## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD MENCEGAH KORUPSI
Siti Marwiyah Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya Email : siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id
M. Syahrul Borman Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya Email : m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id
Achmad Rubaie Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya Email : achmad.rubaie@unitomo.ac.id
Bachrul Amiq Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Email : bachrulamiq@unesa.ac.id
Mochamad Chotib Ramadhani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya NIM : 202011500038
Email : chotib.ramadhan@gmail.com

## Abstrak
Perbedaan  kepentinggan  antara  berbagai  organ  dalam  perusahaan  seperti dewan direksi  dan dewan komisaris. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan  dengan  pengelola  perusahaan  dimana  secara  umum  merupakan masalah  principal-agent.  Semua  bagian  berperan  dalam  menentukan  arah dan  pengawasan  perusahaan.  RUPS,  pemegang  saham  yang  mewakili, mengambil  keputusan  yang  mendasar,  misalnya  pembagian  keuntungan. Dewan  Komisaris  secara  umum  bertanggung  jawab  terhadap    bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi. Direksi,  akhirnya,  menjalankan  operasi  sehari-hari,  seperti  pelaksanaan strategi,  penyusunan  rencana  bisnis,  mengelola  sumber  daya  manusia, mengembangkan  strategi  pemasaran  dan  penjualan,  dan  mengelola  aset. Kata Kunci: corporate, ajaran islam, korupsi

## Abstract
Differences  of  interest  between various organs in the company such as the board  of  directors  and  the  board  of  commissioners.  The  difference  in
interests  between  the  owner  of  the  company  and  the  manager  of  the company  is  generally  a  principal-agent  problem.  All  parts  play  a  role  in determining  the  direction  and  supervision  of  the  company.  The  GMS, representing  shareholders,  makes  basic  decisions,  such  as  profit  sharing. The  Board  of  Commissioners  is  generally  responsible  for  guidance  and supervision,  accepting  corporate  strategy  and  controlling  the  board  of directors.  The  Board  of  Directors,  ultimately,  carries  out  day-to-day operations,  such  as  strategy  execution,  business  plan  preparation, managing human resources, developing marketing and sales strategies, and managing assets.
Keywords: corporate, Islamic teachings, corruption

## PENDAHULUAN
Tata   kelola  Perusahaan ( Corporate Governance ) menjadi
salah satu isu yang semakin popular di Indonesia. Banyak perusahaan telah menggunakan Corporate  Governance sebagai  rujukan  dalam  menjalankan perusahaannya.  Dalam  dunia  global  seperti  sekarang  ini,  dimana  tingkat persaingan  yang  semakin  ketat  mengharuskan  perusahaan-perusahaan mengelola  perusahaannya  dengan  professional.  Demikian  pula  investor dalam    mencari  alternatif  untuk  berinvestasi,  selalu  mencari  perusahaan yang dikelola dengan professional.
Perusahaan,  dalam  hal  ini  Korporasi  merupakan  suatu  Entitas tersendiri  yang  terpisah  dan  merupakan  Subyek  Hukum,  sehingga keberadaan  korporasi  dan  para  pihak  yang  berkepentingan  (stakeholders) tersebut  haruslah  dilindungi  melalui  penerapan  GCG.  Penerapan  good corporate  governance  pada  saat  ini  bukan  hanya  menjadi  kewajiban  bagi perusahaan,  namun  sebagai  kebutuhan  perusahaan.  Para  pemegang  saham dan investor akan menjadi yakin dapat memperoleh return atas investasinya apabila dalam perusahaan tersebut telah menerapkan sistem good corporate governance  dengan  baik,  karena  good  corporate  governance  dapat memberikan  perlindungan  efektif  bagi  para  pemegang  saham  dan  investor. Hal  ini  disebabkan  karena  good  corporate  governance  dapat  mendorong terbentuknya  pola  kerja  manajemen  yang  bersih,  transparan,  dan profesional.
Good  Corporate  Governance  merupakan  salah  satu  elemen  dalam meningkatkan  efisiensi  ekonomis,  yang  meliputi  serangkaian  hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang  memfasilitasi  penentuan  sasaran  dari  suatu  perusahaan,  dan  sebagai

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD
MENCEGAH KORUPSI (Siti Marwiyah, M. Syahrul Borman, Achmad Rubaie, Bachrul Amiq)
sarana  untuk  menentukan  teknik  monitoring. 1 Konsep  good  corporate governance  diajukan  dalam  meningkatan  kinerja  perusahaan  melalui monitoring  kinerja  manajemen  dan  menjamin  akuntabilitas  manajemen terhadap stakeholders.
Kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan
dengan principal-agency  theory ,  yaitu  untuk  menghindari  konflik  antara principal  dan  agentnya.  Konflik  muncul  karena  perbedaan  kepentingan tersebut  haruslah  dikelola  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  para pihak.  Atas  dasar  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  akan  menjelaskan tentang Sistem Good Corporate Governance dalam perspektif Islam.

## PEMBAHASAN
Corporate  governance merupakan  sebagai  hubungan  system  yang terdiri  dari  struktur  dan  proses.  Contoh,  hubungan  antara  pemilik  saham, manajemen  dan  stakeholder  yang  terdiri  dari  hubungan  antara  penyedia modal,  stakeholder  dan  manajemen  untuk  menerima  tingkat  pengembalian dan laba atas investasi yang mereka tanamkan.
Bagian  dan  Kepentingan  yang  Berbeda.  Perbedaan  kepentinggan antara  berbagai  organ  dalam  perusahaan  seperti  dewan  direksi  dan  dewan komisaris.  Perbedaan  kepentingan  antara  pemilik  perusahaan  dengan pengelola  perusahaan  dimana  secara  umum  merupakan  masalah principal- agent .
Semua  bagian  berperan  dalam  menentukan  arah  dan  pengawasan perusahaan. RUPS, pemegang saham yang mewakili, mengambil keputusan yang mendasar, misalnya pembagian keuntungan. Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab terhadap  bimbingan dan pengawasan, menerima strategi  perusahaan  dan  mengendalikan  direksi.  Direksi,  akhirnya, menjalankan  operasi  sehari-hari,  seperti  pelaksanaan  strategi,  penyusunan rencana  bisnis,  mengelola  sumber  daya  manusia,  mengembangkan  strategi pemasaran dan penjualan, dan mengelola aset.
Menurut  FCGI  pengertian Good  Corporate  Governance adalah seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham, pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan. 2 Sedangkan  menurut
1 Darmawati, A., & Hayati, L. N. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. Jurnal Economia, 9(1), 10-17.
2 FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2, Jilid II, FCGI. FCGI. (2001b). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi ke-3, Jilid I, FCGI.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Cadbury Committee adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak  yang  berkepentingan  lainnya  baik  internal  maupun  eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.
Good  Corporate  Governance didefinisikan  sebagai  seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparancy, accountability dan  responsibility, yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham, manajemen,  perusahaan  (direksi  dan  komisaris),  kreditur,  karyawan  serta stakeholders lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak.  Berdasarkan  definisi  atau  pengertian good  corporate governance di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  pada  dasarnya good corporate  governance adalah  mengenai  sistem,  proses,  dan  seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang berkepentingan ( stakeholders ) terutama dalam arti  sempit  hubungan antara pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan  dewan  direksi  demi  tercapainya tujuan  perusahaan.      Sedangkan  tujuan  dari good  corporate  governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi  semua  pihak   yang berkepentingan ( stakeholders ).
Secara  teoritis,  pelaksanaan good  corporate  governance dapat meningkatkan  nilai  perusahaan,  dengan  meningkatkan  kinerja  keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin  dilakukan oleh dewan komisaris dengan  keputusankeputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri  dan umumnya good  corporate  governance dapat  meningkatkan  kepercayaan investor. 3 Menurut  Organisasi  Kerja  Sama  Ekonomi  dan  Pembangunan bahwa defenisi Corporate Governance sebagai berikut :
"Cara  internal  dengan  mana  perusahaan  dioperasikan  dan  dikendalikan, yang  melibatkan  satu  set  hubungan  antara  manajemen  perusahaan,  dewan pemegang  saham  dan  lainnya  pemangku  kepentingan”.  Tata  kelola perusahaan  juga  menyediakan  struktur  melalui  mana  tujuan  perusahaan diatur,  dan  cara  mencapai  tujuan  tersebut  dan  pemantauan  kinerja ditentukan.  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  harus  memberikan  insentif yang tepat untuk papan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan yang berada  di  kepentingan  perusahaan  dan  pemegang  saham,  dan  harus memfasilitasi  pengawasan  yang  efektif,  sehingga  mendorong  perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien. 4
Pelaksanaan good  corporate  governance diharapkan  dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :
3 Tjager, I.  N.  (2003).  Peralihan  hak atas  saham  melalui  pemindah-bakuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  keamanan  transaksi  di  Bursa  Efek  (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).
4 Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (1999)

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD
MENCEGAH KORUPSI (Siti Marwiyah, M. Syahrul Borman, Achmad Rubaie, Bachrul Amiq)
1) Meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  terciptanya  proses pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik,  meningkatkan  efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders .
2) Mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan  yang  lebihmurah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value .
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4) Pemegang  saham  akan  merasa  puas  dengan  kinerja  perusahaan karena  sekaligus  akan  meningkatkan shareholders  value dan dividen.
Pelaksanaan good  corporate  governance dilakukan  dengan  menggunakan prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara  internasional,  yaitu.  Prinsip-prinsip tersesbut adalah :
1) Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar  dan  tepat  pada  waktunya  mengenai  perusahaan,  dapat  ikut berperan  serta  dalam  pengambilan  keputusan  atas  perusahaan,  dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2) Perlakuan  sama  terhadap  pemegang  saham,  terutama  kepada pemegang  saham  minoritas  dan  pemegang  saham  asing,  dengan keterbukaan  informasi  yang  penting  serta  melarang  pembagian untuk  pihak  sendiri  dan  perdagangan  saham  oleh  orang  dalam ( insider trading ).
3) Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum  dan  kerjasama  yang  aktif  antara  perusahaan  serta  para pemegang kepentingan dalam menciptakan  kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4) Pengungkapan  yang  akurat  dan  tepat  pada  waktunya  serta transparasi  mengenai  semua  hal  yang  penting  bagi  kinerja perusahaan,  kepemilikan,  serta  para  pemegang  kepentingan ( stakeholders ).
5) Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen  serta  pertanggungjawaban  kepada  perusahaan  dan  para pemegang saham. 5
Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  ( Good  Corporate Governance )  dalam  proses  manajerial  perusahaan.  Dengan  mengenal  dan sekaligus  menerapkan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara  universal  ini
5 FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
diharapkan  perusahaan  dapat  hidup  secara  berkelanjutan  dan  memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Indonesia  mulai  menerapkan  prinsip  GCG  sejak  menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman  jadwal  perbaikan  pengelolaan  perusahaan-perusahaan  di Indonesia. 6 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Komite  Nasional  Kebijakan Corporate  Governance  (KNKCG)  berpendapat  bahwa  perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari  pentingnya  GCG,  banyak  pihak  yang  melaporkan  masih rendahnya  perusahaan  yang  menerapkan  prinsip  tersebut.  Masih  banyak perusahaan  menerapkan  prinsip  GCG  karena  dorongan  regulasi  dan menghindari  sanksi  yang  ada  dibandingkan  yang  menganggap  prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.
Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya Terhadap Good Corporate Governance
Dalam  uraian  tentang Agency  Theory di  atas  disebutkan  bahwa adanya  perilaku  dari  manajer/  agen  untuk  bertindak  hanya  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri  dengan  mengorbankan  kepentingan  pihak lain/pemilik,  dapat  terjadi  karena  manajer  mempunyai  informasi  yang lengkap mengenai  perusahaan, sedangkan informasi  tersebut  tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (dalam hal ini timbul Asymmetric Information atau AI ).
Adanya  AI  dan self  serving  behavior pada  manajer/agen, memungkinkan  mereka  untuk  mengambil  keputusan  dan  kebijakan  yang kurang  bermanfaat  bagi  perusahaan.  Adanya  kondisi  ini  menimbulkan  tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen  untuk  mengungkapkan  hasil  kinerjanya  kepada  prinsipal sebagai  pemilik  perusahaan. Agency  Theory menganalisis  dan  mencari solusi  atas  dua  permasalahan  yang  muncul  dalam  hubungan  antara  para principal (pemilik/pemegang saham) dan agent mereka (manajemen).
Bila  dilihat  dari  perkembangan  teori  perusahaan  dan  hubungannya dengan kebutuhan GCG , dari perspektif Agency Theory , tabel 2 berikut ini menunjukkan  perkembangan  akan  kebutuhan GCG pada  teori  korporasi klasik, modern, dan postmodern.
Istilah Corporate  Governance  (CG) pertama  kali  diperkenalkan oleh Cadbury  Committee tahun  1992  dalam  laporannya  yang  dikenal
6 YPPMI & SC, 2002

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD
MENCEGAH KORUPSI (Siti Marwiyah, M. Syahrul Borman, Achmad Rubaie, Bachrul Amiq)
sebagai Cadbury  Report. 7 Terdapat  banyak  definisi  tentang CG yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi  dapat  dipandang  dari  dua  teori,  yaitu  (a)  teori pemegang  saham  ( shareholding  theory ),  dan  (b)  teori  stakeholder ( stakeholding theory).
Dalam  pandangan  hukum  Islam, good  coorporate  governance merupakan  Gerakan Ijtihadi .Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  baik,  maka  konsep maslahat  mursalah merupakan acuan  dalam  sistem  pemerintahan.  Konsep maslahat mursalah sangat sesuai  dengan  kondisi  dan  tempat  demi  mewujudkan  suatu  kemaslahatan dalam  pemerintahan,  sehingga  dapat  tercipta  pemerintahan  yang  baik, Karena  semua  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.
Persoalan good coorporate governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah, karena  penetapan  hukumnya  mengacu  kepada kemaslahatan  dan  kepentingan  manusia.Titik  persamaan  antara  fikih siyasah dengan good  coorporate  governance terletak  pada  system pengaturan,  pengendalian,  dan  pelaksanaa  dalam  suatu  negara  atau wilayah. Good  coorporate  governance sejalan  dengan  teori maqasid  al- syariah, yaitu;  yaitu, hifz  al-din (menjaga  agama), hifz  al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga  harta).  Karena  pada  prinsipnya good  governance mempunyai tujuan yang sama dengan maqasid alsyariah. 8
Dalam prespektif hukum  Islam, good coorporate governance dapat dikatakan    sebagai  sebuah  ijtihad  yang  dilakukan  dalam  rangka  mencapai maslahah  yang  menjadi  tujuan syari’at  (maqashid  syariah). 9 Maslahah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
7 Tjager, I.  N.  (2003).  Peralihan  hak atas  saham  melalui  pemindah-bakuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  keamanan  transaksi  di  Bursa  Efek  (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).
8 Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, hal. iii.
9 Maqâshid  asy-Syarî’ah  adalah  tujuan  syariat  Islam,  yang  memiliki  sasaran kemaslahatan  bagi  manusia.  Ia  dapat  disimpulkan  menjadi  lima  hal  yang  biasa  dikenal dengan  sebutan  al-kulliyyâtul    al-khamsah,  yaitu  sebagai  berikut:  1).  Hifzh  ad-  Din (preservation  of  religion),  yaitu  menjaga  agama  dari  kemusyrikan,  kekufuran,dan  segala bentuk kerusakan akidah. 2). Hifzh an-Nafs (preservation of life), yaitu menjaga kehidupan dan  jiwa  raga.  3).  Hifzh  an-Nasl  (preservation  of  progeny),  yaitu  menjagaketurunan.  4). Hifzh  al-Mâl  (preservation  of  wealth),  yaitu  menjaga  harta  benda  dan  kekayaan  yang diperoleh  secara  sah.  5).  Hifzh al-‘Aql  (preservation  of intellect),  yaitu menjaga  akal dari segala aksi  yang  dapat merusaknya.  [Lihat:  Abu  Ishaq  Asy-Syâtibhi,  Al-Muwâfaqat  fi al- Ushûl asSyarî’ah,(maktabah al-ashriyyah, Juz II), hal.8.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and  political  frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 10

## KESIMPULAN
Good coorporate governance dapat dikatakan  sebagai sebuah ijtihad yang  dilakukan  dalam  terciptanya  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana investasi,  dan  pencegahan  korupsi.  Dalam  hal  ini  dikarenakan  good corporate  governance  menerapakan  seperangkat  aturan  dan  prinsip-prinsip antara  lain fairness,  transparancy,  accountability  dan  responsibility, yang mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham,  manajemen,  perusahaan (direksi  dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-Syâtibhi  Abu  Ishaq,  Al-Muwâfaqat  fi  al-Ushûl  as-Syarî’ah,(maktabah alashriyyah, Juz II.
Yunus,  N.  R.  (2016).  Menciptakan  Good  and  Clean  Government  Berbasis
Syariah  Islamiyah  Dalam  Tatakelola  Pemerintahan  Republik Indonesia. Nur El-Islam , 3 (1), 143-175.
Muhammadong,  M.  (2017).  Good  Governance  dalam  Perspektif  Hukum
Islam.
Darmawati,  A.,  &  Hayati,  L.  N.  (2013).  Pengaruh  kepuasan  kerja  dan komitmen  organisasi  terhadap  organizational  citizenship  behavior. Jurnal Economia, 9(1), 10-17.
FCGI.  (2001).  Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit  dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2, Jilid II, FCGI.
FCGI. (2001b). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi ke-3,
Jilid I, FCGI.
Tjager,  I.  N.  (2003).  Peralihan  hak  atas  saham  melalui  pemindah-bakuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di Bursa Efek (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
10 Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah  dalam  Tatakelola  Pemerintahan  Republik  Indonesia,  jurnal,  Nur  El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016, hal. 170.