai  untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
Tahapan/proses persetujuan usulan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha terdiri dari:
1. Calon  Pemrakarsa  menyampaikan  surat pernyataan maksud ( letter of intent ) untuk mengajukan usulan proyek KPBU kepada Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah disertai dengan Prastudi Kelayakan;
2. Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah menilai  Prastudi  Kelayakan  (30  hari kerja);
3. Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah melaksaaakaa  konsultasi  publik  sebagai bahan pertimbangan penilaian;
4. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah membuat keputusan diterima / ditolaknya usulan kerja sama dan Prastudi
Kelayakan. Jika diterima maka persetujuan memuat:
a. hak  eksklusif  Calon  Pemrakarsa selama  jangka  waktu  tertentu  untuk menyelesaikan Studi Kelayakan KPBU;
b. kewajiban  untuk  menyiapkan  Studi Kelayakan  dan  mematuhi  tata  cara KPBU  atas  prakarsa  Badan  Usaha sesuai dengan Panduan Umum; dan
c. kewajibaa untuk menyampaikan
usulan bentuk kompensasi. 5. Calon Pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkannya kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk setelahnya termasuk dokumen terkait lainnya;
6. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengevaluasi dan menilai secara mendalam Dokumen Studi Kelayalan (60 hari kerja) dan kualifikasi calon pemrakarsa;
7. Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah dapat  melaksanakan  konsultasi  publik kembali  dan  Konfirmasi  Pasar  sebelum membuat  persetujuan  terhadap  Studi
Kelayakan  yang  disampaikan  Calon Pemrakarsa  serta  berkonsultasi  dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
8. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah membuat keputusan persetujuan dokumen studi  kelayakan  dan  lulusnya  kualifikasi badan usaha. Jika disetujui maka persetujuan memuat:
a. persetujuan Studi Kelayakan;
b. penetapan  usulan  KPBU  sebagai KPBU atas prakarsa Badan Usaha
c. penetapan  Calon  Pemralarsa  sebagai Badan Usaha Pemrakarsa;
d. penetapan bentuk kompensasi (pemberian nilai tambah 10%, right to match , atau pembelian prakarsa); dan
e. persetujuan Rencana Dokumen
Pengadaan termasuk pemenuhan persyratan  prakualifikasi  pengadaan Badan  Usaha  Pelaksanakewajibaa untuk  menyampaikan  usulan  bentuk kompensasi
9. Tahap  pengadaan/pemilihan  basan  usaha yang tata caranya serupa dengan pengadaan  badan  usaha  pelaksana  atas prakarsa pemerintah;
10. Penandatanganan perjanjian KPBU.
Dapat terlihat bahwa penyiapan Dokumen  Penyiapan  KPBU  atas  prakarsa Badan  Usaha  juga  terdiri  dari  2  tahap  yaitu Dokumen  Prastudi  Kelayakan  dan  Dokumen Studi  Kelayakan.  Dalam  hal  pula  terdapat ketentuan bahwa Badan Usaha calon pemrakarsa  dapat  langsung  menyerahkan dokumen studi kelayakan atas dasar kenan dari Badan Usaha itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar pada praktiknya sudah terdapat penyiapan  dokumen  yang  cukup  matang disektor  tertentu  seperti  Jalan  Tol  dan pertimbangan  keleluasaan  bagi  badan  usaha dalam  mengeluarkan  biaya  untuk  penyiapan dokumen prakarsa KPBU.
Secara  keseluruhan,  dokumen  yang dihasilkan  pada  pelaksanaan  Proyek  KPBU atas Prakarsa Badan Usaha antara lain:
1. Dokumen Prastudi Kelayakan;
2. Dokumen Studi Kelayakan;
3. Dokumen AMDAL (KA ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Hidup/Pemantauan  Lingkungan  Hidup)
atau formulir UKL-UPL diisi;
4. Dokumen  rencana  pengadaal  tanah  dan pemukiman Kembali;
5. Dokumen Studi Kelayakaan;
6. Dokumen permintaan penawaran;
7. Dokumen perjanjian KPBU;
8. Dokumen  perjanjian  penjaminan  dan Dokumen perjanjian regres (jika
menggunakan).

## Pembelajaran (Lesson Learn)
Pada  praktiknya,  penyiapan  proyek KPBU  dapat  dikatakan  memiliki  faktor penentu  yang  dapat  berpengaruh  besar terhadap kelancaran penyiapan proyek. Faktor penentu tersebut berbeda-beda disetiap proyeknya, mengingat bahwa proyek memiliki banyak  sektor  yang  diatur  oleh  peraturan sektor  tersendiri  serta  terdapat  regulasi  lain yang  mengikat  hanya  di  beberapa  kondisi tertentu,  contohnya  proyek  dengan  PJPK Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  regulasi yang  diatur  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri dan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah.  Sebagai  contoh  Proyek  SPAM Umbulan yang dimiliki oleh (PJPK) Gubernur Jawa  Timur  dimana  memiliki  faktor  penentu yaitu  keputusan  pimpinan stakeholder terkait dalam  memberikan  kebutuhan  proyek  itu sendiri.  Proyek  SPAM  Umbulan  merupakan salah satu proyek yang memiliki kisah sukses dimana
berhasil menggabungkan/ mempertemukan 6 sumber pembiayaan diantaranya  ekuitas  dan  hutang  badan  usaha, dukungan  pemerintah  pusat  berupa  fasilitas VGF  dan  DAK  Kementerian  Kauangan, dukungan  sebagian  konstruksi  Kementerian PUPR  dan  dukungan  dari  pemerintah  daerah. Bahkan  proyek  tersebut  mendapat  beberapa penghargaan  dan  dijadikan  sebagai  proyek percontohan.  Pemberian  keputusan  dukungan pemerintah tidak lepas dari adanya koordinasi tingkat  pimpinan  yang  terus  diselenggarakan demi  kelancaran  dan  terealisasinya  proyek tersebut.  Contoh  lain  hadir  dari  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  dengan  proyek Palapa  Ring,  yaitu  proyek  penyediaan infrastruktur  jaringan fibber  optic yang membentang  diseluruh  wilayah  Indonesia.
Proyek Palapa Ring sendiri terbagi menjadi 3 Paket  yaitu  Paket  Barat,  Paket  Tengah  dan Paket  Timur.  Sampai  saat  ini,  Proyek  Palapa Ring  memegang  perencanaan  dan  penyiapan tercepat yaitu 18 bulan. Hal ini tidak lepas dari peran  Menteri  Kominfo  yang  menjadi  faktor penentu dimana beliau selalu turut mendampingi  dalam  penyiapannya,  sehingga segala  keputusan  dan  kebutuhan  dapat  cepat terakomodir.
Tidak  semua  Proyek  KPBU  berjalan dengan  lancar  bahkan  hingga  menciptakan terhentinya proyek. Sebagai contoh terdapat 2 (dua)  proyek  daerah  yaitu  Rumah  Sakit Sidoarjo  dan  Rumah  Sakit  Pirngadi  Medan yang  sampai  saat  ini  terhenti  akibat  tidak disetujuinya  proyek  tersebut  oleh  Anggota DPRD. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu kelancaran proyek pada contoh proyek ini. Regulasi kerja sama daerah dan peraturan Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan hal tersebut sebagai bagian dari prores kerja sama. Diperlukan  pendekatan  politis  untuk  menjadi pemecah thebottleneck . Akan sangat disayangkan  proyek  disektor  kesehatan  yang dibutuhkan  akibat  adanya  pandemi  Covid-19 harus terhenti akibat kurangnya dukungan dan fasilitasi pemerintah.
Lebih  lanjut  hambatan  proyek  juga terjadi  para  proyek  KPBU Unsolicited , contohnya  Bandara  Udara  Kediri  dan  TOD Poris Plawad. Penyiapan Studi Bandara Udara Kediri  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2019 dan  beberapa  kali  terkendala  oleh  persoalan regulasi,  diantaranya  waktu  pendirian  badan usaha pelaksana, izin kebandarudaraan (BUBU),  dokumen  prakarsa  (DED),  dan  lain sebagainya.  Pembahasan  isu  tersebut  terus berlangsung  sampai  saat  ini  dimana  peran penting pembahasan di level pimpinan menjadi ujung  tombak  dalam  penyelesaiannya.  Peran penting percepatan pengambilan keputusan di tingkat  pimpinan  akhirnya  diterapkan  juga pada  proyek  lain  seperti  TOD  Poris  Plawad yang  mengalami  permasalahan  teknis  dan regulasi.  Badan  usaha  pemrakarsa  yang mengusulkan prosposal tidak mengikuti syarat sesuai  regulasi  menjadi  permasalahan  sejak dini yang berimpas pada proses dibelakangnya.  Pemerintah  selaku  PJPK
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memerlukan pertimbangan hukum, teknis dan finansial  untuk  menerima  suatu  proyek  agar dapat  diselenggarakan.  Secara  keseluruhan regulasi  di  Indonesia  sudah  cukup  mengatur penyelenggaraan  Proyek  TOD,  hanya  saja terdapat  kasus  dimana  badan  usaha  tidak mematuhi aturan sehingga memerlukan pendampingan  dalam  prosesnya.  Sebagai contoh  kurangnya  kajian  teknis  dan  finansial membuat pihak pemerintah belum teryakinkan untuk proyek sendiri dan setelah di kaji lebih dalam menimbulkan permasalahan- permasalahan  yang  lain.    Pada  Proyek  TOD terdapat permasalahan teknis berupa ketinggian  gedung  yang  melebihi  batas regulasi akibat lokasi berada pada jangkauan/area  bandara  membuat  ketinggian bangunan  harus  dikurangi  dan  membuat perhitungan  finansial  proyek  menjadi  tidak layak.  Dari  permasalahan  tersebut  membuat proses  proyek  berlarut-larut  dan  badan  usaha selalu  bernegosiasi  dengan  kajian  teknis tersendiri. Hal tersebut dapat saja dibenarkan, namun  dengan  regulasi  yang  sudah  ada pemerintah sulit menentukan kajian yang tepat dan resiko perubahan regulasi akan memakan biaya  dipihak  pemerintah  sendiri.  Oleh  sebab itu kecenderungan pemerintah menaati regulasi yang ada menjadi besar dan membuat rencana  investasi  tidak  berjalan  sesuai perancanaan dari segi badan usaha.
Pemerintah  dapat  mengambil  peran lebih  terhadap  kasus-kasus  diatas.  Pintu gerbang investasi sebagai penyambut investor harus  dipunggawai  oleh  instansi  yang mengetahui  seluk-beluk  skema  investasi  dan memiliki  akses  cepat  kepada  pengambil keputusan. Pemerintah memiliki wadah berkumpulnya  para  pemangku  kepentingan pelaksana KPBU yang dikenal dengan Kantor Bersama  KPBU  Republik  Indonesia  ( PPP Joint
Office ) dimana berisikan 7
Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional,  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  dan  Lembaga  Kebijakan
Pengadaa  Barang/Jasa.  Nota  Kesepahaman sudah  ditandatangani  di  Tahun  2020  yang menjadi  bukti  komitmen  pemerintah  dalam menangani  kerja  sama  investasi  pemerintah dan  badan  usaha.  Kantor  Bersama  memiliki potensi  untuk  lebih  dioptimalkan  dalam mengurai  hambatan-hambatan  pelaksanaan KPBU.
Pembelajaran  yang  dapat  diambil  dari pembahasan  sebelumnya  adalah  harus  ada perhatian lebih dari para pengambil keputusan untuk selalu hadir dan mengetahui perencanaan  dan  penyiapan  proyek  yang menggunakan skema KPBU. Hadirnya pengambil  keputusan  dalam  perencanaan  dan penyiapan  KPBU  menjadi  salah  satu  cara percepatan penyelenggaraan pelaksanan KPBU,  karena  masalah  yang  sering  timbul terutama pada tahap penyiapan akan langsung terurai atau setidaknya dikelola langsung oleh pimpinan sehingga dalam menentukan langkah yang perlu diambil tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat yang akan menanggung kerugiannya adalah masyarakat sendiri akibat tidak tersedianya layanan yang dibutuhkan.
Dalam contoh kasus TOD Poris Plawad yang  dilaksanakan  dengan  skema  KPBU Unsolicited, pemerintah lewat Kantor Bersama dapat menjadi titik pertemuan pertama investor yang  dibawa  oleh  PJPK  dalam  hal  ini Kementerian Perhubungan c.q Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Kesadaran  siapapun  PJPK  nantinya  perlu disepahami  sebelumnya  untuk  membawa calon investor ke Kantor Bersama. Tujuannya adalah  untuk  memperkenalkan stakeholder terkait, menyaring pemenuhan sejak awal, dan memitigasi resiko kesalahan/kekurangan dikemudian hari.
Pada  perkembangannya  Proyek  KPBU atas Prakarsa Pemerintah di Indonesia saat ini berjumlah:
1. 4  proyek  di  tahap  perencanaan  dengan kisaran nilai sebesar Rp 19,2 Triliun;
2. 45  proyek  di  tahap  penyiapan  dengan kisaran nilai sebesar Rp 259,6 Triliun;
3. 14  proyek  di  tahap  transaksi  dengan kisaran nilai sebesar Rp 107,6 Triliun;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
4. 9  proyek  sedang  konstruksi  dengan kisaran nilai sebesar Rp 106,2 Triliun;
5. 7 proyek sudah beroperasi dengan kisaran nilai sebesar Rp 38,9 Triliun.
Sementara  untuk  Proyek  KPBU  atas Prakarsa  Badan  Usaha  di  Indonesia  saat  ini berjumlah:
1. 3  proyek  di  tahap  penyusunan  dokumen penyiapan dengan kisaran nilai sebesar Rp 13,7 Triliun;
2. 10  proyek  di  tahap  persetujuan  dokumen prakarsa  dengan  kisaran  nilai  sebesar  Rp 130,3 Triliun;
3. 5 proyek di tahap transaksi dengan kisaran nilai sebesar Rp 101 Triliun;
4. 3  proyek  sedang  konstruksi  dengan kisaran nilai sebesar Rp 36,6 Triliun;
5. 1 proyek sudah beroperasi dengan kisaran nilai sebesar Rp 24,7 Triliun

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiyanti.  (2019). Peringkat  Daya  Saing Indonesia  Turun,  Makin  Tertinggal dari Malaysia . Katadata.co.id. https://katadata.co.id/berita/2019/1
0/10/peringkat-daya-saing- indonesia-turun-makin-tertinggal-
dari-malaysia .
Heripoerwanto, Eko Djoeli. (2019). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  79
Tahun  2017  tentang  Rencana  Kerja
Pemerintah Tahun 2018 .
Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 .
Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur .
Indonesia. Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembanginan Nasional  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun  2015  tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Dengan Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Infrastruktur. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015  –  2019, dan Narasi  Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Palupie,  Yudhitya  Maharani  Ristian  dan  Hari Agung Yuniarto. (2016). Alokasi  Resiko Proyek Infrastruktur   Dengan Skema Kerjasama Pemerintah  dan  Badan  Usaha
(KPBU)  :  Suatu  Tinjauan  Literatur. Fakultas  Teknik  Universitas  Gadjah Mada.
Rantung,  Ferdi.  (2018). Peringkat  72  se- Asia,  Stok  Infrastruktur  RI  Jauh dari Starndar Internasional. Ekbis.sindonews.com.
https://ekbis.sindonews.com/read/9 7708/34/peringkat-72-se-asia-stok- infrastruktur-ri-jauh-dari-standar- internasional-1594458432
Setiawan,  Sakina  Rakhma  Diah.  (2019).
Indonesia Kini Jadi Negara
Berpendapatan  Menengah  ke  Atas. Kompas.com. https://ekonomi.kompas.com/read/
2019/02/08/064308426/indonesia- kini-jadi-negara-berpendapatan- menengah-ke-atas World Bank. (2020). www.datacatalog.worldbank.org/da taset/gdp-ranking