Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 1, January 2019: 42 - 64 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 9 October 2018 | Reviewed: 6 January 2019 | Accepted: 28 January 2019

## KONSEP PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Sudarsono 1

## Abstract
One of the major changes in case management carried out by the Supreme Court is the promulgation  of  the  Supreme  Court  Regulation  Number  3  of  2018  concerning Administration of Case in Court Electronically. Electronic Justice as stipulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 this is an attempt by the Supreme Court to address complaints in case management which is slow and long-winded trials, costly, difficulty for access  to  justice,  until  the  low  integrity  of  the  judicial  apparatus  due  to  the  opening  of opportunities for maladministration in conventional (non-electronic) judicial implementation.  As  an  institution  that  just  runs,  Electronic  Justice  is  found  several problems, one of them is disharmony with the regulation of procedural law as stipulated in egulation  Number  5  of  1986,  imperfect  case  administration,  until  the  coverage  of electronic justice which only covers lawsuit cases in the Administrative Court, cannot be applied to  the  Appellate Court or Cassation  and Review. Based on these problems, this normative  law  research  was  carried  out,  the  result  of  which  was  the  need  to  issue  a Standard  Operating  Procedure  for  Electronic  Justice  in  the  State  Administrative  Court and revise the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 by arranging case audits of Appeals, Cassation and Review are carried out electronically.
Keywords: case resolution; disharmony of rules; e-court

## Abstrak
Salah  satu  perubahan  besar  dalam  manajemen  perkara  yang  dilaksanakan olehMahkamah  Agung  adalah  pengundangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Peradilan secara  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2018  ini  merupakan  upaya  Mahkamah  Agung  guna  mengatasi  keluhan  dalam manajemen perkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele, berbiaya mahal, sulitnya akses  masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan,  hingga  rendahnya  integritas  aparatur peradilan  akibat  terbukanya  peluang  maladministrasi  dalam  pelaksanaan  peradilan secara  konvensional  (non  elektronik).  Sebagai  lembaga  yang  baru  berjalan,  pada Peradilan secara elektronik dijumpai beberapa permasalahan, antara lain disharmonisasi dengan  pengaturan  Hukum  Acara  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  Administrasi  Perkara  yang  belum  sempurna,  hingga  cakupan  Peradilan secara  elektronik  yang  hanya  meliputi  perkara  Gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  belum  dapat  diterapkan  pada  peradilan  tingkat  Banding  maupun  Kasasi  dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian hukum
1 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Jln. Ahmad Yani, Kav. 58, lt. 9-10, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510, Indonesia, email: darsono92@gmail.com, Telp. 081252445519.
normatif  ini,  yang  hasilnya  adalah  perlu  diterbitkannya  Standar  Operasional  Prosedur pada Peradilan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan revisi atas Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan  mengatur pemeriksaan perkara  Banding,  Kasasi  dan          Peninjauan  Kembali  dilaksanakan  melalui  Peradilan secara elektronik.
Kata  Kunci:  disharmonisasi  pengaturan;  penyelesaian  perkara;  peradilan  secara elektronik

## I.  Pendahuluan
Tiga  keluhan  utama  masyarakat atas  pelayanan  peradilan  adalah proses berperkara di pengadilan yang lambat  dan  bertele-tele  sehingga menyebabkan  biaya  mahal,  akses masyarakat untuk memperoleh keadilan  yang  sulit,  dan  integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang maladministrasi oleh aparatur peradilan. Dalam rangka menjawab keluhan  tersebut,  Mahkamah  Agung telah membuat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang pada point ke-10,  Perwujudan  Visi  Mahkamah Agung  adalah  mewujudkan  Badan Peradilan  Modern  dengan  berbasis Teknologi Informasi terpadu. 2
Dalam  upaya  mewujudkan  Visi
Mahkamah  Agung  tersebut,  telah digariskan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis 2 Mahkamah  Agung.  2010. Cetak  Biru Pembaruan  Peradilan  2010-2035 .  Jakarta,
Mahkamah Agung RI, hlm. 13-14.
Elektronik,  Migrasi  ke  Manajemen Perkara  Berbasis  Elektronik,  hingga Pengadilan  Online. 3 Menindak-lanjuti Cetak  Biru  ini,  Mahkamah  Agung menerbitkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan Perma 3/2018).
Dengan adanya Peradilan secara elektronik sebagaimana Perma 3/2018,  maka  pendaftaran  gugatan, pembayaran biaya
perkara, persidangan pada acara jawab menjawab  (gugatan,  jawaban,  replik, duplik)  dan  kesimpulan,  penyampaian salinan putusan, dan pengadiministrasian perkara dilakukan secara  elektronik.  Dengan  demikian, Perma  3/2018  telah  memangkas proses  persidangan  yang  bertele-tele dan berbiaya mahal, serta mengurangi kehadiran pihak untuk bertemu langsung  dengan  aparatur  peradilan.
Perma 3/2018 merupakan pengejawantahan asas peradilan
3 Ibid, hlm. 35.
sederhana,  cepat  dan  dengan  biaya murah.
Dalam  konteks  Peradilan  Tata
Usaha  Negara,  Direktur  Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga  pada  prinsipnya  Peradilan secara  elektronik  di  PTUN  telah  siap dilaksanakan.
Pada awal pemberlakuan  Perma  3/2018,  telah ditetapkan  enam  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Satuan  Kerja                Percontohan pelaksanaan Peradilan secara elektronik, yaitu PTUN Tanjungpinang,  PTUN            Serang, PTUN  Jakarta,  PTUN            Bandung, PTUN Denpasar
dan PTUN Makassar.  Pada  Desember  2018  ini, telah  terdapat  18  PTUN  yang  telah siap  melaksanakan  Peradilan  secara elektronik,  dan  pada  tahun  2019 semua  PTUN  di  Indonesia  harus sudah melaksanakan Peradilan
secara elektronik. Keberadaan  Peradilan  secara elektronik  ini  semestinya  diapresiasi positif  oleh  pencari  keadilan  dengan
mengajukan gugatannya secara elektronik. Namun demikian, mengingat Peradilan secara elektronik masih  bersifat ‘pilihan’,  maka  pencari keadilan masih banyak yang mengajukan gugatannya secara konvensional.  Dari  18  PTUN  yang telah  siap  melaksanakan  Peradilan secara elektronik, hanya 4 PTUN yang telah menerima gugatan secara elektronik, sedangkan 16 PTUN lainnya  belum  menerima  gugatan secara  elektronik.  Terdapat  beberapa kendala  yang  menyebabkan  pencari keadilan  masih  memilih  mengajukan gugatan  secara  konvensional,  mulai dari  kurangnya  sosialisasi  Peradilan secara  elektronik kepada masyarakat, hukum  acaranya  yang  baru  sehingga masih belum familiar bagi masyarakat,  hingga        kesiapan aparatur peradilan atas    penanganan perkara secara         elektronik.
Kendala  lainnya  yang  terkait dengan  Peradilan  secara  elektronik adalah belum adanya Peradilan secara  elektronik  pada  pemeriksaan perkara di tingkat Banding dan Kasasi, sehingga pencari keadilan ketika akan melakukan  upaya  Hukum  Banding atau  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali hingga saat ini masih harus datang ke PTUN  untuk  mendaftarkan  upaya hukumnya, menyerahkan memori atau
kontra  memorinya,  hingga  mengambil salinan putusannya.
II. Metode Tulisan  yang  berjudul  Konsep Peradilan secara elektronik di Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha
Negara ini didasarkan pada penelitian hukum.  Pendekatan  masalah  yang digunakan untuk menjawab isu hukum
dalam penelitian
ini adalah
pendekatan peraturan perundang- undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach) dimaksudkan untuk menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan
yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian  ini,  seperti  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  sebagaimana telah  diubah  dua  kali  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009,  Peraturan  Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2015,  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan seterusnya. Pendekatan konseptual ( conceptual approach)
dilakukan dengan  mengkaji,  mengidentifikasi,
dan menganalisis konsep-konsep hukum yang ada relevansinya dengan pembahasan  dalam  penelitian  ini,  di antaranya konsep penyelesaian perkara, konsep hukum acara, konsep administrasi  perkara  dan  konsep peradilan secara elektronik.
III. Analisis dan Pembahasan
A. Peradilan secara elektronik pada
Tingkat Pertama
1. Lingkup Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat Pertama Pemeriksaan perkara pada Tingkat  Pertama  di  PTUN  terdiri  atas perkara Gugatan dan perkara permohonan. Secara  teori,  perkara Gugatan  dimaknai  sebagai  perkara yang mengandung suatu sengketa atau  konflik  yang  harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan,      sedangkan  perkara Permohonan      diajukan  dalam  hal tidak          terdapat  sengketa,  dimana hakim        mengeluarkan  suatu penetapan  yang  bersifat  menetapkan atau menerangkan saja.
Secara normatif, pengertian
Perkara Gugatan adalah pemeriksaan atas  tuntutan  seseorang  ke  PTUN agar  Keputusan  dan/atau  Tindakan
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan  dinyatakan  batal  atau tidak  sah,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 junctis Pasal 53  ayat  (1)  UU  Peradilan  TUN  dan Pasal 87 UUAP.
Sedangkan  pengertian  perkara permohonan dalam rezim UU
Peradilan  TUN  tidak  diatur  secara eksplisit,  namun  dimaknai  hanya sebagai salah satu bentuk Permohonan,  sebagaimana  Pasal  1 angka 5 Perma 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara   Dalam Penilaian Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang dan Pasal 1 angka 1   Perma Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna Mendapatkan  Keputusan  dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 Perma 4/2015: Permohonan  adalah  permintaan yang  diajukan  secara  tertulis kepada  Pengadilan  untuk  menilai ada atau tidak ada unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
Pasal 1 angka 1 Perma 8/2017:
Permohonan  adalah  permintaan yang  diajukan  secara  tertulis kepada  Pengadilan  dalam  hal permohonan dianggap dikabulkan secara  hukum  yang  disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak  menetapkan
Keputusan  dan/atau  melakukan
Tindakan. Berdasarkan  pengertian  di  atas, jenis perkara Permohonan di Peradilan  TUN  hanya  ada  dua  jenis yaitu perkara Permohonan Uji Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud Perma 4/2015 dan  perkara  Permohonan  Fiktif  Positif sebagaimana dimaksud Perma 8/2017.  Adapun  semua  jenis  perkara lainnya termasuk dalam perkara Gugatan, mulai dari perkara
Pertanahan, perkara Perizinan, perkara Kepegawaian, hingga perkara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum. Lingkup Peradilan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perma 3/2018, yang menyatakan: “Administrasi  Perkara  Secara Elektronik  adalah  serangkaian proses penerimaan gugatan/Permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan,  penyampaian,  dan penyimpanan  dokumen  perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata  usaha  negara  dengan menggunakan  sistem  elektronik yang  berlaku  di  masing-masing lingkungan peradilan”.
Dengan demikian, lingkup Peradilan  secara  elektronik  pada pemeriksaan  Tingkat  Pertama  di PTUN  meliputi  semua  perkara,  baik Gugatan maupun Permohonan. Meski demikian,  hingga  saat  ini  aplikasi e-Court  hanya  melayani  pemeriksaan
perkara  Gugatan,  belum  melayani perkara Permohonan.
Pembatasan  layanan  e-Court sebatas perkara gugatan ini diantaranya lebih karena pertimbangan efektivitas e-Court,
mengingat perkara Permohonan adalah  kompetensi  baru  PTUN,  yang
jumlah perkaranya masih belum banyak dibandingkan perkara gugatan,  sehingga  masih  mencari bentuk best practices dalam penyelesaian perkara Permohonan. 4
Sesudah  e-Court  untuk  perkara gugatan sudah berjalan lancar, Mahkamah Agung harus segera membangun  aplikasi  e-Court  untuk perkara Permohonan.
Dalam  penyelesaian  perkara gugatan  melalui  Peradilan  secara elektronik berdasarkan Perma 3/2018, ternyata tidak semua proses peradilan yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Meski Administrasi Perkara telah  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya secara elektronik, untuk Hukum Acara pemeriksaan  perkara  tidak  dapat dilaksanakan secara elektronik.
Elektronisasi hukum acara hanya  meliputi  pemanggilan  para
4 Berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran  Perkara  (SIPP)  PTUN  se- Indonesia, jumlah perkara Permohonan pada PTUN  seluruh  Indonesia  hingga  tanggal  15 Desember  2018  adalah  sebanyak  120
perkara.
pihak, pembacaan gugatan dan jawaban,  serta  penyampaian  replik, duplik, dan kesimpulan. Adapun acara Pemeriksaan  Persiapan,  Pembuktian dan Pembacaan Putusan harus dilaksanakan secara konvensional (tidak  dapat  dilaksanakan  melalui Peradilan secara elektronik).
Perma  3/2018  hanya  mengatur Peradilan secara elektronik. Sebagian, yaitu  atas  Administrasi  Perkara  dan Hukum  Acara  yang  memungkinkan dilakukan secara elektronik.
Untuk  melaksanakan  Peradilan
secara elektronik Seutuhnya, diperlukan  perubahan  UU  Peradilan TUN  yang  tentu  harus  melalui  proses panjang  dan  memakan  waktu  yang lama, dibandingkan dengan penyusunan  Perma  yang  menjadi wilayah pengaturan
Mahkamah Agung.

## 2. Business Process pada Peradilan Secara Elektronik
Untuk  memperoleh  gambaran yang utuh tentang pelaksanaan
Peradilan secara elektronik, berikut ini adalah  tahapan  dalam  Peradilan secara elektronik: 1)  Tahap Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar
Sebelum  seseorang  mendaftarkan gugatannya,  terlebih  dahulu  harus memiliki  akun  pada  aplikasi  e- Court.  Pada  saat  ini,  berdasarkan
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019 Perma 3/2018, yang dapat membuat Akun Pengguna Terdaftar  hanya  Advokat,  dengan pertimbangan Peradilan secara elektronik  ini  masih  baru  dan advokat  dianggap  lebih  siap  untuk melakukan Peradilan secara elektronik dibandingkan masyarakat umum. Pengguna Terdaftar  lain  dari  masyarakat (Perseorangan atau Badan Hukum) akan diatur kemudian. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar dilakukan dengan membuka website  e-Court  Mahkamah  Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.i d  dan  menekan  tombol  Register Pengguna Terdaftar. Setelah
berhasil  login,  Advokat  pendaftar tersebut  harus  melengkapi  data Advokat  sesuai  persyaratan  yang telah  diatur  pada  Perma  3/2018, yaitu  KTP,  Berita  Acara  Sumpah dan  Kartu  Tanda  Advokat  (KTA). Selanjutnya,  Pengadilan  Tingkat Banding  dimana  Advokat  tersebut disumpah akan melakukan verifikasi dan validasi secara elektronik atas Permohonan Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar  yang  diajukan  Advokat tersebut.  Sesudah  diverifikasi  dan divalidasi,  maka  Advokat  tersebut akan
mendapatkan
Akun
Pengguna  Terdaftar.  Pendaftaran akun  Pengguna  Terdaftar  bagi
Advokat  cukup  dilakukan  satu  kali, selanjutnya Advokat Terdaftar tersebut dapat mengajukan gugatan di semua  lingkungan Peradilan  selama  Akun  Pengguna Terdaftarnya masih aktif. 2)  Tahap Pendaftaran Perkara Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan  terverifikasi  dan  valid sebagai  Advokat  Terdaftar  oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, selanjutnya adalah Pendaftaran Perkara, dengan prosedur yang meliputi: a. Memilih Pengadilan, yang memiliki kompetensi absolut dan relatif  dimana  gugatan  Advokat Terdaftar tersebut
harus diajukan;
b. Mendapatkan  Nomor  Register Online;
c. Mendaftarkan Kuasa;
d. Mengisi Data Pihak;
e. Mengunggah  Berkas  Gugatan ke Aplikasi e-Court;
f.  Memperoleh Taksiran Biaya Panjar  Perkara  Elektronik  (e-
SKUM)
g. Membayar Biaya Panjar Perkara
h. Mendapatkan Nomor Perkara.
3)  Tahap Pemanggilan
Sesudah  mendapatkan  Nomor
Perkara,  maka  Pengadilan  akan memanggil  Advokat  Pengguna Terdaftar tersebut secara elektronik. Adapun Tergugat akan dipanggil  secara  elektronik  hanya apabila telah menyatakan persetujuannya  untuk  dipanggil secara elektronik dan
mendapatkan  Domisili  Elektronik.
Salah  satu  komponen  terbesar dalam biaya perkara adalah biaya pemanggilan  para  pihak.  Dengan adanya pemanggilan secara elektronik ini, maka biaya pemanggilan menjadi minim, murah, dan terekam/terdata
dengan pasti. 4)  Tahap Persidangan Pada  pemeriksaan  gugatan  di PTUN, sebelum tahap pembacaan gugatan harus dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana  dimaksud  Pasal  63 UU Peratun. Pemeriksaan Persiapan ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur Peradilan secara elektronik,
namun harus melalui persidangan biasa  (konvensional).  Sesudah Pemeriksaan  Persiapan  selesai, maka  untuk  acara  jawab-jinawab (Gugatan,  Jawaban,  Replik  dan Duplik) dapat dilaksanakan
secara  elektronik  tanpa  perlu
kehadiran Para Pihak ke Pengadilan. Sesudah acara tahap-jinawab selesai, maka
untuk  acara  Pembuktian  (Surat,
Ahli,  Saksi,  dan  lainnya)  harus dilaksanakan secara konvensional, tidak dapat dilakukan melalui Peradilan secara  elektronik.  Sesudah  acara Pembuktian  selesai,  maka  Para Pihak dapat mengajukan Kesimpulan secara  elektronik. Selanjutnya adalah acara Pembacaan Putusan, yang dilaksanakan secara konvensional, belum secara elektronik.
5)  Tahap Penerbitan Putusan
Putusan  lengkap  harus  sudah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diucapkan.
Berdasarkan business  process Peradilan  secara  elektronik  tersebut diatas,  terdapat  beberapa  catatan, antara lain:
Pertama,  pada  saat  ini,  yang dapat  berperkara  melalui  Peradilan secara elektronik hanya advokat terdaftar; Kedua, Peradilan secara
elektronik  pada  saat  ini  berdasarkan Perma  3/2018  merupakan  Peradilan secara  elektronik  Sebagian,  karena
tidak  semua  bentuk  Administrasi Perkara dan Hukum Acara dilaksanakan secara elektronik, seperti tahap Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan; Ketiga,  aplikasi  e-Court  dalam Administrasi Perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran, pemanggilan hingga penerbitan putusan  sudah  dapat  dilaksanakan sama  dengan  Administrasi  Perkara secara konvensional;
Keempat,  Hukum  Acara  dalam penerapan Peradilan secara elektronik (antara lain dalam tahap Pemeriksaan Persiapan,  Pembacaan  Gugatan  dan Jawaban,  Replik  dan  Duplik,  serta Kesimpulan)  harus  diperjelas  agar tidak terjadi disharmonisasi pengaturan  dengan  Hukum  Acara Peradilan  TUN  sebagaimana  diatur dalam UU Peradilan TUN. Kelima, Peradilan secara elektronik  hanya  dapat  dilaksanakan jika Tergugat  menyetujui  pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik. 3. Prosedur dalam Peradilan secara elektronik H.L.A.  Hart  membedakan  dua kelompok kaidah hukum, yaitu
“primary  rules”  untuk  kaidah  perilaku dan “secondary  rules”  untuk  meta- kaidah.  Kaidah  perilaku  merupakan kaidah  yang  mewujudkan  isi  kaidah
itu, yang penggolongan paling umumnya  adalah  sebagai  perintah ( gebod ), larangan ( verbod ), pembebasan ( vrijstelling , dispensasi), dan izin
( toestemming ). 5 Sedangkan  meta- kaidah  adalah  sekelompok  besar kaidah  yang  menentukan  sesuatu berkenaan  dengan  kaidah  perilaku  itu sendiri,  yang  terdiri  atas  kaidah pengakuan (rekognisi), kaidah perubahan  dan  kaidah  kewenangan.
Yang dimaksud dengan kaidah kewenangan  adalah  kaidah  yang menetapkan  oleh  siapa  dan  melalui prosedur  yang  mana  kaidah  perilaku ditetapkan,  dan  bagaimana  suatu kaidah  perilaku  harus  diterapkan  jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan. 6
Prosedur  sebagai  salah  satu bentuk meta-kaidah kewenangan dalam  penanganan  perkara  di  badan peradilan  dapat  dipilah  menjadi  dua macam,  yaitu  Hukum  Acara  dan Administrasi  Perkara.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junctis Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor  51 Tahun  2009, Hukum  Acara diatur  dalam  Bab  IV:  Hukum  Acara,
5 J.J.H.  Bruggink.  Tanpa  Tahun. Refleksi Tentang  Hukum. Bandung:  Citra  Aditya Bakti,  hlm: 99-100.
6 Ibid, hlm. 103-104.
sedangkan Administrasi Perkara diatur  dalam  beberapa  Pasal  pada Bab  V:  Ketentuan  Lain.  Kejelasan garis  batas  wilayah  Hukum  Acara dengan Administrasi Perkara ini sangat  penting  dalam  pelaksanaan Peradilan secara elektronik. a. Hukum Acara
Di  antara  cara  pembedaan hukum  adalah  pembedaan  hukum substantif  (materiil, substantive  law ) dan  hukum  acara  (formil, adjective law, procedural law ). Soerjono
Soekanto  dan  Purnadi  Purbacarakan mendefinisikan hukum substantif sebagai  hukum  yang  merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.
Sedangkan hukum acara adalah hukum  yang  memberikan  pedoman
bagaimana menegakkan atau mempertahankan  hukum  substantif tersebut  dalam  praktek  (termasuk bagaimana  mengatasi  pelanggaran terhadap  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban tersebut). 7
Indroharto membedakan  Hukum TUN Materiil dan Hukum TUN Formal. Hukum  TUN  Materiil  adalah  norma yang harus diperhatikan oleh
Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara
7 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1989. Aneka  Cara  Pembedaan  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.  27-28.
dalam  hubungannya  dengan  warga masyarakat pada waktu melaksanakan tugas-tugas
pemerintahannya:  menentukan  apa yang        wajib,  apa  yang  boleh,  serta apa  yang  dilarang  dilakukan  oleh Badan  atau  Pejabat  TUN  dalam pelaksanaan      tugasnya.  Hukum formal  adalah          bidang  hukum mengenai persoalan-persoalan
ontvankelijheid dan hukum acara atau prosedur. 8
Hart  menyatakan  bahwa  meta- kaidah berupa kaidah kewenangan ini terbagi  atas  kaidah  kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata.  Kaidah  kewenangan  publik terbagi  lagi  atas  kaidah  kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman, dan kewenangan pemerintahan. 9 Dari pengelompokan jenis kaidah tersebut, terbaca bahwa Hukum Acara termasuk kaidah kewenangan  publik.  Sebagai  bagian dari  hukum  publik,  hukum  acara
8 Indroharto. 2004. Usaha Memahami Undang- Undang  Tentang  Peradilan  TUN,  Buku  I, Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Acara TUN. Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  hlm.
30.
9 Ibid, hlm. 103-105.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019 bersifat memaksa (imperatif,
dwingend recht ). 10
Jika  hukum  materiil  membuka kemungkinan  untuk  penafsiran,  pada hukum  acara  bersifat  mengikat,  harus dilaksanakan sebagaimana yang
tertulis, tidak ada pilihan dan tidak ada penafsiran. 11 Bentuk pengaturan Hukum
Acara  harus  dalam  Undang-Undang ( in  de  wet ),  sebagaimana  telah
digariskan  dalam  Pasal  28  Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Susunan, kekuasaan, dan hukum  acara  Mahkamah  Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  25  diatur  dalam  undang-
undang”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan  hukum  acara  tidak  boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan  selain  Undang- Undang.  Peraturan  Mahkamah  Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat hukum acara jika ada
attributie/delegatie  van  wetgevings dari  Undang-Undang  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan  Mahkamah
10 Peter  Mahmud  Marzuki.  2008. Pengantar
Ilmu  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, hlm.  239.
11 Sudikno  Mertokusumo.  2006. Hukum  Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,  hlm.
6.
Agung  untuk  mengisi  kekosongan hukum. 12
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5 Perma  3/2018,  hukum  acara  dalam Peradilan  secara  elektronik  meliputi pengajuan “gugatan/Permohonan, jawaban,  replik,  duplik, kesimpulan”.
Terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus dipertegas berkaitan dengan hukum acara Peradilan secara elektronik ini, yaitu:
Pertama,  berdasarkan  Pasal  74 ayat  (1)  UU  Peradilan  TUN,  prosedur pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan  isi  gugatan  dan  jawaban oleh  Hakim  Ketua  Sidang.  Dalam  hal pemanggilan  para  pihak,  berdasarkan Pasal  65  UU  Peradilan  TUN,  maka pemanggilan para pihak harus dilaksanakan  melalui  Surat  Tercatat. Dari sini muncul permasalahan hukum: “apakah  pengajuan  gugatan dan jawaban secara elektronik maupun  pemanggilan  para  pihak melalui  surat  elektronik  sebagaimana Perma  3/2018  telah  bertentangan dengan hukum acara yang telah diatur secara  imperatif  dalam  UU  Peradilan TUN?”
12 Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  dan  juga  dalam  Maria  Farida Indrati  S.  2007. Ilmu  Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 55-56.
Terhadap permasalahan ini, meski  pada  dasarnya  Perma  3/2018 disusun  untuk  menjawab  tantangan zaman  dan  mewujudkan  peradilan bersih  melalui  elektronisasi  hukum acara,  namun  Perma  3/2018  masih tetap berusaha tidak melanggar hukum acara dalam peraturan
perundang-undangan  yang  secara tegas mengatur suatu tahap pemeriksaan harus dilaksanakan secara            konvensional. Persidangan dengan acara Pemeriksaan  Persiapan,  Pembuktian dan  Pembacaan  Putusan  misalnya, tetap dilaksanakan secara konvensional,  karena  hukum  acara yang mengatur Pemeriksaan Persiapan, Pembuktian dan Pembacaan Putusan harus dilaksanakan secara konvensional. Dalam  hal  pembacaan  Gugatan dan Jawaban misalnya, dapat dimaknai pembacaannya
dilaksanakan        secara  elektronik, yang  ternyata  lebih  baik  daripada dibacakan  secara        konvensional, karena  dengan                  dimasukkan dalam sistem informasi       Peradilan secara elektronik maka   Gugatan dan Jawaban  tersebut  akan  dapat  dibaca oleh semua orang dan akan tersimpan sampai  kapanpun.  Demikian  juga masalah  pemanggilan  melalui  surat tercatat  sebagaimana  diatur  Pasal  65
UU  Peradilan  TUN,  harus  dimaknai sebagai Surat Elektronik yang
ternyata  hasilnya  lebih  bagus,  tepat, cepat  dan  murah  jika  dibandingkan dengan panggilan melalui surat secara konvensional. Dengan demikian,
Perma 3/2018  tidak  bertentangan  dengan hukum  acara  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dan  telah  sesuai  pula dengan  asas-asas  umum  peradilan yang  baik  ( algemene  beginselen  van behoorlijk rechtspraak ).
Kedua,  Juklak  Direktur  Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3 Tahun 2018  pada  Bab  IV  tentang  Tata  Cara Jawaban,  Replik,  Duplik  dan/atau Kesimpulan  hanya  terdiri  atas  dua pasal,  yang  lebih  menitik-beratkan pada  prosedur  pengiriman  Jawaban, Replik,  Duplik  dan/atau  Kesimpulan secara elektronik, namun tidak menjelaskan bagaimana prosedur persidangan  elektronik  yang  harus dijalankan  oleh  Majelis  Hakim,  mulai dari  tata  cara                          persidangan elektronik hingga      pembuatan berita acara persidangannya.
Untuk  itu,  semestinya  segera disusun  standar  operasional  prosedur
persidangan  secara  elektronik  dan pedoman  pembuatan  berita  acara persidangan secara elektronik. Ketiga,  judul  Perma  3/2018 adalah Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, padahal isinya bukan hanya
administrasi  perkara  namun  juga meliputi  hukum  acara.  Untuk  itu,  jika suatu  saat  nanti  dilakukan  revisi  atas Perma 3/2018 ini, maka perlu dilakukan  perubahan  judul  Perma 3/2018  menjadi  Pemeriksaan  Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

## b. Administrasi Perkara
Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum  memaknai  secara  berbeda atas  istilah “administrasi”.  Dalam
konteks Ilmu Administrasi, kata
“administrasi” bermakna sesuatu yang terdapat  didalam  suatu  organisasi modern  dan  yang  memberi  hayat kepada                      organisasi  tersebut, sehingga  dapat  bergerak,  tumbuh, dan berkembang, dengan cara mengembangkan              organisasi, mengembangkan sistem      informasi
(terutama
tata usaha), mengembangkan  sistem  manajemen, dan sistem operasi. 13
13 Prajudi Atmosudirjo. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta:  Ghalia  Indonesia, hlm,
13.
Dalam  konteks  Ilmu  Hukum, kata “administrasi”  sama  artinya dengan “ bestuur ”,  yang  diartikan sebagai  fungsi  pemerintahan,  yaitu fungsi  penguasa  yang  tidak  termasuk pembentukan  undang-undang  dan peradilan. 14
Pada  Mahkamah  Agung  dan empat
lingkungan peradilan dibawahnya  terdapat  dua  bentuk administrasi,  yaitu  administrasi  umum dan administrasi perkara. 15 Administrasi umum disebut kesekretariatan, dipimpin oleh seorang  sekretaris,  yang  bertugas melaksanakan administrasi perkantoran umumnya, seperti menangani permasalahan kepegawaian,  keuangan,  peralatan kantor dan pelaporan. Sedangkan  administrasi  perkara
disebut kepaniteraan, bertugas
melaksanakan seluruh proses
pengadministrasian  perkara.  Pasal  2
Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan
14 Philipus  Hadjon  (ed).  1991. Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 3-4.
15 Di Peradilan TUN, kedua bentuk administrasi ini  diatur  dalam  Pasal  46  dan  137  UU Peradilan TUN.
pemberian  dukungan  di  bidang  teknis dan  administrasi  justisial  kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara, serta melaksanakan administrasi  penyelesaian  putusan Mahkamah Agung. Administrasi Perkara adalah
pengadministrasian hukum acara, yang dimulai  dari penerimaan perkara di  kepaniteraan  hingga  pengarsipan berkas  perkara.  Jika  Hukum  Acara terikat  baku  dan  harus  melaksanakan bunyi  peraturan  perundang-undangan
yang mengaturnya,
untuk
pengadministrasian perkara dapat
dilaksanakan  secara  dinamis  sesuai
dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya teknik pengadministrasian Hukum Acara
yang semakin baik, diharapkan
Hukum  Acara  menjadi  lebih  berdaya- guna  dalam  menegakkan  Hukum Materiil. 16 Berbeda  dengan  Hukum Acara, pengaturan Administrasi
Perkara  tidak  dibatasi  hanya  Dalam Undang-Undang  ( in  de  wet ),  namun dapat  diatur  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  lainnya,  seperti Peraturan  Mahkamah  Agung  ataupun
16 Sudarsono. 2017. “Digitalisasi Buku Register Perkara,  Laporan,  dan  Arsip  Perkara ”,
Majalah  Hukum  Varia  Peradilan, Tahun
XXXII Nomor 378, Mei,  hlm. 97.
Peraturan Presiden sebagaimana Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun 2005. Berdasarkan Perma 3/2018, Administrasi  Perkara  pada  e-Court meliputi:
1)  Pendaftaran  Perkara  Secara Elektronik;
2)  Pembayaran  Biaya  Perkara Secara Elektronik;
3)  Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik; 4)  Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan; dan 5)  Tata Kelola Administrasi Perkara. Kelima jenis Administrasi Perkara secara elektronik di atas telah mencakup seluruh pengadministrasian fungsi kepaniteraan dalam menangani  suatu  perkara.  Dengan administrasi  perkara  secara  elektronik ini,  maka  tugas  kepaniteraan  dapat dilaksanakan  secara  cepat,  tepat  dan berbiaya ringan.
Pada dasarnya, sistem informasi e-Court telah melaksanakan
pengadministrasian suatu perkara secara  memadai,  meski  demikian keberadaan administrasi perkara secara konvensional masih dipertahankan karena Peradilan
secara  elektronik  yang  dilaksanakan pada saat ini adalah Peradilan secara elektronik  sebagian,  sehingga  tidak
semua  tahapan  pemeriksaan  perkara dilaksanakan  secara  elektronik.  Untuk melakukan  upaya  hukum  (banding, kasasi  atau  Peninjauan  Kembali), berkas  konsensional    non  elektronik yang  harus  dikirimkan  oleh  PTUN, bukan  berkas  elektronik.  Untuk  itu, agar  menghindari  duplikasi  pekerjaan oleh aparatur peradilan, apabila Peradilan  secara  elektronik  Sebagian saat  ini  sudah  berjalan  dengan  baik, maka  harus  diterapkan  Peradilan secara  elektronik  Seutuhnya  baik  di tingkat  PTUN,  PT  TUN  maupun Mahkamah Agung. Penerapan Peradilan secara elektronik Seutuhnya  ini            dilaksanakan dengan mengubah UU         Peradilan
TUN dan Perma 3/2018.

## B. Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat Banding

## 1. Administrasi Perkara Banding
Pendaftaran  Perkara  Banding
bagi  para  pihak  secara  konvensional
(non elektronik) dilaksanakan di Pengadilan  Tingkat  Pertama  (PTUN), dengan tahapan:
1)  Permohonan banding diajukan oleh
Pembanding  ke  Panitera  Muda Perkara/Meja  I,  yang  akan  meneliti apakah permohonan banding diajukan  masih  dalam  tenggang
waktu  14  (empat  belas)  hari setelah  putusan  diucapkan  atau
diberitahukan secara sah;
2)  Selanjutnya Panitera Muda
menghitung biaya perkara banding, dan  bila  biaya  banding  telah dibayar  lunas,  maka  Pengadilan wajib  membuat  akta  pernyataan banding dan mencatat permohonan banding  tersebut  dalam  Register
Induk Perkara dan Register Banding; 3)  Pengadilan  dalam  tenggang  waktu 7  (tujuh)  hari  kalender  harus memberitahukan kepada Terbanding, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding; 4)  Tanggal  penerimaan  memori  dan kontra memori banding harus dicatat  dalam  Buku  Register  Induk
Perkara dan Buku Register Permohonan  Banding,  kemudian salinannya  disampaikan  kepada masing-masing  lawannya  dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahan; 5)  Sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke PTTUN,  selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding dicatat, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara  (inzage)  dan  dituangkan dalam relaas pemberitahuan
inzage;
6)  Dalam  waktu  60  (enam  puluh)  hari sejak permohonan banding dicatat,
berkas  banding  berupa  bundel  A dan  B  harus  sudah  dikirim  ke PTTUN.
Sesudah berkas banding dikirimkan  ke  Pengadilan  Tinggi  TUN sebagai  pengadilan  tingkat  Banding, maka tahap selanjutnya adalah Pendaftaran  Perkara  Banding  pada PT  TUN,  dengan  tahapan  sebagai berikut:
1)  Petugas  Meja  Pertama  pada  PT
TUN  menerima  berkas  perkara banding dari PTUN dan melakukan penelitian kelengkapan berkas tersebut,  yang  apabila  terdapat kekurangan  maka  Panitera  PT TUN  harus  meminta  kekurangan tersebut pada PTUN pengaju; 2)  Apabila sudah lengkap, selanjutnya petugas Meja Kedua mendaftarkan perkara  banding  tersebut  dalam Buku  Register  Perkara  Banding setelah biaya perkara diterima oleh
Kasir  dan  dicatat  dalam  Buku
Jurnal; 3)  Selanjutnya berkas perkara banding tersebut disampaikan kepada Ketua PT TUN; 4)  Ketua PT TUN menetapkan Majelis Hakimnya, kemudian menyerahkan berkas  perkara  banding  kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
Administrasi  Perkara  Banding melalui  Peradilan  secara  elektronik
pada saat ini belum dapat
dilaksanakan karena belum ada aturan hukum dan sistem informasinya. Dengan mencermati rangkaian  tahap                    administrasi perkara dalam proses Banding secara konvensional                  sebagaimana tersebut  di  atas,                  diketahui Administrasi Perkara     Banding mirip dengan  Administrasi  Perkara  pada pemeriksaan  perkara  tingkat  pertama di  PTUN,  sehingga  pada  dasarnya tidak  ada  kendala      hukum  maupun teknologi seandainya Administrasi Perkara  Banding                  dilaksanakan secara elektronik.
Dengan  adanya  Administrasi Perkara  Banding  secara  elektronik, maka  proses  berperkara  bagi  para pihak  lebih  sederhana  dan  cepat, biaya perkara lebih murah, keamanan arsip/berkas  perkara  lebih  terjamin, dan  pekerjaan  aparatur  Kepaniteraan pada  PTUN  dan  PT  TUN  menjadi lebih ringan. Untuk mewujudkan Administrasi  Perkara  Banding  secara elektronik  ini,  Mahkamah  Agung  perlu merevisi Perma 3/2018 dan membangun Sistem Informasi Administrasi  Perkara  Banding  secara
elektronik.
2. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara Banding Hukum Acara pemeriksaan perkara  Banding  pada  PT  TUN  telah
diatur  dalam  Pasal  127  UU  Peradilan TUN,  yang  pada  pokoknya  sebagai berikut:
1)  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha
Negara  memeriksa  dan  memutus perkara banding dengan sekurang- kurangnya tiga orang Hakim. Berdasarkan ketentuan ini, pemeriksaan perkara Banding tidak boleh  dilaksanakan  oleh  Hakim
Tunggal. 2)  Apabila  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata
Usaha  Negara  kurang  lengkap,
maka  Pengadilan  Tinggi  tersebut dapat  mengadakan  sidang  sendiri untuk  mengadakan  pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang  bersangkutan  melaksanakan pemeriksaan  tambahan  itu.  Pada prakteknya, pemeriksaan tambahan  oleh  PT  TUN  maupun oleh  PTUN  atas  perintah  PT  TUN hampir  tidak  pernah  dilaksanakan, karena  biasanya  berkas  perkara dan  pemeriksaannya  oleh  PTUN dirasa  sudah  cukup  sebagai  dasar dalam memutus oleh Majelis Hakim PT TUN.
3)  Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  Negara  yang  menyatakan
tidak berwenang
memeriksa perkara  yang  diajukan  kepadanya,
sedang  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara  berpendapat  lain, Pengadilan  Tinggi  tersebut  dapat memeriksa  dan  memutus  sendiri perkara  itu  atau  memerintahkan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.
4)  Panitera  Pengadilan  Tinggi  Tata
Usaha  Negara  dalam  waktu  tiga puluh  hari  mengirimkan  salinan putusan  Pengadilan  Tinggi  beserta surat  pemeriksaan  dan  surat  lain kepada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  memutus  dalam pemeriksaan tingkat pertama.
Pemeriksaan  perkara  Banding oleh PT TUN yang biasanya dilaksanakan dengan memeriksa ulang          berkas  perkara  tingkat pertama oleh PTUN, tidak memunculkan kendala hukum
seandainya                        dilaksanakan secara elektronik.
Kendala  hukum  baru  muncul seandainya  dilakukan  pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh PT  TUN,  namun  hal  ini  hampir  tidak pernah  dilaksanakan  oleh  PT  TUN, mengingat  berkas  perkara  dari  PTUN biasanya  dianggap  sudah  mencukupi bagi  Majelis  Hakim  PT  TUN  untuk memeriksa dan memutusnya.
Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan
berbiaya  ringan.  Untuk  mewujudkan pemeriksaan  Perkara  Banding  oleh
Majelis Hakim PT TUN secara elektronik  ini,  Mahkamah  Agung  perlu merevisi Perma 3/2018 dengan memasukkan  pemeriksaan  perkara
Banding  pada  umumnya  dilakukan secara  elektronik,  terkecuali  apabila diperlukan  pemeriksaan  tambahan maka terhadap pemeriksaan tambahan tersebut dilaksanakan secara konvensional. C. Peradilan Secara Elektronik pada Tingkat  Kasasi  dan  Peninjauan
Kembali
1.  Administrasi  Perkara  Kasasi  dan Peninjauan Kembali
Pendaftaran Perkara Kasasi dan
Peninjauan  Kembali  ke  Mahkamah Agung bagi para pihak secara konvensional (non-elektronik)
dilaksanakan  di  Pengadilan  Tingkat Pertama (PTUN), dengan tahapan: 1)  Permohonan  Kasasi  diajukan  oleh Pembanding  ke  Panitera  Muda Perkara/Meja  I,  yang  akan  meneliti apakah permohonan Kasasi diajukan  masih  dalam  tenggang waktu  14  (empat  belas)  hari diterimanya Putusan PT TUN; 2)  Selanjutnya Panitera
Muda menghitung  biaya  perkara  Kasasi, dan bila biaya Kasasi telah dibayar lunas,  maka  Pengadilan  wajib membuat  akta  pernyataan  Kasasi dan  mencatat  permohonan  Kasasi
tersebut  dalam  Register  Induk Perkara dan Register Kasasi;
3)  Pengadilan  dalam  tenggang  waktu
7  (tujuh)  hari  kalender  harus memberitahukan kepada
Termohon Kasasi;
4)  Memori kasasi, harus telah diterima di  kepaniteraan  PTUN  selambat- lambatnya  14  (empat  belas) hari kalender  terhitung  sejak  keesokan hari  setelah  pernyataan  kasasi. Panitera  wajib  memberikan  tanda terima  atas  penerimaan  memori kasasi, dan dalam waktu selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari kalender  salinan  memori  kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan;
5)  Kontra  memori kasasi  harus sudah diterima  di  kepaniteraan  PTUN selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sesudah disampaikannya  memori  kasasi. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu  tersebut  diatas  tetap  dicatat dan Panitera membuat surat keterangan  bahwa  permohonan kasasi telah lewat waktu;
6)  Dalam waktu 65 (enam puluh lima)
hari  sejak  permohonan  kasasi diajukan,  berkas  kasasi  berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke MA;
7)  Sesudah  berkas  perkara  Kasasi diterima  oleh  Mahkamah  Agung, maka  Mahkamah  Agung  akan memeriksa perkara tersebut.
Adapun  Administrasi  Perkara Peninjauan Kembali dilaksanakan dengan tahapan: 1)  Berkas  perkara  diserahkan  kepada kepaniteraan Muda Perkara sebagai petugas pada meja pertama/loket pertama yang menerima  pendaftaran  terhadap permohonan peninjauan kembali; 2)  Permohonan  peninjauan  kembali
dapat  diajukan  dalam  waktu  180
(seratus delapan puluh) hari
kalender.  Permohonan  peninjauan
kembali  yang  diajukan  melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima  dan  berkas  perkara  tidak perlu  dikirimkan  ke  MA  dengan Penetapan Ketua PTUN; 3)  Setelah Pemohon Peninjauan Kembali  membayar  panjar  biaya peninjauan kembali, maka Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan  pada  berkas  perkara dan mencatat permohonan peninjauan  kembali  tersebut  dalam Register  Induk  Perkara  TUN  dan Register Peninjauan Kembali;
4)  Selambat-lambatnya  dalam  waktu 14  (empat  belas)  hari,  Panitera
Pengadilan  wajib  memberitahukan tentang  permohonan  peninjauan kembali  kepada  pihak  lawannya, dengan  memberikan/mengirimkan salinan  permohonan  peninjauan kembali  beserta  alasan-alasannya kepada pihak lawan;
5)  Jawaban/tanggapan  atas  alasan peninjauan  kembali  harus  telah diterima  di  kepaniteraan  PTUN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya;
6)  Dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali  berupa  bundel  A  dan  B harus dikirim ke MA; 7)  Sesudah berkas perkara Peninjauan  Kembali  diterima  oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara tersebut.
Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan  Kembali melalui  Peradilan secara  elektronik  pada  saat  ini  belum dapat dilaksanakan karena belum ada aturan hukum dan sistem
informasinya.
Dengan  mencermati  rangkaian tahap  administrasi  perkara  dalam proses Kasasi dan Peninjauan
Kembali secara konvensional
sebagaimana tersebut di atas, diketahui  administrasi  perkara  Kasasi
dan Peninjauan Kembali mirip dengan administrasi perkara
pada
pemeriksaan  perkara  tingkat  pertama di  PTUN,  sehingga  pada  dasarnya tidak  ada  kendala  hukum  maupun
teknologi seandainya administrasi
perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dilaksanakan secara elektronik. Untuk  mewujudkan  administrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik ini, Mahkamah  Agung  perlu  merevisi
Perma 3/2018 dan membangun Sistem Informasi Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik.
2. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali Hukum  Acara  Kasasi  perkara
TUN  adalah  sebagaimana  diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  UU  Nomor  3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,  sedangkan  Hukum  Acara Peninjauan  Kembali  perkara  TUN adalah  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 77 ayat (1) UU MA. Berdasarkan  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, proses pemeriksaan  pada  Mahkamah  Agung
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1)  Penetapan Ketua MA atas Kamar
MA yang harus mengadili perkara Kasasi dan PK; 2)  Penetapan  Ketua  Kamar  tentang Majelis Hakim yang akan mengadili perkara Kasasi dan PK;
3)  Penetapan  Ketua  Majelis  Hakim tentang hari Musyawarah;
4)  Pembacaan berkas Perkara
Kasasi/Peninjauan  Kembali  oleh Majelis Hakim;
5)  Persidangan  Musyawarah  dan Pembacaan  Putusan  oleh  Majelis Hakim;
6)  Minutasi berkas perkara; dan
7)  Pengiriman  berkas  perkara  dan
salinan Putusan. Sebagai judex juris, pemeriksaan  oleh  Mahkamah  Agung dalam  tahap  Kasasi  pada  prinsipnya tidak memerlukan tambahan pemeriksaan fakta, sehingga Mahkamah Agung hanya akan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan pengaju.
Dalam memeriksa perkara
Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,
Mahkamah Agung tidak perlu
melibatkan para pihak, cukup dilakukan secara internal oleh
Mahkamah  Agung.        Dengan demikian,  dalam  konteks        Peradilan secara  elektronik,  maka  pemeriksaan
perkara  Kasasi  dan      Peninjauan Kembali  secara  elektronik  sangat mungkin untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung hanya perlu merevisi Perma 3/2018 dengan mengatur  Peradilan  secara  elektronik juga meliputi pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
IV. Penutup Pertama, lingkup Peradilan secara  elektronik  pada  pemeriksaan Tingkat  Pertama  di  PTUN  meliputi semua  perkara  Gugatan  maupun Permohonan.  Meski  demikian,  hingga saat ini aplikasi e-Court hanya melayani pemeriksaan perkara Gugatan,  belum  melayani  perkara Permohonan. Dalam melaksanakan pemeriksaan Gugatan secara
elektronik,  terdapat  beberapa  kendala yang  dihadapi  oleh  PTUN,  mulai  dari permasalahan  hukum  acara  hingga aplikasi  peradilan  secara  elektronik. Sebagai  Peradilan  secara  elektronik Sebagian,  maka  Hukum  Acara  dalam Perma  3/2018  hanya  mengatur  hal yang memungkinkan untuk
dilaksanakan  secara  elektronik  tanpa menabrak  ketentuan  UU  Peradilan TUN.
Ketentuan  yang  secara  tegas oleh UU Peradilan TUN harus dilaksanakan secara konvensional
tidak  diatur  ulang  oleh  Perma 3/2018,
seperti ketentuan tentang Pemeriksaan  Persiapan,  Pembuktian dan  Pembacaan  Putusan  yang  tetap harus dilaksanakan secara konvensional. Demikian juga dalam hal Administrasi  Perkara  yang  dilakukan secara  berbarengan  antara  yang elektronik dan konvensional, mengingat tidak semua tahap pemeriksaan  perkara  dilaksanakan secara  elektronik.  Apabila  Peradilan secara  elektronik  Sebagian  saat  ini sudah  dapat  berjalan  lancar,  maka harus  segera  dilaksanakan  Peradilan secara elektronik Seutuhnya.
Kedua,  pemeriksaan  perkara  di tingkat  Banding  pada  saat  ini  masih dilakukan secara konvensional, belum dapat  dilaksanakan  secara  elektronik, meskipun karakterististik Hukum Acara  dan  Administrasi  Perkara  di tingkat Banding sangat memungkinkan  penerapan  Peradilan secara elektronik. Belum diterapkannya Peradilan secara
elektronik  pada  tingkat  Banding  ini karena Perma 3/2018 belum mengatur Peradilan  secara  elektronik  di  tingkat Banding,  sehingga  sistem  informasi Peradilan  secara  elektronik  pada tingkat Banding belum dapat dibangun. Ketiga,  pemeriksaan  perkara  di tingkat Kasasi dan Peninjauan
Kembali pada saat ini masih dilakukan secara  konvensional,  belum  dapat dilaksanakan secara elektronik, meskipun karakterististik Hukum Acara  dan  Administrasi  Perkara  di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sangat memungkinkan penerapan Peradilan secara elektronik. Belum  diterapkannya  Peradilan secara  elektronik  pada  tingkat  Kasasi dan  Peninjauan  Kembali  ini  karena Perma 3/2018 belum mengatur
Peradilan  secara  elektronik  di  tingkat Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali, sehingga  sistem  informasi  Peradilan secara elektronik pada tingkat
Banding belum dapat dibangun. Keempat, Mahkamah Agung agar  terus  menyukseskan  Peradilan secara elektronik, yang untuk sementara  ini  dengan  menerbitkan Standar Operasional Prosedur Peradilan secara elektronik dan berbagai  dukungan  kebijakan  melalui Surat Edaran, Surat Ketua Mahkamah Agung,  hingga  berbagai  kebijakan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan Militer  dan  Peradilan  TUN.  Selain  itu,
Mahkamah Agung agar mulai menyiapkan penerapan Peradilan secara  elektronik  Seutuhnya  dengan
cara  mengubah  UU  Peradilan  TUN dan Perma 3/2018.
Kelima,  Mahkamah  Agung  agar segera merevisi Perma 3/2018 dengan mengatur pemeriksaan perkara Banding di PT TUN dilaksanakan melalui Peradilan secara elektronik,  dan  selanjutnya  segera membangun sistem informasi penerapan Peradilan secara elektronik pada PT TUN dan mengatur pemeriksaan  perkara  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali  di  Mahkamah Agung dilaksanakan melalui Peradilan secara  elektronik,  dan  selanjutnya segera  membangun  sistem  informasi penerapan Peradilan secara elektronik pada pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan  Kembali  di  Mahkamah Agung.
Bibliografi:
Buku:
Apeldoorn,  Van.,  1986. Pengantar Ilmu  Hukum. Jakarta:  Pradnya
Paramita.
Bruggink, J.J.H., Tanpa Tahun. Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Indroharto.  2004. Usaha  Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar
Hukum  Acara  TUN. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Mahkamah  Agung.  2010. Cetak  Biru
Pembaruan Peradilan 2010-
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019 2035 . Jakarta: Mahkamah Agung RI. Maria  Farida  Indrati  S.  2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi,  dan  Materi  Muatan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Nina Winangsih Syam. 2014. Komunikasi Peradaban . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Philipus Hadjon (ed). Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Prajudi  Atmosudirjo.  1986. Dasar- Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rhenald  Kasali.  2017. Disruption .
Jakarta:  Penerbit  PT.  Gramedia
Pustaka Utama.
Scholten,  Paul. Penuntun  Dalam
Mempelajari Hukum Perdata
Belanda. Yogyakarta,  Gadjah
Mada University Press, 1993.
Soerjono Soekanto dan Purnadi
Purbacaraka. 1989. Aneka Cara
Pembedaan  Hukum .  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Sudikno  Mertokusumo.  2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

## Majalah:
Sudarsono.  2017. “Digitalisasi  Buku Register  Perkara,  Laporan,  dan Arsip  Perkara ”, Majalah  Hukum Varia  Peradilan, Tahun  XXXII Nomor 378, Mei.