ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
Izzatun Nisak 1, * ; Diana Hertati 2 1, 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; izzatunnisak292@gmail.com; diana.adne2021@gmail.com * Correspondence : diana.adne2021@gmail.com
Kata kunci
Efektivitas; Pelayanan; Sistem Informasi Keywords
Effectiveness, Service,
Information System

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan  menganalisis efektivitas pelayanan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (SIPPADU) di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pelayanan SIPPADU dengan  menggunakan  lima  fokus  efektivitas  program  menurut  Sutrisno  (2007) meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan  nyata.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  lima  fokus  efektivitas  program  yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan  nyata  telah  berjalan  dengan  efektif.  Namun  dalam  pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti server down dan dokumen persyaratan berupa NPWP  yang  tidak  lengkap.  Segala  kekurangan,  masalah,  dan  hambatan  dalam penerapan aplikasi SIPPADU dapat terselesaikan dengan baik.

## ABSTRACT
This research  aims to determine, describe  and  analyze  the effectiveness of  the integrated  licensing  service  information  system  (SIPPADU)  in  the  Sidoarjo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP). The focus of this research is the effectiveness of SIPPADU services using five focus of  program  effectiveness  according  to  Sutrisno  (2007) including  understanding the program, right on target, on time, achievement of goals, and real change. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques through interviews, documentation, observation. The research results show that the five focus of program effectiveness, namely program understanding, right on target, on time, achievement of program goals, and real changes have been carried out effectively. However, in its implementation, there are still obstacles such as server down  and  incomplete  NPWP  requirements.  All  deficiencies,  problems  and obstacles in implementing the SIPPADU application can be resolved properly.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya pemerintah  pusat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan publik  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  pembinaan,  bimbingan,  penyediaan fasilitas,  jasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  upaya  pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.  Artinya,  pelayanan  publik  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seluruh  warga  negaranya. Kualitas pelayanan publik dapat dinyatakan baik apabila pelayanan yang diberikan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat (Saputra & Widiyarta, 2021). Permasalahan  pelayanan  publik  masih  sering  terjadi  terutama  dalam  bidang pelayanan  administrasi  Kabupaten  Sidoarjo,  yaitu  terkait  kualitas  kecepatan pelayanan yang dinilai masih rendah dan perlu adanya peningkatan  (Nawangsari, Purwanto, & Hariyawati, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan  melalui  implementasi Good  Governance (tata  kelola  pemerintahan  yang baik) dan mengupayakan terciptanya pelayanan prima.
Seiring berjalannya waktu, ide-ide baru muncul dari kombinasi teknologi dan pelayanan.  Pemanfaatan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dikenal  dengan  istilah Electronic  Government ( E- Government ).  Implementasi E-Government dilakukan  melalui  pengoptimalan pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  berdaptasi  dengan  mengikuti perkembangan  zaman  untuk  mengeliminasi  sekat-sekat  organisasi  dan  birokrasi. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  administrasi  publik  diharapkan  mampu memberikan  pelayanan  publik  secara  cepat,  mudah,  akurat  dan  murah,  sehingga mampu memberikan manfaat lebih lebih banyak dibandingkan menggunakan cara manual  atau  tradisional  (Eprilianto,  Sari,  &  Saputra,  2019).  Peningkatan  kualitas pelayanan publik secara berkala dapat mendorong proses reformasi birokrasi yang efektif  (Hertati,  2023).  Meningkatkan  kualitas  dan  inovasi  pelayanan  publik  pada instansi pemerintah dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  kabupaten  pertama  di    Jawa  Timur  yang mempelopori  pelayanan  administrasi  dengan  memperkenalkan  pola  pelayanan terpadu  satu  pintu,  bahkan  sebelum  peraturan  pelaksanaan  PTSP  diundangkan (Nurwindiarti, 2016). Kabupaten Sidoarjo telah membentuk unit pelayanan terpadu sebagai wadah koordinasi pola pelayanan terpadu antar instansi pemerintah sesuai batas  kewenangan  masing-masing.  Adanya  penambahan  kewenangan  perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun, menyebabkan diperlukannya suatu  sistem  informasi  yang  mampu  membantu  mempermudah  pelaksanaan pelayanan  publik  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo kemudian  melaksanakan  pelayanan  perizinan  dengan  menggunakan  Sistem Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (SIPPADU)  berbasis  online,  sebagai  upaya  untuk
memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh  perizinan  yang  cepat,  mudah, terjangkau  dan  transparan.  Aplikasi  SIPPADU  mulai  dikembangkan  pada  Tahun 2012,  namun  mulai  aktif  berjalan dengan  seluruh  jenis  perizinan  pada tanggal  17 April 2016 (Prijono, Soenarjanto, & Radjikan, 2018).
Adanya aplikasi SIPPADU diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pemohon ketika akan melakukan permohonan perizinan. Pada penerapannya masih ditemukan permasalahan yang dialami pemohon dikarenakan ketidaksiapan untuk menerima perubahan. Pelayanan publik belum berjalan efektif dikarenakan belum  adanya  paradigma  yang  jelas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik (Jannah, La Tarifu, & Saidin, 2020). Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses pelayanan  melalui prosedur yang  singkat,  cepat,  tepat  dan  memuaskan  (Widiyaningrum,  2022).  Keberhasilan dalam  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik  tergantung  pada  kemampuan pemerintah  dalam  meningkatkan  disiplin  petugas  pelayanan.  Efektivitas  adalah ukuran  sejauh  mana  tujuan  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  dapat  dicapai  sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  prosedur,  dan  dikatakan  efisien  apabila dilakukan  dengan  benar  dan  menghasilkan  hasil  yang  bermanfaat  (Enitasari  & Hertati, 2019).
Menurut  teori  efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Sutrisno  (2007), menjelaskan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan lima aspek, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya  tujuan  program,  dan  perubahan  nyata.  Berdasarkan  kelima  aspek efektivitas  tersebut,  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo  mengalami  beberapa  kendala yang  menyebabkan  pelayanan  perizinan  menggunakan  aplikasi  SIPPADU  masih belum  maksimal.  Pertama  aspek  pemahaman  program,  masih  adanya  pemohon yang  tidak  mengetahui  jam  operasional  aplikasi  SIPPADU  dan  tidak  mengetahui berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan. Selanjutnya aspek tepat  sasaran  juga  menjadi  salah  satu  permasalahan,  hal  ini  dikarenakan  masih ditemukannya  calo  dalam  mengurus  perizinan.  Adanya  hambatan  seperti kelengkapan berkas, maupun kesiapan petugas dalam melayani tersebut membuka peluang bagi para calo. Permasalahan berikutnya adalah tentang tepat waktu, dalam hal  ini  pelayanan  perizinan  tidak  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  standar operasional  prosedur  pelayanan  perizinan  yang  ada.  Kemudian  mengenai tercapainya tujuan program, terdapat gangguan koneksi jaringan dan server yang kurang  mendukung  serta  petugas  yang  kurang  responsif,  sehingga  proses pelayanan perizinan tidak dapat berjalan semestinya. Selanjutnya terkait perubahan nyata  yang  dimaksud  yaitu  pelayanan  perizinan  melalui  SIPPADU  ini  ternyata memberikan  pengaruh  yang  positif,  sebab  masyarakat  tidak  lagi  diharuskan mengurus perizinan secara tatap muka.
Oktariyanda  &  Achmadja  (2023),  dalam  penelitiannya  terkait  SIPPADU menunjukkan  bahwa  faktor  keberhasilan  implementasi  SIPPADU  2.0  terdiri  dari tata kelola dan inovasi, sumber ide inovasi, budaya organisasi, kapabilitas dan alat, sasaran,  pendukung  dan  hambatan.  SIPPADU  2.0  telah  berjalan  sesuai  dengan tujuan  awal  pembuatan  SIPPADU.  SIPPADU  2.0  berhasil  memenuhi  kebutuhan perizinan  secara  online.  Salah  satu  aspek  yang  perlu  ditingkatkan  adalah responsivitas website layanan, kestabilan website terhadap desain website UI dan UX. Purnamawati, Anadza, & Suyeno (2022), dalam penelitiannya terkait efektivitas sistem informasi menunjukkan bahwa efektivitas program aplikasi Si-Mojo dalam meningkatkan pelayanan perizinan berjalan efektif, namun dalam pelaksanaannya belum  maksimal.  Yahya  &  Amzan  (2022),  dalam  penelitiannya  terkait  efektivitas pelayanan  perizinan  menghasilkan  temuan  bahwa  terdapat  peningkatan  jumlah pemohon  yang  mengurus  perizinan  yang  disebabkan  oleh  pelayanan  yang diberikan  lebih  efektif  karena  dapat menghemat  waktu  dan  biaya.  Disamping  itu juga  terdapat  temuan  bahwa  indeks  kepuasan  masyarakat  juga  mengalami peningkatan. Kariadi & UB (2022), dalam penelitiannya terkait efektivitas SIPPADU dalam  pelayanan  IMB  menunjukkan  bahwa  dari  segi  efisiensi  pelayanan  waktu penyelesaian  perlu  dievaluasi.  Sedangkan  daya  tanggap  petugas,  fasilitas  dan sarana prasarana, semngat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antar pemimpin dan bawahan sudah berjalan dengan baik. Wulandari (2019), dalam penelitannya  terkait  SIPPADU  menghasilkan  temuan  yaitu  SIPPADU  yang diselenggarakan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  belum  sepenuhnya  berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terjadinya gangguan jaringan  pada  saat  operasional,  sehingga  dapat  menghambat  kinerja  SIPPADU, dikarenakan proses pendataan, pencetakan dan monitoring tidak dapat dilakukan.
Efektivitas  pelayanan  perizinan  melalui  sistem  informasi  dalam  beberapa penelitian  terdahulu  diatas,  apabila  dibandingkan  dengan  penelitian  efektivitas pelayanan  perizinan  melalui  sistem  informasi  saat  ini  terdapat  perbedaan  pada fokus,  lokus  penelitian  dan  teori  yang  digunakan.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai  efektivitas  pelayanan  Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dapat menjadi  refrensi  terkait  teori  efektivitas  pelayanan  dan  pengembangan  e- government pada pelayanan publik.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2020),  metode  penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi yang alamiah. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Penentuan lokasi
penelitian dilakukan secara purposive , yang ditentukan berdasarkan latar belakang masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian ini yaitu efektivitas  pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Sutrisno (2007), yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata. Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles et  al.,  (2014),  meliputi  pengumpulan  data  ( data  collection) ,  kondensasi  data  ( data condensation) ,  penyajian  data  ( data  display) ,  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan ( conclusion drawing and verification) (Sudirman et al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  mengetahui  efektivitas  aplikasi  SIPPADU  di  DPMPTSP  Kabupaten Sidoarjo  dianalisis  menggunakan  teori  dari  Sutrisno  (2007),  yang  memiliki  lima fokus  dalam  mengukur  efektivitas  suatu  kegiatan  diantaranya  yaitu  pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapinya tujuan, dan perubahan nyata.

## 1. Pemahaman Program
Pada pemahaman program terdapat dua hal yang menunjukkan pemahaman terhadap program SIPPADU, yaitu sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam memahami program, dan pengetahuan masyarakat terkait program (tujuan, fungsi,  manfaat,  persyaratan  serta  mekanisme  dalam  setiap  prosesnya).  Menurut Sutrisno (2007), pemahaman program ditunjukkan dengan sejauh mana masyarakat dapat  memahami  kegiatan  program.  Melalui  adanya  program,  segala  rencana menjadi lebih mudah dan terorganisir untuk dilaksanakan dengan berfokus pada kelompok  sasaran,  sehingga  suatu  program  dapat  dikatakan  efektif.  DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo selaku implementor program telah melakukan sosialisasi dan pendampingan  secara  langsung  kepada  masyarakat  saat  launching  aplikasi SIPPADU.  Menurut  Jamaluddin,  Nursadrina,  Nasrullah,  Darwis,  &  Salam  (2021), sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi  program  sehingga  informasi  terkait  pelaksanaan  program  dapat tersampikan kepada peserta sasaran program.
Pada fokus pemahaman program dapat diketahui bahwa secara keseluruhan masyarakat dapat memahami aplikasi SIPPADU dengan baik. Hal ini dikarenakan aplikasi  SIPPADU  diyakini  mampu  menjawab  permasalahan  proses  perizinan, karena  telah  disosialisasikan  dan  diberikan  pendampingan  pada  saat  launching aplikasi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi Setiawan selaku  Kepala  DPMPTSP  Kabupaten Sidoarjo  sekaligus key  informant mengatakan bahwa:
“DPMPTSP sudah melakukan sosialisasi saat launching aplikasi SIPPADU. Hingga saat ini sosialisasi masih  terus  dilakukan,  terutama  ketika  ada  pembaruan  versi  pada  aplikasi.  Jadi    nantinya  melalui aplikasi  ini,  masyarakat  Sidoarjo  bisa  mengurus  perizinan  dengan  mengakses  web
sippadu.sidoarjokab.go.id.  Jadi  aplikasi  ini  basisnya  website.  Tujuannya  adalah  mempermudah masyarakat dalam mengakses perizinan di Sidoarjo. Oleh karena itu kami terus mengupayakan langkah- langkah  sistematis  dan  terpadu  khususnya  pada  aplikasi  SIPPADU.  Sehingga  permasalahan- permasalahan perizinan yang ada sebelumnya dapat teratasi dengan aplikasi SIPPADU.” (Wawancara 8 September 2023)
Sosialisasi  dan  pendampingan  merupakan  kemampuan  penyelenggara program dalam menyampikan informasi, sehingga informasi pelaksanaan program dapat  tersampaikan  dengan  baik  kepada  masyarakat,  khususnya  sasaran  peserta program. Adapun bagi masyarakat yang tidak hadir pada saat launching aplikasi, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi secara masif melalui akun sosial  media  seperti  Instagram,  Youtube,  dan  Facebook.  Dari  sosialisasi  tersebut diketahui terdapat penambahan permohonan perizinan di aplikasi SIPPADU. Hal ini  mengindikasikan  antusiasme  masyarakat  sekaligus  menunjukkan  bahwa aplikasi  mudah  untuk  digunakan  oleh  pengguna  aplikasi.  Hal  tersebut  sejalan dengan  pendapat  Rahayu,  Kusrin,  &  Purnamasari  (2021),  pentingnya  sosialisasi program  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat mengenai program.
Pemahaman dan pengetahuan merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan  atau  mengulangi  informasi  dalam  bahasa  sendiri.  Proses  ini merupakan  suatu  langkah  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sebagai  penerapan  dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut dapat menciptakan cara pandang  ataupun  cara  berpikir  yang  tepat  terhadap  suatu  hal.  Dalam  hal pemahaman  dan  pengetahuan  terkait  aplikasi  SIPPADU,  masyarakat  menilai aplikasi  SIPPADU  merupakan  gambaran  fungsionalitas  dari  sistem  perizinan  di Kabupaten  Sidoarjo,  sehingga  pemohon  dapat  mengetahui  dokumen  persyaratan yang dibutuhkan dan tahapan dalam setiap prosesnya.  Penggunaan sistem aplikasi perizinan  oleh  organisasi  publik  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam memperoleh informasi perizinan (Afriyani, Muhafidin, & Susanti, 2022).
Meskipun  tata  cara  penggunaan  aplikasi  SIPPADU  telah  disediakan  dalam bentuk  buku  panduan  atau  guide  book,  pada  realitanya  masyarakat  selaku pengguna aplikasi mengharapkan peningkatan server pada aplikasi SIPPADU serta jaminan keamanan data. Hal ini dikarenakan server dan keamanan data merupakan aspek penting yang dapat terjadi penyalahgunaan data pengguna. Padahal menurut Andrian & Kristiadi (2022), keamanan sistem informasi merupakan kebutuhan yang harus  segera  diatasi,  agar  pengguna  dapat  nyaman  menggunakan  aplikasi  yang disediakan.  Ketidakmampuan  server  mengindikasikan  manajemen  keamanan sistem yang buruk sehingga dapat menyebabkan pencurian data ataupun sabotase.

## 2. Tepat Sasaran
Pada fokus tepat sasaran pelaksanaan program terdapat dua sub fokus yaitu ketepatan  penerima  manfaat  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  dan  kesesuaian program  dengan  kebutuhan  serta  harapan  masyarakat.  Tepat  sasaran  berkaitan dengan sejauh mana inovasi aplikasi SIPPADU yang telah dirancang oleh DPMPTSP
Kabupaten Sidoarjo selaku pembuat kebijakan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat terealisasikan sesuai dengan sasaran  yang  ingin  dicapai.  Menurut  Sutrisno  (2007),  tepat  sasaran  dilihat  dari harapan yang diinginkan dapat tercapai atau menjadi kenyataan. Ketepatan sasaran dalam  pelaksanaan  program  menjadi  salah  satu  aspek  penting  terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pada fokus tepat sasaran dapat diketahui bahwa aplikasi SIPPADU telah tepat sasaran, Jangkauan pengguna aplikasi SIPPADU hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jangkauan ini sebagai bagian dari tujuan  utama  keberadaan  aplikasi  SIPPADU  yaitu  untuk  memudahkan  dan mempercepat proses pelayanan perizinan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih  maksimal.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  telah  disampaikan  oleh  Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Perizinan Sektor 2 DPMPTSP Sidoarjo sebagai berikut:
“Aplikasi SIPPADU ini hanya untuk memproses perizinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo saja. Karena sesuai dengan tujuan aplikasi SIPPADU yaitu untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses perizinan.  Jadi  perizinan  yang  bisa  diproses  di  SIPPADU  hanya  usaha  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Sidoarjo  saja,  diluar  wilayah  itu  tidak  bisa.  Dan  untuk  sasaran  dari  pengguna  aplikasi SIPPADU adalah para pelaku usaha atau masyarakat yang ada di wilayah Sidoarjo.” (Wawancara 8

## September 2023)
Pada aplikasi SIPPADU, telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemohon perizinan  karena  dapat  memberikan  kemudahan  dan  memberikan  transparansi proses  perizinan  kepada  pemohon.  Hal  ini  dikarenakan  aplikasi  SIPPADU  telah mengintegrasikan  seluruh  informasi  perizinan  berbasis  online.  Sehingga permohonan  perizinan  dapat  diakses  dimana  saja  tanpa  harus  datang  ke  kantor instansi terkait. Hal ini sejalan dengan pendapat Khadafi & Mutiarin (2017), bahwa ketepatan sasaran merupakan tolak ukur utama dalam penyelesaian permasalahan yang  ada  di  lapangan.  Apabila  program  tersebut  tidak  tepat  sasaran  maka permasalahan  yang  ada  akan  terus  berlanjut  (Daraba,  Ramli,  Sakawati,  &  Salam, 2018).
3. Tepat Waktu
Pada  fokus  tepat  waktu  terdapat  dua  sub  fokus  yaitu  kesesuaian  waktu pelaksanaan  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan  keberlanjutan pelaksanaan  program. Tepat waktu berkaitan dengan dengan penggunaan waktu dalam pelaksanaan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Oleh sebab itu, penggunaan waktu dapat memengaruhi tercapainya tujuan program. Penggunaan waktu  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program,  dengan memperhatikan  ketepatan  waktu  maka  suatu  program  akan  berjalan  efisien. Menurut  Sutrisno  (2007),  tepat  waktu  dilihat  dari  sejauhmana  program  dapat mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan.
Pada aplikasi SIPPADU, terdapat batasan waktu pada setiap proses perizinan melalui  aplikasi,  yaitu  selama  tiga  hari.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang
disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Perizinan Sektor 2 DPMPTSP Sidoarjo mengatakan:
“Dari DP MPTSP sudah memberikan penegasan, karena selama ini yang jadi permasalahan juga kan kadang  pemohon  itu  menunggu  lama.  Jadi  sesuai  standar  pelayanan  publik  instansi  kami  untuk memproses perizinan itu perlu waktu tiga hari kerja. Karena untuk perizinan yang kami proses adalah dokumen  persyaratan  yang  sudah  lengkap.  Maka  dari  itu,  di  SIPPADU  ada  fitur  tracking  untuk mengetahui apakah dokumen yang diupload itu sudah lengkap atau belum dan sudah diproses sampai tahap mana.” (Wawancara 8 September 2023)
Batas  waktu  tersebut  sesuai  dengan  yang  tertuang  pada  standar  pelayanan publik  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak menghabiskan  waktu  pemohon  serta  memberikan  kepastian  kepada  pemohon karena  adanya timeline yang  pasti.  Meskipun  terkendala  pada  server  yang mengalami  down  atau  trouble,  tetapi  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  adanya perbaikan server. Pelayanan yang diberikan harus memiliki standar yang jelas, oleh karena  itu  standar  proses  pelayanan  menjadi  hal  yang  penting  (Putra,  Ilyas,  & Heriawanto, 2022).
Selain  itu,  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  pemantauan  program melalui  evaluasi  dan  monitoring  sebagai  upaya  keberlanjutan  aplikasi  SIPPADU. Selama  ini  aspek  keberlanjutan  masih  belum  banyak  menjadi  perhatian  birokrasi pemerintah, sehingga sebagian besar program menghadapi masalah keberlanjutan program. Pemantauan mencakup tindakan pengecekan dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah ditentukan (Yana, Muhammad, & Edison,  2020).  Evaluasi  dan  monitoring  aplikasi  SIPPADU  dilaksanakan  minimal satu tahun satu kali sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan.

## 4. Tercapainya Tujuan Program
Pada  fokus  tercapainya  tujuan  terdiri  dari  dua  sub  fokus  yaitu  pencapaian tujuan program dan fungsi serta manfaat dari program dirasakan oleh pihak yang berkaitan  dengan  program.  Sebuah  program  tentu  mempunyai  tujuan  yang ditetapkan untuk menilai pencapaian dari suatu program tersebut. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka suatu program dapat dikatakan berhasil, sebaliknya jika  tujuan  yang  ditetapkan  tidak  tercapai  maka  program  dapat  dikatakan  gagal. Menurut  Sutrisno  (2007),  tercapainya  tujuan  diukur  melalui  pencapaian  tujuan program  yang  dijalankan.  Tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  tepat  dapat menunjang  efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Pada  fokus  ini  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  yang  telah  ditetapkan  pada aplikasi  SIPPADU  telah  tercapai.  Tujuan  dari  aplikasi  SIPPADU  adalah  untuk memudahkan  dan  mempercepat  proses  pelayanan  perizinan  di  DPMPTSP Kabupaten  Sidoarjo.  Sebagaimana  yang  disampikan  oleh  Bapak  Rudi  Setiawan selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo bahwa:
“Tujuan  dari aplikasi  SIPPADU  ini  yaitu  untuk  memudahkan  dan  mempercepat  proses  pelayanan, sehingga  pelayanan  yang  diberikan  dapat  lebih  maksimal  lagi.  Adanya  aplikasi  SIPPADU  ini  adalah jawaban  atas  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  akan  adanya  sitem  perizinan  yang  lebih  kondusif dalam  meningkatkan  sistem  pelayanan  di  sektor  perizinan.  Dalam  pemberian  izin  tentunya  harus
memperhatikan sisi SDM juga, baik itu dari pemberi layanan maupun penerima layanan. Karena point efektif yang ingin dicapai tentu perlu adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yaitu pemberi layanan dan penerima layanan” (Wawancara 8 September 2023)
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo  melakukan pengembangan  versi  aplikasi  dan  fitur-fitur  pada  aplikasi  SIPPADU.  Adapun pengembangan fitur-fitur pada aplikasi tersebut meliputi fitur SiChat, Ruang Publik, SiTari, Janji Temu, E-Retribusi, Riwayat Berkas, Inteligent Monitoring System (IMS), First  In  Fist  Out (FIFO), One  Person  One  Permit (OPOP),  dan  Tracking  Izin. Pengembangan  fitur-fitur  tersebut  berfungsi  sebagai  penunjang  penggunaan aplikasi  SIPPADU.  Hal  ini  bertujuan  agar  dapat  memberikan  kemudahan  bagi pengguna aplikasi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Ana  Fitrianti,  Cellindita,  &  Pramnesti  (2021),  bahwa adanya  inovasi  pelayanan  publik  adalah  untuk  mencapai  tujuan  dan  memenuhi kebutuhan penerima layanan.
Melalui  adanya  aplikasi  SIPPADU,  pemohon  tidak  perlu  datang  ke  kantor dinas untuk mengajukan permohonan perizinan. Selain itu, pada aplikasi SIPPADU juga  dibekali  oleh  fitur  tracking  izin  yang  berfungsi  untuk  memantau  proses perizinan yang diajukan. Hal ini dikarenakan permohonan perizinan dapat diakses dari  jauh,  sehingga  memudahkan  pengguna  layanan.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Saputro & Safriansyah (2021), bahwa pelayanan online dapat mengatasi hambatan pelayanan publik yaitu keterbatasan ruang dan waktu.

## 5. Perubahan Nyata
Pada  fokus  perubahan  nyata  terdiri  dari  dua  sub  fokus,  yaitu  adanya perubahan  pada  kondisi  masyarakat  dari  segi  sosial  dan  ekonomi  dan  hambatan setelah adanya program. Perubahan nyata berkaitan dengan sebelum dan sesudah program  inovasi  aplikasi  SIPPADU  dijalankan,  serta  memberikan  suatu  dampak bagi  masyarakat.  apabila  terdapat  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dan memberikan  banyak  manfaat  terhadap  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo,  maka menandakan  program  aplikasi  SIPPADU  telah  berjalan  dengan  baik  dan  efektif. Namun sebaliknya jika program ini tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik,  maka  dapat  dikatakan  program  tersebut  gagal.  Menurut  Sutrisno  (2007), perubahan nyata diukur melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan dampak  serta  perubahan  nyata  bagi  masyarakat.  Keberhasilan  program  dapat dilihat dari perubahan nyata yang dihasilkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak  Tomy  Triapriliyanto  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian DPMPTSP Sidoarjo sebagai berikut:
“Sebuah inovasi diciptakan sebagai pengeta huan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial yang akan  menjadi  faktor  penting  perubahan  sosial  dalam  masyarakat.  Pelayanan  melalui  SIPPADU  ini memberikan  pengetahuan  baru  bagi  masyarakat  khususnya  bagi  pelaku  usaha  yang  akan  melakukan perizinan ter utama dalam mengakses teknologi.” (Wawancara 8 September 2023)
Pada  perubahan  aspek  ekonomi  inovasi  aplikasi  SIPPADU  yang  berbasis digitalisasi membawa perubahan positif dan negatif. Banyaknya pelaku usaha yang
paham pentingnya legalitas perizinan dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Sebaliknya,  sistem  digitalisasi  pada  aplikasi  SIPPADU  juga  menghambat  pelaku usaha yang belum paham teknologi, karena dapat mempengaruhi peluang investasi. Selanjutnya pada perubahan sosial, aplikasi SIPPADU membawa perubahan yang direncanakan  yaitu  masyarakat  diberikan  kemudahan  pelayanan  perizinan  untuk mendapatkan legalitas usaha. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan dilihat dari adanya jaminan kepastian hukum apabila mengalami sengketa.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  mengatasi  berbagai  macam permasalahan dengan meningkatkan efisiensi, inovasi, produktivitas, memperluas jangkauan dan menghemat biaya  (Kurniawan & Aruan, 2021). Bukti keberhasilan aplikasi  ditunjukkan  melalui  adanya  peningkatan  yang  signifikan  terhadap permohonan perizinan pada aplikasi SIPPADU di tahun 2020-2022. Serta hambatan yang  terjadi  dalam  penerapan  aplikasi  SIPPADU,  seperti  server down dan  tidak lengkapnya dokumen persyaratan berupa NPWP dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa keberhasilan program dapat dilihat melalui mekanisme  dan  proses  penyelesaian  masalah  yang  ada  di  lapangan  (Sisillia, Nurjanah, & Tukiman, 2020).

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima fokus efektivitas program yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan  nyata  telah  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  fokus pemahaman  program  bahwa  aplikasi  SIPPADU  dapat  diterima  dan  dipahami dengan  baik  oleh  masyarakat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  sosialiasasi  dan pendampingan  pada  saat  launching  program,  baik  secara  tatap  muka  maupun melalui sosial media. Selain itu, aplikasi SIPPADU telah tepat sasaran karena hanya menyasar pada pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Melalui pemanfaatan aplikasi SIPPADU, para pemohon hanya memerlukan waktu tiga hari untuk pemrosesan perizinan, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIPPADU telah tepat  waktu.  Setiap  perkembangan  tahap  pemrosesan  akan  diperlihatkan  pada aplikasi SIPPADU melalui fitur tracking izin. Selain itu, juga terdapat fitur-fitur lain yang  ada  di  aplikasi  SIPPADU  yang  dapat  digunakan  oleh  pemohon  untuk mempermudah  penggunaan  aplikasi,  hal  ini  menunjukkan  tercapainya  tujuan program aplikasi SIPPADU. Pada fokus perubahan nyata, aplikasi SIPPADU telah membawa  perubahan  pada  aspek  ekonomi  dan  sosial.  Digitalisasi  pada  aplikasi SIPPADU juga menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat dalam proses perizinan melalui satu sistem.

## Referensi
Afriyani,  A.,  Muhafidin,  D.,  &  Susanti,  E.  (2022).  Transformasi  Digital  Pelayanan Perizinan  Berusaha  (SI  ICE  MANDIRI)  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten
Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi , 13 (2), 148 – 165. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093
Ana Fitrianti, A., Cellindita, S., & Pramnesti, K. (2021). Efektivitas Inovasi Program Smart  Kampung  Di  Desa  Ketapang  Kabupaten  Banyuwangi. Journal  of Governance Innovation , 3 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438 Andrian,  W.,  &  Kristiadi,  D.  P.  (2022).  Pengembangan  Manajemen  Keamanan Informasi Database Dan Aplikasi Dengan Optimasi Keamanan Website. Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (SINTEK) , 2 (2), 63 – 68.
https://doi.org/10.56995/sintek.v2i2.48
Daraba,  D.,  Ramli,  R.  M.,  Sakawati,  H.,  &  Salam,  R.  (2018).  Quality  Of  Service Manufacturing Of Trade License Line In Office Of Investment Investment And Licensed Agency (Bpmpt) Regency Of Bulukumba. The International Conference On  Social  Science  And  Humanities ,  48 – 490.  Johor:  Faculti  of  Management, Universiti Teknologi Malaysia. Retrieved from https://www.management.utm.my/psssk/2018
Enitasari,  R.,  &  Hertati,  D.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Berbasis  Aplikasi  Berkas  Mlaku  Dewe  Di  Kantor  Kecamatan Sukodono  Kabupaten  Sidoarjo. Public  Administration  Journal  of  Research , 1 (2),
137 – 150. https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.16
Eprilianto,  D.  F.,  Sari,  Y.  E.  K.,  &  Saputra,  B.  (2019).  Mewujudkan  Integrasi  Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital.
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 4 (1), 30.
https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37
Hertati, D. (2023). Evaluation of the Quality of Web-Based Integrated Administration Services  (PATEN)  in  Sidoarjo  District,  Indonesia. Lex  Localis , 21 (1),  1 – 15. https://doi.org/10.4335/21.1.1-15(2023)
Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah, M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Dalam  Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jurnal  Pallangga  Praja  (JPP) , 2 ,  11 – 17.  Retrieved  from https://ejounal.ipdn.ac.id
Jannah, M., La Tarifu, L. T., & Saidin, S. (2020). Efektifitas Komunikasi Pemerintahan dalam  Pelayananan  Publik  Pada  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kota  Kendari. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 86.
https://doi.org/10.52423/neores.v1i2.10452
Kariadi,  S.  K.,  &  UB,  A.  R.  (2022).  Effectiveness  of  Integrated  Licensing  Service Information  System  Services  (SIPPADU)  in  Application  for  Building  Permits (IMB). Indonesian  Journal  of  Public  Policy  Review , 19 (7),  1 – 6.  Retrieved  from https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1234%0Ahttps://ijppr.u msida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1234/957
Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus
Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kabupaten  Gunungkidul. Journal  of Governance and Public Policy , 4 (2). https://doi.org/10.18196/jgpp.4280
Kurniawan, F. E., & Aruan, N. L. (2021). Digitalisasi Dan Pola Kerja Baru: Dampak Bagi  Industrialisasi  Dan  Respons  Kebijakan  Ketenagakerjaan. Jurnal
Sosioteknologi , 20 (3), 395 – 409. Retrieved from https://www.academia.edu/download/802118184/582.pdf
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE.
Nawangsari,  E.  R.,  Purwanto,  E.,  &  Hariyawati,  S.  (2016).  Analisis  Kualitas Pelayanan  Administrasi  Kecamatan  Di  Kabupaten  Sidoarjo. Dinamika Governance :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 6 (1),  43 – 54.  Retrieved  from https://ejournal.upnjatim.ac.id
Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU)  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT)  Kabupaten  Sidoarjo. Kebijakan  Dan
Manajemen Publik , 4 (1), 1 – 9. Retrieved from
http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6b0b431972full.pdf
Oktariyanda, T. A., & Achmadja, N. C. (2023). Implementation of the “Sippadu 2.0” in Terms of Public Service Innovation Successes. Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2022 (IJCAH 2022) , 147 – 162. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_18 Prijono,  D.,  Soenarjanto,  B.,  &  Radjikan,  R.  (2018). Efektivitas  Sistem  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (Sippadu)  Pada  Perizinan  Siup  Dinas  Penanaman  Modal  Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo . 1 – 5. Retrieved from https://repository.untag.sby.ac.id Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). Jurnal
Respon Publik , 16 (6), 11 – 18. Retrieved from
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2970889&val=265 11&title=Efektivitas  Program  Aplikasi  Sistem  Informasi  Mojokerto  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  PubliK  Studi  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto
Putra, L. R., Ilyas, T. R., & Heriawanto, B. K. (2022). Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu. JPAP: Jurnal Penelitian
Administrasi Publik , 8 (1), 38 – 51. https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.5747
Rahayu, R., Kusrin, & Purnamasari, H. (2021). Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (1), 192 – 207. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id
Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi
Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo. JPAP:  Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 7 (2), 194 – 211. https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497
Saputro,  R.  H.,  &  Safriansyah.  (2021).  Tantangan  Sistem  Informasi  Berbasis Pelayanan  Publik  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Sawala :  Jurnal  Administrasi Negara , 9 (1), 89 – 101. https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943
Sisillia, M., Nurjanah, Y., & Tukiman. (2020). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Pencemaran Air  Limbah  Pabrik  (Studi  Kasus  Sungai  Kalimas  Surabaya). Jurnal  Penelitian Administrasi Publik , 6 (1), 93 – 105. Retrieved from
https://node1.123dok.com/dt03pdf/123dok/002/622/2622754.pdf_file.pdf?X- Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4- HMAC-SHA256&X-Amz- Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210407%2F%2Fs3%2Faws4_request& X-Amz-Date=20210407T025312Z&X-Amz-SignedHeaders
Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota  Kendari  (Indonesia)-Kota  La  Rochelle  (Perancis)  dalam  Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 400-416.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sutrisno.  (2007). Manajemen  Keuangan  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Ekonisia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . , (2009).
Widiyaningrum, W. Y. (2022). Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Oleh Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 6 (3),
57 – 68. Retrieved from https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/959
Wulandari,  C.  M.  (2019).  Efektivitas  Penerapan  E-Government  Melalui  Sistem
Informasi  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (Sippadu)  Di  Kabupaten  Kuantan Singingi. Jurnal Online Mahasiswa , 6 (2), 1 – 15. Retrieved from https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24749
Yahya,  A.  S.,  &  Amzan,  A.  Z.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Perizin  Usaha Perdagangan  Melalui  Program  Papa  Joss  Di  Kabupaten  Padang  Pariaman. Kybernan:
Jurnal Studi Kepemerintahan , 5 (2), 142 – 154.
https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.2420
Yana,  W.,  Muhammad,  A.  S.,  &  Edison,  E.  (2020).  Efektivitas  Reformasi  Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 8 (2), 133 – 146.
https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796