## Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
Boy Rafli Amar*

## Abstrak:
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan  secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut.
Kata Kunci : Kebhinnekaan, Sinergi, Tugas Pokok Polri

## Pendahuluan
Demokratisasi pada 1998 menyebabkan menguatnya legislatif, menguatnya media sebagai pilar keempat demokrasi, menguatnya civil society dan lembaga internasional, serta tuntutan kebebasan individu yang menggema dimana-mana. Terlebih lagi, kini fenomena globalisasi mengantarkan dunia menuju masyarakat informasi. Kekuasaan tidak hanya berada di tangan rakyat karena demokrasi, namun penyebaran informasi dan pembentukan opini juga bukan lagi menjadi hal yang dapat dikontrol
oleh pemerintah. Pemerintah dan semua elemen negara kini dituntut untuk menyesuaikan diri agar tidak tergagap dalam menghadapi kondisi yang semakin sulit terprediksi.
Indonesia kini harus bersiap menghadapi tantangan dari fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kestabilan keamaanan terancam oleh hegemoni politik menjadi penyebab utama perang proksi ( proxy war ) , perang siber ( cyber war ), dan penguasan ekonomi ( economic hitmen) . Kestabilan ekonomi terancam oleh gejolak yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Kestabilan sosial terancam oleh kejahatan yang terorganisir yang menimbulkan
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
kepanikan masyarakat. Bahkan, kestabilan ideologi dan budaya juga kini terancam dengan adanya idiologi kelompok ekstrim dan masuknya budaya asing yang menimbulkan kegalauan wacana sosial. Dampak terparah yang terjadi adalah seperti yang kita lihat beberapa tahun belakangan ini dengan banyaknya konflik berkekerasan antar kelompok, antar suku, antar pemeluk agama, antar  penganut yang berbeda, atau berdasar perbedaan-perbedaan asal muasal atau pengelompokan lainnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan  secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Sejak awal para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia memangg dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation-state dalam konteks negara-kebangsaan modern, bukan sebaai monoultural nation-state. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saar ini dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku, yakni UUD 1945 dan UUD 1950 serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi subyek berlakunya konstitusi.
Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dirasakan perlunya kembali membangun pengertian, pemaknaan, dan komitmen bersama sebagai komponen bangsa dan warga negara Indonesia mengenai nasionalisme dan persatuan dalam keberagaman untuk kesatuan Indonesia.

## Mengelola Kebhinnekaan
Sangat penting mengingat Indonesia adalah negara Bhinneka yang sejak digulirkannya era reformasi (dan sesungguhnya sejak jauh sebelumnya) mengalami banyak sekali masalah untuk mengelola Kebhinnekaan. Yang pertama harus kita renungi bahwa ada kesenjangan antara penghancuran akibat konflik dan prasangka antar kelompok, dengan kasus-kasus unik yang mampu mengedepankan kepedulian, penghormatan, dan perdamaian.
Identitas  manusia yang  beragam,ternyata hampir selalu berakar pada primordialitas asal- muasal atau kelompok primitifnya. Orang Jawa ketika bertemu orang jawa lain mungkin akan otomatis berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Bila kita hidup di lingkungan dengan mayoritas suku atau agama tertentu, kita terkaget senang ketika tahu tetangga kita memilki agama yang sama, atau berasal dari suku sama dengan kita.
Kebhinnekaan adalah keniscayaan hidup. Karena primordialitas manusia, Kebhinnekaan berpotensi memunculkan konflik, kadang dengan implikasi lanjutan hingga bentuknya yang paling parah, menyakitkan dan menghancurkan. Meski demikian, mengatasi konflik kelompok dengan menyeragamkan manusia, terlebih di Indonesia sebagai negara multi budaya, berarti membunuh Kebhinnekaan atau membunuh esensi kehidupan yang terdalam itu sendiri. Untuk itu, Kebhinnekaan harus dikelola menjadi sinergi.
Untuk dapat mengelola Kebhinnekaan, kita perlu memahami sejarah dan landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu. Frasa Bhinneka Tunggal Ika (lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tan hana Dharma Mangrwa) dirumuskan oleh Mpu tantular sebagai pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keaneka ragaman kepercayaan dan keagaman sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kemudian memberikan nilai
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang sepenuhnya menyadari bahwa menumbuhkan rasa dan semangat persatuan itulah yang menjadi akar Bhinneka Tunggal Ika, yang sekaligus ditetapkan menjadi semboyan yang diabadikan dalam lambang negara kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila.  Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pasal 3 ayat (3) menentukan perlunya ditetapkannya lambang negara oleh Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.
Sekarang ini, era reformasi yang membawa kesadaran bernegara, globalisasi, dan intelektualitas yang tinggi mestinya mengantarkan bangsa Indonesia pada tingkat kesejarahan bahwa bangsa ini dibangun dengan pilar bernama Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Agar pokok- pokok pikiran tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar bangsa dapat menjadi landasan yang kuat dalam memupuk jiwa dan semangat nasionalisme guna tegak-kokohnya NKRI, satu-satunya cara adalah melalui tindakan dan aksi nyata yang sungguh- sungguh dari segenap komponen bangsa untuk mengamalkan prinip-prinsip dan perilaku yang terkandung di dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika itu sendiri.
Mengimplementasikan Bhinneka Tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka untuk memupuk jiwa nasionalisme bangsa khsususnya, diperlukan pemahanman secara mendalam tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu:
a.  Prinsip membentuk kesatuan. Prinsip ini diartikan untuk tidak membentuk konsep baru dan adanya keanekaragaman adat, budaya, suku, ras, bahasa, dan agama yang terdapat pada unsure-unsur berbagai
kemajemukan komponen bangsa. Artinya dengan ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tiak dimaksudkan untuk membentuk agama, adat, budaya, atau bahassa baru. Semua diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan.
b.  Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya atau golongannya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini sangat mudah memicu dan memupuk kecurigaan, kecemburuan dan persainagn yang tidak sehat.
c. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistik yang hanya menunjukan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman dapat disatukan.
d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat kovergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, nonsectarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.
e. Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip “ agree in disagreement ”. Artinya setuju dalam ketidaksetujuan, sepakat dalam ketidaksepakatan, atau setuju dan  sepakat dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mewadahi perbedaan- perbedaan yang ada untuk disepakati dan disetujui dalam kesatuan negara Indonesia.
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri

## TEMA UTAMA

## Implementasi Berbangsa dan Bernegara
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya dikemukakan pola dasar perilaku yang mendukungnya, antara lain:
a.  Perilaku Insklusif
Perilaku yang memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa menjadi bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.
b.  Mengakomodasi sifat pluralistik
Sifat toleran, saling menghormati, menundukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat, dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan  bersama, merupakan syarat bagi jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
c.  Tidak mencari menangnya sendiri Jiwa nasionalisme harus berani menerima dan member pendapat yang berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan tidak untuk dibesar- besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan mengembangkan divergensi namun mengembangkan konverensi dari berbagai keanekaragaman.
d.  Musyawarah untuk mencapai mufakat
Jiwa nasionalisme bangsa harus mampu membentuk kesatuan dalam keanekaragaman. Pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat” adalah win win solution. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama.
e. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban
Mengembangkan rasa kasing sayang, saling mempercayai, merupakan kamus Bhinneka Tunggal ika yang mampu memupuk jiwa nasionalisme bangsa. Hal   inimesti dilandasi sifat tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan.
Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip pluralistik dan multikulturalistik sebagai azaz yang mengakui adanya kemajemukan. Kemajemukan tersebut mesti dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Namun, upaya memersatukan bukan berarti menyeragamkan. Banyak pengamatan menunjukan bahwa upaya menyeragamkan dan mebunuh Kebhinnekaan itulah yang memicu konflik dan tindakan-tindakan destruktif hingga ke pembunuhan, perang dan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius,  berupa pengutamaan nilai, norma dan kepentingan kelompok sendiri dengan mengorbankan (at the expense of ) kelompok lain. Pelarangan, peminggiran, pemisahan, diskriminasi, dan pengenaan aturan-aturan khusus yang berbeda dan membatasi pada kelompok yang lain. Stigmatisasi, pengambinghitaman kelompok lain, hingga yang paling parah seperti konflik bekekerasan, genosida, pemusnahan ras/suku, dan penghamilan paksa.
Beberapa pemikiran merujuk pada kemungkinan pengelolaan Kebhinnekaan
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
tanpa harus berujung pada diskriminasi apalagi konflik berkekerasaan. Konstruksi atau sinergi tampil. Barangkali konflik antar kelompok menjadi minimal, bila masyarakat memang tidak berciri Bhinneka, bila masyarakat dapat dianggap cukup homogen. Tentu konflik tetap ada, tetapi tidak mengemuka sebagai tema kuat dalam kehidupan sosial. Ada penghormatan pada inklusi atau pengikutsertaan seara utuh (bukan basa-basi) kelompok-kelompok yang berbeda. Masyarakat bersifat heterogen,dan ada konflik di antara kelompok-kelompok berbeda, tetapi tidak ada, atau minimal terjadi perendahan, peminggiran, diskriminasi, apalagi kekerasan terhadap kelompok lain.
Posisi tengah juga harus ditelaah, mengingat potensinya untuk dapat ditarik ke arah destruksi, atau pula ke arah sinergi. Justru posisi tengah inilah yang tampaknya perlu menjadi  sasaran  psikologi,  karena  jumlahnya yang  mayoritas  dan potensinya untuk dapat ditarik jauh dari destruksi menuju kutub sinergi. Posisi tengah tampaknya diisi oleh pihak- pihak yang berdiam diri, tidak melakukan diskriminasi secara langsung tetapi juga tidak membela korban bila pihak lain melakukan perendahan dan diskriminasi. Kelompok tengah mungkin banyak menyatakan kritikan dan komentar, tetapi hanya di belakang. Dalam fenomenanya yang kompleks di kehidupan nyata, konsekuensi dari proses kategorisasi adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan perbedaan dari kelompok berbeda, dan meminimalkan perbedaan di dalam kelompok yang sama. Ini karena individu mendefinisikan dirinya – dalam banyak hal – dalam kerangka keanggotaan kelompok sosialnya, dan cenderung mencari identitas sosial yang positif. Individu menganggap dirinya menjadi bagian dari kategori kelompok tertentu, sehingga juga meyakini nilai-nilai kelompok serta menghayati emosi-emosi yang dihayati kelompok.

## Kebhinekan sebagai Konstruksi Sosial Psikologis
Kebhinnekaan adalah kodrat. Pada sisi lain, penerimaan dan penilaian terhadap Kebhinnekaan merupakan konstruksi sosial psikologis. Secara sederhana pola  penerimaan dan upaya pengelolaan akan Kebhinnekaan dapat dikategorikan menjadi  dua, yaitu inklusi dan eksklusi. Dua pola itu sudah ada, memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan akan terus berlanjut. Pada pola inklusi, penerimaan dan pengelolaan Kebhinnekaan tampak menjadi sederhana karena menerima perbedaan menjadi bagian dari nilai-nilai dasar yang dioperasionalisasikan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Sementara itu, eksklusivitas berarti membatasi diri agar pihak-pihak yang berbeda tidak masuk dalam lingkupnya. Dengan kata lain, kesamaan menjadi dasar penerimaan dan pengelolaan relasi yang eksklusif dan pada waktu yang bersamaan perbedaan menjadi dasar untuk penolakan.
Salah satu hal yang menarik adalah perubahan pada tingkat kelompok, komunitas atau masyarakat dari satu pola ke pola lainnya. Hal lain yang tidak kalah menariknya adalah ketidakkonsistenan dan ketidakseragaman pola yang dianut pada level yang berbeda. Maksudnya, seseorang bisa saja masuk dalam suatu kelompok inklusif tetapi pada waktu yang bersamaan dia juga menjadi anggota kelompok yang lain lagi yang polanya eksklusif. Dilihat dari sisi individu, mobilitas memang lebih  besar.
Dari sisi kelompok, persoalannya adalah permeabilitas yang rendah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu dan merupakan himpunan dari berbagai potensi. Artinya, aneka potensi bersinergi. Untuk mencapai sinergi ini, pemerintah  perlu mengembangkan model relasi antar kelompok (suku, agama, golongan) yang permeabel. Persoalannya, berbagai potensi yang ada tentunya berbeda-beda, justru sering
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
dianggap sebagai hambatan tanpa melihat sisi positif dari pihak lain.
Meski belum ada pandangan konseptual yang mengulas bagaimana mengelola Kebhinnekaan menjadi sinergi secara utuh- terintegrasi di era sekarang ini, namun kita dapat belajar dari potongan-potongan konsep yang telah ada. Salah satunya adalah pendekatan konseptual untuk mengupayakan perdamaian. Menurut Hewstone dan Caims (2001) yang dapat ditawarkan untuk mengurangi konflik antar kelompok adalah mengembangkan dialog dan kontak yang lebih positif dan kooperatif di antara kelompok-kelompok yang saling berprasangka dan berupaya mengubah struktur dari kategorisasi sosial. Yang dapat dilakukan adalah mengubah sikap terhadap struktur sosial secara menyeluruh, yakni dengan membuat pandangan mengenai kelompok lain secara kurang negatif atau secara lebih positif. Sementara itu, Staub (1998) menambahkan perlunya pemulihan kelompok dari trauma melalui berbagai cara: kelompok lain menujukan empati dan kepedulian atas penderitaan kelompok menyediakan dukungan material dan emosional.

## Penutup
Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut. Untuk itu Polri menjalankan program prioritas promoter yang diantaranya adalah peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis  teknologi informasi. Kecepatan akses informasi dan adanya transparansi melalui teknologi diharapkan mampu meinimalisir
konflik yang dipicu oleh kesalahpahaman dan lambatnya penanganan. Program ini terdiri dari penyediaan layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, dan berbasis teknologi informasi; menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit, quick response, dan modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.
Program lainnya adalah penanganan kelompok radikal dan kelompok pro kekerasan dan intoleransi. Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dn intoleransi merupakan langkah awal. Selanjutnya Polri membangun daya cegah dan daya tangkal warga dan bekerjasama dengan stake holder. Polri mengingtensifkan kegiatan dialog di kantong-kantong  kelompok radikal dan pro kekerasan dan intoleransi, serta penegakan hukum yang lebih optimal.
Selain itu, Polri juga menguatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut berperan aktif. Program ini dilakukan dengan penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos pos pengamanan perbatasan, penguatan sinergi polisional dengan TNI,BIN, BNN, BNPT, BASAENAS, BAKAMLA, dan PEMDA. Polri juga menegakan hukum dengan lebih profesional dan berkeadilan serta menguatkan pengawasan salah satunya melalui perbaikan sistem komplain masyarakat secara online.
Program-program tersebut merupakan bagian dari 11 program Prioritas PROMOTER Kapolri sebagai program optimalisasi aksi Polri sebagai lembaga yang Profesional, Modern, dan Terpercaya. Polri juga melakukan tiga upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Upaya preemtif dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan berbagai kelompok-
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
kelompok masyarakat,  memberikan  edukasi dan literasi tentang Kebhinnekaan. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan pengoptimalan upaya pengamanan sebagai pencegahan konflik yang mungkin terjadi, dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir kepolisian. Sementara itu, kerja lapangan terus dilakukan mengingat masalah destruksi akibat ketidakmampuan mengelola Kebhinnekaan telah terlalu banyak terjadi. Peran Polri kedepankan kegiatan sinergi yang strategis dengan berbagai unsur masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi dan implementasi nilai-nilai kebangsaan.
Secara lebih spesifik, penguatan peran polisi Polri dalam merawat Kebhinnekaan adalah:
1.  Pendirian aksi kesatuan antar daerah elemen majemuk Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau AKADEMI Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diresmikan oleh Kepala Divisi Humas Polri pada 17 Januari 2017 di SMA Negeri 6 Kota Bekasi.
2.  Pendirian layanan akses mengelola perbedaan

## On Call, On The Spot, On Line (LAMPION)
di setiap Polres
3.  Penguatan komunikasi sosial kepada forum kerukunan umat beragama secara regular.
4.  Pemberian Bhinneka Tunggal Ika Award kepada tokoh bangsa yang  menunjukkan keteladanan dalam merawat Kebhinnekaan
5. Pendirian Forum Komunikasi Triwulan dengan tema : “Kita Beda untuk     Bersatu demi NKRI”
Selain itu, kita semua perlu melakukan pendampingan, aktivitas kaji-tindak (penelitian aksi), juga mengadvokasikan upaya rekonsiliasi. Mengingat pemulihan dari trauma merupakan satu hal penting, ini juga perlu dilakukan secara serius untuk mencegah memantapnya luka, kemarahan dan sentimen primordial.
Dengan berbagai upaya-upaya untuk memelihara Kebhinnekaan Indonesia, kita berharap masyarakat kembali mengilhami arti Kebhinnekaan di negara Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, adat budaya, bahasa ibu, agama yang dipeluk, dan sebagainya. Kebhinnekaan merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dinilai sebagai asset bangsa  bukan sebagai  faktor  penghalang  kemajuan,  apalagi pemecah persatuan bangsa. Kemajemukan bukan merupakan faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing- masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinergik menjadi kekuatan yang luar biasa guna memupuk dan mengembangkan jiwa nasionalisme dalam menegak kokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri