## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

## Renatha Ayu Rossdiana Universitas Airlangga

## Abstrak
Globalisasi telah menyebabkan pergerakan manusia antar negara semakin intensif dengan berbagai kondisi termasuk gelombang pengungsi. Sebagai negara transit, karena belum menandatangani konvensi pengungsi 1951, Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menangani pengungsi tersebut. Namun, pemerintah memberikan perhatian pada pengungsi anak utamanya dalam akses pendidikan. Pertanyaan yang dielaborasi dalam tulisan ini yaitu sejauh mana pendidikan pengungsi anak mendapat penyelesaian yang konstruktif dari pemerintah Indonesia. Kesimpulan tulisan ini yaitu pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam hal pendidikan pengungsi anak, Indonesia menaruh perhatian karena telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan the United Nations Convention on the Rights of Child 1989. Dengan dukungan dari pemerintah lokal, UNHCR dan IOM, penanganan pendidikan ini cukup mendapat penyelesaian yang konstruktif. Terkait kebaruan, penulis mengelaborasi kondisi pengungsi anak, tantangan, sinergitas berbagai aktor dalam memfasilitasi akses pendidikan berupa sekolah formal maupun non formal yang ditekankan melalui prinsip humaniter yang sejauh ini belum dibahas dalam publikasi lainnya yang kebanyakan fokus pada aspek hukumnya yang secara konseptual belum menyentuh ranah hubungan internasional terutama prinsip kemanusiaan.
Kata Kunci: Globalisasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pendidikan, Pe- ngungsi Anak.
Globalization has caused the movement of people between countries to be more intensive with various conditions, including a wave of refugees. As a transit country, Indonesia has no obligation to manage these refugees since Indonesia does not sign the 1951 refugee convention. However, the government pays atten- tion to child refugees primarily in access to education. The question elaborated in this paper is the extent to which child refugee education gets a constructive solution from the Indonesian government. This paper concludes that Indonesia pays attention to education for refugee children because of the humanitarian approach is an essential rationale behind Indonesia’s policies. The approach is also related to globalization which encourages humanitarian values to become crucial  elements  in  making  a  country’s  policy.  Besides,  Indonesia  has  ratified the General Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of Child 1989. With support from the local government, UNHCR, and IOM, the handling of this education has received a satisfactory construc- tive solution. The elaboration on the challenges, the synergy of various actors in facilitating education by emphasizing humanitarian principles is a novelty as- pect from this paper. Most previous publications focus on the legal aspects that conceptually have not touched the realm of international relations especially in terms of humanitarianism.
Keywords: Child Refugee, Education, Globalization, Human Rights, Indonesia.

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

## Pendahuluan
Globalisasi telah menyebabkan pergerakan populasi antar negara malampaui batas yang luar biasa dalam 5 tahun terakhir dengan berbagai kondisi termasuk gelombang pengungsi. Saat ini sekitar 82,4 juta orang berada di luar negara asal mereka karena berbagai alasan seperti perang, konflik,  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Diantara  jumlah  tersebut, terdapat 26 juta wanita dan anak-anak yang terpaksa pergi dari negara mereka  (Save  The  Children  2021).  Jumlah  pengungsi  pada  tahun  2021 tercatat 79,5 juta orang yang membuat angka ini lebih tinggi 4% dari tahun 2019 (Save The Children 2021). Diantara angka tersebut, anak yang dalam rentang dibawah umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi besar yaitu 42%.
Indonesia sebagai negara transit, karena belum menandatangani Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi, merupakan negara keempat terbanyak di Asia  Pasifik  yang  menerima  pengungsi.  Sebenarnya  bukan  merupakan keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kebutuhan dasar para pengungsi tersebut. Namun, demi alasan kemanusiaan pemerintah Indonesia menerima kedatangan pengungsi ini sambil menunggu keputusan berikutnya dari United Nations High Comissioner for Refugee (UNHCR).  Pemerintah Indonesia mengharuskan pengungsi untuk mengurus status mereka sebagai pencari suaka ke perwakilan UNHCR  di  Indonesia  (Javier  2021).  Penantian  para  pengungsi  menjadi masalah, karena proses yang lama dan ketatnya kebijakan penerimaan pengungsi di negara tujuan. Akibatnya, pengungsi harus bertahan hidup dengan seadanya. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya perlindungan hukum bagi pengungsi ini dengan berdasarkan pada aturan Konvensi 1951 yaitu tidak mengusir ( non expulsion ), tidak memulangkan ( non refoulment ), dan tidak membedakan ( non discrimination ).
Pada pengungsi anak-anak, antara tahun 2005 hingga tahun 2020, secara global  dibawah  UNHCR  angkanya  meningkat  dari  4  juta  hingga  sekitar 10 juta anak. Dalam periode 2010-2020 sendiri, jumlah pengungsi anak meningkat 116%. Saat ini, hampir 1 dari 3 anak yang hidup di luar negara kelahiran  mereka  merupakan  pengungsi  anak  (UNICEF  2020).  Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait hak Anak pada tahun 1989  (UNCRC)  disebutkan  bahwa,  anak  didefinisikan  sebagai  manusia yang berada dibawah usia 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh negara. Adapun pada ayat 22 disebutkan bahwa pengungsi anak membutuhkan proteksi dan pendampingan kemanusiaan. Alasan pengungsi anak ini beragam seperti karena konflik dan persekusi di negara mereka. Harapan orang tua agar anaknya mempunyai masa depan yang baik menjadi alasan banyak pengungsi anak yang pergi dari negara mereka tanpa pendamping
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 1, Januari - Juni 2022

## (Betts & Collier 2017).
Pengungsi anak sama halnya dengan anak-anak lainnya, mempunyai hak salah satunya yaitu untuk mendapatkan pendidikan. Secara global, terkait akses pendidikan, para pengungsi yang berada di negara transit berpenghasilan rendah tidak sepenuhnya menjamin akses pendidikan untuk anak. Di negara transit dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) rendah, satu dari tiga anak pengungsi lebih kecil enam kali kemungkinannya dalam  melanjutkan  sekolah  (CNN  Indonesia  2017).  Kondisi  inilah  yang berusaha difasilitasi oleh pemerintah Indonesia.
Gambar 1. Laporan statistik postur pengungsi anak di Indonesia tahun 2021

## Sumber: Laporan Statistik UNHCR

## Metode Penelitian
Dalam mengumpulkan data, metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder baik dari jurnal, buku maupun publikasi lainnya. Data yang dikumpulkan yaitu antara rentang 2015 hingga 2021. Pada tahun-tahun tersebut jumlah pengungsi anak meningkat dan terdapat aksi  yang  signifikan  dalam  penanganan  pendidikan  pengungsi  anak. Rumusan  masalah  yang  berusaha    dijawab  dalam  tulisan  ini  mengenai besaran krisis pengungsi anak yang mendapat respons penyelesaian secara konstruktif dari pemerintah Indonesia. Pernyataan tulisan ini yaitu Indonesia menaruh perhatian dalam hal pendidikan pengungsi anak, karena telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan the United Nations Convention on the Rights of Child 1989. Pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Dengan  dukungan  dari  pemerintah  lokal,  UNHCR  dan  Organisasi Internasional  untuk  Migrasi  (IOM),  penanganan  pendidikan  pengungsi

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
ini mendapat penyelesaian yang konstruktif. Konsep kemanusiaan akan dibahas lebih lanjut dalam landasan teoritis sebagai motif pemerintah Indonesia dalam memberikan fasilitasi pendidikan untuk pengungsi anak.

## Landasan Konseptual
Isu kemanusiaan tidak dipungkiri masih menjadi salah satu alat utama politik negara. Kemanusiaan seringkali tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral namun bergeser menjadi isu politis dalam hubungan internasional. Kemanusiaan mempunyai tiga unsur dalam realitas yang tumpang  tindih  yaitu  ideologi,  gerakan  dan  profesi  (Subandi  2016). Pemerintah Indonesia melihat masalah pengungsi dari sudut pandang kemanusiaan. Dimana jika krisis kemanusiaan ini tidak segera diberikan penanganan yang tepat, maka dapat memunculkan masalah keamanan terkait perdagangan manusia, kejahatan transnasional bahkan percobaan infiltrasi  teroris  (Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan Republik Indonesia 2016).
Pada  Juni  2021,  Pemerintah  Indonesia  menyelamatkan  pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh dengan memberi akses masuk ke teritori Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi alasan bahwa kebijakan itu berlandaskan kemanusiaan karena ketika dalam pelarian, nyawa mereka berada dalam bahaya dan memprihatinkan. Fokus  utamanya  yaitu  memberikan  tempat  tinggal  sementara  sampai keputusan  selanjutnya  oleh  UNHCR,  memberikan  pelayanan  kesehatan dan memfasilitasi kebutuhan dasar. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia  ini  sesuai  dengan  tulisan  Snyder  (2011),  yang  menyatakan bahwa terdapat empat tipe humanitarianime. Salah satu tipenya yakni, bed for the night yang mengacu pada intervensi dengan motif apolitis. Hal ini dapat disebabkan oleh unsur kegawatdaruratan yang mengancam jiwa, sehingga dibutuhkan intervensi bantuan segera mungkin.
Krisis pengungsi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak termasuk keseimbangan etnis didalam negara host countries, distribusi pendapatan, perburuhan, xenophobia , isu kemanusiaan, eksploitasi pengungsi, ancaman terhadap demokrasi dan kestabilan suatu negara (Kegley  2001).  Kedatangan  pengungsi  ini  tentu  memberi  dampak  dari segi ekonomi postur anggaran Indonesia. Selain itu, proses asimilasi yang berjalan kurang baik antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional juga dapat menimbulkan konflik sosial. Ancaman stabilitas keamanan juga merupakan salah satu efek masuknya pengungsi. Namun, dalam kasus penanganan pendidikan pengungsi anak di Indonesia bahwa moralitas dalam kemanusiaan masih mendominasi kebijakan Indonesia.
Alasan suatu negara terlibat dalam penanganan isu kemanusiaan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu;  (1)  Status  ekonomi  dan kepentingan;  (2)  Diskursus  politik  dalam  negeri;  (3)  Kepentingan strategis suatu negara; dan (4) Lingkungan geopolitisnya (McCarthy et al 2017). Dalam waktu yang bersamaan, banyak bukti yang mengarah pada humanitarian atau konsep moral berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bagian penting sebagai hasil dari pertimbangan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan keuntungan dari kerjasama kemanusiaan. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara.
Alasan kemanusiaan menjadi prinsip mendasar pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan dasar kepada para pengungsi. Dalam hubungan internasional, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Humanitarian action yang merupakan bentuk asistensi perlindungan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi kegawatdaruratan. Terdapat empat prinsip inti dibalik aksi kemanusiaan yaitu  kemanusiaan,  netralitas,  imparsialitas  dan  kemandirian  (IASC 2015). Fokus prinsip ini berada pada tujuan aksi kemanusiaan ini untuk melindungi jiwa dan memastikan perlakuan kemanusiaan. Prinsip ini juga melihat pada netralitas penanganan yang tidak memandang dari agama dan ras serta seharusnya terbebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
Penanganan pendidikan pengungsi anak di Indonesia dapat dipahami dalam konteks aksi kemanusiaan. Humanitarian Action merupakan konsep yang berbeda dengan Intervensi kemanusiaan ( Humanitarian Intervension ). Intervensi kemanusiaan identik dengan penggunaan koersif sedangkan aksi kemanusiaan lebih cenderung menggunakan metode nir kekerasan atau non-koersif  dan non-politis (Rosyidin 2018). Pemerintah Indonesia menerima pengungsi yang datang karena mendasarkan adanya penegakkan HAM. Dalam artian bahwa pendidikan dan pengungsi anak menjadi  perhatian  perangkat  internasional  HAM  (Tilaar  2017).  Pada prakteknya, berdasarkan tradisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia memiliki keleluasaan memberikan suaka seperti pemberian hak pendidikan pengungsi  anak  (Musyaffa  2017).  Adanya  instrumen  penanganan pengungsi adalah salah satu aspek dalam memajukan perlindungan HAM dimana Indonesia adalah negara yang menaruh perhatian pada isu HAM. Dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberi akses pendidikan kepada pengungsi anak dapat mendorong posisi Indonesia dalam indikator penegakan demokrasi yang baik di level global. Kontribusi aktif Indonesia dalam memberikan fasilitasi hak dasar utamanya untuk pengungsi anak semakin menguatkan posisi strategis Indonesia di level regional maupun

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
di tingkat global. Sesuai dengan prinsip kemanusiaan, fokus perhatiannya ada pada urgensi peningkatan kontribusi positif Indonesia dalam isu kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pengungsi anak (BRIN 2021).
Dalam pendekatan humaniter, diperlukan adanya keterlibatan aktor dan peningkatan kapasitas aktor lokal (Debarre 2018). Aktor humaniter seharusnya dapat melakukan identifikasi, dukungan dan pengembangan kapasitas ketahan lokal komunitas. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan prinsip aksi kemanusiaan. Terutama dalam pemberian solusi masalah lokal bermitra secara internasional untuk dapat mencari alternatif kebijakan penanganan pengungsi. Kondisi ini juga memperlihatkan strategi humaniter dipakai untuk mewujudkan ketahanan masyarakat bukan mengintervensi kapasitas lokal dan nasional. Bekerjasama dengan aktor lokal merupakan strategi penting dalam memahami dinamika sosial setempat dan menemukan jalan terbaik solusi dari krisis pengungsi tersebut. Strategi ini juga dapat dipahami karena pada akhirnya setelah intervensi eksternal dari organisasi Internasional maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pergi, maka aktor lokal akan menjaga keberlangsungan intervensi yang sebelumnya dilakukan. Terkadang, kegagalan atau keberhasilan aksi kemanusiaan ini juga sangat tergantung kemampuan aktor lokal dalam memaksimalkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Dalam mewujudkan pendidikan pengungsi anak di Indonesia, keterlibatan aktor  lokal  seperti  Pemerintah  Daerah,  Non-Government  Organization (NGO) lokal dan masyarakat setempat terlihat bersinergi baik.
Terkait dengan kebijakan luar negerinya, pemerintah Indonesia berupaya untuk aktif berperan dalam memberikan dukungan penyelesaian dan penanganan isu kemanusiaan secara global. Dunia internasional juga semakin memberikan harapan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil peran lebih dalam penyelesaian krisis pengungsi global baik akibat perang, konflik, persekusi maupun yang lainnya (Kementerian luar negeri  2018).  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menjalankan asas kemanusiaan dalam memberikan segala upaya fasilitasi untuk akses kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Meskipun, bukan karena kewajiban dan sifatnya hanya sementara yaitu selama waktu tunggu pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya persuasif kepada  negara  yang  meratifikasi  konvensi  1951  agar  pemerintah  negara tujuan pengungsi ini dapat memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi ratifikasi. Sebagai negara tetangga dan negara yang meratifikasi konvensi 1951, Indonesia berpaya melakukan pendekatan kepada pemerintah Australia untuk segera mengambil kebijakan terkait krisis pengungsi ini.
Indonesia memiliki komitmen dalam memfasilitasi pemenuhan hak anak. Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan untuk anak pengungsi merupakan  perwujudan kepatuhan Indonesia pada hukum internasional utamanya konvensi anak. Dalam kaitannya dengan demokrasi, dapat dilihat hubungan erat antara isu hak asasi manusia dan demokrasi terutama dalam mewujudkan hak sipil anak (Simanjuntak 2021).

## Tata Kelola Penanganan Pengungsi
Konvensi 1951 merupakan perjanjian multilateral yang berisikan definisi status pengungsi, hak mencari suaka dan tanggung jawab negara tujuan yang merupakan negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini. Pengungsi dapat dilihat sebagai manusia yang berada dalam ketakutan akan  berbagai  hal  seperti  konflik,  persekusi,  perang  atau  kondisi  lain membutuhkan  perlindungan.  Ayat  14  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  1948  merupakan  dasar  konvensi  1951,  yang  memberi pengakuan hak mencari suaka untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik. Konvensi 1951 disetujui dalam konferensi istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana Denmark merupakan negara pertama yang meratifikasi.  Turunan  dari  Konvensi  1951  yaitu  Protokol  1967  yang menghapus batas waktu dan diterapkan kepada pengungsi tanpa batasan geografi  manapun.  Namun,  deklarasi-deklarasi  yang  sebelumnya  dibuat oleh negara-negara anggota Konvensi tersebut tidak termasuk dalam cakupan protokol ini.
Indonesia  belum  melakukan  ratifikasi  Konvensi  1951  dengan  alasan ketentuan dalam Konvensi ini dinilai berat dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.  Pasal 17  yang mencantumkan hak bekerja bagi pengungsi dan pasal 21 terkait hak tempat tinggal pastinya akan cukup membebani postur anggaran belanja negara. Sedangkan, terkait alasan non yuridis karena aturan yang ada dalam Konvensi 1951 sudah tidak memadai untuk kondisi situasi pengungsi saat ini yang jauh berbeda dengan kondisi tahun 1951 dimana fokusnya yaitu penanganan isu residu Perang Dunia II. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan semakin terkoneksinya negara dan masyarakat global juga turut membuat konvensi ini perlu diperbarui untuk membuatnya relevan.
Sampai  bulan  Agustus  2021,  jumlah  pencari  suaka  dan  pengungsi di wilayah Indonesia mencapai angka 13.343 orang. Mereka berasal dari  Sudan,  Kongo,  Kuwait,  Yordania,  Bangladesh,  Suriah,  Ethiopia, Afganistan, Somalia, Myanmar, Srilanka, Pakistan, Palestina, Iran,Eritrea, Irak, Vietnam, Yaman, Mesir, dan ada pula yang tanpa kewarganegaraan (imigrasi 2021).  Anak-anak menempati proporsi 27% dari total jumlah

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
yang terdaftar di UNHCR Indonesia. Hingga tahun 2021, sebanyak  114 anak pengungsi ini berada dalam kondisi sendiri, terpisah dari keluarga mereka  atau  tanpa  pendamping  (UNHCR  2021).  Dalam  status  sebagai pengungsi dan dalam pelarian, anak-anak ini rentan mengalami beragam tindak kejahatan mulai dari perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Selama berada dalam pelarian mencari suaka, pengungsi anak rentan menderita gangguan psikologis akibat dari berbagai kejadian yang mereka alami dengan aparat. Berdasarkan laporan dari UNHCR, pengungsi anak terpengaruh secara psikis terutama ketika perpindahan dan waktu tunggu pengungsi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan negara tujuan mereka belum bisa menerima dengan berbagai alasan, misalnya terbatasnya kuota bagi pengungsi.

## Gambar 2. Pengungsi Anak di Indonesia dan Akses
Pendidikan yang Diterima

## Sumber: UNHCR  2021
Penangangan pengungsi anak dalam negeri dijalankan dalam beberapa tahap meliputi saat kedatangan, ketika pengungsi berada di penampungan, dan fase pra keberangkatan ke negara tujuan pengungsi. Dalam berbagai tahapan ini rentan terjadi pelanggaran hak terhadap pengungsi anak. Walaupun Indonesia belum menandatangani Konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi atau protokol 1967 namun Indonesia merupakan negara yang melakukan ratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Sesuai pasal 14 DUHAM,  Indonesia mengakui hak mencari suaka ke negara lain yang menyatakan perlu kebijakan perlindungan pengungsi. Selain  itu,  Indonesia  juga  telah  melakukan  ratifikasi  Konvensi  PBB terkait  hak  anak  1989  (UNCRC).    Konvensi  tentang  hak  anak  tersebut merupakan instrumen penting dalam penanganan pengungsi anak karena rentan secara fisiologis dan juga memerlukan pendampingan orang lain untuk keberlangsungan hidup mereka (Handayani 2015). Indonesia juga
membuat aturan turunan setelah pengesahan UNRC ini. Pemenuhan hak pendidikan untuk pengungsi anak tercantum dan diatur melalui Keputusan Presiden  (Kepres)  36  tahun  1990.  Kepres  ini  merupakan  komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hak anak non diskriminatif.
Terkait aspek yuridis, Indonesia memiliki setidaknya dua instrumen penanganan  pengungsi  anak  yaitu  Undang-Undang  no  23/2002  yang mengatur perlindungan anak dengan fokus pada tanggung jawab pemberlian perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat seperti pengungsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional.  Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 pada tahun 2016 yang merupakan instrumen yang dipuji oleh dunia internasional karena jarang sekali negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 namun mempunyai aturan khusus tentang pengungsi. Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan UNHCR, IOM dan UNESCO (Julita 2021). Perpres yang dimiliki Indonesia dalam kaitannya ini merupakan instrumen yang dapat menolong pengungsi anak seperti pendidikan walau secara tekstual tidak ada ayat yang menyebutkan.
Akses pendidikan bukan persoalan mudah untuk difasilitasi bagi sebuah negara. Di Indonesia, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasoonal  (Bappenas)  tahun  2018,  57,46%  penduduknya  hanyalah tamatan SMP dan SD. Bahkan, jumlah siswa putus sekolah pun terhitung tinggi yaitu 223.882 anak. Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi, tingginya angka prosentase guru yang belum tersertifikasi, sekolah yang belum terakreditasi, ketimpangan gap rasio guru dengan siswa dan ruang kelas yang rusak berat juga turut menambah tantangan pembenahan didalam negeri sendiri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018). Maka dari itu, menjadi rasional bagi Indonesia untuk belum atau tidak memasukkan klausul pendidikan bagi pengungsi anak dalam aturan yuridisnya. Tanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan untuk warga negara Indonesia masih merupakan prioritas utama walaupun pemerintah Indonesia juga menutup mata akan urgensi pemenuhan pendidikan pengungsi anak tersebut.

## Sinergitas Penanganan Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
Pengungsi anak menghadapi banyak masalah utamanya dalam pemenuhan hak dasar mereka. Setidaknya terdapat tiga hal sosio-ekonomi yang rentan dan belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah Indonesia yaitu akses edukasi formal, akses terhadap l ayanan kesehatan dan standard hidup yang  kurang  layak  (Kristin  2021).  Terkait  akses  pendidikan,  pengungsi

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
anak dihadapkan pada persoalan yang menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan  pendidikan  (Anderson  2020).  Pertama,  untuk  pengungsi yang tinggal di pedesaan, jarak ke sekolah begitu jauh. Akses mereka yang terbatas dalam melakukan mobilisasi, mereka kesulitan dalam menjangkau sekolah atau learning centre setempat. Kedua, pengungsi anak kerap kali kesulitan dalam mempelajari kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya di negara mereka. Ketiga, bahasa menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dipelajari anak-anak pengungsi dalam waktu singkat. Sebab, kemauan belajar mereka pribadi atau keterbatasan kemampuan pengajar setempat dalam memberikan pembelajaran bahasa. Keempat, masalah dokumen dan persyaratan legal untuk keperluan administrasi juga merupakan tantangan bagi pengungsi anak ini untuk melanjutkan pendidikan. Di Indonesia, pemerintah mensyaratkan adanya akta kelahiran atau identitas anak untuk dapat didaftarkan di sekolah formal. Kelima, pengungsi anak  berpotensi menghadapi diskriminasi dan perundungan dari pelajar lain ketika melanjutkan ke sekolah formal bersama anak-anak lokal.
Tidak dipungkiri, kehadiran pengungsi dapat memunculkan sentimen kedaerahan dan gesekan sosial dengan warga setempat di berbagai level mulai anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama dengan NGO lokal, UNHCR dan IOM di Indonesia telah berusaha melakukan berbagai langkah konstruktif untuk menfasilitasi pengungsi anak dalam melanjutkan masa depannya. Terdapat berbagai mekanisme untuk akses pendidikan lanjutan bagi anak pengungsi. Dari segi  pendidikan  formal,  tercatat  sampai  bulan  Juli  2021,  terdapat  769 anak pengungsi terdaftar di sekolah negeri yang terakreditasi. Pengungsi anak juga bisa masuk ke sekolah formal namun setelah pengungsi anak ini  membayarkan  sejumlah  uang  (Dewansyah  2018).  Hingga  saat  ini, pengungsi anak yang berada dalam rentang umur 7 sampai 12 tahun sebagian besar telah menerima akses pendidikan formal begitu pula dengan tingkat menengah pertama baik yang melanjutkan di sekolah negeri dan swasta. Di Pekanbaru terdapat 264 pengungsi dan pencari suaka anak. Namun, hingga saat ini baru 100 siswa yang melanjutkan sekolah formal.
Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan IOM Indonesia melakukan inisiasi penjajakan pembukaan sekolah untuk pengungsi. Kota pertama yang menyatakan dukungannya yaitu Makasar. Kedepannya, kota Semaranga,  Medan,  Batam,  Jakarta,  Pekanbaru,  Semarang,  Tangerang dan Kupang turut mendukung pembukaan sekolah untuk pengungsi anak  ini.  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP)  daerah  yang merupakan berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di perlu untuk ditingkatkan dalam mendorong pengungsi
anak melanjutkan pendidikan formal. Dalam penyediaan akses pendidikan ini juga terdapat perbedaan penanganan antar pemerintah daerah tempat para pengungsi anak tersebut berada. Peran dan inisiatif pemerintah daerah setempat menjadi krusial dimana pemerintah Kota Medan dapat dikatakan sebagai pilot project yang sukses dalam memberikan akses pendidikan  anak  pengungsi  (Kristin  2021).  Akses  pendidikan  diberikan kepada anak-anak pengungsi dengan kerjasama antara pemerintah lokal dengan  IOM  dan  UNHCR.  Anak  pengungsi  di  Medan  diperbolehkan mengenyam pendidikan formal sama halnya dengan anak-anak lokal. Pemerintah kota Medan juga sudah bekerjasama dengan sekolah negeri dimana terdapat 12 pengungsi yang telah mengenyam pendidikan formal. Namun di Jakarta, hal ini masih belum memungkinkan untuk terjadi.
Di Makasar, anak hasil perkawinan campuran antara penduduk lokal dengan pengungsi dari luar negeri juga dapat melanjutkan ke sekolah swasta formal secara gratis. Namun di Indonesia, utamanya di Makassar sendiri, belum banyak sekolah swasta yang mampu memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Di Jakarta, pengungsi anak Rohingya dapat menikmati fasilitas pengajaran untuk usia dini. Mereka juga diberikan akses untuk merasakan sekolah formal melalui mekanisme “siswa titipan” di sekolah negeri sekitar. Alternatif kebijakan ‘siswa titipan’ ini  dapat dikatakan salah satu solusi terbaik dari keterbatasan aturan pendidikan dalam negeri dan merupakan praktik yang lazim dilakukan agar pengungsi anak ini tetap dapat melanjutkan pendidikan formal. Di Aceh, terdapat enam  anak  Rohingya  yang  melanjutkan  pendidikan  di  Sekolah  Dasar Negeri.  Biaya  pendidikan  mereka  menjadi  tanggung  jawab  penuh  IOM. Namun untuk hasil penilaian akhir siswa ini tidak dapat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat dikarenakan kompetensi dan otoritas. Hasil penilaian  pelajar  pengungsi  ini  dikeluarkan  oleh  satuan  tugas  (Satgas) yang menangani mereka. Di satu sisi,  pengungsi anak ini tetap dapat mengikuti pendidikan di sekolah namun di sisi lain. Karena terkendala aturan, mereka tidak memperoleh ijazah resmi sebagai bukti penyelesaian pendidikan. Berdasar kondisi tersebut, pengungsi anak ini hanya memiliki dokumen rapor siswa pada setiap akhir semester sekolah (Suaka 2016).
Namun, sekolah formal untuk anak pengungsi ini memang bukan hal yang mudah karena banyaknya syarat administrasi dan birokrasi. Sebagai jalan keluarnya, learning centre atau sekolah informal diinisiasi untuk mengisi gap tersebut. Salah satu sekolah informal pertama yang diinisiasi oleh pengungsi sendiri yaitu sekolah Refugee Learning Centre (CRLC) di Cisarua. CRLC secara resmi berdiri pada tahun 2014 oleh inisiasi kelompok di  daerah  Cisarua  yang  menyadari  bahwa  akses  pendidikan  merupakan hak asasi manusia terutama hak dasar anak yang penting untuk mendapat

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
perhatian.  CRLC  ini  berawal  dari  donasi  US$  200  yang  diwujudkan berupa ruang kecil dengan beberapa buku. Hanya satu minggu setelah dibuka, ada 40 anak yang belajar dan 40 anak lainnya dalam waiting list. CRLC  menggunakan  media  sosial  untuk  mempromosikan  kegiatan  ini hingga akhirnya banyak orang menyumbangkan buku, membantu tenaga pengajar dalam mengembangkan silabus dan memberikan donasi untuk menyewa bangunan yang lebih besar.
CRLC  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk  menerbitkan  ijazah  sekolah, namun hanya berupa sertifikat. Setelah pengungsi anak ini menyelesaikan pendidikan  di  CRLC,  selanjutnya  mereka  akan  mengikuti  tes  General Educational  Development  (GED).  GED  yaitu  tes  mandiri  dalam penyetaraan tingkat pendidikan. Subyek pelajaran yang diujikan dalam tes GED meliputi Sains, bahasa Inggris, matematika dan ilmu sosial. Jika telah  berhasil  memperoleh  kelulusan  dalam  tes  GED,  murid  tersebut akan mendapatkan sertifikat dimana mereka diakui telah setara kelas 12 (SMA kelas 3) oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru. Untuk mempersiapkan tes GED, pihak CRLC juga hanya berfokus  pada  pengajaran  empat  mata  pelajaran  sesuai  target  tes  GED. Dengan  mengambil  tes  GED,  pengungsi  anak  diharapkan  dapat  segera menyesuaikan diri dengan kurikulum sekolah di negara tujuan pengungsi ini (Wicaksana 2020).
Saat  ini,  CRLC  menjadi  percontohan  sekolah  pengungsi  di  Indonesia yang jumlahnya mencapai 10 sekolah dengan pengungsi yang mendapat pendidikan  sekitar  1800  orang.  CRLC  memberikan  akses  pendidikan dasar dan menengah untuk sekitar 130 anak dibawah 18 tahun. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang aman untuk pengungsi anak dimana mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka, menjalin pertemanan dan  belajar.  Dalam  menjalankan  programnya,  CRLC  dihadapkan  pada beberapa tantangan seperti hubungan dengan komunitas lokal, kebijakan nasional pemerintah, dan kebutuhan keuangan dalam pengembangan sekolah. Terkait hubungan dengan komunitas lokal, terdapat beberapa kejadian  hingga  menyebabkan  NGO  diharuskan  keluar  dari  Cisarua. Akhirnya, komunitas pengungsi tersebut berusaha mengundang masyarakat setempat dan mengadakan dialog serta mengembangkan persahabatan.  Usaha  yang  dilakukan  pengungsi  ini  berhasil  karena masyarakat  setempat  dan  pengungsi  hidup  bersama  di  Cisarua  seperti saudara.
Dalam masalah pendaftaran sekolah ini secara resmi ke pemerintah Indonesia masih belum tercapai sehingga pelajar belum mendapatkan hak layaknya pendidikan formal. Walapun begitu, CRLC telah dikunjungi oleh otoritas pendidikan di Indonesia, anggota parlemen dan mendapat
tanggapan positif. Dalam kaitannya dengan masalah dana pendukung, Pemerintah Australia memberikan bantuan dana pada tahun 2015 untuk CRLC. Dana ini dipergunakan untuk membayar sewa gedung, penyediaan material pengajaran dan honor untuk guru dan tenaga pendukung. Na- mun, untuk pengungsi anak di wilayah lain di Indonesia sampai saat ini kebanyakan masih mengandalkan dukungan dana dari pengungsi sendiri. Anak-anak yang berada di CRLC mampu mengejar ketertinggalan pendi - dikan mereka dimana mereka belajar dengan silabus Australia, berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan mempunyai pemahaman yang menda- lam tentang negara tujuan mereka kelak.
Pusat  pembelajaran  untuk  pengungsi  lainnya  yaitu  Roshan Learning Center yang berada di Jakarta (Kurniasari 2017). Pusat pembelajaran ini berdiri  tahun  2014  oleh  Ashley  Berryhill  dan  Heather  Tomlinson  yang merupakan ekspatriat. Roshan merupakan pusat pembelajaran berbasis komunitas khusus pengungsi yang menyediakan sejumlah kursus untuk anak-anak dan remaja dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Farsi. Tenaga pengajar Roshan adalah sukarelawan dari kalangan ekspatriat, komunitas pengungsi dan orang Indonesia sendiri. Penerimaan peserta baru dilaku- kan  pada  bulan  Juli  dan  Januari  setiap  tahunnya.  Sama  halnya  dengan CRLC, Roshan juga mempunyai tantatangannya sendiri seperti latar be - lakang budaya kelompok konservatif yang berpandangan negatif apabila anak perempuan menjadi terpelajar. Hal ini menyebabkan ketimpangan jumlah pengungsi anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan akses belajar di Roshan. Roshan juga dapat menjadi jembatan bagi pengungsi ini sebelum mereka dapat bersekolah secara langsung di sekolah formal karena sebelumnya telah mendapat bekal awal di Roshan.
Learning Center serupa  yaitu  HELP  yang  didirikan  pada  September 2017  di  sebuah  rumah  kecil  di  Tebet,  Jakarta  Selatan  oleh  2  pengungsi Afghanistan  yaitu  Mohammad  Baqir  Bayani  dan  Kalsoom  Jaffari. HELP  telah  memberikan  bantun  untuk  pengungsi  dari  12  negara  yang berada  dalam  masa  tunggu  di  Indonesia.  Dikutip  dari  website  resminya, help4refugess.or.id, sebagai rumah belajar HELP memberikan pendidikan informal secara gratis kepada pengungsi remaja dan anak. Karena hanya bergantung  pada  donasi  individual  dan  lembaga  maka  HELP  sering mendapatkan kesulitan finansial. Perbulannya, HELP memerlukan biaya sebesar 15 juta rupiah untuk sewa bangunan, alat tulis, materi dan kurikulum pendidikan dan transportasi.  Dalam upaya menggalang dukungan finansial,  HELP  telah  mendaftarkan  upaya  donasi  mereka  secara  legal melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aktivitas pendidikan dan olahraga informal juga dapat merupakan solusi alternatif dalam mengembangkan keahlian pengungsi anak ini. Training

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
dan sekolah vokasi diperlukan untuk memberikan mereka pengetahuan sekaligus practical skill yang dibutuhkan untuk nanti kedepannya dapat bekerja  (Betts  &  Collier  2017).  Hal  ini  juga  yang  berusaha  difasilitasi oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menyediakan pelatihan memperbaiki handphone , kursus memasak dan jahit menjahit.
Bagi  pengungsi  yang  masih  berada  didalam  Rumah  Detensi  Imigrasi (RUDENIM)  dan  belum  dipindahkan  ke community house , pihak imigrasi tetap berupaya dalam memenuhi hak mereka. Asti, et al (2019) menjelaskan  bahwa  di  rudenim  Jakarta,  pengungsi  anak  dan  orang tuanya tinggal bersama. Hak pendidikan anak pengungsi ini mendapat jalan keluar dengan bantuan dari lembaga masyarakat dan mahasiwa yang dengan sukarela memberikan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipakai di Indonesia, bahasa Inggris sebagai bahasa universal dinegara tujuan mereka nantinya dan juga keahlian kerajinan tangan. Tahun 2017, dengan menjalin kerjasama dengan Pusat Krisis Universitas Indonesia, rudenim Jakarta memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian seperti sablon kaos. IOM Indonesia dalam hal ini juga menjadi mitra Rudenim Jakarta untuk menghadirkan tenaga pengajar komputer , bahasa dan keahlian bermain gitar. Selama terdaftar di rudenim, baik pencari suaka mapun pengungsi anak ini mempunyai hak dalam akses pendidikan dan keahlian yang sama.
Berbeda  halnya  dengan  rudenim  Kepulauan  Riau  yang  dibangun  untuk memberikan pengungsi anak dalam mendapatkan pembelajaran dan penanganan  khusus  (Wardah,  2017).  Banyak  pengungsi  anak  yang memiliki keahlian atau bakat yang berguna untuk pengembangan masyarakat  setempat.  Pemerintah  Indonesia  bersama  dengan  UNHCR berusaha untuk memformulasikan mekanisme agar keahlian pengungsi anak tersebut tidak hanya dapat mensejahterakan kehidupan pengungsi sendiri namun juga memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar. Di rudenim Medan, pengungsi diberikan pendidikan home schooling dimana guru didatangkan ke tempat pengungsi tersebut untuk belajar membaca atau belajar Bahasa Indonesia. Dalam memfasilitasi Pendidikan untuk pegungsi  di  Kota  Medan,  UNHCR  melakukan  kerjasama  denga  IOM Indonesia, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Medan (Armis 2021). Untuk pengungsi anak yang tidak berada dalam naungan IOM, UNHCR bekerjasama dengan NGO dan dinas sosial untuk Pendidikan pengungsi anak tersebut agar dapat melanjutkan ke sekolah formal. Dari sini terlihat sinergitas  antara  UNHCR,  pemerintah  dan  juga  aktor  non-Pemerintah dalam akses pemberian Pendidikan pengungsi anak.
Bagi pengungsi yang telah menempati community house, pihak rudenim bersama dengan mitra terkait seperti dinas pendidikan agar pengungsi
anak bisa melanjutkan pendidikan formal di sekolah negeri, meskipun ada tantangan berupa aturan adminitrasi yang menyebabkan pengungsi anak  tersebut  tidak  dapat  mendapatkan  ijazah.  Pengungsi  yang  tidak tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, mereka diberikan alternatif pilihan lain berupa pendidikan informal dari home-schooling yang  semuanya  berasal  dari  pembiayaan  IOM.  Hal  yang  sama  juga diterapkan  oleh  rudenim  Semarang.  Otoritas  setempat  mempunyai proram rutin yang dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memberi kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kerajinan tangan. Seluruh kebutuhan finansial program ini menjadi tanggung jawab IOM. Rudenim  Jakarta  dan  Semarang  memiliki  peran  dalam  mengawasi  dan memastikan pemenuhan hak pengungsi anak bisa berjalan dengan baik.
Upaya  pemenuhan    akses  pendidikan  untuk  pengungsi  anak  tidak mudah dikarenakan berbagai dampak di internal Indonesia setelah kedatangan para pengungsi internasional ini. Dampak yang terjadi dapat mempengaruhi pada sektor ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri (Afriandi 2014). Sebagai contohnya, konflik sosial yang dapat timbul akibat proses asimiliasi antara pengungsi dari luar negeri dengan penduduk lokal yang kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini, memang diperlukan aktor yang dapat menengahi dalam proses asimilasi tersebut termasuk dalam  komunikasi  dengan  masyarakat  setempat.  UNHCR  mendesak agar negara di dunia agar memberikan fokus pendanaan dan fasilitas pendidikan  untuk  pengungsi  anak.  UNHCR  mendorong  negara  donor dalam meningkatkan investasi dan komitmen dalam pengembangan pendidikan untuk pengungsi anak. Pendidikan pengungsi anak ini sangat penting bagi pembangunan dan perdamaian di negara penerima (Suastha 2017).
Pada 19 September 2016, dilakukan High-Level Meeting on Refugees and Migrants dimana terdapat 193 negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut dimana salah satunya yang penting yaitu hak atas pendidikan bagi  semua  pengungsi  anak  (Betts  &  Collier  2017).  High  level  meeting ini merupakan pertemuan level kepala negara terbesar dalam kaitannya dengan isu pengungsi dan migrasi yang menghasilkan cetakbiru respon internasional untuk penanganan pengungsi dan migran yang lebih baik. Pada pertemuan ini, 193 negara anggota menandatangani rencana yang berfokus pada penanganan pengungsi atau yang disebut The New York Declaration . Dalam laporan khusus hak kaum migran yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut juga tertulis bahwa anak-anak di rumah detensi sering terhalang dari berbagai akses termasuk Pendidikan yang mana juga bukan merupakan perwujudan nilai “best interest” untuk pengungsi anak tersebut (Global Coalition on Migration 2016). Namun,

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
untuk implementasinya masih perlu waktu mengingat kondisi global dalam  situasi  pandemi  Covid-19  dimana  terdapat  penyesuaian  prioritas kebijakan masing-masing negara termasuk Indonesia.

## Kesimpulan
Globalisasi telah menyebabkan pergerakan manusia antar negara semakin intensif termasuk gelombang pengungsi sebagai dampak perang, persekusi dan yang lainnya. Sebagai negara transit, karena belum menandatangani konvensi pengungsi 1951, Indonesia memberi akses masuk kepada pengungsi tersebut untuk bisa tinggal sementara di Indonesia  hingga  mendapatkan  status  dari  UNHCR  dan  nantinya  bisa tinggal di negara tujuan. Namun selama waktu tunggu yang tidak sebentar tersebut, Pemerintah Indonesia harus memikirkan berbagai upaya untuk dapat memberikan fasilitas terhadap hak dasar seperti akses pendidikan untuk pengungsi anak. Pengungsi anak baik yang datang sendiri, bersama pendamping atau bersama keluarganya perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan karakter kebutuhan mereka yang kompleks dan masa depan yang panjang kedepan. Namun di sisi lain, Pemerintah juga dihadapkan pada berbagai tantangan untuk pemenuhan hak pengungsi ini terutama akses terhadap pendidikan untuk pengungsi anak. Salah satu tantangannya yaitu pengurangan alokasi penganggaran dari negara donor untuk penanganan pengungsi, IOM Indonesia dan UNHCR Indonesia saat ini juga sangat kekurangan sumber daya dimana tidak sebanding dengan tingginya beban penanganan pengungsi ini.
Dalam menjamin pemenuhan hak anak, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melakukan penanganan dengan mengutamakan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan non diskriminatif. Good practice yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi inter-sektoral, capacity building, akses terhadap beragam servis dan penambahan alokasi sumber daya untuk menyediakan dukungan yang layak bagi pengungsi dengan kebutuhan yang kompleks. Dengan dukungan dari pemerintah lokal, UNHCR  dan  IOM,  penanganan  pendidikan  ini  mendapat  penyelesaian yang konstruktif. Di Indonesia sendiri, inisitif pemerintah lokal untuk bisa memberikan akses utamanya untuk melanjutkan sekolah formal bagi para pengungsi ini cukup patut mendapatkan apresiasi. Pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Pendekatan kemanusiaan ini bisa dipandang sebagai variabel pendorong kebijakan humanis pemerintah Indonesia termasuk dalam penyediaan akses pendidikan terhadap pengungsi anak.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 1, Januari - Juni 2022

## Acknowledgments

## Tulisan ini dibuat pada saat penulis menjadi Mahasiswi Magister
Hubungan Internasional Universitas Airlangga tahun 2021/2022 dengan menggunakan  beasiswa  Saintek  dari  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional, tempat penulis bekerja.

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bagian dalam Buku
Betts, Alexander & Collier, Paul, 2017. Refugee. Rethinking Refugee Policy in a Changing World . Oxford University Press
Hart,  Jason,  2014.  “Children  and  Forced  Migration”,  in  Elena  Fiddian Qasmiyeh,  Gil  Loescher,  Katy  Long,  and  Nando  Sigona  (eds.). The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies ,  DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0047
Kegley, Charles W, et al., 2001. World Politics: Trend and Transformation . Boston: Macmillan Press
Snyder, Jack, 2011. “Realism, Refugees, and Strategies Humanitarianism”, in  Alexander  Betts  &  Gil  Loescher  (eds.) Refugees in International Relations . Oxford University Press

## Artikel Jurnal
Asti,  Natasya  Riski  dan  Sri  Lestari  Rahayu,  2019.  “Pemenuhan  Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi”, Belli Ac Pacis , 5 (1).
Dewansyah,  Bilal,  et  al.,  2018.  “Reconciling  Refugee  Protection  and Sovereignty  in  ASEAN  Member  States:  Law  and  Policy  Related  to Refugee  in  Indonesia,  Malaysia  and  Thailand”, Central European Journal of International and Security Studies , 12 (4): 473–485.
Kristin,  Debby,  et  al.,  2021.  “The  Rights  of  Children  Refugee  in  Transit Country under the CRC, A Case of Indonesia : An Intended Neglience on the Implementation of Non Discrimination Principle”, Padjadjaran Journal of International law , 5 (10).
Rosyidin,  Mohammad,  2020.  ”Intervensi  Kemanusiaan  dalam  Studi Hubungan  Internasional  :  Perdebatan  Realis  Versus  Konstruktivis”, Journal Global & Strategies , 10 (1).
Subandi,  Yeyen,  2017.  “Hubungan  Internasional  Tentang  Kerjasama Kemanusiaan  Negara  Utara  dan  Negara  Selatan  (Australia  dan Indonesia)”, Jurnal Dinamika Global , 1 (2).
Tilaar,  Gracia  Valencia,  2017.  “Kajian  Hukum  Pelaksanaan  Konvensi Jenewa  Tentang  Pengungsi  1951  (Geneva  Conventiom  on  Refugees) dan Implementasi di Indonesia”, Lex et Societatis , 5 (2).
Woodland,  L,  et  al.,  2010.  “Health  Service  Delivery  for  Newly  Arrived Refugee Children : A Framework for Good Practice”.

## Artikel Daring
Afriandi,  Fadli,  2014.  “Kepentingan  Indonesia  Belum  Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka” [Daring]. Tersedia dalam https://media.neliti. com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum- meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf [Diakses 1 Januari 2022]
Ali, Muzafar, 2020. Cisarua Refugee Learning Center [Daring]. Tersedia dalam https://globalcompactrefugees.org/article/cisarua-refugee- learning-centre. [Diakses 2 Januari 2022]
Anderson, Meagan, 2020. “Refugee Children : The Challenges They face and the Efforts to Overcome Them” [Daring]. Tersedia dalam http:// djilp.org/refugee-children-the-challenges-they-face-and-the-efforts- to-overcome-them/ [Diakses 29 Desember 2021]
Armis,  Tirza  Shafira,  2021.  “Pemenuhan  Hak-Hak  Pendidikan  Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak- Hak Anak” [Daring]. Tersedia dalam http://repository.umsu. ac.id/bitstream/123456789/16358/1/SKRIPSI%20TIRZA%20 SHAFIRA%20ARMIS.pdf. [Diakses  4 Januari 2022]
BRIN,  2021.  “Kewajiban  Indonesia  dalam  Penanganan  Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri” [Daring]. Tersedia dalam https://www.brin.go.id/kewajiban-indonesia-dalam-penanganan- pendidikan-pengungsi-anak-dari-luar-negeri/.  [Diakses  4  Januari 2022]
Debarre,  Alice,  2018.  “Humanitarian  Action  and  Sustaining  Peace. International Peace Institute” [Daring]. Tersedia dalam https:// www.ipinst.org/wp-content/uploads/ 2018/03/0306-Humanitarian- Action-and-Sustaining-Peace.pdf. [Diakses 4 Januari 2022]
Faustinus Nua, 2021. “Indonesia Wajib Penuhi Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri” [Daring]. Tersedia dalam https://mediaindonesia. com/internasional/442456/indonesia-wajib-penuhi-pendidikan- pengungsi-anak-dari-luar-negeri. [Diakses 30 November 2021]
Global Coalition on Migration, 2016. “Don’t Lower the Bar on Children’s Rights : End the Detention of Migrant Children” [Daring]. Tersedia

## Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia
dalam
http://gcmigration.org/wp-content/uploads/2016/08/ GCMStatement-EndChildDetention.docx.pdf  [Diakses  2  Januari 2022]
Handayani,  Yeni,  2015.  “Pemenuhan  Hak-Hak  Pengungsi  Rohingya” [Daring]. Tersedia dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_ online/TULISAN%20HAK%20ANAK-ANAK%20ROHINGYA%20 (YENI%20HANDAYANI%2021%20JUNI%202015) [Diakses 28 Desember 2021]
IASC,  2015.  “Introduction  to  Humanitarian  Action:  Report  of  Inter- Agency  Standing  Commiittee”  [Daring].  Tersedia  dalam    https:// interagencystandingcommittee.org/
system/files/rcguide_31_ october_2015_webversion_final.pdf. [Diakses 2 Januari 2022]
Imigrasi,  2021.  “Ditjen  Imigrasi:  Hingga  Agustus  2021  terdapat  13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam https://www.imigrasi.go.id/en/2021/10/28/ditjen- imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan- pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20 Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20 empat%20puluh%20tiga)%20orang. [Diakses 30 November 2021]
Javier,  Faisal,  2021.  “Per  Juni  2021,  Pengungsi  di  Indonesia  Mayoritas berasal dari Afghanistan” [Daring]. Tersedia  dalam  https://data. tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia- mayoritas-berasal-dari-afghanistan. [Diakses 30 November 2021]
Jayani,  Dwi  Hadya,  2021.  “Sebanyak  55.8%  Pengungsi  di  Indonesia dari Afghanistan pada Juni 2021” [Daring]. Tersedia dalam https:// databoks.  katadata.co.id/  datapublish/  2021/08/26/sebanyak-558- pengungsi-di-indonesia-dari-afganistan-pada-juni-2021. [Diakses 30
November 2021]
Kurniasari,  Triwik,  2017.  “Roshan  Learning  Center  Membawa  Harapan Untuk  Para  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri”  [Daring]. Tersedia dalam
https://www.unhcr.org/id/11096-roshan-learning-center-
membawa-harapan-untuk-para-pengungsi-dari-luar-negeri.html . [Diakses 2 Januari 2022]
McCarthy,  Sherine  El  Taraboulsi,  et  al.,  2016.  “Foreign  Policy  and Humanitarian Action : an Agenda for Inquiry” [Daring]. Tersedia dalam  https://cdn.odi.org/media/documents/  11125.pdf. [Diakses 2 Januari 2022]
Musyaffa,  Iqbal,  2017.  “Indonesia  Perhatikan  Pendidikan  Pengungsi Anak” [Daring]. Tersedia dalam https://www.aa.com.tr/id/budaya/ indonesia-perhatikan-pendidikan-pengungsi-anak/868459# . [Diakses 2 Januari 2022]
Simanjuntak,  Martha  Herlinawati,  2021.  “BRIN  dukung  pengelolaan Pendidikan pengungsi anak di Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam https://  www.antaranews.com/  berita/  2481801/brin-dukung- pengelolaan-pendidikan-bagi-pengungsi-anak-di-indonesia. [Diakses 30 November 2021]
SUAKA, 2016. “Hidup yang Terabaikan” [Daring]. Tersedia dalam https:// www.suska.org/Laporan-Penelitian-Nasib-Pengungsi-Rohingnya-di- Indonesia/Hidup-yang-Terabaikan. [Diakses 2 Januari 2022]
Suastha,  Riva  Dessthania,  2017.  “PBB  :  3.5  Juta  Pengungsi  Anak  Tak Bersekolah” [Daring]. Tersedia dalam https://www.cnnindonesia. com/internasional/20170913010408-134-241318/pbb-35-juta- pengungsi-anak-tak-bersekolah/ . [Diakses 2 Januari 2022]
UN,  2016.  “UN  summit  for  Refugees  and  Migrants”  [Daring].  Tersedia
dalam https://refugeesmigrants.un.org/summit#:~:text=The%20
UN%20General%20Assembly%20hosted,more%20humane%20 and%20coordinated%20approach. [Diakses 2 Januari 2022]
Wardah,  Fathiyah,  2017.  “Indonesia  Berkomitmen  Urus  Pengungsi Asing” [Daring].  Tersedia dalam https://www.voaindonesia.com/a/ indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html. [Diakses 2 Januari 2022]
Wicaksana, Rendy, 2020. “Refugee Learning Centre: Kesempatan Kedua
Anak-Anak Pengungsi Bersekolah” [Daring]. Tersedia dalam https:// www.voaindonesia.com/a /refugee-learning-centre-kesempatan- kedua-anak-anak-pengungsi-bersekolah/  5317794.html.  [Diakses  30 November 2021]