Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 2 (2022), pp. 175-192, doi: 10.15575/as.v3i2.20442

## MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA
Syifa Pujiyanti Hilmanudin 1
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*Correspondence : ssyifafujianti@gmail.com
Abstract
The basis for alternative dispute resolution in Indonesia is Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Kampung Naga  as  a  traditional  village  has  its  dispute  resolution  related  to  the  nature, characteristics, and characteristics of its people. The purpose of this study is to determine the form of dispute resolution in Kampung Naga, its implementation, and  its  effectiveness  of  dispute  resolution.  This  study  uses  a  qualitative descriptive  method  with  a  field  study  approach,  namely  the  results  of observations  and  interviews,  and  literature  studies.  The  results  of  this  study indicate  that  the  dispute  resolution  model  in  Kampung  Naga  is  called  a ladendami. The implementation begins with a family settlement, and if it is not successful then it goes to the next stage which is completed by the customary institution.  This  Saratdami  is  considered  very  effective  for  the  people  of Kampung Naga. From the point of view of the method of settlement, the terms of the settlement are carried out voluntarily, the time used is carried out directly when the dispute is submitted, and in terms of the success of all disputes being resolved peacefully.
Keywords : Non-Litigation, Dispute Resolution Method, Kampung Naga

## Abstrak
Dasar penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Kampung  Naga  sebagai  kampung  adat  memiliki penyelesaian sengketanya sendiri yang berkaitan dengan sifat, ciri dan karakterisik masyarakatnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  penyelesaian sengketa  di  Kampung  Naga,  pelaksanaannya  dan  efektifitas  penyelesaian sengketanya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  studi  lapangan  yaitu  hasil  observasi  serta  wawancara  dan  studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa model penyelesaian sengketa di Kampung  Naga  disebut  dengan saratdami. Pelaksanaannya  diawali  dengan penyelesaian secara kekeluargaan, dan jika tidak berhasil maka masuk ke tahap berikutnya  yang  diselesaikan  oleh  Lembaga  adat. Saratdami ini  dinilai  sangat efektif bagi masyarakat kampung naga. Dari segi cara penyelesaiannya, saratdami mengeluarkan biaya secara sukarela, waktu yang digunakan dilakukan langsung

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
pada saat sengketa diajukan, dan dari segi keberhasilan semua sengketa selesai secara damai.
Kata Kunci: Metode Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi, Kampung Naga

## Pendahuluan
Penyelesaian sengketa dalam system hukum Indonesia memiliki dua jalur penyelesaian,  yaitu  litigasi  dan  non  litigasi.  Litigasi  sendiri  merupakan penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yang  berpedoman  kepada  Hukum Acara yang berlaku dan juga peraturan lain yang mengatur hal tersebut, yang tidak lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republi Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pegadilan. Sedangkan untuk jalur non litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  lar  pengadilan  yang  dilakukan berdasar  kesepakatan  para  pihak,  tidak  berdasarkan  adanya  pemaksaan,  dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.
Indonesai memiliki undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 1 Dalam  peraturan  tersebut,  memberikan kemungkinan  dan  hak  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketanya  dengan  forum  yang  lebih  sesuai  kehendak  para  pihak,  dengan harapan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Oleh karena  itu,  saat  ini  mulai  diperkenalkan  alternatif  lain  untuk  menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. yakni negosiasi, arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  dikatakan  proses pemeriksaan  sengketa  oleh  orng-orang  yang  ahli  mengenai  objek  sengketa. Penyelesaian  secara  non  litigasi  ini  memakan  waktu  yang  relatif  cepat  dengan biaya ringan, dan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara pribadi agar tidak merugikan reputasi dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan  mempunyai  maksud  untuk  menyelesaikan  sengketa  bukan  sekedar memutuskan  perkara atau perselisihan. 2
Penyelesaian  sengketa  secara  hukum  adat  memiliki  pola-pola  yang berkaitan  dengan  karakteristik  masyarakat  hukum  adat.  Tradisi  tersebut berdasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan yang telah meresap dalam jiwa setiap anggota adat. Permasalahan yang muncul dalam ruanglingkup masyarakat adat dianggap tindakan yang menganggu kepentingan bersama, sehingga sengketa yang timbul harus segera diselesaikan secara bijak dan arif sesuai dengan penyelesaian sengketa adat yang berlaku.
1 Widjaja, Gunawan, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa” , Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005, hlm. 1.
2 Jurnalresmi:https://www.academia.edu/9350099/PENYELESAIAN_SENGKETA _ALTERNATIF. Diakses pada 9 Maret 2016 Pukul 15.00.
Masyarakat  Kampung  Naga  adalah  penganut  Islam  seperti  umumnya orang disekitar mereka tinggal, juga sebagai salah satu komunitas adat Indonesia. Secara administratif, kampung naga masuk dalam pemerintahan desa/ kelurahan Neglasari,  kecamatan  Salawu  kabupaten  Tasikmalaya,  provinsi  Jawa  Barat. Sebagai  pemegang  teguh  kepercayaan  setempat  masyarakat  kampung  naga  ini masih melaksanakan tradisi yang mengandung nilai kearifan lokal.
Tradisi penyelesaian sengketa di Kampung Naga ini lebih dikenal dengan istilah saratdami. Esensi  penyelesaian  sengketa  disini  yaitu  untuk  mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini bukan hanya untuk  para  pihak  atau  pelaku  dan  korban  tetapi  damai  bagi  masyarakat secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan persuasive untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dan para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di  dunia  bila  terjadi  persengketaan  dan  tindakan  yang  merugikan  orang  lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.

## Metodologi
Penulis  menggunakan  metode  deskriftif,  metode  ini  sebagai  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Jenis  Penelitian  dalam  pembahasan  skripsi  ini  yaitu  penelitian  lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak  memerlukan pengetahuan mendalam  akan literatur  yang  digunakan  dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.
Adapun sumber data alam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sesepuh yaitu punduh adat dan tiga orang penduduk asli kampung naga yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian. Sumber data skunder yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  serta  buku-buku  yang membahas tentang mediasi

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi Objektif Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Sejarah Kampung Naga
Nama Kampung Naga diambil dari bahasa Sunda Kirata yaitu Nagawir karena posisi kampung tersebut yang terletak dipinggir tebing atau gawir (dalam istilah  sunda)  tetapi  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kampung  Naga.  Asal  mula kampung naga ini tidak memiliki titik terang karena tidak ada kejelasan sejarah, kapan,  siapa  pendiri,  dan  apa  yang  melatar  belakangi  terbentuknya  kampung dengan  budaya  yang  masih  kuat  ini.  Pada  tahun  1956  DI/TII  menginginkan

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
terciptanya  negara  Islam  di  Indonesia.  Kampung  Naga  saat  itu  lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat Organisasi tersebut. Oleh karena  itu,  DI/TII  yang  tidak  mendapatkan  simpati  warga  Kampung  Naga membumihanguskan perkampungan tersebut sehingga semua dokumen kuno asli yang  berisi  asal-usul  Kampung  Naga  ini  ikut  lenyap  terbakar.  Maka  dari  itu masyarakat Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah “Pareum Obor” . Pareum jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu mati, gelap. Dan obor itu sendiri berarti penerangan, cahaya, lampu. Jika diterjemahkan secara singkat yaitu, Matinya penerangan. Sehingga sampai sekarang masyarakat di  kampung  naga  tidak  menggunakan  penerangan  lampu  dan  untuk  kegiatan malam sehari harinya masih menggunakan obor. 3

## Letak geografis Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
Kampung naga ini secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan  Salawu,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa  Barat.  Lokasi Kampung  Naga  tidak  jauh  dari  jalan  raya  yang  menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan  batas  wilayah  :  1)  Sebelah  Barat  Kampung  Naga  dibatasi  oleh  hutan keramat  karena  di  dalam  hutan  tersebut  terdapat  makam  leluhur  masyarakat Kampung  Naga.  2)  Sebelah  selatan  dibatasi  oleh  sawah-sawah  penduduk.  3) Sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ci Wulan (Kali Wulan) yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut.
Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 kilometer,  sedangkan  dari  kota  Garut  jaraknya  26  kilometer.  Untuk  mencapai kawasan Kampung Naga tersebut tidaklah sulit karena gerbang masuk Kampung Naga ini selalu dilewati oleh siapapun yang melewati arah ke Tasikmalaya ataupun yang akan ke Bandung via Garut. Selain itu, aplikasi maps akan lebih mudah untuk mengantarkan  warga  asing  ataupun  lokal  yang  akan  berkunjung  ke  kampung tersebut. Pengunjung akan menemukan area parkir yang sangat luas, tembok yang bertuliskan  “Selamat  datang  di  Kampung  Naga’,  dan  tugu  Kujang  berwarna hitam.  Lalu  terdapat  pos  sekretariat  HIPANA  (Himpunan  Pramuwisata Kampung Naga) untuk memandu wisatawan yang mengunjungi Kampung Naga. Untuk menuju kawasan dalam pemukiman warga pengunjung harus menuruni tangga  yang  sudah  di  tembok  (Sunda : sengked )  sampai  ke  tepi  sungai  Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri sungai Ciwulan sampai kedalam Kampung Naga.
Bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Luas tanah Kampung Naga yang ada seluas  satu  hektare  setengah,  sebagian  besar  digunakan  untuk  perumahan, pekarangan,  kolam,  dan  selebihnya  digunakan  untuk  pertanian  sawah  yang
3 Darmawan (Anggota Hipana), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 24 Mei 2019.
dipanen satu tahun dua kali. Menurut sejarah luas wilayah Kampung Naga ini tidak  boleh  ditambah,  dan  area  hutanpun  tidak  boleh  diambil  kayunya.  Ada sebuah  makam  yang  berbentuk  rumah  yang  tidak  boleh  difoto  dengan  alasan tertentu, kita hanya bisa melihatnya dari kejauhan. 4
Kependudukan
Suku  Sunda  telah  melekat  dengan  masyarakat  di  Kampung  Naga, begitupun  dengan  penggunaan  bahasa  sunda  itu  sendiri.  Menurut  catatan wawancara yang diperoleh dari ketua adat atau kuncen maupun masyarakatnya, penduduk  Kampung  Naga  pada  bulan  Juli  2019  berjumlah  305  jiwa  dengan jumlah Kartu Keluarga Sebanyak 101 KK.
Tidak  diperbolehkannya  peluasan  wilayah  berdampak  pada  jumlah Kampung  Naga  yang  terus  bertambah,  oleh  kerena  itu  penduduk  Kampung Naga  dapat  tinggal  di  luar  wilayah  Kampung  Naga  dengan  tetap  mengikuti aturan  adat  yang  dipegangnya.  Kondisi  seperti  ini  menimbulkan  dua  istilah penyebutan penduduk di Kampung Naga, yaitu penduduk Kampung Naga dan penduduk Sanaga .  Penduduk  Kampung  Naga  menjadi  istilah  yang  digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di wilayah dalam pemukiman Kampung Naga  sedangkan Sanaga menjadi  istilah  yang  digunakan  untuk  penyebutan penduduk Kampung Naga yang tinggal di luar wilayah pemukiman Kampung Naga.
Selain itu, beberapa faktor lain  yang menyebabkan  penduduk Kampung Naga tinggal di luar wilayah pemukiman, yaitu: pertama, akibat perkawinan dengan anggota di luar penduduk Kampung Naga, kedua, karena alasan ekonomi yang menyebabkan  penduduk  Kampung  Naga  memutuskan  untuk  memiliki  usaha sampingan, bahkan ada yang merantau ke luar kota untuk bekerja. Ketiga, tidak adanya  larangan  dari  karuhun  untuk  tinggal  di  luar  wilayah  Kampung  Naga. Meskipun  tidak  ada  larangan  dari  karuhun,  penduduk  Kampung  Naga  yang tinggal  di  luar  pemukiman  harus  tetap  mengikuti,  menjalankan,  dan  menjaga aturan adat yang beraku di Kampung Naga tersebut. 5
Kondisi Pendidikan Sosial Keagamaan, Ekonomi, dan Budaya Kondisi pendidikan
Masyarakat  Kampung  Naga  melaksakan  pendidikannya  secara  formal yang dilaksanakan di luar kawasan Kampung Naga. Hal ini dikarenakan di dalam kawasan  Kampung  Naga  tidak  terdapat  terdapat  sekolah  formal  dalam menunjang  pendidikan  warganya.  Salah  satu  warga  Kampung  Naga menceritakan  bahwa  pendidikan  di  Kampung  Naga  saat  ini  telah  mengalami kemajuan, karena pada zaman dahulu tingkat pendidikan di Kampung Naga bisa dikatakan sangat rendah yang terbukti dengan masyarakat atau orang tua dulu yang tidak sekolah ataupun yang hanya lulusan Sekolah Rakyat yang setingkat
4 Ibid
5 Ibid

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
dengan Sekolah Dasar (SD), hal ini mengakibatkan para orang tua dahulu yang tinggal di Kampung Naga sulit untuk membaca.
Berbeda  dengan  keadaan  pendidikan  saat  ini  di  Kampung  Naga,  yang dibuktikan  dengan  banyaknya  anak-anak  masyarakat  Kampung  Naga  yang menempuh  pendidikan  hingga  jenjang  Strata  1  (S1)  bahkan  Strata  2  (S2). Kesadaran  para  orang  tua  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  berubahnya tingkat pendidikan di Kampung Naga, yang ditunjang dengan keadaan ekonomi yang  mencukupi  dan  peraturan  di  kawasan  Kampung  Naga  yang memperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi.
Tidak hanya pendidikan formal di kawasan Kampung Naga juga terdapat pendidikan  keagamaan  yang  dilaksanakan  di  mesjid  yang  terletak  di  sentral pemukiman  dekat  balai  pertemuan,  kegiatan  ini  seringkali  dilaksanakan  oleh anak-anak, karenanya sering disebut dengan pengajian anak-anak. Pendidikan non  formal  lainnya  yang  telah  diterapkan  oleh  masyarakat  Kampung  Naga adalah mengenai tata cara hidup yang terbagi menjadi tiga point, yaitu tata wilayah (penataan  lahan), tata  wayah (pengaturan  waktu),  dan tata  lampah (pengaturan perilaku) yang terbungkus melalui isitilah “ Pamali ”. Tata  wilayah terlihat  dari  sistem  pembagian  dalam  tiga  kawasan  yaitu kawasan sakral, kawasan netral, dan kawasan kotor. Tata wayah terlihat dari sistem pengaturan tanam padi selama 6 bulan yang disebut Janli (Januari-Juli). Adapun tata  lampah terlihat  dari  sistem  yang  mengatur  perilaku  masyarakat  Kampung Naga, diantaranya jangan sombong, larangan membicarakan asal usul Kampung Naga di hari selasa, rabu, dan sabtu, dilarang mengubah bentuk rumah, terdapat aturan  menghormati  leluhur,  menerima  tamu  dengan  baik,  mematuhi kuncen, dan lain sebagainya.
Pendidikan semacam itu yang telah dilaksanakan  dan diterapkan secara turun temurun sejak dulu oleh masyarakatnya sehingga memiliki dampak yang baik  dalam  perilaku  masyarakat  adat  Kampung  Naga  dalam  menjalankan kehidupannya sebagai masayarakat adat yang taat akan warisan nenek moyang. Dengan  begitu  pendidikan  formal  maupun  informal  telah  dijalankan  oleh masyarakat Kampung Naga dengan tetap mentaati adat istiadat di wilayahnya. 6

## Kondisi sosial keagamaan
Beragama Islam dan taat adat istiadat menjadi ciri atau citra dari kondisi sosial  keagamaan  di  kawasan  Kampung  Naga.  Semua  masyarakat  Kampung Naga  beragama  Islam,  mereka  mempunyai  mesjid  yang  lazimnya  digunakan umat  Islam  dalam  melakukan  kewajiban  keIslamannya.  Di  Kampung  Naga mesjid  dijadikan  tempat  untuk  melakukan solat,  pengajian anak-anak, bahkan dijadikan sebagai tempat melaksanakan upacara ritual yang menandakan bahwa mereka  termasuk  masyarakat  adat.  Mesjid  yang  berada  di  Kampung  Naga berbentuk  bangunan  panggung  yang  terbuat  dari  bahan-bahan  alam  seperti
6 Ibid
dinding dari bilik, atap dari ijuk, dan lantai dari bambu. Suara  kentungan  menjadi  ciri  khas  di  Kampung  Naga  agar  warganya segera  berangkat  ke  mesjid  dan  suara  bedug  menjadi  ciri  bahwa  adzan  telah dikumandangkan. Hal ini dikarenakan listrik menjadi salah satu pantangan yang ada di Kampung Naga.
Selain  itu,  pada  masyarakat  Kampung  Naga  memiliki  kepercayaan terhadap  suatu  makhluk  halus  yang  menempati  tempat-tempat  tertentu. Makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat Kampung Naga diantaranya leled samak, jurig cai, ririwa, dan kuntilanak. Leled samak identik dengan makhluk halus yang  menempati  bagian  sungai  dalam. Jurig cai identik dengan makhluk halus yang menempati  tepian  sungai  yang  gelap.  Sedangkan Ririwa identik  dengan makhluk  halus  di  malam  hari  yang  suka  mengganggu  manusia.  Adapun kuntilanak identik  dengan  perempuan  hamil  yang  meninggal  dunia  dan  suka mengganggu wanita yang sedang melahirkan.
Perbedaan  sosial  keagamaan  yang  menjadikan  Kampung Naga menjadi unik dimana keagamaan yang terintegrasi dengan berbagai  upacara  atau  ritual dilaksanakan  sebagai  manifestasi  dari  kebudayaan  mereka.  Dan  perlu digarisbawahi  bahwa  kehidupan  sosial  keagamaan  di  Kampung  Naga  tidak terlepas dari warisan nenek moyang mereka. 7

## Kondisi ekonomi
Petani, pengrajin, guide, dan pedagang menjadi pekerjaan yang mayoritas masyarakat Kampung Naga dalam menunjang kondisi perekonomiannya. Awal mulai  profesi  yang  dijalankan  adalah  petani,  masyarakat  Kampung  Naga mengolah  padi  secara  tradisional  dengan  mengandalkan  air  hujan  atau  air pegunungan.  Masyarakat  Kampung  Naga  setiap  panen  akan  mengumpulkan padi di lumbung padi, apabila hasil padi lebih maka mereka akan menjualnya. Padi di Kampung Naga bukan sebagai bahan makanan pokok saja melainkan sebagai titisan Dwi Sri  Pohaci yang memiliki nilai magis yang bermakna atau melambangkan kesuburan dan kemakmuran bagi hidup pemiliknya.
Pekerjaan  masyarakat  Kampung  Naga  merambat  setelah  adanya keputusan  dari  pemerintah  daerah  Tasikmalaya  yang  memutuskan  untuk menjadikan Kampung Naga sebagai cagar budaya dan objek pariwisata. Dengan begitu dikarenakan banyak pengunjung dari mancanegara maupun lokal, profesi pengrajin,  pedagang,  dan guide mulai  muncul.  Masyarakat  Kampung  Naga menyisikan  waktunya  untuk  membuat  kerajinan  tangan  atau handmade yang terbuat dari bambu dan  kayu berupa anyaman udang-udangan, kipas, aseupan (penanak nasi), tempat menyimpan aksesoris, hiasan rumah anyaman, dan lain sebagainya.  Lalu  mereka  membuka  warung  depan  rumahnya  untuk  menjual berbagai macam  kerajinan yang telah dibuat. Namun, sayangnya tidak semua kerajinan  yang  dijual  hasil  dari  kerajinan  masyarakat  Kampung  Naga.  Ada
7 Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 24 Mei 2019.

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
beberapa kerajinan yang berwarna yang berasal dari kerajinan luar. Hal  yang  membedakan  kerajianan  yang handmade masyarakat  Kampung Naga dengan kerajian dari luar adalah dari warna kerajinan. Lazimnya kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Kampung Naga tidak akan memiliki warna karena mereka masih mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan. berjualan kerajinan, beberapa masyarakat Kampung Naga berdagang di bagian teras  rumahnya,  dagangan  yang  mereka  jual  diantaranya  beberapa  macam makanan ringan, minuman, sabun, sampo, dan lain sebagainya.
Dikarenakan  banyaknya  wisatawan  asing,  lokal,  dan  para  peneliti, masyarakat  Kampung  Naga  banyak  yang  tertarik  untuk  berprofesi  sebagai pemandu wisata atau guide . Pemandu wisata diwajibkan untuk memakai pakaian khas mereka dengan iket di kepalanya dan seringkali menceritakan berbagai hal yang  berkaitan  dengan  Kampung  Naga  kepada  wisatawan.  Dengan  adanya profesi ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Kampung Naga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 8

## Kondisi budaya
Warisan atau ajaran dari leluhur yang dilaksanakan sudah turun temurun, dan  menjadi  kebiasaan  yang  mereka  lakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Budaya  di  dalam  masyarakat  Kampung  Naga  sangat  kental,  dan  berikut  ini tradisi-tradisi yang dijalankan memiliki suatu nilai dan filosofis, diantaranya: a) Arsitektur rumah yang sama dan membujur dari arah timur ke arah barat yang bertujuan  agar  setiap  rumah  mendapatkan  cahaya  matahari.  b)  Rumah  antar warga  saling  berhadapan  satu  sama  lain,  tujuannya  agar  saling  bertemu  atau selalu terjalin tali silaturahmi ketika keluar rumah atau membukaan pintu rumah. c)  Seluruh rumah di Kampung Adat tersebut berbentuk panggung, terkecuali tempat wudhu yang berada di pinggir masjid. Atap rumah yang memakai bahan injuk  dan  bilik,  filosofisnya  adalah  agar  tetap  hidup  dalam  kesederhanaan. Sedangkan  filosofis  rumah  panggung  sendiri  adalah  menggambarkan perumpamaan manusia memiliki kaki, badan dan kepala. Hal tersebut berfungsi agar terdapat sirkulasi udara dari bawah, tengah dan atap rumah. d) Setiap pintu rumah  bahkan  pintu  bale  dan  masjid  di  Kampung  Naga  terdapat  gantungan salam dan lain lain, menurut keyakinan mereka hal tersebut untuk menolak bala, yang artinya untuk keselamatan. e) Di wilayah atau lingkungan Kampung Naga terdapat tanah  yang dikosongkan tidak boleh membangun rumah atau tempat ditanah  tersebut  karena  tanya  tersebut  dikosongkan  dengan  tujuan  sebagai tempat  berkumpul  dan  gotong  royong,  serta  untuk  melaksanakan  aktifitas kegiatan  upacara adat.  f) Terdapat beberapa toilet umum yang baru dibangun, yang berada  di  atas balong (kolam  ikan),  dengan  tujuan  jika  ada  tamu  yang mengunjungi perkampungan tersebut tidak kesusahan. g) Terdapat hutan (bukit)
8 ibid
yang berada di perkampungan, serta sungai yang disebut dengan sungai Ciwulan. Dua  hutan  tersebut,  yakni  hutan leuweung  kramat (hutan  larangan)  dimana siapapun tidak boleh memasuki hutan tersebut, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak dingingkan. 9
Upacara  adat  yang  sering  dan  selalu  dilakukan  rutin  setiap  tahunnya adalah upacara yang disebut Hajat Sasih. Upacara Hajat Sasih dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dan terhitung rutin dengan penentuan tanggal dan hari-hari besar Islam. Diantaranya adalah sebagi berikut: Bulan Muharram upacara untuk memperingati tahun baru Islam. Bulan Mulud atau disebut dengan istilah Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan Ruwah yang warga  Kampung  Naga  biasa  melaksanakan  upacara hajat  sasih . Bulan Syawal upacara 1 syawal untuk memperingati hari raya Idul Fitri . Bulan Rayagung atau Upacara  Rayagung  dilaksanakan  upacara hajat  sasih .  Upacara  hajat  sasih merupakan upacara ziarah dan membersihkan makam. 10
Bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  digunakan  di  Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
Kampung Naga ini merupakan kampung yang masih kental dengan adat, masyarakat Kampung Naga ini masih menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang mereka anut. Mereka menyebutnya dengan saratdami , saratdami ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara nontiligasi, berbasis kearifan lokal yang penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.
Saratdami ini  berfungsi  untuk  menata,  dan  menjaga  kerukunan  hidup masyarakat  Kampung  Naga.  Fungsi  menjaga  kerukanan  masyarakat  Kampung Naga diwujudkan dengan cara mencegah tindakan yang dianggap melanggar dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di tubuh masyarakat adat. Saratdami ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat yang menjadi cita-cita bersama. Melalui saratdami ini diharapkannya penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa  dengan  tanpa  terlalu  memperhatikan  benar  atau  salah,  kalah  atau menang.  Masyarakat  Kampung  Naga  tetap  dalam  damai,  para  pihak  yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.
Sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat Kampung Naga ini sangat bervariasi, Berikut ini kasus kongkrit yang terjadi di kampung naga seperti:
Zina bagi masyarakat Kampung Naga merupakan pelanggaran dan dosa besar, zina merupakan aib yang dapat mempermalukan semua pihak, baik korban, pelaku  maupun  masyarakat  Kampung  Naga  pada  umumnya.  Kadar  hukuman zina di Kampung Adat berbeda-beda, jika pelaku didasari suka sama suka dengan
9 ibid
10 Ibid

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
melibatkan hak batur (hak orang lain), biasanya akan dikeluarkan dari Kampung Naga. Bagi pelaku zina tanpa adanya ikatan perkawinan, mereka akan dikawinkan. Namun jika terdapat halangan untuk dikwaninkan, seperti zina antara kakak dan adik atau bibi dengan keponakan, maka tidak dapat dikawinkan. Sebab jika ada anak, maka anak tersebut akan menjadi aib bagi Kampung Naga. Kebanyakan pelaku zina memilih untuk keluar dari Kampung Naga.
Jika  terjadi  fitnah  yang  dilakukan  pihak  lain  yang  mempengaruhi kehormatan seseorang, maka masyarakat kampung naga menyelesaikan masalah ini dengan mempertemukan para pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan.
Pada dasarnya, masyarakat kampung naga menganggap perkosaan adalah zina, namun dengan paksaan dan tidak ada kerelaan dari salahsatu pihak. Biasanya sanksi bagi yang melakukan adalah dikawinkan jika korban menghendaki, namun jika tidak, pelaku akan dikeluarkan dari kampung naga.
Dalam  pelanggaran  pencurian,  pelaku  diwajibkan  mengganti  kerugian kepada  pihak  korban  dan silih  ngahampura. Jika  pelaku  meninggal  sebelum memberikan  ganti  rugi,  maka  ganti  rugi  tersebut  dibebankan kepada sabah (bapak/ibunya).  pelaku  juga  ditanyai  kesanggupan  untuk  tidak mengulangi perbuatan tersebut, jika tidak sanggup maka akan dikeluarkan dari Kampung Naga.
Pada  prinsipnya  pertanggungjawaban  penipuan  lebih  diarahkan  pada ganti rugi. Biasanya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual harta yang dimiliki. Jika pelaku tak punya harta, maka pertanggungjawaban dibebankan pada keluarga si pelaku. Pertanggungjawaban  penipuan  dalam  masyarakat  Kampung  Naga  tidak  hanya berorientasi pada kepentingan pelaku untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalahnya tetapi juga ditujukam pada kepentingan korban,  sehingga  korban  merupakan  bagian  penting  dari  proses  penyelesaian sengketa.
Sengketa  tanah  merupakan  perkara  yang  paling  banyak  terjadi  di Kampung  Naga.  Hal  ini  disebabkan  karena  lahan  garapan  di  Kampung  Naga dikelola secara turun temurun di masing-masing keluarga, sehingga banyak terjadi sengketa mengenai batas-batas tanah. Penyelesaian dalam sengketa ini dilakukan oleh Punduh Adat atau oleh perangkat Desa, jika sengketanya melibatkan warga Kampung  Naga  Luar.  Dengan  cara  mengumpulkan  informasi,  punduh  adat tersebut  kemudian  memanggil  para  pihak  yang  bersengketa.  Berdasarkan informasi-informasi  yang  diperoleh  selanjutnya  punduh  adat  tersebut menentukan  siapa  yang  salah  dan  yang  benar.  Jika  terbukti  salah  satu  pelaku penyerobotan tanah, maka pelaku tersebut diwajibkan untuk mengganti rugi, dan apabila ada pohon (kayu) di atas tanah tersebut maka harus diganti dengan kayu dan apabila tidak ada maka diganti dengan uang.
Sengketa rumah tangga secara umum diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga (orang tua atau yang diorangtuakan di dalam keluarga). Jika dalam tahap ini  tidak  dapat  diselesaikan  maka  akan  diserahkan  kepada  Punduh  Adat  dan
diselesaikan secara tertutup. Jika melalui lembaga adat tidak dapat menyelesaikan maka pasangan tersebut akan membawa permasalahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). 11
Pelaksanaan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  digunakan  di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
Tahapan  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa saratdami yang  pertama ditempuh  di  kampung  naga  ini  yaitu  penyelesaian  secara  kekeluargaan.  Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Dalam tahap ini para pihak menyelesaikan  dengan  menjelaskan  permasalahan  yang  terjadi,  lalu membicarakan solusi agar masalah dapat selesai, lalu yang terakhir adalah saling memohon maaf. Ada dua tahap permohonan maaf pelaku dalam penyelesaian sengketa adat di Kampung Naga. Pertama, ketika korban memaafkan pelaku atas semua kejahatan yang dilakukan. Kedua, ketika pelaku melakukan ritual sanksi sebagai permohonan maaf terhadap alam Kampung Naga agar pelaku disucikan dari segala dosa alam dapat menerima kembali pelaku. Proses inilah yang disebut dengan silih hampura . Konsep silih hampura dalam masyarakat adat Kampung Naga ini yang kemudian penulis sebut sebagai restorative justice versi Indonesia. Dalam konsep silih hampura terdapat kemiripan cara kerja sebagaimana yang dilakukan dalam restorative justice . Antara lain partisipasi sukarela dari para pihak yang menjadi prinsip restorative  justice juga  menjadi  titik  awal  dari  proses silih  hampura dalam masyarakat  adat  Kampung  Naga.  Dalam  melakukan  proses silih  hampura diperlukan kerelaan dari korban untuk memaafkan perbuatan pelaku. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang paling penting. Jika pun korban belum memaafkan maka semua ritual adat belum dapat dilakukan.
Tahap kedua dapat ditempuh jika dalam tahap keluarga tidak dapat selesai maka  yang  memiliki  kewenangan  turun  untuk  menyelesaikan  sengketa  adalah lembaga Adat. Pertama Punduh Adat melakukan penyelidikan ke lapangan, lalu mendiskusikannya dengan kuncen sampai menemukan solusinya.
Dalam  masyarakat  adat  Kampung  Naga,  peran  Punduh  Adat  menjadi penting sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Keluarga korban dan keluarga pelaku  dipertemukan  dalam  sebuah  ruang  musyawarah,  untuk  mengambil tindakan  atau  pun  sikap  apa  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku.  Korban diberikan kesempatan pertama untuk mengeluarkan pendapat dan keinginannya. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan sikap yang akan dia ambil.
Jika pada tahap ini tidak tercapai kesepakatan maka Punduh Adat atau pun  kepala  adat  memberikan  nasihat  kepada  korban  agar  dapat  memaafkan perbuatan pelaku. Setelah korban mau menerima dan memaafkan pelaku, maka bagi korban ini sudah selesai. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku,
11 Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 22 April 2019.
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
pelaku  telah  meminta  maaf,  dan  mungkin  saja  disertai  dengan  tindakan  lain. Seperti pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula.
Konsep  ganti  rugi  dalam  hukum  adat  Kampung  Naga  melekat  pada masyarakat yang pada hakikatnya menimbulkan korban. Ganti rugi (kepada pihak korban) dalam hukum adat Kampung Naga menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga silih hampura dapat tercapai.
Hal ini dikecualikan jika korban melepaskan haknya dalam mendapatkan ganti rugi karena tercapainya silih hampura tanpa permintaan ganti rugi ataupun menolak  menerima  ganti  rugi.  Bagi  pelaku,  setelah  proses silih  hampura berlangsung,  maka  hukuman  tetap  diberikan  sebagai  ritual  untuk  mensucikan dosa-dosa yang telah diperbuat Hal itu sebagaimana proses penghukuman dalam keadilan restoratif ,  karena  sejatinya  keadilan  restoratif  tidak  menghilangkan hukuman melainkan ingin memulihkan penderitan korban.
Konsep  ganti  rugi  dalam  hukum  adat  Kampung  Naga  telah  melekat  dalam masayarakat, sehingga ganti rugi kepada korban menjadi pidana pokok yang harus dipenuhi  oleh  pelaku,  sehingga  silih  hampura  dapat  terwujud.  Namun,  hal  ini dikecualikan jika korban tidak meminta ganti rugi atau menolak ganti rugi. Tapi proses hukuman bagi pelaku akan tetap diberikan sebagai ritual mensucikan dosa- dosa.  Hal  ini  sesuai  dengan  keadilan  restroratif,  yang  sejatinya  hukuman  tidak hilang melainkan ingin memulihkan penderitaan korban.
Konsep silih hampura memiliki tujuan berupa memulihkan ke keadaan semula  sebelum  terjadinya  kejahatan,  dan  kedamaian  tanpa  meninggalkan dendam menjadi tujuan utama. Dalam masyarakat adat, konsep keseimbangan lahir dan batin masih melekat kuat, hal ini terlihat dari dua fase pemaafan, yaitu pemaafan secara lahir yang dimaafkan korban, dan secara batin yang dilakukan pada ritual ngabakaran sebagai pensucian dosa, baik kepada sang pencipta atau ciptaa-Nya. Dalam proses silih hampura ini, korban merupakan pihak pertama yang  menentukan  bagaimana  jalan  penyelesaian  konflik.  Korban  diberikan kesempatan  pertama  untuk  berbicara  mengeluarkan  semua  yang  dirasakan. Korban  diberikan  keleluassan  untuk  menerima  permohonan  maaf  dengan pembayaran  sejumlah  kerugian  atau  tidak.  Jika  korban  menerima  permintaan maaf dari pelaku, maka silih hampura akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Jika tidak dimaafkan, maka pelaku akan melakukan ritual adat sesuai dengan petunjuk ketua adat atau kuncen.
Kedudukan  korban  merupakan  hal  terpenting,  tatkala  kepentingannya dilanggar  oleh  oranglain.  Konsep  silih  hampura  ini  dapat  dikatakan  sejalan dengan  konsep restorative  justice ,  seperti  adanya  keterlibatan  para  pihak,  adanya stakeholder sebagai mediator yang dalam hukum adat Kampung Naga dilakukan oleh kepala adat atau kuncen, dan adanya ganti rugi, terutama juga terkait dengan pemaafan antara para pihak. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah sejak lama memiliki atau menganut konsep keadilan restroratif, sebab suku Kampung Naga sendiri sudah ada sejak ratusan tahun lalu.
Ketaatan warga Kampung Naga terhadap hukum adat sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari seperti tabu, pantangan atau pamali  bagi  masyarakat  Kampung  Naga  masih  dilaksanakan  dengan  patuh khususnya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  yang  berkenaan  dengan aktifitas kehidupannya, pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka jungjun tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang.
Ketaatan masyarakat ini diawali oleh tokoh masyarakat/ lembaga adat dalam membina  warganya  dengan  memberikan  contoh  yang  baik  dalam  kehidupan sehari-hari,  dan  memberikan  sanksi  kepada  warga masyarakat secara  bertahap. Adapun sanksi yang ada pada masyarakat Kampung Naga adalah ada dua, antara lain: 1) Sanksi tertulis dengan diberi teguran terlebih dahulu, kedua dengan cara memberikan surat yang isinya menyuruh keluar/pindah dari kampung naga untuk selama-lamanya. 2) Sanksi tak tertulis berupa amanat, wasiat, akibat.

## Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
Hukum  adat  di  kampung  Naga  ini  tetap  dipakai  dan  dipatuhi  oleh masyarakat  setempat,  banyak  keuntungan  dalam  menggunakan saratdami ini. Daripada itu saratdami menjadi lebih sederhana dari APS lainnya karena punduh adat mengartikan sederhana dalam saratdami sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat  bukan  atas  dasar  “komersil”  sebagaimana  yang  diutarakan  oleh narasumber,  yang  dilandasi  oleh  kultur  dan  budaya  yang  berlaku  di  kampung naga, menjadikan masyarakat kampung naga lebih paham dari APS lainnya yang bahkan membutuhkan kuasa hukum.
Secara  administrasi  dan  pelaksanaanya saratdami hanya  mengeluarkan biaya secara sukarela sehingga dapat dikategorikan lebih efektif dari penyelesesain sengketa  lainnya.  Selain  itu  dalam  proses  pelaksanaanya  memakan  waktu  yang lebih  cepat  dari  APS  lainnya  yang  dimaksudkan  pada  penyelesaian  sengketa melalui saratdami dilakukan diwaktu yang sama pada saat sengketa diajukan, oleh sebab  itu  penyelesaian  perkara  melalui saratdami ini  dianggap  dan  dipilih  lebih menguntungkan.
Perjalanan lembaga adat di Kampung Naga dalam menangani sengketa- sengketa konkrit yang terjadi di masyarakat kampung naga hingga sampai saat ini berhasil, artinya tidak ada lagi permasalahan yang timbul di kemudian hari, ini menunjukkan bahwa betapa rasa keadilan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan  tumbuh  di  dalam  masyarakat  pada  umumnya,  tergolong  sangatlah  efektif lembaga adat hingga selalu dirasakan perlu oleh masyarakat.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan punduh adat setempat, saratdami ini  dapat  dikatakan  sangat efektif.  Bahkan  menurutnya,  efektifitas hukum adat di kampung naga ini mencapai tujuan 12 , yang artinya hukum tersebut
12 Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 22 April 2019.

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
benar-benar berlaku dan berfungsi. Penyelesaiaan sengketa melalui lembaga adat menunjukkan  langkah  maju  bagi  masyarakat  Kampung  Naga  untuk mempertahankan  dan  memberdayakan  selalu  lembaga  adat  agar  tetap  tumbuh dengan  subur  sesuai  dengan  rasa  keadilan  itu  sendiri  yang  bersendikan  ke- Islaman. Memang hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat kampung naga dapat dikatakan selalu efektif, selain dengan mudah di kontrol dan juga terisolasi dengan  hukum  Islam,  bila  hukum  dari  adat  itu  dilanggar  maka  itu  dapat menunjukkan bahwa telah dilanggarnya ketetapan-ketetapan dari hukum Islam, karena hukum adat harus tunduk dan ta’at kepada hukum Islam, adanya hukum adat yang bersendikan ke- Islam-an dikarenakan adanya hukum dari hukum Islam itu sendiri. Menta’ati hukum karena menta’ati perintah dan larangan Allah SWT, bukan sekedar takut terhadap hukuman dan aparat hukum. Dengan demikian, ketertiban  masyarakat  kampung  naga  akan  selalu  terjaga,  masyarakat  menta’ati hukum  dikarenakan  dorongan  dari  kesadaran  sendiri,  selain  dari  adanya pengawasan. Dari itu, tentu tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat dari manusia karena masyarakat merasa telah diawasi oleh Allah SWT. Tentu hal ini sangat efektif dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Bila masyarakat gagal dengan saratdami ini maka proses yang ditempuh adalah  melalui  jalur  litigasi,  menyelesaikan  perkara  dengan  melalui  pengadilan dengan  mengikuti  prosedur  dari  mulai  mengajukan  gugatan/permohononan, membayar  panjar  biaya,  menunggu  panggilan  persidangan,  menghadiri  tahap tahap  persidangan,  sampai  pembacaan  putusan,  semuanya  dilalui  sendiri  atau didampingi kuasa hukum. 13

## Kesimpulan
Bentuk APS di  Kampung Naga dinamakan dengan saratdami . Saratdami adalah penyelesaian sengketa menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Saratdami berbasis kearifan lokal Karena Kampung Naga ini  merupakan  kampung  yang  masih  kental  dengan  adat.  Adapun  pelaksanaan Saratdami tersebut adalah Pertama, penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara menjelaskan  permasalahan  yang  terjadi,  membicarakan  solusi,  lalu  saling memohon  maaf.  Kedua,  tahap  selanjutnya  dapat  ditempuh  jika  dalam  tahap kekeluarga  tidak  dapat  selesai  maka  yang  memiliki  kewenangan  untuk menyelesaikan sengketa adalah lembaga Adat. Pertama, punduh adat melakukan penyelidikan  ke  lapangan  dengan  mempertemukan  korban  dan  pelaku  lalu melaksanakan  musyawarah.  Kedua,  punduh  adat  dengan  kuncen mendiskusikannya.  Ketiga,  pasca  ditemukan  solusi,  pihak  pelaku  dan  korban dapat melakukan tiga hal; 1) Saling memaafkan ( silih hampura ), 2) Ganti rugi bagi pelaku  baik  berupa  sejumlah  uang  atau  lainnya,  3)  Sanksi  yang  diberikan  oleh lembaga adat kepada pelaku. Saratdami yang dilakukan oleh masyarakat Kampung
13 ibid
Naga  dinilai  efektif.  Karena  dilihat,  dalam  segi  cara  penyelesaian  sengketa saratdami lebih  sederhana dari  APS  lainnya,  dalam  segi  biaya saratdami mengeluarkan    biaya  secara  sukarela,  dalam  segi  waktu  penyelesaian  sengketa melalui saratdami dilakukan diwaktu yang sama pada saat sengketa diajukan, dan dari segi keberhasilan sengketa selesai secara damai.

## Daftar Pustaka
Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Tahun 2013.
Alaiddin Koto. Sejarah Peradilan Islam . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Tahun 2011.
Agus Heryana. Pandangan Orang Sunda terhadap Konsep Tri Tangtu di Bumi:   Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Naga dalam Aam Masduki dan   Toto Sucipto (ed.), Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya . Bandung:  Balai Kajian Sejarah dan Nilia-Nilai Tradisional. Tahun 2006.
Amin  Mudzakkir. Pariwisata,  Masyarakat  Adat,  dan  Problem  Minoritas:  Kasus Kampung Naga Tasikmalaya. dalam Hikmat Budiman, ed. Hak
Minoritas – Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme . Jakarta
The
Interseksi Foundation. Tahun 2009.
Anwar  Harjoko. Hukum  Islam  Keluasan  dan  keadilan .  Jakarta  :  Bulan  Bintang.
Tahun 1968
Anonimious. Kamus  Besar  Bahsa  Indonesia. Jakarta:  Balai  Pustaka.  Berpartemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1994
Basiq Djalil. Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga  Peradilan  Agama  Hingga  Lahirnya  Peradilan  Syariat  Islam  Aceh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tahun 2010.
Bostwick, Philip D. Going Private With The Judical System . New York. McGraw-Hill. Tahun 1995.
Cik Hasan Bisri. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan skripsi. . Cet. II.  Jakarta: PT. Grafindo Peersada.  Tahun 1998.
Cik  Hasan  Bisri. Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial .  Jakarta: RajaGrapindo Persada. Tahun 2004
David  Henley  dan  Jamie  Davidson. Pendahuluan:  Konservatisme  radikal-Aneka wajah politik adat dalam Jamie Davidson, David Henley, dan Sandra  Moniaga (peny.), Adat dalam Politik Indonesia . Jakarta: YOI-KITLV, Tahun 2012.

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…
Frans Hendra WInarta. Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Tahun 2011.
Harsja W. Bachtiar, dkk, Masyarakat dan Kebudayaan , Jakarta: Djambatan, Tahun 1988.
Heni  Fajria  Rif’ati. Kampung  Adat  dan  Rumah  Adat  di  Jawa  Barat .  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provindi Jawa Barat. Tahun 2002 Hilman Hadikusuma. Antropologi Hukum Indonesia . Bandung: P. T. Alumni. Tahun 2010. Jimmy Joses Sembring. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase). Jakarta: Visimedia, Tahun 2011.
John W. Head. Pengatar Umum Hukum Ekonomi .  Jakarta: Proyek Elips. Tahun 1997
Koesnoe. Hukum  Adat  Sebagai  Suatu  Model  Hukum .  Bandung:  Mandar  Maju. Tahun 1992
Meta  Rolitia. Nilai  Gotong  Royong  Untuk  Memperkuat  Solidaritas  Dalam  Kehidupan Masyarakat Kampung Naga . Bandung Jurnal Sosietas, Tahun 2016.
Munir Fuady. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis) . Bandung: Citra Aditya Bakti. Tahun 2003.
Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  &  Alternatif  Penyelesaian  Segketa-suatu  pengantar , Jakarta: Fikhati Aneska, Tahun 2002
Prof.  Mr  Dr.  Sudargo  Gautama, Undang-Undang  Arbitase  Baru  1992 ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1999
Suryani NS, Elis. Ragam Pesona Budaya Sunda. Bogor: Ghalia Indonesia. Tahun
2005
Suryani NS, Elis. Menguak Tabir Kampung Naga. Tasikmalaya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2010
Suyud  Margono., Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, Bogor:  Ghalia  Indonesia,  Tahun
2010
Talib, Idris. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi .  Jakarta: Lex Et Societatis.  Tahun 2013
Yaswirman,  Hukum  Keluarga :  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin  Islam  dan  Adat dalam  Masyarakat  Matrilineal  Minagkabau ,  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, Tahun 2011
Yayasan  Festival  Istiqlal, Ruh  Islam  dalam  Budaya  Bangsa  Aneka  Budaya  di  Jawa , Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan,  Tahun 1996
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Syifa Pujiyanti Hilmanudin
Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya…