Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM DAN MAKSIMUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

## Nursolihi Insani
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia nursolihiinsani@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there is no minimum sanction for a criminal offense. However, the KUHP provides a limitation in book one on general rules, which states that the shortest prison sentence is one day and a maximum of fifteen years. This will lead to legal uncertainty, if it turns out that aggravated criminal offenses must also refer to Article 12 of the Criminal Code to determine the minimum sanction. The point here is, there is no difference in the end between the crime of ordinary theft and the crime of  theft  with  aggravation,  if  in  the  end  it  is  sentenced  under  the  maximum  penalty  for ordinary theft or theft in the main form. The research method used is a literature study or also  called  normative,  with  a  statutory  approach,  using  primary  and  secondary  legal materials which are then read, recorded, then summarize all materials related to the theme of the writing raised. In the end, judges as law enforcers who have the freedom to decide a case, must rely on a clear and firm rule of law, when a rule of law does not provide firmness, the final result in the decision will provide legal uncertainty for the litigants.
Keywords: Theft, Theft with Aggravation, Judge Freedom
* Alamat korespondensi: Universitas Pamulang E-mail: nursolihiinsani@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  menjadi  sarana  untuk  memberikan  rasa  aman  dalam  masyarakat.  Dengan adanya aturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara, diharapkan dapat terwujudnya suatu tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 1 Hukum harus mencerminkan sebuah kepastian, bukan hanya bagi orang yang dirugikan tetapi juga bagi pelaku, dengan begitu akan di dapatkan keadilan hukum, bermanfaat atau  tidaknya  sebuah  aturan  hukum  akan  terlihat  apakah  sanksi  yang  diterapkan  dapat memberikan efek preventif dan represif dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana melalui  peradilan  pidana  terintegrasidiperlukan    sinkrionisasi    secara    menyeluruhseperti kebijakan  yang    integraldan    sistemik    dengan    harapan    adanya  penegakan    hukum    yang berkepastian  dan  berkeadilan. 2
Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka haruslah  seseorang  itu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Disinilah  fungsi  penegak hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ada dengan seharusnya. Hakim sebagai salah satu  bagian  dari  penegak  hukum,  berkewajiban  memberikan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan atas hukum. Didalam proses persidangan, seorang hakim memiliki kebebasan, yang  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman. Tetapi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus tetap berpatokan kepada surat  dakwaan  yang  dibuat  oleh  jaksa.  Kendati  demikian,  seorang  hakim  juga  harus berpedoman  kepada  ketentuan  sanksi  minimal  umum  suatu  tindak  pidana  yang  menjadi perkaranya.
Salah  satu  pasal  didalam  KUHP  yang  tidak  mencantumkan  sanksi  minimal  dalam ketentuannya  adalah  tindak  pidana  Pencurian  dengan  pemberatan.  Pencurian  dengan pemberatan  diatur  dalam  pasal  362  yang  mengancamkan  sanksi  pidana  maksimal  7  tahun. Dapat dilihat disini bahwa tidak ada ketentuan minimal sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Tindak pidana Pencurian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini kebanyakan dilandasi oleh alasan ekonomi, tidak adanya pekerjaan yang layak,  sampai  kepada  tidak  seimbangnya  antara  pendapatan  dengan  kebutuhan.  Akhirnya seseorang  mengambil  jalan  pintas  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dengan  melakukan tindak  pidana  pencurian,  yang  mereka  dengan  sadar  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut salah. Pencegahan sederhana yang dilakukan masyarakat atas tindak pidana ini dengan cara menyembunyikan  sesuatu  yang  bisa  dicuri,  sampai  kepada  memasang  kunci  tambahan terhadap  barang-barang  berharga,  hal  ini  dilakukan  agar  pelaku  pencurian  kesulitan  untuk mengambil barang berharga tersebut. 3
Hukum pidana Indonesia mengatur tentang larangan tindak pidana pencurian. terdapat dalam Bab XXII tentang Pencurian, mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian sendiri berarti  sebuah  perbuatan  mengambil  barang  kepunyaan  orang  lain  secara  melawan  hukum. Istilah kata pencurian juga secara luas merujuk kepada tindakan mengambil properti orang lain, tindakannya  dilakukan  dengan  kekerasan,  perampokan,  penipuan,  dan  lain  sebagainya. 4 Di dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terdapat  empat  jenis  tindak  pidana
1 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Jogjakarta, Genta Publishing, 2019, hal. 119
2 .Hajairin, H. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum , 5 (1), 1-12.
3 Toto Hartono, M. Ansori Lubis,Syawal Amry Siregar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan) , Jurnal Retentum, Vol 2 No 1. 2021, hal. 33
4 R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil , Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 37
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pencurian,  diantaranya  pencurian  biasa,  pencurian  dengan  pemberatan,  pencurian  dengan kekerasan,  dan  pencurian  dalam  keluarga.  Bagaimanapun  jenis  manapun  tindak  pidana pencurian  merupakan  sebuah  tindakan  yang  bertentangan  dengan  norma  yang  ada  dalam masyarakat.
Permasalahan utamanya adalah tidak terdapatnya batas minimal penjatuhan sanksi yang terdapat  dalam  KUHP  untuk  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  membuat  tidak pastinya  sanksi  yang  dijatuhkan  untuk  seorang  pelaku  tindak  pidana  pencurian.  Meskipun didalam KUHP diberikan keterangan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, dan pidana selama waktu tertentu paling sedikit satu hari dan paling lama lima belas tahun. Tetapi jika pidana pencurian dengan pemberatan yang tindakan ini memiliki ancaman hukuman maksimal yakni 7 tahun, dijatuhi pidana 3 tahun, maka  akan  berbenturan  dengan  aturan  pencurian  biasa  yang  memiliki  ancaman  hukuman maksimal 5 tahun. Akan terdapat ketidakpastian hukum, apakah perbuatan pencurian dengan pemberatan  ini  berpatokan  kepada  pasal  12  untuk  menentukan  sanksi  minimalnya  atau berpatokan kepada pasal pencurian biasa yang memiliki sanksi maksimal 5 tahun sebagai acuan sanksi minimal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini.
Maka dari itu dalam penulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai Bagaimana sebenarnya  batas  Minimum  dan  Maksimum  antara  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan dengan Pencurian Biasa, serta menekankan kepada Bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

## II. METODE PENELITIAN
Karena  penelitian  ini  masuk  kedalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan berdasarkan  bahan  hukum  yang  didapatkan,  maka  jenis  penelitian  ini  masuk  kedalam  kategori penelitian  Normatif.  Pendekatan  yang  dilakukan  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( Statue Approach ),  yakni  sebuah  penelitian  dengan  melakukan  telaah  terhadap  undang-undang  dan  regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat. 5 Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  pada  bagian  ini  tersusun  peraturan  perundang- undangan  yang  digunakan. 6 Bahan  hukum  sekunder  didapatkan  dari  pengkajian  kepustakaan  yakni buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan batas minimum dan maksimum sanksi dalam  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  cara  merangkuman,  melakukan  penelitian  normatif dengan membaca, mencatat, mengutip serta meringkas materi yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang terdapat keseluruhan dari daftar bacaan berupa bahan hukum dan juga peraturan perundang-undangan dianalisa dengan metode penelitian, sistematisasi dan argumentasi. Dengan melakukan penyusunan bahan hukum secara tersusun dan juga dihubungkan dengan bahan- bahan hukum lain agar mendapatkan jawaban atas hal yang menjadi inti penelitian ini dan juga agar mendapatkan kepastian yang jelas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Batas Minimum dan Maksimum Antara Tindak Pidana Pencurian Biasa Dengan Pencurian dengan Pemberatan.
Didalam hukum positif Indonesia, yakni KUHP, mengenal batas hukuman minimal, dalam hal lamanya hukuman penjara dan kurungan. Menurut pasal 12 ayat 2, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (dalam artian minimum) satu hari dan selama-lamanya (dalam artian
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hal. 133
6 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2008, hal. 73
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
maksimal)  lima  belas  tahun,  maksimal  15  tahun  dilampaui  dalam  hal  gabungan  tindak  pidana, recidive atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP. 7 Sedangkan jika kita lihat dalam pasal 18 ayat 1  KUHP,  lamanya  sanksi  pidana  kurungan  yakni  minimal  satu  hari  dan  maksimal  satu  tahun, dengan  kemungkinan  maksimal  hukuman  tersebut  dinaikkan  menjadi  satu  tahun  empat  bulan dengan ketentuan aturan yang sama (pasal 18 ayat 2).
Mengacu  kembali  kepada  pasal  12  KUHP,  soesilo  menjelaskan  bahwa  pasal  12  ayat  2 menetapkan hukuman penjara sementara minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. 8 Waktu satu hari adalah selama-lamanya dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP). Maksimal lima belas tahun dapat dilampaui sampai paling lama dua puluh tahun dalam hal antara lain kejahatan yang menurut hakim boleh di hukum mati, penjara seumur hidup dan pidana sementara, dan juga dalam hal lima belas tahun dilampaui, dikarenakan perbuatan yang dilanggar, dilakukan secara berulang. Soesilo juga menjelaskan jika seseorang dikenakan sanksi hukuman kurungan satu hari, berarti orang tersebut harus menjalani hukumannya satu kali dua puluh empat jam. 9
Sekarang kita merujuk kepada Bab XXII tentang Pencurian, pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 berbunyi:
“Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 10
Dalam penjelasan ini yang dimaksud dengan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah tindakan ‘mengambil’, membawa pergi barang milik orang lain tanpa izin untuk dimiliki dalam kekuasaannya secara mutlak. Yang dapat dijadikan objek dari barang disini tidak terbatas hanya kepada benda bergerak saja, tetapi juga benda-benda berwujud. Dalam perkembangannya benda tidak berwujud juga termasuk kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP. 11
Pasal 362 termasuk kedalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, dimana pasal ini memiliki unsur, yakni sebagai berikut:
1. Mengambil barang;
2. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Harus  mengambil  barang  itu  dengan  maksud  untuk  memiliki  secara  melawan  hukum (melawan hak). 12
Dengan demikian dapat kita lihat bahwa hukum positif mengatur tentang tindak pidana pencurian, tetapi berdasarkan unsur tersebut tidak ada ketentuan jelas bagaimana yang dikatakan pencurian,  tetapi  pencurian  di  identikan  dengan  perbuatan  mengambil,  maka  dengan  demikian perbuatan  mengambil  barang  kepunyaan  orang  lain  dengan  cara  melawan  hukum  yang  dapat merugikan orang yang memiliki barang itu dapat dikatakan pencurian.
Selain pasal 362 KUHP yang termasuk kedalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok,  terdapat  pasal  363  yang  masuk  kategori  pencurian  dengan  pemberatan.  Dikatakan pencurian dengan pemberatan, apabila yang dicuri adalah ternak, dapat juga termasuk kedalam pencurian dengan pemberatan apabila tindakan tersebut dilakukan seseorang pada:
1. Waktu terjadi kebakaran;
2. Waktu terjadi letusan;
3. Waktu terjadi bahaya banjir;
4. Waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Waktu terjadi letusan gunung merapi;
6. Waktu kapal karam;
7. Waktu kapal terdampar;
7 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 181
8 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor, Politeia, 1991, hal. 38 9 Ibid . hal. 104 10 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 2
11 P.A.F Lamintang, Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hal. 213
12 Op.Cit , R. Soesilo, hal. 249
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
8. Waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Terjadi huru hara, dan
11. Waktu terjadi bahaya perang. 13
Selain  itu  juga  ketentuan  dalam  Pasal  363  ayat  3  mengatur  tentang  tindakan  pencurian yang dilakukan pada malam hari masuk dalam kategori pemberatan, yakni dilakukan didalam suatu tempat kediaman, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau juga dilakukan oleh seseorang yang ada disana yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. 14 Pencurian dengan pemberatan sendiri memiliki sanksi maksimal adalah 7 tahun.
Pada  Pasal  363  KUHP  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan, menyandarkan unsur tindak pidananya juga kepada Pasal 362 KUHP sebagai bentuk tindak  pidana  pencurian  dalam  bentuk  pokok.  Ketika  pencurian  dilakukan  dengan  ketentuan- ketentuan dan kondisi tertentu maka tidak lagi dikatakan pencurian biasa. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian biasa, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah maksimal 5 tahun penjara, untuk ketentuan sanksi minimalnya mengacu kepada pasal 12 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman minimal penjara paling singkat adalah satu hari.
Berbeda halnya ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan tertentu, maka terdakwa akan dijatuhi sanksi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maksimal 7 tahun penjara, bagaimana dengan sanksi minimalnya. Untuk sanksi minimal yang dapat menjadi pedoman  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan, hendaknya berpedoman kepada pasal 362, yang memiliki sanksi ancaman maksimal 5 tahun. Bukan lagi kembali kepada pasal 12 KUHP, sebab jika masih berpedoman kepada pasal 12 sebagai sanksi minimalnya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan juga  korban,  jika  seorang  terdakwa  pencurian  dengan  pemberatan  di  pidana  dibawah  5  tahun penjara,  tidak  ada  bedanya  dengan  pencurian  biasa,  tidak  terlihat  letak  pemberatan  sanksinya, padahal dikatakan tindak pidana dengan pemberatan. Jadi untuk sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan hukuman maksimalnya berpatokan kepada pasal yang mengaturnya yakni 7 tahun  penjara,  sedangkan  hukuman  minimalnya  berpatokan  kepada  pasal  362,  yakni  5  tahun penjara.  Agar  mencerminkan  kepastian  hukum  yang  tegas  serta  keadilan  bagi  pihak  yang berperkara.
B. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang diberikan wewenang dan kekuasaan menurut undang-undang untuk memberikan rasa keadilan, dan kepastian hukum kepada terdakwa dan korban. Aturan hukum tentang kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan kepada  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  yang  secara  konstitusional  diatur  dalam  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  kemudian  diwujudkan  dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam kaitannya dengan memutus sebuah perkara pidana dihadapannya, seorang hakim mempunyai  kebebasan  untuk  melakukan  penilaian  hukum  dan  juga  penemuan  hukum.  Apapun bentuk  keputusan  hakim,  semua  itu  diserahkan  kepada  pandangan  dan  keyakinannya  untuk menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, dan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana atau tidak. Penemuan disini maksudnya adalah, hal yang ditemukan hakim dalam proses  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan,  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  setiap  proses pemeriksaannya.  Seorang  hakim  harus  mengedepankan  asas  keadilan  bagi  semua  pihak  untuk memutus suatu perkara, dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian, yang harus didukung dengan alat  bukti.  Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  dilihat  dari  perbuatan  yang dilakukan masuk ke dalam unsur pemberatan atau tidak.
Pemberatan  dalam  konteks  tindak  pidana  pencurian  dilakukan  dengan  cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari
13 Op.Cit , hal. 42
14 ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. 15
Untuk menjatuhkan suatu putusan, hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan yang dibuat  oleh  jaksa.  Kendati  demikian  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  pula berpedoman kepada sanksi minimum dan maksimum dalam pasal yang didakwakan. Hakim hanya menggunakan  asas  kekuasaan  kehakiman,  penjatuhan  sanksi  dibawah  saksi  minimum  yang ditentukan dalam undang-undang, tentunya akan mencederai aturan hukum itu sendiri.
Karena  tidak  ada  kejelasan  dalam  pasal  363  tentang  sanksi  minimumnya,  menyebutkan  batasan menjatuhkan  pidana  tidak  pasti.  Tetapi  seharusnya  jika  berpatokan  kepada  pidana  pokoknya,  maka untuk  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan,  untuk  penjatuhan  sanksi  tidak  boleh  dibawah  5 tahun, meskipun hakim melihat dari bebagar pertimbangan dan juga keyakinannya. Hakim harus tetap berpedoman kepada aturan hukum positif untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Jika terdakwa pencurian dengan pemberatan di vonis dibawah 5 tahun, maka akan terjadi ketidakpastian hukum atas tindak pidana pencurian biasa dengan pemberatan

## IV. KESIMPULAN
Dalam pengaturan mengenai tindak pidana dalam KUHP tidak mengenal batasan sanksi minimal, salah satunya yakni tindak pidana pencurian. Semua tindak pidana dalam KUHP harus mengacu kepada Pasal  12  KUHP  dalam  menentukan  batas  hukuman  minimalnya.  Yang  mana  hal  ini  menimbulkan ketidakpastian hukum, ketika seorang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, tidak akan ada perbedaannya dengan tindak pidana pencurian biasa yang memiliki sanksi maksimal 5 tahun. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan apakah kategori pemberatan pidana tidak diikuti dengan pemberatan sanksi pidananya, yang seharusnya lebih berat dari maksimal pidana pokoknya. Seorang hakim sebagai gerbang penegakan hukum, memberikan hukuman  berpatokan  kepada  surat  dakwaan  jaksa,  seorang  hakim  tidak  berkewajiban  untuk memberikan vonis dengan berpatokan kepada surat tuntutan jaksa. Kendati demikian, kebebasan hakim dalam memberikan sanksi dibatasi oleh ketentuan dalam perundang-undangan. Seorang hakim harus dapat melihat dan menilai apakah suatu perbuatan yang terjadi masuk ke dalam keadaan tertentu sebagai pemberatan tindak pidana atau tidak. Ketika dihadapkan kepada suatu tindak pidana pemberatan, maka untuk  menjatuhkan  vonis,  hendaknya  seorang  hakim  selain  berpatokan  kepada  surat  dakwaan,  juga harus melihat sanksi minimalnya kepada tindak pidana dalam bentuk pokoknya terlebih dahulu, sebagai acuan menjatuhkan sanksi, agar tercipta suatu tujuan hukum.

## REFERENSI
Bernard  L.  Tanya,  dkk,  2019,  Teori  Hukum  :  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,
Jogjakarta, Genta Publishing
Hajairin,  H.  (2021).  Konsep  Peradilan  Pidana  Terintegrasi  Dalam  Penegakan  Hukum Berkeadilan. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum , 5 (1), 1-12.
Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Jurnal Yudisial, 5(3), 261-282.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
P.A.F Lamintang, 1990, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, cetakan ketiga
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
15 . Nugroho,  W.  (2012).  Disparitas  Hukuman  Dalam  Perkara  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan. Jurnal Yudisial , 5 (3), 261-282.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
R.  Soesilo,  1991,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia
R.M. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika
Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
Wirjono Prodjodikoro, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama
Toto  Hartono,  M.  Ansori  Lubis,Syawal  Amry  Siregar,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan  (Studi  Pada  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan),  Jurnal Retentum, Vol 2 No 1. 2021