## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 2, APRIL 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional
Aisyah Dinda Karina Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: aisyahd322@gmail.com
Abstract: The existence of Law no. 5 Year 1999 is one of the Government of Indonesia's efforts to meet the sense of justice for business actors. These constraints arise both because of the weakness of Law no. 5 of 1999 as well as from legal subjects both Reporter and Reported Party, so that in this case not achieving legal certainty and legal protection for the parties who litigation. Based on Law Number 5 Year 1999, there are three kinds of sanctions that can be imposed on business actors that violate business competition law,  namely  Article  47  of  Business  Competition  Law,  there  are  Administrative  Measures,  Article  48 Contain About Criminal Criminal, and Article 49 regulated on Additional Criminal. Still found until now the Department has not applied sanctions to business actors because until now the business actors in the region felt still doing a healthy business competition and no behavior. Legal protection granted by the Business  Competition  Law  against  business  continuity  of  business  actors  in  traditional  markets  in connection with the increasingly widespread business actors in modern markets is based on the principles and objectives of the Business Competition Law (Articles 2 and 3 of the Business Competition Law).
Keywords: Monopoly; Business Competition; Unfairness; Protection; Traditional Market
Abstrak: Keberadaan  Undang-Undang    No.  5  Tahun  1999  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah Indonesia  untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pelaku  usaha.  Kendala  tersebut  timbul  baik karena  kelemahan  dari  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  maupun  dari  subjek  hukum  baik  Pelapor maupun  Terlapor,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  tercapainya  kepastian  hukum  maupun  perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat tiga  macam  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  hukum  persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah  dirasa  masih  melakukan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  tidak  ada  perilaku.  Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan  Usaha  terhadap  kelangsungan  usaha dari  pelaku  usaha  di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha).
Kata Kunci: Monopoli;  Persaingan Usaha;  Tidak Sehat;  Perlindungan;  Pasar Tradisional

## A. Pendahuluan
Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  yang  mantap  dalam  penerapan reformasi  perdagangan  pada  beberapa  tahun  terakhir  dan  hal  itu  merupakan  salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di  sektor  resmi,  memangkas  tingkat  kemiskinan  dan  mengembangkan  tingkat menengah  penduduk  Indonesia.  Selain  itu,  Indonesia  lebih  beruntung  dibanding negara-negara  tetangganya dengan  berhasil  melewati krisis keuangan dunia secara relatif  mulus.  Hal  ini  memberikan  kesempatan  yang  unik  bagi  Indonesia  pasca krisis  untuk  meningkatkan  penjualan  dalam  negeri  dan  pangsa  pasar  dunianya. Untuk  meraih  kesempatan  ini  sebaik-baiknya,  Indonesia  harus  terus  mendorong reformasi  perdagangan  dan  menghindari  protektionisme  yang  akan  menghambat efisiensi  dan  inovasi.  Salah  satu  yang  sedang  berkembang  di  Indonesia  adalah perdagangan di sektor usaha ritel.
Berdasarkan  data  dari  kementerian  Perdagangan,  Minimarket  atau  Gerai ritel  di  Indonesia  secara  keseluruhan  mengalami  perkembangan  yang  pesat  dalam 10 tahun. paling akhir, baik ritel swalayan ataupun ritel non swalayan yang meraih kira-kira lebih dari 765.000 gerai. Sementara itu pertumbuhan Minimarket di Kota Semarang dalam hal ini adalah Minimarket Indomaret sudah mencapai 5000 gerai.
Ketika minimarket telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang  merasa  dirugikan,  pihak  tersebut  adalah  para  pelaku  usaha  dari  pasar tradisional.  Kekhawatiran  para  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional  semakin bertambah  seiring  dengan  menurunnya  transaksi  jual  beli  yang  ada  di  lingkungan pasar  tradisional.  Hal  itu  disebabkan  karena  konsumen  mulai  berpindah  untuk melakukan transaksi jual beli di gerai minimarket. Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel modern (Indomaret) letaknya sangat berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional.
Minimarket Indomaret diduga melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku  Usaha  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk:  a)  menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan tujuan  untuk  mencegah  dan  atau  menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan atau  jasa  yang  bersaing,  baik  dari  segi  harga  maupun  kualitas,  atau  b)  membatasi pasar  dan  pengembangan  teknologi,  atau  c)  menghambat  pelaku  usaha  lain  yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
Alangkah  lebih  baik  jika  perkembangan  pasar  modern  ini  selaras  dengan perkembangan pasar tradisional di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Namun sayang  dikarenakan  jumlah  pasar  tradisional  maupun  toko  kelontong  yang  tidak terlalu banyak, saat ini masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja  di  minimarket  Indomaret  dibanding  berbelanja  di  toko-toko  kelontong. Karena berbelanja di minimarket Indomaret dinilai lebih nyaman, harga terjangkau dan tempat lebih bersih.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana  Pengaturan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  terhadap  Minimarket waralaba ?
2. Apakah  sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap  minimarket  waralaba  dalam menjalankan  usaha,  melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimana  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang  Undang  No.  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  terhadap  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional  sehubungan  dengan  semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern ?

## C. Metode Pendekatan
Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya  hukum  di dalam masyarakat.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran  tentang  keadaan  objek  permasalahan  melalui  pengolahan  dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  suatu permasalahan.

## D. Pembahasan
1.   Pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  terhadap  Minimarket waralaba
Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya  Pemerintah  Indonesia  untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para pelaku  usaha.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  KPPU  diberi  wewenang menerima  laporan  dari  masyarakat,  melakukan  penelitian,  melakukan penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan,  serta  menyimpulkan  ada  tidaknya  praktik monopoli  dan/atau  usahapersaingan  tidak  sehat.  KPPU  bahkan  dapat memutuskan ada tidaknya kerugia dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan  sanksi  administrative  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Tugas KPPU berdasarkan penjelasan di atas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:  pertama,  melakukan  penegakkan  hukum  apabila  terdapat  praktikk- praktik  tidak  sehat  (unfair)  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha;  dan  kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai ada  kebijakan  pemerintah  yang  potensial  menimbulkan  praktik  bisnis  yang tidak  fair  karena  banyak  pelaku  usaha  yang  melakukan  tindakan  melanggar undang–undang,  tetapi  sebenarnya  merupakan  akibat  dari  pelaksanaan ketentuan  perundang–undangan  yang  berlaku  atau  kebijakan  pemerintah.  Hal inilah yang menjadi tugas KPPU, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
Serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPPU  pada  akhirnya menghasilkan  suatu  bentuk  putusan.  Putusan  KPPU  merupakan  salah  satu
sumber  penting  dalam  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  karena  tidak hanya  sebagai  bentuk  implementasi  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, namun  juga  berperan  sebagai  bentuk  pengawasan  dan  perlindungan  hukum terhadap persaingan usaha. Oleh karenanya wajar jika ketentuan bahwa setiap putusan  komisi  yang  telah  mempunyai  kekuataan  hukum  tetap  harus dimintakan  penetapan  eksekusi  dari  PN.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa kekuataan  dan  pelaksanaan  putusan  tersebut  berada  di  bawah  pengawasan ketua PN.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  KPPU memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memberikan  putusan yang terkait dengan pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. dalam  rangka  penegakan  hukum  persaingan  usaha.  Namun  dalam perjalanannya  selama  ini,  putusan-putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPPU tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terganjal oleh peraturan dalam undang-undang tersebut, salah satu contohnya adalah keberadaan Pasal 46  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPPU harus  dimintakan  penetapan  eksekusi  kepada  PN.  Dengan  adanya  pasal  ini, maka putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena tidak  terdapat  irahirah  sehingga  putusan  KPPU  hanya  dapat  dijadikan  bukti awal penyidikan ketika diajukan keberatan ke PN.
Kendala-kendala  yang  timbul  dalam  penegakan  hukum  persaingan usaha di Indonesia terkait dengan proses pemeriksaan seperti pemanggilan para pihak,  pembuktian  (minimnya  alat  bukti)  serta  dalam  pelaksanaan  putusan yaitu  eksekusi.  Kendala  tersebut  timbul  baik  karena  kelemahan  dari  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  maupun  dari  subjek  hukum  baik  Pelapor  maupun Terlapor,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  tercapainya  kepastian  hukum  maupun perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Pengaturan  yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari  hukum  materil maupun  hukum  formil.  Penegakan  hukum  terkait  dengan  hukum formilseharusnya  diatur  secara  jelas  dan  rigid  karena  merupakan  ketentuan yang  bersifat  memaksa  sehingga  Problematika  Penegakan  Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia  perlu  penyempurnaan  baik  terhadap  hukum  acara  sebagai pedoman  bagi  KPPU  dalam  melakukan  tugas  maupun  kewenangannya  baik dengan  cara  melakukan  adendum  maupun  amandemen  sehingga  tercapai kepastian hukum.
Dalam  UU  No.  5  Tahun  1999,  kegiatan  yang  dilarang  diatur  dalam pasal  17  sampai  dengan  pasal  24.  Undang-undang  ini  tidak  memberikan definisi  kegiatan,  seperti  halnya  perjanjian  yang  dilarang.  Namun  demikian, dari  kata  “kegiatan”  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang  dilarang  merupakan  perbuatan  hukum  dua  pihak  maka  dalam  kegiatan yang  dilarang  adalah  perbuatan  hukum  sepihak.  Adapun  kegiatan  yang dilarang adalah sebagai berikut :
a.  Monopoli
Secara  bahasa  monopoli  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “monos  dan polien”. Monos berarti sendiri, sedangkan polien berarti penjual. Jika kedua kata  tersebut  digabung,  saya  memaknakan  secara  garis  besar  bahwa monopoli  adalah  “menjual  sendiri”  yang  berarti  bahwa  seseorang  atau
lembaga  menjadi  penjual  tunggal  (penguasaan  pasar  atas  penjualan  atau penawaran barang ataupun jasa). Monopoli merupakan kegiatan menguasai atas produksi atau pemasaran  barang dan  menguasai penggunaan  jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.
b.  Monopsoni
Merupakan  kegiatan  menguasai  atas  penerimaan  pasokan  barang  atau  jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.
c.  Penguasaan Pasar
Ada  beberapa  kegiatan  yang  termasuk  kategori  kegiatan  penguasaan  pasar yang dilarang :
a.  Menolak atau menghalangi masuknya pelaku usaha baru
b.  Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya c.  Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha lain d.  Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain
e.  Menjual rugi (banting harga)
d.  Persekongkolan
Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha  lain  dengan  maksud  untuk  menguasai  pasar  bersangkutan  bagi kepentingan  pelaku  usaha  yang  bersekongkol  (pasal  1  angka  8  UU  No.  5 Tahun  1999).  Merupakan  kegiatan  dalam  rangka  memenangkan  suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk : a.  Persekongkolan untuk memenangkan tender
b.  Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan
c.  Persekongkolan merusak kualitas atau citra produk saingan
e.  Posisi Dominan
Artinya  pengaruhnya  sangat  kuat,  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  menyebutkan  posisi  dominan  merupakan  suatu keadaan  dimana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai  pesaing  yang  berarti  di pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  pangsa  yang  dikuasai  dengan kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan,  penjualan,  serta kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan  dan  permintaan  barangatau  jasa tertentu.
f.  Jabatan Rangkap
Dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dikatakan  bahwa seorang  yang  menduduki  jabatan  sebagai  direksi  atau  komisaris  dari  suatu perusahaan,  pada  waktu  yang  bersamaan  dilarang  merangkap  menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
g.  Pemilikan Saham
Berdasarkan  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dikatakan bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memiliki  saham  mayoritas  pada  beberapa perusahaan  sejenis,  melakukan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  yang  sama pada saat bersangkutan atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.
h.  Penggabungan, Peleburan, dan Penggambilan Alihan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku  usaha  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  bukan  berbadan  hukum
yang  menjalankan  perusahaan  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  dengan tujuan mencari keuntungan. 1
UU  No.  5  Tahun  1999  mengatur  tentang  posisi  dominan.  Undang- undang ini mengartikan posisi dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak  mempunyai  pesaing  yang  berarti  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan dengan  pangsa  pasar  yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi tertinggi  di  antara  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan  atau  permintaan  barang  atau  jasa tertentu.
Rumusan  tersebut  menggunakan  dua  pendekatan.  Pertama,  posisi dominan  dilihat  dari  pangsa  pasar  yang  dimiliki  satu  pelaku  usaha/satu kelompok  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  saingannya  (kriteria  struktur pasar).  Kedua,  adalah  dengan  melihat  kemampuannya  untuk  memimpin penentuan  harga  barang/jasa  sehingga  apa  yang  dilakukannya  menjadi  acuan bagi pelaku-pelaku usaha pesaingnya (kriteria perilaku). UU No. 5 Tahun 1999 mengkombinasikan penggunaan dua pendekatan ini bersama-sama.
Pasal  25  Ayat  (2)  menyatakan,  satu  pelaku  usaha/satu  kelompok pelaku  usaha  memiliki  posisi  dominan  apabila  menguasai  50%  atau  lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jika ada dua atau tiga pelaku usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha,  posisi  dominannya  ditentukan  dari penguasaan  pangsa  pasar  sebesar  75%  atau  lebih.  Posisi  demikian  berpotensi mengakibatkan  si  pelaku  usaha  tidak  lagi  mempunyai  pesaing  yang  berarti dalam pasar yang bersangkutan.
Namun,  posisi  dominan  tidak  serta  merta  merupakan  pelanggaran. Yang  penting,  posisi  dominan  ini  tidak  disalahgunakan.  Perilaku penyalahgunaan posisi dominan dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (1) yaitu jika pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung:
1.  menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan atau  menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2.  membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3.  menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
Dalam  mencegah  penyalahgunaan  posisi  dominan,  undang-undang melarang perbuatan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris, pemilikan saham  pada  beberapa  perusahaan  barang/jasa  sejenis.  Juga  penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, ikut menjadi perhatian UU No. 5 Tahun 1999 ini.  Semua  perbuatan  yang  menuju  ke  posisi  dominan  tersebut  wajib memperhatikan akibat-akibatnya terhadap persaingan usaha.
Terlepas  dari  itu  semua,  UU  No.  5  Tahun  1999  membuat pengecualian-pengecualian.  Hal  ini  diatur  dalam  Bab  IX  tentang  Ketentuan Umum.  Ada  sembilan  bentuk  pengecualian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  50, seperti  perjanjian  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  perjanjian  keagenan, perjanjian  untuk  tujuan  ekspor,  kegiatan  usaha  kecil  dan  koperasi.  Badan-
1 http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html  (diakses  tanggal  6  Juli 2018)
badan  usaha  milik  negara  dan  atau  badan  usaha/lembaga  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah,  tetap  dimungkinkan  untuk  memonopoli  barang/jasa  yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sepanjang hal itu diatur dengan undang-undang. 2
2.  Sanksi  yang  Dapat  Diberikan  Terhadap  Minimarket  Waralaba  dalam Menjalankan  Usaha,  Melakukan  Kegiatan  yang  Dapat  Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
KPPU  merupakan  salah  satu  state  auxiliary  yang  dibentuk  oleh pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75 Tahun  1999.  KPPU  yang  selanjutnya  disebut  Komisi  merupakan  sebuah lembaga  yang  diberi  mandat  oleh  undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kegiatan  KPPU  dalam  menerima  laporan  mengenai  perilaku persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, telah diatur dalam Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata cara Penyampaian Laporan dan  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999. Dalam menjatuhkan putusan dan pelaksanaan eksekusinya, KPPU mengacu pada peraturan Bab VIII Pasal 47- Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999. Pada  Pasal  tersebut  tercantum  berbagai  sanksi  yang  bisa  dijatuhkan kepada  para  pelaku  usaha  yang  dinyatakan  benar-benar  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau selanjutnya disebut sebagai UU Persaingan Usaha. Terdapat tiga  macam sanksi  yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha  yang melanggar  hukum  persaingan  usaha,  yaitu  tindakan  administratif  yang dijatuhkan  oleh  KPPU,  sanksi  pidana  pokok,  dan  pidana  tambahan  yang dijatuhkan pengadilan
Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif yang berisi :
1.  Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
2.  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a.  Penetapan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b.  Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  integrasi  vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c.  Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d.  Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
e.  Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f.  Pembayaran ganti rugi; dan atau
2 Teguh Sulistia. 2006. Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan . Padang: Andalas University Press. Hlm. 27
g.  Pengenaan  denda  serendah-rendahnya  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliyar rupiah).
Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok yang berbunyi :
1.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  19,  Pasal  25,  Pasal  27,  dan  Pasal  28 diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp.  25.000.000.000,00  (dua puluh lima miliyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.
100.000.000.000,00  (seratus  miliyar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti denda selama- lamanya enam bulan.
2.  Pelanggaran  terhadap  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15,  Pasal  20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal  26 Undang-undang  ini  diancam  pidana denda  serendah-rendahnya  Rp.  5.000.000.000,00 (lima  miliyar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp.  25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliyar  rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selam-lamnya lima bulan.
3.  Pelanggaran  terhadap  Ketentuan  Pasal  41  Undang-undang  ini  diancam pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya tiga bulan. Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan, yaitu :
1.  Pencabutan ijin usaha; atau
2.  Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  untuk  menduduki  jabatan direksi  atau  komisaris  sekurang-kurangnya  dua  tahun  dan  selama- lamanya lima tahun; atau
3.  Penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Indonesia  memilki  KPPU  dengan  fungsi  untuk  mengawasi  kegiatan para  pelaku  usaha  dan  memberikan  sanksi  bagi  mereka  yang  benar-benar dinyatakan  telah  melakukan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak Selain peraturan-peraturan diatas, dalam memberikan ijin kepada pelaku usaha, pihak  dari  Pemerintah  Kota  juga  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan yang  ada  dalam  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil karena Undang-undang ini mengatur keberadaan dan perlindungan usaha kecil sehingga  dapat  berfungsi  sebagai  legal  framework  bagi  upaya  pemberdayaan ekonomi  rakyat  menghadapi  perilaku  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat yang dilakukan usaha besar dalam kegiatan bisnis.
Setelah  suatu  usaha  berjalan,  pihak  yang  bertugas  selanjutnya  adalah pihak  KPPU,  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan perdagangan  para  pelaku  usaha.  Pengawasan  yang  dilakukan  KPPU  tidak hanya  meliputi  wilayah  Ibukota  Negara  saja,  namun  juga  mencakup  seluruh Wilayah  di  Indonesia.  Pemerintah  Kota  sendiri  sebenarnya  juga  telah merencanakan  untuk  membentuk  suatu  badan  yang  berfungsi  sebagai  tempat penanganan  segala  macam  masalah  persaingan  usaha  termasuk  perlindungan kepada  para  pelaku  usaha  dan  konsumen,  badan  tersebut  dinamakan  BPSK (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  namun  sampai  saat  ini pembentukkan  BPSK  belum  direalisasikan  sehingga  belum  ada  badan  khusus yang menangani masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Masih  ditemukan  sampai  saat  ini  pihak  Dinas  belum  menerapkan sanksi  kepada  pelaku  usaha  karena  sampai  saat  ini  para  pelaku  usaha  di Wilayah  dirasa  masih  melakukan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  tidak  ada perilaku-perilaku  yang  menyimpang  dari  aturan  UU  Persaingan  Usaha,  hal tersebut  juga  dapat  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  laporan  atau  pengaduan dari  pihak  manapun  tentang  adanya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha yang  tidak  sehat  namun  meskipun  tidak  ada  pengaduan,  apabila  pihak pengawas  (KPPU)  melihat  adanya  pelanggaran  telah  dilakukan  oleh  pelaku usaha,  maka  pihak  pengawas  dapat  langsung  memeriksa,  melakukan penyidikan  dan  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  bentuk  pelanggaran  yang dilakukan.
3 . Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional Sehubungan Dengan Semakin Maraknya Pelaku Usaha Di Pasar Modern
Titik tertentu pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama melakukan  penjualan  atas  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari.  Sehubungan dengan  itu,  harus  diingat  bahwa  mekanisme  yang  dipergunakan  oleh  para pelaku  usaha  tersebut  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain. Walaupun  berbeda  karakteristiknya,  menurut  penulis  kesamaan  atas  pokok penjualan  menjadi  sebab  utama  mengapa  keberadaan  pelaku  usaha  di  pasar tradisional sedikit banyak menjadi terancam sebagai akibat semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern. 3
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  UU  No.  5  Tahun  1999, terhadap pelaku usaha kecil inheren dengan latar belakang pemebentukan dari UU  Persaingan  Usaha  tersebut.  Sejalan  dengan  pertimbangan  pembentukan UU  Persaingan  Usaha  berikut  penjelasannya,  secara  rinci  Pande  Silalahi mengatakan  bahwa  salah  satu  faktor  utama  yang  menjadi  latar  belakang pembentukan  UU  Persaingan  Usaha  adalah  adanya  ketimpangan  ekonomi sebagai  akibat  prosentase  pelaku  usaha  yang  tidak  berimbang.  Bahwa berdasarkan data statistik diketahui 99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah usaha  kecil  dan  mereka  hanya  menguasai  aset  ekonomi  sebanyak  40%  dari ekonomi nasional. Sementara itu sebesar 1% yang disebut usaha yang berskala besar dan menengah menguasai sekitar 60% aset ekonomi nasional. 4
Pada  akhirnya  solusi  yang  ditawarkan  terwujud  secara  tegas  dalam salah satu pengecualian dari UU Persaingan Usaha dan secara tersirat terwujud dalam  asas  hukum  UU  Persaingan  Usaha  dan  tujuan  dari  pembentukan  UU Persaingan Usaha. Asas tersebut inheren dengan tujuan dari pembentukan UU Persaingan  Usaha  sebagaimana  halnya  termuat  dalam  Pasal  3  UU  Persaingan Usaha.
Terdapat  dua  pemikiran  mengenai  kepentingan  umum  dalam  UU Persaingan  Usaha.  Pemikiran  pertama  didasarkan  pada  latar  belakang pembentukan  UU  Persaingan  Usaha  yakni  untuk  mengatasi  ketimpangan ekonomi,  dengan  demikian  kepentingan  umum  harus  diartikan  sebagai
3 Firoz Gaffar. 2006. Hukum Acara  Persaingan Usaha . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Hlm. 34.
4 Pande  radja  Silalahi, Undang-Undang  Anti  Monopoli  dan Perdagangan  bebas, Jakarta,  YPHB Volume 19, 2002.
kepentingan  yang  lebih  dikhususkan  pada  pelaku  usaha  kecil.  Agar  tidak menimbulkan  keresahan  masyarakat,  pelaksanaan  kegiatan  usaha  oleh  pelaku usaha besar pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan kepentingan  umum  agar  terjamin  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama bagi pelaku usaha besar,  menengah, dan kecil. Lebih  lanjut pada titik tertentu pelaku  usaha  harus  menjaga  kepentingan  umum  dalam  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar  pemikiran  pertama  tersebut  oleh  KPPU  ditegaskan  dalam penanganan  kasus  Indomaret. 5 dalam  putusan  KPPU  No  :3/KPPU-L-I/2000, dinyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya, PT Indomarco Prismatama kurang  memperhatikan  prinsip  keseimbangan  sesuai  asas  demokrasi  ekonomi antara  kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan  umum.  Dikatakan  bahwa persaingan  antara  pelaku  usaha  besar  dan  pelaku  usaha  kecil  telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha  kecil  terancam  kelangsungannya  sehingga  potensial  meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi keresahan sosial.
Pelaksanaan  kegiatan  usaha  oleh  pelaku  usaha  di  pasar  modern  pada titik  tertentu  harus  memperhatikan  keseimbangannya  dengan  kepentingan pelaku usaha di pasar tradisional aga terjamin kepastian kesempatan  berusaha yang  sama  bagi pelaku usaha  besar,  menengah, dan kecil. Pelaku usaha  besar juga harus aware terhadap kepentingan pelaku usaha kecil dalam upaya untuk menghindari penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil.
Perlindungan  konsumen  yang  diberikan  KPPU  tidak  langsung sifatnya,  melainkan  melalui  pengawasan  terhadap  palaku  usaha  agar persaingan  usaha  yang  efektif  berjalan  dengan  baik.  Interaksi  bebas  antara pasokan  dan  permintaan  akan  membentuk  harga  yang  wajar  buat  konsumen, sehingga  mereka  bebas  memilih  barang  dan  jasa  dengan  harga  dan  kualitas yang sesuai kemampuan mereka.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugasnya berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  memberikan wewenang  besar  untuk  mengeliminasi  praktik  usaha  tidak  sehat,  yang menghambat  persaingan  efektif,  Lenyapnya  atau  sangat  melemahnya persaingan  akan  mengganggu  ekonomi  pasar  dan  pada  gilirannya,  memasung kebebasan konsumen untuk memilih. Kendati demikian, pelaksanaan Undang- Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan  hanya  menguntungkan  kalangan  konsumen  seperti  yang  disangka banyak orang. 6
Pelaksanaan  Undang-Undang  Persangan  Usaha  tersebut  juga menguntungkan  para  palaku  usaha  sendiri,  karena  eliminasi  hambatan  yang tidak pada tempatnya terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar memungkinkan mereka menikmati ekonomi pasar bebas. UU Nomor 5 Tahun 1999  telah  menjadi  dasar  atau  landasan  bagi  KPPU  dalam  menjalankan tugasnya. UU Persaingan Usaha  ini  memberikan  mandat kepada  KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan
5 www.kppu.go.id diakses pada 6 Juli 2018.
6 Lasmaria  Febrika  Siregar, “Eksistensi  KPPU  Dalam  Dunia  Bisnis  Indonesia  Dihubungkan Dengan  UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.
oleh  pelaku  usaha  baik  pelaku  usaha  besar,  menengah,  dan  kecil  serta  KPPU dapat memberikan sanksi  hukum kepada pelaku usaha  yang benar-benar telah melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU  Persaingan  Usaha (Penjelasan terdapat dalam Bab II).
Undang  Undang  No.  5  Tahun  1999  lebih  lanjut  mengatur  tata  cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan  Pasal  46.  Dalam  menangani  perkara  penegakan  hukum  persaingan usaha,  KPPU  dapat  melakukannya  secara  proaktif  atau  dapat  menerima pengaduan  atau  laporan  dari  masyarakat.  Pasal  40  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  KPPU  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku usaha  apabila  ada  dugaan  terjadi  pelanggaran  UU  No.  5  Tahun  1999  ini (walaupun  tidak  ada  laporan)  yang  pemeriksaannya  dilaksanakan  sesuai  tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 UU No. 5  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  bahwa  telah terjadi  atau  patut  diduga  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  UU  No.  5  Tahun 1999 ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang  jelas  telah  terjadinya  pelanggaran,  dan  menyertakan  identitas  pelapor. Demikian  pula  pihak  yang  dirugikan  sebagai  akibat  terjadinya  pelanggaran terhadap  UU  No.  5  Tahun  1999  ini  dapat  melaporkan  secara  tertulis  kepada KPPU  dengan  keterangan  yang  lengkap  serta  menyertakan  identitas  pelapor. Dapat  disimpulkan  bahwa  bahan  penyelidikan,  pemeriksaan,  dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik  monopoli dan/atau persaingan usaha bisa  berasal  dari  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat,  pihak-pihak  yang dirugikan,  atau  setiap  orang  yang  mengetahui  bahwa  telah  terjadi  atau  patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  UU  Persaingan  Usaha terhadap  kelangsungan  usaha  dari  pelaku  usaha  kecil  di  pasar  tradisional sehubungan  dengan  semakin  maraknya  pelaku  usaha  di  pasar  modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan 3 UU Persaingan  Usaha).  Lebih  rinci  perlindungan  tersebut  digantungkan  kepada pertanyaan apakah  maraknya pelaku usaha di pasar  modern telah  mengancam keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional.
Apabila  maraknya  pelaku  usaha  di  pasar  modern  dibiarkan,  akan menimbulkan  banyak  dampak  negatif  terhadap  pelaku  usaha  di  pasar tradisional. Dalam hal ini ukuran yang dapat menafsirkan secara analogi adalah ukuran  yang  dipergunakan  dalam  Putusan  KPPU  Nomor:  3/KPPU-LI/  2000 tanggal  4  Juli  2001.  Dampak  negatif  menurut  putusan  tersebut  antara  lain penghasilan  atau  omset  penjualan  menjadi  menurun  drastis,  kehilangan konsumen,  dan  biaya  kehidupan  rumah  tangga  mereka  terancam,  karena sebelumnya  usaha  tersebut  merupakan  mata  pencaharian  untuk  biaya kehidupan  sehari-hari.  Apabila  banyak  menimbulkan  dampak  negatif,  maka sesuai  dengan  tujuan  non  ekonomi  dari  UU  Persaingan  Usaha;  kepentingan umum  adalah  kepentingan  pelaku  usaha  kecil,  secara  langsung  KPPU berdasrkan laporan dari setiap pihak (masyarakat) ataupun tanpa laporan (dari hasil pengawasan) dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha  di  pasar  modern  dan  menjatuhkan  sanksi-sanksi  pidana  seperti  yang telah tertulis diatas.
Sistem  ekonomi  pasar  yang  berjalan  baik  juga  mendorong dialokasikannya  sumber  daya  -  alam,  manusia,  modal  -  secara  optimal  dan diterapkannya  teknologi  baru  yang  lebih  efisien.  Iklim  usaha  kondusif  yang terbentuk  akan  membuat  para  pelaku  usaha  mampu  bersaing  secara internasional,  sehingga  menjamin  lapangan  kerja  dan,  pada  akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
E. Penutup
Keberadaan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  merupakan  salah  satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun  1999  maupun  dari  subjek  hukum  baik  Pelapor  maupun  Terlapor,  sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak  yang  berperkara. Pengaturan  yang terdapat dalam Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil.
Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para  pelaku  usaha  yang  dinyatakan  benar-benar  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur  mengenai  Pidana  Tambahan.  Masih  ditemukan  sampai  saat  ini  pihak  Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha  di  Wilayah  dirasa  masih  melakukan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  tidak ada perilaku
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  UU  Persaingan  Usaha  terhadap kelangsungan  usaha  dari  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional  sehubungan  dengan semakin  maraknya pelaku usaha di pasar  modern didasarkan pada asas dan tujuan dari  UU  Persaingan  Usaha  (Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Persaingan  Usaha). Perlindungan  tersebut  digantungkan  pada  pertanyaan  apakah  maraknya  pelaku usaha di pasar modern telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional.
Pemerintah Kota hendaknya membuat suatu perangkat hukum yang khusus mengatur  mengenai  letak  lokasi  pasar  ritel  modern  terutama  minimarket,  karena saat  ini  yang  terjadi  di  masyarakat,  letak  gerai  minimarket  dengan  pedagang tradisional  sangat  berdekatan,  Pengaturan  tersebut  diharapkan  dapat  mencegah munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Pemerintah Kota hendaknya membuat suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan  tentang  pembatasan  jumlah  pasar  ritel  modern  terutama  minimarket waralaba  di  sehingga  diharapkan  keberadaan  ritel  tradisional  tidak  tergeser  oleh adanya ritel modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Firoz,  Gaffar,  Hukum  Acara  Persaingan  Usaha.  Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis : 2006.
Sulistia,  Teguh,  Aspek  Hukum  Usaha  Kecil  Dalam  Ekonomi  Kerakyatan.  Padang: Andalas University Press : 2006.
Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha antara Konteks dan Teks, Creative Media, Jakarta : 2009.

## Jurnal/Skripsi/Tesis:
Siregar,  Lasmaria  Febrika,  “Eksistensi  KPPU  Dalam  Dunia  Bisnis  Indonesia Dihubungkan  Dengan  UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat”,  Skripsi,  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.
Silalahi, Pande Radja, Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan bebas, Jakarta, YPHB Volume 19, 2002.
Nurhayati, Irma, Kajian hukum Persaingan Usaha Kartel antara teori dan Praktik, Jurnal hukum Bisnis, vol. 30, hlm. 12, 2011.

## Website:
http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html  (diakses  tanggal 6 Juli 2018)
http://www.kppu.go.id diakses pada 6 Juli 2018.