ASPEK  KEADILAN   PERJANJIAN BAKU ( STANDARD CONTRACT )

## DALAM PERJANJIAN  KREDIT PERBANKAN
Ahyuni  Yunus
Dosen Fakultas Hukum  Universitas Muslim  Indonesia Email  : Ahyuni@gmail.com

## Abstrak
Justice  as  one  of  the  goals  of  law  comes  from  the  view  that philosophically the law is created and enforced is to create a sense of justice for society. Even in the common people's understanding, justice is often identified with the law itself. That is,  the  applicable  law  is  always  judged  from  a  sense  of  fairness  or  not  by  a particular society. Likewise, the bank credit agreement in the form of the standard agreement  contains  only  the  minimum  creditor  liabilities  but  on  the  other  hand contains  the  debtors'  liability  as  much  as  possible,  making  it  very clear that the justice  aspect  of  the  credit  agreement  of  the  bank  in  the  form  of  the  standard agreement does not meet the sense of community justice, Especially debtors. It is unfair  that  debtors  with  weak  position,  weak  social  and  economic  and  then utilized  the  shortage  is  for  the  benefit  of  the  creditors  of  the  bank  so  that  the debtor  is  forced  to  sign  a  credit  agreement  with  the  form  of  the  standard agreement.
Keywords: Justice,  Raw  Agreement,  Banking  Credit

## A. PENDAHULUAN
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . 1 “adil  berarti  sama  berat;  tidak  berat sebelah;  tidak  memihak”,  berpihak  kepada  yang  benar;  berpegang  pada kebenaran;  sepatutnya;  tidak  sewenang-wenang”.  Pengertian  tentang  keadilan ditemukan  pula  di  dalam Dictionary  of  Law  Complite  Edition , 2 yang  menyebutkan bahwa:  adil  :  tidak  memihak  pada  salah  satu  pihak;  jujur;  memihak  pada kebenaran  sesuai  dengan  hukum.  Sedangkan  dalam  istilah  Latin,keadilan  adalah “Memberikan  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  haknya” (the  constant  and perpetual  will  to  give  each  his  due) ,  artinya  menganggap  bahwa  setiap  orang punya  hak (due) .  Selanjutnya,  dijelaskan pula  bahwa  keadilan  berarti  tidak
1 Departemen  Pendidikan Nasional, 2005. Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Edisi  Ketiga, Balai  Pustaka, Jakarta, Hal.  8.
2 M. Marwan  dan Jimmy  P, 2009. Kamus Huk um, Dictionary of Law Complite Edition, Reality  Publihser, Surabaya, Hal.16.
menipu,  tidak  mencuri  atau  tidak  melanggar  perjanjian  (zaman  Romawi) (Agus Wahyudi http://psp.ugm.ac.id/).
Baharuddin    Lopa 3 mengartikan  keadilan,  yaitu  mampu  melaksanakan kebajikan  dan  meninggalkan  (mencegah)  kemungkaran,  …...  keadilan  adalah keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.  Sedangkan  John  Rawls 4 mengartikan keadilan  sebagai  kebajikan  utama  dalam  institusi  sosial,  sebagaimana  dalam sistem  pemikiran.  Menurutnya,  bahwa  suatu  teori  betapapun  elegan  dan ekonomisnya,  harus  ditolak  atau  direvisi  jika  ia  tidak  benar,  demikian  juga  hukum dan  institisui,  tidak  peduli  betapapun  efisien  dan  rapihnya,  harus  direformasi  atau dihapuskan  jika  tidak  adil.
Memperhatikan  beberapa  pengertian  keadilan  seperti  dikutip  di  atas,  dapat ditarik  suatu  pemahaman  bahwa  keadilan  selalu  mengandung  makna  kebaikan  dan kebenaran,  baik  dalam  penilaian  ataupun  dalam  perilaku  atau  tindakan.Jadi,  dalam kata  keadilan  itu  selalu  terkandung  arti  kebajikan  di  dalamnya.Selain  mengandung nilai  kebaikan  dan  kebenaran  juga  dalam  pelaksanaannya  selalu  bertujuan  untuk menciptakan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  sehingga  tercapai kemaslahatan  hidup  baik perorangan  maupun  secara bersama-sama  (masyarakat).
Keadilan  sering  juga  dikaitkan  dengan  institusi,  namun  hanya  dalam  arti yang  sangat  terbatas:  keputusan  pengadilan  dapat  dikatakan  adil  atau  tak  adil,  dan pengertian  yang  sudah  lama  sekali  kita  kenal  seperti  keadilan  retributif  (ganti- rugi)  mencerminkan  kepedulian  tentang  perlunya  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan. Ada  juga  istilah “natural  justic e”  dalam  pengadilan  yang  menyerukan  pentingnya hakim  yang  tidak  memihak  dan  tertuduh  yang  harus  diberi  hak  untuk  membela diri.
Pada  abad  pertengahan,  ada  pengertian “just  price”, namun  skopnya  relatif sempit  karena  hanya  bertujuan  mengecam  eksploitasi  yang  dilakukan  penjual yang  mengambil  untung  dari kelangkaan  atau  kebutuhan  sementara.
3 Lopa, Baharuddin, 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegak an Huk um di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta,  Hal. 1.
4 Rawls,  John, 2006. Teori Keadilan, Dasar-Dasar  Filsafat Politik  untuk  Mewujudk an Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Penerjemah:  Uzair  Fauzan dan Heru Prasetyo: A Theory of Justice), Pustaka Pelajar,  Yogyakarta,  Hal.  3-4.
Hingga  satu  setengah  abad  yang  lalu,  keadilan  dipahami  sebagai  sebuah kebajikan  ( virtue ),  bukan  sosial  tetapi  individu.  Hal  ini  dapat  dibaca  dari  tulisan beberapa  filusuf  terkemuka  seperti  Plato  dan  Aristoteles.Plato 5 sebagaimana dikutip  oleh  Rawls,  mengatakan  bahwa  “keadilan  merupakan  kebajikan  utama”. Sedemikian  utamanya  sehingga  dalam  keadilan  terkandung  semua  kebajikan.
Demikian  pula  Aristoteles 6 mengatakan  bahwa  :
Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan  bukanlah  nilai  yang  harus  dimiliki  dan  berhenti  pada  taraf memilikinya  bagi  diri  sendiri,  melainkan  juga  merupakan  "pelaksanaan aktif", dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.
Evolusi  filsafat  hukum,  yang  melekat  dalam  evolusi  filsafat  secara keseluruhan,  berputar  di  sekitar  problema  tertentu  yang  muncul  berulang-ulang.Di antara  problema  ini,  yang  paling  sering  menjadi  diskursus  adalah  tentang persoalan  keadilan  dalam  kaitannya  dengan  hukum.Hal  ini  dikarenakan  hukum atau  aturan  perundang-undangan  seharusnya  adil,  tapi  kenyatannya  seringkali tidak  demikian  adanya.
Sehubungan  dengan  itu,  Friedrich 7 mengatakan  bahwa  :
Keadilan  hanya  bisa  dipahami  jika  ia  diposisikan  sebagai  keadaan  yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum  tersebut  merupakan  proses  yang  dinamis  yang  memakan  banyak waktu.
Pandangan  di  atas  menunjukkan  bahwa  upaya  untuk  mewujudkan  keadilan ini  banyak  berhadapan  dengan  berbagai  tantangan  yang  dalam  penegakannya seringkali  didominasi  oleh  kekuatan-kekuatan  yang  bertarung  dalam  kerangka umum  tatanan  politik  untuk  mengaktualisasikannya.
Dalam  hal  ini  Hans  Kelsen 8 mengatakan  bahwa  :
Keadilan  merupakan  pemeliharaan  atas  tatanan  hukum  positif  melalui penerapannya  yang  benar-benar  sesuai  dengan  jiwa  dan  tatanan  hukum positif.Jadi, keadilan ini adalah berdasarkan hukum positif.
5 Loc cit .
6 Loc cit.
7 Carl  Joachim Frederich,  2004. Filsafat Huk um Perspek tif Historis, Nuansa dan Nusamedia,  Bandung, Hal. 239.
8 Hans Kelsen, 2006.  Teori Umum  Tentang Hukum  dan Negara (Penerjemah  : Raisu Muttaqien : General theory of Law and State , New  York),  Nusamedia,  Bandung, Hal.  17.
Pendapat  di  atas  berarti  bahwa  jika  ada  pernyataan  tentang  perbuatan seseorang  yang  adil  atau  tidak  adil,  itu  berarti  perbuatan  itu  harus  dinilai  sesuai atau  tidak  sesuai  dengan  hukum  sebagai  tatanan  norma  yang  dianggap  sah  oleh subyek  hukum  dalam  masyarakat.

## B. PEMBAHASAN
Perjanjian  kredit  perbankan  dalam  praktik  ternyata  diterapkan  konsep perjanjian  baku    ( standard  contract ),  dimana    sedemikian  rupa  klausul-klausul perjanjian  baku  tersebut  ditentukan  atau  dirumuskan  sendiri  oleh  pihak  perbankan (sepihak),  sedangkan  pihak  lainnya  yaitu  pihak  debitur    dengan  terpaksa menerima  perjanjian  baku    tersebut,  karena  kondisi  sosial  ekonomi  mereka  yang lemah.  Pada  hal  idealnya  produk  hukum  yang  berupa  perjanjian  tersebut, seharusnya  memberikan  keadilan,  kemanfaatan,  serta  kepastian  kepada  semua pihak,  karena  keadilan,  kemanfaatan  serta  kepastian  itulah  yang    menjaditujuan hukum.
Praktik perjanjian baku  tersebut,  sampai  saat  ini  masih  menjadi pertengkaran  akademik,  oleh  karena  pada  syarat  sahnya  perjanjian  terdapat  syarat “sepakat  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian”,  yang  mana  dipahami  bahwa yang  dimaksud  dengan  sepakat  adalah  terjadinya  se-iya  sekata  mengenai  pokok- pokok  yang  diperjanjikan.  Apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu  juga dikehendaki  oleh  pihak  yang  lainnya.
Perkembangan  hukum  perdata  menunjukkan  bahwa  di  luar  KUH  Perdata, kini  telah  berkembang  dalam  masyarakat  berbagai  kontrak  baru,  seperti  leasing, beli  sewa  dan  lain-lain,  yang  dalam  transaksinya  melakukan  perjanjian  baku. Walaupun  kontrak-kontrak  itu  telah  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat, namun  peraturan  yang  berbentuk  undang-undang  belum  ada.  Akibat  dari  tidak adanya  kepastian  hukum  tentang  perjanjian  baku    tersebut,  maka  akan menimbulkan  persoalan  dalam  dunia  perdagangan  terutama  ketidakpastian  bagi para  pihak  yang  mengadakan  kontrak,  termasuk  dalam  perjanjian  kredit perbankan.
Perjanjian  baku  yang  terjadi  dalam  praktik,  kenyataanya  pula  menciptakan ketidakseimbangan  dan  ketidakselarasan  hubungan  antara  kreditur  dengan  debitur.
Untuk  menciptakan  keseimbangan  dan  keselarasan,  maka  perlu  ada  batasan- batasan  terhadap  bekerjanya  asas  kebebasan  berkontrak,  batasan-batasan  mana dalam  hal  ini  harus  dilakukan  oleh  Negara.Dengan  batasan-batasan  yang  dibuat oleh  Negara,  maka  tidak  ada  kebebasan  berkontrak  yang  mutlak.  Negara  dapat saja  mengatur  dan  melarang  klausula-klausula  dalam  suatu  kontrak  yang  dapat berakibat  buruk  atau  merugikan  kepentingan  masyarakat,  yang  tentunya  juga merugikan  bangsa  dan    Negara  Republik  Indonesia.  Sudah  selayaknya  bila  Negara tidak  membiarkan  perbuatan  yang  melakukan    perjanjianyang  hanya  semata-mata diserahkan  kepada  bekerjanya  mekanisme  kebebasan  berkontrak  yang  tidak terbatas  itu.
Kebebasan  berkontrak  sebenarnya  adalah  refleksi  dari  perkembangan  paham pasar  bebas  yang  dipelopori  oleh  Adam  Smith.  Adam  Smith  dengan  teori  ekonomi klasiknya  berdasarkan  pemikirannya  pada  ajaran  hukum  alam,  dan  hal  yang  sama menjadi  dasar  pemikiran  Jeremy  Betham  yang  dikenal  dengan  ultilitarisme, keduanya  percaya  individualisme  sebagai  nilai  dan  mekanisme  sosial  dan kebebasan  kontrak  dianggap  sebagai  suatu  prinsip  yang  umum.  Dalam perkembangan  kehidupan  masyarakat,  kebebasan  berkontrak  menjadi  kebutuhan mendesak  untuk  mendapat  pembatasan  maupun  perlindungan   dari  Negara.
Apabila  perjanjian  baku  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  dianalisis berdasarkan    teori  keadilan  sosial  John  Rawls,    terbukti  bahwa    debitur  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  dalam  perjanjian  kredit  perbankan    sebagai  pihak  yang kurang  beruntung  (lemah  ekonomi)  dengan  kewajiban  lebih  banyak  dari  pada haknya,  maka  menurut  teori  ini  apapun  bentuk  dan  alasannya  hal  seperti  ini  tidak adil  dan  harus  ditolak.  Hubungannya  dengan  substansi  perjanjian  antara  kreditur dengan  paradebitur  dalam  perjanjian  kredit  perbankan,  tampak  bahwa    perjanjian kredit  perbankan  dalam  bentuk  perjanjian  baku  tidak/kurang  memenuhi  rasa keadilan.
Mengacu  pada  teori  keadilan  sosial  menurut  teori  John  Rawls  yang menghendaki manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat  yang  kurang beruntung  dalam  hal  ini  para  debitur,  maka  perjanjian  kredit  perbankan  dalam bentuk  baku  ini  tidak  sepenuhnya  terpenuhi,  karena  idealnya  kreditur    melibatkan
sebanyak-banyaknya  para  debitur  dalam  membicarakan  klausul  perjanjian  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  sehingga  dengan  perjanjian  kredit perbankan  disamping  membantu  para  debitur  untuk  mendapatkan  rumah  layak huni  juga  pihak  kreditur  perbankan  otomatis  mendapatkan  keuntungan  dengan penyaluran  kredit  kepada masyarakat.
Selanjutnya,  apabila  dilihat  dari  teori  keadilan  menurut  filsafat  hukum  Islam khususnya  konsep  maqasid  al-syariah,  dimana  penetapan  hukum  Islam  bertujuan untuk  mewujudkan  maslahat  bagi  manusia  dalam  rangka  memelihara  lima  hal, yakni  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta,  maka  substansi  hukum  pada perjanjian  baku  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  tidak  memenuhi  lima  hal  dalam konsep  maqasid  al-syariah.  Dengan  demikian  aspek  tujuan  hukum  khususnya aspek  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum    dalam  substansi  perjanjian  ini belum  terpenuhi.    Menurut  peulis,  bahwa  idealnya  sebagai  sebuah  negara  dalam hal  ini  diwakili  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  perbankan,  seharusnya menciptakan  keadilan  dalam  pelbagai  aktivitasnya  yang  melibatkan  para  debitur tersebut.  Ukuran  keadilan  dalam  hal  ini  tentunya  jika  dalam  perjanjian  kredit perbankan  dalam  bentuk  baku  tersebut,  para  pihak  yaitu  debitur  dengan  kreditur mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang.    Sangat  tidak  adil  apabila keberadaan  para  debitur  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  dinafikan  apalagi diposisikan  sekadar untuk  dimanfaatkan  atau  “diekspolitasi”  saja.
Rawls  mengajarkan  teori  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  terutama sebagai  alternatif  bagi  teori  utilitarisme  sebagaimana  dikemukakan  beberapa  ahli seperti  Hume,  Bentham  dan  Mill.Selanjutnya,  Rawls 9 berpendapat  bahwa  “dalam masyarakat  yang  diatur  menurut  prinsip-prinsip  utilitarisme,  orang-orang  akan kehilangan  harga  diri,  lagi  pula  bahwa  pelayanan  demi  perkembangan  bersama akan  lenyap.  Lebih  lanjut,  Rawls  mengatakan  bahwa  sebenarnya  teori  ini  lebih keras  dari  apa  yang  dianggap  normal  oleh  masyarakat.  Memang  boleh  jadi diminta  pengorbanan  demi  kepentingan  umum,  tetapi  tidak  dapat  dibenarkan bahwa  pengorbanan  ini  pertama-tama  diminta  dari  orang-orang  yang  sudah kurang  beruntung  dalam  masyarakat.
9 Ibid. Hal  72
Situasi  ketidaksamaan  itu  harus  diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa sehingga  menguntungkan  golongan  masyarakat  yang  paling  lemah.  Hal  ini menurut  Rawls 10 terjadi  kalau  dua syarat  dipenuhi,  yakni  :
Pertama, situasi  ketidaksamaan  menjamin  maximum  minimorum  bagi golongan  orang  yang  paling  lemah.Artinya  situasi  masyarakat  harus sedemikian  rupa  sehingga  dihasilkan  untung  yang  paling  tinggi  yang mungkin  dihasilkan  bagi  golongan  orang-orang  kecil.
Kedua, ketidaksamaan  diikat  pada  jabatan-jabatan  yang  terbuka  bagi  semua orang.  Maksudnya  supaya  kepada  semua  orang  diberikan  peluang  yang sama  besar dalam  hidup.
Berdasarkan  pedoman  ini  semua  perbedaan  antara  orang  berdasarkan  ras, kulit,  agama,  sosial,  ekonomi  dan  perbedaan  lain  yang  bersifat  primordial,  harus ditolak.
Selanjutnya  Rawls 11 menegaskan  bahwa,  maka  program  penegakan keadilan  yang  „berdimensi  kerakyatan ’ haruslah  memperhatikan  dua  prinsip keadilan,  yaitu:
1. Memberi  hak  dan  kesempatan  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang paling  luas  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang.
2. Mampu  mengatur  kembali  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi sehingga  dapat  memberi  keuntungan  yang  bersifat  timbal  balik (reciprocal  benefits) bagi  setiap  orang,  baik  mereka  yang  berasal  dari kelompok  beruntung  maupun  tidak  beruntung.
Dengan  demikian,  prinsip  perbedaan  menuntut  diaturnya  struktur  dasar masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga  kesenjangan  prospek  mendapat  hal-hal utama  bagi  kesejahteraan,  pendapatan,  otoritas  diperuntukkan  bagi  keuntungan orang-orang  yang  paling  kurang  beruntung.  Dalam  kaitan  ini  berarti  keadilan sosial  harus  diperjuangkan  untuk  dua hal:
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang  dialami  kaum  lemah  dengan  menghadirkan  institusi-institusi  sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
10 Lok . Cit . Hal  28
11 Ibid, Hal  121.
Kedua ,  setiap  aturan  harus  memposisikan  diri  sebagai  pemandu  untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami oleh kaum lemah.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  menurut  hemat  penulis  yang  penting diperhatikan  bahwa  kebijakan  apapun  yang  dibuat  oleh  negara  atau  oleh badan/lembaga  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  ialah  ketika  hal itu  menyangkut  atau  bersentuhan  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan masyarakat,  harus  senantiasa  mengendepankan  kepentingan  sosial  yang  lebih besar  terutama  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini perlu  ditegaskan  karena  sering  dengan  alasan  untuk  rakyat,  untuk  kepentingan umum,  tidak  jarang  ditemukan  suatu  kebijakan  dalam  implementasinya  justru tidak  memihak  pada kepentingan  rakyat.
Selanjutnya  teori  keadilan  lainnya  adalah  teori  keadilan  dalam  filsafat Hukum  Islam  menurut    Maqashid  Syariah,  yaitu  :  Cita  Keadilan  Sosial  Al-Juwaini dan Al-Gazali. Menurut Abd al-Malik ibn Yusuf Abu  al-Ma'ali  al- Juwaini 12 bahwa:
Salah  satu  konsep  penting  dan  fundamental  yang  menjadi  pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah  yang  menegaskan  bahwa  Hukum  Islam  disyari'atkan  untuk mewujudkan  dan  memelihara  maslahat  umat  manusia.  Konsep  ini  telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,  di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.
Pandangan  di  atas,  sangat  jelas  sesuai  dengan  tujuan  penciptaan  manusia  di atas  dunia  ini,  yakni  untuk  memakmurkan  bumi  beserta  seluruh  isinya  guna mencapai  kemaslahatan  umat  manusia.Konsep  ini  mencakup  seluruh  isi  bumi termasuk  mahluk  manusia  di  dalamnya  yang  harus  berusaha  mencapai maslahat.Bahwa  untuk  mencapai  kemakmuran  di  atas  bumi  ini,  maka  semua produk  hukum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  pengelolaan  seluruh  isi  bumi harus  senafas  dan sejalan  dengan  syariat  Islam.
12 Al-Gazali,  1412  H, Al-Mustafa Min Ilm al-Usul , Al-Amiriyah,  Kairo,  Hal. 250.
Teori  maslahat  yang  dimaksud  oleh  Al  Juwaini  di  atas,  menurut    Masudi 13 sama  dengan  teori  keadilan  sosial  dalam  istilah  filsafat  hukum.  Adapun  inti  dari konsep  maqasid  al-syariah  adalah  untuk  mewujudkan  kebaikan  sekaligus menghindarkan  keburukan  atau  menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat.Istilah yang  sepadan  dengan  inti  dari  maqasid  al-syari'ah  tersebut  adalah  maslahat, karena  penetapan  hukum  dalam  Islam  harus  bermuara  kepada  maslahat 14 .Untuk memahami  hakikat  dan  peranan  maqasid  al-syari'ah,  berikut  diuraikan  secara ringkas  teori  tersebut.
Al-Juwaini  sebagaimana  dikutip  oleh  Al-Gazali 15 mengelaborasi  lebih  jauh maqasid  al-syari'ah  itu  dalam  hubungannya  dengan  Illat  dan dibedakan menjadi  tiga  bagian,  yaitu: daruriyat (primer), hajiyat  (al  hajat  al  ammah = sekunder)  dan makramat ( tahsiniyah =tersier).
Pemikiran  Al-Juwaini  tersebut  kemudian  dikembangkan  oleh  muridnya,  Al- Gazali.    Al-Gazali 16 menjelaskan  maksud  syari'at  dalam  kaitannya  dengan maslahatbahwa  :
Maslahat  adalah  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. Kelima  macam  maslahat  di  atas  berada  pada  skala  prioritas  dan  urutan yang  berbeda  jika  dilihat  dari  sisi  tujuannya,  yaitu  peringkat  primer, sekunder dan tersier.
Dari  keterangan  ini  tampak  bahwa  teori  maqasid  al-syari'ah  sangat  jelas bentuknya  dibandingkan  dengan  teori  lainnya,  yakni  bahwa  untuk  mencapai maslahat  kita  harus  memelihara  lima  hal,  yaitu:  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta.
Pembahasan  tentang  maqasid  al-syari'ah  atau  maslahat  secara  khusus, sistematis  dan  jelas  dilakukan  pula  oleh  al-Syatibi  dari  kalangan  Malikiyah.Dalam kitabnya  al-Muwafaqat  yang  sangat  terkenal  itu,  Al-Syatibi  menghabiskan  lebih kurang  sepertiga  pembahasannya  mengenai  maqasid  al-syari'ah.Sudah  tentu,
13 Masdar F. Masudi, 1995.  Meletakkan Kembali  Maslahat Sebagai Acuan Syariah,  (J urnal Ilmu dan Kebudayaan), Ulumul  Qur‟an, Hal.  94.
14 Fanani, Ahmad Zaenal, 2006, Teori Keadilan dalam Perspek tif Filsafat Huk um dan Islam (Makalah),  UII,  Yogyakarta,  Hal.  12.
15 Al-Gazali,  Al-Mustafa Min Ilm  al-Usul, Op cit, Hal.  251.
16 Ibid, Hal.  251
pembahasan  tentang  maslahatpun  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam tulisannya.
Al-Syatibi 17 dalam kitabnya tersebut secara tegas mengatakan bahwa:
Tujuan  utama  Allah  menetapkan  hukum-hukum-Nya  adalah  untuk terwujudnya  maslahat  hidup  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Karena  itu,  taklif  dalam  bidang  hukum  harus  mengarah  pada  dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum (maslahat) tersebut”.
Jadi,  yang  dimaksud  maslahat  tersebut  adalah  sebagaimana  dikemukakan oleh  Al-Gazali  di  atas,  yaitu  memelihara  lima  hal  pokok,  yaitu:  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan hartayang  merupakan  pilar  kehidupan  manusia.
Tawaran  teoritik (ijtihadi) apapun  dan  bagaimanapun,  baik  didukung dengan nas ataupun tidak, yang bisa menjamin  terwujudnya  maslahat kemanusiaan,  dalam  kacamata  Islam  adalah  sah,  dan  umat  Islam  terikat  untuk mengambilnya  dan  merealisasikannya.  Sebaliknya,  tawaran  teoritik  apapun  dan yang  bagaimanapun,  yang  secara  meyakinkan  tidak  mendukung  terjaminnya maslahat,  lebih-lebih  yang  membuka  kemungkinan  terjadinya  kemudaratan, dalam  kacamata  Islam,  adalah  fasid,  dan  umat  Islam  secara  orang  perorang  atau bersama-sama  terikat  untuk  mencegahnya.
Mengacu  pada  paradigma  di  atas,  kaidah  yang  selama  ini  dipegang  oleh duniafiqih  yang  berbunyi:apabila  suatu  hadis  teks  ajaran  dapat  dibuktikan kesahihannya,  itulah  mazhabku,  secara  meyakinkan  perlu  ditinjau  kembali. Kaidah  inilah  yang  secara  sistematis  telah  menggerakkan  dunia  pemikiran,  khusus pemikiran  hukum  dalam  Islam  yang  lebih  mengutamakan  bunyi  harfiyah  nas daripada  kandungan  substansialnya.  Atau,  dalam  dunia  pemikiran  fiqih,  lebih mengutamakan,  atau  bahkan  hanya  memperhatikan    bunyi  ketentuan  legal-formal, daripada  tuntutan  maslahat  (keadilan),  yang  notabene  merupakan  jiwanya. Sebagai  gantinya,  kita  perlu  menegakkan  kaidah  yang  berbunyi:  jika  tuntutan maslahat,  keadilan,  telah  menjadi  sah  melalui  kesepakatan  dalam  musyawarah, itulah  mazhabku.  Dengan  tawaran  kaidah  yang  lebih  menekankan  pada  substansi, yaitu  maslahat-keadilan,  bukan  berarti  segi  formal  dan  tekstual  dari  ketentuan
17 Ibid . Hal  251
hukum  harus  diabaikan.Ketentuan  legal-formal-tekstual  yang  sah,  bagaimanapun, harus  menjadi  acuan  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  bersama,  kalau  tidak ingin  menjadi  anarki.  Akan  tetapi,  pada  saat  yang  sama,  haruslah  disadari sedalam-dalamnya  bahwa  patokan  legal-formal  dan  tekstual  hanyalah  merupakan cara  bagaimana  cita  maslahat,  keadilan,  itu  diaktualisasikan  dalam  kehidupan nyata.  Ini  berarti  bahwa  ketentuan  formal-tekstual  yang  bagaimanapun  dan  datang dari  sumber  apa  pun,  haruslah  selalu  terbuka  dan  atau  diyakini  terbuka  untuk umum,  kalau  perlu,  diubah  atau  diperbarui  sesuai  dengan  tuntutan  maslahat,  cita keadilan.
Apabila  jalan  pikiran  di  atas  disepakati,  secara  mendasar  kitapun  perlu meninjau  kembali  pemahaman  kita  terhadap  konsep  usul  fiqih  tentang  apa  yang disebut qat'i (yang  pasti  dan  tidak  bisa  diubah-ubah  oleh  ijtihad)  dan zanni (yang tidak/kurang  pasti  dan  bisa  diubah-ubah  oleh  ijtihad)  dalam  hukum  Islam.  Fiqh selama  ini  mengatakan  bahwa  yang  qat'i  adalah  apa-apa  (hukum-hukum)  yang secara  sarih  ditunjuk  oleh  nas  Alquran/Hadis  Nabi.  Sedangkan  yang  zanni  adalah apa-apa  (hukum)  yang  petunjuk  nasnya  kurang/tidak  sarih,  ambigu  dan mengandung  pengertian  yang  bisa  berbeda-beda.  Sesungguhnya,  yang  qat'i  dalam hukum  Islam,    sesuai  dengan  makna  harfiyahnya:  sebagai  sesuatu  yang  bersifat pasti,  tidak  berubah-ubah  dan  karena  itu  bersifat  fundamental,  adalah  nilai maslahat  atau  keadilan  itu  sendiri,  yang  nota  bene  merupakan  jiwanya  hukum. Sedang  yang  masuk  kategori  zanni  (tidak  pasti  dan  bisa  diubah-ubah)  adalah seluruh  ketentuan  batang  tubuh  atau  teks,  ketentuan  normatif,  yang  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  menerjemahkan  yang  qat'i  (nilai  maslahat  atau  keadilan) dalam  kehidupan  nyata.  Sehingga  kalau  dikatakan  bahwa  ijtihad  tidak  bisa  terjadi untuk  daerah  qat'i,  dan  hanya  bisa  dilakukan  untuk  hal-hal  yang  zanni,  itu memang  benar  adanya.
Cita  "maslahat  dan  keadilan"  sebagai  hal  yang  qat'i  dalam  hukum  Islam, memang  tidak  bisa,    bahkan  juga  tidak  perlu,  untuk  dilakukan  ijtihad  guna menentukan  kedudukan  hukumnya,  apakah  wajib,  mubah  atau  bagaimana.  Yang harus diijtihadi dengan  seluruh  kemampuan  mujtahid  adalah  hal-hal  yang zanni,
yang  tidak  pasti,  yang  memang  harus  diperbarui  terus-menerus  sesuai  dengan tuntutan  ruang  dan  waktu  yang  juga  terus  bergerak.  yakni: Pertama, definisi tentang  maslahat,  keadilan,  dalam  konteks  ruang  dan  waktu  nisbi  dimana  kita berada; Kedua, kerangka  normatif  yang  memadai  sebagai  pengejawantahan  dari cita  maslahat-  keadilan  dalam  konteks  ruang  dan  waktu  tertentu;  dan Ketiga, kerangka  kelembagaan  yang  memadai  bagi  sarana  aktualisasi  norma-norma maslahat-keadilan,  seperti  dimaksud  pada  poin  pertama  dan  kedua,  dalam  realitas sosial  yang  bersangkutan.

## C. PENUTUP
Perjanjian  kredit  perbankan  dalam  bentuk  perjanjian  baku,  meskipun pelaksanaannya  lebih  praktis  karena  naskah  perjanjiannya  sedemikian  rupa  telah disiapkan  oleh  pihak  kreditur,  namun  dalam  kenyataannya  justeru  pihak  kreditur menyalahgunakan  keadaan  dengan  cara  memuat  hak-hak  kreditur  sebanyak- banyaknya  tetapi  sisi  lain  memuat  hak-hak  debitur  yang  seminimal-minimalnya. Demikian  pula  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  dalam  bentuk  perjanjian  baku hanya  memuat  kewajiban  kreditur  yang  seminimal-minimalnya  tetapi  pada  sisi lain  memuat  kewajiban  debitur  yang  sebanyak-banyaknya,  sehingga  sangat  jelas bahwa  dari  aspek  keadilan  perjanjian  kredit  perbankan  dalam  bentuk  perjanjian baku tidak  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat,  khususnya  para debitur.

## DAFTAR  PUSTAKA
1. Buku
Al-Gazali,  Al-Mustafa  Min  Ilm  al-Usul,
Carl  Joachim  Frederich,  2004. Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis, Nuansa dan Nusamedia,  Bandung
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Ketiga,  Balai  Pustaka,  Jakarta,
Fanani,  Ahmad  Zaenal,  2006, Teori  Keadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hukum dan Islam (Makalah),  UII,  Yogyakarta
Hans  Kelsen,  2006.  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  (Penerjemah :  Raisu  Muttaqien  : General  theory  of  Law  and  State ,  New  York), Nusamedia,  Bandung
Lopa,  Baharuddin,  1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan  Bintang,  Jakarta
M.  Marwan    dan  Jimmy  P,  2009. Kamus  Hukum,  Dictionary  of  Law Complite Edition, Reality  Publihser,  Surabaya
Masdar  F.  Masudi,  1995.  Meletakkan  Kembali  Maslahat  Sebagai  Acuan Syariah,  (J urnal Ilmu dan Kebudayaan), Ulumul  Qur‟an
Rawls,  John,  2006. Teori  Keadilan,  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara (Penerjemah: Uzair Fauzan  dan  Heru  Prasetyo:  A  Theory  of  Justice),  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta,

## 2. Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (Amandemen), Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 1 Tanggal  18 Agustus  1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata    (Burgerlijk    Wetbook),  Staatblad 1847-23 Tanggal 30 April 1847.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen, Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  42  Tanggal  20 April  1999.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan .  Sinar  Grafika,
Jakarta.

## 3. Jurnal  (Internet)
Lev, Daniel S, 1965. The Lady and the Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia, The  American  Journal  of  Comparatice  Law,  Vol. XIV,No.2 Printed  in  U.S.A.
Masdar F. Mas'udi,  1995. Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah,  Jurnal  Ilmu  dan  Kebudayaan , Ulumul  Qur'an , No.3,  Vol. VI Th.  1995.