URGENSI PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF PASCA PEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG  SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
AZMIATI ZULIAH,SH,MH Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

## ABSTRACT
Pemerintah Indonesia telah melahirkan kebijakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  telah  berlaku  sejak  1  Agustus  2014.  Lahirnya  Undang-  undang  tersebut  menggantikan undang- undang sebelumnya yaitu undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan pidana anak.
Perubahan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebabkan adanya kebutuhan hukum  masyarakat karena undang-undang  tersebut  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan.  Perubahan paradigma antara  lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang  berkewajiban  meningkatkan  kesejahteraan  anak  serta  memberikan  perlindungan  khusus kepada anak.
Saat ini banyak anak-anak yang terjerumus dan dimanfaatkan berbagai pihak sehingga anak- anak menjadi pelaku kejahatan, seperti kasus yang baru saja terjadi di kota Medan 2017 ini dimana 2  orang  melakukan  pencurian  perampokan  terhadap  supir  grab  dengan  cara  membunuh  dan mencuri mobil, namun dibalik kejahatan yang dilakukan anak ada orang dewasa yang menyuruh mereka. Namun tidak sedikit juga kasus-kasus yang dilakukan anak yang merupakan kejahatan ringan  akhirnya  kasusya  sampai  disidangkan  dipengadilan.  Apapun  cerita  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  tidak  dibenarkan  secara  hukum  namun  apakah  semua  kejahatan  yang dilakukan anak harus seluruhnya diproses dan membuat anak jera dengan anak di penjara dan dibunuh, apakah ada upaya pendekatan yang mestinya bisa dilakukan dimana anak tidak dipenjara dan penjara merupakan upaya terakhir.
Pendekatan diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus ABH merupakan suatu upaya yang sangat baik dalam perubahan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang dimandatkan dalam semangat UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Perdailan Pidana Anak yang menggantikan  Undang-undang  No  3  tahun  1997  penulis  ingin  sajikan  pembahasannya  dalam tulisan ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat analititis dengan judul Urgensi pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif pasca pemberlakuan Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Kata Kunci : Diversi ;Restoratife Justice; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## A. Pendahuluan
Peraturan  yang  terkait  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Indonesia  telah mengalami perubahan yang lebih baik meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak memiliki hambatan dan kendala. Salah satu peraturan yang terkait dengan anak  yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku yaitu undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak  peraturan  ini  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan masyarakat  karena  belum  secara  komprehensif  memberikan  perlindungan  kepada  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum.  Alasan  tersebut  memperkuat  pemerintah  Indonesia      untuk
melahirkan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  agar penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat berjalan dengan baik, Dengan lahirnya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini maka Undang Undang No 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi mulai 1 Agustus 2014.
Dua  tahun    lebih  masa  transisi  kesiapan  pemberlakuan  Undang-undang  sistem  peradilan pidana  pemerintah  Indonesia  masih  belum  siap  melaksanakan  apa  yang  dimandatkan  oleh Undang-undang tersebut baik dari sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya. Faktanya masih  banyak  anak-  anak  yang  melakukan  tindak  kejahatan  akhirnya  sampai  keranah  hukum meskipun tindak kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan ringan dan dapat diselesaikan dengan jalan  diversi  dan  restoratife  justice,  belum  tersedianya  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS), meskipun Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) nomenklaturnya sudah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  bagi anak yang menjalani proses pidana di Indonesia namun  masih  banyak  ditemukan  persoalan  ketika  proses  diversi  tidak  berhasil  dilakukan  dan tindakan  pidana  yang  dilakukan  anak  merupakan  tindakan  pengulangan  pihak  kepolisian  dan kejaksaan masih terkendala untuk proses penempatan anak sementara selama proses penyidikan.
Intinya apa bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan sesuatu yang lebih baik pada anak namun kesiapan sarana prasarana haruslah juga mendukung, disatu  sisi juga bahwa masyarakat terutama aparat penegak hukum juga harus memiliki pemahaman yang baik dalam pelaksanaan  amanah  UU  No  11  tahun  2012  tersebut  .  Tulisan  ini  akan  membahas  berbagai pertanyaan  seputar  bagaimana  analisis  pentingnya  undang-undang  tersebut  serta  konsep penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif  serta  sampai  sejauh  mana  kesiapan  seluruh  pihak  dalam  pelaksanaan  pasca pemberlakuannya.

## B. Metode Penelitian

## Tipe atau Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  (Soerjono  Soekanto  Dan  Sri Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Rajawali  Presss,  Jakarta,  2004)    yaitu  penelitian  yang mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  di  Indonesia  maupun konvensi  internasional.  Penelitian  ini  dapat  pula  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  (Bambang Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum,  Rajawali  Press,  Jakarta )  karena  peneliti  berusaha menemukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai urgensi regulasi komprehensif.
Untuk menjawab permasalahan di atas, yang dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan atau literatur) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan serta bahan hukum tersier. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang-undangan,  konvensi- konvensi  internasional,  dokumen  hukum,  catatan  hukum,  hasil-hasil  karya  ilmiah  dan  bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku,  artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Teknik  analisis dilakukan  secara  interpretatif,  yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan  dijabarkan  dengan mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan  yang  menyimpang  seminimal  mungkin  dapat  dihindari.  Penarikan  kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif, yaitu suatu alur pemikiran secara  sistematis  dari  khusus  ke  umum,  dan  deduktif  yang  merupakan  alur  pemikiran  secara sistematis dari umum ke khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki  peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  ditindaklanjuti  dengan  membuat  kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  harus  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan  kepada  Anak  agar  melalui  pembinaan  akan  diperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.
Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  perubahan  paradigma  dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  meningkatkan  kesejahteraan  Anak  serta  memberikan  perlindungan khusus  kepada  Anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Penyusunan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  mengalami  banyak  reformasi.  Dari  segi  definisi  anak  menjadi  lebih  luas  dan  mengarah kepada  sistem  peradilan  pidana.  Dari  segi  lembaganya  terdapat  lembaga-lembaga  yang  dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung  tinggi  dalam  Undang-undang  tersebut.  Dari  segi  sanksi  pidana  terhadap  anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama.
Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan  peradilan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain; Penempatan Anak yang menjalani  proses  peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). Substansi  yang  paling  mendasar  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

## 2. Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif.
Diversi yang dimaksud suatu pengalihan suatu penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar sistem peradilan pidana anak yang dapat dilakukan disetiap tahapan di penyidikan ,penuntut umum dan hakim. Proses diversi yang dimaksud harus melibatkan anak dan orangtua ,masyarakat,  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  ,  dimana  diversi  yang  dimaksud hanya dapat dilakukan kepada anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga,  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  secara  bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Dalam konsep ini penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu harus di proses secara hukum, namun dapat dilakukan penyelesaiannya melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi dampak pada anak yang melakukan tindak pidana.
Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan masyarakat  dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang- Undang ini.
Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi  perlindungan  terhadap  Anak,  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib disidangkan  di  pengadilan  pidana  Anak  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum.  Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat  khusus  yang memahami  masalah Anak.  Namun,  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

## 3.  Kesiapan dalam pelaksanaan diversi dan restoratife justice.
Kondisi saat ini pemerintah telah berupaya melakukan berbagai peningkatan pemahaman kepada aparat penegak hukum  untuk memahami mandat dari undang-undang sistem peradilan pidana  anak  baik  melalui  pelatihan  dan  sosialisasi  namun  masih  ditemukan  kendala  disemua tingkatan  baik dikepolisian, kejaksaaan dan pengadilan. Kendala yang dihadapi polisi ketika anak berkonflik  dengan  hukum  melakukan  tindak  kejahatan  pencurian  yang  diancam  hukuman  di bawah  tujuh  tahun,  kepolisian  masih  memiliki  kendala  ,  anak  harus  ditempatkan  dimana  jika diversi tidak berhasil. Kesiapan pemerintah dalam penyiapan sarana prasarana LPKS di Indonesia telah  ada  namun  belum  diseluruh  jajaran  kabupaten  kota  masih  di  tingkat  provinsi.  Sehingga program  perlindungan  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  belum  dapat menjawab  apa  yang  diharapkan  dalam  Undang-Undang  Sistem  peradilan  anak.  Persoalan  yang muncul  masyarakat  apatis  dengan  pemberlakukan  Undang-  Undang  ini  justru  malah  membuat
anak  tidak  benar-benar  mendapatkan  pemulihan  untuk  sadar  dan  tidak  melakukan  tindak kejahatan yang telah dilakukannya.
Jaksa Penuntut Umum prosesnya menunggu pelimpahan berkas dari kepolisian bila kasus bisa di diversi mereka akan upayakan diversi bila diversi tidak berhasil maka kejaksaan akan tetap bekerjasama dengan kepolisian dan pihak pemerintah untuk menempatkan anak dimana selama proses penyidikan bila diversi tidak berhasil.
Hakim  sifatnya  menunggu  ketika  ada  permohonan  hakim  memutus  melalui  penetapan diversi  dan  dalam  penanganan  kasus  ABH  pihak  pengadilan  tetap  mengupayakan  diversi  dan restoratife justice sebelum masuk ke pokok perkara bila pendekatan keadilan restoratif justice tidak berhasil maka sarana prasarana pendukung yang ada dimana pembinaan terbaik bagi anak belum seluruhnya  ada  di  Indonesia  (  Hasil  wawancara  dengan  Kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan PKPA oleh penulis)
Fakta saat ini juga bahwa kapasitas ruangan hunian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak mendukung begitu juga jumlah petugas Bapas yang ada  di Indonesia sangat kurang apalagi  dengan  wilayah  kerja  yang  luas,  begitu  juga  anak-anak  yang  berada  di  lembaga pemasyarakatan  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  formal  yang  akhirnya  putus  sekolah  yang sangat berbeda dengan roh semangat lahirnya undang-undang sisitem peradilan pidana anak.
Hambatan dan kendala pelaksanaan diversi di Indonesia dapat dievaluasi melalui putusan diversi melalui penetapan pengadilan, namun masih minim ditemukan putusan diversi tersebut. Seharusnya  putusan  tersebut  merupakan  mahkota  dan  puncak  dari  suatu  perkara  keberhasilan dilaksanakan diversi dan restoratife justice di indonesia. Oleh karena itu tentunya aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan yang melibatkan tokoh masyarakat, petugas  sosial,  keluarga  korban  dan  tersangka  dalam  membuat  putusan  harus  memperhatikan segala  aspek  didalamnya,  mulai  dari  perlunya  kehati-hatian,  dihindari  sedikit  mungkin ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat  formal  maupun  matriil  sampai  dengan  adanya  kecakapan teknik  membuatnya.  ketika  ditemukan  kasus  dimana  tindakan  yang  dilakukan  anak  telah dimaafkan oleh korban dan mendapatkan  dukungan pihak terkait dan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian , perbuatan yang dilakukan perbuatan ringan yang diancam dibawah 7  tahun  dan  bukan  perbuatan  berulang  sudah  seharusnya  dapat  di  diversi  dengan  pendekatan restoratif justice.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan;
a. Pemberlakuan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  no  3  tahun  1997  tentang  sistem  peradilan pidana  anak,  perubahan  tersebut  dilakukan    rangka  mewujudkan  peradilan  yang  benar- benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa dimana UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  hukum masyarakat,  karena belum secara  komprehensif memberikan  perlindungan kepada  Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
b. Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang dalam pelaksanaan Undang-undang Sistem Pradilan Pidana Anak tidak saja digantungkan pada peran aparat penegak hukum, namun juga  bergantung  pada  peran  petugas  kemasyarakatan,  yang  terdiri  dari  Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan oleh karenanya oleh karenanya perlu kommitmen yang tegas dalam pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan peradilan  yang  benar-benar  menjamin  pelindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
c. Hambatan dalam pelaksanaan diversi dan restoratife justice dalam penyelesaian kasus anak
yang  berhadapan  dengan  hukum  salah  satunya  adalah  belum  adanya prosudur standart yang  dijadikan  acuan  oleh  masing-masing  aparat  penegak  hukum  mulai  dari kepolisian,kejaksaan dan pengadilan dan perbedaan persepsi dalam melaksanakan diversi dan restoratife justice.
2. Saran
1. Sistem  peradilan  pidana  bagi  anak  hendaknya  sebagai  suatu  bagian  yang  integral  dari proses  pembangunan    nasional  dalam  suatu  kerangka  menyeluruh  dari  keadilan  sosial. Dengan demikian penyelesaian perkara ABH merupakan bagian bagian dari pembangunan nasional.
2. Perlu  dibuatkan  pedoman  penanganan  ABH  yang  jelas,  agar  dapat  menjadi  acuan  bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara ABH.
3. Pengembangan  SDM  yang  profesional,  kredibel  dan  terstruktur,  sehingga  diharapkan pelaksanaan perlindungan anak dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;
4. Membangun kesadaran Pemerintah, legislatif, judikatif dan masyarakat untuk mendorong tersedianya  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  memberikan  kemudahan  akses terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  semua  sektor  terutama  percepatan keberadaan LPKS dan LPAS.

## Daftar Pustaka
- Undang- undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Buku saku Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Wawancara dengan pihak kepolisian,kejaksaan dan pengadilan.
- Makalah pelatihan Diversi dan Restorative justice bagi Aparat Penegak Hukum, Jakarta, 2015