Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel

## Penetapan Harga
Dimas Aryadiputra 1 , Deny Slamet Pribadi 2 , Aryo Subroto 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: dimasaryadiputra@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: denyspribadi@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: aryosubroto@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The emergence of an economic impact analysis in the decision of the price fixing cartel case in Article 5 of the UULPM which should use the approach in that article is Per se Illegal, including Decision No. 08/KPPU- L/2018, Decision No. 04/KPPI-I/2016, Decision No. 32/KPPU-L/2008, Decision No. 26/KPPU-L/2007, and Decision No. 02/KPPU-I/2003 by analyzing the use of a single Per se Illegal approach in the decision of the price fixing cartel case in ensuring legal certainty. The approach in this study uses doctrinal research. From the  results  of  the  analysis  of  the  decision  related  to  the  price  fixing  cartel  in  the  consideration  of  the commission assembly, it has been found in the form of economic evidence/economic analysis which is a characteristic of the Rule of Reason approach to the reasons for the emergence of the economic analysis not being explained explicitly and clearly by the commission assembly, regarding the assessment that can be made. carried out by the KPPU regarding the agreement in Article 5 of the UULPM, economic evidence may appear if the requirement to prove the agreement is difficult to find. Legal considerations using the Per se Illegal approach as the sole approach in the KPPU's decision related to price fixing cartels in ensuring legal certainty, this has been in line with what is positively regulated in Article 5 of the UULPM wherein the provision contains the phrase "prohibited" on behavior and the resulting impact. must be wrong or illegal so that it does not need further analysis.
Keywords: per se illegal; rule of reason; price fixing cartel

## ABSTRAK
Munculnya  analisis  dampak  ekonomi  dalam  putusan  perkara  kartel  penetapan  harga  dalam  Pasal  5 UULPM  yang  pada  seharusnya  penggunaan  pendekatan  pada  pasal  tersebut  adalah Per  se  Illegal, diantaranya Putusan No. 08/KPPU-L/2018, Putusan No. 04/KPPI-I/2016,  Putusan No. 32/KPPU-L/2008, Putusan  No.  26/KPPU-L/2007,  dan  Putusan  No.  02/KPPU-I/2003  dengan  menganalisis  penggunaan pendekatan  tunggal Per  se  Illegal pada  putusan  perkara  kartel  penetapan  harga  dalam  menjamin kepastian hukum. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Dari hasil analisis terhadap putusan terkait kartel penetapan harga dalam pertimbangan majelis komisi telah ditemukan berupa  bukti  ekonomi/analisis  ekonomi  yang  merupakan  ciri  khas  dari  pendekatan Rule  of  Reason terhadap  alasan  munculnya  analisis  ekonomi  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  eksplesit  dan  jelas  oleh majelis komisi, mengenai penilaian yang dapat dilakukan oleh KPPU mengenai perjanjian dalam Pasal 5 UULPM  dapat  dimunculkan  bukti  ekonomi  apabila  keharusan  dalam  membuktikan  perjanjian  sukar ditemukan.  Pertimbangan  hukum  penggunaan  pendekatan Per  se  Illegal sebagai  pendekatan  tunggal dalam  putusan  KPPU  terkait  kartel  penetapan  harga  dalam  menjamin  kepastian  hukum  hal  ini  telah selaras sebagaimana yang diatur secara positif dalam Pasal 5 UULPM dimana dalam ketentuan tersebut termuat frasa “dilarang” terhadap prilaku maupun dampak yang dihasilkan sudah pasti salah atau illegal sehingga tidak perlu analisis lebih lanjut.
Kata Kunci: per se illegal; rule of reason; kartel penetapan harga

## PENDAHULUAN
Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UULPM),  pertimbangan  atas  meningkatnya perkembangan  ekonomi  nasional  serta  merupakan  perwujudan  sistem  ekonomi demokrasi  yang  bersumber  pada  Ideologi  Pancasila. 1 Tujuan  dibentuknya  Undang- Undang tersebut, salah satunya adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta menjaga stabilitas perekonomian serta terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha sebagai suatu kebutuhan primer dan merupakan aturan main yang jelas dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang berprinsipkan pada persaingan usaha sempurna. 2
Salah satu materi muatan UULPM, yakni pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang dilkukan  oleh  pelaku  usaha  sebagaimana  yang  terdapat  pada  BAB  III  mengenai perjanjian yang dilarang, takni mengenai kartel harga (Price Fixing). Dimana perjanjian atas ditetapkannya suatu harga merupakan hubungan konsensualisme diantara pelaku usaha untuk menaikan, mempengaruhi, dan menetapkan suatu nilai atau harga, untuk membatasi  terjadinya  persaingan  antar  pelaku  usaha  guna  meraih  keuntungan  yang tidak sewajarnya. 3
Pengaturan  yang  berbunyi  tegas  atas  apa  yang  telah  menjadi  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 5 UULPM mengenai kartel penetapan harga, penggunaan pendekatan Per se  Illegal membawa  pemahaman  bahwa  perjanjian  yang  terjadi  telah  benar  dapat menghambat persaingan, tanpa diperlukan suatu kajian mendalam atas apa diakibatkan dari  adanya  penetapan  harga  tersebut  terhadap  pengaruhnya  pasar  maupun konsumen. 4
Terhadap  tindakan  tertentu  yang  dinggap  melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam UULPM, KPPU dapat menggunakan 2 (dua) model atau metode pendekatan, yakni Per se Illegal dan Rule of Reason , Pendekatan Per se Illegal yang disebut juga per se, per se rules,  per  se  violation,  dan  juga  per  se  doctrine .  Pendekatan Per  se merupakan pendekatang  yang  telah  benar  bahwa  tindakan  atas  suatu  perjanjian  atau  kegiatan usaha  tersebut illegal oleh  undang-undang  tanpa  perlu  melihat  dampak  atau  analisis ekonomi yang ditimbulkan, karena atas suatu dampak dari adanya kesepakatan berupa perjanjian tersebut telah jelas dan pasti akan medegradasi pasar baik itu mengurangi, merusak,  atau  bahkan  menghilangkan  persaingan.  Sebab  itu,  terhadap  penggunaan pendekatan ini bagi pelapor tidak harus melampirkan suatu kajian ekonomi atau berupa dampak  terhadap  pasar  karena  sifat  pendekatan  ini  yang  bersifat  jelas,  tegas,  dan mutlak dalam hal memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. 5
Pendekatan  lain  yang  digunakan  untuk  menilai  suatu  tindakan  atas  suatu  perjanjian maupun  kegiatan  usaha  yang  dianggap  melanggar  ketentuan  UULPM  adalah
1 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1 – 2.
2 S H Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 66.
3 Alum Simbolon, Hukum Persaingan Usaha (Yogyakarta: Liberty, 2018), hal. 18.
4 Simbolon, hal. 19.
5 Mustafa Kamal Rokan dan Hukum Persaingan Usaha, “Teori dan Praktiknya di Indonesia,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2010, hal. 60.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
pendekatan Rule  of  Reason merupakan  suatu  pendekatan  yang  memerlukan  kajian mendalam  atas  adanya  dampak  yang  dihasilkan,  terhadap  pasar  sebelum  benar dinyatakan  melanggar  UULPM  atau  dalam  kata  lain  pendekatan Rule  of  Reason ditetapkan  mengenai  suatu  perbuatan  yang  tidak  dengan  mudah  dikatakan  bersalah atau illegalitasnya tanpa adanya analisis dampak atas konsekuensi yang ditimbulkan. 6
Komisi pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) dalam pelaksanan  tugas  dan  kewenangan yang  dimilikinya  telah  banyak  memutus  perkara  tentang  kartel  penetapan  harga. Namun,  diantaranya  terdapat  beberapa  putusan  terkait  kartel  harga  yang  dalam pertimbangan  hukumnya  memuat  analisis  dampak  ekonomi  yang  menjadi  ciri  khas pendekatan Rule  of  Reason ,    perkara  tersebut  diantaranya  penetapan  harga  dalam industri jasa freight container (uang tambang) (2018), penetapan harga dalam industri sepeda motor jenis skuter metik (2016), Penetapan harga atas kesepakatan tarif All-In Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  (EMKL)  di  Pelabuhan  Sorong  (2008),  Kartel  SMS  (2007) Penetapan Harga tarif Kargo (Jakarta-Pontianak) (2003).
Berdasarkan  analisis  terhadap  putusan  perkara  kartel  penetapan  harga  diatas memperlihatkan bahwa KPPU dalam menerapkan Pasal 5 ayat (1) UULPM menggunakan pendekatan  terhadap  dampak  ataupun  analisis  ekonomi  yang  diakibatkan  dari pelangaran yang dilakukan oleh terlapor terhadap hal tersebut merupakan ciri khas dari pendekatan Rule of Reason , sedangkan Pasal 5 UULPM menggunakan pendekatan Per se Illegal , tanpa harus adanya pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh pendekatan doktrinal yang menggunakan karakter normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukun  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier,  berupa artikel  ilmiah  hukum  dan  kamus  hukumtermasuk  black  letter  lawyang  terkait dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Konsep Perjanjian Yang Dilarang
Secara  khusus  UULPM  memberikan  definisi  terhadap  suatu  perjanjian  dalam  ruang lingkup  anti  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  yang  terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UULPM, dimana yang menjadi pembeda diantara definisi secara umum dan khusus, yaitu perjanjian dalam hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak  sehat  berdasarkan  teori  persaingan  usaha  adalah  upaya  dua  pelaku  usaha  atau lebih dalam konteks strategi pasar. 7
6 Henny  Damaryanti,  Setyo  Utomo,  dan  Annurdi  Annurdi,  “Penerapan  Pendekatan  Per  se  Illegal  Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU- I/2014),” Jurnal Hukum Media Bhakti , 2017.
7 Paramita  Prananingtyas  et  al., Hukum  Persaingan  Usaha (Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU), 2017).

## Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason (Dimas Aryadiputra)
Esensi  terbentuknya  perjanjian  telah saling  sepakatnya  antarpesaing  tentang  perilaku pasar  mereka,  baik  terhadap  keseluruhan  perilaku  pasar  maupun  hanya  sebagian tertentu saja yang terhadap hal tersebut berakibat pada para pesaing tidak lagi tampil secara terpisah serta tidak dalam keadaan mandiri di pasar.
Setiap  perjanjian  mengisyaratkan  paling  sedikit  adanya  dua  belah  pihak  yang  saling bersepakat  terhadap  perilaku  pasar,  dalam  hukum  antimonopoli  keberadaan kesepakatan  tidak  menjadi  penting  untuk  diperhatikan,  hal  ini  disebabkan  perjanjian dalam  persaingan  usaha  banyak  terjadi  karena  adanya “feeling” ekonomi  dalam menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya serta sering banyak ditemuinya para pelaku usaha yang tidak melakukan suatu kesepakatan perjanjian secara langsung dan nyata. Sehingga tak jarang perjanjian dapat terjalin tanpa adanya kesepakatan yang secara rill dilakukan, namun hal yang terpenting adalah adanya ikatan diantaranya, ini lah yang membedakan perjanjian dalam KUHPer dan Hukum Antimonopoli.

## Teori Kepastian Hukum
Keberadaan kepastian hukum merupakan hal yang bermakna bahwa telah adanya atau pastinya hukum itu sendiri, dengan pastinya hukum dalam bentuk yang konkret maka hukum  tersebut  memiliki  kekuatan  terhadap  apa  yang  diaturnya.  Terwujudnya kepastian  hukum  membawa  pada  sebuah  perlindungan  terhadap yustisiabel (pencari keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  apa  yang telah dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa kedudukan kepastian hukum bermakna, dimana  terbentuknya  hukum  dalam  hal  yang  konkret  dan  keamanan  hukum  dengan demikian  bahwa  pihak  pencari  keadilan  ingin  tahu  terlebih  dahulu  apa  yang  menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia menyoalkan perkara tersebut dan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. 8
Adapun  pendapat  lain  mengenai  kepastian  hukum  diungkapkan  oleh Roscoe  Pound , bahwa  kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang-undang, melainkan  juga  adanya  konsistensi  dalam  putusan  hakim  antara  putusan  yang  satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus. 9
Dasar Pembenar Penerapan Pendekatan Rule of Reason Dalam Putusan Perkara Kartel Penetapan Harga Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1. Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Memberikan Penilaian Terhadap  Perjanjian Penetapan Harga Dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
8 Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido , 1.1 (2019), 13 – 22.
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum  Edisi  Revisi (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008), hal. 137.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
Tugas yang dimiliki oleh KPPU dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai penguasa terhadap hukum persaingan usaha, hal ini dikarenakan KPPU merupakan suatu lembaga yang  bertanggung  jawab  langsung  dalam  pelaksanaan  UULPM,  dalam  hal  ini  KPPU memiliki  kekuasaan  untuk  melakukan  penegakan  hukum  berupa  penjantuhan  sanksi bagi  pelanggar  hukum  persaingan  usaha,  penyelesaian  perkara  oleh  KPPU  berupa putusan-putusan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap (inckracht) dapat  dinaik bandingkan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 10
Kewenangan  yang  luas  yang  dimiliki  oleh  KPPU,  merupakan  suatu  kewenangan  yang diamanatkan  langsung  oleh  UULPM,  dikarenakan  terdapatnya  upaya  layaknya  suatu lembaga peradilan,  maupun  sebagai pengawas UULPM.  Selain itu,  yuridiksi luas yang dimiliki KPPU mencakup 4 (empat) tugas utama. Pertama, fungsi hukum, sebagai suatu institusi  yang  berkewajiban  dan  bertugas  secara  langsung  untuk  mengawasi  dan mengimplementasikan  UULPM. 11 Kedua,  fungsi  administratif,  terhadap  hal  ini  komisi bertanggungjawab  juga  untuk  melaksanakan  adanya  peraturan-peraturan  lain  yang bersinggungan. Ketiga, fungsi penengah, sebagai penengah KPPU sebagai otoritas yang menerima keluhan dan laporan kerugian dari pihak swasta, melakukan invetigasi secara mandiri,  melakukan  diskusi  dan  dialog  dengan  semua  pihak  yang  terlibat,  dan pengambilan  keputusan,  dan  Keempat,  fungsi  polisi,  karena  komisi  ini  bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan atas putusan yang diambilnya. 12
Komisi  dapat  memberikan  penilaian  terhadap  perjanjian  sebagaimana  yang  telah dijabarkan dalam Pasal 35 huruf a UULPM terkait tugas KPPU, hal ini juga didapati di dalam  Pasal  4  Kepres  Nomor  75  Tahun 1999  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2008, yang berbunyi:
“Melakukan  penilaian  terhadap  perjan jian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16”.
Mendukung  tugas  yang  dimilikinya  KPPU  memiliki  kewenangan  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 36 UULPM, hal ini juga didapati di dalam Pasal 5 Kepres Nomor 75 Tahun  1999  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Perpres  Nomor  80  Tahun  2008 dalam  hal  melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  suatu  dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  baik  yang  dilaporkan  oleh masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan  oleh  komisi  sebagai  hasil penelitiannya.
10 Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persa ingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5.1 (2017), 81 – 95.
11 Berli Yudiansah, “Function Of The Commission For The Supervision Of Business Competition And The Prohibition Of Monopoly Practices,” Indonesia Private Law Review , 1.2 (2020), 77 – 86.
12 Mulyadi dan Rusydi.
Tugas dan wewenang KPPU dalam melakukan penyelidikan dan memberikan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang sebagaimana pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang termuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 16 ULLPM. 13 Problematikan terkait tugas dan  kewenangan  KPPU  dalam  memberikan  penilaian  masih  banyak  menimbulkan perdebatan,  hal  ini  disebabkan  makna  yang  sangat  luas  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 35 UULPM membuat tidak ada kejelasan mengenai spesifikasi apa saja yang dapat diterapkan atau dapat dilakukan dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian tersebut.
Sebagaimana yang dikutip dalam berita online  pendapat Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E.,  M.E.,  Guru  Besar  FEB  Universitas  Indonesia  menitik  beratkan  bahwa  dalam melakukan  penilaian  KPPU  tetap  harus  memperdulikan  kondisi  pasar  tidak  hanya melihat pada aspek hukumnya saja, terhadap keputusan yang diambil tetap netral dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. 14
Penegasan  terkait  adanya  pendekatan  yang  dianut  oleh  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia baik itu Per se Illegal dan Rule of Reason yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi, karena ini bagian dari hukum ekonomi, sebagaimana yang dikutip dalam berita online  pendapat yang diutarakan oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, Guru Besar  FH  Universitas  Sumatra  Utara,  menurutnya  pendekatan Per  se  Illegal terhadap suatu perbuatan maupun Tindakan dapat dinyatakan salah baik dalam perspektif hukum maupun  ekonomi, sedangkan  ada  tindakan  yang  menurut  hukum salah,  tetapi dalam perspektif ekonomi merupakan suatu praktik yang masih diterima (Rule of Reason) . 15
Terhadap pembuktian pelanggaran Pasal 5 UULPM terkait kartel penetapan harga, maka pembuktiannya berada pada “Perjanjian” antar pelaku usaha yang seharusnya bersaing dengan  ini  menetapkan  harga  atas  barang  dan  atau  jasa  menjadi  hal  yang  penting. Bentuk  perjanjian  yang  dimaksud  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  7 UULPM  “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.
Pembuktian  adanya  suatu  perjanjian  perlu  ditemukannya  suatu  kesepakatan  antar pelaku  usaha  secara  bersama-sama  untuk  mematuhi  kesepakatan  tersebut.  Untuk memenuhinya  maka  diperlukan  alat  bukti  yang  dalam  hal  ini  dapat  berupa  bukti langsung (Direct evidence) dan bukti tidak langsung (Indirect/circumstantial evidence).
13 Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha,” 2013 <https://business - law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> [diakses 28 Juni 2022].
14 Tim Hukum Online, “Ketahui Syarat Menjadi Penyelidik KPPU Berikut Ini” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketahui-syarat-menjadi-penyelidik-kppu-berikut-ini- lt60cb062c7da87> [diakses 29 Maret 2022].
15 Online.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
Keberadaan bukti langsung dan tidak langsung dalam pembuktian di KPPU sudah lazim dilakukan,  hal  ini  disebabkan  terhadap  suatu  perjanjian  yang  dewasa  ini  sulit  untuk dibuktikan  keberadaanya  karena  para  pelaku  usaha  sudah  mengalihkan  dan menghindari  melakukan  kesepakatan  dalam  perjanjian  secara  nyata  untuk  terhindar dari  jeratan  hukum  maka  mereka  melakukannya  secara  tidak  langsung  atau  dengan “feeling” ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya. 16
Bukti  langsung (Direct  Evidence) ,  merupakan  bukti  yang  dapat  secara  langsung  dapat diamati  untuk  menunjukan  adanya  suatu  perjanjian  penetapan  harga  baik  barang maupun  jasa  oleh  pelaku  usaha  pesaing,  terhadap  bukti  langsung  tersebut  tentunya didapati  substansi  yang  menjadi  objek  kesepakatan  yakni  adanya  perjanjian  atau kesepakatan  tertulis  mapun  tidak  tertulis  yang  secara  jelas  menerangkan  materi kesepakatan.  Contohnya perjanjian tertulis, faxs, rekaman percakapan telepon, pesan elektronik/surel, komunikasi video, dan bukti lainnya. 17
Bukti  Tidak  Langsung (Indirect  Evidence/Circumstantial  Evidence), yaitu  merupakan suatu bukti yang tidak dapat secara langsung diamati atau terhadap bukti tersebut tidak dapat  secara  langsung  menegaskan  adanya  kesepakatan  penetapan harga,  suatu alat bukti lain yang dapat digunakan dalam pembuktian atas terjadinya suatu kondisi yang patut  diduga  telah  terjadinya  pemberlakuan  suatu  perjanjian  yang  tidak  tertulis. Contohnya bukti komunikasi (yang tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi (economic evidence). 18
Dukungan  bukti  komunikasi  dan  bukti  ekonomi  dengan  menganalisis  pasar  produk dalam suatu pasar geografis dengan ditemuinya suatu komunikasi secara tidak langsung dengan pesaingnya dengan cara melihat ada tidaknya price parallelism dan facilitating practices yang  dilakukan  melalui price  signaling ,  dimana  pelaku usaha  yang berperan sebagi price leader yang  memiliki pangsa  pasar lebih besar  telah  menetapkan  deluan harga  produk  nya  dipasar  bersangkutan  dan  diikuti  oleh  pelaku  usaha  lainnya  yang memiliki pangsa pasar lebih kecil yang berperan sebagai price follower . 19
Keberadaan kedua jenis bukti yang berbeda ini telah lazim digunakan oleh KPPU, pada pembuktian  tidak  langsung (circumstantial  evidence) dalam  menegakan  hukum persaingan usaha merupakan wujud dari banyak nya tindakan kolusi kartel harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tidak dilakukan nya perjanjian secara nyata,
16 Rokan dan Usaha, hal. 89.
17 Anrihal Rona Fajari dan Anita Afriana, “Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” Jurnal Bina Mulia Hukum , 2.2 (2018), 254 – 65.
18 Fajari dan Afriana.
19 Anna  Maria  Tri  Anggraini,  “Penggunaan  Bukti  Ekonomi  Dalam  Kartel  Berdasarkan  Hukum  Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum Prioris , 3.3 (2013), 1 – 25.
sehingga  susah  kiranya  bagi  KPPU  untuk  membuktikan  adanya  suatu  perjanjian  dari kartel harga tersebut. 20
Kedudukan alat bukti  tidak  langsung (indirect  evidence) jika  hendak digunakan, maka hanyalah  sebagai  pendukung  atau  penguat  dari  salah  satu  alat  bukti  yang  dimaksud dalam  Pasal  42  UULPM  Jo.  Pasal  45  PKKPU  No.1/2019  Tentang  tata  Cara  Penanagan Perkara  yang  secara  tegas  mempersyaratkan  dalam  menilai  terjadi  atau  tidaknya pelanggaran alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor. 21
Sehingga dapat dilihat bahwa penilaian yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menilai perjanjian  yang  dilarang  dalam  Pasal  5  UULPM  terkait  kartel  penetapan  harga  yang ketentuan  dalam  pasalnya  menggunakan  pendekatan Per  se  Illegal tidak  perlu memunculkan  suatu  dampak  ekonomi  yang  dihasilkan  apabila  alat  bukti  berupa “Perjanjian” yang menjadi suatu keharusan da lam membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 5 UULPM didapati (Direct Evidence). 22
Terhadap susahnya menemukan alat bukti berupa perjanjian secara rill yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersaing, maka KPPU dapat melakukan penilaian melalui analisis dampak  ekonomi  untuk  menemukan  suatu  kesapakatan  antar  pelaku  usaha  pesaing dalam membuktikan adanya suatu “Perjanjian” pada pembuktian dalam Pasal 5 UULP M seperti ada tidaknya price parallelism dan facilitating practices yang dilakukan melalui price  signaling menggunakan  pembuktian  tidak  langsung (Indirect  Evidence), namun terhadap posisi kedudukan pembuktian tidak langsung hanya pada fakta pendukung dan penguat dari salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 UULPM jo. Pasal 45 PKKPU No. 1/2019.
2. Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Hukum persaingan usaha mengenal 2 (dua) macam pendekatan dalam menentukan ada atau  tidaknya  suatu  hambatan  yang  diciptakan  oleh  pelaku  usaha  dalam  suatu  pasar pendekatan itu yakni, Per se Illegal dan Rule of Reason ,  hal ini pula yang menjadi suatu pandangan  bagi  KPPU  dalam  menentukan  suatu  tindakan  tersebut  terdapat  indikasi melawan hukum persaingan usaha atau tidak.
Perbedaan antara kedua metode pendekatan yang signifikan termuat dalam rumusan pasal pada UULPM. Jika dilihat pada ketentuan pasal-pasalnya, penggunaan pendekatan Per se Illegal terdapat rumusan atau frasa “dilarang” tanpa ada dimuatnya pada anak
20 Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung ,” Jurnal HamÂÂ , 11.2 (2020).
21 Sutrisno Iw anto, “Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,” 2010 <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/> [diakses 28 Juni 2022].
22 Sutrisno Iwanto.
Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
kalimat rumusan pasal tersebut berupa “yang dapat mengakibatkan”, hal ini berbanding terbalik pada pendekatan Rule of Reason dalam rumusan nya termuat frasa “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”. Terhadap frasa tersebut diperlukan adanya penelitian secara.lebih mendalam. 23
Pendekatan Per se Illegal
Terhadap  prinsip  hukum Per  se  Illegal dirumuskan  oleh  Kaplan,  yakni  hambatan perdagangan  dianggap  merupakan Illegal  per sejika  secara  inheren  bersifat  anti kompetitif. 24 Larangan  yang  bersifat  jelas, tegas, dan  mutlak  pada  pendekatan Per se Illegal dalam  hal  memberikan  kepastian bagi pelaku usaha.  Hal  yang  dapat  dikatakan mutlak  dan  jelas  tersebut  tergambar  dari  rumusan  pasal  yang  termuat  bahwa  suatu perbuatan  baik  itu  perjanjian  dan  kegiatan  tersebut  dilarang  dan  merupakan  suatu ketentuan  yang  memaksa  dan  jelas  sikap  anti  persaingan,  sehingga  pembuktian  atas adanya akibat yang ditimbulkan tidak dianggap perlu untuk menilai atas tindakan yang bertentengan dengan hukum persaingan usaha. 25
Pendekatan  atas  suatu  tindakan  yang  bersifat Per  se  Illegal setidaknya  memenuhi  2 (dua)  kondisi,  yakni  pertama,  harus  lebih  diarahkan  pada  “perilaku  bisnis”  daripada “kondisi  pasar”  hal  ini  dikarenak an  suatu  keputusan  ilegal  diberitahukan  tanpa penyelidikan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat/dampak yang ditimbulkan dan hal kaitan lainnya. Kedua, dengan cepat dan mudah mengidentifikasi atau menilai prilaku yang dibatasi atau dilarang. 26
Pendekatan Rule of Reason
Pendekatan Rule of Reason merupakan kebalikan dari pendekatan Per se Illegal . Dalam pendekatan  ini  diperlukan  suatu  analisis  mendalam  untuk  menilai  atas  suatu  indikasi terjadinya  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  dengan  mempertimbangkan  situasi dan  kondisi  kasus  dibandingkan  prilaku  bisnis.  Oleh  karena  itu  perlu  dilihat  terlebih dahulu  apakah  dengan  tindakan  tersebut  nyata  adanya  membawa  dampak  atau pengaruh terhadap persaingan. 27
Digunakannya pendekatan Rule of Reason dalam rumusan pasal membawa KPPU untuk harus  mengevaluasi  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  dari  adanya  suatu  perjanjian, kegiatan,  atau  posisi  dominan  dalam  pembuktian,  sekiranya  apakah  benar  bahwa tindakan  tersebut  telah  menimbulkan dan  mendukung  suatu  hambatan  untuk pelaku
23 Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, “Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6.7 (2019), 1 – 15.
24 Susanti  Adi  Nugroho  dan  M  H  SH, Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya (Kencana, 2018).
25 Rokan dan Usaha, hal. 72.
26 Rokan dan Usaha, hal. 73.
27 Rokan dan Usaha, hal. 78.
usaha lain masuk kepasar. 28 KPPU dalam melakukan pembuktian untuk membuktikan adanya  suatu  perbuatan  anti  persaingan,  maka  perlu  untuk  melihat  seberapa  besar pengaruh terhadap tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut. 29
Pendekatan Rule of  Reason menilai  bahwa suatu perbuatan  tidak  secara  mudah  atau spontan  dilarang (illegal). Meskipun  dugaan  atas  tindakan  yang  dituduhkan  tersebut secara  rill  atau  faktual  benar  dilakukan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  ini, pengadilan  dapat  melakukan  interpretasi  hukum  secara  mendalam  terhadap  undang- undang dan juga interpretasi pasar secara menyeluruh. 30
3. Dasar Pembenar Penerapan Pendekatan Rule of Reason Pada Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Terkait pembuktian dalam meyakinkan majelis komisi bahwa tindakan yang dilakukan benar adanya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UULPM yang berdasarkan ketentuan ini  bersifat Per  se  Illegal tegas  menyatakan  bahwa  perjanjian  atas  penetapan  harga adalah  Illegal  tanpa  memerlukan analisis  mendalam  terkait dampak  ekonomi,  namun majelis  komisi  memberikan  analisis  tambahan  berupa  bukti  ekonomi (economic evidence) yang  merupakan  ciri  khas  pada  Pasal-pasal  UULPM  dalam  menggunaan pendekatan Rule  of  Reason ,  berdasarkan  hal  tersebut  berikut  putusan  yang  telah ditetapkan oleh KPPU:
a. Putusan  No.  08/KPPU-L/2018  tentang  Penetapan  Harga  Dalam  Industri  Jasa Freight Container (Uang Tambang).
Perkara penetapan harga yang telah diputus oleh KPPU sebagaimana pada Putusan No. 04/KPPU-I/2016  pada  tahun  2018  atas  pelangaran  Pasal  5  Ayat  (1)  UULPM  dalam industri jasa freight container (uang tambang) pada rute surabaya menuju ambon oleh 4 (empat) perusahaan pelayaran sebagai terlapor, yakni PT. TIL (T-I), PT. PTE (T-II), PT. ML (T-III), PT. SPIL (T-IV).
Sebagaimana dalam putusan ini sebagaimana yang terdapat pada halaman 526 dari 562 dalam  sub  bab  “Tentang  Hukum”  pada  poin  5.3.  yang  berisikan  Tanggapan  Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan/atau Konsumen Akhir terhadap Surat Penyesuaian Tarif Freight Container Rute Surabaya Menuju Ambon, serta terdapat dalam poin selanjutnya yaitu  5.3.1  mengenai  fakta  persidangan,  terdapat  dampak  yang  dirasakan  oleh konsumen  setelah  diterbitkannya  surat  penyesuaian  harga,  dengan  terdapatnya keterangan saksi-saksi dari segi konsumen.
28 A M Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 8.
29 A M Anggraini, hal. 78.
30 A M Anggraini, hal. 83.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
Berdasarkan  hal  tersebut  majelis  komisi  menjabarkan  mengenai  analisis  dampak ekonomi  atau  dampak  yang  dirasakan  oleh  konsumen  dengan  munculnya  kesaksian yang diberikan konsumen dalam persidangan yang kemudian menjadi fakta persidangan dan  mempengaruhi  majelis  komisi  dalam  menjatuhkan  putusannya.  Kesaksian  yang diberikan  konsumen  (EMKL)  dalam  hal  ini  isinya  berisikan  keberatan  atas  adanya penentuan  tarif  yang  dilakukan  oleh  4  (empat)  perusahaan  pelayaran  yang  membuat harga sewa kontainer semakin tinggi dan membuat EMKL mau tidak mau menyesuaikan tarifnya dan juga ikut melambung tinggi.
Majelis komisi pada putusan ini menentukan adanya suatu pelanggaran atas Pasal 5 ayat (1) UULPM pada dasarnya menggunakan prinsip pendekatan Per se Illegal, namun dalam penerapannya tidak tegas, sebab dampak atau akibat ekonomi tergambar dengan jelas layaknya pembuktian terhadap pasal yang mengenakan pendekatan Rule of Reason .
b. Putusan  No.  04/KPPU-I/2016  tentang  Penetapan  Harga  Sepeda  Motor  Sekuter Matik.
Perkara  penetapan  harga  yang  telah  diputus  oleh  KPPU  pada  tahun  2016  yaitu  dua produsen otomotif sepeda motor besar di Indonesia sebagai Terlapor, yakni PT. YIMM (T-I) dan PT. AHM (T-II) yang terlibat dalam kartel penetapan harga jual untuk produk sepeda  motor  matik.  Majelis  Komisi  memutuskan  bahwa  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UULPM.
Sebagaimana yang terdapat dalam putusan No. 04/KPPU-I/2016 ini sebagaimana yang terd apat  pada  halaman  412  dari  419  sub  bab  “Tentang  Hukum”  pada  poin  9.2.2.6 tantang pemenuhan unsur perjanjian pada Pasal 5 ayat (1) UULPM, yakni penilaian yang dilakukan Majelis Komisi terhadap perkara a quo telah terjadi perbuatan yang berakibat hukum dengan munculnya suatu perikatan antara pelaku usaha terhadap pelaku usaha pesaing secara tidak tertulis atau concerted action (bukti komunikasi) yang merupakan suatu  perbuatan  yang  telah  direncanakan,  diatur  dan  ditaati  oleh  para  pihak  secara bersama-sama,  yang  dibuktikan  dengan  aktivitas  para  Terlapor  sebagaimana  telah dijabarkan  pada  Bagian  Tentang  Hukum  Terkait  Perilaku  Terlapor  (pada  butir  6)  dan selanjutnya  dipertegas  dengan  bukti  ekonomi  adanya  pelaksanaan  penetapan  harga sebagaimana  telah  diuraikan  pada  Bagian  Tentang  Hukum  Terkait  Penetapan  Harga (pada  butir  7)  sehingga  secara  mutatis  mutandis  menjadi  satu  kesatuan  dengan pertimbangan pemenuhan unsur pasal ini.
Walaupun  mengenai  penerapan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  hal  ini  majelis komisi  pada  halaman  409  dari  419  poin  8  Tentang  Dampak  menegaskan  terhadap perkara  a  quo  menggunakan  pendekatan Per  se  Illegal ,  namun  berisikannya  pula
penegasan terhadap bukti berupa bukti analisis ekonomi membawa kerancuhan dalam penerapan pendekatannya.
c. Putusan No. 32/KPPU-L/2008 tentang Kesepakatan Tarif All-in Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
Perkara  penetapan  harga  yang  telah  diputus  oleh  KPPU  pada  Putusan  No.  32/KPPU- L/2008  utusan  No.  32/KPPU-L/2008  pada  tahun  2008  yaitu  perusahaan  yang  terlibat dalam Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong sebagai Terlapor, yakni (T-I) PT SJY, (T-II) PT PIAN, (T-III) PT CIK, (T-IV) PT RT, (T-V) PT BT, (T-VI) PT SIP, (T-VII) PT Pelni, (T-VIII) PT STM, (T-IX) PT WM, (T-X) PT MI, (T-XI) PT SMS, (T-XII) PT STS dan (T-XIII) PT SPS. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UULPM.
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  putusan  ini,  sebagaimana  yang  terdapat  pada halaman  43  dari  50  pada  sub  bab  “Tentang  Hukum”  putusan  ini,  penilaian  yang dilakukan  oleh  Majelis  Komisi  telah  terjabar  dalam  sejumlah  bagian  yaitu  pertama, tentang  pelanggaran;  kedua,  identitas  para  Terlapor;  ketiga,  tentang  objek  perkara; keempat,  aspek  formil;  kelima,  pasar  bersangkutan;  keenam,  tentang  tindakan  para terlapor; ketujuh aspek m ateriil; kedelapan, kesimpulan. Dalam poin keenam “Tentang Tindakan  Para  Terlapor”  poin  1.6.2.6.  yang  berisikan  “Bahwa  tidak  terdapat  kerugian konsumen  karena  sebagian  dari  para  Terlapor  masih  menjual  jasanya  lebih  rendah daripada  tarif  yang  disepakati.”  H al  ini  mengisyaratkan  pada  analisis  mendalam  akan adanya suatu dampak dari hasil penetapan harga yang ditentukan olem EMKL.
Pada  aspek  materil  poin  1.7.4  yang  terdapat  pada  halaman  47 dari  50  yang  berbunyi majelis  kembali  menegaskan  “Bahwa  meskipun  Pasal 5  ayat  (1)  UULPM  tidak mensyaratkan  adanya  dampak  ekonomi  tetapi  Majelis  Komisi  menemukan  dampak negatif dari kesepakatan tarif all- in EMKL di pelabuhan Sorong menjadi lebih mahal.”
Majelis  komisi  dalam  menentukan  adanya  suatu  pelanggaran  atas  Pasal  5  ayat  (1) UULPM  dalam  putusan  ini  pada  dasarnya  menggunakan  prinsip  pendekatan Per  se Illegal, namun  dalam  penerapannya  tidak  tegas,  sebab  dampak  atau  akibat  ekonomi tergambar  dengan  jelas  layaknya  pembuktian  terhadap  pasal  yang  mengenakan pendekatan Rule of Reason.
d. Putusan No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS.
Perkara penetapan harga yang telah diputus oleh KPPU terhadap Putusan No. 02/KPPU- I/2003  pada tahun 2007 terhadap oprator yang melakukan.penetapan harga SMS off- net (short message service) antar oprator pada periode 2004 - 1 April 2008, oleh PT EP Tbk (T-I), PT TS (T-II), PT Indosat Tbk (T-III), PT Telkom Tbk (T-IV), PT Huch CP Tele (T-V), PT  BT  (T-VI),  PT  M-8-T  Tbk  (T-  VII),  PT  ST  (T-VIII),  PT  NTS  (T-IX).  Terbukti  melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UULPM.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 1-19
Sebagaimana yang termuat dalam putusan ini pada halaman 203, pada pertimbangan Majelis Komisi dalam bagian sub bab “Tentang Hukum”, terdapat poin tersendiri (Poin 5.6)  tentang  dampak  yang  dihasilkan  yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup  pasar bersangkutan  sebagai  akibat  adanya  kartel  tarif  SMS  yang  dilakukan  oleh  operator terhadap  hal  ini  dijabarkan  dengan  rinci  oleh  majelis  komisi  dimulai  dari  poin  5.6.1 hingga  5.6.24.  Sebab  dalam  pertimbangannya  Majelis  Komisi  memberi  penilaian terhadap kartel hanya yang ada secara nyata tidak dapat pula dihilangkan bukti faktual berupa kerugian yang jelas bagi konsumen pada pasar bersangkutan.
e. Putusan No. 02/KPPU-I/2003 tentangKargo (Jakarta-Pontianak).
Perkara  penetapan  harga  yang  telah  diputus  oleh  KPPU  yaitu  Putusan  No.  02/KPPU- I/2003 pada tahun 2003 terhadap Terlapor dalam perkara ini adalah pelaku usaha kargo untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta yaitu PT. PPNNP (T-I), PT. PTE, Tbk. (T- II), PT. TIL (T-III)  dan  PT.  PPWB  (T-IV),  karena  telah  terjadinya  suatu  kesepakatan  atas  suatu perjanjian mengenai besaran tarif uang tambang untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta dan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UULPM.
Selanjutnya  dalam  pertimbangannya  bagian  sub- bab  “Tentang  Hukum”  putusan  ini, pada  poin  kedua  Majelis  komisi  juga memberikan  penilaian  berdasarkan  aspek-aspek ekonomi,  yang  tertuang  jelas  pada  poin  2.1.  hingga  2.1.7.6.  dimana  majelis  komisi melihat  terjadinya  perubahan  struktur  pasar  atas  jasa  pengangkutan  barang  dengan petikemas melalui transportasi laut melalui kapal trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta.
Berdasarkan  penjabaran  hal  diatas,  dapat  dilihat  Majelis  Komisi  (Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha)  dalam  memutuskan  perkara  penetapan  harga  atau  kartel  harga dalam Pasal 5 ayat (1) UULPM yang pada ketentuannya menggunakan pendekatan Per se  Illegal, namun  dalam penerapannya majelis  komisi  juga  memperhatikan  mengenai analisis  dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan  atas  penetapan  harga  yang  hal  tersebut merupakan ciri khas dari suatu pasal dalam UULPM yang menggunakan pendekatan Rule of Reason.
Terjadinya  pengggunaan pendekatan Rule  of  Reason dalam  Pasal  yang  memliki bunyi tegas atas suatu ketentuan yang yang telah di tetapkan menggunakan pendekatan Per se Illegal, Majelis Komisi tidak memberikan suatu penjelasan secara eksplisit dan jelas dalam pertimbangannya, namun jika diamati lebih mendalam senyatanya majelis komisi tetap memutuskan perkara kartel harga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UULPM  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan Per  se  Illegal ,  penggunaan pendekatan yang merujuk dan merupakan ciri khas dari Rule of Reason hanya sebagai bukti pendukung dalam pembuktian dan merupakan suatu analisis tambahan dalam hal meyakinkan majelis komisi atas adanya suatu perjanjian kolusi kartel harga yang terjadi.

## Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason (Dimas Aryadiputra)
Pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  KPPU  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  35 UULPM,  KPPU  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  perkara  yang sedang  ditanganinya  dalam  menentukan  suatu  tindakan  tersebut  telah  melanggar ketentuan yang diatur dalam UULPM, terutama mengenai kartel harga yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UULPM, namun makna yang sangat luas sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 huruf a UULPM membuat tidak ada kejelasan mengenai spesifikasi apa saja yang dapat diterapkan atau dapat dilakukan dalam melakukan penilaian tersebut, sehingga  keleluasaan  yang  diberikan  kepada  KPPU  dalam  melakukan  penilaian  dan iterpretasi terhadap suatu perjanjian yang dilarang ditegaskan  pada keberadaan bukti tidak langsung (Indirect Evidence) yang didalamnya terdapat bukti ekonomi (economic evidence) dalam hal mendukung majelis komisi menemukan suatu kesepakatan dalam perjanjian  yang  menjadi  suatu  keharusan  pada  pembuktian  dalam  Pasal  5  UULPM, sehingga terhadap penerapan dalam Pasal 5 UULPM yang mengunakan pendekatan Per se  Illegal jika  telah  ditemukan  perjanjian  atau  kesepakatan  penetapan  harga  maka terhadap kedudukan bukti pendukung menjadi tidak diperlukan.
Pertimbangan  Hukum  Penerapan  Pendekatan Per  se  Ilegal Sebagai  Pendekatan Tunggal Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Putusan Perkara Kartel Penetapan Harga Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1. Penyelesaian Perkara Persaingan Usala Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Hukum acara persaingan usaha diawali dengan mengetahui terlebih dahulu pelanggaran apa yang telah dilakukan dan dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UULPM,  KPPU  dapat  menerima  laporan  tertulis.  untuk  laporan  tertulis  berisikan identitas pelapor dan KPPU merahasiakan identitas pelapor tersebut.  Terhadap pihak yang melaporkan akibat kerugian atas pelanggaran yang dilakukan harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang terjadinya pelanggaran tersebut. 31 Terhadap penetapan  hal-hal  yang  dilarang  dalam  ketentuan  persaingan  usaha  menggunakan  2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason . 32
KPPU dalam melaksanakan tahap pemeriksaan perkara sebagaimana yang di atur dalam UULPM dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan,  setelah  menerima  laporan  pelanggaran  ketentuan  UUPLM,  langkah  yang dilakukan  oleh  KPPU  terlebih  dahulu  melakukan  pengklarifikasian  dan  penyelidikan, setelahnya  dapat  masuk  kepada  penyelenggaraan  gelar  laporan.  Setelah  dilakukan pemberkasan KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang majelis komisi
31 Muhammad Rizki  dan  Imron  Rosadi,  “Penyelesaian  Perkara Persaingan  Usaha  Oleh  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0.”
32 Rizki dan Rosadi.
yang dilakukan dalam rentang waktu 30 hari setelah diterimanya laporan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UULPM.
Pemeriksaan  tanpa  laporan  pelanggaran  pun  dapat  dilakukan  oleh  KPPU,  terhadap pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa diwajibkan untuk memberikan bukti, baik berupa keterangan saksi, surat dan dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Sebagai yang termuat dalam Pasal 57 PKPPU No. 1 Tahun 2019. Jika diperlukan, KPPU dapat  mendengarkan  keterangan saksi,  ahli  atau pihak  lain  yang  terlibat  dalam  kasus yang sedang berlangsung. 33
Mengenai  alur  penanganan  perkara  persaingan  usaha  agar  mudah  dipahami  dapat digambarkan pada alur bagan sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Tata cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha
2. Pendekatan Per se Illegal Sebagai Pendekatan Tunggal Untuk Menjamin
Kepastian Hukum Dalam Putusan Perkara Kartel Penetapan Harga Di KPPU
Sebagai  salah  satu  tujuan  hukum,  kepastian  hukum  merupakan  jalan  dalam mewujudkan  keadilan.  Selain  suatu  pengaturan  yang  bersifat  pasti,  wujud  kepastian hukum  yang  sebenarnya  adalah  aktualisasinya  dalam  penegakan  hukum  terhadap perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  melihat  dan  memandang  siapa  yang  melakukannya. Keberadaan kepastian hukum membawa pada pemahaman yang memungkinkan setiap orang  untuk  dapat  memperhitungkan  apa  yang  akan  terjadi  atas  tindakan  yang dilakukan akan berdampak hukum atau tidak. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan  keadilan.  Kepastian  merupakan  salah  satu  ciri  hukum  yang  tidak  dapat dipisahkan, terutama dalam norma hukum tertulis. hukum tanpa adanya nilai kepastian
33 Rizki dan Rosadi.
akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berprilaku bagi setiap orang. 34
Diundangkannya  UULPM  sebagai  wujud  kepastian  hukum  sebagai  hukum  postif  atas penantian  lama  bagi  masyarakat  indonesia  dan  khususnya  para  pelaku  bisnis  dalam mengatur  mengenai  persaingan  sehat  dan  pengaturan  hukum  dibidang  persaingan usaha  jelas  merupakan  kebutuhan  dari  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia. Keinginan  atas  keberadaan  undang-undang  tersebut  dikarenakan  oleh  kemunculan aktivitas perdagangan yang tidak sehat, terutama terhadap penguasa yang memberikan suatu hal istimewa (previlage) terhadap suatu golongan dan para pelaku usaha tertentu. Sebagai bagian dari suatu prilaku korupsi, kolusi, kroni, dan nepotisme. 35
Salah  satu  materi  muatan  yang  terdapat  dalam  UULPM,  yakni  mengenai  penetapan harga (Price  Fixing) yang  tergolong  dari  salah  satu  “Perjanjian  yang  Dilarang”  yang termuat  dalam  BAB  III  UULPM.  Dimana  perjanjian  penetapan  harga  merupakan perjanjian  diantara  pelaku  usaha  untuk  menaikan  atau  menetapkan  harga,  yang bertujuan  untuk  membatasi  persaingan  antara  pelaku  usaha  dan  meraih  keuntungan yang tidak sewajarnya. 36
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 mengatur bahwa pasal ini merupakan larangan yang  bersifat  konkrit  atas  ketegasannya  menyatakan  bahwa  praktek  kartel  harga bersifat  Per  se,  tanpa diperlukannya suatu  analisis  mengenai  dampak  dari  penetapan harga  tersebut  terhadap  konsumen  maupun  persaingan  usaha.  Sebab,  kartel  harga dalam  Pasal  5  UULPM,  terhadap  adanya  suatu  perjanjian  penetapan  harga  dengan sendirinya  dapat  menghambat  persaingan,  akhirnya  merugikan  konsumen  dan berdampak  pada  stabilitas  ekonomi  nasional,  hal  ini  dikarenakan  menggunakan pendekatan Per se Illegal. 37
Pasal 5 ayat (1) berbunyi:
”pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usah  pesaingnya  untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”
Melihat  rumusan  pasal  tersebut  secara  jelas  bahwasannya  larangan  terhadap  suatu tindakan kolusi pelaku usaha dalam menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa bersifat Per se Illegal atau secara mutlak melanggar hukum dimana tidak mengharuskan untuk melihat pada implikasi atau hambatannya persaingan usaha, atas rumusan Pasal 5 yang bersifat tegas mengatakan “dilarang” tersebut disebabkan pada peneta pan harga
34 C hristine S T Kansil, “Kamus Istilah Hukum,” Jakarta: Gramedia Pustaka , 2009, hal. 274.
35 Rachmadi Usman, “Dimensi hukum kepailitan di Indonesia,” Jakarta: GramediaPustaka Utama , 2004, hal.
2.
36 Usman, “Dimensi hukum kepailitan di Indonesia,” hal. 64.
37 Simbolon, hal. 19.
yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  secara  bersama  yang  membuat  tidak  dapat diberlakukannya hukum pasar tentang harga yang seyogyanya terbentuk karena adanya suatu supply and demand. 38
Penerapan  pendekatan Per  se  Illegal di  dalamnya  terdapat  kepastian  dalam penyelesaian atas persoalan hukum anti persaingan yang ada. Kepastian hukum ini ada karena membawa gambaran yang jelas dan nyata bahwa tindakan atau prilaku pelaku usaha  baik  dalam  hal  perjanjian  maupun  kegiatan  dianggap  selalu  Illegal  atau  anti persaingan dan atas tindakan tersebut jelas membawa konsumen maupaun persaingan usaha itu sendiri kepada suatu kerugian yang tak ter-elakan. Maka dengan ini majelis komisi secara langsung dapat memutus dan menetapkan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan suatu aktivitas yang anti persaingan tanpa harus membuktikan dampaknya terlebih dahulu. 39
KPPU  dalam  menangani  perkara  persaingan  usaha  dalam  menentukan  hal-hal  yang dilarang dalam ketentuan persaingan usaha menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Per se  Illegal dan Rule  of  Reason .  Dengan  dikenalnya  dua  pendekatan  ini  baik  dalam rumusan  pasal  dalam  Undang-undang  antimonopoli  maupun  dalam  penegakannya melalui lembaga/otoritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai salah satu tujuan hukum dan dalam rangka mewujudkan keadilan maka diperlukannya kepastian hukum, dalam  hal  implementasi  UULPM  dengan  cara  melakukan  penegakan  hukum  atas pelanggaran hukum kartel penetapan harga dimana secara positif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UULPM, dengan telah banyaknya perkara yang masuk dan ditangani oleh KPPU berdasarkan tugas dan wewenangnya melalui majelis komisi dalam menangani perkara kartel  harga  telah  banyak  menghasilkan  putusan  yang  penting  atas  terwujudnya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 38 dan  45  UULPM  seharusnya  memberikan  penegasan  atas  apa  yang  telah  jelas  di  atur secara positif serta konsisten dalam putusan yang dihasilkan untuk kasus serupa yang telah diputus. 40 Dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 UULPM Jo. Pasal 45 PKKPU No. 1 Tahun 2019, dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal  5  ayat  (1)  UULPM  tanpa  perlu  adanya  suatu  bukti  pendukung  berupa  analisis dampak ekonomi yang diakibatkan dari adanya suatu praktek kartel penetapan harga tersebut, dimana  terhadap hal  tersebut merupakan  ciri  khas  dari pendekatan Rule  of Reason .

## SIMPULAN
1. Dasar pembenar yang dilakukan oleh majelis komisi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)  sebagaimana  telah  dianalisis  terhadap  putusan-putusan  KPPU  yang  pada
38 Rokan dan Usaha, hal. 97.
39 Siti Mahmuda, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatif dalam Penetapan Harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang),” Jurist-Diction , 4.2 (2021), 733 – 58.
40 Fajari dan Afriana.
Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason (Dimas Aryadiputra)
pembuktian atas pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UULPM atau kartel pentapan harga yang menggunakan analisis ekonomi atas dampak yang dihasilkan merupakan ciri khas  penerapan  pendekatan Rule  of  Reason ,  yang  pada  dasarnya  dalam  putusan tersebut menggunakan pendekatan Per se Illegal sebagaimana seharusnya, namun penggunaan analisis ekonomi sebagai dampak dari prilaku kartel penetapan harga muncul dalam pertimbangan majelis tidak dijelaskan secara eksplisit dan jelas atas keberadaannya,  kedudukan  bukti  ekonomi  dapat  muncul  apabila  pembuktian terhadap  adanya  “Perjanjian”  sukar  ditemukan  maka  memerlukan  pembuktian secara  tidak  langsung (Indirect  evidence) sebagai  bukti  pendukung  dalam memperkuat  kedudukan  putusan  tersebut.  Hal  ini  pula  didukung  dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf a  bahwa  KPPU  diberikan  kewenangan  untuk  memberikan  penilaian  terhadap perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pertimbangan hukum penggunaan  pendekatan Per  se  Illegal sebagai pendekatan tunggal  dalam  putusan  perkara  kartel  penetapan  harga  hal  ini  tergambar sebagaimana  yang  termuat  dalam  rumusan  Pasal  5  ayat  (1)  termuat  frasa “dilarang”,  sebagai  salah  satu  hal  yang  bersifat  pasti  dan  tegas  di  atur  secara normatif  dalam  UULPM  yang  merupakan  rumusan  pasal  yang  menggunakan pendekatan Per  se  Illegal ,  diperlukan  peranan  KPPU  yang  memberikan  suatu ketegasan dalam hal penegakannya agar membawa pada terpenuhinnya kepastian hukum dalam putusan-putusan yang dihasilkannya baik sebagaiamana yang diatur secara positif dalam UULPM.

## REFERENSI
Anggraini, A M, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
Anggraini, Anna Maria Tri, “Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan
Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum Prioris , 3.3 (2013), 1 – 25
Damaryanti, Henny, Setyo Utomo, dan Annurdi Annurdi, “Penerapan Pend ekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU- I/2014),” Jurnal Hukum Media Bhakti , 2017
Fajari, Anrihal Rona, dan Anita Afriana, “Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” Jurnal Bina Mulia Hukum , 2.2 (2018), 254 – 65
Huda, Miftahul, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persa ingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung,” Jurnal HamÂÂ , 11.2 (2020)
Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido , 1.1
(2019), 13 – 22
Kansil, Chr istine S T, “Kamus Istilah Hukum,” Jakarta: Gramedia Pustaka , 2009
Mahmuda, Siti, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatif dalam Penetapan Harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang),” Jurist-Diction ,
4.2 (2021), 733 – 58
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
Mulyadi, Dudung, dan Ibnu Rusydi, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5.1 (2017), 81 – 95
Nugroho, Susanti Adi, dan M H SH, Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Kencana, 2018)
Online, Tim Hukum, “Ketahui Syarat Menjadi Penyelidik KPPU Berikut Ini”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketahui-syarat-menjadi-penyelidik- kppu-berikut-ini-lt60cb062c7da87> [diakses 29 Maret 2022]
Prananingtyas, Paramita, Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, dan Kurnia Toha,
Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017)
Primandhika, Made Prasasta, dan I Gede Artha, “Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6.7 (2019), 1 – 15
Rachmadi Usman, S H, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
Rizki, Muhammad, dan Imron Rosadi, “Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0”
Rokan, Mustafa Kamal, dan Hukum Persaingan Usaha, “Teori dan Praktiknya di Indonesia,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2010
Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha,” 2013 <https://business - law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> [diakses 28 Juni 2022]
Simbolon, Alum, Hukum Persaingan Usaha (Yogyakarta: Liberty, 2018)
Sutrisno Iwanto, “Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,” 2010 <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya - membuktikan-praktik-kartel/> [diakses 28 Juni 2022]
Usma n, Rachmadi, “Dimensi hukum kepailitan di Indonesia,” Jakarta: GramediaPustaka Utama , 2004
——— , Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Yudiansah, Berli, “Function Of The Commission For The Supervision Of Business
Competiti on And The Prohibition Of Monopoly Practices,” Indonesia Private Law Review , 1.2 (2020), 77 – 86