## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX

## Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, Sahda Saraswati Akbar
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id , taupiqqurrahman@upnvj.ac.id , 2110611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
The misuse of ondel-ondel as a means of busking in Jakarta has become a social and cultural problem that needs to be taken seriously. Based on this, the authors are interested in conducting research as a form of preserving ondel-ondel as a Betawi cultural icon. This study uses the Juridical-Empirical Legal Research method. The results of the study explained that the existence of ondel-ondel abuse was caused by not optimal supervision in several aspects such as economic, political, social, cultural, and civil. In this case, the use of law  as  a  means  of  social  engineering  can  be  a  solution  to  solving  problems  and  is  also  supported  by stakeholders  collaborating  to  make  changes  in  development  that  maintain  the  sustainability  of  life  and environmental  quality.  Therefore,  a  regional  regulation  is  needed  which  can  be  a  tool  to  assist  the community in empowering ondel-ondel to run well.
Keywords: Ondel-ondel; Utilization of Law; Pentahelix Theory.

## Abstrak
Penyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  peraturan  daerah  yang  dapat  menjadi  alat  untuk  membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Ondel-Ondel; Pemanfaatan Hukum: Teori Pentahelix

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Institute  of  South  Asian  Studies  (ISEAS)
merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia.(Pitoyo  Triwahyudi, 2018) Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku dan budaya, salah satunya adalah suku Betawi yang memiliki kebudayaan yaitu ondel-ondel.(Paramita, 2018) Suku Betawi merupakan penduduk asli Jakarta. Suku Betawi merupakan hasil perkawinan antaretnis dan bangsa di  masa  lalu  yang  telah  hidup  terlebih  dahulu  di  Jakarta  seperti  Jawa,  Sunda,  Arab, Makassar, Melayu, India, Bugis, Ambon, dan Tionghoa.(Wahab, 2015) Kebudayaan yang umum  dikenal  masyarakat  dari  suku  berawi  adalah  Ondel-ondel,  yang  merupakan boneka besar khas Betawi yang mempunyai keunikan tersendiri.  Semula ondel-ondel dikenal dengan nama barung, yang kemudian berubah menjadi barongan yang diartikan dalam bahasa Betawi, yaitu sekelompok orang karena pada dasarnya kesenian barongan tidak dapat dimainkan sendiri.(Purbasari et al., 2019)
Pertunjukan      kesenian      ondel-ondel      ini      berfungsi  sebagai  penolak  bala  dari gangguan  roh  halus  yang  mengganggu.  Semakin  lama      tradisi      tersebut      berubah menjadi      hal      yang      sangat      bagus      untuk  dipertontonkan,  dan  kebanyakan  acara tersebut  kini  di  adakan  pada  acara  penyambutan  tamu  terhormat,  dan  untuk menyemarakkan  pesta-pesta  rakyat  serta  peresmian  gedung  yang  baru  selesai dibangun.(Akmaliyah et al., 2021) Dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang  Ikon  Budaya  Betawi  (Pergub Budaya  Betawi)  menyatakan  bahwa  fungsi  antara  lain  pertama  penggunaan  dan penempatan  ondel  ondel  adalah  sebagai  pelengkap  berbagai  upacara  adat  tradisional Betawi, kedua sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, festival,  pentas  artis  asing,  pameran,  pusat  perbelanjaan,  Industri  Pariwisata,  gedung pertemuan dan area publik  yang  memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum dan ketiga  penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk, di lobby sebagai pelengkap photo (photo wall), di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di LED/Videotron, atau di tempat lain sesuai estetika.
Namun di era kekinian terjadi penyalahgunaan fungsi dari ondel – ondel yang ada di Indonesia, banyak oknum masyarakat menyalahgunakan untuk kegiatan mengamen. Adanya  pengamen  ondel-ondel  membuat  persepsi  masyarakat  yang  awalnya
memandang  ondel-ondel  sebagai  sebuah  budaya  dan  kesenian  Betawi  serta  dianggap sebagai  penolak  bala  telah  bergeser  dipandang  sebagai  alat  yang  bernilai  ekonomis karena  digunakan  sebagai  alat  untuk  ngamen.(Callula  et  al.,  2022)  Pengamen  jalanan kerap  muncul    akibat  adanya  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan  di  kota-kota. Pengamen  jalanan  ialah  fenomena  yang  dipandang  sebagai  masalah  serius,  terutama dengan semakin banyaknya timbulnya permasalahan sosial dan ekonomi.(Supadya et al., 2021)  Kegiatan  tersebut  jelas  dilarang  untuk  mengemis  atau  menggelandang  diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke- 3  tentang  Tindak  Pidana  Pelanggaran.  Lebih  spesifik  dalam  Wilayah  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  (DKI  Jakarta),  larangan  mengemis  atau  mengamen  juga  diatur  dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, didalam Pasal 40 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.
Pada  penelitian  terdahulu  dalam  sebuah  jurnal  yang  ditulis  oleh  Sekar  Ainaya Callula,  Pinkan  Saladina  Nolani  dan  M.  Ridwan  Ramadhan  dengan  judul  Strategi Mempertahankan  Budaya  Ondel-ondel  dalam  Revitalisasi  Kebudayaan  Betawi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam mempertahankan  budaya  ondel  –  ondel,  yaitu  membangun  jati  diri  masyarakat  dan memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  memperkenalkan,  menyosialisasikan,  dan mempromosikan  budaya  ondel-ondel  kepada  masyarakat.(Callula  et  al.,  2022)  Dalam jurnal yang ditulis Yerah Melita dengan judul Pergeseran Fungsi Ondel-Ondel Menjadi Mata  Pencaharian  di  Tengah  Pandemi  Covid-19.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan bahwa  fungsi  ondel-ondel  mengalami  penyimpangan,  khususnya  dalam  pementasan ondel-ondel saat melakukan pertunjukan, sehingga mengurangi makna sesungguhnya fungsi budaya ondel-ondel, khususnya budaya Betawi. Dampak atau akibat terjadinya pergeseran dari fungsi yang sesungguhnya menjadikan ondel-ondel tidak lagi dikatakan menjadi budaya tinggi, tetapi mengubah kedudukannya menjadikan ondel-onde sebagai budaya yang rendah.(Melita, 2021)
Sehubungan  dengan  studi  literatur  terdahulu,  Jurnal  yang  diterbitkan  dalam prosiding internasional karya Indra Suyahya dengan judul “Ondel-Ondel Show: Between
Local Wisdom Preservation and Damage to Betawi Culture”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ondel-ondel merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang  merupakan suatu kondisi  dengan  makna  dan  simbol  filosofis.  Diharapkan  dengan  memberikan pemahaman  filosofis  ondel-ondel  sebagai  kearifan  lokal,  budaya  Betawi  ondel-ondel tidak  akan  punah  dan  dapat  diwariskan  sebagai  ikon  budaya  bagi  generasi mendatang.(Suyahya, 2019) Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian yaitu ondel  – ondel  serta  tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu menjaga kelestarian dari ondel – ondel. Kebaharuan dari penelitian ini adalah memberikan konsep baru dalam pengelolaan ondel – ondel kepada Pemerintah Provinsi D.K.I Jakarta dengan menggunakan  Teori  Pentahelix  melalui  pemanfaatan  hukum  sebagai  alat  rekayasa masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  menganalisa  seluruh  kasus  dan perundang – undangan yang ada didiukung dengan data kuantitatif dari pelanggaran yang  terjadi  sesuai  dengan  tema  penelitian  yang  disajikan  peneliti.  Metode  penelitian yang digunakan adalah Socio Cultural Phenomena untuk menjelaskan fenomena hukum sehubungan  dengan  pelanggaran  kebudayaan  yang  terjadi  di  Provinsi  D.K.I  Jakarta khususnya  terhadap  Adat  Kebudayaan  Betawi.(Hassan,  1994)  Metode  Socio  Cultural Phenomena  akan  digabungkan  dengan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  untuk menganalisa  secara  kepustakaan  terkait  literatur  hukum  berkaitan  dengan  tema penelitian yang disajikan oleh peneliti.(Waluyo, 2002)
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  Statue  Approach  atau  pendekatan  perundang undangan untuk melihat bentuk pelanggaran apa saja yang telah dilanggar oleh oknum penyalahguna  simbol  kebudayaan  yang  diangkat  oleh  peneliti.(Kelsen,  2017)  Terkait permasalahan  yang  terjadi  di  wilayah  penelitian,  peneliti  akan  menggunakan  Case Approach  atau  pendekatan  kasus  untuk  membedah  permasalahan  kasus  yang  terjadi. Conseptual  Approach  atau  pendekatan  konseptual  akan  digunakan  peneliti  untuk memberikan solusi konstruktif terhadap permasalahan yang berjalan di wilayah Provinsi D.K.I Jakarta.(Clayton  Radcliffe, 2018)
Tahapan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  peneliti  adalah  memastikan  tujuan penelitian  memiliki  kemanfaatan  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  dan  memberikan perubahan  kepada  generasi  mudah  yang  menyalahgunakan  Ondel-Ondel  sebagai  alat mengamen.  Kedua,  Memberikan  konsep  pemanfaatan  melalui  hukum  kepada  para pelanggar atau penyalahguna ondel-ondel agar tetap lestari dan oknum mendapatkan penghasilan yang berkeadilan.
Kemudian,  instrumen  Penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  wawancara,  studi kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini akan memperkuat data kuantitatif untuk dapat dianalisa  secara  kualitatif  untuk  menghasilkan  sumbangsih  saran  yang  konstruktif. Wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai penyerap aspirasi daerah Provinsi D.K.I Jakarta ke forum Nasional.(Dirkareshza, 2019) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi D.K.I Jakarta sebagai penyusun aspirasi masyarakat Jakarta.(Djumadin, 2022) Terakhir  dengan  melaksanakan  wawancara  kepada  Kepala  Satuan  Pamong  Praja Provinsi D.K.I Jakarta sebagai penegak Peraturan Daerah Republik Indonesia khususnya dalam pelanggaran penyalahgunaan Ondel – Ondel. (Pambudi  Tumanggor, 2021)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Penyalahgunaan ondel-ondel dalam Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti secara tidak langsung mengalami suatu perubahan,  sebab  pada  hakikatnya  setiap  masyarakat  memiliki  tujuan  maupun kepentingan yang berbeda. Melihat pada jumlah pertumbuhan masyarakat di provinsi DKI  Jakarta  pun  selalu  meningkat  pada  tiap  tahunnya.  Hal  ini  didasarkan  oleh  data pertumbuhan penduduk di Jakarta yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan sekitar 10,56 Juta jiwa yang dapat disimpulkan bahwa bertambah sebesar 954,3 ribu jiwa dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya. Dengan padatnya penduduk di  DKI  Jakarta  menyebabkan  beberapa  aspek  kehidupan  seperti  misalnya  ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya menjadi kurang diperhatikan.
Dengan  kurang  diperhatikan  secara  menyeluruh  oleh  pemerintah  menyebabkan sebuah  penyimpangan  social  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Banyaknya  pendapat
mengenai  penyimpangan  sosial,  yang  salah  satunya  dikemukakan  oleh  Edwin  M. Lemert.  Lemert  menyatakan  bahwa  penyimpangan  sosial  bisa  terjadi  karena  adanya proses  labelling  yang  berupa  julukan,  cap  maupun  etika  yang  ditunjukan  oleh masyarakat pada seseorang. (Masrizal, 2015) Dalam teori yang dikemukakan oleh Lemert pun  dibagi  menjadi  dua  fokus  utama  yang  mana  salah  satunya  merupakan penyimpangan  sosial  secara  primer.  Melalui  definisinya  penyimpangan  ini  dianggap sebagai  penyimpangan  sosial  dalam  perilaku  menyimpang  dengan  batasan  perbuatan melanggar kecil dan masih dianggap sebagai fungsi sosial yang  masih dapat diterima ataupun ditoleransi.
Kemudian,  salah  satu  jenis  dari  tindakan  penyimpangan  sosial  primer  adalah mengemis. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Stastistik pada tahun 2021 memperlihatkan  bahwa  penyandang  masalah  kesejahteraan  social  di  DKI  Jakarta sebanyak 2.659 dan 289 diantaranya dikategorikan sebagai pengemis.(Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019- 2021,  2021)  Oleh  karena  itu,  dapat  diketahui  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan mengenai  enggunaan  kearifan  local  demi  melakukan  penghidupan  yang  layak  bagi masyarakat  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  aktivitas  mengemis  maupun mengamen  disebabkan  oleh  adanya  kesempatan,  adanya  alasan  ekonomi,  atau berdasarkan  beberapa  dorongan  faktor  ekstermal  yang  berasal  dari  masyarakat lingkungan sekitarnya.
Melalui perkembang zaman tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan dalam penggunaan sarana dalam mengemis semakin berkembang. Seperti penggunaan sarana kearifan lokal demi membantu mengemis, salah satu sarana kearifan lokal Jakarta yang digunakan sebagai alat membantu mengemis adalah ondel-ondel. Berdasarkan data dari  hasil  operasi  yang  dilakukan  satuan  polisi  pamong  praja  (Satpol  PP)  telah mengamankan  348  orang  penyandang  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  dan  62  orang diantaranya adalah pengamen ondel-ondel. (Razia Pengamen DKI Jaring 62 Ondel-Ondel 22 Manusia Silver, 2021) Walaupun berdasarkan hasil wawacara dengan Ibu kepala seksi pengaduan dan sengketa, mengatakan bahwa belum menemukan adanya laporan baik secara langsung ataupun menggunakan system aplikasi mengenai tindakan mengamen
ondel-ondel yang bisa berdampak menggangu ketertiban di masyarakat. Menurut beliau, bahwa selama ini untuk penindakan ketertiban yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP hanya untuk starling (penjual kopi keliling), dan itu pun dilakukan dengan cara yang humanis.
Selain itu, larangan mengenai tindakan mengemis/mengamen telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan (seperti mengemis/mengamen). Hal ini pun, selaras dengan telah adanya regulasi yang menyatakan ondel-ondel sebagai ikon budaya  sehingga  dengan  digunakannya  sebagai  sarana  bantuan  dalam  melakukan mengamen  telah  merusak  citra  budaya  Betawi  seperti  yang  diundangkan  dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta telah melakukan perancangan untuk membuat aturan  mengenai  larangan  penggunaan  ondel-ondel  sebagai  alat  mengamen  dengan sanksi bagi yang melanggar. Mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pun telah berjalan pada 17-22 Oktober 2022 dan hanya membutuhkan penindakan lebih lanjut untuk pembuatan aturan yang lebih rinci lagi.

## 2. Pemanfaatan  Hukum  Sebagai  Sarana  Rekayasa  Sosial  dalam  Penyalahgunaan Ondel-Ondel ditinjau melalui Teori Pentahelix
Pemanfaatan  fungsi  hukum  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  (law  as  a  tool  social engineering)  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Roscoe  Pound,  yang  dalam  pemikirannya menyatakan bahwa dengan sifat hukum yang mengikat, maksa, dan memberikan sanksi. (Soekanto, 2019)Oleh karena itu, maka dapat diartikan bahwa dengan adanya hal tersebut mampu  melakukan  perubahan  pada  perilaku  masyarakat,  yang  mana  secara  tidak langsung dapat mengubah tatanan sosial. Adanya perubahan terhadap aspek tersebut, dapat  diketahui  bahwa  hukum  memiliki  fungsi  sebagai  perekayasa  masyarakat  (social engineering), yang dalam hal ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.(Matnuh, 2018)  Maka  berdasarkan  hakikatnya,  prinsip  fungsi  hukum  sebagai  sarana  rekayasa sosial memiliki peranan penting, terutama dalam hal perubahan yang direncanakan.
Gambar 1.

## Gambar 1. Pemanfaatan Hukum Ondel-ondel melalui Teori Pentahelix
Kemudian,  dalam  melaksanakan  fungsi  hukum  sebagai  sarana  rekayasa  sosial diperlukannya  substansi  atau  teori  hukum  lainnya  yang  dapat  berperan  sebagai pendukung agar terciptanya keefektifan dalam menjalankan fungsi tersebut. Salah satu teori  yang  dapat  menunjang  hal  tersebut,  yaitu  teori  pentahelix.  Berdasarkan pengertiannya  teori  pentahelix  merupakan  sebuah  konsep  yang  melakukan penggabungan  atas  lima  stakeholders  penting,  yaitu  akademis,  pemerintah,  bisnis, masyarakat, dan media. Peran kelima stakeholders tersebut yaitu untuk bekerja sama demi keselarasan dalam menciptakan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks  ini,  hukum  dapat  menjadi  sarana  rekayasa  sosial  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  menciptakan  kebijakan  berkelanjutan  dan  melakukan  kolaborasi bersama dengan kelima stakeholders. (Mardiatmi et al., 2023)
Sebagai  bentuk  penggambaran  atas  teori  pentahelix  yang  memiliki  keselarasan dengan peran dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, maka dapat dilihat dari pendapat  yang  dibawakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  menyatakan  bahwa gagasan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. (Kusumaatmadja, 2013) Selain itu, pun beliau percaya akan adanya hukum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pembaharuan sosial
untuk  menciptakan  sebuah  keharmonisan  dan  keseimbangan  dalam  masyarakat. (Sekhuti, 2022) Maka, diketahui bahwa hukum dapat menciptakan, mengubah, mengatur maupun  merekayasa  norma  pada  perilaku  sosial  masyarakat  untuk  mencapai keseimbangan  dalam  perkembangan  dan  pembaharuan  sosial.  Pun,  hal  ini  selaras dengan  pendapat  dari  Sylviana  Murni,  selaku  anggota  DPD  DKI  Jakarta,  yang menyatakan  bahwa  pentingnya  melakukan  kolaborasi  sesuai  dengan  teori  pentahelix untuk  saling  mendorong  pada  perubahan  dalam  pembangunan  yang  menjaga keberlanjutan hidup dan kualitas lingkungan hidup.
Merujuk pada implementasi pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan ondel-ondel yang seringkali terjadi di Jakarta, maka diperlukannya koordinasi dari berbagai  stakeholders  penting agar berjalan sesuai dengan  yang  diharapkan.  Namun,  dalam  melakukan  perencanaan  terhadap pembangunan  berkelanjutan  tentu  memiliki  beberapa  tahapan  seperti  adanya perencanaan yang matang atas setiap konsep yang dimaksud, melakukan pelaksanaan atas rencana yang telah dibuat, dan melakukan pengawasan pada tiap aspek agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak keluar dari arahan yang diberikan. Tahapan tersebut pun tidak secara langsung  berjalan tanpa adanya alat ukur atas kinerja yang telah  dikerjakan,  sebagai  contoh  konkret  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat berperan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  atas  pembangunan  dan  tentunya  memiliki beberapa indikator lain sebagai bahan evaluasi.
Layaknya  seperti  negara  Indonesia  yang  memiliki  banyak  peraturan  hingga seringkali  dikatakan  telah  terlalu  overdosis  akan  terbentuknya  peraturan.  Selain peraturan  yang  mengatur  mengenai  tatanan  pemerintahan  adapun  peraturan  yang menjadi  dasaran  dan  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  sendiri.  Sehingga, terlihat bahwa Indonesia selalu siap dalam hal struktur formal pengaturan namun dalam hal tata implementatif masih kurang perhatian atau pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal ini pun, selaras dengan pendapat dari Ibu Mesranian, selaku pegawai perencanaan tata  kota,  yang  memiliki  pandangan  bahwa  kurangnya  peran  pemerintah  Indonesia dalam menjalankan pengawasan pada implementatif regulasi dan hal ini menyebabkan sulitnya penilaian akan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dalam hal pengawasan
pun,  pada  hakikatnya  bukan  menjadi  tanggungjawab  penuh  bagi  lembaga  legislatif namun hal ini juga memerlukan peran dari para masyarakat dan seluruh lembaga negara.
Berdasarkan  kasus  penyalahgunaan  ondel-ondel  dapat  diketahui  bahwa  cara menyelesaikan  permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  melakukan  pengawasan  yang sebelumnya,  dapat  dilakukan  dengan  menganalisis  terdahulu  akar  permasalahannya. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Sylviana Murni  bahwa  adanya  keterikatan  maraknya pengamen ondel-ondel dengan beberapa aspek krusial dan pentingnya kerjasama kelima stakeholders    dalam  menyelesaikan  masalah  bersama.  Aspek  yang  dikatakan  menjadi krusial  diketahui  bahwa  hal  tersebut  berhubungan  dengan  ekonomi,  politik,  sosial, budaya, dan sipil.
Berdasarkan  kacamata  ekonomi  akar  permasalahan  ini,  dapat  dianalisis  bahwa adanya nilai ekonomi dalam ondel-ondel yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) menyebutkan adanya hak ekonomi dalam sebuah ciptaan sehingga  dapat  diperolehnya  sebuah  keuntungan  pada  ciptaan  tersebut.  Terlihat  juga dalam pasal 38  UUHC yang mengatur tentang kepemilikan atas adanya ekspresi budaya tradisional (EBT) yang dipegang oleh negara dan menjelaskan mengenai perlindangan yang  dapat  dilakukan  terhadap  EBT.  Sayangnya,  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai pemanfaatan  dalam  hal  komersial  tidak  terlalu  di  bahas  dalam  UUHC  sehingga diperlukannya  kolaborasi  antara  aturan  yang  lain.  Salah  satu  aturan  yang  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  membahas  mengenai  pemanfaatan  objek  pemajuan kebudayaan  untuk  komersial  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan  Kebudayaan  (selanjutnya  UU  Pemajuan  Kebudayaan).  Adapun  kelemahan dalam regulasi tersebut, yaitu terletak pada pemfokusan subjek yang hanya mengatur bagi  industri  besar  atau  pihak  asing  mengenai  izin  penggunaan  pemanfaatan  objek pemajuan kebudayaan dan tidak masyarakat lokal.
Kemudian,  dalam  sudut  pandang  budaya  kegiatan  penggunaan  ondel-ondel sebagai  sarana  mencari  pekerjaan  dan  mendapatkan  penghasilan  yaitu  dengan mengamen  dengan  objek  bantuan  ondel-ondel,  ternyata  diperbolehkan  oleh  beberapa kalangan. Hal ini, disebabkan dapat dijadikan sebagai bentuk pelestarian budaya Betawi
kepada khalayak umum dan menjunjung tujuan dari EBT yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam peraturan provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015  tentang  pelestarian  kebudayaan  Betawi  (selanjutnya  UU  Pelestarian  Kebudayaan Betawi)  menjelaskan  bahwa  pemanfaatan  digambarkan  sebagai  sebuah  bentuk  upaya akan  penggunaan  karya  budaya  untuk  memenuhi  kepentingan  pendidikan,  agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam kebudayaan itu sendiri. Dalam pasal  8  poin  (d)  UU  Pelestarian  Kebudayaan  Betawi  yang  menyebutkan  bahwa masyarakat berkewajiban dalam menjaga kelestarian budaya dengan upaya sosialisasi dan publikasi kepada publik akan nilai tradisi budaya Betawi seringkali dijadikan sebagai dalih  diperbolehkannya  pelaksanaan  mengamen  dengan  menggunakan  ondel-ondel karena  menganggap  bahwa  hal  yang  dilakukannya  sebagai  bentuk  publikasi  kepada umum  mengenai  budaya  Betawi  tersebut.  Bahwa,  dengan  stigma  persepsi  itu menyebabkan  peran  budaya  yang  seharusnya  sebagai  penyatu  namun  malah mengganggu ketertiban umum.
Sejalan  dengan  pemikiran  pengamat  budaya  Betawi,  Syaiful  Amri  yang menyebutkan mengenai penilaian awal adanya kegiatan tersebut memang dinilai dapat melestarikan kebudayaan Betawi, namun semakin lama hal tersebut justru berjalan tidak sesuai  dengan  kebudayaan  aslinya.  Menurut  beliau,  hal  ini  dianggap  hanya  sebagai bentuk pengeksploitasian akan ikon budaya Betawi karena telah melupakan makna dan keaslian  ikon  budaya.(Wijaya,  2021)  Maka  dari  itu,  diperlukan  peran  dari  pemerintah secara  sosial  dalam  melaksanakan  sosialisasi  sebagai  bentuk  preventif  sebelum melakukan  tindakan  yang  represif  kepada  para  pengamen  ondel-ondel.  Lalu, permasalahan  ini,  masih  dalam  masa  diskusi  atau  pertimbangan  bagi  para  legislator dalam membuat regulasi yang mencakup secara jelas mengenai adanya penyalahgunaan ikon budaya atau dapat dikatakan bahwa masih perlunya implementasi dalam penetapan penyusunan perda.
Melalui, analisis akar permasalahan maka dapat diketahui bahwa diperlukannya koordinasi  para  stakeholders  dan  bantuan  mereka  dalam  menjalankan  peran  sesuai dengan  seharusnya.  Seperti  peran  yang  seharusnya  oleh  pemerintah  dalam menyelesaikan kasus ini yaitu dengan melakukan penyusunan akan peraturan daerah
provinsi yang lebih rinci mengenai pemanfaatan dan pelestarian ondel-ondel mengingat bahwa maraknya kasus penyalahgunaan ikon budaya tersebut. Selain itu, diperlukannya peran  eksekutif  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  dalam  memberikan  pendanaan, perizinan,  dan  pemanfaatan  pada  pelaksanaan  pembuatan  peraturan  daerah  ataupun pada  saat  pelaksanaan  sosialisasi  aturan  dan  pengawasannya.  Diperlukan  juga,  peran legislatif sebagai pengawas berjalannya kesesuaian regulasi dengan fakta implementasi di  lapangan.  Hal  ini, mengacu  pada  pasal  22D  undang-undang  dasar  negara  republik Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  UUD  NRI  1945)  dan  tata  tertib  DPD  RI  yang menjelaskan  mengenai  lembaga  legislatif  memiliki  fungsi  pengawasan,  legislasi,  dan penganggaran. Pun, peran dalam sektor pariwisata dan perhotelan diperlukan sebagai bantuan untuk melakukan publikasi atas ikon kebudayaan Betawi ataupun pemberian bantuan  dana  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  sebagai  modal tambahan dalam perealisasian program pelestarian dan pemanfaatan ondel-ondel.
Peran pemanfaatan ruang terbuka publik dan unit pengelolaan kesian di Jakarta pun dapat menjadi salah satu penyelesaian akan pemanfaatan ondel-ondel kearah yang lebih  baik.  Diketahui,  bahwa  berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Pemberdayaan  dan Kesejahteraan  Keluarga  DKI  Jakarta  mencatat  telah  terdapat  322  RPTRA  yang  telah tersebar di 5 kotamadya dan 1 kabupaten yang dapat dimanfaatkan oleh para pengamen ondel-ondel  cilik  agar  mereka  dapat  memenuhi  haknya  yaitu  mengisi  waktu  luang dengan  bermain.  Berdasarkan  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya UU Ketenagakerjaan)  telah melarang bahwa anak dibawah umur untuk bekerja, tepatnya mereka anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.
Adanya  bantuan  peran  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang berkecimpung  dalam  Perusahaan  Dalam  Negeri  (PMDN),  perusahaan  patungan, ataupun perusahaan asing yang memiliki usaha dalam jangka panjang di wilayah DKI Jakarta, BUMN, BUMD, yayasan, universitas dan NGOs dalam kepemilikan komitmen pada  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  Dalam program  CSR  memuat  tujuan  untuk  menjadi  solusi  upaya  pada  perusahaan  untuk membantu  dan  menyelesaikan  semua  masalah  yang  ada  di  sekitar  lingkungan perusahaan,  menjaga  nama  baik  dan  citra  perusahaan  dimana  publik,  dan  menjalin
hubungan  baik  dengan  masyarakat  dengan  memberikan  program  pengembangan  diri dan pemberdayaan.
Bahkan,  dapat  dilihat  melalui  pola  penyebaran  pengamen  ondel-ondel  ternyata digerakkan oleh para juragan. Juragan tersebut memiliki ondel-ondel yang  disewakan dengan menyebarkan kepada orang-orang dengan alasan motif ekonomi. Oleh karena itu,  untuk  meminimalisir  adanya  penyebaran  pemangamen  ondel-ondel  oleh  para juragan  atau  pengerajin,  dibutuhkannya  sebuah  pelatihan  yang  nantinya  akan dilombakan kepada tingkat tertentu. Dalam memperkuat implementasi dasaran konsep pada penyelesaian masalah penyalahgunaan ondel-ondel maka dibutuhkannya sebuah peraturan daerah yang dapat menjadi alat bantu untuk merekayasa masyarakat dalam melakukan  pemberdayaan  ondel-ondel.  Selain  itu,  para  pengamen  ataupun  juragan pengerajin  ondel-ondel  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  eksistensi  kegiatan  tersebut dapat memiliki tempat yang dapat digunakan untuk mengembangkan minat bakatnya dalam  pemberdayaan  ondel-ondel.  Konsep  yang  muncul  dari  perlombaan  pun  dapat dimanfaatkan secara baik sebagai bentuk inovasi pada ikon kebudayaan, sehingga dapat diterima oleh khalayak umum dengan nilai positif.

## C. PENUTUP
Kurangnya perhatian pemerintah pada aspek kehidupan masyarakat Provinsi DKI Jakarta  menyebabkan  banyaknya  penyimpangan  sosial  yang  terjadi,  seperti  tindakan penyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengemis. Tindakan penyalahgunaan ikon budaya  tersebut  dianggap  dapat  merusak  citra  budaya  Betawi  seperti  yang  tertuang dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Meskipun demikian, masih terdapat  penyalahgunaan  ondel-ondel  sebagai  sarana  mengamen  sehingga memerlukannya payung hukum sebagai bentuk penindakan lebih lanjut.
Pemanfaatan  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  dalam  menyelesaikan permasalahan  penyalahgunaan  fungsi  ondel-ondel  dapat  dilakukan  dengan  bantuan kerjasama  para  stakeholders  yang  melakukan  kolaborasi  dalam  mendorong  adanya perubahan pada aspek pembangunan untuk menjaga keberlanjutan hidup dan kualitas lingkungan  hidup.  Beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan    untuk  menyelesaikan
permasalahan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dana ataupun pemberian izin oleh  para  eksekutif  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  memanfaatkan pemberdayaan ikon budaya tersebut. Selain itu, ada juga peran yang dapat dilakukan oleh  lembaga  legislasi  dalam  membuat  payung  hukum  yaitu  dengan  dibuatkannya peraturan  daerah  yang  lebih  membahas  mengenai  pemanfaatan  dan  pemberdayaan ondel-ondel.  Adapun  peran  yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  sebagai  bentuk hubungan  timbal  balik  sekaligus  membantu  pemerintah  dalam  menangani  masalah sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Diperlukan juga pelatihan kepada pelaku dari para  tokoh  budaya  untuk  memberitahukan  mengenai  eksistensi  ondel-ondel  dan melakukan pemanfaatan atas ruang terbuka publik dan unit pengelola kesenian Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

## Journal Article
Agus, J. P.,  Triwahyudi, H. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. Populasi, 25(1), 64–81.
Ainay, C. S., Saladina, N. P.,  Ridwan, R. M. (2022). Mempertahankan Budaya Ondel-ondel dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi. 1(2), 304–317.
Akmaliyah,  L.,  Zulfa,  Z.  J.,    Rochmawati,  N.  (2021).  Pergeseran  Makna  Mitos  Nilai Spiritual Kebudayaan Ondel-Ondel Pada Kepercayaan. Jurnal Lisan Al-Hal, 15(1), 97– 122.
Callula, S. A., Nolani, P. S.,  Ramadhan, M. R. (2022). Strategi Mempertahankan Budaya Ondel-ondel dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi. Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal, 1(2), 304–317.
Clayton,  T.,    Radcliffe,  N.  (2018).  Sustainability:  a  systems  approach.  taylorfrancis.com. https://doi.org/10.4324/9781315070711
Dirkareshza,  R.  (2019).  Kompetensi  DPD  RI  Dalam  Mengemban  Amanah  Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara. Jurnal Yuridis, 6(2), 1–32.
Hassan, M. K. (1994). Some socio-cultural phenomena which hinder the overall progress of  the  Muslim  ummah:  general  observations  related  to  the  Malay  community  in
Malaysia  facing  the  challenges  of  the  21st  century.  Comprehensive  Development  of Muslim Countries from an Islamic Perspectives.
Kelsen,  H.  (2017).  General  theory  of  law  and  state.  In  General  Theory  of  Law  and  State. https://doi.org/10.4324/9780203790960
Mardiatmi, B. D., Wadu, R. B., Nopiyanti, A.,  Suriadi, Y. N. (2023). Collaboration with Pentahelix  to  Improving  MSME  Management  Performance  During  the  Covid-19
Pandemic. Quality - Access to Success, 24(194).
https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.16
Matnuh, H. (2018). Law as a Tool of Social Engineering. Proceedings of the 1st International Conference  on  Social  Sciences  Education  -  ‘Multicultural  Transformation  in  Education, Social Sciences and Wetland Environment’ (ICSSE 2017). https://doi.org/10.2991/icsse- 17.2018.28
Melita, Y. (2021). Pergeseran Fungsi Ondel-Ondel Menjadi Mata Pencaharian di Tengah Pandemi Covid-19. INSANI, 8(2), 89–95.
Pambudi, J.,  Tumanggor, B. F. (2021). PRESTASI KERJA FUNGSIONAL PELAKSANA KEPEGAWAIAN  DI  SUBBAGIAN  TATA  USAHA  SATUAN  POLISI  PAMONG PRAJA  KOTA  ADMINISTRASI  JAKARTA  PUSAT.  Jurnal  Sumber  Daya  Aparatur, 3(2).
Paramita,  S.  (2018).  Pergeseran  Makna  Budaya  Ondel-Ondel  Pada  Masyarakat  Betawi Modern. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 1(1), 133–138.
Purbasari, M., Marianto, M. D.,  Burhan, M. A. (2019). Ondel-ondel kekinian: boneka besar Betawi di zaman modern.  Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan Dan Perancangan Produk), 3(6), 183–188.
Sekhuti,  L.  (2022).  PENGHAPUSAN  TENAGA  HONORER  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASN  PROFESIONAL.  Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi,  10(2),  213. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840
Supadya,  A.,  Yuni  Dharta,  F.,    Ramdhani,  M.  (2021).  FENOMENA  PENGAMEN ONDEL-ONDEL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 1. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(6), 1686–1695.

## Legal Document
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Lembar  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8)
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Lembar  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Lepas Sekretariat Negara: 31 halaman)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1)
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 104)
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  11  Tahun  2017 Tentang  Ikon  Budaya Betawi  (Lembar  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61007)

## Internet Resources
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi  2019-2021.  (2021).  Retrieved  April  17,  2023,  from  BPS  Provinsi  DKI Jakarta website: https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah- penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten- kota-
Razia Pengamen DKI Jaring 62 Ondel-ondel  22 Manusia Silver. (2021). Retrieved April 17,
2023, from CCN Indonesia website:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210325130716-20-621984/razia- pengamen-dki-jaring-62-ondel-ondel-22-manusia-silver
Wijaya, A. H. (2021). Pengamen Ondel-ondel Dan Eksploitasi Ikon Budaya Betawi. Retrieved April  17,  2023,  from  https://validnews.id/kultura/pengamen-ondel-ondel-dan- eksploitasi-ikon-budaya-betawi