## SOSIALISASI DIPLOMASI DAERAH DALAM UPAYA MENGOPTIMASI SUMBER- SUMBER LUAR NEGERI
Windy Dermawan 1* , RMT Nurhasan Affandi 2 , Ivan Darmawan 3 1,2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran *Korespondensi: windy.dermawan@unpad.ac.id
ABSTRAK. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan sosialisasi mengenai diplomasi daerah sebagai  upaya  mengoptimasi  sumber-sumber  luar  negeri  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung. Diplomasi  daerah  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  menjadi  penting  dilakukan  dalam  upaya memanfaatkan  sumber-sumber  luar  negeri  bagi  kebutuhan  daerah.  Namun,  diplomasi  daerah  masih terbatas dilakukan sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung masih memanfaatkan sumberdaya lokal dan  nasional  untuk  mencapai  pembangunannya  sehingga  diperlukan  sosialisasi  mengenai  diplomasi daerah bagi kalangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan masyarakat melalui penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman mengenai diplomasi daerah dan konsultasi untuk merespon dan mendiskusikan kebutuhan Kabupaten Bandung. Kegiatan ini telah membuka wawasan Pemerintah Kabupaten Bandung  untuk menyadari pentingnya kegiatan  diplomasi  dalam  upaya  mencari  sumber-sumber  luar  negeri  dan  mengembangkan  sumber- sumber  dalam  negeri  untuk  mengoptimasi  pembangunan  daerah.  Namun,  disadari  bahwa  kegiatan diplomasi daerah memerlukan pengkajian dan pengembangan sumber-sumber luar negeri, sarana dan perangkat yang diperlukan untuk mengakses sumber-sumber luar negeri, kapasitas dan kapabilitas dari pemangku  kepentingan  dalam  berdiplomasi.  Kegiatan  ini  berhasil  membawa  manfaat  bagi  para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kata  kunci: Diplomasi  Daerah,  Kepentingan  Daerah,  Pemerintah  Daerah,  Sumber-Sumber  Luar Negeri, Sosialisasi.
ABSTRACT. This  paper  aims  to  describe  socialization  activities  regarding  region  diplomacy  as  an effort to optimize foreign sources by the Government of Bandung Regency.  Region diplomacy by the Government of Bandung Regency is important in an effort to utilize foreign sources for regional needs. However, region diplomacy is still limited so that the Governmentt of Bandung Regency still utilizes local and national resources to achieve its development, so socialization regarding region diplomacy is  needed  for  the  Government  of  Bandung  Regency.  The  method  used  to  achieve  this  goal  is  public education  through  counseling  to  increase  understanding  of  region  diplomacy  and  consultation  to respond to and discuss the needs of Bandung Regency. This activity has opened the Bandung Regency Government's horizons to realize the importance of diplomatic activities in seeking foreign sources and developing  domestic  sources  to  optimize  regional  development.  However,  it  is  realized  that  region diplomacy activities require assessment and development of foreign sources, facilities and tools needed to  access  foreign  sources,  capacities  and  capabilities  of  stakeholders  in  diplomacy.  This  activity succeeded in bringing benefits to stakeholders in the ranks of the Government of Bandung Regency.
Keywords : Region Diplomacy, Local Government, Foreign Sources, Sosialization, Regional Interests.

## PENDAHULUAN
Kompleksitas  hubungan  luar  negeri dengan  persoalan  yang  melingkupinya  telah mendorong  beragam  aktor  untuk  berinteraksi melintasi batas-batas negara. Tantangan dalam pemanfaatan  sumber-sumber  global  pun  tidak dapat  dipungkiri  menjadi  kebutuhan  dan kepentingan,  tidak  hanya  bagi  pemerintah nasional  (Republik  Indonesia),  tetapi  juga
pemerintah  subnasional  (Pemerintah  Daerah). Hal  ini  sebagai  bagian  dari  upaya  pemenuhan kebutuhan  dan  kepentingan  publik  dalam pembangunan  daerah  untuk  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Tuntutan  pemerintah daerah  untuk  berkiprah  di  luar  negeri,  selain didorong  karena  terbatasnya  peran  negara dalam  mengoptimasi  pembangunan  di  daerah (Keating, 2013), juga karena kebutuhan daerah untuk memanfaatkan sumber daya alternatif di
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat
luar  negeri  secara  kompetitif  demi kepentingan  daerahnya  (El-Dessouki,  2018; Mukti,  2015).  Aktivitas  hubungan  luar  negeri pemerintah  daerah tidak  dapat dilepaskan  dari pemerintah  pusat  (Hocking,  1999),  namun demikian,  beberapa  pemerintah  daerah  telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan  daerahnya  dalam  fora  internasional tanpa bimbingan atau dukungan dari pemerintah  pusat  (Jain,  2005).  Aspek-aspek yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam melaksanakan aktivitasnya di luar negeri menyangkut  perihal  ekonomi,  politik  dan kerjasama  (Grydehøj,  2014;  Pietrasiak  et  al., 2018;  Rodrigues  &  Mattioli,  2017;  Tavares, 2016).  Aktivitas  inilah  yang  memungkinkan pemerintah  daerah  untuk  melakukan  relasi dengan  aktor  luar  negeri  (Chatterji  &  Saha, 2017).
Munculnya  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terdapat  pula  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2018 mengenai Kerja Sama Daerah telah menjadi salah satu kerangka bagi daerah untuk melaksanakan  otonominya.  Pada  konteks  ini, pemerintah  daerah  menjadi  aktor  sentral  di dalam  memperluas  perdagangan  dan  mencari peluang  investasi  asing  bagi  negara  dan daerahnya  (Kuznetsov,  2015;  Tavares,  2016). Sehingga,  diplomasi  daerah  dapat  menjadi instrumen aktor subnegara untuk mempromosikan  kepentingan  ekonomi  daerah yang  lebih  luas  di  level  global  (Aguirre  & Bojórquez, 2018; R. M. Alvarez & Hall, 2017; Mendes & Figueira, 2017).
Jawa  Barat  sebagai  salah  satu  aktor subnegara  telah  menjalankan  aktivitas  luar negeri yang disebut sebagai diplomasi daerah. Diplomasi  daerah  sebagai  aktifitas  dan  atau proses  dimana  daerah,  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota,  terlibat  dalam  hubungan  luar negeri  dengan  aktor  di  panggung  politik internasional dengan tujuan merepresentasikan daerahnya serta kebutuhan sekaligus kepentingan  satu  sama  lainn  (Criekemans, 2008;  Keating,  2013).  Hirauan  Jawa  Barat untuk  melaksanakan  hubungan  luar  negeri daerah  diperkuat  pula  oleh  munculnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Kerja Sama Daerah.
Namun, penerapan diplomasi daerah di Jawa Barat masih belum merata secara luas dan
berimbang.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh pemahaman  daerah  atas  sumber-sumber  luar negeri—yang relevan bagi kebutuhan daerah— masih terbatas. Selain itu kesiapan institusional pemerintah, hingga kesiapan sosietal pun relatif terbatas. Oleh karena itulah, kegiatan sosialisasi mengenai  Kediplomasian  Daerah  menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk  menggugah  hirauan  para  pemangku kepentingan  di  lingkup  Jawa  Barat  terhadap probabilitas  atau  posibilitas  kediplomasian daerahnya.  Kepedulian  ini  diharapkan  dapat terolah proporsional antara pandangan kedalam ( inward  looking )  dengan  pandangan  keluar ( outward looking ) daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam berbagai media. Hal ini juga didorong terutama ketika  jarak  lokal  dan  global  ataupun  batas subnasional  dan  transnasional  melebur  hingga internasional dan domestik bagaikan intermestik.  Saat  ini,  tidak  hanya  aktor pemerintahan,  organisasi  dan  korporasi,  tetapi juga  aktor  sosietal,  publik  atau  komunitas, bahkan individual di dunia ini yang memungkinkan untuk saling berinteraksi.
Komponen  utama  yang  hendak  disaji pada kegiatan sosialisasi ini adalah diplomasi, khususnya dalam fungsi yang lebih luwes dan beragam  dibandingkan  dengan  hanya  sebatas mengantar  kepada  hubungan  dan  atau  kerja sama  luar  negeri  daerah  belaka.  Diplomasi patut  disadari  secara  kontemporer  yakni  yang tidak  lagi  memusat  pada  negara-bangsa  ( state centric ).  Sosialisasi  ini  juga  turut  menggali turunan  diplomasi  di  lingkup  ‘diplomasi kultural’  hingga  ‘diplomasi  publik’  serta mendalami  turunannya  pada  ranah region
(daerah  makro,  daerah  mikro,  provincial, municipal) termasuk Paradiplomasi.
Sosialisasi yang hendak diselenggarakan  bermaksud  untuk  mengenali perihal  apa  saja  yang  patut/perlu  dan  dapat diusahakan  Jawa  Barat  sebagai  aktor  global. Identifikasi  ini  meliputi  (1)  Pengkajian  dan pengembangan  sumber-sumber  luar  negeri untuk  membantu  pembangunan  daerah;  (2) Pembahasan  jalan  atau  cara  dengan  turut meliputi sarana dan perangkat yang dibutuhkan guna  mengakses  mancanegara;  serta  (3) Pembahasan  kapabilitas  dan  kapasitas  yang penting  supaya  daerah-daerah  di  Jawa  Barat memiliki  peluang  memetik  manfaat  global semungkinnya. Tiga unsur inilah yang hendak
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat
didiskusikan sehingga diharapkan aktor daerah dapat bersama-sama memperoleh manfaat dari diplomasi  daerah  dan  pengembangannya  oleh lembaga riset dan pengembangan. Berdasarkan paparan  tersebut,  kegiatan  sosialisasi  ini bertujuan  meninjau  pemikiran,  pemodelan, strategi,  serta  kebijakan  yang  faktual  ataupun potensial  bagi  daerah-daerah  di  Jawa  Barat untuk merintis dan mengembangkan kediplomasiannya.

## METODE
Metode  dalam  kegiatan  sosialisasi  ini adalah  pendidikan  masyarakat  dan  konsultasi. Pada konteks pendidikan masyarakat, kegiatan dilakukan  sebagai  upaya  penyuluhan  untuk meningkatkan pemahaman pada aspek hukum, sosial  dan  politik  mengenai  diplomasi  daerah. Hal ini meliputi tiga unsur materi, diantaranya kebutuhan dan sumber-sumber global, pemikiran  dan  pemodelan  diplomasi  daerah, termasuk didalamnya mengenai jalan atau cara dan sarana dan perangkat dalam kediplomasian daerah,  dan  mengenai  kapabilitas  kelola  dan kapasitas  bertindak  bagi  aktor  daerah  dalam melakukan  diplomasi.  Konsultasi  dilakukan untuk  merespon  dan  mendiskusikan  persoalan atau  kebutuhan  daerah  yang  didasarkan  pada kerjasama  dan  kemitraan  dengan  perguruan tinggi.  Terkait  materi  sosialisasi  dan  sebagai pendahuluan  dalam  pengumpulan  data  yang diperlukan pada kegiatan PPM ini, maka hal ini diperoleh  dari  wawancara  terhadap  informan yang relevan di bidang diplomasi daerah, studi dokumentasi  mengenai  diplomasi  daerah, termasuk  penggalian  terhadap  kebutuhan  dan kepentingan daerah dalam melakukan diplomasi, aspek legal formal yang mendukung kediplomasian  daerah,  kemudian  observasi terhadap  beberapa  perangkat  daerah  yang memiliki  kaitan  dalam  partisipasinya  sebagai diplomasi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  PPM  ini  dilaksanakan  pada dua  subkegiatan,  diantaranya  identifikasi (belanja)  masalah  melalui  survai  terhadap lembaga  daerah  dan  wawancara  terhadap pemangku  kepentingan  yang  relevan,  dan kegiatan pendidikan masyarakat melalui penyuluhan  serta  kegiatan  konsultasi  terhadap lembaga daerah, khususnya Pemerintah
Kabupaten  Sumedang.  Berikut  ini  dipaparkan kegiatan-kegiatan tersebut.

## Identifikasi  (Belanja)  Masalah  mengenai Diplomasi Daerah
Pada bagian ini, kami sebagai tim PPM melaksanakan identifikasi mengenai diplomasi daerah.  Hal  ini  melingkupi  kondisi  eksisting dari  lembaga-lembaga  di  daerah  dan  segenap pemangku kepentingannya mengenai pemahamannya  terhadap  diplomasi  daerah. Pada kegiatan ini, kami melakukan survai dan wawancara  terhadap  beberapa  pemangku kepentingan  di  daerah  dari  beberapa  lokasi, diantaranya  Injabar  Kota  Bandung,  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)  Kota  Cimahi,  Bappeda  Kabupaten Garut,  Bappeda  Kota  Depok.  Berdasarkan survai  dan  wawancara  terhadap  sejumlah informan  yang  ada  di  lembaga-lembaga tersebut, dapat dipetik hasil bahwa terdapatnya kebutuhan  daerah  terhadap  sumber-sumber global.  Daerah  masih  memanfaatkan  sumber- sumber  domestik  yang  terdapat  pada  sumber nasional (APBN) dan sumber lokal (APBD) di daerah  itu  sendiri,  sehingga  keterbatasan tersebut  dimungkinkan  membatasi  optimasi pencapaian  pembangunan  daerah.  Namun, daerah  pun  masih  terbatas  pengetahuannya terhadap  sumber-sumber  global  tersebut.  Hal ini  yang  berkaitan  dengan  eksplorasi  kami terhadap  kapabilitas  daerah  dalam  mengelola sumber-sumber  daya  yang  ada,  khususnya sumber-sumber  global,  serta  kapasitas  daerah dalam bertindak.
Kapasitas  di  sini  terkait  dengan kemampuan  sumberdaya  aparatur  sipil  negara (ASN) di daerah dalam bertindak sebagai agen diplomat bagi daerahnya. Keterbatasan kompetensi  ASN  di  dalam  melaksanakan diplomasi  menjadi  salah  satu  sebab  tidak optimalnya daerah di dalam menggali sumber- sumber  global.  Identifikasi  sumber-sumber global  ini  pun  perlu  diketahui  oleh  unit perangkat  daerah  di  Jawa  Barat.  Kemudian, perihal dimungkinkannya pengembangan sumber-sumber global perlu dikaji lebih lanjut dalam  bentuk  riset,  kajian,  studi  yang berpotensi  untuk  menjadi policy  brief sebagai salah  satu  referensi  dalam  perencanaan pembangunan  daerah.  Disini  juga  kami menangkap  masalah  bahwa  riset-riset  atau kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga riset dan  pengembangan  di  daerah  masih  terbatas
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat
recurring  problem,  yaitu  masalah  yang  biasa muncul  dan  artifisial.  Riset  atau  kajian mengenai  pentingnya  pemanfaatan  sumber- sumber global dan kediplomasian daerah masih terbatas  dilakukan.  Bahkan,  riset  atau  kajian yang dilakukan terkesan muncul karena adanya kebijakan  yang  ingin  dijalankan,  sehingga belum  diarahkan  pada  pemanfaatan  jangka panjang  dari  luaran  riset  atau  kajian  tersebut. Namun  demikian,  organisasi  perangkat  di daerah  memandang  bahwa  diplomasi  daerah penting untuk diketahui, dipahami dan mampu dilaksanakan agar dapat mengoptimasi sumberdaya  yang  ada  untuk  pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil survai lapangan dan wawancara, ditemukan bahwa perihal kediplomasian  daerah  masih  terasa  asing  dan terbatas  informasinya  di  masyarakat.  Padahal, hal  ini  diperlukan  bagi  pembangunan  daerah. Keterbatasan pemahaman di masyarakat khususnya  pada  unsur  aparatur  sipil  negara adalah karena pegawai pemerintah terbatas/dibatasi  oleh  regulasi  maupun  tugas pokok dan fungsinya yang bersifat administratif  dan  birokratis  sehingga  tidak dapat  melakukan  penelitian  atau  pengkajian mengenai isu yang relevan dengan pembangunan daerah secara optimal walaupun pegawai-pegawai  tersebut  ada  yang  memiliki kemampuan  penelitian  yang  memadai.  Selain itu,  mereka  juga  takut  untuk  melakukan penelitian ataupun tugas lain di luar tupoksinya karena  dianggap  menyalahi  aturan  atau kewenangannya  sehingga  muncullan  lembaga swasta  sebagai  mitra  pemerintah  dalam penelitian  atau  kajian.  Berdasarkan  masalah- masalah  di  atas,  maka  seyogianya  pemerintah daerah  dapat  lebih  proaktif  dan  intensif  untuk bermitra  dengan  lembaga  nonpemerintah  atau perguruan  tinggi.  Tetapi  pada  kenyataannya, hal  ini  terbatas  dilakukan,  padahal  perguruan tinggi atau lembaga nonpemerintah dimungkinkan  memiliki  kedekatan  yang  lebih dengan masyarakat dan mengetahui permasalahannya.  Pemerintah  harusnya  lebih aware dalam memetakan program dan stakeholder terlebih. Perguruan tinggi memiliki kapasitas  dalam  melakukan  penelitian  atau kajian dan bisa sangat membantu kediplomasian  daerah  tetapi  masih  terbatas kesempatan  dari  pemerintah  terhadap  tawaran kerjasama kajian ini.
Penyuluhan dan Konsultasi mengenai Kediplomasian Daerah
Setelah  kami  melakukan  kegiatan mengenai  identifikasi  masalah  mengenai diplomasi daerah yang memuat tiga unsur, yaitu kebutuhan daerah dan sumber global, pemikiran  dan  pemodelan  diplomasi  daerah, kapabilitas  kelola  dan  kapasitas  bertindak, kegiatan  selanjutnya  adalah  penyuluhan  dan konsultasi  mengenai  kediplomasian  daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pendidikan masyarakat yang dilakukan terhadap pemerintah  daerah,  yang  dalam  hal  ini  kami lakukan  terhadap  jajaran  ASN  pada  pimpinan level  pratama  di  Pemerintah  Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kami di dalam berbagi informasi dan wawasan mengenai  kediplomasian  daerah,  sekaligus memberi  motivasi  dan  pembekalan  terhadap pimpinan  tinggi  pratama  di  Kabupaten Bandung  sebagai  hasil  dari  penggalian mengenai  identifikasi  masalah  mengenai diplomasi  daerah.  Pada  kegiatan  ini,  kami melakukan  berbagi  informasi  dan  bertukar pikiran  dalam  bentuk  ceramah  dan  diskusi mengenai  kediplomasian  daerah.  Didapati bahwa  Kabupaten  Bandung  tengah  menjajaki hubungan luar negeri dengan Gimhae (Republik  Korea),  kemudian  di  tahun  2012, Kabupaten  Bandung  juga  tengah  menjajaki kerja sama dengan Go Seong (Republik Korea) yang  masih  pada  tahap  LoI  ( Letter  of  Intent ). Hal  tersebut  masih  terbatas  tindak  lanjutnya sehingga  belum  terdapat  program  yang diimplementasikan. Penandatangan LoI tersebut  menjadi  bentuk  awal  kesepakatan kedua  Kabupaten  Bandung  untuk  menjalin hubungan  kerja  sama  dalam  beberapa  bidang, mulai  dari  pengolahan  lingkungan  (seperti sumber daya air, pariwisata, dan infrastruktur) hingga pendidikan dan kebudayaan.
Pada  kesempatan  ini  juga,  kami menyampaikan  perihal  keutamaan research- based  policy beracuan  diplomatik  dalam peningkatan kompetensi ASN yang berwawasan internasional. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara nonformal dalam beberapa kali pertemuan  dengan  pihak  Badan  Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia (BKPSDM)  Kabupaten  Bandung.  Beberapa
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat
pertemuan  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menggali  informasi  dan  berbagi  pengetahuan dan  data  yang  kami  dapatkan  pada  kegiatan identifikasi masalah terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan  ini  juga,  kami  mendiskusikan bahwa  diplomasi  daerah  yang  dilaksanakan oleh  Kabupaten  Bandung  dapat  berlangsung dengan  lebih  efektif  karena  Kabupaten Bandung  sebagai  aktor  kunci  memiliki pemahaman  yang  lebih  mendalam,  spesifik, dan  menyeluruh  tentang  masyarakat  serta kebutuhan  daerahnya.  Dengan  demikian, interaksi  dan  kegiatan  hubungan  serta  kerja sama luar negeri daerah dapat difokuskan pada pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Harapan-harapan dari BKPSDM
bahwa pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensinya mengenai  kediplomasian  daerah  sehingga mampu  mengoptimasi  sumber-sumberdaya yang ada dengan pemanfaatan sumber-sumber global.  Termasuk  di  dalamnya  yaitu  perlunya akademisi,  pebisnis,  komunitas,  media  dan pemerintah untuk bermitra di dalam kediplomasian daerah. Hal ini yang dinamakan dengan pentahelix. Namun demikian, tantangan dalam  kemitraan ini adalah  masih terdapatnya friksi,  khususnya  diantara  pemerintah  daerah dengan  perguruan  tinggi,  dimana  kegiatan- kegiatan  pemerintah  daerah  lebih  bersifat praktis  administratif,  sementara  kegiatan- kegiatan  perguruan tinggi  (akademisi)  bersifat teoretik/konseptual,  sehingga  diharapkan  dari kegiatan ini dimunculkan kajian-kajian kediplomasian  daerah  yang  output  maupun outcome nya dapat bermanfaat bagi pengembangan  praktek  kediplomasian  di Pemerintah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  hasil  konsultasi,  didapati bahwa  penelitian  dan  pengembangan  di Kabupaten Bandung tidak hanya mengoordinasikan  penelitian  dan  kajian  saja, namun secara ideal harus mampu menjadi basis bagi  segala  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat oleh  daerah  sehingga  terdapat dasar  akademik dari  kebijakan  tersebut  atau  yang  dikenal sebagai  istilah science  based  policy .  Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Namun pada  implementasinya  selama  ini  lembaga
penelitian belum menjadi dasar bagi kebijakan- kebijakan yang dibuat, padahal fungsinya untuk memperkuat  basis  kebijakan.  Jadi,  pada  saat ingin  mengambil  kebijakan  jika  ada  dasar ilmiahnya  maka  akan  lebih  baik  kebijakan tersebut.  Bagi  daerah,  hal  itu  memang  tidak mudah,  terkadang  tersandung  oleh  waktu dimana  kebijakan  harus  segera  dibuat  tanpa didahului oleh suatu kajian terlebih dahulu. Hal ini juga terkait dengan faktor politik. Misalnya janji  politik  dari  pimpinan  daerah  yang  harus segera  direalisasikan  tanpa  melihat  apakah sudah  terdapat  kajiannya  ataukah  belum. Dalam  hal  ini  tidak  mungkin  menunggu  riset terlebih dahulu baru dibuat kebijakan, terkadang  dibuat  kebijakan  terlebih  dahulu. Namun jika dilihat pada peraturan, semua yang namanya kegiatan atau program harus ada dasar analisisnya yang dibuat oleh pejabat struktural mengenai analisis tersebut. Hal ini merupakan cikal  bakal  riset,  harus  terdapat  alasan dibuatnya  kegiatan  tersebut,  tujuan,  jangka waktu,  biaya  dan  jumlah  personil  yang diperlukan.  Inilah  yang  mendasari  mengapa suatu kegiatan atau program harus dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  yang  telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah  daerah  mendapatkan  tantangan kondisi kekinian dimana peningkatan kebutuhan terhadap sumber-sumberdaya alternatif  bagi  pembangunan  daerah  menjadi hal yang penting didapatkan. Kendati demikian, kesadaran  yang  tinggi  terhadap  sumberdaya alternatif tersebut masih belum diimbangi oleh kapasitas bertindak dan kapabilitas kelola dari pemerintah  daerah  di  Jawa  Barat.  Hal  ini terlihat  bahwa tidak  semua  pemerintah  daerah di  Jawa  Barat  menjalin  hubungan  dengan lembaga  atau instansi di luar  negeri. Kegiatan ini juga telah berhasil memberikan pengetahuan dan  wawasan  baru,  menggugah  dan  mengajak sekaligus memacu para pemangku kepentingan di beberapa daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat,  khususnya  bagi  para  pimpinan  tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Bandung perihal kediplomasian daerah. Kegiatan ini juga semakin menyadarkan para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Bandung bahwa  diplomasi  daerah  penting  dilakukan sebagai upaya optimasi pembangunan daerah.
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih kepada  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  pada Masyarakat Universitas Padjadjaran yang telah memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk melaksanakan  kegiatan  Pengabdian  Pada Masyarakat  ini  melalui  program  Hibah  Riset Unpad TA 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguirre, K. M. N., & Bojórquez, G. C. (2018).
Paradiplomacy and Economic Development in the Reynosa-McAllen cross-Border Region. Estudios Fronterizos , 19 . https://doi.org/10.21670/ref.1804004 Alvarez, M. (2020). The Rise of Paradiplomacy
in International Relations. E- International Relations . https://www.e-ir.info/2020/03/17/the- rise-of-paradiplomacy-in-
international-relations/
Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2017). Math Fix for  Unfair  Elections  Physics  Fix  for Uninformed Voters . 299 (3).
Chatterji,  R.,  &  Saha,  S.  (2017).  Para- diplomacy:  Concept  and  the  Context. India  Quarterly , 73 (4),  375–394. https://doi.org/10.1177/097492841773 1638
Criekemans,  D.  (2008).  Are  the  boundaries between paradiplomacy and diplomacy watering  down?  Preliminary  findings and  hypotheses  from  a  comparative study of some regions with legislative power and small states. In 2nd Global International Studies Conference:
“What keeps us apart , what keeps us together?  International  order,  justice and value.”
El-Dessouki, A. (2018). Domestic structure and sub-national foreign policy: an explanatory  framework. Review  of
Economics  and  Political  Science , 3 (3/4), 102–118. https://doi.org/10.1108/reps-10-2018- 008 Grydehøj, A. (2014). Goals , Capabilities , and Instruments  of  Paradiplomacy  By Subnational Jurisdictions. Local
Actions in a Global Context: Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions . Jain, R. K. (2005). India, The European Union and Asian Region. Asia-Pacific Journal  of  EU  Studie , 3 (1),  29–44. http://keusa.or.kr/korean/kor_publicati on/APJournal/2005_No3/Eu-3-3 Rajendra K Jain.pdf Keating, M. (2013). Regions and International Affairs:  Motives,  Opportunities  and
Strategies. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), Paradimplomacy in Action: The Foreign  Relations  of  Subnational Governments (1st ed.). Routledge. Kuznetsov, A. S. (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy:
Subnational governments  in  international  affairs .
Routledge.
Mendes,  M.  V.  I.,  &  Figueira,  A.  R.  (2017).
Paradiplomacy  and  the  international competitiveness  of  cities:  The  case  of Rio  de  Janeiro. Revista  Brasileira  de Politica  Internacional , 60 (1),  1–19. https://doi.org/10.1590/0034-
7329201700103
Mukti, T. A. (2015).  Paradiplomacy : Bangkitnya  Aktor  Lokal  di  Fora Internasional. The  Politicss:  Jurnal Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanudin , 1 (1), 85–94.
Pietrasiak,  M.,  Bywalec,  G.,  Kamiński,  T., Mierzejewski, D., Słowikowski, M., & Kamiński, T. (2018). Paradiplomacy – Discourse  Analysis  and  Research Conceptualization.  In Paradiplomacy in  Asia.  Case  studies  of  China,  India and Russia . https://doi.org/10.18778/8088-615-
5.02
Rodrigues,  G.  M.  A.,  &  Mattioli,  T.  (2017). Paradiplomacy,  Security  Policies  and City  Networks:  the  Case  of  the Mercocities Citizen Secutiry Thematic Unit. Contexto  Internacional , 39 (3), 569–587.
https://doi.org/https://doi.org/10.1590/
s0102-8529.2017390300006
Tavares, R. (2016). Paradiplomacy: Cities and States  as  Global  Players .  Oxford University Press.