## Literature Review : Strategi Sistem Single Identity
Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak

## Uswatun Hasanah
Universitas Diponegoro, Indonesia uswatun1983@students.undip.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 15 Desember 2023 Disetujui
: 17 Desember 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRAK
Adanya ketidakseimbangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya akan selalu menjadi perhatian yang mendalam, hingga harus dicari solusinya. Salah satu solusi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah penggabungan NIK menjadi NPWP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi Single Indentity Number (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Menggunakan pendekatan Literature Review , artikel ini berupaya  mengidentifikasi  potensi  sistem Single  Indentity  Number (SIN)  dalam  meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan sintesis dari penelitian terdahulu yang akan mendeteksi potensi besar perluasan basis pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui sistem Single Indentity Number (SIN). Penelitian ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal, efisiensi penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak langsung  berkontribusi pada  pembangunan  berkelanjutan.  Hasil  penelitian menunjukkan  dengan adanya SIN maka pemerintah akan mudah mengakses informasi yang relevan dalam pengenaan pajak; SIN dapat digunakan untuk memonitor kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi kecurangan, serta pengawasan pajak; SIN juga akan mendorong peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan bertambahnya  basis  data  pajak  yang  lebih  akurat  dan  berkesinambungan.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  dilaksanakan  sistem Single  Indentity  Number (SIN)  maka  akan memutakhirkan  basis  data  pajak  dan  memaksimalkan  penerimaan  pajak  dengan  catatan pengamanan data dan privasi wajib pajak harus lebih diperketat.
Kata Kunci :  Efisiensi; basis data pajak; NIK-NPWP; nomor indentitas tunggal; penerimaan pajak

## PENDAHULUAN
Kesuksesan  kebijakan  perpajakan  seringkali  melibatkan  kombinasi  beberapa  instrumen perpajakan,  seperti  peningkatan  tarif  PPN  dan  pengurangan  tarif  PPh  atau  sebaliknya,  serta perluasan basis pajak (Akitoby et al., 2018). Kondisi penerimaan pajak yang tidak maksimal bukan hanya melanda Indonesia tetapi negara lainnya misalnya Serbia dimana diperlukan reformasi yang menyeluruh pada administrasi pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dan moral pajak dalam mendongkrak  penerimaan  pajak  (Ranđelović,  2016).  Namun  negara-negara  seperti  Kamboja, Georgia, Guyana, Liberia, dan Ukraina pernah berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya secara signifikan dengan mengatur tujuh strategi yaitu reformasi sistem perpajakan; dukungan politik dari semua  pihak;  penyederhanaan  sistem  perpajakan  serta  keringanan  pajak;  penerapan  reformasi administrasi  yang  komprehensif;  meningkatkan  penggunaan  terknologi;  menigkatkan  program audit  dan  verifikasi  pajak;  dan  juga  kompensasi  bagi  pihak  yang  dirugikan    dengan  adanya reformasi perpajakan tersebut (Akitoby, 2018).
Di  Indonesia  sendiri  tingkat  kepatuhan  pajaknya  masih  sangat  rendah,  apabila dibandingkan  dengan  negara-negara  tetangga.  Hal  ini  menyebabkan  anggaran  pendapatan  dan belanja negara (APBN) defisit setiap tahunnya. Ketidakoptimalan penerimaan perpajakan menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah terjadi sejak tahun 1983 pada saat Indonesia mulai menganut  kebijakan selft  assesment .  Kebijakan  tersebut  diadopsi  karena  keberhasilan  Amerika serikat dalam pelaksanaannya. Namun, Implementasi tersebut tidak berjalan sempurna di Indonesia karena data base pajak di Indonesia  masih lemah dan juga otoritas pajak yang terbatas (Mauleny et al., 2021).
Penelitian-penelitian  yang  mencoba  membahas  tentang  upaya  optimalisasi  pajak  di Indonesia sudah cukup banyak diantaranya (Arnold, 2012; Gunadi, 2022; Tambunan, 2020) yang menyarankan peningkatan penerimaan pajak paling baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Untuk itu perlu adanya reformasi pajak  (Monalika, 2020; Putri & Najicha, 2021; Susanto, 2022). Pengembangan basis pajak pernah dilakukan pemerintah melalui tax amnesty, dimana penerimaan pajak pada saat itu meningkat, namun hal itu hanya bersifat jangka pendek. Disisi lain, nilai positifnya adalah basis pajak bertambah (Hasanah et al., 2021; Robbany & Ekowati, 2022; Tjan et al., 2023).
Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah dalam meningkatkan basis pajak adalah integrasi  NIK-NPWP  (Sopiah,  2023).  Dengan  adanya  integrasi  ini maka  diharapkan  basis  pajak akan semakin meningkat, selain itu dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya (Arief, 2021). Penelitian tentang single indentity number pernah diteliti oleh (Soemartono et al., 2023) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang muncul dalam implementasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP yang sedang berlangsung di  Indonesia.  Selain  itu  peneliti  lainnya  membahas  tentang  analisis  manfaat  dan  biaya,  serta kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam penerapan Single Identity Number (SIN) di Indonesia (Alamsyah & Saragih, 2023).
Penerapan  pemungutan  pajak  tidak  dapat  dilakukan  semena-mena,  pemungutan  pajak harus berdasarkan teori keadilan pajak (Smith, 1962) yang dikenal sebagai Smith’s Canons, teori ini menekankan prinsip equality yaitu pajak haruslah adil, artinya pajak yang  dikenakan kepada Wajib Pajak haruslah sebanding dengan kemampuan si wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini dikuatkan  juga  dengan  pernyataan  yang  sama  oleh  (Langen,  1954;  Leon,  1988).  Untuk  itu pemberlakuan Single Identity Number (SIN) atau penggabungan NIK-NPWP haruslah mengacu kepada teori tersebut.
Penelitian  tentang  NIK-NPWP  pada  tahun  2021  sudah  mulai  dikaji,  Topik  ini  sedang hangat  dibahas  karena  akan  memasuki fase-fase  implementasi  yang  akan  diberlakukan bertahap mulai tahun 2024 dan berlaku nasional juli 2024. Topik ini penting untuk dibahas karena miliki kepentingan  strategis  dan  berdampak  besar  pada  administrasi  perpajakan  kedepannya.  Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis potensi Single  Indentity  Number (SIN)  sebagai  salah  satu  perluasan  basis  pajak  dalam  meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada  tantangan,  kesulitan,  pemahaman  tentang  praktik  pajak,  efisiensi  serta  kemudahan  sistem (Alamsyah & Saragih, 2023; Pabeta et al., 2023; Poernomo et al., 2021; Wasesa et al., 2023)
Kontribusi  penelitian  ini  diharapkan  akan  mendukung  keberlanjutan  fiskal,  efisiensi penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak langsung  berkontribusi  pada  pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bukan  hanya  sekedar memberikan  wawasan  dan  pemahaman  tentang  peralihan  NIK-NPWP  menjadi Single  Indentity Number (SIN)  namun,  memberikan  dasar  konkrit  untuk  perbaikan  kebijakan  dan  administrasi perpajakan Indonesia kearah yang lebih baik.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  tentang Single  Indentity  Number (SIN)  pernah  diteliti  oleh  (Wasesa  et  al.,  2023) dengan menggali tentang pentingnya pemadanan NIK-NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi serta tata  cara  validasinya.  Penelitian  ini  berfokus  pada  pentingnya  pemahaman  masyarakat  tentang praktik peralihan NIK-NPWP yang nantinya akan memudahkan para wajib pajak dalam melapor dan  membayar  kewajiban  pajaknya.  Penelitian  ini  menghasilkan  perubahan  NIK-NPWP  adalah wajib dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak serta penyederhaan  administrasi  perpajakan.  Selanjutnya  (Pabeta  et  al.,  2023)  menelaah  tentang  akan diberlakukannya penerapan Sistem Single Identity Number dimana tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis  perkiraan  pemenuhan  konsep  simplifikasi Single Identity  Number. Hasil penelitiannya  menunjukkan Single  Identity  Number dapat  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  dan mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia
Penelitian  lainnya  yaitu  (Nur  &  Widodo,  2022)  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan tantangan  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengimplementasikan sistem Single  Identity  Number. Temuan  penelitian  menyebutkan  dengan  adanya  sistem  tersebut akan  membantu  pemerintah  dalam  implementasi  nomor  identifikasi  tunggal  berdasarkan  teori keadilan, kepastian, kepatuhan pajak, dan penghindaran pajak. Kemudian penelitian (Poernomo et al.,  2021)  menyoroti  pentingnya  praktik Single  Indentity  Number untuk  meningkatkan  efisiensi sistem  perpajakan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  mencegah  korupsi  di  Indonesia. Penelitian ini juga menekankan tentang perlunya implementasi segera terhadap kebijakan ini serta adanya penelitian lanjutan untuk topik ini.

## Transformasi penerimaan pajak
Peningkatan  penerimaan  pajak  penting  untuk  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi suatu negara (Gaspar et al., 2016). Apalagi untuk negara-negara berkembang dalam mewujudkan tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (International  Monetary  Fund,  2018).  Guna  membangun kapasitas perpajakan pengalaman negara-negara menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan.  Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah transformasi penerimaan pajak. Transformasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),  namun  untuk  negara  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia. Selama empat puluh (40) tahun reformasi pajak sudah berjalan, hingga saat ini masih gagal dalam menghadirkan  rasio  pajak  sesuai  dengan  potensi  fiskal  negara  dan  kebutuhan  APBN  (Hariani, 2023). Penerimaan pajak negara masih rendah (Theodora, 2023).
Salah  satu  strategi  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak adalah  melalui  transaksi  digital,  dan  juga  sesuai  Perpu  Nomor  1  tahun  2020  yang  diundangkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 (Febrianti et al., 2021). Strategi lain adalah penambahan basis  data  dan  penguatan  teknologi  (Fictor,  2021).  Pada  tahun  2024  langkah  strategis  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  yaitu  dengan  menindaklanjuti  program  pengungkapan  sukarela (PPS) serta menerapkan penggabungan  NIK-NPWP, melakukan penguatan eksten-sifikasi pajak serta pengawasan terarah berbasis wilayah. Selain itu perbaikan layanan  perpajakan, pengolahan data  berbasis  risiko  dan  juga  menindaklanjuti  interoperabilitas  data  pihak  ketiga  sebagai  usaha dalam mengoptimalkan penerpan core tax sytem juga diberlakukan. Dari segi penegakan hukum juga dilakukan transformasi yaitu pemanfaatan digital forensik, selain itu pemberian insentif fiskal akan  dilakukan  semakin  terarah  dan  terukur  dalam  mendorong  iklim  investasi  dan  transformasi ekonomi (Purwowidhu, 2023).

## Single Identity Number
Di Amerika Serikat single Identity Number, sudah dikenal dengan istilah Social Security Number. Hal  ini  mirip  dengan single  Identity  Number yang  akan  berlaku  di  Indonesia. Single Identity  Number (SIN)  merupakan  sebuah  identitas  unik  yang  dimiliki  setiap  individu.  Identitas tersebut  memuat  berbagai  informasi  tentang  individu  tersebut  misalnya,  informasi  diri,  data
keluarga, kepemilikan aset dan lain-lainnya.Oleh karena itu, SIN dapat dikatakan mengakomodir data individu tentang keuangan dan non keuangan. dengan adanya SIN semua data dapat diperoleh dalam sekali akses (Andry, 2023). Dengan kata lain setiap wajib pajak akan diberikan nomor unik yang  berlaku  secara  nasional  dan  tetap  melekat  pada  wajib  pajak  meskipun  terjadi  perpindahan alamat. Perubahan hanya terjadi pada kode Kantor Pajak (KPP) tempat terdaftarnya. Nomor Kode KPP ini ditambahkan di belakang nomor unik (Ngwato, 2012).
Terdapat  sejumlah  karakteristik  S ingle  Identity  Number diantaranya  adalah  unik,  tidak bersifat ganda, terstandar, struktur identitas secara nasional sama, lengkap, data bersifat nasional, permanen, terintegrasi, dan apabila diterapkan pada perpajakan maka pemantauan terhadap wajib pajak akan lebih mudah. Pada dasarnya S ingle Identity Number diperuntukkan untuk meningkatkan dan efisiensi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. pengembangan ini sejalan dengan e-government yang  sejalan  dengan  Inpres  No.  3/2003  dan  Berdasarkan  Keppres  No.72/2004 tentang S ingle Identity Number ( SIN).  Kata lain dari SIN dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah Nomor Induk Nasional (NIN) (Siregar, 2017).

## METODE
Paradigma penelitian ini menggunakan kualitatif interpretif, dimana penelitian ini mencoba untuk memahami penggunaan S ingle Identity Number ( SIN) dalam konteks perluasan basis data untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efisien. Diawali dengan masalah antara target dan penerimaan pajak tidak sesuai, serta usaha untuk reformasi perpajakan yang telah memasuki usia 40 tahun, namun hingga kini belum mencapai hasil yang maksimum, meskipun upaya-upaya telah dilakukan.  Penelitian  ini  mencoba  memahami  dan  memaknai  upaya  digitaliasi  oleh  pemerintah dengan  menggunakan    S ingle  Identity  Number  ( SIN)  sebagai  basis  data  perpajakan.  Teori  yang dikaitkan  untuk  menguatkan  penggunaan  S ingle  Identity  Number  ( SIN)  adalah    Teori  keadilan prosedural  atau Procedural  Justice  Theory (Thibaut  &  Walker,  1975) yang  mana  penerapan prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil. dimana penerapan S ingle Identity Number ( SIN)  harus mencerminkan keadilan tersebut. Kemudian Teori perilaku terencana atau Theory of Planned behavior (Ajzen, 1991) yang merupakan pengembangan dari teori perilaku beralasan atau The Theory of Reasoned Action. Teori ini menunjukkan bahwa individu memiliki kontrol penuh atas perilaku mereka dan pilihan-pilihan yang mereka ambil hanya sesuai dengan keinginan atau niat dari individu tersebut. Maka S ingle Identity Number ( SIN)  harus dapat sebagai pengontrol perilaku masyarakat agar proses transformasi ini berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Literature  Review ,  dimana  artikel  ini  berusaha mengidentifikasi  potensi  sistem Single  Indentity  Number (SIN)  dalam  memperluas  basis  data perpajakan  guna  meningkatkan  efisiensi  penerimaan  pajak. Literatur  Review merupakan metodologi  penelitian  yang  mempunyai  tujuan  mengumpulkan  dan  mensarikan  penelitian- penelitian terdahulu kemudian di analisis. Literatur Review mempunyai peran sebagai dasar bagi berbagai penelitian karena memberikan pemahaman terhadap perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuat kebijakan, menciptakan ide baru yang berguna bagi penelitian lanjutan (Snyder, 2019)
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  artikel-artikel  yang  mengacu  kepada    topik penelitian  mulai  dari  jurnal,  buku,  working  paper,  proseeding,  maupun  informasi  dari  web perpajakan  dan  web    pendukung  lainnya  yang  dapat  mendukung  sintesis  penelitian.  Data dikumpulkan kemudian di gambarkan dalam bentuk bagan sehingga menghasilkan potensi sistem Single Indentity Number (SIN) yang terstruktur. Berdasarkan bagan tersebut dipahami, di analisis dan  ditarik  kesimpulan  untuk  merangkum  potensi  sistem  SIN  dalam  memperluas  basis  data perpajakan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak.

## HASIL
Mengacu  kepada beberapa  hasil  penelitian  dan sumber  pendukung  lain  yang membahas tentang  penerapan  sistem Single  Indentity  Number (SIN)  maka  kesiapaan  penerapan  SIN  dapat ditinjau  dari  beberapa  aspek  yaitu  hukum,  infrastruktur  teknologi,  kesiapan  masyarakat,  dan
keamanan data. Peninjauan tersebut digambarkan pada bagan berikut:
Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya  (2023)

## Gambar 1. Kesiapan Sistem Single Identity Number (SIN)
Dari segi hukum: apabila diterapkan SIN maka dapat memonitor terjadinya pelanggaran perpajakan  menjadi  lebih  mudah,  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  SIN  membantu  dalam penegakan hukum. Salah satu  penyebab penerimaan pajak Indonesia tidak maksimal adalah adanya tindakan tax evasion yaitu megurangi jumlah pajak yang dibayar atau tidak membayar pajak sama sekali  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  legal.  Upaya-upaya  tersebut  bisa  dalam  bentuk korupsi/kecurangan  yang  dilakukan  secara  sadar  (Billa  et  al.,  2020).  Payung  hukum dilaksanakannya SIN mengacu kepada UU KUP pasal 35A undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang kewajiban instansi pemerintah, Lembaga asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada otoritas pajak (Mediaindonesia.com, 2021). Selanjutnya UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 tentang pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan (Undang-Undang Nomor 7, 2021).
Infrastruktur teknologi: otoritas pajak selalu berbenah misalnya dalam teknologi informasi dan basis data yaitu pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) (Hofir et al., 2021), Selain  itu  perbaikan  infrastruktur  pajak  massif  dilakukan  agar  dapat  memberikan  pelayan  yang maksimal  kepada masyarakat (Alamsyah &  Saragih, 2023).  Proses integrasi  sistem  NIK-NPWP juga sedang berlangsung, menurut data per 22 November 2023 jumlah integrasi sudah mencapai 82,42% hal ini akan terus dilakukan hingga akhir desember 2023 dan rampung 100% (Rachman, 2023).
Kesiapan masyarakat: DJP secara gencar mengkampanyekan sosialisasi NIK-NPWP, baik secara  daring  melalui media  sosial maupun  secara  offline  atau  surat  edaran  ke  instansi-instansi, kegiatan ini juga dibantu oleh akademisi melalui pengabdian masyarakat diantaranya (F. Firdaus et al.,  2023;  Indriani  et  al.,  2023;  Sari  et  al.,  2023),  dimana  tujuannya  adalah  untuk  mengedukasi masyarakat  tentang  penggabungan  NIK-NPWP.  Rata-rata  hasil  yang  diperoleh  dari  program sosialisasi tersebut adalah terciptanya pemahaman masyarakat terhadap program ini.
Keamanan  data:  peristiwa  kebocoran  data  sangat  rentan  di  Indonesia,  banyak  kasus kebocoran  data  yang  telah  terjadi,  maka  masalah  ini  adalah  masalah  yang  paling  sensitif  yang menjadi  salah  satu  keengganan  masyarakat.  pihak  DJP  melalui  staf  ahli    Bidang  Peraturan  dan Penegakkan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengklaim telah  menerapkan protocol keamanan yang baik untuk program ini dibuktikan dengan memastikan bahwa patch untuk aplikasi dan security tools harus selalu up to date, selain itu protokol keamanan,  seperti ISO 27001 dijalankan secara
K es iapa n Sis tem Si ngl e Indent it y N um ber (SI N ) Hukum UU KUP, UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 Infrastruktur teknologi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), integrasi sistem, database kesiapan masyarakat sosialisasi, integrasi  NIK-NPWP keamanan data Patch aplikasi, update security tool berkala, security tools berlapis
disiplin,  selanjutnya  secara  berkala  dilakukan  penetration  test  atau  tes  penetrasi  untuk  semua aplikasi  terutama  aplikasi  yang  baru  dirilis,  kemudian  DJP  menerapkan  security  tools  secara berlapis,  dan  juga  meningkatkan  security awareness terhadap  seluruh  pegawai  melalui  training, surat edaran pimpinan, dan lainnya, juga senantiasa mengingatkan pegawai akan pentingnya data security, selain itu DJP juga sudah membentuk tim khusus yang senantiasa memantau log anomali dan pola-pola perilaku user yang menggunakan aplikasi DJP (Hadijah, 2022). Penelitian tentang keamanan data pemadanan NIK-NPWP ini sudah sudah diteliti oleh (Baihaqi, 2023; Sabili, 2023) pada riset ini keamanan data masih menjadi sorotan. Persepsi masyarakat terhadap kerahasiaan data pribadi sudah cukup baik hanya saja belum memadai, hal tersebut telihat dari sistem perlindungan data di Indonesia dengan skor rerata 6,05 dari skala 10 (Delphia & K, 2021), menurut (Sabili, 2023) teknologi blockchain menjadi salah satu solusi dalam menjaga keamanan data wajib pajak.
Selain  kesiapan  dari  sistem Single  Indentity  Number (SIN)  itu  sendiri,  kesiapan  dari pemerintah (DJP) juga harus dipertimbangkan. Kesiapan pemerintah dapat dilihat dari gambaran bagan dibawah ini:
Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya  (2023)

## Gambar 2. Kesiapan Pemerintah (DJP)
Keselarasan  antar  kementrian:  sistem  SIN  tidak  akan  berjalan  apabila  tidak  dilakukan pengintegrasian data dari pihak-pihak yang terlibat, untuk itu perlu adanya keselarasan agar dapat terlaksana  dengan  baik.  Diperlukan  keselarasan  antar  pihak-pihak  terlibat  terutama  kementrian dalam negeri, selain itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dengan  Kementerian  Keuangan  juga  harus  selaras.  Untuk  DJP  dan  Dirjen  Dukcapil  Kerjasama sudah  dilakukan  sejak  2013  dalam pemanfaaatan  data  untuk  wajib  pajak  (Alamsyah &  Saragih, 2023). Pemadanan ini merupakan bagian dari usaha harmonisasi dan integrasi data antar lembaga pemerintah untuk memperbaiki layanan publik. Pemadanan ini juga dijamin oleh Undang-undang agar  berjalan  dengan  baik  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  (Pabeta  et  al.,  2023).  Untuk  integrasi  diatur  oleh    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang  Pribadi,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib  Pajak  Instansi  Pemerintah.  Berdasarkan  hasil penelitian (Tobing & Kusmono, 2022) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021  menyatakan  bahwa  penerapan  NIK-NPWP    telah  memenuhi  asas  kesederhanaan  dan kemanfaatan dan juga berprinsip keadilan (Nur & Widodo, 2022).
K es iapa n Pem er int ah (D JP) keselarasan antar kementerian Regulasi
Tenaga Ahli (SDM) dan infrastruktur penunjang Kemampuan teknis SDM/kesiapan infrastruktur Sosialisasi dan Edukasi Pihak DJP sebagai pemberi edukasi dan masyarakat Cost Administrative cost, Compliance Cost dan anggaran
Tenaga  Ahli  (SDM)  dan  infrastruktur  penunjang:  Pelatihan  untuk  sumberdaya  manusia dalam  menjalankan  aplikasi  tengah  dilakukan,  Master  trainer  nantinya  akan  disebar  keseluruh Indonesia untuk melatih second trainer yang selanjutnya akan melatih seluruh pegawai DJP dengan target  aplikasi  ini  akan  dapat  diimplementasikan  secara  nasional  mei  2024  (D.I.,  2023). Pengembangan infrastruktur terus dilakukan, misalnya dalam pengembangan basis data pihak yang bertanggung  jawab  adalah  administrasi  kependudukan  dibawah  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri). Sebagai pencetus proyek SIN kegiatan sudah dimulai dari e-KTP. Kemudian dari segi penyebaran, Kemendagri sudah mempunyai banyak kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia,  sehingga  basis  data  sudah  mencakup  tingkat  kota/kabupaten,  provinsi,  dan  tingkat nasional  (Nugraha,  2020).  Sebelumnya  ujicoba  telah  dilakukan  dengan  dikeluarkannya  kartin1 (kartu Indonesia satu) pada tahun 2017  (Tobing & Kusmono, 2022).
Sosialisasi dan edukasi: menurut  Direktur P2Humas pajak Dwi astuti, penggunaan NIK menjadi NPWP akan dilakukan secara bertahap, DJP akan melakukan pengujian dan pembiasaan bagi  wajib  pajak  dalam  berbagai  layanan  administrasi  perpajakan  sebagai  langkah  dalam implementasi  penggunaan  NIK  menjadi  NPWP  dan  akan  diimplementasikan  secara  penuh  pada pertengahn  tahun  2024  (Khairizka,  2023).  Hal  ini  karena  mempertimbangkan  keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak ketiga lainnnya) dan Wajib Pajak (Mij, 2023). Untuk sosialisasi sendiri baik dikalangan pegawai DJP maupun masyarakat sudah dilakukan secara massif dan menyeluruh. Mulai dari sistem online misalnya youtube official Channel Direktorat Jenderal Pajak, webinar-webinar yang diadakan DJP maupun akademisi ataupun sosialisasi langsung, contohnya melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi; pojok pajak dan lain-lain. Keberhasilan sosialisasi ini juga ditandai dengan padanan NIK-NPWP yang sudah mencapai angka  82,52% per 7 Desember 2023 atau setara dengan 59,56 juta NIK-NPWP dimana sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan  oleh  Wajib  Pajak  sendiri  (Mij,  2023).  Selain  itu  persepsi  masyarakat  tentang pemadanan  NIK-NPWP  diantaranya  adalah  sangat  membantu  dalam  memudahkan  administrasi perpajakan (Widnyaningdias, 2022) dan sudah mengetahui program NIK-NPWP tersebut (Chelsya & Verawati, 2023).
Cost:  yang  perlu  dicermati  adalah  konsekuensi  diberlakukannya  NIK-NPWP  terhadap naiknya biaya Administrasi, hal ini dipicu dari potensi akan naiknya jumlah wajib pajak. Namun disi  lain  akan  memicu  turunnya  biaya  penegakan  hukum (enforcement  cost ), time  cost ,  dan psychological cost (Alamsyah & Saragih, 2023). Selain itu compliance cost juga akan turun, karena salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak di indonesia adalah proses administrasi yang rumit yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus proses administrasi pajak tersebut  (Kurniasih  et  al.,  2021).  Dengan  adanya  SIN  maka  semua  akan  menjadi  lebih  mudah (Wasesa et al., 2023). Anggaran dalam reformasi sistem administrasi perpajakan sudah dirancang sejak keluarnya Pepres 83 tahun 2021. Anggaran ini merupakan investasi jangka panjang dimana SIN  merupakan big  data yang  akan  terus  diperbaharui  dalam  perkembangannya.  Selain  itu anggaran finansial juga diperlukan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan (Alamsyah & Saragih, 2023).

## PEMBAHASAN
Mengacu kepada hasil penelitian di atas maka dapat ditelaah beberapa hal tentang sistem Single  Indentity  Number (SIN)  yang  merupakan  strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak.  Apabila  di  pandang  dari  konsep  perluasan  basis  data  maka  dapat  dijelaskan bahwa potensi penerimaan pajak kemungkinan akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya (Ikhsan et al., 2005) menyatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan pendapatan
nasional  tanpa  menaikkan  tarif  pajak,  yaitu  dengan  meningkatkan  kapasitas  administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak. Perubahan basis pajak memiliki efek jangka panjang untuk pendapatan  pajak  (Amaglobeli  et  al.,  2022).  Modernisasi  perpajakan  dapat  berperan  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Hediati  &  Dewi,  2021).  Penerapan  sistem  SIN  oleh pemerintah akan membawa dampak positif bagi perpajakan Indonesia (APBN Kita, 2023). Maka berikut  adalah  potensi  yang  akan  diperoleh  dengan  menerapkan  perluasan  basis  pajak menggunakan SIN dalam meningkatkan penerimaan pajak:

## Kemudahan dalam mengakses informasi lebih relevan
Berdasarkan  kesiapaan  penerapan  sistem  SIN  pada  gambar  1  dan  2  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  sistem  SIN  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  akan membuat  proses  perpajakan  lebih  sederhana  karena  wajib  pajak  hanya  akan  memiliki  nomor identitas  tunggal,  menggunakan  sistem  digital  yang  tidak  mengharuskan  untuk  datang  dan mengantri. keunggulan berikutnya wajib pajak akan dengan mudah mengakses informasi pajaknya melalui  platform  online  yang  disediakan,  maka  dapat  dikatakan  digitalisasi  memiliki  pengaruh terhadap kedasaran wajib pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Kemudahan-kemudahan ini diharapkan akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  akan  kewajibannya  serta memotivasi masyarakat untuk taat pajak dalam melaporkan pajaknya (Wasesa et al., 2023).
Apabila dilihat dari sudut pandang otoritas pajak maka pengidentifikasian dan verifikasi data wajib pajak menjadi lebih efisien dan akurat.  Sistem juga dapat memberikan pemberitahuan pajak  otomatis  kepada  wajib  pajak tentang  kewajiban  pajaknya.  Dengan pengelolaan  data  pajak yang terpusat maka data dapat diakses dan dikelola secara efisien, hal ini akan sangat memudahkan pelaporan  dan  analisis  data  guna  meningkatkan  pemahaman  terhadap  tren  pajak.  Selanjutnya transparansi  dalam  perpajakan  akan  lebih  baik  dan  memupuk  kepercayaan  masyarakat  terhadap pengelolaan  pajak  dan  alokasi  dana  publik.  Dengan  transparansi  ini  diharapkan  tindakan penyalahgunaan pajak dapat di minimalkan atau dihilangkan. Apabila penerapan ini benar-benar dijalankan dengan baik akan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aksebilitas dan  keterbukaan  dalam  informasi  pajak  dan  juga  meningkatkan  efisiensi  sistem  pajak  secara menyeluruh. Dengan menggunakan big data maka Wajib Pajak tidak memiliki pilihan selain patuh untuk  membayar  pajak,  pada  akhirnya  penerimaan  pajak  akan  membantu  menaikkan tax  ratio Indonesia dengan sendirinya (Andry, 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  juga,  dapat  disarikan  bahwa  pemerintah  mulai berbenah berawal dari hukum, infrastruktur, kemudian sistem maupun sumberdaya manusianya. Hal  ini  mencerminkan  konsistensi  pemerintah  dalam  pengelolaan  pajak,  bukan  tidak  mungkin potensi-potensi terutama dalam akses kemudahan informasi pajak akan mensukseskan  reformasi perpajakan.

## Memonitor kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi kecurangan
Dengan  adanya  sistem  SIN,  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  melacak transaksi keuangan wajib pajak yang mencakup pendapatan, pengeluaran dan juga investasi. Dalam hal ini otoritas pajak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak. Selain itu sistem SIN juga dapat memantau potensi transaksi mencurigakan dan mengurangi tindakan kejahatan.  Selain itu otoritas pajak dapat dengan cepat memeriksa dan memverifikasi data keuangan  wajib  pajak  (audit).  Keberhasilan  pencapaian  keadilan  dan  kemakmuran  terkait  erat dengan pemberantasan korupsi secara sistematis,  maka dengan tereliasisasinya sistem SIN dalam pengelolaan  pajak  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  kecurangan  secara  otomatis  dan meningkatkan  kepatuhan  sukarela  (Poernomo  et  al.,  2021).  Berkaca  dari  Estonia  yang  berhasil menerapkan SIN pajak dengan menyoroti pentingnya identifikasi digital, lapisan pertukaran data terdesentralisasi, serta pengembangan aplikasi (Vassil, 2016).
Dengan  kemudahan  yang  ada  terhadap  pemantauan  kepatuhan  wajib  pajak,  sistem  SIN dapat  memberikan  sanksi  pajak  yang  sesuai  kepada  wajib  pajak  yang  mangkir.  Namun  harus dipahami  otoritas  pajak  haruslah  memperhatikan  keamanan  data  dan  privasi  wajib  pajak  serta mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Transparansi serta komunikasi yang baik kepada masyarakat  menjadi  kunci  untuk  menghindari  kekhawatiran  terhadap  pelanggaran  privasi  dan
penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di Indonesia, terdapat ketentuan yang jelas mengenai kerahasiaan wajib pajak yaitu pasal 34 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 yang menyebutkan  bahwa  “setiap  pejabat  dan/atau  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  dilarang  untuk mengungkapkan  atau  memberitahukan  kepada  pihak  ketiga,  selain  pejabat  yang  berwenang, tentang  segala  sesuatu  yang  menjadi  kepentingan  wajib  pajak  dan  wajib  pungut,  kecuali  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan meskipun SIN sudah berlaku adalah aspek kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak harus merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada otoritas pajak (Advianto, 2018).

## Menambah basis data pajak yang lebih akurat
Penerapan SIN dapat menambah basis data pajak lebih akurat karena kurangnya basis data yang dimiliki oleh DJP menimbulkan permasalahan yaitu tingginya perbedaan potensi pajak atau tax gap (Putri & Kurniawan, 2022). Solusi yang ditawarkan oleh SIN adalah  peningkatan akurasi basis  data  pajak  yang  lebih  akurat,  dimana  dapat  ditinjau  dari  berkurangnya  duplikasi  atau kesalahan  dalam  penginputan  basis  data;  mempermudah  terhadap  pelacakan  dan  pemutakhiran data;  integrasi  data  ini  dapat  melacak  data  keuangan,  transaksi  serta  kepemilikan  asset;  sebagai fasilitator  pemantauan  transaksi  secara  realtime;  update  data  berkesinambungan  meningkatkan tingkat akurasi database; mengurangi human error, mendeteksi pelanggran perpajakan; membuat peramalan  penerimaan  pajak  yang  lebih  akurat  guna  membantu  perencanaan  anggaran  serta penggunaan  sumberdaya  yang  lebih  efisien.  Dengan  penerapan  SIN  dapat  memudahkan pengumpulan data wajib pajak. Sinergi antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak (Widnyaningdias et al., 2022).

## KESIMPULAN
Potensi    sistem Single  Indentity  Number (SIN)  sebagai  salah  satu  perluasan  basis  pajak dalam  meningkatkan  efisiensi  penerimaan  pajak  yaitu  dengan  penerapan  sistem  SIN  maka berpeluang meningkatkan pendapatan nasional  yang dapat diperoleh dari perluasan basis pajak ini; adanya  modernisasi  pajak dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  memberikan manfaat yang signifikan dalam mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah; penerapan ini juga akan  memaksa  wajib  pajak  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya,  namun  dengan  seiiring berjalannya waktu kesadaran wajib pajak akan terbentuk dengan sendirinya; SIN dapat digunakan untuk melacak transaksi keuangan wajib pajak, memverifakasi kepatuhan dan memantau transaksi mencurigakan;  SIN  dapat  menjadi  alat  mengurangi  tindakan  korupsi;  SIN  mengumpulkan  basis data yang lebih akurat; namun penerapan SIN juga tetap harus memperhatikan keamanan data dan juga menjaga privasi wajib pajak. Dengan demikian, penerapan SIN memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan dampak positif pada sistem perpajakan Indonesia kedepannya.

## REFERENSI
Advianto, L. Y. H. S. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak dalam Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara , 7 ,  19. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Akitoby,  B.  (2018).  Raising  revenue:  Five  country  cases  illustrate  how  best  to  improve  tax
collection Bernardin. Finance
and Development , 55 (1), 18–21.
https://doi.org/10.1108/bl.2001.17014dab.005 Akitoby, B., Baum, A., Hackney, C., Harrison, O., Primus, K., & Salins, V. (2018). Tax Revenue Mobilization Episodes in Emerging Markets and Low-Income Countries: Lessons from a New Dataset. In
IMF Working Papers:
Vol. WP/18/234 (234). https://doi.org/10.5089/9781484361535.001
Alamsyah,  M.  D.  A.,  &  Saragih,  A.  H.  (2023).  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. Media Riset Akuntansi, Auditing
& Informasi , 23 (2), 225–240. https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771
Amaglobeli,  D.,  Crispolti,  V.,  &  Sheng,  X.  S.  (2022). Cross-Country  Evidence  on  the  Revenue Impact of Tax Reforms, WP/22/199, September 2022 (WP/2022/199). www.tprdportal.org Andry. (2019). Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio . Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number- Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio
Andry. (2023). Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio . Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number- Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio
APBN Kita. (2023). Baik, Kinerja Tahun, Awal Optimisme, Menjaga Ekonomi, Penguatan Tengah, Di Penguatan, Kewaspadaan Di, Ekonomi Kewaspadaan, Tengah Global, Ketidakpastian (T.  E.  P.  P.  A.  KiTa  (ed.);  Februari  2).  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.
Arief,  T.  (2021). Integrasi  NIK  dan  NPWP,  Amunisi  Basis  Pajak  Baru .  Www.Ssas.Co.Id. https://www.ssas.co.id/integrasi-nik-dan-npwp-amunisi-basis-pajak-baru/
Arnold,  J.  (2012).  Improving  the  Tax  System  in  Indonesia.  In OECD  Economics  Department Working Papers (Issue 998). Baihaqi,  I.  (2023). Efektivitas  Pasal  2  Ayat  (1)  Huruf  A  Uu  No.  7  Tahun  2021  Terhadap Pencamtuman  Nik  Sebagai  Npwp  Perspektif  Maslahah  Mursalah  (Studi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara) [Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya:
Studi  pada  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru. Muhammadiyah  Riau  Accounting  and Business Journal , 2 (1), 138–146. https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i1.2133 Chelsya,  C.,  &  Verawati,  V.  (2023).  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Peraturan  Pemadanan  Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , 9 (1), 102–117. https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917
D.I.,  R.  S.  (2023). PSIAP  untuk  Layanan  Pajak  Lebih  Mantap .  Situs  Media  Keuangan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih- mantap,
Delphia,  R.,  &  K,  M.  H.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  atas  Pelindungan  Data  Pribadi.  In Kementerian Komunikasi dan Informatika (survei Nas). https://aptika.kominfo.go.id/wp- content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf Febrianti, Y. K., Mutaqqin, Z., & Cahyadini, A. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan  Pajak  Dari  Kegiatan  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik. Jurnal  Poros Hukum Padjadjaran , 3 (1), 69–84. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.668
Fictor. (2021). Siasat Penerimaan Pajak 2021 . Www.Pajakku.Com.
https://www.pajakku.com/read/5f226c9027128775822384f0/Siasat-Penerimaan-Pajak- 2021
Firdaus,  F.,  Fahruddin,  A.,  Prasetyo,  T.  A.,  Anwari,  Z.,  &  Faizin,  M.  K.  (2023).  Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mayara: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 61–70.
Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point? In SSRN Electronic Journal (IMF Working Paper 16/234,). https://doi.org/10.2139/ssrn.2902728
Gunadi, G. (2022). A Little View of The Indonesian Tax System. Journal of Tax and Business ,
3 (1), 65–71. https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.17 Hadijah.  (2022). Waspada  Aksi  Bjorka,  Data  NIK  di  NPWP  Aman  Gak  Ya? Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220914100803-4- 371942/waspada-aksi-bjorka-data-nik-di-npwp-aman-gak-ya
Hariani,  A.  (2023). Edi  Slamet  Irianto:  Tahun  2023  Momentum  Transformasi  Perpajakan Indonesia . Www.Pajak.Com. https://www.pajak.com/pajak/edi-slamet-irianto-tahun- 2023-momentum-transformasi-perpajakan-indonesia/
Hasanah, U., Na’im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty
Jilid  I  dan  Jilid  II  (Program  Pengungkapan  Sukarela)  Serta  Peluang  Keberhasilannya. Owner , 5 (2), 706–716. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565 Hediati, E. S., & Dewi, S. R. (2021). Analysis of Tax Awareness By Modernizing the Taxation System  With  Compliance  Paying  Taxes  During  a  Pandemic. Academia  Open ,
5 (Desember), 1–13. https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.1893 Ikhsan, M., Trialdi, L., & Syahrial, S. (2005). Indonesia’s new tax reform: Potential and direction.
Journal of Asian Economics , 16 (6), 1029–1046.
https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2005.10.004
Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Marwa, S. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM. Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa , 4 (1), 821–835. International  Monetary  Fund.  (2018).  Regional  Economic  Outlook,  April  2017,  Sub-Saharan Africa.  In Regional  Economic  Outlook,  April  2017,  Sub-Saharan  Africa .  International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781475574999.086 Khairizka, P. N. (2023). DJP Dukung Pemotong Pajak Ingatkan Pegawai Validasi NIK-NPWP . Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/12824506-d994-47dc-a85f- c687537a43c8/DJP-Dukung-Pemotong-Pajak-Ingatkan-Pegawai-Validasi-NIK-NPWP Kurniasih,  D.,  Feryandi,  A.,  Nurmayanti,  L.,  &  Usmany,  P.  D.  (2021).  Application  of  Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. International  Journal  of  Research  and  Applied  Technology , 1 (1),  35–42. https://doi.org/10.34010/injuratech.v1i1.5458 Langen,  door W. J. de. (1954). De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht . Alphen aan den Rijn : Samsom. 2 hits in ECONIS - Online Catalogue of the ZBW Leon, H. S. de. (1988). The fundamentals of taxation (11th ed.). Rex Book Store, 1988.
Mauleny, A. T., Waras, S. N., Edmira, R., Eka, S. V., Lisnawati, & Sulasi, R. (2021). optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia (C. Firdaus (ed.); pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Mediaindonesia.com. (2021). Single Identity Number (SIN) Pajak Mampu Cegah Tindak Korupsi . Https://Mediaindonesia.Com.
Mij.  (2023). Mundur!  Implementasi  NIK  Jadi  NPWP  Pajak  Jadi  1  Juli  2024 . Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231212172206-4- 496572/mundur-implementasi-nik-jadi-npwp-pajak-jadi-1-juli-2024
Monalika,  H.  P.  (2020).  Pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen , 1 (2), 135–154. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13 Ngwato,  T.  P.  (2012).  Together  apart:  Migration,  integration  and  spatialised  identities  in  South
African border villages. Geoforum , 43 (3), 561–572.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.11.003
Nugraha,  N.  A.  (2020).  The  implementation  of  single  identity  number  in  a  bid  to  integrate  the existing identity numbers in Indonesia. In Public Sector Accountants and Quantum Leap: How  Far  We  Can  Survive  in  Industrial  Revolution  4.0?5 (1st  Editio,  pp.  381–385). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780367822965-
77/implementation-single-identity-number-bid-integrate-existing-identity-numbers- indonesia-nur-arif-nugraha
Nur,  T.  F.,  &  Widodo,  A.  (2022). Challenges  of  Using  NIK  as  a  Tax  Payer  Identity . https://doi.org/10.3390/proceedings2022083006
Pabeta, C. A. E., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single  Identity  Number  Setelah  Pemberlakuan  Peraturan  Nik  Menjadi  Npwp. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing , 4 (1), 171–182.
http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka
Poernomo, H., Saragih, B. ., Budi, H. ., & Supriadi, T. (2021). Corruption Prevention Using The Concept of Single Indentity Number in Taxation Management Data Bank. Utopía y Praxis Latinoamericana , 26 (1), 167–181.
Pratiwi,  R.  Y.,  &  Sofya,  R.  (2023).  Pengaruh  Digitalisasi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak
Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. Jurnal Salingka Nagari , 02 (1), 2023. Purwowidhu,  C.  (2023). Optimalkan  Penerimaan  Pajak  2024,  DJP  Tempuh  Langkah  Ini . Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024- djp-tempuh-langkah-ini
Putri,  D.  A.,  &  Najicha,  F.  U.  (2021).  Reformasi  Perpajakan  di  Indonesia. Jurnak  Hukum POSITUM , 6 (2), 168–178.
Putri,  &  Kurniawan,  Z.  Y.  (2022). Konsistensi  Pemerintah  Kuatkan  Basis  Data  Pajak . Www.Pajak.Com. https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/konsistensi-pemerintah- kuatkan-basis-data-pajak/
Rachman,  A.  (2023). Data  Terkini!  59,34  Juta  NPWP  Telah  Padan  dengan  NIK . Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127132638-4- 492333/data-terkini-5934-juta-npwp-telah-padan-dengan-nik
Ranđelović, S. (2016). How to boost tax compliance and tax morale in serbia ? Kako podići stepen naplate  poreza  i  poreski  moral  u  Srbiji ? EKONOMIKA  PREDUZEĆA , 1 (udk: 336.22:172.1(497.11)), 113–127.
Robbany,  L.  M.,  &  Ekowati,  L.  (2022).  Penerapan  Tax  Amnesty  dan  Program  Pengungkapan Sukarela ( Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X ). In Prosiding SNAM PNJ (SNAM 2203081; SNAM 2203081).
Sabili, A. F. (2023). Langkah Nyata Optimalisasi Keamanan Data Wajib Pajak Di Era Society 5 . 0. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 7 (2), 25–32.
Sari, R. S., Simarmata, R. B., & Sitorus, Y. A. (2023). Sosialisasi Pemadanan Npwp Dan Nik Di Kota Dumai. Communnity Development Journal , 4 (5), 10358–10364.
Siregar,  T.  (2017).  Pengaruh  Penetapan  Single  Identity  Number  Dalam  Rangka  Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Akuntansi , 6 (1), 80–85. Smith, J. A. (1962). An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of nations. (cetak ulan). Chicago University Press.
Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K. S., & Setiotirin, R. W. (2023). Challenges Of Coordination And  Public  Understanding  In  Implementing  Nik  And  Npwp  Integration  Policies. International  Conference  on  Community  Development  (ICCD) , 5 (1),  724–736. https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654 Sopiah, A. (2023). Terbaru! Begini rencana perluasan Integrasi NIK NPWP . Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104185515-4-
402859/terbaru-begini-rencana-perluasan-integrasi-nik-dan-npwp
Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak.
Referensi :
Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi , 9 (2), 195–202. https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.1819
Snyder, H. (2019). ‘Literature review as a research methodology: An overview and guidelines’.
Journal of Business Research, 104, pp. 333–339,
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Tambunan,  M.  R.  U.  D.  (2020).  Review  Reformasi  Sistem  Perpajakan  di  Norwegia:  Suatu Pembelajaran  bagi  Reformasi  Perpajakan  Indonesia. JURNAL  PAJAK  INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 4 (1), 1–13. https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648 Theodora,  A.  (2023). Rasio  Pajak  Masih  Rendah,  Upaya  Mencegah  Kebocoran  Diperkuat . Www.Kompas.Id.  https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/03/rasio-pajak-masih- rendah-upaya-mencegah-kebocoran-diperkuat
Thibaut,  J.,  &  Walker,  L.  (1975).  Procedural  Justice:  A  Psychological  Analysis.  In Lawrence Erlbaum Associates . Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.2307/1142510 Tjan, J. S., Akuntansi, M. M., Indonesia, U. M., & Indonesia, U. M. (2023). Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi , 1 (1), 339–352.
Tobing,  E.  G.  L.,  &  Kusmono,  K.  (2022).  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan:  NIK  Menjadi NPWP. JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax  Review) , 6 (2),  183–193. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674
Undang-Undang  Nomor  7.  (2021). Undang-Undang  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) . www.djpk.depkeu.go.id Vassil,  K.  (2016). Estonian  e-Government  Ecosystem:  foundation,  application,  outcomes . http://pubdocs.worldbank.org/en/165711456838073531/WDR16-BP-Estonian-eGov- ecosystem-Vassil.pdf
Wasesa,  T.,  Toni,  H.,  Pranoto,  H.,  Zuhroh,  D.,  Sutini,  S.,  &  Wiratna,  W.  (2023).  Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya.
Akuntansi\’45 , 4 (2), 102–116. Widnyaningdias, K. E. (2022). Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak . Politeknik negeri Bali. http://repository.pnb.ac.id/2581/.