JEQ U
Vol. 8, No. 2 Okt 2018
p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

## STUDI EMPIRIK TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

## M.Kuswantoro
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: Mkuswantoro@yahoo.com

## ABSTRAK/ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah pada saat ini dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang pendapatan daerah dalam peraturan perundang-undangan terkait di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan  perundang-undangan  atau  dokumen  lainnya,  hasil  penelitian,  hasil  pengkajian,  dan referensi lainnya, serta wawancara dan diskusi dengan beberapa stakeholder, pakar, akademisi, maupun  LSM,  serta  dengan  melakukan  pencarian  dan  pengumpulan  data  lapangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi pendapatan daerah yang begitu bersar. Hal yang mungkin dapat menjadi kendala dalam pelaksanannya adalah kebutuhan dana untuk menjawab kebutuhan perencanaan tidak memadai, terutama dengan adanya pengalihan kewenangan.
The aim of this research is to analyze the implementation of local revenue management and the implementation of  local  revenue  arrangement  according to the  legislation in Banten Province. Research data are collected from any literature reviews, research results, and interview with some stockholders and scholars. The research result show that Banten Province has large potency of local  revenue.  However,  there  are  some  weaknesses  on  the  implementation,  particularly  the allocation fund for planning requirement could not be met.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), peraturan perundang-undangan, otonomi daerah Key words: Local revenue, legislation, regional autonomy.

## 1 PENDAHULUAN
Pemberlakuan otonomi daerah telah berjalan hampir 17 Tahun. Sampai saat ini usulan pemekaran daerah selalu ada. Sebagai catatan, saat ini Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Sayangnya merujuk pada perkembangan penerapan sistem otonomi daerah ini, nampaknya belum sesuai dengan harapan. Otonomi daerah yang diterapkan  belum  memperlihatkan  peningkatan  kemandirian  daerah.  Kemandirian daerah  ini  secara  teori  salah  satunya  dapat  diukur  dengan  melihat  pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
1. Sebagian daerah di Indonesia memiliki proporsi dana perimbangan melebihi 50 persen  yang  bermakna  daerah  belum  memperlihatkan  kemandiriannya  dan
masih  sangat  tergantung  bantuan  dari  pusat  untuk  membiayai  segala kewajibannya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan.
2. Selain kemandirian daerah, otonomi daerah ini belum juga dapat mewujudkan pemerataan  pembangunan  nasional  sehingga  belum  dapat  secara  signifikan mendorong kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi
Merujuk pada kondisi belum tercapainya kemandirian daerah dan belum terwujudnya peningkatan  kesejahteraan  rakyat  yang  merata  maka  perlu  dilakukan  penguatan terhadap  instrumen  PAD  yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi.  Selain  itu,  perlu dilakukan reformulasi pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak maupun sumber daya alam. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang gerak yang  lebih  luas  kepada  daerah  guna  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Pembukaan ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah ini seiring dengan perubahan UU No 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menjadi  UU  No.23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang baru ini menambah urusan yang harus ditangani daerah, sementara undang-undang yang terkait dengan sumber keuangan daerah untuk membiayai penambahan urusan yang didelegasikan tersebut belum ada perubahan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, saat ini perkembangan penerapan sistem  otonomi  daerah  belum  sesuai  dengan  semangat  awal  pembentukannya  yaitu mewujudkan  kemandirian  daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  lebih merata  dan  berkeadilan.  Otonomi  daerah  yang  ditandai  dengan  penyerahan  urusan dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat belum sepenuhnya didukung oleh ruang peningkatan pendapatan daerah untuk membiayainya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai provinsi di Indonesia

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Fakta,  menunjukkan  bahwa  PAD  pada  sebagian  besar  daerah  baru  dapat  membiayai sebagian pengeluaran rutin (belanja tidak langsung) pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan  ketika  daerah  dituntut  untuk  dapat  membuat  pengeluaran  untuk  belanja modal dan investasi (belanja langsung) guna melakukan pembangunan di daerah yang dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Diharapkan stimulus belanja daerah ini dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  didaerah.  Ketergantungan  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat  dalam  membiayai  urusan  yang  telah  didelegasikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih sangat tinggi. Untuk itu harus dicarikan  solusi  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dan  upaya  meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan untuk dapat memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatannya.
Sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi adalah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Daerah. RUU PPD ini akan menjadi  instrumen untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah otonom  yang lebih  cepat. RUU  PPD  ini  secara  langsung  lebih  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi daerah yang lebih luas. Harapannya daerah lebih memiliki ruang fiskal untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah  otonom  sehingga  dapat  mempercepat  pembangunan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

## 1.1 Identifikasi Masalah
Adapun  pokok  permasalahan  dalam  strategi  peningkatan  pendapatan  daerah  yang menjadi materi pokok pembentukan RUU PPD, yaitu:
1. Bagaimana teori dan praktek pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang pendapatan daerah dalam peraturan perundang-undangan terkait?

## 2     TINJAUAN LITERATUR

## 2.1 Hakikat Otonomi Daerah
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak penuh suatu daerah dalam mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah  di  Indonesia  adalah  pelimpahan  sebagian  wewenang  dari  pusat  ke  daerah ( subnational jurisdictions) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi  daerah  di  sini  tidak  merupakan  pendelegasian  wewenang,  melainkan pemberian  atau  pelimpahan  kewenangan.  Dengan  demikian  si  penerima  wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan caranya masing-masing.
Penyerahan kewenangan keuangan dari otoritas negara ke daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari  adanya  penyerahan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah  yang  diselenggarakan berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk  menentukan  anggaran  dan  mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimiliki  daerah untuk  mebiayai  pelayanan  publik  yang  menjadi  tugas  daerah.  Di  sisi  belanja, diberikannya  kewenangan  fiskal  kepada  sebuah  daerah  otonom  didasarkan  kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus  seimbang  dengan  beban  atau  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada daerah.  Keseimbangan  sumber  keuangan  ini  merupakan  jaminan  terselenggaranya urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah.  Ketika  daerah  mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat  dapat  menggunakan  instrumen  DAK  untuk  membantu  daerah  sesuai  dengan prioritas nasional yang  ingin  dicapai.  Ketentuan ini  bermakna  bahwa  otonomi  daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi menumbuhkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tidak  hanya  bertumpu  pada  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  namun  mampu  secara  mandiri  membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  dengan  daya  dukung  kemampuan  fiskal daerah.

## 2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas desentralisasi. 7 Penjelasan lebih lanjut terkait sumber PAD sebagai berikut:
- Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dipaksakan berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  daerah.  Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan  penyelenggaraanpemerintahan  dan  pembangunan  daerah  untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu  mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri.

## - Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi  atau  badan.  Retribusi  daerah,  sebagaimana  halnya  pajak  daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  untuk meningkatkan  dan  memeratakan  kesejahteraan  masyarakat.  Daerah  kabupaten/kota diberi  peluang  dalam  menggali  potensi  sumber-sumber  keuangannya  dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  merupakan  hasil  yang  diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memproleh laba, laba tersebut dapat dimasukan sebgai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipsahkan ini mencakup:
1 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2 Bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- Pendapatan Lain Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan lain asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari:
1. 1 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadapmata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas social dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## 2.2 Pendekatan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Secara  teoretis  dikenal  empat  macam  pendekatan  hubungan  keuangan  pemerintah pusat dan daerah, yaitu:
a. Pendekatan Kapitalisasi (permodalan), yaitu pemerintah daerah memperoleh modal permulaan untuk diinvestasikan yang dapat menghasilkan untuk menutup pengeluaran rutin. Modal dikembalikan apabila telah menghasilkan keuntungan.
b.  Pendekatan  pendapatan,  yakni  pemerintah  pusat  memberikan  sejumlah  sumber pendapatan  yang  dipandang  potensial  di  masing-masing  daerah.  Pemerintah  daerah diberi  otonomi  untuk  mengelola  sejumlah  urusan  yang  kemudian  menjadi  sumber pembiayaan  pemerintah  daerah.  Menurut  pendekatan  ini,  pemerintah  daerah  diajak untuk  bersaing  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  akan  memicu  akselerasi (percepatan)  pembangunan  di  daerah-daerah.  Maka  akan  memandirikan  daerah. Persoalannya potensi daerah berbeda, ada yang kecil (terbatas), sedangkan ada yang berkelimpahan. Akhirnya, menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
c.  Pendekatan  pengeluaran,  yakni  pemerintah  pusat  memberikan  sejumlah  pinjaman atau  bagi  hasil  pungutan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  pengeluaran tertentu.
d. Pendekatan komprehensif, yakni sumber pendapatan diberikan (baik asli maupun hasil pajak nasional), dan tanggung jawab juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada. Bantuan dari pemerintah pusat  untuk  pengeluaran  setelah  dipotong  dari  sejumlah  pendapatan  yang  ada  di daerah. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah tidak akan diberi tanggung jawab yang  besar  tanpa  diberikan  sumber  dana  yang  memadai.  Pemerintah  pusat  memikul tanggung  jawab  yang  besar  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  mendapatkan sumber-sumber dana yang cukup, baik dari penyerahan pajak, retribusi atau bantuan pusat dan pinjaman. Dengan demikian, pilihan akan pendekatan mana yang digunakan sangat  tergantung  dari  kemauan  politik  para  pembentuk  undang-undang  (pengambil kebijakan).

## 2.3 Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  jika penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian  sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan  diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  dan  daerah. Semua  sumber  keuangan  yang  melekat  pada  setiap  urusan  pemerintahan  yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:
a.  Kepastian  tersedianya  pendanaan  dari  pemerintah  sesuai  dengan  urusan pemerintahan yang diserahkan.
b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.
c. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbanganlainnya.
d. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.

## 2.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pendapatan  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) merupakan semua hak daerah yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan.  Sumber  pendapatan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  285  UU Pemerintahan Daerah terdiri atas:

## 2.4.2 Pendapatan Transfer
Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  yang  terdiri  dari  Dana  Perimbangan  dan  Dana  Otonomi  Khusus  dan Penyesuaian.  Transfer  ke  Daerah  ditetapkan  dalam  APBN,  Peraturan  Presiden,  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangai oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Menteri Keuangan selaku
Pengguna Anggaran (PA) untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.12 Jenis-jenis pendapatan transfer terdiri dari:
- Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi Transfer ke Daerah, sehingga  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan transfer dana yang  bersumber  dari  APBN  ke  daerah  berupa  Dana  Bagai  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Pengalokasian  Dana  Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah,  serta  mengurangi  kesenjangan  pendanaan  pemeritah  antar daerah  ( horizontal  imbalance).  Upaya  memperkecil  ketimpangan  sumber  pendanaan atara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  ( vertical  imbalance)  dilakukan melalui  penyerahan  urusan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  yang  diikuti  dengan implikasi pendanaan ke daerah. Pemerintah pusat melalui pelaksanaan fungsi distribusi dan  stabilisasi  berupaya  memperkecil horizontal  imbalance  melalui  kerelaan  daerah- daerah kaya (dengan sumber daya alam melimpah) untuk mensubsidi daerah-daerah yang kurang beruntung karena ketiadaan sumber daya alamnya.
- Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  salah  satu  komponen  Dana  Perimbangan  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan  angka persentase tertentu. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas:
1. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  Pajak  Penghasilan Pasal  25  dan  Pasal  29  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri,  dan  Pajak Penghasilan Pasal 21. DBH pajak terdiri dari yaitu :
2. DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN).
4. Pajak Bumi dan Bagunan (PPB). Dengan ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sebagian  objek  PBB  yaitu  sektor pedesaan  dan  perkotaan  juga  akan  dialihkan  secara  bertahap  menjadi  Pajak Daerah  dan  dalam  tahun  2014  kedua  sektor  PBB  tersebut  sepenuhnya  akan menjadi Pajak Daerah.
5. Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagai Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA).
DBH SDA teridiri dari yaitu:
a. Kehutanan
b. Pertambangan Umum
c. Perikanan
d. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
e. Pertambangan Panas Bumi
- Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  besaran  alokasi  DAU dihitung dengan prosentase dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat  dan ketimpangan horizontal  antar pemerintah  daerah karena  ketidak  merataan sumber  daya  yang  ada  pada  masing-masing  daerah.  Sesuai  dengan  tujuan penggunaannya,  maka  DAU  secara  umum  berfungsi  sebagai  alat  pemerataan  fiskal daerah untuk memperkecil ketimpangan vertikal antar daerah. Salah satu indicator yang menunjukkan pemerataan adalah indeks Williamson, dimana semakin mendekati nol nilai indeks, semakin baik pemerataan fiskal daerah (merata secara ideal) dan indeks sama dengan nol menggambarkan pemerataan yang sempurna.
- Dana Alokasi Khusus
Sesuai  dengan  Pasal  39  UU  Nomor  33  tahun  2004  disebutkan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, Pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  55  Tahun  2005  menyebutkan  bahwa  DAK  dialokasikan  kepada  daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.
- Dana Otonomi Khusus
Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup dana perimbangan. Sejak tahun  2002,  alokasi  transfer  ke  daerah  juga  mencakup  dana  otonomi  khusus  untuk Provinsi  Papua  dan  Dana  Penyeimbang,  yang  kemudian  sejak  tahunn  2004  berganti menjadi  dana  penyesuaian.  Dana  otonomi  khusus  untuk  provinsi  Papua  merupakan pelaksanaan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini kemudian direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  21  tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang yang mengamanatkan pemberian otonomi khusus dan pengalokasian dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua Barat.
Sementara,  sesuai  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilaksanakan mulai tahun 2008. - Dana Keistimewaan
- Dana Desa
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari:
- Hibah.
- Dana Darurat

## 3   METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan cara melakukan studi pustaka  yang  menelaah  data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan  atau dokumen  lainnya,  hasil  penelitian,  hasil  pengkajian,  dan  referensi  lainnya.  Selain  itu, juga dilakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa stakeholder, pakar, akademisi, maupun LSM, serta dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data lapangan. Data sekunder,  masukan  pakar,  maupun  data  yang  berasal  dari  pengumpulan  data, selanjutnya  diolah  untuk  kemudian  disusun,  dikaji,  dan  dirumuskan  sesuai  tahapan dalam penyusunan RUU.

## 4    HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Kajian  Empirik,  Kondisi  Yang  Ada,  serta  Permasalahan  Yang  Dihadapi Masyarakat
Mencakup  Perencanaan  Keuangan  Daerah,  Permasalahan  dan  Hambatan  Dalam Melaksanakan  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Secara  Umum,  dan  Secara  Khusus Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## 4.1.1 Perencanaan Keuangan Daerah
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  daerah,  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut .

## Gambar 1. Anggaran Belanja Langsung
Perencanaan keuangan daerah di Provinsi Banten selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. APBD tersebut  terdiri  dari  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan  pembiayaan  daerah. Sebagai  instrumen  kebijakan  APBD  menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pegeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai,  dan  alat  koordinasi  bagi  semua  aktivitas  dariberbagai  unit  kerja.  Sumber penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Perencanaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Banten  selama  ini  didasarkan  atas pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:
a. Perkembangan asumsi perekonomian yang global dan nasonal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Banten.
b. Kebijakan fiskal pemerintah pusat yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah Banten.
c. Proyeksi pendapatan asli daerah yang dicapai dalam tahun penganggaran berkenaan yang akan berpengaruh pada kemampuan belanja daerah.

## 4.2.2 Permasalahan dan Hambatan
Pengelolaan  keuangan  daerah  sering  menghadapi  masalah  ketika  perencanaan  dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan sistem perencanaan  secara  umum  terdapat  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Provinsi  Banten,  yaitu  kebutuhan  dana  untuk  menjawab  kebutuhan perencanaan tidak memadai, terutama dengan adanya pengalihan kewenangan. Selain itu  kendala  yang  dihadapi  dalam  perencanaan  pendapatan  antara  lain  masih  sangat terbatasnya peluang pemerintah provinsi dalam memungut pajak dan retribusi daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah sangat  membatasi  pemerintah  daerah  provinsi  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi daerah. Padahal tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah provinsi sangat luas dan banyak. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam yang memadai pasti persoalan pajak  dan  retribusi  tidak  menjadi  kendala  sedangkan  bagi  daerah  yang  memiliki keterbatasan sumberdaya dalam undang-undang tersebut menjadi kendala.
Sementara  itu  permasalahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Provinsi Banten  dalam  melaksanakan  sistem  perencanaan  pembangunan  secara  umum  dan secara  khusus  dalam  meningkatkan  PAD  yaitu  belum  menggunakan  aplikasi  secara optimal.  Adapun  hambatan  secara  khusus  yaitu  belum  optimalnya  ekstensifikasi terhadap  sumber-sumber  potensial  daerah.  Kendala  lain  yaitu  belum  optimalnya pendataan subjek dan objek pajak. Adapun kendala yang dihadapi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya yaitu regulasi yang selalu berubah dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Banten berpandangan bahwa kendala yang dihadapi dalam perencanaan pendapatan antara lain masih sangat terbatasnya peluang pemerintah  provinsi  dalam  memungut  pajak  dan  retribusi  daerah.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sangat membatasi pemerintah  daerah  provinsi  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  daerah.  Padahal tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah provinsi sangat luas dan banyak. Bagi daerah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  memadai  pasti  persoalan  pajak  dan retribusi  tidak  menjadi  kendala  sedangkan  bagi  daerah  yang  memiliki  keterbatasan sumber daya alam, undang-undang tersebut menjadi kendala.
Menurut  Akademisi  FISIP  Universitas  Airlangga  Surabaya  mengutip  pendapat  Saragih (2003),  daerah  dapat  juga  diberi  keleluasan  atau  peluang  untuk  menciptakan  pajak daerah  lainnya  asalkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah: 1). Bersifat sebagai  pajak  dan  bukan  retribusi;  2).  Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum;  3),  Potensinya  memadai;  4).  Tidak Berdampak  negatif  terhadap  perekonomian;  5).  Memperhatikan  aspek  keadilan  dan kemampuan  masyarakat;  6).  Menjaga  kelestarian  hidup.  Sejalan  pandangan  tersebut dan dikaitkan dengan kepentingan daerah diberi ruang dan gerak untuk mencari sumber penerimaan keuangan daerah, maka menerut penulis ada 4 (empat) alasan, yakni:
1. Besarnya kapasitas penerimaan keuangan daerah memiliki relasi dengan kemampuan dan akses daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik secara prima dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.
2. Besarnya kapasitas penerimaan keuangan daerah memiliki relasi dengan kemampuan dan akses daerah dalam mewujudkan tujuan-tujuan desen-tralisasi dan otonomi daerah.
3.  Besarnya  dan  banyaknya  penerimaan  keuangan  daerah  memiliki  relasi  dengan kemampuan  daerah  untuk  dapat  mengoptimalkan  pemeranan  dan  bekerjanya  fungsi budgetair, alokasi, distribusi ataupun stabilisasi.
4. Besarnya penerimaan keuangan daerah memiliki relasi dengan kemampuan dan askes daerah  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  pemerintahan  daerah  serta  mendukung pencapaian visi dan misi prioritas pembangunan nasional.
Terdapat kendala dalam penerimaan keuangan daerah yaitu dalam Penerimaan pajak daerah secara umum yaitu:
a.  Luasnya  wilayah  jangkauan  pada  beberapa  Kabupaten  di  Provinsi  Banten  (contoh Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten  Serang,  dsb)  yang  belum terjangkau  petugas  pajak  serta  banyaknya  wajib  pajak  yang  pindah  alamat,  (alamat tidak jelas) dan bekerja di luar kota;
b.  Wajib  Pajak  lebih  mengutamakan  dalam  membayar  angsuran  kendaraan  daripada kewajiban PKB nya;
c.  Menjamurnya  usaha leasing,  rent  car,  show  room  yang  mempunyai  kebiasaan menunda pembayaran pajak sampai kendaraan/mobil terjual, sehingga berakibat pada besarnya tunggakan pajak;
d. Masih dijumpai transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas, dimana pihak penjual masih meminjamkari KTP kepada pembeli;
e. Objek Pajak Air Permukaan masih terbatas dan sulit mencari objek baru PAP; dan
f. Pembelian kendaraan baru masyarakat yang menurun akibat pengaruh perlambatan ekonomi global dan nasional.

## 5 SIMPULAN DAN SARAN
Bahwa Negara Indonesia sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang  diatur  dengan  Undang-Undang.  Dengan  keberagaman  tersebut,  maka  sejatinya Indonesia  yang  terdiri  dari  34  provinsi  dan  514  kabupaten/kota  memiliki  potensi pendapatan daerah yang begitu bersar. Hal yang mungkin dapat menjadi kendala dalam pelaksanannya  adalah  adanya  perbedaan  kondisi  geografis  maupun  potensi  sumber daya sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena  itu  pula,  berdasarkan  kondisi  empiris  saat  ini  dapat  diketahui  bahwa  daerah- daerah masih merasakan kesulitan dalam rangka memenuhi pendapatan daerah yang dibutuhkannya.
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang  berupa  pendapatan  daerah  pada  saat  ini dilaksanakan  berdasarkan  beberapa  peraturan  perundang-udangan,  diantaranya Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun  demikian,  pelaksanaan  pendapatan  daerah tersebut  masih  menimbulkan  ketimpangan  dari  porsi  pembagian  yang  adil  dan berimbang untuk daerah.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang dapat  menjadi  jawaban  konkrit  atas  permasalahan  mengenai  pendapatan  daerah tersebut yaitu melalui RUU PPD. Adapun lingkup pengaturan dalam RUU PPD tersebut mencakup diantaranya mengenai pendapatan asli daerah.

## 6 REFERENSI

## BUKU
Ahmad. (2008). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta.
Basuki. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta.
Badrudin, Rudy. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2011). Transfer ke Daerah dalam APBN. Setjen DPR RI, Jakarta
Darise, Nurlan.(2009). Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislative Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peratura Pemerintah dan 15 Permendagri. PT. Indeks, Jakarta.
Farida, Maria Indrati, S. (1998). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Jakarta.
Hancock, Dora. (1997). Taxation: Policy & Practice . Thomson Business Press, UK.
Huda, Ni’matul. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media, Bandung.
Kuncoro, Mudrajad . (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah . Penerbit Erlangga, Jakarta.
Indonesian Rapid Decentralization Appraisal. (2002). Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) . Asia Foundation, Jakarta
LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, dan Ditjen PKPD-Departemen. (2002). Keuangan, Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah . Penerbit Buku Kompas, Jakarta
Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno. (2007). Penemuan Hukum; Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
P, Arifin Soeria Atmaja. (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik. Rajawali Pers, Jakarta.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
R, M, Khairul Muluk. (2007). Desentralisasi & Pemerintahan Daerah . Bayumedia Publishing, Malang.
Rahajeng, Anggi. (2006). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan: Teori dan Aplikasi . RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sinurat, Marja. (2015). Akutansi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Pustaka Rahmat, Bandung.
Sinurat, Marja dan Horas Maurits Pajaitan.(2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Bandung; Pustaka Rahmat, Bandung.
Siregar, Anshari. (2005). Mempertahankan Hak Atas Tanah. Medan: Multi Grafik,
Medan.
Suratman, Eddy dkk. (2009). Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan pendapatan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Suwanda, Dadang. (2014). Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah. PPM Manajemen, Jakarta.
Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

## INTERNET
Joko Tri Haryanto, Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016, https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-strategis-transfer-ke-daerah-dan-dana- desa-2016, diakses tanggal 2 September 2017.
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional”, http://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091015133401__2370__0.p df, diunduh 15 Februari 2016.
Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji, Kajian Evaluasi Perda Bintan, http://law.umrah.ac.id/wp- content/uploads/2015/06/KAJIAN-EVALUASI-PERDA-BINTAN.pdf, diakses tanggal 2 September 2017
SMERU, Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian ve rsion), http://www.smeru.or.id/report/field/.
Yusuf, Peta Konsep Desentralisasi dan pemerintahan Daerah Bab 10, http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2013/11/Peta-Konsep-Desentralisasi-dan- Pememerintahan-Daerah-Bab-10.pdf, diakses tanggal 2 September