Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 1, January 2024, Page : 19 - 41 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i1.75058 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 4 January 2024 | Reviewed: 19 December 2023 | Accepted: 30 January 2024

## KAUSALITAS KAIDAH HETERONOM PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW  KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Iron Sarira 1

## Abstract
Omnibus Law is a product of positive law compilation in Indonesia that requires political and economic interests related to its procurement. Especially in the fourth cluster on Manpower has  started  planning  since  mid-2019  to  revise  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower is considered to be ineffective. Thus, a new regulation is needed that is capable of improving the investment climate to attract foreign investors (investment) to establish their businesses  in  Indonesia.  Job  Creation  Law  has  been  enacted,  and  specifically  for  the Employment Cluster which has the four implementation rules are in the form of Government Regulations,  However,  This  legal  vacuum  prompted  the  government  to  create  Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on December 30, 2022, because there is a "forced urgency" related to economic conditions, geopolitics, rising inflation, the threat of stagflation,  and  global  issues.  This  writing  is  a  study  of  aspects  of  literature  in  normative juridical  studies  using  the  scientific  method  of  law  in  economics  as  a  tool  for  analysis. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide opinions regarding the issues raised by the existence of legal dynamics, especially dynamics in the aspect of Labor Law caused by political interests in the review of Legal Politics.

## Keywords: labor law; legal aspects in the economy; legal politics

## Abstrak
Omnibus  Law  merupakan  produk  kompilasi  hukum  positif  di  Indonesia  yang  syarat  akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya pada klaster ke 4 (empat)  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  sejak  pertengahan  tahun  2019  telah  dimulai perencanaan  untuk  merevisi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak efektif. Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang  mampu  melakukan  perbaikan  iklim  investasi  sehingga  dapat  menarik  investor (penanaman  modal)  asing  dalam  mendirikan  usahanya  di  Indonesia.  UU  Ciptaker  telah diberlakukan,  dan  khusus  pada  Klaster  Ketenagakerjaan  yang  memiliki  4  (empat)  aturan pelaksanaannya  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah.  Kekosongan  hukum  ini,  oleh pemerintah  dilakukan  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
1 Business  Law,  Fakultas  Humaniora,  Universitas  Bina  Nusantara,  Jl.  Kemanggisan  Ilir  III  Nomor45 Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia, e-mail: irons@binus.edu
(Perppu)  yang  pada  tanggal  30  Desember  2022  dikeluarkan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2022 dengan  alasan  adanya  “kegentingan  memaksa”  terkait  dengan  kondisi  perekonomian, geopolitik, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan global issue. Penulisan ini merupakan kajian  aspek  literatur  dalam  kajian  yuridis  normatif  dengan  penggunaan  metode  keilmuan hukum dalam ekonomi sebagai pisau analisisnya. Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya  kedinamikaan  dalam  aspek  Hukum  Ketenagakerjaan  yang  disebabkan  adanya kepentingan politik dalam tinjauan Politik Hukum.
Kata kunci: aspek hukum dalam ekonomi; hukum ketenagakerjaan; politik hukum

## I. Pendahuluan
“Kegentingan Memaksa” sebagai suatu syarat yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  dalam  pandangan  dikeluarkannya  Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  menurut Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  adalah  untuk  menghindari  ancaman stagflasi  karena  kondisi-kondisi  seperti  perekonomian,  geopolitik, issue global, inflasi. 3 pemerintah  saat  ini  sedang  melakukan  aktivitas  untuk  menentukan  pola atau  cara  membentuk  hukum  dan  memperbarui  hukum  melalui  proses  legislasi, sehingga  terbentuk  suatu legal  policy yang  bersifat  sebagai  hukum  yang  akan diberlakukan  untuk  penciptaan lapangan  kerja. 4
Pada pertengahan tahun 2019 pemerintah berencana untuk merevisi undang- undang  yang  dinilai  sudah  tidak  efektif  untuk  menjangkau  perekonomian  di Indonesia dan memberikan dampak yang baik untuk bidang ketenagakerjaan untuk kedepannya.  Tidak  dipungkiri  lagi  bahwa  RUU  Ketenagakerjaan  yang  sudah beberapa kali diusulkan masuk ke dalam prolegnas dilatar belakangi dengan usaha untuk  melakukan  perbaikan  iklim  investasi  sehingga  dapat  menarik  investor  asing dalam  mendirikan  usahanya  di  Indonesia  melalui  sistem  penanaman  modal. 5 Gagasan konsep omnibus law ini untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
2 Nadia Intan Fajarlie, Kompas TV, 2023. “Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada  Hukum  Tata  Negara” Tersedia  pada:  https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan- perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara.
3 Rahmat Saputra.  2023.  “Kedaruratan  Dalam  Perspektif  Hukum  Responsif:  Studi  Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia”. KRTHA BHAYANGKARA ,14(2): 261
4 Iron  Sarira,  2021. “Menakar  Rencana  Revisi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam  Konteks
Keindonesiaan Sebagai Konsep Kearifan Lokal” , Tersedia pada: https://busness- law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks- keindonesiaan-sebagai-konsep-kearifan-lokal/
Sistem dalam omnibus law ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat  karena  mampu  mengganti  beberapa  norma  undang-undang  dalam  satu peraturan. 6 Pada  saat  pemerintah  menyusun  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya dalam klaster 4 Ketenagakerjaan (UU Ciptaker K.4),  banyak  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat  (pekerja,  buruh,  karyawan) yang  tidak  setuju  dengan  adanya  UU  Ciptaker  K.4  ini.  Dalam  Undang –  Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu klaster  yang  dibahas.  Selain  karena  masih  kurang  sesuainya  undang-undang ketenagakerjaan dengan  situasi  dan perkembangan  saat  ini,  Indonesia  juga  masih dihadapi  dengan  masalah  lain  berupa  kurang  kondusifnya  iklim  ketenagakerjaan, investasi  dan  iklim  usaha  serta  belum  optimalnya  penciptaan  lapangan  kerja  di tanah  air.  Melalui omnibus  law ,  pemerintah  akan  melakukan  penyempurnaan substansi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan  kesejahteraan  pekerja  dengan  mengatur  pemenuhan  hak  konstitusi  Pasal  27 Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan mengatur  tenaga  kerja  asing, outsourcing ,  pemutusan  hubungan  kerja,  jam  kerja, dan upah minimum. 7
Situasi  ini  berbanding  terbalik  dengan  para  pengusaha  dan  investor  yang mendukung  secara  penuh  karena  ketentuan  yang  dulu  di  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UUTK)  dianggap  memberatkan  para pengusaha  dalam  aspek  yaitu  beban  kewajiban  hak-hak  pekerja  yang  harus dipenuhi  oleh  pengusaha  sesaat  pekerja/buruh  di  PHK  tingginya  nilai  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak  bagi  karyawan.  Sehingga, sejak  awal  diterbitkan  undang-undang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker),  telah  diajukan Judicial  Review (JR)  yang  secara  singkat  beberapa  pengajuan  JR  tersebut  telah dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  dinyatakan  bahwa  UU  Ciptaker dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  selama  2  (dua)  tahun  sejak  dibacakan  pada tanggal 25 November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 (Putusan MK Nomor  91/2021).  Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XIX/2021  ini  diartikan  bahwa  UU
5 Adhi Setyo Prabowo , 2020. “Politik Hukum Omnibus Law ”. Jurnal Pamator , 13(1): 4.
6 Anggreany  Haryani  Putri.  2021. “Ketenagakerjaan  Dalam  Perspektif  Omnibus  Law ” . KRTHA BHAYANGKARA , 15 (2): 230.
Ciptaker  tidak  dibatalkan,  namun  belum  diberlakukan  sampai  dengan  tanggal  24 November  2023,  dan  pemerintah  serta  DPR  diminta  untuk  memperbaiki  serta memenuhi pembentukan undang-undang ini sebagaimana terpenuhinya keterwakilan  partisipasi  bermakna  sebagaimana  perintah  MK. 8 Perselisihan  akibat lahirnya  regulasi  yang  tidak  fleksibel  ini  menjadi  halangan  untuk  bisa  mencapai tujuan dan kepentingan bagi berbagai pihak. 9
Tatanan  praksis  dari  adanya  Putusan  MK  Nomor  91/2021  ini  memberikan dampak  terhadap  terjadinya  kekosongan  hukum,  karena  seluruh regel dalam  UU Ciptaker  diartikan  kembali  tidak  memiliki  keberlakuan  yuridis  ( juristische  geltung ), yang  dapat  dicontohkan  pada  UU  Ciptaker  K.4  dengan  aturan  turunannya  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  35  Tahun  2021  yang  membahas  tentang Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  Uang  Pesangon  (UP),  Uang  Penghargaan Masa  Kerja  (UPMK),  dan  Uang  Penggantian  Hak  (UPH)  yang  di  satu  sisi diberlakukan  tidak  kembali  kepada  ketentuan regel pada  UUTK  terkait  pemberian hak  pekerja  dengan  maksimal  masa  kerja  yakni  sebesar,  32.2  bulan  upah,  hal  ini tetap  dijalankan  dengan  berlaku  pada  PP  35/2021,  yang  dalam  hal  sama memberlakukan  hak  pekerja  karena  PHK  untuk  masa  kerja  maksimal  adalah sebesar  25.75  bulan  upah.  Hukum  perburuhan  adalah  bagian  dari  hukum  yang berlaku,  yang  pada  pokoknya  mengatur  hubungan  antara  buruh  dengan  majikan, antara  buruh  dengan  buruh  dan  antara  buruh  dengan  penguasa.  Pada  pengertian tersebut  hendaklah  dibatasi  pada  hukum  yang  bersangkutan  dengan  orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain. 10
Pemberlakuan yang berbeda terjadi pada pelaksanaan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bila mengacu kepada regel dalam PP 35/2021 terdapat pengaturan terkait Kompensasi PKWT, pada penerapannya tetap mengacu  kepada  UUTK  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
7 Muhamad Isnur, et.al. , 2022 . “Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kudeta  Atas  Konstitusi,  Menunjukan  Otoritarianisme  Pemerintahan Jokowi”. Tersedia  pada: https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas- konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/
8 Dimas  Dwi  Arso,  et.al,  2013. “Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu”, Tanjungpura Law Journal , 7(2):
155.
9 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2022 . Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi . Jakarta:  Prenada Media: Divisi Kencana, hlm. 139.
(Permen  PKWT)  yang  tidak  memberlakukan  tentang  Kompensasi  PKWT  karena tidak  ada  pengaturannya  dalam  Permen  PKWT  ini.  Contoh  sebagaimana tersampaikan di atas menjadikan regel di bidang ketenagakerjaan yang bersumber pada  UUTK  sebagai  payung  hukum  ketenagakerjaan  belum  dapat  menjadi  aturan yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  dan  mampu  memberikan  kemanfaatan kepada  pihak-pihak  terkait,  bahkan  kerap  menjadi  permasalahan  karena  adanya ketidakpastian  serta  kekosongan  aturan  yang  menjadikan stakeholder di  bidang ketenagakerjaan  yakni  pengusaha  dan  pekerja  menjadi  hilang  pijakan  dalam regulasinya tersebut. Adapun regulasi-regulasi yang dimaksudkan dalam penulisan ini  dapat  dijelaskan  sebagaimana  tabel  di  bawah  ini  sebagai  gambaran  proses perkembangan dan permasalahannya, sebagai berikut.

## Tabel 1
Revisi UUTK dan Permasalahannya
NO Regel (Hukum Positif) Nama Hukum Positif Substansi Penjelasan 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang- Undang Ketenaga kerjaan 18 BAB 192 Pasal Perubahan 19 Pasal: Pasal    42    (6),    Pasal    49, Pasal  56  (4),  Pasal  59  (4), Pasal  61A  (3),  Pasal  66  (6), Pasal  77  (5),  Pasal  78  (4), Pasal  79  (6),  Pasal  88  (4), Pasal  88B  (2),  Pasal  88C (7),  Pasal  88D  (3),  Pasal 90B  (4),  Pasal  92  (3),  Pasal 98 (3), Pasal 154A (3), Pasal 156 (5), Pasal 190 (2). Penghapusan  Pasal-Pasal: 158,  159,  161,  162,  163, 164,  165,  166,  167,  168, 169, 170, 171, 172,    184. 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang- Undang Cipta Kerja ( Omnibus BAB IV Ketenagak erjaan Bagian I, Umum Melahirkan 4 (empat) aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP): 1.  PP Nomor 34/2021; 2.  PP Nomor 35/2021;
Law ) Bagian II, Ketenagak erjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyeleng gara Jaminan Sosial Bagian V, Perlindung an Pekerja Migran Indonesia. 3.  PP Nomor 36/2021; 4.  PP Nomor 37/2021. 3 Keputusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor: 91/PUU-XIX/2021 Uji Materi ( judicial review ) UU Ciptaker terhadap UUD 1945 Inkonstitusi onal Bersyarat selama 2 (dua) Tahun Masa 2 (dua) tahun diberlakukan sejak dibacakan Keputusan MK pada tanggal 25 November 2021. 4 Peraturan Pengganti Undang-Undang: Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Perppu Cipta Kerja BAB IV Ketenagak erjaan Bagian I, Umum Bagian II, Ketenagak erjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyeleng garaan Jaminan Sosial Bagian V, Perlindung - “Kegentingan  Memaksa” sesuai  dengan  Putusan MK  Nomor  138  Tahun 2009; - Terjadi perdebatan dasar dikeluarkan Perppu 2/2022; - Secara konstelasi pemerintahan,  terbitnya Perppu ini sangat membantu program kerja pemerintah; - Secara konstelasi Hukum  Tata  Negara, terbitnya Perppu ini menjadi bentuk pembangkangan
an Pekerja Migran Indonesia terhadap  Putusan  MK dan merupakan cara singkat menjawab Putusan MK Nomor 91/2020.
Sumber Data : Kompilasi perubahan atas peraturan-peraturan di bidang Ketenagakerjaan pada materi ajar Hukum Ketenagakerjaan Business Law – BINUS, 2021.
Ketiadaan  pijakan  terkait  regulasi  di  bidang  ketenagakerjaan  tersebut sekiranya  telah  berlangsung  selama  lebih  dari  1  (satu)  tahun,  yakni  sejak dibacakannya  Putusan  MK  Nomor  91/2021  tanggal  25  November  2021  hingga sebelum dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022.  Kekosongan  ini  menjadikan  adanya  pengaruh  terhadap  jalannya  roda pemerintahan  khususnya  hal-hal  terkait  dengan  adanya  ancaman stagflasi serta issue global. Sehingga, atas adanya kondisi tersebut, maka pemerintah mengambil sikap dengan mengeluarkan Perppu sebagaimana yang telah disampaikan di atas. 11 Perlu  disampaikan  beberapa literatur  review dalam  penulisan  ini  guna  lebih menjelaskan adanya perbedaan terhadap maksud dan fokus dari penulisan ini, akan membahas terkait perspektif hukum tata negara sebagaimana yang banyak diulas dalam media online perihal adanya terminologi-terminologi terkait upaya pemerintah melakukan  tindakan  potong  jalur  dari  Putusan  MK  Nomor  91  Tahun  2021, pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah, pemakzulan dan  syarat  terpenuhinya  kondisi  pemakzulan  terhadap  Presiden,  alasan “kegentingan memaksa” yang diartikan sebagai memaksakan kegentingan, dan lain- lain.  Selanjutnya,  dalam  perspektif  penanaman  modal  asing  sekiranya  telah  jelas merupakan upaya pemerintah untuk penyederhanaan proses regulasi administratif agar menjadi memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan tentunya akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian akibat semakin banyaknya investasi yang ada. 12
Dalam  isu  ini,  telah  banyak  yang  disampaikan  terkait  perspektif  hukum  tata negara dan penanaman modal asing sekiranya dapat dilandaskan dari pemahaman terkait teori Sibernitas oleh Shidarta dalam kajian hukum penalaran dan penalaran
10 Merdekawati,  Agustina,  et  al.  2022. “Peran  Rezim  Cipta  Kerja  Dalam  Mengakhiri  Tumpang  Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran.” Tanjungpura Law Journal , 6(2):95
11 Fathia,  et.al.  2021  "Analysis  of  foreign  investment  determinants  in  Indonesia." Economics Development Analysis Journal, 10(3): 339.
hukum  2013  bahwa  arus  nilai  dalam  budaya  manusia  serta  lingkungan  akan memberikan  kekuatan  (energi)  kepada  ekonomi  untuk  mendorong  perubahan sebagai  suatu  tatanan  dalam  pembentukan  politik,  hukum,  dan  kembali  kepada budaya  itu  sendiri  dengan  adanya  pergeseran. 13 Selain  terhadap  teori  Sibernitas, literature review di atas juga dapat dilihat berdasarkan kajian Teori Formasi Sosial oleh  Gert  H.  Mueller  yang  menjelaskan  terkait  keberlakuan Nomos 14 dalam  sistem hukum  yang  dihasilkan  dari  pergerakan culture  syste,  morale  order,  social  order , natural basic. 15
Penulisan ini lebih melihat terhadap kausalitas dari kaidah heteronom sebagai rumusan  asas-asas yang  menjadi regel dalam  tinjauan pada  UU Nomor  11  Tahun 2020,  Putusan  MK.  Nomor  91  Tahun  2021,  dan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2022 sebagai  kajian  literatur  dengan  mengambil  topik  terkait  identifikasi  permasalahan bahwa  telah  terjadinya  gejolak  dalam  bentuk  aksi-aksi  penolakan  dari  terbitnya Perppu  Nomor  2  Tahun  2021  dengan  beberapa  substansi  materiil  pada  Perppu tersebut  yang  dianggap  tidak  memiliki keberpihakan  kepada pekerja/buruh,  namun lebih terlihat adanya penggunaan kewenangan dari pemerintah untuk kepentingan- kepentingan penanam modal (investor) yang berdampak kepada beberapa dimensi bidang ketenagakerjaan, khususnya pada dimensi pengupahan dan outsourcing .

## II.  Analisis dan Pembahasan
Undang-Undang Cipta Kerja Klaster 4 (UU Ciptaker) yang saat ini telah diganti oleh  Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  Klaster  4  (Perppu  Ciptaker)  sebagaimana yang diterbitkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini  terjadi tepatnya sebelum  2  (dua)  tahun  sejak  dikeluarkan  putusan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK) karena  inkonstitusional  bersyarat.  Sekitar  setahun  yang  lalu,  MK  lewat  Putusan Nomor  91/PUU-XVIII/2020  memerintahkan  kepada  pembentukan  undang-undang untuk  melakukan  perbaikan  UU  Ciptaker  yang  telah  dinyatakan  inkonstitusional
12 Shidarta, 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 229 – 230.
13 Shidarta, 2016. Fungsi Hukum Dalam Hubungan Norma dan Nomos , Tersedia pada: http://business- law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam-hubungan-norma-dan-nomos/
14 Gert. H. Mueller,2016. The Logical Foundations of Social Theory , United Kingdom:  University Press of America, hlm.16.
bersyarat  itu  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021.
Rasionalitas  terkait  waktu  tersebut  dimaksudkan  oleh  MK  agar  UU  Ciptaker bisa  dibentuk  dengan  memenuhi  cara  atau  metode  pasti,  baku  dan  standar,  serta memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Asas keterbukaan yang harus menyertakan  partisipasi  masyarakat  yang  maksimal  dan  lebih  bermakna  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (UU  12/20211)  dan  pengejawantahan  Pasal  22  Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  1945). 16 Aspek  paling  utama  dan  penting  dalam perbaikan  UU  Ciptaker  terletak  pada  pemenuhan  partisipasi  publik,  bukannya persoalan  terkait  pemenuhan  cara  atau  metode  yang  pasti  dan  baku. 17 Standar terhadap  hal  tersebut  telah  disiasati  lebih  awal  sebelum  Perppu  Ciptaker dikeluarkan  dengan  merevisi  UU  12/2011  yang  memasukan  metode omnibus  law yang  sebenarnya  tidak  pernah  ada  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. 18
Keluarnya  Perppu  Ciptaker  ini,  di  sisi  lain  memberikan  dampak  terkait munculnya  reaksi  dari  masyarakat  pekerja  baik  yang  tergabung  dalam  organisasi serikat  pekerja/buruh,  maupun  oleh  Partai  Buruh.  Perppu  Ciptaker  menjadi perhatian  oleh  masyarakat  pekerja  di  Indonesia  pada  awal  tahun  2023,  dan  tidak terbatas juga perhatian oleh organisasi serikat pekerja/buruh dan Partai Buruh, yang menurut penjelasan dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bahwa akan dilakukan 2 (dua)  langkah  kegiatan  terkait  dengan  reaksi  dari  munculnya  Perppu  Ciptaker  ini, yakni  melakukan  langkah  hukum  dengan  melakukan judicial  review dan  gerakan besar-besaran  dalam  bentuk  aksi  demo.  Respon  ini  tentunya  didasari  dengan dipahaminya  substansi-substansi  pasal-pasal  dari  Perppu  Ciptaker  terkait  dengan upah  minimum.  Pada  aspek  lainnya,  terkait  dengan outsourcing ,  pesangon,  PHK, cuti  panjang,  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA),  dan  sanksi  pidana  diharapkan  untuk setidaknya  mengikuti  ketentuan  pada  UUTK  (Nomor  13  Tahun  2003),  serta
15 Aulia  Putri  Gandari, et.al. ,  2022.  “Penerapan  Asas  Keterbukaan  Sebagai  Perwujudan  Elemen Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”, Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan  Nasional ,  1(3):
400
16 Dahwir, Ali.2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." Sol Justicia, 3(2): 170
17 Yuniar Riza Hakiki. 2023. “Bangkitnya UU Cipta Kerja”. Tersedia pada: https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja
menghilangkan  sistem  “mudah  rekrut  mudah  PHK”,  karena  hal  ini  tidak mencerminkan adanya kepastian dalam pelaksanaan hubungan kerja. 19 Pernyataan sikap  oleh  organisasi  pekerja/buruh  dan  Partai  Buruh  yang  menolak  Perppu Ciptaker  sekiranya  dapat  dijadikan  gambaran  bahwa  pemerintah  dalam mengeluarkan Perppu tersebut kembali menggunakan prinsip percepatan, dan tidak mengacu kepada prinsip meaningful participation .
Kehidupan  demokratis  dalam  tatanan  hukum  terkait  dengan  dikeluarkannya Perppu  Ciptaker  menurut  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menko  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  dan  Menko  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  sudah sangat  baik.  Hal  ini  dapat  diartikan  telah  terjadinya  pendewasaan  kehidupan bernegara  dalam  dimensi  hukum  yang  jika  dilihat  terkait  terbitnya  Perppu  Ciptaker tersebut  menurut  Menko  Hukum  dan  HAM  adalah  telah  memenuhi  apa  yang diamanatkan  oleh  MK  dalam  hal  telah  adanya  ketentuan  mengenai omnibus  law dalam  undang-undang  tentang  pembentukan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, pemerintah melalui  Menko  Bidang  Perekonomian,  mengatakan  bahwa  Perppu  Ciptaker  yang baru  saja  diterbitkan  diharapkan  dapat  menjawab  adanya  kepastian  hukum  dan implementasi  dari  putusan  MK. 20 Pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  utama pembentukan kebijakan publik mempunyai kepentingan dan tantangan yang sangat kuat  dalam  memastikan  pengembangan  Internet  di  Indonesia  dapat  terlaksana dengan baik. 21
Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker pada suatu sisi, dan  reaksi  masyarakat  kerja  melalui  organisasi  pekerja/buruh,  dan  Partai  Buruh  di sisi  lainnya  merupakan  suatu  kausalitas 22 yang  kerap  memberikan  suatu  situasi hubungan yang acceptable (A) dan non-acceptable (NA) yang dalam penjelasan lain merupakan  keterhubungan  antara  sebab  dan  akibat  dalam  suatu  persepsi  atau
18 BuddyKu,  2023.  “Soal  Perppu  Ciptaker,  Buruh  ancam  Demo  Besar-Besaran”  Tersedia  pada: https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal-perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar- besaran
19 Dian Erika Nugraheny, 2023. “Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja”.  Tersedia  pada:  https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya- tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-cipta kerja?utm_source=Whatsapp&utmmedium=Referral&utm_ campaign=Top_Mobile.
20 Hartanto,  et.al,  2023. “Penerapan Restorative Justice  Dalam  Kasus  Pencemaran  Nama  Baik  di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)”, Tanjungpura Law Journal , 7(2) : 211-226.
21 Ahmad Sofian, 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana , Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 39-40.
gagasan  fikiran. 23 Sehingga,  situasi  A  dan  NA  tersebut  perlu  diberikan  penjelasan dalam  suatu  Tabel  yang  mengambil  konsep  pemikiran  dari Kees  Schuyt dari University  of  Amsterdam,  Belanda  terhadap type  of  relation (dalam  hal  ini  adalah relasi  dari  keluarnya  Perppu  Ciptaker  terhadap  reaksi  dari  masyarakat  kerja), sebagai berikut. 24

## Bagan 1
Type of Relation (Perppu Ciptaker oleh pemerintah & Reaksi Masyarakat)

## Perppu Ciptaker
deliberation arbitration  Judge mentation
Mass Reaction
Sumber: Iron Sarira, Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2020.
Penjelasan tabel 2 di atas, dapat disampaikan bahwa Perppu Ciptaker dalam kausalitasnya akan berada pada area A jika menghasilkan reaksi yang minimal oleh masyarakat  pekerja  karena  pada  kotak  terbentuk  “ minimal  reaction ”  memberikan penjelasan bahwa opsi deliberation menjadi upaya empiris yang akan dilakukan, dan hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  terbitnya  Perppu  Ciptaker  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  mufakat  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  pekerja  dan  bahkan dengan  keterlibatan  dari  kelompok  pengusaha,  akademisi  yang  memungkinkan adanya upaya perbaikan atau peniadaan Perppu Ciptaker. Kalaupun terjadi terbitnya
22 Salehnur. 2014. “Kausalitas.” Jurnal Ushuluddin . 22(2): 230
23 Iron Sarira, 2020. Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Jakarta : BL Press – UBINUS, hlm. 412

## Acceptable (A)
Type of Relation (line)
Moderate
Reaction
Nonacceptable (NA) Maximal Reaction
Minimal Reaction
Perppu Ciptaker, maka dapat diartikan bahwa prinsip meaningful participation sudah terpenuhi.  Selanjutnya,  semakin  ke  bawah  menuju  area  NA  digambarkan  bahwa Perppu  Ciptaker  dalam  pembentukannya,  menghasilkan  reaksi  yang  moderat ( moderate  reaction )  oleh  masyarakat  pekerja.  Hal  ini  dirasa  mulai  sedikit  berimpak terhadap  bentuk-bentuk  yang  negatif  terkait  pembentukan  Perppu  Ciptaker,  seperti munculnya  pertanyaan-pertanyaan  terkait  Perppu  Ciptaker,  sehingga  reaksi-reaksi tersebut  yang  pada  posisinya  telah  berada  di  bawah  garis type  of  relation akan memerlukan  cara-cara  yang  sedikit  lebih  kompleks  dalam  praksis  empirisnya (penyelesaian  perselisihan)  dengan  memerlukan  pihak-pihak  yang  diluar  sebagai mediator/arbiter dalam proses yang digambarkan berada pada area arbitration .
Lebih  lanjut,  semakin  ke  bawah  pada  area  NA  dijelaskan  bahwa  Perppu Ciptaker  mendapatkan  penolakan  yang  keras  dan  luas  oleh  masyarakat  pekerja, karena  pada  situasi  ini  reaksi  yang  ditunjukan  akan  sangat  maksimal  terkait penolakan  dikeluarkannya  Perppu  Ciptaker.  Pada  situasi  ini,  dan  menurut pemahaman  empiris  yang  terjadi  terkait  dikeluarkannya  Perppu  Ciptaker,  banyak pendapat  dan  reaksi  yang  sangat  beragam  dari  pemegang  kepentingan (pemerintah),  praktisi  ketenagakerjaan,  dan  akademisi  yang  melihat  bahwa kecacatan  dikeluarkan  Perppu  Ciptaker  ini  tidak  hanya  dari  dimensi  hukum ketenagakerjaan,  namun  juga  dari  dimensi  ketaatan  pemerintah  terhadap  Putusan MK Nomor 91/2021 dalam aspek hukum tata negara.
Tentunya,  reaksi  masyarakat  pekerja  terkait  dikeluarkannya  Perppu  Ciptaker ini, kemudian ditindaklanjuti kepada diajukannya judicial review Perppu Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini tepat jika dikaitkan dengan reaksi masyarakat pada  tabel  di  atas.  Dengan  demikian,  analisis  yang  dapat  disampaikan  terkait pembentukan  Perppu  Ciptaker  jika  merujuk  kepada  konsep type  of  relation sebagaimana  yang  dimaksud  oleh Kees  Schuyt adalah  sebagai  konjungsi kausalitas, 25 bahwa  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  setidaknya  harus diupayakan  terpenuhinya  aspek  formil  sehingga  tidak  berdampak  terhadap  adanya reaksi  (sebab  akibat)  yang  maksimal  dalam  bentuk  penolakan  bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
24 Iftitah  Nurul  Laily,2022 .“Penjelasan  Konjungsi  Kausalitas  dan  Contohnya”. Tersedia  pada: https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi-kausalitas-dan-contohnya.
Kepercayaan  merupakan  keyakinan  individu  dalam  kemampuannya  untuk bertindak  atas  dasar  perkataan,  tindakan,  serta  menerima  keputusan  orang  lain 26 type of relation memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan dalam hubungan para pihak  ke  arah  terbentuknya  tingkat  kepercayaan  dan ketidakpercayaan.  Para  pihak atas kesadarannya dan rasa saling percaya untuk bertindak dengan tetap menjaga hubungan  baik  terhadap  kepentingan-kepentingan  semua stakeholder dalam membentuk suatu aturan, maka akan memberikan dampak positif dalam area yang acceptable dan tolerable . 27
Namun  sebaliknya,  wujud  hubungan  baik  akan  semakin  rendah  kadarnya, manakala  implikasi  dari  pengorbanan  yang  dilakukan  terkait  waktu,  tenaga,  biaya, dan  materiil  terus  tergerus  dan  menjadi  berkepanjangan  dalam  hal  pembentukan suatu  aturan  yang  mengenyampingkan  hal-hal  yang  positif  pada  area non acceptable dan non tolerance di antara para pihak yang berkepentingan. Manakala kepercayaan  dan  ketidakpercayaan  ini  dianalisis  dengan  keilmuan  hukum  dalam ekonomi  dengan  menggunakan  metode line  of  equality sebagai  parameter  yang digunakan dan dikembangkan berdasarkan pembahasan oleh Posner terkait dengan “ Income Inequalities, Distributive Justice, and Poverty ” 28 maka akan terlihat adanya area  efektivitas  (pemanfaatan/hasil  guna)  terhadap  reaksi  masyarakat  atas diterbitkannya Perppu Ciptaker, yang tergambar sebagai adanya good or non-good relationship area . Adapun tabel terhadap penggunaan metode line of equality dapat disampaikan sebagai berikut.
25 Iron Sarira, Op. Cit. , hlm. 429.
26 Muliyono, Andi. 2017. "Legal Culture against Gratification Crime Development in Indonesia (A Socio- Cultural  Perspective)." JL Pol'y & Globalization 59 : 118.
27 Posner, Eric A. 2021. "How inequality undermines institutions." The IFS Deaton Review .

## Bagan 2
Line of Equality (Pembentukan Area Kepercayaan yang Baik dan Tidak Baik)
Pembentukan UU/Perppu h…n
h3n h2n
Ciptaker
c a Kepercayaan Good Relationship Area b
h1n
Hubungan
Non-Good Relationship Area d Reaksi Masysarakat (0) h1e h2e h3e h…e
Sumber: Iron Sarira, Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
2020.
Dijelaskan  pada  awalnya  dari  titik  hubungan  (0)  yang  bergerak  secara diagonal  menuju  tak  terhingga  disebut  sebagai  garis  “kepercayaan”  yang membentuk  titik equilibrium (titik  hitam)  dari  persilangan  garis  diagonal  berlawanan (h…n dan h…e). Persilangan ini menjelaskan pembentukan area kepercayaan yang baik  ( good )  dan  tidak  baik  ( non-good )  atas  pembentukan  UU/Perppu  Ciptaker terhadap  reaksi  yang  muncul  oleh  masyarakat  pekerja  sebagai  suatu  kausalitas. Garis kurva 0-a-b yang bergerak secara vertikal digambarkan membentuk area arsir a-b  yang  berada  di  area  kepercayaan  baik.  Area  arsir  a-b  adalah  area  arsir  yang lebih  kecil  pada  area  kepercayaan  yang  baik  karena  berada  tidak  jauh  dari  garis persilangan  terhadap  garis  kepercayaan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  garis  kurva yang  bergerak  secara  vertikal  dan  mewakili  pembentukan  UU/Perppu  Ciptaker akregelan  memberikan  harapan  bahwa  hukum  positif  tersebut  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Sedangkan,  garis  kurva  0-d-c  yang  bergerak  secara  horizontal digambarkan membentuk area arsir d-c yang juga berada di area kepercayaan baik. Area arsir d-c adalah area arsir yang lebih besar pada area kepercayaan yang baik karena berada lebih tinggi dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa garis kurva yang bergerak secara horizontal serta mewakili reaksi masyarakat terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker akan dapat diterima
sebagai  adanya  kepastian  hukum  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  terkait  aspek ketenagakerjaan dalam hukum positif tersebut.
Berdasarkan analisis  yang  dilakukan  tersebut,  melalui  metode line  of  equality dalam pendekatan economic analysis of law sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka apabila melihat adanya fakta bahwa sejak UU Ciptaker sebagai rules of law dikeluarkan  dengan  adanya  4  (empat)  aturan  pelaksanaanya  dalam  bentuk peraturan  pemerintah  sebagai rule  of  recognition ,  maka  hukum municipal dalam konsep omnibus  law ini  belum  dapat  dikatakan  memberikan  kemanfaatan  hukum sebagai  wujud  diterimanya regel tersebut  oleh  masyarakat,  yang  tentunya  dalam penulisan  ini  adalah  masyarakat  pekerja/buruh.  Tabel  3  di  atas  tentu  tidak menggambarkan  fakta  diterimanya regel tersebut  oleh  masyarakat  pekerja/buruh, apalagi  dengan  adanya  pengajuan judicial  review terhadap  UU  Ciptaker  dan kemudian keluarnya putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Namun, jika fakta tersebut diartikan  sebagai  adanya  penolakan  sebagai  kausalitas  dari  dikeluarkannya UU/Perppu  Ciptaker  khususnya  pada  klaster  4  (empat)  oleh  masyarakat pekerja/buruh,  maka  sekiranya  dapat  dibayangkan  sebagaimana  tabel  3  tersebut bahwa  akan  tidak  terjadi  area  arsir  di  atas  garis  persilangan  terhadap  garis kepercayaan,  karena  fakta  adanya  ketidakpercayaan  kepada  pemerintah menunjukan  bahwa  telah  terbentuk  situasi  dan  kondisi  pada  area non-good relationship area .
Dengan  demikian  bahwa  fakta  adanya  penolakan  terhadap  pembentukan UU/Perppu  Ciptaker  khususnya  pada  klaster  ketenagakerjaan,  dapat  dikatakan bahwa  tidak  tercapainya efficacy dalam  penerapan regel ciptaker  tersebut,  namun disisi  lain  pembentukan  Perppu  Ciptaker  menjadi  jelas  substansinya  terhadap adanya  ketidakpastian  hukum  pasca dikeluarkannya Putusan  MK Nomor  91 Tahun 2021.  Banyak  pendapat  yang  diberikan  oleh  masyarakat,  praktisi,  dan  akademisi hukum,  khususnya  pemerhati  hukum  tata  negara  terkait  pembentukan  Perppu Ciptaker ini.
Dalam  keilmuan  hukum,  suatu  Perppu  dapat  dikeluarkan  oleh  pemerintah (dalam  hal  ini  Presiden)  apabila  ada  suatu  kegentingan  memaksa,  yang  diartikan kegentingan  ini  dapat  mempengaruhi  tatanan  dan  eksistensi  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia. 29 Kegentingan yang memaksa ini diatur dalam Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  22  Ayat  (1)  berbunyi  “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti undang- undang”, dan Ayat (2) berbunyi “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  persidangan  berikut”,  serta  Ayat  (3) berbunyi  “Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  peraturan  pemerintah  itu  harus dicabut”.
Sebagaimana  yang  dipahami  bersama  bahwa  salah  satu  fungsi  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah aspek legislasi, sehingga harus adanya kerjasama antara  pemerintah  sebagai  fungsi  eksekutif  dengan  DPR  dalam  tata  pembentukan kaedah-kaedah  heteronom  baik  dalam  tatanan rules  of  law maupun role  of recognition .  Dalam  keilmuan  hukum,  negara  mengambil  peran  mengatur  tata pembentukan  hukum-hukum  negara  sebagaimana  yang  dimaksud  sebagai  sistem hukum municipal . 30 H.L.A  Hart menjelaskan  terkait  fondasi  sistem  hukum sebagaimana  dijelaskan  oleh  Soerjono  Soekanto  bahwa  peraturan  pengakuan sekunder  diterima  dan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  peraturan  kewajiban primer. 31 Konsep  hukum  yang  berbicara  tentang  fondasi  suatu  sistem  hukum terhadap  kajian  aturan-aturan  substantial  dan  aturan-aturan  prosedural  jelas disampaikan oleh Hart terkait adanya hubungan yang sangat erat antara peraturan- peraturan primer dengan peraturan-peraturan sekunder, yakni berupa bentuk untuk melakukan ajudikasi peraturan ke dalam prosedur yang harus diikuti sebagai suatu konsep hukum tersendiri. 32
Kajian  konsep  hukum  di  atas  merupakan  awalan  dari  dilakukannya  analisis terhadap  sikap  yang  seharusnya  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  telah diputuskannya oleh MK sebagai putusan dari uji materiil UU Ciptaker dan peraturan pelaksananya.  Putusan  MK  merupakan  suatu  bentuk  dari  produk  hukum  putusan
28 Moza  Dela  Funika, et.al. 2022.  "Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." Jurnal Panorama Hukum , 7(2): 105.
29 Iron Sarira, Op. Cit. , hlm. 382.Dijelaskan bahwa hukum dalam lingkup negara dalam sistem hukum modern  tetap  memberikan  kedudukan  yang  sesungguhnya  mengandung  kebenaran  terhadap sebagian aspek penting hukum, sekalipun dalam bentuk-bentuk kebenaran yang kabur dan keliru.
30 Soerjono Soekanto, 2014. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Press, hlm. 72 – 73.
31 H.L.A Hart. 2023. (The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997), terjemahan M. Khozim, Konsep Hukum , Bandung: Nusa Media, Bandung, hlm. 142 – 155.
yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dilaksanakan  oleh  pemerintah terhadap mekanisme pembentukan UU Ciptaker yang dinilai inkonstitusional, karena dianggap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Terhadap adanya Putusan MK  Nomor  91/2021  yang  memutuskan  bahwa  UU  Ciptaker  adalah  inkonstitusional bersyarat  sejak  dibacakan  pada  tanggal  25  November  2021  dan  atas  putusan tersebut,  MK  memerintahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan,  maka  UU Ciptaker  dinyatakan  inkonstitusional  secara  permanen.  Namun,  pada  tanggal  30 Desember 2022, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja.
Pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  PPPU)  merupakan  dimensi  dalam  politik  hukum,  yang diartikan  sebagai  kebijakan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan  pembentukan  hukum  salah  satunya. 33 Kebijakan  pemerintah  dalam mengeluarkan  Perppu  Ciptaker  sebagai regel untuk  mengisi  kekosongan  hukum pasca  dikeluarkannya  Putusan  MK  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kriteria untuk  menghukum  sesuatu,  mengingat  bahwa  amanat  konstitusi  adalah terpenuhinya aspek partisipasi publik yang bermakna. 34
Analisis  terkait  politik  hukum  dalam  pembentukan  Perppu  Ciptaker  sebagai bentuk dari sistem hukum dalam hukum negara tentunya harus dilihat bahwa negara terhadap  Perppu  Ciptaker  harus  diperkuat  pada  tatanan  fondasi  sistem  hukumnya, yakni  hukum  sebagai  peraturan  kesatuan  primer  dan  peraturan  pengakuan sekunder. Amanat Konstitusi terhadap Putusan MK tentu harus dijadikan peraturan kesatuan primer, dan harus menjadi fondasi yang dilaksanakan isi dari Putusan MK Nomor  91/2021  tersebut,  sebelum  dikeluarkannya  Perppu  Ciptaker  sebagai peraturan  pengakuan  sekunder  dengan adanya  dalih  terkait kegentingan  memaksa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22. Fondasi sistem hukum
32 Imam Syaukani, et.al. , 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 26.
33 Andriani,  Henny.  2023  "Partisipasi  Bermakna  Sebagai  Wujud  Asas  Keterbukaan  Dalam Pembentukan Undang-Undang." UNES Journal of Swara Justisia , 7(1): 315.
HUKUM NEGARA (Municipal) FONDASI SISTEM SISTEM HUKUM
dalam  keilmuan  hukum  ini,  menjelaskan  bahwa  peraturan  kewajiban  primer  ini adalah hukum substantial, sedangkan peraturan pengakuan sekunder ini merupakan hukum prosedural. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Tabel 4.
Fondasi Sistem Hukum (Putusan MK terhadap Perppu Ciptaker)
Hukum Substansial Hukum Procedural Peraturan Pengakuan Sekunder diterima dan digunakan untuk mengidentifikasi peraturan kewajiban primer
Sumber Data: Iron Sarira, Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2020.
Mengambil ilustrasi sebagaimana yang disampaikan pada tabel di atas, maka pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan Putusan MK, yakni dalam hal  waktu  maksimal  2  (dua)  tahun  dapat  memperbaiki  hukum  prosedural  (formil) terkait  keterlibatan  pihak-pihak  dalam  memberikan  partisipasi  yang  bermakna,  dan juga  tidak  gagabah  membentuk  undang-undang  revisi  dari  UU  PPPU  terkait mekanisme omnibus law yang belum ada pengaturannya pada UU PPPU tersebut. Hal  ini  pada  faktanya  malah  menjadi  berbeda  atas  sikap  dan  tindakan  yang dilakukan  pemerintah  dalam  mengeluarkan  Perppu  Ciptaker  tersebut  agar  dalih- dalih  terhadap  tetap  berjalannya  roda  pemerintahan,  serta  sebagai  tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah atas adanya ancaman stagflasi dan pengaruh global  dalam  aspek ekososbudhankam dapat  diterima  sebagai  suatu  konjungsi kausalitas  reaksi  dari  masyarakat.  Diterbitkannya  Perppu  Ciptaker  berdasarkan

## PERATURAN PENGAKUAN
SEKUNDER
(UU Ciptaker setelah 2 tahun masa inkonstitusional bersyarat)
PERATURAN KEWAJIBAN PRIMER
analisis  pada  fondasi  sistem  hukum  di  atas,  tentu  dapat  menjadi  analisis keakademisan  dalam  mengkaji  apakah  Perppu  Ciptaker  dapat  dibenarkan  atau tidak,  walau  Perppu  merupakan  hak  pemerintah  untuk  membuatnya.  Dengan merespon  Putusan  MK,  dapat  dikatakan  akan  menjadi  lebih  baik  dan  sekiranya pemerintah  telah  melakukan  tindakan  yang  benar,  sehingga  tidak  dicap  sebagai bentuk  pembangkangan,  penghianatan  atau  kudeta  terhadap  konstitusi,  adanya tindakan  otoritarianisme.  pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden  justru  dicap  sedang menunjukan  bahwa  kekuasaan  ada  di  tangannya,  tidak  memerlukan  pembahasan dengan  dewan  legislatif,  tidak  perlu  mendengarkan  dan  memberikan  kesempatan untuk publik berpartisipasi. 35
Hukum seharusnya dapat memberikan rasa manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Hukum hadir di masyarakat harus mampu memberikan sebuah manfaat atau  kegunaan.  Jangan  sampai  ketika  hukum  dilaksanakan  malah  menimbulkan sebuah  keresahan  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri 36 Hal  ini  menjadi  permasalahan yang  harus  dikaji  dan  diselesaikan  oleh  pemerintah,  karena  jika  semakin melemahkan posisi tenaga kerja di mata perusahaan maka akan lahirlah eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan. 37

## III.  Penutup
Fakta  adanya  penolakan  terhadap  pembentukan  UU/Perppu  Ciptaker khususnya  pada klaster  ketenagakerjaan  diartikan  tidak  tercapainya efficacy dalam penerapan regel Ciptaker  tersebut,  namun  disisi  lain  pembentukan  (khususnya) Perppu Ciptaker menjadi jelas substansinya terhadap adanya ketidakpastian hukum pasca  dikeluarkannya  Putusan  MK  Nomor  91  Tahun  2021.  Adapun,  penolakan sebagai kausalitas dari dikeluarkannya UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster 4  (empat)  oleh  masyarakat  pekerja/buruh,  dapat  dibayangkan  bahwa  akan  tidak terjadinya area arsir dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan, karena fakta adanya  ketidakpercayaan  kepada  pemerintah  menunjukan  bahwa  telah  terbentuk
34 YLBHI,  2022. “Penerbitan  Perpu  Omnibus  Law  Ciptakerja:  Kudeta  Atas  Konstitusi,  Menunjukan
Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi, Siaran Pers YLBHI”. Tersedia pada: https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas- konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/
35 Peter Mahmud Marzuki,2017. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, hlm.97
36 Wisnu Aryo,2020. “Problematika Pembentukan Ruu cipta kerja dengan konsep omnibus law” Jurnal Panorama Hukum , 1(5): 64
situasi  dan  kondisi  pada  area non-good  relationship  area .  Disimpulkan,  hukum omnibus  law ini  belum  dapat  dikatakan memberikan kemanfaatan  hukum  ( efficacy ) sebagai wujud diterimanya regel tersebut oleh masyarakat.
Selanjutnya, diterbitkannya Perppu Ciptaker berdasarkan analisis pada fondasi sistem  hukum  di  atas,  tentu  dapat  menjadi  analisis  keakademisan  dalam  mengkaji apakah Perppu Ciptaker dapat dibenarkan atau tidak, walau Perppu merupakan hak pemerintah untuk membuatnya. Merespon Putusan MK, diartikan akan menjadi lebih baik dan sekiranya pemerintah telah melakukan tindakan yang benar, sehingga tidak dicap  sebagai  bentuk  pembangkangan,  penghianatan  atau  kudeta  terhadap Konstitusi  RI,  adanya  tindakan  otoritarianisme.  pemerintah  seharusnya  lebih mengutamakan  melaksanakan  Putusan  MK  dalam  hal  waktu  maksimal  2  (dua) tahun, dapat memperbaiki hukum prosedural (formil) terkait keterlibatan pihak-pihak dalam memberikan partisipasi yang bermakna, dan juga tidak gagabah membentuk undang-undang  revisi  dari  UU  PPPU  terkait  mekanisme omnibus  law .  Hal  ini  pada faktanya malah menjadi berbeda atas sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam  mengeluarkan  Perppu  Ciptaker  tersebut  agar  dalih-dalih  terhadap  tetap berjalannya  roda  pemerintahan,  serta  sebagai  tindakan  antisipatif  yang  dilakukan pemerintah  atas  adanya  ancaman stagflasi dan  pengaruh  global  dalam  aspek ekososbudhankam  dapat  diterima  sebagai  suatu  konjungsi  kausalitas  atas  reaksi dari masyarakat.

## Bibliografi
Buku:
Ahmad  Sofian.  2018. Ajaran  Kausalitas  Hukum  Pidana ,  Jakarta  :  Prenada  Media Group.
Gert. H. Mueller. 2014 . The Logical Foundations of Social Theory, United Kingdom :
University Press of America .
H.L.A Hart. 2013. The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997,
terjemahan M. Khozim , Konsep Hukum. Bandung : Nusa Media.
Imam Syaukani, et.al. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum , Jakarta : Rajawali Press.
Iron  Sarira.  2020. Keberlakuan  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial . Jakarta : BL Press – UBINUS.
Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2022 . Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi . Jakarta : Penerbit Prenada Media: Divisi Kencana Peter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : Kencana. Shidarta.  2013. Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum ,  Yogyakarta  :  Genta Publishing.
Soerjono Soekanto. 2014. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta : Rajawali Press.

## Artikel Jurnal:
Adhi Setyo Prabowo. 2020 . “ Politik Hukum Omnibus Law ”. Jurnal Pamator , 13(1): 1-
6
Andriani,  Henny.  2023.  "Partisipasi  Bermakna  Sebagai  Wujud  Asas  Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." UNES Journal of Swara Justisia . 7(1): 306-318
Anggreany Haryani Putri. 2021. “Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law”.
KRTHA BHAYANGKARA , 15(2): 223-232
Aulia Putri Gandari, et.al. 2022. “Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”. Jurnal  Demokrasi dan Ketahanan Nasional , 1(3): 396-402
Dahwir, Ali. 2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet  and  Philip  Selznick  Mengenai  Hukum  Konservatif." Sol  Justicia. 3(2): 165-188
Dimas  Dwi  Arso, et.al. 2013.  “Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu”,
Tanjungpura Law Journal, 7(2): 151-167
Fathia , et.al. 2021 . "Analysis of foreign investment determinants in Indonesia."
Economics Development Analysis Journal. 10(3): 338-350
Hartanto, et.al. 2023.  “Penerapan Restorative  Justice Dalam  Kasus  Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)”, Tanjungpura Law Journal , 7(2) : 211-226
Moza Dela Funika, et.al. 2022. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Dalam  Menakar  Negara  Berada  Dalam
Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." Jurnal Panorama Hukum . 7(2): 100-109
Muliyono,  Andi.  2017.  "Legal  Culture  against  Gratification  Crime  Development  in Indonesia (A Socio-Cultural Perspective)." JL Pol'y & Globalization. 59: 118. Posner,  Eric  A.  2021.  "How  inequality  undermines  institutions." The  IFS  Deaton Review
Rahmat Saputra.  2020.  “Kedaruratan  Dalam  Perspektif  Hukum  Responsif: Studi Kasus  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Indonesia”. KRTHA BHAYANGKARA . 14(2): 260-271
Salehnur. 2014. “Kausalitas ”, Jurnal Ushuluddin , 22(2): 224-238.
Wisnu  Aryo.  2020.  “Problematika  Pembentukan  Ruu  cipta  kerja  dengan  konsep omnibus law”. Jurnal Panorama Hukum .1(5): 63-76

## Internet:
BuddyKu.  2023.  “Soal  Perppu  Ciptaker,  Buruh  ancam  Demo  Besar-Besaran” Tersedia pada: https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal- perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar-besaran
Dian  Erika  Nugraheny.  2023. “Mahfud:  Kalau  Saya  Tak  Jadi  Menteri  Juga  Akan
Kritik Perppu Cipta Kerja”. Tersedia pada:
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya- tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-cipta- kerja?utm_source=Whatsapp&utmmedium=Referral&utm_ campaign=Top_Mobile
Iftitah Nurul Laily. 2022 .“Penjelasan Konjungsi Kausalitas dan Contohnya”. Tersedia pada:  https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi- kausalitas-dan-contohnya
Iron  Sarira.  2021. “Menakar  Rencana  Revisi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan Dalam  Konteks  Keindonesiaan  Sebagai  Konsep  Kearifan Lokal”, Tersedia pada: https://busness-law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi- undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks-keindonesiaan-sebagai- konsep-kearifan-lokal/
Muhamad Isnur. et.al. 2022. “Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU  Cipta  Kerja:  Kudeta  Atas  Konstitusi,  Menunjukan  Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi”. Tersedia   pada:  https://ylbhi.or.id/informasi/siaran- pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi- menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/
Nadia  Intan  Fajarlie.  2023. “Kritik  Penerbitan  Perppu  Cipta  Kerja,  Pakar:  Ini  Akal-
akalan pada Hukum Tata Negara” . Tersedia pada:
https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja- pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara
Shidarta.  2016. “Fungsi  Hukum  Dalam  Hubungan  Norma  dan  Nomos”, Tersedia pada: http://business-law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam- hubungan-norma-dan-nomos/
YLBHI. 2022. “Penerbitan Perpu Omnibus Law Ciptakerja: Kudeta Atas Konstitusi,
Menunjukan  Otoritarianisme  Pemerintahan  Jokowi,  Siaran  Pers YLBHI”  .
Tersedia pada: https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu- omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan- otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/
Yuniar  Riza  Hakiki.  2023. “Bangkitnya  UU  Cipta  Kerja”. Tersedia  pada: https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja