Volume 6                                                   Nomor 2                                               Agustus 2018

## Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Implementasi Program Tuberkulosis di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang
Ita Puji Lestari* Laksmono Widagdo** Mateus Sakundarno Adi**
* Ungaran Ngudi Waluyo Ungaran **Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: tha.yuslita88@gmail.com

## ABSTRACT:
The prevalence of tuberculosis (TB) in Central  Java  in  2012  was  106.42  per 100,000  people.  The  cases  and  Case Detection  Rate  below  the  standard  of  70% are  found  in  the  level  of  cities,  regencies  or health  centers.  The  lowest  CDR  is  in Magelang regency which is 21.82%. In 2013, it  is  estimated  that  there  were  new  cases  of lung TB in Magelang regency and there were 1,285  people  suffering  from  positive  BTA  in 2013 reached 17.89%. This research aims to know the factors related to the implementation in the program of controlling TB  in  Public  Health  Centers  in  Magelang regency.  This  research  was  observational analytic  using  Cross  Sectional  Approach. The  population  was  all  executive  employees consisting  of  one  nurse  as  the  program coordinator, one laboratory employee, and a doctor  as  many  as  87  people.  Data  analysis was  done  by  using  bivariat.The  research results using statistical test showed that there was  a  correlation  between  communication factors and the implementation (p value=0,001),  there  was  a  correlation between  dispositional  factors  and  the implementation  (p  value=0,001),    there  was a  correlation  between  characteristic  of Public Health Centers and the implementation of program to control TB  (p value=0,001),  there  was  a  correlation between the factors of understanding factors
and  the  targets  and  the  implementation  (p value  =0,013),  there  was  no  correlation between resources factor and the implementation of TB program (p value=0,240),   and there  was no correlation between  environmental  factors  and  the implementation  of  TB  program  (p  value =0,057).  Public  Health  Centers  have  to compile  the  instruments  to  measure  the effectiveness  of  the  coordination  in  the program,  and  to  make  the  activities  of education  and  cadre  training  of  TB  disease periodically.
Keywords: Program Implementation, Tuberculosis

## Pendahuluan
Tuberkulosis  (TB)  masih  menjadi masalah kesehatan yang utama secara global, karena  gangguan  kesehatan  yang  serius  di masyarakat  dan  kejadian  penyakit  ini meningkat setiap tahunnya, Saat ini diperkirakan  ada  1  dari  setiap  3  kasus  TB yang masih belum terdeteksi oleh program . 1 Case  Detection  Rate (CDR)    dimana diketahui dari data nasional yang menunjukkan  CDR  di  Indonesia  dari  tahun 2012-2014  mengalami  penurunan  yaitu penemuan  kasus  pada  tahun  2012  adalah 61%,  dan  pada  tahun  2014  angka  penemuan kasus adalah 46%. 1 Prevalensi TB di Provinsi

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan Indonesia
Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah sebesar 106,42  per  100.000  penduduk,  dan  untuk CDR terendah di  Kabupaten  Magelang  yaitu 21,82%  dimana  angka  tersebut  masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 100%. 2 Upaya  pengendalian  TB  di  Indonesia  sudah berlangsung dengan menggunakan penerapan strategi  pengobatan  jangka  pendek  dengan pengawasan  langsung  atau  dikenal  dengan Directly  Observed  Treatment  Short-course (DOTS)  yang  dilaksanakan  di  Puskesmas secara bertahap. 3
Implementasi  program  pengendalian TB  di  Puskesmas  sangat  perlu  dilakukan secara  optimal  untuk  menekan  angka  kasus TB  tersebut.  Team  DOTS  Puskesmas  yang terdiri  dari  dokter,  perawat,  dan  tenaga laboraturium dan pemegang program dianggap  sebagai  pelaksana  kegiatan  yang secara komprehensif melaksanakan
implementasi  program  pengendalian  TB  di Puskesmas. Dalam suatu  implementasi suatu program  kesehatan,  persepsi  dari  pelaksana sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan dari  program  tersebut,  karena  pelaksana adalah  subyek  yang  terkait  langsung  denga program  tersebut.  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  mengemukakan  setidaknya  6  faktor yang  mempengaruhi  implementasi  sebuah kebijakan  yaitu    standar  dan  sasaran kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar organisasi dan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi atau sikap, dan partisipan masyarakat. Masing-masing faktor tersebut dapat mempengaruhi faktor lain dan saling terkait. 4, 5
Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang diketahui  bahwa  strategi  pengendalian  yang diterapkan  yaitu  dengan  penggerakan  kader TB  masih  belum  maksimal,  sehingga cakupan  penemuan  kasus  masih  rendah karena  sebagian  besar  Puskesmas  dalam kegiatan  penemuan  kasus  melakukan pasive case  finding yang  dirasa  hemat  dari  segi biaya.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya penurunan  penemuan  kasus  TB  BTA  positif dari tahun 2013-2014 sebanyak         12,9%. Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakir  CDR  di Kabupaten  Magelang  masih  dibawah  target.
Terdapat 4 Pukesmas dengan kasus TB Paru BTA positif terbanyak dan  meningkat dalam kurun  waktu  2013-2014  yaitu  Puskesmas Salaman I, Puskesmas Salaman II, Puskesmas  Bandongan,  dan  Puskesmas Kajoran  I.  Sejauh  ini,  sudah  dilakukan penelitian  tentang  hubungan  faktor-faktor tersebut,  namun  belum  diketahui  bagaimana hubungan  antara  faktor  pemahaman  standar dan partisipan masyarakat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimanakah  hubungan faktor  pemahaman  standar  dan  sasaran kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar organisasi dan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi atau sikap, dan lingkungan  dengan  implementasi  program pengendalian  tuberkulosis  di  Puskesmas wilayah Kabupaten Magelang.

## Metode Penelitian
Rancangan
penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  observational analitikl dengan metode kuantitatif. 6 Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Juli  sampai bulan  Oktober  2016  yang  berlokasi  di seluruh Puskesmas wilayah Kabupaten Magelang.  Pengumpulan  data  dilakukan sekaligus pada satu kali pengamatan. Metode pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah puposive sampling . Pengumpulan data dengan  wawancara  dan  observasi  dengan menggunakan instrumen kuesioner dan daftar checklist .  Prosedur  analisis  data  yang digunakan  dengan  menggunakan  analisis univariat dengan statistik deskriptif , analisis bivariat menggunakan uji Korelasi Spearman,  serta  analisis  multivariat  dengan regresi linier.

## Hasil Penelitian
Karakteristik  responden  menunjukkan bahwa  responden  yang  berusia  39-49  tahun sebanyak 56,32% dengan pendidikan Diploma III sebanyak 39,1%, dan masa kerja lebih dari 10 tahun 79,3%      (tabel 1).
Tabel.1 Kareakteristik kategori n % Umur 28-38 tahun 33 37,93 39-49 tahun 49 56,32 >49 tahun 5 5,75
Pendidikan  terakhir SPK/SMA 23 26,4 Diploma III 34 39,1 Strata 1 30 34,5 Masa kerja < 10 tahun 18 20,7 >10 tahun 69 79,3
Faktor-faktor yang berhubungan dengan  implementasi  program  pengendalian TB  di  Puskesmas  Kabupaten  Magelang dianalisis  secara  bivariat.  Variabel  bebas yang dianalisis adalah komunikasi, disposisi, karakteristik  badan  pelaksana,  sumber  daya, pemahaman  standar  dan  sasaran,  partisipasi masyarakat.  Dari  keenam  variabel  bebas terdapat  4  variabel  yang  memiliki  hubungan yang signifikan terhadap implementasi program pengendalian TB  yaitu komunikasi, disposisi,  karakteristik  badan  pelaksana,  dan pemahaman  standar  sasaran.  Terdapat  2 variabel  yang  tidak  memiliki  hubungan dengan  implementasi  program  TB  yaitu sumber  daya  dan  partisipan  masyarakat (tabel2)
Tabel  2  Analisis  Bivariat  Implementasi Program TB Skor Var Implementasi Skor Var bebas R n p komunikasi 0,559 87 0,001 Disposisi 0,523 87 0,001 Karakteristik badan pelaksana 0,471 87 0,001 Sumber daya 0,127 87 0,240 Pemahaman standar dan sasaran 0,267 87 0,013 Partisipan  masyarakat 0,205 87 0,057
Analisis  multivariat  menunjukkan bahwa  variabel  yang  berhubungan  secara bermakna  terhadap  imlpementasi  program TB  di  Puskesmas  Kabupaten  Magelang adalah  komunikasi,  disposisi,  karakteristik badan  pelaksana,  serta  pemahaman  standar dan sasaran.
(Tabel3) Variabel B T Nilai p R Komunikasi 0,397 3,132 0,002 0,552 Disposisi Pelaksana 0,829 3,683 0,001 Karakteristik badan pelaksana 0,349 2,622 0,01 Pemahaman Standar dan Sasaran 0,571 3,536 0,001
Analisis  multivariat  menunjukkan  bahwa variabel  yang  berhubungan  secara  bermakna terhadap implementasi program pengendalian TB  di  Puskesmas    Kabupaten  Magelang adalah    komunikasi,  disposisi,  karakteristik badan  pelaksana,    serta  pemahaman  standar dan  sasaran.  Dari  hasil  analisis  didapatkan bahwa  variabel  independen  yang  masuk model adalah variabel komunikasi, disposisi, karakteristik  puskesmas,  dan  pemahaman standar  sasaran.  Dari  hasil  uji  didapatkan koefisien  determinasi  atau  R  square  0,552 yang  bermakna  bahwa  model  regresi  yang diperoleh  tersebut  dapat  menjelaskan  55,2% variasi variabel implementasi program pengendalian  TB.  Atau  dengan  kata  lain keempat variabel tersebut dapat menjelaskan variasi variabel Implementasi sebesar 55,2%. Model  regresi  yang  dihasilkan  cocok  denga data  yang  ada  pada  alpha  5%,  hal  ini ditunjukkan dari hasil uji F yang menunjukkan  hasil p = 0,0001 , dengan kata lain keempat variabel secara signifikan dapat berhubungan dengan implementasi. Persamaan  yg  dihasilkan  adalah  sebagai berikut:
Y = 33,694 + 0,397 X1 +0,829 X2 +0,349 X3 +0,571 X4
Dari persamaan tersebut nilai konstanta  positif  (33,694)  menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara positif. Bila variabel independen meningkat atau berhubungan  dalam  satu  satuan,  maka variabel  dependen  juga  akan  meningkat  atau terpenuhi. Dari persamaan tersebut didapatkan  nilai  koefisien  regresi  variabel komunikasi (x1) terhadap variabel implementasi,  artinya  jika  komunikasi  yang terjalin  mengalami  kenaikan  satu  satuan, maka implementasi akan mengalami peningkatan  sebesar  0,397  atau  39,7%. Koefisien  bernilai  positif  artinya  antara komunikasi  dan  implementasi  berhubungan positif.  Kenaikan  faktor  komunikasi  akan mengakibatkan kenaikan pada  implementasi oleh  petugas,  dengan  asumsi  variabel disposisi (X2), karakteristik puskesmas (X3), dan pemahaman standar sasaran (X4) tetap.
Dari  persamaan  tersebut  didapatkan nilai  koefisien  regresi  variabel  disposisi  (x2) terhadap  variabel  implementasi,  artinya  jika disposisi  pada  petugas  mengalami  kenaikan satu  satuan,  maka  implementasi  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,829  atau 82,9%.  Koefisien  bernilai  positif  artinya antara disposisi dan implementasi berhubungan positif. Kenaikan faktor disposisi akan mengakibatkan kenaikan pada implementasi  oleh  petugas,  dengan  asumsi variabel  komunikasi  (X1),  karakteristik puskesmas  (X3),  dan  pemahaman  standar sasaran (X4) tetap.
Dari  persamaan  tersebut  didapatkan nilai  koefisien  regresi  variabel  karakteristik Ppuskesmas (X3) terhadap variabel implementasi, artinya jika variabel karakteristik puskesmas mengalami kenaikan satu  satuan,  maka  implementasi  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,349  atau 34,9%.  Koefisien  bernilai  positif  artinya antara karakteristik puskesmas dan implementasi  berhubungan  positif.  Kenaikan faktor karakteristik puskesmas akan mengakibatkan kenaikan pada  implementasi oleh  petugas,  dengan  asumsi  variabel komunikasi  (X1),  disposisi  (x2)    ,  dan pemahaman  standar  sasaran  (X4)  tetap.  Dari persamaan tersebut didapatkan nilai koefisien regresi  variabel  pemahaman  standar  sasaran (X4) terhadap variabel  implementasi, artinya jika  variabel  pemahaman  standar  sasaran mengalami  kenaikan  satu  satuan,  maka implementasi  akan  mengalami  peningkatan sebesar 0,571 atau 57,1%. Koefisien  bernilai positif  artinya  antara  variabel  pemahaman stadar sasaran dan implementasi berhubungan positif. Kenaikan faktor variabel  pemahaman  standar  sasaran  akan mengakibatkan kenaikan pada  implementasi oleh  petugas,  dengan  asumsi  variabel komunikasi (X1), disposisi (x2), dan karakteristik puskesmas (X3) tetap.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat hubungan antara komunikasi dengan Implementasi  secara  bermakna.  Penelitian lain yang mendukung hasil temuan ini adalah
penelitian  di  Kota  Semarang,  yaitu  ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi  penemuan  psaien  TB 7 .  Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan van Horn yang mneyebutkan komunikasi  merupakan  salah  satu  faktor yang  berhubngan  dengan  implementasi 5,  8 Proses  komunikasi  dalam  dilakukan  melalui transmisi atau penyampaian informasi melalui suatu kejelasan dan adanya konsistensi  penyampaian  informasi,  dimana pola  komunikasi  ini  berlangsung  secara berkesinambungan.  Pada  indikator  transmisi seorang  petugas  pelaksana  harus  menyadari bahwa  suatu  keputusan  telah  dibuat  dan perintah untuk melaksanakannya telah ditetapkan,  hal  ini  akan  memicu  terjadinya kesalah pahaman terhadap keputusan (kebijakan) ketika keputusan-keputusan tersebut  diabaikan.  Informasi  yang  melewati birokrasi  yang  berlapis  akan  mempengaruhi tingkat  efektiftas  komunikasi  kebijakan (program)  yang  dijalankan  yang  pada akhirnya  penangkapan  informasi  tersebut mungkin  tehambat  oleh  persepsi  para pelaksana  sehingga  berpengaruh  tehadap implementasi program.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  hubungan  antara  disposisi  dengan implementasi  program  pengendalian  TB  di Puskesmas  Kabupaten  Magelang.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya  di  Kota  Semarang,  yaitu  ada hubungan antara disposisi dengan implementasi  penemuan  pasien  TB  paru 7 . Komitmen petugas ditunjukkan dengan sikap tanggung  jawab  dari  petugas  yang  penuh terhadap  pekerjaannya  dengan  melakukan pencatatan  dan  pelaporan  secara  rutin, meskipun  tidak  semua  petugas  dalam menyelesaikan tepat waktu, selain itu adanya keinginan  untuk  menggandeng  para  kader untuk  bekerja  sama  agar  program  dapat berjalan secara optimal. Sikap menerima atau menolak  dari  petugas  pelaksana  akan  sangat mempengaruhi keberhasilan program. Disposisi  menjaga  konsistensi  tujuan  antara apa  yang  ditetapkan  pengambil  kebijakan dengan pelaksana kebijakan, apabila disposisi  bersifat  positif,  maka  pelaksana
akan  dapat  menjalankan  dengan  baik  seperti yang diinginkan pembuat kebijakan 5, 9
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ada hubungan yang  signifikan  antara karakteristik badan pelaksana dengan implementasi  program  pengendalian  TB  di Puskesmas.  Hal  ini  mendukung  teori  yang dikemukakan  Van  Metter  dan  Van  Horn yang  menyatakan  bahwa  faktor  karakteristik badan  pelaksana  menjadi  salah  satu  faktor yang  mendukung  berjalannya  implementasi program. 5 Karakteristik  badan  pelaksana dalam  penelitian  ini  adalah    Puskesmas memiliki peranan penting dalam implementasi  untuk  mencapai  keberhasilan program  pengendalian  TB.  Karakteristik badan  pelaksana  dilihat  dari  dua  hal  yaitu struktur  birokrasi  dan  Standar  Operasional prosedur  (SOP).  Hal  ini  sesuai  dengan  teori Ripley  dan  Franklin  yaitu  struktur  birokrasi dimanapun  berada  dipilih  sebagai  instrumen yang  ditujukan  untuk  menangani  masalah- masalah  urusan  publik.  Selain  itu,  birokrasi merupakan  institusi  yang  dominan  dalam pelaksanaan program kebijakan.
Fungsi  struktur  birokrasi  yang  berada  pada dalam  lingkungan  yang  luas  dan  kompleks juga  merupakan  faktor  yang  fundamental untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan. 10 Upaya  pengendalian  TB  pada  dasarnya dilaksanakan berpedoman pada arah kebijakan dan program dari program pemerintah  pusat,  pedoman  yang  bersifat teknis  dilapangan  diwujudkan  dalam  bentuk SOP,  keberadaan  SOP  berperan  penting untuk panduan petugas. Tersedianya petunjuk  pelaksanaan  program  yang  lengkap dan  jelas  akan  menjadi  pedoman  bagi pelaksana  dalam  bertindak  dan  menghindari ketidakseragaan
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara  sumber  daya  dengan  implementasi program pengendalian TB di  puskesmas,  hal ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Danik Widayanti (2015) yang menemukan tidak ada hubungan  antara  sumber  daya  dengan implementasi  program  TB 11 .  Penelitian  lain yang  dilakukan  oleh  Nuryatin  di  Kabupaten
Blitar  menemukan  bahwa  sumber  daya kesehatan  di  Puskesmas  telah  terpenuhi secara  sudut  pandang  teoritis  dalam,  namun masih  membutuhkan  tambahan  fasilitas medis  yang  lebih  lengkap  untuk  perawatan tingkat  lanjut,  sehingga  masih  banyak ditemukan  pasien  yang  dirujuk  ke  Rumah Sakit  yang  lebih  lengkap  fasilitasnya. 12 Hal ini  dapat  menjadikan  implementasi  program yang  dilaksanakan  di  Puskesmas  tidak berjalan  sesuai dengan prosedur dikarenakan ketersediaan  sumber  daya  yang  belum lengkap.  Temuan  lain  yang  didapatkan dilapangan  adalah  Ketersediaan  SDM  yang masih  belum  sesuai  dengan  kebutuhan program yang berada di beberapa puskesmas. Hal  ini  menyebabkan  beberapa  kondisi  yang berjalan  tidak  sesuai  dengan  harapan,  salah satu contohnya adalah tenaga surveilans yang mana  tidak  ada  yang  berkompetensi  dari bidang  ilmu  kesehatan  masyarakat  atau tenaga kesehatan yang dilatih dalam kegiatan surveilans.
Terkait pelatihan, berdasarkan wawancara singkat dengan petugas diketahui bahwa  petugas  sangat  jarang  mendapat pelatihan  terkait  surveilans  program  TB, padahal salah satu kegiatan pokok pengendalian  penyakit  TB  adalah  kegiatan surveilans  yang  dimulai  dari  pengumpulan data  hingga  interpretasi  data  sehingga informasi  yang  dihasilkan  dari  analisis surveilans dapat digunakan untuk menentukan  tercapainya  target  dari  sasaran program  tersebut.  Harus  ada  kontinuitas anatara  tenaga,  dana,  sarana,dan  prasarana agar menghasilkan program yang baik 10
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat hubungan antara pemahaman standar  dan  sasaran  denga  implementasi program  TB  di  Puskesmas.  Hasil  ini mendukung teori model pendekatan implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan Van  Metter  dan  Van  Horn  bahwa  untuk meraih  kinerja  implementasi  kebijakan  yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai  variable  dan  dalah  satunya  adalah variabel  pemahaman  standar  dan  sasaran. 13 Tingkat  pemahaman  dari  seorang  individu yang  nantinya  terkait  dengan  implementasi
program TB juga dipengaruhi  oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengalaman kerja dan tingkat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penelitian    Ketut  Edy  Wirawan  (2016)  yang menyatakan  ada  pengaruh  pengalaman  kerja terhadap  kinerja  seorang  petugas  sebesar 35,8%  dan  tingkat  pendidikan  memiliki pengaruh  positif  tehadap  kinerja  petugas sebesar 6,5% 14 . Implementasi kebijakan yang berhasil,  bisa  jadi  gagal  ketika  pelaksana tidak  sepenuhnya  memahamai  standar  dan sasaran  kebijakan.  Pemahaman  dari  seorang petugas  pelaksana  juga  memiliki  keterkaitan dengan  disposisi  petugas,  arah  disposisi pelaksana  terhadap  standar  dan  sasaran kebijakan juga merupakan hal yang penting.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  antara  partisipan masyarakat  dengan  implementasi  program pengendalian  TB.    hal  ini  bertolak  belkaang dengan  teori  yang  dikemukanan  oleh  Van Metter  dan  Van  Horn  yang  menyebutkan bahwa  lingkungan  merupkaan  salah  satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi. 13 Lingkungan  dalam  konteks implementasi program mencangkup partisipan  masyarakat  dalam  pelaksanaan implementasi.  Unsur  dukungan  masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam  pelaksanaan  implementasi  program pengendalian TB. Dalam kerangka teori yang di  kemukakan  Van  Metter  dan  Van  Horn, posisi  variabel  Lingkungan  atau  pasrtisipan masyarakat  tidak  memberikan  pengaruh secara  langsung,  namun  faktor  ini  akan memberikan pengaruh terhadap faktor disposisi terlebih dahulu baru akan mempengaruhi implementasi. Partisipan masyarakat yang muncul sebelumnya dipengaruhi  dulu  oleh  faktor  sumber  daya yang  tersedia,  karena  masyarakat  akan memberikan  kontribusinya  jika  ketersediaan sumber  daya  dalam  program  ini  memadai. Masyarakat yang plural mengakibatkan peran serta  dalam  implementasi  kebijakan  jadi tidak  terlihat,  dan  masyarakat  memiliki orietasi  yang  beragam  terhadap  kepentingan terkait  dengan  permasalahan  kesehatan, meskipun  partisipasi  masyarakat  dalam implementasi  kebijakan  sangat  diperlukan,
karena  berhasil  tidaknya  kebijakan  antara lain ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dari seluruh masyarakat. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi kebijakan  mensyaratkan  kondisi  lingkungan eksternal yang kondusif 13 .

## Kesimpulan
Responden dalam penelitian merupakan  tergolong  pada  usia  produktif sebanyak  97%,  dengan  usia  yang  produktif responden  memiliki  semangat  kerja  yang tinggi  dalam  menjalankan  tugasnya  lebih baik.  Tingkat  pendidikan  responden  tingkat Diploma  III  sebanyak  39,1%  , tingkat  Strata 1  34,5%,  dan  tingkat  SMA  atau  SPK sebanyak  26,4%,  semakin  tinggi  tingkat pendidikan seseorang, maka rasa tanggungjawab  terhadap  keilmuannya  pun akan  semakin  baik,  sehingga  dapat  menjadi faktor pendukung dalam seseorang menjalankan  tugas  nya.  Sebanyak  79,3  % responden  sudah  bekerja  selama  lebih  10 tahun,  dan  20,7%  responden  memiliki  masa kerja  kurang  dari  10  tahun.  Lama  kerja menjadi pendorong seseorang untuk meningkatan  kemampannya  dalam  mejalan tugasnya,selain  itu  lama  kerja  yang  sudah lama  akan  membentuk  karakter  tenaga kesehatan dalam bekerja, semakin lama masa kerja,  semakin  cekatan  dalam  bekerja. Terdapat  4  variabel  yang    hubungan  dengan implementasi  program  pengendalian  TB yaitu komunikasi, disposisi pelaksana, pemahaman standar dan sasaran,serta karakteristik  badan  pelaksana.  Terdapat  dua variabel yang tidak memiliki hubungan yang signifikan  dengan  implementasi  program pengendalian  TB  yaitu  sumber  daya  dan partisipan masyarakat.
Terdapat  hubungan  secara  bersama- sama antara komunikasi, disposisi pelaksana, karakteristik  badan  pelaksana  (Puskesmas), dan  pemahaman  standar  dan  sasaran  dengan implementasi program pengendalian TB.
Daftar Pustaka 1. Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia. Tuberkulosis : Temukan Obati  Sampai  Sembuh.  Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan; 2015. 2. Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa
Tengah. Profil Kesehatan  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 . Semarang; 2012. 3. Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia. Strategi Nasional Pengendalian  TB  Di  Indonesia 2010-2014 . Jakarta: Direktorat Jenderal  Pengendalian  Penyakit dan penyehatan Lingkungan; 2011. 4. Agustino L. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta; 2014.
5. Nugroho R. Public Policy . Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2012.
6. Suharsini  A.  Prosedur  Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta; 2002.
7. Tuharea  R.  Analisis  Faktor-Faktor
yang berhubungan dengan Implementasi  Penemuan  Pasien TB Paru dalam Program Penanggulangan  TB  di  Puskesmas Kota Semarang. Jurnal Managemen  Kesehatan  Indonesia. 2014;02.
8. Winarno  B. Kebijakan  Publik  : Teori  dan  Proses .  Yogyakarta: Media Pressindo; 2007.
9. Ekowati  MRL. Perencanaan  , Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program . Surakarta: Pustaka Cakra; 2009. 10. Subarsono AG. Analisis Kebijakan
Publik . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar; 2011.
11. Widayanti  D. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Implementasi Program Posyandu Kelompok Usia Lanjut Oleh Petugas Kesehatan di Wilayah Kota Semarang .  Semarang:  Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Diponegoro; 2015. 12. Sukowati N. Implementasi
Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat  Miskin  Non  Kuota (JAMKESDA dan SPM). Administrasi Publik. 2013;1. 13. Agustino  L. Politik  &  Kebijakan
Publik .  Bandung:  AIPI  Bandung;
2006. 14. Wirawan KE,  dkk.  Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. 2016;4.