## KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 59 TAHUN 2016 
* Elwidarifa Marwenny 1 , Engrina Fauzi 2 dan Jelisye Putri Cenery 3
Universitas Dharma Andalas Padang, Simpang Lalang, Tabing-Padang, Sumatera Barat 1 * e-mail: elwidarifamarwenny@gmail.com Jalan Sawahan No.103A Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat 2
e-mail: engrinafauzi@gmail.com Jl. Sawahan No. 103 A, Simpang Haru Padang 3 e-mail: pjelisye@yahoo.com

## Abstract
One  of  the  form  of  applying  the  value  of  democratic  in  Indonesia  is  accommodate  by  the regulation of community organization which is concretely regulated in the provisions of article 28 E Paragraph  3  of the  1945  constitution  also  in  the  provisions  of  law  number 39 of  1999  on  Human Rights.  The  existence  of  community  organizations  does  have  a  great  constribution  in  the implementation of the state, but on the other hand the existence of people raises the pro and contra. The  enecment  of  government  regulation  number  59  on  community  organization  established  by foreign  citizens  makes  the  community  more  worried  if  the  exixtance  of  community  organizations affect the sovereignty of NKRI because they have different ideology with Indonesia. Based on this, it should  be  discussed  about  the  organizations  in  Indonesia.  The  position  of  foreign  social organizatios  in  Indonesia  is  reviwed  from  the  government  regulation  number  59  of  2016  on community organizations established by foreign citizens and the influence of basic organizations for the sovereignty of NKRI. To answer that question, qualitative method is used  as a means to answer the problem by conducting of normative juridical approach which is done by reviewing the law and the literature. Based on this study, it is concluded that the existence of foreign social organizatios in Indonesia in line with  democracy and human right but also politically can treaten NKRI.
Keyword : citizen organization, democracy, human right

## Abstrak
Salah  satu  bentuk  penerapan  nilai-nilai  demokrasi  Indonesia  tercermin  dari  adanya pengaturan mengenai organisasi masyarakat yang secara kongkret diatur dalam ketentuan Pasal 28 E  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  juga  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan organisasi masyarakat memang memiliki konstribusi besar dalam penyelenggaraan negara, namun di sisi lain menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan bagi  masyarakat sehingga menimbulkan  pro  dan kontra.  Di  sahkannya  Peraturan  pemerintah  No. 59  tentang  Organisasi  masyarakat  yang  didirikan  warga  negara  asing  membuat  masyarakat semakin  khawatir  jika  keberadaannya  berdampak  terhadap  kedaulatan  NKRI  karena  berbeda ideologi.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  perlu  kiranya  dibahas  tentang:  pengaturan  tentang organisasi ke masyarakat di Indonesia, kedudukan Organisasi Kemasyarakatan asing di Indonesia ditinjau  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2016  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dan pengaruh ormas asing bagi kedaulatan NKRI. Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan pendekatan  yuridis  normative  dengan  cara  mengkaji  Undang-undang  dan  literature,  kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya melegitimasi keberadaan ormas asing di Indonesia sejalan dengan demokrasi dan HAM namun secara politik juga dapat mengancam kedaulatan NKRI.
Kata kunci: Ormas, Demokrasi dan HAM
 Naskah diterima: 03 Maret 2018, direvisi:10 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, segala perbuatan  yang  dilakukan  oleh  negara haruslah didasarkan atas hukum (rechtstaat) dan  bukan  didasarkan  atas kekuasaan  semata (manchstaat) .  Hal  ini tertuang dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yakni  dalam  pasal  1  ayat  3. Konsep  Negara  hukum  Indonesia  ini menghendaki bahwasanya hukum sebagai panglima  tertinggi  di  dalam  Negara,  atau bisa  juga  dikatakan  bahwasanya  hukum merupakan  poros  segala  perbuatan  yang ada dalam Negara.
Keberadaan Negara
hukum Indonesia,  tidak  bisa  dilepaskan  dari bentuk  pemerintahan  yang  dianutnya yakni demokrasi. Demokrasi dalam artian Negara  hukum  adalah  kebebasan  yang bertanggung  jawab,  yaitu  yang  tetap menjadikan  hukum  sebagai  acuan  dasar dalam bertindak. Negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negaranya.
Organisasi  masyarakat  merupakan salah  satu  tanda  bahwa  suatu  negara menerapkan  prinsip  demokrasi  dan  Hak Asasi  Manusia  karena  dalam  organisasi masyarakat mengenal adanya hak kebebasan berserikat ( freedom of
association ),  berkumpul  ( freedom  of assembly )  dan  mengeluarkan  pendapat
( freedom  of  expression ),  dimana  ketiga kebebasan  tersebut  merupakan  konsep-
konsep yang terdapat di dalam Hak Asasi Manusia. 1
Kebebasan  untuk  berorganisasi  di Indonesia  terdapat  juga  dalam  ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945  yang  menyatakan  bahwa “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” ,  kemudian  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  juga  menyatakan  bahwa “setiap orang  berhak  untuk  berkumpul,  berapat, dan  berserikat  untuk  maksud-maksud damai” .  Kebebasan  tersebut  di  ataslah yang  menjadi  dasar  bagi  masyarakat untuk  membuat  suatu  wadah  agar  dapat menyalurkan  aspirasinya  serta  berperan aktif  dalam  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan dengan membentuk organisasi  masyarakat.  Wujud  partisipasi masyarakat  ini  yang  merupakan  suatu upaya  konkret  dalam  pengembangan demokrasi untuk dapat menjunjung tinggi kebebasan,  kesetaraan,  kebersamaan,  dan kejujuran  yang  merupakan  implementasi dalam  menerapkan  Hak  Asasi  Manusia. 2
Interaksi  yang  dilakukan  oleh  ormas- ormas  yang  memiliki  kepentingan  yang beragam  ini  yang  akan  menjadi  suatu acuan  dan  dasar  dalam  menentukan  arah dan  kebijakan  serta  interaksi  politik  yang dipakai  dalam  negara  Indonesia  yang
1 Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh  Pemerintah ,  Jurnal  Bina  Praja,  Volume  7 Nomor 1 Edisi Maret 2015. hlm.1 – 20 tersedia di www.unigal.ac.id/ejurnal/html/index.php?naon=1 052 , di akses tanggal 01 Mei 2017
2 Ibid. di akses tanggal 01 Mei 2017
majemuk  ini. 3 Organisasi  masyarakat  di Indonesia diharapkan mampu menampung serta mewujudkan kepentingan  bersama  yang  berazaskan pancasila,  sehingga  semua  masyarakat mendapatkan  manfaat  yang rill dari keberadaan  ormas. 4 Dalam  sejarahnya, tidak  dapat  di  pungkiri  bahwasanya, ormas  memang  memiliki  konstribusi besar  dalam  penyelenggaraan  negara, namun  di  lain  sisi  keberadaannya  juga menimbulkan banyak kekhawatiran sehingga muncul berbagai macam pro dan kontra.
Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan  dari  beragam reference
(sumber primer maupun sekunder) terdapat beberapa fakta mengenai
keberadaan  Ormas  dalam  masyarakat diantaranya:
1) Kamis, 09 Desember 2010, di Jakarta Polisi  menyita  puluhan  senjata  antar kampung setelah berhasil membubarkan bentrokan  yang terjadi antar kelompok pria  yang berpakaian dengan tulisan Forum Betawi Rempug (FBR) dan ormas kepemudaan  disebabkan  penarikan
3 Putu  Indah  Prameswari, Studi  Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013 , tersedia di
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- jpm3247d10b50full.pdf,  di  akses  tanggal  1  Mei 2017 4 Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran
Dan  Tanggungjawab  Organisasi  Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat,
Pusat Penelitian  Dan  Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Ri Tahun 2011, tersedia di http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-
1.pdf, di akses tanggal 1 Mei 2017
mobil  yang  belum  melunasi  cicilan. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah kerugian  yaitu  terdapatnya  tiga  unit mobil  yang  diparkir  di  depan  Kantor PT Oto Multiara mengalami kerusakan.
2) Proses  pelaksanaan  sidang  kasus pembunuhan  di  pengadilan  Negeri Gianyar  terpaksa  ditunda  disebabkan situasi  memanas  karena  dua  ormas yang  saling  bersiteru  terus  datang  ke pengadilan.  Sipelakau  dan  korban merupakan  bagian  dari  dua  ormas yang seling bersiteru tersebut. 5
Keberadaan  ormas  dalam  negeri sendiri bagi masyarakat begitu mengkhawatirkan,  apalagi  ormas  asing. Keberadaan  ormas  asing  dinilai  akan menimbulkan  Pro  dan  kontra.  Sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya ormas  asing  berbahaya  bagi  kedaulatan NKRI sedangkan sebagian lagi beranggapan  itu  merupakan  perwujudan dari adanya hak kebebasan berserikat dan berorganisasi.
Rancangan  Undang-undang  tentang ormas  mulai  dibahas  oleh  DPR  Pada tahun 2012 agar ada payung hukum  yang dapat  dijadikan  dasar  untuk  mengatur ormas di Indonesia agar tidak menimbulkan  gangguan  keamanan  di masyarakat.  Sejalan  dengan  ini,    ormas asing  juga  jadi  kekhawatiran  tersendiri
5 Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa, URGENSI PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN  OLEH  PEMERINTAH , Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  (BPP) Kementerian Dalam Negeri tersedia di https://media.neliti.com/media/publications/52270 -ID-urgensi-pengawasan-organisasi- kemasyarak.pdf, diakses tanggal 22 Agustus 2017
karna itulah keberadaannya perlu ditekankan  untuk  sejalan  dengan  idiologi
Pancasila. Setelah keluarnya
Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  59  Tahun  2016 tentang  Organisasi  Masyarakat  (Ormas) yang  didirikan  warga  negara  asing (WNA) muncul, persoalan ormas kembali mengemuka.  Meskipun  Wakil  Presiden Jusuf  Kalla  menyatakan  bahwasanya masyarakat  tidak  perlu  khawatir  dengan keberadaan  PP  ini  karena  pemerintah akan  tetap  memberikan  sanksi  sekiranya melanggar ketentuan undang-undang, namun  masyarakat  tetap  saja  tidak  dapat menerimanya karena ditakutkan
keberadaan  ormas  asing  di  Indonesia membawa agenda  terselubung yang merugikan  Indonesia. 6 PP  Nomor  59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut
menyebutkan  bahwasanya  ormas  asing yang  dapat  melakukan  kegiatan  di wilayah  Indonesia  adalah  badan  hukum yayasan  asing  atau  sebutan  lain,  badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara  asing  bersama  warga  negara Indonesia,  atau  badan  hukum  yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Dalam  PP  ini  diatur  mengenai, pemberian  perizinan,  tim  perizinan,  dan pertimbangan  pengesahan  badan  hukum, serta  tata  cara  pengenaan  sanksi  bagi ormas  berbadan  hukum  yayasan  asing atau  sebutan  lain.  PP  ini  mendapat  tanda tangan  presiden  pada  2  Desember  2016
6 Waspadai  Ormas  Asing,  tersedia  di http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus- publik/16/12/30/oizqc625-waspadai-ormas-asing, di akses tanggal 22 Agustus 2017
dimana  ormas  ini  terdiri  atas  badan hukum  yayasan  asing  atau  sebutan  lain yang mengelola dana secara mandiri  dan badan  hukum  yayasan  asing  atau  sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari  lembaga  donor  asing.  Dalam  PP  ini dijelaskan  bahwasanya  organisasi  yang didirikan  oleh  warga  negara  asing  ini dapat  mengajukan  penugas  kepada  3 orang  yang  memiliki  3  kewarganegaraan asing untuk bekerja pada ormas asing ini. Meskipun perjanjian tertulis dan ketentuan  bahwasanya  mereka  harus tunduk pada peraturan perundang- undangan  harus  dilaksanakan  namun kekhawatiran masyarakat masih tetap ada.
Seorang  guru  besar  dari  Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan alasan Jokowi
memberikan  izin  untuk  orang  asing  agar dapat  mendirikan  ormas  di  Indonesia sedangkan ideologinya berbeda, Maswadi mengkhawatirkan timbulnya bahaya dalam ketahanan Indonesia yang menurutnya masih lemah terhadap ancaman dari luar. 7
Pengamat politik Uchok Sky Khadafi berpendapat bahwsanya ormas asing akan merugikan  ormas-ormas  yang  ada  di Indonesia, karena selalu menerima bantuan  dari  negaranya.  Kekhawatiran lain  yang  dimiliki  oleh  uchock  adalah munculnya  paham  garis  keras  yang  akan masuk  ke  Indonesia. 8 Dari  berbagai
7 http://www.voa-islam.com/read/politik- indonesia/2016/12/19/47976/jokowi-tandatangani- pp-59/2016-tentang-ormas-yang-didirikan- wna/#sthash.34OxsMH0.dpbs, di akses tanggal 22 Agustus 2017
8 http://www.voa-islam.com/read/politik- indonesia/2016/12/19/47976/jokowi-tandatangani-
kekhawatiran diatas, masyarakat memiliki ketakutan  yang  sama  bahwasanya  akan muncul  paham-paham  baru  di  Indonesia yang  radikal  ataupun  paham  komunis yang bertentangan dengan pancasila  yang pada  akhirnya  mengancam  kedaulatan negara  Indonesia.  Sementara  jumlah ormas asing di Indonesia terus mengalami peningkatan.  Saat  ini  ada  62  Ormas
(International Non Governmental
Organization/INGO) yang  terdaftar  di
Kementerian  Luar  Negeri. 9 Per  tahun 2016,  ada  67  ormas  asing  terdaftar  di Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  dan sebaran  ormas  paling  banyak  ada  di daerah Jawa Barat. 10

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif  dengan melakukan  studi  kepustakaan  agar  dapat menemukan  konsep-konsep,  pendapat- pendapat  ataupun  tulisan-tulisan  ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang di  bahas  agar  dapat  mengidentifikasi, menelaah persoalan-persoalan untuk menemukan  ide,  solusi  terkait  dengan persoalan yang dibahas.
pp-59/2016-tentang-ormas-yang-didirikan- wna/#sthash.34OxsMH0.dpbs, di akses tanggal 22 Agustus 2017
9 ttp://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/ 20/pp-59-perketat-berdirinya-ormas-asing-di- indonesia
10 https://news.detik.com/berita/d- 3379374/kemlu-ada-67-ormas-asing-di-indonesia- per-akhir-2016-terbanyak-di-jabar DI AKSES TANGGAL 20  Agustus 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Organisasi Masyarakat
Dalam bukunya Roocmulyati
Hamzah  yang  berjudul  Pengembangan Organisasi  (2004:2),  organisasi  adalah suatu  sistem  yang  terdiri  dari  pola aktivitas  kerja  sama  yang  dilakukan secara  teratur  dan  berulang-ulang  oleh sekelompok orang untuk mencapai tujauan tertentu. 11 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang  Organisasi  Masyarakat  bahwa yang  dinamakan  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  adalah  organisasi  yang  didirikan dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## Negara Hukum Indonesia
Berdasarkan  sejarah  ketatanegaraan Indonesia,  konsep  negara  hukum  sudah lama dipakai meskipun dalam perjalanannya  struktur  ketatanegaraan Indonesia  senantiasa  berubah  sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga  membawa  pengaruh  kedalam pembentukan  hukumnya.  Dalam  UUD
1945  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) secara  tegas  bahwa  Indonesia  memang merupakan negara hukum sehingga semakin  mengukuhkan  konsep  bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
11 e-Journal  Ilmu  Pemerintahan,  4  (1)  2016: 428-441 ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip- unmul.org © Copyright 2016
Negara  hukum  Indonesia  mengarah kepada  Negara  hukum  Eropa  Kontinental yang  dipelopori  oleh  Immanuel  Kant: 12
terdiri  dari  adanya  perlindungan  terhadap HAM,  adanya  Pemisahan  kekuasaan dalam  negara.  Kemudian  unsur-unsur negara  hukum  tersebut  ditambah  oleh Stahl: 13 bahwa  Setiap  tindakan  negara harus  berdasarkan  undang-undang  dan adanya  Peradilan  Administrasi  untuk menyelesaikan perselisihan.

## Teori Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  kata demos dan kratos, demos adalah rakyat, sedangkan
kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa,  istilah  lain  adalah government or rule by the people” . Istilah lain demokrasi yaitu demokrasi konstitusionil,  demokrasi  parlementer,
demokrasi terpimpin,
demokrasi pancasila,  demokrasi  rakyat,  demokrasi soviet,  demokrasi  nasional,  dan  lain sebagainya. 14 Subandi Almarsudi
mengatakan  istilah  demokrasi  sebagai demos yang  berarti  rakyat  dan cratein yang  berarti  pemerintah,  yang  memiliki makna bahwasanya pemerintahan rakyat 15
dalam  arti  kata  apabila  ke  kekuasaan negara  berada  di  tangan  rakyat,  maka
12 Megawati,  Ali  Murtopo,  2006, Parlemen Bikameral dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia , UAD Press, Yogyakarta, Hlm. 23
13 Megawati,  Ali  Murtopo,  2006, Parlemen Bikameral dalam sistem
ketatanegaraan
Indonesia , UAD Press, Yogyakarta, Hlm. 23 14 Miriam  Budiardjo,  2007, Dasar-dasar Ilmu  Politik ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, Hlm. 50
15 Subandi  Almarsudi,  2001, Pancasila  dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 81
bentuk pemerintahannya merupakan demokrasi.
Bentuk-bentuk  pemerintahan  negara demokrasi terdiri dari: Pertama,
Demokrasi  Langsung  dimana  semua masyarakatnya  ikut  memilih  dan  ikut serta dalam pemerintahan. Contoh, negara Yunani, New England, dan negara-negara bagian Swiss (Appenzell, Glarus, Uri dan Unterwalden). Kedua , demokrasi perwakilan  yaitu  dengan  memilih  wakil yang duduk di  parlemen dan parlemenlah yang  kemudian  memilih  pemerintahnya, contoh  negara  demokrasi  perwakilan, USA dengan parlemen,  Indonesia dengan DPR. 16
Di  Indonesia,  keberadaan  demokrasi sudah  mulai  terlihat  ditegaskan  dalam naskah  Pembukaan  UUD  1945  yaitu “Kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala bangsa”,  artinya  setiap  orang  memiliki kebebasan  untuk  lepas  dari  segala  bentuk penindasan.  Pada  alinea  ketiga  juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan  kemerdekaannya  “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. 17
Demokrasi  yang  dianut  di  Indonesia, yaitu  demokrasi  berdasarkan  pancasila, masih  dalam  taraf  perkembangan  dan mengenai sifat-sifat dan  ciri-cirinya terdapat berbagai penafsiran serta pandangan.  Tetapi  yang  tidak  dapat disangkal  ialah  bahwa  beberapa  nilai pokok  dari  demokrasi  konstitusionil
16 Titik  Triwulan  Tutik,  2010, Konstruksi Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 , cet.1, Kencana Prenada Media Group, Hlm.
143
17 Janedri  M.  Gaffar,  2012, Demokrasi Konstitusional , Konstitusi Press, Hlm. 37
cukup  jelas  tersirat  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945.  Selain  itu  undang- undang  dasar  kita  menyebut  secara ekplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu: 18
1. Indonesia ialah negara yang berdsarkan atas hukum (rechtsstaat) .
Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum (rechtstaat) , tidak
berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat).
2. Sistim konstitusionil.
Pemerintahan berdasarkan atas sistim konstitusi (hukum dsar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan  yang tidak  terbatas).  Berdasarkan  dua istilah “rechtstaat” dan  “sistem konstitusi”,  maka  jelaslah  bahwa demokrasi  yang  menjadi  dasar  dari Undang-Undang  Dasar  1945,  ialah demokrasi  konstitusionil.  Disamping itu  corak  khas  demokrasi  Indonesia, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan”, dimuat  dalam  pembukaan  undang- undang dasar.
Demokrasi bukan  hanya  sistem pemerintahan  saja,  tetapi  merupakan suatu  gaya  hidup,  tatanan  masyarakat tertentu  dengan  unsur-unsur  moral,  dan juga  sekaligus  demokrasi  adalah  nilai-
18 Titik  Triwulan  Tutik,  2010, Konstruksi Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 ,  cet.I,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, Hlm. 143
nilai. 19 Bagir  Manan  menyatakan  bahwa kehadiran demokrasi tidak sekedar diukur oleh keberadaan demokrasi pranata demokrasi,  seperti  keberadaan  badan perwakilan,  pemilihan  umum  bukanlah jaminan  kehadiran  demokrasi.  Demokrasi bukan  sekedar  lembaga  atau  pranata. Demokrasi juga adalah mekanisme, bahkan tidak berlebihan apabila disebutkan,  mekanisme  yang  demokratik merupakan  penentu  untuk  mengukur kehadiran demokrasi yang rill , baik dalam kehidupan  negara  atau  pemerintahan maupun  kehidupan  masyarakat  pada umumnya.  Secara  kultural  demokrasi akan  subur  bila  ditopang  oleh  tingkah laku  demokratik  seperti  kesiapan  berbeda pendapat,  kesiapan  untuk  kalah,  kesiapan untuk  bersaing  secara  jujur  sikap  damai dan lain-lain. 20

## Kedaulatan Negara
Menurut  F.  Isjwara  dalam  Ni’matul Huda  menyatakan  bahwa  kata  kedaulatan berasal  dari  kata sovereignty (bahasa Inggris), souverainete (bahasa  Prancis) sovranus (bahasa  italia).  Kata-kata  asing tersebut  diturunkan  dari  kata  latin superanus yang  berarti  “yang  tertinggi”
(supreme).  Sarjana-sarjana  dari  abad menengah
lazim menggunakan
pengertian-pengertian yang serupa maknanya  dengan  istilah superanus itu,
19 Syaiful Bakhri, 2010, Ilmu Negara; Dalam Konteks  Negara  Hukum  Modern ,  Total  Media, Jakarta, Hlm. 182
20 Bagir  Manan,  2001, Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah ,  PSH  Fakultas  Hukum  UII,
Yogyakarta,  Hlm. 64 dalam Suharizal, Penguatan Demokrasi  Lokal  Melalui  Penghapusan  Jabatan Wakil  Kepala  Daerah ,  Jurnal  Konstitusi,  Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010. Hlm. 97
yakni summa  potetas atau plenitude potestatic , yang berarti wewenang tertinggi  dari  suatu  kesatuan  politik. 21
Menurut  Francis  W.  cooker  dalam Ni’matul  Huda,  Istilah  ini  selalu  berarti otoritas pemerintahan dan hukum. 22
Menurut  Goerge  Jellinek  bahwa hukum itu merupakan penjelmaan kehendak atau kemauan Negara.
Karenanya  negaralah  yang  menciptakan hukum,  maka  Negara  dianggap  satu- satunya  sumber  hukum,  dan  negaralah yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau kedaulatan. Di luar Negara tidak ada satu orangpun  yang  berwenang  menetapkan hukum. 23

## Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan teori ini, negara mendapatkan kekuasaan yaitu dari rakyatnya bukan dari tuhan atau raja. Hal ini  yang  pada  awalnya  menjadi  latar belakang  timbulnya  pikiran  baru  yakni kedaulatan  rakyat, 24 disebut  juga  rakyat yang berdaulat.
Dalam  terminologi  ilmu politik
modern, kata kedaulatan digunakan untuk mengartikan  kemaharajaan  mutlak  atau kekuasaan raja yang paripurna.
Kedaulatan  memiliki  hak  yang  tidak  data diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua semua  rakyat  Negara  yang  bersangkutan
21 Ni’matul  Huda,  2014, Ilmu  Negara , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 169
22 Ibid. Hlm. 170
23 Soehino, Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, Hlm. 155
24 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2005, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Bumi  Aksara, Jakarta, Hlm. 6
dan  sang  rakyat  ini  memiliki  kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memerhatikan  apakah  mereka  bersedia atau tidak.  Tidak ada media luar lainnya, kecuali  kehendaknya  sendiri,  yang  dapat mengenakan pembatalan pada kekuasaannya  untuk  memerintah.  Tidak ada  rakyat  yang  memiliki  hak  mutlak untuk  melawannya  atau  bertentangan dengan perintah-perintahnya. Hak apapun yang  dicabutnya  akan  dihapus.  Sudah merupakan  dalil  universal  di  bidang hukum  bahwa  setiap  hak  hukum  hanya tercipta jika pemberi hukum menginginkannya demikian. Oleh karenanya,  jika  sang  pemberi  hukum  itu mencabutnya, keberadaannya dilenyapkan dan sesudahnya hak yang telah dihapuskan  tersebut  tidak  dapat  dituntut. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan  serta  menempatkan  semua rakyat  negara  dibawah  kewajiban  untuk menaatinya. Tetapi tidak ada hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri.
Pengaturan tentang
Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Penjabaran dari ketentuan Pasal-pasal yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya  adalah  Pasal  28  Pasal  28  C ayat  (2),  Pasal  28J  Ayat  (1)  kemudian diturunkan ke dalam ketentuan UU No 17
Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat  yang  diharapkan  mampu untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat  dalam  pembangunan  dan tentunya  yang  berdasarkan  Pancasila, karena  Pancasila  tidak  hanya  sebagai landasan dari seluruh peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Negara
Indonesia,  akan  tetapi  juga  merupakan arah,  cita-cita  dan  tujuan  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 sebagai suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai program kegiatan  sosial kemasyarakatan  dan kepemimpinan  serta  penyaluran  aspirasi masyarakat.  Hal  itu  juga  menjadi  salah satu  dasar  pengaturan  dalam  UU  tentang Ormas yang secara sengaja menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.  Melalui  pengaturan  dalam undang-undang, maka pelembagaan partisipasi  masyarakat  diharapkan  dapat terlaksana  dan  memperoleh  perhatian pemerintah  karena  berkaitan  dengan aspirasi sejumlah orang dengan argumentasi yang kuat. 25
Sebelum reformasi, keberadaan organisasi  masyarakat  diatur  dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dan masih  memakai  Undang-Undang  Dasar 1945  sebelum  amandemen,  karna  tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan masyarakat maka disusunlah  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun  2013  untuk  menggantikan.  Pasca reformasi, organisasi masyarakat di Indonesia tumbuh subur, terbukanya kran demokrasi membuat masyarakat memiliki
wadah yang
lebih luas dalam
25 Laporan  Pengkajian  hukum  tentang  Peran dan  tanggungjawab  Organisasi  kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, Pusat penelitian dan pengembangan  sistem  hukum  nasional Badan Pembinaan  hukum  nasional,  Kementrian  hukum dan HAM RI Tahun 2011. Hlm. 4
menyampaikan  aspirasinya  salah  satunya menyampaikan  pendapat  secara  kolektif (kelompok) melalui organisasi.
Eksistensi  organisasi  bagi  sebagian kalangan adalah suatu yang mengasyikkan,  karena  selain  merupakan wahana tempat berkreatifitas, juga merupakan  sarana  penyaluran  kehendak dan  pemikiran  yang  baik  dalam  tatanan internal organissi, maupun dalam kerangka  penyaluran  kehendak  dalam kehidupan  bernegara. 26 Dan  tentunya penyaluran aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara berkelompok tersebut tetap memperhatikan  kaidah  dan  norma-norma hukum  yang  ada  di  Negara  Indonesia karena  demokrasi  dalam  konsep  negara hukum adalah demokrasi yang bertanggung jawab dan tetap
menghormati  hak  orang  lain  di  sinilah keterkaiatannya dengan Hak Asasi manusia. Dalam negara hukum, demokrasi yang merupakan konsep penyelenggaraan  negara  hukum  modern adalah  yang  tetap  memiliki  batasan undang-undang  dalam  penyelenggaraan negaranya. Keberadaan organisasi masyarakat  selain  sebagai  perwujudan nilai-nilai  demokrasi,  juga  merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia.
26 Laporan  Pengkajian  hukum  tentang  Peran dan  tanggungjawab  Organisasi  kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, Pusat penelitian dan pengembangan  sistem  hukum  nasional Badan Pembinaan  hukum  nasional,  Kementrian  hukum dan HAM RI Tahun 2011, Hlm. 8
Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan  asing  di  Indonesia ditinjau  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59 Tahun 2016 tentang Organisasi
Kemasyarakatan  yang  didirikan  oleh warga  negara  asing  merupakan  turunan dari  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2013.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  tersebut  ketentuan  tentang organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga  negara  asing  diatur  dalam  BAB XIII  Pasal  43  –  52.  Kemudian  di  atur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  pemerintah Nomor  59  Tahun  2016  yang  merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 semakin mengukuhkan legalitas keberadaan  ormas asing di Indonesia.
Keberadaan ormas asing yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  dan  di  kuatkan dengan  keluarnya  Peraruran  Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 membuat
masyarakat  mengkhawatirkan  terjadinya gangguan  stabilatas  keamanan  negara. Memang  hakikat  keberadaan  Organisasi Masyarakat adalah untuk mengakomodasi kepentingan  masyarkat  sebagai  wadah aspirasi,  ide,  gagasan,  gerakan,  dan sebagainya dan memang dalam sejarahnya memang keberadaan Organisasi masyarakat memberikan konstribusi  yang cukup besar bagi NKRI, mulai  dari  zaman  Pergerakan  dengan berdirinya Boedi Utomo, yang merupakan
cikal  bakal  organisasi  masyarakat  yang pada  akhirnya  melahirkan  semangat persatuan  dan  kebersamaan  sehingga Negara  Indonesia  bisa  berdiri  tegak hingga hari ini.
Sejak  sebelum  Indonesia  merdeka, kebebasan  berserikat    dan  berkumpul serta  membentuk      berbagai      organisasi merupakan  bentuk  perjuangan  bangsa untuk mencapai kemerdekaan yang dimulai dengan   Pembentukan  organisasi Budi    Utomo  pada    tahun    1905  yang merupakan  tonggak  awal  perjuangan bangsa  untuk mengusir    penjajah.
Kemudian  hal  tersebutlah  yang  menjadi cikal bakal pembentukan organisasi lainya di  Indonesia  termasuk  organisasi  islam diantaranya
Persyarikatan
Muhammadiyah,      Nahdlatul      Ulama (NU),   Persatuan   Islam (Persis)      dan menjadi  sarana  dalam  menghimpun  dan memberdayakan masyarakat. 27 Tidak dapat di pungkiri bahwasanya keberadaan
Organisasi masyarakat sebetulnya memang  memiliki  tujuan-tujuan  yang mulia.
M.  Billah  dan  Abdul  Hakim    G. Nusantara mengatakan bahwasanya adanya  organisasi  masyarakat  merupakan bentuk  telah  adanya  kesadaran  golongan masyarakat  menegah  terhadap  masalah kemiskinan,  ketidak  adilan  sosial  dan masalah  HAM. 28 Namun,  memberikan
27 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor  17  Tahun    2013  tentang  Organisasi Masyarakat
28 Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan  Tanggungjawab  Organisasi  Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian  Dan  Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional
ruang kepada Orang asing secara bersama-sama  untuk  mendirikan  organisi masyarakat yang tidak memahami tentang Pancasila yang merupakan arah penyelenggaraan  negara  serta  perundang- undangan,  ditambah  dengan  budaya masyarakat  adalah  sangat  berbahaya  bagi keamanan  juga  kedaulatan  negara.  Di samping  itu,  masing-masing  organisasi memiliki  tujuan  dan  idiologi  organisasi masing-masing, bagaimana kalau ternyata maksud dan tujuan mereka untuk mendirikan  organisasi  masyarakat  adalah membawa misi terselubung yang berbahaya bagi NKRI.
Di  samping  itu  jika  kita  kembali kepada Pancasila, pada pembukaan alinea ke  4  juga  dikatakan  negara  melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  dan  seluruh
tumpah darah Indonesia muncul pertanyaan  atas  dasar  apa  sebetulnya pemerintah  mensahkan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013    dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2016  ini. Sedangkan  di  negara  Indonesia  sendiri organisasi  masyarakat  lokal  beberapa diantaranya dianggap meresahkan
masyarakat  dan  menimbulkan  anarkis bagaimana dengan organisasi yang didirikan  warga  asing  yang  dari  segi idiologi  negara  berbeda,  budaya  berbeda, dan  kepentingannyapun    kita  tidak  tahu pasti.
Secara  teknis,  hal-hal  yang  diatur oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59 Tahun  2016  adalah  perizinan  organisasi
Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Ri
Tahun
2011.Hal
4, tersedia di http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-
1.pdf
masyarakat  yang  didirikan  oleh  warga negara asing dan sanksinya jika melanggar  ketentuan  yang  berlaku,  lebih tepatnya  sanksi  administrasi  berupa:  a. peringatan  tertulis,  penghentian  kegiatan, pembekuan  izin  operasional,  pencabutan izin  operasional,  pembekuan  izin  prinsip, pencabutan  izin  prinsip  dan  sanksi  ke imigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya memang mengatur tentang  bagaimana  memberikan  batasan administrasi terhadap organisasi
masyarakat  yang  didirikan  warga  asing, namun ketentuan tersebut belumlah mampu menjadi jaminan keamanan negara.

## Pengaruh  keberadaan  Ormas  Asing bagi Kedaulatan NKRI
Terbukanya  ruang  bagi  organisasi masyarkat  yang  didirikan  oleh  warga asing  membuka  ancaman  kedaulatan terhadap NKRI. Meskipun keberadaan PP No.  59  Tahun  2016  memberikan  batasan tentang  perizinan  akan  tetapi  adanya ketentuan  dalam  Pasal  47  ayat  (2)  butir (d) “salah  satu  jabatan  ketua,  sekretaris atau  bendahara  di  jabat  oleh  warga negara  Indonesia” .  Ketentuan  pasal  ini memungkinkan jabatan ketua dari organisasi  masyarakat  asing  juga  di  jabat oleh warga asing.
Jika mengacu kepada wawasan nusantara,  semestinya  internal  bangsa yang  harus  diperkuat  terlebih  dahulu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan negara yang akan berdampak pada kehidupan bangsa, dalam
artian jika itu organisasi masyarakat maka peran  organisasi  masyarakat  di  NKRI yang  perlu  diperdayakan  lebih  maksimal oleh pemerintah, bukan mengambil kekuatan  dari  luar  NKRI  karena  dapat mengancam  kedaulatan  negara  karena ormas  yang  didirikan  warga  asing  bisa menjadi  alat  untuk  memata-matai  situasi dan  kegiatan  dalam  negeri,  karnanya ruang gerak asing mestinya dibatasi.

## SIMPULAN
Jika  mengacu  kepada  konstitusi tertinggi  di  negara  Indonesia,  keberadaan ormas tidak bertentangan dengan undang- undang,  bahkan  merupakan  salah  satu bentuk  perwujudan  demokrasi.  Akan tetapi  pengambilan  kebijakan  hukum untuk  membuka  ruang  yang  selebar- lebarnya  perlu  dipertimbangkan  lebih serius  lagi  oleh  pemerintah,  karna keberadaan  organisasi  masyarakat  asing dapat  menganmcam  kedaulatan  karena memiliki  idiologi  yang  berbeda.  Jika mengacu  kepada  proses  pembentukan hukum,  keberadaan  masyarakat  selalu lebih  awal  dibanding  dengan  hukum. Dengan kondisi
Indonesia yang multikompleks akan rentan sekali timbulnya organisasi yang berbeda idiologi. Keberadaan Peraturan pemerintah  Nomor  59  Tahun  2016  yang merupakan  peraturan  pelaksana  dari Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2013 semakin
mengukuhkan legalitas
keberadaan ormas asing di Indonesia yang membuat  masyarakat  mengkhawatirkan terjadinya  gangguan  stabilatas  keamanan negara.
Diberikan ruang kepada warga negara asing untuk mendirikan organisasi masyarakat  membuka  peluang  ancaman bagi kedaulatan negara. Karnanya pemerintah perlu meninjau ulang kembali ketentuan  di  dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi  Masyarakat  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2016 Tentang  Organisasi  Masyarakat  yang didirikan  oleh  warga  negara  asing. Sebaiknya  pemerintah  terlebih  dahulu memperkuat internal bangsa bukan mencari bantuan dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bagir Manan, Menyongsong Fajar
Otonomi  Daerah ,  PSH  Fakultas Hukum UII,  Yogyakarta, 2001, hal. 64  Janedri  M.  Gaffar,  Demokrasi Konstitusional,  Konstitusi  Press,
2012.
C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 2005, Sistem  Pemerintahan  Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta.
Megawati,  Ali  Murtopo,  2006, Parlemen Bikameral dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia, UAD Press, Yogyakarta.
Miriam  Bidiardjo,  2007, Dasar-dasar Ilmu  Politik ,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Ni’matul  Huda,  2014, Ilmu  Negara , Rajawali Pers, Jakarta.
Soehino,  2008, Ilmu  Negara ,  Liberty, Yogyakarta.
Subandi  Almarsudi,  2001, Pancasila  dan
UUD 1945 dalam Paradigma
Reformasi ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Titik  Triwulan  Tutik,  2010, Konstruksi
Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen  UUD  1945 ,  cet.I,
Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta.
Syaiful  Bakhri, Ilmu  Negara;Dalam
Konteks  Negara  Hukum  Modern ,
Total Media, Jakarta, 2010.

## Website
Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat,    Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  RI  Tahun  2011, tersedia di http://www.bphn.go.id/data/docume nts/pkj-2011-1.pdf Laporan Pengkajian hukum tentang Peran dan tanggungjawab Organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan  masyarakat,  Pusat penelitian dan pengembangan sistem  hukum  nasional  Badan Pembinaan hukum
nasional,
Kementerian  hukum  dan  HAM  RI Tahun  2011.hal  4  tersedia  di http://www.bphn.go.id/data/docume nts/pkj-2011-1.pdf
Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa,
URGENSI PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH  PEMERINTAH ,  Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)  Kementrian  Dalam  Negeri tersedia di
https://media.neliti.com/media/publi cations/52270-ID-urgensi- pengawasan-organisasi- kemasyarak.pdf
Waspadai  Ormas  Asing,  tersedia  di http://www.republika.co.id/berita/ko ran/fokus- publik/16/12/30/oizqc625- waspadai-ormas-asing
http://www.voa-islam.com/read/politik- indonesia/2016/12/19/47976/jokowi -tandatangani-pp-59/2016-tentang- ormas-yang-didirikan- wna/#sthash.34OxsMH0.dpbs http://www.kemendagri.go.id/news/2016/ 12/20/pp-59-perketat-berdirinya- ormas-asing-di-indonesia https://news.detik.com/berita/d- 3379374/kemlu-ada-67-ormas- asing-di-indonesia-per-akhir-2016- terbanyak-di-jabar

## Jurnal
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi  Daerah ,  PSH  Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001,hal.64 dalam Suharizal, Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah , Jurnal Konstitusi,  Volume  7  Nomor  5, Oktober 2010.
Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa,
Urgensi  Pengawasan  Organisasi Kemasyarakatan  oleh  Pemerintah , Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor
1  Edisi  Maret  2015.  hlm.1  –  20 tersedia
di
www.unigal.ac.id/ejurnal/html/inde x.php?naon=1052
Suharizal, Penguatan  Demokrasi  Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah , Jurnal Konstitusi,  Volume  7  Nomor  5,
Oktober 2010.
Putu  Indah  Prameswari, Studi  Kasus
Tentang  Organisasi  Masyarakat Dalam  Pemilihan  Gubernur  Bali 2013 , tersedia di
http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-jpm3247d10b50full.pdf e-Journal  Ilmu Pemerintahan, 4 (1) 2016: 428-441 ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.org © Copyright 2016