## Analisis Saluran Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Pupuk di Kabupaten Pamekasan
Campina Illa Prihantini a , Lutfiyanto b a Fakultas  Pertanian,Perikanan,  dan  Peternakan,  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  ,  Kolaka-  Sulawesi  Tenggara,  Indonesia.  Email: campinailla26@gmail.com
b STIE Bakti Bangsa Pamekasan , Pamekasan – Jawa Timur, Indonesia. Email: lutfiyanto.kece@gmail.com
Article Info

## Abstrak
Article history: Received 5 Juli  2019 Received in revised form 2 Agustus 2019 Accepted 25 Agustus 2019
Penelitian  ini  fokus  terhadap  sistem  distribusi  atau  penyaluran  sarana  produksi  pertanian(saprotan)  pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan. Sarana  produksi  pertanian  merupakan  komponen  utama  yang  penting  dalam  menyukseskan  program  pemerintah    dalam  bidang pertanian.  Terlebih  pada  ketersediaan  pupuk,  baik  pupuk  bersubsidi  maupun  non-subsidi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten Pamekasan  dengan  cara  melakukan kegiatan  pencacahan  terhadap  kios  dan  toko  pertanian  yang  ada di seluruh  Kabupaten  Pamekasan. Hasil  dari  kegiatan  pencacahan  diperoleh  bahwa  jumlah  kios  seluruhnya,  baik  resmi  maupun  non-resmi  adalah  sejumlah  313  kios. Jumlah  ini  tentu  sangat  besar,  terlebih  dengan  rata-rata  kios  sjumlah  24  kios  per  kecamatan.  Ironisnya,  permasalahan  saprotan  pupuk masih  saja  sering  terjadi,  khususnya  dalam  hal  ketersediaan  pupuk  saat  musim  tanam.  Penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  dasar evaluasi  dalam  penetuan  kebijakan  ketersediaan  sarana  produksi  pertanian  pupuk  di  tingkat  nasional.  Hal  ini  tentu  sangat  berdampak kepada masyarakat, tidak hanya dalam bidang pertanian, namun juga sosial, ekonomi, dan kesehatan.
DOI:
https://doi.org/10.32938/ag.v4i4.820 Keywords: Saluran Distribusi Sarana Produksi Pertanian Pupuk Kios Pertanian

## 1. Pendahuluan
Pertanian  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan masyarakat  miskin  pedesaan  di  Indonesia.  Pengembangan  sektor  pertanian secara efektif diperkirakan dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu cara yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  penyediaan  dan  peningkatan  akses yang  lebih  terhadap  petani-petani  miskin,  baik  pelayanan  swasta  dan  publik. Untuk  mencapai  hal  ini,  maka  diperlukan  adanya  dukungan  berupa  kebijakan, pengaturan,  lingkungan  usaha  yang  kondusif,  dan  infrastruktur  yang  memadai di sektor pertanian.
Komoditas  pangan  dan  hortikultura  dinilai  sebagai  (1)  suatu  komoditas yang  penting  bagi  sejumlah  besar  petani  berpenghasilan  rendah,  (2)  memiliki potensi  pertumbuhan,  dan  (3)  menunjukkan  tanda-tanda  yang  jelas  bahwa potensi pertumbuhan ini akan mengarah untuk peningkatan pendapatan petani. Oleh  karenanya,  beberapa  langkah  penting  perlu  dilakukan  dalam  mengatasi isu-isu  kemiskinan  melalui  pengidentifikasikan  terhadap  beberapa  sub-sektor pertanian. Sub-sektor komuditas ini berada di bawah tinjauan konstan dan dapat berubah seiring waktu. Sebagai contoh, beberapa sub- sektor dapat putus karena kinerja  yang  buruk,  sementara  yang  lainnya  perlu  ditambahkan  untuk menggantikannya  ( Khairinisya  2011 ).  Program-program  yang  disediakan  oleh pemerintah  seharusnya  juga  memperhatikan  faktor  keberlanjutan  program, adalah dapat melihat dampak nyata bagi objek sasaran program ( Sularno et al ., 2016 ).
Salah  satu  permasalahan  utama  dalam  peningkatan  produktivitas komoditas  pertanian  adalah  ketersediaan  sarana  produksi  pertanian  (saprotan) ( Setyaningtyas,  2016 ).  Selama  ini,  ketersediaan  saprotan  terkadang memberikan polemik bagi petani-petani yang akan melakukan kegiatan tanam, terlebih  saprotan  pupuk,  baim  pupuk  bersubsidi  maupun  non-subsidi  ( Arung, 2015 ).  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk menganalisis  saluran  distribusi  sarana  produksi  pertanian,  selanjutnya  disebut saprotan, dari produsen kepada konsumen akhir. Kegiatan penelitian ini penting dilakukan untuk dapat memahami distribusi saprotan pada tingkat pemasok dan pelanggan  kios,  yakni  para  petani.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan  membantu  berbagai  pihak  terkait  ( stakeholder )  dalam  penyediaan input  pertanian  agar  dapat  menyediakan  saprotan  yang  lebih  baik  di  masa mendatang ( Moko et al ., 2017 ).

## 2. Metode
Penilitian  ini  dilakukan  di  seluruh  kios  yang  terdapat  di  Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan terdiri atas tiga belas kecamatan. Pemilihan kios  yang  akan  digunakan  sebagai  kios  cacahan  adalah  berdasarkan  data  dari Dinas  Pertanian  Kabupaten  Pamekasan  dan  hasil  penelurusan  masyarakat sekitar.  Jumlah  kios  yang  telah  tercacah  adalah  313  kios,  baik  kios  resmi maupun kios non-resmi. Kegiatan pencacahan dilakukan selama tiga bulan, dari bulan  Februari  hingga  April  2019.  Secara  keseluruhan,  waktu  penelitian  ini adalah  enam  bulan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dalam  kuisioner.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  yaitu data-data  yang  terkait  dengan  daerah  penelitian,  data  tentang  perpukuan  di Kabupaten  Pamekasan,  dan  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sistem distribusi dan hilirisasi saprotan pupuk. Data ini diperoleh dari instansi terkait, berbagai pustaka seperti buku, jurnal, dan internet. Metode pengambilan contoh dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara purposive dan snowballing  sampling . Metode  ini    yang  digunakan  dalam  pengambilan  data  primer  adalah  melalui wawancara  dengan  pemilik  kios  dan  beberapa  pihak  yang  memang  kompeten dalam  bidang  ini.  Pemilihan  kios  didasarkan  pada  transaksi  aktif  yang dilakukan oleh kios selama satu tahun terakhir.

## Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang  lebih fokus  untuk  menjelaskan  suatu  isu,  fenomena,  fakta,  ataupun  sifat  serta hubungan  antar  fenomena  yang  digambarkan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat.  Analisis  deskriptif  diharapkan  dapat  menggambarkan  keadaan  subyek dan  objek  penelitian  sekarang  berdasakan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapang. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menjelaskan  kejadian  yang  sedang  terjadi di  masyarakat  di  masa  sekarang.  Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan pengumpulan  dan  penyusunan  data  terlebih  dahulu  kemudian  data  dianalisis dan  diinterpretasikan  ( Riduan,  2010 ).  Analisis  deskriptif-kualitatif  dalam penelitian  ini  menggambarkan  saluran  distribusi  saprotan  pupuk  yang  selama ini  berjalan  di  Kabupten  Pamekasan.  Selain  itu,  analisis  ini  juga  digunakan untuk menganalisis bagaimana masing-masing lembaga distribusi menjalankan fungsinya  dalam  mendistribusikan  saprotan  pupuk.  Analisis  deskriptif  dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  mengenai bagaimana kondisi distribusi dan hilirisasi saprotan yang selama ini berjalan di Kabupaten Pamekasan
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Definisi Saluran Distribusi Sarana Produksi Pertanian (saprotan) Definisi  rantai  distribusi  menurut Taylor  (2000) merupakan  kegiatan yang  kompleks  dan  membutuhkan  berbagai  fasilitas  dan  aktivitas  termasuk  di dalamnya  produksi  dan  penyaluran  produk,  dari  produsen  ke konsumen  akhir. Kegiatan distribusi juga meliputi perencanaan dan pengelolaan permintaan dan penawaran,  kebutuhan  bahan  baku,  produksi  dan  jadwal  produksi, pergudangan,  pengendalian  persediaan,  pengiriman  dan  pelayanan  konsumen. Sedangkan  fasilitas  yang  diperlukan  termasuk  bangunan  pabrik,  pusat distribusi,  pusat  pelayanan,  dan  operasi  eceran.  Produk  didistribusikan  dengan menggunakan  kereta  api,  truk,  jaringan  perpipaan,  telepon  atau  dengan mengutus orang.
Pada umumnya sistem distribusi merupakan suatu sistem yang rumit. Hal yang  membuat  proses  dan  manajemen  distribusi  rumit  adalah  adanya ketidakpastian  di  sepanjang  rantai  pasokan  dan  dalam  setiap  tahap.  Bentuk ketidakpastian  ini  dapat  berupa  kesalahan  perkiraan,  kelambatan  pengiriman, rendahnya  mutu  bahan  baku,  rusaknya  mesin  dan  peralatan,  pembatalan pesanan,  kesalahan  informasi,  kelambatan  informasi  dan  berbagai  kesalahan lain  yang  menyebabkan  konsumen  kesulitan  mendapatkan  produk  sesuai dengan yang diinginkannya.
Oleh karena itu, agar manajemen distribusi efektif diperlukan kerjasama yang  baik  antara  produsen  dan  konsumen  dalam  pola  yang  terkoordinasi melalui  pertukaran  informasi  dan  komunikasi  yang  terbuka.  Komunikasi  ini adalah  merupakan  aliran  informasi  yang  rapat  diantara  konsumen,  produsen, pusat  distribusi,  dan  sistem  transportasi  yang  memungkinkan  perusahaan mengembangkan  rantai  distribusi  yang  efisien.  Produsen  dan  konsumen  harus mempunyai tujuan yang sama.
Keberhasilan  distribusi  sangat  ditentukan  oleh  kemauan  produsen  dan distributor  untuk  menjalankan  tugas  masing-masing.  Konsumumen  sebagai pemakai  akhir  tentu  akan  sangat  diuntungkan  jika  distribusi  semakin  lancar. Tujuan dari distribusi barang ini menurut Kottler (1991) adalah agar perusahaan dapat menempatkan produknya pada tempat dan waktu yang tepat dengan biaya yang  rendah  agar  harga  produk  juga  dapat  ditekan.  Sedangkan Taylor  (2000) menambahkan selain ketiga hal tersebut di atas juga agar kualitas produk yang diterima konsumen tetap dapat terjamin.

## 3.2. Kondisi Keterkinian Distribusi Saprotan Di Kabupaaten Pamekasan
Kios  sarana  produksi  pertanian  di  Kabupaten  terbagi  atas  menjadi  dua berdasarkan legalitas kepemilikannya. Dikatakan kios legal atau kios resmi jika
kios  tersebut  telah  didaftarkan  kepada  Dinas  Perdagangan  Kabupaten Pamekasan  dan  memiliki  izin  resmi  sebagai  agen  atau  kios  atau  penyedia saprotan  melalui  kepemilikan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP). Sedangkan kios ilegal atau kios tidak resmi merupakan kios atau agen atau toko yang  tidak  memiliki  izin  resmi  sebagai  agen  atau  kios  atau  penyalur  sarana produksi  pertanian  (saprotan)  pupuk.  Biasanya  kios  tidak  resmi  berupa  toko kelontong dekat pusat desa, dekat pasar, atau perorangan yang menjual dengan cara  membeli  kepada  kios  atau  agen  resmi.  Kegiatan  jual-beli  ini  sebenarnya ilegal,  karena  saprotan  pupuk  yang  sebagian  besar  diperjualbelikan  adalah pupuk  bersubsidi.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pupuk  bersubsidi  memang khusus  untuk  dijual  kepada  petani,  dan  atau  kelompok  tani  yang  telah mengajukan  kebutuhan  jumlah  pupuk  melalui  Rencana  Definitif  Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Kegiatan  jual-beli  saprotan  pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan  pada umumnya sama dengan kegiatan jual-beli saprotan pupuk di kabupaten lainnya. Artinya, sudah menjadi rahasia umum bahwa memang masih terdapat kegiatan jual-beli  atau  transaksi  ilegal  dalam  penyaluran  atau  distribusi  saprotan  pupuk bersubsidi.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kegiatan  jual-beli  ini  juga meberikan  dampak  positif  bagi  pemenuhan  kebutuhan  petani  gurem  yang memang  hanya  membutuhkan  jumlah  pupuk  yang  relatif  lebih  rendah jumlahnya. Kedua, terdapat kasus dimana terdapat petani yang bekerja sebagai petani  penggarap  dalam  sistem  bagi  hasil  dalam  suatu  kegiatan  usahatani. Petani penggarap biasanya seseorang yang bekerja sebagai petani di saat musim tanam  tertentu  saja.  Pekerjaan  utama  mereka  bukanlah  petani  sehingga  tidak terdaftar  sebagai  anggota  dalam  sebuah  kelompok  tani.  Alhasil,  kebutuhan saprotan,  baik  pupuk,  benih,  maupun  pestisida,  dalam  menjalankan  usaha  tani dengan  sistem  bagi  hasil,  dapat  dipenuhi  dengan  membeli  kepada  kios  tidak resmi.
Keberadaan  kios  tidak  resmi  juga  mampu  menggeliatkan  kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Meskipun kegiatan ekonomi yang mereka jalankan adalah  illegal  transaction,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  mereka  dapat memutar  kegiatan  ekonomi  pertanian  di  suatu  desa.  Sehingga  keberadaan mereka  bagai  buah  simalakama.  Jika  diberantas,  mereka  akan  tetap  muncul karena  objek  yang  diperjualbelikan  merupakan  barang  ekonomi  yang permintaannya selalu ada.0,40%.

## 1. Jumlah Kios Saprotan di Kabupten Pamekasan tahun 2018
Kegiatan pencacahan kios sarana produksi pertanian (saprotan) bertujuan untuk  mencacah  berapa  jumlah  kios  saprotan  yang  ada  di  lapang,  baik  kios resmi  maupun  kios  tidak  resmi.  Produsen  pupuk  yang  beredar  di  Kabupaten Pamekasan pada umumnya hanya ada dua, yakni PT Kaltim dan PT Petrokimia Gresik.  Namun,  produsen  utama  di  Kabupaten  Pamekasan  adalah  PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil wawancara dengan responden.
Tabel 1. Jumlah Kios Saprotan Per Kecamatan Kabupaten Pamekasan
No Kecamatan Jumlah Kios Jumlah PT. Kaltim PT. Petrokomia Gersik Non- Resmi 1 Tlanakan 4 4 4 12 2 Pamekasan 4 4 3 11 3 Pademawu 3 7 6 16 4 Galis 7 11 15 33 5 Pegantenan 9 8 6 23 6 Proppo 11 11 16 38 7 Waru 4 4 6 14 8 Pasean 8 8 14 30 9 Palengaan 9 13 4 26 10 Pakong 6 6 13 25 11 Larangan 9 9 22 40 12 Batumarmar 12 12 7 31 13 Kadur 7 7 6 20 Jumlah Kios 93 104 116 313 Rata-rata  Kios  Penyalur  Per Kecamatan (Kios Per Kecamatan) 7 8 9 24 Jumlah  Desa  di  Kabupaten Pamekasan 189 Rata-rata  Kios  Penyalur  Per Desa (Kios Per Desa) 1,7
Sumber :  Dinas  Pertanian,  Perkebunan,  Peternakan  Kabupaten  Pamekasan (2018) dan Data Primer (2019)
Kegiatan pencacahan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan. Kegiatan ini  dimulai  dengan  mewawancarai  petugas  atau  penyuluh  pertanian  di  Dinas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten  Pamekasan.  Data-data  yang diberikan oleh narasumber adalah jumlah dan  nama-nama kios resmi penyalur saprotan  pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan.  Berdasarkan  hasil  wawancara, diperoleh data jumlah kios resmi adalah 99 kios untuk penyalur PT Kaltim dan 104 kios untuk penyalur PT Petrokomia Gresik. Kemudian, peneliti melakukan
pencacahan  dengan  turun  ke  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan.  Untuk mempermudah kegiatan pencacahan ini, peneliti melakukan wawancara kepada perangkat  desa  atau  masyarakat  desa  tentang  kios  atau  toko  tempat  penjualan saprotan.  Hasil  kegiatan  pencacahan  diperoleh  jumlah  kios  tidak  resmi  adalah 116  kios.  Sehingga  jumlah  kios  penyalur  sarana  produksi  pertanian  (saprotan) pupuk di Kabupaten adalah sejumlah 313 kios. Data mengenai jumlah kios per kecamatan di Kabupaten Pamekasan dajikan dalam Tabel 1 . Berdasarkan  data  hasil  pencacahan  kios  dalam Tabel  1 ,  kecamatan dengan  kios  terbanyak  adalah  Kecamatan  Proppo,  terdiri  atas  11  kios  remi penyalur PT Kaltim, 11 kios resmi penyalur PT Petrokimia Gresik, dan 22 kios non-resmi.  Kecamatan  dengan  kios  paling  kecil  jumlahnya  adalah  Kecamatan Pamekasan, terdiri atas 4 kios resmi penyalur PT Kaltim, 4 kios resmi penyalur PT  petrokimia  Gresik,  dan  3  kios  non-resmi.  Rata-rata  jumlah  kios  per kecamatan  adalah  sebesar  7  kios  resmi  penyalur  PT  Kaltim,  8  kios  resmi penyalur  PT  Petrokimia  Gresik,  dan  9  kios  non  resmi.  Data  ini  diperoleh dengan  cara  membagi  jumlah  kios  resmi  penyalur  PT  Kaltim,  PT  petrokimia Gresik, dan kios non-resmi terhadap jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, yakni 13 kecamatan. Kemudian, rata-rata jumlah kios yang ada di setiap  kecamatan,  baik  kios  resmi  maupun  non-resmi  adalah 24  kios.  Data  ini diperoleh  dengan  cara  membagi  jumlah  seluruh  kios  terhadap  jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.
Berdasarkan  data  dalam tabel  3 ,  kecamatan  dengan  jumlah  kios saprotan  pupuk  paling  kecil  jumlahnya  adalah  Kecamatan  Pamekasan.  Hal  ini disebabkan  karena  lahan  pertanian  dan  perkebunan  di  kecamatan  ini  memang lebih  kecil  luas  arealnya  dibandingkan  kecamatan  lainnya  ( BPS  Kabupaten Pamekasan,  2018) .  Sehingga,  kebutuhan  akan  pupuk  juga  rendah.  Hal  ini berdampak  terhadap  jumlah  kios  penyalur  saprotan  pupuk  yang  juga  kecil jumlahnya.

## 2. Saluran Distribusi Saprotaan Di Kabupaten Pamekasan
Seperti  halnya  produk  hasil  pertanian,  sarana  produksi  pertanian  (saprotan) pupuk juga memiliki saluran distribusi. Hal ini mejadi penting dalam kegiatan pertanian.  Dalam  proses  penyaluran  atau  distribusi  saprotan  pupuk,  terdapat banyak kendala dan permasalahn yang harus dihadapi. Terdapat tujuh lembaga distribusi  yang  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  distribysi  saprotan pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan,  yakni  produsen,  distributor,  kios  resmi,  kios non-resmi,  pengecer,  petani,  dan  kelompok  tani.  Fungsi  masing-masing lembaga  distribusi  disajikan  dalam Tabel  1 .  Saluran  distribusi  saprotan  pupuk disajikan  dalam Gambar  1 .  Berdasarkan  analisis  saluran  distribusi,  terdapat enam  saluran  distribusi  yang  dapat  terjadi.  Saluran  distribusi  tersebut  telah sesuai  dengan  apa  yang  selama  ini  terjadi  di  Kabupaten  Pamekasan.  Pada umumnya,  system  distribusi  dan  hilirisasi  saprotan  pupuk  telah  sesuai  dengan Gambar 1 .
3. Analisis  Saluran  Distribusi  Saprotan  Pupuk  Di  Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Gambar 1 , terdapat enam saluran distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan. Saluran-saluran distribusi tersebut dapat melalui kios resmi  maupun  non-rsmi.  Berikut  merupakan  enam  saluran  distribusi  saprotan pupuk yang selama ini memang berjalan di Kabupaten Pamekasan.
(1) Kantor Cabang → Distributor → Kios Resmi → Pengecer → Petani (2) Kantor  Cabang → Distributor → Kios  Resmi → Pengecer → Kelompoktani → Petani
(3) Kantor  Cabang → Distributor → Kios  Resmi → Kios  Non-Resmi
→ Pengecer → Petani
(4) Kantor  Cabang → Distributor → Kios  Resmi → Kios  Non-Resmi → Pengecer → Kelompoktani → Petani (5) Kantor  Cabang → Distributor → Kios  Resmi → Kios  Non-Resmi
→ Kelompoktani → Petani (6) Kantor  Cabang → Distributor → Kios  Resmi → Kios  Non-Resmi → Petani.

## Gambar 1 Saluran Distribusi Pupuk Di Kabupaten Pamekasan
4. Analisis  Fungsi  Lembaga  Distribusi  Saprotan  Di  Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Gambar  1 ,  lembaga  distribusi  pertama  adalah  Kantor Cabang. Kantor Cabang yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan pupuk atau  produsen  pupuk,  baik  itu  PT  Kaltim  maupun  PT  Petrokimia  Gresik. Lembaga  ini  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  menyediakan  saprotan  pupuk. Setiap  kabupaten  memiliki  kantor  cabang  resmi  sebagai  perwakilan  di  setiap
kabupaten.  Selanjutnya,  saprotan  tersebut  disalurkan  kepada  distributor. Distributor  akan  melakukan  penerbusan  kepada  kantor  cabang.  Lembaga  ini melakukan  fungsi  pembelian  kepada  kantor  cabang,  melakukan  fungsi penjualan kepada kios resmi dan non-resmi, fungsi distribusi kepada kios-kios, dan  fungsi  penyimpanan.  Selanjutnya  adalah  kios  resmi  dan  kios  non-resmi. Kedua lembaga distribusi ini hanya terletak pada kepemilikan SIUP ( Tabel 2 ). Fungsi yang mereka jalankan sama halnya dengan dungsi yang dijalankan oleh distributor. Hanya saja, jumlah yang mereka jual dalam skala yang lebih kecil (biasanya per zak). Menurut aturan yang berlaku, distributor diwajibkan untuk hanya menjual kepada kios atau agen resmi. Namun, terdapat beberapa oknum yang masih melakukan penjualan kepada kios non-resmi yang memang sifatnya diam-diam atau ilegal. Lembaga selanjutnya adalah pengecer. Pengecer ini juga sebenarnya  lembaga  yang  melakukan  transaksi  ilegal.  Hal  ini  disebabkan karena  mereka  tidak  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah  dan  tidak  memiliki SPJB (Tabel 2) . Namun, tentu saja hal ini berbeda dengan di lapang. Selalu saja ada oknum yang memang bisa melakukan transkasi jual-beli di luar koridornya. Fungsi  dari  lembaga  ini  sama  halnya  dengan  fungsi  yang  dijalankan  oleh distributor, kios resmi, dan kios non-resmi. Lembaga kelompoktani merupakan lembaga  distribusi  yang  resmi  memang  sebagai  lembaga  penyalur  saprotan pupuk.  Lembaga  ini  bertugas  untuk  mendistribusikan  saprotan  pupuk  kepada petani  yang  tergabung  dalam  kelompoktani.  Lembaga  ini  mengajukan  jumlah saprotan  pupuk  berdasarkan  RDKK  ( Tabel  2 ).  Petani  yang  tidak  tergabung, biasanya  juga  termasuk  petani  gurem,  tetap  dapat  melakukan  transkasi distribusi  saprotan  pupuk.  Lembaga  ini  melakukan  transaksi  yang  juga  dapat dikatakan  ilegal.  Karena  seorang  petani  yang  ingin  membeli  pupuk  harus tergabung dalam suatu kelompoktani (Susilowati, 2017) .
Pada  beberapa  kasus,  keberadaan  beberapa  lembaga  distribusi  memang tidak  sesuai  dengan  aturan  main  dunia  perpupukan  Indonesia.  Namun,  hal  ini sudah  menjadi  rahasia  bersama (Moko et  al .,  2017) .  Tanpa  adanya black market ,  petani-petani  yang  tidak  tergabung  dalam  kelompoktani  mengalami kesulitan. Hal ini juga berpengaruh terhadap sistem sosial ekonomi masyarakat sekitar.  Perekonomian  menjadi  tidak  bergeliat.  Hal  ini  tentu  juga  akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tabel  2.  Fungsi  Lembaga  Distribusi  Dan  Hilirisasi  Saprotan  Di  Kabupaten Pamekasan
No  Lembaga
Distribusi Definisi/Karakteristik Fungsi Lembaga 1 Produsen (Kantor Cabang) Produsen  pupuk,  dalam  hal  ini  PT Petrokimia Gresik  yang memproduksi pupuk organik dan anorganik. Fungsi Penyediaan 2 Distributor  Perusahaan  perseorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang ditunjuk  oleh  produsen  berdasarkan  Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
3 Kios Resmi Perusahaan  perorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang berkedudukan  di  Kecamatan  dan/atau  Desa,
yang  ditunjuk  oleh  Distributor  berdasarkan
Surat  Perjanjian  Jual  Beli  (SPJB)  untuk melakukan  penjualan  Pupuk  Bersubsidi secara  langsung  hanya  kepada  Kelompktani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 4 Kios  Non- Resmi erusahaan  perorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  bukan  badan  hukum yang  berkedudukan  di  Kecamatan  dan/atau Desa,  yang  ditunjuk  oleh  Distributor
berdasarkan  Surat  Perjanjian  Jual  Beli (SPJB)  untuk  melakukan  penjualan  Pupuk Bersubsidi  secara  langsung  hanya  kepada Kelompktani  dan/atau  Petani  di  wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 5 Petani Perorangan WNI dan/atau beserta keluarganya  yang  melakukan  usahatani  di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Fungsi Pembelian 6 Pengecer Perusahaan  perorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  bukan  badan  hukum yang  berkedudukan  di  desa,  tidak  ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan  penjualan  Pupuk  Bersubsidi secara langsung kepada Kelompktani dan/atau Petani. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
7 Kelompok Tani Kumpulan  petani  atau  petambak  yang dibentuk  atas  dasar  kesamaan  kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan soial,
ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan
komuditas, dan keakraban untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  usaha anggotanya. Fungsi  Pembelian,  Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
Sumber : Ditjen PSP Kementan RI (2018), Data Primer (2019)

## 5. Sebaran Wilayah Cakupan Distributor Saprotan Pupuk
Masing-masing  distributor  memiliki  wilayah  cakupan  masing-masing. Artinya, beberapa kecamatan dipegang oleh satu distribor. Pembagian wilayah cakupan  ini  didasarkan  pada  hasil  rapat  diskusi  antara  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan stakeholder terkait,  seperti  dari  kantor cabang,  para  distributor,  para  agen  atau  kios  resmi,  Dinas  Pertanian, Perkebunan,  dan  Peternakan  Kabupaten  Pamekasan,  Dinas  Perdagangan Kabupaten  Pamekasan,  dan  Dewan  Pengawas  Pupuk  Kabupaten  Pamekasan. Sistem distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan dipegang oleh enam distributor,  yakni  UD  tani  Murni,  UD  Sugesty,  CV  Adi  Candra  Sumekar,  CV Marta Indah Jaya, UD Vivafit, dan UD Gaya Masa. Berdasarkan hasil analisis, jumlah kios remi antara Tabel 1 dan Tabel 3 adalah sama, yakni 93 kios pada PT  Petrokima  Gresik  dan  104  kios  pada  PT  Kaltim.  Kemudian,  ada  beberapa distributor  yang  memang  hanya  menjadi supplier arau  penyalur  salah  sarau produesn.  Misalnya,  CV  Adi  Candra  Sumekar  dan  CV  Gaya  Masa  hanya menjadi supplier pada  PT  Petrokimia  Gresik,  sedangkan  UD  Vivafit  hanya menjadi supplier pada PT Kaltim saja. Terdapat pertanyaan, apakah distributor ini hanya medistribusikan saprotan pupuk pada kios resmi? Jawabannya tidak. Faktanya  di  lapang,  mereka  (distributor  resmi)  juga  ikut  andil  dalam  kegiatan black  market .  Artinya,  mereka  juga  ikut  mendistribusikan  kepada  kios  non- resmi.  Tentunya,  kegiatan  ini  memang  sudah  di  luar  koridor  dan  hal  ini memang  sangat  sulit  untuk  dicegah.  Yang  bisa  dilakukan  hanyalah meminimalisirnya.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kegiatan  ini  mampu menggeliatkan  gaerah  perekonomian  di  daerah  ( Windari  2016 , Khairunisya 2011 ).  Jadi,  sangat  sulit  untuk  membinasakan  atau  menghilangkan  praktik- praktik seperti contoh di atas.
Tabel  3.  Sebaran  Wilayah  Cakupan  Distributor  Saprotan  Pupuk  Di  Kabupaten Pamekasan
No. Nama Distributor Wilayah Cakupan Jumlah Kios Resmi PT. Petrokimia Gresik PT. Kaltim PT. Petrokimia Gresik PT. Kaltim 1.  UD. Tani Murni (1) Pakong
(2) Waru (3) Batumarmar (1) Pakong (2) Waru (3) Pasean 6 4 12 6 4 8 2.  UD. Sugesty (1) Pamekasan (2) Pademawu (3) Galis (1) Pamekasan (2) Galis (3) Pademawu (4) Palengaan (5) Pegantenan (6) Batumarmar 4 11 11 4 7 7 9 9 12 3.  CV. Adi Candra Sumekar (1) Proppo (2) Palengaan (3) Pegantenan - 4 13 8 - 4.  CV. Marta Indah Jaya (1) Tlanakan (2) Pasean (1) Tlanakan (2) Proppo 4 8 4 4 5.  UD. Vivafit - (1) Larangan (2) Kadur - 9 7 6.  CV. Gaya Masa  (1) Larangan (2) Kadur - 9 7 - Jumlah Kios Resmi 104 93 Sumber  :  Dinas  Pertanian,  Perkebunan,  Peternakan  Kabupaten  Pamekasan (2018)

## 4. Simpulan
Hasil  utama  dari  kegiatan  pencacahan  kios  sarana  produksi  pertanian adalah bahwa terdapat 313 kios yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan. Rata-rata  jumlah  kios  per  kecamatan  adalah  24  kios.  Saluran  distribusi  yang umum  dilakukan  di  Kabupaten  Pamekasan  adalah  enam  saluran.  Masing- masing  melibatkan  minimal  4  lembaga  distribusi.  Kegiatan  pencacahan  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dalam  mengatasi  permasalahan ketersediaan pupuk saat musim tanam. Biasanya, kelangkaan pupuk terjadi saat para  petani  akan  mulai  memasuki  dan/atau  musim  tanam sedang  berlangsung. Entah  memang  terdapat  unsur  kesengajaan  atau  tidak.  Yang  pasti,  distribusi psaprotan  pupuk  sangat  bergantung  terhadap  keberadaan  lembaga-lembaga distribusi ini, terlebih kios-kios resmi dan non-resmi.

## Pustaka
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pamekasan.  2018.  Kabupaten Pamekasan Dalam Angka. Pamekasan(ID) : BPS Kabupaten Pamekasan. [Ditjen  PSP]  Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian  Kementerian Pertanian.  2018.  Petunjuk  Pelaksanaan  Penyediaan  dan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  Tahun  Anggaran  2018.  Jakarta(ID)  :  Kementerian Pertanian.
Dinas  Pertanian,  Perkebunan,  Peternakan  Kabupaten  Pamekasan.  2018.  Data Distributor  dan  Kios  Resmi  Penyalur  Pupuk  Bersubsidi  Kabupaten Pamekasan.  Pamekasan(ID)  :  Dinas  Pertanian,  Perkebunan,  Peternakan Kabupaten Pamekasan.
Arung  J.  2015.  Persepsi  Masyarakat  Kelompok  Tani  Tentang  Penyaluran Pupuk  Di  Desa  Long  Lebusan  Kecamatan  Sungai  Boh  Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif. 3(2) : 375-391.
Khairunisya.  2011.  Efektivitas  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Bagi  Petani  Padi Di  Kabupaten  Lampung  Tengah  Tahun  2009  (Studi  Kasus  :  Lini  IV Kecamatan Trimurjo) [Skripsi]. Lampung(ID): Universitas Lampung. Kotler,  Philip.  2000.  Marketing  Management.  Edisi  Milenium.  Prentice  Hall Intl. Inc New Jersey.
Moko,  Koko  Widyat  ,  Suwarto,  dan  Utami,    Bekti  Wahyu.  2017.  Persepsi Petani  Terhadap  Program  Kartu  Tani  Di  Kecamatan  Kalijambe Kabupaten Sragen.
Riduan,  2010,  Metode  &  Teknik  Menyusun  Proposal  Penelitian,  Bandung: Alfabeta.
Setyaningtyas,  Myfa  Nurul.  2016.  Strategi  Pengembangan  Tanaman  Pangan Guna  Meningkatkan  Perekonomian  Kabupaten  Kebumen.  Economics Development Analysis Journal, 5(2) : 170-178 .
Sularno,  Irawan,  Bambang,  dan  Handayani,  Nida.  2016.  Analisis  Pelaksanaan Kebijakan  Dan  Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  Di  Kabupaten  Karawang Jawa Barat. Jurnal Agrosains dan Teknologi, 1(2) : 73-87.
Susilowati,  Dwi.  2017.  Efektivitas  Sistem  Distribusi  Pupuk  Di  Kabupaten Malang. Ekonomika-Bisnis, 2(2) : 409 – 430.
Taylor  Bernard  W  &  Russell  Roberta.  2000.  Operations  Management.  Third Edition. Prentice Hall. New York.
Windari,  Rizky  Alifia  dan  Winandi,  Ratna.  2016.  Analisis  Sistem  Distribusi Pupuk  Bersubsidi  PT  Pupuk  Kujang  Cikampek  [Skripsi].  Bogor(ID)  : Institut Pertanian Bogor.