## KEKALAHAN UMNO-BN MENGHADAPI OPOSISI POLITIK
DALAM PILIHAN RAYA KE-14
* Moh. Nizar 1,2
1) Mahasiswa S3, College of Law, Government and International Studies (COLGIS), Universiti Utara Malaysia
2) Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro, No. 1, Rajabasa, Bandarlampung,
Indonesia

## ABSTRAK
Setelah  Perang  Dunia  II,  kolonialisme  Inggris  bermaksud  mengukuhkan  kembali hegemoni  dan  dominasinya  di  Semenanjung  Melayu.  Namun,  kaum  aristokrat  Melayu yang  terdidik  sejak  masa  kolonial  menentang  rencana  tersebut.  Dengan  membangun organisasi  perjuangan  modern, United  Malays  National  Organisation (UMNO),  mereka memobilisasi  gerakan  sosial  atas  dasar  ideologi  nasionalisme  keistimewaan  Melayu sebagai  penduduk  asli  Semenanjung.  Ideologi  yang  dibangun  sejak  awal  pendirian UMNO  adalah  menarik  dukungan  luas  rakyat  Melayu  dengan  tetap  melestarikan keberadaan  kesultanan  yang  dibatasi  sebagai  pemimpin  negara,  keagamaan  dan  budaya. Dalam konteks ini, meskipun Undang-Undang Dasar Malaysia membuktikan bahwa hak asasi  dan  demokrasi  sebagai  pilar  penting  Federasi  Malaysia,  namun  ketuanan  Melayu secara  khusus  telah  mengukuhkan  kekuasaan  politik  UMNO  bersama  aliansi  Barisan Nasional sebagai pemegang absah dalam pemerintahan Malaysia. Pada perkembangannya,  kekuasaan  politik  UMNO  menjadi  sangat  otoritarian  dalam menerapkan ideologi nasionalisme Melayu khususnya di bidang ekonomi. Tragedi 1969 menjadi momentum hegemonik bahwa UMNO harus mengubah kebijakan-kebijakannya agar  tetap  mendapat  dukungan  luas  dari  mayoritas  bangsa  Melayu  di  negara  Malaysia. Ketika  UMNO  gagal  menerapkan  transformasi  dalam  otoritarianisme,  maka  masalah- masalah  krusial  seperti  korupsi  dan  ketakmampuan  melakukan  pemulihan  ekonomi  di hadapan  krisis  ekonomi  dunia  tentu  konsekuensinya  akan  mengalami  kekalahan  politik meskipun hegemoni ideologis nasionalisme Melayu tetap dijalankan.
Kata Kunci: Kekalahan, Umno-Bn, Oposisi Politik, Pilihan Raya Ke-14.

## ABSTRACT
After  World  War  II,  British  colonialism  aimed  to  reinstalled  his  hegemony  and domination  in  Malay  Peninsula.  However,  Malay  aristocrats,  the  well  educated  class  at the  colonialism  era  opposed  the  plan.  In  this  case,  they  built  a  modern  organization, United Malays National Organisation (UMNO), as political and social movement based on  Malay  nationalism  to  drive  Malay  peoples  as  native  ones.  Their  ideology  was  to extract them while preserve the exsistence of sultans as supreme head of the country. In this  context,  even Malay  constitution’s  proved the humanity  and  democracy  as pillar  of the  country  but  the  sultans  allowed  the  authority  to  UMNO  with  Barisan  Nasional (Natiional Alliance) at the Malaysia’s government. Furthermore, the political of UMNO become more authoritarian on practical Malays nasionalism absolutly at economic field. The May 1969 tragedy gave legitimation for UMNO to reform their policy  notabley to gets  loyalties  from  the  majority  of  Malay  people  at  the  Malaysian  government.
* Korespondensi: moh.nizar@fisip.unila.ac.id
Nevertheless,  when  the  transformation  of  UMNO  unseccesfully  on  practical  their otoritarian  which  various  problem  like  corruption  and  the  dicline  of  economy  due  to global financial crisis.
Keywords: Defeat, Umno-Bn, Political Opposition, the 14th Grand Choice.

## PENDAHULUAN
Antara tahun 1946 dan 1957, negara-negara Melayu sudah mengalami tiga perubahan konstitusional dan mencapai kemerdekaannya dari Inggris. Rancangan Persatuan Melayu (the Malayan Union Plan) yang disusun selama beberapa tahun di  London,  berlaku  pada  1  April  1946  sebagai  tanda  kembalinya  kolonialisme Inggris  pasca  Perang  Dunia  II.  Sir  Edward  Gent  adalah  Gubernur  Melayu pertama.  Persatuan  ini  sesungguhnya  menyatukan  semua  negara-negara  Malayu dalam koloni tunggal, dan segera menghadapi masalah. Bangsa Melayu, terutama kaum  aristokrat,  bersatu  dalam  kepemimpinan  Dato  Seri  Onn  bin  Jafar  dan organisasinya United  Malays  National  Organisation  (UMNO) ,  untuk  menentang rancangan konstitusional  yang mengurangi status dan kekuasaan para Sultan dan memberikan  kewarganegaraan  pada  imigran  non  Melayu.  Bangsa  Melayu  juga tidak  suka  terhadap  cara  Inggris  mendesak  para  Sultan  untuk  menyerahkan kekuasaan dan mengkhawatirkan dominasi ekonomi ras China.
Pada  bulan  Januari  1948,  rancangan  konstitusi  baru  dibuat  untuk mengubah  Persatuan  menjadi  federasi.  Konstitusi  Federasi  Melayu  membenahi kedudukan simbolik Sultan dan pembatasan kekuasaan mereka. Namun, masalah dominasi ekonomi China tidak diselesaikan sampai musyawarah kemerdekan dan pembentukan  Komisi  Konstitusional  Reid  pada  tahun  1956.  Undang-Undang Malaysia  dengan  tajuk  Perlembagaan  Persekutuan  1957  sebagai  dasar  negara merdeka,  memuat  perlindungan  posisi  khusus  bangsa  Melayu  sebagai  rakyat pribumi  dari  negeri  Melayu  dan  mengesahkan  quato  bangsa  Melayu  dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Islam dinyatakan sebagai “agama Federasi” dan bahasa  Malaysia  sebagai  bahasa  nasionalnya.  (Andrew  J.  Harding  dan  James Chin, 2014, h. 86-87).
Sejarah  negara  Malaysia  tidak  bisa  dipisahkan  dari  peran  politik  UMNO dan  aliansinya,  sejak  upaya  menentang  kembalinya  kolonialisme  Inggris  dan kemerdekaan  Malaysia.  Ideologi  utama  UMNO  adalah  pembelaan,  perlindungan
dan  keistimewaan  bangsa  Melayu  sebagai  kaum  bumiputera  dalam  kekuasaan negara.  Meskipun  tentu  saja  ada  sejumlah  masalah  penting  terkait  dengan Singapura  dan  Brunei,  ideologi  bumiputera  (nasionalisme)  ini  mampu  menarik dukungan luas dari bangsa Melayu, bahkan kemudian kekuatan politik penting di Sarawak  dan  Sabah  mendukung  Barisan  Nasional  (BN)  setelah  keduanya  masuk dalam Negara Federasi Malaysia pada tahun 1963.
Dengan  muatan  perlindungan  terhadap  posisi  Bumiputera  (etnis  Melayu) dalam Undang-Undang Malaysia, UMNO mendapatkan dukungan luas dari rakyat Melayu  dan  mampu  mengalahkan  oposisinya  melalui  Barisan  Nasional (persekutuan  politik  dengan  kekuatan  politik  China  dan  India)  yang  kemudian diganti  dan  dikenal  dengan  Barisan  Nasional  (BN).  Semua  perdana  menteri Malaysia  berasal  dari  UMNO,  sampai  pada  masa  Mohammad  Najib  Tun  Abdul Razak.  Pada  Pilihan  Raya  ke-14  (2018),  UMNO  kalah,  namun  dengan  peristiwa politik  yang  menarik  perhatian  publik  internasional,  yaitu  Barisan  Nasional sebagai aliansi politik luas UMNO dikalahkan oleh Mahathir Muhammad sebagai salah  seorang  tokoh  penting  UMNO,  namun  dia  keluar  dari  UMNO  dan membentuk aliansi politik sendiri.
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kekalahan politik UMNO dalam  menghadapi  pihak  oposisi,  yang  menyebabkan  kekalahaannya  dalam Pilihan  Raya  ke-14  Malaysia.  Pertanyaan  yang  penting  untuk  dikemukakan adalah:  (1)  mengapa  hegemoni  UMNO  merosot  pada  momentum  Pilihan  Raya Umum  ke-14?;  (2)  variable-variable  apa  saja  yang  mempengaruhi  kemerosotan perolehan kursi UMNO-Barisan Nasional Pilihan Raya ke-14?

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Hegemoni Gramsci
Secara umum, Gramsci menyaksikan kekalahan kelas pekerja Italia dalam perjuangan kelas pasca Perang Dunia I dan kegagalan revolusi sosial di Italia pada masa itu, paruh kedua dari dasawarsa 1920an. Dari dalam penjara, dia menyaring sejumlah  pemikiran  yang  dikaji  secara  mendalam  sebagai  penjelasan  kesalahan masa silam dan program politik atau teori untuk perjuangan kelas pekerja di masa depan.  Karena  itu,  Gramsci  memerlukan  strategi  baru  dalam  memahami  sejarah
masyarakat atas dasar materialisme historis yang tidak selalu menganalisa struktur (base) atau  apa  yang  disebut  Gramsci  sebagai  ekonomisme,  namun  analisa suprastruktur atau kesadaran sosial.
Ketika  materialisme  historis  dipersempit  dalam  ekonomisme  historis,  ia kehilangan  banyak  potensi  bagi  pertumbuhan  budaya  di  antara  cendekiawan, namun gejala ini kebanyakan mungkin diidap oleh intelektual yang malas, mereka yang  selalu  ingin  memberikan  kesan  sebagai  manusia  paling  cerdas,  dan sebagainya. Seperti ditulis Engels, ia mencipta banyak orang percaya diri bahwa mereka  mempunyai  semua  pengetahuan  sejarah  dan  kebijaksanaan  politik  di kantong mereka, dengan biaya kecil dan tanpa upaya. Kita juga lupa bahwa tesis Marx—manusia  menyadari  konflik  mendasarnya  di  ranah  ideologi—mempunyai nilai  organis.  Itu  adalah  tesis  epistemologis,  ketimbang  tesis  psikologis  atau moral.  Pengabaian  tesis  penting  ini  menciptakan  bingkai  pikiran  yang  melihat politik  dan  semua  sejarah  sebagai  suatu  tipu  muslihat  dan  kecerdikan  pribadi- pribadi.  Semua  kegiatan  budaya  juga  dipersempit  sebagai  tipu  muslihat  “yang dinyatakan”,  skandal  provokatif  dan  masalah  pribadi  dari  tokoh-tokoh  politik... Karena  itu,  ekonomisme  harus  ditentang  tidak  saja  dalam  teori  historiografi, namun juga dalam teori  dan praktek politik. Dengan demikian, perjuangan harus dilancarkan pada ranah konsep hegemoni... (Antonio Gramsci, 1996, h. 186)
Pernyataan  bahwa  manusia  mencapai  kesadaran  konflik  struktural  pada tataran ideologi-ideologi, harus diperhatikan sebagai suatu afirmasi epistemologis, bukan  hanya  muatan  psikologis  dan  nilai  moral.  Dengan  demikian,  prinsip teoritis-praktikal  dari  hegemoni  juga  mempunyai  signifikansi  epistemologis. Sumbangan  Illich  yang  terbesar  kepada  filsafat  praxis  harus  diangkat  dalam  hal ini. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa Illich memajukan filsafat sebagai filsafat  selama  dia  memajukan  doktrin  dan  praktek  politik.  Selama  perangkat hegemonik  menciptakan  suata  ranah  baru  ideologis,  pengejawantahannya memugar  suatu  reformasi  kesadaran  dan  metode  pengetahuan:  ia  adalah  suatu fakta pengetahuan, suatu fakta filosofis (Antonio Gramsci, 1971, h. 365–366).
Atas  dasar  dua  bagian  dari  kajian  kritis  Gramsci  membangun  konsep hegemoni sebagai suatu epistemologi untuk menganalisa kondisi sosial politik di Italia  dan  hubungannya  dengan  kemerosotan  revolusi  di  Eropa.  Lebih  dari  itu,
nilai kajiannya mempunyai signifikansi internasional, sehingga konsep hegemoni ini  diterapkan  oleh  sejumlah  intelektual  dalam  menganalisa  hegemoni  AS  dan sekutunya  (terutama  Inggris)  pada  tataran  ekonomi  politik  global.  Jadi,  sebagai epistemologi,  hegemoni  adalah  konsep  dasar  untuk  mengetahui  atau  bagaimana mengetahui  secara  ilmiah  kekuasaan  yang  diterapkan  dalam  bidang  budaya, hukum dan politik, pendek kata dalam perjuangan kelas di bidang kesadaran atau ideologi.
Namun,  analisis  kelas  dan  perjuangan  kelas  sebagai  bagian  penting  dari materialisme historis dalam Prison Notebooks kurang didefinisikan dengan jelas.
Gramsci  menggunakan  istilah  kelompok  sosial (social  group) sebagai  ganti  kata kelas (class) .  Penyulihan  ini  sebenarnya  mengungkap  pengertian  yang  lebih  luas dan  “umum”  sehingga  membuka  ruang  untuk  perenungan  mendasar.  Dalam sebuah  artikelnya,  Gramsci  mencatat  bahwa  “supremasi  dari  suatu  kelompok sosial  diterapkan  dalam  dua  cara:  “dominasi”  dan  “kepemimpinan  moral  dan intelektual”.  Suatu  kelompok  sosial  mendominasi  saingan-saingannya  dengan kecenderungan  “melikuidasi”  atau  menundukkan  mereka  melalui  penerapan kekuatan  militer (armed  force) dan  kepemimpinan  kelompok-kelompok  aliansi dan rekanannya. (Pozzolini, 1970, h. 73).
Dengan  demikian,  suatu  kelas  harus  menerapkan  fungsi  hegemonik sebelum merebut kekuasaan, karena ia tidak boleh hanya bertopang pada kekuatan material  dari  kekuasaan  untuk  menerapkan  kepemimpinan  yang  efektif.  Gramsci mencatat  bahwa  konsep  revolusi  dan  internasionalisme,  terjalin  erat  dengan konsepsi  negara  dan  kelas  (Pozzolini,  h.  73).  Jadi  konsep  kelas  ini  selalu  terkait dengan konsep negara, seperti halnya konsep perjuangan kelas dengan perebutan kekuasaan.  Kelas  atau  kelompok  sosial  ini  adalah  kelompok  intelektual  yang memugar dan menerapkan hegemoni di bidang budaya, hukum dan politik.
Intelektual  sebagai  kelompok  sosial  adalah  pencipta  atau  agen  yang sebenarnya  dari  hegemoni  dan  persaingan  hegemonik (counter-hegemonic) . Mengingat arti penting kelompok sosial ini, Gramsci membahas kaum intelektual secara cukup komprehensif dan rinci, mengenai kedudukan dan fungsinya dalam perkembangan  sejarah  Italia  khususnya  dan  dunia  pada  umumnya  (Eropa,  Rusia dan  Amerika).  Gagasan  utama  dari  essai  Gramsci  tentang  intelektual  menolak
konsep  intelektual  sebagai  kategori  kelas  sosial  otonom.  Semua  orang  secara potensial  adalah  intelektual  dalam  arti  mempunyai  akal  dan  menggunakannya, namun  tidak  semua  semua  orang  mempunyai  fungsi  sosial  intelektual.  Fungsi intelektual  dalam  hubungannya  dengan  hegemoni  mencakup  dua  kelompok:  (1) intelektual  “organik”,  yaitu  unsur  pemikir  dan  organiser  dari  suatu  kelas  sosial dasar. Intelektual organik ini kurang terkait dengan pekerja profesi apapun, namun fungsi  mereka  adalah  mengarahkan  pemikiran  dan  aspirasi  dari  kelas  organik mereka;  (2)  intelelektual  “tradisional”  dalam  bidang  profesi,  kesusasteraan,  ilmu pengetahuan dan sebagainya. Posisi mereka di tengah masyarakat adalah pancaran antar-kelas (inter-class) , namun pada dasarnya berasal dari hubungan kelas masa silam  dan  kini,  dan  secara  historis  menyembunyikan  hubungan  mereka  dengan formasi kelas hegemonik. (Antonio Gramsci, 1992, h. 3).

## METODE
Untuk  menjawab  dua  pertanyaan  penelitian,  historiografi  politik  UMNO diangkat,  terutama  momen-momen  pentingnya  dalam  memugar  hegemoninya sampai  pada  masa  kemerosotan.  Atas  dasar  data  kuantitatif  kekalahan  UMNO pada  Pilihan  Raya  ke-14,  metode  penelitian  kualitatif (qualitative  methode) diterapkan dengan objek UMNO sebagai unit analisis dan “pemilih” sebagai unit eksplanasi.  Sumber  data  penelitian  adalah  kajian  pustaka (library  research) seperti  buku,  jurnal,  majalah,  koran,  dokumen,  laporan  hasil  penelitian,  atau laporan-laporan resmi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan  data-data  tersebut  sesuai  dengan  kerangka  teori  yang digunakan dalam penelitian ini (hegemoni) untuk mencapai kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Momentum Hegemonik
Momentum  dalam  pengertian  leksikal  adalah  daya  pendorong  dan kekuatan penggerak (driving forces) yang dicapai oleh perkembangan proses atau guliran peristiwa-peristiwa. † Perkembangan awal adalah kolonialisme Inggris dan pendudukan  Jepang.  Dalam  Perang  Dunia  II,  kolonialisme  Inggris  tersingkir dengan  pendudukan  Jepang  yang  memodifikasi  sejumlah  warisan  kolonialisme
† https://en.oxforddictionaries.com/definition/momentum
Inggris. Pada akhir pendudukan Jepang tahun 1945, Burhanuddin Helmi (Pejabat Islam  dan  Adat  Melayu  di  bawah  Pemerintahan  Militer  Jepang)  dan  Mustapha Hussain  (Wakil  Ketua  Kesatuan  Melayu  Muda/KMM),  merencanakan kemerdekaan  Melayu  dengan  Undang-Undangnya  yang  dirancang  secara  rahasia dan  akan  dibahas  pada  sebuah  konferensi  bersama  di  Kuala  Lumpur  pada pertengahan Agustus 1945. Namun rencana ini tidak terlaksana, dengan sejumlah sebab yang menjadi kajian historiografi.
Kelemahan  para  pemimpin  Melayu  untuk  mendapatkan  dukungan  rakyat dan  menentang  Inggris  dan  Jepang  adalah  momen  penting  awal  dalam  politik Malaysia  pasca  Perang  Dunia  II.  Di  satu  sisi,  kekacauan  sosial  pada  masa  ini mendorong  kesadaran  Melayu  tentang  posisi  ekonomi  dan  politik  mereka  di hadapan  dunia  non  Melayu,  di  sisi  lain,  menyebabkan  kegoyahan  dalam masyarakat mereka sendiri. (Rizal Yaakop, 2014, h. 59).
Dalam  kondisi  ini,  Inggris  mengusulkan  rancangan Malayan  Union yang pertama kali dinyatakan pada tanggal 10 Oktober 1945 di London. Ada tiga tujuan penting  yang  akan  dicapai  oleh Malayan  Union : pertama ,  kedaulatan  sultan diserahkan kepada kerajaan Inggris; kedua, otonomi negara-negara bagian Melayu harus  disatukan  dalam  Malayan  Union; ketiga , ketuanan bangsa  Melayu  atau kedudukan  istimewa  bangsa  Melayu  dihapuskan  dan  semua  penduduk mendapatkan hak  yang sama. Pemerintahan kolonial sebagai pusat pemerintahan yang kuat dibangun dan penduduk Malaya dianjurkan untuk mematuhi rancangan ini.  (Allen  dan  Unwin,  2003,  h.  187)  Dengan  demikian,  Semenjung  Malaya (Malayan  Union) adalah  negara  kesatuan  dari  warga  negara  umum  untuk  semua ras, tanpa keistimewaan suku Melayu.
Pada  tanggal  11  Oktober  1945,  Sir  Harold  McMichael  tiba  di  Tanah Melayu.  Dalam  masa  tidak  sampai  dua  bulan,  McMichael  telah  memperoleh persetujuan  dan  tandatangan  dari  semua  Sultan  dan  Raja  negeri  Melayu  untuk perlaksanaan Malayan  Union .  Akhirnya  Kertas  Putih Malayan  Union dibentangkan  di  London  pada  22  Januari  1946.  Orang  Melayu  kecewa  dengan kerajaan  Inggris,  kerana  “pecah  amanah”  (ingkar  janji).  Sebagai  perlawanan terhadap Malayan Union , kaum aristokrat berpendidikan, cendekiawan dan kaum terpelajar  Melayu  melancarkan  berbagai  pergerakan,  persatuan,  kesatuan,
persekutuan  atau  partai  di  segenap  kota,  bandar,  kampung  dan  desa.  Gerakan sosial yang berorientasikan politik di negeri-negeri Melayu semakin berkembang dengan sokongan massa (Abd Ghapa Harun et al, 2012, h. 28-43). Pada 1 Maret 1946, wakil dari 41 perkumpulan menghadiri Kongres Pan-Melayu (Pan-Malayan Malay  Congress) di  Kuala  Lumpur.  Salah  satu  resolusinya  adalah  pembentukan organisasi  persatuan  baru, Pertubuhan  Kebangsaan  Melayu  Bersatu atau United Malay  Nationalist  Organization  (UMNO) yang  dipimpin  Dato’  Onn  Jafaar, sebagai ketua umum (President) pertama (Mohd Helmi Abd Rahim et al, 2013, h. 40).
UMNO berhasil memimpin gerakan sosial ini ketika komunitas China dan India  tidak  perduli  dan  bahkan  mengkritik  beberapa  programnya.  UMNO  di bawah  kepemimpinan  Dato’  Onn  Jafar,  mendorong  pembangkangan  sipil,  salah satunya  adalah  rapat  akbar  sebagai  protes  di  Masjid  Johor  Bahru  dengan  slogan tuntutan  misalnya ‘Down  with  the  Sultan’ (maksudnya,  Gulingkan  Sultan  Johor, karena  orang-orang  Johor  menentang  Sultan  Sir  Ibrahim  yang  menandatangani persetujuan Malayan Union ). Permusuhan rakyat terhadap Sultan ini menjadi ciri baru dan lestari di tanah Melayu setelah perang  dunia  II.  Inilah bukti kelemahan sosio-politik  dari  para  Sultan  karena  kesalahan  utama  mereka  dalam  menerima kembali kekuasaan kolonial Inggris (James de V. Allen, 1967, h. 33-35.). Dengan demikian,  Inggris  terpaksa  mempertimbangkan  pandangan  tentang  keistimewaan bumiputera Melayu, sehingga  rancangan Malayan Union tidak pernah terlaksana dan  akhirnya  dicabut  sepenuhnya  pada  tanggal  1  Februari  1948  dan  Federasi Melayu (the  Federation  of  Malaya) dibentuk  (Mohd  Helmi  Abd  Rahim  et  al, 2013, h. 40).
Dalam Federation  of  Malaya ,  kedaulatan  para  Sultan,  otonomi  negara- negara  bagian  dan  Ketuanan  Melayu ‡ ,  tetap  dilestarikan.  Kekuasaan  pusat  yang kuat  dibentuk  sebagai  kekuasaan  legislatif,  meskipun  negara-negara  bagian mempunyai  hak  hukum  atas  beberapa  masalah  penting. High  Commissioner Inggris diangkat sebagai ganti Gubernur dari Kerajaan Inggris. Dengan demikian, dua  perkembangan  sejarah  sudah  meyisihkan  kekuasaan  kesultanan  Melayu:
‡ Suatu  konsep  politik  yang  menekankan  keutamaan  bangsa  Melayu  dengan  kedudukan  dan  hak khusus  sebagai  penduduk  pertama  tanah  Melayu,  Ooi  Keat  Gin  (2008). Historical  Dictionary  of Malaysia . The Scarecrow Press, Inc. h. 154.
pertama ,  Pakta  MacMichael  dan Malayan  Union 1946-1948  itu  sendiri,  dan kedua ,  perjuangan  kekuasaan  politik  UMNO  sejak  berdirinya  (Kobkua Suwannathat-Pian, 2009, h. 118).
Momentum penting perlawanan terhadap Malayan Union oleh UMNO dan kemenangan  hegemoni  politiknya  sebagai  kebangkitan  politik  modern  Malaysia sampai  sekarang  mempunyai  beberapa  aspek  (Mohd  Helmi  Abd  Rahim  et  al, 2013, h. 40-41):
1. “Pembentukan  partai  politik  Melayu  yang  kuat  dan  diterima  oleh mayoritas  bangsa  Melayu,  yakni Pertubuhan  Kebangsaan  Melayu Bersatu atau United Malay  Nationalist  Organization  (UMNO) sebagai platform bangsa Melayu untuk meraih kemerdekaannya. Perkembangan ini  menunjukkan  reformasi  Melayu  dan  politiknya  dari  tatanan tradisionalnya  menuju  politik  partai  modern.  UMNO  telah  mampu menyatukan  bangsa  Melayu  dengan  tujuan  yang  jelas,  berpihak  dan terjangkau.  Pembentukan  partai  politik  ini  menandai  penyerapan demokrasi dan proses perjuangan kemerdekaan.”
2. “Bangsa  Melayu  memenangkan  hak  dan  keistimewaan  mereka  di  atas tanah  airnya,  semenanjung  Melayu.  Mereka  tidak  sudi  menjadi “pengemis”  (seperti  sering  kali  dinyatakan  mereka)  di  tanah  airnya sendiri, kehilangan kekuasaan ekonomi, pemerintahan dan hak-hak atas tanah air mereka.”
Jadi,  UMNO  berhasil  mengukuhkan  hegemoni  Melayu  di  tanah semenanjung  Melayu  dalam  bidang  ekonomi,  politik  dan  budaya,  sejak  negara Persatuan Tanah Melayu (The Federation of Malaya) , sebagai momentum penting pertama.  Momentum  penting  kedua  adalah  kemerdekaan  bangsa  Melayu  dari Inggris  pada  1957  dengan  undang-undangnya,  yaitu  Perlembagaan  Persekutuan (31  Agustus  1957).  Namun,  hegemoni  dalam  bidang  hukum  dasar  ini  tidak sepenuhnya  ditunaikan  secara  konkret,  meskipun  UMNO  telah  berhasil membangun  Perikatan (Alliance) politik  dengan Malayan  Chinese  Association (MCA) dan Malayan Indian Congress (MIC).
Momentum penting ketiga dalam politik Malaysia adalah kerusuhan rasial yang  berpuncak  pada  peristiwa  13  Mei  1969.  UMNO  sebagai  partai  politik hegemonik  di  Malaysia  tentu  saja  mempunyai  kaitan  krusial  dengan  peristiwa tersebut.  Mengapa  Malasyia  di  bawah  hegemoni  politik  UMNO  mengalami kerusuhan  rasial  dalam  momentum  Pilihan  Raya  ke-3  pada  tahun  1969?  Secara
umum,  peristiwa  ini  menunjukkan  bahwa  hegemoni  UMNO  di  masyarakat mengalami tantangan besar, namun apa sebabnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Persoalan  utama  dari  semua  partai  politik  Malaysia  adalah  bagaimana memastikan  kepentingan  bangsa  Melayu  tidak  terancam  dalam  pembagian kekuasaan politik bagi non Melayu. UMNO gagal mengatasi masalah kemiskinan dari para pemilihnya. Dua anggota Perikatan lainnya (MCA dan MIC) juga gagal dalam hal itu, misalnya para buruh China dan India yang mendatangi kota untuk mencari  pekerjaan.  Jadi  pemerintahan  Perdana  Menteri  Tunku  Abdul  Rahman masih  sangat  lemah,  tidak  mampu  menerapkan  kekuasaan  politik  untuk menerapkan isi undang-undang dasar dan cenderung melestarikan ekonomi politik sebelumnya  dengan  sejumlah  program  ekonomi  pedesaan  (lihat  Jomo  Kwame Sundaram,  Wee  Chong  hui,  2014,  h.  2).  Alternatif  organisasi  politik  lahir  dari kondisi ini, yaitu Democratic Action Party (DAP) pada tahun 1966 yang berbasis pada  keturunan  China,  dan Gerakan (Gerakan  Rakyat  Malaysia  atau Malaysian People’s Movement ) pada tahun 1968 (Allen dan Unwin, 2003, h. 230).
Akibatnya,  pada  Pilihan  Raya  ke-3,  10  Mei  1969,  UMNO  dan  MIC kehilangan beberapa kursi parlemen kota, bahkan MCA sangat banyak kehilangan dukungan  dari  para  pemilih  China  di  kota.  Sebagai  gantinya,  DAP  dan  Gerakan berhasil merebut kursi dan dirayakan oleh para pendukungnya dengan aksi massa di  jalan-jalan  Kuala  Lumpur  pada  tanggal  11  dan  12  Mei,  sehingga  memicu UMNO  untuk  mengorganisasikan  aksi  massa  tandingan.  Pada  tanggal  13  Mei 1969,  kerusuhan  rasial  bergolak  sehingga  menurut  berita  resmi  menimbulkan korban 177 orang mati (mayoritas ras China), dan 340 orang terluka. Pada tanggal 15 Mei, keadaan darurat diumumkan dan Internal Security Act (ISA) diberlakukan untuk menahan siapapun tanpa pengadilan. National Consultative Council (NCC) dibentuk  di  bawah  kepempimpinan  Tun  Razak  sebagai  wakil  perdana  menteri untuk  memulihkan  situasi.  5.750  orang  ditahan.  Kuala  Lumpur  dipenuhi  oleh orang  yang  kebingungan  mencari  keamanan  dan  lebih  dari  15.000  orang mengungsi di stadion-stadion kota (Allen dan Unwin, 2003, h. 231-235).
Dengan  demikian,  Pilihan  Raya  ditunda  dan  NCC  ditugaskan  untuk memulihkan  hukum  dan  tatanan  negara  Malaysia  sebagai  ganti  pemerintahan Tunku Abdul Rahman yang gagal menjalankan politik UMNO dan menimbulkan
kerusuhan  rasial  tersebut.  Inilah  momentun  penggantian  kekuasaan  internal UMNO  untuk  penggantian  Perdana  Menteri  Malaysia  sekaligus  ketuanya.  Ketua NCC sekaligus Perdana Menteri Malaysia yang baru adalah Tun Abdul Razak dan anggota dewan nasional ini melimputi semua pimpinan kelompok politik kecuali DAP.  Meskipun  demikian,  NCC  meninjau  faktor-faktor  kerusuhan  dengan seksama,  yaitu  rencana  pembangunan  desa  tidak  menyentuh  rakyat  dan  kawasan yang  benar-benar  memerlukan—industri  desa,  perikanan,  koperasi,  pendidikan pertanian, kredit desa dan pemasaran hasil pertanian. Tingkat pengganguran orang Melayu  juga  sangat  tinggi,  diikuti  oleh  orang  India.  Bangsa  Melayu  hanya mencapai 1 persen investasi di usaha-usaha resmi/terdaftar.
Tim  penasehat  Tun  Abdul  Razak  menyatakan  bahwa  kebijakan  Tunku tidak  meningkatkan  kinerja  ekonomi  pada  umumnya  sehingga  diperlukan  suatu rencana  pembangunan  baru  untuk  membenahi  perusahaan  milik  asing,  langkah efisien  untuk  mengubah  ekonomi  Malaysia,  meningkatkan  partisipasi  Melayu dalam  perusahaan  umum  milik  negara  dan  pendidikan  bagi  orang  Melayu. Rencana  ini  dikenal  dengan New  Economic  Policy (NEP).  NEP  mengesahkan peningkatan  campur  tangan  pemerintahan  dan  perluasan  sektor  publik  untuk peningkatan  kesejahteraan  antar  etnis  dan  pembangunan  desa  yang  terbengkalai dalam  mengurangi  kemiskinan.  Industrialisasi  berbasis  ekspor  juga  menciptakan lapangan  kerja  yang  berarti,  terutama  bagi  perempuan,  sementara  peningkatan pendapatan minyak bumi mendanai belanja negara yang meningkat (Jomo Kwame Sundaram, Wee Chong hui, 2014, h. 2).
Momentum  hegemonik  UMNO  dalam  sejarah  politik  Malaysia  ini menandai  bahwa  meskipun  UMNO  telah  mampu  mengukuhkan  ideologi nasionalisme Melayu dalam undang-undang dasar (hukum), namun dalam bidang politik  senantiasa  mengalami  pergolakan  internal  dari  pergantian  kepemimpinan dengan tetap berdasar pada hegemoni hukum dan sejumlah amandemen yang tak signifikan  atau  bersifat ad  hoc ,  seperti  masalah  Singapura,  Sarawak,  Sabah  dan Brunei. (Lihat Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan , Mengandungi  pindaan  terkini  -  Akta  1260/2006).  Makalah  ini  membatasi  kajian pada hegemoni di bidang politik, dan menyisihkan hegemoni budaya.

## Pergolakan Politik Umno
Malaysia  mengalami  suatu  pertentangan  sengit  dalam  pergantian pemerintahan,  tantangan  politik  untuk  menggusur  koalisi  pemerintahan  yang masih  bercokol,  yaitu  Barisan  Nasional  (BN)  yang  dipimpin  oleh  UMNO,  dari kekuasaannya sejak 1957. Pergolakan ini adalah demokratisasi sinambung ketika kekuasaan  BN  ditantang  oleh  oposisi  di  parlemen,  tuntutan  kebebasan  politik yang terus meningkat dan liberalisasi politik (lihat Thomas Pepinsky, March 2012 dan Bridget Welsh, 2013).
Benedict  Anderson  berpendapat  bahwa  negara  (Malaysia)  mewarisi  (lalu mengembangkan) hukum anti subversi dan pemerintahan baja dari rejim kolonial. Karena  itu,  Malaysia  adalah  pemerintahan  otoritarian  permanen,  suatu  kondisi yang  bebas  berbuat  apa  saja  dengan  ketentuan  kolektif  untuk  pihak  kelompok etnik Melayu (52 persen) dalam memonopoli kekuasaan politik riil di hadapan ras China (35 persen) dan India (10 persen).
Setelah kemerdekaannya, Malaysia secara bertahap berubah dari eksportir produk  pertanian  kepada  industrialisasi  dan  otoritarianismenya  terutama dipertahankan melalui undang-undang (Ariel Heryanto and Sumit K.Mandal, Ed., 2003, h. 4). Namun setelah enam dasawarsa kekuasaan UMNO-BN, pada Pilihan Raya  ke-14  tahun  2018,  hegemoni  politik  UMNO-BN  runtuh,  kehilangan  40% kursinya  dari  222  kursi  parlemen,  dan  gugurnya  kekuasaannya  dalam pemerintahan.
Variabel  atau  faktor  dari  kekalahan  ini  terdiri  dari  unsur  pergolakan internal  dan  eksternal.  Unsur  internal  adalah  keluarnya  Mahathir  Mohamad  dari UMNO  dan  membentuk  aliansi  politik  dengan  kekuatan  politik  oposisi  yang membesar pada masa pemerintahan Najib, terutama Anwar  Ibrahim dan istrinya. UMNO-BN  menguasai  pemerintahan  secara  otoritarian,  maka  monopoli kekuasaan  atas  media  massa,  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  bidang  fiskal, keamanan  dan  sumber  daya  pemerintahan  lainnya,  patronase  politik  yang mencolok,  serta  korupsi  selama  kekuasaannya  bercokol.  Semua  unsur  internal yang  melekat  pada  UMNO-BN  ini  menimbulkan  kekecewaan  luar  biasa  dan perlawanan  dari  rakyat  Malaysia  yang  direpresentasikan  oleh  oposisi  organisasi
politik  atau  aksi-aksi  massa  (Jomo  Kwame  Sundaram,  Wee  Chong  hui,  2014,  h. xv).
Kasus  Korupsi  Najib  adalah  isu  besar  yang  cukup  mengguncang  politik Malaysia. Namun, lebih dari itu, dalam kondisi krisis sinambung ekonomi politik internasional,  neoliberalisme  terus  diterapkan  di  Malaysia  dan  semakin  gencar pada  masa  Perdana  Menteri  Najib.  Sementara  itu,  patronase  Mahathir  dalam UMNO juga sangat kuat, sehingga ketika dia keluar dari UMNO, klien-kliennya turut keluar atau melancarkan kritik tajam terhadap UMNO.
Akan  tetapi,  pergolakan  politik  dalam  perebutan  kekuasaan  di  Malaysia, ideologi  “ketuanan  Melayu”  tetap  bertahan  sebagai  bingkai  umum  dari  kelas borjuasi  Malaysia  di  hadapan  kekuasaan  para  Sultan.  Kelas  borjuasi  (Melayu) Malaysia ini terbentuk sejak NEP diterapkan dan kian meningkat serta membesar pada  masa  pemerintahan  Mahathir.  Mereka  menjalankan  otoritarianisme  sejak Tun  Abdul  Razak,  dan  semakin  dikukuhkan  oleh  Mahathir.  Setelah  oposisi Mahathir  menang  dalam  Pilihan  Raya  ke-14,  dia  kembali  menjadi  Perdana Menteri yang tentu saja tak bisa dilepaskan dari karakter pemerintahannya di masa silam.  Mahathir  masih  mempunyai  sejumlah  program  politik  yang  belum  tunai, seperti pengurangan kekuasaan Sultan dan penuntasan visi 2020 lainnya. Namun, faksi-faksi  borjuis  konservatif  yang  menghambat  demokratisasi  dan  oposisinya dari  berbagai  kalangan  masyarakat  sipil,  akan  menentukan  perkembangan Malaysia di masa depan.

## KESIMPULAN
Kalangan  aristokrat  yang  terdidik  dalam  lembaga  pendidikan  Inggris adalah para pembentuk hegemoni “ketuanan Melayu” dikukuhkan dalam hukum, media massa, diskusi-diskusi, pendek kata sarana gerakan sosial modern. Mereka adalah  agen  utama  hegemoni  di  bidang  hukum  dan  politik.  Isi  utama  adalah keistimewaan  bangsa  Melayu  dalam  transformasi  pasca  kolonialisme  Inggris. Dalam  kerangka  hegemoni  ini,  pergolakan  politik  pergantian  kekuasaan berlangsung  dengan  semena-mena,  atas  dasar  warisan  hukum  anti  subversi  yang dikenal dalam negara Malaysia sebagai Internal  Security Act (ISA). Akan tetapi, tidak  semua  kalangan  ilmuwan  menjadi  intelektual  organik  bagi  UMNO-BN. Generasi  muda  (mahasiswa)  terutama  tetap  menjadi  kekuatan  penantang
hegemoninya.  Aksi-aksi  perlawanan  rakyat  dan  kaum  muda  berlangsung  sejak krisis  moneter  melanda  Asia  pada  tahun  1998.  Kaum  muda  dan  rakyat  pada umumnya  sudah  mencapai  titik  jenuh  dalam  kekuasaan  otoriter  generasi  tua Malaysia,  dan  mendapatkan  salurannya  secara  politik  di  parlemen  atau  ekstra parlemen, termasuk aktivitas non governmental .
Hegemoni nasionalisme Melayu di Malaysia dalam bidang hukum, budaya dan agama yang anti fundamentalisme Islam, atas dasar dominasi ekonomi bangsa Melayu,  bersifat  mutlak.  Dalam  bidang  politik,  terutama  lembaga  atau  partai politik  bersifat  nisbi  sehingga  meskipun  UMNO  dan  dominasi  atas  aliansinya yang merentang sampai 3 dekade, dengan pergolakan pergantian kepemimpinannya  sekaligus  Perdana  Menteri  Malaysia,  tetap  bersifat  nisbi  atau tergantung pada tuntutan kondisi ekonomi politik dalam negeri dan perkembangan luar  negeri.  Pilihan  Raya  ke-14  membuktikan  bahwa  lembaga  politik  dari hegemoni  politik  nasionalisme  Melayu  yang  ditubuhkan  dalam  UMNO dipatahkan  sendiri  oleh  sosok  penting  dalam  pengukuhannya,  yaitu  Mahathir Mohammad.  Partai  politik  adalah  bentuk  relatif  dari  isi  hegemoni  nasionalisme Melayu dari muncul dan berkembangnya faksi-faksi borjuasi Melayu di hadapan kekuasaan  terbatas  dari  para  Sultan  dan  imperialisme  dalam  konteks  negara Commonwealth Inggris Raya.
Kekalahan  UMNO-BN  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  internal  dan eksternal,  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Dialektika  ini  menggugurkan  hegemoni UMNO  dalam  politik  Malaysia,  dan  akan  sangat  berpengaruh  kepada  masa selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariel  Heryanto  and  Sumit  K.Mandal,  Ed., Challenging  Authoritarianism  in Southeast  Asia,  Comparing  Indonesia  and  Malaysia ,  RoutledgeCurzon, London, 2003.
Abd Ghapa Harun et al, “Cendekiawan Melayu, Media Melayu dan Gerakan Anti- Malayan Union , Malaysia Dari Segi Sejarah , Volume 40, 2012.
Allen dan Unwin, A Short History of Malaysia , Virginia Matheson Hooker 2003.
Antonio Gramsci, Prison Notebooks , Vol. II, disunting dan diterjemahkan Joseph A. Buttigieg, Columbia University Press, New York, 1996.
Andrew J. Harding dan James Chin, 50 Years of Malaysia, Federalism Revisited , Marshall  Cavendish  International,  Marshall  Cavendish  Editions, Singapore, 2014.
Selections  From  The  Prison  Notebooks  of  Antonio  Gramsci ,  Hoare  and  Nowell- Smith, London, 1971.
Pozzolini, Antonio Gramsci: An Introduction to His Thought , Pluto Press, 1970.
Selections  From  The  Prison  Notebooks  Of  Antonio  Gramsci ,  disunting  dan diterjemahkan  Quintin  Hoare  and  Geoffrey  Nowell  Smith,  International Publishers, New York, cetakan ke-11, 1992.
Mohd  Helmi  Abd  Rahim  et  al,  2013,  A  “Memoryscape”  Malayan  Union  1946: The Beginning and Rise of Modern Malay Political Culture, Asian Social Science , Vol. 9, No. 6; 2013.
James  de  V.  Allen, The  Malayan  Union ,  New  Haven:  Yale  University, Monograph series no. 10, Southeast Asian Studies, Yale University, 1967.
Kobkua  Suwannathat-Pian, British  Colonial  Rule,  Japanese  Occupation,  and  the Transformation  of  Malay  Kingship  1930s-1957, New  Zealand  Journal  of Asian Studies 11 , 1 June 2009.
Jomo  Kwame  Sundaram,  Wee  Chong  hui, Malaysia@50:  Economic Development,  Distribution,  Disparities ,  World  Scientific  Publishing  Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore, 2014.
Thomas  Pepinsky, Tak  Nak  Mereform:  New  Media  and  Malaysian  Politics  in Historical  Perspective ,  Paper  presented  at  the  Asian  Studies  Association, March 2012 dan  Bridget Welsh, 2013.
Undang-Undang  Malaysia,  Perlembagaan  Persekutuan ,  Mengandungi  pindaan terkini - Akta 1260/2006.