Noer,  Khaerul  Umam  (2021)  Asesmen  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  Sebagai Pemenuhan Hak Anak. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. 6 (4). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2098 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 4, April 2021

## ASESMEN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KARTU  IDENTITAS  ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK

## Khaerul Umam Noer
Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: umam.noer@umj.ac.id

## Abstract
Since  2015,  the  Mayor  of  Depok  has  issued  an  order  for  the  issuance  of  Child Identity  Cards  (CIC)  as  part  of  fulfilling  children's  basic  rights.  This  policy  is important  because  Law  35/2014  has  mandated  that  the  state  must  ensure  the fulfillment of children's basic rights and needs through Child Friendly Cities as a child rights-based development  system by integrating commitments  and  resources from  the  government,  society  and  the  business  sector.  After  five  years,  the  CIC program in  Depok has stagnated, both in  terms of  implementation  and outcomes. This paper aims to assess the implementation of the Child Identity Card policy with a  focus  on  two  questions:  First,  how  the  Depok  City  Government  ensures  the implementation of the policy, Second, due the CIC is cross-sectoral, then how can the  government  collaborate  with  stakeholders  to  make  this  policy  a  success.  By using  a  descriptive  qualitative  method,  this  study  found  that  there  were  three obstacles  to  implementing  CIC:  bureaucracy,  limited  resources,  and communication problems that caused data collection and publication of CIC to be an unsolved problem.
Keywords:  child  identity  card;  child  rights  and  protection;  policy  implementation;

## depok

## Abstrak
Sejak 2015, Wali Kota Depok telah mengeluarkan perintah untuk penerbitan Kartu Identitas  Anak  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  hak  dasar  anak.  Kebijakan  ini penting  sebab  UU  35/2014  telah  mengamanatkan  bahwa  negara  harus  menjamin terpenuhinya  hak  dan  kebutuhan  dasar  anak  melalui  Kota  Layak  Anak  (KLA) sebagai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak  dengan  mengintegrasikan komitmen  dan  sumber  daya  dari  pemerintah,  masyarakat  dan  sektor  bisnis. Persoalannya  adalah,  setelah  lima  tahun,  program  KIA  di  Depok  mengalami stagnasi, baik dalam pelaksanaan maupun hasil luaran. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak dengan fokus  pada  dua  hal: Pertama ,  bagaimana  Pemerintah  Kota  Depok  memastikan pelaksanaan kebijakan, Kedua , karena KIA bersifat lintas sector, maka bagaimana pemerintah  menggandeng  para  pemangku  kepentingan  untuk  mensukseskan kebijakan  ini.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini menemukan  bahwa  ada  tiga  hambatan  untuk  menerapkan  KIA:  birokrasi,  sumber
daya yang terbatas, dan masalah komunikasi yang menyebabkan pengumpulan data dan penerbitan KIA menjadi problem yang tidak terselesaikan hingga hari ini.
Kata Kunci : kartu identitas anak; hak dan perlindungan anak; implementasi kebijakan; depok

## Pendahuluan
Sejak  tahun  1990,  Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak (Noer,  2019;  Patilima,  2017),  yang  diadopsi  dari  Majelis  Umum  PBB  tahun  1989, menjelaskan  bahwa  setiap  anak  tanpa  memandang  ras,  jenis  kelamin,  asal  usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak hak yang mencakup empat bidang, yaitu: (1) hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan  pelayanan  kesehatan;  (2)  hak  untuk  berkembang,  mencakup  hak  atas  pendidikan, informasi,  waktu  luang,  kegiatan  seni  dan  budaya,  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan, dan  beragama,  serta  hak  anak  berkebutuhan  khusus;  (3)  hak  perlindungan,  mencakup perlindungan  atas  segala  bentuk  eksploitasi,  perlakuan  kejam  dan  sewenang-wenang dalam  proses  peradilan  pidana;  dan  (4)  hak  partisipasi,  meliputi  kebebasan  untuk menyatakan  pendapat,  berkumpul  dan  berserikat,  serta  hak  untuk  ikut  serta  da  lam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.
Ratifikasi ini kemudian diturunkan menjadi UU 23/2002, yang kemudian direvisi menjadi UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak. Konstitusi dan UU mengamanatkan bahwa  Negara  harus  menjamin  pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  dasar  anak,  sehingga anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  sehat  dan  wajar.  UU  35/2014 mengisyaratkan  pentingnya  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  untuk  menjadi Kota  Layak  Anak  (selanjutnya  disingkat  KLA).  KLA  adalah  Kabupaten/Kota  yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan  sumber  daya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha,  yang  terencana  secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Sesuai  dengan  amanat  UU  Perlindungan  Anak,  Pemerintah  Kota  Depok  terus meningkatkan berbagai upaya dalam mewujudkan salah satu program andalannya yaitu Depok  sebagai  KLA.  Maka  sejak  tahun  2015,  melalui  Peraturan  Wali  Kota  Nomor 35/2015,  Pemerintah  Kota  Depok  mendorong  hadirnya  Kartu  Identitas  Anak (selanjutnya disingkat KIA) sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak, utamanya hak atas pengakuan kependudukan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesadaran akan  pentingnya  hak-hak  yang  harus  diterima  seorang  anak  dan  berbagai  kewajiban yang  harus  dipenuhi  terhadap  anak.  KIA  berfungsi  sebagai  Kartu  Identitas  Diri  dan fasilitas  kepada  anak  berupa  keringanan  pembayaran  terhadap  fasilitas  yang  diberikan oleh pihak pemangku kepentingan.
Tulisan ini berfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota 35/2015 Tentang  Kartu  Identitas  Anak.  Secara  khusus,  tulisan  ini  berfokus  pada  dua  hal:  (a) bagaimana implementasi KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan (b) karena  KIA  bersifat  lintas  sektor,  bagaimana  Pemerintah  Kota  Depok  menggandeng
pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, vendor fasilitas olahraga, toko buku, dan fasilitas kesehatan, untuk terlibat dalam KIA dalam upaya Depok sebagai Kota Layak Anak. Hal ini menarik untuk dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Meru, kebijakan KIA  muncul  sebagai  respon  pemerintah  Kota  Depok  atas  UU  35/2014  (Meru,  2017), sedangkan  KIA  sendiri  adalah  salah  satu  indikator  yang  digunakan  oleh  Pemerintah Depok untuk menyatakan klaimnya bahwa Depok adalah Kota Layak Anak (Widyawati &  Laksmitasari,  2015).  Penelitian  ini  mencoba  melakukan  sejumlah  asesmen,  apakah klaim Depok sebagai Kota Layak Anak benar dilakukan, dengan berfokus pada satu hal: Kartu Identitas Anak.
Pada  dasarnya,  Kota  Layak  Anak  sebagai  suatu  program  memiliki  banyak indikator yang sudah  cukup  banyak  dikaji  dari  berbagai  sudut  pandang.  Dimulai  dari proses  pembuatan  KLA  sebagai  kebijakan  di  berbagai  daerah  dan  berbagai  prasyarat yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tersebut (Adnyani, 2019; Haifulloh, Purnomo, & Salsabila,  2020;  Irenes  &  Setiamandani,  2019;  Taliu  &  Suranto,  2020;  Taufiq, Hadikurniawati,  Muhammadiyah,  &  Informatika,  2019),  bagaimana  implementasi KLA  dilakukan  oleh  berbagai  dinas  dan  bidang  pelaksana  di  berbagai  pemerintah daerah  (Hamudy,  2015;  Noer,  2019;  Roza  &  S,  2018;  Widyawati  &  Laksmitasari, 2015),  ketersediaan  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  sebagai  ruang  publik  yang dapat diakses oleh semua anak (Faedlulloh, Prasetyanti, & Indrawati, 2017; Herlina & Nadiroh,  2018;  Hernowo  &  Navastara,  2017),    dan  peran  serta  tanggung  jawab pemerintah dalam  mengatasi pelanggaran hak-hak anak (Fitriani,  2016;  Putri &  Noor, 2013).
Sementara  itu,  kajian  mengenai  KIA  lebih  banyak  berfokus  pada  tiga  hal. Pertama , kajian-kajian yang berfokus pada aspek hukum dalam pelayanan sektor publik dalam  implementasi  KIA,  dalam  hal  ini  KIA  dilihat  sebagai  program  yang  memiliki payung  hukum  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  daerah  (Setiawan,  2017; Simamora, Bahmid, & Martua, 2019; Yudha & Firdausi, 2017), atau KIA sebagai hasil advokasi  kebijakan  dalam  rangka  pemenuhan  hak  sipil  dan legal  anak  (Sri  Hardjanto, 2019). Kedua ,  kajian  mengenai  KIA  yang  berfokus  pada  implementasi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2/2016  dalam  implemetasi  KIA  di  daerah  (Adnyani, 2019; Iswariayti, Parsa, & Suardita, 2016). Ketiga , kajian mengenai implementasi KIA secara  birokratis  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di berbagai wilayah (Arista & Suderana, 2019; Meru, 2017; Pasaribu, 2018; Putri & Noor, 2013).
Berbagai penelitian di atas, meski berfokus pada implementasi tidak melihat dua hal  pokok:  bagaimana  hambatan  dalam  implementasi  dan  bagaimana  kerjasama  lintas bidang  dalam  pelaksanaan  KIA  di  lapangan.  Penelitian  ini  secara  spesifik  mengisi kekosongan  kajian-kajian  yang  ada  dengan  berfokus  pada  hambatan  yang  muncul dalam proses implementasi KIA dan bagaimana kerjasama lintas bidang, bukan hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam implementasi  KIA di Kota Depok. Implementasi  secara  sederhana  merupakan  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang  dilakukan oleh  pelaksana  kebijakan  dengan  harapan  akan  memperoleh  suatu  hasil  yang  sesuai
dengan  tujuan  atau  sasaran  dari  suatu  kebijakan.  Dengan  menitikberatkan  pada persoalan implementasi, tulisan ini berfokus pada upaya sekaligus memetakan kendala yang dihadapi sekaligus potensi solusi oleh Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan program  KIA.  Hal  ini  menarik  sekaligus  krusial  untuk  dikaji,  sebab  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  telah mewajibkan  KIA  sebagai  salah  satu  indikator  utama  Kota  Layak  Anak,  dan  Depok menjadi  salah  satu pilot  project Kota  Layak  Anak  di  Jawa  Barat.  Penelitian  ini diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  rekomendasi  dalam  upaya  implementasi KIA sebagai pemenuhan hak dasar anak sekaligus mendorong percepatan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak di Indonesia

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Dinas  Pendidikan  Kota  Depok,  Mitra  KIA  antara  lain  perbankan,  penyedia  fasilitas olahraga  dan  rekreasi,  fasilitas  kesehatan,  dan  toko  buku.  Terdapat  dua  puluh  enam informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini, mencakup Kepala Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Kepala  Bidang  Kependudukan,  tiga  orang  operator KIA di kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan, empat orang kepala sekolah, empat orang komite  sekolah,  empat  orang  pelajar,  manajer  operasional  bank,  manajer  operasional toko, dan manajer operasional wahana tirta, dan empat orang masyarakat yang sedang mengurus KIA di kecamatan. Selain wawancara, pengamatan partisipatif juga dilakukan dengan mengunjungi berbagai kelurahan untuk mengamati langsung bagaimana proses perekaman  data  KIA,  dan  pengamatan  ke  Mitra  KIA,  antara  toko  buku  dan  sarana olahraga  dan  rekreasi  untuk  mengamati  bagaimana  penggunaan  KIA  oleh  pemegang kartu KIA.
Selain wawancara dan pengamatan, peneliti juga mengumpulkan berbagai  data dokumen, seperti perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Depok  dengan  para  Mitra  KIA,  dokumentasi  kegiatan,  dan  regulasi  terkait  KIA. Data-data  ini  kemudian  disusun  menjadi  sejumlah  kode  untuk  kemudian  dianalisis. Melalui teknik trianggulasi, peneliti melakukan pengecekan silang data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya serta membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan dan pemberian KIA di  Kota  Depok.  Dengan  teknik  ini,  penelitian  mengenai  KIA  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  yang  seakurat  mungkin  untuk  menjelaskan  bagaimana  KIA dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kebijakan Kartu Identitas Anak
Dalam  rangka  pemenuhan  salah  satu  hak  sipil  anak  dan  untuk  mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Kota  Layak  Anak,
Pemerintah  Kota  Depok  memberikan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  sampai  dengan usia 17 tahun. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  (selanjutnya  disebut  Disdukcapil)  adalah  Organisasi  Perangkat Daerah yang bertanggungjawab penuh dalam implementasi KIA di lapangan.
Pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Kota Depok merupakan kebijakan yang diimplememtasikan oleh Disdukcapil Kota Depok sebagai salah satu program untuk mendukung  Depok  Kota  Layak  Anak  yang  dimulai  pada  Tahun  Anggaran Perubahan 2015. Ketika program ini mulai berjalan di tahun 2016, sebanyak 57.143 anak telah mendapatkan, dan hingga akhir 2019, sebanyak 140.578 anak yang telah mendapatkan  KIA.  Sepintas  data  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  progress signifikan dalam perekaman dan penerbitan data KIA, namun jika dihitung, selama periode 2017-2019, hanya terbit 83,435 KIA baru, atau rata-rata tercatat 27,811 KIA di  Kota  Depok  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menarik,  sebab  berdasarkan  data  jumlah anak di Kota Depok pada tahun 2019 mencapai 501,168 anak, masih tersisa 360,590 anak yang belum terekam dan mendapatkan KIA.
Pemberian KIA dimaksudkan untuk mendorong terpenuhinya hak sipil anak dan mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.  Tujuan  lain  KIA  adalah  sebagai  kartu  yang  memberikan  fasilitasi  kepada anak  berupa  keringanan  pembayaran  terhadap  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Mitra KIA  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah  Kota  Depok  dengan Mitra.  Adapun  sasaran  pemberian  Kartu  Identitas  Anak  ini  adalah  anak  yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga di Kota Depok yang berusia 1 (satu) tahun  sampai  dengan  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  belum  menikah.  Dengan  ruang lingkupnya  meliputi  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  pariwisata,  olah  raga, perbankan dan fasilitas lain yang ditentukan oleh Walikota.
Kartu  Identitas  Anak  diterbitkan  oleh  Disdukcapil  Kota  Depok  dan  ditanda tangani  oleh  Kepala  Dinas  dengan  tidak  dipungut  biaya.  Kepala  Dinas melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Mitra mulai dari tahap persiapan, sosialiasasi,  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  sampai  dengan  pemanfaatan  Kartu Identitas  Anak.  Sedangkan  Mitra  KIA  sebagai  pihak  kedua  dalam  pemberian fasilitasi  Kartu  Identitas  Anak  wajib  memberikan  laporan  penggunaan  Kartu Identitas Anak secara periodik setiap 3 bulan sekali kepada Walikota.
Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  digagas  dan  dilaksanakan  oleh  Disdukcapil Kota  Depok  berdasarkan  indikator  Kota  Layak  Anak  di  Indonesia  melalui perencanaan yang dilakukan dari tingkat bawah yaitu adanya kajian dan telaah staf dari  Disdukcapil  yang  ditujukan  kepada  Walikota,  karena  Kartu  Identitas  Anak merupakan  salah  satu  kebijakan  untuk  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Depok. Pemilihan kebijakan KIA ini merupakan urutan utama program lokal setelah program-program  Nasional  E-KTP  dan  Akta  Kelahiran,  karena  dengan    KIA diharapkan pemberian Akte Kelahiran anak di Kota Depok dapat terus ditingkatkan sesuai dengan target yang ada, karena pada tahun-tahun sebelumnya masih di bawah
standar  yaitu  20%  dari  target  75%  dari  seluruh  jumlah  anak  yang  ada  di  Kota Depok.
Selanjutnya  disusunlah  rencana  organisasi  sampai  dengan  tingkat  pimpinan tertinggi,  yaitu  Walikota  dan  DPRD  atas  dasar  rencana,  kebutuhan,  keinginan  dan permasalahan  yang  dihadapi,  untuk  selanjutnya  bersama-sama  dengan  atasan menetapkan  kebijakan  atau  pengambilan  keputusan  dan  atasan  berfungsi  sebagai fasilitator. Karena konsep ini membawa manfaat yang positif bagi anak-anak Kota Depok maka unsur pimpinan merespon dengan baik dan menyetujui menjadi suatu kebijakan  lokal  yang  terus  dikembangkan.  Pada  perjalanannya,  pemerintah  pusat menjadikan  kebijakan  KIA  sebagai  kebijakan  nasional,  yang  dalam  beberapa  hal memiliki  perbedaan  dengan  KIA  yang  diimplementasikan  di  Depok,  maka Pemerintah  Kota  Depok  melakukan  sejumlah  penyesuaian  dengan  KIA  Nasional karena  pada  dasarnya  antara  KIA  Kota  Depok  dan  KIA  Nasional  mempunyai manfaat yang sama.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan kebijakan merupakan proses yang  sangat  strategis  di  mana  ada  ruang  untuk  memaknai  masalah  publik  dan prioritas  dalam  agenda  publik  yang  diutamakan  demi  kepentingan  masyarakat. Sejalan dengan proses perencanaan dalam Peraturan Walikota Depok Tentang Kartu Identitas  Anak  di  Kota  Depok  bahwa    terus  berupaya  meningkatkan  pelayanan administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat,  khususnya  anak-anak  di  Kota Depok  untuk  mendukung  program  Kota  Layak    Anak  di  Kota  Depok  yang  telah dirintis sejak tahun 2011.
Adapun  indikator  Kota  Layak  Anak  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Depok Nomor 15/2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kenerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib  dicapai  melalui  kebijakan,  program,  kegiatan  dan  penanganan  untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Dijelaskan bahwa indikator Kota Layak Anak yang dimaksud  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut  merupakan  turunan  dan  sesuai  dengan indikator  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Nomor 12/2011.  Dalam hal  ini Pemerintah Kota Depok masih terdapat  beberapa  permasalahan  yang  muncul  karena  adanya  indikator  dari  Kota Layak  Anak  yang  belum  terpenuhi  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan KIA  sehingga  Disdukcapil  harus  terus  meningkatkan  kinerjanya  dan  menguatkan sisi kelembagaan dan program, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan KIA di Kota Depok
B. Persoalan Birokrasi dan Sumberdaya
Salah  satu  titik  krusial  persoalan KIA  terletak  pada  internal  Disdukcapil, dalam hal ini terletak pada dua hal pokok: struktur birokrasi dan minimnya fasilitas pelaksana.  Disdukcapil  Kota  Depok  memiliki  tiga  tujuan  utama,  yaitu:  (a)  tertib administrasi kependudukan, (b) tertib administrasi pencatatan sipil, dan (c) berbasis teknologi  informasi.  Dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  Disdukcapil membentuk sejumlah misi organisasi, antara lain: (a) meningkatkan profesionalisme
SDM yang berorientasi pelayanan berkualitas dengan memberikan pelayanan secara ramah,  akurat,    cepat,  dan  transparan;  (b)  meningkatkan  kualitas  database kependudukan  dan  pencatatan  sipil  melalui  pengelolaan  databerbasis  teknologi informasi; dan (c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  melalui  penyediaan  pelayanan  yang  berkualitas  untuk  memenuhi kepuasan  masyarakat.    Persoalannya  adalah,  dengan  ketika  tujuan  dan  misi dilaksanakan  di  lapangan,  masih  sangat  jauh  dari  harapan.  Dilihat  dari  stuktur birokrasi,  pelaksanaan  KIA  di  lapangan  memiliki  prosedur  operasi  standar  yang jelas,  namun  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  masalah  yang  tidak  diatur dalam  kebijakan  KIA  dan/atau  masalah  yang  muncul  karena  pengaturan  birokrasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosiokultural untuk memperoleh KIA.
Secara umum, persyaratan penerbitan KIA baru adalah: (a) mengisi formulir permohonan Kartu Identitas Anak; (b) fotocopi Akta Kelahiran anak; (c) pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; (d) rekam photo anak bagi anak usia diatas 5 tahun, dan (e) fotocopi Kartu Keluarga. Kartu Identitas Anak berlaku bagi semua anak yang ada di Kota  Depok  tanpa  terkecuali.  Adapun  persyaratan  Kartu  Identitas  Anak  yang hilang/rusak  yaitu:  (a)  surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  bagi  Kartu Identitas Anak yang hilang, (b) Kartu Identitas Anak yang asli bagi yang rusak; (c) pas poto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 (satu) tahun sampai  dengan  5  tahun,  dan  (d)  fotocopi  Kartu  Keluarga  orang  tua.  Persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak yang habis masa berlakunya adalah sebagai berikut: (a) Kartu Identitas Anak Asli; (b) pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, dan (c) foto copy Kartu Keluarga orang tua.
Jika  dilihat  sepintas,  tidak  ada  masalah  dalam  penerbitan  KIA,  namun  di lapangan,  hal  yang  justru  muncul  adalah  penolakan  dalam  perekaman.  Secara umum,  terdapat  dua  kelompok  yang  tidak  dapat  mengajukan  perekaman  KIA. Kelompok  pertama  adalah  mereka  yang  tidak  dapat  mengajukan  KIA  karena merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Tidak ada catatan resmi mengenai jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan di Depok, meski demikian,  hingga  medio  2019  tercatat  empat  belas  permohonan  KIA  yang ditangguhkan  karena  persoalan  ini.  Salah  satu  titik  solusi  sebetulnya  ada  pernah dimunculkan  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  9/2016,  Pasal  3  Ayat  2 mengenai pencatatan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya  dilakukan  dengan:  a.  Melampirkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dari Kepolisian  atau  b.  Menggunakan  Surat  Pertanggungjawaban  Mutlak  (SPTJM) kebenaran  data  kelahiran  yang  ditandatangani  oleh  wali/penanggungjawab.  Kartu Identitas  Anak  dapat  diperoleh  setelah  mengurus  Akta  Kelahiran  di    Kota  Depok tanpa  menyertakan  identitas  dari  pihak  ayah  dan  yang  tertera  di  Akta  Kelahiran adalah nama ibu.
Meski  secara  aturan  jelas  bagaimana  KIA  dapat  diajukan  untuk  anak  yang lahir  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan,  baik  melalui  perkawinan  sirri  atau kelahiran tanpa ayah, namun secara faktual hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Dalam  wawancara  dengan  keluarga  yang  pengajuan  KIA  anaknya  ditolak,  yang muncul  adalah  Surat  Pertanggungjawaban  Mutlak  yang  mereka  buat  ditolak  oleh Disdukcapil,  karena  Disdukcapil  merujuk  pada  poin  A,  yakni  hanya  menerima Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Persoalannya adalah, tidak semua orang memiliki  keberanian  untuk  ke  kantor  polisi  dan  mengajukan  BAP  untuk menjelaskan status perkawinan mereka yang tidak dicatatkan. Beberapa orang yang diwawancara menjelaskan bahwa polisi menolak BAP mereka karena mereka tidak dapat  membuktikan  bahwa  mereka  telah  melalukan  perkawinan  meski  tidak dicatatkan,  salah  satu  pembuktian  yang  harus  mereka  hadirkan  adalah  saksi-saksi dari  pihak  keluarga.  Hal  ini  tentu  saja  menyulitkan  bagi  mereka  yang  menikah ketika  mereka  berada  di  luar  negeri  sebagai  buruh  migrant,  di  mana  saksi  mereka adalah  teman-teman  mereka  sendiri,  atau  ketika  saksi-saksi  yang  ada  telah meninggal  dunia.  Tidak  dicatatkannya  perkawinan  mereka  membawa  konsekuensi serius,  bahwa  anak-anak  yang  lahir  tidak  dapat  memperoleh  Akta  Kelahiran, padahal Akta Kelahiran adalah prasyarat utama KIA.
Kelompok  kedua  mereka  yang  tidak  mendapatkan  KIA  adalah  anak-anak yang kelahirannya tidak dapat dibuktikan melalui Akta Kelahiran. Meski terdengar absurd,  kondisi  ini  banyak  muncul  di  lapangan.  Persoalannya  terletak  pada  aturan untuk  dikeluarkannya  Akta  Kelahiran  oleh  Pemerintah  Kota  Depok.  Terdapat  tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikeluarkannya Akta Kelahiran: (a) salinan surat nikah kedua orangtua yang dilegalisir, (b) surat asli dari bidan dan/atau dokter, dan (c)  keharusan  untuk  menghadirkan  dua  orang  saksi,  lengkap  dengan  salinan  kartu identitasnya. Kondisi ini jelas sangat menyulitkan bagi orangtua miskin yang karena keterbatasan biaya memilih untuk melahirkan di rumah dengan bantuan dari dukun beranak, hal mana sangat dilarang oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Dengan lahir di  rumah,  tanpa  bantuan  dari  tenaga  medis,  baik  bidan  dan  dokter,  maka  tidak mungkin  ada  surat  keterangan,  yang  membuat  mustahil  dikeluarkannya  Akta Kelahiran, meskipun pasangan suami istri tersebut mencatatkan perkawinan mereka. Kondisi  lainnya  adalah  ketiadaan  saksi,  apalagi  dituntut  saksi  untuk  memberikan identitas pribadinya, yang secara legal menyatakan bahwa proses kelahiran tersebut benar adanya.
Dengan  demikian,  kendala  implementasi  KIA  di  tingkat  Disdukcapil  bukan karena tidakjelasnya standar operasional prosedur, namun karena standar itu sendiri begitu  ideal  sehingga  sulit  tercapai  ketika  dilaksanakan  di  lapangan.  Kesulitannya tidak hanya dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kebijakan, baik itu Akta  Kelahiran,  KIA,  dan  EKTP,  namun  juga  dalam  prosesnya,  perekaman  data hingga pencetakan kartu, baik KIA maupun EKTP membutuhkan waktu yang sangat panjang.  Panjangnya  waktu  yang  dibutuhkan  adalah  sisi  lain  dari  persoalan  di tingkat pelaksana: keterbatasan sumber daya.
Secara umum, sumber daya dapat dilihat dari dua sisi: dari sisi manusia dan infrastruktur. Dari sisi manusia, staf dalam hal ini adalah operator SIAK, adalah titik krusial.  Keberadaannya  tidak  sesuai  dengan  jumlah  dan  kemampuan  yang ditargetkan.  Seluruh  operator  SIAK  diharuskan  untuk  merekam  E-KTP  dan  KIA. Model  sentralistik  untuk  seluruh  data  kependudukan,  ditambah  dengan  sangat variatifnya data yang dihasilkan, ditambah pula dengan terbatasnya personalia yang ada, baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, menyebabkan proses pendataan, perekaman, dan pencetakan KIA menjadi terhambat.
Di  tingkat  pelaksaan  program  KIA  misalnya,  jumlah  operator  di  setiap kelurahan  hanya  satu  orang,  dengan  kemampuan  khusus  sebagai  operator  SIAK yang  telah  mendapatkan  bimbingan  teknis  beberapa  kali  dan  sertifikat  keahlian sehingga  memiliki  kemampuan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan. Namun  jumlah  operator  di  setiap  kelurahan  sangat  kurang  karena  tidak  sebanding dengan  pelayanan  dan  jumlah  penduduk  di  masing-masing  kelurahan.  Hal  ini menyebabkan manakala  operator berhalangan hadir maka pelayanan akan terhenti, idealnya  dalam  satu  kelurahan  ada  dua  operator,  sehingga  tidak  ada  pelayanan adaministrasi  yang  tertunda  seperti  yang  dikeluhkan  oleh  masyarakat  sebagai Informan bahwa penyelesaian KIA terhambat karena mendahulukan target E-KTP. Jumlah  operator  yang  hanya  satu  orang  harus  menangani  perakaman  E-KTP  dan KIA untuk satu kelurahan menyebabkan antrian untuk perakaman data E-KTP dan KIA seringkali tercampur dan simpangsiur yang menyebabkan waktu tunggu untuk pendataan  menjadi  sangat  lama,  bahkan  seringkali  masyarakat  yang  sudah menunggu dari pagi hingga siang terpaksa kembali keesokan harinya karena antrian yang begitu panjang.
Selain  unsur  manusia  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  KIA  juga  harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal prasarana adalah adanya dukungan koneksi dan jaringan internet antar kelurahan yang belum terintegrasi dengan baik ke server induk yang ada di kantor Kota Depok. Selain itu, ketersediaan  sarana  alat  cetak,  alat  perekam,  komputer  hanya  tersedia  satu  unit  di tiap  kelurahan  dengan  pemeliharaan  yang  tidak  rutin  setiap  bulan.  Seringkali peralatan  rekam  mengalami  kerusakan,  dan  butuh  waktu  lebih  dari  satu  minggu untuk  perbaikan,  dan  selama  perbaikan  maka  layanan  perekaman  data,  baik  KIA maupun E-KTP dihentikan.
Dengan  sarana  alat  perekam  dan  alat  pencetak  yang  sangat  terbatas, menyebabkan  munculnya  antrian  panjang  di  setiap  kelurahan.  Di  Kelurahan  Tugu Kecamatan  Cimanggis  misalnya,  masyarakat  yang  hendak  merekam  KIA  harus datang  sejak  subuh,  karena  jika  mereka  datang  di  atas  jam  sembilan  pagi,  bisa dipastikan  mereka  akan  kehabisan  nomor  antrian.  Bahkan  setelah  mendapatkan antrian, masyarakat harus menunggu dan bersabar untuk penyelesaian pelayanan E- KTP maupun KIA yang diajukan, terlebih jika koneksi dengan server utama terjadi hambatan atau alat rekam yang seringkali mengalami kerusakan.
Berkaitan  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  secara  faktual  terlihat bahwa tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan guna melaksanakan program-program baru akan menimbulkan berbagai hambatan terhadap keberhasilan pelaksanaan  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  daya  bukan  hanya mencakup  faktor  sumber  daya  manusia  /  aparat  semata  melainkan  juga  mencakup kemampuan sumber daya material lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, maka keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditunjang  oleh  sumber  daya  manusia  saja  melainkan  perlu  ditunjang  degan  sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penyelenggaraannya.
Persoalan  lainnya  adalah  pendeknya  masa  berlaku  KIA.  Sejak  awal diberlakukan,  KIA  hanya  memiliki  masa  berlaku  sepanjang  dua  tahun,  dan  secara otomatis tidak berlaku jika melewati masa berlaku dan/atau pemilik sudah berusia 17  tahun.  Dengan  masa  berlaku  yang  terlalu  pendek,  menyebabkan  masyarakat harus  selalu  ke  kelurahan  untuk  memperpanjang  KIA  dan  mengulang  kembali proses  pengajuan  atau  perpanjangan  KIA  yang  sangat  menyita  waktu  dan  tenaga. Untuk  menyelesaikan  persoalan  ini,  Wali  Kota  Depok  telah  mengeluarkan Keputusan  Wali  Kota  Depok  Nomor  12/2017  yang  memperpanjang  masa  berlaku KIA menjadi 4 tahun, namun pelaksanaannya baru dimulai pada awal 2019, itupun masih  mundur  di  tingkat  pelaksanaan  karena  ketersediaan  blanko  yang  ada  masih mencatat masa berlaku selama dua tahun.

## C. Persoalan Komunikasi dengan Mitra KIA
Peran komunikasi dalam keberhasilan program Kartu Identitas Anak di Kota Depok  sangat  penting,  karena  dalam  proses  kebijakan  publik  yang  menjadi  salah satu  kelemahannya  adalah  komunikasi,  di  mana  seharusnya  komunikasi  dibangun sejak  perencanaan  kebijakan  sehingga  muatan-muatan  atau  materi  yang  akan menjadi inti dari kebijakan tersebut dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan  dan  perkembangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  pelaksanaan  Kartu Identitas  Anak  terdapat  beberapa  persoalan  komunikasi,  baik  antara  Disdukcapil dengan  dinas  lain  di  Kota  Depok,  maupun  antara  Disdukcapil  dengan  Mitra  KIA dan masyarakat umum.
Berkaitan dengan komunikasi dengan dinas lain, ada beberapa persoalan yang muncul,  misalnya  Disdukcapil  Kota  Depok  seringkali  mengadakan  kegiatan  yang berbeda namun dengan target audiens yang sama dengan dinas lain di waktu yang berdekatan  dengan  alasan  ketidaktahuan  bahwa  dinas  lain  menyelenggarakan kegiatan  yang  relatif  sama  di  daerah  tersebut.  Disdukcapil  juga  tidak  secara langsung bekerjasama dengan Dinas Pendidikan atau Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga,  hal  ini  menyebabkan  sosialisasi  dan promosi  program  KIA tidak berjalan maksimal.  Hal  ini muncul disebabkan proses miskomunikasi dan birokrasi panjang yang harus dilalui oleh sebuah program untuk dapat  berjalan,  di  samping  bahwa  setiap  dinas  seringkali  memiliki  programnya sendiri yang tidak sejalan dengan dinas lain.
Dalam  beberapa  kesempatan,  Dinas  Pendidikan  ketika  mengadakan sosialisasi  tentang  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  tidak  menyertakan  Disdukcapil untuk bicara soal KIA, padahal KIA dan SRA adalah bagian tidak terpisahkan dari ketercapaian  program  KLA.  Pada  kesempatan  lain,  Dinas  Perlindungan  Anak  dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga ketika melalukan sosialisasi perlindungan perempuan  dan  anak  di  masyarakat,  juga  tidak  menyertakan  Disdukcapil,  padahal salah satu fungsi KIA adalah pemenuhan hak sipil anak. Hal yang sama juga terjadi ketika Disdukcapil melakukan sosialisasi  tentang Kartu  Identitas Anak di lembaga pendidikan tidak melibatkan Dinas Pendidikan, atau ketika sosialisasi di masjid dan majelis taklim tidak melibatkan Dinas Sosial dan Keagamaan. Dalam beberapa kali wawancara,  alasan  mengapa  tidak  ada  kerjasama  antardinas  terkait  lebih  pada persoalan  birokrasi  yang  bertele-tele  dan  panjang,  yang  menyebabkan  sebuah program kerjasama seringkali batal dilakukan.
Gejala  miskomunikasi  antardinas  di  Kota  Depok  terus  berulang,  dan  meski Wali  Kota  Depok  sudah  memerintahkan  agar  dinas-dinas  di  Kota  Depok menyelenggarakan kegiatan bersama, namun secara faktual di lapangan yang terjadi adalah tumpang-tindih kegiatan. Persoalan miskomunikasi antardinas di Kota Depok juga  berdampak  pada  implementasi  KIA  di  lapangan.  Pendataan  KIA  misalnya, karena Disdukcapil tidak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, maka Disdukcapil tidak  bisa  melakukan  perekaman  data  di  sekolah,  dengan  demikian  seluruh  anak yang  akan  direkam  datanya  harus  datang  ke  kelurahan,  padahal  kelurahan  sendiri tidak siap dalam proses perakaman data karena tertumpuk dengan masyarakat yang akan  mereka  E-KTP.  Contoh  lainnya  adalah  untuk  kebutuhan  administrasi  KIA yang  melibatkan  Dinas  Kesehatan,  seringkali  Dinas  Kesehatan  tidak  dapat mengeluarkan catatan kelahiran karena data perkawinan orangtua justru tertahan di Disdukcapil.  Hal  ini  yang  membuat  orangtua  yang  ingin  membuat  KIA  seringkali harus  bolak-balik  mengurus  administrasi  yang  seringkali  di- ping-pong dari  satu dinas ke dinas lainnya.
Persoalan  komunikasi  krusial  lainnya  terjadi  antara  Disdukcapil  dan  Mitra KIA.  Meskipun  komunikasi  yang  ada  antara  Disdukcapil  dan  Mitra  KIA  sudah berjalan sejak 2017, belum ada progress berarti dalam pelaksanaannya. Sejak 2017 hingga medio 2019, Mitra KIA berjumlah 18 unit dan belum ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama , Pemerintah Kota Depok tidak secara proaktif menjaring  Mitra.  Mitra  KIA  seringkali  hanya  sebatas  diundang  untuk  mengikuti sosialisasi  dan  mengadakan  MOU,  yang  hanya  berdasarkan  kesadaran  untuk mendukung  program  Pemerintah  Kota  Depok  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  anak.  Dengan  tidak  adanya  mekanisme  yang  mengatur kewajiban  berbagai  pihak  seperti  perbankan,  toko  buku,  penyelenggara  layanan kesehatan,  dan  penyelenggara  layanan  olahraga  dan  rekreasi  untuk  bergabung sebagai Mitra KIA, Mitra KIA yang ada saat ini adalah Mitra yang memang sejak awal memiliki jaringan dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok.
Kedua ,  Disdukcapil  tidak  dapat  menjelaskan  dengan  baik  keuntungan  yang diperoleh  Mitra  KIA  sehingga  Mitra  yang  ada  saat  ini  tidak  secara  aktif  bergerak dalam  pelaksanaan  KIA  di  lapangan  dan/atau  tidak  ada  terobosan  kerjasama,  baik itu perluasan ruang lingkup kerjasama ataupun  penambahan benefit bagi  penerima KIA.  Tidak  hanya  ketiadaan  benefit  bagi  Mitra,  berbagai  aturan  terkait  kerjasama dengan  Mitra  pun  tidak  berjalan.  Misalnya,  berdasarkan  kesepahaman  antara Disdukcapil  dan  Mitra  KIA,  Mitra  KIA  diharuskan  untuk  memberikan  informasi potongan harga bagi pemilik KIA, namun di lapangan, tidak ada informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Contoh lainnya, terdapat aturan bahwa Mitra KIA harus memberikan  laporan  berkala  setiap  tiga  bulan  kepada  Disdukcapil  Kota  Depok, namun  dalam  pelaksanaannya,  tidak  ada  yang  melakukan  hal  itu.  Hampir  semua Mitra  KIA  hanya  memberikan  laporan  tahunan,  beberapa  Mitra  bahkan  belum pernah  melaporkan  target  pencapaian  dan  penggunaan  KIA  ke  Disdukcapil  sejak 2017.
Hal ini disebabkan karena Diskdukcapil tidak memiliki mekanisme yang jelas mengenai  pelaporan  dan  evaluasi  program  KIA  oleh  Mitra  KIA.  Terkait  dengan pelaporan, tidak ada kejelasan tata cara pelaporan maupun laporan seperti apa yang diminta oleh Disdukcapil dari Mitra KIA. Tidak hanya ketidakjelasan cara dan jenis laporan,  bahkan  Disdukcapil  tidak  meminta  laporan  karena  dalam  Peraturan  Wali Kota tidak jelas kapan dan bagaimana laporan harus dimintakan ke pihak Mitra. Di sisi  lain,  karena  tidak  ada  kejelasan  mengenai  pelaporan,  maka  pihak  Mitra  KIA tidak  bisa  memberikan  laporan  sekaligus  umpan  balik  sebagai  evaluasi  program KIA,  sehingga  Mitra  KIA  seringkali  bertindak  masa  bodoh  dengan  pelaporan pelaksaan KIA, padahal Mitra KIA adalah stakeholder strategis pelaksanaan KIA di lapangan.
Karena mekanisme dan benefit KIA tidak diketahui dengan jelas oleh Mitra KIA,  menyebabkan  tidak  ada  satupun  Mitra  KIA  yang  memberikan  informasi keuntungan KIA bagi masyarakat. Di toko buku yang menjadi Mitra KIA misalnya, kecuali  pembeli  menunjukkan  KIA  yang  dimiliki,  maka  tidak  ada  potongan  harga yang  diberikan,  bahkan  jika  yang  dibeli  adalah  buku  pelajaran  yang  sudah  pasti digunakan oleh anak sekolah. Demikian pula perbankan, tidak ada satupun petunjuk ataupun  mengenai  manfaat  KIA,  terutama  untuk  anak  yang  berasal  dari  keluarga tidak  mampu.  Di  fasilitas  kesehatan  pun  sama,  tidak  ada  satupun  informasi mengenai  KIA,  bagaimana  manfaat  dan  penggunaan  KIA  bagi  pengguna  layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Mitra KIA belum melihat KIA sebagai suatu keharusan untuk ditampilkan maupun program unggulan yang mampu memberikan manfaat  balik  bagi  mereka,  sehingga  Mitra  KIA  cenderung  diam  dan  tidak memberikan informasi manfaat KIA bagi pelanggan mereka.
Persoalan  komunikasi  juga  terjadi  antara  Disdukcapil  dengan  masyarakat. Dengan  jumlah  personalia  Disdukcapil  yang  sangat  terbatas  menyebabkan  proses sosialisasi KIA di masyarakat menjadi sangat minim. Seringkali di kelurahan tidak dijelaskan  apa  manfaat  KIA  bagi  pemiliknya,  ditambah  lagi  tidak  adanya  petugas
yang  secara  khusus  ditugaskan  untuk  menjelaskan  manfaat  KIA,  sehingga masyarakat  hanya  mengurus  Akta  Kelahiran  dan  perbaikan  Kartu  Keluarga  tanpa mengurus  KIA.  Operator  di  kelurahan  juga  tidak  meminta  masyarakat  untuk sekaligus merekam data KIA, dengan dalih bahwa tugas utama mereka adalah untuk fokus pada perekaman E-KTP.
Dalam  sosialisasi  di  masyarakat  luas,  seringkali  Disdukcapil  lebih memfokuskan pada pembuatan Akta Kelahiran ketimbang KIA, hal ini dapat dilihat dari berbagai sosialisasi dan media sosialisasi yang dibagikan di beberapa tempat di Kota  Depok,  baik  berupa  reklame  maupun  pesan  singkat  layanan  masyarakat. Sosialisasi  KIA  juga  tidak  terlihat  di  lembaga  pendidikan,  kecuali  di  beberapa sekolah yang memang sudah menjadi target dari sosialisasi KIA itu sendiri. Di tahun 2019,  berdasarkan  data  Disdukcapil,  hanya  delapan  belas  sekolah  yang  menjadi lokasi sosialisasi KIA. Di luar sekolah-sekolah tersebut, KIA tidak tersosialisasikan dengan  baik.  Persoalan  komunikasi  KIA  menjadi  persoalan  yang  tidak  pernah terselesaikan  sejak  awal  KIA  diluncurkan  pada  2016,  salah  satu  titik permasalahannya  adalah  tidak  ada  komunikasi  yang  lancer  antardinas,  antarmitra, dan  dengan  masyarakat.  Sehingga  tidak  mengherankan,  jika  hingga  hari  ini  KIA yang beredar di  Kota Depok saat  ini baru mencapai  kurang dari tiga puluh  persen dari total anak yang harus dipenuhi hak sipilnya.

## Kesimpulan
Proses  Penyusunan  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  di  Kota  Depok  telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Depok yang direspon dengan positif oleh Walikota dan DPRD, kebijakan ini  bertujuan untuk  mensejahterakan anak-anak di  Kota Depok. Untuk  Formulasi  Kebijakannya  Pemerintah  Kota  Depok  mendukung  dan  menyetujui usulan  dari  Disdukcapil  memprioritaskan  pelayanan  administrasi  kependudukan  anak yang berkualitas sebagai salah satu program pendukung mewujudkan KLA. Kebijakan ini  juga  mendapatkan  respon  dari  masyarakat  dalam  pembuatan  KIA,  karena masyarakat  merasa  bahwa  dengan  adanya  KIA  yang  berfungsi  sebagai  identitas  bagi anak  juga  sebagai  fasilitas  terhadap  beberapa  sektor  di  bidang  pendidikan,  kesehatan, pariwisata dan perbankan.
Implementasi  kebijakan  KIA  berjalan  relatif  lancar  meski  selalu  ada  kendala pelaksanannya,  baik  dari  sisi  pelaksanaan  KIA  maupun  Mita  KIA.  Dari  sisi pelaksanaan,  persoalan  terletak  pada  tiga  hal: Pertama ,  persyaratan  pengajuan  atau perpanjangan  KIA  yang  sangat  menyita  waktu,  terutama  dalam  proses  persiapan dokumen  yang  dibutuhkan  dalam  pengajuan  KIA. Kedua ,  persoalan  ketersediaan operator dan perlengkapan perakaman data KIA di kelurahan yang masih menjadi satu dengan perekaman E-KTP menyebabkan perekaman data KIA sangat terhambat. Jumlah operator  SIAK  yang  ada  di  masing-masing  Kelurahan  hanya  satu  orang  sehingga  bila operator  berhalangan  hadir  maka  pelayanan  akan  tertunda.  Selain  itu  juga  kenyataan dilapangan  petugas  SIAK  lebih  mengutamakan  pembuatan  E  KTP  yang  merupakan program  Nasional  daripada  KIA  program  lokal  Kota  Depok  sehingga  penyelesaian
permohonan  KIA  masyarakat  sering  tertunda. Ketiga ,  karena  terbatasnya  personalia Disdukcapil  menyebabkan  sosialisasi  yang  dilakukan  kurang  merata  karena dilaksanakan  hanya  kepada  masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan-Kecamatan  belum menyeluruh  sampai  ke  tingkat  yang  lebih  rendah.  Selain  itu  juga  sosialisasi  tidak dilakukan  kepada  anak-anak  usia  sekolah  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  tidak mengetahui adanya KIA. Keempat , Kurang efektifnya masa berlaku KIA yang hanya 2 (dua) sehingga tidak menghemat anggaran belanja Pemerintah Kota Depok.
Dari  sisi  pemilik,  KIA  nampaknya  belum  memberikan  potensi  yang menguntungkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  fasilitas  yang  didapat  dengan  KIA  masih relatif  sedikit  karena  belum  maksimalnya  keikutsertaan  mitra  pendukung  yang memberikan  fasilitas  bagi  anak-anak.  Manfaat  KIA  tidak  maksimal  dilihat  dari pengurangan  harga  (diskon)  tidak  bisa  digabung  antara  KIA  dan  promo  yang  ada  di Mitra Pendukung, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat KIA.
Tidak  maksimalnya  manfaat  KIA  dari  sisi  terbatasnya  Mitra  disebabkan  bentuk kerjasama  antara  Pemerintah  Kota  Depok  dengan  Mitra  pendukung  sebatas  menjalin kerjasama  biasa  yang  cenderung  non  profit    sehingga  hanya  mengandalkan  kesadaran pihak  Mitra  pendukung  untuk  mendukung  program  pemerintah.  Padahal  disini diperlukan  komitmen  pemerintah  yang  bisa  mempengaruhi  keterlibatan  Mitra  KIA sehingga bisa memaksimalkan keterlibatan Mitra dalam pelaksanaan KIA.
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Walikota  Nomor  35/2015  tentang  Kartu  Identitas Anak  di  Kota  Depok,  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  diajukan,  antara  lain: meningkatkan  sosialiasi  KIA  kepada  masyarakat  terutama  anak  usia  sekolah  yaitu melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok dan sekolah sekolah baik negeri  maupun  swasta  sehingga  sasaran  KIA  pada  usia  anak  sekolah  dapat  tercapai. Menambah jumlah operator SIAK masing-masing kelurahan sehingga apabila ada yang berhalangan hadir pelayanan akan tetap berjalan dan target dari masing-masing program Nasional  yaitu EKTP, Akta Kelahiran dan KIA yang pelayanannya di Kelurahan dapat dicapai  sesuai  dengan  standar  ketentuan  yang  ada,  dan  menambah  jumlah  alat  rekam dan  alat  cetak  E  KTP  dan  KIA  di  masing-masing  kelurahan  yang  disesuaikan  dengan jumlah penduduk.
Selain  itu,  penting  pula  untuk  merevisi  kembali  Perjanjian  dengan  Mitra  Kerja Pendukung untuk manfaat yang diberikan KIA kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih antusias menggunakan KIA dan merasakan manfaatnya. Dengan melakukan kajian ulang tentang substansi kerjasama dengan Mitra Kerja Pendukung supaya pihak- pihak  yang  belum  ikut  serta  sebagai  Mitra  Kerja  Pendukung  bisa  tertarik  untuk  ikut serta  mensukseskan  Progam  KIA  di  Kota  Depok.  Dengan  terlibatnya  berbagai  pihak, maka KIA sebagai program yang memang sangat multistakeholder diharapkan mampu memenuhi  hak  sipil  anak  di  Kota  Depok,  sehingga  Depok  layak  mengklaim  dirinya sebagai Kota Layak Anak.

## BIBLIOGRAFI
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  (2019).  Pelayanan  Sektor  Publik  Terkait  Pengaturan Administrasi  Kependudukan  Tentang  Identitas  Anak  Dengan  Pemberlakuan Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial , 4 (2),  200–203. https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16536. Google Scholar
Arista,  Windi  Dwi,  &  Suderana,  Wayan.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 56. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733 Google Scholar
Faedlulloh, Dodi, Prasetyanti, Retnayu, & Indrawati. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis  Demokrasi  Deliberatif:  Studi  Dinamika  Pengelolaan  Ruang  Publik Terpadu  Ramah  Anak  (RPTRA)  di  Jakarta  Utara. Spirit  Publik , 12 (2),  43–60. Retrieved from www.news.detik.com, Google Scholar
Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi  Hak-Hak  Anak. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 11 (2),  250–358. Google Scholar
Haifulloh,  Rizky,  Purnomo,  Eko  Priyo,  &  Salsabila,  Lubna.  (2020).  Kehadiran  Kartu Smart  Madani  dan  Kartu  Identitas  Anak  sebagai  Program  Pengembangan  Smart City di  Kota Pekanbaru. Gorontalo Journal of  Government and Political  Studies ,
3 (1), 038. https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i1.825 Google Scholar
Hamudy,  Moh.  (2015).  Upaya  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Surakarta  dan
Makassar. Jurnal Bina Praja , 07 (02), 149–160. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160 Google Scholar
Herlina,  Netti,  &  Nadiroh,  Nadiroh.  (2018).  Peran  Strategis  Ruang  Publik  Terpadu Ramah  Anak  (Rptra)  Dalam  Rangka  Pemenuhan  Hak  Anak    Terhadap Lingkungan. JPUD  -  Jurnal  Pendidikan  Usia  Dini , 12 (1),  104–117. https://doi.org/10.21009//jpud.121.09 Google Scholar
Hernowo,  Endy,  &  Navastara,  Ardy  Maulidy.  (2017).  Karakteristik  Ruang  Publik Terpadu  Ramah  Anak  (RPTRA)  Bahari  di  Kecamatan  Cilandak  Jakarta  Selatan. Jurnal  Teknik  ITS , 6 (2),  4–7.  https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.25293 Google Scholar
Irenes, Maria Melcilin, & Setiamandani, Emei Dwinanarhati. (2019). Pelayanan Publik Dalam  Pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA). Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 8 (4), 272–277. Google Scholar
Iswariayti,  Ida  Ayu,  Parsa,  I.  Wayan,  &  Suardita,  I.  Ketut.  (2016). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam . 1–13 . Google Scholar
Meru,  Nawang.  (2017).  Implementation  process  of  mayor  regulation  nomor  35  tahun
2015  on  kartu  identitas  anak  (kia)  in  depok,  west  java  province. Proceeding  The 1st International Conference on Social Sciences , (39), 1–2. Google Scholar
Noer,  Khaerul  Umam.  (2019).  Mencegah  Tindak  Kekerasan  pada  Anak  di  Lembaga
Pendidikan. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 14 (1), 47. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998 Google Scholar
Pasaribu, Ria Ratna Sari. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu  Identitas  Anak  (Kia)  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Batu. Jisip , 7 (2), 158–162. Google Scholar
Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. Indonesian Journal of Criminology , 13 (1), 229091. Google Scholar
Putri,  Citra  Kunia,  &  Noor,  trisna  insan.  (2013).  Sosialisasi  Program  Kartu  Identitas Anak  Oleh  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Di  Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi  Negara , 53 (9), 1689–1699. Google Scholar
Roza,  Darmini,  &  S,  Laurensius  Arliman.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Untuk Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 25 (1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10 Google Scholar Setiawan,  Hari  Harjanto.  (2017).  Akte  Kelahiran  Sebagai  Hak  Identitas  Diri Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa , 3 (1), 26–39. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520 Google Scholar
Simamora,  TJ,  Bahmid,  B.,  &  Martua,  J.  (2019).  Status  Anak  Yang  Mendapat  Kartu Identitas  Anak  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu Identitas  Anak  (Kia). Pengaturan  Hukum  Status  Anak  Yang  Mendapat  Kartu Identitas  Anak  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu
Identitas Anak (Kia) , Vol. 1 , No (1), 90–94. Retrieved from http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983. Google Scholar
Sri  Hardjanto,  Untung.  (2019).  Kebijakan  Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  di  Kota Semarang. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 2 (2),  301–313. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313 Google Scholar
Taliu, Sitti Ajeng Nurqarimah, & Suranto, Suranto. (2020). Efektivitas Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Kabupaten Bantul Tahun 2019. Jurnal  Public  Policy , 6 (2),  90.  https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2421 Google Scholar
Taufiq, Rohmat, Hadikurniawati, Wiwien, Muhammadiyah, Universitas, & Informatika, Teknik.  (2019).  Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi  Pembuatan  Kartu  Identitas Anak  (KIA)  Pada  Kecamatan  Curug. Proceeding  SINTAK  2019 ,  55–61. Google Scholar
Widyawati,  Karya,  &  Laksmitasari,  Rita.  (2015).  Penilaian  Ruang  Bermain  Anak  di Kota Depok Sebagai Satu Indikator Tercapainya Kota Layak Anak. Factor Exacta , 8 (3), 195–207. Google Scholar
Yudha,  Fernandes,  &  Firdausi,  Firman.  (2017). Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam Pembuatan Kartu Indentitas Anak ( KIA ) . 6 (2), 75–79. Google Scholar
Copyright holder: Khaerul Umam Noer (2021)
First publication right: Journal Syntax Literate
This article is licensed under: