## MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MODAL SOSIAL

## Karoline RS Wenggi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: karowenggi20@gmail.com

## Abstrak
Selama  beberapa  dekade  terakhir  tata  kelola  pemerintahan  telah  bergerak  ke  arah desentralisasi.  Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  mengatur daerahnya  sendiri.    Akan  tetapi  setiap  daerah  sangat  beraneka  ragam  dalam  kemampuan melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan.  Untuk  itu  diperlukan  meningkatkan  kemampuan masing-masing  daerah  dalam  menjalankan  tata  keola  pemerintahannya.  Bentuk  kemampuan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki daerah tersebut. Maka Penelitian  ini  bertujuan untuk  membahas  kemampuan  daerah  dalam  tata  kelola  administrasi publik  melalui  pemanfaatan  modal  sosial    menyoroti  cara-cara  di  mana  pemerintah  daerah dapat  berkontribusi  secara  posititif  untuk  pembentukan  modal  sosial  dengan  membuka struktur peluang politik mereka dan melibatkan organisasi nirlaba dan kelompok masyarakat dalam  pengaturan  kemitraan  berbasis  kepercayaan.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan menggunakan metode tinjauan pustaka dalam menganalisa obyek yang di teliti.
Kata  Kunci :  Modal  Sosial,  Pemerintah  Daerah,  Organisasi  Nirlaba,  Komunitas,  Struktur Peluang Politik

## Abstract
Over  the  last  few  decades  governance  has  moved  towards  decentralization.  Local governments  are  given  broader  authority  in  regulating  their  own  regions.  However,  each region  varies  widely  in  their  capacity  to  implement  governance.  For  this  reason,  it  is necessary to  increase the capacity of  each region  in  carrying out governance. This  form  of ability can be done by utilizing the social capital that the area has. Thus this study aims  to discuss local capacities in public administration governance through the use of social capital highlighting  ways  in  which  local  governments  can  contribute  positively  to  social  capital formation  by  opening  up  their  political  opportunity  structures  and  engaging  non-profit organizations and community groups in partnership-based arrangements trust. This research is a qualitative research using literature review method in analyzing the object under study.
Keywords :  Social  Capital,  Local  Government,  Non-profit  Organization,  Community, Political Opportunity Structure.

## A. PENDAHULUAN
Selama  dua  dekade  terakhir  gelombang  reformasi  global  pemerintahan  daerah  telah terjadi dengan latar belakang perubahan  ekonomi dan politik  yang luas  (Dollery  &  Robotti, 2007).  Terlepas  dari  keragaman  di  antar  negara  yang  cukup  besar  dalam  fungsi  yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sumber pendapatan pemerintah daerah dan prinsip-prinsip
yang  menjadi  aturan  dalam  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat, gelombang  reformasi  ini  telah  dikaitkan  dengan  proses  modernisasi  yang  telah  lain  di  balik tren global menuju kompleksitas yang lebih besar di sektor publik lokal (Bel dkk., 2007).
Sebagai  akibat  dari  tren  ini,  pembuat  kebijakan  harus  menilai  kembali  keunggulan kelembagaan  komparatif  dari  pemerintah  daerah  yang  baru  dalam  penyampaian  layanan publik  kepada  masyarakat  mereka  (Siti  Maryam,  2017).  Dua  pandangan  yang  berbeda muncul  di  subsistem  kebijakan  yang  mengelilingi  pemerintah  daerah  di  negara-negara  di mana  proses  modernisasi  ini  relatif  maju.  Di  satu  sisi,  struktur  multiguna  dari  lembaga- lembaga  ini  dan  kebijaksanaan  yang  sering  mereka  miliki  dalam  menentukan  cakupan layanan masyarakat  yang ingin mereka sediakan dan mekanisme penyampaian  yang mereka gunakan  dalam  menyediakannya  telah  menjadi  sumber  perhatian  sejak  karakteristik  ini membuatnya  sulit  untuk  menempatkan  mereka  pada  garis  vertikal  otoritas  di  mana  mereka dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  keluaran  yang  ditentukan  dengan  jelas  (Castles,  2003). Di  sisi  lain,  beberapa  pembuat  kebijakan  berpendapat  bahwa  karakteristik  yang  sama  inilah yang  membuat  pemerintah  daerah  yang  dimodernisasi  sangat  cocok  dengan  peran  mereka sebagai  pembuat  tata  kelola  masyarakat.  Pandangan  ini  secara  khusus  telah  membentuk pemerintah daerah.
Tampaknya  ada  dua  cara  utama  di  mana  pemerintah  daerah  dapat  terlibat  dalam kemitraan  multi-organisasi.  Pertama,  pemerintah  daerah  dapat  mengkooptasi  lembaga- lembaga lokal, bersama dengan organisasi lain, ke dalam inisiatif kebijakan yang ditargetkan pada komunitas lokal. Kedua, pemerintah daerah dapat menjalankan inisiatif mereka sendiri dalam membentuk pengaturan kemitraan kolaboratif dengan organisasi lain (Suprapto, 2003). Contoh  umum  dari  hal  ini  adalah  di  mana  pemerintah  daerah  bergabung  dengan  para pemimpin  bisnis  dan  perguruan  tinggi  setempat  untuk  memfasilitasi  pengembangan  usaha kecil  atau  mengembangkan  strategi  untuk  membuat  daerah  setempat  lebih  menarik  untuk investasi baru. Di banyak negara, pemerintah daerah telah aktif dalam membangun hubungan kolaboratif  dengan  pemilik  bisnis,  organisasi  nonprofit  dan  asosiasi  masyarakat  di  bidang regenerasi  perkotaan  dan  pedesaan  serta  dalam  sektor  kepedulian  sosial,  pendidikan, lingkungan dan kebijakan lainnya.
Selama  periode  yang  sama,  pelaksanaan  reformasi  manajemen  publik  berdasarkan doktrin  Manajemen  Publik  Baru/ New  Public  Management (NPM)  juga  telah  memperluas cakupan  kemitraan  multi-organisasi.  Secara  khusus,  restrukturisasi  struktur  birokrasi  besar menjadi lembaga-lembaga dengan tujuan tunggal yang, dalam beberapa kasus, telah dijual ke sektor swasta, dan, dalam kasus lain, disimpan masing-masing (Farazmand & Balilaj, 2015).
Lainnya  melalui  pengaturan  pasar  semu,  seperti  pemisahan  pembeli-penyedia,  cenderung meningkatkan  fragmentasi  sektor  publik.  Karena  berbagai  lembaga  berbeda  yang bertanggung  jawab  untuk  membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan  telah  meningkat  secara dramatis,  masalah  koordinasi  horizontal  yang  muncul  di  “medan  polisentris”  ini  sering  kali ditangani  di  tingkat  lokal  di  mana  kemitraan  menyediakan  sarana  mengembangkan  arah strategis dan menjaga koordinasi (Hardin dkk, 2003).
Namun,  pemerintah  daerah  tampaknya  sangat  bervariasi  dalam  kapasitas  mereka untuk memainkan peran katalitik dalam pembentukan kemitraan multi-organisasi dan, secara lebih umum, berfungsi sebagai pemasok tata kelola masyarakat dan promotor pembangunan masyarakat.  Penulis  akan  berusaha  untuk  menunjukkan  bagaimana  modal  sosial  dapat mempengaruhi  kapasitas  jaringan  pemerintah  daerah  dan  menyarankan  strategi  yang  dapat berkontribusi  secara  positif  untuk  pembentukan  sumber  daya  ini  di  komunitas  mereka. Implikasinya  terhadap  model  pemberdayaan  otoritas  yang  dapat  mendasari  kebijakan pemerintah daerah akan dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dari makalah ini.

## B. METODE
Penelitian modal sosial dan kapasitas pemerintah daerah ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  tinjauan  pustaka.  Peneliti  kualitatif  juga  menganggap  diri  mereka sebagai  "instrumen"  dalam  sains,  sehingga  semua  kesimpulan,  persepsi,  dan  cara  disaring melalui lensa pribadinya. Untuk alasan ini, ketika menulis metode analisis kualitatif, penting untuk  fokus pada strategi  anda dan memberikan penjelasan rinci  tentang  pilihan  yang Anda buat saat mengumpulkan dan mengevaluasi data (Moleong, 2007).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  modal  sosial  telah  dipopulerkan  oleh  Coleman,  ia  mendefinisikan  modal sosial  sebagai  ciri-ciri  kehidupan  sosial  yang  memungkinkan  para  peserta  untuk  bertindak bersama  secara  lebih  efektif  untuk  mengejar  tujuan  bersama.  Tidak  seperti  modal  fisik  atau manusia, modal sosial bukan milik individu atau institusi. Sebaliknya hal tersebut diproduksi di ruang antara orang-orang dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bergaul satu sama lain,  terutama  di  luar  hubungan  yang  bersifat  langsung.  Seperti  bentuk  modal  lainnya,  ia produktif  tetapi  berbeda  dalam  hal  memperkuat  diri  dan  kumulatif  (Coleman,  1993). Coleman  mengidentifikasi  komponen  kunci  dari  modal  sosial  dan  berpendapat  bahwa pembentukannya  adalah  prasyarat  untuk  pembangunan  ekonomi  serta  pemerintahan  yang
efektif.  Penemuan  ini  telah  menarik  minat  yang  cukup  besar  dalam  berbagai  bidang  profesi (Dinda, 2008).
Komponen  kunci  dari  modal  sosial  yang  diidentifikasi  oleh  semua  ahli  adalah jaringan  keterlibatan  warga,  norma  timbal  balik  yang  digeneralisasi  dan  hubungan kepercayaan sosial (Syahra, 2003). Mereka menarik dari teori permainan untuk menunjukkan bahwa  melalui  interaksi  berulang  dalam  jaringan  yang  terutama  "horizontal"  menyatukan agen dengan status dan kekuasaan yang setara, norma-norma ditanamkan dan dipertahankan oleh  pemodelan  dan  sosialisasi  (termasuk  pendidikan  kewarganegaraan)  dan  oleh  sanksi (Putnam, 2000). Yang paling penting dari norma-norma ini adalah timbal balik umum  yang 'mengacu pada hubungan pertukaran  yang berkelanjutan  yang setiap saat  tidak terbalas atau tidak  seimbang,  tetapi  itu  melibatkan  harapan  bersama  bahwa  manfaat  yang  diberikan sekarang harus dibayar kembali di masa depan. Pembentukan norma ini akan memungkinkan jaringan  padat  pertukaran  sosial  terbentuk  di  mana  orang  dapat  yakin  bahwa  kepercayaan akan  dibalas,  bukan  dieksploitasi.  Penting  untuk  ditekankan  bahwa  stok  modal  sosial  tidak spesifik untuk jaringan mana pun. Ini adalah sumber daya khusus area yang dapat digunakan oleh jaringan di lokasi tertentu sehingga ditambah daripada dihabiskan oleh aktivitas jaringan ini  (Ancok,  2003).  Dengan  demikian,  persediaan  modal  sosial  di  wilayah  tertentu  mungkin merupakan produk dari tradisi panjang keterlibatan sipil.
Berbagai mekanisme telah diusulkan di mana elemen modal sosial dapat berkontribusi untuk  hasil  yang  lebih  baik  dengan  memfasilitasi  kerjasama  yang  lebih  besar.  Paling signifikan  dari  perspektif  yang  diambil  dalam  makalah  ini,  Putnam  &  Leonardi  (1993), mengemukakan hubungan langsung antara kapasitas administrasi lembaga publik dan modal sosial. Dia menghubungkan variasi regional dalam kemanjuran sektor publik di Italia dengan kepadatan kehidupan pergaulan, menemukan, misalnya, bahwa semakin besar kemungkinan warga  suatu  wilayah  untuk  bergabung  dengan  klub  sepak  bola  dan  perkumpulan  paduan suara, semakin cepat pemerintah daerah dalam mengganti klaim perawatan kesehatan.
Dasgupta (2005), baru-baru ini menemukan bukti bahwa modal sosial adalah penentu kinerja ekonomi yang dapat diukur. Dia menemukan hubungan posiitif yang signifikan antara dua variabel pertama dan tingkat pertumbuhan, mereka juga menetapkan bahwa keanggotaan kelompok  tidak  signifikan  dalam  persamaan  pertumbuhan  atau  investasi  (Dasgupta,  2005). Mereka  menjelaskan  tidak  pentingnya  aktivitas  asosiasi  sebagai  prediktor  pertumbuhan dengan  menyarankan  bahwa  efek  positif  Putnam  (2000)  sesuai  dengan  variabel  ini  dalam mendorong  kerja  sama  yang  lebih  besar  dan  solidaritas  yang  dapat  digunakan  dalam menyelesaikan  masalah  aksi  kolektif  akan  diimbangi  oleh  efek  negatif  yang  dimiliki
kelompok pada pertumbuhan ketika mereka bertindak sebagai organisasi pencari keuntungan (Heckelman,  2007),  melobi  kebijakan  preferensial  yang  membebankan  biaya  yang  tidak proporsional  pada  masyarakat  lainnya.  Dalam  menyelidiki  determinan  dari  variabel  modal sosial yang signifikan, Annen (2003) menemukan bahwa mereka lebih kuat di negara-negara di  mana  polarisasi  sosial  yang  rendah,  dan  aturan  kelembagaan  formal  yang  membatasi pemerintah  untuk  bertindak  sewenang-wenang,  dikaitkan  dengan  pengembangan  norma kerjasama dan kepercayaan.
Temuan  ini  sangat  penting  karena  menunjukkan  bahwa  modal  sosial  hanya  dapat meningkatkan  kapasitas  lembaga  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  mana  ia mempromosikan  kohesi  sosial,  sebuah  tujuan  yang  diwujudkan  dalam  'masyarakat  di  mana orang  bekerja  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan  di  mana  keragaman  diakui  tetapi  tidak jatuh  ke  dalam  konflik  (Fafchamps,  2006).  Namun,  komunitas  yang  ikatan  sosial  antar anggotanya kuat tidak selalu meningkatkan kohesi sosial. Mereka mungkin sangat memusuhi orang luar sehingga mereka dapat memicu konflik sipil, ras atau suku seperti yang cenderung terjadi pada geng, mereka mungkin mempromosikan perilaku ilegal atau tercela secara moral (Agung dkk, 2018).
Secara  umum  modal  sosial  yang  terbentuk  dalam  konteks  masyarakat  yang  kohesif dapat  menurunkan  biaya  transaksi  yang  terkait  dengan  pasar,  hierarki  dan  jaringan.  Namun demikian, efeknya pada kepadatan interaksi jaringan antara pemerintah daerah dan organisasi nirlaba telah menarik perhatian para analis kebijakan pemerintah daerah (Suharto, 2000).
Para  ahli  bagaimanapun  berhati-hati  terhadap  pendekatan  yang  didasarkan  pada asumsi  bahwa  adalah  mungkin  untuk  membaca  implikasi  untuk  pemerintahan  dari pengetahuan  tentang  kuantitas  dan  kualitas  kegiatan  asosiasi  di  daerah  tertentu.  Hubungan antara modal sosial dan kapasitas jaringan pemerintah daerah harus didasarkan pada analisis tentang  bagaimana  “struktur  peluang  politik”  (Kriesi,  1996)  mempengaruhi  akses  ke,  dan pembentukan,  modal  sosial  di  lokalitas  tertentu.  Selain  itu,  sejauh  struktur  peluang  politik (SPP)  dapat  dimodifikasi  melalui  kebijakan  pemerintah  daerah,  harus  ada  penilaian  ulang implikasi dari klaim Putnam (2000) bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mempengaruhi akumulasi modal sosial.
Sejumlah kontributor teori gerakan sosial baru telah berusaha untuk menyempurnakan konsep struktur peluang poltik (SPP). Meyer & Staggenborg (1996) menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bukaan, titik lemah, penghalang dan sumber daya  dari sistem politik itu  sendiri.  Kriesi  (1996)  mendefinisikan  SPP  sebagai  dimensi  lingkungan  politik  yang memberikan  insentif  bagi  orang  untuk  melakukan  tindakan  kolektif  dengan  mempengaruhi
ekspektasi  mereka  akan  keberhasilan  atau  kegagalan  dan  menyarankan  bahwa  dimensi  ini akan  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Melalui  terbukanya  akses  ke  kekuasaan, pergeseran  keberpihakan,  ketersediaan  sekutu  yang  berpengaruh,  dan  perpecahan  di  dalam dan di antara para elit.
Para  ahli  menyarankan  bahwa  konsep  ini  dapat  digunakan  untuk  memahami bagaimana perubahan dalam SPP mempengaruhi kemampuan asosiasi sukarela untuk terlibat dengan pemerintah daerah jika pertimbangan diberikan pada tiga sifat sistem politik di mana hubungan  tersebut  berlangsung  (Bowless  &  Gintis,  2002).  Yang  pertama  adalah  struktur kelembagaan  formal  yang  tercermin  dalam  tingkat  desentralisasi,  tingkat  koherensi  dalam administrasi  publik  dan  kapasitas  pemerintah  daerah  untuk  memaksakan  kondisi  atau persyaratan untuk bekerja sama dengan organisasi nirlaba atau komunitas. Kedua adalah cara informal  di  mana  pengaturan  ini  diterapkan,  otoritas  yang  cukup  jelas  berbeda  dapat mengembangkan  budaya  yang  berbeda  menuju  sektor  sukarela.  Ini  dapat  berkisar  dari pengecualian  penuh  hingga  keterlibatan  terbatas  hanya  dengan  kelompok-kelompok  yang memiliki pandangan ideologis atau latar belakang profesional dari pejabat hingga pendekatan integratif  yang  aktif  yang  berusaha  untuk  membuat  kontak  dan  membangun  hubungan dengan  kelompok-kelompok  yang  sebelumnya  terpinggirkan.  Ketiga,  keterlibatan  asosiasi dipengaruhi oleh konteks  politik  dalam  pemerintah daerah karena  sifat  keberpihakan politik dan konflik di antara elit politik dan kehadiran dan ketiadaan teman dapat menciptakan celah bagi  organisasi  untuk  menghubungkan  dengan  faksi  mencari  dukungan  dari  sektor  ini (DeFilippis, 2001).
Kegunaan  konsep  ini  dapat  diilustrasikan  dengan  mengacu  pada  kemungkinan dampak pada ketiga elemen SPP dari implementasi doktrin New Public Management (NPM) di  tingkat  lokal.  Paling  tidak,  hal  ini  akan  meningkatkan  koherensi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kewenangan pengelolaan terkonsentrasi di tangan kepala daerah. Terlebih  lagi,  karena  pejabat  ini  akan  memiliki  keleluasaan  untuk  mempertimbangkan alternatif kelembagaan untuk ketentuan birokrasi, lebih banyak peluang untuk terlibat dengan kelompok sukarela dan komunitas mungkin muncul. Namun, kritik terhadap NPM cenderung menekankan dampak yang berpotensi merusak yang dapat ditimbulkannya pada modal sosial yang  dibentuk  melalui  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dan  sektor  sukarela.  Burstein (1998)  berpendapat  bahwa  fitur  yang  paling  mengganggu  dari  dorongan  untuk  menentukan lebih ketat syarat dan ketentuan di mana organisasi nirlaba dapat berfungsi sebagai pemasok layanan adalah tekanan untuk mengubah sifat dan tujuan dari sektor sukarela. Pandangan ini menunjukkan  bahwa  jika  organisasi  nirlaba  membiarkan  visi  mereka  dipersempit  menjadi
hanya agen yang menyediakan layanan yang ditentukan oleh pemerintah dalam menanggapi kontrak  tertentu,  maka  mereka  akan  menjadi  tidak  dapat  dibedakan  dari  sub-kontraktor. Keuntungan  komparatif  dari  organisasi  semacam  itu  tidak  hanya  terletak  pada  kapasitas mereka untuk memobilisasi dukungan sukarela, tetapi juga dalam mengintegrasikan orang ke dalam  komunitas  melalui  kegiatan  pencegahan,  pengembangan  dan  advokasi  yang  tidak mungkin  menarik  pendanaan  karena  mereka  menghasilkan  keluaran  yang  sulit  diukur (Allison  &  Kaye,  2005).  Di  tingkat  informal,  organisasi  nirlaba  yang  menegaskan  otonomi mereka dengan berusaha mempertahankan aktivitas khusus ini mungkin menemukan budaya mereka  bentrok  dengan  budaya  organisasi  lokal  manajerial  hingga  tingkat  yang mengecualikan mereka dari peluang untuk terlibat. Namun, mereka mungkin dapat menjalin hubungan  dengan  anggota  dewan  dan  pejabat  yang  mencari  sumber  dukungan  eksternal untuk penolakan mereka terhadap manajerialisme (Allison & Kaye, 2005).
Tampaknya  ada  sejumlah  cara  di  mana  pemerintah  daerah  dapat  terlibat  dengan organisasi  nirlaba  dengan  cara  yang  mendorong  pembentukan  modal  sosial.  Misalnya, mereka  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  warga  dan  masyarakat  untuk  mempengaruhi hasil dari masalah dan keputusan lokal, fasilitas dan jenis infrastruktur yang memungkinkan asosiasi sukarela untuk berkembang dan berkembang, dan bantuan melalui hibah, nasihat dan pelatihan  kepada  orang-orang  yang  terlibat  dalam  mengembangkan  layanan  lokal.  jaringan pengiriman. Mereka dapat melakukan pemantauan, penelitian dan pengumpulan data tentang kekuatan sektor sukarela lokal. Mereka juga dapat mengoordinasikan pemberian layanan dan pendanaan  antar  lembaga,  asosiasi  sukarela  dan  perusahaan  untuk  memastikan  kebutuhan lokal  terpenuhi,  dan  memberikan  suara  dan  legitimasi  kepada  keprihatinan  masyarakat tentang tingkat  dan jangkauan  layanan lokal, terutama jika layanan tersebut  disediakan oleh instansi pemerintah pusat.
Dimensi  kunci  dari  strategi  ini  adalah  bahwa  hubungan  jaringan  yang  berusaha dibangun oleh pemerintah daerah dengan badan-badan lain, organisasi nirlaba dan kelompok masyarakat harus dalam bentuk kemitraan horizontal daripada hubungan prinsipal-agen atau patron-klien  vertikal.  Namun,  jika  kemitraan  pemerintah  daerah  yang  dibentuk  dengan asosiasi  sukarela  bertujuan  untuk  melestarikan  dan  meningkatkan  modal  sosial,  maka pemerintah  daerah  harus  menghindari  memperlakukan  mereka  seperti  penyedia  layanan lainnya  dan  mengakui  perbedaan  sifat  sukarela  atau  keanggotaan  dari  organisasi-organisasi ini.  Burstein  (1998)  berpendapat  bahwa  agar  hal  ini  terjadi  setidaknya  ada  dua  faktor  yang perlu  dilindungi:  kebebasan  asosiasi  ini  untuk  menentukan  prioritas  mereka  sesuai  dengan preferensi  anggotanya;  dan  akuntabilitas  utama  yang  mereka  miliki  kepada  anggota  mereka
sendiri daripada kepada pendanaan eksternal atau badan sponsor. Oleh karena itu, pemerintah daerah  harus  melihat  dirinya  sebagai  pendanaan  inisiatif  berbasis  komunitas  daripada membeli output yang ditentukan secara kontraktual dari organisasi nirlaba terkait.
Setelah  pertimbangan  diberikan  pada  peran  yang  dapat  dimainkan  oleh  pemerintah daerah  dalam  pembentukan  modal  sosial,  konsep  yang  sangat  berbeda  dari  'otoritas  yang memungkinkan' muncul dari konsep yang hanya berupaya untuk memungkinkan pasar swasta untuk  berpartisipasi  lebih penuh dalam penyediaan layanan. Kami akan  mempertimbangkan implikasi dari ini sebagai kesimpulan untuk makalah ini.

## D. KESIMPULAN
Ledakan  penelitian  tentang  modal  sosial  yang  telah  dilakukan  oleh  para  ekonom, ilmuwan politik, dan sosiolog pada tahun 1990-an mungkin dengan demikian telah membantu pendukung otoritas yang memungkinkan dalam dua cara. Pertama, hal itu telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan empiris antara ukuran kuantitatif modal sosial  dan  indikator  kinerja  pemerintah  daerah.  Sejauh  dapat  diterima  bahwa  pergeseran  ke otoritas  yang  memungkinkan  merupakan  langkah  yang  berpotensi  meningkatkan  modal sosial,  maka  literatur  ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menilai  manfaatnya.  Kedua,  literatur modal  sosial  juga  menyediakan  bahan  studi  kasus  yang  berkembang  yang  dapat  digunakan untuk  menjelaskan  bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  berfungsi  sebagai  organisasi  yang menjembatani yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Y. R., Fu'ady, M. A., & Surur, M. (2018). Kohesi Sosial dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas. Jurnal Psikologi Perseptual , 3 (1), 37-43.
Allison,  M.,  &  Kaye,  J.  (2005). Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Nirlaba .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ancok,  D.  (2003).  Modal  Sosial  dan  Kualitas  Masyarakat. Psikologika:  Jurnal  Pemikiran dan Penelitian Psikologi , 8 (15), 4-14.
Annen,  K.  (2003).  Social  Capital,  Inclusive  Networks,  and  Economic  Performance. Journal of Economic Behavior & Organization , 50 (4), 449-463.
Bel, G., Hebdon, R., & Warner, M. (2007). Local Government Reform: Privatisation and Its Alternatives. Local government studies , 33 (4), 507-515.
Bowles, S., & Gintis, H. (2002). Social Capital and Community Governance. The economic journal , 112 (483), F419-F436.
Burstein, P. (1998). Bringing The Public Back In: Should Sociologists Consider The  Impact of Public Opinion on Public Policy?. Social forces , 77 (1), 27-62.
Castles,  F.  G.  (2003).  The  World  Turned  Upside  Down:  Below  Replacement  Fertility, Changing  Preferences  and  Family-Friendly  Public  Policy  in  21  OECD countries. Journal of European social policy , 13 (3), 209-227.
Coleman, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human Capital. American Journal of Sociology , 94 , S95-S120.
Dasgupta, P. (2005). Economics of Social Capital. Economic Record , 81 , S2-S21.
DeFilippis,  J.  (2001).  The  Myth  of  Social  Capital  in  Community  Development. Housing Policy Debate , 12 (4), 781-806.
Dinda, S. (2008). Social Capital in The Creation of Human Capital and Economic Growth: A Productive  Consumption  Approach. The  Journal  of  Socio-Economics , 37 (5),  2020- 2033.
Dollery,  B.,  &  Robotti,  L.  (Eds.).  (2008). The  Theory  and  Practice  of  Local  Government Reform . Edward Elgar Publishing.
Fafchamps,  M.  (2006).  Development  and  Social  Capital. The  Journal  of  Development Studies , 42 (7), 1180-1198.
Farazmand,  A.,  &  Balilaj,  A.  (2015).  Does  Asia  Have  A  Unique  Theory  of  Public Administration  for  All  Seasons?  An  Exploratory  Essay. Asia  Pacific  Journal  of Public Administration , 37 (3), 143-160.
Hardin,  R.,  Pateman,  C.,  Weingast,  B.,  &  Elkin,  S.  (2003). Deliberative  Policy  Analysis: Understanding Governance in The Network Society . Cambridge University Press.
Heckelman,  J.  C.  (2007).  Explaining  the  Rain:"  The  Rise  and  Decline  of  Nations"  after  25 Years. Southern Economic Journal , 18-33.
Kriesi,  H.  (1996).  The  Organizational  Structure  of  New  Social  Movements  in  a  Political Context. Comparative perspectives on social movements , 152-184.
Meyer, D. S., & Staggenborg, S. (1996). Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity. American journal of sociology , 101 (6), 1628-1660.
Moloeng, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone:  America’s Declining Social Capital.  In Culture  and Politics (pp. 223-234). New York: Palgrave Macmillan.
Putnam, R. D., & Leonardi, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy . Princeton University Press.
Siti  Maryam,  N.  (2017).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. JIPSI- Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Soeprapto,  R.  (2003).  Pengembangan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  Menuju  Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, (4) .
Suharto,  E.  (2000).  Modal  sosial  dan  kebijakan  publik.  Yogyakarta:  FISIPOL  Universitas Gadjah Mada
Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 5 (1),
1-22 .