URL : http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI p-ISSN : 2685-3477 e-ISSN : 2685-3469 Edition : Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 Page : 35-48

## Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi
Nini Adelina Tanamal Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Email: faithadelmoz@gmail.com
Sapta Baralaska Utama Siagian Sekolah Tinggi Teologi Jaffray Jakarta Email: saptapouk@yahoo.co.id

## ABSTRACT:
The  new  order  regime  and  the  reformation  era  in  1998  were  the events  of  the  deterioration  of  the  life  outlook  of  a  nation  so  the abolition of the policy of the dissemination of the value of Pancasila and the UUD NRI 1945 Constitution of the Republic as a visual basis in social. Political and social life. Acts of radicalism and terrorism by radical  groups.  Psychologically  the  social  community  in  a dilemmatic  position  has  already  left  the  old  belief  value,  but  the value of the new order is not yet available. The euphoria of freedom and  reform  has  led  to  the  emergence  of  new  ideologies  that  are  not necessarily in accordance with the values of the life of the nation and state, one of which is the emergence of religious groups with radical ideologies  that  encourage  violent  acts  of  extremism  and  terrorism. Based  on  the  description  of  this  condition,  the  main  problem  is  not yet optimal implementation of the values  of the Pancasila in dealing with  radicalism  and  terrorism,  thus  affecting  ideological  resilience which  ultimately  impacts  on  national  resilience.  The  visual foundation for Pancasila needs to be understood correctly. Key Words: Vision, Pancasila, Resilience, Ideology

## ABSTRAK:
Rezim  orde  baru  dan  era  reformasi  tahun  1998  adalah  peristiwa keterpurukan pandangan hidup suatu bangsa sehingga dihapuskannya kebijakan sosialisasi nilai nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan visonal dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan, aksi aksi radikalisme dan terorisme oleh kelompok kelompok radikal. Secara  psikologis  sosial  masyarakat  dalam  posisi  dilematis,  sudah meninggalkan  nilai  keyakinan  yang  lama,  tapi  nilai  tatanan  baru belum  tersedia.  Euforia  kebebasan  dan  reformasi  telah  mendorong munculnya paham paham baru yang belum tentu sesuai dengan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah munculnya kelompok  kelompok  keagamaan  dengan  faham  radikal  yang mendorong  tindakan  kekerasan  ekstrimisme  dan  terorisme. Berdasarkan  deskripsi  kondisi  ini,  maka  permasalahan  utamanya
Kata Kunci: Visional , Pancasila,
Ketahanan, Ideologi
yaitu  belum  optimalnya  implementasi  nilai  nilai  Pancasila  dalam menghadapi  radikalisme  dan  terorisme,  sehingga  mempengaruhi ketahanan  ideologi  yang  pada  akhirnya  berdampak  terhadap ketahanan  nasional.  Landasan  visional  terhadap  Pancasila  perlu dipahami dengan benar dan tepat.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  bangsa  di  dunia  ini  yang  pernah  mengalami  kejamnya penjajahan. Pengalaman antikemanusiaan akibat penjajahan Belanda dan Jepang menjadi inti permenungan  para  pendiri  bangsa  ini  dalam  merumuskan  azaz  kehidupan  yang  menjadi  roh kehidupan  bangsa  Indonesia.  Titik  sentuh  permenungan  dalam  Pancasila  adalah  pentingnya mewujudkan  kondisi  hidup  yang  saling  menghormati  antar  sesama  manusia  dan  mencegah terjadinya situasi dehumanistik. Apakah yang diperlukan agar hal itu terjadi?   Dalam konteks penjajahan,  tentu  kemerdekaan  adalah  dambaan  sebuah  bangsa  yang  dijajah.  Kemerdekaan sebagai  bangsa  adalah  kata  kunci  bagi  perwujudan  kondisi  hidup  yang  manusiawi.  Kemer- dekaan sebagai bangsa juga menentukan identitas sebagai bangsa.
Bangsa yang merdeka memiliki martabat dan hak-hak yang setara dengan bangsa lain dan dihormati dalam pergaulan internasional. Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujud- kan kemerdekaan Indonesia. Kepribadian yang cinta merdeka itu membuat bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan semua manusia, semua bangsa, dan semua Negara di dunia ini. 1 Ja- di, spirit Pancasila adalah cinta merdeka yang mewujud dalam perikemanusiaan. Maka imple- mentasi  Pancasila  dalam  praksis  mestilah  menjadi  spiritualitas  kehidupan  bangsa  Indonesia yang implikasinya memerdekakan manusia sebagai manusia.
Dimensi spiritual dalam Pancasila terletak pada dayanya yang mempersatukan keane- karagaman di Indonesia. Daya  yang mempersatukan itu adalah cinta merdeka dan menghor- mati kemerdekaan orang lain.  Cinta merdeka itulah yang menghidupkan paham kebangsaan Indonesia  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Cinta  merdeka  itu  merupakan  ekspresi  rasa  kemanu- siaan sejati yang menjiwai setiap manusia di Indonesia untuk menghormati keunikan dan per- bedaan  yang  sungguh  real  di  Indonesia.  Cinta  merdeka  juga  menginspirasikan  bangsa  Indo- nesia untuk menghormati hak-hak bangsa lain.
Pancasila  adalah  spiritualitas  yang  mendasari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Artinya,  ia  pertama-tama  adalah  roh  yang  menghidupkan  bangsa  Indonesia.  Dalam  konteks itu pula, kehidupan bangsa Indonesia mesti dituntun oleh lima azas  yang dijiwai oleh “cinta merdeka” itu: Pertama, spiritualitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  menghormati  kemerdekaan  (kebebasan)  dalam  ber-Tuhan. Ketaqwaan kepada  Tuhan  terekspresi  dalam  sikap  hormat  kepada  kemerdekaan  setiap  manusia  untuk memilih  menganut  caranya  masing-masing  dalam  mengimani  Tuhan.  Dalam  konteks  agama yang majemuk, semangat tersebut teraktualisasi dalam sikap toleransi di antara umat beraga- ma dan berkeyakinan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara fenomenologis mencer- minkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya pada Tuhan. Tapi kerinduan de-
1 Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 68.
mikian menuntut adanya praksis kehidupan antar-umat beragama yang harmonis dan toleran. Itu berarti bahwa, bukti manusia  di Indonesia mengimani Tuhan adalah menghormati kema- nusiaan  manusia lain  dan  menghormati  keragaman  cara manusia  di  Indonesia  dalam  mengi- mani Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan. Dalam praksis hidup bersama, pluralitas yang  dimaksudkan  menuntut  masing-masing  pihak  untuk  berkontribusi  dalam  menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara  historis  ajakan  untuk  saling  menghormati  itu  berlandaskan  pada  pernyataan  Bung Karno yang bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya kepada Tuhan atau ber- Tuhan,  tapi  menegaskan  agar  Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  ber-Tuhan.  Konse- kuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menerima adanya perbedaan cara dalam  ber-Tuhan.  Beriman  kepada Tuhan  dengan  terbuka  pada  pluralitas  dan  toleran  adalah ruh yang menghidupkan kebebasan beragama dan mendorong serta menggerakan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam menciptakan konteks sosial yang harmonis.
Kedua, spiritualitas kemanusiaan yang diwarnai oleh semangat persaudaraan universal atas  dasar  dasar  pengakuan  akan  kesetaraan  derajat  kemanusiaan  dan  dan  hormat pada  hak- hak  asasi  seperti  hak  hidup  dan  hak  atas  kemerdekaan  sebagai  manusia.  Iman  kita  kepada Tuhan  menjadi  nyata  memuliakan  diri-Nya  ketika  kita  bersikap  dan  bertindakan  konstruktif kepada sesama manusia. Jadi, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mendukung dan mengha- ruskan  untuk  menghormati  keutuhan  kodrat  dan  martabat  kehidupan  setiap  manusia.  Imple- mentasi semangat seperti itu menghantar setiap orang (Indonesia) kepada kondisi hidup yang adil dan beradab.
Ketiga, spiritualitas dalam sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan semangat kebersamaan dan kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti bahwa, kecen- derungan  untuk  korupsi  dan  sikap  primordial  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar-go- longan yang menghambat pembangunan, memperlemah persatuan bangsa, dan membuyar-kan kebersamaan dalam keragaman perlu ditinggalkan.
Keempat,  spiritualitas  dalam  tata  kelola  hidup  bersama  dirumuskan  dalam  semangat musyawarah yang berperikemanusiaan sebab diwarnai oleh keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengarkan dan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama yang pro kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan  tata  kelola  kehidupan  bersama  yang  demokratis.  Kemauan  setiap  manusia  di Indonesia untuk bermusyawarah dan terbuka pada pandangan yang berbeda-beda mencitrakan sosok manusia di Indonesia yang bijaksana, sanggup meninggalkan egoisme dirinya, terbuka hati  dan  budinya  untuk  mendengarkan  pandangan  pihak  lain  dan  bermusyawarah  demi mencapai kesepakatan yang berguna untuk mencapai cita-cita hidup bersama.
Kelima, spiritualitas menciptakan  semangat keadilan sosial  yang berperikemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam implementasinya, semangat perikemanusiaan itu mewu- jud  dalam  sikap  solidaritas  sosial  berupa  kepedulian  dan  keterlibatan  sosial  secara  aktif (berbelarasa) untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak ma-
nusiawi karena kemiskinan, radikalisme dan terorisme. Manusia yang bijaksana adalah manu- sia yang mampu berlaku adil dan berbelarasa kepada sesamanya yang menderita.
Akibat  kekosongan  nilai  ideologi  Pancasila  muncul  aksi  radikalisme  dan  terorisme mulai pada awal tahun 2000-an setelah tragedi Bom WTC di Amerika Serikat tahun 2001, se- perti tragedi bom Bali tahun 2002 oleh Amrozy dkk, aksi bom kedubes Australia, bom Tanah Abang, bom bunuh diri Cirebon, penembakan aparat polisi di Solo, aksi terorisme kelompok Noor Din M Top, Dr. Azahari, dan aksi teroris pimpinan kelompok Santoso, dan terakhir aksi terorisme di Sarinah Tamrin oleh kelompok Bahrun Naim pada awal 2016.Peledakan Bom di Surabaya dan lain lain. Fenomena yang muncul pasca jatuhnya rezim orde baru dan muncul- nya  era  reformasi  tahun  1998  yaitudihapuskannya  kebijakan  sosialisasi  nilai  nilai  Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan.
Dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, guna meningkatkan ketahanan Ideologi dalam  rangka  Ketahanan  Nasional,  merupakan  sebuah  program  bersama  yang  melibatkan berbagai  pihak  yaitu  negara,  pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  program  ini memerlukan  adanya  sinergi  dan  kerjasama  dari  seluruh stake  holder terkait.  Hal  ini  sangat penting  karena  persoalan  radikalisme  dan  terorisme  bukan  semata  menjadi  ancaman  dan tanggung  jawab  negara,  tapi  sudah  menjadi  ancaman  kemanusiaan  yang  harus  menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya.
Oleh  sebab  itu,  tulisan  artikel  ini  menyajikan  satu  pemikiran  yang  berkaitan  tentang Pancasila  sebagai  landasan  visonal  suatu  bangsa  dan  UUD  NRI  1945  dalam  menciptakan spiritualitas  yang  harus  sejalan  dengan  landasan  filosofis,  landasan  konstitusional  serta peraturan  terkait  lainnya,  sehingga  program  ini  bisa  mendukung  pencapaian  tujuan pembangunan nasional. Imlementasi Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dan harus memiliki landasan moral dan operasional yang sesuai dengan jiwa, semangat dan amanah konstitusi.

## METODE
Metode yang  digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Kualitatif dimana penelitian yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan topik. Beberapa sumber relevan penulis gunakan, kemudian penulis melakukan analisis pustaka terhadap sumber-sum- ber  yang  digunakan.  Hasil  analisis,  penulis  kemudian  paparkan  secara  deskriptif  tematis. Penyusunan  tema  yang  sistematis  penulis  dasarkan  dari  hasil  analisis  dan  menggunakan pengetahuan yang penulis telah bangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pancasila sebagai Landasan Idiil
Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa sanskerta: Panca dan Sila. Panca berarti lima (yang membentuk ke-utuh-an) dan sila berarti prinsip atau mora- litas  (yang  melebur  dalam  ke-utuh-an).  Pancasila  secara  etimologi  dapat  diartikan  sebagai
lima prinsip yang menyatu utuh sebagai panduan kehidupan atau lima prinsip moralitas yang menjadi panduan hidup bersama.
Dalam  perspektif  Budhisme,  istilah  Pancasila  mengandung  pengertian  yang  merujuk pada hal-hal yang positif untuk kehidupan personal dan komunal manusia seperti kodrat, ka- rakter, kebiasaan, dan perilaku dalam pengertian  yang luas.  Selain itu, Pancasila juga diarti- kan sebagai tindakan moral, karakter yang baik, etika Budhis. Pengertian sila pada dasarnya adalah “hal yang utama” dari  latihan-latihan kehidupan seorang Budhis. Singkatnya, Panca- sila  dalam  perspektif  Budhisme  merujuk pada  hal-hal  mendasar  untuk  membangun  kepriba- dian manusia. Artinya, ia adalah nilai-nilai moral yang menjiwai kehidupan manusia. Hemat kami, pemaknaan Sukarno atas Pancasila tidak terlepas dari refleksi dan pemahamannya atas perspektif etimologi di atas. 2 Tinjauan etimologi ini masih bersifat upaya dasar dalam mela- cak  arti  tersurat  dan  tersiratnya.  Artinya,  perumusan  hakikat  maknanya  sebagai  spiritualitas kehidupan  bangsa  Indonesia  masih  memerlukan  penalaran  kritis  bertolak  dari  gagasan Sukarno dan pemaknaan atasnya. Berdasarkan penalaran etimologi di atas, tampak bahwa arti Pancasila secara tersurat adalah lima nilai (dasar) yang terungkap dalam lima sila. Sementara secara  tersirat,  arti  Pancasila  berkaitan  erat  dengan  dinamika  dan  situasi  kehidupan  bangsa Indonesia itu sendiri, yang direfleksikan Sukarno secara sadar, terkubur selama jaman penja- jahan.
Menurut Tom Jacobs, pengertian spiritualitas yang paling umum adalah “kerohanian”, senada  dengan  kata  (Latin)  Spiritus  yang  berarti  roh. 3 Tetapi  kata  spiritualitas  sendiri,  me- nurutnya, bukan dari bahasa  Latin, melainkan dari bahasa Perancis, spiritualite. Istilah spiri- tualitas sendiri bukan pertama-tama berarti roh, tapi menunjuk pada suatu corak atau gaya hi- dup,  meski  tidak  terlepas  dari  ranah  yang  rohani.  Ketika  seseorang  mengikuti  cara  hidup pihak lain secara sadar, tahu, dan mau, itulah yang disebut spiritualitas. Bertautan dengan itu, kata spiritual menunjuk pada daya „yang rohani‟ misalnya, jiwa. Ungkapan yang senada dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesa, spirit adalah semangat, jiwa, sukma, roh.
Dari perspektif psikologi, J.P. Chaplin juga menampilkan makna yang sama berkaitan dengan  spiritualitas  yakni,  semangat,  ruh,  jiwa;  religius  yang  berhubungan  dengan  agama, keimanan,  kesalehan,  menyangkut  nilai-nilai  transendental;  bersifat  mental,  sebagai  lawan dari material, fisikal, atau jasmaniah. 4 Dari perspektif teologi, makna spiritualitas tampak se- irama dengan penalaran di atas, yakni semangat, roh, aura, kesucian, dan kecenderungan re- ligius: praktik dan permenungan sistematis atas dimensi hidup religius  yang ditandai dengan olah  doa,  kebaktian,  dan  disiplin.  Jadi,  spiritualitas  adalah  gaya  hidup  yang  mengikuti  se- mangat tertentu atau pihak lain.
Pancasila merupakan  landasan  idiil  dalam  mengatasi  persoalan  radikalisme  dan  tero- risme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama
2 Ibid., 77–78.
3 Tom Jacobs, Paham Allah (Kanisius: Yogyakarta, 2002), 232. Lih Juga A. Heuken SJ, 2005. Ensiklopedi Gereja Jilid VIII Sel-To, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, hlm.106-107.
4 J.P. Chaplin, Dictionary of Phsicology (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1968), 481.
dalam pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Be- radab dan sila Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti kita harus mempercayai dan meng- imani  keberadaan  Tuhan  yang  mengajarkan  sifat  kasih  sayang,  menolak  kekerasan  dan  to- leransi. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha  Esa  karena  bertentangan  dengan  sifat  ketuhanan  yang  tidak  boleh  memaksakan  ke- hendak  dan  menggunakan  cara  kekerasan  dalam  mencapai  tujuan.  Gerakan  radikalisme  dan terorisme juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena radikalisme dan terorisme men- dorong  munculnya  tindakan  kekerasan,  pembunuhan,  kematian  yang  bertentangan  dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. 5 Gerakan radikalisme juga ber- tentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 6

## UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional
Dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945,  salah  satu  tugas  negara  adalah  melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  ikut  serta  menciptakan  perdamaian  dunia.  Keberadaan  gerakan  radikalisme  dan terorisme  merupakkan  ancaman  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  seluruh  warga  bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok kelompok radikal yang  menggunakan  cara  cara  kekerasan  dan  terorisme.  Penanaman  nilai  nilai  Pancasila  dan UUD  NRI  1945  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  diharapkan  bisa  memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga negara, untuk tidak terpengaruh dengan faham faham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. Implementasi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 bisa menjadi virus untuk mencegah muculnya radikalisme dan terorisme (deradikalisasi) secara lebih efektif dan efisien.

## Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional
Pada  awal  kemerdekaan,  berdirinya  negara  Indonesia  tidak  didasarkan  karena kesamaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan kedaerahan. Akan tetapi berdirinya negara Indonesia  karena  –  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945  adanya keinginan  untuk  hidup  bersama  sebagai  suatu  bangsa  dalam  sebuah  negara  yang  merdeka, bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur.  Hal  itu  juga  diperkuat  dalam  lambang  negara  Burung Garuda  Pancasila  dengan  semboyannya Bhinneka  Tunggal  lka yang  berarti  berbeda  beda tetapi  tetap  dalam  satu  kesatuan  juga.  Keragaman  etnis,  suku,  agama,  bahasa,  dan  budaya bukan  alasan  untuk  kita  berpecah  belah  sebagai  sebuah  bangsa.  Perbedaan  dan  keragaman merupakan  sebuah  khazanah  kekayaan  bangsa  yang  bisa  menjadi  potensi  atau  kekuatan,
5 “Terorisme Tetap Menjadi Ancaman,” Koran Kedaulatan Rakyat , n.d., edisi 15/11/2015 edition, accessed April 22, 2016, Koran Kedaulatan Rakyat, Terorisme Tetap Menjadi http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme_tetap_jadi_ancaman.
6 Devi Ariyani, Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Di Indonesia: Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Media Online Mengenai Gerakan ISIS Di Indonesia (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
bukan  malah  menjadi  kendala  dan  penghambat  terhadap  persatuan  dan  kesatuan.  Disinilah urgensinya  kita  sebagai  sebuah  bangsa  mengelola  sebuah  keragaman  dalam  semangat persatuan (unity in diversity) . Oleh sebab itu, adanya gerakan radikalisme dan terorisme yang cenderung menyeragamkan perbedaan, menjadi sebuah ancaman terhadap harmoni sosial dan persatuan nasional. Gerakan radikalisme keagamaan muncul karena adanya pemahaman yang sempit terhadap teks teks ajaran agama, dan juga masih adanya sekelompok kecil yang masih memiliki cita cita ideology yang berbeda bahkan berlawanan dengan cita cita nasional, yaitu keinginan mendirikan sebuah negara berdasarkan paham keagamaan satu kelompok tertentu, dan mengabaikan keragaman dan perbedaan dari kelompok lainnya.

## Ketahanan Nasional sebagai Landasan Operasional
Hakikat  ketahanan  nasional  Indonesia adalah  keuletan  dan  ketangguhan  bangsa  yang mengandung  kemampuan  mengembangkan  kekuatan  nasional  untuk  dapat  menjamin kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  dalam  mencapai  tujuan  nasional.  Hakikat  konsepsi ketahanan  nasional  Indonesia  adalah  pengaturan  dan  penyelenggaraan  kesejahteraan  dan keamanan  secara  seimbang,  serasi,  dan  selaras  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  nasional. 7 Keberhasilan  implementasi  Nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  dalam  konteks  kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme, akan mampu memperkuat ketahanan nasional. Pancasila dan UUD NRI 1945 yang diyakini kebenarannya, dihayati dan diamalkan oleh warga negara Indonesia dalam perilaku kehidupan sosial sehari hari,  bisa menjadi  kekuatan  efektif  untuk  menolak  dan  menangkal  potensi  munculnya  benih benih  radikalisme  dan  terorisme.  Kekuatan  ideologi  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai landasan idiil  dan  konstitusional,  diharapkan  bisa mencegah  masuknya  faham-faham  radikal dan aksi terorisme yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

## Implementasi Nilai Pancasila
Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide,konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehinggamemberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan  maupun  nilai,  dan  sikap.  Dalam Oxford  Advance  Learner’s  Dictionary dikemukakan  bahwa  implementasi  adalah  “ Put  something  intoeffect ”,  (penerapan,  sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Sedangkan nilai nilai Pancasila adalah nilai nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai  kerakyatan  dan  nilai  keadilan  sosial.  Jadi  implementasi  nilai  pancasila  adalah  sebuah proses penerapan, ide konsep, kebijakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

## Radikalisme
Munculnya  perilaku  radikalisme  yang  cenderung  mengarah  kepada  kekerasan ekstrimisme ( violent extrime ) dari kelompok kelompok keagamaan, pada dasarnya merupakan
7 Tim Pokja Geo, “Strategi Dan Konsep Ketahanan Nasional,” Lemhanas RI (2016): 83.
sebuah tindakan menyimpang (deviasi) dari sebuah pemahaman teks menjadi sebuah tindakan sosial. Deviasi aktualisasi keberagamaan dari spirit damai kepada tindakan radikalisme yang cenderung  menggunakan  pendekatan-pendekatan  kekerasan  baik  dalam  konteks  sosial  dan politik dapat diindentifikasi dari dua aspek, (i) aspek internal, yaitu berupa emosi keagamaan yang berdasarkan interpretasi ajaran agama. dan (ii) aspek eksternal, yaitu lingkungan budaya, sosial  dan  politik  yang  membentuk  radikalisme  keberagamaan,  seperti  pada  masa  represif politik Orde Baru. 8
Dengan demikian, radikalisme dan kekerasan atas nama agama tidak disebabkan oleh variabel tunggal, yaitu internalisasi nilai keagamaan yang tekstualis (skripturalis), melainkan multi-variabel yang berinterseksi. 9 Misalnya menyebut variabel emosi negatif yang terepresi. Variabel  ini  adalah  hasil  reduksi  dari  konsepsi  ( conception )  teori  interaksionisme  simbolik dan lainnya. Ia mengamati secara kualitatif bentuk radikalisme yang berlandaskan kekerasan ekstrem dimana pelaku sanggup menjadi combattan bagi misi tertentu dengan impuls psikis.
Nilai  keagamaan  yang  dikategorikan  moderat  berpotensi  pula  untuk  menjalankan kekerasan agama yang ekstrem dalam bentuk serangan-serangan individual  yang combattan . Hal ini merupakan modeling dari suatu penelitian kuantitatif. 10 Atas radikalisme yang berada dalam  relasi  negara  dan  organisasi  para-militer  dimana  terjadi  interaksi  kepercayaan  dan ketidakpercayaan antar negara dan organisasi para-militer dan internal organisasi para militer. Studi  radikalisme  (Kydd-Walter)  menganalisis  kekerasan  ekstrem  yang  dilakukan  individu Hamas ( individu dari organisasi para-militer ) terhadap Israel ( negara ).
Gambar 1. Dari Moderat ke Perilaku Kekerasan Ekstrim
8 Syamsul Bakrie, “Islam Dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer,” DINIKA Vol. 3 No. 1 (January 1, 2004).
9 Jonathan H. Turner, “Self, Emotions, and Extreme Violence: Extending Symbolic Interactionist Theorizing,” Symbolic Interaction Vol. 30, no. Issue 4. (n.d.): 56.
10 Andrew Kydd; Barbara F. Walter, Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence , vol. Vol. 56, No. 2 (International Organization, 2002), 267.
Salah satu bentuk radikalisme yang ekstrem dapat kita lihat dalam peristiwa bom bunuh diri yang  terjadi  beberapa  kali  di  Indonesia.  Perilaku  tersebut  tak  dapat  lagi  dinilai  sebagai akumulasi dari tafsir skripturalis yang kedap  kritik, sekaligus menandai jejaring baru dimana komunitas itu tumbuh dan eksis disamping politik aliran di Indonesia. “ Ideological archaeo- logy is not the answer ,” kata Amy Zalman. 11

## Terorisme
Terorisme  adalah  paham  yang  berpendapat  bahwa  penggunaan  cara-cara  kekerasan dan  menimbulkan  ketakutan adalah  cara yang  sah  untuk  mencapai tujuan. 12 Oleh  sebab  itu teror  merupakan  reaksi  jahat  yang  dipandang  “lebih  jahat”  oleh  pelaku,  sehingga  bukan merupakan  kejahatan  yang  berdiri  sendiri  ( interactionism )  dan  dapat  dikelompokkan kedalam  kejahatan  balas  dendam( hatecrimes ). 13 Awalnya  terorisme  dikategorikan  sebagai kejahatan  terhadap  negara  (CrimeAgainst  State)  tapi  lambat  laun  berkembang  menjadi kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (Crime  Against  Humanity).  Terorisme  memiliki  berbagai karakteristik,  salah  satu  karakteristik  terorisme  adalah  semangat  radikalisme  agama. Kelompok  -  kelompok  radikalis  agamapun  ditengarai  menggunakan  metode  teror  untuk mencapai  kepentingannya.  Kekerasan  politik  dalam  bentuk  teror  seringkali  dijadikan  alat untuk  mencapai  tujuan.  Kelompok  jihad  Islam  di  Mesir,  jihad  Islam  di  Yaman  National Isamic  Front  di  Sudan,  Al-Qaeda  yang  berbasis  di  Afganistan,  Jamaah  Islamiyah  yang berbasis  di  Malaysia  atau  kelompok-kelompok  radikal    Yahudi  seperti  Haredi,  Bush Emunim,  Kach  Kaheni  diIsrael  adalah  sekedar  contoh  elemen-elemen  dengan  spirit radikalisme agama yang cenderung mengedepankan kekerasan dan teror. 14
Memasuki  abad  ke  21,  modus  operandi  terorisme  mulai  berkembang  dengan mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi, elektronik, transportasi dan perkembangan ilmu pengetahuan  di  bidang  kimiawi.  Tragedi  11  September2001  merupakan  bukti  konkrit  dari perkembangan ini. Dua pesawat komersial Amerika Serikat menabrak gedung kembar World Trade  Center  (WTC),  dan  salah  satu  pesawat  lagi  menabrak  Pentagon,  gedung  pusat pertahanan Amerika Serikat. Politik kambing hitam ( Scape  Goart  Theory )  pun  dilancarkan untuk  mengurangi  rasa  malu  Negara  yang  mengaku  sebagai  adi  kuasa.  Penahanan  dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia,  Singapura,  Filipina,dan  Indonesia  atas  tuduhan  keterlibatan  dalam  aksi  terorisme mengindikasikan  bahwa  kelompok-kelompok  tersebut  memiliki  keterkaitan  secara  regional satu sama lain,danjuga dengan kelompok-kelompok radikal internasional. 15
Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  deradikalisasi  melalui  pemahaman  kembali nilai  nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  dalam  menghadapi  munculnya  faham-faham
11 Amy Zalman, Countering Violent Extremism: Beyond Words (The East West Institute, 2008), 81.
12 Muchamad Ali Syafa‟at, Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan Dalam Terrorism, Definisi, Aksidan Regulasi (Jakarta: Imparsial, 2003), 59.
13 Nasir Abas, “Kajian Tentang Terorisme,” Ditjen Starahan Kemhan (January 16, 2012): 1.
14 Luqman Hakim, “Terorisme Indonesia,” Surakarta FSIS, Forum Studi Islam (2004): 19.
15 Azyumardi Azra, Islam Politik Radikal Di Indonesia: Akar Ideologi Terorisme (Ditjen Strahan Kemhan: Ditjen Strahan Kemhan, 2012), 14–15.
radikalisme dan terorisme di masyarakat. Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi bagian dari  4  konsensus  dasar  yang  bersumberkan  dari  nilai  ajaran  agama,  kebudayaan,  nilai-nilai yang  berkembang  di  masyarakat  diharapkan  bisa  menjadi  budaya  kearifan  lokal  dalam melakukan counter radikalisme melalui pelaksanaan nilai Pancasila.
Tentunya  konsep  implementasi  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  menggunakan pendekatan  berbeda  dibandingkan  program  sejenis  yang  pernah  ada  selama  Orde  Baru. Program  implementasi  Pancasila  sebagai  landasan  visional  tidak  hanya  sekedar  menyentuh aspek  kognitif  (pengetahuan)  tapi  juga  sudah  menyentuh  level attitude dan  psikomotorik, sehingga  bisa  menimbulkan  kesadaran  baru  tentang  urgensinya  kembali  kepada  nilai  nilai Pancasila. Model implementasi tidak lagi bersifat monolog, satu arah tapi sudah lebih dialogis dan demokratis. Implementasi nilai Pancasila tidak lagi bersifat elitis tapi sudah lebih populis karena  sudah  menjadi  kesadaran  bersama  semua  rakyat  Indonesia.  Sebuah  kesadaran  baru tentang  pentingnya  mengamalkan  nilai  Pancasila  sebagai  benteng  terakhir  menghadapi radikalisme dan terorisme atas nama keyakinan agama.
Ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  radikalisme  dan  aksi  terorisme diantaranya:  (i)  Pemahaman  teks  suci  keagamaan  yang  sempit,  literalis  dan  tekstualis. Pemahaman  sempit  ini  dilatar  belakangi  oleh  bahan  bacaan,  lingkungan  pergaulan,  latar belakang pendidikan. Keberagamaan sempit ini membuat mereka mudah menganggap orang lain  yang  tidak  sealiran  sebagai  kelompok  yang  sesat,  kafir,  sekuler  dan labelling  negative lainnya.  (ii)  Rezim  pemerintahan  negara  yang  dianggap  memusuhi  kelompok  agamanya. Negara  dianggap  musuh  agama  yang  harus  dilawan.  Dasar  negara  yang  tidak  sesuai  dengan keyakinannya  harus  dilawan  dan  tidak  ditaati.  Muncul  upaya  untuk  melawan  negara  dan menggantikannya  dengan  rezim  yang  seagama  dan  seideologi.  Mereka  akan  melakukan tindakan  radikal  ekstrimis  dan  teroris  dalam  rangka  memperjuangkan  cita-cita  ideologinya. (iii)  Transformasi  pemikiran,  gagasan,  ide  dan  gerakan  dari  luar  negeri  yang  mencoba diadopsi  dan  direplikasi  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Pemikiran  politik  keagamaan  yang trans-nasionalisme ini tidak sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.
Penamanan nilai nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan model pendekatan yang lebih  menarik,  intelektual,  akademis  diharapkan  bisa  menjadi  counter  wacana  terhadap pemahaman  keberagamaan  yang  sempit.  Pancasila  tidak  hanya  sekedar  teoritis  belaka  yang tidak bisa dilaksanakan, tapi ajaran Pancasila sudah hidup, menjadi perilaku dan akhlak para pendiri bangsa. Para founding father bangsa ini telah mempraktekkan nilai nilai Pancasila dan menjadi  mata  air  keteladanan  yang  layak  diteladani  oleh  generasi  muda  bangsa  Indonesia. 16 Karena dalam  Pancasila kita belajar dan memahami pentingnya nilai-nilai ketuhanan dengan sifat  kasih  sayangnya  yang  sangat  menghormati  HAM,  kita  belajar  nilai  kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Kelima nilai  Pancasila  tersebut  selama  ini  terbukti  mampu  menjaga  keutuhan  bangsa  sejak  dulu
16 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan (Bandung: Mizan, 2014), 25.
hingga  sekarang.  Gagasan  para  pendiri  bangsa  tentang  Pancasila  seolah  menjadi  roh  dasar dalam pembangunan kebangsaan yang sangat progresif dan revolusioner. 17
Kelima nilai Pancasila tersebut sangat kontra dengan nilai nilai kelompok radikalisme terorisme  yang  cenderung  menghalalkan  segala  cara,  menolak  keberagaman,  pro  terhadap kekerasan dan tindakan kekejaman lainnya. Dengan kesadaran nilai nilai Pancasila dan UUD NRI  1945,  maka  tidak  ada  lagi  radikalisme  dan  terorisme  yang  muncul  atas  nama  agama, memaksakan  kehendak  untuk  mengubah  dasar  negara  dengan  keyakinan  ideology    lain. Karena  dengan  Pancasilalah,  ideologi  yang  bisa  merancang  dan  menjadi  arsitektur  dalam membangun demokrasi bangsa ini sesuai dengan cita cita awal para pendiri bangsa. 18
Konsep  ketahanan  nasional  merupakan  gabungan  antara  gatra  ilmiah  (trigatra)  dan gatra  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  dan  politik  (Pancagatra)  yang  meliputi  ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbud dan Hankam). Aksi aksi  radikalisme  berdampak  dan mengancam  ketahanan  nasional  kita  khususnya  pada  Panca Gatra yaitu:

## Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan UUD 1945
Karena jelas aksi radikalisme dan terorisme merupakan sarana/tindakan antara karena tujuan  akhir  adalah  merebut  kekuasaan  dan  mengganti  ideologi  negara  Pancasila  dan  UUD NRI 1945 diganti dengan dasar negara yang bersumber dari idologi maupun ajaran keagama- an. Seperti  yang dikatakan oleh Abu  Bakar Baasyir,  Amir Majelis Mujahidin Indonesia ber- pendapat bahwa Pancasila adalah rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk menghancurkan insti- tusi Islam di Indonesia. 19 Jadi radikalisme merupakan ancaman terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.

## Ancaman terhadap Keutuhan Politik
Aksi  radikalisme  bisa  mengancam  ketahanan  nasional  karena  menimbulkan instabilitas  politik,  menurunkan  kepercayaan  negara  negara  luar  terkait  jaminan  keamanan investasi dan rasa aman didalam negeri. Kasus bom Bali, bom kedubes Australia, bom Polres Cirebon  memperlihatkan  bahwa  sasaran  terorisme  sudah  sangat  beragam  tidak  lagi  rakyat sipil, tapi sudah kepada aparatur negara, kedutaan asing dan warga asing di Indonesia.

## Stabilitas Perekonomian terganggu
Aksi  radikalisme  dan  terorisme  bisa  mengganggu  perekonomian  karena  mempengaruhi nilai  tukar  rupiah,  harga  rupiah  menjadi  anjlok  dan  dolar  naik.  Akibatnya  harga  kebutuhan menjadi  semakin  mahal,  daya  beli  rakyat  melemah,  investor  ketakutan  bahkan  mereka  me- narik modalnya dari Indonesia, PHK dimana mana, sehingga timbul kekacauan dimana mana.
17 Hariyono, Ideologi Pancasila; Roh Progresif Nasonalisme Indonesia (Malang: Instrans Publishing, 2014).
18 Haryono, Arsitektur Demokrasi Indonesia (Malang: Setara Press, 2013), 65.
19 A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Dan Islam (Jakarta: Kompas, 2009), 363.

## Sosial Budaya
Aksi  radikalisme  dan  terorisme  bisa  merusak  tatanan  budaya  masyarakat  dan  meng- ganggu  kohesifitas  sosial.  Masyarakat  menjadi  mudah  curiga  terhadap  orang  lain,  tidak  ada lagi rasa toleransi dan perdamaian, karena mereka menjadi mudah terhasut dan terprovokasi. Dari  aspek  budaya,  aksi  radikalisme  dan terorisme  bisa  merusak tatanan  budaya  masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sangat toleran, beradab, sopan santun, lemah lembut men- jadi budaya yang beringas, kasar, barbar dan biadab.

## Pertahanan dan Keamanan
Aksi  radikalisme  dan  terorisme  telah  mengakibatkan  korban  luka  dan  kematian  bagi mereka yang tidak bersalah. Dari aspek pertahanan, aksi radikalisme  terorisme membuat ke- kuatan pertahanan lebih banyak dikonsentrasikan untuk menghadapi kelompok radikalis tero- ris,  ketimbang  menghadapi  serangan  dari  luar.  Dari  sisi  keamanan,  aksi  radikalisme  telah menciptakan  gangguan  instabilitas  keamanan  karena  akan  menimbulkan  rasa  cemas,  keta- kutan  orang  untuk  berada  di  kawasan  umum  karena  khawatir  ada  serangan  bom  bunuh  diri dan  lainnya.  Orang  mulai  mencurigai  dan  menjadi  paranoid  terhadap  setiap  orang  asing  di wilayahnya.

## Kontribusi Nilai Pancasila terhadap Ketahanan Nasional
Dengan penanaman nilai Pancasila yang terus menerus, intensif, massif, terkoordinasi dan  terintegrasi  dengan  baik,  akan  membuat  faham  dan  gerakan  radikal  menjadi  mati  dan tidak berkembang. Gerakan radikal mati karena sudah tidak ada lagi orang yang mau terlibat dan berjuang bersamanya. Mereka tidak mau dibodohi dengan ideologi maut yang membuat mereka mati sia-sia.
Dengan matinya gerakan dan ideologi radikal, maka akan berdampak terhadap suasana kehidupan  sosial  masyarakat  yang  lebih  tenang,  damai,  aman  dan  tanpa  ada  rasa  ketakutan. Suasana  ini  akan  berdampak  terhadap  ketahanan  ideologi  Pancasila  karena  ajaran  Pancasila semakin  bisa  dipercaya  dan  dirasakan  kebenarannya.  Ketahanan  ideologi  Pancasila  pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia.
Oleh  sebab  itu  perlu  sebuah  kebijakan  yang  komprehensif  dan  terpadu  dalam penanaman  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sehingga  hasilnya  bisa  lebih  optimal. Kebijakan  tersebut  harus  didukung  oleh  dengan  langkah-langkah  strategis  dan  upaya  upaya teknis  untuk  melaksanakan  strategi  tersebut  pada  tingkat  operasional.  Dengan  kebijakan, strategi dan upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi  melakukan  penanaman  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai  bagian deradikalisasi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

## KESIMPULAN
Munculnya  aksi-aksi  radikalisme  dan  terorisme  telah  menjadi  ancaman  nyata  bagi kelangsungan  ideologi  Pancasila  dan  keutuhan  NKRI.  Ideologi  radikal  yang  menggunakan
cara-cara  kekerasan,  teror,  menebar  ancaman,  kebencian  telah  menimbulkan  instabilitas politik  dan  keamanan,  mengganggu  perekonomian  Indoensia  karena  membuat  investor  luar takut  untuk  datang  dan  berinvestasi,  jatuhnya  nilai  tukar  rupiah,  tidak  adanya  jaminan kepastian  hukum  dan  keamanan  serta  mengancam  persatuan  dan  kesatuan.  Ideologi radikalisme  juga  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yaitu  nilai  ketuhanan,  nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.
Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 secara langsung berdampak terhadap ketahanan nasional. Dengan tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada  lagi  ideologi  yang  bisa  menyatukan  keragaman  (suku,  etnis,  agama,  budaya,  bahasa) sehingga  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Pancasila  tidak  lagi  berfungsi  sebagai simbol  pemersatu  bangsa  karena  sudah  digantikan  dengan  ideologi  lain.  Kondisi  ini  akan berdampak  terhadap  ketahanan  nasional  karena  bisa  mengganggu  dan  menghancurkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.
Kebijakan program penanaman nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 saat ini dipandang penting dan memiliki relevansi mengingat kondisi bangsa  yang masih menghadapi ancaman dari kelompok kelompok radikal teroris. Penanaman nilai Pancasila tentunya berbeda dengan apa  yang  pernah  dilakukan  di  era  Orde  Baru.  Penanaman  nilai  Pancasila  yang  sekarang  ini dilakukan  pada  era  demokrasi  yang  penuh  kebebasan  dan  keterbukaan.  Tujuannya  bukan untuk  mempertahankan  rezim  negara,  tapi  untuk  menjaga  keutuhan  bangsa,  menciptakan kondisi negara yang damai, aman, tenteram, toleran, menghargari perbedaan dan keragaman kebijakan  penanaman  nilai  Pancasila  harus  dilakukan  secara  sinergi  dan  koordinatif  dengan melibatkan berbagai sektor yang ada, dan konten materinya harus komprehensif, integral dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi sasaran peserta, latar pendidikan, pengalaman, usia dengan metode pendekatan yang dialogis, demokratis dan partisipatif.

## DAFTAR RUJUKAN
A.M.  Hendropriyono. Terorisme:  Fundamentalisme  Kristen,  Yahudi,  Dan  Islam .  Jakarta: Kompas, 2009.
Amy Zalman. Countering Violent Extremism: Beyond Words . The East West Institute, 2008.
Andrew Kydd; Barbara F. Walter. Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence . Vol. Vol. 56. No. 2. International Organization, 2002.
Azyumardi  Azra. Islam  Politik  Radikal  Di  Indonesia:  Akar  Ideologi  Terorisme .  Ditjen Strahan Kemhan: Ditjen Strahan Kemhan, 2012.
Devi  Ariyani. Fenomena  Gerakan  Radikalisme  ISIS  Di  Indonesia:  Analisis  Isi  Terhadap Pemberitaan  Media  Online  Mengenai  Gerakan  ISIS  Di  Indonesia .  Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
Hariyono. Ideologi  Pancasila;  Roh  Progresif  Nasonalisme  Indonesia .  Malang:  Instrans Publishing, 2014.
Haryono. Arsitektur Demokrasi Indonesia . Malang: Setara Press, 2013.
Jacobs, Tom. Paham Allah . Kanisius: Yogyakarta, 2002.
Jonathan  H.  Turner.  “Self,  Emotions,  and  Extreme  Violence:  Extending  Symbolic Interactionist Theorizing.” Symbolic Interaction Vol. 30, no. Issue 4. (n.d.).
J.P. Chaplin. Dictionary of Phsicology . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1968. Luqman Hakim. “Terorisme Indonesia.” Surakarta FSIS, Forum Studi Islam (2004).
Muchamad  Ali  Syafa‟at. Tindak  Pidana  Teror  Belenggu  Baru  Bagi  Kebebasan  Dalam Terrorism, Definisi, Aksidan Regulasi . Jakarta: Imparsial, 2003.
Nasir Abas. “Kajian Tentang Terorisme.” Ditjen Starahan Kemhan (January 16, 2012).
Soekarno. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno . Yogyakarta: Media Pressindo, 2006. Syamsul Bakrie. “Islam Dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer.” DINIKA Vol. 3 No. 1 (January 1, 2004).
Tim Pokja Geo. “Strategi Dan Konsep Ketahanan Nasional.” Lemhanas RI (2016).
Yudi Latif. Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan . Bandung: Mizan, 2014.
“Terorisme  Tetap  Menjadi  Ancaman.” Koran  Kedaulatan  Rakyat ,  n.d.,  edisi  15/11/2015 edition. Accessed April 22, 2016. Koran Kedaulatan Rakyat, Terorisme Tetap Menjadi http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme_tetap_jadi_ancaman.