## IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERTINGGAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Aisyah Khoirunnisaa dan  Deni Kurniawan Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia e-mail: aisyah.khoirunnisaa@kemdikbud.go.id ; denidoctor_69@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  keingintahuan  terhadap  bagaimana  implementasi  kurikulum pendidikan  keaksaraan  dasar  komunitas  adat  tertinggal  (KD-KAT)  di  Kampung  Adat  Cireundeu, dimana kurikulum yang digunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  berbasis  data  empirik  tentang implementasi  kurikulum  pendidikan  KD-KAT  di  Kampung  Adat  Cireundeu  serta  implikasinya terhadap  kebijakan  kurikulum  pendidikan  keaksaraan.  Implementasi  kurikulum  yang  dimaksud meliputi  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Penelitian  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  metode  deskriptif  melalui  metode  survei.  Survei  dilakukan  di  Kampung  Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat. Populasi penelitian ini dilakukan kepada pengelola,tutor, dan warga belajar  KD-KAT  Komunitas Kampung Adat Cireundeu. Analisis data penelitian menggunakan Uji Chi-Square ( χ 2 ). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Kampung Cireundeu serta bagaimana implikasinya terhadap kebijakan pendidikan keaksaaraan dasar secara umum.

## Kata Kunci: implementasi, kurikulum,  keaksaraan, cireundeu

## IMPLEMENTATION OF BASIC LITERACY EDUCATIONAL CURRICULUM THE MARGINALIZED INDEGENOUS COMMUNITY AND THE IMPLICATION OF THE LITERACY EDUCATION POLICY
Aisyah Khoirunnisaa and Deni Kurniawan Study Program Curriculum Development of Postgraduate Studies, Indonesian University of Education (UPI) e-mail: aisyah.khoirunnisaa@kemdikbud.go.id ; denidoctor_69@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  curiosity  about  how  the  implementation  of  the  basic  literacy education curriculum of marginalized indigenous communities in Cireundeu custom village, where the  curriculum  used  refers  to  the  Minister  of  Education  and  Culture  of  the  Republic  of  Indonesia Number 86 of 2014 on Guidelines for the Implementation of Basic Literacy Education. The purpose of this study is to obtain empirical data-based information on the implementation of the basic literacy education curriculum of marginalized indigenous communities in custom village Cireundeu Cimahi and  its  implications  for  the  literacy  education  curriculum  policy.  The  implementation  of  the curriculum  includes  of  the  planning,  implementation  and  evaluation  phases.  The  research  used quantitative approach with descriptive method through survey method. The survey was conducted in Custom  Village  Cireundeu  Cimahi,  West  Java.  The  population  of  this  study  was  conducted  to  the managers,  teachers,  and  students  of  the  basic  literacy  education  of  marginalized  indigenous

## Aisyah Khoriunnisa
communities in custom village Cireundeu. Analysis of research data using Chi-Square Test (χ2). The results  of  this  study  are  expected  to  illustrate  the  implementation  the  basic  literacy  education  of marginalized  indigenous  communities  in  custom  village  Cireundeu  and  how  its  implication  to  the policy of basic education.

## Keywords: implementation, curriculum, literacy, Cireundeu
PENDAHULUAN Pendidikan nasional harus
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi,  serta  efisiensi  manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan melandasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui  tiga jalur pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1: “jalur pendidikan terdiri atas  pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal  yang  dapat  saling  melengkapi dan  memperkaya”.    Berikutnya  pada pasal  26  ayat  1  menjelaskan  bahwa, “pendidikan  nonformal  diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan  pendidikan  yang  berfungsi sebagai  pengganti,  penambah  dan  atau pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.  Pendidikan  non  formal  berperan dalam  mengembangkan  peserta  didik dengan  penekanan  pada  penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional pengembangan  sikap  dan  kepribadian profesional,  yang  dapat  diselenggarakan melalui  pendidikan  kecakapan  hidup, pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan  kursus  dan  pelatihan,  serta pendidikan lain di luar pendidikan formal yang  bertujuan  untuk  mengembangkan kemampuan  peserta  didik  (Kusnadi, 2005).
Salah satu bentuk penyelenggaraan  pendidikan  non  formal di Indonesia yang masih terus
dikembangkan  hingga  saat  ini  adalah program pendidikan keaksaraan.
Pendidikan keaksaraan
merupakan  bentuk  layanan  pendidikan untuk  membelajarkan  warga  masyarakat buta  aksara,  agar  mampu  memiliki
kemampuan menulis, membaca,
berhitung dan menganalisa serta berorientasi kepada kehidupan sehari-hari dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada di lingkungan sekitar sehingga mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakat dapat meningkat. Terkait sasaran program Pendidikan  Keaksaraan  di  Indonesia, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan  oleh  Pusat  Data  dan  Statistik Pendidikan  (PDSP)    Kemdikbud,  terjadi penurunan  jumlah  penduduk  buta  aksara pada usia 15-59 tahun dari tahun ke tahun. Di  tahun  2016  populasi  penduduk  usia 15-59 tahun 164.662.200 orang, penduduk  buta  aksara  usia  15-59  tahun adalah    3.416.693  orang    sehingga diperoleh    persentase  Buta  Aksara Nasional (usia 15-59 tahun) sebesar 2,07 %  (PDSP  Kemdikbud,  2017).  Hal  ini menunjukkan  penurunan  dari  tahun sebelumnya,  yaitu  3,43  %  (PDSP Kemdikbud, 2015).
Buta  aksara  dalam  usia  produktif (15-59  tahun)  merupakan  salah  satu faktor  penghambat  dalam  mutu  dan kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Direktorat Pembinaan  Keaksaraan  dan  kesetaraan Kemdikbud membuat Kebijakan Pendidikan Keaksaraan merancang program-program  yang  tidak  hanya mendidik  masyarakat  menjadi  melek aksara  (bisa  membaca,  menulis,  dan berhitung)  saja,  tetapi  juga  pendidikan keaksaran dapat mengembangkan kemampuan individu agar mampu mengatasi  permasalahan  kehidupannya melalui  keaksaraan.  Saat  ini  program Pendidikan  Keaksaraan    terdiri  dari  tiga program,  yaitu  pendidikan  keaksaraan dasar,  pendidikan  keaksaraan  lanjutan, dan
Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan.

## Aisyah Khoriunnisa
Kurikulum untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar diatur dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.  Kerangka dasar dan struktur kurikukulum Pendidikan  keaksaraan  dasar  diuraikan dalam  bentuk  kompetensi  inti  dan kompetensi dasar beserta
kelengkapakannya  yaitu  silabus,  bahan ajar, pedoman pembelajaran,  serta sistem dan  prosedur  penilaian.  Pelaksanaan Pendidikan  Keaksaraan  Dasar  sebanyak 114  jam  pelajaran    dimana  1  (satu)  jam pelajarannya adalah  60 menit, dan terdiri atas  keterampilan  membaca  dan  menulis sebanyak  80  jam  dan  keterampilan berhitung sebanyak 34
jam.
Penyelenggaraan  pendidikan  keaksaraan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang  disusun  oleh  Kementerian  melalui Direktorat  Jenderal  dan/atau  unit  terkait dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan jenis dan kelompok program pendidikan
keaksaraan dan peserta didik.
Implementasi  kurikulum  dalam pendidikan  keaksaraan  dasar  komunitas adat terpencil baik dalam tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi harus  mempertimbangkan  latar  belakang budaya,  pekerjaan,  ekonomi,  hingga pendidikan  peserta    didik  di  komunitas adat tersebut.  Dalam disertasinya, Mahu (2011)  menyatakan  bahwa    kehidupan komunitas adat terpencil
masih tradisional,  kondisi  geografis  terisolasi bahkan sulit dijangkau, tingkat
pendidikan  warga  KAT  pada  umumnya buta aksara, serta  apabila ada atau pernah dilakukan
program pendidikan keaksaraan  baik  tingkat  dasar  maupun lanjutan  bagi  KAT  biasanya  dibatasi dalam  hal  jumlah  peserta  didik  dan  juga mengunakan  materi  belajar  keaksaraan
umum  yang  tidak  sesuai  kebutuhan  dan potensi daerah KAT tersebut.
Salah  satu  Komunitas  Adat  yang ada di Jawa Barat adalah Komunitas Adat Kampung  Cireundeu.  Kurikulum  yang digunakan  pada  KD-KAT  mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan
Dasar.
Kurikulum  sebagai  alat  atau instrumen  harus  mampu  mempersiapkan generasi  bangsa  dalam  mencapai  tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki pengaruh  terhadap  seluruh  kegiatan pendidikan.
Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan  manusia,  maka  penyusunan kurikulum  tidak  bisa  dilakukan  secara sembarangan.  Penyusunan  kurikulum membutuhkan konsep-konsep  yang  kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.
Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan  pada  konsep  yang  kuat  dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan
sendirinya,  akan  berakibat  pula  terhadap kegagalan  proses  pembentukan  manusia Indonesia  yang  bermoral  baik,  tangguh, berkarakter,  serta  berkehidupan  sosial yang  sehat.  Ornstein  &  Hunkins  (2017: 257)  menyatakan  bahwa  " successful curriculum  implementation  results  from careful planning, which focuses on three factors: people, programs, and process ". Sejalan dengan itu, implementasi kurikulum  yang  sesuai  dengan  rencana tentunya memerlukan bebeberapa
kesiapan  terutama  pada  faktor  kesiapan guru  sebagai  pelaksana  kurikulum  serta didukung  oleh  faktor  lainnya  (Rusman, 2009).
Berikut  definisi  implementasi kurikulum menurut  beberapa ahli:
1. Miller  dan  Seller  (1985)  menyebutkan bahwa : “in some case implementation has  been  identified  with  instruction” . Dapat  diartikan  bahwa  implementasi
sebagai  aktualisasi  kurikulum  tertulis dalam bentuk pembelajaran.
2. Susilana dan Rusman (2015) berpendapat bahwa implementasi
kurikulum  dapat  ditinjau  dari  dua  hal, yaitu:    (1)  implementasi  kurikulum sebagai  teknis  dari  sebuah    tindakan terhadap sebuah alat/instrumen dan (2) implementasi kurikulum sebagai praktis.  Implementasi  sebagai  teknis, artinya implementasi dilihat dari aturan yang sebagaimana mestinya dijalankan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Sedangkan jika
implementasi  dilihat  sebagai  praktis yaitu    implementasi  didasarkan  pada pengalaman    dan  situasi  yang  riil dialami  di  dalam  kelas,  komunikasi yang  nyata  terjadi  diantara  guru  dan siswa.
3. Fullan  dalam  Wahyudin  (2014,  h.94) mendefinisikan
“implementasi
kurikulum  sebagai  penerapan  atau pelaksanaan  program  kurikulum  yang telah  dikembangkan  dalam  tahap sebelumnya,  kemudian  diujicobakan dengan  pelaksanaan  dan  pengelolaan yang  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  lapangan  dan  karakteristik peserta  didik  baik  perkembangan intelektual, emosional serta fisik”.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, maka implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas dari pelaksanaan sebuah dokumen rencana dan  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk pembelajaran  dengan  mempertimbangkan faktor  pendukung  dan  penghambatnya dalam keadaan sebenarnya saat pembelajaran terjadi.  Tentunya kurikulum yang  diimplementasikan  dalam  sebuah satuan  pendidikan    memerlukan  strategi yang  tepat  dalam  mengelola  berbagai  hal dan  juga  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  kurikulum  baik  pada  tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian kurikulum dengan tidak meninggalkan  ciri  khas  serta  nilai-nilai budaya  di  Komunitas  Kampung  Adat Cireundeu.  Oleh  karena  itu,  penulis
tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum pendidikan  Keaksaraan  Dasar  Komunitas Adat  tertinggal  di  Masyarakat  Adat Kampung Cireundeu.

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan  metode  deskriptif  melalui  studi survei.  Metode  ini  dipilih  karena  tepat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena  dari  implementasi  kurikulum pendidikan KD-KAT apa adanya. Penelitian  deskriptif  tidak  memberikan perlakuan,  manipulasi  atau  pengubahan pada  variabel-variabel  bebas,  tetapi menggambarkan  sebuah  keadaan  apa adanya.  Tanpa  adanya  penelitian,  setiap kegiatan,  kejadian,  dan  keadaan  berjalan sebagaimana adanya (Sukmadinata, 2012, hlm. 73-74).
Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari variabel  tunggal  yaitu  implementasi kurikulum  keaksaraan  dasar  komunitas adat  tertinggal  dan  5  (lima)  sub  variabel seperti  yang  tercantum  sebagai  rumusan masalah  penelitian  yaitu  Perencanaan Kurikulum,
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran,  evaluasi  hasil  belajar, faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  kurikulum,  serta  implikasi terhadap kebijakan pendidikan keaksaraan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuosioner, wawancara serta studi dokumentasi. Sebelum dilakukan  analisis  data,  data  hasil penelitian  dari  lokasi  penelitian  dibuat tabulasi  data  yang  berisi  jawaban responden dari berbagai sub variabel yang akan disajikan.
Kemudian diuji normalitasnya dengan menggunakan One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test. Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  dapat disimpulkan  bahwa  data  hasil  penelitian memenuhi  persyaratan  untuk  dilakukan analisis  lebih  lanjut  dengan  persentase. Dari  perhitungan  data  yang  diperoleh kemudian    secara  deskriptif.  Persentase
yang  dinyatakan  dalam  bentuk  angka dinyatakan  dalam  bentuk  tafsiran  yang menunjukkan  pada  pernyataan  keadaan atau ukuran kualitas. Tafsiran ditentukan berdasarkan  skala  kategori  dengan  cara membaginya menjadi tiga kategori yaitu : Baik, Cukup, dan Kurang. Untuk analisis data  dari  hasil  wawancara  dilakukan dengan  mendeskripsikan  data  tersebut berdasarkan masalah dan tujuan penelitian,  sehingga  dilakukan  analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil temuan penelitian diungkap  dan  dibahas  secara  terperinci, berdasarkan  kuesioner  dari  responden serta  informasi  dari  hasil  wawancara sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memperoleh  gambaran mengenai implementasi kurikulum pendidikan  keaksaraan  dasar  komunitas adat  tertinggal  di  Masyarakat  Cireundeu yaitu pada  sub variabel : 1) perencanaan
Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Dasar
Komunitas Adat Tertinggal, 2)
pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  pada pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas
Adat Tertinggal, 3) Evaluasi hasil belajar
pada  Kurikulum  Pendidikan  Keaksaraan Dasar  Komunitas  Adat  Tertinggal,  4) Faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi Kurikulum Pendidikan Keaksaraan  Dasar  Komunitas  Adat Tertinggal, serta 5) Implikasi Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat  Tertinggal  di  Masyarakat  Adat
Cireundeu terhadap kebijakan pendidikan keaksaraan dasar di Indonesia.
Dari hasil perhitungan data  yang diperoleh,  dapat  diketahui  nilai  P  secara keseluruhan    adalah  sebesar    74,36  % yang berada dalam kategori “cukup” yang kemudian  apabila  diuraikan  untuk  setiap sub  variabel  dapat  dilihat  pada  tabel  4.1 Rekapitulasi  pada  tabel  4.1.  tersebut diperoleh  dari  hasil  pengolahan  data kuesioner  baik  untuk  responden  tutor maupun warga belajar.

## Tabel 4.1  Rekapitulasi Data Nilai P
secara Keseluruhan Sub Variabel P (%) Kategori 1. Perencanaan  67.92 Kurang 2. Pelaksanaan  77.14 Cukup 3. Penilaian 76.70 Cukup 4. Faktor Pendukung dan Penghambat 75.68 Cukup
Jika  dibuat  dalam  bentuk  diagram batang akan terlihat pada bagan 4.1
Hasil  dari  studi  dokumentasi, seperti:    silabus,  RPP,  Bahan  Ajar, Instrumen  penilaian,  pelaporan  Hasil Belajar,  dan  Data  Warga  belajar  dalam keadaan lengkap.
Dari hasil pengolahan data, implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal 0,00 79,58
91,52 80,8 67,92
74,71 61,88 70,56 67,92 77,14 76,70 75,68 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 A. Perencanaan B. Pelaksanaan C. Penilaian D. Faktor Pendukung dan Penghambat P- WB P - Tutor P rata-rata
Aisyah Khoriunnisa
berada dalam kategori “cukup”  (lihat tabel 4.1) pada keempat sub variabel yang diukur melalui perolehan data kuesioner. Ornstein & Hunkins (2017, hlm. 277) menyebutkan bahwa  untuk  menerima  sebuah  inovasi, seorang  guru  perlu  melihat  kualitas,  nilai, dan  kepraktisannya.  Dalam  banyak  kasus, pendidik tidak punya waktu untuk melaksanakan  saran  perbaikan  sehingga terkadang  kurikulum  diterapkan  secara sembarangan,    padahal  bisa  saja  dapat dilaksanakan dengan baik jika mereka yang bertanggung  jawab  dalam  implementasi kurikulum, staf bagian kurikulum misalnya, dapat    memastikan  bahwa  materi  yang diperlukan  tersedia  bagi  para  guru. Penyelenggaraan  pendidikan  keaksaraan dasar  bagi  komunitas  adat  di  Cireundeu adalah hal baru sehingga sangat dimungkinkan penyelenggara ataupun tutor belum mempunyai kompetensi yang sesuai dalam  hal  prinsip-prinsip  kurikulum  tetapi kompetensi  dalam  konten  sejarah  serta budaya  lokal  Cireundeu  serta  semangat mereka untuk bisa belajar aksara Indonesia terbilang  tinggi.    Data  ini  didukung  pula dari  hasil  wawancara  terhadap  pengelola mengenai motivasi dan kompetensi. Berikut  pembahasan  berdasarkan  hasil temuan untuk masing-masing sub variabel.
Penelitian ini
bermaksud mengungkap  implementasi  kurikulum pada  pada  pendidikan  keaksaraan  dasar komunitas  adat  tertinggal  di  masyarakat adat Cireundeu. Implementasi kurikulum yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini seperti  yang  diuraikan  dalam  definisi operasional  adalah    berupa  aktivitas pelaksanaan dari dokumen tertulis pendidikan keaksaraan dasar dan kemudian  dituangkan  dalam  bentuk pembelajaran  pada  kelompok  sasaran keaksaraan dasar, meliputi aspek perencanaan,  pelaksanaan,  serta  evaluasi hasil belajar.  Aspek perencaaan meliputi kurikulum,  silabus  dan  RPP.  Aspek pelaksanaan meliputi metode pembelajaran, teknik, serta media belajar yang  digunakan  tutor  saat  pembelajaran.
Aspek  evaluasi  hasil  belajar  meliputi teknik penilaian pembelajaran.
Pada bagian perencanaan
kurikulum  pendidikan  keaksaraan  dasar komunitas  adat  tertinggal  berada  dalam kategori  “cukup”  dengan  nilai  P  sebesar 67.92  %.    Nilai  ini  diperoleh  dari perolahan  data  kuesioner  terhadap  tutor. Tetapi  dalam  hasil  pengolahan  data melalui kuesioner untuk setiap indikatornya  diperoleh  nilai  P  berbeda- beda.  Perencanaan  merupakan  sebuah proses  atau  cara  berpikir  yang  dapat membantu memperoleh hasil yang diharapkan  sehingga  dari  perencanaan yang  sudah  disusun  dapat  dipilih alternatif  yang  ada.  Kaufmann  (1979) dalam Idi (2014, hlm. 188-189) mengungkapkan langkah-langkah perencanaan yang baik yaitu: 1) Mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan,
2) Menentukan  syarat  dan  alternatif pemecahannya,
3) Memilih strategi pemecahannya,
4) Menentukan identifikasi hasil melalui penilaian, serta
5) Melakukan  revisi    pada  langkah- langkah yang dilalui (apabila dianggap perlu)
Bagi pendidik atau tutor, langkah- langkah Kaufmann berguna dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah  dalam  pembelajaran. Indikator  identifikasi  kebutuhan  berada dalam  kategori  “cukup”,  hal  ini  dapat dikonfirmasi melalui wawancara terhadap pengelola  pendidikan  keaksaraan  dasar komunitas adat  tertinggal  bahwa sebagai langkah  awal  dari  penyelenggaraan pendidikan  keaksaraan  dasar,  pengelola melakukan  sosialisasi  dan  identifikasi untuk  mencari  calon  tutor  dan  peserta didik.
Kegiatan  yang  dilakukan  sebagai rangkaian  kegiatan  identifikasi  adalah sebagai berikut :
1) Sosialisasi
program pendidikan keaksaraan  dasar  komunitas  adat
terpencil  kepada  calon  tutor  yang merupakan  perwakilan  dari  10  titik sasaran program di lingkungan masyarakat Cireundeu. Sosialisasi program dilaksanakan di Bale
Saresehan Masyarakat Cireundeu.
2) Penjaringan calon peserta didik dengan memberdayakan para tutor yaitu setiap satu  orang  tutor  diharapkan  dapat mengajak  minimal  10  (sepuluh)  warga masyarakat  di  lingkungannya  untuk menjadi  peserta  program.  Mengajak warga  masyarakat  tentunya  dilakukan secara  persuasif  serta  berdasarkan kriteria calon warga belajar yang sudah ditentukan  yaitu  sebagai  berikut  (1) warga  masyarakat  komunitas  adat terpencil;  (2) berusia 15 tahun ke atas;
(3) belum memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa indonesia dan bahasa cacarakan, serta  (4)  Bersedia  untuk  mengikuti program pendidikan keaksaraan komunitas khusus.
3) Penyusunan  bahan  ajar  dan  rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Kegiatan  penyusunan  bahan  ajar  dan RPP dilakukan melalui pertemuan tutor dan  pengelola.  Masing-masing  tutor ditugaskan untuk menyusun bahan ajar dan RPP yang sederhana.
Penyusunan  bahan  ajar  dan  RPP ditekankan pada upaya melatih kemampuan  membaca,  menulis  dan berhitung masyarakat
sekaligus pelestarian budaya khas cireundeu khususnya bahasa cacarakan.
Pada  indikator  berikutnya,  yaitu perumusan  tujuan  pembelajaran  dan bahan/materi  ajar.  Keduanya  berada dalam  kategori  baik.  Perumusan  tujuan pembelajaran  disesuaikan  dengan  hasil identifikasi dan kemudian akan dikembangkan ke dalam silabus dan RPP. Tujuan  pembelajaran  merupakan  suatu pernyataan  yang  jelas  dan  menunjukkan penampilan  atau  keterampilan  peserta didik  tertentu  yang  diharapkan  dapat dicapai sebagai hasil belajar.
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran  Pendidikan  Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Tertinggal, kurikulum  yang  telah  tersusun  di  tahap perencanaan tentu haruslah dapat diimplementasikan.    Pada  bagian  Sub variabel pelaksanaan kurikulum
pendidikan  keaksaraan  dasar  komunitas adat  tertinggal  berada  dalam  kategori cukup  dengan  nilai  P  sebesar  77,14  %. Nilai  ini  diperoleh  dari  perolahan  data kuesioner  terhadap  tutor  dan  warga belajar.    Tetapi  dalam  hasil  pengolahan data  melalui  kuesioner  untuk  setiap indikatornya  baik  dari  responden  tutor maupun responden warga belajar keduanya diperoleh kategori baik.
Pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya
kegiatan pembelajaran  berupa  interaksi  antara peserta  belajar  dengan  tutor  atau  antara peserta belajar itu sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran  ada  beberapa  tingkah pokok  yang  harus  dilalui  yaitu:  evaluasi awal, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi akhir  dan  tindak  lanjut.  Secara  umum dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat komponen-komponen
yang bisa mendukung  pencapaian  tujuan  dari pembelajaran. Komponen pertama adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran.  Kedua,  bahan  dan  media belajar  serta  teknik  yang  dipergunakan dalam  pembelajaran.  Ketiga,  adalah kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  untuk menghindari kejenuhan dalam pembelajaran. Peranan guru pada tahapan ini  sangatlah  penting,  oleh  karena  itu dalam  pertanyaan/pernyataan  kuesioner lebih  banyak  bertanya  tentang  kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tutor.
Indikator identifikasi dengan melakukan  penilaian  awal  berada  dalam kategori  Baik.  Penilaian  awal  ( pre-test) dilakukan sebelum pembelajaran dimulai yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai materi  pelajaran  yang  akan  diajarkan.
Soal-soal tes dipersiapkan terlebih dahulu
oleh  tutor  pada  tahap  merencanakan pembelajaran.
Indikator  kegiatan  pembukaan pembelajaran kuesioner
tutor memperoleh  nilai  P  sebesar  81,67  % berada  dalam  kategori  baik  kuesioner untuk  warga  belajar  memperoleh  nilai  P sebesar  79,53  %  serta  berada  dalam kategori  baik.      Dalam  hal  ini  tutor melakukan kegitatan pembelajaran sebagaimana mestinya seperti  membuka pelajaran  dengan  menyebutkan  tujuan pembelajaran yang akan dicapai, membuka  pelajaran  secara  menarik sehingga warga belajar termotivasi untuk terus  mengikuti  pembelajaran  dari  awal hingga  akhir,  memberikan  acuan  akan materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta  mengaitkan  materi  pembelajaran yang sudah warga belajar pahami dengan materi  yang  akan  dipelajari,  serta  tutor memberikan  penilaian  awal  sebelum pembelajaran dimulai. Baik pada kuesioner  warga  belajar  dan  tutor  sama- sama berada dalam kategori baik.
Indikator  kesesuaian  pelaksanaan pembelajaran  sesuai  dengan  RPP  berada dalam  kategori  “cukup”.  Penyesuaian RPP  saat  pelaksanaan  sepertinya  terjadi saat  pembelajaran.  Indikator  berikutnya adalah  pengelolaan  kegiatan  inti  yang sesuai  dengan  karakteristik  pendidikan keaksaraan    (kontekstual,  kooperatif  & kolaboratif, andragogik, tematik, penekananan  kepada  pembelajaran  aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan) baik pada  responden  tutor  maupun  warga belajar  berada  dalam  kategori  kurang. Meskipun  begitu  dalam  pelaksanaannya, tutor  sering  juga    mempergunakan pendekatan  pembelajaran  kontekstual yaitu menghubungkan materi pembelajaran  dengan  situasi  sehari-hari. Untuk  lebih  memotivasi  peserta  didik dalam  mengikuti  pembelajaran,  dalam waktu-waktu tertentu peserta didik diberi kesempatan  untuk  melakukan  praktek keterampilan  yang  berkenaan  dengan makanan  khas,  seni  budaya,  maupun  hal
yang  ada  kaitannya  dengan  acara-acara khusus  komunitas  adat.  Jenis  praktek keterampilan  yang  dipraktekkan  peserta didik disesuaikan dengan nama kelompoknya.  Ada  kelompok  yang praktek  membuat  makanan  khas  seperti awug,  gondang,  rangining,  peuyeum mutiara,  adapula  yang  praktek  berkaitan dengan  nilai/symbol  yang  menunjukkan identitas  komunitas  adat  cireundeu, misalnya  tingkeban,  tembang-tembang, asal usul Cireundeu, mulud, dan jampana.
Dalam pelaksanaan pembelajaran tidak  lepas  dari  penggunaan  strategi pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran adalah penetapan
keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian  tujuan  belajar,  termasuk penyusunanan  perencanaan,  pelaksanaan kegiatan  pembelajaran  dan  penilaian proses serta hasil belajar. Rusman (2009, hlm.75) mengatakan bahwa “implementasi  kurikulum  seharusnya menempatkan  pengembangan  kreativitas siswa  lebih  dari  penguasaan  materi”.
Strategi pembelajaran yang dapat digunakan  dalam  kegiatan  pembelajaran ada yang berpusat kepada tutor ( learning centered )  dan  ada  yang  berpusat  kepada peserta belajar ( student centered ).
Pembelajaran  bagi  orang  dewasa seperti  yang  dikatakan  oleh  Lyra Srinivasan  (dalam  Sudjana,  2000,  hlm. 73)  yaitu:  (a)  pendekatan  yang  berpusat pada  masalah,  (b)  pendekatan  proyektif, dan  (c)  pendekatan  aktualisasi  diri. Pendekatan yang berpusat pada masalah, salah satunya ditunjukkan dengan belajar menyusun  atau  menggambarkan  peta masyarakat  Cireundeu.  Pendekatan  ini bertujuan  supaya  warga  belajar  dapat meningkatkan keterampilan menulis melalui  menggambar  garis  dan  simbol. Kemudian  tutor  menggunakan,  hasil gambar  peta  warga  belajar  untuk membantu mereka berdiskusi dan menganalisa  informasi  tentang  situasi pemukiman, tempat tinggal warga belajar (terlampir dalam silabus).
Rusman  dan  Laksmi  Dewi  (Tim MKDP  Kurikulum  dan  Pembelajaran, 2016,  hlm.  190)  menyatakan  bahwa pendekatan  pembelajaran  adalah  suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan  tertentu;  atau  aplikasi  suatu cara  pandang  dan  pandangan  tertentu dalam  memajami  makna  pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai suatu  cara  pandang  atau  titik  tolak  yang digunakan oleh pendidik terhadap proses pembelajaran  dan  akan  mempengaruhi pemilihan strategi dan metode pembelajaran selanjutnya.
Sementara itu, dalam menetapkan metode  yang  akan  dilakukan  dalam pembelajaran  tidak  lepas  dari  strategi yang akan digunakan. Metode pembelajaran  yang  bisa  dipergunakan oleh
tutor dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan untuk  warga  belajar  pemula  diantaranta metode  abjad  ( alphabetic  method), m etode  kata  kunci,  metode  global  ( the sentence  method )  metode  suku  kata ( sillabic  method ),  metode  SAS  ( Struktur Analitik  Sintetik) dan  metode  asosiasi, huruf  dan  angka  yang  diperkenalkan melalui  metode  ini  dikaitkan  dengan sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh  warga belajar  (Kusnadi,  2005:    216).  Sejalan pulan  denga  karakteristik  pembelajaran pendidikan  keaksraan  yaitu  tematik dimana tema-tema diambil dari lingkungan keseharian dan  dekat  dengan kehidupan warga belajar.
Hal  ini  sejalan  dengan  metode belajar yang dilakukan tutor lebih banyak menggunakan  metode  latihan  dalam membantu  peserta  didik  memahami, menguasai dan membiasakan kemampuan  membaca,  menulis  dan berhitung  dalam  bahasa  Indonesia  dan bahasa Cacarakan. Latihan yang dimaksud adalah mengkondisikan peserta didik  untuk  lebih  banyak  mencoba mengucapkan huruf, kata, kalimat
sederhana, dan menulis
huruf/kata/kalimat  sederhana.  Dengan metode ini diharapkan peserta didik dapat lebih  cepat  mengenal,  mengingat  dan membuat  tulisan  baik  dalam  Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Cacarakan.    Proses  pembelajaran  juga dilakukan  dengan  metode peer  teaching atau  tutor  sebaya,  ini  dilakukan  setelah warga  belajar  yang  mengikuti  beberapa kali pertemuan pembelajaran, dan dianggap  telah  memiliki  kemampuan dasar  dalam  berbahasa  Indonesia  dan bahasa  Cacarakan.  Warga  belajar  yang dianggap  telah  memiliki  kemampuan dasar  dibanding  warga  belajar  yang  lain akan ditugaskan untuk membantu peserta lain  yang  belum  terampil.  Tutor  sebaya digunakan untuk membantu warga belajar yang  lambat  atau  untuk  memberikan tambahan kemampuan bagi semua warga belajar yang masih lemah dalam membaca,  menulis  dan  berhitung  dalam bahasa Indonesia.
Pada indikator pengelolaan kegiatan  inti  sesuai  dengan  karakteristik pendidikan  keaksaraan    (kontekstual, kooperatif  &  kolaboratif,  andragogik, tematik, penekananan kepada pembelajaran  aktif,  inovatif,  kreatif  dan menyenangkan)  yang  diolah  dari  tutor berada  pada  kategori  “kurang”  dengan nilai P 70 %.
Dengan perencanaan
pembelajaran  yang  diatur  sedemikian mengikuti  Permendikbud  idealnya  pada indikator ini berada dalam kategori baik, tetapi  hasil  presentase  tidak  berkata demikian.  Tutor  sebagai  kunci  dalam pelaksanaan  implementasi  kurikulum yang  berpengaruh  besar.  Perencanaan yang  baik  tetapi  pada  saat  pelaksanaan tidak  dijalankan  sepenuhnya  sesuai dengan rencana yang terdapat dalam RPP. Meskipun  apabila  tutor  melakukan perubahan  strategi  tidak  menyalahi prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan  dasar,  yaitu  fleksibel,  namun apabila terlalu banyak penyesuaian dalam
pelaksanaan maka hal ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perbaikan kurikulum  yang  telah  disusun  untuk diimplementasikan pada kelompok berkutnya.
Terakhir,  Indikator  penutupan pembelajaran  berada  dalam  kategori “cukup”  dengan  nilai  P  sebesar  70,8% bagi  responden  tutor  sedangkan  bagi responden  warga  belajar  indikator  ini berada dalam kategori “baik” dengan nilai P  sebesar  82,8  %.    Hal  ini  ditunjukan dengan  beberapa  pernyataan  dalam kuesioner bahwa tutor melakukan revieu yang sudah dipelajari di akhir pertemuan, tutor  membuat  kesimpulan  dan  dibantu juga  oleh  warga  belajar  dalam  membuat kesimpulan, memberikan informasi mengenai  materi    pembelajaran  di pertemuan berikutnya, serta tutor menyiapkan  tugas  latihan  yang  dapat dikerjakan oleh peserta didik di luar hari pembelajaran. Pengelolaan  kelas,  sikap tutor  serta  cara  tutor  berkomunikasi  saat pembelajaran  pun  turut  mempengaruhi keberhasilan  pembelajaran  keaksaraan dasar. Dimulai saat pengkondisian warga belajar, yaitu 1) Setiap akan dimulai atau penggantian tema belajar, tutor berkewajiban  untuk  menjelaskan  kepada warga  belajar  tentang  materi  yang  akan dipelajari,  tujuan  belajar,  proses  belajar yang akan dilaksanakan dan hasil belajar yang  diharapkan;  2)  Menyesuaikan pengaturan  tempat  duduk  peserta  didik sesuai dengan tujuan dan proses pembelajaran.  Yang  biasa  dilakukan  di kelompok  adalah  dengan  duduk  dalam bentuk  lingkaran  yang    memungkinkan warga belajar dapat berinteraksi berhadap-hadapan  secara  langsung;  3) Menyesuaikan  materi  pelajaran  dengan kecepatan dan kemampuan belajar warga belajar;  4)  Memberikan  penguatan  dan umpan balik terhadap respons serta hasil belajar peserta didik selama pembelajaran berlangsung;
5) Mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat; 6)
Memulai dan mengakhiri proses pembelajaran  sesuai  dengan  waktu  yang dijadwalkan dengan mengacu pada RPP; serta 7) Menghindari kegiatan membosankan yang dapat mengendurkan semangat belajar supaya tidak mengganggu  aktivitas  dan  kreativitas peserta didik.
Pada bagian evaluasi hasil belajar pada pendidikan keaksaraan dasar komunitas  adat  tertinggal  berada  dalam kategori  “cukup”  dengan  nilai  P  sebesar 76.70%.    Nilai  ini  diperoleh  dari perolahan  data  kuesioner  terhadap  tutor dan warga belajar. Sedangkan
berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner  bagi  tutor,  diperoleh  nilai  P sebesar 61,88 % yang termasuk ke dalam kategori “cukup” dan bagi warga belajar, diperoleh  nilai  P  sebesar  86,4%  yang termasuk ke dalam kategori “baik”.
Sama  halnya  dengan  pada  sub variabel perencanaan, tutor melaksanakan penilaian tetapi pemahaman akan prinsip- prinsip  penilaian,    baik  dari  tahap perancangan instrumen penilaian, pelaksanaan  hingga  pelaporan  kurang menguasai.    Oleh  karenanya  hasil perolehan  data  dari  kuesioner  berada dalam  kategori  kurang  baik  untuk indikator  pelaksanaan  penilaian  (62%), instrumen  penilaian  (67,5  %),    dan pelaporan  hasil  belajar  (56%).  Penilaian hasil belajar dilaksanakan pada sepanjang kegiatan  pembelajaran  secara  periodik untuk  mengetahui  perkembangan  belajar warga  belajar  yang  difokuskan  pada penilaian  berbasis  kompetensi  yang bertujuan  untuk  mengukur  pencapaian warga belajar dalam memperoleh kompetensi keaksaraan berdasarkan
Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL).
Penilaian ini dilakukan dengan mengamati  tingkat  kehadiran  peserta didik  dan  penyelesaian  tugas-tugas belajar  yang  diberikan  tutor  selama pembelajaran.
Penilaian merupakan proses pengumpulan  informasi/bukti  tentang
capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  yang  dilakukan  secara terencana  dan  sistematis  selama  dan setelah  proses  pembelajaran.  Dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, pendidik harus melakukan penilaian berkenaan dengan:
1) Kompetensi  sikap,  dapat  dilaksanakan dengan  cara  observasi,  penilaian  diri, dan jurnal
2) Kompetensi pengetahuan,
dapat dilakukan  dengan  cara  Tes  tulis,  Tes lisan, dan Penugasan; berupa pekerjaan rumah,  baik  secara  individu  maupun kelompok  sesuai  dengan  karakteristik tugasnya.
3) Kompetensi keterampilan, dapat dilakukan dengan cara penilaian kinerja,  Penilaian  projek  yaitu  dengan pembberian tugas yang harus diselesaikan  dalam  waktu  tertentu, dan/atau  portofolio.
Setelah  itu  seharusnya  dapat ditindak lanjuti dengan remedial. Remedial adalah kegiatan untuk mengatasi kesulitan belajar yang bertujuan  untuk  membantu  peserta  didik yang  mengalami  kesulitan  atau  belum tuntas  menguasai  kompetensi  yang  telah ditentukan.  Cara  berikutnya  adalah dengan  pengayaan.    Pengayaan  adalah kegiatan  yang  diberikan  kepada  peserta didik yang telah menyelesaikan ketuntasan  belajar  untuk  menambah pengetahuan  dan  keterampilan,  baik secara  individu  maupun  kelompok  yang dapat  dilakukan  dengan  memberikan tugas-tugas  (membaca,  menulis,  dan berhitung).
Berdasarkan  data  kehadiran  yang dimiliki  oleh  tutor,  dapat  disampaikan bahwa  tingkat  kehadiran  peserta  didik keseluruhan  rata-ratanya  adalah  84  %. Kelompok belajar dengan tingkat kehadiran  tertingi  adalah  kelompok belajar  Jampana  yaitu  sebesar  87  % sedangkan  kelompok  belajar  dengan tingkat kehadiran terendah adalah
kelompok  belajar  Awug  dengan  tingkat kehadiran sebesar 81.Berdasarkan temuan  peneliti,  pada  setiap  akhir pembelajaran,  tutor  melakukan  penilaian terhadap penguasaan kompetensi membaca,  menulis  dan  berhitung  warga belajar tetapi sayang sekali tidak ditindak lanjuti dengan melaksanakan
remedial/perbaikan materi belajar.
Seperti  yang  sudah  disampaikan sebelumnya bahwa penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi lulusan keaksaraan dasar oleh peserta didik. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan  membaca,  menulis  dan berhitung  dalam  Bahasa  Indonesia  dan bahasa Cacarakan. Penilaian akhir dilakukan oleh tim pelaksana ujian akhir yang  dibentuk  oleh  Dinas  Pendidikan Kota  Cimahi,  yang  melibatkan  tenaga fungsional  pamong  belajar  pada  UPTD Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
Pada bagian Sub variabel pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal  berada  dalam  kategori  cukup dengan nilai P sebesar 75.68%.  Nilai ini diperoleh  dari  perolahan  data  kuesioner terhadap  tutor  dan  warga  belajar. Ornstein  &  Hunskin  (2017,  hlm.  257) menyebutkan bahwa k eberhasilan implementasi  kurikulum  dihasilkan  dari perencanaan  yang  matang  dan  berfokus pada tiga faktor yaitu orang, program, dan proses.  Untuk  menerapkan  perubahan kurikulum,  pendidik  harus  membuat orang mampu mengubah beberapa kebiasaan mereka dan bahkan pandangannya terhadap perubahan. Banyak  sekolah  gagal  melaksanakan program baru  karena mengabaikan faktor
“orang”  dan  menghabiskan  waktu  dan uang dengan hanya memodifikasi program  atau  proses.  Namun,  berfokus pada program baru memberikan cara baru untuk memenuhi tujuan program sekolah. Pengorganisasian orang-orang yang terlibat dalam implementasi juga penting, karena  dapat  menggerakkan  mereka  ke
arah  yang  diperlukan  agar  implementasi kurikulum sukses.
Dalam hal pengorganisasian, pengelola terutama tokoh adat  atau tetua yang  ada  di  Masyarakat  Adat  Cireundeu sudah menyadari akan perlunya pendidikan  aksara  bagi  warga  adatnya terutama  untuk  warga  adat  yang  buta aksara.  Hal  ini  didasari  pula  semakin bertambahnya  frekuensi  kunjungan  dari luar  masyarakat  adat  yang  tertarik  untuk melakukan kunjungan budaya masyarakat Cireundeu.  Menurut  penuturan  tetua disana, yaitu Abah Asep dan Abah Emen bahwa  semakin  banyak  warga  adat  yang bisa  menyambut  tamu  dengan  ramah menggunakan  Bahasa  Indonesia  akan semakin baik. Kemudian, semakin banyak warga adat yang bisa bertutur dan menceritakan  sejarah  dari  masyarakat adat Cireundeu dengan baik akan semakin baik  bagi  pelestarian  Masyarakat  Adat. Dukungan
pengelola
dalam penyelenggaraan  program  pendidikan keaksaraan  dasar  di  komunitas  adat tertingal  terutama  yang  diperoleh  dari tetua  di  masyarakat  adat  Cireundeu merupakan salah satu  bukti nyata bahwa pembelajaran keaksaraan dasar ini didukung  sepenuhnya.  Hal  ini  didukung dengan hasil survey untuk aspek dukungan pengelola sebesar 76,4 % dan termasuk ke dalam kategori cukup.
Dalam  Permendikbud  No.  86 Tahun  2014  menyebutkan  kriteria  dan persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan dasar.  Berdasarkan  data  hasil  temuan wawancara  kepada  pengelola,  terdapat beberapa penyesuaian terhadap beberapa kriteria di atas. Kualifikasi pendidik, tiga orang  diantaranya  merupakan  lulusan SMP.  Tetapi  dikarenakan  tutor  tersebut memiliki  kompetensi  keaksaraan  dasar sesuai dengan tujuan pembelajaran maka dilakukan  penyesuaian.  Pengelola  lebih menitikberatkan kepada kompetensi tutor yang harus lebih banyak dikuasai. Seperti terdapat pada jawaban wawancara
terhadap  pengelola  bahwa  dalam  proses seleksi calon tutor dinyatakan tutor dipilih berdasarkan kemampuannya dalam
bertutur  atau  bercerita  tentang  sejarah masyarakat adat Cireundeu.
Pengembangan implementasi
kurikulum  pada  dasarnya  dimaksudkan sebagai  upaya-upaya  memaksimalkan pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam  penerapannya  (dalam  bentuk proses  belajar  mengajar  atau  proses pendidikan dan latihan), pelaksana kurikulum  (guru,  kepala  sekolah,  serta manajemen  sekolah)  dapat  melakukan perubahan  ( modification ),  penyesuaian ( adaptation ), atau pembaharuan ( innovation ) berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Upaya modifikasi, adaptasi dan inovasi kurikulum  adalah  faktor  penting  karena sebuah  kurikulum  tidak  akan  pernah dapat  diimplementasikan  sesuai  desain awal sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk memperoleh  hasil  secara  maksimal. Ukuran kesuksesan sebuah implementasi kurikulum dapat dilihat dari sejauh mana pengembang kurikulum memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengakomodasi kemungkinan dilakukannya modifikasi dalam kurikulum (Wahyudin, 2014, hlm. 94).
Faktor  pendidik  atau  guru  atau tutor  sebagai  pelaksana    implementasi kurikulum harus dapat menerima perubahan  terlebih  dahulu  sebelum melakukan perubahan kurikulum di kelas masing-masing.  Ketika  kepala  satuan pendidikan  berhasil  mengidentifikasi kesulitan guru dalam menerima perubahan,  maka  dia  harus  segera mencarikan  solusi  sehingga  diharapkan guru  menjadi  lebih  percaya  diri  dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut kepada peserta didik. Dampaknya  pun  adalah  peserta  didik dapat  merasakan  dampak  positif  dari perubahan kurikulum tersebut
(Ornstein&Hunkins,  2017  dan  Ansyar, 2015).

## PENUTUP
Implementasi  kurikulum  berada dalam kategori cukup. Artinya, implementasi  kurikulum  pada  Komunitas Adat  Tertinggal  di  masyarakat  adat Cireundeu telah dinyatakan cukup impelementatif serta telah merujuk kepada Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan Keaksaraan Dasar. Secara khusus, implementasi  kurikulum  ditinjau  pada setiap  tahap,  yaitu  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar.
Implementasi kurikulum yang ditinjau pada tahap perencanaan  termasuk ke dalam kategori kurang. Tahap perencanaan  merupakan  tahap  penting dalam  implementasi  kurikulum.  Peranan tutor  dan  pengelola  dalam  tahapan  ini berperan  besar,  dengan  tetap  mengacu kepada Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan Dasar serangkaian langkah-langkah perencanaan telah dilakukan  namun  dengan  keterbatasan pengetahuan  dan  pengalaman  tutor  dalam merencanakan terutama dalam penyusunan silabus dan RPP.
Implementasi kurikulum pada tahap  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran berada  dalam  kategori  cukup.  Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat komponen-komponen yang bisa mendukung pencapaian tujuan dari pembelajaran.  Pertama,  metode  yang digunakan  dalam  pembelajaran.  Kedua, bahan dan media belajar serta teknik yang dipergunakan dalam pembelajaran. Ketiga, kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  untuk menghindari kejenuhan dalam pembelajaran.    Pada  sub  variabel  ini indikator  identifikasi  dengan  penilaian awal,  kegiatan  pembukaan  pembelajaran, dan  pemanfaatan  sumber  dan  media/  alat pembelajaran  memperoleh  kategori  baik.
Indikator kesesuaian pelaksanaan pembelajaran  dengan  RPP  dan  indikator penutup pembelajaran memperoleh kategori  cukup.  Indikator  Pengelolaan kegiatan  inti  yang  disesuaikan  dengan pendidikan  keaksaraan  dan  indikator penguasaan dan kesesuaian materi pelajaran berada dalam kategori “kurang”. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan tutor dalam menyusun rencana  pembelajaran,  sehingga  dalam pelaksanaannya  tutor  terkadang  tidak menjalankannya  sesuai  dengan  rencana pembelajaran  serta  untuk  pengelolaan kegiatan inti yang kurang bisa menggabungkan  antara  materi  ajar  yang sudah  sangat  baik  disusun  hanya  pada pelaksanaannya gagal dalam
menyesuaikan dengan karakteristik pendidikan keaksaraan.
Implementasi kurikulum yang ditinjau  dari  tahap  evaluasi  hasil  belajar berada dalam kategori  cukup. Pada tahap ini,  baik  pada  indikator  pelaksanaan, penyusunan  instrument  evaluasi,  serta pelaporan  bagi  responden  tutor  berada pada  kategori  kurang  sedangkan  bagi responden  warga  belajar  berada  dalam kategori  baik.  Hal  ini  cukup  bertolak belakang  apabila  ditinjau  dari  kedua responden.  Hal  ini  bisa  saja  disebabkan oleh warga belajar yang merasa puas dalam mengikuti  pendidikan  keaksaraaan  yang diakhiri  dengan  kelulusan  sepenuhnya untuk  aksara  Bahasa  Indonesia  serta memperoleh  kesempatan  untuk  belajar aksara Cacarakan.
Implementasi kurikulum yang ditinjau  dari  faktor  pendukung  dan penghambat implementasi kurikulum pendidikan  keaksaraan  dasar  komunitas adat  tertinggal  berada  dalam  kategori cukup.  Pada  umumnya  faktor  pendukung baik  internal  maupun  eksternal  berada dalam kategori baik.  Selain perolehan data kuesioner,  didukung  juga  oleh  hasil wawancara terhadap pengelola pendidikan keaksaraan dasar.   Kesulitan atau kendala yang  dihadapi  pada  tahap  perencanaan
dapat  diatasi  dengan  meminta  bantuan pelatihan  kepada  orang  yang  lebih  ahli dalam penyusunan kurikulum dan perangkatnya.  Ide  ini  digagas  oleh pengelola  serta  disambut  baik  oleh  pihak Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB)  Kota Cimahi.  Hal  ini  menunjukan  salah  satu dukungan  pengelola  dalam  pelaksanaan pendidikan keaksaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansyar,  M.  (2015). Kurikulum  hakikat, fondasi,  desain  dan  pengembangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Asghary ,  N.; Shahvarani ,  A. ;  Medghlmchi ,
A.  R.  (2013). Significant Process  Of
Change  For  Elementary  Teachers  To Foster  Functional  Thinking .  Bolema Vol. 27 (47) pp. http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 636X2013000400015 Bahua, M. I. (2015). Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil  (KAT)  Di  Kabupaten Boalemo . Jurnal Pendidikan, Sosial, dan  Budaya  Ideas  vol  01  (2)  pp.
278-294
Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka
Cipta.
Bogdan,  R.C    &  Biklen,  S.K.  (1982). Qualitative  Research  for  Education, an  Introduction  to  Theory  and Methods  (2 nd edition). Needham Heights: Allyn and Bacon.
Creswell,  J.W.  (2016). Research  Design:
Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  fan  Campuran .  (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Coombs,  P.  (1985). The  World  Crisis  in Education .  New  Yor  :  Oxford University Press.
Dinas  Pariwisata  dan  Budaya  Provinsi Jawa  Barat.  [online].  Diakses  dari http://www.disparbud.jabarprov.go.i d pada tanggal 3 Januari 2018. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan  dan  Kesetaraan.  (2017). Paparan Kebijakan Pendidikan Keaksaraan  pada  Bimbingan  Teknis Pembelajaran  dan  Penyelenggaraan
Keaksaraan  Dasar  Komunitas  Adat Terpencil/Khusus (KD-KAT)
Hasan, S. H. (2007). Pengembangan KTSP dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan.
Bandung: Pedagogiana.
Hasibuan, J. (2017). Implementasi Pembelajaran  Berbasis  Budaya Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. Hamalik,  O.  (1995). Kurikulum  dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Hanemann,  U.,  dkk.,  (2017). Learning Together Across Generations, Guidelines for Family Literacy and Learning Programmes. UNESCO. Kamil, M. (2009). Pendidikan
Nonformal. Bandung: Alfabeta.
Kusnadi. (2005). Pendidikan Keaksaraan Filosofi,  Strategi,  Implementasi . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
Longworth, N. (2003). Lifelong Learning in  Action .  London:  London  &
Sterling, VA.
Mahu,  S.  (2011). Pengembangan  Model Pembelajaran  Keaksaraan  Fungsional
Aisyah Khoriunnisa Berbasis Potensi Lokal Pertanian Bagi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil : studi di Kecamatan Waiapo Kabupaten Buru). S3 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia
Marwoto,  S.  (tt). Buku  Saku  Pendidikan Keaksaraan .  [online].  Diakses  dari https://www.slideshare.net/su7ud/b uku-saku-pendidikan-keaksaraan pada tanggal 5 Desember 2017
Mc.Neil,  J.  D.  (2006). Contemporary Curriculum In Thought And Action, Sixth  Edition. New  Jersey:  Willey Jossey – Bass Education
Miller,  J.  P.  &  Seller,  W.  (1985).
Curriculum perspectives and practice. New York: Longman.
Miller-Day,  M,  dkk.  (2013). How
Prevention  Curricula  Are  Taught Under Real-World Conditions,
Types  of  and  Reasons  for  Teacher
Curriculum  Adaptations .  Health Education Vol. 113 (4) pp. 324-344 http://dx.doi.org/10.1108/0965428131 1329259
Moleong,  Lexy  J.  (2015). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurdin,  S.  &  Adriantoni.  (2016). Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Rajawali Pers.
Ornstein,  A.C.  &  Hunkins,  F.P.  (2017). C urriculum,
Foundations, Principles, and issues . Seventh Ed. England : Pearson Education.
Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Piliang, Z. 2006. Kejar Paket C. [online]. Diakses dari https://arifsulistyo.wordpress.com/j
urusan-pls/kejar-paket-c/
pada tanggal 25 Maret 2013
Rogers, A. (1993). Non Formal Educatioan,  flexible  sbhooling  or participatory  education? .  Hong Kong: Kluwer Academic Publisher.
Rusman. (2009). Manajemen Kurikulum . Jakarta: Rajawali Pers.
Sanjaya,  W.  (2015). Kurikulum  dan pembelajaran  teori  dan  praktik pengembangan  kurikulum  tingkat satuan pendidikan (KTSP). Jakarta: Prenadamedia Group.
Saylor, J G; Alexander W M; & Lewis, A J;.  (1981). Curriculum  Planning For Better Teaching and Learning.
New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D (Cetakan  Ke-13). Bandung:  Penerbit
Alfabeta. Sumiati, Ema. (2015). Model Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Mempertahankan  Kearifan  Lokal  :
Etnografi  Pada  Masyarakat  Adat Kampung  Cireundeu  Kota  Cimahi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. Sumiati, E. dan Hufad, A. (2016). study of Indigenouse Peoples Empowerment Model in Sundanese Village. Prosiding 1 st UPI International Conference on Sociology  Education  (UPI  ICSE
2015) Bandung: Atlantis Press.
Susilana,  R.  &    Rusman.  (2015).
Implementasi  Kurikulum  2013  Di Sekolah  Dasar .  Edutech  Vol.1  (1) p. 52-67
Sutisna, A. (2016) Pengembangan Model Pembelajaran Blended pada
Pendidikan  Kesetaraan  Paket  C
Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar . Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 18 (3) p. 156-168.
Suwarno,  E,  M.  S.  (2008). Etnografi Komunikasi . Bandung: Widya
Padjadjaran.
Talan,  C.  (2001). Family  literacy:  an investment  in  the  future .  The Bottom  Line,  Vol.  14  (1)  pp.  12  – 18 http://dx.doi.org/10.1108/0888045 0110364895
Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Wahyudin, D. (2014). Manajemen Kurikulum .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Zais,  R.  S.  (1976). Curriculum  Principle and Foundations . New York:
Thomas Y. Crowll Company, Inc.