Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN SEPEDA MOTOR
Lukmanul Hakim 1 , Okta Ainita 2 , Justicia Tessalonika Panjaitan 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: jucticia.panjaitan88@gmail.com

## Abstrak
Tindakan  perusakan  terhadap  barang  dalam  hal  ini  adalah  sepeda  motor  merupakan  salah  satu bentuk dari pelanggaran hukum, di mana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHpidana. Permasalahan adalah  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda motor  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku  tindak pidana  perusakan  sepeda  motor.  Pengumpulan  data  berdasarkan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, klasifikasi dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda antara lain alat bukti, berita saksi, warta ahli, dakwaan dan  tuntutan Jaksa Penuntut awam, unsur- unsur yg memenuhi pada Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri terdakwa.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Perusakan Sepeda Motor .

## Abstract
The  act  of  destruction  of  goods  in  this  case  is  a  motorcycle  is  one  form  of  lawlessness,  which  is regulated  in  Article  406  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code.  The  problem  is  how  criminal accountability for the perpetrators of motorcycle destruction and how the judge's consideration in the enforcement of the verdict against  the  perpetrator  of  the  motorcycle  destruction  crime.  Data collection is based on literature studies and  field studies, while data processing is done  by editing methods, classification  and  systematization  of  data,  then  analyzed  using  qualitative  analysis.  The results of the study showed that criminal liability against the perpetrators of motorcycle destruction crimes has been proven legitimately and convinced guilty of committing criminal acts of destruction and criminally convicted defendants therefore with a prison sentence of 1 (one) year each and the basis of the judge's consideration in the enforcement of  the verdict against  the perpetrator of the crime  of  bicycle  destruction,  among  others,  evidence,    Witness  statements,  expert  testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, elements that meet in the Prosecutor's Indictment, as well as incriminating and mitigating matters in the accused.
Keywords: Criminal Liability; Criminal acts; Destruction of Motorcycles .

## PENDAHULUAN
Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan.  Hukum  yang  telah  ditentukan  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Penghancuran dan perusakan sepeda motor merupakan salah  satu  perbuatan  pidana  yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
(KUHP).  Tindakan  ini  terdapat  beberapa  unsur,  macam-macam,  dan  sanksinya,  perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai risiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.
Pada dasarnya,  perusakan  sepeda  motor  milik orang lain  sangat  merugikan pemilik barang,  baik  barang  yg  dirusak  tersebut  hanya  sebagian  saja  atau  seluruhnya,  sehingga pemilik barang  tadi  tidak bisa  memakai  lagi  barang  miliknya. Selain itu barang  yang  sudah dirusak  ialah  sesuatu  yang  bernilai  bagi  pemiliknya,  dengan  terjadinya  perusakan  sepeda motor ini sangat merusak ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain adalah suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yg terjadi tak hanya dicermati berasal sudut orang yang melakukan kejahatan, tapi dalam kasus-masalah tertentu pula bisa dilihat asal sudut korban sebagai orang yg dirugikan dalam tindak pidana tersebut.
galat satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau perusakan sepeda  motor  yg  diatur  pada  kitab  kedua  (Kejahatan)  Bab  XXVII  yang  berkepala menghancurkan atau merusakkan barang yang meliputi Pasal 406 hingga dengan Pasal 412. pada pasal-pasal tersebut diatur banyak sekali macam tindak pidana yang secara umum bisa disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. keliru satu pada antaranya, yaitu tindak pidana yg paling pertama-tama akan dicari serta dipelajari Bila terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (pelanggaran hukum ) yg diatur dalam Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yg bisa diklaim tindak pidana perusakan  sepeda  motor  biasa  atau  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor  pada  bentuk pokok.
Pasal  406  ayat  (1)  KUHP  ini  menentukan  bahwa:  barangsiapa  dengan  sengaja  dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi  atau  menghilangkan  sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagiannya  kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tidak dapat digunakan, atau menghilangkannya, berasal  orang  lain  yang  tidak  berhak  berbuat  demikian.  buat  itu  ketentuan  ini  sudah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menyediakan  ancaman  pidana  penjara  maksimum  2  tahun  8  bulan  bagi  orang  yg menghancurkan,  merusakkan,  membikin  tidak  dapat  dipakai,  atau  menghilangkan  barang orang  lain.  tetapi  dalam  kenyataan  masih  saja  terjadi  tindakan-tindakan  perusakan  sepeda motor  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-  hari.  Hal  ini  menyebabkan  pertanyaan  perihal pengaturan  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor  pada  Pasal  406  ayat  (1)  KUHP  untuk melihat  apakah  rumusannya  ada  kemungkinan  mengakibatkan  kesulitan  dalam  penerapan Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana.
Perusakan sepeda motor kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti halnya pada kasus perusakan yang tertuang dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN.Tjk, ini merupakan salah satu kasus tindak pidana merusak barang berupa sepeda motor. Kronologis terjadinya tindak pidana perusakan sepeda motor, yaitu di depan Toko Barbershop XO Stars dengan cara Terdakwa  II  Fandi  Ardiansyah  menusukan  pisau  yang  sudah  dibawa  ke  jok  sepeda  motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi BE 6935 IS, sedangkan Terdakwa I Ryan Dwi Saputra membawa  batu  sambil  berjalan  ke  dalam  toko  dan  di  depan  toko  Terdakwa  I  Ryan  Dwi Saputra langsung memukul tameng berbahan fiber yang terpasang di bagian depan sepeda motor milik saksi korban Taufik.
Atas  perbuatan  para  terdakwa  tersebut,  maka  para  terdakwa  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana perusakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menyatakan Terdakwa 1. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa 2. Fandi Ardiansyah Alias Ivan  Bin  Agus  Eka  Yanto  sudah  terbukti  secara  legal  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana turut dan melakukan perusakan, sebagaimana dalam dakwaan cara lain kedua dan  menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa,  oleh  karena  itu  menggunakan  pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan sepeda motor?
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor?
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  berdasarkan  klasifikasinya kemudian  diuraikan  dan  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  yakni  menggunakan menyampaikan  pengertian  terhadap  data  yang  dimaksud  berdasarkan  fenomena  yang diperoleh  pada  lapangan  serta  disusun  dan  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  per  kalimat. Selanjutnya asal hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk konklusi yg bersifat deduktif yg ialah jawaban permasalahan sesuai yang akan terjadi penelitian.

## PEMBAHASAN

## 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor
Pertanggungjawaban  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  khususnya  tindak pidana perusakan  sepeda  motor,  bahwa  di  dalam  KUHP,  secara umum ditentukan  dengan cara  negatif,  yaitu  dalam  ketentuan  mengenai  pengecualian  hukuman.  Pengecualian hukuman  itu  sendiri  berarti  bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana,  tidak  dijatuhi hukuman  atau  dikecualikan  dari  hukuman.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan-alasan  tertentu, dengan  adanya  alasan-alasan  tertentu  ini  hukuman  pidana  seseorang  menjadi hapus/ditiadakan walaupun sebenarnya ia telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor  dilakukan melalui  proses  penyelesaian  tindak  pidana,  menggunakan  diajukannya  seseorang  di  muka pengadilan  buat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yg  kemungkinan  akan  berakhir menggunakan  putusan  pidana,  lepas  dari  segala  tuntutan  aturan  ataupun  pembebasan adalah sebab adanya indikasi atau penunjuk bahwa seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan  yang  dituduhkan  kepadanya.  Proses  penyelesaian  tindak  pidana  tindak  pidana perusakan  sepeda  motor  dimulai  dengan  melakukan  penyelidikan  serta  penyidikan.  akibat penyidikan dituangkan ke dalam informasi program investigasi (BAP) yaitu buat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang dilakukan sang pelaku.
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor  merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang  dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.
selesainya  mendapatkan  yang  akan  terjadi  penyidikan  berasal  Kepolisian  berupa pelimpahan  perkara  yaitu  info  program  investigasi,  indera  bukti  serta  tersangka,  langkah- langkah yg ditempuh sang Penuntut awam ialah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan menggunakan jalan menyelidiki serta meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau sudah memenuhi kondisi pembuktian.  Sebelum  menyusun  surat  tuntutan  pidana  harus  mempertimbangkan  unsur- unsur  mana  yang  terbukti  dan  unsur-unsur  mana  yg  tidak  terbukti,  sehingga  ia  dapat menentukan tuntutannya apakah akan dituntut pemidanaan, divestasi asal semua tuntutan ataupun pembebasan.
Shinta  Indriana  menambahkan  bahwa  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pelaku tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  menyusun  dakwaan alternatif yang berbunyi bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yaitu:
a. Menyatakan terdakwa I. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan terdakwa II. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  turut  serta  melakukan  pengerusakan  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan terdakwa  II.  Fandi  Ardiansyah  Alias  Ivan  Bin  Agus  Eka  Yanto  dengan  Pidana  Penjara masing-masing  selama  1  (satu)  Tahun  dan  3  (tiga)  Bulan  dikurangi  selama  mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
c. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah pecahan tameng berbahan fiber yang terpasang  dibagian  depan  sepeda  motor  Yamaha  N-Max  BE  6935  IS,  1  (satu)  buah pecahan  mika  lampu  dengan  sepeda  motor  Honda  Beat  BE  4075  BK,  dikembalikan kepada saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana Bila beliau memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tadi. Kapan seseorang dikatakan memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tersebut serta kapan seseorang dikatakan  mempunyai  kesalahan  merupakan  hal  yang  menyangkut  masalah pertanggungjawaban  pidana.  seorang  mempunyai  kesalahan  bilamana  di  saat  melakukan tindak pidana, dilihat berasal segi kemasyarakatan beliau dapat dicela oleh perbuatan tadi.
Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yang dilakukan oleh, maka diputus:
a. Menyatakan  Terdakwa  1.  Ryan  Dwi  Saputra  Bin  Agus  Eka  Yanto  dan  Terdakwa  2.  Fandi Ardiansyah  Alias  Ivan  Bin  Agus  Eka  Yanto  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  Serta  melakukan  Pengrusakan,  sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  1.  Ryan  Dwi  Saputra  Bin  Agus  Eka  Yanto  dan Terdakwa 2. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
e. Menetapkan  barang  bukti  berupa:  3  (tiga)  Buah  pecahan  tameng  berbahan  fiber  yang terpasang dibagian depan sepeda motor Yamaha N-Max BE 6935 IS, 1 (satu) buah pecahan mika  lampu  dengan  sepeda  motor  Honda  Beat  BE  4075  BK,  dikembalikan  kepada  saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara
f. f. Membebankan pada Terdakwa buat membayar porto kasus sebesar Rp 2.000,00 (2 ribu rupiah)
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa  Fandi  Ardiansyah  Alias  Ivan  Bin  Agus  Eka  Yanto  berdasarkan  penulis  hanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menunjuk pada dilarangnya perbuatan, apakah orang yg melakukan perbuatan itu lalu juga dipidana,  tergantung  pada  soal  apakah  dia  pada  melakukan  perbuatan  itu  memiliki kesalahan atau  tak,  sebab pada  pada  aturan pidana  berlaku  asas  geen  straf  zoner  schuld yang  berarti  tiada  pidana  tanpa  adanya  kesalahan.  sesuai  pada  prinsip  tersebut,  maka penjatuhan pidana menjadi wujud kesalahan yg dilakukan oleh terdakwa telah sempurna, sebab nyata-konkret terdakwa melakukan kesalahan serta dengan sengaja melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan bersalah,  sebab  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku konkret- konkret bertentangan dan melanggar ketentuan aturan yg berlaku atau yang dikenal dengan  kata  delik.  pelanggaran  hukum  merupakan  kelakuan  yg  diancam  menggunakan pidana, yg bersifat melawan aturan yg berhubungan menggunakan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yg dilakukan oleh pelaku, pada mana pelaku dengan sengaja turut dan menyuruh melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit.
Unsur kesalahan yg menempel di diri pelaku pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor  yaitu  bisa  dipertanggungjawabkan  sang  pembuatnya,  adanya  kaitan  psikis  antara Produsen  serta  perbuatan,  yaitu  adanya  sengaja  atau  kesalahan,  serta  tidak  adanya  dasar peniadaan  pidana  yg  menghapuskan  dapatnya  dipertanggungjawabkan  sesuatu  perbuatan kepada Produsen. dapat dikatakan bahwa kesalahan memiliki tanda menjadi hal  yg tercela yang  pada  hakikatnya  tak  mencegah  kelakuan  yg  bersifat  melawan  hukum.  kemudian dijelaskan jua ihwal hakikat tidak mencegah kelakuan yg bersifat melawan hukum di dalam perumusan  aturan  positif,  pada  sini  berarti  mempunyai  kesengajaan  dan  kealpaan  yg menunjuk pada sifat melawan aturan serta kemampuan bertanggung jawab.
Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi eksekusi, sedangkan pada persidangan tidak ada adanya bukti-bukti yang bisa dijadikan  menjadi  alasan  pemaaf  dan  pembenar  atas  perbuatan  terdakwa  yg  dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 hingga dengan Pasal 51
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
KUHP, maka terdakwa wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal menggunakan perbuatannya.
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor  dinyatakan terbukti  secara  legal  dan  bersalah,  karena  perbuatan  yang  dilakukan  sang  pelaku  nyata- konkret bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yg dikenal dengan istilah delik. pelanggaran hukum adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yg bersifat melawan  aturan  yang  berafiliasi  menggunakan  kesalahan  serta  dilakukan  oleh  orang  yang mampu  bertanggung  jawab.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  adanya  kaitan  psikis  antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yg dilakukan sang pelaku, pada mana pelaku menggunakan sengaja melakukan pengerusakan rumah hingga tidak dapat digunakan pulang.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam  Penjatuhan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perusakan Sepeda Motor
Pertimbangan hakim sebenarnya tak kalah pentingnya dibandingkan menggunakan bagian amar putusan hakim serta justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh berasal seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yg cukup bisa sebagai alasan buat diajukannya suatu upaya aturan baik itu banding juga kasasi, yang dapat menyebabkan  potensi  putusan  tersebut  akan  bisa  dibatalkan  sang  pengadilan  yang  lebih tinggi.
Pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana perusakan  sepeda  motor  yaitu  didasarkan  pada  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan terdakwa. Selain itu, maka dalam penjatuhan putusan pidana diperlukan juga adanya barang bukti yang cukup antara lain 3 (tiga) Buah pecahan tameng berbahan fiber yang terpasang dibagian depan sepeda motor Yamaha N-Max BE 6935 IS, 1 (satu) buah pecahan mika lampu dengan sepeda motor Honda Beat BE 4075 BK, dikembalikan kepada saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV.
Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dilihat dari unsur- unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan  Penuntut Umum dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur   dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  406  ayat  (1) KUHP.
Pertimbangan hakim dalam kasus ini telah tepat, hal ini terlihat bahwa hakim pada menjatuhkan putusan harus sesuai alat bukti yang legal, hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali jika menggunakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana sahih-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Melihat alat bukti yg dihadirkan pada persidangan serta dinyatakan legal berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku, maka terdakwa bisa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan  yang  dilakukannya.  Selain  indera  bukti,  maka  Majelis  Hakim  wajib  mengaitkan runtutan  peristiwa  yang  terjadi  dan  membuktikannya  berdasarkan  liputan  saksi  serta dikaitkan menggunakan unsur- unsur yg melekat serta memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut umum . bila semua unsur terpenuhi, maka tak ada alasan bagi Majelis Hakim buat menuntut bebas  terdakwa  berasal  jeratan  aturan.  Terdakwa  sudah  didakwa  sang  Penuntut  awam dengan  dakwaan  alternatif,  sehingga  sesuai  keterangan-informasi  aturan  tadi  pada  atas, maka  majelis  hakim  akan  memilih  pribadi  dakwaan  cara  lain  Keempat  sebagaimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjadi berikut:
1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak  dapat dipakai  atau  menghilangkan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya atau  sebagian adalah milik orang lain
Bahwa sang karena semua unsur asal Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana  sudah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  sudah  terbukti  secara  legal serta  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  pengerusakan  sebagaimana  didakwakan  pada dakwaan cara lain kedua.
Bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik menjadi alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta bahwa  oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka wajib dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.
Bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  sudah  dikenakan  penangkapan  serta penahanan  yg  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  wajib  dikurangkan seluruhnya berasal pidana yang dijatuhkan dan sang sebab Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap  Terdakwa  dilandasi  alasan  yg  relatif,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa permanen berada pada tahanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  Bab  sebelumnya,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan  sepeda  motor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana perusakan sepeda motor antara lain indera bukti, keterangan saksi, keterangan pakar, dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  awam,  unsur-unsur  yang  memenuhi  dalam Dakwaan  Jaksa,  serta  halhal  yg  memberatkan  dan  meringankan  pada  diri  terdakwa.
Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut intinya artinya berita aturan yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim  Dalam  Persfektif Hukum
Progresif . Sinar Grafika, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung. Lilik Mulyadi. 2006. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori- teori dan Kebijakan Pidana . Alumni, Bandung. P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pipin Saripin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia . Pustaka Setia, Bandung.
Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana . Rajawali Pers, Jakarta.
Wirjono Projodikoro. 2003. Azas-azas Hukum Pidana Indonesia . Refina Aditama, Bandung.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Imam Supomo. 1982. Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily.  2004. Kamus  Bahasa  Inggris-Indonesia ,  Gramedia Pustaka, Jakarta.
W.J.S. Purwadarminta. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Alumni, Bandung.