Received: Oktober 1, 2023 – Revised: Desember 20, 2023-  Accepted: Januari 18, 2023 - Published online: Februari 4, 2024 https://jim.usk. ac.id/sejarah

## Original Article
Alternatif  Menyelesaikan     Permasalahan Lingkungan dengan Cara Desentralisasi  Lingkungan
Krisna Marta Bahari 1 🖂 , Aldri Frinaldi 2
1,2 Jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang Correspondence Author: krisnamartabahari@gmail.com 🖂
Abstract:
In  line  with  the  weak  success  of  environmental  legislation,  environmental problems  are  getting  worse.  Exploitation  of  the  environment  and  natural resources has reduced the quantity and quality of these things, especially in terms of monitoring and utilizing sustainable living. This year, in accordance with Regional Government Policy, the authority to manage natural resources and  protect  the  environment  will  be  transferred  to  regional  governments. The  aim  is  to  empower  local  communities  to  take  an  active  part  in  this. Therefore, community involvement ensures environmental conservation and ecology remains dynamic and enables efforts to overcome these difficulties. Democracy in action is the only way to realize a mechanism for community involvement.  Therefore,  it  is  reasonable  to  conclude  that  involving  local communities  in environmental conservation and protection is  a successful environmental management technique in regional autonomous regions. An approach  to  environmental  problem  solving  that  prioritizes  elements  of communal  knowledge  over  high-tech  solutions  has  been  shaped  by  local government  initiatives  in  this  area.  Implementing  decentralized environmental  management  is  a  practical  alternative  to  database administration that can help Indonesia overcome environmental problems, thanks to regional autonomy.
Keywords: decentralization, environment Abstrak:
Sejalan  dengan  lemahnya  keberhasilan  legislasi  lingkungan  hidup, permasalahan  lingkungan  hidup  menjadi  semakin  buruk.  Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam telah mengurangi kuantitas dan kualitas hal-hal  tersebut,  khususnya  dalam  hal  pengawasan  dan  pemanfaatan mekanisme  kelangsungan  hidup.  Tahun  ini,  sesuai  dengan  Kebijakan Pemerintah  Daerah,  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan menjaga  lingkungan  hidup  akan  dialihkan  kepada  pemerintah  daerah. Tujuannya  adalah  untuk  memberdayakan  masyarakat  lokal  untuk mengambil  bagian  aktif  dalam  hal  ini.  Di  sini,  keterlibatan  masyarakat memastikan  pelestarian  dan  konservasi  lingkungan  tetap  dinamis  dan memungkinkan upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Demokrasi dalam tindakan adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan   mekanisme keterlibatan masyarakat. Oleh  karena   itu, masuk akal untuk menyimpulkan
bahwa  pelibatan  masyarakat  lokal  dalam  konservasi  dan  perlindungan lingkungan  hidup  merupakan  teknik  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berhasil  di  daerah  otonomi  daerah.  Pendekatan  terhadap  penyelesaian masalah lingkungan yang mengutamakan elemen pengetahuan komunal di atas solusi teknologi tinggi telah dibentuk oleh inisiatif pemerintah daerah di bidang ini. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang terdesentralisasi merupakan  alternatif  praktis  terhadap  administrasi  terpusat  yang  dapat membantu  Indonesia  mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup,  berkat otonomi daerah.
Kata Kunci : desentralisasi, lingkungan

## Pendahuluan
Tanah,  air,  dan  udara  merupakan  contoh  sumber  daya  alam  yang  diandalkan manusia.  Sumber  daya  ini  bisa  terbarukan  atau  tidak  terbarukan,  tergantung situasinya.  Meskipun demikian,  kita perlu menyadari fakta  bahwa terdapat kendala kuantitatif dan kualitatif terhadap ketersediaan sumber daya alam yang kita andalkan. Ada juga kendala waktu dan ruang yang terkait dengan sumber daya alam tertentu. Oleh  karena  itu,  kehati-hatian  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  sangatlah penting. Manusia dan alam sekitarnya sangat saling bergantung. Keadaan lingkungan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia dan bahkan mungkin menentukan aktivitas manusia.
Seperti  diketahui,  Undang-Undang  Dasar  1945  atau  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945)  menjamin  kelestarian  lingkungan  di Indonesia.Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur norma lingkungan dalam UUD.
Inisiatif pembangunan berkelanjutan terkait perencanaan lingkungan hidup dan tata  ruang,  baik  terencana  maupun  tidak  terencana,  telah  berkontribusi  terhadap penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta menipisnya cadangan sumber daya  alam.  Segala  sesuatu  yang  dilakukan  manusia  setiap  hari  bergantung  pada ketersediaan sumber daya seperti air, tanah, dan fenomena alam lainnya. Meskipun udara  dan  air  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  tindakan  manusia  secara signifikan mempengaruhi ketersediaan  sumber daya dan lingkungan di sekitar kita. Manusialah yang menjadi penyebab utama menipisnya sumber daya alam. Polusi  udara,  pencemaran  air,  pencemaran  tanah,  dan  penggundulan  hutan. Namun semua ini berkaitan langsung dengan perilaku manusia dan, pada akhirnya, berdampak  negatif  pada  manusia.  Pertumbuhan  sumber  daya  alam  yang  tidak memperhatikan  daya  dukung  dan  kesejahteraan  manusia  menyebabkan  penurunan kualitas  lingkungan  hidup,  padahal  pembangunan  sangat  penting  untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian ( Food and Agriculture Organization - FAO) dalam In Brief to The State of the World’s Forests 2022 menyebut, Deforestasi terjadi antara tahun 1990 dan 2020, mengakibatkan hilangnya 420 juta hektar hutan. Sekalipun deforestasi melambat di seluruh dunia, diperkirakan 10 juta hektar hutan akan ditebang pada tahun 2015 hingga 2020. Dari tahun 2000 hingga 2020, hampir 47 juta hektar hutan primer hilang.
Pengendalian  dampak  lingkungan  bertujuan  untuk  mengawasi  segala  sesuatu yang  dilakukan  oleh  sektor  korporasi  dan  masyarakat  umum  yang  mempunyai dampak  terhadap  lingkungan.  Yang  dimaksud  dengan  “dampak  lingkungan”  di  sini adalah dampak perubahan yang disebabkan oleh manusia terhadap lingkungan alam. Untuk memastikan bahwa lingkungan hidup Indonesia dapat memenuhi kebutuhan manusia dan spesies lainnya secara berkelanjutan, penting bagi negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan  sebagai  bagian  dari  inisiatif  pembangunan  berkelanjutan.  pihak  yang berkepentingan.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”  Bertujuan  untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan  sumber  daya  alam  merupakan  langkah  yang  logis.  Dengan mengikutsertakan  masyarakat,  kita  dapat  memastikan  bahwa  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup akan tetap dinamis, yang merupakan hal yang penting untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut  di  atas.  Proses  demokrasi sehari-hari  sangat  penting  untuk  mewujudkan  mekanisme  keterlibatan  masyarakat ini.
Faktanya,  kondisi  lingkungan  hidup  tidak  akan  pernah  membaik  apabila kewenangan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diserahkan  kepada  pemerintah  dan kabupaten/kota. Pemerintah federal dan negara bagian mempunyai harapan bahwa transfer ini akan menghasilkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penerbitan konsesi  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  kewenangan  untuk  mengatur  dampak lingkungan hidup merupakan dua hal yang disebutkan oleh Ahmad Santosa tentang kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan terkait dengan rendahnya kinerja  aparatur  daerah  dalam  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup. Pertama,  ketidaktertarikan  pemimpin  daerah  terhadap  masalah  lingkungan  hidup tercermin dalam peraturan dan regulasi yang tidak jelas serta tujuan dan sasaran yang mereka  nyatakan.  Kurangnya  infrastruktur  lokal,  termasuk  perkantoran  dan laboratorium,  juga  menjadi  masalah.  Karena  kurangnya  keahlian  kualitatif  dan kuantitatif  di  sektor  lingkungan  hidup  yang  dimiliki  oleh  para  profesional  SDM, permasalahan  ini  semakin  berkembang.  Masalah  lainnya  adalah  politik  pemerintah yang tidak mendukung dan sangat terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia bagi profesi lingkungan hidup.
Tujuan  utama  kebijakan  desentralisasi  adalah  menjadikan  pemerintah  daerah lebih  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  umum  melalui  layanan  publik  dan memperkuat  demokrasi  di  daerah.  Dengan  memperkuat  penegakan  peraturan lingkungan  hidup,  memperluas  akses  terhadap  informasi,  mendorong  lebih  banyak keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan layanan lokal, desentralisasi lingkungan diyakini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melibatkan masyarakat dalam menjaga  dan  mengelola  lingkungan  hidup  merupakan  cara  yang  baik  dalam pengelolaan  wilayah  otonomi  daerah.  Melalui  desentralisasi  dan  otonomi  daerah, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Sayangnya, lembaga-lembaga tersebut seringkali  menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah :
a. Bagaimana  peran  pemerintahan  dalam  pengolahan  dan  perlindungan lingkungan
b. Bagaimana pengaruh pemerintahan dalam desentralisasi lingkungan.

## Metode
Permasalahan  penelitian  dalam  penelitian  ini  ditangani  melalui  penggunaan penelitian  normatif.  Penelitian  yang  bersifat  normatif  sering  kali  dilakukan  dengan cara penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan berasal dari catatan resmi dan  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif;  tujuannya  adalah  untuk  membantu perumusan  kebijakan  daerah  dan  peningkatan  kapasitas  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  pemerintah  daerah;  hal  ini  kemudian  akan  menjadi landasan bagi temuan, penilaian, dan rekomendasi di masa depan.

## Hasil
A. Peran Pemerintah dalam pengolahan dan perlindungan lingkungan
Pembangunan nasional adalah prakarsa berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan berkelanjutan yang melingkupi seluruh aspek kehidupan nasional  dan  masyarakat.  Menyeimbangkan  ketiga  prinsip  pembangunan berkelanjutan  sangat  penting  bagi  kemajuan  pembangunan  nasional.  Hal  ini mengikuti rekomendasi yang dibuat pada Konferensi Lingkungan Hidup PBB tahun 1972 di Stockholm.
Dapat dikatakan bahwa sumber daya alam telah dan terus memainkan peranan penting  dalam  sejarah  dan  perekonomian  Indonesia  karena  kontribusinya  yang dapat diandalkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendanaan yang disediakan untuk pembangunan.  Oleh karena itu,  ketika menerapkan  kebijakan ini,  pendapat komunitas  global  harus  dipertimbangkan.  Meskipun  sumber  daya  alam  tidak diragukan  lagi  memainkan  peranan  penting  dalam  pertumbuhan,  kelangsungan pasokan sumber daya alam dalam jangka panjang dan peraturan yang mengaturnya sering  kali  diabaikan.  Penekanan  yang  lebih  kecil  diberikan  pada  sektor  ekonomi berikut  ini.  Akibatnya,  kualitas  lingkungan  secara  umum  menurun,  penipisan sumber daya alam semakin cepat, dan ekosistem kehilangan daya dukungnya. Pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologi dapat didefinisikan oleh  Jimly  Asshiddiqie  sebagai  upaya  yang  disengaja  dan  disengaja  untuk memasukkan  lingkungan  dan  sumber  dayanya  ke  dalam  proses  pembangunan dengan cara yang menjamin kapasitas,  kesejahteraan,  dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan.
Berdasarkan  data  yang  disampaikan  WALHI,  kita  dapat  melihat  bahwa meskipun  jumlah  bencana  lingkungan  menurun  pada  tahun  2014,  namun  tingkat ancaman  dan  kerentanan  di  berbagai  sektor  akan  terus  meningkat  dan  menyebar luas, misalnya dengan terbukanya kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan yang beralih  fungsi  hutan  menjadi  lahan  untuk  pertambangan  dan  perkebunan,  serta penggundulan  hutan  alam  untuk  kebutuhan  bahan  baku  industri.  Permasalahan yang  timbul  sejauh  ini,  selain  pembalakan  liar,  juga  menjadi  penyebab  terjadinya deforestasi  sehingga  berdampak  pada  kemerosotan  dan  penurunan  kualitas lingkungan.  Ketika  kemampuan  .memulihkan  lingkungan    melalui  program penghijauan  menjadi  tidak  sepadan  dengan  tingkat  kerusakan  yang  ada,  maka tingkat kerentanan dan risiko terhadap bencana lingkungan menjadi semakin nyata. Mengingat hal ini, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam  dan  lingkungan  hidup  secara  berkelanjutan,  dengan  bantuan  sumber  daya manusia yang kompeten, penegakan hukum lingkungan hidup yang ketat dan adil, penerapan  etika  lingkungan  hidup  yang  lebih  luas,  dan  perbaikan  sosial  yang berkelanjutan.  dan  integrasi  budaya.  Mempromosikan  perubahan  segera  dalam perspektif  lingkungan  sehubungan  dengan  etika  lingkungan  dengan  menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagai bagian integral dari praktik produksi  dan  konsumsi,  pembelajaran  sosial,  dan  pendidikan  formal  di  semua lapisan  masyarakat.  Memiliki  barang  ini  sangatlah  penting.  Untuk  membalikkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup, kita perlu melakukan kemajuan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang, saling berhubungan, dan saling menguatkan dalam bidang ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan  saat  ini  tanpa  membahayakan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk melakukan  hal  yang  sama  disebut  pembangunan  berkelanjutan.  Menjamin kesejahteraan  manusia  sekaligus  menjaga  kemampuan  ekosistem  untuk mempertahankannya adalah inti dari pembangunan berkelanjutan.
Gagasan  otonomi  daerah  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Otonomi Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  segala  urusan  pemerintahan lainnya  harus  dikelola  dan  diatur  oleh  pemerintah  daerah.  Kekuatan  ini  harus digunakan  semaksimal  mungkin.  Mereka  tidak  peduli  dengan  apa  yang  dilakukan
pemerintah  federal.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  daerah dapat  menerapkan  kebijakan  di  tingkat  lokal  yang  menawarkan  layanan  yang mendorong  lebih  banyak  keterlibatan,  inisiatif,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Selain gagasan tersebut, ada prinsip lain yang dianggap tepat dan bertanggung jawab. Arti  sebenarnya  dari  otonomi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  yang operasionalnya  dipandu  oleh  tanggung  jawab  dan  wewenang  yang  sudah  ada sebelumnya  yang  dapat  berkembang  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan  spesifik setiap  daerah.  Artinya,  konsep  otonomi  daerah  di  setiap  daerah  mempunyai keunikan tersendiri. Otonomi yang bertanggung jawab, sebaliknya, diartikan sebagai kemandirian  dengan  syarat  pelaksanaannya  konsisten  dengan  tujuan  yang  sama yang memberikan kemandirian tersebut.
Kebijakan  lingkungan  suatu  negara  atau  negara  bagian  adalah  pendiriannya terhadap  isu-isu  lingkungan  hidup  yang  penting.  Jadi,  kebijakan  lingkungan hanyalah  salah  satu  aspek  dari  kebijakan  publik  yang  lebih  luas.  Kebijakan lingkungan  hidup  dirumuskan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan  yang  ditetapkan  undang-undang,  kata  Siti  Sundari  Rangkuti.  Hukum, menurut  Koopmans  dan  Hirsch  Ballin,  merupakan  landasan  administrasi pemerintahan.  Badan  legislatif  mempunyai  kekuasaan  untuk  menetapkan  dan menegakkan kebijakan melalui sistem hukum.

## B. Pengaruh pemerintahan dalam desentralisasi lingkungan
Kebijakan  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  cara  desentralisasi kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat ke pemerintah pusat. Akibat desentralisasi akan terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah  daerah,  yang  berarti  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia  akan memperoleh  kewenangan  yang  lebih  besar.  Mengingat  bahwa,  pada  tahap  awal, kewenangan  telah  dialihkan  dari  daerah  ke  pemerintah  federal,  maka  akan  ideal jika,  sejak  kebijakan  otonomi  daerah  diberlakukan,  kekuasaan  telah  dialihkan kembali ke daerah dari pemerintah federal. di tengah negara.
Lingkungan  hidup  merupakan  bagian  integral  dari  setiap  upaya pembangunan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Selain  masalah lingkungan,  pembangunan  berkelanjutan  didorong  oleh  pertimbangan  sosial  dan ekonomi. Kota dan kabupaten juga telah membentuk lembaga-lembaga lingkungan hidup, serupa dengan pemerintah federal dan negara bagian, karena pentingnya dan keberadaan strategis dari lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya kelompok ini, perlindungan  lingkungan  secara  resmi  akan  menjadi  salah  satu  tanggung  jawab negara yang diamanatkan.
Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengganggu atau mengacaukan proses  ekologi  apa  pun,  kata  Yeni  Widovaty.  Oleh  karena  itu,  perlindungan lingkungan,  dedikasi  terhadap  pembangunan  yang  terdesentralisasi  dan berkelanjutan, serta pengakuan dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal dan lingkungan  hidup  merupakan  karakteristik  penting  dari  kebijakan,  rencana,  dan program pembangunan.
Pada dasarnya, ada banyak pengetahuan lokal yang telah diwariskan selama bertahun-tahun  dengan  menggunakan  praktik  ramah  lingkungan.  Permasalahan lingkungan  hidup  di  daerah  otonom  masih  banyak  dan  sulit  untuk  dijabarkan, namun  hal  tersebut  sudah  pasti.  Pembangunan  daerah,  yang  memprioritaskan kesejahteraan masing-masing komunitas, adalah penyebab utama semua ini. Setiap efek yang dimilikinya.
Pada  dasarnya,  ada  banyak  pengetahuan  lokal  yang  telah  diwariskan  selama bertahun-tahun  dengan  menggunakan  praktik  ramah  lingkungan.  Namun, permasalahan lingkungan hidup di daerah otonom sangatlah banyak dan sulit untuk dijabarkan secara personal. Semua itu pada hakikatnya merupakan pengembangan masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat. semua dampak yang ditimbulkannya.
Kebersihan  dan  kehijauan  kota  kami  sangat  diapresiasi  oleh  pemerintah  dan masyarakat  yang  tinggal  di  sini.  Membersihkan  dan  memanfaatkan  kawasan  hijau menunjukkan  kepedulian  terhadap  lingkungan,  namun  yang  lebih  penting,  hal  ini menunjukkan  keinginan  untuk  menjalani  gaya  hidup  sehat  dan  menjunjung  tinggi kehormatan dan martabat kota. Selain itu, kondisi ini menunjukkan kemampuan luar biasa  dalam  hal  koordinasi  dan  keterlibatan.  Pendekatan  terhadap  penyelesaian masalah  lingkungan  yang  mengutamakan  elemen  pengetahuan  komunal  di  atas solusi teknologi tinggi telah dibentuk oleh inisiatif pemerintah daerah di bidang ini. Dalam upaya untuk memajukan gagasan demokrasi ekologis, kelompok politik hijau  telah  mulai  menerapkan  desentralisasi  lingkungan  hidup  secara  langsung. Akibat  UU  Pemerintahan  Daerah  No.  23  Tahun  2014,  Masyarakat  Desa/Nagari  di Indonesia  mampu  memperoleh  kembali  hak-hak  dasar  mereka,  termasuk kemampuan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka sendiri.
Desentralisasi  lingkungan  bukan  sekedar  kebijakan  yang  memaksakan  solusi lingkungan  pada  tingkat  unit  terkecil  seperti  Desa/Nagari/nagari.  Desentralisasi bertujuan untuk mencapai berbagai solusi terhadap permasalahan lingkungan  yang bergantung  pada  situasi  lingkungan  di  masing-masing  wilayah,  dibandingkan berfokus pada perdebatan sengit yang terjadi di tingkat internasional, penting bagi Indonesia  mengingat  otonomi  daerah  dan  semakin  besarnya  kewenangan Desa/Nagari dalam perlindungan lingkungan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa  membahayakan kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  masa  depan  disebut pembangunan  berkelanjutan.  selanjutnya.  Menjamin  kesejahteraan  manusia sekaligus menjaga kemampuan ekosistem untuk mempertahankannya adalah inti  dari  pembangunan  berkelanjutan.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya,  daerah  dapat  menerapkan  kebijakan  di  tingkat  lokal  yang menawarkan layanan yang mendorong lebih banyak keterlibatan, inisiatif, dan pemberdayaan  masyarakat.  Selain  gagasan  tersebut,  ada  prinsip  lain  yang dianggap  tepat  dan  bertanggung  jawab.  Jika  pemerintahan  sendiri  ingin dipraktekkan,  peraturan  yang  mengatur  operasional  pemerintahan  harus didasarkan pada tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang benar-benar ada dan mempunyai kapasitas untuk berkembang.
2. Pengelolaan lingkungan yang baik (good environment governance) merupakan konsep  yang  dapat  dicapai  melalui  peran  aktif  dan  partisipatif  seluruh pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan. Strategi pemecahan masalah yang lebih berbasis masyarakat dan mencakup pengetahuan lokal telah muncul sebagai hasil dari undang-undang lingkungan  hidup  yang  diberlakukan  di  tingkat  daerah.  Dengan menghilangkan  penekanan  pada  perdebatan  yang  bermotif  politik  dan berorientasi pada keuntungan, desentralisasi diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang sesuai secara regional.

## Daftar Pustaka

## Buku
Akib, Muhammad.  (2012). Politik Hukum Lingkungan Dinamika  dan  Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah .    Jakarta: RajaGrafindo Persada.
.  (2014). Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Arifin, Syamsul. (2012). Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia . Jakarta: Sofmedia.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2010). Green  Constitution, Nuansa  Hijau  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.
Erwin,  Muhamad.  (2011). Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup . Bandung: Refika Aditama.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
Rahmadi, Takdir. (2014). Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ruray, Syamsul Bahri. (2012). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup. Bandung: Alumni. Sodikin. (2003). Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang
Nomor 23  Tahun  1997 .  Jakarta:  Djambatan.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang .
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan