Volume 4 No.2, 2024

## HUKUM PERSAINGAN USAHA PERUSAHAAN LUAR DI DAERAH LAMPUNG

## Adam Syafi Pratama
adamsyafi5@gmail.com , Universitas Pelita Harapan

## Abstract
This research examines the legal aspects of business competition by external companies in the Lampung Region. The main objective of this study is to analyze the impact of the presence of external companies on local business competition and its implications for the regional economy. The research methodology includes an analysis of legal regulations related to business competition, a survey of local business actors, and case studies of external companies operating in the area. The results show that the presence of external companies has a significant impact on the dynamics of local business competition. Although it brings certain economic benefits, the presence of external companies also poses challenges for local business actors in terms of innovation, competitiveness, and business sustainability. Additionally, this research identifies several legal policies that can be strengthened to maintain a balance between the investment of external companies and the protection of the interests of local business players. This study contributes to a better understanding of the dynamics of business competition in the Lampung Region and provides policy recommendations that can support the sustainable development of the regional economy. The implications of this research can be used as a basis for policymakers, academics, and business actors in designing strategies and regulations that support the sustainable growth of the regional economy.
Keyword: Business Competition, Regional Economy, Legal Policies

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji aspek hukum persaingan usaha perusahaan luar di Daerah Lampung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kehadiran perusahaan luar terhadap persaingan usaha lokal dan implikasinya terhadap ekonomi daerah. Metode penelitian ini mencakup analisis peraturan hukum terkait persaingan usaha, survei terhadap pelaku usaha lokal, dan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha lokal. Meskipun membawa manfaat ekonomi tertentu, adanya perusahaan luar juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi  beberapa  kebijakan  hukum  yang  dapat  diperkuat  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  investasi perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika persaingan  usaha  di Daerah Lampung dan  memberikan rekomendasi kebijakan  yang dapat  mendukung  pengembangan  ekonomi  daerah  secara  berkelanjutan.  Implikasi  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  dasar  bagi  pembuat  kebijakan,  akademisi,  dan  pelaku  usaha  dalam  merancang  strategi  dan  regulasi  yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata Kunci: Ekonomi Daerah, Kebijakan Hukum, Persaingan Usaha

## PENDAHULUAN
Lampung,  sebuah  provinsi  yang  terletak  di  ujung  selatan  Pulau  Sumatra,  Indonesia, merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah ini menarik perhatian perusahaan-perusahaan dari luar Lampung untuk ikut serta dalam persaingan  usaha  di  wilayah  tersebut.  Persaingan  usaha  yang  semakin  ketat  menuntut  adanya kejelasan regulasi dan perlindungan hukum bagi perusahaan lokal di Lampung agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan (Widyantari, 2010). Di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan bisnis global, perusahaan-perusahaan dari luar Lampung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, seperti transfer teknologi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan investasi yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Bhakti, 2015). Namun, di sisi  lain,  kehadiran  perusahaan  dari  luar  juga  dapat  menimbulkan  sejumlah  masalah,  terutama terkait persaingan usaha yang tidak sehat, Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024
kejelasan dalam  aspek hukum  yang mengatur persaingan usaha di  Lampung, khususnya terkait dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Regulasi yang belum memadai dapat menciptakan ketidaksetaraan persaingan antara perusahaan lokal dan perusahaan luar. Hal ini dapat merugikan perusahaan lokal yang mungkin kesulitan bersaing dalam hal sumber daya, jaringan bisnis, atau modal (Ningsih, 2019).
Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi secara mendalam tentang bagaimana hukum persaingan  usaha  beroperasi  di  Lampung  dan  bagaimana  perusahaan-perusahaan  dari  luar berinteraksi  dengan  regulasi  tersebut.  Penelitian  ini  diarahkan  untuk  memberikan  gambaran menyeluruh  tentang  tantangan  hukum  yang  dihadapi  perusahaan  lokal  di  Lampung  dalam menghadapi  persaingan  dengan  perusahaan  luar,  Perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  telah membuka peluang bagi perusahaan dari luar daerah untuk masuk ke pasar Lampung dengan lebih mudah. Ini mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin ada dalam regulasi persaingan usaha di daerah ini. Seiring dengan itu, perlu juga  diperhatikan  bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang memadai dan mendorong pembentukan iklim bisnis  yang sehat bagi perusahaan  local (Ginting, 2015).
Keberhasilan  Lampung  dalam  mengelola  persaingan  usaha  antara  perusahaan  lokal  dan perusahaan  luar  akan  memiliki  dampak  besar  tidak  hanya  pada  pertumbuhan  ekonomi  daerah, tetapi juga pada kesejahteraan Masyarakat (Tanjung & Siregar, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi hukum dan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor bisnis di Lampung, Dengan memahami secara menyeluruh dinamika persaingan usaha di Lampung, pihak berwenang dapat merancang kebijakan yang efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi luar daerah dan melindungi kepentingan perusahaan lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul solusi hukum yang dapat menjadi landasan bagi pembentukan iklim bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Lampung.
Dengan demikian, tujuan penelitian adalah: (1) Menilai Implementasi Hukum Persaingan Usaha atau Persaingan Asing di Lampung? Dan (2) Menganalisis Dampak Kehadiran Perusahaan Luar Terhadap Persaingan Usaha Lokal di Lampung?

## KAJIAN PUSTAKA Hukum Persaingan Usaha

## Konsep Dasar
Persaingan usaha adalah dinamika tak terhindarkan dalam dunia bisnis, dan konsep dasar hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam membentuk iklim bisnis yang adil. Prinsip- prinsip seperti fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan pilar-pilar utama yang  membentuk  persaingan  yang  sehat.  Di  dalamnya  terkandung  upaya  pencegahan  terhadap praktik  bisnis  yang  merugikan  pesaing  atau  konsumen  (Halik  et  al.,  2020).  Dalam  konteks Indonesia,  konsep  dasar  ini  terwujud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Undang- Undang  ini  menjadi  landasan  hukum  yang  mengatur  persaingan  usaha,  memberikan  dasar  bagi keadilan  dan  keseimbangan  di  antara  pelaku  bisnis  (Sjahdeini,  2000).  Dengan  adanya  UU Persaingan Usaha, pemerintah dapat melibatkan diri dalam pengawasan terhadap praktek bisnis yang dapat merugikan pesaing atau konsumen, memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024
ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep dasar hukum persaingan usaha menjadi krusial dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya saing.

## Undamg-Undang Yang Mengatur
Persaingan usaha, sebagai fenomena tak terhindarkan dalam dunia bisnis, mendasarkan diri pada konsep dasar hukum  yang mengatur dinamika hubungan antarperusahaan (Effendi,  2020). Konsep ini melibatkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya persaingan yang sehat, yang didefinisikan oleh karakteristik fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, konsep dasar ini tercermin dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).
Penting untuk diakui bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya mencakup aspek- aspek positif, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik bisnis yang mungkin  merugikan  pesaing  atau  konsumen.  Oleh  karena  itu,  UU  Persaingan  Usaha mengemukakan  landasan  hukum  yang  memberdayakan  pemerintah  dan  pelaku  usaha  untuk mencegah  dan  menindak  praktik  monopoli  serta  persaingan  usaha  tidak  sehat  (Soekanto  & Mahmudji, 1979).
Dalam konteks hukum  persaingan usaha di  Indonesia, kerangka hukum  ini  memberikan landasan  yang  kuat  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  adil  dan  berintegritas.  Sebagai bentuk  implementasi  konsep  dasar  hukum  persaingan  usaha,  UU  Persaingan  Usaha  menjadi instrumen  yang  memastikan  perlindungan  terhadap  pesaing  dan  konsumen,  serta  mengarahkan pelaku  usaha  menuju  praktik  bisnis  yang  bermanfaat  bagi  pertumbuhan  ekonomi  secara menyeluruh  (Utami  et  al.,  2018).  Dengan  demikian,  konsep  dasar  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia  memberikan  fondasi  yang  solid  untuk  membangun  iklim  bisnis  yang  kompetitif  dan berdaya  saing,  menciptakan  kondisi  yang  menguntungkan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  nasional (Usman, 2013).

## Perusahaan Luar dan Implikasinya
Kehadiran  perusahaan  luar  di  Lampung  membawa  sejumlah  implikasi  yang  perlu diperhatikan. Perusahaan luar seringkali membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  perekonomian  lokal.  Namun,  implikasi  ini dapat bersifat ganda (Ginting & Suryana, 2014). Di satu sisi, perusahaan luar dapat menjadi agen perubahan positif dengan membuka peluang kerjasama dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika  tidak  diatur  dengan  baik,  kehadiran  perusahaan  luar  juga  dapat  menimbulkan ketidakseimbangan persaingan usaha, yang dapat merugikan perusahaan local (Wijaya et al., 2019).
Ketidaksetaraan  dalam  sumber  daya,  kapasitas  produksi,  dan  distribusi  pasar  antara perusahaan luar dan lokal dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks Lampung, perusahaan luar mungkin memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, yang dapat menciptakan situasi  persaingan  yang  tidak  sehat  (Hinarno  &  Osesoga,  2016).  Oleh  karena  itu,  pemahaman mendalam  tentang  bagaimana  perusahaan  luar  berinteraksi  dengan  perusahaan  lokal  dan dampaknya terhadap struktur pasar di Lampung menjadi penting.

## Konteks Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Kehadiran  perusahaan  luar  di  Lampung  membawa  implikasi  yang  kompleks  dan  perlu mendapatkan  perhatian  serius.  Meskipun  membawa  modal,  teknologi,  dan  keterampilan manajemen  yang  dapat  memberikan  dorongan  positif  pada  perekonomian  lokal,  dampaknya bersifat  ganda.  Di  satu  sisi,  perusahaan  luar  dapat  menjadi  agen  perubahan  positif,  membuka
Volume 4 No.2, 2024
peluang kerjasama, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, kehadiran perusahaan luar juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha, yang berpotensi merugikan perusahaan local (Arliman, 2019).
Ketidaksetaraan  dalam  sumber  daya,  kapasitas  produksi,  dan  distribusi  pasar  antara perusahaan  luar  dan  lokal  menjadi  tantangan  serius  di  Lampung.  Terdapat  potensi  bahwa perusahaan luar memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, menciptakan situasi persaingan  yang  tidak  sehat.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  perlu  pemahaman  mendalam  tentang bagaimana  interaksi  antara  perusahaan  luar  dan  lokal  berlangsung  serta  dampaknya  terhadap struktur pasar di Lampung (Amalya, 2020).
Penting  untuk  mempertimbangkan  langkah-langkah  regulasi  yang  efektif  untuk menyeimbangkan  persaingan,  memastikan  bahwa  perusahaan  lokal  memiliki  peluang  yang  adil untuk bersaing. Dengan mendalamnya pemahaman terhadap dinamika interaksi antara perusahaan luar dan lokal, serta konsekuensi terhadap struktur pasar, regulasi yang bijaksana dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berimbang di Lampung. Sehingga, sambil memanfaatkan kontribusi positif perusahaan luar, perlu diupayakan untuk menjaga keberlanjutan bisnis lokal dan keadilan dalam persaingan usaha (Iskandar, 2011).

## METODE
Studi kasus terkait akan menjadi pilar utama dalam mengeksplorasi dinamika persaingan usaha  di  Lampung.  Dengan  fokus  pada  pengalaman  perusahaan  luar  yang  telah  beroperasi  di wilayah ini, studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam tentang praktek persaingan usaha yang terjadi. Melalui analisis pola-pola yang muncul, hambatan yang dihadapi, dan solusi  yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi tren signifikan dalam persaingan bisnis di  Lampung, studi kasus akan merinci tanggapan pemerintah daerah terhadap masalah persaingan usaha. Bagaimana regulasi diterapkan dan sejauh mana pemerintah berperan dalam  menjaga  keseimbangan  persaingan  usaha  di  tingkat  lokal  akan  menjadi  fokus  kajian. Dampak  dari  interaksi  antara  perusahaan  luar  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  akan  dicermati untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil (Wade & Tavris, 2007).
Dampak  terhadap  ekosistem  bisnis  lokal  juga  akan  diungkap  melalui  studi  kasus  ini. Bagaimana  kehadiran  perusahaan  luar  memengaruhi  pelaku  bisnis  lokal,  termasuk  potensi kerjasama  atau  persaingan  tidak  sehat,  akan  menjadi  bagian  integral  dari  analisis.  Implikasi terhadap  lapangan  pekerjaan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  akan diperinci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi perusahaan luar terhadap ekosistem bisnis Lampung.
Studi  kasus  ini  bukan  hanya  menjadi  tinjauan  empiris  tetapi  juga  menjadi  alat  validasi temuan penelitian. Dengan menyajikan wawasan yang konkret, hasil studi kasus dapat digunakan untuk mengonfirmasi dan menguatkan temuan penelitian secara teoretis (Idrus, 2009). Hasilnya akan  memberikan  manfaat  nyata  bagi  pemangku  kepentingan,  seperti  pemerintah  daerah  yang dapat  mempertimbangkan  perbaikan  kebijakan,  perusahaan  yang  dapat  menyesuaikan  strategi bisnis, dan masyarakat  umum  yang dapat  memahami dampak konkret  dari  persaingan usaha di wilayah mereka.
Tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kerangka konseptual yang diperlukan  untuk  memahami  konteks  penelitian  (Gulo,  2002).  Dengan  integrasi  temuan  studi kasus, penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga, menyajikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika persaingan usaha di Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian

## Journal of Law, Administration, and Social Science
ini tidak hanya akan berkontribusi pada literatur akademis tetapi juga memberikan arahan praktis untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola persaingan usaha di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Terhadap Praktek Persaingan Usaha Perusahaan Luar
Dalam  era  globalisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat,  masuknya  perusahaan- perusahaan dari luar Lampung ke pasar lokal menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Kondisi ini menuntut  perlunya  analisis  yang mendalam terhadap praktek persaingan usaha  yang diterapkan oleh  perusahaan  luar.  Pertanyaan  mendasar  muncul  seputar  karakter  praktek  tersebut,  apakah bersifat fair atau mungkin melibatkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan local (Febrina, 2017).
Analisis yang diperlukan mencakup evaluasi terhadap integritas dan etika bisnis perusahaan luar. Pertimbangan etis, seperti transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma bisnis yang berlaku, menjadi kunci dalam menilai apakah praktek persaingan usaha tersebut sesuai dengan standar yang dapat diterima. Selain itu, dampaknya terhadap ekosistem bisnis lokal juga perlu dievaluasi secara hati-hati (Apriana et al., 2020).
Perilaku persaingan usaha dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk tarif harga, kualitas produk atau layanan, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap praktek-praktek ini akan membantu dalam menyusun kerangka evaluasi yang dapat mengidentifikasi keunggulan bersaing atau mungkin ketidaksetaraan dalam persaingan, Pentingnya evaluasi ini tidak hanya terletak pada kepentingan perusahaan lokal, tetapi juga pada pembentukan iklim bisnis yang adil dan berkelanjutan (Muhammad, 2016). Dengan memahami perilaku persaingan usaha perusahaan luar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan  yang mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang  dan  memberikan  perlindungan  bagi  pelaku usaha lokal.
Evaluasi tersebut dapat membantu merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk  meminimalkan  potensi  praktek  bisnis  yang  tidak  etis  atau  bersifat  merugikan.  Adanya indikator  yang  jelas  untuk  mengevaluasi  perilaku  persaingan  usaha  akan  membuka  pintu  bagi solusi yang lebih tepat guna, termasuk regulasi yang lebih ketat atau insentif bagi perusahaan yang berkontribusi positif pada ekonomi local, analisis mendalam terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar di Lampung menjadi landasan yang kritis untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang dan efektif dalam mengelola persaingan usaha. Dengan demikian, dapat diciptakan iklim bisnis  yang  kondusif,  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dan  melindungi kepentingan  pelaku  usaha  lokal  dalam  menghadapi  arus  globalisasi  yang  tak  terhindarkan (Kagramanto, 2015).

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan Usaha di Lampung
Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha di Lampung mencakup spektrum yang luas, mencakup aspek  ekonomi, politik, dan sosial  budaya. Secara ekonomi, perubahan kondisi pasar,  tingkat  inflasi,  dan  stabilitas  mata  uang  dapat  memberikan  dampak  langsung  terhadap dinamika persaingan usaha. Perubahan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap cara perusahaan lokal dan luar bersaing di pasar Lampung (Herlina, 2008).
Di sisi politik, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor utama  yang  membentuk  lingkungan  persaingan  usaha.  Perbedaan  dalam  pemahaman  dan pelaksanaan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, baik lokal maupun luar.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024
Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peran regulasi dan dampaknya pada persaingan usaha menjadi penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Mulyana, 2019).
Aspek sosial budaya juga memiliki peran krusial dalam menentukan dinamika persaingan usaha di Lampung. Nilai-nilai lokal, preferensi konsumen, dan kearifan lokal dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan produk yang dihadirkan oleh perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang menghormati dan memahami keunikan setempat, menciptakan kondisi di mana perusahaan lokal dapat bersaing secara efektif.
Penelitian yang fokus pada identifikasi faktor-faktor utama ini menjadi langkah awal yang krusial dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengelola persaingan usaha di Lampung. Dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi, pemerintah  daerah  dapat  merancang  kebijakan  yang  responsif  terhadap  dinamika  yang  terus berubah  (Yani,  2009).  Penerapan  kebijakan  yang  berlandaskan  pada  pemahaman  yang  matang terhadap  faktor-faktor  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya  akan  memperkuat  posisi  perusahaan lokal  dan  menciptakan  lingkungan  persaingan  yang  adil  dan  berkelanjutan  di  tingkat  lokal. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung.

## Kebijakan Daerah Terkait Persaingan Usaha
Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam membentuk iklim persaingan usaha yang sehat  dan  berkelanjutan  di  Lampung.  Respons  kebijakan  daerah  terhadap  tantangan  persaingan usaha,  khususnya  terkait  dengan  kehadiran  perusahaan  luar,  menjadi  faktor  penentu  dalam menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  adil  dan  berimbang  di  tingkat  local,  Kebijakan  daerah  di Lampung perlu mendukung perusahaan lokal agar dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan luar.  Pentingnya  keberlanjutan  ekonomi  lokal  menuntut  regulasi  yang  memberikan  insentif  dan perlindungan bagi pelaku usaha setempat. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi kebijakan adalah sejauh mana regulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil (Fahmi Lubis et al., 2009).
Adanya  regulasi  yang  mendukung  perusahaan  lokal  tidak  hanya  diperlukan  untuk melindungi  kepentingan  pelaku  bisnis  setempat,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  iklim  yang memotivasi  inovasi  dan  pertumbuhan  di  sektor-sektor  lokal.  Kebijakan  yang  memperkuat perusahaan  lokal  dapat  mencakup  insentif  fiskal,  dukungan  dalam  pengembangan  sumber  daya manusia, dan fasilitasi akses modal (Halik et al., 2020).
Prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang  adil  perlu  ditegakkan  dalam  regulasi.  Hal  ini mencakup ketentuan-ketentuan yang mencegah praktik-praktik monopoli, pembatasan persaingan, dan tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat merugikan pesaing. Dengan demikian, kebijakan daerah  tidak  hanya  berfokus  pada  keberlanjutan  ekonomi,  tetapi  juga  pada  upaya  menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Usman, 2013).
Dalam  menanggapi  tantangan  persaingan  usaha  yang  kompleks,  pemerintah  daerah  di Lampung  perlu  terus  meninjau  dan  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  yang  ada.  Keterlibatan pihak-pihak  terkait,  termasuk  pelaku  bisnis  lokal,  dalam  proses  perumusan  kebijakan  akan memastikan  bahwa  regulasi  yang  dihasilkan  mencerminkan  kebutuhan  dan  dinamika  bisnis setempat.  Kolaborasi  seperti  ini  akan  memperkuat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dan menciptakan iklim persaingan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024

## Koordinasi Dengam Hukum Nasional
Koordinasi yang efektif antara kebijakan daerah dan hukum nasional menjadi kunci utama dalam menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatur persaingan usaha di Lampung. Sejauh mana kebijakan daerah di Lampung selaras dengan hukum nasional menjadi pertanyaan  sentral  dalam  upaya  memastikan  bahwa  regulasi  yang  diterapkan  memiliki  daya tanggap dan relevansi terhadap dinamika persaingan usaha yang terus berubah (Mauna, 2003).
Pentingnya konsistensi  ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas hukum,  tetapi juga  mencakup  pemahaman  mendalam  tentang  prinsip-prinsip  hukum  persaingan  usaha  secara umum. Dengan demikian, perlu diperhatikan apakah kebijakan daerah mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diakui oleh hukum nasional terkait persaingan usaha, Tidak dapat diabaikan bahwa ketidakselarasan  antara  kebijakan  daerah  dan  hukum  nasional  dapat  menciptakan  kesenjangan yang  berpotensi  merugikan  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Kesenjangan  ini  dapat  menciptakan ambiguitas  atau  bahkan  konflik  dalam  penerapan  aturan,  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi iklim bisnis  secara keseluruhan. Pelaku usaha dapat  menghadapi  hambatan atau ketidakpastian hukum, sementara konsumen mungkin mengalami kerugian akibat perlakuan tidak adil atau praktik bisnis yang merugikan (Parthiana, 2003).
Perlu dilakukan  evaluasi menyeluruh untuk  mengidentifikasi  setiap potensi  kesenjangan atau  konflik  antara  kebijakan  daerah  dan  hukum  nasional  dalam  konteks  persaingan  usaha  di Lampung. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan hukum nasional dapat membantu  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  stabil  dan  dapat  diandalkan,  mengurangi ketidakpastian, serta memberikan keyakinan kepada pelaku usaha dan konsumen (Kusumaatmadja, 2003).
Dalam  rangka  menjaga  konsistensi  ini,  perlu  adanya  dialog  dan  kerjasama  antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi lokal tetapi juga mematuhi standar nasional yang telah ditetapkan.  Dengan  cara  ini,  koordinasi  yang  efektif  antara  tingkat  daerah  dan  nasional  dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum persaingan usaha yang kokoh, adil, dan sesuai dengan perkembangan bisnis yang dinamis di Lampung.

## Evaluasi Efektifitas Kerangka Hukum yang Ada
Evaluasi  kerangka  hukum  yang  ada  di  Lampung  menjadi  kunci  dalam  memastikan keberhasilan  regulasi  persaingan  usaha.  Pentingnya  evaluasi  tersebut  terletak  pada  upaya memastikan bahwa regulasi tidak hanya sekadar eksis, tetapi juga efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan  yang  muncul  dalam  konteks  persaingan  usaha  di  wilayah  tersebut  (Khaidar  & Nugraha, 2022).
Pertama-tama, evaluasi harus fokus pada sejauh mana regulasi dapat diimplementasikan di lapangan.  Meskipun  ada  peraturan  yang  mendukung  persaingan  usaha  yang  adil,  implementasi yang tidak optimal dapat  mengurangi  efektivitasnya (Pribadi,  2021). Oleh karena itu, penilaian terhadap  pelaksanaan  regulasi  menjadi  krusial,  termasuk  pemahaman  tentang  kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak berwenang dalam memberlakukan hukum persaingan usaha.
Selanjutnya,  evaluasi  juga  harus  mempertimbangkan  efektivitas  sanksi  yang  telah diterapkan.  Sanksi  yang  memadai  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  usaha  yang  melanggar  aturan  persaingan.  Penilaian  terhadap  kecukupan  dan  keketatan sanksi dapat membantu menentukan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan deterrence yang  efektif,  sehingga  perusahaan,  baik  lokal  maupun  luar,  merasa  terdorong  untuk  mematuhi regulasi.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024
Terakhir,  evaluasi  mencakup  sejauh  mana  masyarakat  dan  pelaku  usaha  lokal  merasa terlindungi oleh regulasi. Perasaan keamanan dan keadilan di antara pelaku usaha lokal merupakan indikator  penting  dari  efektivitas  kerangka  hukum.  Melibatkan  masukan  dan  umpan  balik  dari masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak dan keberhasilan regulasi dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil (Wahyudi, 2018).
Evaluasi kerangka hukum persaingan usaha di Lampung tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga pada realitas implementasinya di lapangan (Pratama & Marpaung, 2021). Dengan mengevaluasi sejauh mana regulasi dapat dijalankan, efektivitas sanksi, dan kepercayaan masyarakat  lokal  terhadap  regulasi,  langkah-langkah  perbaikan  dan  penyempurnaan  dapat diidentifikasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik, sehingga Lampung dapat memiliki kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika bisnis serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.

## PENUTUP Simpulan
Dalam menjawab tantangan persaingan usaha, terutama terkait dengan kehadiran perusahaan luar di Lampung, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap implementasi hukum persaingan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi persaingan usaha di tingkat lokal. Melalui analisis  terhadap  praktek  persaingan  usaha  perusahaan  luar,  evaluasi  faktor-faktor  pengaruh, kebijakan  daerah  terkait  persaingan  usaha,  koordinasi  dengan  hukum  nasional,  dan  evaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, berbagai temuan dan kesimpulan dapat diambil.
Analisis  terhadap  praktek  persaingan  usaha  perusahaan  luar  di  Lampung  menggambarkan kerumitan dinamika bisnis di era globalisasi. Terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan luar mungkin  terlibat  dalam  praktek  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  yang  dapat  merugikan perusahaan  lokal.  Oleh  karena  itu,  perlunya  perhatian  khusus  terhadap  penerapan  hukum persaingan usaha dan peningkatan pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar, Faktor- faktor yang memengaruhi persaingan usaha di Lampung ternyata sangat kompleks dan beragam. Aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika persaingan. Faktor-faktor ini perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan untuk memastikan bahwa  persaingan  usaha  berlangsung  secara  sehat  dan  memberikan  manfaat  maksimal  bagi ekonomi daerah.
Kebijakan daerah yang berkaitan dengan persaingan usaha memiliki dampak yang cukup besar dalam  membentuk  iklim  bisnis  di  Lampung.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  potensi perbaikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perusahaan lokal. Langkah-langkah ini termasuk dalam menciptakan regulasi yang lebih jelas, memberikan insentif  bagi  perusahaan  lokal,  dan  meningkatkan  koordinasi  dengan  pemangku  kepentingan terkait.
Evaluasi efektivitas kerangka hukum  yang ada  menyoroti perlunya peninjauan menyeluruh untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika bisnis terkini. Peningkatan efisiensi implementasi dan  sanksi  yang  sesuai  dapat  menjadi  langkah  kritis  dalam  memastikan  keberhasilan  kerangka hukum  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  tantangan  persaingan  usaha  di  Lampung memerlukan  pendekatan  holistik  yang  melibatkan  pemerintah  daerah,  pelaku  bisnis,  dan masyarakat. Peningkatan implementasi hukum persaingan usaha, perbaikan kebijakan daerah, dan koordinasi  yang  lebih  baik  dengan  hukum  nasional  dapat  membentuk  dasar  yang  kuat  untuk memastikan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  berkelanjutan  di  tingkat  lokal.  Sebagai  upaya

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024
lanjutan, perlu adanya komitmen untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  bisnis  global.  Dengan  demikian,  Lampung  dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha dengan bijaksana dan progresif,  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  perkembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat setempat.

## Saran
Untuk menghadapi tantangan persaingan usaha di Lampung, disarankan adanya peningkatan pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar yang mungkin terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor kompleks seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam merumuskan kebijakan persaingan usaha yang efektif. Perbaikan kebijakan dukungan untuk perusahaan lokal, melalui regulasi yang lebih jelas dan insentif yang lebih menarik, dapat membantu memperkuat daya saing lokal. Evaluasi menyeluruh pada kerangka hukum yang ada, dengan penyesuaian terhadap dinamika bisnis terkini, efisiensi implementasi, dan penerapan sanksi yang sesuai, akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap persaingan usaha yang sehat. Pentingnya pendekatan holistik dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat juga perlu ditekankan untuk mencapai persaingan usaha yang berkelanjutan. Terakhir, komitmen terus-menerus terhadap pembaruan dan penyempurnaan kerangka hukum akan menjadikan Lampung sebagai contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha dengan bijaksana dan progresif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalya,  A.  R.  (2020).  Prinsip  Ekstrateritorial  Dalam  Penegakan  Hukum Persaingan Usaha. JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(1), 171-185. Doi:10.36312/Jime.V6i1.1125 Apriana,  I.,  Murni,  R.,  &  marwanto,  m.  (2020).  KEGIATAN  JUAL  RUGI  DALAM
PERSAINGAN  USAHA:  SUATU  KAJIAN  YURIDIS.  Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu Hukum, 8(2), 78-92. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/56917.
Arliman  S,  L.  (2019).  Penegakan  Hukum  Bisnis  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Lex    Jurnalica,    16(3),    219- 229.    Diambil    Kembali    Dari Https://Ejurnal.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Lex/
Bhakti, R. T. A. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, 3(2), 64-78.
Effendi,    B.    (2020).    Pengawasan    Dan    Penegakan    Hukum    Terhadap    Bisnis  Digital      (E- Commerce)   Oleh   Komisi   Pengawas   Persaingan   Usaha  (KPPU)  Dalam  Praktek Persaingan    Usaha    Tidak    Sehat.  Syiah    Kuala  Law  Journal,  4(1),  21-32. Doi:10.24815/Sklj.V4i1.16228
Fahmi Lubis, A., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, B., Hawin, M., Sirait, N. N., ... & Silalahi, U. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
Febrina, R. (2017). Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha. jurnal Selat, 4(2), 234-249.
Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.
Ginting, S. (2015). Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat.
Law Pro Justitia, 1(1). Univertas Pelita Harapan Medan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 4 No.2, 2024
Ginting, S., & Suryana, L. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek  Infonesia.  Jurnal  Wira  Ekonomi Mikroskil Volume 4 Nomor 2, 111 - 120.
Halik, R. A. F., Rifin, A., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Kemitraan terhadap Kinerja Usaha Mikro dan  Kecil  Tahu  di  Indonesia.  Jurnal  Agribisnis  Indonesia  (Journal  of  Indonesian Agribusiness), 8(2), 164-174.
Herlina, M. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Produk Obat Anti Nyamuk Bakar Merek Garuda Pada PT. Indomarco Cabang Bangkinang, Skripsi UIN Suska Riau Tidak Di Publikasikan
Hinarno,  E.,  &  Osesoga,  M.  S.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Auditor,  Kondisi  Keuangan, Kepemilikan  Perusahaan,  Disclosure,  Pertumbuhan  Perusahaanm  Dan  Debt  Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. Jurnal ULTIMA
Accounting.Https://Doi.Org/10.31937/Akuntansi.V8i2.583
Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial dan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
Iskandar,  V.  (2011).  Akuisisi  Saham  Oleh  Perusahaan  Terafiliasi  Dalam Perspektif  Hukum Persaingan    Usaha.  Jurnal    Persaingan    Usaha(5),    1-29.  Retrieved  From Https://Kppu.Go.Id/
Kagramanto, B. (2015). Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Taman Surya Agung.
Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). Protection Of Indigenous Peoples (Local Beliefs) In The Context  Of  Human  Rights  In  Indonesia.  Contemporary  Issues  On  Interfaith  Law  And Society, 1(2).
Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional. Bandung: Bina Cipta.
Mauna, B. (2003). Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Cetakan ke-4. Bandung, PT. Alumni.
Muhammad,  S.  (2016).  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  (Sebagai  Upaya  Penguatan Lembaga  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  KPPU).  Malang:  Dilakukan  Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam.
Mulyana, M. (2019). Strategi Penetapan Harga. Manajemen Pemasaran. Universitas Terbuka. Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  19(2),  207-215. DOI:10.30641/Dejure.2019.V19.207-215.
Parthiana, I. W. (2003). Pengantar Hukum International. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Pratama,  A.  D.,  &  Marpaung,  D.  S.  H.  (2021).  EFEKTIVITAS  PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  KARAWANG  TENTANG  PENATAAN  DAN  PEMBERDAYAAN PEDAGANG  KAKI  LIMA  TERHADAP  PEDAGANG  KAKI  LIMA  DI  SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(5), 1335–1343.
Pribadi,  R. W.  (2021).  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  9 Tahun  2014 Tentang  Penyelenggaraan  Pembangunan  Ketahanan  Keluarga  Dalam  Upaya  Menekan Angka Perceraian Di Jawa Barat. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 31(1), 29–42.
Sjahdeini,  R.  S.  (2000).  Monopoli  dan  Persaingan  Bebas.  Jurnal  Hukum  Bisnis,  10.  Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
Soekanto,    S.,    &    Mahmudji,    S.    (1979). Peranan    Dan    Penggunaan Kepustakaan     Di Dalam     Penelitian     Hukum.Jakarta:    Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). Fungsi dan peran lembaga KPPU dalam praktek persaingan usaha di Kota Medan. Jurnal Mercatoria, 6(1), 64-85. DOI: 10.31289/MERCATORIA.V6I1.632. Usman,  R.  (2013). Hukum  Persaingan  Usaha  Diindonesia.Jakarta: Sinar Grafika. Utami,  S.,  Yusuf,  M.,  N,  F.  M.,  Prayitno,  &  Wati,  A.  C.  (2018,  Oktober  18). Hukum Persaingan    Usaha.    Dipetik    2021,    Dari    Menggenggam    Dunia:  Http://Dunia- Angie.Blogspot.Com/
Wade, C. & Tavris, C. (2007). Psikologi. (Alih Bahasa: Benedictine Widyasinta Dan Ign. Darma Juwono). Jakarta: Erlangga.
Wahyudi,  M.  (2018).  Evaluasi  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2014  Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Palangka Raya). Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 7(1). Widyantari,  D.  W.  (2010).  Tinjauan  Yuridis  Keterkaitan  Hukum  Persaingan  Usaha  Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  26/Kppu-L/2007  Tentang  Kartel  Sms  Dan  Nomor  25/Kppu-I/2009  Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Wijaya, S., Dewi, K., Monica, Tendatio, C., Sitepu, W. R., & Dinarianti, R. (2019). Pengaruh Audit Committee, Audit Quality, Solvability, Dan Sales Growth Terhadap Going Concern Audit Opinion  Pada  Perusahaan  Industri  Dasar  Dan  Kimia  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia Periode 2014-2017. Jurnal Ekonom & Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2, 17 - 38.
Yani, A. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Produk Spring Bed Pada  PT. Anugrah  Karya Aslindo  Di  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar,  Skripsi UIN Suska Riau Tidak Di Publikasikan.