How to cite: Sandra  Angela  Jeane  Ester  Berman  (2022)  Urgensi  Regulasi  Fintech  P2P  Lending  Untuk  Mendorong  Iklusi Keuangan di Indonesia, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (8). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## URGENSI REGULASI FINTECH P2P LENDING UNTUK MENDORONG IKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

## Sandra Angela Jeane Ester Berman
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Email: sandra.angela91@ui.ac.id

## Abstrak
Merebaknya  bisnis  Financial  Technology  (Fintech)  menimbulkan  suatu  isu  baru mengenai  posisi  Fintech  dalam  sistem  keuangan.  Salah  satu  pertanyaan  terbesar adalah  perihal  keberadaan  Fintech  sebagai  sebuah  pengganti  atau  justru  menjadi pendukung  dari  lembaga  keuangan  formal  yang  telah  ada.  Pertanyaan  ini  timbul karena  model  bisnisnya  yang  menyerupai  model  bisnis  lembaga  keuangan  formal yang  telah  ada,  khususnya  perbankan.  Penelitian  ini  akan  berfokus  kepada  peran Fintech  dalam  inklusi  keuangan  Indonesia  serta  urgensi  pembentukan  regulasi Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech P2P Lending dapat menjadi solusi bagi inklusi keuangan perekonomian Indonesia, namun perkembangan ini terkendala banyaknya Fintech P2P Lending illegal. Tidak adanya  payung  hukum,  kewenangan  pengawasan  Fintech  di  Indonesia  masih bersifat  sub  sectoral  dan  tidak  adanya  sanksi  pidana  bagi  pelaku  Fintech  P2P Lending  illegal  merupakan  hal  yang  perlu  segera  diatasi.  Untuk  dapat  memiliki level  playing  field  yang  sama  dengan  Lembaga  keuangan  formal  lainnya,  perlu dibentuk  regulasi  setingkat  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  Fintech  P2P Lending.
Kata Kunci : fintech; peer-to-peer lending; inklusi keuangan; payung hukum

## Abstract
The  spread  of  the  Financial  Technology  (Fintech)  business  raises  a  new  issue regarding  the  position  of  Fintech  in  the  financial  system.  One  of  the  biggest questions is about the existence of Fintech as a substitute or even a supporter of the existing  formal  financial  institutions.  This  question  arises  because  its  business model  resembles  the  business  model  of  existing  formal  financial  institutions, especially  banking.  This  research  will  focus  on  the  role  of  Fintech  in  Indonesia's financial  inclusion  and  the  urgency  of  establishing  Fintech  Peer-to-Peer  Lending (P2P) regulations. The results show that Fintech P2P Lending can be a solution for financial inclusion in the Indonesian economy, but this development is hampered by the  number  of  illegal  Fintech  P2P  Lending.  The  absence  of  a  legal  umbrella,  the authority  of  Fintech  supervision  in  Indonesia  is  still  sub-sectoral  and  the  absence of  criminal  sanctions  for  illegal  P2P  Lending  Fintech  actors  is  something  that needs to be addressed immediately. To be able to have the same level playing field as other formal financial institutions, it is necessary to set up a law-level regulation that regulates Fintech P2P Lending.

## Keywords: fintech; peer-to-peer lending; financial inclusion; legal protection

## Pendahuluan
Financial  technology  atau Fintech sudah  tidak  asing  dan  dikenal  luas  oleh masyarakat.  Keberadaan Fintech di  Indonesia  mendapat  sambutan  yang  positif  dari pemerintah,  BI  juga  telah  membentuk  Bank  Indonesia Fintech  Office yang  berfungsi sebagai  media  untuk  assessment,  mitigasi  risiko,  dan  evaluasi  atas  model  bisnis  dan produk/layanan  dari Fintech ,  serta  inisiator  riset  terkait  kegiatan  layanan  keuangan berbasis  teknologi  ((BI),  2016).  OJK  juga  menyatakan  beberapa  rencana  yang  akan dilakukan  dalam  waktu  dekat  untuk  mendukung  berkembangnya  industri Fintech di Indonesia ((OJK), 2016).
Kehadiran Fintech berfungsi  sebagai enabler dalam  transaksi  keuangan  serta memperkuat  ekosistem  keuangan.  Perlu  digarisbawahi  bahwa Fintech tidak  berfungsi untuk  menggantikan  peran  institusi  keuangan  yang  telah  ada  sebelumnya,  namun sebagai  pelengkap. Fintech mendukung  peran  bank  atau  lembaga  keuangan  dalam memberikan  jasa  keuangan  kepada  nasabah,  seperti  membantu  nasabah  dalam mengurangi biaya operasional dan mengambil keputusan keuangan. Selain itu, Fintech juga  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  meningkatkan  pemasaran  suatu  produk  di tengah industri keuangan, mengingat pemasaran produk secara online semakin diminati oleh public dalam beberapa tahun belakangan ini.
Salah  satu  bentuk Fintech yang  umum  di  temui  adalah peer  to  peer  lending atau yang  biasa  disingkat  dengan P2P  Lending .  Pada Fintech dengan  model P2P  Lending , pihak  pemberi  pinjaman  memperoleh  reward  berupa  bunga  layaknya  pinjaman  pada bank. Dengan kata lain, P2P Lending memiliki pola pembiayaan debt-based . Meskipun sama-sama  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali,  terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang tunduk pada peraturan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  (UU  Perbankan), sedangkan P2P  Lending tunduk  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Regulasi P2P  Lending yang  bersifat  sub-sektoral  mengakibatkan  perbedaan level playing field antara P2P Lending dengan lembaga keuangan konvensional.
Dalam  membuat  karya  ilmiah  ini,  Penulis  sebelumnya  telah  meninjau  beberapa karya ilmiah lain yang memiliki kemiripan dengan topik yang diangkat. Adapun karya ilmiah  yang  memiliki  kemiripan  topik  dengan  milik  Penulis,  diantaranya  “Tantangan Hukum Peer  to  Peer  Lending dalam  Mendorong  Pertmbuhan  Industri Financial Technology ”  yang  dibuat  oleh  Rokhmatun  Hanifah,  Gadang  Prayoga,  Ruhil  Anadiah Sabrina, Dona Budi Kharisma. Pembahasan pada karya ilmiah ini lebih berfokus kepada problematika  seperti  batasan  maksimum  pinjaman,  suku  bunga  yang  tidak  diatur, mekanisme  penagihan  yang  tidak  beretika  melalui  sosial  media  hingga  pencurian  dan penyalahgunaan  data  pribadi  (Hanifah,  Prayoga,  Sabrina,  &  Kharisma,  2021). Selanjutnya,  karya  ilmiah  kedua  berjudul  “Aspek  Hukum Peer  to  Peer  Lending
(Identifikasi  Permasalahan  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian)”  yang  dibuat  oleh Windy  Sonya  Novita  dan  Moch.  Najib  Imanullah  (Novita  &  Imanullah,  2020). Pembahasan  pada  karya  ilmiah  ini  berfokus  pada  risiko  tarif  bunga  yang  tinggi  yang mengakibatkan  banyak  Penerima  Pinjaman  yang  gagal  bayar  serta  cara  penagihan pinjaman  yang  tidak  patut.  Terdapat  perbedaan  fokus  penelitian  antara  kedua  karya ilmiah di atas dengan karya ilmiah yang dibuat oleh penulis walaupun terdapat adanya kesamaan  topik.  Dalam  karya  ilmiah  ini,  Penulis  berfokus  pada  urgensi  pembentukan regulasi P2P Lending dalam rangka mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  makalah  ini  berupa  metode penelitian  yuridis-normatif  (Soekanto,  2006)  Penelitian  hukum  normatif  mencakup penelitian  terhadap  asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum,  dan  perbandingan  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang juga  dinamakan  bahan  hukum  penunjang)  (Soekanto,  1985).  Bahan  hukum  tersebut yang akan digunakan dalam mengkaji rumusan permasalahan.
Bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan  (Mahmud  Marzuki,  2005), Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU  Perbankan),  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Surat  Edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  (SEOJK)  No.18/2017  tentang  Tata  Kelola  dan  Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Bahan  hukum  sekunder  makalah  ini  adalah  bahan  hukum  yang  dijadikan sumber rujukan yang kedua setelah bahan hukum primer seperti buku-buku hukum yang berkaitan  dengan  kajian  ini  termasuk  jurnal  hukum  nasional,  jurnal  hukum internasional,  makalah  hukum  dan  kamus  hukum.  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang. Bahan hukum tersier yang banyak digunakan dalam  makalah  ini  adalah  teori-teori  terkait  financial  technology, P2P  Lending ,  dan inklusi keuangan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Posisi Fintech Dalam Sistem Keuangan di Indonesia
Perkembangan  teknologi  dan  tuntutan  pasar  ekonomi  mendorong  lahirnya Fintech .  Proses  pembayaran,  transfer,  jual  beli,  hingga  pembiayaan  semakin  mudah diakses,  praktis,  aman,  modern,  serta  efisien  dengan  adanya Fintech .  Kini  kegiatan transaksi  dapat  dilakukan  secara  elektronik  melalui  tablet  atau  perangkat  genggam lainnya.  Sejak  kemunculannya  di  Indonesia, Fintech telah  menjalankan  beberapa bidang usaha industri keuangan yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bidang, yakni:
a) Deposit, Lending, Capital Raising
Pada  intinya  perusahaan Fintech menjadi  perantara  atau  marketplace  antara investor  dengan  penerima  dana  dalam  sebuah  praktik  pembiayaan,  pada praktiknya  di  Indonesia  terdapat  dua  pola  skema  pembiayaan  pada  kategori  ini, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua):
1. Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)
Pada model bisnis ini, perusahaan Fintech menyelenggarakan jasa sebagai perantara  antara  peminjam  dan  pemberi pinjaman.  Pasal  1  angka  3  POJK  No. 77/POJK.01/2016 entang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengartikan Peer-to-Peer Lending sebagai penyelenggaraan layanan jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan jaringan internet.
2. Crowdfunding
Perbedaan crowdfunding dengan  pola P2P  Lending terletak  pada  sifatnya yaitu donation-based .  Perusahaan Fintech yang  bergerak  di  bidang  usaha crowdfunding menjalankan usaha sebagai marketplace bagi pencari dana untuk dapat  mengumpulkan  uang  sebagai  modal  menjalankan  usaha  atau  untuk kebutuhan social.
b) Payments, Clearing, and Settlements
Pada kategori bidang usaha ini, FSB membatasi ruang lingkupnya menjadi 2 (dua) yaitu mobile payment dan web payment .
1. Mobile Payment
Mobile  payment adalah  cara  untuk  melakukan  pembayaran  dengan menggunakan perangkat seperti telepon genggam dengan cara mentransfer dana dari  individu  ke  individu  lainnya,  individu  kepada  badan  hukum,  begitu  pula sebaliknya  (Broom,  2015).  Mobile  payment  sebelumnya  telah  dikenal  juga dalam  produk  perbankan  yang  disebut  mobile  banking.  Mobile  banking  atau disingkat  M-banking  merupakan  alternatif  dari  transaksi  melalui  ATM  atau teller.
2. Web Payment
Web Payment merupakan pola dimana jasa pembayaran dilakukan melalui situs  di  Internet  secara  online.  Rekening  yang  digunakan  dapat  merupakan rekening  bank  milik  pengguna  jasa  maupun  rekening  milik  pengguna  jasa  di akun  Fintech  itu  sendiri.  Pelaku  usaha  Fintech  Indonesia  di  bidang  ini mayoritas  menjalankan  sub-bidang  usaha  sebagai  penyedia  jasa  Internet Payment Gateway (IPG) dan dompet elektronik (e-wallet).
c) Investment and Risk Managements
Perusahaan  Fintech  di  kategori  ini  menyediakan  jasa  manajemen  investasi bagi  pada  penggunanya,  dimana  secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga) bidang usaha yaitu Robo Advisor, Insurance, dan e-Trading.
1. Robo Advisor
Robo  advisor merupakan  jasa  yang  menyediakan  jasa  berupa  perangkat lunak  (robot)  yang  melakukan  perhitungan  serta  analisis  secara  matematis berkaitan dengan peluang investasi di pasar.
2. Insurance
Pada  model  usaha  ini,  perusahaan Fintech berperan  dengan  menyediakan jasa  di  Usaha  Perasuransian.  Yang  pertama,  adalah  penyediaan  jasa  sebagai pialang  asuransi  berbasis  teknologi  dimana  konsumen  dapat  mencari perusahaan asuransi  yang  sesuai  dengan kriteria  yang  diinginkan,  dengan  cara melalui  perhitungan  premi  yang  harus  dibayarkan  dengan  hal-hal  yang ditanggung oleh asuransi berikut syarat dan ketentuan lainnya yang seluruhnya dilakukan  oleh  perusahaan Fintech .  Kedua,  perusahaan Fintech yang menyediakan jasa layanan agen asuransi.
3. e-Trading
Perusahaan Fintech yang  bergerak  di  bidang  ini  memberikan  jasa  untuk mengelola  investasi  penggunanya  seperti  perusahaan  manajemen  investasi konvensional. Selain itu perusahaan Fintech memberikan informasi berupa data dan analisis dari instrumen pasar modal yang diperjualbelikan.
d) Market Provisioning
Jasa  keuangan  dari  pelaku  usaha Fintech yang  ditempatkan  pada  kategori keempat ini adalah portal perbandingan finansial dan/atau asuransi.
Model  bisnis Fintech yang  condong  mereplikasi  model  bisnis  lembaga keuangan  formal,  khususnya  perbankan,  (Bank  Indonesia,  2016)  menimbulkan pertanyaan  besar  mengenai  posisi Fintech dalam  sistem  keuangan.  Pertanyaan besar  yang  muncul  berikutnya  adalah  perihal  keberadaan Fintech yang  menjadi sebuah  pengganti  atau  justru  menjadi  pendukung  dari  lembaga  keuangan  formal yang  telah  ada  ( disrupter  vs  enabler ).  Hasil  diskusi  Kemenkominfo  dengan  para pelaku  perbankan  dan  perusahaan Fintech yang  dilaksanakan  pada  10  Mei  2016 menyatakan  bahwa  perbankan  memandang  bahwa Fintech perlu  diatur  agar memiliki level  playing  field yang  setara  dengan  bank,  sementara  itu  pelaku Fintech juga  menyatakan  pernyataan  serupa  agar  diatur  secara  khusus  guna membangun  kepercayaan  konsumen.  Adapun  secara  rinci  poin-poin  hasil Focus Group Discussion (FGD) tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bank  yang  bergerak  di  bidang  micro  lending  cenderung  keberatan  dengan keberadaan Fintech karena berpotensi mereput segmen pasar; besarnya potensi sunk cost;
b. Bank yang bergerak di bidang corporate lending cenderung kooperatif dengan keberadaan Fintech ;
c. Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  seluruh  responden  (bank)  beranggapan bahwa Fintech perlu diregulasi agar memiliki level playing field yang sama;
d. Di  sisi  lain,  para  Pelaku  Industri Fintech juga  ingin  diregulasi  oleh  otoritas berwenang guna membangun trust di masyarakat.
2. Perkembangan Fintech P2P Lending dalam Inklusi Keuangan
Tingkat unbanked di  Indonesia  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat kepemilikan  alat  komunikasi  seperti smartphone (Kementrian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Indonesia hanya memiliki 36% pemilik akun bank, 27% yang memiliki simpanan formal, dan 13% yang memiliki pinjaman formal pada tahun 2014 (Bank, 2022). Hal ini yang membuat financial technology ( Fintech ) ini muncul sebagai suatu solusi. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang membutuhkan  kantor  secara  fisik,  menggunakan  sistem face  to  face yang  yang berbasis  dokumen  fisik, Fintech dapat  menjangkau  masyarakat  sampai  ke  wilayah kepulauan  dan  perbatasan  tanpa  membutuhkan  kantor  fisik  dan  seluruh  kegiatan dilakukan melalui smartphone atau komputer secara paperless .
Hal  ini  merupakan  suatu  revolusi  dalam  industri  keuangan  dimana  banyaknya ragam  bentuk  dari  teknologi  keuangan  ini  diantaranya  adalah  sebagai  bentuk pembiayaan,  alat  pembayaran, P2P  Lending ,  bahkan  dapat  digunakan  sebagai pembanding  untuk  dalam  kemampuan  bank.  Hingga  Oktober  2020,  akumulasi penyaluran pinjaman Fintech P2P Lending telah mencapai Rp137,66 triliun, dengan outstanding Rp13,24  triliun  dan  penyaluran  pinjaman  baru  Rp56,16  triliun (Rahardyan,  2022).  Terdapat  155  perusahaan Fintech  P2P  Lending yang  terdaftar atau memiliki izin beroperasi dari OJK ((OJK), 2020).
Fintech  P2P  Lending merupakan  sebuah  inovasi  dibidang  keuangan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  berbasis  internet  yang  dapat  memperluas  akses masyarakat  ke  pada  pembiayaan,  baik  sebagai  pemberi  pinjaman  maupun  sebagai penerima  pinjaman.  Selain  sebagai  layanan  pembiayaan  alternatif, Fintech  P2P Lending juga  menggunakan  dan  mengembangkan credit  scoring yang  inovatif berbasis  teknologi  informasi  sebagai  alat  bantu  memilih  calon  penerima  pinjaman, seperti big  data  analytic,  aggregator,  robo  advisor, atau blockchain .  Selama  ini usaha UMKM dan masyarakat pada umumnya hanya dapat memperoleh pembiayaan dari  lembaga  keuangan  konvensional  seperti  bank.  Namun  persyaratan  untuk mendapatkan pinjaman di bank sangat ketat sehingga sering kali usaha UMKM dan masyarakat  yang  pada  dasarnya  layak  mendapatkan  pembiayaan  berakhir  ditolak permohonannya  karena tidak  dapat memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan.  Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh Fintech P2P Lending , dapat menjadikan Fintech P2P Lending sebagai solusi bagi inklusi keuangan perekonomian Indonesia.
3. Urgensi Regulasi Fintech P2P Lending di Indonesia
Kendatipun  belum  diatur  secara  khusus,  namun  kegiatan  usaha Fintech dapat dikategorikan  ke  dalam framework pengaturan,  perizinan,  dan  pengawasan  yang sudah  ada  saat  ini.  Pada  bidang Payments,  Clearing,  and  Settlements , framework peraturan yang sudah mengikat kepada Fintech antara lain adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Regulatory Framework Fintech di Bidang Payment, Clearing, and Settlements Instrumen Infrastruktur Kelembagaan Peraturan Uang Elektronik Dompet Elektronik Cryptocurrency Payment Gateway Pengiriman Uang Internet/ Mobile Based Perlu Izin BI PBI Uang Elektronik PBI PPTP UU Transfer Dana
Sumber : Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayara, Bank Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  pada  28  Desember  2016,  dimana  Peraturan  OJK  tersebut dibentuk  sebagai  dasar  untuk  dapat  mengembangkan  industri  keuangan  yang diharapkan  akan  mendorong  tumbuhnya alternatif  pembiayaan  bagi  masyarakat  dan hal  ini  dalam  segi  pembiayaan  hanya  sebagian  kecil  dalam  bagian  pelaksanaan  di dalam  keuangan  inklusif.  Pemerintah  Indonesia  dalam  mewujudkan  Visi  Ekonomi Digital  Pemerintah  Indonesia  dalam E-Government dan E-Commerce melalui mekanisme Fintech masih  memiliki  kekurangan  dalam  segi  regulasi  yang  perlu diatur  sehingga  hal  ini  perlu  dimaksimalkan  maupun  disesuaikan  sejumlah  regulasi dengan keperluan masa kini agar dapat mendukung kinerja dari Fintech tersebut.
Undang-Undang  Perbankan  yang  ada  saat  ini  belum  memiliki  pengaturan mengenai  layanan  akses  keuangan  digital,  sehingga  diperlukan  pembaharuan  di dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  sektor  perbankan  dan lembaga  keuangan  nonperbankan  lainnya.  Perlunya  pembaharuan  dalam  instrumen hukum  tersebut  juga  harus  mengatur  performa  dari  suatu  lembaga  keuangan  baik yang  berada  di  sektor  perbankan  dan  sektor  non-perbankan.  Ketentuan  yang  perlu diatur tentunya ditujukan agar fungsi intermediasi yang dilakukan lembaga keuangan tersebut  berjalan  dengan  lancar.  Lancar  tidaknya cash  flow maupun  alokasi  kredit tergantung  dari  efisiensi  monitoring  bank  tersebut  dan  pengembangan  atas kemuktahiran atau inovasi dari produk finansial (Boot & Thakor, 1997).
Peran  serta  bank  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  intermediasi  di masyarakat beserta Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam hal menjaga stabilitas moneter dan arus nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  keuangan.  Sistem  Perbankan  yang merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem moneter juga menjadi tolak ukur dari kestabilan perekonomian yang di suatu negara serta maju mundur suatu negara, untuk  itu  diperlukan  sikap  kehati-hatian  dalam  menjaga  sistem  perbankan  (Zaini  & SH,  2012).  Peran  serta  perekonomian  di sektor  riil  dan  kesehatan  sektor  perbankan juga  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  tersebut  untuk  dapat  membantu pembangunan perekonomian.
Dengan  adanya  pengawasan  terhadap  industri  perbankan,  maka  kemungkinan untuk  bank  menjadi  tidak  sehat  maka  akan  kecil  sehingga  akan  memperkecil
kemungkinan  untuk  berdampak  sistemik  dan  mempengaruhi  sektor  jasa  keuangan dan perekonomian secara luas. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas  mengenai Fintech di  Indonesia.  Sebagai  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  yang juga memegang peranan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia diperlukan adanya  regulasi  setara  undang-undang  yang  mengatur  mengenai Fintech sehingga tercapai kesamaan level playing field antara lembaga keuangan konvensional dengan Fintech .
Di Indonesia, regulasi Fintech P2P Lending mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  No.77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SEOJK) No.18/2017  tentang  Tata  Kelola  dan  Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  melihat  adanya  urgensi  dibentuknya  payung  hukum  bagi Fintech P2P  Lending melihat  semakin  menjamurnya  pengguna  layanan Fintech  P2P Lending . Selain itu, sebagai perusahaan yang memberikan perlayanan jasa keuangan, Fintech  P2P  Lending masuk  dalam  lingkup  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).
Perusahaan Fintech  P2P  Lending dinyatakan  sebagai  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  yang  badan  hukumnya  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  atau  Koperasi. POJK  No.77/POJK.01/2016  secara  tegas  membatasi  kegiatan  usaha Fintech  P2P Lending menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dari  pihak  Pemberi  Pinjaman  kepada  pihak Penerima  Pinjaman  yang  sumber  dananya  berasal  dari  pihak  Pemberi  Pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan Fintech P2P Lending dapat bekerja sama dengan  penyelenggara  layanan  jasa  keuangan  berbasis  teknologi  informasi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan Fintech P2P  Lending diwajibkan  untuk  mengajukan  pendaftaran  dan perizinan  kepada  OJK  sebelum  memulai  kegiatan  usaha.  Dengan  demikian  OJK hanya  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan Fintech  P2P  Lending yang  telah  terdaftar.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kekosongan  hukum  yang berpotensi  merugikan  masyarakat  terkait  oknum  perusahaan Fintech  P2P  Lending illegal,  di  mana  tidak  ada  aturan  hukum  yang  jelas  mengenai  sanksi  yang  dapat dikenakan dan perlindungan bagi nasabah yang menjadi korban. Untuk itu diperlukan regulasi  setingkat  undang-undang  untuk  mengawasi  layanan Fintech  P2P  Lending untuk  mengatur  penanganan  yang  terkait  dengan  penyalagunaan  dan  menjamin kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yakni  konsumen  dan  pelaku  usaha Fintech  P2P Lending itu sendiri.
Fintech  P2P  Lending illegal  merupakan  salah  satu  kasus  yang  marak  terjadi seiring  dengan  semakin  berkembangnya  perusahaan P2P  Lending. Tercatat  pada September  2020,  Satgas  Waspada  Investasi  kembali  menemukan  126 Fintech  P2P Lending illegal (Idhom, 2022). Temuan ini menambah catatan panjang Fintech ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018. Sejauh ini  regulasi
terkait Fintech hanya diatur dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  dan  peraturan  turunannya  yang  berbentuk  Surat Edaran  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SEPOJK)  dan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  (SEBI).  Namun  peraturan-peraturan  ini  masih  berupa beleid yang  tidak setara  dengan  undang-undang,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  sanksi  pidana khususnya  untuk Fintech  P2P  Lending illegal.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi Fintech  P2P  Lending illegal  adalah  dengan  melakukan  pemblokiran melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai
Fintech . Regulasi yang jelas mengani Fintech P2P Lending menjadi suatu hal yang urgen,  mengingat Fintech memegang  peranan  yang  cukup  besar  bagi  pertumbuhan ekonomi  dan  inklusi  keuangan  di  Indonesia.  Dengan  adanya  undang-undang  yang mengatur  menganai Fintech maka  akan  tercapai  keseimbangan  level  playing  field dengan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan yang akan meningkatkan trust dari masyarakat terhadap perusahaan Fintech.

## Kesimpulan
Perkembangan  pesat  industri Fintech di  Indonesia  disertai  juga  dengan  maraknya entitas Fintech illegal.  Namun,  perkembangan  industri Fintech ini  tidak  diimbangi dengan  pembentukan  regulasi  sebagai  payung  hukum.  Regulasi  terkait Fintech hanya diatur  dalam  bentuk  POJK,  PBI  dan  peraturan  turunannya.  Kewenangan  pengawasan Fintech di  Indonesia  masih  bersifat sub  sectoral ,  di  mana Fintech yag  terkait  sistem pembayaran berada dalam pengawasan BI sedangkan Fintech yang tidak terkait sistem pembayaran berada dalam pengawasan OJK. Pengenaan sanksi berupa pencabutan izin usaha  dipandang  kurang  memberikan  efek  jera  bagi  entitas Fintech illegal.  Perlu dibentuk  regulasi  setingkat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  sanksi  pidana terhadap penyalahgunaan pelayanan Fintech .
Melalui  pembentukan  regulasi  mengenai Fintech ,  diharapkan  dapat  tercapai kepastian  hukum  dan  perlindungan  baik  bagi  nasabah  maupun  pelaku  usaha Fintech . Sehingga  pertumbuhan Fintech semakin  sehat  dan  dapat  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  digital  di  Indonesia.  Regulasi  mengenai Fintech yang  bersifat  sub-sektoral tidak  dapat  memberikan  payung  hukum bagi  layanan Fintech di  Indonesia,  mengingat terdapat  beragamnya  produk Fintech yang  ada,  dimana  produk-produk  tersebut  saling beririsan  satu  dengan  yang  lainnya.  Untuk  itu  terdapat  urgensi  pembentukan  regulasi setingkat undang-undang yang mengatur mengenai Fintech P2P Lending di Indonesia. Alangkah  baiknya  regulasi  tersebut  mengatur  mengenai  mekanisme Fintech P2P Lending dan sanksi yang tegas terhadap entitas Fintech P2P Lending illegal. Selain itu perlu  diatur  juga  mengenai  penetapan  bunga  pinjaman, jangka  waktu  peminjaman  dan sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran Fintech P2P  Lending untuk  menjamin  kepastian hukum bagi para pihak.

## BIBLIOGRAFI
(BI),  Bank  Indonesia.  (2016).  Siaran  Pers  BI:  Gubernur  BI  Resmikan  Bank  Indonesia Fintech  Office  (disampaikan  pada  siaran  pers  no  18/92/DKom  pada  tanggal  14 November 2016)”. Retrieved from www.bi.go.id website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/siaran-pers
(OJK),  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016).  “Siaran  Pers  OJK  Siapkan  Aturan Pengembangan  Financial  Technology  (disampaikan  pada  Siaran  Pers  Nomor:  99 SP/DKNS/OJK/10/2016,  Jakarta,  6  Oktober  2016).”  Retrieved  from www.ojk.go.id website:
https://www.ojk.go.id/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ojk. go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers OJK- Siapkan-Aturan-Pengembangan-Financial-Technology/SIARAN-PERS- FINTECH.pdf
(OJK),  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020).  “Statistik  Fintech  Lending  Periode  Oktober 2020.” Retrieved from https://www.ojk.go.id website:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/Fintech/Pages/Statistik- Fintech-Lending-Periode-Oktober-2020.aspx
Bank,  The  World.  (2022).  “Financial  Inclusion  Data  /  Global  Findex,  Indonesia,.” Retrieved from http://datatopics.worldbank.org:
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/indonesia
Boot,  Arnoud  W.  A.,  &  Thakor,  Anjan  V.  (1997).  Financial  system  architecture. The Review of Financial Studies , 10 (3), 693–733.
Broom, Dominic. (2015). Innovation in payments: The future is fintech. BNY Mellon .
Hanifah,  Rokhmatun,  Prayoga,  Gadang,  Sabrina,  Ruhil  Anadiah,  &  Kharisma,  Dona Budi.  (2021).  Tantangan  Hukum  Peer  To  Peer  Lending  dalam  Mendorong Pertumbuhan  Industri  Financial  Technology. Pandecta  Research  Law  Journal , 16 (2), 195–205.
Idhom, Addi M. (2022). “Data Fintech Ilegal Terbaru Temuan Satgas-OJK: Update 25 Sept 2020.”
Indonesia,  Bank.  (2016).  Financial  Technology  (FinTech)“Analisa  Peluang  Indonesia dalam  Era  Ekonomi  Digital  dari  Aspek  Infrastruktur,  Teknologi,  SDM,  dan Regulasi  Penyelenggara  dan  Pendukung  Jasa  Sistem  Pembayaran. Temu  Ilmiah Nasional Peneliti , 1–31.
Indonesia,  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik.  (2022).  “Indonesia Raksasa  Teknologi  Asia.”  Retrieved  from  https://www.kominfo.go.id  website: https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologidigital- asia/0/sorotan_media
Mahmud Marzuki, Peter. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media , 55 .
Novita,  Windy  Sonya,  &  Imanullah,  Moch  Najib.  (2020).  Aspek  Hukum  Peer  to  Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). Jurnal Privat Law , 8 (1), 151–157.
Rahardyan,  Aziz.  (2022).  “Ini  7  Poin  Regulasi  Baru  Buat  Fintech  P2P  Lending,.” Retrieved  from  Finansial  Bisnis.com  website:  Ini  7  Poin  Regulasi  Baru  Buat Fintech P2P Lending - Finansial Bisnis.com
Soekanto, Soerjono. (1985). Teori yang murni tentang hukum . Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  (2006). Pengantar  penelitian  hukum .  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).
Zaini,  Zulfi  Diane,  &  SH,  M.  H.  (2012).  Implementasi  Hukum  Pembangunan  Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia. Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan , 43.

## Copyright holder:
Sandra Angela Jeane Ester Berman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: