FENOMENA TIDAK MEMILIH ( NON-VOTERS ) DAN ALASAN PEMILIH TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILUKADA

## BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## Rusdi Effendi
Abstract :
Elections  in  a  democracy  is  one  of  the  fundamental  pillars  of  a  process  of  accumulation willingness  of  the  people.  Elections  are  also  a  democratic  procedure  to  elect  the  leader. Elections are the mechanism of power transformation (succession) is the most secure, when compared  with  other  methods.  Elections  can  be  said  is  the  fundamental  pillar  of  a democracy. To select regional head and deputy regional head at the district level, was held Election  Regional  Head  and  Deputy  Head  of  Region  (Election)  to  select  candidates  for  the Regent and Vice Regent as leaders at the local level. From the previous times elections, the elections  and  the  General  Election  in  Tanah  Bumbu  allegedly  contained  the  presence  of voters who did not vote (non-voters) tend to increase, because of that study was conducted to reveal a phenomenon not choose (non-voters)  and Reasons the Voters are not voting in the general elections local Head and Deputy Head (Election) in the year 2010 in the District of Tanah Bumbu, South Kalimantan.
Keywords: Phenomenon, not chosen (non-voters), Reason Voters, Election.

## PENDAHULUAN
Dalam konsep demokrasi, kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk  rakyat.  Berangkat  dari  gagasan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat,  dapatlah dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.
Sejak  Pemilu  terakhir  Orde  Baru  1997,  masa  Reformasi,  Pemilu  tahun  1999  hingga tahun  2010  berdasarkan  hasil  survei  dan  penelitian  para  pakar  politik,  dan  pengamat perpolitikan di Indonesia, partisipasi politik pemilih menurun, angka pemilih  tidak memilih ( non-voters )  atau  Golongan  Putih  meningkat.  Pada  Pemilu  legislatif  tahun  2004  meningkat angka Golput menjadi 15,9 persen, Pilpres I (2004) naik lagi menjadi 21,8 persen dan Pilpres II  (2004)  naik  lagi  menjadi  23,4  persen  dan  Pemilu  legislatif  tahun  2009  meningkat  lagi menjadi  29,1  persen.(Bismar  Arianto,2011:52).  Angka  tersebut  belum  peningkatan  angka persentasi  pemilih  tidak  memilih  ( non-voters )  dengan  menjamurnya  Pemilukada  di  tiap provinsi, kabupaten/kota di Indonesia yang waktu penyelenggaraannya tidak bersamaan.
Untuk melihat fenomena tersebut  seperti dinyatakan Anthony Giddens (1999) dalam H. Soebagio (2008)  :
* Magister  Pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Lambung  Mangkurat  Banjarmasin  2013.  Saat  ini  bertugas  sebagai  Tenaga  Pengajar  Pada  Program  Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
“Haruskah  kita  menerima  lembaga-lembaga  demokrasi  tersingkir  dari  titik  di  mana demokrasi sedang marak”. Tentunya potensi Golongan Putih dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan  demokrasi yang berkualitas.  Sebab  potensi  Golongan  Putih  yang  menunjukkan  eskalasi  peningkatan  dapat berimplikasi  melumpuhkan  demokrasi,  karena  merosotnya  kredibilitas  kinerja  partai  politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. (H.Soebagio,2008:82-83).
Berikut Bismar Arianto (2011) memaparkan dalam grafiknya Trend Angka  Golongan Putih  Sepanjang  Pemilu  Legislatif di  Indonesia dari  tahun 1955  hingga tahun 2009 adalah pada gambar sebagai berikut :

## Gambar 1
Grafik Peningkatan Angka Golongan Putih  Pada Pemilu Legislatif

## Dari Tahun 1955 sampai Tahun 2009 di Indonesia
Sumber : Bismar Arianto dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan,Vol.1 No.1 Tahun 2011,hal.52.
Kabupaten  Tanah  Bumbu  Provinsi  Kalimantan  Selatan  berdirinya  tahun  2003 pemekaran dari Kabupaten Kotabaru sampai tahun 2010 telah 7 (tujuh) kali diselenggarakan Pemilu  secara  nasional,  maupun  lokal  hingga  Pemilukada  untuk  memilih  calon  Bupati  dan Wakil  Bupati  kabupaten  Tanah  Bumbu  tahun  2010.    Dengan  latar  belakang  tersebut  diatas uniknya,  bahwa  setiap  peristiwa  penyelenggaraan  Pemilu  /  Pemilukada  selalu  diwarnai dengan adanya fenomena tidak memilih ( non-voters ) atau disebut Golongan Putih cenderung meningkat,  sehingga  perlu  diteliti  lebih  mendalam  keberadaan  fenomena  tersebut,  berikut alasan-alasan  pemilih  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  fenomena ini   memungkinkan terjadi  dalam    Pemilukada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  pada  tahun  2010    di  Kabupaten  Tanah Bumbu.
Untuk mengungkapkan fenomena tidak memilih ( non-voters ) dan alasan pemilih tidak menggunakan  hak  pilihnya  dalam  Pemilukada  Bupati  dan  Wakil  bupati  Tahun  2010  di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan, maka  permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana gambaran pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih  Tetap)  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  ( non-voters )  pada  Pemilukada  Bupati  dan Wakil  Bupati (Putaran Pertama) Tanggal 2 Juni tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?; (2)  Alasan  apa  saja  yang  yang  dianggap  mendasar  bagi  pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bupati dan Wakil  Bupati  (Putaran  Pertama)  tanggal  2  Juni  2010  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  ?; (3)Bagaimana  gambaran  pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap)  tidak menggunakan hak pilihnya ( non-voters ) atau dari hasil Pemilukada Bupati dan Wakil  Bupati (Putaran  kedua)  Tanggal  16  Agustus  tahun  2010  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu?;  (4)  Alasan apa  saja  yang  yang  dianggap  mendasar  bagi  pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT  (Daftar
Pemilih  Tetap)  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  pada  Pemilukada  Bupati  dan  Wakil Bupati  (Putaran  Kedua)  tanggal  16  Agustus  2010  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  ?;  dan  (5) Apakah  terdapat  peningkatan  jumlah  pemilih  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  ( non voters )  dilihat  dari  hasil  Partisipasi  Politik  dan  tingkat  Golongan  putih  antara  Pemilukada Bupati  dan  Wakil  Bupati  Putaran  Pertama  tanggal  2  Juni  2010  dengan  hasil    Pemilukada putaran kedua tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu ?
Tujuan penelitian;  Untuk mengetahui dan memberikan gambaran (deskripsi) adanya fenomena  tidak  memilih  ( non-voters )  atau    Golongan  Putih  dalam  penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati pada Putaran Pertama tanggal 2 Juni 2010 dan Putaran Kedua tanggal 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu berikut alasan mendasar pemilih untuk tidak memilih.
Kegunaan secara teoritis;  Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan  pemikiran,  kajian,  penelitian  dan  telaahan  bersama  tentang  dinamika  sosial  dan perilaku  pemilih  dalam  proses  demokrasi  dan  keberadaan  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia dalam  realitas  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  di  tingkat  lokal,  sehingga  menjadi  acuan pemikiran lokal maupun secara nasional.
Kegunaan penelitian secara praktis; Bagi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai  kontribusi  topik  acuan  materi  pembelajaran,  guna  memberikan  pemahaman  bagi guru-guru  IPS  dan  anak  didik  di  semua  jenjang  pendidikan  dari  situasi  sosial  dan  perilaku dinamika sosial masyarakat dalam Pemilukada, sebagai topik atau bahan / materi pendidikan, khususnya  pemahaman  bagaimana  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  yang  baik  dalam berpartisipasi  dalam  Pemilukada,  maupun  Pemilu  yang  bersifat  nasional  lainnya  untuk memilih pemimpin tingkat nasional, maupun lokal.
Materi  Pemilukada  akan  memberikan  alternatif  pembelajaran  berdemokrasi, menjunjung  tinggi  HAM  (Hak  Azasi  Manusia),  menghargai  pendapat  dan  sikap  orang  lain dalam  perbedaan  pemikiran,  latar  belakang  pendidikan,  ekonomi,  ras  atau etnis  dan  agama, sekiranya dapat memilah mana yang baik dan tidak baik atau tindakan positif maupun negatif bagi guru dan siswa dalam pembelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam konsep demokrasi dan Pemilu Nur Hidayat Sardini (2011) menegaskan, bahwa Pemilihan  umum  adalah  mekanisme  pergantian  kekuasaan  (suksesi)  yang  paling  aman,  bila dibandingkan  dengan  cara-cara  lain.  Sudah  barang  pasti  bila  dikatakan  Pemilihan  umum merupakan  pilar  utama  dari  sebuah  demokrasi.  (Nur  Hidayat  Sardini,2011:1).  Menurut Miriam  Budiardjo  (1983)  menyatakan  bahwa  syarat-syarat  dasar  untuk  terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of  Law   ialah : (1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin  hak-hak individu harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2)Badan kehakiman yang  bebas  dan tidak  memihak  ( independent  and impartial tribunals ); (3)  Pemilihan  umum yang  bebas;  (4)  Kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat;  (5)  Kebebasan  untuk  berserikat  / berorganisasi dan beroposisi; dan (6) Pendidikan kewarganegaraan ( civic education ).(Miriam Budiardjo,1983:60).
Lebih  lanjut  Robert  Dahl  (1971)  dalam  Eka  Suaib  (2010)    memberikan  8  (delapan) persyaratan  lebih  rinci  dari  demokrasi  yakni  :  (1)  Kebebasan  membentuk  dan  bergabung dalam  suatu  asosiasi;  (2)  Kebebasan  berekspresi;  (3)  Kebebasan  hak  suara;  (4)  Kebebasan untuk  dipilih  dalam  jabatan  politik;  (5)  Hak  elit  politik  berkompetisi  untuk  mendapatkan dukungan  dan  suara;  (6)  Ada  sumber  alternatif informasi;  (7)  Pemilu  yang  bebas  dan  aktif; dan  (8)  Ada  lembaga  yang  membuat  kebijakan  pemerintah,  tergantung  pada  suara  pemilih dan preferensinya. (Eka Suaib,2010 :4).
Dalam  konsep  tata  pemerintahan    yang    baik  ( Good  Governance )  sebagai    citra demokrasi harapan warga negara dimana bekerja dalam negara yang demokratis ( Working in democracy  state )  merupakan  cita-cita  semua  orang  yang  mau  hidup  dinegara  yang demokratis. Pada prinsif demokrasi yang paling penting ialah meletakan kekuasaan ditangan rakyat, bukannya  di tangan seorang  penguasa  Seperti  pernyataan Gutmann dan Thompson (1996)  dalam  Miftah  Thoha  (2010)  bahwa,  Sementara  itu  tidak  ada  rasa  takut  untuk memasuki      suatu      serikat      atau    perkumpulan    yang    sesuai    dengan    hati    nurani    dan kebutuhannya,  selaras  dengan  tidak  adanya  rasa  takut  ini  juga  dikembangkan  adanya kenyataan dihargainya moral perbedaan pendapat. (Miftah Thoha, 2010:56).
Mengenai  Tujuan  pemilihan  umum,  pendapat  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim (1998) dalam Didik Sukriono (2009) mengemukakan paling tidak ada tiga  tujuan pemilihan umum  di  Indonesia,  yaitu,  Pertama;  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pemerintahan secara  damai  dan  tertib,  Kedua;  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat;  dan  ketiga;  untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.(Didik Sukriono,2009: 20).
Istilah    Tidak  Memilih  ( non-voters )  atau  Golongan  Putih  dalam  Pemilu,  dimana pemilih  memutuskan  untuk  tidak  memilih  dalam  sebuah  penyelenggaraan  Pemilu  secara nasional,  maupun  lokal  dengan  sebutan  Pemilukada.    Mohammad  Ali  Andrias  (2011) menyatakan,  bahwa Golongan  putih    dalam  terminologi    ilmu  politik  seringkali  disebut dengan Non-Voters. Mohammad Ali Andrias memaparkan pendapat Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) yang  mengkategorikan  pemilih Non–Voter tersebut menjadi tiga ketegori yakni : (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara  yang memiliki  hak  pilih  dan telah  terdaftar  namun  tidak  menggunakan  hak  pilih,;  (b) Citizen  not Registered ; yaitu kalangan  warga  negara  yang  memiliki  hak  pilih namun tidak terdaftar sehingga  tidak  memiliki  hak  pilih  dan  (c) Non    Citizen ;    mereka    yang    dianggap    bukan warga  negara   (penduduk suatu daerah) sehingga  tidak memiliki hak pilih. (Mohammad Ali Andrias,2011: 2).
Bismar Arianto (2011) mengemukakan  Istilah golongan putih atau disingkat Golput pertama  kali  muncul  menjelang  Pemilu  1971    dalam    masa    pemerintahan    Orde    Baru    di Zaman  Presiden    Soeharto,  istilah  ini  sengaja  dimunculkan  dan  diprakarsai    oleh  Arief Budiman,  Julius  Usman  dan  Imam  Malujo  Sumali.    Golongan    Putih    menurut    Arief Budiman  bukan  sebuah  organisasi  tanpa  pengurus  tetapi  hanya  merupakan  pertemuan solidaritas. (Bismar Arianto, 2011: 53). Ada perbedaan fenomena golongan putih pada masa politik  orde  baru  dan  masa      politik      era      reformasi.      Pada    masa    orde    baru,      ajakan golongan      putih  dimaksudkan  sebagai  bentuk  perlawanan  politik  terhadap  arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian Golongan  Putih ( non-voters ) merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.
Di  negera  manapun  yang  menjalankan  sistem  demokrasi,  bahkan  di  negara  yang sudah  maju  demokrasinya,  golongan  putih    adalah  fenomena  dalam  demokrasi.  Golongan putih atau disebut juga Non-voters atau No Voting Decision selalu ada pada   setiap  pesta demokrasi  di  manapun    terutama  yang  menggunakan  sistem pemilihan  langsung  ( direct voting ).  Mereka  (para  pemilih)  dikatakan  golongan  putih    atau No  Voting  Decision apabila berkeputusan  untuk  tidak  memilih  salah satu  dari  kontestan  yang  tersedia  pada  kertas  suara ketika dilakukan pemungutan suara.
Ririen  Ambarsari  (2009)  menyatakan,  bahwa  :  “Golongan  Putih  merupakan  hak konstitusional,  hak  memilih  untuk  tidak  memilih,  yang  dilindungi  oleh  UUD  1945    Pasal 28E    Ayat  2,  dimana,  Setiap    orang    berhak    atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.  Golongan  Putih  merupakan deklarasi perlawanan dan perjuangan yang tercermin dari wajah ganda golongan putih, yaitu konfrontatif dan korektif. Melawan secara konfrontatif terjadi dalam rezim fasis-militeristik
Soeharto  Orde  Baru,  sedangkan    melawan    dengan    paduan    korektif    dan    konfrontatif sekarang  terjadi dalam ruang demokrasi yang dikuasai kekuatan politik-ekonomi soehartois- orbais.  Golongan  putih  murni  bukan  yang  terpaksa  adalah  salah  satu  cara  untuk  melawan ketidakadilan.(Ririen Ambarsari, 2009: 143-144).
Dalam penyelenggaraan Pemilu disebuah negara demokrasi partisipasi politik pemilih sangatlah   diperlukan. Pernyataan Peter L. Berger dalam Ramlan Surbakti (2007) Partisipasi merupakan  salah  satu  aspek  penting demokrasi. Asumsi  yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu   tentang   apa  yang  baik  bagi  dirinya   adalah   orang itu    sendiri. (Ramlam  Surbakti,  2007  :140).    Dalam  hal  pengelompokan  pemilih  ( voters ) Umar  S.  Bakrie  dalam  Maulana  Kurnia  (2009:1)  menggolongkan  pemilih  menjadi  4 golongan, yaitu :
1. Pemilih  Rasional  ( Rational  Voters )  Pemilih    yang    berorientasi    pada    program    kerja kontestan    pemilu,    baik track  -  record 5    (lima)    tahun    sebelumnya    bagi  yang  sudah terpilih,  dan  program  kerja  dalam  kampanye  yang  akan  datang.  Program  kerja  yang menjadi concern mereka adalah kinerja partai  politik / kontestan  di masa lalu ( backward looking )      dan      tawaran      program    dari      partai  politik  atau  kontestan    untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan    yang    dihadapi    ( forward  looking ).    Pemilih rasional   tidak  begitu  mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor  seperti azas,  asal-usul,  nilai  tradisional,  budaya,  agama,  dan  psikografis  memang dipertimbangkan,  tetapi  tidak  signifikan  mempengaruhi  pilihan  mereka  dalam  pemilihan umum.
2. Pemilih Kritis ( Critical Voters )
Pemilih  yang  menimbang  dan  menyesuaikan  program  kerja  dari  para  kontestan  pemilu dengan nilai-nilai yang dia pakai. Buat mereka, program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Menurut Downs dalam Maulana Kurnia (2009) pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada parpol atau kontestan  yang menawarkan  suatu  program  yang  memiliki  kesamaan  ( similarity )  dan  kedekatan ( proximity ) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.
3. Pemilih Tradisional ( Traditional Voters )
Pemilih  yang    memiliki  orientasi  baik    kepada  ideologi  yang  dia  anut  dan  mungkin  juga melihat ideologi partai politik yang akan dia pilih. Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki  orientasi  ideologi  dan  sistem  keyakinan  sangat  tinggi.  Pemilih  jenis  ini  sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai ( values ), asal usul ( primordial ), agama, dan faham  sebagai  ukuran  untuk  memilih  parpol  atau  capres  dalam  pemilu.  Mereka  tidak terlalu  ambil  pusing  dengan  program  kerja  yang  ditawarkan  parpol  atau  calon  dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah parpol atau calon.
4. Pemilih Skeptis ( Skeptis Voters )
Pemilih yang tidak memiliki oreintasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau seorang calon . Pemilih kelompok ini sudah tidak punya  kepercayaan  pada  kontestan  yang  ikut  pemilu,  karena  dia  yakin  bahwa  siapapun yang  akan  menang,  keadaan  dan  kesejahteraannya  tidak  akan  berubah.  Sebab  itu  buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi pemilih individu maupun kelompok Golongan Putih ( non-voters ) politis dalam  pemilu.  Kalaupun  mereka  datang  ke  TPS  biasanya  mereka  asal  coblos  atau  asal contreng.
Pengelompokan  pemilih  Golongan  Putih,  menurut  Ramlan  Surbakti  dalam  Maulana Kurnia  (2009:2)  menggolongkan  beberapa  kelas  dari  Golongan  Putih  atau  kelompok non- voters antara lain adalah  :
1. non-voters karena  kondisi,  disebabkan  beberapa  alasan.  Karena  punya  pekerjaan  lain ketika  pemilu  diselenggarakan,  tidak  pas  waktu  dengan  kondisi  individu  pemilih,  dan  di Indonesia  ini  khususnya  tidak  adanya  sistem absenty  voting ,  yaitu  sistem  perwakilan dengan persetujuan dari individu yang memilih;
2. non-voters karena tidak tahu, disebabkan oleh berbagai macam alasan;
3. non-voters karena skeptis, tidak percaya dengan yang dipilih;
4. non-voters yang  masuk  golongan  pemilih  siluman,  yaitu  pemilih  yang  meninggal  dunia atau pindah tetapi masih ada dalam daftar pemilih.
Menurut  Ramlan  Surbakti  dalam  Maulana  Kurnia  (2009:2-3)    mempertegas,  bahwa Golongan putih itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Golongan  putih   Administratif;  yakni  Golongan  putih yang disebabkan karena badan penyelenggara  pemilu  yang  teledor  dan  karena  alasan  tertentu  tidak  mempunyai kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan;
2. Golongan  putih    Teknis;  yakni  Golongan  putih  yang  disebabkan  karena  faktor  teknis, pemilih tidak bisa datang ke TPS karena berbagai macam alasan.
3. Golongan  putih    Politis ;  adalah  orang  yang  secara  sadar  dan  sengaja mengambil  sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan (memilih untuk tidak memilih); golongan putih mendekati pengertian abstain, aphatis.
H.  Soebagio  (2008:85)    memverifikasi  secara  empirik  akan    peningkatan  angka pemilih  yang  tidak  memilih  ( non-voters )  atau  tidak  menggunakan  hak  pilihya  (Golongan Putih)  tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut:
a.  Pemilu  dan  Pilkada  langsung  belum  mampu  menghasilkan  perubahan  berarti  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
b. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak  memiliki platform politik  yang    realistis dan  kader  politik  yang  berkualitas  serta  komitmen  politik  yang  berpihak  kepada kepentingan  publik,  melainkan  lebih  mengutamakan  kepentingan  kelompok  atau golongannya;
c.  Merosotnya    integritas    moral    aktor-aktor    politik      (elit  politik)      yang      berperilaku koruptif  dan  lebih  mengejar  kekuasaan / kedudukan  daripada  memperjuangkan aspirasi publik;
d. Tidak  terealisasikannya  janji-janji  yang  dikampanyekan  oleh  elit politik kepada  publik yang mendukungnya;
e. Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi para elit politik; dan
f.  Kurang  netralnya  penyelenggara  Pemilu/Pilkada  yang  masih  berpotensi  melakukan keberpihakan  kepada  kontestan tertentu, di  samping  juga  kurangnya  intensitas  sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  Metode  Deskriptif  dari pengolahan,  analisis  data,  hingga  pelaporan  hasil  penelitian.  Penelitian  bertempat  di Kabupaten  Tanah  Bumbu  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Dalam  pendekatan  kualitatif,  tidak dilakukan  penarikan  sampel  secara  terbatas  atau  ditentukan  terlebih  dahulu  atas  jumlah informan. Penelitian ini menjaring sebanyak mungkin informasi berbagai macam sumber dari informan  menggunakan  Sampel  Betujuan  ( Purposive  Sample ),  hingga  terjadi  pengulangan informasi atau kejenuhan. (Lexi J. Moleong 1989: 224-225).
Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yakni  menggali alasan pemilih yang  menyebabkan  tidak  memilih  ( non-voters )  di  daerah  sampel  yang  meliputi  (Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan mentewe dan kecamatan Kuranji) di Kabupaten Tanah Bumbu.
Data  sekunder  berupa  data  dokumen,  laporan,  berita  acara  arsip  dokumentasi  Rekapitulasi Pemilukada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2010  di  Sekretariat  KPU  Kabupaten  Tanah Bumbu.
Pengumpulkan  data  menggunakan  metode  wawancara  ( interview )  dibantu  pedoman wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  (1)  Teknik  Observasi  partisipan  ;  (2) Teknik  wawancara  dengan  bentuk  Wawancara  Tak  Terstruktur  untuk  mendalami  alasan- alasan pemilih yang tidak memilih ( non-voters ).; dan (3) Teknik Dokumentasi.
Analisis Data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data  yang  dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Basrowi & Suwandi, (2008:209-210)  mencakup  tiga kegiatan yang bersamaan :  (1) Reduksi Data ( Data Reduction ); (2) Penyajian Data ( Data Display ) dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi ( Conclusion Drawing/ Verification ).
Pengujian  Keabsahan  Data  ;  Hakekat  keabsahan  data  merupakan  upaya  penelitian benar  -  benar  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  berbagai  segi  dan  bertujuan  dengan pendekatan  kualitatif  agar  penelitian  menunjukan  derajat  keilmiahan  sebuah  penelitian. Berkaitan  dengan  Keabsahan  data  Lexy.  J.  Moleong  (1989:320-321)  menyatakan,  yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi diantaranya : (1) Mendemontrasikan nilai yang benar; (2) Menyediakan dasar agar hal itu bisa diterapkan; dan  (3)  Memperbolehkan  keputusan  luar  yang  dapat  dibuat  tentang  konsistensi  dan prosedurnya  dan  kenetralan  dari  temuan-temuan  dan    keputusannya.  Langkah  yang digunakan untuk keabsahan data diantaranya (1) Perpanjangan Keikutsertaan; (2) Ketekunan dan  Keajegan  Pengamatan;  (3)  Triangulasi;  (4)  Pemeriksaan  Sejawat  Melalui  Diskusi;(5) Analisis Kasus Negatif; dan (6) Pengecekan Anggota .

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Pemilih Tidak Memilih ( Non-voters ) Pada Pemilukada Putaran Pertama
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  untuk memilih  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Tanah  Bumbu  telah  usai diselenggarakan  dalam  dua  putaran  dan  berhasil  memilih,  menetapkan  dan  melantik  Bupati dan  Wakil  Buipati  Tanah  Bumbu  perioede  2010-2015. Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan  Pada  Pemilukada  Bupati  dan Wakil  Bupati  Putaran  pertama  tanggal  2 Juni  2010 terdapat  Pemilih  tidak  memilih  ( non-voters )  atau  disebut  kelompok  Golongan  Putih  di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 57.178 ( limapuluh tujuh ribu seratus tujupuluh delapan) orang pemilih atau 29,5% (duapuluh sembilan koma lima persen) dari Total pemilih 193.565 (100%)  terdiri  dari  Pemilih  dalam  DPT  (Daftar  pemilih  Tetap  193.311  orang  Pemilih ditambah  Pemilih  dari  TPS  –lain  berjumlah  254  pemilih).  Adapun  rincian  sebaran  pemilih dalam Pemilukada tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Sebaran Partisipasi Politik Pemilih dan Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Putaran Pertama Tanggal 2 Juni 2010 pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
Sumber :Rekapitulasi Jumlah Pemilih,Surat Suara TPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan   Wakil Kepala  Daerah  Dari  Setiap  Kecamatan  Dalam  Wilayah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  (berdasarkan  model formulir  DB-1  KWK)  dan  Lampiran  Model  DB-1  :  KWK  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010.

## Alasan-Alasan Pemilih Tidak Memilih Pada Pemilukada Putaran Pertama
Alasan-alasan yang mendasar pemilih “Tidak memilih ( non-voters )” pada Pemilukada (Putaran  Pertama)  tanggal    2  Juni  2010  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  berdasarkan  informan dengan sampel bertujuan ( Purposive sample ) terdapat  beberapa alasan pada tabel berikut ini :
Tabel 2
Persentasi Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) dari Hasil Wawancara Pada Tiga Kecamatan Daerah Sampel Kecamatan Saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 2 Juni 2010 (Putaran Pertama) Di Kabupaten
Tanah Bumbu
Dari  alasan  diatas  pemilih  memutuskan  untuk  tidak  memilih  ( non-voters )  dalam pemungutan suara putaran pertama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 (2 Juni 2010)    disebabkan  Kekecewaan  sekelompok  Pemilih  terhadap  sebahagian  anggota  DPRD
No. Kecamatan Jumlah Suara Sah Jumlah Suara Tidak Sah Partisipasi Politik Pemilih (%) Pemilih Tidak Memilih (%) DPT & Pemilih TPS lain 1. Angsana 8.221 428 8.649 2.967 11.616 2. Kusan Hilir 22.841 864 23.705 8.612 32.317 3. Batulicin 6.621 190 6.811 2.369 9.180 4. Kusan Hulu 10.581 520 11.101 2.788 13.889 5. Mentewe 10.090 481 10.571 5.059 15.630 6. Kuranji 4.220 228 4.448 895 5.343 7. Sungai Loban 10.570 433 11.003 2.927 13.930 8. Karang Bintang 9.198 342 9.540 2.651 12.191 9. Simpang Empat 28.739 1.261 30.000 14.971 44.971 10. Satui 19.532 1.027 20.559 13.939 34.498 TOTAL 130.613 5.774 136.387 (70,5%) 57.178 (29,5%) 193.565 (100%) No. Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih ( Non- voters ) Jumlah Informan Di Daerah Sampel Persentasi (%) 1. Karena  Tidak  percaya    terhadap  calon  Bupati/Wk Bupati  peserta    Pemilukada    akan  bisa  menepati/ merealisasikan  janji-janji  masa  kampanye  untuk pembangunan daerah. 19 orang 63,3 % 2. Karena bekerja atau  memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarga 6 orang 20    % 3. Karena  Tidak  diberi  Sembako,  Atribut  atau  Uang kepada  pemilih  dari    Janji-janji  Tim  Sukses  Calon Bupati dan Wakil Bupati 4 orang 13,4  % 4. Alasan  lain  karena  meninggalkan  tempat  karena keperluan  mendadak,  urusan  keluarga  di  luar daerah, 1 orang 3,3% Total Jumlah Informan di daerah Sampel 30 Orang 100 %
yang terpilih (hasil pemilu legislatif tahun 2004 dan hasil Pemilu legislatif tahun 2009), saat masa  kampanye  caleg  (calon  anggota  legislatif)  dengan  kendaraan  Partai  Politik  yang diikutinya  kebanyakan  mengobral  janji,  tidak  menepati  janji  atau  direalisasikan  secara individu  maupun  kepada  kelompok  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  pembangunan fasilitas  umum  di  daerah;  Kekecewaan  juga  merambah  kepada  penilaian  terhadap  Partai Politik  yang  ada  dan  perilaku  anggota  DPRD  yang  berubah  setelah  duduk  di  DPRD  dan menjadi  pejabat  daerah  dengan  gaya  hidup  berubah  menjadi  sombong  ( arogansi ),  pamer kemewahan  ( hedonisme ),  tidak  suka  bergaul  ( individualisme ),  acuh  tak  acuh,  susah komunikasi,dan tidak menampung aspirasi masyarakat (jarang turun ke desa-desa). Selain itu belum puas menjadi anggota DPRD maju lagi menjadi calon Bupati atau Wakil  Bupati.
Kekecewaan  sekelompok  pemilih  terhadap  bupati  dan  wakil  bupati  periode terdahulu,  dimana  janji-janji  kampanye  atas  pembangunan  daerah  yang  tidak  merata, kebanyakan  pembangunan  di  perkotaan  jika  dibandingkan  dipedesaan,  sarana  jalan,  listrik dan  air  minum  yang  belum  layak,  serta    ditambah  pejabat-pejabat  bawahan  bupati  dalam lingkup pemerintah daerah yang kurang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, beberapa pejabat  yang  terlibat  korupsi,  manipulasi  keuangan  dan  terpenjara  menjadi  ukuran  ketidak percayaan pemilih.
Pemilih Tidak Memilih ( Non-voters ) Pada Pemilukada Putaran Kedua
Pemilukada  (putaran  kedua ) Tanggal 16 Agustus 2010 untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat pemilih “Tidak Memilih ( non-voters ) diseluruh  Kabupaten  Tanah  Bumbu  berjumlah  71.831  (Tujupuluh  satu  ribu  delapan  ratus tigapuluh satu) orang pemilih atau 37,1 % (tigapuluh tujuh koma satu persen)  pemilih dari Total 193.429 (100%) terdiri dari Pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap 193.311 pemilih ditambah  Pemilih  dari  TPS  –lain  berjumlah  118  pemilih).  Adapun  rincian  sebaran  pemilih dalam  Pemilukada  putaran  kedua  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini :
Tabel 3
Sebaran Partsisipasi Politik Pemilih dan Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) Hasil Pemungutan dan  Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Putaran Kedua Tanggal 16 Agustus 2010 Pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
Sumber  :  Rekapitulasi  Jumlah  Pemilih,Surat  Suara  TPS  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan    Wakil Kepala  Daerah  Dari  Setiap  Kecamatan  Dalam  Wilayah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  (berdasarkan  model formulir DB-1 KWK) dan Lampiran Model  DB-1 : KWK Rekapitulasi Hasil  Penghitungan Suara  Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Putaran Kedua
No. Kecamatan Jumlah Suara Sah Jumlah Suara Tidak Sah Partisipasi Politik Pemilih (%) Pemilih Tidak Memilih (%) DPT & Pemilih TPS lain 1. Angsana 8.210 293 8.503 3.116 11.619 2. Kusan Hilir 19.881 418 20.299 12.014 32.313 3. Batulicin 6.437 87 6.524 2.656 9.180 4. Kusan Hulu 9.320 283 9.603 4.272 13.875 5. Mentewe 9.163 330 9.493 6.064 15.557 6. Kuranji 3.916 159 4.075 1.263 5.338 7. Sungai Loban 9.634 327 9.961 3.960 13.921 8. Karang Bintang 8.167 232 8.399 3.794 12.193 9. Simpang Empat 26.657 599 27.256 17.695 44.951 10. Satui 16.799 686 17.485 16.997 34.482 TOTAL 118.184 3.414 121.598 (62,9 %) 71.831 (37,1%) 193.429 (100%)

## Alasan-Alasan Pemilih Tidak Memilih Pada Pemilukada Putaran Kedua
Alasan-alasan  yang  mendasar  pemilih  “Tidak  memilih  ( non-voters )”  pada Pemilukada  (Putaran  Kedua)  tanggal  16  Agustus  2010  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu berdasarkan informan dengan sampel bertujuan ( Purposive sample ) terdapat  beberapa alasan pada tabel berikut ini :
Tabel 4
Persentasi Alasan-alasan Pemilih Tidak memilih ( non-voters ) dari hasil Wawancara Pada Tiga Kecamatan Daerah Sampel Kecamatan Saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 16 Agustus 2010 (Putaran Kedua) Di Kabupaten Tanah Bumbu
Dari  tabel  diatas  menunjukan  47,5%  kelompok  pemilih  mengambil  sikap  yang semakin  tidak  percaya  terhadap  calon  Bupati  ataupun  Wakil  Bupati  yang  diusung  Partai Politik, maupun gabungan Partai Politik. Sikap demikian dalam Pemilukada merupakan yang berlatar belakang dari perasaan suka atau tidak suka, tetapi kelompok pemilih ini cenderung memiliki  perasaan  tidak  suka  terhadap  calon  dan  masih  kental  dengan  kekecewaan sebelumnya, mereka secara sengaja tidak memilih ( non-voters ). Kelompok non-voters kedua berada 25 % (duapuluh lima persen) menyatakan alasan mereka Tidak memilih ( non-voters ) dalam Pemungutan Suara Pemilukada putaran kedua tanggal 16 Agustus 2010 : Karena tidak ada pilihan calon disebabkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati unggulan yang mereka jagokan  dan  diharapkan  terpilih  atau  harus  bertarung  lagi  pada  putaran  kedua  mengalami kekalahan  pada  Pemilukada  putaran  pertama  tanggal  2  Juni  2010.  (Kelompok  pemilih tersebut  saat  pemilukada  putaran  pertama  menggunakan  hak  pilihnya).  Selebihnya menunjukan prosentasi yang rendah.
No. Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih ( Non-voters ) Jumlah Informan Di Daerah Sampel Persentasi (%) 1. Karena Tidak percaya  terhadap calon Bupati/Wk Bupati peserta dalam Pemilukada akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah. 19 orang 47,5 % 2. Karena tidak ada pilihan calon Bupati / Wakil Bupati Putaran Kedua disebabkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Unggulan Kalah pada putaran pertama Pemilukada. 10 orang 25% 3. Karena bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 6 orang 15 % 4. Karena Tidak diberi Sembako, Atribut atau Uang kepada pemilih dari  Janji Tim Sukses CalonBupati dan Wakil Bupati 4 orang 10 % 5. Alasan lain karena meninggalkan tempat karena keperluan mendadak, urusan keluarga di luar daerah, 1 orang 2,5% Total Jumlah Informan di daerah Sampel 40 Orang 100 %
29,5 37,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Pemilukada Bupati/Wk Bupati Putaran I  2010 Pemilukada
Bupati/Wk Bupati Putaran II  2010
Nilai Persentasi (%) Pemilukada Bupati/Wk Bupati Putaran I  2010
Nilai Persentasi (%) Pemilukada Bupati/Wk Bupati Putaran II  2010
Peningkatan Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) Dari Dua Putaran Pemilukada
Hasil  penelitian  menunjukan  terdapat  peningkatan  jumlah  dan  persentasi  pemilih tidak  memilih  ( non-voters )  atau  kelompok  Golongan  Putih  yang  tidak  menggunakan  hak pilihnya atas kedua putaran Pemilukada tersebut sebagaimana gambar grafik berikut ini :
Gambar 2
Grafik Peningkatan Angka Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Putaran I (pertama) 2 Juni 2010 dan Pemilukada Putaran II (kedua 16 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu
Gambar  grafik  diatas  menunjuukan  terdapat  peningkatan  kelompok  pemilih  tidak memilih  ( non-voters )  atau  Golongan  Putih  antara  Pemilukada  (putaran  pertama)  tanggal  2 Juni 2010 dengan Pemilukada tanggal 16 Agustus 2010 (putaran kedua) di Kabupaten Tanah Bumbu bertambah sebanyak  14.653 (empatbelas ribu enam ratus limapuluh tiga) atau (7,6%) pemilih  yang  tidak  memilih  ( non-voters )  atau  tidak  menggunakan  hak  pilih  dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010. Untuk melihat peningkatan atau bertambahnya angka pemilih yang tidak memilih ( non- voters ) atas kedua putaran  Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2010 yang diselenggarakan dalam dua putaran (putaran pertama tanggal 2  Juni 2010  dan  putaran  kedua  tanggal  16  Agustus  2010)  akan  terlihat  dalam  tabel  peningkatan sebaran pemilih yang tidak memilih ( non-voters ) dilihat dari peningkatan setiap kecamatan di lingkungan pemerintahan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2010  sebagaimana pada gambaran tabel berikut ini :
Tabel 5
Sebaran Peningkatan Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) atau Golongan Putih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati  Pada Putaran Pertama 2 Juni 2010 dan Putaran kedua Tanggal 16 Agustus 2010 Disetiap kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan,  bahwa  pada  Pemilukada  calon  Bupati  dan  Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010:
1.  Pada  Putaran  Pertama terdapat   57.178  (  limapuluh tujuh  ribu  seratus tujupuluh  delapan) orang  pemilih  atau 29,5%  (duapuluh  sembilan  koma  lima  persen)  pemilih tidak memilih ( non-voters ) dari Total 193.565 (100%) pemilih. Pada Pemilukada Putaran kedua terdapat 71.831  (Tujupuluh  satu  ribu  delapan  ratus  tigapuluh  satu)  orang  pemilih  atau  37,1  % (tigapuluh  tujuh  koma  satu  persen)    pemilih  yang  tidak  memilih  ( non-voters )  dari  Total 193.429  (100%)  pemilih.  Berarti  terjadi  peningkatan  sebanyak  14.653  (empatbelas  ribu enam ratus limapuluh tiga) atau (7,6%) pemilih yang tidak memilih ( non-voters ) atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010.
2.  Alasan  mendasar  pemilih  tidak  memilih  ( non-voters )  pada  Pemilukada  putaran  pertama menduduki prosentasi tertinggi adalah karena Tidak percaya  terhadap calon Bupati/Wakil Bupati peserta  Pemilukada  akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah, hal ini disebabkan bebagai kekecewaan sebelumnya terhadap kinerja anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah.  Selebihnya alasan bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,  tidak diberikan sembako, atribut atau uang dan terendah  karena  keperluan  mendadak  keluar  daerah.    Pada  Pemilukada  putaran  kedua alasan  mendasar  pemilih  tidak  memilih  ( non-voters )    prosentasi  tertinggi  adalah  karena Tidak percaya  terhadap calon Bupati/Wk Bupati peserta  Pemilukada  akan bisa menepati/ merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan daerah, disebabkan bebagai kekecewaan  sebelumnya  terhadap  kinerja  anggota  legislatif  dan  pejabat  eksekutif  di daerah,  serta    alasan  lain  karena  tidak  ada  pilihan  calon  Bupati  /  Wakil  Bupati  Putaran
No. Kecamatan
Pemilih Tidak Memilih ( non-voters ) Atau Kelompok Golongan Putih Pada Pemilukada Bupati/Wk Bupati Tanah Bumbu Tahun 2010 Jumlah Peningkatan Pemilih Tidak Memilih Pemilukada Putaran I Tanggal 2 Juni 2010 Pemilukada Putaran II Tanggal 16 Agustus 2010 1. Angsana 2.967 3.116 149 2. Kusan Hilir 8.612 12.014 3.402 3. Batulicin 2.369 2.656 287 4. Kusan Hulu 2.788 4.272 1.484 5. Mentewe 5.059 6.064 1.005 6. Kuranji 895 1.263 368 7. Sungai Loban 2.927 3.960 1.033 8. Karang Bintang 2.651 3.794 1.143 9. Simpang Empat 14.971 17.695 2.724 10. Satui 13.939 16.997 3.058 TOTAL  (%) 57.178 (29,5%) 71.831 (37,1%) 14.653 (7,6%)
Kedua  disebabkan  pasangan  calon  yang  mereka  unggulkan  kalah  pada  putaran  pertama Pemilukada  ,  selebihnya  alasan  bekerja  atau  memenuhi  kebutuhan  ekonomi,  tidak diberikan sembako, atribu dan uang dan keperluan mendadak keluar daerah.
3.  Pemilukada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  (Dalam  Dua  Putaran)  Tahun  2010  di  Kabupaten Tanah  Bumbu  Provinsi  Kalimantan  Selatan  terdapat  2  (dua)  kelompok  Pemilih  Tidak Memilih ( non-voters ) dalam kategori atau  Klas Golongan Putih yang meliputi : a. Kelompok Golongan putih Politis - Apatis sebagai peringkat tertinggi dan b. Kelompok Golongan Putih Teknis sebagai peringkat sedang dan terendah. Bertitik  tolak  dari  temuan  penelitian  ini,  saran-saran    yang  diberikan  diantaranya adalah :
1.  Peningkatan  Sosialisasi;  dari  pihak  penyelenggaran  Pemilu,  Pemerintah  Daerah  dan jajarannya,  Guru-guru  di  sekolah,  Tokoh  Masyarakat,  Alim  Ulama  dan  Pemuka  agama, mengenai  kesadaran  warga  negara  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  sebaik- baiknya dalam Pemiluk/Pemilukada.
2.  Bahan  Introspeksi  dan  Pembenahan  Diri;  bagi  pengurus  dan  anggota    Partai  politik, anggota  DPRD    (lembaga  legislatif  )  dan  Pemerintah  Daerah  dan  jajarannya  (Lembaga eksekutif)  dan  elite  politik  lokal,  bahwa  sudah  terjadi  Krisis  Kepercayaan  Masyarakat dalam  bentuk  atau  wujud    hadirnya  Golongan  Putih  Politis-Apatis  dan  Kelompok Golongan Putih Teknis dalam penyelenggaran Pemilukada.
3.  Bahan  Penelitian  dan  Kajian  Lebih  Lanjut;  bagi  Akademisi,  Peneliti,  Lembaga  Suvei, Kalangan  Pers  dan  Pemerhati  masalah  Sosial,  Politik,  hukum,  Sosilogi,  Psikologi  dan cabang  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  lainnya,  bahwa  penelitian  ini  bisa  dikembangkan  lebih dalam lagi, khususnya mengenai perilaku pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada di tingkat daerah (lokal).

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarsari, Ririen., 2009.” Antara Golput dan Kearifan Berdemokrasi Pada Pemilu 2009 Dalam  Suatu  Tinjauan  Filosofis”.  Jurnal  Konstitusi,  Jakarta,  mitra  Pusat konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Volume II, Juni 2009.
Arianto,    Bismar.  2011. “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”. Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji, Vol. 1, No. 1, 2011.
Basrowi & Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif ,Jakarta : PT. Rineka Cipta . Budiardjo, Miriam, 1983, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Penerbit  PT Gramedia. Hidayat,  Nur,  Sardini,  2011,  Restorasi  Penyelenggaran  Pemilu  di  Indonesia  Yogyakarta  :
Fajar Media Press.
Moleong,  J,  Lexy,  1989,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  :  Bandung,  Edisi  Revisi  ke-27
Tahun 2010, PT Remaja Rosdakarya.
Soebagio,H. 2008. “Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi
di Indonesia”. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Program
Pascasarjana,Universitas  Islam  Syekh  Yusuf,  Tangerang  15118,Vol  12.no.2, Desember 2008, 82 -86.
Surbakti, Ramlan,2007, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:  Penerbit PT.Grasindo. Suaib, Eka, 2010, Problematika  Pemutakhiran  Data Pemilih di Indonesia,  Depok  :
Penerbit Koekoesan.
Sukriono,  Didik.  2009.  “Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia”.  Jurnal Konstitusi,  Jakarta:    diterbitkan    Mahkamah  Konstitusi  RI  mitra  Universitas Kanjuruhan Malang. Vol. II, No.1, Juni 2009.
Thoha, Miftah, 2010, Birokrasi Politik di Indonesia,  Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  :Jakarta,  hasil Amandemen,Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI,cetakan kedelapan, Juni 2009
Andrias, Mohammad Ali, “Pilkada dan Peluang Golput”., [online]. Tersedia  : pada situs http://mega.subhanagung.net/?p=402Oct  09,  2011,  diunduh  22  Mei  2012,  jam 07.40 wita. hal. 2.
Kurnia,  M.,  2009.    Perilaku  Memilih  Nonvoters  (Golongan  Putih)  Serta  Kasus  Dalam
Pemilu Tahun
2009, [online]. tersedia: pada situs http://fisip.uns.ac.id/blog/maulana
kurnia/2010/06/18/perilaku-memilih-da- nonvoters-golongan-putih-serta-kasus-dalam-pemilu-tahun-2009, diunduh 10 Maret 2012, jam 08.53 wita.