## PENDAHULUAN
Berdasakan Peraturan Presiden   Nomor 5 Tahun  2010 tentang    Rencana    Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  Tahun 2025
a. Pengarussataman Pembangunan Berkelenjutan
b. Pengarussutaman Tata Kelola  Pemerintahan Yang Baik
c. Pengarusutaman Gender   (PUG) Ketiga  prinsip    tersebut  menjadi    jona  landasan operational  bagi  keselamatan  Pembangunan  Nasional sejajar  dengan  Instruksi    Presiden    Nomor  3    Tahun 2010.  Perencanaan      dan  Penganggaran  Responsip Gender bukan suatu proses   yang terpisah dari sistem
perencanaan  dan  penganggaran    yang  ada  akan  tetap lebih      merupakan  pelengkap  dal++am    menyusun dokumen perencanaan  strategis dan dokumen rencana kerja  dan anggaran di daerah Hal penting  pada penyusunan   dokumen perencanaan pembangunan    di  daerah    menunjukan  bahwa penggunaan analisis  gender  untuk  menyusun  kebijakan startegis  dan kebijakan Peraturan  Pemerintah Nomor 8    Tahun  2008    tentang    Tahapan,  Tata    Cara Pengarusutaman  ,    Pengendalian    dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  harus dirumuskan secara presfektip dan berkeadilan  dengan prinsip keseimbangan gender
Belajar  tentang Perencanaan  dan Pengawasan Responsif  Gender (PPRG)  secara umum pada  SKPD
Learn about Gender Responsive Planning and Monitoring (PPRG) in general on SKPD

## Boby Segah, ST.,MT
Sugeng Wiyono, SP
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah boby_segah@gmail.com

## Abstrak
Melakukan  pengawasan secara optimal  untuk  pengelolaan  keuangan daerah   perlu dilakukan agar keuangan dapat menjadi  tertib dan transfran.Beberapa strategi dalam mengatasi  kelemahan pengawasan, pengeolaan dan pengendalian keuangan daerah baik oleh Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP)  dan Satuan Kerja Perangkat Daerah      perlu  di  lakukan  pendekatan    secara  personal  kepada    audite    dalam melaksanakan  pemerikaan.  Hal  tersebut  di  lakukan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kemampuan  sumber daya manusai pada Stuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam mengelola keuangan  daerah tidak mengalami hambatan dan masalah . Pemantauan  tersebut perlu dilakukan sejak mulai dari perencanaan,  pelaksanaan dan pertanggungjwaban dengan tujun agar anggaran  tersebut  benar – benar  digunakan untuk  tujuan  yang  jelas  sedangkan  pemeriksaan    terhadap        keuangan    adalah bertujuan    untuk    mengantisipasi    terjadinya  penyimpangan  dan  kebocoran  dalam penggunaan anggaran
Pengawasan  oleh  Inspektorat  Provinsi, Kabupaten dan Kota  adalah merupakan salah satu  bagian  dalam  proses  memantau dalam pelaksanaan program  dan kegiatan yang ada pada masing – masing   SKPD   dengan tujuan agar  kegiatan dan program tersebut benar – benar  termanfaat dengan baik.

## Kata Kunci:
PPRG SKPD INSPEKTORAT Keywords : PPRG SKPD INSPECTORATE

## Abstract
Carrying out optimal supervision for regional financial management needs to be done so that  finances  can  become  orderly and  transparent.  Several  strategies  in  overcoming  the weaknesses  in  supervision,  oversight  and  control  of  regional  finances  both  by  the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and Regional Work Units need to be approached personally to the auditee in carrying out the examination. This was done with the aim of increasing the ability of human resources in the Regional Work Units so that in managing regional finances there were no obstacles and problems.
This  monitoring  needs  to  be  carried  out  starting  from  planning,  implementation  and accountability  with  the  aim  that  the  budget  is  actually  used  for  clear  purposes  while corrections to finances aim to anticipate irregularities and leaks in the use of the budget
Supervision  by  the  Provincial,  District  and  City  Inspectorates  is  a  part  of  the  process  of monitoring the implementation of programs and activities in each SKPD with the aim that these activities and programs are truly beneficial.
© 2023 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15    Tahun 2008  tentang   Pembinaan Pelaksanaan Pengarusutaman Gender  di Daerah  pada  Pasal 4  Ayat 1 menyebutkan bahwa  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyusun kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan berpersfektip gender penyusunan  itu di lakukan  melalui proses perencanaan  gender.
Penyusunan itu dilakukan  melalui  proses perencanan dan pembangunan yang   menggunakan presfekti gender dan    dituangkan      dalam  RPJMD,  Rencana      Strategis SKPD dan Penjabaran SKPD.
Secara  jelas    pada  pasal  4    ayat  2    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  menyebutkan    bahwa  penyusunan kebijakan,  program  dan  kegiatan  harus    di  lakukan melalui analisys  gender, mengingat  PPRG merupakan hal baru bagi perencanaan pada SKPD dalam menyusun perencanaan  dan penganggaran maka  secara   teknis operasional di butuhkan  sebuah  pedoman   teknis    dan tata  cara  penyusunan    perencanaan  dan  penganggaran presfektip gender untuk  memastikan apakah laki – laki dan  perempuan  memperoleh  akses    terhadap  sumber daya, dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat    yang  sama      dari  perencana  memberikan jawaban    untuk  mengatasi    kesebjangan    gender    dan mawujudkan keadilan   dan kesataraan . Mengigat kita masih belum dapat semuanya memahami dan  mengerti  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan Perencanaan,  Pelaksanaan  dan  Pengawasan  dari Responsif    Gender  (PPRG)  serta        mekanisme  dan jadwal pengusulan PPRG oleh  beberapa SKPD, kapan dari  jadwal  pengawasan  terhadap  implementasi  PPRG oleh  Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten /Kota melakukan  pengawasan reguler atau pengawasan secara  mandiri  yang  dilakukan  dalam  bentuk  Reviu, Evaluasi dan Monitoring   terhadap Kegitan dan Program yang  di lakasanakan pada  tahun berjalan.
Gender adalah konsep  yang mengacu pada pembedaan peran  dan  tanggung  jawab  seorang  laki  -  laki    dan perempuan yang terjadi akibat perubahan keadaan sosial dan  budaya  masyarakat.  Pembedaan  kegiatan  yang dapat  dilaksanakan  oleh  laki – laki  dan  perempuan. Responsip gender adalah untuk  memberikan perhatian yang  konsisten  dan  sistematis  terhadap  perbedaan  - perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam masyarakat  yang  diwujudkan  kedalam  sikap  dan  aksi untuk  mengatasi  terjadinya  ketidakadilan  di  dalam masyarakat.
Untuk  mewujudkan  di  dalam  Perencanaan  Responif Gender    yang  dilanjutkan  dengan  Penganggaran Responsif  Gender    adalah    di  harapkan  dapat menghasilkan anggaran yang Responsif Gender  (ARG), yaitu  kebijakan  pengalokasian  anggaran  yang  disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang  berbeda antara perempuan dan laki-laki, di refleksikan dalam dokumen KUA  -PPAS,  RKA  dan  selanjutnya  dibuat  kedalam Program/Kegiatan dan laki-laki dan bukan menjadi alasan serta kedalam suatu dokumen DPA SKPD.
Anggaran  yang  Responsif  Gender    (ARG)  bukan program dan anggaran yang  terpisah untuk perempuan dan  laki-laki namun pola anggaran yang  menjembatani kesenjangan  dalam  status,    peran  dan  tanggungjawab antara perempuan dan  laki-laki bagi perempuan sebesar 50  %  laki-  laki,  dan  bukan  sebagai  suatu  alasan  untuk memintaa  lokasi  anggaran  khusus  bagi  perempuan, selain  itu  pula    alokasi  anggaran  tersebut  tidak  di peruntukan.
Jadi PPRG  adalah instrument  untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan  akses, partisipasi, kontrol dan  manfaat  pembangunan  bagi    perempuan  dan  laki- laki  bertujuan  untuk  mewujudkan  angaran  yang    lebih berkeadilan.
Dalam  teknis  pelaksanaan  kegiatan,  masing  -  masing OPD  di minta melampirkan  Gender  Analysis Pathway (GAP)  dan  Gender  Budget  Statement  (GBS)  dalam penyusunan RKA  terhadap kegiatan prioritas   di dalam unit kerja masing - masing, yaitu dokumen akuntabilitas yang  berperspektif  gender    adalah  mengimpormasikan suatu  kegiatan  telah  responsive      terhadap  isu  yang terjadi  di  dalam  masyarakat  atau  isu  gender  yang  ada, dan  telah  dialokasikan  dana    yang  memadai  untuk menanganni permasalahan gender tersebut.
Prioritaskan   pada kegiatan yang memiliki anggaran lebih besar,  kegiatan  dengan  kelompok  yang  lebih  besar sasaran memiliki Gender Gap (celah gender) yang besar atau  kegiatan  yang    akan  memberikan  dampak  besar terhadap percepatan  PUG. Jika OPD  terkendala dalam membuat GAP  dan GBS   dapat melakukan koordinasi dengan  Sekretariat  Tim  PPRG,  yaitu    Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  dan    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  dan selajutnya  dilakukan  pengawasan  oleh  Inspektorat terhadap  PPRG    yang  sudah  disusun  dengan  menilai kualitas  GBS  dengan  membandingkan  realisasi  dan kriteria GBS  dan pelaksanaannya.
Berdasarkan   Instruksi Presiden  Nomor 9  Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender  dalam Pembangunan Antara lain  menginstruksikan kepada Gubernur  untuk melaksanakan  PUG    guna    terselenggaranya perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional  yang  berperspektif  gender  bidang  tugas    dan fungsi serta  kewenangan dari masing – masing
Berdasakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  PUG  di Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan    Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 15  Tahun 2008 tentang  Pedoman Umum PUG Daerah    berkewajiban  menyusun  Kebijakan,  Program dan Kegiatan Pembanguan Berprespektif  Gender yang dituangkan    dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  atau  RPJMD,  Rencana  Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD  dan pada pasal 7  ayat
Boby Segah, Sugeng Wiyono. Belajar  tentang Perencanaan  dan Pengawasan Responsif  Gender (PPRG)  secara umum pada  SKPD
(3)    SKPD  yang  mebidangi  Pengawasan  melakukan pengawasan  pelaksanaan  PPRG  dan  ayat  (5)    Kepala SKPD  melakukan    Perencanaan,  Pelaksanaan  , Pengendalian, Monitoring  dan evaluasi PPRG di SKPD maisg - masing
Tujuan dari Penelitian ini adalah Memberikan pedoman untuk  para    perencana  SKPD    dalam  menyusun perencanaan  dan peganggaran   daerah yang Responsip Gender, Sebagai acuan  bagi Pemerintah Daerah   untuk memasukan  analisis    Gender    dalam  Penyusunan Dokumen Perencanaan  dan Pengangggaran Daerah dan Memberikan  alat  bantu  bagi daerah untuk melakukan pemantauan    dan  evaluasi  Penganggaran  Responsip Gender

## METODOLOGI
Pedoman  PPRG : 1. Data  perencanaan  SKPD  pada  setiap    intansi pemerintah Provinsi   dan Kabupaten/Kota
2.
Pihak – pihak    yang  berkepentingan    dalam penusunan  dokumen  perencanaan    dan penganggaran

## Ruang Lingkup
Ruang  lingkup      pedoman  teknis    perencanan      dan penggaran   Responsip Gender  di daerah :
1. Pendekatan  penyusunan   program    dan kegiatan dengan menggunakan  metode  Gender   Analisis Path  Way    (GAP)    Gender  Budget    Statemen, Pernyataan  Anggaran  Gender  (GBS/PAG)    dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
2. Langkah – langkah  Analisis Gender , Penyusunan GBS/PG   dan Penerapannya   dalam penyusunan Kerangka  Acuan Kegiatan (KAK)
3. Penyusunan    Indikator  Kinerja      Responsip Gender dan RKA /DPA
4. Mekanisme        pemantauan    dan  evaluasi perencanaan dan  penganggaran

## Dasar Hukum Pelaksanaan PPRG
Dasar hukum untuk pelaksanaan PPRG  yaitu :
a. Instruksi Presiden Nomor 9  Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional b. Peraturan Presiden Nomor 2  Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2025
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011    tentang  Pelaksanaan  Pengarusutaman Gender  di  Daerah  dan  Surat    Edaran  Bersama Menteri  BAPPENAS, Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri
d. Menteri PP-PA, yang sudah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian,  Gubernur  dan  Bupati/Walikkota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarasutaman    Gender  (PUG)    dalam pembangunan menetapkan PUG sebagai salah satu isulintas bidang selain pembangunan berkelenjutan
dan  pemerintahan  yang  baik  (good  governance), perencanaan  responsive  gender      di  wujudkan kedalam  program  dan  kegiatan  dalam  program (RPJPD) , RPJMD,RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  serta  terususunya  ARG  dalam  RKA-SKPD, dan  diharapkan  seluruh  K/L,  Pemerintah  Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan PPRG   dengan mengacu kepada matrik kegiatan
a. Instruksi Presiden Nomor 9  Tahun  2000  tentang Pengarusutaman Gender  dan Pembangunan
b. Peraturan    Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan  Keuangan
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang    Pengelolaan  Keuangan daerah
d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  59 Tahun 2007 tentang  Perubahan   atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13  Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuagan Daerah
e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  54 Tahun  2010    tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah    Nomor  8  Tahun  2008      tentang Tahapan  ,  Tata  Cara  Penyusunan  Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah
f. Peraturan Gubernur Kalimantan  Tengah Nomor 68    Tahun    2013    tentang    Pelaksanaan Pengarusutman  Gender  di    Provinsi    Kalimantan Tengah
g. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan  Tengah Nomor 4  Tahun 2014 tentang   Pengarusutaman Gender    Dalam    Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah
h. Surat   Keputusan  Gubernur Kalimantan  Tengah Nomor  188.44/141/2017    tentang    Kelompok Kerja Pengarusustaman Gender Provinsi
Kalimantan Tengah
i. Surat  daran  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor  050/95/BIDV/Bappedalitbang  tentang Panduan Pelaksanaan Pengarustaman Gender Bagi Perangkat  Daerah Lingkup  Pemerin tah Provinsi Kalimantan  Tengah

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan dan  Pengawasan PPRG
Pengawasan  terhadap  implementasi  PPRG    bertujuan untuk  memastikan  mutu  (Quality    Assrance)  atas penyelenggaraan  PUG    dan  PPRG,  mendorong komitmen  Gubernur    dan  Bupati/Walikota,  kepastian tentang  program/kegiatan  telah  di  usulkan  dan  di masukan di dalam kegiatan dan program dalam bentuk responsive gender, ketersediaan instrument PPRG  dan mengoptimalkan efektif dari aspek pelaksanannya, serta penguatan pelaksanaanya dan pelembagaan PPRG  dalam system  perencanaan    dan  penganggaran  daerah. Diharapkan  perencanaan    dan  penganggaran  daerah lebih  ekonomis,  efektp,  dan  efisien  serta  mengurangi kesenjangan  tingkat  penerima  manfaat  pembangunan (equity).
Sebagai acuan bagi pengawas, pelaksana dan pihak-pihak yang terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam  melakukan  pengawasan,  yaitu  mengacu  kepada Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengawasan  Pelaksanaan  Perencanaan  dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah  tmt. 18 September 2014, Lingkup Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian output dari program/kegiatan  (pada  lembar  GBS)  dan  pemastian indikator  kinerja  output  yang  terdapat  isu  gender didalamnya  telah  tercapai  serta  berkontribusi  kepada kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Pelaksanaan pengawasan PPRG terintegrasi melalui mekanisme dan siklus  pengawasan  tahunan  Pemerintah  Daerah (Pengawasan Reguler)  dalam Program  Kerja Pemeriksaan  Tahunan  Inspektorat  (PKPT)  atau Pengawasan untuk tujuan tertentu.
Perbedaan keduanya adalah  pada Pengawasan Reguler dengan batasan sesuai kondisi dan kemampuan daerah, misalnya  seluruh  atau  sebagian  OPD  saja,  karena keterbatasan anggaran, waktu dan SDM ,sehingga tidak dilakukan  secara  mendalam.  Sedangkan  pada Pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  lebih  rinci,  lebih fokus  terhadap  OPD  tertentu  yang  bersifat  pelayanan atau  yang  telah  didampingi  oleh  Pokja.  Untuk pengawasan  PPRG  tersebut  memerlukan  penguatan kapasitas Pengawas/Pemeriksa secara menyeluruh, serta dalam  pelaksanaannya  dikuatkan  dengan  Keputusan Kepala Daerah.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor   4 Tahun 2014,  Pengawasan  PPRG  dilakukan  terhadap Program/Kegiatan  pada  tahun  berjalan.  Reviu  PPRG dilakukan  terhadap  program/kegiatan  pada  tahun  yang akan  datang  sesuai  kesepakatan  dalam  Rencana  Aksi Daerah (RANDA), dan dari segi penamaan Reviu PPRG atau  Pengawasan  PPRG,  sedangkan  jadwalnya dilaksanakan  setelah  Reviu  RKA.  Pada  Tahun  2018 Kegiatan Reviu PPRG ini telah laksanakan Inspektorat  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten  dalam pelaksanaan pemeriksaan  regular, sesuai dengan jadwal dalam PKPT maka pelaksaan  pemeriksaan pada lingkup pemerintah  daerah  akan  di  laksanakan  pada  awal Triwulan ke IV (Bulan September atau Oktober ) yang dilaksanakan  pada    SKPD    pada  lingkup  pemerintah Provinsi pada 3 (tiga) program dengan masing - masing 1  (satu)  kegiatan  OPD,  sesuai  Instruksi  Gubernur Nomor 1/Inst-2018 Sama  halnya  dengan  kegiatan  pengawasan  lainnya, sebelum dimulai kegiatan pengawasan, dibuat pedoman pengawasan  dan  disusun  Program  Kerja  Pengawasan (PKP)  Tahapan pengawasan sebagai berikut :
1. Perencanaan  Pengawasan;  yaitu  langkah  -  langkah persiapan  yang  harus  dilaksanakan,  dimasukkan dalam PKPT, Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas, dan  Survei  Pendahuluan.  Penentuan  kriteria berdasarkan  Juklak  PPRG  untuk  Pemerintah Daerah,  mencakup  pemenuhan  atas  ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan GBS.
2. Mengukur  Program/Kegiatan  yang  dilaksanakan; melalui  reviu  dokumen,  wawancara  atau  diskusi dengan pelaksana kegiatan  dan penerima manfaat, sehingga  Pengawas  memiliki  data  dan  informasi yang  memadai  terkait  ketersediaan,  kualitas  dan pelaksanaan GBS.
3. Membandingkan  realisasi  dengan  kriteria  dan standar yang telah ditetapkan.
4. Saran  rekomendasi  perbaikan  untuk  perbaikan pelaksanaan  PPRG  ke  depan,  disesuaikan  dengan kondisi  yang  sudah  tercapai.  Rekomendasi ditujukan pada pemangku kepentingan yaitu: Kepala Daerah, Pokja PUG, TAPD serta OPD itu sendiri.
5.  Pemaparan hasil temuan dan rekomendasi;
6.  Pemantauan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  tahun sebelumnya; dan
7.  Penyusunan  Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP) pelaksanaan  PPRG,  Format  Laporan  disusun berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  23  Tahun  2007  dan  disesuaikan  dengan bentuk  pengawasan  (Pengawasan  Reguler  atau Pengawasan  Tujuan Tertentu).

## Menentukan  Kriteria  berdasarkan  Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:
a. Pemenuhan atas ketersediaan GBS sesuai Regulasi, jumlah  GBS  yang  disusun  OPD  sesuai  kebijakan daerah tentang PPRG, misal 3 (tiga) program/kegiatan;
b. Kualitas GBS; program/kegiatan terpilih merupakan program  strategis  dan  prioritas,  mendukung pencapaian  prioritas  pembangunan  nasional  dan target
c. Target  MDGs,  termuat  dalam  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah  (RPJMD  dan RKPD), penting untuk mengatasi isu gender, analisa situasi menyajikan data yang relevan, data terpilah atau  data  spesifik  gender,  isu  gender  jelas,  ada keterkaitan  antara  analisis  situasi  dengan rencanaaksi  dan  indikator  kinerjanya  SMART (Specific,  Measurable,  Achievable,  Realistic, Timebond), anggaran untuk menangani permasalahan/isu gender.
d. Pelaksanaan  GBS,  Program/kegiatan  pada  lembar GBS  mengalami  siklus  APBD  agar  menjadi  acuan dan indikator output dapat tercapai.

## Peran Inspektorat  selaku pengawas
Tugas dari  masing – masing tim atau di sebut dengan Tugas  Focal Poin PUG  pada seluruh pejabat dan staf di adalah :
a. Mempromosikan PUG  pada  Inspektorat
b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Inspektorat    Provinsi  dan  Inspektorat  Kota  dan Inspektorat  Kabupaten
c. Melaksanakan  pelatihan sosialisai advokasi  PUG pada  seluruh    pejabat    dan  staf  di  lingkungan inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
d. Melaporkan  pelaksanaan PUG  kepada  Inspektur
Boby Segah, Sugeng Wiyono. Belajar  tentang Perencanaan  dan Pengawasan Responsif  Gender (PPRG)  secara umum pada  SKPD
e. Mendorong  pelaksanaan analisis  gender  terhadap kebijakan program dan kegiatan  pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota
f. Menyusun  Rencana    Aksi    SKPD    (  Inspektorat Provinsi, Kabupaten /Kota )
g. Menyusun  dan    mengusulkan  anggaran    yang Responsif Gender
h. Mengirim  auditor untuk mengikuti pelatihan PUG
i. Melakukan    sosialisasi    PUG    kepada  seluruh auditor

## Perencanaan Pembangunan
Pada pasal 4  ayat  (1)  Pemerintah  daerah  berkeajiban menyusun    kebijakan  ,  program,  dan  kegiatan pembangunan  berprespektif  gender  yang  dituangkan dalam Rencana Pembanunan Jangka Menengah  Daerah atau    RPJMD,  Rencana  Strategis  KPG,  dan  Rencana Kerja SKPD Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  ,  maka pemerintah   daerah mempuyai kewajiban    menyusun kebijakan  pembagunan  berupa    prgram  dan  kegiatan yang  akan  di  tuangkan    dalam  konsep  rencana pembangunan  jangka  menengah      dan  jangka  panjang agar    di  dalam  pelaksanaan  nya  nanti  tidak  mengalami kendala  dan    hambatan.  Progam  dan  kegiatan pembangunan yang berpresfektip gender bertujuan agar dalam  pelaksanaan    pembangunan  nantinya  tidak mengalami hambatan / kendala yang berarti. Perencanaan pembagunan dapat   sejalan dan mengacu kepada    presfektip  gender  maka    perlu    dilakukan monitoring  dan  evaluasi  berkelanjutan    dan    dapat menjadi bahan bagi pemerintah di kemudian hari  dalam pelaksanaan nya
berapa tahapan  yang di lakukan a. Penyelenggaraan  Pembangunan    Yang Responsip
Pada  pasal 7 ayat  (3) dan ayat   (5) yaitu, ayat (3) SKPD    yang  membidangi  pengawasan  melakukan pengawasan  PPRG    dan  ayat  (5)      Kepala  SKDP melakukan  Perencanaan,Pelaksanaan,Pengendalian, Monitoring  dan Evaluasi  PPRG di SKPD masing – masing. Inspektorat  Provinsi  dan  Kabupten    yang membidangi      pengawasan  mempunyai    tugas melakukan pengawasan sedangkan  SKPD  lainnya tugas membuat perencanaan,pelaksanaan,pengendalian
serta monitoring    terdapap  program  dan  kegiatan lapangan.  Tujuannya  adalah  agar    program  dan kegiatan yang sudah di usulan dalam KUA - PPAS, RKA dan DPA  pada masing – masing SKPD sudah
berpresfektip  gender.  Pengawasannya  akan  di lakukan oleh Inspektorat  Provinsi dan Kabupaten dengan tujuan agar dapat di ketahui  apakah masing – masing  SKPD  yang  bersangkutan  sudah merencanakan dan menganggarkan serta bagaimana pelaksanaanya.
b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Ada  beberapa hal yang perlu mendapat  perhatian yaitu    SKPD    yang  membidangi  pengawasan pelaksanaaan  PPRG,  Kepala  SKPD    melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring  dan Evaluasi PPRG di  SKPD Masing – masing      serta  tahapan  mulai    perencanaan  dan penganggaran yang perlu di lakukan :
1) Analisis    gener  terhadap  rencana  kerja  dan anggaran
2) Hasil analisis  gender  sebagaimana dimaksud yaitu penyusunan   GBS serta
3) Hasil anaisis  gender  yang terdapat  dalam GB menjadi  dasar  SKPD    dalam  menyusun kerangka  acuan  kegiatan        dan  merupakan pengabaian  yang    tak  terpisahkan  dengan dokumen  RKA  dan  DPA  SKPD
c. Pengawasan oleh Inspektorat
Peran Inpektorat   selaku SKPD   yaitu menyusun SK    Pembentukan  Vocal  Point    yang  di  tetapkan dengan surat ke[utusan Inspektur  selaku anggota PPRG  tentang  Poin  Pengarusutaman    Gender (PUG). Sedangkan tugas focal  point  antara lain :
- Mempromosikan PUG pada inspektorat -        Memfasilitasi  penyusunan  rencana  kerja inspektorat yang berperstif gender
-   Melaksanakan pelatihan sosialisasi advokasi PUG pada  seluruh  pejabat    dan  staf  di  lingkungan inspektrat
-        Melaporkan  pelaksanaan  analisis    gender terhadap  kebijakan program dan kegiatan -    Menyusun rencana aksi SKPD -        Menyusun    dan  mengusulkan  anggaran  yang Responsif  Gender
-    Mengirim auditor dan P2UPD  untuk mengikuti pelatihan PUG
-        Melakukan  sosialisasi  PUG  kepada  seluruh auditor dan P2UPD
d. Perbandingan  antara  Realisasi,  Standard dan  Kondisi
Adapun  kolom  untuk  membandingkan  Realisasi dengan Pelaksanaan PPRG:
N0 Aspek Kriteria Regulasi
Standar
Kondisi 1 Pemenuhan Ketersediaan GBS a. Permendagri No.67 Th.2011
b. SEB Stranas percepatan PUG melalui PPRG OPD telah menyusun GBS OPD telah menyusun GBS
2. Kualitas GBS a.   SEB Stranas percepatan PUG melalui PPRG b. Program/kegiatan terpilih merupakan program strategis dan prioritas; • Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target -target MDGs, • Termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) • Penting untuk mengatasi isu gender Program/kegiatan yang dipilih merupakan program strategis dan prioritas a. Juklak PPRG sebagai lampiran
Stranas percepatan PUG melalui PPRG b. Analisa situasi menyajikan data yang relevan, data terpilah atau data spesifik gender • Data telah disajikan, relevan, data terpilah atau data spesifik gender a. Juklak PPRG sebagai lampiran Stranas percepatan PUG melalui PPRG b. Analisa situasi menyajikan isu gender jelas • Menyajikan isu gender secara jelas termasuk tujuan rencana aksi
c. Juklak PPRG sebagai lampiran Stranas percepatan
PUG melalui PPRG d. Ada  keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi Ada keterkaitan logis antara analisa situasi, rencana aksi dan indikator kinerja 3. Pelaksanaan GBS Permendagri Nomor 13 Th 2006 Indikator output tercapai Indikator output tercapai sebagian disebabkan: • Target tidak terealisasi; • Strategi pencapaian tidak mengacu pada target; • …dst
Contoh Ilustrasi penyusunan GBS salah satu kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ;

## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kode Rekening 3.00.01.3.00.01.01.183.1971 Analisis situasi 1. Data Pembuka Wawasan/Data Pilah Gender • Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/pengawasan  terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi sebanyak 56  obrik, dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 23 obrik.
• Pemeriksaan/pengawasan dilakukan terhadap 48 obrik Provinsi/Kabupaten/Kota, Reviu Laporan Keuangan sebanyak           48 OPD, Reviu LKPD Provinsi, Reviu RKA sebanyak 43 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 43 OPD.
• Dari data kepegawaian Tahun 2020, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 64 orang terdiri dari: Laki-Laki     Perempuan      Jumlah Auditor 25                    19                 44 P2UPD                                       13                     7                 20 Total                                          38                    26                 64
Boby Segah, Sugeng Wiyono. Belajar  tentang Perencanaan  dan Pengawasan Responsif  Gender (PPRG)  secara umum pada  SKPD
• Pengawas/Pemeriksa yang telah bersertifikat sebanyak 18 orang dan yang belum bersertifikat sebanyak 2 orang belum mengikuti diklat
Laki-Laki     Perempuan      Jumlah Auditor 0                      0                  0 Pengawas Pemerintahan           0                      2                  2 Total                                           0                      2                  2 • Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki - laki  dan  perempuan,  namun  berdasarkan  kompetensi  yang  dimiliki,  termasuk  penunjukan Pengawas/Pemeriksa  sebagai  Pengendali  Teknis  yang  bersertifikatsebanyak  16  orang  dan Ketua Tim  sebanyak 9 orang, Pengendali Teknis/Madya: Laki-Laki     Perempuan      Jumlah Auditor 6                     2                    8 Pengawas Pemerintahan          8                     12                   10 Total                                          3                    13                  16 Ketua Tim / Muda Laki-Laki     Perempuan      Jumlah Auditor 20                  9                     29 Pengawas Pemerintahan          9                    5                     14 Total                                          29                  14                    26 Jika dibandingkan beban kerja yang seharusnya dijalankan jumlah Pengawas/Pemeriksa dari segi kuantitas masih kurang
• Pembinaan/peningkatan kualitas SDM masih terbatas, Diklat/Bimtek/Sosialisasi, terutama dalam pengiriman diklat teknis   bidang    pengawasan, terkait dengan padatnya jadwal pemeriksaan dalam setahun  :
Laki-Laki     Perempuan      Jumlah Auditor 12                    7                   19 Pengawas Pemerintahan           7                      7                  14 JFU                                             4                      -                     4 Total                                              23                   14                  37
Dengan  minimnya  jumlah  Pengawas/Pemeriksa  yang  melaksanakan  tugas,  dengan  pengiriman SDM  mengikuti  Diklat/Bimtek/Sosialisasi  akan  mengurangi  jumlah  SDM  dan  berdampak  pada kualitas hasil pengawasan :
a. Perilaku dan kesungguhan individu dalam melaksanakan pemeriksaan   mempengaruhi waktu penyelesaian  tugas  oleh  tim,  sehingga  perlu  figur    Ketua    Tim/Pengendali  Teknis  dalam mendisiplinkan anggota Tim terutama   laki – laki.
• Motivasi Pengawas/Pemeriksa untuk terus meningkatkan kemampuan    secara  mandiri masih kurang.
• Minimnya sarana dan prasarana mendukung pemeriksaan, seperti: laptop,  komputer, printer, mobil ke lapangan.
• Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan     target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikut sertakan   SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat, dan terkadang untuk kasus - kasus    emergensi mengambil personil yang sedang bertugas (overlapp) tugas.
• Untuk meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan harus  ada pemberian reward/insentif dari pimpinan.
2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender Akses:
• Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam Tim Pemeriksaan.
• Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mengikuti Diklat/
Bimtek/Sosialisasi.

## Partisipasi:
Pemeriksa/Pengawas Perempuan lebih telaten, teliti, memiliki keuletan dan kesungguhan dalam bekerja, sedangkan minat dan keseriusan Pemeriksa/Pengawas laki-laki kurang.

## Kontrol:
Pemeriksa/Pengawas laki-laki dan perempuan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah personil dalam suatu Tim karena telah diatur jumlah maksimal Pemeriksa/Pengawas beserta anggarannya dalam PKPT, dan yang menjadi Pengendali. Teknis/Ketua Tim ditunjuk oleh atasan berdasarkan kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki.

## Manfaat:
Karena jumlah Pemeriksa/Pengawas perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dalam suatu penugasan Pemeriksa/Pengawas perempuan mendapat lebih banyak manfaat.

## Penyebab Kesenjangan Internal:
Penyusunan Tim tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan  namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan  Pengendali Teknis dan Ketua Tim.
Profesionalisme tenaga Pemeriksa/Pengawas belum merata baik dari segi    kapasitas dan kompetensinya.
• Belum proporsionalnya jumlah Pemeriksa/Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan dalam setahun.
• SPI belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
Penyebab Kesenjangan Eksternal:
• Overlapp pemeriksaan reguler dan jadwal pengiriman diklat menimbulkan Kurangnya minat Pemeriksa/Pengawas mengikuti diklat, terutama yang berlangsung lama.
• Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur atau aparat pengawas.
• Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat Kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan
• Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu menambah jumlah SDM
Pemeriksa/Pengawas laki-laki dan perempuan, dan meningkatkan kompetensi Pemeriksa/Pengawas yang sudah ada. CAPAIAN PROGRAM 1. Tolak Ukur • Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Pemeriksa/Pengawas laki- laki dan perempuan untuk melakukan pemeriksaan.
• Penurunan nilai kerugian daerah, rekomendasiatas LHP yang ditindaklanjuti, tingkat Kematangan Implementasi SPIP, perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2.  Indikator Target Kinerja
• Tersedianya Tenaga Pemeriksa/Pengawas yang kompeten dan Proporsional untuk melaksanakan pemeriksaan dalam setahun.
• 7,8%; 75%; Level 3 ; 6 Perangkat Daerah.
Boby Segah, Sugeng Wiyono. Belajar  tentang Perencanaan  dan Pengawasan Responsif  Gender (PPRG)  secara umum pada  SKPD
Demikian  tahapan  dalam  melaksanakan  pengawasan implementasi PPRG lingkup Pemerintah
Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## KESIMPULAN
Melakukan    pengawasan  secara  optimal    untuk pengelolaan  keuangan daerah   hal tersebut dilakukan agar  keuangan  dapat  menjadi    tertib  dan transfran.Beberapa strategi dalam mengatasi  kelemahan pengawasan,  pengeolaan  dan  pengendalian  keuangan daerah    baik  oleh  Aparat    Pengawasan    Intern Pemerintah (APIP)  dan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu  di  lakukan  pendekatan    secara  personal  kepada audite  dalam melaksanakan pemerikaan. Hal tersebut di  lakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kemampuan    sumber  daya  manusai  pada  Stuan  Kerja Perangkat  Daerah  agar  dalam  mengelola  keuangan daerah tidak mengalami hambatan dan masalah .
Pemantauan  tersebut perlu dilakukan sejak mulai dari perencanaan,    pelaksanaan  dan  pertanggungjwaban dengan  tujun  agar  anggaran    tersebut    benar – benar digunakan    untuk  tujuan  yang  jelas  sedangkan pemeriksaan    terhadap        keuangan    adalah  bertujuan untuk    mengantisipasi    terjadinya  penyimpangan  dan kebocoran dalam penggunaan anggaran Pengawasan  oleh  Inspektorat  Provinsi, Kabupaten dan Kota    adalah  merupakan  salah  satu    bagian    dalam proses    memantau  dalam  pelaksanaan  program    dan kegiatan yang ada pada masing – masing   SKPD   dengan tujuan  agar    kegiatan  dan  program  tersebut  benar – benar  termanfaat dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan terselesaikannya penulisan Artikel  ini, peneliti  tak  lupa  mengucapkan  puji  syukur  Kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Peneliti  menyadari  adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Artikel ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti  harapkan.  Semoga  Artikel  ini  bisa  bermanfaat bagi  peneliti  pada  khususnya  dan  pembaca  pada umumnya.
Akhirnya  tak  lupa  peneliti  sampaikan  terima  kasih kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyeleseaikan Artikel ini.

## REFERENSI
Noor Gemilang, Andi Samsu Alam,  Suhardiman Samsu. (2012).Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat  Daerah  terhadap  Kinerja  Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. Jurnal Ilmu
Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Juli 2012 (75- 84).
Fithriyah.(2017). Indonesia’s  Experience:  Implementing Gender  Responsive  Planning  and  Budgeting. Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning. Vol. 1 No. 1 Apr 2017 (59-75).
Teguh Ilham, Adam Udi Velianto. (2022). Belajar Dari Yang  Terbaik:  Evaluasi  Pengarusutamaan Gender  Di  Kota  Surabaya,  Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 48, No. 1, Juni 2022: 127-140. https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84 Siti  Soleha,  Afriyanni.  (2021).  Evaluasi  Pelaksanaan
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  kota Pekanbaru. SOROT:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial Volume  16,  Nomor  2,  Oktober  2021:  71-84. https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84 Sali  Susiana.  (2015).  Penerapan  Konsep  Perencanaan Dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (Pprg) Dalam  Pembangunan  Daerah  (Studi  Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal  Aspirasi  Vol.  6  No.  1,  Juni 2015
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM Rp. xxx,- RENCANA AKSI Kegiatan1 Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Masukan Rp. xxx Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Hasil Jumlah obrik yang diperiksa Kegiatan2 Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan Masukan Rp. xxx Keluaran Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Diklat Teknis. Hasil Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pemeriksa/Pengawas