## PERAN TUHA PUET GAMPONG DALAM MENGAWASI PEMBANGUNAN GAMPONG
(Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
Imran D, S.HI, M.H. Dosen Universitas Jabal Ghafur- Sigli imran_daoed@yahoo.co.id

## Abstract
The existence of the Tuha Peut institution in Blangkula Village, has not contributed maximally, this is  based  on  observations  and  discussions  by  the  author  with  the  local  community,  that  the implementation  of  the  functions  and  tasks  of  the  Tuha  Peut  has  not  been  maximally  carried  out specifically in the supervision of the development of the Village, not as described in Qanun Number 5 of 2003 concerning Gampong governance and Regulation of the Governor of Aceh Number 25 of 2011 concerning General Guidelines for Implementing Gampong Government. The research method used was a qualitative study carried out by examining primary and secondary data and broader field data including reference material such as official documents issued by data collection carried out by conducting a literature review and document studies and interviews with respondents. The role of the Puja Gampong village in overseeing the construction of Blangkula Village must be in accordance with its duties and functions, related to the Blangkula Village Implementation Team (TPK), the Puah Puah must supervise optimally both in planning and at the time the activities take place and up to the reporting  stage  must  be  monitored.  Furthermore,  Tuha  Puet  also  guarantees  to  the  Gampong community that information disclosure to the community can be comprehensive and the development of the Gampong also runs smoothly and its evaluation, supervision also runs without problems.
Keywords : Role, Tuha Peut, Development.

## Abstrak
Keberadaan lembaga Tuha Peut di Gampong Blangkula, belum memberikan kontribusi secara maksimal,  hal  ini  berdasarkan  pengamatan  serta  diskusi  yang  penulis  lakukan  dengan masyarakat  setempat,  bahwa  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  Tuha  Peut  belum  maksimal dilaksanakan khususnya dalam pengawasan pembangunan Gampong, tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  secara  Kualitatif  yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder serta data lapangan yang lebih luas meliputi  bahan  rujukan  seperti  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan wawancara dengan  responden.  Peran  Tuha  puet  Gampong  dalam  mengawasi  Pembangunan  Gampong Blangkula harus sesuai  dengan tugas dan fungsinya, terkait dengan Tim  Pelaksana Kegiatan (TPK)  Gampong  Blangkula  maka  Tuha  puet  harus  mengawasi  secara  maksimal  baik  dari perencanaan maupun pada saat kegiatan berlangsung serta sampai pada tahap pelaporan harus diawasi. Selanjutnya Tuha Puet juga menjamin kepada masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi  kepada  masyarakat  bisa  menyeluruh  serta  pembangunan  Gampong  juga  berjalan lancar dan evaluasinya, pengawasan juga berjalan tanpa ada masalah.
Kata Kunci: Peran, Tuha Puet, Pembangunan.

## A. PENDAHULUAN
Lahirnya  undang-undang  tentang  Desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun  Indonesia  kearah  lebih  baik. Meskipun  desa  adalah  tingkat  pemerintahan paling  rendah  di  Indonesia,  tapi  membangun Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya adalah suatu hal yang sangat di- sayangkan. Desa  menurut  pasal  1  ayat  1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pembangunan  desa,  menurut  Undang- Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa memiliki 3 tahapan yang harus dilalui. Ketiga tahapan  itu  adalah  perencanaan,  pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa. Dalam tulisan  ini,  akan  dibahas  lebih  dalam  dalam tahapan perencanaan desa. Perencanaan Desa Pemerintah  desa  ketika  ingin  menyusun perencanaan  desa  harus  mengacu  kepada perencanaan  pembangunan  di  Kabupaten/ Kota,  misal  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  atau  RPJMD.  Hal  itu adalah  syarat  pertama  dalam  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa,  tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan  kepada  Desa.  Perencanaan  desa sendiri  dapat  dibagi  menjadi  2  bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa).
Pada  pasal  2  dan  3  Qanun  Nomor  5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, bahwa  Gampong  merupakan  organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan  di  Provinsi  Aceh.  Gampong
berfungsi  serta  diberikan  kewenangan  untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksana- kan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan  pelaksanaan  syariat    Islam, sebagaimana  yang  telah  diamanahkan  dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya di Aceh.
Penyelenggaraan
pemerintahan
Gampong  tidak  terlepas  dari  peran  lembaga Tuha Peut dalam mengawasi proses pelaksanaan  pemerintahan  Gampong,  yang dilaksanakan  oleh  keuchik.  Segala  sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan  harus  mendapat  persetujuan dari  Tuha  Peut  Gampong.  Tuha  Peuet dibentuk  untuk  menjadi  sarana  dalam mewujudkan  demokrasi,  keterbukaan  dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Di samping  itu,  Tuha  Peuet  juga  berfungsi sebagai  pemberi  nasehat  dan  pertimbangan kepada  keuchik  dalam  bidang  hukum  adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. M. Nur Daud, (2003: 635).
Sebagai penasehat keuchik, Tuha Peuet dalam  menganalisa  setiap  persoalan  dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada  keuchik  baik  diminta  maupun  tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan  Gampong  yang  belum  diketahui Tuha Peuet belum sempurna dan pelaksanaannya  akan  kurang  berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya  dan  dalam  penerapannya, Juned, (2003:46).
Keberadaan  lembaga  Tuha  Peut  di Gampong  Blangkula,  belum  memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan  pengamatan  serta  diskusi  yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, bahwa  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  Tuha Peut belum maksimal dilaksanakan khususnya  dalam  pengawasan  pembangunan Gampong, tidak sebagaimana yang dijelaskan
dalam  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang pemerintahan  Gampong  serta  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
Adapun  yang  menjadi  aturan    hukum tentang    pembangunan  Gampong  dalam jangka  waktu  tertentu  hingga  tercapai  tujuan dan cita-cita Gampong secara tepat dan sesuai dengan  aspirasi  ,keadaan  dan  kebutuhan masyarakat  Gampong  Blangkula  haruslah mengacu pada aturan hukum di bawah ini.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
5. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
6. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang- undang Desa
7. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  47 Tahun  2015  tentang  Perubahan  PP  43 Tahun 2014 tentang pelaksana Undang- Undang Desa.
Pembangunan  Gampong    juga  harus berpedoman pada aturan seperti yang tersebut diatas dan, Menurut pemahaman penulis serta pendapat  Informan,  belum  maksimalnya peran  tuha  peut  dalam  pelaksanaan  tugas pemerintahan  Gampong  karena  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  menyangkut fungsi  dan  tugasnya  Tuha  Peut  baik  secara personal maupun secara kelembagaan. Kemudian  ketika  melakukan  pengawasan pembangunan Gampong khususnya pada Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  Di  Gampong
Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie) tidak  efektif  dan  efisien.  Tentu  menjadi harapan  masyarakat  untuk  masa  yang  akan datang,  yang  menjadi  anggota  Tuha  Peut Gampong benar-benar mampu melaksanakan fungsi  dan  perannya.  Wawancara  Keuchik, (26 Juli 2019: 15.30). Berdasarkan pendahuluan  di  atas  maka  penulis  merasa perlu  melakukan  penelitian  dengan  judul “Peran Tuha Puet Gampong Dalam
Mengawasi  Pembangunan  Gampong  (Suatu Penelitian  Pada  Tim  Pelaksana  Kegiatan (TPK)  Di  Gampong  Blangkula  Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie).

## B. KONSEP TEORI

## 1. Konsep Peranan
Peranan  juga  dapat  diartikan  sebagai tuntutan  yang  diberikan  secara  struktural (norma-norma,  harapan,  tabu,  tanggung jawab,  dan  lainnya),  di  mana  di  dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang  menghubungkan,  membimbing,  dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari  fungsi-fungsi  oleh  struktur-struktur tertentu.  Peranan  ini  tergantung  juga  pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan  sekitar  terhadap  struktur  tadi . Peranan  juga  dipengaruhi  oleh  situasi  dan kondisi  serta  kemampuan  dari  aktor  tersebut Merton, Bernard Raho (2017: 31).
Peranan  ( role )  merupakan  proses dinamis kedudukan (status). Apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya, dia  menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan antara  kedudukan  dengan  peranan  adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya  tidak  dapat  dipisah-pisahkan karena  yang  satu  tergantung  pada  yang laindansebaliknya.  (Soekanto,  2013:  212- 213).
2. Konsep Tuha Puet Gampong
Pemerintahan Gampong di Aceh, adalah bentuk  pemerintahan  paling  bawah  dan merupakan  pemerintahan  yang  otonom  di bawah mukim .  Otonomi Gampong adalah kemandirian  dan  kemampuan  pemerintah Gampong beserta  masyarakatnya  untuk menyelenggarakan  pemerintahannya  dalam mewujudkan  kesejahteraan  dan  kehidupan berdemokrasi  sesuai  dengan  kesadaran, aspirasi,  dan  kebutuhan  lokal.  Berdasarkan hal tersebut, Gampong memiliki kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  masyarakat setempat  sesuai  dengan  kondisi  dan  budaya termasuk dalam pengaturan keuangan Gampong .  Penyelenggaraan  pemerintahan Gampong yang  otonom  diharapkan  dapat mendorong  peningkatan  kapasitas  dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  secara optimal  untuk  peningkatan  pelayanan  umum dan kesejahteraan masyarakat. (UUPA Nomor 11 Tahun 2006).
Tuha  Peut  yang  merupakan  lembaga kelengkapan  Gampong  dan  mukim,  dan memiliki  fungsi  sebagai  pemberi  nasehat kepada Keuchik dalam bidang pemerintahan, hukum,  adat  istiadat,  kebiasaan  masyarakat dan juga menyelesaikan segala sengketa pada tingkat Gampong. Tuha peut sendiri berfungsi sebagai  tata  pemerintahan  Gampong  dalam hirarki sosial di Aceh.
Berdasarkan  Perda  Nomor  7  tahun 2000,  tuha  Peut  adalah  suatu  badan kelengkapan Gampong yang terdiri dari unsur pemerintah,  unsur  agama,  unsur  pimpinan adat,  unsur  cerdik  pandai  yang  berada  di Gampong, sesuai dengan isi Qanun (undang- undang/peraturan Aceh) nomor 5 tahun 2003, Tuha  Peut  adalah  lembaga  adat  yang berwenang  sebagai  legislatif  Gampong  yang membuat  aturan  hukum  dan  melakukan pengawasan pembangunan di Gampong.

## 3. Konsep Pengawasan Pembangunan
Istilah  pengawasan  dalam  bahasa Inggris  disebut controlling ,  yang  dikatakan bahwa: “… the modern  concept  of  control... provides a historical record of what hashapp ened...  and  provides  date  the  enable  the... executive... to take corrective steps ...” Hal ini berarti  bahwa  pengawasan  tidak  hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya  sehingga  mencapai  tujuan yang  sesuai dengan  apa  yang  direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan mem- bandingkan  antara hasil  dalam  kenyataan ( dassein )  dengan  hasil  yang  diinginkan  ( das sollen ).  Hal  ini  disebabkan  karena  antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan,  maka  tugas  pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.  Pengawasan  merupakan  fungsi manajerial yang bagian keempat setelahperencanaan,  pengorganisasian,  dan pengarahan.  Sebagai  salah  satu  fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu  organisasi  memang  mutlak  diperlukan. Pelaksanaan  suatu  rencana  atau  program tanpa diiringi dengan suatusistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan  lambatnya  atau  bahkan  tidak tercapainya  sasaran  dan tujuan  yang  telah ditentukan.
Pengertian  tentang  pengawasan  sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang  mengemukakannya,  namun  demikian pada  prinsipnya  kesemua  pendapat  yang dikemukan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan  tindakan  membandingkan  antara hasil dalam kenyataan ( dassein ) dengan hasil yang  diinginkan  ( das  sollen ),  yangdilakukan dalam  rangka  melakukan  koreksi  atas penyimpangan  yang  terjadi  dalam  kegiatan manajemen.  Melakukan  tindakan  perbaikan
yang  diperlukan.  Dengan  demikian  konsep pengawasan  dari  Mockler  ini  terlihat  bahwa ada kegiatan  yangperlu direncanakan dengan tolak  ukur  berupa  kriteria,  norma-norma danstandar,  kemudian  dibandingkan,  mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Hal senada juga diungkapkan  oleh Admosudirdjo  (dalam Febriani,  2005:11)  yang  mengatakan  bahwa: Pada  pokoknya controlling atau  pengawasan adalah  keseluruhan  daripada  kegiatan  yang membandingkan  atau  mengukur  apa  yang sedang  atau  sudah  dilaksanakan  dengan kriteria,  norma,  standar  atau  rencana  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sementara Mockler  (dikutip  Stoner  &  Freeman  dalam Wilhelmus dan Molan 1994:241) mengatakan bahwa: Pengendalian adalah suatuupaya yang sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan  sasaran  perencanaan,  merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan  standard  yang  terlebih  dahulu ditetapkan  itu,  menentukan  apakah  ada penyimpangan  dan  mengukur  signifikansi penyimpangan tersebut, danmengambil tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  semua  sumber  daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.
Siagian (1990:107) menyebutkan
bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk menjamin agar supaya semuapekerjaan yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya”. Ciri  terpenting  dari  konsep yang  dikemukan  oleh  Siagian  ini  adalah bahwa  pengawasan  hanya  dapat  diterapkan bagi  pekerjaan  yang  sedang  berjalan  dan tidak dapat  diterapkan  untuk  pekerjaan  yang sudah selesai dilaksanakan.
Berikut ini dapat kita lihat ada beberapa Proses Pengawasan Pemerintah adalah: 1. Pengawasan  Preventif  dan  Refressif, Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan prefentif dilakukan sebelu suatu keputusan pemernerintah  daerah  mulai  berlaku  dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan  itu  diundangkan  pengawasan preventif  tidak  dilakukan  terhadap  semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu,  yang  menurut  ketentuan  dalam Peraturan Pemerintah atau Undang- Undangbaru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.  Wujud  dari  pengawasan preventif  ialah  memberi  pengesahan  atau tidak  pengesahan.  Irwan  Soejito  (1990 :148-149).  Pengawasan  secara  repressif dapat  dilakukan  pada  setiap  saat  dan terhadap  semua  keputusan  dan  Peraturan Daerah.  Wujud  dari  pengawasan  represif ialah  membatalkan  atau  menangguhkan berakunya suatu Peraturan Daerah.
Menangguhkan merupakan suatu tindakan persiapan  dari  suatu  pembatalan,  akan tetapi  yang  demikian  itu  tidak  berarti bahwa  setiap  pembatalan  harus  selalu didahului oleh suatu penangguhan,
ataudengan  perkataan  lain,  pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya
penangguhan  lebih  dahulu.  Instansi  yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.
2. Pengawasan  Aktif  dan  Pasif, Pengawasan  dekat  (aktif)  dilakukan  sebagai bentuk  “Pengawasan  yang  dilaksanakan  di tempat  kegiatan  yang  bersangkutan  “Hal  ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang  disertai  dengan  bukti-bukti  penerimaan dan  pengeluaran”.  Disisi  lain,  Pengawasan
berdasarkan  pemeriksaan  kebenaran  formil menurut hak ( rechmatigheid ) adalah “pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenaranya”. Sementara,  hak  berdasarkan  kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran ( doelmatighid )
adalah “pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah telah  memenuhi  prinsip  ekonomi,  yaitu pengeluaran  tersebut  diperlukan  dan  beban biaya yang sederhana mungkin.”
Dalam  suatu  Definisi  pembangunan merupakan  upaya  yang  sistematik  dan berkesinambungan/berkelanjutan  untuk  men- ciptakan  keadaan  yang  dapat  menyediakan berbagai  alternatif  yang  sah  bagi  pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 45,
Dalam Hubungan
Dengan
Konsep
Pembangunan  Daerah).  Salah  satu  titik  berat bagi  pembangunan  nasional  adalah  wilayah pedesaan  dengan  berbagai  kenyamanan  dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidak mampuan  masyarakat  pedesaan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan kehidupan  mereka.  Hal  ini  merupakan  salah satu  kegagalan  kebijakan  pemerintah  dimasa lalu  karena  seringkali  kebijakan  yang ditempuh tidak sesuaidengan kondisi ekosistim wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan  yang  dianut  oleh  masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan  kepada  tujuan  meningkatkan kapital  dan  kepentingan  segolongan  tertentu saja  yang  merugikan  golongan  masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah  yang  ada  serta  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  daerah.  Seharusnya  keberagaman potensi wilayah baikkondisi biofisik wilayah, kemampuan  sumberdaya  alam, pertumbuhan penduduk,  dan  akses  ke  pasar  yang  berbeda menghendaki  perlakuan  ataupun  kebijakan yang  berbedapula  yang  sesuai  dengan
karakteristik  yang  dimilikinya. Kesalahan dalam  pengaturandan  perancangan  program- program pembangunan menyebabkan
kegagalan  prosespembangunan  itu  sendiri. Keragaman  wilayah  pedesaan  di  Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi,  yang  oleh  Anwar  (2005:71), kebijakan pertanian dan pedesaan tidak.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  bersifat  penemuan dan  dilakukan  pada  kondisi  alamiah.  Dalam melakukan  penelitian  ini  harus  memiliki banyak  pengetahuan,  menguasai  teori  dan berwawasan luas. Dalam pembahasan kali ini akan  penulis  sajikan  mengenai  pengertian metode penelitian kualitatif dan karakteristiknya.  Metode penelitian  kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara mendalam  terhadap  suatu  permasalahan. Abdurrahmat  Fathoni,  (2013:19).  Menurut teori  penelitian  kualitatif,  agar  penelitianya dapat  betul-betul  berkualitas,  data  yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data skunder. Suharsimi Arikunto, (2010: 21-22),  Penjelasannya  dapat  dilihat  sebagai berikut:
a. Data  primer  adalah  data  dalam  bentuk verbal  atau  kata-kata  yang  diucapkan secara  lisan,gerak  gerik  atau  pelakunya yang dilakukan oleh subjek yang dapat di percaya,  dalam  hal  ini  subjek  penelitian (informan)  yang  berkenaan  dengan variabel yang diteliti.
b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari  dokumen-dokumen  grafis  (tabel, catatan,  notulen  rapat,  SMS,  dan  lain- lain),  foto-foto,  Rekaman  wawancara, rekaman  video,  benda-benda  dan  lain- lain yang dapat memperkaya data primer. Suharsimi Arikunto, (2010: 22).
Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas  objek  atau  subjek  yang  mempunyai
kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  di  tarik  kesimpulannya  (Sugiono, 2010:  61).  Dengan  demikian  yang  dijadikan populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masyarakat  Gampong  Blangkula  Kecamatan Pidie  Kabupaten Pidie.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut,  ataupun  bagian  kecil  dari  anggota populasi  yang  diambil  menurut  prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.    Sebelum  pengambilan  sampel penulis melakukan observasi secara langsung terhadap populasi tersebut. Tehnik pengambilan  sampel  ini  disebut  dengan sampling  purposif.  Akhirnya,  yang    menjadi anggota  sampel  beberapa  masyarakat  dan tokoh  masyarakat  serta  perangkat  Gampong (Keuchik, Sekdes, TPK dan Tuha Peut ).

## D. Hasil  Penelitian
Peraturan  Menteri  ini  yang  dimaksud dengan  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Keuangan  Desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya  disebut  RKP  Desa,  adalah penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dana Desa adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/ Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah  Kepala  Desa  atau  sebutan  nama  lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan  menyelenggarakan  keseluruhan pengelolaan  keuangan  desadan  Pelaksana Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang selanjutnya  disingkat  PTPKD  adalah  unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk  melaksanakan  pengelolaan  keuangan desa.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  Desa  mempunyai  sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah  Kabupaten/Kota,  bagian  dari  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota,  serta  hibah dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.  Bantuan  tersebut  diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.
Perencanaan  pembangunan  kesemua- nya  dapat  dipahami  bahwa  perencanaan merupakan sebuah proses yang disusun untuk pegangan  awal  dalam  melakukan  pem- bangunan  dikemudian  hari  seperti  halnya dalam  pembangunan  Gampong  Blangkula yang  harus  berpedoman  pada  Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta pada pelaksanaannya juga menganut azas
transparansi publik agar tidak terjadi kecurangan dan hal-hal lain di kemudian hari.
Perencanaan  Gampong  juga  harus berdasarkan RPJM Gampong dan menggunakan  sumber  dana  yang  khusus diperuntukkan kepada Gampong
Pembangunan  Gampong  yang  merupakan bagian  dari  pembangunan  kabupaten/kota. Pembangunan  Gampong  Blangkula  juga harus  berpedoman  pada  Prinsip-prinsip Transparansi, Anggaran merupakan pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang  dinyatakan  dalam  ukuran  ﬁnansial. Anggaran  merupakan  amanah  rakyat  yang dititipkan  kepada  eksekutif  dan  legislatif untuk  kesejahteraan  rakyat  yang  harus memperhatikan  prinsip-prinsip  transparansi anggaran antara lain:
1. Persetujuan Tuha Puet bahwa Anggaran publik harus mendapat persetujuan dari legislatif (tuha peut) terlebih dahulu.
2. Keutuhan anggaran Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan  harus tertuang dalam dokumen APBG.
3. Disiplin anggaran Jumlah yang disetujui tuha  peut  harus  termanfaatkan  secara ekonomis,  efektif  dan  eﬁsien  sesuai dengan penetapan pagu.
4. Akurat  adalah  Estimasi  anggaran hendaknya tidak memasukkan anggaran yang tersembunyi,
yang
dapat menimbulkan  pemborosan  dan  in- eﬁsiensi  anggaran  serta  membuka
peluang terjadinya
manipulasi anggaran.
5. Jelas  Anggaran  hendaknya  sederhana, dapat  dipahami  masyarakat  dan  tidak membingungkan.
6. Diketahui  publik,  Anggaran  harus  di informasikan kepada masyarakat luas. ( Keppres  No  80  Tahun  2003  tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah).
Pasal 79 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan desa dilaksana- kan dengan menyusun dokumen: 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 2). Rencana Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.  Pasal  79  ayat  (4)  dan  (5)  menyatakan bahwa   Peraturan  Desa  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) Desa  merupakan  satu-satunya  dokumen perencanaan  di  Desa  dan   merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Pasal 80 menyebutkan  bahwa  perencanaan  pem- bangunan  desa  dilakukan  dengan  meng- ikutsertakan  masyarakat  Desa.  Lebih  Jelas dapat dilihat diagram di bawah ini:
Dalam  melaksanakan  pembangunan oleh  TPK  di  Gampong  Blangkula  harus melalui  beberapa  tahapan  sesuai  dengan amanah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  seperti  terlihat  pada  diagram  diatas. Wawancara  Sekdes,  (26  Juli  2019:  14.45). Selanjutnya dalam perencanaan pem- bangunan desa yang semua itu memakai dana desa maka pelaksana tehnis yaitu TPK harus merujuk pada Permendagri tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  Nomor  113 tahun 2013.  Permendagri nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab- bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Kekuasaan Pengelolaan  Keuangan  Desa,  APBDes, Pengelolaan,  Pembinaan  dan  Pengawasan maka  dalam  melaksanakan  pembangunan  di Gampong  Blangkula  harus  melalui  beberapa tahapan  sesuai  dengan  amanah  Undang- Undang  dan  Permendagri  diatas,  sebagai masyarakat dan aparatur negara yang bertugas dan mempunyai wewenang penuh yaitu Tuha Puet Gampong, maka yang berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan  di  Gampong  Blangkula  sudah selayaknya  Tuha  puet  yang  mengawasi  dan mengontrol  proses  pembagunan  khususnya pada  pengelola  tehnis  yaitu  TPK  Gampong Blangkula agar berjalan
maksimal sebagaimana  mestinya.  Wawancara  Tuha Puet, (02 Agustus 2019: 19.43 WIB).

## E. KESIMPULAN
1. Dasar Hukum Pembangunan Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten
Pidie  yaitu berpedoman pada Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang desa  Pasal 79 ayat (4) dan (5) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM)  Desa  dan  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan  di  Desa  dan   merupakan pedoman  dalam  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  (APB)  Desa. Pasal  80  menyebutkan  bahwa  peren- canaan  pembangunan  desa   dilakukan dengan  mengikutsertakan  masyarakat Gampong.
2. Pembangunan  Gampong  Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie harus di  awsai  oleh  Tuha  Puet  Gampong dengan    prinsip  yang  menjamin  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang/ masyarakat  untuk  memperoleh  in- formasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai dan Pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan dan tertuang  dalam  RPJMG  dan  RKP Gampong  dan    Undang-Undang  Desa Nomor  6  Tahun  2014  pasal  80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan  Gampong   dilakukan dengan  mengikutsertakan  masyarakat Gampong  agar  keterbukaan  informasi kepada  masyarakat  bisa  menyeluruh serta  pembangunan  Gampong  juga berjalan  lancar  dan  evaluasinya  dan pengawasan juga berjalan maksimal.
UU No.6 Thn 2014 Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan oleh (TPK) Pembangunan di awasi Tuha Puet Gampong BLangkula

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Abdurrahmat Fathoni, dalam Wardani, (2016)
Metodologi  penielitian  dan  Teknik Penulisan  Skripsi .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
A.A Anwar Prabu  Mangkunegara,  (2005), Manajemen  Sumber  daya  Manusia . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Atmosudirdjo,  (1982), Administrasi  dan Manajemen  Umum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Fathoni,  Abdurrahmat,  (2012) Metodologi penielitian dan Teknik Penulisan
Skripsi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ginanjar  kartasasmita  (2004)  Pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan  yang berakar, FISIP USU.
Krina  P.,  Loina  Lalolo,  (2013), Indikator  &
Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi , Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Jakarta. Mockler,  R.J.  (1972), the  Management Control  Process .  New  Jersey:  Prentice Hall
Febriani,  (2005), Pengaruh  Pengawasan terhadap  Efektivitas  Pelayanan  Izin Mendirikan.
Bangunan, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
M.  Juned,  T,  (2003), Menuju  Revitalisasi
Hukum  dan  Adat  Aceh,  Yayasan
Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta.
M.  Nur Daud, (2003), Pemerintahan Gampong  dalam  Konteks  Undang- undang  No.18  Tahun  2001  Terhadap
Pembangunan Masyarakat Desa , Jurnal,  Fakultas  Hukum  Unsyiah. Banda Aceh. Siagian, Sondang, (1990), Beberapa
Pengertian  di  Bidang Pengawasan .
Ghalia Indonesia.
Irwan Soejito (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sugiyono,  (2013). Memahami  Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto, (2016) Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Bina Aksara.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  72  Tahun 2005  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Desa (RKPDes).
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  40  Tahun 2006  tentang  tata  cara  Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.