Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 179

## HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

## Jamiliya Susantin
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan

## Abstract
Kajian  hukum  islam  ini  memfokuskan  pada  hukum  keluarga  dimana polarisasi  dalam  rumah  tangga  yakni  antara  suami  dan  istri  dalam keluarga  dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam:  (i)  hubungan kepemilikan,  yang  secara  finansial  maupun  emosional,  istri  dianggap sebagai  milik  suami;  (ii)  hubungan  pelengkap,  yaitu  peran  istri  sebagai pelengkap  dari  kegiatan  suami;  (iii)  hubungan  hirarkial,  yaitu  suami sebagai  atasan  dan  tuan  di  rumahnya,  sementara  istri  sebagai  bawahan dan  kawula;  (iv)  hubungan  kemitraan,  yaitu  suami  melakukan  peran publik  dan  domestik,  yaitu  meskipun  suami  berperan  utama  sebagai pencari  nafkah,  dalam  hal-hal  yang  menjadi  urusan  rumah  tangga  istri, suami  mampu  melakukannya.  Namun,  Ketika  realitas  kehidupan masyarakat  industrial-modern  yang  didominasi  oleh  keluarga  inti menuntut  kaum  perempuan  untuk  ikut  bekerja  dalam  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga,  maka  realitas  yang  demikian  ini  akan menimbulkan  tuntutan  pembaruan  dalam  penerapan  hukum  keluarga Islam sehingga lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Keywords : Hubungan, Hukum Islam, Sosial Budaya.

## A. Pendahuluan
Islam  diyakini  sebagai  agama  yang  universal,  tidak  terbatas  oleh ruang  dan  waktu.  Al-Qur‟an  sendiri  menyatakan  bahwa  ajaran  Islam berlaku  untuk  seluruh  umat  manusia.  Oleh  karena  itu,  Islam  seharusnya dapat diterima oleh  setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi  dan  kondisi  dimana  manusia  itu  berada.  Islam  dapat  berhadapan
180 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
dengan  masyarakat  modern,  sebagimana  ia  dapat  berhadapan  dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan  tantangan  modernitasnya,  Islam  tentunya  dituntut  untuk  dapat menghadapi tantangan modernitas.
Amin Abdullah, dalam bukunya Falsafah Kalam di Era Postmodernisme , menyimpulkan  bahwa  peradaban  Islam  tidak  lain  merupakan  buah akumulasi  pergulatan  penganut  agama  Islam  ketika  berhadapan  dengan proses  dialektis  antara normativitas ajaran  wahyu  yang  pertama  dan historisitas pengalaman  kekhalifahan  manusia  dimuka  bumi  yang  selalu berubah-berubah. 1
Hubungan  tarik  menarik  antara  kedua  dimensi  tersebut,  selalu mewarnai  perjalanan  pemikiran  Islam  sepanjang  masa.  Sejauh  mana wibawa normativitas wahyu  yang  terbungkus  dalam  pengalaman  konkrit kesejarahan  manusia  di  suatu  masa  tertentu  dapat  di  perlakukan  untuk diamalkan  dalam  era  waktu  yang  lain.  Proses  dialektis  itu  senantiasa terjadi,  terlebih  seiring  dengan  mengembangnya  problematika  hidup  yang dihadapi manusia dan itu semua membutuhkan akan adanya pembaharuan hukum  Islam  sebagai  bentuk  jawaban  atau  solusi.  Dalam  konteks  ini  tak terkecuali  hukum  keluarga  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  terjelmakan dalan  UU.  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  juga  membutuhkan  pembaharuan  terkait  dengan  kondisi sosiologis, kultur dan kompleksitas persoalan hidup bangsa Indonesia yang selalu  bergerak  dinamis  kedepan.  Walaupun  mungkin  dulu  diawal  atau pada saat hukum keluarga tersebut dibentuk sedikit banyak dapat menjadi jawaban bagi tuntutan realitas sosial yang ada.

## B. Hukum Islam di Dunia Muslim
Dalam  penelitian  mengenai  pembaharuan  hukum  Islam  di  dunia Islam,  J.  N.  D  Anderson  dan  John  L.  Esposito 2 berkesimpulan  bahwa
1 M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme Cet. I, , (Yogjakarta : Pustaka pelajar, 1995), hal. v.
2 Amir Mualim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.7-17.
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 181
metode  yang  umumnya  dikembangkan  oleh  pembaharu  Islam  dalam menangani  isu-isu  hukum  masih  bertumpu  pada  pendekatan  yang ad-hoc dan terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip takhayyur 3 dan talfiq 4 . Akan tetapi, terlepas benar atau tidaknya kesimpulan kedua tokoh tersebut perlu ditelaah tentang kecenderungan hukum di negara-negara muslim masa kini.
Secara  garis  besar  sistem  hukum  yang  berlaku  didunia  Islam  atau yang mayoritas penduduknya Islam bisa dibagi menjadi tiga bagian 5 :
1) sistem yang masih memberlakukan syari‟ah sebagai hukum asasi (pokok) dan  berusaha  untuk  menerapkanya  dalam  segala  aspek  hubungan kemanusiaan secara utuh. Disini, hukum Islam dipahami secara tektual- literal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  teks-teks  hukum  (al-Quran dan  al-Hadits).  Contoh  hukum  keluarga  yang  diberlakukan  adalah otoritas  talak  hanya  dimiliki  oleh  kaum  lelaki,  pemberlakuan  poligami dan lain-lain. Diantara negara yang hingga kini mempertahankan model semacam ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.
2) sistem yang meninggalkan Syari‟ah dan menggantikanya dengan hukum yang  sama  sekali  sekuler.  Negara  muslim  yang  setidak-tidaknya  secara resmi,  telah  sama  sekali  berubah  menjadi  sekuler  adalah  Turki  yang sangat  berbeda  atau  bertolak  belakang  dengan  Arab  saudi.  Pada  tahun 1926  hukum  Swiss  ditetapkan  sebagai  pengganti  syari‟ah,  bahkan termasuk  mengenai  hukum  keluarganya,  monogami  diterapkan  sebagai pengganti  poligami;  dan  perceraian  berdasarkan  atas  ketetapan  hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang sama bagi suami atau istri yang berperkara  diterapkan  sebagai  pengganti  talak  yang  dijatuhkan  secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.
3) sistem  yang  mencoba  mengambil  jalan  moderat  diantara  dua  sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan
3 Takhayyur , adalah suatu metode yurisprudensi yang karena dalam situasi spesifik dibolehkan meninggalkan madzab hukumnya untuk mengikuti madzab lain.
4 Talfiq adalah suatu metode mengkombinasikan berbagai madzhab untuk membentuk peraturan tunggal.
5 Amir Mualim dan Yusdani,,,,, hal. 7
182 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
sistem  yang  sama  sekali  menolak  hukum  Islam.  Contoh  negara  yang berusaha  mengkompromikan  kedua  sistem  tersebut  adalah  antara  lain Mesir, Sudan, dan Yordania. Akan tetapi khusus dalam hukum keluarga yang  diterapkan  seringkali  porsi  yang  banyak  diberikan  adalah  hukum Islam sebagaimana dipahami oleh kelompok pertama.
Dari  ketiga  corak  aplikasi  hukum  Islam  didunia  muslim  diatas menunjukan  bahwa  perbedaan  sistem  dan  bentuk  pembaharuan  hukum Islam bukan hanya disebabkan oleh sistem politik yang dianut, melainkan juga  oleh  faktor  perbedaan  sejarah,  sosiologi  dan  kultur  masing-masing negara muslim tersebut.

## C. Hukum Islam dan Relitas Sosial
Pada  dasarnya  hukum  keluarga  didunia  Islam  sudah  menyangkup semua bidang yang menyangkut masalah keluarga, bahkan ketika seseorang sudah  tidak  ada  ikatan  keluarga  (cerai)  dalam  Islam  pun  masih  mengatur tata  cara  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami.  Salah satu  yang  menarik  untuk  dicermati,  bahwa  untuk  membentuk  fikih Indonesia,  Hasbi  menekankan  pentingnya  kesadaran  dan  kearifan  untuk melakukan  refleksi  historis  atas  pemikiran  hukum  Islam  pada  masa  awal perkembangannya.  Perspektif  ini  mengajarkan  bahwa  hukum  Islam  baru bisa  berjalan  dengan  baik  jika  ia  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat, yakni  hukum  yang dibentuk  oleh  kesadaran lingkungan,  atau dengan kebudayaan dan tradisi setempat.
Dalam hal inilah Hasbi mengkonsepsikan
bahwa mempertimbangkan  kehadiran  tradisi („urf) setempat  sebagai  acuan pembentukan sebuah format hukum Islam baru menjadi satu keniscayaan. 6
Konsepsi  ini  dilandasi  oleh  pemikiran  egalitarianisme  Islam  yang berkonsekuensi  bahwa  semua „urf 7 dalam  masyarakat  dapat  dijadikan sumber  hukum.  Dengan  demikian  hal  ini  menafikan „urf dari  masyarakat
6 Hasbi Ash-Shiddiqy, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966),42
7 Menurut Hasbi, „urf merupakan adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 183
Arab  saja  yang  bisa  menjadikan  pondasi  dalam  perumusan  hukum.  Bagi Hasbi,  semua „urf selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  ajaran  Islam dan  dalam  batas-batas  tertentu  dapat  diterima  sebagai  sumber  hukum Islam.
Selain  itu,  Abdurrahman  Wahid  juga  mengkonsepkan  adanya pribumisasi  Islam.  Pribumisasi  Islam  dimaknai  sebagai  upaya  untuk mengokohkan  kembali  akar  budaya  kita,  dengan  tetap  berusaha menciptakan  masyarakat  yang  taat  beragama. 8 Dalam  pemikirannya, Abdurrahman  Wahid    mencoba  memposisikan  Islam  dan  budaya  lain dalam posisi dialogis. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid menyatakan:
“… antara  Islam  dan  paham  pemikiran  lain  atau  budaya  lain berlangsung  proses  saling  mengambil  dan  saling  belajar.  Konsekwensi logis dari keterbukaan seperti ini adalah keharusan untuk mendudukkan Islam  hanya  sebagai  faktor  penghubung  antara  berbagai  budaya  lokal. Dalam  melayani  semua  budaya  lokal  itu  (akan)  menumbuhkan universalitas  pandangan  baru  tanpa  tercabut  dari  akar  kesejarahan masing-masing. 9 ”
Dengan  dasar  demikian,  Abdurrahman  Wahid  menolak  gerakan “Islamisasi”,  “Arabisasi”  atau  “formalisasi  ajaran  Islam  dalam  ranah budaya”.  Sejak  awal,  Abdurrahman  tidak  menjadikan  Islam  sebagai alternatif. Konsekwensinya, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas tersebut. Pada level ini, ia tidak  setuju  dengan pergantian  sejumlah kosakata ke  dalam  bahasa Arab,  seperti  ulang  tahun  diganti  dengan  „milad‟,  „selamat  pagi  diganti dengan „assalamu‟alaikum‟, „teman atau sahabat‟ diganti dengan „ikhwan‟, „sembayang‟ diganti dengan „shalat‟, dan  sebagainya. Proses yang terakhir ini disebutnya „Islamisasi‟ dan „Arabisasi‟.
Dari  kedua  gagasan  tersebut,  paling  tidak  dapat  ditarik  dua paradigma  penting  hukum  Islam  yang  harus  diambil  dalam  proses
8 Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam” dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh (ed.), Islam Menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M, 1989), 96.
9 Ibid.,92
184 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
membentuk  hukum  Islam  khas  Indonesia,  yaitu:  Pertama,  Kontekstual. Yakni  Islam  dipahami  sebagai  ajaran  yang  terkait  dengan  dimensi  zaman dan  tempat.  Konsekwensinya,  perubahan  zaman  dan  tempat  menjadi meniscayakan  untuk  melakukan  penafsiran  dan  ijtihad.  Dengan kemampuan  melakukan  adaptasi  inilah  sesungguhnya  Islam  bisa  benar- benar salih li kulli zaman wa makan.
Kedua,  menghargai  tradisi  lokal.  Karakter  ini  dibangun  dari kenyataan  sejarah  bahwa  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tradisi masyarakat  pra-Islam.  Bahkan  dalam  faktanya,  Islam  telah  mengadopsi tradisi-tradisi  lokal  yang  berkembang  di  masyarakat  Arab.  Dengan demikian, Islam memposisikan tradisi lokal bukan dalam posisi obyek yang harus ditaklukan, tetapi Islam memposisikannya dalam dimensi dialogis.

## D. Hukum Islam di Indonesia
Berlakunya hukum Islam di Indonesia  telah mengalami pasang surut seiring  dengan  politik  hukum  yang  diterapkan  oleh  kekuasaan  negara. Bahkan  di  balik  semua  itu,  berakar  pada  kekuatan  sosial  budaya  yang berinteraksi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik.  Namun demikian,  hukum  Islam  telah    menga1ami  perkembangan  secara berkesinambungan.  baik  melalui  jalur  infrastruktur  politik  maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.
Cara pandang  dan  interpretasi yang berbeda dalam  keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap  hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam  sudut  aplikasinya 10 .  M.  Atho  Mudzhar  misalnya  menjelaskan  cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi  menjadi  empat  jenis,  yakni  kitab-kitab  fiqh,  keputusan-keputusan
10 Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syari’ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan  ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 185
Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama 11 .
Keempat  faktor  tersebut  diyakini  memberi  pengaruh  cukup  besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam  sesungguhnya  telah  berlaku  sejak  kedatangan  pertama  Islam  di Indonesia,  dimana  stigma  hukum  yang  beriaku  dikategorikan  menjadi hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Barat.  Sedangkan  hukum  Islam dilihat  dari  dua  segi.  Pertama,  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  yuridis formal,  artinya  telab  dikodifikasikan  dalam  struktur  hukum  nasionai. Kedua,  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  normatif  yakni  hukum  Islam yang  diyakini  memiliki  sanksi  atau  padanan  hukum  bagi  masyarakat muslim untuk meiaksanakannya. Atas dasar itu, tulisan ini akan mengkaji hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  perspektif  pemikiran,  tradisi,  politik hukum dan produk hukum.

## E. Budaya

## 1. Pengertian Budaya
Budaya  seringkali  dijelaskan  sebagai  pikiran  karya,  dan  hasil karya manusia. 12 Raymond Williams mendefinisikan budaya dengan tiga ruang, yaitu; pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada  suatu  proses  umum  perkembangan  intelektual,  spiritual  dan estetis.  Kedua,  budaya  bisa  berarti  pandangan  hidup  tertentu  dari masyarakat  periode  atau  kelompok  tertentu.  Ketiga,  budaya  bisa merujuk  pada  karya  dan  praktik-praktek  intelektual,  terutama aktifitas  artistik. 13 Ketiga  bagian  tersebut  menggambarkan  bahwa wilayah budaya memiliki ruang yang sangat luas. Hal tersebut juga dapat  dilihat  dari  pemahaman  Peter  L  Berger  yang  mendefinisikan
11 M. Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan DitbinbaperaIslam, 1991), 21-30 12 Koentjataningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta:Gramedia,1974), 11
13 John Storey. Teori Budaya dan Budaya Top, Memetakan Lanskap Konseptual Cultual Studies. Terj. Elli El Fajri (Yogyakarta: Qalam, 2004), 2-3
186 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
budaya  sebagai  totalitas  produk-produk  manusia  baik  material maupun non material. 14
Dalam khazanah keislaman, budaya biasa dinamakan dengan „urf atau „adah . Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa „urf merupakan kebiasaan  dan  perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari yang  kemudian  dijadikan  adat  istiadat  turun  temurun,  baik merupakan  ucapan  dan  perbuatan,  baik  umum  maupun  khusus. 15
„urf tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia,  hingga memunculkan kaidah fikih “al-adah muhakkamah ”.
Dalam paradigma sebagian masyarakat, agama Islam dianggap sebagai agama yang lahir dengan membawa risalah baru. Dalam hal ini,  agama  Islam  dianggap  sebagai  sebuah  agama  yang  muncul untuk  merubah  seluruh  sistem  kebudayaan,  khususnya  Arab  pra- Islam.  Dalam  konsep  yang  ada,  masa  Arab  pra-Islam  seringkali dianggap  sebagai  masa  jahiliyah  (kebodohan).  Bila  masa  jahiliyah terkait  dengan  sistem  etika  sosialnya  yang  tidak  manusiawi, mungkin  bisa  dianggap  benar.  Akan  tetapi  bila  masa  jahiliyah ditujukan  untuk  seluruh  sistem  budaya  yang  berkembang  di masyarakat Arab, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
Dari fakta yang ada, banyak budaya yang ada pada masa pra- Islam diadopsi dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  agama  Islam  lahir  tidak  dalam  rangka menghilangkan  seluruh  kebudayaan  yang  berkembang  dan dijalankan  oleh  masyarakat  Arab  pra-Islam.  Nabi  Muhammad banyak  melegalkan  hukum  adat  masyarakat  Arab  pra-Islam, sehingga memberi tempat bagi praktek hukum adat di dalam sistem hukum  Islam. 16 Sebagai  bukti  hal  tersebut  adalah  adanya  konsep sunnah  taqririyyah  nabi  Muhammad.  Hal  ini  mengindikasikan
14 Peter L. Berger. Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial . Terj. Haryono (Jakarta LP3S,1994), Hal. 8 15 Yusuf Qardhawi, Keluwesan dan Keluasan Syari‟ah Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman. Terj. Tim Pustaka Firdaus. (Jakarta: Pustaka Firdaus,1996), 30 16 Majid Khadduri. Perang dan Damai dalam Hukum Islam . Terj. Kuswanto. (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002) 19
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 187
bahwa  Nabi  Muhammad  tidak  melakukan  perubahan  terhadap hukum  yang  berlaku  dimasyarakat  Arab  pra-Islam,  sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.
Pada  masa  sahabat  Nabi,  hukum-hukum  yang  dibangun  oleh para  sahabat  juga  senantiasa  memperhitungkan  budaya  yang berkembang  dimasyarakat.  Begitu  pula  dalam  pemikiran  ulama fikih,  gagasan-gagasan  yang  dibangunnya  juga  terpengaruh  oleh budaya lokal setempat yang berlaku.
Posisi  penting  manusia  dalam  mengindikasikan  bahwa sesungguhnya  persoalan  utama  dalam  memahami  agama  Islam adalah  bagaimana  memahami  manusia.  Persoalan-persoalan  yang dialami  manusia  adalah  sesungguhnya  persoalan  agama  yang sebenarnya.  Pergumulan  dalam  kehidupan  kemanusiaan  pada dasarnya  adalah  pergumulan  keagamaannya.  Para  antropolog menjelaskan  keberadaan  agama  dalam  kehidupan  manusia  dengan membedakan  apa  yang  mereka  sebut  sebagai common  sense dan religious atau mystical  event .  Dalam  satu  sisi common  sense mencerminkan  kegiatan  sehari-hari  yang  biasa  diselesaikan  dengan pertimbangan  rasional  ataupun  dengan  bantuan  teknologi, sementera  itu religious  sense adalah  kegiatan  atau  kejadian  yang terjadi di luar jangkauan kemampuan nalar maupun teknologi. 17
Penjelasan  lain  misalnya  yang  diungkapkan  oleh  Emile Durkheim tentang fungsi agama sebagai penguat solidaritas sosial 18 , atau Sigmund Freud yang mengungkap posisi penting agama dalam penyeimbang gejala kejiwaan manusia, sesungguhnya mencerminkan betapa agama begitu penting bagi eksistensi manusia. Walaupun  harus  disadari  pula  bahwa  usaha-usaha  manusia  untuk menafikan  agama  juga  sering  muncul  dan  juga  menjadi  fenomena global  masyarakat.  Dua  sisi  kajian  ini  usaha  untuk  memahami agama dan menegasi eksistensi agama sesungguhnya
17 Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama. (Yogyakarta: Mizan, 2002), 15-18
18 Emile Durkheim, Sejarah Agama (The Elementary Forms Of The Religious Life), ( Yogyakarta: IRCiSoD, 1992), 7.
188 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
menggambarkan  betapa  kajian  tentang  agama  adalah  sebagai persoalan universal manusia. 19
Dengan  demikian  memahami  Islam  yang  telah  berproses dalam  sejarah  dan  budaya  tidak  akan  lengkap  tanpa  memahami manusia.  Karena  realitas  keagamaan  sesungguhnya  adalah  realitas kemanusiaan yang mengejawantah dalam dunia nyata. Terlebih dari itu,  makna  hakiki  dari  keberagamaan  adalah  terletak  pada interpretasi  dan  pengamalan  agama.  Oleh  karena  itu,  antropologi sangat  diperlukan  untuk  memahami  Islam,  sebagai  alat  untuk memahami  realitas  kemanusiaan  dan  memahami  Islam  yang  telah dipraktikkan  Islam that  is  practised yang  menjadi  gambaran sesungguhnya dari keberagamaan manusia.

## 2. Tipologi Budaya Masyarakat Indonesia
Di  Indonesia  usaha  para  antropolog  untuk  memahami hubungan  agama  dan  sosial  telah  banyak  dilakukan.  Diantaranya karya  Clifford  Geertz  (lahir  1926) The  Religion  of  Java yang  ditulis pada  awal  1960an  menjadi  karya  yang  populer  sekaligus  penting bagi  diskusi  tentang  agama  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa. Pandangan  Geertz  yang  mengungkapkan  tentang  adanya  trikotomi abangan,  santri  dan  priyayi  di  dalam  masyarakat  Jawa,  ternyata telah  mempengaruhi  banyak  orang  dalam  melakukan  analisis  baik tentang  hubungan  antara  agama  dan  budaya,  ataupun  hubungan antara  agama  dan  politik.  Dalam  diskursus  interaksi  antara  agama khususnya  Islam  dan  budaya  di  Jawa,  pandangan  Geertz  telah mengilhami  banyak  orang  untuk  melihat  lebih  mendalam  tentang interrelasi  antara  keduanya.  Keterpengaruhan  itu  bisa  dilihat  dari beberapa  pandangan  yang  mencoba  menerapkan  kerangka  berfikir Geertz  ataupun  mereka  yang  ingin  melakukan  kritik  terhadap wacana Geertz. 20
19 Ibid.,
20 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama),
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143-144
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 189
Pandangan  trikotomi  Geertz  tentang  pengelompokan masyarakat Jawa berdasar religio kulturalnya berpengaruh terhadap cara pandang para ahli dalam melihat hubungan agama dan politik. Penjelasan  Geertz  tentang  adanya  pengelompokkan  masyarakat Jawa  ke  dalam  kelompok  sosial  politik  didasarkan  pada  orientasi ideologi  keagamaan.  Walaupun  Geertz  mengkelompokkan masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok, ketika dihadapkan pada realitas  politik,  yang  jelas-jelas  menunjukkan  oposisinya  adalah kelompok  abangan  dan  santri.  Pernyataan  Geertz  bahwa  abangan adalah  kelompok  masyarakat  yang  berbasis  pertanian  dan  santri yang berbasis pada perdagangan dan priyayi yang dominan di dalam birokrasi,  ternyata  mempunyai  afiliasi  politik  yang  berbeda.  Kaum abangan lebih dekat dengan partai politik dengan isu-isu kerakyatan, priyayi  dengan  partai  nasionalis,  dan  kaum  santri  memilih  partai- partai  yang  memberikan  perhatian  besar  terhadap  masalah keagamaan.

## 3. Kondisi Sosial Masyarakat di Indonesia
Menurut  Sosial  budaya  masyarakat  Indonesia  tradisional, manusia  diliputi  oleh  kekuatan  ghaib,  yang  harus  dipelihara  agar supaya masyarakat itu tetap bahagia. Kekuatan ghaib didaerah jawa disebut sekti , kesekten, ditanah  Batak  disebut tondi, dan  kekuatan tersebut  biasa  terletak  didalam  barang-barang  kramat  semisal: Pusaka  Kraton  (Jawa),  Kalompowang  (Makasar),  Arajang  (Bugis), Punen (Mentawai). 21
Perbuatan  yang  dilakukan  pada  masyarakat  itu,  semisal, membuka  tanah,  membuat  rumah,  perkawinan  ataupun  segala sesuatu  yang  melibatkan  orang  banyak  atau  perorangan  dan berhubungan  dengan  sosial,  perlu  disertai  dengan  upacara  religius yang  bermaksud  menggunakan  kekuatan  ghaib  agar  supaya perbuatannya berhasil baik. 22
21 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat , (Jakarta: Pradnya Paramita 1996), 68.
22 Ibid.,69
190 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Namun  pada  masa  penjajah,  prilaku  sosial  masyarakat Indonesia  mendapat  gempuran  yang  sangat  hebat  dengan masukknya  prilaku  sosial  penjajah,  ciri  prilaku  yang  dibawa  oleh penjajah, semisal: menghisap kekayaan, intimidatif, adu domba dan memecah  belah,  pembekuan  kreatifitas,  dan  pendangkalan  agama terutama  islam.  Akibat  perlakuan  sosial  inilah  kemudian  muncul karakteristik  manusia  yang  dihasilkan,  yang  disebut  manusia transisi:
a. Sinkretis  karena agamanya dangkal
b. Paternalistik  karena biasa menerima Perintah
c. Apatis  karena sering diteror dan diintimidasi penguasa
d. Menilai  terlalu  tinggi  budaya  asing  tetapi  juga  terlalu  berlebihan pada budaya historis masa silam. 23
Sementara  itu,  trend  kualitas  manusia  Indonesia  masa  kini memiliki  ciri-ciri  berorentasi  pada  materi  semakin  kuat,  menonjol egoisme  dan  menurunnya  sifat  kegotongroyongan,  berpikir  jangka pendek (yaitu hanya berlandaskan pertimbangan yang kekinian dan kedisinian),  bersifat  sekularistis,  yaitu  menganggap  agama  hanya berkaitan  dengan  urussan  ritual  (keruhanian)  dan  hanya  sekedar pelengkap hidup, dan defensif terhadap kritik (kurang lapang dada). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia masa kini bisa  disebut  cenderung  menjadi  “manusia  Matrealistis  dan Sekularistis”.  Dalam  praktek  prilakunya  mudah  terjerumus  pada tjuan  menghalalkan  segala  cara,  padahal  tujuan  itu  sendiri  tidak bernilai baik. 24
Dari  ketiga  masa  perkembangan  sosial  masyarakat  Indonesia tersebut  berpengaruh  terhadap  masuknya  hukum  islam  terutama masalah hukum keluarga yang telah ditentukan oleh agama bahkan oleh  negara,  semisal:  ketika  masa  permulaan  Islam  datang  Ke Indonesia  yang  sosial  masyarakat  kerajaan  dan  kepercayaan  akan hal-hal  yang  berbau  spiritualis  dan  ghaib  sangat  tinggi,  islam  bisa
23 Fuad Amsyari, Masa depan Umat islam Indonesia , (Bandung, al-Bayan: 1993) hlm:71
24 Ibid.,72
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 191
memberi  warna  tetapi  dengan  tidak  merubah  budaya  sosial masyarakat,  ketika  proses  perkawinan  yang  tetap  menggunakan adat-adat  jawa  semacam  pecah  telur,  mandi  bunga,  dan  ornamen- ornamen  dalam  kebudayaan  jawa  semacam  janur  kuning  dan blangkon masih tetap digunakan dalam proses perkawinan, asalkan esensi  dari  hukum  Islam  tetap  dilakukan.  Pada  tahap  penjajah perkawinan diIndonesia sedikit mendapat perubahan dengan adanya pesta  perkawinan  semacam  resepsi  yang  digunakan  oleh  masyarak Indonesia.

## F. Hubungan Hukum Islam dengan Sosial Budaya Masyarakat
1. Praktek Hukum Islam ditengah Sosial Masyarakat
Seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dari  masyarakat  tradisional-agraris  yang  cenderung  hidup  menetap di  daerah  asalnya  menjadi  masyarakat  industrial-modern  dengan tingkat mobilitas tinggi yang cenderung hidup berpindah dari daerah asalnya  mengikuti  tempat  kerja,  telah  mendorong  pergerseran bentuk  keluarga  dari  keluarga  besar/luas  menjadi  keluarga inti/batih.  Pergeseran  bentuk  keluarga  ini  juga  menimbulkan pengaruh terhadap pola hubungan antara suami dan istri.
Pola  hubungan  antara  suami  dan  istri  dalam  keluarga  dapat dibedakan  menjadi  empat  macam:  (i)  hubungan  kepemilikan,  yang secara  finansial  maupun  emosional,  istri  dianggap  sebagai  milik suami; (ii) hubungan pelengkap, yaitu peran istri sebagai pelengkap dari  kegiatan  suami;  (iii)  hubungan  hirarkial,  yaitu  suami  sebagai atasan dan tuan di rumahnya, sementara istri sebagai bawahan dan kawula;  (iv)  hubungan  kemitraan,  yaitu  suami  melakukan  peran publik dan domestik, yaitu meskipun suami berperan utama sebagai pencari  nafkah,  dalam  hal-hal  yang  menjadi  urusan  rumah  tangga istri, suami mampu melakukannya. 25
25 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga , (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 70.
192 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Pola  hubungan  yang  pertama,  kedua,  dan  ketiga  merupakan pola  hubungan  suami  dan  istri  yang  paling  lama  mendominasi sepanjang  sejarah  umat  manusia,  bahkan  hingga  saat  ini.  Pola hubungan  yang  pertama  juga  diadopsi  oleh  sebagian  besar  ulama fikih  dalam  membahas  fikih  munakahat  sebagaimana  tertuang dalam kitab-kitab fikih. Akad nikah dalam konsepsi para ulama fikih tersebut  dipahami  sebagai  akad  pemilikan  („aqd  at-tamlik),  yaitu pemilikan  suami  atas  istri  yang  dinikahi.  Posisi  perempuan  dalam hal ini identik dengan barang atau objek.
Pola  hubungan  suami  dan  istri  yang  menempatkan  istri  lebih rendah  dari  pada  suami  sangat  dilatarbelakangi  oleh  pemahaman agama  maupun  norma-norma  budaya  yang  menentukan peran istri hanya  terbatas  dalam  wilayah  domestik,  yaitu  mengurus  rumah tangga  dan  melayani  suami  (tugas-tugas  reproduktif),  sementara suami  memiliki  peran  sebagai  pencari  nafkah  dan  peran  sosial lainnya  di  wilayah  publik  (tugas-tugas  produktif).  Dalam  hal  ini ketergantungan  ekonomi  istri  terhadap  suami  dalam  rumah  tangga telah menjadikan suami merasa lebih tinggi dan kurang menghargai kedudukan istri.
Terkait  dengan  masalah  perbedaan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan, terdapat dua teori besar yaitu, nature dan nurture . 26 Teori pertama, nature ,  mengatakan  bahwa  perbedaan  peran  laki-laki  dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan  sederet  perbedaannya  dengan  perempuan  menjadi  faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, nurture ,  mengatakan  bahwa  perbedaan  peran  sosial  laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini,  pembagian  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat tidak  ditentukan  oleh  faktor  biologis,  tetapi  sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.
26 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur‟an , cet. I (Jakarta:
Paramadina, 1999), hlm. 302-304.
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 193
Dalam  masyarakat tradisional-agraris  dengan  bentuk  keluarga besar/luas  tidak  ada  tuntutan  bagi  para  istri  untuk  ikut  mencari nafkah,  karena  kebutuhan ekonomi keluarga  besar  ditanggung  oleh seluruh  anggota  keluarga  laki-laki  yang  telah  dewasa  dan  mampu untuk mencari nafkah. Dalam konteks ini, pola hubungan suami dan istri  lebih  cenderung  mengikuti  pola  hubungan  yang  lebih merendahkan kedudukan istri dalam rumah tangga.
Perlu dicatat bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi  antara  kondisi  sosial  ekonomi  suatu  masyarakat  - dari  berburu,  kepemilikan  komunal  (bersama),  dan  kehidupan nomaden, menjadi bercocok tanam, berdagang, kepemilikan pribadi, dan kehidupan menetap - dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Berbeda  halnya  dengan  keluarga  inti,  yang  hanya  terdiri  dari suami,  istri  dan  anak-anak.  Dalam  keluarga  inti  beban  emosional dan  finansial  menjadi  lebih  berat  karena  sistem  keluarga  ini mengandalkan  pasangan  suami-isteri  untuk  berbuat  lebih  banyak terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Kerabat luas tidak lagi menjadi  penyangga  kehidupan  pasangan  suami-isteri.  Akibatnya anggota keluarga inti menjadi kurang “tergantung” pada kerabatnya, dan keluarga inti tidak banyak menerima bantuan dari kerabat.
Meskipun  dalam  keluarga  inti  saat  ini  masih  terdapat  pola hubungan  suami  dan  istri  yang  mengikuti  pola  hubungan  yang pertama,  kedua,  atau  ketiga,  tetapi  dengan  keterlibatan  istri  dalam keluarga  inti  untuk  ikut  membantu  suami  mencari  nafkah  sebagai tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  ada kecenderungan kuat pola hubungan suami dan istri dalam keluarga inti  bergeser  ke  pola  hubungan  kemitraan,  yang  menempatkan  istri setara dengan suami.
Adalah sebuah fakta dalam masyarakat industrial-modern saat ini, banyak istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah  tangga,  bahkan  seolah-olah  beban  ekonomi  rumah  tangga dalam konteks keluarga inti telah menjadi tanggung jawab bersama
194 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
suami  istri.  Dalam  konteks  ini  suami  dan  istri  dapat  melakukan tugas-tugas  produktif  dan  reproduksi  secara  bersama-sama  sesuai dengan kebutuhan.
Selain  itu,  seiring  dengan  kemajuan  peradaban  masyarakat, kesadaran  akan  adanya  perlakuan  yang  tidak  adil  bagi  kaum perempuan telah mendorong munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan  baik  dalam  keluarga  maupun  wilayah publik.

## 2. Tuntutan  Pembaharuan  Hukum  Islam  Ditengah  Sosial  dan Budaya Masyarakat
Ketika  realitas  kehidupan  masyarakat  industrial-modern  yang didominasi oleh keluarga inti menuntut kaum perempuan untuk ikut bekerja  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  maka  realitas yang  demikian  ini  akan  menimbulkan  tuntutan  pembaruan  dalam penerapan  hukum  keluarga  Islam  sehingga  lebih  memenuhi  rasa keadilan masyarakat.
Dalam  hukum  kewarisan  misalnya,  selama  ini  ketentuan pembagian  waris  bagi  laki-laki  dan  perempuan  adalah  dua berbanding  satu.  Ketentuan  seperti  ini  sebenarnya  adalah  teknis penerapan  hukum  kewarisan  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya masyarakat Arabia pada saat itu untuk mewujudkan keadilan. Pada saat itu memang terdapat pembagian peran yang sangat ketat dalam masyarakat, dalam mana perempuan hanya berperan dalam wilayah domestik,  dan  melakukan  tugas-tugas  reproduktif  dalam  urusan rumah  tangga,  sementara  laki-laki  melakukan  tugas  produktif sebagai pencari nafkah tunggal dan berperan di wilayah publik. Oleh karena  itu  adalah  adil  jika  dalam  pembagian  waris  laki-laki mendapatkan dua bagian sementara perempuan satu bagian, karena laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal harus mampu menanggung semua kebutuhan rumah tangga.
Namun  demikian,  ketika  realitas  masyarakat  saat  ini  telah berubah,  dalam  mana  beban  kebutuhan  rumah  tangga  ditanggung
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 195
bersama  oleh  laki-laki  dan  perempuan,  maka  adalah  adil  jika pembagian waris antara laki-laki dan perempuan satu banding satu.
Pergerseran  bentuk  keluarga  telah  menyebabkan  terjadinya pergerseran  nilai.  Dalam  konteks  keluarga  besar  terdapat  nilai bahwa  seluruh  anggota  keluarga  yang  mampu  wajib  menanggung anggota-anggota  keluarga  yang  belum  mampu.  Dalam  hal  ini, paman-paman  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  keponakan- keponakan  mereka  dengan  hak  waris  atas  paman-paman  tersebut dalam  hal  saudara-saudara  mereka  (bapak  keponakan)  telah meninggal  sebelum  pewaris  yang  menutup  hak  waris  bagi keponakan-keponakan  mereka.  Namun,  dalam  realitasnya,  ketika saat ini bentuk keluarga lebih didominasi oleh bentuk keluarga inti, ada  kecenderungan  kuat  paman-paman  enggan  untuk  menanggung keponakan-keponakan  yang  belum  mampu,  karena  dalam  keluarga inti  ada  kecenderungan  kuat  bahwa  orang  hanya  akan memperhatikan  keturunannya  sendiri.  Dalam  konteks  yang demikian  ini,  maka  konsep  ahli  waris  pengganti  lebih  dapat mewujudkan keadilan bagi anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.
Dalam  konteks  keluarga  inti  saat  ini,  dengan  keterlibatan banyak  istri  dalam  keluarga  inti  untuk  ikut  membantu  suami mencari  nafkah  karena  tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  keluarga,  maka  pola  hubungan  suami  dan  istri  dalam keluarga  inti  cenderung  mengikuti  pola  hubungan  kemitraan,  yang menempatkan istri setara dengan suami. Realitas yang demikian ini tentu  menimbulkan  implikasi  terhadap  penerapan  hukum perkawinan dalam Islam.
Nah,  dalam  konteks  saat  ini,  ketika  budaya  dan  peradaban manusia semakin maju, kaum perempuan telah memiliki kedudukan yang  setara  dengan  kaum  laki-laki.  Dengan  demikian  ketentuan talak  sebagai  hak  sepihak  kaum  laki-laki  untuk  memutuskan hubungan perkawinan perlu dikaji ulang. Lebih-lebih ketika saat ini perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka
196 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
kekuasan  untuk  memutuskan  hubungan  perkawinan  cukup diserahkan kepada hakim. Suami tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak  terhadap  istrinya  untuk  memutuskan  hubungan  perkawinan dengan  istrinya,  tetapi  cukup  berdasarkan  putusan  pengadilan. Dengan  demikian,  baik  suami  maupun  istri  memiliki  kedudukan yang sama.

## 3. Falsafah  Hubungan  Hukum  Islam  Dengan  Sosial  Budaya Masyarakat
Antara hukum dengan nilai- nilai social budaya terdapat kaitan yang  erat,  hal  ini  dapat  dibuktikan  adanya  penyelidikan  beberapa ahli  antropologi  hukum  baik  bersifat  perintis  seperti  Sir  Hendry Mayne,  AM  Post  dan  Yosef  Kohler  maupun  Malinowski  dan  RH Lowie di abad ini.
Kaitan  yang  erat  antara  hukum  dan  nilai-  nilai  social  budaya masyarakat  itu  ternyata  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  tidak  lain hukum  yang  mencerminkan  nilai-  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.
Indonesia dewasa ini dalam masa  transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai- nilai dalam masyarakat dari nilai- nilai yang bersifat tradisional  ke  nilai-  nilai  yang  modern  namun,  masih  menjadi persoalan  nilai-  nilai  manakah  yang hendak  ditinggalkan  dan nilai- nilai baru mana yang akan menggantikan. Sudah barang tentu yang dalam  perubahan  ini  akan  banyak  dihadapi  hambatan-  hambatan yang  kadang-  kadang  akan  menimbulkan  keresahan-  keresahan maupun kegoncangan di dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmaja  misalnya,  mengemukakan  beberapa  hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak  mempraktekkan  nilai-  nilai  yang  dianjurkan  disamping  sifat
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 197
heterogenitas  bangsa  Indonesia.  Yang  baik  tingkat  kemajuannya, agama, serta bahasanya berbeda yang satu dengan yang lainnya. 27
Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki  hubungan  dengan  hukum-hukum  fisik  yang  diasumsikan harus  tidak  berubah  itu  menghadapi  tantangan  perubahan  sosial yang  menuntut  kemampuan  adaptasi  dirinya.  Seringkali  benturan perubahan  sosial  itu  amat  besar  sehingga  mempengaruhi  konsep- konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.
Argumen  bahwa  konsep  hukum  Islam  adalah  absolute  dan otoriter  yang  karenanya  abadi,  dikembangkan  dari  dua  sudut pandang. Pertama mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara  akal  dan  wahyu.  Yaitu:  (1)  hukum  dan  teologi,  (2)  hukum dan epistemology. Sudut pandang kedua berasal dari difinisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidintifikasi sebagai sistem aturan-aturan  yang  bersifat  etis  atau  moral.  Jadi  hal  ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.
Argumen-argumen  yang  dikemukakan  oleh  para  pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum:
1. Hukum  Islam  adalah  abadi  karena  konsep  hukum  yang  bersifat otoriter,  ilahi  dan  absolute  dalam  Islam  tidak  memperoleh perubahan  dalam  konsep-konsep  dan  institusi-institusi  hukum. Sebagai  konsekuwensi  logis  dari  konsep  ini,  maka  sanksi  yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah.
2. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam  priode  pembentukannya  menjauhkannya  dari  institusi- institusi  hukum  dan  perubahan  sosial,  pengadilan-pengadilan  dan Negara.
27 http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/filsafat-hukum-hukum-dan-nilai-sosial.html di akses pada tanggal 07-052013
198 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
3. Hukum  Islam  adalah  abadi  karena  ia  tidak  mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai. 28
Pembaruan  hukum  Islam  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung  dalam  kitab-kitab  fiqh  sudah  tidak  mampu  lagi memberikan  solusi  terhadap  berbagai  masalah  yang  pada  masa kitab-kitab  fiqh  itu  ditulis  oleh  para  fuqaha,  dimana  masalah  baru yang berkembang saat ini belum terjadi.
Menurut  para  pakar  hukum  Islam  di  Indonesia,  pembaruan atau perubahan hukum Islam terjadi, oleh beberapa faktor:
1. Untuk  mengisi  kekosongan  hukum  karena  norma-norma  yang terdapat  dalam  kitab  fiqh  tidak  mengaturnya,  sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang baru sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh  glonalisasi  ekonomi  dan  IPTEK  sehingga  perlu  ada aturan hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh  reformasi  dalam  berbagai  bidang  yang  memberikan peluang  kepada  hukum  islam  untuk  bahan  acuan  dalam membuat hukum Nasioanal.
4. Pengaruh  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang dilaksanakan  oleh  para  mujtahid  tingkat  Nasioanal  dan Internasioanal.
Perubahan  ini  sejalan  dengan  teori  Qaul  Qadim  dan  Qaul Jadid  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Syafi‟I,  bahwa  hukum  juga dapat  berubah,  karena  perubahannya  dalil  hukum  yang  ditetapkan pada  peristiwa  tertentu  dalam  melaksanakan  Maqasyidus  syari‟ah. Perubahan  hukum  perlu  dilaksanakan  secara  terus  menerus  karena hasil  ijtihad  selalu  bersifat  relative,  itulah  sebabnya  jawaban
28 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , (Surabaya: Al- Ikhlas,1995), 27.
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 199
terhadap  masalah  baru  senantiasa  harus  bersifat  baru  pula,  asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah. 29
Menurut  DR  Yusuf  al-Qardhawi  ada  dua  metode  yang  tepat dan  cocok  digunakan  untuk  dilaksanakan  dalam  menghadapi  era globalisasi saat ini yaitu:
Ijtihad  Intiqa‟i , ialah  meneliti  ulang  hasil  ijtihad  para  ulama dahulu  dan  secara  komprehensif  membandingkan  dan  mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan kriteria dan kaidah tarjih dan alat pengukurnya.  Alat-alat  pengukur  pentarjihan  selain  yang  telah  kita tetapkan, yakni dalil yang kuat, juga pendapat itu:
a. Sesuai dengan jaman diperlakukannya
b. sesuai dengan arti rahmatan li al-‟alamin.
c. sesuai dengan prinsip taisir (kemudahan)
d. sesuai dengan kemaslahatan.
Ijtihad  Insya‟I , yakni  mengambil  konklusi  pendapat  baru dalam  persoalan  baru  yang  belum  pernah  dikemukakan  oleh mujtahid  lain.  Seperti  dalam  menghadapi  masalah  pentingnya penggunaan  foto  sebagai  jati  diri.  Ada  yang  menganggap  foto  itu gambar.  Padahal,  ada  Hadits  yang  melarang  orang  menggambar. Maka,  ada  pendapat  baru  bahwa  foto  itu  bukan  gambar  yang dilarang.  Karena  Nabi  melarang  gambar  membuat  bandingan makhluk allah. Sedang  foto  adalah  bayangan  refleksi  seperti dalam kaca,  dan  bayangan  itu  dengan  alat  modern  direfleksikan  dalam kertas.
Di Qatar, foto itu disebut „aks (bayangan). Tukang foto disebut ‟akkas. Seperti itu pendapat Syeikh Muh. Bakhit Al Mu‟thi.
Jadi,  dalam  menghadapi  masalah  kontemporer,  kita  memang harus berpikir dan melakukan penelitian dan percobaan awal sebagai realisasi ijtihad.
Sehubungan  dengan  metode  ijtihad  insya‟i  ini  agar pelaksanaannya  efektif  dan  menghasilkan  suatu  hokum  yang  dapat
29 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2006), 226-227
200 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
menyelesaikan  suatu  masalah  maka  perlu ditegakan ijtihad  kolektif (jama‟i) karena adanya tutuntan jaman, masalah-masalah terkait dan perelisihan  bebagai  mazhab.  Istihad  jama‟I  memiliki  urgensi  yang sangat  tinggi  dalam  pembaharuan  hokum  islam  yang  di  perlukan oleh umat islam pada abad modern ini. Adapun urgensi diantaranya adalah :
a. Menerapkan prinsip syura
b. Lebih  seksama  dan  akurat  karena  bisa  saling  memberi, melengkapi,  bekerjasama  antar  ulama  mujhahid  dan  para  pakar dari berbagai disiplin ilmu
c. Dapat  mengerti  posisi  ijma‟  dalam  arti  mampu  menggantikan kedudukan  system  tasyri‟  yang  untuk  saat  ini  tidak  lagi  dapat diterapkan  karena  alasan  tidak  berfungsinya  ijma‟  dan  ijtihad dalam  waktu  yang  bersamaan,  dalam  keadaan  ini  ijtihad  jamai akan  mengembalikan  fitalitas  dalam  potensi  fiqih  untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi.
d. Mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuannya.
e. Melindungi  ijtihad  dari  berbagai  ancaman  yaitu  ancaman  dari orang-orang yang menjual agama, penerbitan  buku-buku dengan fatwa  dusta,  mendekatkan  masyarakat  kepada  orang-orang durjana dan mengabdi pada musuh-musuh islam.
f. Merupakan  solusi  bagi  permasalahan  baru,  dimana  sekarang masyarakat  hidup  dalam  suasana  yang  tidak  jelas  arahnya, banyak  permasalahan  fenomena  yang  timbul  dan  belum  pernah terjadi sebelumnya sebagai solusinya perlu dilakukan ijtihad.
g. Merupakan  jalan  untuk  menyatukan  umat,  sebagaimana diketahui  bahwa  umat  islam  sangat  mendambakan  terciptanya kesamaan  persepsi  dan  kesatuan  cara  pandang  memecahkan segala masalah yang dihadapinya.
h. Mewujudkan  sikap  saling  melengkapi  antar  berbagai  pendapat para ahli dalam mengambil suatu pendapat hukum. 30
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 201

## G. Kesimpulan
Dari uraian  di atas  setidaknya  dapat ditarik kesimpulan diperlukan pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  perkembangan  sosial  budaya masyarakat  (konteks  sosial  historis)  pada  saat  ini.  Dalam  teori  sosiologi hukum,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  A.  P.  Craabree  LLB. “law  is clothes  the  living  body  of  society” 31 Hukum  adalah  pakaian  masyarakat  yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum  itu  mengikuti  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  mencerminkan kemaslahatan.
Terkait  dengan  teori  sebelumnya,  hukum  keluarga  Islam  yang temuat  dalam  aturan  hukum  tersebut,  bila  ditelaah  secara  mendalam  dan jujur, memang masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan atau banyak  persoalan  krusial  yang  muncul  sebagai  konsekuensi  logis  dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila di hadapkan dengan kebutuhan  dan kompleksitas  problematika  masyarakat  saat  ini,  harus  dilakukan  upaya mengaktualisasikanya atau pembaharuan.
Seperti,  menguatnya  arus  yang  menghendaki  adanya  kesetaraan laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum–hukum yang bias gender yang  cenderung  menjadikan  perempuan  dalam  posisi  subordinat  dan adanya  perbenturan  beberapa  pasal  dengan  struktur  dan  pola  budaya masyarakat.
Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan  minimnya  respon masyarakat untuk mentaati atau memakai hukum keluarga yang ada yang selama ini lebih di lihat dari sisi minimnya sosialisasi bukan dari sisi materi hukum.
31 Lihat Dadan Muttaqien (editor), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia edisi II, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 80.
202 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin Falsafah  Kalam  di  Era  Postmodernisme . Yogjakarta:Pustaka pelajar, 1995.
Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama). Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.
Amsyari, Fuad. Masa depan Umat islam Indonesia. Bandung:  al-Bayan, 1993. Ash-Shiddiqy,  Hasbi. Syariat  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman .  Jakarta: Bulan Bintang, 1966. Bisri, Cik Hasan (penyunting). Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional. Jakarta: Logos, 1999. Connolly,  Peter. Aneka  Pendekatan  Studi  Agama. Penerbit  Yogyakarta: Mizan, 2002. Durkheim, Emile. Sejarah Agama (The Elementary Forms Of The Religious Life). Yogyakarta: IRCiSoD, 1992.
Khadduri, Majid. Perang dan Damai dalam Hukum Islam . Terj. Kuswanto . Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.
Koentjataningrat. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1974.
Manan, Abdul. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2006. Mas‟ud,  Muhammad  Khalid. Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial . Surabaya: Al-Ikhlas,1995. Mualim,  Amir  dan  Yusdani. Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam . Yogyakarta: UII Press. 2001. Mudzhar,M. Atho. Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II . Jakarta: AI- Hikmah dan DitbinbaperaIslam, 1991.
Muttaqien, Dadan (editor), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi II. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 203
Peter L. Berger. Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial . Terj. Haryono. Jakarta: LP3S. 1994.
Qardhawi, Yusuf. Keluwesan dan Keluasan Syari‟ah Islam dalam menghadapi perubahan Zaman. Terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus 1996.
Soepomo, R. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996. Storey, John. Teori Budaya dan Budaya Top, Memetakan Lanskap Konseptual Cultual Studies. Terj. Elli El Fajri. Yogyakarta: Qalam, 2004.
Suhendi, Hendi dan Wahyu, Ramdani. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur‟an , Cet. I.
Jakarta: Paramadina, 1999.
Wahid,  Abdurrahman. “Pribumisasi  Islam” dalam  Muntaha  Azhari  dan Abdul  Mun‟im  Saleh  (ed.),  Islam  Menatap  Masa  Depan.  Jakarta: P3M, 1989.