INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13608-13627 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pembangunan Infrastruktur Hinterland di Kota Batam dalam Perspektif Ketahanan Nasional
Ari Binsar Sihombing 1 ✉ , Margaretha Hanita 2
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Email: aribin02121986@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan  usaha  yang  dilakukan  sebagai  langkah  untuk  membangun  manusia  Indonesia.  Hal  ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil  yang berkaitan dengan pembangunan harus  tertuju  pada  pembangunan  yang merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat  sehingga  pada  akhirnya  dapat  berdampak  terhadap  perbaikan  dan  peningkatan  taraf hidup  masyarakat  Indonesia.Bagian  wilayah hiterland  Kota  Batam  khususnya  Galang,  Bulang  dan Belakang  Padang  pembangunan  yang  terjadi  masih  belum  merata,  maka  pemerintah  Kota  Batam berupaya  melakukan  pengembangan  wilayah.  Pengertian  daerah/wilayah  disini  mencakup  daerah Kabupaten/Kota  dan  Daerah  Propinsi,  masing-masing  sebagai  daerah  otonom.  Metode  penelitian dalam artikel ini adalah metodologi kualitatif melalui penelitian pustaka dengan mendalami bahan- bahan pustaka yang relevan, data statistik  dari Pemko Batam dan Kelurahan-kelurahan terkait, dan wawancara dari instansi terkait kemudian menarasikannya.
Kata kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pulau Hinterland, Ketahanan Nasional

## Abstract
Infrastructure development is part of national development. National development is an effort carried out as a step to develop Indonesian people. This implies that every policy that will be taken related to development  must  be  aimed  at development  that  is  evenly  distributed  throughout  Indonesia  and implemented for the benefit of the community so that the results of this development can truly be felt by the community so that in the end it can have an impact on improving and increasing the standard of living. the life of the Indonesian people. Parts of the hiterland area of Batam City, especially Galang, Bulang and Rear Padang, the development  that  has  occurred  is  still  uneven,  so  the  Batam  City government is trying to carry out regional development. The definition of area/territory here includes regency/municipal areas and provincial regions, each of which is an autonomous region. The research method in this article is a qualitative methodology through literature research by studying relevant literature, statistical data from Pemko Batam and related sub-districts, and  interviews from  related agencies and then narrating it.
Keywords: Infrastructure Development, Hinterland Island, National Resilience

## PENDAHULUAN
Masalah dalam hal infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana atau fasilitas dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam.  Hanye  dkk  (2014)  Pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah  Kota Batam  secara  implementatif  berhasil  dan  membawa  perubahan  terhadap  kondisi infrastruktur di daerah  tersebut.  Selain itu tersedianya infrastruktur juga menutut Sutarto dan Solihin (2019) menjadi kendala dalam melakukan pembersihan sampah di Kecamatan Belakang  Padang.  Permasalahan  infrastruktur  ini perlu  di  tanggulangi  untuk  mengatasi kesenjangan  pembangunan  antara wilayah  Kabupaten/Kota  dalam  hal  ketersediaan infrastruktur  darat  berupa  jalan  dan  jembatan,  infrastruktur  laut  berupa  pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan.
Penyediaan  Infrastruktur  tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan  yang  sangat  penting dalam  menggeliatkan  investasi  di  Kota Batam.  Dibawah kepemimpinan  Kepala  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam)  Muhammad  Rudi, pembangunan infrastruktur menuju Batam Kota Baru yang lebih maju terus digesa hingga 2024 mendatang.
Batam  terdiri  dari  pulau-pulau  dengan  ukuran  atau  luasan  yang  berbeda-beda dengan pulau pusat pertumbuhan yang berada di Pulau Batam. Kota Batam memiliki satu pulau besar, yaitu Pulau Batam dan 329 pulau berpenghuni yang berada di  wilayah Kota
Batam.  Perkembangan  pusat  pertumbuhan  pada  suatu mainland  seharusnya  dapat memengaruhi perkembangan pada daerah sekitarnya. Peran yang dilaksanakan oleh pusat pertumbuhan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah latarnya atau hinterland. Perkembangan dan pertumbuhan mainland juga dapat dipengaruhi dari adanya hubungan dengan daerah latarnya karena terciptanya saling memengaruhi antar wilayah untuk perkembangan dan kemajuan masing- masing kawasan. (Batam Dalam Angka, 2023).
Gambar 1. Peta Kota Batam
Untuk  mendukung  Kota  Batam  sebagai  tujuan  berinvestasi,  hingga  tahun  2024 mendatang  akan  ada  22  proyek  infrastruktur  jalan  yang  akan  dilaksanakan  serta pembangunan Fly Over Sei Ladi hingga Simpang Laluan Madani sepanjang 2,5 kilometer. Dimana,  proyek  pembangunan  Fly Over  Sei  Ladi – Bundaran  Madani  ini  merupakan proyek  pembangunan  gagasan dari  Muhammad  Rudi  sebagai  perwujudan mimpi bebas dari kemacetan dan mengurangi kendaraan yang melintas di Jembatan Sei Ladi.
Kepala  BP  Batam,  Muhammad  Rudi,  mengatakan,  pengembangan  dan pembangunan  jaringan  jalan  akan  tetap  menjadi  prioritas  pihaknya  dalam  agenda pembangunan  2021.  Sebab,  menurutnya,  infrastruktur  perlu  terus  dibangun  untuk menggerakan  ekonomi  masyarakat  dan menjadikan  Batam  berdaya  saing  sebagai  kota tujuan  investasi,  pembangunan infrastruktur  jalan  ini  perlu  segera  dibenahi  untuk merespons kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha. Jika kemacetan terus saja terjadi, maka  akan  mengakibatkan  membengkaknya  biaya  produksi  dan  tersendatnya  sirkulasi barang serta jasa. Tentu saja hal ini tidak baik bagi citra Batam sebagai kawasan yang ramah investasi. Dalam hal ini solusi dalam mengatasi kesenjangan masyarakat hinterland dengan masyarakt  Kota Batam lainnya Pemko Batam lebih memfokuskan kepada Pembangunan infrastruktur  di  Bidang  Pariwisata  yang bertujuan  agar  masyarakat  setempat  lebih  baik perekonomian keluarganya.
Namun berdasarkan  hasil observasi awal saat ini yang telah dilakukan pada Februari 2023 di Kecamatan Belakang Padang, Bulang dan Galang, maka peneliti mengungkapkan
bahwa terdapat masalah yaitu wilayah Hiterland masih belum merata untuk pembangunan infrastruktur,  yaitu  di  Belakang  Padang masalah  penerangan  atau  listrik  masih menjadi masalah besar, karena  listrik hanya akan  di nyalakan 9 Jam saja  dalam sehari, sehingga masyarakat setempat  masih  menggunakan  genset  untuk  mendapatkan  penerangan,  di Kecamatan Bulang dan Galang juga masih ada masalah terdapat masalah listrik, hal ini juga terjadi karena pulau- pulau kecil yang berada di tengah laut tidak mendapatkan pasokan listrik yang mencukupi, namun sebagian kelurahan sudah mendapatkan penerangan yang baik  sejak  di  bangunnya  Rumah  Sakit Khusus  Infeksi  (RSKI)  di  bangun  pada tahun  2020 karena  Covid 19. Air  bersih  sudah dapat di nikmati masyarakat  setempat, yang dulunya susah mendapatkan air bersih, dan jalan utama juga sudah baik.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah hiterland sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam  untuk  dikembangkan.  Adapun  pengkhususan  pelayanan  koridor  Jalan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2009-2029. Hal yang sudah diketahui bahwa pembangunan di Kota Batam sudah over development, sehingga sudah seharusnya arah pembangunan bergeser ke wilayah lain, penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi  kesenjangan  antar  daerah diperlukan  peningkatan  efektivitas  program- program  pengembangan  daerah  yang  didasarkan  atas  kesesuaian  topologi  dengan karakteristik  wilayah  yang  akan  berdampak  pada  pelayanan  publik  yang  lebih  baik. Penelitian  memfokuskan  pengembangan  wilayah hinterland  tepatnya  pada  wilayah sepanjang daerah hinterland, guna mewujudkan pemanfaatan sumber  daya yang dimiliki, menyeimbangkan  pembangunan  wilayah  Kota  Batam,  dan  menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat  komprehensif dan holistik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  melalui  penelitian  pustaka  dengan mendalami  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan,  data  statistik  dari  Pemko  Batam  dan Kelurahan-kelurahan  terkait,  dan  wawancara  dari  instansi  terkait  kemudian menarasikannya.  Penelitian  dimulai  dengan  mendalami  terminologi  yang  digunakan dalam objek penelitian. Strauss & Corbin (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non- matematis yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan berbagai media antara lain dokumen atau arsip (pustaka).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pulau- Pulau Hinterland di Kota Batam Ditinjau Dari Persfektif Ketahanan Nasional

## Kebijakan Pemerintah
Kebijakan berarti alat atau instrument guna mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan  memberi  penghargaan (rewards)  dan  sanctions  kebijakan  pula  dapat  diartikan sebagai blueprint dimana akan mempengaruhi perilaku banyak orang yang akan terkena dampak suatu keputusan yang dibuat. (Amri Marzali, 2012).
Kebijakan publik merupakan studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. (Surya Fermana, 2009). Pembentukan suatu kebijakan tidak terlepas dari ktor-aktor yang turut mengambil keputusan dalam  perumusannya. Menurut James Anderson, aktor-aktor yang  terlibat dalam proses pembentukan kebijkan terbagai dua, yaitu para pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. (Budi Winarno, 2014).
Pemeran serta resmi yakni: (1) Badan Badan Administrasi, biasanya menjadi sumber utama  mengenai  usul  pembuatan  undangundang  dalam  sistem politik,  tidak  hanya menyarankan, badan- badan administrasi juga melakukan lobi dan menggunakan tekanan- tekanan dalam menetapkan undang-undang. (2) Presiden, memegan peran  penting dalam melakukan perumusan kebijakan karena sebagai kepala eksekutif, serta dapat dilihat dari adanya  perumusan  kebijakan  dalam  komisi-komisi  presidensial  ataupun  rapat  dakam kabinet. Sementara, pemeran serta tidak resmi salah satunya adalah  warga negara individu. Warga negara seringkali diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif ketika kebijakan publik  dalam  proses  pembuatan.  Namun,  dalam  negara  yang  memiliki  sistem  otoriter kepentingan dan keinginan  warga negara biasanya adalah akibat dari adanya  kebijakan publik.  Kebijakan  publik  merupakan  kewenangan  pemerintah  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Pada  dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).
Pemerintah adalah lembaga  atau Badan badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, sedangkan C.F Strong mendefinisikan Pemerintah adalah segala  kegiatan  badan badan  publik  yang  meliputi  kegiatan  legislatif,  eksekutif  dan Yudikatif  dalam  mencapai tujuan negara.  Menurut Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  Pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang  dibantu oleh wakil President dan  mentri sebagaimana dimaksud dalam Undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pemerintah  Daerah  adalah  Penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  Otonomi  dan  tugas Pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas  luasnya  dalam  sistim  dan  prinsip  negara kesatuan  republik  indonesia,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  undang  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Klasifikasikan  pemerintah  dapat  dilihat ke  dalam  empat pengertian,  yakni,  Pertama,  pemerintah  mengacu  pada  proses  pemerintah,  yakni pelaksanaan  kekuasaan  oleh  yang  berwewenang;  Kedua,  istilah  pemerintah  juga  bisa dipakai  untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan; Ketiga, pemerintah seringkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat  atau  lembaga,  artinya  kantor  atau  jabatan-jabatan  dalam  pemerintahan; Keempat, istilah pemerintah juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
Pemerintah     akan     dijalankan     oleh pemimpin daerah sesuai dengan kewenangan kota  (wilayah)  yang  dimiliki.  Dalam  Kamus  Tata  Ruang  telah  disebutkan  bahwa  kota merupakan  pemukiman yang berpenduduk relatif besar,  luas area terbatas, pada umumnya bersifat  non-agraris,  dan  kepadatan  penduduk  relatif  tinggi.  Sehingga  dapat  diartikan bahwa,  seperti  contoh  penelitian  yang  akan  Penulis  kaji  adalah  pemerintah Kota  Batam adalah  lembaga Penyelengara  urusan  pemerintahan  bersama  dewan  perwakilan  rakyat daerah dari pemerintah pusat dalam wilayah Kota yang sudah ditetapkan  dalam Undang- Undang. Wilayah kota    Batam, dalam sistem pemerintah yang dijalankan dipengaruhi oleh kewenangan  pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dengan kewenangan tersebut, sistem pengelolaan  yang  dijalankan  terkait dengan  pengelolaan  pemerintah  pusat. Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  tahun  1965,  Peraturan Menteri Agraria  Nomor 1 tahun 1966, Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  6  tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 1977.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  53  Tahun  1999  Tentang Pembentukan  Kota  Batam,  Pasal  21        menyebutkan  bahwa  dengan  terbentuknya  Kota Batam  sebagai  Daerah  Otonom,  Pemerintah  Kota  Batam  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikut sertakan Badan   Otorita Batam Berikutnya  berdasarkan  Pasal  21  ayat  3  menyebutkan  bahwa  hubungan  kerja  antara Pemerintah  Kota  Batam  dan  Badan  Otorita  Batam  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan lain juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 ketentuan yang  mengatur  tentang kewenangan  Pemerintah  Kota  Batam dan  Otorita  Batam  dalam Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,  sebagaimana  Pasal  1: menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2007  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2000 tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas Menjadi  Undang- Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  72,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4729)  ditetapkan  menjadi  Undang-  Undang  dan  melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
Pengaruh  globalisasi  di  level  lokal  membawa  kapitalisme  masuk  ke  dalamnya. Globalisasi  menjadi  gerbang  masuknya  bagi  negara-negara  berkembang  dengan semangat  kapitalis  mereka.  Salah  satu  dampak dari  masuknya  globalisasi  di level  lokal adalah  kebijakan  desentralisasi  yang  terjadi  pada  tahun  1999.  Hal  tersebut  membuka peluang  baru  aktor  ekonomi  lama  bermain  politik, „melanggengkan‟ jaringan  bisnis mereka di daerah, juga memindahkan crony capitalism. Crony capitalism atau kapitalisme kroni  adalah  istilah  untuk  menggambarkan  ekonomi  kapitalis  dimana kesuksesan  suatu bisnis  bergantung  pada  seberapa  dekat  hubungan  antara  pengusaha dengan  pihak pemerintah.  Kapitalisme  kroni  sering  diimplementasikan  pada  negara-  negara berkembang,  seperti  Indonesia  yang  memberikan  kebijakan  khusus  kepada  calon pengusaha. Seperti adanya pembebasan pajak, pemberian ijin khusus bantuan pemerintah dan  lainnya.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  melanggengkan  kekuasaan pemerintah dengan  terus  memudahkan  para  pengusaha  untuk  menanamkan  modalnya  sebagai imbalan atas apa yang pemerintah tetapkan, yaitu dengan memudahkan urusan investasi.

## Investasi Asing di Indonesia
Investasi asing berawal dari  modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing ke sebuah perusahaan  yang  ada  di  dalam negeri.  Biasanya,  investasi  asing  dilakukan  oleh  negara- negara yang tergolong maju ke negara berkembang. Namun, dapat juga  dilakukan  dari sesama  negara  maju.  Negara yang menerima investasi  asing kemudian akan mendapat keuntungan, seperti  salah  satunya  adalah  pemugaran teknologi.  Di  Indonesia,  terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing  yang tercantum dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1967. Menurut pasal 6 UU PMA, terdapat bidang-bidang penanaman  modal  asing,  yaitu  Pelabuhan-pelabuhan;  Produksi,Transmisi  dan  Distribusi
tenaga listrik untuk umum; Telekomunikasi; Pelayaran;Penerbangan; Air minum; Kereta Api umum; Pembangkit Tenaga Atom; dan Media massa. Indonesia menjadi urutan ke-4 sebagai tujuan utama investasi di dunia.

## Gambar Tujuan Utama Investasi
Dunia 2015-2017
Sumber:http://ksp.go.id/wpcontent/uploads/2 017/10/BKPM-3- Tahun-Pemerintahan- Jokowi- JK-1.pdf
Dalam  berinvestasi  di  Indonesia,  investor  asing  harus  memenuhi  aturan-  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  Kepala BKPM  dalam  Peraturan  BKPM  No.14  Tahun  2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Izin Prinsip adalah izin yang harus dimiliki dalam berinvestasi, baik domestik maupun asing. Izin Prinsip memiliki beragam  jenis,  seperti  Izin  Prinsip  Baru  (izin  pertama  kali  sebelum  berinvestasi),  Izin Prinsip  ekspansi/perluasa  (izin  melakukan  eksoansi  perusahaan),  dan  Izin  Prinsip Penggabungan  (izin  sebelum melakukan  merger  2  perusahaan  atau  lebih).  Perizinan tersebut  diajukan melalui PTSP di BKPM, BPMPTSP Prov./Kab./Kota,  PTSP  KPBPB  dan PTSP  KEK.  Adapun  persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  inevstor  asing  terkait pemodalan investasi, yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), total ini belum termasuk tanah dan bangunan. Bagi negera berkembang seperti Indonesia, peran investasi asing sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian negara. Dalam hal ini,  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mencari  sumber-sumber pembiayaan pembangunan  dari  utamanya  negara-negara  maju.  Dengan  adanya investasi  asing mampu meminimalisir defisit tabungan negara.

## Pengelolaan  Daerah  Kepulauan
Secara  umum  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan daerah kepulauan (Mohammad Ikhanuddin Mawardi, 2019). Pertama, sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. Kedua, keterbatasan pelayanan  administrasi  pemerintahan,  pemberdayaan  ekonomi  dan  sosial  budaya,  sarana  dan
prasarana  komunikasi  dan  transportasi,  termasuk  transportasi  laut  yang  menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya. Ketiga, terjadinya kegiatan ilegal dan penyelundupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan. Disisi lain, potensi  daerah  kepulauan  kecil  sangat  tinggi  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  politik  dan pertahanan keamanan Indonesia, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilaah perbatasan. Sumber daya alam seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, perikanan, dan wisata bahari yang ada di daerah kepulauan dapat menjadi aset pembangunan bagi pengembangan daerah. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah minimnya upaya promosi potensi pembangunan di pulau- pulau kecil. Keempat, terbatasannya peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut. Kelima, pasokan listrik yang belum memadai.
Keenam  muncul  akibat  besarnya  potensi  sumber  daya  yang  ada  di  laut  adalah  isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi  perhatian  serius  dari  berbagai stakeholder. Mereka  beranggapan  bahwa  dengan  dilaksanakannya  desentralisasi  maka  kewenangan  pengelolaan sumber daya kelautan yang ada dalam ruang lingkup wilayahnya mutlak berada di tangan daerah tersebut  tanpa  memperhatikan kepentingan-kepentingan  daerah  sekitar  dan  terlebih-  lebih kepentingan pemerintah pusat.
Masalah  perbedaan  kepentingan  yang  telah  disebutkan  diatas  yang  sering  menyebabkan terjadinya  friksi-friksi  antara beberapa  daerah  daerah  dan  antara  pemerintah  daerah  dengan pemerintah pusat. Dengan adanya pengaturan batas wilayah laut sejauh 12 mil bagi wilayah laut yang merupakan  kewenangan  provinsi  dan  4  mil  bagi  wilayah  laut  yang  merupakan  kewenangan pemerintah kabupaten/kota beberapa  daerah  beranggapan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  laut yang ada diwilayahnya tidak boleh dilakukan oleh daerah lain bahkan oleh  pemerintah pusat.
Akibat  persoalan  ini  terjadi  konflik  kepentingan  antara  daerah  dan  antara  pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang memuncul kesan ada “pengkavlingan” wilayah laut dan  pembatasan eksplorasi  dan ekploitasi sumber daya yang berada di wilayah laut. Bahkan tidak jarang kemudian timbul bentrokan dalam hal pemanfaatan sumber daya  kelautan oleh beberapa stakeholder yang ada. Contoh kongkret adalah bentorkan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan dalam hal penangkapan ikan.
Persinggungan  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut tidak  hanya terjadi  antar  daerah otonom, tetapi juga terjadi antara daerah otonom dengan pemerintah pusat terutama berkaitan dengan  pengelolaan  sumber  daya  yang  bersifat strategis.  Beberapa  fakta  menunjukkan  bahwa terjadi friksi antar tingkat  pemerintahan  dalam hal  pengelolaan sumber daya  laut. Misalnya dalam hal pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah merasa pelabuhan yang  berada didaerah provinsi  harus  dikelola  pemerintah daerah  bukan  oleh  pemerintah  pusat.  Akan tetapi  batas pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah laut  tidak ditafsirkan  batas  yuridisiksi  seperti  dalam  hal
batas  perbatasan  negara. Ini  artinya  pengelolaan  jangan  sampai  dimaknai  seperti batas wilayah kedaulatan.

## Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah
Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah merupakan subsistem  keuangan  negara  sebagai  konsekuensi  pembagian  tugas  antara  pemerintah  dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi  didasarkan  atas  penyerahan  tugas  oleh  pemerintah  kepada  pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini  berarti  bahwa  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  perlu  diberikan  pengaturan  yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat  dibiayai  dari  sumber-  sumber  penerimaan  yang  ada.  Sejalan  dengan  pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraaan pemerintahan dalam rangka  pelaksaaan  asas  dekonsentrasi  dilakukan  atas  beban  APBN  dan  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembatuan dibiayaai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuanKebijakan merupakanbukti dan  digunakan dalam  mengukur  sejauh mana  pelaksana  kebijakan mengimplementasikan  kebijakan. Sehingga para  pelaksana  kebijakan mengerti  dan  paham  arti  dan  tujuan dari  sebuah kebijakan  yang dilaksakan. Berdasarkan  wawancara  bahwa  pembangunan  infrastruktur  di kecamatan bulang sudah di atur dalam perwako batam. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur  mempunyai  landasan hukum  yang  jelas,  yang  dimana  setiap kegiatannya diatur  dan  peraturan tersebut  dari  sisi  anggaran  dan  target yang  harus  dicap  dalam meningkatkan pembangunan  infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang    Padang.    Pada kegiatan pembangunan  ini  pihak  kecamatan mempunyai  prioritas  dalam pembangunan yang dimana prioritas ini di dapatkan dari hasil musyawarah rembuk warga (musrenbang). Dari musrenbang  inilah  di  dapatkan  hasil lokasi  daerah  yang  akan  di  bangun atau di prioritaskan.
Walikota  Batam  dalam  acara  musrenbang  untuk  Rempang,  Galang dan  Belakang Padang,  telah  menargetkan  semua  jalan  harus  semenisasi.  Untuk  itu,  beliau menginstruksikan pejabat terkait untuk mendata semua jalan yang ada di Rempang, Galang dan Belakang Padang. Bukan tanpa alasan, pembangunan yang ditargetkan Pemko Batam semata-mata  ingin  menjadikan Galang,  Bulang  dan  Belakang  Padang  lebih  baik  dan memesona sehingga warga Galang, Bulang dan Belakang Padang bisa menikmati, dengan banyaknya wisatawan pengunjung, maka perekonomian di Galang, Bulang dan Belakang Padang bisa menggeliat dan masyarakat bisa sejahtera, masyarakat memanfaatkan potensi tersebut, dengan menyarankan masyarakat untuk mempromosikan destinasi  wisata  alam, kuliner,  dan  sebagainya.  Walikota  juga  masyarakat  Belakang  Padang  kompak  agar pembangunan  di  Belakang  Padang  lancar.  Dengan  menjaga  kekompakan  maka pembangunan dan ekonomi  Galang, Bulang dan Belakang Padang.
Dalam  mengembangkan  wilayah  terdapat  campur  tangan  pemerintah.  Hal  itu termasuk  dalam  sinergisme  fungsional  (Functional  Sinergism).  Dalam  sinergisme fungsional  penekanan  penggabungannya  adalah  pada  kegiatannya  dan  institusi  yang berkompeten  menanganinya.  Institusi  atau  lembaga  bertugas  memanage  kota  dan wilayah  itu  sendiri.  Intervensi  pemerintah  pada  wilayah  Galang,  Bulang  dan Belakang Padang  khususnya,  berupa  Pemerintah  Kota  Batam  beserta  institusi  atau  badan  yang terkait,  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA),  Dinas  Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah.  BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh  BAPPEDA.  Selain  dari  lembaga  pemerintah,  ada  juga  pihak  swasta  yang dilibatkan.Biasanya  pemerintah mengeluarkan  tender  apabila  ada  proyek yang  ingin dibangun, adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak pemerintah maupun swasta) untuk Pembangunan Galang, Bulang dan Belakang Padang.

## Pembangunan Berkelanjutan
Tidak ada satu pun negara yang dapat bertahan sendirian. Jaringan dan kerja sama yang  baik  mutlak  diperlukan  untuk  menjamin  lancarnya  proses  pembangunan berkelanjutan.  Dalam  hal  ini,  sangat  krusial  adanya  jaminan  terhadap  sistem  yang berfungsi  dengan  baik antara aktor-aktor  ekonomi  lokal  seperti  para  pelaku  wirausaha, institusi  lingkungan  bisnis, pemangku  kepentingan  di  bidang  riset  dan  pengembangan, serta otoritas lokal. Hal yang acap kali dilupakan adalah segi pertahanan keamanan yang
mendukung dan memperlancar sistem ekonomi sehingga jaringan lalu lintas kerja sama dapat terjalin dengan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Kegiatan kerja sama ekonomi dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang  dicanangkan  oleh  PBB  ataupun  Renstra  Jangka  Panjang  nasional, kini  bukan  lagi hanya sebatas wacana pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan dan penguatan kemitraan seluruh dunia, namun juga mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  dengan meningkatkan standar hidup melalui akselerasi pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan.
Pertumbuhan  semacam  ini  perlu  didukung  aspek  pertahanan  keamanan  yang memadai baik di tingkat nasional dan internasional. Tren semacam ini semakin meningkat, karena kerja  sama internasional yang adapun semakin terpicu dengan timbulnya kesadaran untuk bertindak bersama ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen terkini yang dilakukan  pelbagai  negara  dalam  menerapkan  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan sebagian besar adalah dengan mengintegrasikan kegiatankegiatan dalam bidang ekonomi, sosial  dan  lingkungan  yang  juga  ditujukan  memberikan  keuntungan  bagi  generasi mendatang.  Dengan  kebijakan  semacam  itu,  peran  inovasi  sangat  diperlukan  sehingga sektor  riset  dan  pengembangan,  lingkungan  yang  inovatif,  serta kemampuan  ekonomi untuk  menerapkan  berbagai  hasil  riset  menjadi  tolok  ukur  tingkat  Walaupun  dari  segi ekonomi,  penilaian  ekonomi  menjadi  tolok  ukur  utama,  namun  pengembangan  ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta inovasi, perlu dilakukan terus- menerus karena itu semua adalah elemen utama untuk memastikan terjadinya pembangunan serta keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  dari  sistem  yang  berdaya  saing.  Kebutuhan  akan keberlanjutan  itulah yang  kemudian  memicu  sistem  ekonomi  mengadaptasi  berbagai teknologi  dan pengetahuan  baru  yang  kemudian berkontribusi  terhadap  pembangunan sosial  ekonomi,  berpengaruh  pada  kualitas  hidup,  membangun  masyarakat  informasi, memberikan  jalan  terhadap  peningkatan,  dan  pencapaian  baru  ekonomi  berbasis lingkungan. Bagaimana  dengan  sektor  pertahanan?  Tren valuasi  sektor  pertahanan  suatu negara tidak lagi hanya seputar berapa banyak personel tentara yang dimiliki namun lebih ke  arah sistem yang lebih kompleks yang diwarnai dengan persenjataan serta peralatan dan  perlengkapan  pertahanan  canggih didukung  teknologi yang mumpuni.  Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, kondisi kebutuhan tersebut menjadi tantangan berlipat ganda.
Implementasi pembangunan infrastrukstur Sumber daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  pelaksanaan kebijakan karena  mempunyai  peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang  mempengaruhi  pengimplementasian  suatu  program.  Ketersediaan  sumberdaya merupakan  salah satu faktor yang harus  selalu  diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan  oleh kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Keberhasilan  suatu  kebijakan  di pengaruhi oleh sumber daya, keberadaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan  implementasi, karena  tanpa  adanya  sumber-sumber  kebijakan yang  sudah  di  buat  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  dapat  menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia disini adalah Pegawai yang terlibat  dalam  kegiatan  Pembangunan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Bulang.  Berdasarkan wawancara  dapat  dilihat  bahwa  sumber  daya  manusia  untuk  dalam  kegiatan pembangunan infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang Padang masih belum memiliki sumber  daya  dalam  bidang  teknis  sendiri, sehingga  di dalam  kegiatan  ini  melibatkan konsultan dari pihak luar, yaitu konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dalam membantu untuk berjalan nya kegiatan ini sendiri. Sumber daya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur  sehingga  menjadi  hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, jika anggaran kurang makan kegiatan  pembangunan infrastruktur  tidak  berjalan  efektif  dan tidak  maksimal.  Sesuai Renstra  bahwa  untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  program  dan  kegiatan  direncanakan didanai melalui sumber pendanaan, yaitu APBD Murni dan APBD Peruahan Kota Batam Tahun  2018-2018,  untuk  Kecamatan  Bulang  yaitu  sebesar  adalah  sebesar  Rp 4,455,836,900.00 tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp 5,558,601,000.00. Sarana dan Prasarana adalah sumber daya yang sangat penting dalam penunjang pembangunan infrastruktur  di  Kecamatan  Bulang.  Menurut  Van  Meter dan  Van  Horn,  Sumber-sumber layak mendapat  perhatian  karena  menunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar  implementasi  yang  efektif.  Sarana  dan  prasarana  disini  sangat  penting dalam  penunjang  keberhasilan  Implementasi  Pembangunan  Infrastruktur  di  Galang, Bulang dan Belakang Padang.

## Komunikasi
Konsep komunikasi pada implementasi kebijakan pada umumnya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan  baik oleh komunikan kebijakan. Jika pesan yang dikirimkan dapat diterima secara lengkap, maka komunikasi  disebut  efektif.  Adapun  indikator  diukur  dari  Sosialisasi  mengenai pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  Peneliti  menemukan  hubungan komunikasi  dalam  implementasi  program  ini  dimulai  ketika  pihak  pelaksana  program melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu dalam pembangunan perkerjaan infrastruktur melibatkan masyarakat, masyarakat di bentuk Kelompok Kerja Masyarakat atau disingkat (POKJAMAS), Pokjamas  sendiri di bentuk oleh masyarakat sendiri dari hasil musyawarah dan mufakat. Dalam pengerjaan  pembangunan infrastruktur masyarakat sendirilah yang membangun kegiatan yang ada di wilayah atau tempat mereka. Kelompok yang memiliki tujuan demi membangun daerahnya itulah bergabung dan memiliki kesamaan tujuan. Oleh karna  itu  menurut  peneliti,  komunikasi antara  pihak  kecamatan  dan  masyarakat  sangat penting  sekali,  karena  melalui  komunikasi  dapat  terciptanya  hasil  yang  baik  dan menguntungkan masyarakat di Galang, Bulang dan Belakang Padang.

## Karakteristik badan-badan pelaksana
Dalam pengimplemtasi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor- faktor yang  mempengaruhi  ada  2  faktor  yaitu  faktor  organisasi  internal  dan  faktor eksternal. Organisasi  formal  yaitu  faktor  dari  yang  mempengaruhi  kebijakan  Pembangunan Infrastruktur  di  Galang, Bulang  dan  Belakang  Padang.  Organisasi  formal  dari  kegiatan Kebijakan Pembangunan ini yaitu  Tim  Kecamatan dan Kelurahan pada dasarnya sama, kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  keterbatasan  daerah  hinterland  sendiri,  yang dimana sarana/prasarana.
Berikut untuk menjawab permasalahan, adapun indikator di ukur dari Faktor internal dan  Faktor  Eksternal  berikut  perhatikan  jawaban  wawancara.  Kebutuhan  SDM serta sarana/prasarana  menjadi  faktor internal  yang  paling  utama  dalam  Implementasi Pembangunan Infrastruktur dan juga salah satu menjadi hambatannya ialah keterbatasan daerah hinterland harus membeli bahan baku dari daerah mainland terlebih dahulu.

## Kecenderungan/Sikap
Kecenderungan  disini  tertuju  pada  sikap  pelaksanaan  kebijakan  yang mempengaruhi pelaksanaan  program,  bila  mereka  mempunyai  pandangan sikap  yang  positif  maka kebijakan tersebut akan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila sebaliknya maka tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam menyampaikan komunikasi sendiri kecamatan bulang
menggunakan  pendekatan  untuk  mewujudkan  pendekatan  dengan  masyarakat.  Suatu program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dapat  menguntungkan  maupun  merugikan masyarakat.  Kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat  dapat  dipenuhi  namun  dapat  pula terabaikan  dan  tidak  terpenuhi.  Oleh  karena  itu  masyarakat  berkepentingan  dan  perlu memperhatikan program yang diputuskan oleh  pemerintahnya. Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik Aspek sosial masyarakat di kecamatan bulang pada umumnya merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan menggunakan bahasa melayu. Keadaan sosial di  Galang,  Bulang  dan  Belakang  Padang  sangat  baik  sehingga  masyarakat  menerima pembangunan  infrastruktur  yang  di  buat  oleh  Pemerintah  Daerah.  Aspek  ekonomi masyarakat Kecamatan Bulang, pada umumnya masyarakat kecamatan bulang mempunyai penghasilan  sebagai  nelayan  dan  berkerja  sebagai  karyawan,  dalam  pelaksanaan pembangunan infrastruktur  masyarakat  tidak  ada penolakan  sehinggga  kegiatan  berjalan dengan  baik  sehingga  membuat  jalur perekonomian  berjalan.  Dapat  dilihat  bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Nasrun, yaitu dari pihak pemerintah dan pihak legislatif  atau pun Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Batam,  dalam  penganggaran tidak adanya  hambatan  dan  permasalahan, dan  setiap  kegiatan  di  dukung  penuh, dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan  dan  sosial  bagi masyarakat yang  membutuhkan  pembangunan  infrastruktur tersebut.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan daerah hinterland di Rempang, Galang  dan  Belakang Padang sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif karena masih banyak daerah yang belum dibangun di karenakan kebijakan pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat baru berjalan 3 tahun.

## Kebijakan Pemerintah Kota Batam
Pengelolaan  Daerah  Kepulauan
(1) Sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni.
(2) Keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana  dan  prasarana  komunikasi  dan  transportasi,  termasuk  transportasi  laut  yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya.
(3) Terjadinya  kegiatan  ilegal  dan  penyelundupan,  kegiatan  perikanan  yang  tidak  ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan.
(4) Terbatasannya peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut.
(5) Pasokan listrik  yang  belum  memadai.
(6) Muncul  akibat  besarnya  potensi  sumber daya  yang  ada  di  laut  adalah  isu  kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai stakeholder.
Petimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah
Petimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan  negara  sebagai  konsekuensi  pembagian  tugas  antara  pemerintah  dan  pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  didasarkan  atas  penyerahan  tugas  oleh  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Dalam  mengembangkan  wilayah  terdapat  campur  tangan  pemerintah.  Hal  itu termasuk  dalam  sinergisme  fungsional  (Functional  Sinergism).  Dalam  sinergisme fungsional penekanan  penggabungannya  adalah  pada  kegiatannya  dan  institusi  yang berkompeten  menanganinya.  Institusi atau  lembaga  bertugas  memanage kota  dan wilayah  itu  sendiri.  Intervensi  pemerintah  pada  wilayah  Galang,  Bulang  dan  Belakang Padang khususnya,  berupa  Pemerintah  Kota  Batam  beserta  institusi  atau  badan  yang terkait,  yaitu  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA), Dinas  Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan  rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan  didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA. Selain dari lembaga pemerintah, ada juga pihak swasta yang dilibatkan. Biasanya  pemerintah  mengeluarkan tender  apabila  ada  proyek  yang  ingin  dibangun, adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak pemerintah maupun swasta) untuk Pembangunan Galang, Bulang dan Belakang Padang.

## Implementasi pembangunan infrastrukstur
a. Standard dan Sasaran Kebijakan Dalam mengukur  standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam  kegiatan  pembangunan  infrastruktur kecamatan  bulang  berpedoman  pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Peningkatan  Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan Kota Batam.
b. Sumber daya
Sumberdaya  di  Rempang,  Galang  dan  Belakang  Padang  masih  kurang terutama  sumberdaya  manusia  dalam  bidang  teknik  dan  sesuai  bidang pembangunan  infrastruktur,  yang  dimana  di  kecamatan  bulang  pada  kegiatan pembangunan kegiatan  masih di laksanakan oleh Staff yang tidak sesuai bidang dari kekurangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  teknik  kecamatan  bulang menggunakan konsultan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan. Dari segi anggaran yang ada, anggaran sudah di atur dalam peraturan walikota  batam, dan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah  hinterland maupun mainland sama  sehingga realisasi  atau  target  pembangunan  tidak  sama  di  karenakan anggaran  yang sama. Seharusnya  pemerintah membeda antara daerah maindland dan  hinterland,  di  karenkan  biaya  akomodasi  lebih  besar  di  banding  daerah mainland.
c. Komunikasi
Komunikasi  antara  pemerintah  dan masyarakat  itu  sangat  penting,  karena dengan  adanya  komunikasi  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  akan berjalan lancar dalam pelaksanaannya, karena melalui komunikasi lah suatu kebijakan akan dengan mudah dilaksanakan dan agar terciptanya hasil yang baik.
d. Karakteristik badan-badan pelaksana/ Pelaksana Program Karakteristik badan-badan pelaksana/ Pelaksana Program  itu sangat penting dan menjadi salah satu indikator dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan  Bulang,  karena  dukungan dalam pembangunan infrastruktur badan pelaksana dapat dukungan dari masyarakat sehingga dalam pengerjaan tidak ada kendala.
e. Kecenderungan/Sikap
Sikap pelaksana pembangunan infrastruktur di kecamatan bulang sudah baik di  karenakan  sikap  mereka  di  pandang  masyarakat sudah  sangat  baik.  Setiap kegiatan  pembangunan  haruslah  bersifat  pareto  superior  (membangun menguntungkan  segala  pihak  terutama  masyarakat),  bukan  pareto  optimal (membangun  mengorbankan  orang  lain).  Hubungan  dan  komunikasi  antar pemerintah  kecamatan  bulang  dan  masyarakat sudah  sangat  baik  sehingga implementasi pembangunan    infrastruktur berjalan dengan lancar.
f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Kondisi  politik  sangatlah  penting  dalam  implementasi  kebijakan  dimana dapat kita lihat dimana lembaga legistatif sangat berpengaruh dalam penganggaran
dana kegiatan dan perencanaan kegiatan. Sehingga  kegiatan tersebut di sahkan dan dapat  dirasakan  dan  dapat  di  realisasikan  oleh  pengguna  anggaran  dapat mewujudkan  keadilan  dan  sosial  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pusat Jogja  Mandiri.
AG Subarsono,2006, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Aryad, L., 1997. Ekonomi Pembangunan. Edisi ketiga. Yogyakarta ; STIE YKPN.
Barry  Buzan.  Ole  Weaver.  2003. Regions and Powers the Structure of International Security. Oxford: Cambridge University Press.
Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Budiman Arief, 2001, Teori Pembangunan Dunia  Ketiga,  Jakarta:  PT. Gramedian  Pustaka Utama.
Framework For Analysis, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
Caballro,  Anthony,  Mely,  and  Ralf  Emmers.  2006. Understanding  the  Dynamics  of Securiizing Non-Traditional Security. Eds. Mely Callabero- Anthony, Ralf   Emmers, And Amitav
Acharya,
Hampshire:Ashgate.
Creswell,  J.  W.  (2017). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran (Edisi Bahs). Pustaka Pelajar.
Departemen Perindustrian. 2009. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Alat Angkut Tahun 2010 – 2014.
Hanita, Margaretha, 2020, Ketahanan Nasional, Teori, Adaptasi dan Strategi. Jakarta, UI Publishing.
Handayani  Risma,  2014, Pembangunan Masyarakat  Pedesaan,  Makassar:  Alauddin University Press.
Ibnu, Mukhadis, dan Dasna. 2003. Dasar- dasar  Metodologi  Penelitian. Malang: UM.
Inikori,  Joseph  E.  (2002). Africans  and  the Industrial Revolution in England: A Study  in International  Trade  and Economic  Development.  Cambridge University  Press. hlm.102.
ISBN 978-0-521-01079-5.
Kuhn, Thomas. 2005. The structure of scientific revolutions. (terjemahan). Jakarta: remaja
Rosdakarya Lincoln, Y.  S.  &  Guba,  E.  G.  (1985).
Naturalistic Inquiry. Beverly  Hills, CA: Sage.
Lexy J. Moleong, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. Edisi revisi; cetakan ketiga puluh delapan, Juli 2018.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab,
Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral  MPR RI, Jakarta.
Matthew  B.  Miles  A.  Huberman  Michael.  1994. Qualitative  Data Analysis:  An  Expanded Sourcebook.  Sage  Publications,  Inc.  2455  Teller  Road  Thousand  Oaks,  California 91320.
Wan  Usman,  2003. Daya  Tahan Bangsa  Program  Studi Pengkajian  Ketahanan  Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
William  N.Dunn,  2003. Public  Polic Analysis: An Introduction Second Edition,
University   of Pittsburgh,  edition  translate  and published  by  arrangemengt with prentice-hal,Inc.by Gadjah Mada University Press.

## Jurnal
Adi Putra, Purbaja; Krisnadi, Luck. Muttahar, Moch. Zaelana. Abdullah, Hafid. Amalia,  Dewi. (2020). Pengembangan Boogie Wheel  Tank  AMX-13  Untuk Komponen  Kendaraan Tempur Tank Jenis Ringan.
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang  Teknik  Vol  10,  No  2, Desember.
Ahmad D.P, Tubagus; Martinus Pasaribu, Yannes dan Bagus Sriwarno, Andar (2016); Jurnal Sosioteknologi. Vol 15 No 1, April. Strategi.
Bhirawa  Dwi  Saputra  F,  Frizty  Ardianti  dan  Okky  Surya  Permana  A, Tinjauan  Tentang Keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Industri Otomotif Indonesia, Privat Law Edisi 03, Nov 2013 - Maret 2014.
Corrin Glesne, Becoming Qualitative Researchers:  An  Introduction,
(Boston: Pearson Education, Inc., 2006), hlm. 37-38.
George W. Fairweather dan Louis G. Tornatzky, Experimental methods for Social   Policy Research    (New York: Pergamon Press, 1977).
Grabowski, Richard. 1994. The Failure of Import Substitution: Reality  and Myth. Journal of Contemporary  Asia  Abingdon:  Routledge,  ISSN  0047-  2336,  ZBD-ID  185178-0  - Vol.24.1994,3,p. 297-309.
Incekara,  A.,  and  Ustaoglu,  M.  (2012). European union’s multilateralism on trade policies, custom unions and free trade agreements; comparative SWOT analysis of Turkey and South Korea’s automotive  industries,  Procedia- social  and  behavioral  science
58:464-473.
Kuhn, Thomas S. (1976). Theory-change as structure-change: Comments on the  sneed formalism. Erkenntnis,10(2), https://doi.org/10.1007/BF00204969.
Lucas, Robert E., Jr. 2002. Lectures on Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.
Rinardi,  Haryono.,  2021. Industrialisasi  di  Indonesia:  Perkembangan  Industri Substitusi Impor Indonesia Selama Masa Orde Baru. Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
S.  Dewayana,Tri  wulandari.  Sugiarto,  Dedy.  Hetharia,  Dorina.  (2012). Peluang  dan Tantangan Industri Komponen Otomotif Indonesia.
Schwandt, T. A. (2007). The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry (3 rd Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE, Publications, Inc.https://doi.org/https://dx.doi.org/1 0.4135/9781412986281 .
Sigit Sardjono, Rekonstruksi Industrialisasi Guna Mewujudkan Kemandirian Indonesia, Staf pengajar  Fakultas  Ekonomi  dan  Program  Pascasarjana Univ  17  Agustus  1995 Surabaya: DIE - Jurnal Ilmu Ekonomi danmManajemen, Vol 5 nomer 3. April 2009).
Triwulandari  S.Dewayana,  Dedy Sugiarto,  DorinaHetharia, Peluang  dan  Tantangan  Industri Komponen Otomotif Indonesia, Program Magister Teknik Industri,Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Oktober 2012. www.journal.unipdu.ac.id.
Media Daring (Online)
Konsentrasi dalam pembangunan daerah hinterland di provinsi Kepualuan Riau http://www.batampos.co.id/bata mpostcetak/2015/1/15/o2.htm  , diunduh  23  Desember 2022.
Universitas  Sumatra  Utara  Jurnal  Daerah  Hinterland http://repository.usu.ac.id/bitstre am/handle/ diunduh  tanggal  23 Desember 2022.
Pemerintahan Kota Batam Kecamatan  Galang, 2016. Renstra https://arsipskpd.batam.go.id/ diakses  tanggal  23  Desember 2022