Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## INOVASI LAYANAN PUBLIK PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI JAWA BARAT (PIKOBAR) SAAT PANDEMI COVID-19

## Syaidah
Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo, Jl Pajajaran No.88 Bandung, Jawa Barat, 022-6017493 Syai001@kominfo.go.id
___________________________________________________________________________

## ABSTRAK
Segala daya serta upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam uapaya penaggulangan  wabah  virus  Corona  Covid-19,  berbagai  kebijakan  serta  peraturan pemerintah pusat  dalam rangka penanggulangan pandemic Covid-19 ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Inovasi Pelayanan publik “PIKOBAR”  merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam upaya  mendukung penanganan wabah Covid-19  berada  di  satu  platform.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengambarkan bagaimana  inovasi  pelayanan  publik  tentang  pencegahan  dan  penanggulangan  corona virus disease 19 (covid-19) berbasis inovatif di provinsi Jawa Barat. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat memberikan percepatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah yang terjadi sekarang ini. Metode tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature berbagai kebijakan publik untuk menggambarkan konsep-konsep yang sesuai dengan kajian inovasi pelayanan publik.
Kata Kunci : Inovasi, Layanan Publik, Pikobar

## PIKOBAR PUBLIC SERVICE INNOVATION DURING PANDEMIC COVID-19 IN THE PROVINCE OF WEST JAVA

## ABSTRACT
All power and efforts have been made by the Indonesian government in overcoming the Corona Covid-19  virus  outbreak,  various  policies  and  regulations  of  the  central  government  in  the context of tackling the Covid-19 pandemic have also been continued by local government local governments throughout Indonesia, including West Java Province. Public service innovation "PIKOBAR"  is  one  of  the  innovations  made  by  the  West  Java  provincial  government  in  an effort to support the handling of the Covid-19 outbreak on one platform. The purpose of this research is to describe how innovative public services are about prevention and control of the innovative-based corona virus disease 19 (covid-19) in West Java province. It is hoped that public  policy  innovation  can  accelerate  the  prevention  and  control  of  the  current  outbreak. This writing method uses a qualitative approach with literature study analysis techniques of various public policies to describe the concepts that are in accordance with the study of public service innovation.
Keywords: Innovation, Public Service, Pikobar
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  hingga  saat  ini masih  menjadi  momok  bagi  masyarakat, namun  agar  semua  kegiatan  berjalan seperti  biasa,  masyarakat  harus  lebih memeprhatikan  dan  mejalani  adaptasi kebiasaan  baru (new  normal) dengan menerapkan  displin  dalam  perilaku  hidup bersih  dan  sehat.  Dengan  mengikuti prosedur  3M  mencuci  tangan,  memakai masker,  dan  menjaga  jarak  dan  hindari kerumunan. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya  penurunan  resiko  peningkatan Covid-19  yang  sudah  terjadi  selama  1 tahun  sejak  perama  kali  covid-19  ini temukan  di  Wuhan,  CIna  sejak  desember 2019 serta telah menyebar ke semua negara di  dunia  dengan  dampak  dan  masif kemunculannya telah mendirupsi kehidupan sosial manusia ke hampir semua sektor baik sosial, pendidikan, pemerintahan,  perekonomian,  transportasi udara bahkan sampai pada kegiatan ibadah terutama  untuk  kaum  muslim  yang  sudah biasa  rutin  melakukan  sholat  jumat berjamaah  di  masjid  dilarang  hal  ini dilakukan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran virus covid-19. Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia  pada  2  Maret  2020  lalu, pemerintah meningkatkan langkah-
langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19 .
Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan  kesiagaan  banyak  rumah sakit  dan  peralatan  yang  sesuai  dengan standar  internasional,  termasuk  pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi  segala  upaya  pencegahan  dan penanganan. Berbagai  kebijakan  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah.  Mulai  dari  membatasi  hubungan sosial  ( social  distancing ),  menghimbau untuk  bekerja  di  rumah (work  from home) bagi  sebagian  besar  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  meniadakan  kegiatan ibadah,  dan  meminta  masyarakat  untuk tetap  di  rumah  serta  mengurangi  aktivitas ekonomi  di  luar  rumah.,  hingga  akhir Maret  2020.  Kebijakan  pemerintah  bukan hanya social  distancing tapi  dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah  telah  menetapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut  Amin  Al  Linda,  (2020);
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah  (BP2D)  Provinsi Jabar,    paparan  Pemda  Provinsi  Jabar menyajikan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan  daya  saing  secara  nasional, termasuk inovasi digital. Gubernur menyampaikan paparan tentang bagaimana
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
daya saing Jabar yang menunjukkan Jabar layak  menjadi  provinsi  terbaik  se- Indonesia.  Adapun  kategori  Anugerah Pemerintah  Daerah  Inovatif  merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,  dan  pemerintah  kota  terkait pengembangan  ekosistem  inovasi  di daerah guna mendukung peningkatan daya saing daerah. Selain penilaian dari Indeks Daya Saing Daerah 2020, Terdapat kriteria penilaian  dari  nilai  presentasi  inovasi antara lain sebagai berikut :
1) Inovasi  pemerintah  daerah  dalam mendorong  tumbuh  kembangnya inovasi di daerah terkait kepemimpinan, kebijakan, anggaran,  Sumber  Daya  Manusia
(SDM), Sumber Daya Alam
(SDA),  start  up,  dan  budaya inovasi.
2) Kolaborasi dengan akademisi, pebisnis, pemerintah, dan
komunitas  (ABG+C).  Sejumlah langkah kolaboratif dalam mencapai keberhasilan
pembangunan, salah satunya
Samsat  Jbret  yang  memungkinkan warga  membayar  pajak  kendaraan melalui  aplikasi  web  dan  seluler bekerja  sama  dengan  e-commerce. Kolaborasi  pun  menjadi  visi  Jabar
pada masa kepemimpinan Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil yaitu  Jabar  Juara  Lahir  dan  Batin Melalui  Inovasi    dan  Kolaborasi, karena  tidak  mungkin  pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus mampu berkolaborasi dengan unsur Pentahelix.
3) Kriteria  Produk  Unggulan  Daerah
(PUD) yang
dihasilkan memberikan nilai tambah, produktivitas,  dan  meningkatkan daya saing daerah. PUD Jabar pada dasarnya  berasal dari manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata. Produk unggulan antara lain domba Garut, sapi  Pasundan,  dan  kopi  Java Preanger.
4) Ketersediaan  infrastruktur  digital untuk pengembangan inovasi daerah.  Jabar  sebagai  provinsi digital,  mulai  dari  adanya  Desa Digital,  Command  Center,  hingga Creative Center.
5) Inovasi untuk pencegahan, penanggulangan,  serta  pemulihan ekonomi  masyarakat  terdampak pandemi global COVID-19. Selain Jabar,  lima  provinsi  lain  masuk dalam  seleksi  presentasi,  yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Banten,
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan Sulawesi Selatan. Ridwan  Kamil  selaku  Gubernur Jawa  Barat  dengan  cepat  dan  tanggap melakukan  percepatan  penanganan  infeksi virus  corona  ini,  dengan  melanjutkan beberapa kebijakan diantaranya :
1) Keputusan
Menteri Nomor Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/21/2020
Pemanfaatan  dana  alokasi  khusus bidang kesehatan untuk pencegahan
dan/atau penanganan covid-19
tahun anggaran 2020. 2) Keputusan Menteri
Nomor
Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/214/2020
Jejaring  laboratorium  pemeriksaan
corona virus disease 19 (covid-19).
3) Keputusan
Menteri Nomor
Keputusan  Kepala  BNPB  13.A
Tahun  2020  Perpanjangan  status keadaan  tertentu  darurat  bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
4) Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  32  Tahun  2020  Pedoman pelaksanaan  padat  karya  dengan keikutsertaan  masyarakat  akibat pandemi wabah covid 19.
5) Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  30  Tahun  2020.  Pedoman
pembatasan sosial berskala besar di daerah  kota  Bandung,  daerah  kota
Cimahi, daerah kabupaten Bandung, daerah kabupaten Bandung Barat dan daerah kabupaten Sumedang.
6) Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  27  Tahun  2020  Pedoman pembatasan sosial be rskala besar di daerah  kabupaten  Bogor,  daerah kota  Bogor,  daerah  kota  Depok, daerah  kabupaten  Bekasi  dan daerah kota Bekasi.
7) Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  26  Tahun  2020  Jaring pengaman sosial (social safety net ) bagi  masyarakat  yang  terdampak ekonomi  akibat  pandemi corona virus disease 19 (covid-19) di Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Inovasi dimaknai sebagai peralihan dari  prinsip-prinsip,  proses,  dan  praktik- praktik manajemen tradisional atau merupakan  perubahan  dari  sebuah  bentuk organism yang lama dan dapat memberikan  dampak  serta  pengaruh  yang siginifikan terhadap cara pengelolaan yang dilaksanakan. Inovasi dapat diartikan tidak hanya  tentang  pembaharuan  dalam  aspek
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
teknologi  atau  peralatan  yang  baru,  tetapi dapat  diartikan  dalam  lingkup  yang  lebih luas  misalnya  produk,  proses,  dan  bentuk layanan  yang  menunjukkan  adanya  suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu oraganisasi. Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu  tuntutan bagi instansi  pemerintahan  menyusul  semakin meningkatnya  desakan  dari  publik  akan adanya  peningkatan  kinerja  dari  instansi pemerintahan agar mampu menyelesaiakan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat  melalui  suatu  program  dan pelayanan. Inovasi dapat berupa penggabungan  unsur-unsur  yang  dapat dikatakan baru serta merupakan kombinasi dari  beberapa  unsur  yang  telah  ada  atau bahkan perubahan signifikan yang berawal dari  tradisional  dalam  melakukan  sesuatu hal serta mengacu pada produk yang baru serta kebijakan, program serta pendekatan baru.
Pelayanan  publik  dapat  disebut sebagai  inti  dari  sebuah  penyelenggaraan pemerintahan.  Pelayanan  publik  dalam pelaksanaan  harus  mengacu  pada  regulasi maka  pelayanan  dapat  berjalan  dengan baik  dan  dapat  memenuhi  apa  yang menjadi  kebutuhan  dari  masyarakatnya. Penyediaan layanan dari Pemerintah dapat dilaksanakan baik dari sektor publik seperti Badan Pemerintah, Sekolah Milik
Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan-kebijakan pelayanan publik  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan  pandemic    covid-19  ini juga  dilanjutkan  oleh  pemerintah  daerah pemerintah  daerah  di  seluruh      Indonesia, tak  terkecuali  Provinsi  Jawa  Barat  yang merupakan Provinsi tempat pasien pertama terinfeksi virus covid-19, berdasarkan data Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  Indonesia,  Provinsi  Jawa  Barat merupakan  provinsi  kedua  terbanyak setelah  DKI Jakarta. Anggara Sahya dkk (2020) ; Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Corona Virus  Disease  19  (COVID-19)  Di  Jawa Barat.
Ridwan  Kamil  selaku  Gubernur Jawa  Barat  termasuk  salah  satu  Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden secara langsung dengan cepat dan tanggap melakukan percepatan penanganan  infeksi  virus  corona  ini,  .hal tersebut dengan
melanjutkan mengeluarkan beberapa program penanggulan  covid  19  di  Jawa  Barat dengan  nama  PIKOBAR  seperti  terlihat pada  table  di  bawah  ini:  Pemerintah  Kota
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Bandung sebagai kota kreatif menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Salah  satunya  adalah  di bidang pelayanan publik. Untuk menciptakan  masyarakat  yang  kreatif  dan inovatif, pemerintah juga sebagai pengelola  pelayanan  publik  harus  lebih kreatif  dan  inovatif.  Sehingga  pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat terlebih dalam menggunakan teknologi.
Inovasi  adalah  salah  satu  bentuk perubahan  di  sektor  publik  (Colville  & Carter,  2012).  Inovasi  didukung  oleh teknologi yang semakin berkembang untuk membuat inovasi pemerintah  lebih bernilai dan  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh warganya. Potensi  pengembangan inovasi pemerintah  daerah  khususnya  propinsi Jawa  Barat    saat  ini  semakin  meningkat salah  satunya  adalah  inovasi  yang  diberi nama  Pikobar  yang  merupakan  salah  satu inovasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah provinsi  Jawa  Barat  untuk  mendukung penanganan  wabah  Covid-19  berada  di satu platform.
Menurut  Gubernur  Jabar  Ridwan Kamil, "Bahwa inilah  inovasi yang rumit. Semua  urusan  COVID-19  dimasukkan secara  teknologi  ke  Pikobar.”  Dari  mulai menyumbang,  daftar  rapid  test,  data,
komplain,  dalam  satu  pintu.  Itu  kelebihan Jawa Barat,"
Berkat  keuletan  dan  kerja  keras serta kerja sama dengan berbagai stakeholder  Pemerintah  Daerah  (Pemda) Provinsi  Jawa  Barat  (Jabar)  menorehkan prestasi.  Pikobar  (Pusat  Informasi  dan Koordinasi  COVID-19  Jabar)  masuk Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19.  Hal  tersebut  tertuang  dalam
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PANRB) Nomor 246 Tahun 2020 tentang Top 21 Inovasi
Pelayanan Publik Penanganan COVID-19.
Aplikasi  Pikobar  sudah  diunduh lebih dari satu juta. Hal itu menggambarkan bahwa  Pikobar  telah  digunakan  oleh banyak masyarakat sebagai sumber informasi penanganan COVID-19 di Jabar. Selain itu, Pikobar memiliki sejumlah fitur yang  dapat  memudahkan  masyarakat mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan  COVID-19  Jabar.  Salah satunya  adalah  fitur  aduan  bantuan  sosial (bansos). Dari  sisi  pengguna  sudah  cukup besar.  Sudah  lebih  dari  1  juta  yang download dan penggunaan tiap hari sangat banyak.  Pikobar  ini  satu  platform  yang terintegrasi  dengan  seluruh  layanan  yang ada.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Pikobar memiliki
fitur
SOLIDARITAS  (Sistem  Online  Data Penerima  Bantuan  Sosial).  Fitur  tersebut menyajikan  data  penerima  bantuan  sosial (bansos)  di  Jawa  Barat  (Jabar)  dengan komprehensif. Adapun fitur unggulan yang banyak  digunakan  warga  antara  lain  fitur data informasi kasus di Jabar, nasional, dan dunia,  cek  sebaran  kasus,  dan  periksa mandiri. Selain itu, Pikobar pun mempunyai  fitur  anti  hoaks  atau  berita bohong. Pikobar  dikembangkan  secara  in- house  dalam  kurun  waktu  yang  relatif singkat  oleh  tim  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Pusat  Layanan  Digital,  Data,  dan Informasi  Geospasial  Pemda  Provinsi Jabar,  atau  yang  lebih  sering  dikenal dengan  nama  Jabar  Digital  Service. Sourcecode  Pikobar  juga  bersifat  open- source,  memudahkan  upaya  replikasi aplikasi  ini  untuk  penanganan  COVID-19 di  berbagai  daerah  lain.  Aplikasi  ini  juga ramah  disabilitas  dan  dapat  diakses  oleh pengguna  tuna  netra.  Setiaji  menyatakan, penghargaan memang bukan hal terpenting dalam menangani COVID-19 di Jabar.
Aplikasi  Pikobar  sudah  menyentuh ke  akar  persoalan  dan  manfaatnya  bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentu diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi  bukan  hanya  untuk  COVID-19,  tapi
penanganan  bencana.  Berikut  gambar tentang Pikobar:
Gambar 1. Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar)
Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran  Gubernur  Jawa  Barat  telah meresmikan Pikobar pada tanggal 4 Maret 2020 di Jabar Command Center, menyusul penetapan  status  siaga-1  COVID19  di wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Berikut  ini keunggulan dari Pikobar: (1) Menghindari Penyebaran  Hoax  COVID-19,  Pikobar adalah  sebuah  sistem  dimana  warga  bisa mengunduh  dan  mendapatkan  informasi yang akurat tentang COVID-19; (2) Berisi Informasi  Seputar  Data  ODP  dan  PDP, Aplikasi  canggih  Pikobar  ini  juga  dapat memberikan  informasi  terkait  jumlah pasien yang sudah positif terjangkit corona dengan  menggunakan  data  resmi  yang bersumber  dari  pemerintah  setempat;  (3) Terdapat  fasilitas  Nomor  Darurat  Untuk Penanganan  Corona,  Aplikasi  buatan Pemprov Jabar tersebut juga menyediakan nomor  layanan  darurat  yang  bisa  diakses masyarakat  yaitu  di  nomor  119  atau 08112093306  sebagai  penanganan  atau
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
tindakan  awal  untuk  penanganan  warga yang terindikasi terpapar virus corona.
Pada  aplikasi  Pikobar  juga  bisa menampilkan  berbagai  video  dan  grafis untuk memberikan edukasi kepada pengguna dalam upaya mencegah penyebaran  Corona.  Mulai  dari  alur informasi  untuk  pemeriksaan  kesehatan hingga  fitur  untuk  mengetahui  keadaan terkini  penyebaran  Corona  di  belahan dunia. Bisa Memberikan Bantuan Masukan,  Melalui  aplikasi  Pikobar,  para warga  Jawa  Barat  bisa  ikut  menyalurkan bantuan  keperluan  pasien  atau  keluarga terkena  virus  Corona,  selain  itu  warga Jabar yang menggunakan aplikasi ini juga bisa  memberikan  masukan  terkait  kinerja atau  tindakan  dari  pemerintah  setempat apakah  sudah  tepat  sasaran  atau  masih perlu  diperbaiki.  Terdapat  fitur  periksa mandiri  pada  aplikasi  dengan  mendeteksi 29  macam  penyakit  pernafasan  serta  dari sistem  akan  mentyarankan  pengguna aplikasi  tersebut  untuk  menghubungi  119 atau  nomor  hotline  Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Barat, jika dinyatakan harus mendapatkan  penanganan  lebih  lanjut.  Di bawah  ini  tampilan  aplikasi  Pikobar  yang menyajikan  banyak  informasi  tentang Covid-19.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi Pikobar
merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  berupa  penyederhanaan  atas prosedur  birokrasi  yang  panjang  jika dilakukan  secara  manual,  sebelumnya masyarakat minim informasi atas upayaupaya pencegahan penyebaran virus, sekarang dengan adanya Pikobar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh  informasi  yang  terpusat dalam  waktu  yang  sangat  singkat. Terobosan ini sesuai dengan visi dan misi Jawa Barat Juara Lahir Bathin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan adanya
Pikobar menjadi Provinsi terdepan dalam  hal  penyediaan  informasi  secara langsung dan ter-update seperti disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam  kunjungannya  ke  Command  Center yang merupakan lokasi Pusat Informasi dan Komunikasi Covid-19 Jabar (Pikobar)

## SIMPULAN
Suatu  program  kebijakan  publik dan  inovasi  ibaratkan  dua  sisi  mata  uang yang  tidak  dapat  dipisahkan  dimana  satu sama  lain  tidak  bisa  terpisahkan,  karena inovasi  akan  memberikan  pengetahuan baru dan bermanfaat sedangkan kebijakan publik memeberikan aspek teori, pedoman dan metode yang akan memperkuat inovasi kebijakan  publik.  Upaya-upaya  inovasi kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  terkait dengan  penanganan  wabah  Covid-19 diharapkan mampu memberikan kebaruan dan  kebermanfaatan  sehingga  diharapkan dapat  memberikan  dampak  pada  upaya yang  lebih  kongkrit  dan  membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan  dan  juga  memberikan kualitas  pelayanan  publik  yang  lebih  baik lagi  meskipun  dalam  kondisi  wabah (Muslim, 2016).
Masa  pandemi  Covid-19  ini  diharapkan tidak  menjadi  alasan  pemerintah  untuk tidak  memberikan  pelayanan  publik  yang baik kepada masyarakat. Pelayanan publik tentu  harus  terus  berjalan  setidaknya melalui  pemberian  pelayanan  minimum dan hak masyarakat tetap terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Instansi penyelenggara  pelayanan  publik  harus melakukan  penyesuaian  pelayanan  dan inovasi  tanpa  mengesampingkan  kualitas dari  pelayanan  publik.Berikut  saran  bagi instansi  penyelenggara  pelayanan  publik agar  tetap  dapat  melayani  dengan  baik  di masa pandemi Covid-19:
Kinerja  yang  terukur  saat  WFH.  Saat WFH,  kinerja  pegawai  harus  terukur khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.  Pejabat  di  atasnya  wajib mengontrol capaian kinerja setiap
bawahannya,  sehingga  apa  saja  yang dikerjakan  dapat  sesuai  dengan  target dan output yang  ingin  dicapai,  serta  dapat memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada  masyarakat walaupun bekerja dari rumah.
Mengikuti  protokol  pencegahan  Covid-19 bagi  instansi  yang  masih  melakukan pelayanan tatap muka. Instansi yang yang masih  melakukan  pelayanan  tatap  muka harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat  sehingga  pegawai  dan masyarakat terjamin keamanan dirinya. Pelayanan  secara online .  Instansi  yang bertugas sebagai pelayanan publik hendaknya melaksanakan pelayanan secara online dengan memanfaatkan teknologi  sehingga  masyarakat  sebagai pengguna pelayanan publik dapat mengakses pelayanan dan tetap mendapatkan  haknya  walaupun  Instansi tersebut memberlakukan WFH.
Penyederhanaan prosedur layanan. Hendaknya  prosedur  layanan  yang  rumit disederhanakan sehingga instansi penyelenggara  pelayanan  publik  dapat memberikan  pelayanan  yang  mudah  dan cepat kepada masyarakat.
Tersedianya  kanal  pengaduan.  Instansi penyelenggara pelayanan publik hendaknya menyediakan akses bagi
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
masyarakat yang ingin mengadukan terkait pelayanan  publik,  ini  sebagai  kontrol  dan evaluasi.  Jika  ada  pengaduan  pelayanan publik yang tidak sesuai maka dapat cepat direspon dan segera dapat dibenahi.
Walaupun pandemi Covid-19 belum berakhir, diharapkan instansi penyelenggara pelayanan publik tetap dapat melayani  masyarakat  dan  memberikan pelayanan  terbaiknya.  Jangan  sampai dengan alasan pandemi Covid19, pelayanan pada  instansi  penyelenggara  pelayanan publik  menjadi  buruk,  bahkan  terhenti pelayanannya  sehingga  merugikan  dan menghilangkan  hak  masyarakat  dalam memperoleh pelayanan publik.
Perubahan  mekanisme  layanan  berpotensi memunculkan  berbagai  persoalan  seperti: Kegagapan penggunaan media baru (teknologi)  dalam  layanan,  ketakutan penyelenggara  layanan  terhadap  dampak Covid-19  hingga  masalah  kedisiplinan mematuhi  protokol  pencegahan  Covid-19 bisa  membuat  pelayanan  tidak  berjalan secara  ideal.  Berdasarkan  beberapa  poin penting di atas sebaiknya pemerintah harus segera menyediakan payung hukum terkait standar  pelayanan  di  era  new  normal seperti  sekarang  ini.  Dengan  adanya kepastian hukum maka malpraktik layanan dapat dicegah.
Penetapan  aturan  baru  dalam  standar layanan  harus  mengedepankan  aspek kemanusiaan dan kebutuhan publik. Kedua, pemerintah harus mengantisipasi potensi malpraktik layanan dengan  melakukan  penguatan  kapasitas aparatur dalam pemberian layanan “model baru” dan sosialisasi standar layanan baru kepada penerima layanan. Ketiga, pemerintah sebagai penyelenggara layanan harus  mengantisipasi  ketidakpastian  masa berakhirnya pandemi ini dengan mempersiapkan  penggunaan  teknologi dalam tahapan layanan untuk menghindari terjadinya antrian layanan.
Tentu dengan mempertimbangkan teknologi  atau  aplikasi  khusus  yang sederhana  dan  mudah  untuk  diakses  oleh siapa  saja. Keempat,  Pemerintah  perlu menyiapkan  anggaran  khusus  di  tengah pandemi  Covid-19,  untuk  memastikan bahwa  protokol  pencegahan  penyebaran virus  tersebut  bisa  dilaksanakan  dengan baik di tengah penyelenggaraan pelayanan publik.
Kelima,  koordinasi  antar  instiutsi  yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan layanan publik mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa menjadi poin fundamental yang dapat meminimalisir risiko terjadinya penurunan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.148-158 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
kualitas  pelayanan  publik  yang  lebih buruk. Koordinasi  yang  dimaksud  di  sini semestinya  tidak  lagi  dipandang  dalam logika  teknokratik,  namun  lebih  sebagai kesadaran  kolektif  dari  penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara Sahya, Afiyah Salamatun,  Farida Siti  Ai,    Muslim  Jaliludin  (2020)  ; Jurnal          ;  Inovasi  Kebijakan  Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
Corona Virus Diesese 19) (COVID-19) Di Jawa Barat. http://digilib.uinsgd.ac.id/30850/1/INOVA
SI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20TE NTANG%20PENCEGAHAN%20DAN% 20PENANGGULANGAN%20edit.pdf diakses tanggal 12 Nopember 2020.
Considine, M., Lewis, J. M., Alexander, D., Considine, M., Lewis, J. M., & Alexander, D. (2009). Innovation and Public Policy. In Networks,  Innovation  and  Public  Policy. https://doi.org/10.1057/97802305950> diakses 4 Agustus 2020
Farida,  A.  siti.  (2011).  Sistem  Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
Hermansyah  (2020)  Artikel,  (14  oktober 2020) Inovasi Digital Jabar Diapresiasi Tim Juri Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020 tersedia <https://pikobar.jabarprov.go.id/articles/in ovasi-digital-jabar-diapresiasi-tim    juri-
anugerah-pemerintah-daerah-inovatif- 2020-artcl.kg8savzlgzquuzveu8o>  diakses tanggal 15 Nopember 2020.
Ishak,  D.,  Maolani,  D.  Y.,  &  Engkus,  E. (2017).  Konsep  Kinerja  Dalam  Studi Organisasi  Publik.  JISPO:  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Kurniawan Hendra, (2020) ;
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-- saran-        terhadap-pelayanan-publik  di- masa-pandemi-covid-19.> Diakses tanggal 12 agustus 2020.
Muslim  ,  J.  (2016).  Indeks  Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2015. Jispo,
6(1), 124–128. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis po/article/view/1753>  diakses  tanggal  5
Nopember 2020
Nur  Khansa  Ranawati  (2020)  ;  Pikobar (Pusat  Informasi  dan  Koordinasi  COVID 19 Jabar).<https://ayobandung.com/read/2020 /08/27/122954/pikobar-masuk-top- 21inovasi-pelayanan-publik-penanganan- covid-19>.  diakses  tanggal  15  Nopember 2020.
Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Dalam Prespektif  Administrasi  Publik  Menuju
Terwujudnya Good Public Policy Governance. Journal Spirit Publik.
Tito,  Artikel  (2020);  Ayo  Purwakarta <http://www.ayopurwakarta.com/read/020 /03/19/4545/>  diakses  tanggal  12  Agustus 2020
Undang-Undang  No  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.