INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8793-8810 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011

## Tentang Mata Uang
Rommy Widjaja 1 ✉ , Siswantari Pratiwi 2 , Mardani 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: rommywidjaja@hotmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait  dengan  uang  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur  dalam  setiap  undang-undang.  Tentu  saja  dengan  adanya  gangguan  tersebut  maka  akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Rumusan Masalah Bagaimana proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  membuat  uang  palsu  serta  penanggulangannya.  Dan  Apakah pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  Putusan  No.  422/Pid.B/2021/PN.  Pal  dan  Putusan No.351/Pid.B/2023/PN.  Jmr  telah  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  terdakwa  dan masyarakat. Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian: Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) unsur perbuatan  yang  dilarang  adalah  mengedarkan, menyimpan, dan  memasukkan  ke  Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.
Kata Kunci: Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, Mata Uang, Tindak Pidana

## Abstract
In social life, there are still often violations related to money as a legal tender in fulfilling the needs of the  community  as  a  tool  to  facilitate  development.  Although  all  behaviors  and  actions  have  been regulated by every law, Of course, the existence of these disturbances will also affect the smooth running of national development, especially for the lower classes, who are the biggest users of cash. The lower classes of society, who generally live in poverty, have to suffer more due to the deception of counterfeit money. This will certainly make them fall further into poverty. Problem formulation How is the process of distributing counterfeit money, and what is the difference between Article 244 of the Criminal Code (KUHP) on making counterfeit money and its countermeasures? And what are the legal considerations of the panel of judges in Decision No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal and Decision No. 351/Pid.B/2023/PN. Jmr that  have  provided  justice  and  legal  certainty  for  the  defendant  and  the  community?  The  research method  is  normative-legal.  Research  Results:  The  process  of  circulating  counterfeit  money  and  the difference  with  Article  245  of  the  Criminal  Code  (KUHP):  the  elements  of  the  prohibited  acts  are circulating,  storing,  and  entering  Indonesia  with  the  intention  of  circulating  or  ordering  others  to circulate it as genuine currency or banknotes.
Keywords: Crime of Circulating Counterfeit Money, Currency, Crime

## PENDAHULUAN
Uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara  mempunyai  pengaturan  dan  kebijakan  tersendiri  mengenai  pengedaran  uang. Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar  terkait  dengan  uang  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya  gangguan  tersebut  maka  akan  mempengaruhi  pula  pada  kelancaran  jalannya pembangunan  nasional  terutama  bagi  kalangan  bawah  yang  merupakan  pengguna terbesar uang tunai.
Masyarakat  kalangan  bawah  yang  umumnya  hidup  dalam  kemiskinan  harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.
Hukum  merupakan  alat  yang  dapat  mengarur  hubungan  antar  sesama  manusia maupun hubungan antar manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.  Oleh  karena  itu,  hukum  bermanfaat  mempelajari  perbuatan  kejahatan  dan pelanggaran  hukum  yang  terjadi  serta  mengatur  kepentingan-kepentingan  warga masyarakat untuk suatu kejadian. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu.
Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang  itu  sendiri,  salah  satunya  tindakan  pemalsuan  mata  uang.    Menurut  pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang,uang kertas negara atau uang  kertas  bank  itu  merupakan  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.
Pidana (straf) sering diindentikan dengan hukuman. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Prof. Moeljatno,SH).
Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP)  Pasal  244 menyatakan:  “Barangsiapa  meniru  atau  memalsu  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata  uang  atau  uang  kertas  yang  tulen  dan  tidak  dipalsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan  oleh  negara  yang  demikian,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.”
Dan rumusan Pasal 245 KUHP tersebut, jika dirinci terdapat beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur objektif adalah:
1) Perbuatan: sebagai asli atau tidak palsu
2) Objeknya:
a) Mata uang negara atau mati uang bank yang tidak asli atau dipalsu;
b) Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;
Unsur subjektifnya:
3) Kesalahan:
a) Dengan sengaja
b) Yang tidak asli atau dipalsunya uang itu diketahuinya pada saat diterima.
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  merupakan  suatu  perbuatan  yang  berusaha menyerang  terhadap  kepentingan  hukum  atas  kepercayaan  terhadap  uang  sebagai  alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin, kejahatan  ini  diadakan  berhubung  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.
Pasal 244 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan. “Barang siapa meniru  atau  memalsu  mata  uang  atau  uang  kertas  yang  dikelurkan  negara  atau  bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas, “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata  uang  atau  uang  kertas  yang  tulen  dan  tidak  dipalsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Pembuktian  merupakan  bagian  penting  dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, karena  hal  tersebut  berkaitan  benar  atau  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan.    Dengan  demikian  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang- undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana,  kecuali  apabila  pengadilan,  karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya’’
Dengan  adanya  ketentuan  perundang-undangan  diatas,  maka  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  penegak  hukum  wajib  mengusahakan  pengumpulan  bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena satu-satunya cara mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan  bukti  ini  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan tersangkanya”.
pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah atau mata uang negara Republik Indonesia di pengadilan alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan adanya  hubungan  antara  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan  pihak-pihak  tertentu  yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia, selain menggunakan alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :
1) keterangan saksi;
2) keterangan ahli;
3) surat;
4) petunjuk;
5) keterangan terdakwa.
Pasal 184 ayat (2) menyatakan, “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.  Alat  bukti  lainnya  yang  juga  digunakan  yaitu  yang  diatur  dalam  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang meliputi alat bukti lain selain yang diatur  dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  berupa Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik.  Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak  pidana  yang  dirumuskan  di  dalam  pasal-pasal  undang-undang  pidana.  Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si  pelaku  tidak  terbukti  dan  tuntutan  dapat  batal  demi  hukum.  Peraktiknya  pandangan
normatif  tersebut  dalam  perkembangannya  mengalami  pergeseran  di  mana  seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalamnya.
Kasus tindak  pidana  pengedaran uang  palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 50.134  lembar.  Dari  kasus-kasus  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pengedaran  uang  palsu  di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan.  Tipe  penelitian  ini  bersifat  preskriptif  karena  menggambarkan  peraturan perundang- undangan yang berlaku. Istilah “Mengedar Uang Palsu” Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:
1) Melarang  orang  yang  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2) Melarang  orang  yang  menerima  dan  mengetahuinya  mata  uang  atau  uang  kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
4) Melarang  orang  yang  mendapat  mata  uang  atau  uang  kertas  palsu  lalu  dengan sengaja  menyimpan  lalu  memasukkannya  ke  Indonesia,  dengan  maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  ini diperoleh dari bahan hukum premier, sekunder, terrier yaitu sebagai berikut.
a) Bahan Baku Premier;
Bahan baku premier adalah bahan baku hukum yang mengikuti sifatnya, yang terdiri dari:
- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr
b) Bahan Baku Sekunder,  yaitu bahan-bahan yang  erat  hubungan nya  dengan  bahan hukum premier dan  dapat membantu menganalisis bahan hukum  premier dengan cara:
1) Studi  pustaka,  yaitu  dengan  cara  mempelajari  bahan-bahan  kepustakaan  yang berhubungan dengan  Obyek penelitian tentang penipuan, seperti buku ilmiah dan Text Book bahan kuliah termasuk yuridis.
2) Hasil penemuan ilmiah, dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan  penipuan  seperti  karya  ilmiah  dalam  bentuk  jurnal,  majalah  hukum, makalah seminar dan diskusi.
c) Bahan hukum tertier
Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum premier dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, dan kamus Bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Pengedaran Uang Palsu di Indonesia
Uang  merupakan  suatu  bagian  dari  kehidupan  kita  sehari-hari  bahkan,  ada  cukup banyak orang yang menganggap bahwa uang sebagai darahnya suatu perekonomian. Di dalam  masyarakat  yang  berkembang  ini,  seluruh  mekanisme  ekonomi  bertumpu  pada bertukaran jasa dengan barang maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari uang sebagai alat pelancar guna tercapainya kegiatan sehari-hari. Agar keberadaan uang di suatu negara  tetap  selalu  dalam  fungsinya  sesuai  dengan  tujuannya,  maka  pencegahan  uang palsu  perlu  diupayakan  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Pemalsuan  uang dilatarbelakangi  oleh  situasi  perekonomian  yang  terpuruk,  menyebabkan  banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan  cara  yang  mudah.    Bank  Indonesia  juga  merupakan  satusatunya  lembaga  yang berwenang untuk mengedarkan mata uang rupiah kepada masyarakat dengan jumlah yang dibutuhkan dan tidak  ada satu lembaga  lainpun yang berhak untuk mengedarkan uang yang sudah dicetak.
Pengertian  uang  palsu  secara  umum  adalah  mata  uang  yang  diedarkan  kepada masyarakat,  tetapi  tidak  melalui  pencetakan  resmi  dari  negara.  Dengan  kata  lain,  ini merupakan uang tiruan, baik yang digunakan untuk sekadar hiburan saja maupun hingga
digunakan untuk melakukan transaksi secara resmi. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu  dalam  melakukan  perbuatannya,  di  samping  motivasi  lainnya  seperti  motivasi politis  untuk  mengacaukan  perekonomian  negara.  Kejahatan  Pemalsuan  Uang  sebagian besar adalah:
1) Kejahatan  yang  sifatnya  tidak  berdiri  sendiri  namun  merupakan  kejahatan  yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan  disebabkan  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  para  pelaku  masih ringan;
3) Pemalsuan  terhadap  mata  uang  memerlukan  suatu  proses  yang  cukup  rumit,  oleh karena  itu  biasanya  pelaku  Tindak  Pidana  merupakan  orang-orang  yang  memiliki keahlian khusus
Pengertian  uang  palsu  dalam  kitab  Undang-Undang  hukum  Pidana  (KUHP)  tidak diatur  secara  tegas,  tapi  berdasarkan  penjelasan  dari  pasalpasal  yang  ada  dalam  KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:
1) Uang hasil pemalsuan
2) Uang hasil peniruan
3) Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4) Benda-benda  semacam  mata  uang  atau  semacamnya  yang  oleh  pemerintah  tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau  maksud  si  pembuat  atau  pemalsu  yaitu  sengaja  untuk  memalsu  dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan.Bank  Indonesia  mendefinisikan  uang  palsu  adalah  “hasil  dari  perbuatan tindak  pidana  melawan  hukum  berupa  meniru  dan  atau  memalsukan  uang  yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah
Data Kasus Pengedaran Uang Palsu di Indonesia Pada Tahun 2020-2023
Bank Indonesia (BI) mencatat, sebanyak 188.370 lembar uang rupiah palsu beredar di Indonesia sepanjang Januari-Juli 2021. Jumlah itu naik 43,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 107.058 lembar.  Rasio temuan uang rupiah palsu pada Januari-Juli  2021  sebanyak  3  lembar  per  1  juta  uang  yang  diedarkan.  Rasio  tersebut menunjukkan dari setiap peredaran 1 juta lembar uang rupiah, hanya ditemukan 3 lembar yang palsu.
Secara  bulanan,  temuan  uang  rupiah  palsu  paling  banyak  pada  Juli  2021,  yakni mencapai 120.027 lembar. Jumlah itu meningkat hingga 1.337% dari bulan sebelumnya yang hanya sebanyak 8.348 lembar.
Gambar 1 Rasio Peredaran Uang Palsu Sumber: Hasil Penelitian Oleh Penelit 2024
Kasus  Pemberantasan  uang  rupiah  palsu  dilakukan  melalui  Badan  Koordinasi Pemberantasan  Uang  Palsu  (Botasupal).  Hal  tersebut  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah.
Gambar 2 Kasus Pemberantasan Uang rupiah Sumber: Bang Indonesia Perode Januari-Oktober 2023
Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Peredaran uang palsu tersebut paling banyak terjadi selama April 2022 atau menjelang perayaan Idulfitri. Berdasarkan wilayahnya, uang palsu paling banyak beredar di DKI Jakarta pada Januari- Oktober 2022. Jumlahnya mencapai 493.437 sepanjang 10 bulan tahun ini.
Bank Indonesia (BI) mencatat peredaran uang palsu di dalam negeri terus mengalami penurunan. Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Yudi Harymukti mengungkapkan kasus uang palsu terus menurun sejak 2015. Dia menjelaskan pada 2015, rasio rupiah palsu sebanyak 11 lembar per 1 juta uang asli yang beredar (piece per  million). Rasio tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan, ditemukan 11 lembar uang rupiah palsu. Pada tahun 2019 rasio peredaran uang palsu turun menjadi 8 lembar per 1 juta uang. Artinya, dalam setiap satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan, ada 8 lembar uang rupiah palsu. "Jadi terdapat penurunan sebanyak 3 piece per million (sejak 2015 ke 2019)," ujar Yudi di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

## Analisis Peredaran Uang Palsu di Indonesia
Bank  Indonesia  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  berhak  menentukan  keaslian Rupiah dan masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya. Hal – hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat menemukan uang yang diragukan keasliannya adalah sebagai berikut:
Saat Bertransaksi:
1) Tolak dan jelaskan secara sopan anda meragukan keaslian uang tersebut.
2) Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut (lakukan pengecekan ulang).
3) Sarankan pihak pemberi untuk melakukan pengecekan uang ke bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.
4) Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya.
Setelah Bertransaksi:
1) Menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya.
2) Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Uang yang diragukan keasliannya dan dinyatakan tidak asli, tidak memperoleh penggantian. Sementara bagi yang dinyatakan asli, dapat memperoleh penggantian sesuai ketentuan berlaku.

## Analisis Hukum Putusan 351/Pid.B/2023/PN.Jmr
Menurut  Penulis  bahwa  terdakwa  Artima  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membelanjakan  uang  rupiah  yang diketahuinya  merupakan  uang  palsu”;  serta  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan masih terlalu singkat. Penulis berharap Putusan Hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:
1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan  Rupiah  Palsu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan  Rupiah  Palsu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (3)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Dan Dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menjelaskan:
1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3) Setiap  orang  dilarang  mengedarkan  dan/atau  membelanjakan  Rupiah  yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.
Dapat dilihat bahwa hukuman maksimal pidana bagi terdakwa yaitu 15  (lima  belas tahun) namun hanya dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda  sejumlah  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut. Hukuman tersebut bahkan tidak sampai dari 2/3 dari Hukuman Maksimal. Hal ini
tidak memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga dikemudian hari ada kemungkinan akan melakukan tindak pidana yang sama.

## Analisis Hukum Putusan 422/Pid.B/2021/PN.Pal
Menurut penulis bahwa terdakwa Arif Budiman Alias Arif tersebut diatas telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  ” membelanjakan  rupiah yang  diketahuinya  merupakan  rupiah  palsu”,  sebagaimana  dakwaan  Primer  Penuntut Umum;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp.  50.000.000,-  (Lima  Puluh  Juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan selama  2  (dua)  bulan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  Ayat  (3)  jo  Pasal  26  Ayat  (3) Undang -Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  serta  peraturan  lain  yang bersangkutan,  merupakan  hukuman  terlalu  rendah,  karena  Pasal  tersebut  memberikan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.
Dan selain hukuman  penjara maka perlu  juga diperhatikan kerugian yang diterima oleh korban akibat perbuatan terdakwa, untuk itu perlu adanya terobosan hukum pidana baru  untuk  mengembalikan  kerugian  korban  akibat  perbuatan  tindak  pidana  peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa.

## SIMPULAN
Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:
1. Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan,  menyimpan,  dan  memasukkan  ke  Indonesia  dengan  maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau  uang  kertas  asli.  Penanggulangannya  pemerintah  maupun  instansi  swasta secara  berkala  dan  konsisten  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang masih maraknya peredaran uang palsu saat ini, dan dalam praktek lapangan banyak menggunakan alat-alat deteksi kecurangan uang palsu.
2. Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  Putusan  No.  422/Pid.B/2021/PN.  Pal yaitu:
a) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
b) Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 Ayat
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
a) Setiap Orang;
b) Telah  Mengedarkan  Atau  Membelanjakan  Uang  Rupiah  Yang  Diketahuinya Merupakan Uang Palsu;
c) Menimbang,  bahwa  tujuan  Terdakwa  membelanjakan  uang  palsu  tersebut karena desakan ekonomi;
d) Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dikasih oleh teman dekatnya yang bernama ALDI, dan kenal sewaktu Terdakwa kerja di Bali;
e) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat  dengan  perbuatan  Terdakwa  yang  telah  membelanjakan  uang rupiah palsu karena desakan ekonomi yang mana uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama ALDI dan dikaitkan dengan keterangan Ahli  sebagaimana  tersebut  diatas,  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.50.000,00 (Iima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu upiah)  tahun  emisi  2016,  adalah  benar  palsu  dan  tidak  sesuai  dengan sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  dan karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
f) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif kedua;
g) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  melepaskan  Terdakwa  dari pertanggungjawaban  pidana,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi pidana;
h) Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 Ayat
(3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  adalah bersifat kumulatif,  yaitu  selain  dijatuhi  pidana  penjara  juga  dijatuhi  pidana  denda, dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dapat  dibayar,  maka akan  diganti  dengan  pidana  kurungan.  Yang  mana  lamanya  pidana  penjara maupun  besarnya  pidana  denda  serta  lamanya  pidana  kurungan  akan ditetapkan dalam amar putusan Dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat yaitu:
1) Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan  dakwaan  primer  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36 Ayat (3)  jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :
a) Setiap orang :
b) Mengedarkan  dan  atau  membelanjakan  rupiah  yang  diketahuinya merupakan rupiah palsu :
2) Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat jelas adanya  perbuatan  Terdakwa  yang  melakukan  perbuatannya  dengan  cara membelanjakan  pada  kios/toko  milik  masyarakat  dengan  memakai  rupia palsu;
3) Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  maka  unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;
4) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
5) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  primer  telah  terbukti  maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
6) Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik sebagai  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
7) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
8) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dikenakan  penangkapan  dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence), Jakarta:
Kencana, 2009
Adami Cazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014 ________, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP. Makassar. 2012 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam menemukan hukum, Yogyakarta: LaksBang PRESIndo, 2016.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana,Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masala, Solusi, dan Penanggulangannya), Suka Press, Yogyakarta, 2010.
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Jakarta:  Raja Grafindo Persada), 2010.
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Penerbit Raja Gravindo Persada, 2010. Adies Kadier, Menyelamatkan Wakil Tuhan, Memperkuat Peran dan Kedudukan Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada, 2015.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai  Syarat  Pemidanaan.  Yogyakarta:  Penerbit  Rangkang  Education  Yogyakarta  & PUKAP Indonesia, 2012.
Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, Depok : raja grafindo persada,2004.
Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, Jakarta,
1996
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta,1985 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta: Kencana, 2004 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja, 2003. Bambang Purnomo dan arun Sakijo, Seri Hukum Pidana 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010 Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang : Undip,1993.
Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  IV  (Cet.  I;    Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Dian Puji Simatupang, Modul Perkuliahan Metode Penelitian, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna, 2010
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press,  2015.
H.R.  Abdussalam,  Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Rasa  Keadilan Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, 2006.
Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan Cet ke-1,9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Irawan Bambang,, Bencana Uang Palsu, Yogyakarta:Elstreba,2000.
Ledan Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002.
Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat,
Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika.2009.
Lilik  Mulyadi,  Pembalikan  beban  pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi,  Bandung:  PT  Alumni, Bandung, 2007
Made  Dewawarna,  Tindak  Pidana  Makar  dalam  Rancangan  KUHP,  Jakarta:    Aliansi  Nasional Reformasi KUHP, 2016.
Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga, Jakarta:  Kencana,2013. Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.
Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Muh. Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Bandung: Pustaka Setia, 2012
P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Purnomo Bambang, Azas-Azas Umum Hukum Pidana,.Yogyakarta :Liberty,1982.
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2000
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH) Serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014.
Sardjonopermono Iswardono, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta:Gramedia Pustaka, 1999. Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
1991.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983. Sofyan, Andi, Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
2014
Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.
Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.
Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia  Catakan  Kedua,  Bandung: Refika Aditama, 2008.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, Alumni, Bandung, 2000
Yudi Latif, Negara Paripurna : Historis, Rasionalis, dan Aktualis Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Cesaltina  Angela  Soares  and  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara,  “Amicus  Curiae  In  The  Criminal Evidence System In Indonesia”,  International Journal of Sosiological Jurisprudence, Volume
2; Issue 1; P. 67 – 72, (2019).
Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2014 Krislov, Samuel. "The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy." The Yale Law Journal 72,
no. 4, 1963
Moeljatno,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  Jawab  Dalam  Hukum  Pidana,1955,  pidato diucapkan  pada  upacara  peringatan  Dies  Natalis  Ke  IV  Universitas  Gadjah  Mada,  di Stitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve (diakses pada tanggal 09-01-2023 pada pukul 12:13 wib).
Pascakurniajati.blogspot.com/2009/02/pemalsuan-uang.html?m=l http://www.roeslyaneuksimeulue.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviourldefaultvmlo.html Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.