## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN
PADA PELAKU USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF

## TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

## SECURITIES CROWDFUNDING AS A FINANCING ALTERNATIVE FOR
MICRO BUSINESS IN PERSPECTIVE LEGAL THEORY OF DEVELOPMENT
Lukmanul Hakim Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email : Lukman517422@gmail.com
Naskah dikirim : 16 Februari 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Januari 2022 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4578

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  optimization  of  securities  crowdfunding  as  an  alternative financing, especially for micro businesses where financing is a major problem for micro business actors today  in  the  digital  era.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  descriptive  approach.  The research  results  obtained  are  that  through  securities  crowdfunding  financing,  it  is  hoped  that  it  can increase access to finance and can increase business capacity supported by digital access to technology as  a  means  of  development,  so  that  it  makes  it  easy  for  business  actors,  especially  micro  start-up businesses to find funding for their business to develop.
Keywords  :  Securities Crowdfunding, Financing, Micro Business, Development Law.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  optimalisasi  securities  crowdfunding  sebagai  alternatif pembiayaan  khususnya  bagi  usaha  mikro  dimana  pembiayaan  merupakan  masalah  utama  bagi  pelaku usaha mikro saat ini di era digital. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah  melalui  pembiayaan  securities crowdfunding  diharapkan dapat  meningkatkan  akses  pembiayaan  serta  dapat  meningkatkan  kapasitas usaha dengan ditunjang  akses  digital  teknologi  sebagai  sarana  pembangunan  maka  memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha pada khususnya usaha mikro pemula dalam mencari pendanaan bagi usahanya untuk dapat berkembang.
Kata Kunci :  Securities Crowdfunding, Pembiayaan, Usaha Mikro, Hukum Pembangunan.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Era revolusi industri  4.0  memberikan  perkembangan  pembangunan  industri  yang  sangat pesat  terutama  perkembangan  internet  di  era  ini  telah  memberikan  inovasi  khususnya  dalam pemenuhan  kebutuhan  sektor  keuangan  bagi  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  finansial

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
berbasis  digital. 1 Penggunaan  internet  dalam  kehidupan  sehari-hari  membuat  perilaku  manusia berubah yang semula konvensional kini beralih pada digitalisasi.
Berdasarkan  data  dari  asosiasi  penyelenggara  jasa  internet  indonesia  (APJII) menyebutkan  196  juta  populasi  warga  negara  Indonesia  atau  sekitar  74%    pada  kuartal  kedua Tahun  2020  masyarakat  yang  mengakses  internet. 2 Pertumbuhan  jumlah  pengguna  internet sendiri  didominasi  pulau  jawa  sebesar  57%  dan  Pulau  Sumatera  sebesar  22%.  Penambahan jumlah pengguna internet ini memberikan dampak yang sangat kuat bagi perekonomian, karena mengingat  akses  tanpa  batas  para  pengguna  untuk  dapat  membeli  barang  ataupun  jasa  pada khususnya.
Perubahan  perilaku  masyarakat  saat  ini  membuat  pelaku  usaha  mikro  harus  dapat  lebih kreatif  dan  inovatif  dalam  menggunakan  teknologi  untuk  dapat  meningkatkan  usahanya  serta mampu  berkolaborasi  dengan  sesama  pelaku  usaha  mikro  lainnya  untuk  dapat  meningkatkan kapasitas  usahanya. 3 Disamping  itu  faktor  utama  yang  seringkali  menjadi  permasalahan  bagi pelaku  usaha  mikro  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  kendala  utama  adalah  masalah pembiayaan  atau  akses  permodalan  yang  masih  belum  tersentuh  bahkan  beberapa  lembaga keuangan bank dan non bank masih belum melirik usaha mikro. 4
Pengembangan  teknologi memberikan  dampak  positif  yang  cukup  besar  bagi  kehidupan masyarakat  saat  ini.  Namun  juga  memiliki  dampak  negatif  juga,  karena  dengan  pemanfaatan teknologi akhirnya mendorong terjadinya era disruptive sehingga perlu adanya penyesuaian bagi masyarakat serta pelaku usaha. 5
Kontribusi  perekonomian  saat ini  didominasi  oleh  para  pelaku  usaha  mikro  tentu  dalam PDB  mencapai  70%  dimana  pelaku  usaha  mikro  menjadi  faktor  pendorong  sektor  ekonomi informal  di  Indonesia. 6 Usaha  mikro  yang  memiliki  karakteristik  usaha  informal  yang mengalami keterbatasan dalam sektor pembiayaan dapat menggunakan securities crowdfunding sebagai  salah  satu  alternatif  pembiayaan  dimana securities  crowdfunding memiliki  perbedaan dengan  pembiayaan financial  technology seperti peer  to  peer  landing yang  tidak  mungkin digunakan oleh usaha mikro mengingat mahalnya suku bunga yang diberikan oleh P2P Landing sehingga  penggunaan  fintech  landing  tidak  dapat  dijadikan  alternatif  pembiayaan  bagi  usaha mikro  karena  P2P  memberikan  bunga  yang  relatif  mahal  dan  tinggi  daripada  lembaga perbankan.
Securities  crowdfunding sendiri  disempurnakan  oleh  otoritas  jasa  keuangan  melalu peraturan  otoritas  jasa  keuangan  57/2020  tentang  penawaran  efek  melalui  layanan  urun  dana berbasis  teknologi  yang  diluncurkan  pada  bulan  desember  2020.  Peraturan  otoritas  jasa keuangan ini hadir sebagai alternatif bagi pelaku usaha mikro pemula dalam mencari pendanaan bagi  usahanya.  Regulasi  ini  menggantikan  peraturan  jasa  keuangan  nomor  37/POJK.04/2018
1 Ayu  Putu  Yulia  Kusuma  Wardani  Dan  Nyoman  Ari  Surya  Darmawan, Peran  financial technology  pada  UMKM  :  Peningkatan  literasi  keuangan  berbasis  payment  gateaway ,  Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol 10 No 2, Mei- Agustus 2020 Hlm 170
2 https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/ diakses pada tanggal 11 Februari 2021
3 Eka  Travilta  Oktaria  dan  Desi  Derina  Yusda, Efektivitas  Penerapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Usaha mikro , Jurnal Ekombis, Vol 5 No 1 Tahun 2020. Hlm 7 4 Eka  Travilta  Oktaria, Pengembangan  UMKM  Dalam  Pembiayaan  Berbasis  Koperasi  Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi di Indonesia , Jurnal Ekombis, Vol 3 No 1 Tahun 2018 Hlm 3 5 Hanik Fitriani, Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian . El- Barka : Jurnal Of Islamic Economics And Business, Vol 1 No 1 Tahun 2018, Hlm 26.
6 Sifwatir  Rif’ah, Fenomena  Cashless  Society  di  Era  Milenial  Dalam  Perspektif  Islam , AlMusthofa: Journal of Sharia Economics, Vol 2, No 1 Tahun 2019, Hlm 10

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Peraturan ini juga diperluas mencakup efek bersifat utang atau sukuk. 7
Securities  crowdfunding berbeda  dengan fintech  peer  to  peer  landing disini Securities crowdfunding ,  investor  bertindak  sebagai  pemodal  yang  keuntungannya  berasal  dari  dividen (jika  berjenis  saham)  kupon  atau  nisbah (jika  berjenis  obligasi /  sukuk),  penjualan  efek  (pasar sekunder)  dan  keuntungan  lainnya.  Sementara  pada  fintech  peer  to  peer  landing  biasanya berasal dari bunga yang bersifat tetap. Dalam Securities crowdfunding ini ada tiga pihak yang terlibat  yaitu  (i)  penyelenggara  yang  memiliki  izin  dari  otoritas  jasa  keuangan,  (ii)  penerbit selaku pemilik usaha – dan (iii) pemodal.
Pelaku  usaha  mikro  selaku  pemilik  usaha  dapat  memanfaatkan  skema Securities crowdfunding dalam  memulai  usaha  atau  juga  dalam  pengembangan  usaha  dengan  begitu permasalahan  utama  keterbatasan  modal  sebagai  landasan  usaha  mikro  sulit  berkembang  kini dapat teratasi dengan adanya Securities crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha  mikro.  Tentu  pelaku  usaha  mikro  juga  harus  dapat  lebih  kreatif  dan  inovatif  mengingat sektor  pembiayaan  ini  sangat  memudahkan  pelaku  usaha  mikro  yang  sangat  sulit  mengakses pasar modal lantaran badan usahanya yang belum memenuhi kriteria pendanaan.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  dan  pelaku usaha khususnya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari yang memberikan dampak yang  sangat  signifikan  terhadap  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  tujuan  teknologi sebagai sarana pembangunan dan didampingi dengan hukum sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Pembiayaan securities crowdfunding merupakan  salah  satu  alternatif  pendanaan  dan  sebagai  sarana  hukum pembangunan berbasis teknologi melalui layanan urun dana.
Diantara  jenis crowdfunding , securities  crowdfunding memiliki  kesamaan  dengan  IPO secara prinsip melalui penawaran saham kepada umum. Namun yang menjadi pembeda adalah securities crowdfunding ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan perusahaan kecil lainnya dan sebagai alternatif dari penghimpunan dana dengan imbal saham. 8

## Rumusan Masalah
Pembahasan  diatas  terkait  dengan  pokok  permasalahan  dalam  kajian  ini  dikembangkan dengan dilandasi beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut :
1. Apakah kebijakan securities crowdfunding dapat memberikan kepastian hukum dalam peningkatan kapasitas usaha mikro?
2. Bagaimana  pengembangan  usaha  mikro  melalui securities  crowdfunding dalam perspektif hukum pembangunan?

## Metode penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode kepustakaan  dengan  menggunakan  jenis  data berupa data sekunder. 9 Data sekunder  ini terdiri
7 Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi .
8 Cindy  Indudewi  Hutomo, Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi , Jurnal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 24 No 2 Tahun 2019, Hlm 66
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan 8, UI-Press, Jakarta, 2018, Hlm 10-13

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 10 Metode pengolahan  dan  analisisis  data  yang  digunakan    penulis  adalah  dengan  menggunakan  metode kualitatif,  walaupun  dalam  paparannya  juga  digunakan  data  kuantitatif  untuk  mendukung analisis,  khususnya  data  mengenai  peraturan  daerah  yang  telah  ada  menyangkut  bidang perizinan.  Dengan  metode  kualitatif    maka  kemudian  diutamakan  kualitas  dan  kevalidan  data dari  data  sekunder  yang  akan  digunakan  dan  bukan  dari  jumlah  atau  kuantitasnya.  Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif analitis bahwa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan akan dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku nyata. 11

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Securities  Crowdfunding Dapat  Memberikan  Kepastian  Hukum  Dalam Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro
Usaha  mikro  di  Indonesia  merupakan  pilar    pendorong  ekonomi  yang  memberikan  potensi yang  sangat  baik  untuk  dikembangkan. 12 Namun  seiring  perkembangan  dari  usaha  mikro memiliki  beberapa  permasalahan  dimana  masalah  utama  masih  seputar  permodalan  atau pembiayaan yang masih belum menyentuh usaha mikro dan minimnya lembaga keuangan yang melirik  usaha  mikro  untuk  dapat  memberikan  pembiayaan.  Sulitnya  usaha  mikro  dalam mengakses  perbankan  karena  karakter  usaha  dari  usaha  mikro  adalah  usaha  informal  yang belum memenuhi kriteria dari bank dalam pemberian kredit. 13
Era digital berbasis teknologi  beberapa tahun memperkenalkan sistem pembiayaan berbasis digital  seperti fintech  peer  to  peer  landing dan crowdfunding . Fintech dikembangkan  untuk dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan. 14 Namun fintech peer to peer landing masih  memberikan  dampak  yang  berat  bagi  usaha  mikro  secara  langsung  karena mengingat  beban  bunga  yang  diberikan  terkadang  lebih  besar  dari  lembaga  perbankan  atau lembaga pembiayaan lainnnya.
Berbeda  dengan crowdfunding yang  merupakan  sistem  dari  penghimpunan  dana  dari masyarakat berbasis digital. Penghimpunan dana relatif sangat kecil namun dengan banyaknya jumlah  pemberi  dana  maka  dana  yang  dikumpulkan  juga  menjadi  besar  jumlahnya. Crowdfunding di  Indonesia  banyak  digunakan  untuk  beberapa  kegiatan  sosial  diantaranya aplikasi yang sering digunakan adalah kitabisa.com yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang  bertujuan  mulai    dari  dana pendidikan, bantuan bencana  alam,  bantuan  modal  usaha  dan lain-lain.
Pemerintah  sebagai  fasilitator  memberikan  kebijakan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  22 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka meningkatkan aspek pembiayaan bagi usaha mikro seperti sumber pembiayaan jasa perbankan,
10 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm 156
11 Ibid 12 Irawati, Tinjauan  yuridis  pemanfaatan  equity  crowdfunding  bagi  pengembangan  usaha  kecil  dan menengah di Indonesia , Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 4 No 2 Tahun 2019 Hlm 2
13 Cut  Misni  Mulasiwi  dan  Karina  Odia  Julialeva, Optimalisasi  Financial  Technologi  Terhadap Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto , Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing dan Informasi, Vol 27 No 1 Tahun 2020, Hlm 14
14 Evy Nur Sugiarti, Nur Diana dan M Colid, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Malang , Jurnal Akuntansi, Vol 8 No 4 Tahun 2019. Hlm 91

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
sumber  pembiayaan  modal  ventura,  sumber  pembiayaan  anjak  piutang,  Koperasi  serta pembiayaan  lain  yang  diatur  oleh  Undang-Undang. 15 Selain  dari  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2008 tentang UMKM lebih lanjut juga dijelaskan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun  2013  tentang  pelaksanaan  UU  UMKM  salah  satunya  pada  pasal  8  ayat  (4)  dengan mencari sumber pendanaan yang lebih luas. 16
Merujuk  pada  pembiayaan  lain  dapat  dijumpai  pada  pembiayaan  berbasis  keuangan  mikro atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro dan Crowdfunding namun sampai saat ini Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai crowdfunding belum  diatur  secara rinci dan hanya ada beberapa peraturan terkait seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan saja. 17 Selain  peraturan  terkait  yang  belum  rinci  hal  yang  paling  mendasar  adalah  legalitas  usaha khususnya  bagi  pengelola crowdfunding dimana  masih  banyaknya  perusahaan  yang  belum memenuhi kriteria dan beberapa cenderung belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Konsep crowdfunding ini sendiri menurut morduch yang merupakan konsep micro finance. 18 Namun  karakter crowdfunding ini  sendiri  cenderung  unik  dan  sangat  berbeda  dengan  konsep sebelumnya.  Jadi  konsep crowdfunding sendiri bukanlah  hal  baru  namun  yang  menjadi  sarana pembahruan adalah hadirnya teknologi didalamnya untuk bertransformasi secara digital dimana salah satu sektor yang dapat memanfaatkan pendanaan ini adalah usaha mikro. 19
Selain penghimpunan dana berbasis digital seperti website dan aplikasi alternatif lain sebagai pengembangan crowdfunding adalah equity crowdfunding dimana konsep equity crowdfunding ini digagas pada  Tahun 2018 lalu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018  tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi. Pada Tahun 2019 beberapa platform penyedia crowd funding terdaftar Otoritas Jasa Keuangan Per  2019  seperti  Santara,  Bizhare,  dan  Crowddana.  Regulasi  POJK  No  37  Tahun  2018  ini memberikan kepastian hukum  untuk  menjaga kebutuhan para pihak mulai dari penyelenggara, dan pemodal. Walaupun memang masih banyak penyesuaian yang dilakukan dilapangan dalam rangka  implementasi  POJK  serta  menyesuaikan  kebutuhan  bagi  para  pelaku  usaha  guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat terutama bagi para pelaku usaha mikro.
Tumbuhnya equity  crowdfunding ditengah  animo  pelaku  usaha  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pembiayaan  membuat  Otoritas Jasa Keuangan  mengeluarkan  aturan  kebijakan  baru pengganti POJK No 37 Tahun 2018 dengan POJK 57 Tahun 2020 terbitnya kebijakan tersebut adalah  sebagai langkah  untuk  memberikan  kepastian hukum  serta  perlindungan bagi  pemodal. Selain itu penyelenggara dituntut untuk dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Aturan  OJK  ini  ditujukan  bagi  pelaku  usaha  mikro  untuk  mendapatkan  sumber  pendanaan alternatif selain dari lembaga perbankan.
Selain dari efek bersifat ekuitas dalam POJK 57 Tahun 2020 ini juga mencakup efek bersifat utang  atau  sukuk  dengan  begitu  diharapkan  pelaku  usaha  mikro  dapat  meningkatkan
15 Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah . 16 Lukmanul  Hakim,  Etty  Mulyati,  Djuhaendah  Hasan  dan  Tarsisius  Murwadji, Legal  Aspects  of Micro Business Development Institutions in State Purpose of Welfare , Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14 No 3 Tahun 2020, Hlm 249
17 Alvia  Indriasari,  Nyulistiowati  Suryanti,  dan  Anita  Afriana, Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah, melalui Situs Crowdfunding “Patungan.Net” Dikaitkan dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  tentang  UMKM ,  Acta  Diurnal  :  Jurnal  Hukum  Kenotariatan  dan  Ke  PPATan,  Vol  1  No  1 Tahun Desember 2017, Hlm 90
18 J  Morduch, The  Microfinance  Promise ,  Journal  of  Economic  Literature,  XXXVII,  (1999)  1569– 1614.
Retrieved from https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/1999- 12
Microfinance_Promise.pdf.
19 Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia , Jurnal Ekonika, Vol 4 No 1 Tahun 2019, Hlm 37

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kapasitasnya untuk mengembangkan usaha seperti menambah stok barang atau dapat membuka tempat  usaha  baru  atau  cabang  usahanya  tanpa  perlu  lagi  kesusuahan  mencari  pembiayaaan. Dengan  jangka  waktu  1  Tahun  atau  1  kali  atau  beberapa  penawaran  dimana  efek  yang ditawarkan  bersifat  utang  dengan  nilai  maksimal  10  Miliar  dimana  masa  penawaran berlangsung  45  Hari.  Selanjutnya  penawaran  batal  demi  hukum  apabila  minimum  dana  tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Menurut  data  Otoritas  Jasa  Keuangan  saat  ini  ada  23  calon  penyelenggara  dari  securities crowdfunding  yang  akan  membantu  pelaku  usaha  mikro  mendapatkan  alternatif  pembiayaan. Adapun  penyelenggara  telah  memiliki  izin  serta  terdaftar  pada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan pendampingan  Asosiasi  Layanan  Urun  Dana  Indonesia  (ALUDI)  yang  akan  meberikan pembinaan serta membina apabila terjadi pelanggaran, selain itu kepentingan investor juga akan lebih terlindungi.
Securities Crowdfunding sendiri memberikan ruang bagi usaha mikro yang belum bankable untuk  dapat  ikut  serta  mendapatkan  pendanaan.  Selain  itu  juga securities  crowdfunding memiliki  keunggulan  lainnya  seperti  penggalangan  dana  tidak  memerlukan  biaya  besar,  tidak membutuhkan  jaminan  secara  khusus  sehingga  sangat  sesuai  sekali  dengan  usaha  mikro  dan perusahaan kecil. 20
Dengan  adanya  kebijakan  terbaru  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  dalam  rangka  mengubah aturan  POJK  sebelumnya  dari  POJK  No  37  Tahun  2018  ke  POJK  No  57  Tahun  2020 diharapkan  mampu  menjadi  regulasi  yang  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak securities  crowdfunding terutama  pelaku  usaha  mikro  yang  sangat  membutuhkan  pembiayaan sehingga securities  crowdfunding dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  pembiayaan  ditengah keterbatasan pelaku usaha.
2. Pengembangan  Usaha  Mikro  Melalui Securities  Crowdfunding Dalam  Perspektif Hukum Pembangunan
Hukum adalah suatu bagian yang merupakan hasil dari cipta karya dan karsa manusia yang diwujudkan kedalam sebuah produk hukum untuk dapat menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Oleh  karenanya  hukum  pada  hakekatnya  untuk melindungi kepentingan manusia.
Mengenai  tujuan  hukum  seperti  yang  kita  ketahui  adalah  untuk  menciptakan  ketertiban, keadilan,  kepastian  dan  kesejahteraan.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa dengan terwujudnya ketertiban  pada masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat juga akan dapat dilindungi. 21
Lebih  lanjut  hukum  memiliki  fungsi  terutama  dalam  pembangunan  nasional  yang digambarkan  dengan  kata  hukum  adalah  sebagai  sarana  pembaharuan  atau  sebagai  sarana daripada  pembangunan  itu  sendiri  dengan  tujuan  menjamin  kepastian  hukum  serta  keadilan pada  masyarakat. 22 Hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  merupakan grand  design yang bertumpu pada perubahan yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan.
Bicara mengenai kesejahteraan terutama bagi masyarakat dan para pelaku usaha mikro juga harus  dapat  berperan  aktif  khususnya  dalam  proses  perumusan  dalam  sebuah  kebijakan. Mengingat  di  era  modern  saat  ini  masyarakat  maupun  pelaku  usaha  mikro  telah  merubah
20 Cindy Indudewi, Op. Cit, Hlm 73 21 Mochtar  Kusumaatmadja, Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan ,  Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, Hlm 14
22 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Pembangunan, Cetakan  I,  Alumni,  Bandung, 2002, Hlm 88

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kebiasaan  yang  semula  konvensional atau tradisional  kini  beralih  kepada  digitalisasi teknologi berbasis elektronik.
Teori  Hukum  Pembangunan  harus  mampu  menjawab  sejumlah  kasus  yang  terjadi  seperti halnya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro di era digital saat ini. Mengingat usaha mikro merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional, lokal maupun regional sebagai langkah konkrit sesuai amanat Pasal 33 UUD 45 di era digital saat ini.
Perkembangan teknologi digital memberikan banyak perubahaan serta pembaharuan dalam kebiasaan  masyarakat  terutama  kemajuan  teknologi  finansial  berbasis  digital  sebagai  langkah yang lebih efektif dan efisien. Seiring perkembangan teknologi digital sebagai sarana mencapai tujuan sangat berkaitan erat dengan hukum yang mengiringi perkembangan ilmu dan teknologi.
Perkembangan  teknologi  membawa  pembaharuan  dalam  sarana  prasarana  pembangunan infrastruktur  terutama  dalam  aspek  finansial  dan  aspek  pembiayaan  bagi  para  pelaku  usaha mikro yang berada pada situasi kesulitan pendanaan. Salah satu permasalahan para pelaku usaha mikro yang seperti kita ketahui yang sangat krusial adalah masal modal atau pembiayaan. Untuk dapat mengembangkan usahanya pelaku usaha mikro membutuhkan pembiayaan, namun dalam hal ini usaha mikro masih memiliki keterbatasan untuk dapat mengakses pembiayaan dari sektor lembaga perbankan dan pembiayaan lainnya.
Seiring  perkembangan  zaman  serta  teknologi  berbasis  elektronik  sebagai  sarana pembangunan  teknologi  sebagai  metode  dalam  pengembangan  usaha  mikro  khususnya  dalam aspek  pembiayaan  dimana  sarana  pembaharuan  pembiayaan  usaha  mikro  dapat memanfaatkan securities  crowdfunding sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang  masih mengalami kesulitan modal dan masih dikatakan belum bankable namun sudah feasible . Securities crowdfunding merupakan sarana pembiayaan pengganti dari equity crowdfunding. Peraturan  mengenai Securities crowdfunding diperluas kembali dengan mencakup efek bersifat utang  atau  sukuk  dimana  peraturan  ini  tercantum  pada  POJK  No  57  Tahun  2020  yang diterbitkan  pada  bulan  desember  2020  POJK  ini  hadir  sebagai  alternatif  bagi  pelaku  usaha mikro pemula dalam mencari pembiayaan.
Teknologi  memiliki  fungsi  sebagai  sebagai  metode  berfikir  serta  sarana  untuk  mencapai suatu  tujuan  dapat  dioptimalisasi  sehingga  diharapkan  dapat  lebih  efektif  serta  efisien  dalam penerapan di kehidupan masyarakat sebagai konsumen dan usaha mikro sebagai pelaku usaha. Melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  mendorong  pelaku  usaha  mikro  yang  selama  ini  masih mengandalkan permodalan dari lembaga perbankan untuk mulai mengakses dana publik sebagai sumber permodalan, salah satunya melalui securities crowdfunding. Securities  crowdfunding sangat berbeda  dengan  fintech  peer  to  peer  landing  dan pengaturannya  juga  sangat  berbeda.  Selain  itu  skema  atau  cara  kerja  dari Securities crowdfunding melibatkan  pihak  seperti  penerbit  yang  akan  mengeluarkan  efek  (saham  atau EBUS) 23 akan berhubungan dengan penyelenggara, selanjutnya penyelenggara akan melakukan due  diligence 24 terlebih  dahulu  terhadap  penerbit,  kemudian  melakukan  perjanjian,  kemudian penyelenggara  akan  membantu  menawarkan  saham  atau  efek  penerbit  tadi  melalui  situs  yang sudah berizin, agar dapat dilihat oleh calon pembeli.
Securities crowdfunding sangat berkaitan dengan sarana pembangunan teknologi dan sarana pembaharuan  dalam  pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  pada  khususnya.  Pengaturan Securities  crowdfunding yang  telah  diterbitkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  sebagai
23 EBUS adalah perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dengan sukuk
24 Due  Diligence adalah  uji  tuntas    dimana  istilah  yang  digunakan  untuk  penyelidikan  penilaian kinerja perusahaan atau seseorang dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang tepat. Istilah uji tuntas dapat digunakan dalam menunjukan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
bukti regulasi untuk dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi investor namun juga bagi para pelaku usaha mikro pada khususnya.
Teori Hukum Pembangunan  yang dikemukakan oleh mochtar membuka ruang komunikasi dan  mendorong  mampu  untuk  melihat  fakta  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  saat  ini terutama di era perkembangan teknologi untuk membangun aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha. Pembangunan teknologi yang tercermin sebagai sebuah sarana perubahan  sosial saat ini dan  pembaharuan  masyarakat.  Rekonstruksi  pembangunan  hukum  dalam  digitalisasi  terutama dalam  aspek  pembiayaan  seperti Securities  crowdfunding dalam  konteks  pembentukan  hukum dibidang  usaha  mikro  yang  senantiasa  diarahkan  kepada  daya  dukung  daripada  masyarakat ( legal  culture )  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  dan  pelaku usaha.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dengan  adanya Securities crowdfunding sebagai  salah  satu  alternatif  pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro dutengah kesulitan akses pembiayaan dan mampu untuk meningkatkan  kapasitas  usaha  mikro  yang  semula  berkarakteristik  infornal  diharapkan  akan menjadi usaha formal sehingga usaha mikro tidak lagi dikatakan belum bankable .

## C. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas  penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kebijakan securities  crowdfunding dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam peningkatan  kapasitas  usaha  mikro  karena  dengan  adanya  pengaturan  terbaru  pada layanan  urun  dana  yang  semula  adalah equity  crowdfunding menjadi securities crowdfunding memberikan  dampak  yang  sangat  positif  khususnya  dalam  hal memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro serta memberikan perlindungan hukum  terhadap  investor  juga  tentunya.  Mengingat securities  crowdfunding sangat berbeda  dengan  pengaturan  pada financial  technology dan  tentunya  kebijakan securities  crowdfunding  ini  memberikan  keunggulan  dan  tidak  menggunakan  biaya yang relatif besar.
2. Pengembangan usaha mikro melalui securities crowdfunding dalam perspektif hukum pembangunan  ini  dimaksudkan  untuk  Rekonstruksi  pembangunan  hukum  dalam digitalisasi  terutama  dalam  aspek  pembiayaan  seperti Securities  crowdfunding dalam konteks pembentukan hukum dibidang usaha mikro yang senantiasa diarahkan kepada daya  dukung  daripada  masyarakat  ( legal  culture )  untuk  menciptakan  kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha.

## Saran
Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut : Perlunya  Instrumen  Hukum  yang  lebih up  to  date terutama  Undang-Undang  yang  secara khusus  mengatur  mengenai  bidang technology  financial. Mengingat  pesatnya  perkembangan teknologi  pada  masyarakat  di  era  modern  saat  ini  sehingga  perlu  adanya  secara  khusus mengenai rancangan peraturan mengenai digitalisasi layanan financial maupun inklusi keuangan khususnya kebijakan terkait pelaku usaha mikro.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Daftar Pustaka
Buku :
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Mochtar  Kusumaatmadja, Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan , Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Pembangunan, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2002.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan 8, UI-Press, Jakarta, 2018.

## Jurnal :
Alvia  Indriasari,  Nyulistiowati  Suryanti,  dan  Anita  Afriana, Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah,  melalui  Situs  Crowdfunding  “Patungan.Net”  Dikaitkan  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM ,  Acta  Diurnal  :  Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke PPATan, Vol 1 No 1 Tahun Desember 2017.
Arief  Yuswanto  Nugroho  dan  Fatichatur  Rachmaniyah, Fenomena  Perkembangan Crowdfunding di Indonesia , Jurnal Ekonika, Vol 4 No 1 Tahun 2019. Ayu  Putu  Yulia  Kusuma  Wardani  Dan  Nyoman  Ari  Surya  Darmawan, Peran  financial technology  pada  UMKM  :  Peningkatan  literasi  keuangan  berbasis  payment gateaway , Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol 10 No 2, Mei- Agustus 2020. Cindy Indudewi Hutomo, Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi , Jurnal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 24 No 2 Tahun 2019.
Cut  Misni  Mulasiwi  dan  Karina  Odia  Julialeva, Optimalisasi  Financial  Technologi  Terhadap Peningkatan  Literasi  Dan  Inklusi  Keuangan  Usaha  Menengah  Purwokerto ,  Jurnal Personalia,  Financial,  Operasional,  Marketing  dan  Informasi,  Vol  27  No  1  Tahun 2020.
Eka  Travilta  Oktaria  dan  Desi  Derina  Yusda, Efektivitas  Penerapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  Terhadap  Pengembangan  Usaha  mikro ,  Jurnal  Ekombis,  Vol  5  No  1 Tahun 2020.
Eka  Travilta  Oktaria, Pengembangan  UMKM  Dalam  Pembiayaan  Berbasis  Koperasi  Dalam Rangka  Peningkatan  Ekonomi  di  Indonesia ,  Jurnal  Ekombis,  Vol  3  No  1  Tahun 2018.
Evy  Nur  Sugiarti,  Nur  Diana  dan  M  Colid, Peran  Fintech  Dalam  Meningkatkan  Literasi Keuangan  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Malang ,  Jurnal  Akuntansi, Vol 8 No 4 Tahun 2019.
Hanik Fitriani, Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian . El- Barka : Jurnal Of Islamic Economics And Business, Vol 1 No 1 Tahun 2018.
Irawati, Tinjauan  yuridis  pemanfaatan  equity  crowdfunding  bagi  pengembangan  usaha  kecil dan  menengah  di  Indonesia ,  Jurnal  Diponegoro  Law  Review,  Vol  4  No  2  Tahun 2019.
J Morduch, The Microfinance Promise , Journal of Economic Literature, XXXVII, (1999) 1569– 1614.  Retrieved  from  https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/1999-  12 Microfinance_Promise.pdf.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Lukmanul  Hakim,  Etty  Mulyati,  Djuhaendah  Hasan dan Tarsisius Murwadji, Legal  Aspects  of Micro Business Development Institutions in State Purpose of Welfare , Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14 No 3 Tahun 2020.
Sifwatir  Rif’ah, Fenomena  Cashless  Society  di  Era  Milenial  Dalam  Perspektif  Islam , AlMusthofa: Journal of Sharia Economics, Vol 2, No 1 Tahun 2019.
Peraturan dan Perundang-Undangan :
(Amandemen Keempat) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah . Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/2018  tentang Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/2020  tentang Penawaran  Efek  Melalui  Layanan Urun Dana berbasis teknologi .
Sumber Lain :
https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/ diakses pada tanggal 11 Februari 2021.