INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8702-8723 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Putusan Bebas dan Bersalah dalam Analisis Yuridis Tindak Pidana Malpraktik Medis yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
TB Yadi Haryadi 1 ✉ , Warasman Marbun 2 , Arief Patramijaya 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: yadiharyadi070877@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Seorang  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  dikatakan  melakukan  malpraktik  jika  melakukan  praktek kedokteran dengan buruk, berupa kelalaian besar (culpa lata) atau kesengajaan yang tidak mungkin dilakukan oleh dokter pada umumnya dan bertentangan dengan undang-undang, sedemikian sehingga pasien  mengalami  kerugian.  Perbuatan  secara  medik  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  dapat merupakan  tindak  pidana,  apabila  perbuatan  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  terhadap  pasien tersebut  memenuhi  unsur  tindak  pidana  menurut  hukum  pidana  tertulis.  Malpraktik  medis  terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat  dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang  hati-hati  atau  kurang  cermat  dalam  melakukan  upaya  penyembuhan  terhadap  pasien  yang meninggal  dunia  atau  cacat  tersebut.  Permasalahannya,  Bagaimana  Pertanggungjawaban  Pidana Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Menurut KUHP maupun Menurut Undang-undang Praktek Kedokteran, Bagaimana Membuktikan Tindakan Malpraktik Tenaga Medis dalam Studi Kasus Nomor 1441/Pidsus/2019/PN.  dan  Putusan  Nomor  1110/K/Pidsus/2012.  Kesimpulannya  Pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan Malpraktik menurut KUHP maupun menurut Undang-undang Praktek Kedokteran. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992  tentang  Kesehatan  serta  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran. Dalam  membuktikan  tindakan  Malpraktik  tenaga  medis  dalam  Studi  Kasus  Nomor  1441 /Pidsus/2019/PN. MKS dan Putusan Nomor 1110/K/Pidsus/2012 dilihat dari Putusan Pidana yang diterima oleh masing-masing terdakwa.
Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Malpraktik Medis

## Abstract
A doctor or other medical personnel is said to commit malpractice if they practice medicine badly, in the form of gross negligence (culpa lata) or intentions that are impossible for doctors in general and contrary to the law, so that the patient suffers losses. Medical acts that occur between doctors and patients can constitute a criminal offense if the actions of doctors or other medical personnel against the  patient  fulfill  the  elements  of  a  criminal  offense  according  to  written  criminal  law.  Medical malpractice occurs when a patient dies or is disabled as a result of doctors or other health workers being less careful in making efforts to cure the patient who dies or is disabled. The problem is, how is the criminal liability of medical personnel who commit malpractice according to the Criminal Code and the Medical Practice Act? How can we prove the malpractice of medical personnel in Case Study Number 1441/Pidsus/2019/PN. and Decision Number 1110/K/Pidsus/2012? In conclusion, the criminal liability of medical personnel who commit malpractice according to the Criminal Code and the Medical Practice Act.  The  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP),  Law  Number  23  of  1992  concerning  Health,  and  Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. In proving the malpractice of medical personnel in Case Study Number 1441/Pidsus/2019/PN. MKS and Decision Number 1110/K/Pidsus/2012, as seen from the criminal verdict received by each defendant.
Keywords: Acquittal, Medical Malpractice Crime

## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai malpraktik atau malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk. Sedang kata “ practice ” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik “buruk” yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Di Indonesia, istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh  para  tenaga  kesehatan  se-benarnya  hanyalah  merupakan  suatu  bentuk  medical malpractice,  yaitu  medical  negligence  yang  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  kelalaian medik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun dalam Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Memperhatikan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya pada Pasal 54 dan 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 84 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan  atas  tindakan  dokter  tersebut.  Kenyataannya  ternyata  tidak  mudah  untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut.
Tanggungjawab  dalam  malpraktik  bisa  timbul  karena  seorang  dokter  melakukan kesalahan langsung maupun tidak langsung. Dalam satu kasus malpraktik kadang hanya ada  satu  pihak  yang  bertanggungjawab,  kadang  juga  ada  pihak  lain  yang  ikut bertanggungjawab  bersamanya  tidak  terkecuali  pihak  rumah  sakit  atau  klinik  sebagai korporasi  dimana  para  tenaga  medis  menjalankan  prakteknya.  Pertanggungjawaban malpraktik yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya, sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  tentang  kesehatan,  pada  Pasal  310, menyebutkan  disebutkan:  “Dalam  hal  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien,  perselisihan  yang  timbul  akibat  kesalahan  tersebut  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.”  Diharapkan  agar  dengan adanya  penyelesaian  alternative  diluar  pengadilan  dapat  menemukan  keadilan  bersama tanpa berlarut-larut.
Serta terdapat dalam Pasal Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyebutkan: “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Serta  dalam  Pasal  440  (1)  Setiap  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang melakukan  kealpaan  yang  mengakibatkan  Pasien  luka  berat  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3  (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan  perundang-undangan  lain,  maka  terhadap  tenaga  kesehatan  dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:
a) Melalaikan kewajiban;
b) Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
c) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d) Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.
Jadi, dilihat dari arti istilah malpraktik, malpraktik tidak merujuk hanya kepada suatu profesi  tertentu.  Atas  segala  ketentuan  terkait  pedoman  profesi  (baik  yang  ada  dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik), terdapat pihak yang akan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan profesi-profesi tersebut. Biasanya terdapat organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut. Apabila dokter serta dokter gigi melakukan tindakan malpraktik, maka akan diawasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia).
Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya  akan  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  anggotanya  yang  terbukti melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi  pidana  apabila  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam undang-undang masing-masing profesi.
Seorang  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  dikatakan  melakukan  malpraktik  jika melakukan  praktek  kedokteran  dengan  buruk,  berupa  kelalaian  besar  (culpa  lata)  atau kesengajaan yang tidak mungkin dilakukan oleh dokter pada umumnya dan bertentangan dengan  undang-undang,  sedemikiansehingga  pasien  mengalami  kerugian.    Apabila perbuatan  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  terhadap  pasien  tersebut  memenuhi  unsur tindak pidanamenurut hukum pidana tertulis. Beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia, di antaranya:
1) Perbuatan  menipu  pasien,  terdapat  dalam  Pasal  378  KUHP,  yaitu  “Barang  siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu  benda  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan piutang,  diancam  karenapenipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun’’.
2) Melanggar kesusilaan, terdapat dalam (Pasal 285, 286, 290 dan 294 KUHP).
3) Pengguguran kandungan (Pasal 347-349 KUHP).
4) Sengaja  membiarkan  pasien  tidak  tertolong  (Pasal  304,  531  KUHP),  membocorkan rahasia  kedokteran  (Pasal  322  KUHP),  lalai  sehingga  menyebabkan  luka  atau  mati (Pasal  359,  360,  361  KUHP),  memberi  atau  menjual  obat  palsu  (Pasal  386  KUHP), melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP).
Sedangkan atas tindakan dokter atau tenaga medis lainnya dalam melakukan tindakan kesalahan medis sehingga dibebankan pada korporasi (rumah sakit) seperti:
a) Tanggung jawab terhadap personalia.
b) Tanggung jawab professional terhadap mutu.
c) Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan. Dan
d) Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.
Selanjutnya,  tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
a) Aspek Etika.
b) Aspek Profesi.
c) Aspek Hukum Administrasi.
d) Aspek Hukum Perdata dan.
e) Aspek Hukum Pidana.
Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut:
a) Pertanggungjawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi.
b) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata.
c) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur asas dan tujuan hadirnya  rumah  sakit,  yang  harus  diselenggarakan  berasaskan  pancasila  dan  didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti  diskriminasi,  pemerataan,  perlindungan  dan  keselamatan  pasien,  serta  mempunyai fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 447 ayat (1), (2), (3) dan (4), menjelaskan;
Ayat (1): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 430 sampai  dengan  Pasal  435,  Pasa1  437,  Pasal  442,  Pasal  444,  Pasal  445,  dan  Pasal  446 dilakukan  oleh  korporasi,  pertanggungiawaban  pidana  dikenakan  terhadap  korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.”
Ayat  (2):  “Selain  pidana  penjara  dan  pidana  denda  terhadap  pengurus  yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan / atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:
a) Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
b) Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
c) Rp.  50.000.000.000,00  (lima  puluh  miliar  rupiah)  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Ayat  (3):  Korporasi  dikenai  pertanggungjawaban  secara  pidana  terhadap  suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk  dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
Ayat (4): Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana
a) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
b) diterima sebagai kebijakan korporasi; dan atau
c) digunakan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
Pasal-pasal tersebut merupakan penjelasan dari sebuah badan hukum, rumah sakit tidak dapat dituntut hukuman, melainkan dituntut untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang  dilakukan  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  sehingga  menyebabkan  kerugian terhadap pasien.
Sedangkan bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa denda atau pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Selanjutnya, rumah sakit sebagai sebuah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakannya,  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  terjangkau  berdasarkan  prinsip aman,  menyeluruh,  non  diskriminatif,  partisipatif  dan  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan  (health  receiver),  juga  bagi penyelenggara  pelayanan  kesehatan  demi  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya.
Salah satu bentuk malpraktik yang terjadi di kalangan kedokteran Indonesia sesuai dengan ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana yaitu adanya unsur dalam Pasal 359, 360 KUHP baik itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam ketiga undang-undang tersebut yang aturannya bersifat khusus (lex specialis) dan semua ketentuan  pidananya  menyebutkan  harus  dengan  unsur  kesengajaan,  seperti  dengan sengaja  melakukan  aborsi,  membuat  keterangan  dokter  palsu,  apabila  pasien  merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter memberikan pelayanan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan: “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiann ya”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, kelalaian dari asal kata lalai yang berarti “Tindakan yang kurang hati -hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dsb.), lengah”. Dalam An Indone -sian-English Dictionary 3th Edition, Kelalaian diartikan dari kata neglect,  carelessness.  Serta  Dictionary  3th  Edition,  Kelalaian  diartikan  dari  kata  neglect, carelessness. Serta dalam kamus Hukum Edisi lengkap, terjemahan dari: culpa (Lat.) atau schuld (Bld.), atau debt, guilt, fault (Ing.), yang artinya adala h “Kekhilafan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, dianggap melakukan tindak pidana yang dapat ditindak atau dituntut”.
Dasarnya  secara  kodrati,  setiap  manusia  dibebani  oleh  tanggung  jawab,  dalam berbuat sesuatu, setiap orang diwajibkan untuk memikul tanggung  jawab (aasprakkelijk) terhadap perbuatan atau tindakannya. Bertanggung jawab berarti terikat, dengan demikian tanggung  jawab  dalam  pengertian  hukum  kesengajaan  (dolus)  atau  kealpaan/kelalaian (culpa),  seperti  berarti  keterikatan.  Tanggung  jawab  hukum  sangat  ditentukan  oleh  sifat melawan hukum dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung  jawab  yang  ada  di  dalam  ilmu  hukum.  Setiap  perbuatan  dari  orang  yang mampu  untuk  bertanggung  jawab  dirumuskan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana atau tindak pidana (strafbaar feit). Rumah sakit yang dimiliki pemerintah maupun swasta berkewajiban bertanggungjawab apabila terbukti adanya kelalaian, baik dari pihak dokter,  perawa,  bidan,  atau  adanya  kelalaian  pada  bidang  manajemen  rumah  sakit. Tanggungjawab  hukum  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  dugaan  terjadi  malpraktik medis.
Malpraktik medis terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  kurang  hati-hati  atau  kurang  cermat  dalam melakukan  upaya  penyembuhan  terhadap  pasien  yang  meninggal  dunia  atau  cacat tersebut. Pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait malpraktuk medis antara lain:
a) Menipu pasien (Pasal 378);
b) Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263, 267);
c) Abortus Provokatus Kriminalis (Pasal 299, 348, 349, 350);
d) Melakukan kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kematian atau luka (Pasal 359 ,360, 361);
e) Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal 290 ayat (1), 294 ayat (2), 285 dan 286);
f) Membocorkan rahasia pasien dengan pengaduan pasien (Pasal 322);
g) Tidak memberikan pertolongan atau bantuan (Pasal 351);
h) Memberikan atau membuat obat palsu (Pasal 386);

## i) Euthanasia (Pasal 344)
Akibat malpraktik medis yang menjadi tindak pidana harus berupa akibat yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti akibat berupa kematian, luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian dapat membentuk pertanggungjawaban pidana yang wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja tetapi boleh jadi pemidanaan.
Dalam  berbuat  sesuatu,  setiap  orang  diwajibkan  untuk  memikul  tanggung  jawab (aasprakkelijk) terhadap perbuatan atau tindakannya. Tanggung jawab secara hukum disini dimaksudkan tanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab hukum sangat ditentukan oleh  adanya  suatu  kesalahan  dalam  arti  dolus  maupun  culpa.  Kesalahan  selalu  terkait dengan sifat  melawan  hukum dengan suatu perbuatan yang  dilakukan oleh  orang yang mampu untuk bertanggung jawab yang ada di dalam ilmu hukum. Setiap perbuatan dari orang yang mampu untuk bertanggung jawab dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (strafbaar feit). Rumah sakit yang dimiliki pemerintah maupun  swasta  berkewajiban  bertanggungjawab  apabila  terbukti  adanya  kelalaian,  baik dari pihak dokter, perawa, bidan, atau adanya kelalaian pada bidang manajemen rumah sakit.  Tanggungjawab  hukum  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  dugaan  terjadi malpraktik medis yaitu pertanggungjawaban hukum dokter, pertanggungjawaban perdata dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban administrasi dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan pertanggungjawaban hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan.
Kesalahan merupakan unsur yang paling menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, untuk menentukan adanya kesalahan dari suatu perbuatan yang dilakukan seorang terdakwa sebagaimana halnya seorang dokter yang didakwa melakukan malpraktik, setidak menurut harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:
a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b) Di atas umur tertentu dan mampu bertangggung jawab;
c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan;
d) Tidak adanya alasan pemaaf.
Dokter merupakan profesi yang mempunyai tingkap intelektualitas yang cukup tinggi. Dokter dalam melakukan tindakan medis tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya, atau dengan kata lain tidak mempunyai kelainan kejiwaan yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya  sebagai  seorang  yang  profesional.  Tidak  adanya  indikasi  yang  dapat  memberi perlindungan sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut,
maka dokter dalam setiap tindakannya yang merugikan pasien atau masyarakat tetap dapat dituntut  pertanggugjawabannya.  Tuntutan  pertanggungjawaban  dokter  dalam  kasus malpraktik adalah bagian dari proses penegakan hukum untuk mencapai keinginan atau ide hukum  menjadi  suatu  kenyataan,  yaiu  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yan tidak hanya dilakukan  oleh penegak hukum, melainkan juga oleh semua warga masyarakat, dan tidak terkecuali oleh dokter.
Tanggung-jawab pidana selalu timbul dari suatu perbuatan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter secara profesional. Dari segi hukum adanya kesalahan melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu berupa kesengajaan dan kelalaian akam selalu terkait dengan sifat bertanggung jawab. Seperti halnya seorang dokter yang melakukan malpraktik, dokter tersebut dapat menginsafi  perbuatannya  itu  dan  perbuatan  tersebut  dipandang  tidak  patut  dalam pergaulan masyarakat, serta dokter yang bersangkutan mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam mewujudkan perbuatan tersebut.
Perbuatan Malpraktik Kedokteran yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja / kelalaian oleh dokter atau tenaga medis yang mengakibatkan timbulnya korban bagi  pasien,  korban  dimaksud  tidak  hanya  menimbulkan  kecacatan  tetapi  juga  dapat menimbulkan  kematian  pada  pasien.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kelalaian  ataupun terabaikan  pertolongan  yang  seharusnya  segera  diberikan  pertolongan  untuk menyelamatkan  pasien.  Dalam  hal  ini  seorang  dokter  atau  tenaga  medis  yang  telah melakukan  malpraktik  dan  telah  dibawa  kepersidangan  pidana  sering  sekali  faktanya terdakwa dibebaskan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan - bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang - undangan yang berlaku, jadi penelitian ini  dipahami  sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  sekunder, Spesifikasi  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah  termasuk  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini termasuk  Penelitian  Hukum  normatif,  maka  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  seperti:  a.  Bahan  Hukum  Primer,  b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan  Hukum Tersier.  Data atau sumber sekunder berupa:
a) Undang-undang Dasar 1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
e) Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Kedokteran.
Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  dan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Tentang Mal Praktik Medik
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan  malapraktik  yang diartikan  dengan:  “praktik  kedokteran  yang  salah,  tidak  tepat, menyalahi undang- undang atau kode etik.” Kamus besar Inggris -Indonesia John M. Echols dan Hasan Shadily Cetakan ke 12 mengartikan malpractice atau malpraktik adalah: “(1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah;(2) tindakan yang salah.”
Sedangkan arti malpractice, dalam Dorland’s Medical Dictionary 27th Edition, adalah: “Praktik yang tidak tepat atau yang menimbulan masalah”; tindakan medik atau tindakan operatif yang salah” (“improper or injurious practice; inskillful and faulty medical or surgical treatment”).  Istilah  malpractice  dalam  Stedman’s  Medical  Dictionary  diartikan  sebagai: “Kesalahan penanganan pasien karena ketidaktahuan, ketidakhati - hatian, kelalaian, atau adanya niat jahat.”
Malpraktik medik menurut Pendapat Safitri Hariyani, yang mengutip dari pendapat Vorstman dan Hector Treub dan juga atas rumusan Komisi Annsprakelijkheid dari KNMG (IDI-nya Belanda), adalah:
“Seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosis, tidak melakukan sesuatu, atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama, akan melakukan  pemeriksaan  dan  diagnosis  serta  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu tersebut.”
Untuk  menguji  apakah  yang  dilakukan  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  itu merupakan suatu malpraktik atau bukan, Leenanmenyebutkan lima  kriteria, seperti yang dikutip oleh Fred Ameln, yaitu:
1) Berbuat  secara  teliti/seksama  (zorgvuldig  hendelen)  dikatikan  dengan  kelalaian (culpa). Bila seorang dokter bertidak onvoorzichtg, tidak teliti, tidak berhati- hati, maka
ia  memenuhi  unsur  kelalaian;  bila  ia  sangat  tidak  berhati-hati,  ia  memenuhi  unsur culpa lata.
2) Yang dilakukan dokter sesuai ukuran ilmu medik (volgens de medische standaard).
3) Kemampuan  rata-rata  (average)  dibanding  kategori  keahlian  medis  yang  sama (gemiddelde bekwaamheid van gelijke medische categorie).
4) Dalam situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandigheden).
5) Sarana upaya (middelen) yang sebanding/proporsional (asas proporsionalitas) dengan tujuan kongkret tindakan/perbuatan medis tersebut (tot het concreet handelingsdoel
Tinjauan Tentang Hubungan Antara Tenaga Medik dan Pasien
1) Pola Dasar Hubungan Antara Dokter dan Pasien
Pendapat Mulyohadi Ali, menyebutkan bahwa pasien (klien pelayanan medik) adalah orang yang memerlukan pertolongan dokter karena penyakitnya, dan dokter adalah orang yang  dimintai  pertolongan  karena  kemampuan  profesinya  yang  dianggap  mampu mengobati penyakit. Hubungan terjadi ketika dokter bersedia menerima klien itu sebagai pasien. Hubungan antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang diharapkan memberikan  pertolongan  pada  umumnya  bersifat  tidak  seimbang.  Dokter  berada  pada posisi yang lebih kuat dan pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam hubungan yang demikian, dokter diharapkan akan harus bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan  pasien  untuk  menguntungkan  diri  sendiri.  Selain  itu  dokter  juga  mempunyai kewajiban moral untuk menghormati hak pasien sebagai manusia.
Hubungan  tersebut  terliat  superioritas  dokter  terhadap  pasien  dalam  bidang  ilmu biomedis. Hanya dokter yang aktif, sedangkan pasien pasif. Hubungan ini berlangsung berat sebelah  dan  tidak  sempurna  karena  merupakan  pelaksanaan  wewenang  oleh  yang  satu terhadap  yang  lain.  Oleh  karena  hubungan  dokter-pasien  merupakan  hubungan  antara manusia  maka  lebih  dikehendaki  hubungan  yang  mendekati  persamaan  hak  antar keduanya. Adalah kewajiban kedua belah pihak untuk menciptakan kemitraan untuk saling terbuka.  Pasien  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  kebenaran  tentang  penyakitnya, sementara  dokter  harus  secara  bijaksana  mempertimbangkan  sejauh  mana  ia  dapat memenuhi  kewajibannya.  Guttentag  menyebutkan  bahwa  “memberitahukan  sebuah kebenaran yang tak diharapkan, dalam hal ini tentang penyakit, haruslah disapaikan apabila keluarga/penderita  sudah  benar- bernar  siap  untuk  menerima  hal  itu”.  Satu  aspek  yang paling  penting  dari  hubungan  dokter-  pasien,  di  sepanjang  zaman,  adalah  kualitas humanistik seorang dokter yang baik. Pasien akan mencari okter yang peduli tentang dia
sebagai manusia, yang akan memperlakukannya sesuai dengan hak- haknya sebagai pasien. Perlindungan bagi pasien dan rambu-rambu untuk dokter dibina antara lain oleh:
a) Hati nurani dan moral.
b) Etika medis.
c) Disiplin profesi.
d) Hukum.
Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien, menurut Szas dan Hollender (1956), dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:
a) Activity - Passivity.
Pola hubungan ini terjadi pada pasien yang kesematan dari jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat. Pola terapi terjadi dalam keadaan pasien tidak berdaya.
b) Guidance - Coorperation.
Hubungan  membimbing  kerjasama,  seperti  halnya  hubungan  antara  orang  tua dengan  remaja.  Pola  ini  terjadi  bila  keadaan  penyakit  pasien  tidak  terlalu  berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan wewenangnya, namun mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat dan anjuran dokter.
c) Mutual Participation.
Filosofi dasar dari pola pendekatan ini adalah berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola  ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatan dengan melakukan medical check up atau pada pasien yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes melitus. Pasien scara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhdap dirinya sendiri.
2) Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien
1. Hak dan Kewajiban Pasien
a. Hak Pasien
Hak  atas  kebebasan  pribadi.  Konsepsi  hak-hak  asasi  manusia  hukum  internasional mengasumsikan bahwa individu harus diakui sebagai subjek hukum internasional.
Pasal  52  dan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  pasien  dalam  hubungannya  dengan
kontrak terapeutik, dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada Pasal 52, tentang hak pasien, disebutkan bahwa dalam menerima pelayan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak:
a) Mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik.
d) Menolak tindakan medik.
e) Mendapatkan isi rekam medik.
Dalmy  Iskandar  menyebutkan  rincian  hak  dan  kewajiban  pasien,  yang  antara  lain adalah sebagai mana diatur dalam hak-hak pasien, yaitu:
a) Hak memperoleh pelayan kesehatan yang manusiawi sesuai standar profesi.
b) Hak  memperloeh  penjelasan  tentang  diagnosis  dan  terapi  dari  dokter  yang bertanggungjawab terhadap perawatannya.
c) Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran.
d) Kerahasiaan atas catatan medisnya.
e) Hak untuk dirujuk kala diperlukan.
f) Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya.
g) Hak  memperoleh  perawatan  lanjutan  dengan  informasi  tentang  nama/alamat dokter  selanjutnya  Hak  berhubungan  dengan  keluarga,  rohaniwan,  dan sebagainya.
h) Hak  mendapatkan  penjelasan  tentang  perincian  rekening  (perawatan,  obat,  34 pemeriksaan laboratorium, rontgen, USGm, biaya kamar bedah, imbalan jasa, dan sebagainya);
i) Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan- peraturan rumah sakit.
j) Hak menarik diri dari kontrak terapeutik

## b. Kewajiban Pasien
Mengenai  kewajiban  pasien,  Pasal  53  Undang-  Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a) Memberika informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.
Pendapat Dalmy Iskandar, menyebutkan rincian kewajiban pasien sebagai berikut:
a) Memberikan informasi yang benar, berupa keterangan mengenai keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit. Pada saat dilakukan pemerikasaan fisik, jika ada keluhan, pasien harus menyampaikannya agar dokter dapat lebih tepat dalam menegakkan diagnosisnya.
b) Mematuhi  petunjuk  atau  nasihat  dokter  dalam  proses  penyembuhan  ataupun dalam upaya penegakan diagnosis.
c) Menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran serta kesendiriannya (privacy).
d) Memerikan  imbalan  terhadap  jasa-jasa  profesional  yang  telah  diberikan  oleh tenaga kesehatan.
e) Memberikan  ganti  rugi  apabila  tindakan-  tindakan  pasien  merugikan  tenaga kesehatan.
f) Berterus-terang apabila timbul masalah (dalam hubungan tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang langsung maupun tidak langsung).

## 2. Hak dan Kewajiban Dokter
1) Hak Dokter
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran, mentebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas dalam profesinya. Dookter atau dokter gigi dala melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional.  Dalam  hal  ini  dokter  yang melakukan  praktik  sesuai  dengan  standar  tidak  dapat  disalahkan  dan bertanggungjawab secara hukum atas kerugian atau cidera yang diderita pasien karena  kerugian  dan  cidera  tersebut  bukan  diakibatkan  oleh  kesalahan  atau kelalaian dokter. Perlu diketahui bahwa cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja terjadi karena perjalanan penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang  dapat  diterima  (acceptable)  dan  terlah  disetujiu  pasien  dalam  informed consent.
b) Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang  dianggapnya  melanggar  standar  profesi  dan  atau  standar  prosedur operasional.
c) Memperoleh  informasi  yang  jujur  dan  lengkap  dari  pasien  atau  keluarganya. Dokter tidak hanya memerlukan informasi kesehatan dari pasien, melainkan juga informasi  pendukung  yang  berkaitan  dengan  identitas  pasien  dan  faktor-faktor kontribusi  yang  berpengaruh  terhadap  terjadinya  penyakit  dan  penyembuhan penyakit.
d) Menerima  imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibat  hubungan  dokter  dengan  pasien,  yang  pemenuhannya  merupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter tanpa mempertimbangkan aspek finansial.

## 2) Kewajiban Dokter
Sedangkan  Pasal  51  tentang  kewajiban  dokter  dalam  undang-undang  yang  sama menyebutkan  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai kewajiban untuk:
a) Memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar operasional.
b) Merujuk ke dokter atau dokter gigi lain yang mempuyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik Dokter apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
c) Merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuainya  tentang  pasien,  bahkan  juga setelah pasien itu meninggal dunia.
d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran  gigi.  Kewajiban  dokter  terhadap  pasien  menurut  pendapat  Leenen meliputi beberapa hal, antara lain:
- Kewajiban yang timbul dari sifat pelayan medis, dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profei medis atau menjalankan praktik kedokterannya secara lege artis.
- Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak asasi dalam bidak kesehatan.
- Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.
3. Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medik  yang  Malpraktik  yang  diatur  dalam Putusan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Diantara produk hukum dari peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, tidak ada  yang  membahas  secara  restriktif  dan  memberikan  batasan  yang  pasti  tentang malapraktik  Definisi tentang apa itu malapraktik kedokteran tidak ada tercantum  secara khusus, baik di dalam KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UUK), dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut UUPK). Selain itu, dalam perilaku dokter terhadap pasien, tidak ada patokan yang jelas  antara  pelanggaran  hukum  dan  pelanggaran  kode  etik,  yang  menunjukkan  bahwa persyaratan  hukum  sangat  diperlukan  dan  harus  digunakan  untuk  menyelesaikan permasalahan dalam malapraktik medik.
Ukuran salah atau benarnya suatu tindakan medis diukur melalui beberapa cara yakni seperti  yang  termuat  dalam  Pasal  51  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran menyebut tiga ukuran, ialah Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan medis dari pasien.
Apabila melaksanakan suatu perlakuan yang sudah jelas perlakuan tersebut dilarang diaplikasikan  terhadap  pasien  maka  perlakuan  tersebut  dianggap  kesengajaan.  Namun apabila perlakuan tersebut dilakukan karena tidak sadar bahwa perlakuan tersebut sudah menyalahi  Standar  Prosedur  Operasional  dan/atau  Standar  Profesi  maka  sikap  mental tersebut  dinamakan  kelalaian.  Baik  kesengajaan  maupun  kelalaian  yang  timbul  dari perlakuan dokter tersebut bersifat melawan hukum.
Sebagai  seorang  profesional,  dokter  seharusnya  mengetahui  kewajiban-  kewajiban hukum yang harus dijalaninya. Seorang dokter tidak dapat dibenarkan memiliki suatu sikap yang ceroboh, gegabah, karena akan berimplikasi merugikan kesehatan atau nyawa dari pasien. Sikap mental selanjutnya adalah sikap mental pada objek perbuatan (pasien) bisa berupa kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian bisa terjadi sejak tahapan antara lain sebagai berikut:
1) Pada tahapan pemeriksaan (pilihan cara dan alatnya);
2) Pada  tahapan  analisis  fakta-fakta  medis  yang  ada  dan  benar-benar  terjadi, menetapkan  diagnosis  dari  beberapa  kemungkinan  misalnya  jenis  dan  tingkat penyakit;
3) Pada  tahapan  bentuk  implementasi  terapi  termasuk  jenis  maupun  dosis  obat, peralatan dan cara terapi yang telah ditetapkan selalu dikehendaki oleh dokter; Kelalaian  tersebut  muncul  karena  sebab  kurangnya  akal,  kurangnya  pengetahuan, kurangnya kehati-hatian, kurang pemikiran yang seharusnya diperlukan bahkan sebelum
dan pada saat pemeriksaan, menguraikan fakta-fakta medis, memutuskan diagnosis dan implementasi  terapi  dari  sekian  banyaknya  pilihan.  Kelalaian  juga  dapat  timbul  apabila dokter  saat  melakukan  tindakan  medis  tertentu  tidak  melakukan  pencegahan  terhadap beberapa kemungkinan buruk yang dapat muncul pada diri pasien. Artinya antisipasi dari dokter merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilewatkan. Apabila dokter dalam kaitannya memberikan  tindakan  medis  telah  memperhitungkan  segala  resikonya  namun  tidak menyiapkan  sarana  pencegahan  dan  penanggulangan  maka  dapat  dikatakan  dokter tersebut melakukan sebuah kelalaian.
perspektif hukum pidana, jika jenis atau bentuk kerugian tersebut disebutkan dalam ekspresi  suatu  kejahatan,  dan  menjadi  unsur  tindak  pidana  tertentu,  maka  akibat  yang merugikan tersebut termasuk dalam bidang hukum pidana. Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa mengakibatkan kematian atau luka pada tubuh pasien adalah bagian dari tindak pidana.Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian medis yang menyebabkan kematian atau cedera yang disebutkan dalam pasal ini, pengobatan medis dianggap sebagai tindak pidana.  Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  (causal  verbaand)  antara  pengobatan  dan akibatnya. Setelah tindakan diambil, konsekuensi yang merugikan tidak perlu terjadi segera atau tidak lama. Akibat tersebut juga bisa timbul setelah sekian lama perbuatan tersebut dilakukan.  Namun  akibat  tersebut  harus  dibuktikan  apakah  ada  pengaruh  yang  kuat berlangsung dari adanya perlakuan medis awalnya.
Penegak  hukum  terkadang  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  tugasnya dikarenakan sangat sulit membuktikan kesalahan yang melibatkan pihak professional dalam hal ini dokter. Pemahaman penegak hukum yang minim terkait rekam medis, atau data- data lain yang berkaitan dengan tahap-tahap pengobatan pasien. Oleh karena itu pada saat pembuktian dibutuhkan saksi ahli yang memadai dalam hal teknis dan praktik dokter itu sendiri.  Karena  sulitnya  pembuktian  tersebut  tidak  dipungkiri  bahwa  penyelesaian  kasus malapraktik ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Malapraktik kedokteran merupakan termasuk perbuatan yang dilakukan orang yang berprofesi  sebagai  dokter  yang  memiliki  kemampuan,  keahlian,  kapabilitas,  kualitas  dan kondisi  terkait  kejiwaan  atau  psikologis  yang  sangat  normal.  Dengan  demikian,  apabila dokter dalam melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam dalam pelayanan medis yang harus dilaksanakan, maupun peraturan hukum yang telah  ditetapkan  melalui  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  dan  sah,  maka dokter  tersebut  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  baik  itu  perdata,  pidana  maupun administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokter dalam tugasnya menangani pasien dianggap memiliki jiwa atau keadaan batin yang normal.
Oleh  karenanya,  kemampuan  bertanggung  jawab  ada  secara  otomatis.  Seorang dokter  tidak  mungkin  dapat  memperoleh  ijin  untuk  menangani  pasien  apabila  keadaan jiwanya terganggu. Untuk itu unsur-unsur dari pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi dokter yang melakukan malapraktik. Seorang dokter adalah  pribadi  yang  memiliki  tingkat  intelektualitas  yang  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  dokter dianggap  memiliki  jiwa  yang  normal.  Dengan  pengertian  bahwa  dokter  tersebut  tidak memiliki gangguan kejiwaan yang dapat mengganggu kinerja dalam melakukan tugasnya sebagai seorang yang profesional. Tidak ada alasan bagi dokter di dalam pasal 44 tersebut untuk manghindari tanggung jawab secara hukum. Apabila dokter tersebut dianggap telah merugikan  pasien  atau  masyarakat,  maka  dokter  tersebut  dapat  dimintai pertanggungjawaban.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  memperoleh  keadilan, kemanfaatan, dan tentunya kepastian hukum.
Kesalahan  berupa  kesengajaan  dan  kelalaian  dalam  malapraktik  kedokteran  tidak hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  profesi  saja,  melainkan  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  hukum.  Secara  hukum  tanggung  jawab  hukum  dari seorang dokter ada tiga jenis bidang hukum yakni yang pertama adalah tanggung jawab berdasarkan hukum perdata seperti yang ditemui dalam Pasal 1365, Pasal 1243 dan Pasal 1354  KUH  Perdata,  yang  kedua  adalah  tanggung  jawab  yang  dibebankan  oleh  hukum pidana, yang mencakup sifat kesengajaan yakni dari Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 369 KUHP. Dan klausul kelalaian yang  tercantum  dalam  Pasal  359,  Pasal  360  dan  Pasal  361  KUHP.  Yang  terakhir  adalah tanggung jawab secara administrasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pada Pasal 75 sampai dengan 80 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 190, dan Pasal 194
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara kontekstual mengenai  malapraktik  kedokteran  maupun  malapraktik  medik.  Tentang  hal  yang  diatur hanyalah  menganai  perbuatan  yang  mengancam  nyawa  orang  lain  dan  melukai  tubuh seseorang.  Keterbatasan  mengenai  pengaturan  hukum  tentang  malapraktik  ini  tentunya menimbulkan  persoalan-persoalan yang tersendiri. Belum adanya  pola pengaturan yang konsisten  dan  seragam  dalam  peraturan-peraturan  terkait  pertanggungjawaban  pidana malapraktik  kedokteran  ini  menandakan  bahwa  harmonisasi  perundang-undangan  di bidang medis belum berjalan dengan baik.
Oleh karena itu diperlukan penafsiran atau interpretasi dari pengaturan yang sudah ada agar hukum yang baru lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Dari beberapa ketentuan pertanggungjawaban pidana diatas perlu ditekankan bahwa pengenaan sanksi pidana adalah menganut asas ultimum remidium artinya penggunaan sanksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan  apabila  tidak  dapat diselesaikan dengan beberapa cara diluar pengadilan.
Salah satu upaya tersebut adalah mediasi. Mediasi yang dimaksudkan tersebut adalah mediasi penal. Apabila pasien merasa dirinya dirugikan akibat dari pelayanan medis yang tidak  sesuai  dapat  melaporkan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  Rumah  Sakit  tempat dilakukannya  pelayanan  medis  tersebut.  Pasien  dapat  menyampaikan  keluhan  maupun ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun tenaga medis yang lain.
Berangkat dari laporan tersebut, pihak Rumah Sakit atau yang bertindak yakni direktur Rumah Sakit, akan memanggil dokter dan tenaga medis yang bersangkutan serta pasien yang  menjadi  korban  untuk  dipertemukan  dan  mencarikan  solusi.  Namun  perlu  diingat bahwa  hasil  dari  mediasi  penal  tersebut  tidaklah  dapat  menghentikan  proses  hukum. Walaupun  telah  terjadi  kesepakatan  ganti  kerugian  oleh  dokter  terhadap  pasien, kesepakatan tersebut tidak bisa menghentikan proses pada penuntutan.
Proses  penuntutan  tetap  berjalan  hanya  saja  kesepakatan  mediasi  penal  tersebut hanya  bersifat  meringankan  tuntutan  saja,  karena  sampai  dengan  saat  ini  belum  ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal serta kekuatan hukum tentang kesepakatan mediasi penal antara dokter dengan pasien tersebut.
Apabila kerugian yang dialami pasien tersebut merupakan efek dari kelalaian dokter yang bersangkutan maka Rumah Sakit akan memutuskan siapa yang bertanggungjawab apakah dokter yang bersangkutan atau Rumah Sakit, karena tidak serta merta tanggung jawab berada di pihak Rumah Sakit. Apabila Rumah Sakit tidak dapat menyelesaikan atau pasien  tidak  puas  dengan  keputusan  tersebut,  pasien  dapat  melaporkan  permasalahan tersebut ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan apabila pasien yang dirugikan masih kurang puas dapat  mengajukan aduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 66 ayat 1.
Kecenderungan adanya penolakan dan upaya untuk melindungi dan membela teman seprofesinya  menyebabkan  permasalahan  yang  dialami  pasien  menjadi  tersendat  dan kemudian  tidak  terselesaikan  dengan  baik.  Pemeriksaan  pengaduan  di  MKDKI  dilakukan secara  tertutup  oleh  anggota  profesi  medis  internal.  Pengaduan  yang  dilakukan  pasien dalam  hal  yang  menjadi  korban  hanyalah  sebatas  pemeriksaan  pada  taraf  pelanggaran disiplin dokter saja yang diamana bukan merupakan pengaduan pidana maupun perdata Oleh karena itu upaya terakhir yang dapat dilakukan pasien apabila dokter dalam kaitan
permasalahan ini tidak menunjukan itikad baiknya maka pasien berhak untuk diselesaikan di  pengadilan  baik  pengadilan  perdata  maupun  pidana  sebagai  malapraktik  untuk dibuktikan berdasarkan hukum dan standar profesi kedokteran.

## SIMPULAN
Berikut kesimpulan adalah :
1) Pertanggungjawaban pidana medis yang melakukan malpraktik menurut Undang- Undang praktik kedokteran. Yakni diatur dalam pertanggungjawaban pidana tenaga medis  yang  melakukan  malpraktik  sesuai  dengan  Undang-  Undang  Nomor  29 Tahun 2004.
2) Dalam membuktikan tindakan malpraktik tenaga medis dalam studi kasus Nomor 1441/Pidsus/2019/PN.Mks dan putusan 1110/K/Pidsus/2012 dilihat dari dari putusan pidana yang diterima oleh masing-masing terdakwa. Dan masih sangat tidak adil atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang telah masuk dalam tindak pidana malpraktik. Dan tindak pidana yang sengaja tidak memiliki ijin praktek dan tidak memenuhi kewajiban nya memberika pelayanan medis dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Perlindungan  Hak – Hak  Asasi  Manusia  dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung 1986.
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Akademika Pessindo,Jakarta, 2007.
Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010. Bahder Johan  Nasution,  Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2005.
Barda Nawawi Anes, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
B.Schaffmeiste N. Keijzer dan E. PH. Sitorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Daldiyono, Pasien Pintar dan Dokter Bijak, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. Dalmy Iskandar, Rumah Sakit dan Pasien, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
Emma Suratman, Hubungan Rumah Sakit dengan Pasien Dipandang Dari Sudut Hukum dan Etika, Kongres VI PERSI Hospital Expo, Jakarta, 1993.
Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, PT. Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
Harmin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Study tentang Hubungan Hukum Dalam Menu Dokter Sebagai Salah Satu Piha), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Jeremy  Bentham,  Teori  Perundang-undangan  Prinsip-prinsip  Legislasi,  Hukum  Perdata dan Hukum Pidana, Husamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Muhammad  Mulyohadi  Ali  dkk,  Kemitraan  dalam  Hubungan  Dokter  Pasien,  Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006.
Muladi HAM Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
Philips.  M  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  .SPT.Bina  Ilmu, Surabaya, 1987.
Pudjiarto Harum, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia , Yogyakarta, 1993.
Safitri  Hariyani,  Sengketa  medik,  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta, 2005.
Samsi  Jacobalis,  Pengantar  Tentang  Perkembangan  Ilmu  Kedokteran,  Etika  Medis  dan Bioetika, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005.
Sri  Praptianingsih,  Kedudukan  Hukum  Perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  Di Rumah Sakit, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.
Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-  Komentarnya, Politea, Bogor, 1995.
Solahuddin,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Acara  Pidana,  &  Perdata  (KUHP, KUHAP, & KUHPdt), Visimedia, Jakarta,2008
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Bawono,  Bambang  Tri.  "Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis." Jurnal Hukum 25, no. 1 (2020): 453-473.
Heriani, Istiana, Gunarto Gunarto, and Anis Masdhurohatun. "Legal Protection of Patient Rights in Indonesia." Sriwijaya Law Review 3, no. 1 (2019).
Muntaha. HUKUM PIDANA MALAPRAKTIK : Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana,
(Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
Ronoko,  Kevin  GY.  "Pertanggungjawaban  Dokter  Atas  Tindakan  Malpraktek  Yang
Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia." Lex Crimen 4, no. 5 (2015).
Seran,  Marcel.  "Kesalahan  Profesional  Dokter  dan  putusan  Hakim:  Dilema  dalam Pelayanan Medis." Jurnal Media Hukum Vol. 23, no. 2 (2016): 218-228.
Soge,  Albertus.  "Tinjauan  Penanganan  Kasus  Malpraktek  Medis  di  Pengadilan  Pidana Dalam  Perspektif  Hukum  Kesehatan."  Jurnal  Hukum  Justitia  Et  Pax  Vol.35  No.  1 (2019). 81-99.