ANALISIS PENGETAHUAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA  MARKETPLACE DI KALANGAN GENERASI Z
Yiska Fatmanah 1 , Gita Arasy Harwida 2 Universitas Trunojoyo Madura Email: 210221100153@student.trunojoyo.ac.id 1 , gita.harwida@trunojoyo.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the knowledge and level of tax compliance of marketplace entrepreneurs in Generation Z. Researchers use qualitative methods with an interpretive paradigm. Data collection was carried out through interviews by exploring the perspectives of four Generation Z people, who are individual MSME taxpayers, have been marketplace entrepreneurs for at least 2 years, and have a turnover of under IDR 500 million per year. The research results showed that in the sample  studied,  no  one  knew  about  the  tax  obligations  for  the  online business they ran. Even though they were only required to report taxes without paying, none of the research subjects fulfilled their obligations. The reasons for this behavior vary, starting from the perception that the tax reporting process is complicated and burdensome. busy running an online business. The view that online businesses do not experience direct benefits  from  tax  contributions  like  offline  businesses.  Changes regarding tax regulations for online businesses and the behavior of non- compliant  co-workers  also  influence  their  non-compliance.  The suggestion for the marketplace is to require every seller to deposit proof of tax report every year. Meanwhile, the suggestion for the government is to provide tax education to MSME business actors who operate online.
Keywords : tax knowledge, tax compliance, perception of taxation, marketplace, MSMEs

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi pada masa kini mengalami  pertumbuhan  yang  amat pesat.  Setiap  aspek  dari  teknologi mengalami  peningkatan  yang  sangat tajam,  menciptakan  dampak  langsung dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII),  di  tahun  2024  total  pemakai internet di Indonesia mencapai 221.563.479  individu  dari  populasi sebanyak  278.696.200  individu.  Ada peningkatan  1,4%  jika  dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika berdasarkan pada usia, APJII
menyebutkan bahwa mayoritas
pengguna  internet  saat  ini  berasal  dari

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 10, No. 2, Juli 2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
Generasi Z (kelahiran tahun 1997-2012), yang  mencapai  34,40%  dari  total pengguna (APJII, 2024).
Pada  tahun  2023, e-commerce telah menjadi  sektor  terbesar  dalam  ekonomi digital Indonesia, seperti yang dilaporkan  oleh  Google,  Temasek  dan
Brain & Company dalam laporan terbaru mereka  yang  berjudul  e-Conomy  SEA 2023.  Indonesia  menjadi  pemimpin dalam Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai transaksi bruto ekonomi digital di Asia Tenggara dengan capaian sebesar US$82  miliar.  Diikuti  oleh  Thailand  di posisi  kedua  dengan  GMV  sebesar US$36  miliar,  kemudian  Vietnam  dan Filipina  masing-masing  dengan  GMV US$30  miliar  dan  US$    24  miliar (Temasek  et  al.,  2023).  Peningkatan yang  pesat  dari  jumlah  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bukti dari laporan tersebut. Dilansir dari situs  resmi  Tokopedia,  pada  kuartal  III 2023,  hampir  100%  dari  14  juta  lebih penjual  di  Tokopedia  umumnya  adalah UMKM (Tokopedia.com, 2023). Meskipun  pendapatan  ekonomi  dari sektor e-commerce meningkat  pesat, dampaknya  terhadap  pendapatan  pajak negara  belum  optimal.  Sebagaimana dinyatakan oleh Yustinus Prasto, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Perpajakan  Indonesia,  jika  Ditjen  Pajak tidak efektif dalam mengumpulkan pajak dari  transaksi e-commerce ,  negara  bisa kehilangan  potensi  pajak  hingga  10% (Leonardo,  2020).  Ketidakoptimalan pendapatan pajak negara dari transaksi e- commerce disebabkan oleh fakta bahwa banyak pengusaha online tidak mematuhi  kewajiban  pajak  mereka dengan  benar.  Sebagian  membayar jumlah  pajak  yang  lebih  rendah  dari seharusnya, sementara yang lain bahkan dengan sengaja
menghindari pembayaran  pajak.  Ini  didukung  oleh hasil  penelitian  Prebawa  &  Kusuma (2022),  yang  menunjukkan  bahwa
tingkat  kepatuhan  pajak  dari  pelaku e- commerce yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan angka yang sangat rendah. Hal ini mengacu pada data statistik yang menegaskan  bahwa  sebagian  besar individu  yang  bergerak  dalam  sektor e- commerce belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan yang diberlakukan. Data  yang  diberikan  oleh  Direktorat
Jenderal  Pajak  menunjukkan  bahwa mayoritas pengusaha marketplace belum memiliki  NPWP.  Dari  hasil  penelitian yang  melibatkan  1600  sampel,  hanya 1000  dari  total  pengusaha marketplace yang  berhasil  diidentifikasi,  sedangkan 600 lainnya masih belum terdaftar secara resmi  (Widyasari  &  Satria,  2022).
Temuan ini secara nyata menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan  terhadap  kewajiban  pajak  di antara komunitas pengusaha marketplace . Ketidakpatuhan ini mencerminkan  sebagian  pelaku  usaha yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.  Tidak  hanya  menimbulkan kekhawatiran atas keadilan pajak, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap pendapatan pajak yang diperoleh oleh negara.
Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,  Indonesia  menerapkan self assessment system (SAS), yaitu tanggung  jawab  untuk  menentukan besaran  pembayaran  pajak  diserahkan kepada  Wajib  Pajak.  Sementara  itu, menurut  Dewi  et    al.,  (2020)  dalam implementasi self-assessment  system tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  sangat dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak. Penting  untuk  diingat  bahwa  pajak memiliki peran krusial terhadap pembangunan  negara  kita.  Pajak  tidak hanya  berperan  sebagai  penghasilan negara,  tetapi  juga  sebagai  instrumen untuk  mengatur  aktivitas  ekonomi  dan
penyedia dana untuk kepentingan negara (Rukmini, 2017).
Menurut data yang dilaporkan
pemerintah,  hingga  bulan  Desember 2023,  terdapat  sekitar  27  unit  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) yang  telah  bergabung  dalam  ekosistem digital  ( go  digital ).  Dalam  upaya memperluas  cakupan  ini,  pemerintah menargetkan peningkatan jumlah
UMKM  yang  terlibat  dalam go  digital pada tahun 2024 menjadi sekitar 30 juta UMKM  (Zahiroh,  2022).  Dari  data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa UMKM  pada marketplace adalah  hal poluler  dan  terus  dikembangkan  oleh pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2021  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  55  Tahun  2022,  Wajib  Pajak UMKM  Orang  Pribadi  dengan  omzet hingga  Rp500  juta  pertahun  tidak dikenai  pajak.  Dengan  fasilitas  ini, UMKM  yang  omzetnya  tidak  melebihi batas tersebut tidak perlu membayar PPh final  sebesar  0,5%.    Selain  itu,  mereka juga  dibebaskan  dari  pelaporan  SPT Masa.  Meski  tidak  dikenai  pajak, UMKM  dengan  omzet  tidak  lebih  dari Rp500  juta  pertahun  tetap  diwajibkan melapor pajak setiap tahunnya (Safitri et al.,  2023).  Sedangkan  bagi  UMKM dengan  omzet  lebih  dari  Rp500  juta pertahun  dikenai  PPh  final  UMKM dengan  tarif  0,5%.    Penggunaan  tarif final  PPh  UMKM  0,5%  untuk  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  berlaku  maksimal selama 7 tahun. Setelah periode 7 tahun tersebut, pajak akan dihitung menggunakan  tarif  normal  sesuai  Pasal 17 UU PPh. Sudah  ada  beberapa  peneliti  yang melakukan riset terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia.  Berdasarkan  riset  yang dilakukan oleh Mubarokah et al., (2020), faktor-faktor
yang menyebabkan ketidakpatuhan  pajak  adalah  minimnya
pengetahuan mengenai perpajakan,
pengaruh  dari  orang-orang  di  sekitar, dan penerapan hukum terhadap pelanggaran  pajak.  Kolatung  (2021) dalam  risetnya  mengatakan    bahwa tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  Orang Pribadi memiliki dampak positif terhadap  kepatuhan  mereka.  Di  mana mereka  sadar  bahwa  sudah  kewajiban kita  sebagai  waga  negara  Indonesia untuk membayar pajak guna berkontribusi dalam pembangunan negara.  Selain  kesadaran  Wajib  Pajak, pengetahuan tentang perpajakan
dibutuhkan  untuk  mendukung  motivasi dalam membayar pajak. Oliviandy et al., (2021) melakukan riset mengenai tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM),
menggunakan  340  UMKM  sebagai responden.  Temuan  dari  penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  kata lain, semakin tinggi pemahaman seseorang tentang peraturan dan kewajiban  perpajakan,  semakin  besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi  kewajiban  pajak  mereka. Temuan tersebut konsisten dengan hasil riset  oleh  Iwan  (2021),  di  mana  salah satu  alasan  Wajib  Pajak  menggunakan jasa konsultan karena kurangnya pengetahuan perpajakan. Studi ini mempunyai perbedaan dengan riset-riset  sebelumnya,  tetapi  masih memiliki keterkaitan yang kuat. Penelitian-penelitian  yang  sudah  ada melakukan  riset  di  kalangan  umum, sedangkan  penelitian  ini  fokus  pada kalangan Generasi Z.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengetahuan  perpajakan  dan  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  pengusaha marketplace khususnya  di  kalangan Generasi  Z  ketika  menjalankan  bisnis online , serta untuk memahami perspektif mereka tentang perpajakan dan
bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks bisnis yang dijalankan.

## Metode Penelitian
Peneliti  dalam  studi  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  paradigma interpretatif sebagai landasan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Fiantika et al., (2022) penelitian kualitatif dilakukan tanpa campur tangan atau pengaruh dari peneliti.  Fokusnya  adalah  memahami fenomena  yang  dialami  subjek  secara apa adanya, tanpa menggunakan rencana penelitian  yang  kaku  seperti  dalam penelitian  kuantitatif.  Pengembangan paradigma  interpretatif  memiliki  tujuan dalam  menjelaskan  kejadian  sosial  dan sudut  pandang  tertentu,  sehingga  dapat memahami  cara  orang  memaknai  dan memahami  lingkungan  sosial  dengan lebih baik (Izzalqurny & Nabila, 2021). Dalam paradigma interpretatif memungkinkan  peneliti  untuk  melihat aktivitas  sosial  dan  perilaku  manusia sebagai bahasa simbolik yang mengungkapkan  makna  yang  dalam.
Data  dari  wawancara  diubah  menjadi teks  tertulis  untuk  dianalisis,  dan interpretasikan. Pendekatan ini
membantu  dalam  memahami  makna praktis  dari  tindakan  manusia  (Fiantika et al., 2022). Pernyataan subjek penelitian  tentang  pengetahuan  dan tingkat  kepatuhan  terhadap  pajak  pada bisnis online mereka  mengandung banyak  makna  tersirat  yang  baru terungkap setelah data dianalisis. Interpretasi  data  mencakup  evaluasi, pandangan,  dan  penafsiran  terhadap sudut pandang mereka mengenai berbagai aspek pajak dalam operasional bisnis di matketplace .
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling.  Purposive  sampling  adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan  ketika  peneliti  memiliki pertimbangan  tertentu  dalam  memilih
sampel atau menentukan sampel dengan tujuan  spesifik  (Santina  et  al.,  2021). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling sesuai dan dapat memberikan informasi yang  mendalam  terkait  dengan  topik penelitian. Kriteria  yang dipilih  peneliti dalam  menentukan  informan  penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Informan Penelitian No Kriteria Informan Penelitian 1 Merupakan Generasi Z 2 Sebagai Wajib Pajak UMKM Orang
Pribadi 3 Memiliki usaha di platform marketplace
4 Periode usaha minimal sudah belangsung 2 tahun
5 Menghasilkan omzet di bawah Rp500 juta pertahun Sumber: Olahan Peneliti Penelitian ini melibatkan empat informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria  yang  telah  ditentukan oleh  peneliti.  Pemilihan  informan  ini didasarkan  pada  beberapa  alasan  yang mendasar dan penting. Pertama,
Generasi  Z  dipilih  karena  mereka merupakan kelompok terbesar pengguna internet  saat  ini,  berdasarkan  laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  Indonesia  (APJII).  Hal  ini menunjukkan bahwa Generasi Z
memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dengan teknologi dan dunia digital, yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Kedua, informan penelitian  adalah Wajib Pajak yang  tidak  perlu  membayar  pajak, melainkan  hanya  berkewajiban  untuk melaporkan  pajak.  Kondisi  ini  dipilih untuk  memfokuskan  penelitian  pada aspek kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan pelaporan  pajak  tanpa  dipengaruhi  oleh variabel lain seperti kewajiban pembayaran pajak yang lebih kompleks.
Ketiga, informan penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan fenomena  yang  terjadi  dalam  dunia bisnis online .  Mereka  juga  diharapkan memiliki  pengetahuan  yang  memadai tentang pajak serta menunjukkan tingkat kepatuhan yang relevan dalam
melaporkan  pajak.  Dengan  memilih informan yang aktif dalam bisnis online dan  memiliki  kewajiban  pelaporan pajak,  penelitian  ini  dapat  memberikan wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang bagaimana  generasi  muda  yang  terlibat dalam bisnis digital memenuhi kewajiban  perpajakan  mereka  dan tantangan  apa  saja  yang  mereka  hadapi dalam proses tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Informan  penelitian  ini  merupakan Generasi Z, Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi, menjadi pengusaha marketplace dengan periode usaha minimal selama 2 tahun,  dan  memiliki  omzet  di  bawah Rp500  juta  pertahun.  Data  informan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Informan Penelitian Inisial Usia Omzet per tahun (Rp) Market place Periode Usaha DK 22 +-36 Juta Shopee, Tokope dia 6 tahun AR 20 +-25 juta Shopee 3 tahun SF 24 +-43 juta Shopee 5 tahun JM 26 +-58 juta Shopee 4 tahun

## Sumber: Olahan Peneliti
Pemahaman  perpajakan  adalah  aspek yang krusial untuk menilai pengetahuan seseorang tentang pajak. Oleh karena itu, peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada keempat  informan  penelitian  mengenai pandangan  mereka  terhadap  perpajakan dan  kewajiban  perpajakan  atas  bisnis
online yang mereka jalankan. Pertanyaan tersebut  berupa  “Menurut  anda  apa  itu pajak? Dan apakah anda tahu kewajiban pajak  anda  dengan  penghasilan  yang dibawah Rp500 juta pertahun?”.
Hasil  wawancara  penelitian  ini  dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Wawancara Informan Penelitian Terkait Pengetahuan Perpajakan
Informan Hasil Wawancara DK “Setahuku pajak itu harus dibayar ke  pemerintah,  tapi  detailnya kurang tahu. Untuk kewajiban aku juga kurang tahu, mungkin disuruh bayar pajak berapa persen dari total penghasilan." AR "Pajak itu kan duit yang kita bayar ke  pemerintah.  Tiap  tahun  harus bayar pajak. Kewajibanku kayaknya gak ada kalo dari usaha ini, soalnya ini kan online gak ada tempat fisiknya." SF "Pajak itu kan kayak sumbangsih kita buat negara, gitu? Jadi, bayar pajak tuh kayak bantu negara, kan dari  situ  negara  dapet  dana. Kewajban  pajak  dari  usahaku  ya bayar pajak setiap tahun." JM "Pajak  itu  tanggung  jawab  kita kalau  punya  pendapatan  atau bisnis, harus bayar pajak. Terakhir yang aku tahu untuk pelaku usaha
UMKM kayaknya kena PPh final yang tarifnya 0,5%."

## Sumber: Olahan Peneliti
Berdasarkan  informasi  Tabel  3  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  pandangan informan  penelitian  terhadap  pajak bervariasi.  Beberapa  menganggapnya sebagai kewajiban yang tak
terhindarkan, melihatnya sebagai bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  kewajiban warga negara. Ada juga yang berasumsi bahwa  pajak  adalah  kontribusi  kita sebagai  warga  negara  dalam  membantu pembangunan  nasional.  Selain  itu, keempat  informan  tidak  ada  yang  tahu bahwa kewajiban mereka hanya melapor
pajak saja tanpa perlu membayar. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kepada  pengusaha marketplace dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan bagaimana kewajiban perpajakan mereka. Pandangan informan penelitian konsisten  dengan  teori  pembenaran pemungutan pajak, yaitu teori kepentingan dan teori bakti. Teori bakti berdasarkan konsep Organische Staatsleer menyatakan negara bertanggung jawab menyediakan kepentingan  publik.  Memungut  pajak adalah hak negara dan membayar pajak adalah  kewajiban  warga  negara  sebagai bentuk penghormatan (Praditama, 2019). Dalam teori ini, negara dipandang sebagai  entitas  organik  yang  memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya,  dan  warga  negara diharapkan  untuk  berkontribusi  melalui pembayaran pajak. Kontribusi ini dianggap  sebagai  tindakan  bakti  yang mencerminkan solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam mendukung fungsi dan  pelayanan  publik  yang  disediakan oleh negara.
Kemudian, peneliti melakukan wawancara mendalam mengenai tingkat kepatuhan pajak para informan penelitian.  Kriteria  kepatuhan  pajak dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 209/PMK.03/2021. Dengan berpedoman pada  keputusan  tersebut,  peneliti  dapat mengevaluasi  tingkat  kepatuhan  pajak informan secara akurat, yang mencakup berbagai indikator penting dalam penilaian kepatuhan pajak. Hasil analisis kepatuhan  pajak  informan  penelitian seperti terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Analisis Kepatuhan Pajak Informan Penelitian Kriteria Wajib Pajak Patuh Informan 1 2 3 4 Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan X  X  X  X Laporan keuangan Wajib  Pajak  pada  suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib  Pajak  Kriteria Tertentu  diaudit  oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat  wajar  tanpa pengecualian
X  X  X  X Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka  atau  tindakan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan ✓ ✓ ✓ ✓
Sumber : Olahan Peneliti
Meskipun sebagian dari mereka memiliki  pemahaman  yang  cukup mengenai  perpajakan  dan  menganggap pembayaran  pajak  sebagai  bentuk penghormatan kepada negara, hal tersebut  tidak  menjamin  bahwa  mereka akan secara aktif melapor pajak dengan tepat  waktu  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  ditemui  celah yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha marketplace . Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai  alasan  atau  kendala  yang dihadapi oleh informan penelitian dalam melapor pajak. Pertanyaan yang diajukan  “Apa  alasan  anda  tidak melaporkan  pajak?”.  Hasil  wawancara informan  penelitian  terkait  alasan  tidak lapor pajak dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Wawancara Informan Penelitian Tekait Alasan Tidak Lapor Pajak Informan Hasil Wawancara DK "Lapor pajak tuh ribet. Lagi pula, aku sibuk banget, jadi gak punya waktu buat mikirin soal pajak." AR "Aku  merasa  bisnis online tidak ada  kontribusi  negara  melalui fasilitas  publik  seperti  yang diperlukan  oleh  bisnis offline
pada umumnya. Jadi, menurutku, tidak  ada  alasan  untuk  melapor pajak usaha ini." SF "Aku kurang paham cara melapor pajak  gitu.  Sebenernya  bisa belajar  lewat  internet  tapi  untuk saat  ini  kayaknya  gak  usah  dulu deh,  apalagi  ini  cuma  usaha online. " JM "Peraturan pajak ini kan seringkali mengalami perubahan, jadi  buat  bingung.  Aku  juga punya  banyak  temen  yang  usaha online mereka  gak  lapor  pajak,
jadi aku juga gak lapor pajak."
Sumber: Olahan Peneliti
Alasan para informan mengalami kesulitan  dalam  melapor  pajak  karena mereka merasa bahwa proses  pelaporan pajak rumit dan memberatkan. Selain itu, kesibukan  dalam  menjalankan  bisnis online membuat mereka kurang memiliki  waktu  untuk  memikirkan masalah pajak. Pandangan bahwa bisnis online tidak merasakan manfaat
langsung  dari  kontribusi  pajak  seperti bisnis offline juga  menjadi  faktor penghambat. Perubahan mengenai aturan pajak  untuk  bisnis online hingga perilaku  ketidakpatuhan  teman  sejawat juga  memengaruhi  keputusan  mereka dalam melapor pajak. Diperlukan upaya untuk
meningkatkan pemahaman
tentang pentingnya pelaporan pajak dan memperjelas  aturan  pajak  yang  berlaku untuk  bisnis online guna  meningkatkan tingkat  kepatuhan  pajak  di  kalangan pengusaha marketplace .
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian  ini,  disimpulkan  bahwa  para pengusaha marketplace yang merupakan subjek  penelitian  tidak  mengetahui kewajiban perpajakan yang berlaku atas usaha  yang  mereka  jalankan  dan  tidak ada satu pun yang mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Saran  bagi  pihak marketplace untuk mewajibkan setiap penjual menyetorkan  bukti  lapor  pajak  setiap tahunnya. Sedangkan saran bagi pemerintah  adalah  memberikan  edukasi perpajakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang beroperasi secara online .
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah  subjek  yang  terbatas,  hanya melibatkan empat orang. Hasilnya tidak dapat  mencerminkan  keadaan  dan pendapat dari seluruh pengusaha
marketplace di  kalangan  Generasi  Z.
Saran untuk peneliti selanjutnya memperluas  kriteria  pemilihan  subjek dengan  menambah  variasi  demografis. Melakukan  survei online yang  dapat diakses  secara  luas  oleh  pengusaha marketplace di  seluruh  Indonesia agar pengumpulan data lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA
APJII.  (2024).  APJII  Jumlah  Pengguna Internet  Indonesia  Tembus  221  Juta Orang. Www.Apji.or.Id , (8), 1.
Dewi, et al., (2020). Pengaruh
Pengetahuan  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak,  Akuntabilitas
Pelayanan  Publik,  Dan  Tarif  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. Jurnal   Ilmiah   Mahasiswa   Akuntansi Universitas  Pendidikan  Ganesha , 11 (3 ), 417–426.
Fiantika,  et  al.,  (2022). Metodologi Penelitian  Kualitatif.  In  Metodologi Penelitian  Kualitatif . Rake  Sarasin (pp. 1–179). https://scholar.google.com/citations?use r=O-B3eJYAAAAJ&hl=en Iwan,  K.  D.  (2021).  Analisis  Peranan Konsultan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Melaksanakan Kewajiban  Perpajakan. Jurnal  Sosial Teknologi , 1 (12).
Izzalqurny,  T.  R.,  &  Nabila,  F.  (2021).
Apakah Paradigma Nonpossitivsm (Interpretif,  Kritis  dan  Posmodernis) dalam  Akuntansi  ”Ilmiah”?  Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah  Semarang , 11 (1),  13.
https://doi.org/10.26714/mki.11.1.2021.
13-26
Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Di  Kota  Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (2), 1006–1014.
Leonardo,  P.  (2020).  Application  of Taxation  on  Transactions  E-Commerce on  the  Marketplace  Platform. Jurnal Pendidikan  Akuntansi  &  Keuangan ,
8 (1),45–54.
https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.1724
8 Mubarokah,  I.,  Priatnasari,  Y.,  & Kridiyawati.  (2020).  Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan,  dan  Konsultasi  Perpajakan KP2KP Bumiayu Brebes). Jurnal Penelitian Akuntansi , 1 (1), 38–52.
Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F.  R.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  Selama  Pandemi  Covid- 19. Wahana  Riset  Akuntansi , 9 (2),  91. https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.1120 26 Praditama,  I.  R.  (2019).  Legalitas Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas
Aplikasi  Streaming  Musik  Joox. Jurist- Diction , 2 (2), 501. https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14230 Prebawa, P. A. W., & Kusuma, I. G. K. C.  B.  A.  (2022).  Pajak  Penghasilan
Orang  Pribadi  Pelaku  E-Commerce  Di Singaraja. Jurnal Pajak (Indonesian Tax Review) , 6 (2S), 488–502. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1867 Rukmini,  S.  B.  (2017).  Peranan  Pajak Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  di Kabupaten Trenggalek. Dewantara ,
2 (2), 204–219.
Safitri,  et  al.,  (2023).  Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakandan  Pelatihan  Pembukuan Pajak  Pada  Wajib  Pajak  UMKM Bandeng  Presto  Paguyuban  Ulam  Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Masyarakat Merdeka , 6 (1), 58–71. https://doi.org/10.51213/jmm.v6i1.134
Santina,  et  al.,  (2021).  Analisis  Peran Orangtua  Dalam  Mengatasi  Perilaku
Sibling  Rivalry  Anak  Usia  Dini. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 2 (1), 1–13. Temasek, Google, & Bain and
Company. (2023). e-Conomy SEA 2023:
Indonesia . Google Indonesia (pp. 1–14). https://economysea.withgoogle.com/rep ort/ Tokopedia.com. (2023). Tokopedia
Rekap  Tren  Belanja  Online  Kuartal  III 2023:  Transaksi  Groceries  Melesat .
Tokopedia.Com. https://www.tokopedia.com/ Widyasari,  P.  A.,  &  Satria,  A.  (2022). Studi  Kualitatif  Mengenai  Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha  Jastip  Online. Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 9 (01),
136–145. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.
01.11
Zahiroh,  M.  Y.  (2022).  Peluang  Dan
Tantangan Transformasi Digital UMKM
Di  Indonesia  Pasca  Pandemi  Covid-19. Jounal  of  Economics  and  Social Sciences (JESS) , 1 (2), 124–133.

## Copyright holder:
Yiska Fatmanah, Gita Arasy Harwida (2024)

## First publication right:
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: