## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti  ( Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam
Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga 1 , Desti Astati 1 , Eva Nurjannah 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: mohamad.mirzalino.safryan- 2019@fh.unair.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: Desti.astati- 2019@fh.unair.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: Eva.nurjannah- 2019@fh.unair.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020
Diterima: 15 Desember
2020 Terbit: 5 Februari 2021

## Keywords:
Inheritance and Substitute Inheritance. Introduction to the Problem: Substitute heirs have problems in the form of their implementation in Islamic Law which is rooted  in  the  unclear  existing  rules,  this  is  based  on  the status of the successor heirs in obtaining inheritance rights from  heirs  who  have  died  are  not  known  in  the  type  of inheritance distribution. In Islam, as the successor heir still has direct blood ties (nasab), siblings, and partners in the marriage bond (husband / wife) of the deceased heirs. know clearly and completely, regarding the position of a substitute heir  fundamentally  in  obtaining  the  inheritance  obtained from  the  rights  of  a  person  who  has  died.  Design  / Methodology  /  Approach:  Through  KHI  as  tangible  as Presidential  Instruction  No.1  of  1991  contains  provisions regarding  the  position  of  the  successor  heirs,  so  that  it becomes the basic instrument for the author in determining legal rules and forms of legal rules for replacement heirs in terms of distribution of appropriate inheritance with Islamic law. Findings: In their existence incapable of not being able to  provide  a  more  detailed  form  of  clarity  regarding  the position  of  the  successor  heir  which  has  the  character  of "Uncertainty" because it contains Tentantive elements and does  not  provide  an  absolute  position  for  the  successor heirs. Type: Research Articles

## Abstrak
Kata kunci: Harta Waris dan Ahli Waris Pengganti.
Corresponding Author: Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, E-mail : mohamad.mirzalino.safryan-
2019@fh.unair.ac.id Pengantar  Masalah:  Ahli  Waris  Pengganti  memiliki problematika  dalam  bentuk  implementasinya  pada  Hukum Islam yang berakar pada ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini didasari pada status kedudukan dari ahli waris pengganti dalam  memeperoleh  hak  waris  dari  ahli  waris  yang  telah meninggal tersebut tidak dikenal di dalam jenis pembagian waris  secara  Islam,  sebagaimana  ahli  waris  pengganti tersebut  masih  memiliki  ikatan  keturunan  darah  secara langsung  (nasab),  saudara,  dan  pasangan  dalam  ikatan perkawinan  (suami/istri)  dari  ahli  waris  yang  telah meninggal  tersebut.  mengetahui  secara  jelas  dan  lengkap, mengenai kedudukan ahli waris pengganti secara mendasar dalam  mendapatkan  harta  waris  yang  diperoleh  dari  hak seseorang yang telah meninggal. Desain/Metodology/Pendekatan : Melalui KHI sebagaimana berwujud sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengandung  ketentuan  mengenai  kedudukan  ahli  waris pengganti,  sehingga  menjadi  instrumen  dasar  bagi  penulis dalam menentukan aturan hukum dan bentuk kaidah hukum bagi ahli waris pengganti dalam ketentuan pembagian harta waris  yang  sesuai  dengan  syariat  hukum  islam.  Temuan  : Pada  eksistensinya  tidak  mampu  tidak  dapat  memberikan bentuk kejelasan yang lebih merinci terkait kedudukan ahli waris  pengganti  yang  memiliki  sifat  “ Ketidakpastian” dikarenakan  mengandung  unsur  Tentantif  dan  tidak memberikan  kedudukan  yang  mutlak  bagi  ahli  waris pengganti. Jenis : Artikel Riset
@Copyright 2021.

## I. Pendahuluan
Pembagian  harta  waris  pada  perkembangannya  semakin  memberikan gambaran  yang  jelas  bahwa  salah  satu  peristiwa  sosial  ini  memiliki  keterkaitan paling  erat  dan  sangat  melekat  dengan  kehidupan  manusia,  yang  khususnya bersinggungan  langsung  dengan  peristiwa  kematian  sesorang  dalam  sebuah keluarga.
Sebagaimana  menurut  Hadis  Riwayat  Abu  Daud  dan  Al-  Tirmidzi,  saat Rasulullah hendak mengutus Mu’adz bin Jabal untuk menjadi penguasa di Yaman, terlebih  dahulu  dia  diajak  dialog  oleh  Rasulullah  SAW.  “(Rasul  Bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan  penetapan  hukum?  Mu’az  menjawab:  saya  akan  menetapkannya dengan  kitab  Allah.  Lalu  rasul  bertanya  lagi,  seandainya  kamu  tidak
mendapatkannya  dalam  kitab  Allah  dan  juga  tidak  dalam  Sunnah  Rasul,  Mu’az menjawab:  saya  akan  berijtihad  dengan  pendapat  saya  sendiri.  Maka  Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu’az seraya mengatakan “segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki”. 1 Mengacu pada prinsip agama yang secara mayoritas di Indonesia merupakan pemeluk  Agama  Islam,  maka  secara  umumnya  tidak  lepas  dari    polimik  dan dinamika  permasalahan  waris  dapat  ditimbulkan,  disamping  berlaku  syarat pembagian waris secara hukum positif yang termaktub dalam BW, ataupun yang sudah hidup dalam lingkungan sebuah masyarakat adat yang menjadi hukum adat di daerah tersebut yang secara turun-temurun telah dilakukan dan telah terasimilasi dengan pengaruh budaya-budaya yang berkembang di dalamnya. KHI sebagaimana Perwujudanya sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, telah memberikan bentuk kepastian hukum terkait ketentuan syariat hukum islam yang dicantumkan kedalam  hukum  positif  yang  telah  dijadikan  dasar  pertimbangan,  acuan,  dan landasan  bagi  para  penegak  hukum  dan  masyarakat  yang  mengedepankan  pada bentuk implementasi dari hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat kedalam produk implementasi hukum yang nyata/konkret (putusan dan penetapan). Mendalami dari peroblematika pembagian waris yang melibatkan ahli waris pengganti sejatinya telah diantisipasi oleh Prof. Dr. Hazairin Harahap melalui hasil penelitian dan kajian beliau mengenai bentuk tafsir dari bentuk pembagian hukum islam  dengan  melakukan  beberapa  jenis  pendekatan  yaitu; Conceptual  Aproach (Melalui studi ilmu tafsir pada hadist dan ayat Al’Quran), Statue Approach (melalui studi pendalaman pada pembagian harta warisan yang terkandung di dalam BW) dan Sosiological  Approach (Melalui  studi  penelitian  pada  perkembangan  adat masyarakat Aceh dan adat masyarakat Minang yang menggunakan hukum islam sebagai landasan hukum) sehingga lahirnya Pasal 185 KHI yang memuat eksistensi dari Ahli Waris Pengganti. Dalam pasal ini mengandung 2 ayat yang memberikan peluang dari Ahli Waris Pengganti dalam mendapatkan harta waris. Pasal pertama yang memuat kedudukan dari ahli waris pengganti yang apabila bersanding dengan para  ahli  waris  yang  ada,  kemudian  pada  pasal  kedua  yang  memuat  ketentuan besaran bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti terhadap harta waris yang akan dibagikan (harta waris yang ditinggalkan).
Hukum  kewarisan  islam  ini  disebut  juga  hukum  fara’id  atau  wirasah; muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam mengatur segala masalah yang berhubungan dengan  pewaris,  ahli  waris,  harta  peninggalan  serta  pembagian  warisan. 2 Menurut  perwujudannya  diharapkan  mampu  memberikan  penjelasan  dan
1 Munzier Suparta, Ilmu Hadis , Cetakan ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, h.54-55.
2 Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Cetakan ke-20, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, h.57.
kepastian kepada para ahli waris dalam melakukan proses pembagian harta waris yang melibatkan ahli waris pengganti dalam kronologis jajaran ahli waris yang ada. Dengan mendasari dari ketentuan yang terkandung di dalam Al-Quran yang artinya; “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan  bagi  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ” 3
Berkaitan dengan yang isi pada surah An-Nisa ayat 7 tersebut, selaras dengan yang dijabarkan pada surah yang lainnya dalam Al-Quran yang artinya; “ Orang- orang  yang  mempunyai  hubungan  kerabat  itu  sebahagiannya  lebih  berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah”. 4 Yang kembali memberikan gambaran yang jelas bahwa pada kedudukan tiap-tiap individu yang ditinggalkan oleh seorang mayyit  memiliki  bagiannya  masing-masing  sebagaimana  hak  mereka  dalam memperoleh  harta  waris,  terlebih  individu  yang  dimaksud  masih  memiliki hubungan  darah  dengan  mayyit.  Walaupun  secara  konkret  Al-Quran  tidak menyebutkan ahli waris pengganti, namun dapat ditemukan pada hasil kajian secara fiqih yang membicarakan masalah ahli waris pengganti. Seperti; (a) cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, dengan catatan dia tidak dapat memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan, (b) cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, hanya saja dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki. 5 Namun hal ini dinilai masih sangat lemah untuk dapat memberikan kedudukan jelas bagi ahli waris pengganti, dikarenakan implementasinya bukan dirangkum pada bentuk konkret pada suatu produk hukum melainkan pada tingkatan kajian semata yang dijadikan dasar dari keterangan hadist dan  ayat  Al-Quran  yang  ada.  Sehingga  menimbulkan  perdebatan  bagi  beberapa kalangan  khususnya  pada  jenis  mahzam  islam  yang  ada  pada  lingkungan  islam sunni sebagaimana indonesia secara mayoritas menganut jenis mahzab ini. Untuk mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan kedudukan ahli waris pengganti, dengan mengacu pada bentuk rumusan awal sebagai bagian dari hipotesis awal penulis, maka perlu dilakukan pengambilan data awal di lapangan melalui  Lembaga  Peradilan  (Pengadilan  Agama)  dengan  melihat  arsip  perkara pembagian waris yang melibatkan ahli waris pengganti dengan menelisik bentuk pertimbangan hakim yang menafsirkan pasal 185 KHI. Maka dengan mendapatkan gambaran  tersebut,  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  serta  solusi  bagi penulis  nanti  dalam  melihat  aspek  normatif  yang  menjadi  pijakan  fikir  penulis dalam  menganalisis  permasalahan  ahli  waris  pengganti  dengan  mampu  melihat
3 QS. An-Nisa (3): 7.
4 QS. An- Anfal (8): 75.
5 Anshary, “ Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek” , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke- 2, 2018, h. 72.
latar  dari  eksistensinya  pasal  185  KHI  yang  kemudian  dapat  memberikan  hasil analisis yang lebih komperhensif.
Berdasarkan  pada  permasalahan  tersebut,  secara  garis  besar  perumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  ahli  waris  pengganti  dalam  mendapatkan  hak  waris berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 KHI?
2. Apakah Kedudukan Ahli Waris Penggganti Memiliki Makna Sifat Imperatif atau Tentatif menurut Norma dan Aturan Hukum Yang Terkandung dalam Pasal 185 KHI?
II. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Waris.
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dasar  hukum  mengenai  kedudukan  ahli  waris  pengganti  termaktub  pada pasal 185 KHI yang berbunyi:
1. Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  sipewaris  maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang diganti. 6
Hukum islam, sebagaimana merupakan dasar dari lahirnya pasal 185 tentu apabila  ditelusuri  lebih  mendalam  tidak  termaktub  di  dalam  Al-Quran  ataupun Hadist Nabi, tetapi lahir dari buah pemikiran para ahli tafsir dan para pemerhati hukum  islam  yang  memiliki  kepercayaan  bahwa  terdapat  kedudukan  seorang individu  yang  menjadi  keturunan  langsung  dari  individu  yang  telah  meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, hal ini dimaknai dari adanya bentuk wasiat wajibah (bagian  harta  waris  yang  diperuntukan  secara  wajib  bagi  ahli  waris  yang terhalang) yang sama-sama menyinggung kedudukan cucu yang merupakan anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari sipewaris. Sehingga cucu dalam eksistensinya memiliki beberapa opsional (pilihan) yang dapat disesuaikan kedudukannya dengan para ahli waris lain dalam memperoleh bagian harta waris yang ada, namun baik dari kedudukan untuk menjadi ahli waris pengganti atau mendapatkan  wasiat  wajibah  tidak  secara  mutlak  menjadikannya  memiliki jaminan  dalam  memperoleh  harta  waris  dikarenakan  hak-nya  tersebut  dinilai dapat terhalang apabila ahli waris utama tidak menghendaki adanya keterlibatan cucu  baik  sebagai  ahli  waris  pengganti  atau  menerima  wasiat  wajibah.  Pada prinsipnya ketentuan hukum waris islam mengacu pada penetapan bahwa dalam rukun  waris  ada  tiga  macam  yakni,  (1).  Pewaris  adalah  orang  yang  telah meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  budel  pusaka  dalam  bentuk  benda  atau
6 R.I., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang “Kompilasi Hukum Islam”, Buku II, Bab I, Pasal 185.
hak  yang  dapat  diwarisi,  (2).  Ahli  waris  adalah  orang  yang  berhak  mewarisi pewaris dengan salah satu sebab dari beberapa sebab mewarisi, dan (3). Budel pusaka atau tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris dalam bentuk benda atau hak yang dapat diwarisi. 7
Menelisik kembali terhadap fokus utama yang menjadi topik pembahasan, bahwa ahli waris pengganti jika dilihat secara ketentuannya yang termuat di dalam KHI  memberikan  bentuk  penjelasan  yang  tidak  memberikan  kedudukan  yang jelas  mengenai  bentuk  penegasan  jika  dilakukan  interpretasi  secara  gramatikal, ketentuan  yang  dimaksud  adalah  munculnya  bentuk  opsional  dari  penggunaan kata  ” Dapat” yang  mengandung  bentuk  alternatif  dan  bukan  sebagai  bentuk norma konkret yang seharusnya terkandung di dalam ayat pertama pada pasal 185 KHI,  untuk  dapat  melihat  alasan  dari  penggunaan  kata  “ Dapat” tersebut sebagaimana  yang  mencetuskan  eksistensi  dari  pasal  185  KHI  adalah  dengan melihat  dasar  konsep  pemikiran  Hazairin  terkait  pemahamannya  mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum islam.

## a. Latar Belakang Lahirnya Pasal 185  Menurut Hazairin
Ahli waris pengganti secara eksistensinya muncul di dalam perkembangan masyarakat hukum adat Aceh, yang dimana terdapat kebiasaan hubungan antara kakek-cucu yang diselingi oleh anak-anak dari kakek tersebut, kemudian Hazairin mengambil  konsep  ahli  waris  pengganti  yang  terdapat  di  dalam  BW  yang disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia sebagai ijtihatnya. dasar dari beliau mengistilahkannya adalah pada kata “mawali” yang terdapat pada Al-Quran yang artinya: “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan  segala  sesuatu”. 8 Hal  ini  ia terjemahkan pada ayat tersebut dengan: “Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan ibu/mak dan bagi harta peninggalan  keluarga  dekat,  demikian  juga  harta  peninggalan  bagi  tolan seperjanjianmu,  karena  itu  berikanlah  bagian-bagian  kewarisannya” 9 .  Hazairin memahami makna “ mawali” dimaksudkan sebagai ahli waris pengganti atau di dalam BW dikenal dengan “ Plaatsvervulling” . mendasari dari penafsiran beliau adalah yang menjadi ahli waris pengganti adalah menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya merupakan bagian terdahulu dari seseorang  yang  masih  hidup.  Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  mewaris  tidak
7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Cetakan ke-3 Jakarta: Fajar Interpena, 2012,  h.207.
8 QS. An-Nisa (3): 33.
9 Hazairin, Hukum Kewarisan, Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith, Jakarta: Tintamas, Cet. VI, 1982, h.27
langsung /mewaris karena karena penggantian ( bijplaatsvervulling ) ialah mewaris untuk  orang  yang  sudah  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si  pewaris.  Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. 10
Terjemahan  yang  dilakukan  oleh  Hazahirin  terhadap  ayat  Al-Quran  yang kemudian ditafsirkan secara sendiri dengan lebih berfokus pada penekanan kata “ mawali ” tentu di anggap belum memberikan landasan yang kuat kepada para ahli tafsir  lain,  sebagaimana  yang  ditemukan  oleh  penulis  menemukan  beberapa kelemahan dari penafsiran kata “mawali” yang dimaksudkan oleh Hazairin yaitu:
1. Makna kata “mawali” lebih cocok ditujukan kepada ahli waris pada derajat utama  (dalam  hal  ini  keturunan  langsung  si  pewaris)  serta.  hal  ini sebagaimana didasari dari beberapa kesepakan para ulama, bahwa yang harus didahulukan  haknya  adalah  para  keturunan  langsung  dari  si  mayyit dibandingkan derajat-derajat ahli waris yang lainnya.
2. Terdapat  perubahan  kata  yang  dilakukan  oleh  hazairin  bersamaan  dengan penafsirannya  dengan  kata  “ mawali” yang  dianggap  dapat  membahayakan kemurnian  dari  terjemahan  Al-Quran  sebagaimana  hanya  didasari  dari terjemahan  yang  dilakukan  secara  bebas  tanpa  dilakukan  langkah-langkah penafsiran  yang  lebih  mendalam  dengan  mempertimbangkannya  pada berbagai  sumber  referensi  ilmu  tafsir  yang  telah  ada.  adapun  kata  yang dirubah adalah pada lafal ”likulin” menjadi “lifulanin” , serta kata “ ja’alna” menjadi “ja’alallahu” sehingga  apabila  diterjemahkan  menjadi;  “ Allah mengadakan “mawali” untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta allazina aqadat aymanukum), maka berikanlah kepada mawali  (hak  yang  menjadi)  bagiannya. 11 . hal  ini  tentu  menimbulkan problematika  dikarenakan  dasar  dari  terjemahan  hazairin  merupakan penafsiran  terjemahan  yang  dilakukan  secara  bebas  dan  kurang  memiliki acuan sebagai dasar pijakannya
Kelemahan-kelemahan tersebut tentu menjadi alasan utama dari keberadaan pasal 185 KHI yang masih diperdebatkan sampai dengan sekarang pada beberapa literatur  dikarenakan  eksistensinya  dinilai  terlalu  memaksakan  untuk  dapat diadopsi kedalam ketentuan syariat islam. oleh karena itu terdapat pertimbangan lain yang kembali menguatkan eksistensi dari ahli waris pengganti yang dinilai tidak  bertentangan  dengan  prinsip  pembagian  waris  secara  islam,  dan  perlu adanya penggolongan ahli waris pengganti dalam memberikan variasi ahli waris pengganti  yang  lebih  spesifik  dan  memudahkan  dalam  proses  pembagian  harta waris  sebagaimana  pada  penggolongan  tersebut  didasari  pada  hubungan
10 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ke-13, 2014, h.11
11 Ibid., h.28.
kekerabatan  yang  paling  dekat  dengan  si  mati  yang  menurut  hukum  (secara hukum islam, hukum adat dan di dalam BW ). 12
Secara implementasi penggantian tempat ahli waris telah dikenal di beberapa daerah  Indonesia  yang  Kembali  menguatkan  pendapat  Hazairin,  yaitu;  (1).  Di daerah  Leuwiliang,  Cileungsi,  Banjar,  Ciamis,  Kawali,  Cianjur,  Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi (yang menganut bahwa seorang anak yang meninggal terlebih dahuku dari orangtua-nya, maka hak anak tersebut sebagai  ahli  waris  dapat  digantikan  oleh  anaknya  (cucu  pewaris)).  (2)  Ciamis, Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali (Penggantian dapat pula digantikan oleh saudara pewaris).  (3)  di  Karanganyar  (Kecamatan  Indramayu)  cucu  pewaris  dari  anak perempuan tidak bisa menggantikan tempat ibunya. 13
Secara garis besar, beberapa daerah tersebut walaupun secara implementasi di golongkan pada hukum kewarisan secara adat, tetapi masih mengambil unsur- unsur  di  dalam  hukum  islam  sebagai  patokan  agar  tidak  adanya  pertentangan dengan kedudukan ahli waris yang lain.

## b. Norma Hukum Yang Terkandung di Dalam Pasal 185 KHI.
Pasal  185  menjadi  satu-satunya  patokan  dasar  ahli  waris  pengganti  dalam memperoleh  harta  waris  yang  tentunya  memiliki  kekuatan  hukum  dikarenakan pada  wujudnya  merupakan  bagian  dari  hukum  positif.  Secara  Komposisi  pada kandungan  pasal  185  KHI  yang  terdiri  dari  2  ayat  yang  di  dalamnya  memiliki bentuk uraian, tujuan dan bentuk deskripsi yang ama-sama memberikan maksud penjelasan dari kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris. diharapkan pada kandungannya memiliki sifat yang konkret yang selaras dengan aturan hukum yang telah ada, sehingga mampu menjadi produk hukum yang tepat guna serta meminimalisir adanya kekaburan pada makna   yang terkandung. Pada ayat pertama, bahwa secara grammatikal tidak mengandung unsur kata-kata yang bersifat perintah atau larangan yang mejadi patokan dasar dalam ketentuan mutlak dari  individu  yang  dimaksud,  sebagaimana  hal  ini  berisi  kata  “dapat”  yang merupakan bentuk “ Option” (atau Pilihan).

## 2. Dasar Lahirnya Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam.
Baik  Al-Quran  dan  Hadit  Nabi  Muhammad  SAW.  Tidak  terdapat  ayat  atau riwayat  yang  menerangkan  secara  jelas  mengenai  ahli  waris  pengganti,  adapun  bila ditelusuri dari sejarah selepas meninggalnya baginda Nabi yang dilanjutkan oleh para sahabat  Nabi,  tidak  adanya  riwayat  kejadian  waris  yang  diriwayatkan  pada  tiap-tiap
12 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat , Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2010. 74.
13 Eman  Suparman, Hukum  Waris  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW, Cetakan  ke-4,  Bandung:  PT Refika Aditama, 2014, h.64.
kehidupan bermasyarakat dikala itu, hanya adanya tambahan mengenai permasalahan nilai pembagian Aul dan Rad yang dilihat dari habis tidaknya dan jumlah bilangan pada harta  waris  yang  ada,  sehingga  apabila  ditanya  mengenai  dasar  dari  kedudukan  ahli waris pengganti dapat ditemukan dari beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para Ulama dan tokoh agama dari berbagai negara yang sacara mayoritasnya berkembang pada aliran islam yang menganut mazhab “ Djafari” atau Jafari yang tergolong dalam jenis  mazhab  Islam  Syi’ah  pada  wilayah  Iraq,  Pakistan  dan  Mesir.  yang  kemudian dijadikan sebagai hukum positif Negara mereka, dikarenakan dalam konstitusi negara mereka  menjunjung  tinggi  syariat  Hukum  Islam  sebagai  Hukum  Negara  secara keseluruhan  dalam  segala  aspek.  Acuan  ini  didasari  dari  teks  Perundang-undangan negara Mesir yang memberikan jalan bagi derajat cucu yang telah terhijab oleh saudara- saudara ayahnya yang masih ada. serta didalam undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan  Tahun  1961  “ Muslim  Family  Law  Ordinance  at-1961” walaupun  dalam ketentuannya  pada  pasal  4  menyatakan  bahwa  “ dalam  kaadaan  ada  anaklelaki  atau perempuan  pewaris  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  keturunan  pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-anak tersebut menerima saham sama persis dengan  saham  yang  seharusnya  diterima  orang  tua  mereka”. sehingga  sangat  jelas bahwa posisi dari keturunan langsung dari pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris memiliki hak mutlak dalam memperoleh harta waris berdasarkan kajian hukum islam di beberapa Negara islam timur tengah. Namun perlu diketahui, bahwa keberadaan  ajaran  islam  Syi’ah  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  islam yang  telah  dibangun  di  Indonesia  sebelumnya  yang  berpegangan  pada  prinsip  islam Sunni  yang  lebih  khusus  pada  ajaran  Imam  Shafi’i  yang  berdasarkan  pada  surat Kementrian  Agama  Republik  Indonesia  (yang  selanjutnya  disingkat  Kemenag)  No. D/BA.01/4865/1983 tanggal 5 Desember 1983. mengenai Hal Ihwal Golongan Syi’ah, yang  menyatakan  bahwa  beberapa  ajaran  yang  terkandung  dalam  ajaran  Syi’ah bertentangan dengan ajaran yang terkandung di dalam ajaran Sunni.

## I. Penjabaran Sifat Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI.
Tercantumnya  penyebutan  ahli  waris  pengganti  di  dalam  KHI  pada  Pasal  185, seharusnya telah memberikan definisi yang tegas, bahwa dalam pembagian secara islam mengenal peristilahan ahli waris pengganti yang tentunya telah mengikuti dan sesuai dengan  syariat  yang  ada  serta  tidak  memiliki  pertentangan  bagian  dengan  ahli  waris yang lain, sebagaimana dalam pembagian tiap-tiap ahli waris telah disebutkan di dalam yang memiliki dasar acuan yang bersumber pada Al-Quran. Sebagaimana permasalahan ini  memiliki  karakteristik  yang  hampir  sama  dengan  kedudukan  ahli  waris  yang menerima  wasiat  tanpa  adanya  bentuk  wasiat  yang  tertulis  namun  diperuntuhan sebagaimana  menjadi  haknya  dalam  memperoleh  harta  waris  yang  dikenal  dengan “ Wasiat  Wajibah ”  yang  secara  pelaksanannya  tidak  menganggu  dan  merusak  bagian ahli  waris  sejati  dalam  derajad  ahli  waris  yang  memiliki  garis  keturunan  langsung dengan  sipewaris.  Berkenaan  dengan  hal  ini,  maka  ahli  waris  pengganti  sebenarnya
memiliki kemudahan dalam menganalisis dan menentukan arah kedudukannya, apabila dilihat dari segi komposisi kata secara gramatikal. maka bentuk perintah dan amanat yang terkandung di dalam pasal tersebut dapat ditelisik lebih mendalam mengenai apa tujuan  dan  maksud  terhadap  individu  yang  dimaksudkan.  Oleh  karena  itu  penulis menemukan 2 (dua) bentuk penjabaran pada bentuk tujuan dan maksud dari sifat ahli waris pengganti yang coba digambarkan pada pasal 185 KHI, yaitu kedudukan sifatnya secara  mutlak  sebagaimana  penjabaran  sifat  pada  pasal  185  KHI  memiliki  sifat Imperatif, dan Kedudukan sifat ahli waris yang tidak memberikan bentuk kedudukan yang  mutlak  dikarenakan  pada  keterkaitannya  lebih  mengarah  pada  bentuk  opsional (pilihan)  sehingga  lebih  mengarah  pada  bentuk  Tentatif.  Hal  ini  dipengaruhi  dari ditemukannya kata “Dapat” yang mempengaruhi hak ahli waris pengganti yang tidak dapat memperoleh harta waris secara mutlak. sehingga hal ini merupakan kelemahan dikarenakan  secara  implementasi  yang  ada  dilapangan  menimbulkan  polemik  dan perdebatan di masyarakat yang memilik pandangan yang bergam terhadap maksud dari pasal 185 KHI.
Titik  pijakan  dari  diadopsinya  ketentuan  mengenai  ahli  waris  pengganti  dalam nuansa kewarisan islam, sangat terlihat bahwa ketentuan yang dimaksudkan di dalam pasal 185 memiliki karakteristik yang sama secara mendasar bahwa kedudukan dalam memperoleh harta warisan dapat mengadopsi ketentuan kewarisan yang ada di dalam BW, sebagaimana merupakan produk yang dianggap dinamis dalam memberikan solusi bagi  setiap  permasalahan  tiap-tiap  individu  yang  secara  garis  besar  menyinggung daripadanya kepemilikan benda secara mutlak pada kepemilikian seorang individu. hal ini tentu memberikan banyak pertentangan, mengingat secara keseluruhan islam tidak mengenal  peristiwa  penggantian  kedudukan  hak  waris  bagi  seseorang  yang  telah meninggal. hal ini yang kemudian dijadikan dasar pertentangan bagi sebahagian besar ulama,  hakim  Pengadilan  Agama  dan  masyarakat  yang  menjadikan  pasal  171  KHI sebagai  pasal  yang  menjelaskan  secara  jelas  kedudukan  hak  pewaris  terhadap  suatu benda mutlak berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

## VI. Penutup dan Kesimpulan .
a. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Waris.
KHI  dalam  perwujudannnya  diharapkan  mampu  memberikan  kepastian khususnya bagi masyarakat muslim yang menginginkan adanya bentuk kepastian hukum  dalam  mengimplementasikan  hukum  islam  dalam  setiap  sendi-sendi kehidupan yang ada, sehingga apabila terdapat kerancuan dalam penjabarannya akan memberikan efek domino terhadap implementasinya dalam perwujudannya di  lapangan.  Ahli  waris  pengganti  menjadi  salah  satu  bukti  nyata  dari  adanya ketdakjelasan kedudukan ahli waris penggganti dalam memeproleh haknya untuk mendapatkan harta waris dari orangtua yang memiliki hak terhadap harta waris dari  kakek  atau  buyut  yang  ada.  terdapat  3  (tiga)  kesimpulan  yang  dapat
dijabarkan oleh penulis dalam memberikan jalan keluar atau solusi terkait maksud dan tujuan dari pasal 185 KHI, yaitu:

## 1. Kedudukan ahli waris pengganti sebagai bagian sekunder dari pembagian harta waris.
Pemikiran ini didasari dari bentuk konkret dari komposisi susunan kata- kata  pada  pasal  185  KHI  apabila  ditafsir  melalui  studi  pendekatan  secara gramatikal  yang  pada  kondisi  sebenarnya  didasari  dari  derajat  ahli  waris pengganti  secara  mutlak  merupakan  derajat  cucu/cicit.  Yang  secara  derajat bukan merupakan ahli waris utama sebagaimana apabila masih terdapat anak dan ibu. sehingga hak dalam memperoleh harta waris bukan merupakan hak dari cucu, sebagaimana yang lebih berhak masih ada.
2. Ahli  waris  pengganti  dapat  memperoleh  harta  waris  apabila  mendapat persetujuan dari (para) ahli waris utama.
Pada  jenis  kesimpulan  ini,  penulis  lebih  menekankan  bentuk  rasa kekeluargaan  dalam  rangka  menjaga  hubungan  silaturahmi  di  dalam lingkungan keluarga yang ditinggalkan, dengan mengedepankan aspek saling mengetahui bagian-bagian dari tiap-tiap ahli waris yang ada, walaupun salah satu  diantara  ahli  waris  telah  meninggal  lebih  dahulu  dari  sipewaris,  namun meninggalkan anak dan istri yang masih hidup. Hal ini dijadikan dasar utama oleh  Hazairin  dalam  memberikan  peluang  kepada  keturunan  dari  ahli  waris yang telah meninggal untuk mendapatkan bagian harta waris yang ada, namun tetap  mempertimbangkan  hak-hak  dari  ahli  waris  yang  masih  hidup. Sebagaimana dalam ketentuan kata “ Dapat” yang menjadi betuk Tentatif dari kedudukan  ahli  waris  pengganti  itu  sendiri.  Serta  memberikan  rasa  aman kepada  ahli  waris  yang  ada  dengan  membatasi  bagian  ahli  waris  pengganti yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.  pada  ketentuan  ini  dinilai  memberikan  bentuk  yang  lebih  seimbang kepada kedua belah pihak.
3. Merubah  isi  pasal  185  KHI  ayat  (1)  dengan  memberikan  kepastian kedudukan yang sama persis dengan yang ada di dalam BW.
Jenis kesimpulan ini dapat memberikan kepastian yang mutlak kepada ahli waris  pengganti  dalam  hal  ini  adalah  cucu/cicit  dari  sipewaris  dalam memperoleh harta waris, terlepas dari adanya persetujuan dari ahli waris utama yang ada, sehingga memberikan kedudukan yang jelas sebagaimana perintah dari  pasal  tersebut  lebih  kepada  sifat  Imperatif  yang  memberikan  perintah bahwa cucu/cicit dapat menggantikan ahli waris yang telah meninggal apabila telah  sesbuai  dengan  syarat  utama  menjadi  ahli  waris  pada  pasal  171  KHI. Perubahan yang dimaksud adalah menghapus penggunaan kata “ Dapat ” yang
memberikan maksud rancu dari ayat pertama sebagaimana pada ayat tersebut sedang  menjelaskan  kedudukan  dari  ahli  waris  pengganti  itu  sendiri  yang bersanding dengan (para) ahli waris utama yang ada. Secara singkan pada jenis kesimpulan  ini  lebih  mengarah  pada  bentuk  rekomendasi  untuk  merevisi kembali isi dari Instriksi Presiden Nomor 1991 tentang KHI.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Cetakan ke-3 Jakarta: Fajar Interpena, 2012. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Presindo, 2004. Anshary,  “ Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Teori  dan  Praktek” ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, 2018, h. 72.
Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ke-13, 2014. Eman Suparman, Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cetakan ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
Hazairin, Hukum Kewarisan, Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith, Jakarta: Tintamas, Cet. VI, 1982.
Mohammad  Daud, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Cetakan ke-20, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
Munzier Suparta, Ilmu Hadis , Cetakan ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat , Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2010.