## KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE DALAM PELAYANAN JASA DALAM PENGANGKUTAN  PENUMPANG
Oleh :
Desak Made Rai Ningsih
Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia, Alamat jl. By.Pas I Gusti Ngurah Rai Nomor. 108 Nusa Dua.  Email : dsakningsih@gmail.com
Abstract, Transportation  is  one  of  the  derivative  needs  in  society  due  to  economic,  social activities,  and  so  on.  In  general  there  are  two  transportations,  namely  based  on  conventional and online. But the problem is that discrimination often occurs against providers of online-based transportation  services,  especially  in  transporting  passengers,  so  the  issue  of  legal  protection and the legal consequences of discriminating against online transportation service providers is a core  problem  in  this  research,  namely  the  use  of  normative  legal  research  methods  using primary  legal  materials,  secondary  and  tertiary  as  well  as  using  the  legislative  approach  and conceptual approach. The results of this study that the legal protection of online transportation service providers in Indonesia is regulated in legislation including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in principle every legal subject must be treated equally before the law,  and  Law  Number  39  Year  1999  which  protects  that  every  person  is  entitled  to  a  job,  and legal protection is also  contained in Law No. 8 of  1999 which in  principle regulates the rights and obligations of business actors. The legal consequence of discrimination is that it can result in criminal and civil law in the form of compensation for imprisonment or fines.

## Keywords : Legal Protection, Online Transportation and Passenger
Abstrak, Transportasi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  turunan  dalam  masayarakat  akibat aktivitas  ekonomi,  sosial,  dan  sebagainya.  Pada  umumnya  transportasi  ada  dua  yaitu    berbasis konvensional  dan online .  Namun  permasalahannya  adalah  sering  terjadi  diskriminasi  terhadap penyedia  jasa  transportasi  berbasis online khususnya  dalam  mengangkut  penumpang  sehingga permasalahan  mengenai    perlindungan  hukum  dan  akibat  hukum  melakukan  diskriminasi terhadap  penyedia  jasa  transportasi online merupakan  permasalahan  inti  dalam  penelitian  ini yaitu  dengan  menggunaan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  serta  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konsep.  Adapun  hasil  penelitian  ini  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  penyedia jasa  transportasi online di  Indonesia  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  antaranya Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  pada  prinsipnya  setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban  pelaku  usaha.  Akibat  hukum  melakukan  diskriminasi  adalah  dapat  menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau  denda. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Online, dan Penumpang

## I. PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  salah  satu kebutuhan  turunan  ( derived  demand )  yang diakibatkan  oleh    aktivitas  ekonomi,  aktivitas
sosial,  dan  lain  sebagainya.  Sarana  transportasi memegang peranan vital dalam aspek sosial dan ekonomi  yaitu  melalui  fungsi  distribusi  baik distribusi  barang,  manusia,  dan  lain  sebagainya
dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya. 1 Pada umumnya  dikenal  beberapa jenis  transportasi  di antaranya  transportasi  darat,  laut,  dan  udara. Dengan  adanya  perkembangan  ekonomi  dan sosial alat transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, sehingga membuka bisnis jasa  transportasi  merupakan  salah  satu  bisnis yang  menjanjikan  di  dunia  pada  umumnya  dan di  Indonesia  pada  khususnya.  Secara  umum penyedia  jasa  transportasi  dua  antara  lain  ada yang berbasis konvensional (transportasi konvensional)  dan  transportasi  berbasis  aplikasi (transportasi berbasis online ).
Perkembangan bisnis transportasi berbasis online di  Indonesia  didasari  dengan adanya perlindungan hak terhadap seluruh warga negara Indonesia dalam berpendapat, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  28E  Ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang  menegaskan bahwa setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan adanya kebebasan tersebut di Indonesia muncul  ide  bisnis  yang  fenomenal  akibat kemajuan  teknologi  dan  dipadukan  dengan pemikiran  anak  bangsa  yaitu  hadirnya  penyedia jasa  transportasi  berbasis online yang  kini merambah  dengan  cepat  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat Indonesia.
Beranjak dari hal tersebut dalam konsep negara  hukum  baik eropah  continental maupun anglo  saxon dikenal  adanya  unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya persamaan di depan hukum ( Equality before the law) namun  dalam  hal  mengangkut  penumpang penyedia jasa transportasi berbasis online belum ada  aturan  nasional  yang  mengatur  sehingga kerap  kali  menimbulkan  permasalahan  hukum antara  transportasi  yang  konvensional  dengan transportasi online maupun  dengan  pihak  lain . Dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti menarik  beberapa  permasalahan  di  antaranya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap  penyedia  jasa  transportasi online dalam mengangkut penumpang ?
1 Baderi, Transportasi Online VS
Transportasi  Manual ,  Diakses  Pada  Tanggal  23 Oktober 2019. Pukul 15.00 Wita
2. Bagaimanakah  akibat  hukum  melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online dalam mengangkut penumpang?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Beranjak  dari  permasalahan  di  atas maka  ada  beberapa  hal  yang  akan  di  bahas dalam tinjauan pustaka di antaranya :
a.  Pengertian  Jasa, dalam  ilmu  ekonomi  jasa merupakan  suatu  aktivitas  ekonomi  yang  dapat melibatkan  interaksi  dengan  konsumen  atau barang milik konsumen, namun tidak menimbulkan  transfer  kepemilikan.  Menurut Zeithaml  dan  Bitner  berpendapat  bahwa  jasa adalah suatu aktivitas di bidang ekonomi dengan adanya pengeluaran ( output ) selain untuk produk yang  dikonsumsi  dan  diproduksi  saat  waktu yang  bersamaan  yang  memberikan  nilai-nilai positif  dan  tidak  berwujud  untuk  pembelinya. Selain  itu  Menurut    Phillip  Kotler  berpendapat bahwa  jasa    adalah  setiap  tindakan  kerja  yang ditawarkan  oleh  salah  satu  pihak  kepada  pihak lain  yang  pada  prinsipnya  tidak  menyebabkan perpindahan  suatu  hak  kepemilikan  apapun. 2 Dari  pengertian-pengertian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  jasa  adalah  keseluruhan aktivitas  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  dapat mengakibatkan  adanya  suatu  interaksi  dan melibatkan  tindakan  yang  berupa  kontak  sosial antara pihak produsen dengan pihak konsumen. b. Pengertian Transportasi, transportasi berasal  dari  bahasa  latin  yaitu transportare . Trans artinya  mengangkat  atau  membawa. Sehingga  transportasi  adalah  membawa  sesuatu dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya. Menurut  Salim  berpendapat  bahwa  transportasi merupakan  suatu  kegiatan  pemindahan  barang (muatan)  serta  penumpang  dari  satu  tempat  ke tempat  yang  lainnya.  Ada  dua  unsur  yang terpenting  dalam  transportasi  di  antaranya pemindahan  atau  pergerakan  ( movement )  dan secara  fisik  mengubah  tempat  dari  barang
2 Haris  Kurniawan,  2018, Strategi Pemasaran  –  Pengertian,  Fungsi,  Konsep,  Jenis, Segmentasi,  Manfaat,  Macam,  Para  Ahli. Guru Pendidikan.com,  h.  1.  Diakses  tanggal  24  Pebruari 2020 Pukul 15. 12 Wita
( comoditi ) dan penumpang ke tempat yang lain. 3 Sehingga  dari  definisi  tentang  transportasi  di atas  maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan bahwa    transportasi  merupakan  sebuah  proses, yakni proses pemindahan, pergerakan, pengangkutan,  dan  mengalihkan  dimana  proses ini  tidak  bisa  terlepas  dari  keperluan  akan  alat pendukung  untuk  menjamin  kelancaran  proses perpindahan sesuai dengan apa yang diinginkan. c.  Pengertian  Penumpang, Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  penumpang  adalah seseorang  yang  hanya  menumpang,  baik  itu menggunakan  pesawat,  bus,  kereta  api,  maupun jenis  transportasi  yang    lainnya. 4 Definisi penumpang menurut Damardjati bahwa penumpang  merupakan  setiap  orang  yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dengan alat  pengangkutan  atas  dasar  persetujuan  dari perusahaan  atau  badan  yang  menyelenggarakan pengangkutan tersebut.
d.  Izin, Izin  menurut  kamus  Bahasa  Indonesia adalah  merupakan  pernyataan  mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). Izin juga dapat diartikan  sebagai  suatu  instrumen  yang  paling banyak digunakan dalam ranah hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku subyek  hukum.  Perizinan  adalah  pemberian legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/ kegiatan  tertentu,  baik  dalam  bentuk  izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam ranah hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku subyek hukum.
Untuk menganalisis permasalahan dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  teori terkait  dengan  permasalahan  di  antaranya sebagai berikut :
1  .  Teori  Perlindungan  Hukum ,  Secara etimologis  perlindungan  dapat  diartikan  sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi.
3 Andriansyah, 2015, Manajemen
Transportasi  dalam  Kajian  Teori ,  Jakarta,  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  PolitikUniversitas  Prof.  Dr. Moestopo Beragama, h. 1
4 Ebta Setiawan, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia    Daring  edisi  III ,  Badan  Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) , h. 1 diakses tanggal 23 Pebruari 2020 pukul 14. 45 Wita
Dengan  adanya  pengakuan  seperti  tersebut  di atas berarti konsep perlindungan yaitu mewajibkan  pemerintah  untuk  mencegah  dan menindak  pelanggaran-pelanggaran  terhadap hak  setiap  subyek  hukum  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak yang bukan negara dengan menegakan  hukum  yang  berlaku.  Jadi  secara prinsip  perlindungan  dianggap  ada  jika  ada proses  penegakan  hukum  struktur  hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hak. Menurut Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  adanya  perbuatan  sewenang- wenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum,  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia (subyek  hukum)  untuk  menikmati  martabatnya sebagai  manusia. 5 Menurut  Philipus  M.  Hadjon berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah perlindungan  terhadap  harkat,  martabat,  dan pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  yang  didasarkan pada  ketentuan  hukum  dari  kesewenang- wenangan.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu : 1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi  kesempatan    menyatakan  pendapatnya sebelum  keputusan  pemerintah  mendapat bentuk  yang  definitive  yang  bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan  hukum  represif  yang  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 6
Berdasarkan uraian tersebut  maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan  segala  bentuk  upaya  pengayoman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harkat, martabat  manusia  dan  pengakuan  terhadap  hak asasi manusia (HAM) di bidang hukum.
2.Teori  Keadilan, keadilan  merupakan  tujuan yang terpenting dan utama dalam  ranah  hukum. Sehingga  dalam  pembentukan  hukum  tersebut perlu  dipandu  oleh  keadilan.  Menurut  John Rawls  dalam  bukunya  yang  berjudul A  Theory
5 Setiono,  2004, Rule  of  Law  (Supremasi Hukum ),  Surakarta,  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3 6 I  Dewa  Made  Atmaja,  I  Nyoman  Putu Budiartha,  2018, Teori-Teori  Hukum ,  Malang  Setara Press, h. 167
Of  Justice ,  kemudian  diterjemahkan  oleh  Uzair Fauzan  beliau  berpendapat  bahwa  keadilan adalah Sebagai berikut : 7
Justice  is  the  first  virtue  of  social institutions,  as  truth  is  of  systems  of thought.  A  theory  however  elegant  and economical  must  be  rejected  or  revised if  it  is  untrue,  likewise  laws  and institutions no matter  how efficient and well  arranged  must  be  remofed  or abolished if they are unjust.
(keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi  sosial,  sebagaimana  kebenaran dalam  system  pemikiran.  Suatu  teori berapa  pun  elegan  dan  ekonomisnya harus  ditolak  atau  direvisi  jika  tidak benar demikian juga hukum dan institusi harus  dihapuskan  atau  atau  direnofasi jika tidak adil). 8
Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan  asli  antar  ( original  agreement ) anggota  masyarakat  secara  sederajat.  Untuk menciptakan  keadilan,  prinsip  utama  yang digunakan adalah :
1) Kebebasan  yang  sama  sebesar-besarnya, asalkan  tetap  menguntungkan  bagi  semua pihak.
2) Prinsip  ketidaksamaan  yang  dipergunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif karena adanya kekosongan norma terkait dengan wilayah operasional izin mengangkut penumpang  jasa  transportasi online .  Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan-bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Bahan  hukum  sekunder  merupakan
7 John  Rawls,  1999, A  Theory  Of  Justice , United  States  Of  America,  Harvard  university  Press,
h. 3
8 John  Rawls,  2011, A  theory  of  justice (teori  keadilan  Dasar-dasar  Filsafat  politik  untuk mewujudkan  keseejahteraan  sosial  dalam  negara) , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 3
bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer.  Selain  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  digunakan  pula  bahan hukum  tersier,  berupa  bahan  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  bahasa Indonesia  dan  kamus  hukum.  Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut  di  antaranya  pendekatan perundang-undangan  dipilih  karena  yang  akan menggunakan  berbagai  perundang-undangan yang  terkait  dengan  penelitian  yang  akan dibahas. Selain itu juga menggunakan pendekatan  konseptual  yakni  menggunakan konsep-konsep  hukum  dari  doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. 9

## 4. PEMBAHASAN
A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyedia
Jasa Transportasi Online Dalam

## Mengangkut Penumpang
Menurut  Soerjono  Soekanto  fungsi  dari hukum  ialah  untuk  mengatur  hubungan  antara negara  atau  masyarakat  dengan  warganya,  serta hubungan  antara  sesama  warga  masyarakat tersebut,  supaya  kehidupan  dalam  masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. 10 Hukum pada hakikatnya  ialah  sesuatu  yang  abstrak,  tetapi dalam  manifestasinya  bisa  berwujud  konkrit. 11 Di Indonesia terdapat hirarki peraturan perundang-undangan yaitu di antaranya Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945, Tap  MPR,  Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah,  Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut dalam pemenuhan hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga    negara termasuk terhadap penyedia transportasi berbasis online adapun  beberapa  peraturan perundang-undangan  tersebut  di  antaranya sebagai berikut :
9 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi, Jakarta, Kencana  Prenada Media Group, h.93.
10 Soerjono  Soekanto,  1999, Penegakan Hukum , Bandung, Binacipta, h.15 11 Lili  Rasjidi  dan  I.  B.  Wyasa  Putra,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung,  Remaja Rosdakarya, h.79
1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945, Dalam  Pasal  (1) ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah  negara  hukum.  artinya  bahwa  setiap tindakan  negara  dan  warga  negara  harus berdasarkan dan belandaskan atas hukum.Untuk  mencapai  tujuan  tersebut dalam  pasal  (28  D)  ayat  (1)  menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. maka  dengan  demikian  penegasan  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan yang diberikan kepada penyedia  jasa transportasi berbasis online .
2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Terhadap  Hak Asasi  Manusia ,  ada  beberapa  pasal  yang menegaskan  perlindungan  terhadap  penyedia jasa transportasi online di ataranya :
Pasal  (16)  menegaskan  setiap  orang berhak  untuk  melakukan  pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan
organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,  serta  menghimpun  dana untuk  maksud  tersebut  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal  (120)  menegaskan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  perlindungan  bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab, berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal  (13)  menegaskan  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  mengembangkan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi  kesejahteraan  pribadinya,  bangsa, dan umat manusia”.
Dengan  adanya  penegasan  tersebut menunjukan  bahwa  dalam  undang-undang mengatur  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  hak  pribadi  setiap  orang  salah satunya  dalam  hal  hak  atas  suatu  pekerjaan sehingga  menjadi  kewajiban  bagi  setiap
orang  untuk  menghormati  dan  menjujung tinggi  hak-hak  setiap  orang  yang  telah dilindungi oleh undang-undang.
3)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen yakni  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  (6) ditegaskan  mengenai  hak  dari  pada  pelaku usaha yang secara tegas menyatakan bahwa :
a) hak  untuk  menerima  pembayaran yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) hak untuk mendapat perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen yang beritikad tidak baik;
c) hak  untuk  melakukan  pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d) hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik apabila  terbukti  secara  hukum bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus, s ebagai  salah  satu  payung  hukum  mengenai wilayah  operasional,  adapun  penegasan dalam  Pasal (7) adalah  :
1. Wilayah  operasi  Angkutan  Sewa
Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. penetapan  klasifikasi  Kawasan Perkotaan; b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
c. perkembangan  daerah  kota  atau perkotaan; dan
d. tersedianya  prasarana  jalan  yang memadai.
2. Wilayah  operasi  Angkutan  Sewa Khusus  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Menteri  untuk  wilayah  operasi
Angkutan  Sewa  Khusus  yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi  dan  yang  melampaui  1 (satu)  daerah  provinsi  di  wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Dengan  adanya  penegasan-penegasan tersebut  merupakan  bentuk  perlindungan  yang diberikan oleh pemerintah kepada penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia.
B.  Akibat  Hukum  Melakukan  Diskriminasi Penyedia Jasa Transportasi Online Dalam Mengangkut Penumpang.
Menurut  Syarifin  akibat  hukum  adalah segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum terhadap  obyek  hukum  atau  akibat-akibat  lain yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian tertentu  oleh  hukum  yang  bersangkutan  telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 12 Dengan  adanya  penjelasan  tersebut dapat  dipahami  bahwa  setiap  perbuatan  hukum dapat  menimbulkan  akibat  hukum  termasuk perbuatan  diskriminasi.  Ada  beberapa  pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 yang  membahas  mengenai  diskriminasi  di antaranya  Pasal  (1)  angka  (3)  menegaskan bahwa :
“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan  pada  pembedaan  manusia atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual maupun kolektif dalam bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.
Dengan  adanya  penjelasan  diskriminasi tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  diskriminasi
12 Syarifin, 1999, Istilah-Istilah Dalam Ilmu Hukum ,  Hukum  Indonesia  (HI),  h.  71.  diakses tanggal 18 April 2020. Pukul 11. 00 Wita
adalah merupakan salah satu perbuatan melawan hukum.  Dengan  adanya  perbuatan  melawan hukum  tersebut  maka  hak  dari  subyek  hukum yang  didikriminasi  diatur  dalam  pasal  (17) menegaskan bahwa :
“Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi, berhak  untuk  memperoleh  keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,  dan  gugatan,  baik  dalam perkara  pidana,  perdata,  maupun administrasi  serta  diadili  melalui proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak,  sesuai  dengan  hukum  acara yang  menjamin  pemeriksaan  yang obyektif  oleh  hakim  yang  jujur  dan adil  untuk  memperoleh  putusan  yang adil dan benar”.
Sehubungan dengan adanya diskriminasi terhadap  hak  juga  dapat  menimbulkan  akibat hukum.  Dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  dikenal  asas equality  before  the  law, setiap orang sama diperlakukan di depan hukum, baik yang memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun  rakyat  biasa.  Sehingga  dengan  adanya hal  tersebut  melakukan  diskriminasi  terhadap kelompok  tertentu  dalam  memenuhi  hak  adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras  dan  Etnis,  ada  beberapa  pasal  yang mengatur  mengenai  akibat  hukum  melakukan diskriminasi di antaranya Pasal (13)
menegaskan bahwa setiap orang berhak mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  melalui pengadilan  negeri  atas  tindakan  diskriminasi yang  merugikan  dirinya.  Selain  penegasan tersebut dalam Pasal (14) juga ditegaskan bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  atau pemilihan  berdasarkan  pada  ras  dan  etnis  yang mengakibatkan  pencabutan  atau  pengurangan pengakuan,  perolehan  atau  pelaksanaan  hak asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  suatu kesetaraan  di  bidang  sipil,  politik,  ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  (4)  huruf  (a)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp I00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat dimaknai bahwa karena penyedia jasa transportasi  berbasis online adalah  merupakan salah  satu  pelaku  usaha  yang  berdiri  sah  secara hukum yang bergerak dalam bidang transportasi maka  ketika  terjadi  perbuatan  diskriminasi terhadapnya  bisa  menimbulkan  akibat  hukum pidana  maupun  akibat  hukum  perdata  bagi subyek  hukum  yang  melakukan  diskriminasi sebagai  mana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Selain orang yang melakukan diskriminasi terhadap  penyedia  jasa  transportasi  berbasis online akibat hukum juga bisa diberikan kepada penyedia  jasa  transportasi  berbasis online. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  118  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus  bahwa  sanksi  administratif  juga  bisa dijatuhkan  kepada  penyedia  jasa  transportasi berbasis online ketika  melkukan  pelanggaran.
Secara  garis  besar  dalam  Pasal  (34)  Peraturan Menteri  Perhubungan  ini  menegaskan  bahwa pelanggaran  diklasipikasikan  menjadi  tiga  di antaranya  pelanggaran  ringan,  pelanggaran sedang,  dan  pelanggaran  berat.  Sanksi  atas pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut : a. Pelanggaran ringan , ditegaskan dalam Pasal (34)  Ayat  (2)  secara  garis  besar  pelangaran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi 2) tidak melaporkan apabila terjadi perubahan  domis  perusahaan  dan/atau koperasi
3) tidak  melaporkan  kegiatan  operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
4) pengurangan  atau  penambahan  identitas Kendaraan;
5) tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
6) tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
7) tidak  mencantumkan  besaran  tarif  pada aplikasi.
Akibat hukum pelanggaran  ringan ditegaskan  dalam  Pasal  (38)  di  ataranya dikenakan  sanksi  administratif  berupa  surat peringatan satu dan surat peringatan dua.
b. Pelanggaran  sedang ,  ditegaskan  dalam
Pasal  (34)  Ayat  (3)  secara  garis  besar pelangaran  tersebut  meliputi  hal-hal  sebagai berikut :
1) Pelanggaran besaran tarif Angkutan 2) Belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut 3) Memberikan pelayanan tidak sesuai dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  yang telah ditetapkan;
4) Tidak  mengembalikan  surat  keputusan izin  penyelenggaraan  dan/atau  Kartu Elektronik  Standar  Pelayanan  setelah terjadi  perubahan  izin  penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
5) Mempekerjakan  awak  kendaraan  yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan dan bukan merupakan pengemudi  dari  Perusahaan  Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan
6) Mengoperasikan  kendaraan  tidak  sesuai dengan  jenis  pelayanan  berdasarkan  izin penyelenggaraan yang dimiliki
7) Tidak  mematuhi  ketentuan  waktu  kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi
8) Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
9) Tidak  melakukan  pembayaran  denda administratif atas pelanggaran ringan.
Akibat  hukum  melakukan  pelanggaran sedang ditegaskan dalam Pasal (39) dikenakan  sanksi  administratif  berupa  surat pembekuan izin.
c.  Pelanggaran  berat, ditegaskan  dalam  Pasal (34)  Ayat  (4)  secara  garis  besar  pelangaran tersebut meliputi  hal-hal sebagai berikut :
1) Menggunakan  kartu  elektronik  standar pelayanan ganda;
2) Mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan; 3) Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, kartu elektronik standar
pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan  dari  agen  pemegang  merek (APM); 4) Mengoperasikan kendaraan tidak
dilengkapi  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan, kartu  elektronik  standar  pelayanan,  dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor  sesuai  dengan  standar  dari  agen
pemegang merek (APM);
5) Mengoperasikan  kendaraan  yang  telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya; 6) Melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban jiwa; dan 7) Tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang. Akibat hukum ketika melakukan pelanggaran  berat  ditegaskan  dalam  Pasal (40) yaitu berupa sanksi pencabutan izin.
5. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas  maka dapat  ditarik  simpulan  di  antaranya  sebagai berikut :
1) perlindungan  hukum  terhadap  penyedia jasa  transportasi  berbasis online di
Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya  setiap  subyek  hukum  harus diperlakukan  sama  di  depan  hukum,  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia yang  melindungi  bahwa  setiap  orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan  hukum  juga  terdapat  dalam
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.
2) Akibat  hukum  melakukan  diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online adalah  dapat  menimbulkan  akibat  hukum berupa  ganti  kerugian  dan  menimbulkan ketentuan  pidana  berupa  penjara  paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp  I00.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
b. Saran
Dari  hasil  pembahasan  tersebut  maka saran  dari  peneliti  dalam  penelitian  ini kepada  beberapa  pihak  adalah  sebagai berikut :
1. Kepada  Pemerintah,  agar  membentuk peraturan perundang-undangan sehubungan dengan izin wilayah
operasional  mengangkut  penumpang  dan selalu melaksanakan pengawasan terhadap penyedia  jasa Transportasi berbasis online
2. Kepada  pelaku  usaha  dan  masyarakat, bahwa dalam menjalankan usahanya harus mematuhi  peraturan  yang  berlaku  dan saling  menghargai,  menghormati,  serta menjujung  tinggi  hak  setiap  orang  sesuai peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah,  2015, Manajemen  Transportasi dalam  Kajian  Teori ,  Jakarta,  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  PolitikUniversitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
Atmaja,  I  Dewa  Made,  Budiartha,  I  Nyoman Putu. 2018 Teori-Teori Hukum , Malang, Setara Press.
Kurniawan,  Haris,  2018, Strategi  Pemasaran  – Pengertian,  Fungsi,  Konsep,  Jenis, Segmentasi,  Manfaat,  Macam,  Para Ahli. Guru Pendidikan.com
Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Remaja Rosdakarya, Bandung
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi, Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Rawls, John, 1999, A Theory Of Justice , United States Of America, Harvard university Press, America
, 2011, A theory of justice (teori keadilan Dasar-dasar Filsafat politik untuk mewujudkan keseejahteraan sosial dalam negara) , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Soerjono  Soekanto,  1999, Penegakan  Hukum , Binacipta, Bandung
Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum) , Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Setiawan,  Ebta,  2012, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia    Daring  edisi  III ,  Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa (Pusat Bahasa)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999
Nomor  42  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3821
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  165,    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2008  Tentang  Diskriminasi Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2008    Nomor    170  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4919
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan  Menteri  perhubungan  Nomor  12
Tahun 2019 Tentang Pelindungan
Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor yang  Digunakan  Untuk  Kepentingan Masyarakat
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  384
Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan  Biaya  Jasa  Penggunaan Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa  Khusus  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675