## RESPONSIVITAS  KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI  DINAMIKA SOSIAL

## Wayan Joniarta
Universitas Pendidikan Nasional joniarta_12345@yahoo.com

## ABSTRAK
Patut diakui bahwa terdapat sistem ganda dalam pemerintahan desa yaitu desa dinas dan desa pakraman.  Desa  Pakraman    di  Bali    merupakan  sebutan  lain  dari    desa  adat,  yang  telah mengakar sejak lama.  Seiring bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, desa pakraman diperkuat  oleh  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2001  tentang  desa  pakraman.  Teriring semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945  pasal  18  b  ayat  (2)  dengan  tegas  telah  memberikan  peluang  untuk  membangkitkan  atau menghidupkan  kembali  otonomi  asli  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa. Bekat dualisme desa  berarti dilihat dari sisi kebijakan  maka desa dinas berada pada konteks kebijakan  nasional  dan  desa  adat/pakraman    berada  pada  konteks    kebijakan  tradisional. Tulisan  ini  mendeskripsikan  secara  aktual  tentang  fakta  keberadaan  desa  pakraman,  bahwa sesungguhnya  desa  pakraman  yang  mempunyai  hak  otonum  dalam  kaitan  dengan  adat  istadat dan  budaya,  namun  keluesan,  kejujuan,  fleksibilitas  orang  Bali  terkadang  ternodai  oleh tindakan anarkis, seperti terjadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman akibat dari kurang  aktifnya  warga  tertentu  dalam  kegiatan  adat  istiadat.  Disamping  itu  desa  pakraman sebenarnya    terbebani  untuk  merespons  isu  –  isu      yang    sebenarnya  merupakan  kewenangan dari pemerintah supra local, seperti masalah narkoba,  pungli, rabies,  KIPEM dan isu hangat lainnya.
Kata Kunci: : Kebijakan lokal, Dinamika Sosial

## ABSTRACT
It should be recognized that there is a dual system in the village government, namely the official village and pakraman village. Pakraman village in Bali is another name for a traditional village, which has been rooted for a long time. As the reformation began in 1998, Pakraman village was strengthened by Regional Regulation No. 3 of 2001 concerning Pakraman village. With the spirit of Law No. 32 of 2004 concerning regional government and also the results of amendments to the  1945  Constitution  article  18  b  paragraph  (2)  have  explicitly  provided  an  opportunity  to revive or revive original autonomy in the administration of government at the village level. The
dualism  of  the  village  means  that  in  terms  of  policy,  the  official  village  is  in  the  context  of national policies and traditional villages / pakraman in the context of traditional policies. This paper  actually  describes  the  fact  of  the  existence  of  Pakraman  village,  that  in  fact  Pakraman village  has  otonum  rights  in  relation  to  customs  and  culture,  but  the  flexibility,  purpose, flexibility of Balinese people is sometimes tarnished by anarchist actions, such as the occurrence of kasepekang for residents in Pakraman Village due to from the inactivity of certain citizens in customs activities. Besides that Pakraman village is actually burdened to respond to issues that are actually the authority of the supra-local government, such as the problem of drugs, extortion, rabies, KIPEM and other important  issues.
Keyword : Local Policy, Social Dynamics

## Pendahuluan
Bali  sebagi  salah  satu  pulau  yang  ada  di  Indonesia  bukan  hanya  memiliki  desa  dinas seperti yang tersirat pada UU No 5 tahun 1979, tetapi ada desa adat (pakraman) yang telah ada sejak jaman dulu. Keadaan tersebut didukung  penjelasan pasal 18 khususnya bagian II  UUD 1945  bahwa  “Dalam  teritoir    Negara  Republik  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 zefbestuurlandschappen  dan  volkggemeenschappen  seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali...Daerah- daerah  itu  mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap    sebagai  daerah  yang bersifat  istimewa”.  Keberadaan    masing-masing  bentuk  desa  tersebut    sampai  saat  ini    tetap dipertahankan,  sehingga  sekarang  ini  masih  terjadi  dualisme  desa.    I  Gde  Pariartha  (Sudantra, 2007) menyebut “sistem ganda dalam pemerintahan desa, adanya desa pakraman berdampingan dengan desa dinas”
Selama  pemerintahan  Era  Orde  Baru  yang  cendrung  menterapkan  sistem  sentralisasi. Surbakti  yang  dikutip  oleh  Subanda  (  2007  :1)  mengatakan    “kekuasaan  yang  besar  dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik  dan birokratis paling menonjol terlihat pada jaman Orda Baru”. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, diungkapkan oleh Budiman ( Subanda, 2007 :1 )  bahwa  “istilah-istilah  demi  kepentingan  umum,  pembagunan  nasional  untuk  segala  lapisan masyarakat  biasanya  dipergunakan  sebagai  pembenaran  terhadap  kekuasaan  negara  untuk memaksa  seseorang  atau  kelompok  warga  negara    agar  bersedia  mematuhi  keinginan  negara”. Bila dicermati secara mendalam, selama pemerintahan Orda Baru tampaknya upaya  pemerintah untuk menyeragamkan  sistem pemerintahan yang sentralistik diperkuat dan  dipertahankan terus
seiring  dengan  dikeluarkannya    Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1979  mengenai  Pemerintahan Desa.  Mengintisarikan    pandangan  Sudantra  (2007).      bahwa  “dalam  konteks  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1979  “…..desa  sebagai    wilayah\  administrasi  di  bawah  kecamatan  dengan bentuk  dan  susunan  yang  seragam  di  bawah  kecamatan”.Berarti  birokrasi  pemerintah    cukup menentukan  dalam  tingkat  desa,  apalagi  jabatan-jabatan  pada  level  desa  cendrung  menjadi jabatan  birokratis.  Hal  tersebut  kemungkinan  menjadi  alasan    bahwa  sistem  sentralisasi  tetap bertahan dan diterima, artinya “dalam memberikan respon terhadap sentralisasi dan birokratisasi pemerintah,  rakyat  di  Bali  pada    umumnya  tidak  melakukannya  dengan  penolakan  atau perlawanan, melainkan dengan mengakomodasi kebijaksanaan pemerintah tersebut….”.(Warren dalan Subanda, 2007 : 1).
Sejak  bergulirnya  reformasi  yang  dimulai  pada  tahun  1998    berbagai  perubahan  terus terjadi.  Eko  Prasojo  (2012  :  1)  menyebutkan  “Monentum  reformasi  tahun  1998  tidak  hanya berkorelasi  terhadap  perubahan  birokrasi,  tetapi  juga  berdampak  terhadap  sistem  pemerintahan dan hubungan pusat - daerah dengan diterapkannya asas desentralisasi “. Ungkapan yang lebih menukik,  menurut    Holidin,dkk  (2016  :  2)  menyatakan  “Reformasi  dewasa  ini    tidak  hanya diterapkan    lingkungan  pemerintah  (pusat)  tetapi  juga  diikuti,  bahkan  pada  kebanyakan  kasus, justru dirintis oleh sejumlah pemerinahan sub nasional dan lokal di Indonesia melalui program- program  inovasi  sektor  publik  sebagai  upaya  reformasi  birokrasi”.  Akibat  dari  diterapkannya asas  desentralisasi,  diiringi  dengan  pemberian  otonomi  daerah  sehingga  berdampak  pada  jiwa optimisme dikalangan elit politik daerah untuk berkiprah, karena tuntutan otonomi daerah mulai mendapatkan    angin  segar  setelah  begitu  lama  menjadi  idaman  daerah  atas  asas  desentralisasi. Dalam aspek tertentu tuntutan akan asas dersentralisasi tidaklah berlebihan, bahkan mengandung suatu  kebenaran.  Mengapa  demikian?    Ada  kecendrungan  beberapa  kalangan    sepakat  bahwa “tujuan dari otonomi daerah tidak lain adalah untuk mendekatkan  locus pengambilan keputusan pada  level  pemerintahan  yang  paling  dekat    dengan  masyarakat  (prinsip  subsidiaritas). Disamping  itu  jangkauan  pelayanan  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  karena  span  of  control menjadi  lebih  kecil”(Eko  Prasojo,dkk,  2012  :2).  Dalam  pada  itu,  “semangat  UU  No.  32  tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan  juga  hasil  amandemen  UUD  1945  pasal  18  b  ayat  (2)
dengan  tegas  telah  memberikan  peluang  untuk  membangkitkan  atau  menghidupkan  kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa” (Suacana, 26 Maret 2009).
Menarik untuk dicermati karena desa pakraman  di Bali sebenarnya sudah mengakar amat lama dimasyarakat Bali, dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman.  Sebutan  Desa  Pakraman,  merupakan      istilah  sebelumnya  disebut  Desa    Adat. Ungkapan  tersebut  didukung  dalam  penjelasan  Perda  tersebut,    istilah  "pakraman"  telah dipergunakan sejak adanya desa di Bali” (penjelasan umum Peraturan Darerah Provinsi Bali No. 3  tahun  2001).  Ini  berarti  sejak  dulu  istilah  desa  pakraman  sudah  menjadi  milik  Bali,  ada kecendrungan  istilah  tersebut  digunakan    untuk  mengingat  dan  melestarikan  warisan  leluhur Bali.    Dasar  pertimbangan    diangkatnya  desa  pakraman  sebagai  focus  penelitian  karena  “Desa Pakraman  di  propinsi  Bali  tumbuh  dan  berkembang    sepanjang  sejarah  selama  berabad-abad, yang  memiliki    daerah  otonomi  asli  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  telah  memberikan kontribsi  yang  sangat  berharga  terhadap  kelangsungan  kehidupan  bermasyarakat  dan pembangunan”  (Peraturan  Darerah  Provinsi  Bali  No.  3  tahun  2001).  Karena  dengan  keluarnya Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2001  ada  kecendrungan  berimplikasi  terhadap  aspek-aspek yang  lain.  Subanda  dalam  Jurnal  Opini  (2007)  menyebutkan    “besarnya  kewenangan  yang diberikan pemerintah supra local…akan berdampak terhadap menguatnya  kekuasaan desa adat, dan akhirnya dapat pula menimbulkan  dilema dan permasalahan baru”. Selanjutnya Dwipayana dikutip  oleh  Subanda  (Jurnal  Opini,  2007)  menegaskan    “desa  adat  bisa  bertindak  otoriter terhadap kebebasan individu dan sejumlah warga minoritas”. Suacana  (Jurnal Ilmu Politik, 2010 :  137-154)  menyebutkan  “Desa  di  Bali  khususnya  desa  adat/pakraman  sering  dipersepsikan sebagai sebuah lembaga non formal yang relative demokratis  dan otonom sehingga sama sekali merdeka dari kekuatan lain diluarnya” Selain ini bisa saja akan bermunculan permasalahan baru, termasuk perkembangan politik terkadang sulit dihindari  oleh desa pakraman.
Mencermati  situasi  saat  ini,  dengan  dualisme  desa    berarti  dilihat  dari  sisi  kebijakan maka desa dinas berada pada konteks kebijakan nasional dan desa adat/pakraman  berada pada konteks    kebijakan  tradisional.  Namun  ada  kecendrungan  terjadinya  tumpang  tindih  baik  dari segi  kewilayahan  maupun  keberadaan  krama  desa.  Pitana  dikutif  oleh  Arya  Sunul  dkk  (2014) menyatakan    “ada  kemungkinan  antara  lain:  (1)  satu  desa  dinas  mempunyai  luas  wilayah  dan penduduk yang sama dengan satu desa pakraman, (2) satu desa dinas meliputi beberapa desa
pakraman, (3) satu desa pakraman, terdiri atas beberapa desa dinas, (4) satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman dan sebagian dari desa pakraman lain”
. Perlu  dipahami  bahwa    masyarakat  Bali  mempunyai  ciri  khas  yang  menonjol  dimana setiap aktivitasnya cendrung selaras dengan  ajaran agama Hindu dan kehidupan adat dan budaya Bali,  dan    bertumpu  pada  konsep  Tri  Hita  Karana.  Bali  sebagai  bagian  dari  wilayah  Indonesia dalam membangun  hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang merupakan  bagian  dari  nilai  kearifan  lokal  Bali.  Namun  yang  patut  diccrmati  keunikan  dari masyarakat Bali ibarat dua sisi mata uang yaitu  disatu sisi mengikuti kebijakan nasional, disisi lain  tanpa  mengabaikan  kebijakan  yang    telah  diwarisi  dari  nenek  moyangnya  secara  turun temurun sesuai adat dan budaya Bali.
Kondisi  dilematis  di  ataslah    responsivitas  kebijakan  lokal  perspektif  otonomi  desa pakraman  menjadi  amat  penting  untuk  dicermati  dan  dikaji.  Adapun  alasannya  adalah  seperti diperkuat oleh pernyataan   Budi Rajab dalam Joniarta (jurnal Opini Vol.8. N0.1 Pebruari 2011) menyatakan  “pemerintah  yang  baik    (good  government)    adalah  pemerintah  yang  responsif dalam upaya memecahkan  ragam masalah yang dihadapi masyarakatnya”. Pernyataan tersebut sepertinya  layak    diadopsi      walaupun  tulisan    ini  membahas  tentang    kebijakan  local  namum tetap saja  ada unsur kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Disamping itu hendaknya tetap diakui setiap kesatuan masyarakat yang berada dibawah Negara tidak bisa lepas dari kekuasaan supra nasional.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas  melalui tulisan ini ingin mencermati salah satu kearifan lokal Bali yaitu berkaitan dengan “responsivitas kebijakan lokal dalam menghadapi isu global (perspektif otonomi desa pakraman di Bali)”. Tulisan ini terfokus  bukan pada pengukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tetapi mendeskripsikan dan menjelaskan secara  aktual, faktual mengenai keberadaan desa pakraman  dalam menghadapi isu-isu yang besifat global.

## Kajian Teori
Tulisan ini  akan  memaparkan  beberapa  konsep  yang  berhubungan  dengan  topik  yang diangkat yaitu : konsep responsivitas, kebijakan lokal, desa pakraman .
1. Responsivitas .  Jika hendak ditafsirkan secara bebas responsivitas dapat diartikan daya tanggap.  Menyitir  istilah  yang    sering  muncul  dalam  membahas    birokrasi,  dikatakan  bahwa ”Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  responsivitas  ini  mengukur  daya  tanggap birokasi terhadap harapan,keinginan dan aspirasi,serta tuntutan masyarakat”(Tangkilisan,2005:177). Selanjutnya  ”Responsivitas  adalah  kemampuan provider  untuk    mengenali  kebutuhan    masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa responsivitas itu mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customer ”(Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005 : 180-181).Telah diungkapkan bahwa “organisasi  yang  memiliki  responsivitas  rendah  dengan  sendirinya  memiliki  kinerja  yang  jelek juga” (Osborne & Plastrik, 1997).
2.Kebijakan  Lokal. Bila  mencermati  difinisi  kebijakan    kecendrungannya    dapat membingungkan, apalagi   setiap ahli menyampaikannya  dengan persinya yang berbeda. Dalam penelitian  ini  akan  berusaha  untuk  menggali  konsep,  pengertian  dan  definisi  kebijakan  yang tidak  jauh  berbeda  dengan    permasalahan  penelitian  ini.  Frederick  dalam  Agustino  (2008  :  7) menyatakan  “kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan  /  kegiatan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)    dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan    usulan  kebijaksanaan tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu”.  Dipihak  lain  Persons  (Redit,  2016  :  6) menyatakan “ kebijakan adalah perangkat aksi  atau rencana yang mengandung tujuan politik”.
Selanjutnya  Nurchollis  (2007  :  263)  mengemukakan  bsahwa  “kebijakan  sebagai keputusan  organisasi.......berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku dalam  :  a)  pengambilan  keputusan  lebih  lanjut,  yang  harus  dilakukan  baik  kelompok  sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan. b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diterapkan baik dalam hubungan  dengan unit organisasi pelaksana  maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud”. Mencermati pernyataan-pernyataan di atas, dapat dipahami
bahwa  kebijakan  mengandung  beberapa  prinsip  yaitu  :  a)  kebijakan  mencakup  serangkaian tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang    atau  kelompok  dalam  suatu  lingkungan  teretentu.  b} mengandung    tujuan  yang  bersifat  politik,  c)  Ketentuan  yang  dapat  dipakai  sebagai  pedoman perilaku. d) terdapat kelompok sasaran, e) Terdapat hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. f) Ada kesempatan untuk usulan kebijakan baru.
3.  Desa Pakraman. Kata  desa  seperti  yang  dikatakan  oleh  Soetarjo  Kartohadikoesomo (Subanda,2013)  berasal  dari  kata  sansekerta  yang  berarti  tana  air,  tanah  asal  atau  tanah kelahiran” Selanjutnya “desa adat sekarang disebut desa pakraman” (Soekarno dalam Subanda, 2013).  Pada  penjelasan  umum  (4) Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2001menyebutkan  “desa pakraman adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli,hak  asal  usul yang  bersifat  istimewa  bersumber  pada  agama  Hindu,  Kebudayaan  Bali,  berdasarkan TriHita Karana, mempunyai kahyangan  tiga/kahyangan  desa. Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan mengenai desa  pakraman adalah  keaneka-ragaman,  partisipasi,otonomi  asli,demokratisasi  dan pemberdayaan krama desa.

## Pembahasan
Penduduk  Bali  terkenal  keramah  tamahannya,  kejujuran,  menjunjung  keharmonisan justru diwarnai dinamika yang cendrung menciderai konsep Tri Hita Karana. Seiring pandangan Atmaja  (Subanda,  2013)  menyatakan  bahwa  “walaupun  berkembangnya  masyarakat multicultural,  di  Bali  telah  berpegang  dan  dilandasi  dengan  kesadaran  Bhneka  Tunggal  Ika namun dalam kenyataannya  terjadi diferensiasi social yang mengarah pada polarisasi sehingga konflik sulit dihindarkan”.

## 1. Melekatnya Konsep Rwa Bineda
Ironisnya  tampak  dari  mencuatnya  konflik  yang  bernuansa  adat  yang  bersifat anarkis.  Hasil penelitian Arya Sunul, dkk   (2014)  menyebutkan “Kini, entah mengapa, kesantunan  itu  berubah  menjadi  beringas,  gelap  mata  serta  anarkis.  Latar  belakang terjadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman Tusan adalah masalah “adat”. Kasus  kesepekang  kembali  terjadi,  kali  ini  menimpa  seorang  warga  Kedungu  Tabanan, yang disebabkan oleh perlakuan menodai tempat suci”. Dapat dikatakan sesuatu yang
diluar  nalar,  dimana  masyarakat  Bali  yang  dikenal  luwes,  santun,  fleksibel  dan  halus justru menterapkan suatu sangsi yang kurang manusiawi.
Fenomena lainnya yang sering muncul kepermukaan desa pakraman yaitu kaitan antara  krama wed (penduduk asli) dan krama tamiu (penduduk pendatang). Patut diakui bahwa orang Bali  mengenal konsep rwa bineda yaitu dua unsur yang berlawanan. Seperti dikemukakan oleh Fay dalam Atmadja ( Arya Sunul dkk, 2014)  mengatakan “dualisme dikotomik bisa mendorong terjadinya suatu pertentangan antara dua entitas dan kekuatan yang  harus  dipilih  keberpihakannya,  yakni  pihak  ini  atau  pihak  itu.  Bersamaan  dengan itu,  konflik  yang  semula  bersifat  perebutan  sumber  daya  ekonomi  maupun  politik  bisa berubah menjadi konflik antara kita dan mereka, muwed dan tamiu, atau Bali melawan etnik  non-Bali”.  Selanjutnya  Miall  dalam  Pageh  (Arya  Sunul  dkk,  2014)  menyatakan “Namun,  sering  konflik  dianggap  sebagai  patologi  sosial,  padahal  jika  dikelola  dengan baik  bisa  menjadi  kekuatan  pembangunan  bangsa.  Bila  dicermati  konflik  dapat  terjad secara internal (diantara warga desa pakraman).
Melalui  tulisan  ini  mengangkat  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Pakraman  Marga, perarem  menggariskan  bahwa  krama  yang    bertempat  tinggal  tetap  di  wilayah  desa pakraman  wajib  menjadi  krama  desa  pakraman  tersebut.  Tetapi  ada  beberapa  keluarga yang  menolak  karena  dari  dulu  orang  tuanya  tercatat  secara  administratif  diluar    desa pakraman  tersebut.  Dampaknya  bila  ada  hajatan  atau  upacara  agama  mereka  cendrung tidak  mendapatkan  pelayanan  seperti  krama  yang  telah  tercatat  sebagai  krama  desa. Disinilah  muncul  konflik  disatu  sisi  mereka  yang  tak  dapat  pelayanan  mengeluarkan kata-kata  “  saya  dikeluarkan  sebagai  krama  desa  ini  tak  apa-apa”.  Tetapi  dalam  hal tertentu  sebenarnya  mereka  ikut  menikmati  pelayanan  desa  pakraman.  Hal  tersebut berpengaruh  pada  konflik  ekstrenal  (konlik  antar  desa  pakraman).  Dimana  desa  yang menerima krama yang tak tercatat tadi sebagai karma desanya.
2.Isu Publik Sebagai Pemicu  Lahirnya Kebijakan Lokal
Patut dikagumi bahwa desa pakraman di Bali yang terkenal dengan sistem  banjar menjadi  contoh  untuk  Bali.  Seperti  dikatakan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Pemprov Bali   Lihadnyana (Tribun Bal-.Com. 17 Agustus 2017)  bahwa “kita lihat contoh lembaga seperti desa pakraman, banjar adat itu efektif dan sudah menjadi
contoh  sistem  banjar  contoh  terbaik  di  Bali  misalnya  dalam  menjalankan  program  KB. Ini  diperluas  peran  banjar  untuk  juga  berperan  aktif  menanggulangi  narkoba,  ujarnya terpisah”.  Selanjutnya  disebutkan  bahwa  Bali  yang  terdiri  dari  1.488  desa  pakraman memiliki awig-awig (aturan desa secara adat Bali), namun sebagian besar di dalam awig- awig desa pakraman belum mencantumkan kebijakan desa untuk berperan aktif melawan narkoba.  Dalam  konteks  ini  wewenang  pemerintah  supra  –  local    tampaknya  ada kecendrungan  pembentukan  perda  yang  nantinya  menekankan    agar  desa  pakraman membuat perarem (aturan teknis dari awig-awig) yang mencantumkan sangsi adat berupa sangsi sosial bagi mereka yang melanggar perarem dimaksud.
Tertib  administrasi  kependudukan  biasanya  wewenang  dari  desa  dinas,  tetapi dengan  diefektifkannya  otonomi  desa  pakraman    pendataan  dan  penertiban  penduduk cendrung  dilakukan    oleh  desa  pakraman  dengan  berkoordinasi  dengan  desa  dinas. Uniknya  desa  pakraman    membentuk  perarem  desa  pakraman.  Sebagai  contoh berlangsung di Kecamatan Kota Tabanan “jumlah pemilik kost sekitar 250 orang. Pada saat  pemeriksaan    identitas  Camat  Tabanan  (Putu  Arya  Suta)  memperkirakan  sekitar 1.500  penduduk    pendatang  sebelum  arus  mudik  2017”.  Berkenaan  dengan  itu  “kota Tabanan  sebagai  percontohan,  juga  mendapatkan  support  dari  pihak  kepolisian  saat pengesahan perarem desa adat kota Tabanan” (Argawa, 2017)

## Kesimpulan
Desa  pakraman  yang  memiliki  otonomi  diantaranya  menertibkan  dan  mengaktifkan kemabali  kegiatan  adat,  menghidupkan  dan  menguatkan  kembali    sanksi-sanksi  adat  seperti sesepekang  bila  tidak  aktif  dalam  kegiatan  adat,  dilarang  mengubur  mayat,  namun  disisi  lain terbebani  dengan  membuat  kebijakan  (perarem)  yang  sebenarnya  merupakan  wewenang pemerintah    supra-lokal  seperti  Gubernur,  Bupati,  sehingga    desa  pakraman  sering    dilibatkan dalam    penataan  administrasi  kependudukan,  penertiban  pasar,  penertiban  lalu  lintas  (oleh pecalang),  pengamanan  kongres  partai  politik.  Bahkan    pembuatan  peraren  tentang  rabies, narkoba,pungli,  flu  burung,    kipem,  dan  isu-isu uptudate lainnya.  Desa  Pakraman  di  Bali tampaknya  mempunai  kontribusi  yang  perlu diacungkan  jempol ,  karena  dalam  kesibukannya
mengurus  adat  dan  budaya  yang  cukup  kompleks  masih  mampu  mengurus  hal-hal  yang sebenarnya wewenang pemerintah  supra lokal.

## Daftar Pustaka
Agustini, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta.
Arifin,  Zaenal. PERILAKU  KEPEMIMPINAN  TRADISIONAL  PESANTREN, Jurnal Kepemimpinan Tradisional Pesantren  Volume 24 Nomor 2 September 2013.
Arya    Sunul,  I  Gusti  Ketut, Harmonisasi  Integrasi  Desa  Pakraman  Dengan  Desa  Dinas  Yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi  Pergeseran , Pelestarian, dan Konflik di Bali . Jurnal Ilmu Sosial dan Humanihora. ISSN : 2303-2898 Vol.3,No 2 Oktober 2014.
Argawa, I Made. Kipem telah dilarang, desa adat ini keluarkan perarem , Tribun Bali, 11 Juli 2017.
Budiardjo Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama.
Faisal. NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM KOMUNITAS ADAT KAJANG DI SULAWESI SELATAN (majalah  WALASUJI  Volume 6, No. 1, Juni 2015: 17-30).
Joniarta, I Wayan, Murdita, Putu . Analisis Respons  Masyarakat  Terhadap Pelayanan  Polsek Kerambitan Kabupaten Tabanan ( Jurnal Opini,Vol 8.No. 1 Pebruari 2011).
Nurcholis,  Hafin,  2007. Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pageh,  I  Made,  26  November  2015.  Makalah  “Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Sosiao- Kultural”.
Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2015. Manajemen Pelayanan. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Redit,  I  Wayan.  Skripsi Kebijakan  Pemerintah  Mengenai  Geopark    (Analisis  Implekasi Kebijakan Geopark di Desa Batur Tengah Kabupaten Bangli .
Subanda. Mediasi  Dan  Solusi    Konflik  Adat  di  Bali  Melalui  Majelis  Desa  Pakraman .  Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Edisi 11 September 2013.
Subanda.  Jurnal  Opini  Vol.  4  N0.1  Pebruari  2007. Negara,  Desa  Adat  dan  Rakyat  Dalam Kepemimpinan  Lokal di Bali .
Sarundajang. 1998. Ants Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Suacana, I Wayan Gede. 2009.  Otonomi Daerah Dan Eksistensi Desa Pakraman di Bali .
Suacana,I  Wayan  Gede. Transformasi  Otonomi  Dalam    Tata  Pemerintahan  Desa  Mengwi Kabupaten  Badung (Jurnal  Ilmu  Politik    edisi  21  2010,  halaman  137-14),  penerbit Kerjasama AIPI  dengan Pustaka Pelajar.
Subanda, I Nyoman, dkk. 2007. Laporan Hasil Penelitian : Negara Desa Adat dan Rakyat Dalam Kepemimpinan  Lokal  di  Bali  (Universitas  Pendidikan Tangkilisan,  Hessel  Nogi. 2005. Manajemen  Publik .  Jakarta Nasional  Denpasar :  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia ) .
Lihadnyana, Ketut (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Bali) “ Darurat Narkoba? 1.488 Desa Diminta Bentuk Perarem Narkoba, Tribun Bali –com. 22 Agustus 2017.