## Pendahuluan
Terdapat kritik yang cukup tajam, terutama terhadap cara memahami fenomena migrasi internasional. Menurut Abdullah (2002) dan Faturochman (2002), hal tersebut disebabkan oleh landasan teoretis dan konseptual yang digunakan cenderung menyederhanakan fakta. Abdullah (2002) mengatakan migrasi tidak lagi harus dipahami sebatas konsep daya dorong dan daya tarik ( push-pull theory ) atau menurut Faturochman (2002), pada event yang teramati dan terukur. Migrasi internasional merupakan fenomena  yang  sangat  kompleks  dan melibatkan banyak isu. Isu tentang jaminan keamanan  misalnya,  status  hukum,  status kewarganegaraan,  dan  diskriminasi  sosial perlu memperoleh perhatian lebih.
Migrasi harus dipandang sebagai perilaku, dan lebih menekankan pada proses, bukan hanya respons terhadap suatu kondisi tertentu. Hal  ini  merujuk  pada  kenyataan  persoalan migrasi jauh lebih kompleks daripada sekadar respons  penduduk  terhadap  ketidak- nyamanan.  Bukti  mengenai  hal  tersebut sangat jelas, misalnya meskipun secara objektif suatu daerah tidak nyaman secara sosial, ekonomi  maupun  politik,  penduduk menikmatinya  dan  tidak  merasakan ketidaknyamanan tersebut sehingga tidak bermigrasi. Tentu saja hal ini bukan hanya sekadar perhitungan untung rugi, tetapi juga mencakup  konteks  sosial  budaya,  bahkan politik yang melatarbelakanginya.

## MEMAHAMI MIGRASI PEKERJA INDONESIA
KE LUAR NEGERI 1

## Sukamdi
2

## Abstract
There are evidence of growing Indonesian labour migration flows overseas. This involves at least two other important issues. The first one is the increase of undocumented (illegal) international migration from Indonesia, mostly to neighboring countries. Second, feminization of labour migration is also expected to grow to responses consequences on both macro and micro level. Many of them have been well addressed in research, but still left some important issues, such as trafficking and children left behind. Several researches have been conducted in there two subjects, but still limited. In fact they are very important in developing a more sound policies to alleviate the negative impact of international labour migration.
Keywords: migration overseas, feminization, trafficking
1 Artikel ini merupakan revisi dari makalah yang disajikan pada Seminar dan Launching State of World Population Tahun 2006, Kamis 7 September 2006 di Hotel Novotel Jakarta.
2 Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada dan staf peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262

## Sukamdi
Akibat langsung dari pemanfaatan teori- teori migrasi klasik untuk memahami migrasi internasional telah berakibat terhadap cara pandang,  bahkan  kebijakan  pemerintah terhadap migran. Istilah ekspor tenaga kerja, pahlawan  devisa,  dan  lain  sebagainya memperlihatkan  fenomena  migrasi internasional secara sempit dipandang sebagai pengiriman barang dan menghasilkan uang sebagaimana ekspor impor barang. Bahkan memahami  motif  bermigrasi  pun  dari  sisi ekonomi  tidak  harus  dilakukan  dengan menggunakan  konsep cash income secara sempit  (Marrie  Wattie,  2002).  Dengan menempatkan motif ekonomi sebagai fokus, ada kecenderungan untuk meremehkan migran sebagai  individu,  sebagai  manusia,  dan hubungan sosial psikologis dengan individu lain serta lingkungan sosialnya.
Tulisan ini tentu saja tidak akan membahas aspek teoretis migrasi internasional, tetapi lebih kepada  pemahaman  terhadap  fenomena migrasi internasional berdasarkan teori yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar migran tidak  lagi  diletakkan  sebagai  objek,  tetapi mereka sebagai individu maupun kelompok yang berperan sebagai subjek. Migran bukan hanya  sebagai  angka  atau  statistik  yang maknanya  dapat  bermacam-macam  sesuai dengan keinginan, tetapi diposisikan sebagai human being yang harus diperlakukan secara berbeda dari barang.

## Tren Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
Meskipun migran bukan sekadar angka, untuk  memahami  kondisi  makro  secara nasional diperlukan pembahasan mengenai
aspek kuantitatif migran. Hal ini akan menuntun kita  untuk  membicarakan  migran  secara objektif  dengan  melakukan  interpretasi terhadap  kecenderungan  dan  pola  yang muncul.
Arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki sejarah panjang. Berdasarkan data yang tersedia, sejak Repelita I terlihat secara konsisten jumlah migran internasional mengalamai  peningkatan.  Akan  tetapi, peningkatan jumlah yang drastis terjadi pada periode 1979-1984 (Repelita II) ke 1984-1989 (Repelita  III).  Pada  periode  ini  terjadi peningkatan lima kali lipat lebih jumlah migran internasional.  Pada  periode  berikutnya, meskipun mengalami peningkatan yang lebih kecil  dibandingkan  dengan  periode sebelumnya,  secara  absolut  jumlahnya menjadi sangat besar (Tabel 1). Pada tahun- tahun berikutnya, peningkatan jumlah tenaga kerja  Indonesia  di  luar  negeri  masih berlangsung  terus  sehingga  pada  periode 1989-1994 mencapai di atas 650 ribu orang. Menurut  Hugo  (1995),  pemerintah  memiliki target untuk mengirim tenaga kerja ke luar
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia  yang Bekerja di Luar Negeri Selama Repelita I – Repelita V
Repelita Periode Jumlah Migran Repelita I 1969 – 1974 5.624 Repelita II 1974 – 1979 17.042 Repelita III 1979 – 1984 96.410 Repelita IV 1984 – 1989 292.262 Repelita V 1989 – 1994 652.272 Sumber: Nasution, 2000:195, Tabel 3.
negeri sebesar 1,5 juta selama periode 1994- 1999.
Pada periode berikutnya, yaitu 1995-1997, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri meningkat empat kali lipat lebih. Sementara itu, jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di luar  negeri  pada  tahun  1997  mencapai puncaknya, yaitu di atas setengah juta orang. Tampaknya  hal  ini  berkaitan  dengan perekonomian Indonesia pada waktu itu yang tengah dilanda krisis ekonomi. Pada tahun 1999  jumlah  tersebut  cenderung  menurun mencapai  427,6  ribu  orang  dan  kemudian meningkat sedikit menjadi 435,1 ribu orang pada tahun 2000 (Sukamdi, dkk., 2004:146). Apabila diambil rata-rata per tahun terdapat 400-500 ribu tenaga kerja bekerja di luar negeri, maka target pemerintah tersebut di atas dapat dicapai.
Data  pada  empat  tahun  terakhir,  yaitu periode  2002-2005,  menunjukkan  jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berfluktuasi (Grafik 1). Pada periode 2002-2003  terjadi  penurunan  yang  cukup signifikan dari 479.393 menjadi 293.634 orang. Akan tetapi, pada periode 2003-2005 jumlah tersebut meningkat hampir mencapai kondisi pada tahun 2002. Perlu dicatat meskipun pada tahun ini jumlah TKI ke luar negeri cukup besar, angkanya  masih  belum  dapat  melampaui angka tahun 1997.
Selama  dua  tahun  terakhir,  2006-2007, jumlah  penempatan TKI  meningkat  sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2005. Data dari  Depnakertrans  (www.nakertrans.go.id/ pusdatinnaker/tki/) menunjukkan pada tahun 2006  tercatat  680.000  TKI  bekerja  di  luar negeri. Dari jumlah tersebut 326.822 bekerja
11 6. 77 9 79 .8 97 84 .075 149 .265 36 2. 61 4 21 3. 79 7 29 6. 61 5 3 25. 04 5 47 9. 39 3 293 .694 38 0. 690 474 .310 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2002 2003 2004 2005 Laki-laki Perempuan Total

## Grafik 1
Perkembangan Jumlah TKI di Luar Negeri menurut Jenis Kelamin Tahun 2002-2005
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262
di kawasan Asia Pasifik dan 353.189 bekerja di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2007 jumlah  tersebut  sedikit  menurun  menjadi 593.024, tetapi masih lebih besar dibandingkan dengan tahun 2005. Terlihat selama periode 2005-2007 ada kecenderungan peningkatan jumlah TKI di luar negeri.
Semua data tersebut di atas membuktikan secara  umum  jumlah  migran  internasional tenaga  kerja  dari  Indonesia  cenderung meningkat. Diperkirakan hal ini akan berlanjut di masa-masa mendatang. Di samping jumlah yang cenderung meningkat, terdapat suatu perubahan pola yang menarik jika dilihat dari daerah  tujuan.  Menurut  Nafyard  (lihat Tjiptoherijanto, 2000), daerah tujuan migran Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan periodisasinya. Pertama , selama periode 1969-1979 kurang lebih 50 persen migran Indonesia pergi ke Eropa, khususnya Belanda. Kedua ,  antara  tahun  1979-1989 sebagian besar migran dari Indonesia memilih
Negara Teluk, terutama Arab Saudi sebagai daerah tujuannya. Ketiga , periode tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an Malaysia  merupakan  daerah  tujuan  favorit tenaga kerja Indonesia.
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ILO, terdapat kecenderungan daerah tujuan yang berubah-ubah selama periode 1995-2002 (Tabel 2). Meskipun demikian, dari hal itu dapat diidentifikasi  pola  yang  menarik.  Pertama, selama  periode  1995-2002  terdapat  dua negara favorit tujuan migran dari Indonesia, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Kedua negara ini  secara  bergantian  menempati  peringkat pertama dan kedua selama periode tersebut. Di samping itu, terdapat pergeseran daerah tujuan favorit ketiga. Selama periode 1995- 1999, Singapura menjadi daerah tujuan favorit ketiga, tetapi pada periode 2000-2001 negara ini turun peringkat menjadi keempat dan pada tahun 2002 turun menjadi urutan kelima, atau di bawah Hongkong. Bahkan jika dilihat dari

## Tabel 2
Lima Daerah Tujuan Utama TKI Periode 1995-2002

## Rank 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 A. Saudi   Malaysia  A. Saudi A. Saudi Malaysia  Malaysia  Malaysia  A. Saudi 2 Malaysia  A. Saudi Malaysia  Malaysia  A. Saudi A. Saudi A. Saudi Malaysia
3 Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Taiwan Taiwan Taiwan 4 Korea Korea Taiwan Hongkong Taiwan Singapore Singapore Hongkong 5  Taiwan Taiwan UEA Taiwan UEA Hongkong Hongkong Singapore
Sumber:  Disarikan berdasarkan data ILO 3 yang dikutip dari http://www.abetech.org/ilm/english/ilmstat/stat01.asp .
3 Data jumlah migran tenaga kerja Indonesia yang terdapat di website ILO berbeda dengan data yang di keluarkan oleh Kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi secara umum pola yang ditemui tidak memiliki perbedaan yang berarti.
data  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi
(www.nakertrans.go.id/ pusdatinnaker/tki), jumlah TKI di Singapura pada tahun tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Kuwait.
Pada tahun 2003 sampai dengan 2005, Arab Saudi masih menempati urutan pertama sebagai daerah tujuan favorit disusul Malaysia pada  urutan  kedua.  Pada  periode  tersebut terdapat  perubahan  urutan  ketiga.  Kuwait berada pada urutan ketiga pada tahun 2003- 2004, tetapi kemudian menurun menjadi urutan kelima  karena  digeser  oleh Taiwan  (urutan ketiga) dan Singapura (urutan keempat). Pada tahun 2006, Saudi Arabia tetap sebagai daerah tujuan sebagian besar TKI dari Indonesia (45,2 persen) disusul oleh Malaysia (39,7 persen), Taiwan (4,1 persen), dan UEA/Abu Dhabi (2,3 persen). Pada tahun 2007, untuk kawasan Asia Pasifik, Malaysia masih menjadi tujuan utama para  pekerja  disusul  oleh  Taiwan  dan Hongkong. 4
Kembalinya Arab Saudi sebagai daerah tujuan utama migran dari Indonesia menarik untuk diamati. Pada awalnya, sebelum krisis minyak  pada  akhir  tahun  1970-an,  jumlah migran  dari  Asia  Tenggara,  khususnya Indonesia, ke Timur Tengah berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang pergi  ke  wilayah  tersebut  pada  umumnya adalah laki-laki. Akan tetapi, jika dilihat data terakhir,  kenaikan  jumlah  tenaga  kerja Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi,  lebih  banyak  adalah  perempuan.
Menurut Asis (2003), hal ini disebabkan oleh meningkatnya  kebutuhan domestic  worker , khususnya pembantu rumah tangga. Hal yang sama terjadi di negara-negara Asia Timur yang kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pergi ke negara di kawasan tersebut. Apabila argumentasi ini benar, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi,  merupakan  respons  terhadap kebutuhan pekerja kasar ( unskilled worker ). Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke pekerjaan terampil ( skilled  worker )  tampaknya  masih  belum terwujud.
Sementara  itu,  banyak  penulis  yang memberikan  argumentasi  alasan  utama mengapa TKI memilih Malaysia sebagai daerah tujuan utama adalah berkaitan dengan jarak yang relatif dekat dan didukung oleh aspek kultural yang memiliki banyak kemiripan. Di samping itu, menurut Quibria (Tjiptoherijanto, 2000), kondisi ekonomi di daerah tujuan juga ikut memengaruhi pergeseran daerah tujuan migran.  Kinerja  ekonomi  yang  semakin membaik di kawasan Asia Timur pada akhirnya ikut memengaruhi pilihan migran untuk bekerja. Akan tetapi, khusus untuk Malaysia, tampaknya kebijakan  pemerintah  setempat  (Malaysia) yang memulangkan tenaga kerja ilegal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan migran untuk memilih daerah tujuan (Sukamdi, dkk., 2004).
Fakta  yang  menarik  lainnya  adalah Singapura tidak lagi menjadi negara pilihan.
4 Data TKI menurut daerah tujuan untuk Kawasan Timur Tengah tidak tersedia.
Data tahun-tahun terakhir menunjukkan jumlah TKI ke negara ini lebih sedikit dibandingkan dengan TKI yang bekerja di Taiwan. Hal ini menunjukkan faktor jarak tidak lagi menjadi alasan  utama  bagi  migran  internasional. Hubungan jarak dengan migrasi sebagaimana dalam  teori  migrasi  klasik,  bahwa  migran cenderung  memilih  daerah  terdekat, setidaknya dibantah oleh kenyataan ini.
Suatu  fakta  yang  tidak  dapat  dipungkiri adalah walaupun secara kuantitatif tidak ada data yang akurat, TKI tidak terdokumentasi 5 merupakan bagian penting dalam fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Beberapa  kajian  memperlihatkan  jumlah migran tidak terdokumentasi, khususnya ke Malaysia cukup besar (Mantra, dkk., 1999; Dwiyanto, 2001; Kassim, 1997; Hugo, 1992). Informasi  yang  berhasil  dikumpulkan menunjukkan hal tersebut; misalnya Kassim (1997)  dan  Hugo  (1992)  memperkirakan terdapat 700,000 migran tidak terdokumentasi; Kompas (Keban,  2000)  memperkirakan proporsi  migran  tidak  terdokumentasi  di Malaysia  mencapai  58,36  persen.  Bahkan Vermonte  (2002)  memberikan  angka  yang cukup tinggi, yaitu dua pertiga migran Indonesia di  Malaysia  adalah  termasuk  migran  tidak terdokumentasi.  Angka  ini  diperkirakan berkurang segera setelah Pemerintah Malaysia menerapkan Undang-Undang Imigrasi yang baru. 6
Migran tidak terdokumentasi ke Malaysia berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu dari Jawa TimurSumatra utara dan Selatan ke Peninsular Malaysia serta dari Flores-Sulawesi Selatan  ke  Sabah  (www.unesco.org/most/ amprnwp8.htm). Dalam prosesnya, pengiriman TKI tidak terdokumentasi melibatkan banyak pihak, termasuk di antaranya sindikat calo, perekrut tenaga kerja, dan taikong. Keterlibatan mereka  membawa  beberapa  konsekuensi, misalnya biaya yang dibayarkan oleh tenaga kerja menjadi lebih mahal dan perlindungan terhadap TKI menjadi sangat minimal. Banyak kasus  menunjukkan  sebagian  besar permasalahan yang dihadapi oleh TKI adalah karena mereka berangkat melalui cara ini.
Besarnya  jumlah  migran  tidak terdokumentasi merupakan salah satu indikator kegagalan  pemerintah  menangani  migrasi tenaga  kerja  dari  Indonesia  ke  luar  negeri secara  baik.  Kenyataan  migran  tidak terdokumentasi justru membayar lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melalui jalur resmi (Mantra, dkk., 1999) menunjukkan persoalan  biaya  bukan  lagi  pertimbangan penting.  Barangkali  tingkat  kompleksitas prosedur pemberangkatan secara resmi adalah penyebab  migran  enggan  untuk melakukannya.  Ironisnya,  keberangkatan tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri menggunakan jalur tidak resmi ( undocumented ) justru menguntungkan para
5 Istilah tidak terdokumentasi sengaja digunakan oleh penulis dibandingkan dengan istilah ilegal agar konsisten dengan hasil ICPD 1994 di Kairo yang menggunakan konsep undocumented untuk migran yang masuk ke suatu negara dengan tidak mengikuti prosedur yang ada.
6 Undang-undang tersebut mengharuskan semua migran tidak terdokumentasi sudah meninggalkan negara tersebut sebelum 1 Agustus 2002. Beberapa hukuman diberlakukan bagi mereka yang melanggar, misalnya denda sebesar RM 10.000, hukuman penjara lima tahun, dan hukuman cambuk enam kali.

## Memahami Migrasi Pekerja Indonesia ke Luar Negeri
calo dibandingkan dengan migrannya sendiri (Ananta, 2000).
Hasil  menarik  ditunjukkan  oleh Tamtiari (1999)  berdasarkan  penelitian  di  Lombok Timur,  Nusa  Tenggara  Barat.  Penelitian tersebut  menunjukkan  justru  jumlah remittances yang  dikirim  oleh  migran  tidak terdokumentasi  lebih  tinggi  dibandingkan dengan migran yang menggunakan jalur resmi. Apabila kondisi ini menggambarkan perbedaan kondisi ekonomi migran di daerah tujuan, tidak mengejutkan  apabila  banyak  tenaga  kerja Indonesia  yang  memilih  jalur  tidak  resmi dibandingkan dengan yang resmi walaupun mereka harus membayar lebih tinggi.
Fenomena lain yang menarik untuk dibahas di  luar  peningkatan  jumlah  serta  tingginya migran tidak terdokumentasi adalah terjadinya feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Sukamdi, dkk., 2004; Hugo, 2004; Setiadi, 2004,  Wee  and  Sim,  2004; Asis,  2003). Feminisasi  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar negeri telah terlihat sejak awal tahun 1980-an. Hal itu dapat diamati dari data selama periode 1983-2005 7 yang memperlihatkan sejak tahun 1984-1985, jumlah migran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Data pada tahun-tahun  berikutnya  menunjukkan  ada kecenderungan  perbedaan  jumlah  antara migran perempuan dan laki-laki yang semakin besar. Menurut Hugo (2004), hal ini tidak hanya terjadi  di  Indonesia,  tetapi  sudah  menjadi fenomena umum di Asia Tenggara selama lima puluh tahun terakhir. Menurut Wee and Sim
(2004), feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri lebih nyata dibandingkan dengan Filipina yang dikenal sebagai pengirim pekerja perempuan tertinggi di dunia.
Menurut Asis (2003), peningkatan migrasi tenaga  kerja  perempuan  berkaitan  dengan tingginya demand pembantu rumah tangga dan pengasuh anak di negara tujuan. Sementara itu, migrasi tenaga kerja laki-laki lebih berkaitan dengan respons terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam proses industrialisasi.
Lebih  lanjut Asis  (2003)  mengatakan feminisasi  tenaga  kerja  ke  luar  negeri memunculkan  paradoks.  Di  satu  pihak kenyataan tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri sebagian besar pergi sendirian 8 tanpa didampingi oleh suami atau anggota keluarga  yang  lain  merupakan  gambaran kebebasan  dan  kemampuan  memilih  yang lebih  besar  bagi  perempuan. Akan  tetapi, konsentrasi  tenaga  kerja  perempuan  pada pekerjaan yang penuh risiko memunculkan pertanyaan  apakah  migrasi  benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan perempuan?
Ada  beberapa  isu  penting  lainnya  yang terkait dengan feminisasi tenaga kerja ke luar negeri.  Salah  satu  di  antaranya  adalah persoalan perlindungan terhadap tenaga kerja. Banyak  kasus  yang  menimpa  tenaga  kerja Indonesia terjadi pada perempuan (Sukamdi, 2004). Terlebih  lagi  jika  masalah  tersebut dikaitkan  dengan  status  mereka  yang undocumented , maka masalah yang menimpa
7 Data tahun 2006 dan 2007 yang tersedia tidak memilahkan TKI berdasarkan jenis kelamin.
8 Wee dan Sim (2004) mengatakan tidak sepenuhnya benar pekerja perempuan pergi ke luar negeri sebagai bentuk independensi karena faktanya, keseluruhan proses migrasi difasilitasi oleh orang lain, apakah individu, perusahaan atau organisasi.
tenaga kerja perempuan menjadi lebih serius lagi. Sudah bukan rahasia umum bahwa tenaga kerja  Indonesia  ke  luar  negeri,  khususnya perempuan, menjadi objek pemerasan sejak sebelum berangkat sampai kembali ke tanah air (Wee dan Sim, 2004). Hal ini menimpa, baik yang tidak terdokumentasi maupun mereka yang berangkat melalui jalur resmi (legal).
Berikut ini salah satu contoh mengenai hal tersebut.  Hasil  wawancara  penulis  dengan tenaga  kerja  perempuan  yang  bekerja  di Malaysia  dan  Singapura  dalam  perjalanan pulang dari daerah tujuan menunjukkan hal berikut.  Rata-rata  tenaga  kerja  perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus mengembalikan utang mereka kepada penyalur tenaga kerja dengan cara potong gaji selama  kurang  lebih  8  bulan. Akibatnya, mereka harus hidup hanya dengan 10 dolar Singapura  selama  8  bulan  pertama penempatan.  Ketika  pulang  pertama  kali, mereka bahkan tidak membawa uang untuk keluarganya. 9 Contoh  tersebut  hanya gambaran risiko yang termasuk ringan yang dihadapi oleh migran perempuan. Kasus lain yang memperlihatkan nasib buruk dan lebih tragis migran perempuan banyak dijumpai. 10
Jika dilihat dari persoalan yang dihadapi oleh migran perempuan, muncul pertanyaan menarik untuk didiskusikan: mengapa dalam kondisi  ketika  telah  banyak  migran  yang
mengalami nasib tragis justru makin banyak perempuan menempuh risiko menjadi pekerja di luar negeri? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab sebab sejauh ini usaha untuk menjawab  pertanyaan  tersebut  masih meletakkan migran sebagai objek.

## Faktor yang Memengaruhi Migrasi Internasional
Terdapat  tiga  kelompok  teori  untuk menjelaskan fenomena migrasi internasional. Pertama , pendekatan individu berargumentasi setiap migran merupakan makhluk rasional yang memiliki penilaian terhadap daerah tujuan untuk memilih kombinasi yang optimum dari tingkat upah, keamanan pekerjaan, dan biaya perjalanan.  Pendekatan  ini  disebut  juga pendekatan  modal  manusia  atau human capital, yang  melihat  seseorang  sebagai produk dari investasi, di dalam pendidikannya misalnya,  atau  keterampilannya,  atau kesehatannya,  dan  mencari  tempat  terbaik untuk memanfaatkannya. Seseorang dianggap selalu mencari kesempatan untuk maximize utilities dan bermigrasi merupakan salah satu caranya.
Pendekatan ini kemudian dikembangkan ke dalam pendekatan keluarga yang memandang migrasi  bukan  semata-mata  keputusan individu, tetapi merupakan keputusan keluarga. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas
9 Wee dan Sim (2004) menemukan kasus lain yang memperlihatkan migran perempuan menjadi korban yang  ironisnya  justru  difasilitasi  oleh  aturan  yang  ada.  Mereka  menyebutkan  seorang  migran  harus membayar kurang lebih US$384,67  US$1.666,89 kepada agen penyedia tenaga kerja yang telah diakui oleh Konsulat Indonesia dibandingkan dengan aturan formal yang berlaku di Hongkong, yaitu US$47,06 untuk memperbarui kontrak.
10 Cerita lain tentang nasib buruk pekerja perempuan di luar negeri dapat dibaca dari hasil penelitian Catarina Purwana Williams sebagaimana dikutip oleh Wee dan Sim (2004: 177-178).
dan membagi risiko yang harus ditanggung. Dengan  keputusan  diambil  secara  kolektif dalam keluarga, maka keluarga secara kolektif juga  menanggung  risiko  dan  memperoleh keuntungan dari migrasi.
Pendekatan kedua yang dapat digunakan untuk menjelaskan migrasi adalah pendekatan struktural. Salah satu penjelasan yang paling sering digunakan berkaitan dengan munculnya dual labour market sebagai akibat penerapan kapitalisme. Di satu pihak terdapat pekerjaan yang memberikan keamanan dan upah yang tinggi, di pihak lain muncul pekerjaan yang sifatnya sementara, pendapatan rendah, dan pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan tidak  nyaman  (3Ds: dirty,  dangerous dan difficult )  dan  tidak  diinginkan  oleh  pekerja. Pekerjaan  jenis  kedua  tersebut  biasanya kemudian diisi oleh migran, khususnya migran perempuan.  Mengapa?  Karena  mereka dipandang sebagai kelompok pekerja yang mudah  dikontrol  dan  dalam  posisi membutuhkan pekerjaan. Akibatnya, migran termarginalkan dalam struktur ekonomi yang ada.
Hal ini terkait dengan masalah struktural lainnya, yaitu pengangguran. Angkatan kerja di  negara  sedang  berkembang  tidak  dapat menganggur  karena  absennya  tunjangan penganggur sehingga mereka harus bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Migrasi sebagai bagian  dari  strategi  bertahan  hidup  akan dilakukan oleh perempuan dari keluarga miskin ketika  kepala  keluarga  tidak  lagi  mampu mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan ikut berfungsi sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
Hal  penting  yang  perlu  dicatat  adalah keputusan  bermigrasi  tidak  semata-mata merupakan keputusan individu atau muncul akibat  faktor-faktor  struktural  tersebut. Ada faktor  lain,  yaitu  jaringan  migran  ( migrant network ), yang juga menjadi faktor penting yang  memengaruhi  keputusan  seseorang untuk  bermigrasi.  Lebih  dari  itu,  muncul pendekatan sistem yang memandang aliran barang  serta  kapital  yang  dikombinasikan dengan  pengaruh  politik  dan  kultural merupakan faktor yang memengaruhi migrasi.
Jika teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa perempuan melakukan migrasi ke luar negeri menempuh risiko yang begitu besar, muncul beberapa kesimpulan yang cukup menarik. Pertama , jika keterlibatan perempuan  dalam  migrasi  internasional dipandang  sebagai  usaha  untuk memaksimalkan utilities ,  dorongan  untuk melakukan migrasi dapat dilihat dari dua sisi. Dari  sisi  individu,  ekspos  gaya  hidup  yang kapitalis  membuat  banyak  perempuan terdorong  untuk  mencari  pendapatan  yang lebih baik di negeri orang untuk memenuhi selera gaya hidup tersebut. Dari sisi yang lain, meningkatkan  status  sosial  juga  dapat berfungsi sebagai alasan mengapa perempuan bekerja di luar negeri. Hal ini khususnya berlaku untuk migran perempuan muda yang belum menikah. Dalam konteks ini, cara memosisikan diri perempuan muda dalam lingkungan sosial ekonomi  tertentu  menjadi  faktor  penting. Migrasi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan dengan pendapatan tersebut, migran  akan  mampu  memosisikan  dirinya dalam  status  yang  lebih  tinggi  di  dalam masyarakat.
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262

## Sukamdi
Akan tetapi, dapat pula dorongan tersebut berasal  dari  keterpaksaan  akibat  dari ketidakmampuan kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Ketika secara ekonomi kepala keluarga tidak mampu memperoleh  penghasilan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarga,  strategi  yang dijalankan adalah memasukkan istri sebagai pencari nafkah. Jika hal ini juga masih belum mampu mengangkat perekonomian keluarga, maka  anak,  laki-laki  maupun  perempuan, menjadi pencari nafkah yang lain. Mekanisme ini dikenal dalam teori strategi bertahan hidup yang menjelaskan migrasi merupakan salah satu strategi di antara strategi-strategi yang lain.
Penjelasan kedua ini secara tidak langsung menunjuk kemiskinan sebagai sumber atau faktor yang menyebabkan migrasi perempuan ke  luar  negeri.  Di  samping  itu,  penjelasan tersebut sekaligus menggambarkan keputusan bermigrasi  dalam  skala  tertentu  bukan merupakan keputusan individu, yaitu si migran sendiri, tetapi telah menjadi keputusan kolektif keluarga. Perempuan dalam hal ini jika dalam bermigrasi bukan atas kehendak sendiri, maka ia  dalam  posisi  dipaksa  atau  terpaksa menanggung  risiko  yang  seharusnya ditanggung oleh kepala keluarga.
Keharusan perempuan untuk bermigrasi ke luar  negeri  juga  disebabkan  oleh ketidaktersediaan  kesempatan  kerja  bagi mereka di daerah asal atau ketidakmampuan perempuan untuk berkompetisi di pasar kerja dalam negeri. Mereka kemudian harus masuk
ke dalam pekerjaan yang tidak diinginkan lagi di daerah tujuan dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika bekerja pada pekerjaan  yang  sama  di  dalam  negeri, misalnya pembantu rumah tangga. Menurut Wee  dan  Sim  (2005:  168),  para  pembantu rumah tangga tersebut tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga ( housework ), tetapi juga  merawat  anak,  merawat  lansia,  dan merawat anggota keluarga yang cacat pada keluarga-keluarga  di  negara  tujuan.  Jika sinyalemen  ini  benar,  apa  yang  terjadi sebenarnya adalah bentuk lain dari eksploitasi terhadap  tenaga  kerja  perempuan  di  luar negeri.
Akar  dari  permasalahan  ini  tidak  dapat hanya diletakkan pada kondisi internal dalam negeri.  Namun  lebih  dari  itu,  sistem perekonomian dunia yang tidak adil telah ikut menyebabkan ketidakadilan terhadap pekerja migran  perempuan.  Hal  ini  bukan  berarti melemparkan  permasalahan  kepada  faktor yang berada di luar kontrol kita, tetapi tetap harus disadari situasi global juga mengambil peran dalam hal ini.
Menurut Asis  (2003),  fenomena  migrasi perempuan  merefleksikan  bagaimana globalisasi 11 telah memengaruhi dan mengatur kembali  ( reordered )  kehidupan  keluarga. Keterlibatan  migran  perempuan  pada pekerjaan domestik (pembantu rumah tangga atau  perawat  anak)  telah  memungkinkan majikan  perempuan  memiliki  kesempatan untuk bekerja di luar rumah (sektor publik). Dalam konteks ini, dapat dikatakan perempuan
11 Asis (2003) mengutip Rachel Parrenas yang mengatakan migran perempuan telah menjadi servants of globalization .

## Memahami Migrasi Pekerja Indonesia ke Luar Negeri
dikorbankan untuk kepentingan perempuan lain.
Persoalan  menjadi  sangat  serius  jika kemudian proses migrasi perempuan bukan lagi migrasi biasa, tetapi berubah menjadi trafficking. Menurut Darwin, dkk. (2005), sering kali migrasi internasional berkaitan dengan perdagangan manusia (perempuan). Dalam hal ini tempat tujuan, pekerjaan, gaji dan perlakuan majikan berada di luar kontrol migran sehingga mereka menjadi objek. Menurut French (dalam Wee  dan  Sim,  2004:  180),  hal  ini mengakibatkan  mobilitas  sosial  mereka menjadi terbatas. Dalam situasi seperti inilah kemudian banyak masalah muncul. Karena semuanya  di  luar  kontrol  migran,  setiap masalah  yang  muncul  tidak  mempunyai penyelesaian  yang  selalu  berpihak  kepada migran perempuan. Permasalahan akan lebih serius lagi jika kemudian migran perempuan dipekerjakan sebagai pekerja seks dan gejala seperti ini tampaknya semakin meningkat.
Di luar isu-isu tersebut, terdapat dua isu penting  yang  sangat  jarang  memperoleh perhatian peneliti di Indonesia. Pertama , ketika migran perempuan bekerja di sektor domestik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal ini merupakan respons terhadap kebutuhan tenaga  kerja  domestik  di  negara  tujuan. Kebutuhan tersebut muncul karena pekerjaan domestik di daerah tujuan yang pada awalnya dikerjakan oleh perempuan menjadi kosong karena perempuan di negara tujuan bekerja di sektor  publik  dan  laki-laki  tidak  mampu menggantikan  peran  tersebut.  Artinya, keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik  telah  menyebabkan  masuknya
perempuan  lain  menggantikan  peran perempuan  tersebut.  Sudah  bukan  rahasia umum  lagi,  selama  ini  pelecehan  terhadap pekerja perempuan sebagian besar terjadi di sektor domestik. Jika logika ini benar, apakah masuknya  perempuan  ke  sektor  domestik tersebut  bisa  menjadi  gambaran  tentang pengorbanan perempuan untuk perempuan lain?
Kedua ,  isu  tentang children  left  behind sangat jarang diperhatikan. Ketika salah satu orang tua menjadi migran, khususnya jika ibu yang menjadi migran, akan terjadi persoalan dalam pengasuhan anak. Pertanyaan yang cukup  mendasar  adalah  siapa  yang menggantikan peran orang tua? Tidak tertutup kemungkinan  jika  orang  tua  pergi, pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan cukup besar. Ketika ayah pergi, anak akan  kehilangan  tokoh  panutan  dalam keluarga  dan  ketika  ibu  pergi,  anak  akan kehilangan tokoh sentral dalam pengasuhan anak.  Jika  keduanya  pergi,  anak  akan kehilangan panutan dan juga tokoh sentral tersebut. Dari sisi ekonomi, barangkali remitan dari migran dapat mencukupi kebutuhan anak. Akan  tetapi,  kebutuhan  yang  bersifat psikososial sangat sulit tergantikan meskipun ada anggota keluarga lain yang secara fisik dapat  menggantikan  orang  tua  untuk mengasuh anak. Pertanyaan yang juga penting untuk dijawab adalah apakah dampak migrasi internasional  terhadap  kesehatan  mental anak?
Dari sisi kepentingan akademik maupun praktis, dua pertanyaan tersebut penting untuk direspons. Tujuannya  satu,  agar  diperoleh
pemahaman  yang  lebih  komprehensif mengenai  fenomena  migrasi  internasional tenaga kerja Indonesia.

## Penutup
Adalah suatu keanehan bahwa masih ada pandangan  mengirim  pekerja  migran perempuan  ke  luar  negeri  identik  dengan ekspor komoditas ekonomi. Di samping itu, juga aneh jika pembicaraan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri selalu dikaitkan dengan  perolehan  devisa.  Secara  normatif memang benar devisa yang bersumber dari remittances memiliki  peran  penting  dalam perekonomian nasional maupun lokal dan juga ekonomi keluarga. Hal ini tampak jelas dari beberapa  studi  (Sukamdi,  dkk.,  2004) mengenai dampak remittances terhadap makro ekonomi. Akan  tetapi,  jika  hal  ini  dijadikan orientasi  kebijakan  pengiriman  pekerja perempuan  ke  luar  negeri,  maka  banyak masalah  akan  muncul  menyangkut perlindungan, hak asasi, dll. Untuk itu, penting untuk  memahami  pekerja  migran  sebagai human  being yang  memerlukan  perlakuan sebagai  manusia.  Migran  tidak  lagi  hanya dipahami sebagai jumlah kuantitasnya, tetapi juga tiap-tiap individu sebagai subjek dalam dinamika  sosial  ekonomi  nasional  maupun lokal.
Migrasi seharusnya juga harus dipahami sebagai perilaku yang di dalamnya terkait erat dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis. Hal  ini  menuntut  pembenahan  yang  cukup fundamental dalam hal sistem penempatan, pelayanan,  dan  perlindungan.  Mudah- mudahan  permintaan  Presiden  SBY  ketika
meresmikan terminal keberangkatan khusus TKI ( Jawa Pos , 2006) untuk membenahi sistem penempatan,  perlindungan,  dan  pelayanan akan segera menjadi kenyataan.
Di  samping  itu,  dibutuhkan  reorientasi penelitian di bidang migrasi internasional untuk mengarahkan penelitian migrasi internasional di luar topik umum mengenai faktor pendorong, penarik, remitan, dan sejenisnya. Penelitian yang lebih menekankan pada dampak sosial psikologis, baik bagi migran sendiri maupun keluarga, merupakan pilihan topik yang akan melengkapi hasil penelitian migrasi yang telah banyak dilakukan selama ini.

## Daftar pustaka
Abdullah,  Irwan.  2002.  Studi  Mobilitas Penduduk: Antara Masa Lalu dan Masa Depan dalam Tukiran, dkk. (eds) Mobilitas Penduduk:  Tinjauan  Lintas  Disiplin . Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 9-22.
Ananta, Aris. 2000. Economic Integration and Free  Labour  Area:  an  Indonesia Perspective dalam Sukamdi, dkk. (eds).
Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices . Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 23  62.
Asis, Maruja B. 2003. Asian Women Migrants:
Going the Distance but Not Far Enough. http://www.migrationinformation.org/ Feature/display.cfm?ID=103.
Jawa Pos . 2006. Barang TKI Nyanthol Hingga 5 Tahun, Presiden Kaget Saat Resmikan Terminal  Keberangkatan  di  Bandara Sukarno-Hatta, Rabu, 30 Agustus, hlm.16.

## Memahami Migrasi Pekerja Indonesia ke Luar Negeri
Darwin, Muhadjir dkk. 2005. Perdagangan dan Seksualitas  dalam  Migrasi  Lintas  Batas Indonesia Malaysia dalam Muhajir Darwin, dkk. (eds). Bagai Telur di Ujung Tanduk, Mobilitas  Lintas  Batas  dan  Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya .  Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, hlm. 239-290.
Dwiyanto, Agus. 2001. International Migration and Its Impact on Regional Development Affairs: A Case Study of Indonesia. Paper presented in Annual Meeting of APMRN, Manila.
Faturochman.  2002.  Nasib  Migran  dan Dominasi  Konsep-konsep  Migrasi Internasional, dalam Tukiran, dkk. (eds) Mobilitas  Penduduk,  Tinjauan  Lintas Disiplin. Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 23-34.
Hugo, G.J. 1995, International labour migration and the family: Some observations from Indonesia, Asian  and  Pacific  Migration Journal , 4( 2-3): pp. 273-301.
Hugo, Graeme J. 2004. International Migration in Southeast Asia Since World War II. in Aris Ananta and Evi Nurvidya Anwar (eds). International Migration in Southeast Asia. Singapore: ISEAS, pp. 28-70.
Kassim, Azizah. 1997. Illegal Alien Labour in Malaysia:  Its  Influx,  Utilization  and Reunifications. Indonesia and the Malay World , (71): 50-82.
Keban,  Yeremias  T.  2000.  International Migration:  The  Strategy  for  National
Development  and  Globalization  dalam Sukamdi dkk. (eds). Labour Migration in Indonesia:  Policies  and  Practices. Yogyakarta:  Population  Studies  Center, Gadjah Mada University, pp. 221-240.
Mantra,  Ida  Bagus;  Kasto  dan Yeremias T. Keban.  1999. Mobilitas  Tenaga  Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, dan Pulau Bawean.
Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Marrie Wattie, Anna. 2002. Bukan Sekadar
Uang: Pendekatan Deprivasi Relatif dalam Migrasi dalam Tukiran dkk. (eds.) Mobilitas Penduduk,  Tinjauan  Lintas  Disiplin.
Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 35-56.
Nasution, Arif M. 2000.  International Migration in  Southeast  Asia:  A  Case  Study  of Indonesian  Workers  in  The  Malaysian Peninsula  in Sukamdi, et al. (eds.), Labour Migration  in  Indonesia:  Policies  and Practices. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 185 220.
Setiadi. 2004. Migrasi perempuan: Respons Lokal  dan Alternatif  Kebijakan.  dalam Faturochman,  dkk.  (eds) Dinamika Kependudukan dan Kebijakan . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, hlm. 121-138.
Sukamdi, Elan Satriawan, and Abdul Haris. 2004.   Impact  of  Remittances  on  the Indonesia Economy . in Aris Ananta and Evi
Nurvidya  Anwar  (eds) International Migration in Southeast Asia. Singapore: ISEAS, pp. 137-165.

## Sukamdi
Tjiptoherijanto, Prijono. 2000.  International Migration:  Process,  System,  and  Policy Issues  in Sukamdi, et al. (eds). Labour Migration  in  Indonesia:  Policies  and Practices. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 63  89.
Vermonte, Phillips, J. 2002. RI must learn from illegal migrant issue. The Jakarta Post ,
August.
Wee,  Vivienne  and  Amy  Sim.  2004. Transnational Networks in Female Labour Migration. in Aris Ananta and Evi Nurvidya Anwar  (eds), International  Migration  in Southeast Asia . Singapore: ISEAS, pp.166- 198.