EFEKTIVITAS FUNGSI MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN

## oleh :
Natasha Rastie Aulia Hj. Sri Pursetyowati 

## ABSTRAK
Banyaknya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif. Peran BP4 dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina para pihak agar mencapai rumah tangga yang rukun. Penelitian ini untuk mengetahui tentang efektivitas menggunakan mediasi dalam proses perceraian di Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Sukajadi kota Bandung dan mengetahui kekuatan hukum menggunakan mediasi dalam proses perceraian di Badan Penasihatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Sukajadi kota Bandung.Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan efektivitas BP4 kecamatan Sukajadi kota Bandung, serta kekuatan hukum dalam upaya mediasi melakukan proses perceraian di BP4 kemudian menganalisisnya berdasarkan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.Efektivitas di Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertempatkan di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, kurang efektif terutama pada upaya mediasi dalam proses perceraian. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bimbingan khususnya tentang perkawinan, hal yang membuatnya kurang efektif juga dikarenakan faktor biaya karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sangat disayangkan karena peran BP4 ini sangat berpengaruh kepada calon pengantin maupun yang sudah menikah guna untuk mencegah terjadinya perceraian.Kekuatan hukum dalam menggunakan mediasi di BP4 ini hanya sebatas perjanjian antara suami dan istri yang harus bertanda tangan diatas materai yang diketahui oleh KUA. Karena kegiatan mediasi ini hanya dibutuhkannya seorang mediator guna hanya untuk menasihati serta membimbing, para pihak yang berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan agar tidak sampainya pada perceraian dan harus ke Pengadilan Agama. Namun apabila perdamaian yang dilakukan para pihak batal, dan jika ingin menindaklanjutinya ke proses perceraian, BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan untuk Pengadilan Agama bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan upaya mediasi terlebih dahulu di BP4 setempat.
Kata kunci : Mediasi, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Perceraian
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
A. Pendahuluan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Keluarga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah akan terwujud manakala suami istri menjalankan kewajiban dan hak serta baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah sebagai akibat hukum yang lahir dan akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima suami atau istri ketika hak suami istri dalam perkawinan menjadi unsur fundamental yang menentukan tegak tindaknya suatu rumah tangga. 1)
Menurut Mahmoud Hoballah sebagaimana yang dikutip Syahrizal Abbas, dari beberapa penelitian ditemukan bahwa penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun hak dan kewajiban yang bersifat immaterial, dan yang kedua adalah masalah kematangan emosional suami istri. 2)
Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Perselisihan suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan penderitaan ( kemudlaratan). Dalam kondisi seperti itu Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 3) Menangani dalam perkara perceraian tersebut dapat dilakukan melalui di Pengadilan Agama (selanjutnya di sebut PA) merupakan hukum acara di PA, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya Hukum Perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka PA dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. 4)
1) Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 179.
2) Ibid , hlm. 180.
3) Ibid , hlm. 181.
4) Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.
Penegasan mengenai hukum acara yang berlaku di PA tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :
“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus selebihnya berlaku Hukum Acara Perdata pada umumnya. Hukum perkara, kewenangan relatif PA, pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai. 5)
Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian dapat dilakukan di PA. Perdamaian menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah, suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Sedangkan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebtut HIR) dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang beperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati tersebut.
Bagi para hakim Peradilan Agama adalah layak sekali menyadari dan mengembangkan fungsi mendamaikan. Sebab sebagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian, karena dalam suatu putusan pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah ( winning or loosing) . Karena hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah ( win-win solution) , 6) sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata yang lain. 7) Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat pemeliharaan dan
5) Ibid , hlm. 206.
6) Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.
7) Ibid , hlm. 66.
pembinaan anak-anak secara normal, kerukunan antara keluarga besar kedua belah pihak dapat berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. 8) Agar fungsi mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sedapat mungkin mediator berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut keamanan dan kebijakan mediator untuk menemukan faktor latar belakang yang menjanjikan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dibutuhkan keterampilan seorang mediator dalam memediasi sengketa perkara tersebut. Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2) ialah : “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”
Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap masalah yang sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang rapuh. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga. 9) Anjuran damai menurut HIR, ialah anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya. 10) Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak atau wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama. 11)
Terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan
8) Ibid .
9) Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015, hlm. 95-96.
10) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99-100.
11) Ibid.
keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, sidang akan dilanjutkan. 12)
Demi meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut BP4), yaitu meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 13) Perkara yang ditangani oleh PA dengan melakukan upaya Mediasi dalam proses perceraian dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam menyatakan : “Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah – pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami – isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
Banyaknya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif. Peran BP4 dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina para pihak agar mencapai rumah tangga yang rukun.
Uraian di atas demi untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah .
Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 14)
12) Ibid.
13) http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BAHALW AN-FSH.pdf , diakses pada tanggal 4 April 2016, jam 14.23 WIB.
14) Ibid.
B. Pembahasan Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris ” mediation ”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. 15)
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. 16)
Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144. Landasan Yuridis Mediasi di luar pengadilan diatur dala KUHPerdata Pasal 1851 yakni :
“Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.
Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 ialah : “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.
Berdasarkan hasil penelitian di Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, efektivitas lembaga non-litigasi ini atau BP4 dalam upaya mediasi pada proses perceraian sangatlah kurang efektif, dikarenakannya kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat hal ini mengakibatkan kurang ketahuannya masyarakat dengan keberadaannya BP4 ini, banyaknya masyarakat hanya mengetahui KUA saja yang
15) Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79.
16) Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar , Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 34-45.
sanggup membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hingga mereka bukan datang ke BP4 melainkan ke KUA. Kegiatan wajib ini yang dilakukan untuk para calon pengantin pada pra-nikah banyaknya masyarakat masih tidak mengambil kesempatan tersebut karena ketidaktahuan dengan adanya keberadaan BP4 yang guna untuk membina para calon pengantin demi meningkatkan kuliatias perkawinan dalam berumah tangga dan menghindari dari perceraian.
Faktor yang menjadikan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan ini karena tidak adanya agaran biaya untuk melaksanakan acara tersebut, BP4 yang bertempat di Kecamatan Sukajadi, Bandung dapat dikatakan tidak mencapai cita- cita dikarenakan tidak adanya anggaran, hal tersebut yang membuat BP4 kota Bandung menjadi menghambat untuk memaksimalkan lembaga non-litigasi ini. Bukan hanya untuk sosialisasi, para mediator yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada para tamu yang datang ke BP4 juga tidak mendapatkan honor, hal tersebut juga menurunkan efektivitas BP4 di kota Bandung.
Meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bandung menurut data terakhir 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 6000 pasangan nikah yang telah bercerai. Dengan hal adanya tersebut sangat membutuhkan lembaga seperti BP4 ini yaitu guna untuk demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
Peran BP4 ini memberikan nasihat serta pembinaan baik kepada para pihak yang pra-nikah ataupun pasca nikah sehubungan saat ini kian hari kian marak yang menikah lalu bercerai, pemerintah dan agama sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka BP4 dibentuk untuk membina yang belum menikah diberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga agar ketika berumah tangga nanti tidak terkejut dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan pembinaan untuk pasca nikah ini apabila mereka datang kemudian konsultasi kepada BP4 karena memiliki masalah dalam rumah tangga maka BP4 berusaha untuk memberikan solusi agar tidak pergi ke Pengadilan Agama.
Proses Mediasi di BP4 sangatlah mudah untuk pasca nikah dengan hanya datang pada hari kerja ke BP4 setempat lalu mendaftarkan dirinya untuk konsultasi, jika memang pada hari itu mediator dari BP4 bersedia maka akan dilaksanakannya pada hari itu juga. Jika tidak bagi para pihak yang telah mendaftar menunggu panggilan dari BP4 untuk hadir, kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali sampai akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Proses pada pemanggilan kepada pihak yang mendaftar tidak membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menunggu. Dan bagi yang pra-nikah ditentukan waktu nya oleh KUA untuk mendapatkan bimbingan dari BP4, pendaftarannya pada saat mereka mendaftarkan untuk menikah. Hal ini wajib untuk para pra-nikah untuk mendapatkan pembinaan mengenai perkawinan dari BP4.
Proses mediasi di BP4 untuk mendapatkan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan, apabila mediator di BP4 gagal kepada pasangan suami- istri tidak mencapai pada keputusan untuk berdamai, maka sesuai kesepakatan mereka akan memilih untuk beracara di Pengadilan Agama pada proses perceraian. BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan kepada Pengadilan Agama bahwa para pihak sebelum melakukan sidang untuk perceraian para pihak sudah ke BP4 terlebih dahulu, dengan alasan mereka berbagai pernyataan bahwa mereka tidak dapat untuk berdamai lagi.
Berdasarkan hasil penelitian di Kantor BP4 Kecamatan Sukajadi, Bandung yang melakukan mediasi di BP4 oleh suami-istri 60 % (persen) berhasil dapat didamaikan lagi 40 % (persen) nya gagal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka bersiteguh untuk tetap bercerai, diantaranya :
1. Faktor Ekonomi, sebesar 40 % (persen) ;
2. Perselingkuhan, yang banyaknya dikarenakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) melalui social media atau jejaring sosial internet salah contohnya seperti ( facebook), sebesar 40 % (persen) ;
3. Sudah tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam prinsip berumah tangga, sebesar 20 % (persen).
Mediasi yang berhasil dilakukan di BP4 maka tidak akan ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama. BP4 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung inisangat berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian khususnya di wilayah.Meskipun masih saja terjadi perceraian, setidaknya BP4 ini bisa dapat menekan angka perceraian itu untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.
Kekuatan hukum yang dimiliki oleh calon sepasang suami istri merupakan sertifikat kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh BP4 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan sebelum berumah tangga guna untuk meningkatkan kualitas rumah tangga mereka agar menghindari terjadinya perceraian.
Bagi para pihak yang melakukan mediasi di BP4 dan berhasil mencapai perdamaian atau mediasi ini harus membuat kesepakatan dan perjanjian di atas materai yang diketahui oleh KUA, contohnya :
1. Apabila permasalah dalam rumah tangganya dikarenakan perselingkuhan, maka perjanjian tersebut akan dibuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;
2. Apabila suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, maka perjanjian tersebut dibuat untuk tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istri.
Perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala KUA dan para pihak yang bersangkutan, namun apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, maka pihak yang telah berjanji siap
untuk tuntut dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses perceraian.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 yang bertujuan mempertinggimutuperkawinangunamewujudkankeluargasakinahmenurut ajaran IslamuntukmencapaimasyarakatdanbangsaIndonesiayangmaju,mandiri,bahagia,sej ahtera materil dan spirituil.
C. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Efektivitas di Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertempatkan di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, kurang efektif terutama pada upaya mediasi dalam proses perceraian, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bimbingan khususnya tentang perkawinan, hal yang membuatnya kurang efektif juga dikarenakan faktor biaya karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sangat disayangkan karena peran BP4 ini sangat berpengaruh kepada calon pengantin maupun yang sudah menikah guna untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Kekuatan hukum dalam menggunakan mediasi di BP4 ini hanya sebatas perjanjian antara suami dan istri yang harus bertanda tangan diatas materai yang diketahui oleh KUA. Karena kegiatan mediasi ini hanya dibutuhkannya seorang mediator guna hanya untuk menasihati serta membimbing, para pihak yang berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan agar tidak sampainya pada perceraian dan harus ke Pengadilan Agama. Namun apabila perdamaian yang dilakukan para pihak batal, dan jika ingin menindaklanjutinya ke proses perceraian, BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan untuk Pengadilan Agama bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan upaya mediasi terlebih dahulu di BP4 setempat.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Agar BP4 berfungsi sesuai dengan sebagaimestinya, diperlukannya biaya atau anggaran yang dikeluargan oleh Kementrian Agama, karena BP4 merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.
2. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting terutama untuk para remaja yang belum menikah, urgensinya mereka dapat mengetahui tentang cara berumah tangga maupun pengetahuan seputar perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar , Fikahati Aneska dan Badan ArbitraseNasional Indonesia, Jakarta, 2000
Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015,
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015,
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA HALWAN-FSH.pdf , diakses pada tanggal 4 April 2016, jam 14.23 WIB.