Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 294-313. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia
Proof of Copyright Piracy of Digital Works through File Sharing in Indonesia
Riswan Hanafyah Harahap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari E-mail: mcrizzwan@outlook.com
Deity Yuningsih Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deityhukum@gmail.com

## Zahrowati
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: zahrowati.s3@gmail.com
Abstract: This study aims to obtain data which will then be processed and analyzed, so that in the end it can be proposed various recommendations aimed at finding out the evidence of copyright piracy on digital works through file sharing in Indonesia. And to understand  civil  settlements  related  to  copyright  piracy  on  digital  works  through  file sharing in Indonesia. The writing method used in this research is a normative writing method with a statute approach and a conceptual approach. The results show that the form of proof of copyright piracy on digital works through file sharing in Indonesia is generally  the  same  as  evidence  in  civil  procedural  law,  namely  the  principle  of  actori incumbit probatio which means whoever has a right or proposes an event must prove the existence of that right or event. Regarding evidence also has similarities, but because the domain of piracy of digital works through file sharing is with computer media or the like so that electronic evidence is possible, which has technical obstacles in the form of proving the  originality  of  the  evidence  presented  and  non-technical  obstacles  in  the  form  of vulnerability to damage and loss of stored electronic evidence, in addition to the form of civil  settlement  related  to  copyright  piracy  on  digital  works  through  file  sharing  in Indonesia  is  that  there  are  several  forms  of  copyright  dispute  resolution  which  are regulated in the copyright law, the settlement can be done through alternative dispute resolution, arbitration, or court.
Keyword: Evidence; Piracy; File Sharing
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk  mengetahui  pembuktian  pembajakan  hak  cipta  atas  karya  digital  melalui file sharing di Indonesia. Serta untuk memahami penyelesaian perdata terkait pembajakan
hak cipta  atas karya  digital melalui file sharing di Indonesia.   Metode penulisan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  pembuktian  pembajakan  hak  cipta  atas karya  digital  melalui  file  sharing  di  Indonesia  adalah  pada  umumnya  sama  dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yakni asas actori incumbit probatio yang berarti barang  siapa  mempunyai  sesuatu  hak  atau  mengemukakan  suatu  peristiwa  harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media  komputer  atau  sejenisnya  sehingga  dimungkinkan  alat  bukti  elektronik,  yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan dan  kendala  non  teknis  berupa  rentannya  kerusakan  serta  hilangnya  barang  bukti elektronik yang disimpan, selain itu bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah terdapat beberapa bentuk penyelesaian  sengketa  hak  cipta  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Kata kunci: Pembuktian; Pembajakan; File Sharing

## PENDAHULUAN
Di  era  teknologi  saat  ini  yang  semakin  modern,  manusia  dituntut  untuk  dapat  beradaptasi dengan  masifnya  perubahan-perubahan  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya. Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  tentunya  akan  mempengaruhi  gaya  hidup  dari masyarakat yang sebelumnya tradisional menjadi lebih modern, termasuk dengan melakukan berbagi berkas melalui internet. File sharing atau berbagi berkas sendiri merupakan kegiatan yang  dilakukan  oleh  pengguna  untuk  berbagi  berkas-berkas  dalam  bentuk  digital,  baik  itu dokumen, musik, video, software (perangkat lunak), dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan secara pribadi maupun secara publik dengan memberikan izinnya pada berkas-berkas tertentu.
Dengan  adanya  layanan file  sharing ,  maka  kegiatan  berbagi  berkas  sendiri  dapat memudahkan  masyarakat  untuk  berbagi  berkasnya  tersebut  untuk  siapa  saja,  baik  untuk kalangan pribadi maupun untuk semua orang. Namun, penggunaan berbagi berkas sendiri tidak terlepas dari masalah baru yang akan muncul, yakni terkait dengan permasalahan pelanggaran hak cipta. Hal ini karena kemajuan teknologi file sharing telah memungkinkan konsumen untuk menyalin musik, buku, video game , dan karya yang dilindungi lainnya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan biaya minimal 1 .
Menurut Direktur Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM Tahun  2011-2016  Ahmad  M  Ramli,  maraknya  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  telah
1 Felix  Oberholzer‐Gee  dan  Koleman  Strumpf,  “ File  Sharing  and  Copyright ,”  Innovation  Policy  and  the Economy, Vol. 10, Januari 2010, hlm. 19, http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/605852.
membuat  Indonesia  dikategorikan  sebagai  salah  satu  negara  pembajak  atau  pelanggar  hak kekayaan intelektual di dunia. Ia mengatakan selain pada barang berwujud, pelanggaran hak kekayaan intelektual juga marak terjadi pada barang tidak berwujud seperti lagu, film, software dan konten hak cipta lainnya. Umumnya, benda itu dijiplak tanpa seizin pemegang hak cipta melalui internet dengan cara file sharing , email, peer to peer dan cara-cara lain yang berkaitan dengan pembajakan konten 2 .
Dalam  kaitannya  dengan  pembajakan  yang  terjadi  di  Indonesia,  bisa  dilihat  dengan maraknya  pembajakan  film-film  nasional  dan  internasional.  Salah  satunya  dengan  situs IndoXXI. IndoXXI adalah situs yang menyediakan layanan streaming /nonton film bajakan, serta memungkinkan  untuk  mengunduh  film  tersebut  dengan  menggunakan  jaringan  internet. Karena  dengan  sifat  dari  situs  itu  sendiri,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  telah memblokir 1.130 situs web streaming ilegal atau bajakan, kurun Mei hingga Desember 2019. Salah satunya, situs IndoXXI 3 . Pada tanggal 1 Januari 2020, situs tersebut menyatakan telah menghentikan layanan mereka, seperti yang dikutip oleh Detikcom, yakni "Sangat berat tapi harus dilakukan, terima kasih kepada seluruh penonton setia kami, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 kami akan menghentikan penayangan film di website ini demi mendukung dan memajukan  industri  kreatif  tanah  air,  semoga  ke  depannya  akan  menjadi  lebih  baik,"  tulis IndoXXI 4 .
Sebelum  situs  ini  ditutup,  situs  ini  menampilkan  film-film  bajakan,  mulai  dari  film nasional  hingga  film  internasional,  bahkan  film  yang  belum  ditayangkan  secara  resmi  di Indonesia. Selain itu, ada fitur download, yang memungkinkan pengujung dapat mengunduh film  tersebut  tanpa  membeli  film  tersebut.  Situs  itu  memanfaatkan  Google  Drive  dalam menyimpan  film-film  bajakan  tersebut.  Ketika  pengunjung  ingin  mengunduh  film  tersebut, pengujung harus memiliki akun harus memiliki akun email terlebih dahulu di Google Drive 5 . Namun,  IndoXXI  menampik  bahwa  mereka  menyimpan  film-film  bajakan  mereka  di  server mereka, seperti yang dikutip oleh CNBC Indonesia, yakni "IndoXXI atau XXI tidak memiliki atau
2 Rafika Aulia, “ Menteri Amir: Pelanggaran Hak Cipta Merugikan ,” Tempo.co, https://nasional.tempo.co/ read/399773/menteri-amir-pelanggaran-hak-cipta-merugikan,  diakses  pada  tanggal  pada  tanggal  3 Maret 2020.
3 Iskandar,  “ Headline:  Situs  IndoXXI  Tutup,  Kemkominfo  Blokir  Massal  Web  Streaming  Ilegal? ,” Liputan6.com, https://www.liputan6.com/tekno/read/4142549/headline-situs-indoxxi-tutup- kemkominfo-blokir-massal-web-streaming-ilegal, diakses pada tanggal 3 Maret 2020,
4 Adi Fida Rahman, “ Tepati Janji, IndoXXI Resmi Tutup Layanan ,” Detikcom, https://inet.detik.com/cyberlife/d-4842340/tepati-janji-indoxxi-resmi-tutup-layanan,  diakses  pada tanggal pada tanggal 3 Maret 2020
5 “ 2  Cara  Download  Film  IndoXXI  di  Android  atau  Laptop  Terbaru  2019 ,”  Kuotamedia.net, https://kuotamedia.net/hiburan/film/cara-download-film-indoxxi/, diakses pada tanggal 3 Maret 2020
menyimpan konten di server sendiri, hanya mengambil tautan atau embed konten dari luar yang telah di upload ke situs-situs website populer seperti Youtube, Google Drive, Dailymotion, ZShare dan sejenisnya," tulisnya 6 .
Sementara itu, pada hari Kamis, 28 Januari 2021, Visinema Pictures resmi menggiring tersangka pembajakan karya Visinema Pictures berinisial AFP ke meja hijau untuk diadili di Pengadilan  Negeri  Jambi.  Karya  Visinema  Pictures  yang  dicuri,  diunggah,  serta  ditayangkan secara ilegal di platform website bernama DUNIAFILM21 adalah Keluarga Cemara. Film yang meraih 1,7 juta penonton bioskop pada awal 2019 itu diputar secara utuh atau ditayangkan secara online dengan cuma-cuma bagi pengunjung website tersebut 7 .
Pembajakan hak  cipta  melalui  media file  sharing sangat  merugikan bagi pemilik dan pemegang hak cipta, serta merusak keuntungan secara ekonomi akibat yang ditimbulkan dari pembajakan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  situs pembajakan.  Keuntungan  pertama  didapatkan  dari  iklan  yang  muncul  dari  situsnya.  Alfons Tanujaya mencontohkan, dalam sehari situs IndoXXI diakses hingga 1 juta pengunjung per hari. Tidak  hanya  berhenti  sampai  di  situ.  Pada  kasus  pembajakan  film  Keluarga  Cemara,  AFP ternyata telah melakukan pembajakan terhadap sekitar 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018. Hal ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film-film tersebut cukup terkenal 8 .
Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya berkat adanya sekarang dilakukan secara modern berkat adanya file sharing. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum 9 .
6 Ari f  Budiansyah,  “ Tutup  Januari  2020,  Ini  Cara  IndoXXI  Dapat  Film  Baru  &  Cuan ,”  CNBC  Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191230073207-37-126373/tutup-januari-2020-ini-cara- indoxxi-dapat-film-baru-cuan, diakses pada tanggal 4 Maret 2020
7 Dina Fit ri Anisa, “ Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Giring Pelaku ke Pengadilan ,” Berita Satu,  https://www.beritasatu.com/hiburan/725189/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures- giring-pelaku-ke-pengadilan, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021
8 Ibid .
9 Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 28.
Dalam  hal  ini,  diperlukan  pembuktian,  apakah  situs  yang  menyediakan  karya  digital dapat dimintakan ganti rugi akibat yang ditimbulkan. Selain itu, pembuktian sangat diperlukan untuk  mengidentifikasi  apakah  dalam  perbuatannya  telah  mendapatkan  izin  untuk menyebarluaskan  secara  digital  melalui file  sharing .  Untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Pembuktian Pembajakan Hak Cipta Atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penulisan  normatif. Penelitian  normatif  maksudnya  adalah  bahwa  dalam  penelitian  ini  berpedoman  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang  diteliti 10 .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  berupa  pendekatan  undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pembuktian Pembajakan Hak Cipta  Atas Karya  Digital Melalui File  Sharing di Indonesia

## Prinsip Umum Pembuktian dalam Peradilan Niaga
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang beperkara  kepada  hakim  dalam  suatu  persidangan,  dengan  tujuan  untuk  memperkuat kebenaran  dalil  tentang  fakta  hukum  yang  menjadi  pokok  sengketa,  sehingga  hakim memperoleh  dasar  kepastian  untuk  menjatuhkan  keputusan 11 .  Menurut  M.  Yahya  Harahap, pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit.
Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan  peristiwa-peristiwa  yang  didalilkan  atau  dibantah  dalam  hubungan  hukum  yang diperkarakan.  Sedangkan  dalam  arti  sempit,  pembuktian  hanya  diperlukan  sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang
10 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 61.
11 Bahtiar Effendie, Tasmin Masdari, dan A. Chodari, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 50.
menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara 12 . R Subekti berpendapat bahwa pembuktian  adalah  suatu  proses  bagaimana  alat-alat  bukti  dipergunakan,  diajukan  atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku 13 .
Suatu  sistem  hukum  merupakan  suatu  kesatuan  aturan-aturan  hukum  yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas- asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah 14 .
Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum  lebih  abstrak,  apabila  asas  hukum  tidak  dimasukkan  dalam  undang-undang,  tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas  dituangkan  dalam  undang-undang,  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai  undang- undang  sehingga  hakim  berkewajiban  untuk  menerapkan  asas  tersebut  secara  langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus 15 .
Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas affirmandi incumbit probatio , yaitu siapa  yang  mendalilkan  sesuatu dia  harus  membuktikannya,  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik  merupakan  hal  yang  sukar  untuk menentukan secara tepat siapa yang  harus dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  sesuatu 16 .  Menurut  Peneliti,  kewajiban  untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia  dibebani  pula  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya,  dalam  hal  ini  kesempatan  untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.
Membicarakan  tentang  penilaian  keabsahan  penggunaan  alat  bukti  di  dalam  hukum acara  pidana,  terdapat  prinsip  yang  sama  dengan  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata sebagaimana  dimaksud  Pasal  294  ayat  (1)  HIR.  Pasal  183  KUHAP,  pada  asasnya  mengatur
12 M. Yahya Harahap, “ Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata ”, Pendidikan Hakim Senior angkatan ke I Tugu Bogor, 1991, hlm. 1.
13 R. Subekti, Hukum Pembuktian , Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 7.
14 J.H.P.  Bellefroid  dalam  buku  Efa  Laila  Fakhriah,  Efa  Laela  Fakhriah, Bukti  Elektronik  dalam  Sistem Pembuktian Perdata , 2 ed., Bandung: Alumni, 2013, hlm. 44.
15 Ibid.
16 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 55.
tentang 17 : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Sedangkan,  di  dalam  hukum  acara  perdata  dalam  rangka  penilaian  keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata bahwa  barang  siapa  menyatakan  mempunyai  hak  atas  suatu  barang,  atau  menunjuk  suatu peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya,  ataupun  menyangkal  hak  orang  lain,  maka  orang  itu harus membuktikannya.
Dari peristiwa itu,  yang  harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata,  kebenaran  yang  harus  dicari  oleh  hakim  adalah  kebenaran  formal,  artinya  bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang beperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut 18 .
Ada  suatu  peristiwa  yang  tidak  memerlukan  pembuktian  lagi  karena  kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa notoir ( notoir feiten, noticeable facts ). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku  larangan  keluar  malam,  tak  seorang  pun  boleh  keluar  rumah  kecuali  petugas keamanan 19 .
Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari  hukum  acara  perdata,  pengadilan  pada  prinsipnya  dalam  menangani  perkara  perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai  pedoman  saja  apabila  diperlukan,  misalnya  dalam  suatu  perkara  perdata  harus dilaksanakan  suatu  peraturan  hukum  perdata  yang  termuat  dalam  KUHPerdata  dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti 20 .
Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  Pembuktian  dan  Daluwarsa.  Selain
17 Johan Wahyudi, “ Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan ,” Perspektif Vol. 17, No. 2, 2012, hlm. 122.
18 Efa  Laela  Fakhriah, Sistem  Pembuktian  Terbuka  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Secara  Litigasi , Bandung: Universitas Padjajaran, 2012, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf.
19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Bandung: Alumni, 1978, hlm. 116.
20 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1992, hlm. 107.
KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam Regelement Buiten Gewesten (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa  dan  Madura,  sedangkan  RBG  atau  RDS  diperuntukkan  di  luar  Jawa  dan  Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata 21 .
Bentuk Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing Dalam aspek pembuktian terhadap pelanggaran hak cipta atas karya digital tentunya salah satu jenis  karya digital  yang  dilindungi adalah  karya  yang berkaitan dengan  karya sinematografi yang mana karya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  (UUHC)  Pasal  40  yakni  Ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  Ciptaan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dalam hal ini termasuk di dalamnya karya sinematografi.
Bentuk  pembuktian  terhadap  pembajakan  hak  cipta  atas  karya  digital  melalui  file sharing masih mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata pada umumnya yaitu prinsip “ actori incumbit probatio ”, yakni siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan beban pembuktian. Pasal tersebut di atas merupakan kristalisasi dari asas  sistem  pembuktian,  yaitu Actori  incumbit  probatio ,  yang  merujuk  pada  siapa  yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Pun yang membantah akan suatu dalil maka ia juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahannya.
Selain  itu  terdapat  asas  hukum: equal  justice  under  law ,  suatu  perlakuan  yang  sama terhadap  para  pihak,  yang  bermakna  siapa  yang  lemah  pembuktiannya  harus  dikalahkan. Begitu  pun  dengan  alat  bukti  yang  diajukan  untuk  membuktikan  dan  mendukung  dalil gugatannya para pihak yang berperkara di Pengadilan Niaga dapat mengajukan alat-alat bukti seperti surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan; dan sumpah. 22
Karena dalam hal pembuktian terhadap pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing adalah domain dari pembuktian digital atau pembuktian melalui elektronik dengan pendekatan teknologi maka jenis-jenis alat bukti tersebut pada umumnya tidak mungkin dapat terpenuhi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum.
21 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , 1 ed., Bandung: Alumni, 1992, hlm. 81.
22 Lihat Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg.
Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  menyatakan  bahwa  informasi  dan  atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian secara limitatif seperti yang ada dalam KUHPerdata. Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara: 23
a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi print out ;
b. Proses  data  seperti  pada  umumnya  dengan  memasukkan  inisial  dalam  sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;
c. Menguji data dalam suatu waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya;
d. Mengkaji  informasi  yang  diterima  untuk  menjamin  keakuratan  data  yang dimasukkan;
e. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan;
f. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memproses data;
g. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
h. Waktu dan pengarsipan mode print-out komputer.
Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga  menerangkan  suatu  keadaan”.  Selain  itu,  terdapat pula  kekhususan  dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.
Dokumen digital, surat elektronik, dan sebagainya bisa menjadi alat bukti surat. Karena saat ini dalam hingar-bingar kampanye paperless , dokumen digital dan surat elektronik menjadi vital. Dan hal ini diperkuat melalui keabsahan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 12 UU ITE. Dan ditambah lagi dengan keberadaan sertifikasi terhadap perangkat lunak sebagai penyedia layanan pembuatan tanda tangan elektronik. 24
Rekam  CCTV  dalam  perkara  perdata  bisa  diinterpretasikan  dalam  alat  bukti persangkaan,  dimana  penjelasan  mengenai  persangkaan  bisa  dilihat  pada  Pasal  1915
23 Dimas  Febrian  Syahputra,  Rivan  Kurniawan,  dan  Yusuf  Bintang  Syaifinuha,  “ Perlindungan  Hukum Transaksi E-Commerce ,” Privat Law Vol. 7, 2015, hlm. 75.
24 “ Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata ,” Michael Agusting & Partners Lawyers, last modified 2017, diakses pada tanggal Juli 25, 2021, https://manplawyers.co/2017/06/15/alat-bukti-elektronik-dalam- perkara-perdata/.
KUHPerdata  yang  menjelaskan.  “Persangkaan  adalah  kesimpulan  yang  o leh  undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.” 25 Pasal tersebut menyebutkan adanya Keyakinan Hakim, Pengetahuan umum,  dan  menjelaskan  suatu  peristiwa.    Rekam  CCTV  ini  bisa  digunakan  untuk  mewakili pengetahuan umum tentang terjadinya peristiwa jika di tempat tersebut tidak ditemukan saksi mata. 26
Kembali  kepada  hakikat  dari  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata  berarti memberikan kepastian secara yuridis, dengan sarana alat bukti, menetapkan secara pasti apa yang terjadi secara konkret dengan jalan mempertimbangkan atau memberikan alasan-alasan logis, sehingga sampai pada kesimpulan peristiwa-peristiwa tertentu dinyatakan benar atau dinyatakan tidak benar. Pada gilirannya para pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan tersebut. Putusan yang baik mengandung pertimbangan yang lengkap, akurat dan jelas. Namun dalam kasus gugatan terhadap hak cipta atas karya digital melalui file sharing saat ini masih terdapat kendala dalam hal menghadirkan alat bukti elektronik di persidangan dalam hal ini  kendala  tersebut  meliputi  kendala  teknis,  misalnya  untuk  memastikan  orisinalitas  bukti terkadang salah satu pihak yang berperkara meminta agar bukti yang dihadirkan harus disertai dengan keterangan ahli dalam hal ini ahli digital forensik yang dalam proses penggandaan harus dilakukan dan/atau diketahui oleh aparat penegak hukum. Ketiadaan aturan dan prosedur yang jelas mengenai alat bukti elektronik ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun ahli digital forensik yang melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan membuat pengadilan sulit untuk menilai integritas data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian 27 . Selain itu. kendala non-teknis di antaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain 28 .
Penyelesaian  Perdata  Terkait  Pembajakan  Hak  Cipta  Atas  Karya  Digital  Melalui File Sharing di Indonesia
Aspek Kerugian terhadap Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing
25 Ibid . 26 Ibid . 27 Dewi Asimah, “ Menjawab Kendala Pembuktian dalam Alat Bukti Elektronik ,” Jurnal Hukum Peratun Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 105.
28 Yustria Novi Satriana, “ Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata Nurfauzah Maulidiyah ,” Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 69 – 76.
Maraknya kejahatan pembajakan karya digital melalui media file sharing tentunya tidak terlepas dari kultur masyarakat yang senang dengan sesuatu yang praktis dan mura, maka mereka pasti akan mencari barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga jual yang lebih murah apabila dibandingkan dengan produk aslinya.
File sharing ilegal dilakukan terutama oleh  "pembajak digital". Mereka  menyalin dan mengunggah materi kepemilikan melalui Internet untuk dilihat dan diunduh oleh pengguna akhir tanpa persetujuan dari pemilik file . File yang dibagikan dapat berupa apa saja mulai dari dokumen, gambar, musik atau film hingga perangkat lunak. Materi yang dibagikan secara ilegal juga dikenal sebagai media atau konten bajakan. Jaringan P2P, aplikasi torrent , dan banyak situs web streaming film online adalah metode umum berbagi file ilegal 29 .
Cara  pembajakan  karya  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seiring  berkembangnya teknologi,  namun  umumnya  cara  yang  dilakukan  adalah  melakukan  perekaman  langsung dengan karya digital, penyalinan dari media penyimpanan lain, salinan orisinal ataupun bocoran ( leaks ), maupun perekaman dari media streaming .
Setelah mendapatkan salinan ilegal awal ini, pembajak meng- host salinan itu sendiri atau menjualnya kepada pengguna lain, yang disebut pengunggah, yang kemudian ditugaskan untuk mengunggahnya  ke  internet  melalui  beberapa  bentuk file  sharing ,  Paling  umumnya  adalah dengan menggunakan layanan seperti Google Drive, Mega, Mediafire, dan semacamnya. Konten ilegal  yang  di- hosting oleh cyberlocker atau  jaringan  P2P  tidak  mudah  ditemukan.  Materi bajakan  mencapai  pengguna  akhir  melalui  perantara  yang  bertanggung  jawab  untuk mempromosikan konten tersebut: situs web bajakan.
Situs web konten bajakan sangat menarik bagi penggunanya, yang melalui penggunaan mesin pencari dan jejaring sosial dapat mengakses konten ilegal dengan cara yang sepenuhnya terbuka dan tidak terbatas. Sementara itu, penjahat dunia maya meraup keuntungan besar yang sangat besar. Cara paling umum untuk melakukan monetisasi adalah dengan memanfaatkan layanan iklan, baik itu iklan yang legit maupun iklan penipuan seperti iklan judi maupun iklan pornografi, penjualan data pengguna, sistem membership , dan metode Uploader Remuneration , yakni  pembajak  dunia  maya  menawarkan  skema  kompensasi  kepada  orang-orang  yang mengunggah konten yang disalin untuk mendorong pengunggahan semacam itu.
Cara-cara  yang  dilakukan  di  atas  pada  dasarnya  tidak  terbatas  pada  film  atau sinematografi saja. Perlakuan itu pula dapat terjadi pada karya digital lain seperti lagu, fotografi,
29 “ llegal  File  Sharing ,”  Techopedia,  last  modified  2016,  diakses  pada  tanggal  Juli  25,  2021, https://www.techopedia.com/definition/29931/illegal-file-sharing.
perangkat lunak, maupun dokumen lainnya karena pada dasarnya file tersebut dapat dibagikan melalui file sharing . Di Indonesia sendiri, dari obyek-obyek tersebut di atas, yang memiliki angka tertinggi untuk dibajak adalah musik dan film 30 . Namun demikian, menurut hemat saya, semua jenis karya digital rawan dapat dilakukan pembajakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta tidaklah sedikit.
Meskipun  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  sudah  menutup  akses  situs streaming film  bajakan,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  masih  banyak  ditemui  situs  ilegal  yang menyebarkan konten film bajakan secara streaming sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.
Keberadaan  situs streaming film  bajakan  dan  karya  digital  lainnya  merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seseorang terhadap pembuatan film. Situs streaming film bajakan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
a. Pasal  113  ayat  (3)  dan  (4)  UUHC  mengatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.
b. Pasal  25  UU  ITE  menyatakan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  disusun  menjadi  karya  intelektual,  situs  internet,  dan  karya intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungi  sebagai  hak  kekayaan  intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain  itu  aturan  mengenai  hak  cipta  juga  berlaku  di  berbagai  negara  melalui  Berne Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works  (Berne  Convention).  Berne Convention berlaku bagi negara-negara penandatanganan konvensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa “The countries to which this Convention applies constitute a Union f or the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.” Kemudian pada Pasal 2 angka 1 diatur pula mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi, sebagaimana berikut ini.
“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the
30 “ Dirjen HAKI: Musik & Film Obyek Terbanyak Dibajak di Internet ,” Detikcom, last modified 2012, diakses pada  tanggal  Juli  25,  2021,  https://news.detik.com/berita/d-1901108/dirjen-haki-musik--film-obyek- terbanyak-dibajak-di-internet-.
same  nature;  dramatic  or  dramatico-musical  works;  choreographic  works  and entertainments  in  dumb  show;  musical  compositions  with  or  without  words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to  cinematography;  works  of  drawing,  painting,  architecture,  sculpture,  engraving  and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three- dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.”
Dan  Pasal  2  angka  6  menegaskan  bahwa  Ciptaan  tersebut  harus  mendapatkan perlindungan di negara-negara penandatanganan konvensi. “The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the  author  and  his  successors  in  title.” Sedangkan  Pasal  9  angka  1  dari  Berne  Convention menyatakan: “ Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.”
Pada  level  internasional  HKI  diatur  dalam  perjanjian Trade  Related  Aspects  on Intellectual  Property  Rights (selanjutnya  disebut TRIPS ).  Perjanjian TRIPS ini  merupakan standar perlindungan HKI pada level internasional yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai  bagian  dari  kesepakatan  perdagangan  multilateral  dalam  kerangka  pembentukan World  Trade  Organization (selanjutnya  disebut WTO ). 31 Aturan  yang  bersumber  dari kesepakatan  negara-negara  di  dunia  inilah  yang  kemudian  diadopsi  oleh  negara-negara penandatanganan konvensi, salah satunya adalah Indonesia. Dalam hukum hak cipta Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur mengenai bagaimana hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan.
Aspek kerugian materiil dan non materiil pencipta karya digital dalam hal pembajakan hak cipta karya digital untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ini adalah tidak terpenuhinya hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya dalam bentuk royalti. Royalti yang dimaksud adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

## Kewenangan  Mengadili  Perkara  Gugatan  terhadap  Pembajakan  Hak  Cipta  atas  Karya Digital Melalui File Sharing
Dalam  hal  terjadi  sengketa  perdata  antara  penggugat  dan  tergugat  yang  memilih menyelesaikan  sengketa  melalui  lembaga  peradilan,  tentunya  berbicara  tentang  lembaga
31 Safril  Sofwan  Sanib,  “ Ketentuan-ketentuan  TRIPS-Plus  dalam  Kerangka  Perjanjian  Perdagangan  Bebas TRIPS-Plus Provisions Under a Frame of Bilateral Free Trade Agreement ,” Halu Oleo Law Review Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 51.
peradilan  juga  harus  menyinggung  tentang  pengadilan  mana  yang  berwenang  mengadili, mengenai  kekuasaan  mengadili,  maka  hal  ini  berkaitan  dengan  kompetensi  dari  badan pengadilan.  Suatu  gugatan  harus  diajukan  kepada  badan  peradilan  yang  benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan ini.
Para pihak harus memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya 32 . Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang mengemukakan bahwa:  “Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  ses uatu  hak  atau  guna meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  suatu peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut.”  Untuk  itu,  jika penyelesaian  sengketa  bisnis  dipilih  lewat  lembaga  peradilan,  ada  beberapa  hal  yang  perlu dipertimbangkan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei .
Dalam  penegakan  hukum  perdata  terkait  kerugian  dalam  tindakan  pembajakan  hak cipta  atas  karya  digital  melalui file  sharing ,  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  perkara gugatan terhadap pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing dilakukan melalui Pengadilan  Niaga,  yang  mana dirancang  untuk  diperluas  kompetensinya. Saat ini perluasan kompetensi  itu  mencakup  kewenangan  untuk  memeriksa  masalah-masalah  yang  terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Dalam UUHC, wewenang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta telah dengan jelas tercantum dalam Bab XIV dan Bab XV dari Pasal 95 sampai Pasal 109. Pada Pasal 95, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR),  arbitrase,  atau  Pengadilan  Niaga.  Selain  Pengadilan  Niaga,  pengadilan  lain  tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan Penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.
Dari ketentuan Pasal 95 UUHC, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau ADR. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui ADR
32 Apri Rotin Djusfi, “ Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,” Jurnal Ius Civilie Vol. 2, 2018, hlm. 117.
dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau melalui cara lain yang dipilih oleh para  pihak  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  yang  mengatur  mengenai  ADR 33 . Namun, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Artinya penyelesaian sengketa melalui jalur pidana adalah sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta.
Dalam  Pengadilan  Niaga,  dikenal  dengan  penetapan  sementara,  yakni  Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada  Pengadilan  Niaga.  Menurut  Pasal  99  ayat  (4)  UUHC,  permohonan  tersebut  dapat dilakukan  untuk  meminta  penyitaan  atas  ciptaan  yang  dilakukan  pengumuman  atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan. Terdapat pula Upaya Perdata, yakni pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, ataupun ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
Sebelum  mengajukan  gugatan,  ada  beberapa  dokumen  yang  harus  disiapkan,  yakni surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum), identitas pencipta atau pemegang hak cipta atau  hak  terkait,  atau  akta  pendirian  apabila  penggugat  merupakan  badan  hukum,  surat pencatatan  hak  cipta  (apabila  dicatatkan)  atau  bukti  kepemilikan  hak  cipta  lainnya,  contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.
Untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga, pertama harus mengajukan gugatan  atas  pelanggaran  hak  cipta  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga.  Kemudian  pencatatan gugatan dalam register perkara pengadilan pada tanggal pendaftaran gugatan oleh panitera. Panitera  akan  memberikan  tanda  terima  yang  telah  ditandatangani  dan  menyampaikan permohonan  gugatan  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga  maksimal  2  hari  sejak  tanggal pendaftaran gugatan. Setelah itu, penetapan hari sidang akan dikeluarkan maksimal 3 hari sejak gugatan  didaftarkan.  Kemudian,  juru  sita  akan  memberitahu  dan  memanggil  para  pihak maksimal 7 hari sejak pendaftaran gugatan. Pembacaan putusan atas gugatan dalam sidang terbuka untuk umum, maksimal diucapkan 90 haru sejak gugatan didaftarkan. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 hari.
33 Oemar Wongsodiwirjo, “ Perlindungan Hukum Bagi Pencipta ,” Yuridika 4, No. II, 1987; Lihat juga dalam Eb en Paulus Muaja, “ Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ,” Lex Crimen VII, No. 6, 2018, hlm. 92.
Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, di samping dapat di gugat di Pengadilan Niaga, UUHC juga mengatur tentang tindak pidana hak cipta, yang diatur dalam bab XVI dan Bab XVII dari Pasal 110 dan Pasal 120. Penyelesaian tindak pidana hak cipta tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Penyelesaian  Perdata  Terkait  Pembajakan  Hak  Cipta  atas  Karya  Digital Melalui  File Sharing di Indonesia
Terdapat  beberapa  bentuk  Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  yang  diatur  dalam  UUHC, penyelesaian  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  ADR,  arbitrase,  atau  pengadilan.  ADR mempunyai  beberapa  mekanisme  yang  bisa  dipilih  oleh  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase. Adapun proses penyelesaian melalui jalur peradilan adalah melayangkan gugatan pada pengadilan yang berwenang berdasarkan undang-undang yakni Pengadilan Niaga, selain dari pada itu pengadilan tersebut harus dinyatakan tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
Tata cara gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur pada aturan sebagai berikut.
Pasal 100 UU HC
1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dicatat  oleh  panitera  Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera  Pengadilan  Niaga  memberikan  tanda  terima  yang  telah  ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera  Pengadilan  Niaga  menyampaikan  permohonan  gugatan  kepada  ketua Pengadilan  Niaga  dalam  waktu  paling  lama  2  (dua)  Hari  terhitung  sejak  tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  Hari  terhitung  sejak  gugatan  didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
Pasal 101 UU HC
1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas  persetujuan  Ketua  Mahkamah  Agung  jangka  waktu  tersebut  dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
3. Putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  diucapkan  dalam  sidang terbuka untuk umum.
4. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Selain  aspek  gugatan  perdata  di  Pengadilan  Niaga,  UUHC  juga  memberikan  ruang terhadap kejahatan pembajakan untuk dilaporkan ke kepolisian untuk diproses secara pidana. Bentuk delik dalam tindak pidana hak cipta adalah delik aduan berdasarkan Pasal 120 UUHC yang konsekuensi hukumnya adalah apabila pelapor mencabut aduannya maka tindak pidana tersebut  dinyatakan  selesai  dan  tidak  diproses  pada  tahap  selanjutnya.  Keterkaitan  antara proses pidana dan proses pembuktian dalam gugatan pembajakan hak cipta karya digital adalah karena rumitnya menemukan alat bukti di persidangan, penggugat dapat menunggu putusan pidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap  mengenai  apakah  tergugat  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan pembajakan dan putusan tersebut dapat diajukan sebagai salah satu bukti penunjang untuk memperkuat dalil dalam gugatan.

## KESIMPULAN
Bentuk pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah  pada  umumnya  sama  dengan  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata  asas actori incumbit  probatio yang  berarti  barang  siapa  mempunyai  sesuatu  hak  atau  mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media komputer atau sejenisnya sehingga dimungkinkan alat bukti elektronik, yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan. Sedangkan  kendala  non  teknis  berupa  rentannya  kerusakan  serta  hilangnya  barang  bukti elektronik yang disimpan. Selain itu, bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas  karya  digital  melalui file  sharing di  Indonesia  adalah  terdapat  beberapa  bentuk Penyelesaian sengketa Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta.  Penyelesaian  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Untuk  penyelesaian  sengketa  dikenal  istilah  Negosiasi, Pendapat  Mengikat,  Mediasi,  dan  Arbitrase.  Sedangkan  melalui  peradilan  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  pengadilan  yang  berwenang  adalah pengadilan niaga, namun tidak meratanya domisili pengadilan niaga di tiap daerah menjadikan tidak semua subjek yang mengalami kerugian atas pembajakan digital mendapatkan haknya karena terkendala jarak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Effendie, Bahtiar, Tasmin Masdari, dan A. Chodari. Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Fakhriah, Efa Laela. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata . 2 ed. Bandung: Alumni, 2013.
Hadikusuma,  Hilman. Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum .  Bandung: Mandar Maju, 1995.
Harahap, M. Yahya. Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata , 1991.
Isnaini, Yusran. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space . Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia . Bandung: Alumni, 1978.
Projodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1992. Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata . 1 ed. Bandung: Alumni, 1992. Subekti, R. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek . Bandung: Mandar Maju, 1995.

## Jurnal
Asimah,  Dewi.  “ Menjawab  Kendala  Pembuktian  dalam  Alat  Bukti  Elektronik .”  Jurnal  Hukum Peratun Vol. 3, No. 2, 2020.
Djusfi,  Apri  Rotin.  “ Penyelesaian  Sengketa  Hibah  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata .” Jurnal Ius Civilie Vol. 2, 2018.
Muaja,  Eben  Paulus.  “ Kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam  Penyelesaian  Sengketa  HAKI  di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 .” Lex Crimen Vol. VII, No. 6, 2018.
Oberholzer‐Gee, Felix, dan Koleman Strumpf. “ File Sharing and Copyright .” Innovation Policy and the Economy Vol. 10, 2010. http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/605852.
Safril Sofwan Sanib. “ Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas TRIPS-Plus Provisions Under a Frame of Bilateral Free Trade Agreement .” Halu Oleo Law Review Vol. 3, No. 1, 2019.
Satriana, Yustria  Novi.  “ Eksistensi  Digital  Evidence  dalam  Hukum  Acara  Perdata  Nurfauzah Maulidiyah .” Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 10, No. 1. 2019 .
Syahputra,  Dimas  Febrian,  Rivan  Kurniawan,  dan  Yusuf  Bintang  Syaifinuha.  “ Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce .” Pr ivat Law Vol. 7, 2015.
Wahyudi,  Johan.  “ Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di  Pengadilan .” Perspektif, Vol. 17, No. 2, 2012.
Wongsodiwirjo, Oemar. “ Perlindungan Hukum Bagi Pencipta .” Yuridika Vol. 4, No. II, 1987.

## Situs web
“ 2  Cara  Download  Film  IndoXXI  di  Android  atau  Laptop  Terbaru  2019 .”  Kuotamedia.net. https://kuotamedia.net/hiburan/film/cara-download-film-indoxxi/.  diakses  pada tanggal 3 Maret 2020.
“ Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Perkara  Perdata .”  Michael  Agusting  &  Partners  Lawyers. https://manplawyers.co/2017/06/15/alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perdata/, diakses pada tanggal 25 Juli 2021
“ Dirjen  HAKI:  Musik  &  Film  Obyek  Terbanyak  Dibajak  di  Internet .”  Detikcom. https://news.detik.com/berita/d-1901108/dirjen-haki-musik--film-obyek-terbanyak- dibajak-di-internet-, diakses pada tanggal 25 Juli 2021
“ llegal  File  Sharing .”  Techopedia.  https://www.techopedia.com/definition/29931/illegal -file- sharing, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
Anisa, Dina Fitri. “ Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Giring Pelaku ke Pengadilan .” Berita  Satu.  https://www.beritasatu.com/hiburan/725189/film-keluarga-cemara- dibajak-visinema-pictures-giring-pelaku-ke-pengadilan, diakses pada 10 Agustus 2021.
Aulia,  Rafika.  “ Menteri  Amir:  Pelanggaran  Hak  Cipta  Merugikan .”  Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/399773/menteri-amir-pelanggaran-hak-cipta- merugikan, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.
Budiansyah,  Arif.  “ Tutup  Januari  2020,  Ini  Cara  IndoXXI  Dapat  Film  Baru  &  Cuan. ”  CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191230073207-37- 126373/tutup-januari-2020-ini-cara-indoxxi-dapat-film-baru-cuan, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.
Fakhriah, Efa Laela. Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi .  Bandung:  Universitas  Padjajaran,  2012.  http://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf.
Iskandar.  “ Headline:  Situs  IndoXXI  Tutup,  Kemkominfo  Blokir  Massal  Web  Streaming  Ilegal? ” Liputan6.com. https://www.liputan6.com/tekno/read/4142549/headline-situs-
indoxxi-tutup-kemkominfo-blokir-massal-web-streaming-ilegal, diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
Rahman,  Adi  Fida.  “ Tepati  Janji,  IndoXXI  Resmi  Tutup  Layanan .”  Detikcom. https://inet.detik.com/cyberlife/d-4842340/tepati-janji-indoxxi-resmi-tutup-layanan, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.