Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang
1 Roni Ekha Putera, 2 Tengku Rika Valentina, 3 Siti Annisa Silvia Rosa
12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 25163
3 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bandung, Indonesia 40135 E-mail: 1 roniekhaputera@soc.unand.ac.id ; 2 tengkurika@soc.unand.ac.id ; 3 sitiannisasr@gmail.com Received: 15 September 2020; Revised: 26 Oktober 2020; Accepted: 28 Desember 2020

## Abstract
The issue of spatial planning becomes crucial for vulnerable areas. Padang, as one of the areas prone to  earthquakes,  needs  to  pay  attention  to  the  allocation  of  space.  After  the  2009  earthquake,  it  was recorded that Padang City had revised the Regional Spatial Plan (RTRW) twice, namely in 2010 and 2015.  In  the  revised  RTRW,  mapping  of  the  areas  prone  to  earthquake  and  tsunami  disaster.  The purpose of this research is to explain the policy efforts made by the City of Padang in spatial planning based on disaster mitigation. This study used qualitative research methods. The technique of selecting informants  using  purposive  sampling,  primary  data  obtained  from  interviews,  while  secondary  data from documentation and literature studies. Data analysis was performed using an interactive model. The results showed that the spatial planning in the city of Padang based on Regulation No. 4 of 2012 had  paid  attention  to  disaster-prone  areas,  it  can  be  seen  from  the  categorization  of  disaster-prone regions  in  the  city  of  Padang.  But  there  are  still  disaster-prone  areas  that  even  violate  the  rules  of development.  For  this  reason,  Padang  City  Government  needs  to  pay  attention  to  building  permit recommendations, especially in disaster-prone areas from the relevant agencies.

## Keywords:Policy Implementation; Spatial Planning; Disaster Mitigation

## Abstrak
Persoalan penataan ruang menjadi hal yang krusial bagi daerah yang rawan bencana. Padang sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi perlu memperhatikan peruntukan ruang. Setelah  kejadian  gempa  tahun  2009,  tercatat  Kota  Padang  telah  dua  kali  melakukan  revisi  terhadap Rencana Tata Tuang Wilayah (RTRW) yaitu tahun 2010 dan 2015. Dalam revisi RTRW tersebut telah dilakukan  pemetaan  terhadap  daerah-daerah  yang  rawan  bencana  gempa  dan  tsunami.  Tujuan  dari Penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  upaya-upaya  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kota  Padang dalam penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  Teknik  pemilihan  informan  dengan  menggunakan  purposive  sampling,  data  primer diperoleh dari  wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumentasi dan studi pustaka. Analis data dilakukan  dengan  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penataan  ruang  di  Kota Padang  yang  didasarkan  pada  perda  No.  4  Tahun  2012  telah  memperhatikan  daerah  rawan  bencana, terlihat  dari  adanya  pengkategorian  daerah  rawan  bencana  di  Kota  Padang.  Namun  masih  terdapat daerah  rawan  bencana  yang  masih  menyalahi  aturan  pembangunan.  Untuk  itu,  pemerintah  Kota padang perlu memperhatikan rekomendasi izin mendirikan bangunan terutama di daerah-daerah yang rawan bencana dari instansi-instansi yang terkait.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penataan ruang; Mitigasi bencana
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020

## PENDAHULUAN
Persoalan kebencanaan beberapa tahun  terakhir  ini  telah  menjadi  kajian yang  menarik  untuk  dibahas,  tidak  saja oleh  pemerintah  tetapi juga  organisasi  non pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai kejadian  bencana  yang  tidak  terduga  telah membukakan  mata  semua  pihak  betapa pentingnya penanggulangan terhadap bencana di masa yang akan datang, bahkan Hughes  (Hughes,  2012)  dalam  bukunya Management  and  Public  Administration mengemukakan  bahwa crisis  /  Disaster
Management (manajemen bencana) merupakan  salah  satu  dari  isu  penting dalam  kajian  Administrasi  Publik.  Untuk itu  fenomena  kebencanaan  dapat  dilihat dari  berbagai  perspektif  keilmuan,  tidak terkecuali Administrasi Publik.
Sebagian  masyarakat  percaya  bahwa bencana  yang  terjadi  merupakan  kejadian yang  disebabkan  oleh  aktivitas  alam  yang merugikan manusia, sementara masyarakat yang  lain  percaya  bahwa  bencana  adalah merupakan takdir yang maha kuasa sebagai salah satu bentuk hukuman atau peringatan bagi umat manusia. Seperti yang diungkapkan  oleh  Shaluf  (Shaluf,  2007) bahwa kejadian  bencana di  muka  bumi ini terjadi baik itu karena kehendak tuhan atau act of god ataupun bencana hasil perbuatan manusia.    Namun  terlepas  dari  keyakinan tersebut  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa 85% bencana  yang  terjadi  selama  lima  tahun terakhir  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari kerusakan  lingkungan  hidup  dan  sekitar 80% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan  bencana  (BNPB,  2014).  Ibaratnya, Indonesia  adalah  laboratorium  bencana  di mana setiap orang belajar tentang berbagai jenis bencana dan akibat yang mengikutinya  seperti  Gempa  Bumi  dan Tsunami (Pramusinto, 2009).
Dengan  tingginya  tingkat  kerawanan dan kerentanan terhadap bencana yang ada maka  kebijakan  untuk  pengurangan  resiko bencana  menjadi  salah  satu  hal  yang penting guna meminimalisir kerugian harta benda  dan  korban  jiwa.  Diperlukan koordinasi  antarpihak  dalam  kegiatan pengurangan risiko bencana sangat penting dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bencana secara  langsung  akan  berdampak  pada gangguan  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat,  juga  menghambat  proses pembangunan  berkelanjutan (Taslim  & Akbar, 2019).
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan oleh  BNPB  (2011)  Provinsi  Sumatera Barat  menempati  posisi  ke-6  dalam  daftar kerawanan  bencana.  Hal  ini  dikarenakan kondisi  geografis  dari  beberapa  kabupaten dan  Kota  yang  berada  di  wilayah  pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudara  Hindia.  Dengan  Keadaaan geografis  seperti  itu  maka  mengakibatkan 7  kabupaten/kota  dari  19  Kabupaten/Kota yang  ada  mempunyai  tingkat  kerawanan dan kerentanan  yang besar  terkena ancaman  gempa  dan  tsunami.  Adapun wilayah  yang  dimaksud  adalah  Kabupaten Padang  Pariaman,  Kabupaten  Pasaman,
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai,
Kabupaten  Pesisir  selatan,  Kabupaten Pasaman  Barat,  Kota  Pariaman,  dan  Kota Padang (Putera, Nurasa, & Sugandi, 2016)
Berkaitan  dengan  data  di  atas  maka dapat dilihat Kota Padang merupakan salah satu  daerah  yang  rawan  dan  rentan terhadap  gempa  bumi  dan  tsunami.  Pada Tahun  2013,  dari  data  yang  dikeluarkan oleh BNPB tentang Indeks Rawan Bencana,  Kota  Padang  termasuk  dalam kategori  tinggi  dan  rawan  terhadap bencana,  dalam  data  disebutkan  berada pada  peringkat  10  secara  nasional  dan peringkat  pertama  diantara  kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat (BNPB, 2013).
Dengan  posisi  dan  kondisi  Kota  Padang yang  berada  pada  jalur the  pasific  ring  of fire dan  berada  pada  zona  subduksi  antara lempeng  Indo-Australia  dan  lempeng Eurasia  menjadikan  Kota  Padang  sebagai salah  satu  daerah  yang  sering  mengalami bencana  gempabumi.  Salah  satu  kejadian gempa  bumi  yang  melanda  Kota  Padang adalah Gempa besar tanggal 30 September 2009,  yang  menimbulkan  banyaknya korban  harta  benda  dan  jiwa.  Seperti  yang diketahui,  bencana  gempa  bumi  yang melanda  Sumatera  Barat  termasuk  Kota Padang  yang  mengakibatkan  ribuan  jiwa menjadi  korban  dan  ribuan  rumah  dan fasilitas  umum  serta  infrastuktur  menjadi hancur. Data menunjukkan korban meninggal  di  Kota  Padang  adalah  316 orang, jumlah korban yang hilang 4 orang, 181  orang  luka  berat,  425  luka  ringan (BPBD, 2009).
Dengan demikian, peruntukan terhadap  tata  ruang  wilayah  yang  berbasis terhadap mitigasi bencana menjadi penting hal  ini  didasarkan  bahwa  Kota  Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan  yang  tinggi  terhadap  bencana alam  berupa  gempa  bumi.  Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya peruntukan  tata  ruang  Kota  Padang  yang berbasis  mitigasi  terhadap  bencana.  Selain itu  program  ini  juga  sejalan  dengan prioritas  pembangunan  Kota  Padang tahun 2014-2019  yaitu  pada  poin  9,  yang menyebutkan  bahwa  penataan  lingkungan perkotaan  yang  hijau,  berkelanjutan  dan berbasis  mitigasi  bencana.  ini  berarti  arah penataan  ruang  Kota  Padang  kedepan berorientasi kepada mitigasi bencana.
Lona  P.  Victoria  mengemukakan bahwa  mitigasi  bencana  dan  pengurangan resiko bencana juga menawarkan kesempatan besar untuk bisa diintegrasikan manajemen bencana kedalam proses perencanaan pembangunan (Victoria,
2016). Dengan demikian nantinya, persoalan  kebencanaan  merupakan  suatu hal  yang  penting  dalam  pembangunan. Misalnya Kota Padang, sebelum terjadinya Gempa  Aceh  tahun  2004,  Kota  Padang merupakan  Kota  dengan  kawasan  pantai yang menarik untuk dikembangkan, sehingga  dalam  rencana  strategis  Kota Padang, Kota Padang diprioritaskan menjadi sebuah kota dengan julukan Water From  City ,  yang  termuat  dalam  RTRW Kota  Padang  Tahun  2008-2028,  dimana Kota  Padang  mempunyai  Kota  Kembar yang  hampir  mirip  dengan  Kota  Padang yaitu  di  Negara  Vietnam  yaitu  Kota  Vũng Tàu  sebuah kota  di  Provinsi Bà Rịa–Vũng Tàu  dan  Kota  Hildesheim,  sebuah  Kota  di Lower Saxony di Jerman.
Namun  setelah  terjadinya  Gempa Padang Tahun 2009, rencana pembangunan  menjadi  berubah,  dimana perubahan  tersebut  tertuang  dalam  revisi RTRW  Kota  Padang  yang  dilakukan  pada Tahun  2010.  Perubahan  yang  terjadi  pada RTRW  mulai  mempertimbangkan  aspek kebencanaan  dalam  perencanaan  daerah. RTRW  dibuat  dengan  tujuan  adalah  Kota Padang  yang  metropolitan  yang  berbasis mitigasi bencana. Dengan demikian kebencanaan merupakan hal sangat penting,  mengingat  Kota  Padang  yang rawan bencana, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan  di  daerah-daerah  yang rawan  bencana.  Langkah  selanjutnya  yang dilakukan  dalam  rangka  memasukkan manajemen  bencana  ke  dalam  proses pembangunan adalah dengan adanya pembuatan  zonasi-zonasi  gempa,  dimaan diberi  tanda  dengan  warna  merah,  kuning dan hijau. Pada awal peneliti menelaah beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian Bevaola Kusumasari dkk
((Kusumasari,  Alam,  &  Siddiqui,  2010)) tentang Resource  Capability  For  Local Government In Managing Disaster menghasilkan bahwa kapabilitas
pemerintah  daerah  dalam  menghadapi bencana dilihat dari dimensi kelembagaan, sumber  daya  manusia,  keuangan,  teknis, implementasi  kebijakan  yang  tepat  dan kepemimpinan.  Penelitian  dilakukan  di Kabupaten  Bantul  yang  hasilnya  adalah bahwa  kapabilitas  kelembagaan  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Bantul  dalam menghadapi  bencana  sangatlah  terbatas, namun  untuk  kapabilitas  sumber  daya manusia relatif memadai, dari segi kebijakan  belum  ada  kebijakan  tentang penanggulangan  bencana  pada  saat  terjadi gempa  tahun  2006,  dari  segi  keuangan terbatas karena 80% dari APBD Kabupaten Bantul  dialokasikan  untuk  belanja  Rutin, sedangkan  dari  segi  manajemen  logistic (teknis) Kabupaten Bantul Mampu
mengelola dengan baik dan untuk kepemimpinan, Kabupaten Bantul menunjukkan sikap yang  responsif dengan memberikan  bantuan  yang  memadai  bagi korban.
Sementara itu penelitian Herry Yogaswara  dkk  (2012)  tentang  Kajian Kebijakan  Pengurangan  Resiko  Bencana yang Berbasis Kearifan Lokal: Pembelajaran  Peraturan  daerah  No.  8 Tahun  2010  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
menghasilkan penelitian
bahwa  dalam  peraturan  daerah  perlu  juga diperhatikan indigenous knowledge
( pengetahuan  masyarakat  asli),  dalam masyarakat  jawa  di  kenal  filosofi sepi  ing pamrih  rame  ing  gawe. Hubungan harmonis  antara  manusia  dengan  sesame manusia,  manusia  dengan  sang  pencipta, manusia  dengan  alam  dan  mahluk  lainnya melalui  filosofi Hamemayu  Hayuning Bawono. Kemudian  Filsosofi  dimana manusia  wajib  mengasah  ketajaman  budi
dan  membersihkan  keburukan  yang  ada  di atas  bumi  ( mangasah  mingising  budi, masuh  malaning  bumi .  Selain  itu  konsep- konsep  seperti lantip (menjadi  tajam) maupun guyup rukun, semakin memberikan penajaman tentang pentingnya kearifan loka dalam penanggulangan bencana. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan  oleh  Yustiningrum,  (2012) dengan judul Dinamika
Kebijakan Penanggulangan  Bencana  Tsunami  di
Kepulauan  Mentawai.  Bencana  Tsunami yang  melanda  Mentawai  ditangani  dengan tanggap  darurat  dan  rehabilitasi  dan rekonstruksi. Dalam hal rehabilitasi persoalan timbul karena tempat pengungsian  korban  Tsunami  masyakat harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan bekerja  di  kebun  mereka,  padahal  dengan adanya  bencana  maka  banyak  lahan  yang rusak. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten berusaha  untuk  secepatnya  merelokasi korban,  namun  karena  terkendala  masalah teknis  dan  politis  dikarenakan  otoritas lokasi  relokasi  bukan  hanya  wewenang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tetapi juga Kementrian Kehutanan  untuk  alih  fungsi  hutan,  maka relokasi  korban  makin  lama  dan  korban makin tidak terlindungi secara politik. Sedangkan Ruswandi (2009)
melakukan  penelitian  dengan  Judul  Model Kebijakan  Pengembangan  Wilayah  Pesisir Yang  Berkelanjutan  Dan  Berperspektif
Mitigasi Bencana Alam Di Pesisir Indramayu  Dan  Ciamis  menghasilkan temuan bahwa identifikasi potensi bencana alam  di  wilayah  pesisir  dengan  metode interpretative  structural  modeling  ( ISM), telah  menentukan  bahwa  yang  dominan  di Kabupaten  Indramayu  adalah  gelombang badai pasang dikuti oleh abrasi dan banjir, di Kabupaten Ciamis yang dominan adalah gempa  bumi,  tsunami  dan  gelombang
badai pasang diikuti oleh abrasi dan banjir. Identifikasi bentuk mitigasi bencana dengan  ISM  dan  kesesuainya  dengan metode  perbandingan  eksponensial  (MPE) telah  menentukan  bahwa  di  Kabupaten Indramayu  bentuk  mitigasi  yang  dapat dibangun adalah gabungan pemecah ombak,  peredam  abrasi  dan  penahan sedimentasi  sejajar  pantai  diikuti  oleh gabungan  remangrovisasi,  terumbu  karang buatan  dan  revitalisasi  gisik/pantai.  Di Kabuapaten Ciamis adalah sistem peringatan  dini  diikuti  oleh  penyelamatan diri.  Kebijakan  pengembangan  wilayah pesisir hendaknya sudah memperhitungkan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan pembangunan sistem
perlindungan  pesisir  terpadu.  Upaya  yang dilakukan  lebih  bersifat  pro  aktif,  yang menekankan  kepada  upaya  pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini sesuai kesepakatan global untuk merubah paradigma  lama  yang  responsif,  reaktif, dan kedaruratan. Analisis dengan ( analytical  hierarchy  process )  AHP  telah menentukan  alternatif  kebijakan  untuk diterapkan  di  Kabupaten  Indramayu  yaitu mengembangkan  prasarana  dan  sarana wilayah  pesisir  berperspektif  mitigasi bencana. Di Kabupaten Ciamis, meningkatkan partisipasi stakeholder
untuk  menghindari  peran  dominan  yang berlebihan dari satu pihak pada pihak lain. Sintesis  dari  berbagai  kebijakan  tersebut menghasilkan suatu model kebijakan yaitu mengembangkan  prasarana  dan  sarana wilayah  pesisir  berperspektif  mitigasi bencana  serta  meningkatkan  partisipasi stakeholder.
Sementara  itu  Akmad  Jufriadi  dkk (2012)  melakukan  penelitian  dengan  judul Sosialisasi “Pengurangan Resiko Bencana” Di  Kecamatan  Tempursari  Kabupaten Lumajang  Sebagai  Upaya  Pendidikan
Mitigasi
Bencana. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa  1)  Pemahaman
masyarakat  tentang  kebencanaan  relatif cukup  baik  dinilai  dari  aspek  sensitivitas dalam  merespon  bencana,  cara  merefleksi bencana,  kesadaran  untuk  mengurangi bencana  dan  tindakan  menghindari  yang dilakukan saat terjadi bencana. 2)
Pemahaman  tentang  pendidikan  mitigasi bencana  relatif  sudah  ada.  3)  Pendekatan pengetahuan kebencanaan merupakan modal  penting  bagi  pendidikan  mitigasi bencana  relatif  sudah  dimiliki  oleh masyarakat.  4)  Pelaksanaan  sosialisasi pengurangan  resiko  bencana  dinilai  baik sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana.
Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan  bahwa  kondisi  Kota  Padang yang  rawan  dan  rentan  terhadap  ancaman bencana  alam  khususnya  gempa  bumi, memerlukan  pola  ruang  dan  peruntukan ruang  yang  aman  terhadap  bencana. Rencana tata ruang wilayah yang telah ada belum  mampu  mengakomodasi  kebutuhan terhadap  ruang  itu  sendiri,  karena  masih didapatkan  ruang-ruang  wilayah  di  Kota Padang  yang  belum  ramah  terhadap bencana.  Untuk  itu  dalam  penelitian  ini dapat  dijelaskan  bahwa  perlu  adanya kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kota Padang  terhadap  peruntukan  ruang  dimasa yang  akan  datang  sehingga  masyarakat yang  akan  memanfaatkan  ruang  menjadi faham  dan  mengerti  tentang  kondisi wilayah yang akan dimanfaatkan.
Michael  Hill  dan  Peter  Hupe  (2002)
mengembangkan  diskusi  meta  teori  yang komprehensif tentang teori-teori implementasi. Pada dasarnya, tidak terdapat proses kompetisi ataupun kontestasi  di  antara  model  implementasi kebijakan    karena  isu  yang  relevan  adalah kesesuaian implementasi dengan kebijakannya  itu  sendiri.  Sehingga  perlu dicatat  menurut  Nugroho  (2017)  bahwa setelah mengetahui model-model kebijakan,  masalah  penting  adalah  bahwa
tidak  ada  model  terbaik  dalam  setiap implementasi kebijakan. Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi  kebijakan  yang  berlainan. Ada kebijakan publik yang perlu diimplementasikan  secara top  down ada juga kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara bottom-up .
Jadi,  memang  tidak  ada  pilihan model  yang  terbaik,  yang  dimiliki  adalah pilihan-pilihan  model  yang  harus  dipilih secara  bijaksana  sesuai  dengan  kebutuhan kebijakannya  sendiri.  Namun,  satu  hal yang paling penting adalah yakni implementasi
kebijakan haruslah
menampilkan  keefektifan  dari  kebijakan itu  sendiri.  Untuk  itu,  dari  berbagai  teori implementasi  kebijakan  yang  dipaparkan L.N.  Gerston  (2008)  yang  mensyaratkan adanya empat dimensi yang dapat dimanifestasikan    terhadap  keberhasilan dan  kegagalan    implementasi  kebijakan, sehingga  teori  ini  merupakan  teori  yang relevan dan lebih sesuai untuk
menganalisis implementasi kebijakan penataan  ruang  berbasis  mitigasi  bencana di Kota Padang.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif interpretatif (Denzim K N and Y S, 2005), pilihan  terhadap  pendekatan  kualitatif  ini di dasarkan pada rumusan dan tujuan yang hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini (Neuman,  2014).  Lokasi  Penelitian  adalah Kota  Padang  dan  Kota  Pariaman,  Propinsi Sumatera  Barat.  Dipilihnya  Kota  Padang, dikarenakan Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentenana dan kerawanan  yang  tinggi  terhadap  bencana alam. Unit Analisis adalah kepada lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang Berbasis Mitigasi Bencana di Kota Padang.
Sedangkan  Jenis  dan  Sumber  data  berupa data  primer  dan  sekunder.  Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan cara purposive  berdasarkan  kedudukan  mereka dalam  lembaga  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  penanggulangan bencana. Dengan demikian jumlah informan  pada  akhirnya  sangat  ditentukan oleh  orang-orang  yang  akan  dijadikan informan.  Teknik  Pengumpulan  Data dilakukan  dengan  cara  teknik  observasi, wawancara  bebas  (interview)  yang  akan dilakukan didasarkan pada pedoman wawancara  yang  berisikan  pertanyaan terbuka (open ended question), serta telaah dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Analisis Data  dilakukan  dengan  dengan  analisis deskriptif kualitatif. Data-data sudah dianalisis  tersebut  disusun  dalam  satuan- satuan  yang  dikategorikan  untuk  lebih mudah  di  coding  serta  mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang selanjutnya dilengkapi dengan data analisis statistik  deskriptif  guna penulisan laporan (Miles and Huberman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan  tata  ruang  yang  berbasis mitigasi  bencana  merupakan  suatu  hal yang  penting  untuk  dilakukan  terutama bagi daerah yang rawan bencana. Berbagai bencana alam yang terjadi telah membukakan  mata  semua  pihak  betapa pentingnya  usaha  dalam  penanggulangan bencana.  Peruntukan  terhadap  tata  ruang wilayah  yang  aman  terhadap  bencana menjadi  penting  mengingat  Kota  Padang merupakan  salah  satu  daerah  yang  tinggi rawan gempa bumi.
Sebelum  kejadian  Gempa  Aceh Tahun  2004,  maka  peruntukan  tata  ruang wilayah  Kota  Padang  diarahkan  ke  Timur Kota  Padang,  yaitu  dengan  membangun Kawasan  Pantai  Padang  atau  diistilahkan dengan  Padang water  from  city .  Namun
setelah  terjadinya  gempa  di  Padang  tahun 2007  yang  berpusat  di  Solok  dan  Kota Padang  salah  satu  daerah  yang  terpapar, maka perubahan peruntukan pembangunan berubah  arah,  ditambah  juga  dengan adanya  penelitian  dari  LIPI  dan  NTU Singapura  yang  menyatakan  Kota  Padang rawan  terhadap  gempa  dan  Tsunami  yang diakibatkan  oleh Mega  Trust Mentawai yang kekuatan gempanya diprediksi sampai  8,8  SR.  Dengan  adanya  beberapa kejadian tersebut maka dilakukan lah revisi terhadap RTRW Kota Padang tahun 2008- 2028.  Perkembangnnya  adalah  Pemerintah Kota Padang Tahun 2010 sudah melakukan penyusunan  RTRW  Kota  Padang.  RTRW disusun  dalam  jangka  waktu  20  tahun, namun  satu  kali  dalam  lima  tahun  bisa dilakukan  revisi.  Penyusunan  RTRW  pada tahun  2010  ini  merupakan  salah  satu langkah  dalam  mitigasi  bencana,  dimana merupakan  perbaikan  terhadap  RTRW tahun  2008-2028,  yang  mana  pada  RTRW sebelumnya  itu  belum  pertimbangkan mitigasi bencana. Perubahan RTRW tersebut  tertuang  dalam  perubahan  RTRW 2010-2030  yang  telah  ditetapkan  dalam Perda  No.  4  tahun  2012.  Perda  tersebut menjadi  acuan  bagi  Pemko  Padang  dan masyarakat  umum  dalam  perencanaan, pemanfaatan
dan
pengendalian pembangunan  di  Kota  Padang.  Salah  satu revisi  yang  cukup  signifikan  adalah memperhitungkan daerah-daerah yang rawan  terhadap  bencana  gempa  bumi  dan tsunami.  Maka  dalam  perbaikannya  di jelaskan  bahwa  membatasi  pengembangan hunian  di  kawasan  sepanjang  pantai  yang rawan  terhadap  bencana  tsunami  (pasal 14).  Selain  itu  juga  ada  strategi-strategi yang  perlu  dilakukan  pemerintah  yaitu dengan  membuat  rencana-rencana  ruang evakuasi,  tempat  evakuasi,  jalur  evakuasi dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR).  Di  buatnya
zonasi  gempa  berupa  zona  merah,  zoan kuning  dan  Zona  hijau,  dalam  pembuatan zonasi  ini  adanya  koordinasi  antara  SKPD terkait dengan BPBD, pada awal penentuan  zonasi  tahun  2010  zona  merah tsunami tidak mempertimbangkan kepadatan bangunan, sehingga zona merah jauh  sampai  ke  Jalan  By  Pass,  namun  ada revisi pada tahun 2013 mulai memperhitungkan  kepadatan  bangunan sehingga  untuk  penentuan  zonasi  ini ditetapkan oleh BPBD dengan berkonsultasi dengan Disaster Risk Reduction (Kogami) .
Dalam peruntukan tata ruang tersebut pemerintah  daerah  sudah  menentukan kawasan  rawan  bencana  namun  belum sempurna  karena  masih  ada  kawasan- kawasan  rawan  bencana  yang  masih gunakan  masyarakat  untuk  perumahan seperti  Tabiang  Banda  Gadang,  Parupuk Tabiang, yang mana daerah tersebut berada pada di pinggir pantai yang rawan terhadap gemap bumi dan tsunami. Pada tahun 2015 dilakukan lagi peninjauan terhadap RTRW Kota  Padang  dimana  dalam  salah  satu kajiannya  memasukkan  kajian  terhadap resiko bencana, dalam hal ini kajian resiko bencana  dilakukan  oleh  BPBD,  yaitu berupa kajian resiko bencana gempa bumi.
Persoalan  tata  ruang  yang  berbasis mitigasi  bencana  di  Kota  Padang  masuk dalam prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2014-2019 yaitu Pentaan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.  Dengan  tertuang  dalam  Tujuan RTRW  Kota  Padang  yaitu  kota  padang yang  metripolitan  yang  berbasis  mitigasi bencana. Sehingga dengan demikian pemerintah  dalam  hal  ini  melalaui  dinas terkait akan melakukan berbagai program/kegiatan  untuk  mendukung  hal tersebut,  salah  satunya  adalah  adanya kerjasama  dengan  pihak  swasta,  pemilik gedung-gedung  bertingkat  seperti  hotel,
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), Desember 2020
dan  adanya  pembuatan tsunami  save  zone , yaitu  berupa  tanda  atau  rambu  yang  di pasang  pada  jalan  raya  yang  merupakan tanda  bahwa  daerah  tersebut  sudah  berada pada  titik  aman  gelombang  tsunami. Program  ini  sudah  berjalan  awal  tahun 2017  ini  dan  sudah  bisa  dilihat  beberapa ruas  jalan  di  Kota  Padang  yang  sudah  di pasang tsunami save zone . Dengan adanya pemasangan  atau  penanda  ini  diharapkan masyarakat  mengerti  dan  faham  bahwa tempat  mereka  berada  sudah  aman  atau belum terhadap ancaman tsunami.
Selain itu terkait dengan infrastruktur maka  perlulah  penataan  ruang  yang berbasis  ancaman,  yang  perlu  dilakukan adalah pertama dengan menggeser manusianya,  digeser  menjauhi  ancaman, bisa dengan melakukan penggeseran pemukiman,  atau  dibuatkan  ke  arah vertikal, bertingkat dan atau berada di atas elevasi,  karena  di  Padang  tidak  ada kebijakan  relokasi,  hal  ini  disebabkan biaya  dan  tempat  relokasi  yang  memang tidak ada, sehingga memang perlu mengedukasi  masyarakat  supaya  mereka tanggap  terhadap  bencana  dan  mau berpindah  atau  membuat  bangunan  yang lebih  tinggi  dan  tahan  terhadap  bencana. Penataan  ruang  di  Kota  Padang  perlu disiasati  karena  salah  satu  aspek  resiko yang  ditimbulkan  oleh  bencana  adalah bidang  ekonomi,  masyarakat  ekonomi lemah  lebih  rentan  dibandingkan  dengan yang kuat, karena terkait dengan keterbatasn  akses  dan  modal.  Sehingga pemerintah  Kota  Padang  sudah  mulai mengembangkan beberapa daerah di pingggir  Pantai  Padang  yang  merupakan salah satu dari strategi mitigasi bencana.
Disisi  lain  persoalan  penataan  ruang juga  masih  menjadi  masalah,  yaitu  berupa tata  ruang  yang  kebijakannya  masih  tidak mengadopsi ancaman, misalnya di wilayah Air  Pacah  merupakan  zona  merah  untuk
amplifikasi gempa, sudah ada peta ancaman  gempanya,  zonasi  gempanya paling  tinggi  amplifikasinya,  kalau  terjadi gempa di Padang maka daerah yang paling parah  terkena  adalah  air  pacah  karena disana akan dirasakan lebih besar getarannya,  contoh  kejadian  gempa  Solok tahun  2007  saja,  Kota  Padang  termasuk daerah  yang  terpapar,  di  kawasan  Air Pacah tepatnya di daerah Simpang Maransi,  ada  rumah  tiga  lantai  hancur  dan yang  lainnya  pada  miring,  padahal  Solok sendiri  pada  waktu  itu  tidak  terlalu  parah, dan  sementara  itu  di  beberapa  wilayah  di Padang  juga  tidak  mengalami  kerusakan yang parah.

## Pengaturan  Pembangunan,  Pengaturan Infrastuktur Dan Tata Bangunan
Bagi  daerah  yang  memiliki  tingkat kerentanan  dan  kerawanan  yang  tinggi terhadap  ancaman  gempa  bumi  seperti
Kota Padang, tentunya perlu memperhatikan aspek pengaturan pembangunan fisik, pengaturan infrastruktur  dan  penataan  bangunan.
Berdasarkan kepada kejadian gempa Padang  tahun  2009,  yang  menyebabkan banyaknya  korban  jiwa  dan  kerusakan bangunan, maka saat ini Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015  tentang  bangunan  gedung.  Dimana dalam  peraturan  tersebut  diatur  bagaimana suatu  bangunan  itu  dibuat  dan  dibangun dari  segi  konstruksi  bangunannya  dan ketahanannya terhadap getaran atau gempa.  Peraturan  tersebut  dibuat  untuk mempersiapkan  seluruh  bangunan  yang ada  di  Kota  Padang  memenuhi  standar, sehingga  Pemerintah  Kota  Padang  dalam hal  ini  Dinas  Tata  Ruang  dan  Tata Bangunan  telah  memberikan  perhatian yang serius terhadap pembangunan- pembangunan  yang  dilakukan  di  Kota Padang,  khususnya  bangunan  bertingkat,
misalnya  Ruko,  Hotel,  Sekolah  dan  lain- lain,  hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya pembangunan tersebut diharapkan nantinya akan  dapat  memberikan  manfaat  ganda yaitu bisa sebagai bangunan shelter.
Dalam  hal  penyusunan  peraturan daerah,  Pemerintah  Kota  Padang  yang dalam  hal  ini  yang  ikut  terlibat  dengan penyusunan perda bangunan gedung adalah  Dinas  TRTB  (sekarang  Dinas PUPR) dengan melibatkan BPBD, Bappeda  dengan  SKPD  lain  dengan melakukan koordinasi berupa rapat dengan bidang terkait dalam sekali sebulan. Dalam peraturan  tersebut  Kualitas  bangunan gedung  menjadi  perhatian  hal  ini  bisa diambil contoh dari  kejadian  gempa Solok yang  berkekuatan  6,7  SR  menelan  Korban jiwa  sebanyak  60  orang,  sementara  itu Gempa  Jogjakarta  2006  dengan  kekuatan gempa  6,4  SR  menelan  korban  jauh  lebih banyak  yaitu  6000  orang,  ini  menandakan kualitas  bangunan  di  Jogjakarta  jauh  lebih rendah  dibandingkan  dengan  Solok  dan sekitarnya, sehingga yang perlu diperhatikan  adalah  bangunannya,  bukan gempanya. Sehingga faktor bangunan yang kurang  berkualitas  juga  bisa  menentukan banyak  sedikitnya  jumlah  korban  jiwa. Berdasarkan  pengalaman  tersebut  maka Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015. Terkait dengan bangunan fisik gedung  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Daerah No. 7 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan ada persyaratan pembangunan gedung yang aman terhadap bencana,  misalnya  kalau  gedung  pelayan publik  apa  syaratnya.  Setiap  bangunan layanan  publik  itu  harus  disidangkan  di depan  Tim  ahli  bangun  gedung,  Tim  ahli hadir  dan  pemilik  hadir  untuk  penetapan izin  bangunan  yang    juga  di  hadiri  dari Dinas  PUPR,  BPBD,  Bappedalda  dan pihak  terkait  lainnya.  Bangunan  gedung mulai  dari  perencanaan,  pendirian  dan
sampai  berfungsi  harus  mendapat  izin bangunan dari Dinas PUPR.
Sebenarnya  mengenai  pembangunan gedung  yang  ramah  terhadap  gempa sebenarnya sudah lama dilakukan advokasi oleh  beberapa  NGO  yang  ada  di  Padang seperti  Mercy  Corps,  yang  merupakan LSM  internasional  dari  Amerika.  Mercy Corps  bekerjasama  dengan  BPBD,  Dinas PU,  dan  Dinas  TRTB  (sekarang  Dinas PUPR  telah  melaksankan  program  terkait dengan  pembangunan  bangunan  ramah gempa.  Program  ini  juga  melakukan advokasi  kepada  para  pengelola  gedung yang  sudah  di  banguan  supaya  gedung tersebut  bisa  di  Uji  oleh  Dinas  PUPR, apakah  sudah  ramah  dan  aman  gempa sehingga  nantinya  bisa  dijadikan  sebagai shelter.  Namun  yang  terjadi  dengan program  ini  adalah  menjadi  terputus, karena  Mercy  Corps  sudah  berakhir kegiatannya  di  Bidang  ini,  sehingga  perlu niat  baik  dari  pemerintah  Kota  untuk melanjutkan, namun yang peneliti temui di lapangan,  kegiatan  ini  terhenti  sering dengan  terhentinya  program  dari  Mercy Corps tersebut.
Selain itu kajian resiko bencana juga telah  dilakukan  oleh  BPBD  dan  dinas terkait  guna  melihat  kemungkinan  resiko bencana  yang  akan  dihadapi  Kota  Padang dalam  melakukan  pembangunan,  namun karena kurangnya koordinasi antar oragnisasi  di  daerah  dan  mengakibatkan pada  akhirnya  program  pembangunan menjadi  tidak  sinkron,  mitigasi  menjadi tidak  terlaksana  dengan  baik,  dokumen ancaman resiko bencana yang sudah dibuat sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan  dan  kebijakan  yang  ada, sehingga  berdirilah  bangunan-bangunan yang  tidak  memperhatikan  kajian  yang sudah dilakukan.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), Desember 2020
Perubahan  tata  ruang  pembangunan wilayah  hendaknya  juga  dijalankan  secara perencanaan  teknis  dan  juga  pelan-pelan, karena  selain  aspek  teknis  tersebut  ada juga  aspek  psikologis,  bagaimana  cara membuat  masyarakat  pindah  dari  daerah yang sudah lama mereka tempati, ada cara- cara  persuasif  yang  perlu  dilakukan  bukan hanya  dengan  cara  penggusuran  yang seperti banyak dilakukan kota-kota besar di Indonesia.  Misalnya  Jakarta.  Selain  itu juga  harus  diperhatikan  juga  bagaimana merubah dan membangun persepsi masyarakat untuk bisa memperbaiki kualitas  bangunan,  karena  selama  ini  yang terjadi  di  Kota  Padang,  banyak  bangunan yang  dibangun  asal  jadi  saja  tanpa memperhitungkan  kualitas  dari  bangunan tersebut,  terutama  perumahan  rakyat, karena menjadi dilema juga bagi masyarakat,  karena  untuk  membangun rumah  yang  aman  terhadap  gempa  itu memerlukan  dana  yang  sedikit  lebih banyak dari pada membangun rumah yang biasa  saja,  karena  ada  beberapa spek dan komponen yang perlu ditambahkan supaya bangunan  tersebut  menjadi  kuat  dan  tahan terhadap  goncangan.  Namun  semenjak gempa  tahun  2009,  di  beberapa  tempat pembangunan  gedung-gedung  pemerintah dan swasta, sudah memperhatikan ancaman  terhadap  gempa,  misalnya  untuk keperluan  bisnis,  sudah  ada  hotel-hotel yang  dibangun  dengan  memperhatikan kondisi  ini,  sehingga  apabila  hotel  atau atau  Convention  Hall  tersebut  tidak  aman terhadap  gempa,  maka  masyarakat  tidak akan  bersedia  untuk  memanfaatkannya, begitu  juga  dengan  bangunan  rumah,  jika rumah  tidak  aman  dan  ramah  terhadap gempa  maka  masyarakat  tidak  akan  mau bertamu  ke  rumah  tersebut.  Selain  itu, perhatian  terhadap  hal  ini,  bukan  saja hanya  pada  bangunan,  namun  juga  pada orang yang ada dalam bangunan tersebut.
Selain  itu  Pemerintah  Kota  Padang juga  merencanakan  pembangunan  bukit Buatan  seperti  TEP  ( tsunami  evacution park )  dan  penyiapan emergency  landing , kenapa itu perlu diadakan?, dengan asusmi jika  terjadi  gempa  (belajar  dari  kasus gempa  Aceh,  2004),  seluruh  fasilitas publik  yang  dekat  dengan  pantai  seperti Bandara  Internasional  Minangkabau  dan Bandara  Tabing,  serta  pelabuhan  Teluk Bayur  dan  Bungus  Teluk  Kabung  akan hancur.  Fungsi  dari emergency  landing adalah  untuk  mengirimkan  logistik  lewat udara  serta  bantuan  kepada  masyarakat. Untuk emergency  landing itu  rencanakan di  bangun  di  Jalan  Padang  by  pass  yang segmennya  bisa  antara  TVRI  Sumatera Barat dan Lubuk Minturun karena mempunyai  track  lurus  sepanjang  1KM lebih, hal ini cukup untuk menjadi runway bagi pesawat yang akan mendarat. Rencana  ini  mendapat  respon  positif  dari Presiden  Jokowidodo  untuk  melaksanakan pembanguan emergency landing tersebut.
Pengaturan Infrastruktur Dengan Membangun Jalur Evakuasi Penyediaan prasarana dan
infrastruktur, merupakan bagian dari mitigasi  struktural,  misalnya  penyediaan jalur  evakuasi.  Untuk  pelaksanaannya tanggung  jawab  diserahkan  ke  Dinas Pekerjaan Umum,
sedangkan perencanananya  ada  di  Dinas  TRTB (sekarang  Dinas  PUPR).  Penyediaan  jalur evakuasi  ini,  pemerintah  mencanangkan jalur-jaluar  evakuasi,  yang  melintang  dari barat  ke  timur,  yaitu  mulai  dari  pesisir barat menuju ke jalan by pass, karena Kota Padang  memanjang  dari  utara  ke  selatan. Ada 12 ruas jalur evakuasi yang disiapkan, dan itu pekerjaannya dilakukan bekerjasama  dengan  Propinsi  Sumatera Barat  dan  Balai  Jalan  Nasional.  Dimana masing-masing instansi memiliki tugas dan
kewenangan  yang  berbeda  terkait  dengan pembanguan  jalur  evakuasi  tersebut.  Jalur evakuasi  beberapa  telah  dilebarkan  dan ditingkatakan  kualitasnya.  Baik  jalur  yang besar  seperti  Alai-By  Pass,  jalan-jalan yang  kecil  seperti  jalan  Inspkesi  di  jalan Banda  Bakali.  Sementara  itu  jalan-jalan yang di kompleks perumahan juga diupayakan  ditingkatkan  kualitasnya  dan dilebarkan sebagai jalur evakuasi. Program ini  juga  didukung  oleh  pihak  dunia Internasional,  dengan  pembangunan  salah satu  jalur  jalur  evakuasi  di  daerah  Pasir Nan Tigo Kota Padang, pembangunan jalur ini  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan  / program Pasific Partneship
yang dikerjakan  oleh  tentara  Amerika  dengan membangun  jalan  sepanajang  1  KM. Selain  itu  juga  merencanakan  pelebaran beberapa unit jalan di daerah Kota Tangah dan  kuranji.  Untuk  pembangunan  jalan tersebut dianggarkan dalam APBD. Namun tidak  semua  jalur  bisa  dibangun  dengan baik,  kondisi  dilapangan  menjadi  kendala, diantaranya  mengenai  kepemilikan  lahan. Kepemilikan lahan di Kota Padang dimiliki oleh  kaum  atau  suku  atau  disebut  juga tanah  ulayat,  yang  mana  kepemilikannya menyangkut  banyak  orang,  sehingga  ada kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan tanah. Penataan Bangunan dengan

## pembangunan Shelter
Pembangunan  shelter  evakuasi  ini merupakan  bagian  dari  mitigasi  struktural yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Padang. Shelter yang dibangun merupakan bentuk  daripada  proses  evakuasi  vertikal yang  dilakukan  jika  gempa  yang  terjadi menimbulkan tsunami. Shelter-shelter yang ada merupakan bangunan pemerintah yang  bisa  dipakai  oleh  masyarakat,  selain itu  juga  bangunan  milik  perorangan,  atau swasta  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk evakuasi.  Dalam  hal  ini  pemerintah  telah
melakukan  koordinasi  dengan  pihak-pihak terkait  terutama  yang  dari  swasta  atau perorangan bahwa  bangunan  milik mereka suatu saat jika terjadi bencana bisa dipakai oleh masyarakat menjadi shelter.
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Padang  dalam  penyedian shelter adalah dengan menjadikan sekolah, perkantoran,  pasar,  rumah  ibadah  dan seluruh  bangunan  bertingkat  seperti  hotel- hotel  bisa  dapat  dipakai  untuk  shelter. Dengan  adanya  strategi  tersebut  maka pemerintah  dapat  menghemat  biaya  dalam penyediaan  shelter.  Karena  menurut  data dilapangan  untuk  membangun  satu  shelter itu  membutuhkan  dana  sampai  20  Milyar. sehingga dengan adanya pemanfatan gedung-gedung tersebut biaya yang dikeluarkan menjadi berkurang. Sementara itu, dalam hal pemanfaatan  gedung  milik  sawasta  sebgai shelter  maka  Pemerintah  Kota  Padang perlu membuat MoU dengan pihak terkait, karena  pemerintah  perlu  menjelaskan kepada  pemilik  gedung,  bahwa  apabila terjadi bencana  maka gedung tersebut  bisa di pakai oleh masyarakat untuk menyelamatkan  diri.  Salah  satu  pihak swasta  yang  menyambut  baik  program  ini adalah  Hotel  Grand  Zuri.  Menurut  hasil wawancara  dengan  informan  BPBD  dan Mercy  Corps  Hotel  Grand  Zuri  adalah satu-satunya  hotel  di  Kota  Padang  yang telah  menanda  tangani  kerjasama  (MoU) dengan  pemerintah  kota,  pihak  hotel bersedia  menampung  masyarakat  yang ingin  menyelamatkan  diri  dari  ancaman gempa  yang  disertai  tsunami,  di  hotel  ini juga  sudah  tersedia  gudang  untuk camp pengungsian  sementara  dan  juga  telah dipasangi sirine tsunami.
Selain  itu  beberapa  shelter  dari sejumlah  gedung  di  Kota  Padang  yang sudah  di  peruntukkan  seperti  SMA  1 Padang,  SMK  5  Padang,  SMP  25  Padang, SMP  7  Padang, escape  building di  Kantor
Gubernur Sumater Barat, Gedung Kepolian Daerah  Sumatera  Barat,  Pasar  Raya,    Dan juga  beberapa  gedung  yanga  ada  di kampus Universitas Negri Padang. Namun hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan bahwa ada beberapa shelter yang dibangun oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  BNPB Pengelolaan  shleternya  tidak  jelas,  karena sampai  sekarang  ini  ada  dua  shelter  yang belum  diserah  terimakan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemeintah  daerah  (BPBD). Sehingga  pemanfaatan  terhadap  shelter tersebut  menjadi  sulit,  dikarenakan  akses ke shelter menjadi terkendala.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Adapun  dari  hasil  penelitian  yang
telah dilakukan dan dipaparkan sebelumnya  secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  implementasi  kebijakan  penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana masih  menghadapi  persoalan  yang  terkait dengan praktiknya di lapangan, implementasi  kebijakan  belum  berjalan sesuai  dengan  apa  yang  dinginkan,  masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal  dari  penyelenggara  kebijakan maupun  masyarakat.  Sehingga  kedepan diperlukan  kajian  lebih  lanjut  tentang implementasi  kebijakan  penataan  ruang yang  berkaitan  dengan  bencana  gempa bumi.
Mengingat kajian
tentang kebencanaan  masih  belum  banyak  dikaji dalam konteks administrasi publik Saran
Perlu  adanya  peningkatan  kapasitas masyarakat  dan  lembaga  terkait  dengan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, mengingat intensitas bencana yang yang terjadi di Kota Padang. Sementara itu BPBD  sebagai  leading  sector  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana di  daerah  diharapkan  dapat  menjalankan
fungsinya  sebagai  komando,  koordinator dan bukan hanya  sebagai fungsi  pelaksana saja.  Sedangkan  sosialisasi  mengenai pengurangan resiko bencana kepada masyarakat  perlu  di  tingkatkan  dan diperbaiki, baik dari segi materi sosialisasinya  maupun  instruktur  yang melakukan  sosialisasi,  sehingga  sosialisasi dapat berjalan lebih efektif. Cara lain yang dilakukan  adalah  revisi  terhadap  RTRW Kota  Padang  mesti  segera  dituntaskan mengingat  masih  adanya  masyarakat  yang membangun di daerah yang rawan bencana dan Pemerintah Kota Padang memperketat izin  mendirikan  bangunan  terutama  di daerah yang rawan bencana

## DAFTAR PUSTAKA
Denzim,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2005).
Handbook of Qualitative Research (3 ed.).  (N.  K.  Denzim,  &  Y.  S. Lincoln,  Eds.)  Thousand  Oaks, California: Sage Publications.
Gerston,  L.  (2008). Public  Policymaking In  a  Democratic  Society:  A  Guide Civic Engangement . New York: M.E Sharp, Inc.
Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing Public Policy. Governance in Theory and in Practice . London: Sage.
Hughes, O. E. (1994). Public Management and Administration: an Introduction . New York: Martin’s Press.
Jufriadi, akhmad; Ayu, Hena Dian; Afandi, Akhmad;  Rahman,  M.;  Raehanayati, Sandy  Vikki  Ariyanto,  Ika  Karlina Liala  Nur  Suciningtyas.  (2012).
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana  di  Kecamatan  Tempursari Kabupaten  Lumajang  sebagai  upaya Pendidikan Mitigasi Bencana. Erudio , 1(1).
Kusumasari,  Bevaola;  Alam,  Quamrul;
Siddiqui,  Kamal.  (2010).  Resource capability  for  local  government  in managing disaster. Disaster Prevention  and  Management ,  19(4),
438-451.
Miles, Matthew B.; Huberman, A.
Michael;  Saldaña,  Johnny.  (2014). Qualitative Data Analysis:
A Methods  Sourcebook (3  ed.).  (M.  B.
Miles,  A.  M.  Huberman,  &  J. Saldaña,  Eds.)  Thousand  Oaks,  CA: Sage Publications.
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research Methods: Qualitative and quantitative  approaches (7  ed.).
London: Pearson Education Limited.
Nugroho, R. (2017). Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pramusinto,  A.  (2009).  Pembangunan  dan reformasi  di  bidang  penanggulangan bencana di era otonomi daerah. In A. Pramusinto,  &  E.  A.  Purwanto, Reformasi  Birokrasi,  kepemimpinan dan pelayanan publik: kajian tentang pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media-
JIAN  UGM-MAP  UGM  (Roni  Ekha
Putera dkk, 2016: 147)
Putera, Roni Ekha., Heru Nurasa, dan Yogi Suprayogi Sugandi (2016), Synergizing Stakeholders in Reducing  Risk  of  Earthquake  and Tsunami-Disaster in the Most Vulnerable Area , International Journal  of  Administrative  Science  & Organization , September 2016, Volume 23, Number 3, hal 147-155 Ruswandi (2009), Model Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan Dan Berperspektif Mitigasi Bencana Alam  Di  Pesisir  Indramayu  Dan Ciamis , Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Shaluf.  (2007).  Disaster  Types. Disaster Prevention  and  Management ,  16(5), 704-717.
Taslim,  I.,  &  Akbar,  M.  F.  (2019). Koordinasi Publik untuk Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB) Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo. Jurnal Wilayah dan
Lingkungan , 7 (2).
Victoria,  Lorna  P.  (2007). Community based approached to disaster mitigation .  diunduh  dari  website:
www.adpc.net/v2007/IKM/ONLINE
%20DOCUMENTS/downloads/.../C BDM.pdf on August 12, 2017.
Weissert,  C.  S.,  &  Goggin,  M.  L.  (2002). Non-incremental  Policy  Changes: Lessons  From  Michigan’s  Medical Managed  Care  Initiative. Public Administration Review , 6(2).
Yogaswara,  Herry  ,  Laksmi  Rachmawati, Fitrianita  dan  Ulil  Amri.  (2012). Kajian kebijakan Pengurangan risiko bencana  yang  berbasiskan  kearifan lokal:  Pembelajaran  Perda  No.  8 Tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Herryzal Z. Anwar, 2012, Menyingkap Tabir Fenomena Bencana  Seismik  di  Indonesia: Perspektif Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi  dan Tsunami , Bandung: Andira dan LIPI
Yustiningrum,  R.  E.  (2012).  Dinamika Kebijakan  Penanggulangan  Bencana Tsunami  di  Kepulauan  Mentawai. dalam H. Z. Anwar, Menyikap Tabir Fenomena Bencana Seismik di
Indonesia:  Perspektif  Pengurangan Resiko  Bencana  Gempa  Bumi  dan Tsunami . Bandung: Andira dan LIPI.