## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah yang  diawali  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  (UU)  nomor  22  tahun  2009  tentang pemerintahan  daerah  dan  UU  nomor  25  tahun 2009  tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah pusat  dan  daerah.  Kedua  paket  UU  tersebut merupakan  perubahan  sistem  pemerintahan  dari sentralistik  ke  desentralistik  dengan  memberi kewenangan  yang  lebih  besar  bagi  pemerintah kabaputen-kota  untuk  mengurus  rumah  tangganya masing-masing,    pada  aspek  pemerinntahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan    termasuk kewenangan  pengelolaan keuangan.
Reformasi    pada  sektor  keuangan  diatur dengan satu paket Undang-Undang  yakni UU n
omor  17  tahun  2013,  tentang  Keuangan  Negara,
UU  nomor  1  tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara  dan    UU  Nomor  15  tahun  2004,  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab Keuangan Negara.
Ketiga  paket  Undang-Undang    Keuangan tersebut  merupakan    amanah  dan  petunjuk  bagi penyelenggara  pemerintahan  selaku  entitas  untuk mengelola  keuangan  negara  dan  daerah  secara transparan dan akuntabel melalui proses penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan    sesuai Standar  Akuntansi    Pemerintahan    (SAP--  PP no.71   tahun 2010).
Pasal  31  ayat 1  Undang-Undang nomor 17
tahun 2003 Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan  Rancangan  Peraturan  Daerah
(Ranperda) tentang
Pertanggungjawaban

## ANALISIS  KINERJA PENGOLAHAN  KEUANGAN  DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN OPINI  LAPORAN  PEMERIKSAAN  BPK ATAS LAPORAN  KEUANGAN PEMERINTAH  DAERAH
Andi Dahri Adi Patra 1 , Ramlah 2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
1 E_Mail: andidahri1959@yahoo.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk   menganalisis    apak ah  ada  hubungan positif dan logis antara k inerja pengelolaan k euangan daerah ( X ) dan Opini LHP BPK ( Y ), Hasil analisis  penulis terhadap laporan k euangan Pemerintah  Kota  Palopo  tahun  2010 -2014    untuk     7  variabel  yang  diamati  yak ni  ;  efek tifitas  belanja  (X1), Efek tifitas  PAD  (X2),  Efisiensi  belanja  (X3),  Pertumbuhan  belanja (X4), Pertumbuhan PAD (X5), Kesel arasan belanja (X6), Kemandirian belanja (X7), diperoleh hasil bahwa k inerja pengelolaan k euangan Pemerintah Kota Palopo mengalami peningk atan yang cuk up signifikan yaitu dari k eadaan k urang baik  Pada tahun 2010  menjadi sangat  baik   pada  tahun  2014.  Selanjutnya  jik a  diperbandingk an  dengan  Opini  LHP-BPK  pada  tahun  2010 disclaimer, tahun 2011 disclaimer, tahun 2012 WDP, tahun 2013 disclaimer dan pada tahun 20014 WDP, terlihat bahwa ada tiga tahun ( tahun 2010, 2012 dan 2014) menunjuk k an hubungan yang searah a tau positif dan dua tahun    (tahun  2011  dan  2013)  menunjuk k an  hubungan  yang  tidak   searah  atau  negatif.    Dengan  demik ian berdasark an  hasil  analisis  disimpulk an  bahwa;  ada  hubungan  positif  dan  logis  antara    Kinerja  Pengelola Keuangan Daerah( X ) dengan Opini Laporan Hasil Pemerik saan  BPK (  Y ). Dengan demik ian Pempinan SKPD dalam melak sanak an tugas pok ok, Visi dan Misi-nya  tidak  terlalu focus dan berorientasi bagaimana memperoleh opoini WDP atau WTP, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningk atk an k in erja pengelolaan k euangan daerah,  k arena  dengan  k inerja  yang  baik ,  ak an  menjadi  peluang atau potensi bagi pemerintah daerah untuk memperoleh Opini yang baik  (WDP, WTP)  dari pihak  Auditor
Kata  kunci  : Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Derah,  efek tifitas,  efisiensi,  pertumbuhan,  k eselarasan  belanja, k emandirian daerah dan Opini LHP-BPK
Pelaksanaan  APBD    kepada      DPRD    berupa laporan  keuangan  yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
pada  pasal  56  ayat  4  UU  nomor  1  tahun
2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat  daerah  selaku  pengguna  anggaran /pengguna barang  memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan  APBD  di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian  Intern  (SPI)  yang  memadai  dan
Laporan  Keuangan  telah  diselenggarakan  sesuai SAP, selanjutnya  pada  pasal 16 ayat 1 UU nomor 15  tahun  2004  menyatakan    laporan    hasil pemeriksaan  (LHP)  atas  laporan  keuangan pemerintah  memuat opini  meliputi:  :
1. Opini yang  paling  baik  adalah  WTP
( Unqualified Opinion )
2. Opini kedua adalah WDP  ( Qualified
Opinion ))
3. Opini  paling  buruk  adalah  Tidak  Wajar
( Adverse Opinion )
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat
(Disclaimet Opinium)
Hal  yang  menarik  penulis  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  adalah  bahwa  dalam  kurun waktu  5  (lima)  tahun  (tahun  2010  s/d  2014)
Pemerintah  Kota  Palopo  telah  memperlihatkan upaya  perbaikan  kinerja  dalam hal Efektifitas dan Efisiensi    pengelolaan  pendapatan    dan  belanja serta  aktivitas  pelayanan  publik  yang  lebih  baik, namun disisi lain Opini   LHP-BPK , atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Palopo  mendapat Opini:  Tahun  2010  DISCLAIMER  ,  tahun  2011 DISCLAIMER,  tahun  2012  WDP,  tahun  2013
DISCLAIMER    dan  tahun  2014    memperoleh WDP (Ikhtiar LHPS BPK-II tahun 2014).

## KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

## Penelitian Terdahulu
Berbagai  kajian  yang  dilakukan oleh peneliti terdahulu  mengenai  Kualitas  Laporan  Keuangan dan Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah    antara  lain;    1)..(Herawati Tuti)  ,  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  dengan kesimpulan  bahwa  Sistem  Penendalian  Intern berpengaruh  secara  positif dan signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  sebesar  83  %.  2). (Sande  Peggy  2013)  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas
Pengelolaan
Keuangan  Daerah  dengan  kesimpulan  bahwa
penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan daerah.
Selain  kedua  peneliti  diatas  juga  beberapa peneliti    lain    yang  meneliti  mengenai  Kinerja Pemerintah  Daerah,  Kualitas  Laporan  Keuangan dan Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah,  pada  dasarnya  mempunyai kesimpulan    bahwa  ada  hubungan  Positif  dan Signifikan  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan  Opini BPK.
Peneliti    terdahulu    pada  umumnya menganalisis  Kualitas  kinerja  keuangan  danerah dari  Persfektif    Prosedur  pentausahaan  dan Penyusunan  Laporan  Keuangan  sesuai  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  untuk  penelitian ini penulis melakukan Analisis Kinerja
Pengelolaan  Keuangan daerah dari Persfektif  lain yakni  mengamati  Kinerja  keuangan  dengan
mengguanakan  alat  analisis  laporan  keuangan berupa analisis efektifitas, efisiensi  dan aktifitas.
Adapun tujuan  penelitian ini  adalah  untuk mengamati apakah  ada  hubungan  logis  dan positif antara peningkatan kinerja Pengelolaan Keuangan  Daerah  (  X  )  dan  Opini  Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (  Y  ),  dengan  pendekatan  analisis  laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Pengertian  Analisis Laporan Keuangan
Analisis  Lapoaran  keuangan  dapat diartikan sebagai  upaya  untuk  mengidentifikasi  ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  suatu entitas  tertentu.  Untuk  itu,  dalam  melakukan analisis  atas  laporan keuangan  perlu menguraikan pos-pos  laporan  keuangan  tersebut  menjadi  unit informasi  yang  lebih  rinci  dan  melihat  hubungan antara  satu  dengan  lainnya  guna  mengetahui kondisi  keuangan  entitas  untuk  dijadikan  dasar dalam pengambilan  keputusan.
Analisis laporan keuangan dilakukan dengan  menggunakan  metode  dan  teknik  analisis tertentu dalam ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan.  Hasil  analisis  tersebut  daiharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian  yang  bersifat  dugaan    ketidakpastian, sehingga  akan  menambah  keyakinan  pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia.
Arti  penting  analisis  laporan  keuangan membei  informasi  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.  Analisis  Laporan  Keuangan Keuangan dapat  digunakan  untuk  menilai kemampuan entitas memenuhi  kewajiban  termasuk  penyediaan  dana dan    mengevaluasi  prestasi  manajemen  (Modul KKD, 2014)

## Kinerja Keuangan Daerah
Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu  pemerintah  berfokus  pada  tujuan  dan sasaran  program unit kerja.  Hal ini pada akhirnya akan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan  publik. Kedua, ukuran  kineja  sektor publik  digunakan  untuk  pengalokasian  sumber daya  dan  pembuatan  keputusan. Ketiga, ukuran kinerja  sektor  publik    dimaksudkan  untuk mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
(Mardiasmo, 2002)
Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak  yang diberi  tugas  menjalankan  roda  pemerintahan  , pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan  daerah    kepada  DPRD  untuk  dinilai apakah  Pemerintah  daerah  berhasil  menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
salah  satu  alat  untuk  menilai  Kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola keuangan daerahnya adalah dengan Analisis Rasio terhadap Anggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan  dan  dilaksanakan.    Dalam  praktek  ada beberapa  teknik  analisis  laporan    keuangan  yang bisa diterapkan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan    antara  lain  (Marsudi,  2002)  a). Analisis  Varians  (selisih).  b).  Analisis  Rasio Keuangan.  c).  Analisis  pertumbuhan,  d).Analisis regresi  ,  e).Analisis  Prediksi,  selanjutnya  (Halim, 2004)  Beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan
berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari
APBD  a).Rasio  kemandirian  daerah,  b).Rasio
Efisiensi  dan Efektifitas dan c). Rasio Aktivitas.

## METODE DAN BAHAN
Penelitian ini menggunakan analisis
Deskriptif dengan  pendekatan  Kuantitatif  ,
menggunakan  teknik  Analisis  Laporan  Keuangan berupa  Analisis  Rasio  dan  Analis  Perumbuhan terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Palopo  tahun  2010  –  2014,  dengan  menggunakan Rumus  Efisiensi,  Efektifitas  dan  Aktivitas  sebagai berikut :

## Rasio Efektifitas dan Efesiensi Pendapatan Asli
Daerah
Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan pendapatan  maupun  belanja.  Kemampuan  daerah menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila rasio dicapai minimal  sebesar 100%.
Rasio Efisiensi adalah rasio yang
menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya biaya yang dikeluarkan untuk  memperoleh pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima.  Semakin  kecil  realisasi  efiensi  berarti kinerja pemda semakin baik.

## Rasio Pertumbuhan Belanja dan PAD
Rasio  pertumbuhan  PAD  dan  Belanja  yang lebih  tinggi  menunjukkan  kemampuan  daerah yang  lebih  baik  dalam  memperoleh  PAD danpertumbuhan    APBD  dibandingkan  dengan priode  sebelumnya,  semakin  besar  rasio  ini semakin baik

## Rasio Kemandirian  Daerah
Rasio Kemandirian  yang  lebih  tinggi menunjukkan  ketergantungan  daerah  yang  lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana  perimbangan  dan  pinjaman.  Semakin  besar rasio  kemandirian  berarti  kemandirian  keuangan PEMDA semakin baik

## Rasio Keselarasan Belanja
Rasio keselarasan belanja yang lebih rendah menunjukkan  bahwa  anggaran  belanja  semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah  daerah.  Semakin  kecil  Rasio  ini semakin baik.
Dengan  demikian  ada  7  (tuju)  variabel  yang diamati  yakni;
1). Efektifitas belanja ( X1) ,
2). Efektifitas PAD (X2),
3). Rasio Efisiensi  Belanja (X3) ,
4). Rasio pertumbuhan belanja  ( X4),
5). Rasio pertumbuhan PAD (X5),
6). Rasio kemandirian  daerah(X6)  serta, 7). Rasio keselarasan belanja (X7)
selanjutnya masing masing variabel dikelompokkan  atas  3  (tiga)  kriteria  yakni  ;.  Baik sekali    Skor  3  (tiga),  Baik    Skor  2  (dua)  dan Kurang Baik  Skor 1 (satu).
Dari  tuju  variabel  tersebut  (  X1  ,  X2,  X3
,X4,  X5,  X6  dan  X7)    akan  diperoleh  nilai terendah  skor  7  dan  tertinggi  skor  21,  dengan kategori;        Nilai  skor  7  sampai  11  KURANG BAIK,  Nilai skor  12 sampai   14, BAIK dan Nilai skor 15 sampai   21, SANGAT BAIK
Selanjutnya  hasil    analisis  yang  diperoleh diperhadapkan  dengan  Opini    LHP  BPK,  untuk membuktikan  Apakah  ada  Hubungan  Logis  dan Positif    antara  Kinerja Keuangan Daerah (dengan Opini    Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus  penelitian  ini  adalah  melakukan Analisis    terhadap  Laporan Keuangan Pemerintah Kota  palopo  tahun  2010  sampaii  dengan  2014 untuk menentukan kinerja efektifitas , efisiensi dan pertumbuhan
Efektifitas Belanja  ( X1 )
Ekftifitas  belanja  merupakan  perbandingan antara target dan realisasi belanja yang mengambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah untuk  merealisasikan  target  belanja  yang  telah ditetapkan  dalam  APBD  dengan  kategori;  sangat efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  maksimal  sama dengan  1  (satu)  atau  100  %,  sifat  normatif  dari anggaran  belanja  tidak  dibenarkan  melampaui batas  anggaran  (batas  maksimal)  kecuali  untuk hal-hal  yang  sifatnya Emergency. untuk  hal  ini dikategorikan:.nilai  capaian    96%  sampai  100  % (sangat  efektif)  skor  3,  nilai    capaian  antara  92% sampai dengan 95 % (efektif) skor 2, nilai capaian lebih kecil atau sama dengan 91 %  Tidak Efektif) skor 1.
Tingkat capaian efektitas belanja
Pemerintah  Kota  Palopo  tahun  2010  -2014  dapat dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 1 Rasio Efektifitas Belanja (X1) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2010 -2014

## Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah)
Pada tabel 1 daiatas terlihat bahwa   capaian efektifitas  belanja  kota  palopo  selama  lima  tahun rata-rata  diatas  90 %,  pada tahun 2010 mencapai 91,02  %  (  Kurang  Baik)  skor  2,  tahun  2011 mencapai  93,21  %(baik)  skor  2,  tahun  2012 mencapai  97,13  %  (sangat  baik)  skor  3,  tahun 2013 mencapai 96,82 % (Sangat baik) skor 3   dan tahun  2014  mencapai  93,73  %.  (  baik)  skor  2,
Tahun Rencana (Rp juta ) Realisasi (Rp Juta) Hasil (%) Skor 2010 423.986 386.411 91,02 1 2011 534.199 497.903 93,21 2 2012 541.308 525.772 97,13 3 2013 600.476 581.368 96,82 3 2014 694.859 648.463 93,73 2 JUMLAH SKOR 11
Keadaan ini memberi informasi bahwa
Pemerintah  kota  palopo  mampu  melaksanakan tugasnya  untuk  merealisasikan  belanja    semakin baik.

## Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X2)
Efektifitas
PAD merupakan rasio
perbandingan  antara  target  dan  realisasi  belanja yang  menggambarkan  Kemampuan  daerah  untuk merealisasikan  Pendapatannya  sesuai  target  yang ditetapkan  dalam  APBD,  hal  ini      merupakan asfek  yang  sangat  penting  karena  terkait  dengan Kemampuan    pemerintah  daerah        menyediakan dana  ril      untuk  membiayai  pelaksanaan pemerintahan,  pembangunan    dan  pelayanan masyarakat.  dengan  kriteria  semakin  diatas      100 %  atau  >  1  semakin  efektif  (berbeda  dengan kriteria  efektififitas  belanja),  untuk  hal  ini dikategorikan; Capaian Lebih besar  100 % atau > 1  (sangat  Efektif)  skor  3,  capaian  95%  –  99  %,
Efektif,  skor  2  dan capaian  dibawah 95 %, Tidak Efektif, skor 1.
Tingkat  capaian  Efektifitas  PAD  kota palopo  tahun  2010  –  2014  dapat dilihat pada tabel rasio perbandingan  target dan realisasi  PAD.

## Tabel 2 Rasio Efektifitas PAD Kota Palopo (X2) tahun 2010-2014
Padai  tabel  2  diatas  terlihat  bahwa efektifitas  pengelolaan  PAD  kota  Palopo  setiap tahun  mengalami  peningkatan  ,  pada  tahun  2010
mencapai  87  %    (tidak  efektif)  skor  1    kemudian pada  tahun  2011  mencapai    94  %  (tidakEfektif) skor  1,  tahun  2012  mencapai  96,18  %  (Efektif)  , skor  2,  tahun  2013  mencapai  99,65  %  (efektif) skor  2  dan  pada  tahun  2014  mencapai  105,4  % (sangat Efektif) skor 3.
Kondisi  ini  megindikasikan    bahwa  ada upaya  nyata  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota Palopo  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah-Nya  melalui    upaya  intensifikasi  dan ekstensifikasii  sumber-sumber PAD.

## Efisiensi  Pendapatan (X3)
Efisiensi  merupakan  rasio  perbandingan antara  biaya  operasioanal   yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi
pendapatan, Rasio ini menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan  pendapatan  dengan  biaya  seefisien mungkin,  dengan  kriteria  semakin  kecil  berarti semakin  efisien.  Standar  biaya  pungut  PAD  yang dicapai  pemerintah  daerah pada umumnya  adalah kisaran  antara  5  %  – 10 % sebagai  biaya pungut atas  pajak  dan  retribusi,  dengan  demikian    jika rasio efisiensi lebih kecil atau sama dengan   5 % ( sangat  efisien) skor 3, capaian antara 6 % sampai 10  %  (Efisien)  skor  2, capaian lebih besar dari 10 %   (Tidak Efisien) skor 1.
Tingkat  efisiensi  PAD  kota  Palopo  tahun  2010  – 2014 dapat dilihat  pada tabel berikut:
Tahun Rencana (Rp. Juta) Realisasi (Rp. Juta) Hasil (%) Skor 2010 32.270 28.219 87 1 2011 37.963 35.703 94 1 2012 37.653 36.213 100 2 2013 51.844 51.663 99,65 2 2014 77.426 81.649 105,46 3 JUMLAH SKOR 9
Tabel 3 Rasio Efisiensi PAD (X3) Kota palopo tahun 2010-2014
Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah).
Pada  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa  tingkat Efisiensi  PAD  Pemerintah  Kota  Palopo  sangat baik  yakni  rata-rata  dibawah  2  %,  hal  ini  lebih rendah  dari  standar  rata-rata  yang  dilaksanakan oleh  berbagai  kabupaten/kota  yakni kisaran antara 5 sampai dengan 10 %.

## Rasio pertumbuhan PAD (X4)
Analisis  rasio  pertumbuhan  adalah  untuk mengukur    seberapa  besar  kemampuan  daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan  yang  telah  dicapai.  Rasio  PAD yang lebih  tinggi  menunjukkan  kemampuan  daerah yang  lebih  baik  dalam  memperoleh  PAD dibanding  dengan tahun sebelumnya.
Selanjutnya untuk mengetahui  kualitas pertumbuhan PAD yang telah dicapai maka dalam analisis  ini,  penulis  bandingkan  dengan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palopo  dalam  kurun waktu  lima  tahun  (2010-2014)  yakni  rata  – rata 8 %  pertahun,  dengan  kriteria;  Rasio  Perumbuhan PAD    >  8  %  (sangat  baik)  skor  3,    Rasio Pertumbuhan  PAD  Positif  <  8  %  (Baik)  skor  2, dan  apabila  pertumbuhan  PAD  Negatif  (Kurang baik) skor 1.
Tingkat  capaian  pertumbuhan  PAD  Kota Palopo tahun 2010  – 2014 sebagai berikut;

## Tabel 4
Rasio Pertumbuhan PAD Kota Palopo (X4) Tahun 2010-2014
Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah).
Pada  tabel  4  diatas  terlihat  bahwa pertumbuhan PAD kota palopo dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) mencapai rata-rata 26 % jauh lebih  besar  dari  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi (PDRB),  Tahun  2010  pertumbuhan  PAD  5  %  < pertumbuhan  ekonomi  (kurang  baik)  skor  1, tahun 2011  pertumbuhan  PAD  26  %  >  Pertumbuhan Ekonomi  (sangat  baik)  skor  3,  pada  tahun  2012 pertumbuhan  PAD 1,5 % < pertumbuhan ekonomi (Kurang  baik)  skor  1,  tahun  2013  pertumbuhan PAD    42  %  (sangat  baik)  skor  3,  tahun  2014 pertumbuhan  PAD    58  >  pertumbuhan  ekonomi (sangat baik) skor 3.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah kota  palopo  semakin  mampu  merealisasikan setiap  potensi  PAD    yang  muncul  dari  proses pertumbuhan ekonomi.

## Rasio Pertumbuhan Belanja (X5)
Rasio  pertumbuhan  belanja  untuk mengukur kemampuan  pemerintah  daerah  mempertahanjan dan  meningkatkan    kinerja  belanja  yang  telah dicapai    dari  priode  sebelumnya.  Kualitas  kinerja belanja  sangat  dipengaruhi  tingkat  inflasi,  artinya jika  rasio  pertumbuhan  belanja  lebih  kecil  dari tingkat  inflasi  maka  kuantitas  barang  yang diperoleh  cenderung  menurun.  Tingkat  inflasi Kota  Palopo  2010  –  2014  rata-rata  4  %  dengan demikian  jika  pertumbuahan  Belanja  >  4  % (sangat  Baik) skor 3, Pertumbuhan Belanja = 4 % (Baik)  skor  2,  Pertumbuhan PAD < 4 % (Kurang Baik) skor 1.
Tingkat  pertumbuhan  belanja  Kota  Palopo 2010 – 2014 sebagai berikut;
Tahun Biaya Pungut PAD (Rp. Juta) Realisasi PAD (Rp. Juta ) Hasil (%) Skor 2010 673.25 28.219 2,38 3 2011 417.64 35.703 1,62 3 2012 567.08 36.213 1,57 3 2013 463.20 51.663 0,90 3 2014 1019.52 81.649 1,38 3 JUMLAH SKOR 15 Tahun Realisa si PAD (Rp. Juta) Pert. PAD (%) Pert. Ek. (%) Skor 2010 28.219 5 7,6 1 2011 35.703 26 8,16 3 2012 36.213 1,5 8,69 1 2013 51.663 42 8,49 3 2014 81.649 58 7,8 3 JUMLAH SKOR 11

## Tabel 5
Rasio Pertumbuhan Belanja (X5) Kota PalopoTahun 2010-2014
Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah).
Pada  tabel  5  diatas  terlihat  bahwa  tingkat pertumbuhan  belanja  kota  palopo  dalam  kurun waktu  lima  tahun  rata-rata  12  %  jauh  lebih  besar dari  tingkat  inflasi,  tahun  2010  pertumbuhan belanja 3,8 % < 4 (kurang baik) skor 1, tahun 2011 pertumbuhan  belanja  29  %  >  4 (sangat baik) skor 3,  tahun  2012  pertumbuhan  belanja  5,5  %  >  4 (sangat  baik)  skor  3,  tahun  2013  pertumbuhan belanja  11,7 % > 4 (sangat baik) skor 3 dan tahun 2014  pertumbuhan  belanja  sebesar  29,5  %  >  4 (sangat baik) skor 3.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah Kota  Palopo  semakin  mampu    meningkatkan pertumbuhan  belanja  dan  mengendalikan  tingkat inflasi.

## Rasio Keselarasan belanja (X6)
Rasio keselarasan  Rasio keselarasan belanja merupakan  perbandingan  antara    alokasi  belanja tidak  langsung    dan  belanja  langsung,  yang menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  menyelaraskan  anggaran  antara  belanja berupa program dan kegiatan pembangunan sarana -  prasarana  publik  dengan  belanja  yang  sifatnya operasional  berupa  belanja  rutin,  dengan  kriteria semakin  besar  alokasi  anggaran    untuk  belanja langsung  semakin  baik,  dengan  demikian  apabila
Rasio  Belanja  tidak  langsung  <  dari  rasio  belanja langsung  atau  <  1  (Sangat  baik)  skor  3,  rasio belanja  tidak  langsung  sama  dengan  belanja lansung atau  sama dengan 1 (Baik) skor 2 dan jika belanja  tidak  langsung  >  belanja  langsung    atau  > 1 (kurang Baik) skor 1.
Tingkat  keselaran  belanja  tidak  langsung (BTL) dan belanja lansung (BL) dapat dilihat pada tebel berikut:

## Tabel 6
Rasio Keselarasan Belanja (X6) Kota Palopo Tahun 2010-2014
Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah).
Pada  tabel  6  diatas  terlihat  bahwa  ,  rasio keselaran  belanja  kota  palaopo pada 2010 sebesar 121  %    atau > 1 (kurang baik) skor 1, pada tahun 2011  sebesar  100  %  atau  sama  dengan  1  (Baik) skor  2,  pada  tahun  2013  sebesar  127  %  (kurang baik)  skor  1,  tahun  2014  sebesar  115  %  (kurang baik)  skor  1  dan  pada  tahun  2014  sebesar 114 % (kurang baik) skor 1, Keadaan ini menggambarkan bahwa  kinerja  Pemerintah  Kota  Palopo  dalam hal keselarasan  belanja  tergolong  kurang  baik,  namun demikian  ada  indikasi  bahwa  Pemerintah  Kota Palopo  sudah  berupaya untuk memperbaiki tingkat keselarasan  antara  belanja  tidak  langsung  dan belanja  langsung,  hal ini terlihat bahwa pada tahun 2012,  2013  dan  2014  ada  kecenderungan  rasio keselarasan belanja semakin menurun.
Tahun Realisasi Belanja (Rp. Juta) Pertumbuh an Belanja (% ) Rata-rata inflasi (%) Skor 2010 386.411 3,8 4 1 2011 497.903 29 4 3 2012 525.772 5,5 4 3 2013 587.768 11,7 4 3 2014 648.463 10,40 4 3 JUMLAH SKOR 13 Tahun BTL (Rp. Juta) BL (% ) Hasil (%) Skor 2010 232.260 191.726 121 1 2011 267.251 266.948 100 2 2012 303.076 238.232 127 1 2013 322.376 178.100 115 1 2014 370.006 324.863 114 1 JUMLAH SKOR 6

## Rasio Kemandirian Daerah  (X7)
Rasio kemandirian daerah merupakan perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  Dana  Perimbangan dan Pinjaman Daerah.
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah (Halim Abdul,  2007).
Kemndirian  Keuangan  Daerah  ditunjukkan oleh  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain.  Semakin  tinggi rasio  kemandirian  daerah  berarti  semakin  rendah ketergantungan  daerah  kepada  sumber  dana   lain, sebaliknya  semakin  rendah  rasio  kemandirian keuangan  daerah  berarti  semakin  tinggi  tingkat ketergantungan  pada  sumber  dana  lain  (dana peribangan).  Tingkat  kemandiran  pemerintah daerah kabupaten kota secara umum masih rendah, yaitu  berada  pada  kisaran  antara  10  %  sampai dengan  30  %,  dengan  demikian  jika  tingkat kemandirian  >  30  %  (sangat  Baik)  skor 3, tingkat kemandirian  20  –  30  %  (baik)  skor  2  dan  jika tingkat  kemandirian  daerah  < 10 % (kurang baik) skor 1.
Tingkat kemandirian  Pemerintah  Kota
Palopo  tahun  2010  – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut;

## Tabel 7
Rasio Kemandirian Daerah (X7) Kota Palopo Tahun 2010-2014
Sum ber DPPKAD kota Palopo (Diolah).
Pada  tabel  7  diatas  terlihat  bahwa  pada tahun  2010,    tingkat  kemandirian  pemerintah  kota palopo  sebesar  8,7  %  <  10 % (kurang baik) skor 1, pada tahun 2011 sebesar 10,26 %  > 10 % (baik) skor  2,  pada  tahun  2012  sebesar  8,58  %  (kurang baik)  skor  1,  pada  tahun  2013  sebesar  11,07 % > 10 % (baik) skor 2 dan pada tahun 2014 sebesar 14 %  >  10  %  (baik)  skor  2.  Hal  demikian mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan  Pemerintah    Kota  Palpo  cenderung meningkat  kearah yang lebih  baik .

## Hasil Penelitian Dan Analisis
Secara  parsial  Kinerja  Pengelolaan  kota palopo    untuk    7  variabel  yang  diamati  (X1,  X2, X3, X4,X5,  X6 dan X7) sebagai berikut;
Tabel 8 Hasil Penelitian Kinerja Pengelolaan
Keuangan Kota  Palopo tahun 2010-2014 X Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 X1 1 2 3 3 2 X2 1 1 2 2 3 X3 3 3 3 3 3 X4 1 3 1 3 3 X5 1 3 3 3 3 X6 1 2 1 1 1 X7 1 2 1 2 2 skor 10 16 14 17 17
Tahun Realisasi PAD (RP.JUTA) Dana perimban gan Rp. Juta) Hasil (%) Skor 2010 28.219 323.691 8,7 1 2011 35.703 347.878 10,2 6 2 2012 36.213 421.381 8,59 1 2013 51.663 466.847 11,0 7 2 2014 81.649 583.726 14 2 JUMLAH SKOR 8
Dari  Tabel  8  (hasil  Penelitian)  selanjutnya dilakukan intrpretasi terhadap jumlah   skor untuk menentukan  apakah  kinerja  pengelolaan  keuangan setiap  tahun  Sangat  baik  atau  kurang  baik.  sesuai kategori  skor  yang  telah ditetapkan, yakni ; skor 7 -  11 (KURANG BAIK),  Skor 12  – 16  (BAIK), Skor 17 – 21 (SANGAT BAIK):
1. Tahun  2010  skor  10,  kategori  kurang  baik (negatif).
2. Tahun 2011 skor 16, kategori Baik (positif).
3. Tahun 2012 skor 14, kategori Baik (positif).
4. Tahun  2013  skor  17,  kategori  Sangat  Baik (positif).
5. Tahun  2014  skor  17,  kategori  Sangat  Baik (positif).
Untuk membuktikan apakah ada hubungan positif  dan  logis  antara  kinerja  pengelolaan keuangan  (X)  dengan  Opinini  LHP-BPK  (  Y  ) maka  hasil  penilitian  diatas  diperbandingkan dengan  Opini  BPK  terhadap  laporan  keuangan kota  palopo  2010-2014  sebagai  mana  pada  tabel berikut :

## Tabel 9
Hubungan Antara Variabel X dan Y
Dari  tabel  9  diatas  terlihat  bahwa  dari  lima tahun  Laporan  keuangan  yang  dianalisis  ada  tiga tahun  (tahun  2010,  2012  dan  2014 ) yang menggambarkan  ada  hubungan  positif dan  logis antara Kinerja Pengelolaan keuangan daerah ( X ) dan  opini LHP-BPK ( Y ), yakni pada tahun 2010 kondisi  kinerja  keuangan  kurang  baik  dan mendapat  opini  disclaimer      (hubungan  positif dan logis),  tahun  2012  kinerja  keuangan  baik  dan mendapat  Opini WDP (hubungan positif dan logis) ,  dan  pada  tahun  2014  kinerja  keuangan  sangat baik  dan  mendapat  Opini  WDP  (hubungan  positif dan logis).
Untuk tahun 2011 dan 2013
memperlihatkan      hubungan    negatif  antara variabel  X  dan  Y  ,  terhadap  hal  ini  peneliti menelusuri lebih lanjut melalui resume pemeriksaan BPK dan wawancara dengan Kepala Dinas  Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah  (  DPPKAD}  Kota  Palopo,  diperoleh informasi  dan  fakta bahwa kondisii 2011 dan 2013 sifatnya kasuistik ,    berupa  penyalahgunaan wewenang    dan  penggunaan  dana  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  (SILPA)  yang  tidak sesuai prosedur serta tidak memenuhi krireria pengungkapan (Disclosure ).
Dengan  demikian  Hasil  analisis,  informasi dan  fakta  memperlihatkan  dan  membuktikan bahwa ada  hubungan  positif  dan  logis    antara kinerja  pengelolaan  keuangan  (  X  )  dengan Opini LHP BPK ( Y ), dengan kesimpulan bahwa apabila  Kinerja  Keuangan  suatu  daerah  kategori baik  atau  sangat  baik  dari  perspektif  hasil  analisis laporan keuangan daerah, maka sangat berpeluang untuk  mendapat  penilaian  Opini  BPK      kategori Unquliafied  Opinium  (WTP)  atau  Qualified
Tahun  Variabel
X Variabel Y Hubungan 2010 Kurang baik (negatif) Disclaimer (Negatif) Positif dan Logis 2011 Baik (positif). Disclaimer (Negatif) Negatif/ tidak logis 2012 Baik (positif) WDP (positif) Positif/logis 2013 Sangat baik (positif) Disclaimer (negatif) Negatif /tidak logis 2014 Sangat baik (positif) WDP (positif) Positif/logis
Opinium  (WDP)  sepanjang  tidak  terjadi  hal-hal yang  sifatnya kasuistik dan  berpotensi merugikan
Negara atau  Daerah.
Hubungan  logis  dan  positif  antara  Kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Opini  laporan hasil  pemeriksaan  BPK,  dapat  menjadi  inspirasi bagi SKPD dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan  tugas  visi  dan  Misi-nya  tidak  perlu Fokus dan Berorientasi pada bagaimana memperoleh Predikat LHP-BPK  yang WDP atau WTP,  tetapi  yang    seharusnya  setiap  Pimpinan SKPD  harus  Fokus  pada  upaya  bagaimana meningkatkan  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan menjadi  lebih  baik.  Dengan  memperbaiki    kinerja
Pengelolaan  Keuangan  maka  peluang  dan  potensi untuk memperoleh WDP atau WTP menjadi nyata.

## SIMPULAN
a). Kinerja pengelolaan
keuangan
Pemerintah    Kota  Palopo  selama  5  (lima  )  tahun mengalami  peningkatan  yang  signifikan  yaitu  dari keadan  yang  kurang  baik  (tahun  2010)  menjadi sangat baik     (tahun 2014) b). Hubungan Kinerja Pengelolaan     Keuangan  ( X ) dengan LHP BPK (  Y  ),  pada  tahun  2010  mempunyai  hubungan positif  dan  logis,  tahun  2011 hubungan negatif dan tidak  logis,  tahun  2012  hubungan  positif  dan  logis, tahun  2013  hubungan  negatif  dan  tidak  logis  dan pada  tahun  2014  hubungan  positif  dan  logis. c).
Dari  lima  tahun  laporan  keuangan  yang  diamati,
ada  tiga  tahun  yang  memperlihatkan  hubungan yang  positif  (searah)  antara  variabel  X  dan  Y, dengan demikian membuktikan pertanyaan peneliti  bahwa  ;  bahwa  ada  hubungan  hubungan positif  dan logis  antara variabel X dan Y.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK  Republik  Indonesia, Ikhtisar  LHP Semester II , tahun 2014 Halim Abdul (2007), Akuntansi KeuanganDaerah,Salemba  empat , Jakarta, Herawati Tuti 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Kualiatas
Laporan              Keuangan  (Survei  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemda Cianjur ,  STAR-  Study  &  Accounting Research, Volume XI, nomor 1,
Kementerian  Keuangan  RI  (2014), Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan/ Akuntansi
Keuangan, DJPK, Jakarta
Mahmudi  (2007), Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah ,    UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta
Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik , Andi, Yogyakarta
Prasetya Gede Edy (2005), Penyusunan & Analisis Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah , Andi,  Yogyakarta.
Sande  Peggy  (2013)  , Pengaruh  Penyajian Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  Skripsi Program  Studi  Akuntansi  FE  Universitas Padang.
Pemerintah  Kota  Palopo, Laporan  Keuangan tahun 2010 – 2014.

## Peraturan  Pemerintah  RI  nonor  71  Tahun  2010.
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pemerintah RI, Undang- undang Nomor 17  tahun 2003, tentang  Keuangan Negara .
Pemerintah RI, Undang-Undang Nonor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pemerintah  RI, Undang -Undang 15 Tahun 2004 Tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.