## PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
A.A. Ngurah Manik Oka 1 , Made Sugi Hartono 2 , Muhamad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { agungmanik41@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , jodi.setianto@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  dan  menganalisis  sehingga  menghasilkan pengetahuan  tentang  Peran  Propam  dalam  penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Republik Indonesia  berdasarkan  Pasal  17  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  (2)  mengkaji  dan menganalisi  sehingga  menghasilkan  pengetahuan  tentang  bagaimana  akibat  hukum  serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dengan  lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Polres Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen, observasi,  dan  wawancar.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Probability  Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik  Purposive  Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan  kode  etik  berdasarkan  dasar  hukum,  semua  peraturan  yang  dijalankan  Propam baik  dalam  pengawasan,  pelayanan,  dan  menindak  anggota  yang  melakukan  pelanggaran/ bermasalah  semua  harus  berdasarkan  hukum.  (2)  Proses  dalam  pengawasan  pelaksanaan putusan  rehabilitasi  personel  terdapat  di  Unit  Paminal  (Pengamanan  Internal)  yang  akan merekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal.
Kata kunci: pelanggaran kode etik, propam, penegakan hukum

## Abstract
This research aims to (1) review and analyze so as to produce knowledge about the Role  of Propam  in  the  enforcement  of  the  Code  of  Ethics  of  the  Police  of  the  Republic  of  Indonesia based on Article 17 perkap Number 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the  National  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  in  the  Buleleng  Resort  Police  (2)  reviewing and  analyzing  so  as  to  produce  knowledge  about  how  the  legal  consequences  and rehabilitation are given to members of the National Police who commit Violations of the Code of Ethics.  at buleleng resort police. The type of research used is empirical legal research, with descriptive  research  properties  with  the  location  of  research  conducted  at  Buleleng  Police. The  data  collection  techniques  used  are  by  document  studies,  observations,  and  wawancar. The sample determination technique used is the Non Probability Sampling technique and the
determination  of  the  subject  using  the  Purposive  Sampling  technique.  Qualitative  data processing and analysis techniques. The results of the researcher that (1) the enforcement of the  code  of  ethics  based  on  the  legal  basis,  all  regulations  implemented  by  Propam  both  in supervision, service, and cracking down on members who commit violations / problems must all  be  based  on  the  law.  (2)  The  process  in  supervising  the  implementation  of  personnel rehabilitation decisions is in the Paminal Unit (Internal Security) which will recommend to the Regional Police by Propam and Paminal.
Keywords: violation of code of ethics, propam, law enforcement

## PENDAHULUAN
Setelah  ditetapkannya  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,  Ketetapan  MPR  RI  Nomor
VI/MPR/2000  dan  Ketetapan  MPR  RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional  telah  terjadi  perubahan yang  menegaskan  rumusan  tugas,  fungsi, dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  serta  pemisahan  kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  masing- masing.  Pengaturan  Lembaga  Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan  kedudukan  dan  peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian  integral  dari  reformasi  menyeluruh segenap  tatanan  kehidupan  bangsa  dan negara  dalam  mewujudkan  masyarakat madani  yang  adil,  makmur,  dan  beradab berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Hal  ini  demikian  ditegaskan dalam Penjelasan
Undang-Undang
Nomor2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam
penelitian  ini  disebut  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
Setiap  anggota  Kepolisian  dalam melaksanakan
tugasnya secara kelembagaan maupun pribadi wajib bertindak berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan  memegang  teguh  janji  Korps Kepolisian  yaitu  Catur  Prasetya  POLRI, yang  terdiri  dari  4  janji  untuk  meniadakan
segala bentuk gangguan keamanan, menjaga  keselamatan  jiwa  raga,  harta benda  dan  hak  asasi  manusia,  menjamin kepastian  negara  berdasarkan  hukum, dan  memelihara  perasaan  tentram  dan damai.
Sebagai  penegak  hukum  polisi wajib  mematuhi  asas-asas  yang  umum digunakan  dalam  pelaksanaan  tugas penegakan  hukum    yaitu  Asas  Legalitas, dalam  melaksankan  tugasnya  sebagai penegak  hukum  wajib  tunduk  pada hukum, Asas Kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat, Asas Partisipasi,  dalam  rangka  mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan
Swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum  di  kalangan  masyarakat,  Asas Preventif,  selalu  menedepankan  tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif)  kepada  masyarakat,  dan  Asas Subsidiaritas,  melakukan  tugas  instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum ditangani  oleh  instansi  yang  membidangi (Ilham, 1998:32).
Setiap pejabat dan anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  kenyataannya  selain  terikat  pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan  umum  berdasarkan  penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak  sesuai  aturan  dan  diskresi  yang dilakukan  dapat  dipertanggungjawabkan, dibuat  aturan  hukum  tentang  pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  dapat  di  pertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik  profesi,  dan  terutama  hak  asasi
manusia  ini  secara  tegas  diatur  secara tegas  pada  Pasal  34  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang  mengamanatkan  pengaturan  kode etik tersebut.
Suatu
organisasi selalu mempunyai  aturan  internal  dalam  rangka meningkatkan  kinerja,  profesionalisme, budaya  organisasi  maupun  kebersamaan, kehormatan  dan  kredibilitas  organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas  sesuai  tujuan,  peranan,  fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab  institusi tersebut.  Sebagai  organisasi  Kepolisian memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak,  maupun  bergaul  antar  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul  dengan  masyarakat  lingkungan organisasi, meskipun ikatan aturan tersebut  tidak  diharapkan  memasung inovasi  dan  kreatifitas  anggota  Kepolisian dan  membuat  organisasi  menjadi  statis tidak berkembang.
Aturan organisasi Kepolisian
antara  lain  berbentuk  peraturan  disiplin, kodeetik, maupun kode jabatan. Peraturan disipilin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan,  dan  kehormatan  sangat  erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen.  Dalam  hal  ini  kredibilitas  dan komitmen  anggota  Kepolisian  sebagai aparatur  negara  yang  diberi  tugas  dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan  pelayan  masyarakat,  penegak  hukum dan  pemelihara  keamanan.  Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cendrung  mengarah  ke  loyalitas  mutlak dan berujung pada kecendrungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas
tersebut ( abuse  of  power ).  Oleh  karena  itu pelaksanaan  disiplin  itu  harus  didasarkan pada  persetujuan/kesadaran,  bukan  dari rasa takut.
Masyarakat menuntut peranan
Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang  anggota  Kepolisian  yang  sedang tidak  bertugas,  tetap  dianggap  sebagai sosok  polisi  yang  selalu  siap  memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Sehubungan  dengan  itu    perlu  diatur  tata kehidupan  anggota  Kepolisian  selaku pribadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Peraturan  itu  berupa  Peraturan  Disiplin bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  suasana  kerja  yang  penuh  dengan konflik,  ketegangan  dan  ketidakpastian, serta  membina  pula  karakter  dan  kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman. Anggota Kepolisian pada hakikatnya  adalah  manusia  yang  hidup bermasyarakat  dan  saling  melakukan interaksi  antar  individu.  Manusia  secara individu  dalam  menjaga  kelangsungan hidupnya  melakukan  interaksi  dengan individu  yang  lain  serta  membutuhkan bantuan  orang  lain  karena  tidak  mungkin manusia  hidup  di  dunia  sendirian.  Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran  pedoman  perilaku  setiap  anggota Kepolisian  dalam  berhubungan  dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya
ditengah-tengah
masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).
Sehubungan  dengan  pelanggaran disiplin  perlu  diatur  dan  dilaksanakan  tata cara  pemeriksaan,  tata  cara  penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan  keberatan  apabila  anggota Kepolisian  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin itu  merasa  keberatan  atas  hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan  yang  berhak  menghukum  wajib memeriksa  lebih  dahulu  dengan  seksama anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran  disiplin.  Hukuman  disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga  hukuman  disiplin  itu  sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan  suasana  lingkungan  dan suasana  emosional  anggota  Kepolisian yang melanggar disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa  setiapanggota  Kepolisian  harus menjauhkan  diri  dari  perbuatan  dan  sikap tercela  serta  mempelopori  setiap  tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya.  Disamping  itu,  setiap  insan
Polri juga diharapkan mampu
mengendalikan diri dari perbuatan- perbuatan  penyalahgunaan  wewenang (Nuh, 2011: 144).
Etika  tersebut  dalam  organisasi profesional  dirumuskan  dan  dibakukan oleh  organisasi  sebagai  kode  etik  atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota  organisasi  dalam  tugas- tugasnya.  Kode  etik  dibuat  agar  tugas- tugas  dari  anggota-anggota  organisasi tersebut dijamin profesionalismenya.
Acuan  bagi  pembuatan  kode  etik  sebuah organisasi  adalah  kebudayaan  terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan- kegiatan organisasi  tersebut(Suparlan, 2007: 9).
Pelaksanaan tugas Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  berkaitan  erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi  Kepolisian,  maka  dalam  hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar  etika  profesi,  maka  anggota tersebut  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  di  hadapan  Komisi  Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk pemuliaan  profesi  kepolisian,  sedangkan terhadap  pelanggaran  hukum  disiplin  dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengenai  hukum  pidana  maka  akan diarahkan  ke  peradilan  pidana.  Peradilan pidana  dilaksanakan  berdasarkan  hokum acara  pidana  melalui  terbagi  ke  dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertrntu (Hartono, 2020: 287).
Peraturan  mengenai  kode  etik kepolisian  ini  diatur  dalam  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibentuk berdasarkan  amanat  Pasal  34  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 serta  didasari  oleh  pelaksanaan  tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional,  proporsional,  dan  prosedural
yang  didukung  oleh  nilai-nilai  dasar  yang terkandung  dalam  Tribrata  dan  Catur Prasetya  dijabarkan  dalam  kode  etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut dan penegakan kode etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  harus  dilaksanakan  secara obyektif,  akuntabel,  menjunjung  tinggi kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  ( legal and  legitimate ),  serta  hak  asasi  manusia dengan  memperhatikan  jasa  pengabdian anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  diduga  melanggar  kode etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Salah satu pemegang peran penting  dalam  penegakan  kode  etik Kepolisian  adalah  Propam.  Pelaksanaan fungsi  dan  peranan  Propam  di  lingkungan Kepolisian
Republik
Indonesia memberikan dampak terhadap penegakan disiplin  anggota  Kepolisian  khususnya dalam  penegakan  kode  etik  Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan  bukan  saja  oleh  anggota Kepolisian  tetapi  seluruh  masyarakat Indonesia,  karena  fungsi  pengayom  dan pelindung  masyarakat  didukung  adanya profesionalitas  Kepolisian  dan  semua  itu tidak  lepas  dari  peranan  Propam  dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian(Soebroto,  2004:  41).  Menurut pasal  17  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011 Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian, peranan Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
pelanggaran  kode  etik  dengan  cara  audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan  oleh  fungsi  Propam  Polri bidang  Pertanggungjawaban  Profesi  serta pengawasan  pelaksanaan  putusan  dan rehabilitasi  personel  yang  telah  mendapat putusan  hukum  yang  tetap.Ini  merupakan tugas  penting  karena  ketika  anggota  Polri melaksanakan tugas sebagai arapat Kepolisian  tidak  menutup  kemungkinan untuk  melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi di bidang kepolisian manapun tidak terkecuali Kepolisian pada Resor Buleleng. Pada  Kepolisian  Resor  Buleleng sebetulnya sudah pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  yang
dilakukan  oleh  anggotanya.  Terdapat beberapa  kasus  Pelanggaran  Kode  Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan  oleh  anggotanya  direntang tahun 2017-2020
Berdasarkan  data  tersebut,  bahwa jumlah  kasus  Pelanggaran  Kode  Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan  oleh  anggotanya  rentang  waktu dari tahun 2016-2020 mengalami penuruan  di  tahun  2017  dari  tahun  2016, dan  mengalami  peningkatan  yang  sangat drastis  di  tahun  2018,  di  tahun  2019  nihil dan masih ada pelanggaran di tahun 2020 per-bulan  November.  Hal  ini  betanda bahwa  kasus  Pelanggaran  Kode  Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng tidak mengalami  perubahan  dan  jumlah  kasus per-tahunnya  cenderung  sama  dengan tahun sebelumnya.
Meskipun  sudah  ada  peraturan yang  mengatur  tentang  Polri  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  Perkap  Nomor  14  Tahun 2011  Tentang  Kode  Etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun nyatanya  di  lapangan  masih  ada  dan sering terjadi kasus pelanggaran kode etik profesi  polri  yang  terjadi  di  Kepolisian Resor Buleleng yang dimana akan merugikan  diri  sendiri  dan  memberikan kesan  yang  tidak  baik  terhadap  Instansi Kepolisian khususnya di Resor Buleleng.
Dibalik  perbuatan  pasti  saja  ada faktor  pendukung  yang  membuat  anggota polri  lupa  dengan  profesi  dan  tugasnya sebagai  aparat  negara  sehingga  bisa dikatakan  sebagai  pelanggaran  kode  etik profesi  polri,  mungkin  saja  ada  beberapa faktor  yang  mendukung  untuk  melakukan hal  yang  tidak  seharusnya  dilakukan sehingga  membuat  anggota  polri  buta akan profesinya. Faktor penyebabnya bisa datang dari kalangan masyarakat, lingkungan  kerja,  bahkan  keluarga  sendiri yang dimana perlahan menghancurkan diri sendiri  dan  jika  pelanggarannya  berat maka  akan    kehilangan  pekerjaan  atau dipecat secara tidak hormat.
Anggota  polri  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  profesinya  tidak akan  pernah  lepas  dengan  akibat  dari perbuatannya,  disini  peranan  profesi  dan
pengaman (Propam) sangat penting dalam  halnya  menegakkan  kode  etik profesi  polri.  Namun  akibat  fakta  bahwa data  pelangaran  kode  etik  pada  Resor Buleleng  masih  saja  terjadi  dan  tidak menunjukan perubahan yang signifikan ini dikhawatirkan membuat citra baik Kepolisian  khususnya  Resor  Buleleng  di mata masyarakat mencadi tercoreng.  Jadi bagaimana peranan profesi dan pengaman  (Propam)  dalam  penegakkan kode  etik  anggota  polri  agar  mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran  kode  etik  profesi  polri  di Kepolisian Resor Buleleng.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat disebutkan  bahwa  penelitian  ini  sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang bagaimana peranan profesi dan pengaman  (PROPAM)  dalam  penegakan kode  etik  sesuai  ketentuan  Pasal17 Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  dengan judul  penelitian “Peran  Propam  Dalam
Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan  Pasal  17  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat  ”  (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  kamus  hokum  (Zaenudin, 2017).  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya
menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan  data  dilapangan  sehingga siap  untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  informan serta  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Propam  dalam  Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.
Upaya  penegakan  disiplin  dan
Kode  Etik  Kepolisian  sangat  dibutuhkan guna  terwujudnya  pelaksanaan  tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme  kepolisian.  Sangat  tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan  baik,  apabila  penegak  hukumnya sendiri  dalam  hal  ini  kepolisian  tidak disiplin  dan  tidak  profesional.  Ketidak disiplinan dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak  dalam  hal  penegakan  hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya  disingkat  dengan  Propam)  di lingkungan  kepolisian  Republik  Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak  terhadap  penegakan  disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).
Profesionalitas  kepolisian  menjadi dambaan  bukan  saja  oleh  anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia,  karena  fungsi  pengayom  dan pelindung  masyarakat  didukung  adanya profesionalitas  kepolisian,  semua  itu  tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang
terbukti  melakukan  pelanggaran  baik disiplin maupun kode etik.
Peranan  Propam  dalam  Institusi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sangatlah  penting  terutama  mengawasi dan  menegakan  dalam  setiap  tindakan anggota  polisi  agar  tidak  melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam  lembaga Kepolisian. Propam yang  bertugas  memberikan  pembinaan dan menyelenggarakan fungsi
pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dan pengamanan  internal  terutama  dalam menegakan  kedisiplinan  dan  ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum  bagi  anggota  polisi,  maka  dari  itu masyarakat  harus  peka  jika  terjadinya penyimpangan yang di lakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam  memiliki  peranan  sangat  penting dan  sangat  dibutuhkan  demi  terwujudnya keamanan, ketertiban,
terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi  masyarakat  serta  mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat  agar  terpidana  ketetraman bersama  yang  menunjukan  perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pelaksanaan peranan Propam dalam  bidang    pelayanan,  pengaduan, dilingkungan Polres Buleleng sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan  dalam  penegakan  Kode  Etik Profesi  Polri  (KEPP)  oleh  Propam  Polri bidang  Pertanggungjawaban  Profesi  dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17  ayat  2  Perkap  No  14  Tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri,  yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.  Pemeriksaan pendahuluan;
b.  Sidang kkep;
c.  Sidang komisi banding;
d.  Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
e.  Pengawasan
pelaksanaan
putusan; dan
f.  Rehabilitasi personel.
Proses  dari  penangan  anggota Polri  yang  melanggar  kode  etik  profesi
Kepolisian  dalam  melakukan  pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:
a.   Anggota  POLRI  yang  melakukan tindak  pidana  diadukan/dilaporkan oleh  masyarakat,  anggota  POLRI lain  atau  sumber  lain  yang  dapat dipertanggung jawabkan.
b.  Setelah  adanya  laporan  tersebut,
Provos pada setiap jenjang organisasi  Polri,  seperti  Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam)  pada  tingkat  Mabes POLRI  melakukan  pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan  pendahuluan  yang dirasa  belum  lengkap  oleh  Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan  diambil  alih  oleh Urusan Paminal. c.  Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang
melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
d.  Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk  kemudian  dilanjutkan  pada proses penyidikan terhadap
adanya  pelanggaran kode  etik dan Unit  Reskrim  melanjutkan  pada proses  penyidikan  terhadap  tindak pidana  yang  telah  terjadi  sesuai dengan  yang  telah  diatur  dalam KUHAP.
e.  Setelah  penyidikan  yang  dilakukan oleh  Provos  dan  Reskrim  telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Kepolisian,  maka  berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya  sidang  Komisi  Kode Etik Polri (KKEP).
f.  Sidang yang dilakukan untuk menangani  suatu  tindakan  pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI,  yaitu  sidang  peradilan umum  atau  di  pengadilan  negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan  hukum  tetap  baru kemudian dilanjutkan sidang
KKEP.
Dalam  prakteknya  tidak  setiap kode  etik  kepolisian  akan  dijalankan
dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran
terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan  dari  anggota  Polri  terhadap norma-norma  atau  aturan-aturan  yang merupakan  kesatuan  landasan  etik  atau filosofis dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh anggota  Polri.  Dalam  menegakan  Kode Etik  ini  di  Polres  Buleleng  tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, Karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban  bagi anggota  Polri  di  Polres  Buleleng  dan dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalanakan  dengan  baik.  Tapi  penulis melihat  dalam  praktek  lapangan  masih juga  terdapat  pelanggaran  Kode  Etik  di Polres  Buleleng,  jika  memang  tidak merupakan  tantangan  besar  seharusnya tidak  ada  pelanggaran  Kode  Etik  yang terdapat di Polres Buleleng.
Berdasarkan hasil wawancara yang  penulis  lakukan  di  Polres  Buleleng mendapatkan bahwa yang menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  peraturan Kapolri  di  Polres  Buleleng  adalah  yaitu kurangnya anggota propam dalam mengawasi  anggota  Polri  yang  sudah mendapatkan    putusan  dan  kerap  terjadi teman  sesama  anggota  yang  saling melindungi dan menutupi kesalahan teman  yang  melakukan  pelanggaran  dan juga  kurangnya  kesejahteraan  anggota yang  menjadi  salah  satu  penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.
Berdasarkan hasil wawancara yang  penulis  lakukan  di  Polres  Buleleng mendapatkan bahwa jarang ada sosialisasi  tentang  Peraturan  Kapolri kepada  seluruh  anggota  Polres  Buleleng seharusnya  Kapolres  dan  Kanit  Provost melakukan  sosialisai  kepada  seluruh anggota  Polres  Buleleng  bertujuan  agar anggota  Polres  Buleleng  memahami  dan mengetahui isi dari Peraturan Kapolri yang bertujuan  agar  tidak  adanya  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  anggota  Polres Buleleng. Serta dalam peningkatan professional kinerja anggota Polres Buleleng lakukan peningkatan
kesejahteraan  kepada  seluruh  anggota
Polres Buleleng karena dari hasil wawancara  yang  penulis  lakukan  bahwa selalu  ada  anggota  setiap  tahunnya  yang melamnggar kode etik.
Pengawasan Pelaksanaan
Putusan Rehabilitasi  Personel  Yang  Diberikan Oleh  Propam  Terhadap  Anggota  Polri Yang  Melakukan  Pelanggaran  Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng . Pada  Peraturan  Kapolri  No.14 Tahun  2011  Pasal  17  disebutkan  proses sidang  Kode  Etik  Profesi  Polri.  dalam Pasal  17  disebutkan  bahwa  Penegakan KEPP  dilaksanakan  oleh  Propam  Polri dibidang  Pertanggung  jawaban  Profesi, Komisi  Kode  Etik  Polri,  Komisi  Banding, pengemban  fungsi  Hukum  Polri,  SDM Polri  dan  Propam  Polri  bidang  rehabiltisai personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP  guna  memeriksa  dan  memutus perkara  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh terduga  pelanggar.  Tahap  yang  dilalui dalam penegakan
KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP,
Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan  pelaksanaan  putusan  dan rehabilitasi  personel.  Dalam  peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011
tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan  Sidang  Kode  Etik  Polri. penjelasan  secara  rinci  disebutkan  pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.
Pengawasan  putusan  rehabilitasi personel  di  Rekomendasikan  ke  Polda oleh Propam dan Paminal karena berdasarkan  Peraturan Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kepolisian  Daerah  merehabilitasi personel  yang  melanggar  disiplin  atau kode etik yaitu Subbagrehabpers. Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan  pengaduan  keberatan  dari anggota  Polri,  registrasi  dan  penelitian terhadap    perkara  disiplin  dan/atau  kode etik  profesi  dan  menetapkan  putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi dan
dalam melaksanakan  tugas  subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan putusan rehabilitasi terhadap  anggota  Polri  yang  telah menjalani hukuman, sedang dalam proses  pemeriksaan,  dan  yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; b. Pembinaan  dan  pemulihan  profesi terhadap  anggota  Polri  sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memproleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
c. Penyiapan pembinaan ulang profesi  bagi  terhukum  melalui program  pendidikan  dan  pelatihan, atau  yang  ditetapkan  oleh  Atasan dari Terhukum (Ankum)
Pengemban fungsi  Propam  bidang rehabilitasi  personel  melakukan  registrasi dan  penelitian  laporan  hasil  pengawasan dan  penilaian  dari  kepala  kesatuan pelanggar  paling  lama  14  (empat  belas) hari  kerja  untuk  menentukan  layak  atau tidaknya  diterbitkan  keputusan  tentang Rehabilitasi.  Dalam  hal  hasil  penelitian dinyatakan  layak,  Pengemban  fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan
tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan  kepada  kepala  kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi
ditandatangani oleh
Kadivpropam  Polri  untuk  tingkat  Mabes Polri,  Kabidpropam  Polda  untuk  tingkat Polda,  Kapolres/Wakapolres  untuk  tingkat Polres  bertujuan  agar  terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel di Polres Buleleng.
Dalam merealisasikan suatu peraturan memang tidak pernah lepas dari suatu kendala, berbagai kendala bisa saja muncul saat menegakkan suatu peraturan dan ada banyak macam faktor-faktor yang menjadi  suatu  kendala  yaitu  dari  Faktor Internal,  yang  dimana  atasan  hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya  padahal  sebenarnya  tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah  untuk  memberikan  efek  jera terhadap anggota yang melakukan
pelanggaran,  dan  Faktor  terbatasnya Jumlah  Anggota  Propam  menjadi  yang cukup  vital  dalam  upaya  penegakkan sanksi disiplin dan kode etik  bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
Karena  salah  satu  tugas  propam  yaitu membina dan menyelenggarakan
penegakan  disiplin  dan  kode  etik  bagi seluruh anggota polri.
Penyelesaian kendala
agar terealisasinya  suatu  pelaksanaan  putusan rehabilitasi  sesuatu  dengan  Perkap  yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pemahaman  terhadap  seluruh  anggota Polri baik dari Atasan Hukumnya (Ankum) maupun anggotanya bertujuan agar adanya suatu transparansi guna mensejahterakan  anggota  Kepolisian  dan memberikan  kesan  yang  baik  di  kalangan masyarakat, serta merekrut kembali anggota  propam  agar  tidak  adanya keterbatasan  anggota  ataupun  penyidik  di propam  bertujuan  untuk  mengembalikan marwah  institusi kepolisian  agar tidak  ada lagi  personel  yang  merusak  nama  baik institusi Kepolisian .

## SIMPULAN
Berdasarkan    hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut.
1.  Penerapan  penegakan  kode  etik berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor  14  tahun  2011  di  Polres
Buleleng    dengan  menerangkan bahwa  jika  di  Propam,  Penegakan dalam pelangaran kode etik merujuk pada dasar hukum, semua peraturan yang  dijalankan  Propam  baik  dalam pengawasan,  pelayanan,  dan  dalam menindak  anggota  yang  melakukan pelanggaran/ bermasalah berdasarkan hukum. Di Polres Buleleng  khususnya  di  Propam dasar hukum yang digunakan propam  antara  lain  Perkap  Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik, PP  Nomor  1  Tahun  2003  tentang Pemberhentian Anggota dengan Tidak  Hormat,  PP  Nomor  2  Tahun
2002  tentang  Disiplin  Polri,  PP
Nomor  3  Tahun  2003  tentang Peradilan Umum bagi Anggota Polri, itu semua menjadi dasar hukum bagi
Propam dalam melaksanakan aturan terhadap anggota-anggota kami yang bermasalah.
2.  Pengawasan  pelaksanaan  putusan rehabilitasi  personel  yang  diberikan oleh  propam  terhadap  anggota  polri yang  melakukan  pelanggaran  kode etik  di  Kepolisian  Resor  Buleleng sudah  berdasarkan  Perkap  Nomor 14  Tahun  2011  seperti  yang  sudah dilakukan dan diterapkan dari pengawasan penindakan harus berdasarkan  Perkap.  Jika  dalam  hal ini tidak berdasarkan Perkap tentunya  akan  menjadi  celah  bagi pelanggar untuk
melakukan pembelaan  /  perlawanan  dan  itu akan  kembali  lagi  ke  kami  sebagai Propam  terkesan  tidak  profesional dalam penegakan kode etik anggota kami  dan  semua tindakan  kami  baik itu pengawasan / penindakan semua berdasarkan  Perkap  Nomor  14 Tahun 2011.

## SARAN
Berdasarkan    simpulan  di  atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.
1.  Propam diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Buleleng
serta memberikan pemahaman    terhadap  isi  Perkap NO  14  Tahun  2011  bertujuan  agar pelanggaran  kode  etik  di  Polres Buleleng  setiap  tahunnya  tidak bertambah.
2.  Dalam penindakan terhadap pelanggar  harus  sesuai  prosedur dan  diharapkan  dari  pihak  propam agar  dapat  melakukan  penyidikan dengan  sebenar-benarnya  tanpa ada unsur lain.
3.  Sanksi  yang  diberikan  kepada pelanggar  harus  tegas  dan  komisi kode  etik  Polri  harus  mengambil keputusan sesudah
sidang peradilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Ilham,  Bisri.  1998. Sistem    Hukum Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada.
Ishaq,  2017. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta. Nuh, Muhhamad.2011. Etika Profesi Hukum . Bandung: Pusaka Setia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  608 Tahun 2011). Peraturan  Pelaksanaan  Nomor  2  Tahun 2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun 2003). Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  dan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  22  Tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian Daerah.
Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Bab  XII  tentang  Pertahanan dan Keamanan Negara.
Sadjijono.  2008. Etika  Profesi  Hukum :Suatu  Telah  Filosofis  terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik
Profesi POLRI .
Yogyakarta :
Laksbang Mediatama . Soebroto.2004. Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia .Jakarta  :  Bunga  Rampai PTIK. Zaenudin, A. 2017. M etodologi  Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.