Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

## Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

## Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

## NAMA PENULIS
JUDUL
NAMA PENULIS

## Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  1,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa’ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
1 Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin
Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf
37

## Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah 59

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
87 Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## 111 Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## 127 Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
159 Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar  Negera  Republik  Indonesia  Tahun 1945

## Muhammad Ridwansyah
Abstrak: Penelitian  ini  berjudul  “Upaya  Menemukan  Konsep Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah  Menurut  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  kedepan  tentang  pengaturan  pemerintahan  daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa jauh  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  konseptual  berupaya  menemukan  konsep-konsep hubungan  pusat  dan  daerah  menurut  UUDNRI  Tahun  1945. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian perpustakaan (literature  research)  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data skunder di bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  terhadap  suatu  poluasi  atau  daerah  tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan  yang  ada,  hasil  penelitian  ini  adalah. Pertama, konsep  desentralisasi  asimetris  ini  sudah  lama  dicari  formatnya karena  amanah  konstitusi  perlu  interpretasi  lebih  jauh  sehingga benar-benar menemukan konsep ideal bagi Pemerintah Indonesia.
Kedua, kehadiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi  seluas-luasnya  sehingga  ada  keluasaan  untuk  mengatur daerahnya  sendiri.  Namun  dalam  hal  peneliti  berupaya  mencari format baru, yang peneliti tawarkan ialah desentralisasi asimetris bagi  semua  daerah  Indonesia  walaupun  hal  ini  terkesan  sulit namun  hal  itu  apabila  dilakukan  secara  bersama  maka  akan mudah untuk dilaksanakan. Ketiga, terkait desentralisasi asimetris untuk  Indonesia  ini  sudah  diterapkan  terhadap  empat  daerah yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dan Papua namun  peneliti  mengharapkan  ke  depan  Indonesia  akan  dengan mudah  melakukan  perubahan  lagi  terhadap  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Keempat, Terkait  dengan  kewenangan  daerah  yang  nanti  menjadi  sangat luas tentunya metode pengawasan akan jauh lebih diperketat dari pada sebelumnya  karena desentralisasi  memperkenankan ke level kekuasaan  pemerintahan  yang  lebih  rendah  atau  di  bawah  untuk menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan .
Kata Kunci: Konsep, Hubungan Pusat dan Daerah.
Abstract: This  study  entitled  "In  search  of  Ideal  Concepts Central-Local  Relations  According  to  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Year  1945". This  study  aims  to  determine  the  future  of local  governance  arrangements  relating  to  the  principle  of asymmetric decentralization  so  much more freely take care of  his own household. This study is a conceptual attempt to discover the concepts  of  central  and  local  relations  by  UUDNRI  1945.  The data  was  collected  using  library  research  (literature  research) were  performed  to  obtain  secondary  data  in  the  legal  field.  This research is descriptive analysis is a study that aims to describe or illustrate  a  systematic,  factual  and  accurate  to  a  poluasi  or  a particular  region,  on  the  nature  or  certain  factors. Based  on  the results of the discussion are available, the results of this study are. First, the concept of asymmetric decentralization has long sought its format as a constitutional  mandate need further interpretation
so  really  find  the  ideal  concept  for  the  Government  of  Indonesia. Second,  the  presence  of  Law  Number  23  Year  2014  on  Regional Government  is  already  using  the  principle  of  broad  autonomy  so there  keluasaan  to  manage  their  own  regions.  But  in  the  case  of researchers working to find a new format, which researchers have to  offer  is  asymmetric  decentralization  to  all  areas  of  Indonesia although it seem difficult but it is if it is done jointly it will be easy to  implement.  Third,  related  to  asymmetric  decentralization  to Indonesia  has  been  applied  to  four  areas  namely  Jakarta, Yogyakarta, Aceh and Papua, but researchers expect in the future Indonesia  will  be  easily made  further  changes  to  the  Law  No.  23 Year  2014  on  Regional  Government.  Fourth,  Related  to  the regional  authority  which  will  be  a  very  comprehensive  course monitoring  methods  will  be  much  tighter  than  before  because  of the decentralization of government power levels allow to lower or below to determine a number of issues, which they note.
Keywords : Concepts, Central and Local Relations.

## PENDAHULUAN
enurut Djohermansyah proses mencari format pemerintahan  daerah  yang  ideal  di  negara  kita  telah berlangsung  sejak  diproklamasikannya  kemerdekaan yang  diawali  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1945  tentang  Peraturan  Kedudukan  Komite  Nasional Daerah, dan disusul silih berganti dengan diterbitkannya beberapa undang-undang  dan  peraturan  lainnya,  hingga  saat  ini  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah yang  merupakan  pengganti  dari  UU  No.  32  Tahun  2004 (Romli, 2007:  v).  Setiap  undang-undang  Pemerintahan  Daerah  yang  baru pada  dasarnya  merupakan  koreksi  dan  penyempurnaan  dari undang-undang  dan  peraturan  lama,  yang  dianggap  tidak  sesuai lagi  dengan  amanah  konstitusi  dan  perkembangan  zaman.  Begitu seterusnya,  undang-undang  pemerintahan  daerah  baru  selalu memuat ketentuan-ketentuan baru guna memenuhi tuntutan faktual masyarakat  lokal  sebagai stakeholder dan  kehendak  pemerintah pemerintah  pusat  sebagai shareholder .  Dampaknya,  implemntasi kebijakan otonomi daerah kita penuhi dengan aneka eksprimen.
Sejalan  dengan  pemahaman  di  atas  Bagir  Manan  juga selalu  ingin  menemukan  konsep  ideal  antara  hubungan  pusat  dan daerah  hal  ini  bisa  dilihat  dari  disertasi  beliau  yang  berjudul “Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945. 1 Hal ini karena  ditenggarai  kegalauan  beliau  pada  saat  itu  melihat pemerintahan  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  sangat  sentralistis. Ditambah  lagi  selama  ini  terutama  di  masa  Orde  Lama  dan  Orde Baru tidak ada keseimbangan antara perbedaan dan kesatuan, yang ada  hanya  serba  kesatuan.  Setiap  perbedaan  dianggap  ancaman yang  membahayakan (Manan,  2004:  vii).  Menurut TAP  No. II/MPR/1988  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (seperti dikutip, Manan, 1994: 1) mengatakan, latar belakang pemikiran ini sebenarnya  upaya  untuk  menemukan  atau    mengembangkan

## M
hubungan  yang  serasi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Jika  dilihat  ke  masa  lalu    acuan  dari  hubungan  pusat  dan daerah ini masih tertuang di dalam GBHN mulai dari tahun 1978, 1983,  dan  1988.  Hal  ini  mempertegas  dalam  pernyataan  GBHN yakni;
“Dalam  rangka  memperlancar  pembangunan  yang tersebar  dan  merata  di  seluruh  pelosok  tanah  air  dalam rangka  membina  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  maka hubungan kerja yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  perlu  terus  dikembangkan  atas  dasar keutuhan  negara  kesatuan  dan  diarahkan  pada pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Upaya ini perlu dilakukan bersama- sama  dengan  dekonsentrasi  dan  kebijaksanaan  lainnya yang mendorong kemajuan dan pembangunan daerah”.
Amanah  otonomi  daerah  memang  sudah  diatur  di  dalam konstitusi  bangsa  ini.  Jika  kita  lihat  UUD  1945,  Pasal  18  yang menjadi  sumber  penyelegaraan  otonomi  dapatlah  dipahami  untuk mendorong  terwujudnya  ide  yang  dicita-citakan  yaitu  otonomi. Definisi otonomi merupakan kebebasan dan kemandirian ( vrijheid dan zelfstandigheid ) satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan (Manan, , 1993: 3). Untuk  itu  pendiri  negara  kesatuan  ini  jauh-jauh  hari  sudah memikirkannya  secara  hukum  tentang  pemerintahan  daerah.  Oleh sebab  itu  persoalan  otonomi  daerah  harus  diwujudkan    dalam kerangka  negara  kesatuan  sebagaimana  yang  diamanatkan  Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut, yang berbunyi :
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan  bentuk  susunan  pemerintahannya  ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam derah-
daerah  yang  bersifat  istimewa ”  (Mahkamah  Konstitusi,
2015: 8).
Sejarah  otonomi  di  negeri  ini  mengalami  perubahan  yang signifikan  karena  jika  dilihat  sejarahnya  banyak  sekali  perubahan mulai  dari  Orde  Baru,  Orde  Lama,  dan  Era  Reformasi  saat  ini. Untuk menelusuri ini menurut Sunaryati Hartono, (1991: 11) yang dikutip  oleh  Afif  Syarif  mengatakan  untuk  mewujudkan  Pasal  18 terjadi  suatu  tarik  menarik  dalam  kehidupan  bernegara.  Tarik menarik ini tidak perlu dihilangkan ini merupakan sejarah hukum dalam  kehidupan  bernegara  dan  pemerintahan.  Terkait  dengan sejarah  maka  setelah  pemerintah  Orde  Lama  tumbang  dan digantikan  oleh  Orde  Baru  maka  dibentuklah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan ini  secara  politis  merupakan  sejarah  hukum  akibat  UU  No.  22 Tahun  1948  yang  dibuat  pada  masa  revolusi  disertai  tekanan  dari penjajah  Belanda  yang  pada  waktu  itu  akan  melaksanakan kehendaknya  dibumi  Indonesia.  Setelah  berakhirnya  penjajahan Belanda dan berlakunya UUDS 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1948  tentang  Pemerintahan  daerah  tetap  berlaku  (Syarif, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 6, No. 7 2013: 48).
Setelah kembali ke UUD 1945 diadakan perubahan tentang pemerintahan  daerah  yang  sebelumnya  telah  diundangkan  dengan UU No. 1 Tahun 1957 yang pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Kemudian diganti lagi dengan UU No.  18  Tahun  1965  dalam  upaya  pelaksanaan  otonomi  kepada daerah. Meskipun UU No. 18 Tahun 1965 dibuat pada masa orde lama, akan tetapi  penerapannya mulai  berlaku pada orde baru, ini adalah merupakan historis hukum dalam sistem ketatanegara kita. Akibat perkembangan politik dan dihubungkan dengan perkembangan ketatanegaraan kita, bahwa UU No. 18 Tahun 1965 dianggap  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  pemerintahan,  maka perlu  dilakukan  perubahan  atau  diganti  dengan  Undang-Undang
Nomor  5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah (Syarif, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 6, No. 7 2013: 48).
Di  sadari  atau  tidak  jika  peneliti  telaah  beberapa  karya ilmiah  tentang  otonomi  daerah,  orde  baru  ternyata  melakukan penataan  hubungan  pusat-daerah  dan  undang-undang  ini  dengan watak  yang  sangat  dominatif  dan  refresif  oleh  pusat  ke  daerah (Amiruddin,  dkk,  2003:  xvii). Bahkan  di  era  orde  baru  kepala daerah  dikuasai  oleh  militer  atas  perintah  Soeharto  hal  ini membuat daerah semakin kabur dari sistem tata kelola dan daerah jauh tertinggal dari kata sejahtera.
Setelah seperempat abad  UU  No.  5  Tahun  1974  berlaku dan  diiringi  tumbangnya  rezim    orde  baru,  maka  pemerintahan yang baru memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang  Nomoe  5  Tahun  1974  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka  UU No. 5 Tahun 1974 yang telah berlaku selama 25 Tahun dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila  dilihat  dari  sejarah  perjalanan  panjang  UU  No.  5  Tahun 1974  dikaitkan  dengan  perkembangan  hukum  untuk  mendukung otonomi  daerah,  maka  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap undang-undang  pemerintahan  daerah  tersebut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 7 Mei Tahun 1999 dengan Lembaran Negara nomor 60 Tahun 1999, dan secara  yuridis formal penyelegaraan otonomi daerah  dapat  diharapkan  sesuai  dengan  amanat  kontitusi  negara kita yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Syarif, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 6, No. 7 2013: 48).
Akan  tetapi  masih  ada  yang  tertinggal  dalam  muatan- muatan  hukum  terhadap  UU  No.  22  Tahun  1999  tersebut,  maka pemerintah  memandang  perlu  untuk  menyempurnakan  dengan mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Apabila  dilihat  perjalanan  panjang  undang-
undang pemerintahan daerah telah mengalami pasang surut dalam sistem  ketatanegaran  kita.  Dan  setelah  berlakunya  UU  No.  32 Tahun  2004,  diharapkan  otonomi  dan  demokrasi  untuk menjalankan  kepentingan  rakyat  di  daerah  dapat  berjalan  lancar. Namun  pada  saat  ini  UU  No.  32  Tahun  2004  sudah  diganti  oleh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.
Apabila  diperhatikan  jauh  lebih  dalam  peraturan  yang selama  ini,  tentang  pemerintah  daerah  sangat  beragam  mulai  dari sistem  yang  sangat  sentralistis  hingga  ke  desentralisasi, konsentrasi  hingga  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  Karena di  era  reformasi  saat  ini  ada  beberapa  perubahan  yang  terhadap konstitusi  yang  awal  mulanya  hanya  satu  pasal  namun  sekarang sudah  terdiri  dari  tiga  pasal  dengan  sebelas  ayat  mulai  dari  Pasal 18 2 , 18A 3 , dan 18B 4 .
Atas  dasar  pemikiran  kontruksi  di  atas  penulis  ingin mencari  atau  menemukan  konsep  yang  ideal  antara  hubungan pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  menurut  UUD  1945. Karena  memang  pada  saat  ini  peraturan  tentang  pemerintahan daerah sering sekali diubah-ubah menjadikan pemerintahan daerah menjadi  bingung  dan  kurang  fokus  terhadap  daerah  yang diurusnya.  Atau  memang  norma  yang  ada  didalam  pasal-pasal UUD  1945  perlu  diinterpretasikan  lebih  jauh.  Maka  dalam penelitian  konseptual  ini  peneliti  ingin  mengkaji  bagaimanakah kedepan  tentang  pengaturan  pemerintahan  daerah  terkait  dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa jauh mengurus rumah tangga sendiri.

## PEMBAHASAN
A. Konsep Hubungan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah Menurut  Bagir  Manan  yang  dikutip  oleh  Enny Nurbaningsih
mengatakan penentuan luas sempitnya penyelenggaraan  wewenang  mengatur  dan  mengurus  urusan- urusan  daerah  ditentukan  oleh  faktor  yang  melingkupi  hubungan kekuasaan ( gezagsverhouding ) Pusat dan Daerah, yang antara lain mencakup: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan,  dan  hubungan  yang  timbul  dari  susunan  organisasi pemerintahan  di  daerah (Nurbaningsih,  Disertasi,  2011:  22). Terkait dengan itu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat konstitusi yang memerlukan bentuk pengaturan dalam undang-undang tersendiri.
Dilihat  dari  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Enny Nurbaningsih  mengatakan  bahwa  kewenangan  yang  dimaksud ialah  hak  untuk  melakukan  sesuatu  tindakan  dalam  batas-batas tertentu  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Kewenangan  memilik  arti  yang  sangat  penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  karena  merupakan  dasar utama  untuk  setiap  tindakan  dan  perbuatan  hukum  dari  setiap tingkat pemerintahan yang ada disuatu negara. Tanpa adanya dasar kewenangan  yang  sah,  maka  berbagai  tindakan  dan  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  tingkat  pemerintahan  dapat dikategori  tindakan  dan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas  pemerintahan  yang  baik  (Nurbaningsih,  Disertasi,  2011:  86- 87).
Sesuai dengan konsep di atas hubungan kewenangan antara pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dalam  sistem  negara kesatuan  melahirkan  konsep  sentralisasi  dan  desentralisasi. Pengertian  dari  sentralisasi  merupakan  adanya  pemusatan  semua kewenangan  pemerintah  pada  pemerintah  Pusat.  Sedangkan
definisi  desentralisasi  menurut  Bagir  Manan  (seperti  dikutip Setiono,  2015:  10),  adalah  bentuk  atau  tindakan  memencarkan kekuasaan  atau  wewenang  dari  organisasi,  jabatan  atau  pejabat. (dikutip Setiono, 2015: 10).
Hubungan  Pusat  Daerah  apabila  ditelusuri,  hal  ini  telah diteliti oleh Bagir Manan, (seperti dikutip Setiono, 2015: 10),  latar belakang  adanya  hubungan  pusat  dan  daerah  dikarenakan  pada saat  rancangan  UUD  susunan  BPUPKI  ada  keinginan  untuk menjadikan pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Dr. Amir sebagai berikut:
Walaupun  tidak  dimasukan  dalam  grondwet,  supaya pemerintahan  kita  disusun  dengan  sedemikian  rupa, sehingga  diadakan  dekonsentrasi  sebesar-besarnya.  Pulau- pulau luar Jawa supaya diberi pemerintahan disana, supaya rakyat  disana  berhak  mengurus  ruamh  tangganya  sendiri dengan seluas-luasnya. Itu saja (Yamin, 1959:  410).
Selanjutnya  dalam  naskah  persiapan  UUD  Tahun  1945 tersebut  Ratulangi  dipersilahkan  menyatakan  pendapat  oleh Soekarno, beliau menyatakan: (Yamin, 1959:  412).
Selain  dari  itu,  Paduka,  saya  setuju  dengan  ucapan  Wakil dari  Sumatera  Dr.  Amir.  Saya  tidak  akan  mengucapkan dekonsentrasi  dan  desentralisasi,  tetapi  artinya,  Paduka Tuan  Ketua,  yaitu  supaya  daerah  pemerintahan  diberapa pulau-pulau  besar  diberi  hak  seluas-luasnya  untuk mengurus  keperluannya  menurut  pikirannya  sendiri, menurut  kehendaknya  sendiri,  tentu  dengan  memakai persetujuan,  bahwa  daerah-daerah  itu  ada  daerah  daripada Indonesia.
Selanjutya  pernyataan  di  atas  langsung  ditanggapi  oleh Soepomo mengatakan: (Yamin, 1959:  410).
Pendapat  dari  saudara  Amir,  badan  kita  harus  menerima sebagai  dasar,  bahwa  urusan  rumah  tangga  pada  dasarnya harus diserahkan kepada daerah. Akan tetapi lebih baik hal itu  dimasukan  dalam  undang-undang,  tidak  dalam  UUD. Disini hal itu dicatat sebagai hasil rapat, namun jikalau kita membentuk  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah, harus  dihormati  keinginan  rapat  bahwa  pada  dasarnya urusan  rumah  tangga  harus  diserahkan  kepada  daerah. Berhubung  dengan  usul  Ratulangi  supaya  daerah  bisa mengatur  keperluannya  menurut  kehendak  sendiri,  urusan rumah  tangga  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  asal saja  dilakukan  dengan  dasar  permusyawaratan  dan  tidak boleh  membuat  peraturan  sendiri  yang  menantang  dasar pemerintahan pusat.
Apabila  dilihat  dari  disertasinya  Bagir  Manan  (2004: 155 ) hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Bahwa  maksud  pembagian  daerah  besar  dan  kecil tidak  lain  dari  pembagian  ke  dalam  daerah-daerah otonom. Tidak ada pembicaraan mengenai
dekonsentrasi atau wilayah administrasi.
2) Bahwa  isi  otonom  adalah  seluas-luasnya  “asal  saja dilakukan  dengan  permusyawaratan,  dan  tidak  boleh membuat  peraturan  sendiri  yang  menentang  dasar
pemerintah pusat.
Masih dalam disertasi Bagir Manan, (2004: 156) ketentuan dari  Pasal  18  di  atas  mengandung  beberapa  prinsip  sebagai berikut:
1) Prinsip  desentralisasi  territorial  wilayah  Indonesia akan  dibagi-bagi  dalam  satuan-satuan  pemerintahan yang  tersusun  dalam  daerah  besar  dan  kecil ( grondgebied ).  Dengan  demikian  UUD  1945  tidak mengatur mengenai desentralisasi fungsional.
2) Perintah kepada pembentuk undang-undang
(Presiden  dan  DPR)  untuk  mengatur  desentralisasi territorial harus a). memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. b).  memandang  dan  mengingati  hak-hak  asal  usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Dalam  hal  peneliti  kurang  setuju  dengan  penarikan kesimpulan  yang  dilakukan  oleh  Bagir  Manan  karena  jika  dilihat ke  dalam  naskah  persiapan  UUD  1945  bahwa  daerah  yang diinginkan  oleh  wakil-wakil  luar  Jawa  seyogyanya  desentralisasi asimetris dan ingin mengatur daerahnya sendiri sehingga bisa lebih leluasa  mengatur  daerahnya  dalam  hal  memberikan  kebebasan untuk  mengembangkan  dan  memajukan  khazanah  seni  budaya, bahasa,  ilmu  pengetahuan,  falsafah,  agama,    infrastruktur pembangunan fisik, ekonomi, politik, hukum, bahasa, telekomunikasi, informasi dan sebagainya.

## B. Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
Menurut  Agus  Santoso  ( 2013:108), Indonesia  menganut prinsip  desentralisasi  karena  Pasal  18  sebelum  perubahan    dan sejak  agustus  juncto  Pasal  18  setelah  perubahan,  Pasal  18A,  18B mengalami  penyempurnaan,  terutama  berdasarkan  perubahan  II UUD  1945  sejak  18  Agustus  2000.    Jika  Prinsip  desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dipilih dan ditetapkan merupakan hasil dari pembahasan BPUPKI, terutaama dalam sidang II (11-17 Juli  1945),  kemudian  dicantumkan  sebagai  Pasal  17  dalam rancangan UUD yang ditetapkan oleh badan ini. Kemudian hal itu dibahas  dan  ditetapkan  kembali  oleh  PPKI  dalam  UUD  sehingga akhirnya ditetapkan lagi sebagai Pasal 18.
Alasan  pemilihan  prinsip  otonomi  desentralisasi  dapat diketahui  dari  laporan  Soepomo  sebagai  ketua  Panitia  Kecil  dari Pantia  Perancang  UUD,  dalam  hal  ini  diperolehnya  prinsip desentralisasi.  Sejalan  dengan  itu  Soepomo  juga  sepakat  dengan
prinsip  yang  digunakan  tersebut  karena    Moh.  Hatta  mengatakan dengan  prinsip  otonomi  bertingkat  ini  disebabkan  untuk mendekatkan  demokrasi  yang  bertanggung  jawab  kepada  rakyat maka yang terbaik adalah otonomi pada daerah tingkat II, sehingga daerah  tingkat  II  akan  membina  perkembangan  desa-desa  untuk mencapai  tingkat  kemampuan  mengurus  rumah  tangga  sendiri (Santoso, 2013:109).
Pada  Tahun  2004,  menurut  UU  No.  32  Tahun  2004, penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman  pada  Asas    Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
1) asas kepastian hukum;
2) asas tertib penyelenggara negara;
3) asas kepentingan umum;
4) asas keterbukaan;
5) asas proporsionalitas;
6) asas profesionalitas;
7) asas akuntabilitas;
8) asas efisiensi; dan
9) asas efektivitas
Terkait  dengan  asas  kepastian  hukum  dan  kepentingan umum,  pada  undang-undang  tersebut  ada  relevansinya  terhadap rumusan  kata  “daerah  otonom”  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1 angka  6  bahwa  daerah  otonom  selanjutnya  disebut  daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri, berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  berdasarkan  rumusan  tersebut  ada  tiga  hal yang  bisa  peneliti  uraikan  yakni. Pertama, unsur  batas  wilayah, ialah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum,  batas  suatu  wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan  masyarakat  dalam  melakukan  interaski  hukum,  misalnya dalam  penetapan  kewajiban  tertentu  sebagai  warga  masyarakat
serta  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  terhadap  fungsi  pelayanan umum  pemerintahan  dan  peningkatan  kesejahteraan  secara  luas kepada  masyakat  setempat. Kedua, unsur  pemerintahan  hal  ini berdasarkan  atas  kreatifitas  daerah  tersendiri  atas  legitimasi undang-undang  yang  telah  diberikan  kewenangannya  kepada pemerintah  daerah  masing-masing. Ketiga, unsur  masyarakat sebagai  elemen  pemerintahan  daerah  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  baik  gemeinshaft  maupun  gesselchaft  jelas mempunyai  tradisi,  kebiasaan,  dan  adat  istiadat  yang  turut mewarnai  sistem  pemerintahan  daerah,  mulai  dari  bentuk  cara berfikir,  bertindak,  dan  kebiasaan  tertentu  dalam  kehidupan masyarakat.
Apabila  dicermati  Pasal  1  angka  6  di  atas  diperuntukan terhadap  daerah  desentralisasi  namun  konsep  undang-undang tersebut  menurut  peneliti  masih  terkesan  masih  banyak  masalah hal  ini  seperti  masalah  pembentukan  daerah  otonom,  pembagian urusan  pemerintahan  daerah,  daerah  berciri  kepulauan,  pemilihan kepala  daerah,  peran  gubernur  sebagai  wakil  pusat,  masalah muspida,  perangkat daerah,  kecamatan,  aparatur  daerah, pembangunan  daerah,  pelayanan  public,  partisipasi  masyarakat, kawasan  perkotaan,  kawasan,  kawasan  khusus,  kerjasama  antar daerah  permasalahan  desa,  pembinaan  dan  pengawasan,  tindakan hukum terhadap aparatur pemda, inovasi daerah dan DPOD.
Senada  dengan  dengan  mantan  Direktur  Urusan  Daerah Departemen Dalam Negeri  I  Made Suwandi  mengatakan masalah inovasi    daerah  misalnya  banyak  daerah  melakukan  terobosan namun  kemudian  terkendala  persoalan  ketiadaan  payung  hukum. Pada  akhirnya,    banyak  Kepala  Daerah  yang  kemudian  harus berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Seringkali inovasi tersebut  dijadikan  kriminalisasi  oleh  aparat  kepolisian,  kejaksaan, akibat dasar hukum terobosan tersebut tidak dilandasi dasar hukum yang  kuat.  Dari  sini  kemudian  inovasi  yang  dilakukan  berubah menjadi  kriminalisasi.  Padahal  kemajuan    suatu  daerah  justru
sangat mungkin terjadi karena inovasi yang diciptakan (Revisi UU No.  32  Tahun  2004,  www.vivaborneo.com/  revisi-uu-  no-32- tahun-2004-kelemahan-konsep-atau-Implementasi.htm,  akses  03 Oktober  2016) . Artinya,  asas  yang  digunakan  dalam  undang- undang  di  atas  terkadang  sering  dikebiri  oleh  aparat  penegak hukum  sehingga  pemerintah  daerah  cenderung  tidak  mau  lagi berinovasi karena ada kekhawatiran dikriminalisasikan.
Tahun  2014,  dengan  hadirnya  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  maka  prinsip  untuk  menjalankan pemerintahan  daerah  mengingat  wilayah  Indonesia  yang  sangat luas,  UUD  1945  beserta  perubahannyan  telah  memberikan landasan  konstitusional  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut antara lain;
a) Prinsip  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
b) Prinsip  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
c) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
d) Prinsip  mengakui  dan  menghormati  pemerintahan  daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
e) Prinsip  badan  perwakilan  dipilih  langsung  dalam  suatu pemilu.
f) Prinsip  hubungan  pusat  dan  daerah  harus  dilaksanakan secara selaras dan adil.
g) Prinsip  hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman daerah.
h) Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara
pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
i) Prinsip  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau bersifat istimewa.
Penerapan  UU  23  Tahun  2014,  sejatinya  memasuki  era desantralisasi  hal  ini  sesuai  yang  disampaikan  oleh  Suhajar Diantoro  Staf  Ahli  Kementerian  Dalam  Negeri  Bidang Pemerintahan  mengatakan  Pemerintah  sudah  mencanangkan politik desentralisasi sejak lama. Poin penting yang dibahas dalam penerapan  UU  No.  23  Tahun  2014  di  samping  tanggung  jawab pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah  daerah,  hal  lain  yang disinggung membagi urusan seperti permasalahan hutan, tambang, laut,  dibawa  ke  Provinsi  juga  ikut  dibahas.  Permasalahan  lainnya juga  ialah  perda  kabupaten/kota  dapat  dibatalkan  oleh  Gubernur atau  Wakil  Gubernur,  akan  tetapi  dengan  begitu  kabupaten/kota dapat  mengajukan  ke  Kementerian  Dalam  Negeri    jika Kementerian  Dalam  Negeri  justru  menguatkan    keputusan Gubernur  maka  bisa  mengajukan  ke  Mahkamah  Agung  sebagai judicial review (Rachman, http://m.republika.co.id/berita/nasional/ politik/16/04/29/o6cv0m219- uu- 23-tahun- 2014-era-baru- penerapan-desentralisasi, akses  03 Oktober 2016).
Jika  dibandingkan  UU  32  Tahun  2004  dengan  23  Tahun 2014  jauh  lebih  baik  UU  23  Tahun  2014  karena  undang-undang tersebut  melihat  Indonesia  kearah  desentralisasi  hal  ini  seperi pandangan  Josef  Riwu  Kaho    bahwa  sejak  awal  berdirinya Indonesia  ini  founding  father  telah  menjatuhkan  pilihannya  pada prinsip pemancaran kekuasaan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah (Riwu Kaho, 2002, h. xi).

## C. Desentralisasi Asimetris untuk Indonesia
Dalam  hal  ini  peneliti  ingin  menawarkan  konsep desentralisasi  asimetris  untuk  semua  wilaya  Indonesia  dengan fungsi  pengawasan  yang  ketat.  Supaya  kedepan  nantinya  anak- anak bangsa ini bisa membayang kota-kota yang ada di Indonesia mirip seperti kota-kota yang ada di Amerika Serikat, Hong Kong,
Cuabec, Canada dan lain sebagainya tanpa merubah konsep negara kesatuan.
Menurut  G.  Shabbir  Cheema  dan  D.  A.  Rondineli  yang dikutip  oleh  Ni’matul  Huda  (2014:53),  bahwa  dalam  tiga dasawarsa (1970-1990-an) pemerintah di negara-negara berkembang  telah  berupaya  mengimplementasikan  bermacam kebijakan  desentralisasi.  Sebagian  memiliki  lingkup  yang menyeluruh  dan  dirancang  untuk  mengalihkan  perencanaan pembangunan  dan  pertanggungjawabn  pengelolaan  kepada  unit- unit  pemerintahan  daerah.  Sebagian  lain  dipahami  secara  lebih sempit  mereka  hanya  menyebarkan  atau  merelokasikan  tugas- tugas  pemerintahan  di  antara  unit-unit  pemerintahan  daerah.  Di sebagian  besar  negara,  kebijkakan  desentralisasi  mempunyai empat  bentuk.  Pemerintah  di  negara-negara  seperti  India,  Sudan, dan  Tanzania  berupaya  menyerahkan  atau  mendelegasikan  kuasa pembagian  pengambil  keputusan  kepeda  pemerintah  daerah  atau unit-unit pemerintahan.
Pemerintah  lain  seperti  Brazil,  Argentina,  Venezuela,  dan Meksiko memberikan fungsi perencanaan dan pengelolaan tertentu kepada  organisasi-organisasi  semi  otonom.  Hampir  semua pemerintahan  di  Afrika  Timur,  Utara,  dan  Asia  Selatan mendistribusikan fungsi pembangunan kepada pemerintah provinsi atau  distrik.  Desentralisasi  dibeberapa  negara  berkembang dilaksanakan dengan metode debiroktratisasi. Ini mengindikasikan fungsi-fungsi  yang  sebelumnya  diemban  oleh  pemerintah diserahkan  kepada  organisasi-organisasi  mandiri  atau  swasta. Konsep  desentralisasi  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan tuntutan  dan  kebutuhan  negara  demokrasi  sejak  lama.  Menurut Syarif  Hidayat  dan  Benyamin  Hosein  konsep  ini  baru  banyak diperdebatkan khususnya di negara-negara yang sedang berkembang  pada  Tahun  1950-an.  Pada  periode  ini  dapat dikatakan  sebagai  gelombang  pertama  konsep  desentralisasi  telah mendapat  perhatian  perhatian  khusus  dan  telah  diartikulasikan
sebagai  konsep  yang  paling  relevan  untuk  memperkuat  dan memberdayakan  penyelenggaraannya  pemerintahan  lokal.  Jika dilihat  gelombang  kedua  gerakan  desentralisasi,  utamanya  di negara-negara  sedang  berkembang  adalah  pada  akhir  tahun  1970- an. 5
Desentralisasi  juga  seringkali  diinterpretasikan  sebagai antitesa  dari  sentralisasi.  Antara  dua  kutub  itu  dalam perkembangannya tidak  jarang diletakkan pada kutub  yang saling berlawanan  (Wolhoff,  1955:  211), seharusnya  di  dalam  negara kesatuan  di  samping  keliru  untuk  mempertentangkan  keduanya antaranya  keduanya  juga  tidak  bisa  ditiadakan  sama  sekali. Artinya kedua konsep tersebut menurut Lukman Hakim (2012:17) teori  tersebut  saling  melengkapi  dan  membutuhkan    dalam kerangka  ideal  sebagai  sendi  negara  demokratis  (Situmorang, Disertasi, 2002:  21). Arti  penting  desentralisasi  esensinya  agar persoalan  kompleks  yang  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor heterogenis  dan  kekhususan  daerah  yang  melingkupi  seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya  oleh  pemerintah  pusat  merupakan  hal  yang  tidak mungkin  karena  keterbatasan  dan  kekurangan  hampir  di  semua aspek.  Namun  sebaliknya  adalah  hal  yang  tidak  realistis  jika semuanya  didesentralisasikan  kepada  daerah  dengan  alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengendalian dan pengawasan  pusat  sebagai  cerminan  dari  sentralisasi  tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.
Terkait  dengan  defenisi  dalam  tulisan  ini  akan  semakin diperjelas  supaya  ada  titik  terang  terhadap  makna  desentralisasi sehingga  penggunaan  akan  tepat  jika  diterapkan  di  Indonesia secara  luas.  Menurut  Harry  Friedman  (hal:  35)    desentralisasi adalah  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dipertentangkan
dengan  sentralisasi. Tentunya  desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal sehingga adanya pembagian kewenangan serta tersedianya  ruang  gerak  yang  memadai  untuk  memaknai kewenangan  yang diberikan kepada unit pemerintahan  yang lebih rendah. Sejalan dengan itu Parson membaca dari aspek politik dia mengatakan  bahwa  desentralisasi  sebagai  pembagian  kekuasaan pemerintahan  dari  pusat  dengan  kelompok  lain  yang  masing- masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara  (Hidayat  dan  Hoessin, 2001:  23-25). Masih tentang defenisi  desentralisasi  kali  ini  yang  mengutarakannya  ialah Mawhood  mengatakan  devolusi  kekuasaan  pemerintah  pusat  ke pemerintahan daerah) (Mwhood, 1983: 20).
Model  pengadopsian  desentralisasi  asimteris  didasari  akan kebutuhan  kerangka  administrasi  yang  handal  dalam  mengelola keragaman lokal. Menurut Ni’matul Huda (2014:59),  ahli pertama yang  memulai  debat  seputar  desentralisasi  asimetris  adalah Charles  Tartlon  dari  University  of  California,  USA.  Menurut Tartlon:
Pembeda inti antara desentralisasi (biasa) dan desentraslisasi  asimetris  terletak  pada  tingkat  kesesuaian ( conformity ), dan keumuman ( conmonality ) pada hubungan suatu  level  pemerintahan  (negera  bagian/daerah)  dengan sistem  politik,  dengan  pemerintah  pusat  maupun  antar negara  bagian/daerah.  Pola  simetris  ini  ditandai  oleh “the level  of  conformity  nad  commonality  in  the  relations  of each  separate  political  unit  of  the  system  yo  both  the system  as  a  whole  and  to  the  component  unit ”  disini, hubungan  pusat  simteris  antar  setiap  unit  lokal  dengan pemerintah  pusat  tersebut  didasari  jumlah  dan  bobot kewenangan yang sama.
Sementara dalam pola asimteris satu atau lebih unit politik atau pemerintah lokal “possessed of varying degrees of autonomy and  power ”.  Berbeda  derajat  otonomi  kekuasaan  berupa ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat  hubungan  yang  berbeda  pula  antar  negara  bagian/daerah asimetris  dengan  unit-unit  politik  lainnya  baik  secara  horizontal (antar  daerah)  maupun  antar  vertical  (antar  pusat).  Khusus mengenai ini pola asimetris ini menurut Ni’matul Huda (2014:59), dalam  kutipannya  terhadap  Tartlon  menekankan, In  the  model asymmetrica  system    each  component  unit  would    have  about  it unique  feature  or  set  of  features  which  would  separate  in important ways, it interest from those of any other state the system considered  as  a  whole”. Dalam  hal  ini  Tartlon  membagi  konsep desentralisasi  asimetris  menjadi  dua  jenis  yakni  a symmetrical federation ialah asimetri de jure dan asimetri de facto dan asimetri de  facto yang  ditandai  dengan  perbedaan  pada  tingkat  otonomi. Istilah  asimetri  de  jure  mengacu  pada  kondisi  dimana  terdapat penegasan  praktek  asimetrisme  dalam  konstitusi.  Artinya  dalam konstitusi  yang  sah  sudah  ditekankan  bahwa  terdapa  unit-unit konstituen  yang  diperlakukan  berbeda  di  bawah  hukum  yang sudah  ditetapkan.  Dalam  federasi  asimetri de  jure, kebijakan  dan penentuan  perlakukan  asimetri  kepada  masing-masing  daerah ditentukan  oleh  beberapa  syarat  yang  ditetapkan  pusat.  Adapun istilah federasi asimetri de fac to mengacu pada perbedaan praktek nyata  atau  hubungan  antar  daerah    yang  muncul  karena  keadaan sosial,  budaya  dan  ekonomi.  Pada  pengaplikasiannya  federasi asimteris de  fac  to tidak  ada  keterjaminan  hukum  standar  yang relevan  melainkan  pada  prakteknya  sudah  lazim    dan  diterima (Tasrin, dkk, 2012: 12).
Jika  ditelaah  secara  cermat  pola  fikir  Tartlon  di  atas  diadopsi sekaligus  diperbaharui  oleh  John  Mc.  Gerry  dari  Queen’s University,  Canada.  Titik  tekannya  tidak  hanya  kait subtansi  asimetris  tetapi  bentuk  dasar  legal  pengaturannya
menurutnya hal ini diuraikan sebagai berikut (Endi Jaweng, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, Juni 2011: 163):
Model  asimetri  terjadi  kalau  otonomi  semua  unit pemerintahan  subnasional  dijamin  konstitusi    dan  terdapat sekurangnya  satu  otonomi  lokal  yang  menikmati  level otonomi  yang  berbeda  (umumnya  otonomi  lebih  luas).  Di negara  federal,  sekaligus  sebagai  kebalikan  dari  negara unitaris, keberadaan model asimetri diatur dalam konstitusi dan  otoritas  federal    tidak  secara  pihak  menarik  atau membatalkan  status  asimetris  tersebut.    Dalam  perspektif politik, asimetri  yang diatur dalam konstitusi  ini ada bukti pengakuan  negara  akan  keberagaman  sifat  nasional  satu atau lebih wilayah.
Pada awalnya memng Tartlon menulis tema asimetri dalam kerangka negara federal, dalam perkembangannya dikemudian hari menunjukan  bahwa  konsep  dan  penerapan  kebijakan  atas  model tersebut  mulai  diadopsi  di  negara  kastuan  (unitary  state).  Hal  ini karena  memang  di  negara  kesatuan  pun,  meski  setiap  daerah memiliki  sistem  hubungan  politik  yang  sama  dengan  pemerintah nasioanl,  keberagaman  tetaplah  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat  dinafikan  baik  dalam  hal  sejarah,  budaya,  ekonomi  dan sebagainya. Akibatnya kemudian bermunculan beberapa konstektual asimetrisme, termasuk di dalamnya asimetrisme dalam konteks  desentralisasi  yang  dikenal  desentralisasi    asimetrik ( asymmetrical decentralization ) (Huda, 2014: 60).
Senada  dengan  pendapat  di  atas  Miftah  Adhi  Ikhsanto asymmetrical decentralization juga bukan merupakan sebuah jalan melingkar  karena  kegalan  penerapan  desentralisasi,  tetapi merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  serius  dan  seksama untuk  menciptakan  demokrasi  lokal,  efisiensi  dan  efektifitas pemerintahan.  Artinya  pemberian  desentralisasi  asimetris  pada
sebuah  daerah  tertentu  tidak  berarti  bahwa  daerah  yang bersangkutan  gagal  dalam  melakukan  desentralisasi  simetris sebagaimana  berlaku  di  daerah  lainnya,  tetapi  merupakan  sebuah upaya  sengaja  yang  didesain  untuk  mengakomodasi  kebutuhan daerah.  Dengan  demikian,  desentralisasi  asimetris  bukanlah  tahap antara  mencapai  desentralisasi  asimetris,  tetapi  secara  konseptual justru  merupakan  proses  selanjutnya  dari  evaluasi  terhadap desentralisasi asimetris.
Terkait  dengan  Indonesia,  beberapa  daerah  tertentu  sudah menjadi daerah desentralisasi asimteris hal yakni Papua dan Aceh.
1. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Papua
UU  Otonomi  Khusus    Bagi  Papua  menjadi  solusi  bagi daerah Papua untuk  mengatur daerahnya sendiri,  pada hakikatnya keputusan  ini  mengandung  cita-cita  luhur.  Beberapa  yang mendasar  dalam  pengaturan  undang-undang  tersebut. Pertama, pengaturan  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Papua  serta  penerapan  kewenangan  tersebut  di  Provinsi  Papua yang  dilakukan  dengan  kekhususan. Kedua, pengakuan  hak  dasar orang  asli  Papua  serta  pemberdayaan  secara  strategis  dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaran pemeritahan yang baik dan berciri antara lain:
a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pelaksanaan pembangunan  melalui  keikutsertaan  para  wakil adat, agama dan kaum perempuan.
b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar- besarnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi pada umumnya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan,
pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
c) Pembagian  wewenang,  tugas  dan  tanggungjawab yang  tegas  dan  jelas  antara  badan  legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Mejelis Permusyawaratan Rakyat Papua sebagai refresentasi  cultural  penduduk  asli  Papua  yang diberikan kewenangan tertentu. Pemberian otonomi khusus bagi Papua dimaksdukan untuk mewujudkan
keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka  kesetaraan  dan  keseimbangan  dengan  kemajuan  Provinsi lain.  senada  dengan  penjelasn  di  atas  Muhammad  Ali  Safa’at (2012: 38).
mengatakan  berdasarkan  latar  belakang  pembentukan  UU Otonomi  Khusus  Papua  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  pemberian khusus  adalah  untuk  menyelesaikan  akar  masalah  Papua  sesua dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, subtansi UU Otonomi  Khusus  Papua  tidak  mencakup  upaya  penyelesaian seluruh  akar  persoalan  di  Papua.  Menurut  beliau  pengaturan tersebut  hanya  bisa  digunakan  sebagai  instrument  normatif  untuk menyelesaikan  akar  persoalan  berupa  kesenjanga,  persamaan kesempatan,  serta  perlindungan  hak  dasar  dan  HAM.  Artinya menurut peneliti konsep pengaturan tentang Papua setidaknya bisa lebih  leluasa  dalam  membangun  daerahnya  karena  UU  Otonomi Khusus  Papua  lebih  bagus  daripada  UU  23  Tahun  2014.  Bahkan kehadiran UU 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat masih memegang kendali  yang  sangat  besar  terhadap  daerah-daerah  hal  ini  tidak mungkin  bagi  Pemerintah  Pusat  untuk  mengatur  Indonesia  secara keseluruhan.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh
Aceh  dikukuh  oleh  Indonesia  sebagai Special  Territory  of Indonesia ,  hal  ini  memang  tidak  bisa  dinafikan  bahwa  Aceh apabila  ditelusuri  sejarahnya  sejak  Tahun  1500-an  sudah  berdiri sebagai  daerah  merdeka,  berdaulat  dan  memiliki  struktur pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Sultan,  mata  uang  sebagai  alat pembayar  sebagai  lintas  nasional,  regional  dan  internasional. Tentang hal ini davis yang pernah mengunjungi Aceh memberikan kesaksian  sebagai  berikut,  “mereka  mempunyai  beberapa  alat pembayar  seperti,  cashes  (mata  uang  timah),  mas  (kesatuan hitung),  cowpan  atau  kupan  (kesatuan  hitung),  pardaw  (kesatuan hitung),  dan  tayel  (kesatuan  hitung)  ”  Aceh  juga  memiliki  cap “seal”  yang  digunakan  dalam  surat  menyurat  resmi  yang  dikirim oleh  Sultan  Aceh  kepada  pemerintahan  asing  atau  kepala pemerintah  dalam  “ Great  Acheh ”.  Misalnya  Sultan  Ibrahim mengirim  surat  yang  dibubuh  cap  kepada  Sultan  Deli. (Abdul Ghani, 2009: 122-123).
Jauh  setelah  itu  lembaran  sejarah  baru  dimulai  dalam perjalanan  panjang  perdamaian  di  Aceh  lahir  di  Helsinky, Finlandia,  Senin  15  Agustus  2005,  yakni  ditandatanganinya  Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin) dengan GAM (diwakili oleh Malek Mahmud) tentang perdamaian di Aceh. Penandatangan nota kesepahaman  itu    merupakan  awal  yang  baik  bagi  penyelesaian konflik  Aceh  secara  permanen.  Hal  ini  dharapkan  akan  mampu mengakhiri  konflik  bersenjata  selama  30  tahun  yang  telah merengut nyawa 15.000 manusia.
Kehadiran  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah Aceh  merubah  total  wajah  Aceh  karena  ada  beberapa  poin  yang memang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  akhirnya  Pemerintah  Pusat meniru Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai berikut.
1. Pasal  67  ayat  (1)  huruf  d  membolehkan  calon perseorangan 6 yang  pada  saat  itu  Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah belum mengenal calon perorangan.
2. Pasal  75  juga  mengatur  tentang  partai  politik  lokal. Pengaturan ini hanya di Aceh dan dibeberapa daerah lainnya masih menggunakan partai nasional.
3. Pasal  96  mengatur  tentang  Lembaga  Wali  Nanggroe yang  merupakan  kepemimpinan  adat sebagai pemersatu  masyarakat  yang  independen,  berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan  kehidupan  lembaga-lembaga  adat dan  pemberian  gelar  atau  derajat  dan  upacara  adat lainnya  serta  lain  sebagainya  yang  masih  banyak peneliti belum uraikan.
Dari  ketentuan  di  atas  dengan  hadirnya  UU  Otonomi Khusus  Bagi  Papua  dan  UU  Pemerintah  Aceh  seyogyanya  harus diterapkan  di  Indonesia  sebanyak  mungkin,  karena  kalau  diatur dengan  satu  undang-undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak bisa mengakomodir semua daerah atau pun  kalau memang diatur satu  undang-undang aspirasi daerah seharusnya memang benar-benar diperhatikan.

## KESIMPULAN
Upaya  untuk  menemukan  konsep  hubungan  pusat  dengan daerah  sudah  lama  digali  formatnya  mulai  dari  pendiri  bangsa sampai ke penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh Bagir Manan,  Djohermansyah,  Enny  Nurbaningsih  dan  lain  sebagainya. Seyogyanya untuk menemukan konsep yang memang benar-benar ideal bagi Pemerintah Indonesia.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga  ada keluasaan untuk  mengatur daerahnya sendiri. Namun  dalam hal  peneliti berupaya mencari  format baru, yang  peneliti  tawarkan  ialah  desentralisasi  asimetris  bagi  semua
daerah  Indonesia  walaupun  hal  ini  terkesan  sulit  namun  hal  itu apabila  dilakuka  bersama  maka  akan  mudah  untuk  dilaksanakan. Apabila  ditelaah  desentralisasi  asimetris  memang  berasal  dari konsep  negara  federal  namun  belakangan  akhirnya  konsep  ini berkembang  sehingga  dibeberapa  negara  sudah  menggunakan  hal yang serupa.
Terkait  desentralisasi  asimetris  untuk  Indonesia  ini  sudah diterapkan  terhadap  empat  daerah  yakni  DKI  Jakarta,  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Aceh  dan  Papua  namun  peneliti mengharapkan ke depan Indonesia akan dengan mudah melakukan perubahan  lagi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah.  Terkait  dengan  kewenangan  daerah yang nanti menjadi sangat luas tentunya metode pengawasan akan jauh  lebih  diperketat  dari  pada  sebelumnya  karena  desentralisasi memperkenankan  ke  level  kekuasaan  pemerintahan  yang  lebih rendah  atau  di  bawah  untuk  menentukan  sejumlah  isu  yang langsung mereka perhatikan.
ENDNOTES:
1 Disertasi  ini  diselesaikan  di  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum UNPAD,  Bandung,  beliau  mengulas  mulai  dari  desentralisasi  di  beberapa negara  antara  lain  Inggris,  Perancis,  Belanda.  Hingga  menjadi  pembahasan utamanya  adalah  di  Indonesia.  Hal  yang  paling  penting  dalam  pembahasan  ini ialah  bagaimana  agar  konsep  yang  sentralisasi  pada  orda  lama  dan  orde  baru segera diakhiri dan memberikan daerah peluang untuk mengurus rumah tangga sendiri.  Lihat  Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 1-10.
2 Pasal  18  ayat  (1)  menyatakan  “ Negara  Kesatuan  RI  dibagi  atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah  diatur  dengan  undang-undang ”.  Ayat  (2)  menyatakan  “ Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan”. Hingga ayat 3  sampai dengan ayat 7  yang  secara spesifik  mengatur urusan pemerintah daerah.
3 Pasal  18A  ayat  (1)  menyatakan  “ Hubungan  wewenang  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota,
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah ”.  Ayat  (2)  menyatakan “ Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  lainnya antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang ”.
4 Pasal 18B ayat (1)  menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang  diatur  dengan  undang-undang.” Ayat  (2)  “ Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang ”.
5 Ibid., hlm.  32. Lihat  Syarif  Hidayat  dan  Bhenyamin  Hoessin, Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah,  Jakarta:  P2P  LIPI,  2001,    h.  22.  Dikutip oleh  Juanda, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah, Bandung:  Alumni,    2004,  h. 144.    Lihat  lagi  John  M.  Cohen  dan  Stephan  B.  Peterson, Administrative Decentarlization, USA: Kumarian Press,  1997, h. 2-3.
6 Pasal 67  (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh : a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik lokal  atau  gabungan  partai  politik  lokal;  c.  gabungan  partai  politik  dan  partai politik lokal; dan/atau d. perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghani,    Yusra  Habib,  2009, Self  Government:  Studi Perbandingan  tentang  Desain  Administrasi  Negera,
Jakarta: Paramedia Press.
Amiruddin,  dkk,  2003, Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ardimanto,  2012, Oase  Gagasan  Papua  Damai, Jakarta: Imparsial.
Cheema, G. Shabbir dan. Rondinelli, D. A, 1983, Decentralization and  Development:  Conclutions  and  Directions ”  Sage Publication, Beverly Hills, London or New Delhi.
Hakim, Lukman, 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah  (Perspektif  Teori  Otonomi  dan  Desentralisasi dalam  Penyelenggaran  Pemerintah  Negera  Hukum  dan Kesatuan, Malang: Setara Press.
Hartono,  Sunaryati,  1991, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem
Hukum Nasional, Bandung: Alumni.
Hidayat, Syarif dan Hoessin, Bhenyamin, 2001, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: P2P LIPI.
Huda,  Ni’matul,  2014, Desentralisasi  Asimetris    dalam  NKRI,
Bandung: Nusa Media.
Jaweng,  Robert  Endi,  2011,  “Kritik  Terhadap  Desentralisasi Asimteris  di  Indonesia, Jurnal  Analisis  CSIS, Volume  40, Nomor 2, Juni.
Juanda,  2004, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut Hubungan  Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala Daerah, Bandung: Alumni.
Kaho,  Josef  Riwu,  2002, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia  (Indentifikasi  beberapa  faktor  yang mempengaruhi penyelenggaraanya),
Jakarta: Raja
Grafindo.
M. Cohen, John,  dan Peterson,  Stephan B., 1997, Administrative Decentarlization, USA: Kumarian Press.
Mahkamah Konstitusi, 2015, Naskah Asli Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia, Jakarta:  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal MK RI.
Manan,    Bagir,  1994, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Manan,  Bagir,  1993, Perjalanan  Historis  Pasal  18  UUD  1945,
Bandung: Uniska Press.
Manan,  Bagir,  2004, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mwhood,  Philip,  1983, Local  Government  in  the  Third  World ,
United Kindgom:  John Wisley and Sons, Chisceter.
Nurbaningsih,  Enny,  2011, Aktualisasi  Pengaturan  Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Priode Era Otonomi Seluas-luasnya) Disertasi,, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM.
Rachman, Taufik, 2016,“UU 23 Tahun 2014: Era Baru Penerapan Desentralisasi,” http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/29/o6 cv0m219- uu- 23-tahun- 2014-era-baru-penerapan- desentralisasi, diunduh Tanggal 03 Oktober.
Romli,  Lili,  2007, Potret  Otonomi  Daerah  dan  Wakil  Rakyat  di Tingkat Lokal, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso,  Agus,  2013 ,  Menyingkap  Tabir  Otonomi  Daerah  di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setiono,  Joko, 2015, Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Materi  Perkuliahan, Yogyakarta,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Situmorang,  Sodjaungon,  2002, Model  Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , Disertasi, Jakarta: Pascasarjana UI.
Syarif, Afif, 2013, “ Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia , (Tinjaun  Sejarah    Hukum Pemerintahan  Daerah)”    Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume  6 Nomor 7.
Tasrin,  Krismayanti,  dkk,  2012, Kajian  Pengembanagan Desentralisasi  Asimteris  di  Indonesia ,  Bandung:  Pusat
Kajian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur  I  Lembaga Administrasi Negara.
Tim  Redaksi,  2016, “Revisi UU No. 32 Tahun 2004, Kelemahan Konsep atau Implementasi”, www.vivaborneo.com/ revisi- uu- no-32-tahun-2004-kelemahan-konsep-atau- Implementasi.htm, diunduh Tangaal 03 Oktober.
Wolhoff, S.J., 1955, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negera Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas.
Yamin,  Muhammad,    1959, Naskah  Perisapan  Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Jakarta: Prapanca.

## BIODATA
Muhammad  Ridwansyah,  lahir  di  Aceh  Tenggara, Kutacane,  (15  Juli  1992).  Sejak  lulus  sekolah  dasar,  Madrasah Ibtidaiyah  Negeri  Simpang  Semadam  tahun  2003,  di  Kutacane  ia melanjutkan  pendidikannya  di  SMPN  3  Lawe  Sigala  gala  selesai pada  tahun  2006  dan  SMAN  1  Rikitbur  Aceh  Tenggara  selesai pada  tahun  2009.  Pada  Tahun  2010  melanjutkan  pendidikan  S1 Hukum Islam (Konsentrasi Hukum Keluarga) di Fakultas Syari’ah dan  Hukum  UIN  Ar  Raniry  (lulus  2014).  Selanjutnya  di penghujung  2014  mengambil  Magister  Hukum  (ProdiProgram Pasca Sarjana Magister Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di eksternal kampus pernah  mengabdikan  diri  di  Forum  Indonesia  Muda  angkatan 2011,  dan  aktif  di  FIM  Aceh  sebagai  fim  regional,  semasa  SMP pernah  menjadi  Ketua  Ikatan  Pelajar  Muhammadiyah  PC  Aceh Tenggara  serta  menjadi  Ketua  Al-Fazari  2013-sekarang.  Adapun organisasi  internal  di  sekolah  maupun  di  kampus  antara  lain: menjadi  Wakil  Ketua  OSIS  SMAN  1  RikitBur    2007-2008;

## Anggota  HMJ  Hukum  Keluarga  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum
UIN  Ar  Raniry  2010-2011;  dan  Kabid  HMJ  Humas  dan Masyarakat  Hukum  Keluarga  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN Ar  Raniry  2011-2012.  Sekretaris  Bidang  Humas  KMMH  UGM 2014.  Beberapa  karya  tulisnya  adalah  Nafkah  Anak  Luar  Kawin Menurut  Konsep  Hifzhu  Al-Nafs  Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  (Jurnal  Yudisial  KY  RI, 2015);  Desentralisasi  Aceh  (Serambi  Aceh,  2015);  Analisis Pembentukan  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan  Lambang  Aceh  (Unit  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat    Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  2016); Penerapan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayah  Analisis  Kajian  Sosiologi  Hukum  (Jurnal  Legitimasi Hukum  Pidana  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar  Raniry, 2016);  Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian,  dan  Kemanfaatan Hukum  dalam  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  (Jurnal Konstitusi, 2016).