Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan
Novantri Herdi*, Syafruddin Syam, Tetty Marlina Tarigan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia *novantrih@gmail.com

## Abstract
This study to determine the theory of legal certainty and the theory of equality on the disparity in the determination of guardianship of fathers to biological children. This research  is  library  research,  using  two  approaches,  documentation  (document approach), in the form of status or decision from the Medan City Religious Court, namely Determination Number 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. and Stipulation Number
155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. and the case approach. Data collection techniques by means of observation,  interviews,  and  analyzing  decisions.  The  results  of  the  research:  1).  The results  of  the  determination  of  the  panel  of  judges  of  the  Medan  City  Religious  Court against the guardianship of the father of the biological child in the Determination Number 109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  and  Number  155/Pdt./2021/PA.Mdn.  There  are  two  results  of the decision, namely accepted and not accepted. 2). The perception of the judges of the Medan City Religious Court on the disparity in the determination of guardianship of the father  to  the  biological  child  in  Determination  Number  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  and Number  155/Pdt./2021/PA.Mdn.  There  is  no  need  for  a  decision  from  the  Religious Courts related to the guardianship of the biological father to the biological child, even if there is a case that is accepted, it needs to be reviewed. 3). A review of certainty theory and  equality  theory  on  disparities  in  the  determination  of  guardianship  of  fathers  to biological  children  in  Determination  Number  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  and  Number 155/Pdt./2021/PA.Mdn. There is the presence and disparity of decisions. The two cases assessed have the same substance
Keywords:  Disparity;  Determination;  Guardianship;  Biological  Child;  Medan  City Religious Court

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tinjauan  teori  kepastian  hukum  dan teori equality before the law terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung.  Penelitian  adalah  penelitian  pustaka  ( library research)  dengan  menggunakan dua  pendekatan,  pendekatan  dokumentasi  (document  approach),  berupa  statuta  atau keputusan  dari  Pengadilan  Agama  Kota  Medan,  yakni  Penetapan  Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn.  dan  Penetapan  Nomor  155/Pdt.P/2021/PA.Mdn.  serta pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan wawancara, serta menganalisis keputusan. Hasil penelitian: 1). Hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap perwalian ayah terhadap anak kandung dalam  Penetapan  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  dan  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn. Ada  dua  hasil  keputusan,  yakni  diterima  dan  tidak  diterima..  2).  Persepsi  hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak  kandung  dalam  Penetapan  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  dan  Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.  Tidak  diperlukan  adanya  penetapan  dari  Pengadilan  Agama terkait  dengan  perwalian  ayah  kandung  terhadap  anak  kandung,  kalaupun  ada  perkara yang diterima, maka perlu untuk ditinjau kembali. 3). Tinjauan teori kepastian hukum dan
teori equality before the law terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor
109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor
155/Pdt./2021/PA.Mdn. Terdapat adanya ketimpangan dan disparitas keputusan. Kedua perkara yang dikaji mempunyai substansi yang sama.

## Kata Kunci: Disparitas; Penetapan; Perwalian; Anak Kandung; Pengadilan Agama Kota Medan

## Pendahuluan
Hak perwalian adalah  hak yang dimintakan oleh seorang ayah kepada Pengadilan Agama Medan terhadap anak kandung, dari istri yang telah meninggal dunia. (Septian et al., 2022). Ada dua perkara terkait  hak perwalian  yang telah dimohonkan ke Pengadilan Agama Medan. Perkara pertama istri sebelum meninggal dunia tidak berstatus diceraikan, pada kasus yang kedua istri yang telah meninggal dunia adalah istri yang telah diceraikan (Nasution, 2022)
Di Indonesia anak yang masih dibawah umur tidak punya kuasa dalam  tindakan hukum,  namun  anak  tersebut  tetap  dapat  terima  hak  tertentu  (Mafaid,  2020). Kelangsungan  hidup  pada  anak  sebagai  tanggung  jawab  orangtua,  sehingga  tidak  bisa diabaikan begitu saja (Amrunsyah, 2017). Terkait  keperluan hidup, begitu banyak  anak yang belum mampu  sehingga  membutuhkan orang tua atau wali-nya  (Faradina, 2016). Anak  butuh  orang  lain  untuk  menjaga,  mengajarinya  dan  bahkan  memenuhi  berbagai urusan terkait  anak tersebut. Bahkan anak seharusnya dipelihara, sehingga berkembang menjadi baik (Rakhmawati, 2015).
Keputusan yang berbentuk penetapan adalah produk hukum dari majelis hakim di pengadilan agama yang sifatnya voluntire (perkara permohonan) karena tidak terdapatnya sengketa, dan tidak adanya pihak tergugat  atau termohon (Christiawan, 2018).  Perkara yang  dijadikan  objek  penelitian  dari  judul  yang  diajukan  adalah  terdapat  disparitas penetapan  dari  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan  terhadap  dua  perkara  terkait adanya permohonan suami (ayah) terhadap penetapan hak perwalian anak kandung yang disebabkan  isteri/ mantan istrinya telah meninggal dunia.
Kedua  penetapan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pada  perkara  Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., dan perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Terkait Perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., dijelaskan kronologi  secara singkat, yaitu  pemohon ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 April 2021. Pemohon bernama Afrian bin Sairin  Salim  dan  istrinya  yang  bernama  Budiana  binti  A.  Badaruddin.  Pemohon  dan istrinya menikah pada tanggal  4 Desember  2010, dan hubungan Pemohon dan istrinya tidak pernah cerai hingga istrirnya meninggal dunia. Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012.
Pemohon dan istrinya mempunyai anak bernama M. Fahri yang berumur 10 tahun. Anak tersebut  diasuh oleh pemohon. Anaknya mempunyai harta dari almarhum istrinya, sedangkan  anaknya  masih  kecil,  sehingga  belum  cakap  hukum  atas  harta  dan  dirinya, perihal  ini  yang  membuat  pemohon  melayangkan  surat  penetapan  wali  ke  Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan hak perwalian atas anak tersebut.
Pada saat proses persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Didapatkan informasi, pemohon sewaktu menikah dan hidup dengan almarhumah dalam keadaan rumah tangga yang baik dan pemohon dikenal sebagai  orang  yang  suka  beribadah  dan  tidak  tercela.  Pemohon  juga  selama  ini bertanggung jawab atas anak tersebut. Selama masa pernikahan, pemohon tidak pernah menikah  dengan  perempuan  lain  dan  hanya  memiliki  satu  istri,  yakni  almarhumah tersebut.
Hasil  pertimbangan  majelis  hakim,  menyatakan  bahwa  pemohon  mampu  untuk bertanggung jawab mengurus anaknya dengan baik dan anak yang dimohonkan adalah anak  kandung  dari  pemohon  sendiri.  Bahan  pertimbangan  hakim  tersebut  yaitu  anak pemohon  dalam  usia  yang  masih  relatif  kecil  karena  masih  berumur  10  tahun.  Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan pemohon dalam  penetapan  hak  wali  atas  anak  kandungnya.  Namun,  pada  penetapan  Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. tidak  terlihat  nama pemohon, karena telah disamarkan. Pada penetapan  itu  hanya  dicantumkan  umur  pemohon,  yaitu  46  tahun  dan  pekerjaannya sebagai  wiraswasta.  Pemohon  tersebut    tinggal  di  Kota  Medan.  Pemohon  memberikan kuasanya  kepada  kuasa  Hukumnya  yaitu  Drs.  Jalaluddin,  S.H.,  M.H.,  dan  Muhammad Idham  Kholid  Lubis,  S.H.,  Mereka  adalah  advokat  di  lembaga  bantuan  hukum  JAS  & ASSOCIATES di Medan.
Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 14 November 1997, selama masa pernikahan pemohon dan istrinya mempunyai dua orang anak. Adapun anak pertama lahir pada  tanggal  4  Agustus  2000  (umur  20  tahun)  dan  anak  kedua  lahir  pada  tanggal  28 Januari  2004  (umur  17  tahun).  Pemohon  mengajukan  permohonan  perwalian  pada tanggal 16 Juni 2021 atas kedua anaknya. Pada saat permohonan diajukan, kedua anaknya diasuh oleh pemohon. Sebelum mantan istri termohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012, pemohon dan dan mantan istrinya telah bercerai pada tanggal 31 Oktober 2007. Anak pemohon yang pertama, mempunyai hak atas harta peninggalan ibunya, tapi secara hukum  anaknya  itu  tidak  cakap  hukum,  baik  untuk  dirinya  dan  juga  atas  hartanya, sehingga  diperlukan  hak  perwalian  agar  mudah  melakukan  peralihan.  Adanya permohonan penetapan  perwalian,  dikarenakan  pemohon  akan menjual tanah  anaknya, untuk biaya keperluan pendidikan mereka berdua.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya, mencantumkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) pada Bab XI tentang Perwakilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi anak yang belum sampai umur 18 tahun  atau  belum  melangsungkan  pernikahan,  maka  kekuasaan  orangtua  menjadi  wali bagi  anak-anaknya,  dan  orang  tua  sebagai  perwakilan  terhadap  pribadi  dan  harta  anak (Lino, 2021).
Selain  itu  terkait  perkara  ini,  terdapat  pada  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Majelis hakim juga mendalilkan Pasal 3 ayat (1) terkait Peraturan Pemerintah Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Penunjukan  Wali.  Pasal  tersebut memberi penjelasan bahwa perwalian hanya diajukan ketika tidak terdapat lagi orangtua yang masih hidup. Berdasarkan kedua dalil dari aturan perundang-undangan yang telah disebutkan,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan  menolak  permohonan perwalian  dari  pemohon.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan  majelis  hakim  Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn  menetapkan  permohonan  tersebut  diterima.  Sedangkan  pada penetapan  Nomor  155/Pdt.P/2021/PA.Mdn.,  majelis  hakim  menolak  permohonan pemohon.  Terdapat  dua  model  penetapan  dalam  kasus  yang  sama  persis,  sehingga menimbulkan  pertanyaan  terhadap  kepastian  hukum  serta  bertentangan  dengan  teori equality before the law , yakni persamaan di depan hukum, baik dalam perlakuan, maupun keadilan yang didapatkan.
Tidak  dipungkiri,  pengadilan  merupakan  tempat  untuk  pengaduan  masyarakat. Pengadilah  harus  memastikan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan,  karena  hakimlah  yang menentukan  benar  atau  tidaknya  sehingga  memberikan  penetapan  yang  menurutnya terbaik (Manan, 2014). Masyarakat harus dapat mematuhi keputusan hakim (Zein, 2016).
Tentang kasus  permohonan hak wali,  Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak  mendalilkan  aturan  perundang-undangan  yang  sama  dalam  memutuskan perkaranya. Misalnya saja dalam perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., hakim tidak
menjadikan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  juncto  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun  2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali, padahal, jika aturan perundang-undangan ini dicantumkan, tentu  perkara  penetapan  Nomor  109/Pdt.P/2021/PA.Mdn.,  akan  ditolak  majelis  hakim, seperti  halnya  penolakan  hakim  dalam  penetapan  Nomor  155/Pd.P/2021/PA.Mdn. Padahal tujuan dari permohonan penetapan Nomor 155/Pd.P/2021/PA.Mdn., adalah demi melindungi  hak  dan  memenuhi  kebutuhan  dasar  anak  serta  mengelola  harta,  yang merupakan  amanat  dari  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang Syarat dan Penunjukan Wali.
Kepastian hukum seharusnya menjamin keamanan individu dan masyarakat, yang diberikan oleh pengadilan selaku pejabat hukum. Sebab, kepastian hukum inilah nantinya yang  dibebankan  kepada  masyarakat  agar  diketahui  dan  dipatuhi  (Nurkholis,  2017). Tujuan  hukum  sendiri  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  termasuk  dalam  hal  ini keputusan  yang  dibuat  oleh  suatu  badan  peradilan,  walaupun  terdapat  persepsi  dari kalangan  yuridis  dogmatik  yang  beranggapan  kepastian  hukum  tidak  berbanding  lurus dengan keadilan atau kemanfaatan.
Sudah  sepantasnya  hakim  memberikan  putusan  yang  adil,  sehingga    penetapan dalam  kasus  sesuai  dengan  teori  kepastian  hukum,  dan  teori equality  before  the  law, Akhirnya  masyarakat  benar-benar    menerima  keputusan  hakim  dengan  ikhlas. Masyarakat  juga  bisa  menilai  adil  setiap  keputusan  hakim,  sesuai  dengan  tujuan  dari pengadilan itu dibentuk, yakni demi mencapai keadilan (Chakim,2015).  Maka peradilan yang merupakan lembaga untuk menuntut hak dan hajatnya masyarakat bisa menerapkan hukum di Indonesia dengan baik. Pengadilan juga seharusnya mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab ini akhirnya  penelitian ini dilaksanakan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian terdiri dari dua, yaitu pendekatan dokumentasi ( document approach ), dan pendekatan kasus (case approach ). Pendekatan dokumen yang dimaksudkan adalah berupa dokumen atau naskah berupa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terkait dengan permohonan wali ayah terhadap anak kandung. Adapaun pendekatan kasus, yakni terdapat disparitas keputusan dalam perkara yang mirip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yakni menerima  permohonan  perwalian  dan  menolak  permohonan  perwalian.  Naskah  atau dokumentasi berupa Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn.; dan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  I-A.  Pengadilan Agama  Medan  terletak  di  Jalan  Sisingamangaraja,  Nomor  198  pada  Kilometer  8,8 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2022. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi; wawancara;  naskah;  dan  studi  dokumentasi    Kemudian  dalam  menganalisis  data, penelitian ini  menggunakan teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data; penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Diketahui terdapat paling tidak tujuh belas (17) orang hakim di Pengadilan Agama Medan,  namun  hakim  yang  dijadikan  Sampel  dalam  penelitian  ini,  dari  hakim  di Pengadilan  Agama  Medan  belum  bisa  dipastikan,  hal  ini  dikarenakan  perlu  izin  dari pribadi bersangkutan. Diharapkan dari instansi Pengadilan Agama Medan terdapat paling tidak 3 orang yang dapat diwawancarai, tapi kenyataannya hanya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang hakim saja, yakni Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hasil  Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  terhadap Perwalian  Ayah  terhadap  Anak  Kandung  dalam  Penetapan  Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Md
Hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan tentang perwalian ayah terhadap anak kandung pada Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.  yaitu  penetapan  yang  dikeluarkan  Majelis  Hakim  Pengadilan Agama Kota Medan terhadap permohonan penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak  kandung  memiliki  hasil  yang  berbeda.  Permohonan  yang  pertama  diterima  dan permohonan yang kedua di tolak.
Terkait  pemohon  dalam  Penetapan  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  adalah berstatus sebagai suami yang sah, sedangkan dalam Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  pemohon  adalah  seorang  mantan  suami  dari  pewaris.  Alasan lebih lengkap diterima dan ditolak permohonan tersebut telah dicantumkan pada masing- masing permohonan.
Keputusan  dalam  Penetapan  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  dan  Keputusan  dalam Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., hampir sama karena terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung. Kedua pemohon ini telah memohonkan perkaranya ke  Pengadilan  Agama  Kota  Medan,  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  wali  dari  anak kandung. Kedua permohonan ini  bertujuan untuk dapat menjadi wakil atau wali dari harta peninggalan dari pewaris yang diperuntukkan bagi anak-anak pemohon. Pada penetapan 109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  anak  pemohon  masih  berumur  10  tahun,  sedangkan  Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  pemohon memiliki dua orang anak, namun yang menjadi perhatian utama dalam permohonan perwalian,  yaitu anak kedua pemohon, yang masih berumur  17  tahun.  Anak  kedua  tersebut  diajukan  pemohon  karena  masih  dikategorikan kepada orang yang belum cakap hukum.
Pada surat permohonan, disebutkan adanya syarat yang dimintakan oleh notaris, agar keterangan perwalian terhadap anak kandung menjadi jelas. Kedua pemohon mengajukan di dalam surat permohonannya, agar wali dapat mempergunakan harta anak yang di bawah umur  itu  demi  kepentingan  anak  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  anak  yang  belum  dewasa tidak dikategorikan kepada orang yang cakap hukum, sehingga membutuhkan wali dalam hal  pengalihan harta, baik sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Sesuai  dengan penjelasan  yang  terdapat  dalam  kedua  keputusan  yang  menjadi  objek  kajian  keputusan hakim dalam penelitian ini, dapat diketahui kedua pemohon, baik dalam perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., maupun dalam Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., dihadiri kedua pemohon, dengan didampingi kuasa hukum.
Berdasarkan observasi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan telah menerima surat permohonan penetapan pemohon dengan berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan, Berdasarkan wawancara dengan Hakim, menurutnya pemohon mampu untuk  mengurus  dan  merawat  harta  anaknya  yang  bernama  M.  Fahri  bin  Afrian.  Itulah semua yang menjadi alasan sosial dari Majelis Hakim dalam menerima dan mengabulkan Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. di bawah ini dicantumkan teks aslinya.
Terdapat ketimpangan yang terjadi, karena kedua perkara substansinya adalah sama, tapi perlakuan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam kedua kasus secara kasat mata tidak sesuai dengan asas equality before the law , yakni persamaan di depan hukum (Aspandi, 2017). Bagaimana bisa dapat diterima, dua perkara yang sama-sama mengenai permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, tapi mempunyai alur proses yang  jauh  berbeda,  sehingga  tampak  kesenjangan,  dan  mencederai  rasa  keadilan  dari pemohon.
Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam tidak  menerima  Perkara  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  terdiri  dari  beberapa  dalil  dari aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  antara  yang  menjadi  alasan  tidak diterimanya permohonan dalam Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1).
Dijelaskan juga dalam dokumen Keputusan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., hakim mempertimbangkan  pemohon  selaku  ayah  kandung  dari  anak  yang  di  bawah  umur  itu dalam kondisi yang sehat dan cakap, sehingga tidak membutuhkan adanya penetapan dari peradilan. Kutipannya sebagai berikut: “Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan cakap  menjadi  wakil  yang  secara  langsung  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  tanpa membutuhkan penetapan Pengadilan”.  Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan itu, maka  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  tidak  dapat  menerima  surat permohonan penetapan pemohon.
Inilah dalil pertimbangan hukum dan logika hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., tentunya    berbeda  penerapannya  dalam  perkara  yang  mirip  yakni  Perkara  Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., karena hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melanjutkan  persidangan  dengan  melihat  alat  bukti  dan  saksi,  serta  mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap Disparitas Penetapan Perwalian  Ayah  terhadap  Anak  Kandung  dalam  Penetapan  Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn .
Adapun persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap adanya disparitas penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung yang terdapat dalam Penetapan Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  dan  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.  berdasarkan  hasil wawancara,  bahwa  menurut  hakim,  terdapat  urgensi  pada  penetapan  perwalian  yang diajukan  oleh  ayah  kandung  terhadap  anak  kandung  yaitu  adanya  permohonan  dalam perkara perwalian yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak kandungnya. Menurut hakim hal ini bukanlah suatu hal yang  bijak untuk melakukan penerusan perkara yang secara substansi merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan sia-sia”.
Mencoba menggali lebih jauh terhadap pernyataan yang diberikan hakim, peneliti melakukan observasi untuk memcari tahu  terkait  permohonan penetapan perwalian yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Kota  Medan.    Permohonan  penetapan  perwalian  ayah kandung terhadap anak kandung berdasarkan observasi peneliti  tidak dapat diterima oleh logika hukum, sebab menurut peneliti, ayah atau orangtua yang ada, baik itu ibu atau ayah, otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur. Menurut peneliti, perkara ini  penting harus diketahui bersama”.
Mengenai perwalian terhadap anak kandung ini, apakah terdapat aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan  Agama  Kota  Medan,  ternyata  menurut  analisis  peneliti  dengan  melihat dokumen  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan  Wali,  pada  Bab  II  Syarat  Penunjukan  Wali.  Ditambah  lagi  penjelasannya: “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terakhir terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai perwalian, bahwa peneliti menemukan di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat  dan Tata Cara Penunjukan
Wali, pada pasal telah  disebutkan, kalau penunjukan wali dapat dijaukan ke Pengadilan Agama  apabila  wali  atau  orangtua  baik  itu  ibu  atau  ayahnya  tidak  dapat  melaksanakan tanggungjawabnya.  Peneliti  juga  menemukan  aturan  lain  mengenai  perwalian  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  juncto  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 50 pada ayat (1) dengan jelas dicantumkan, anak yang belum masuk umur delapan belas  tahun,  atau  yang  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan”  masih  menjadi tanggung jawab orang tuanya.
Peneliti menegaskan kembali bahwa “Perwalian atau penguasaan itu berada dalam kekuasaan  orangtuanya,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  perlu  adanya  permohonan  ke Pengadilan Agama Kota Medan untuk meminta penetapan perwalian dari ayah kandung terhadap  anak  kandungnya.  Terkait  perwalian,  terdapat  juga  dalam  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 107 ada dicantumkan, dan  bunyi  isinya  hampir  sama  dengan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  juncto  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Bahkan pada “Pasal 50 pada ayat (1), yakni seorang anak yang belum dewasa, dalam hal  ini  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam membatasi umur dua puluh satu tahun, yang sedikit berbeda batas dewasa seorang anak apabila  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  juncto  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan”.  Pada  Pasal  50  ayat  (1)  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perwalian itu bisa terjadi pada anak yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Pada Pasal (2) menyebutkan, perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa.  Hj. Rukiah Sari sebagai hakim menjelaskan analisisnya: “Kalau dicek pada ayat (3) Pasal 50  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam, dengan jelas diuraikan, bahwa terdapat pencabutan seorang wali, jika wali itu lalai dalam melaksanakan  tugasnya.  Bahkan  sesungguhnya  tidak  ada  penetapan  wali  bagi  orangtua kandung, tapi yang ada  penetapan wali yang bukan orangtua kandung,  atau pencabutan perwalian  dari  orangtua  kandung.  Inilah  yang  harus  dipahami  baik-baik,  agar  jangan sampai melakukan suatu upaya hukum, tapi akan sia-sia belaka”.
Permasalahan  inti  yang  ingin  dikaji,  yakni  adanya  disparitas  dalam  Keputusan Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  mengenai  permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandungnya. Bagaimana menurut ibu terhadap dua perkara permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung oleh ayah kandung, di mana dalam dua kasus tersebut terdapat kesamaan mengenai istri pemohon. Pada kasus Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. (perkara diterima) pemohon sewaktu istrinya meninggal  masih  berstatus  berumah  tangga  dengan  istrinya,  sedangkan  dalam  kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. (perkara tidak diterima), pemohon berstatus telah  cerai  dengan  istrinya?  Ditambah  lagi  ada  aturan  yang  mengatur  bahwa  orangtua secara otomatis menjadi wali terhadap anak-anak yang belum berusia delapan belas tahun, baik  di  dalam pengadilan maupun di  luar pengadilan,  sesuai  penjelasan  undang-undang nomor 1.
Maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali Pasal 3 disebutkan, wali ditetap bagi anak yang tidak punya orangtua, atau  orangtua  ada  tapi  tidak  mampu  (orang  gila),  atau  tidak  diketahui  keberadaan  dari orangtua si anak. Wali adalah bukan orangtua, jika hakim tidak setuju terhadap undang- undang,  maka  akan contra  reghent terhadap  undang-undang,  dan  seandainya  terdapat hakim yang mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak kandung, maka ia harus
melakukan contra  reghent terhadap  undang-undang”.  Sebab  inilah  Hakim  Pengadilan Agama Negeri Medan tidak sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak kandung, meskipun dalam undang-undang disebutkan mengenai tidak  adanya  perwalian  terhadap  anak  kandung.  Walaupun  negara  Republik  Indonesia masih dibutuhkan perwalian itu, baik di BPN, dan lainnya, namun tidak diterima, karena ada pertimbangan dalam keputusan itu”.
Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Negeri  Kota  Medan  bahwa  tidak  pernah  dan tidak punya alasan seorang ayah kandung meminta keputusan penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, karena tidak punya alasan itulah, maka perkaranya tidak dapat diterima ( diinvo ). Seharusnya dalam keputusan penetapan tersebut, majelis hakim yang menjatuhkan keputusan tersebut harus menyebutkan pendapat ahli”. Hal ini sesuai undang-undang tentang kehakiman, bahwa seharusnya hakim itu menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum,  kalau tidak punya dasar hukum,  maka keputusan itu  menjadi  tidak jelas. Jadi semua ada dasar hukumnya sebagaimana pendapat (Subiyanto, 2012).
Terhadap adanya permintaan dari notaris agar terdapat penetapan perwalian kepada ayah kandung atas anak kandungnya, sebelum terjadinya jual beli tanah misalnya, apakah permintaan tersebut relevan dan apakah ada kerjasama atau koordinasi yang terjalin antara Pengadilan  Agama  Kota  Medan  dengan  pihak  notaris  terkait  dengan  jaminan  hak  harta anak, maka Hakim Pengadilan agama mengatakan bahwa  penetapan wali bisa terjadi di beberapa  tempat,  seperti  imigrasi,  PPN,  di  bank,  saat  mengambil  warisan  anak  atau istrinya, karena penunjukkan wali merupakan syarat administrasi  dari instansi itu. Namun dalam  undang-undang,  ayah  atau  ibu  yang  masih  ada,  maka  otomatis  menjadi  wali, sehingga tidak ada alasan  undang-undang  untuk  menunjuk seorang ayah  untuk  menjadi pengganti.  Apabila seorang ayah akan menjual tanah, dan setelah anaknya berusia lebih dari  delapan  belas  tahun,  maka  ayah  harus  mempunyai  data  harta  milik  anaknya,  yang menjadi pertanggungjawabannya”.
Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  berharap,  instansi  terkait  memahami  itu (tidak adanya diperlukan permohonan penetapan perwalian ayah kandung) karena undang- undang telah mengaturnya, karena seorang anak  yang masih di  bawah umur dan belum delapan belas tahun, maka otomatis orangtuanya lah yang menjadi wali”. Sehingga hakim yang lain tidak ada ketakutan dalam membuat  suatu  keputusan mengenai  wali terhadap anak kandung, dan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan yakin pihak notaris pun dapat mengerti masalah itu (Idami, 2012). Maka keputusan “tidak diterima” yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan, tetap dapat digunakan sebagai dasar penetapan wali ayah kandung terhadap anak kandung”. Di atas adalah hasil keterangan yang didapatkan dari  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  terkait  adanya  disparitas  keputusan  berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara perwalian ayah kandung terhadap  anak kandung. Terlihat  bahwa hakim yang diwawancara sangat tidak  setuju  terhadap  adanya  penetapan  yang  diterima  dalam  perkara  perwalian  yang diajukan ayah kandung terhadap anak kandungnya.
Peneliti  juga  bertanya  langsung  kepada  hakim  yang  bersangkutan,  terkait  hakim yang menerima permohonan penetapan perwalian tersebut. Jawaban hakim tersebut bahwa seandainya terdapat permohonan ayah kandung terhadap anak kandung yang diterima oleh majelis hakim, maka tanyalah kepada hakim yang bersangkutan, atau paling tidak dibaca alasan  atau  dasar  hukum  hakim  tersebut  dalam  keputusan  yang  ada  dan  diterima  oleh majelis hakim Pengadilan Agama Medan”.  Namun hakim yang menyelesaikan Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., tidak dapat ditemui, karena memang sudah tidak bekerja lagi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Medan.  Meskipun  begitu,  uraian  yang  terdapat  dalam berkas  perkara  tetap  masih  dapat  dibaca,  sehingga  dengan  mudah  dapat  diruraikan  dan dianalisis.
Uraian  mengenai  Perkara  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.  dan  Perkara  Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  telah  panjang  lebar  diuraiakan  pada  bagian  sebelumnya. Kesimpulan didapatkan, memang terdapat disparitas terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung.  Perihal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri,  karena  masyarakat  yang  mencari  keadilan  hakikatnya  ingin  mendapatkan kepastian hukum dan ingin diperlakukan sama di depan hukum.
Nyatanya dari dua perkara keputusan berupa penetapan masih menyisakan banyak tanda tanya. Pastinya, kalau merujuk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, baik  itu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  aturan  mengenai  perwalian,  memang  tidak  mengatur  tentang  adanya perwalian  yang  mengharuskan  seorang  ayah  mengajukan  permohonan  penetapan perwalian ke Pengadilan Agama, termasuk dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Medan.
Adanya disparitas keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan tidak boleh terulang lagi, mengingat antara Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Perkara  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  mempunyai  tahun  yang  sama.  Penelitian  ini dibuat tidak untuk menyudutkan hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan yang mengurusi  masalah  perwalian.  Maka  tidak  adanya  koordinasi  dan  titik  temu  dalam masalah ini menjadi bukti telah terjadinya disparitas pada putusan di Pengadilan Agama Kota  Medan.  Terkait  hal  ini,  peneliti  berharap  tidak  akan    terjadi  kasus  yang  berulang sebab berakibat pandangan dan stigma yang buruk dalam instansi yang mulia itu.
3. Tinjauan  Teori  Kepastian  Hukum  dan  Teori  Equality  Before  the  Law  terhadap Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.
Tinjauan teori kepastian hukum dan teori equality before the law terhadap disparitas penetapan  perwalian  ayah  terhadap  anak  kandung  dalam  Penetapan  Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn.  dan  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.  didapatkan  informasi  dari Hakim Pengadilan Agama Kota Medan.  Menurut  ibu  hakim terdapat dua perkara mirip yang diteliti dalam penelitian ini, di mana satu perkara ditolak dan satu perkara diterima. Tentunya penelitian ini dilakukan dengan asas equality before the law dan asas keadilan. Terhadap  jawaban  pertanyaan  ini,  didapatkan  jawaban  dengan  cukup  panjang, bahwa  “Keputusan  yang  tidak  diterima,  maka  ia  telah  sesuai  dengan  asas  keadilan  dan norma  lainnya,  meskipun  tidak  diterima,  namun  orangtua    masih  bisa  jadi  wali  si  anak karena untuk anak berusia dinawah 18 tahun orangtua otomatis menjadi wali. Namun jika pada keputusan yang diterima itu, maka seorang hakim harus  menjelaskan secara detail rujukan perundang-undangan yang digunakannya dan dalil hukum juga harus ditampilkan pada  hasil  keputusannya.  Pada  pengurusan  BPN  yang  mengharuskan  ada  wali  terhadap anak di bawah umur, maka keputusan yang tidak diterima tersebut masih dapat digunakan orangtua dalam memgurus BPN si anak. Sebab hakim telah menjelaskan kepada teman- teman dari BPN, bahwa  tidak diperlukan  adanya keputusan penetapan dari pengadilan. meskipun, dalam BPN atau notaris mempunyai syarat-syarat dalam penentuan perwalian ayah kandung”.
Terjadinya  disparitas  keputusan  pada  kedua  perkara  yang  dikaji  ini  mempunyai substansi  yang  sama,  tapi  perlakuan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan  dalam kedua kasus  secara kasat mata tidak sesuai  dengan asas equality before the law ,  karena tidak  adanya  persamaan  di  depan  hukum.  Dua  perkara  yang  sama-sama  mengenai permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, tapi mempunyai alur proses
yang  jauh  berbeda,  akhirnya  tampak  kesenjangan,  dan  mencederai  rasa  keadilan  dari pemohon. Dalil yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan yang menerima permohonan pemohon  seyogyanya  adalah dalil  menolak adanya permohonan perwalian  ayah  kandung  terhadap  anak  kandung,  tapi  sebaliknya  dijadikan  dalil pendukung  dalam  pengkabulan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan,  yang membuat heran, dalil yang sama digunakan kepada permohonan yang tidak diterima, dan ini tentunya membuat  rasa keadilan terganggu bagi  pengamat yang memperhatikan dua hasil Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung.
Terdapat  model  dua  manusia,  yakni  keadaan  alami  dan  berperadaban,  model manusia  berperadaban  inilah  yang  mengenal  adanya  sistem  hukum  atau  negara  hukum (Muhammad,  2017).  Adanya  hukum,  merupakan  jalan  untuk  mengatur  hal-hal  terkait hubungan  manusia  satu  dengan  yang  lainnya,  termasuk  di  dalamnya  mengatur  tentang pemenuhan hak dan mempertahankan hak seseorang (Wijayanti, 2013). Selain itu, hukum dapat  juga  dijadikan  rambu  dalam  mengatur  pergaulan  manusia,  di  mana  aturan  ini didasarkan atas adanya kekuasaan (Tongat et al. , 2020). Adanya aturan bisa menjadi suatu kesatuan yang dapat dipahami secara bersama yang merupakan bagian dari sistem.
Kaitan penelitian ini dengan teori kepastian hukum, bahwa seharusnya  adanya peran negara  dalam  menjalankan  suatu  hukum,  sehingga  peraturan  negara  dapat  menjadi tuntutan  dalam  penerapan  hukum  ( equality  before  the  law). Legitimasi  demokrasi  dan tuntutan akal budi harus ada demi menjaga Kepastian hukum. Sehingga kebutuhan hukum yang diinginkan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Maka setiap tindakan dari aparatur negara, apakah itu hakim misalnya, mestilah dapat memberikan suatu keputusan yang  merupakan  suatu  kepastian  hukum  terhadap  pihak  yang  memerlukan  keadilan (Sulardi  dan  Wardoyo,  2015).  Sebab  itu,  hukum  harus  dapat  memberikan  rasa  adil  dan persamaan bagi setiap manusia yang berhadapan dengan sistem hukum yang ada. Hakim tidak  boleh  hanya  berpihak  pada  pejabat  namun  menyengsarakan  rakyat  jelata.  Hakim harus  memastikan  tidak  ada  ketimpangan  maupun  kesenjangan,  karena  ini  dapat menyebabkan kekacauan.
Kepastian  hukum  dan teori  equality  before  the  law terhadap  disparitas  penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., merupakan satu kasus yang perlu untuk diamati, dan jangan  sampai  terjadi  kedua  kalinya.  Satu  sisi,  pemohon  dari  Perkara  Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., akan sangat senang permohonannya diterima dan permintaannya dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan.  Namun  sebaliknya pemohon  pada  Perkara  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  akan  tentu  merasakan ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Medan. Ketidakadilan terlihat dalam mendalilkan perkara, baik perkara yang ditolak maupun yang diterima,  sebab  hakim  mendalilkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sama,  yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat  dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  juga  menjadi  dalil  dalam keputusan, namun yang  menjadi permasalahannya adalah Majelis Hakim dalam Perkara Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  berpendapat  itu  merupakan  dalil  membolehkan pengajuan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Kota Medan, sedangkan majelis hakim  dalam  Perkara  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  berpendapat  bahwa  semua  itu merupakan dalil atau argumen dalil hukum untuk tidak menerima permohonan pemohon. Adanya  tidak  diterima  perkara  permohonan  perwalian  pada  Perkara  Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  lebih  sesuai,  karena  tidak  bertentangan  dan  sejalan  dengan
amanat  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sedangkan  keputusan  Majelis  Hakim pada  Perkara  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn.,  telah  salah,  karena  jelas  bertentangan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  juncto  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019    tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  tidak  mengatur  mengenai  perwalian  ayah kandung.
Jelas  dapat  dibaca  bahwa  aturan  yang  ada  itu  menunjukkan  ayah  atau  ibu  atau orangtua  kandung  yang  masih  hidup  otomatis  mempunyai  kekuasaan  terhadap  anaknya yang masih dibawah umur tanpa perlu dimintakan permohonan perwalian atau penetapan ke  Pengadilan  Agama  Kota  Medan.  Tidak  untuk  menyinggung  praktisi  hukum  yang lainnya,  seperti  advokat  dan  pengacara  yang  turut  serta  mendampingi  pihak-pihak pemohon ke Pengadilan Agama Kota Medan, tapi apabila mereka mau untuk membaca, atau peduli kepada kliennya, tentu upaya hukum dalam pengajuan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Kota Medan urung dilakukan, karena memang sedari awal telah salah dalam memahami aturan yang ada.
Mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai alasan akan pentingnya standar hukum seperti yang tertera di atas, mestilah ada standar hukum sehingga mudah mendapatkan produk putusan yang mempunyai keadilan dan sesuai dengan asas equality before  the  law (persamaan  di  depan  hukum).  Banyak  persepsi  dari  masyarakat  dalam membaca produk putusan dari pengadilan, termasuk dalam hal ini produk keputusan dari Pengadilan Agama Kota Medan yang terdapat adanya disparitas dan perbedaan keputusan majelis hakim dalam perkara yang sangat identik.
Puslitbang  Hukum  Peradilan  Mahkamah  Agung  dalam  hasil  penelitiannya  ada menyebutkan,  “Pengembangan  ajaran  hukum  yuriprudensi  dimaksudkan  untuk menghindari disparitas putusan hakim atas kasus yang sama, yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan”.  Munculnya putusan yang berbeda beda atas kasus yang intinya  sama  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  kepercayaan  publik  kepada  lembaga peradilan. Pengembangan ajaran ini didukung pula oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan  menghimbau  para  hakim  di  Indonesia  dapat  mempelajari  dan  menerapkan  ajaran tersebut guna menunjang tugas pokok hakim pada masa depan sehingga menjadi lebih baik dan berkualitas. Di satu sisi hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan, benar- benar harus duduk bersama, agar tidak terjadinya disparitas dalam keputusan penetapan dalam perkara perwalian, karena ini dapat menyebabkan kecemburuan bagi pemohon yang tidak diterima permohonan perwaliannya.

## Kesimpulan
Hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.  bahwa  terdapat  permohonan  yang  diterima  (dikabulkan)  yaitu pada  Penetapan  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  Adapun  permohonan  pemohon  yang ditolak yaitu pada Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam  Penetapan  Nomor  109/Pdt./2021/PA.Mdn.,  dan  Nomor  155/Pdt./2021/PA.Mdn. yaitu tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, kalaupun ada perkara yang diterima, maka perlu untuk ditinjau kembali, karena bertentangan dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun  1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam,
maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali. Adanya disparitas keputusan hakim harusnya tidak terjadi, karena dapat membuat  marwah  dan  wibawa  pengadilan  agama  menjadi  rusak.  Ada  baiknya  setiap perkara perwalian ini tidak perlu diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan, karena itu perbuatan yang sia-sia. Walaupun begitu keputusan dari tidak diterimanya permohonan, dapat dijadikan pegangan terhadap pihak lain seperti notaris, agar tidak perlu menunggu adanya ketetapan dari pengadilan agama, karena aturan mengenai perwalian sudah jelas.

## Daftar Pustaka
Amrunsyah.  (2017).  Tindak  Pidana  Perlindungan  Anak  (Perspektif  Hukum  Tentang Undang-Undang  Perlindungan  Anak. Al-Qadha  Jurnal  Hukum  Islam  Dan Perundang-undangan, 4 (1), 1-16
Aspandi. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Ahkam, 5 (1), 85-116.
Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12 (2), 328-352. Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Jurnal Yudisial, 11 (3), 367 - 384
Faradina, N. (2016). Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Psikoborneo, 4 (1), 18-23.
Idami,  Z.  (2012).  Tanggung  Jawab  Wali  Terhadap  Anak  yang  Berada  di  bawah Perwaliannya. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (1), 60-73.
Julyano,  M.,  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 01 (01), 13-22 Lino, I. T, (2021). Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan, Aletha Jurnal Ilmu Hukum, 4 (2), 131 – 146. Mafaid, A. (2020). Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh. El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (1), 1-15. Manan, A. (2014). Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam . Jakarta: Kencana.
Muhammad, N. (2017). Masyarakat Madani Dalam Perspektif Al- Qur’an. Al Mu‘ashirah, 14 (1), 20-30.
Nasution, M. M. (2022). Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yang Mengatur Tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10 (2).
Nurkholis.  (2017).  Penetapan  Usia  Dewasa  Cakap  Hukum  Berdasarkan  Undangundang Dan Hukum Islam, Yudisia, 8 (1).
Rakhmawati.  (2015).  Peran  Keluarga  dalam  Pengasuhan  Anak  Istina. Konseling  Religi, 6 (1), 1-18.
Septian, R., Pangestika, M. W., Rawis. I. (2022). Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan, Jurnal Lex Suprema 4 (I).
Subiyanto,  A.  E.  (2012).  Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan Uud 1945. Jurnal Konstitusi, 9 (4), 661-680
Sulardi., Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara  Pidana  Anak  Kajian  Putusan  Nomor  201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Jurnal Yudisial 8 (3): 251 - 268
Sururie, R. W., Al Hasan, F. A. (2022).  Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak. Jurnal Yudisial, 15 (2), 187-205.
Syuaib, M. R., Tahir, H. (2020). Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/Pa.Sgm Tentang  Pengangkatan  Anak  Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B, QaḍāuNā. 2 (1).
Tongat,  Prasetyo,  S.  N.,  Aunuh,  N.,  Fajrin,  Y.  A.  (2020).  Hukum  yang  Hidup  dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Konstitusi, 17 (1), 156-177.
Wijayanti,  W.  (2013).  Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012) Jurnal Konstitusi, 10 (1), 179-204. Zein,  S.  E.M.  (2016). Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer;  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliya h. Jakarta: Prenada Media Group