…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PSBB DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI KASUS KELURAHAN PILANG)
Oleh Siti Marwiyah 1) , Rangga Dzulkarnain 2) , Siti Aisyah 3)
1,2,3 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos. 67271, +62 335 422 715
Email: 1 Sitimarwiyah@upm.ac.id , 2 dzulkarr@gmail.com , 3 aisyah240799@gmail.com

## Abstrak
Penyebaran  Covid-19  telah  menjadi  bencana  dan  krisis  multinasional  yang  melanda  seluruh penduduk  dunia,  khususnya  masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan beberapa  langkah  untuk  membatasi  penyebaran  COVID-19.  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar salah  satunya  (PSBB).  Namun,  implementasi  PSBB  lebih  sulit  dari  yang  diperkirakan.  Pada kenyataannya,  ada  banyak  konflik  antara  tujuan  pemerintah  dan  kepentingan  tertentu  dari komunitas  individu.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan efisiensi  kebijakan  PSBB  Indonesia.  Menurut  temuan  penelitian  ini,  pemberlakuan  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  berhasil  menghentikan  penyebaran  Covid  19,  namun masyarakat  yang terpaksa wajib  mengikuti kebijakan tersebut  masih belum  terkendali. terutama pada fokus penelitian kami terkait bidang pendidikan di  kelurahan pilang, masih banyak terjadi mis-komunikasi  dan  beberapa  kendala  terkait  pembelajaran  daring  yang  diterapkan  dalam pembelajaran era pandemi ini Kata Kunci: Covid-19, Psbb, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Program  pemerintah yang menjadi  salah satu upaya penanganan Covid-19 adalah PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  PSBB sendri  merupakan  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Kemenkes  (Kementrian  Kesehatan) sebagai  upaya  penanganan  kasus  Covid-19 yang  semakin  meningkat.  Aturan  PSBB  ini tercatat  dalam  peraturan  perundang-undangan yaitu  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB sendiri memiliki beberapa  indikator  di  antaranya  meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan,  pembatasan kegiatan di  tempat  atau fasilitas  umum seperti tempat perbelanjaan, cafe shop atau angkringan,  taman  dan  lain  sebagainya, pembatasan  kegiatan  sosial  budaya.  Daerah yang  masuk  dalam  kebijakan  PSBB  ini merupakan  wilayah  yang  mengalami  tingkat kematian  dan  kenaikan  angka  covid-19  yang
sangat  tinggi.  Sehingga  dapat  membahayakan daerah tersebut[1].
Virus  Covid-19  bisa  menyerang  siapa saja  termasuk  anak-anak  yang  masih  memilki daya tahan tubuh yang rentan akan virus-virus di  sekitarnya.  Selain  anak-anak,  lansia  juga bisa  diserang  oleh  virus  tersebut  bahkan kalangan  remaja  maupun  dewasa.  Akan  tetapi secara hukum harusnya dapat digunakan untuk membantu mengatasi per-soalan wabah COVID-19[2].
Dalam  hal  ini  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  Menurut  Meter  dan Horn (Naditya
dkk, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  organisasi  publik  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan didalamnya meliputi keputusan yang diubah  menjadi  sebuah  tindakan  tertentu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Sebagai  upaya  dalam  memperoleh  perubahan yang  besar  maupun  kecil  dalam  sebuah kebijakan yang dibuat selama ini[3].
Salah satu
Kelurahan di Kota Probolinggo  yang  menjadi  penerapan  dalam hal  itu  yaitu  Kelurahan  Pilang  Kecamatan Kademangan  Kota  Probolinggo.  Hal  ini dilakukan  agar  keadaan  di  lingkungan  sekitar daerah tersebut kembali normal seperti dahulu kala.  Dimana  dapat  melakukan  aktivitas kembali seperti biasanya dan tetap menerapkan protokol kesehtan yang ada.

## LANDASAN TEORI Teori Kebijakan
Kebijakan  adalah  alat  pemerintahan, tidak  hanya  dalam  arti  pemerintahan  yang bersangkutan semata-mata dengan pembentukan  negara,  tetapi  juga  dalam pemerintahan  yang  bersangkutan  dengan pengelolaan sumber daya publik.
Kebijakan pada dasarnya adalah keputusan  atau  pilihan  tindakan  yang  secara langsung  mengendalikan  pengelolaan  dan distribusi  sumber  daya  alam,  keuangan,  dan manusia  untuk  kepentingan  umum,  artinya rakyat,  penduduk,  komunitas  atau  warga negara.  Kebijakan  merupakan  produk  sinergi, kompromi,  atau  bahkan  persaingan  dari beragam ide, filosofi, ideologi, dan kepentingan  yang  membentuk  sistem  politik suatu negara.
Heinz  Eulau  dan  Kenneth  Prewitt,  1973 dalam  Leo  Agustino  (2006:6)  dalam  sudut pandangnya menggambarkan kebijakan publik sebagai  pilihan  permanen  yang  didefinisikan oleh  konsistensi  dan  pengulangan  (repetisi) perilaku  mereka  yang  memutuskan  dan mereka yang mematuhi keputusan.[4].

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah kualtitatif deskriptif. Artinya penulisan dilakukan dengan menggambatkan suatu objek yang  secara  langsung  sesuai  dengan  keadaan sekarang  ini.  Sesuai  dengan  fakta-fakta  yang ada  kemudian  disangkut  pautkan  dengan  teori yang  ada.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan
cara  obervasi,  mendengar  diskusi  mengenai Covid-19 dari berita dan media lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  menetapkan  peraturan  yang berkaitan  dengan  Covid-19  yang  semakin meningkat  selama  beberapa  tahun  terakhir yaitu  kebijakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial Berskala Besar). Kebijakan mengenai Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di Indonesia  untuk  yang  pertama  kali  diterapkan pada  tanggal  10  April  2020  di  Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di  Indonesia[5].  Ada  beberapa  regulasi  yang berkaitan  dengan  penerapan  PSBB  tersebut. Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibuat oleh  pemerintah  dalam  kebijakan  ini  meliputi Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19), Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes) Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)[6].  Kebijakan Publik  menurut  Aderson  (2006)  adalah berbagai  tindakan  atau  kebijakan-kebijakan yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan pejabat-pejabat pemerintah. Berdasarkan kepada pemahaman diatas maka implementasi kebijakan  publik  merupakan  suatu  upaya  atau tindakan  guna  melaksanakan  kebijakan  atau program yang telah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah.
PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar)  merupakan  kegiatan  tertentu  pendudk suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sangat  tinggi.  Tujuan  dari  PSBB  sendiri  ialah mengurangi  penyebaran  virus  Covid-19  di suatu wilayah.  PSBB  sendiri  memiliki beberapa  indikator  di  antaranya  meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan,  pembatasan kegiatan di  tempat  atau fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan, cafe shop atau angkringan,  taman  dan  lain  sebagainya,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
pembatasan kegiatan sosial budaya. Penetapan wilayah  yang  dapat  diusulkan  PSBB  adalah wilayah  dengan  jumlah  kasus  atau  jumlah kematian  Covid-19  sangat  tinggi  di  wilayah tersebut.
PSBB  sendiri  dilaksanakan  selama  14 hari  namun  jika  adanya  kasus  baru  yang muncul  maka  akan  diperpanjang  sejak ditemukannya  kasus  terakhir  tersebut.  Antara PSBB  dengan  PPKM  untuk  kegiatan  belajar mengajar  dilakukan  secara  daring  atau online[7].  Selama  PSBB,  kegiatan  belajar mengajar yang dilakukan di Keluarahan Pilang selama  ini  tetap  dilakukan  secara  daring  atau online  untuk  menghindari  penyebaran  virus Covid-19  walaupun  ada  beberapa  sekolah yang  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar secara  luring  atau  tatap  muka.  Tetapi  tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.  Penerapan  PSBB  disetiap  daerah berbeda-beda  dikarenakan  setiap  daerah  juga memiliki  peraturan  sendiri  untuk  menetapkan sebuah kebijakan.
Dalam  bidang  Pendidikan,  beberapa pemerintah  daerah  memutuskan  menerapkan kebijakan  untuk  meliburkan  siswa  dan  mulai menerapkan  metode  belajar  dengan  sistem daring (dalam jaringan) atau online. Kebijakan pemerintah  ini  mulai  efektif  diberlakukan  di beberapa  wilayah  provinsi  di  Indonesia  pada hari  Senin,  16  Maret  2020  yang  juga  diikuti oleh  wilayah-wilayah  provinsi  lainnya.  Tetapi hal  tersebut  tidak  berlaku  bagi  beberapa sekolah  di  tiap-tiap  daerah.  Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, dimana membutuhkan media pembelajaran  seperti  handphone,  laptop,  atau komputer. PSBB membuat Sebagian warga kelurahan  pilang  merasakan  dampak  buruk. Kebiasaan-kebiasaan  warga  sekitar  sebelum penerapan  PSBB  dan  sesudah  membuat Sudden Panic (Kepanikan
Mendadak) dikarenakan  masyarakat  benar  benar  dibatasi dari  segi  Ekonomi,  Daily  Routine  (Kegiatan Sehari-hari),  transaksi  jual  beli,  kegiatan sosial,  semua  dibatasi  bahkan  dalam  segi mobilitas  masyarakat  tidak  bisa  melakukan
banyak  kegiatan.  Banyak  warga  yang  kurang seuju  dengan  penerapan  PSBB  ini  karena benar  benar  bedampak  pada  penurunan  sector perekonomian  masyarakat  sekitar.  Tapi  tak terpungkiri bahwa penerapan merupakan salah satu  solusi  paling  disarankan  oleh  pemerintah untuk  menekan  laju  perkembangan  virus COVID-19 ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Penerapan  PSBB  di  kota  Probolinggo sesuai  hasil  rapat  penilaian  PSBB,  dengan memperhatikan  aspirasi  masyarakat  serta aparat  penegak  hukum.  Meski  kesadaran masyarakat  cukup  tinggi,  ada  juga  kelompok atau  beberapa  orang  yang  tidak  sadar.  Karena penularan  covid  19  masih  berlangsung,  ini harus menjadi perhatian. Serta terus menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, memakai masker dan  sering  mencuci  tangan  dalam  rangka penerapan  protokol  kesehatan.  Untuk  itu, pemerintah  akan  memperketat  aturan  di masyarakat,  khususnya  terkait  penerapan protokol  kesehatan.  Hal  ini  guna  menekan angka positif di Kota Probolingo.
di  Kelurahan  pilang  sendiri  Pembatasan Skala  Besar  ini  membuat  membuat  kepanikan dan  keresahan  di  masyarakat  saat  awal kebijakannya  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Penurunan pendapatan masyarakat yang menurun drastis ditambah kebijakan kebijakan yang mengahruskan golongan masyarakat agar Stay  Home  ini  sangat  duirasakan  sakah satunya di bidang Pendidikan dan perekonomian.  Masyarakat  dituntut  agar  bisa membiasakan  diri  dalam  situasi  ini  demi tercapainya  tujuan  negara  terhadap  penurunan kasus Covid 19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] “Kementerian Komunikasi dan Informatika.” https://kominfo.go.id/content/detail/32189/
usulan-psbb-bisa-jadi-solusi-covid-19- permenkes-no-9-atur-tata- caranya/0/artikel_gpr  (accessed  Nov.  12, 2021).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[2] R. Segreto et  al. , “Should we discount the laboratory origin of COVID-19?,”
Environmental  Chemistry  Letters ,  vol.  19, no.  4,  pp.  2743–2757,  Aug.  2021,  doi:
10.1007/S10311-021-01211-0.
[3] R.  Naditya,  “Implementasi  Peraturan Daerah  Kota  Malang  Nomor  10  Tahun 2010  Tentang  Pengelolaan  Sampah  (Suatu
Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan
…,” Jurnal Administrasi Publik , 2013.
[4] “Teori  Kebijakan  Publik  Menurut  Para Ahli  -  Jasa  Pembuatan  Skripsi  dan  Tesis
0813-3339-9825
(WA).”
https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik- menurut-para-ahli/  (accessed  Nov.  25, 2021).
[5] “Arti  PSBB  yang  Dibuat  untuk  Cegah Penyebaran Corona di Indonesia.”
https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk- cegah-penyebaran-corona-di-indonesia- eMXT (accessed Nov. 12, 2021).
[6] D.  Herdiana,  A.  Negara,  S.  Tinggi,  I. Administrasi,  (  Stia,  and  )  Cimahi, “IMPLEMENTASI

## KEBIJAKAN
PEMBATASAN  SOSIAL  BERSKALA BESAR  (PSBB)  SEBAGAI  UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  DISEASE  2019  (COVID-19),” DECISION:  Jurnal  Administrasi  Publik ,
vol. 2, no. 2, Sep. 2020, doi:
10.23969/DECISION.V2I2.2978.
[7] “PPKM  Darurat,  Sejumlah  Jalan  di Probolinggo  Ditutup,  Akses  ke  Situbondo
Dialihkan ke Jalur Utara -
Tribunjatim.com.” https://jatim.tribunnews.com/2021/07/08/p pkm-darurat-sejumlah-jalan-di- probolinggo-ditutup-akses-ke-situbondo- dialihkan-ke-jalur-utara (accessed Nov. 12, 2021).