## Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur
Marisa Ramadhani Ansyah 1) ; Siti Hazzah Nur R. 2)
1.2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Email: 1) marisaramadhaniansyah@students.usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Covid-19  yang  menyebar  di  seluruh  penjuru  dunia  mengakibatkan  Indonesia  juga  terkena  dari dampaknya  yang  menyebabkan  keadaan  ekonomi  Indonesia  tidak  baik-baik  saja.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  diberlakukannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  rangka percepatan  penanganan  Covid-19.  Akibat  diberlakukannya  PSBB,  sektor  pekerjaan  manusia  juga berubah  menjadi  sistem  kerja  dari  rumah.  Namun,  tidak  semua  pekerjaan  bisa  dikerjakan  dari  rumah, contohnya  para  pekerja  informal  seperti  ojek  yang  harus  bekerja  setiap  hari  demi  memenuhi kebutuhannya.  Dampak  pandemi  ini  mendorong  pemerintah  untuk  memberikan  bantuan, salah  satunya yaitu  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid- 19 Tahun 2021.
Namun,  adapun  permasalahan  yang  terjadi  yaitu  terdapatnya  data  ganda  pada  masyarakat, kurangnya  pembaharuan  data  masyarakat,  hingga  kurang  efektif  dan  efisiennya  pelayanan  yang diberikan.  Dari  berbagai  permasalahan  di  atas  dapat  dilihat  rendahnya  pengawasan  pemerintah  yang dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  Kota  Medan  sebagai  instansi  yang  menaungi  permasalahan  terkait  bantuan sosial.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Henry  Fayol  dalam  Harahap  (2001:10),  bahwa pengawasan  mencakup  upaya  memeriksa  apakah  semua  terjadi  sesuai  dengan  rencana  yang

## ARTICLE HISTORY
Received [31 Oktober 2022] Revised [20 November 2022] Accepted [13 Desember 2022]

## ABSTRAK
Bantuan  Sosial  Tunai  merupakan  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Permasalahan  yang  terjadi  yaitu terdapatnya  data  ganda,  kurangnya  pembaharuan  data,  hingga  kurang  efektif  dan efisiennya  pelayanan  yang  diberikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan monitoring  dan  evaluasi  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  penyelenggaraan  kebijakan program  Bantuan  Sosial  Tunai  kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19  di  Kelurahan Helvetia  Timur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripritf  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  pencatatan  dokumen. Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori tahap-tahap analisis kebijakan publik oleh William Dunn (2000), yaitu tahap pemantauan (monitoring) dan evaluasi kebijakan; ketaatan, pemeriksaan, laporan dan penjelasan. Hasil penelitian ini  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dilihat  dari  penentuan  masyarakat  belum sesuai  petunjuk  teknis,  belum  dilakukannya  sosialisasi  kepada  masyarakat,  target  dan realisasi belum seimbang, serta dari hasil evaluasi belum adanya tindakan nyata berupa perbaikan.

## ABSTRACT
Cash Social Assistance is assistance provided by the government to people affected by the Covid-19 pandemic. The problems that occur are the presence of  duplicate data in the community, the lack of updating community data, to the lack of effective and efficient services provided. This  research aims to  describe the  monitoring and evaluation of the Medan City Social Service in administering of Cash Social Assistance program policies to  people  affected  by  the  Covid-19  pandemic  in  the  Eas  Helvetia  Village.  The  method used  is  a  descriptive  qualitative.  Data  collection  techniques  by  doing  interviews, observations,  and  document  records.  Data  obtained  were  analyzed  qualitatively  by examining all data collected that supported by interviews with  the William Dunn (2000) theory  approach  which  suggested  that  monitoring  and  evaluation  could  be  seen  by compliance, inspection, accounting, and explanation. The result of this research indicate that  the  monitoring  and  evaluation  is  not  going  well.  This  can  be  seen  from  the determination  of  the  potential  recipients  has  not  been  in  accordance  with  technical instructions, socialization has  not been carried out, between targets and  realization are not balanced, and from the results of the evaluation there has been no real action.

## KEYWORDS
Kebijakan Publik, Monitoring dan Evaluasi, Bantuan Sosial Tunai This is an open access article under the CC –BY-SA license
ditetapkan,  perintah  yang  dikeluarkan,  dan  prinsip  yang  dianur,  serta  dimaksudkan  untuk  mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan yang sama di kemudian hari.
Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  menyejahterakan  masyarakat,  baik  melalui  peningkatan pelayanan  publik  maupun  melalui  peningkatan  daya  saing  daerah,  serta  untuk  memacu  sinergi  dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.

## LANDASAN TEORI
Pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Medan  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota Medan  nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran  Bantuan  Jaring  Pengaman  Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Covid-19 di Kota Medan.  Peraturan Walikota  Medan  tersebut merupakan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada BAB II Peraturan Walikota Medan poin I menjelaskan bahwa Dinas  Sosial  Kota  Medan  merupakan  pelaksana  bantuan  sosial  sembako,  yang  salah  satu  tugas  dan tanggung  jawabnya  adalah  melaksanakan  pemantauan,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan penyaluran bantuan sosial sembako di Kota Medan.
Berdasarkan  hasil  pra  penelitian,  Dinas  Sosial  Kota  Medan  masih  mengalami  masalah  dalam melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi.  Masalah  pertama  dapat  dilihat  dari  segi  penetapan  standar pelaksanaan, yaitu kemampuan Dinas Sosial Kota Medan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan dan  menjamin  bahwa  pelayanan  pemberian  bantuan  ini  dapat  diterima  baik  oleh  masyarakat.  Masalah kedua  dilihat  dari  segi  penentuan  masyarakat  calon  penerima  bantuan,  yaitu  kemampuan  Dinas  Sosial Kota  Medan  untuk  memberikan  pelayanan  pemberian  bantuan  secara  efektif  dan  efisien  serta  dengan tingkat kualitas yang memadai. Masalah ketiga dilihat dari segi ketelitian pemantauan, yaitu kemampuan Dinas  Sosial  Kota  Medan  untuk  membangun  proses  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan masyarakat yang bisa direkomendasi ke Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan bantuan.
Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa keberadaan Dinas Sosial Kota  Medan  sebagai  instansi  yang  memiliki  wewenang  dalam  pengawasan,  penyelenggaraan,  dan pendataan  masyarakat  penerima  bantuan  sosial  harus  bisa  memberikan  pelayanan  terbaiknya  bagi masyarakat.  Oleh  karena itu  seharusnya  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dapat  memaksimalkan  pengawasan dan evaluasinya dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai agar permasalahan dapat terselesaikan. Sehingga,  adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana  Monitoring  dan  Evaluasi Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  Penyelenggaraan  Kebijakan  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid- 19 di Kelurahan Helvetia Timur”.
Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan  dalam  sebuah  penelitian.  Suatu  riset  khusus  dalam  pengetahuan  empiris  pada  umumnya bertujuan  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  menguji  kebenaran  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri. adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana monitoring  dan  evaluasi  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  program  bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  yaitu  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam  melalui  pengumpulan  data.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  melakukan  aktivitasnya  untuk  memperoleh  pengetahuan,  sejumlah informasi,  atau  cerita  yang  rinci  tentang  subjek  penelitian  dan  latar  soal  penelitian.  Dalam  menentukan lokasi  penelitian,  Moleong  (2007:132)  berpendapat  yaitu  menentukan  cara  terbaik  untuk  ditempuh dengan  jalan  mempertimbangkan  teori  substantif  dan  menjajaki  lapangan  dan  mencari  kesesuaian dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan.  Untuk  memperoleh  data  sebagai  bahan  dalam  menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Medan yang terletak di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217.
Menurut Moleong (2007), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang  situasi  dan  kondisi latar  penelitian.  Jadi ia  harus  mempunyai  banyak  pengalaman  tentang  latar penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut  Sugiyono  (2015:156),  purposive  sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu.  Pengumpulan  data  diarahkan  sesuai  dengan  kebutuhan  peneliti  dan  penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu  1)  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat,  Bantuan  Stimulan,  dan  Penataan  Lingkungan  di
Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Medan  berjumlah  1  orang,  2)  Kepala  Lingkungan  Kelurahan  Helvetia  Timur berjumlah  1  orang,  3)  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  Medan  Helvetia  berjumlah  1  orang,  4) Masyarakat  penerima  BST  berjumlah  7  orang,  dan  5)  Koordinator  Fungsi  Statistik  BPS  Kota  Medan berjumlah 1 orang. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya  sedikit  kemudian  menjadi  membesar.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  data  yang  sedikit  tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informasi lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  pengumpulan  data primer  yang  terdiri  dari  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Kemudian  teknik  pengumpulan  data sekunder yang terdiri dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data  kualitatif  yaitu  dengan  menyajikan  data  yang  dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, menyusunnya dalam satu satuan, kemudian dikategorikan pada  tahap  berikutnya  dan  memerika  keabsahan  data  serta  menafsirkannya  dengan  analisis  sesuai dengan  kemampuan  daya  nalar  penelirian  untuk  membuat  kesimpulan  penelitian  (Sugiyono,  2016: 405:412).  Terdapat  beberapa  langkah  dalam  melakukan  analisis  data,  yaitu  1)  Reduksi  Data.  2) Penyajian  Data,  dan  3)  Penarikan  Kesimpulan.  Pemeriksaan  keabsahan  data  sangat  diperlukan penelitian kualitatif demi validitas dan reliabilitas serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Wirawan (2009:156)  menyatakan  untuk  memastikan  data/informasi  lengkap  dan  validitasnya  dan  reliabilitasnya tinggi, penelitian kualitatif mempergunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi data dan triangulasi teori. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
William  Dunn  (2000)  mengemukakan  monitoring  atau  pemantauan  diartikan  sebagai  suatu aktifitas  internal  dan  berkelanjutan,  sisi  internalnya  melalui  kegiatan  dan  hasil  dari  suatu  program  yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu atau sumber informasi apakah program tersebut yang telah di implementasikan  sesuai  dengan  rencana  atau  tidak.  Dunn  menjelaskan  monitoring  memiliki  4  fungsi dalam  analisis  kebijakan,  yaitu  (1)  Ketaatan  atau  Compliance;  (2)  Pemeriksaan;  (3)  Laporan  atau accounting;  (4)  Penjelasan  atau  (explanation).  Kemudian  tindakan  evaluasi  juga  diperlukan  sebagai perbaikan bila diperlukan.

## Ketaatan atau Compliance
Fungsi pertama dalam analisis kebijakan dalam hal monitoring yang pertama yaitu ketaatan atau compliance. Pada indikator ini adapun hal yang dilihat adalah terkait ketaatan atau compliance yang ada di  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  program  BST  (Bantuan  Sosial  Tunai) yaitu,  bagaimana  prosedur  dalam  monitoring  penyelenggaraan  BST  (Bantuan  Sosial  Tunai)  yang dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Medan  sesuai  dengan  prosedur  pelaksanaan  penyelenggaraan  BST (Bantuan  Sosial  Tunai)  yang  ditentukan  berdasarkan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Penanganan  Fakir Miskin  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan  Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin  disebutkan  untuk  melakukan  penyelamatan  atas  kondisi  penurunan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  dan  penurunan  kesehatan  rakyat,  maka  Presiden  Republik  Indonesia  mengambil  kebijakan untuk  memberikan  jaring  pengaman  sosial  dalam  rangka  penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang  terdampak  pandemi  Covid-19  diharapkan  dapat  membantu  mengurangi  beban  hidup  masyarakat serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Banyak  masyarakat  yang  harus  kehilangan  pekerjaannya bahkan sampai tidak berpenghasilan sama sekali membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Dengan  adanya  bantuan  ini  masyarakat  merasa  sangat  terbantu  sehingga  dapat  terus  menyambung hidupnya.
Jika  dilihat  dari  ketaatan  atau  compliance  yang  ditetapkan  Dinas  Sosial  Kota  Medan  maka ketaatan  atau  compliance  tersebut  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dari  Keputusan  Direktorat  Jenderal Penanganan Fakir Miskin baik dari tahun 2020 maupun tahun 2021 yang telah ada pembaharuan. Dinas Sosial Kota Medan menjalankan tugasnya sebagai instansi yang mengawasi dalam hal penyelenggaraan BST  sudah  mengikuti  petunjuk  teknis  yang  diedarkan  langsung.  Ketaatan  atau  compliance  yang dijalankan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Medan  sudah  baik  dan  tidak  menyeleweng  dari  aturan.  Namun pengawasan dapat dilakukan lebih optimal dan lebih diperketat seperti pengecekkan data penerima BST sesuai  atau  tidak  dengan  data  penerima  yang  ditetapkan  oleh  TNP2K,  memastikan  bahwa  surat pemberitahuan  sampai  ke  masyarakat  yang  menerima  BST,  melakukan  pengawasan  pencairan  BST
langsung  diterima  masyarakat  melalui  PT.POS  dan  Bank  Himbara  (Himpunan  Bank  Negara)  dan memastikan bahwa penerima BST tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan agar dana BST tersebut sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

## Pemeriksaan
Fungsi  kedua  dalam  analisis  kebijakan  dalam  hal  monitoring  adalah  pemeriksaan  yang  dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Indikator ini hal yang dilihat adalah terkait dengan bagaimana  cara  untuk  menentukan  masyarakat  yang  menerima  Bantuan  Sosial  Tunai.  Masyarakat sebagai  tolak  ukur  yang  dijadikan  penentuan  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  dikarenakan  sasaran pemberian Bantuan Sosial Tunai adalah masyarakat. Sehingga dengan sudah menentukan pengukuran pelaksanaan  kegiatan  maka  selanjutnya  akan  lebih  mudah  untuk  melaksanakan  pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 1/6/SK/HK.02.02/1/2021 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Tunai  dalam  Penanganan  Dampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Tahun  2021  disebutkan  sumber  data  KPM  (Keluarga  Penerima Manfaat)  Bantuan  Sosial  Tunai  berasal  dari:  1.  DTKS  (Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial)  2.  Usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 3. Sumber lain.
Dari  3  sumber  penentuan  masyarakat  calon  penerima  Bantuan  Sosial  Tunai,  hanya  terdapat  1 sumber yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial RI dengan yang dilaksanakan Dinas Sosial  Kota  Medan.  Penentuan  masyarakat  tersebut  adalah  yang  bersumber  dari  usulan  oleh  Dinas Sosial  Kota  Medan.  Sedangkan  untuk  penentuan  masyarakat  yang  bersumber  dari  DTKS  atau  dari sumber lain belum dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan dengan sebagaimana seharusnya terdapat di dalam petunjuk teknis. Penentuan data yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sekarang ini adalah dari DTKS hasil PBDT oleh BPS tahun 2015 dan juga dari masyarakat yang mendaftarkan dirinya langsung ke Dinas Sosial Kota Medan.
Indikator  ini  menjelaskan  bahwa  penetapan  standar  sia-sia  bila  tidak  disertai  dengan  berbagai cara  untuk  mengukur  pelaksanaan  kegiatan  nyata.  Sehingga  penentuan  pengukuran  pelaksanaan kegiatan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pengukuran  yang  dapat  digunakan  sebagai  patokan  untuk penilaian  hasilhasil  dan  melihat  pencapaian  target  yang  sesuai.  Oleh  karena  belum  maksimalnya pemeriksaan  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Medan,  akibatnya  adalah  sasaran  tidak  sesuai  dengan yang seharusnya.

## Laporan atau Accounting
Fungsi  analisis  kebijakan  dalam  hal  monitoring  yang  ketiga  adalah  laporan  atau  accounting. Laporan  dari  kegiatan  ini  dilakukan  secara  terus  menerus,  baik  dari  intensitas  yang  dalam  bentuk pengukuran  harian,  mingguan,  ataupun  bulanan  sehingga  tampak  yang  diukur  antara  mutu  dan  jumlah hasil.  Kegiatan  terebut  diperlukan  ketelitian  pengawasan  didalamnya.  Laporan  atau  accounting  yang dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  program  BST  dapat  dilihat  dari ketelitian  pemeriksaan  persyaratan  dan  dokumen  saat  masyarakat  merekomendasikan  dirinya  untuk dapat  menerima  bantuan.  Ketelitian  pegawai  dapat  dilihat  dari  apakah  masyarakat  yang merekomendasikan/mendaftarkan  dirinya  tersebut  sudah  ada  menerima  bantuan  lain  dari  pemerintah atau  belum.  Bantuan  lain  yang  dimaksud  seperti  bantuan  PKH  (Program  Keluarga  Harapan),  BNPT (Bantuan  Pangan  Non  Tunai,  dll,  karena  masyarakat  penerima  Bantuan  Sosial  Tunai  tidak  boleh  ada menerima bantuan lain dari pemerintah. Selain dari pada itu ketelitian pengawasan juga dapat dilihat dari penentuan  masyarakat  yang  berhak  menerima  bantuan.  Maksud  dari  hal  tersebut  adalah  ketepat- sasaran pegawai dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat calon penerima bantuan, termasuk juga di dalamnya apakah data masyarakat tersebut tergolong ke data ganda atau tidak.
Ketelitian  pengawasan  juga  dapat  dilihat  dari  bagaimana  tanggapan  masyarakat  dan  juga kelurahan  dalam  hal  pengecekan  nama-nama  masyarakat  penerima  Bantuan  Sosial  Tunai.  Selain daripada  hal  tersebut,  ketelitian  pengawasan  juga  berkaitan  dengan  informasi  yang  diberikan  pegawai terkait  penyelenggaraan  BST  kepada  masyarakat.  apakah  pegawai  pernah  menginformasikan  tentang BST,  bagaimana  cara  pegawai  dalam  memberikan  informasi  terkait  BST,  serta  dalam  bentuk  apa  saja informasi  BST  yang  diberikan  agar  sampai  dengan  menyeluruh  kepada  masyarakat  khususnya masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur.
Sehingga demikian dari segi ketelitian pengawasan Dinas Sosial Kota Medan masih kurang. Hal tersebut  dikarenakan,  pertama  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Medan  tidak  menggunakan  data  nama masyarakat  hasil  verifikasi  dan  validasi  mereka  sendiri.  Dinas  Sosial  Kota  Medan  masih  menggunakan data  masyarakat  dari  BPS  pada  tahun  2015,  padahal  Dinas  Sosial  Kota  Medan  juga  sudah  ada melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  dari  tahun  2019.  Kemudian  Dinas  Sosial  Kota  Medan  tidak  ada melakukan pengecekan kembali terkait nama-nama masyarakat yang mendaftarkan dirinya langsung ke
kantor. Hal tersebut dikhawatirkan masyarakat yang mendaftarkan dirinya tersebut ternyata berasal dari keluarga  yang  mampu  atau  dapat  dikatakan  sebenarnya  ada  masyarakat  lain  yang  lebih  berhak menerima bantuan tersebut.
Selanjutnya  ketelitian  dalam  memberikan  informasi  ataupun  mensosialisasikan  terkait  BST kepada masyarakat yang masih belum dijalankan. Komunikasi antara Dinas Sosial Kota Medan dengan aparatur  kelurahan/kecamatan  belum  berjalan  dengan  baik.  Padahal  jika  ditilik  lebih  lanjut,  peran pegawai  dalam  memberikan  informasi  ataupun  mensosialisasikan  terkait  BST  kepada  masyarakat sangatlah besar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menaruh kepercayaan kepada Dinas Sosial Kota Medan  sebagai  instansi  yang  bergerak  dibidang  kesejahteraan  sosial  termasuk  di  dalamnya  dalam penyelenggaraan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

## Penjelasan atau Explanation
Fungsi  ke-4  dalam  analisis  kebijakan  dalam  hal  monitoring  yaitu  penjelasan  atau  explanation). Hal  ini  dapat  disebut  sebagai  tahapan  kritis  dari  proses  pengawasan.  Tahapan  ini  membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Hasil  tersebut  dapat lebih  tinggi, lebih rendah,  maupun  sama  dengan  standar.  Pada  proses  tersebutlah akan  ditemukan  adanya  penyimpangan-penyimpangan  antara  target  dan  realisasi,  apakah  target  dapat dicapai  atau  tidak.  Dengan  dilakukan  perbandingan  maka  akan  semakin  mudah  untuk  mengetahui penyimpangan  apa  saja  yang  terjadi.  Kemudian,  bila  perbandingan  tidak  dilakukan  antara  hasil  yang diharapkan  dengan  kenyataan  yang  dihadapi  maka  pengawasan  sebagai  fungsi  manajemen  tidak berfungsi.  Walaupun  tahap  ini  paling  mudah  dilakukan,  tetapi  kompleksitas  dapat  terjadi  pada  saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam  melakukan  evaluasi  terkait  pengawasan  Bantuan  Sosial Tunai (BST) belum sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI. Jika dilihat dari indikator pengukuran pekerjaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan  dengan  cukup  baik.  Terbukti  dengan  telah  dilaksanakannya  evaluasi  yang  dilakukan  pegawai yang bertugas kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada Kementerian Sosial RI, namun terkait tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan seperti yang dicantumkan di dalam petunjuk teknis masih belum  optimal  dilakukan.  Kemudian  terkait  target  masyarakat  penerima  Bantuan  Sosial  Tunai  belum sesuai dengan realisasi yang terjadi.

## Evaluasi
Proses  evaluasi  dalam  analisis  kebijakan  selanjutnya  pada  penelitian  ini  dapat  disebut  dengan perbaikan.  Sehubung  dengan  tahapan  atau  indikator  sebelumnya,  berdasarkan  hasil  analisa  apabila menunjukkan  perlunya  diadakan tindakan  koreksi,  maka  tindakan ini  diambil.  Tindakan  koreksi  tersebut dapat berupa mengubah standar awal, mengubah pengukuran pelaksanaan, ataupun dengan mengubah cara  dalam  menganalisa  dan  menginterpretasikan  penyimpangan.  Proses  pengawasan  tidak  akan lengkap jika tidak diikuti dengan adanya tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan. Adapun hal  yang  dilihat  dari  proses  evaluasi  ini  terkait  dengan  bagaimana  sikap  pelaksana  kebijakan  terhadap pengawasan  penyelenggaraan  BST,  apa  saja  permasalahan  yang  timbul  dalam  pengawasan penyelenggaraan  BST,  hingga  apa  solusi  dari  Dinas  Sosial  Kota  Medan  untuk  meminimalisir permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan BST.
Tindakan  evaluasi  atau  perbaikan  pada  Dinas  Sosial  Kota  Medan  masih  kurang.  Hal  tersebut dikarenakan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Medan  masih  belum  adanya  dilakukan tindakan  perbaikan,  sehingga  permasalahan  yang  sama  masih  terus  dapat  terulang.  Dengan  sudah berjalannya  2  tahun  kebijakan  program  Bantuan  Sosial  Tunai  ini,  seharusnya  dalam  hal penyelenggaraannya hari demi hari dapat semakin baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Medan mengenai  proses  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  Bantuan  Sosial  Tunai  belum berjalan  dengan  baik  sesuai  indikator  dari  monitoring  dan  evaluasi  yang  peneliti  gunakan.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  masih  belum  berjalan  dengan  baik  proses  penentuan  calon  penerima  BST,  belum dilakukannya sosialisasi, antara terget yang telah ditentukan dengan realisasi masyarakat penerima BST belum  seimbang,  serta  dari  evaluasi  Dinas  Sosial  Kota  Medan  juga  masih  kurang.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  Dinas  Sosial  Kota  Medan  yang  hanya  memberikan  respon  terkait  evaluasi  yang  dilakukan,
namun  tidak  dengan  tindakan  nyata  berupa  perbaikan  atas  hasil  evaluasi  tersebut,  sehingga permasalahan yang serupa masih dapat terus terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansyah,  Marisa  Ramadhani.  2022.  Monitoring  dan  Evaluasi  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur. Skripsi FISIP USU.
Dunn,  William.  2000.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua  (Terjemahan).  Gadjah  Mada University Press.
Harahap,  Sofyan  Safri.  2001.  Sistem  Pengawasan  Manajemen  (Management  Control  System).  Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  161/HUK/2020  Tentang  Pelaksanaan  Bantuan Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan  Dampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) Tahun 2021.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman  Sosial  Paket  Bahan  Pangan  (Sembako)  dalam  Percepatan  Penanganan  Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.
Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Bandung. _____. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&B. Alfabeta. Bandung. Wirawan. 2009. Evaluasi: Teori, Metode, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press.