This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)
Ummi Musaffah & Ardiyanti Julia Maharani
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: ummimusaffah@students.unnes.ac.id & ardiyantimaharani@students.unnes.ac.id

## Abstract
The human desire for continuous change is a characteristic that distinguishes them from other creatures. These changes are influenced by internal and external factors, affecting individual development and social interactions. Conflicts between individuals or groups often arise due to clashes of interests or needs that are  either  shared  or  conflicting.  In  this  context,  law  plays  a  crucial  role  in  setting  boundaries  and protecting  the  interests  of  society.  In  Central  Lampung,  land  conflicts  have  become  a  complex phenomenon involving interactions between local communities, companies, and the government. Factors such  as  customary  claims,  inadequate  compensation,  and  intimidation  complicate  conflict  resolution. Alternative approaches such as mediation and mutual solutions offer hope for finding fair and sustainable solutions.  This  research  uses  a  qualitative  descriptive  approach  to  analyze  the  dynamics  of  agrarian conflicts  in  Central  Lampung.  By  examining  legal  and  societal  theories  as  well  as  related  literature studies, this research aims to provide a deeper understanding of the causes of conflicts and their resolution strategies.
Keywords: Land Dispute; Agrarian; Central Lampung

## Abstrak
Keinginan manusia untuk terus berubah merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari makhluk lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, memengaruhi perkembangan  individu  dan  interaksi  sosial.  Konflik  antar  individu  atau  kelompok  sering terjadi akibat benturan kepentingan atau kebutuhan yang bersifat bersamaan atau bertentangan. Dalam  konteks  ini,  hukum  memainkan  peran  penting  dalam  menetapkan  batas-batas  dan melindungi  kepentingan  masyarakat.  Di  Lampung  Tengah,  konflik  lahan  menjadi  fenomena kompleks  yang  melibatkan  interaksi  antara  masyarakat  lokal,  perusahaan,  dan  pemerintah. Faktor-faktor seperti klaim adat, kompensasi yang tidak memadai, dan intimidasi menyulitkan penyelesaian  konflik.  Pendekatan  alternatif  seperti  mediasi  dan  solusi  kedua  belah  pihak menawarkan  harapan  untuk  menemukan  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dinamika konflik agraria di Lampung  Tengah.  Dengan  memeriksa  teori-teori  hukum  dan  masyarakat  serta  studi  literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab konflik dan strategi penyelesaiannya.
Kata Kunci: Sengketa Lahan; Agraria; Lampung Tengah

## A. PENDAHULUAN
Keinginan  untuk  terus  berubah  merupakan  ciri  khas  manusia  yang membedakannya dari makhluk lain di planet ini. Manusia memiliki dorongan batiniah yang  mendorong  mereka  untuk  mencari  perubahan  yang  lebih  baik  dalam  hidup mereka,  terlepas  dari  kondisi  atau  situasi  yang  memengaruhi  mereka.  Perubahan  ini bisa  berupa  transformasi  dalam  berbagai  bentuk,  tetapi  tujuannya  adalah  untuk mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  daripada  sebelumnya.  Perubahan  dalam kehidupan  manusia  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal mencakup  dorongan,  motivasi,  dan  ambisi  yang  berasal  dari  dalam  diri  individu. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari pengaruh dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya  di  sekitar  individu.  Kedua  faktor  ini  saling  berinteraksi  dan  memengaruhi perkembangan  individu  secara  holistik.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa menghindari interaksi dengan sesamanya. Dalam proses interaksi ini, terjadi pertukaran kepentingan  dan  kebutuhan  antara  individu.  Beberapa  kepentingan  mungkin  sejalan dan  saling  melengkapi,  sementara  yang  lain  mungkin  saling  bertentangan.  Konflik kepentingan ini adalah bagian alami dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, keberadaan konflik kepentingan atau kebutuhan adalah hal yang  umum.  Meskipun  ada  kesamaan  dalam  tujuan  atau  keinginan  antara  individu, namun  perbedaan  latar  belakang,  nilai-nilai,  dan  preferensi  dapat  menyebabkan gesekan dan ketegangan. Namun demikian, konflik juga dapat menjadi sumber inovasi dan  pembaruan  dalam  masyarakat,  karena  memicu  diskusi,  refleksi,  dan  pencarian solusi  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian,  keinginan  untuk  perubahan  dan  adanya konflik kepentingan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun terjadi  konflik,  manusia  terus  berusaha  untuk  mencapai  perubahan  yang  positif  dan mendorong  kemajuan  dalam  kehidupan  mereka,  baik  pada  tingkat  individu  maupun sosial. 1 Maka  dari  itu,  diperlukan  untuk  menetapkan  batas-batas  dan  melindungi kepentingan-kepentingan ini melalui hukum.
1 K. Wijaya, “Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 5 (2013):
38 – 54. hlm 46
Interaksi  antara  manusia  menghasilkan  pembentukan  berbagai  kelompok masyarakat  yang  berkembang  dari  yang  sederhana  menjadi  kompleks  seiring  waktu. Selain  itu,  dengan  adanya  kelompok-kelompok  ini,  muncul  pula  peraturan-peraturan atau hukum yang mencerminkan pola hidup dan nilai-nilai masyarakat. Namun, tidak dapat dihindari bahwa setiap kelompok masyarakat akan menghadapi tantangan, baik karena perbedaan antara harapan dan kenyataan, maupun karena adanya pelanggaran terhadap  nilai-nilai  yang  dianggap  ideal,  seperti  tindak  pencurian  atau  pembunuhan. Dalam  menghadapi  kondisi  seperti  ini,  kelompok  harus  mampu  menyelesaikan masalah-masalah  tersebut  dengan  baik  agar  dapat  mempertahankan  keberadaan  dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.
Perselisihan  terkait  lahan  sering  kali  menjadi  akar  dari  sengketa  yang  kompleks dan  merugikan  banyak  pihak.  Karena  lahan  memiliki  nilai  strategis  dalam  kehidupan masyarakat,  penataan  dan  pemanfaatan  yang  baik  sangat  penting  untuk  memastikan keadilan dan stabilitas hukum. Namun, konflik lahan seringkali menghambat proses ini, karena  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  yang  memadai. Pemerintah  telah  berupaya  keras  untuk  menyelesaikan  konflik  lahan  dengan  cepat, menyadari  bahwa  lamanya  proses  penyelesaian  dapat  merugikan  masyarakat  dan bahkan  memperkeruh  situasi.  Namun,  proses  litigasi  di  pengadilan  seringkali  tidak memenuhi  harapan,  dan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  juga  tidak  selalu menghasilkan  hasil  yang  memuaskan.  Dalam  banyak  kasus,  kedua  belah  pihak  tetap bertahan  pada  posisi  masing-masing,  memperpanjang  konflik  dan  meningkatkan ketegangan.  Sebagai  alternatif,  pendekatan  yang  mengedepankan  kesepakatan  di  luar pengadilan, dikenal sebagai "solusi kedua belah pihak", menjadi pilihan yang menarik. Dalam  pendekatan  ini,  pihak-pihak  yang  terlibat  bekerja  sama  untuk  mencapai kesepakatan  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Dengan  mempertimbangkan kepentingan  bersama  dan  mencari  titik  temu  yang  bisa  diterima  oleh  semua  pihak, solusi ini dapat menjadi jalan keluar yang efektif dari konflik lahan yang rumit. Namun, implementasi  solusi  kedua  belah  pihak  membutuhkan  komitmen  dan  kerjasama  yang kuat  dari  semua  pihak  terkait.  Selain  itu,  upaya  untuk  memfasilitasi  dialog  antara pihak-pihak  yang  berselisih  dan  membangun  kepercayaan  antara  mereka  juga  sangat
penting.  Dengan  demikian,  solusi  kedua  belah  pihak  tidak  hanya  menjadi  alternatif yang efektif dalam penyelesaian konflik lahan, tetapi juga merupakan langkah menuju perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. 2
Salah  satu  contohnya  adalah  adanya  laporan  Kompas.com  pada  Oktober  2023, konflik lahan di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, telah menarik perhatian publik. Sebanyak 126 petani dari tiga kampung di wilayah tersebut telah  mengalami  dilema  serius.  Meskipun  sebagian  besar  telah  menyerahkan  lahan mereka  kepada  PT  Bumi  Sentosa  Abadi  (BSA)  sebagai  bagian  dari  keputusan kontroversial,  konflik  masih  berlanjut  karena  beberapa  petani  menolak  melepaskan tanah mereka. Ketua Tim Kelompok Kerja Ganti Rugi Tanam Tumbuh PT BSA, Kusuma Haryadi,  memberikan  gambaran  bahwa  konflik  ini  tidak  hanya  memengaruhi kehidupan  sehari-hari  para  petani,  tetapi  juga  menimbulkan  dampak  sosial  dan ekonomi  yang  signifikan.  Total  343,65  hektar  lahan  telah  dialihkan  ke  perusahaan, dengan  sebagian  besar  petani  sudah  menerima  kompensasi.  Meskipun  demikian, beberapa petani menolak menyerahkan lahan mereka karena tanah tersebut merupakan sumber  penghidupan  utama  mereka.  Konflik  lahan  ini  sudah  berlangsung  selama bertahun-tahun dan melalui serangkaian proses hukum yang panjang. Meskipun upaya hukum  dari  masyarakat  untuk  mempertahankan  lahan  mereka  telah  dilemparkan  ke berbagai  tingkat  pengadilan,  termasuk  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2017, hasilnya  tetap  tidak  menguntungkan  bagi  para  petani. 3 Hal  ini  menjadi  dasar  bagi perusahaan  untuk  melakukan  eksekusi  lahan,  yang  menambah  kompleksitas  dan ketegangan dalam situasi konflik ini.
Tidak  hanya  itu,  dikutip  dari  Detik.com,  konflik  lahan  yang  tengah  memuncak antara  warga  dari  tiga  desa  di  Lampung  Tengah  dan  PT  Bumi  Sentosa  Abadi  (BSA) telah  mencapai  titik  kritis.  Situasi  semakin  tegang  dengan  kehadiran  1.500  personil gabungan TNI-Polri yang terus menjaga lokasi yang akan digunakan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan tersebut. Kejadian pada Kamis (21/9/2023) di Desa Negara Aji
2 P. D. Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89 – 102. hlm 93
3 VIna Oktavia, “Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 126 Petani Pilih Lepaskan Lahan,” Kompas , 2023, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-126-petani- pilih-lepaskan-lahan. Diakses 29 Februari 2024
Tua menambah ketegangan, di mana sejumlah warga yang bersenjata diamankan oleh petugas  keamanan.  Kapolres  Lampung  Tengah,  AKBP  Andik  Purnomo  Sigit, menjelaskan  bahwa  tujuh  orang  tersebut  sedang  dalam  proses  pemeriksaan  karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam. Andik menegaskan bahwa dalam mengamankan situasi, pihaknya tidak menggunakan senjata api, melainkan lebih mengutamakan  tindakan  persuasif.  Meskipun  demikian,  kondisi  di  lapangan  masih relatif kondusif, meskipun beberapa warga tetap berjaga di pos-pos yang telah mereka dirikan.  Sengketa  lahan  ini  bermula dari  klaim  warga  yang  menyatakan bahwa  tanah tersebut adalah tanah adat yang telah menjadi milik nenek moyang mereka sejak lama. Namun,  PT  BSA  mengklaim  hanya  dapat  menggarap  sebagian  kecil  dari  lahan  yang mereka  klaim,  yakni  60  hektare  dari  total  955  hektare.  Sisanya,  menurut  perusahaan, dikuasai  oleh  kelompok  warga.  Konflik  ini  bukan  sekadar  masalah  hukum  atau kepemilikan  lahan,  tetapi  juga  menjadi  pertarungan  antara  hak  dan  kepentingan berbagai pihak. Kehadiran aparat keamanan yang massif menunjukkan eskalasi konflik yang  semakin  meningkat,  dan  menimbulkan  kekhawatiran  akan  kemungkinan terjadinya  bentrokan  atau  tindakan  kekerasan  yang  lebih  lanjut 4 .  Semua  pihak,  baik warga  maupun  perusahaan,  perlu  mencari  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan  untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa meningkatkan ketegangan yang sudah ada.
Dalam  keadaan  yang  semakin  rumit  dan  tegang,  konflik  lahan  di  Lampung Tengah  menjadi  representasi  yang  menggambarkan  bagaimana  hak  dan  kepentingan berbenturan di antara berbagai pihak. Dengan petani yang menghadapi dilema serius terkait  keputusan  untuk  menyerahkan  lahan  mereka  kepada  PT  Bumi  Sentosa  Abadi (BSA),  terbentuklah  sebuah  kontroversi  yang  menyulitkan  banyak  individu  dan keluarga.  Meskipun  sebagian  besar  telah  berusaha  untuk  mengikuti  aliran,  beberapa petani  masih  bertahan,  mengingat  lahan  tersebut  merupakan  sumber  utama penghidupan mereka. Kompleksitas konflik ini diperparah dengan serangkaian proses hukum  yang  panjang,  di  mana  upaya-upaya  masyarakat  untuk  mempertahankan  hak mereka  telah  menemui  jalan  buntu  di  ranah  pengadilan.  Dengan  hasil  yang  tidak
4 Tommy Saputra, “Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 7 Warga Bersenjata Tajam Diamankan,” Detik Sumbagsel , September 21, 2023, https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6943291/sengketa-lahan- di-lampung-tengah-7-warga-bersenjata-tajam-diamankan. Diakses 29 Februari 2024
memihak,  perusahaan  kemudian  menjalankan  eksekusi  lahan,  menambah  ketegangan dan ketidakpastian di antara para petani dan keluarga mereka. Dalam kerumitan yang semakin berkembang, diperlukan adanya solusi yang adil dan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat  yang  terdampak.  Dengan  demikian,  konflik  ini  menjadi  cerminan  dari tantangan  yang  dihadapi  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan kelompok dalam masyarakat yang beragam.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami  suatu  fenomena  dengan  mendeskripsikan  karakteristik,  sifat,  dan  kualitas dari fenomena tersebut. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti 5 . Dalam penelitian tentang penyelesaian konflik agraria, metode  deskriptif  kualitatif  sangat  relevan  karena  memungkinkan  peneliti  untuk menggali  pandangan,  sikap,  dan  persepsi  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik tersebut.
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis konflik  agraria  yang  terjadi  di  Lampung  Tengah.  Dengan  metode  ini,  peneliti  dapat menjelaskan  secara  rinci  dinamika  konflik,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi,  serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya. Studi literatur menjadi salah satu teknik  yang  digunakan  dalam  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  ini  memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  teori-teori  hukum  dan  masyarakat  yang  relevan  dengan penyelesaian konflik agraria.
5 F. W. Roosinda et al., “Metode Penelitian Kualitatif,” Zahir Publishing , 2021. hlm 40
Dalam  penelitian  yang  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  peneliti  akan menggali berbagai teori hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan konflik agraria melalui  literatur  seperti  artikel,  buku,  dan  jurnal  ilmiah.  Mereka  akan  menyelidiki konsep-konsep  penting,  misalnya  bagaimana  hak  milik  tanah  diatur  menurut  hukum dan adat, serta dampaknya terhadap konflik agraria. Kemudian, peneliti akan melihat contoh  kasus  sebelumnya  yang  serupa  untuk  melihat  pola-pola  umum  dalam penyelesaian  konflik  agraria,  strategi  yang  berhasil,  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  hasilnya.  Informasi  yang  didapatkan  dari  studi  literatur  ini  akan membantu mereka memberikan saran yang lebih baik untuk mengatasi konflik agraria di  masa  depan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  peneliti  dapat  memberikan analisis  yang  lebih  mendalam  dan  komprehensif  tentang  konflik  agraria  yang  sedang mereka teliti, sambil juga memperkuat temuan dari data-data yang telah dikumpulkan dan memberikan landasan teoritis yang kokoh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Teori Hukum dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Teori  Hukum  dan  Masyarakat  terkait  Penyelesaian  Konflik  Agraria  membahas beragam  aspek  yang  terkait  dengan  hukum  agraria,  sengketa  tanah,  dan  upaya penyelesaiannya.  Dalam  hukum  agraria,  berbagai  bidang  ilmu  hukum  seperti  hukum tanah,  hukum  air,  dan  hukum  pertambangan  mengatur  hak  penguasaan  atas  sumber daya  alam  tertentu.  Dasar  hukum  agraria  nasional  di  Indonesia  terdapat  dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 6 .
Hukum  agraria  sebagai  cabang  hukum  yang  mengatur  hak  penguasaan  atas sumber  daya  alam  tertentu,  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  utama,  yakni  hukum agraria  administratif  dan  hukum  agraria  perdata.  Hukum  agraria  administratif mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi negara atau pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan tindakan khusus dalam ranah keagrariaan. Di sisi lain, hukum  agraria  perdata  mengatur  tentang  kepentingan  individu  atau  badan  hukum
6 Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Jakarta: AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG, 1960).
dalam  konteks  kepemilikan  dan  pemanfaatan  tanah  atau  bidang  agraria  lainnya. Namun,  dalam  penegakan  hukum  agraria,  terdapat  berbagai  tantangan  yang  perlu diatasi.  Salah  satunya  adalah  kelemahan  dalam  penegakan  hukum,  yang  sering  kali disebabkan  oleh  adanya  oknum  penegak  hukum  yang  tidak  kompeten  atau  kurang efektif  dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Selain  itu,  kebutuhan  akan  tanah  yang semakin  tinggi  dan  peraturan  yang  belum  sempurna  juga  menjadi  faktor  penyebab meningkatnya jumlah sengketa tanah. Sengketa tanah sendiri dapat beragam mulai dari masalah  dokumen  palsu  hingga  perubahan  batas  tanah  secara  ilegal.  Berbagai  faktor juga turut memengaruhi terjadinya sengketa tanah. Ketidaksesuaian dengan peraturan, data tanah yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan sengketa, dan  transaksi  tanah  yang  tidak  tepat  adalah  beberapa  di  antaranya.  Sengketa  tanah sering kali berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, baik itu dalam bentuk peralihan hak  milik  maupun  perubahan  kepemilikan  tanah  secara  ilegal.  Persetujuan  pemilik tanah sebelumnya juga menjadi faktor yang memicu timbulnya sengketa tanah. Untuk mengelola tanah dengan adil dan transparan, penting untuk memperhatikan hak ulayat dan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  karena  masyarakat  adat  seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan tanah yang mereka huni dan kelola secara turun- temurun.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah,  perlunya memperhatikan  hak-hak  dan  kepentingan  masyarakat  adat  menjadi  hal  yang  sangat penting.  Dalam  menghadapi  tantangan  tersebut,  diperlukan  langkah-langkah  konkret untuk  meningkatkan  penegakan  hukum  agraria  dan  menyelesaikan  sengketa  tanah secara  efektif 7 .  Langkah-langkah  ini  dapat  meliputi  peningkatan  kapasitas  penegak hukum,  penyempurnaan  peraturan  yang  ada,  dan  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Selain  itu,  pendekatan  kolaboratif  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta juga  dapat  menjadi  solusi  yang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  dan menjaga stabilitas agraria secara keseluruhan.
7 P. D. Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89 – 102. Hlm 93
Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah, terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dapat digunakan,  antara  lain  melalui  mediasi  dan  melalui  pengadilan.  Mediasi  merupakan alternatif  penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  mengutamakan  penyelesaian  secara damai  dengan  melibatkan  mediator.  Mediator  bertugas  memimpin  diskusi, menegakkan hukum, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi  meliputi  tahap  pra-mediasi  untuk  menjelaskan  peran  mediator  dan  strategi proses, serta tahap mediasi yang melibatkan memulai sesi mediasi, menyiapkan agenda, dan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak. Mediator juga membantu para pihak menciptakan pilihan penyelesaian sengketa dan menganalisis opsi penyelesaian. Selain mediasi, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Namun,  proses  pengadilan  sering  kali  memakan  waktu  dan  biaya  yang  besar.  Oleh karena  itu,  banyak  pihak  memilih  mengajukan  keluhan  kepada  pengelola  kantor pertanahan  sebagai  alternatif  penyelesaian.  Proses  pengaduan  meliputi  pengiriman berkas pengaduan, verifikasi, dan penanganan kasus oleh pejabat yang berwenang.
Dengan  demikian,  teori  Hukum  dan  Masyarakat  terkait  Penyelesaian  Konflik Agraria mencakup pemahaman tentang hukum agraria, penyebab sengketa tanah, dan berbagai pendekatan untuk penyelesaiannya. Baik melalui mediasi maupun pengadilan, penting untuk mencari solusi yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

## 2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Sengketa Lahan di Lampung Tengah
Sengketa  lahan  di  Lampung  Tengah  merupakan  permasalahan  yang  kompleks dan  memunculkan  berbagai  faktor  penyebab  yang  menjadi  pemicu  konflik  antara warga  setempat  dan  PT  Bumi  Sentosa  Abadi  (BSA).  Berdasarkan  dua  sumber  yang disediakan,  terlihat  bahwa  konflik  ini  memiliki  akar  masalah  yang  dalam,  yang mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  hukum.  Faktor-faktor  yang  menjadi penyebab utama sengketa lahan di Lampung Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penyerahan Lahan kepada Perusahaan:
Penyerahan lahan di tiga kampung Kecamatan Anak Tuha kepada PT BSA memicu  sengketa  lahan  di  Lampung  Tengah.  Sebagian  besar  petani
menyerahkan  lahan  mereka,  tetapi  ada  yang  enggan  karena  tanah  tersebut adalah sumber penghidupan dan warisan berharga. Konflik muncul jika petani merasa terdesak atau tidak mendapat kompensasi memadai. Tanah bagi petani bukan  hanya  aset  ekonomi  tetapi  juga  warisan  emosional  dan  historis. Penyerahan  lahan  tanpa  konsultasi  dan  kompensasi  layak  dapat  merusak hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta memicu konflik lebih besar. Proses  ini  harus  adil,  transparan,  dan  melibatkan  semua  pihak.  Perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa penting untuk menjaga keadilan dan perdamaian dalam pengelolaan sumber daya alam.

## 2. Kompensasi yang Tidak Memuaskan:
Sebagian  petani  yang  menerima  kompensasi  atas  penyerahan  lahan merasa  bahwa  kompensasi  tersebut  tidak  memadai,  memicu  ketegangan  dan konflik dengan perusahaan. Petani merasa kompensasi tidak sebanding dengan nilai  riil  tanah  atau  tidak  mencakup  kerugian  ekonomi  dan  sosial  akibat kehilangan lahan. Hal ini menimbulkan perasaan dirugikan dan tidak dihargai, menciptakan  ketidakpercayaan  dan  ketegangan  antara  perusahaan  dan masyarakat.  Untuk  menghindari  konflik,  diperlukan  evaluasi  yang  cermat  dan transparan  tentang  nilai  tanah  dan  dampak  penyerahan  lahan,  serta  perhatian terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

## 3. Tindakan Intimidasi dan Persuasi:
Tindakan intimidasi dan  persuasi oleh  perusahaan  terhadap  petani  yang enggan  melepaskan  tanah  mereka  memperkeruh  konflik.  Intimidasi  melalui ancaman fisik atau kampanye negatif, sementara persuasi melalui imbalan atau pertemuan.  Hal  ini  menimbulkan  ketegangan  dan  ketidakamanan,  membuat petani  defensif.  Pendekatan  dialog,  konsultasi,  dan  perlindungan  hukum diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan.
4. Konflik Tanah Adat:
Konflik  tanah  antara  warga  setempat  dan  PT  Bumi  Sentosa  Abadi  di Lampung  Tengah  berakar  pada  klaim  atas  tanah  adat  yang  diyakini  sebagai milik  nenek  moyang  mereka.  Tanah  adat  memiliki  nilai  simbolis  dan  historis bagi masyarakat setempat, sementara perusahaan menginginkan lahan tersebut untuk  pengembangan  komersial  seperti  perkebunan  sawit.  Konflik mencerminkan  pertentangan  antara  hak-hak  adat  dan  kepentingan  ekonomi, yang sering terjadi di Indonesia. Solusi memerlukan pendekatan komprehensif yang  menghormati  hak-hak  adat  sambil  mencari  solusi  berkelanjutan  untuk semua pihak yang terlibat.
5. Ketidaksetujuan terhadap Pengelolaan Lahan:
Perbedaan  pendapat  antara  PT  Bumi  Sentosa  Abadi  (BSA)  dan  warga setempat di Lampung Tengah tentang pengelolaan lahan menyebabkan konflik. BSA  mengklaim  hanya  sebagian  kecil  lahan  yang  dapat  dikelola  sesuai  izin HGU,  sementara  warga  setempat  merasa  pengelolaan  lahan  oleh  perusahaan tidak  sesuai  dengan  kepentingan  atau  nilai-nilai  mereka.  Mereka  khawatir tentang  dampak  lingkungan  dan  sosial  ekonomi  proyek  tersebut.  Konflik semakin  kompleks  karena  perbedaan  prioritas  antara  pertumbuhan  ekonomi perusahaan dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat setempat.  Solusinya  adalah  dialog  terbuka  dan  inklusif  untuk  mencari  solusi yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama.

## 6. Perlawanan Fisik:
Eskalasi  konflik  di  Lampung  Tengah  ditandai  dengan  warga  bersenjata yang diamankan oleh petugas kepolisian, menuntut penanganan serius karena situasi  telah  mencapai  tingkat  kecemasan  tinggi.  Perlawanan  fisik  dapat mengancam keamanan dan ketertiban, bahkan memicu konflik bersenjata yang lebih luas. Tindakan keamanan harus proporsional dan adil, sementara mediasi dan  dialog  diperlukan  untuk  mencari  solusi  damai.  Kerja  sama  antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua pihak.

## 3. Penerapan Hukum dan Masyarakat Dalam Sengketa Lahan di Lampung Tengah
Penyelesaian  sengketa  lahan  di  Lampung  Tengah  melibatkan  berbagai  aspek hukum dan masyarakat yang kompleks, menggambarkan pertentangan antara hak-hak adat  masyarakat  dengan  kepentingan  perusahaan.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  menjadi  landasan  hukum  utama.  Namun, penerapan UUPA seringkali bertentangan dengan hak adat, sedangkan undang-undang perkebunan  harus  memperhatikan  hak-hak  masyarakat  adat  dan  keberlanjutan lingkungan.  Tantangan  meliputi  ketidaksesuaian  antara  undang-undang  nasional  dan hak-hak  adat,  kurangnya  transparansi,  dan  intimidasi  terhadap  masyarakat.  Solusi memerlukan  peningkatan  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  penguatan perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  adat,  dan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan dari perusahaan. Dengan demikian, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
Putusan  PT  Tanjung  Karang  Nomor  35/PDT/2016/PT.TJK  membahas  sengketa lahan yang terjadi di Lampung Tengah, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU)  atas  tanah  pada  tahun  1986.  Kasus  ini  mencerminkan  kompleksitas  hubungan antara hukum agraria dan masyarakat adat dalam konteks penyelesaian sengketa lahan. Dalam  konteks  penerapan  hukum  agraria,  perubahan  nama  dan  peraturan  terkait perusahaan serta tanah yang diberikan HGU menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap regulasi agraria yang berlaku. Ketika HGU diberikan pada tahun 1986, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang HGU. Ini menunjukkan perlunya peninjauan  ulang  terhadap  regulasi  agraria  yang  dapat  mencerminkan  kebutuhan masyarakat secara lebih akurat 8 .
Sementara  itu,  status  tanah  yang  disebut  sebagai  tanah  adat  atau  tanah  marga menyoroti  pentingnya  menghormati  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  sistem  hukum agraria.  Pemberian  HGU  atas  tanah  yang  memiliki  status  khusus  seperti  tanah  adat
8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PUTUSAN PT TANJUNG KARANG 35 /PDT/2016/PT.TJK,” 2016.
memerlukan pendekatan hukum yang sensitif terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Selanjutnya, kesepakatan awal antara tokoh adat dan perusahaan terdahulu yang tidak terpenuhi menunjukkan kompleksitas hubungan antara penerapan hukum agraria dan  dinamika  sosial-budaya  dalam  masyarakat.  Penyelesaian  sengketa  lahan  tidak hanya  berdasarkan  pada  aspek-aspek  hukum  formal,  tetapi  juga  mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang terlibat.
Penyelesaian  sengketa  lahan  di  Lampung  Tengah  melalui  putusan  tersebut mencerminkan  perlunya  pendekatan yang  baik  dalam  penerapan  hukum  agraria.  Hal ini  mencakup  pemahaman  yang  lebih  dalam  terhadap  regulasi  agraria  yang  relevan dengan  keadaan  sosial-budaya  lokal,  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  hak-hak tradisional  masyarakat  adat,  serta  dialog  yang  terbuka  antara  berbagai  pihak  yang terlibat  untuk  mencapai  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan  dalam  penyelesaian sengketa lahan.

## C. PENUTUP
Penyelesaian  konflik  agraria  di  Lampung  Tengah  membutuhkan  pemahaman mendalam  tentang  hukum  agraria,  penyebab  sengketa  lahan,  dan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyelesaian.  Faktor  penyebabnya  termasuk  penyerahan lahan kepada perusahaan, kompensasi yang tidak memuaskan, intimidasi, konflik hak tanah  adat,  perbedaan  pendapat  dalam  pengelolaan  lahan,  dan  konflik  fisik.  Ini mencerminkan pertentangan antara hak-hak adat masyarakat dan kepentingan ekonomi perusahaan.  Solusi  memerlukan  langkah  konkret  seperti  meningkatkan  komunikasi antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat  setempat,  memperkuat  perlindungan hukum  untuk  hak-hak  adat,  dan  memastikan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dari semua pihak terlibat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

## Jurnal:
Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “PUTUSAN PT TANJUNG KARANG 35 /PDT/2016/PT.TJK,” 2016.
Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Jakarta: AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG, 1960.
Roosinda, F. W., N. S. Lestari, A. G. S. Utama, H. U. Anisah, A. L. S. Siahaan, S. H. D. Islamiati, and M. I. Fasa. “Metode Penelitian Kualitatif.” Zahir Publishing , 2021. Sukmawati, P. D. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89 – 102.
Wijaya, K. “Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 5 (2013): 38 – 54.

## Website:
Oktavia, VIna. “Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 126 Petani Pilih Lepaskan Lahan.” Kompas , 2023.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/sengketa-lahan-di- lampung-tengah-126-petani-pilih-lepaskan-lahan . Diakses 29 Februari 2014 Saputra, Tommy. “Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 7 Warga Bersenjata Tajam Diamankan.” Detik Sumbagsel , September 21, 2023.
https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6943291/sengketa-lahan-di- lampung-tengah-7-warga-bersenjata-tajam-diamankan. Diakses 29 Februari 2014