## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PT GOLGON AKIBAT TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN PEKERJA/SATPAM
Oleh:
Muhammad Yasid Nasution
Dody Suryandi
Universitas Darma Agung, Medan

## ABSTRACT
Article 65, paragraph 6, the work relationship in the implementation of the work as meant in paragraph 1 is regulated in a written work agreement between the other company and the workers it employs. Article 66 paragraph (1) of the Manpower Law,  for  example,  stipulates  that  outsourcing  may  only  be  carried  out  for supporting  service  activities  or  activities  that  are  not  directly  related  to  the production  process.  Security  guard  is  an  employee  who  maintains  security  and order in the environment / workplace which includes aspects of physical security, personnel, information and other technical security.

## Keywords: PT GOLGON, Security Guard Provider, Theft Crime

## ABSTRAK
Pasal  65  ayat  6  hubungan  kerja  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  diatur  dalam  perjanjian  kerja  secara  tertulis  antara perusahaan  lain  dan  pekerja  yang  dipekerjakannya.  Pasal  66  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan  misalnya  yang  mengatur  bahwa  outsourcing  hanya  boleh dilakukan  untuk  kegiatan  jasa  penunjang  atau  kegiatan  yang  tidak  berhubungan langsug dengan proses produksi. Satpam adalah pegawai yang menyelenggarakan keamanan  dan  ketertiban  di  lingkungan/tempat  kerjanya  yang  meliputi  aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
Kata Kunci: PT GOLGON, Penyedia Satpam, Tindak Pidana Pencurian

## A. PENDAHULUAN
Satpam  adalah  pegawai  yang menyelenggarakan  keamanan  dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya  yang  meliputi  aspek pengamanan fisik, personel, informasi  dan  pengamanan  teknis lainnya.  Pengamanan  swakarsa  yang dikenal satpam merupakan salah satu pihak  yang  turut  mengemban  fungsi Kepolisian. Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa mempunyai fungsi yang sama dengan polisi,  hanya  saja  terbatas  pada lingkungan tempatnya bertugas.
Bentuk-bentuk  pengamanan swakarsa  adalah  suatu  bentuk pengamanan  yang  diadakan  atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat  sendiri  yang  kemudian
memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan  dan  badan  usaha  di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk  pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa  tempat  meliputi  lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan  pendidikan.  Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan  di  pemukiman,  satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai  pengamanan  swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan tentunya  juga  memiliki  kewenangan tersebut dengan dasar untuk menjaga keamanan  dan  ketertiban.  Hal tersebut  diperkuat  dengan  adanya mata  ajaran  atau  kegiatan  mengenai Penangkapan  dan  Penggeledahan pada jenjang pelatihan Gada Pratama untuk  kemampuan  dasar  dalam Satuan  Acara  Pelajaran  Pelatihan Satuan  Pengamanan  yang  dapat dilihat dari Bab IV Huruf B Lampiran Peraturan Kapolri 24/2007.
Tidak  terdapat  sanksi  yang tegas mengatur bilamana perusahaan melakukan pelanggaran terkait kontrak  PKWT  tersebut.  Sanksinya, hanya berupa kontrak lama batal demi hukum  dan  langsung  berlaku  skema PKWTT. Sebagai pelaksana penyerahan pekerja kepada perusahaan  lain  melalui  perjanjian pemborongan menyangkut kepentingan  buruh  dan  pengusaha. Karena  Pasca  keluarnya  MK  No
27/PUU-X/2011  tentang  pembatalan Pasal  65  ayat  7  dan  Pasal  66  ayat  2
huruf  b  tidak  diperbolehkan  lagi pekerjaan utama untuk outsourcing.
PT  Golgon  adalah  salah  satu perusahaan outsourcing yang bergerak dibidang jasa perabotan alat rumah  tangga,  hotel  dan  satpam. Banyak  satpam  yang  diserap  dalam perusahaan  ini.  Perusahaan  PT
Golgon mempekerjakan satpam dengan  sistem  PKWT.  Metode  yang digunakan  adalah  rasa  yang  paling tepat dan efisien untuk mendapatkan karyawan  sesuai  dengan  kebutuhan perusahaan. Rekrutmen adalah proses menentukan  dan  menarik  pelamar yang  mampu  bekerja  dalam  suatu perusahaan. Hasilnya calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih.
Satpam  yang  dipilih  dengan cara  rekrutmen,  harus  mereview  dan memperbarui  uraian  pekerjaan  dan spesifikasi  untuk  posisi  satpam  di perusahaan  PT  Golgon.  Dengan seleksi  administrasi  yang  dilakukan, melampirkan  Surat  Lamaran  Kerja, CV,  Ftokopi  KTP,  Pasfoto  terbaru, fotokopi  ijasah  dan  transkip  yang dilegalisir,  medical  check  up,  dan latihan baris berbaris (PBB).
Setiap Satpam wajib mematuhi  ketentuan  berperilaku (Code  of  Conduct) .  Dalam  Pasal  10 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No.  8 Tahun  2009  tentang  Implementasi Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi Manusia  dalam  Penyelenggaraan Tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  diantaranya  adalah    tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali  dibutuhkan  untuk  mencegah kejahatan  membantu  melakukan penangkapan  terhadap  pelanggar hukum  atau tersangka sesuai  dengan peraturan penggunaan kekerasan,
Seorang  petugas  jasa  atau
security menampar  orang  yang  yang berada  di  luar  lingkup  pekerjaan dengan alasan mendapat laporan dari salah  satu  pekerja  bangunan  atas perlakuan  yang  ia  terima.  Namun, laporan  yang  ia  berikan  ternyata keliru (tidak sesuai fakta), kemudian korban  yang  ditampar  melaporkan kejadian  ini  pada  pihak  yang berwajib. Apakah si petugas jaga ini termasuk melakukan tindak penganiayaan. Ada beberapa ketentuan dalam  UU  Ketenagakerjaan  yang mengatur  mengenai  sanksi  perdata pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, di samping itu, para pihak  juga  harus  memperjanjikan konsekuensi  perdata  lainnya  dalam perjanjian kerja (PK) dan/atau dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama  (PP/PKB)  bila  terjadi wanprestasi. Sedangkan, sanksi pidana dan sanksi administratif diatur dalam  pasal  183  s/d  pasal  189  serta pasal 190 UU Ketenagakerjaan.
Berdasarkan pasal 57 UU No. 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial (UU PPHI), apabila terjadi perselisihan  hubungan  industrial – sampai  di  Pengadilan  Hubungan
Industrial  (PHI)  hukum  acara  yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum meliputi HIR/RBG),  kecuali  diatur  secara khusus dalam Undang-undang ini.
Namun,  dalam  hal  terjadi tindak pidana terkait ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan, karena tidak diatur  secara  khusus  dan  tidak dikesampingkan  ketentuan  umum, maka  tentu  prosedur  beracara  yang berlaku  adalah  hukum  formal  yang
diatur  dalam  KUHAP.  Sedangkan, sanksi  administratif  diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, walaupun hingga saat ini belum diatur secara  khusus,  namun  ada  beberapa Peraturan  Menteri  yang  isinya  telah mencantumkan konten sanksi administratif. Sanksi Pasal 59 UU Ketenagakerjaan jika memang PKWT  bertentangan  dengan  UU maka  PKWT  itu  batal  demi  hukum berubah menjadi PKWTT. Walaupun demi hukumnya tidak secara otomatis berubah,  pekerja  dapat  mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak itu.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaturan Hukum  Satpam    menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia? 2. Bagaimana  Kriteria  Tindak Pidana Yang Dilakukan Pekerja  Satpam  Dan  Sanksi Yang  Dikenakan  Kepada Pekerja Satpam? 3. Bagaimana  Tanggungjawab Perusahaan  Penyedia  Jasa Akibat  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Pekerja Satpam?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Pengaturan  Hukum  Satpam menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia. 2. Untuk  Mengetahui  Kriteria Tindak Pidana Yang Dilakukan  Pekerja  Satpam Dan  Sanksi  Yang  Dikenakan Kepada Satpam. 3. Untuk Mengetahui Tanggungjawab  Perusahaan Penyedia  Jasa  PT  Golgon
Akibat Tindak Pidana Pencurian  Yang    Dilakukan Satpam.

## D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif  (doktrinal)  yaitu penelitian  dilakukan  melalui  studi kepustakaan ( library research ). Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law  in  books )  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan berprilaku  manusia  yang  dianggap pantas.
1. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. 2. Jenis Data dan Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan.  Data  sekunder  antara lain  mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan, dan  sebagainya.  Ciri-ciri  umum  data sekunder adalah sebagai berikut:
1. Pada  umumnya  data  sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat  dipergunakan  dengan segera;
2. Baik  bentuk  maupun  isi  data sekunder,  telah  dibentuk  dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu,  sehingga  peneliti kemudian,  tidak  mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,
analisis  maupun  konstruksi data; 3. Tidak  terbatas  oleh  waktu  dan tempat. Jenis  data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri  dari  bahan-bahan  hukum seperti berikut:
1) Undang-undang  Ketengakerjaan Nomor  13  Tahun  2003  yakni Pasal  64,  65  dan  66,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian 4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian No Pol: Skep/1017/XII/2002 tentang Kurikulum  Pelatihan  Satuan Pengamanan. 5) Surat Keputusan Kepala kepolisian No Skep/1020/XII/2002 tentang Registrasi Satuan-satuan Pengamanan 6) Peraturan Kepala Kepolisian No 24  Tahun  2007  tentang  Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan Instansi 7) Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  19 Tahun  2012  tentang  Syarat-
Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain
8) Surat  Edaran  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor SE.04/MEN/VIII/2013  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan
Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain. dan Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor 101/menteri/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan KUHP.
E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Hukum Pengamanan  Swakarsa Menurut    Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tugas  pokok  Satpam  adalah menyelenggarakan  keamanan  dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya  yang  meliputi  aspek pengamanan fisik, personel, informasi  dan  pengamanan  teknis lainnya. Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat  kerjanya  dari setiap  gangguan  keamanan,  serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya;
Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan Pelaksana  No.  43/2012  dikatakan bahwa terdapat pengawasan terhadap pengamanan swakarsa dalam bentuk:
a. Pendataan Pam Swakarsa;
b. Pemberian kartu tanda anggota  dan  penggunaan seragam  serta  atribut  bagi personel satuan pengamanan; c. Pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya; d. Izin  operasional  badan  usaha di  bidang  jasa  pengamanan; dan e. Operasionalisasi jasa pengamanan. Dalam  pelaksanaan  tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai: a. Unsur pembantu pimpinan organisasi,  perusahaan  dan/atau instansi/  lembaga  pemerintah, pengguna  Satpam  di  bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya; b. Unsur  pembantu  Polri  dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang- undangan  serta  menumbuhkan kesadaran  dan  kewaspadaan keamanan  ( security  mindedness dan security  awareness )  di lingkungan/tempat 1. Pengertian  Perusahaan  Penyedia Jasa
Alih Daya (Outsourcing) adalah:
“ pemindahan atau pendelegasian beberapa  proses  bisnis  kepada suatu  badan  penyedia  jasa dimana  badan  penyedia  jasa tersebut melakukan proses administrasi  dan  manajemen berdasarkan defenisi yang
disepakati para pihak.”
Gagasan  awal  berkembanganya outsourcing adalah  membagi  resiko usaha  dalam  berbagai  masalah termasuk ketenagakerjaan. Outsourcing merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama membuka peluang  bagi  berdirinya  perusahaan-
perusahaan  baru  di  bidang  jasa penyedia  tenaga  kerja  serta  efisiensi bagi dunia usaha.
Outsourcing merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempermudah  menjalankan  usaha ditengah  krisis  ekonomi  yang melanda  Negara  Indonesia  sejak beberapa  tahun  terakhir.  Dalam sistem  perekrutan  pekerja  yang dialihkan  kepada  pihak  lain  dengan sistem outsourcing .  Dengan  sistem ini perusahaan dianggap bisa menghemat pengeluaran dalam membiayai  sumber  daya  manusia yang  bekerja  di  perusahaan  yang bersangkutan.  Pada  waktu  itu Pemerintah dianggap bisa menyediakan kesempatan kerja yang banyak  bagi  banyak  pengangguran sehingga  adaptasi  pasar  kerja  dan fleksibilitas.
Penyediaan jasa pekerja/buruh  untuk  kegiatan  jasa penunjang  atau  kegiatan  yang  tidak berhubungan langsung dengan proses produksi  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
1. Adanya  hubungan  kerja  antara pekerja/buruh  dan  perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 2. Perjanjian  kerja  yang  berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a  adalah  perjanjian  kerja untuk  waktu  tertentu  yang memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara  tertulis  dan  ditanda tangani oleh kedua belah pihak; 3. Perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat  kerja serta  perselisihan  yang  timbul menjadi tanggungjawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 4. Perjanjian  antara  perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan  lain  yang  bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal- pasal  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang ini. Pada perusahaan yang berhubungan  dengan  kegiatan  usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu  tertentu  dan/atau  perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Outsourcing di Indonesia adalah pemborongan pekerjaan dan penyediaan  jasa  tenaga  kerja.  Diatur dalam Undang-undang Ketengakerjaan  Nomor  13  Tahun 2003  yakni  Pasal  64,  65  dan  66  dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101/menteri/VI/2004  Tahun  2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Ada  2  macam  jenis outsourcing yaitu:
1. Pemborongan Pekerjaan 2. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Setiap  perusahaan  biasanya punya syarat spesifik jika satpam atau security tersebut ditugaskan menjaga sesuatu  yang  spesifik  juga.  Ada  7 (Tujuh) syarat menjadi satpam, antara lain:
1. Warga negara indonesia.
2. Tes jasmani dan tes kesehatan. 3. Pendidikan  terakhir.  Untuk pendidikan  terakhir  calon satpam  minimal  memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. 4. Tinggi badan dan berat badan minimal.  Misalnya,  postur tinggi  badan  calon  satpam laki-laki  itu  minimal  165  cm dan  untuk  calon  satpam perempua  minimal  160  cm. Namun  ini  bukan  patokan. Ada  juga  satpam  pendek. Terutama untuk satpam perempuan,  syarat  tinggi badan bisa lebih rendah. 5. Usia  minimal  dan  maksimal. Satpam  perumahan  mungkin tidak  terlalu  mensyaratkan usia.  Namun  satpam  gudang atau  gedung  perkantoran biasanya ada syarat usia.
6. Tes psikotes.
7. Bebas dari narkoba.
Syarat-syarat  di  atas  standar saja.  Biasanya,  perusahaan  akan memberikan  syarat  yang  formal, seperti  pendidikan  satpam.  Satpam untuk  menjaga  front  office  juga berbeda  yang  biasanya  jaga  malam. Karena  memang  kerjaannya  beda. Yang jaga FO dicari yang ramah dan kelihatan bersih mukanya, agar tidak menakuti  customer.  Satpam  bank juga  ada  syarat  khusus,  karena mereka juga harus tahu produk bank dan  layanan  yang  diberikan  agar ketika  pelanggan  bertanya  bisa memberikan  informasi  dengan  tepat. Sektor  jasa  memang  lebih  butuh satpam  dengan  pengetahuan  dan sikap  ramah.  Beda  dengan  penjaga gudang,  yang  dibutuhkan  kadang fisik untuk menangani pencurian.
Dalam  Pasal 27  ayat  2  UU Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan merupakan diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  Yakni  pasal 64,65 dan 66. Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan  lainnya  melalui perjanjian pemborongan pekerjaan  atau  penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 1. Penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Dilakukan secara  terpisah  dari  kegiatan utama ; b. Dilakukan dengan perintah  langsung  atau  tidak langsung dari pemberi pekerjaan  ;  c.  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan  ;  dan  d.  Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
3. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum;
4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) sekurang-kurangnya sama dengan  perlindungan  kerja dan  syarat-syarat  kerja  pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut dengan Keputusan Menteri. 6. Dalam hal ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  dan  ayat  (3),  tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi  hubungan  kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Pada pekerjaan yang berhubungan  dengan  kegiatan  usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu  tertentu  dan/atau  perjanjian kerja waktu tidak tertentu. dijelaskan  apa  yang  dimaksud dengan pernyerahan sebagain pekerjaan,  perjanjian  pemborongan dan  penyediaan  jasa  pekerja  serta perusahaan  lain.  Dalam  ketentuan penjelasan pun isinya  cukup. Dalam konsep  hukum,  hubungan  kerja  ini sangat  penting  karena  hubungan kerja  yang  timbul  dengan  adanya perjanjian kerja akan melahirkan hak dan kewajiban  para  pihak.  Para  pihak menurut pasal 1 ayat (15) jelas adalah pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Sementara dalam outsourcing pekerja melakukan perjanjian  bukan  dengan  pengusaha pemberi  kerja,  sedangkan  perjanjian kerja antara pekerja dengan perushaan  penyedia  jasa  tidak  ada unsur pekerjaan karena
yang  mempunyai  pekerjaan  adalah pengusaha  pemberi  kerja.  Karena unsur hubungan kerja tidak terpenuhi maka  hak  dan  kewajiban  tidak  pula akan ada.
Pengaturan sanksi yang tidak ada, kalaupun ada tidak jelas apa yang diancam  oleh sanksi tersebut. Hal ini dapat  dilihat  pada  pasal  188  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 64  ayat  (1)  dikenakan  sanksi  pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).  Ketentuan  pasal  64  tidak terdiri  ayat-ayat  karena  pasalnya tunggal, sementara dalam pengaturan sanksi  yang  diancam  dengan  sanksi pidana adalah terhadap pasal 64 ayat (1).  Jadi  pengaturan  dalam  UU Ketenagakerjaan tidak sinkron antara pasal yang satu dengan yang lain.
Sistem  outsourcing  telah membuka peluang munculnya perusahaan  baru  di  bidang  jasa outsourcing,  dan  pada  sisi  lain  telah memungkinkan  perusahaan  yang telah  berdiri  untuk  melakukan efisiensi  melalui  pemanfaatan  jasa perusahaan outsourcing. Untuk menerapkan atau melaksanaan outsoucing  ini  dengan  persyaratan yang sangat ketat dapat dilihat dalam ketentuan pasal 65-66.
Pasal 64 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan  lainnya  mellaui perjanjian pemboorngan pekerjaan  atau  penyediaan jasa  pekerja  /  buruh  yang dibuat tertulis. Kaitannya  dengan  ketenagakerjaan dalam  pemborongan  pekerjaan  ini terdapat 2 jenis perusahaan adalah:
1. Perusahaan utama yaitu perusahaan yang menyerahkan pekerjaan disebut outsourcer; 2. Perusahaan  yang  menerima pekerjaan  dari  perusahaan utama  untuk  dilaksanakan yang disebut outsourcee. Dengan adanya sistem outsourcing  tersebut  perusahaan penyedia jasa yang melakukan fungsi jasa  yang  dahulu  pernah  menjadi bagian tak terpisahkan dari perusahaan. Out soursing, yaitu suatu perjanjian  yang  dilakukan  antara suatu perusahaan dengan  perusahaan penyedia  jasa  tenaga  kerja,  untuk suatu pekerjaan tertentu. Disini pihak pekerja/buruh mengadakan perjanjian kerjanya  bukan  dengan  perusahaan dimana  mereka  bekerja,  akan  tetapi mereka membuat perjanjian kerjanya dengan  perusahaan  penyedia    jasa tenaga kerja. Demikian juga pemberian  upahnya-pun  diberikan oleh perusahaan  penyedia jasa tenaga kerja  tersebut.  Mereka  biasanya dikontrak  selama  dua  tahun,  dan dapat  diperpanjang  satu  tahun  lagi. Sehingga  lamanya  3  Tahun.  Kalau akan diperpanjang   kontrak kerjanya maka  otomatis  dia  menjadi  tenga kerja  tetap,  yang  bekerja  di perusahaan tersebut. Permasalahannya bahwa waktu kerja
kontrak ini terus menerus  dilakukan, sehingga  sangat  merugikan  bagi buruh/pekerja yang keadaannya sangat lemah. Perusaahaan    penyedia  jasa kemudia    disebut  vendor  sedangkan perusahaan yang memberikan pekerjaan  kepada  vendor  disebut istilah  user.  Vendor  melakukan rekruitmen  calon  pekerja  dengan berbagai  cara  misalnya  dengan memasang  iklan  di  surat  kabar  dan kantor  pos  karena  kantor  pos operasional sampai di kota-kota kecil. Bahkan  vendor  bekerjasama  dengan sekolah-sekolah kejuruan untuk mencari bibit unggul. Hubungan kerja dengan sistem  outsourcing  ini  menyebakan kedudukan  para  pihak  menjadi  tidak seimbang  dan  menimbulka  rasa khawatir  kepada  pekerja  sehingga pekerja  berada  disisi  yang  lemah. Pada  awalnya  fungsi  jasa  yang dikontrakan kepada pihak luar adalah bidang kebersihan dan catering, lama kelamaan bidang keamanan, transaportasi  dan  lain-lain.  Bahkan kemudian  masuk  kepabrik-pabrik yaitu pada bagian produksi.
Lembaga  Pendidikan  dan Pelatihan Satpam yang diadakan oleh Pemerintah  maupun  swasta  sangat dibu-tuhkan dan sangat efektif untuk melatih dan mendi-dik calon petugas satpam  sebelum  ditempatkan  dan dipekerjakan  di  lingkungan  tempat kerjanya,  seperti:  PT  Golgon,  PT. Scoricor, PT. Mahakam Merah Padi, PT.  Jaga  Raga,  PT.  Mitra  Karya Utama  Sentosa,  PT.  Sigap  Prima Astrea (SPA), PT. Group 4 Securitas Indone-sia  dan  lembaga-lembaga pendidikan yang lain.
Pendidikan  dan  Pelatihan satpam  sebagai  tenaga  keamanan  di lingkungan perusahaan akan mencip- takan petugas satpam yang mempunyai  kemampuan  (skill)  di bidang  pekerjaannya  dan  akan menambah skill) di bidang pekerjaannya  dan  akan  menambah skilletos  kerja  serta  meningkatkan tingkat  intelegensinya  (kecerdasan), sehingga  akan  lebih  cepat  dan tanggap  dalam  mengantisipasi  setiap gangguan kamtibmas serta permasalahan yang terjadi, dan setiap petugas  satpam  yang  bekerja  di perusahaan  sungguh-sung-guh  dapat dipercaya untuk melaksanakan peran dan  fungsinya  sebagai  tenaga keamanan  dengan  sangat  efektif  dan penuh    tanggung    jawab,  dan  dapat mem-berikan  dorongan  semangat serta gairah kerja bagi segenap jajaran anggota  petugas  satpam  di  tempat kerjanya  yang  akhirnya  dapat  lebih mampu  untuk  meningkatkan  kiprah pengabdiannya  kepada  perusa-haan, negara dan bangsa.
3. KRITERIA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEKERJA OUTSOURCING DAN SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PEKERJA OUTSOURCING Kewenangan  yang  dilakukan oleh  petu-gas  satpam  hanyalah merupakan tindakan awal agar pelaku tidak  melarikan  diri  atau  tidak menimbul-kan  dampak  yang  lebih besar kepada perusahaan dan menghindari  jangan  sampai  terjadi ada  pihak-pihak  yang  main  hakim sendiri.
Pelaku    yang    sudah tertangkap    tangan  secepatnya diserah-kan  kepada  pihak  Polri setempat  yang  mempunyai  hak  dan
kewenangan  untuk  menyelidiki  dan menyi-dik  serta  menahan  pelaku kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan,  tindakan  petugas  satpam bisa  dilakukan  bila  terjadi  tindak pidana  yang  tertangkap  tangan, sehingga kewenangan petugas satpam dapat  melakukan  tindakan  upaya paksa  untuk  menegakkan  hukum  di lingkungan  kerjanya  yang  sifatnya sementara,  Pasal 1 angka 19 dan 111 ayat  (1)  No.  8  Tahun  1981  Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana,  yang  dikatakan  tertangkap tangan yaitu:
a. Tertangkap-nya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
b. Atau  dengan  segera  sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; c. Atau sesaat kemudian diserukan  oleh  khalayak  ramai sebagai orang yang melakukan; d. Sesaat kemudian padanya dite- mukan benda yang diduga keras telah  dipergunakan  melakukan tindak pidana yang menunjukkan  bahwa  ia  adalah pelakunya atau turut melakukan atau  mem-bantu  melakukan tindak pidana.
Perusahaan PT Golgon banyak kehilangan besi, kabel-kabel instalansi  yang  memiliki  tembaga. Banyak  juga  satpam  mencuri  bagian ini.  Kalau  di  perkantoran,  pencurian uang yang disimpan di laci karyawan, dilakukan oleh satpam yang menjaga pada malam hari.
Biasanya  pada  malam  hari, hasil  barang  curian  disimpan  dan dikeluarkan dan ketahuan dari CCTV maka  pelakunya  ketahuan  dari kroscek  maka  pihak  penyedia  jasa meminta pertanggungjawabannya dari  pelaku  pencurian  kabel  atau
potongan  besi.  Jika  ada  kejadian pencurian  tersebut  maka,  sebagai perusahaan hanya berhadapan dengan penyedia jasa, masalah ke polisi tidak akan dicampuri lagi.
Perusahaan  melakukan  usaha untuk  bertanggungjawab  atas  tindak pidana yang dilakukan pekerja tetapi hanya  sebatas  hukum  perdata. Misalnya,  akibat  pencurian  besi  tadi dikembalikan  ke  perusahaan  yang mencuri.  Tapi  pekerja  sendiri bertanggungjawab  sendiri  secara penuh di muka pengadilan. Dalam rekaman CCTV didalam  gudang  terlihat  penjaga gudang  didatangi  kawanan  khusus pencurian.  Setiap  sekuriti  akan mempunyai  peran  masing-masing salah satunya menawarkan kerjasama dengan keamanan gudang satu bulan sebelum beraksi.
Jika ada perkelahian didalam perusahaan, yang diatasi oleh satpam adalah: 1. Usahakan melerai, memisahkan  para  pelakunya dengan  peringatan  untuk mengalihkan perhatian 2. Apaila  dalam  perkelahian tersebut  digunakan  alat-alat berbahaya usahakan pemisahan itu diarahkan kepada salah satu pihak yang menggunakan senjata; 3. Dalam perkelahian kelompok; usahakan memberi peringatan yang  dapat  menarik  dan mengalihkan  perhatian  para pelaku, dan meminta bantuan masyarakat untuk dapat memisahkan  kelompok  yang berkelahi. Petugas Satpam sebagai tenaga  keamanan  dan  penegakan hukum  di  lingkungan  perusahaan
tempat kerjanya apabila terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan, harus benar-benar  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang  mengharus-kan  tindakan tersebut dilaksanakan;
c. Harus patut, masuk akal, termasuk dalam lingkup kewenangannya; d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak- hak asasi manusia. Kewenangan  petugas  satpam pada  waktu  melak-sanakan  tugas umumnya sama dengan yang dilakukan  oleh  Polri,  tetapi  pada tingkatan  prinsipilnya  pelak-sanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh petugas  satpam  ada  perbedaannya kewenangan.
Bentuk  kewenangan  terbatas yang  diberikan  pada  petugas  satpam di  perusahaan  merupakan  suatu aturan  yang  harus  dipatuhi  dan dipahami  serta  dilaksanakan  dengan prosedur yang benar meskipun hanya mempunyai ruang lingkup kewenangan  kuasa  tempat  dan  tidak memiliki  ruang  lingkup kewenangan kuasa  yang  termasuk  kewenangan hukum  publik,  seperti;  menuntut, menyidik  maupun  menahan,  hal  ini ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 3  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  bahwa  petu-gas  satpam merupakan  “bentuk -bentuk  peng amanan  swakarsa”  adalah  suatu bentuk  peng-amanan  yang  diadakan atas  kemauan,  kesadaran,  dan kepentingan masyarakat sendiri yang
kemudian  memperoleh  pe-ngukuhan dari  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan  dan  badan  usaha  di bidang jasa peng amanan.
Bentuk-bentuk    pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian  Negara  terbatas  dalam “Lingkungan  kuasa  tempat” (teritoir gebied/teritoir gebied/teritoir gebiedruimte gebied) meliputi lingkungan ruimte  gebied) meliputi lingkungan ruimte gebiedpemukiman, lingkungan kerja, lingkungan  pendidikan.  Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan  di  pemukiman,  satuan pengamanan  pada  kawasan  per- kantoran  atau  satuan  pengamanan pada pertokoan. Jika ada pencurian dilingkungan satpam tempat bekerja, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Lakukan peneguran kepada yang bersangkutan seperlunya. b. Bila yang bersangkutan mengadakan  perlawanan  segera mengambil  langkah  sebagai berikut: 1. Dalam menghadapi pelaku kejahatan  harus  selalu waspada dan jangan melakukan  tindakan  yang ceroboh  sehingga  dapat menimbulkan kerugian diri sendiri. 2. Jika pelakunya seorang dan bisa diatasi segera diadakan penangkapan. 3. bila pelakunya lebih dari 1 orang segera hubungi anggota  satpam  lainnya dengan melalui alat telekomunikasi yang berlaku / ada dan bila perlu mengadakan  penangkapan terhadap pelaku tersebut. c.    Dalam  waktu  bersamaan anggota satpam lainnya menghubungi pos Polisi terdekat  melalui  telepon  atau alat komunikasi lainnya. d.  Setelah  diadakan  penangkapan segera  pelakunya  diamankan berikut barang bukti bila ada.
e.  Jangan sekali-kali mengadakan pemukulan / menghakimi sendiri. f.    Bila  memungkinkan  segera dibawa  ke  Pos  Polisi  terdekat atau setidak-tidaknya memberitahukan  kepada  Polri tersebut. g.    Kemudian  segera  membuat laporan  pada  buku  mutasi penjagaan. Kemampuan yang Harus Dimiliki  oleh  Seorang  Satpam, meliputi: a. kepolisian terbatas;
b. keselamatan  dan  keamanan lingkungan kerja;
c. pelatihan/kursus  spesialisasi dibidang Industrial Security.
Kemampuan/kompetensi anggota  Satpam  sebagai  pengemban fungsi Kepolisian Terbatas, diperoleh melalui  pelatihan  Satpam  pada Lembaga  Pendidikan  Polri  maupun Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan (BUJP) yang telah mendapatkan izin dari Kapolri. Sedangkan kemampuan keselamatan dan keamanan lingkungan  kerja  terdiri  dari  3  (tiga) jenjang pelatihan yaitu: a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar; b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial. Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan  kerja,  diperoleh  melalui pelatihan in  house  training pada tempat  dimana  anggota  Satpam bertugas. Pelatihan/Kursus Spesialisasi, berkaitan dengan bidang tugasnya  yang  diatur  secara  spesifik baik teknis maupun cakupannya, oleh ketentuan  peruntukannya.  Pelatihan pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial  Security  dan  keselamatan dan  keamanan  lingkungan  kerja merupakan kewajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam. Pelatihan  Gada  Pratama  dan Gada Madya diselenggarakan oleh: a. lembaga pendidikan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) b. Badan Usaha Jasa Pengamana
(“BUJP”)  yang  mempunyai
izin operasional pelatihan dari
Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia (“Kapolri”). Pelatihan Gada Utama penyelenggaraannya dikendalikan oleh  Mabes  Polri.  Kemudian  untuk pelatihan/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh: a. Polri;
b. in  house  training oleh
pengguna jasa dan/atau instansi terkait; c. instansi/pengguna Satpam terkait  dan/atau  BUJP  yang mendapat  izin  atau  akreditasi untuk  melakukan  pelatihan dimaksud. Kemudian  terkait  dengan apakah  ada  perbedaan  tugas  satpam pada  setiap  organisasi,  perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, perlu diketahui berdasarkan Perkapolri 24/2007 telah dijelaskan tugas-tugas seorang satpam. Namun,  kembali lagi bahwa setiap organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah memiliki  standar  sistem  manajemen pengamanan yang berbeda.
Seragam    Satpam    (Gam Satpam)    adalah    pakaian  yang dilengkapi  dengan  tanda  pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian  sebagai  pengawas  dan pembina teknis Satpam yang dipakai dan  digunakan  oleh  anggota  Satpam serta telah mendapat  pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas  pada  lingkungan  kerjanya. Gam Satpam terdiri dari:

## a. Gam  Satpam  Pakaian  Dinas Harian (“PDH”);
Gam  Satpam  PDH  adalah Gam  Satpam  yang  dipakai  dan digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari  di  lingkungan  kerjanya, selain  di  kawasan  khusus  yang memerlukan  kelengkapan  seragam khusus.
b. Gam  Satpam  Pakaian  Dinas
Lapangan (“PDL”);
Gam  Satpam  PDL  adalah Gam Satpam yang khusus digunakan pada area yang banyak  berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.
c. Gam  Satpam  Pakaian  Sipil
Harian (“PSH”); dan
Gam  Satpam  PSH  adalah Gam  Satpam  yang  dipakai  dan digunakan untuk melaksanakan tugas harian  di  area  kerjanya  yang  banyak berhubungan  dengan  pelanggan, masyarakat umum serta petugas yang membidangi  pengamanan  non  fisik, yang  diberikan  kepada  petugas setingkat supervisor ke atas.
d. Gam  Satpam  Pakaian  Sipil
Lapangan (“PSL”). Gam Satpam PSL adalah Gam Satpam  yang  dipakai  dan  digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan event. Sebagai informasi, penggunaan  Gam  Satpam  hanya dibenarkan  dalam  melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan/tempat kerjanya. Penggunaan  Gam  Satpam  di  luar lingkungan/tempat kerjanya diwajibkan membawa Surat Perintah Tugas  atasannya.  Selain  itu,  dapat melihat Kartu Tanda Anggota (KTA)
Satpam  yang  merupakan  sebagai identitas  kewenangan  melaksanakan tugas  pengemban  fungsi  kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. KTA wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan kewenangan yang dimiliki pemegangnya. 4. TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN  PENYEDIA JASA  AKIBAT  TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEKERJA OUTSOURCING Pekerja melakukan kesalahan berat.  Kesalahan  apa  saja  yang termask  dalam  kategori  kesalahan berat adalah pekerja telah melakukan:
a Penipuan, pencurian, penggelapan  barang  dan  uang milik perusahaan. pekerja memberikan  keterangan  palsu atau  yang  dipalsukan  sehingga merugikan perusahaan. b Pekerja mabuk-mabukan, minum-minuman keras, memakai  atau  mengedarkan narkotika, dan zat aktif lainnya dilingkungan pekerja. c Melakukan  perbuatan  asusila atau  perjudian  di  lingkungan kerja. d Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi  teman  sekerja atau perusahaaan di lingkungan kerja. e Dengan  ceroboh  atau  sengaja membiarkan teman sekerja atau perusahaan  dalam  keadaan bahaya di tempat kerja.
f Melakukan  perbuatan  lainnya dilingkungan  perusahaan  yang diancam hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Perusahaan  melakukan  usaha untuk  bertanggungjawab  atas  tindak pidana yang dilakukan pekerja tetapi hanya  sebatas  hukum  perdata. Misalnya,  akibat  pencurian  besi  tadi dikembalikan  ke  perusahaan  yang mencuri.  Tapi  pekerja  sendiri bertanggungjawab  sendiri  secara penuh di muka pengadilan. Pencurian biasa adalah mengambil  barang  miliki  orang  lain tanpa izin. Pencurian yang  dilakukan pada malam hari belum tentu masuk dalam  kategori  perampokan  oleh sebab  itu  dilihat  dahulu  apakah terdapat  unsur  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  sehingga  patut dibedakan  pencurian  biasa  dengan pencurian  pasal  pemberatan  pada malam  hari  atau  dengan  anak  kunci palsu.
Pencurian biasa dibagi menjadi  2  pencurian  non  ringan  dan pencurian  ringan.  Dipidana  paling banyak  Sembilan  ratus  rupiah  atas pidana penjara paling lama 5 tahun.
Pekerja  yang  ditempatkan pada  perusahaan  penyedia  pekerjaan tidak  menjadi  tanggun  jawab  dari perusahaan  penyedia  pekerjaan  atau bukan pada pekerjaan yang menimbulkan permasalahan pencurian  yang  dapat  merugikan pihak lain. Perlu adanya batasan yang tegas tentang bagaiamana atau sejauh mana pertanggungjawaban perusahaan  dalam  hal  pekerjaanya melakukan perbuatan melawan hukum. Aturan khusus yang dimiliki oleh  perusahaan  dan  wajib  untuk dilaksanakan  oleh  pekerja  secara khusus.  Ketika  hal  diatas  dilanggar maka  setiap  pihak  yang  melanggar akan  dikenaka    sanksi  atau konsekuensi  dari  setiap  perbuatan yang dilakukan:
a Sanksi  berupa  denda.  Pada pasal  95  ayat  1  UU  No  13 Tahun 2003 berbunyi pelanggaran  yang  dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan  atau  kelalaiannya dapat dikenakan denda. Sebenarnya  diserahkan  kepada pihak  pengusaha  dan  pekerja untuk disepakati bersama dalam bentuk perjanjian kerja, peraturan  perusahaan  dan  juga perjanjian kerja bersama.
b Sanksi berupa pemutusan kerja, berupa:
• Pengunduran  diri  secara  baik- baik atas kemauan sendiri
• Pengunduran diri secara terulis atas  kemauan  sendiri  karena berakhirnya  hubungan  kerja. Bagi  pekerja  kontrak  yang mengundurkan diri karena masa
kontrak  berakhir  maka  pekerja tidak mendapat  uang pesangon sesuai ketentuan pasal 154 ayat 2  dan  uang  penghargaan  masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 uang pisah tetapi berhak atas  penggantian  hak  sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. • Pengunduran diri karena mencapai uang pensiun.
Dalam  kasus  satpam  yang mencuri,  pernah  terjadi  di  Semboro Jember, Jawa timur. Pada Perusahan PG Semboro, ada 4 satpam kepergok mengeluarkan  besi  dan  kuningan. Ada  460  batang  pipa  kuningan, sejumlah besi dengan berat mencapai 2450 kg satu unit mobil pikap dan 11 handphone.
Pencurian yang dilakukan  satpam  ini  sudah  terjadi sejak tahun 2019 di pabrik tempat dia bekerja.  Pada  kasus  ini,  manajemen PT PG Semboro sudah menyerahkan sepenuhnya  kepada  kepolisian  untuk melakukan penyelidikan, sebab tidak menutup  kemungkinan  ada  pihak- pihak  lain  yang  terlibat  dalam  aksi pencurian  ini.  Dan  pada  perusahaan vendor  mereka  sendiri  dilakukan pemecatan.
Pihak pengusaha tetap berkewajiban  memberi  kompensasi pesangon  dan  hak  normatif  lainnya sebesar 1 kali ketentuan PHK normal. Kecuali  bila  pelanggaran  yang dilakukan  pekerja  dalam  bentuk pelanggaran  serius  yang  melukai hubungan
kepercayaan dan penyalahgunaan  itikad  baik  relasi antara  pihak  pengusaha  dan  pekerja sperti  melakukan  tindak  pidana penggelapan, tindak pidana pencurian yang  mengakibatkan  kerugian  besar pada  keuangan  pengusaha  maka berdasarkan  asas  kepatutan  dan proposionalitas pengusaha tidak memiliki beban moril atau
kompensasi  apapun  untuk  memutus hubungan kerja.

## KESIMPULAN
A Pengaturan Hukum Satpam menurut  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  diatur dalam  Pasal  3  ayat  1  huruf  c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan  swarkasa  seperti satuan pengamanan satpam lingkungan  dan  badan  usaha  di bidang jasa pengamanan. Satpam juga dapat  dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor  24  Tahun  2007  tentang Sistem  Manajemen Pengamanan Organisasi,  Perusahaan  dan/atau Lembaga Pemerintah. B Kriteria  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Pekerja  Satpam  Dan Sanksi Yang Dikenakan Kepada Pekerja Satpam harus disesuaikan  dengan  Standar Operating Prosedure yang menjadi  pokok  pelaksanaan kegiatan pengamanan yang didalamnya  terdapat  aturan- aturan  mengenai  prosedur  dan standar  serta  sanski  yang  dapat diberikan.  Misalnya  pasal  351 KUHP  satpam  tersebut  dapat dilaporkan  agar  dapat  diberikan sanksi asosiasi dari Badan Usaha Jasa  Pengamanan  (BUJP)  agar dapat mempekerjakannya. C Tanggungjawab Perusahaan Penyedia  Jasa  Akibat  Tindak Pidana Yang  Dilakukan Pekerja Satpam memberikan hak sepenuhnya  kepada  Kepolisian untuk  melakukan  penyelidikan, dan hak-hak sebagai satpam pada perusahaan tersebut putus.
DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Arief,  Barda  Nawawi,  2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. ---------------------------  1998, Teori-
Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,Bandung: Alumni.
Eddy, Hiariej    O.S., 2014, Prinsip- prinsip  Hukum        Pidana , Yogyakarta:  Cahaya        Atma Pustaka
Hanafi,  1997, Strict  Liability  dan
Vicarious  Liability , dalam “Hukum Pidana” , Yogyakarta: Lembaga Penelitian,  Universitas  Islam Indonesia
Ilham,  Gunawan, 1992, Penegakan Hukum dan Penegak Hukum, Bandung: Angkasa.
Ibrahim,  Johnny,  2007, Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. Kristian,  2015, “Hukum  Pidana Korporasi” , Bandung: Nuansa Aulia
Mahrus  Ali,  2013, Asas-asas  Hukum Pidana  Korporasi ,  Rajawali Pers, Jakarta
Moeljatno,  2008, Azas-azas  Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Maramis,  Frans,  2012, Hukum Pidana  Umum dan   Tertulis di      Indonesia ,      Jakarta  :
Rajawali   Pers
Pramono,  Nindyo,  2006, ”Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual” ,  Bandung:    PT.Citra Aditya Bhakti Priyatno,  Dwidja,  2004, “Kebijakan Legislasi  Tentang  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Di  Indonesia”, Bandung, CV Utomo.
-----------------------------2010,
Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi, Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group. Remi, Sjahdeini  Sutan, 2006, “Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi” ,  Jakarta: Grafiti Pers Soepomo,  Imam,  1995, Pengantar Hukum  Perburuhan, Jakarta:
Jambatan. Sjawie,  Hasbullah  F,  2013, Direksi Perseroan  Terbatas  serta
Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2003 tentang Kepolisian
Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian
No  Pol:  Skep/1017/XII/2002 tentang  Kurikulum  Pelatihan Satuan Pengamanan. Surat  Keputusan  Kepala  kepolisian No Skep/1020/XII/2002
tentang  Registrasi  Satuan- satuan Pengamanan
Peraturan  Kepala  Kepolisian  No  24 Tahun  2007  tentang  Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi  Perusahaan  dan Instansi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun  2012  tentang  Syarat- Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Internet/Kamus Hukum/Jurnal https://www.hukumonline.com/k linik/detail/ulasan/lt50a0693a722b5/ pemukulan-penganiayaan/ diakses tanggal 09 Maret 2020
https://www.hukumonline.com/k linik/detail/lt5b56add032c89/batasan -kewenangan-satuan-pengamanan- satpam-dalam-menggeledah- seseorang/ diakses  tanggal  09  Maret 2020
Jurnal  Perspektif,  Volume  XVI No 3 Tahun 2011 Edisi Mei  diakses dalam https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2 01207081310382587/11.pdf  tanggal
10 Juli 2020 .
https://fjp-law.com/id/satpam- dalam-perspektif-hukum/ diakses tanggal 10 Juli 2020
https://www.hukumonline.com/k linik/detail/ulasan/lt51ee87cd92e1f/a kibat-hukum-pelanggaran-praktik- ioutsourcing-i/ diakses tanggal 10 Juli 2020