## Wajah Hukum

## Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)

## S. Sahabuddin*, Laras Dwi Andrizki
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi *Correspondence : sahabuddin689@gmail.com
Abstrak . Seiring dengan perkembangan teknologi yang penggunaannya semakin masif di masyarakat, terutama penggunaan sistem online dalam lalu lintas keuangan melalui transaksi elektronik, telah menimbulkan niat jahat dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang infformasi dan elektronik. Salah satunya ialah pembobolan rekening  via  online  oleh  hacker  dengan  modus  penipuan  berkedok  link  yang  di  kirim  melalui  pesan  singkat kepada sasarannya dan apabila link tersebut diterima dan dibuka oleh sasarannya, maka para hacker akan mudah melakukan  aksinya  menguras  rekening.  Dilihat  dari  aspek  normatif,  sebenarnya  Negara  Republik  Indonesia telah  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dengan  mengesahkan  berbagai  perundang-undangan, misalnya  dalam  lingkup  informasi  dan  transaksi  elektronik  melalui  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016 perubahan  atas  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang mengancam  siapa  saja  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  pembobolan  rekening  orang  lain  melalui  sistem elektronik  dengan  pidana  penjara,  namun  ancaman  ini  belum  cukup  memberikan  rasa  jera  kepada  para pelakunya,  padahal  disisi  lain  para  korban  dari  kejahatan  ini  mengalami  kerugian  yang  cukup  besar  dan menimbulkan kecemasan di masyarakat yang cukup tinggi akan keamanan dari rekening mereka. Sehingga hal ini  cukup  menarik  untuk  diteliti,  terutama  dari  aspek  normatif  perundang-undangannya.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan legal approach, yang dengan penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  jelas  tentang  sanksi  pidana  yang  diancamkan  kepada  para  pelaku pembobolan  rekening  melalui  online  yang  berkedok  link,  dan  diharapkan  pula  lebih  lanjut  akan  memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap para pemilik rekening dari perbuatan-perbuatan pelaku kejahatan ini.
Kata Kunci : Sanksi Pidana dan Kejahatan Online
Abstract.  Along  with  the  development  of  technology,  the  use  of  which  is  increasingly  massive  in  society, especially  the  use  of  online  systems  in  financial  traffic  through  electronic  transactions,  has  given  rise  to  evil intentions  from  people  who have  expertise  in  the  field  of  information  and  electronics. One  of  them  is  hacking online accounts by hackers using fraudulent mode under the guise of a link sent via short message to the target and if the link is accepted and opened by the target, the hacker will easily carry out the action of draining the account.  Viewed  from  a  normative  aspect,  the  Republic  of  Indonesia  has  actually  provided  protection  to  the public  by  passing  various  laws,  for  example  in  the  scope  of  information  and  electronic  transactions  through Law  Number  19  of  2016,  an  amendment  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  information  and  electronic transactions.  which  threatens  anyone  who  has  committed  a  criminal  act  of  breaking  into  another  person's account via an electronic system with imprisonment, but this threat is not enough to provide a deterrent to the perpetrators, even though on the other hand the victims of  this crime experience quite large losses and cause anxiety in society which is quite high in the security of their accounts. So this is quite interesting to research, especially from the normative aspect of the legislation. This research uses a normative type of research with a legal  approach,  with  this  research  it  is  hoped  that  it  can  provide  a  clear  picture  of  the  criminal  sanctions threatened by perpetrators of online account hacking under the guise of links, and it is also hoped that it will further  provide  an  understanding  of  the  importance  of  legal  protection.  against  the  account  holders  of  the actions of the perpetrators of this crime.

## Keywords: Criminal Sanctions and Online Crime

## PENDAHULUAN
Perkembangan negara dan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia  teknologi.  Perkembangan  teknologi  juga  mempengaruhi  keadaan  perbankan.  Dengan  adanya perkembangan  teknologi  informasi,  telekomunikasi,  dan  internet  menyebabkan  mulai  munculnya
aplikasi  bisnis  yang  berbasis  internet.  Dan  salah  satu  aplikasi  bisnis  yang  menggunakan perkembangan teknologi internet adalah bisnis perbankan. 1
Pada saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan  bisnis.  Maka  Industri  Perbankan  saat  ini  juga  sudah  mengandalkan  kegiatan  operasionalnya berbasiskan pada teknologi informasi, yang salah satu bentuknya berupa e-banking . 2 Dengan adanya fasilitas e-banking, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang  ke  bank.  Apa  lagi  para  pengguna  bisnis  berskala  besar  dan  masyarakat  yang  mempunyai mobilitas  tinggi,  memiliki  kebutuhan  akan  sistem  yang  cost-effective,  leluasa,  aman,  automated, terpadu dan handal tanpa harus terkendala dengan ruang dan waktu. 3 Sehingga e-banking merupakan salah  satu  contoh  dari  sistem  elektronik  yang  sangat  membantu  seseorang  dalam  melakukan pembayaran dan transaksi lainnya.
Sebenarnya  pada  pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang menyebutkan : “ Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  Sistem  Elektronik sebagaimana  mestinya ”.  Keberadaan  aturan  ini  semestinya  merupakan  suatu  upaya  politik  hukum pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  antisipasi  serta  penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan internet  dan  diharapkan  dengan  dirumuskannya  undang-undang  tersebut  dapat  memberikan perlindungan,  keamanan  juga  kenyamanan  kepada  masyarakat.  Namun  demikian,  perkembangan teknologi  ini  juga  telah  memicu  perkembangan  kejahatan  berbasis  elektronik,  terutama  yang  terkait dengan lalu lintas keuangan secara elektronik. Para pelaku kejahatan berbasis elektronik ini memiliki kemampuan dalam menjalankan kejahatannnya, misalnya dengan menggunakan aplikasi tertentu yang sengaja  diciptakan  dapat  memperoleh  berbagai  data  elektronik  dari  pemilik  rekening  yang  mereka jadikan  sasaran  perbuatan  jahat.  Modus  kejahatan  ini  dilakukan  dengan  berkedok  pada  berbagai kegiatan,  antara  lain  undangan  pernikahan  elektronik,  bonus  hadiah,  layanan  kurir  paket,  tagihan layanan  listrik  dan  sebagainya.  Cara  yang  dilakukan  cukup  mudah,  yaitu  dengan  mengirimkan  file tertentu yang berbentuk aplikasi (apk) via link WhatsApp  kepada sasaran, kemudian apabila sasaran menerima  pesan  dan  membuka  pesan  tersebut,  maka  dalam  sekejap  seluruh  data  elektronik  sasaran akan mudah terbaca pelaku.  Kasus penipuan via WhatsApp tersebut terungkap saat Bareskrim Polri membekuk 13 pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link kiriman paket via pesan singkat. Dengan korban sebanyak 493 orang dan kerugian mencapai 12 Miliar Rupiah. Pelaku meretas  ponsel  korban  dan  menguras  rekening  lewat  e-banking  dan  dompet  digital.  Mereka  pun memiliki  peran  masing-masing  seperti  menguasai  dan  meretas  ponsel  korban,  mengumpulkan database di ponsel hingga menguras rekening di e- banking dan dompet digital. 13 tersangka tersebut telah  diamankan  di  Polres  Tulang  Bawang  dan  terancam  undang-undang  informasi  dan  transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 4
Memperhatikan  perbuatan  pembobolan  rekening  bank  melalui  online  yang  berkedok  link tertentu tersebut, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman  pidana  penjara  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  46  ayat  (3)  sesuai  dengan  unsur perbuatan  ketentuan  tersebut,  mulai  pidana  penjara  8  tahun.  Ancaman  hukuman  penjara  yang dimaksudkan pada  pasal  46  tersebut  mengacu  pada  perbuatan  pidana  sebagaimana  yang  diatur  pada Pasal 30 ayat (3). Dilihat dari ancaman hukumannya ketentuan tersebut cukup berat, namun demikian pada  pelaku  perbuatan  ini  berupaya  melakukan  perbuatan  dengan  memanfaatkan  kelalaian  korban (pemilik  rekening),  sehingga  secara  normatif  untuk  benar-benar  membuktikan  kesalahan  pelaku apakah  memenuhi  unsur  perbuatan  pidana  akan  menemui  kesulitan  tersendiri.  Misalnya  pelaku
1 Gita Pusparani Pesik, Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut UU NO.1O Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3 , (2017), halaman 111
2 Muhammad Djumhana, Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 277
3 Rizki  Musrifah  dan  Satria  Sukananda,  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Dalam Transaksi E-Banking di Indonesia, Jurnal Diversi, Vol. 4, No. 1 , (2018).
4 https://sultra.tribunnews.com/2023/01/31/waspada-modus-bobol-rekening-2023-bagikan-link- misterius-di-whatsapp-lalu-kuras-data-hingga-uang?page=all, Diakses tanggal 31 Januari 2023
mengirimkan undangan pernikahan melalui aplikasi tertentu kepada korban, namun jika korban tidak membuka  pesan  tersebut,  perbuatan  tersebut  belum  memenuhi  unsur  kesalahan  karena  belum menimbulkan  kerugian.  Artinya  dalam  hal  ini  posisi  perbuatan  dalam  pasal  30  ayat  (3)  UU  ITE tersebut  secara  eksplisit  diposisikan  sebagai  delik  formal,  namun  dalam  praktiknya  untuk membuktikan  unsur  kesalahan  mau  tidak  mau  harus  membuktikan  adakah  nilai  kerugian  yang  telah ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut,  artinya  delik  tersebut  juga  memiliki  sifat  delik  yang  materil. Apalagi jika disandingkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 27 tahun tentang 2022  tentang  perlindungan  data pribadi, menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Maka  tampak  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  30  UU  ITE  tersebut yang menyangkut data pribadi sebenarnya terkategori delik formal yang bersifat materil. Inilah yang menariknya untuk meneliti tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link dilihat dari aspek perundang-undangannya.
Mengacu  pada  problem  hukum  yang  tergambar  pada  bagian  pendahuluan  di  atas,  maka penelitian  ini  difokuskan  pada  permasalahan  yang  menyangkut  sanksi  pidana  yang  diancamkan kepada pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online yang berkedok link. Dengan demikian permasalahan ini dirumuskan : bagaimana pemahaman terhadap sanksi pidana yang diancamkan pada pasal 46 ayat (3) jika dihubungkan dengan perbuatan pidananya pada pasal 30 ayat (3), dan dengan demikian  pula  apakah  perlindungan  terhadap  pemilik  rekening  telah  terlindungi  dilihat  dari  aspek sanksi pidana dan perbuatan pidana tersebut ?

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  normatif,  yatu  suatu  tipe penelitian  yang memfokuskan  pada norma-norma  hukum tertentu  yang menjadi  objek  penelitian. Oleh  karena  itu  pula  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunkan  pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Informasi  dan  transaksi  elektronik,  khususnya  pada  Pasal  30 Ayat  (3)  dan  Pasal  46  Ayat  (3)  tentang  perbuatan  pidana  dan  sanksi  pidana  pembobolan  sistem elektronik.
2. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang lingkup atau objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik.
3. Bahan
Sumber  data  dari  bahan  hukum  primer  berasal  dari  perundang  undangan,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Informasi dan transaksi elektronik dan bahan hukum sekunder didapatkan dari kepustakaan yang relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  dokumen  atau bahan  pustaka.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi
5. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Tindak Pidana Pembobolan
Tindak  Pidana  Pembobolan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  kejahatan  dengan berbagai macam cara untuk membobol.
b. Rekening
Rekening  adalah  segala  catatan  transaksi  keuangan,  baik  transaksi  keuangan  masuk  maupun keluar pemegang rekening, jenis-jenis rekening bank termasuk tabungan, giro atau deposito dan lain-lain.
6. Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  kualitatif,  di  mana  dalam penelitian ini hanya menjelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL
Sebelum  dibahas  tentang  perbuatan  pidana  beserta  sanksi  pidananya,  maka  perlu  diingatkan kembali tentang  pengertian  perbuatan  pidana,  paling tidak  untuk mengulas  kembali  ingatan  kita  apa yang  dimaksud  dengan  perbuatan  pidana.  Menurut  Pompe,  “ strafbaarfeit ”  secara  teoritis  dapat merumuskan  sebagai  suatu  pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan sengaja  ataupun  dengan  tidak  disengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 5 Sedangkan menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat,  yaitu  suatu  kelakuan  manusia  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  pidana  diberi pidana. 6 Jika  kedua  pandangan  ini  dikombinasikan,  maka  dapat  difahami  bahwa  perbuatan  pidana (strafbaarfeit)  tersebut  merupakan  perbuatan  manusia  yang  melanggar  hukum  pidana  dan  patut diberikan sanksi pidana.
Memperhatikan  perbuatan  pembobolan  rekening  milik  orang  lain  yang  dilakukan  melalui elektronik  dan  berkedok  link  tertentu,  apakah  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  makna  perbuatan pidana  ?  Jawabannya  sudah  pasti  iya  sebagai  perbuatan  pidana,  karena  perbuatan  itu  dilakukan dengan  cara  melawan  hukum  atau  kepentingan  hukum  milik  orang  lain  dengan  cara  meretas  atau masuk tanpa izin atau membobol sistem elektronik milik orang lain melalui modus tertentu, misalnya dengan pura-pura mengundang korban dalam suatu kegiatan pernikahan atau kegiatan amal sosial dan sebagainya.  Link  undangan  tersebut  dibuat  sedemikian  rupa  sebagai  pintu masuk  bagi  pelaku  untuk membobol  rekening  yang  sangat  mungkin  data-datanya  terdapat  dalam  sistem  elektronik  yang digunakan korban, misalnya handphone. Hampir semua perbankan hari ini menggunakan persyaratan e-banking  sebagai  prosedural  transaksi  perbankan  (misalnya  pembuatan  rekening  baru,  sandi  atau password rekening dan sebagainya). Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan perbankan untuk menguntungkan  dirinya  atau  pihak  lain.  Pembobolan  menggambarkan  suatu  kegiatan  menjebolkan sesuatu,  Membobol  berarti  menjebol,  mengacaukan,  mendobrak,  dan  mengacaukan  dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. 7
Pelaku  pembobolan  rekening  melalui  internet  ini  merupakan  seseorang  yang  ahli  dalam mengandalkan  teknologi  sehingga  dapat  dikatakan  pula  sebagai  hacker.  Banyak  orang  selalu menyamakan hacker dan cracker, namun keduanya merupakan suatu hal yang berbeda, masih banyak orang-  orang  belum  mengetahui  perbedaan  antara  keduanya,  dan  masih  banyak  juga  orang-orang belum  mengenali  apa  itu  cracker.  Cracker  ialah  seseorang  yang  melakukan  pembobolan  sistem komputer, serta melakukan pelacakan kata sandi dengan bermacam cara lainnya untuk melanggar dan menerobos  keamanan  komputer  secara  ilegal.  Seorang  cracker  melakukan  peretasan  dengan  tujuan tertentu yang  cenderung merupakan tindakan  kejahatan.  Cracker  dikenal juga  dengan sebutan  Black Hat  Hacker  ialah  jenis  hacker  yang  aktivitasnya  menerobos  sistem  keamanan  komputer  untuk melakukan kerusakan, seperti: cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit dan berbagi aktvitas lainnya yang merugikan. Sedangkan hacker merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang komputer yang mampu menerobos sistem jaringan komputer dengan tujuan tertentu yang bersifat positif, peristiwa tersebut dinamakan White Hat Hacker. 8 Dengan demikian para pelaku kejahatan  yang  membobol  sistem  elektronik  orang  lain  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 182
6 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), halaman 97.
7 Komang  Saeramessatya  Purwadi  Sastra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  I  Nyoman  Gede  Sugiartha, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 , (2020), halaman 235
8 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ 27 September 2022 dan  diakses pada 28 Februari 2023.
perundang-undangan tersebut adalah mereka yang termasuk dalam makna cracker yang sering disebut Black Hat Hacker.
Mempersingkat  bahasan  dalam  hal  ini,  maka  perbuatan  pidana  yang  dimaksudkan  pada  Pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan perbuatan pembobolan sistem elektronik sebagaimana yang tercantum  dalam  ketentuannya:  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan    hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik dengan   cara   apa   pun   dengan   melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Ketentuan ini mengatur sebagai perbuatan pidana  apabila  seseorang  atau  sekelompok  orang  masuk  dalam  sistem  elektronik  dengan  cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol keamanan perangkat elektronik tersebut.
Memperhatikan  ketentuan  tersebut,  maka  orang  dinyatakan  bersalah  jika  dirinya  telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan pada pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut sebagai Black  Hat  Hacker  (cracker),  oleh  karena  itu,  orang  tersebut  diancam  dengan  sanksi  pidana  penjara paling  lama  8  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  800  juta  rupiah  sebagaimana  yang  diatur  pada Pasal 46 ayat (3) UU ITE. Untuk itu kita perhatikan bunyi ketentuan pasal 46 ayat (3) sebagai berikut: “Setiap        Orang        yang        memenuhi        unsur        sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (3) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda paling   banyak Rp800.000.000,00   (delapan   ratus   juta rupiah)”.
Dalam  ketentuan  tersebut  terdapat  unsur  subjektif  (mens  rea)  dan  unsur  objektif  (actus  reus). Unsur subjektifnya adalah “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum”. Kata setiap orang itu menunjuk  pada  orang  perseorangan  baik  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri,  namun  tetap  dalam makna  manusia.  Bagaimana  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  dan  atas  nama  lembaga  atau institusi  ?  maka  sudah  tentu  ketentuan  ini  merujuk  pula  pada  ketentuan  pasal  1  angka  21  UU  ITE tersebut yang telah menegaskan: “Orang  adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Dalam hal ini telah dilakukan interpretasi autentik bahwa yang  termasuk  orang  adalah  badan  hukum.  Badan  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  badan hukum yang legal / yang resmi dibuat berdasarkan perundang-undangan tertentu. Bagaimana dengan badan  hukum  atau  lembaga  yang  tidak  resmi?  Tentunya  orang-orang  yang  terdapat  dalam  lembaga tersebut  dianggap  sebagai  orang  perseorangan  yang  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana.  Jadi sebenarnya  tidak  ada  celah  bagi  orang  untuk  keluar  dari  unsur  subjektif  pada  ketentuan  tersebut. Sepanjang  orang  tersebut  memenuhi  unsur  perbuatan  yang  telah  ditegaskan,  maka  orang  tersebut termasuk  dalam  makna  unsur  subjektif,  tinggal  nantinya  apakah  orang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  ataukah  tidak  (perlu  dingatkan  bahwa  dalam  aliran  dualistik antara kedua hal ini dibedakan).
Kemudian  unsur  dengan  sengaja,  dalam  konteks  ini  harus  terdapat  dolus  (kesengajaan  yang secara  aktif)  telah  melakukan  perbuatan.  Dalam  hal  ini  dolus  als  ogmerk  (kesengajaan  yang  sudah pasti)  difahami  bahwa  perbuatannya  itu  dilarang  hukum  namun  tetap  dilakukan.  Dirinya  telah menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan kepentingan hukum orang lain.  Selanjutnya  unsur  melawan  hukum  sebagai  sub  unsur  subjektif  yang  juga  harus  dibuktikan, karena  dalam  hal  ini  ada  kepentingan  hukum  orang  lain.  Apakah  dalam  perbuatan    tersebut kepentingan  hukum  baginya  membolehkan  perbuatan  tersebut  ataukah  tidak.  Misalnya  karyawan perbankan  diberikan  hak  atau  kepentingan  hukum  untuk  masuk  dalam  sistem  data  nasabah  dalam rangka  menjalankan  kewajibannya  (tentunya  dengan  sumpah  jabatan),  dalam  hal  ini  tentunya karyawan bank tersebut tidak melawan hukum jika kewajiban tersebut dijalankan dengan benar.
Selanjutnya  unsur  objektif  (perbuatan)  yaitu  “mengakses    Komputer    dan/atau    Sistem Elektronik dengan   cara   apa   pun   dengan   melanggar,   menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Artinya pelaku tadi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum masuk dengan  cara  apapun  juga  kedalam  sistem  elektronik  atau  komputer,  baik  dengan  cara  melanggar, menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem  pengamanan.  Antara  kedua  unsur  tadi  (subjektif  dan objektif)  harus  memiliki  hubungan  yang  kuat  agar  dapat  menghasilkan  tujuan  yang  ingin  dicapai. Unsur  tujuan  ini  tidak  disebutkan  dalam  pasal  30  ayat  (3)  UU  ITE,  sehingga  seolah-olah  perbuatan pidana  dalam  ketentuan  pasal  30  ayat  (3)  ini  berada  dalam  domein  delik  formal  (formale  delicten). Secara eksplisit benar sebagai delik formal, namun jika dikaji lebih ke dalam (inplisit) terdapat tujuan yang  ingin  dicapai  pelaku,  yaitu  menguntungkan  diri  sendiri.  Jika  hal  ini  diuji  berdasarkan  asas
legalitas yang murni seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen 9 , tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karena  itu  penegak  hukum  harus  menggandeng  Pasal  67  ayat  (1)  undang-undang  nomor  27  tahun tentang 2022 tentang perlindungan data pribadi, menyebutkan : setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Sehingga  para  pelaku  dalam  perbuatan  ini  telah  melakukan  perbuatan  concursus  realis (meerdaadsche  samenloop)  dan  karena  telah  melanggar  dua  atau  lebih  ketentuan  pidana  dalam  satu perbuatan dan hukumannya dapat diperberat sepertiga dari yang diancamkan.
Jika penegak hukum hanya mengandalkan pasal 30 ayat (3) dengan ketentuan pidananya pada pasal 46 ayat (3) UU ITE saja, maka sudah tentu ancaman pidana penjaranya hanya terbatas pada 8 (delapan)  tahun  saja  palng  lama,  namun  jika  digandengkan  sebagai  perbuatan  concursus  realis, ancaman pidana dapat ditambah selama-lamanya menjadi 11 (sebelas) tahun penjara.
Cara berfikir seperti tersebut di atas merupakan pengaplikasian dari nilai-nilai keadilan fairness sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh  John  Rawls  bahwa  “  keadilan  yang  fairness  dimulai  dengan salah  satu  pilihan yang  paling  umum  yang  bisa  dibuat  secara  bersama-sama demi  kepentingan  yang netral bagi semua pihak” 10 agar  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pemilik  rekening bank sekaligus memberikan rasa jera pada pelakunya.

## SIMPULAN
Dalam kasus perceraian disebabkan salah satu pasangan pindah agama hakim memutus dengan menimbang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  dapat  menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
5. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  karena  perbedaan  agama  yang  menjadi  pemicu terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  sehingga  tidak  ada  harapan  untuk hidup  rukun  lagi  di  dalam  rumah  tangga  maka  telah  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  gugatan Penggugat.
Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  dimaksud  dalam  kutipan  akta  perkawinan Nomor  370/1998  tanggal  09  November  1998  putus  karena  perceraian,  berkenaan  dengan  hak  asuh anak  (hadhanah)  dan  penyelesaian  dari  harta  perkawinannya  itu  diselesaikan  secara  terpisah  dari gugatan cerai yang diajukannya.
9 Hans Kelsen mengatakan: “keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif dalam penerapannya yang benar-benar  sesuai  denga  jiwa  dari  tata  hukum  positif  tersebut”.  Lihat  Hans  Kelsen, Teori  Umum  Hukum  dan Negara  (General  Theory  of  Law  and  State),  Alih  Bahasa  Somardi ,  (Jakarta  :  Bee  Media  Indonesia,  2007), halaman 16.
10 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), halaman 13

## (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , Jakarta : Rineka Cipta, 2004
Hans  Kelsen  mengatakan:  “keadilan  berarti  pemeliharaan  tata  hukum  positif  dalam  penerapannya yang benar-benar sesuai denga jiwa dari tata hukum positif tersebut”. Lihat Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara (General Theory of Law and State), Alih Bahasa Somardi , Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007 Muhammad Djumhana, Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Jurnal
Gita Pusparani Pesik, Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut UU NO.1O Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3 , (2017)
Rizki  Musrifah  dan  Satria  Sukananda,  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Dalam Transaksi E-Banking di Indonesia, Jurnal Diversi, Vol. 4, No. 1 , (2018)
Komang  Saeramessatya  Purwadi  Sastra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,
Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembobolan  Rekening  Melalui  Anjungan  Tunai Mandiri (ATM), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 , (2020)
Website
https://sultra.tribunnews.com/2023/01/31/waspada-modus-bobol-rekening-2023-bagikan-link- misterius-di-whatsapp-lalu-kuras-data-hingga-uang?page=all https://www.djkn.kemenkeu.go.id/