ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar

## MANAJEMEN AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH
Dr, Nurkomariah, M.Pd.I, 1* Mirnawati 2
1 Dosen Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri
2 Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri
* Email : nur_komariah7179@yahoo,com

## Abstrak
Permasalahan yang paling mendasar pada satuan pendidikan ialah bagaimana peningkatan sebuah mutu dalam satuan pendidikan serta kendala dan juga hambatan yang dihadapi tersebut. Hal ini menjadi suatu keharusan dalam satuan pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban satuan pendidikan itu sendiri dalam hal layanan mutu  pendidikan  kepada  masyarakat.  Maka,  salah  satu  upaya  pemerintah  dan  satuan  pendidikan  dalam meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya upaya atau langkah yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode literatur review atau tulisan yang bersifat pustaka.  Pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini  diawali  dengan  mengumpulkan  berbagai  literatur  yang mendukung dan sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, ebook dan  lain  sebagainya.  hasil  penelitian  ini  adalah  akreditasi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  satuan  pendidikan.  Dalam  pelaksanaan  akreditasi  satuan  pendidikan harus  memperhatikan  manajemen  akreditasi  sekolah/madrasah.  Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam akreditasi  dan  solusinya  serta  beberapa  prosedur  dalam  pelaksanaan  akreditasi  dan  manfaat  akreditasi  itu sendiri bagi sekolah/madrasah.
Kata Kunci : Manajemen, Akreditasi, Sekolah/Madrasah

## I. Pendahuluan
Dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  nasional  secara  bertahap  kearah  yang dimaksudkan  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional,  harus  dilakukan  pengembangan  dan  sekaligus  pembangun  sistem pengendalian  mutu  pendidikan  melalui  empat  program  yang  terintegrasi,  yaitu  :  standarisasi pendidikan, evaluasi mutu sekolah, akreditasi sekolah dan sertifikasi peningkatan mutu pendidik.
Kementrian  Agama  khusunya  Direktorat  Pendidikan  Madrasah  sebagai  lembaga pemerintah yang berwenang mengenai penyelenggaraan pendidikan di madrasah telah melakukan upaya-upaya  guna  mempersiapkan  madrasah  untuk  di  akreditasi  oleh  BAN  S/M,  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Renstra  Pembangunan  Pendidikan  Islam  (2010-2014)  bahwa  semua madrasah  sudah  harus  terakreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah  /Madrasah (BAN/SM) pada tahun 2014 dengan 50% madrasah terakreditasi minimal B. (K. A. RI, 2011)
Akreditasi  merupakan  usaha  tuntutan  pembaharuan  sistem  pendidikan  untuk  mencapai sekolah  yang  berkualitas.  Akreditasi  madrasah  dilakukan  dengan  melakukan  proses  penilaian secara komperhensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan atau program pendidikan yang
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dilakukan secara obyektif adil dan transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
Kebijakan  pemerintah  mengenai  sistem  akreditasi  ini  dimaksudkan  supaya  masyarakat mengenal  peta  kualifikasi  sesungguhnya  sekolah-sekolah  di  Indonesia  serta  mengenal  leadaan sebenarnya sektor-sektor pendidikan baik dalam skala daerah maupun nasional. Akreditasi juga dimaksudkan sebagai lembaga verifikasi bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan agar lembaga-lembaga  pendidikan  tersebut  benar-benar  layak  dan  siap  dalam  menyelenggarakan pendidikan  baik  dari  segi  sarana  dan  prasarana,  lembaga  pendidik,  manajemen,  administrasi sekolah,  dan  komponen-komponen  yang  lainnya  yang  sesuai  dengan  standar  kebijakan  yang ditentukan secara nasional.
Akreditasi  dapat  mendorong  madrasah  memenuhi  akuntabilitas  publik  terhadap penyelenggaraan  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  madrasah  secara  moral  memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya mengenai pelaksanaan program pendidikannya. Akreditasi madrasah dapat menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya pengelola madrasah  dan  di  mana  letak  kekurangan  yang  terjadi  selama  ini.  Akreditasi  madrasah  dapat membantu pengelola madrasah untuk lebih fokus dalam tugas mengelola madrasah.
Komponen  utama  akreditasi  adalah  terpenuhinya  delapan  standar  pendidikan  yang diakreditasi. Ke delapan Standar Nasional Pendidikan ini adalah : a) terpenuhinya standar isi, b) terpenuhinya  standar  proses,  c)  terpenuhinya  standar  kompetensi,  d)  terpenuhinya  standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) terpenuhinya stnadar sarana dan prasarana, f) terpenuhinya stnadar pengelolaan, g) terpenuhinya standar pembiayaan dan, h) terpenuhinya stnadar penilaian pendidik. (Depdiknas, 2010)
Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program akreditasi madrasah selama ini menjadi momok bagi sekolah. Terdapat sekolah yang enggan untuk mengikuti program akreditasi  karena  alasan  kurang  siap  dalam  mengikuti  program  akreditasi.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  manajemen  akreditasi  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Kondisi  ini  pula yang diduga menjadi faktor penyebab rendahnya nilai akreditasi yang di peroleh sekolah.

## II. Metode Penelitian
Jenis tulisan pada jurnal ini adalah literatur review atau tulisan yang bersifat pustaka. Data diuraikan secara deskriptif, sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Objek kajian pada tulisan ini ialah terkait dengan problematika manajemen akreditasi di madrasah.
Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan sesuai  baik  dalam bentuk  teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, ebook dan lain sebagainya. kedua jenis literatur tersebut merupakan sumber utama dalam  memaparkan  variabel  dalam  tulisan  ini.  Selanjutnya  penulis  menganalisis  data  dan mereduksi berbagai informasi yang relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam jurnal ini.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
Setelah data terkumpul dari berbagai sumber baik yang berbentuk teks maupun soft copy, barulah  dilakukan  identifikasi  data  dengan  memilih  berbagai  data  yang  relevan  dengan permasalahan dalam jurnal ini. Menurut Creswell (HR.2020a) teknik pengumpulan dan analisis data seperti ini disebut dengan triangulasi, berarti menggabungkan sekumpulan data yang diambil dari berbagai sumber data yang ada. (HR.S, 2020)

## III. Pembahasan

## A. Pengertian Akreditasi Madrasah
Akreditasi  adalah  proses  penilaian  dengan  indikator  tertentu  berbasis  fakta.  Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan realita, tanpa ada manipulasi. (Asmani, 2011)
Akreditasi  sekolah/madrasah  adalah  kegiatan  penilaian  yang  dilakukan  oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang. Untuk menentukan kelayakan program atau  satuan  pendidikan  formal  dan  non-formal  pada  setiap  jenjang  satuan  pendidikan. Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  Nasional  Pasal  60  mengatakan  bahwa:  kegiatan  akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan guna mencapai mutu yang diharapkan. (Mulyono, 2015)
Akreditasi  sekolah/madrasah  adalah  proses  penilaian  secara  komperhensif  terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. (D. RI, 2008)
Dari  beberapa  uraian  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwasanya  akreditasi sekolah/madrasah  adalah  suatu  penilaian  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kewenangan  yang  bertugas  menentukan  kelayakan  suatu  program  pendidikan  dalam beroperasi.
Akreditasi sekolah/madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan  sekolah/madrasah  adalah  upaya  meningkatkan  kualitas  para  lulusannya. Sehingga  dapat  mengikuti  basis  ilmu  pengetahuan  dalam  moral  yang  diperlukan  dalam menghadapi masa depannya. Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah merupakan  langkah  penting  dilakukan  oleh  departemen  agama  khususnya  desektorat madrasah  dan  PAI  di  sekolah  umum  direktorat  jenderal  kelembagaan  agama  islam,  dalam memotret  kinerja  madrasah  dalam  kerangka  peningkatan  mutu  penyelenggaraan  dan pelayanan pendidikan. (Mulyono, 2015)
Proses  akreditasi  sekolah/madrasah  harus  didiukung  oleh  pemahaman  yang  sama  dan komitmen yang kuat  semua komponen yang ada baik  sekolah/madrasah yang terakreditasi maupun  penyelenggara  akreditasi  pada  tingkat  pusat  sampai  kepada  tingkat  kabupaten. Secara  operasional  dan  pelaksanaan  akreditasi,  telah  menerbitkan  keputusan  Menteri
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Selanjutnya untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut  pada  tingkat  nasional  telah  dibentuk  Badan Akreditasi  Sekolah  Nasional  (BANSN)  berdasarkan  keputusan  Menteri  Nasional  Nomor: 039/O/2003.  Badan  ini  bertugas  menetapkan  berbagai  kebijakan  yang  terkai  dengan pelaksanaan  akeditasi  sekolah/madrasah,  seperti  23  penentuan  standar  kualitas  pendidikan yang bersifat nasional, pedoman akreditas, instrumen akreditas, dan berbagai perangkat lunak maupun perangkat keras yang diperlukan dalam pelaksanaann akreditasi sekolah. (Riskawati, 2017)

## B. Manajemen Akreditasi Sekolah/Madrasah
Manajemen satuan pendidikan tentunya membutuhkan monitoring dan evaluasi guna proses  yang  dilakukan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  serta  untuk  mengetahui  memiliki progres  atau tidak. Manajemen akreditasi sekolah/madrasah merupakan suatu langkah dari satuan  pendidikan  dalam  usaha  meningkatkan  kualitas  akreditasi  dari  satuan  pendidikan tersebut. (Adha, M.A. Benyamin, C. & Octaviarnis, 2018)
Manajemen akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  akreditasi  dengan  perbaikan  pengelolaannya. Manajemen  pada  dasarnya  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki mekanisme pelaksanaan  melalui fungsi-fungsi  manajemen.  (Parnawaty  Utiarahman, Welly Pangayow, 2017)
Dalam  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa,  manajemen  akreditasi sekolah/madrasah merupakan langkah dari satuan pendidikan mengelola dalam pelaksanaan akreditasi  sehingga  pelaksanaan  akreditasi  dapat  berlangsung  dengan  baik  dan  dapat menggambarkan  mutu  dari  satuan  pendidikan  tersebut.  Pengelolaan  akreditasi  satuan pendidikan harus dimulai dari :
1. Perencanaan  program  satuan  pendidikan  harus  berbasis  kepada  akreditasi,  yang  sesuai dengan  8  standar  yang  akan  dievaluasi,  ini  merupakan  bagian  dari  manajemen perencanaan. Komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah/madrasah meliputi :
a) Standar isi
Standar  isi  mencakup  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  untuk  mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria  tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi  bahan  kajian,  kompetensi  mata pelajaran dan silabus pembelajaran. (Mulyasa, 2006)
b) Standar proses
Standar  proses  adalah  Standar  Nasional  Pendidikan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  Standar  proses,  penilaian,  baik  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan,  penilaian  dan  pengawasan  pembelajaran  dikembangkan  oleh  BSNP
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
(Badan Standar Nasional Pendidikan) dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 1) Proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  diselenggarakan  secara  interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik.
2) Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.
3) Setiap  tahun  pendidik  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  penilaian  dan pengawasan  pembelajaran,  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  efektif dan efisisen.
4) Proses  perencanaan  meliputi  silabus  dan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  yang menuntut  sekurang-kurangnya  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar,  metode,  sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
5) Pelaksanaan  proses  pembelajaran  harus  memperhatikan  jumlah  maksimal  peserta didik perkelas dan beban belajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran  setiap  peserta  didik  dan  rasio  maksimal  jumlah  peserta  didik perpendidik.
c) Standar kompetensi lulusan
Dalam  peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa “standar kompetensi lulusan adalah  kualifikasi  kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan  dan keterampilan”.  Secara  garis  besar  standar  kompetensi  lulusan  tersebut  dapat dideskripsikan sebagai berikut :
1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan  peserta  didik,  yang  meliputi  kompetensi  untuk  seluruh  mata  pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2) Standar  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  bertujuan  untuk melakukan  dasar  kecerdasan  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.
3) Standar kompetensi lulusan pada sataun pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk  meningkatkan  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan  mengikuti  pendidikan  sesuai  dengan kejuruannya.
4) Standar  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  bertujuan  untuk mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berakhlak  mulia, memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  kemandirian,  dan  sikap  untuk  menemukan, mengembangkan  serta  menerapkan  ilmu,  teknologi  dan  seni  yang  bermanfaat bagikemanusiaan.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
5) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal di kembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan mentri. Sedangkan standar  kompetensi  lulusan  pendidikan  tinggi  di  tetapkan  oleh  masing-masing perguruan tinggi.
d) Standar pendidik dan kependidikan
Standar pendidikan dan  tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar stnadar pendidikan dan tenaga pendidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :
1) Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  serta  pendidikan  anak  usia  dini  meliputi  :  kompetensi  pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Di samping itu yang paling penting mereka juga harus memiliki kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara profesional.
4) Seorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat  menjadi  pendidik  setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5) Kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen  pembelejaran  dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.
Dalam  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  juga  dikemukakan  berbagai kriteria  tentang  tenaga  kependidikan.  Antara  lain  dikemukakan  bahwa  untuk  kepala madrasah  harus  memiliki  kriteria  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri yang secara umum adalah sebagai berikut : berstatus sebagai guru, memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kemampuan  sebagai  agen  pembelajaran  sesuai ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  memiliki  pengalaman  mengajar sekurang-kurangnnya 5 tahun, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. (Mulyasa, 2006). di samping itu di kemukakan pula  kriteria  pengawasan  dan  kriteria  pemilik  yang  dikembangkan  oleh  BSNP  dan ditetapkan dengan peraturan menteri.
e) Standar sarana dan prasarana
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan  kriteria  minimal  tentang  ruang  belajar,  tempat  olahraga,  tempat  beribadah, tempat  perpustakaan,  laboratorium,  serta  sumber  belajar  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang proses pembelajaran lain yang diperlukan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dalam peraturan menteri yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :
1) Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana  yang  meliputi  perabot,  peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang  pimpinan,  satuan  pendidikan,  ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang  kantin,  tempat  berolahraga,  tempat beribadah,  dan  ruang  tempat  lainnya  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran yang akan teratur dan berkelanjutan.
3) Standar  keragaman  jenis  peralatan  laboratorium,  ilmu  pengetahuan  alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan pembelajaran yang lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
f) Standar pengelolaan
Standar  pengelolaan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
1) Kurikulum dan silabus.
2) Kalender  pendidikan  atau  akademik  yang  menunjukkan  seluruh  kategori  aktivitas suatu  pendidikan  selama  satu  tahun  dan  dirinci  secara  semesteran,  bulanan  dan mingguan.
3) Struktur organisasi satuan pendidikan.
4) Pembagian tugas diantara pendidik.
5) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan.
6) Peraturan akademik.
7) Tata  tertib  satuan  pendidikan  yang  minimal  meliputi  tata  tertib  pendidik,  tenaga kependidikan,  dan  peserta  didik  serta  penggunaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana.
8) Kode  etik  dan  hubungan  antara  sesama  warga  di  dalam  lingkungan  satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
9) Biaya operasional satuan pendidikan.
g) Standar pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional  satuan pendidikan yang berlaku selama satu  tahun. Biaya operasi  satuan pendidikan  adalah  bagian  dari  dana  pendidikan  agar  dapat  berlangsunya  kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
h) Standar penilaian pendidikan
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan  mekanisme  prosedur  dan  instrumen  penilaian  hasil  belajar  peserta  didik. beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar penilaian ini dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
1) Penilaian  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  terdiri  atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
2) Penilaian  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  terdiri  atas  penilaian  hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
2. Sekolah/madrasah membentuk tim akreditasi sekolah sebagai bentuk fungsi manajemen pengorganisasian yang terdiri dari :
a) Ketua tim yang terdiri dari guru yang memiliki kemampuan dan pengalaman
b) Kepala sekolah membuat draf SK kepanitiaan yang akan dibawa ke dalam rapat majelis guru.
c) Melaksanakan  rapat  dengan  semua  stekholder  yang  terlibat  dalam  kepanitiaan akreditasi untuk di sepakati bersama.
d) Menerbitkan  SK  kepanitiaan  sebagai  bentuk  legalitas  dari  panitia  akreditasi sekolah/madrasah.
3. Dalam  proses  pelaksanaan  sekolah/madrasah  dalam  mekanisme  pelaksanaan  akreditasi sekolah, sebelum menagjukan permohonan akreditasi, sekolah harus melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) terlebih dahulu dengan mengisi instrumen EDS yang di terbitkan oleh BSN kemudian tim dan BAN-SM akan melaksanakan visitasi untuk melihat kecermatan dan kesesuaian dengan data yang diperoleh dari pengisisan evaluasi diri. (Antonius, 2017) Dalam kegiatan pengisisan instrumen dan bukti fisik dilalui beberapa tahap yakni :
a) Sosialisasi dari dinas pendidikan.
b) Melakukan checklist pada instrument akreditasi.
c) Melakukan persiapan data sebagai bukti fisik.
d) Melaksanakan pemenuhan bukti fisik sesuai dengan instrumen akreditasi.
4. Pelaksanaan  akreditasi  oleh  tim  asesor  merupakan  bagian  dari  fungsi  manajemen pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  satuan  pendidikan.  (Sholihin,  E.N.C.,  Bafadal,  & Sunandar, 2017).
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## C. Prinsip Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan 6 prinsip berikut :
1. Objektif
Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah/madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
2. Komperhensif
Penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara  menyeluruh,  sehingga  hasil  yang  diperoleh  dapat  menggambarkan  secara  utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.
3. Adil
Dalam pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan,  sosial  budaya  dan  tidak  memandang  status  sekolah/madrasah  baik  negeri ataupun  swasta.  Sekolah/madrasah  dilayani  dan  diperlakukan  secara  adil  dan  tidak diskriminatif.
4. Transparan
Informasi  yang  berkaitan  dengan  akreditasi  sekolah/madrasah  seperti  perangkat akreditasi,  pedoman  operasional  standar  (POS),  jadwal,  sistem  penilaian  dan  akses akreditasi dapat diakses oleh masyarakat.
5. Akuntabel
Akreditasi  sekolah/madrasah  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  pemangku kepentingan baik secara metode, proses pelaksanaan, maupun hasil penilaiannya.
6. Profesional
Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih serta terintegritas. (Abdul Malik, 2021).
D. Prosedur dan Perencanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
1. Tahapan  kegiatan,  kegiatan  akreditasi  madrasah  terbagi  ke  dalam  tiga  tahapan,  yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penetapan peringkat sekolah/madrasah.
2. Kegiatan kunjungan (visitasi). Kegiatan visitasi dilakukan dalam rangka klarifikasi data tertuang  dalam  instrumen  akreditasi  madrasah  serta  untuk  mengetahui  secara  langsung kinerja sekolah/madrasah.
3. Hasil penilaian dan peringkat akreditasi meliputi :
a. Hasil penilaian kerja suatu sekolah/madrasah diperoleh dari hasil isian para kusioner, para  responden  dan  dewan  akreditasi  sekolah/madrasah.  Hasil  akhir  penilaian ditentukan melalui sidang tim penilaian dan dewan akreditasi sekolah/madrasah tingkat kabupaten/kota  dan  tingkat  provinsi.  Jika  terdapat  perbedaan  atau  belum  diperoleh kesepakatan  dalam  penentuan  hasil  akhir  penilaian,  maka  tim  penilai  melakukan verfikasi kembali terhadap sekolah/madrasah yang bersangkutan.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
b. Hasil  akhir  penilaian  tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  dan  sebagai  dasar  dalam penetapan peringkat akreditasi suatu sekolah/madrasah.
c. Penentuan status dan peringkat dirmuskan sebagai berikut :
1) Terakreditasi  dengan  peringkat  A  (sangat  baik/unggul)  diberikan  kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 451-500.
2) Terakreditasi  dengan peringkat B (baik) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 401-450.
3) Terakreditasi dengan peringkat C (cukup) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 351-400.
4) Bagi  madrasah  yang  nilai  akreditasinya  di  bawah  peringkat  C  maka sekolah/madrasah tersebut tidak terakreditasi. (D. A. RI, 2005).
Tabel 1.1 Peringkat dan Kualifikasi Akreditasi Status/Peringkat Kualifikasi Jumlah Nilai/Skor A Sanagat Baik/Unggul 451-500 B Baik 401-450 C Cukup 351-400
E. Alur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Gambar 1.1 Alur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Sekolah/ Madrasah Mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada Kandepag Kab/Kota Kandepag Kab/Kota membentuk DAM Kab/Kota
DAM Kab/Kota membuat surat tugas tim penilai Tim penilai melakukan visitasi
dan penilaian
Tim penilai melaporkan hasil penilaian kepada DAM Kab/Kota
DAM Kab/Kota mengususlkan kepada
Kanwil penetapan peringkat akreditasi sekolah/madrasah
Kanwil mengeluarkan keputusan tentang penetapan peringkat akreditasi sekolah/madrasah.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
Bagi setiap sekolah/madrasah yang akan mengikuti akredtasi, maka harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yaitu dimulai dari mengajukan  surat  permohonan  untuk  mengikuti  program  akreditasi  ,  lalu  ke  kantor kementrian  agama membentuk DAM (Dewan Akreditasi  Madrasah) dan  membentuk  surat tugas tim penilai.
Tim penilai melakukan visitasi dan penilaian terhadap instrumen yang telah di isi oleh sekolah/madrasah  yang  bersangkutan  untuk  divalidasi  dan  memberikan  penilaian  akhir terhadap evaluasi diri sekolah/madrasah, lalu merapatkan hasil penilaian untuk menemukan perangkat  akreditasi.  Terakhir  dipublikasikan  hasil  akhir  peringkat  dari  nilai  akreditasi sekolah/madrasah.

## F. Tujuan Akreditasi
Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan.
2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
3. Memetakan mutu pendidikanmengacu pada standar nasional pendidikan.
4. Memberikan  pertanggungjawaban  kepada  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  sebagai bentuk akuntabilitas publik.
G. Manfaat Hasil Akreditasi
Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai :
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah.
2. Umpan  balik  dalam  usaha  pemberdayaan  dan  pengembangan  kinerja  warga sekolah/madrasah  dalam  rangka  menerapkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi  dan program sekolah/madrasah.
3. Motivasi  agar  sekolah/madrasah  terus  meningkatkan  mutu  pendidikan  secara  bertahap, terencana  dan  kompetitif  baik  di  tingkat  kabupaten/kota,  provinsi,  nasional  bahkan regional, dan internasional.
4. Informasi  dan  rekomendasi  pemerintah  daerah,  yayasan/lembaga  pendidikan,  maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.
Dengan  demikian,  bagi  pemerintah  serta  pemerintah  daerah  hasil  akreditasi  dapat dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menyusun  kebijakan  peningkatan  mutu pendidikan  yang  menjadi  tanggungjawabanya.  Bagi  kepala  sekolah/madrasah,  hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu  sekolah/madrasah,  kinerja  warga  sekolah/madrasah,  termasuk  kinerja  kepala sekolah/madrasah  selama  periode  kepemimpinannya.  Di  samping  itu,  hasil  akreditasi  juga diperlukan  kepala  sekolah/madrasah  sebagai  bahan  masukan  untuk  penyusunan  program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.
Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar
dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik hasil akreditasi yang unggul akan  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  bahwa  mereka  memperoleh  pendidikan  di sekolah/madrasah yang bermutu.
Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi  informasi  yang  akurat  tentang  layanan  pendidikan  yang  diberikan  oleh  setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

## H. Fungsi Akreditasi
Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Pengetahuan,  yaitu  informasi  bagi  semua  pihak  tentang  kelayakan  sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan  yang  dilakukan  dan  diberikan  oleh  sekolah/madrasah  telah  memenuhi  harapan atau keinginan masyarakat.
Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat  dalam  upaya  peningkatan  atau  pengembangan  mutu  sekolah/madrasah.  . (Abdul Malik, 2021).
I. Faktor Penghambat Dalam Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
Dalam proses pelaksanaan akreditasi tentunya lembaga tidak berjalan mulus, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses akreditasi diantaranya :
1. Banyaknya pekerjaan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta sehingga keterbatasan waktu  dalam  persiapan  akreditasi.  Maka  harus  membuat  perencanaan  jauh-jauh  hari sehingga guru dapat mencicil pekerjaannya.
2. Pada lembaga pendidikan swasta adanya guru yang keluar masuk, sehingga sering terjadi pergantian panitia. Maka harus memberikan bimbingan kepada guru yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan beban tugas.
3. Bukti fisik atau dokumen yang lama yang tidak tersusun dengan rapi atau hilang. Maka panitia harus mencari dokumen tersebut dengan bekerjasama atau ada lembaga pendidikan yang kembali mengadakan dokumen tersebut. Persoalan mendasar yang harus dihindari adalah memanipulasi data dokumen yang sebenarnya kegiatannya tidak ada.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.  Maka wakil kepala sekolah  bidang sarana dan prasarana harus mempersiapkan keperluan akreditasi.
Dari  penjelasan  di  atas  maka  betapa  banyaknya  proses  atau  tahapan  pelaksanaan akreditasi,  serta  betapa  banyaknya  dokumen  atau  bukti  fisik  yang  harus  disiapkan,  maka mengelola akreditasi dengan baik itu sangat penting jauh sebelum pelaksanaan akreditasi itu sendiri sehingga persiapannya jauh lebih baik serta dokumen atau bukti fisik yang diberikan tidak cenderung memanipulasi.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar

## IV. Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan ini, maka penulis dapat  menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah perlu adanya pengelolaan atau manajemen akreditasi yang  baik.  Sehingga  proses  pelaksanaan  akreditasi  berlangsung  dengan  baik  dan  mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen akreditasi sesuai dengan fungsi manajemen harus dimulai dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  evaluasi/monitoring.  Dalam  proses akreditasi  satuan  pendidikan  tentunya  mengalami  hambatan,  yang  sering  terjadi  adalah memanipulasi  dokumen  bukti  yang  kegiatannya  tidak  dikerjakan,  maka  agar  ini  tidak  terjadi tentu lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran harus membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan standar akreditasi. Setelah dilakukan akreditasi maka satuan pendidikan harus ada tindak lanjut sebagai bentuk respon dari proses akreditasi tersebut. Dalam rangka pengembangan lembaga  pendidikan.  Dalam  rangka  mencapai  akreditasi  yang  baik  maka  satuan  pendidikan harus  saling  berkoordinasi,  komunikasi  dan  kerjasama  semua  stekholder  satuan  pendidikan terhadap tujuan akreditasi yang akan dicapai.
Akreditasi  merupakan  salah  satu  upaya  atau  langkah  satuan  pendidikan  untuk meningktakan  sebuah  mutu  pendidikannya  sendiri.  Sebab  dengan  adanya  akreditasi  satuan pendidikan,  maka  satuan  pendidikan  akan  terus  berupaya  mengembangkan  program-program pendidikan  atau  layanan  pendidikan  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  pendidikan yang pada akhirnya nanti akan menciptakan satuan pendidikan yang memiliki mutu pendidikan yang sesuai dengan stnadar dan akan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu secara nasional.
ISSN: 2089-7472  EISSN: 2548-1711                                                          Doi: doi.org/10.32520/afkar

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Malik, D. (2021). Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2021 .Jakarta Selatan: Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
Adha,  M.A.  Benyamin,  C.  &  Octaviarnis,  I.  (2018). Peran  Akreditasi  Dalam  Penjaminan  Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Pendahuluan . 2 , 270–278.
Antonius,  A.  (2017).  Pelaksanaan  Akreditasi  Sekolah  Dasar  Negeri. Publikasi  Ilmiah  Untuk Mahasiswa, Staf Pengajaran Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang , 2 , 250–258.
Asmani, M. (2011). Tips-Praktis Memabngun dan Mengolah Administrasi sekolah . Diva Press. Depdiknas. (2010). Mutu Sekolah Dasar . Depdiknas.
HR.S. (2020). Manifestasi hidden curicculum dalam pendidikan agama islam,. Jurnal Pendidikan Hukum Dan Pendidikan, 1 , 99-115.
Mulyasa, E. (2006). Kurikulum yang Disempurnakan . Remaja Rosda Karya.
Mulyono. (2015). Manajemen Akreditasi dan Manajemen Pendidikan . Ar-Ruz Media.
Parnawaty Utiarahman, Welly Pangayow, A. (2017). Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri DI kabupaten Boalemo. Paper Knowledge Toward a Media History of Documents , 02 , 124–129.
RI, D. (2008). Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah . BAN-SM. RI, D. A. (2005). Pedoman Akreditasi Madrasah . Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. RI,  K.  A.  (2011). Panduan  Pelaksanaan  Program  Percepatan  Akreditasi  Madrasah, .  Direktorat Pendidikan Madrasah.
Riskawati.  (2017). Pengaruh  Perencanaan  Terhadap  Peningkatan  Akreditasi  di  SMA  Negeri  10 Makassar . UIN Alaudin Makassar.
Sholihin, E.N.C., Bafadal, & Sunandar, A. (2017). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan , 2 , 171–178.