## IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2004 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSAT KESEJATAN MASYARAKAT
Oleh: Hirwanto
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Parjiyana
Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: parjiayana@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  tersebut,  yaitu  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pelayanan  di Puskesmas  Kota  Dumai.  Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kuantitatif,  dengan teknik  pengumpulan  data  utama  melalui  penyebaran  angket  kepada  masyarakat  sebagai  objek pelayanan,  di  samping  melalui  observasi  dan  wawancara  sebagai  teknik  pengumpulan  data pendukungnya.  Adapun  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  menjadi  objek pelayanan  dan  petugas  Puskesmas  sebagai  informan  pendukung.  Dengan  menetapkan  beberapa indikator dalam melihat pelaksana pelayanan di Puskesmas Kota Dumai, seperti indikator tampilan fisik, reabilitas, responsif, jaminan dan empati, penelitian ini mendapati bahwa implementasi dari keputusan menteri tersebut dalam hal pelayanan di Puskesmas Kota Dumai adalah sudah dapat dikatakan atau masuk ke dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini didasari oleh fakta bahwa secara umum  pasien  di  Puskesmas  Kota  Dumai  sudah  memberi  penilaian  terhadap  pelayanan  di Puskesmas  tersebut  adalah  cukup  terlaksana,  berdasarkan  atas  hal-hal  seperti  pelayanan  yang ramah, sopan, cepat tanggap, penuh perhatian, serta tidak membeda-bedakan status sosial.
Keyword: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Pengelolaan Barang Milik Negara

## PENDAHULUAN
Kebijakan  otonomi  daerah  ditujukan  untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas  dan  utuh  dalam  lingkungan  kerja  yang  ideal,  akan  menciptakan  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  lebih  mengoptimalkan  pelayanan  publik,  pengembangan  potensi  daerah  dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.
Terlebih  lagi  pelayanan  aparatur  pemerintah  di  bidang  kesehatan  yang  merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam berkehidupan sosial. Terkadang untuk mendapatkan keadilan sebagai hak dasar warga negara, masyarakat harus melakukan pengorbanan yang sangat besar. Padahal, permasalahan kesehatan adalah keadaan yang sangat menyentuh dan dekat dengan masyarakat. Persentuhan dari eksistensi dan kepedulian pemerintah di bidang kesehatan memang telah  diejawantahkan  dengan  berdirinya  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  di  tingkat  yang  paling rendah. Namun, ini menjadi tidak mendapatkan perhatian penuh dikarenakan tidak kuatnya pondasi
Volume 1, Nomor 2
yang menopang prikehidupan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah ini. Hal ini juga yang melatarbelakangi banyaknya swasta yang melirik sektor kesehatan sebagai akibat dari kurangnya pelayanan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya.
Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dikarenakan kesehatan merupakan investasi untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  serta  memiliki  peran  penting  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan.  Pembangunan  kesehatan  harus  dipandang  sebagai  suatu  investasi untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Dalam pengukuran  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  1992  tentang  Kesehatan  ditetapkan  bahwa  kesehatan adalah  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa  dan  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Sementara  itu  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  DumaiMarjoko  juga  menambahkan  bahwa wilayah  kerja  Puskesmas  pada  dasarnya  adalah  satu  Kecamatan.  Namun  dengan  pertimbangan faktor  luas  wilayah,  jumlah  penduduk  dan  kondisi  geografis  serta  urgensi  lainnya,  maka  untuk pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  perlu  dilayani  oleh  lebih  dari  satu  Puskesmas.” Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan aktualisasi dari fungsi Puskesmas di Kota Dumai, yang dalam  hal  ini  akan  difokuskan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  dari  fungsi  Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan pada strata pertama. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa salah  satu  fungsi  yang  paling  mendasar  dari  pemerintah  adalah  fungsi  pelayanan.  Oleh  karena itulah penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sesungguhnya kinerja pelayanan di Puskesmas yang ada di Kota Dumai.
Penulis  kemudian  menetapkan  Puskesmas  di  Kecamatan  Dumai  Timur,  tepatnya  di Puskesmas Jaya Mukti, sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama , berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai melalui sebuah laporan yang berjudul “Informasi Ringkas Kesehatan Kota Dumai: Edisi Data Dasar Puskesmas Se  Kota  Dumai  Tahun  2011”,  Puskesmas  di  Kecamatan  Dumai  Timur  merupakan  Puskesmas dengan  jumlah  pasien  rawat  jalan  terbanyak  pada  tahun  2011  di  antara  Puskesmas  kecamatan lainnya. 1 untuk  melihat  data  mengenai  pasien  rawat  jalan  di  beberapa  Puskesmas  yang  ada  di wilayah kecamatan Kota Dumai, akan dipaparkan melalui tabel berikut:

## Tabel 1 Data Jumlah Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Yang Ada di Kota Dumai Tahun 2011 (Tiga Tahun Terakhir)
No Kecamatan Mei (Orang) Juni (Orang) Juli (Orang) 1.  Dumai Timur 1581 1524 1427 2.  Dumai Barat 1247 1014 1228 3.  Bukit Kapur 438 549 467 4.  Sungai Sembilan 281 308 342 5.  Medang Kampai 309 430 412
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Tahun 2011
1 Rata-rata  pengunjung  per  bulannya  adalah  sebanyak  1681  orang.  Kemudian    diikuti  oleh  Puskesmas  Kecamatan Dumai Barat sebanyak 1247 orang, Puskesmas Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 438 orang, Puskesmas Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 281 orang dan Puskesmas Kecamatan Medang Kampai sebanyak 309 orang.
Volume 1, Nomor 2
Data di atas menunjukkan bahwa dari 5 wilayah kecamatan (Puskesmas) yang ada di Kota Dumai, maka wilayah Kecamatan Dumai Timur merupakan tercatat memiliki pasien rawat jalan yang paling banyak. Ini menunujukkan bahwa masyarakat yang meminta jasa layanan kesehatan dapat dikatakan banyak dibanding Puskesmas di kecamatan lain. Kemudian, di wilayah kecamatan Dumai Timur tersebut, terdapat 3 Puskesmas, yang meliputi Puskesmas Dumai Timur, Bumi Ayu dan Jaya Mukti. Dari ketigas Puskesmas ini, Puskesmas Jaya Mukti merupakan Puskesmas dengan jumlah pasien rawat jalan paling banyak dibanding 2 Puskesmas tersebut. Untuk melihat datanya, akan dipaparkan pada tabel berikut:

## Tabel 2 Data Jumlah Pasien Rawat Jalan di Wilayah Puskesmas Kecamatan Dumai Timur
Tahun 2011 No Nama Puskesmas Mei (Orang) Juni (Orang) Juli (Orang) 1.  Dumai Timur 650 613 624 2.  Bumi Ayu 471 491 480 3.  Jaya Mukti 460 420 323

## Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2011
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di wilayah Puskesmas Kecamatan Dumai Timur, Puskesmas  Jaya  Mukti  merupakan  Puskesmas  dengan  jumlah  kunjungan  pasien  rawat  jalan terbanyak dibanding dengan 2 Puskesmas lainnya, yaitu Puskesmas Dumai Timur dan Puskesmas Bumi  Ayu.  Oleh  karena  itu,  maka  penulis  penetapkan  Puskesmas  Jaya  Mukti  sebagai  lokasi penelitian (sampel) dalam melihat pelayanan di Puskesmas Kota Dumai.
Kedua,  berkaitan  dengan  adanya  beberapa  fenomena  di  lapangan,  di  mana  masyarakat masih  masih  banyaknya  keluhan  yang  disampaikan  masyarakat  atas  pelayanan  kesehatan  yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, di  antara  keluhan  yang  sering  terdengar  dari  masyarakat  terkait  pelayanan  tersebut  adalah kelambanan  dalam  memberikan  pelayanan,  rumit  dan  berbelit-belitnya  mekanisme  atau prosedurpelayanan  yang  diberikan,  sikap  petugas  pelayanan  yang  tidak  ramah,  dan  sebagainya. Kenyataan  seperti  ini  sebenarnya  memerlukan  kepedulian  dari  kalangan  pemerintah,  sehingga dalam memberikan layanan kepada masyarakat benar-benar berkualitas.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  penelitian  ini  sesungguhnya  ingin  mengkaji  lebih  dalam tentang bagaimana kualitas pelayanan di Puskesmas yang ada di Kecamatan Dumai Timur dengan judul  penelitian,  Implementasi  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan di Puskesmas Jaya Mukti Kota Dumai)”.

## KERANGKA TEORI

## Konsep Pemerintahan
Penelitian ini memasuki ruang fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh Rasyid bahwa terdapat tiga fungsi hakiki pemerintahan yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan
Volume 1, Nomor 2
dan  fungsi  pelayanan 2 .  Fungsi  adalah  apa  saja  kegiatan  pemerintah.  Fungsi  pembangunan merupakan  juga  bagian  integral  dari  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pembangunan  itu  sendiri dilakukan  secara  istimewa,  supaya  jasa  publik  yang  dialami,  dirasakan  atau  dinikmati  oleh konsumer, terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin pada saat diperlukan.
Menurut  Rasyid  bahwa;  pemerintahan  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  negara  guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi  semua  sumber  daya  yang  diperlukan,  serta  membina  hubungan  baik  di  dalam lingkungan  negara  ataupun  dengan  negara  lain.  Ditingkat  lokal  tentu  saja  membina  hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya 3 .
Dalam  rangka  perencanaan  pembangunan  daerah  di  Indonesia,  menurut  Rasyid 4 terdapat beberapa  hal  yang  ingin  dicapai: “pertama, menyebarratakan  pembangunan  sehingga  dapat dihindarkan adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu, kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah, ketiga, memberikan  pengarahan  kegiatan  pembangunan,  bukan  saja  pada  aparatur pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat.”
Selanjutnya  Rasyid 5 menyatakan;  wilayah  dalam  tata  pemerintahan  Indonesia  artinya lingkungan  kerja  pemerintahan  umum.  Secara  administratif,  lingkungan  kerja  pemerintahan berkaitan dengan batas-batas wilayah hukum suatu daerah atau juga disebut sebagai rumah tangga daerah.  Dalam  rangka  pembentukan  daerah  baru,  pemberian  status  pada  wilayah  tertentu mengandung makna sebagai adanya daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bisa merupakan pemekaran dari daerah induk.

## Konsep Otonomi Daerah
Prinsip otonomi daerah tersebut tertuang untuk pertama kalinya di dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  daerah  diberikan  kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangannya, pelaksanaan prinsip  otonomi  daerah  di  Indonesia  mengalami  beberapa  perubahan  setelah  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menggantikan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah berlaku sebelumnya.
Adanya penyerahan urusan yang besar kepada daerah ini tentutnay sejalan dengan tugas pokok  pemerintahan  itu  yang  hakiki  dalam  pelaksanaannya,  yaitu:  pelayanan  ( service ), pemberdayaan  ( empowerment )  dan  pembangunan  ( development ) 6 .  Dalam  hal  ini,  tentunya daerahlah  yang  paling  tau  kebutuhan  amsyarakat  akan  pelayanan,  pembangunan  dan pemberdayaan tersebut. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat dimana tugas pemerintah  adalah  bagaimana  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat, pemberdayaan  akan  mendorong  kemandirian  masyarakat,  dan  pembangunan  akan  menciptakan
2 Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan.1996 dalam Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, (Jakarta,Rineka Cipta, 2005), hal. 58
3 Ryaas Rasyid, et al, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Jakarta,Pustaka Pelajar,  2007),  hal. 223
4 RyaasRasyid, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalamPembangunan Administrasi Indonesia , (Jakarta, LP3ES, 1998), hal. 57 5 Ibid, hal. 58
6 Rasyid, 1996, Etika Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 37-38
kemakmuran dalam masyarakat. Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Dari penjelasan diatas peran dan fungsi pemerintah sangat besar dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan.
Dalam  menjalankan  tugas  (fungsi)  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  otonom melaksanakan: [1] pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, [2] pembanguna  daerah yang merata  ke  seluruh  bagian  wilayah,  dan  [3]  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  (publik) secara tepat, cepat, murah, dan bermutu 7 .
Seiring dengan penyelenggaraan pemeritahan daerah Sunarso mengatakan amat diperlukan etika pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi daerah Kabupaten/Kota sehingga bisa menciptakan hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan 8 .

## Konsep Implementasi Kebijakan
Memahami implementasi kebijakan sebagai tahapan suatu kebijakan haruslah mengetahui proses yang dikatakan sebagai implementasi, karena terdapat mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan untuk menyatakan proses implementasi suatu kebijakan sudah dijalani. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai grand teori untuk melandasi tentang tahap-tahap dalam proses implementasi suatu kebijakan.
Mazmanian dan Sabatier 9 , menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat- akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

## Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau  organsasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Moenir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung 10 .Warella menyebutkan pelayanan adalah sebagai suatu perbuatan (deed) , suatu kinerja (performance) atau suatu usaha (effort) 11 .
Pelayanan publik menurut Sinambela adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu  produk  secara  fisik 12 .  Kurniawan  mengatakan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  pemberian
7 Adisasmita, 2011, Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 35
8 Sunarso, 2005, Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif di Daerah, Mondar Maju, Bandung, hlm 15
9 D.A. Mazmanian  and P.A. Sabatier, Implementation and Public Policy . (Illinois:Scott, Foreman and Company, 1983), dalam Ibid, hal. 55
10 H.A.S Moenir, 1986, Kepemimpinan Kerja: Peranan, teknik dan keberhasilannya, Bina Aksara, Jakarta, hal. 16
11 Y Warella, 2004, Administrasi Publik dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, MAP UNDIP, Semarang, hal. 18
12 Lijan Sinambela Poltak, dkk, 2006, Reformasi pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 5
Volume 1, Nomor 2
pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan 13 . Definisi pelayanan menurut  Kepmen  PAN  Nomor  63  Tahun  2004  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  suatu  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.

## Konsep Pelayanan Kesehatan
Pembangunan  kesehatan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pembangunan nasional  yang  diupayakan  oleh  pemerintah.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  kesehatan  di tengah  beban  dan  permasalahan  kesehatan  yang  semakin  pelik,  dibutuhkan  strategi  jitu  untuk menghadapinya. Dalam mengatasi masalah kesehatan dapat digunakan beberapa strategi utama, antara lain:
1. Menggerakkan dan memberdayakan
masyarakat untuk hidup sehat. Sasaran  utama  strategi  ini  adalah  seluruh  desa  menjadi  desa  siaga,  seluruh  masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.
2. Meningkatkan  akses  masyarakat  tehadap  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas. Sasaran  utama  strategi  ini  adalah  ;  Setiap  orang  miskin  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang  bermutu;  setipa  bayi,  anak,  dan  kelompok  masyarakat  risiko  tinggi  terlindungi  dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
3. Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan.
Sasaran  utama  dari  strategi  ini  adalah  :  setiap  kejadian  penyakit  terlaporkan  secara  cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan  dampak  kesehatan  masyarakat;  semua  ketersediaan  farmasi,  makanan  dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar  kesehatan;  dan  berfungsinya  sistem  informasi  kesehatan  yang evidence  based di seluruh Indonesia.
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
Sasaran  utama  dari  strategi  ini  adalah  :  pembangunan  kesehatan  memperoleh  prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya  pencegahan  dan  promosi  kesehatan;  dan  terciptanya  sistem  jaminan  pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin. 14
13 Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Pembauran, Yogyakarta, hal.6
14 http://ridwanamiruddin.wordpress.com/2007/05/05/konsep-baru-paradigma-kesehatan-bab-3-epid-perencanaan- edited/, diakses pada 20 Juni 2010
Volume 1, Nomor 2
Menurut Speigell, mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat terbaik yang dihasilkan dan didokumentasikan  dalam  proses  diagnosa  dan  terapi  berdasarkan  pengetahuan  ilmu  sehingga memperkecil kematian dan kesakitan. 15
Berdasarkan pengertian mutu pelayanan kesehatan yang telah dijabarkan sebelumnya, mutu pelayanan  kesehatan  dapat  diartikan  sebagai  tingkat  terbaikyang  dihasilkan  untuk  memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan dimana penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan pengetahuan sehingga memperkecil kematian dan kesakitan.
Parasuraman, dkk, mengembangkan model yang komprehensif dari kinerja mutu pelayanan kesehatan yang berfokus pada aspek fungsidari pelayanan, yaitu: 16
1. Tampilan fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan mediakomunikasi dengan indikator:
a. Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan
b. Penataan ruang tunggu dan ruang periksa kesehatan pasien.
c. Kesiapan dan kebersihan alat-alat yang dipakai.
2. Reliabilitas,  yaitu  kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yangdijanjikan dengan tepat dan memuaskan dengan indikator:
a. Prosedur penerimaan pasien yang cepat dan tepat
b. Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang cepat dan tepat.
3. Responsif, yaitu kemampuan untuk membantu pasien dan memberikanpelayanan dengan cepat tanggap, indikatornya:
a. Perawat cepat tanggap menyelesaikan keluhan pasien
b. Petugas memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti
c. Saat dibutuhkan pasien, perawat bertindak dengan tepat dan cepat.
4. Jaminan,  yaitu  mencakup  pengetahuan,  kemampuan,  kesopanan  serta  sifatyang  dapat dipercaya  dimiliki  oleh  para  staf  bebas  dari  bahaya,  resiko  dankeragu-raguan  dengan indikator:
a. Keterampilan para perawat melayani pasien Askes
b. Pemberi layanan yang sopan dan ramah
c. Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan.
5. Empati,  yaitu  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan  komunikasi  yang  baik,perhatian pribadi dan pemahaman kebutuhan pasien dengan indikator:
a. Memberikan perhatian secara khusus kepada setiap pasien
b. Perhatian terhadap keluhan pasien dan keluarganya
c. Pelayanan kepada semua pasien tanpa memandang status sosial
15 Dalam Dharmayasa, op.cit, hal. 14.
16 Dalam Rosyid, hal. 15.
Menurut Jacobalis, mutu pelayanan kesehatan mencakup empat aspek yaitu: 17
1. Penampilan  keprofesian  atau  klinis.  Aspek  ini  menyangkut  sumber  dayamanusia  seperti dokter, perawat yang terkait dengan sikap, perilaku,pengetahuan dan pengalamannya
2. Efektifitas dan efesiensi. Hal ini menyangkut pemanfaatan sumber daya yang ada
3. Keselamatan  pasien.  Aspek  ini  menyangkut  keamanan  dan  keselamatan pasien,perlindungan dari resiko yang sekecil-kecilnya terhadap pasien
4. Kepuasan  pasien.  Menyangkut  aspek  fisik,  mental,  sosial  pasien  sepertikebersihan lingkungan, kemampuan, keramahan, kecepatan pelayanan danperhatian petugas terhadap pasien.

## Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesmas adalah Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang  berada  di  garda  terdepan  dan  mempunyai  misi  sebagai  pusat  pengembangan  pelayanan kesehatan,  yang  melaksanakan  pembinaan  dan  pelayanan  kesehatan  secara  menyeluruh  dan terpadu  untuk  masyarakat  di  suatu  wilayah  kerja  tertentu  yang  telah  ditentukan  secara  mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak mencakup aspek pembiayaan” 18 .
Menurut  Kemenkes  RI,  Puskesmas  adalah  unit  pelaksana  teknis  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  yang  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan  di  suatu wilayah kesehatan:

## 1. Unit Pelaksana Teknis
Sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kesehatan  kabupaten  /  kota  (UPTD),  Puskesmas berperan  menyelenggarakan  sebagian  dari  tugas  teknis  operasional  dinas  kesehatan kabupaten/kota  dan  merupakan  unit  pelaksana  tingkat  pertama  serta  ujung  tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
2. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

## 3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Penanggung  jawab  utama  penyelenggaraan  seluruh  upaya  pembangunan  kesehatan  di wilayah kabupaten / kota adalah dinas kesehatan kabupaten / kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten / kota sesuai dengan kemampuannya.
17 Azrul Azwar, op.cit, hal 46.
18 http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008/09/definisi-puskesmas.html, diakses pada 19 Juni 2010

## 4. Wilayah Kerja
Secara Nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu Kecamatan, tetapi apabila di satu Kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau  RW).  Masing-masing  puskesmas  tersebut  secara  operasional  bertanggung  jawab langsung kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Penelitian ini  dilakukan  di  Kota  Dumai,  yang  memilih  Puskesmas  yang  berada  pada  wilayah  Kecamatan Dumai Timur sebagai lokasi penelitian. Pertimbangannya adalah bahwa di Puskesmas yang berada di  wilayah  Kecamatan  Dumai  Timur  ini  berdasarkan  data  laporan  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Dumai, merupakan Puskesmas dengan jumlah masyarakat terbanyak dalam meminta jasa layanan kesehatan.  Mengenai  data  ini,  suda  dipaparkan  sedemikian  rupa  sebelumnya  pada  bagian  latar belakang masalah.

## PEMBAHASAN

## Implementasi  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  128  Tahun  2004  Tentang  Kebijakan Dasar Puskesmas
Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan pengukuran mengenai tingkat kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  di  Kota  Dumai  dalam  melihta implementasi  keputusan  menteri  kesehatan  nomor  128  tahun  2004  tentang  kebijakan  dasar Puskesmas.  Dan  di  antara  Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Dumai  penulis  memilih  Puskesmas  di wilayah  Kecamatan  Dumai  Timur  sebagai  lokasi  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  bahwa Puskesmas di wilayah Kecamatan Dumai Timur merupakan Puskesmas dengan jumlah kunjungan masyarakat (pasien rawat jalan) terbanyak dalam meminta jasa layanan kesehatan.Puskesmas di wilayah  Kecamatan  Dumai  Timur  memiliki  tiga  Puskesmas,  yaitu  Puskesmas  Dumai  Timur, Puskesmas  Bumi  Ayu  dan  Puskesmas  Jaya  Mukti.  Dari  ketiga  Puskesmas  itu,  maka  penulis memilih Puskesmas Jaya Mukti sebagai lokasi penelitian dengan alasan yang sama, bahwa dari ketiga  Puskesmas  tersebut,  Puskesmas  Jaya  Mukti  merupakan  Puskesmas  dengan  jumlah kunjungan masyarakat terbanyak dalam hal meminta jasa layanan kesehatan.

## Indikator Tampilan Fisik
Jadi dari segi tampilan fisik, Puskesmas Jaya Mukti sudah dapat dikategorikanpada kategori terlaksana  (baik)  mengingat  beberapa  aspek  seperti  kebersihan,  kerapian  dan  kenyamanan masyarakat  sudah  terpenuhi  dengan  baik.Adanya  rasa  nyaman  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  dari  Puskesmas  akan  dapat  membuat  masyarakat  (pasien  rawat  jalan) merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat  menumbuhkan  rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada  pihak  Puskesmas  sebagai  salah  satu pelayan kesehatan pada strata pertama.

## IndikatorReabilitas
Indikator  Reabilitas,  maka  pelayanan  di  Puskesmas  Jaya  Mukti  sudah  dapat  dikatakan terlaksana  (baik).  Mulai  dari  ketepatan  dalam  hal  prosedur  pelayanan  yang  sangat  mudah dimengerti masyarakat, sampai kepada aspek-aspek mengenai kecepatan waktu dalam hal jadwal pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan pasien, di mana masyarakat tidak butuh waktu lama dalam mendapatkan layanan kesehatan dari petugas Puskesmas.

## Indikator Responsif
Jadi  dari  segi  reabilitas  atau  responsif,  Puskesmas  Jaya  Mukti  sudah  dapat dikategorikanpada kategori terlaksana (baik) mengingat beberapa aspek seperti cepat tanggapnya perawat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  kemudahan  dan  kejelasan  dalam memberikan pelayanan, serta senantiasa berusaha bertindak cepat ketika dibutuhkan, sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Indikator Jaminan
Kualitas  pelayanan  dalam  hal  Indikator  Jaminan  dapat  dikatakan  terlaksana  (baik), disebabkan oleh beberapa fakta yang didapati di lapangan, di mana petugas Puskesmas ramah dan sopan dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat yang memanfaatkan layanan Jamkesmas, juga  adanya  rasa  aman  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  ketika  menerima  jasa  layanan  yang diberikan oleh pihak Puskesmas.

## Indikator Empati
Indikator  empati  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  petugas  pelayanan  memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada masyarakat dengan berupayamemahami keinginannya. Indikator empati, maka pelayanan di Puskesmas Jaya Mukti sudah  dapat  dikatakan  terlaksana  (baik).  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  jelas  dalam  jawaban masyarakat, juga berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara langsung dengan masyarakat maupun pihak Puskesmas.
Selanjutnya, dari 5 Indikator yang telah ditetapkan dalam melihat pelaksanaan (kualitas) pelayanan  di  Puskesmas  Jata  Mukti  tersebut,maka  dapat  dilihat  pada  tabel  bwerikut  mengenai rekapitulasi jawaban atau tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan Pada Puskesmas Jaya Mukti di Kecamatan Dumai Timur.

## Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap 5 Indikator yang diuji di Puskesmas Jaya Mukti
No. Indikator Tanggapan Responden T CT KT Jumlah 1 Tampilan Fisik 174 (58%) 108 (36%) 18 (6%) 300 (100%)
2 Reabilitas 183 (61%) 107 (36%) 10 (3%) 300 (100%) 3 Responsif 155 (52%) 138 (46%) 7 (2%) 300 (100%) 4 Jaminan 169 (56%) 131 (44%) - 300 (100%) 5 Empati 119 (59%) 81 (41%) - 200 (100%) Jumlah 800 565 35 1400 Rata-rata 160 113 7 280 Persentase (%) 57% 40% 3% 100%
Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan rekapitulasi jawaban atau tanggapan masyarakat terhadap 5 indikator terkait kualitas pelayanan di Puskesmas Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, dapat dilihat bahwa dari rata-rata indikator berada pada penilaian baik sebanyak 160 orang dengan persentase 57%. Ini dapat dilihat dari sisi bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas Puskemas sudah terlaksana (baik) berdasarkan 5 indikator tersebut.
Adapun  yang  mempunyai  penilaian  berkategori  cukup  terlaksana  (cukup  baik)sebanyak rata-rata 113 orang atau 40%. Hal ini dikarenakan petugas Puskesmas sudah dinilai cukup baik dalam melakukan pelayanan berdasarkan dari 5 indilkator tersebut. Sementara  itu,  sebanyak  rata- rata  7  orang  responden  atau  sebesar  3%  memberikan  jawaban  pada  kategori  kurang  terlaksana (kurang baik). Hal ini misalnya dalam beberapa hal atau waktu tertentu masih dijumpai petugas yang memberikan pelayananyang dinilai kurang baik (kurang ramah, kurang sopan, kurang cepat tanggap dan agak lambat).
Selanjutnya,  berdasarkan  aspek  pengukuran  yang  telah  ditetapkan,  di  mana  pelayanan dikatakan  terlaksana  (baik)  apabila  jawaban  responden  berada  pada  rata-rata  ≥67%,  cukup terlaksana (cukup baik)apabila jawabannya berada pada rata-rata 34%-66%, dan kurang terlaksana (kurang  baik)  apabila  jawabannya  berada  pada  rata-rata  ≤  33%,  maka  dapat  dilihat  bahwa pelayanan  di  Puskesmas  Jaya  MuktiKecamatan  Dumai  Timur,  berada  pada  kategori  jawaban “cukup terlaksana”, dengan persentase rata-rata 57% dan berada pada rata-rata 34%-66%.
Oleh karena itu, disebabkan dalam rangka mengetahui implementasi Keuputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas didasari pada penilaian terhadap aspek pelayanan yang dilakukan Puskesmas Jaya Mukti, maka implementasinya dalam hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh terhadap pelayanan yang diberikan Puskesmas  tersebut  yaitu  cukup  terlaksana.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  dari keputusan tersebut adalah cukup terlaksana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada  sebelumnya tentang Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tentang Kebijakan Puskesmas,
Volume 1, Nomor 2
yaitu terkait pelayanan di Puskesmas Kota Dumai, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Implemenntasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang berkaitan dengan aspek pelayanan di Puskesmas Kota Dumai sudah dikatakan cukup terlaksana, berdasarkan dari hasil  pengukuran  terhadap  5  indikator  yang  telah  ditetapkan  dalam  menilai  kualitas pelayanan  yang  diberikan.  Seperti  dari  indikator  tampilan  fisik,  reabilitas,  responsif, jaminan dan empati. Dari kelima indikator tersebut, secara umum pasien rawat jalan di Puskesmas  Jaya  Mukti  sudah  mengatakan  cukup  terlaksana.  Hal  ini  didasari  oleh  fakta bahwa pelayanan yang diberikan sudah cepat tanggap, penuh perhatian, waktu yang cepat, jadwal  yang  tepat,  kebersihan,  kerapian  dan  kenyamanan  ruang  tunggu  pasien,  serta pelayanan yang sama kepada semua pasien tanpa ada pembedaan status sosial.
2. Walaupun secara umum impelementasi keputusan tersebut sudah dinilai cukup baik, masih saja dijumpai sebagian kecil pasien yang menilai pelayanan di Puskesmas bersangkutan kurang terlaksana. Misalnya berkaitan dengan sikap petugas tertentu masih dapat dinilai kurang ramah, kurang sopan dan kurang responsif terhadap pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
A.G, Mukti. 2007. Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia dan Prospek ke Depan. Manajemen Kebijakan & Manajemen Asuransi Kesehatan . Yogyakart: UGM.
Barbara,  Kozier.  2004. Fundamental  of  Nursing:  Concepts,  Process  and  Practice.  7th  Edition . New Jersey.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Dahl,  Robert  A.  2001. Perihal  Demokasi:  Menjelajah  Teori  dan  Praktek  Demokrasi  Secara Singkat . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  1999. Indonesia  Sehat  2010:  Visi  Baru,  Misi, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Kesehatan . Jakarta
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Elfian, dkk, Penerimaan Dokter Dan Perawat Sistem Pelayanan Gratis Di Puskesmas Kabupaten Kampar ,    Working  Paper  Series  No.  10  Januari  2007,  First  Draft  Program  Magister Kebijakan  dan  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan,  Universitas  Gadjah  Mada,  2007. Yogyakarta 2007.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Volume 1, Nomor 2
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
I,  Prestaka,  N., Dilema  Puskesmas;  Tarif  Versus  Mutu ,  OPINI  07  Juli  2006,  Health  Economic dalam Hartati dan Tjahjono Kuntjoro, Mutu Pelayanan Puskesmas Dengan Pembebasan Tarif Retribusi di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara , Working Paper Series, No. 4 Oktober 2007, First Draft, Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembauran
Moleong, J Lexy. 2004. Metodologi Penelitan Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu.2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1). Jakarta:Rineka cipta Ndraha,  Taliziduhu.  2008. Kybernologi  Sebuah  Methamorphosis. Tangerang:  Sirou  Crednetia Center
Machfud Sidik, Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan  Nasional. Seminar  Nasional“Public  Sector  Scorecard”Jakarta,  17-18  April  2002, hal. 1
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada  Majalah  Penerbangan  Linker.  Editor,  12,  219.Rasyid,  Ryaas,  et  al.  2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Jakarta: Pustaka Pelajar
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah, 31(1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Satya, Boby. 2005. Stratategi Pelayanan Prima dalam Meningkatkan Prestasi Kerja dan Memenangkan Hati Publik. BiPro: Pekanbaru
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk.  2006. Reformasi  pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Spears, Larry C & Michelle Lawrence. 2004. Practing servant, leadership. San Fransisco: Josey Bass
Syafie, Kencana Inu. 2004. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Widjaya, H.A.W. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Y Warella, 2004, Administrasi Publik dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, MAP UNDIP, Semarang, hal. 18
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).