h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Implementasi Kebijakan “Mappadeceng” dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng
Tri Cahyo Nugroho 1  , Suryadi Lambali 2 , Hamsinah 3
1 Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin
2,3 Departemen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  "Mappadeceng"  policy  in  the  education sector  in  Soppeng  Regency  by  using  descriptive  qualitative  methods.  Data  was  collected  by means  of  in-depth  interviews,  observation,  and  documentation  of  6  informants.  Data  analysis was  performed  interactively  consisting  of  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions.  The  results  show  that  the  implementation  of  the  "mappadeceng"  policy  in  the education sector has not been going well, this is because the size and policy objectives are not yet clear, the availability of human resources and budget is adequate, the implementing agency has  a  role  based  on  the  stipulated  decree,  the  disposiion  of  implementing  agents  it  is  good enough, the lack of communication and coordination carried out, both with the community and related organizations and the external environment consisting of economic, social and political conditions  is  quite  conducive  and  supports  the implementation  of the  “mappadeceng”  policy. Therefore,  it  is  recommended  that  the  education  and  culture  office  of  Soppeng  Regency  to conduct evaluation in increasing the success of implementing the “Mappadeceng” policy.
Keywords: education, mappadeceng, policy implementation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  “mappadeceng”  dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.  Data  diperolah  dengan  dengan  cara  wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi  pada  6  informan.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif  yang  terdiri  atas reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa impelementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan aspek ukuran dan tujuan kebijakan belum terlalu jelas, ketersediaan sumber daya manusia maupun anggaran telah memadai, agen pelaksana memiliki peran berdasarkan SK yang  ditetapkan,  disposi  agen  pelaksana  sudah  cukup  baik,  minimnya  komunikasi  dan koordinasi  yang  dilakukan,  baik  dengan  masyarakat  maupun  organisasi  yang  terkait  dan lingkungan  eksternal  yang  terdiri  ekonomi,  sosial  dan  politik  cukup  kondusif  dan  mendukung implementasi  kebijakan  “mappadeceng”.  Olehnya  itu,  disarankan  untuk  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  kabupaten  soppeng  melakukan  evaluasi  dalam  meningkatkan  keberhasilan implementasi kebijakan “mappadeceng”.
Kata kunci: implementasi kebijakan, mappadeceng, pendidikan
 trinugroho0407@gmail.com
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Sustainable  Development  Goals
(SDGs)  merupakan  rencana  aksi  global dengan tujuan untuk mengakhiri berbagai  permasalahan  di  dunia.  Salah satu  prinsip  pelaksanaan  yang  dimiliki yaitu universality ,  diartikan  bahwa semua negara harus patuh dan melaksanakan program SDGs agar tidak ada  lagi  yang  disebut  sebagai  negara tertinggal.
Indikator  SDGs  terdiri  beberapa aspek,  salah  satunya  adalah  perihal pendidikan  yaitu  pendidikan  bermutu, di  Indoensia  sendiri,  ditargetkan  bahwa pada  tahun  2030  setiap  indkator  SDGs sudah  tercapai.  Adanya  target  yang telah ditetapkan mengharuskan pemerintah  untuk  mencapai  target tersebut  dengan  menetapkan  kebijakan sebagai  jalan  untuk  mencapai  target tersebut.
Masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan semenjak berusia  tujuh  sampai  lima  belas  tahun. Hal  ini  dijelaskan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  pasal 6  aturan  ini  diadakan  karena  kehendak Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 pasal  31  yang  menyebutkan  bahwa selain  masyarakat  wajib  mendapatkan pendidikan,  pemerintah  juga  wajib
membiayainya  agar  tercipta  sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan  keimanan,  ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat.
Pendidikan  nasional  juga  sebagai pranata sosial di dalam memberdayakan masyarakat
Indonesia guna
meningkatkan  kualitas  masyarakat  agar mampu  menjawab  tantangan  zaman serta proaktif dalam menghadapi keadaan  yang  selalu  berubah  yang disertai  dengan  kompleksitas  yang tinggi.  Sehingga  pendidikan  harus menjadi perihal yang dielaborasi pemerintah secara berkelanjutan.
Pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah dalam menyiapkan  segala  perangkat  aturan akan  tetapi  disisi  lain  juga  memerlukan kesadaran maupun keseriusan masyarakat  karena  semua stakeholders harus  bersatu  padu  sebagai  pemicu dalam mengupayakan pelakasaan pendidikan  yang  efektif.    Seluruh elemen-elemen yang ada dimulai pemerintah  pusat,  daerah  provinsi  dan daerah  kabupaten/kota  sampai  pada unit-unit teknis harus menjalin koordinasi  yang  baik  agar  proses pendidikan terlaksana denga baik.
Langkah  taktis  yang  diambil pemerintah di  dalam bidang pendidikan yaitu  adanya  program  Wajib  Belajar Sembilan  Tahun  yang  berarti  seluruh
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) anak di Indonesia
diwajibkan mengenyam  pendidikan  dasar  sampai menengah.  Diharapkan  dengan  adanya program  ini  mampu  meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi  anak-anak  yang  harus  putus sekolah.
Kebijakan yang mewajibkan masyarakat  mendapatkan  pendidikan tidak serta merta mampu
menghilangkan  angka  putus  sekolah, hal  tersebut  dibuktikan  dengan  data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud)  bahwa  pada  tingkat Sekolah  Dasar  (SD)  tahun  ajaran 2018/2019  terdapat  anak  putus  sekolah di  Indonesia  yang  berjumlah  57.426 orang  sedangkan  di  Sulawesi  Selatan anak  putus  sekolah  pada  tingkat  SD berjumlah  3.066  orang  (Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2019). Berdasarkan  data  bidang  Pembinaan PAUD  dan  PNF  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Soppeng  tahun 2019/2020  bahwa  angka  putus  sekolah SD/Sederajat sebanyak 161 orang siswa.  Pada  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP),  Kemendikbud  merilis jumlah  siswa(i)  SMP  yang  putus sekolah  di  Indonesia  sebanyak  85.545 orang  dan  Sulawesi  Selatan  sebanyak 3.391  orang,  sedangkan  data  bidang Pembinaan  PAUD  dan  PNF  Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng  bahwa  pada  tahun  2019/2020 angka  putus  sekolah  SMP/Sederajat sebanyak 347 siswa.
Permasalahan dalam bidang pendidikan  belum  bisa  hilang  dan bahkan bertambah, sehingga Kabupaten Soppeng berinisiatif melakukan pengentasan  kemiskinan  yang  meliputi peningkatkan kesejahteraan dan mengurangi  beban  serta  pemenuhan hak-hak  dasar  warga  negara  melalui Peraturan  Bupati  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Mappadeceng” (Pemerintah  Daerah
Kabupaten Soppeng, 2018). Gerakan “Mappadeceng” mewajibkan seluruh instansi
pemerintahan  di  Kabupaten  Soppeng untuk bertanggungjawab membina masyarakat yang dinilai masih berada di bawah  garis  kemiskinan.  Berdasarkan latar  belakang,  maka  penulis  akan mengkaji implementasi kebijakan
“mappadeceng” dalam bidang pendidikan.
Kebijakan  publik  hanya  dapat diketahui  manfaatnya  ketika  kebijakan tersebut  dilaksanakan.  Implementasi merupakan  cara agar kebijakan tersebut dapat  mencapai  tujuannya.  Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut  kepentingan  publik,  yang sadar,  terarah,  dan  terukur  yang
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan  para  pihak  berkepentingan ( stakeholders )  dalam  bidang  tertentu yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan  tahapan  aktivitas,  kegiatan,
program dalam melaksanakan keputusan  kebijakan  yang  dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah,  masyarakat  atau  swasta (Nugroho, 2017).
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975) mendefinisikan  implementasi  publik sebagai  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  organisasi  publik  yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan sebelumnya dan mengemukakan suatu model dasar yang terdiri  enam  variabel  yang  membentuk keterkaitan  antara  kebijakan  dengan kinerja. Adapaun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja sebagai berikut:  Standar  dan  tujuan  ( standards and objectives ); Sumber daya ( resources );  Karakteristik  organisasi pelaksanan ( characteristics of the implementing  agencies );  Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan ( interorganizational communication and  enforcement  activities );  Sikap  para pelaksana ( disposition of implementors );  dan Kondisi-kondisi
ekonomi,  sosial  dan  politik  ( economic, social and political conditions ) (Suratman, 2017).
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng  Nomor  3  Tahun  2018,  bahwa gerakan  “mappadeceng”  dimaksudkan untuk  seluruh  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk membina bidang teknis yang diembannya agar masyarakat merasakan kehadiran  pemerintah  ditengah-tengah mereka. “Mappadeceng” sendiri, berasal dari bahasa bugis yang memiliki arti “memperbaiki”, jadi “mappadeceng” diartikan sebagai
kebijakan  yang  dijalankan  pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.  Pola  pembinaan  melalui Tiga  Gerakan  Mappadeceng  (TriGema)
yakni gema manusia melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan  pengetahuan,  peningkatan derajat  kesehatan  dan  pengembangan bakat  dan keterampilan  serta perubahan pola  pikir;  gema  lingkungan  melalui mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan masyarakat miskin, peningkatan  infrastruktur  lingkungan agar  dapat  menjalankan  kehidupan  dan kegiatan  usahanya  dengan  aman,  sehat dan  nyaman;  gema  usaha  dengan meningkatkan  keterampilan  masyarakat
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
atau kelompok dan menciptakan wirausaha  baru  dengan  memanfaatkan sumber  daya  masyarakat  dan  potensi daerah atau lingkungan sekitanya sehingga  dapat  membuka  kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang
dilakukan Saputri (2019) bahwa
Program  “Sikolata’”  sebagai  program pengabdian  masyarakat  dengan  melihat permasalahan  berupa  apa  sajakah  yang dapat dilakukan dalam mencegah permasalahan  tingginya  buta  aksara  di kabupaten Bone khususnya di lingkungan  Katumpong,  dan  kemudian bagaimana  cara  mengajak  masyarakat untuk  belajar  agar  terbebas  dari  buta aksara.  Adapun  metode  pengabdian yang  digunakan  ada  tiga  yakni  tehnik penyuluhan,  metode  pelatihan  dan pendampingan IPTEK. Sedangkan output dari  program  yakni  tersedianya
ruang pendidikan
Nonformal, tersedianya  perpustakaan  mini  dan pengadaan artikel ilmiah sebagai penjewantahan program secara orisinal.
Mashala  (2019)  mengemukakan dalam  penelitiannya  bahwa  penerapan kebijakan  pendidikan  menengah  gratis adalah  yang  paling  bijaksana.  Namun, sejak  diluncurkan  pada  tahun  2015, Kebijakan  Pendidikan  Gratis  pada banyak bidang telah menemukan sedikit
dampak  pada  pendidikan  menengah  di Tanzania.  Studi  ini,  bagaimanapun, menginformasikan  pemerintah  untuk melakukan  lebih  banyak  upaya  untuk secara  efektif  mengimplementasikan janji-janji  kebijakan  tanpa  mengurangi kualitas pendidikan.
Lebih  lanjut  Asyiah,dkk  (2018) mengemukakan  bahwa  implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten  Pasaman  cukup  baik,dapat dilihat  dari  komunikasi  yang  kurang efektif kepada sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia sudah cukup optimal  untuk  melaksanakan  kebijakan, walaupun  masih  ada  kekurangan  dalam sumber daya anggaran untuk pengembangan sekolah dan siswa, sikap pelaksana kebijakan cukup baik namun, ada  sekolah  yang  meminta  pungutan, dan  dalam  struktur  birokrasi  cukup sederhana namun belum  memiliki SOP yang jelas. Capaian implementasi kebijakan  pendidikan  gratis  sudah efektiv dan efisien yaitu sudah tercapainya  tujuan  kebijakan  dengan penggunaan  dana  yang  optimal  untuk pelaksanaan kebijakan, Kebijakan pendidikan  gratis  cukup  memuaskan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan,  pelaksanaan  pendidikan gratis sudah merata, masyarakat mendukung  pelaksanaan  pendidikan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
gratis,  Pendidikan  Gratis  tepat  untuk dilaksanakan di Kabupaten Pasaman.
Kebijakan
program
“Mappadeceng”  harus  memiliki  ukuran dan  tujuan  yang  jelas  sehingga  setiap instansi  mampu  menerjemahkan  sesuai dengan  peruntukan  kebijakan  tersebut. Disamping  itu,  ketersediaan  sumber daya  yang  memadai  dipandang  perlu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan  dan  harus  ada  komunikasi antar  organisasi  yang  terkait  sehingga memudahkan dalam melaksanakan kebijakan  serta  memperhatikan  faktor- faktor  eksternal  yang  terdiri  ekonomi, sosial dan poltik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif yang bersifat deskriptif  agar  dapat  memahami  gejala atau fenomena sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.
Peneliltian  ini  dilakukan  di  Kelurahan Cabbeng  sebagai  salah  satu  wilayah binaan  gerakan  “mappadeceng”  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng  dalam  kurun  waktu  tiga  bulan yaitu  Agustus  sampai  dengan  Oktober 2020.
Informan  dalam  penelitian  dipilih secara purposive  sampling berdasarkan kriteria  yang  telah  ditentukan.  Adapun
informan  dalam  penelitian  ini  adalah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Soppeng,
Kepala  Seksi  Tenaga  dan  Kebudayaan Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Soppeng,  Kepala  Kelurahan Cabbeng,  Guru  SD  161  Karya  dan
Kelompok sasaran kebijakan “mappadeceng” dalam bidang
pendidikan  yang  berada  di  Kelurahan Cabbeng.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara mendalam ( indepth interview ),  observasi  dan  dokumentasi.
Analisis  data  menggunakan  model interaktif  yang  terdiri  atas  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian kredibilitas  menggunakan  triangulasi teknik  karena  model  tersebut  dianggap cocok  dengan  penelitian  ini  karena dilakukan  pada  sumber  yang  sama tetapi  teknik  yang  digunakan  berbeda yaitu dengan wawancara, observasi/dokumentasi, atau telaah dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  menurut Van  Horn  dan  Van  Meter  terdiri  atas enam  indikator  yang  sangat  penting
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
untuk  diperhatikan.  Dalam  melihat implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam  bidang  pendidikan  di  Kabupaten Soppeng  meliputi  indikator  sebagai berikut: a) Ukuran dan tujuan kebijakan, b)  Sumber  daya,  c)  Karakteristik  agen pelaksanan, d) Disposisi para pelaksana, e)  Komunikasi  antar  organisasi,  f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Implementasi  kebijakan  hanya dapat diukur apabila ukuran dan tujuan kebijakan  sesuai  dengan  kemampuan level  pelaksana  sehingga  kebijakan tidak sulit untuk dilaksanakan .
Aktualisasi  kebijakan  disebut  sesuai jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan  sosio-kultur  yang  ada  di  level pelaksana  kebijakan.  Ketika  ukuran kebijakan  dan  tujuan  kebijakan  terlalu ideal  atau  utopis  maka  akan  sulit merealisasikan kebijakan publik tersebut.
Kriteria  pengukuran  keberhasilan implementasi  menurut  Ripley  dan Franklin  dalam  Winarno  (2012)  dapat dilihat  pada  tiga  aspek  yang  meliputi: (1) kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi  di  atasnya  atau  tingkatan birokrasi  sebagaimana  di  atur  dalam undang-undang,  (2)  adanya  kelancaran rutinitas  dan  tidak  adanya  masalah, serta  (3)  pelaksanaan  dan  dampak
manfaat  yang  dikehendaki  pada  semua program dilakukan dengan terarah .
Pada  dimensi  ukuran  dan  tujuan
kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan yang diimplementasikan di Kabupaten
Soppeng khususnya oleh Dinas
Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada Kelurahan  Cabbeng  yaitu  pelaksana telah  mengetahui  siapa  yang  menjadi kelompok  sasaran  dalam  pelaksanaan kebijakan “mappadeceng”, yaitu masyarakat  yang  masih  buta  huruf diikutkan  dalam  program  keaksaraan, masyarakat
putus
sekolah diikutsertakan di dalam program kesetaraan  paket  A/B/C  tergantung jenjang  yang  diikuti  oleh  masyarakat dan  peserta  didik  yang  kurang  mampu akan diberikan KIP serta yang berprestasi akan menerima beasiswa. Tujuan dari
kebijakan “mappadeceng”  yang  dilakukan  yaitu untuk  mempercepat  penanggulangan kemiskinan dan terdapat bidang-bidang di  dalam  kebijakan  mappadeceng  yang meliputi  bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan  lingkungan.  Kebijakan mappadeceng  tidak  hanya  pada  bidang pendidikan  tapi  juga  menyangkut bidang lainnya,
sedangkan
“mappadeceng”
dalam
bidang pendidikan diperuntukkan kepada peserta  didik  yang  kurang  mampu,
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
berprestasi,  putus  sekolah  maupun masyarakat yang buta huruf akan tetapi belum  terdapat  ukuran-ukuran  yang jelas  sebagai  bahan  acuan  dalam mengukur implementasi kebijakan yang dilakukan. Sedangkan hasil penelitian Maulana (2018) menyebutkan  bahwa  Standar  dan Tujuan  kebijakan  yang  diajukan  oleh model  implementasi  Van  Meter  dan Van Horn telah sesuai dalam implementasinya  karena  standar  dan
tujuan Program Banjar Cerdas mengacu pada dasar kebijakan Walikota  Banjar  No.  36  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Program  Banjar Cerdas  Jenjang  Pendidikan  Menengah dalam  rangka  percepatan  program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 tahun. implementasinya,  walaupun  tujuan- tujuan  tersebut  belum  tercapai  secara signifikan.

## Sumber Daya
Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana
memberdayakan sumberdaya yang dimiliki  karena  sumber  daya  juga  tidak hanya  dilihat  dari  segi  kuantitas  tapi kualitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  yang  sangat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan
maka organisasi harus mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki.
Menurut  Meter  dan  Horn  dalam Suratman (2017) Implementasi
kebijakan  tergantung  pada  bagaimana kemampuan  lembaga/badan  pelaksana memberdayakan sumberdaya yang dimiliki.  Sumberdaya  manusia  dan sumberdaya anggaran merupakan elemen  dalam  implementasi  kebijakan karena elemen tersebut saling melengkapi serta mempengaruhi
keberhasilan proses impelementasi.
Keadaan  sumber  daya  manusia
dalam implementasi kebijakan mappadeceng  dalam  bidang  pendidikan yang dilakukan yaitu cukup tersedia dan memiliki  kemampuan  pada  bidangnya karena  yang  menjadi  agen  pelaksana dalam  kebijakan  tersebut  adalah  para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Soppeng  dan telah  dibagi  serta  memiliki  peran masing-masing  berdasarkan  SK  yang telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan.
SDM yang terdapat dalam implementasi kebijakan “mappadeceng” merupakan  pegawai  Dinas  Pendidikan Dan  Kebudayaan  Kabupaten  Soppeng berdasarkan  SK  yang  telah  ditetapkan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayor & Syafitri (2018) bahwa  sumber  daya  manusia  dibagi
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kedalam  bentuk  tim  dan  tim  pengajar sudah  menunjang  untuk  pelaksanaan program  dan  susunan  tim  pelaksana juga  sudah  jelas,  sehingga  masing- masing  dari  SDM  tersebut  telah memiliki  peran  dalam  pelaksanaan program. Adapun ketersediaan anggaran berasal  dari  APBN,  APBD  maupun dana pribadi  pegawai  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Soppeng karena perbaikan yang dilakukan bukan hanya  meliputi  bidang  pendidikan  tapi juga  bidang  lainnya.  Sedangkan  hasil penelitian  Aisyah, et.  all. (2018) menemukan  bahwa  Anggaran  dana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman berasal dari dana APBD  yang  disebut  dana  BOSDA  dan dana yang disediakan telah cukup untuk melaksanakan  proses  pendidikan  di sekolah.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Fokus  perhatian  agen  pelaksana terletak  pada  organisasi  formal  maupun informal  yang  meliputi  karakteristik, pola  dan  hubungan  di  dalam  organisasi tersebut  karena  kinerja  implementasi dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat serta  cocok  dengan  agen  pelaksananya dan  adanya  pembagian  tugas  yang diberikan  oleh  masing-masing  agen pelaksana agar kebijakan berjalan dengan baik.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier dalam  Subarsono  (2011)  terdapat  tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni
karakteristik masalah ( tractability of the problems ), karakteristik kebijakan ( ability of statute to structure
implementation ) dan variabel
lingkungan ( nonstatutory variables affecting implementation ).
Para  agen  pelaksana  kebijakan harus memiliki peran masing-masing di dalam  melaksanakan  tugas,  sehingga ada pembagian tugas guna melaksanakan  kebijakan  dengan  cepat dan  tepat.  Diketahui  bahwa  masing- masing agen pelaksana memiliki perannya  berdasarkan  SK  yang  telah ditetapkan. Agen pelaksana juga melibatkan setiap guru yang terdapat  di kelurahan Cabbeng.
Setiap  pegawai  memiliki  tugas dan  perannya  masing-masing.  Hal tersebut  didasarkan pada SK yang telah ditetapkan  sebagai  acuan  bagi  agen pelaksana dalam mengetahui tupoksinya masing-masing.  Penelitian  Suparman (2020)  bahwa  implementasi  kebijakan Program  Indonesia  Pintar  di  Dinas Pendidikan  Tasikmalaya  dilihat  dari kepala  sekolah  mendaftarkan  peserta didiknya  ke  dalam  dapodik.  Hal  ini membuktikan  bahwa  kepala  sekolah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijakan tentang Program  Indonesia  Pintar  memiliki komitmen terhadap
keberhasilan pelaksanaan  implementasi  kebijakan Program Indonesia Pintar.
Belum  ada  dukungan  dari  sumber politik  dalam  implementasi  kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng  akan  tetapi  meraka  juga  tidak menutup  diri  apa  bila  terdapat  pihak terkait  atau  pihak  luar  yang  hendak memberikan bantuan.
Oleh  karena  itu,  dapat  diketahui bahwa belum ada dukungan dari DPRD Kabupaten  Soppeng  maupun  tokoh masyarakat  serta pihak-pihak pemerhati pendidikan.  Hal  ini  menjadi  penting untuk  diperhatikan  agar  implementasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

## Disposisi Para Pelaksana
Proses perumusan kebijakan bukan merupakan formulasi yang disepakati oleh masyarakat yang mengetahui  tentang  permasalahan  yang terjadi  akan  tetapi  seringkali  kebijakan yang  ada  bersifat top-down sehingga dapat menimbulkan penolakan. Tanggapan  pelaksana  yang  berpotensi dapat  mempengaruhi  kemampuan  dan
keinginan  mereka  untuk  melaksanakan kebijakan.
Disposisi  menurut  George  C. Edward dalam Widodo (2011)
merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang meliputi  komitmen,  kejujuran,  sifat demokratis. Apabila implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor tersebut
dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan.
Implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  sikap  para  agen pelaksana  kebijakan  karena  cara  agen pelaksana  menyikapi  kebijakan  akan mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut. Sebelumnya para agen pelaksana Kebijakan mappadeceng dalam  bidang  pendidikan  diberikan pemahaman dengan melakukan rapat  di Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Rapat  yang  dilakukan  sebagai  tindak lanjut  Perbup  Soppeng  Nomor  3  Tahun 2018 tentang Gerakan Mappadeng.
Para agen pelaksana dinas pendidikan  dan  kebudayaan  menerima kebijakan  tersebut  dan  menyambutnya dengan  baik  karena  disisi  lain  mereka dapat turun langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat mengenai permasalahan pendidikan yang dihadapi selama  ini  oleh  masyarakat  sehingga
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dinas  pendidikan  dapat  mengambil langkah  dalam  melakukan  perbaikan dalam  bidang  pendidikan  yang  sesuai dengan  permsalahan.  Pertemuan  yang dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan di lingkupnya maupun di Kelurahan Cabbeng.
Implementasi  kebijakan  sangat dipengaruhi oleh disposisi para pelaksana dan berdasarkan hasil penelitian para agen yang terlibat dalam gerakan  mappadeceng  telah  menyikapi kebijakan tersebut dengan baik.
Sedangkan  hasil  penelitian  Aisyah, et. all. (2018)  menunjukkan  bahwa  sikap pelaksana dalam pelaksanaan
pendidikan gratis di Kabupaten
Pasaman  sudah  cukup  baik.  Terlihat dari komitmen pelaksana dalam menjalankan pendidikan, meskipun masih  terdapat  sekolah  yang  tidak melakukan  kebijakan  pendidikan  gratis sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

## Komunikasi Antar Organisasi
Koordinasi  merupakan  tindakan komunikatif yang dilakukan antar organisasi sehingga menjadi mekanisme yang  ampuh  di  dalam  implementasi kebijakan publik. Semakin sering dilakukan  komunikasi  dan  koordinasi antara  pihak-pihak  yang  terlibat  pada proses implementasi, maka akan
mengurangi  dan  menetralisir  berbagai kemungkinan  kesalahan  yang  dapat ditimbulkan dan begitu pula sebaliknya.
Komunikasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan.  Semakin sering  komunikasi  dilakukan,  maka implementasi  kebijakan  akan  semakin baik. Implementasi kebijakan mappadeceng  dalam  bidang  pendidikan sebelumnya  tidak  dilakukan  dengan pihak  masyarakat  sehingga  masyarakat tidak  mengetahui  mengenai  kebijakan tersebut  komunikasi  yang  dilakukan oleh  pihak  dinas  pendidikan  hanya dilakukan  dengan  guru  yang  ada  di Kelurahan Cabbeng.
Keberhasilan implementasi kebijakan yang
mensyaratkan implementor  untuk  mengetahui  apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran,  sehingga  terjadi  pengurangan distorsii implementasi. George C. Edward dalam Widodo (2011) membahas  tiga  hal  yang  utama  dalam proses  komunikasi  kebijakan  yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi
Komunikasi yang dilakukan hanya  sampai  di  tingkat  kelurahan  dan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan tidak turun langsung melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Sedangkan  sosialisasi  sangat  penting untuk  dilakukan  dalam  implementasi kebijakan.  Sedangkan  hasil  penelitian Syani et. all . (2017) yang menunjukkan bahwa  komunikasi  dalam  implementasi kebijakan  pendidikan  wajib  belajar  9 tahun  di  Kecamatan  Ngadiluwih  sudah berjalan  dengan  sangat  baik  bahkan mendekati sempurna
sehingga
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Koordinasi pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten  Soppeng  juga  tidak  pernah dilakukan  dengan  pihak  kelurahan Cabbeng sehingga masing-masing aparat  Kelurahan  tidak  mengetahui perkembangan  mengenai  tindakan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan di wilayah mereka.
Padahal  koordinasi  dimaksudkan  agar
pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kelurahan Cabbeng  dapat  berkolaborasi  dalam implementasi  kebijakan  mappadeceng dalam bidang pendidikan yang dilakukan.
Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan Politik
Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa sejauhmana lingkungan  eksternal  dapat  mendorong dan  membantu  keberhasilan  kebijakan publik  yang  telah  ditetapkan  karena
lingkungan ekternal yang tidak kondusif dapat  menjadi  penyebab  kegagalan kinerja  implementasi  kebijakan  dan memberikan  pengaruh  terhadap  badan- badan pelaksana, kecenderungan perilaku para pelaksana  dan pencapaian kebijakan itu sendiri
Implementasi kebijakan tidak bisa terlepas  dari  pengaruh-pengaruh  yang ada disekitarnya selain internal organisasi  maka  lingkungan  eksternal juga  turut  memberikan  andil  di  dalam implementasi  kebijakan  sebab  apabila lingkungan eksternal yang terdiri ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  tidak stabil atau tidak mendukung maka akan menjadi hambatan di dalam implementasi kebijakan yang dilakukan.
Hogwood  dan  Gun  dalam  Wahab (2008), menyebutkan syarat agar implementasi  kebijakan  dapat  berjalan dengan  baik  apa  bila  keadaan  eksternal organisasi pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius.
Keadaan  perekonomian  yang  ada di  Kelurahan  Cabbeng  bisa  dikatakan stabil  secara  makro  karena  tidak  terjadi resesi  di  Kabupaten  Soppeng  akan tetapi  apabila  prekonomian  secara mikro  yaitu  pendapatan  dan  pekerjaan masyarakat maka bisa dikatakan keadaan  perekenomian  tidak  begitu baik. Lingkungan sosial dalam implementasi  kebijakan  mappadeceng
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
juga  bisa  dikatakan  kondusif,  hal  ini dikarenakan  tidak  ada  konflik  atau masalah  sosial  lainnya  yang  terjadi diantara  masyarakat.  Stabilitas  politik pada  saat  impelementasi  kebijakan “mappadeceng”  yang  dilakukan  juga dalam keadaan stabil, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan mappadeceng  tidak  bertepatan  dengan tahun  politik  yaitu  pemilihan  kepala daerah, anggota  legislatif maupun presiden jadi keadaan politik di
Kabupaten
Soppeng maupun di Kelurahan
Cabbeng pada saat implementasi kebijakan “mappadeceng” bisa dikatakan cukup kondusif.
Keadaan  eksternal  yang  meliputi ekonomi,  sosial  dan  politik  cukup kondusif dalam mendukung implementasi kebijakan “mappadeceng” karena  tidak  terjadi  masalah-masalah yang  ada  di  masyarakat  kelurahan Cabbeng.
Sedangkan hasil penelitian
Kurniawan  &  Maani  (2019)  bahawa keadaan  ekonomi,  sosial  dan  politik  di Kecamatan Tabir Selatan sangat mendukung  implementasi  kebijakan tentang pembangunan infrastruktur karena masyarakat berperan aktif dalam implementasi  kebijakan  tersebut  karena dapat meningkatkan kesehateraan mereka.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam  bidang  pendidikan  di  Kabupaten Soppeng  belum  berjalan  dengan  baik. Hal  ini  dikarenakan  ukuran  dan  tujuan kebijakan  belum  memiliki  tolak  ukur yang  jelas  sehingga  tidak  adanya indikator-indikator  tertentu  yang  dapat dijadikan  sebagai  bahan  acuan  dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Selain  itu  tidak  adanya  komunikasi yang  dilakukan  dengan  masyarakat dalam  hal  ini  sosialisasi  mengenai adanya  gerakan  mappadeceng  kepada masyarakat dan juga minimnya koordanasi  yang  dilakukan  dengan pihak kelurahan cabbeng.
Dalam meningkatkan keberhasilan  implementasi  kebijakan, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten  soppeng  perlu  menetapkan ukuran-ukuran yang jelas untuk mengukur keberhasilan kebijakan, perlu melakukan  evaluasi  terkait  pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi dengan masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran dari kebijakan tersebut dan meningkatkan  koordinasi  dengan  pihak kelurahan cabbeng.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## DAFTAR PUSTAKA
Asyiah,  S.,  Adnan,  M.F.,  &  Mubarak,
A. J. J. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan  Gratis  Di  Kabupaten Pasaman. Journal of Public Sector
Innovations, 2 (1), 1-9. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Soppeng. (2019).
Rekapitulasi Angka Putus Sekolah Tingkat  SD  dan  SMP .  Soppeng: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Statistik
Pendidikan . Jakarta.
Kurniawan.  W.  &  Maani.  K.  D.  2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan  Infrastruktur  Jalan Di  Kecamatan  Tabir  Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan  Metode  Donald Van  Meter  dan  Carl  Van  Horn. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik , 1(4) 67-78. Mashala,  Y.L.  (2019).  The  Impact  of the Implementation of Free Education  Policy  on  Secondary Education in Tanzania. International Journal of Academic
Multidisciplinary  Research ,  3  (1), 6-14.
Maulana,  Y.  S.  2018.  Implementasi Program  Belajar  Cerdas  Jenjang Pendidikan  Menengah  Di  Kota Banjar. Jurnal Imliah Ilmu Pemerintah , 1 (2), 203-213.
Mayor,  D.  &  Syafitri,  A.  A.  2018.
Implementasi Gerakan Desa Mengajar Dalam Peningkatan Angka  Melek  Huruf  Dan  Rata-
Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan  Pemerintahan,  2 (1), 75-89.
Nugroho,  R.  (2017). Public  Policy . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. (2018). Peraturan Bupati  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng . Kab. Soppeng.
Republik  Indonesia.  (1945). Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2003). Undang- Undang  No  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta. Saputri,  E.L.  (2019).  Implementasi Program Sikolata’ (Studi Program Upaya Pemberantasan Buta Aksara  Abjad,  Hijaiyah  Dan Lontara Masyarakat Di Lingkungan Katumpong Kabupaten  Bone. Jurnal  Analisis Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik ,
5 (2). Subarsono, A. (2011). Analisis
Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori, dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suparman, E.J.J.S.T. (2020). Implementasi  Kebijakan  Tentang Program  Indonesia  Pintar  Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri  1  Salopa  Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten  Tasikmalaya. Jurnal
Syntax  Transformation,  1 (2),  18- 26. Suratman. (2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan  Publik .  Yogayakarta: CAPIYA Publishing.
Syani,  A.  K .  et.  all .  2017.  Komunikasi Dalam  Implementasi  Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9
Tahun  Kecamatan  Ngadiluwih.
Jurnal  Imliah  Kependidikan ,  11
(1), 25-38.
Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi.  Kebijakan  Negara
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Edisi Kedua . Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo,  J.  (2010). Analisis  Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia. Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus . Yogyakarta: CAPS .