## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 2, April 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia
Afif Noor 1 , Dwi Wulandari 2
1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang Email: afifwali9@gmail.com
Abstract: Financial  Technology  (fintech)  lending,  better  known  as  peer-to-peer  lending  (P2PL),  is  a fast-growing fintech. In carrying out its business activities, the fintech lending platform always asks for personal  data  of  prospective  borrowers  (borrowers),  often  misused,  even  though  personal  data  is  a person's privacy and human rights. This study aims to find a constitutional basis for protecting personal data, both formal and material.This research is a normative juridical study using a statutory approach. The data source comes from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials.  The  data  obtained  were  analyzed  descriptively  using  a  deductive  mindset.  Based  on  the research, it was found that the constitutional basis of fintech lending was explicitly stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.Thus, the existence of such personal data must be protected by law.This form of  regulation  has  solid  binding  power.  It  can  impose  sanctions  that  are  detrimental  to  lawbreakers considering the existing laws related to fintech lending transactions such as POJK No.77/2016 have not been  able  to  guarantee  the  security  of  personal  consumer  data.  Policymakers  need  to  carry  out  legal reforms by forming a personal data protection law that protects parties in fintech lending transactions in particular or information technology-based transactions in general.
Keywords: Constitutional foundation;Protection of Personal Data; Fintech Lending
Abstrak: Financial  Technology  (fintech)  lending  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  peer  to  peer  lending (P2PL)  merupakan  salah  satu  fintech  yang  tumbuh  dengan  pesat.  Dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  platform  fintech  lending  selalu  meminta  data  pribadi  calon  peminjam  (borrower)  yang seringkali disalahgunakan, padahal data pribadi merupakan privasi dan hak asasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan konstitusional perlindungan data pribadi baik formil maupun materiil.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang. Sumber data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Data  yang  diperoleh  dilakukan analisis   deskriptif dengan menggunakan  pola  pikir  deduktif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa landasan konstitusional fintech lending secara khusus tertuang dalam Pasal  28 UUD  1945.  Dengan demikian, keberadaan  data  pribadi  tersebut  harus  dilindungi  oleh hukum  dalam  bentuk  undang-undang  agar  mempunyai  daya  ikat  yang  kuat  dan  dapat  memberikan sanksi  yang  menjerakan  bagi  para  pelanggar  hukum  mengingat  perundang-undangan  yang  terkait dengan  transaksi fintech  lending  yang  telah ada  seperti  POJK No.77/2016  belum  mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen. Pengambil kebijakan perlu melakukan pembaharuan hukum melalui pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi yang melindungi para pihak dalam transaksi fintech lending khususnya atau transaksi berbasis teknologi informasi pada umumnya.
Kata Kunci: Landasan Konstitusional; Perlindungan Data Pribadi, Fintech Lending

## A. Pendahuluan
Transaksi fintech (financial Technology)lending atau biasa disebut dengan peer to peer  lending (P2PL)  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang  luar  biasa  seiring dengan  semakin  tingginya  penggunaan  teknologi  informasi  sebagai  penunjang kehidupan  manusia.  Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2020,  akumulasi  penyaluran  pinjaman  nasional  mencapai  Rp.  155,90  triliun  naik 91,30% year  on  year (yoy)  dibanding  Desember  2019  yang  hanya  sebesar  Rp.  81.49 triliun.    Akumulasi  penyaluran  dana  pinjaman  pada  Desember  2020  ini,  jauh  lebih tinggi jika dibandingkan dengan akumulasi penyaluran dana pada Desember 2018 yang hanya  mencapai  Rp.  22.67  triliun.  Peningkatan  jumlah  penyaluran  pinjaman  tersebut sejalan  dengan  peningkatan  jumlah  rekening  pemberi  pinjaman  ( lender )  dan  penerima pinjaman  ( borrower ).  Secara  rinci  sampai  dengan  Desember  2020  akumulasi  jumlah rekening lender mencapai 716.963 entitas, naik  18,32% yoy dibanding Desember 2019 yang  berjumlah  605.935  entitas.  Jumlah  rekening borrower mengalami  pertumbuhan yang  jauh  lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan  jumlah rekening lender .  Hingga Desember  2020,  jumlah  rekening  peminjam  telah  mencapai  43.561.362  entitas  dan 16.354.541 entitas aktif, meningkat 134,59% dari tahun ke tahun dari 18.569.123 entitas pada  Desember  2019 1 .  Tingginya  pertumbuhan fintech  lending antara  lain  disebabkan oleh  kebutuhan  masyarakat  dalam  mencari  pendanaan  dalam  rangka  menunjang kegiatan usaha maupun konsumsi masyarakat 2 .
Dalam    memberikan  pinjaman,  penyelenggara  jasa  layanan  pinjam  meminjam uang  secara  elektronik  atau platform  fintech  lending melakukan  analisa  melalui  apa yang disebut dengan scoring system atau credit scoring 3 dan artificial intelligence (AI). Kedua hal ini merupakan andalan platform P2PL dalam memberikan pinjaman. Semua analisis kredit dilakukan dengan mengandalkan dukungan data ( big data ) milik platform fintech lending yang diperoleh dari beberapa pihak dengan dukungan data pribadi yang diserahkan  oleh borrower. Pada  saat  mengajukan  pinjaman, borrower diharuskan meng- upload foto  copy  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  dapat  mengakses phonebook , kontak, kamera, mikrofon dan lokasi  dan dapat mengakses IMEI ( International Mobile Equipment  Identity )  telepon.  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia (AFPI)juga  ingin mengakses  ke device,  call  log , short  message  service 4 .Keleluasaan platform  fintech  lending untuk  mengakses  data  pribadi  ini  berakibat  banyaknya  aduan yang  terkait  dengan  perilaku platform  fintech  lending dalammenjalankan  kegiatan usahanya  terutama  dalam  hal  melakukan  penagihan  atas  kewajiban borrower untuk melakukan pembayaran pinjamannya.
1 Otoritas Jasa Keuangan RI, (2020) Data Statistik , Available online from
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/ fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf ,  OJK.go.id    [Accessed Feb 02, 2021].
2 Hasil  Studi Institute  For  Development  of  Economics  and  Finance (Indef)  dan  Asosiasi  Fintech Indonesia, 2019, Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional , dapat diakses di https://indef.or.id/source/research/Studi%20Dampak%20Fintech%20P2P%20 Lending%20terhadp%20Perekonomian%20Nasional.pdf diakses tanggal 10 april 2021
3 Proses credit  scoring merupakan  proses  yang  harus  dilakukan marketplace P2PL  untuk  menentukan layak  atau  tidaknya  konsumen  untuk  dipinjami  uang  setidaknya  berdasarkan  15  variabel  yang  telah ditentukan.
4 Yanurisa Ananta, (2019), Akses Data Dibatasi & Kredit Macet Fintech Tembus 3,18% , Available online from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190401174515-37-64144/akses-data-dibatasi-kredit-macet- fintech-tembus-318 , CNBC Indonesia , [Accessed Feb 02, 2021].
Berdasarkan  catatan  AFPI  sepanjang  Januari  –  November  2020  telah  menerima 3.726  laporan  pengaduan  konsumen Fintech  Peer  to  Peer (P2P),46  %    dari  laporan pengaduan  tersebut  merupakan  aduan  mengenai  penagihan  tidak  beretika  dan  7,7  % pengaduan pelanggaran data pribadi 5 . Sedangkan akhir Juni 2019 aduan terhadap P2PL mencapai  4.500  aduan 6 .  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penyimpangan  perilaku  dari platform P2PL dalam menggunakan data pribadi nasabah atau konsumennya. Meskipun tahun  2020  mengalami  penurunan  akan  tetapi  pelanggaran  data  pribadi  masih  menjadi persoalan  yang  harus  diperhatikan  mengingat  data  pribadi  seringkali  disalahgunakan pada transaksi bisnis yang terkait dengan penggunaan  teknologi informasi sebagaimana temuan International Computer Science Institute (ICSI) yang menemukan bahwa  data pengguna telah dikumpulkan secara paksa oleh 1.325 aplikasi Android. ICSI melakukan pengamatan  terhadap  88.000  lebih  aplikasi  pada Google  Play  Store dan  melakukan pelacakan  terhadap  transfer  data  dari  aplikasi  saat  pengguna  menolak  izin  yang diminta 7 .
Hal tersebut menunjukkan pelaku usaha berbasis  teknologi informasi mempunyai peluang  yang  besar  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi. Menurut kajian Safenet, pencurian maupun penyalahgunaan data pribadi dilatarbelakangi  oleh  tiga  motif. Pertama ,  motif  ekonomi,  pelanggaran  ini  dilakukan melalui jual beli data secara ilegal. Kedua motif politik, pelanggaran jenis ini dilakukan dengan cara memanfaatkan data yang diperoleh secara ilegal dalam rangka memperoleh kekuasaan,  seperti  membuka  data  pribadi  lawan  politik  secara  terbuka. Ketiga ,  motif ancaman,  yang  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memberikan  ancaman  pada  orang  lain agar merasa takut 8 . Dalam  industri fintechlending munculnya  berita  yang  viral  di  dunia  maya terkait keberadaan seorang perempuan yang  fotonya termuat dalam sebuah poster dengan  memakai  kaos  putih  bergaris  hitam  dan  dalamposter  tersebut  dibawah  foto terdapat  tulisan  “Dengan  ini  saya  menyatakan  bahwa  saya  rela  digilir  seharga  Rp 1.054.000  untuk  melunasi  hutang  saya  di  aplikasi  INCASH.  Dijamin  puas".  Dalam poster  itu  juga  tercantum  nomor  ponsel YI 9 .  Berita  tersebut  disebarkan  oleh  P2PL ilegal ke semua nomor kontak yang ada pada hand phone YI. Hal ini merupakan bukti lain  yang  menunjukkan  adanya  perilaku  “nakal” platform P2PL  yang  mempunyai akses untuk memperoleh data pribadi nasabah khususnya foto dan nomor kontak hand phone dan menyalahgunakannya untuk kepentingan usaha.Kemudahan platform untuk mengakses  data  pribadi  tersebut  disebabkan  karena  pada  saat borrowe r  meng- install
5 Taufik  Hidayatullah,  (2019), Portal  perlindungan  nasabah  fintech  dari  OJK ,  Available  online  from https://lokadata.id/artikel/ojk-segera-luncurkan-portal-perlindungan-konsum  en-fin  tech ,  [Accessed  Feb 02, 2021].
6 Agustinus  Respati,  (2019), Ada  4.500  Aduan  Pinjaman  Fintech  yang  Masuk  ke  LBH  Jakarta , Kontan.co.id,  Available  online  from https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2019-ada-4500-aduan- pinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta [Accessed Feb 02, 2021].
7 Syaiful  Millah,  (2019), 1.325  Aplikasi  Android  Ambil  Data  Pengguna  Meski  Tak  Diberi  Akses , detik.com, Available online from https://teknologi.bisnis.com/read/20190709/280/1121980/1.325aplikasi- android-ambil-data-peng guna-meski-tak-diberi-akses , , [Accessed Feb 02, 2021].
8 Adhi Wicaksono, (2019), Safenet Ungkap 3 Motif Pencurian Data Pribadi, CNN Indonesia, Available online  from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190801173431-185417499/safe  net-ungkap-3- motif-pencurian-data-pribadi , [Accessed Feb 02, 2021].
9 Muhammad  Hendartiyo,  (2019), Viral  Wanita  Rela  Digilir  terkait  Fintech,  Ini  Kata  Satgas  SWI , tempo.co  ,  Available  online  from https://bisnis.tempo.co/read/1228129/viral-wanita-rela-digilir-terkait- fintech-ini-kata-satgas-swi/full&view=ok , [Accessed Feb 02, 2021].
aplikasi  yang disediakan oleh platform P2PL, platform tersebut selalu meminta untuk diberikan akses terhadap semua nomor kontak yang ada di hand phoneborrower. Berdasarkan pada  fakta tersebut perlindungan data pribadi pada transaksi  P2PL merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  dikaji  dan  ditemukan  landasan konstitusionalnya agar semua pihak  memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan  keberadaanya  mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan  memerlukan  landasan  konstitusional  baik  formil  maupun materiil  sebagai  dasar  legitimasi  peraturan  tersebut 10 .  Landasan  konstitusional merupakan  hal  yang  penting  dan  harus  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan. Tulisan  ini  berupaya  menjelaskan  tentang  landasan  konstitusional  perlindungan  data pribadi pada transaksi fintech lending .

## B. Permasalahan
Dalam  negara  yang  menganut  pada  prinsip  negara  hukum  seperti  Indonesia setiappenetapan  peraturan  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  penyelenggara negaramemerlukan  landasan  konstitusional  yang  berfungsi  sebagai  dasar  legitimasi peraturan maupun kebijakan tersebut. Pentingnya landasan konstitusional mengharuskan  setiap  peraturan  atau  kebijakan  mempunyai  landasan  konstitusional sehingga  peraturan  atau  kebijakan  tersebut  mempunyai  daya  ikat  yang  kuat  untuk dijadikan sebagai pijakan atau pedoman dalam setiap aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegaraBerdasarkan pada pandangan tersebutterkait dengan perlindungan data pribadi dapat  dirumuskan  sebuah  permasalahan  apakah  landasan  konstitusional  perlindungan data pribadi pada transaksi fintech lending di Indonesia?
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ). Sumber data berasal dari data sekunder yang berupa data bahanhokum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam  penelitian  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  otoritatif (berwibawa).  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  atau  tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer,  seperti  buku, artikel  atau  jurnal  ilmiah,  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian. Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  pola  pikir deduktif.

## D. Pembahasan
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat  dewasa  ini  memberikan  pengaruh yang  luar  biasa  terhadap  kehidupan  manusia.  Perkembangan  teknologi  informasi tersebut  kemudian  mempunyai  dampak  negatif  disamping  juga  mempunyai  dampak positif.  Dampak  positif  yang  ditimbulkan  oleh  teknologi  informasi  antara  lain memudahkan  orang  untuk  berinteraksi  secara  langsung  melalui  media  nternet.  Akan tetapi kemudahan tersebut telah  menciptakan efek negatif  berupa penyalahgunaan data pribadi.  Perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  penting untuk dipikirkanmengingat begitu  cepatnya  pertumbuhan  teknologi  telah  memberikan  kemudahan  bagi  para  pihak dalam  melakukan  pengumpulan,  analisa  maupun  menyebarluaskan  informasi  dengan berbagai  cara 11 .  Sebuah  data  akan  dikategorikan  sebagai  data  pribadi  manakala  data
10 Evi Noviawati, 2018, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 6 Nomor 1, Hal. 53 – 63,DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246
11 Sinta  Dewi,  2016, Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 5 No. 1 2016, Hal. 22 – 30,  DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712
tersebut berkaitan dengan seseorang yang dengannya orang tersebut dapat diidentifikasi sebagai pemilik data 12 . Definisi ini sejalan dengan pengertian data pribadi yang dilansir oleh OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) sebagaimana dikutip Siti Yuniarti, data pribadi  merupakan segala  informasi  yang berkaitan dengang yang  diidentifikasi  atau  individu  dapat  diidentifikasi  dengannya 13 .  Pengertian  data pribadi  secara  normatif  disebutkan  dalam  Pasal  1  (22)  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan (UU. No. 23 tahun 2006  yang diubah dengan UU. No. 24 tahun 2013) bahwa  Data  pribadi  adalah  data  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  menyimpan,  merawat dan memelihara, serta dijaga kerahasiaannya.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  tentang  Perlindungan  Data Pribadi  Pada  Sistem  Elektronik  No.  20  tahun  2016  juga  memberikan  pengertian  data pribadi dengan definisi yang sama.Data perseorangan yang dimaksud dalam pengertian tersebut  adalah  segala  keterangan  yang  dianggap  mengandung  kebenaran  dan  nyata menjadi  satu  kesatuan  dengan  diri  seseorang  serta  dapat  didentifikasi  secara  langsung maupun  tidak  langsung  pada  setiap  individu.  Pengertian  data  pribadi  yang  berbeda dengan  pengertian  diatas  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  29  Peraturan  Pemerintah tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP.  No.  71  tahun  2019), yang  menyatakan  bahwa  Data  pribadi  adalah  data  setiap  orang  yang  secara  langsung atau tidak langsung diidentifikasi melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik dan atau  diidentifikasi  secara  individu  atau  digabungkan  dengan  informasi  lain.Kedua pengertian data pribadi tersebut mempunyai persamaan  bahwa data pribadi  merupakan data atau segala informasi yang melekat pada diri seseorang yang dengannya seseorang dapat diidentifikasi.
Penjelasan  tentang  jenis  data  pribadi  tertuang  dalam  Pasal  28  Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU. No.  23 tahun 2006 yang diubah dengan UU. No. 24 tahun  2013),  yang  menyebutkan  bahwa  Data  pribadi  meliputi;  Nomor  Kartu  Keluarga (KK),  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  Nama  Lengkap,  Jenis  Kelamin,  Tempat Lahir,  Tanggal,  Bulan,  Tahun  Lahir,  Golongan  Darah,  Agama/Keyakinan,  Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Cacat Fisikdan/Psikologi, pendidikan terakhir, jenis  pekerjaan,  NIK  ibu  kandung,  nama  ibu  kandung,  NIK  ayah,  nama  ayah,  alamat lama,  alamat  sekarang,  kepemilikan  akta  kelahiran/akta  kelahiran,  nomor  akta kelahiran/nomor  akta  kelahiran,  akta  nikah/akta  nikah,  nomor  akta  nikah/buku  nikah, tanggal  nikah,  kepemilikan  akta  cerai,  nomor  akta  cerai/akta  cerai,  tanggal  cerai,  sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib pribadi.
Dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  (Pasal  3)  disebutkan  dua  macam  data pribadi  yaitu data  yang  bersifat umum dan bersifat  spesifik.  Data pribadi  yang bersifat umum  mencakup  nama  lengkap  seseorang,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  keyakinan agama,  dan  data  pribadi,  yang  dapat  digabungkan  untuk  mengidentifikasi  seseorang. Sementara  itu,  data  pribadi  spesifik  mencakup  data  dan  informasi  kesehatan,  data biometrik, data genetik, kehidupan atau orientasi seksual, opini politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
Data  pribadi  yang  melekat  pada  diri  seseorang  merupakan  salah  satu  hak  yang harus dilindungi. Data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang.  Secara umum
12 Sugeng, Hukum Telematika Indonesia , Kencana, Jakarta, 2020, Hal. 56
13 Siti  Yuniarti,  2019, Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia ,  Jurnal  Becoss  (Business Economic,  Communication,  and  Social  Sciences),  Vol.1,  No.1  September  2019,  Hal.  147-154,  DOI: https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030
terdapat  tiga  aspek  dalam  privasi,  yaitu  privasi  yang  terkait  dengan  diri  seseorang, privasi  tentang  data  seseorang  dan  privasi  atas  komunikasi  seseorang 14 .  Penggunaan data oleh seseorang oleh pemerintah maupun swasta, badan usaha maupun perseorangan tanpa ijin merupakan pelangaran privasi seseorang 15 . Oleh karenanya data pribadi harus dilindungi.  Keharusan  untuk  melindungi  data  pribadi  ini    tercermin  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  G  ayat  1“ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”. Ketentuan pasal tersebut  semakna Universal  Declaration  of  Human  Rights yang  tertuang  dalam  artikel 12 yang kemudian diadopsi dalam International Covenant on Civil and Political Rights (artikel 17)  yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 memberikan hak atau jaminan pada perlindungan data pribadi.
Berdasar  pada  hal  tersebut  berarti  konstitusi  telah  mengamantkan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  data  pribadi,  oleh  karenanya  data  pribadi  yang berada  pada  instansi  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah, lembaga-lembaga  Negara,  badan  hukum  pemerintah  maupun  swasta,  atau  institusi apapun dan dimanapun harus dijaga kerahasiaanya dan tidak dapat disebarluaskan tanpa ada izin dari pemilik data yang bersangkutan. Keharusan untuk melindungi data pribadi juga tercermin dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang HAM (UU. No. 39 tahun 1999) bahwa  “ setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat  dan  hak  miliknya ”.  Terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang persyaratan,  ruang  lingkup  dan  prosedur  pemberian  akses  dan  penggunaan  nomor identifikasi,  data  kependudukan  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik  (Permendagri No. 61 tahun 2015) sangat berpotensi melanggar ketentuan UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Terbitnya  Permendagri  tersebut  merupakan  aturan  pelaksana  dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Pasal 83 ayat 3) yang memberikan akses kepada  masyarakat  untuk  memanfaatkan  data  penduduk  yang  dalam  hal  ini  terkait dengan data pribadi.
Keberadaan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  sekarang  berada  di  tangan Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai celah penyalahgunaan data pribadi karena memberikan wewenang kepada pemerintah sebagai pengawas padahal Permendagri No. 61  tahun  2015  tersebut  diatas  merupakan  tindakan  pemerintah  yang  memberikan  ijin kepada  pihak-pihak  yang  telah  bekerjasama  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk mengakses  data  pribadi.  Oleh  karenanya,  perlu  dibentuk  lembaga  independen  yang melakukan  pengawasan  terhadap  penyalahgunaan  data  pribadi  sebagai  hak  dasar manusia yang dijamin dan mempunyai landasan yang kuat dalam UUD 1945.
Keberadaan  Undang-Undang  perlindungan  data  pribadi  sangat  diperlukan  dalam rangka  memberikan  jaminan  bahwa  data  pribadi  dilindungi  keberadaanya  sehingga tidak  disalahgunakan  terlebih  pada  era  teknologi  informasi  yang disruptive seperti sekarang  ini.  Hal  ini  penting  untuk  diwujudkan  oleh  pemerintah  mengingat  selama  ini meskipun  sudah  ada  beberapa  peraturan  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  namun belum  mampu  melindungi  data  pribadi  seseorang  karena  secara  formalistik diberlakukan  dalam  bentuk  peraturan  dibawah  undang-undang  sehingga  tidak  memuat
14 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 160
15 Harun Mukhtar, Kryptografi Untuk Keamanan Data , Deepublish, Sleman, 2018, Hal. 8
ancaman  hukuman  yang  mampu  memberikan  rasa  jera  terhadap  pelaku  yang menyalahgunakan data pribadi 16 .
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  POJK  No.  77/POJK.01/2016tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum transaksi P2PL  menyebutkan  bahwa  penyelenggara  atau platformfintech  lending harus  menjaga kerahasiaan  dan  keutuhan  serta  ketersediaan  data  pribadi  konsumennya  yang pemanfaatannya  harus  memperoleh  persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  (Pasal  26). Platform  fintech  lending yang  melanggar  ketentuan  dapat  dikenakan  sanksi administratif, denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin, namun ketentuan pasal ini tidak  tidak  berlaku  terhadap platformfintech  lending ilegal  yang  tidak  tunduk  pada ketentuan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena POJK No. 77/2016 hanya mengikat platform  fintech  lending yang  telah  terdaftar  atau  mendapat  izin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan. Demikian pula halnya dengan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No.  13  /POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  tidak  akan menjangkau  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh fintechlending ilegal  yang  masih menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal  2    (d)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Perlindungan    Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan (POJK No. 1/POJK.07/2013)  yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran  tentang  Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data  dan  atau  Informasi  Konsumen  (SE OJK  No.14/SEOJK.07/2014)  yang  menegaskan  prinsip  dasar  perlindungan  konsumen sesuai  dengan  prinsip  kerahasiaan  dan  keamanan  data  atau  informasi  konsumen,  dan merinci  informasi pribadi konsumen,  yang  harus  berupa  nama, alamat, nomor telepon, tanggal  lahir  atau  umur,  dan  data  nama  Rahasia  atau  informasi  pribadi  ibu  kandung, karena  POJK  dan  SEOJK  tersebut  belum  memasukkan fintech  lending sebagai  pelaku usaha jasa keuangan.
Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  yang  terakhir  diubah  dengan  UU.  No.  19 tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronikyang  menjadi  pijakan  pihak- pihak  yang  melakukantransaksi  elektronik  jugatidak  memuat  aturan  tentang perlindungan data pribadi secara khusus. Dalam Pasal 26 (1) hanya menyebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan” penggunaan data pribadi harus  memperoleh  persetujuan  orang  yang  bersangkutan  (pemilik  data  pribadi).  Data pribadi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi  ( privacy  right )  yang  jika digunakan  oleh  orang  lain  tanpa  ijin  orang  yang  bersangkutan  selaku  pemilik  data pribadi  maka  atas  pelanggaran  hak  ini  pemilik  data  pribadi  apabila  merasa  mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan (Penjelasan Pasal 26).
Secara khusus,regulasi  yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  20  tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur tentang  cara  perolehan,  pengolahan  dan  menganalisis  samapai  pada  bagaimana memusnahkan  data  pribadi.  Dalam  Permenkominfo  tersebut  juga  mengatur  kewajiban para  pengguna  dan  penyelenggara  sistem  elektronik  akan  tetapi  peraturan  menteri  ini tidak  mempunyai  “gigi”  untuk  menjerat  pelaku  yang  menyalahgunakan  data  pribadi seseorang karena keberlakuannya yang hanya berdasarkan pada peraturan menteri tidak memuat  sanksi  yang  mampu  menjerakan  terhadap  pelanggar  data  pribadi.  Sanksi  bagi orang yang melanggar perlindungan terhadap data prbadi hanya berupa peringatan lisan
16 Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi antara lain tertuang  dalam  kliklegal.com,  Ini  Berbagai  Peraturan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia, https://kliklegal.com/ini-berbagai-peraturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/
dan  tertulis,  menghentikan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  sementara  dan  pengumuman pada website online . Hukuman ini tentu tidak mampu memberikan rasa jera bagi mereka yang  melanggar  ketentuan  perlindungan  data  pribadi  termasuk  tidak  menjerakan platformfintech lending .
Data  pribadi  yang  melekat  pada  seseorang  merupakan  hak  dasar  yang  harus dilindungi  hukum  dalam  rangka  meneggapai  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana dinyatakan oleh  Gustav Radbruch  bahwa  hukum  harus mampu  mengayomi  hak  dasar  manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain 17 .  Pemberian perlindungan  Negara terhadap hak pribadi  dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan  hubungan  antara  individu  dengan  masyarakat  serta  dapat  membatasi  kekuasaan pemerintah 18 .  Oleh  karenanya,  perlindungan  data  pribadi  penting  untuk  diwujudkan dalam era teknologi informasi ini.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  pertumbuhan  transaksi fintech  lending yang berbasis  pada  teknologi  informasi  yang  dalam  transaksinya  selalu  menggunakan  data pribadi  memerlukan  sistem  hukum  atau  regulasi  dalam  bentuk  undang-undang  yang mampu  melindungi  keamanan  data  pribadi  aktornya.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan mengingat ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang  menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum ”.  Ketentuan  ini  merupakan  jaminan Negara terhadap hak dasar warga negara, jaminan dan perlindungan dari negara kepada setiap  warga  Negara  akan  meningkatkan  taraf  hidup  warga  Negara  dan  terlindungi privasinya.  Dalam  kaitan  ini  Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa  hukum  harus  mampu menjalankan  fungsinya  untuk  melindungi  kepentingan  umum,  kepentingan  sosial maupun  kepentingan  pribadi  yang  didalamnya  termasuk  perlindungan  terhadap  hak pribadi  ( privacy ).  Untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut  agar  berjalan secara  harmonis  Roscoe  Pound  menawarkan  teori law  as  a  tool  of  social  engineering sebagai  perwujudan  teori  kepentingan.  Menurut  Pound,  hukum  merupakan  media dinamis  yang  dapat  memfasilitasi  kohesi  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat  melalui berbagai    macam  cara  sehingga  semua  aspirasi  masyarakat  dapat  terpenuhi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan multi  faceted (beraneka  segi)  dan multi stage (beraneka  tingkatan).  Untuk  mewujudkan  hal  tersebutmenurut  Pound  dapat dilakukan melalui beberapa langkah, pertama , apa yang menjadi kepentingan ( interest ) masyarakat  harus  ditemukan  dan  ditetapkan  sedemikian  rupa. Kedua ,  melakukan inventarisasi  dan  klasifikasi  terhadap  kepentingan  tersebut. Ketiga ,  bila  terjadi  konflik kepentingan diselesaikan melalui harmonisasi dan penyeimbangan 19 .
Dalam  upaya  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  para  pihak khususnya  konsumen fintech  lending ,  negara  harus  membuat  regulasi  atau  seperangkat peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum  sesuai dengan  kehidupan  masyarakat dalam  menghadapi  nilai-nilai  baru 20 .  Di  era  teknologi,  keamanan  bertransaksi  menjadi sangat  penting  karena  keberadaannya  dapat  membangun  kepercayaan  bagi  konsumen dan  pelaku  bisnis.  Dalam  rangka  memperkuat  posisi  tawar  konsumen  dan  menjamin kepastian  hukum  dalam  bertransaksi,  maka  perlu  dibentuk  regulasi  yang  melindungi
17 Dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.55
18 Danrivanto  Budhijanto, Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  dan  Teknologi  Informasi:  Regulasi  dan Konvergensi , Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 4
19 Dalam Atip Latipulhayat, 2014, Khazanah: Roscoe Pound , Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume 1 No. 2 tahun 2014, Hal., 413 - 424, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12
20 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem . Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 187
konsumen  dalam  bertransaksi  menggunakan  sarana  elektronik 21 .  Salah  satu  bentuk perindungan  konsumen  adalah  perlindungan  terhadap  data  pribadi  sehingga  hak konsumen terlindungi dan mempunyai kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan salah satu ajaran dalam cita hukum ( idee des recht ) yang  terdiri  dari  kepastian  hukum  ( rechmatigheit ),  keadilan  ( gerectigheit )  dan kemanfaatan  ( doelmatigheit ) 22 .  Ketiga  cita  hukum  tersebut  secara  proporsional  harus ada  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  agar  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  dapat  terwujud  secara  harmonis  sebagaimana  amanat  Pembukaan  UUD  1945 yang  berfungsi  sebagai  landasan  filosofis  bangsa  dan  negara  yang  menganut  pada prinsip negara hukum. Dalam  negara hukum, pemerintah  mempunyai kewajiban untuk mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Aristoteles bahwa  negara  harus  memberikan  jaminan  terwujudnya  keadilanterhadap  setiap  warga negara 23 . Oleh karenanya,  perundang-undangan  yang ada ( ius constitutum ) dan  hukum yang akan ada ( ius constituendum ) harus diwujudkan guna  mewujudkan keadilan. Jika dikaitkan  dengan  konsep  hukum  progresif,  semua  peraturan  yang  menghalangi terwujudnya keadilan harus ditinggalkan.
Pada  transaksi fintech  lending ,  data  pribadi  peminjam  ( borrower )  dan  pemberi pinjaman  ( lender )  tetap  merupakan  hak  privasinya  yang  harus  dilindungi. Platform fintech  lending tidak  boleh  menyebarluaskan  data  pribadi  yang  mereka  kuasai  untuk kepentingan  di  luar  proses  transaksi fintech  lending ,  karena  data  pribadi  tersebut merupakan  hak  privasi  seseorang  yang  keberadaannya  dijamin  oleh  UUD  1945. Penjelasan Pasal 26 ayat 1  UU. ITEmenyebutkan bahwa Negara  merupakan  pelaksana kedaulatan rakyat yang harus memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara atas  penyalahgunaan  data  pribadi.  Ada  beberapa  alasan  pentingnya  perlindungan terhadap data pribadi;
a. Mencegah seseorang berpura-pura menjadi kamu ( phising );
b. Melindungi data finansial;
c. Menghindari  pencurian  dan  perampokan  dengan  perantaraan  dan  dukungan teknologi informasi;
d. Menghindari  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  seperti cyber grooming (memperdaya ) ,  pelecehan online ,  peretasan  atau hacking ,  pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi serta pencemaran nama baik.
Pada  era  teknologi  informasi,  menjamin  keamanan  data  pribadi  sebagai  sebuah informasi merupakan  hal yang harus dilakukan, antara lain  dengan menerapkan model CIA  ( Confidentiality ,  yang  diarahkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap informasi agar tidak diakses olehpihak-pihak yang tidak berkepentingan. Integrity , yang dilakukan  untuk  melindungi  informasi  agar  tidak  dirubah  oleh  orang  yang  tidak bertanggungjawab. Availability ,  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk mengakses informasi pada saat dibutuhkan) 24 .
21 Liany  Dewi  Sanjoto,  2019, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pemakai  Jasa  Elektronik  Dalam Transaksi Melalui Marketplace , Jurnal Dunia Hukum, Volume 3 No. 2 April 2019, Hal. 95 – 112, DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1365
22 Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949)
23 Dalam  Moh.  Kusumohamidjojo  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hal. 153
24 Soediro,  2018, Prinsip  Keamanan,  Privasi  dan  Etika  Dalam  Undang-Undang  ITE  Dalam  Perspektif Hukum  Islam ,  Jurnal  Kosmik  Hukum,  Volume  18  No.  2  Juni  2018,  Hal.  1  –  18, DOI : 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439
Confidentiality terkait  dengan  keharusan platform P2PL  untuk  menyimpan  data para nasabahnya dengan menerapkan prinsip internal use only dan melakukan enkripsi 25 pada data pribadi yang masuk pada server -nya.  Untuk menjamin adanya confidentiality tersebut  platform  P2PL  juga  perlu  melakukan  literasi  pada  para  nasabahnya  untuk membuat password yang kuat ( password strength ) dan untuk tidak mudah percaya pada orang lain ( attacker ) dalam menggunakan teknologi informasi.
Integrity dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  data  yang  masuk  ke server tetap  terjaga  akurasi,  konsistensi  dan  validitasnya  sehingga  tidak  dapat  dirubah dan  terjaga  dari  ancaman-ancaman  yang  muncul  karena  kesengajaan  maupun  maupun tidak disengaja. Untuk menjaga integritas datadapat menerapkan beberapa hal;
a. Menerapkan enkripsi yang kuat pada media penyimpanan data;
b. Menerapkan  validasi  yang  kuat  ( strong  validation )  untuk  memberikan  jaminan legalitas akses yang dilakukan;
c. Pengetatan tehadap access control sehingga tidak semua orang dapat mengakses data yang disimpan.
Availibility merupakan  sebuah  cara  yang  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  data siap  untuk  diakses  saat  kapanpun  dan  dimanapun.  Untuk  memastikannya  setiap perusahaan dapat menerapkan beberapa hal, antara lain 26 ;
1. Mempunyai disaster recovery plan ;
2. Mempunyai banyak power supply ;
3. Melakukan backup data secara rutin.
Penerapan model tersebut diharapkan mampu mengantisapsi adanya tindakan atau upaya  yang  bertujuan  untuk  pengambilan,  pengubahan  dan  pengaksesan  data  pribadi tanpa  ijin.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengambil  atau  melakukan  pencurian  data tanpa ijin merupakan salah hal yang dapat dikategorikan sebagai cybercrime .

## E. Penutup
Berdasarkan analisa diatas dapat diambil simpulan bahwa landasan konstitusional perlindungan data pribadi terletak pada keberadaan data pribadi sebagai  hak dasar yang melekat  pada  diri  manusia  dan  dijamin  oleh  UUD  1945  dan  peraturan  perundangan yang  lain seperti UU. HAM  dan UU.  ITE. Peraturan perundangan  yang terkait dengan transaksi fintech  lending atau peer  to  peer  lending belum  memberikan  perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen terutama data pribadi borrower yang sering disalahgunakan.  Oleh  karenanya,  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap data  pribadi  dalam  transaksi peer  to  peer  lending , platform  fintech  lending harus menerapkan model  CIA ( confidentiality , integrity , dan availability ).
Mengacu  pada  simpulan  tersebut  sebagai  saran  terhadap  pengambil  kebijakan perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  melalui  pembentukan  regulasi  dalam  bentuk undang-undang yang melindungi data pribadi dalam transaksi fintech lending khususnya atau  transaksi  berbasis  teknologi  informasi  pada  umumnya.  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  segera  disahkan  dengan  melakukan  penyesuaian  terhadap  perkembagan  yang terjadi  dan  perlunya  ada  lembaga  pengawas  atau  sejenisnya  yang  melakukan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi.
25 Enkripsi  merupakan  teknik  untuk  mengubah  file,  data  atau  informasi  dari plaintext menjadi chipertex sehingga tidak dapat dimengerti atau di- hack oleh orang lain.
26 Bachrul  Ilmi  (2017),  Mengenal  CIA  Triad  -  Prinsip  Dasar  IT  Security,  Bahrulilmi  Available  online from http://www.bachrulilmi.com/2017/11/mengenal-cia-triad-prinsipdasar-itsecu  rity.html [Accessed Feb 02, 2021].

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Danrivanto  Budhijanto.  2010. Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  dan  Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi , Bandung: Refika Aditama
Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika , Jakarta: Raja Grafindo Persada Harun Mukhtar. 2018. Kryptografi Untuk Keamanan Data , Sleman: Deepublish Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. Hukum sebagai Suatu Sistem . Bandung; Mandar Maju
Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata  Negara Indonesia , Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti Sugeng. 2020. Hukum Telematika Indonesia , Jakarta: Kencana Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

## Jurnal:
Atip  Latipulhayat.  2014.Khazanah:  Roscoe  Pound, Pajajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 1 (2), 413 – 424, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12
Evi  Noviawati.  2018.    Landasan  Konstitusional  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6 (1), 53 – 63,
DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1246
Liany  Dewi  Sanjoto.  2019.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pemakai  Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace, Jurnal Dunia Hukum , 3 (2), 95 – 112, DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1365
Sinta  Dewi.  2016.  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  dan  Data  Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing  di Indonesia, Jurnal  Yustisia ,  5 (1), 22 – 30, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712
Siti  Yuniarti.  2019.  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia, Jurnal  Becoss (Business  Economic,  Communication,  and  Social Sciences, 1  (1),  147-154,  DOI: https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030
Soediro. 2018 Prinsip Keamanan, Privasi dan Etika Dalam Undang-Undang ITE Dalam Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Kosmik  Hukum ,  Volume  18  (2),  1  –  18, DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439
Internet:
Agustinus  Respati,  (2019),  Ada  4.500  Aduan  Pinjaman  Fintech  yang  Masuk  ke  LBH
Jakarta, Kontan.co.id, Available online from
https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2019-ada-4500-aduan-pinjaman- fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta [Accessed Feb 02, 2021].
Bachrul  Ilmi  (2017),  Mengenal  CIA  Triad  -  Prinsip  Dasar  IT  Security,  Bahrulilmi Available  online  from http://www.bachrulilmi.com/2017/11/mengenal-cia-triad- prinsipdasar-itsecu rity.html [Accessed Feb 02, 2021].
Adhi  Wicaksono,  (2019),  Safenet  Ungkap  3  Motif  Pencurian  Data  Pribadi,  CNN
Indonesia Available online from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190801173431-185417499/safe  net- ungkap-3-motif-pencurian-data-pribadi , [Accessed Feb 02, 2021].
Muhammad  Hendartiyo,  (2019)  Viral  Wanita  Rela  Digilir  terkait  Fintech,  Ini  Kata Satgas SWI, tempo.co Available online from
https://bisnis.tempo.co/read/1228129/viral-wanita-rela-digilir-terkait-fintech-ini- kata-satgas-swi/full&view=ok , [Accessed Feb 02, 2021].
Otoritas  Jasa  Keuangan  RI,  (2020),  Data  Statistik,  OJK.go.id    Available  online  from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/ fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf , [Accessed Feb 02, 2021].
Syaiful  Millah,  (2018),  1.325  Aplikasi  Android  Ambil  Data  Pengguna  Meski  Tak Diberi Akses, Bisnsis.com Available online from https://teknologi.bisnis.com/read/20190709/280/1121980/1.325aplikasi-android- ambil-data-peng guna-meski-tak-diberi-akses , [Accessed Feb 02, 2021].
Taufik Hidayatullah,  (2019),  Portal perlindungan nasabah  fintech dari OJK,Loka Data,
Available  online  from https://lokadata.id/artikel/ojk-segera-luncurkan-portal- perlindungan-konsum en-fin tech , [Accessed Feb 02, 2021]. Undang-Undang: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2008  yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  yang  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  13  /POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan Digital
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  tahun  2015  tentang  Persyaratan,  Ruang Lingkup  dan  Tata  Cara  Pemberian  Hak  Akses  Serta  Pemanfaatan  Nomor  Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik