## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue III, September 2022; 461-478 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.27149
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan Agama Jeneponto; Perspektif Perbandingan Mazhab
Ulvi Dwi Juliarti Syah 1* , Irfan 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 ulvidwijuliarti@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis adalah Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengandilan Agama Jeneponto (Perspektif Perbandingan Mazhab). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaiaman proses dan penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Jeneponto.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  dengan  metode kualitatif,  serta  lokasi  penelitian  yang  digunakan  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  dan  fokus penelitian adalah efektifitas penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan  Agama Jeneponto. Di  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penentuan  informan  purposive  sampling. Tekhnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara  mendalam  dengan beberapa informan baik dari hakim maupun beberapa pegawai di Pengadilan Agama Jeneponto dan dokumentasi. Serta tekhnik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif  yakni  dengan  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  atau  menarik  sebuah  kesimpulan. Hasil  penelitian  ini  menujukan  bahwa  system  penyelesaian  perkara  melalui  e-Court  di  Pengadilan Agama  Jeneponto  sejatinya  hadir  untuk  menghilangkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam beracara  di  Pengadilan  sejatinya  e-court  bertujuan  agar  terciptanya  prinsip  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  dalam  seluruh  proses  berperkara  dan  menghindara  adanya  resiko  seperti  pungutuan liar  banyaknya  pintu  dalam  proses  beracara  hal  ini  yang  dapat  diberi  penilaian  serta  evaluasi  dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Adapun tatacara penggunaan e-Court sudah dijelaskan dalam dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kata kunci: Penyelesaian Perkara; E-Court; Mazhab

## Abstract
This research that will be examined by the author is the Effectiveness of Case Resolution Through E- Court  at  the  Jeneponto  Religious  Court  (Comparative  Perspective  of  Schools).  This  study  aims  to describe the process and settlement of cases through e-Court at the Jeneponto Religious Court. The type of research used by the researcher is research with qualitative methods, as well as the research location used at the Jeneponto Religious Court and the focus of the research is the effectiveness of case settlement through e-Court at the Jeneponto Religious Court. In this study, the researcher used the purposive sampling method to determine informants. The data collection techniques used were observation,  in-depth  interviews  with  several  informants,  both  judges  and  staff  at  the  Jeneponto Religious Court, and documentation. As well as the data analysis technique used in this study using interactive  methods,  namely  by  reducing data,  presenting  data  and  or  drawing  conclusions.  The
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
results  of  this  study  indicate  that  the  case  settlement  system  through  e-Court  at  the  Jeneponto Religious  Court  is  actually  present  to  eliminate  unwanted  matters  in  court  proceedings,  in  fact  e- court  aims  to  create  simple,  fast  and  low-cost  principles  in  the  entire  litigation  process  and  avoid there are risks such as illegal fees, there are many doors in the legal process, this can be assessed and  evaluated  by  all  judicial  bodies  in  Indonesia.  The  procedure  for  using  e-Courts  has  been explained  in  PERMA  Number  1  of  2019  in  chapter  five  (5)  regarding  electronic  trials  starting  from article 19 to article 28. Electronic trials require the trial process to be carried out more simply, quickly and at low cost.
Keywords: Case Settlement, E-Court, Imam School's Perspective

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  inovasi  data  saat  ini  sudah  mulai  merambah  ke  berbagai  bidang  kehidupan dan tidak dapat disangkal bahwa inovasi data dapat meningkatkan kecukupan dan produktivitas kerja  suatu  asosiasi,  oleh  karena  itu,  sebelum  kita  melaksanakannya,  perancang  framework harus  memiliki pemahaman tentang  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  klien.  dalam menggunakan inovasi data.
Setiap  pembangunan  dilakukan  untuk  memberikan  manfaat  positif  bagi  keberadaan manusia.  Memberikan  banyak  akomodasi,  seperti  metode  lain  untuk  menyelesaikan  latihan manusia,  terutama  di  bidang  inovasi,  individu  telah  menikmati  banyak  manfaat  yang  dibawa oleh  perkembangan  yang  telah  dibuat  baru-baru  ini. 1 Ini  menyiratkan  bahwa  inovasi  adalah cara  sederhana  dalam  setiap  tindakan  manusia,  akibatnya  dengan  kehadiran  masalah  inovasi akan dengan mudah diselesaikan.
Sejak  10  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  mengalami  ekspansi  dalam  kasus-kasus  yang diajukan  dan  diselesaikan  melalui  prosedur  pengadilan.  Terlebih  lagi,  pada  tahun  2018, pengadilan  tinggi  mencatat  kasus-kasus  umum  di  pengadilan  wilayah  dan  pengadilan  ketat, yang  tergolong  kasus  yang  dapat  diselesaikan  melalui  syarat  hingga  86.814  kasus,  jumlah  ini meningkat  24,6%  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Untuk  kasus  yang  tidak  efektif diselesaikan melalui syafaat, terdapat 67.321 kasus atau lebih 20,4% (11.421 kasus), dan 14.187 kasus yang tidak mungkin melalui intervensi atau 1,243% (13.131 kasus).
Para  pencari  keadilan  yang  berbeda  dalam  perkumpulan-perkumpulan,  baik  orang- orang  yang  menggunakan  petunjuk  yang  halal  maupun  yang  tidak  bersama-sama  datang  dan mendaftarkan  perkaranya  di  pengadilan.  Bukan  hanya  pengadilan  umum  yang  mengalami  hal ini,  di  pengadilan  ketat  juga  terjadi  perluasan  kasus.  Dari  satu  perspektif,  kasus  ini  harus diselesaikan dengan cepat untuk memahami standar keadilan, yang mengedepankan pedoman sebagai salah satu momen paling awal. 2
1 Sultan Nur, “Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih,” Mazahibuna 2, no. 2 (December 1, 2020): 134 – 50, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.15075.
2 Ika  Atikah,  “Implementasi  E -Court  Dan  Dampaknya  Terhadap  Advokat  Dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  Di Indonesia,” in Open Society Conference , vol. 107, 2018, 107 – 27.
Dengan  permasalahan  yang  berbeda  diidentifikasi  dengan  organisasi  hukum  yang  ada, pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Mahkama Agung memberikan kerangka organisasi  perkara  sebagai  kerangka  elektronik  yang  disebut E-court . E-court adalah  bantuan bagi klien tamtama untuk mendaftarkan kasus di web, mendapatkan pengukur angsuran awal biaya  pengadilan  online,  pembayaran  online,  panggilan  dilakukan  melalui  saluran  elektronik dan peradilan yang diarahkan secara elektronik memasukkan e-dokumentasi, e-installment, e- summans, pakaian elektronik.
Kerangka  kerja  ini  adalah  jenis  reaksi  atau  enkapsulasi  jawaban  untuk  menjawab berbagai  agregasi  dan  keberatan  kasus.  Alasan  kerangka  ini  adalah  untuk  menjadi  semacam pengembangan bantuan publik untuk bekerja dengan siklus manajerial dan administrasi hukum untuk  pencari  keadilan,  dan  sebagai  tanggung  jawab  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia untuk  membentuk  peradilan  hukum  yang  canggih,  di  Mengingat  sejauh  ini  telah  mengajukan perkara  sebagai  tuntutan  atau  tuntutan  baik  yang  ditanggapi  oleh  advokat.  atau  sebaliknya tidak,  harus  datang  ke  pengadilan.  Untuk  sementara,  melalui E-court ,  calon  untuk  klaim  atau aplikasi  dapat  dilakukan  di  rumah,  atau  sambil  duduk  santai,  sehingga  melalui  aplikasi  ini dipercaya akan benar-benar ingin menyelesaikan pendahuluan yang cepat, mudah, dan minimal seperti sesuai dengan standar esensial pengadilan.
Tujuan  dari E-court ditunjukkan  langsung  untuk  keseluruhan  populasi  yang  tanpa advokat,  kemudian, pada  saat  itu  apa  yang bisa  dikatakan  tentang  keseluruhan  populasi  yang hilang  atau  bahkan  bisa  disebut  inovasi  linglung  dan  tidak  memiliki  email  untuk  mendaftar  di framework, karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan masing-masing individu. 3
Hal  ini  dapat  dilihat  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto,  dimana  masih  banyak  pencari hukum atau individu yang belum memanfaatkan E-court , hal ini terlihat dari banyaknya antrian baik  pada  tahap  pendahuluan  maupun  pada  bagian  administrasi  pendaftaran  perkara. Keajaiban  ini  menimbulkan  perspektif  yang  berbeda  mengenai  alasan  perkumpulan  belum menggunakan  aplikasi,  bisa  jadi  karena  tidak  adanya  sosialisasi  atau  bahkan  karena  mereka tidak  tahu  sama  sekali  bagaimana  cara  menggunakan  aplikasi  yang  akan  digunakan. menghambat  motivasi  di  balik  menjalankan  aplikasi  ini,  khususnya  awal  yang  cepat,  mudah, dan biaya minimal.
Tujuan  kerangka E-court berikut  adalah para  advokat,  sesuai PERMA  Pengadilan  Tinggi bahwa promotor harus menyelesaikan kasus dengan kerangka E-court ini, beberapa pendukung telah memanfaatkan kerangka tersebut dengan mendaftar melalui kerangka online, kemudian dibuat  oleh  advokat  berkurang  dalam  hal  pendaftaran  dan  partisipasi  di  Pengadilan.  Meski
3 Tri Ayu, “Penegakan E -Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus” (Universitas Sriwijaya Palembang, 2019). h. 11.
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
demikian, tentunya ada juga advokat yang belum memanfaatkan kerangka E-court . Karena lagi- lagi  inovasi  itu  untuk  kesekian  kalinya  menggerakkan  atau  mengurangi  kerja  dan  bagian  dari kerja manusia untuk keadaan ini adalah pendukung dalam penyelesaian perkara, demikian pula yang terjadi di Pengadilan Agama Jeneponto.
Dengan  banyaknya  pengacara  yang  masih  memilih  cara  manual,  karena  efek  pada sistem  tersebut  diharapkan  dapat  membuat  sebuah  pendahuluan  yang  sederhana,  cepat  dan tidak kalah pentingnya dengan biaya pengadilan karena tidak membutuhkan tenaga yang besar yang  sebenarnya  untuk  siklus  situasi.  Melihat  keajaiban  ini  jadi  efek  dari  kerangka  kerja  ini seharusnya  membuat  juga  penurunan  biaya  perkara  atau  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh pihak kepada para advokat sebagai bayaran untuk menangani kasus mereka, yang selanjutnya dapat memahami aturan pemeriksaan awal yang cepat, mudah, dan minimal.
Hubungan  dengan  pengadilan  juga  harus  diatur  dalam  hal  kapasitas  untuk  mengawasi kasus  di  web,  namun  seperti  yang  ditemukan  di  beberapa  pengadilan  dan  lebih  lanjut  di Pengadilan  Agama  Jeneponto  yang  masih  tenang.  Sangat  menarik  untuk  melihat  bahwa  ada kerangka E-court yang  telah  memenuhi  legitimasi  kasus  biaya  cepat,  pendek,  dan  minimal sehingga sangat baik dapat ditunjukkan apakah ia memiliki pilihan untuk memahami kecukupan penyelesaian suatu kasus, yang nantinya dari proses penyelesaian perkara melalui E-court akan kita  lihat  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  sistem  tersebut,  yang  dimana  kita ketahuai  dalam  hukum  Islam  itu  sendiri  banyak  hal  yang  menjadi  pro-kontra. 4 dalam pelaksanaannya
Kerangka E-court ini diandalkan untuk memberikan kenyamanan dan menimbulkan hasil baik lainnya, namun pencipta ingin lebih fokus pada tambahan apakah aplikasi E-court benar- benar  dapat  memberikan  manfaat  di  masa  depan  atau  sebaliknya.  Mengingat  apa  yang  telah diklarifikasi, pencipta tertarik untuk berbicara tentang masalah kerangka E-court .

## 2. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif,  penelitian  ini  bersifat  penelitian  lapangan  (field research)  yaitu  peninjauan  langsung  ke  lokasi  yang  diteliti  untuk  memperoleh  data-data, kemudian  data  tersebut  dijadikan  sebagai  data  utama  atau  data  primer.  Sedangkan  sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan  data  yang  diperoleh  kemudian  di  analisa.  Sementara  itu,  penelitian  deskriptif  adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
4 Putri Anisa  and Hamzah Hasan, “Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada  Anggota  Militer Sebagai  Fasilitator  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab Dan Hukum 2, no. 3 (2021): 594 – 604, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138.
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun sumber data dari  penelitian  ini  yaitu:  data  primer  dan  data  skunder.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Evektifitas Pendaftaran Perkara Melalui E-Court di Pengandilan Agama Jeneponto
Efektivitas  merupakan  suatu  ukuran  keberhasilan  dalam  mencapai  target (kuantitas,Kualitas,  dan  waktu)  yang  telah  ditentukan,  yang  mana  target  tersebut  sudah dtentukan  terlebih  dahulu  hingga  bisa  dikatakan  efektivitas. 5 Menurut  Sharma,  ukuran  suatu efektivitas dapat dinilai dari bentuk keberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan- perubahan di dalam dan di luar organisasi dan dari ada tidaknya hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  peneliti  pelaksanaan e-court dalam administrasi  perkara  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  masih  kurang  penggunanya,  para  pihak lebih  memilih  meggunakan  sistem  administrasi  perkara  yang  manual.  Para  pencari  keadilan tidak  terlalu  menghiraukan  bentuk  pelayanan  administrasi  perkara  yang  diberikan  yang terpenting  semua  proses  penyelesaian  perkara  dapat  terselesaikan  dengan  ketukan  palu diruang  persidangan  hal  tersebut  dikarenakan  para  pihak  kurang  mendapatkan  informasi mengenai e-court sehingga  mengurangi  minat  para  pencari  keadilan  untuk  menggunakan e- court. Oleh  karena  itu, tidak  ada  kesadaran dari  para pihak  untuk  memanfaatkan  kemudahan yang  disediakan  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan e-court di  Pengadilan  Agama Jeneponto.
Perkara yang dominan di selesaikan yaitu perkara perceraian, itsbath nikah, dan warisan dengan  berbagai  macam  karakter  para pencari  keadilan  di Pengadilan  Agama  Jeneponto,  dari yang  berumur  muda  hingga  yang  berumur  tua  berpengaruh  dalam  proses  pelaksanaa e-cour. Jika e-court di  berlakukan  secara  maksimal  tanpa  ada  sistem  pelayanan  administrasi  perkara yang manual maka tidak akan efektif bagi para pihak yang tidak memahami teknologi informasi.
Menurut  penelitian  berdasarkan  persidangan  Sharma  di  atas  maka  efektivitas implementasi e-court di Pengadilan Agama Jeneponto dari segi pihak para pencari keadilannya, belum  bisa  menyesuaikan  dengan  adanya  perubahan  sistem  administrasi  perkara  secara elektronik  karena e-court ini  mrupakan  reformasi  administrasi  perkara  dari  sistem  manual  ke sistem elekronik 6 .
5 Heryanto  Monoarfa,  “Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik:  Suatu  Tinjauan  Kinerja Lembaga Pemerintahan,” Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 01 (2012).
6 Aida  Mardatillah,  Pelayanan  Perkara  Berbasis  Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/kini-pelayanan- perkara-di-pengadilan-berbasis-online--ini-aturannya-lt5ac8c21fc86b4 , di Akses Pada tanggal, 29 Januari 2022
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
Para pihak banyak yang memilih menggunakan sistem administrasi perkara yang manual daripada sistem administrasi perkara yang berbasis teknologi dengan alasan SDM. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan e-court dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto, keempat  layanan e-court tersebut  terlaksana  semua  namun  kesiapan  para  pihak  yang  belum memahami  pengaplikasian e-court dalam  mendaftarkan  gugatan  dan  permohonan,  baik  itu pengguna  terdaftar  dan  pengguna  lainnya  belum  maksimal  sehingga  mengurangi  minat  para pencari  keadilan  untuk  menggunakan e-court dlembaga  Pengadilan  Agama  Jeneponto. Keefektivitasan e-court dalam  mempercepat  penyelesaian  dan  meringankan  biaya  panjar perkara  sangat  dirasakan  oleh  pelaku  pencari  keadilan  yang  menggunakan e-court dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga efektivitas dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara merata  di  kalangan  para  pihak  berdasarkan  data  perbandingan  pengguna  sistem  manual  dan sistem e-court.
Dengan  demikian  pelayanan  administrasi  perkara  melalui e-court implementasinya belum efektif karena minimnya para pihak menggunakan e-court tersebut, oleh karena itu, ada tiga  hal  dalam  mengukur  kepuasan  dan  kualitas  pelayanan  publik  yaitu  melalui  administrasi perkara e-court antara lain:
1. Pihak  birokrasi  yang  melayani  dan  pihak  masyarakat  yang  di  layani  sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut.
2. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayan administrasi perkara daripada masyarakat yang di layani.
3. Masyarakat yang di layani memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi pelayanan publik.
Berdasarkan  3  ukuran  efektivitas  di  atas,  pelayanan  administrasi  perkara  melalui e-court di Pengadilan  Agama  Jeneponto  ada  2  macam  faktor  penghambat,  yaitu  antara  lain  sebagai berikut:
1. Faktor internal
Sistem e-court bertujuan  untuk  membenahi  sistem  administrasi  perkara  dalam  rangka meningkatkan  percepatan  penyelesaian  perkara,  akuntabilitas,  efektif,  transparansi  serta modern.  Pentingnya  sistem  pelayanan  administrasi  perkara  melalui e-court ini  untuk mengurangi instensitas para pihak bertemu oparator peradilan sehingga meminalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi
2. Faktor eksternal
Selain  faktor  internal,  tidak  efektifnya  implementasi  pelayanan  administrasi  perkara melalui e-court di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  dikarenakan  faktor  eksternalnya  yaitu  SDM para  pihak  atau  pengguna  jasa  pelayanan e-court yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama
Jeneponto seperti faktor umur dan pendidikan para pihak yang menentukan bisa atau tidaknya mengimplementasikan e-court karena  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  di  Pengadilan Agama  Jeneponto    bahwa  ada  beberapa  pihak  yang  tidak  mengerti  teknologi  dan  pendidikan terakhirnya  ada  yang  tidak  sekolah.  Adapun  alasan  para  pihak  tidak  menggunakan e-court adalah sebagai berikut:
a) Tidak paham terhadap teknologi informasi
b) Tidak tau cara mengaplikasikan e-court
c) Tidak ada buku tabungan atau buku rekening
d) Tidak ada kuota untuk mengakses aplikasi e-court
e) Tidak mempunyai akun e-mail
f) Tidak  tahu  adanya  pelayanan  administrasi  perkara  melalui e-court di  Pengadilan Agama Jenepnto
g) Tidak ada kesadaran atas manfaat pelayanan administrasi perkara mealui e-court.
Berdasarkan pengamatan penelitian karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui e-court, antara lain:
a) Paham teknologi informasi
b) Bisa membuat dokumen perkara seperti surat gugatan/permohonan dan lain-lain.
c) Bersifat mandiri tanpa didampingi oleh para aparatur pengadilan
Menurut  peneliti  berdasarkan  2  faktor  hambatan  di  atas,  Implementasi  pelayanan administrasi  perkara  melalui e-court di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  belum  efektif.  Karena antara pihak  administrator  perkara dengan  pihak  para  pencari  keadilan,  bahwa  masih banyak para  pencari  keadilan  yang  belum  mendapatkan  iformasi  secara  mendetail  mengenai e-court sehingga penerapan e-court masih sedikit penggunanya. Oleh karena itu berdasarkan karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui e-court tersebut tidak bisa menggunakan dan mengaplikasikan  layanan e-court, sebab  sebagian  para  pihak  merupakan  masyarakat  yang awam  terhadap  teknologi  informasi,  hanya  para  pengacara/advokat  yang  kebanyakan menggunakan e-court tersebut  itupun  kalau  para  advokatnya  menggunakan e-court. Tetapi sekarang telah dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang keajiban menggunak e-court namun aturan tersebut tidak memiliki sanksi jika dilanggar sehingga hanya sebuah peringatan bagi para advokat.
Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dua aspek pokok  yakni:  pertama,  aspek  internal  birokrasi:  Kedua,  aspek  eksternal  birokrasi  yakni kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti menyebutkan beberapa prinsip yaitu:
1. Prinsip  Aksestabelitas,  yaitu  setiap  jenis  pelayanan  harus  mudah  diakses  oleh  setiap
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
pengguna pelayanan.
2. Prinsip Kontinuitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus memberikan kepastian dan kejelasan bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip  Akuntabelitas,  yaitu  setiap  proses  pelayanan  yang  diberikan  harus  dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat penerima layanan.
Berdasarkan 3 prinsip di atas, menurut peneliti pelayanan administrasi perkara melalui e-court di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  antara  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  belum berjalan  seimbang  sehingga  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  pelayanan  administrasi perkara  melalui e-court di  Pengadilan  Agama  Jeneponto,  karena  para  pihak  lebih  memilih pelayanan adminitrasi perkara secara manual yang lebih mudah di mengerti dan dilaksanakan dibandingkan sistem e-court. Oleh sebab itu sistem administrasi perkara secara manual sesuai dengan para pihak yang tidak memahami teknologi informasi, walaupun harus datang ke kantor Pengadilan  Agama  Jeneponto  yang  harus  antrian  panjang.  Para  pihak  tidak  memperdulikan waktu dan biayanya dalam perkara yang terpenting perkaranya diputuskan oleh ketua majelis hakim.
Pelayanan  administrasi  perkara  secara  manual  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  dalam sebulan  menangani  perkara  dengan  jumlah  kurang  lebih  50  an  perkara.  Tingkat  penyelesaian perkara  di  Pengadilan  agama  Agama  Jeneponto  yang  meningkat  sehingga  para  pihak  lebih memilih menggunakan administrasi perkara secara manual karena yang menjadi pertimbangan adalah tidak ada dampingan dari para administrator pengadilan sebab e-court bersifat mandiri tanpa  ada  dampingan  dari  pihak  administrator  pengadilan  sehingga  para  pihak  memilih pelayanan  administrasi  perkara  secara  manual  dibandingkan  dengan  sistem  administrasi perkara melalui e-court.
Padahal dengan adanya pelayanan e-court dapat mengubah tatanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto agar tidak ada lagi sistem antrian panjang oleh para pihak dan pelayanannya lebih cepat dan pasti. Namun hambatan dalam plaksanaan masih belum teratasi oleh  lembaga  Pengadilan  Agama  Jeneponto.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  publik  (masyarakat).  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  aparatur pemerintah  bertanggung  jawab  unyuk  memberikan  pelayanan  prima  sesuai  dengan  standar pelayanan  secara  efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan masyarakat. 7
7 Sastrio Mansyur, “Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Ponsep Administrasi Publik,” Academica 5, no. 1 (2013): 965 – 72.
Upaya  Pengadilan  Agama  Jeneponto  dalam  meningkatkan  pengguna  pelayanan administrasi  perkara  melalui E-court adalah;  Birokrasi  publik  harus  memberikan  pelayanan publik  yang  lebih  profesional,  efektif,  sederhana,  transparan,  tepat  waktu.  Hal  tersebut  di wujudkan melalui pelayanan administrasi perkara melalui e-court yang berbasis teknologi. 8

## 3.2. Sistem Penyelesaian Perkara Melalui E-court di Pengadilan Agama Jeneponto
Dalam  pelaksaan  seluruhnya e-court sangat  membantu  dalam  hal  perbaikan  secara administratif,  tidak  perlu  lagi  para  advokat  datang  kepengadilan  untuk  menyerahkan  berkas- berkas  yang  ingin  dilaporkan.  Cukup  dengan  membuka  aplikasi e-court pada  pengadilan tersebut dan memasukka ID advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. 9
Apabila  para  pihak  tidak  ingin  menggunakan  jasa  pengacara  maka  pihak  Principal tersebut  bisa  langsung  datang  atau  hadir  kepengadilan  tersebut  dengan  membawa  berkas- berkas  yang  diperlukan,  lalu  melaporkepetugas  pengadilan  maka  para  pihak  Principal  akan diarahkan  dan  diberi  petunjuk  langsung  oleh  petugas  pengadilan  dengan  tetap  menggukan sistem e-court pada acara sidang-sidang selanjutnya.
“ E-court  ini  sangat  membantu  dalam  beracara  dipengadilan  khususnya  di  Pengadilan Agama  Jeneponto,  dan  peneliti  mewawancarai  salah  satu  orang  berperkara  di Pengadilan Agama Jeneponto  “dalam hal kasus perceraian yang saya alami, ketika saya mendaftarkan  perkara  saya  kepengadilan,  saya  merasa  tidak  kesulitan  dalam mendaftar  perkara  yang  saya  alami,  dengan  pelayanan  dan  bimbingan  petugas pengadilan saya dibantu sampai dengan proses akhir dengan sistem pelayanan e-court dimana  sistem  ini  sangat  bermanfaat  bagi  saya  dan  seluruh  masyarakat  yang mendaftarkan  perkaranya.  Proses  peradilan  menjadi  lebih  mudah  dan  saya  sebagai pihak  yang  berperkara  tidak  perlu  takut  dan  merasa  kesulitan  dikarenakan  pelayanan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  sehingga  perkara  saya  bisa  terselesaikan dengan  waktu  yang  cepat”.  Ujar  ibu  Johoriah  selaku  pencari  keadilan  di  Pengadilan Agama Jeneponto .” 10
Dengan  adanya  sistem e-court ini  tidak  serta  merta  para  pencari  keadilan  tidak  hadir dalam  persidangan  langsung  hanya  saja  berkas-berkas  persidangan  yang  berlangsung  akan dikirim melalui file yang akan dikirim ke pengadilan, untuk agenda saksi serta pembuktian para pihak  diwajibkan  untuk  hadir  dipersidangan  dikarenakan  agar  adanya  objektifitas  dari penyelesaian perkara.
“ E-court  sejatinya  hadir  untuk  menghilangkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam beracara di Pengadilan sejatinya e-court bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana,
8 Nuriyanto Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 428 – 53.
9 Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq, S,H. Pada Tanggal 13 Desember 2021.
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Johoria.
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
cepat  dan  biaya  ringan  dalam  seluruh  proses  berperkara  dan  menghindara  adanya resiko seperti pungutuan liar banyaknya pintu dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia .” 11
Adapun  prosedur  atau  tata  cara    menggunakan e-court menurut  salah  satu  Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Syahrul Mubaraq, SH menyatakan aplikasi e-litigasi yakni sidang online  sudah  dijelaskan  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  pada  bab  lima  (5)  tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.
Persidangan  secara  elektronik  menghendaki  proses  persidangan  dilakukan  secara  lebih sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. 12 Seperti  halnya  transaksi  bisnis,  yang  tidak  memerlukan tatap  muka  dan  dipertemukan  dalam  duia  maya. 13 Persidangan  secara  elektronik  mendekati proses-proses  yang  terjadi  pada  dunia  maya. 14 Hasil  wawancara  bapak  Syahrul  Mubaraq,  SH hakim di Pengadilan Agama Jeneponto, mengungkapkan.
“ Namun  demikian,  meskipun  nomeklaturnya  dikatan  sebagai  persidangan  elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak perkara .” 15
Pengadilan Agama Jeneponto sejatinya sudah dapat melaksanakan seluruh perkara yang diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  dengan  menggunakan  layanan  berbasis e-court tersebut. Sistem e-court ini  juga  sudah  menjadi  proses wajib bagi para  pihak  dengan dibantu  oleh  para advokat  agar  menggunakan e-court dalam  proses  perkara  di  pengadilan.  Namun  untuk  pada principtal yang  ingin  menyelesaikan  dengan  cara e-court dinyatakan  terlebih  dahulu  apakah ingin  menggunai  melalui e-court atau tidak  dan pada  pelaksanaannya  juga  seperti  biasa  tetap harus  adanya  persetujuan  dari  pihak  apabila  perkara  tersebut  ingin  dilanjutkan  ke  tahap pengadilan dan akan dibuatkan e-court calender. Hakim tersebut juga menjelaskan, pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim diaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh kuetua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court dan asli surat persetujuan principal .
Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang  hal  ihwal,  hak  dan  kewajiban  terkait  persidangan  secara  elektronik  (PERMA  Nomor  1 tahun  2019).  Dan  kepada  tergugat  ditawarkan  dengan  menyampaikan  bahwa  ia  dapat
11 Hasil Wawancara dengan Ibu Itsanatul Lathifah, S.H,  Salah Satu Hakim di Pengandilan Agama Jeneponto.
12 Ni  Putu  Riyani  Kartika  Sari,  “Eksistensi  E -Court  Untuk  Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” Jurnal Yustitia 13, no. 1 (2019): 80 – 100.
13 Juni Iswanto, “Penerapan E -Commerse Dalam Penjualan Jamu Tradisional Al- Qomar,” Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2019): 95 – 110.
14 Samsul  Bahri  et  al.,  “EFEKTIVITAS  BERACARA  SECARA  E -LITIGASISAAT  PANDEMI  COVID-19  DI  PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG,” Jurnal Hadratul Madaniyah 9, no. 1 (2022): 27 – 37.
15 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq,S.H., Salah Satu Hakim di Pengadilan Agama Jeneponto.
bersidang  secara  elektronik.  Mengenai  persetujuan  sidang  secara  elektronik  kepada  tergugat, telah  disebutkan  dalam  keputusan  ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  129/KMA/SK/VII/2019, bahwa  hakim/ketua  majelis  meminta  persetujuan  sidang  secara  elektronik  kepada  tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal. Dan pada pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disibutkan bahwa persidangan secara elektronik di laksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat  memerintahkan  kuasa  penggugat  atau  tergugat  dapat  menghadirkan  prinsipal  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).
“ Apabila  pada  persidangan  pertama  tergugat  tidak  hadir,  hakim  dapat  menunda persidangan  untuk  memanggil  tergugat  yang  kedua  kalinya.  Jika  pada  persidang  yang kedua,  tergugat  hadir  (juga  berlaku  jika  pada  persidangan  termohon  hadir),  majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai  seperti  proses  persidangan  biasa.  Upaya  perdamaian  yang  tidak  menghasilkan kesepakatan  akan  dilanjutkan  pada  tahap  selanjutnya  yaitu  proses  mediasi  sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan  bahwa  mediasi  tidak  berhasil  akan  ditindak  lanjuri  dengan memerintahkan  jurusita/jurusita  pengganti  untuk  memanggil  pihak  berperkara. Penggungat  akan  di  panggil  melalui  domisili  elektronik  sedangkan  tergugat/termohon dipanggil  secara  langsung  (secara  manual).  Mengenai  pemanggilan  untuk  sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah  ketua  majelis  dalam  persidangan  terdahulu  sesuai  hari  yang  telah ditentukan .” 16
Dalam praktiknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan  mempertegas  penawaran  kepada  tergugat  untuk  beracara  secara  elektronik.  Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui bila teah menyetujui untuk beracara secara elektronik,  maka  tergugat  sebagai  pengguna  lainnya  diminta  persetujuan  secaratertulis  untuk beracara  secara  elektronik  dan  tergugat  akan  menandatangani  surat  persetujuan  untuk berperkara  secara  elektronik  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  penggugat.  Dengan  surat persetujuan tersebut, maka proses persidang selanjutnya dilakukan secara elektronik.
Apabila  tergugat  menyatakan  tidak  akan  melakukan  persidangan  secara  elektronik, maka  persidangan  secara  elektronik  tidak  dapat  dilanjutkan  dan  persidangan  selanjutnya dilakukan secara manual dan untuk hal tersebut ketua majelis akan membuat penetapan dalam hal  perkara- perkara  yang  menempatkan  pihak  lawan  dengan  nama  “termohon”  seperti  pada perkara  permohonan  cerai  talak  atau  izin  poligami.  Pada  saat  pelaksanaan  sidang  tersebut apabila kedua pihak telah hadir maka hakim wajib terlebih dahulu memberitahu bahwa sidang
16 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq,S.H., Salah Satu Hakim di Pengadilan Agama Jeneponto
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
ini  menggunakan  sistem e-court dan  hakim  akan  menjelaskan  bagaimana  teknisnya  tersebut, kemudian  setelah  dijelaskan  hakim  akan  melakukan  mediasi  terlebih  dahulu,  apabila  mediasi berhasil maka keputusan tersebut disampaikan secara e-court. Kalau keputusan dalam bentuk Akta  maka  akan  disampaikan  melalui  Akta    van  danding,  apabila  mediasi  tidak  berhasil  maka hakim  akan  membuat court  calender dan  mebuat  agenda-agenda  secara  online.  Termohon akan diminta persetuuannya untuk beracara secara elektronik seperti yag telah dilakukan oleh pemohon  jika  termohon  menyetujuinya,  termohon  akan  menandatangani  surat  persetujuan untuk berperkara secara elektronik. Berikut urutan yang dilalui dalam e-litigasi yaitu :
1. Court Calender
Secara  bahasa court  calender adalah  kalender  peradilan.  Dalam  proses  acara  manual, court calender sering diposisikan sebagai tatanan hakim terhadap penerimaan perkara. Court calender ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam segaa proses dan jadal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat court calender, fasilitas ini juga digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. 17

## 2. Menjawab dalam Sistem Informasi Pengadilan
Dalam  tahap  jawab-jinawab  di  mana  persidangan  di  lakukan  secara  eletronik, persidangan  tidak  di  hadiri  oleh  pihak  beperkara.  Walaupun  para  pihak  tidak  menghadiri persidangan,  majelis  hakim  tetap  menjalankan  persidangan  sebagaimana  mestinya  di  ruang sidang  telah  disediakan.  Persidangan  secara  elektronik  dengan  acara  penyampaian  gugatan, jawaban,replik,  duplik,  dan  kesimpulan  dilakukan  dengan  prosedur  diantaranya  adalah  para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal itu sudah di atur dalam praturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahgun  2019  pada  pasal  22.  Pada  persidangan,  setelah  penetapatan  ketua  majelis  tentang court  calender  dibacakan,  langkah  selanjutnya  adalah  pembacaan  gugatan  penggugat. Kemudian  ketua  majelis  menunda  persidangan  sampai  dengan  sidang  jawaban  dari  pihak tergugat  (kecuali  pada  sidang  tersebut  penggugat telah  siap dengan  jawabannya  maka  sidang berikutnya adalah replik pengggat). 18
1. Pemeriksaan saksi/ahli melalui media komunikasi audio visual
Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  bertanya  kepada  saksi  melalui  majelis. Kesempatan  ini  tidak  akan  didapatkan  jika  pihak  berperkara  tidak  hadir.  Berkenaan  dengan
17 Aco Nur and Amam Fakhrul, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019). h. 133.
18 Nur and Fakhrul. h. 134.
pemeriksaan saksi, jika saksi tersbut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa. Maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference . 19 Ketentuan teleconference sangat  berbeda  dngan  ketentuan  hukum  acara  selama  ini.  Dalam  pemeriksaan  dengan  saksi yang  berada  di  luar  daerah  wilayah  yuridis,  saksi  tersebut  dapat  diajukan  di  persidangan pengadilan yang mewilayahinya.
2. Salinan Putusan Elektronik
Sistem e-court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, dsehingga hal-hal yang tidak diatur dalam e-court berjalan sesuai dengan hukum acara .demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan keputusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan keputusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-court
3.3. Pandangan Imam Mazhab Tentang Penyelesaian Perkara Melalui E-Court
Untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan tentunya semua peraturan untuk kasus  perceraian  sudah  banyak  di  atur  dalam  Undang-Undang  agar  memiliki  landaan  yang konkrit. Misalnya selain daripada rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal  113  sampai  dengan  Pasal  162,  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  merumuskan  garis Hukum  yang  telah  di  jelaskan  secara  rinci  mengenai  sebab-sebab  terjadinya  perceraian,  tata cara dan akibat dari hukumnya. Sebagai contoh pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal  38  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974.  Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian  maka  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan Gugatan Perceraian. Pasal 115 telah mempertegas bunyi pasal 39 Undang-Undang nomor  1  Tahun  1974  yang  sesuai  dengan  konsep  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  untuk  orang islam,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  dan  dilaksanakan  didepan  sidang  Pengadilan  Agama setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak. 20
Kehadiran  peradilan  secara  elektronik  memdaptakan  tempat  di  dalam  sumber  hukum Islam yang utama yaitu al- qur’an, yang mampu memberikan kemudahan atas kesulitan, akses dan  integritas.  Sekaligus  mendapatkan  legitimasi  melalui  ushul  fiqhi  di  dalam  mashlahah musrsalahnya.  Dan  dikunci  dengan  kaidah  fiqhi  yaitu  kaidah al-masyaqqah  tajib  al-taysir, (kesulitan  akan  mendorong  kemudahan). 21 Karena  didalam  implementasi  peradilan  elektronik tersebut  akan  mengurangi  intensitas  para  pihak  untuk  berinteraksi  dengan  aparatur pengadilan,  mengurangi  waktu  penanganan  perkara,  mengurangi  waktu  untuk  datang  ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.
19 Hasil  Wawancara  Dengan  Saddam  Khadafi,  Staf    Pelayanan  Bagian  Informasi  dan  Pengaduan  di  Pengadilan Agama Jeneponto.
20 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 74.
21 Rifqi Kurnia Wazzam, Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh (NTT, n.d.). h. 12.
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
Konsep  keadilan  selalu  melibatkan  dengan  apa  yang  setimpal  kemudian  dengan  apa yang seimbang, dan yang benar-benar sepadan bagi masing-masing individu. 22 Sejatinya kalau kita  kaji  lebih  mendalam  dari  sebuah  peristiwa  yang  sangat  besar,  terdapat  sebuah  skenario yang telah di tuliskan, dan berkembang untuk kembali kepada Allah Swt. Dan terdapat sebuah keadilan  yang  menyeluruh  bagi  seluruh  umat  manusia.  Hukum,  Konstitusi,  Mahkamah  Agung, ataupun  keadilan  lainnya  yang  dibuat  oleh  manusia  tidak  akan  pernah  mendapat  keadilan semacam itu.
Keadilan  dalam  islam  merupakan  salah  satu  yang  sudah  seharusnya  dijunjung  tinggi. Allah  Swt.  Sendiri  mempunyai  sifat al- ‘Adlu (maha  adil)  yang  haruslah  dicontoh  oleh  setiap hambanya.  Untuk  kebanyakan  manusia,  keadilan  merupakan  sebuah  cita-cita  yang  sangat luhur. 23 Bahkan dinegara manapun sering mencamtumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari  berdirinya  sebuah  negara  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  untuk  menegakkan  sebuah keadilan. Hal tersebut sudah banyak di perintahkan oleh Allah Swt. Untuk menegakkan sebuah keadilan.
Analisis  mashlaha  mursalah  terhadap  implementasi  peradilan  elektronik  yaitu  masuk dalam  kategori mashlaha  al-hajiyyat karena  sesuai  dengan  definisinya  yaitu  mashlaha  yang dikandung  oleh  segala  perbuatan  dan  tindakan  demi  mendatangkan  kelancaran,  kemudahan, dan  kesuksesan  bagi  manusia  secara  utuh  seluruhnya. 24 Karna  dengan  adanya  peradilan elektronik  para  pihak  yang  berperkara  tidak  perlu  datang  ke  pengadilan  sehingga  tidak mengeluarkan biaya transportasi dan ketika menjali persidangan tidak perlau harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisienkan waktu untuk digunakan kegiatan lainnya. Dengan kata  lain  adalah  mampu  menghemat  baiya,  waktu  dan  energi.  Perwujudan  ini  sesuai  dengan pasal  2  ayat  (4)  Undang-undangan  No.  8  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang menyebutkan  peradilan  di  lakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  baiaya  ringan  sehingga terwujudnya  tertib  administrasi  perkara  yang  propesional,  transparan,  akuntabel,  efektif, efesien,  dan  modern.  Selain  itu  sistem  peradilan  elektrinik  ini,  membatasi  intraksi  langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan operator peradilan, dengan mengurangi kedatangan  pengguna  layanan  ke  pengadilan  serta  menganalisasi  cara  berintraksi,  sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.
22 Dian  Marhaeni  Kurdaningsih  and  Iky  Putri  Aristhya,  “The  PRINSIP  ANTI  ‘EMBAN  CINDE  EMBAN  SILADAN’, PENDAMPINGAN  KOMUNIKASI  KELUARGA  SEBAGAI  IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  ORANG  TUA  KEPADA  REMAJA DALAM BERPERILAKU ADIL,” Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM) 4, no. 2 (2022): 94 – 105.
23 Fauzi Almubarok, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 1, no. 2 (2018): 115 – 43, https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6.
24 Zakiatul  Munawaroh,  “Analisis  Maṣ lahah  Mursalah  Terhadap  Penerapan  Aplikasi  E-Litigasi  Dalam  Perkara Perceraian” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
Optimalisasi  di  dalam  pengimplementasian  pengadilan  elektronik,  selain  mempunyai legalitas  hukum  yaitu  adanya  dasar  hukum  yang  jelas  baik  Undang-undang,  peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA),  dan  surat  edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  seta  telah  di aplikasikan melalui e-Coutr, juga di sambut secara terbuka di dalam Islam, yaitu yang terdapat dalam kaidah fiqhi al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan akan mendorng kemudahan).
Secara  terminilogis  mashlahah  adalah  kemanfaatan  yang  di  khendaki  oleh  allah  untuk hamba-hambanya,  baik  berupa  pemeliharaan  agama  mereka,  pemeliharaan  jiwa/diri  mereka, pemeliharaan  kehormatan  diri  serta  keturunan  mereka,  pemeliharaan  akal  budi  mereka, maupun  berupa  pemeliharaan  harta  kekayan  mereka. 25 Selain  itu  mashlaha  mursalah  adalah mashlaha  yang tidak  di akui  secara  eksplisit  oleh  syara’  dan tidak  pula di  tolak  dan  di  anggap batil  oleh  syara,  tetapi  masih  sejalan  secara  subtantif  dengan  kaidah  hukum  yang  universal. 26 Dalam QS al-Baqarah/2:185:
Terjemahnya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 27 Dilihat  dari  asbabul  nuzulnya,  ayat  ini  memang  diturunkan  dalam  konteks  pemberian keringanan hukum berupa di perbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (musyafir). Namun menurut kalangan mufassirin, jika dilihat dari  aspek  universalitas  teks  (umum al-lafzhi )  dan  pesan  mendasarnya,  maka  ayat  di  atas berlaku  dalam  skala  yang  sangat  luas.  Artinya  kemudahan  itu  tidak  hanya  diberikan  kepada orang sakit atau musafir, melainkan bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan.
Imam malik mensyaratkan ada tiga hal yang harus di penuhi ketikan akan menggunakan dalil mashlah mursalah: 28
a. Adanya  persesuaian  antara  mashlahat  yang  di  pandang  sebagai  sumber  dalil  yang  berdiri sendiri dengan tujuan- tujuan syari’at ( maqashid as- syar’iyyah ).
b. Maslahat  itu  harus  masuk  akal  ( rationable ),  mempunyai  sifat-sifat  yang  sesuai  dengan pemikiran yang rasional.
c. Pengguna  dalil  mashlahat  ini  adalah  dalam  rangka  menghilangkan  kesulitan  yang  mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya mashlahat yang dapat diterima akal itu tidak di ambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
25 Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011). h. 128
26 Dira Puspita Sari, “Kedudukan Mashalih Al - Mursalah Dan Istishlah,” Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah 112 (2022).
27 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
28 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh , Cet. IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). h. 427.
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
Dengan  demikian  lengkap  sudah  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  yang  menjadikan peradilan elektronik sebagai solusi di dalam perubahan dunia yang serba digital dan percepatan teknologi informasi yang makin cepat meningkat.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  peneliti  pelaksanaan e-court dalam administrasi  perkara  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  masih  kurang  penggunanya,  para  pihak lebih  memilih  meggunakan  sistem  administrasi  perkara  yang  manual.  Para  pencari  keadilan tidak  terlalu  menghiraukan  bentuk  pelayanan  administrasi  perkara  yang  diberikan  yang terpenting  semua  proses  penyelesaian  perkara  dapat  terselesaikan  dengan  ketukan  palu diruang  persidangan  hal  tersebut  dikarenakan  para  pihak  kurang  mendapatkan  informasi mengenai e-court sehingga  mengurangi  minat  para  pencari  keadilan  untuk  menggunakan e- court. Oleh  karena  itu, tidak  ada  kesadaran dari  para pihak  untuk  memanfaatkan  kemudahan yang  disediakan  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan e-court di  Pengadilan  Agama Jeneponto. Dalam pelaksaan seluruhnya e-court sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif,  tidak  perlu  lagi  para  advokat  datang  kepengadilan  untuk  menyerahkan  berkas- berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan mebuka aplikasi e-court pada pengadilan tersebut dan memasukka ID advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. Konsep keadilan selalu  melibatkan  dengan  apa  yang  setimpal  kemudian  dengan  apa  yang  seimbang,  dan  yang benar-benar  sepadan  bagi  masing-masing  individu.  Di  dalam  kasus  perceraian  dengan menggunakan  persidangan  online  sejatinya  kalau  dikaji  tentang  konsep  keadilan  dan kemanfaatan,  persidangan  online  merupakan  sebuah  media  yang  sangat  menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara, baik itu dari penggugat ataupun dari pihak tergugat, karena sejatinya  tujuan  dari  persidangan  online  ini  adalah  untuk  memudahkan  semua  pihak  yang sedang  berperkara.  Sehingga  nantinya  konsep  keadilan  yang  dibangun  dengan  adanya  sidang online  ini  adalah  untuk  melindungi  dalam  mewujudkan  sebuah  keadilan  bagi  seluruh  rakyat indonesia dan peradilan yang dilakukan atas dasar ketuhanan yang maha esa dan sesuai dengan prinsip  kemandirian  hakim  dan  prinsip  pengadilan  bahwasanya  tidak  boleh  untuk  menolak sebuah  perkara,hakim  wajib  menggali,  kemudian  dan  mengikuti  serta  memahami  nilai  dari sebuah hukum dan sebuah rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Almubarok,  Fauzi.  “Keadilan  Dalam  Perspektif  Islam.” ISTIGHNA:  Jurnal  Pendidikan  Dan
Pemikiran Islam 1, no. 2 (2018): 115 – 43.
https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6.
Anisa, Putri, and Hamzah Hasan. “Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota  Militer  Sebagai  Fasilitator  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 2,  no.  3  (2021):  594 – 604. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138.
Asnawi. Perbandingan Ushul Fiqh . Jakarta: Amzah, 2011.
Atikah,  Ika.  “Implementasi  E -Court  Dan  Dampaknya  Terhadap  Advokat  Dalam  Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.” In Open Society Conference , 107:107 – 27, 2018.
Ayu,  Tri.  “Penegakan  E -Court  Dalam  Proses  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan  Perdata  Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.” Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
Bahri, Samsul, Sadiani Sadiani, Elvi Soeradji, and Ardi Akbar Tanjung. “EFEKTIVITAS BERACARA SECARA  E-LITIGASISAAT  PANDEMI  COVID-19  DI  PENGADILAN  AGAMA  TAMIANG LAYANG.” Jurnal Hadratul Madaniyah 9, no. 1 (2022): 27 – 37.
Iswanto,  Juni.  “Penerapan  E -Commerse  Dalam  Penjualan  Jamu  Tradisional  Al- Qomar.” Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2019): 95 – 110.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Kurdaningsih, Dian Marhaeni, and Iky Putri Aristhya. “The PRINSIP ANTI ‘EMBAN CINDE EMBAN SILADAN’,  PENDAMPINGAN  KOMUNIKASI  KELUARGA  SEBAGAI  IMPLEMENTASI PENDIDIKAN  ORANG  TUA  KEPADA  REMAJA  DALAM  BERPERILAKU  ADIL.” Jurnal  Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM) 4, no. 2 (2022): 94 – 105.
Mansyur,  Sastrio.  “Efektivitas  Pelayanan  Publik Dalam  Perspektif  Ponsep  Administrasi Publik.” Academica 5, no. 1 (2013): 965 – 72.
Monoarfa,  Heryanto.  “Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik:  Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan.” Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 01 (2012).
Muhammad Abu Zahrah. Ushul Al-Fiqh . Cet. IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Munawaroh,  Zakiatul.  “Analisis  Maṣ lahah  Mursalah  Terhadap  Penerapan  Aplikasi  E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
Nur, Aco, and Amam Fakhrul. Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama . Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
Nur,  Sultan.  “Pelaksanaan  Ibadah  Haji  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19;  Studi  Komparatif Perspektif  Mazhab  Fikih.” Mazahibuna 2,  no.  2  (December  1,  2020):  134 – 50. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.15075.
Nuriyanto, Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 428 – 53.
Sari,  Dira  Puspita.  “Kedudukan  Mashalih  Al - Mursalah  Dan  Istishlah.” Ushul  Fiqih  Dan  Kaedah Ekonomi Syariah 112 (2022).
Efektifitas  Penyelesaian  Perkara  Melalui  E-Court  di  Pengandilan  Agama  Jeneponto;  Perspektif  Perbandingan Mazhab Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E -Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya  Ringan  Dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  Di  Indonesia.” Jurnal  Yustitia 13,  no.  1 (2019): 80 – 100.
Wazzam, Rifqi Kurnia. Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh . NTT, n.d.