## PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Mursyida Syafruddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mursyida921@gmail.com

## Hamsir

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
The  author's  reasons  raised  the  title  of  this  thesis  to  find  out  understanding  the perspectives  of  Islamic  law  and  positive  law  towards  aanslag  and  knowing  and understanding how to sanction aanslag in Islamic law and positive law. This type of research  is  a  qualitative  research  with  a  normative  approach  and  is  a  research library.  The  results  showed  that  there  were  similarities  and  differences  between Islamic  law  and  positive  law  in its  perspective  on  aanslag.  There  are  differences  in the  elements  of  aanslag  as  well  as  differences  and  similarities  in  the  imposition  of sanctions  against  perpetrators  of  aanslag.  Islamic  law  and  Positive  law  impose capital  punishment  as  the  main  sanctions  for  perpetrators  of  aanslag.  In  the difference, there is a substitute Islamic law in the form of ta'zir to the perpetrators of aanslag,  while  in  Positive  law  there  is  no  substitute  punishment  but  there  is  only additional punishment for perpetrators of aanslag.
Keywords: Aanslag; Comparison; Islamic Law; Positive Law.

## Abstrak
Latar  belakang  penulis  mengangkat  judul  Skripsi  ini  untuk  mengetahui  memahami perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  terhadap  makar  serta  mengetahui  dan memahami  bagaimana  sanksi  tindak  pidana  makar  dalam  hukum  Islam  dan  hukum positif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan    adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode pendekatan normatif dan merupakan library research . Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif dalam  perspektifnya  terhadap  makar.  Terdapat  perbedaan  dalam  unsur-unsur  makar serta  perbedaan  dan  persamaan  dalam  pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  tindak pidana  makar.  Hukum  Islam  dan  hukum  Positif  menjatuhi  hukuman  mati  sebagai sanksi  pokok  bagi  pelaku  tindak  pidana  makar.  Dalam  perbedaanya,  hukum  Islam adanya  hukuman  pengganti  berupa ta‟zir kepada  pelaku  tindak  pidana  makar, sedangkan dalam hukum Positif tidak ada hukuman pengganti melainkan hanya ada hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana makar.
Kata Kunci : Makar, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan sesuai hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selain  sebagai  landasan  penyelenggaraan  pemerintahan,  hukum  juga  diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum dibentuk dengan tujuan agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan, serta kedamaian dalam hidup masyarakat. Maka sudah semestinya hukum ditegakkan.
Indonesia  yang  memberlakukan  hukum  positif  dengan  berasaskan  pada Pancasila  sebagai  falsafah  negara 1 serta  Undang-Undang  Dasar  (UUD  1945)  yang merupakan payung hukum  di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia pada Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Pembentukan  Peraruran  Perundang-undangan  (UU P3). 2 Maka,  sikap  dan  perilaku  yang  dilakukan  rakyat  Indonesia  harus  berdasarkan hukum  yang berlaku di  Indonesia. Dengan begitu, segala perbuatan dan ucapan pun dikontrol oleh hukum agar sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai kontrol sosial.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan  hukum  serta  Undang-Undang  di  wilayah  tertentu. 3 Namun,  latar belakang  masyarakat  yang  berbeda-beda  membuat  kebutuhan  dan  kepentingan
1 Yudi  Latif, Negara  Paripurna  :  Historis,  Rasionalis,  dan  Aktualis (Cet.  V;  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 39.
2 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 51.
3 ―Pemerintah‖. Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah (09 Oktober, 2019).
masing-masing  pun  ikut  berbeda,  sehingga  tidak  selamanya  kebijakan-kebijakan hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima dengan baik.
Perbedaan  kebutuhan  dan  kepentingan  tersebut  apabila  dibiarkan  lama kelamaan  akan  berubah  menjadi  pertentangan  dan  konflik.  Sikap  pemerintah  dalam menanggapi  hal  tersebut  jika  dari  beberapa  pihak  menganggap  tidak  netral,  maka dapat  mengakibatkan  konflik  yang  terjadi  memicu  terbentuknya  individu  maupun kelompok-kelompok  penentang  pemerintahan  yang  sah.  Tindakan  menentang tersebut yang selanjutnya kerap disebut sebagai tindak pidana makar.
Secara  umum,  makar  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  seorang  atau sekelompok warga negara dengan menyangsikan tertib hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Tindakan ini, mereka lakukan dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga warga negara melakukan berbagai tindakan yang  melawan  hukum. 4 Atau  dapat  disebutkan  sebagai  ketidaksesuaian  antara individu atau sekelompok masyarakat dengan aturan pemerintah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar berarti akal busuk, tipu muslihat,  perbuatan  (usaha)  dengan  maksud  menyerang  (membunuh)  orang  dan perbuatan  (usaha)  menjatuhkan  pemerintah  yang  sah. 5 Makar  terhadap  negara  dan pemerintah  merupakan  tindak  pidana  yang  berbahaya  yang  mengancam  kelestarian bangsa.  Ketertiban  hukum  yang  harus  dilindungi  dalam  hal  ini  adalah  keamanan negara  meliputi  keamanan  kepala  negara,  keamanan  wilayah  negara  dan  keamanan bentuk pemerintahan negara.
4 Abdurisfa  Adzan  Trahjurendra,  ―Politik  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Makar  di Indonesia‖ , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (t.th): h. 2.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 902.
Di  dalam  Islam,  makar  dikenal  dengan  istilah al-baghyu yang  masuk  dalam tindakan jarimah. Al-baghyu berasal dari kata bugha yang berarti menuntut sesuatu, mencari,  mengusahakan  dan  memilih. 6 Perbuatan  makar  dapat  dilakukan  oleh seseorang maupun kelompok dengan didahului dengan konspirasi dan mufakat jahat. Berdasarkan pasal 53 KUHP, dikatakan bahwa percobaan kejahatan dapat dilihat jika niat  telah  nyata  adanya.  Namun  menurut  penulis  sendiri  seseorang  tidak  dapat dikatakan melakukan makar jika hanya dengan niat. Karena niat tersimpan di dalam hati  yang  bisa  saja  tidak  terlaksana  karena  adanya  suatu  dan  lain  hal  yang  menjadi pertimbangan.
Dalam  Hukum  Islam  maupun  Hukum  Positif  memiliki  persamaan  dan perbedaan mengenai makar dan bagaimana pelaku tindak pidana makar mendapatkan sanksi  atau  hukuman.  Oleh  karena  itu  penulis  merasa  perlu  mengkajinya  lebih mendalam  pada  skripsi  ini  yang  berjudul “Paradigma  Makar  dalam  Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Makar
Dalam hukum Islam istilah makar berasal dari istilah bahasa Arab “makarun” yang berarti tipu daya. 7 Dalam Hukum Pidana Islam makar dikenal dengan istilah al- baghyu. Secara  etimologi, al-baghyu merukapan  jamak  dari  kata bugha yang  dalam bahasa  Arab  berarti  pemberontakan,  kezaliman,  keluar  dari  aturan,  sombong, 8
6 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019), h. 184.
7 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‘an, 1989), h. 425.
8 Ibrahim Mustafa, dkk., al-Mu‟jam al-Wasith (T.tp: Dar al-Da‘wah, t.th), h. 65.
dengki, 9 menuntut  sesuatu,  mengusahakan,  mencari,  memilih.  Menurut „urf,  al- baghyu adalah  meminta  sesuatu  yang  tidak  halal  atau  melanggar  hak. 10 Sedangkan secara  terminologis, al-baghyu adalah  tindakan  sekelompok  orang  terhadap pemerintahan  yang  sah  dengan  berlandaskan  alasan  alasan  tertentu  dengan  tujuan untuk mengganti kepemimpinan pemerintah yang berkuasa.
Dalam  Hukum  Positif  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) , makar  diterjemahkan  dari  kata aanslag yang  dalam  kamus  bahasa Indonesia-Belanda  berarti  penyerangan  atau  mencoba  membunuh . 11 Sinonim  istilah aanslag adalah ondernemen atau ondernomen , padanannya  dalam  Bahasa  Indonesia adalah  upaya  (untuk  melakukan  sesuatu) . 12 Dalam  KUHP , istilah  makar  disebutkan dalam pasal 87 yang berbunyi:
Makar  ( aanslag) merupakan  suatu  perbuatan  dianggap  ada  apabila  niat  si pembuat  kejahatan  sudah  nyata  dengan  dimulainya  melakukan  perbuatan  itu menurut maksud pasal 53 . 13

## B. Sejarah Makar
1. Pada Masa Nabi Muhammad Saw.
Pada masa Nabi Muhammad Saw., makar dilakukan oleh kaum kafir Quraisy demi menggagalkan  keinginan  Nabi  untuk  menciptakan masyarakat  beragama  islam yang  tunduk  patuh  terhadap  aturan-aturan  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  merencanakan
9 Sa‘di Abu Jubaib, al-Qamus al-Fiqhi (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1993), h. 40.
10 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019), h. 185.
11 Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeria, t.th), h. 108.
12 Widati Wulandari, Tristan P. Moeliono, ―Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en felt: Perbandingan  Makar  dalam  KUHP,  WvSNI  dan  Sr.‖, PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (2017): h. 476.
13 Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , h. 97.
pembunuhan  terhadap  Nabi.  Dalam  Q.S.  Al-Anfaal/8:  30  Allah  berfirman  yang terjemahannya:
Dan  (ingatlah)  ketika  orang-orang  kafir (Quraisy) memikirkan  tipu  daya terhadapmu  (Muhammad)  untuk  menangkap  dan  memenjarakanmu  atau membunuhmu,  atau  mengusirmu.  Mereka  membuat  tipu  daya  dan  Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. 14
Ayat ini menjadi rekam jejak ketika Nabi Muhammad menjadi incaran kaum kafir Quraisy untuk  ditangkap  dan  dibunuh.  Ayat  ini  turun  sebagai  kabar  bagi  Nabi akan  adanya  rencana  kaum  kafir Quraisy ketika  berkumpul  di Daru  An-Nadwah untuk  membuat  kesepakatan  dalam  pembunuhan  Nabi. 15 Dalam  pertemuan tersebut, bersepakatlah  mereka  untuk  menangkap  dan  membunuh  Nabi  dengan  cara mengepung rumah beliau pada suatu malam yang telah ditentukan.
Mereka  berencana  menangkap  Nabi  Muhammad  Saw.  ketika  beliau  keluar dari rumahnya. Namun, karena telah diketahuinya rencana tersebut oleh Nabi, maka beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyamar menggantikannya untuk tidur di tempat tidur beliau. Dengan kuasa Allah Swt. Nabi berhasil meninggalkan rumahnya tanpa  diketahui ataupun  terlihat  oleh  kaum  kafir Quraisy tersebut.  Maka,  pada  saat para pengepung tersebut memasuki rumah Nabi, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bukan Nabi Muhammad yang berbaring di tempat tidur melainkan Ali bin Abi  Thalib. 16 Begitulah  Allah  membalas  tipu  daya  yang  dibuat  oleh  kaum  kafir Quraisy.
14 Kementrian  Agama R.I., Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya:  Halim, 2013), h. 180.
15 ―Daru  An-Nadwah,  Saksi  Rencana  Jahat  Terhadap  Rasulullah‖. Republika.co.id. https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/obmi3l313 (20 Oktober 2019).
16 Jejak,  ―Kisah  Hijrah  Nabi  Muhammad‖. Dream.co. https://m.dream.co.id/jejak/kisah- hijrah-nabi=muhammad=151013g.html (20 Oktober 2019).

## 2. Sejarah Makar di Indonesia
Dalam sejarah panjangnya meraih kemerdekaan , Indonesia masih belum bisa berdiri  dengan  kokoh  mempertahankan  kemerdekaannya . Setelah  mencapai kemerdekaan , Indonesia  masih  mendapatkan  perlawanan  dalam  mempertahankan keutuhan  negara . Perlawanan  tersebut  muncul  dari  rakyat  Indonesia  sendiri  dalam upaya  memecah  belah  Indonesia . Adapun  salah  satu  contoh  peristiwa  makar  yang tercatat dalam sejarah Indonesia , yaitu:
Partai  Komunis  Indonesia    (PKI)  merupakan  yang  paling  dikenal  sebagai pelaku  pemberontakan  pada  tahun  1965 . Hadirnya  paham  komunis  di  Indonesia dibawa oleh seorang yang berkebangsaan Belanda bernama H . J . F . M . Sneevliet pada tahun  1913 . Nama  Partai  Komunis  Indonesia  digunakan  pertama  kali  pada  tahun 1924  dalam  Kongres  di  Jakarta  yang  diadakan  oleh  Perserikatan  Komunis  Hindia Belanda . Setelahnya , Partai Komunis Indonesia memiliki banyak massa pengikut dan berhasil menjadi partai yang besar . 17
PKI  adalah  partai  yang  memiliki  tujuan untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  komunis . Untuk  mencapai  tujuannya  tersebut , pada  tahun  1965  PKI merencanakan  matang-matang  jauh  hari  sebelumnya  tentang  rencana  operasi perebutan  kekuasaan . Sebelum  melakukan  operasinya , mereka  melakukan  berbagai aksi propaganda , memanipulasi pidato-pidato Presiden Soekarno , hingga melakukan pelatihan  militer  di  Lubang  Buaya  sebagai  sarana  pemberontakan . Pemberontakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) .
17 Imam Maulana, ―Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif‖, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, 2015), h. 41.
Dalam peristiwa tersebut , KPI berhasil menculik dan membunuh enam orang perwira  tinggi  TNI  AD , yaitu:  Letnan  Jenderal  Anumerta , Mayor  Jenderal  Raden Soeprapto , Mayor  Jenderal  Mas  Tirtodarmo  Haryono , Mayor  Jenderal  Siswondo Parman , Brigadir  Jenderal  Donald  Isaac  Panjaitan , Brigadir  Jenderal  Sutoyo Siswodiharjo . Sementara  Panglima  TNI  AH  Nasution  yang  dijadikan  sebagai  target utama dalam gerakan ini berhasil meloloskan diri , tapi Ade Irma Nasution dan Lettu Pierre Andreas Tendean yang merupakan putri dan ajudannya menjadi korban dalam gerakan ini .
Setelah  terjadinya  peristiwa  G30S/PKI , Presiden  Soekarno  memerintahkan Jenderal  Seoharto  untuk  membersihkan  semua  unsur  pemerintahan  dari  pengaruh PKI . PKI pun ditetapkan sebagai penggerak kudeta dan segala tokoh yang merupakan anggota PKI diburu dan ditangkap . 18

## C. Dasar Hukum Makar
Dalam Alquran Surat Al-Imran/3: 53 makar diartikan sebagai tipu daya . Tipu daya   yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tipu daya  yang dilakukan oleh orang- orang kafir untuk menghancurkan Islam . Q . S . Al-Imran/3: 54 berbunyi:
Terjemahnya:
Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya , maka Allah pun membalas tipu daya . Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya . 19
Ayat lain yang berkaitan dengan makar yaitu dalam Q . S . An-Nisa/4: 59: Terjemahnya:
18 Berita, ―Seputar G30S/PKI, Peristiwa Bersejarah Indonesia‖. Detik.com. https://m.detik.com/news/berita/seputar-g30spki-peristiwa-bersejarah-indonesia (21 Oktober 2019).
19 Kementrian Agama R.I., Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya , h. 57.
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Muhammad) , dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu . Kemudian , jika  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu , maka  kembalilah  kepada  Allah (Alquran)  dan  Rasul  (Sunnahnya) , jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian . Yang demikian itu yang lebih utama dan lebih baik akibatnya . 20
Ayat di atas berisi perintah untuk tunduk kepada Allah , Rasul serta Ulil Amri (pemimpin/pemerintah) . 21 Membangkang  terhadap  Ulil  Amri  yang  sudah  disepakati keabsahannya  merupakan  bentuk  ingkar  terhadap  perintah  dan  termasuk  kepada tindak pidana
Selain ayat-ayat diatas , terdapat pula hadis-hadis yang dijadikan pijakan untuk mengkategorikan makar , diantaranya:
َ ر مُع ِنْبِا ْن ع ا نْ ي ل ع  ل م ح ْن م ( ملسو هيلع للها ىلص ِهَّلل ا ُلوُس ر  لا ق : لا ق ا مُهْ ن ع ُهَّلل ا  ي ضِر ح  لَِّسل ا , ) اَّنِم  سْي ل  ف ِهْي ل ع ٌق فَّ تُم 22
Artinya:
Dari  Ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda: "Barangsiapa  mengangkat  senjata  melawan  kita , bukanlah  termasuk  golongan kita . " (HR . Al-Bukhari dan Muslim)
َ
,ِة عاَّطل ا ْن ع  ج ر خ ْن م ( : لا ق ملسو هيلع للها ىلص ِّيِبَّنل ا ْن ع هنع للها يضر  ة رْ ي رُه يِب أ ْن ع و
ُهُت تيِم ف , تا م و , ة عا م جْل ا  ق را ف و ) ٌةَّيِلِها ج ٌة تيِم ٌمِلْسُم ُه ج رْخ أ 23
Artinya:
Dari Abu  Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu ‗alaihi Wasallam bersabda: ―Barangsiapa  keluar  dari  kepatuhan  dan  berpisah  dari  jamaah , lalu  ia  mati , maka kematiannya adalah kematian jahiliah . ‖ (HR . Muslim)
20 Kementrian Agama R.I., Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 87.
21 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 108
22 Ibn  Hajar  Al-Asqolani, Bulugh  Al-Maram, terj.  Irfan  Maulana  Hakim, Bulughul  Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah  Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan  Amal (Jakarta:  Mizan, 2010), h. 492.
23 Ibn  Hajar  Al-Asqolani, Bulugh  Al-Maram, terj.  Irfan  Maulana  Hakim, Bulughul  Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal , h. 492.
Dalam  KUHP  makar  diatur  dalam  Bab  I  Kejahatan  Terhadap  Keamanan Negara  pasal  104,  106  sampai  108  dan  menjadi  landasan  pemberian  sanksi  bagi pelaku makar .
1. Pasal 104:
Makar  dengan  maksud  untuk  membunuh , atau  merampas  kemerdekaan , atau meniadakan  kemampuan  Presiden  atau  Wakil  Presiden  yang  memerintah , diancam  dengan  pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara paling lama dua puluh tahun . 24
2. Pasal 106:
Makar  dengan  maksud  supaya  seluruh  atau  sebagian  dari  wilayah  negara , diancam  diancam  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara paling lama dua puluh tahun . 25
Dalam  pasal  ini  dimaksudkan  adalah  makar  yang  bertujuan  untuk  membuat seluruh  atau  sebagian  wilayah  Indonesia  ke  bawah  kekuasaan  asing , atau memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia untuk dibentuk menjadi negara baru .
3. Pasal 107:
a. Makar dengan maksud untuk menggulingkan menggulingkan pemerintah , diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun . b. Para  pemimpin  dan  pengatur  makar  tersebut  dalam  ayat  1 , diancam dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  penjara  sementara  paling  lama dua puluh tahun . 26
4. Pasal 108:
a. Barang  siapa  bersalah  karena  pemberontakan , diancam  dengan  pidana paling lama lima belas tahun:
(1) Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
(2) Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama  atau  menggabungkan  diri  pada  gerombolan  yang melawan pemerintah dengan senjata .
24 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 51.
25 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 51.
26 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 51.
b. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  sementara  paling  lama  dua  puluh tahun . 27
Analisis  Komparatif  Pemberian  Sanksi  Tindak  Pidana  Makar  Dalam HukumIslam Dan Hukum Positif
Terkait  makar  atau  dalam  Hukum  Islam  disebut jarimah  al-baghyu telah digolongkan  ke  dalam jarimsh  hudud yang  sanksinya  telah  ditetapkan . Namun , ada ketentuan-ketentuan lain sanksi bagi pelaku bughat, di antaranya, yaitu:
1) Hudud
Hudud adalah jarimah yang  diancamkan had di  mana  batasan  hukumannya ditetapkan oleh Allah Swt . Secara etimologi, al-haddu memiliki kesamaan makna al- man‟u yang berarti pencegahan . Sedangkan secara terminologi bermakna sanksi yang kadarnya  ditetapkan  Allah  Swt . demi  menciptakan  kemaslahatan  bersama . 28
Hukuman  mati  yang  menjadi Had  Hudud Allah  Swt . sebagaimana  firman  Allah dalam QS . Al-Hujurat/49: 9 yang berbunyi:
Terjemahnya:
Dan apabila ada dua kelompok/golongan orang mukmin yang  yang berperang, maka  damaikanlah  antara  keduanya . Jika  salah  satu  antara  keduanya  berbuat zalim  terhadap  golongan  yang  lain,  maka  perangilah  golongan  yang  berbuat zalim itu sehingga  golongan itu kembali kepada perintah Allah . Jika golongan tersebut  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  maka  damaikanlah  mereka dengan cara yang adil, dan berlaku adil . Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil . 29
27 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 51-52.
28 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta‟zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 51.
29 Kementrian  Agama R.I., Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya:  Halim, 2013), h. 516.
Melihat ayat di atas, jelaslah bahwa sanksi bagi pelaku bughat adalah dengan dibunuh  atau  hukuman  mati . Namun,  jika  dalam  proses  perdamaian  pelaku bughat bersedia  berdamai  dan  kembali  ke  ketaatan  kepada  Imam,  maka  mereka  wajib dilindungi .
2) Hukuman Ta‟zir
Ta‟zir merupakan kata dasar bagi azzara yang secara bahagia berarti menolak, mencegah kejahatan, menguatkan, memuliakan dan membantu . Ta‟zir juga memiliki arti  hukuman  yang  berupa  memberi  pelajaran . Hukum ta‟zir ini  bertujuan  memberi efek  jera  kepada  pelaku bughat dan  bagi  siapa  saja  yang  berniat  melakukannya . 30 Ta‟zir merupakan hukuman pendidikan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh Hakim . 31 Jarimah hudud dapat menjadi jarimah ta‟zir apabila ada syubhat dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan .
Sedangkan,  dalam  KUHP  juga  ditentukan  adanya  pidana  pokok  dan  pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana makar . Adapun pidana pokok yang mengatur tentang sanksi tindak pidana makar 32 :
NO .
PASAL KUHP RUMUSAN KUHP ANCAMAN HUKUMAN 1 . Pasal 104 Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden . -Pidana mati, -Pidana penjara seumur hidup, -Pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun .
30 Djazuli, Fiqh  Jinayat  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam) (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000), h. 163.
31 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisahs dan Ta‟zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 266.
32 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 51-71.
2 . Pasal 106 Makar  terhadap  keutuhan wilayah negara . -Pidana penjara seumur hidup, -Pidana penjara sementara paling lama 20 tahun . 3 . Pasal 107 -Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan -Para pemimpin dan pengatur makar di ayat 1 .
-Pidana  penjara  paling  lama lima belas tahun,
-Pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  sementara paling lama dua puluh tahun .
4 . Pasal 108 -Pemberontakan  bersenjata perseorangan maupun menggabungkan diri dengan, -Para  pemimpin  pengatur makar di ayat 1 .
-Pidana  penjara  paling  lama lima belas tahun,
-Pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  sementara paling lama dua puluh tahun .
5 . Pasal 110 -Permufakatan  jahat  untuk
melakukan  kejahatan  pada pasal  104,  106,  107  dan
108, -Perbuatan  mempersiapkan atau memperlancar kejahatan  pada  pasal  104, 106 dan 108 . -Pidana sesuai pasal-pasal tersebut .
-Perampasan barang-barang, -Pidana  menjadi  dua  kali  lipat jika kejahatan terlaksana . 6 . Pasal 164 Mengetahui  mufakat  untuk melakukan kejahatan Pidana  penjara  satu  tahun empat bulan atau pidana denda
berdasarkan  pasal  104,  106, 107,  108,  113,  115,  124, 187  atau  187  bis,  sedang
masih  ada  waktu  untuk mencegah kejahatan tersebut tapi dengan sengaja tidak segera memberitahukannya  kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam  oleh  kejahatan tersebut .
paling banyak tiga tarus rupiah . Jika  kejahatan  itu  jadi dilakukan .
7 . Pasal 165 Mengetahui adanya niat
untuk  melakukan  salah  satu kejahatan  pada  pasal  104, 106,  107,  108,  110,  113, 115-129  dan  131  sedang masih  ada  waktu  untuk
mencegah,  namun  dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu
kepada  pejabat  kehakiman atau  kepolisian  atau  kepada
orang yang terancam
-Pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah .
kejahatan tersebut .
Selain  pidana  pokok  diatas,  tindak  pidana  makar  juga  dapat  dikenai  pidana tambahan sebagaimana dalam pasal 128 KUHP ayat 1-2 yang berbunyi:
1) Dalam    pemidanaan  berdasarkan  kejahatan  pasal  104,  dapat  dipidana pencabutan hak-hak berdasar pasal 35 ayat 1-5 .
2) Dalam  pemidanaan  berdasarkan  kejahatan  pasal  106-108,  110-125,  dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 ayat 1-3 . 33
Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  memiliki  perbedaan  dan  persamaan  dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana makar .

## 1. Persamaan
Menurut  penulis  sendiri,  baik  dalam  Hukum  Islam  maupun  Hukum  Positif sanksi pokok bagi  pelaku tindak pidana makar dapat dijatuhi hukuman mati . Dalam Hukum  Islam  pelaku  makar  dikenakan  sanksi  jika  pemberontakan  yang  pelaku lakukan  telah  selesai  dilakukannya . Sanksi  yang  dijatuhkan  adalah  hukuman hudud yaitu  hukuman  mati  atau  diperangi . Sama  halnya  dalam  Hukum  Positif  yang memberikan pidana mati kepada pelaku tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 104 KUHP .
Pelaku  tindak  pidana  makar  juga  dapat  dikenai  hukuman  tambahan  di  mana dalam  Hukum  Islam  dapat  dicabut  haknya  untuk  mewarisi  dan  diwarisi,  dalam Hukum  Positif  pelaku  tindak  pidana  makar  dapat  dikenai  pencabutan  hak-hak  atau perampasan harta .
Pemimpin  tindak  pidana  makar  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif menjadi orang yang mendapatkan hukuman paling berat .
33 Tim  Redaksi  BIP, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana , h. 59.
2. Perbedaan
Hukum  Islam  terlebih  dahulu  menganjurkan  adanya  mediasi  atau  dialog dengan  pelaku  agar  diketahui  alasan  mengapa  dia  memberontak  dan  dicari  jalan tengah  agar  terjadi  perdamaian . Jika  dalam  mediasi  pelaku  tidak  ingin  kembali  taat kepada  Imam  atau  pemerintah  yang  sah  maka  berlakukah hudud itu . Hudud juga dapat tergantikan menjadi pemberian hukuman ta‟zir jika terdapat syubhat dan unsur- unsur  tindakan  makar  atau al-baghyu tidak  terpenuhi . Ta‟zir merupakan  hukuman pengganti sedangkan dalam Hukum Positif tidak ada hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana makar, hanya ada hukuman pokok .
Pelaku  makar  dalam  Hukum  Islam  juga  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  jika hanya  adanya  niat  tanpa  adanya  pelaksanaan . ,  sedangkan  di  dalam  Hukum  Positif pelaku tindak pidana makar sudah dapat diberi sanksi apabila unsur adanya niat dan permulaan  pelaksanaan,  tanpa  harus  menunggu  selesai  atau  telah  sampai  pada akhir dari  pemberontakan  tersebut . meskipun  setelahnya  pelaku  mengakui  dan  berjanji akan  kembali  taat  kepada  pemerintah  yang  sah,  pelaku  tetap  mendapatkan  sanksi . Seperti  yang  terjadi  pada  Daniel  Maukar  yang  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya bahwa  meskipun  dalam  aksinya  melakukan  penyerangan  di  Istana  Negara  dia  sama sekali  tidak  berniat  melakukan  pembunuhan  terhadap  Seokarno,  dia  tetap mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun .
Juga  dalam  pemberian  hukuman  tambahan,  di  dalam  Hukum  Islam  tidak terdapat  ketentuan  apa  yang  menjadi  hukuman  tambahan,  sedangkan  dalam  Hukum Positif pencabutan hak-hak atau perampasan benda menjadi ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

## KESIMPULAN
Dalam  Hukum  Pidana  Islam makar  dikenal  dengan  istilah al-baghyu . Secara etimologi , al-baghyu merukapan  jamak  dari  kata bughat yang  dalam  bahasa  Arab berarti  pemberontakan , menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), makar diterjemahkan dari kata aanslag yang dalam kamus bahasa Indonesia-Belanda berarti  penyerangan  atau  mencoba  membunuh . Dalam  KUHP , tindak  pidana  yang digolongkan sebagai makar ada beberapa jenis , terdapat dalam KUHP pasal 104-108. Dalam Hukum Islam s anksi  yang dijatuhkan adalah hukuman hudud yaitu hukuman mati  atau  diperangi , dalam  Hukum  Positif  yang  memberikan  pidana  mati  kepada pelaku  tindak  pidana  makar  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden  sebagaimana dalam pasal 104 KUHP .

## DAFTAR PUSTAKA
Adzan Trahjurendra, Abdurisfa, ―Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia‖ , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , t.th. Al-Asqolani,  Ibn  Hajar, Bulugh  Al-Maram, terj.  Irfan  Maulana  Hakim, Bulughul Maram  Panduan  Lengkap  Masalah-masalah  Fiqih,  Akhlak,  dan  Keutamaan Amal , Jakarta: Mizan, 2010.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV. Cet.  I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Djazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Jubaib, Sa‘di Abu, al-Qamus al-Fiqhi. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1993. Kementrian  Agama  R.I., Al-Qur‟an  Al-Karim  dan  Terjemahnya. Surabaya:  Halim, 2013.
Latif,  Yudi Negara  Paripurna  :  Historis,  Rasionalis,  dan  Aktualis. Cet.  V;  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Mardani, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana, 2019.
Maulana,  Imam, ―Sanksi  Bughat  dan  Makar:  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif‖, Skripsi. Jakarta:  Fak.  Syariah  dan  Hukum  UIN  syarif Hidayatullah, 2015.
Mustafa, Ibrahim, dkk., al-Mu‟jam al-Wasith. T.tp: Dar al-Da‘wah, t.th.
Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeria, t.th.
Syamsuddin,  Rahman  dan  Ismail  Aris, Merajut  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2014.
Thohari,  Fuad, Hadis  Ahkam:  Kajian  Hadis-hadis  Hukum  Pidana  Islam  (Hudud, Qisash dan Ta‟zir). Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Tim Redaksi BIP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
Wulandari,  Widati  dan  Tristan  P.  Moeliono,  ―Problematika  Pengertian Aanslag- Aanslag  tot  en  felt: Perbandingan  Makar  dalam  KUHP,  WvSNI  dan  Sr.‖, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
Yunus,  Muhammad, Kamus  Arab  Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‘an.
―Daru  An-Nadwah,  Saksi  Rencana  Jahat  Terhadap  Rasulullah‖. Republika.co.id. https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/obmi3l313
(20 Oktober 2019). ―Pemerintah‖ Wikipedia the Free Encyclopedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah (09 Oktober, 2019).
Berita,  ―Seputar  G30S/PKI,  Peristiwa  Bersejarah  Indonesia‖. Detik.com. https://m.detik.com/news/berita/seputar-g30spki-peristiwa-bersejarah- indonesia (21 Oktober 2019). Jejak, ―Kisah Hijrah Nabi Muhammad‖. Dream.co. https://m.dream.co.id/jejak/kisah-hijrah-nabi=muhammad=151013g.html  (20 Oktober 2019).
Al-Asqolani,  Ibn  Hajar, Bulugh  Al-Maram, terj.  Irfan  Maulana  Hakim, Bulughul Maram  Panduan  Lengkap  Masalah-masalah  Fiqih,  Akhlak,  dan  Keutamaan Amal , Jakarta: Mizan, 2010.
Abdul  Syatar.  ―TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND ZAKAT LEGISLATION.‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646. Syatar, Abdul. ―Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.‖ UIN Alauddin Makassar, 2012.
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009. ———. ―Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.‖ DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525