## EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAHAN DESA MARGASARI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG WILAYAH PEDESAAN
Gianti Pangeswari 1 , Evi Priyanti 2
1), 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: 1910631180075@student.unsika.ac.id 1 , evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id 2

## ABSTRACT
In carrying out the administration at both the central and regional levels, particularly at the village level,  it  is  expected  to  provide  effective  services,  development,  empowerment,  and  community development.  Several  aspects  can  be  used  as  benchmarks  for  the  success  or  effectiveness  of  an organizational system. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the organizational system,  including  the  performance  of  the  Village  Head,  the  Head  of  Government  Section,  and  the Village  Treasurer  of  Margasari  Village  in  carrying  out  their  duties  and  core  functions,  including development, community development, and empowerment. This study is descriptive research using a qualitative approach, and data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness of the performance of the village  officials  can  be  considered  effective  when  viewed  from  the  aspects  of  duties  or  functions, regulations and rules, and goals or ideal conditions. However, in terms of planning or programs, it is not yet effective because the Head of Government Section and the Village Treasurer of Margasari do not  have  specific  plans  or  programs  to  carry  out  their  performance.  So  far,  they  have  only  been performing their duties and functions following the laws and regulations set by the Regent.

## Keywords: Effective, effectiveness, performance.

## ABSTRAK
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah,  terkhususnya  desa  diharapkan mampu memberikan suatu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang efektif. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau efektifnya suatu sistem organisasi  itu  bekerja.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana efektivitas  sistem  organisasi  yaitu  meliputi  kinerja  Kepala  Desa,  Kepala  Seksi  Pemerintahan  dan Bendahara  Pemerintah  Desa  Margasari  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  pokonya  meliputi penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas kinerja  aparatur  desa  tersebut  dapat  dikatakan  efektif  jika  dilihat  dari  aspek  tugas  atau  fungsi, ketentuan dan peraturan, dan tujuan atau kondisi ideal. Sedangkan pada aspek rencana atau program belum  efektif  karena  Kepala  Seksi  Pemerintahan  dan  Bendahara  Desa  Margasari  tidak  memiliki rencana atau program untuk menjalankan kinerja mereka, sejauh ini mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati.
Kata kunci: Efektif, Efektivitas, Kinerja.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan
Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  menyebutkan  bahwa kewenangan  pemerintah  desa  adalah dengan  menyelenggarakan  pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa . Hal  ini mengartikan  bahwa  desa  berhak  untuk mengelola  pemerintahan  desanya  sendiri, salah  satunya  mengenai  pengembangan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan, aparat desa selaku penanggungjawab  dari  setiap  kejadian dalam  suatu  pemerintahan  desa.  Aparat desa  ini  tercatat  dalam  suatu  sistem organisasi pemerintahan desa yang merupakan alat daerah dalam unit terkecil yaitu desa dalam memberikan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan kepada  masyarakat  dalam  ruang  lingkup desa.  Umumnya,  dalam  suatu  sistem struktur  organisasi  pemerintahan  desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala  Seksi,  Kepala  Urusan,  dan beberapa Kepala Dusun. Mereka merupakan perangkat desa yang memiliki tugas pemberi layanan, pemberdayaan dan pembinaan  serta  pembangunan  kepada masyarakat  pada  tingkat  unit  masing-
masing  dalam  rangka  membantu  Kepala Desa  dalam  menjalankan  tugasnya  dan fungsinya.
Pemberian
pelayanan,
pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan  kepada  masyarakat  yang diberikan  oleh  perangkat  desa  haruslah dilakukan  dengan  baik  dan  benar,  hal  ini karena  kepuasan   masyarakat  merupakan suatu  hal  yang  dapat  menilai  berjalan efektif atau tidaknya perangkat desa dalam memberikan  pelayanan,  pembangunan, pemberdayaan  dan  pembinaan  tersebut. Pada  dasarnya,  pemberian  pelayanan pemerintahan desa berbeda dengan pemberian  pelayanan  yang  dilakukan oleh  organisasi  lain  atau  organisasi kemasyarakatan  secara  khusus.  Jika dikaitkan  dengan  pelayanan  publik, pemerintah  desa  atau  perangkat  desa hanya  memberikan  pelayanan  berupa pemberian dokumen-dokumen yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa  sesuai dengan  kewenangannya  yaitu  berupa perijinan,  pembuatan  surat  menyurat  dan pendataan  (Tahir,  2017).  Hal  tersebut merupakan jenis pelayanan publik administratif.
Keefektifan organisasi pemerintah desa  dalam  melayani,  membina  dan memberdayakan serta membangun merupakan  cita-cita  semua  masyarakat dan  kepala  desa.  Kemudahan  dan
kenyamanan masyarakat dalam menerima segala  bentuk  tersebut  akan  menentukan efektif  atau  tidaknya  suatu  sistem organisasi  pemerintahan  desa  dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam makalah  ini  akan  membahas  lebih mendalam  mengenai  efektivitas  kinerja sistem  organisasi  yang  meliputi  kepala desa,  kepala  seksi,  dan  bendahara  Desa Margasari.  Untuk  menilai  keefektivan perangkat desa tersebut, penulis menggunakan  teori  efektivitas  menurut Muasaroh  (2010)  yang  meliputi  aspek tugas  atau  fungsi,  rencana  atau  program, ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Efektivitas merupakan sebuah ukuran  berhasil  atau  tidaknya  pencapaian tujuan  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut  telah  mencapai  tujuannya  maka dapat  dinyatakan  organisasi tersebut  telah berjalan  efektif.  Indikator  efektivitas menggambarkan  bagaimana  jangakauan sebagai  dampak  atau  akibat  dari  keluaran (output) program dalam mencapai tujuannya.  Semakin  besar  kontribusi output yang dihasilkan terhadap penacapaian tujuan yang ditentukan
diawal  atau  sebelumnya,  maka  dapat dikatakan  semakin  efektif  proses  kerja suatu  unit  dalam  organisasi  (I.Pangkey., 2015).
Menurut Nila Lestari (2020) Efektivitas  adalah  suatu  hubungan  antara output  dan  tujuan  atau  merupakan  ukuran seberapa  jauh  output,  prosedur  dan kebijakan dari organisasi. Efektiviitas juga sangat  erat  kaitannya  dengan  tingkat keberhasilannya pada sektor publik, sehingga  suatu  kegiatan  dapat  dikatakan efektif  apabila  kegiatan  tersebut  telah mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan  masyarakat  yang  merupakan target awal yang telah ditentukan.
Dari dua pengertian tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas merupakan  suatu  tolak  ukur  atau  derajat keberhasilan  suatu  kegiatan  dijalankan, suatu  kegiatan  dapat  dinyatakan berjalan dengan  efektif  apabila  telah  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan Muasaroh (2010) dalam Oktiodirman et al (2022) menyatakan bahwa  efektivitas  suatu  program  dapat dilihat dari setidaknya 4 aspek, diantaranya adalah:
1. Aspek Tugas atau Fungsi
Suatu lembaga dinyatakan berhasil atau  efektif  dalam  menyelenggarakan suatu progam atau kegiatan jika tugas dan fungsinya  dijalankan  dengan  baik,  artinya organisasi  itu  dinilai  efektif  apabila  tugas dan  fungsinya  sudah  berjalan  dengan sangat  baik,  sehingga tidak  ada  kendala atau hambatan dalam prosesnya. 2. Aspek Rencana atau Program
Aspek  rencana atau  program memiliki  maksud  bahwa  suatu  program atau  kegiatan yang  diselenggarakan  dapat dinyatakan  efektif  apabila  berjaan  sesuai dengan  rencana  yang telah  diprogramkan sebelumnya.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan Efektivitas  suatu  kegiatan  atau program juga dapat dilihat dari berfungsi atau  tidaknya  aturan  yang  telah  dibuat untuk  menjaga  berlangsungnya  kegiatan atau program tersebut. Aspek ini memuat aturan-aturan yang baik yang berhubungan dengan kegiatan atau program  yang  diselenggarakan,  apabila aturan  sudah  berjalan  dengan  baik  maka ketentuan  atau  aturan  tersebut  telah berjalan dengan efektif.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
Suatu  kprogram  atau  kegiatan juga  dapat  dikatakan  eektif  abaila  telah mencapai  tujuan  atau  kondisi  ideal  awal yang  telah  ditetapkan.  Penilaian  pada aspek  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat
persentase  partisipasi  target  atau  sasaran dalam  mengikuti  kegiatan  atau  program tersebut.

## C.  METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di  mana  peneliti  sebagai  intrumen  kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif  yaitu  berdasarkan  fakt- fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud  adalah  data  yang  sebenarnya (Sugiyono, 2011).
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif yaitu suatu penelitian yang betujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas  organisasi  pemerintahan  Desa Margasari Kecamatan Dawuan Kabupaten  Subang.  Sehingga  kita  dapat mengetahui bagaimana kualitas dan efektivitas  organisasi  pemerintahan  Desa
Margasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.

## D.   PEMBAHASAN
Kelurahan  dan  Desa  adalah  salah satu  unsur  kewilayahan  terkecil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Walaupun demikian, Desa/Kelurahan mempunyai  strategis  dalam  pencapaian sasaran pembangunan.
Desa  Margasari  merupakan  salah satu desa yang ada di Kecamatan Dawuan Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat. Desa  dengan  luas  kurang  lebih  830.836 km2  ini  pada  sebelah  utara  berbatasan dengan  Desa  Situsari,  disebelah  barat berbatasan dengan Desa Cisampih, selatan berbatasan  dengan  Desa  Jambelaer  dan pada  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kelurahan Parung. Secara geografis, Desa Margasari  berada  pada  dataran  rendah yaitu  berupa  pemukiman,  ladang  dan persawahan.  Ladang  dan  persawahan  itu lah  yang  menjadi  mata  pencaharian sebagian masyarakat Desa Margasari.
Sejauh ini, Pemerintah Desa Margasari telah menyelenggarakan program yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19 dan  pembuatan  akta
tanah  gratis  merupakan  dua  program utama yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Desa  sejak  dipimpin  oleh Kepala Desa yang baru.
Efektivitas Kinerja Kepala Desa, Kepala Seksi  Pemerintahan  dan  Bendahara Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan melalui wawancara kepada  Kepala  Desa  yang  bernama Nanang  Setia  Praja,  Kepala  Seksi Pemerintahan  yang  bernama  Supriyatna dan  Bendahara  Desa  yang  bernama  Iing Hamzah,  diketahui  bahwa  efektivitas kinerja  atau  sistem  organisasi  meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan  Bendaha  di  Desa  Margasari  dengan menggunakan  teori  Muasaroh  (2010) berdasarkan  4  aspek,  yaitu  sebagai berikut:
1. Aspek Tugas atau Fungsi
a. Kepala Desa
Berdasarkan  penuturan  Kepala Desa  Margasari,  beliau  menyebutkan bahwa  tugas  dan  fungsi  seorang  kepala desa,  khususnya  Kepala  Desa  Margasari merujuk  kepada  regulasi  pusat  yang berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Pasal  26  tentang  Desa. berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tugas
seorang  Kepala  Desa  Margasari  adalah memimpin  roda  Pemerintahan  Desa Margasari  sekaligus  menjalankan  fungsi dalam bidang pembangunan, pemberdayaan
dan pembinaan
masyarakat Desa Margasari.
b. Kepala Seksi Pemerintahan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan,  Kepala  Pemerintahan  yang selanjutnya ditulis Kepala Seksi Pemerintahan  menyebutkan  bahwa  tugas dan fungsi dari seorang Kaur Pemerintahan adalah mencatat data kependudukan,  menciptakan  keamanan dan  ketentraman  masyarakat.  Namun menurut  beliau,  Kaur  Pemerintahan  di Desa  Margasari  merangkap  juga  menjadi salah satu operator dalam bidang keuangan  yang  di  mana  terdapat  suatu sistem  yang  bernama  Siskeudes  yang berbasis online. Selanjutnya beliau menuturkan bahwa secara sistem organisasi,  Kepala  Seksi  Pemerintahan berada  langsung  di  bawah  Kepala  Desa, sehingga  Ia  bertanggung  jawab  penuh kepada  Kepala  Desa,  berbeda  dengan Kepala  Urusan  yang  di  mana  Ia bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris Desa.
c. Bendahara Desa
Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh Bendahara Desa
Margasari,  beliau  menyebutkan  bahwa tugas dan fungsi pokok seorang bendahara desa  adalah  mengelola  keuangan  desa yang bersumber dari APBDes.
2. Aspek Rencana atau Program
a. Kepala Desa
Berdasarkan hasil wawancara bersaama  Kepala  Desa  Margasari,  beliau merupakan  kepala  desa  yang  baru menjabat  2  bulan.  Meskipun  begitu, banyak program yang telah diselenggarakan. Vaksinasi Covid-19 dan Pembuatan  Akta  Tanah  merupakan  dua program utama yang telah terselenggarakan.  Vaksinasi Covid-19 dilakukan  karena  melihat  realita  bahwa banyak  orang  lanjut  usia  yang  belum mendapatkan  vaksin Covid-  19 ,  hal  ini terjadi karena  berkembangnya hoax yang menyebutkan  bahwa  vaksin Covid-  19 dapat  menimbulkan  bermacam  penyakut bagi  orang  lanjut  usia.  Hal  itu  akhirnya membuat  Kepala  Desa  memutuskan untuk  melakukan  kerja  sama  dengan perangkat  desa  dan  RW  juga  RT  untuk memberikan  sosialisasi  mengenai  virus Covid-19 dan  vaksinnya,  hal  tersebut dilakukan dengan door to door ke rumah- rumah  masyarakat,  khususnya  kepada mereka  yang  belum  menerima  vaksin Covid-19 .  Setalah  melakukan  sosialisasi, Kepala  Desa  melukan  kerjasama  dengan beberapa pemasok vaksin seperti
puskesmas  untuk  melakukan  vaksinasi yang diselenggarakan secara door to door dan di halaman Desa Margasari.
Program kedua yang telah terselenggara  adalah  pembuataan  akta tanah  secara  massal  dan  tanpa  biaya,  ini merupakakn program serupa yang dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo. Selain  merupakan  program  turunan  dari Presiden,  berdasarkan  penuturan  Kepala Desa  Margasari  hal  ini  merupakan pengalaman pribadinya pada saat sebelum menjabat menjadi Kepala Desa Margasari.  Berdasarkan  pengalamannya tersebut beliau sering melihat warga Desa Margasari  melakukan  transaksi  jual  beli tanah  tanpa  bukti  kepemilikan  akta tanahnya, sehingga itu lah yang mendorong Kepala Desa untuk menyelenggarakan program tersebut.
Selain  kedua  program  utama tersebut, ada juga beberapa program yang telah  terselenggarakan,  yaitu  pembukaan dan pembuatan jalan ke pelosok desa dan pembuatan kurang lebih  100 kolam ikan. Kedua  program  tersebut  terselenggara untuk  meningkatkan  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembukaan  jalan  ke  pelosok,  program tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah akses  masyarakat  untuk  berpergian  ke
ladang,  karena  mayoritas  penduduk  desa adalah petani dan peternak ikan juga ayam petelur.  Sedangkan  pembuatan  kurang lebih  100  kolam  ikan  merupakan  tugas Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di era pandemic Covid-19 . b. Kepala Seksi Pemerintahan Berdasarkan sistem organisasi yang menempatkan seorang Kepala Seksi Pemerintahan  berada  di  bawah  jabatan Kepala  Desa,  maka  setiap  program  yang diselenggarakan  atau  ditetapkan  oleh keputusan  Kepala  Desa  ditugaskan  ke Kepala  Seksi  Pemerintahan,  selanjutnya Kepala  Seksi  Pemerintahan  memiliki tanggungjawab yang  penuh  kepada  Kepala Desa atas setiap program yang diselenggarakan  atau  ditetapkan  tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, seorang  Kepala  Seksi  Pemerintahan  tidak memiliki  program  atau  rencana  melainkan hanya bertugas untuk menjalankan program yang ditugaskan oleh kepala desa dan mempertanggungjawabkannya.
c. Bendahara
Berdasarkan  hasil  wawancara, Bendahara  Desa  Margasari  menyebutkan bahwa  seorang  bendahara  tidak  memiliki rencana  atau  program  tersendiri,  beliau menuturkan  bahwa  bendahara  hanya
mengikuti arahan program yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa  dan bertugas  untuk  melakukan  pencatatan setiap  pengeluaran  dan  pemasukan  dana pada program - program yang diselenggarakan. Dari setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan,
Bendahara Desa Margasari masih mengandalkan  dana  yang  bersumber  dari hasil kerjasama dengan pihak  swasta,  hal ini disebabkan keuangan desa yang  masih 0  karena  Kepala  Desa  belum  lama menjabat.

## 3. Aspek Ketentuan dan Peraturan
a. Kepala Desa
Selaku  kepala  wilayah,  Kepala Desa Margasari mengacu kepada regulasi pusat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  untuk  mengatur  roda pemerintahan di desanya, termasuk dalam mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Berdasarkan  penuturannya,  beliau  telah melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian  perangkat  desa  sesuai dengan  regulasi  tersebut,  salah  satu contohnya adalah beliau memberhentikan seorang Kepala Dusun yang telah berusia lebih  dari  60  tahun,  hal  ini  merujuk kepada  regulasi  bahwa  perangkat  desa harus berusia di bawah 60 tahun. Namun, ada satu problema yang belum
terselesaikan  sampai  saat  ini  adalah mengenai perilaku salah seorang perangkat desa, yaitu Kepala Dusun yang di duga telah melakukan peanggaran pada saat  pesta  demokrasi  pemilihan  Kepala Desa  Margasari  berlangsung,  hal  itu didasarkan  kepada  aduan  masyarakat. Kasus  ini  bermula  ketika  Kepala  BPD menyampaikan keputusan kepada seluruh perangkat  desa  dilarang  untuk  ikut berkampanye  dalam  pesta  demokrasi Pemilihan Kepala Desa Margasari, namun hal itu tidak digubris oleh seorang kepala  dusun,  Ia  diduga  tetap  melakukan kampanye  pada  saat  pesta  demokrasi tersebut dan menjatuhkan pasangan calon lain sehingga dianggap mengadudombakan masyarakat yang hendak  memilih  pasangan  calon  kepala desa.  Meski  demikian,  Kepala  Desa Margasari  menyebutkan  pemberhentian tidak  bisa  dilakukan  hanya  berdasar kepada aduan masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Desa Margasari sedang melakukan  pemanggilan  kepada  terduga kepala dusun tersebut dan belum memutuskan  nasib  dari  perangkat  desa tersebut.
Selain  dalam  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa,  setiap keputusan  yang  dibuat  atau  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  Margasari  merupakan hasil  musyawarah dan  selalu  dilaporkan
kepada  BPD  dan  perwakilan  masyarakat, sehingga  dalam  hal  ini Pemerintah  Desa Manyeti merujuk  kepada aturan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 27. b. Kepala Divisi Pemerintahan Berdasarkan  penututan  Kepala Seksi  Pemerintahan  Desa  Margasari, beliau menyebutkan bahwa hampir setiap tahunnya  ada  PerDes  atau  PerKaDes yang  dihasilkan  dari  musrembangdes untuk  mengatur  roda  pemerintahan  desa, seperti  untuk  mengatur  perangkat  desa sampai  pengangkatan  dan  pemberhentian Rukun  Warga  dan  Rukun  Tetangga. Secara singkat dapat  disimpulkan bahwa, tidak ada peraturan khusus yang mengatur seorang  Kepala  Seksi  Pemerintahan kecuali  Undang-Undang,  namun  Kepala Divisi  Pemerintahan  berkontribusi  dalam setiap  Peraturan  Desa  yang  dibuat  atau ditetapkan.
c. Bendahara Desa
Dalam mengelola  keuangan,  tidak ada Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dibuat  khusus  untuk  mengatur sistem keuangan Pemerintah Desa Margasari. Untuk saat ini, bendahara desa merujuk  kepada  Peraturan  Bupati  untuk mengatur keuangan, khususnya pengelolaan APBDes.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
a. Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  wawancara, tentunya  sebagai  seorang  kepala  desa beliau  mempunyai  tujuan  dari  setiap program dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah  desa.  menurut  penuturannya, dari setiap program yang telah terselenggara  dan  yang  masih  dalam proses  rencana  merupakan  suatu  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa untuk menyejahterakan dan memakmurkan  rakyatnya.  Pembukaan dan  pembuatan  jalan  ke  pelosok  dan pembuatan kolam ikan merupakan contoh bahwa Kepala Desa akan terus melakukan  suatu  pembangunan  untuk memberdayakan dan membina masyarakatnya untuk lebih baik dan maju ke depannya.
b. Kepala Seksi Pemerintahan
Berdasarkan  penuturan  Kepala Seksi  Pemerintahan,  beliau  menyebutkan bahwa memiliki tujuan atau kondisi ideal yang  tidak  lain  dan  tidak  bukan  untuk menyejahterakan dan menciptakan keamanan  serta  ketentraman  masyarakat. Namun  lebih  lanjut  beliau  menuturkan, untuk mencapai hal tersebut masih belum bisa tercapai karena kurangnya pembinaan aparatur dari Pemerintah Daerah
Kecamatan dan Pemerintah  Daerah
Kabupaten.
c. Bendahara Desa
Berdasarkan penuturannya,
Bendahara  Desa  Margasari  menuturkan bahwa  beliau  memiliki tujuan  yang  sama dengan Kepala dan Kepala Seksi Pemerintahan  Desa,  yakni setiap  apa  pun yang diselenggarakan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Margasari.

## E.  KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Aspek Fungsi atau Tugas
Pada  aspek  tugas  atau  fungsi, Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan
dan Bendahara Pemerintah Desa Margasari  telah  memiliki  tugas  atau fungsinya  masing-masing  yang  diatur dalam regulasi,  baik  itu  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  maupun yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk bendahara desa.
2. Aspek Rencana atau Program
Pada  aspek  ini  tidak  semua aparatur  yang  meliputi  Kepala  Desa,
Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara  mempunyai  rencana  atau program  dalam  menjalankan  tugas  atau fungsinya,  hanya  Kepala  Desa  yang memiliki program atau rencana,
sedangkan  Kepala  Seksi  Pemerintahan dan  Bendahara  hanya  berkontribusi sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing- masing.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan Pada aspek ketentuan atau peraturan,  berjalannya  sistem  organisasi Pemerintahan  Desa  Margasari  merujuk kepada  regulasi  pusat,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Subang. Sementara  untuk  produk  yang  dihasilkan berupa  Peraturan  Desa  dan  Peraturan Kepala  Desa  biasanya  hanya  mengatur pengangkatan  dan  pemberhentian  RT, RW dan lembaga desa.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal Pada  aspek  yang  terakhir,  semua narasumber  menyatakan  bahwa  setiap program  dalam  rangka  melaksanakan fungsi  pembangunan,  pemberdayaan  dan pembinaan yang diselenggarakan maupun yang  direncanakan  berorientasi  untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Desa Margasari
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa efektivitas sistem organisasi Pemerintah Desa Margasari yang meliputi Kepala Desa, Kepala  Seksi Pemerintahan dan  Bendahara  Desa  Margasari  belum efektif, hal ini terjadi karena dua aparatur desa yang meliputi Kepala Seksi Pemerintahan  dan  Bendahara  Desa  tidak
memenuhi  salah  satu  aspek  efektivitas organisasi menurut Muasaroh (2010: 13). Kedua  aparatur  tersebut  tidak  memenuhi aspek  rencana  atau  program,  yang  mana disebutkan bahwa untuk dikatakan sebuah  organisasi  yang  efektif  maka harus  memenuhi  4  aspek yang  meliputi aspek  tugas  atau  fungsi,  aspek  rencana atau  program,  aspek  ketentuan  dan peraturan dan  aspek  tujuan  atau  kondisi ideal.  Dalam  menjalankan  tugas  atau fungsinya,  Kepala  Seksi  Pemerintahan dan  Bendahara  Desa  Margasari  tidak membuat  sebuah  rencana  atau  program untuk  menjalankan  atau  mempermudah kinerja  mereka.  Keduanya  juga  tidak memberikan kontribusi untuk memunculkan  atau  mengusulkan  kepada Kepala  Desa  sebuah  rencana  atau program,  mereka  hanya  menjalankan arahan yang diberikan dari atasan mereka yaitu  Kepala  Desa  Margasari,  sehingga dikatakan bahwa keduanya tidak memenuhi aspek rencana atau program.

## Saran
1. Aspek Fungsi atau Tugas
Meskipun  pada  aspek  tugas  dan fungsi  semua  aparat  desa  yang  meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan  Bendahara  Desa  Margasari  telah
memenuhi, namun perlu menjadi evaluasi bagi  seluruh  aparat  desa  yang  lain  untuk selalu  bekerja  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  Diharapkan tidak  ada  aparatur  desa  yang  memiliki tugas rangkap, dalam hal ini berarti perlu adanya pelatihan bagi aparatur desa untuk menyesuaikan  diri  dengan  berbagai perkembangan dalam setiap program atau sistem  dalam  mengatur  pemerintahan desa.
2. Aspek Rencana atau Program Kepala  Seksi  Pemerintahan  dan Bendahara Pemerintahan Desa Margasari tidak  memnuhi aspek  ini,  mereka  hanya berperan untuk menjalankan setiap rencana  atau  program  yang  diputuskan untuk diselenggarakan oleh Kepala Desa. Maka  dari  itu,  diharapkan  untuk  ke depannya  aparatur  atau  perangkat  desa khususnya  Kepala  Seksi  Pemerintahan dan  Bendahara  mampu  menciptakan sebuah  rencana  atau  program  yang mendukung kinerja mereka atau mendukung  keputusan  Kepala  Desa,  hal ini  akan  memberikan  ruang  kepada perangkat  desa  untuk  berinovasi  lebih dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi mereka,  diharapkan  juga  dari  setiap program  dan  rencana  yang  dihasikan mampu  merangkul  lebih  dekat  lagi
masyarakat dalam rangka menyelenggarakan  fungsi  pembangunan, pemberdayaan
dan pembinaan masyarakat desa.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan
Pada aspek ketentuan dan peraturan  yang  mengatur  berjalannya kinerja  aparatur  desa,  meskipun  masing- masing  telah  memiliki  aturan  untuk menjadi  rujukan,  yaitu  Undang-Undang dan Peraturan Bupati. Sehingga peraturannya  secara  umum  bukan  secara khusus untuk Pemerintahan Desa Margasari  itu  Sendiri.  Produk  yang dihasilkan  berupa  Peraturan  Desa  dan Peraturan  Kepala  Desa  Margasari  hanya mengatur pengangkatan dan pemberhentian  RT  dan  RW,  diharapkan Pemerintah  Desa  Margasari  mampu membuat  sebuah peraturan dan ketentuan yang  mengatur  secara  khusus  kinerja aparatir desa secara keseluruhan.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
Pada  aspek  tujuan  dan  kondisi ideal  meskipun  Kepala  Desa,  Kepala Seksi  Pemerintahan  dan  Bendahara  Desa Margasari  memiliki  tujuan  yang  sama yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan  rakyat,  denga  tujuan tersebut diharapkan aparatur desa tersebut mampu merealisasikan tujuannya
melalui  pembangunan,  pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Margasari.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia.  2014. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5495. Jakarta.
I.Pangkey., S. P. (2015). Analisis Efektivitas  dan  Efisiensi  Anggaran Belanja  Pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal EMBA , 3 (4), 33–43
Nila  Lestari,  K.  U.  S.  (2020).  Efektivitas Pembelajaran  Daring  Terhadap  Hasil Belajar  Pjok  Kelas  5  Sdit  Alfarabi Tanjung Selamat. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 238. https://www.e- prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pen elitian/article/view/751/727
Oktiodirman, V., Administrasi, F. I., Studi, P., Ilmu, M., Indonesia, U., Rusli, Z., Administrasi,  F.  I.,  Studi,  P.,  Ilmu, M., & Indonesia, U. (2022). Efektifitas Program Satu Rumah Satu Jumantik Dalam Pengendalian
Demam  Berdarah  Dengue  (DBD) .
5 (1), 412–431.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Tahir,  I.  (2017).  Model  Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa. Sosiohumaniora , 19 (3), 233–237. https://doi.org/10.24198/sosiohumani ora.v19i3.13070