## PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK
Ari Ganjar Herdiansah Kuntum Chairum Ummah 1
Sabar Simanjuntak 2
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia email: ari.ganjar@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Sesuai  amanat  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang  TNI,  TNI  AD  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP).  Salah  satu tugas  dari  OMSP  adalah  perbantuan  TNI  AD  terhadap  pemerintah  daerah.  Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis  yang  menganalisis  sejauh  mana  peran  dan  fungsi  TNI  AD  dalam  upaya perbantuan  terhadap  pemerintah  dilakukan.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  kajian  tentang peran  dan  fungsi  TNI  AD  dalam  memberikan  perbantuan  terhadap  pemerintah  daerah yang  mengambil  studi  di  Satuan  Komando  Kewilayahan  (Satkowil)  Kabupaten  Lebak. Penelitian  dilakukan  pada  Mei  2016  bersama  Perwira  Siswa  SESKOAD  di  mana pendekatan  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif  melalui  proses  wawancara  mendalam terhadap  aparat  komando  kewilayahan  Lebak,  pemerintah  daerah,  tokoh  masyarakat, organisasi  kepemudaan,  dan  kelompok  petani.  Kajian  ini  menyimpulkan  melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai  kepentingan  publik.  Namun,  optimalisasi  perlu  dilakukan  demi  mencapai  hasil yang  maksimal  dengan  cara  melembagakan  kerja  sama  antarinstitusi,  terutama  antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak.
Kata Kunci: militer, pembinaan teritorial, TNI AD, pemerintah daerah

## ABSTRACT
As  stipulated  by  Act  32  of  2004  about  Indonesian  Armed  Forces  (TNI),  the  TNI  has authority to conduct Military Operations Other Than War (OMSP). One of the tasks of it was  Army  assistance  for  local  governments.  However,  although  the  law  has  been implemented more than a decade, there has been a little academic study that analyzes the extent  to  which  the  roles  and  functions  of  the  army  in  the  effort  of  assisting  the government. This paper is the result of a study about the role and functions of the Army in providing a supporting local government that takes up research at the Unit for Regional Command  (Satkowil)  Lebak,  Banten  Province.  The  study  was  conducted  in  May  2016 where  qualitative  research  approach  carried  through  interviews  to  regional  military commands  in  Lebak,  local  government,  community  leaders,  youth  organizations,  and farmers' groups. The study concludes that with the implementation of the assistant task of the local government, the army is playing its role and function in driving the development
1 Mahasiswa  Pascasarjana  Prodi  Sosiologi,  Universitas  Padjadjaran,  Indonesia,  email: chairumummah@yahoo.com
2 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Indonesia, email: simanjuntak_sosiologi@yahoo.com
process  in  the  area  that  correlated  with  the  fulfillment  of  the  various  public  interest. However, the optimization needs to be done to achieve maximum results with expanding institutional  cooperation,  especially  between  Satkowil  Lebak  and  local  government  of Lebak.
Keywords: military, territorial development, Indonesian Army, local government

## PENDAHULUAN
Dalam konteks kemiliteran di Indonesia,  sesuai  amanat  Undang- Undang  TNI  terkait  dengan  Operasi Militer  Selain  Perang  (OMSP),  tiap- tiap  Satuan  Komando  Kewilayahan (Satkowil)  diberikan  tugas  yang salah  satunya  adalah  perbantuan terhadap  pemerintah  daerah.  Tugas tersebut dilakukan melalui Pembinaan  Teritorial  (Binter),  yakni upaya  pengelolaan  pertahanan  di daerah  melalui  pendekatan  atau metode pembinaan dari aspek komunikasi sosial, ketahanan wilayah,  dan  bakti  TNI.  Melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap pemda, Satkowil memainkan perannya dalam mendorong  proses  pembangunan  di daerah  yang  berkorelasi  dengan terpenuhinya  berbagai  kepentingan publik.  Pada  umumnya,  masyarakat menilai  keberadaan  berbagai  satuan teritorial Angkatan Darat di lingkungan mereka bermanfaat untuk menciptakan  stabilitas  keamanan. Keberadaan  institusi  teritorial  juga berperan  dalam  menengahi  berbagai kelompok  masyarakat  yang  terdiri dari  berbagai  kepentingan  yang terkadang sulit disatukan dan acapkali  menimbulkan  pergesekan sosial.  Karena  itu  secara  sosiologis,
TNI  telah  berupaya  melakukan restrukturisasi  fungsi  di  tengah- tengah  masyarakat  yaitu  dengan memposisikan  diri  sebagai  pihak yang  turut  menciptakan  keteraturan sosial.
Satkowil merupakan
perwujudan  dari  sistem  komando teritorial  yang  memiliki  sejarah panjang  yang  dimulai  sejak  masa perang  merebut  kemerdekaan  dan melahirkan strategi pertahanan. Tujuannya yaitu mencapai perlindungan  teritorial,  kedaulatan, dan  keselamatan  bangsa.  Awalnya, strategi pertahanan teritorial digunakan  untuk  strategi  perang gerilya dalam menghadapi kolonialisme  Belanda  dimana  dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,  strategi  yang  digunakan dengan  menyusun  hierarki  militer paralel dengan birokrasi
pemerintahan  sipil.  Dalam  perang gerilya  TNI-AD  sebagai  tulang punggung  menghadapi  kolonialisme karena  pada  saat  itu  pesawat  tempur TNI-AU masih sangat minim jumlahnya, sedangkan TNI-AL masih  belum  terbentuk  dengan  baik. Komando teritorial merupakan bentuk  pemerintahan  darurat  militer yang mencerminkan fungsi
pertahanan dan kemudian dinamakan “Tentara  dan  Teritorium”  sebagai akar  dari  Komando  Daerah  Militer (Kodam)  untuk  mengelola  sumber daya  nasional  untuk  mendukung upaya pertahanan (Widjojo, 2007).
Konsep  komando  teritorial diteruskan di era pasca kemerdekaan dengan alasan masih terdapat ancaman  terhadap  negara  khususnya ancaman terhadap ideologi Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.
Berawal  konsep  “Jalan  Tengah”  dan doktrin  “Tri  Ubaya  Cakti”  yang melegitimasi Dwifungsi ABRI bahwasanya  militer  memiliki  tiga tugas  utama  yaitu  pertahanan  darat nasional,  doktrin  kekaryaan  dan doktrin pembinaan. Komando teritorial dalam konteks Binter merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan  doktrin  Sistem Pertahanan  dan  Keamanan  Rakyat
Semesta  (Sishanta)  yang  meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk  membantu  segenap  potensi wilayah untuk kepentingan pertahanan  yang  merupakan  fungsi pembinaan  teritorial  (Binter)  TNI (Adiwijoyo, 2002). Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting  dalam  fungsi  pertahanan sekaligus  fungsi  sosial  politik  yang memberikan kemudahan dalam menghadapi  konflik  eksternal  dan internal, menjamin terjalannya
hukum,  tatanan  dan  kontrol  politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme.  Mengingat  besarnya  nilai
guna  Satkowil  TNI  AD  di  tengah- tengah masyarakat,  tugas perbantuan terhadap pemerintah kemudian dicantumkan  dalam  skema  OMSP. Diharapkan pemerintah dapat bekerjasama  dengan  TNI  AD  dalam rangka  mengakselerasi  pencapaian tujuan dari program-program pemerintah.  Salah  satu  contohnya ialah program ketahanan pangan dan swasembada  pangan,  di  mana  kerja sama  telah  dicanangkan  melalui Memorandum of Understanding (MoU)  antara  Kementrian  Pertanian dengan  TNI  AD.  Beberapa  daerah telah  menunjukkan  keberhasilan  atas peningkatan produksi pangan dengan peran serta Satkowil TNI AD, antara lain  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan Provinsi Banten.
Namun demikian, kajian-
kajian  tentang  bagaimana  peran Satkowil  TNI  AD  dalam  melakukan perbantuan kepada pemerintah daerah  terutama  dalam  menopang pencapaian program-program pemerintah belum banyak dilakukan.
Padahal tugas perbantuan pemerintah daerah  merupakan  suatu  topik  yang menarik  untuk  dikaji  sebab  tidak lazim bagi institusi pertahanan memainkan  peran  aktif  di  ranah publik  dan  pemerintahan.  Namun, produk  konstitusional  yang  berlaku di Indonesia memungkinkan TNI AD untuk  bersama-sama  menyukseskan program  pembangunan.  Beberapa  di antaranya  adalah  Ketetapan  MPR-RI Nomor
VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI/POLRI, yang
menegaskan  dan  mengatur  tentang Jati Diri dan Peran TNI, Susunan dan
Kedudukan TNI serta Tugas Bantuan dan Keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan Negara, UU Nomor 3  tahun  2002  tentang  Pertahanan
Negara dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang  peran,  tugas,  kedudukan  dan pengerahan  TNI,  dan  UU  No  34 tahun  2004  tentang  TNI.  Semuanya menegaskan  bahwa  seluruh  tugas pokok TNI dilaksanakan berdasarkan kebijakan  dan  keputusan  politik negara.  Oleh  karena  itu,  fungsional atau  disfungsional  TNI  bagi  negara sangat  bergantung  pada  kebijakan dan  keputusan  politik  negara  dalam memposisikan dan mengoperasionalkan  TNI  sebagai pengguna kekuasaan militer. Dalam upaya penelaahan
peran  dan  fungsi  Satkowil  TNI  AD dalam  bidang  perbantuan  program pemerintah  daerah,  penelitian  ini dilakukan  di  wilayah  Kodim  Lebak Banten.  Penelitian  dilakukan  pada Mei  2016  bersama-sama  dengan
Perwira  Siswa  Sekolah  Staf  dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).  Terdapat  lima  aspek perbantuan  Satkowil  TNI  AD  yang dikaji,  yakni  kebencanaan,  bela negara, ketahanan pangan, infrastruktur,  dan  sinergi  Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Pertahanan  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW).  Satkowil Lebak  dijadikan  unit  analisis  karena memiliki keberhasilan dalam membantu ketahanan pangan.
Komandan  Kodim  Lebak  menerima penghargaan  sebagai  Kodim  terbaik dalam melaksanakan program ketahanan  pangan  kerja  sama  TNI AD dengan pemerintah se-Indonesia. Karakteristik geografis wilayah
Lebak  yang  rentan terhadap bencana alam  terutama  banjir  dan  longsor juga menjadi perhatian dalam menganalisis  peran  Satkowil  Lebak di  bidang  penanggulangan  bencana. Masih banyaknya wilayah pedalaman yang sulit diakses menjadikan  Lebak  sebagai  lokasi pelatihan  bagi  kelompok  teroris, sehingga terdapat ancaman keamanan  yang  perlu  diatasi  oleh Kodim Lebak. Pendekatan penelitian dilakukan  secara  kualitatif  melalui proses wawancara mendalam terhadap  berbagai  pihak  dari  unsur Satkowil Kabupaten Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat,  organisasi  kepemudaan, dan kelompok petani. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui penggunaan kekuasaan militer dalam konteks  demokrasi  yang  dimaknai dari  peran  dan  fungsinya  dalam pembangunan. Menurut Desch (1995),  stabilitas  keamanan  perlu diperkuat dengan membangun kemitraan ( partnership ) secara
sejajar  antara  sipil  dengan  militer sesuai  dengan  kompetensi  masing- masing  yang  menekankan  pada kinerja  ( performance )  dalam  sistem kemasyarakatan,  pemerintahan,  dan kenegaraan.  Namun,  posisi  militer
tidaklah  dapat  digunakan  sebagai penjaga  rezim  suatu  pemerintahan karena  rentan  akan  penyalahgunaan fungsinya untuk kebutuhan- kebutuhan yang memiliki kekuasaan. Perbantuan TNI AD terhadap pemerintah bersesuaian dengan menempatkan  sipil  di  atas  militer.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Huntington,  2013),  kontrol  sipil terhadap militer dapat terjadi melalui tiga  pola  yaitu  kontrol  sipil  oleh lembaga  pemerintah,  kontrol  sipil oleh  kelas  sosial,  dan  kontrol  sipil oleh  bentuk  konstitusional.  Upaya perbantuan terhadap pemerintah oleh TNI  AD  merupakan  bentuk  kontrol sipil  yang  konstitusional.  Demikian pula dengan Berlin (2009) menyatakan  bahwa  menempatkan militer sebagai penopang pembangunan tidak menyalahi kontrol  sipil  atas  militer  selama menempatkan  otoritas  sipil  pada kedudukan yang lebih tinggi
daripada militer dalam upaya demokratisasi. Edmonds (1990) sependapat  dengan  konsep  tersebut,
baginya  keistimewaan  militer  dalam menggunakan  pengaruhnya  dapat dipergunakan  sebagai  pendukung menciptakan stabilitas pembangunan. Akan tetapi,  pengaruh tersebut  harus
tetap dibatasi dalam kerangka penopang  pembangunan  dan  tidak mengarah  pada  upaya  yang  dapat mengganggu kontrol sipil (Huntington, 2003). Dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam
perbantuan  pemerintah,  TNI  AD menunjukan sikap professional karena senantiasa siaga melaksanakan setiap kehendak kelompok  sipil  yang  memegang otoritas  yang  sah.  Profesional  TNI AD  merupakan  wujud  nyata  dari komitmen
fundamental untuk menjadi pengawal kedaulatan negara dan  penjamin  integritas  bangsa  serta memiliki  kompetensi  dan  etika  yang tinggi  di  bidang  militer  (Syahnakri, 2008).  Namun,  peran  militer  dalam menopang pembangunan juga dilihat dalam  konteks  pelaksana  kebijakan yang  diambil  oleh  negara,  bukan bagian  dari  dari  komponen  yang turut terlibat dalam semua penentuan kebijakan yang mengandung implikasi  bagi  soal  pertahanan  dan keamanan  (Bainus,  2012).  Dengan pengaruh  dan  kekuatannya,  militer melakukan  operasi  di  lapangan berdasarkan  doktrin  militer  yang dimiliki, pengalaman, dan kompetensi  yang  memang  secara profesional  sudah  dimiliki  oleh militer  yang  seluruh  peraturan  yang digunakan  akan  disesuaikan  dengan keputusan kaum sipil (Sutoro, 2002).

## PEMBAHASAN
1. Gambaran  Umum  Kabupaten Lebak
Kabupaten  Lebak  terletak  di Provinsi Banten dengan luas wilayah 304.472  Ha  (3.044,72  Km²),  terdiri dari  28  Kecamatan  dengan  340  desa dan  5  kelurahan.  Keadaan  tanah  di Kabupaten  Lebak  pada  umumnya
subur  sehingga  potensial  dalam bidang  pertanian.  Tetapi  di  beberapa tempat  terutama  di  daerah  dengan kemiringan  lebih  dari  50  persen, penggarapan  tanah  tidak  sesuai dengan  tata  guna  yang  seharusnya, sehingga  terjadi  sering  erosi  yang mengancam  kesuburan  tanah  dan dapat menimbulkan terjadinya pelumpuran di sungai, bencana banjir serta tanah kritis. Pemanfaatan tanah untuk  pertanian  dan  hutan  semakin sempit akibat perkembangan penduduk,  industri,  perumahan,  dan perkantoran. Di sebelah barat,
Kabupaten  Lebak  berbatasan  dengan Kabupaten  Pandeglang,  di  utara dengan  Kabupaten  Serang,  dan  di timur  dengan  Kabupaten  Bogor. Sementara pada bagian selatan
terhadap  kawasan  pantai  dan  laut yang berbatasan dengan Australia.
Topografi  Kabupaten  Lebak terdiri  dari  banyak  pegunungan  dan perbukitan  sehingga  terdapat  lokasi- lokasi  yang  sulit  untuk  diakses, terutama  di  daerah  bagian  selatan seperti  Kecamatan  Malingping  dan Kecamatan  Bajah.  Di  lokasi-lokasi yang  terpencil  rawan  akan  masalah keamanan. Beberapa kelompok teroris telah teridentifikasi menjadikan  lokasi-lokasi  terpencil sebagai  tempat  untuk  pelatihan.  Di bagian  selatan,  terdapat  pantai  yang terbuka pada laut lepas dan perbatasan  laut  dengan  Australia. Kondisi tersebut meningkatkan faktor  ancaman  keamanan  nasional, karena  apabila  sistem  pengawasan
lemah  daerah-daerah  tersebut  dapat dijadikan  pintu  masuk  bagi  pihak- pihak  yang  bermaksud  mengganggu keamanan  dan  pertahanan  negara. Tipe  topografi  pegunungan  dan perbukitan  juga  meningkatkan  risiko bencana  alam.  Ditambah  kondisi infrastruktur  yang  masih  belum memadai, para petugas penanggulangan  bencana  seringkali kesulitan mengakses lokasi terjadinya  bencana.  Karena  itu, peranan  Satkowil  TNI  AD  di  Lebak sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah  daerah  maupun  warga setempat.  Dengan  keterampilan  dan sarana  prasarana  yang  dimiliki  oleh Satkowil  Lebak,  pemerintah  dan warga dapat terbantu dalam berbagai hal  seperti  penanggulangan  bencana, ketahanan  pangan,  bela  negara. Dalam  konteks  keamanan  nasional, Satkowil  Lebak  dan  Pemerintah Kabupaten  Lebak  diharapkan  dapat bersinergi  dalam  menata  ruang pertahanan  agar  mampu  menangkal ancaman  baik  dari  dalam  maupun dari luar.
2. Upaya  Perbantuan  TNI  AD  di
Bidang Penanganan Kebencanaan
Kabupaten  Lebak  memiliki curah hujan yang tinggi, curah hujan terbesar  berada  di  bagian  timur sedangkan  terkecil  berada  di  bagian utara.  Pembangunan  dan  peralihan fungsi lahan telah mengurangi jumlah  luas  resapan  air  hujan  secara alami  ke  dalam  tanah.  Hujan  yang
turun  deras  ke  permukaan  kedap  air akan  meningkatkan  limpahan  ke sungai  yang  kapasitasnya  terbatas, sehingga banjir meluap ke jalan-jalan dan permukiman. Aliran-aliran sungai  besar  di  wilayah  Kabupaten Lebak  bersama  anak-anak  sungainya membentuk  pola  daerah  Aliran Sungai (DAS) yang dapat digolongkan menjadi dua,yaitu pertama DAS Ciujung  yang meliputi Sungai  Ciujung,  Sungai  Cilaki, Sungai Ciberang dan Sungai Cisimeut.  Kedua,  DAS  Ciliman  dan Cimadur yang meliputi Sungai
Ciliman  dengan  anak  sungainya,
Sungai  Cimadur,  Sungai  Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihera, Sungai Cipager dan Sungai Cibaliung.
Pada  tahun  2013,  banjir
menerjang  Kecamatan  Banjarsari dengan ketinggian 30 cm  s/d  100 m. Banjir ini mengakibatkan terendamnya  kurang  lebih  1.005 rumah  yang  tersebar  di  Desa  Keusik sebanyak 405 Kepala Keluarga (KK) menderita,  Cilegong  Hilir  257  KK, Desa Ciruji, 127 KK, Desa CibaturKeusik  10 KK,  Desa Cidahu,
13  KK,  Desa  Laban  Jaya  30  KK, Desa  Umbul  Jaya  64  KK,  dan sisanya  tersebar  di  Desa  Lebak Keusik  dan  BojongJuruh.Ditahun yang  sama,  tanah  Longsor  terjadi  di Kecamatan  Cibadak,  Panggarangan, Cibeber,  Leuwidamar,  Cilograng, Kalanganyar,  Rangkasbitung  dan Lebak  Gedong.  Jumlah  kerusakan akibat  tanah  longsor  tersebut  86 rumah  rusak  dengan  kategori,  50
rusak  total,  25  rusak  berat  dan  11 rusak  sedang.  Longsor  ini  terjadi karena  intensitas  curah  hujan  yang tinggi.Pada Bulan April 2013 bencana  tanah  longsor  terjadi  di Kampung Cangkeuteuk Dusun. Pasirnangka  kecamatan  Muncang. Mengakibatkan  7  rumah  rusak  total,
14  rumah  rusak  ringan,  3  orang terluka dan 20 rumah terancam. Dalam rangka penanggulangan bencana di kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten  Lebak  telah  membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  (BPBD)  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  3 tahun  2011  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja  BPBD Kabupaten  Lebak. Pemerintah  Kabupaten  Lebak  telah memiliki  RTRW  Kabupaten  Lebak (RTRW  Kabupaten  Lebak  2012- 2032)  yang  Bermitigasi  Bencana.
Pemerintah Kabupaten Lebak
melalui  BPBD  Kabupaten  Lebak telah  melakukan  beberapa  kegiatan dalam  rangka  peningkatan  kapasitas diantaranya:  membuat  peta  dan kajian daerah rawan bencana, penyuluhan dan sosialisasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat diantaranya pembentukan desa tangguh, kegiatan simulasi  tsunami  dengan  masyarakat pesisir,  dan  mengikuti  kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Upaya Satkowil Lebak dalam peningkatan  kapasitas  dalam  rangka penanggulangan bencana di
Kabupaten  Lebak  dilakukan  melalui kerja sama dengan BPBD Kabupaten Lebak,  lembaga/Instansi  pemerintah,
dan pihak swasta melakukan kegiatan  dalam  rangka  peningkatan kapasitas  penanggulangan  bencana. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain Geladi Posko-1
Golok  Sakti  XV  Kodim  0603/LBK, pelatihan  mitigasi  bencana  yang digelar  divisi  pengurangan  risiko bencana  atau  Disaster  Management
Center  (DMC)  Dompet  Dhuafa  di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, pembentukan Kampung Siaga Bencana  (KSB)  di  di  Desa  Muara Kecamatan  Wanasalam,  pelatihan pertolongan pertama dan ambulance, melakukan penghijauan dengan
menyebarkan empat juta bibit tanaman untuk pelestarian lingkungan  hutan  dan  lahan,  dan pendidikan dan latihan dokter kecil. Selain  upaya  di  atas,  aparat Kodim Lebak terlibat dalam penyelamatan evakuasi kepada masyarakat  yang  terjebak  banjir  dan pelaksanaan  bantuan  penanganan banjir.  Mereka  bekerja  sama  dengan BPBD dan seluruh komponen masyarakat,  Taruna  Siaga  Bencana
(Tagana), PMI, dan Dinas Kesehatan setempat. Satkowil Lebak  juga
mendirikan  posko-posko  bencana banjir  untuk  melayani  masyarakat yang terkena bencana alam. Di setiap Komandan  Rayon  Militer  (Koramil) didirikan  posko  di  daerah  yang terkena  banjir  dan  longsor  dengan
pengerahan  sejumlah  388  personel untuk membantu menangani bencana banjir  di  wilayah  Kabupaten  Lebak. Atas  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh  Satkowil  Lebak,  baik  aparat pemerintah maupun masyarakat merasakan manfaatnya. Apalagi,
personel TNI senantiasa hadir paling awal ketika terjadi bencana banjir.

## 3. Upaya  Perbantuan  TNI  AD  di Bidang Infrastruktur
Upaya perbantuan TNI AD di bidang  infrastruktur  sudah  menjadi program  rutin.  Namun  melakukan optimalisasi  setelah  berlaku  arahan kebijakan  Kepala  Staf  Angkatan Darat  (Kasad)  terkait  peningkatan peran  Kodim  00603/Lebak  kepada Pemerintah  Kabupaten  Lebak  dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur melalui program Bhakti TNI dan kegiatan sosial kemasyarakatan  guna  mewujudkan kemanunggalan  TNI-Rakyat.  Peran Kodim sangat membantu pemerintah dalam menginventarisasi infrastruktur  yang  rusak  di  wilayah binaannya, baik karena akibat bencana  alam,  maupun  karena  usia sarana infrastruktur. Tingkat koordinasi berupa kerja sama dengan Dinas Bina Marga membahas tentang pemilihan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).  Dengan  usulan  program tersebut Pemda menyiapkan anggaran  sesuai  kemampuan  dengan menambahkan kegiatan berupa jambanisasi ,  renovasi  rumah  tidak
layak  huni,  pembangunan  tempat ibadah, serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat seperti kesehatan, bela negara, dan pendidikan.
Pemberdayaan Babinsa memberikan  kontribusi  besar  karena mereka  berada  di  garda  depan  yang bersentuhan langsung dengan wilayah  dan  masyarakat.  Pemerintah daerah  merasa  terbantu  mengingat keterbatasan infrastruktur di kabupaten  Lebak.  Babinsa  selain menginventarisir kerusakan infrastruktur juga mampu memberikan  motivasi  serta  jalan keluar  bagi  keluhan  masyarakat, kerusakan  jembatan  yang  besar mencapai  angka  1000  lebih  telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dimana dengan  jumlah  kerusakan  yang begitu  banyak  pemda  hanya  mampu menganggarkan  perbaikan  jembatan sebanyak  20-30  buah.  Butuh  waktu lama untuk benar-benar dapat mengatasi  masalah  putus/rusaknya jembatan di beberapa daerah tersebut.  Bahkan  jembatan  yang  ke- 1000 selesai dibangun tidak menutup kemungkinan jembatan yang dibangun sebelumnya telah mengalami penurunan kualitas akibat dimakan usia. Dampak lainnya bagi masyarakat berupa lambatnya pertumbuhan ekonomi karena terganggunya arus transportasi, sehingga  barang-barang  kebutuhan pokok  naik  karena  ongkos  yang
tinggi.  Dalam  bidang  pendidikan, anak-anak akan mengalami hambatan untuk pergi ke sekolah dan mengikuti  pelajaran  terlebih  pada musim  penghujan.  Bidang  sosial budaya,  perkembangan  masyarakat pedesaan juga mengalami kemandekan  karena  desa  terisolir sehingga  akses  keluar  masuk  sangat minim. Dari hasil wawancara diperoleh  masukan  setiap  program yang diajukan Kodim selalu mendapat  respon  positif  dari  pemda namun  belum  ditindak  lanjuti  secara tertulis  berupa MoU sehingga  hal tersebut  tidak  dapat  berjalan  secara berkelanjutan.  Hal  ini  dapat  disikapi ketika terjadi pergantian pejabat baik Satkowil  maupun  dinas  bina  marga. Kondisi  tersebut  menjadi  kendala bagi  pejabat  baru  dimana  akan melaksanakan koordinasi ulang dengan  instansi  terkait,  sementara program  yang  sudah  dijalankan sebelumnya  berjalan  secara  bertahap yang butuh penyelesaian lebih lanjut. Agar  program  yang  telah  berjalan dapat  dilanjutkan  secara  efektif kerjasama  antara  Satkowil  dengan dinas bina marga seharusnya dipermanenkan dengan MoU . Dukungan  anggaran  dari  pemerintah daerah terbatas hal ini dapat disikapi dengan  penerapan  proyek  padat karya  dengan  melibatkan  peran  aktif Babinsa dan masyarakat.
Selain analisis terhadap pelibatan  instansi  terkait,  penting juga  mengevaluasi  kerjasama  dan
dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program. Bentuk dukungan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak membutuhkan sinergi  antara  instansi  terkait  baik yang berada dalam koordinasi pemerintah  daerah,  Satkowil  dan Polres  setempat.  Hal  ini  dilakukan untuk  menjalankan  fungsi  masing- masing sehingga tidak terjadi benturan  di lapangan. Rencana umum tata ruang (RUTR) dari ketiga komponen  tersebut  tentu  dengan tugas  dan  tanggung  jawab  memiliki berbagai  perbedaan.  Namun  selama masih dapat di koordinasikan dengan baik  maka  tidak  menjadi  persoalan. Satkowil  dengan  tugas  pokoknya adalah  pembinaan  teritorial  untuk menyiapkan  RAK  (ruang,  alat  dan kondisi  juang)  wilayah  pertahanan tentu keberadaan infrastruktur
memiliki  nilai  strategis  yang  tidak bisa dipandang sepele. Di lain pihak, Polres  juga  dengan  program  yang telah  ditetapkan  komando  atasannya tentu  memiliki  tugas  yang  berbeda.
Polres  sebagai  penanggung  jawab keamanan, dan ketertiban masyarakat  juga  memiliki  peluang yang sama untuk menikmati
pentingnya  tersedianya  infrastruktur. Pemerintah  daerah  demikian  juga sebagai  induk  dari  penanggung jawab  Kabupaten  Lebak  memiliki kepentingan  yang  jauh  lebih  besar dan strategis dalam melayani,
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Lebak. Namun  demikian  terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada bidang infrastruktur  kendala  pembangunan infrastruktur  di  kabupaten  Lebak dengan  luasnya  wilayah  dan  kondisi medan  yang  bervariasi  (pegunungan dan sungai) menyebabkan terhambatnya Babinsa dalam menjalankan  pembinaan  wilayah. Terbukanya  akses  jalan/jembatan  di daerah terpencil secara otomatis akan berdampak langsung terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat,  dimana  hasil  pertanian masyarakat dapat
terdistribusi dengan baik.

## 4. Upaya  Perbantuan  TNI  AD  di Bidang Ketahanan Pangan
Program  ketahanan  pangan dan  swasembada  pangan  merupakan program  kerja  sama  yang  telah dicanangkan  melalui Memorandum of  Understanding (MoU)  antara Kementerian  Pertanian  dengan  TNI AD  sejak  2012.  Beberapa  daerah telah  menunjukkan  keberhasilan  atas peningkatan produksi pangan dengan peran serta Satkowil TNI AD, antara lain  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan Provinsi Banten. Program Ketahanan
Pangan di Kabupaten Lebak didukung adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kodim. Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) turut berperan  serta  dalam  pengamanan pupuk dan distribusi pupuk. Apkowil turun  langsung  untuk  mengawal
proses  kegiatan  pertanian  dari  awal hingga  akhir.  Masyarakat  menerima kehadiran  Babinsa  dan  menganggap bahwa  Babinsa  banyak  membantu terutama dalam mengorganisir kelompok-kelompok tani yang ada di tiap  desa.  Babinsa  juga  berperan sebagai pendorong dan pengorganisir kegiatan  bercocok  tanam,  Dengan pengorganisasian  yang  dilakukan oleh  para  Babinsa,  maka  saat  ini proses penanaman para petani cenderung  akan  serempak  pada setiap  musim  tanam.  Keseragaman penanaman ini akan memaksimalkan hasil tani karena mengurangi kemungkinan  serangan  hama.  Selain itu,  Koramil  menyediakan  informasi yang  diperlukan  di  daerah,  seperti “angka  tanam”  dan  penyambung komunikasi  antara  daerah  dengan Dinas  Pertanian.  Selain  melibatkan Apkowil,  Pemda  juga  meningkatkan program  Ketahanan  Pangan  dengan melibatkan
petugas-petugas pertanian.  Bahkan,  kedepan  akan lebih  baik  lagi  karena  akan  ada Mantri  Pertanian  di  setiap  desa,
sesuai  dengan  perintah  Bupati.  Saat ini pun para Babinsa yang mendampingi  para  petani  telah mengikuti  berbagai  pelatihan  yang diberikan  dari  berbagai  pihak,  agar dapat menunjang tugas-tugasnya dalam  mengawal  program  ketahanan pangan dan mendampingi para petani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Dinas Pertanian,  Babinsa  dan  Gabungan Kelompok  Petani  (Gapoktan),  peran Bulog juga belum berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Para petani  sering  terlambat  menerima informasi tentang penerimaan gabah.
Selain  itu,  standar  mutu  gabah  yang dikeluarkan oleh Bulog pun dianggap memberatkan petani karena membutuhkan  waktu  yang  cukup lama  untuk  menjemur  gabah  agar dapat  mencapai  14  persen  kadar  air. Di samping itu, terbatasnya kemampuan  gudang  penyimpanan Bulog  membuat  kemampuan  Bulog pun kurang maksimal untuk menyerap  hasil  panen  para  petani. Hal  lain  yang  juga  menjadi  kendala penjualan  hasil  panen  kepada  Bulog adalah  sarana  infrastruktur  yang kurang baik di beberapa daerah yang mengakibatkan  para  petani  terpaksa menjual hasil panen nya ke tengkulak  dengan  sistem  ijon  karena mengalami kesulitan untuk membawa hasil panen nya ke Bulog. Para petani yang mengalami kesulitan  modal  juga  lebih  memilih menjual hasil panen nya ke tengkulak  dengan  sistem  ijon  agar dapat segera mendapatkan hasil yang akan dipergunakan untuk membiayai proses pada musim tanam selanjutnya. Kondisi di atas selain berdampak  pada  kurangnya  daya serap  pemerintah  terhadap  hasil pertanian  para  petani,  juga  membuat penghasilan  para  petani  pun  kurang optimal.
Kendala dalam pengembangan hasil produksi
tanaman  jagung  dan  kedelai  masih rendah, dikarenakan terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran  bagi  produk-produk  hasil pertanian tersebut sehingga menurunkan  minat  petani  untuk menanamnya. Di samping itu,
kurangnya  kapasitas  dan  kinerja tenaga  penyuluh  bidang  pertanian karena  keterbatasan  tenaga  penyuluh dan  tempat  tinggal  penyuluh  yang berjauhan  dengan  lokasi  petani  yang menjadi  tanggung  jawabnya  turut berdampak terhadap efektivitas program  Ketahanan  Pangan.  Karena itu, peluang bagi program Ketahanan Pangan  yang  dilakukan  antara  lain adanya  evaluasi  rutin  oleh  Dinas Pertanian  yang  dilaksanakan  setiap bulan.  Rapat-rapat  koordinasi  untuk evaluasi  dengan  instansi  terkait termasuk  Babinsa  dan  Kodim  yang dilaksanakan  setiap  triwulan  juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas program ketahanan  pangan  di  kabupaten Lebak. Pada bidang ketahanan
pangan, peran aparat komando kewilayahan  Kodim  Lebak,  sudah berjalan  dengan  maksimal.  Para Babinsa dapat menjalankan perannya untuk melakukan pengawalan program  ketahanan  pangan,  mulai dari pendistribusian bibit dan pupuk, mengorganisir  dan  menggerakkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), memberikan penyuluhan, hingga kegiatan- kegiatan  pasca  panen.  Keberhasilan Satkowil  Lebak  dalam  menjalankan program ketahanan pangan menandakan  bahwa  unit  TNI  AD  di daerah mampu mengoptimalkan keleluasaan OMSP sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang  TNI  yang  mana  salah satunya  ialah  memberikan  bantuan kepada pemerintah daerah.
5. Upaya  TNI  AD  Membangun
Bela Negara Pembinaan bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara seperti  yang tercantum pada UUD 1945 pasal 30. Pembinaan  teritorial  secara  konkrit merupakan kegiatan perbantuan dalam menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara dimana upaya mewujudkan dukungan  rakyat  kepada  TNI  untuk mempertahankan  negara  dilakukan dengan  tidak  mencampuri  urusan politik  praktis,  tidak  mencampuri proses hukum dan tetap tunduk pada keputusan politik negara. Pada Wilayah  kabupaten  Lebak,  kegiatan pembinaan bela negara sudah dilaksanakan  oleh  Kodim  yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Kodim melaksanakan kegiatan Bela Negara melalui kegiatan-kegiatan pembinaan ketahanan wilayah, Komunikasi Sosial,  dan  Bhakti  TNI  seperti kegiatan pelatihan Linmas,
pembekalan  Bela  negara  kepada tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh
pemuda  yang  diselenggarakan  di Kodim maupun kegiatan atas permintaan  dari  elemen  masyarakat lainnya  atau  Instansi  pemerintah lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak turut serta mendukung  kegiatan  Bela  Negara melalui  dukungan  anggaran  yang turun  ke  Kesatuan  Pembangunan Lingkungan Masyarakat (Kesbanglinmas), dimana pelaksanaan  kegiatan  Bela  Negara bekerjasama dengan Kodim.
Kodim  0603/Lebak  memiliki 15 koramil  dan 6  Posramil  serta 280 Babinsa.    Dihadapkan  dengan  luas daerah  binaan  yang  meliputi  28 kecamatan,  5  kelurahan  dan  340 desa,  sehingga  berdasarkan  data diatas,  personel  Babinsa  masih  ada yang  memiliki  tanggung  jawab  desa binaan  lebih  dari  satu.  Dengan wilayah  binaan  yang  cukup  luas tersebut,  menyebabkan  pembinaan desa  yang  dilakukan  oleh  babinsa belum optimal, idealnya satu babinsa membina satu desa, sehingga kegiatan  bela  dapat  lebih  optimal dengan  setiap  hari  senin  babinsa menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah  binaannya  secara bergiliran,  serta  adanya  pertemuan rutin  untuk  tokoh-tokoh  masyarakat dan  tokoh-tokoh  agama  tingkat koramil. Pada tingkat Babinsa,
kegiatan bela negara dirasakan peran unsur  pemerintahan  desa  kesadaran dan  partisipasinya  masih  kurang dalam  kegiataan  pembinaan  bela negara.  Hal  ini  terlihat  dari  belum
adanya  sinergi  antara  Babinsa  dan pemerintahan desa dalam hal kegiatan bela negara, dimana pemerintahan desa beranggapan bahwa  pelaksanaan  kegiatan  bela negara  merupakan  hanya  tanggung jawab  Babinsa,  sehingga  wawasan kebangsaan  di  desa  dalam  bela negara masih tergolong cukup rendah.
Pembinaan  bela  negara  di perguruan tinggi di Kabupaten Lebak sangat  penting  dilakukan,  mengingat mahasiswa merupakan kaum intelektual  yang  memiliki  peran nyata  dalam  perkembangan  sosial masyarakat melalui civitas
akademika,  Kegiatan  bela  negara yang  dilakukan  Kodim  0603/Lebak di  perguruan  tinggi  walaupun  sudah dilaksanakan  namun  masih  perlu ditingkatkan, dimana kegiatan kodim 0603/Lebak  selama  ini  di  perguruan tinggi  sudah  dilaksanakan  dalam bentuk memenuhi mengundang mahasiswa dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan program pembinaan territorial kodim 0603/Lebak berupa kegiatan pembekalan bela negara di
Makodim,  namun  masih  terdapat beberapa  perguruan  tinggi  yang belum  mendapat  pembekalan  bela negara,  berdasarkan  penelitian  yang dilaksanakan bahwa mahasiswa (BEM)  perguruan  tinggi  STKIP menyarankan  mohon  dapatnya  agar Kodim dapat memberikan pembekalan/penyuluhan  bela  negara kepada mahasiswa di kampus,
sehingga mahasiswa lebih memahami  tentang  bela  negara  serta ancaman, gangguan maupun hambatan  dalam  kaitan  dengan pembangunan    pertahanan  negara, dengan  demikian  jumlah  mahasiswa yang ikut dalam kegiatan bela negara tentunya akan lebih banyak.
Pembinaan  bela  negara  dan penanaman  wawasan  kebangsaan masyarakat  merupakan  salah  satu tanggung jawab babinsa, agar pelaksanaan tugas babinsa di lapangan  dapat  berhasil  dengan  baik maka Babinsa sangat perlu menguasai  daerah  binaan  (bidang geografi,  demografi  dan  kondisi sosial),  dihadapkan  dengan  beban tugas  yang  kompleks  ini  babinsa perlu  mengedepankan  skala  prioritas dalam  pelaksanaan,  salah  satu  skala prioritas tersebut adalah membangun komunikasi  dalam  meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat daerah binaannya. Pembinaan  bela  negara  yang  telah berjalan  di  Wilayah  Kabupaten Lebak  mendapat  respon  yang  positif dari  masyarakat,  sekolah-sekolah, instansi  pemerintah,  serta  stake holder yang terkait, hal ini ditunjukkan dengan adanya permintaan  dari  berbagai  instansi baik pemerintah, lembaga pendidikan  maupun  swasta  kepada Kodim untuk mengirimkan personelnya dalam rangka memberikan pembekalan bela negara. Peningkatan  pendidikan  juga perlu  diupayakan  demi  membuka wawasan masyarakat sehingga memudahkan Babinsa dalam menanamkan  nilai-nilai  bela  negara. Kondisi  ini  sangat  penting  untuk menangkal setiap munculnya berbagai  ancaman  baik  dari  dalam maupun luar. Antusiasme masyarakat Kabupaten Lebak terhadap  kegiatan  bela  negara  cukup tinggi, sehingga hal merupakan suatu peluang  dan  kesempatan  dalam meningkatkan pembinaan bela negara  dalam  upaya  pemberdayaan sumber  daya  manusia  dalam  bidang pertahanan.  Kodim  dan  Pemerintah Kabupaten Lebak sudah melaksanakan  bela  negara  dengan maksimal, namun pada level Babinsa peran  unsur  pemerintahan  desa dirasakan kesadaran dan
partisipasinya  masih  kurang  dalam kegiatan  pembinaan  bela  negara. Kegiatan pembekalan/penyuluhan
bela  negara  di  tingkat  perguruan tinggi perlu ditingkatkan agar sasaran  mahasiswa  lebih  banyak memahami tentang bela negara, guna meningkatkan  kesadaran  bela  negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional. 6. Upaya Sinergi RTRW Pertahanan dan RUTR Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak juga menjadi  sebagai  salah  satu  Daerah Otonom  di  Wilayah  Provinsi  Banten yang  memiliki  berbagai  potensi
sumber  daya  yang  cukup  memadai untuk  melaksanakan  upaya-upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat,  baik  itu  sumber  daya alam  maupun  sumber  daya  budaya. Daerah  Lebak  memiliki  wilayah yang  luas,  yang  bisa  menjadi kekuatan  sekaligus  kelemahan.  Luas wilayah Kabupaten Lebak memungkinkan dilakukan pengembangan pembangunan, namun  memiliki  kontur  medan  yang tergolong berat karena berbukit-bukit dan  batu  karang.  Posisi  Lebak memiliki  wilayah  yang  berbatasan dengan wilayah provinsi dan kabupaten lain,  yang rawan terhadap kriminalitas (penyelundupan, curanmor,  narkoba,  dan  fanatisme agama).  Selain  itu,  wilayah  maritim yang cukup luas serta hasil laut yang cukup  banyak  oleh  ikanlautnya  juga cenderung  belum  dapat  diawasi secara  maksimal.  Potensi  kendala lain yang berpeluang menjadi ancaman dalam Rencana Tata Ruang adalah adanya pembangunan
pemukiman  dan  perindustrian  di wilayah  Kabupaten  Lebak.  Rencana pembangunan  Koramil-koramil  baru mendapatkan  dukungan  dari  Pemda. Bahkan  Pemda  berharap  agar  ada Koramil  di  setiap  Kecamatan.  Pos- pos militer yang ada selama ini dapat dikembangkan untuk menjadi Koramil  dan  akan  mendapatkan dukungan  Pemda  berupa  lahan. Demikian  pula  dengan  rencana pembangunan Kompi Senapan. Pemda  sangat  mendukung  adanya
kekuatan  militer  yang  diharapkan dapat membantu pengawasan wilayah  perbatasan  dan  pantai  di wilayah  Selatan  Lebak.  Dukungan Pemda  akan  diwujudkan  dengan penyediaan lahan di Kamp Cilograng guna  lokasi  pembangunan  Kompi Senapan.
Peningkatan aktivitas pembangunan  perumahan  yang  telah tergelar  membutuhkan  ruang  yang semakin besar dan dapat berimplikasi  pada  perubahan  fungsi lahan/kawasan secara signifikan. Pertumbuhan  penyediaan  sarana  dan prasarana  di  daerah,  yang  faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan  dalam  jangka  panjang. Diantara  kenyataan  perubahan  lahan dapat  ditemui  pada  pembangunan kawasan perkotaan yang
membutuhkan  ruang  yang  besar untuk  menyediakan  lahan  untuk sarana  dan  prasarana  permukiman, perkantoran,  perindustrian,  pusat- pusat  perdagangan  ( central  business district )  dan  lainnya.  Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian  atau  perkebunan,  yang menyebabkan penurunan fungsi hutan  sebagai  kawasan  penyangga,
pemelihara  tata air,  pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan  meyebabkan  menurunnya kualitas lingkungan, seperti
terjadinya  pencemaran,  kemacetan,
hilangnya  ruang  publik  dan  ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor,  kekeringan  dan  sebagainya. Pemanfaatan  sumberdaya  ruang  juga dapat memicu terjadinya kriminalitas yang semakin tinggi kapasitasnyaseperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah  pada  berbagai  daerah  dan juga  internasional.  Hal  tersebut seolah-olah  menunjukkan  adanya trede off antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Permasalahan  konflik  antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian  lingkungan  semakin  jelas terlihat  dewasa  ini  pada  hal  dalam penataan  ruang  kebijakan-kebijakan telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama menuju pembangunan berkelanjutan  seperti  prinsip-prinsip keterpaduan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Solusi- solusi  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  harmonisasi  pemanfaatan sumber  daya  alam,  lahan  dan perkembangan  aspek  sosial-ekonomi dalam penataan ruang. Pada dasarnya pengembangan wilayah adalah usaha pembangunan daerah yang memperhitungkan keterpaduan program  sektoral  seperti  pertanian, pertambangan,  aspirasi  masyarakat dan potensi lain dengan memperhatikan  kondisi  lingkungan. Dengan  adanya  beberapa  masalah yang  timbul  terkait  dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah
serta
berhubungan dengan tingkat kesadaran, pengetahuan dan pendidikan  masyarakat  yang  masih rendah  tentang  fungsi  lahan.  Jika dihadapkan dengan rencana pembangunan pemukiman bagi warga  yang bekerja di  Jakarta, maka bisa  saja  menjadi  ancaman  terhadap kabupaten  Lebak.  Kondisi  ini  tentu akan  mempengaruhi  perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin  cepat  serta  berpengaruh kepada  pertahanan  dan  keamanan wilayah kabupaten Lebak. Hal-hal  yang  dapat  dijadikan sebagai peluang dalam RUTR/RUTW adalah adanya komunikasi  yang  sinergis  melalui kerjasama dalam Forum Komunikasi Pimpinan  Daerah  (Forkompinda) antara  Satkowil  dengan  Pemerintah kabupaten  Lebak serta seluruh unsur masyarakat kabupaten Lebak. Pemda dapat  mengakomodir  hal-hal  yang ditelah  di  telaah  dan  disampaikan oleh  Satkowil,  seperti  perlunya pembentukan  Koramil-koramil  baru dan pembangunan Kompi Senapan di wilayah Selatan Kabupaten Lebak.Dengan  adanya  saran  dari masyarakat sekitar kecamatan Cilograng,  Cijagu,  Cibeber,  Curug Bitung,  Sobang,  Wanasalam  serta adanya pertimbangan daerah keamanan  yang  di  kawatirkan  oleh masyarakat, maka pembentukan pos- pos  militer  di  harapkan  dijadikan menjadi  Koramil  yang  memiliki kapasaitas dalam menjangkau keamanan  di  kecamatan  kabupaten
Lebak, Dari hasil beberapa wawancara  baik  kepada  pejabat pemerintah,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  dan  masyarakat,  bahwa usulan  untuk  perubahan  dari  pos militer  menjadi  Koramil  sangat memperoleh antusias, dukungan serta keinginan percepatan pembentukan koramil tersebut. Realisasi  pembentukan  pos militer menjadi koramil maka RUTR/RTRW  menjadikan  sinergitas antara  TNI,  Pemda  dan  masyarakat akan  memberikan  dampak  yang positif  keberhasilan  pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari situasi yang  kondusif,  situasi  ini  bisa terwujud bila masyarakat mempunyai  ketangguhan,  keuletan, dan ketahanan dari pengaruh-
pengaruh negatif. Dimana hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode binter yang terencana,  tepat  dan  terarah  agar berhasil dan berdaya guna. Rencana  Pembangunan  jalan Tol  baru  jurusan  Jakarta-Lebak merupakan peluang dalam pengembangan  rencana  tata  ruang dan wilayah kabupaten Lebak. Begitu  juga  rencana  pembangunan
double  track rel  kereta  api  sebagai akses  kemudahan  dalam  sarana transportasi  masal  untuk  mendukung pengembangan pemukiman di wilayah  Lebak  bagian  Utara  sebagai perluasan  pemukiman  dari  ibukota Jakarta yang mulai
padat.Permasalahan  yang  menjadi ancaman  adalah  perbatasan  wilayah kabupaten  Lebak  sebelah  selatan adalah  Samudera  India  yang  terbuka luas serta berbatasan langsung dengan  negara  lain  terutama  negara Australia,  sehingga  rentan  terjadi penyusupan  danpenyelundupan,  baik itu  berupa  barang-barang  ilegal maupun  adanya  pengungsi  yang mencari suaka dari negara lainnya.Sedangkan meningkatnya pengembangan pembangunan perumahan  dan  pabrik  industri  di Wilayah  kabupaten  Lebak  menjadi ancaman berkurangnya lahan pertanian  yang  dapat  menurunkan hasil  produksi  pertanian  sebagai akibat  alih  fungsi  lahan  tersebut. Ancaman  lainnya  adalah  rencana pembangunan pemukiman bagi warga  yang  berkerja  di  Jakarta namun  mereka  bertempat  tinggal  di sekitar  luar  kota  Jakarta  seperti  kota Bekasi, Bogor, Tangerang dan Rangkasbitung. Hal ini terjadi karena ibukota  Jakarta  sudah  begitu  padat penduduknya dan semakin
bertambah  jumlahnya,  sedangkan lahan untuk tempat tinggal penduduk Jakarta  sudah  sangat  terbatas  dan langka.
Upaya  sinkronisasi  RTRW Pertahanan  dengan  RTRW  Pemda, penataan  ruang  saat  ini  belum  dapat diwujudkan sesuai dengan
kepentingan pertahanan, karena belum  adanya  sinkronisasi  antara RTRW  Pertahanan darat  dan RTRW Pemerintah, bahkan sering
berbenturan dengan kepentingan pembangunan di daerah. Kepentingan-kepentingan pertahanan darat  masih  kurang  terwadahi  dan tidak  terakomodasi  dalam  RTRW yang disusun oleh pemerintah provinsi,  kabupaten  maupun  kota untuk  mengatasi  kendala  tersebut ditentukan  dengan  adanya  aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah.  Lemahnya  pemberdayaan sistem, aspek kelembagaan, kompetensi  sumber  daya  manusia dan keterbatasan dukungan anggaran merupakan faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan RTRW pertahanan  darat  yang  berdayaguna dan  berdayasaing.Untuk  mengatur tata  ruang  yang  berkaitan  dengan fungsi  pertahanan  sebagai  bagian dari  sistem  RTRW  Nasional  perlu dibuat  RTRW  pertahanan  darat  oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta pada masa damai. Untuk merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan Sishanta  diperlukan  rencana  tata ruang wilayah yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk  mewujudkan  keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang disusun secara
terpadu  dan  komprehensif.  Karena itu,  RUTR  Pertahanan  dan  RTRW
Pemda  di  Kabupaten  Lebak  perlu
disusun  secara  komprehensif  dan terpadu  melalui  tahapan  dialog diantara semua pemangku kepentingan, Pemerintah daerah Kabupaten  Lebak  dan  TNI  AD (Kodim  0603/Lebak)  dengan  tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya.

## SIMPULAN
Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pembinaan  teritorial  TNI  AD  dalam upaya perbantuan pemerintah menopang  terlaksananya  program- program  pemerintah  daerah.  Pada gilirannya,  TNI  AD  memegang mandat  sebagai  pengguna  instrumen kekerasan  untuk  mempertahankan negara  dan  rakyatnya  serta  turut berperan menciptakan stabilitas nasional dan pemenuhan kepentingan publik.  Perlu  digarisbawahi  di  sini bahwa peranan TNI AD dalam upaya perbantuan  pemerintah  daerah  tidak menempatkan  militer  dalam  tatanan kekuasaan.  Upaya  tersebut  juga memperkuat posisi tawar masyarakat ketika  berhadapan  dengan  kekuatan pasar  dan  mendukung  optimalisasi kinerja  pemerintah.  Seperti  yang tampak  pada  perbantuan  Kodim Lebak di bidang kebencanaan,
infrastruktur, ketahanan pangan, bela negara,  dan  bidang  tata  ruang  yang bermanfaat bagi proses
pembangunan  di  Kabupaten  Lebak dan  mengarah  pada  kondisi  yang mendukung ketahanan nasional.
Namun,  upaya  perbantuan  Satkowil Lebak terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak masih dapat ditingkatkan  lagi  antara  lain  dengan merumuskan MoU terutama di bidang  kebencanaan  supaya  terdapat pedoman yang jelas dalam melaksanakan  tugas  penanggulangan bencana dan peningkatan pemahaman aparat pemerintah daerah  tentang  pentingnya  RUTR
Pertahanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwijoyo, Suwarno. 2002. Preventive  Defense:  Tentara
Nasional  Indonesia. Jakarta:
Swadana  Bangun  Dinamika Dunia. h. 65. Bainus, Arry. 2012. Mengatur Tentara. Bandung: M63 Foundation dan Asosiasi Ilmu Politik  (AIPI)  Bandung.  h. 228. Berlin, David Pion. 2009. Defense Organization and Civil Military in Latin America .
Armed Forces and Society.
vol. 35, no.3, h. 535. Davis, L, Mohay, H & Edwards, H 2003, ‘Mothers’ involvement in caring for their premature infants: an historical overview’, Journal of
Advanced Nursing , vol. 42, no. 6, hh. 578–86.
Desch, Michael. 1995. Civilian
Control of Military: The
Changing Security Environment. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press. h. 7 Donelly, Chris. 2006. Handbook of the Sociology of the Military. New York: Springer Science and Business Media. h. 29 Hall, M 1999, ‘Breaking the silence: marginalization  of  registered nurses  employed  in  nursing homes’, Contemporary Nurse ,  vol.  8,  no.  1,  hh.  232-
237. Huntington,  Samuel.  2013. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil- Militer. Jakarta:  Grasindo.  h.
4-7.
Kardi,  K.  2015. Democratic  Civil Military  Relations. Jakarta:
Pratama. h. 155-158. Sutoro,  E.  2002. Meletakkan  Militer pada Posisi yang Sebenarnya. Jakarta. Syahnakri,  K.  2008. Aku  Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan. Jakarta: Kompas. h. 21 Widjojo, A. 2007. Komando Teritorial  dalam  Reformasi
Sektor  Keamanan. Jakarta: Lembaga  Studi  Pertahanan dan  Studi  Strategis  Indonesia
(Lesperssi). h. 134-135
Wijaya,  K,  Phillips,  M  &  Syarif,  H
2002, ‘Pemilihan sistem penyimpanan data skala besar’, Jurnal  Informatika
Indonesia ,  vol.  1,  no.  3,  hh.
132-140.