IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Implementation of Policy of District/City Development Worthy Of Children
In Central Kalimantan Province
M Riban Satia * Triwik Puji Rahayu
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: dr.ribansatia@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah  model  interaktif  dari  Miles  &  Huberman  dengan  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sudah diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Tengah, meski belum  optimal  karena  kurang  efektifnya  komunikasi  yang  dilakukan  kepada masyarakat.  Hal  lain  yang  menghambat  kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak  yaitu  karena  terbatasnya  sumber  daya  anggaran,  sehingga  proses implementasi  kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Di  Provinsi Kalimantan Tengah menjadi terhambat. Saran yang dapat disampaikan yaitu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A-PPKB) besama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Tingkat Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  komunikasi  yang  lebih  aktif  dan  berkelanjutan kepada  masyarakat  melalui  pemasangan  spanduk,  banner,  dan  poster  kreatif  atau melalui media periklanan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat sehingga peran aktif masyarakat dalam proses implementasi kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  dapat  meningkat.  Melakukan pendekatan  kepada  pihak  swasta  agar  dapat  mengalokasikan  anggaran Corporate Social  Responsibility mereka  untuk  mendukung  proses  implementasi  kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah.

## Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan Pengembangan
Keywords :
Implementation
Policy
Development

## Accepted
January 2018 Published
April 2018

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  implementation  of  the  district/city Worthy Development policy (KLA) in central Kalimantan province.  The method used is qualitative  descriptive.  Data  collection  techniques  using  interviews,  observations  and documentation.  The  data  analysis  used  is  the  interactive  model  of  Miles  &  Huberman with data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.
The  results  of  this  research  show  that  the  policy  of  district  development/city  worthy  of children  (KLA)  has  been  implemented  in  central  Kalimantan  province,  although  not optimal because of the lack of effective communication done to the public. Another thing that hinders the policy of district/city development worthy of children is because of the limited  budget  resources  so  that  the  implementation  of  the  policy  of  District/city development worthy of children in central Kalimantan province becomes hampered. The advice  that  can  be  conveyed  is  to  the  Women  Empowerment  Department,  Child protection,  population  control  and  family  planning  (P3A-PPKB)  with  the  Office  of Population  Control  and  family  planning,  women  empowerment,  protection  District  level children to conduct more active and sustainable communication to the public through the installation of banners, banners, and creative posters or through other advertising media to improve the Community's understanding and awareness So that the active role of the community  in  the  process  of  implementing  district/city  worthy  development  policy  can increase.  Approach  the  private  sector  to  allocate  the  budget  of  their  Corporate  Social Responsibility to support the implementation of the district/city proper development policy in Central Kalimantan province.

## PENDAHULUAN
Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak merupakan wujud upaya pemerintah dalam mentransformasikan hak anak pada proses pembangunan,  sehingga  dalam  setiap  perencanaan pembangunan  selalu  mempertimbangkan  hak  anak, dengan terbitnya Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diharapkan akan memberi perubahan  dan  pengaruh  besar  terhadap  pemenuhan hak  anak  di  Indonesia  sehingga  seluruh  kawasan  di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang layak bagi anak.
Selain  itu,  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak juga menerbitkan sebuah peraturan yang  dikhususkan  bagi  Pemerintah  Provinsi  dalam mengembangkan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yaitu Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Nomor  14  Tahun  2010 Tentang  Pedoman  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak  Tingkat  Provinsi.  Pada  tahun  2013, Gubernur  Kalimantan  Tengah  mengeluarkan  sebuah Peraturan  Gubernur  Nomor  69  Tahun  2013  Tentang Pedoman  Pengarusutamaan  Hak  Anak  Dalam Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Meski telah  memiliki  dasar  hukum  berupa  Peraturan Gubernur,  tidak  serta-merta  membuat  permasalahan mengenai pemenuhan hak anak selesai, masih terdapat permasalahan  mengenai  hak  anak  di  Provinsi Kalimantan  Tengah  yang  terlanggar,  seperti  masih  ada anak  yang  lahir  tapi  tidak  dicatatkan  pada  akta kelahiran.
Fasilitas umum penunjang pertumbuhan fisik dan psikis anak kiranya perlu mendapat perhatian, taman terbuka yang memiliki fasilitas bermain standar dan merangsang pertumbuhan  anak  masih  dapat  dihitung  dengan jari,sebab  taman  terbuka  tidak  hanya  sebagai  area bermain untuk melatih perkembangan fisik saja namun juga  sebagai  sarana  untuk  membangun  atau mendekatkan  hubungan  emosional  baik  anak  dengan orang tua maupun dengan teman seusianya mengingat
kecerdasan  emosional  sama  pentingnya  dengan kecerdasan inteligensia.
Saat  ini  masih  sangat  jarang  tempat  umum  yang menyediakan  ruangan  khusus  bagi  ibu  yang  hendak memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif untuk bayinya atau  ruang  laktasi  sehingga  terkadang  membuat  para ibu  kesulitan.  Begitu  pula  dengan  ruangan  khusus merokok  juga  tidak  selalu  ada  ditempat  umum, akibatnya  tidak  jarang  anak-anak  ikut  terkena  paparan asap rokok, selain karena paru-paru anak tidak sekuat orang  dewasa,  terdapat  zat  berbahaya  pada  rokok dapat menjadi ancaman bagi anak-anak.
Permasalahan  lainnya  yaitu  adanya  fenomena  pelajar tingkat  SMP  yang  berangkat  maupun  pulang sekolahmenggunakan  kendaraan  bermotor.  Hal tersebut  bukannya  tanpa  alasan,  sebab  utama  adanya fenomena  tersebut  ialah  karena  belum  adanya transportasi  dari  dan  menuju  sekolah  yang  aman  dan ramah  bagi  anak  seperti  bus  sekolah,  sementara  jarak dari  rumah  menuju  sekolah  bagi  sebagian  pelajar  SMP relatif  jauh  jika  tempuh  dengan  berjalan  kaki  atau bersepeda.  Dengan  alasan  tersebut  para  orang  tua terlebih bagi kedua orang tua yang memiliki kesibukan bekerja, terpaksa memberikan izin bagi anaknya untuk mengendarai sepeda motor.
Mengenai  betapa  kompleksnya  hak  anak  yang terlanggar  dan  belum  ada  penelitian  yang  mengkaji tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Tengah padahal usia anak merupakan waktu yang tepat dalam mempersiapkan  generasi  penerus  bangsa  yang berkualitas,  membuat  penulis  tertarik  dan  merasa bahwa  permasalahan  mengenai  hal  tersebut  layak untuk dijadikan sebuah penelitian.

## METODOLOGI
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif,  Karena  peneliti  ingin  mengetahui  gambaran mendalam  mengenai  apa  yang  tersembunyi  pada fenomena yang sulit untuk diketahui dan dipahami, dan
untuk  memperoleh  informasi  yang  faktual  dan  akurat serta  pemecahan  masalah  pada  saat  penelitian dilakukan.
Sedangkan permasalahan yang diteliti sangat kompleks, dinamis,  dan  penuh  makna  sehingga  sangat  cocok  jika menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang diharapkan  mampu  memberikan  penjelasan  rinci tentang  fenomena  tersebut  dengan  menggunakan instrumen  penelitian  yaitu  peneliti  sendiri.  Namun Dalam  penelitian  yang  menjadi  informan  adalah  para aktor  yang  memiliki  kapasitas,  tanggungjawab, informasi,  atapun  pengetahuan  terhadap  jalannya implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  anak  berawal  dari adanya  reaksi  para  aktivis  dunia  yang  meminta perhatian publik akan nasib dan penderitaan anak-anak yang  menjadi  korban  perang  akibat  perang  dunia  I. Disadari  bahwa  dimasa  depan  permasalahan  mengenai hak-hak  anak  akan  semakin  kompleks,  untuk  itu kemudian  dilakukan  penandatanganan  konvensi  hak anak  ( Covention  of  the  Right  of  the  Child )  pada  tahun 1989 oleh berbagai Negara di dunia, konvensi hak anak sendiri  merupakan    sebuah  perjanjian  yang  bersifat mengikat  baik  secara  yuridis  maupun  politis  antar berbagai  negara  di  dunia  yang  mengatur  hal-hal mengenai hak anak.
Dilanjutkan  dengan  komitmen  bersama  oleh  para pemimpin dunia pada tahun  2002 dengan menegaskan kembali  komitmen  dan  kewajiban  untuk  berupaya memenuhi  hak-hak  anak  melalui  dokumen  yang  diberi nama A World Fit For Children (sebuah dunia yang Layak untuk  anak)  untuk  menciptakan  dunia  yang  layak  bagi anak,  yaitu  dunia  dimana  semua  anak  mendapatkan awal  kehidupan  yang  sebaik  mungkin.  Konvensi  hak anak  tersebut  m enjadi  “payung”  atau  acuan  bagi
munculnya  komitmen  internasional  untuk  pemenuhan hak anak salah satunya World Fit For Children.
Di  Indonesia  pada  tahun  2002,  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  tentang  Perlindungan  Anak  disetujui bersama  antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Pemerintah  disahkan  sebagai  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  yang  kemudian  digantikan  oleh Undang-Undang  yang  baru  yaitu  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak inilah yang merupakan salah satu
bagian untuk mengoperasionalkan  konvensi  hak  anak  karena Undang-Undang
Perlindungan Anak tersebut memberikan  instrumen  yang  sangat  kuat  untuk mengimplementasikan konvensi hak anak di Indonesia. Sedangkan  kaitan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak dengan  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu perundangan nasional yang menjadi  landasan  kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak Anak,  dimana  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  bertujuan untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan hak anak secara  holistik,  integratif  dan  berkelajutan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak sehingga pada tahun 2030 Indonesia Layak Anak dapat terwujud.
Pada pembahasan ini peneliti membahas hasil penelitian mengenai  kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pendekatannya  bersifat  top  down  dan  menggunakan teori  yang  dirumuskan  oleh  George  C.  Edward  III. Terdapat empat indikator menurut George C. Edward NIII yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:
1. Komunikasi
Hasil penelitian terkait komunikasi dalam implementasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/

## Kota Layak Anak diketahui bahwa Dinas P3APPKB
Provinsi  Kalimantan  Tengah  bersama  dengan
SKPD  lainnya  yang  tergabung  dalam  Tim  Gugus
Tugas  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Provinsi Kalimantan Tengah telah beberapa kali mengadakan rapat terkait kebijakan tersebut.
Dari  beberapa  hasil  rapat  yang  dicapai, salah  satunya  adalah  keputusan  bahwa  masing- masing  SKPD  diminta  membuat  rencana  aksi yangN  mampu  mendukung  pemenuhan  hak  anak di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  hal  ini  adalah Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan  kegiatan  Sosialisasi/  Advokasi Pengembangan  Pengarusutamaan  Hak  Anak  Di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, sasarannya yaitu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terutama  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  di  tingkat  Kabupaten/  Kota sehingga  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat membuat  program  maupun  kegiatan  terkait Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Hal  ini  penting dilakukan agar kejelasan informasi kebijakan dapat diterima  dengan  baik  sehingga  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran kebijakan itu.
Selain  itu,  belum  ada  upaya  lain  dari Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan informasi  seperti  melalui  surat  kabar,  radio, poster,  sanduk  atau  baliho.  Padahal  penyampaian informasi  yang  dianggap  paling  efektif  diantaranya menggunakan media tersebut karena pertimbangan  bahwa  media-media  tersebut  dekat dengan  masyarakat,  ditunjang  dengan  mobilitas masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang sudah sangat tinggi saat ini, sehingga jika informasi disampaikan  melalui  spanduk  atau  baliho  maka kebijakan  tersebut  akan  cepat  dipahami  dan diterima  masyarakat,  sedangkan  penyampaian
informasi  melalui  radio  dapat  memperluas jangkauan hingga kepada masyarakat pedesaan.
2. Sumber Daya Selanjutnya dari segi kualitas sumber daya manusia,  sebagian  besar  pelaksana  kebijakan  telah memahami  hal  yang  melatarbelakangi  adanya kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak,  serta  maksud  dan  tujuan  adanya  kebijakan itu.  Hal  yang  terpenting  yaitu  pelaksana  kebijakan telah memahami apa yang menjadi tugasnya dalam kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  diantaranya mendorong  Pemerintah  Kabupaten/Kota  agar menjadikan  daerahnya  sebagai  Kabupaten/Kota Layak  anak  dengan  melakukan  sosialisasi/advokasi pada  Kabupaten/Kota  se  Kalimantan  Tengah  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  memiliki  kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyaraka
Berbeda  halnya  dengan  sumber  daya manusia,  pada  sumber  daya  non  manusia,  peneliti menemukan  beberapa  adanya  masalah.  Seperti yang  telah  peneliti  uraikan  dalam  hasil  penelian, diketahui bahwa Sosialisasi/Advokasi
Pengembangan  Pengarusutamaan  Hak  Anak  Di Kabupaten  /Kota  se  Kalimantan  Tengah  hanya dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam satu tahun, padahal  untuk  menyebarluaskan  informasi  kepada masrayakat  tidak  cukup  hanya  dengan  satu  kali sosialisasi saja.
3. Disposisi/Kecenderungan Disposisi atau kecendererungan
merupakan  sejauh  mana  keinginan  dan  komitmen untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan. Pengetahuan, pemahaman dan komitmen terhadap kebijakan  adalah penting bagi pelaksana kebijakan, apabila  telah  mengetahui  dan  memahami  tujuan kebijakan  makan  pelaksana  kebijakan  akan berupaya  menentukan  langkah  yang  harus  diambil agar  kebijakan  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Sedangkan  komitmen  yang  tinggi  akan membuat  pelaksana  kebijakan  selalu  antusias
terhadap  tugas,  fungsi,  dan  tanggungjawab  sesuai dengan yang telah ditetapkan
4. Struktur Birokrasi Berdasarkan  hasil  penelitian,  dimensi fragmentasi  ditunjukan  melalui  struktur  organisasi pada Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang  sangat  jelas  menggambarkan  adanya penyebaran tanggungjawab pada bidangbidang yang ada.  Sedangkan  bidang  yang  melaksanakan kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak  yaitu  pada  Bidang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Anak  sehingga  pelaksana kebijakan  bekerja  sesuaidengan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Pada  tingkat  Kabupaten/Kota, Dinas  yang  secara  teknis  ditunjuk  sebagai pelaksana  kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/ Kota  Layak  Anak  adalah  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  di  Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.

## KESIMPULAN
1. Dinas  P3A-PPKB  Provinsi  Kalimantan  Tengah sebagai  leading  sector  bersama  dengan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  lainnya  yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Provinsi  Kalimantan Tengah  telah  menjalin  komunikasi  dengan  baik
untuk memperlancar proses implementasi kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu dapat dilihat  dari  adanya  pertemuan  rapat  koordinasi mengenai kebijakan tersebut salah satunya terkait dengan rencana aksi yang dibuat SKPD yang dapat mendukung  upaya-upaya  pemenuhan  hak  anak  di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Namun  Pada  proses  implementasi  kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Di Provinsi  Kalimantan  Tengah  menunjukan  bahwa
ada  dua  garis  besar  sumber  daya  yang  dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.
3. Sedangkan dari sisi pelaksana kebijakan mendukung  sepenuhnya  kebijakan  tersebut.  Sikap pelaksana  kebijakan  baik  dari  Dinas  P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah  maupun SKPD dalam Tim  Gugus  Tugas  Kabupaten/Kota  Layak  Anak dinilai  sudah  baik,  hal  itu  dapat  terlihat  dari meskipun  adanya  beberapa  kekurangan  seperti terbatasnya  anggaran  namun  pelaksana  kebijakan tetap  berupayaB  menjalankan  kebijakan  tersebut dengan  sebaik  mungkin  dan  tidak  menjadikan hambatan itu sebagai suatu penghalang.
4. Strukur  birokrasi  mencakup  dua  dimensi  yaitu fragmentasi  dan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP).  Dimensi  fragmentasi  ditunjukan  melalui struktur organisasi pada Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat jelas menggambarkan adanya penyebaran tanggungjawab, bidang yang melaksanakan kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak  yaitu  pada  Bidang  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak
Anak.
Pada tingkat
Kabupaten/Kota, Dinas yang secara teknis ditunjuk sebagai  pelaksana  kebijakan  Pengembangan Kabupaten  /Kota  Layak  Anak  adalah  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di  Bidang  Perlindungan  dan  Tumbuh  Kembang Anak.

## REFERENSI
Agus,  Erwan  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti.
2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya  Di  Indonesia. Yogyakarta:  Gava Media.
Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Basrowi  &  Suwandi.  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik, 2016. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam  Angka. 2016.  Kalimantan  Tengah:  BPS
Provinsi Kalimantan Tengah.
Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisis Data. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori
& Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
Kalimantan  Tengah,  2013. Keputusan  Gubernur Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/721/2013 Tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas  Kabupaten /Kota  Layak  Anak  Provinsi  Kalimantan  Tengah Tahun  2013-2017. Palangkaraya:  Sekretariat
Daerah Kalimantan Tengah.
Kalimantan  Tengah,  2013. Peraturan  Gubernur  Nomor
69 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam
Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya:
Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah.
Mantra, Ida Bagoes. 2016. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Nugroho,  Riant.  2011. Public  Policy. Jakarta:  PT  Elex
Media Komputindo Nugroho,  Riant.  2013. Metode  Penelitian  Kebijakan.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Subarsono.  2015. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
Wahab, Solihin Abdul. 2015. Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo,  Joko.  2016. Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:
Media Nusantara Creative.