## J urnal Legisia
Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PELECEHAN SEKSUAL ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014
1 Atmari, 2 Fitrotun Nisa’
Universitas Sunan Giri Surabaya
1 atmari@gmail.com
2. fitronisa@gmail.com

## Abstract
The  phenomenon  of  street  children  in  Indonesia  must  immediately  receive  special  attention  and management,  considering  that  children  are  the  assets  of  the  next  generation  of  the  nation,  all Indonesian children including street children must receive a portion of attention as children's rights and  protection  from parents,  families,  communities  and  especially the  government.  The number  of street  children  in  Indonesia  is  still  so  high,  and  all  the  consequences  that  must  be  faced  by  street children from violence to sexual harassment and free sex, they live on the streets to sustain life without protection from their parents, family and the state, they experience traumatic events that will influence the behavior and mindset of children in adulthood from the description of the facts on the ground how the form of state protection against street children who experience sexual harassment and sanctions for perpetrators of sexual crimes. This research is normative with a normative juridical approach  by examining problems with the law as the main legal material as well as legal material outside the law which is then described as a result of research and the implementation of child protection covering various  fields  of  life  services  must  be  done  together,  requires  a  coordinating  organization. Implementation of child protection. Guarantees for the implementation of child protection must be carried out in various ways, among others by laws and regulations and the obligation of every member of the community, citizen to participate in child protection. Sanctions based on the provisions in Law Number 35 of 2014 and additional punishments of castration, installation of chips and so on, are likely to  have  a  deterrent  effect  for  perpetrators  of  sexual  violence  against  minors,  especially  for  street children
Keywords : Protection, Law, Sanctions, Street Children
Submit Approve Publish 20 Desember 2021 10 Januari 2022 27 Januari 2022

## PENDAHULUAN.
Sebagai negara yang mempunyai kewajiban melindungi warga negara, termasuka anak  dalam  masa  tumbuh  kembang,  dari  berbagai  hal  negative  yang  bisa  merusak mental  anak,  dinataranya  pelecehan  seksual,  dewasa  ini  banyak  kasus  pelecehan seksual yan melibatkan anak , khusunya anak jalanan, ini merupaka bentuk penyiksaan terhadap  anak,  banyak  bentuk  kekerasan  dan  pelecehan  seksual  terdapa  anak, khususnya terhadap anak yang tidak berdaya seperti anak jalanan.
Efek  kekerasan  seksual  terhadap  anak  antara  depresi,  gangguan  Pelecehan seksual  terhadap  anak  adalah  suatu  bentuk  penyiksaan  anak  dimana  orang  dewasa atau  remaja  yang  lebih  tua  menggunakan  anak  untuk  rangsangan  seksual.  Bentuk pelecehan  seksual  anak  termasuk  meminta  atau  menekan  seorang  anak  untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh  dari  alat  kelamin  untuk  anak,  menampilkan  pornografi  untuk  anak, melakukan  hubungan  seksual  terhadap  anak-anak,  kontak  fisik  dengan  alat  stress pascatrauma,  kegelisahan,  kecenderungan  untuk  menjadi  korban  lebih  lanjut  pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual pada  anggota  keluarga  adalah  bentuk  inses,  dan  dapat  menghasilkan  dampak  yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.
Sebagian besar pelanggar pelecehan seksual terhadap anak sebelum masa puber adalah  pedofil,  meskipun  beberapa  pelaku  tidak  memenuhi  standar  diagnosis  klinis untuk pedofilia. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang  menggambarkan  tindakan  criminal  yang  melibatkan  orang  dewasa  dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi psikiater  Amerika  menyatakan bahwa  “anak -anak  tidak  bisa  menyetujui  aktivitas seksual de ngan orang dewasa”, dan tindakan seperti itu hanya dilakukan oleh orang dewasa”. Orang  dewasa  yang  terlibat  dalam  aktivitas  seksual  dengan  anak  telah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral atau perilaku yang dapat diterima secara sosial. 1
Negara Indonesia termasuk salah satu Negara dengan tingkat anak jalanan yang tinggi,  di  usia  yang  seharusnya  mereka  isi  dengan  belajar,  terpaksa  ditinggalkan. Maraknya anak jalanan di kota-kota, menimbulkan suatu tindakan criminal. Terlebih lagi untuk anak perempuan yang di jalan-jalan. Di usia seperti mereka bisa saja terjadi tindakan  semena-mena.  Meskipun  pada  hakekatnya  kejahatan  tidak  mungkin dihilangkan  dari  muka  bumi  namun  sebagai  manusia  yang  dibekali  dengan  fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan  perbuatan  anti  social  yang  meresahkan  masyarakat  dalam  melakukan
1 David Setiawan, lindungai Anak Indonesia dari Kekerasan seksual , https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak- indonesia-dari-kekerasan-seksual , 2014
interaksi  dengan  sesamanya  dimana  perbuatan  tersebut  mendapat  tantangan  dari pemerintah atau Negara.
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  yang  memiliki  peranan  strategis  yang mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  selain  itu  anak  merupakan  titipan  Tuhan  yang diberikan  kepada  orang  tua  untuk  dididik  dan  dilindungi  sebagai  penerus  bangsa (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Pengadilan  Anak),  oleh  karena  itu anak  memerlukan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh yang selaras dan seimbang.
Salah satu praktek seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, hal ini bertentangan dengan  ajaran  dan  nilai-nilai  agama  serta  melanggar  norma  hukum  yang  berlaku. Kekerasan  ditunjukkan  untuk  membuktikan  bahwa  pelakunya  memiliki  kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan kekerasan seksual.
Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan  keluarga  dengan  melakukan  ancaman  atau  paksaan  atau  kekerasan.  Tetapi tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan acaman kekerasan tetapi telah menggunakan  berbagai  zat  kimia  yang  dapat  menghilangkan  kesadaran  wanita sekaligus  menimbulkan  rangsangan  seksual  tanpa  disadarinya.  Kekerasan  seksual yang dialami anak jalanan di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Kecenderungan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak  di  bawah  umur,  baik  secara  fisik  maupun  psikis  sering  merupakan  isu  bagi tingkat  nasional  maupun  internasional. Kejahatan  memang  tidak  dapat  dihapuskan karana ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak  dikehendaki  kelahirannya  oleh  masyarakat  akan  tetapi  selalu  tumbuh  dalam masyarakat sebab dialakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.
Para  pelaku  dari  kekrasan  seksual  terhadap  anak  jalanan  di  bawah  umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan  seorang ayah yang tega  memperkosa  anak  kandungnya  sendiri  (incest).  Tetapi  tidak  menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual adalah orang luar. Kasus kekerasan seksual terhadap anak jalanan di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesainnya  baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap penjatuhan  putusan.  Selain  kesulitan  pembuktian  misalnya  kekerasan  seksual, perkosaan atu perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.
Masalah  yang  dihadapi  kebanyakan  anak  jalanan  tak  hanya  hidup  di  bawah tekanan  atau  bertahan  dengan  keterbatasan,  seperti  makan  dan  tempat  tinggal.
Mereka  juga  menjadi  kelompok  yang  rentan  mengalami  kekerasan  seksual.  Namun, masalah  ini  masih  luput  dari  perhatian.  Banyak  anak  jalanan  yang  putus  sekolah, kemudian  bekerja  menjual  koran,  pedagang  asongan,  menyemir  sepatu,  menjadi tukang  parkir,  pemulung  hingga  pengemis  untuk  mendapatkan  uang.  Beberapa  di antara mereka pun melakukan perilaku seks berisiko. Lokasi seks bisa dilakukan mulai dari tempat nongkrong, pinggir empang, kolong jembatan, halte, dan hotel. Perilaku ini tentu membuat mereka berisiko terkena HIV. Apalagi, perilaku seperti ini bisa terjadi berkelanjutan.
Di  Indonesia  perilaku  seks  bebas  pada  anak  jalanan  juga  banyak  dijumpai terutama dikota-kota besar di Indonesia, terutama didaerah tujuan wisata seperti di Bali. Masalah seks bebas pada anak jalanan ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk  semua  agar  ditangani,  karena  aktivitas  ini  berdampak  luas  dan  besar,  yakni menghancurkan masa depan anak tersebut, merusak moral dan melanggar hukum yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kepada setiap anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Fenomena  anak  jalanan  harus    dijadikan  wacana  terbuka,  agar masyarakat banyak tahu dampak yang ditimbulkan dari seks bebas tersebut dan ikut berpartisipasi  mencegah  luasnya  seks  bebas  pada  anak  jalanan  tersebut. Dikhawatirkan jika hal ini tidak dilakukan, maka akan semakin banyak anak jalanan yang akan melakukan seks bebas, juga akan makin luasnya penyebaran penyakit sosial seperti, pelacuran, kriminalitas, narkoba, judi dan sebagainya yang kesemuanya adalah bagian  dari  kehidupan  tersebut  dan  yang  terakhir,  bisa  kemungkinan  suatu  saat muncul  travel  warning  dari  Negara-negara  pasar  untuk  tidak  ke  daerah  yang membiarkan  hal  tersebut  terjadi.dari  uraian  latar  belakang  diatas  maka permasalahannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang mengalami pelecehan seksual dan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak jalanan

## METODE PENULISAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  normative  yuridis  dengan  Pendekatan yuridis  normatif  artinya  suatu  kajian  ilmiah  yang  dilakukan  berdasarkan    Undang- Undang di kaitkan dengan dengan permasalahan penelitian pelecehan seksual anak jalanan dengan sumber bahan hukum primer yaitu terdiri dari hukum positif mengenai hukum  acara  pidana,  putusan-putusan  tentang  Kekerasan  terhadap  anak  di  bawah umur dalam Perspektif yuridis-Viktimologi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, KUHP dan berbagai artikel, internet, kajian pustaka dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Mengalami Pelecehan Seksual
Anak  jalanan  atau  sering  disingkat  anjal  adalah  sebuah  istilah  umum  yang mengacu pada anak- anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih
memiliki  hubungan  dengan  keluarganya.  Kehidupan  anak  jalanan  biasanya  paling identik  dengan  jalanan.  Anak  jalanan  adalah  anak  yang  tidak  mempuyai  pekerjaan tetap dan banyak hidup dijalanan  untuk mencari makan untuk kelangsungan hidup keluarga dan baginya sendiri. 2
Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidak harmonisan, baik itu perceraian, percekcokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya  sebagai  orang  tua.  Hal  ini  kadang  semakin  di  perparah  oleh  hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Keadaan rumah tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari meninggalkan rumah. Faktor lain yang semakin menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga.
Penanganan  terhadap  anak-anak  jalanan  ini  bersifat  terpadu,  tidak  hanya melibatkan  anak  itu  sendiri,  tapi  juga  keluarga  (kalau  masih  ada),  dan  masyarakat, (termasuk  pemeritah  dan  negara).  Mereka  perlu  diberdayakan  untuk  bisa melaksanakan  fungsinya  kembali  sebagai  pelindung  anak.  Banyak  masyarakat  yang bersikap terhadap anak-anak jalanan ini, mereka menganggap anak-anak itu sebagai sumber  gangguan  dan  kegaduhan  yang  perlu  disingkirkan  jauh-jauh  dari  mereka. Semakin banyak jumlah anak jalanan menunjukkan bukan hanya kegagalan keluarga dan  masyarakat,  tapi  juga  negara  dalam  hal  ini.  Bukankah  Indonsia    adalah  negara peserta yang telah meratifikasi konvensi hak anak PBB yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan  bahwa  negara  wajib  menjamin  dan  memberikan  perlindungan,  dan perawatan terhadap kesejahteraan anak.

## Tabel : Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan
Faktor  Pembeda Hidup Di jalanan Bekerja Di jalanan Rentan   Menjadi anak Jalanan Lama di jalanan 24 jam 7-12 jam 4-6 jam Hubungan Dengan keluarga Putus hubungan Tidak teratur pulang ke rumah Masih tinggal dengan orang tua Tempat tinggal Di jalanan Mengontrak  (bersama- sama) Bersama keluarga Pendidikan Tidak sekolah Tidak sekolah Masih sekolah
Tabel di atas memperlihatkan bahwa anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap berbagai bahaya dibandingkan kelompok lain. Kelompok anak yang bekerja di jalanan relatif lebih aman karena umumnya mereka
2 Zakiah, pilunya anak jalanan , https://sumbarprov.go.id/home/news/14029-pilunya-kehidupan-anak-jalanan , 2018
tinggal  berkelompok  dan  sebagian  bersama  orang  tua  dan  warga  sekampungnya  di daerah kumuh di kota – kota. Mereka bisa saling mengontrol satu sama lainnya. Namun karena kebersamaan ini pula, gampang sekali tergerak pada perilaku negatif seperti pencurian,  judi,  seks  dll.  Perilaku  itu  sebagian  menjadi  kebiasaan  mereka sebagai refreshing, Sudah menjadi kebiasaan mereka, uang mudah di dapat di jalan jika habis di meja judi.
Kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan lebih aman karena mereka hanya  beberapa  jam  di  jalanan,  masih  tinggal  dengan  orang  tua  dan  masih  sekolah. Ancaman mereka adalah pengaruh teman yang kuat yang bisa menyeret mereka lebih lama  di  jalan,  meninggalkan  rumah  dan  sekolah,  dan  memilih  berkeliaran  di  jalan karena lebih banyak memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya tarik ini dirasakan semakin kuat apabila di rumah hubungan dengan orang tua kurang harmonis, orang tua  yang  bekerja  dari  pagi  sampai  malam  sehingga  anak  tidak  terawasi,  atau  unsur eksploitasi  dimana  anak  harus memberikan  penghasilannya  kepada  orang  tua,  yang jika tidak maka akan menerima hukuman fisik.
Sebagai kelompok yang berisiko tinggi, anak yang hidup di jalan berada 24 jam dan menggunakan semua fasilitas jalan untuk ruang hidup seperti tidur, mencari uang dan  berhubungan  sesama  temannya. Mereka  biasa  tidur  di  taman,  bangku-bangku penumpang,  kolong  jembatan,  emperan  toko  dan  tempat  lain  yang  mereka  anggap aman.  Mereka  sebenarnya  tidak  bekerja  serius,  hanya  kalau  ingin  makan  saja  dan umumnya dengan mengemis, mengamen minta sama temannya atau mencuri. Mereka tinggal berkelompok yang anggotanya saling membantu satu sama lainnya.
Kelompok  ini  memiliki  ikatan  sangat  kuat  dan  ciri  solidaritas  yang  tinggi, tetapi hubungan dengan kelompok lain sangat rapuh. Mereka mudah saja  berantem atau tersinggung seperti perebutan tempat mangkal atau lokasi mencari uang. Ciri-ciri mereka adalah liar, tertutup, tidak tergantung kepada orang lain, dan bebas. Mereka mengembangkan gaya hidup sendiri untuk survive.
Kebutuhan  terhadap  lembaga-lembaga  formal  yang  semestinya  menampung mereka seperti dirumah, sekolah dan kelompok bermain tidak lagi mereka dapatkan. Dengan  gaya  hidup  itu  mereka  menganggap  jalanan  sebagai  suatu  lembaga  yang membuatnya  mersasa  esksis.  Oleh  karena  itu  ,  kehidupan  anak  jalanan  dianggap sebagai suatu dunia yang bisa berdiri sendiri dan dapat dibandingkan dengan dunia anak-anak  normal  lainnya.  Para  orang  tua  merasah  resah  dan  khawatir  terhadap anaknya, dengan kabar pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baik mereka yang  ada  dijalanan  atau  mereka  yang  masih  bersama  dengan  keluarganya.  Adanya berita  dan  realita  yang  terjadi  saat  ini  siapakah  yang  bisa  melindungi  dan  peduli terhadap anak dibawah umur yang mengalami pelecehan seksual 3
3 Sri Endah kinasih, Makalah: Perlindungan dan Penegakkan HAM terhadap pelecehan seksual, fisip Unair. Tahun 2005
Salah bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan di sahkan  Undang- Undang  tentang  Pengadilan  Anak  merupakan  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk memberi  perlindungan  terhadap  anak  yang  mengalami  konflik  dengan  hukum, sementara  LPA  dimaksudkan  sebagai  lembaga  Non  Pemerintah  yang  memberikan advokasi,  perlindungan  dan  solusi  terhadap  permasalahan  yang  di  hadapi  anak. Dengan  nomenklatur  yang  berbeda-beda  saat  ini  telah  terbentuk  LPA/institusi Perlindungan Anak di seluruh Propinsi Indonesia.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  atas  undang-undang  tentang  Perlindungan  anak (disingkat  UU  Perlindungan  anak),  menegaskan  dalam  pasal  4  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesua dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang lainnya dalam Undang-Undang perlindungan dengan anak antara lain hak berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan  dikriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran, ketidakadilan, hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya. 4

## Perlindungan Hak Asasi Anak
Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak  dalam  kehidupan  masyarakat,  sebagai  bentuk  perlindungan  kepentingan- kepentingan anak yangmengalami masalah sosial.  Proses perlindungan anak disebut sebagai  proses  edukasional  terhadap  ketidak  pahaman  atau  ketidakmampuan  anak dalam  melakukan  suatu  tugas-tugas  sosial  kemasyarakatan.  Perlindungan  hak  asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stmulasi, laihan  pendidikan,  bimbingan  sholat,  permainan  dan  dapat  juga  diberikan  melalui bentuan hukum.
Dengan meletakkan hak asasi anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi hak asasi anak yang menjadi pokok persoalan dan kajian, adalah bagaimana meletakkan  hak  asasi  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  yang  dieliminir  dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan di dalam masyarakat. 5
4 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta ,Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, sinar Grafika.2016. hal 89.
8 maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia, 2000, hal 36

## Perlidungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Selaku Korban Kejahatan Seksual
Secara  khusus  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  dalam  kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang  bersifat  preventif.  Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  setelah  anak  jalanan menjadi korban kajahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.
Anak  adalah amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa,  yang  senantiasa yang  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak  asasi  manusia  yang  temuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-hak  anak.  Meskipun  Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak,  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggungjawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis  bagi  pelaksaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut.  Dengan  demikian pembentukan Undang-Undang di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.
Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif di selenggarakan ketika anak telah menjadi korban , atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Dalam hal anak  menjadi  pelaku,  terhadapnya  tetap  melekat  hak-hak  anak  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  21 tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Negara dan Pemerintah menentukan bahwa:
1. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertnggung jawab menghormati budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.
2. Untuk  pemenuhan  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  negara berkewajiban memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.
3. Untuk  menjamin  pemenuhan  hak  anak  sebagaimana  di  maksud  pada ayat(1),pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab    dalam merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan perlindungan Anak.
4. Untuk  menjamin  pemenuhan  hak  anak  dan  melaksanakan  kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan  sebagima  dimaksud    pada  ayat  (4)  dapat  dieujudkan  melalui upayah daerah membangun kabupaten atau Ibu kota.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten atau kota layak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dalam peraturan Presiden.
Menurut  Pasal  59  yang  berbunyi  (1)  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus  kepada  Anak.  (2)  Perlindungan khusus  kepada anak  sebagiaman  dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat
b. Anak yang berhadapan dengan hukum
c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
d. Anak dari kelompok minoritasn dan terisolasi
e. Anak yang menjadi korban penyahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
f. Anak yang menjadi korban pornografi
g. Anak dengan HIV/AIDS
h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
j. Anak korban kejahatan seksual
k. Anak korban jaringan terorisme
l. Anak penyandang disabilitas
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
n. Anak dengan prilaku sosial yang menyimpang
o. Anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan  terkait  dengan kondisi orang tuannya.
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaiman dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusialaan.
b. Rehabilitasi sosial.
c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai  dari  penyidik,  penuntutan  sampai  dengan  pemeriksaan  disidang pengadilan.
Adapun perlindungan hukum terhadap anak atau perempuan dibawah umur 15 tahun menurut KUHP pasal 287 yang mengalami pelecehan seksual. 6 Selain pasal- pasal diatas, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan  perlindungan kepada anak dalam kaitannya dalam kejahatan seksual yang bersifat represif adalah dengan memberlakukan ketentuan yang bersifat larangan (imperatif) dan ketentuan pidana sebagaiman diatur dalam Bab XIA dan Bab XII UU perlindungan anak. Untuk melaksanakan  hal  tersebut,  berlaku  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan
6 R.Soesilo, kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetak ulang, 1995, hal 211
hukum formil perlindungan anak, sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7
Sanksi    Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  Terhadap  Anak  Jalanan  Di  Bawah UmurPengertian Kekerasan / Pelecehan Seksual
Kekerasan  atau  pelecehan  seksual  adalah  setiap  penyerangan  yang  bersifat seksual  terhadap  perempuan,  baik  terjadi  persetubuhan  atau  tidak,  dan  tanpa memperdulikan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban.  Kekerasan  atau  pelecehan seksual sangat bervariasi berupa percobaan pemerkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan  seksual,  pemaksaan  aktivitas-aktivitas  seksual  lain  yang  tidak  disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan atau pelecehan seksual yaitu :Merusak kesusilaan di depan umum, Perzinahan, Pemerkosaan dan Pencabulan.
Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksa oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada dalam ancaman fisik  dan atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.
Menurut  Lyness  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  meliputi tindakan  menyentuh  atau  mencium  organ  seksual  anak,  tindakan  seksual  atau pemerkosaan  terhadapa  anak,  memperlihatkan  media  atau  benda  porno, menunnjukkan  alat  kelamin  pada  anak  dan  sebagainya.  Kekerasan  seksual  ( sexual abuse )  merupakan  jenis  penganiayaan  yang  biasanya  di  bagi  dua  dalam  kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

## a. Familial abuse
Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian keluarga  inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih,  pangasuh  atau  otang  yang  dipercaya  merawat  anak. 8 Mayer  menyebutkan kategori incest dalam  keluarga  dan mengkaitkan  dengan  kekerasan  pada  anak,  yaitu kategori pertama, penganiayaan ( sexual molestation ), hal ini meliputi interaksi noncitus, pettingg,  fondling,  exhibitionism, dan veyeurism, semua  hal  ini  yang  berkaitan  untuk
10 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta Perlindungan Anak dan Perempuan , Jakarta, sinar Grafika. 2016.Hal 89-93.
8 Maslihah Sri. Kekerasan Terhadap Anak: model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 2006.(1) hal 25-33.
menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan ( sexual assault ), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, manstrubasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal dissebut perkosaan secara paksa  ,  meliputi  kontak  seksual.  Mayer  mengatakan  bahwa  paling  banyak  ada  dua ketegori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak. 9

## b. Ekstra Familial Abuse
Kekerasan seksual  adalah  kekerasan  yang  dialakukan  oleh  orang  lain  di  luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikanal oleh sang anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi  dimana  pelecehan  seksual  tersebut  dilakukan,  sering  dengan  memberikan imbalan tertentu yang tidak didapat oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam kerena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana  dan  dengan  siapa  anak-anak  mereka  menghabiskan  waktunya.  Anan-anak sering  bolos  sekolah  cenderung  rentan  untuk  mengalami  kejadian  ini  dan  harus diwaspadai.
Kekerasan  seksual  dengan  anak  sebagai  korban  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak- anak. Pedophilia dapat diartikan “menyukai anak - anak”. Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No  11  tahun 2012 tentang per adilan anak, ‘’anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan’’.  Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan A nak, ‘’perlindungan anak adalah segala keg iatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’’.
Menurut Adarianus E. Meliala, ada beberapa kategori pedophilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun di sebut infantophilia. Sementara itu,  mereka  yang  tertarik  dengan  anak  perempuan  berusia  13-16  tahun  disebut hebophilia , mereka yang tertarik pada anak laki-laki di usia tersebut, di kenal dengan ephebohiles. Berdasarkan prilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi mereka yang suka  memamerkan,  suka  menelanjangi  anak,  atau  disebut veyeurism yaitu  suka mastrubasi di depan anak, atau sekedar meremas kamaluan anak. 10
Pedophilia biasa kerena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja  pernah  mengalami  trauma  yang  sama,  sehingga  mengakibatkan  prilaku  yang menyimpang,  bisa  juga  karena  gaya  hidup,  seperti  kebiasaan  menonton  pornografi, sehingga  membentuk  hasrat  untuk  melakukan  hubungan  seksual.  Psikolog  forensik
9 Tower, Cynthia Crosson.Understanding Child Abuse and Neglect.Boston.2002.
10 Http://www.motherandbaby.co.id/ , diakses pada 21 mei 2014
Reza Indragiri Amriel menjelaskan tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang  dewasa  yang  memiliki  orientasi  seksual  pada  anak,  tetapi  bisa  juga  terjadi dengan orang dewasa normal. 11 Kedua macam orang itu bisa digolongkan pedophilia selama  melakukan  hubungan  seksual  dengan  anak.  Tipe  pertama  adalah  pedophilia eksklusif yaitu hanya memiliki ketertariakan pada anak. Tipe kedua adalah pedophilia fakultatif  yaitu  memeiliki  orientasi  heteroseksual  pada  orang  dewasa,  tetapi  tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagi sustitusi.
Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  di  bawah  kekerasan  di  ikuti  ancaman, sehingga  korban  tak  berdaya  disebut  molester.  Kondisi  itu  meyebabkan  koraban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  ini  melekukan  aksinya  tanpa  kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi  psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya.  Anak  sebagi  individu  yang  belum  mencapai  taraf  kedewasaan,  belum mempu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.
Kekerasan sesual terhadapa anak dapat dilihat dari sudut pandang dari biolgois dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan  intim,  apalagi  organ  yang  memang  tidak  ditunjukkan  untuk  hubungan intim.  Jika  dipaksa,  maka  tindakan  tersebut  akan  merusak  jaringan.  Ketika  terjadi kerusakan  secara  fisik,  maka  terjadi  tindakan  kekerasan.  Sedangkan  dari  sudut pandang  sosial,  karena  dorongan  seksual  dilampiaskan  secara  sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang  menjadi  sasaran’’  tutup  mulut’’.  Salah  satu  cara  yang  paling  mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak di ancam maka saat itu juga  secara  alami  tubuh  anak  juga  melakukan  pertahanan  penolakan.  Ketika  secara biologis  tubuh  anak  menolak,  maka  paksaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu, berati terjadi kekerasan. Rasa  sakit  dan  ancaman  itu  tentu  saja  menjadi  pengalaman  traumatis  bagi  anak. Sedangkan  untuk  mengatakan,  anak  selalu  dihantui  oleh  intimidasi  anacaman  dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.
Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan Pseudo-sexual, dalam arti merupakan prilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi  primer,  melainkan  berhubungan  dengan  penguasaan    dan  dominasi,  agresi dan perendahan  pada suatu pihak ( korban) oleh pihak lainnya (pelaku).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  angka  perkosaan  pada  anak  jalanan  yang  terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus perkosaan anak jalanan di Indonesia mencapai 30,6 0 / 0 dan beberapa diantaranya diperkosa secara massal. Hal tersebut sesuai dengan
11 http://www.kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak-/ . Diakses pada 7mei 2014
catatan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  kejahatan  pada  anak  tahun  2012  di dominasi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan nilai 30 0 / 0 termasuk di dalamnya kejahatan pada anak jalanan. 12
Ditinjau  dari  latar  belakangnya,  anak  jalanan  adalah  kelompok  yang  rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan aktivitas anak jalanan yang menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  di  jalanan  untuk  mencari  uang, mengakibatkan  anak  jalanan  berinteraksi  dengan  berbagai  orang  dengan  sifat  dan karakter  yang  berbeda.  Termasuk  diantaranya  peluang  anak  jalanan  bertemu  dan berinteraksi  dengan  para  pelaku  kekerasan  seksual  lebih  besar  dibandingkan  anak- anak  pada  umumnya.  Hal  tersebut  didukung  dengan  rendahnya  pengetahuan  dan lemahnya kemampuan anak jalanan dalam melindungi dirinya dari tindakan kekerasan seksual. 13
Di komunitas anak jalanan berlaku hukum rimba, dimana orang yang senior akan lebih berkuasa terhadap aturan yang berlaku dan terhadap anggota yang lain yang lebih  muda.  Salah  satuya  adalah  kekuasaan  terhadap  norma  sosial  mengenai  tradisi pangris (seks bergilir) terhadap anak jalanan yang baru atau berusia lebih muda. Anak jalanan  (  baik  pelaku  maupun  korban)  tidak  menyadari  bahwa  tradisi  tersebut merupakan bagian dari kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan kekerasan seksual selalu ada bahkan meningkat pada setiap tahunnya.
Kekerasan  seksual  menjadi  masalah  klasik  di  kalangan  anak  jalanan  terus berkembang  tanpa  adanya  kontrol  dan  kendali  dari  pihak  terkait  sehingga menghambat  upayah  pencegahan  terjadinya  kekerasan  seksual  pada  anak  jalanan. Bahkan kekerasan seksual menjadi semacam tradisi dan ritual di kalangan anak jalanan sebagai  bentuk  inisiasi  terhadap  anggota  kelompok  anak  jalanan  yang  baru.  Pada akhirnya  tersebut  menyebabkan  angka  kekerasan  seksual  pada  anak  jalanan  terus meningkat tanpa ada penyelesaian hingga saat ini.

## Korban kekerasan dan Kekersan Seskual Anak Jalanan
Anak  seharusnya berada dalam lingkungan bermain dan belajar, ketika ia pergi atau  bahkan  tinggal  di  jalan,  kegiatan  yang  mereka  lakukan  di  perempatan  jalan misalnya,  sudah  mengandung  beragam  resiko  seperti  rawan  kecelakaan  atau  resiko terkena penyakit akibat kerap menghirup racun kendaran bermotor, menelusuri lebih jauh  menyaksikan  kehidupan  malam  mereka  ditaman  kota,  pasar,  gedung  kosong, emperan toko, gerbong kereta di stasiun, mereka bisa terlelap tanpa alas,  terlebih bila anak  perempuan  juga  di  jumpai  disana.  Bagaimana  pola  hubungan  mereka,  dengan anak-anak jalanan, dengan masyarakat umum, aparat negara, dan pihak-pihak lainnya.
12 E.Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap perempuan : Tinjauan Psikologi dan feministik, Bandung, 2000, hal-24 17 Ajik S. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah. Bandung. 2002. Hal-21
16 Ibid. Hal 45-46
Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia jalanan adalah dunia penuh dengan kekerasan  dan  eksploitasi.  Pertarungan  demi  pertarungan  selalu  berakhir  dengan kekalahan  tanpa  ada  kemenangan  dari  pihak  manapun.  Namu  ini  terus  saja berlangsung.  Seorang  dewasapun  belum tentu  mampu mengarunginya  dengan baik. Apalagi anak-anak.
Berbagai penelitian, laporan program, hasil monitoring dan pemberitaan media masa  telah  banyak  mengungkap  situasi  buruk  yang  dialami  oleh  anak  jalanan semarang. Monitoring PAJS (2004) di kawasan Tugu Muda  pada priode juli-desember (2003),  mencatat  dari  22  kasus  kekerasan  terhadap  anak  jalanan  19  kasus  (86,3%  ) dilakukan oleh petugas keamanan (kepolisian, satpol PP, dan TNI) yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Hal senada diungkap pula dalam laporan penelitian Yayasan Peduli Anak /YPA (2004) yang menyatakan bahaya terbesar yang dialami anak jalanan adalah dikejar polisi dimana 91% anak yang pernah tertangkap mengaku mengalami penyiksaan (pernadi dan ardhianie 2004). Selain kasus kekerasan yang dialami secara non personal, kekerasan terhadap komunitas kerap terjadi. Warga Semarang  mungkin  masih  teringat  kasus  penyerangan  dan  pengerusakan  Rumah Siggah di kawasan Lemah Gempal pada tahu 2004 oleh sekelompok orang yang tak dikenal  yang  di  susul  dengan  teror-teror  terhadap  anak  jalanan.  Setelah  mengalami nasib  buruk,  anak-anak  jalanan  yang  terhimpun  dalam  Perlindungan  Anak  Jalanan Semarang (PAJS) kembali menjadi korban kekerasan oleh negara melalui pernyataan pejabat  Pemerintah  Daerah  kotamadya  Semarang  yang  melarang  PAJS  untuk menampung anak jalan di Rumah Singgah. 14
Kekerasan lainnya adalah kekerasan eksploitasi seksual, hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih  anak yang tinggal di jalanan. Ketika tidur, karap kali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau komunitas jalan, misalnya digerayangi tubuh dan alat vitalnya. Bentuk kekerasan lain adalah  perkosaan.  Setara  tahun  2003  dalam  laporan  menyatakan  bahwa  30%  anak jalanan  perempuan  mengalami  hubungan  seksual  pertama  akibat  perkosaan.  Tak jarang  perkosaan  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  dikenal.  Diakawasan Simpang  Lima,  kasus-kasus  semacam  ini  sering  terjadi  yang  dialakukan  oleh sekelompok orang tertentu. Belum lama kita dikejutkan oleh media massa mengenai dugaan  kekerasan  dan  eksploitasi  terhadap  puluhan  anak  jalanan  yang  justru dilakukan oleh pendampingnya sendiri. 15
Kasus-kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak jalanan hingga  terungkap  ke  publik  diyakini  hanyalah  sebagian  kecil  saja  dari  kasus-kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak jalanan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa anak jalan
14 Ajik S. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah. Bandung. 2002. Hal-21
15 Radar semarang dan wawasan, semarang, kompas, 4 september 2000 hal 27
senantiasa  berada  dalam  situasi  yang  mengancam  perkembangan  fisik,  mental  dan sosial bahkan nyawa mereka.
Didalam  situasa  kekerasan  yang  dihadapi  secara  terus-menerus  dalam perjalanan hidupnya, maka pelajaran itulah yang melekat dalam diri anak jalanan yang akan  membentuk  nilai-nilai  baru  dan  membawa  tindakan  yang  mengedepankan kekerasan  sebagi  jalan  keluar  untuk  mempertahankan  hidupnya.  Ketika  memasuki masa dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak jalanan. Tanpa adanya upaya apapun, maka kita telah berperan serta menjadikan anak-anak sebagi korban tak berkesudahan.
Tentu  saja  bagi  yang  peduli  terhadap  anak  jalanan  hal  itu  diharapkan  tidak berkepanjangan. Harus ada upaya-upayah konkrit untuk melakukan perbaikan atas situasi  anak  jalan  atau  bahkan  yang  bersifat  utopis  menghilangan  keberadaan  anak jalanan.  Upaya  ini  akan  berdampak  besar  apabila  ada  keterlibatan  dan  jalinan kerjasama  berbagai  pihak  Pemerintah,  Organisasi  Non  Pemerintah  (Ornop/NGO), Organisasi sosial dan kemasyarakatan, akademisi dan masyarakat umum. Tantangan terberat dari dari upaya melibatkan berbagai pihak untuk peduli dengan anak jalanan adalah stigmatisasi. Pandangan dominan masih menvonis anak jalanan sebagai ‘’anak liar,  kotor,  biang  keributan, dan  pelaku  kriminal’’. Adanya  stigmatisasi  ini  tentu  saja  akan melahirkan  tindakan-tindakan  yang  penuh  prasangka  dan  cenderung  akan mengesahkan jalan kekerasan didalam meghadapi anak jalanan. Seandainyapun terjadi berbagai  bentuk  kekerasan  yang  keji  dan  tidak  manusiawi  atau  bahkan  sampai menghilangkan  nyawa,  peristiwa  tersebut  belum  tentu  menjadi  kegelisahan  dan menggelitik hati nurani publik. Atau bisa jadi ada pihak yang justru mensyukuri dan menilai bahwa peristiwa tersebut memang layak diterima oleh anak-anak jalanan.
Menghapus stigmatisasi di atas menjadi sangat penting. Patut disadari bahwa anak-anak  jalanan  dalah  korban  baik  sebagai  korban  di  dalam  keluarga,  komunitas jalanan, dan korban pembangunan. Untuk itu kampanye perlindungan terhadap anak jalanan  perlu  dilakukan  secara  terus-menerus  setidaknya  untuk  mendorong  pihak- pihak di luar anak jalanan agar menghentikan aksi-aksi ini didorong oleh tumbunya empati  terhadap  anak  jalanan  agar  ada  ketertiban  konkrit  berbagai  pihak  melalui berbagai kegiatan untuk perubahan. 16
Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit  lagi  adalah  jika  kekerasan  seksual  terjadi  pada  anak-anak,  karena  anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami
16 Sunarti,Dr, Ir, Dwi Msc. Lpaoran Penelitian: Profil Anak Jalanan di Kotamadya Semarang. Pusat Studi wanita Lembaga penelitian Undip Semarang. 1998.
konsekuensi  yang  lebih  buruk  bila  melapor,  anak merasa  malu  untuk  menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi  karena  kesalahan  dirinya  dan  peristiwa  kekerasan  seksual  membuat  anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga atau orang yang mengasuhnya. Dampak pelecehan seksual yang terjadi di tandai dengan adanya powerlessness , dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.
Tindakan kekerasan seksual pada anak jalanan membawa dampak emosional dan  fisik    korbannya.  Secara  emosional,  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasan bersalah dan menyalahkan diri  sendiri,  rasa  takut  berhubungan  dengan  orang  lain,  bayangan  kejadian  dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan  dengan  penyalah  gunaaan  termasuk  benda,  bau,  tempat,  kunjungan dokter,  masalah  harga  diri,  disfungsi  seksual,  sakit  kronis,  kecanduan,  keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.
Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti Pasca trauma stress disoder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas  disosiatif,  kecenderungan  untuk  reviktimisasi  di  masa  dewasa,  bahkan adanya cedara fisik kepada anak. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota  keluarga  adalah  bentuk  inses,  dan  dapat  menghasilkan  dampak  yang  lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, trauma dalam kasus inces orangtua.
Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya di tangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka  pendeknya  akan  mengalami  mimpi  buruk,  ketakutan  yang  berlebihan  pada orang  lain,  dan  konsentrasi  menurun  yang  akhirnya  akan  berdampak  pada kesehatannya.  Jangka  panjangnya,  ketika  dewasa  nanti  akan  mengalami  fobia  pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum  melakukan  hubungan  seksual.  Bisa  juga  setelah  menjadi  dewasa,  anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.
Selain  itu,  kebanyakan  anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual  merasakan kretaria psychology  disorder yang  disebut post  traumatic  stress  disoder (PTSD),  dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang  kaku  setelah  peristiwa  traumatis,  menurut  Beitchman,  anak  yang  mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. 17

## Hukuman Terhadap Tindak Pelaku Pelecehan Sekaual Terhadap Anak
17 Smith,Outcomes of child sexual abuse as Predictors of Later Sexual Victimization. Dalam jurnal of International Violence. Tahun 2010 hal 9
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 telah di jelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi  pelakunya  harus  diberikan  hukuman  yang  setimpal.  Maksudnya  dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat dikiranya tindakan pelecehan seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  dapat  dicegah  sehingga  perbuatan  tersebut tidak terjadi lagi.
Pasal  50  ayat  1  KUHP  menyatakan  bahwa  ada  empat  tujuan  penjatuhan hukuman yaitu : (1) Untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyaraka, (2) Untuk masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, (3)  Untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbul  oleh  tindak  pidana  ,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai (4) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 18
Adapun  dalam  KUHP,  Pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  Hukuman  bagi pelaku  pelecehan  seksual  terhadap  anak dibawah  umur  terdapat  pasal  287  dan  292 KUHP.
1) Pasal 287 Ayat (1) KUHP berbunyi:
“  B arang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  perempuan  di  luar  perkawinan, padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya  belum  15 tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun “
Apabila  perbuatan  persetubuhan  itu  menimbulkan  luka-luka  atau  kematian maka pelaku akan dijerat hukuman menurut Pasal 291 ayat 1 dan 2 di hukum 12 tahun penjara,  (2)  jika  menyebabkan  mati  (285,  286,289,290  KUHP),  maka  dijatuhkan hukuman penjara selama- lamanya 15 tahun” . 19

## 2). Pasal 292 KUHP
“  Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama kelamin,  yang  diketahuinya  harus  diduganya  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidan penjara selama-lamanya 5 tahun. ” 20
Dalam  Undang-undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  ada empat pasal yang mengatut tentang ancaman bagi pelaku pelecehan seksual terhadapa anak di bawah umur yaitu pasal 77-89 UU No 35 Tahun 2014

## Hukuman Kebiri ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Indonesia
18 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT.Grafindo Persada. Tahun 2004. Hal-173
19 R.Soesilo.kitan Undang-undang Hukum Pidan (KUHP).Bogor,politeia, tahun 1995, hal- 213.
20 R,Soernarto Soerodibroto,KUHP dan Mahkama Agung dan hoge raad, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. 2006, hal 173
Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman.  Menurut P.A.F.  Lamintang  menyatakan  tujuan  pemidanaan  ada  3  :  (1)  Untuk  memperbaiki pribadi  dari  penjahat  itu  sendiri,  (2)  Untuk  membuat  orang  menjadi  jera  dalam melakukan kejahatan, (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.
Sesuai dengan pendapat P.A.F.Laminantang yang bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan  namun  tujuan  kedepannya  yaitu  untuk  memperbaiki  pribadi  pelaku  itu sendiri.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  teori  tujuan  pemidanaan  yang  dianut  oleh Indonesia adalah teori gabungan, walupun secara eksplisit belum ada hukuman positif yang menyatakan demikian. Bagi teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya  asas  Legalitas  yang  tercantum  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  serta  jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan teori relative yang diterapkan di Indonesia terdapat Pasal 2 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem permasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan  pemasyarakatan  menyadari  kesalahannya  dan  memperbaiki  dirinya  agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Jika  diakaitkan  dengan  wacana  penerapan  hukuman  kebiri,  hal  ini bertentangan  dengan  tujuan  pemidanaan  Indonesia.  Hukuman  kebiri  tidak  akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan  manifestasi  atau  oprasionalisasi  hasrat  menguasai,  mengontrol  dan mendominasi  anak.  Hukum  kebiri  dipandang  tidak  menyasar  kepada  akar permasalahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  namun  hanya  semata-mata  untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara  ilmiah.  Dengan  demikian  hukuman  kebiri  hanya  semata-mata  sebagai  suatu tindakan  pembelasan  dari  prmrtintah  tanpa  upayah  untuk  memperbaiki  pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidaan .
Dari paparan pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak  di  bawah  umur  tersebut  diatas,  bahwa  dapat  disimpulkan  bagi  si  pelaku bervariasi, bergantung pada perbuatannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka  berat  seperti  tidak  berfungsinya  alat  reproduksi  atau  menimbulkan  kematian maka hukuman  bagi  pelaku  akan  lebih  berat  yaitu  15  tahun  penjara.  Tetapi  apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan. Tindakan pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap  orang  lain  yang  bukan  istrinya  merupakan  delik  aduan  yang  maksudnya adalah  bahwa  hanya  korbanlah  yang  bisa  merasakan  dan  lebih  berhak  melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.
Hal  pengaduan  ini  juga  bisa  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  atau  orang  lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu di tentukan dalam pasal 45  HIR  dengan  ditanda  tangani  oleh  pegawai  yang  menerimanya  harus  ditulis  dan
ditanda  tangani  oleh  pegawai  tersebut  serta  oleh  orang  yang  berhak  mengadukan perkatra. 21
Adapun delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dak delik aduan relatif.
a) Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hany dapat dituntut pabila  ada  pengaduan.  Dalam  pengaduan  tersebut  yang  perlu  dituntut  dalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi : “saya meminta agar tindakan ata u perbuatan ini dituntut”. Delik aduan absolut ini tidak dapat dibelah maksudnya adalah kesemua orang  atau pihak terlibat atau yang  bersangkut  paut  dengan  peristiwa  ini  harus  dituntut.  Karena  yang dituntut dalam delik aduan adalah peristiwanya.
b) Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila  ada pengaduan.  Dan  delik  aduan  relatif  ini  dapat  dibelah  karena  pengaduan.  Ini diperlukan  bukan  untuk  menuntut  peristiwaya,  tetapi  yang  dituntut  disini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.
Berdasarkan  penjelasan  tentang  delik  aduan  diatas,  penulis  menggolongkan bahwa  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut.
Dengan demikian untuk dapat dituntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari  pihak  yang  dirugikan.  Apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa  tersebut  mengakibatkan  kematian  sesuai  dengan  pasal  287  KUHP. Pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah umur baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebuat terbukti.

## SIMPULAN
Pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofis, etis, dan yuridis untuk mencegah  akibat-akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan.harus  dicegah  penimbulan korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  dan  terjadinya  korban struktural dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi  berbagai  bidang  pelayanan  kehidupan  harus  dikerjakan  bersama-sama, memerlukan suatu organisasi koordinasi.
21 Op.cit  hal 435
Pelaksanaan perlindungan anak. Jaminan pelaksaana perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undang dan kewajiban  setiap  anggota  masyarakat,  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam perlindungan  serta  melihat  dampak  yang  diakibatkan  oleh  kekerasan  seksual  yang dialami oleh anak-anak jalanan yang menjadi korban, maka dalam penangan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu dan pemerintah. Perlu  adanya  pendekatan  sistem  dan  penanganan  kekerasan  seksual.  Dengan  adanya Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  dan  hukuman  tambahan  Kebiri,  pemasangan chip dan lain sebagainya,  kemungkinan dengan adanya hukuman tersebut, maka akan menimbulkan  efek jera  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  di  bawah  umur terutama bagi anak jalanan

## DAFTAR PUSTAKA
Ajik S. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah.
Bandung. 2002. Hal-21.
Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta , Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, Grafika.2016. hal 89.
Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Perlindungan Anak dan Perempuan , Jakarta, sinar Grafika. 2016.Hal 89-93
E.Kristi  Poerwandari,  Kekerasan  Terhadap  perempuan  :  Tinjauan  Psikologi  dan feministik, Bandung, 2000, hal-24.
Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia, 2000, hal 36.
Maslihah  Sri.  Kekerasan  Terhadap  Anak:  model  Transisional  dan  Dampak  Jangka Panjang. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 2006.(1) hal 25-33.
M.Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Jakarta,  PT.Grafindo  Persada. Tahun 2004. Hal-173.
Smith,  Outcomes  of  child  sexual  abuse  as  Predictors  of  Later  Sexual  Victimization. Dalam jurnal of International Violence. Tahun 2010 hal 9.
Sri Endah Kinasih, Makalah: Perlindungan dan Penegakkan HAM Terhadap Pelecehan Seksual, fisip Unair. Tahun 2005.
Sunarti,Dr,  Ir,  Dwi  Msc.  Lpaoran  Penelitian:  Profil  Anak  Jalanan  di  Kotamadya Semarang. Pusat Studi wanita Lembaga penelitian Undip Semarang. 1998.
Tower, Cynthia Crosson.Understanding Child Abuse and Neglect.Boston.2002.
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetak ulang, 1995, hal 211.
R,Soernarto Soerodibroto, KUHP dan Mahkama Agung dan hoge raad, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. 2006, hal 173.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No 35  tahun  2014,  Tentang  perlindungan  Anak,
Yogyakarta, Pustaka Widyatama. 2004, ha 49-50.
David Setiawan, lindungai Anak Indonesia dari Kekerasan seksual, https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari- kekerasan-seksual, 2014
Radar semarang dan wawasan, semarang, kompas, 4 september 2000 hal 27.