-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR

## Bagus Priyo Mahendra, Aminah
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
In  order  to  ensure  that  the  debtor  performs  its  obligations,  usually  in  the  credit  agreement  is bound by a guarantee of mortgages or fiducia guarantees to avoid non-fulfillment of the debtor's liability  when  wanprestasi.  The  principle  of  prudence  and  the  maximum  crediting  limit  are important. In practice, the violation occurs as happened to PT BPR "X" in Semarang where the security  object is  not  on  behalf  of  the  debtor  and  there  is  no  power  of  attorney  from  the  Land Certificate  holder  to  the  debtor.  Normative  legal  research  methods.  The  results  show  that  PT BPR "X" has violated prudential principles and 5C principles. This is evidenced by the existence of clauses in the agreement that enlarge the guarantee of the Certificate of Property to the  land which is not on behalf of the debtor. The legal consequence is that the guarantee can not be sold or auctioned. The position of the creditor is very weak and ineffective when settled through the court.
Keywords : Legal Effect, Guarantee Not On Behalf of Debtor, Credit Agreement

## Abstrak
Untuk menjamin debitur menjalankan kewajibannya, biasanya dalam perjanjian kredit diikat sebuah  jaminan  hak  tanggungan  atau  jaminan  fiducia  untuk  menghindari  tidak  terpenuhinya kewajiban  debitur  bilamana  wanprestasi.Prinsip  kehatia-hatian  dan  batas  maksimum  pemberian kredit penting. Dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada PT BPR “X” di Semarang  di  mana  obyek  jaminan  tidak  atas  nama  debitur  dan  tidak  ada surat  kuasa  dari pemilik Sertifikat  Tanah  kepada  debitur.  Metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan PT BPR “X” telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Hal itu terbukti dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur. Akibat hukumnya adalah jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang.Posisi kreditur sangat lemah .dan tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Jaminan Bukan Atas Nama Debitur, Perjanjian Kredit
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Secara umum bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyrakat luas(funding) dan menyalurkan  dalam  bentuk  pinjaman  atau  kredit(lending)  untuk  berbagai  tujuan  masyarakat. Penyaluran dana tersebut didasarkan atas kebutuhan masyaarakat baik perorangan, badan hukum maupun  non  badan  hukum  dengan  alasan  berbagai  kepentingan  dan  untuk  menjalanka  aneka usaha  sebagai  awal  atau  pengembangan  bisnis  baik  yang  bersifat  produktif  maupun  yang konsumtif.  Dalam  penyaluran  kredit  atau  pinjaman  kepada  debitur,  bank  sebagai  debitur  yang memiliki  dana  patut  mendapat  perlindungan  yang  layak  agar  dana  pinjaman  tersebut  bisa produktif  dan  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum.  Begitu  pula  debitur  juga  selayaknya memperoleh  perlindungan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum perjanjian.  Pemberian  kredit  adalah  tulang  punggung  kegiatan  perbankan  bila  diperhatikan neraca  bank,  akan  terlihat  bahwa  sisi  aktiva  bank  akan  di  dominasi  oleh  besarnya  kredit demikian  juga  sisi  pendapatan  bank,  akan  ditemui  bahwa  pendapatan  terbesar  bank  dari pendapatan bunga dan kredit.(Sinungan, 2000).
Pemberian  kredit  pada  umumnya  dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki  modal  atau uang  kepada  yang  membutuhkan  (debitur)  yang  dikuatkan  dalam  bentuk  perjanjian  hutang piutang.Mereka yang memberikan kredit adalah pihak bank sebagai kreditur.Antara kreditur dan debitur terikat hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.Pihak kreditur memiliki  kewajiban  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang  sebagaimana  yang  telah  disepakati dalam  perjanjian  kepada  debitur  dengan  harapan  dapat  menerima  uangnya  kembali  pada waktunya berikut bunga yang telah disepakati oleh para pihak.
Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama  proses  ini  tidak  mebghadapi  masalah  dalam  arti  kedua  pihak  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan muncul  jika  debitur  lalai  megembalikan  uang  pinjaman  pada  saat  yang  telah diperjanjikan.(Widjaya, Gunawan, 2001)
Pengamanan  kredit  merupakan  suatu  mata  rantai  kegiatan  bank.Langkah  pengamanan ini  dimulai  dari  sejak  bank  merencanakan  untuk  memberikan  kredit.Dalam  menyusun  rencana dengan  sekaligus  perhitungan  plafond,  bank  telah  memperhitungkan  berbagai  segi  yang  dapat dijangkau  oleh  kemampuan  operasional.Mengatur  alokasi  kredit  ke  arah  sektor-sektor  yang favourable diberikan  ke  nasabah-nasabah  mana  serta  dengan  jumlah  plafond  berapa  dan sebagainya, merupakan langkah-langkah untuk menjaga keamanan kredit.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Dalam  menjalankan  kegiatan  kredit  perbankan  dibutuhkan  suatu  pengamanan  yang diawali  pada  saat  perencanaan  untuk  memberikan  kredit.Pengamanan  ini  perlu  dilakukan sedimikian  rupa  karena  erat  kaitannya  dengan  risiko  oleh  karena  itulah  bank  dilarang memberikan kredit tanpa jaminan.
Keberadaan  jaminan  merupakan  hal  penting.Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 memberikan makna yang berbeda antara jaminan dengan agunan.Jaminan merupakan keyakinan bank  atas  kemampuan  dan  keanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajiban  hutangnya sesuai  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  sebelum  kredit  diberikan,  Bank  akan  melakukan  penilaian terhadap  kemampuan,  watak,  agunan  dan  modal  serta  prospek  usaha  dari  debitur.  Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan.(Nugraha, 2016)
Karena kredit yang diberikan oleh bank berisiko, maka dalam pelaksanaannya bank juga harus  memperhatikan  asas-asas  kredit  yang  sehat.Pengamanan  tersebut  mencakup  pengamanan preventif  dan  represif.Pengamanan  preventif  dibentuk  mencegah  terjadinya  kemacetan  kredit, sedangkan  pengamanan  represif  dibentuk  untuk  menyelesaikan  kemacetan  kredit.Hubungan kreditur  dan  debitur  di  bangun  atas  dasar  kontrak  atau  perjanjian.  Perjanjian  tersebut  harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu atau yang mencakup unsur :
a. Sepakat
Supaya  perjanjian  menjadi  sah  maka  para  pihak  harus  sepakat  terhadap  segala  hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju  dan  sepakat  hal-hal  sebagai  berikut:"  Pencantuman  kata-kata  setuju  dan  sepakat sangat  penting  dalam  suatu  perjanjian.  Tanpa  ada  kata-kata  ini  (atau  kata-kata  lain  yang bermaksud  memberikan  ikatan  atau  setuju  saja  atau  sepakat  saja),  maka  perjanjian  tidak memiliki  ikatan  bagi  para  pembuatanya.Setuju  dan  sepakat  dilakukan  dengan  penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.
b. Cakap
Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  perjanjian, yakni:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ( curatele or conservatorship); dan
3) Perempuan yang sudah menikah
c. Hal tertentu
Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda ( zaak )yang paling sedikit dapat ditentukan  jenisnya.  Suatu  perjanjian  harus  memiliki  objek  tertentu  dan  suatu  perjanjian haruslah  mengenai  suatu  hal  tertentu  ( certainty  of  terms ),  berarti  bahwa  apa  yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya ( determinable ).

## d. Sebab yang halal
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  keempat  adalah  adanya  kausa  hukum  yang  halal.Jika objek  dalam  perjanjian  itu  illegal,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum,  maka  perjanjian  tersebut  menjadi  batal.Sebagai  contohnya,  perjanjian  untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.
Sahnya  perjanjian  tersebut  juga  tidak  boleh  melanggar  kesusilaan,  undang  –  undang dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerdata. Menurut Undang – Undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan  bahwa  dalam  perjanjian  kredit  wajib  menggunakan  jaminan  agar  perjanjian tersebut  tidak  berisiko  maka  sudah  sewajarnya  kalau  yang  dijadikan  jaminan  yang seharusnya  atas  namadebitur.  Jenis  pengikatan  jaminan  kebendaan  yaitu  hak  tanggungan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomer  4  Tahun  1996.  Kedua  adalah  gadai sebagaimaa  diatur  dalam  Pasal  1150-1160  KUH  Perdata,  ketiga  jaminan  fiducia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  pertama,  bagaimana  pelaksanaan  perjanjian kredit  dan  akibat  hukumnya  bilamana  obyek  jaminan  bukan  atas  nama  debitur,  kedua, bagaimana penyelesaian sengketa bilamana debitur wanprestasi.

## B. Metode Penelitian
Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis maka penulis menggunakan metode yang merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai  langkah  -  langkah.  Menurut  Soerjono  Soekanto  metodologi  pada  dasarnya
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. (Soekanto, 1995)
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan maupun  tekhnologi.Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologi  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan  tekhnologi,  maka  metodologi  penelitian  yang  ditetapkan  harus  disesuaikan  dengan  ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  metodologi  yang  digunakan berbagai  ilmu  pengetahuan  pasti  akan  berbeda  secara  utuh.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas metodologi  penelitian  hukum  juga  mempunyai  ciri-ciri tertentu  yang  merupakan  identitas,  oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan  yang terencana yang dilakukan dengan metode  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan  kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.(Waluyo, 1991)
Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat  dan  tujuan  suatu  penelitian  hukum  dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  doktriner,  juga  disebut  sebagi  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Disebut  penelitian  hukum  doktriner  karena  penelitian  ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sebagai penelitian atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  diperpustakaan.  Dalam  penelitian  hukum  yang  normatif biasanyamdipergunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  buku-buku,  buku  harian, peraturan  perundang-undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka.
Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat  hukum  dalam  arti  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.
a. Metode Pendekatan
Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Peraturan tentang Hak Tanggungan, Pasal 1320 KUHPerdata, buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata,
Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu  Permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.
b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  suatu Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas  permasalahan  yang  selama  ini  terjadi,  sehingga  dengan  penelitian  ini  diharapkan diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistimatis  mengenai  faktor-faktor  yang berhubungan  dengan  sahnya  perjanjian  kredit  dan  akibat  hukumnya  sehubungan  dengan jaminan kredit yang bukan atas nama debitur.
c. Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  tesis  ini  meliputi  data  sekunder,  data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data  ini  diperoleh  dari  perpustakaan  dan  koleksi  pustaka  pribadi  penulis,  yang  dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari :
a) Bahan-bahan hukum primer, yakni:
Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, Perjanjian kredit para pihak, Undang- Undang Nomer 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
b) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu:  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  buku-buku  tentang  perjanjian,  kontrak,  hak tanggungan
c) Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan
d. Metode Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang  diperoleh  kemudian  disusun  secara  sistimatis  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif untuk  mencapai  kejelasan  terhadap  masalah  yang  akan  dibahas.  analisis  data  kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.
Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian  secara  logis,  sistimatis.  Logis  sistimatis  menunjukan  cara  berpikir
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
deduktif-induktif  dan  mengikuti  tata  tertib  dalam  penulisan  laporan  penelitian  ilmiah. Setelah  analisi  data  selesai  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana  Standard  Operasional  dan  Prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  PT  BPR “X”  dalam  peluncuran  kredit  kepada  debitur,  dalam  beberapa  hal  mengalami  permasalahan dalam praktik yang menyimpang dari standar operasional dan prosedur.  Penyimpangan itu bisa terjadi  baik  dari  mulai  tahap  permohonan  kredit,  analisa  kredit  serta  tahap  keputusan kredit.Bilamana kesalahan ini terjadi bisa berisiko pada macetnya pembayaran oleh debitur atau akibat  hukum  lainnya  seperti  tidak  dapat  dilakukan  lelang  penjualan  jaminan  sebagai  akibat wanprestasi.Hal  seperti  ini  terjadi  pada  PT  BPR  “X”  Kota  Semarang  melalui  persetujuan membuka kredit dengan debitur yang bertempat tinggal di Kota Semarang.
Posisi  kasusnya  diawali  dengan  kesepakatan  perjanjian  kredit  (nama  kontraknya Persetujuan  Membuka  Kredit)  antara  PT  BPR  “X”  dengan  Debitur  perorangan  Dalam Persetujuan  Membuka  Kredit  Nomor  0004/KSB.003/BJK/II/2014.  Dalam  perjanjian  ini  telah disetujui  untuk  sejumlah  pinjaman  uang  sebesar  Rp  1.500.000.000  (satu  milyar  lima  ratus  juta rupiah)  dengan  bunga  1,17%/bulan  atau  14%/tahun  (Pasal  I).  Jangka  waktu  pinjaman  adalah  6 (enam)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  5  Pebruari  2014  hingga  akan  berakhir  tanggal  5  Agustus 2014 (Pasal V      ayat 1).
Dalam  pinjaman  kredit  ini  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  XI,  debitur menyerahkan jaminan sebagai berikut:
- Sebidang  tanah  bersertifikat  Hak  Milik  No.  1093,  luas  tanah  +  11.300  m2,  tanah  tersebut terletak  di  Kp.  Gedawang  RT  02  RW  02,  Kelurahan  Gedawang,  Kecamatan  Banyumanik Semarang a/n Kalwi (bukan milik debitur) .
- Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.2515, luas tanah + 244 m2, luas bangunan + 301 m2,  tanah  beserta  bangunan  terletak  di  Jatingaleh  2  No.  306,  Kelurahan  Ngesrep, Kecamatan Banyumanik Semarang.
Pada  waktu  debitur  tanda  tangan  PMK  (Persetujuan  Membuka  Kredit)  di  kantor BPR, debitur  memberikan  keterangan  bahwa  sertifikat  Hak  Milik  No.  1093  berada  di  notaris  dan dalam  proses  balik  nama  dari  pemilik  (Kalwi)  ke  pembeli/debitur.  Namun  pada  waktu  debitur memberikan keterangan tersebut, pihak legal kantor maupun komite kredit tidak memverifikasi
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 kebenaran  keterangan  yang  diberikan  debitur  tersebut.  Kemudian  setelah  selesai  tanda  tangan PMK di kantor BPR, keluarlah dana sesuai pengajuan debitur tersebut.
Setelah pencairan, pihak bank kurang memonitoring debitur tersebut sehingga terjadilah keterlambatan  pembayaran  bunga  pada  bulan  pertama  dan  seterusnya  sampai  jatuh  tempo  pada tanggal  05  Agustus  2014.Usaha  debitur  mengalami  penurunan  yang  mengakibatkan  usaha debitur  bangkrut,  sehingga  pinjaman  debitur  di  PT  BPR  “X”  mengakibatkan  debitur  tidak  bisa mengembalikan uang bank BPR hingga dengan sekarang.
Setelah dilakukan verifikasi, ternyata sertifikat yang dijadikan jaminan di bank dengan Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 1093, luas tanah + 11.300 m2, tanah tersebut terletak di Kp. Gedawang RT 02 RW 02, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Semarang a/n Kalwi  tidak  bisa  dibalik  nama  karena  belum  ada  proses  jual  beli  antara  Kalwi  dengan  Debitur, sedangkan  Kalwi  baru  diberikan  Uang  Muka  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (Lima  Puluh  Juta Rupiah).  Debitur  menjanjikan  kekurangannya  akan  diberikan  kepada  pihak  penjual  setelah pengajuan kredit debitur disetujui pihak bank. Namun kenyataannya, debitur wanprestasi kepada kreditur maupun penjual, padahal sertifikat berada di kreditur (PT.BPR “X”).
Dari  masalah  tersebut,  dapat  dianalisis  bahwa  kesalahan  utama  terjadi  pada  saat  tahap permohonan  kredit.Semestinya,  pihak  Tim  Analisis  Kredit  PT  BPR  “X”  harus  hati-hati  dan cermat  di  dalam  memberikan  rekomendasi  persetujuan.  Kurang  cermatnya  terletak  pada spekulasi terhadap jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 1093, luas tanah + 11.300 m2, tanah tersebut terletak di Kp. Gedawang RT 02 RW 02, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Semarang a/n Kalwi, bukan atas nama debitur. Standar operasional prosedur telah dilanggar oleh analisis kredit sehingga kesalahan tersebut ada pada internal PT BPR “X”. Kasus ini  jelas  melanggar  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  Tentang Perbankan,  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melaksankan  usahanya  berasaskan  demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati- hatian  diharapkan  agar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  tetap  tinggi,  sehingga masyarakat  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu  menyimpan  dananya  di  bank.  Dalam  prinsip  kehati- hatian  terhadap  5C  of  Credit  yang  meliputi character (watak), capacity (kemampuan), capital
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
(modal), collateral (agunan), condition  of  economy (prospek  usaha  dari  debitur)  yang  dimana prinsip  5C  ini  merupakan  prinsip  yang  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  tidak dapat  dipisahkan  atau  dikesampingkan.  Aspek collateral (agunan)  merupakan  aspek  yang menonjol  dalam  pelanggaran  SOP  PT  BPR  “X”,  mengingat  jaminan  yang  digunakan  bukan atasnama  debitur,  sedangkan  aspek  yang  lain  adalah  aspek condition  of  economy yaitu  analisis keberlangsungan proyek debitur.
Jika  dilihat  keabsahan  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, maka secara substansial, Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 0004/KSB.003/BJK/II/2014 telah sah dan telah memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif. Begitu pula bilamana ditinjau dari teori Schuld dan haftung ,  debitur tidak  menjalankan  kewajiban atau  prestasi  sebagaimana  yang telah  diperjanjikan.Oleh  karena  itu,  jika  debitur  tidak  mau  membayar  hutang  maka  harta bendanya  yang  dijadikan  jaminan  harus  disita.  Namun,  pelaksanaan schuld dan haftung tidak bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya dikarenakan salah satu jaminan tidak bisa dilakukan sita  dikarenakan  bukan  milik  atau  atas  nama  debitur.  Selain  itu,  tidak  ada  kuasa  dari  pemilik tanah  yang  ditujukan  kepada  debitur  tentang  persetujuan  dan  kuasa  menjual  bilamana  debitur wanprestasi  atas  hutang  atau  kredit  dari  PT  BPR  “X”,  meskipun  Surat  Kuasa  Untuk  Menjual menyebutkan sebidang tanah HM No: 1093 a/n Kalwi.
Perjanjian  kredit  antara  para  pihak  tetap  sah,  namun  ketika  debitur  tidak  menjalankan kewajibannya  dikarenakan  mengalami  kerugian  dalam  usahanya  bahkan  telah  mengalami bangkrut,  maka  terhadap  jaminan  sebidang  tanah  bersertifikat  Hak  Milik  No.  1093  tidak  bisa dijual meskipun telah dibuat Surat Kuasa Menjual. Akibat hukumnya adalah PT BPR “X” tidak bisa  menjual  jaminan  debitur  yang  bukan  atas  namanya,  meskipun  sertifikat  jaminan  sebidang tanah  tersebut  tetap  dikuasai  oleh  PT  BPR  “X”.  Posisinya  menggantung  dalam  arti  tidak  bisa dilakukan lelang sebagai kompensasi hutang. Bahkan, ada peluang pengajuan gugatan oleh yang punya  hak  atas  tanah  yang  dijadikan  jaminan  tersebut,  kepada  debitur  dan  kreditur  atas  dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) mengingat bahwa hubungan hukum antara pemilik  tanah  dengan  debitur  adalah  jual  beli  tanah  yang  tidak  pernah  terlaksana  atau  tidak pernah  terjadi  transaksi  jual  beli  tanah.  Pasal  1365  KUHPerdata  menentukan  bahwa  tiap perbuatan  melawan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  melakukan  perbuatan  tersebut  untuk  mengganti  kerugian.Oleh  karena  itu,  PT  BPR  “X” secara  hukum  berada  pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan  dan  berisiko  akan  digugat  oleh pihak pemilik tanah dikarenakan menguasai hak atas tanah tanpa ada persetujuan secara formil daripadanya.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Dilihat dari aspek Hak Tanggungan, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan  Tanah,  dikatakan  bahwa  “apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Namun dengan  tidak  adanya  sertifikat  hak  tanggungan,  meskipun  sertifikat  tanah  hak  milik  dikuasasi oleh  kreditor,  maka  kreditor  tidak  punya  hak  untuk  menjual  obyek  atas  tanah  Hak  Milik  No. 1093 atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  perjanjian  kredit  pada  PT  BPR  “X”  pada  kasus  Perjanjian  Membuka Kredit  No.  0004/KSB.003/BJK/II/2014  dengan  debitur  bernama  Trusto  Wardoyo  telah melanggar prinsip kehatian-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/2005 Jo PBI
No.8/2005.  Dari  aspek  internal,  PT  BPR  “X”  juga  tidak  menjalankan  Standar  dan Operasional Prosedur (SOP) terhadap 5C of Credit yang meliputi character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), condition of economy (prospek usaha dari debitur). Collateral merupakan  isu  utama  atau  sebagai  faktor  yang  menyebabkan  kreditur dalam  posisi  lemah  dikarenakan  jaminan  sertifikat  hak  atas  tanah  No.  1093  sebagaimana dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  di  atas  bukan  atas  nama  debitur.  Ada  kelalaian dalam  pemeriksaan  tahap  pengajuan  kredit  yang  sejak  awal  mestinya  sudah  diketahui  bakal memiliki risiko hukum yang sebetulnya tidak perlu terjadi.Tim analis kredit sudah semestinya juga  mengetahui  kelemahan  pengajuan  kredit  tersebut  namun  dilakukan  pembiaran  hingga terjadi  persetujuan  perjanjian  kredit.Dengan  adanya  wanprestasi  oleh  debitur  sudah  bisa diduga  sebelumnya  serta  akibat  hukumnya.Akibat  hukumnya  adalah  jaminan  sertifkat  hak atas  tanah  No  1039  tidak  bisa  dieksekusi  karena  jaminan  tersebut  bukan  milik  debitur sehingga PT BPR “X” mengalami kerugian ketika Debitur wanprestasi. Perjanjian kreditnya sendiri  adalah  sah  sesuai  Pasal  1320  KUHPerdata,  namun  kreditur  tidak  bisa  melakukan penjualan  melalui  lelang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah.
Penyelesaian  senngketa  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  merupakan  cara yang paling tepat mengingat kedudukan jaminan yang tidak bisa dijual. Namun, penyelesaian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702 ini akan membantu kreditur bilamana debitur tidak dalam keadaan kolap dan masih memiliki itikad baik dan didukung adanya aset lain sebagai pengganti. Dengan kolapnya debitur, maka upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  juga  bersifat  sepekulatif  sehingga  tidak  begitu signifikan  dan  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah.Kreditur  dalam  hal  ini  mengalami kerugian  besar  dengan  tidak  dibayarnya  bunga  dan  pinjaman  pokok.Hal  ini  dikarenakan kecerobohan  PT  BPR  “X”  melalui  staf-stafnya  yang  melanggar  prinsip  kehati-hatian sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/2005  Jo  PBI  No.8/2005.  Bahkan, pemilik  tanah  memiliki  kesempatan  atau  hak  untuk  melaporkan  kepada  Polisi  atas  dasar perbuatan penggelapan baik kepada debitur maupun kepada PT BPR “X”.
Berdasarkan simpulan diatas, maka disampaikan saran sebagai berikut :
a. Hendaknya  PT  BPR  “X”  untuk  segera  menyelesaikan  secara  “win-win  solution” melalui tiga pihak yaitu kreditur, debitur maupun pemilik sertifikat tanah hak milik No 1093 atas nama Kalwi. Potensi tuduhan penggelapan terhadap kreditur bisa mungkin terjadi
b. Standar  operasional  prosedur  perlu  ditegakkan  dikalangan  staf  PT  BPR  “X”  agar  dengan cermat mengimplementasikan prinsip-prinsip kehati-hatian
c. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kinerja  para  staf  PT  BPR  “X”  agar  dalam pemberian  pinjaman  benar-benar  memperhatikan  5C  ( character , capacity , capital , collateral , condition of economy .
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## DAFTAR PUSTAKA
Nugraha,  A.  (2016). Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Dalam  Perjanjian Kredit  Dengan  Jaminan  Persediaan  Barang  Dagangan  Pada  PT  BNI  Cabang  Muaro Bungo . Universitas Diponegoro.
Sinungan, M. (2000). Manajemen Dana Bank . Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (4th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Waluyo, B. (1991). Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Widjaya, Gunawan, E. al. (2001). Jaminan Fidusia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.