E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 1, N O . 2, 2017
Prodi Ekonomi Syariah Volume 1, No. 2
Juli-Desember 2017
Halaman: 62-70

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Aplikasi Wadhiah Yad Amanah dan Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan
Syariah

## Rina Desiana, Awang Darmawan Putra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Institut Agama Islam Sahid Bogor
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 Juli 2017 Revisi 3 Agustus 2017
Diterima 2 Oktober 2017

## Kata Kunci:
Wadhiah yad amanah
Wadhiah yad dhamanah Perbankan Syariah
A B S T R A C T
In  Islamic  banks,  the  collection  of  funds  from  the  public  is  carried  out  according to  one  of  the principles,  namely wadhiah. Wadhiah is one of the principles used by Islamic banks in mobilizing public funds. Wadhiah is a pure deposit that can be taken at any time if the owner wishes. In general, wadhiah consists of two types, namely: yad al amanah and yad dhamanah. This study discusses the theoretical application of the two forms of wadhiah applied to Islamic banking. The form of this research is descriptive qualitative with a study of theories and phenomena that occur. The results of this study explain that in the Islamic banking system, the wadhiah yad amanah contract is actually applied to its safe deposit box product, but because of the rental of space in the product, the contract turns into a lease or ijarah  contract.  Whereas  in  wadhiah  yad  dhamanah  contracts,  sharia  banking  is  applied  in  the  form  of  savings account products and checking accounts.
A B S T R A K
Dalam  Bank  Syariah  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  prinsipnya,  yaitu wadhiah.  Wadhiah  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  digunakan  Bank  Syariah  dalam  memobilisasikan  dana masyarakat. Wadhiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum wadhiah terdiri dari dua jenis, yaitu: yad al amanah dan yad dhamanah. Penelitian ini membahas secara teori aplikasi  kedua  bentuk  wadhiah  yang  diterapkan  pada  perbankan  syariah.  Bentuk  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  studi  telaah  terhadap  teori  dan  fenomena  yang  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa dalam sistem perbankan syariah, akad wadhiah yad amanah sebenarnya diterapkan pada produknya safe deposit box,  tetapi  karena  adanya  penyewaan  tempat  dalam produk  tersebut,  maka akad tersebut berubah  menjadi  akad sewa  menyewa  atau  ijarah.  Sedangkan  pada  akad  wadhiah  yad  dhamanah,  pada  perbankan  syariah  diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan dan rekening giro.

## 1. PENDAHULUAN
Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yakni  bahwa  Prinsip  Syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UU Perbankan Syariah 2008: 92).
Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan operasinya dengan system hukum Islam (Syariah). Fungsinya sama dengan  bank  konvensional  yaitu  menghimpun  dana,  menyalurkan  dana,  dan  jasa  keuangan  lainnya,  tetapi  yang  membedakan adalah  cara  operasi,  produk,  kesempakatan  atau  akad,  dan  sistemnya.  Sesuai  ketentuan  dalam  perundang-undangan  bahwa hanya  Bank  yang  diperkenankan  untuk  melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  secara  langsung.  Badan  usaha  lain termasuk  Lembaga  Keuangan  lain  seperti  Lembaga  Pembiyaan  ( Multi  Finance ),  Perusahaan  Penjaminan,  dan  Perusahaan Pegadaian,  sumber  dananya  diperoleh  dari  pemodal  atau  Bank.  Sedangkan  Koperasi  sumber  dananya  berasal  dari  anggota. Produk  perbankan  syariah  di  bidang  penghimpunan  dana  dalam  bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan,  dan  atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori, 2010: 55)
Dalam Bank Syariah penghimpuna dana dari masyarakat yang dilakukan dengan salah satu prinsipnya, yaitu wadhiah. Wadhiah merupakan salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasikan dana dalam masyarakat. Wadhiah
merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum wadhiah terdiri dari dua jenis, yaitu: yad al amanah dan yad dhamanah. Yad al amanah diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti safe deposit giro . Sementara yad dhamanah diterapkan pada rekening giro (Antonio, 1999: 249).
Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat komparasi antara wadhiah yad amanah dan wadhiah yad dhamanah. Dan dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang terdapat pada DSN-MUI dan menyesuaikannya dengan praktek pada perbankan syariah.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Wadhiahi
Pengertin wadhiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, dalam bahasa Arab yaitu كﱰﻟا berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain (Zuhaili, 2010: 37). Maka definisi wadhiah adalah meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah wadhiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 58).
Dalam buku pintar ekonomi syariah dikatakan bahwa wadhiah adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga dan wadhiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan  saja si penyimpan menghendakinya (Sholihin, 2010: 882).
Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam (Wiriso, 2009: 113).
Ada dua definisi wadhiah yang dikemukakan ahli fiqih. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadhiah dengan, “Mengikutsertakan  orang  lain  dalam  memelihara  harta,  baik  dengan  ungkapan  yang  jelas,  melalui  tindakan,  maupun  melalui isyarat.” Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’I, dan Madzhab Hambali (jumhur ulama), mendefinisikan wadhiah dengan, “Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu” (Sjahdeini, 2007: 56).
Wadhiah disyaratkan dalam Islam dan hukumnya boleh. Adapun landasan hukum diperbolehkannya termaktub dalam al- Quran, Sunnah Rasulullah Saw, dan Ijma’ ulama, yaitu:
اَهِل ۡهَأ َٰٓﱃِإ  ِتَٰنَٰمَ ۡﻷٱ ْاوﱡدَؤُـت نَأ ۡمُكُرُمَۡ َﱠٱ ﱠنِإ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (An-Nisa: 58). ﻀۡﻌَـﺑ مُﻜُﻀۡﻌَـﺑ َﻦِمَأ ۡنِﺈَﻓ ا ِّدَؤُـﻴ ۡلَـﻓ ُِﲤۡؤٱ يِﺬﱠﻟٱ ۥُﻪَﺘَـنَٰمَأ َﻦ
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Al-Baqarah: 283).
Ibnu mas’ud menafsirkan kata “amanat” pada ayat di atas mencakup perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, mandi besar ( junub ), puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta menjaga titipan. Maka segala bentuk ibadah kepada Allah atau perbuatan amanat yang berkaitan dengan orang lain wajib ditunaikan. Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa pejuang yang gugur syahid , dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali masih memiliki tanggungan amanat.
Rasulullah Saw bersabda:
(يﺬمﱰﻟاو دواد ﻮﺑأ ﻩاور) ﻚﻧاﺧ ﻦم ﻦﲣ ﻻو ﻚنﲤءا ﻦم ﱃإ ﺔﻧامﻷا دأ : ملﺳو ﻪﻴلﻋ ﷲ ﻰلﺻ ﷲ لﻮﺳر لاﻗ “Tunaikan  amanah  orang  yang  memberi  amanah  kepadamu  dan  janganlah  kamu  menghianati  orang  yang menghianatimu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad).
Dalam  ijma’  para  tokoh  ulama  Islam  sepanjang  zaman  telah  berijtihad  terhadap  legitimasi wadhiah,  karena  kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, dan mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang.
Berdasarkan ayat dan hadits tersebut diatas, dan terdapatnya ijtihad para ulama terhadap legitimasi wadhiah, maka akad wadhiah (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah (541-620H/1147- 1223 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadhiah telah menjadi ijma’ ‘amali (consensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya (Haroen, 2007: 246). Menurut Hanafiyah, rukun wadhiah terdiri atas ijab qabul. Yakni pemilik asset berkata, “Aku titipkan barangku ini kepada engkau,  atau  jagalah  barang  ini,  atau  ambillah  barang  ini  dan  jagalah”.  Kemudian  pihak  lain  menerimanya  (Djuani,  2015:  174).
Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadhiah terdiri atas (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 59):
a. Pihak yang berakad:
1) Orang yang menitipkan ( muwaddi’ )
2) Orang yang dititipi barang ( wadii’ )
b. Objek yang diakadkan:
1) Barang yang dititipkan ( wadhiah )
c. Shigat
1) Serah ( ijab )
2) Terima ( qabul )
Syarat yang ada dalam akad wadhiah adalah syarat-syarat yang melekat dalam akad wakalah, yakni baligh , berakal dan rusyd (cerdas).  Untuk  wadhiah  (barang  titipan),  disyaratkatkan  harus  bisa  dipegang  atau  tetap  dalam  genggaman  tangan seseorang. Tidak bisa berupa burung yang sedang terbang atau mutiara yang jatuh di dasar lautan. Adapun syarat-syarat dalam transaksi wadhiah adalah (Dahlan, 2012: 124).
a. Pihak yang berakad:
1) Cakap hukum
2) Suka rela ( ridha ), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksadi bawah tekanan
b. Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip ( muwaddi’ )
c. Shigat
1) Jelas apa yang dititipkan
2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain
Menurut  jumhur  ulama,  syarat  akad  wadhiah  adalah  bahwa  barang  titipan  itu  jelas  dan  boleh  dikuasai  ( al-qabdh ). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan  tidak dapat dikuasai  orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititip tidak dapat diminta pertanggungjawaban di mahkamah (Haroen, 2007: 247).
Wadhiah adalah jenis akad yang unsur resiko penipuannya cukup besar. Maka, pihak-pihak yang melakukan akad harus benar-benar mengerti tentang apa yang akan terjadi terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Maka, di samping bagi pihak- pihak yang melakukan akad disyaratkan untuk aqli, baligh juga disyaratkan al-rusyd (cerdas), dalam pengertian dapat membedakan baik-buruk, manfaat- madlarat .
Berbeda  dengan  jumhur  ulama’  Imam  Abu  Hanifah menganggap  boleh  bagi  anak  yang  belum baligh melakukan  akad wadhiah , asalkan mendapatkan izin walinya. Akan tetapi sama dengan jumhur ulama’ ia menganggap tidak boleh orang yang tidak berakal melakukan akad wadhiah (Afandi, 2009: 196).

## Sifat Akad Wadhiah Menurut Para Ulama
Dilihat dari segi sifat akad wadhiah, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad wadhiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan kad. Wadhiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadhiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak  dari wadi’ .  Jika  ia  tidak  menginginkannya,  maka  tidak  ada  keharusan  untuk  menjaga  titipan.  Ketika  kontrak  wadhiah  telah disepakati olek kedua pihak, pemilik asset memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari meraka dan meminta asset mereka kembali, maka asset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga dua orang sebagai pihak penitip datang untuk mengambilnya kembali.
Pada  dasarnya  wadhiah  berfungsi  untuk  penitipan  barang  saja,  karena  pada  zaman  Rasulullah  Saw  tujuan-tujuan wadhiah hanya demikian, tetapi tetap pada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang  digunakan  sebagai  wadhiah  dikembalikan  seutuhnya  kepada  pemilik  (Ali,  2008:  24).  Oleh  karena  itu,  wadhiah  dalam pengertian teknikal adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga benda yang disimpan tersebut tidak  boleh  digunakan  pada  dasarnya,  tetapi  jika  pemilik  mengizinkan  untuk  digunakan,  maka  penyimpanan  boleh  saja menggunakannya,  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dapat  dimanfaatkan  oleh  penyimpan.  Namun  jika  terjadi  kerugian  maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  tata  cara  penjagaan  asset  yang  dititipkan.  Menurut  Hanafiyah,  asset  tersebut  harus dijaga sebagaimana harta kekayaan pribadi yang dimiliki, bisa dilakukan oleh diri pribadi penerima titipan, atau kepada keluarga dan  kerabat  yang  berada  di  bawah  control  dia  ( coverage  of  control ).  Menurut  Malikiyah,  asset  titipan  hanya  boleh  dijaga  oleh penerima titipan dan keluarga terdekatnya, yakni istri dan anaknya, serta pembantu yang telah lama mengabdi kepadanya. Menurut Syafiiyah, asset titipan harus dijaga oleh diri pribadi penerima titipan, bukan orang lain. Karena penitip menitipkan barang kepada dirinya, bukan orang lain. Jika ingin dilimpahkan kepada keluarga dan kerabat, harus mendapatkan izin dari penitip (Djuani, 2015: 175).
Pada  dasarnya  para  ulama  fiqh  juga  bersepakat  bahwa  status  wadhiah  di  tangan  orang  yang  dititipi  bersifat  amanah, bukan  dhamanah, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama  penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi,  kecuali  kerusakan  itu  dilakukan  secara  sengaja  atau  kelalaian  orang  yang  dititipi.  Dan  apabila  dalam  akad  wadhiah disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, sekalipun kerusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal (Haroen, 2007: 248). Akibat lain dati sifat amanah yang melekat pada akad wadhiah adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu.
Berkaitan dengan sifat akad wadhiah sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT, para ulama fiqh juga membahas tentang penerima titipan berkewajiban untuk mengganti asset titipan dan perubahan sifatnya dari amanah menjadi dhamanah (ganti rugi). Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan, yaitu:
a. Penerima  titipan  tidak  menjaga  asset  sebagaimana  mestinya,  jika  terjadi  kerusakan,  maka  ia  berkewajiban menggantinya.  Jika  penerima  melihat  orang  yang  berusaha  mencuri  asset  tersebut,  dan  ia  mampu  untuk menghentikannya, maka ia juga berkewajiban menggantikanya.
b. Ketika penerima titipan menitipkan kembali asset titipan bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandate untuk menjaganya, maka akad wadhiah berubah menjadi yad dhamanah . Artinya, penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan. Menurut Abu Hanifah dan Hanabalah, ketika asset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah penerima titipan yang pertama.
c. Ketika pihak kedua melakukan pengrusakan terhadap asset titipan, maka pemilik berhak memilih, meminta ganti dari  pihak  pertama  atau  kedua.  Jika  pihak  pertama  berkenan  untuk  mengganti,  maka  ia  memiliki  hak  untuk menerima  ganti  rugi  dari  pihak  kedua.  Namun  jika  pihak  kedua  telah  menggantikannya,  maka  ia  tidak  berhak menuntut ganti rugi dari pihak pertama. Dengan alasan, pihak kedua-lah yang melakukan pengrusakan.
d. Ketika penerima titipan memanfaatkan asset titipan, maka akad wadhiah berubah menjadi yad dhamanah . Menurut Malikiyah,  Syafiiyah,  dan  Hanabalah,  ketika  asset  mengalami  kerusakan  setelah  dimanfaatkan,  waluapun disebabkan  oleh force  mejeur ,  ia  tetap  harus  mengganti,  karena  ia  telah  berani  untuk  memanfaatkan  asset tersebut.
e. Jika penerima titipan mencampurkan asset titipan dengan asset pribadi, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya, maka status wadhiah berubah menjadi yad dhmanah . Jika asset tersubut berupa uang, dan ia campur dengan uang pribadi, maka ia berkewajiban menggantikannya, karena ia telah menyalahi makna wadhiah .
f. Orang yang dititipi mengingkari wadhiah . Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedang ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqh.
g. Barang titipan dibawa berpergian ( as-shafar ). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang titipannya tersebut.
Menurut Malikiyah, akad wadhiah akan berubah dari yad amanah menjadi yad dhamanah, ketika (Djuani, 2015: 177):
a. Asset  titipan  diberikan  oleh  penerima  titipan  kepada  orang  lain  tanpa  adanya  alasan  atau  udzur  syar’i  yang diperbolehkan.
b. Asset titipan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan dari satu rumah ke rumah lain yang masih satu wilayah.
c. Asset titipan dicampur dengan asset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
d. Asset titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
e. Asset titipan disia-siakan dan dirusak, tidak dijaga sebagaimana mestinya.
f. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik asset.
Menurut Abu Hanifah, jika asset titipan diproduktifkan  oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka  ia berhak atas profit tersebut, dan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Menurut ulama lain, keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asset. Penerima titipan berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga asset yang dititipkan,
karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik asset.
Berdasarkan  fatwa wadhiah yaitu  salah  satunya  adalah wadhiah  yad  dhamanah ,  dana  titipan  dapat  dikelola  oleh pemegang amanat, dengan konsekuensi siap menjamin atau bertanggung jawab. Sehingga akad yang semestinya berlaku di dalam akad wadhiah adalah pinjaman ( qardh ).
Pendapat tersebut didukung dengan adanya dua karakteristik yang melekat dalam prinsip qardh . Pertama, orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi atas dana tersebut, dengan catatan, ia harus mampu mengembalikan dana  tersebut  ketika  dibutuhkan  pemiliknya. Kedua ,  dana  yang  dititipkan  menjadi  tanggung  jawab  mutlak  penerima  pinjaman ( mustaqridh ),  ia  berkewajiban  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  kepada  pemiliknya  (Djuani,  2015:  188).  Dua  karakteristik  ini melekat dalam dana yang dititipkan nasabah kepada pihak perbankan.
Fenomena ini pernah dialami oleh Zubair bin ‘Awwam. Masyrakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya denga tujuan melimpahkan penjagaan dan pemeliharaan. Tapi Zubair tidak mau atau  tidak rela jika ia tidak diberi hak untuk mentransaksikannya. Dengan catatan Zubair akan meminjam harta tersebut kembali pada pemiliknya. Sehingga dalam  penerimaan  barang  titipan,  Zubair  tidak  mengakui  akad wadhiah ,  ia  mengatakan  “tidak,  ini  adalah  pinjaman”  (Shahih Bukhari).
Berdasarkan pernyataan tersebut, akad yang terjadi antara pemilik dana dengan Zubair adalah akad pinjam meminjam ( qardh ), bukan wadhiah . Walaupun pemilik dana tidak pernah memiliki niat untuk membantu dan meminjamkan dananya kepada Zabair, selain hanya untuk dititipkan dan dijaga, tidak lebih. Sama halnya yang terjadi pada saat ini, bahwa para nasabah yang menitipkan dananya pada bank dengan akad wadhiah , pada dasarnya hanya ingin menitipkan dananya agar dijaga dan dipelihara oleh pihak bank, akan tetapi pihak bank tidak akan mendiami dana tersebut, maka dana tersebut akan diproduktifitaskan, dengan kata lain bahwa dana nasabah yang dititipkan adalah sebagai pinjaman bank kepada nasabah. Dengan syarat ketika nasabah ingin mengambilnya kembali maka bank harus bersedia mengembalikannya secara utuh.
Dalam perkembangan konsep wadhiah di berbagai dunia Islam dijumpai berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak- pihak yang terlihat pun semakin beragam. Prinsip wadhiah untuk simpanan pada perbankan syariah dianggap sebagai titipan murni, karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Titipan ini dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanannya itu dalam operasi bank tetapi tidak disebutkan pada saat awal akad, dan dapat juga dikenakan biaya penitipan (Purwataatmadja, 1993: 10).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan studi telaah. Data-data bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan lainnya. Data primer yaitu bersumber dari buku-buku mengenai Akad Wadhiah, lalu dikaji dengan menelaah fenomena yang terjadi.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Akad Wadhiah Yad Amanah Pada Perbankan Syariah
Wadhiah  yad  amanah,  titipan  dimana  penerima  titipan  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  titipan  tersebut  sampai diambil kembali oleh penitip. Pada keadaan ini barang yang dititipkan merupakan bentuk amanah belaka dan tidak kewajiban bagi wadi’ untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaiannya. Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits (Antonio, 2001: 86):
“Jaminan  pertanggungjawaban  tidak  diminta  dari  peminjam  yang  tidak  menyalahgunakan  (pinjaman)  dan  penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”
Dalam perbankan syariah wadhiah yad amanah merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya.  Nasabah  dapat  sewaktu-waktu  mengambil  barang  yang  dititipkannya.  Dalam  contoh  produk  perbankan adalah safe  deposit  box (Purnamasari  dan  Suswinarno,  2011:  27). Safe  deposit  box (SDB) merupakan  jasa-jasa  Bank  yang diberikan kepada para nasabahnya. Safe deposit box (SDB) berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau barang-barang berharga (Ibrahim. 2004: 128).
Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari:
Amir  seorang  tinggal  di  Jakarta  ingin  pergi  ke  Bandung  dengan  mempergunakan  Kereta  Api.  Untuk  menuju stasiun  Gambir Jakarta ia mempergunakan sepeda motor. Sesampainya di stasiun Gambir, Amir kemudian  menitipkan sepeda motor pada tukang pakir, dan atas penitipan tersebut Amir membayar biaya pakir. Tukang pakir harus menjaga amanah dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan sepada motor Amir.
Contoh  tersebut  merupakan  ilustrasi  wadhiah  yad  amanah,  yang  dalam  perbankan  syariah  diaplikasikan  pada  produk  safe deposit box. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari barang yang ada pada safe
deposit box tersebut, sebagai imbalan bank syariah menerima fee .
Namun jika pihak penerima titipan meminta pembayaran administrasi untuk barang yang dititipkan, seperti penjelasan diatas yaitu pada produk safe deposit box , maka akad wadhiah yad amanah tersebut berubah menjadi akad sewa-menyawa (ijaroh).  Karena  dengan  dibayarkannya  uang  penitipan  barang,  seolah-olah  penitip  menyewa  suatu  tempat  penitipan,  dan karenanya penerima titipan harus bertanggung jawab dan menjaga keamanan dari barang yang dititipkan, dan penerima titipan tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak (Ibrahim. 2004: 29).
Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng- idle -kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan  untuk  kemudian  mempergunakan  hartanya  tersebut  dengan  catatan  ia  menjamin  akan  mengembalikan  asset  tersebut secara  utuh.  Dengan  demikian,  ia  bukan  lagi  yad  amanah,  tetapi  yad  dhamanah,  yang  bertanggung  jawab  atas  segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

## Akad Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa wadhiah yad amanah dapat berubah menjadi wadhiah yad dhamanah. Wadhiah yang dapat berubah tersebut yaitu wadi’ harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadhiah. Wadhiah yad dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan (Wiriso, 2009:  114).  Sebagai  imbalan,  si  penyimpan  mendapat  jaminan  keamanan  terhadap  hartanya,  demikian  juga  mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya.
Dalam  prakteknya  pada  perbankan  syariah,  dana  yang  dititipkan  boleh  digunakan  oleh  bank  yang  bertindak  selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan atau membayar yang dititipkannya itu. Demikian bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance , tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank (Antonio, 2001: 87).
Hal  ini  sejalan  dengan  sabda  Rasulullah  SAW,  yang  meriwayatkan  dari  Abu  Rafie  bahwa  Rasulullah  SAW  pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikannya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata, “ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR Muslim). Mengacu pada pengertian wadhiah yad dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadhiah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan). Pemilik  rekening  giro  wadhiah  dan  pemilik  rekening  tabungan  wadhiah  menitipkan  dananya  kepada  bank  syariah. Untuk itu pemegang rekening wadhiah harus membayar biaya penitipan dan bank syariah sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan imbalan yang disebut bonus kepada penitip dengan syarat (Wiriso, 2009: 115):
1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogative) dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nomkinal (tidak ditetapkan dimuka).

## Aplikasi Wadhiah Pada Perbankan Syariah Secara Umum
Titipan  merupakan  jasa  perbankan  yang  sangat  diperlukan  masyarakat  dalam  transaksi  keuangan.  Ia  merupakan harta yang dititipkan pemiliknya kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah pejanjian bahwa pemilik dana berhak untuk menarik  sebagian atau seluruh dana  yang dimiliki, kapan saja diperlukan.
Dalam  praktik  perbankan  syariah,  dana  pihak  ketiga  atau  dana  yang  dititipkan  nasabah  kepada  bank,  tidak  akan dibiarkan begitu saja. Namun, dana tersebut dikumpulkan dalam sebuah pool of fund , dan diinvestasikan untuk mendapatkan return  atau  keuntungan  dari  nasabah  yang  membutuhkan  dana  untuk  menjalankan  aktivitas  bisnis.  Untuk  itu,  dana  yang dititipkan tersebut, tidak bisa dianalogkan dengan konsep wadhiah dalam term ulama fiqh.
Dari  definisi  dan  penjelasan  sebelumnya,  jenis  produk  perbankan  yang  dapat  diaplikasikan  dengan  menggunakan akad wadhiah adalah giro dan tabungan, yang akan dibahas berikut ini:
1. Giro Wadhiah
Giro  adalah  simpanan  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan  cek,  bilyet  giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (Abdulkadir dan Murniati, 2004: 50). Karena giro bank
pada  dasarnya  adalah  penitipan  dana  masyarakat  di  bank  untuk  tujuan  pembayaran  dan  penarikannya  dapat  dilakukan setiap saat, hal ini sesuai dengan UU No.7 tahun 1992. Artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 61).
Sesuai dengan fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadhiah. Dan ketentuan umum giro berdasarkan wadhiah adalah (DSN, 2014: 46):
a. Bersifat titipan
b. Titipan bisa diambil kapan saja ( on call )
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank
Selanjutnya  bank  syariah  memberlakukan  giro  sebagai  titipan  wadhiah  yad  dhamanah.  Dana  titipan  ini  dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank. Tetapi bank punya kewajiban untuk membayarnya setiap saat, jika nasabah mengambil titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat meneriam imbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh di perjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.
2. Tabungan Wadhiah
Bentuk dana pihak ke-3 lainnya yang dapat dikelompokkan kedalam titipan  atau wadhiah yad dhamanah adalah rekening  tabungan.  Menabung  pada  perbankan  baik  konvensional  maupun  syariah  pasti  dikenal  dengan  istilah  rekening. Rekening adalah daftar catatan transaksi antara nasabah dan bank. Rekening ini di dalam bahasa Arab dinamakan al-hisab al-jari (perhitungan yang berjalan), atau dikenal dalam bahasa ekonomi dengan account . Dikatakan al-hisab al-jari karena terus bertambah atau berkurang.
Rekening  tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  tertentu  yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
Sesuai dengan undang-undang no.21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 menjelaskan sebagai berikut (Wiriso, 2009: 130):
Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadhiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Tabungan dalam wadhiah yad dhamanah adalah titipan nasabah kepada bank yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha  riil  sepanjang  dana  tersebut  belum  diambil  kembali  oleh  pemilik  dana  tersebut.  Mengingat  dana  tersebut  dapat dikelola, maka sepantasnya bank memberikan kelebihan berupa bonus kepada muwaddi’ , meski tidak ada larangan untuk tidak memnerikan bonusnya, dengan syarat tidak terdapat perjanjian pemberian bonus pada saat akad berlangsung. Dan sesuai dengan fatwa DSN no.02/DSN-MUI/IV/2000, bahwa tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadhiah. Sesuai fatwa tersebut maka ketentuan umum tabungan berdasarkan wadhiah adalah (DSN, 2014: 52):
a. Bersifat simpanan
b. Simpanan bisa diambil kapan saja ( on call ) atau berdasarkan kesepakatan
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank
Rekening  tabungan  seperti  ini  pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  giro  yang  dapat  ditarik  setiap  saat,  yang membedakannya hanya mekanisme penarikannya saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanannya sama dengan giro, maka  aturan  tentang  pemberian  bonus  atau  imbalan  lainnya  pun  rekening  tabungan  sama  dengan  rekening  giro.  Pada rekening  tabungan,  bank  dapat  membebankan  kepada  nasabah  biaya  administrasi  berupa  biaya-biaya  yang  terkait langsung  dengan  biaya  pengelolaan  rekening,  antara  lain  biaya  materai,  cetak  laporan  transaksi,  dan  saldo  rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
Wadhiah  pada  prinsipnya  hanyalah  merupakan  akad  tolong menolong  tanpa  ada  imbalan  jasa.  Di  samping itu, uang yang dititipkan di bank, biasanya digunakan oleh pihak bank sehingga dengan demikian ia mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini, biasanya dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan atau kebijakan bank. Kemudian, biaya administrasi untuk barang di bank harus dikeluarkan  oleh pihak yang menitipkan uang  atau barangnya, sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada bank (Haroen, 2007: 250).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Wadhiah  adalah  salah  satu  produk  bank  syariah  yang  berarti  penitipan  dana  antara  pihak  pemilik  dana  dan  pihak penerima  titipan  yang  dipercaya  untuk  menjaga  dana  tersebut.  Akad  wadhiah  tersebut  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  wadhiah  yad amanah dan wadhiah yad dhamanah. Dalam sistem perbankan syariah, akad wadhiah yad amanah sebenarnya diterapkan pada produknya safe deposit box , tetapi karena adanya penyewaan tempat dalam produk tersebut, maka akad tersebut berubah menjadi akad sewa menyewa atau ijarah.
Sedangkan  pada  akad  wadhiah  yad  dhamanah,  pada  perbankan  syariah  diterapkan  dalam  bentuk  produk  rekening tabungan dan rekening giro. Dalam hal ini pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, selama bank mampu membayar kembali kepada nasabah ketika nasabah menarik dananya kembali kapanpun dia kehendaki. Karena hanya menitipkan dananya, nasabah tidak  berhak  mendapatkan  hasil  apa  pun,  dan  bank  tidak  berkewajiban  memberikan  hasil  dari  penitipan  dana  tersebut,  kecuali terdapat kebijakan bank kepada nasabah untuk memberikan bonusnya, dengan syarat bonus tersebut tidak ditentukan.
Menurut mayoritas ulama fiqh, titipan dana yang terdapat dalam perbankan konvensional merupakan refleksi dari bentuk pinjaman, baik ia berupa giro, tabungan ataupun deposito. Pihak perbankan memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang diterima,  ia  berkewajiban  untuk  mengembalikan  dana  ketika  nasabah  berkeinginan  untuk  menariknya.  Hal  ini  berbeda  dengan prinsip wadhiah, di mana pihak perbankan hanyalah bertindak sebagai penerima amanah, bukan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan.
Menurut  ulama  kontemporer,  tidak  semua  dana  yang  dititipkan  kepada  pihak  perbankan  dianggap  sebagai  pinjaman, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk tabungan dan deposito, dana yang dititipkan nasabah kepada pihak bank bisa dianggap sebagai pinjaman. Dengan alasan, nasabah tidak memiliki hak untuk menarik seluruh dana yang dimiliki dalam rekening secara simultan. Namun harus memerhatikan term dan kondisi yang dipersyaratkan. Hal ini yang menyebabkan dana tersebut lebih tepat dianggap sebagai pinjaman.
Berbeda dengan dana yang dititpkan dalam rekening giro, nasabah memiliki hak secara mutlak untuk menarik dananya kapan pun ia membutuhkan. Dalam rekening ini, dana yang dititipkan tidak tergolong sebagai dana yang diinvestasikan oleh pihak bank. Akan tetapi, dana tersebut dititipkan hanya untuk dijaga dan diamankan hingga waktu dibutuhkannya. Dan apabila pihak bank mencampur dana tersebut kedalam dana investasi, maka dana tersebut tetap dianggap sebagai titipan atau wadhiah, karena hal itu dilakukan berdasarkan izin dari nasabah pemilik dana.

## Saran
Penitipan dana pada pihak perbankan merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatan maslahah (keuntungan). Bagi pihak bank, ia dapat memproduktifitaskan atau menggunakan dana tersebut untuk investasi. Sedangkan nasabah, mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang dititipkan. Jika tidak ada jaminan ini, maka nasabah tidak akan berani untuk menitipkan dananya.
Dengan demikian praktek akad wadhiah pada perbankan  syariah untuk para nasabah  adalah akad yang tepat, karena nasabah  menitipkan  hartanya  dengan  tujuan  agar  harta  tersebut  dijaga  dan  dipelihara  oleh  pihak  bank  tanpa  mengharapkan penambahan.  Sedangkan  untuk  pihak  bank  akad  yang  tepat  adalah  akad qardh ,  karena  dalam  hal  ini  bank  meminjam  dana nasabah untuk diinvestasikan. Maka diharapkan DSN-MUI meninjau kembali akad yang digunakan bank dalam menggunakan atau memproduktifitaskan dana nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Yazid. (2009). Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Logung Pustaka) Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah . (Jakarta: Sinar Grafika) Dahlan, Ahmad. (2012). Bank Syariah: Teoritik, Praktik, dan Kritik . (Yogyakarta: Teras) Dewan Syariah Nasional-MUI. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah . (Jakarta: Erlangga) Devita Purnamasari, Irma & Suswinarno. (2011). Akad Syariah . (Bandung: Kaifa) Djuwaini, Dimyauddin. (2015). Pengantar Fiqh Muamalat , Cet III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Ghofur Anshori, Abdul. (2010). Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam). (Yogyakarta: UII Press) Haroen, Nasrun. (2007). Fiqih Muamalat . (Jakarta: Gaya Media Pratama) Ibrahim, Johannes. (2004). Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif . (Bandung: Utomo) Ifham Sholihin, Ahmad. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Lubis, Suhrawardi K & Wajdi, Farid. (2012). Hukum Ekonomi Islam . (Jakarta: Sinar Grafika)
Muhammad, Abdulkadir & Murniati, Rilda. (2004). Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan . (Bandung: Citra Aditya Bakti) Perwataatmadja,  Karnaen  A.  (1993). Bank  Tanpa  Bunga:  Peluang  dan  Strategi  Bank  Tanpa  Bunga  dengan  Sistem  Bagi  Hasil (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan di Indonesia . (Yogyakarta: Mitra Gama Widya) Remy Sjahdeini, Sutan. (2007). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia . (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia.  (2001). Bank  Syariah:  Konsep,  Produk,  dan  Implementasi Operasional . (Jakarta: Djambatan) UU Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 Th. 2008) , 2008, (Jakarta: Sinar Grafika) Syafi’I Antonio, Muhammad. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik . (Jakarta: Gema Insani) _________________________ (1991). Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. (Jakarta: Tazkia Institute) Wiriso. (2009). Produk Perbankan Syariah . (Jakarta: LPFE Usakti) Zuhaili, Wahbah. (2010). al-Fiqhu’l Islami Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani), jilid V.