## Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik
Nada I Asmani Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universias Negeri Surabaya Email : nada.19014@mhs.unesa.ac.id
Agus Machfud Fauzi Universias Negeri Surabaya Email : agusmfauzi@unesa.ac.id

## Abstract
The  Omnibus  Law,  which  has  been  valid  and  has  become  a  regulation  in  the  constitution  in Indonesia,  has  experienced  many  new  things  in  the  process  and  has  not  opened  up  the  flow  of democracy  from  the  people.  There  were  several  articles  that  were  changed,  especially  regarding employment  which  eventually  got  rejected  in  society.  Workers  as  subjects  who  are  bound  by  the Omnibus Law are also involved in demonstrations and expect a change to the law. In terms of legal sociology, social revolution, as the answer desired by modern society today, will never occur because it is hampered by social mobility through the decomposition of the new labor force and middle class. Articles  that  have  the  potential  to  become  a  legality  tool  for  suppressing  human  rights  and discriminating  against  workers  against  employees  must  be  further  guarded  by  academics  so  that practices of abuse of the rules in the Omnibus Law will not occur.
Keywords : Omnibus Law; rejection; demonstration; social revolution;

## Abstrak
Omnibus  Law  yang  sudah  sah  dan  menjadi  peraturan  dalam  konstitusi  di  Indonesia  dalam prosesnya  mengalami  banyak  hal  baru  dan  tidak  membuka  arus  demokrasi  dari  masyarakat. Terdapat  beberapa  pasla  yang  diubah  terutama  tentang  ketenagakerjaan  yang  akhirnya mendapatkan penolakan di masyarakat. Pekerja sebagai subjek yang terikat Omnibus Law juga terlibat dalam aksi demonstrasi dan mengharapkan sebuah perubahan undang-undang. Dari sisi sosiologi  hukum,  revolusi  sosial,  sebagai  jawaban  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  modern dewasa  ini  tidak  akan  pernah  terjadi  karena  dihambat  oleh  adanya  mobilitas  sosial  melalui dekomposisi  tenaga  kerja  dan  kelas  menengah  baru.  Pasal-pasal  yang  berpotensi  menjadi  alat legalitas untuk melakukan penindasan HAM dan diskriminasi perusahaan terhadap pekerja harus dikawal lebih lanjut oleh akademisi sehingga praktek-praktek penyalahgunaan peraturan dalam Omnibus Law tidak akan terjadi.
Kata Kunci : Omnibus Law; penolakan; demontsrasi; revolusi sosial ;

## PENDAHULUAN
RUU  Cipta  Kerja  sebenarnya  sudah  sempat  disinggung  Jokowi  pada  akhir  2019 dalam pidatonya yang memuat rencana mengadakan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  untuk  segera  menerbitkan  Undang-Undang  (UU),  sekaligus  merevisi puluhan  UU  yang  disebutnya  sebagai  Omnibus  Law. 1 Omnibus  Law  lahir  sebagai perbaikan berbagai sektor indikator prioritas sehingga dapat bertindak untuk mengambil keputusan secara cepat. Sebelumnya, pada peraturan regulasi yang berisi sekitar 42 ribu aturan  yang  meliputi  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Menteri  hingga  Peraturan  Gubernur,  Walikota  dan  Bupati  di  daerah  dinilai memperlambat pengambilan keputusan oleh pemerintah dan ada yang bertentangan 2 .
Pemerintah dalam penyusunan Omnibus Law seperti memutuskan sebuah kebijakan reformasi  regulasi.  Sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  manusia, Omnibus  Law  seolah  menjadi  jalan  pintas  untuk  mengatur  karena  terdapat  sentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat. Sentralisasi ini diharapkan untuk mewujudkan simplikasi perizinan dan peraturan melalui satu produk hukum.
Undang-Undang ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2020 sebagai RUU 3 . RUU Cipta kerja ini sudah sah menjadi UU pada rapat paripurna 5 Oktober  2020 4 .  Perundang-undangan  memiliki  definisi  sebagai  peraturan  tertulis  yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5 Diperlukan adanya citra ideal serta objektifitas pejabat legislatif  untuk  melahirkan  sebuah  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Peraturan  yang tidak tumpang tindih dan dapat disusun berdasarkan ukuran prioritas yang tepat sehingga legitimasi  pemerintah  dalam  menyusun  dan  mengesahkan  suatu  produk  hukum konttitusional dapat tercapai.
1 Kompas.com. ”Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019 - 2024”,  https://jeo.kompas.com/naskah -lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode- 2019-2024, diakses 21 November 2020.
2 Agustiyanti,  “Jokowi  Sebut  42  Ri bu  Aturan  Hambat  RI  Ikuti  Perubahan  Global, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan- hambat-ri-ikuti-perubahan-global, diakses pada 21 November 2020.
3 Kompas.com. “Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?”,
https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus- law?page=all, diakses 21 November 2020.
4 Tirto.i d.  “ Kronologi  Omnibus  Law  Disahkan  hingga  Jokowi  Terima  UU  Cipta  Kerja ”, https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM,  diakses  21 November 2020.
5 Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Pearturan Perundang-Undangan.
Omnibus  Law  terdiri  dari  ratusan  hingga  ribuan  halaman  untuk  melepaskan tumpang  tindih  peraturan.  Untuk  pertama  kalinya,  pemerintah  berkiblat  dari  tradisi hukum common law , berbeda dengan hukum peurndang-undangan lainnya yang mengikuti tradisi civil law. Perubahan metode yang diterapkan oleh legislatif dalam penyesunannya ini lantas mendapatkan tentangan dari masyarakat. Sampai saat ini, Omnibus Law masih menjadi  isu  yang  belum  terselesaikan  walaupun  sudah  sah  menjadi  sebuah  Undang- Undang.
Delapan hari setelah pengesahan RUU, terjadi protes besar oleh masyarakat yang menentang Omnibus Law setidaknya di 18 Provinsi di Indonesia. Tidak terkecuali aliansi akademisi yang turut menolak UU tersebut. berdasarkan kajian akademisi lintas disiplin ilmu dan kampus, UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dan materiil, mengancam hak asasi manusia, sendi kehidupan berbangsa dan negara. 6 Prosedur dan materi UU Cipta kerja dinilai memainkan logika hukum dan memanipulasi prosedur demokrasi. Alhasil, Kekerasan dan keganjalan banyak terjadi pada saat aksi demonstrasi terjadi di kota-kota besar,  termasuk  anarkisme  dan  perusakan  fasilitas  umum  kerap  terjadi.  Banyak  sekali aliansi  yang  bergabung  dalam  demonstrasi  di  masing-masing  daerah,  termasuk  aliansi buruh.  Selama  itu  juga  muncul  empat  versi  draf  UU  Cipta  Kerja  yang  masing-masing setebal 905 halaman (5 Oktober); 1.052 halaman (9 Oktober); 1.035 halaman (12 Oktober); 812  halaman  (12  Oktober  malam).  Draf  setebal  812  halaman  yang  beredar  pada  12 Oktober malam tersebut diakui sebagai draf final dari Omnibus Law 7 .
Melihat  hal  itu,  Omnibus  Law  sebagai  produk  hukum  baru  dari  pemerintahan Jokowi di periode kedua ini perlu dikaji lebih dalam karena sebuah Undang-Undang yang sudah  sah  namun  masih  mendapatkan  pertentangan  dari  masyarakat  membuktikan sebuah  rakyat  yang  krisis  kepercayaan  dan  kurangnya  legitimasi  pemerintah  dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai versi draf perundang-undangan yang tersebar di masyarakat bisa saja mengurangi kredibilitas kinerja dari pejabat legislatif negara. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tentunya undang-undang yang sudah sah dan rampung pengerjaannya dianggap masih belum selesai sebelum konflik antar rakyat dan pemerintah terselesaikan.  Berdasarkan  hal  ini,  penelitian  ini  mempunyai  batasan-batasan  masalah yaitu  bagaimana  penolakan  Omnibus  Law  ini  dipandang  dari  sisi  sosiologi  hukum?
6 Aji  Rosenno,  “Aliansi  Akademisi  Dukung  Demo  Tolak  Omnibus  Law,  Sebab...”, https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo-tolak-omnibus-law- sebab/full&view=ok , diakses pada 23 November 2020.
7 Tirto.id, Loc. Cit.
Bagaimana penolakan-penolakan yang terjadi dapat melahirkan sebuah revolusi sosial jika dipandang dengan teori konflik?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dan observasi. Data-data diambil dan  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dengan  menganalisa  data  ppimer  maupun sekunder  yang  tersedia  sebagai  penguat.  Data  primer  yaitu  kaidah  atau  norma  dasar, termasuk peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu literatur, artikel jurnal, dan  hasil  penelitian  relevan.  Analisa  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  dalam pembahasan terhadap batasan masalah dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Jika ditarik ke belakang, Omnibus Law bukanlah produk hukum yang baru muncul di Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika ditarik garis kebelakang, pada 1994, Indonesia tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean atau Asean Free Trade Area yang  mempermudah  pertukarang  barang  masuk  dan  keluar  negeri  selingkung  ASEAN. Program  ini  bertujuan  untuk  mempertahankan  kepentingan  ekonomi  antar  perusahaan multinasional atau transnasional yang tergabung dalam blok-blok ekonomi tertentu. Asean Free  Trade  Area atau  AFTA  merupakan  kesepakatan  antar  negara  ASEAN  untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan  regional  ASEAN.  Adanya  AFTA  dapat  mengurangi  dan  menghapuskan  tarif perdagangan di Asean menjadi 0% dengan harapan menciptakan intergritas ekonomi yang lebih nyata melalui Asean Economic Community (AEC) yang ditargetkan tercapai pada 2015 dengan free flow of goods sebagai salah satu elemen pembentuk basis produksi regional dan pasar tunggal 8 .
Indonesia  saat  itu  sempat  berjejer  dengan  Jepang,  Korea  Selatan,  Taiwan,  dan disebut sebagai macam Asia oleh Bank Dunia. Kemudian pada tahun 1997, terdapat krisis finansial global yang mendera seluruh negara di dunia. Krisis ini juga meruntuhkan orde baru sehingga Indonesia menyurut dan turun pada negara dengan tingkat ekonomi yang buruk. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan dan penerusan roda  kinerja  pemerintahan  dilanjutkan  karena  saling  terkait  dengan  hasil  kinerja pemerintahan sebelumnya.
8 Sukmana,  S.  (2019).  Perjanjian  Negara-Negara  Asean  Dalam  Pembentukan  Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area). Pakuan Law Review, 5(2).
Dampak  pasar  bebas  bagi  Indonesia  sangat  terasa.  Sektor-sektor  berpeluang  yang dimiliki Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 adalah Sumber Daya Alam  (SDA),  Informasi  Teknologi,  dan  Ekonomi  Kreatif 9 .  Peluang  tersebut  juga membawa beberapa hal untuk diantisipasi, diantaranya: 1) potensi Indonesia yang hanya sekedar  pemasok  energi  dan  bahan  baku  industrialisasi  kawasan  ASEAN  sehingga menimbulkan  defisit  neraca  perdagangan  barang  Indonesia,  2)  memperluas  defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang, 3) besarnya aliran tenaga kerja dan kurangnya kesiapan strategi akibat arus Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 4) arus keluar masuk investasi kedalam dan keluar ASEAN. Oleh karena itu, peningkatan daya saing produk Indonesia dinilai perlu sebelum ikut bertarung dalam arus perekonomian MEA ini.
Audrey  O’Brien  dan  Marc  Bosc  mengambil  definisi  Omnibus  Law  sebagai  RUU yang  berupaya  mengubah,  mencabut,  atau  memberlakukan  ebebrapa  ketentuan  dalam berbagai UU. 10 Kemudian Audre O’Brien menyatakan bahwa beberapa amandemen UU dilakukan  melalui  satu  UU  dalam  rangka  memfasilitasi  satu  kebijakan  tertentu  yang diambil  oleh  negara. 11 Maria  Farida,  memaknai  Omnibus  Law  sebagai  satu  UU  (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk  langkah  penyederhanaan  dari  berbagai  UU  yang  masih  berlaku. 12 Menurutnya, omnibus law tidak tepat jika disamakan dnegan berbagai UU Payung (raamweet, basiswet, moederwet) yaitu UU yang merupakan induk dari UU lain sehingga kedudukannya lebih tinggi  dari  UU  turunannya  karena  UU  Payung  inilah  yang  melimpahkan  erbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada UU lain. 13 A Ahsin Thohari, menyatakan bahwa  teknik  pembentukan  UU  secara  terpadu  (omnibus  law-making  technique) memungkinkan satu RUU terpadu yang berisi perubahan atau penggantian beberapa UU sekaligus  diajukan  ke  parlemen  untuk  mendapat  persetujuan  dalam  satu  kesmepatan pnegambilan keputusan. 14
UU  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law  ini  berpotensi  melahirkan  praktek  korupsi karena  terdapat  sentralisasi  pemusatan  kekuasaan  pada  presiden  sebagai  pemegang kewenangan  tertinggi.  Perbedaan  teknik  penyusunan  menyebabkan  substansi  yang
9 Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Jurnal: Info Singkat, 6.
10 Audrey O’Brie n & Marc Bosc, eds, House of Commons Procedure and Practice , 2nd ed (Cow- ansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724.
11 Ibid.
12 Maria Farida Indrati, ” Omnibus Law ”, UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6 13 Ibid.
14 A Ahsin Thohari, Menakar ” Omnibus Law ”, Koran Sindo, 30 Oktober 2019.
diatur/dimuat dalam UU baru ini mengandung banyak materi/subyek/substansi berbeda bahkan  tidak  saling  terkait.  Berbeda  dengan  UU  lainnya  yang  memuat  satu subyek/substansi/materi tertentu dalam satu UU. Kemudian perubahan atau pencabutan UU yang sebelumnya menggunakan metode satu usulan perubahan UU mengubah atau mencabut  satu  UU  saja  tanpa  menguvah  substansi  lain  menjadi  tidak  berlaku.  Dalam Omnibus  law,  teknik  mengubah,  mencabut,  atau  memberlakukan  beberapa  ketentuan dalam berbagai UU hanya melalui satu usulan pembentukan UU kepada parlemen.
Omnibus  Law  juga memberikan ruang  bagi korporasi bersar  untuk  mengeluarkan kebijakan dan regulasi dengan izin pemerintah pusat terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber  Daya  Manusia  di  semua  lini.  Sektor  kebijakan  yang  diatur  sampai  kepada pertambangan dan industri ekstraktif dan manufaktur, seperti pabrik, jasa, dll. Selain itu, besar  ruang  bagi  korporasi  dan/atau  perusahaan  besar  untuk  mengembangkan  modal secara masif.
A  Gluck,  A  J  O’Connell  dan  R  Po  mengatakan  bahwa  omnibus  law  dapat mengakomodasi  banyak  pemangku  kepentingan  di  parlemen. (....What  unites  omnibus vehicles in both branches is their length, complexity, and the way in which they often bring together multiple congressional and administratives stake holder) 15
Sesuai dengan namanya yaitu UU Cipta Kerja, menurut UU Pasal 1 ayat (1) tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa:
“Cipta  Kerja  adalah  upaya  penciptaan  kerja  melalui  usaha  kemudahan, perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kemudahan  berusaha,  dan  investasi  Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.” 16
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan empat tiga krusial dalam Omnibus Law yang dituntut oleh rakyat, terutama yang bekerja sebagai buruh. diantaranya adalah:
1. Hubungan kerja PKWT/ Pekerja kontrak
Sebelum  adanya  Omnibus  Law,  waktu  maksimal  dibatasi  sepanjang  lima  tahun. Pada Omnibus Law pasal dikatakan bahwa jangka waktu tergantung dari perjanjian kerja yang dihadapi Pekerja Kontrak. Dibutuhkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan untuk  menentukan  jangka  waktu  kontrak  kerja.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan terdapat perusahaan  yang mengontrak  pekerja  lebih lama  dari waktu  yang sepantasnya dan  seharusnya.  Implikasi  resiko  tidak  mendapatkan  pesangon  PHK  dan  pengakhiran
16 Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1)
hubungan kerja dengan  mudah dapat dan  sah dilakukan oleh perusahaan dengan  tidak memperpanjang kontrak. Semuanya tergantung prinsip perusahaan untuk merekrut dan memecat  pekerja  kontrak. Selain  itu, menurut  Menteri Ketenagakerjaan,  Ida Fauziyah, UU  Cipta  Kerja  meski  telah  disahkan  kendati  belum  dapat  diimplementasikan  karena harus menantikan PP sebagai turunannya, terutama terkait pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun  2003  yang  secara  eksplisit  mengatur  PKWT  yang  dihapuskan  dalam  Omnibus Law. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 59 ayat (1) dalam UU Nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai  dalam  waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan  yang  diperkirakan  penyelesaiannya  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambaha n yang masih dalam percobaan atau penjajakan” 17
UU tersebut sebelumnya mengatur Kontrak Kerja perjanjian PKWT dengan durasi waktu paling lama tiga tahun, seteah itu diwajibkan mengangkat pekerja atau karyawan sebagai karyawan tetap setelah masa 3 tahun itu berlalu.
Batas  waktu  kerja  maksimal  seseorang  yang  berstatus  pekerja  kontrak  yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal  59  dihapus  pada  Omnibus  Law. 18 Hal  ini  menyebabkan  potensi  bagi  perusahaan untuk  memberikan  perlakuan  tidak  adil,  perlindungan  tidak  memadai  yang  meliputi urusan pensiun dan cuti tahunan 12 selama 12 hari bagi pekerja dibawah stau tahun dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 78 ayat (1) tertulis sebagai berikut:
“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1)
18 Putsanra  Dipna,  “Isi  Omnibus  Law  Terbaru:  Download  Draft  UU  Cipta  Kerja  PDF”, https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-pdf-f5z2, diakses pada 24 November 2020.
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.” 19
Peraturan  ini  sebelumnya  dalam  Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan, disebutkan tentang batas maksimal waktu lembur dari tiga jam per hari dan memiliki batas wkatu 14 jam.

## 2. Kemudahan melakukan PHK
Dalam  Omnibus  Law  pada  UU  Ciptaker,  diatur  beberapa  alasan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi. Dalam naskah Omnibus law UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) ditulis sebagai berikut:
“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
b. perusahaan melakukan efisiensi;
.......” 20
Hal ini berarti perusahaan dapat memotong 25 pekerja dari populasi total 100 pekerja secara  permanen.  Pekerja  dapat terkena  Pemutusan Hubungan Kontrak  jika melanggar norma dari perjanjian kerja atau disebut dengan istilah PHK Disipliner. Sebelum Omnibus Law, pekerja yang melanggar norma tidak langsung diberi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, namun dikenai (Surat Pernyataan) SP terlebih dahulu. Adanya Omnibus Law pasal 154A  memberi  jalan  legal  untuk  perusahaan  dapat  memecat  dan  memberhentikan pekerjanya tanpa ada seleksi pelanggaran sedang, berat, dan ringan terlebih dahulu. Hal ini yang menjadikan easy to fire (tindakan mudah untuk memecat).
3. Pesangon
Dalam omnibus law, pasal tentang pesangon tertulis di pasal 156. Kemudian, pada pasal 157 UU Ciptaker Pasal 157 ayat (4) ditulis sebagai berikut:
“Dalam  hal  upah sebulan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  lebih  rendah  dari upah  minimum  maka  upah  yang  menjadi  dasar  perhitungan  pesangon  adalah  upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan.” 21
Sebelum adanya Omnibus Law, pekerja yang di Putus Hubungan Kontrak diberikan pesangon minimal satu kali dalam masa kerja satu tahun. Dalam Omnibus Law kemudian diganti  dengan  kalimat  ‘Paling  Banyak’  tanpa  tingkat  minimum.  Peraturan  upah
19 Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 78 Ayat (1)
20 Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1)
21 Undang-Undang Cipta Kerja pasal 157 ayat (4)
minimum  tidak  dpat  diterapkan  pada  usaha  kecil  dan  mikro,  dan  kenaikannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 22
Pengesahan  Omnibus  Law  menjadi  alarm  dan  batu  uji  bagi  rakyat  Indonesia. Perjalanan  pengesahan  dan  penyusunan  Omnibus  Law  dengan  tradisi  hukum  baru dikerjakan  tanpa  adanya  partisipasi  demokratif  dari  masyarakat  sehingga  mendapat tentangan dari seluruh lapisan dan elemen rakyat. Hal ini tentu menjadi fokus masalah yang banyak ditentang oleh masyarakat, terutama kalangan buruh, aktivis, dan mahasiswa Indonesia.
Sosiologi  hukum  yang  mempunyai  ruang  lingkup  meliputi  ideologi,  hukum  itu sendiri,  negara,  dan  individu  daam  memandang  kasus  ini  tidak  hanya  selesai  pada pengesahan  UU  Cipta  Kerja,  namun  juga  bagaimana  penerimaan  masyarakat. Keberadaan hukum bagi pemegang otoritas hukum semuanya diperuntukan bagi tujuan kemanusiaan karena manusia adalah subjek hukum pribadi/pribadi hukum (perzooniljk).
Perubahan baru dalam beberapa pasal omnibus law dinilai merugikan pekerja dan memiliki ancaman penindasan Hak Asasi Manusia. demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah  di  Indonesia  selama  pandemi  merupakan  indikasi  masyarakat  Indonesia  yang sadar hukum dan memperjuangakn hak dan kewajiban mereka. konflik antara pemerintah dan masyarakat ini sejalan dengan teori Marx dan antitesis Dahrendolf.
Marx  menyebutkan  bahwa  masyarakat  kapitalis  menggali  lubangnya  sendiri  dan akan runtuh dengan revolusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat proletar. Masyarakat proletar ini didefinisikans sebagai pekerja yang tidak memiliki kontrol dan akses terhadap alat-alat  produksi.  Dewasa  ini,  banyak  terjadi  demonstrasi  dan  usaha-usaha  untuk melakukan  sebuah  perubahan  atau  revolusi.namun  revolusi  dari  pekerja,  rakyat,  yang tidka memiliki akses terhadap alat produksi ini tidak akan pernah terjadi.
Hal ini karena pada perkembangannya dalam era post-kapitalisme, kepemilikan alat produksi dan kontrol terhadapnya mengalami pemisahan. Kepemilikan dari alat produksi tidak lagi terbatas, tetapi bisa dimiliki oleh siapa saja selama individu tersebut mempunyai modal. hal ini bisa idlihat dalam pasar saham dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa dibeli  oleh  masyarakat  umum.  Dividen  pemilik  saham  tergantung  dari  besarnya kepemilikan sahan pada perushaan itu.
Revolusi sosial yang diharapkan juga sulit terjadi karena adanya dekomposisi tenaga kerja. pekerja dewasa ini bersifat heterogen dan terdapat diferensiasi di dalamnya. Pekerja atau  buruh  dapat  terbag  menjadi  terdidik-tidak  terdidik,  memiliki  saha-tidak  memiliki
22 Putsanra Dipna, Loc.cit
saham. Hal ini bisa dilihat dari pendemo yang ikut dalam aksi demonstrasi. Banyaknya demonstran tidak sebanding dengan banyaknya angka tenaga kerja yang juga terikat oleh Omnibus Law. Maish terdapat kelompok pekerja yang tidak menghendaki untuk turun ke jalan dan menyuarakan pendapatnya. Hal ini membuktikan adanya diferensiasi pada kelas pekerja.
Dekomposisi  pekerja  juga  menghadirkan  kelas  menengah  baru.  Startifikasi masyarakat  dewasa  ini  tidak  kaku  seperti  pada  era  kapitalisme  awal.  Mobilitas  sosial terbuka dan siapa saja yang memenuhi syarat dapat menjadi kelas menengah baru. Syarat- syarat tersebut adalah modal dan menjadi tenaga kerja terdidik, dan mempunai soft-skill dan hard-skill yang memadai. Sering kita jumpai hal seperti ini dalam dalam contohnya peningkatan pangkat pada pekerjaan karena prestasi, atau kepemilikan sahamnya. Ketiga poin  dari  antitesis  Dahrendolf  terhadap  teori  Marx  seolah  dapat  menjelaskan  semua rangkaian  peristiwa  yang  terjadi  mengenai  Omnibus  Law  di  Indonesia.  Terdapat kemungkinan bahwa revolusi sosial pada masyarakat modern tidak akan pernah terjadi karena dihambat oleh adnaya mobilitas sosial melalui dekomposisi tenaga kerja dan kelas menengah baru.

## KESIMPULAN
Revolusi  sosial  sebagai  tuntutan  masyarakat  atas  penolakan  Omnibus  Law  yang sudah  disahkan  akan  sulit  diwujudkan  karena  perbedaan  kelas  dan  diferensiasi  pekerja pada  masyarakat  modern.  Pasal-pasal  yang  berpotensi  menjadi  alat  legalitas  untuk melakukan  penindasan  HAM  dan  diskriminasi  perusahaan  terhadap  pekerja  harus dikawal lebih lanjut oleh akademisi sehingga praktek-praktek penyalahgunaan peraturan dalam Omnibus Law tidak akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
A Ahsin Thohari, Menakar ” Omnibus Law ”, Koran Sindo, 30 Oktober 2019.
A  Gluck,  A  J  O’Connell  dan  R  Po, Unorthodox  lawmaking,  Unorthodox  Rulemaking , Columbia Law Review Vol. 115: 1789 (2015), p. 1803
Agustiyanti,  “Jokowi  Sebut  42  Ribu  Aturan  Hambat  RI  Ikuti  Perubahan  Global, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92- 250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global, diakses pada 21 November 2020.
Aji  Rosenno,  “Aliansi  Akademisi  Dukung  Demo  Tolak  Omnibus  Law,  Sebab...”, https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo- tolak-omnibus-law-sebab/full&view=ok , diakses pada 23 November 2020.
Audrey O’Brien & Marc Bosc, eds, House of Commons Procedure and Practice , 2nd ed (Cow- ansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724.
Kompas.com. “Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?”, https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu- cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all, diakses 21 November 2020.
Kompas.com. ”Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019- 2024”,  https://jeo.kompas.com/naskah -lengkap-pidato-presiden-joko- widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024, diakses 21 November 2020.
Maria Farida Indrati, ” Omnibus Law ”, UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6
Putsanra  Dipna,  “Isi  Omnibus  Law  Terbaru:  Download  Draft  UU  Cipta  Kerja  PDF”, https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-pdf- f5z2, diakses pada 24 November 2020.
Sukmana,  S.  (2019).  Perjanjian  Negara-Negara  Asean  Dalam  Pembentukan  Kawasan Perdagangan  Bebas  Asean  (Asean  Free  Trade  Area).  Pakuan  Law  Review, 5(2).
Tirto.id. “Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja”, https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu- cipta-kerja-f5YM, diakses 21 November 2020.
Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 78 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1) Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Jurnal: Info Singkat, 6.