## Laporan Kasus
REVIEW of MEDICAL MALPRACTICE IN INDONESIA
(RESPONSIBILITIVE LINKAGES BETWEEN THE LECTURE ON MEDICAL LAW AND THE MEDICAL PRACTICE) Djuharto S Susanto  ABSTRACT
Medical  Malpractice  in  Indonesia  is  not  something  new.  Particularly  in Indonesia  this  new  introspective  grows  attention  among  academics  in  the  health  law after the emergence of cases of Dr. Pati Setianingrum in Central Java in 1984. Starting from  that  case  of  law  many  medical  practitioners  begin  to  realize  the  importance  of legal  knowledge  in  their  profession  of  medical  practitioner.  These  case  made commencement  on  the  impact  of  teaching  the  lecture  on  "Legal  Medicine"  for  the students  of  the  Faculty  of  Medicine.  Medical  Malpractice  is  frequently  happens  in Indonesia, not otherwise in East Java. Two cases that occurred in the East Java can be analysed  for  Medical  Malpractice  cases.  Medical  Malpractice  four  elements,  namely the  "Duty"  or  obligations,  "Derelict  of  Duty"  or  breach  of  duty,  "Damage"  or consequence,  and  "Direct  causation"  or  a  causal  connection  must  be  met  before finalizing a decision. More intensive and extensive improvements are required to reduce the incidence of this medical malpractice.  Whether in the form of shifting of medical paradigm which should have been aware by and also trained to the medical students, reduce the dominance of capital owners who are often exceed the ethical limits, filters of medical ethics that often ignored by the technological advances, and the increased interaction between the health law division that ultimately leads to increased knowledge in the field of bioethics and the human rights, particularly in Indonesia.
KEYWORDS: Medical Malpractice, Medical negligence, Medical profession, Legal Medicine, Medical practice.
 Dosen hukum kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Fakultas Keperawatan Universitas Widya Mandala, Prodi Battra Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Akademi Akupunktur Surabaya, dan Stikes William Booth Surabaya.

## TINJAUAN MALPRAKTEK MEDIK DI INDONESIA
(KAITAN TANGGUNG JAWAB ANTARA TEORI HUKUM KEDOKTERAN DAN PRAKTEK KEDOKTERAN) Djuharto S Susanto

## ABSTRAK
Malpraktek  Medik  di  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Khususnya  di Indonesia hal ini baru mendapatkan perhatian secara introspektif dikalangan akademisi hukum kesehatan setelah munculnya kasus dr Setianingrum di Pati Jawa Tengah pada tahun  1984.Bertitik  tolak  dari  kasus  inilah  mulai  disadari  pentingnya  hukum  bagi profesi  Kedokteran  yang  berimbas  dimulainya  pengajaran  mata  kuliah  “Hukum Kedokteran”  bagi mahasiswa  Fakultas  Kedokteran.  Malpraktek  Medik  seringkali terjadi  di  Indonesia,  termasuk  di  Jawa  Timur.  Dua  kasus  yang  terjadi  dalam  wilayah JawaTimur  dapat  dijadikan  bahan  analisa  kasus  Malpraktek  Medik.  Keempat  unsur Malpraktek Medik, yaitu “ Duty ” atau kewajiban, “ Derelict of Duty ” atau pelanggaran kewajiban,  “ Damage ”  atau  kerusakan,  dan  “ Direct  Causation ”  atau  hubungan  sebab - akibat  haruslah  terpenuhi.  Dibutuhkan  pembenahan  yang  lebih intensif dan ekstensif untuk  mengurangi  insiden  malpraktek  medis  ini.  Baik  berupa  perubahan  paradigma dikalangan  medis  sendiri  yang  seharusnya  sudah  dilatih  sejak  mahasiswa  kedokteran, mengurangi  dominasi  pemilik  modal  yang  seringkali  melampaui  batas,  menyaring kemajuan teknologi yang seringkali mengabaikan etika medis dan peningkatan interaksi antar divisi hukum kesehatan yang akhirnya mengarah pada peningkatan pengetahuan di bidang bioetika dan hak asasi manusia, secara khusus di Indonesia. KATA KUNCI: Malpraktek Medik, kelalaian Medik, profesi Kedokteran, Hukum Kedokteran, praktek Kedokteran.

## PENDAHULUAN
Malpraktek  Medik  di  Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Khususnya di  Indonesia  hal  ini  baru  mendapatkan perhatian secara introspektif dikalangan akademisi  hukum  kesehatan  setelah munculnya  kasus  di  Pati  Jawa  Tengah pada  tahun  1984.  Dokter  Puskesmas  di Pati – Jawa  Tengah  menyuntikkan Streptomisin  kepada  seorang  penderita TBC  namun  menyebabkan adverse events (kejadian tidak diinginkan) yaitu
meninggal  akibat  syok  anafilaktik. Keputusan  Pengadilan  Pati  yang menjatuhkan  hukuman  bersalah  pada dokter  tersebut.  Keputusan  tersebut dinyatakan  kasasi  (pembatalan  putusan pengadilan dibawahnya) oleh Mahkamah  Agung  dengan  ketetapan bahwa  penerapan  saksi  ahli  dalam hukum  kesehatan  haruslah  didasarkan pada  teman  sejawatnya  yang  setara ( gemiddled  bekwaam  arts,  reasonable
59

## Djuharto S Susanto

## Laporan Kasus
REVIEW of MEDICAL MALPRACTICE IN INDONESIA (RESPONSIBILITIVE LINKAGES BETWEEN THE LECTURE ON MEDICAL LAW AND THE MEDICAL PRACTICE) Djuharto S Susanto 

## ABSTRACT
Medical  Malpractice  in  Indonesia  is  not  something  new.  Particularly  in Indonesia  this  new  introspective  grows  attention  among  academics  in  the  health  law after the emergence of cases of Dr. Pati Setianingrum in Central Java in 1984. Starting from  that  case  of  law  many  medical  practitioners  begin  to  realize  the  importance  of legal  knowledge  in  their  profession  of  medical  practitioner.  These  case  made commencement  on  the  impact  of  teaching  the  lecture  on  "Legal  Medicine"  for  the students  of  the  Faculty  of  Medicine.  Medical  Malpractice  is  frequently  happens  in Indonesia, not otherwise in East Java. Two cases that occurred in the East Java can be analysed  for  Medical  Malpractice  cases.  Medical  Malpractice  four  elements,  namely the  "Duty"  or  obligations,  "Derelict  of  Duty"  or  breach  of  duty,  "Damage"  or consequence,  and  "Direct  causation"  or  a  causal  connection  must  be  met  before finalizing a decision. More intensive and extensive improvements are required to reduce the incidence of this medical malpractice.  Whether in the form of shifting of medical paradigm which should have been aware by and also trained to the medical students, reduce the dominance of capital owners who are often exceed the ethical limits, filters of medical ethics that often ignored by the technological advances, and the increased interaction between the health law division that ultimately leads to increased knowledge in the field of bioethics and the human rights, particularly in Indonesia.
KEYWORDS: Medical Malpractice, Medical negligence, Medical profession, Legal Medicine, Medical practice.
 Dosen hukum kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Fakultas Keperawatan Universitas Widya Mandala, Prodi Battra Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga,
Akademi Akupunktur Surabaya, dan Stikes William Booth Surabaya.
(Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)

## TINJAUAN MALPRAKTEK MEDIK DI INDONESIA (KAITAN TANGGUNG JAWAB ANTARA TEORI HUKUM KEDOKTERAN DAN PRAKTEK KEDOKTERAN)

## Djuharto S Susanto

## ABSTRAK
Malpraktek  Medik  di  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Khususnya  di Indonesia hal ini baru mendapatkan perhatian secara introspektif dikalangan akademisi hukum kesehatan setelah munculnya kasus dr Setianingrum di Pati Jawa Tengah pada tahun  1984.Bertitik  tolak  dari  kasus  inilah  mulai  disadari  pentingnya  hukum  bagi profesi  Kedokteran  yang  berimbas  dimulainya  pengajaran  mata  kuliah  “Hukum Kedokteran”  bagi mahasiswa  Fakultas  Kedokteran.  Malpraktek  Medik  seringkali terjadi  di  Indonesia,  termasuk  di  Jawa  Timur.  Dua  kasus  yang  terjadi  dalam  wilayah JawaTimur  dapat  dijadikan  bahan  analisa  kasus  Malpraktek  Medik.  Keempat  unsur Malpraktek Medik, yaitu “ Duty ” atau kewajiban, “ Derelict of Duty ” atau pelanggaran kewajiban,  “ Damage ”  atau  kerusakan,  dan  “ Direct  Causation ”  atau  hubungan  sebab - akibat  haruslah  terpenuhi.  Dibutuhkan  pembenahan  yang  lebih intensif dan ekstensif untuk  mengurangi  insiden  malpraktek  medis  ini.  Baik  berupa  perubahan  paradigma dikalangan  medis  sendiri  yang  seharusnya  sudah  dilatih  sejak  mahasiswa  kedokteran, mengurangi  dominasi  pemilik  modal  yang  seringkali  melampaui  batas,  menyaring kemajuan teknologi yang seringkali mengabaikan etika medis dan peningkatan interaksi antar divisi hukum kesehatan yang akhirnya mengarah pada peningkatan pengetahuan di bidang bioetika dan hak asasi manusia, secara khusus di Indonesia.
KATA KUNCI: Malpraktek Medik, kelalaian Medik, profesi Kedokteran, Hukum Kedokteran, praktek Kedokteran.

## PENDAHULUAN
Malpraktek  Medik  di  Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Khususnya di  Indonesia  hal  ini  baru  mendapatkan perhatian secara introspektif dikalangan akademisi  hukum  kesehatan  setelah munculnya  kasus  di  Pati  Jawa  Tengah pada  tahun  1984.  Dokter  Puskesmas  di Pati – Jawa  Tengah  menyuntikkan Streptomisin  kepada  seorang  penderita TBC  namun  menyebabkan adverse events (kejadian tidak diinginkan) yaitu
meninggal  akibat  syok  anafilaktik. Keputusan  Pengadilan  Pati  yang menjatuhkan  hukuman  bersalah  pada dokter  tersebut.  Keputusan  tersebut dinyatakan  kasasi  (pembatalan  putusan pengadilan dibawahnya) oleh Mahkamah  Agung  dengan  ketetapan bahwa  penerapan  saksi  ahli  dalam hukum  kesehatan  haruslah  didasarkan pada  teman  sejawatnya  yang  setara ( gemiddled  bekwaam  arts,  reasonable
man )  dan  dokter  Puskesmas  tersebut dinyatakan tidak bersalah.
Bertitik  tolak  dari  kasus  inilah mulai  disadari  pentingnya  hukum  bagi profesi  Kedokteran  yang  berimbas dimulainya  pengajaran  mata  kuliah “Hukum  Kedokteran”  bagi    mahasisw a Fakultas Kedokteran. 1 Definisi “Malpraktek (Medik)”: Definisi “Malpraktek” menurut
Black’s Law adalah:
“ Professional  misconduct  or unreasonable lack of skill. This term is ussually  applied  to  such  conduct  by doctors,  lawyers,  and  accountants. Failure  of  one  rendering  professional services to excercise that degree of skill and  learning  commonly  applied  under all the circumstances in the community by  the  average  prudent  reputable member of the profession with the result of  injury,  loss  or  damage  to  the recipient  of  this  services  or  to  those entitled  to  rely  upon  them.  It  is  any professional  misconduct,  unreasonable lack of skill or fidelity in professional or
* 1 A. Purwadianto: “ Hukum Responsif Paradigma
Hukum Kesehatan ” pada Jurnal Hukum Kesehatan Departemen Kesehatan RI  vol. 1 no.1; Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan; 2008, hal 1-8.
fiduciary duties, evil practce, or illegal or immoral conduct .” 2
Yang bila diterjemahkan,
kurang lebih bermakna sebagai berikut:
“Perilaku  salah  atau  kurangnya
keahlian  secara  tidak  bertanggung jawab  dari  seorang  profesional.  Istilah ini  biasanya  dikenakan  pada  perilaku para  dokter,  pengacara  dan  akuntan. Kegagalan seseorang menerapkan pelayanan profesionalnya untuk melaksanakan  sesuai  keahlian  dan keilmuannya pada segala kondisi dalam masyarakat yang biasa dilakukan secara baik oleh seorang anggota profesi  yang memiliki keterampilan menengah sehingga  menyebabkan  ruda  paksa (perlukaan),  kehilangan atau kerusakan terhadap penerima layanan atau mereka yang terkait. Termasuk ini adalah semua kesalahan tindakan keahlian, kurangnya keahlian  atau  kemampuan  secara  tidak bertanggung – jawab,  praktek  jahat,
praktek  terlarang    atau  tindakan melanggar kesusilaan. ”
Dari  definisi  diatas  jelaslah bahwa  istilah  “malpraktek”  bukan
semata  hanya  dikenal  dikalangan kedokteran  saja,  tetapi  juga  ada  pada dunia pengacara maupun akuntan. Oleh
2 Black H. C. (1990): Black’s Law Dictionary ; West Publishing Co .; 1990, p . 959
Djuharto S Susanto karenanya penggunaan istilah “malpraktek”  di dalam  dunia  medis menggunakan istilah “malpraktek medis”.  Kata  “Malpraktek”  sendiri berasal  dari  kata  “ mal ”  yang  memiliki arti “salah” dan “praktek”  yang  artinya
“tindakan”.  Dengan  demikian,  secara harfiah  “Malpraktek”  berarti  “tindakan yang salah”.
Disisi  lain,penggunaan    istilah “Malpraktek  (Medik)”  sendiri  untuk kalangan  hukum  di  negara  Indonesia masih  menjadi  perdebatan.  Karena istilah  tersebut  lazim  digunakan  oleh negara-negara  Anglo  Saxon  yang menganut  sistim  hukum  “ Common Law ”.  Sedangkan  negara -negara  Eropa Kontinental  termasuk  juga  Indonesia menganut  sistim  hukum  “ Civil  Law ” yang tidak mengenal istilah “Malpraktek (Medik)” melainkan “dolus  (Medik)”  atau  “kesalahan (Medik)” dan  “culpa lata (Medik)” atau “kelalaian (Medik)”. Dengan demikian
“Malpraktik  (Medik)”  dapat  terjadi karena  tindakan  yang  disengaja ( intentional ) seperti  pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian ( negligence ), ataupun suatu kekurang- mahiran  /  ketidak-kompetenan  yang tidak beralasan. Menurut Budi Sampurna, Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam  bentuk  pelanggaran  ketentuan etik,  ketentuan  disiplin  profesi,  hukum administratif,  serta  hukum  pidana  dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang  merugikan  pasien,    “penahanan” pasien,  pelanggaran  wajib  simpan rahasia  kedokteran,  aborsi  ilegal, euthanasia, penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud (keterangan palsu),  menggunakan  iptekdok  yang belum  teruji  /  diterima,  dokter  praktek di  luar  kompetensinya,  dokter  praktek tanpa  SIP  (Surat  Ijin  Praktek),dan  lain lain.
Kelalaian medik mungkin terjadi dalam 3 bentuk, yaitu: 1) Malfeasance memiliki arti melakukan tindakan yang melanggar  hukum  atau  suatu tindakan yang  tidak tepat/layak ( unlawful atau improper ) dilakukan,  misalnya  melakukan tindakan  medis  tanpa  indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper ). 2) Misfeasance mempunyai  arti melakukan  pilihan  tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan  dengan  tidak  tepat Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
61 60
man )  dan  dokter  Puskesmas  tersebut dinyatakan tidak bersalah.
Bertitik  tolak  dari  kasus  inilah mulai  disadari  pentingnya  hukum  bagi profesi  Kedokteran  yang  berimbas dimulainya  pengajaran  mata  kuliah “Hukum  Kedokteran”  bagi    mahasisw a Fakultas Kedokteran. 1

## Definisi “Malpraktek (Medik)”:
Definisi “Malpraktek” menurut Black’s Law adalah:
“ Professional  misconduct  or unreasonable lack of skill. This term is ussually  applied  to  such  conduct  by doctors,  lawyers,  and  accountants.
Failure  of  one  rendering  professional services to excercise that degree of skill and  learning  commonly  applied  under all the circumstances in the community by  the  average  prudent  reputable member of the profession with the result of  injury,  loss  or  damage  to  the recipient  of  this  services  or  to  those entitled  to  rely  upon  them.  It  is  any professional  misconduct,  unreasonable lack of skill or fidelity in professional or
* 1 A. Purwadianto: “ Hukum Responsif Paradigma Hukum Kesehatan ” pada Jurnal Hukum Kesehatan Departemen Kesehatan RI  vol. 1 no.1; Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan; 2008, hal 1-8.
fiduciary duties, evil practce, or illegal or immoral conduct .” 2
Yang bila diterjemahkan, kurang lebih bermakna sebagai berikut:
“Perilaku  salah  atau  kurangnya keahlian  secara  tidak  bertanggung jawab  dari  seorang  profesional.  Istilah ini  biasanya  dikenakan  pada  perilaku para  dokter,  pengacara  dan  akuntan.
Kegagalan seseorang menerapkan pelayanan profesionalnya untuk
melaksanakan  sesuai  keahlian  dan keilmuannya pada segala kondisi dalam masyarakat yang biasa dilakukan secara baik oleh seorang anggota profesi  yang memiliki keterampilan menengah sehingga  menyebabkan  ruda  paksa (perlukaan),  kehilangan atau kerusakan terhadap penerima layanan atau mereka yang terkait. Termasuk ini adalah semua kesalahan tindakan keahlian, kurangnya keahlian  atau  kemampuan  secara  tidak bertanggung – jawab,  praktek  jahat, praktek  terlarang    atau  tindakan melanggar kesusilaan. ”
Dari  definisi  diatas  jelaslah bahwa  istilah  “malpraktek”  bukan semata  hanya  dikenal  dikalangan kedokteran  saja,  tetapi  juga  ada  pada dunia pengacara maupun akuntan. Oleh
2 Black H. C. (1990): Black’s Law Dictionary ; West Publishing Co .; 1990, p . 959
Djuharto S Susanto
karenanya penggunaan istilah “malpraktek”  di dalam  dunia  medis menggunakan istilah “malpraktek
medis”.  Kata  “Malpraktek”  sendiri berasal  dari  kata  “ mal ”  yang  memiliki arti “salah” dan “praktek”  yang  artinya “tindakan”.  Dengan  demikian,  secara harfiah  “Malpraktek”  berarti  “tindakan yang salah”.
Disisi  lain,penggunaan    istilah “Malpraktek  (Medik)”  sendiri  untuk kalangan  hukum  di  negara  Indonesia masih  menjadi  perdebatan.  Karena istilah  tersebut  lazim  digunakan  oleh negara-negara  Anglo  Saxon  yang menganut  sistim  hukum  “ Common Law ”.  Sedangkan  negara -negara  Eropa
Kontinental  termasuk  juga  Indonesia menganut  sistim  hukum  “ Civil  Law ”
yang
tidak mengenal istilah
“Malpraktek (Medik)” melainkan “dolus  (Medik)”  atau  “kesalahan (Medik)” dan  “culpa lata (Medik)” atau “kelalaian (Medik)”. Dengan demikian “Malpraktik  (Medik)”  dapat  terjadi karena  tindakan  yang  disengaja ( intentional ) seperti  pada misconduct
tertentu, tindakan kelalaian
( negligence ), ataupun suatu kekurang- mahiran  /  ketidak-kompetenan  yang tidak beralasan.
Menurut Budi Sampurna, Professional misconduct yang
merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam  bentuk  pelanggaran  ketentuan etik,  ketentuan  disiplin  profesi,  hukum administratif,  serta  hukum  pidana  dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang  merugikan  pasien,    “penahanan” pasien,  pelanggaran  wajib  simpan rahasia  kedokteran,  aborsi  ilegal, euthanasia, penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud (keterangan palsu),  menggunakan  iptekdok  yang belum  teruji  /  diterima,  dokter  praktek di  luar  kompetensinya,  dokter  praktek tanpa  SIP  (Surat  Ijin  Praktek),dan  lain lain.
Kelalaian medik mungkin terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:
1) Malfeasance memiliki arti melakukan tindakan yang melanggar  hukum  atau  suatu tindakan yang  tidak tepat/layak ( unlawful atau improper ) dilakukan,  misalnya  melakukan tindakan  medis  tanpa  indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper ).
2) Misfeasance mempunyai  arti melakukan  pilihan  tindakan
medis yang tepat tetapi dilaksanakan  dengan  tidak  tepat

## (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
61
( improper  performance ),  yaitu misalnya  melakukan  tindakan medis dengan menyalahi prosedur. 3) Sedangkan Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban bagi profesinya  sebagai  seorang dokter. Dengan  demikian  kelalaian medik  adalah  salah  satu  bentuk  atau bagian  dari  malpraktik  medis,  juga merupakan  bentuk  malpraktik  medis yang paling sering terjadi. 3

## Unsur Malpraktek (4D)
Dalam menentukan terjadinya malpraktek medik yang dilakukan oleh seorang dokter haruslah memenuhi empat buah unsur yang dikenal dengan 4D ( Kosberg v. Washington Hospital Center, inc .), yaitu: 1) Unsur “ Duty ” (Kewajiban): – The  existence  of  the physician's  duty  to  the plaintiff,  usually  based upon  the  existence  of  the physician-patient relationship (Adanya kewajiban  dokter  yang tersirat  saat  terbentuknya hubungan dokter – pasien). 3 Sampurna B (2008): “ Malpraktek Medik”
2) Unsur “ Breach Of Duty / Derelict ” (Pelanggaran Kewajiban) – The  applicable  standard  of care  and  its  violation (substandard conduct) (Penerapan patokan pelayanan dan pelanggarannya,    suatu pelayanan dibawah standar) 3) Unsur “ Damage ” (Kerugian / Kerusakan) – A compensable injury (Timbulnya  kerugian yang dapat dituntut ganti-rugi) 4) Unsur “ Direct Causation ” (Hubungan Sebab-Akibat) – A causal connection between the violation of the standard care and the harm complained of (Hubungan kausal antarapelanggaran terhadap layanan standar dengan kerugian yang diadukan). 4 Doktrin " A man is the master of his  own  body " menjadi  hal  yang  harus menjadi  perhatian  utama  berkaitan dengan  pencegahan  suatu  malpraktek medis.  Kalimat  ini  dilontarkan  pada putusan  hakim  perkara  Nateson

## Djuharto S Susanto
melawan  Kline  yang  sangat  dikenal dalam  penanganan  kasus  malapraktik medik.  Doktrin  ini  mengandung pengertian  bahwa  dokter  tidak  dapat melakukan  tindakan  medis  dengan sesuka  hatinya  meskipun  berdasarkan pertimbangan  benar  dan  pasien  sangat membutuhkan  kesembuhan darinya. Sehingga  secara  nyata  diperlukan adanya  pengesahan  dari  pihak  pasien sebelum  seorang  dokter  melakukan suatu  tindakan  apapun.  Dan  ini dibutuhkan  pembuktian  berupa  surat pernyataan  dari  pihak  pasien  yang dikenal dengan nama  “ informed consent (persetujuan  tindakan medik)” dan “ informed  refusal (penolakan  tindakan
medik)”.

## Kasus Malpraktek Medik di Jawa
Timur
Beberapa laporan dibawah ini merupakan kasus-kasus malpraktek medis yang terjadi di wilayah Jawa Timur. 1. Korban meninggal  usai  operasi caesar Dugaan kasus malpraktek kembali  terjadi,  korbannya  seorang wanita  (22 tahun) meninggal  dunia tidak  lama  setelah  menjalani operas
caesar  di  Rumah  Sakit  x  di  Surabaya. Korban mengalami infeksi pada saluran urin  dan  kemudian  menjalar  ke  otak. Saat  dikonfirmasi,  pihak  Rumah  Sakit belum  memberikan  jawaban  terkait dugaan malpraktek ini.
Orang  tua  korban  dipanggil pihak  Rumah  Sakit  terkait  laporannya pada salah satu media tentang kematian anaknya,  setelah  menjalani  operasi caesar di Rumah Sakit x tersebut.. Menurut  cerita  ibu  korban, sebelumnya korban melakukan persalinan disalah satu praktek bidan di Surabaya.  Karena  kondisinya  terus memburuk,  korban  lalu  dirujuk  ke Rumah Sakit x untuk dilakukan operasi caesar.
Operasi  berjalan  mulus  yang
ditangani  oleh  dokter  A,  dua  minggu kemudian  korban  kembali  ke  Rumah Sakit  x untuk  melakukan  chek  up. Dokter  menyarankan  korban  dioperasi karena  diduga    saluran  kencingnya bocor  dan  korban kembali  menjalani operasi.
Korban juga  disarankan  minum jamu  asal  Cina  untuk  memulihkan tenaga.  Namun  kondisinya  malah memburuk dan korban sempat buang air besar bercampur darah. Melihat kondisi korban semakin  memburuk,  pihak keluarga  meminta  dirujuk  ke  Rumah
Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
63 62
( improper  performance ),  yaitu
misalnya  melakukan  tindakan medis dengan menyalahi prosedur. 3) Sedangkan Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban bagi profesinya  sebagai  seorang dokter.
Dengan  demikian  kelalaian medik  adalah  salah  satu  bentuk  atau bagian  dari  malpraktik  medis,  juga merupakan  bentuk  malpraktik  medis yang paling sering terjadi. 3

## Unsur Malpraktek (4D)
Dalam menentukan terjadinya malpraktek medik yang dilakukan oleh seorang dokter haruslah memenuhi empat buah unsur yang dikenal dengan 4D ( Kosberg v. Washington Hospital
Center, inc .), yaitu:
1) Unsur “ Duty ” (Kewajiban):
– The  existence  of  the
physician's  duty  to  the plaintiff,  usually  based upon  the  existence  of  the
physician-patient relationship (Adanya kewajiban  dokter  yang
tersirat  saat  terbentuknya hubungan dokter – pasien).
3 Sampurna B (2008): “ Malpraktek Medik”
2) Unsur “ Breach Of Duty /
Derelict ” (Pelanggaran

## Kewajiban)
– The  applicable  standard  of
care  and  its  violation (substandard conduct) (Penerapan patokan pelayanan dan pelanggarannya,    suatu pelayanan dibawah standar)
3) Unsur “ Damage ” (Kerugian
/ Kerusakan)
– A compensable injury
(Timbulnya  kerugian yang
dapat dituntut ganti-rugi)
4) Unsur “ Direct Causation ”
(Hubungan Sebab-Akibat)
– A causal connection between the violation of the standard care and the harm
complained of (Hubungan kausal antarapelanggaran terhadap layanan standar dengan kerugian yang diadukan). 4
Doktrin " A man is the master of his  own  body " menjadi  hal  yang  harus menjadi  perhatian  utama  berkaitan dengan  pencegahan  suatu  malpraktek medis.  Kalimat  ini  dilontarkan  pada putusan  hakim  perkara  Nateson

## Djuharto S Susanto
melawan  Kline  yang  sangat  dikenal dalam  penanganan  kasus  malapraktik medik.  Doktrin  ini  mengandung pengertian  bahwa  dokter  tidak  dapat melakukan  tindakan  medis  dengan sesuka  hatinya  meskipun  berdasarkan pertimbangan  benar  dan  pasien  sangat membutuhkan  kesembuhan darinya. Sehingga  secara  nyata  diperlukan adanya  pengesahan  dari  pihak  pasien sebelum  seorang  dokter  melakukan suatu  tindakan  apapun.  Dan  ini dibutuhkan  pembuktian  berupa  surat pernyataan  dari  pihak  pasien  yang dikenal dengan nama  “ informed
consent (persetujuan  tindakan medik)” dan
“ informed  refusal (penolakan  tindakan medik)”.

## Kasus Malpraktek Medik di Jawa Timur
Beberapa laporan dibawah ini merupakan kasus-kasus malpraktek medis yang terjadi di wilayah Jawa Timur.
1. Korban meninggal  usai  operasi caesar Dugaan kasus malpraktek
kembali  terjadi,  korbannya  seorang wanita  (22 tahun) meninggal  dunia tidak  lama  setelah  menjalani operas
caesar  di  Rumah  Sakit  x  di  Surabaya. Korban mengalami infeksi pada saluran urin  dan  kemudian  menjalar  ke  otak. Saat  dikonfirmasi,  pihak  Rumah  Sakit belum  memberikan  jawaban  terkait dugaan malpraktek ini.
Orang  tua  korban  dipanggil pihak  Rumah  Sakit  terkait  laporannya pada salah satu media tentang kematian anaknya,  setelah  menjalani  operasi caesar di Rumah Sakit x tersebut..
Menurut  cerita  ibu  korban, sebelumnya korban melakukan persalinan disalah satu praktek bidan di
Surabaya.  Karena  kondisinya  terus memburuk,  korban  lalu  dirujuk  ke Rumah Sakit x untuk dilakukan operasi caesar.
Operasi  berjalan  mulus  yang ditangani  oleh  dokter  A,  dua  minggu kemudian  korban  kembali  ke  Rumah Sakit  x untuk  melakukan  chek  up. Dokter  menyarankan  korban  dioperasi karena  diduga    saluran  kencingnya bocor  dan  korban kembali  menjalani operasi.
Korban juga  disarankan  minum jamu  asal  Cina  untuk  memulihkan tenaga.  Namun  kondisinya  malah memburuk dan korban sempat buang air besar bercampur darah. Melihat kondisi korban semakin  memburuk,  pihak keluarga  meminta  dirujuk  ke  Rumah

## (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
63
Sakit  Dr  Soetomo  Surabaya.  Korban sempat dua hari dirawat di Rumah Sakit Dr  Soetomo  namun  dinyatakan terlambat,  karena  infeksi  sudah menjalar  ke  otak  dan  korban akhirnya meninggal dunia.
Anak  yang  dilahirkan  korban kini  sudah  berumur  satu  bulan  dan terpaksa  dirawat  oleh  ayahnya  dan kedua mertuanya. 5 Analisis Kasus: 1) Unsur “ Duty ” (kewajiban): Dokter A melakukan operasi caesar sesuai permintaan pihak pasien 2) Unsur “ Breach Of Duty/Derelict ” (pelanggaran kewajiban): Operasi caesar yang dilakukan dokter A ternyata menimbulkan kebocoran pada  saluran  kencing  dan dugaan  kebocoran  pada saluran  usus  setelah  operasi kedua. 3) Unsur “ Damage ” (kerugian/kerusakan) 5 Fokus: Dugaan Malpraktek - Perban Tertinggal di
Perut (15 September 2011);  Indosiar.com, Surabaya.
Terjadinya kebocoran  pada saluran kencing dan dugaan kebocoran pada saluran usus setelah operasi kedua. 4) Unsur “ Direct Causation ” (hubungan sebab-akibat) Perlu dilakukan pembuktian guna kepastian  lebih  lanjut (melalui autopsi diagnostik) adanya kebocoran  pada  saluran kencing sekaligus saluran usus yang menjadi  penyebab  dari kematian korban. 2. Bayi 6 Bulan kehilangan satu bola matanya akibat operasi di salah satu Rumah Sakit  di

## Sumenep
Anak  pertama  pasangan  suami isteri  N harus hidup  tanpa  satu  bola mata  yaitu  mata  sebelah  kanan.  Balita berjenis  kelamin  laki-laki  malang  ini kehilangan indera penglihatannya setelah  sebelumnya  menjalani  operasi disalah satu Rumah Sakit di Sumenep. Karena  keluarga  merasa  putus
asa  dengan  penanganan  rumah  sakit, ayah korban membawa pulang anaknya sejak satu bulan yang lalu. Ayah korban

## Djuharto S Susanto
mengaku  lelah  memperjuangkan  nasib anaknya  di  Sumenep,  namun  sampai saat ini ia belum mendapatkan keadilan. “Saya  hanya  bisa  menunggu hasil  dari  penanganan  kasus  ini  oleh pengacara saya, yang berjanji memberikan  bantuan  hukum  secara gratis,” ungkap ayah korban. Masih kata ayah korban, melalui pesan singkat dari pengacaranya dijelaskan  bahwa  kasus tersebut  sudah  dilaporkan  kepada Dewan Kehormatan Kedokteran. Sebab hingga saat ini pihak keluarga meyakini jika  lepasnya  bola  mata  kiri  anaknya saat dirawat di rumah sakit di Sumenep akibat dugaan malpraktek medis. Ayah  korban menjelaskan, peristiwa  memilukan  yang  menimpa buah hatinya bermula dari kedatangannya  bersama  sang  istri  ke salah satu rumah sakit di Sumenep pada 12  Oktober 2009  lalu.  Saat  itu  istrinya hendak  melahirkan.  Setelah  ditangani secara  medis,  bayi lahir  secara  normal. Namun,  karena  berat  badan  bayi  di bawah  normal,  sehingga harus  dirawat dalam  inkubator. Sedangkan,  ibunya diperbolehkan  pulang.  Bayi  ditunggui secara  bergantian  oleh  keluarganya, karena  ayah  korban  berprofesi  sebagai buruh angkut maka harus  bekerja mencari  uang  untuk  biaya  perawatan anaknya.
Pada  tanggal  22  Oktober,  atau tepatnya hari ke-9 setelah kelahirannya, bayi ditunggui  oleh  neneknya.  Petaka itu pun datang, saat nenek korban harus beli  obat  ke  apotek  rumah  sakit,  bayi dijaga  oleh  tetangganya .  “Saat  itu  tiba - tiba  datang  salah  seorang  perawat menyodorkan  surat  pernyataan  kepada tetangga  saya  bahwa  mata  bayi  saya harus dioperasi karena terkena penyakit yang  berbahaya,  kalau  tidak  akan menjalar  ke  otak.  Tetangga  saya  pun membubuhi  tanda  tangannya  dan  bayi saya akhirnya  dioperasi,”    demikian kata ayah korban.
Keesokan  harinya,  pada  tanggal 23 Oktober  2009,  ayah  korban mendapat  surat  dari  rumah  sakit,  dia diminta  datang.  “Tiba -tiba  saya  diberi bola  mata  anak  saya  dan  disuruh menguburkan  karena  mengandung penyakit  yang  berbahaya.  Tentu  saja saya shock, karena saat lahir mata anak saya normal,” m asih cerita ayah korban.
Apalagi,  isteri  saya seakan  tak percaya bahwa bola mata bayinya telah dikeluarkan  dari  kelopaknya.  Karena tidak  terima,  kemudian  keluarga mendatangi  rumah  sakit,  untuk menuntut agar  mengembalikan  bola mata bayinya. Namun, orang tua korban malah  mendapat  bentak-bentakan  dari petugas medis.
Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
65 64
Sakit  Dr  Soetomo  Surabaya.  Korban sempat dua hari dirawat di Rumah Sakit Dr  Soetomo  namun  dinyatakan terlambat,  karena  infeksi  sudah menjalar  ke  otak  dan  korban akhirnya meninggal dunia.
Anak  yang  dilahirkan  korban kini  sudah  berumur  satu  bulan  dan terpaksa  dirawat  oleh  ayahnya  dan kedua mertuanya. 5
Analisis Kasus:
1) Unsur “ Duty ” (kewajiban):
Dokter A melakukan operasi caesar sesuai permintaan pihak pasien 2) Unsur “ Breach Of
Duty/Derelict ” (pelanggaran kewajiban):
Operasi caesar yang dilakukan dokter A ternyata menimbulkan kebocoran pada  saluran  kencing  dan dugaan  kebocoran  pada saluran  usus  setelah  operasi
kedua.
3) Unsur “ Damage ”
(kerugian/kerusakan)
5 Fokus: Dugaan Malpraktek - Perban Tertinggal di Perut (15 September 2011);  Indosiar.com, Surabaya.
Terjadinya kebocoran  pada
saluran kencing dan dugaan kebocoran pada saluran usus setelah operasi kedua.
4) Unsur “ Direct
Causation ” (hubungan
sebab-akibat) Perlu dilakukan pembuktian guna kepastian  lebih  lanjut (melalui autopsi diagnostik) adanya kebocoran  pada  saluran kencing sekaligus saluran usus
yang
menjadi  penyebab  dari kematian korban.

## 2. Bayi 6 Bulan kehilangan satu
bola matanya akibat operasi di

## salah satu Rumah Sakit  di Sumenep
Anak  pertama  pasangan  suami isteri  N harus hidup  tanpa  satu  bola mata  yaitu  mata  sebelah  kanan.  Balita berjenis  kelamin  laki-laki  malang  ini kehilangan indera penglihatannya setelah  sebelumnya  menjalani  operasi disalah satu Rumah Sakit di Sumenep.
Karena  keluarga  merasa  putus asa  dengan  penanganan  rumah  sakit, ayah korban membawa pulang anaknya sejak satu bulan yang lalu. Ayah korban

## Djuharto S Susanto
mengaku  lelah  memperjuangkan  nasib anaknya  di  Sumenep,  namun  sampai saat ini ia belum mendapatkan keadilan.
“Saya  hanya  bisa  menunggu hasil  dari  penanganan  kasus  ini  oleh pengacara
saya, yang berjanji memberikan  bantuan  hukum  secara gratis,” ungkap ayah korban. Masih kata ayah korban, melalui pesan singkat dari pengacaranya dijelaskan  bahwa  kasus tersebut  sudah  dilaporkan  kepada Dewan Kehormatan Kedokteran. Sebab hingga saat ini pihak keluarga meyakini jika  lepasnya  bola  mata  kiri  anaknya saat dirawat di rumah sakit di Sumenep akibat dugaan malpraktek medis.
Ayah  korban menjelaskan, peristiwa  memilukan  yang  menimpa buah hatinya bermula dari
kedatangannya  bersama  sang  istri  ke salah satu rumah sakit di Sumenep pada 12  Oktober 2009  lalu.  Saat  itu  istrinya hendak  melahirkan.  Setelah  ditangani secara  medis,  bayi lahir  secara  normal. Namun,  karena  berat  badan  bayi  di bawah  normal,  sehingga harus  dirawat dalam  inkubator. Sedangkan,  ibunya diperbolehkan  pulang.  Bayi  ditunggui secara  bergantian  oleh  keluarganya, karena  ayah  korban  berprofesi  sebagai buruh angkut maka harus  bekerja mencari  uang  untuk  biaya  perawatan anaknya.
Pada  tanggal  22  Oktober,  atau tepatnya hari ke-9 setelah kelahirannya, bayi ditunggui  oleh  neneknya.  Petaka itu pun datang, saat nenek korban harus beli  obat  ke  apotek  rumah  sakit,  bayi dijaga  oleh  tetangganya .  “Saat  itu  tiba - tiba  datang  salah  seorang  perawat menyodorkan  surat  pernyataan  kepada tetangga  saya  bahwa  mata  bayi  saya harus dioperasi karena terkena penyakit yang  berbahaya,  kalau  tidak  akan menjalar  ke  otak.  Tetangga  saya  pun membubuhi  tanda  tangannya  dan  bayi saya akhirnya  dioperasi,”    demikian kata ayah korban.
Keesokan  harinya,  pada  tanggal 23 Oktober  2009,  ayah  korban mendapat  surat  dari  rumah  sakit,  dia diminta  datang.  “Tiba -tiba  saya  diberi bola  mata  anak  saya  dan  disuruh menguburkan  karena  mengandung penyakit  yang  berbahaya.  Tentu  saja saya shock, karena saat lahir mata anak saya normal,” m asih cerita ayah korban.
Apalagi,  isteri  saya seakan  tak percaya bahwa bola mata bayinya telah dikeluarkan  dari  kelopaknya.  Karena tidak  terima,  kemudian  keluarga mendatangi  rumah  sakit,  untuk menuntut agar  mengembalikan  bola mata bayinya. Namun, orang tua korban malah  mendapat  bentak-bentakan  dari petugas medis.

## (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
65
Tepat pada tanggal 12 November  2009,  keluarga  memutuskan untuk  lapor  ke  polisi.  Namun,  meski sempat diproses, namun akhirnya kasus itu  dihentikan  oleh  pihak  kepolisian karena  tidak  ditemukan alat  bukti  baru ( novum ) dugaan malpraktek 6 . Analisa Kasus: 1) Unsur “ Duty ” (Kewajiban): Wakil Rumah Sakit berkewajiban memberikan informasi  yang  lengkap  dan sejelas-jelasnya  pada  orang tua bayi (korban), bukan pada tetangganya, perihal perlunya melakukan pengangkatan bola mata bayi tersebut. 2) Unsur “ Breach Of Duty / Derelict ” (Pelanggaran Kewajiban): Informasi  yang  seharusnya diberikan  pada  dan  diterima dengan  sejelas-jelasnya  oleh kedua orang tua korban tidak dilaksanakan untuk disampaikan  pihak  Rumah Sakit. 3) Uns ur “ Damage ” (Kerugian / Kerusakan): Hilangnya  salah  satu  bola mata  bayi  (korban)  yang
6 Nahas menimpa balita berusia enam bulan (28 June 2010), Radar Kediri .
selanjutnya menyebabkan berkurangnya kemampuan melihat  bayi  (korban) secara binocular . 4) Unsur “ Direct Causation ” (Hubungan Sebab-Akibat): Rumah Sakit telah melakukan pengangkatan  bola  mata  bayi (korban) sehingga mengurangi kemampuan melihat  bayi  (korban) secara binocular tanpa  pemberian informasi  yang  lengkap  dan sejelas-jelasnya pada orangtua bayi (korban). Malpraktek Medik menurut Opini Publik . Malpraktek medik sebagai kesalahan  profesi dibidang  medis  akan menimbulkan dampak yang cukup berat
dan  mampu  merusak  nama  baik kelompok profesi medis itu sendiri serta menimbulkan  keraguan  bagi  mereka yang  menggunakan  jasa  profesi tersebut.  Kecurigaan  masyarakat  atas masih  banyaknya  malpraktek  medik yang  terselubung  pada  dunia  medis masih  cukup  banyak  dan  belum  juga terhapuskan.
Untuk  menghilangkan  trauma
sosial ini dibutuhkan upaya yang cukup

## Djuharto S Susanto
serius  dan  keterbukaan  dari  semua kalangan, baik kalangan praktisi hukum maupun  dokter  itu  sendiri,  juga masyarakat  pengguna  jasa  medis. Upaya  ini  perlu  dilakukan  sejak mahasiswa kedokteran dengan membangun moral etis dunia kedokteran  guna  membangun  opini positip didalam  kalbu  masyarakat. Pembentukan  Majelis  Kode  Etik Kedokteran  yang  disentralisasikan  di ibu kota telah mengarah pada tujuan ini, namun  guna  mencegah  perluasan masalah  dirasakan  perlunya  dibentuk suatu  media  pembelajaran,  pelatihan dan  penanggulangan  didaerah  secara mandiri,  khususnya  sejak  jenjang pendidikan kedokteran.

## Kesimpulan dan saran
Sesuatu  terobosan  yang  non- klasikal,  yaitu mata  kuliah  “Hukum Kedokteran”  saat  ini  mulai  diajark an secara  terpisah  oleh  dosen  dengan pendidikan yang  berlatar  belakang sarjana  kedokteran dan  hukum.  Selain itu diharapkan  juga  metode  pengajaran “Hukum Kedokteran” tidak lagi hanya bersifat  klasikal, di  mana  dosen  hanya memberikan  kuliah  dan  diikuti  diskusi yang  terstruktur  dalam  satuan  kredit semester  saja  tetapi  juga  dengan “ bimbingan  praktek ” di  lapangan
dengan menganalisa setiap unsur hukum pada setiap tindakan medik dan perilaku medik  yang  dilakukan  oleh  para mahasiswa kepada pasiennya.
Dibutuhkan pembenahan yang lebih intensif dan ekstensif untuk mengurangi insiden  malpraktek  medis  ini.  Baik berupa perubahan paradigma dikalangan medis sendiri yang seharusnya sudah dilatih sejak mahasiswa kedokteran,  mengurangi dominasi pemilik modal yang seringkali melampaui  batas,  menyaring  kemajuan teknologi  yang  seringkali  mengabaikan etika  medis  dan  peningkatan  interaksi antar  divisi  hukum  kesehatan  yang akhirnya  mengarah  pada  peningkatan pengetahuan di bidang bioetika dan hak asasi  manusia,  secara  khusus  di Indonesia.***

## Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)
66
Tepat pada tanggal 12 November  2009,  keluarga  memutuskan untuk  lapor  ke  polisi.  Namun,  meski
sempat diproses, namun akhirnya kasus itu  dihentikan  oleh  pihak  kepolisian karena  tidak  ditemukan alat  bukti  baru ( novum ) dugaan malpraktek 6 .
Analisa Kasus:
1) Unsur “ Duty ” (Kewajiban): Wakil Rumah Sakit berkewajiban memberikan informasi  yang  lengkap  dan sejelas-jelasnya  pada  orang
tua bayi (korban), bukan pada
tetangganya, perihal perlunya melakukan pengangkatan
bola mata bayi tersebut. 2) Unsur “ Breach Of Duty /
Derelict ” (Pelanggaran Kewajiban):
Informasi  yang  seharusnya diberikan  pada  dan  diterima dengan  sejelas-jelasnya  oleh kedua orang tua korban tidak
dilaksanakan
untuk
disampaikan  pihak  Rumah Sakit.
3) Uns ur “ Damage ” (Kerugian /
Kerusakan):
Hilangnya  salah  satu  bola mata  bayi  (korban)  yang
6 Nahas menimpa balita berusia enam bulan (28 June 2010), Radar Kediri .
selanjutnya
menyebabkan
berkurangnya kemampuan
melihat  bayi  (korban) secara binocular .
4) Unsur “ Direct Causation ”
(Hubungan Sebab-Akibat):
Rumah Sakit telah melakukan pengangkatan  bola  mata  bayi
(korban) sehingga mengurangi kemampuan
melihat  bayi  (korban) secara
binocular tanpa  pemberian
informasi  yang  lengkap  dan sejelas-jelasnya pada
orangtua bayi (korban).
Malpraktek Medik menurut Opini Publik .
Malpraktek medik
sebagai kesalahan  profesi dibidang  medis  akan menimbulkan dampak yang cukup berat dan  mampu  merusak  nama  baik kelompok profesi medis itu sendiri serta menimbulkan  keraguan  bagi  mereka yang  menggunakan  jasa  profesi tersebut.  Kecurigaan  masyarakat  atas masih  banyaknya  malpraktek  medik yang  terselubung  pada  dunia  medis masih  cukup  banyak  dan  belum  juga terhapuskan.
Untuk  menghilangkan  trauma sosial ini dibutuhkan upaya yang cukup

## Djuharto S Susanto
serius  dan  keterbukaan  dari  semua kalangan, baik kalangan praktisi hukum maupun  dokter  itu  sendiri,  juga masyarakat  pengguna  jasa  medis.
Upaya  ini  perlu  dilakukan  sejak mahasiswa kedokteran dengan membangun moral etis dunia
kedokteran  guna  membangun  opini positip didalam  kalbu  masyarakat. Pembentukan  Majelis  Kode  Etik Kedokteran  yang  disentralisasikan  di ibu kota telah mengarah pada tujuan ini, namun  guna  mencegah  perluasan masalah  dirasakan  perlunya  dibentuk suatu  media  pembelajaran,  pelatihan dan  penanggulangan  didaerah  secara mandiri,  khususnya  sejak  jenjang pendidikan kedokteran.

## Kesimpulan dan saran
Sesuatu  terobosan  yang  non- klasikal,  yaitu mata  kuliah  “Hukum Kedokteran”  saat  ini  mulai  diajark an secara  terpisah  oleh  dosen  dengan pendidikan yang  berlatar  belakang sarjana  kedokteran dan  hukum.  Selain itu diharapkan  juga  metode  pengajaran “Hukum Kedokteran” tidak lagi hanya bersifat  klasikal, di  mana  dosen  hanya memberikan  kuliah  dan  diikuti  diskusi yang  terstruktur  dalam  satuan  kredit semester  saja  tetapi  juga  dengan “ bimbingan  praktek ” di  lapangan
dengan menganalisa setiap unsur hukum pada setiap tindakan medik dan perilaku medik  yang  dilakukan  oleh  para mahasiswa kepada pasiennya.
Dibutuhkan pembenahan yang lebih intensif dan ekstensif untuk mengurangi insiden  malpraktek  medis  ini.  Baik berupa perubahan paradigma dikalangan medis sendiri yang seharusnya sudah dilatih sejak mahasiswa kedokteran,  mengurangi dominasi pemilik modal yang seringkali melampaui  batas,  menyaring  kemajuan teknologi  yang  seringkali  mengabaikan etika  medis  dan  peningkatan  interaksi antar  divisi  hukum  kesehatan  yang akhirnya  mengarah  pada  peningkatan pengetahuan di bidang bioetika dan hak asasi  manusia,  secara  khusus  di Indonesia.***

## (Kaitan Responsibilitatif Antara Kuliah Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)

## KEPUSTAKAAN
Purwadianto  A.  (2008):  “ Hukum Responsif  Paradigma  Hukum Kesehatan ” pada Jurnal Hukum Kesehatan Departemen Kesehatan RI  vol. 1 no.1; Biro Hukum dan Organisasi Departemen  Kesehatan,  Jakarta Selatan; hal 1-8. Black  H.  C.  (1990):  “ Black’s  Law Dictionary” ;  West  Publishing Co .,St. Paul, Minnesota ; p . 959
Sampurna  B  (2008):  “ Malpraktek Medik”; Jakarta. Fokus: Dugaan Malpraktek – “ Perban Tertinggal di Perut “ ( 15 September 2011) ; Indosiar.com, Surabaya.
“Nahas menimpa balita berusia enam bulan” (28  June  2010),  Radar Kediri. Komalawati  V (1989) :  “Hukum  dan Etika dalam Praktek Dokter” ; Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta; hal 20-21. Djuharto S Susanto Advancing The Management Of MRSA Nosocomial Pneumonia Result Of ZEPHyR Trial

## Tinjauan Pustaka
ADVANCING THE MANAGEMENT OF MRSA NOSOCOMIAL PNEUMONIA RESULT OF ZEPHyR TRIAL
Benyamin Margono 

## ABSTRACT
All MRSA infections are characterized genotypically by the presence of mecA, which encodes for altered Pen Binding Proteins (PBP ’s PBP2A) on their cell walls, giving rise to low affinity binding to anti-staph penicillins, resulting in phenotypically resist ance to all β - lactam antibiotics, and may also contain resistant elements for numerous antibiotic  classes: macrolides,  lincosamides,  aminoglycosides,  fluoroquinolones,  tetracyclines,  and sulfonamides.  Risk  factors  independently  associated  with  MRSA  infection  are:  Previous hospitalization within the last 12 months, late onset HAP, surgery, enteral feeding, previous antibiotics : Aminoglycoside (7.9 x), Levofloxacine (7.2 x), Macrolide (5 x), Vancomycin (4.3 x), and βL βLI (2.3 x). Most guidelines for MRSA i nfections support the use of Vancomycin or Linezolid if MRSA is suspected. ZEPHyR Trial is a randomized, controlled study with ratio random 1:1 from linezolid  600 mg q12h IV vs vancomycin 15 mg/kg BB IV q12h until 7-14 days,  The  clinical  result  with  significancy  highes  for  linezolid  better  than  vancomycin, although mortality at 60 days did not show any difference. Linezolid showed overall safety and tolerability profiles were satisfactory. Summary: Indications linezolid was nosocomial pneumonia Staph aetiology both MSSA aureus / MRSA or Strep pneumoniae were sensitive to penicillin. Combination therapy when the estimated presumptive gram-negative pathogens. Dosage IV: oral 600 mg BID; pediatric dose: 10 mg/kg/8 hours. Duration of treatment 10-14 days.
Key Word : MRSA Nosocomial Pneumonia, ZEPHyR Trial, Antibiotics  Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya, 60265. Telp (031)5661059, Fax (031) 5687362
69