Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020 25 - 37 10.31000/almaal.v2i1.2718

## Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari’ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting
Firman Setiawan 1*
1 Program  Studi  Ekonomi  Syari’ah,  Fakultas  Keislaman,  Universitas  Trunojoyo  Madura,  Jawa Timur, Indonesia
* firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

## A BSTRACT
This study aims to determine the effect of Shari'ah Supervisory Board Characteristics (DPS Size, DPS Education Level, and DPS Expertise) and Board of Commissioners Size on Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure at Shari'ah Commercial Banks in 2018. Population in this study is a Sharia Commercial Bank in Indonesia in 2018. Data is obtained from the bank's annual report. The data is presented and analyzed quantitatively using multiple linear regression. Based on the analysis conducted, it is known that the Shari'ah Supervisory Board Size, Shari'ah Supervisory Board  Education  Level  and  the  Shari'ah  Supervisory  Board  Expertise  partially  have  no significant  effect  on Islamic  Social  Reporting (ISR)  Disclosure,  while  the  Size  of  the  Board of Commissioners  has  a  significant  effect  on  Islamic  Social  Reporting  (ISR)  Disclosures. Simultaneously,  DPS  Characteristics  and  Board  of  Commissioners  Size significantly  influence Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure.
Keywords: Sharia Supervisory Board; Board of Commissioners; Islamic Social Reporting.

## A BSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  Karakteristik  Dewan  Pengawas  syari’ah (Ukuran  DPS,  Tingkat  Pendidikan  DPS,  dan  Keahlian  DPS)  dan  Ukuran  Dewan  Komisaris berpengaruh secara positif terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syari’ah di tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syari’ah yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Data diperoleh melalui laporan tahunan bank. Data tersebut kemudian  disajikan  dan  dianalisis  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan  regresi  linier berganda.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  Ukuran  Dewan  Pengawas Syari’ah,  Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dan  Keahlian  Dewan  Pengawas Syari’ah  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signfikan  terhadap  Pengungkapan  Islamic  Social Reporting (ISR), sedangkan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan  Pengungkapan  Islamic  Social  Reporting  (ISR).  Adapun  secara  simultan, Karakteristik  DPS  dan  Ukuran  Dewan  Komisaris  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).
Kata kunci : Dewan Pengawas Syari’ah; Dewan Komisaris; Islamic Social Reporting.

## Firman Setiawan

## P ENDAHULUAN
Saat ini, perusahaan dihadapkan pada sebuah keharusan secara sosial agar seluruh sistem  yang  dijalankan  tidak  hanya  berpegang  pada  optimalisasi  keuangan,  tetapi  juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Konsep ini kemudian dikenal dengan konsep Triple Bottom Line (TBL). Dengan konsep TBL, perusahaan tidak hanya berpacu dalam  optimalisasi  keuntungan,  tetapi  juga  berusaha  untuk  memenuhi  tanggung  jawab secara sosial yang pada umumnya disebut sebagai Corporate Sosial Responsibility.
Perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab  secara  keuangan  dan  legal  kepada investor  dan  pemegang  saham,  tetapi  juga  kepada  pihak-pihak  terkait  yang  memiliki kepentingan, meliputi karyawan perusahaan sebagai pihak internal dan masyarakat secara umum sebagai pihak eksternal. (Busyra Azheri, 2011)
Corporate  Social  Responsibility (Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan)  adalah wacana yang semakin hari semakin ramai diperbincangkan dalam dunia bisnis, baik di dunia maupun di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kepedulian perusahaan terhadap praktek CSR dalam bisnis, baik sebagai beban moral dan sosial yang harus    dilaksanakan  maupun  untuk  meningkatkan  citra  perusahaan,  baik  bagi  investor maupun bagi masyarakat secara umum.(Fauziah & J, 2013) Penerapan indeks penilaian pengungkapan dan pelaporan CSR pada saham-saham yang masuk kategori perusahaan yang telah mempraktikkan CSR juga sudah mulai terlihat di pasar modal. Sebagai contoh, Dow Jones Sustainability Indeks (DJSI) yang ada di New York Stock Exchange, Socially Responsible  Investment (SRI)  Indeks  yang  ada  di  London  Stock  Exchange  dan FTSE4Good yang ada di Financial Times Stock Exchange (FTSE). Bahkan tidak hanya di  Amerika  dan  Eropa,  inisiatif  ini  juga  sudah  mulai  diikuti  oleh  otoritas  bursa  saham yang  ada  di  Asia,  misalnya  Hanseng  Stock  Exchange  dan  Singapore  Stock  Exchange. (Fitria & Hartanti, 2010)
Tren  perkembangan  wacana  dan  implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  ekonomi  konvensional,  melainkan  juga  terjadi  di ekonomi Islam. Bahkan konsep dan implementasi CSR pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan bisnisnya, memiliki dimensi yang lebih luas,  baik  dari  sisi  pelaksanaannya  maupun  pelaporannya.  Hal  ini  karena  perusahaan- perusahaan  tersebut  selain  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagaimana  dalam konsep CSR, juga harus konsisten dengan penerapan prinsip-prinsip syari’ah Islam dalam semua kegiatan bisnis dan operasionalnya. (Marharani & Yulianto, 2016)
Secara  prinsip,  konsep  CSR  ini  sejalan  dengan  syari’ah  islam,  bahkan  bisa dikatakan  bahwa  syari’ah  mengilhami  pengembangan  konsep  CSR  sehingga  menjadi lebih relevan untuk diterapkan saat ini. Karena itu konsep CSR yang kemudian dipadukan dan dikembangkan dengan konsep syari’ah ini bisa menjadi formulasi baru yang lebih baik dari konsep sebelumnya. (Astuti, t.t.)
Penerapan  CSR  pada  perusahaan-perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan bisnisnya  berdasarkan  prinsip  syari’at  Islam,  khususnya  di  perbankan  syari’ah,  adalah sangat  relevan  karena  beberapa  faktor,  yaitu  prinsip  syari’ah  yang  dijadikan  sebagai landasan dalam kegiatan dan operasional perbankan syari’ah memang menuntut mereka untuk menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya dengan berlandaskan akhlak, etika dan  moral,  terlebih  ketika  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial;  jika melaksanakan tanggung jawab sosial berarti melaksanakan perintah Allah, maka CSR merupakan wujud dari  ketaatan;  serta  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan,  dan  menghindari
kerusakan  dan  kemiskinan  sebagai  prinsip  dan  kepentingan  umum.  (Fitria  &  Hartanti, 2010)
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pengungkapan dan pelaporan tanggung  jawab  sosial  di  perusahaan-perusahaan  yang  kegiatan  bisnisnya  dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk di perbankan syari’ah, maka ada sebuah konsep yang  tepat  untuk  menilai  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  tersebut,  yakni Islamic Social Reporting Indeks (indeks ISR). Indeks ISR ini merupakan kompilasi dari indikator dan sub indikator CSR yang dirumuskan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Finansial Institution s (AAOIFI) yang kemudian dimodifikasi dan dikembangkan lebih  lanjut  oleh  para  peneliti  sehingga  menjadi  formula  indeks  CSR  yang  harus diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Karena itulah, Indeks ISR ini kemudian dianggap lebih baik dan lebih tepat untuk dijadikan sebagai instrumen dalam mengukur dan menilai pengungkapan dan pelaporan Coporate Social Responsibility yang sesuai dengan syari’at Islam. (Sunarsih & Ferdiansyah, 2016; Fitria & Hartanti, 2010)
Ada  tanggung  jawab  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  menjalankan  bisnisnya sesuai  dengan  prinsip  syari’ah  dan  perusahaan-perusahaan  yang  ingin  masuk  di  bursa saham  syari’ah  untuk  memasukkan  dimensi  religius  dalam  pengungkapan  laporan keuangannya.  Hak  ini  dimaksudkan  agar  keinginan  dan  kebutuhan  dari  pemangku kepentingan dapat terpenuhi. (Sunarsih & Ferdiansyah, 2016; Othman & Thani, 2010)
Namun  demikian,  perusahaan-perusahaan  yang  secara  konsisten  memasukkan dimensi religius ini dalam laporan keuangannya masih terbatas. (Othman & Thani, 2010) Perkembangan  indeks  ISR  di  Indonesia  juga  bisa  dibilang  masih  tertinggal  jika dibandingkan  dengan  negara-negara  Islam  lainnya.  Selain  karena  pengungkapan  ISR pada  laporan-laporan  perusahaan  bersifat  sukarela (voluntary) ,  hal  ini  bisa  saja disebabkan oleh minimnya pengawasan dan arahan dari Dewan Pengawas Syari’ah serta Dewan Direksi. (Khasanah & Yulianto, 2015)
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa hal yang kemudian berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, dkk. bahwa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara positif terhadap  Pengungkapan Islamic  Social  Reporting (ISR) . Begitu  juga  penelitian  yang dilakukan oleh Agustomi bahwa Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, cross-directorship dan liputan media berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR).
Oleh karena itu, penulis kemudian ingin mencoba untuk melakukan kajian tentang apakah  Karakteristik  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dan  Ukuran  Dewan  Komisaris  juga berpengaruh secara positif terhadap Islamic Social Reporting (ISR). Studi ini dilakukan pada Bank Umum Syari’ah di Indonesia dengan mengacu pada laporan tahun 2018.

## KAJIAN LITERATUR Krakteristik Dewan Pengawas Syari’ah
DPS  adalah  suatu  badan  yang  bertugas  memberikan  nasihat  dan  arahan  kepada dewan  direksi,  serta  melakukan  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa  produk  dan operasional  di  lembaga  keuangan  syari’ah  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah,  khususnya fatwa Dewan Syari’ah Nasional. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan
syari’ah  melalui  RUPS  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  DSN.  (Eksandy,  2018; Agustomi, 2019)
Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  dianggap  telah  memenuhi  persyaratan kompetensi  apabila  memiliki pengetahuan dan   keahlian  di  bidang  fiqh muamalah dan keuangan syari’ah. (Agustomi, 2019; Ramadhani dkk., 2016)
Karakteristik Dewan Pengawas Syari’ah yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu :
1. Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah
Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah anggota (ketua dan anggota) DPS  dalam  sebuah  perusahaan.  Jumlah  tersebut  adalah  sebagaimana  yang tercantum  pada  laporan  tahunan  perusahaan.  (Khoirudin,  2013).  Jika  ukuran Dewan  pengawas  syariah  besar,  yakni  jumlah  anggota  DPS  banyak,  maka fungsi pengawasan untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan  prinsip  Islam  akan  berjalan  secara  optimal.  Selain  itu  diharapkan  juga bahwa mereka akan berperan dalam peningkatan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) bank syariah. (Ramadhani dkk., 2016). Menurut Khoiruddin (2013), sebagaimana dikutip oleh Ramadhani, et. al., ukuran (jumlah anggota) DPS  dapat  mendorong  pengungkapan  ISR  sehingga  berimplikasi  pada peningkatan  level  pengungkapannya.  Maka  semakin  besar  jumlah  anggota dewan pengawas syariah, pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) juga akan semakin meningkat. (Ramadhani dkk., 2016).
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/33/PBI/2009  tentang pelaksanaan good  corporate  governance bagi  bank  umum  syariah  dan  unit usaha  syariah,  DPS  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  memberikan  saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank, baik kegiatan bisnis maupun  kegiatan  operasional,  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Anggota Dewan Pengawas Syari’ah minimal berjumlah dua orang. Hal ini berdasarkan ketentuan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. (Agustomi, 2019)
2. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syari’ah Dewan  Pengawas  Syari’ah  dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  memiliki kemampuan  analisis  yang  lebih  besar  dan  profesional,  dapat  memberikan keputusan  yang  efektif,  serta  dapat    memilih  dan  menetapkan  apakah  suatu peraturan dapat dilakukan sesuai prinsip syari’ah atau tidak. Dengan demikian,
Dewan  Pengawas  Syari’ah  dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  dapat meningkatkan efektivitas organisasi. (Muti’ah Khoirunnisa, 2019)
3. Keahlian dewan Pengawas Syari’ah
Keahlian dewan pengawas syariah merupakan latar belakang keilmuan/keahlian  yang  dimiliki  oleh  Dewan  Pengawas  Syari’ah  di  bidang keuangan/perbankan  syari’ah  dan  fiqh  Mu’amalah.(Fitriana  dkk.,  2019) Keahlian DPS diketahui melalui riwayat pendidikan yang dijalani oleh anggota DPS, baik pendidikan formal maupun non-formal.

## Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran  Dewan  Komisaris  merupakan  jumlah  anggota  Dewan  Komisaris  dalam suatu  perusahaan,  yang  dinilai/diketahui  dengan  cara  menghitung  jumlah  dewan komisaris yang tercantum dalam laporan  tahunan perusahaan. Dewan Komisaris bertugas untuk  melakukan  pengawasan  dan  memastikan  bahwa  perusahaan  melaksanakan tanggung jawab sosial. (Agustomi, 2019)

## Islamic Social Reporting (ISR)
Islamic  Social  Reporting atau  ISR  adalah  suatu  standar  pelaporan  kinerja  dan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  berbasis  syariah.  Ada  berbagai  dimensi  yang terkandung dalam ISR ini yang mana hal itu merupakan gambaran dari konsep dan prinsip syariah yang diterapkan oleh perusahaan, yakni antara lain dimensi moral, spiritual, dan material.  Jadi, Islamic  Social  Reporting adalah  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari’at Islam. (Ahzar, 2013)
Nilai  pada  item-item  CSR  islami  atau  indeks  ISR  ini  didapat  melalui  metode analisis isi. Metode analisis isi dilakukan pada laporan perusahaan, baik laporan tahunan maupun yang lainnya. (Astuti, t.t.)

## Hipotesis Dan Kerangka Berpikir
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Karakteristik Dewan Pengawas Syari’ah dan Ukuran Dewan Komisaris secara bersama-sama  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan Islamic  Social Reporting . (H1)
2. Ukuran  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic Social Report . (H2)
3. Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif terhadap pengungkapan Islamic Social Report . (H3)
4. Keahlian  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic Social Report . (H4)
5. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan Islamic Social Report. (H5)
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

## Firman Setiawan

## M ETODE P ENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan memecahkan masalah menggunakan  angka-angka  berupa  laporan  keuangan  perusahaan.  Perusahaan  yang dimaksud  adalah  Bank  Umum  Syari’ah  di  Indonesia  dengan  laporan  Keuangan  tahun 2018.
Variabel bebas (independen variable) dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Pengawas  Syari’ah,  Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syari’ah,  Keahlian  Dewan Pengawas Syari’ah, dan Ukuran Dewan Komisaris; sedangkan variabel terikat (dependen variabel) dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Islamic Social Report (ISR).
Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah adalah jumlah DPS yang ada. Sehingga ukuran DPS diperoleh dengan rumus :
UDPS = Jumlah DPS
Tingkat  Pendidikan  DPS  diukur  dengan  proporsi  anggota  DPS  yang  memiliki gelar S3. Tingkat Pendidikan DPS diperoleh dengar rumus :
TPDPS =
Jumlah DPS dengan gelar S3
x 100%
Total DPS
Keahlian  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dalam  penelitian  ini  dihitung  berdasarkan proporsi  anggota  dewan  pengawas  syari’ah  yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang keuangan/perbankan  syari’ah  dan  fiqh  mu’amalah.  Rumus  penghitungannya  adalah sebagai berikut :
KDPS = Jmlh DPS yang memiliki keahlian dan fiqh mu’amalah x 100% Total DPS
Ukuran Dewan Komisaris dihitung berdasarkan jumlah anggota dewa komisaris dalam perusahaan tersebut. Sehingga menghitung ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut :
UDK = Jumlah Dewan Komisaris.
Sedangkan  untuk  penilaian  ISR  dalam  penelitian  ini,  masing-masing  item  akan diberikan angka ordinal untuk menunjukkan item yang ada (diungkapkan) dan tidak ada dalam  laporan  perusahaan.  Penilaian  item-item  tersebut  bukan  merupakan  nilai pembobotan, artinya nilai tidak didasarkan pada seberapa banyak dan seberapa baik item tersebut  diungkapkan,  namun  hanya  berdasarkan  pada  tersedia  tidaknya  informasi tersebut di dalam laporan perusahaan. Setiap item akan diberi nilai 1 jika diungkapkan dalam  laporan  perusahaan,  dan  akan  diberi  nilai  0  jika  sebaliknya.  Nilai  dari  masing- masing  item  tersebut  kemudian  dijumlahkan  dan  dibagi  dengan  total  item.  Setelah memberikan  nilai  ( scoring )  pada  indeks  ISR,  maka  kemudian  menentukan  besarnya disclosure level dengan menggunakan rumus berikut:
Disclosure level = Jumlah Skor Disclosure yang Dipenuhi
Jumlah Skor Maksimum
Berikut  adalah  tabel  pengungkapan  Islamic  Social  Report  (ISR),  meliputi indikator dan sub indikator.

## Tabel 1. Pengungkapan Islamic Social Report (ISR)
Indikator 1 Pendanaan dan investasi 1 Kegiatan yang mengandung Riba 2 Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) 3 Zakat (jumlahnya dan penerima zakatnya) 4 Kebijakan  atas  pembayaran  tertunda  dan  penghapusan  piutang  tak tertagih 5 Kegiatan investasi (secara umum) 6 Proyek pembiayaan (secara umum) Indikator 2 Produk dan Jasa 7 Persetujuan Dewan pengawas Syariah untuk suatu produk baru 8 Definisi setiap produk 9 Pelayanan atas keluhan konsumen Indikator 3 Karyawan 10 Jam kerja karyawan 11 Hari libur 12 Tunjangan karyawan 13 Renumerasi karyawan 14 Pendidikan  dan  pelatihan  karyawan  (Pengembangan  Sumber  Daya manusia) 15 Kesetaraan hak antara pria dan wanita 16 Kesehatan dan keselamatan karyawan 17 Keterlibatan karyawan 18 Lingkungan kerja 19 Karyawan  dari  kelompok  khusus  (misalnya  cacat  fisik  atau  mantan pengguna narkoba) 20 Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan Indikator 4 Masyarakat 21 Pemberian donasi (sadaqah) 22 Wakaf 23 Pinjaman untuk kebaikan (Qardh Hasan) 24 Sukarelawan dari kalangan karyawan 25 Pemberian beasiswa sekolah 26 Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah 27 Pengembangan generasi muda 28 Peningkatan kualitas hidup masyarakat 29 Kepedulian terhadap anak-anak 30 Menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga Indikator 5 Lingkungan 31 Konservasi lingkungan hidup 32 Tidak membuat polusi lingkungan hidup 33 Pendidikan mengenai lingkungan hidup 34 Penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup 35 Sistem manajemen lingkungan

## Firman Setiawan
Indikator 6 Tata Kelola Perusahaan 36 Status kepatuhan terhadap Syariah 37 Rincian nama direksi/ manajemen 38 Profil jajaran direksi/ manajemen 39 Rincian tanggung jawab manajemen 40 Pernyataan mengenai remunerasi manajemen 41 Jumlah pelaksanaan rapat manajemen 42 Rincian nama dewan pengawas Syariah 43 Profil dewan pengawas Syariah 46 Rincian tanggung jawab dewan pengawas Syariah 47 Pernyataan mengenai remunerasi dewan pengawas Syariah 48 Jumlah remunerasi rapat dewan pengawas Syariah 49 Struktur kepemilikan saham 50

## Kebijakan anti korupsi
Sumber : Fauziah & J, 2013; Othman & Thani, 2010; Sofyani dkk., 2012
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan Bank Umum Syari’ah di Indonesia pada tahun 2018.
Dalam  proses  analisis  data,  ada  beberapa  pengujian  yang  dilakukan,  yaitu  uji asumsi  klasik,  meliputi  uji  normalitas,  multikolinieritas,  dan  autokorelasi;  uji  regresi linier berganda, hipotesis, yakni uji t dan uji F, serta uji Koefisien Determinasi.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

## Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Berdasarkan tabel  di  atas,  diketahui  bahwa nilai  Asymp. Sig  adalah lebih besar dari 0,05, yakni 0,200 (0,200 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
N 12 Normal Parametersa,b Mean ,0000000 Std. Deviation  ,06773765 Most Extreme Differences  Absolute ,158 Positive ,158 Negative -,112 Test Statistic ,158 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

## Uji Multikolinieritas

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

## Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF lebih kecil dari 5 dan nilai tolerance lebih  besar  dari  0,1.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat multikolinieritas pada data tersebut.
Uji Autokorelasi
Tabel. 4 Hasil Uji Autokorelasi

## Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Pada  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  D  hitung  (2,334)  lebih  besar  dari  DU (1,023) dan lebih kecil dari 4-DU (2,977). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut.
Hasil Uji Regresi
Tabel 5. Hasil Uji Regresi

## Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Nilai a pada tabel di atas sebesar 0,140 memiliki arti bahwa jika variabel X, yakni Ukuran  DPS,  Tingkat  Pendidikan  DPS,  Keahlian  DPS  dan  Ukuran  Dewan  Komisaris dalam  keadaan  konstan,  maka  variabel  Y,  yakni  Pengungkapan  ISR  akan  mengalami kenaikan sebesar 12%.
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) ,140 ,151 ,928 ,384 UDPS ,046 ,073 ,167 ,630 ,549 ,609 1,641 TPDPS ,001 ,001 ,208 ,940 ,379 ,875 1,142 KDPS ,000 ,001 -,123 -,498 ,633 ,700 1,429 UDK ,109 ,040 ,738 2,726 ,029 ,584 1,712
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1 ,837 a ,700 ,529 ,08491 2,334 Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  ,140 ,151 ,928 ,384 UDPS ,046 ,073 ,167 ,630 ,549 TPDPS ,001 ,001 ,208 ,940 ,379 KDPS ,000 ,001 -,123 -,498 ,633 UDK ,109 ,040 ,738 2,726 ,029
Pada tabel di atas juga diketahui bahwa Ukuran DPS (b 1 ) memiliki nilai konstanta sebesar 0,046, yang itu artinya apabila Ukuran DPS berubah sebesar satu satuan, maka pengungkapan ISR akan mengalami peningkatan sebesar 4,6 %. Tingkat Pendidikan DPS (b 2 )  memiliki  nilai  konstanta  sebesar  0,001  yang  berarti  bahwa  apabila  Tingkat Pendidikan DPS mengalami perubahan sebesar satu satuan, maka ISR akan mengalami peningkatan sebesar 0,1%. Adapun nilai konstanta Keahlian Dewan Pengawas Syari’ah (b 3 ) adalah 0,000. Maka berarti jika perubahan yang terjadi pada keahlian DPS adalah sebesar  satu satuan, maka pengungkapan ISR akan berubah sebesar 0%. Sedangkan nilai konstanta Ukuran Dewan Komisaris (b 4 ) adalah 0,104 yang berarti bahwa apabila Ukuran Dewan komisaris berubah sebesar satu satuan, maka pengungkapan ISR akan mengalami peningkatan sebesar 10,4%.
Hasil Uji Hipotesis
Uji t
Tabel 6. Hasil Uji t (parsial) No. Hipotesis B Sig. α Hasil 1 H2 Ukuran  Dewan  Pengawas  Syari’ah berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 0,046 0,549 0,05  Ditolak 2 H3 Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas Syari’ah  berpengaruh  secara  positif terhadap  pengungkapan  Islamic  Social Reporting. 0,001 0,379 0,05  Ditolak 3 H4 Keahlian  Dewan  Pengawas  Syari’ah berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 0,000 0,633 0,05  Ditolak 4 H5 Ukuran  Dewan  Komisaris  berpengaruh secara  positif  terhadap  pengungkapan Islamic Social Reporting. 0,109 0,029 0,05  Diterima Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Ukuran  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic Social Report .
Hipotesis ini ditolak, yang berarti bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penambahan  jumlah  anggota  DPS  tidak  akan  berakibat secara signifikan terhadap perubahan Pengungkapan ISR. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika anggota DPS ditambah sebanyak satu orang, maka Pengungkapan ISR akan meningkat hanya sekitar 4,6%.
Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif terhadap  pengungkapan Islamic  Social  Reporting .  Hipotesis  ini  ditolak,  yang  artinya bahwa Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syari’ah tidak memberikan kontribusi yang cukup  signifikan  terhadap  peningkatan  Pengungkapan Islamic  Social  Reporting (ISR). Bahkan jika tingkat pendidikan DPS dinaikkan sebesar satu satuan, kontribusi yang bisa diberikan untuk menaikkan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) hanya sebesar 0,1%.
Keahlian  Dewan  Pengawas  Syari’ah  berpengaruh  secara  positif  terhadap pengungkapan Islamic  Social  Reporting .  Hipotesis  ini  juga  ditolak.  Dengan  demikian Keahlian  Dewan  Pengawas  Syari’ah  di  bidang  keuangan/perbankan  syari’ah  dan  fiqh mu’amalah  tidak  memiliki  kontribusi  apapun  terhadap  peningkatan  pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hal ini juga ditunjukkan hasil uji regresi dimana nilai b sebesar  0,000  yang  itu  artinya,  jika  keahlian  DPS  dinaikkan  sebesar  satu  satuan, perubahan pada pengungkapan ISR adalah 0%.
Ukuran  Dewan  Komisaris  berpengaruh  secara  positif  terhadap  pengungkapan Islamic  Social  Reporting .  Hipotesis  ini  diterima,  yang  artinya  bahwa  Ukuran  Dewan Komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  Dengan  demikian,  peningkatan  pada  Ukuran  Dewan  komisaris  akan diikuti secara positif oleh peningkatan pengungkapan ISR. Jika ukuran Dewan Komisaris ditambah sebanyak satu satuan, maka pengungkapan ISR akan mengalami peningkatan sebanyak 10,9%.

## Uji F
Tabel 7. Hasil Uji F (simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares  df Mean Square  F Sig. 1 Regression ,118 4 ,029 4,088 ,050 b Residual ,050 7 ,007 Total ,168 11

## Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,05 dan karena itu hipotesis diterima. Hal ini juga diperkuat dengan nilai F yang lebih besar dari  1,96,  yakni  4,088.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Ukuran  Dewan Pengawas  Syari’ah,  Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syari’ah,  Keahlian  Dewan Pengawas  Syari’ah  dan  Ukuran  Dewan  komisaris  berpengaruh  secara  signifikan  dan positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,837 a ,700 ,529 ,08491
Sumber: Pengolahan Data di IBM SPSS Statistics 24
Dapat  diketahui  dari  tabel  di  atas  bahwa  nilai  R  Square  adalah  0,700.  Hal  ini berarti  bahwa  kemampuan  variabel  X  untuk  mempengaruhi  variabel  Y  adalah  sebesar 70%. Sementara sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Firman Setiawan

## K ESIMPULAN
Dewan  Pengawas  Syari’ah  adalah  suatu  badan  yang  bertugas  mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lembaga keuangan syari’ah. Karakteristik Dewan Pengawas Syari’ah dalam penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu ukuran, tingkat pendidikan dan keahlian Dewan Pengawas Syari’ah.
Ukuran  Dewan  Komisaris  merupakan  jumlah  anggota  Dewan  Komisaris  dalam suatu  perusahaan,  yang  dinilai/diketahui  dengan  cara  menghitung  jumlah  dewan komisaris yang tercantum dalam laporan  tahunan perusahaan . Islamic Social Reporting (ISR)  adalah  suatu  standar  pelaporan  berbasis  syariah  yang  bertujuan  untuk  melihat kinerja dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada uji t yang dilakukan, semua variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, kecuali Ukuran Dewan komisaris yang memberikan kontribusi sebesar 10,9% terhadap  pengungkapan  ISR.  Sedangkan  pada  uji  F,  variabel  X  berpengaruh  secara signifikan terhadap variabel Y dengan koefisien determinasi sebesar 0,700.

## REFERENSI
Agustomi.  (2019). Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Ukuran  Dewan  Komisaris,  Ukuran Dewan  Pengawas  Syari’ah,  Cross-Directorship  dan  Liputan  Media  terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Bank Umum Syariah Priode 2016- 2018 .[Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Ahzar,  F.  A.  (2013). Pengungkapan  Islamic  Social  Reporting  Pada  Bank  Syariah  Di Indonesia. [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
http://eprints.ums.ac.id/23093/
Astuti,  T.  (t.t.). Pengaruh  Profitabilitas,  Likuiditas  dan  Leverage  Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  (Studi Empiris pada Perusahaan  yang Terdaftar di JII Tahun 2010-2012) . 20.
Busyra  Azheri.  (2011). Corporate  Social  Responsibility:  Dari  Voluntary  Menjadi Mandatory . PT RajaGrafindo Persada.
Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada  Perbankan  Syari’ah  Indonesia. JAK  (Jurnal  Akuntansi) :  Kajian  Ilmiah Akuntansi, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498
Fauziah,  K.,  &  J,  P.  Y.  (2013). Analisis  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Berdasarkan  Islamic  Social  Reporting  Indeks . Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(1), Article 1.
https://doi.org/10.15294/jda.v5i1.2559
Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan  Berdasarkan  Global  Reporting  Initiative  Indeks  dan  Islamic Social Reporting Indeks . Simponsium Nasional Akuntansi XIII, 46.
Fitriana,  R.,  Yulianto,  A.,  &  Solikhah,  B.  (2019). Are  Characteristics  Of  Sharia Supervisory  Boards  Able  To  Improve  The  Performance  Of  Islamic  Banking? Journal Of Islamic Accounting And Finance Research . 1(1), 1.
https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3753
Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syar i’ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting
Khasanah, Z., & Yulianto, A. (2015). Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan
Islamic  Social  Reporting  pada  Bank  Umum  Syariah .  Accounting  Analysis Journal, 4(4), Article 4. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9108
Khoirudin,  A.  (2013). Corporate  Governance  dan  Pengungkapan  Islamic  Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia . Accounting Analysis Journal, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919
Marharani,  A.  K.,  &  Yulianto,  A.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Islamic  Social  Reporting  pada  Bank  Syariah .  Accounting Analysis Journal, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9746
Muti’ah  Khoirunnisa.  (2019). Pengaruh  Zakat  Perusahaan  dan  Karakteristik  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  terhadap  Kinerja  Perbankan  Syariah  di  Malaysia. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia .  International  Business  &  Economics  Research  Journal  (IBER),  9(4), Article 4. https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561
Ramadhani, F., Desmiyawati, D., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,  Leverage  Dan  Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap Pengungkapan  Islamic  Social  Reporting  (Studi  Empiris  Pada  Bank  Umum Syariah  Di  Indonesia  Tahun  2010-2014). (Nomor  1)  [Journal:eArticle,  Riau University]. https://www.neliti.comNone
Sofyani,  H.,  Ulum,  I.,  Syam,  D.,  &  L,  S.  W.  (2012). Islamic  Social  Reporting  Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia  dan  Malaysia). Jurnal  Dinamika  Akuntansi,  4(1),  Article  1. https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1958
Sunarsih, U., & Ferdiansyah, F. (2016). Determinants of The Islamic Social Reporting Disclosure.  Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah .  9(1),  69-80–80. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3771