## Kinerja Pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu
Cristina Rumondang 1) , Asnawati 2) , Antonio Imanda 3)
1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu 2,3) Department of Communication, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) christinarumondang@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [15 November 2022]
Revised [30 November 2022]
Accepted [20 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  dalam  menyelesaikan  Perkara  Tindak  Pidana Umum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori indikator kinerja Robbins (2016:260). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa  Kinerja  Pegawai  Bidang  Pidana  Umum  Pada  Kantor  Kejaksaan  Negeri Bengkulu adalah : (1) Kualitas pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  aturan  dan  standar  operasional  prosedur (SOP).  (2)  Kuantitas  dalam  melakukan  pekerjaan  pegawai  Bidang  Pidana  Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki target penyelesaian laporan. (3) Ketepatan waktu menyelesaikan perkara Pidana Umum yang diterima, 30 hari  sejak diterirnanya SPDP dan  20  hari  melengkapi  berkas,  perkara  segera  dilimpahkan  ke  Pengadilan.  (4) Efektivitas pegawai dengan  latar belakang pendidikan pegawai Bidang Pidana Umum Pada  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  beragam  mulai  dari  tamatan  SMA  dan  SI, serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan menunjang proses pekerjaan  pegawai.  (5)  Kemandirian  pegawai  Bidang  Pidana  Umum  Pada  Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan jumlah pegawai 21 orang terdiri, 8 orang jaksa, 8 orang  pegawai  Tata  Usaha,  dan  5  orang  pegawai  honor,  semuanya  sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  General  Crime  employees  at Bengkulu  Prosecutor’s  Office  in  resolving  General  Crime  Cases.  This  study  uses  a qualitative  method.  The  data  were  collected  using  observation,  interview,  and documentation  techniques  with  the  theory  of  performance  indicators  Robbins (2016:260). Based on the results of the study, it can be seen that the Performance of General  Crime  Officers  at  Bengkulu  Prosecutor's  Office  are:  (1)  The  quality  is  in accordance with the rules and standard operating procedures (SOP). (2) The quantity in carrying out the work has a report completion target. (3) The timely completion of a general criminal case received is 30 days from the receipt of the SPDP and 20 days to complete  the  file,  then  the  case  file  is  immediately  registered  with  the  Court.  (4)  The effectiveness of officers with educational backgrounds in the General Crimes Division at  Bengkulu  Prosecutor's  Office  varies  from  high  school  and  SI  graduates,  and  the existing  facilities  and  infrastructure  are  adequate  and  support  the  employee's  work process.  (5)  The  independence;  21  employees  consist  of  8  prosecutors,  8 administrative  employees,  and  5  honorary  employees,  all  of  whom  have  carried  out their duties and functions in accordance with the existing SOPs.

## KEYWORDS
Officers’  Performance,  General Crime, State Prosecutor
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kinerja  sumber  daya  manusia  pada  organisasi  saat  ini  harus  terus  berkembang  dan  memiliki kemampuan  yang  handal  dalam  menghadapi  permasalahan.  Kinerja  merupakan  sesuatu  yang  harus dipenuhi  oleh  seluruh  pegawai  terhadap    masyarakat  karena  merupakan  tugas  terpenting  sebagai pemangku kebijakan publik dan pengendali harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum sehingga  pegawai  harus  meningkatkan  kinerjanya  karena  sumber  daya  manusia  merupakan  elemen yang  sangat penting  karena  sebagai  pendorong  pencapaian  kinerja  yang  maksimal.  pencapaian  kinerja yang  maksimal.  Penilaian  kinerja  merupakan  faktor  kunci  dalam  mengembangkan  organisasi  secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan menuju pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Kinerja  karyawan  itu  sendiri  adalah  hasil  atau  tingkat keberhasilan  individu  secara  keseluruhan  selama  periode  waktu  tertentu  dalam  menyelesaikan  tugas dibandingkan  dengan  berbagai  pilihan,  seperti  standar  kerja,  tujuan  atau  target,  yang  telah  ditetapkan sebelumnya dan disepakati bersama.
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  Undang-Undang.  Kejaksaan  Negeri  merupakan kekuasaan  negara  khususnya  di  bidang  penuntutan.  Pidana  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu
memiliki  peranan  penting  dalam  proses  penyelesaian  perkara  Tindak  Pidana  Umum.  Seksi  Tindak Pidana  Umum  mempunyai  tugas  :  melakukan  pra  penuntutan,  pemeriksaan,  tambahan,  penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat  dan  tindakan  hukum  lainnya  dalam  perkara  tindak  pidana  umum  berdasarkan  peraturan perundang-perundangan  dan  kebijaksanaan  oleh  Jaksa  Agung.  Pembentukan  lembaga  Kejaksaan Negeri  terkhusus  pidana  umum  tidak  terlepas  dari  pertanyaan  sejauh  mana  kinerjanya  dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana umum yang masuk dan diterima.
Kinerja  pegawai  sangat  berpengaruh  dalam  proses  dan  penyelesaian  pekerjaan  seperti penyelesaian perkara tindak pidana karena semakin banyak perkara yang limpahkan dari pihak penyidik kepada  pihak  Kejaksaan  Negeri  maka  semakin  banyak  pula  pekerjaan  tiap  masing-masing  pegawai. Oleh karna itu Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai salah satu ujung tombak penyelesaian tindak pidana dituntut  harus  bekerja  ekstra dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  yang  terjadi.  Kinerja  pegawai menentukan  kualitas  hasil  kerja,  baik  buruknya  dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  baik  itu  dari  segi efektivitas maupun kualitas.

## LANDASAN TEORI
Sebagai  alat  analisa  untuk  mengetahui  Kinerja  Pegawai  Bidang  Pidana  Umum  Pada  Kantor Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  maka  peneliti  menggunakan  Teori  Robbins  (2016:260)  indikator  kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapain kinerja karyawan. Ada 5  indikator untuk mengukur kinerja  karyawan  yaitu  :  Kualitas  terkait  dengan  Kualitas  kerja  karyawan  dapat  diukur  dari  persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan, Kuantitas yakni jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan, Ketepatan Waktu tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang  dinyatakan  dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil  output  serta  memaksimalkan  waktu  yang tersedia  untuk  aktivitas  lain,  Efektivitas  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (tenaga,  uang, teknologi  dan  bahan  baku)  dimaksimalkan  dengan  maksud  menaikan  hasil  dari  setiap  unit  dalam penggunakan  sumber  daya,  Kemandirian  tingkat  seseorang  yang  nantinya  akan  dapat  menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima bantuan, bimbingan dari atau pengawas.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Menurut Saryono  (2010),  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan, menggambarkan,  dan  menjelaskan  kualitas  atau  keistimewaan  dari  pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  dari  generalisasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  utama  adalah  observasi partisipan, wawancara yang mendalam studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau trigulasi Sugiyono  (Andi,  2016:  207).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  mendeskripsikan  bahwa  Kinerja  Pegawai  Bidang  Pidana  Umum  Pada Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  sudah  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi,  wawancara dan dokumentasi bahwa dari segi sumber daya manusia masih kurang ideal dan efektif  namun pegawai Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  mempunyai  kompetensi  dan  sangat  berkompeten  dapat menyelesaikan  pekerjaan  terkait  dengan  laporan  perkara  Pidana  Umum  dengan  baik  dan  tepat  waktu. Kualitas  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaannya  sesuai  dengan  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor  PER-036/A1JAl09/2011  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Umum.  Dengan  adanya  aturan  yang  jelas,  dalam  menjalankan pekerjaannya  pegawai  tidak  bimbang  lagi  dalam  menyelesaikan  tugasnya  karena  adanya  aturan  yang telah di tetapkan. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah melaksanakan tugas dan pekerjaaan dengan baik, sesuai dengan aturan atau SOP yang ada.
Kuantitas  pada  Pidana  Umum  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  dalam  melakukan  pekerjaan memiliki  target  yang  harus  diselesaikan.  Penyelesaian  target  tugas  yakni  terkait  dengan  laporan  tindak perkara  Pidana  Umum  yang  masuk  dan  ditangani  oleh  pihak  Pidana  Umum  Kantor  Kejaksaan  Negeri Bengkulu. Pada tahun 2021 jumlah laporan yang masuk yaitu berjumlah 525 laporan, laporan yang dapat diselesaikan  berjumlah  485  laporan  naun  masih  ada  laporan  yang  masih  dalam  proses  penyelesaian tahap  selanjunya  yaitu  sebanyak  40  laporan.  Berarti  dapat  di  simpulkan  bahwa  kinerja  Pidana  Umum Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  pada  tahun  2021  belum  memenuhi  target,  masih  ada  pekerjaan  lanjutan Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  ditahun  2021  yang  harus  disselesaikan  pada  tahun  2022. Ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  laporan  yang  masuk  di  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri Bengkulu  sudah  dilakukan  sesuai  aturan  yang  ada.  Penyelesaian  satu  perkara  yang  ditangani  oleh Pidana Umum  Kejaksaan Negeri Bengkulu yaitu 30 hari sejak diterirnanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), kemudian 7 (tujuh) hari untuk melengkapi berkas apabila ada kekurangan pada berkas setelah di telaah oleh Jaksa Penuntut Umum, 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap  I,  Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  perkara  tersebut  disertai  petunjuk  yang  harus dilengkapi.  Kemudian  dilakukan  Tahap  II  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  perkara  dinyatakan lengkap.  20  hari  sejak  tahap  II,  perkara  segera  dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Kemudian  Jaksa  Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Negeri, dan ini dimulailah kegiatan penuntutan.
Efektivitas kinerja pegawai dalam Berdasarkan tingkat pendidikan diatas dapat diketahui bahwa yang bekerja di Pidana Umum merupakan lulusan mulai dari SMA/Sederajat dan SI. Sedangkan fasilitas yang  ada  pada  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  sudah  memadai  seperti layanan internet,  computer, lemari  arsip  dan  ruangan  yang  nyaman  serta  pegawai  yang  adapun  sudah  menguasai  sarana  dan prasarana  yang  ada  guna  menunjang  pekerjaan  dan  mempermudah  penyelesaian  tugasnya. Kemandirian  pegawai  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  dalam  melakukan  pekerjaan  dengan jumlah  21  pegawai  yang  terdiri  dari  8  orang  Jaksa,  8  orang  Tata  Usaha,  dan  5  orang  pegawai  honor. Pegawai yang ada di Pidana Umum sudah cukup baik dan mereka juga bekerja secara maksimal dengan mengikuti aturan yang ada walapun memang jumlah pegawai yang ada dirasa kurang dengan pekerjaan yang  kadang  lebih  banyak  namun  tetap  menyelesaikan  pekerjaan  dan  tugas  tepat  waktu  dan  sesuai aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Kualitas kerja pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A1JAl09/2011.
2.  Dalam  melakukan  pekerjaan  pegawai  Bidang  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  memiliki target  penyelesaian  laporan.  Pada  tahun  2021  berjumlah  525  laporan,  laporan  yang  dapat diselesaikan berjumlah 485 laporan.
3.  Waktu  menyelesaikan  perkara  Pidana  Umum  yang  diterima  dari  penyidik  ke  Kejaksaan  hingga  ke Pengadilan  30  hari  sejak  diterirnanya  SPDP  dan  20  hari  melengkapi  berkas,  perkara  segera dilimpahkan ke Pengadilan.
4.  Latar belakang pendidikan pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu beragam mulai dari tamatan SMA dan SI, dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  yang  sudah  memadai  dan  menunjang  dalam    proses  menyelesaikan tugas dan pekerjaan pegawai.
5.  Pegawai Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu berjumlah 21 orang terdiri, 8  orang  jaksa,  8  orang  pegawai  Tata  Usaha,  dan  5  orang  pegawai  honor.  Pegawai  yang  ada  di Bidang Pidana Umum semuanya sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada.

## Saran
Sumber  Daya  Manusia  di  Bidang  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  perlu  adanya penambahan  pegawai  karena  pegawai  yang  ada  tidak  sebanding  dengan  pekerjaan  yang  dikerjakan setiap tahun dengan banyaknya laporan perkara tindak Pidana Umum yang  masuk dan ditangani Bidang Pidana Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2013, Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta. (hal: 41-55). Nisa,  S.,  &  Rahman,  Y.  A.  (2019).  Study  of  the  Collection  and  Potency  of  Rural  and  Urban  Land  and Building Tax. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics , 2 (1), 354-361 . Siti Resmi, 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8-Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
Arisanti,  A.,  Imanda,  A.,  &  Saputra,  H.  E.  (2020).  Analisis  Kualitas  Kerja  Pegawai  Tata  Usaha  Sekolah Menengah  Atas  Negeri  1  Bengkulu  Tengah.  Professional:  Jurnal  Komunikasi  dan  Administrasi Publik, 7(1), 57-63.
Dianto,  M.  A.  D.  A.,  &  Tajuddin,  M.  A.  (2018).  ANALISIS  PELAKSANAAN  PRAPENUNTUTAN  DALAM PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  DIKAITKAN  DENGAN  ASAS  PERADILAN  CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN. Jurnal Restorative Justice, 2(1), 29-37.
Edison,  Emron,  Yuni  Anwar,  Imas  Komariah.  2016  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Bandung  :
Alfabeta.
Fahmi, I. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta.
Hardi, H., Saputra, H. E., & Asnawati, A. (2018). KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 5(2), 6-14.
Hartini,  Y.,  Lorita,  E.,  &  Kader,  B.  A.  C.  (2021).  EFEKTIVITAS  KINERJA  PEGAWAI  SEKRETARIAT KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  (KPU)  KOTA  BENGKULU  DALAM  PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 8(2), 49-56.
Ivancevich, John. M. 2001. Human Resource Management. Eigh Edition. McGraw-Hill. Kinerja  pegawai  menurut  Robbins  (2003)  adalah  sebagai  fungsi  dari  interaksi  antara  kemampuan  dan motivasi.
Marwansyah. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke dua. Alvabeta. Bandung. Moeheriono,      2012.  Pengukuran      Kinerja  Berbasis    Kompetensi,    Edisi    Revisi,  Jakarta  :  PT.
RajaGrafindo Persada.
Rivai V. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Robbins, Stephen. 2016. Perilaku Organisasi. Terj. Jakarta: Salemba Empat. Sapitri,  P.  A.  S.,  &  Saputra,  H.  E.  (2021).  Kinerja  Ombudsman  Perwakilan  Provinsi  Bengkulu.  JURNAL ISO, 1(1), 27-30.
Saragih,  S.  (2017).  Peranan  Kinerja  Pegawai  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik di  Kantor  Kejaksaan Negeri Medan. Publik Reform, 3(2).
Simamora, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sinambela,  Poltak  Lijan.  2012.  Kinerja  Pegawai  :  Teori  Pengukuran  Dan  Implikasi.  Graha  Ilmu  : Yogyakarta.
Spradley. Moleong. 2004. Metodologi Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : Remaja. Rosdakarya. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta. Sulpani, P., Asnawati, A., & Imanda, A. (2021). Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Penanganan  Pengaduan  Pelayanan  Publik.  SENGKUNI  Journal  (Social  Science  and  Humanities Studies), 2(2), 119-124.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers. Wirawan, 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.