licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN
Ahmad Agung Raharjo 1 ,Mitro Subroto 2
1 Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, agungahmad909@gmail.com 2 Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Inmate  is  a  term  for  someone  who  is  serving  a  criminal  period  of  lost independence in the correctional institution, this is the impact of his actions or behavior that legally violates the law and norms of life in the community. Even though they are serving time in prison, their natural rights are still attached to themselves and it should be underlined, that the state only takes their right to independence, not their right to life or anything else, their fundamental rights are still attached to the body. especially when it comes to female prisoners who are  classified  as  vulnerable  groups,  female  prisoners  are  a  vulnerable  group because  they  require  special  treatment  for  their  needs  even  though  basically their  rights  are  the  same  as  inmates  in  general,  namely  male  prisoners,  but related to gender roles and reproductive functions, they are certainly different and there is a need for special treatment when they are pregnant, giving birth, breastfeeding,  nursing  or  menstruating.  The  purpose  of  this  research  is  to examine  how  the  implementation  of  the  fulfillment  of  the  special  rights  of vulnerable groups of female prisoners in the Penitentiary. The research method uses Normative Legal Techniques where the source of research data comes from library  materials,  regulations  and  various  journal  literature  to  conclude  the results of qualitative descriptive analysis related to the fulfillment of the special rights  of  female  prisoners  in  Correctional  Institutions,  especially  Women Correctional Institutions in several Correctional Technical Implementing Units in Indonesia.
Keywords : Vulnerable Groups of Women Prisoners; Special Rights of Women Prisoners; State Responsibilities
Cite this paper : Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Hak- Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Dilembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

## Scope Article
Human Rights

## PENDAHULUAN
Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan merupakan  seseorang yang diputus oleh  hakim  melanggar  hukum  dan  melakukan  kesalahan  hingga  mendapatkan  hukuman pidana berupa hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan masa pidananya  tersebut  narapidana  selain  menjalankan  masa  pidana  Di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  setiap  warga  binaan  wajib  untuk  melaksanaka  program  pembinaan  di Lapas  sesuai  dengan  aturan  hal  ini  tertuang  dalam  UU  No.12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan 1 . Menurut  UU  RI  No.31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap
1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 2 .Pembinaan disini terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan harapan ketika keluar dan selesai menjalani masa pidana mereka memiliki pribadi yang baik dan memiliki keterampilan untuk menyambung hidup, kehidupan,penghidupan setelah keluar dari Lapas.
Walaupun  mereka  bersalah  dan  menjalani  pidana  didalam  Lapas  perlu  di  garis bawahi, bahwa negara hanya mengambil hak kemerdekaan mereka bukan mengambil hak hidup mereka atau yang lainnya, Hak Dasar (fundamental) mereka tetep menempel pada badan mereka terlebih terhadap hak narapidana perempuan yang disini perlu diperhatikan mereka merupakan kelompok rentan  yang mana memerlukan perlakuan-perlakuan khusus berkaitan dengan reproduksi dan gender mereka yang berbeda dengan narapidana laki-laki pada  umumnya.  Mereka  (Narapidana  Perempuan)  pasti  akan  mengalami  menstruasi, mengasuh anak yang mereka tinggalkan, menyusui bagi yang memiliki bayi dan lain-lain, Hal ini merupakan tanggung jawab negara dikala negara menghilangkan kemerdekaan mereka walaupun mereka melakukan pelanggaran, warga binaan pemasyarakatan tetaplah warga negara  indonesia  dan  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  sah.  Negara  perlu mengakomodir melalui lembaga pemasyarakatan mengenai pemecahan masalah tersebut.
Tidak dapat dipungkiri dengan kondisi lapas dan rutan yang ada di indonesia hampir seluruhnya  mengalami  overcrowded, Kapasitas  Lapas  &  Rutan  diseluruh  Indonesia  hanya diperuntukan  untuk  126.000  orang,  namun  saat  ini  Lapas  &  Rutan  di  Indonesia  dihuni  sekitar 266.000  orang  Narapidana  (Sistem  Database  Pemasyarakatan  Ditjenpas). 3 Hal  ini  tentu  sangat mengkhawatirkan terjadinya penularan penyakit di dalam terlebih narapidana perempuan yang Lapas tempat menjalani pidananya mengalami overcrowded tinggi, Resiko penularan nya  pasti  lebih  besar  karena  Lapas  yang  overcrowded  membuat  mereka  mau  tidak  mau harus tidur berdesakan dan berdampak rawan terjadinya penularan penyakit seperti gatal- gatal,batuk  pilek,atau  bahkan  TB  (Tuberculosis).  Kenapa  harus  ada  perlakuan  khusus terhadap  mereka  Narapidana  perempuan,  Sebab  selain  terdapat  Perbedaan  gender berdasarkan  sistem  data  base  pemasyarakatan  (SDP)  menunjukkan  bahwa  narapidana perempuan  Berada  dalam  persentase  5%  dari  seluruh  Narapidana  di  Indonesia  Dan kebanyakan  dari  mereka  merupakan  korban  dari  suatu  tindak  kejahatan  Seperti dilakukannya kekerasan terhadap mereka dalam keluarga, paksaan dari suami atau keluarga yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan pada akhirnya.
Selanjutnya  perlakuan  khusus  seperti  apa  yang  penerapannya  harus  dilakukan, Contoh : (Pengecekan dalam Lapas)  ketika pengecekan kamar,badan dan kesehatan tentu saja memerlukan petugas perempuan yang mana hal ini merupakan perlakuan khusus juga agar  tidak  terjadi  pelecehan  seksual  terhadap  mereka  jika  petugas  laki-laki  yang melaksanakan tugas tersebut. Perlakuan khusus disini bukan merupakan diskriminasi hal ini merupakan hak sesuai dengan kodrati perempuan sehingga tentu perlakuan khusus ini menjadi salah satu hak-hak mereka yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemangku kebijakan  agar  pemenuhan  hak-hak  atas  narapidana  perempuan  dapat  terlaksana  secara optimal.  Terlebih  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  diutamakan  untuk  menghindari kesehatan yang buruk bagi Narapidana Perempuan.
Secara  spesifisik  peraturan  atau  regulasi  mengenai  perlakuan  khusus  terhadap narapidana  perempuan  dalam  Undang-Undang  atau  peraturan  sistem  pemasyarakatan indonesia sudah ada dalam  PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak  warga  binaan  pemasyarakatan  namun  belum  mengadopsi  secara  baik  dengan  “  The Bangkok  Rules  “    yang  secara  sah  di  akui  oleh  PBB  sebagai  standart  minimum  rules
2 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3 Latifah, M. (2019). Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya. Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XI (10) , 2 .
perlakuan  khusus  terhadap  tahanan  atau  narapidana  perempuan,  belum  adanya  regulasi dan evaluasi kebijakan dari pimpinan membuat pelayanan terhadap narapidana perempuan yang merupakan kelompok rentan kadang belum teroptimalkan di Lapas. Hingga ini menjadi bahan  evaluasi  dan  pembejaran  bersama  untuk  lebih  mengenal  dan  memahami  bahwa memperlakukan  narapidana  perempuan  sama  dengan  laki-laki  tidak  akan  menghasilkan pemasyarakatan yang baik mengingat bahwa narapidana perempuan terlibat dalam tindak kriminal berbeda-beda.
Perlakuan hak-hak khusus narapidana Dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 7 ayat (1) memaparkan bahwa bagi setiap narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya  berhak  mendapatkan  pemberian  perlengkapan  pakaian.  Dijelaskan  lebih  lanjut dalam  PP  tersebut  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perlengkapan  pakaian  terkhusus  bagi narapidana  perempuan  salah  satunya  adalah  mendapatkan  1  (satu)  unit  pembalut perempuan. Hal ini merupakan contoh kecil belum mengadopsinya Standart minimum rules untuk  tahanan  atau  narapidana  perempuan  karena  jika  diberikan  1  saja  itu  tentu  belum cukup  dalam  kurun  waktu  beberapa  bulan  mengingat    karena  masa  haid  perempuan berbeda-beda  setiap  perempuan,  berdasarkan  kondisi  tersebutlah  peneliti  tertarik melakukan rumusan masalah yaitu apakah hak-hak Narapidana Perempuan sudah diberikan dengan baik dengan regulasi yang ada saat ini , dengan Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  khusus  kelompok  rentan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dilihat dari peraturan yang ada, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Narapidana atau menemui kendala dalam pelaksanaannya.

## METODE
Metode Penelitian pada analisis ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis  Bagaimana  Tanggung jawab  negara  terhadap  hak-hak  khusus  narapidana  perempuan.  Karakter  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  atau  bahannya  berasal  dari  Peraturan  Perundang-Undangan, dimana  sumber  peraturan  dalam    analisis  penelitian  ini  adalah  UU  No.12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan,  PP  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,Bangkok  Rules  (Turunan  Aturan  SMR) serta  peraturan  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  Kepustakaan  literatur  jurnal yang sesuai dengan topik penelitian guna menyimpulkan hasil analisis deskriptif kualitatif ini .
Karena  Penelitian  ini  menggunakan  Data  sekunder  maka  bahan  penelitiannya  yang terdiri dari bahan primer (yaitu UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,Bangkok  Rules  (Turunan  Aturan  SMR))  dan  bahan  sekunder  (yaitu kepustakaan,literatur seperti jurnal,artikel,buku yang berkaitan dengan penelitian) Melalui data yang diperoleh tersebut peneliti menggali,menganalisis, dan menyimpulkan sumber- sumber  data  yang  mengatur  berbagai  aspek  baik  perundang-undangan,peraturan  atau jurnal  yang  sejalan  dengan  pembahasan  ini  untuk  menunjang  analisis  penelitian  demi menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam  kamus bahasa indonesia merupakan suatu bentuk  kewajiban  yang  harus  ditanggung  segala  sesuatunya,  dalam  hal  ini  jika menyangkutkan kepada warga negara indonesia pemerintah mengatur segala sesuatunya dengan menggunakan peraturan atau  Undang-undang untuk menjadi  dasar  atau patokan segala perlakuan atau tata cara kepada warga negaranya untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap mereka sesuai Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dituliskan bahwa persamaan kedudukan di depan mata hukum, aturan ini memiliki
maksud dan pengertian bahwa negara dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak boleh adanya  perlakuan  diskriminatif  terhadap  pelaksanaannya.  Termasuk  juga  warga  negara yang berada dalam hukuman atau dalam Lembaga Pemasyarakatan, Perlu diketahui bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki penggolongan Lapas yaitu :

## - Lapas UMUM

## - Lapas KHUSUS
Lapas umum disini biasanya dominan di huni oleh Narapidana Laki-laki sedangkan Lapas Khusus ini seperti LPP(Lembaga Pemasyarakatan Perempuan), LPKA (Lembaga pembinaan Khusus  Anak),  dan  Lapas  Narkotika.  Di  sini  walaupun  narapidana  dihilangkan kemerdekaannya oleh negara mereka merupakan tanggung jawab negara dan memiliki hak- hak nya sama sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa negara memiliki kewajiban melindungi dan menghormati hak dasar yang melekat pada manusia bagi  setiap  warga  negaranya,  lebih  lanjut  Pasal  28D  ayat  (1)  menjelaskan  Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum. 4 Berikut  Kondisi  dibeberapa  UPT  Lembaga Pemasyarkatan  terutama  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  dan  Regulasi  yang Mencakup tentang Pelaksanan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan sebagai bentuk tanggung jawab Negara :
A. Kondisi Di Beberapa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia
 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang Berdasarkan  hasil  kutipan  jurnal  memaparkan  bahwa  Lapas  Perempuan Tangerang merupakan salah satu LPP yang telah menerapkan nilai-nilai yang terdapat  dalam Bangkok Rules dengan  baik. Hal ini  dibuktikan  dengan baik oleh  Kedatangannya  Putri  Thailand,  yang  juga  menjadi  Duta  Persahabatan (United  Nation  Office  On  Drugs  and Crime (UNODC),  ke  Lapas  Wanita Tangerang  yang  mana  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan,  sekaligus berdiskusi akan tantangan dan hambatan dalam menerapkan Bangkok Rules di Lapas Wanita Tangerang.
Pemenuhan  hak-hak  narapidana  perempuan  pada  LPP  Tangerang cukup baik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
1) Penerapan layanan kesehatan di LPP Tangerang tergolong sudah baik dan memberikan pelayanan 24 jam bagi WBP yang terbagi menjadi 3 shift dengan jumlah Tenaga medis yang ada meliputi 1 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 6 perawat.
2) Menu  Makanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA Tangerang sudah sesuai standar gizi berikut juga makanan tambahan untuk  narapidana  yang  membawa  bayi  dan  bayinya.  Makanan tambahan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3) Fasilitas,Sarana  dan  Prasarana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang sudah cukup lengkap, tetapi fasilitas khusus  untuk  narapidana  yang  membawa  bayi  belum  tersedia  yaitu seperti ruang laktasi atau menyusui dan tempat tidur untuk bayi, sebab kurangnya anggaran untuk membangun fasilitas tersebut. 5
4 Pasal 28 D Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5 Triano, H. M., Hakim, M. Z., & Huripah, E. (2020). PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG. Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial , 19 (1).
 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Mengambil kesimpulan kutipan jurnal menjelaskan bahwa Pemenuhan hak- hak Narapidana perempuan di LPP Kelas IIB Batam sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada namun terdapat kendala dengan fasilitas dan regulasi yang  belum  mengatur  secara  spesifik  terhadap  pemenuhan  layanan narapidana perempuan dengan kesimpulan sebagai berikut :
1) Layanan  kesehatan  seperti  penyuluhan  dan  makanan  sehat  sudah dilakukan sesuai dengan PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2) Penggolongan  jenis  tindak  pidana  telah  dilakukan  oleh  Lapas Perempuan Batam sesuai Protap.
3) Lapas  Perempuan Batam terkendala Kurangnya petugas  penyuluhan untuk  memberikan  penyuluhan  kesehatan  kepada  para  narapidana dan keluhan terhadap biaya perawatan dan melahirkan menggunakan biaya pribadi. 6
 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate Mengutip Jurnal Pemenuhan hak-hak khusus Narapidana Perempuan di LPP Ternate  sebagian  pemenuhan  perawatan  dan  hak-hak  narapidananya  telah dilaksanakan  namun  tidak  terlaksana  secara  baik  dengan  fenomena  dan kesimpulannya sebagi berikut :
1) Tidak  ada  instrument  hukum  spesifik  yang  mengatur  mengenai standart pemenuhan hak-hak khusus Narapidana perempuan
2) Minimnya fasilitas sarana & Prasarana di LPP Kelas III Ternate yang mana  desainnya  tidak  memenuhi  kebutuhan  khusus  Narapidana Perempuan dibuktikan dengan tidaknya ruang laktasi
3) Pengetahuan petugas yang kurang atau Capacity Building yang belum begitu baik terhadap pemahaman nilai-nilai hak asasi berbasis gender. 7
Melihat dari uraikan Kondisi diatas Beberapa kendala yang dialami adalah Sarpras dan SDM yang belum mencukupi serta dimana jika melihat regulasi yang ada saat ini memang lembaga pemasyarakatan belum memiliki Regulasi yang spesifik mengenai Fasilitas dan Sarana yang harus  ada  terhadap  narapidana  perempuan  dengan  saat  ini  tetap  Berpedoman  dengan peraturan dan UU sebagai berikut :

## B. Hak-Hak Narapidana
- Menurut UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 mengenai Hak Narapidana dijelasakan bahwa selama menjalani pidana hilang kebebasan di Lapas mereka narapidana yang selanjutnya di sebut Warga binaan Pemasyarakatan tetap memiliki  hak-hak  berupa  hak  melakukan  Ibadah,hak  perawatan  jasmani rohani,berhak  mendapat  pendidikan  pengajaran,  berhak  mendapat  layanan kesehatan dan makanan layak,berhak menyampaikan eluh kesah,berhak mengetahui media masa dan bahan bacaan,berhak mendapat upah/premi dari pekerjaan yang dia lakukan,berhak  mendapat  kunjungan  dari  keluarga,penasehat  hukum  atau  orang tertentu lainnya, berhak mendapat potongan masa pidana(remisi), berhak mendapat CMK, berhak mendapat PB, mendapat CMB,dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 8
6 Dawinta, A., & Utami, R. (2021). PEMENUHAN HAK–HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2018. Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam , 9 (1). 7 Anshar, A., & Abdulajid, S. PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 8 (1), 74-84.
8 Pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Secara  umum  Hak-hak  tersebut  di  terapkan  sama  terhadap  semua  narapidana  di Indonesia  termasuk  narapidana  perempuan  namun,  Narapidana  perempuan merupakan  kaum  minoritas  kelompok  rentan  yang  berada  di  Lapas  karena kebanyakan  lapas  dibentuk  atau  didesain  untuk  narapidana  laki-laki  sehingga menimbulkan  ketidaksesuaian  kebutuhan  hidup  ketika  mereka  di  tempatkan  di Lembaga Pemasyarakatan umum bukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
- Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  dalam instrument ini terdapat beberapa hak pemenuhan perawatan yang ditujukan untuk Narapidana  perempuan  yang  mana  penjelasan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  hak WBP untuk narapidana perempuan tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan pasal 20 dalam peraturan pemerintah ini dengan penjelasannya sebagai berikut : Pasal 7 ayat 1
Dijelaskan  bahwa  setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak mendapatkan perawatan jasmani sesuai berupa :
 pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
 pemberian perlengkapan pakaian dan
 pemberian perlengkapan tidur dan mandi. pemberian perlengkapan pakaian lebih lanjut yang dimaksud perlengkapan pakai untuk narapidana wanita adalah :
o 2 (dua) stel pakaian seragam
o 1 (satu) stel pakaian kerja
o 1 (satu) stel mukena
o 2 (dua) buah BH
o 2 (dua) buah celana dalam
o 1 (satu) unit pembalut wanita
o 1 (satu) pasang sandal jepit. 9

## Pasal 20
 Bahwa Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang hamil,menyusui atau sakit  berhak  mendapat  suplemen  atau  makanan  tambahan  sesuai  petunjuk dokter
 Anak  dari  narapidana  wanita  yang  di  bawa  ke  dalam  lapas  ataupun  yang melahirkan di lapas dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama berusia 2 tahun
 Dalam hal anak yang mencapai usia umur 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dalam satu berita acara
 Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang di maksud diatas berdasarkan pertimbangan dokter. 10
Dari  pemaparan  dan  penjelasan  diatas  telah  merekap  sebagain  hak-hak  narapidana terutama narapidana wanita yang mana memilki beberapa perbedaan kebutuhan yang narapidana  laki-laki  tidak  akan  mengalaminya.    Namun  peraturan  ini  mempunyai kelemahan  dimana  secara  dominan  peraturan  ini  sebenarnya  tidak  mengatur  secara detail dan spesifik Seperti “ The Bangkok Rules “ yang merupakan peraturan terhadap perlakuan khusus bagi narapidana perempuan.
9 Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
10 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  yang  ada  saat  ini  tidak  memfokuskan  terhadap  perlakuan  narapidana wanita  contohnya  seperti  dijelaskan  pada  pasal  7  ayat  (1)  PP  32  tahun  1999  tentang pemberian  pembalut  hanya  di  berikan  1  saja  hal  ini  perlu  dikaji  ulang  apakah  benar dalam kondisi di lapangan hanya memerlukan 1 saja,kemudian juga tidak mengevaluasi dan mengakomodir Upt Pemasyarakatan yang kelasnya kecil seperti Lapas kelas III atau IIB dimana Upt yang relatif kecil memiliki fasilitas,sarana dan prasarana yang kecil juga sehingga di UPT yang kecil terkadang tidak mempunyai dokter di Lapas hingga sebagian UPT  lebih  memilih  memindahkan  Narapidana  perempuan  ke  Lapas  Perempuan  yang memiliki sarana dan prasana yang cukup namun hal ini merupakan kebijakan dari Kepala UPT untuk mengambil kebijakan seperti apa mengingat terkadang karena lokasi domisili WBP  yang  jauh  membuat  beberapa  Narapidana  atau  Tahanan  Perempuan  selama menunggu proses peradilan di titipkan di Lapas Umum  yang akhirnya membuat lapas Umum  juga  harus  menyediakan  sarana  dan  prasarana  sebaik  mungkin  kendati menunggu putusan dari sidang peradilan oleh Instansi Pengadilan Negeri.
C. “ The Bangkok Rules “
Bangkok  Rules merupakan  aturan  standart  minimum  perlakuan  terhadap Narapidana dan tahanan Perempuan yang di akui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana peraturan ini mengatur tentang pembinaan Narapidana dan Tahanan Wanita yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan ini resmi digunakan pada Desember  2010. Bangkok  Rules adalah  turunan  dari Nelson  Mandela  Rules ,  yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015.
Dalam Bangkok Rules ini memiliki aspek-aspek spesifik mengenai pembinaan dan perlakuan khusus Narapidana perempuan yang mana dengan pemenuhan yang baik  pada  mereka  maka  menghasilkan  pembinaan  yang  efektif  pula  bagi  mereka selama  menjalani  masa  pidana,  Ada  70  aturan  dalam  Bangkok  Rules  ini  yang merupakan turunan dari 4 aspek Utama yaitu  :
1) Aturan Penerapan Umum
2) Aturan  yang  berlaku  untuk  kategori  khusus  berkaitan  dengan klasifikasi dan perlakuan kategori khusus narapidana
3) Sanksi dan tindakan Non-Pemenjaraan
4) Penelitian,Perencanaan,evaluasi dan Penyadaran Publik
Saat ini bangkok rules merupakan Aturan yang harus dilakukan oleh negara anggota  PBB  untuk  memperhatikan  perlakuan  Khusus  terhadap  Tahanan  dan Narapidana  perempuan  di  Lapas  namun  tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  Indonesia masih belum memiliki instrument yang detail mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan sehingga masih banyak petugas pemasyarakatan yang awam terhadap peraturan Bangkok Rules ini.
Berdasarkan  uraian  kondisi  dan  Regulasi  yang  ada  di  indonesia  Dapat  dikatakan  bahwa masalah  yang  terjadi  dibeberapa  upt  LPP  adalah  terkendalanya  Fasilitas  dan sarana,Prasarana yang belum memadai selain itu jika melihat instrument hukum yang ada berdasarkan penjelasan di atas didapati bahwa regulasi yang ada  belum mengatur secara spesifik terhadap perlakuan kepada Narapidana Khusus Perempuan.
Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mendasari mengenai perlakuan khusus terhadap mereka secara spesifik Seperti The Bangkok Rules mengenai fasilitas yang harus ada serta Petugas yang kurang mengetahui tentang peraturan tersebut  sehingga menjadi evaluasi  mengenai  aturan  saat  ini  untuk  pemenuhan  fasilitas  dan  sarana  prasarana  bagi mereka ada instrumen hukumnya.
Hal  serupa  dan  Sesuai  juga  diungkap  oleh  Septy  Juwita  Agustin  Br  Tobing  dengan berdasarkan  Tanya  Jawab  olehnya  sebagai  Kepala  Seksi  Pendidikan  dan  Kesadaran
Berbangsa  dan  Bernegara  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan,  Septy  Juwita  Agustin  Br Tobing melalui zoom Meeting Pada Tanggal 21 September 2021 pukul 09.00 WIB. Beliau menjawab ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana Perempuan belum terlaksana secara Optimal yaitu :
1. Tidak  adanya  Sosialisasi  atau  Penyuluhan  tentang  “  The  Bangkok  Rules”  Sebagai Standarisasi Perlakuan khusus narapidana perempuan yang di akui oleh PBB.
2. Tidak adanya regulasi spesifik mengenai perlakuan terhadap narapidana Perempuan.
Tidak adanya pelatihan terkait “ The bangkok  Rules “  kepada UPT-UPT dan kepada petugas  pemasyarakatan,  serta  tidak  adanya  dukungan  pihak  ke  3  untuk  mensupport pelatihan tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian diatas jika mengacu pada regulasi yang ada dan perbandingan dibeberapa UPT dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara melalui Lapas terkait hak- hak khusus narapidana perempuan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. hal ini terjadi karena banyak faktor yaitu Sarana prasarana belum memadai, tidak adanya  sosialisi  tentang  The  Bangkok  Rules  kepada  petugas,  tidak  adanya  pelatihan terhadap petugas, serta tidak adanya evaluasi kebijakan terhadap regulasi yang ada saat ini untuk di perbaharui secara spesifik demi meningkatkan hak-hak manusiawi bagi Tahanan atau Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk  Perlakuan  terhadap  Tahanan Perempuan  dan  Tindakan  Non-Penahanan  untuk  Pelanggar  Perempuan  (Aturan Bangkok) / United Nations Rules for  The Treatment of Women Prisioner and  Non- Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules) .

## Artikel Jurnal
Latifah,  M.  (2019).  Overcrowded  pada  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia: Dampak dan Solusinya. Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu   Aktual Dan Strategis, XI (10) , 2 .
Triano, H. M., Hakim, M. Z., & Huripah, E. (2020). PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH  NARAPIDANA  PEREMPUAN  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  KELAS  II  A  TANGERANG. Peksos:  Jurnal  Ilmiah  Pekerjaan Sosial , 19 (1).
Ma’sumah,  M.,  &  Alfaris,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Anak  Bawaan  Narapidana Perempuan  Yang  Dipisahkan  Dengan  Ibunya  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Conference  on  Innovation  and  Application  of  Science  and  Technology  (CIASTECH). Malang: Universitas Widya Gama.
Dawinta,  A.,  &  Utami,  R.  (2021).  PEMENUHAN  HAK–HAK  REPRODUKSI  NARAPIDANA WANITA  DI  LAPAS  PEREMPUAN  KELAS  IIB  BATAM  TAHUN  2018. Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam , 9 (1).
Anshar,  A.,  &  Abdulajid,  S.  PEMENUHAN  HAK-HAK  KHUSUS  NARAPIDANA  PEREMPUAN (STUDI  PADA  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  PEREMPUAN  KELAS  III TERNATE). Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum , 8 (1), 74-84.