## REKONTRUKSI HUKUM TRANSAKSI MUAMALAH DENGAN PENDEKATAN KAIDAH FIQHIYYAH

## Wartoyo
Fakultas Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: wartoyo10@gmail.com

## Abstract
Developments and changes in the legal area of  muamalah are very dynamic, changes occur not in the number of years or months, but the count of days and even hours. That is why it is required a legal basis  that  can also  offset  the rapid  change and development  that occurs  in the  muamalat  law.  Therefore,  the  scholars  of  the  ushul  fiqih  have  long  since  laid  down  the basic rules of ushuliyah and fiqhiyyah rules in order to enable the ulama to be able to easily do the law of istimbath so that a problem in the muamalah clearly the position of the judge. One of the fiqhiyyah rules laid down by ushul fiqh experts is the gift of an au'u minal fardli. According to As-Shuyuti the implementation of this rule is that when faced in an emergency, a matter of sunnah can be interpreted to be broader and more flexible than the law. This paper will  try  to  apply  the  fiqhiyyah  rules  when  it  is  implemented  in  the  realm  of  the  muamalah especially in the issues of transactions that develop in today's sharia economic.
Keywords : Fiqhiyyah Rules, Muamalah, and Sharia Transaction.

## Abstrak
Perkembangan  dan  perubahan  dalam  bidang  hukum  muamalah  sangatlah  dinamis, perubahan  terjadi  bukan  dalam  hitungan  tahun  atau  bulan,  melainkan  hitungan  hari  dan bahkan  jam.  Oleh  sebab  itulah  diperlukan  sebuah  landasan  hukum  yang  juga  dapat mengimbangi cepatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hukum muamalat. Untuk itu para ulama ahli ushul fiqih sejak jauh hari telah meletakkan kaidah-kaidah dasar ushuliyah  maupun  kaidah  fiqhiyyah  dengan  tujuan  agar  para  ulama  sesudahnya  dapat dengan  mudah  melakukan  istimbath  hukum  agar  suatu  persoalan  dalam  muamalah  jelas kedudukan hukunya. Salah satu kaidah fiqhiyyah yang telah diletakkan oleh para ahli ushul fiqh adalah kadiah an-naflu ausa’u minal fardli. Menurut As-Shuyuti implementasi kaidah ini adalah  bahwa  bila  dihadapkan  dalam  kondisi  darurat,  maka  suatu  perkara  sunnah  bisa dimaknai lebih luas dan fleksibel hukumnya daripada perkara yang fardlu. Makalah ini akan mencoba  mengaplikasikan  kaidah  fiqhiyyah  tersebut  bila  diimplementasikan  dalam  ranah muamalah khususnya dalam persoalan-persoalan transaksi yang berkembang dalam ekonomi syariah pada masa sekarang ini.
Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Muamalah, dan Transaksi Syariah.

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  yang  bersumber  pada  Al- Qur’an  dan  Hadis,  secara  garis  besar  telah memberikan petunjuk secara tegas dan jelas, mengenai beberapa persoalan dalam muamalah  seperti;  hukum  waris,  hukum pernikahan,  dan  keharaman  mengkonsumsi riba,  khamr,  daging  babi  dan  bangkai. Namun  diluar  masalah  yang  hukumnya sudah jelas nash-nya tersebut, masih banyak sekali  persoalan-persoalan  muamalah  lain yang memerlukan kepastian hukum, disebabkan oleh perubahan dan perkembangan teknologi informasi di zaman modern  sekarang  ini,  khususnya  yang berkaitan  dengan  ekonomi.  Perubahan  dan perkembangan zaman tidaklah bisa dikekang,  hal  ini  sangat  disadari  oleh  para Ulama  terdahulu,  salah  satunya  dengan adanya kaidah yang menyatakan : Taghayyuri  al  ahkam  bi  taghayyuri  al azminah wa al-amkinah. Bahwasanya perubahan  hukum  itu  selalu  berjalan beriringan  dengan  perubahan  waktu  dan tempat.( Rozalinda, 2016 )
Demikian  juag  perkembangan  dunia ekonomi, selalu selaras dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi,  hal  ini  mengakibatkan  semakin kompleksnya  aspek-aspek  yang  terkait dengan  praktik  ekonomi  yang  berkembang di  masyarakat  saat  ini,  mulai  dari  aspek transaksi,  metode  pembayaran,  metode penyerahan  barang,  klaim  garansi  dan aspek-aspek lainnya. Realitas ini tentu tidak bisa  dinafikan  begitu  saja,  terutama  oleh para  ahli  hukum  islam  yang  harus melakukan kajian, penelitian dan pembahasan  mengenai  boleh  dan  tidaknya suatu  transaksi  pada masa modern sekarang ini.  Dengan  adanya  kepastian  hukum,  akan menjadikan  umat  tidak  lagi  merasa  waswas atau  khawatir  akan  halal  dan  haramnya menggunakan  transaksi-transaksi  jenis  baru tersebut. Contoh dari pengaruh perkembangan  teknologi  dan  informasi terhadap  perkembangan  transaksi,  adalah munculnya  model  bisnis  e-commerce,  e-
money, online payment, hingga  yang paling baru adalah cryptocurrency.
Dalam  khasanah  keilmuan  agama islam, ilmu ushul fiqh menempati kedudukan yang tinggi, sehingga setiap ahli hukum  islam  (mujtahid)  wajib  memahami dan menguasai ilmu ushul fiqh dengan baik dan  benar.  Penguasaan  terhadap  ilmu  ushul fiqih  akan  menghindarkan  kekeliruan  para ahli  hukum  dalam  menentapkan  hukum suatu  fenomena  yang  tidak  terdapat  nash- nya  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  hadis (Khallaf, 1996).
Mayoritas  ulama  klasik  maupun kontemporer memandang, bahwa ilmu ushul fiqh  merupakan  induk  dari  ilmu-ilmu syariah.  As-Syatibi  bahkan  menganggap bahwa  mempelajari  dan  menguasai  ilmu ushul  fiqh  adalah  suatu  yang  sifatnya dharuri,  sebab  melalui  disiplin  ilmu  inilah, dapat  digali  dan  ditemukan  kandungan  dan maksud  setiap  dalil  qathi  (Alquran  dan Hadis)  dan  cara  mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. (Mufid, 2016) Bahkan  Al-Qaradhawi  mengatakan,  bahwa sesorang  bisa  saja  menjadi  ahli  fiqih  tanpa harus  mempelajari  semua  kitab-kitab  fiqih, yang jumlahnya sangat banyak dari berbagai mazhab.  Cukup  saja  baginya  mempelajari ilmu  ushul  fiqh,  sehingga  bisa  melakukan istimbath hukum, yaitu mengeluarkan kesimpulan  dari  suatu  hukum  berdasarkan dalil dalil nash, dengan melakukan pengkajian  dan  penelitian,  baik  dengan metode  ijtihad  istimbaty,  ijtihad  tathbiqy, ijtihad  intiqaiy  maupun  ijtihad  isya’i.(  Al- Qaradhawi, 2000 )
Ushul  fiqh  secara  etimologi,  terdiri dari dua kata yaitu ushul yang artinya adalah dasar,  pondasi  atau  asas,  dan  al-fiqh  yang artinya adalah pemahaman atau pengetahuan  yang  mendalam.  Jadi  ushul fiqh  secara  kebahasaan  memiliki  arti  dasar dasar pemahaman. Sedangkan secara istilah, Jumhur  Ulama  mendefinisikan  Ilmu  ushul fiqih  sebagai  ilmu  tentang;  kaidah-kaidah yang  membahas  tentang  metode  istimbat hukum,  dari  sumber  atau  dalil  yang
terperinci,  atau  bisa  disebut  juga  dengan ilmu kaidah-kaidah fiqih.( Zuhaili, 1986 )
Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan bagi setiap Mujtahid dalam ijtihadnya  telah  disepakati  oleh  sebagian para  ulama  ada  dua,  yaitu  Alqur’an  dan Hadis, dan terdapat beberapa sumber hukum pendukung yang para ulama masih memiliki perbedaan  pandangan  dalam  kehujjahannya seperti  Ijma’,  Qiyas  dan  Istihsan,  Istishab, maslahah  mursalah,  syar’u  manqablana  dan urf (Zuhaili, 1986).
Sedangkan  hukum  yang  dihasilkan dari  sumbernya,  itu  disebut  sebagai  fiqh. Maka  kedudukan  ushul  fiqih,  dalam  hal  ini adalah  lebih  tinggi  dari  ilmu  fiqih.  Sebab fiqih merupakan produk dari ilmu ushul fiqh (Azhari,  2015).  Dari  hasil  pemahaman  dan pendalaman  terhadap  ilmu  ushul  fiqh  ini, para  ulama  ushul  fiqh  merumuskan  kaidah- kaidah  ushul  fiqh  (qawaid  ushuliyah),  yang diambil  dari  dalil-dalil  syara  baik  dalam Alquran maupun Hadis. Hasilnya, terbentuklah  kaidah-kaidah  ushul  fiqh  atau qawaid  ushuliyah  seperti  “al-ashlu  fil  amri lil  wujub”(pada  dasarnya  kalimat  perintah itu  adalah  menunjukkan    suatu  kewajiban). Kemudian  ada  juga  kaidah;  “al-ashlu  fi nahyi  lil  tahrim”  (pada  dasarnya  kalimat larangan  adalah  menunjukkan  keharaman), dan  masih terdapat beberapa  kaidah ushuliyah, yang  menjadi  acuan  bagi Mujtahid untuk menyimpulkan suatu kejadian hukum.
Adapun Qawaid  Fiqhiyyah, menurut Musthafa  Az-Zarqa  adalah  dasar-dasar hukum  fiqh,  yang  bersifat  umum  dan ringkas,  berbentuk  peraturan  (undang- undang)  yang  berisi  hukum-hukum  syara’ yang  umum,  terhadap  berbagai  kejadian hukum, yang termasuk kedalam ruanglingkup  kaidah  tersebut.(  Az-Zarqa, 1989)  Sederhananya,  kaidah-kaidah  fiqh merupakan kerangka acuan bagi pelaksanaan hukum, sekaligus untuk mengetahui  hukum  dari  perbuatan  seorang mukallaf.
Munculnya kaidah fiqh ini, merupakan  hasil  dari  pengamatan  dan
penarikan  kesimpulan,  yang  diperoleh  dari pelaksanaan beberapa hukum fiqh dilapangan,  sehingga  ditemukan  suatu kesamaan  sebab,  yang  mendasari  hukum beberapa  masalah  (Azhari,  2015)  Dari kesamaan  itulah  kemudian  dirumuskan suatu kaidah fiqh yang bisa diterapkan pada hukum-hukum  fiqh  lain  dengan  sebab  yang sama.
Lalu  dimana  letak  perbedaan  antara kaidah  ushuliyah  dengan  kaidah  fiqhiyyah? Bila  dilihat  dari  sisi  redaksionalnya,  bagi orang-orang  awam  yang  baru  mempelajari ilmu  ushul  fiqh  maupun  ilmu  fiqh,  hampir tidak  bisa  membedakan  mana  kaidah ushuliyah  dan  mana  kaidah  fiqhiyyah, karena  keduanya  hampir  sama  dalam  aspek rekdaksional.  Dibawah  ini  akan  dijelaskan perbedaan  antara  kaidah  ushuliyah  dan kaidah fiqhiyyah :
1. Dari  segi  objeknya,  objek    dari  kaidah ushuliyah  adalah dalil-dalil  yang dalam Alquran  dan  Hadis,  sedangkan  objek dari  kaidah  fiqhiyyah,  adalah  perilaku mukallaf.  Kaidah  ushuliyah  berlaku secara umum, sedangkan kaidah fiqhiyyah  hanya  berlaku  pada  sebagian besarnya  saja,  dimana  selalu  terdapat pengecualian dalam penerapannya.
2. Kaidah  ushuliyah  merupakan  sarana, untuk  melakukan  istimbath  hukum syara yang bersifat amaliyah.
Sedangkan  kaidah  fiqhiyyah  adalah hasil  dari  penerapan  hukum  yang bersifat  amaliyah  tersebut.  Dimana kaidah  fiqhiyyah  adalah  kompilasi  dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan, yang mana ketentuan hukumnya  merujuk  pada  kesamaan sebab ( illat ) (Dahlan, 2016).
Praktik dari teori penggalian hukum, bisa dijelaskan dalam deskripsi berikut  ini : dalam Alqur’an terdapat ayat yang berbunyi “aqiimu  as-shalah”.  Redaksi  dari  ayat tersebut  merupakan  kalimat  perintah  (fi’il amr)  untuk  melaksanakan  shalat,  karena berbentuk  kalimat  perintah,  maka  shalat tersebut hukumnya wajib. Darimana munculnya  kesimpulan  bahwa  shalat  itu
wajib hukumnya? Yaitu berdasarkan kaidah ushul  fiqh  yang  berbunyi  “al-ashlu  fil  amri lil wujub” (pada dasarnya setiap perintah itu wajib untuk dilaksanakan). Dengan demikian,  diketahui  bahwa  shalat  itu hukumnya  wajib  bagi  setiap  orang  muslim mukallaf  dengan  tatacara  dan  ketentuan waktu  yang  dijelaskan  pada  dalil-dalil maupun sunnah-sunnah Rasul yang berkaitan dengan shalat.
Namun  pada  kenyataannya,  tidak semua  orang  muslim  dapat  melaksanakan shalat sesuai dengan perintah  dan ketentuan yang  seharusnya,  disebabkan  oleh  berbagai halangan syara’, misalnya; karena sakit atau sedang  bepergian.  Sehingga  menghalangi mereka untuk melaksanakan shalat sebagaimana mestinya. Maka untuk menetapkan status hukum orang-orang yang sedang  berhalangan  ini,  diperlukan  ijtihad untuk  memberikan  kepastian  hukum  pada kasus-kasus semacam ini.
Hasil  dari  ijtihad  para  Mujtahid kemudian  menyatakan  bahwa  orang  yang sedang sakit atau safar diberikan keringanan kepada orang-orang tersebut untuk melaksanakan shalat sesuai dengan kondisinya  masing-masing.  Untuk  yang sakit bisa shalat sambil berbaring, sedangkan yang bepergian dibolehkan shalat dengan duduk dan menghadap tidak  kearah kiblat.  Kenapa  hal  ini  dibolehkan?  Karena keadaan darurat, dimana kemudian masuknya  kaidah  fiqhiyyah  “al-masaqqah tajlibu taysir” bahwasanya keadaan sulit itu mendatangkan  suatu  kemudahan.  Maka kemudian muncul hukum fiqh dimana boleh shalat sambil berbaring bagi orang sakit dan tidak  menghadap    kiblat  bagi  yang bepergian dan hukumnya tetap sah shalatnya (Azhari, 2015).
Kaidah  fiqhiyyah  sendiri,  terdapat pembagian  lagi  kedalam  kaidah  kulliyah (universal)  dan  kaidah  kaidah  furuiyah (kaidah  cabang).  Kaidah  kulliyah  yang masyhur  di  kalangan  ulama  terdapat  lima kaidah, yaitu :
اقمب روملاا اهدص
Segala  perkara  tergantung  dari maksud (tujuan)
كسلااب لازي لا نيقيلا
“Suatu  keyakinan  tidak  bisa  dihilangkan dengan keragu-raguan”.
ريسيتلا بلجت ةقشملا “Kesulitan mendatangakan kemudahan”.
رضلا ازي را “Bahaya (mudharat) harus dihilangkan”
ةمكحم ةداعلا
“Adat  atau  kebiasaan  dapat  dijadikan pertimbangan menetapkan hukum”.
Dari  lima  kaidah  ushuliyah  tersebut, masing-masing kaidah kemudian dikembangkan  lagi  sehingga  terbentuk kaidah-kaidah  fiqhiyyah  lain  yang  disebut dengan  kaidah  furu’iyyah  atau  kaidah cabang.  Kaidah  furu’iyah  yang  masyhur dikalangan  ulama  terdapat  kurang  lebih  60 kaidah.  Dengan  rincian,  kaidah  al-umuru bimaqashidiha  memiliki  18  kaidah  cabang, kaidah al-yakinu  la  yuzali  bi  as-sak memiliki  16  kaidah  cabang, al-masaqqatu tajlibu  taysir memiliki  8  kaidah  cabang,  la dharara  wa  la  dhirara  memiliki  7  kaidah cabang,  dan  al-adah  muhakkamah  memiliki 10 kaidah cabang (Talhah, 2014).
Pada  pembahasan  kali  ini  penulis akan menjelaskan mengenai kaidah furuiyah yaitu  “an-naflu  ausa’u  minal  fardli”  dan implementasinya  bila  di  terapkan  dalam pengembangan transaksi-transaksi dan kegiatan  ekonomi  syariah.  Namun  sebelum itu akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dasar transaki dalam ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami  rekontruksi  hukum  transaksi muamalah dengan pendekatan kaidah fiqhiyyah.  Dalam  hal  ini  peneliti  berusaha memahami  dan  menggambarkan  apa  yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Maka penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  deskriptif  dan  jenis  penelitian  ini
menggunakan
penelitian kepustakaan
( library research ) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan)  baik  berupa  buku,  catatan, maupun  laporan  hasil  penelitian  dari penelitian sebelumnya.
Untuk  teknik  pengumpulkan  data yang  diperlukan,  penulis  melakukannya dengan  mengidentifikasi  tema  dari  buku- buku,  makalah  atau  artikel,  majalah,  jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet),  atau  juga  data  yang  diambil  dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema  penelitian  ini  untuk  mencari  hal-hal atau  variable  yang  berupa  catatan,  transkip, buku,  surat  kabar  dan  sebagainya  yang berkaitan  dengan kajian  tentang  rekontruksi hukum transaksi muamalah. Maka dilakukan  langkah-langkah  sebagai  berikut: mengumpulkan data-data yang ada baik dan menganalisa  data-data  melalui  buku-buku teks,  dokumen  lain,  majalah  dari  web (internet) dan sebagainya.
Dalam penelitian ini setelah mendapatkan  beberapa  data,  maka  data tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan kesimpulan,  beberapa  cara  yang  terdapat dalam analisa data sebagai  berikut:  Analisis Deskriptif  ( Descriptif  Analysis), data  ini penulis  sudah  melakukan  pemetaan  tempat terhadap data-data yang akan dicari diberbagai  tempat.  Analisis  isi  ( Content Analysis) ,  peneliti  mencoba  menganalisa lebih dalam berkaitan buku, majalah, jurnal, penelitian    bukan  hanya  isi  pada  data tersebut melainkan peneliti akan mengungkapkan  latar  belakang,  waktu  dan beberapa aspek didalamnya, penulis tersebut mengungkapkan  pendapatnya  diberbagai data yang terkumpul tersebut.
Analisis data dilakukan secara induktif,  yaitu  dimulai  dari  lapangan  atau fakta  empiris  dengan  cara  terjun  ke lapangan,  mempelajari  fenomena  atau  fakta empiris  dengan  cara  terjun  ke  lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan.  Analisis  data  dalam  penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan  cara  proses  pengumpulan  data.
Adapun  tahapan  analisis  data  sebagai berikut:
1. Reduksi  Data,  Hal  ini  dilakukan  dari rekontruksi  hukum  transaksi  muamalah dengan  pendekatan  kaidah  fiqhiyyah secara  utuh  untuk  menarik  kesimpulan lebih komprehensif.
2. Penyajian  Data,  peneliti  memberikan kesimpulan rekontruksi hukum transaksi muamalah dengan pendekatan kaidah fiqhiyyah.
3. Pengambilan
Keputusan atau Verifikasi,  setelah  data  disajikan,  maka dilakukan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari  pola,  model,  tema,  hubungan, persamaan,  hal-hal  yang  sering  muncul dan  sebagainya.  Jadi  dari  data  tersebut berusaha  diambil  kesimpulan.  Teknik ini  dapat  disimpulkan  kelebihan  dan kekurangan  dari  rekontruksi  hukum transaksi muamalah dengan pendekatan kaidah fiqhiyyah.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Ekonomi  Islam  memiliki  tujuan  untuk menghantarkan manusia menuju kesejahteraan  dunia  dan  akhirat  ( falah ), dalam  usahanya  mencapai falah tersebut maka setiap manusia dituntut untuk menggapai  maslahah.  Kemaslahatan  akan tercipta apabila terjadi tercukupinya kebutuhan  manusia  secara  seimbang  baik dalam aspek ibadah maupun aspek muamalah (Misanam, et.al., 2013)
Perkembangan dalam dunia ekonomi berjalan  begitu  pesat,  sehingga  diperlukan banyak  kajian  dan  penelitian  hukum  terkait dengan sah atau  tidak sah, boleh atau tidak boleh, halal atau haram melakukan kegiatan ekonomi  modern  tersebut.  Bisa  dipahami bila  ada  semacam  kevakuman  hukum syariah mengenai berbagai hal dan permasalahan  dalam  dunia  ekonomi,  hal  ini terjadi  juga  pada  sisi  hukum  positif  yang selalu  tertinggal  dari  perkembangan  dan kemajuan dunia ekonomi.
Dalam  kitab-kitab ushul-fiqh dan fiqh klasik  maupun  modern,  para  ulama
terdahulu  telah  banyak  meletakkan  kaidah- kaidah  hukum  baik ushuliyah muapun fiqhiyyah untuk  mengantisipasi  terjadinya fenomena-fenomena  hukum  baru  dalam syariah. Kaidah-kaidah ini disusun berdasarkan  pengalaman  di  masa  lalu  yang terjadi  berulang-ulang  di  berbagai  aspek kehidupan.  Salah  satu  kaidah  tersebut adalah kaidah yang berbunyi :
ضرفلا نم عسوا لفنلا
Terjemahan  bebas  dari  kaidah an- naflu  ausa’u  minal  fardli :  adalah nafl (singular) atau nafilah  (jamak) lebih  luas cakupannya  daripada fardlu atau  suatu ketetapan dalam sunnah memiliki jangkauan lebih  luas  daripada fardlu .  Maksud  dari kaidah tersebut adalah melaksanakan perbuatan yang dikategorika sebagai perbuatan  yang  hukumnya  sunnah  dalam implementasinya  di  lapangan  lebih  luas daripada  melaksanakan  suatu  perebuatan yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang hukumnya fardlu atau  wajib  (As-Suyuthi, 1997).
Dalam  konteks  ini,  peran  fikih  tidak dapat  dilihat  sebelah  mata.  Ia  tetap  menjadi faktor determinan yang ikut serta menentukan perjalanan sejarah kemanusiaan umat Islam. Bahkan dalam muamalah, ranah fikih begitu cepat untuk semestinya mengikuti peradaban manusia dalam, misalnya,  berbagai  bentuk  transaksi  dengan segala  variannya.  Ini  berbeda  dengan wilayah  ibadah  mahdhah,  yang  sama  sekali tidak diperkenankan mempertanyakan, mengotak-atik  atau  bahkan  melakukan gugatan kritis atasnya (Arifin, 2012).
Dalam penjelasannya As-Suyuti mengatakan  bahwa  kaidah  ini  memiliki maksud abhawa melaksanakan suatu perbuatan yang disunnahkan dalam pelaksanaannya lebih luas daripada melaksanakan suatu perbuatan yang hukumnya  wajib  atau  fardlu.  Adapun implikasi  dari  penerapan  kaidah  ini  dalam aspek ibadah adalah sebagai berikut :
1. Orang  yang  sedang  dalam  perjalanan diperkenankan  shalat  tanpa  menghadap kiblat.  Rukhsah  atau  keringanan  ini
tidak    berlaku  dalam  shalat  fardlu  dan pada  shalat  sunnah  bagi  orang  yang tidak dalam kondisi sedang bepergian.
2. Tidak  diperbolehkan  melakukan  satu tayamum  untuk  mengerjakan  beberapa kali  shalat  fardlu,  sedangkan  dalam shalat sunnah hal demikian diperbolehkan.
3. Dalam  puasa  sunnah,  boleh  melakukan niat  setelah  terbit  fajar,  sedangkan dalam puasa fardlu tidak sah hukumnya bila  tidak  berniat  dilakukan    setelah terbit fajar.
Sebelum  kita  lebih  jauh  melakukan pembahasan terhadap kaidah ini, maka akan lebih  baiknya  kita  mengingat  kembali  apa perbedaan  dari  istilah fardlu dan nafl ini. Fardlu dalam istilah hukum  Islam diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilaksanakan  akan  medapatkan  pahala  dan bila  ditinggalkan  akan  memperoleh  dosa (Dahlan,  2016).  Sedangkan naflu atau nafilah dalam  khasanah  hukum  islam  bisa diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  bila dikerjakan  akan  mendapatkan  pahala  dan bila  ditinggalkan  tidak  berdosa.  Dalam kaitan  dengan  ibadah  tentu  banyak  sekali ibadah ibadah nafilah yang ada dalam ritual sehari-hari  seperti  shalat  sunnah,  puasa sunnah  dan  umroh,  haji  yang  kedua  dan selanjutnya  dan  ibadah-ibadah  sunnah  yang lainnya.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa kaidah  ushuliyah  yang  menjadi  dasar  dari hukum muamalah adalah :
اهميرحت ىلع ليلد لدي ىتح ةحابلاا ةلماعملا ىف لصلاا
Pada dasarnya semua hal dalam muamalah adalah  boleh,  sehingga  ada  dalil  yang melarangnya”.
Kaidah furuiyyah  an-naflu  ausa’u minal  fardli secara  toeiritis  sangat  dekat kaitannya  dengan  dengan  kaidah  lainnya yang berbunyi :
ةحلصم  ةعارمو  تلاملعملا  لك  ىف  لدعلا  وه  لصلاا امهنع رضلا عفرو نيفرطلا
Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadailan,  memelihara  kemaslahatan  dan
menghilangkan kemudharatan diantara kedua belah pihak.
Kadiah ini menjadi acuan bagi setiap mujtahid  untuk  melaksanakan  aktivitas  dan kegiatan  dalam  muamalah  yang  intinya adalah  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan dan  kemaslahatan  serta  menghilangkan kesulitan  diantara  dua  pihak  yang  sedang bertransaksi.  Kedua  prinsip  ini  merupakan kaidah-kaidah  yang  sangat  berguna  untuk menyelesaikan bermacam-macam jenis transaski  yang  muncul  dan  berkembang  di dalam  ekonomi  syariah  yang  sesuai  dengan maqashid syariah .(Hidayat, 2015)
Transaksi  syariah  perspektif an-naflu ausa’u minal fardli
Dalam  ruang  lingkup  fikih  muamalah, terdapat  juga  hal-hal  yang  dianggap fardlu (wajib)  dan  juga  hal-hal  yang  dianggap tidak  wajib  ( sunnah ).  Dalam  hal  ini  kita akan  mengambil  transaksi  jual  beli  sebagai contoh.  Salah  satu  hal  yang  sifatnya fardlu atau  wajib  dalam  muamalah  secara  umum dan  transaksi  jual  beli  khsusunya  adalah akad. Maka tidak sah hukumnya bila terjadi perpindahan  hak  atas  suatu  objek  bila  tidak melalui akad yang jelas.
Definisi akad secara etimologi adalah perikatan, sedangkan secara terminologi adalah suatu proses perpindahan hak  milik  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain menyangkut  objek  tertentu  dengan  asas sukarela (Rozalinda, 2017). Akad dari suatu transaksi  merupakan  hal  utama  yang  harus dipastikan  keabsahannya.  Sah  tidaknya suatu  transaksi  sangat  tergantung  dari  sah atau  tidaknya  suatu  akad,  yang  mana  di dalam  suatu  akad  terdapat  syarat  dan  rukun yang harus dipenuhi. Maka dari itu bisa kita sebutkan bahwa syarat dan rukun ini adalah hal  yang  wajib  ( fardlu )  ada  dalam  setiap akad.  Para  ulama  sepakat  bahwa shigat ( ijab-qabul )  merupakan  rukun  dari  suatu akad.  Baik  itu  akad  jual  beli,  utang  piutang maupun  sewa  menyewa.  Perbedaan  yang terjadi  pada  ‘ aqidain dan ma’qud alaih disebabkan oleh pandangan Mazhab Hanafiyah  yang  menganggap  bahwa  kedua
hal  tersebut  merupakan  syarat  dari  sebuah akad,  begitu  juga  sebaliknya  jumhur  ulama yang  menjadikan  ‘ aqidain sebagai  rukun dan  tidak  memasukkannya  sebagai  syarat dari sebuah akad.
Pada  transaksi  jual  beli  online ( online  shopping )  misalnya,  antara  penjual dan  pembeli  sangat  kecil  kemungkinannya untuk    melakukan  kontak  langsung  secara fisik,  sehingga  semua  tahapan  transaksi dilakukan  melalui  media  online.  Penjual memasarkan  barang  dagangannya  hanya dengan  memasang  gambar-gambar  atau katalog  di  media  sosialnya  untuk  menarik minat  pembeli.  Bila  ada  pembeli  yang berminat,  maka  akan  terjadi  akad ijab dan qabul , dimana ijab qabul disepakati  bahkan tanpa adanya pernyataan langsung penyerahan barang dari penjual dan penerimaan qabul dari  pembeli  secara  lisan kedua belah pihak. Selain itu saat ini metode pembayaran  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak  tidak  lagi  dilakukan  secara tunai,  melainkan  melaui  transfer  atau bahkan dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga.
Lalu  bagaimana  hukumnya?  Bila dilihat  secara  hukum  fiqih,  maka  akan didapatkan  banyak  hal  dalam  model transaksi  ini  yang  tidak  sesuai  dengan hukum  fiqih. Pertama terkait  shighat  yang mana  dalam  jual    beli  online  tidak  jelas shigat ijab  qabul yang  dilakukan. Kedua terkait  dengan  ‘ aqidain atau  orang  yang bertransaksi,  yang  mana  dalam  model  jual beli  online  antara  penjual  dan  pembeli  bisa saja  masih  belum mumayyiz atau  bahkan belum  baligh. Ketiga ,  terkait  dengan  objek transaksi  ;  objek  atau ma’qud  alaih tidak berada  dalam  penguasaan  di  pedagang, ma’qud alaih masih belum jelas keberadaannya,  adanya  keraguan ma’qud alaih tidak  bisa  diserahterimakan,  dan adanya  kemungkinan  terjadinya  penipuan baik  dari  sisi  penjual  maupun  pembeli. Keempat terkait  dengan  hak  khiyar  yang diragukan  bisa  terpenuhi  dengan  sempurna oleh  pembeli,  sehingga  dikhawatirkan  akan
mengakibatkan  perselisihan  dan  kerugian bagi pembeli.
Secara  fiqh,  transaksi  jual  beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya,  sehingga  hukumnya  menjadi tidak  sah,  namun  apabila  dikonstruksi dengan  mengunakan  pendekatan  kaidah ushuliyah,  maka  dapat  analisa  beberapa  hal yaitu pertama , Pada aspek ijab qabul , dalam bisnis  online ijab  qabul dari  3  (tiga) ketentuan  yang  menjadi  syarat  sahnya ijab qabul menurut  Jumhur  Ulama  hanya  satu syarat  saja  yang  mungkin  tidak  dapat terpenuhi  secara sempurna,  yiatu ijab qabul dilakukan  dalam  satu  majlis  secara  fisik. Saat ini teknologi informasi sudah sedemikian  canggih,  sehingga  definisi  satu majlis  bisa  nisbatkan  kepada chatroom ataupun proses terjadinya komunikasi transaksi melalui media online. Komunikasi secara  online  dalam  bertransaksi  melalui media  sosial  merupakan  sebuah  kebiasaan baru bagi generasi sekarang ini, maka untuk itu  apabila  kedua  belah  pihak  telah  saling ridha  dan  syarat-syarat  sah  pada ma’qud alainya terpenuhi,  maka ijab  qabul nya menjadi  sah.  Sebab  sahnya  persoalan muamalah  dikembalikan  kepada  kebiasaan ( al ‘urf ) (Fauzia dan Riyadi, 2018). Ijab dan qabul tersebut  sah  berdasarkan  pada  dalil kebiasaan baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun isyarat sehingga tidak mengharuskan  dengan  suatu  ucapan  atau perbuatan  tertentu.  Karena  pada  dasarnya prinsip muamalah itu tidak adanya persyaratan,  dan  ketika  ada  pendapat  yang membatasi keabsahan suatu transaksi muamalah dengan mengadakan suatu syarat tertentu,  maka  hal  itu  menyalahi  prinsip hukum  asal  (Hidayat,  2015).  Dengan demikian,  aspek fardlu dalam  transaksi hanyalah  adanya ijab  qabul ,  Sedangkan yang  lainnya  merupakan  suatu  tambahan ( nafl )  dengan  cara  dan  kebiasaan  manusia pada tempat dan waktunya masing-masing.
Kedua ,  pada  aspek  ‘ aqidain atau para  pihak  yang  bertransaksi. Baligh dan mumayyiz merupakan  dua  unsur  pokok syarat  sahnya  orang  yang  bertransaksi
menurut  fiqh.  Pada  masa  sekarang  ini konsep baligh dan mumayyiz dengan berpatokan pada umur mungkin sudah tidak relevan  untuk  diberlakukan  lagi,  sebab untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  secara online,  seseorang  benar-benar  perlu  untuk memahami  cara  mengoperasikan  fitur-fitur yang  ada  dalam  aplikasi  jual  beli  online tersebut.  Masalahnya  adalah  tidak  semua orang yang sudah baligh mampu menggunakan  dan  memahami  alur  dari transaksi  online,  oleh  sebab  itu  harus  ada perubahan standarisasi baligh dan mumayyiz dalam  fiqih  sekarang  ini,  bukan  lagi  hanya sudah  cukup  umur  tapi  juga  harus  paham dan  mengerti  benar  terkait  dengan  cara pengoperasian  hingga  risiko-risiko  yang mungkin  terjadi  dalam  transaksi  online tersebut.
Ketiga ,  pada  aspek ma’qud  alaih terdapat  banyak  syarat  yang  harus  dipenuhi agar  sahnya  suatu  transaksi.  Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  dalam  bisnis    online rentan  sekali  terjadi  penipuan  terutama barang  yang  menjadi  onjek  transaksi  baik itu  penipuan  secara  kualitas  maupun kuantitas.  Dalam  dunia  bisnis,  terutama perdagangan,  keuangan  dan  jasa  hal  yang paling utama  yang  harus selalu dijaga oleh para pelaku bisnis adalah menjada pelayanan  dan  kepercayaan  ( trust ).  Kerika terjadi  ketidakpuasan  terhadap  pelayanan dan ketidakpercayaan karena pernah merasa ditipu, maka bisa dipastikan konsumen tidak akan  pernah  melakukan  transaksi  lagi dengan penjual. Pelaku bisnis yang melakukan  penipuan  secara  tidak  langsung mematikan sendiri usaha bisnisnya, sehingga  lambat  laun  para  pelaku  bisnis yang  melakukan  penipuan  akan  berkurang dengan  sendirinya.  Oleh  sebab  itu,  hanya tinggal  dari  sisi  pembeli  saja  yang  harus pandai-pandai  memilih  merchat  penjual bisnis online yang paling bisa dipercaya dan memuaskan  dari  sisi  pelayanan  (Fauzia, 2015). Maka dalam hal ini, masalah ma’qud alaih  telah  terjawab  sepenuhnya,  baik  itu dari kemungkinan adanya penipuan,
masalah  penguasaan  terhadap  barang  dan lainnya.
Keempat ,  masalah  hak  khiyar.  Pada dasarnya  hak  khiyar  merupakan  suatu hukum tambahan atau pelengkap dari syarat dan  rukun  yang  ada  dalam  jual  beli, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan  kedeua  belah  pihak  yang melakukan  transaksi.Pelaksanaan  khiyar dalam  bisnis  online  hampir  mustahil dilaksanakan  karena  akan  mengakibatkan terjadinya  kenaikan  ongkos  kirim  yang mungkin  bisa  lebih  mahal  daripada  harga barangnya.  Namun  akhir  akhir  ini  ada  juga sebagian  reseller/dropshipper  yang  sudah memberikan  fasilitas  garansi  dalam  setiap pembelian produk-produknya. Sehingga bila barang  yang  datang  tidak  sesuai  dengan yang  dipesan,  pembeli  berhak  untuk memutuskan  apakah  akan  meneruskan  atau membatalkan  transaksi.  Oleh  karena  itu pembeli  harus  benar-benar  selektif  dalam memilih reseller yang benar-benar terpercaya dan memberikan garansi terhadap barang yang ditransaksikan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  jual beli  online  ini  meliki  kelebihan  dan kekurangan,  kelebihannya  antara  lain;  1). Menciptakan  lapangan  kerja  baru,  2). Mampu  menggerakkan  ekonomi  sektor  riil, 3). Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang serta dapat membandingkan  harga,  kualitas  dan  motif yang  sesuai,  4).  Membantu  para  pengusaha kecil  dan  menengah  untuk  bisa  terus bertahan  ditengah  persaingan  usaha  yang ketat,  5).  Berkembang  pesatnya  layanan transaksi online berbasiskan financial technology (Fintech).  Sedangkan  untuk kekurangnnya  antara  lain;  1).  Rentan terjadinya  penipuan  yang  merugikan  salah satu  pihak,  baik  penjual  maupun  pembeli, 2).  Sulitnya  penerapan  hak  khiyar  karena faktor  jarak,  3).  Kemungkinan  terjadinya kesalahan ( error ) dalam proses pembayaran via online (Fauzia, 2015).
Bila dianalisis menggunakan pendekatan  kaidah an-naflu  ausa’u  min  al- fardli, maka bisa dipastikan jual beli online
secara  hukum  sah  adanya.  Sebab  yang fardlu dalam  sebuah  transaksi  adalah memenuhi  5  prinsip-prinsip  dasar  transaksi syariah  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, yaitu  berbuat  adil,  suka  sama  suka,  tidak zalim, dan objeknya halal. Maka bila sebuah transaksi  sudah  memenuhi  kriteria  ini,  bisa hukumi  transaksi  tersebut  boleh,  karena telah memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi,  selain  yang  lima  hal  tadi  pada prinsipnya  adalah  tambahan  ( nafilah ).  Di atas  semua  itu  pada  dasarnya  selama transaksi  muamalah  mampu  memerikan maslahah  bagi  kedua  belah  pihak,  maka secara  hukum  hal  itu  dibolehkan  dan  tidak ada dalil hukum yang melarangnya.
Terkait  dengan  kemungkinan  terjadi penipuan  dan  kerugian  salah  satu  diantara dua  pihak,maka  hal  itu  tidak  hanya  terjadi dalam  bisnis  online  saja,  dalam  bisnis kovensional  pun  pasti  terdapat  risiko-risiko yang  sama,  tinggal  bagaimana  penjual  dan pembeli menyikapi hal ini, misalnya dengan memilih  penjual  ( reseller/droshipper )  yang terpercaya, memberikan jaminan atau garansi  dan  ketentuan-ketentuan  lain  yang dapat  meminimalisir  risiko  yang  akan terjadi.

## Penerapan  Transaksi  Pembiayaan  di Perbankan Syariah
Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan yang  menurut  fungsinya  berperan  sebagai lembaga  intermediasi  yang  melakukan penhimpunan dana dan penyeluran pembiayaan.  Dalam  penghimpunan  dana akad  akad  yang  digunakan  adalah wadiah dan mudharabah baik  dalam  bentuk tabunga,  giro  dan  deposito.  Untuk  akad- akad  yang  digunakan  dalam  penghimpunan dana  ini,  hampir  tidak  ada  masalah,  sebab sudah  memenuhi  aspek-aspek  yuridis  fiqih yang  telah  disepakati  para  ulama.  Namun disisi  hilir  yaitu  penyaluran  dana  atau  lebih dikenaldengan  istilah  pembiayaan,  terjadi banyak  sekali  kesulitan  kesulitan  yang dihadapi  bank  dalam  implementasinya.  Hal ini  selain  disebabkan  oleh  SDM  bank syariah sendiri yang masih belum mumpuni,
disebabkan  juga  oleh  nasabah  yang  selama ini  sudah  sangat  terbiasa  melakukan pembiayaan di bank konvensional. Sehingga para  nasabah  ini  menginginkan  suatu  akad yang  sederhana,  mudah  dipahami  dan  tidak rumit persyaratannya. Misalnya adalah yang terjadi  pada  akad  salam  paralel.  Salam adalah  akad  transaksi  jual  beli  dengan pesanan  dengan  pembayaran  diawal  dan barang  akan  diserahkan  kemudian  (Mufid, 2015).
Secara  sederhana  akad  salam  bisa dideskripsikan sebagai berikut: pengusaha A memesan  barang  komoditas  ke  petani  B untuk persediaan barang yang akan dijualnya  3  bulan  yang  akan  datang.  Maka terjadilah transaksi antara kedua belah pihak dengan  ketentuan  pengusaha  A  membeyar secara  tunai  harga  dari  komoditas  yang dipesan.  Hal  dimaksudkan  juga  agar  petani B memiliki modal untuk menanam komoditas  yang  dipesan  pengusaha  A. Setelah  3  bulan,  maka  petani  B  wajib menyerahkan  barang  yang  dipesan  kepada pengusaha A.
Namun  pada  praktiknya  hal  ini jarang  dipraktikkan,  karena  mengandur unsur  risiko  yang  besar,  baik  bagi  pembeli maupun penjual. Untuk itu, biasanya penjual akan  lebih  memilih  untuk  melakukan transaksi dengan pihak ketiga, dalam hal  ini bank  syariah  dalam  hal  pemesanan  barang yang  diinginkan.  Maka  terjadilah  jual  beli salam paralel, dimana tidak hanya dua pihak yang terlibat transaksi, namun ditambah satu pihak  lagi  yaitu  bank  syariah  sebagai  pihak ketiga.
Lalu apa untungnya pembeli melakukan transaksi dengan bank? Sedangkan  bank  bukanlah  pihak  yang memiliki barang, dan juga bukan pihak yang secara  langsung  mampu  menyediakan  yang dimaksud.  Keuntungannya  adalah,  bahwa pembeli  bisa  melakukan hedging atau lindung nilai terhadap barang yang dipesannya.  Selain  itu,  dengan  bertransaksi dengan  bank,  maka  risiko  kerugian  bisa dikurangi dibandingkan dengan bertransaksi secara  langsung  dengan  pemasok.  Bila
dideskripsikan  adalah  sebagai  berikut: pengusaha  A  memesan  sebanyak  10  ton barang/komoditas  ke  bank  syariah  seharga Rp.  10.000/kg  dengan  perjanjian  barang harus  diterima  pada  jangka  waktu  3  bulan. Pemesan  langsung  membayar  tunai  pada saat  itu  juga.  Dalam  hal  ini  bank  berposisi sebagai  penjual,  meskipun  barang  yang ditransaksikan  belum  ada.  Kemudian  bank syariah  segera  mencari  pemasok  yang sanggup  memenuhi  pesanan  dari  pembeli. Misalkan  bank  melakukan  pesanan  barang komoditas  tersebut  kepada  koperasi  petani C,  dengan  perjanjian  barang  tersebut  harus sesuai  kualitas  dan  kuantitasnya  dengan keinginan pembeli pertama. Dari hasil tawar menawar,  disepakati  bank  akan  membeli komoditas  dari  keperasi  petani  sebesar  Rp. 8000/kg. Maka singkatnya setelah tiga bulan maka  petani  harus  menyerahkan  hasil  nya kepada  bank,  kemudian  bank  langsung menyerahkannya kepada pembeli pertama.
Selain  itu,  dengan  adanya  model transaksi salam paralel ini, akan memberikan  keuntungan  bagi  semua  pihak. Pembeli  diuntungkan  dengan  kepastian pengiriman  barang  tepat  waktu  dan  sesuai dengan  kualitas  yang  diharapkan,  selian  itu masih  ada  satu  keuntungan  lagi  yaitu terlindunginya  nilai  harga  dari  barang  bila sedianya  terjadi  kenaikan  harga  komoditas tersebut pada waktu pengiriman. Pihak bank syariah  juga  memperoleh  keuntungan  dari hasil  selisih  harga  jual  dari  pembeli  ke pemasok,  tentu  ini  merupakan  salah  satu akad yang memiliki prospek bagus bila bisa diterapkan  secara  konsisten.  Pemasok, dalam  hal  ini  petani  memiliki  keuntungan adanya  kepastian  harga  jual  dari  produk yang  dihasilkannya,  selain  itu  juga  petani memiliki  modal  untuk  melakukan  usahanya dalam  rangka  memenuhi  pesanan,  karena pembayaran dilakukan diawal transaksi. Hal yang  sama  bisa  terjadi  pada  transaksi pembiayaan  jual  beli  istishna  dan  juga  jual beli murabahah dengan pesanan.

## KESIMPULAN
Ilmu ushul  fiqh dan qawaid  fiqhiyyah merupakan ilmu  yang sangat  penting dalam posisinya  sebagai  dasar  acuan  bagi  para mujtahid dalam melakukan istimbath hukum suatu  perkara  yang  baru.  Ilmu  ushul  fiqh dan qaawaid fiqhiyyah memiliki fleksibilitas dan keluasan cakupan dalam mengakomodir hampir  semua  bentuk  fenomena  dan  gejala yang  timbul  di  dalam  masyarakat.  Hukum muamalah  sebagai  hukum  yang  terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, diperlukan usaha penggalian hukum terus  menerus  agar  dapat  menjawab  semua persoalan  yang  muncul  dalam  aspek muamalah.  Hal  ini  sesuai  dengan  kadiah dasar  dari  hukum  muamalah  yaitu  pada dasarnya  segala  bentuk  muamalah  adalah boleh,  sampai  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya. Dari kaidah ushul fiqh dapat dipahami  bahwa  cakupan  fiqh  muamalah lebih  luas  dan  lebih  fleksibel,  sehingga setiap  kali  terjadi  perubahan  ataupun muncul  fenomena  baru  dapat  secara  cepat direspon  dan  dikaji  hukumnya  oleh  para mujtahid.
Tujuan  utama  dari  ekonomi  islam adalah mencapai falah dengan jalan mendapatkan  maslahah.  Maslahah  adalah suatu kebaikan yang diperoleh dan dirasakan bersama oleh semua orang. Untuk mencapai  kemaslahatan  dalam  transaksi syariah,  para  pelaku  harus  berpegang  teguh pada  5  prinsip  dasar  transaksi  ekonomi syariah,  yaitu  berbuat  adil,  didasari  suka rela,  objek  transaksinya  halal,  dan  tidak berbuat  dzalim.  Kaidah an-naflu  ausa’u minal  fardli bila diterapkan dalam transaksi ekonomi islam dapat diartiken bahwa semua transaksi  yang  dilakukan  dalam  ekonomi syariah  hukumnya  adalah  boleh,  baik  dan dianjurkan,  asalkan  masih  dalam  koridor  5 prinsip dasar transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya contoh dari penerapannya adalah pada transaksi jual beli online,  yang  bila  dilihat  secara  fikih  tidak memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Namun ketika  dilakukan  dengan  pendekatan  kaidah ini,  bisa  menjadi  jalan  keluar  hukum  yang
sangat  baik  dan  memudahkan  bagi  umat, sehingga tidak lagi ragu akan hukum-hukum transaksi  yang sedang trend pada masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Sirajul.  “Musyarakah:  Antara  Fiqih dan  Perbankan  Syariah”, Jurnal Miqot, Vol. 36 No. 2 (2012). Al-Qaradhawi,  Yusuf. Ijtihad  Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya . Surabaya:
Risalah Gusti, 2000.
As-Suyuthi,  Jalaludin  Abdurrahman. Al- Asybah  wa  Nadzair  fi  Qawaidi wa  Furu’i  Fiqhi  Syafi’iyyah . Riyadh: Maktabah Nazirul Baaz, 1997.
Azhari,  Fathurrahman. Qawaid  Fiqhiyyah Muamalah . Banjarmasin: LPKU, 2015.
Az-Zarqa,  Musthafa. Syarh  al-Qawaid  al- Fiqhiyyah. Damaskus:  Darul Qolam, 1989.
Fauzia,  Ika  Yunia.  “Akad  Wakalah  dan
Samsarah  Sebagai  Solusi  atau Klaim Keharaman Dropship
Dalam Jual Beli Online” , Jurnal
Islamica , Vol. 9 No. 1 (2015).
Fauzia,  Ika  Yunia  &  Abdul  Kadir  Riyadi.
Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam Perspektif  Maqashid  Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018. Hidayat,  Enang.  2015. Fiqih  Jual  Beli . Bandung: Remaja Rosda Karya Khallaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  Fiqh . Jakarta: Rajawali Press, 1996. Mardani. Hukum  Sistem  Ekonomi  Islam .
Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Misanam,  Munrokhim,  et.al. Ekonomi Islam .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2013.
Mufid,  Mohammad. Ushul  Fiqh  Ekonomi dan  Keuangan  Kontemporer . Jakarta: Penerbit Kencana, 2016. Rozalinda. Fiqih  Ekomoni  Syariah;  Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah .
Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Sidlan,  Shaleh  bin  Ghanim, Al-Qawaid  al Fiqhiyyah  al-Kubra  wa  ma Tafaara’anha .  Riyadh:  Dar  al Nasyri wa al Tauzi’,t.th. Talhah.  “Kaidah  Fiqhiyyah  Furuiyyah;
Penerapannya Pada Isu Kontemporer”, Jurnal  Tahkim,
Vol. X No. 1, (2014). Thalib,  Prawitra.  “Pengaplikasian  Qawaid Fiqhiyyah  dalam  Hukum  Islam Kontemporer”, Jurnal  Yuridika, Vol. 31 No 1 (2016). Zuhaili,  Wahbah. Ushul  Fiqh  al-Islami . Beirut: Dar al-Fikr, 1986.