ISSN 2088-5415 (Print) ISSN 2355-5777 (Online) https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index https://doi.org/ 10.22146/kawistara.52182
Halaman 1—16

## Sakpada-pada: JALAN TENgAh kESETARAAN DI PEDESAAN JAwA, 1850 – 2010
Sakpada-pada a middle path of equality in rural Java, 1850S – 2010S
*Pujo Semedi
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. pujosemedi@ugm.ac.id
Submitted: 04-12-2019; Revised: 16-05-2020; Accepted:16-05-2020

## ABSTRACT
This study discusses the praxis of human equality among mountains farming communities in Petungkriyono Subdistrict, Pekalongan, Central Java, through long-term historical-ethnographic observations on local political and economic activities in village head election and livestock raising. Village communities are always divided by hierarchical social structures between ordinary citizens and the elite. From time to time the elite and the rich continue to face social-economic guerrilla from ordinary citizens and social-economic competition from their peers. The interest of villagers is not to erase hierarchical structures but rather to stem elite pressure, while at the same time maintaining hopes, ideals and striving to experience increased social mobility, becoming residents of the upper social layers in society. In more straight forward language, they do not move to erase the differences between rich and poor but aspire and work to become rich. These ideals are built on the ideology of human equality that humans have the same right to live regardless of poor or rich, elite or villagers.
Keywords: Farming Communities; Hierarchical Social Structures; Human Equality; Pekalongan; Petungkriyono.

## ABSTRAk
Studi ini membahas praksis kesetaraan manusia di kalangan masyarakat petani pegunungan di Kecamatan Petungkriyono, Pekalongan, Jawa Tengah, melalui pengamatan historis-etnografis jangka panjang pada kegiatan politik dan ekonomi lokal pemilihan kepala desa dan pemeliharaan ternak. Masyarakat desa selalu terbelah oleh struktur sosial hierarkis antara warga biasa dan elit. Dari waktu ke waktu elit dan orang kaya terus menghadapi gerilya sosial-ekonomi dari warga biasa dan kompetisi sosial-ekonomi dari sejawatnya. Kepentingan warga desa bukanlah menghapus struktur hierarkis, tetapi lebih pada membendung tekanan elit, sambil pada saat yang sama memelihara harapan, cita- cita dan berupaya untuk mengalami mobilitas sosial naik, menjadi penghuni lapis sosial atas dalam masyarakat. Dalam bahasa yang lebih lugas, mereka tidak bergerak untuk menghapus perbedaan kaya dan miskin, tetapi bercita-cita dan berusaha menjadi orang kaya. Cita-cita ini dibangun di atas ideologi
*Corresponding author: pujosemedi@ugm.ac.id.
Copyright© 2020 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## JURNAL KAWISTARA
VOLUME 10 No. 1, 22 April‑ 2020
kesetaraan manusia bahwa manusia memiliki hak hidup yang sama tidak perduli miskin atau kaya, elit atau warga desa biasa.
Kata Kunci: Ideologi Kesetaraan Manusia; Masyarakat Petani; Pekalongan; Petungkriyono; Struktur Sosial Hierarkis.
PENgANTAR Artikel ini membahas dinamika sosial di kalangan masyarakat pedesaan Petungkriyono, kawasan desa tua yang sudah berdiri setidaknya sejak abad ke 10, di pegunungan Pekalongan Selatan, Jawa Tengah. Secara administratif kecamatan ini merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan namun bahasa dan kehidupan seni masyarakatnya bercorak Banyumasan. Pada dasarnya masyarakat Petungkriyono tidak banyak berbeda dengan masyarakat pedesaan lain di pegunungan Jawa, di mana para petani hidup dari kegiatan ganda budidaya subsisten dan tanaman pasar. Ketika memulai riset tahun 1984 kecamatan ini tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor, beberapa tahun kemudian secara bertahap jalan mulai terbuka dan pada tahun 2000 semua dusun sudah dapat dijangkau kendaraan. Mungkin tidak ada yang unik dari wilayah kecamatan dengan sembilan desa ini, tetapi melalui pengamatan terlibat sejak tahun 1984 hingga saat ini disertai dengan pemeriksaan arsip jangka panjang, didapatkan data rinci tentang berbagai relasi sosial yang berlangsung di kalangan para petani dan bagaimana relasi tersebut berubah sejak abad ke 19—yang menurut Robert Elson (1997) merupakan awal dari hari-hari akhir dunia petani, the end of peasantries , di Asia Tenggara. Secara pelan namun pasti dalam dua abad terakhir ini dunia petani dengan latar sosial pedesaannya berubah, dari semula masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka di mana tanah sebagai faktor produksi utama dapat dibeli oleh siapa saja; dari penghasil produk pertanian skala kecil untuk keperluan subsisten menjadi pemasok permintaan pasar; dari masyarakat pertukaran tenaga kerja menjadi masyarakat tenaga kerja upahan. Studi-studi pedesaan lebih lanjut menunjukkan wajah pedesaan di Asia Tenggara yang memang berubah menjadi wilayah yang mengota—
urbanized (Rigg dan Vandergeest, 2012; Semedi 2014; Li 2015; 2017). Berkat koneksi yang makin lancar dengan pasar, sejak abad ke 20 ekonomi masyarakat desa tumbuh pesat sehingga wajah pedesaan menjadi penuh warna, aura, dan tanda kemakmuran, yang ternyata dibarengi oleh makin lebarnya ketimpangan, inequality (Breman, 2000: 3931). Warga desa mengalami mutasi sosial-ekonomi dengan kecepatan yang tidak sama, penduduk yang miskin menjadi kaya dan yang kaya menjadi sangat kaya sekali, sehingga dari waktu ke waktu perbedaan sosial-ekonomi di antara mereka menjadi semakin lebar. Dinamika ini sama sekali berbeda dengan imajinasi umum seperti yang dibentuk oleh Rhoma Irama (1980) beberapa dekade silam: “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Sebagai ilustrasi, pada dekade 1950an dulu hanya orang kaya di  Petungkriyono yang memiliki sapi, itupun hanya tiga atau empat ekor sapi kurus tak berdaging. Setengah abad kemudian, setiap rumah tangga petani memiliki rata-rata tiga ekor sapi, sementara petani kaya tercatat memiliki 100 ekor sapi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana warga desa lapis bawah menyikapi ketidaksetaraan yang datang dalam satu paket dengan peningkatan kemakmuran. Apakah konsep James Scott (1985; 1990) mengenai resistensi dapat dioperasikan untuk memahami dinamika sosial masyarakat petani dewasa ini?
Data etnografis saya kumpulkan melalui pengamatan terhadap kegiatan hidup sehari- hari di kalangan petani dan pengurus desa, wawancara semi-terstruktur dengan petani, lelaki dan perempuan, pengurus desa, guru, pedagang ternak dan hasil bumi, dan staf kecamatan. Sejumlah survei rumah tangga dan unit pertanian saya laksanakan tahun 2007, 2009 dan 2020. Data arsip dikumpulkan dari Arsip Nasional Jakarta dan Arsip Nasional Den Haag. Sejak tahun 2019 mengakses arsip yang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional Belanda melalui layanan digital delpher.nl.

## PEMBAhASAN Dinamika sosial masyarakat desa
Ketimpangan sama sekali bukan perkara baru dan kehidupan masyarakat, “ No human
society is a completely integrated society. In any community there are hidden or overt forms of protest against the prevalent hierarchical structure ” (W.F. Wertheim, 1965:26). Petani, demikian dalam pandangan James Scott (1985) menyelesaikan kesulitan ini dengan mengembangkan per- lawanan senyap sehari-hari melalui pencurian kecil-kecilan, penggelapan, berlambat-lambat, pendudukan lahan dalam rangka mencegah pengambilalihan surplus produksi oleh elit dan menjaga, memperbesar akses terhadap faktor produksi. Resistensi sehari-hari petani ini menurut Scott (1990) dijalankan melalui penerapan transkrip ganda publik dan tersembunyi—sebanding dengan konsep Erving Goffman (1956) panggung depan dan panggung belakang namun lebih sarat muatan politis. Transkrip publik yang penuh ekspresi kepatuhan dipakai saat petani berhadapan dengan elit dan transkrip blak-blakan yang dipakai di kalangan mereka sendiri, di belakang punggung kaum atasan.
Persoalannya, sejarah menunjukkan betapapun hebatnya protes petani, hierarki sosial—beserta segala efek simbolik, sosial, politik dan ekonominya—tidak mengendor. Justru dari zaman ke zaman hierarki sosial di desa cenderung makin kokoh dan mapan. Gelombang perlawanan yang dilancarkan petani paling banter hanya mengganti penghuni lapis sosial atas, tetapi tidak mengubah struktur. Perlawanan keras melalui berbagai gerakan Ratu Adil dan partisipasi dalam partai revolusioner hanya menimbulkan kerugian besar (Kartodirdjo, 1984; Lucas, 1989; Robinson, 2018). Elit desa memukul balik dengan keras ketika mereka terancam pemiskinan melalui pengambilalihan faktor produksi yang mereka kuasai. Sejarah menempatkan petani kecil pada keadaan serba repot, melawan keras malah remuk redam, dan berdiam diri tidak tahan dengan konsekuensinya. Berhadapan dengan keadaan ini, selain mengembangkan resistensi sehari-hari yang halus guna mengurangi tekanan elit, para petani mengambil langkah berani memanfaatkan struktur hierarkis guna melakukan mobilitas sosial naik mengikuti strategi if you can’t beat them, join them (Semedi, 2014b).
Strategi menunggang angin, memanfaat- kan struktur hierarkis makin mudah dilakukan karena selama abad ke 20 struktur hierarkis di dalam desa mengalami pembukaan dan elit bukan lagi menjadi kekuatan dominan di dalam desa. Intervensi pemerintah melalui berbagai program pengembangan infra-struktur dan pelayanan masyarakat membuat elit desa harus tunduk pada kekuatan politik-ekonomi supra desa yang jauh lebih perkasa. Intervensi relasi pasar ke dalam kehidupan desa juga membuat monopoli elit terhadap kepemilikan lahan kehilangan daya dominasinya karena pasar membuka berbagai peluang ekonomi baru yang tidak semata-mata bergantung pada penguasaan tanah (Hayami, 2001). Para petani dengan sigap memanfaatkan kesempatan baru ini untuk meraih cita-cita menjadi orang makmur, namun elit desa juga tidak kalah sigap dan mereka berada pada posisi awal yang lebih menguntungkan. Apalagi ada kecenderungan bahwa program-program pelayanan masyarakat dan peningkatan infra-struktur pemerintah lebih membantu kelompok mampu dalam lingkungan desa (Antlöv, 2002; Yamauchi, 2010). Hasilnya adalah pertumbuhan kemakmuran desa yang diiringi pelebaran perbedaan sosial-ekonomi di antara warganya.
Frans Husken (1998) menafsirkan proses diferensiasi sosial di pedesaan Jawa berlangsung lewat penyingkiran orang kecil oleh elit desa, yang tercermin dalam ungkapan “ kebo gedhe menang berike ”, kerbau besar selalu yang menang dalam pertarungan. Akan tetapi para kerbau besar yang menduduki posisi akumulator kekayaan di desa ini tidak hidup dalam zona aman nyaman. Kedudukan sebagai akumulator kemakmuran secara rutin menjadi obyek rebutan di antara sesama elit dan menjadi sasaran penggembosan oleh non-elit. Sesama elit berebut menjadi akumulator karena posisi tersebut memang relatif mewah, berkuasa, dan terhormat. Rakyat kecil menggembosi elit karena mereka berkeberatan dijadikan subyek terperas dan sub-ordinat dalam hidup sehari- hari. Rasa keberatan ini bersumber dari banyak hal yang sering tumpuk-menumpuk. Di Petungkriyono pamong desa tidak mendapat
tanah bengkok dan sebagai gantinya petani menyerahkan 10% hasil panen sebagai gaji pamong. Mereka menyaksikan bagaimana tanah orang miskin dibeli murah oleh elit desa. Mereka harus berjalan menuntun kuda yang ditunggangi kepala desa. Mereka memikul beban berat sementara kepala desa berjalan lenggang tangan. Mereka merasa harus bekerja sepanjang hari dan tetap miskin sementara elit desa dapat duduk di rumah dengan panen melimpah.
Dalam keadaan seperti ini ternyata agenda petani bukanlah aksi pembongkaran struktur hierarkis, atau pula perlawanan terhadap elit, tetapi mereka melunakkan tekanan elit sambil menjaga momentum untuk melakukan mobilitas naik. Target mereka di masa depan adalah agar anak cucu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan tidak lagi merasakan pahitnya hidup sebagai orang miskin (Damayanti, 2016). Ideologi yang mereka jadikan landasan untuk gerakan ini bukanlah cita-cita sama rata sama rasa seperti yang disiarkan para kader komunis, dan juga bukan prinsip liberal kebo gedhe menang berike , tetapi prinsip sakpada- pada bahwa sebagai warga desa yang hidup dalam kampung halaman orang memiliki hak hidup, penghormatan, penghargaan, dan kemakmuran tanpa harus berada pada status apalagi hierarki sosial-ekonomi yang sama. Inspirasi mengenai kesetaraan ini tersimpan dalam berbagai repertoar yang tersedia dalam kehidupan desa, yaitu wacana moral (Direktorat Kepercayaan 2007: 43), syair lagu ronggeng (Kulu-Kulu Banyumasan, tt), ceritera rakyat (Padmapuspita, 1987: 55), manual program pembangunan, siaran radio, televisi, dan belakangan ini media sosial internet (Husken, 1989). Orang juga dapat sangat kreatif menciptakan jurus-jurus baru dalam kontak sosial sesuai dengan konteks ketimpangan yang dihadapi.
Misi menjaga prinsip kesetaraan ini dioperasikan melalui gerilya dan makar sosial-ekonomi yang menimbulkan efek de- akumulasi dan meredakan laju pertumbuhan ketimpangan. Seperti halnya akumulasi, de- akumulasi adalah gejala yang menstruktur,
maksudnya mapan, berulang, dijalankan nyaris spontan, tetapi berpola jelas dan berdaya efek di dalam relasi di antara warga. Struktur ini tidak hadir dalam alam bawah sadar warga desa, tetapi lebih sebagai habitus, yaitu norma yang terinternalisasi dan pengertian yang dioperasikan secara sadar melalui wicara dan tindak yang terpola walau sering tanpa harus direncanakan terlebih dulu (Levi-Strauss 1963; Bourdieu 1977).
Upaya menjaga kesetaraan ini bisa diamati pada berbagai praksis sehari-hari di pedesaan. Begini ceriteranya. Pada November 2006, tiba waktunya bagi Desa Yosorejo dimana pusat kecamatan berada melakukan pemilihan kepala desa. Sejak awal tahun suasana politik desa sudah menghangat. Warga desa kasak- kusuk mencari pandangan, miling-miling lantas membujuk-bujuk ngelus-lus dan akhir- nya mengobarkan semangat jago agar maju pilkades. Waktu itu ada empat orang, semua dari kelompok kaya, yang akhirnya maju pilkades. Seminggu menjelang hari pemilihan suasana desa sungguh meriah, para warga hilir mudik bertandang ke rumah para calon unjuk simpati dan dukungan serta makan minum pesta pora. Melihat semua itu pikiran saya melantur: “Relasi-relasi apa yang membuat orang mau maju pilihan lurah yang menghabiskan banyak biaya, padahal mereka tahu dengan pasti bahwa hanya satu dari empat calon yang akan jadi kepala desa? John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Törnquist (2005:2) menengarai riuh rendah pilkada dan pilkades dekade 2000an sebagai gejala lokalisasi politik, “penempatan kekuasaan dan politik negara pada skala wilayah sub-negara” dan hal ini merupakan “produk modernitas dan bagian integral dari globalisasi serta restrukturisasi negara- bangsa”. Pandangan di atas ada tepatnya juga, tetapi baru menyentuh sebagian ceritera saja. Desa adalah lembaga sosial yang tua, mustahil rasanya jika lembaga sosial yang bertahan melewati milenia tidak punya dinamika internal mereka (Dasgupta, 1978). Memang untuk tiga dekade, pemerintah Orde Baru berhasil melakukan de-politikisasi, menekan inisiatif politik dari bawah, tetapi
hal ini tidak mematikan dinamika internal waarga desa untuk merespon keadaan sosial internal desa. Warga desa bukanlah subyek politik yang pasif, justru kaum akar rumput inilah yang terus menerus mengeluarkan daya menggerakkan dinamika desa sehari-hari yang menurut takeshi Ito (2017: 64) berlangsung melalui  “ everyday form of citizenship [which] is tightly linked to political strategies of the rural poor that prioritize tangible benefits over abstract ideals ”. Saya ingin melanjutkan pandangan Ito (lihat juga Aspinall dan As’ad, 2015) bahwa hasil langsung yang dapat dirasa dan dipergunakan para warga miskin desa bukanlah gejala yang terpisah dari ideologi, upaya mendapatkan hasil tersebut pada dasarnya digerakkan oleh semangat untuk mencapai idealisme tertentu. Hiruk pikuk dan pesta pora pilkades adalah bagian dari upaya warga desa menegakkan idealisme sakpada-pada . Upaya menjaga kesetaraan juga dapat diamati pada kegiatan ekonomi pemeliharaan ternak sapi yang oleh para petani dijalankan sebagai sumber uang tunai tahunan— dan juga sumber pupuk untuk tanaman pangan. Sebagai kegiatan ekonomi komersial pemeliharaan sapi sangat berpotensi menjadi mekanisme akumulasi kemakmuran (Nusrat, 2003). Pemeliharaan sapi membuka peluang pertumbuhan perdagangan ternak, blantik yang menghubungkan petani pemelihara dengan pasar ternak di kota. Sejumlah petani dengan keahlian berdagang, berdiplomasi dan keberanian mengambil risiko mengambil peluang tersebut dan memasuki arena perdagangan ternak. Mereka menjadi orang—relatif—kaya baru di dusun berkat akumulasi selisih nilai antara harga beli dan harga jual. Perhitungan Abdul Khaliq (2011: 90) di kalangan petani Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa blantik menikmati sekitar 6.4% dari harga jual akhir. Artinya jika seorang blantik mampu menjual 18 ekor sapi dari petani ke pasar dalam jangka 2 bulan, ia mendapat hasil kotor senilai dengan seekor sapi yang dipelihara petani dalam jangka (umumnya) 12 – 18 bulan. Akumulasi juga bisa berlangsung di kalangan petani melalui peningkatan jumlah
ternak. Dengan menambah jumlah ternaknya seorang petani bisa tampil menjadi orang kaya dan berpengaruh di lingkungannya. Kebutuhan utama dalam usaha pemeliharan sapi adalah rumput pakan yang pada gilirannya tergantung pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja pengumpul rumput (Sudarmanto, 2005). Pada kondisi lahan yang terbatas seperti di Petungkriyono, akumulasi ekonomi bisa menjadi zero sum game di kalangan petani, naiknya kemakmuran di satu petani berarti berkurangnya kemakmuran petani lain (Garcia-Barrios et.al. 2011: 380). Dua mekanisme akumulasi kemakmuran melalui ternak sapi di muka berlangsung di  Petungkriyono dan tidak pernah lepas dari pengamatan para petani. Mereka mengembangkan upaya untuk menangkal atau setidaknya meredam laju akumulasi kemakmuran melalui perdagangan dan pemeliharaan sapi dengan melembagakan proses tawar menawar yang ketat dengan pedagang dan pranata bagi hasil pemeliharaan sementara. Petani tidak dengan mudah melepaskan sapi mereka ke blantik , mereka selalu menawar dengan sengit harga yang diajukan pedagang hingga mereka mendapat harga yang dinilai setimbang atau lebih besar dari tenaga kerja yang mereka keluarkan untuk memelihara ternaknya. Tawar menawar harga ini umumnya berlangsung setara karena tidak ada monopoli perdagangan. Walau blantik umumnya datang dari dalam wilayah Petungkriyono sendiri, mereka bebas bekerja di dusun manapun. Sebagai konsekuensinya para blantik harus bersaing ketat di antara mereka untuk mendapatkan sapi petani. Pranata paroh hasil pemeliharaan, gaduh biasa berlangsung di kalangan petani, namun mereka berusaha untuk tidak terikat dalam relasi gaduh dengan pemilik ternak dalam jangka panjang. Saat seorang petani sudah mampu memiliki ternak sendiri, biasanya dalam dua putaran gaduh , ia akan melepaskan diri dari relasi gaduh dan menjadi peternak mandiri. Melalui mekanisme ini, proses akumulasi di kalangan peternak kaya akan terhambat oleh kelangkaan tenaga kerja pemelihara sapi.
Desa sebagai konfederasi Dusun. Pada tahun 1820 tercatat hanya ada satu desa di Petungkriyono, yakni Tlagapakis, delapan dekade kemudian di Petung terdapat sembilan desa—Kayupuring, Kasimpar, Tlagahendra, Gumelem, Simego, Sanggawedi, Curugmuncar,Tlagapakis, dan Yosorejo. Gumelem semula merupakan bagian Karesidenan Banyumas, tetapi posisinya sebagai enklaf di dalam wilayah Petungkriyono pada tahun 1903 melalui Keputusan Gubernur Jenderal No. 162 dijadikan sebagai wilayah Petungkriyono (ANRI, Statistiek van de Residentie Pekalongan 1820; Staatsblad 1903). Tidak terdapat keterangan berapa banyak jumlah dusun di Tlagapakis saat itu, namun perkembangan penduduk pada abad ke 19 telah mendorong tumbuhnya dusun- dusun baru di seputar lembah barat dan timur  Petungkriyono, berdasarkan sumber dari KITLV, Topographische Kaart der Afdeelingen Pekalongan en Batang van de Residentie Pekalongan 1863. Dusun-dusun inilah yang kemudian digabungkan menjadi sejumlah desa, sejalan dengan kehendak pemerintah menjadikan desa sebagai bagian dari sistem administrasi nasional—yang secara resmi diundangkan dalam Regeering Reglement , Peraturan Pemerintahan, 1854 (Kartohadikoesoemo, 1965; Breman, 1980; 1983). Kemungkinan sebelum peraturan pemerintahan ini diundangkan, desa sebagai federasi dusun sudah ada di Jawa, namun fungsinya saat itu lebih sebagai organisasi sosial saja, sementara urusan politik-ekonomi merupakan  hak  penuh  dusun  (Raffles,  1987; Jones, 1984). Kepala dusun, bahu , yang dipilih oleh para tetua, memegang hak mengatur ketenteraman, mendamaikan perselisihan, mengatur penggunaan tanah di antara warga dan memberi izin kepada pendatang untuk mendapat akses tanah di wilayah dusun (de Haan, 1912). Status dusun sebagai masyarakat tertutup independen ini terlihat juga dari fakta adanya kuburan dusun yang secara normatif disiapkan hanya untuk warga dusun (Wolf, 2001). Peningkatan status desa sebagai unit politik-ekonomi dari sistem pemerintahan
negara mengubah keadaan ini. Mengikuti RR 1854, kepala desa tidak hanya memegang jabatan simbolik tetapi juga memegang kekuasaan nyata berupa mandat dari pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, menarik pajak, dan mengatur berbagai urusan internal desa. Potensi akumulasi yang tadinya berkisar di lingkaran dusun, sekarang tersedot naik ke tingkat tingkat desa. Bukan tanpa alasan bahwa dusun tempat mukim kepala desa disebut sebagai krajan , tempat mukim raja. Di mata rakyatnya kepala desa sekarang bukan lagi pengurus masyarakat, tetapi wakil pemerintah pusat (Haga, 1924: 5).
Dari sudut pandang kepala dusun pembentukan desa berarti penyerahan otonomi kepada desa dan menempatkan diri mereka sebagai bawahan kepala desa. Tentunya mereka tidak bahagia dengan kebijakan ini, tetapi mereka juga tidak kuasa menolak kehendak pemerintah pusat yang perkasa daya politik-ekonominya. Kompromi yang tercapai adalah pengorganisasian desa—secara diam- diam—sebagai federasi dusun, bukan sebagai organisasi dengan kekuasaan politik-ekonomi yang benar-benar terpusat di tangan kepala desa. Dalam struktur ini, kekuasaan kepala desa—sekalipun dipilih oleh warga—dan mendapat mandat dari pemerintah, dibatasi hanya untuk mengurus urusan pemerintah. Sementara urusan antar warga sebisa-bisanya dipertahankan sebagai urusan dusun. Selain itu,  sekalipun  kepala  desa  bukan  figur  yang disukai oleh para kepala dan elit dusun, mereka melihat bahwa kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut dikuti oleh status sosial dan potensi ekonomi yang cukup besar sehingga mereka berusaha agar jabatan ini tidak menjadi monopoli dusun lain. Status sosial tinggi kepala desa terlihat dari “larangan” bagi kepala desa untuk melakukan pekerjaan fisik petani, membawa barang dengan pundaknya, memikul, dan juga mencangkul kebun atau sawah. Di Simego, sejak 1860an jabatan kepala desa diperebutkan oleh tiga dusun Igirgede, Simego dan Sabrang. Elit Dusun Igirgede mengajukan klaim atas kepemimpinan desa karena mereka adalah keturunan dari Kertayudha, tokoh kharismatik kepala desa
pertama yang diangkat pemerintah kolonial pada tahun 1860an. Tidak mau kalah, elit Dusun Simego dan Dusun Sabrang merasa berhak menjadi pemimpin desa karena mereka adalah trah juragan tembakau yang makmur, penguasa perdagangan desa dan tidak mau menjadi bawahan orang dusun lain. Dalam ingatan orang Simego, sejak tahun 1860an hingga 2010 mereka sudah memiliki 14 kepala desa: tujuh orang dari trah Kertayudha; tiga orang dari trah juragan Simego; tiga orang trah juragan Sabrang; dan satu orang luar yang dipasang oleh pemerintah Orde Baru (lihat Antlov, 2002). Kompetisi antardusun ini cukup sengit. Dalam rangka menetralisir kekuatan trah juragan Simego, trah Kertayudha mengawinkan anggota mereka dengan orang Simego sehingga perbedaan antara trah Simego dan trah Igirgede bisa sedikit disamarkan. Ketika Lurah Prikso dari trah Igirgede yang sudah menjabat hampir 10 tahun hendak maju untuk pilihan yang kedua kali, tahun 1998, sebagian penduduk Simego menolak dan memberikan suara mereka kepada Kowo dari Dusun Sabrang. Setelah Kowo menjabat, pendukung Prikso di Simego dan Igirgede bekerja sama menggoyang Kowo. Tahun 2000 mereka menggelar demo besar untuk menjatuhkan Kowo, dengan tuduhan korupsi dan tindak asusila, tetapi demo tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten. Di Tlagapakis, sejak awal 1900an jabatan kepala desa diperebutkan oleh dua dusun utama yakni Tlagapakis dan Sipetung. Menurut ceritera, dulunya kedudukan tersebut diperebutkan oleh tiga dusun, akan tetapi akibat ketegangan yang tidak bisa diredakan antara elit Dusun Curugmuncar dan elit dusun-dusun lain di Tlagapakis, elit Dusun Curugmuncar pada akhir abad ke 19 berhasil melobi pemerintah untuk mendirikan desa terpisah. Untuk itu, Curugmuncar yang hanya terdiri dari satu dusun—dan letaknya sangat dekat dengan Dusun Tlagapakis— menjadi desa sendiri. Sejak akhir abad 19, pusat pemerintahan Tlagapakis ada di Dusun Sipetung yang juga merupakan pusat kecamatan. Kepala desa Tlagapakis pada awal 1900an adalah orang Sipetung. Setelah pusat
kecamatan dipindah ke Mudal, tahun 1938, elit Dusun Tlagapakis melihat kesempatan untuk memindah pusat desa ke Tlagapakis. Akan tetapi, kesempatan ini baru dapat diraih pada tahun 1944, ketika Lurah Kargan asal Dusun Sipetung meninggal, konon akibat stress melihat rakyatnya ditarik menjadi romusha dan ada yang tidak pulang. Cambiyah, orang Tlagapakis dan saat itu menjabat sebagai polisi desa, lantas menjagokan diri, disetujui oleh pemerintah pendudukan dan memindahkan pusat pemerintahan desa ke Tlagapakis. Cambiah menjabat hingga meninggal pada usia lanjut, sampai telinganya harus disambung alat bantu pendengaran, tahun 1976. Jabatan Cambiah digantikan oleh menantunya,Tutur, yang menjabat hingga tahun 1984. Tutur tidak sempat melanggengkan dinasti Cambiah, ia kalah dalam pilihan kepala desa dengan Wartas yang juga orang Dusun Tlagapakis. Wartas yang pandai memelihara hubungan dengan pemerintah kecamatan menjabat hingga tiga kali pilihan, tetapi terkena batunya pada jabatan yang ketiga, tahun 1998. Atas tuduhan korupsi rakyat memaksanya turun jabatan. Lurah malang ini diarak jalan kaki lepas baju dari Dusun Tlagapakis ke kantor kecamatan di Mudal pulang pergi, diiringi tetabuhan oleh rakyatnya—yang sebagian besar bukan dari Dusun Tlagapakis. Harta benda Wartas disita untuk mengembalikan dana desa yang ia salah gunakan selama menjabat. Lurah Darmo, pengganti Wartas, digantikan oleh Lurah Lukito pada tahun 2006, keduanya dari Dusun Tlagapakis. Menanggapi urutan kepala desa yang beruntun diisi oleh orang Tlagapakis, orang Sipetung hanya dapat mengeluh bahwa mereka belum punya tokoh kuat yang bisa merebut jabatan kepala desa lagi.
Di Kayupuring, di lembah timur Petungkriyono, jabatan kepala desa diperebutkan antara elit dusun lembah dengan elit dusun lereng bukit. Tahun 1930an, Gumbeng dari Dusun Kayupuring di lembah memperebutkan jabatan kepala desa dengan Wase’an dari Dusun Tembelan di lereng bukit. Dalam pilihan, jago dari bukit menang satu suara namun kemudian Gumbeng menyuap pejabat di kantor wedana di Doro
dan dinyatakan sebagai pemenang. Wase’an mengajukan protes namun tidak digubris oleh wedana di Doro dan asisten wedana di Mudal. Konon Wase’an kemudian menyalurkan kejengkelannya dengan mengirim santet kepada Gumbeng, keduanya lantas adu santet. Lagi-lagi Wase’an kalah dan kali ini berujung pada ajalnya. Pada masa-masa kacau Perang Kemerdekaan Lurah Gumbeng tewas ditembak oleh Pasukan Siluman yang datang menggarong rumahnya (Nieuwe courant, 1948). Untuk beberapa tahun, Kayupuring tidak punya kepala desa karena orang lereng bukit tidak mau dipimpin orang lembah dan orang lembah juga tidak mau dipimpin orang bukit yang mereka tuduh menjadi penunjuk jalan Pasukan Siluman saat menggarong Lurah Gumbeng.
Sistem federasi dusun dengan jabatan kepala desa yang secara sengit diperebutkan antar dusun mendatangkan efek kontrol terhadap pemusatan kekuasaan, baik di satu dusun maupun di satu trah. Biasa terjadi setelah jabatan kepala desa pindah ke keluarga atau dusun lain si pejabat lama terlihat mengalami penurunan status sosial-ekonomi, dan mengeluh kian kemari bahwa dirinya sekarang sudah menjadi mantan, manten ,” sing eman mboten wonten ”, orang yang tidak diperhatikan lagi.
Kepala desa merupakan kedudukan yang bisa menjadi titik akumulasi kemakmuran, yang datang dari sejumlah sumber. Berbeda dengan umumnya desa di Jawa, upah perangkat desa di Petungkriyono dibayar in natura oleh warga di akhir musim panen—tidak dalam bentuk tanah bengkok . Jumlah pangan pamong yang dibayar petani sebanding dengan luas tanah yang tercatat di Buku Letter C desa, dalam porsi kurang lebihnya 10% dari hasil panen. Petani yang panen 50 gedeng jagung, menyerahkan dua gedeng untuk kepala desa, satu gedeng untuk sekretaris desa, dan satu gedeng untuk kepala dusun dan satu gedeng untuk seorang perangkat desa lainnya—kebayan, polisi desa, lebai. Satu gedeng kurang lebihnya setara dengan 3 – 3.6 kilogram butir jagung (de Bie, 1902: 96). Saat menjabat sebagai kepala desa Yosorejo (2000 – 2006), Lurah Maruto berusaha
memenuhi janji yang ia buat selama masa pemilihan untuk menghapus pangan pamong. Masyarakat tentu saja senang dengan langkah ini, namun pengurus desa yang lain menolak. Hasilnya pakan pamong tetap ditarik untuk penghasilan carik, bahu, polisi desa, kebayan dan lebai. Sedangkan kepala desa diberi pupuk kandang untuk memupuk tegalannya. Kebijakan Lurah Maruto dipuji oleh rakyatnya, tetapi tetap saja hal itu tidak menghapus potensi akumulatif jabatan kepala desa. Hak lain yang diterima kepala desa dari warganya adalah tenaga kerja untuk ronda desa dan menggarap tegal atau kudur —mungkin dari kata makudur yang artinya pegawai kerajaan abad ke-10 yang bertugas di bidang ritual. Di Yosorejo kudur bertahan hingga tahun 1990an, saat Lurah Asmo menjabat. Mengikuti tradisi ini setiap rumah tangga, tiap tahun wajib mengirim seorang tenaga untuk bekerja selama satu hari di tegalan kepala desa. Ronda merupakan tradisi yang lebih muda dan menjadi pranata yang mapan pada masa kolonial—sebagai bagian dari pengerahan tenaga petani untuk mengurus proyek-proyek publik di tingkat desa, desadiensten . Pada masa kantor desa dan rumah kepala desa masih menjadi satu, setiap hari ada empat orang petani yang terkena wajib ronda 24 jam. Mereka harus berada di rumah kepala desa sebagai penjaga keamanan desa dan pesuruh untuk berbagai keperluan dinas. Hingga tahun 1980an, setiap kali ada keperluan ke kantor kecamatan di Mudal Lurah Marsono dari Simego datang mengendarai kuda yang dituntun seorang petugas ronda. Namun karena umumnya pada masa ini desa dalam keadaan aman dan urusan desa juga tidak banyak, petugas ronda lebih banyak menganggur, dan tenaga mereka dimanfaatkan oleh kepala desa untuk menjalankan berbagai pekerjaan: mencari rumput dan mengurus kuda milik kepala desa, bahkan menumbuk jagung untuk makanan keluarga kepala desa. Tradisi ronda berhenti sejak tahun 1990an, tetapi saat ini bilamana perlu seorang kepala desa dapat memerintah warga untuk tugas-tugas desa.
Kepada kepala desa warga mengirim punjungan , makanan pokok dengan lauk
lengkap saat mereka menggelar hajatan dan menyerahkan bekti berupa kayu bakar di hari menjelang Lebaran. Kepala desa memegang mandat mengumpulkan pajak tanah dan di masa lalu mandat ini membuka jalan bagi kepala desa untuk menekan petani yang tidak mampu membayar pajak untuk menjual tanah dengan murah. Sejak masa Orde Baru ketika dana pembangunan mulai menetes ke desa melalui berbagai program pembangunan dan Inpres Desa Tertinggal (IDT), kepala desa memegang kuasa besar penggunaan dana tersebut. Penghasilan lain kepala desa berasal dari pengutipan biaya pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP, surat nikah, surat kepemilikan dan jual beli tanah. Sejak tahun 2004, pengurus desa mendapat gaji dari pemerintah, Rp600.000,00 ( Enam Ratus Ribu Rupiah ) untuk kepala desa dan Rp400.000,00
( Empat Ratus Ribu Rupiah ) untuk pengurus desa lainnya. Besaran jumlah penghasilan kepala desa sukar diketahui, namun masyarakat memandang penghasilan itulah yang membuat kepala desa menjadi orang makmur—di samping fakta bahwa umumnya kepala desa datang dari keluarga tuan tanah atau juragan.
Pilkades sebagai arena de-akumulasi Sejak akhir abad ke 19 hingga sekarang cara pemilihan kepala desa berganti beberapa kali. Menurut ceritera di Petung, pada dekade 1860an, Kertayudha dipilih menjadi Lurah Simego dengan cara tawonan —para calon kepala desa diminta berdiri di sudut-sudut tanah lapang dengan membawa tanda masing- masing kemudian warga desa dipersilahkan berkumpul di sudut calon yang mereka pilih. Pemenang adalah calon dengan kumpulan warga yang paling banyak. Sejak tahun 1900an cara pemilihan diganti dengan bitingan , setiap pemilih mendapat satu potong lidi bambu, biting , kemudian memasukkannya ke tabung bambu yang masing-masing mewakili satu calon kepala desa. Pada masa Orde Baru, kepala desa dipilih dengan cara mencoblos kertas lambang calon; dan terakhir ini coblosan diganti dengan contrengan . Cara pemilihan mengalami perubahan, tetapi esensi sosial pemilihan kepala desa
tidak. Sepanjang ingatan dan ceritera yang mereka dengar, pemilihan kepala desa di Petung merupakan acara pesta warga. Beberapa hari menjelang pemilihan para calon menggelar pesta di rumahnya, semua warga dipersilahkan datang, siang malam. Keramaian pesta pencalonan kepala desa tidak ubahnya seperti hajatan mengawinkan anak. Hanya saja dalam pesta ini tamu tidak datang membawa sumbangan. Saudara, kerabat, tetangga, dan simpatisan semua dikerahkan meladeni tamu dan membuat meriah suasana. Jauh hari sebelum open house ini dimulai, pecut atau tim sukses sudah berkunjung dari rumah ke rumah mengunggulkan kehebatan jago masing- masing. Untuk memuluskan urusan birokrasi, berbagai hadiah dikirimkan kepada pejabat di asistenan—sekarang kecamatan—dan kawedanan. Hadiah ini bukan suap, demikian dalam pandangan kepala desa, tetapi tanda hormat, punjungan . Untuk mendapat dukungan gaib, setiap calon mengundang kyai atau orang pintar dari wilayah lain. Diyakini semakin jauh asal penasehat spiritual ini, semakin tinggi kesaktiannya.
Sudah barang tentu pesta pora ini menghabiskan banyak biaya. Nanik istri Yono, maju menjadi calon dalam pemilihan kepala desa Yosorejo tahun 2000 dan menghabiskan biaya hingga 35 juta rupiah, yang saat itu setara dengan harga sembilan ekor sapi besar. Pada malam menjelang pemilihan, ketika semua tamu bergembira pesta pora makan minum dan merokok di semua sudut rumahnya, Nanik bertapa di dalam kamar yang penuh asap dupa ditemani penasihat spiritual dan mertuanya hingga menjelang pagi. Pada penghitungan suara, Nanik mendapat angka lebih tinggi dari Juri, calon dari Dusun Candi, anak lurah lama; akan tetapi tidak mengungguli Maruto calon dari Mudal. Enam tahun kemudian, tidak kapok dengan kekalahan Nanik, kakak iparnya, Hardi maju dalam pemilihan kepala desa. Pencalonan ini menghabiskan dana hingga 50 juta. Tigapuluh lima juta rupiah dana didapat dari menjual lima ekor sapi besar, sedangkan sisanya merupakan pinjaman ke BRI dengan gaji Tutik, istri Hardi yang menjadi guru SD, sebagai sumber cicilannya lima tahun ke depan.
Seperti halnya Nanik, Hardi juga kalah—dari Tikno, calon dari Dusun Sikucing, adik Juri. Berminggu-minggu sejak hari pemilihan, Hardi suami istri murung dan stress, teringat harta yang hilang dan membayangkan payahnya ekonomi lima tahun ke depan tanpa gaji Tutik. Dapat ditafsirkan bahwa keikutsertaan Nanik dan Hardi di dalam pemilihan kepala desa tindakan rasional pengubahan modal ekonomi menjadi modal sosial. Akan tetapi, investasi ini dinegasi oleh sikap warga yang umumnya berpandangan pragmatis siapa saja yang menjadi kepala desa tidak akan mengubah banyak hal. Memang, mereka akan merasa senang kalau jago yang mereka dukung menang. Pengalaman tersebut membuat mereka pragmatis, siapa saja yang menjadi kepala desa ia tidak akan membuat kehidupan berubah hebat.” Sapa bae lurahe, pada bae . Ora bakal esuk manglih sore ”, siapapun kepala desanya, tidak mungkin pagi berubah jadi sore. Warga yang pesimis memelihara pandangan yang lebih gelap, “ Sapa bae lurahe, pada bae. Ngurus pentinge dewek ”, siapa pun kepala desanya tetap sama, ia hanya mengurus kepentingan diri sendiri.
Bagi warga arti penting pemilihan kepala desa tidak pada perkara siapa yang akan jadi lurah berikutnya tetapi sebagai tontonan adu jago—yang dilengkapi dengan pesta pora. Karena pemilihan kepala desa adalah tontonan “adu jago”, maka entah bagaimana caranya harus ada jago yang diadu. Jauh sebelum waktu pemilihan kepala desa, warga sudah kasak-kusuk siapa dari dusun mereka yang akan—didorong—menjadi calon, milang-miling jago . Kasak kusuk ini berputar terus siang malam menjadi ngelus- lus jago , bujuk rayu dan penguatan semangat sehingga jago yang mereka piling dan lus- lus merasa layak dan yakin menang dalam pilihan. Isu keturunan kepala desa, turun lurah , dihembuskan, isu dominasi dusun lain dalam pemerintahan desa disebarkan. Pembicaraan yang beredar diarahkan pada sentimen dusun atau trah, sehingga si calon merasa bahwa dirinya maju demi nama baik keluarga, dusun serta kepentingan orang banyak. “ Ayo Kang, angger sejen rika sapa maning
sing bisa mrantasi gawe. Urusan suara aja digawe kuwatir. Inyong kabeh sing bakal ngurus. Pokoke aman ”, “Ayo Bang, kalau bukan kamu siapa lagi yang dapat menyelesaikan urusan. Perkara dukungan pemilih, jangan dibuat masalah. Saya dengan kawan-kawan ini semua nanti yang bertanggung-jawab. Pokoknya semua aman”, demikian Lurah Warsono menirukan pandangan pendukunganya saat akan maju pilkades dulu.
Terkena komporan semacam ini, banyak calon jago yang bangkit semangatnya, yakin mendapat dukungan warga dan karenanya berpeluang besar menang pilihan. Pada titik ini pilkades bukan lagi perkara nasib pelayanan publik dan pembangunan desa enam tahun mendatang, tetapi menjadi perkara pribadi penegakan harga diri mengikuti kredo “ Lebih baik mati umuk, daripada mati ngantuk; lebih baik kalah uang daripada kalah uwong; boleh kalah jenang tapi aja nganti kalah jeneng ”. Seperti halnya adu jago di Bali yang diuraikan Geertz (1973:433) bagi para calon pilkades adalah permainan mendalam, deep play , menjadi perkara penegakan kehormatan, nama baik, status yang nilanya dianggap jauh lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan untuk pesta pora. Dari sisi warga biasa, bujukan dan hasutan kepada elit untuk maju pilkades adalah omongan belaka, “ keplok ora tombok ”, bergembira tanpa biaya, berjudi tanpa modal. Dengan lagak bersungguh-sungguh orang mendorong salah seorang warga agar maju menjadi calon dan mereka akan bertanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawab, utamanya pembiayaan, tetap jatuh di pundak si calon. Begitu melihat perolehan suara Nanik tertinggal dari Maruto, satu per satu pendukungnya yang semalam bergembira ria, pesta pora, dan menyatakan kesetiaan mlipir keluar dari lapangan penghitungan suara meninggalkan Nanik duduk di panggung dengan wajah kian kuncup. Di jalan mereka menyalahkan dukun Nanik, “ Alah dukune nglepeh … ora mandi ”, Dukunnya impoten … tidak manjur. Kemudian mereka malah membuat olok-olok dan tertawa terbahak-bahak menceriterakan ulang tampang Nanik. “ Rupane mimpes, ora kumecap. Aja maning kumecap, ngentut bae wis orang teyeng … ha-ha-ha”.
Ketika Hardi suami istri bingung menanggung hutang biaya pesta pora, kawan dan tetangga yang dulu giat memberi semangat maju pilkades melanjutkan kehidupan sehari-hari seperti tidak ada masalah. Apakah jago mereka akan menang atau tidak dalam pemilihan kepala desa bukanlah masalah bagi warga. Pilkades adalah statement , maklumat bahwa elit juga tidak berbeda dengan warga biasa, mereka bisa kalah, bisa babak belur, bisa kuncup wajahnya, bisa mlempem, sampai tidak mampu bicara, tidak lagi punya tenaga bahkan untuk kentut.
Untuk seluruh wilayah Petung, biaya pemilihan kepala desa bisa cukup besar. Katakahlah setiap desa mengajukan tiga calon, maka di Petung ada 27 calon. Jika masing- masing calon pada pemilihan tahun 2006 mengeluarkan ongkos 50 juta, berarti ada 1,35 milyar rupiah (setara 70an ekor sapi) harta kelompok elit yang tahun itu dihabiskan dalam pilkades.
Bagi hasil Pemeliharaan Sapi Sapi merupakan aset ekonomi rumah tangga yang penting di Petungkriyono hingga akhir 1970an sapi di kawasan lembah digunakan sebagai pembajak sawah, tabungan, dan tentu saja simbol status sosial (Nusrat, 2003). Saat itu hanya orang kaya saja yang memiliki sapi dan jumlahnya tidak banyak. Tahun 1940an, jumlah sapi di Dusun Dranan hanya ada sekitar 20an ekor dan dimiliki oleh 13 rumah tangga. Hingga tahun 1970an jumlah tersebut nyaris tidak berubah—dimiliki oleh enam rumah tangga. Sapi yang mereka pelihara adalah sapi lokal, sapi Jawa dalam istilah para petani, yang berpostur tubuh kecil, tidak berpunuk dan sedikit dagingnya. Lemahnya permintaan pasar, akses jalan ke pasar yang buruk dan ketertutupan sosial tidak memberi insentif bagi petani untuk mengembangkan pemeliharaan ternak. Sebagai simbol status sosial-ekonomi, para petani kaya pemilik sapi berusaha keras agar kepemilikannya tidak meluas ke rumah tangga lain. Sapi mereka pelihara sebagai hewan kesenangan, klangenan , yang diberi nama dan sebisa-bisanya diurus sendiri. Pada saat mereka memerlukan uang, sapi dijual dengan berat hati—bahkan kadang ditangisi.
Hingga dekade 1970an di Petungkriyono dikenal tradisi upah gembala, di mana pemuda miskin diberi kepercayaan menggembalakan sapi petani kaya. Setelah empat tahun dan sapi yang digembala menghasilkan empat ekor anak, si gembala mendapat upah satu ekor anak jantan. Namun umumnya pemilik sapi pada masa itu tidak suka menyerahkan pemeliharaan sapinya ke tetangga. Sebisa- bisanya sapi mereka gembalakan sendiri agar harta kekayaan tidak menyebar ke rumah tangga lain.
Sejak dekade 1980an populasi sapi di  Petungkriyono meningkat didorong oleh permintaan pasar dan difasilitasi oleh kemudahan akses jalan serta melimpahnya stok anak sapi di pasar hewan (Permani, 2013). Pada tahun 1980an jalan menuju Petung dari arah Doro, Karanganyar dan Banjarnegara diperbaiki sehingga mempermudah perjalanan keluar masuk Petungkriyono. Pada tahun 1987 angkutan umum dapat masuk ke pusat kecamatan Mudal dan tahun-tahun berikutnya menembus ke dusun-dusun lain. Pada saat yang sama, berkembangnya pemeliharaan sapi perah di Baturaden, Boyolali dan Yogyakarta menambah pasokan anakan sapi jantan untuk dipelihara sebagai sapi pedaging. Para pedagang sapi, blantik , dari pasar hewan Kajen dan Banjarnegara lalu lalang menawarkan anak sapi (Prasetyo, Maharso dan Setiani, 2010). Mereka juga siap membeli sapi besar hasil pemeliharaan dengan harga bagus. Para petani sangat tertarik dengan kesempatan ekonomi baru ini, namun tidak banyak petani saat itu yang mampu membeli anakan sapi—seharga Rp 125.000 perekor pada tahun 1984. Para petani miskin mengatasi persoalan ini dengan menjual beberapa kambing untuk membeli satu anakan sapi. Setelah dipelihara selama satu hingga satu setengah tahun sapi tersebut akan ditukar dengan dua ekor anakan sapi. Tawar menawar antara pedagang sapi dan petani yang selalu berlangsung alot, karena semua pihak ingin mendapat hasil maksimal. Begitu memasuki kandang sapi Kakek Sanom, Tarno si blantik dari Kajen langsung melontarkan evaluasi ofensif guna menjatuhkan harga “ Gondok Mbah … ini
sapi apa kucing”. Tidak mau kalah gertak, si kakek menjawab “Kucing matamu lamur… njaluk diraupi tletong supaya melek apa keprimen (matamu minta dibasuh tahi sapa ya supaya bisa melihat)?”. Tarno tertawa terbahak-bahak, lantas mereka berdua bicara harga di bawah pengawasan Nenek Sanom yang tidak banyak membuka mulut namun terus menolak tawaran harga Tarno lewat gelengan kepala. Tawar menawar sengit sepanjang pagi itu berujung pada kesepakatan perelan , sapi Kakek Sanom ditukar dengan seekor petotan , anak sapi umur empat bulan berpostur bagus senilai 1.5 juta, ditambah uang tunai juga 1.5 juta.
Pranata sosial bagi hasil, gaduhan mempermudah akses petani miskin pada usaha pemeliharaan sapi. Dalam hal ini, seorang petani menyerahkan anak sapi kepada saudara atau tetangga untuk dipelihara dengan upah separoh dari hasil usaha nanti—separoh ekor sapi anakan. Melalui nggaduh petani tanpa modal tunai dapat memiliki seekor sapi dalam jangka dua hingga tiga tahun. Alasan yang mendorong petani menggaduhkan sapi adalah karena jumlah yang mereka miliki sudah melewati kemampuan tenaga kerja atau sumber rumput pakan. Kelebihan sapi ini dialirkan ke petani lain yang tidak punya sapi. Entah sekali atau dua kali, umumnya petani Petungkriyono saat ini pernah menjadi penggaduh.
Seekor sapi besar memerlukan antara 20 hingga 30 kg rumput segar setiap hari. Pada mulanya ketika jumlah sapi masih sedikit, pasokan rumput ini tidak menjadi masalah. Para petani dapat mengambilnya di lahan mereka sendiri. Akan tetapi, jumlah sapi terus meningkat para petani mulai merasakan hambatan stok rumput dan tenaga. Sejak tahun 2000 para petani Dusun Dranan menanam rumput di hutan pinus Perhutani. Semula mereka menanam di hutan dekat kampung, dan makin lama makin jauh hingga mereka menghabiskan waktu kerja 3 jam untuk mendapat satu pikul (60 kg) rumput. Keterangan jumlah populasi sapi di Petungkriyono tidak tersedia. Menurut perkiraan para pedagang, di seluruh kawasan pada tahun 2010an ada sekitar 6.000 ekor
ternak sapi. Perkiraan ini tidak jauh meleset saya kira, menimbang di Petungkriyono saat itu ada sekitar 2.000an rumah tangga dan setiap rumah tangga memelihara antara satu hingga empat ekor sapi. Dengan harga jual berkisar antara empat juta hingga enam juta dan petani memelihara sapi dalam jangka satu hingga satu setengah tahun, maka kurang lebihnya usaha ini memutar uang senilai 20 milyar setahun. Kekuatan ekonomi sebesar inilah yang membuat wajah Petungkriyono berubah drastis dalam dekade terakhir ini. Rumah- rumah kayu dan bambu beratap ilalang atau ijuk dengan cepat berganti rupa menjadi rumah tembok dengan warna terang. Dusun yang sunyi sekarang selalu diseling oleh suara sepeda motor petani yang berkunjung ke dusun lain atau bahkan untuk pergi ke tegalan. Harta sebesar ini tidak tampak menyolok, hal itu terjadi karena distribusidi yang merata hampir di setiap rumah tangga. Proyek rumahtangga— mengawinkan anak, perbaikan rumah dan membeli perlengkapan rumah—sekarang dibiayai dengan uang hasil memelihara sapi. Semenjak jaringan listrik memasuki Petungkriyono pada tahun 2002, televisi, vcd player dan pengeras suara ukuran besar menjadi perlengkapan standar hampir setiap rumah (cf. Mohsin, 2014). Sebagian rumah tangga juga mulai membeli penanak nasi elektronik. Perlengkapan mutakhir yang cukup mahal dan menjadi idaman hampir setiap rumah tangga adalah sepedamotor, honda , guna memudahkan perjalanan ke pasar dan tempat lain serta sebagai simbol yang mengubah citra diri para petani dari semula orang gunung yang tidak pernah melihat dunia luar menjadi manusia  modern  dengan  mobilitas  geografis yang tinggi.
Semua proyek di atas menghabiskan sapi. Biasa terjadi selesai dengan proyek merehab rumah atau membeli sepeda motor, seorang petani harus memulai usaha pemeliharaan sapi dari awal lagi dengan menggaduh . Bagi petani kaya pranata ini membuka jalan untuk menambah kekayaan. Pada tahun 2008, Haji Makmur di Mudal memiliki 100 ekor sapi, Pak Surajak di Kambangan memiliki 40 ekor dan Nanik memiliki sekitar 70 ekor pula.
Beberapa petani kaya lainnya mempunyai sekitar sepuluhan ekor sapi. Sapi milik petani kaya ini digaduh oleh kerabat atau tetangganya. Gaduhan yang mempertemukan modal petani kaya dan tenaga kerja petani miskin, bisa mengentas petani miskin dari kemiskinannya dan membuat petani kaya semakin kaya. Gaduh ternak adalah pranata kerja sama yang lentur dan diikat oleh jangka pemeliharaan, dari sapi anakan menjadi sapi besar; bukan oleh batasan waktu yang tetap setahun atau dua tahun. Orang dapat menghentikan hubungan gaduh saat satu jangka pemeliharaan sudah selesai. Keluwesan ini memungkinkan petani kecil untuk menghentikan relasi gaduh ternak pada saat dia sudah siap mandiri. Bagi petani kecil menggaduh hanyalah jalan awal untuk memiliki sapi sendiri. Saat target memiliki sapi sendiri tercapai mereka keluar dari relasi gaduhan. Tindakan ini praktis menahan laju peningkatan kepemilikan sapi di kalangan petani kaya. Dalam bahasa program linear, kemampuan petani kaya membeli lebih banyak anakan sapi dibatasi oleh jumlah petani kecil yang bersedia memeliharanya.
SIMPULAN Tinjauan di depan mengungkapkan bahwa dinamika yang berlangsung di Petungkriyono pada sejak pertengahan abad ke 19 hingga saat ini bukanlah semata-mata peristiwa “lokalisasi politik” yang digerakkan oleh kebijakan desentralisasi pemerintah pusat, namun juga digerakkan oleh dinamika sosial- ekonomi internal desa. Suasana desa yang nampak tenang tenteram, adem ayem , adalah selimut yang menyelubungi dinamika tinggi persilangan akumulasi dan de-akumulasi kemakmuran antara elit dan warga biasa, seperti yang bisa dilihat pada acara pilkades dan kerja pemeliharaan sapi.
Orang maju menjadi calon kepala desa bukan karena kehendak diri sendiri, tetapi karena dikonstruksi oleh warga desa melalui proses sistemik adu jago—pembujukan, pendorongan, komporan dan penggalangan dukungan. Semua tadi adalah wicara dan tindak yang terlembaga di kalangan warga. Keseruan adu elit antar-dusun dalam perebutan
posisi kepala desa dan perolehan harta lewat menggaduh sapi bukanlah untuk mengejar kegembiraan sesaat dan perolehan harta semata- mata, tetapi bagian dari proses penggembosan status dan de-akumulasi kemakmuran elit. Pesta pora di rumah calon kades hanya menimbulkan rasa kenyang yang dalam hitungan jam akan hilang, namun olok-olok terhadap elit yang kalah dalam pilkades diceriterakan ulang hingga bertahun-tahun kemudian sebagai pepeling , pengingat bahwa pada dasarnya elit juga tidak berbeda dengan warga yang lain: bisa kalah, tidak berdaya, tidak mampu berkata-kata. Kelenturan lembaga gaduh ternak secara efektif meredakan akumulasi kepemilikan sapi di tangan petani kaya, sambil pada saat yang sama membuka jalan bagi petani kecil untuk memiliki ternak sendiri dan mengakses kemakmuran yang lebih besar.
Acara pemilihan kepala desa dan pranata pemeliharaan sapi di Petungkriyono menunjukkan bagaimana petani meng- akomodasi struktur hierarkis masyarakat desa. Mengikuti prinsip sakpada-pada mereka tidak bergerak untuk menghapus hierarki namun mengambil jalan tengah dengan friksi minimum untuk menjaga agar tekanan elit tidak terus membesar sambil pada saat yang sama memelihara kesempatan untuk mencapai mobilitas naik. Bagaimanapun juga mereka hidup dalam dunia kecil yang sama sehingga ada ketergantungan dan relasi sistemik yang erat antara elit dan petani kecil. Bagi petani konflik  terbuka  dengan  elit  desa  hanya  akan menimbulkan kerugian dan kontra produktif pada kedua belah pihak. Illustrasi dari bidang kehidupan yang lain masih diperlukan untuk menguji seberapa jauh prinsip sakpada-pada dioperasikan oleh para petani guna menjalani kehidupan pedesaan mereka: menjaga agar kehidupan tetap dinamis, mengurangi tekanan elit, dan melakukan mobilitas sosial naik .
DAFTAR PUSTAkA Antlöv, Hans. 2002. Negara Dalam Desa. Patronase kepemimpinan lokal . Jakarta: Lappera Pustaka Utama. Aspinall, Edward dan Muhammad Uhaib As’ad. 2015. The Patronage
Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde ,
Vol. 171, No. 2/3 (2015), pp. 165- 195. https://www.jstor.org/
stable/44684048
De Bie, H.C.H. 1902. De landbouw der Inlandsche Bevolking op Java. Batavia:
G. Kolff &co.
BPS Kab. Pekalongan. 2017. Kecamatan Petungkriyono dalam angka 2017 . Pekalongan: BPS.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice . Cambridge: Cambrigde University Press.
Breman, Jan. 1980.
The Village on Java and
The Early Colonial State . Rotterdam: CASP.
Breman, Jan. 1983. Control of Land and Labour in Colonial Java: A Case study of Agrarian Crisis and reform in the Region of Cirebon during the First Few Decades of the 20 th Century . Dordrecht: Foris Publications.
Breman, Jan. 2000. The ‘Reformasi’ in My Java Village. Economic and Political Weekly , Vol. 35, No. 45 (Nov. 4-10, 2000), pp. 3929-3931. https://www.
jstor.org/stable/4409919
Damayanti, Onesya. 2016. Donyane Wong
Mbelah Ojo Turun Anak Putu. Mobilitas sosial nelayan jukung di Batang, Jawa Tengah . Thesis master. Yogyakarta:
Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada.
Dasgupta, Biplab. 1978. Introduction. Editor Dasgupta, B. Village studies in the Third World . Delhi: Hindustan Publishing Corporation: 1-12.
De Haan, F. 1912. Geschiedenis der Preangerlanden. Priangan de Preanger- regentschsppen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 . Batavia: Albrecht.
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2007. Himpunan
Pitutur Luhur . Jakarta: Direktorat Kepercayaan.
Elson, Robert. 1997. The End of the Peasantry in Southeast Asia. A Social and Economic History of Peasant Livelihood, 1800– 1990s . London: Palgrave.
García-Barrios, Luis. Raúl García-Barrios,
Andrew Waterman, Juana Cruz- Morales. 2011. “Social dilemmas and individual/group coordination strategies in a complex rural land-use game” dalam International Journal of the Commons , Vol. 5, No. 2 (August 2011), pp. 364-387
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Culture . New York: Basic Books.
Goffman, Erving. 1956. The Presentation of Self in Everyday Life . University of Edinburgh Social Sciences Research Centre Monographs, no. 2. Edinburgh: University of Edinburgh. Haga, Bauke Jan. 1924. Indonesische en Indische Democratie . Disertasi doktor. Leiden: Universitas Leiden.
Hayami, Yujiro. 2001. Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia. The World Bank Research Observer , Vol. 16, No. 2
(Autumn, 2001), pp. 169-198. https:// www.jstor.org/stable/3986375
Harriss, John., Kristian Stokke and Olle Törnquist. 2005. Introduction:
The New Local Politics of Democratisation. Editor John Harriss, Kristian Stokke and Olle Törnquist. Politicising democracy: the new local politics and democratization . Hampshire: Palgrave MacMillan.
Hüsken, Frans. 1989. “Urban Idioms in a Village World: Power and Communication in Rural Java”. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia , Vol. 4, No. 1, Peasants and Cities, Cities and Peasants: Rethinking Southeast Asian Models (FEBRUARY 1989), pp. 89-99. https://www.jstor.org/ stable/41056766
Hüsken, Frans. 1998. Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah diferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980 . Jakarta:
Grasindo.
Ito, Takeshi. 2017. Everyday Citizenship in Village Java. Ward Berenschot, Henk
Schulte Nordholt, Laurens Bakker (eds.) Citizenship and Democratization in Southeast Asia . Leiden: Brill.
Jones, Antoinette M. Barrett. 1984. Early Tenth Century Java from the Inscriptions . Dordrecht: Foris Publications.
Kartodirdjo, Sartono. 1984. Ratu Adil . Sinar Harapan,. Jakarta, 1984
Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965.
Desa . Bandung: Penerbitan Sumur Bandung.
Khaliq, Abdul. 2011. Analisis Pemasaran ternak Potong Sapi Bali di Kabupaten Polewali Mandar . Skripsi. Makassar: Fakultas
Sains dan teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin.
Levi-Strauss, Claude. 1963. Structural Anthropology . New York: Basic Books.
Li, Tania Murray. 2015. Social impacts of oil palm in  Indonesia: A gendered perspective from West Kalimantan . Occasional Paper 124. Bogor, Indonesia: CIFOR.
Li, Tania Murray. 2017. After Development:
Surplus Population and the Politics of Entitlement. Development and Change. 48(6): 1247–1261. DOI: 10.1111/dech.12344
Lucas, Anton. 1989. Peristiwa Tiga Daerah . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
Mohsin, Anto. 2014. Wiring the New Order: Indonesian Village Electrification  and  Patrimonial Technopolitics(1966-1998). Sojourn:
Journal of Social Issues in Southeast Asia , Vol. 29, No. 1 (March 2014), pp.63-95.
Nusrat, Madina. 2003. Politik Dagang Sapi . Skripsi.  Yogyakarta: Departemen
Antropologi, Universitas Gadjah Mada.
Padmapuspita, Joodkali. 1987. Dasacarita Sato Wana . Balai Pustaka, 1987
Permani, Risti. 2013. Determinants of Relative
Demand for Imported Beef and a Review of Livestock Self-Sufficiency in Indonesia. Journal of Southeast Asian Economies , Vol. 30, No. 3 (December 2013), pp. 294-308. https://www. jstor.org/stable/43264686 Prasetyo, T., D. Maharso dan C. Setiani. 2010. “Tinjauan Tentang Populasi Sapi Potong dan Kontribusinya terhadap Kebutuhan Daging di Jawa Tengah” dalam Sains Peternakan Vol. 8 (1), Maret 2010: 32-39
Raffles,  Thomas  Stamford.  1978  [1817]. The History of Java . Vol. I. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Rigg, Jonathan. 1994. Redefining the Village and Rural Life: Lessons from South East Asia. The Geographical Journal , Vol. 160, No. 2 (Jul., 1994), pp. 123- 135. DOI: 10.2307/3060071
Rigg, Jonathan and Peter van der Geest
(eds.). 2012. Revisiting Rural Places . Singapore: NUS Press.
Robinson, Geoffrey B. 2018. The Killing Season. A history of the Indonesian massacres,
1965-66 . Princeton: Princeton University Press.
Scott, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance . New Haven: Yale University Press.
Scott, James C. 1990. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcript . New Haven: Yale University Press.
Scott, James C. 2012. Decoding subaltern politics: ideology, disguise, and resistance in agrarian politics . New York: Routledge.
Semedi, Pujo. 2009. Wild Pig Hunting in Petungkriono. Humaniora . Vol.21. No.1.
Semedi, Pujo. 2012. Masculinization of a
Javanese Farming Society. Editor Jonathan Rigg dan Peter van der Geest. Revisiting Rural Places .
Singapore: NUS Press.
Semedi, Pujo. 2014b. Book review: Decoding subaltern politics. Ideology, disguise and resistance in agrarianpolitics. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , Vol. 170, No. 1 (2014),
pp. 153-156. https://www.jstor.org/ stable/43817936
Sudarmanto, Bambang. 2005. Produktivitas tenaga kerja keluarga dalam pemeliharaan sapi perah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang . Thesis master. Yogyakarta: Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah
Mada.
Wertheim, W.F. 1965. Society as a Composite of Conflicting  Value  Systems.  East-West. Parallel . Chicago: Quadrangle Books Wolf, Eric. 2001. “Closed corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java”. Editor Eric R. Wolf
with Sydel Silverman. Pathways of Power: Building an Anthropology of the
Modern World . Berkeley: University of California Press.
Yamauchi, Chikako. 2010. Community-
Based Targeting and Initial Local Conditions: Evidence from Indonesia’s IDT Program. Economic Development and Cultural Change , Vol. 59, No. 1 (October 2010), pp. 95- 147. DOI: 10.1086/655456
Arsip, Rekaman, Surat kabar Arsip Nasional Republik Indonesia. Statistiek van de Residentie Pekalongan 1820 ; Staatsblad 1903 . Jakarta: ANRI. Kulu-Kulu Banyumasan, tt. (https://www. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = oAWGIzuT9Dg).
KITLV. Topographische Kaart der Afdeelingen Pekalongan en Batang van de Residentie Pekalongan 1863. Leiden: KITLV.
Nieuwe courant. 27-10-1948. Infiltraties  bij Pekalongan . Batavia: Nieuwe courant.
Rhoma Irama, 1980. OM Soneta Vol. 11. Indonesia . Jakarta: Yukawi record.