## HYBRID CONTRACT : “REKAYASA” AKAD DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

## Nurul Fatma Hasan*

## ABSTRACT
The innovation of Islamic Bank’s products is an indicator of the ability of Islamic bank to adapt with the needs of modern human being. Basically, Islamic bank has been done some of innovation efforts, one of the effort is by engineering akad in fiqh muamalah. Some of akadin fiqh muamalah are not only adopted, but also adapted by Islamic bank so that in line with the people needs. The Islamic principal of freedom is the main capital of facing the complexity of economic problems and the highdemands of people in case of the role of Islamic bank. Hybrid contract (al-’uqud al-murakkabah) is an example of Islamic Bank strategy to develop bussiness innovation. Hybrid contract is a dealing of two parties to have muamalah that covers two or more akad. Hybrid contract has been used in many varians of Islamic bank’s products. For example IMBT,  property  financing  (MMQ),  syariah  card,  take  over  financing,  Islamic  pledge,  current  account product, Islamic checking account financing, Islamic bonds, and Islamic hedging.
Keyword: Hybrid contract, Islamic bank.

## A.  PENDAHULUAN
Industri perbankan syariah di Indonesia saat ini merepresentasikan sebuah industri jasa keuangan yang tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) sehinggasedang sangat membutuhkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Loyalitas dan kepercayaan ini menjadi kemutlakan bagi bank syariah sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu fase maturity (kematangan).
Loyalitas dan kepercayaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk-produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding , financing , dan services . Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Menurut Ruslan (2015:493) Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian
upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” ( engineering ) terhadap akad-akad dalam fiqh  muamalah . Beberapa akad dalam fiqh  muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Rekayasa dan adaptasi inimemang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.
Menurut Hasanuddin (2011:156) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan yang kian kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan Islamic Swap .Produk- produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai
contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah , qardh , dan kafalah . Obligasi syariah mengandung sekurang- kurangnya akad mudharabah (atau ijarah ) dan wakalah , serta terkadang disertai kafalah atau wa’d . Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq , bay‘ , wakalah , sharf , dan terkadang disertai wa’d . Menurut Najamuddin (2013:6) dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al- ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli ( bai’ataini fi bai’atin ), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad ( shafqatain fi shafqatin ). Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media ( tool ) untuk mencapai tujuan ( goal ), yaitu maslahah-oriented . Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah
menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution . Menurut  Hafidz  (2015:71)  pada  dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah dan masyarakat saling melekat dan memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, tidak semua demand yang muncul dari nasabah bank harus diakomodir oleh bank melalui produk- produknya jika demand tersebut tidak sejalan dengan maslahah-oriented . Demand bukanlah sesuatu yang given and taken for granted . Melalui inovasi produknya, bank syariah dituntut untuk mampu menciptakan demand yang sesuai dengan shariah compliance .

## B.  KONSEP HYBIRD CONTRACT
Dalam bahasa Indonesia, hybrid contract diistilahkan dengan multiakad. Multi berarti banyak, lebih dari satu,lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, hybrid contract (multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.
Sedangkan  menurut  istilah  fiqh, hybrid contract merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-’uqud  al-murakkabah . Al-’uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata yaitu al-’uqud (bentuk jamak dari ‘aqd ) dan al- murakkabah . Secara etimologi, al-‘aqd berarti mengokohkan,mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, menurut Yosi Aryanti  (2016:178)    ada  beberapa  definisi akad, yaitu: 1.  Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
2.  Menurut  pendapat  ulama  Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf , talak, pembebasan, atau sesuatuyang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. 3.  Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ‘aqd adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendah syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Sedangkan kata al-murakkabah ( murakkab ) secara etimologi berarti al-jam’u ( mashdar ), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata murakkab sendiri berasal dari kata “ rakkaba-yurakkibu-tarkiban ” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan menurut najamuddin (2013:8) bahwa murakkab menurut pengertian para ulama fiqh adalah sebagai berikut: 1.  Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan ( tarkib ).
2.  Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/ basith ) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3.  Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.
Mencermati tiga pengertian di atas, pengertian pertama lebih tepat digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya
beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meskipun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian hybrid contract atau al-’uqud  al-murakkabah dalam istilah ada beberapa pengertian dari kalangan cendikiawan muslim, disimpulkan oleh Hasanuddin (2009:3) di antaranya: 1.  Menurut Nazih Hammad, akad murakkab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah , qardh , muzara’ah , sharf (penukaran mata uang), syirkah , mudharabah , dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
2.  Menurut Al-‘Imrani, akad murakkab adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian hybrid contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

## C. PEMBAGIAN HYBIRD CONTRACT DALAM FIQH
Al-‘Imrani (2006:57) membagi hybrid contract dalam lima macam, yaitu al-’uqud al-mutaqabilah , al-’uqud  al-mujtami’ah , al- ’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah , al-’uqud  al-mukhtalifah , dan al-’uqud  al-mutajanisah . Dari lima macam hybrid contract tersebut, dua macam yang pertama ( al-’uqud al-mutaqabilah dan al-’uqud al-mujtami’ah ) adalah hybrid contract yang umum dipakai.
1.  Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( al- ’uqud al-mutaqabilah ) Al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al- ’uqud  al-mutaqabilah adalah hybrid contract dalam bentuk akad kedua meresponakad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.
2.  Akad Terkumpul ( al-’uqud al-mujtami’ah ) Al-’uqud  al-mujtami’ah adalah hybrid contract yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Hybrid contract yang mujtami’ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
3.  Akad Berlawanan ( al-’uqud al- mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah ) Ketiga istilah al-mutanaqidhah , al- mutadhadah , al-mutanafiyah memiliki
kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah , saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.
4.  Akad Berbeda ( al-’uqud al-mukhtalifah ) Yang dimaksud dengan hybrid contract yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam . Dalam salam , harga salam harus diserahkan pada saat akad ( fi  al-majlis ), sedangkan dalam ijarah , harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara hybrid contract yang mukhtalifah dengan yang mutanaqidhah , mutadhadah , dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa hybrid contract yang mutanaqidhah , mutadhadah , dan mutanafiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk hybrid contract tersebut tidak seragam.
5.  Akad sejenis ( al-’uqud al-mutajanisah ) Al-’uqud  al-murakkabah  al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi
Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
di dalam hukum dan akibat hukumnya. Hybrid contract jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Hybrid contract jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

## D.  TINJAUAN FIQH TENTANG HYBRID
CONTRACT Status hukum hybrid contract belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi, akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum hybrid contract tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad- akad itu terhimpun dalam satu transaksi.
Meski ada hybrid contract yang diharamkan, namun prinsip dari hybrid contract ini adalah boleh dan hukum dari hybrid contract diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinyasetiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung hybrid contract . Mengenai status hukum hybrid contract , ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah hybrid contract sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut, membolehkan dan melarang.
Menurut Isfandiar (2013:207) mayoritas ulama  Hanafiyah,  sebagian  pendapat  ulama Malikiyah,  ulama  Syafi’iyah,  dan  Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa
hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari syara’  adalah  bolehnya  melakukan  transaksi hybrid contract , selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri- sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karenanya, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Disimpulkan oleh  Lutfi Sahal (2015:160) para ulama yang membolehkan praktik hybrid contract bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan hybrid contract menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang  disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: 1. Hybrid contract dilarang karena nash agama Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk hybrid contract yang dilarang, yaitu hybrid contract dalam jual beli ( ba’i ) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.
Imam  al-Syafi’i  memberi  contoh,  jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan ( salaf ) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (‘ ariyah ). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.
Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang hybrid contract antara akad salaf (memberi pinjaman/ qardh ) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan ( qardh ) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.
Selain hybrid contract antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang hybrid contract antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh , salam dan qardh , sharf dan qardh , dan sebagainya.
Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh . Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.
2. Hybrid contract sebagai hilah ribawi Hybrid contract yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhl .
a. ‘Inah Contoh akad dalam bentuk ‘inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman ( qardh ), karena
objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadhl atau riba nasa‘ , bukan bertujuan pada harga dan barang.
b. Hilah riba fadhl
Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhl yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. Maksudnya adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hal ini ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.
Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
3. Hybrid contract menyebabkan jatuh ke riba Setiap hybrid contract yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti contoh:
a. Hybrid contract antara akad salaf dan jual beli Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang hybrid contract antara akad jual dan salaf . Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah ( dzari’ah ) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik hybrid contract ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli ( mu’awadhah ) dengan pinjaman ( qardh ) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi hybrid contract ini terjadi secara tidak disengaja, maka diperbolehkan (karena tidak adanya rencana untuk melakukan qardh yang mengandung riba).
b. Hybrid contract antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman ( muqridh ) Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman ( muqtaridh ), atau muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya halal (karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya).
4. Hybrid contract terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan hybrid contract antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung- rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang hybrid contract dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’alah , sharf , musaqah , syirkah , qiradh ,atau nikah . Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan hybrid contract jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan hybrid contract jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan hybrid contract ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad- akad yang berlawanan ( mutadhadah ) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

## F.  APLIKASI HYBRID CONTRACT DALAM PRODUK PERBANKAN
SYRAIAH
1. Hybrid Contract dalam IMBT
Menurut Nasrullah (2016:78) akad al- ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) merupakan kombinasi antara akad sewa ( ijarah ) dengan hak opsional jual beli atau hibah di akhir masa sewa yang sifatnya
tidak mengikat. Meski terjadi perbedaan pendapat apakah IMBTtermasuk ke dalam akad gabungan ( murakab ) yang dilarang oleh Nabi atau bukan, namun mayoritas ulama sepakat untuk memperbolehkan praktik akad/ perjanjian IMBT.
Ketentuan tentang IMBT adalah berikut: Pihak yang melakukan al-ijarah al- muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d , yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik.
2. Hybrid Contract dalam Pembiayaan Properti (MMQ) Menurut Aidil (2015:16) Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atau diminishing partnership merupakan produk turunan dari akad musyarakah atau syirkah .Secara etimologi syirkah berarti percampuran ( ikhtilath ), yaitu bercampur antara dua hal sehingga sulit membedakan antara keduanya.Apabila air bercampur dengan gula dinamakan syirkah , karena hampir tidak mungkin dipisahkan. Kemudian kata syirkah ini dipakai dalam istilah akad (transaksi) sekalipun tidak terdapat percampuran antara dua hal. Musyarakah atau syirkah adalah adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bekerjasama dalam modal dan usaha untuk memperoleh keuntungan, di mana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara mutanaqishah berasal
dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan- mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. MMQ adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.Akad MMQ terdiri dari akad musyarakah / syirkah dan bai’ (jual-beli).Dalam akad MMQ, pihak pertama ( syarik ) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah atau bagiannya secara bertahap dan pihak kedua ( syarik ) wajib membelinya. Jual beli tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 73/DSN-MUI/ XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah . Implementasi MMQ dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda), dimana asset barang tersebut menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah.Dengan kata lain, penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.
Aset MMQ dapat di- ijarah -kan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset musyarakah menjadi obyek ijarah , maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Keuntungan yang
Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan asset musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli
3. Hybrid Contract dalam Syariah Card Syariah Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegangkartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempattempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi, syariah card dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredityang hukumnya berdasarkan prinsip syariah. Terdapat tiga ketentuan akad yang digunakan dalam produk syariah card ini, yaitu sebagai berikut: Pertama, akad kafalah . Akad inidigunakan antara penerbit kartu dengan merchant . Dalam hal ini penerbit kartu adalahpenjamin ( kafil ) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar ( dayn )yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant , dan/atau penarikantunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah , penerbit kartu dapat menerima ujrah kafalah . Kedua, akad qardh . Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegangkartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman ( muqridh ) kepada pemegangkartu ( muqtaridh ) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
Ketiga, akad ijarah . Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegangkartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayananterhadap pemegang kartu. Sebagaimana dalam Fatwa
Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI,  No.  54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card , atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.
4. Hybrid Contract dalam Pembiayaan Take Over Menurut Destri (2015:242) Take over atau pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional (LKK) ke bank/lembaga keuangan syariah (LKS). Akad take over dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut: Alternatif I . LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nyakepada LKS. LKS kemudian menjual kembali secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Alternatif II. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. Bagian asset yang dibeli oleh LKS tersebut adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. Kemudian LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
Alternatif III. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh . Akad ijarah tersebut tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan.
Alternatif IV. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 31/DSN-MUI/ VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, LKS
memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)- nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik .
5. Hybrid Contract dalam Gadai Syariah Rahn atau gadai adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikan, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 25/DSN-MUI/ III/2002 Tentang Rahn. Menurut Irayana (2014:59) substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing- masing pihak, sehingga penerima gadai ( murtahin ) meyakini bahwa pemberi gadai ( rahin ) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya ( marhun bih ) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya ( marhun ), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari muamalah, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan. Terdapat beberapa alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Tiga akad perjanjian ini tergantung pada tujuan menggadaikan jaminan dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah akad al-qardh al-hasan , akad mudharabah , dan akad al-bai’  muqayyadah . Akad al-qardh al-hasan dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk
keperluan konsumtif. Dengan demikian rahin akan memberikan biaya upah, atau fee kepada murtahin , karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun . Akad mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi.
Sementara akad al-bai’  muqayyadah dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin . Dengan demikian –menurut Arrum (2015) murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin dan rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
6. Hybrid Contract dalam Produk Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro bahwa Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis, yaitu giro yang tidak dibenarkan secara syariah dan yang dibenarkan secara syariah. Giro yang tidak dibenarkan  secara  syari’ah  yaitu  giro  yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah . Menurut Azhar (2016:100) pada giro, akad yang digunakan adalah dengan menggabungkan wadiah dan mudharabah ,
Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
yang bisa disebut tabungan dan giro Automatic TransferMudharabah dan Wadi’ah . Nasabah mempunyai dua rekening, yaknitabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiaprekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekeningmembutuhkan. Dalam transaksi giro berdasarkan mudharabah , nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Sedangkan transaksi giro berdasarkan wadi’ah bersifat titipan. Titipan tersebut bisa diambil kapan saja ( on call ). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( ‘athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
7. Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 30/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran (pembiayaan khusus modal kerja) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan akad dalam PRKS dilakukan dengan wa’d untuk wakalah dalam melakukan:
a.  Pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut
b.  Menyewa ( ijarah )/mengupah barang/ jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.
Dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, bahwa pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dapat dilakukan pula dengan wa’d untuk memberikan fasilitas pinjaman qardh . Sedangkan PRKS Musyarakah
dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa’d . LKS dan nasabah bertindak selaku mitra ( syarik ), yang masing- masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
8. Hybrid Contract dalam Obligasi Syariah Salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Obligasi jenis tersebut tidak dibenarkan menurut syariah karena bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 32/DSN-MU/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
Dengan demikian, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi jenis ini lazim
dinamakan muqaradhah bond ( muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah ). Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib maal . Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan ( financing ) dan sekaligus investasi ( investment ) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat berupa bagi hasil berdasarkan akad mudharabah/muqaradhah/ qiradh atau musyarakah . Karena akad mudharabah atau musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term  indicative/ expectedreturn karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan. Obligasi syariah juga dapat berupa margin/fee yang berdasarkan akad murabahah  atau  salam  atau  istishna’  sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis , obligasi jenis ini akan memberikan fixed return . Akad-akad yang digunakan dalam operasional obligasi syariah adalah mudharabah ( muqaradah ) atau qiradh , musyarakah , murabahah , salam , istishna’ , serta ijarah . Tetapi di antara prinsip-prinsip instrumen obligasi ini yang paling banyak digunakan adalah obligasi dengan instrumen prinsip mudharabah dan ijarah yang disertai dengan akad wakalah .
9. Hybrid Contract dalam Lindung Nilai Syariah ( al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging )Atas Nilai Tukar Munculnya transaksi lindung nilai atas nilai tukar dilatarbelakangi adanya paparan ( exposure ) risiko dalam mata uang asing, sehingga memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Lindung nilai ( al- tahawwuth/hedging ) atas nilai tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul
akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Sedangkan lindung nilai syariah ( al-tahawwuth al-Islami/ Islamic hedging ) atas nilai tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 96/DSN-MUI/IV/2015 bahwa Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut: a. ’Aqd  al-Tahawwuth  al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) Adalah transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang. Forward Agreement ( al-Muwa’adat li  ’Aqd  al-Sharf  al-Fawri  fi  al-Mustaqbal ) adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Sedangkan transaksi mata uang asing secara spot (transaksi spot ) adalah. transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam.jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
Mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan ’aqd  al-tahawwuth al-basith adalah sebagai berikut: Para pihak saling berjanji ( muwa’adah ), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang diperjualbelikan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot ( ijab-qabul ) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
b. ’Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) Adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan
Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
transaksi spot pada saatjatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan ’aqd al-tahawwuth al- murakkab adalah sebagai berikut: Para pihak melakukan transaksi spot . Kemudian para pihak saling berjanji ( muwa’adah ) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang diperjualbelikan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot ( ijab-qabul ) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
c. ’Aqd  al-Tahawwuth  fi  Suq  al- Sil’ah (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) Adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi ( sil’ah ) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi ( sil’ah ) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo. Ada dua macam mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan ’aqd al-tahawwuth fi suq al-sil’ah, yaitu: 1)  Mekanisme 1 Mekanisme 1 dilakukan dengan dua transaksi sil’ah secara berurutan. Pada transaksi pertama, konsumen komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan sil’ah dan berjanji ( wa’d ) untuk membeli sil’ah tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada peserta komersial dalam mata uang yang diserahkan. Kemudian (berdasarkan pemesanan) peserta komersial membeli sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan dan menerima dokumen kepemilikan berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Konsumen komoditi membeli sil’ah dari peserta komersial
dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Kemudian konsumen komoditi menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Penjual komoditi adalah peserta pedagang komoditi yang menjadi peserta komersial atau konsumen komoditi. Konsumen komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari peserta komersial. Peserta komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi. Peserta pedagang komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi di pasar komoditi syariah.
Pada transaksi kedua, konsumen komoditi (LKS atau nasabah) memberikan kuasa ( akad wakalah ) kepada peserta komersial untuk membeli sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Konsumen komoditi kemudian menerima dokumen kepemilikan SPAKT. Peserta komersial membeli sil’ah dari konsumen komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Peserta komersial kemudian menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada peserta komersial.
2)  Mekanisme 2 Mekanisme 2 juga dilakukan dengan dua transaksi sil’ah secara berurutan. Pada transaksi pertama, konsumen komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan sil’ah dan berjanji ( wa’d ) untuk membeli sil’ah tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada peserta komersial dalam mata uang yang diserahkan. Berdasarkan pemesanan tersebut, peserta komersial membeli
sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan dan menerima dokumen SPAKT. Konsumen komoditi membeli sil’ah dari peserta komersial dengan akad jual-beli murabahah dalammata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Konsumen komoditi kemudian menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
Pada transaksi kedua, konsumen komoditi (LKS atau nasabah) memberikan kuasa ( akad wakalah ) kepada peserta komersial untuk membeli sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diterima. Konsumen komoditi menerima dokumen SPAKT. Kemudian peserta komersial membeli sil’ah dari konsumen komoditi dengan akadjual-beli murabahah untuk kemudian menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diterima. Konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada peserta komersial.

## F. PENUTUP
Hybrid contract ( al-’uqud al-murakkabah ) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah , akad jual beli dengan hibah , dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Hybrid contract telah dipergunakan dalam berbagai inovasi produk perbankan syariah. Sebagai contoh antara lain IMBT, pembiayaan properti(MMQ), syariah card , pembiayaan take over , gadai syariah, produk giro, PRKS, obligasi syariah, dan transaksi lindung nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, al-Uqud al-Maliyah al- Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah  wa  Tathbiqiyyah (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzi, 2006).
Aidil  Alfin. Multi-Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah . Al-Hurriyah , Vol. 17, No. 1 (Juni, 2015).
Ali Amin Isfandiar. Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya  pada  Lembaga  Keuangan Syariah . Jurnal Penelitian , Vol. 10, No. 2 (November, 2013).
Am.  M.  Hafidz  Ms. Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia . Jurnal Hukum Islam (Jhi) , Vol. 13, No. 2 (Desember, 2015).
Arrum Mahmudahningtyas. Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari  Malang . Jurnal Ilmiah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015 .
Destri Budi Nugraheni. Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah . Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 2 (Juli, 2015).
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 01/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 25/ DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 27/ DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 30/ DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 31/ DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 32/DSN-MU/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, No. 54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card .
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 55/
DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 73/ DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah .
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 96/ DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah ( al-Tahawwuth al- Islami/Islamic Hedging ) Atas Nilai Tukar.
Hasanudin, Maulana. Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan  Syariah di Indonesia .
Al-Iqtishad , Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011). Hasanudin, Multi Akad dalam Transaksi Syariah  Kontemporer  pada  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
Irayana, Harpen. Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia untuk Masyarakat pada Pegadaian Syariah . Jurnal Kewirausahaan , Vol. 13, No. 1 (Januari- Juni, 2014).
Lutfi  Sahal, Implementasi  “al-’Uqud  al- Murakkabah” atau “Hybrid Contracts” (Multi  Akad)  Gadai  Emas  pada  Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah . At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi , Vol. 6, No. 2 (Desember, 2015).
Muhammad Azhar Muslihin. Implementation of Syariah Principle Towards Syariah Bank  Operational  from  Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin) . Journal Economic and Bussiness of Islam , Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016).
Najamuddin. Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah . Jurnal Syariah , Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013).
Najamuddin. Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah . Jurnal Syariah , Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013).
Nasrulloh Ali Munif. Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia . Ahkam , Vol. 4, No. 1 (Juli, 2016). Ruslan Abdul Ghofur. Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Al-‘Adalah , Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015).
Yosi Aryanti. Multi Akad (al-Uqud al- Murakkabah)  di  Perbankan  Syariah Perspektif Fiqh Muamalah . Jurnal Ilmiah Syariah , Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016).