Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011, hlm. 466–478 Terakreditasi  SK.  No.  64a/DIKTI/Kep/2010
Korespondensi  dengan  Penulis:
Er n i  Su san a: Telp.  +62  341  568  395  Ext.544 E-mail:  erni_59@yahoo.co.id

## PELAKSANAAN DAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
Erni  Susana Annisa  Prasetyanti
Program D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No.57 Malang, 65146

## Abstract
Al-Mudharabah finance distribution was given to all economy sectors which could give profit and forbid distribution for the business which was illegal. Al-Mudharabah financing was distributed for the business of farming, trading, construction, and other service businesses. The aim of this article was to know the realization and application of Al-Mudharabah finance profit sharing system at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, branch of Malang, realization of al-mudharaba financing and profit sharing system at Bank Muamalat Indo- nesia, branch of Malang. The realization of al-mudharabah financing and profit sharing system at Bank Muamalat Indonesia, branch of Malang was right and suitable with financing analysis based on the principle of syariah.
Key words: syariah financing, al-mudharabah, profit sharing system
Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin  terhindar  dari  transaksi  bank  yang  dipan- dang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha- nya,  sehingga  kontrak  utang  piutang  antara  per- bankan syariah dengan nasabah harus berada da- lam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan  etika  Islam  dalam  wilayah  ekonomi  (Nur, 2007). Perbankan syariah di tanah air telah menda- patkan pijakan kokoh setelah adanya paket dere- gulasi,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  lahirnya Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang
direvisi melalui Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan ber- fungsinya bank syariah. Peranan perbakan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh ber- beda dengan perbankan konvensional (Banoon & Malik,  2007).  Keberadaaan  bank  syariah  diha- rapkan dapat mendorong perkonomian suatu ne- gara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekomomian  adalah:  kemakmuran  ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat per- tumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengem- balian  yang  adil,  serta  pelayanan  yang  efektif (Setiawan, 2006). Selain itu, dalam kenyataannya,

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Erni Susana & Annisa Prasetyanti
keberadaan perbankan syariah masih berpusat di masyarakat  perkotaan  dan  lebih  melayani  pada usaha-usaha golongan menengah ke atas (Kholis, 2007).  Bank  Islam  ini  beroperasi  dengan  prinsip bagi hasil  atau yang  lebih dikenal  dengan istilah profit  sharing .  Dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dike- luarkannya  fatwa  bunga  bank  haram  dari  MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang men- jalankan prinsip syariah (Wiroso, 2005). Seiring de- ngan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan  penghimpunan  (prinsip  wadiah  dan mudharabah )  dan  penyaluran  dana  (prinsip  bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat (Asmi Nur, 2007). Sejak saat itu, perbankan syariah yang lahir dari rahim umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat muslim dan non muslim. Hingga saat ini banyak bank-bank konvensional yang mempunyai unit khusus bank syariah (Perwataatmadja & Tanjung, 2006).
Di  antara  bank-bank  yang  beroperasi  de- ngan sistem bagi hasil adalah Bank Muamalat In- donesia (BMI), BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI  Syariah,  Bank  Mega  Syariah,  Bank  Bukopin Syariah. Tujuan utama perbankan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan  ekonomi.  Bank  syariah  dengan  produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang  operasionalnya  hampir  sama  dengan  bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan  syariah  dapat  dipastikan  bebas  dari riba/bunga  dan  sebagai  gantinya  adalah  sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Masyarakat  luas  khususnya  masyarakat  yang sering  melakukan  transaksi  perbankan  kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional bank syariah, khusus-
nya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah. Tujuan artikel ini untuk mengetahui pene- rapan pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiaya- an al- mudharabah.

## PEMBIAYAAN BANK  SYARIAH
Menurut  UU  No.21  Tahun  2008  tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berda- sarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah,  sedangkan  pembiayaan  menurut  UURI No. 21 Th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagih- an yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produk- tif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk meme- nuhi kebutuhan  produksi dalam arti  luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di- gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan  menurut  keperluannya  pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pem- biayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk me- menuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik se- cara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, mau- pun  secara  kualitatif,  yaitu  peningkatan  kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan per- dagangan  atau  peningkatan  utility  of  place  dari suatu barang  (Antonio, 2001).  Di dalam  kontrak- kontrak  pembiayaan  proyek,  bank  syariah  tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata (Sudarsono,  2003).

## PRINSIP BAGI HASIL
Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al mudharabah. Al-musyarakah adalah akad kerja

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keun- tungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan  kesepakatan.  Al-mudharabah  berasal  dari kata dharab,  yang  berarti  berjalan  atau  memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usa- ha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal ) menyediakan seluruh modal, sedangkan pi- hak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi  menurut  kesepakatan  dalam  kontrak,  se- dangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik mo- dal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan ka- rena kecurangan atau kelalaian pengelola, penge- lola  harus  bertanggungjawab  atas  kerugian  ter- sebut  (Antonio,  2001).
Beberapa segi penting dari al-mudharabah ada- lah pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal /rabb  al-mal  atau  pemilik  modal.  Rabb  al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu: shahibul maal; mudharib; amal (usaha/peker- jaan), dan ijab qabul. Landasan hukum Al-qur’an: dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari  sebagian  karunia  Allah  SWT  (QS.  Al- Muzzamil (73): 20).
Ada dua jenis mudharabah, pertama mudharabah muthlaqah merupakan  mudharabah  yang  sifatnya mutlak dimana shohibul maal tidak menetapkan res- triksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang terten- tu, cara,  waktu, dan  tempat tertentu  saja (Karim, 2005).

## APLIKASI  AL-MUDHARABAH  DALAM PERBANKAN
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk- produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi  penghimpunan  dana,  mudharabah  diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus,  seperti  ta- bungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus un- tuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah dit- erapkan  untuk:  pembiayaan  modal  kerja  (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah.
Risiko mudharabah, diantaranya: side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut  dalam  kontrak, lalai  dan  kesalahan  yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasa- bah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001).
Pembiayaan  mudharabah  merupakan  salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prin- sip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui  sistem  bagi  hasil.  Menurut  Muhammad (2005), prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana  adalah,  bahwa  bank  syariah  harus  mampu memberikan  bagi  hasil  kepada  penyimpan  dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga  yang  berlaku  di  bank  konvensional,  dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih ren- dah  daripada  bunga  yang  diberlakukan  di  bank konvensional.

## FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  BAGI HASIL
Menurut  Antonio  (2001),  perhitungan  bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh bebe- rapa  faktor,  yaitu:  (1)  Faktor  langsung,  meliputi: (a)  investment  rate  merupakan  persentase  aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Erni Susana & Annisa Prasetyanti
menentukan  investment  rate  sebesar  80%  hal  ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk me- menuhi  likuidasi.  (b)  Jumlah  dana  yang  tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinves- tasikan.  Dana  tersebut  dapat  dihitung  dengan menggunakan salah satu  metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo hari- an. (c) Nisbah (profit sharing ratio): salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nis- bah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu  bank,  misalnya  deposito 1  bulan,  3  bulan,  6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai de- ngan besarnya dana dan jatuh temponya. (2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasa- bah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pen- dapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing . (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi  oleh  berjalannya  aktivitas  yang  di- terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya
Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam  menentukan  bagi  hasil  di  bank  syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepa- kati bersama antara kedua belah pihak yang mela- kukan  transaksi.  Untuk  menentukan  nisbah  bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang  diharapkan,  nisbah  pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005).

## KEBIJAKAN  PEMBIAYAAN  AL-MUDHARABAH PADA  PT.BANK  MUAMALAT  INDONESIA,  TBK CABANG  MALANG
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dalam melaksanakan kegiatan operasional- nya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuh- kan.  Pembiayaan  mudharabah  sebagai  salah  satu pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang merupa- kan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasa- bah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha ter- tentu yang telah disepakati bersama dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Pem- biayaan  mudharabah  yang  ditawarkan  oleh  bank bila dilihat dari bentuknya merupakan pembiaya- an  mudharabah  muthlaqah  yaitu  bentuk  kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang caku- pannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifi- kasi jenis usaha, waktu atau syarat lainnya.
Pembiayaan  yang  disalurkan,  digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pe- ningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan  jumlah  produksi  maupun  secara kualitatif  untuk  peningkatan  kualitas  atau  mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha  yang  dapat  diajukan  untuk  mendapatkan pembiayaan  adalah  pembiayaan  produktif  yang menghasilkan  keuntungan  dan  melarang  penya- luran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi perdagangan minum- an keras, peternakan babi, perjudian, dan lain se- bagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambang- an,  pertanian,  dan  lain-lain.  Jangka  waktu  pem- biayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah,  pihak  bank  terlebih  dahulu  melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya, survei tersebut dilakukan oleh bagian pembiayaan  yang  langsung  terjun  ke  lapangan untuk mengetahui kredibilitas calon nasabahnya. Setelah  itu,  dilakukan  analisis  pembiayaan  yang meliputi analisis 6C dan analisis terhadap aspek- aspek  perusahaan. Pada  prinsipnya, dalam  pem- biayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak  melakukan  penyimpangan  pihak bank  dapat  meminta  jaminan  dari  mudharib  atau pihak  ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama da- lam akad (Himpunan Fatwa DSN, 2000) oleh karena itu,  dalam  rangka  menyalurkan  pembiayaan mudharabah , bank juga mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan mudharabah yang diterima untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasa- bah yang akan terjadi di kemudian hari.

## PERSYARATAN UMUM  PEMBIAYAAN

## AL- MUDHARABAH
Seorang  pemohon  pembiayaan  mudharabah dalam mengajukan pembiayaannya harus meme- nuhi syarat-syarat tertentu, salah satu syarat yang paling  mendasar  yaitu  persyaratan  umum  yang wajib dipenuhi oleh calon pemohon. Persyaratan umum pembiayaan mudharabah ini dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan. Persyaratan untuk ketiga jenis pem- biayaan tersebut  akan dijelaskan  sebagai berikut: pertama, pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50.000.000, syarat yang harus dipenuhi antara lain: usia 21-54 Tahun (tidak melebihi usia pensiun), masa kerja minimal 2 tahun, fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, surat persetujuan suami/istri, slip gaji asli selama 3 bulan terakhir, surat keterang-
an  atau  rekomendasi  dari  perusahaan,  fotokopi NPWP  (bagi  pengajuan  di  atas  Rp.  100.000.000), rekening  bank  selama  3  bulan  terakhir,  fotokopi jaminan  (tanah,  bangunan,  atau  kendaraan  yang dibeli), serta angsuran tidak melebihi dari 40% dari gaji  pokok.
Kedua,  pembiayaan  koperasi,  syarat  yang harus  dipenuhi  antara  lain:  surat  permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, AD/ ART Koperasi dan perubahannya, surat pengesah- an dari Departemen Koperasi, susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir, cash flow projection selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi ke- uangan di Bank Muamalat.
Ketiga,  pembiayaan  korporasi  (PT/CV), syarat yang harus dipenuhi antara lain: surat per- mohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP dan kelengkapan usaha lainnya, fotokopi KTP direksi, company profil, akta pendirian dan peruba- hannya, surat pengesahan dari Departemen Keha- kiman, fotokopi rekening koran  3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, cash flow pro- jection selama  masa  pembiayaan,  data  jaminan, dokumen-dokumen  lain  yang  menunjang  usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat.

## PERMOHONAN  PEMBIAYAAN

## AL-MUDHARABAH
Pengajuan permohonan pembiayaan mudha- rabah pada  tahap  ini,  calon  nasabah  mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah kepada petugas  pembiayaan.  Petugas  akan  memberikan penjelasan  mengenai prosedur  pembiayaan  yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat meng- ajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan per- mohonan  pembiayaan  harus  dilengkapi  dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Erni Susana & Annisa Prasetyanti
pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengam- bilan keputusan apakah permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan dapat dilanjutkan ke ta- hap berikutnya. Dokumen yang harus diserahkan oleh  calon  nasabah  adalah:  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP), KTP pengurus, akta pendirian usa- ha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), laporan keuangan minimal 2 tahun. Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan  yang  diajukan  juga  harus  memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiaya- an yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data- data antara lain: identitas calon nasabah, informasi tentang  usaha  yang  akan  dikelola,  riwayat  pem- biayaan yang pernah diterima  dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait, proyeksi ke- butuhan  pembiayaan,  jangka  waktu  pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan, serta infor- masi tentang jaminan.

## ANALISIS  PEMBIAYAAN
Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  Cabang Malang  pada  pembiayaan  mudharabah  meliputi: pengumpulan data (menyusun rencana pengum- pulan  data,  melaksanakan  pengumpulan  data, menyeleksi data yang diperoleh untuk dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan), verifikasi data (melakukan pemerik- saan setempat dengan mengunjungi langsung loka- si  usaha  (pemeriksaan  fisik),  meminta  informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang kondisi keuangan nasabah, melakukan checking ten- tang keadaan nasabah melalui pembeli, pemasok, dan pesaing), analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya (analisis rasio, analisis aspek perusahaan, meliputi aspek hukum, aspek mana- jemen, aspek pemasaran, dan aspek teknis, analisis risiko), evaluasi kebutuhan keuangan (evaluasi ke- butuhan keuangan ini meliputi jenis dan besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah). Bank akan mendapatkan gambaran dan informasi yang
jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah setelah  pihak  bank  melakukan  kegiatan  analisis pembiayaan. Petugas analisis  pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan. Peni- laian kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank  didasarkan  pada 6C  yang  meliputi:  Charac- ter, ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah adanya  tuntutan  rasa  saling  percaya  yang  tinggi antara nasabah dengan bank. Analis pembiayaan dapat  memperoleh  informasi  tentang  karakter/ watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja, Bank Indonesia  dan  bank  lain  yang  pernah  menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank melakukan cross check atas informasi yang diterima dari nasa- bah sendiri dengan informasi dari luar agar diper- oleh  penilaian  yang  obyektif  tentang  calon  nasa- bah; Capacity, faktor penting yang mempengaruhi analis pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Malang untuk meneruskan penyaluran pembiayaan adalah kemampuan dan keahlian yang dimiliki  nasabah  dalam  mengelola  usaha  yang mendapatkan  modal  berupa  pembiayaan mudharaba h. Hal ini dikarenakan dalam pembiaya- an  mudharabah,  pendapatan  yang  diperoleh  bank berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang di- kelola nasabah sehingga besar kecilnya pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah sangat tergan- tung pada kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya  agar  memberikan  keuntungan  yang maksimal  bagi  semua  pihak;  Capital,  bank  dapat menentukan  berapa  dana  yang  akan  disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struk- tur keuangan nasabah. Besarnya kemampuan mo- dal calon nasabah dapat diketahui dari laporan ke- uangan perusahaan yang dimilikinya; Collateral, pe- nilaian terhadap jaminan yang diagunkan menjadi salah satu pertimbangan analisis pembiayaan untuk melanjutkan  pembiayaan  atau  tidak.  Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kela- laian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
tidak bergerak), Status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya) jaminan yang diajukan dalam pembiayaan mudha- rabah  dapat  berupa  tanah,  gedung,  atau  benda bergerak misalnya kendaraan; Condition of economy, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Malang berusaha  untuk  selalu  tahu  tentang  kondisi  per- ekonomian pada saat ini dan prospek usaha nasa- bah, serta faktor pendukung dan faktor pengham- bat usaha nasabah; Constrains, bank sebelum mem- berikan  pembiayaan  juga  memperhatikan  faktor hambatan  atau  rintangan  yang  ada  pada  suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Bank akan dapat mengetahui dengan tepat proyeksi kebutuh- an  dana  nasabah,  relevansi  kebutuhan  dana  de- ngan usaha nasabah, kondisi usaha dan kemampu- an nasabah mengeloala usaha dan melunasi kewa- jibannya,  dengan  melakukan penilaian  yang  me- nyeluruh,  lengkap,  cermat  dan  kritis.  Pemberian pembiayaan  mudharabah  yang  sesuai  dengan  ke- nyataan di lapangan diharapkan dapat meminima- lisir risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank. Selain menggunakan prinsip 6C, bank juga mem- perhatikan aspek-aspek studi kelayakan, yang me- rupakan  metode  analisis  pembiayaan  yang  lebih teliti,  tepat,  dan  akurat.  Aspek-aspek  yang  teliti dalam  analisis  pembiayaan tersebut  meliputi:  (1) aspek legalitas (hukum): memuat informasi sebagai berikut: informasi usaha pemohon (nama pemohon, alamat, nomor telepon atau facsimile serta NPWP, ijin-ijin  yang  harus  dimiliki,  akta  pendirian perusahaan, Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Surat Ijin  Tempat  Usaha  (SITU),  Tanda  Daftar  Perusa- haan  (TDP),  perijinan-perijinan  yang  lainnya.  (2) Aspek manajemen,  dalam aspek  manajemen me- muat  informasi  (struktur  organisasi  perusahaan, evaluasi pribadi pengusaha, modal, kepemilikan, dan kepengurusan, informasi perbankan pemohon, meliputi:  informasi  nomor  rekening  pemohon  di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan besarnya dana, informasi deposit pemohon di bank lain jika ada,  informasi  pinjaman  atas  nama  pemohon  di
bank lain. Informasi dapat diketahui dengan me- minta informasi dari Bank Indonesia, riwayat usa- ha pemohon). (3) Aspek teknis, dalam aspek teknis memuat informasi (lokasi proyek meliputi keterse- diaan fasilitas umum, misalnya fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan, sa- rana transportasi yang memadai, faktor bahan baku, yaitu kemudahan dalam memperoleh bahan baku dan bahan  penolong). (4)  Aspek pemasaran:  me- muat informasi luas pasar ditentukan dengan me- lihat jumlah permintaan dengan jumlah penawaran yang  terjadi,  selain  itu  jenis  dan  sifat  konsumen juga perlu diperhatikan guna menaikkan volume penjualan, segmen pasar yang dituju, informasi pe- saing disini meliputi, jumlah pesaing yang ada di lokasi usaha tersebut, harga jual untuk jenis produk yang sama dibandingkan dengan harga pokok pe- mohon, kualitas produk pesaing dibandingkan de- ngan kualitas produk pemohon, strategi pemasaran yang dilakukan pemohon untuk memasarkan pro- duknya,  usaha  dapat  dilakukan  berupa  promosi untuk meningkatkan penjualan, misalnya dengan pemasangan iklan di media cetak atau elektronik dan  pemberian  potongan  harga  atau  diskon).  (5) Aspek jaminan: barang jaminan merupakan unsur penting bagi bank dalam penyaluran pembiayaan karena  fungsinya  sebagai  alternatif  peringkat kedua  sumber  pelunasan  pembiayaan.  Sumber prioritas utama pengembalian pembiayaan adalah kelayakan dan kemampuan usaha dalam mengha- silkan  sumber  dana  pengembalian  pembiayaan. Jaminan bersifat pelengkap dan tidak memperbaiki kelayakan suatu usaha dalam analisis pembiayaan, untuk menjamin efektifitas fungsi jaminan sebagai sumber  pelunasan  pembiayaan  peringkat  kedua maka bank harus mengoptimalkan kualitas pem- biayaan yang diminta dari pemohon. Kualitas ja- minan sangat ditentukan oleh: kemudahan likui- dasi,  kesempurnaan  penguasaan,  besarnya  nilai jaminan setara dengan jumlah dana yang diajukan). (6) Aspek keuangan terdiri dari, pertama: laporan neraca, seluruh asset nasabah tercermin pada sisi aktiva laporan keuangan. Pos-pos pada sisi aktiva

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah

## Erni Susana & Annisa Prasetyanti
neraca  yang penting  untuk  dianalisis adalah  pos kas atau setara kas, pos piutang dan pos persedia- an, umber pendanaan seluruh asset nasabah tercer- min pada sisi pasiva. Komponen sumber pendanaan asset adalah utang dan modal, kedua laporan rugi laba  menunjukkan  kinerja  usaha  dalam  kemam- puannya menghasilkan laba selama periode lapor- an. Kinerja laba ditentukan oleh: kemampuan usaha dalam menghasilkan penjualan, kemampuan usaha dalam mengoptimalkan efisiensi pengeluaran biaya yaitu biaya produksi, biaya operasional dan biaya lain-lain, leverage, rasio profitabilitas, rasio pertum- buhan. Contoh penerapan pembiayaan mudharabah sebagai  berikut.
Suatu Koperasi “X” yang bergerak di bidang perdagangan  memerlukan  suatu  pembiayaan  se- bagai tambahan modal untuk penambahan alat dan perluasan usaha. Sebelum diputuskan layak tidak- nya  Koperasi  “X”  untuk  menerima  pembiayaan maka pihak bank memerlukan beberapa data dan informasi  yang  digunakan  untuk  menganalisis Koperasi  “X”  tersebut.  Data  yang  diperoleh  dari Koperasi  “X”  berupa  proposal  pengajuan  pem- biayaan. Proposal tersebut memuat informasi me- ngenai perusahaan yang bersangkutan. Dilihat dari aspek manajemen dan pemasaran, usaha ini memi- liki prospek yang bagus karena didukung manaje- men yang baik dan pengalaman yang cukup baik dari pengurus koperasi. Koperasi ini juga memiliki strategi pemasaran yang efektif dan memiliki lokasi usaha  yang  dinilai  sangat  strategis  yaitu  terletak tidak  jauh  dari  pusat  kota.  Hal  ini  mendorong pengurus usaha untuk mengembangkan usahanya lebih luas lagi. Plafond pembiayaan yang diajukan untuk penambahan alat dan perluasan usaha adalah sebesar  Rp.100.000.000  dengan  jangka  waktu pengembalian  selama  36  bulan  atau  tiga  tahun. Jaminan  yang  diberikan  adalah  tanah  beserta bangunan diatasnya dengan nilai likuidasi sebesar Rp.300.000.000.
Pihak bank harus menganalisis permohonan pembiayaan  yang  diajukan  oleh  Koperasi  “X”. Dalam melakukan analisis pembiayaan, pihak bank
menggunakan analisis terhadap aspek-aspek studi kelayakan.  Analisis  tersebut  mencakup  aspek  le- galitas, aspek manajemen, aspek pasar, aspek tek- nis, dan aspek jaminan. Setelah dilakukan proses analisis secara rinci, maka  akan dihasilkan suatu keputusan.  Keputusan  tersebut  adalah  diterima, ditangguhkan, atau ditolaknya suatu pengajuan pe- rmohonan pembiayaan dari pihak pemohon.
Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi  “X”  dapat  dijelaskan  melalui  alur  atau urutan  sebagi  berikut:  (1)  Pihak  Koperasi  “X” mengajukan  Proposal  Permohonan  Pembiayaan kepada PT. Bank Muamalat Cabang Malang, kemu- dian pihak bank menerima proposal tersebut sesuai dengan  ketentuan  dan  kelengkapan  persyaratan yang telah ditentukan. (2) Tahap selanjutnya ada- lah pihak bank melakukan peninjauan lokasi terha- dap usaha yang akan dijalankan oleh pemohon.
Setelah  dilakukan  peninjauan,  kemudian pihak bank membuat analisis terhadap permohon- an pembiayaan tersebut. Jika hasil dari analisis di- nyatakan diterima maka dapat dilakukan pencairan tahap pertama. Hasil analisis yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang ter- hadap pengajuan permohonan pembiayaan terse- but dapat dilihat pada memorandum usulan pem- biayaan berikut ini:
Nama : Koperasi “X” Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Mudharabah Wilayah : Kantor Cabang Malang. Tujuan : Pengajuan  permohonan  pem- biayaan  ini dimaksudkan  un- tuk penambahan alat dan per- luasan  usaha  perdagangan, dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000 dan jangka watu pembiayaan selama 3 tahun.

## Latar belakang  perusahaan
Latar belakang perusahaan ini memuat ten- tang informasi umum perusahaan, yaitu meliputi:

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478
Informasi perusahaan:
Nama Perusahaan : Koperasi “X” Alamat : Jl.  Raya  “XYZ”  No.  7 Malang Telp/Facsimile : (0341) xxxxxx Legalitas perusahaan : Bentuk perusahaan : Koperasi Akta pendirian : No. 4xx tgl. 01 xx 20xx SIUP : No.  xxx/xxxx/xxx.xx/ 20xx SITU : No.  xxx/xxxx/xxx/xx/ 20xx TDP : No. xxxxxxxx berlaku s/d. Tgl 1x xx 20xx NPWP : No. x.xxx.xxx.x.xxx.xxx Surat pengesahan dari Departemen Koperasi Susunan pengurus: Penasehat : Mr. A Pengawas : Mr. B Manajer Koperasi : Mr. C
Aspek teknis Lokasi: Jl. Raya “XYZ” No. 7 Malang.
Fasilitas Usaha:
Lokasi  usaha  sangat  strategis  untuk  usaha perdagangan  dengan harga  kompetitif untuk  ka- langan menengah ke bawah dan dekat dengan pusat kota.
Prasarana lingkungan:
Prasarana lingkungan sudah lengkap dan ter- sedia fasilitas transportasi umum dari dan ke kota cukup mudah dan untuk menuju lokasi usaha juga mudah dijangkau.
Aspek Manajemen Bidang usaha: Perdagangan.
Performance pengurus:
Perusahaan ditangani oleh pengurus dan te- naga kerja yang relatif cukup berpengalaman dalam bidang perdagangan  dan koperasi.
Performance sebagai nasabah bank:
Keterangan  Bank  Indonesia,  Koperasi  “X” tercatat sebagai nasabah PT. Bank Muamalat Indo- nesia, Tbk dengan No. Rek. 000xx-xx-xx-xxxxxx-x.
Bagan  struktur  organisasi:
Struktur organisasi Koperasi “X” berbentuk lini dan staf, dimana tugas dan wewenang meng- alir dari atasan ke bawahan.

## Aspek Pemasaran
Ruang lingkup pemasaran:
Sasaran  pemasaran  ditujukan  masyarakat golongan menengah ke bawah yang berada di seki- tar wilayah xxx. Saat ini jumlah anggota koperasi semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
Strategi  pemasaran:
Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu de- ngan promosi melalui pemasangan spanduk-span- duk dan penyebaran brosur, serta dengan pembe- rian  diskon.
Faktor  persaingan:
Jumlah pesaing disekitar wilayah xxx cukup banyak dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh  dan  kualitas  produk  hampir  sama  dengan Koperasi “X”.

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Erni Susana & Annisa Prasetyanti

## Aspek Jaminan
Jaminan yang disampaikan adalah tanah lo- kasi  yang  saat  ini  sudah  berstatus  Sertifikat  Hak Guna Bangunan dan atas nama Koperasi “X”. Nilai jaminan yang diberikan juga lebih besar dari jum- lah pembiayaan yang diajukan.
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang  dalam  melakukan  analisis  pembiayaan telah membuat pedoman memorandum pembiaya- an. Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal  yang  berisi  analisis  dari  suatu  usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiaya- an merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan.  Memorandum  pembiayaan  ini  me- muat hal-hal sebagai berikut: (1) tujuan Pembiaya- an: maksud pembiayaan, besarnya kebutuhan dana yang diajukan (nominal), jangka waktu pembiaya- an, Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan. (2)  Latar belakang  berupa:  identitas nasabah,  su- sunan pengurus dan pengawas, keanggotaan, kon- disi  keuangan,  aspek  usaha.  (3)  Hubungan  per- bankan. (4) Analisis keuangan. (5) Kebutuhan fasi- litas pembiayaan, berupa: jenis dan besarnya pem- biayaan yang diperlukan, serta evaluasi kebutuhan pembiayaan. (6) Analisa jaminan. (7) Analisa risiko pembiayaan.  (8)  Kesimpulan  atau  pertimbangan dan  rekomendasi.

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN  PEMBIAYAAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dila- kukan, analis pembiayaan dapat memberikan pen- dapat tentang keadaan calon nasabah karena analis pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah sehingga lebih mengetahui keadaan nasa- bah yang sesungguhnya di lapangan. Jika analisis yang  dilakukan  oleh  analis  pembiayaan  tersebut telah disetujui oleh pimpinan cabang untuk menda- patkan  pembiayaan  maka  akan  dibuatkan  Surat Keputusan  Pembiayaan.  Pimpinan  cabang  mem- punyai kewenangan untuk memutuskan persetuju- an  penyaluran  pembiayaan  atau  menolak  pem-
biayaan. Terdapat tiga jenis keputusan pembiayaan yang dapat diambil oleh pimpinan cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang terkait dengan pengajuan pembiayaan mudharabah, yaitu: ditolak, disetujui sesuai dengan permohonan, dise- tujui  dengan  beberapa  perubahan.  Permohonan pembiayaan ditolak apabila dianggap tidak layak karena faktor-faktor tertentu atau tidak memenuhi persyaratan tertentu. Permohonan dapat diterima jika  persyaratan  telah  dilengkapi  dan  dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat di- terima  dengan  beberapa  perubahan  dari  permo- honan yang diajukan calon nasabah.

## PENGIKATAN PERJANJIAN  PEMBIAYAAN
Pada  Bank  Muamalat  Indonesia  akad  ber- langsung dengan adanya: mudharib, shahibul maal, nasabah, antara lain pengurus KOPKAR, KPRI dan BMT,  pihak  Bank  Muamalat  yang  terdiri  dari bagian marketing dan bagian legal (notaris).

## PENCAIRAN DANA  PEMBIAYAAN
Dalam tahap ini, pihak bank mempunyai cara sendiri untuk pencairan dana ini. Bank memberikan dana kepada koperasi melalui rekening giro escrow yang maksudnya adalah rekening atas nama sendi- ri, sehingga pihak koperasi tidak bisa mengambil dana  tersebut.

## PERHITUNAN  BAGI  HASIL  PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menerapkan beberapa pro- sedur diantaranya adalah pertama, membuat tabel proyeksi  pembayaran  dengan  melakukan  perhi- tungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat ca- tatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok, margin, total angsur- an, bagi hasil bank dan nasabah. Kedua, memban-

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478
dingkan  proyeksi  tersebut  dengan  realisasi  dan perhitungannya. Perhitungan nisbah bagi hasil jenis pembiayaan  mudharabah  yang  diterapkan  oleh PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Malang yaitu pembiayaan mudharabah muthlaqah. Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil (expected yield) dila- kukan  oleh  bank  terhadap  pembiayaan.  Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharap- kan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin  tersebut  dikalikan  dengan  pendapatan rata-rata  bulanan  mitra  kerja  dalam  satu  tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran  pendapatan  atas  pembiayaan  dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat  diketahui  dengan  cara  100%  dikurangi dengan nisbah bagi hasil bank.
Hasil  dari  perhitungan  nisbah  bank  digu- nakan sebagi pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih  besar  atau  sama  dengan  hasil  perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah  dalam  hal  pembayaran  cicilan  pokok pembiayaan atau mempersulit finansial nasabah. Contoh  mengenai  perhitungan  nisbah  bagi  hasil antara  bank  dengan  nasabah  sebagai  berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank  Muamalat  untuk  modal  kerja  sebesar Rp.100.000.000 selama tiga tahun. Bank telah me- nentukan  bahwa  besarnya  keuntungan  yang  di- harapkan (expected yield) adalah 19%. Bagian analis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh perusahaan nasabah sebesar Rp. 10.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan dis- tribusi bagi hasilnya sebagai berikut:
Diketahui:
Expected yield = 19% p.a
Besar pembiayaan = Rp. 100.000.000
Taksiran pendapatan perusahaan = Rp. 10.000.000/ bln
Maka:
Expected  yield dalam  satu  tahun  =  Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin
Expected yield dalam satu tahun
= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin
= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin
= (Rp. 10.000.000 x 12) x 19%
= Rp. 22.800.000 = =
= 22,8 %
Nisbah bagi hasil nasabah = 100 % - 22,8 % = 77,2 % Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 22,8 %: 77,2 %.
Distribusi bagi hasil berdasarkan nisbah yaitu 22,8 %: 77,2 % diilustrasikan pada Tabel 1.
Bulan Laba Usaha (Rp) Bagian Bank Bagian Nasabah 22,80% 77,20% 1 10.000.000 2.280.000 7.720.000 2 8.000.000 1.824.000 6.176.000 3 5.000.000 1.140.000 3.860.000 4 7.000.000 1.596.000 5.404.000 5 4.000.000 912.000 3.088.000 6 9.500.000 2.166.000 7.334.000 Total 43.500.000 9.918.000 33.582.000 Tabel 1. Distribusi Bagi Hasil

## Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Erni Susana & Annisa Prasetyanti
Dari perhitungan Tabel 1, porsi nisbah bagi hasil  nasabah  lebih  besar  daripada  porsi  nisbah bagi hasil bank. Secara teori pembiayaan mudhara- bah bila  rugi  itu  dikarenakan  kesalahan  nasabah akan  ditanggung  oleh  nasabah  itu  sendiri,  tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditang- gung oleh bank. Namun, pembiayaan mudharabah ini bank berimplementasi dengan koperasi seperti koperasi  karyawan,  KPRI,  dan  BMT.  Sehingga, tidak akan menimbulkan kerugian. Bank Muama- lat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha karena pendapatan usaha nasabah se- waktu-waktu dapat mengalami naik turun. Mela- lui sistem koperasi ini untuk meminimalkan resiko seperti mengalami kerugian.

## PENUTUP
Penyaluran pembiayaan mudharabah disalur- kan  ke  segala  sektor  perekonomian  yang  dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan  mudharabah  disalurkan  untuk  jenis usaha  pertanian,  perdagangan,  konstruksi,  dan jasa-jasa usaha lainnya. PT. Bank Muamalat Indo- nesia Tbk. Cabang Malang dalam melakukan anali- sis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan se- suai  dengan  pedoman  analisis  pembiayaan  yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan ana- lisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Pengambilan keputusan pembiayaan ini di- dasarkan pada analisis 6C (character, capacity, capi- tal,  collateral,  condition  of  economy,  constrains )  dan dalam mewujudkannya dituangkan dalam analisis kelayakan  pembiayaan  yang  terdiri  dari  analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan.
Bank  Muamalat  berimplementasi  kepada koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Bank Muama-
lat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha untuk meminimalis risiko, nasabah yang mengajukan  pembiayaan  tidak  hanya  dianalisis koperasi  tetapi  Bank  Muamalat  juga  ikut  turun tangan dalam menganalisis. Dalam suatu pembiaya- an ada yang disebut margin. Margin adalah meru- pakan persentase keuntungan yang diharapkan da- lam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan margin tersebut  dikalikan  dengan  pendapatan  rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun, kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan di- bagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah  bagi  hasil  bank.  Untuk  nisbah  bagi  hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% - nisbah bagi hasil bank.

## DAFTAR  PUSTAKA
Antonio,  M.S.  2001.  Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktek. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
Banoon, M. 2007. Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
Karim, A.A. 2007. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi III. Penerbit Grafindo Persada. Jakarta.
Kholis,  N.  2007.  Kajian  terhadap  Kepatuhan  Syariah dalam  Pembiayaan  Murabahah  pada  BMT  di Yogyakarta. Jurnal Fenomena, 5(2).
Kusmiyati, A.N.S. 2007. Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah  pada  BMT  di  Yogyakarta.  Jurnal Ekonomi Islam , 1(2).
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi.
Penerbit UII Press. Yogyakarta.
Nur,  A.W.  2007.  Sistem  Pembiayaan  Leasing  di Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2).
Perwataatmadja, K.A. & Tanjung, H. 2006. Bank Syariah Teori,  Praktik dan  Peranannya.  Penerbit  Celestial Publishing.  Jakarta.
Setiawan, A.B. 2006. Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan  di Indonesia. Jurnal Kordinat , VIII(1).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No. 3, September 2011: 466–478
Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi  dan Ilustrasi.  Edisi  Pertama.  Penerbit Ekonisia. Yogyakarta.
Wiroso.  2005.  Jual  Beli  Murabahah.  Penerbit  UII  Press. Yogyakarta.