INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13405-13421 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Keabsahan Perjanjian Melalui Aplikasi Tik Tok Cash Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia
Muhammad Hafizh Naufal 1 ✉ , Nuzul Rahmayani 2 , Mahlil Adriaman 3
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: hafizhnaufall00@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keabsahan perjanjian melalui aplikasi Tik Tok Cash. Tik Tok Cash hadir ditengah masyarakat sebagai solusi dalam keuangan masyarakat yang dapat meningkatkan  keuangan  masyarakat  dalam  waktu  yang  singkat.  dalam  penelitian  kali  ini  peneliti menggunakan  pasal  1320  KUHPerdata  sebagai  acuan  dalam  melihat  keabsahan  perjanjian. pengumpulan data, dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif - yuridis  normatif.  Hasil  penelitian,  keabsahan  perjanjian  pada  aplikasi  TikTok  cash  ditinjau  dari KUHPerdata bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPerdata, Apabila mengacu kepada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata, TikTok cash tidak memenuhi jika ditinjau dari syarat sah yang ke 3 yaitu suatu hal tertentu dan syarat sah yang ke 4 yaitu kausa hukum yang halal. Peneliti menemukan  bahwa  dalam  melihat  keabsahan  hukum  perjanjian  TikTok  cash  di  Indonesia  bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian di Indonesia.
Kata kunci : Tik-Tok Cash, Perjanjian, PSE

## Abstract
This research aims to describe the validity of the agreement through the TikTok cash application. Tik Tok Cash is present in the community as a solution in public finance that can increase people's finances in a short time. in this study the researcher uses article 1320 of the Civil Code as a reference in looking at  the  validity  of  the  agreement.  data  collection  and  analysis  were  carried  out  using  qualitative methods with a normative-juridical descriptive approach. The results of the study, the validity of the agreement on the TikTok cash application in terms of the Civil Code is contrary to several articles in the Civil Code, when referring to the legal terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code, TikTok cash does not meet when viewed from the 3rd legal requirement, namely a certain thing and the third legal requirement. 4, namely the legal causes of law.The researcher found that in looking at the legal validity of the Tik-Tok Cash agreement in Indonesia it can be said to be invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Indonesia.
Keyword: Tik-Tok Cash, Agreement, PSE

## PENDAHULUAN
TikTok cash adalah sebuah situs web yang menawarkan sejumlah uang hanya dengan menonton video di media sosial Tiktok kemudian memberikan like. Tawaran memperoleh uang  dengan  mudah  ini  membuat  banyak  orang  mengikuti  aplikasi  tersebut.  Untuk mengikuti program di TikTok cash setiap calon member harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Syarat pendaftaran adalah mentransfer sejumlah uang agar orang-orang yang  tertarik  bisa  menjadi  member.  Kenyataannya,  semakin  tinggi  uang  yang  ditransfer maka semakin tinggi pula level keanggotaan dan semakin banyak tugas  yang diberikan sehingga keuntungan bisa berlipat ganda bagi pelaku usaha yang memiliki level tinggi (Tim Detik Net, 2023). Kegiatannya tersebut sama seperti kegiatan Multi Level Marketing (MLM). Kegiatan  bisnis  MLM  adalah  suatu  kegiatan  usaha  berjenjang  sebagai  salah  satu sistem  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia sebagai  akibat  dari  perkembangan  ekonomi  dunia.  Biasanya,  para  pengguna  menjadi sangat  tertarik  untuk  ikut  menggeluti  kegiatan  MLM  setelah  mendengar  keuntungan keuntungan yang ditawarkan pelaku usaha MLM kepada para calon konsumennya. Alasan lain  yang  juga  penting  dalam  perkembangan  bisnis  MLM  di  Indonesia  adalah  pangsa pasarnya.
Dalam kegiatan MLM masih banyak hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang belum dilindungi oleh hukum dalam kegiatan multi level marketing. Para konsumen
di  dalam  bisnis  MLM  tidak  mengetahui  persis  posisinya  dalam  organ  perusahaan  MLM. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan  ketimpangan  informasi  bagi para  pengguna  akhir untuk  mengetahui  isi  dan  bentuk  dari  produk  yang  diperjual-  belikan.  Hal  demikian menyebabkan kerancuan dalam aspek pertanggungjawaban dan kehati-hatian bagi pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh sebab itu prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sangat perlu dalam menerangkan pembagian tanggung jawab antara para pihak tersebut (Harefa, 1999).
Aplikasi  TikTok  cash  telah  diblokir  dengan  latar  belakang  aktivitas  transaksi  yang dilakukan  melanggar  hukum,  karena  aplikasi  tersebut  tidak  memenuhi  janjinya  kepada pengguna  dan  tidak  memberikan  informasi  yang  jelas.  Selain  itu  juga  karena  aplikasi tersebut  tidak  memiliki  izin  dan  tidak  terdaftar  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik serta  diduga  money  game  dengan  sistem  berjenjang  atau  menggunakan  skema  Ponzi tanpa  ada  barang  dan  jasa,  yang  berpotensi  merugikan  pemakainya  (Ulya,  2021). Pemblokiran TikTok cash tersebut dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo)  berdasarkan  permintaan  resmi  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI),  melalui siaran pers  di Jakarta, pada tanggal 1  maret 2021 satgas  investasi hentikan TikTok cash. Dampak dari diblokirnya aplikasi ini, pengguna tidak dapat mengakses aplikasi dan dana yang di top up otomatis tidak bisa dicairkan.
Para  pihak  yang melakukan  suatu perjanjian tentunya akan ada hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, dimana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang sama pada masing masing pihak. Dalam penggunaan aplikasi TikTok cash ini terdapat permasalahan yang terjadi karena tidak terpenuhinya janji yang diberikan oleh penyedia aplikasi mengenai komisi yang diberikan (Rifqi, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bersifat  pemaparan,  dan bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  lengkap  dengan  keadaan  hukum  yang  berlaku ditempat  tertentu,  tindakan  yang  dilakukan,  serta  jaminan  apa  yang  didapatkan  terkait penggunaan  aplikasi  TikTok  cash  berbasis  multi  level  marketing  berdasarkan  undang-
undang  perjanjian  Indonesia.  Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan berdasarkan pada peraturan- peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  data  bersifat sekunder  dari  perpustakaan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  melalui  pendekatan yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data atau bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  doktrin  (pendapat  para  ahli),  dokumen-dokumen pendukung  (misalnya  bahan  sejarah  hukum,  hukum  Negara  lain,  dan  sebagainya),  hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada, dan lain-lain. Selain itu penulis juga memperoleh data dari perpustakaan dan internet, baik jurnal maupun putusan perundang-undangan.
Data  sekunder  dibagi  menjadi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan  (library  research),  yaitu  dengan  cara  membaca,  menelaah  peraturan perundang-undangan, mengutip dari bahan-bahan hukum dan informasi lainnya.Data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan teknik sebagai berikut: Pemeriksaan Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan  dengan  cara  menyusun  dan  menetapkan  data  pada  tiap-tiap  pokok  bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi TikTok Cash dengan Penyedia Aplikasi TikTok Cash
Hubungan hukum adalah suatu kaitan yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang disertai dengan hak dan kewajiban yang saling terkait dan diatur oleh hukum. Hubungan hukum dapat berbentuk kontrak, perjanjian, atau relasi lain yang ditetapkan oleh hukum dan memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Contohnya, hubungan hukum antara pembeli dan penjual adalah hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak yang dalam hal ini ditentukan oleh kontrak jual beli (Wahyuni, 2023).
Sebelum adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, tentu ada suatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian. Dalam  aplikasi  TikTok  cash,  pengguna  diminta  untuk  melakukan  pendaftaran  terlebih dahulu untuk bisa bergabung menjadi anggota aplikasi TikTok cash. Yang mana syarat untuk menjadi anggotanya dengan membayar uang pendaftaran, mencantumkan e-mail, nomor telepon, serta nama lengkap pengguna aplikasi TikTok cash.
Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok cash sebagai konsumen dengan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha dalam penggunaan TikTok cash adalah Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban.  Hubungan  hukum  yang  tercipta  atas  penggunaan  aplikasi  TikTok  cash termasuk  dalam  beberapa  golongan  hubungan  hukum  yaitu  hubungan  hukum  yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan  kontrak  elektronik,  dan  hubungan  hukum  secara  sukarela  yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Setelah menjadi anggota, pengguna TikTok cash akan diminta untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Diantaranya adalah follow, like, dan menonton video TikTok. Kemudian pengguna diminta untuk melakukan tangkapan layar untuk menjadi bukti bahwa tugas yang dilakukan oleh pengguna sudah sesuai dengan apa yang di minta oleh TikTok cash. Tugas  yang  telah  diselesaikan  akan  menjadi  keuntungan  berupa  saldo  yang  dapat dicairkan ke rekening pengguna.
TikTok  cash  dinilai  menciptakan  ilusi  bahwa  uang  yang  didapat  oleh  pengguna berasal  dari  tugas-tugas  yang  diselesaikan.  Padahal  uang  yang  didapatkan  oleh pengguna TikTok cash, didapatkan dari anggota yang baru bergabung. Dengan demikian, hal  ini  hanya  menguntungkan  pengguna  lama  saja.  Model  bisnis  ini  yang  dinamakan skema Ponzi atau modus investasi palsu.
Kegiatan yang dilakukan TikTok cash dapat dikatakan sebagai kegiatan MLM karena menerapkan bisnis berjenjang yang mana apabila anggotanya mentransfer uang dengan nominal yang tinggi, maka level keanggotaannya akan tinggi serta akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar. Ini yang menyebabkan banyaknya anggota TikTok cash yang bergabung karena mendengar keuntungan- keuntungan tersebut.
Hubungan hukum dalam konteks MLM adalah suatu hubungan antara perusahaan MLM dan anggotanya yang dalam hal ini ditentukan oleh perjanjian/kontrak antara kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti hak
distributor untuk menjual produk perusahaan dan memperoleh komisi, serta kewajiban perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas dan bimbingan bisnis bagi distributor (Mardalis & Hasanah, 2023).
Disini  dapat  dilihat  bahwa  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash terdapat pada hak pengguna untuk  menerima  komisi  dan  kewajiban  untuk  menyelesaikan  tugasnya.  Disamping  itu, kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia aplikasi yaitu memberikan informasi yang jelas, jujur serta memberikan komisi kepada pengguna aplikasi TikTok cash.
Selain  itu,  hubungan  hukum  juga  memperhitungkan  regulasi  yang  berlaku  bagi MLM dan juga undang-undang perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi peraturan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  menjaga  hubungan  yang  baik  dan memenuhi kewajiban masing-masing. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia aplikasi Tik-Tok Cash ditentukan oleh kontrak penggunaan aplikasi. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diatur dan diterima oleh kedua belah pihak.

## B. Analisa  Keabsahan  Perjanjian  melalui  Aplikasi  Tik  Tok  Cash  di  Tinjau  dari  Hukum Perjanjian Indonesia
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Dengan  demikian  suatu  perjanjian  dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan  perbuatan  ingkar  janji  atau  wanprestasi,  maka  pihak  yang  melakukan perbuatan  tersebut  harus  bertanggung  jawab  selama  perjanjian  itu  berlangsung (Rahmayani, 2023).
Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu  contract  law,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah overeenscomsrecht.  Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seoran lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan Sesutu hal.  Dari  peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  tersebut  yang dinamakan perikatan (Adriaman, 2022).
Dalam melihat keabsahan perjanjian dalam sebuah hukum perjanjian dapat kita lihat melalui pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah menurut hukum perjanjian di Indonesia. Adapun beberapa syarat sah perjanjian di Indonesia yaitu (Ramli, 2007)
1. Kata Sepakat
Kata  sepakat  didalam  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  pertemuan  atau persesuaian  kehendak  antara  para  pihak  didalam  perjanjian.  Seseorang  dikatakan memberikan  persetujuannya  atau  kesepakatannya  (Toestemming)  jika  ia  memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (dwang). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi  kebebasan  kehendak  para  termasuk  dalam  tindakan  pemaksaan.
Didalam  hal  ini,  setiap  perbuatan  atau  ancaman  melanggar  undang-undang  jika perbuatan  tersebut  merupakan  penyalahgunaan  kewenangan  salah  satu  pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak (Muhtarom, 2014).
2. Kecakapannya untuk Mengadakan Perikatan
Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Disini terjadi percampur adukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal ini yang demikian  itu  dapat  disimpulkan  cocok  untuk  perjanjian  yang  merupakan  tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: kecakapan untuk membuat perjanjian(Marbun, 2009).
Pasal  1329  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap. Kemudian  pasal  1330  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  orang  tidak  cakap  untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh  dibawah  pengampuan;  dan  Ketiga,  orang-orang  perempuan  dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).
Seseorang  dikatakan  belum  dewasa  menurut  pasal  330  KUHPerdata  jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun  atau  berumur  kurang  dari  21  tahun,  tetapi  telah  menikah.  Dalam
perkembangannya,  berdasar  Pasal  47  dan  50  UU  No.  1  Tahun  1974  kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
3. Suatu Hal Tertentu
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald  onderwerp).  Pasal  1333  KUHPerdata  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian harus mempunyai pokok  suatu benda (zaak) yang paling  sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.  Suatu perjanjian haruslah mengenai  suatu  hal  tertentu  (centainty  of  terms),  berarti  bahwa  apa  yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Kadir, 1986).
4. Kausa Hukum yang Halal
Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan  berarti  sesuatu  yang  menyebabkan  seseorang  membuat  perjanjian,  tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli,  isi  dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang  satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.
Menurut  Pasal  1335  jo  1337  KUHPerdata  bahwa  suatu  kausa  dinyatakan terlarang  jika  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.  Suatu  kausa  dikatakan  bertentangan  dengan  undang-undang,  jika  kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Untuk  menentukan  apakah  suatu  kausa  perjanjian  bertentangan  dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang  isinya  bisa  berbeda-beda  antara  daerah  yang  satu  dan  daerah  atau  antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Kausa  hukum  dalam  perjanjian  yang  terlarang  juga  apabila  bertentangan dengan  ketertiban  umum,  keamanan  negara,  keresahan  dalam  masyarakat,  dan karenanya  dikatakan  mengenai  masalah  ketatanegaraan.  Apabila  unsur  pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (causa yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi
hukum (tidak sah) (Marbun, 2009).
Peneliti akan mencoba menganalisa kasus yang terjadi pada aplikasi TikTok cash dengan menggunakan pasal 1320 KUHPerdata  dengan mencocokkan data real dari Tik-Tok Cash dan menyesuaikan dengan kondisi yang obyektif. Didalam pasal 1320  KUHPerdata  telah  dijelaskan  pada  bagian  diatas,  terdapat  4  elemen  penting yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian bisa dikatakan sah. Hal ini dapat kita lihat pada aplikasi dan web Tik-Tok Cash sebagai berikut:
a. Kesepakatan dalam aplikasi TikTok cash
Kata sepakat telah dipenuhi oleh pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash karena dapat dibuktikan bahwa pengguna aplikasi TikTok  cash  telah    membangun  hubungan  hukum  dengan  penyedia  aplikasi TikTok cash yang mana pengguna aplikasi sudah siap untuk menjalankan tugas yang  diberikan  oleh  penyedia  aplikasi  TikTok  cash  setelah  melakukan pendaftaran  melalui  web  TikTok  cash.  Hubungan  hukum  antara  pengguna aplikasi sebagai konsumen dengan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha dalam penggunaan TikTok cash, adalah Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang tercipta atas penggunaan aplikasi TikTok cash termasuk dalam beberapa golongan  hubungan  hukum  yaitu  hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan menggunakan  syarat-syarat  baku,  hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Perlindungan  konsumen  pengguna  aplikasi  TikTok  cash  diatur  dalam peraturan peundang-undangan, yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  pada  aspek perlindungan konsumen ini pengguna aplikasi TikTok cash harus mendapatkan hak nya, beberapa hak yang tidak terpenuhi dalam penggunaan aplikasi TikTok cash yaitu, hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara maksimal, Hak atas menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dari sebuah produk yang ditawarkan, Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/  atau  penggantian,  apabila  produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Kesepakatan antara pengguna Tik-Tok Cash dengan pemilik aplikasi sah secara hukum karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (arsensius, 2009).
b. Kecakapan pada aplikasi TikTok cash
Pada bagian ini penyedia aplikasi Tik-Tok Cash telah memberikan suatu kecakapan  yaitu  berupa  level  keanggotaan  dengan  berbagai  macam  tingkat mulai  dari  magang,  pekerja  sementara,  karyawan,  pimpinan  group,  dan pengawas. Pada tingkatan tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda dan untuk mendaftar sebagai anggota harus melakukan setoran awal sesuai dengan tingkat keanggotaan yang dipilih. Komisi yang ditawarkan oleh Tik-Tok Cash 30 kali lipat dari jumlah modal yang di setor di awal pendaftaran. Hal ini membuat masyarakat antusias untuk melakukan top up di apikasi Tik-Tok Cash. Hal ini membktikan bahwa  Tik-Tok  Cash  mampu  membuat  keterikatan  antara  pengguna  Tik-Tok Cash dengan penyedia aplikasi (Mulya, 2023)
c. Suatu hal tertentu pada aplikasi TikTok cash
Pada bagian ini, Tik-Tok Cash telah mampu mengikat pengguna dengan menjanjikan keuntungan hingga 30 kali lipat tanpa adanya barang dan jasa yang akan  dimiliki  oleh  konsumen.  Yang  didapatkan  oleh  pengguna  adalah  tugas harian  yang  harus  diselesaikan  dalam  satu  hal  tergantung  tingkat  dari keanggotan. Namun, Aplikasi Tik-Tok Cash telah diblokir dengan latar belakang aktivitas transaksi yang dilakukan melanggar hukum karena tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik. Yang mana seluruh platform digital yang akan melakukan aktivitas harus terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik yang mana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap PSE baik lingkup publik dan privat waj ib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik.”
Hal ini membuktikan bahwa Tik-Tok Cash telah melakukan pelanggaran pada  bagian  ini,  yaitu  mengikat  pengguna  aplikasi  TikTok  cash  tanpa  adanya barang dan jasa. Selain itu Tik-Tok Cash juga merupakan aplikasi yang ilegal dan tidak memiliki lisensi hukum. Sehingga ketika Tik-Tok Cash meminta data pribadi dari pengguna, hal ini telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 pasal 6 ayat 1.
d. Kausa hukum yang halal
Kata halal disini bukan dalam artian hukum Islam yang merupakan lawan dari  haram,  yang  di  maksud  haram  disini  adalah  isi  dari  suatu  perjanjian mematuhi  semua  aturan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  tidak bertentangan  dengannya.  Pertentangan  yang  dilakukan  oleh  TikTok  cash terhadap peraturan yaitu tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdata serta tidak mematuhi peraturan yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.
Evaluasi  kurikulum  merupakan  sistem  penilaian  yang  sistematis  tetang  manfaat, kesesuaian  efektifitas  dari  kurikulum  yang  diterapkan.  Evaluasi  kurikulum  ini  dapat mencakupi keseluruhan kurikulum atau komponen-komponen yang ada dalam kurikulum seperti tujuan, materi, metode pembelajaran.
Dari  uraian-uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengevaluasian  dalam pembelajaran sangat penting. Karena dengan evaluasi kita bisa mengetahui apa sajah kurang  nya  dalam  tahap  perencanaan  kurikulum  pembelajaran,  dan  pelakasanaan kurikulum pembelajaran.
1. Manajemen  Kurikulum  Pembelajaran  di  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi.
Dilihat dari awal berdirinya Pondok Pesantren Baitur Rahman tampaknya pada awal berdirinya sama dengan pendidikan Pondok Pesantren salafiyah. Seperti mulai dari mendirikan masjid untuk tempat belajar mengaji anak-anak dan jamaah dewasa masyarakat yang datang  dari sekitar Pondok Pesantren  Baitur Rahman. Kemudian membangun pondok tempat penginapan santri yang datang mengaji, di samping ada juga santri kalong yaitu yang datang belajar mengaji, habis belajar mereka pulang kerumah masing- masing. Namun demikian, sebelum dibangun asrama santri yang lengkap  banyak  santri  yang  tidur  di  masjid,  dan  pondok-pondok  kecil.  Kemudian setelah beberapa tahun mulai menginjak sistem pendidikan klasikal yang berbentuk madrasah Tsanawiyah (MTs).
Kemudian  melihat  antusias  masyarakat  terhadap  pendidikan  Pondok Pesantren Baitur Rahman, maka kepercayaan masyarakat tersebut tidak disia-siakan, lalu mendirikan Madrasah Aliyah (MA). Kini penyebaran daerah santri yang datang belajar  ke  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  sudah  mencapai  beberapa  daerah
kabupaten seperti, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan  Kota  Padangsidimpuan.  Tampaknya  sistem  pendidikan  yang  dilaksanakan  di Pondok Pesantren Baitur Rahman telah memenuhi harapan masyarakat dewasa ini, sehingga banyak yang mempercayakan putera-puteri mereka untuk dididik menjadi orang-orang  yang  beriman  dan  berilmu  pengetahuan.  Kalau  dilihat  dari  sistem pendidikan  yang  diterapkan  di  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman,  maka  tampak bahwa  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  sudah  mulai  menanamkan  berbagai kegiatan  ekstrakurikuler  yang  diharapkan  menjadi  keterampilan  santri/santriyah  di tengah-tengah masyara kat. Misalnya, keterampilan dalam tilawatil Qur’an (seni baca al- Qur’an), seni albarjanzi dan keterampilan dalam seni Qasyidah Nasid.
Nuansa  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  dalam  perkembangan  fisik mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa perkembangan zaman dewasa ini, Pondok Pesantren Baitur Rahman sudah mulai tampak berubah dengan model  bangunan-bangunannya  yang  mengalami  banyak  perkembangan,  hal  ini merupakan  salah  satu  langkah  yang  dilakukan  pihak  Pondok  Pesantren  untuk mewujudkan  peningkatan  kualitas  pendidikan  Pondok  Pesantren.      manajemen pembelajaran dan metode pembelajaran di Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era Globalisasi. Terlihat dengan jelas dengan adanya langkah positif yang dilakukan pihak Pondok Pesantren yaitu menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dibekali kekuatan otak berpikir, kekuatan hati dengan iman dan keterampilan dalam kegiatan ekstrakurikuler, semuanya merupakan modal utama untuk membentuk kepribadian santri/santriyah yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman.
Dari  hasil  observasi  yang  dihimpun  peneliti  di  Pondok  Pesantren  Baitur Rahman  menerangkan  bahwa,    Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  memberikan peranan  yang  besar  dalam  mempersiapkan  generasi  muda  menghadapi  derasnya arus  globalisasi  dan  modernisasi  yaitu  menekankan  wajib  mengikuti  kegiatan ekstrakurikuler (belajar tilawah, albarjanzi) kepada santri/santriyah yang dilaksanakan setelah selesainya kegiatan pendidikan formal, dengan tujuan untuk memperbanyak kesempatan belajar kepada santri/santriyah yang menjadi santri/santriyah kalong.
Dalam wawancara dengan nurul mawaddah (santriyah) mengatakan bahwa: “Saya yang merupakan salah satu santriyah yang berasal dari Kecamatan Batang Onang ini memilih untuk bersekolah di sini, karena di samping saya bisa pulang kembali
ke  rumah  dan  berkumpul  dengan  keluarga  saya  pada  hari-hari  tertentu,  saya  tetap dapat mengikuti semua kegiatan pembinaan santri/santriyah yang dilakukan Pondok Pesantren. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan santri/santriyah berupa kegiatan  ekstrakurikuler  Pondok  Pesantren.  Melalui  kegiatan  tersebut,  semua  santri senantiasa diingatkan dan dinasehati akan perlunya akhlakul karimah dalam kehidupan sehari- hari” (Wawancara dengan santri/santriah ponpes Baitur Rahman n.d.)
“Meskipun santri/santriyah diberikan pil ihan untuk menjadi santri kalong atau santri  mukim,  namun  kami  sebagai  santri/santriyah  Pondok  Pesantren  merasa senantiasa berada di pesantren ini. Hal ini disebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan  pendidikan  dan  pengajaran  kepada  seluruh  santri  agar  kelak  menjadi contoh suritauladan di tengah-tengah masyarakat apabila sudah lulus dari pesantren ini”
Dari  penjelasan  yang  disampaikan  santri/santriyah  di  atas,  dapat  dipahami bahwa  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  melakukan  pendidikan  24  jam  penuh terhadap  santri/santriyah  dengan  membuat  berbagai  kegiatan  ekstrakurikuler  yang menunjang  kualitas  santri/  santriyah  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman.  Adapun kegiatan ekstrakurikuler tersebut disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh  pihak  pesantren  khususnya  yang  membidangi  kesantrian  dan  kegiatan ekstrakurikuler.
Pada  tahun  2018,  Muhammad  Yakub  Siregar  mulai  mengembangkan  sistem pemondokan santri putra. Biasanya santri putra tinggal di perpondokan (gubuk kecil), sekarang sudah di tempatkan di ruangan-ruangan asrama yang besar. Adapun upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sebagaimana pada dasarnya sasaran pendidikan adalah peserta didik atau santri/santriyah.  Dalam  menghadapi  gelombang  modernisasi  dan  arus  globalisasi, Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  menanamkan  beraneka  ragam  nilai-nilai  yang diyakini menjadi landasan, modal atau dasar  berpijak untuk melahirkan  lulusan atau santri/santriyah  yang  mempunyai  ilmu  pengetahuan  dan  kesiapan  diri  dalam menghadapi  masa  depan  mereka,  khususnya  masa-masa  persaingan  hidup  yang semakin ketat.
Nurcholis  madjid  juga  membedakan  istilah  materi  pelajaran  “agama”  dan “keagamaan”.  Perkataan  “agama”  lebih  tertuju  pada  segi  formil  dan  ilmunya  saja. Sedangkan  perkata an  “keagamaan”  lebih  mengenai  semangat  dan  rasa  agama
(relegiusitas). Menurut Nurcholis madjid, materi keagamaan ini hanya dipelajari sambil lalu  saja  tidak  secara  sungguh-sungguh.  Padahal  justru  inilah  yang  lebih  berfungsi dalam  masyarakat  zaman  mmodren  seperti  saat  sekarang  ini.  Di  sisi  lain, pengembangan  umum  nampaknya  masih  dilaksanakan  secara  setengah-setengah, sehingga kemampuan santri biasanya sangat terbatas dan terkadang kurang mendapat pengakuan dari masyarakat umum. (Muchlis 2012)
Mengingat  kondisi  masyarakat  sekarang  ini  yang  semua  aspek  kehidupan masyarakat  sudah  mengarah  kepada  sistem  global,  seharusnya  memicu  Pondok Pesantren  untuk  mempertegas  kembali  visi,  misi  dan  meningkatkan  sumber  daya manusianya. Dengan kekuatan itu, Pondok Pesantren diharapkan mampu berpartisipasi dalam  pembangunan  dan  modernisasi  sosial  budaya  politik  Islam  Indonesia kontemporer. Karena itu, Pondok Pesantren khususnya yang ada di Kecamatan Batang Onang harus mampu melahirkan “insan - insan modren” yang kritis dan fungsional bagi proses pembangunan Nasional.
Dengan langkah tersebut di atas, peneliti yakin bahwa Pondok Pesantren akan berubah menjadi Pondok Pesantren  ideal, yaitu Pondok Pesantren yang mempunyai perlengkapan  pendidikan  yang  lengkap,  terutama  dalam  bidang  keterampilan  dan benar-benar  memperhatikan  kualitasnya  dengan  tidak  menggeser  ciri  khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/ perkembangan zaman.  Dengan  adanya  langkah  tersebut,  peneliti  yakin  Pondok  Pesantren  akan menghasilkan  alumni  yang  benar-benar  berpredikat  khalifah  fil  ardhi,  serta  mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni Pondok Pesantren tidak berkualitas.
Kesimpulan  dari    Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  dalam  menghadapi tantangan era globalisasi adalah pendidikan karakter yang dilakukan Pondok Pesantren sejak dahulu sampai sekarang dan karena Pondok Pesantren mempunyai karakteristik dan  kepribadian  yang  belum  pernah  dibangun  oleh  sistem  pendidikan manapunmembuat  Pondok  Pesantren  tetap  dilirik  dan  diminati  masyarakat  sampai sekarang, meskipun sering mengalami pasang surut. Dari  Pondok Pesantren, ada dua point yang dapat dipetik dari penelitian ini, yaitu: Pertama, Pondok Pesantren Baitur Rahman  merupakan  wadah  para  generasi  penerus  bangsa  untuk  menggali  ilmu pengetahuan, dengan pendidikannya yang tidak terbatas oleh waktu sebagaimana di lembaga pendidikan umum, akan semakin menyemaikan ajaran-ajaran Islam berupa
pendidikan  akhlak  yang  itu  dapat  dijadikan  sebagai  benteng  dalam  menghadapi globalisasi.
Kedua,  pendidikan  Pondok  Pesantren  mencoba  memberikan  keseimbangan antara pemenuhan lahir dan batin, pendidikan agama dan umum, merupakan usaha yang  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  pendidikan  di  era  globalisasi  yang membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keluhuran moral. Pendidikan Pondok  Pesantren  yang  berlandaskan  ajaran-ajaran  agama  Islam,  menjadikan keluhuran  moral  dan  akhlakul  karimah  sebagai  salah  satu  fokus  bidang  garapan pendidikannya.  Hal  ini  tetap  menjadi  nilai  lebih  pendidikan  Pondok  Pesantren  yang tidak atau sulit didapatkan dalam pendidikan luar pesantren dan akan menjadi pelarian masyarakat yang mulai resah dengan dekadensi moral yang telah mewabah.
2. Perencanaan  kurikulum  pembelajaran,  Perencanaan  kurikulum  pembelajaran  secara prinsip dilengkapi dengan silabus, RPP tetapi belum didokumentasikan, pembelajaran dilaksanakan  didalam  kelas  dan  berdasarkan  jadwal  yang  telah  ditentukan  dan terprogram  tetapi  belum  maksimal  sesuai  prosedur  manajemen  pembelajaran kurikulum.
3. Pelaksanaan kurikulum pembelajaran terbagi menjadi dua tingkatan yaitu, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah pimpinan pesantren bertanggung jawab atas pelaksanaannya, sedangkan di tingkat  kelas  guru  yang  bertanggung  jawab.  Namun  dalam  pelaksanaan  metode pembelajaran perlu ada perbaharuan yang akan diubah oleh ustadz/ustadzah baik itu dari cara penyampaiannya maupun prakteknya dalam proses pembelajaran.
4. Evaluasi  manajemen  kurikulum  pembelajaran  menggunakan  evaluasi  formatif  yaitu penilaian  berupa  tes  yang  dilakukan  setelah  satu  pokok  bahasan  selesai  dipelajari peserta didik dan evaluasi sumatif yaitu penilaian berupa tes yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar selesai dalam jangka waktu tertentu yaitu satu semester.
5. Manajemen  kurikulum  pembelajaran  di  Pondok  Pesantren  Baitur  Rahman  dalam menghadapi  tantangan  era  globalisasi,  dimana  merupakan  wadah  para  generasi penerus  bangsa  untuk  menggali  ilmu  pengetahuan  dengan  pendidikannya,  berupa pendidikan  akhlak  yang  dapat  dijadikan  sebagai  benteng  dalam  menghadapi globalisasi dan memberikan keseimbangan antara pemenuhan lahir dan bathin, yang sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  pendidikan  di  era  globalisasi  yang  membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keseluruhan moral.

## SIMPULAN
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: pertama,  hubungan hukum yang terjadi antara pengguna TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash terdapat pada suatu  perjanjian  yang  telah  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  mana  terdapat hubungan hukum dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum dengan menggunakan  kontrak  elektronik,  dan  hubungan  hukum  secara  sukarela  yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua,  TikTok Cash tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif sebagai suatu perjanjian yang sah apabila dikaitkan dengan pasal yang terdapat dalam KUHPerdata. Dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian Tik-tok Cash tidak memenuhi elemen ke 3 syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu yang mencakup tidak adanya  barang  dan  jasa  dalam  perjanjian  tersebut.  Selain  itu  TikTok  cash  juga  tidak memenuhi elemen syarat sah perjanjian yang ke 4 yang mana telah disebutkan suatu sebab yang halal yang diartikan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum,  undang-undang,  dan  peraturan  yang  berlaku.  Disini  TikTok  cash  sudah melanggar  hukum  karena  TikTok  cash  tidak  terdaftar  dalam  Penyelenggara  Sistem Elektronik  (PSE)  yang  mana  setiap  platform  digital  yang  hendak  melakukan  aktivitas elektronik harus terdaftar dalam PSE. Inilah yang menyebabkan suatu perjanjian antara pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash batal demi hukum karena tidak terpenuhinya elemen ke 3 dan ke 4 syarat sah suatu perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriaman, Mahlil. 2022. Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman, Purwokerto : Pena Persada
Arsensius. 2009. “Aspek -Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Elektronik di Indonesia,”Jurnal Varia Bina Civika, Vol. 1 No. 75
Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu dkk. 2020. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis
Harefa, Andrias. 1999. "Multi Level Marketing: Alternatif Karier dun Usaha Menyongsong Milenium Ketiga", Jakarta : GTZ
Huseini dkk,. 2018. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT Bumi Aksara, Edisi Kedua Kadir,  Muhammad  Abdul.  1986.    “Hukum  Perjanjian”,  Bandung:  Alumni  Kitab  Undang - Undang Hukum Perdata.
Marbun, B.N. 2009. “Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum”, Jakarta: Puspa

## Swara, Anggota IKAPI
Mardalis, Ahmad & Hasanah, Nur. 2023. “Muti Level Marketing (MLM) Prespektif Ekonomi Islam”, Falah Ekonomi Syariah, Jurnal Vl. II N. 1, Februari 2023, 35 -36
Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso. 2018. “Urgensi Rekonstruksi Hukum ECommerce di Indonesia,” Jurnal Law Reform, Vol. 14 Nomor 1
Muhtarom. 2014. “Asas - asas hukum perjanjian”, Jurnal Suhuf,.Vol.26 No.1
Mulya, H. 2023. https://www.suara.com/bisnis/2022/04/18/152259/apa-itu-tiktokcash-hati- %20hati-terjebak-%20investasi-%20bodong/ Di akses  pada 02 Februari 2023 pukul 11:15WIB.
Nursandi,  2023.  http://repository.upnjatim.ac.id/3615/2/1.PDF  /diaksespada  02  Februari 2023 Pukul 09:15 WIB.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Rahmayani, Nuzul dkk. 2023. Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian, Sakato Law Jurnal, Vol 1 No. 1 Februari  2023
Ramli, Ahmad M dkk,. 2007. Menuju kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Sanusi,  Arsy ad.  2010.  “Efektivitas  UU  ITE  dalam  Pengaturan  Perdagangan  Elektronik  (E -

## Commerce),”Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No.1
Ulya,  Bintang.  2021.  Praktik  money  game  skema  ponzi  pada  TikTok  cash.  Jurnal  Ilmiah Indonesia Vol 6 No.5
Tim  Dektik  Com,  2023.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5368909/apaitu- tiktok-%20cash-ini-penjelasan-lengkapnya,  Di  akses  02  Februari  2023  pukul  10.45 WIB.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Wahyuni, Willa. 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu- hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e?page=all.  Diakses  pada  8  februari  2023  Pukul 21:30 WIB