## ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA
Laily Indrianingsih 1 , Budiarsih 2 1,2 fakultas Hukum,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: buddyarsih@gmail.com, lailyindrianingsih@gmail.com

## Abstrak
Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan transformasi tontonan di Indonesia dengan berkembangnya media informasi dan komunikasi. Masyarakat kini beralih tontonan dari  media  konvensional  seperti  televisi  dan  radio  beralih  menggunakan  media  baru  yaitu  pada platform  youtube.  Pada  platform  youtube  tersebut  belum  adanya  penyaringan  (sensor)  terhadap konten negatif yang ada pada youtube dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi media- media baru yang mulai muncul di Indonesia seperti pada platform youtube. Dalam hal ini kemunculan media baru tersebut terlampaui bebas dan menghawatikan. Penelitian ini akan meneliti perlindungan hukum  bagi  penonton  terhadap  konten  negatif  pada  platform  Youtube  di  Indonesia  serta  upaya pengawasan  media  digital  pada  platform  Youtube  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menganalisi  tentang  pandangan  hukum  bagi  penonton  terhadap  tayangan  konten  negatif  pada platform  youtube  di  Indonesia  dan  untuk  menganalisis  tentang  upaya  pengawasan  media  digital terhadap penonton pada platform youtube di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dan juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui  studi  kepustakaan  dan  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menemukan bahwa KPI sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penyiaran, dalam hal ini KPI tidak  mempunyai  wewenang  untuk  dapat  mengawasi  media  sosial  baru  di  Indonesia  seperti  pada platform youtube.
Kata Kunci: Platform youtube, konten negatif, pengawasan

## Abstract
With the development of information and communication technology followed by the transformation of the spectacle in Indonesia with the development of information and communication media. People are now switching from conventional media such as television and radio to using new media, namely the YouTube platform. On the youtube platform there is no filtering (censorship) of negative content on  youtube  from  an  institution  authorized  to  monitor  new  media  that  are  starting  to  appear  in Indonesia such as on the youtube platform. In this case, the emergence of new media is exceeded freely  and  worrying.  This  research  will  examine  the  legal  protection  for  viewers  against  negative content  on  the  Youtube  platform  in  Indonesia  as  well  as  digital  media  surveillance  efforts  on  the Youtube platform in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the legal view for viewers of negative content impressions on the Youtube platform in Indonesia and to analyze about digital media surveillance efforts on viewers on the Youtube platform in Indonesia. This research uses normative juridical methods using a statutory  approach and a conceptual  approach,  as well  as using primary, secondary and tertiary legal materials.The technique of  collecting legal materials is through library research  and  this  research  uses  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  found  that  KPI  as  an authorized institution in the field of broadcasting, in this case KPI is not authorized to supervise new social media in Indonesia such as on the youtube platform.
Keywords: Youtube platform, negative content, surveillance

## PENDAHULUAN
Dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  modern,  hal  ini  diikuti  dengan perkembangan  teknologi  informasi  serta  komunikasi  di  Indonesia.  Banyak  dijumpai munculnya  berbagai  macam  media  sosial  yang  ada  akibat  dari  teknologi  informasi  dan komunikasi pada masa sekarang yang begitu canggih (Gani 2014). Hal ini sangat berpengaruh terhadap  kehidupan  bermasyarakat  dengan  adanya  pertukaran  informasi  dan  komunikasi yang begitu cepat memalui media sosial tersebut. Media sosial tersebut adalah media untuk mentransferkan  atau  menyalurkan  hasil  dari  kreativitas  dan  karya  seseorang  yang  dapat berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya untuk dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada pengguna lainnya salah satu contoh yaitu pada platform youtube.
Pada  masa  kini  media  sosial  youtube  menjadi  tontonan  yang  banyak  digemari  oleh masyarakat yang dapat menyaksikan berbagai macam video serta juga dapat berbagi video yang diinginkan kapan saja dan dimana saja yang diunggah oleh pengguna lain di youtube. Munculnya media sosial seperti youtube ini melahirkan sisi positif dan negatif didalamnya. Sisi  positifnya  yaitu  masyarakat  bisa  mendapatkat  laju  pertukaran  informasi  dan  hiburan dengan cepat serta bermanfaat. Namun dalam hal ini pada platform youtube juga memiliki kekurangan atau sisi negatifnya, contohnya yaitu pada platform youtube tidak adanya sensor atau  penyaringan  konten  video  yang bermuatan negatif sebelum  ditayangkan untuk  dapat diakses oleh pengguna lain.
Dengan munculnya  media-media tersebut banyak masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti televisi dan radio beralih ke media yang baru yaitu seperti pada platrofm youtube  dengan  menyuguhkan  konten-konten  yang  ditayangkan  sangat  beragam  (Siahaan and  others  2021).  Penyiaran  konten  yang  semula  disiarkan  menggunakan  jaringan konvensional seperti televisi dan radio tersebut yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  dan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran  dengan “ memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada  khalayak  khusus,  yaitu  anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran ” .
Media  konvensional  seperti  televisi  yaitu  media  yang  mempunyai  pengaruh  besar terhadap kehidupan masyarakat. Televisi di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1962 pada saat diselengarakannya pesta olehraga Asian Games di Jakarta. Mulai saat itu televisi
menjadi  salah  satu  hiburan  di  keseharian  masyarakat  Indonesia.  Pada  zaman  dahulu  satu- satunya  stasiun  televisi  yang  menghiasi  layar  kaca  di  televisi  yaitu  TVRI.  Akan  tetapi  pada tahun  1997  pemerintah  mulai  mempublikasikan  aturan  baru  dalam  bidang  penyiaran  dan media massa. Sampai saat ini di Indonesia kurang lebih terdapat 15 stasiun televisi nasional yaitu  diantaranya  adalah  TVRI,  RCTI,  MNCTV,  GTV,  iNews,  SCTV,  Indosiar,  ANTV,  tvOne, MetroTV,  Trans7,  TransTV,  Kompas  TV, RTV,  NET. Semua stasiun  televisi  tersebut  bersaing dengan program-program yang telah diproduksinya, hal ini juga berdampak terhadap rating program  televisi  tersebut.  Fungsi  televisi  tersebut  sebagai  media  hiburan,  edukasi,  dan informasi terhadap masyarakat. Pada zaman dulu televisi juga dianggap sebagai media yang lebih atraktif serta lebih aktual apabila dibandingkan dengan media cetak lainnya.
Platform Youtube yaitu sebuah situs web yang digunakan untuk berbagi video yang saat ini  dengan  mudah  dapat  diakses  mulai  dari  anak,  remaja,  sampai  orang  dewasa  ketika menggunakan smartphone. Youtube sudah ada sejak 14 Februari Tahun 2005 silam. Situs ini dapat  digunakan  oleh  pengguna  untuk  mengunggah,  menonton,  dan  berbagi  video. Perusahaan ini  menggunakan  teknologi Adobe Flash  Video dan  HTML5  guna  menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik (Nugraha and Kusuma 2019).
Pada masa sekarang ini suatu konten yang dapat disiarkan melalui internet sudah diatur pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 (Over TheTop) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Dalam hal ini, layanan konten melalui Internet merupakan penyedia  informasi  digital  dalam  berbagai  format  yang  dapat  dimasukkan  dalam  format streaming,  berupa  video,  audio,  animasi,  tulisan,  dan  musik  dan  juga  dapat  di  unduh (download).  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  layanan  telekomunikasi  melalui jaringan telekomunikasi berbasis Internet Protocol.
Pada  platform  youtube  tersebut  belum  adanya  penyaringan  (sensor)  dari  sebuah lembaga  yang  berwenang  untuk  mengawasi  media-media  baru  yang  mulai  muncul  di Indonesia  seperti  pada  platform  youtube.  Dalam  hal  ini  kemunculan  media  baru  tersebut terlampaui bebas dan menghawatikan. Padahal mengingat penyaringan media digital baru ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari konten-konten negatif dan dapat bebas di akses oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada platform youtube banyak sekali menampilakan konten-konten, namun apabila tidak adanya
penyaringan  (sensor)  bagi  penonton,  maka  akan  terganggunya  perkembangan  generasi penerus  bangsa.  Hal  ini  banyak  sekali  dijumpai  konten-konten  youtube  yang  mempunyai unsur  SARA,  Hoax,  menghasut,  menyesatkan,  kekerasan,  pronografi,  vulgar,  mengandung kebencian, pelecehan, dan cyeberbullying.
Media  digital  baru  tersebut  secara  perlahan  mulai  menggeser  keberadaan  media konvensional  seperti  televisi  dan  radio.  Mulai  tahun  2000-an  masyarakat  mulai  mengenal dengan  adanya  internet,  hal  ini  berpengaruh  pada  mulai  bergesernya  dari  televisi konvensional  menjadi  televisi  digital.  Mulai  sejak  itu  perkembangan  televisi  digital  dengan menggunakan  internet  kabel  mulai  bermunculan  di  kota-kota  besar.  Perkembangannya dimulai  dari  menganti  kabel  tembaga  menjadi  kabel  serat  optik.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengirimkan lebih banyak gambar yang lebih tajam serta data-data. Dengan menggati kabel serat optik yang bisa membawa sinyal yang lebih kuat serta dapat menyuguhkan gambar yang tajam pada televisi. Dengan hadirnya internet menciptakan suatu paradigma baru mengenai proses  penyampaian  informasi  dan  komunikasi  pada  masyarakat  Indonesia.  Penyebaran informasi pada zaman dahulu belum secepat pada masa sekarang, penyampaian informasi pada zaman dulu dengan menggunakan media televisi, radio, dan koran.
Pada masa sekarang penyebaran informasi dan komunikasi bisa dilakukan dengan cepat menggunakan media sosial, yang dimana masyarakat dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan cepat (Yuni 2017). Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran proses penyampaian informasi  media  konvensional  seperti  media  konvensional  dahulu  yaitu  televisi  dan  radio. Konten ditampilkan terrestrial atau gelombang kabel/satelit dalam satu arah dari stasiun TV. Pergeseran  paradigma  tersebut  dapat  dilihat  dari  aspek  pergeseran  waktu.  Pada  zaman sekarang  masyarakat  ketika  menonton  tayangan  tidak  lagi  menyesuaikan  dirinya  dengan acara televisi yang sudah terjadwal. Pada masa sekarang masyarakat bisa menonton televisi sesuai dengan jadwal mereka
Youtube  merupakan  salah  satu  platform  media  social  yang  banyak  digunakan  di Indonesia.  Dalam  platform  youtube  dalam  penyajian  kontennya  menggunakan  internet dimana semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bebas mengaksesnya. Platform ini memudahkan sesorang mengakses tayangan yaitu berbagai jenis video, seperti musik, hiburan, pendidikan, dan olahraga. Sebagai contoh konten youtube yang positif  yaitu seperti  pada  channel Sains Bro,  mereka membuat  konten  edukasi  yang  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
membantu menjelaskan berbagai hal mengenai sains dengan penyampaian yang sederhana, menyenangkan  dan  mudah  dipahami.  Kemudian  pada  channel  Nihongo  Mantappu  yaitu membuat konten edukasi dengan mengajarkan Bahasa Jepang serta budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia, battle matematika, battle pengetahuan umum yang disertai dengan hiburan didalam video tersebut.
Melalui platform ini seseorang juga dapat mengakses video yang berisi hujatan, caci- maki,  dan  hinaan  terhadap  pihak  lain  dengan  bebas.  Sebagai  contoh  konten  negatif  yaitu seperti  pada  channel  youtube  Erika  Carlina,  dimana  didalamnya  menyuguhkan  konten podcast yang dibarengi dengan minum-minuman keras bersama. Hal ini sangat dikhawatirkan apabila  anak  maupun  remaja  dapat  meononton  konten  tersebut,  sehingga  dapat  meniru dengan  adegan  minum-minuman  keras.Tidak  hanya  itu,  seseorang  juga  dapat  menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat mengambil (mengunduh) dan menyimpan tanpa  izin  (illegal).  Konten  tersebut  dapat  mempenagruhi  perilaku  negatif  anak,  seperti konten  yang  menggambarkan  adegan  kekerasan  yang  ditampilkan  di  youtube.  Adegan kekerasan  yang  ditampilkan  di  youtube dapat  meningkatkan  kemungkinan  penonton  lebih agresif  baik  secara  verbal  maupun  nonverbal,  dan  secara  emosional  baik  dalam  situasi langsung maupun dalam jangka Panjang.
Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh  UU  di  Indonesia  yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  Negara  lainnya  dan berfungsi sebagai regulator di bidang penyiaraan di Indonesia (Ernawati 2020). Karena dalam mekanismenya, pada platform youtube dalam megaksesnya menggunakan internet, dalam hal ini youtube tidak dikategorikan sebagai layanan jasa penyiaran radio dan televisi, karena tidak  menggunakan  spectrum  frekuensi  radio.  Pada  dasarnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia tidak berwenang untuk mengawasi plaftrom youtube. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa  : “(1)  Penyiaran  diselenggarakan  dalam  satu  s istem  penyiaran  nasional,  (2)  Dalam sistem  penyiaran  nasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  Negara  menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat ” .
Dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2002 (berikutnya disebut sebagai UU Penyiaran) ada  pergantian  paradigma  dikala  ini  lembaga  penyiaraan  tidak  lagi  mengatur  penyiaraan.
Kedudukannya  sudah  dibatasi  oleh  Undang-  Undang  Penyiaran  sebab  dinilai  sangat  besar terhadap  media  penyiaraan.  Kebebasan  berkomentar  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang Bawah Tahun 1945 dikira yang pengaruhi terdapatnya pergantian paradigma sesuatu tatanan demokrasi. Berdasarkan asas demokrasi, warga negara diberi posisi yang lebih besar untuk memobilisasi  dan  mengelola  sektor  penyiaran.  Berdasarkan  Undang-undang  penyiaran Penyiaran  ialah  sesuatu  kegiatan  pemancarluasan  dalam  perihal  siaran  lewat  fasilitas pemancaran ataupun fasilitas transmisi laut, darat, atau ruang angkasa yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, atau media lainnya. Ini akan memungkinkan publik untuk menerima pada saat yang sama menggunakan fitur penerima siaran. Maka dari itu penyiaran ialah proses memancarkan siaran kepada penerima siaran.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  mengenai  bentuk perlindungan  hukum  bagi  penonton  terhadap  konten  negatif  pada  platform  youtube  di Indonesia serta bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap media digital  pada  platform  youtube  di  Indonesia.  Pada  kasus  ini  ternyata  masih  banyak  sekali dijumpai konten-konten yang mengandung serta bermuatan negatif didalamnya, hal tersebut sangat berdampak bagi penonton mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang dapat bebas mengakses konten-konten yang bermuatan negatif tersebut. Dari ulasan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA” .

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan  jenis penelitian yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan  serta  menggunakan  pendekatan  kepustakaan  dengan  buku-buku, peraturan  perundang-undangan,  jurnal  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dan  relevan dengan  penelitian  ini.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, menggunakan pendekatan ini yaitu untuk mengkaji aturan hukum yang ada dan regulasi yang lainnya yang masih relevan dengan permasalahan yang akan ditelit. Dan
juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach )  yaitu  Suatu  pendekatan untuk  menemukan  gagasan  yang  memunculkan  pemahaman,  konsep,  dan  prinsip  hukum yang  relevan  sebagai  dasar  untuk  membangun  penalaran  hukum  dalam  memecahkan masalah hukum, jauh dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum (Marzuki 2010).  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mencari  nilai  kebenaran  dan  jalan  keluar  sesuai dengan  prinsip-prinsip  keadilan.  Sumber  dan  jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  seperti  hukum,  bahan  hukum  sekunder  seperti jurnal  penelitian  lain,  dan  bahan  hukum  tersier  sebagai  pelengkap  seperti  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  ensiklopedia,  kamus  hukum,  bahan  bacaan  yang  terkait  dengan penelitian.
Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu pada bahan hukum primer dikumpulkan  menggunakan  metode  inventarisasi  dan  kategorisasi  yang  berupa  peraturan perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  dikumpulkan  melalui  penelitian kepustakaan  dengan  mengambil  bahan  yang  digunakan  untuk  mencari  konsep,  teori, pendapat,  dan  wawasan  yang  berkaitan  erat  dengan  subjek  penelitian  ini.  Teknik  analisis bahan  hukum  yaitu  mmengumpulkan  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan mengambil  bahan  dari  literature  yang  digunakan  untuk  mencari  konsep,  teori-teori, pendapat-pendapat,  serta  penemuan-penemuan  yang  berhubungan  erat  dengan  pokok permasalahan  penelitian  ini.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  secara  normatif  dengan  cara analisa perskriptif ini bertolak pada norma-norma, peraturan perundang-undangan, asas-asas yang ada sebagai hukum positif yang kemudian di analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penonton Akibat Konten Negatif Pada Platform

## Youtube
Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat akibat adanya interaksi sosial yang ada didalam  masyarakat  dan  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat  tersebut. Peraturan-peraturan tersebut bersifat memaksa. Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat  untuk  menciptakan  suatu  tatanan  hidup  yang  baik  dan  aman  di  dalam masyarakat  (Farahwati  2019).  Dalam  hal  ini  dengan  munculnya  media  digital  pada  masa sekarang  masyarakat  beralih  tontonan  dari  yang  konvensional  seperti  televisi  dan  radio
beralih  ke  media  yang  baru  yaitu  seperti  pada  platrofm  youtube  dengan  menyuguhkan konten-konten yang ditayangkan sangat beragam. Maka tentu saja tontonan pada masa kini menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan  bagi  pemerintah  untuk  melahirkan  generasi  penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan memiliki idealisme.
Pada  saat  sekarang  ini  semua  kalangan  masyarakat  mulai  dari  anak-anak,  remaja, hingga dewasa dapat mengakses tontonan-tontonan yang ada pada platform youtube dengan mudah.  Dengan  munculnya  media  baru  seperti  youtube  tersebut  kini  berpindah  dengan menggunakan jaringan internet untuk dapat mengakses konten pada situs youtube. Hal  ini tentu  saja  berbeda  dengan  media  konvensional  seperti  televisi  dan  radio,  dimana  media konvensional tersebut disajikan dengan menggunakan gelombang terestrial atau kabel/satelit atau satu arah dari stasiun televisi.
Penyiaran  konten  yang semula disiarkan menggunakan  jaringan  konvensional seperti televisi  dan  radio  tersebut  yang  diawasi  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dan  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran  dengan “ memberikan perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada  khalayak  khusus,  yaitu  anak-anak  dan  remaja, dengan  menyiarkan  mata  acara  pada  waktu  yang  tepat,  dan  lembaga  penyiaran  wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran ” . Namun hal ini berbeda dengan media digital baru seperti pada plafrom youtube,  Komisi Penyiaran Indonesia  sebagai  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh  Undang-undang  di  Indonesia tidak berwenang untuk mengawasi plaftrom youtube. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini dikarenakan pada platform youtube tidak dikategorikan  sebagai  layanan  jasa  penyiaran  radio  dan  televisi  dan  tidak  menggunakan spectrum frekuensi radio.
Apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disebutkan pada point menimbang (e) yang berbunyi: “ bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima  secara  bersamaan,  serentak  dan  bebas,  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung  jawab  dalam  menjaga  nilai  moral,  tata  susila,  budaya,  kepribadian  dan kesatuan  bangsa  yang  berlandaskan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab”. Pada  point  tersebut  bahwa  adanya  peran  pemerintah  untuk melindungi masyarakat tentang  penyiaran yang layak untuk ditonton oleh semua kalangan
untuk mendapatkan informasi, Pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial di dalam masyarakat.
Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  perlindungan  hukum  terhadap  penonton  yang memiliki hak untuk mendapatkan tontonan yang bersifat informatif, edukatif, mendidik, dan bermutu dan tidak boleh menampilkan konten-konten yang menampilkan adegan kekerasan (verbal atau nonverbal) dan konten mengandung pronografi. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “ Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan  manfaat  untuk  pembentukan  kualitas,  watak,  moral,  kemajuan,  kekautan  bangsa, menjaga  persatuan  dan  kesatuan,  serta  mengamalkan  nilai-nilai  agama  dan  budaya Indonesia”. Kemudian dalam sebuah konten tersebut wajib melindungi anak-anak dan remaja dari  adanya  konten-konten  yang  negatif  yaitu  disebutkan  pada  Pasal  9  ayat  (1)  Undang- Undang  No.35  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa “Setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya” .
Komisi Penyiaran Indonesia juga mengatur mengenai standar program siaran yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 37 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Program siaran klasifikasi  R  berisikan  nilai-nilai  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan,  nilai-nilai  sosial  dan budaya,  budi  pekerti,  hiburan,  apresiasi  estetik,  dan  penumbuhan  rasa  ingin  tahu  remaja tentang  lingkungan  sekitar”. Selanjutnya  diatur  juga  mengenai  perlindungan  hukum penonton pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen Pasal 4 huruf  (f)  yang  menyatakan bahwa  “Hak  konsumen  adalah  hak  untuk  mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”. Dan diatur juga dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008  tentang  ITE  Pasal  4  huruf  (a)  yang  menjelaskan  bahwa “ Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyrakat informasi dunia”.
Apabila ditemukan konten-konten yang bermuatan negatif yang di unggah di platform youtube sehingga dapat ditonton dan merugikan banyak orang, hal tersebut dapat dikenakan sanksi dan sudah diatur berdasarkan Pasal 40, 45, 45 A pasal (1) dan (2), 45 B pada Undang-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undnag nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 1. Konten Negatif Pada Platform Youtube
Dalam platform youtube dalam penyajian kontennya menggunakan internet dimana semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa dapat bebas  mengaksesnya.  Melalui  media  sosial  ini  seseorang  juga  dapat  mengakses  video yang  berisi  hujatan,  caci-maki,  dan  hinaan  terhadap  pihak  lain  dengan  bebas.  Konten negatif  yang  dapat  memengaruhi  perilaku  negatif  penonton,  seperti  konten  yang menggambarkan  adegan  kekerasan  yang  ditampilkan  di  platform  YouTube.  Adegan kekerasan  yang  ditampilkan  di  YouTube  dapat  meningkatkan  kemungkinan  penonton untuk merespons secara verbal dan emosional konten yang verbal dan non-agresif, baik dalam konteks langsung maupun dalam jangka panjang.
Pada masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang diikuti oleh munculnya berbagai  macam  media  digital  baru,  hal  ini  juga  dapat  menggeser  tingkah  laku masyarakat  dalam  menggunakan  media  digital  tersebut.  Sebagaimana  survey  aduan konten  negatif  yang  didapatkan  oleh  KemKominfo  (Kementrian  Komunikasi  dan Informatika) pada tahun 2019 aduan konten negatif yang paling banyak mencapai jumlah 244.738 aduan konten pornografi, kemudian terbanyak kedua mencapai jumlah 59.984 konten  yang  bermuatan  fitnah,  lalu  terbanyak  ketiga  yang  mencapai  jumlah  53.455 terdapat  aduan  konten  yang  meresahkan  masyarakat,  selanjutnya  terbanyak  keempat yang  mencapai  jumlah  19.970  konten  terkait  perjudian.  Kemudian  konten  penipuan sebanyak  18.845.  Banyak  lagi  aduan  konten  negatif  yang  diterima  oleh  Kominfo  yaitu yang  berkaitan  dengan  SARA,  Terorisme,  kekerasan  terhadap  anak,  dan  juga penyalahgunaan obat terlarang (Kominfo, 2019).
Banyak sekali dijumpai konten-konten youtube yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut,  menyesatkan,  kekerasan,  pronografi,  vulgar,  mengandung  kebencian, pelecehan,  dan  cyeberbullying.  Dalam  hal  ini  konten-konten  yang  bermuatan  negatif tersebut  dapat  dengan  mudah  dicontoh  oleh  penonton.  Berikut  terdapat  beberapa konten-konten youtube yang bermuatan negatif:
a. Ujaran Kebencian dan SARA
Selanjutnya  banyak  dijumpai  juga  konten-konten  pada  platform  youtube  yang bermuatan  negatif  yaitu  seperti  mengujar  kebencian  dan  berita  bohong  yang diunggah di youtube. Hal ini dapat memepengaruhi penonton, sehingga penonton bisa terjerumus mengikuti ujaran kebencian yang diunggah tersebut. Sebagai contoh pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dengan  Putusan  Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN  Blb,  terdapat  kasus  yaitu  seperti  informasi  yang  dengan sengaja  disebarluaskan  tanpa  hak  untuk  menimbulkan  perasaan  kebencian  atau permusuhan  terhadap  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Dalam  hal  ini  terdakwa  yang  Bernama Syaefudin  bin  Muhrozi  yang diputuskan dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bale  Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober  2018  pada  pukul  17.00  di  rumah  terdakwa  Syaifudin  bin  Muhrozi  di Perumahan Damar Mas III nomor 56 Kel.Kamasan Kec.Banjaran Kab.Bandung Selatan Jawa Baratvidio tersebut terdakwa unggah di akun Youtube milik terdakwa dengan nama  akun  Youtube  “ini  dia  lo”  dengan  UrL  :  https://youtube.be/YUBhNrMszyl dengan  tampilan  sebagai  berikut  :  Judul  Video  #2019JokowiTakutDiGanti #GontaGantiituHalYangLumrah #2019GantiPresiden 110 JUTA e-KTP di BIKIN Warga Cina siap kalah kan Prabowo DI TANGKAP TNI kemana POLRI YA, dengan durasi video selama 02 menit 25 detik yang diupload pada tanggal 17 Oktober 2018 dan video tersebut sudah ditonton sebanyak 91.507 kali oleh penonton. Deskrispi dalam video t ersebut yaitu “Warga Cina di tangkap anggota TNI AD karena membuat e - ktp palsu untuk  TKA  Cina  yang  sudah  membanjiri  indonesia  yang  nanti  nya  akan  di  suruh memilih Jokowi di pilpres 2019 nanti.. Kok bisa berasumsi demikian ??! itu karena adanya  perpres  baru  ciptakan  10jt  lapangan  kerja  untuk  TKA.  Luar  binasa  rezim Jokowi.  kita  harus  berterima  kasih  sama  TNI  bravo  TNI  bersama  rakyat.  Bagi pendukung jokowi untuk 2019 2 periode data validpun dibilang hoax karena mereka sudah  disilaukan  pencitraan"nya  sampai"  tidak  melihat  kebobrokannya  rezim sekarang  atau  lebih  tepatnya  mereka  menutupi  suatu  kebenaran.  Tapi membenarkan  kebodohan”.  Perbuatan  terdakwa  Syaifudin  bin  Muhrozi
sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pada  chanel  youtube  yang  telah  diunggah  tersebut  terdapat  konten  yang mengandung  unsur  SARA  dan  HOAX.  Dalam  hal  ini,  konten  video  dapat  memicu kebencian  dan  permusuhan  terhadap  individu  dan  kelompok  masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan rasa  benci  dan  permusuhan  baik  individu,  individu,  maupun  masyarakat.  Antara kelompok, dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ujaran kebencian  merupakan  perilaku  yang  dapat  menghasut  seseorang,  memprovokasi, menghina, mencemarkan nama baik, penistaan, diskriminasi, hal ini dilakukan oleh sekelompok  orang  dengan  tujuan  untuk  menghasut  dengan  rasa  kebencian kemudian  menyebarkan  kepada  sekelompok  orang  ataupun  individual  sehingga menimbulkan dampak buruk yaitu seperti konflik sosial samapi dengan kekerasan.
Ujaran kebencian juga dapat ditujukan kepada suku, agama, kepercayaan, suku, dan ras. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk berbagi persatuan dan persaudaraan sebagai  warga  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan Indonesia, dan ujaran kebencian diatur oleh KUHP, termasuk hasutan,  penistaan,  provokasi,  pencemaran  nama  baik,  perilaku  ofensif,  berita bohong dan penipuan, serta penghinaan. Hukum (Anam and Hafiz, 2015).

## b. Promosi Judi Online Pada Konten Youtube
Banyak  sekali  dijumpai  konten-konten  youtube  yang  mempunyai  unsur  SARA, Hoax,  menghasut,  menyesatkan,  kekerasan,  pronografi,  vulgar,  mengandung kebencian,  pelecehan,  dan  cyeberbullying.  Salah  satu  contoh  konten  yang bermuatan  negatif  dan  masih  ada  sampai  sekarang  yaitu  seperti  konten  yang mengajarkan judi online seperti rekomendasi situs judi online, strategi judi online, tips  dan  rahasia  judi,  promosi-promosi  judi  online  dan  juga  banyak  ditemui  pada description  video  tersebut  menyelipkan  link  judi  online  untuk  mempermudah penonton dalam mengikuti judi online tersebut. Konten judi online tersebut dapat bebas diakses oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dalam hal ini tayangan tersebut dapat mudah ditiru oleh penonton.
Sebagai  contoh  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dengan Putusan  Nomor  353/Pid.B/2020/PN  Kot,  terdapat  kasus  judi  online  yang  mereka dapatkan  melalui  aplikasi  judi  online  yang  ada  di  Youtube.  Hal  ini  dilakukan  oleh terdakwa yang bernama Juliyawan bin Askar dan Ismet Inunu bin Aminudin. Kasus ini terjadi di Tanggamus, Kota Agung, Lampung dan terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2020. Juliyawan bin Askar dan Ismet Inunu bin Aminudin pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.30  WIB bertempat di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Mereka  menyediakan dan  menerima  angka-angka  nomor  tebakan  judi  togel  yang  dipasang  oleh  para pemain dengan cara menerima angka-angka nomor pasangan togel tersebut melalui 1  (satu)  lembar  kertas  kecil  ataupun  memasang  langsung  kepada  para  terdakwa, kemudian  para  terdakwa  menulis  berapa  jumlah  pasangan  nomor  dari  tiap-tiap pemain di kertas kecil dan memberikannya kepada para pemain.
Menurut saksi Alfian Deni Saputra bin Wakidi Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan  uang,  selanjutnya  jika  pemasang  memasang  2  (dua)  angka  seharga Rp1.000,00  (seribu  rupiah)  jika  menang  akan  mendapatkan  uang  sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga  Rp1.000,00  (seribu  rupiah)  jika  menang  akan  mendapatkan  uang  sebesar Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah),  jika  pemasang  memasang  4  (empat)  angka seharga  Rp1.000,00  (seribu  rupiah)  jika  menang  akan  mendapatkan  uang  sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube. Mereka secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau  memberikan  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan  menjadikannya  sebagai pencarian,  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  suatu  perusahaan  untuk  itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi  elektronik  untuk  dapat  mengakses  dokumen  dan  informasi  elektronik. Maraknya konten youtube yang menyuguhkan berbagai macam kegiatan judi online sangat berpengaruh terhadap perilaku penonton.  Secara umum metode perjudian dilakukan secara klasik, dengan mempertaruhkan atau coba keberuntungan dengan mengikuti  instruksi  dari  model  perjudian  tertentu.  Hadiah  judi  online  biasanya dibayarkan  secara  online  melalui  mbanking.  Pemain  judi  online  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  sarana  perjudian  modern  (Trisnawati and others 2015).
Mengenai perjudian melalui media elektronik dan dilakukan secara online, hal ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  yang  berbunyi: “Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
Delik  tentang  perjudian  dalam  UU  ITE  dan  perubahannya  lebih  dititikberatkan pada sisi “muatan” atau “konten” judi, tidak ada perbuatan melakukan permainan judi  itu  sendiri. Artinya, setiap  konten  yang  berkaitan  langsung  ataupun  tidak langsung dengan perjudian dapat dipastikan merupakan tindak pidana (Pandiangan, 2021).
Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303  ayat  (3)  KUHP,  yang  disebut  dengan  permainan  judi  adalah: “Tiap -tiap permainan,  dimana  pada  umumnya  kemungkinan  mendapat  untung  bergantung pada  peruntungan  belaka,  juga  karena  pemainnya lebih  terlatih  atau  lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya” . Perjudian yang dilakukan secara online juga disebut sebagai perjudian yaitu sebagaimana disebutkan padal pasal tersebut keuntungan yang didapatkan hanya bergantung pada peruntungan saja.
Permainan  perjudian  ini  hanya  menggantungkan  peruntungan  dengan memperoleh  keuntungan  karena  faktor  kebetulan  semata.  Permainan  ini
mempertaruhkan  hal-hal  yang  dianggap  bernilai  tanpa  memikirkan  adanya  resiko serta  tidak  mengetahui  secara  pasti  hasilnya  akan  menang  atau  kalah.  Bentuk- bentuk perjudian ini dari zaman dahulu sampai sekarang beraneka ragam, mulai dari yang  tradisional  yaitu  seperti  tebak  angka  (togel),  sambung  ayam,  permainan ketangkasan,  perjudian  dadu,  hingga  dengan  perkembangan  zaman  saat  ini perjudian  dilakukan  secara  online  dengan  menggunakan  laptop  atau  smartphone dengan menggunakan internet.
Dengan  adanya  judi  online  ini  pemerintah  perlu  memberantas,  dikarenakan sudah  dijelaskan  dalam  KUHP  Bab  XVI  bahwa  perjudian  di  tetapkan  sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga perbuatan judi online ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dengan adanya judi online ini yaitu banyak orang menjadi ketagihan setelah mendapatkan hasil dari judi online tersebut, mereka melakukannya secara terus menerus dan akhirnya akan kehilangan banyak uang. Dalam hal ini sudah jelas bahwa judi online ini merugikan diri sendiri dan juga masyarakat yang mengikuti karena teracuni jiwanya. Hal ini juga berdampak pada mental dan Kesehatan seseorang yang judi online. Mereka menjadi seorang  yang  pemalas,  dan  pada  akhirnya  mereka  tidak  mau  bekerja  dan berbuat kriminal seperti begal, mencuri, sampai dengan pembunuhan.
c. Tindak Tutur Negatif
Pada  masa  sekarang  ini  pada  konten-konten  yang  ada  di  platform  youtube banyak  yang  menggunggah  video  dengan  perkataan  kasar  atau  tindak  tutur  yang negatif. Dalam hal ini sangat berdampak terhadap penonton akibat adanya tindak tutur  yang  negatif  ini.  Banyak  dijumpai  konten-konten  di  dalam  youtube  yang menggunakan tutur kata yang negatif yaitu seperti bahasa yang  kasar, sensitif dan bermuatan pornografi. Sehingga hal ini sangat tidak layak untuk ditonton oleh anak- anak sampai dengan remaja, hal tersebut dikarenakan dapat  menimbulkan contoh yang tidak baik dalam bertutur kata dan bertindak (Raharja and others 2022).
Dengan adanya tindak tutur dan tutur kata yang negatif dalam youtube tersebut dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap penonton baik itu anak-anak sampai dengan remaja. Dampak negatif tersebut yaitu antara lain seperti  tindakan agresif yang meningkat, sehingga penonton dapat meniru tindak tutur negatif tersebut yang
dilakukan pada lingkungan pertemanannya, kemudian dengan adanya tindak tutur negatif  tersebut  juga  menimbulkan  Tindakan bullying yang  mereka  contoh  lalu mereka  meniru  melakukan  di  lingkungan  kehidupannya.  Lalu  juga  dapat menimbulkan  kekerasan  yang  dilakukan  secara  verbal,  hal  ini  dilakukan  dengan mengutarakan  kata-kata  yang  kasar  ataupun  sensitif  yang  dilakukan  dalam  media sosial, maka dari itu tindak tutur dan tutur kata negatif yang terdapat dalam youtube dapat memberikan permasalahan yang sangat kompleks.
Banyak sekali dijumpai kata-kata kasar ataupun umpatan yang sering dilakukan oleh youtuber pada video di kanal youtube nya. Contohnya yaitu pada kanal youtube Reza Oktovian atau nama kanal youtube nya yaitu “yb” yang masuk dalam kategori gaming.  Pada  kanal  youtube  Reza  Oktovian  tersebut  telah  memiliki  banyak subscriber yaitu  sebanyak  2,19  juta  orang  yang  berlangganan  pada  kanal  youtube tersebut. Video gaming seperti ini tentu saja banyak disenangi oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam  video yang mereka unggah banyak bahasa yang digunakan dengan umpatan atau tutur kata yang negatif seperti goblok, tolol, bangke, anjing, shit, fuck, dll. Umpatan dan kata-kata kasar tersebut mereka anggap sebagai joke (candaan) yang mereka gunakan Ketika berbicara dengan lawan main game nya. Kata-kata kasar maupun umpatan yg digunakan tersebut tentu saja dapat  di  contoh  oleh  penonton  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Maka  dari  itu, akibat  dari  terlalu  banyak  dan  sering  masyarakat  menggunakan  kata-kata  kasar atupun  umpatan  sehingga  dapat  memudarkan  karakter  generasi  muda  bangsa Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Bab  XV  pada  Pasal  36  yang menyebutkan  bahwa  bahasa  negara  adalah  bahasa  Indonesia.  Oleh  karena  itu, sewajarnya masyarakat menjunjung tinggi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik  dan  benar  guna  membentuk  generasi  muda  yang  berkarakter.  Maka  dari  itu penggunaan kata-kata kasar dan umpatan yang biasa digunakan di youtube tersebut dapat  memberikan  citra  yang  buruk  terhadap  bangsa,  dalam  masalah  ini  harus segera dihentikan untuk masa depan generasi muda yang lebih baik.
2. Perbandingan Peraturan Youtube di Luar Negeri
Turki adalah pasar yang menyediakan konteks unik untuk pemasaran YouTube. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam, dalam hal ini pemerintah Turki memberlakukan sensor ketat terhadap media offline maupun online yang ada di Turki. Pada  bulan  Mei  2008  hingga  pada  bulan  Oktober  2010,  pemerintah  Turki  memblokir akses  ke  YouTube  untuk  menekan  perusahaan  agar  menghapus  video  yang  dianggap tidak  menghormati  pendiri  Turki  oleh  pemerintah.  Pada  media  penyiaran  di  turki terdapat  larangan-larang  yang  diberlakukan  di  negara  tersebut.  Larangan-larangan  itu adalah  bagian  dari  Undang-undang  yang  disahkan  pada  tahun  2007,  yang  memberi perintah  wewenang  untuk  melarang  situs  web  apapun  dengan  alasan  melakukan  8 (delapan)  kejahatan,  diantaranya  yaitu  pornografi  anak,  perjudian,  prostitusi  dan kejahatan-kejahatan  lainnya.  Dalam  hal  ini  terdapat  video  klip  yang  mengarah  ke larangan-larangan tersebut yaitu seperti homoseksual. Hal ini juga berakibat pada konflik dunia  maya  antara  negara  Yunani  dan  Turki  melalui  komentar-komentar  pengguna  di video  tersebut.  Dalam  video  tersebut  dimana  individu  dari  kedua  negara  tersebut memposting komentar bermusuhan antara satu sama lain.
Kemudian  pada  tahun  2014  dan  2015,  pemerintah  Turki  untuk  sementara melarang akses ke YouTube untuk menuntut penghapusan video yang digunakan untuk mengekspresikan  perbedaan  pendapat  politik.  Pemblokiran  sementara  YouTube  yang berhasil  melibatkan  permintaan  untuk  menghapus  video  yang  dianggap  bertentangan dengan  keamanan  nasional.  Selanjutnya pada  Maret  2018,  parlemen  mengesahkan undang-undang yang mewajibkan streaming lokal dan internasional dan layanan televisi digital  untuk  mendaftar  ke  badan  pengatur  Dewan  Tertinggi  Radio  dan  Televisi  Turki (RTUK)  dan  mematuhi  aturan  yang  sama  dengan  penyiar  televisi.  Badan  pengatur memiliki  wewenang  untuk  mengevaluasi  konten  media  dan  menjatuhkan  hukuman, mencabut  lisensi,  meminta penarikan  konten, dan  mencari perintah pengadilan untuk memaksakan kepatuhan.
Larangan  sementara  YouTube  di  Turki  karena  video  politik  memiliki  implikasi pemasaran. Di satu sisi, peluang pemasaran ada di luar bidang politik. Di sisi lain, sensor yang  ketat  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  membatasi  dan  mengganggu penggunaan YouTube dan peluang pemasaran secara bersamaan. Larangan sementara di
YouTube  memengaruhi semua pengiklan,  pembuat  konten,  dan  pemirsa,  terlepas  dari keterlibatan mereka dalam video politik yang disensor oleh pemerintah.
Pada  Maret  2018,  parlemen  mengesahkan  undang-undang  yang  mewajibkan streaming lokal dan internasional dan layanan televisi digital untuk mendaftar ke badan pengatur  Dewan  Tertinggi  Radio  dan  Televisi  Turki  (RTUK)  dan  mematuhi  aturan yang sama dengan penyiar televisi. Badan pengatur memiliki wewenang untuk mengevaluasi konten media dan menjatuhkan hukuman, mencabut lisensi, meminta penarikan konten, dan mencari perintah pengadilan untuk memaksakan kepatuhan.
Larangan  sementara  YouTube  di  Turki  karena  video  politik  memiliki  implikasi pemasaran. Di satu sisi, peluang pemasaran ada di luar bidang politik. Di sisi lain, sensor yang  ketat  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  membatasi  dan  mengganggu penggunaan YouTube dan peluang pemasaran secara bersamaan. Larangan sementara di YouTube  memengaruhi semua pengiklan,  pembuat  konten,  dan  pemirsa,  terlepas  dari keterlibatan  mereka  dalam  video  politik  yang  disensor  oleh  pemerintah.  Mengingat konteks  unik  Turki  sebagai  lingkungan  pemasaran,  sangat  penting  untuk  menyelidiki peluang  dan  prospek  pemasaran  YouTube  di  negara  tersebut  dengan mempertimbangkan informasi tentang pengguna YouTube dan penggunaannya di Turki (Kuyucu 2019).
Kemudian  di  Negara  Singapura  sudah  terlebih  dahulu  menerapkan  regulasi mengenai  OTT  ( Over  the  Top )  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Beberapa  contoh perusahaan  yang  beroperasi  pada  layanan  OTT  yaitu  seperti  Netflix,  Youtube, Facebook,dll.  Regulasi  yang  mengatur  OTT  di  Singapura  yaitu  disebut  dengan  Content Code  for  Over-The-Top,  Video-On-Demand  and  Niche  Services  (selanjutnya  disebut Content Code Of OTT). Berdasarkan ketentuan pembuka yang ada pada Content Code of OTT  yang  menjelaskan  bahwa  konten  dalam  OTT  terlebih  dahulu  harus  dilakukan pendaftaran yang berlisensi dibawah Undang-undang broadcasting (Pasal 28) yang tidak bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum, atau kerukunan nasional, atau menyinggung  selera  dan  kesusilaan.  Dengan  diterapkannya  aturan  tersebut  yaitu bertujuan untuk mengatur dan membatasi konten yang akan disiarkan kepada penonton, hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  serta  ketertiban umum, menyinggung kesusilaan, dan kerukunan nasional.
Guna  menjamin  penerapan  dari  ketentuan  tersebut  yaitu  ada  lembaga  yang bernama  Infocom  Media  Development  Authority  (selanjutnya  disebut  IMDA)  yang bertujuan untuk memberdayakan dalam Undang-undang penyiaran (Cap. 28). Dalam hal ini IMDA dapat menjatuhkan sanksi, lalu dapat menjatuhkan pengenaan denda kepada penyiar dan penyedia layanan yang melanggar kode konten Over-the-Top("OTT"), Video- on-Demand("VOD")dan Niche Services ("the Code") (Afiftania and others 2021).

## Analisis Upaya Pengawasan Media Digital Pada Platform Youtube di Indonesia
Pada masa sekarang ini perkembangan media sosial begitu cepat di Indonesia.  Dalam hal  ini  juga  mulai  bergesernya  tontonan  masyarakat  dari  yang  dulu  menngunakan  media konvensional  seperti  televisi  dan  radio  yang  masih  menggunakan  frekuensi  radio,  hingga beralih tontonan ke platrom youtube yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun asalkan di  wilayah  tersebut  terdapat  jaringan  internet.  Dengan  munculnya  media-media  baru  di Indonesia tersebut, hal ini perlu adanya pengawasan terhadap media digital agar masyarakat bisa mendapatkan tontonan yang bermutu dan mendidik terhadap generasi penerus bangsa, serta  menjauhkan  konten-konten  yang  bermuatan  negatif  didalamnya  yang  mempunyai unsur  SARA,  Hoax,  menghasut,  menyesatkan,  kekerasan,  pronografi,  vulgar,  mengandung kebencian, pelecehan, dan cyeberbullying.
Upaya pengawasan media digital ini perlu diperhatikan pemerintah guna meningkatkan kualitas  tontonan  yang  ada  di  Indonesia.  Pengawasan  media  digital  ini  adalah  bagian  dari kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum untuk melindungi mereka dari kejadian yang tidak diinginkan. Dilihat dari perlindungan hukum yang ada di Indonesia, maka ada beberapa unsur perlindungan hukum tersebut yaitu antara lain subjek dan objek perlindungan hukum, wujud dari perlindungan hukum, dan tujuan dari perlindungan hukum tersebut.

## 1. Pengamanan Cyber Security
Cyber  Security adalah  keamanan  siber  yang  bertujuan  untuk  menemukan, memperbaiki,  dan  juga  mengurangi  resiko  apabila  terjadinya  ancaman  siber  serta serangan siber. Cyber security juga dapat mengancam keamanan komponen-komponen penting  dalam  system  yaitu  seperti software,  hardware, dan  juga  data  atau  informasi yang lainnya. Keamanan data dan informasi dalam Cyber security ini sangat penting untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dilindungi. Dalam hal ini penyerang biasanya mempunyai tujuan untuk dapat mengakses data dan informasi serta dapat mengendalikan data dan informasi tersebut.
Dalam hal ini cyber security mempunyai 3 (tiga) mekanisme dalam melindungi serta dapat meminimalkan dari gangguan yaitu sebagai berikut (Mufidasari and others 2019) :
1. Confidentiality (kerahasiaan)
Dalam  hal  ini  keamanan  data  dan  informasi  ini  memiliki  prinsip  kerahasiaan, sehinga  pengguna  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  pada  data  dan  informasi tersebut  tidak  bisa  mengaksesnya.  Yang  dapat  mengakses  data  dan  informasi tersebut yaitu orang yang mempunyai kewenangan serta dapat bertanggungjawab pada data dan informasi tersebut. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri, karena pada umumnya  data  dan  informasi  tersebut  dapat  salahgunakan  oleh  seseorang dikarenakan  adanya  ancaman  dari  orang.  Sehingga  terdapat  jenis  serangan  yang sering  digunakan  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  tersebut  yaitu  seperti pembobolan enkripsi, serangan Man in the middle, dan juga eavesdropping. Namun tidak perlu khawatir hal ini bisa dihindari dari serangan yang ada yaitu dengan cara menerapkan  autentikasi  dua  faktor,  enkripsi,  dan  juga  memperkuat  password dengan cara menggabungkan antara huruf, simbol dan juga nomer secara acak agar tidak mudah dibobol.
2. Integrity (integritas)
Pada dasarnya data dan informasi yang sudah ada tidak dapat diubah atau diganti dari yang asli. Oleh karena itu tidak sembarangan orang mendapatkan kewenangan serta bertanggungjawab  atas  data dan  informasi  tersebut.  Maka  dari  itu  validitas, akurasi dan juga konsistensi dari data dan informasi tersebut masih terjaga. Namun tidak perlu khawatir, hal ini bisa dicegah untuk melindungi data dan informasi yaitu langkah-langkahnya  seperti  enkripsi,  input  validation,  kontrol  akses  pengguna, version  control,  melakukan  autentikasi  yang  ketat,  dan  melakukan  recovery  serta prosedur backup secara berkala untuk melindungi data dan informasi tersebut.
3. Availability (ketersediaan)
Hal  ini  perlu  diperhatikan  untuk  menjaga  dan  selalu  memastikan  agar  sistem selalu  siap  untuk  diakses  dimanapun  dan  oleh  siapapun  terhadap  orang  yang mempunyai  kewenangan.  Maka  dari  itu  sistem  yang  memuat  data  dan  informasi
harus bisa diakses oleh pengguna yang sudah diauntentikasi sebelumnya kapanpun dan  dimanapun  informasi  dibutuhkan  oleh  yang  berhak.  Dalam  hal  ini  terdapat beberapa  langkah  guna  menjaga  aspek  ketersediaan  tersebut  yaitu  seperti menggunakan access control, menggunakan layanan perlindung DDoS, memastikan bahwa bandwidths yang digunakan telah mencukupi. Namun hal ini juga terdapat faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  ketersediaan  tersebut  yaitu  yang disebabkan baik dari kesengajaan sekelompok orang ataupun bisa disebabkan dari musibah alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjr, dan lain sebagainya.
Perlindungan  hukum  di  Indonesia  mengenai Cyber  security yaitu  diatur  berdasarkan pada  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008  dan  juga Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 tahun 2012, serta surat edaran dan peraturan menteri.
Sehubungan dengan  upaya untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam pengembangan cyber-security, hal ini dilakukan melalui implementasi berbagai program yang sudah berjalan, antara  lain  pengenalan  peraturan  perundang-undangan  cyber-security  seperti  informasi, antara  lain  telah  dilakukan.  Dan  Undang-Undang  Transaksi  Elektronik  2008  Nomor  11, Peraturan Pemerintah dan Transaksi tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tahun 2012 Nomor 82, Rancangan Kerangka Keamanan Siber Nasional (Ardiyanti 2014).
Di berbagai negara kejahatan ini dianggap sebagai hal yang serius, hal ini dikarenakan dapat mengancam perputaran informasi sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pada suatu negara. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diikuti dengan laju tranformasi teknologi yang dapat menyebabkan ancaman yang dihadapi oleh suatu negara semakin kompleks.
Berikut terdapat beberapa kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya, yaitu antara lain sebagai berikut (Aulianisa 2020) :
1) Adanya akses yang tidak sah pada sistem dan layanan komputer. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membobol pada sistem jaringan komputer tanpa izin. Yang dilakukan pelaku kejahatan ini yaitu menyabotase dan juga mencuri informasi dan data-data penting.
2) Konten illegal. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan informasi dan data-data mengenai  sesuatu  yang  dianggap  tidak  etis  oleh  masyarakat  yang  dapat  mengganggu ketertiban umum serta melanggar hukum yang dimasukkan melalui internet. Misalnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
yaitu seperti menyebarkan berita hoax dan fitnah, dalam hal ini dapat merusak reputasi seseorang.
3) Pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data-data seseorang terhadap dokumen-dokumen yang dianggap penting yang disimpan di internet.
4) Cyber  Spionage.  Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  jaringan  internet dan  memasuki  suatu  jaringan  komputer  untuk  dapat  memata-matai  seseorang  atau suatu pihak.
5) Sabotase dan pemerasan di dunia maya. Kejahatan ini dilakukan dengan menghancurkan program komputer dan sistem data pada jaringan komputer yang terhubung ke Internet.
6) Cracking. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menggunakan teknologi komputer, hal ini bertujuan  untuk  merusak  suatu  sistem  keamanan  komputer  kemudian  pelaku  dapat mencuri setelah korban mendapatkan akses.
7) Cybercrime against government. Kejahatan ini dilakukan dengan memiliki tujuan khusus yaitu untuk menyerang pemerintahan.
Kejahatan-kejatan  dunia  maya  yang  sudah  dipaparkan  diatas.  Pada  poin  nomor  2 terdapat kejahatan terhadap konten illegal, pelaku dapat saja memasukkan berita bohong, SARA, ujaran kebencian, pornografi, dan tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat tidak etis untuk dipertontonkan misalnya pada platform youtube.  Hal ini sangat berdampak terhadap  penonton  yaitu  dapat  mempengaruhi  penonton  untuk  melakukan  serta  meniru perbuatan tersebut.

## Kewenangan KPI Dalam Pengawasan Terhadap Konten di Youtube
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  pada  Pasal  1 angka  13  yang  menyebutkan  bahwa “Komisi  Penyiaran  Indonesia  adalah  lembaga  negara yang  bersifat  independen  yang  ada  di pusat  dan  di  daerah  yang  tugas  dan  wewenangnya diatur  dalam  Undang-undang  ini  sebagai  wujud  peran  serta  masyarakat  di  bidang penyiaran”. Kemudian disebutkan juga kewenangan dari KPI yaitu berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang antara lain seperti “ menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan
melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  Pemerintah,  lembaga  penyiaran,  dan masyarakat ” .
KPI  juga  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  dalam  melakukan  tugassnya  yaitu  diatur dalam  Pasal  8  ayat  (3)  yang  menyebutkan  tugas  dan  kewajiban  KPI  yaitu  antara  lain “ menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penyiaran  dan  industri  terkait,  memelihara tatanan  informasi  nasional  yang  adil,  merata,  dan  seimbang;  menampung,  meneliti,  dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye- lenggaraan  penyiaran;  dan  menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran ” .
Meskipun KPI memiliki wewenang, tugas dan kewajiban dalam bidang penyiaran, akan tetapi  KPI  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  dapat  mengawasi  media  sosial  baru  di Indonesia  seperti  pada  platform  youtube.  Dalam  hal  ini  sudah  disebutkan  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  bahwa  ruang  lingkup  dari  jasa penyiaran  tersebut  hanya  ada  2  yaitu  antara  lain  jasa  penyiaran  radio  dan  jasa  penyiaran televisi.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  yang  sudah  dijabarkan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  pada penelitian  ini  yaitu perlindungan  hukum terhadap penonton  diatur dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Pasal 36 ayat (1), standar program siaran Komisi Penyiaran  Indonesia  Pasal  37  ayat  (2),  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Pada platform youtube banyak sekali dijumpai konten-konten yang bermuatan negatif yang dapat  berpengaruh  terhadap  perilaku  negatif  penonton.  Konten-konten  negatif  tersebut yaitu antara lain ujaran kebencian dan SARA, Promosi judi online pada konten youtube, dan tindak  tutur  yang  negatif.  Kemudian  di  Negara  Turki  sempat  memblokir  youtube  dan beberapa tahun kemudian membuka pemblokiran yang dibarengi dengan aturan perundang- undangan  yang  dapat  mengontrolnya.  Dan  di  Negara  Singapura  sudah  terlebih  dahulu menerapkan regulasi untuk mengatur hal tersebut dibandingkan dengan Indonesia.
Upaya  pengawasan  media  digital  pada  platform  youtube  di  Indonesia  guna meningkatkan kualitas tontonan yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan pengamanan Cyber  Security yang  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  data  dan  informasi  agar  pada channel youtube tidak diambil alih oleh orang lain yang dengan sengaja memasukkan konten illegal. Kemudian terhadap kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap konten di  youtube  bahwa  dalam  hal  ini  KPI  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  dapat  mengawasi media sosial baru di Indonesia seperti pada platform youtube. Dikarenakan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa ruang lingkup dari jasa penyiaran  tersebut  hanya  ada  2  yaitu  antara  lain  jasa  penyiaran  radio  dan  jasa  penyiaran televisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiftania, Lana Aulia, Nanik Mahmudah, and Fauziah Herman Putri. 2021. ‘Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top ( Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura )’, Perspektif Hukum , Vol. 21.1: 81
Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. 2015. ‘Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia’, Jurnal Keamanan Nasional , 1.3: 341 – 64 <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30> Ardiyanti, Handrini. 2014. ‘ Cyber- Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia’:
95 – 110
Aulianisa, Sarah Safira. 2020. ‘Critical Review of The Urgency of Strenghthening The Implementation of Cyber Security and Resilience in Indonesia’, 4.1: 33– 48
Ernawati, Yemima Sonita Nugrah eni. 2020. ‘Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia’, 25: 44– 53 <www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/makalah/likuid.rtf,>
Farahwati. 2019. ‘Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan’,
Legalitas , 4.1: 57 – 76 Gan i, Alcianno G. 2014. ‘Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya’, Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma , 2.2 <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>
Kominfo. 2019. ‘Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi’
<https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif- mayoritas-pornografi/0/sorotan_media>
Kuyucu, Mihalis. 2019. ‘Youtube Marketing Opportunities and Prospects in Turkey’, Full Paper Proceeding , 03.26: 1 – 13 Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) <https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=NZea4P4A AAAJ&citation_for_view=NZea4P4AAAAJ:dshw04ExmUIC>
Mufidasari, Asmaul, Amarulla Octavian, and Saragih Herlina. 2019. ‘Information Security Sys tem Implementation in Inaportnet for Maritime Cyber Security’, Jurnal Keamanan
Maritim , 5.1: 1 – 12 <http://139.255.245.7/index.php/KM/article/view/383>
Nugraha, X, and A J Kusuma. 2019. ‘Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube Oleh KPI:: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitum’, Senakreasi: Seminar Nasional … :
35 – 48 <https://conference.isi-ska.ac.id/index.php/senakreasi/article/view/40> Pandiangan, Eko. [n.d.]. ‘Mengiklankan Situs Judi Pada Media Sosial Termasuk Tindak Pidana’, EAP Lawyer <https://eap-lawyer.com/mengiklankan-situs-judi-pada-media- sosial-termasuk-tindak-pidana/>
Raharja, Romi, Mahsun, and Sukri. 2022. ‘Kesantunan Tindak Tutur Direktif Artis Nikita Mirzani Dalam Channel Youtube Crazy Nikmir Real ( Konten : Pemersatu Bangsa
Dengan Nar asumber Selebgram Anastasyakh )’, Jurnal Ilmiah Mandala Education
(JIME) , 8.2: 1716 – 25 <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3300/http> Siahaan, Chontina, Jeniati Artauli Tampubolon, and Nova Betriani Sinambela. 2021.
‘Diseminasi Informasi Melalui Media Online Sebagai Transformasi Media Konvensional’, Jurnal Signal , 9.2: 322 <https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6288> Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini. 2015. ‘Kekuatan Pembuktian
Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang- Untang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/Pn- Tb)’, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember , 1.1: 1 – 11 Yuni, Fitriani. 2017. ‘Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Seba gai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat’, Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika , 19.2: 152 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>