## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## PERAN IMIGRASI KELAS 1 KOTA MALANG DALAM MENANGANI TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL (SELUNDUPAN NON PROSEDURAL) (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Malang)
Mahmud Aprian Mabruri 1 , Midkholus Surur 2 , Yendra Erison 3 , Alif Firdaus Zam Zam 4 , M Nizam Ardiansyah 5
1,2,3,4,5 Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul ‘Ulum
mahmudaja@unisda.ac.id, midkholussurur@unisda.ac.id , yendra@unisda.ac.id , alifzamzam@unisda.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
This research aims to find out and analyze the role of Class I Immigration in Malang City in terms of its services to help handle and prevent Indonesian workers or what are usually called TKI from being illegally smuggled non-procedurally. Around 3 thousand Malang City residents leave every year to become Indonesian Migrant Workers (PMI) to the Asia Pacific region. This figure is data officially written at the Malang City Manpower Service (Disnaker). Meanwhile, for non-procedural or illegal PMIs which are managed by Private Indonesian Migrant Worker Placement Implementers (PPTKIS) outside the region or fake ones. This research uses the Qualitative Descriptive Method and adopts analysis from the New Public Management Theory in the services provided and determines the role of Class I Immigration in Malang City. From this research, the results were obtained and that the services provided were good in accordance with the applicable SOP, but the obstacles that occurred lay in the individual members of the community who would become migrant workers. It is hoped that in the future the Class I Immigration of Malang City will be able to more discipline in examining documents that are prone to being fake and the need for cross- sector integration between several related agencies or departments in carrying out their duties. No less important is socializing the dangers of illegal migrant workers to the public in order to raise public awareness of the process of becoming Indonesian workers.
Keywords: Immigration, Indonesian Workers, Illegal.

## Pendahuluan
Studi ini di fokuskan pada pelayanan dan peran dinas imigrasi kota malang dalam mengurus dokumen perjalanan luar negeri (pasport) untuk TKI. dimana sekarang angka pengangguran  semakin tinggi dan krisis ekonomi yang terjadi di indonesia sehingga banyaknya pengangguran itu sendiri membuat para tenaga kerja bersedia bekerja apa saja untuk dapat melanjutkan kehidupan agar taraf  kehidupan semakin baik dan angka kemiskinan semakin berkurang.
Adanya peluang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu angin segar ditengah kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan, adapun juga devisa negara juga di dapatkan dari tenaga kerja indonesia yang mencari keberuntungan dan mengais rejeki di negara tetangga   tetapi banyak terjadi kesalahan dalam pemberangkatan tenaga kerja indonesia yang dimana banyak tenaga kerja indonesia yang berangkat secara ilegal non prosedural, Sekitar 3 ribu warga Kota Malang setiap tahunnya berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Asia Pasifik. Angka tersebut merupakan data yang tertulis secara resmi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang. Sedangkan untuk PMI non prosedural
atau ilegal yang dinaungi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di luar wilayah maupun yang bodong.
Permasalahan penanganan TKI ilegal merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari TKI yang adalah illegal alien atau penghuni ilegal di suatu negara. Illegal alien merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mcndapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghidari keberlakuan IcetentUan di bidang Mimgrasi. Apabila tertangkap, para TKI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang niana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para TKI itu (Indonesia 2008).
Berbagai upaya telah banyak   dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI.  Terdapat enam langkah dalam upaya  mewujudkan komitmen tersebut. Langkah.
Pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama- sama di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.
Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural.
Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi. Perlindungan terhadap TKI juga terus dilakukan salah satunya melalui Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) di daerah dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LTSA bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan penempatan TKI.
Berkenaan dengan perlindungan TKI, Indonesia memiiiki tiga instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan TKI, baik legal maupun ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri.
Mengingat pada saat ini terdapat beberapa badan dan lembaga yang rnengawasi dan rnelaksanakan perlindungan TKI, dibutuhkan koordinasi terukur antarbadan atau lembaga tersebut agar hasil yang tercapai maksimal. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, dipastikan perlindungan terhadap TKI pun menjadi parsia dan cenderung tidak efektif (Yolanda 2020).
Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: a)  Undang-Undang Dasar 1945,
b)TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1990, c)Undang-  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, d)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, Permenakertrans Nomor: PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran pengiriman TKI ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan TKI ke luar negeri oleh PPTKIS secara illegal yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri(Tantri, Karamoy, and Paseki 2022).
Dimana suatu perlindungan tenaga kerja indonesia perlu di tingkatkan dengan mengurangi atau meminimalisir tenaga kerja indoensia yang non prosedural ilegal untuk terciptanya hak hak perlindungan bagi TKI itu sendiri , seperti menurut teori perlindungan hukum yang di ungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Dinas Imigrasi Kota Malang perlu penanganan lebih lanjut dan tegas terhdap masyarakat Kota Malang untuk tidak menjadi tenaga kerja indonesia TKI ilegal yang non prosedural demi kenyamanan dan keamanan nya dalam bekerja di negara tetangga suatu penyuluhan yang secara teratur untuk para TKI yang akan berangkat perlu di lakukan agar mereka yang buta akan hukum,prosedur akan mengerti dan memahamai serta mereka akan paham bagaimana menjadi TKI yang benar agar mereka terdata oleh negara sebagai tenaga kerja indonesia .Dinas Imigrasi Kota Malang pun pada pelayanan pengurusan pasport TKI haru secara transparan dan mudah agar terhindar oleh para calo juga.

## A. RUMUSAN MASALAH
Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelayanan dalam pembuatan pasport untuk Tenga
Kerja  Indonesia   yang di berikan oleh Dinas Imigrasi Kota Malang?
2. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kota Malang untuk mencegah ada nya Tenaga Kerja Indonesia ilegal atau Non prosedural?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Peran
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam- macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga
menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma- norma yang berlaku(Setyo and Sidik 2020).

## 2. Migrasi
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain,   atau dari luar negara   ke dalam negara kita   dengan tujuan ia ingin   menetap. Orang yang melakukan imigrasi tersebut disebut imigran seperti yang akan di contohkan(Achsin 2021). Contohnya:  warga malaysia ber imigrasi ke indonesia, atau sebaliknya.

## 3. TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan
devisa 60 triliun rupiah(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia and Pusat Penelitian Kependudukan (Indonesia) 2017).

## 4. Ilegal
Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Tidak mengikuti suatu peraturan dan persyaratan yang telah di tentukan pihak terkait (Padli 2014).

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.   Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu(prof.dr.lexy j . moloeng 2014).
Dalam mendapat data deskriptif dimulai dai wawancara langsung kepada pihak Imigrasi dengan berangkat dari permasalahan yang ada yang di gunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak imigrasi guna menjawab dan mendapat data deskriptif yang di dukung juga oleh data data yang ada serta terjun langsung dengan melihat secara langsung bagaimana kondisi dan kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelayanan Yang Di Berikan Terahadap Pembuatan Pasport Untuk Masyarakat Yang Akan Menjadi Tenaga Kerja Indonesia
Dalam pelayanan yang di berikan oleh Dinas Imigrasi Kelas 1 Kota Malang untuk para masyarakat yang akan menjadi Tki tidak ada perbedaan dengan pelayanan yang di berikan untuk pemohon pasport lainya di sini ada perbedaan antara paport untuk Tki dan Umum dimana dalam pasport tki terdapat 24 halaman sedangkan pada pasport umum 48 halaman dan harga untuk pasport Tki Rp.155.000 . Di
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
bedakan karena fungsi keterbataan tiap negara beda permintaan pasport. Di sini Imigrasi Kelas 1 Kota Malang memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang ada keterbukaan atau transaparansi terjaga dalam memberikan pelayanan yang di inginkan oleh masyarakat terdapat kekurangan itu pasti karena yang ingin mendapat pelayanan tidak sedikit masyarakat dan berbeda-beda dalam keinginanya tetapi Imigrasi tetap memberikan pelayanan yang extra .
Masyarakat yang akan menjadi Tki wajib mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH, yang dimana di dalam nya terdapat prosedur untuk menjadi Tki seperti para calon tki wajib memiliki visa pasport agar dalam penempatan dan perlindungan hukum akan terjamin oleh negara, dan dalam Pasal 1 Angka 16 No.16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisi Pasport Republik Indonesia Yang Selanjutnya Disebut Pasport Dalah Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Untuk Melakukan Perjalanan Negara Yang Berlaku Selama jangka
Waktu Tertentu. Di dalam dua instrumen hukum seusuai dengan analisis dari New Public Service (NPS) mayarkat atau di sebut citizen wajib mengikuti peraturan hukum dalam kepentingan nya dalam Pelyanan Publik , dalam pembuatan pasport bagi Tki saya melihat di lapangan sudah sesuai dengan alur , peraturan yang di berikan kantor Imgrasi Kelas 1 Kota Malang.
Berikut adalah data dimana jumlah pemohon pasport untuk 24 halaman dari tahun 2023 :

## REKAPITULASI PELAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MALANG TAHUN
2023
CATATAN :
* Untuk pasport 24 Halaman diperuntukan TKI sedangkan untuk kepentingan umum lainya 58 Halaman.

## 1.1. Prosedur dan Syarat Permohonan Paspor
Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani
syarat  –  syarat dan proses –  proses yang telah di tetap kan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Mengenai syarat – syarat pengajuan permohonan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia pada dasarnya sama dengan syarat pengajuan permohonan paspor biasa atau umum bedanya pada Tenaga Kerja Indonesia :
1. Harus mempunyai izin dari seksi Lalulintas Keimigrasian (karena KTP daerah)
2. Harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Agar mendapatkan rekomendasi pengeluaran paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) dari Kementrian Tenaga Kerja dapat di keluarkan.
3. Harus mendapat surat rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja.

## 1.2. Analisis Penelitian Menggunakan New Public Management (NPM)
Osborne dan Gaebler mempunyai sudut pandang tentang New Public Management dalam beberapa jenis pemerintahan. Berikut adalah penjelasannya:
1. Pemerintahan Katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan pelayanan  public. Dalam pelayanan yang di berikan dan di terapkan di Imgrasi Kelas 1 Kota Malang memberikan pelayanan tetapi juga memebrikan pengarahan bagi masyrakat yang di nilai kurang paham yang biasanya adalah masyarakat yang di kategorikan sudah lansia atau kurang update dengan teknologi.
2. Pemerintahan kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian suatu pelayanan public. Imigrasi melakukan pelayanan publik sesuai dengan visi misinya dan disini masyrakat bisa merasakan langsung bagaimana pelayanan yang ada pada Imigrasi kelas 1 Kota Malang.
3. Pemerintahan yang digerakkan oleh suatu misi, mengubah organisasi yang semula digerakkan oleh peraturan menjadi yang digerakkan oleh misi. Meski peraturan ada tetapi di sini Imgrasi melakukan suatu pelayanan juga menurut misinya dan masyrakat sebagai penikmat dan penerima pelayanan yang di berikan.
4. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Karena

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
dalam pelayanan yang ada di imigrasi mengurus dokumen perjalanan masyrakat maka masyrakat pun di wajibkan untuk membayar jasa yang di berikan tanpa ada distribusi dari pemerintah.
5. Pemerintah wirausaha, menciptakan suatu pendapatan, yang tidak sekedar membelanjakan. Di sini imigrasi juga menghasilkan pendapatan negara yang di ambil dari imbalan jasa yang di berikan kepada masyarakat dalm mengurus dokumen negara.
6. Pemerintah antidsipatif, berusaha mencegah daripada mengobati. Dinas imihrasi lebih baik mencegah dari pada mengobati , pencegahan ini di mulai dari proses yang paling dasar dan di paham kan pada masyrakat agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewangan.
7. Pemerintah desentralisasi, yang berasal dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Di dalam pengurusan dokumen negara di lakukan di setiap daerah bukan pusat kewenangan daerah dalam mengurus dokumen perjalanan di serahkan pada imigrasi daerah tersebut seperti warga malang raya mengurus nya di imigrasi kelas 1
kota malang bisa juga di kota lain tidak harus di pusat.
8. Pemerintah yang berorientasi pasar, mengadakan perubahan dengan cara mekanisme pasar bukan dengan mekanisme administrative, sistem prosedur dan pemaksaan. Dalam memenuhi pelayanan di sini imigrasi memeiliki prosedur yang ada dalam pengurusan dan pelayanan yang dimana wajib di terima oleh masyarakat yang berkepentingan kepada imigrasi.
Berbagai pandangan menganai New Public Management pada akhirnya akan bermuara pada beberapa pandangan umum yang sama, pertama adalah pergerasan antara pengelolaan pelayanan public lama atau tradisional menuju modern dengan pencapaian kinerja dan akuntabilitas menjadi indikator utama. Kedua, berusaha meninggalkan model birokrasi lama yang kaku terkungkung menuju model birokrasi yang lebih fleksibel, dan terakhir adalah fungsi pemerintah akan lebih sering berhadapan dengan situasi pasar.
2. Peranan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Malang Dalam Menangani TKI Ilegal (Non Prosedural).
antor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
Pemberian dokumen keimigrasian kepada Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada dasarnya merupakan perwujudan perlindungan hask asasi manusia untuk melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud dan tujuan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pemberi fasilitas dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Imigrasi berkewajiban memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) kepada setiap warga negaranya yang akan melakukan perjalanan keluar negeri sepanjang tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kewajiban yang dilakukan ini juga merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Imgrasi Kelas 1 Kota Malang dalam perananan nya menangani Tki Ielgal (Non Prosedural) dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap
masyarakat tentang bahay Tki Ilegal yang tidak akan mendapat kepastian hukum ,penempatan nya sehingga sedikit banyak memberi pengertian dan efek jera terhadap masyarakat yang akan menjadi tki sehingga masyrakat akan melakaukan sesuai prosedur dan peraturan hukum yang ada untuk menjadi TKI. Menurut anarasumber dari Imgrasi Kelas 1 Kota malang terjadi Tki Ilegal kaena banyaknya agen-agen atau calo yang tidak bertanggung jawab dengan iming iming yang tidak sesuai dengan ekspetasi ketika menjadi tki, contoh iming-iming dengan memepercepat keberagkatan , gaji besar dan di tempatkan di pekerjaan yang layak tetapi realitasnya berbeda kepastian hukum dan penempatannya banyak tki yang tidak seuai prosedur atau mealalui calo di janjika bekerja di asisten rumah tangga tetapi kenyataan di tempatkan di hiburan malam diskotik.

## 2.1. Hambatan Yang Di Hadapi Terhadap Pencagahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal
Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya Tenaga Kerja Ilegal Kantor Imigrasi Kelas I Malang memiliki hambatan, hambatan tersebut adalah:
a. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering memalsukan Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

## 2.2. Upaya Yang di Lakukan Dalam Menanggulangi Hambatan.
Dikaitkan dengan permasalahan mengenai tenaga kerja ilegal, Kantor Imigrasi Kelas I Malang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya tenaga kerja ilegal yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya di luar negeri. Karena Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang baik itu Tenaga Kerja Indonesia atau non Tenaga Kerja Indonesia yang ingin melakukan perjalanan luar negeri maka yang bersangkutan akan menggunakan cara- cara baik itu ilegal dalam artian memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan
melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ataupun dengan cara ilegal misalnya dengan memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut.
Untuk mengatasi hambatannya Kantor Imigasi Kelas I Malang melakukan :
a. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik.
b. Melaksanakan proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam pelayanan yang di berikan oleh Imgrasi Kelas 1 Kota Malang dan Peran Imgrasi Kelas 1 Kota malang dalam menangani Tki Ilegal dinas imigrasi menerapkan sesuai dengan peraturan hukum yang ada , visi , misi dan tugas pokok Imigrasi. Di dalam pelayanan nya juga tidak memandang secara matrealistis masyarakat dia angkap sama dan setara.
1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam usahanya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal
:
a. Melaksanakan Kewajiban Kantor Imigrasi Kelas I Malang
b. Pemberian pelayanan dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
c. Pemberian pelayanan perpanjangan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dinegara-negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja.
d. Pelayanan dalam menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Tenaga Kerja
Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Diharapkan Kedepan menjadi pertimbangan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha untuk mengantisipasi atau mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal.
1. Dalam hal ini pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi calon tenaga kerja hendaknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan- persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan data yang dilakukan oleh para calon Tenaga Kerja.
2. Untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonsia, maka hendaknya dilakukan pertemuan rutin.
3. perlunya sosialisasi terus menerus terutama di lingkungan yang sering maraknya percaloan Tki Ilegal.

## REFERENSI

## Jurnal
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aswatini, and Pusat Penelitian Kependudukan (Indonesia). 2017. “Jurnal Kependudukan Indonesia.” Jurnal Kependudukan Indonesia 12(1):39–54.
Padli, Marwan. 2014. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ) TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA.” VI:1–58.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
Setyo, J. B. P., and A. P. Sidik. 2020. “Peran Humas Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung Dalam Diseminasi Program E-Paspor.” Prosiding SoBAT (Seminar
Sosial … (November):135–44.
Tantri, Ester Monalisa, Deicy N. Karamoy,
and Decky Paseki. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” Lex
Privatum 10(3):1–15.
Yolanda, Nina. 2020. “Perlindungan
Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” Solusi 18(2):198–217.
doi: 10.36546/solusi.v18i2.286.

## Buku
Achsin, Muhaimin Zulhair. 2021. Teori- Teori Migrasi Internasional . Malang.
prof.dr.lexy j . moloeng, M. .. 2014. Metodelogi Penelitian Kualitatif . bandung: pt remaja rosdakarya.
Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. “Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI.”