## Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab

## Azharsyah Ibrahim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Email: azharsyah@gmail.com
Abstrak: Keadaan perwakafan di Aceh pasca bencana tsunami cenderung stagnan. Hal ini terlihat dari data-data yang didapat pada penelitian pendahuluan, terutama periode 2005 - 2010. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi perwakafan di Aceh pasca bencana. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 orang responden yang terdiri dari pejabat bidang wakaf dari Kantor Kementerian Agama Provinsi dan/atau kabupaten, kepala-kepala KUA sebagai pengelola wakaf di beberapa kecamatan terpilih, para imum masjid/meunasah terpilih, dan para Wakif dan/atau ahli warisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab stagnansi perwakafan di Aceh pasca bencana. Pertama, terjadinya peningkatan harga tanah yang sangat signifikan. Kedua, terjadi pergeseran nilai- nilai masyarakat Aceh ke arah yang lebih materialis. Ketiga, pudarnya nilai-nilai sosial dan persaudaraan (ukhwah) dalam masyarakat Aceh. Keempat, banyaknya harta wakaf di Aceh yang terbengkalai dan tidak diproduktifkan.
Kata kunci : wakaf, Aceh, stagnan, dan faktor penyebab
372 Stagnansi Perwakafan di Aceh.....
Abstract: As showed from the data obtained from preliminary research, the condition of waqf endowments in Aceh post tsunami disaster tended to stagnate, especially during the period of 2005 – 2010. Therefore, this article is intended to identify and analyze the determinant factors of the waqf stagnation post disaster in Aceh. Data for this study is gathered through in-depth interviews with 15 respondents consisting of selected waqf officials from the provincial and district offices of Ministry Religious Affairs in Aceh, heads of KUA as waqf managers in some selected districts, the Imam of the selected mosques/meunasahs, and the wakif and/ or their descendants. The findings show that four factors have been identified as the cause of the stagnation. First, the significant increase of land prices. Second, the shift of the Acehnese values to be more materialistic. Third, the fading of social values and brotherhood (ukhwah) among Acehnese. Fourth, there are number of waqf property in Aceh were unproductive.
Keywords : waqf, Aceh, stagnate, and determinat factor

## Pendahuluan
Wakaf dalam agama Islam merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Indonesia termasuk negara muslim yang banyak memiliki harta wakaf yang umumnya berupa tanah yang tersebar di hampir semua daerah terutama yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim seperti Aceh.
Aceh memiliki jumlah harta wakaf yang relatif besar terutama yang berbentuk tanah. Data dari Kementerian Agama wilayah Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sampai tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m 2
(Kemenag Aceh, 2010). Namun, yang terdaftar di Badan Pertanahan
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m 2 . Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak di mana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, Bireuen 7.654 dan diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513 lokasi. Dari 23 kabupaten/kota, jumlah tanah wakaf terluas adalah di Kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m 2 , Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m 2 dan Aceh Tenggara 115.473.000 m 2 (BPN Aceh, 2010). Jumlah tersebut merupakan yang tercatat secara resmi di Kementerian Agama dan BPN; berdasarkan penelitian pendahuluan penulis masih banyak lagi harta wakaf yang belum tercatat secara resmi yang tersebar di gampong-gampong seluruh Aceh.
Namun demikian, walau secara empiris terlihat bahwa harta wakaf yang ada sangat besar dan berpotensi untuk dikembangkan, tetapi dari penelitian pendahuluan terlihat bahwa pertambahan harta wakaf dalam beberapa tahun terakhir—tepatnya setelah tsunami— cenderung stagnan. Hasil observasi pendahuluan di beberapa lembaga perwakafan tradisional (berupa masjid-mesjid dan surau) menunjukkan bahwa tidak ada penambahan yang signifikan terhadap jumlah harta wakaf yang tercatat di lembaga-lembaga tersebut sejak 2005, tepatnya setelah bencana tsunami melanda Aceh. Di sebuah masjid di kawasan Aceh Besar, misalnya, tanah wakaf tercatat 34 petak sawah dan 3 petak kebun pada tahun 2005. Sementara data terakhir sampai tahun 2010 tercatat ada 35 petak sawah dan 4 petak kebun. Jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya penambahan yang signifikan. Hal ini juga didukung oleh data dari Kementerian Agama sebagai pengelola wakaf resmi di Indonesia. Pada akhir tahun 2010, jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh tercatat berjumlah 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m 2 . Angka ini tidak jauh berbeda dengan berbeda dengan angka yang tercatat pada tahun 2005, yaitu 26.971 petak tanah.
Keadaan di atas merupakan sinyal yang kurang menggembirakan bagi keadaan perwakafan dan keberlangsungannya di Aceh. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa wakaf di Aceh, khususnya antara
tahun 2005 sampai 2010 mengalami stagnansi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor- faktor yang menjadi penyebab dari fenomena perwakafan tersebut.

## Pengertian Wakaf
Wakaf berasal dari kata wa-qa-fa yang artinya tetap atau diam, artinya seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Secara etimologi wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah dimana kepemilikan berpindah kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas dasar itu, harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Hal ini sesuai dengan hadits nabi, yaitu “bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan tetapi hasilnya dibelanjakan” (HR Bukhari) .
Para ulama klasik memberi pengertian wakaf secara berbeda-beda yang berdampak pada perbedaan pada hukum yang ditimbulkan. Kalangan Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif (pewakaf) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Haji-Mohammad, 2011). Hal ini berarti bahwa kedudukan harta wakaf masih berada pada wakif itu sendiri sehingga kepemilikan harta wakaf tersebut tetap pada wakif dan perwakafan hanya berlaku pada manfaat harta tersebut saja.
Berbeda dengan ulama Hanafiyah, para ulama golongan Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif walaupun harta tersebut disewa dari pihak lain. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja (Arif, 2010).
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Selanjutnya, kalangan Syafi‘iyah mengartikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya ( al-‘ain ) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah (Depag RI, 2006). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. Terakhir, ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Arif, 2010).
Dalam konteks perundangan-undangan Indonesia, wakaf sepertinya dimaknai secara spesifik dengan mencoba mengakomodir segala pendapat di atas dan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di mana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.
Dari beberapa definisi wakaf tersebut terlihat bahwa dari sisi pemanfaatan, wakaf berbeda dengan sedekah biasa dimana jika seseorang memberikan hartanya akan langsung habis manfaatnya saat itu juga. Misalnya, jika seseorang bersedekah memberikan 10 orang miskin makan siang, begitu makanan sudah dimakan, maka pemberi sedekah tersebut dapat pahala, tapi tidak ada pahala lainnya setelah itu sebab pokok sedekah itu sudah selesai manfaatnya. Sedangkan dalam wakaf, jika seseorang bersedekah dengan harta yang pokoknya tetap ada, harta itu bisa menghasilkan pemasukan atau penghasilan yang
bersifat terus menerus dan juga rutin. Misalnya seseorang mewakafkan seekor sapi untuk fakir miskin dimana sapi tersebut tidak disembelih untuk dimakan dagingnya, melainkan dipelihara oleh orang yang ahli dalam pekerjaannya sehingga bisa berkembang biak ataupun dimanfaatkan susunya yang hasilnya dapat dibagikan kepada fakir miskin atau dijual yang hasilnya untuk kaum fakir miskin.
Di samping itu, definisi-definisi di atas menyiratkan bahwa wakaf juga merupakan suatu bentuk semangat keagamaan yang bertujuan untuk memperoleh Ridha Allah, seperti dalam QS. Al-Maidah:
“...dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya...”(QS.5:35).
Dalam hal kemanusiaan, tujuan wakaf merupakan wujud dari semangat sosial sebagai bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat dengan memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## Penelitian Sebelumnya
Kajian yang spesifik mengkaji tentang faktor-faktor penyebab stagnansi perwakafan di suatu daerah sejauh yang penulis ketahui masih jarang ditemui. Akan tetapi, penelitian yang berhubungan dengan wakaf dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi ummat atau tentang produktivitas wakaf secara umum telah banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh McChesney (1991), misalnya, memaparkan tentang kegiatan wakaf di Asia Tengah. Menurut dia, proses perwakafan di daerah ini telah berjalan selama 400 tahun dan wakaf telah berperan menjadi sentral kehidupan umat Islam sehari-hari. Hasil wakaf telah banyak digunakan dalam membangun lembaga-lembaga keagamaan, kultural dan kesejahteraan di daerah ini.
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim.
Hasil yang lebih kurang sama juga ditunjukkan oleh Dumper (1994) yang melakukan penelitian di wilayah Timur Tengah. Kontribusi wakaf, menurut penelitian tersebut, sangat besar dalam pembangunan kesejahteraan umat pada masa klasik Islam dan pertengahan di wilayah ini. Selanjutnya, dalam penelitiannya tentang wakaf umat Islam, Kuran (2001) menyebutkan bahwa wakaf telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbangan dari layanan sosial. Bahkan, dalam suatu studi, Razali Othman (2005) menyimpulkan bahwa wakaf merupakan sumber keuangan penting bagi pembangunan negara. Hal ini telah terbukti pada masa keemasan Islam di mana wakaf menjadi sumber pendanaan utama bagi sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya.
Penelitian yang berhubungan dengan keadaan perwakafan juga dilakukan oleh tim peneliti dari UIN Syarif Hidayatullah (2006) yang mengkaji tentang potensi harta wakaf di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional sangatlah besar. Jumlah unit wakaf yang terdata sampai tahun 2005 mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun yang setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar). Kajian mengenai potensi wakaf juga dilakukan oleh Nur Fadhillah (2009) yang terfokus pada potensi wakaf tunai. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa potensi dana wakaf tunai di Indonesia sangat besar. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf tunai juga merupakan bagian integral dari itu dalam hal pemberdayaan ummat. Lebih lanjut dikatakan bahwa model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis dan sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.
Kesimpulan yang sejalan juga dikemukakan oleh Lum’ah (2009) dalam penelitian tesisnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yaitu wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat, akan tetapi pemanfaatn masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal. Namun, menurut Amirul Faiz Usman, dkk (2010), meskipun wakaf tunai merupakan sebuah potensi, akan tetapi dalam kajiannya ini menunjukkan bahwa implimentasi wakaf tunai masih rendah di kalangan masyarakat. Menurut Muhyar Fanani (2011), rendahnya minat masyarakat terhadap wakaf tunai disebabkan oleh kurangnya jumlah wazir yang professional dan lemahnya sistem manajemen perwakafan. Hal ini setidaknya dibuktikan dalam penelitiannya di Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Baitul Mal Mu’amalat (BMM) di Jakarta, Indonesia.
Penelitian wakaf dari sisi yang agak berbeda dilakukan oleh Muhdiah Amnuh (2013) dari Universitas Abdul Sa’di, Maroko. Ia meneliti tentang tantangan wakaf Islam di era modern dan urgensi islah . Kajian ini menyimpulkan bahwa ada dua tantangan besar yang dihadapi, baik tantangan yang bersumber dari luar, yaitu interfensi pihak barat terhadap wakaf dan lembaga wakaf maupun tantangan yang berasal dari dalam, dimana munculnya sikap mosi tidak percaya terhadap lembaga wakaf dan pengelola wakaf. Oleh karena itu, dia menyarankan agar adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga wakaf serta pembinaan pengelola wakaf agar menjadi lebih professional. Hasil yang sama juga disampaikan oleh Mu’taz Muhammad Musbih (2013) dalam tesisnya di Universitas Gaza, Palestina, bahwa kurangnya peran wakaf dalam pengembangan ekonomi disebabkan oleh faktor tidak adanya sosialisasi dari pihak lembaga dan pemerintah, termasuk pemahaman yang salah tentang wakaf yang beredar di masyarakat Palestina. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang ada selama ini lebih banyak terfokus kepada potensi harta wakaf yang besar termasuk solusi pemanfataannya. Sebaliknya, penelitian
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
yang meneliti tentang kecenderungan masyarakat dalam berwakaf masih sangat jarang ditemukan, terutama di Aceh.

## Metode Penelitian
Penelitian ini hanya fokus kepada fenomena yang terjadi antara tahun 2005 sampai dengan 2010 atau tepatnya pada fase pertama setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh ( first phase of post disaster ). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan yang jelas antara fenomena bencana (dengan segala konsekuensinya) dengan penambahan harta wakaf di Aceh.
Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang faktor-faktor tertentu yang berperan dalam stagnansi perwakafan di Aceh. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yang diagnostik yaitu penelitian yang salah satunya ditujukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala (Soekamto, 1984:10), seperti menurunnya keinginan berwakaf secara umum dalam masyarakat Aceh. Data untuk penelitian diperoleh dari hasil wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan 15 orang responden yang terdiri dari:
1)  Pejabat bidang wakaf dari Kantor Kementerian Agama Provinsi dan/atau kabupaten.
2)  Kepala-kepala KUA sebagai pengelola wakaf di beberapa kecamatan terpilih.
3)  Para imum masjid/meunasah terpilih.
4) Wakif dan/atau ahli warisnya.
Pemilihan responden di atas didasari pada kenyataan bahwa se- lama ini di Aceh merekalah yang tahu, paham, dann terlibat langsung dalam proses pengelolaan harta wakaf secara menyeluruh. Untuk men- ganalisa data yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis kualitatif dengan melakukan interpretasi data sehingga dapat memberikan suatu
deskripsi tentang keadaan yang diteliti. Data yang telah terkumpul baik dari hasil wawancara dengan responden atau kuesioner) dilaku- kan reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan data) selanjutnya ditafsirkan / diinterpretasikan menggunakan landasan teori yang telah ditentukan ( theoritical interpretative) , dianalisa dengan menggunakan teknik deduktif , yaitu mengambil suatu kesimpulan secara khusus dari penjelasan yang bersifat umum dan menyeluruh. Selain itu, kesimpu- lan juga memberikan pokok pikiran yang terakumulasi dalam saran- saran yang sifatnya positif konstruktif.

## Hasil Penelitian
Penjelasan harta wakaf dalam tulisan lebih terfokus kepada objek lahan/tanah, baik sawah maupun kebun. Tanah/lahan merupakan objek wakaf yang paling populer dan banyak jumlahnya di Aceh, sehingga ketika para responden diwawancarai mengenai harta wakaf mereka secara otomatis langsung mengarahkan penjelasannya kepada objek ini. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan ada empat faktor penyebab dari stagnannya perwakafan di Aceh pasca bencana, yaitu (1) meningkatnya harga tanah, (2) timbulnya sifat materialistis, (3) pudarnya nilai-nilai ukhwah, dan (4) banyaknya harta wakaf yang terbengkalai.

## Meningkatnya harga tanah
Kehidupan masyarakat Aceh setelah tsunami berubah drastis dalam semua lini kehidupan. Secara ekonomi, perubahan tersebut menunjukkan tren yang positif dan menggembirakan. Banyaknya Non-Governmental Organizations (NGO) yang masuk ke Aceh dengan segala perangkatnya sedikit banyak membawa pengaruh bagi masyarakat Aceh. Mereka seakan berlomba-lomba untuk ‘menunjukkan’ kebaikannya dengan membawa bantuan dalam dengan jumlah yang besar. Data Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menunjukkan bahwa jumlah total bantuan asing yang masuk ke Aceh selama periode rehabalitasi dan rekonstruksi mencapai 120
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
triliun ( KNOW, 2015) . Efeknya, uang beredar demikian banyak di Aceh yang menyebabkan inflasi meningkat tajam (Bank Indonesia, 2006). Harga-harga meningkat tajam terutama harga beli dan sewa properti, seperti rumah dan pertokoan (meningkat sampai 400%). Meningkatnya harga properti tersebut membawa pengaruh terhadap naiknya nilai tanah—yang merupakan merupakan harta wakaf yang paling populer di Aceh.
Akibatnya, menurut mayoritas responden (80%), sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah perkotaan, menjadi enggan untuk mewakafkan tanahnya. Mereka umumnya lebih memilih untuk menjual atau menyewakan tanahnya dengan nilai yang fantastis. Sebagian dari mereka memanfaatkan hasilnya untuk melakukan ibadah seperti melaksanakan umrah dan haji. Ketika hal ini ditanyakan kepada responden dari kalangan wakif dan/atau ahli warisnya, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa peningkatan harga tanah dalam jumlah yang signifikan—terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi lebih maju—mempengaruhi pola pikir mereka terhadap wakaf tanah secara keseluruhan. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik, hasil wawancara dengan mereka menunjukkan bahwa ada keengganan untuk melakukan praktik wakaf dengan kondisi harga tanah yang meningkat tajam. Sebagian responden dari kalangan ini menyebutkan bahwa mereka lebih memilih menjual tanah mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji.

## Timbulnya sifat materialistis
Seperti yang penulis sebutkan di atas, kehadiran NGO asing membawa pengaruh positif bagi keadaan perekonomian masyarakat. Setahun setelah tsunami, hampir semua orang di Aceh mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Fenomena ini memunculkan banyak orang kaya baru (OKB) juga banyak bermunculan. Hal ini terlihat dari peningkatan volume kenderaan baru (baik mobil atau sepeda motor) di Aceh dalam tidua sampai lima tahun setelah tsunami,
khususnya di Kota Banda Aceh. Data dari Dinas Pendapatan Aceh yang dirilis oleh Multi Donor Fund (MDF), jumlah kenderaan yang terdaftar terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam dua tahun setelah bencana. Jumlah mobil yang terdaftar meningkat lebih dari 60% pada tahun 2006, sedangkan sepeda motor roda tercatat sebesar 70% (MDF, 2008).
Jika dianalisis secara mendalam, penambahan volume kenderaan di jalan-jalan yang ada di Aceh adalah wajar. Pasca tsunami, sebagian besar masyarakat Aceh bekerja pada/dengan organisasi-organisasi internasional (yang datang secara masif ke Aceh dalam periode rehabilitasi dan rekonstruksi). Ada yang sifatnya bekerja sebagai staf tetap, ada juga merupakan afiliasi dari pekerjaan mereka di tempat awal. Mereka yang bekerja di NGO-NGO asing tersebut umumnya memperoleh gaji dengan jumlah yang relatif besar jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat Aceh saat itu. Menurut beberapa responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, bagi kebanyakan orang yang mulai terbiasa dengan gaji yang berkecukupan tersebut, ada resistensi dan kekhawatiran terhadap keadaan ekonomi mereka seperti sebelum tsunami. Sehingga keinginan untuk mempertahankan status quo sangat besar. Hal ini didukung oleh teori resistensi yang menyebutkan bahwa ketika manusia berada dalam suatu ‘zona nyaman ( comfort zone )’, mereka cenderung resisten terhadap kemungkinan perubahan yang dapat mengganggu kenyamanan tersebut (Aquarius Resources, 2015).
Hal ini kemudian menimbulkan sifat materialistis 1 yang berdampak kepada pudarnya nilai-nilai sosial sehingga ada kecenderungan melakukan apa saja asal kondisi tersebut dapat dipertahankan. Efeknya, sifat kikir dan kalkulatif mulai muncul sehingga sulit untuk
1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, materialitis adalah sifat dari orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi atau orang yang mementingkann kebendaan semata (KBBI, 2000: 946).  Konsep ini diperkenalkan pertama sekali oleh filsuf Yunani kuno,   Epikuros. Selain itu, filsuf lain yang juga turut mengembangan aliran ini adalah Demokritos dan Lucretius (van der Weij, 1998: 108-110).
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
mendermakan sebagian yang dimiliki bagi kepentingan yang lebih besar. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap stagnannya jumlah tanah wakaf di Aceh pasca tsunami. Bahkan, menurut beberapa responden dari kalangan Imam masjid dan meunasah yang sempat penulis wawancarai, beberapa ahli waris dari tanah wakaf yang sudah eksis bertahun-tahun mengambil kembali tanah tersebut. Lemahnya manajemen perwakafan di Aceh membuat tanah wakaf tersebut sangat susah untuk dibuktikan legalitasnya karena tidak ada bukti-bukti tertulis yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar harta wakaf.

## Pudarnya nilai-nilai ukhwah
Selain dua faktor di atas, konflik yang berkepanjangan juga memberikan kontribusi terhadap stagannya jumlah harta wakaf di Aceh. Konflik panjang yang melanda sebagian besar wilayah Aceh yang timbul tenggelam mulai dari akhir 1970-an sampai dengan pertengahan 2000-an telah menghancurkan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Masyarakat ‘dipaksa’ untuk terbiasa hidup sendiri- sendiri dengan hanya memikirkan nasibnya masing-masing. Dalam masa konflik, pertalian dengan seseorang yang dicurigai sebagai separatis akan ikut menyeret orang tersebut sebagai objek yang dicurigai pula. Akibatnya, masyarakat hidup dalam keadaan saling curiga dan menjadi tidak ramah terhadap ‘orang asing’. Keadaan seperti ini berlangsung bertahun-tahun selama masa konflik dan berefek pada kehidupan masyarakat setelah konflik berakhir pasca tsunami. Hilangnya rasa persaudaraan tersebut berefek kepada memudarnya nilai-nilai sosial yang saling membantu satu sama lain seperti yang kaya membantu yang miskin dengan berbagai jenis harta yang dimilikinya.
Ketika responden ditanyakan tentang hubungan konflik dengan pudarnya nilai-nilai sosial/ukhwah dalam masyarakat Aceh, semua responden (100%) mengakui adanya keterkaitan tersebut. Akan tetapi, ketika responden ditanyakan hubungan konflik dengan keadaan perwakafan di Aceh sekarang, 10 dari 15 orang responden
(66,7%) menyebutkan adanya keterkaitan yang erat antara konflik dengan stagnannya harta wakaf di Aceh, sementara 3 responden (20%) walaupun juga menyebutkan ada keterkaitan antara kedua faktor tersebut tetapi tidak erat. Dua orang responden (13,4%) lainnya tidak melihat adanya hubungan antara konflik dengan stagnannya harta wakaf. Bagi responden yang menyebutkan adanya keterkaitan antara dua hal di atas, wakaf dipandang sebagai ibadah sosial sehingga ketika nilai-nilai sosial telah pudar akibat konflik, kondisi perwakafan juga berpengaruh. Bagi responden yang menyebutkan bahwa konflik tidak berhubungan dengan kondisi perwakafan, wakaf dipandang sebagai refleksi ibadah individual dengan penciptanya. Mereka memandang, keinginan seseorang untuk beribadah kepada Tuhannya, termasuk dalam hal wakaf, tidak akan berpengaruh dengan kondisi apapun karena itu murni berasal dari diri masing-maing individual.

## Banyaknya harta wakaf yang terbengkalai
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap stagnannya kondisi perwakafan di Aceh, menurut sebagian besar responden (73,4%), adalah  minimnya pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Hasil observasi penulis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan banyaknya harta wakaf, terutama tanah, yang terbengkalai dan tidak dimaksimalkan fungsinya. Di hampir semua wilayah di Aceh terdapat tanah wakaf yang tidak produktif dan seakan dibiarkan terbengkalai tanpa dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan masyarakat banyak secara berkepanjangan. Hasil wawancara penulis dengan beberapa imam masjid/meunasah 2 di seputaran Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya menunjukkan bahwa para nazir wakaf tersebut hampir tidak pernah berusaha untuk membuat harta wakaf tersebut produktif akibat kekakuan dalam memahami konsep wakaf. Menurut mereka, harta wakaf tidak boleh diperuntukkan selain dari apa yang dipesankan oleh orang yang mewakafkan (wakif) harta tersebut.
2 Para imam masjid/meunasah biasanya akan secara ex-officio menjadi nazir wakaf jika masjid/meunasah yang mereka imami mempunyai harta wakaf.
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Hal ini juga didukung oleh penelitian Khalidin, dkk (2010:28-33) yang menunjukkan beberapa kendala dalam memproduktifkan harta wakaf di Aceh.
Menurut responden, hal ini dapat menimbulkan pemikiran yang tidak baik bagi calon-calon wakif melihat fenomena banyaknya harta wakaf yang tidak produktif. Pada akhirnya pewakaf melihat kegiatan pewakafan menjadi sesuatu yang kontra-produktif. Akibatnya, muncul satu fenomena yang relatif baru di Aceh yaitu kegiatan wakaf tunai yang dinilai bisa lebih bermanfaat bagi kebaikan umat. Walaupun belum menunjukkan angka yang signifikan, tren ini mulai berkembang terutama bagi masyarakat perkotaan. Dari penelitian pendahuluan menunjukkan ada sejumlah wakaf tunai yang berada di masjid-mesjid di Kota Banda Aceh. Disamping itu, sejumlah masyarakat juga giat mencari informasi tentang sistem dan tata cara wakaf tunai tersebut. Hal ini terjadi karena bagi kalangan tradisionalis di Aceh yang merupakan kalangan pesantren tradisional, wakaf tunai tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Mereka lebih menitikberatkan pada harta yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

## Penutup
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, keadaan perwakafan di Aceh mengalami stagnansi yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan data- data yang didapat dari pengelola-pengelola wakaf di Aceh seperti Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Masjid, dan Meunasah. Hasil wawancara dengan 15 orang responden yang terdiri dari pejabat bidang wakaf dari Kantor Kementerian Agama Provinsi dan/atau kabupaten, kepala-kepala KUA sebagai pengelola wakaf di beberapa kecamatan terpilih, para imum masjid/meunasah terpilih, dan para Wakif dan/atau ahli warisnya menyimpulkan bahwa ada empat faktor penyebab terjadinya stagnansi tersebut. Pertama , terjadinya peningkatan yang signifikan dari harga tanah pasca bencana
386 Stagnansi Perwakafan di Aceh.....
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
di Aceh. Tanah atau lahan merupakan objek utama wakaf di Aceh. Kedua , terjadi pergeseran nilai-nilai masyarakat Aceh ke arah yang lebih materialitis, setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Hal ini lebih disebabkan karena terjadi kenaikan yang sangat tajam terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat Aceh akibat masuknya organisasi-organisasi asing selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketiga , konflik yang berkepanjangan di Aceh telah mengakibatkan pudarnya nilai-nilai sosial dan persaudaraan (ukhwah) dalam masyarakat Aceh. Masyarakat yang hidup pasca konflik umumnya lebih bersifat individualistik akibat dibiasakan oleh keadaan semasa konflik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab stangnannya keadaan perwakafan di Aceh. Keempat , akibat dari kekakuan para nazir dan ulama tradisional dalam memahami konsep wakaf, banyak sekali harta wakaf di Aceh yang terbengkalai dan tidak dapat diproduktifkan. Akibatnya, sebagian masyarakat yang ingin melakukan ibadah sosial dengan cara berwakaf menjadi resisten. Mereka umumnya, terutama di daerah perkotaan, mencari alternatif baru seperti wakaf tunai sebagai media baru untuk berwakaf.
Keadaan-keadaan seperti yang penulis paparkan di atas diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak untuk dapat mengantisipasi agar keadaan seperti ini tidak berlanjut. Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam Islam, dimana manfaatnya itu sangat besar sekali baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan harta wakaf yang efektif dan efisien akan memberikan dampak positif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Aceh sekarang ini dapat dikatakan sangat banyak, namun pemanfaatannya sekarang ini tidak optimal, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai, padahal hakikat dari wakaf itu sendiri adalah bahwa harta tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial bermasyarakat, baik dari aspek ekonomi atau pendidikan.

## Daftar Pustaka
Amnuh, Muhdiyah. 2013. al-Waqf al-Islami al-Hadisi Baina Tahaddiyat al-Waqi’ Wa Dharurah Islah , Universitas Abd Malik Sa’di, Maroko.
Aquarius Resources, Keluar dari Zona Nyaman sebagai Kunci Sukses Mengembangkan Diri , diakses tanggal 2 Februari 2015 dari situs: http:// aquariuslearning.co.id/keluar-dari-zona-nyaman-sebagai-kunci-sukses- mengembangkan-diri/
Arif, Syafrudin. 2010. Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. Jurnal La-Riba , Vol. IV, No. 1, Juli 2010, pp. 85-115.
Bank Indonesia. 2006. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh. Banda Aceh: Bank Indonesia Wilayah Aceh.
BRR Knowledge Centre (KNOW). 2015. Arsip BRR NAD-Nias , diakses pada tanggal 12 Januari 2015 dari situs: http://know.arsipan.org/
Depag RI. 2006. Fiqih Wakaf . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia.
Dumper, Michael. 1994. Wakaf Muslimin di Negara Yahudi. Jakarta: Penerbit Lentera.
Fadhilah, Nur. 2009. Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan. Jurnal Ahkam , Vol. 11, No. 2, Nopember 2009, pp. 160-72.
Faiz, Amirul Usman, dkk. 2010 , Determinants Of Cash Waqf Giving In Malaysia: Survey Of Selected Works, The IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Kuala Lumpur.
Fanani, Muhyar. 2011. Pengelolaan Wakaf Tunai, Walisongo, Vol. 19. Nomor 1, Mei.
Haji-Mohammad, Mohammad Tahir Sabit. 2011. Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law . (2011 International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR Vol.10),  Singapore: IACSIT Press.
Kemenag Aceh. 2010. Laporan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh 2010 tentang Tanah Wakaf. Banda Aceh.
Khalidin, Bismi, dkk. 2010. Analisis Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sektor Pendidikan Masyarakat Pesisir . Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Kuran, Timur. 2001. The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System. Law and Society Review , Vol.
35 no. 4, pp. 841-897.
Lum’ah, Dhurrotul. 2009. Kontribusi Wakaf Tanah Milik sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo. (Tesis yang Tidak Dipublikasi), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
McChesney, Robert Duncan. 1991. Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine 1480-1889. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Multi Donor Fund (MDF). 2008. Perkembangan Ekonomi Aceh, April 2008 , Banda Aceh: Bank Dunia, Bank Indonesia, MDF.
Musbih, Mu’taz Muhammad. 2013. Daur Waqf al-Khairi Fi al-Tanmiyah al- Iqtishadiyah: Dirasah Tathbiqiyyah Li Qitha’ Gaza, Tesis Master, Universitas Gaza, Kuliyah Tijarah, Qism Iqtishadiyah al-Tanmiyah.
Othman, Razali. 2005. The Influences of Colonisation on the Perception and Practices of Wakaf. Kuala Lumpur: Jurnal IKIM.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Soekamto, Soeryono. 1984. Pengatar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
Tim Penyusun. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Umar, Husein. 2007. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Van der Weij, P.A. 2000. Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama