E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 5, N O . 2, 2021
Prodi Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2
Juli - Desember 2021
Halaman: 39-53

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Analisis  Transaksi  Murābahah  Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.04/DSN- MUI/IV/2000 Dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 Dan AAOIFI FAS 2) di PT. Bank Syariah Mandiri

## Delta Hadi Purnama, Awang Darmawan Putra
Universitas Pakuan Bogor, Institut Agama Islam Sahid Bogor

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 3 Agustus 2021 Revisi 6 September 2021
Diterima 3 November 2021

## Kata Kunci:
Akuntansi, Murabahah, Fatwa DSN, PSAK A B S T R A C T
Generally, the financing of the murābaha is still The Queen Of Finance is sharia-based as it is always the main choice among other sharia transactions. Based on the results of analysis conducted by researchers by comparing the theory and practice,  it  can  be  concluded,  among  others:  (1)  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  does  not conduct  a  transaction  of  sale  or purchase murābaha, but financing murābaha (financing). (2) Revenues and costs associated with the murābaha are set out  in  the  No.  5  Technical  Bulletin  issued  by  the  Indonesian  Institute  of  Accountants.  Acknowledgment  of  profit  on murābaha transactions using an Annuity Method that does not refer to PSAK 102 of 2013 and AAOIFI FAS No.2 but uses a combination of PSAK 102 with PSAK 55.50, and 60 in the accounting records of its murābaha. And the percentage is 23%  in  accordance  with  PSAK  102  and  AAOIFI  FAS  No.2.  (3)  The  Impairment  Losses  using  Time  Value  of  Money concept. This method is used by Bank Syariah Mandiri because in PSAK 102 and PAPSI 2013 it is stated that sharia financial institutions that conduct murābaha transactions by means of financing are guided by PSAK 55, PSAK 50, and PSAK 60 which regulates the use of Provision for Impairment Losses (CKPN) as the method of calculating the allowance for losses of its murābaha debts.
A B S T R A K
Umumnya pembiayaan  murābahah masih menjadi The Queen Of Finance  diperbankan syariah karena selalu menjadi pilihan utama diantara transaksi syariah lainnya.  Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan  antara  teori  dan  praktik,  maka  dapat  disimpulkan  antara  lain:  (1)  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  tidak melakukan transaksi murābahah jual beli, melainkan pembiayaan murābahah (financing). (2) Pendapatan dan biaya yang terkait dengan murābahah diatur dalam Buletin Teknis no.5 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan pengakuan keuntungan atas transaksi murābahah menggunakan Metode Anuitas yang tidak mengacu kepada PSAK 102 Tahun 2013 dan AAOIFI FAS No.2 tetapi menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55,50, dan 60 dalam pencatatan akuntansi murābahahnya. Dan prosentasenya yaitu sebesar 23% sesuai dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No.2. (3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan konsep Time Value of Money yaitu konsep nilai waktu dari uang. Metode ini digunakan oleh Bank Syariah Mandiri karena dalam PSAK 102 dan PAPSI 2013 menyatakan bahwa lembaga  keuangan  syariah  yang  menjalankan  transaksi  murābahah  dengan  cara  pembiayaan  (financing)  maka berpedoman kepada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 yang mengatur didalamnya mengenai penggunaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai metode penghitungan penyisihan kerugian piutang murābahahnya.

## Cara Mengutip:
Purnama, Delta Hadi. & Putra, Awang Darmawan. (2021). Analisis Transaksi Murābahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 Dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 Dan AAOIFI FAS 2) di PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 5(2), 39-53.

## 1. PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari  sistem  ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam  bersifat muamalah,  artinya  ekonomi  Islam selalu berhubungan dengan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil  (profit  sharing)  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  sehingga  menjadi  dasar  utama  yang  membedakannya  dengan
perbankan konvensional. Pada masa krisis moneter tahun 1997-1998 yang melanda negara-negara maju dan berimbas ke kawasan Asia  terutama  Asia  Tenggara  termasuk  Indonesia,  keunggulan  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  perbankan  syariah  ini  mampu bertahan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang mengalami negative spread. Hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan perbankan di Indonesia karena memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah.
Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2014 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan jumlah nasabah 12,3 juta orang di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia, 2015). Menurut Tarmizi (2012) semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur ribā, gharar ataupun zhalim. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (mudhārabah dan musyārakah), dan berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli  (murābahah,  salam  dan  istishnā). Untuk  pembiayaan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  mekanisme  jual  beli  umumnya dikenal dalam tiga jenis yaitu murābahah, salam, dan istishnā. Menurut Antonio (2001), menurut sifat penggunaannya, pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah mudhārabah dan musyārakah, sedangkan murābahah sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.
Umumnya pembiayaan murābahah masih menjadi The Queen Of Finance diperbankan syariah karena selalu menjadi pilihan utama  diantara  transaksi  syariah  lainnya.  Padahal  pembiayaan  yang  dianjurkan  dalam  ekonomi  islam  adalah  pembiayaan berdasarkan  bagi  hasil  yang  dalam  hal  ini  adalah  mudhārabah  dan  musyārakah  namun  pada  kenyataannya,  pembiayaan murābahahlah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah.
Tabel 1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah (dalam miliar rupiah)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia 2015
Sedangkan dalam hal standar akuntansi syariah, didunia international standar akuntansi telah dikembangkan sejak tahun 1990 oleh suatu badan yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang bermarkas di Manama,  Bahrain.  Untuk  standar  international  AAOIFI  mengeluarkan  Financial  Accounting  Standard  (FAS)  untuk  standar-standar akuntansinya. Sedangkan di Indonesia pada saat bank syariah mulai berdiri tahun 1992 belum ada standar khusus yang mengatur tentang  pelaporan  keuangan  untuk  institusi  atau  lembaga  keuangan  yang  menerapkan  prinsip  syariah.  Maka  selama  10  Tahun (1992-2002)  Bank  Syariah  di  Indonesia  tidak  memiliki  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  khusus  yang  mengatur tentang  pencatatan  hingga  pelaporan  transaksi  syariahnya.  Hingga  akhirnya  disahkanlah  PSAK  No.  59  yang  merupakan  produk Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan-Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK-IAI  yang  kemudian  berubah  menjadi  Dewan  Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI) sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi transaksi syariah di Indonesia. Pada saat PSAK ini disahkan, maka berlaku untuk pembukuan yang berakhir tahun 2003. Kemudian PSAK ini berlaku selama lima tahun hingga tahun 2007. Selanjutnya IAI menerbitkan PSAK No. 101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007,
Akad 2010 2011 2012 2013 2014 Akad Mudharabah 8,631 10,229 12,023 13,625 14,354 Akad Musyarakah 14,624 18,960 27,667 39,874 49,387 Akad Murābahah 37,508 56,365 88,004 110,565 117,371 Akad Salam 0 0 0 0 0 Akad Istishna 347 326 376 582 633 Akad Ijarah 2,341 3,839 7,345 10,481 11,620 Akad Qardh 4,731 12,937 12,090 8,995 5,965 Lainnya 0 0 0 0 0 Total 68,181    102,655 147,505 184,122 199,330
berlaku  mulai  tanggal  1  Januari  2008.  Setahun  kemudian  diberlakukan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syariah  yang  terbit  pada  tanggal  16  Juli  2008,  dengan  demikian  perbankan  syariah  di  Indonesia  semakin  mempunyai  landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.
Berkaitan dengan murābahah, AAOIFI mengeluarkan FAS no. 2 untuk transaksi murābahah yang berlaku efektif tahun 1998. Sedangkan  di  Indonesia  salah  satu  PSAK  yang  disahkan  pada  tahun  2007  tersebut  adalah  PSAK  102  mengenai  transaksi murābahah.  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  (DSAS-IAI)  mengharapkan  entitas  yang  melakukan  transaksi  murābahah  mampu mematuhi PSAK 102. DSAS-IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007 untuk menggantikan sebagian peranan PSAK 59 yang mengatur  akuntansi  perbankan  syariah.  Namun,  harapan  DSAS-IAI  agar  terlaksananya  PSAK  102  secara  ideal  sepertinya  belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri. Beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual dalam akad murābahah masih salah dalam menerapkan PSAK 102.
Apriyanti (2013) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murābahah di Bank Syariah Mandiri Gorontalo, menemukan praktik transaksi murābahah yang menyerupai praktik kredit konvensional. Dalam transaksinya, bank meminjamkan  kas  kepada  nasabah  senilai  harga  pokok  barang.  Nasabah  membeli  barang  dari  supplier,  kemudian  berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada bank beserta margin yang telah disepakati.
Ernomo (2013) yang meneliti mengenai penggunaan metode pengakuan keuntungan akad murābahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, menemukan bahwa entitas menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan. Metode anuitas yang merupakan turunan  dari  metode  bunga  kredit  konvensional  masih  ditemukan  dalam  praktiknya.  Temuan  keduanya  adalah  entitas  juga menggunakan kombinasi PSAK 102 dan PSAK 55 dalam mengakui keuntungan murābahah. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, ketika entitas syariah menggunakan PSAK 55 yang memuat perlakuan akuntansi konvensional.
Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual tidak mentaati peraturan yang terdapat dalam PSAK 102. Salah satu temuan  menarik  tentang  tidak  patuhnya  entitas  syariah  terhadap  PSAK  102  adalah  penggunaan  metode  pengakuan  keuntungan murābahah.  Pembiayaan  murābahah  mengindikasikan  adanya  duplikasi  pinjaman  atau  kredit  dari  bank  konvensional,  dengan realisasi perhitungan marjinnya mengacu ke bunga bank konvensional.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  kemudian  menanggapi  praktik  pengakuan  keuntungan murābahah yang mengadaptasi bunga bank konvensional dengan menerbitkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember  2012  mengenai  metode  pengakuan  keuntungan  tamwil  bi  al-murābahah.  Isi  fatwa  tersebut  menjelaskan  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengakui keuntungan murābahah dilakukan secara proporsional dan anuitas selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan)  yang  berlaku  di  LKS  tersebut.  DSN-MUI  menyetujui  penggunaan  metode  anuitas  pada  LKS  karena  LKS  harus memperhatikan kesehatan pertumbuhannya dan metode anuitaslah yang mampu mewujudkan penilaian tersebut (DSN-MUI, 2012).
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI kemudian meluncurkan Buletin Teknis No.9 tentang penerapan metode anuitas dalam  murābahah  sebagai  tanggapan  terbitnya  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  84/DSN-MUI/XII/2012.  Penerbitan  buletin  teknis  ini dikarenakan telah terjadi perbedaan antara PSAK 102, dengan praktik akuntansi di lapangan dan munculnya fatwa DSN MUI tersebut (IAI,  2013a).  Selanjutnya,  DSAS  IAI menerbitkan  PSAK  102  (Revisi  2013)  sebagai  acuan  penerapan  Buletin Teknis  no.9 di  atas. PSAK 102 (Revisi 2013) membantu entitas memilih penggunaan metode pengakuan keuntungan akad  murābahah, menggunakan metode proporsional atau anuitas. DSAS IAI menjelaskan penggunaan metode pengakuan keuntungan murābahah didasarkan pada signifikansi risiko kepemilikan persediaan. “Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk  transaksi  murābahah merupakan  penjual  yang  melaksanakan  transaksi  pembiayaan  murābahah”  (IAI,  2013b).  Bagi  penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murābahah harus mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.
Berdasarkan  standar  akuntansi  syariah  yang  telah  ditetapkan  oleh  DSAS-IAI  yaitu  PSAK  102  tentang  transaksi  murābahah yang antara lain ditinjau dari pengakuan dan pengukuran transaksi murābahah. Barang yang menjadi objek jual beli diakui sebagai asset  murābahah.  Praktek  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan  PSAK  102.  Contohnya  pihak  bank  memberikan  dana langsung kepada nasabah, kemudian nasabah sendirilah yang membeli barangnya, padahal seharusnya pihak bank sebagai penjual membeli  terlebih  dahulu  barang  yang  akan  dijualnya  kepada  nasabah  (pembeli)  dan  mencatat  barang  tersebut  sebagai  aset murābahah  (Apriyanti,  2013).  Pembiayaan  bermasalah  (non  performing  finance)  yang  terjadi  di  bank  syariah  disisihkan  sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dengan cara menghitung total pembiayaan kemudian dinilai sekarangkan (present value). Selisih antara  nilai  present  value  dan  outstanding  value  pembiayaan  di  bank  yang  akan  menjadi  Cadangan  Kerugian  Kenurunan  Nilai (CKPN), sehingga konsep Time Value of Money ini juga berlaku, sedangkan dalam prinsip ekonomi syariah tidak dikenal Time Value of Money.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al Qur´an, sunnah, dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara´. Menurut Fatwa DSN no. 04/DSN-MUI/IV/2000, dasar hukum jual beli  antara  lain  Surat  Al  Baqarah  (2)  ayat  275  yang  artinya:  “…dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharāmkan  ribā”. Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Kemudian juga dalam Hadits Rasulullah yang antara lain:
Nabi  bersabda,  “Ada  tiga  hal  yang  mengandung  berkah:  jual  beli  tidak  secara  tunai,  muqaradhah  (mudhārabah),  dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). “Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih). “Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu ´alaihi wa sallam menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadis dishahihkan oleh Al-Albani).

## Paradigma Penelitian
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  paradigma  penelitian  ini  seperti  terlihat  dalam Gambar 1.

## Gambar 1
Paradigma Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui pendekatan kualitatif, dengan studi kasus di Bank Mandiri Syariah Jakarta. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks atau laporan. Atau dengan kata lain, analisis ini merupakan metode penelitian yang ingin mengungkapkan jawaban atau kesimpulan dari suatu permasalahan yang termanifestasikan maupun yang laten.

## TRANSAKSI MURĀBAHAH
PSAK 102 DAN AAOIFI FAS NO.2 TENTANG AKUNTANSI MURĀBAHAH
FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG TRANSAKSI MURĀBAHAH

## PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Bagaimana Penerapan Transaksi Murābahah berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 dan AAOIFI FAS no.2) di PT.Bank Syariah Mandiri
Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan field study. Moleong  (2012)  mendefinisikan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Akad  murābahah  adalah  transaksi  jual  beli  barang,  dimana  penjual  mengungkapkan  harga  perolehan  kepada  pembeli  dan memperoleh keuntungan berdasarkan marjin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi  murābahah yang terjadi  di Bank  Syariah  Mandiri  adalah  bukan  murni  jual  beli  sebagaimana  yang  di  fatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 4/DSN-MUI/IV/2000, tetapi merupakan transaksi yang berbentuk pembiayaan (financing).

## Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Murābahah
Pada transaksi murābahah di Bank Syariah Mandiri, metode pengakuan keuntungan yang digunakan adalah metode anuitas, yaitu  besaran  pokok  angsuran  semakin  besar  dan  besaran  marjin  semakin  kecil  tiap  bulannya.  Walaupun  banyak  kontroversi mengenai  penggunaan  metode  anuitas  ini,  karena  dinilai  tidak  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  Islam  dimana  metode  anuitas menggunakan konsep penghitungan bunga konvensional, tetapi untuk mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah maka metode ini diperbolehkan digunakan oleh perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no. 84/DSN-MUI/XII/2012. Penggunaan metode anuitas ini juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Buletin Teknis no.9 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penerapan Metode Anuitas Dalam Murābahah oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).
Penggunaan metode pengakuan keuntungan murābahah di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat didalam tabel dibawah ini.
Tabel 2
Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Murābahah PT. Bank Syariah Mandiri
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengakuan  keuntungan  murābahah  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  menggunakan metode  anuitas  yang  tidak  diatur  dalam  PSAK  102  tetapi  mengacu  kepada  PSAK  55  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.84/DSN- MUI/XII/2012 dan Buletin Teknis No.9 DSAS-IAI tanggal 16 Januari 2013.

## Analisis Penyisihan Kerugian Piutang Murābahah
Bank  Syariah  Mandiri  mengalokasikan  kerugian  piutang  dari  transaksi  murābahahnya  berdasarkan  perhitungan  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perhitungan CKPN yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu metode kolektif dan metode individual. Untuk metode kolektif berdasarkan perhitungan statistik dilihat dari tingkat kerugian historis dari pembiayaan. Sedangkan untuk  metode  individual,  besarnya  kerugian  dihitung  dari  selisih  antara  outstanding  dengan  estimasi  arus  kas  masa  datang  yang dinilai  sekarang  (present  value)  masing-masing  nasabah.  Metode  individual  digunakan  jika  piutang  murābahah  terbukti  secara objektif  mengalami  penurunan  nilai  (impairment).  Adapun  persyaratan  penurunan  nilai  (impairment)  yang  menjadi  ketentuan digunakannya metode individual di Bank Syariah Mandiri yaitu:
a. Pernah restrukturisasi atau kolektibilitasnya non performing financing (pembiayaan bermasalah)
b. Outstanding levelnya diatas Rp. 10 milyar
c. Terdapat pembiayaan murābahah, jika lebih dari satu jenis pembiayaan
Permasalahan  timbul  ketika  present  value  digunakan  dalam  perhitungan  CKPN  karena  dalam  ekonomi  islam  tidak diperkenankan  konsep  time  value  of  money  dimana  nilai  uang  akan  bertambah  atau  berubah  karena  perjalanan  waktu,  bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan .
Dimensi Transaksi Murābahah di BSM Fatwa DSN-MUI PSAK 102 Angsuran Pokok Angsuran Pokok semakin besar Anuitas dan Proporsional Sesuai prosentase (proporsional) Angsuran Marjin Angsuran Marjin semakin kecil Anuitas dan Proporsional Sesuai prosentase (proporsional) Jangka Waktu Jangka waktu lebih dari satu tahun Diperbolehkan lebih dari satu tahun Diperbolehkan lebih dari satu tahun Denda Keterlambatan 0,0162% x tunggakan x jumlah hari Diperbolehkan dikenakan denda Diperbolehkan dikenakan denda

## Analisis Jurnal Akuntansi Murābahah
Metode  pencatatan  akuntansi  murābahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  diatur  berdasarkan  standar  prosedur  operasi  PT.  Bank Syariah Mandiri perihal akuntansi murābahah. Dibawah ini adalah penjabaran jurnal transaksi murābahah oleh Bank Syariah Mandiri yang dibandingkan dengan PSAK 102 dan AAOFI FAS No.2 sebagai berikut:
a. Murābahah Sebagai Pembiayaan
1) Pada saat bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Transaksi penjualan (Db) Piutang Murābahah
(Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Rekening Nasabah
Pengakuan Pendapatan Teratribusi (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang Murābahah – Pendapatan Teratribusi
Pengakuan Beban Teratribusi
(Db) Piutang Murābahah – Beban Teratribusi (Kr) Rekening Bank Tidak sesuai tetapi mengacu kepada PSAK 50,55,60 dan Buletin Teknis no.5 Tidak sesuai dalam AAOIFI FAS 2 2) Pada saat bank menyalurkan pembiayaan murābahah kepada pegawainya dengan marjin dibawah normal Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Piutang Murābahah (Db) Tunjangan Piutang Murābahah Pegawai (Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Rekening Nasabah Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 3) Pada saat bank mengakui pendapatan diakhir periode pelaporan (akru) Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pembiayaan murābahah kepada nasabah (Db) Pendapatan Marjin Murābahah yang akan Diterima (Db/Kr) Piutang Murābahah (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Akrual Sesuai dgn PSAK 102 para 37 Sesuai  dgn  AAOIFI FAS 2 Para 7
Pembiayaan  Murābahah  kepada  pegawai  bank  dengan marjin dibawah normal
(Db) Pendapatan Marjin Murābahah yang akan Diterima (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Akrual (Db) Beban Tunjangan Piutang Murābahah Pegawai (Kr) Tunjangan Piutang Murābahah Pegawai Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 4) Pada saat bank menerima angsuran dari nasabah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pembiayaan murābahah kepada nasabah (Db) Rekening Bank/kas (Kr) Piutang Murābahah
(Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan
(Db/Kr) Piutang Murābahah (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Sesuai dgn PSAK 102 para 24 Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 8
Kemudian  bank  melakukan  reverse  pendapatan  marjin murābahah akrual Pembiayaan  Murābahah  kepada  pegawai  bank  dengan marjin dibawah normal (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah
(Db) Beban Tunjangan Piutang Murābahah Pegawai (Kr) Tunjangan Piutang Murābahah Pegawai
Kemudian  bank  melakukan  reverse  pendapatan  marjin murābahah akrual Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 5) Pada saat bank melakukan penyisihan kerugian piutang Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Beban Kerugian Penurunan Nilai (Kr) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tidak sesuai dgn PSAK 102 tetapi mengacu kpd PSAK 50,55,60 Tidak sesuai dgn AAOIFI FAS 2

## 6) Pada saat hapus buku piutang murābahah
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 On Balancesheet (Db) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Piutang Murābahah Tidak sesuai dgn PSAK 102 Tidak sesuai dgn AAOIFI FAS 2

## 7) Pada saat nasabah hapus buku melakukan pembayaran
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pokok On Balancesheet
Jika penerimaan kembali pada periode berjalan (Db) Rekening bank (Kr) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Jika  penerimaan  kembali  terjadi  setelah  tanggal  neraca, tetapi  sebelum  tanggal  penyelesaian  laporan  keuangan (adjusting subsequent event)
(Db) Rekening Bank (Kr) Saldo Laba
Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan adjusting subsequent event (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah
Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2
Marjin On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 Pinalti (jika ada) On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Dana Sosial dari Pinalti Sesuai dgn  PSAK 102 para 29 Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 12 b. Murābahah sebagai jual beli 1) Pada saat awal pesanan murābahah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pada saat bank menerima uang muka (Db) Kas/ Rekening (Kr) Liabilitas Lain – Uang Muka Murābahah Sesuai dgn PSAK 102 para 14 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2 Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan (Db) Beban Lain (Kr) Kas/ Rekening Sesuai dgn PSAK 102 para 18 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2 Pada saat bank memperoleh aset murābahah (Db) Aset Murābahah (Kr) Kas/ Rekening Sesuai dgn PSAK 102 para 18 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2 2) Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Transaksi Penjualan (Db) Piutang Murābahah (Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Aset Murābahah Sesuai dgn PSAK 102 para 22 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 7 Pengakuan Pendapatan Teratribusi (Db) Rekening (Kr) Liabilitas Lain – Pendapatan yang ditangguhkan Pengakuan Beban Teratribusi (Db) Aset Lain – Beban yang Ditangguhkan (Kr) Kas/ Rekening Tidak diatur dalam PSAK 102. Diatur dalam Buletin Teknis No.5 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 Uang Muka Sebagai Pembayaran Piutang (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka Murābahah (Kr) Piutang Murābahah (Porsi Pokok) Sesuai dgn PSAK 102 para 14 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2

## 3) Pada saat pesanan nasabah dibatalkan
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Apabila  uang  muka  lebih  besar  daripada  kerugian  dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank: (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka Murābahah (Kr) Kerugian – Penjualan Aset Murābahah (Kr) Beban Lain (Kr) Rekening Nasabah Sesuai  dgn  PSAK  102 para 14 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah Apabila uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank: (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka Murābahah (Kr) Kerugian – Penjualan Aset Murābahah (Kr) Beban Lain Sesuai  dgn  PSAK  102 para 14 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank:
(Db) Tagihan Kepada Nasabah (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka Murābahah (Kr) Kerugian – Penjualan Aset Murābahah (Kr) Beban Lain Sesuai  dgn  PSAK  102 para 14 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah 4) Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru) Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pengakuan pendapatan marjin murābahah (Db) Pendapatan Margin Murābahah Yang Akan Diterima (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Akrual Sesuai  dgn  PSAK  102 para 23 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8 Pengakuan pendapatan teratribusi (Db) Liabilitas Lain – Pendapatan Yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan (Fee Based Income) Pengakuan beban teratribusi (Db) Beban Operasional (Kr) Aset Lain – Beban yang Ditangguhkan Diatur  dalam  Buletin Teknis No.5 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 5) Pada saat bank menerima angsuran dari nasabah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Rekening bank/kas (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Kemudian  bank  melakukan  reverse  pendapatan  marjin murābahah akrual Sesuai dgn PSAK 102 para 22 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8 6) Pada saat terjadi penurunan kualitas piutang murābahah kolektibiltas 1 (satu) menjadi selain kolektibilitas 1 (satu) Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Piutang Murābahah Jatuh Waktu (Kr) Piutang Murābahah Sesuai dgn PSAK 102 para 37 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2
(Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan Jatuh Waktu
7) Pada  saat  penghentian  pengakuan  pendapatan  marjin  murābahah  akrual  karena  terjadi  penurunan  kualitas  piutang murābahah dari performing menjadi non-performing:
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 On Balancesheet (Db) Pendapatan Marjin Murābahah Akrual (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Yang Akan Diterima Tidak diatur dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 8) Pada saat bank memberikan potongan angsuran piutang murābahah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 a) Angsuran tepat waktu Pada saat bank menerima angsuran nasabah
(Db) Rekening (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah
Pada saat bank memberikan potongan angsuran (Db)  Beban  Potongan  (Netting  dengan  Pendapatan  Marjin
Murābahah) (Kr) Rekening Sesuai dgn PSAK 102 para 28 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8 b) Penurunan kemampuan pembayaran Pada saat bank menerima angsuran nasabah
(Db) Rekening bank/kas (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah
Pada saat bank memberikan potongan angsuran
(Db) Beban Operasional (Kr) Rekening bank/kas Sesuai dgn PSAK 102 para 28 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 11

## 9) Pada saat bank memberikan potongan pelunasan dipercepat
Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Apabila  pada  saat  penyelesaian  bank  mengurangi  piutang murābahah dan marjin murābahah
Pada saat bank menerima angsuran nasabah (Db) Beban potongan (disajikan netting dengan pendapatan marjin murābahah (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang Murābahah
(Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Sesuai dgn PSAK 102 para 26 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 10
Apabila  setelah  penyelesaian,  bank  terlebih  dahulu menerima  pelunasan  piutang  murābahah  dari  nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dipercepat murābahah dengan mengurangi pendapatan murābahah
Pada saat bank menerima pelunasan dipercepat (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah
Pada  saat  bank  memberikan  potongan  pelunasan dipercepat (Db)  Beban  Potongan  (disajikan  netting  dengan pendapatan marjin murābahah) (Kr) Rekening Nasabah Sesuai dgn PSAK 102 para 26 Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 11 10) Pada saat penyelesaian piutang murābahah melalui eksekusi agunan Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pada saat eksekusi agunan (Db) Aset yang Diambil Alih (Kr) Piutang Murābahah (Db) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Pendapatan yang Ditangguhkan Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 Pada saat penjualan agunan. Apabila  hasil  penjualan  agunan  lebih  besar  dari  kewajiban nasabah (Db) Rekening Bank (Kr) Aset yang Diambil Alih
(Kr) Rekening Nasabah (Db) Pendapatan yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2
Apabila  hasil  penjualan  agunan  lebih  kecil  dari  kewajiban nasabah (Db) Rekening Bank (Db) Tagihan kepada Nasabah
(Kr) Aset yang Diambil Alih (Db) Pendapatan yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 11) Pada saat bank menerima denda dari nasabah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Rekening Bank (Kr) Dana sosial/ penalty Sesuai dgn PSAK 102 para 15 Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 12 12) Pada saat bank melakukan penyisihan kerugian piutang Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 (Db) Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Kr) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Sesuai dgn PSAK 102 para 37 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 13) Pada saat hapus buku piutang murābahah Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 On Balancesheet (Db) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Kr) Marjin Murābahah Ditangguhkan (Kr) Piutang Murābahah Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 14) Pada saat nasabah hapus buku melakukan pembayaran Jurnal di BSM PSAK 102 AAOIFI FAS 2 Pokok On Balancesheet (Db) Rekening bank (Kr) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 Marjin On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin Murābahah Tidak  diatur  dalam PSAK 102 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2 Pinalti (jika ada) On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Dana Sosial dari Pinalti Sesuai dgn PSAK 102 para 29 Tidak  diatur  dalam AAOIFI FAS 2
Dalam praktiknya, jurnal akuntansi murābahah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah jurnal akuntansi murābahah untuk transaksi pembiayaan (financing). Berdasarkan Buletin Teknis No.9 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah -
Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 bahwa lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan  (financing)  harus  melakukan  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  sesuai  dengan  ketentuan  pada PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Berdasarkan analisis jurnal akuntansi murābahah diatas dapat disimpulkan antara lain:
a. Pencatatan atas jurnal transaksi murābahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri mengacu kepada PSAK No.102, sedangkan  perhitungan  keuntungan  transaksi  murābahah  mengacu  kepada  PSAK  No.55  yang  didalamnya  mengatur tentang  penggunaan  metode  anuitas  dalam  pengakuan  keuntungan  transaksi  pembiayaan  murābahah.  Penggunaan metode  anuitas  ini  menimbulkan  dampak  terhadap  penggunaan  jurnal  penyisihan  kerugian  piutang  murābahah  yaitu dengan menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
b. Berdasarkan PSAK 102 maka standar akuntansi murābahah untuk jenis transaksi pembiayaan (financing) di Bank Syariah Mandiri memiliki 3 jurnal yang sesuai dengan PSAK 102 dari 13 jurnal yang ada atau jika di persentasekan sebesar 23% kesesuaiannya.
No. Kategori (Pembiayaan) Jumlah Jurnal Persentase 1 Sesuai PSAK 102 3 23% 2 Tidak Sesuai PSAK 102 3 23% 3 Tidak Diatur PSAK 102 7 54%
c. Sedangkan untuk jenis transaksi jual beli murābahah maka kesesuaian antara standar akuntansi murābahah yang ada di Bank  Syariah  Mandiri  dengan  PSAK  102  adalah  dari  32  jurnal  akuntansi,  terdapat  21  jurnal  yang  sesuai  atau  jika  di persentasekan sebesar 66% kesesuaiannya.
No. Kategori (Jual Beli) Jumlah Jurnal Persentase 1 Sesuai PSAK 102 21 66% 2 Tidak Sesuai PSAK 102 0 0% 3 Tidak Diatur PSAK 102 11 34%
d. Dibandingkan dengan standar akuntansi yang ada dalam AAOIFI FAS No.2 maka kesesuaian antara standar akuntansi murābahah yang ada di Bank Syariah Mandiri untuk jenis transaksi pembiayaan (financing) dari 13 jurnal akuntansi hanya 3 jurnal saja yang sesuai atau jika di persentasekan hanya 23% saja kesesuaiannya.
No. Kategori (Pembiayaan) Jumlah Jurnal Persentase 1 Sesuai AAOIFI FAS No.2 3 23% 2 Tidak Sesuai AAOIFI FAS No.2 3 23% 3 Tidak Diatur AAOIFI FAS No.2 7 54%
e. Sedangkan, jika dibandingkan dengan standar akuntansi yang ada dalam AAOIFI FAS No.2 untuk jenis transaksi jual beli murābahah  maka  kesesuaian antara  standar  akuntansi  murābahah  yang  ada  di  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  AAOIFI FAS  No.2  adalah  dari  32  jurnal  akuntansi,  terdapat  18  jurnal  yang  sesuai  atau  jika  di  persentasekan  sebesar  56% kesesuaiannya.
No. Kategori (Jual Beli) Jumlah Jurnal Persentase 1 Sesuai AAOIFI FAS No.2 18 56% 2 Tidak Sesuai AAOIFI FAS No.2 0 0% 3 Tidak Diatur AAOIFI FAS No.2 14 44%

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  transaksi  murābahah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.4/DSN- MUI/IV/2000 dan standar akuntansi syariah (PSAK 102 dan AAOIFI FAS 2) tentang akuntansi murābahah. Dimensi yang digunakan berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  yaitu  landasan  syariah,  rukun  dan  syarat  sah  jual  beli.  Sedangkan  dimensi  yang  digunakan berdasarkan  standar  akuntansi  syariah  yaitu  pengakuan  dan  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  akuntansi  murābahah. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan antara lain:
1. PT. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan transaksi murābahah jual beli, melainkan pembiayaan murābahah (financing) karena pihak  bank  hanya  memberikan  sejumlah  dana  kepada  nasabahnya  sesuai  dengan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang diajukan.
2. Pendapatan dan biaya yang terkait dengan murābahah diatur dalam Buletin Teknis no.5 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  Sedangkan  pengakuan  keuntungan  atas  transaksi  murābahah  menggunakan Metode  Anuitas  berdasarkan  Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 dan Buletin Teknis no.9 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Akuntansi  murābahah  untuk  transaksi  pembiayaan  (financing)  di  Bank  Syariah  Mandiri  yang  menggunakan  Metode  Anuitas dalam pengakuan keuntungannya tidak mengacu kepada PSAK 102 Tahun 2013 dan AAOIFI FAS No.2 tetapi mengacu kepada PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Penyajian dan PSAK 60: Pengungkapan. Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55,50, dan 60 dalam pencatatan akuntansi murābahahnya. Dan prosentasenya yaitu sebesar 23% sesuai dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No.2.
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan konsep Time Value of Money yaitu konsep nilai waktu dari uang, walaupun tidak  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  tetapi  konsep  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Metode  ini  digunakan  oleh  Bank Syariah Mandiri karena dalam PSAK 102 dan PAPSI 2013 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi murābahah dengan cara pembiayaan (financing) maka berpedoman kepada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 yang mengatur  didalamnya  mengenai  penggunaan  Cadangan  Kerugian  Penurunan  Nilai  (CKPN)  sebagai  metode  penghitungan penyisihan kerugian piutang murābahahnya.

## Implikasi
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  dalam  bab  empat  dan  kesimpulan  diatas,  maka  implikasi  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri.
Metode  anuitas  yang  tidak  tercantum  dalam  PSAK  102  Tahun  2013  tentang  murābahah  dapat  menjadi  kendala  penerapan PSAK  ini  oleh  entitas  syariah  secara  menyeluruh,  sehingga  entitas  syariah  dalam  penerapan  standar  akuntansinya menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60, dimana perhitungan metode ini yang mengandung time value of money yang tidak sesuai dengan entitas syariah.
2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia
IAI tidak dapat memaksakan entitas syariah menggunakan metode proporsional dalam PSAK 102 Tahun 2013 karena adanya opsi  bagi  entitas  syariah  untuk  menggunakan  metode  anuitas  berdasarkan  Buletin  Teknis  no.  9  yang  penerapannya  diatur dalam  PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik
Memberikan  opini  terhadap  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  kondisi  entitas  syariah.  Memahami  kombinasi  standar akuntansi  yang  digunakan  oleh  entitas  syariah  yang  transaksi  murābahahnya  berdasarkan  pembiayaan  (financing)  terutama yang menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungannya.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  dihadapi  oleh  penulis,  sehingga  dapat  mempengaruhi  hasil  dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain:
1. Data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  hanya  berasal  dari  satu  bank  syariah  saja  dari  sekian  banyak  transaksi  murābahah  yang terjadi di bank syariah, sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk peneliti yang lain.
2. Pemahaman peneliti mengenai perbankan syariah dan transaksinya hanya berdasarkan pemahaman teori dan data penelitian, karena peneliti bukan seorang praktisi perbankan syariah.

## Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:
1. PT.  Bank  Syariah  Mandiri  perlu  menetapkan  prosedur  akuntansi  perusahaan  berdasarkan  PSAK  102  Tahun  2013  dimasa mendatang agar tercipta harmonisasi antara standar yang ditetapkan dengan praktek dilapangan.
2. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang mengatur dan mengeluarkan standar akuntansi syariah agar mengakomodasi metode pengakuan keuntungan yang sebanding dengan metode anuitas ke dalam PSAK 102 agar penerapan PSAK 102 dapat secara menyeluruh.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu mereview kembali penggunaan metode anuitas ini dengan mencari alternatif metode lain yang  dapat  diterima  oleh  perbankan  syariah  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhannya  tetapi  dengan  metode  yang  sesuai dengan prinsip syariah.
4. Penelitian  selanjutnya  agar  melakukan  penelitian  terhadap  beberapa  lembaga    keuangan  syariah  lainnya  agar  bisa diperbandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi´i. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Ahmed, Salahuddin. (2009). Islamic Banking Finance And Insurance : A Global Overview. Kuala Lumpur: AS Noordeen Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Adnans, Ridha Kurniawan. (2007).  Penerapan Sistem Jual Beli Murābahah pada Bank Syariah (Studi kasus BNI Syariah Cabang Medan). Skripsi Universitas Sumatera Utara
Abas, Sofyan. (2009). Aplikasi Transaksi Murābahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Ternate. Tesis UIN Syarif Hidayatullah
Apriyanti, Sri. (2013). Penerapan PSAK 102 untuk Murābahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.
Bastian, Novan. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Murābahah pada PT. BRI Syariah Cabang Kota Malang. Skripsi Universitas Brawijaya
Braun and Clarke. (2006). Qualitative Research In Psychology: Using Thematic Analysis. London: Routledge DeLorenzo, Yusuf Talal. Murābahah Sales of Trust, and the Money Value of Time. Proceedings of the Second Harvard University Forum Islamic Finance: Islamic Finance into the 21 st Century Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies. (Harvard University, 2011)
Buletin Teknis No.5. Pendapatan dan Biaya terkait Murābahah. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia. Tanggal 9 Januari 2013
Buletin  Teknis  No.9.  Metode  Anuitas  dalam  Murābahah.  Dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  –  Ikatan  Akuntan Indonesia. Tanggal 16 Januari 2013
Ebrahim, Ahmed Fazel. A Technical Analysis of the Murābahah (or Cost-Plus / Mark-Up) Financing Technique as Applied by Islamic Banks. Understanding Islamic Finance Conference 19 th and 20 th September 2007. Geneva Switzerland Fatwa DSN MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN MUI no. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuam Keuntungan Murābahah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Revisi 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102. Jakarta Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Karim, Adiwarman A. (2013). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Krippendorff, Klaus. (2004). Content Analysis: An Introductions to its Methodology (Second Edition). California: Sage Publication. Keown, Arthur J., John D. Martin, J. William Petty, David F. Scott, JR. (2008). Manajemen Keuangan. Jakarta: PT. Indeks Lewis, Mervyn, K. dan Latifa M. Alqoud. (2003). Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek, Jakarta: Serambi Mukhlisin, M. and Hudaib, M. (2015), Islamic Political Economy of Accounting Discourse on Financial Reporting Standardization for Islamic Financial Institutions; AAOIFI and a Country Case of Indonesia, presented at the 10th International Conference on Islamic Economics and Finance, Doha, Qatar, 23rd – 24th March 2015
Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Muthaher, Osmad. (2012). Akuntansi Perbakan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu Muslich, Ahmad Wardi. (2013). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2012). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Prabowo, Bagya Agung. (2009). Konsep Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murābahah Di Indonesia dan Malaysia).  Jurnal Hukum No.1 Vol. 16 Januari 2009. FH UII Yogyakarta Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta Widodo, Sugeng. (2010). Seluk Beluk Jual Beli Murābahah Perspektif Aplikatif. Yogyakarta: Asgard Chapter Tarmiji, Erwandi. (2012). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkat Mulia Insan Warren, Carl S, Philip E. Fees, C.R Niswonger. (2005). Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi Kedua Puluh Satu. Jakarta:  Erlangga Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Wiyono, Slamet. Maulamin, Taufan. (2012). Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media Website PT. Bank Syariah Mandiri https://www.syariahmandiri.co.id
Yaya,  Rizal.  Aji  Erlangga  dan  Ahim  Abdurahim.  (2013).  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan  Praktik  Kontemporer.  Jakarta: Salemba Empat