## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI
Cepta Hery 1 , Wira Saputra Rahman 2
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, Sukabumi, Indonesia 1, 2
E-mail: ceptahery.43@gmail.com

## ABSTRAK
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu penegasan  yang  didalamnya  berisi  pengakuan  terhadap  kedudukan  desa  serta berisi  peraturan-peraturan  pelaksanaan  dalam  mengatur  desa  agar  dapat dijadikan  pedoman  dan  acuan  didalam  melaksanakan  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  serta  mengandung  konsekuensi  yang  wajib  ditindaklanjuti. Dibentuknya  Kementerian  Desa  dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  12  tahun  2015  adalah  dalam rangka  tugas  membantu  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  desa dan  perdesaan,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  percepatan  pembangunan daerah  tertinggal  dan  transmigrasi.  Kebijakan  kebijakan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  terkait  desa  merupakan  salah  satu  tujuan  dalam  mensejahterakan seluruh  rakyat  Indonesia.  Desa  merupakan  wilayah  yang  langsung  bersentuhan dengan  kelompok  masyarakat  yang  hendak  disejahterakan  dalam  rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh sebab itu didalam pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan  Desa  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang diimplementasikan melalui kebijakan tentang.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyelenggaran, Pemerintahan Desa

## ABSTRACT
The  issuance  of  Law  number  6  of  2014  concerning  villages  is  an  affirmation which  contains  an  acknowledgment  of  the  position  of  the  village  and  contains implementing  regulations  in  regulating  villages  so  that  they  can  be  used  as guidelines  and  references  in  implementing  village  governance  and  contain consequences  that  must  be  followed  up.  The  establishment  of  the  Ministry  of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration through Presidential  Regulation  Number  12  of  2015  is  in  the  context  of  the  task  of assisting  in  carrying  out  government  affairs  in  the  village  and  rural  areas, empowering rural communities, accelerating development of disadvantaged areas and transmigration. Policies issued by the government related to villages are one

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
of the goals for the welfare of all Indonesian people. The village is an area that is in direct contact with community groups who want to be prospered in the context of  achieving  national  goals  and  functions  as  an  institution  that  strengthens  the structure of the Indonesian state government, therefore, in the implementation of village  governance,  it  must  comply  with  the  laws  and  regulations  related  to villages which are implemented through village policies.
Keywords : Implementation, Policy, Administration, Village Administration

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Desa  merupakan
unit pemerintahan terbawah dan berperan sangat penting, hal itu terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2015  Tentang  Kementrian  Desa  Dan Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi, yang merupakan konsekuensi  atas  perubahan  iklim politik  dan  sistem  pemerintahan  yang harus ditindaklanjuti dimana didalamnya termuat pengakuan terhadap kedudukan desa dan peraturanperaturan  pelaksanaan  yang mengatur desa serta tugas penyelenggaran  urusan  pemerintah  di bidang  desa  dan  perdesaan  mengingat penduduk Indonesia mayoritas bertempat tinggal di desa. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait desa tersebut  diatas  merupakan  salah  satu tujuan  dalam  mensejahterakan  seluruh rakyat  Indonesia  dengan  memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dalam bentuk kejelasan status  dan  kepastian  hukum  atas  desa dan  membentuk  Pemerintahan  Desa yang profesional, efisien dan efektif.
Pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena desa merupakan  wilayah  yang  langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang hendak disejahterakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional selain berfungsi sebagai lembaga  yang  memperkuat  struktur pemerintahan  negara  Indonesia,  oleh sebab itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus sesuai dengan kebijakan yang terdapat didalam  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan  hasil  pengamatan pada  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa Sasagaran dalam mengimplementasikan  kebijakan  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  belum sesuai dengan harapan. Hal itu disebabkan  belum  dipahaminya  secara keseluruhan kebijakan yang terdapat di dalam  undang  undang  tersebut  dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Di  dalam  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  Pemerintah  Desa Sasagaran  perlu  untuk  melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya  tokoh  masyarakat  maupun

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
tokoh  pemuda  sehingga  tidak  terjadi kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KAJIAN PUSTAKA Kebijakan Pemerintah dalam hal ini memiliki  kewenangan  untuk  membuat kebijakan  kebijakan  yang  dituangkan dalam bentuk peraturan berupa undang- undang  dan  keputusan  dari  mulai tingkat  presiden,  menteri  dan  kepala daerah.  Agar  peraturan  atau  kebijakan tersebut  tepat  sasaran  dan  mencapai tujuan,  bentuk  dari  aturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintahan  dari suatu  kebijakan  hendaknya  mewakili atau  disesuaikan  dengan  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Frederickson  dan  Hart  dalam Nawawi (2009:8) mengartikan kebijakan  adalah  :  “suatu  tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya hambatanhambatan  tertentu  sambill mencari peluangpeluang untuk
mencapai  tujuan/  mewujudkan  sasaran yang diinginkan”.

## Implementasi
Proses  pelaksanaan  dari  suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh yang melaksanakan kebijakan atau aturan  dari  pembuat  kebijakan  dan peraturan  merupakan    implementasi keseluruhan proses perencanaaan program  atau  kebijakan  yang  sangat
penting  dalam  mencapai  apa  yang menjadi  tujuan.  Patton  dan  Sawicki dalam  Tangkilisan  (2003:  9) yaitu  : “Implementasi berkaitan dengan berbagai  kegiatan  yang  diarahkan untuk  merealisasikan  program,  dimana pada  posisi  ini  eksekutif  mengantar cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan  dan  menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,
seorang  eksekutif  mampu  mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit  dan  teknik  yang  dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan  yang  telah  dibuat,  dan petunjuk  yang  dapat  diikuti  dengan mudah  bagi  realisasi  program  yang dilaksanakan”.
Lester dan Stewart dalam
Winarto  (2002:  101-102)  menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah : “Implementasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertian  luas  merupakan  alat administrasi  hukum  dimana  berbagai aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik yang  bekerja  bersamasama  untuk menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.
Nugroho (2009: 158) mengartikan   implementasi kebijakan : “terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu : langsung mengimplementasikannya
dalam  bentuk  program-program  dan melalui  formulasi  kebijakan  derivat atau turunan dari kebijakan tersebut”.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  dilaksanakan  oleh peneliti  secara  intensif  dan  melakukan interaksi  langsung  dilapangan  dalam meneliti  objek  kajiannya  yaitu  aparat pemerintah Desa Sasagaran dan masyarakat yang ada di Desa
Sasagaran  Kecamatan  Kebon  Pedes dengan  tujuan  untuk  mendapatkan informasi  mengenai  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  berikut  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dan  upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Data yang diperoleh dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer yaitu data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan peneliti berdasarkan sumber  data  di  lokasi  penelitian  dan data  sekunder  yaitu  data  yang  diolah dari  hasil  dokumentasi  yang  dilakukan peneliti  dari  hasil  wawancara,  studi dokumentasi dan pengamatan di lapangan. Metode penelitian ini menggambarkan dan menganalisa Implementasi  Kebijakan  Tentang  Desa yang  ditinjau  dari  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  yang  belum  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  di  Desa Sasagaran  Kecamatan  Kebon  Pedes Kabupaten Sukabumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Desa Sasagaran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan  total  luas  wilayah  kurang  lebih 300  Ha  terdiri  dari  tanah  sawah  seluas 119,5  Ha,  tanah  pekarangan  seluas  80 Ha,  tanah  tegalan  seluas  88,5  Ha  dan lainnya  seluas  12  Ha  (sumber  Profil Desa sasagaran 2015).
Berdasarkan  data  tersebut  diatas luas penggunaan tanah yang dipergunakan  untuk  lahan  pertanian lebih  besar  yaitu  seluas  119,5  Ha.
dibandingkan dengan penggunaan lahan  lainnya  dan  oleh  sebab  itu  mata pencaharian  masyarakat  sebagai  petani di  Desa  Sasagaran  lebih  banyak (dominan)  jumlahnya  dibandingkan dengan  jenis  pekerjaan  sebagai  buruh, pedagang,  karyawan,  wiraswata  dan peternak  sebagamana  ditunjukan  pada tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan
No Jenis pekerjaan Jumlah 1 Petani 981 2 Buruh 206 3 Pedagang 521 4 Karyawan 613 5 Wiraswasta 700 6 Peternak 50 Jumlah 3071 Sumber : Profil Desa Sasagaran 2015 Penduduk Desa Sasagaran berjumlah  5.589  jiwa  terdiri  dari  laki- laki  2.791  jiwa  dan  perempuan  2.798

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
jiwa  yang  tersebar  di  5  (lima)  Rukun Warga  (RW).  Dari  jumlah  tersebut kepala  keluarga  (KK)  yang  terdapat  di Desa  Sasagaran  yaitu  sebanyak  1.568 KK.        Komposisi  penduduk  di  Desa
Sasagaran berdasarkan tingkat pendidikan  yang  sedang  diikuti  terdiri dari  TK  atau  Pra-Sekolah  sebanyak 956,  Sekolah  Dasar  sebanyak  953, SLTP  sebanyak  865,  SLTA  sebanyak 779.  Diploma  III  sebanyak  76  dan Sarjana  SI  sebanyak  35  orang  (sumber Profil Desa sasagaran 2015).

## Perangkat Desa Sasagaran
Perangkat  Desa  yang  berfungsi untuk membantu Kepala Desa Sasagaran  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi  pemerintahan  terdiri  dari Sekretaris  Desa,  Staf  Keuangan,  Staff administrasi  umum,  Kepala  Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan  Rakyat,  Kepala  Urusan Keamanan  dan  Ketertiban,  Kepala Urusan  Ekonomi  dan  Pembangunan, serta 4 (empat) Kepala Dusun sebagaimana  tercantum  dalam  struktur organisasi  Pemerintah  Desa  Sasagaran dan  sesuai  dengan  kebijkan  tentang Desa. Latar belakang pendidikan perangkat  desa  sebagaimana  tercantum dan  diatur  didalam  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa pada  pasal  50  ayat  1  huruf  a menyatakan  bahwa  perangkat  desa berpendidikan  paling  rendah  sekolah menengah  umum  atau  sederajat,  di Desa Sasagaran masih terdapat perangkat  desa  dengan  latar  belakang
pendidikan  lulusan  sekolah  menengah pertama  (SMP),  hal  itu  tentunya  dapat menjadi kelemahan dalam melaksanakan Penyelenggaran Pemerintahan Desa. Deskripsi Hasil Penelitian Perubahan regulasi sedikit banyak  telah  mempengaruhi  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat  secara signifikan,  hal  itu  terlihat  dari  dampak perubahan  tersebut  pada  kondisi  yang dinamis khusususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  implementasi kebijakan  tentang  desa  (studi  kasus  di Desa  Sasagaran  Kecamatan  Kebon Pedes  Kabupaten  Sukabumi).  Dengan terbitnya  undang-undang  yang  baru tentang  desa  tetapi  belum  dipahami secara  keseluruhan  oleh    pemerintah desa  dan  badan  permusyawaratan  desa (BPD) perubahan regulasi pada akhirnya  memunculkan  ketimpangan aksesibilitas setiap desa dalam pemenuhan kebutuhan teknologi informasi  serta  rentang  kendali  jarak antara desa dengan badan yang. Dalam mengoptimalkan
kebijakan  yang  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya oleh BPMPD (berfungsi sebagai badan yang menaungi  desa  dan  sebagai  pengelola kebijakan tentang desa) belum sepenuhnya,  hal  ini  disebabkan  karena turunan  dari  kebijakan  yang  mengatur tentang  desa  belum  terbit  secara keseluruhan  dan  berpengaruh  terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
tentang desa. Pemerintah dan pemerintah desa sebagai agen pelaksana kebijakan memiliki keterkaitan  hubungan  dengan  BPMPD. Keterkaitan tersebut dalam hal mengelola  kebijakan  mengenai  desa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus  dilaksankan  oleh  pihak  BPMPD dalam  bentuk  sosialisasi  kebijakan mengenai  desa  dengan  mengadakan bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan  kepada  setiap  desa.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  masih  adanya beberapa sumber daya manusia sebagai perangkat Desa Sasagaran yang kurang yang disebabkan latar belakang pendidikan  serta  kurangnya  sumber daya material dalam bentuk sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan  kebijakan  tentang  desa oleh Pemerintah Desa Sasagaran Kecamatan  Kebonpedes  Kabupaten Sukabumi. Faktor  penghambat  lain  dalam implementasi  kebijakan  tentang  desa dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa  di  desa  Sasagaran  yaitu  belum dipahaminya secara keseluruhan mengenai  kebijakan  tentang  desa  baik oleh  perangkat  desa  maupun  seluruh lapisan  masyarakat  yang  ada  di  desa
Sasagaran yang disebabkan oleh jarangnya menghadiri sosialaisasi kebijakan tersebut, begitu juga petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk teknis  belum  sepenuhnya  dipahami oleh perangkat desa.

## KESIMPULAN
Perlu  adanya  sosialisasi  yang optimal  dari  kebijakan  yang  tercantum dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang  desa  secara  keseluruhan  oleh pihak  BPMPD  selaku  badan  yang menaungi  desa  dan  sebagai  pengelola kebijakan  tentang  desa. Hal  ini bertujuan  agar  di  dalam  pelaksanaan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa khususnya  di  Desa  Sasagaran  dapat berjalan  lancar  atau  tidak  mengalami hambatan.
Komunikasi  merupakan  salah satu  komponen  penting  di  dalam mencapai  suatu  tujuan  agar  sesuai dengan  yang direncanakan, begitu pula pada  komunikasi  antar  organisasi. Meskipun  hal  tersebut  sudah  berjalan cukup  baik  di  Desa  Sasagaran  namun dengan  masih  terdapatnya  kendala didalam implementasi kebijakan tentang desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sasagaran yang disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan  Badan  Pemberdayaan
Desa  (BPD)  tentunya  belum  berhasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun upaya  Pemerintahan  Desa  Sasagaran didalam  mengatasi  hambatan  tersebut dengan  melakukan  koordinasi  antar organisasi  dari  mulai  tingkat  desa, kecamatan  dan  dengan  BPMPD  pada tingkat Kabupaten.
Kurangnya sumber daya manusia,  sumber  daya  materil  dan metoda  yang  belum  jelas    didalam  hal

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
petunjuk  teknis  pelaksanaan  juga merupakan  hambatan-hambatan  yang dihadapi didalam penerapan implementasi kebijakan tentang desa di Desa  Sasagaran  Kecamatan  Kebon
Pedes Kabupaten Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Dunn,  Wiliam  N.  2003. Pengantar Analiisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press Dye,  Thomas  R,  1995,  Understanding Public Policy, New Jersey Prentice  Hall. Edward III, George C. 1980. Implementating  Public  Policy. Washington: Congressional Quarterly Press Islamy, Irfan   M. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta:  Bumi Aksara. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2005 Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan publik,  proses,  analisis,  dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia Hassel  Nogi  S,  Tangkilisan.  2003. Implementasi  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta: YPAP
Kencana,  Syafi’ie.  1992. Pengantar Ilmu  Pemerintahan ,  Bandung: Eresco
Moleong,  Lexy  J.  1998. Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Nucholis  Hanif.  2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Erlangga. Nawawi,  Ismail.  2009. Public  Policy Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori Dan Praktek . Surabaya : PMN Nugroho,  Riant,  2009, Public  Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Santosa,  Arif. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia . 1993. Mahakota Kita.
Setiawan,  Danny.  2011. Wajah  Desa Kita,  Dimensi  SDM,  Politik,
Ekonomi .
Bandung:  Pusat  Kajian  Pemberdayaan
Desa Sudjana, Drs H. Rahmat. 2008. Metode Penelitian Sosial (Himpunan Kuliah Jurusan Ilmu Administrasi Negara  dan  Ilmu  Pemerintahan).
Sukabumi:  STISIP  Widyapuri
Mandiri.
Sudjatmiko,  Budiman.  Yando  Zakaria.
2015. Desa Kuat   Indonesia Hebat. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Sugandha,  Dann.  1991. Koordinasi alat Pemersatu Gerak Administrasi. Cetakan kedua. Jakarta:Intrmedia
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian
Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Sunggono,  Bambang.  1994, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta: Sinar Grafika. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit Aipi Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Oktober 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (23-30)
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis
Kebijaksanaan;  Dari  Formulasi
Ke  Implementasi  Kebijaksanaan
Negara . Jakarta: Bumi Aksara
-,  2005. Analisis  Kebijaksanaan; Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:
PT. Bumi Aksara
Winarno, Budi, 2004, Teori dan Proses
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Media Pressindo -, 2002. Teori dan Proses
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Media Pressindo Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.