## PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING
Atikah Al Khansa Sanusi
E-mail: atikahalkhansa@student.uns.ac.id / atqalkhansa@gmail.com Staff Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta
Yudho Taruno Muryanto.
E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Article Information Abstract
Keywords: legal protection; lenders; standardized clause; peer to peer lending agreement
Kata Kunci: perlindungan hukum; pemberi pinjaman; klausula baku; perjanjian layanan peer to peer lending This articles aims to examine the legal protection of lenders in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the legal standing of the parties on peer to peer lending in Indonesia and what kind of legal protection of lenders in peer to peer lending. This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that the position between the investor and the platform doesn’t balance on peer to peer lending agreement in Indonesia and legal protection can use by prefentive and repressive.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hu- kum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending  di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana bagaimana kedudukan hukum para pi- hak dalam layanan peer to peer lending di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam lay- anan peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute ap- proach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjuk- kan bahwa adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pemebri pinajaman dan penyelenggara dalam perjanjian peer to peer lending di Indonesia dan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif.

## A.  Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat (Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino, 2017:961). Hal ini terlihat pada
Perlindungan Hukum Pemberi...
lembaga keuangan yang mulai bergeser dari lembaga keuangan konvensional menuju ke arah lembaga keuangan berbasis teknologi, salah satunya adalah dengan munculnya produk keuangan baru yang dikenal sebagai Financial Technology  (Fintech).  Salah satu layanan fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut dengan layanan peer to peer lending (selanjutnya disebut P2PL). P2PL adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebasis Teknologi Informasi (selanjunya disebut POJK LPMUBTI) dan memiliki fungsi yang khas yaitu dapat menjalankan fungsi interface melalui pendanaan diluar neraca (Adi Setiadi, 2019:240).
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK, Hingga Maret 2020, akumulasi jumlah pinjaman daring sebesar Rp102,53 triliun atau naik 208,83% (yoy) dengan jumlah outstanding  sebesar Rp14,79 triliun naik 90% (yoy). Sementara itu rekening pemberi pinjaman sebanyak 640.233 entitas naik 134,91% (yoy) dan penerima pinjaman 24.157.567 entitas naik 246, 99% (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data- dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20 Periode%20Maret% 202020.pdf.aspx.  Diakses  pada  tanggal  05  Mei  2019  Pukul 12.05).  Sedangkan  sampai dengan 30 April 2020, total jumlah penyelenggara fintech  terdaftar  dan  berizin  adalah  sebanyak  161  perusahaan  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2020 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/ Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30April-2020. aspx. Diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 12.12). Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan fintech yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Salah satunya adalah dengan dicantumkannya klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL yang dilakukan oleh penyelenggara layanan P2PL. Klausula tersebut berisi pengalihan tanggung jawab peyelenggara layanan P2PL terhadap kerugian atau risiko gagal bayar yang diderita oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman sebagai pengguna jasa layanan P2PL.
Penyelenggara layanan P2PL yang dengan jelas mencantumkan klausula baku terkait dengan pengalihan tanggung jawab dalam layanannya adalah AsetKu. Dalam memberikan layanan kepada pengguna, pihak AsetKu menyiapkan suatu perjanjian yang memuat klausula baku bagi pengguna layanan dan dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan penggunaan aplikasinya. Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Layanan tersebut berjudul Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian dimana ketentuan tersebut merupakan klausula baku yang pencantumannya dilarang oleh undang-undang karena dapat merugikan konsumen.
Perlindungan Hukum Pemberi...
Pencantuman klausula baku dalam layanan P2PL tersebut dapat menciptakan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan pengguna layanan (konsumen).  Sehingga dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memberi batasan pencantuman klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Kon- sumen larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Menurut isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan menurut bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen (Roji Iskandar, 2017:201).
Meskipun terdapat konsekuensi dari adanya pencantuman klausula baku tersebut yang menyebabkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian akan batal demi hukum namun pengguna layanan P2PL yang akhirnya akan menanggung risiko yang muncul dikemudian hari. Dengan demikian diperlukannya perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para pihak khususnya pemberi pinjaman dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Karena perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh negara.
Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sehubungan dengan adanya  ketidakseimbangan  posisi  antara  penyelenggara  layanan  P2PL dengan pemberi pinjaman sebagai akibat pencantuman klausula baku dalam perjanjian P2PL sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji dalam artikel ini.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research). Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PKSJK).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Kedudukan  Hukum  Pemberi  Pinjaman  dan  Penyelenggara  dalam Perjanjian Layanan Peer to Peer Lending di Indonesia
Subjek hukum dalam layanan P2PL ada tiga, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara P2PL. Kedudukan
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Perlindungan Hukum Pemberi...
hukum pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu sebagai konsumen. Sedangkan kedudukan hukum penyelenggara P2PL berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK adalah sebagai pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa akan melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan tertentu dengan pelaku usaha sebagai produsen barang ataupun jasa. Dengan demikian hubungan hukum yang mendasari hubungan antara penyelenggara layanan P2PL dangan pemberi pinjaman adalah adanya perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih megikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan kontraktual antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman diatur dalam Pasal 18 huruf a POJK LPMUBTI. Bentuk perjajian yang digunakan dalam  hubungan  hukum antara  penyelenggara  layanan  P2PL  dangan  pemberi pinjaman adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yaitu merupakan perjanjian yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan oleh salah satu pihak yang kedudukannya lebih kuat dari segi ekonomis maupun psikologis, sedangkan pihak lainnya hanya menerima atau menolak isi perjanjian tersebut (Dadri Hasyim, 2015 : 161). Sehingga dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan memiliki kedudukan (bargaining position) yang lemah, baik dalam perbuatan hukum yang akan diperbuatnya maupun akibat hukumnya. Yang dibakukan dalam perjanjian ini ialah meliputi model, rumusan dan ukuran (Abdulkadir Muhammad, 1992: 6).
Perjanjian baku tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman sebab pemberi pinjaman memiliki posisi yang lebih lemah dibanding dengan penyelenggara P2PL sehingga pemberi pinjaman tidak bisa melakukan tawar-menawar terhadap perjanian yang telah disediakan. Dengan demikian hanya ada 2 (dua) pilihan bagi pemberi pinjaman yaitu take it or leave it. Menurut Fuady dalam M. Syamsudin (2018: 96), secara teknis yuridis klausula eksonerasi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui tiga metode sebagai berikut:
1.  Metode pengurangan atau bahkan penghapusan atas kewajiban- kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya adanya upaya perluasan pengertian force majuere;
2.  Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar, misalnya pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak;
3.   Metode penciptaan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak, misalnya tanggung jawab salah satu pihak tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada diluar kontrak.
Perlindungan Hukum Pemberi...
Salah satu contoh penyelenggara P2PL yang telah mempersiapkan perjanjian baku dalam layanannya adalah AsetKu. Ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam peranjian yang diberi judul Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam AsetKu (selanjutnya disebut sebagai SK Layanan) dan Perjanjian Penyaluran Pinjaman. Namun pada kenyatannya kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Karena didalamnya mencantumkan ketentuan- ketentuan  yang menyatakan adanya  pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, pengurangan manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, dan pernyataan tunduknya konsumen terhadap peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Padahal pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut telah dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, Pasal 22 POJK PKSJK dan Pasal 36 POJK LPMUBTI. Pihak AsaetKu terindikasi menggunakan metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Karena dalam perjanjian yang disediakan terdapat pengurangan atau penghapusan ganti kerugian akibat dari pelaksanaan kewajiban yang tidak benar yaitu kewajiban penyelanggara P2PL dalam meyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baraf dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Pasal 7 huruf b UUPK). Sehingga pemberi pinjaman yang akan menanggung risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari AsetKu sebagai penyelenggara. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang- undangan mengakibatkan posisi kedudukan yang tidak seimbang antara pemberi pinjaman dengan pihak AsetKu. Posisi yang lebih dominan dimiliki AsetKu selaku pelaku usaha sedangkan pemberi pinjaman sebagai konsumen memiliki posisi yang lemah.
Sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis. Karena dalam dunia bisnis perjanjian baku sangat dibutuhkan terutama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat pelaku usaha dalam menjual produknya dan/atau jasanya membutuhkan transaksi yang  cepat,  efektif  dan  efisien  sehingga  tampak  jelas  bahwa  yang diutamakan adalah prinsip ekonomi. Namun harusnya pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku lebih lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula baku agar substansi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan serta memberi perlindungan hukum bagi konsumen.
Perlindungan Hukum Pemberi...
2.   Perlindungan  Hukum  Pemberi  Pinjaman  terhadap  Klausula  Baku dalam Perjanjian Layanan Peer to Peer Lending di Indonesia
P2PL menjadi salah satu pilihan investasi bagi seluruh kalangan masyarakat, namun berinvestasi melalui P2PL juga memiliki berbagai risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Pemahaman secara menyeluruh terkait risiko berinvestasi di platform P2PL perlu dipahami oleh setiap pemberi pinjaman untuk mengurangi dan meminimalisir potensi kerugian yang timbul akibat kegiatan tersebut (Ni Putu Mega, 2019:25). Dengan demikian pemberi pinjaman memerlukan perlindungan hukum terhadap risiko-risiko investasi tersebut.
Menurut Philipus M. Hadjon (1987:25), perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan yang bersifat prefentif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberi batasan-batasan dalam menjalankan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko maupun kerugian yang kemungkinan akan dialami oleh pemberi pinajaman maka perlu diperhatikan apakah sudah tersedia regulasi baik secara preventif maupun represif dan seberapa efektif pelaksanaan regulasi tersebut di Indonesia serta apakah sudah memberikan keadilan bagi pemberi pinjaman.
Penyelenggara layanan P2PL sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan harus melakukan upaya preventif untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh pengguna layanan terutama dalam hal mengurangi risiko gagal bayar yang mungkin akan dialami oleh pemberi pinjaman. Sebagai PUJK, penyelenggara harus memberikan informasi dengan jelas mengenai risiko gagal bayar yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Penyelenggara juga bertanggungjawab untuk melakukan mitigasi  risiko  untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar dengan cara melakukan  verifikasi  dokumen  dan  analisis  data  penerima  pinjaman guna menyaring penerima pinjaman yang layak untuk diberikan pinjaman, melakukan diversifikasi pinjaman sehingga mencegah risiko gagal bayar karena kredit macet di pihak A sudah tertutupi oleh pihak B, dan menawarkan alternatif penjaminan dengan bekerjasama baik dengan pihak asuransi maupun pihak lain (Jeremy Michels, 2012: 1388).
Perlindungan Hukum Pemberi...
Pemerintah juga telah membentuk suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha. Peraturan tersebut yaitu UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum preventif yang disediakan oleh UU Perlindungan Konsumen terkait dengan klausula baku yaitu adanya pembatasan dalam pen- cantuman kalusula baku dalam suatu perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perindungan Konsumen. Selain melakukan perlindungan terkait kalusula baku melalui Pasal 18, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan dengan cara mengamanatkan pembentukan badan multifungsi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Disebut sebagai badan multifungsi dikarenakan BPSK memiliki fungsi ganda yakni fungsi yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen sesuai kompetensinya dan fungsi eksekutif untuk melakukan pengawaasan pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (David, 2019: 162-163).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan juga telah melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian pada sektor jasa keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membentuk POJK Nomor 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PKSJK) yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara umum dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI) yang di dalamnya juga mengatur terkait perlindungan konsumen layanan P2PL.
Perlindungan konsumen secara preventif dalam POJK PKSJK yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tercantum dalam Pasal 21 POJK PKSJK dan Pasal 22 POJK PKSJK. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Sedangkan POJK LPMUBTI tidak hanya mengatur terkait pelaksanaan P2PL di Indonesia saja tetapi juga terdapat pengaturan terkait dengan edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam bagian tersebut juga mengatur mengenai perjanjian standar atau baku serta batasan dalam penggunaan klausula baku yang diatur dalam Pasal 36 POJK LPMUBTI.
Penyelesaian sengketa secara represif dapat dilakukan melaui dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan melalui cara non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara nonlitigasi dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Terkait dengan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan OJK melalui
Perlindungan Hukum Pemberi...
POJK PKSJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS), penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan meliputi tiga tahap. Tahap pertama adalah Internal Dispute Resolution (selanjutnya disebut IDR) yaitu penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dilakukan antara pelaku usaha sektor jasa keuangan dengan konsumen. Tahap kedua adalah fasilitas terbatas oleh OJK apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan IDR. Tahap terakhir adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga Altenatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS) di sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK yang merupakan tahap selanjutnya apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan IDR dan/atau fasilitas terbatas oleh OJK (Hudiyanto dkk, 2017:35).
IDR merupakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. IDR yang disediakan oleh penyelenggara yaitu berupa mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang dapat dilakukan melalui customer service baik lewat tefon maupun email yang telah disediakan dan dapat diakses oleh pemberi pinjaman. Upaya yang dilakukan oleh OJK dalam memfasilitasi pengaduan konsumen adalah melalui pembentukan Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (atau seringkali disebut sebagai Financial Customer Care  (FCC) OJK sejak tahun 2013 yang memberikan tiga jenis layanan baik kepada Konsumen maupun masyarakat yang terkait dengan produk dan jasa di sektor keuangan, yaitu layanan penerimaan informasi (laporan), layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan pengaduan yang kemudian untuk permasalahan financial technology maka FCC akan bekerja sama dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (Hudiyanto dkk, 2017:4).
Penyelesaian sengketa litigasi merupakan cara penyelesaian seng- keta antara para pihak yang dilakukan di pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam layanan P2PL penyelenggara dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya hal ini berkaitan dengan teori investasi high risk high return. Dimana kehilangan sejumlah uang dikarenakan gagal bayar merupakan konsekuensi risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman karena pemberi pinjaman telah mendapatkan return yang cukup tinggi dari bunga pinjaman yang telah dilakukan. Untuk menuntut haknya yang berupa sejumlah uang yang telah diinvestasikan pemberi pinjaman dapat  melakukan  langkah hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa bisnis tersebut melalui pengadilan negeri. Dasar pengajuan gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan wanprestasi atau ingkar janji dan gugatan peruatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak atau kedua pihak.
Perlindungan Hukum Pemberi...

## D.  Simpulan
1.   Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kedudukan hukum pemberi pinjaman dalam layanan P2PL adalah sebagai konsumen sedangkan penyelenggara P2PL adalah sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman didasari oleh adanya perjanjian dalam bentuk perjajian standar atau perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut penyelenggara memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab tersebut mengakibatkan kedudukan antara pemberi pinjaman dengan penyelengara tidak seimbang sebagai akibat dari posisi dominan yang dimiliki penyelenggara P2PL.
2.   Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian layanan P2PL dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan P2PL yaitu dengan cara memberikan informasi yang jelas terkait dengan layanan dalam aplikasinya, melakukan penilaian serta verifikasi data terhadap calon penerima pinjaman dan menyediakan fitur asuransi penjaminan pendanaan bagi pemberi pinjaman serta upaya lain yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen, POJK LPMUBTI dan POJK PKSJK. Sedangkan perlindungan represif dapat melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui IDR yang disediakan oleh penyelenggara yaitu berupa customer service melalui telfon atau email serta melalui BPSK sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen atau melalui Lembaga APS di sektor jasa keuangan yang mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui peradilan umum.

## E. Saran
Penyelenggara layanan P2PL dalam pembuatan perjanjian dengan pemberi pinjaman harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian agar substansi dalam per- janjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan serta memberi perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. Selain itu format dan penempatan dokumen perjanjian juga harus diperhatikan agar mudah dilihat dan dibaca oleh pemberi pinjaman.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir, Muhammad. 1992. Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Perlindungan Hukum Pemberi...
DR. David M.L. Tobing. 2019.  Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
H. A. Dadri, Hasyim. 2015. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Surakarta: UNS Press. Philipus, M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

## Jurnal
Adi, Setiadi Saputra. 2019. “Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia”. Jurnal Veritas et Justitia. Vol 5, No. 1, Juni 2019. Bandung: Unpar Press.
Hudiyanto dkk. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
Jeremy Michels. 2012. “Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence from Peer- to-Peer- Lending”. The Accounting Review. Vol 87. No. 4. America: America Accounting Association.
M. Roji Iskandar. 2017. “Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 1, No. 2, Juli 2017. Bandung: Unisba.
M. Syamsudin dan Fera A R. 2018. “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku”. Jurnal Yudisial. Volume 11 Nomor 1. April 2018. Jakarta: Komisi Yudisial.
Ni Putu Mega Lestasri. 2019. “Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di Peer to Peer Lending”. Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 16. Nomor 3. Bali: Stikom Bali.
Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. “Fintech as Financial Innovation–The Possibillities and Problems of Implementation, European Research  Studies Juornal, Volume XX, Issue 3A. Athena: University of Piraeus.

## Internet
Otoritas Jasa Keuangan, 2020, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data- danstatistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lend- ing%20Periode %20Maret%202020.pdf.aspx) diakses pada tanggal 05 Mei 2019 Pukul 12.05 WIB.
Otoritas Jasa Keuangan,  2020    (https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/ publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK- per-30April-2020.aspx ) diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 12.12 WIB.
Perlindungan Hukum Pemberi...