## WACANA TATA KELOLA KEBENCANAAN: KAJIAN PEMBICARAAN AKTOR MELALUI ANALISIS MEDIA SOSIAL TWITTER
Sapto Setyo Nugroho 1 , Daniel Pasaribu 2

## ABSTRACT
This paper examines the discourse on disaster governance  issues in Indonesia.  By focusing on discourse analysis, disaster studies can be viewed from a social science perspective  and  with  a  discursive  governance  approach.  This  paper  is  also  an alternative  to  the  dominant  concept  of  "disaster  management"  in  the  previous studies. The  study was conducted by searching for primary data on one keyword, namely  "Penanggulangan  Bencana"  on  Twitter  with  Netlytic  application – social media  text  and  social  network  analyzer.  Through  schemes  of  text  analysis,  social cognition  and  social  analysis,  the  results  of  data  collection  and  analysis  show  the dominance of speech and the role of government, and the diverse significance of other actors.  This  discusses  the  unorganized  "double-track  policy-making"  model  and disaster-conscious behavior through an internalized "living with disaster" view.
Keywords: disaster governance; discourse, penta-helix actors; social media

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji tentang wacana tata kelola kebencanaan di Indonesia.  Dengan berfokus pada wacana, kajian bencana dapat dilihat dengan perspektif ilmu sosial dan  dengan  pendekatan  tata  kelola  diskursif.  Tulisan  ini  juga  sebagai  upaya alternatif  dari  dominannya  konsep  “manajemen  bencana”  pada  kajian  dan pembicaraan di ruang publik. Kajian dilakukan dengan pencarian data primer pada satu  kata  kunci  yaitu  “Penanggulangan  Bencana”  di  media  sosial  Twitter  dengan bantuan aplikasi Netlytic – social media text and social network analyzer. Melalui skema  analisis  teks,  kognisi  sosial  dan  analisis  sosial,  hasil  pengumpulan  dan analisis  data  menunjukkan  dominannya  pembicaraan  dan  peran  pemerintah  dan signifikansi  aktor  lainnya  yang  beragam.  Hal  ini  mendiskusikan  terkait  model “double  track  policy - making”  yang  belum  diorgan isasikan  dan  perilaku  sadar bencana melalui pandangan “living with disaster” yang belum diinternalisasikan.
Kata kunci: tata kelola bencana; wacana, aktor penta-helix; media sosial

## PENDAHULUAN
Tulisan ini mengkaji tentang wacana tata kelola kebencanaan di Indonesia. Tulisan ini  dilatarbelakangi  beberapa  hal: Pertama ,  Indonesia  adalah  negara  rawan  bencana berdasarkan  keadaan  geografis,  geologis,  hidrologis  dan  demografis.  Perlu  dinamisasi kajian  bencana  termasuk  dalam  perspektif  ilmu  sosial. Kedua, pembicaraan  publik mengenai bencana masih didominasi oleh konsep manajemen bencana. Perlu pengarus- utamaan konsep tata kelola kebencanaan yang lebih terkini dan komprehensif. Ketiga, tata  kelola  kebencanaan  seringkali  hanya  dibicarakan  pada  rumusan  strategi  secara teknokratik, belum pada pembicaraan aktor dalam penerimaan  strategi tersebut.
Tata kelola kebencanaan atau yang selanjutnya disebut disaster governance dalam tulisan  ini  dikaji  dengan  perspektif  ilmu  sosial,  terutama  ilmu  administrasi  dan  ilmu pemerintahan. Ini artinya, tulisan ini tidak hanya mendalami fenomena bencana seperti
1 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia saptosn@ecampus.ut.ac.id
2 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia daniel.pasaribu@ecampus.ut.ac.id
dalam  ilmu  sains,  melainkan  juga  berfokus  pada  tata  kelola  penyelenggaraan  dalam rangka mengurangi risiko dari fenomena kejadian bencana tersebut (Danar, 2020: 11).
Dalam  ilmu  administrasi  dan/atau  ilmu  pemerintahan,  terutama  dalam  studi kebijakan publik, fokus tata kelola tidak hanya semata pada tataran teknokratik seperti teknis dan administrasi, melainkan juga dapat berfokus pada tataran sosial seperti pada pembicaraan publik mengenai isu kebijakan tersebut. Penerimaan publik melalui analisis pembicaraan publik ini terkadang diabaikan sehingga kebijakan yang telah  diformulasi tidak dapat diimplementasikan ketika di lapangan (Ardianto, 2016: 197).
Kajian disaster  governance dengan  menganalisis  wacana  berarti  meletakkan pengetahuan  pelaku  atau  pemangku  kepentingan  kebencanaan  sebagai  fokus  kajian. Dalam  konsep governance, pelaku  dalam  ranah  pemerintahan  tertentu  dapat  disebut sebagai aktor, aktor tersebut tidak mesti adalah pemerintah, melainkan juga dapat swasta, masyarakat  dan  aktor  lain nya.  (Mas’udi  &  Karim,  2021:  195).  Oleh  sebab  itu,  maksud wacana tata kelola kebencanaan dalam tulisan ini adalah sejauh mana penerimaan aktor dalam isu-isu disaster governance dianalisis melalui pembicaraan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kerangka  konsep  yang  kemudian  digunakan  dalam tulisan ini adalah isu tata kelola dan wacana, yaitu pada bagaimana pembicaraan aktor- aktor  dalam  tata  kelola  tersebut.  Pada  tata  kelola  secara  umum,  konsep governance hanya mewadahi tiga aktor, yaitu pemerintah ( public ), swasta ( private ) dan masyarakat ( society )  (Peters  &  Pierre,  1998:  223).  Pada  tata  kelola  kebencanaan,  konsep disaster governance menyebut tentang peran pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, akademisi, media  dan  lainnya  (Danar,  2020:  155).  Dalam  tata  kelola  kebencanaan  secara  praktis, aktor-aktor  disebut  penta-helix,  yaitu  pemerintah,  pengusaha,  komunitas,  media  dan akademisi (BNPB, 2019). Melalui ruang publik seperti media sosial, pembicaraan aktor- aktor kebencanaan tersebut dapat dipetakan dan dianalisis (Mas’udi & Karim, 2021:25).
Tulisan tentang wacana tata kelola kebencanaan telah dilakukan oleh Mauroner & Heudorfer (2016). Dengan menganalisis media sosial pada aktor relawan dan organisasi dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di Jerman dan Filipina, media sosial ternyata  telah  berhasil  merepresentasikan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  lapangan. Tulisan ini lebih berupaya memetakan dan menganalisis aktor tata kelola kebencanaan dalam  isu-isu disaster  governance di  Indonesia,  namun  tulisan  ini  juga  membatasi terkait data, yaitu dengan hanya pencarian pada satu media sosial yaitu Twitter dan pada satu  kata kunci  yaitu  “penanggulangan  bencana”,  menggunakan  bantuan  aplikasi pencarian dan analisis, yaitu Netlytic – social media text and social networks analyzer .

## Tinjauan Pustaka
Tulisan  tentang disaster  governance telah  ditulis  oleh  beberapa  ilmuwan  sosial. Damon P. Copolla (2020) menulis tentang konsep dan praktik manajemen bencana atau yang  dikenal  sebagai  konsep disaster  management .  Sejak  tahun  2006,  konsep  ini berhasil  memetakan  tentang  peristiwa  bencana  yang  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Disaster management juga memuat tentang siklus penting  dalam  manajemen  penanggulangan  bencana,  yaitu  mitigasi  ( mitigation ), kesiapsiagaan  ( preparation ),  tanggap  darurat  ( response ),  dan  pemulihan  ( recovery ). Namun demikian, konsep disaster management masih hanya berfokus pada tataran tata
kelola teknis dan administrasi secara umum, belum kepada tataran konteks tata kelola secara khusus yang menyertai, seperti dimensi sosial, politik dan ekonomi.

## Gambar 1. The disaster management cycle
Sumber: Mauroner & Heudorfer, 2016
Dimensi atau konteks sosial, politik dan ekonomi dalam tata kelola kebencanaan telah  dibahas  dalam  tulisan  Kathleen  Tierney  (2012).  Menurutnya,  konsep disaster governance perlu  menawarkan  kerangka  yang  tidak  hanya  sekadar  mewadahi  teknis manajemen bencana saja, tetapi juga proses yang menyertai, seperti dinamika proses dan implementasi program atau kebijakan. Dalam penyajian data dan informasi, tulisan ini hanya  meneliti  data  sekunder  dan  informasi  yang  masih  bersifat  umum  dalam merumuskan sebuah konsep yang masih perlu diuji dalam agenda riset selanjutnya.
Tulisan Melo Zurita dkk (2015) secara lebih lanjut menguji tentang konsep disaster governance . Alat ukur yang dipakai adalah subsidiaritas, yaitu pemeriksaan aktor-aktor yang bekerja di ranah disaster governance . Tulisan ini telah menyinggung terkait aktor dalam  tata  kelola  kebencanaan,  yang  kemudian  berdampak  pada  bahasan  mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja. Lebih spesifik, tulisan dengan meneliti data primer yang menguji disaster  governance juga  dilakukan  oleh  Mike  Douglass  (2016).  Dengan komparasi  antar  negara  yang  rawan  bencana,  tulisan  ini  juga  memperhatikan  tentang kinerja aktor-aktor dalam mitigasi risiko bencana melalui perencanaan wilayah.
Tulisan lainnya yang menguji konsep disaster governance adalah dari Yooil Bae dkk (2016). Pendekatan yang dipakai adalah desentralisasi dan kolaborasi antar aktor, yang secara  prinsip  sama  dengan  alat  ukur  pada  dua  tulisan  sebelumnya.  Tulisan  Bae  dkk menggunakan  studi  kasus  Korea  Selatan,  Douglass  menggunakan  studi  kasus  negara- negara  Asia,  sedangkan  Zurita  dkk  menggunakan  kasus  Australia,  berdasarkan penelusuran penulis melalui bantuan google scholar, praktis belum tercatat tulisan yang menggunakan Indonesia sebagai kasus untuk menguji konsep disaster governance . Salah satu tulisan disaster governance tentang kasus Indonesia tetapi masih secara umum  adalah  dari  Oscar  Radyan  Danar  (2020).  Tulisan  ini  berhasil  memberikan pengantar  tentang  memahami  tata  kelola  kebencanaan  dalam  perspektif  ilmu  sosial, spesifik  adalah  ilmu  administrasi  sehingga  tulisan  ini  memberikan  penekanan  pada pentingnya  mencermati  kinerja  aktor-aktor  dalam  tata  kelola  kebencanaan.  Namun demikian, sama halnya dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini belum mengkaji
secara  mendalam  tentang  prinsip  awal  yang  harus  dimiliki  oleh  aktor-aktor  tersebut, yaitu kesesuaian pengetahuan dan dialog yang efektif dalam tata kelola kebencanaan.
Dengan meninjau tulisan-tulisan yang ada tentang disaster governance , tulisan ini berupaya mengisi celah terkait kajian aktor-aktor dalam tata kelola kebencanaan, yaitu bagaimana sebenarnya pengetahuan aktor dan dialog antar aktor tentang kebencanaan, dalam konteks kasus  di Indonesia. Dalam kajian tata kelola secara diskursif (Foucault dalam Mudhofir 2013: 1), pengetahuan aktor dalam ranah dialog di ruang publik akan berdampak pada motif-tindakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor itu.

## Kerangka Konsep
Tulisan ini adalah tentang wacana tata kelola kebencanaan di Indonesia. Terdapat dua  konsep  penting  dalam  tulisan  ini,  yaitu  konsep  wacana  dan disaster  governance . Merujuk pada pertanyaan penelitian dalam tulisan ini yaitu bagaimana  pemetaan  dan analisis terhadap pembicaraan aktor-aktor dalam isu disaster governance di Indonesia, maka perlu untuk merangkai konsep yang ada dalam tinjauan pustaka sebagai kerangka untuk  menjawab  pertanyaan  dalam  tulisan  ini  tersebut.  Konsep disaster  governance yang akan digunakan merujuk pada lingkup tata kelola telah dipetakan melalui tulisan Oscar  Radyan  Danar  (2020).  Pada  lingkup disaster  governance ,  telah  dipetakan  dan dianalisis mengenai alur kerja aktor-aktor yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Lingkup Disaster Governance

## Sumber: Danar, 2020
Ruang  lingkup disaster  governance didasarkan  kepada  pemetaan  aktor-aktor dalam  kebijakan  atau  isu-isu.  Apabila  dicermati,  pemerintah  merupakan  aktor  sentral dalam  kebijakan  karena  posisinya  sebagai  pembuat  kebijakan  ( policy-maker ),  dalam proses pembuatan kebijakan itu, terdapat peran dari aktor-aktor lainnya, yaitu swasta, LSM dan lembaga lain, yang mana kebijakan itu dibuat untuk masyarakat sebagai aktor utama penerima kebijakan. Pemetaan ini tidak hanya terkait dengan ranah teknokratik kebencanaan (Copolla, 2020), tetapi juga konteks yang menyertai (Tierney, 2012).
Untuk memetakan aktor-aktor dalam kebijakan atau isu-isu dalam ruang lingkup disaster  governance tersebut,  maka  diperlukan  kerangka  yang  fleksibel  namun  dapat akunatabel secara keilmuan, oleh sebab itu konsep wacana digunakan dalam tulisan ini untuk memetakan dan menganalisis aktor-aktor dalam kebijakan atau isu-isu disaster governance tersebut.  Konsep  yang  sering  dipakai  dalam  analisis  pembicaraan  publik melalui media sosial sebagai representasi adalah kognisi sosial (Van Dijk, 2001 & 2002).
Dalam  kognisi  sosial  dikemukakan  bahwa  konstruksi  berfikir  aktor-aktor  dapat dicermati dari bagaimana percakapan publik yang dilakukan secara terbuka dan dengan konsisten.  Dengan  logika  demikian,  maka  pembicaraan  aktor  adalah  representasi  dari wacana tata kelola kebencanaan tersebut. Pada operasionalisasinya, konsep kognisi sosial dicermati dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Ketiga dimensi ini  perlu  dianalisis  secara  keseluruhan  sehingga  penulis  mampu  memahami  apa  yang sebenarnya terjadi pada fokus perhatian dalam tulisan (Eriyanto, 2001).
Berdasarkan tinjauan tentang konsep-konsep yang premis dan operasionalisasinya dapat digunakan sesuai kepentingan dalam tulisan ini, maka konsep aktor-aktor disaster governance dan konsep kognisi sosial dalam wacana apabila keduanya dirangkai akan menjadi sebuah kerangka konsep dengan ilustrasi sebagai berikut:
Gambar 3. Kerangka Konsep Kajian Pembicaraan Aktor

## Sumber: Analisis Penulis, 2022

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  mengumpulkan  data  utama  menggunakan  bantuan  aplikasi  Netlytic  - social media text and  social networks analyzer . Data melalui big  data  ini diposisikan sebagai data primer, bukan data sekunder. Skema tulisan seperti ini pernah dilakukan oleh Abdul Gaffar Karim (2020). Dalam skema metode kognisi sosial, data ini yang akan menjadi  teks  yang  akan  dianalisis.  Kognisi  sosial  menganalisis  wacana  sebagai representasi yang terjadi di lapangan dengan tiga dimensi, yaitu (Eriyanto, 2001):
1. Teks
Teks  adalah  wujud  mikro  konstruksi  berfikir  dari  aktor,  baik  itu  secara  sadar maupun tidak sadar. Dalam tulisan ini, teks diwujudkan dengan berupa data yang telah dikumpulkan melalui bantuan aplikasi Netlytic dalam kurun waktu 19 Maret 2022- 27 Maret 2022 , dengan kata kunci: “penanggulangan bencana” pada media sosial Twitter.
2. Kognisi Sosial
Kognisi Sosial adalah wujud meso atau penghubung antara aktor dengan keadaan sosial  yang  terjadi.  Tulisan  ini  menggunakan  data  primer  dan  dengan  data  sekunder untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana sebenarnya motif aktor dalam teks.
3. Analisis Sosial
Analisis  Sosial  berhubungan  dengan  latar  belakang  mengapa  aktor  berwacana melalui teks dan dengan penjelasan kognisi sosialnya. Data sekunder untuk membantu analisis pada data primer akan digunakan untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari tindakan aktor dalam teks, kognisi sosial maupun secara keseluruhan dalam tulisan ini.
Disaster Governance
Aktor-Aktor
Wacana/Kognisi Sosial atas Kebijakan/Isu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kata  kunci  “Penanggulangan  Bencana”  merupakan istilah  yang  sejauh  ini  paling representatif dalam pembicaraan aktor mengenai tata kelola kebencanaan. Apabila hanya menggunakan kata “Bencana”, maka data yang banyak muncul adalah mengenai sesuatu yang tidak relevan dalam konteks disaster governance, seperti contoh berikut:
Gambar 4. Teks tidak dalam isu disaster governance

## Sumber: Test Query di Netlytic,2022
Begitu  pula  dengan  kata  kunci  “Tata  Kelola  Bencana”  yang  jumlah  teksnya  tidak signifikan untuk dianalisis. Terlebih dengan kata kunci “Tata Kelola Kebencanaan” yang tidak  ditemukan  data  sama  sekali  di  Twitter.  “Penanggulangan  Bencana”  me rupakan istilah umum di Indonesia, baik secara legal melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007, maupun secara formal melalui Lembaga di Indonesia, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun lembaga turunannya di daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada  akhirnya  menjadi  kontekstual  apabila  tulisan  ini  lebih  menggunakan  kata  kunci “Penanggulangan  Bencana”  dibandingkan  menggunakan  kata  kunci  lainnya,  termasuk “Manajemen Bencana” ya ng tidak spesifik masuk dalam pembahasan tata kelola.
Pada pengambilan data dengan kata kunci “Penanggulangan Bencana” pada tanggal 19 Maret 2022 – 27 Maret 2022 di Twitter, ditemukan total 931 cuitan yang menyebut kata “Penanggulangan Bencana”. Analisis T eks pada Netlytic menyediakan data tentang frekuensi kata utama dan kata pendukung atau kata yang terkait dengan penyajian 100 besar, 50 besar dan 30 besar kata. Pemaparannya adalah sebagai berikut:
Gambar 5. 100 frekuensi kata terbanyak
Gambar 6. 50 frekuensi kata terbanyak

## Sumber: Text Analysis di Netlytic,2022
Gambar 7. 30 frekuensi kata terbanyak

## Sumber: Text Analysis di Netlytic,2022
Berdasarkan data di atas, kata yang paling banyak muncul adalah “Bencana” dengan 1300 kata pada 931 cuitan serta “Penanggulangan” dengan 995 kata pada 916 cuitan. Hal ini wajar karena dua kata ini merupakan gabungan dari kata kunci. Secara konteks, dua kata  kunci  ini  didominasi  oleh  cuitan  tentang  kegiatan  kelembagaan  BNPB  maupun BPBD.  Dengan  demikian,  peran  kelembagaan  pemerintah  dipastikan  masih  menjadi dominan dalam pembicaraan aktor-aktor mengenai penanggulangan bencana.
Kata yang paling banyak muncul s elanjutnya adalah “#KitaLebihBaik” (565 kata), “Indonesia” (299 kata), “Presiden” (297 kata), “BNPB” (246 kata),  “Rencana” (216 kata), “Induk”  (175  kata)  dan  “Jokowi”  (173  kata).  Kata -kata  yang  telah  disebutkan  semakin mendukung tentang pembuktian bahwa pembicaraan tentang bencana masih didominasi oleh aktor pemerintah, baik sebagai bagian dari pemangku kepentingan maupun sebagai sistem utama pelaksana kebijakan penanggulangan bencana. Pada kata “Rencana” dan “Induk”,  spesifik  adalah  tentan g  agenda  penetapan  Rencana  Induk  Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044, yaitu sebuah Peraturan Presiden yang memuat  dokumen atau regulasi tentang acuan umum dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang ditetapkan setiap 4 tahun oleh Pemerintah.
Menariknya, pembicaraan tentang selain aktor Pemerintah diwujudkan oleh kata yang paling banyak muncul selanjutnya, yaitu “Banser” (166 kata) dalam 86 cuitan. Kata “Banser” bermula dari tulisan opini dari KH. Ubaidillah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU Jawa Ten gah pada tahun 2017. Tokoh NU ini menyampaikan: “ Sebagai Nahdliyyin saya sering  bersentuhan  dengan  Banser.  Pengajian  rutin,  akbar,  karnaval,
penanggulangan  bencana ,  mantu  sampai  parkirpun  mereka  terlibat.  Dus,  saya sebagai warga negara merasa kapiran kalau tidak ada Banser” (Shodaqoh dalam NU Online,  2017).  Dalam  praktiknya,  “Banser”  atau  Barisan  Ansor  Serbaguna  Nahdlatul Ulama ini memang sering terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Adapun kata terbanyak selanjutnya seperti “terpadu” (166 kata), “sistematis” (159 kata), “@jokowi” (150 kata), “RIPB” (133 kata), “badan” (108 kata), “arahan” (105 kata) dan  kata  lainnya  yang  di  bawah  100  kata  secara  umum  masih  mengacu  pada  aktor pemerintah. Praktis melalui analisis teks dengan bantuan aplikasi Netlytic, maka tidak teridentifikasi secara langsung atau khusus  mengenai pembicaraan  dari  aktor lainnya, seperti  pengusaha,  media  atau  akademisi  pada  kurun  waktu  pengambilan  data.  Oleh sebab  itu,  untuk  mengkaji  pembicaraan  aktor-aktor  dalam  wacana  tata  kelola kebencanaan secara lebih lanjut, maka pembahasan berlanjut dalam skema/model SNA atau Social Network Analysis secara umum-sederhana dengan bantuan aplikasi Netlytic.
Gambar 8. Jaringan pembicaraan aktor (DrL Layout)

## Sumber: Network Analysis di Netlytic,2022
Berdasarkan  ilustrasi  atau  pemetaan  di  atas,  data  menunjukkan  bahwa  jaringan pembicaraan  aktor  terhadap  kata  kunci  “Penanggulangan  Bencana”  relatif  tidak bersinggungan secara aktif antara satu aktor dengan aktor lainnya. Apabila dirapatkan dengan model layout Netlytic lainnya yang lebih rapat dalam pemetaan hubungan aktor, maka jaringan pembicaraan aktor yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 9. Jaringan pembicaraan aktor (dengan layout Fructherman Reingold)
Sumber: Network Analysis di Netlytic,2022
Berbeda  dengan  pembahasan  pada  frekuensi  data  yang  didominasi  oleh  aktor pemerintah, pada peta jaringan pembicaraan aktor, antara pemerintah dan masyarakat
Sapto Setyo Nugroho, Daniel Pasaribu
atau  organisasi  masyarakat  berada  pada  interaksi  yang  hampir  setara.  Hal  ini  terjadi karena  pada  saat  waktu  pengambilan  data,  isu  mengenai  Banser  yang  mengacu  pada tulisan  opini  KH.  Ubaidillah  Shodaqoh  menyinggung  tentang  peran  organisasi masyarakat tersebut dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah ilustrasinya:
Gambar 10. Pembicaraan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana
Sumber: Network Analysis di Netlytic,2022
Walaupun  tidak  signifikan  atau  relevan  dalam  konteks  pembicaraan  tata  kelola kebencanaan pada tulisan ini, pembicaraan mengenai penguatan peran salah satu aktor lainnya  selain  pemerintah  tetap  perlu  untuk  diperhatikan.  Selanjutnya,  sama  halnya dengan  saat  pembahasan  frekuensi  data,  pembicaraan  peran  aktor  pemerintah  tetap penting untuk disajikan. Berikut adalah gambar atau ilustrasi pemetaannya:
Gambar 11. Pembicaraan peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

## Sumber: Network Analysis di Netlytic,2022
Pengambilan  data  bersamaan  dengan  momentum  penetapan  dokumen  strategis Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB). Oleh sebab itu, cuitan yang menyebut akun  resmi  Twitter  Presiden  Joko  Widodo,  yaitu  @Jokowi  juga  dalam  interaksi  yang sangat  aktif  pada  saat  pengambilan  data.  Apabila  dirangkum  dengan  pembicaraan sebelumnya, maka pembicaraan segmen masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

## Gambar 12. Klaster pembicaraan aktor

## Sumber: Network Analysis di Netlytic,2022
Klaster  terbanyak  saat  pengambilan  data  adalah  klaster  Presiden  Joko  Widodo, klaster tokoh Nahdlatul Ulama KH. Ubaidillah Shodaqoh dan disusul oleh klaster akun resmi  BNPB,  yaitu  @BNPB_Indonesia.  Dengan  demikian,  kajian  pemetaan  jaringan dalam  pembicaraan  aktor  tetap  saja  belum    mengakomodir  tentang  aktor-aktor  selain pemerintah  dan  masyarakat,  namun  setelah  mengidentifikasi,  sebenarnya  masih terdapat frekuensi data mengenai cuitan yang bersumber dari aktor selain pemerintah dan  masyarakat,  seperti  temuan  cuitan  dari  akun  Twitter  @kumparan,  @SINDOnews @kompascom, @jpnncom, @TirtoID, serta akun-akun  aktor media lainnya. Ini artinya, aktor  media  secara  proporsional  aktif  masih  membicarakan  tentang  penanggulangan bencana. Sedangkan aktor-aktor yang masih belum teridentifikasi seperti akademisi dan pengusaha, pada kurun waktu pengumpulan data memang belum ditemukan. Oleh sebab itu, pembahasan perlu berlanjut pada temuan mengenai data-data pendukung.
Dalam temuan pada media sosial lain seperti Youtube, ketika mengetik kata kunci “Penanggulangan Bencana” video yang berkaitan dengan aktor akademisi adalah video yang berjudul “Webinar CSIS: Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi & Solusi” yang diunggah oleh akun Youtube CSIS Indonesia. Video tersebut disiarkan pada tanggal 3 Juni 2020 dan diselenggarakan oleh salah satu unit lembaga riset CSIS, yaitu Disaster Management  Research  Unit  (DMRU).  Penelusuran  pada  data  pendukung  untuk mengidentifikasi  pembicaraan  aktor  lainnya  ini  menunjukkan  bahwa  aktor  akademisi sebenarnya  masih  membicarakan  tentang  penanggulangan  bencana  dalam  berbagai momentum. Dalam Webinar CSIS, aktor-aktor akademisi ini membicarakan mengenai poin-poin  penting  dalam  rencana  revisi  UU  Penanggulangan  Bencana  dalam  rangka urgensi dan solusi momentum pasca Pandemi Covid-19 dan perubahan sosial, ekonomi dan politik lainnya. Poin-poin pembicaraannya antara lain sebagai berikut:

## 1. Aspek Kelembagaan
Pada  kelembagaan  BNPB  perlu  membentuk  satuan  kerja  di  daerah  untuk menyederhanakan proses birokrasi, BPBD juga perlu dipimpin oleh kepala Badan yang bukan  pelaksana.  Selain  itu,  perlu  untuk  meniadakan  unsur  pengarah  BNPB,  Kepala BNPB  dan  BPBD  yang  dapat  dijabat  oleh  PNS,  Prajurit  TNI  atau  Anggota  Polri,  serta BNPB  dan  BPBD  yang  dapat  mengerahkan  dan  melibatkan  Prajurit  TNI  dan  Anggota Polri dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana, terutama saat tanggap darurat.

## 2. Aspek Anggaran
Anggaran  seringkali  menjadi  masalah  klasik  setiap  tahun.  Rancangan  revisi Undang-Undang tentang penanggulangan bencana perlu  mengusulkan  tentang alokasi anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat yang minimal adalah sebesar 2% dari APBN dan juga oleh pemerintah daerah yang minimal sebesar 2% dari APBD.
3. Aspek Penyelenggaraan
Rancangan revisi Undang-Undang juga perlu mengubah tahapan penyelenggaran penanggulangan bencana yang semula adalah pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana, diubah menjadi pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Dalam tahap  darurat  bencana  meliputi  siaga  darurat,  tanggap  darurat  dan  transisi  darurat menuju pemulihan. BNPB juga perlu diperkuat mengenai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana-nya dalam bencana yang terjadi lebih dari satu wilayah.

## 4. Aspek Kebijakan
Rancangan  revisi  Undang-Undang  terbaru  juga  perlu  menyoroti  tentang  isu-isu dalam  mega  proyek  yang  sedang  dikerjakan.  Oleh  sebab  itu,  RUU  ini  perlu  memaksa pelaksana  proyek  untuk  melengkapi  tentang  dokumen  analisis  risiko  bencana  sebagai bagian penting dari dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang telah ada.
5. Aspek Jenis Bencana
Pada jenis bencana alam, ditambahkan jenis bencana likuifaksi, gerakan tanah, rob, iklim  ekstrem,  cuaca  ekstrem,  gelombang  laut  berbahaya,  abrasi  dan  benda  angkasa. Pada jenis bencana non alam,  ditambahkan  jenis bencana pandemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran permukiman, hama dan kecelakaan transportasi.
Selain kelima aspek di atas, terdapat pembicaraan penting lain seperti isu utama peningkatan  kelembagaan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  menjadi Kementerian Penanggulangan Bencana, agar lembaga yang diamanatkan khusus dalam penanggulangan bencana tersebut tidak hanya sekadar menjadi fasilitator utama, tetapi juga dapat menjadi regulator utama kebijakan. Disinggung pula mengenai peran aktor lain seperti pengusaha/swasta, media, akademisi serta hak  dan kewajiban masyarakat.
Dengan penelusuran data pendukung untuk mendukung paparan hasil data utama sebelumnya  di  atas,    data-data  pendukung  tersebut  memberikan  informasi  mengenai pembicaraan umum aktor dalam wacana tata kelola kebencanaan sebagai berikut:
Gambar 13. Informasi pembicaraan aktor
Sumber: Analisis Penulis, 2022

## Sumber: Analisis Penulis, 2022
Berdasarkan  paparan  data  utama  beserta  data  pendukung,  pembicaraan  aktor dapat  terkategorisasi  dalam  dua  indikator,  yaitu  intensitas  dan  dampak  pembicaraan. Data menunjukkan bahwa pembicaraan pemerintah mempunyai intensitas dan dampak yang  tinggi,  masyarakat  dan  media  mempunyai  intensitas  tinggi  namun  dampak  yang rendah, akademisi dengan intensitas yang rendah namun berdampak tinggi, sedangkan pengusaha  mempunyai  intensitas  dan  dampak  yang  rendah.  Perlu  menjadi  catatan, bahwa data ini mengacu pada kurun waktu sesuai yang telah dinyatakan dalam tulisan.
Pemaparan  data  dan  informasi  di  atas  secara  tidak  langsung  sebenarnya  telah mengacu pada kerangka konsep yang telah dirangkai, namun untuk diskusi secara lebih lanjut, pembahasan dalam tulisan ini akan berlanjut pada diskusi dengan skema dalam metode  penelitian  untuk  membahas  pembicaraan  aktor  dalam  wacana  tata  kelola kebencanaan, yaitu antara lain dengan analisis teks, kognisi sosial dan analisis sosial.

## Analisis Teks: Antara Konsep dan Praktik
Pada konsep disaster governance , ruang lingkup konsep telah memetakan terkait peran-peran aktor dalam penanggulangan bencana (Danar, 2020). Pada hasil data telah dikemukakan  bahwa  pembicaraan  aktor  mempunyai  intensitas  dan  dampak  yang masing-masing beragam selama kurun waktu pengambilan data. Ini artinya pada waktu atau  momentum  tersebut,  terdapat  pembicaraan  aktor  yang  paralel  dengan  peran, terdapat  juga  aktor  yang  tidak  paralel  dengan  peran  berdasarkan  apa  yang  telah dikonsepsikan  dalam  konsep disaster  governance .  Yang  signifikan  adalah  pararelitas pembicaraan  dan  peran  dari  aktor  pemerintah,  diikuti  oleh  masyarakat  dan  media. Sementara  aktor  atau  pemangku  kepentingan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pada pembicaraan dan peran dari aktor akademisi dan swasta atau industri/pengusaha.
Secara semantik atau pemaknaan kata,  penanggulangan bencana masih dimaknai oleh aktor-aktor terbatas sebagai darurat bencana, belum hingga pada pra bencana dan
Pemerintah Masyarakat Akademisi Media Pengusaha High Impact Low Impact High Intensity Low Intensity
pasca  bencana,  hal  ini  dibuktikan  dengan  kata  pendukung  yang  menyertai  kata  kunci “penanggulangan  bencana”.  Temua n  ini  mendorong  keterkaitan  pada  simplifikasi pengetahuan  kebencanaan  yang  lain,  misal  bencana  yang  disimplifikasi  hanya  pada bencana  alam,  padahal  terdapat  kategorisasi  bencana  non  alam  dan  bencana  sosial. Kemudian spesifik pada tata kelola, contohnya adalah tanggung jawab penanggulangan bencana yang adalah diketahui adalah pada BNPB, padahal BNPB hanya fasilitator dari Kementerian/Lembaga  yang  lain,  serta  contoh  yang  klasik  lainnya  adalah  pada  isu bencana yang hanya diurus oleh pemerintah, padahal bencana adalah urusan bersama.
Secara  sintaksis  atau  penyusunan  kata-kata  dalam  kalimat,  penanggulangan bencana  pada  pembicaraan  aktor  masih  didominasi  oleh  kata-kata  yang  bersudut pandang dari dan kepada peran pemerintah. Pembicaraan aktor yang demikian terjadi baik  oleh  pemerintah  sendiri,  oleh  masyarakat  yang  membicarakan  pemerintah  serta oleh media yang memberitakan kegiatan pemerintah. Begitu pula pada data pendukung yang  ditelusuri  di  mana  terdapat  pembicaraan  akademisi  yang  lebih  membicarakan kelembagaan  pemerintah,  walaupun  hal  ini  tetap  diimbangi  dengan  perhatian  kepada kewajiban  swasta  atau  industri/pengusaha.  Dengan  demikian,  analisis  lebih  lanjut dengan mencermati pada kata-kata yang muncul dalam data ini kemudian telah menguji terkait pemetaan aktor dalam konsep disaster governance (Danar, 2020).
Secara  umum,  pembicaraan  aktor  pada disaster  governance telah  sesuai  dengan apa yang dikonsepsikan, yaitu aktor pemerintah sebagai main system atau sistem utama dalam penanggulangan bencana, sedangkan aktor lain adalah support system atau sistem pendukung, walaupun pembicaraan pada beberapa aktor seperti akademisi dan swasta atau pengusaha belum signifikan. Yang menarik adalah data menunjukkan bahwa peran masyarakat  tidak  hanya  sebagai  penerima  kebijakan,  tetapi  juga  dapat  atau  mampu untuk memberikan umpan balik kebijakan dalam dialog pembicaraannya.
Gambar 14. Pengujian konsep disaster governance
Sumber: Danar, 2020 & Analisis Penulis, 2022
Kognisi Sosial: Abnormal Governance
Kognisi sosial berkaitan erat dengan motif aktor-aktor dalam pembicaraan. Hasil dan  analisis  teks  telah  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tetap  menjadi  aktor  dominan dalam  pembicaraan  serta  masih  menjadi  sistem  utama  sesuai  dengan  konsep  dalam disaster  governance .  Dalam  mencermati  konteks  dalam  teks-teks,  praktis  perlu
Media Akademis i Pemerintah Swast a Masyarakat Kebijakan Pembicaraan
informasi  dari  aktor-aktor  yang  terlibat.  Namun  karena  keterbatasan  penelusuran, tulisan ini hendak menyajikan isu yang menggambarkan terkait fenomena dalam hasil dan  diskusi  analisis  teks  pada  tulisan.  Dominannya  pembicaraan  dan  peran  dari pemerintah  dan  signifikasi  aktor  lainnya  yang  tidak  idealistik  sesuai  konsep disaster governance dapat dijelaskan dengan model-model dalam analisis konteks kebijakan. Model  yang  spesifik  membahas  siklus  penanggulangan  bencana  adalah  model double track policy-making (Santoso, 2010). Model ini mengasumsikan model kebijakan yang berada pada situasi tidak normal dalam pemerintahan, sebagai alternatif dari situasi normal dalam pemerintahan yang sejauh ini menjadi arus utama model analisis konteks kebijakan.  Contoh  situasi  tidak  normal  dalam  pemerintahan  adalah  bencana,  dengan demikian  konsep disaster  governance atau  tata  kelola  kebencanaan  adalah  salah  satu tata kelola yang bersifat tidak normal atau abnormal governance .
Apabila normal  governance telah  mengantisipasi  dan  memproyeksikan  secara konvensional  terhadap  situasi  dan  segala  yang  muncul,  maka abnormal  governance memungkinkan analisis konteks kebijakan dilakukan dan diantisipasi dengan cara-cara yang  luar  biasa  atau  tidak  konvensional.  Persiapan  terhadap  situasi  yang  abnormal tersebut  dilakukan  dengan  membangun  model  berbeda  dengan  situasi  normal  yang ditandai  dengan  tidak  berlakunya  proses  kebijakan  normal.  Dua  situasi  yang  saling melengkapi  dan  memberikan  alternatif  ini  kemudian  membayangkan  adanya  dua dimensi ruang, waktu dan operasional yang fleksibel dalam tata kelola pemerintahan. Ini yang kemudian disebut sebagai dua arena ( double track ) kebijakan (Santoso, 2020).
Gambar 15. Double Track Policy-Making dalam analisis konteks kebijakan Disaster Governance

## Sumber: Santoso, 2020
Hasil  dan  analisis  teks  menunjukkan  bahwa  bencana  seringkali  disimplifikasi sebagai tahapan darurat saja. Dalam darurat, model yang digunakan adalah kendali luar biasa, dimulai dari kelembagaan, anggaran hingga penyelenggaraan, baik dalam ranah pemerintahan, kemasyarakatan dan urusan privat atau swasta. Hal ini dapat dibuktikan melalui kasus bencana alam maupun kasus bencana non alam seperti pandemi Covid-19. Menjadi paradoks apabila pembicaraan lebih berfokus pada darurat, padahal situasi dan kondisi  saat  itu  idealnya  adalah  terkomando.  Berbeda  dengan  saat  pra  dan  pasca bencana,  seperti  pencegahan  dan  rehabilitasi-rekonstruksi,  yang  membutuhkan partisipasi yang dapat ditunjukkan melalui pembicaraan aktor seperti dalam tulisan ini.
Situasi Tidak Normal (Darurat) Situasi Normal (Pra dan Pasca) BNPB sebagai Komando Aktor Kebijakan

## Analisis Sosial: Free from Disaster
Dominannya  pembicaraan  dan  peran  pemerintah  serta  beragamnya  signifikansi pembicaraan aktor lainnya dalam penanggulangan bencana tidak terlepas dari fenomena pandangan free from disaster atau bebas dari bencana. Pandangan ini sering terjadi pada aktor-aktor yang berada di wilayah rawan bencana karena keadaan alam, non alam dan sosialnya. Ketergantungan terhadap pandangan ini mengakibatkan pada permasalahan sistemik  formal  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  kognisi  sosial  serta  lemahnya  budaya informal seperti yang ditunjukkan dalam pembicaraan sehari-hari.
Alternatif  dari  pandangan  yang  tidak  produktif  pada  wilayah  rawan  bencana  ini adalah  pandangan living  with  disaster atau  hidup  bersama  bencana.  Dalam  konteks penanggulangan bencana, pandangan ini menekankan tentang pentingnya situasi normal dalam double track policy-making terutama saat pra bencana. Pembicaraan aktor-aktor diupayakan untuk berada pada pencegahan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pandangan  ini  relevan  dengan  prinsip  manajemen  risiko  pemerintahan  yaitu menghindari krisis lebih baik daripada melaksanakan kemajuan pembangunan.
Pandangan living  with  disaster ini  berasal  dari  budaya  negara  dan  masyarakat Jepang yang merupakan wilayah paling rawan bencana alam dan juga merupakan best practice dalam tata kelola kebencanaan. Dibuktikkan dengan adanya Kementerian yang fokus  pada  penanggulangan  Bencana  serta  industri  atau  swasta  yang  menerapkan manajemen  risiko  pembangunan  secara  disiplin  dan  ketat,  Jepang  telah  berhasil melembagakan pandangan ini secara nilai-nilai dan pengorganisasian aktor-aktor.
Banyak  negara  yang  kemudian  mengadopsi  kebijakan  dari  Jepang  namun  belum sampai pada titik pelembagaan dan pembudayaan. Sama halnya dengan konteks negara Indonesia  yang  ditunjukkan  melalui  pembicaraan  dan  peran  aktor,  pandangan living with  disaster telah  disadari  oleh  aktor  pemerintah  namun  belum  disadari  oleh  aktor- aktor  lainnya.  Oleh  sebab  itu  perlu  strategi  dan  aksi  yang  implementatif  serta  dapat menyentuh pada akar rumput dalam ranah konsep dan praktik disaster governance ini, salah satunya adalah tentang penguatan modal sosial aktor selain pemerintah yang tentu keadaannya dapat berbeda antara wilayah satu dengan yang lain (Zurita, 2017).

## SIMPULAN
Tulisan ini telah mengkaji  sejauh mana penerimaan aktor dalam isu-isu disaster governance dianalisis melalui pembicaraan dan peran aktor dalam dialog ruang publik. Hasil pengumpulan  dan analisis  data pada  tulisan mendiskusikan terkait dominannya pembicaraan dan peran pemerintah serta signifikansi aktor lainnya yang beragam dapat dijelaskan oleh perilaku sadar bencana yang belum berbudaya atau terlembagakan.
Secara  kajian  konsep,  tulisan  ini  telah  berupaya  mendiskusikan  kembali  tentang perspektif  sosial  dalam  penanggulangan  bencana,  yaitu  penerimaan  sosial  aktor-aktor dalam  isu-isu  konsep disaster  governance melalui  pembicaraan  aktor  sebagai representasi. Secara praktis, kajian penerimaan sosial ini juga dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam teknokrasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.
Tulisan ini juga meninggalkan celah yang dapat ditindaklanjuti pada tulisan atau penelitian  selanjutnya,  yaitu  pada  bagaimana  pembicaraan  aktor  secara  sentimen  dan
berdasarkan  fenomena  secara  kronologis.  Lalu,  bagaimana  dengan  representasi  ruang publik lain seperti selain di luar ranah digital, apakah paralel dengan apa yang terjadi? Kesemua itu dapat dilakukan dengan logistik penelitian tulisan yang perlu diakomodir.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto,  Hendra  Try.  (2016).  Mitos  Tambang  Untuk  Kesejahteraan:  Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit Polgov
Bae,  Yooil.  (2015).  Decentralization  and  Collaborative  Disaster  Governance:  Evidence from South Korea: Habitat International, 52(2016), 50-56.
Copolla.  Damon  P.  (2020).  Introduction  to  International  Disaster  Management  4th Edition. Amsterdam: Elsevier
Danar, Oscar Radyan. (2020). Disaster Governance. Yogyakarta: DIVA Press
Douglass,  Mike.  (2016).  The  Urban  Transition  of  Disaster  Governance  in  Asia.  DOI: 0.1007/978 — 981-287-649-2_2
Eriyanto.  (2001).  Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Teks  Media.  Yogyakarta:  LKIS Yogyakarta
Mas’udi, Wawan & Astrina, Azifah R. (2020). Policy Brief: Dari Krisis Koo rdinasi Menuju Koordinasi Krisis: Penanganan Covid-19 di Indonesia. Yogyakarta: Fisipol UGM
Mas’udi,  Wawan  &  Karim,  Abdul  Gaffar.  (2021).  Tentang  Kuasa:  Lingkup  Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Mas’udi,  Wawan  &  Winanti,  Poppy  S.  (2020).  Perubahan  Sosial  Ekonomi  dan  Politik Akibat Covid-19. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Mauroner,  Oliver  &  Heudorfer,  Anna.  (2016).  Social  Media  in  Disaster  Management: How Social Media Impact the Work of Volunteer Groups and Aid Organisations in Disaster  Preparation  and  Response:  International  Journal  Emergency  Management, 12(2), 196-217.
Mudhofir,  Abdul  Mughis.  (2013).  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault:  Tantangan  Bagi Sosiologi Politik: Jurnal Sosiologi Masyarakat, 18(11), 75-100.
Peters,  B.  Guy  &  Pierre,  Jon.  (1998).  Governance  without  Government?  Rethinking Publik Administration: Journal of Public Administration Research and Theory. 8(2), 223- 243.
Santoso, Purwo. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Polgov Serial  Diskusi  Covid  19  dan  Krisis  Koordinasi.  (2020,  9  April).  Dambil  dari https://www.youtube.com/watch?v=fni6q5KL6lQ
Shodaqoh,
Ubaidillah.
(2017).
Ser, Banser Nasibmu. Diambil dari
https://nu.or.id/opini/ser-banser-nasibmu-W74GI
Sinergitas Pentahelix dalam Mitigasi Bencana. (2019). Diambil dari https://bnpb.go.id/berita/sinergitas-pentahelix-dalam-mitigasi-bencana
Tierney, Kathleen. (2012). Disaster Governance: Social, Political, Economy Dimensions. Colorado: University of Colorado
Van  Dijk,  Teun.  (2001).  Discourse,  Ideology  and  Context.  Amsterdam:  University  of Amsterdam
Van  Dijk,  Teun.  (2002).  Discourse,  Knowledge  and  Ideology:  Reformulating  Old Questions and Proposing Some New Solutions. Amsterdam: University of Amsterdam
Webinar CSIS: Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi & Solusi. (2020). Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=MkLz4qqzEYo
Zurita, Melo, et all. (2015). Towards New Disaster Governance: Subsidiary as a Critical Tool. DOI: 10.1002/eet/1681
Zurita, Melo, et all. (2017). Living with disasters: social capital for disaster governance. London: Overseas Development Institute