## DAMAI DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR DAN MULTIAGAMA
M. SIDI RITAUDIN 

## Abstak
Fenomena  Islam  politik,  khususnya  di  Indonesia, ditafsirkan dan hadir dalam wajah majemuk dan plural. Asasnya  adalah  Pancasila  dan  UUD-1945  yang memposisikan  asas  kesatuan  sebagai  landasan  idiilnya. Oleh  karena  itu,  persentuhan  Islam  dengan  politik  pun, dalam  konteks  Indonesia,  berwujud  kebinnekaan. Toleransi  merupakan  suatu  bingkai  penyatuan  dalam sistem  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang  penduduknya bersifat  majemuk,  baik  dari  segi,  pulau,  ras,  suku, bahasa,  adat  budaya  dan  lain  sebagainya  termasuk agama. Fungsionalisasi agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu menciptakan suasana kondusif bagi  peningkatan  pemahaman,  penghayatan  dan pengamalan nilai-nilai agama. Semua agama
mengajarkan saling menghormati dan saling menghargai,  oleh  sebab  itu  menghidupkan  dialog keagamaan merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan negara kesatuan.
Kata Kunci :  Perdamaian, pluralisme, toleransi, dialog, multi kultur, multiagama

## Prolog
Diskursus  perdamaian  menunjukkan  signifikansinya  bila manusia  mau  menyadari  bahwa  eksistensi  kemanusiaannya  itu tidak  mungkin  terjadi  jika  ia  hidup  sendirian.  Perdamaian merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  komunitas  masyarakat majemuk.  Eksistensi  manusia  tidak  bisa  dipisahkan  dari komunitas, baik komunitas sosial, politik, budaya maupun agama tertentu. Kesatuan manusia dengan komunitasnya ikut menentukan  caranya  menampilkan  diri  dan  berinteraksi  dengan yang lain. Begitu juga kesatuan manusia dengan komunitas agama tertentu ikut membentuk caranya beragama dan mengekspresikan agamanya tersebut. oleh karena itu, selalu relevan memperbincangkan  hubungan  politik  dengan  agama,  serta
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
kontribusinya bagi perdamaian dunia guna menepati penghargaan Sang  Pencipta  bahwa  manusia  diciptakan-Nya  sebagai  sebaik- baiknya ciptaan dan mampu mewujudkan sebuah peradaban yang tinggi.  Di  sini  jelas  kontribusi  agama  dalam  mewujudkan  politik perdamaian  adalah  dengan    melaksanakan    amal  saleh, transparansi dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. 1
Peradaban  manusia  yang  tinggi  dapat  terwujud  dalam kehidupan  politik  yang  demokratis.  KH.  Abdurrahman  Wahid mengatakan  bahwa  di  mana-mana  gerakan  agama  secara  aktif mendorong  upaya  penegakan  demokrasi. 2 Artinya    semua  agama sesungguhnya  mengajarkan  spirit  demokrasi.  Sehingga  secara simpelistis  Bahtiar  Effendi  mengatakan  bahwa  jika  dalam  suatu negara  atau  komunitas  terjadi  kekerasan,  maka  pertanyaannya adalah apakah agama itu masih fungsional apa tidak ? 3 Bagi  Gus Dur, eksklusivitas suatu agama atas agama-agama lain merupakan faktor  pemicu  adanya  kekerasan    agama,  baik  dalam  kehidupan sosial  maupun  politik.  Dinamika  intern  agama-agama  di  dunia menunjukkan  perbenturan  keras  antara  mereka  yang  ingin melakukan  transformasi  kehidupan  masyarakat  dari  titik  tolak keagamaan,  dan  mereka  yang  mempertahankan  status  quo keadaan dengan segala daya upaya. 4
Konsep  demokrasi  sejalan  dengan  pemikiran  pluralisme yang menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka  undang-undang,  dengan  tidak  memandang  asal-usul,  etnis, agama,  jenis  kelamin  dan  bahasa  ibu.    Sementara    agama  hanya sebatas  saling  toleransi,  kesepahaman  dan  hormat-menghormati dalam  berlainan  agama  dalam  suatu  negara.  Dalam  bahasa Perbandingan  Agama  : agree    in  disagreement ,  setuju  dalam
1 Antara  lain  disebutkan  dalam  Al-Qur’ân  surat at-Tîn, ayat    4  dan  6 “ Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dalam  bentuk  yang  sebaik- baiknya ” .”  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  saleh;  Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya ” . 2 Abdurrahman  Wahid,  “Agama  dan  Demokrasi”  dalam    Elga Sarapung  dkk  (Tim  Ed.), Spiritual  Baru  Agama  dan  Aspirasi  Rakyat, (Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2004), h. 329.
3 Pernyataan  Bahtiar  ini  ia  kemukakan  dalam  Seminar  Nasional “Kontribusi  Agama  dalam  Mewujudkan  Perdamaian”  pada  hari  Senin  19 Oktober 2009 di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.
4 Abdurrahman  Wahid,  “Agama  dan  Demokrasi”  dalam    Elga Sarapung  dkk  (Tim  Ed.), Spiritual  Baru  Agama  dan  Aspirasi  Rakyat, (Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2004), h. 331.
perbedaan,  yang  diturunkan  dari  konsep lakum  dînukum  walî  al- dîn. Bagimu  agamamu  dan  bagiku  agamaku.  Tidak  boleh  saling mencerca dan saling memperolok-olokkan, dengan demikian akan terwujudlah perdamaian dalam masyarakat atau negara.

## Khalifatullah  Mengusung Misi Perdamaian
Tuhan  Yang  Maha  Kuasa    menciptakan  manusia    secara fungsional sebagai khalifah ( the servant of God ), dan melanjutkan peradaban  dunia,  sudah  barang  tentu  mengusung  sebuah  misi perdamaian.  Dalam  rangka  memerankan  fungsinya  sebagai khalifatullah di  muka  bumi,  maka  manusia  harus  melakukan pemadatan  atau  mendapatkan  infus,  atau  amuniasi  energi  ke- Tuhan-an  dalam  dirinya,  sehingga  manusia  memiliki  energi  ke- Tuhan-an yang prima dan mampu menata kehidupan dunia (politk pemerintahan/negara).
Misi  kenabian  yang  diturunkan  dalam  suatu  komunitas adalah  membangun  peradaban.  Pilar  utama  peradaban  adalah akhlâq  al-karîmah ,  sebagaimana    sabda  nabi  yang  mensinyalir bahwa  Rasulullah  Saw  itu  diutus  ke  muka  bumi  adalah  untuk menyempurnakan akhlâq  al-karîmah .  Akhlak  ini  secara konseptual  terbagi  dua,  yaitu  menata  hubungan  manusia  secara vertikal  kepada  Sang  Pencipta  dan  hubungan  manusia  secara horizontal  kepada  sesama  manusia  dan  alam    mayapada    ini. Harmonisasi kedua bentuk relasi manusia dalam interaksinya akan terwujud  jika  norma-norma  etika  atau  tata  susila  yang  bernama akhlâq  al-karîmah difungsikan.  Dengan  kata  lain,  misi perdamaian  dapat  terwujud  jika  dalam  suatu  komunitas menjunjung tinggi  etika dan moralitas.
Etika  dan  moralitas  dalam  perilaku  politik  yang  efektif adalah  dengan  memosisikan  agama  yang  tampil  dengan  fungsi profetiknya,  sehingga  ia  dapat  membebaskan  manusia  dari kekerasan  dan  pertumpahan  darah.  Karena  dalam  agama (khususnya  Islam)  melakukan  dakwah  dituntut  untuk  bersikap arif,  bijak  dan  lemah  lembut,  dengan  pendekatan  kultural, mengetuk  dan  sekedar  mengetuk  hati  orang,  siapa  tahu  mereka bersedia  turut  memenuhi  panggilan  kebenaran  Tuhan.  Dengan sikap moderat seperti ini, tampilan Islam akan lebih menawan dan
menebar  perdamaian. 5 Tidak  dengan  cara  kekerasan  atau pemaksaan.  Apalagi  dengan  melakukan  kekerasan  untuk  tujuan formalisme  agama  dalam  negara,  yang  dalam  catatan  sejarah selalu menemui kegagalan. 6
Isu  perdamaian  menjadi  penting  untuk  membangun peradaban  manusia,  karena  dalam  suasana  perang,  huru-hara  dan kekacauan  tidak  mungkin  dapat  melakukan  sesuatu  yang mempunyai  nilai  peradaban  yang  tinggi.  Isyarat  al-Qur’ân  cukup jelas  bahwa  anak  cucu  Adam    akan  selalu  ”bertengkar”,  terjadi kekerasan  di  antara  mereka  sampai  pada  saling  menumpahkan darah. 7 Akan  tetapi,  sebagai  khalifah,  manusia  mempunyai  tugas dan  mengemban  misi  perdamaian,  mencegah  kekerasan,  apalgi sampai  saling  menumpahkan  darah  (perang).  Untuk  dapat melaksanakan  misi  perdamaian  tersebut,  maka  manusia  harus selalu menjaga keimanan dari kemusyrikan. Musyrik menuhankan kekuasaan,  musyrik  menuhankan  jabatan,  musyrik  menuhankan harta  benda.  Oleh  karena  itu,  manusia  tidak  boleh  tamak,  sok
5 Tentang  sikap  Muslim  yang  harus  lunak  ini    Prof.  Dr.  Muhayya berdalil  ” wa  ’alaika  bitharîqati  al-hudâ,  walâ  yakhâfu  biqillati  al-shâlih”, hendaknya  engkau  melakukan  sesuatu  dengan  petunjuk  Allah  dan  tidak  perlu khawatir  dengan  sedikitnya  orang-orang  yang  shalih.  Disampaikan  dalam Seminar  Nasional  “Kontribusi  Agama  dalam  Mewujudkan  Perdamaian”  di Hotel Brand Naggroe Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.
6 Sekilas  pandangan  ini  berbau  sekularistik,  namun    pandangan integralistik, dalam konteks Indonesia, sudah tidak mungkin, karena komitmen dalam kontrak politik rakyat Indonesia adalah dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai  panglimanya    dengan  semboyah  NKRI.  Maka  yang  paling  mungkin adalah  dengan  pemikiran  Islam  substansialistik  dengan  mengetengahkan  etika agama  dalam  politik.  Lihat  kajian  lebih  lanjut,  Hasan  Hanafi, al-Dîn  wa  al- Tsaurât  fî  Mishr  1952-1986,  al-Dîn  wa  al-Tanmiyyât  al-Qaumiyyât, (Kairo  : Maktabat  Madbûlî,  1989),  h.  6.  Din  Syamsuddin,  ”Usaha  Pencarian  Konsep Negara  dalam  Sejarah  Pemikiran  Politik  Islam”,  dalam  Abu  Zahrah  (ed.),
Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 20, 45-46, 49. Imâm ’Âli ibn Muhammad Al-Mâwardî, al- Ahkâm Al-Sulthâniyyah wa al-Walâyât al-Dîniyyah, (Kairo : Musthofa al-Bâbî al-Halabi,  1983),  h.  7.  Negara  dan  sistem  pemerintahan  dalam  Islam membentang  tiga  mazhab; ushûliyyah (Fundamentalisme),  biasa  disebut sebagai  paradigma  integralistik, al-Mâniyyah (sekularisme)  biasa  disebut sebagai  paradigma  sekularistik,  dan wasathiyah (moderatisme)  biasa  disebut dengan  istilah  paradigma  simbiotik.  Lihat,  M.  Sidi  Ritaudin, Paradigma Sinektika  Politik  Islam ,  (Bandarlampung  :  Penerbit  Pusikamla,  2009),  h.  103- 109.
7 Lihat Q.S. al-Baqarah : 30.
jagoan,  arogan  dan  meremehkan  orang  lain.  Dalam  konteks  ini, agama  hendaknya  diposisikan  sebagai  pembawa  rahmat, 8 oleh karena  itu  Islam  yang  diturunkan  ke  bumi  ini  membawa  misi perdamaian (pembawa rahmat).
Konflik  selalu  setia  menghancurkan  peradaban,  oleh karena itu konflik harus di tata, di manage , agar mendapat saluran yang proforsional. Salah satu tips-nya adalah dengan menghindari politik  stigma. 9 Konflik    merupakan  anugerah  bila  ditata  dengan baik,  jika  tidak  maka  dia  dapat  menjadi  sumber  petaka  bagi penghancuran tatanan perdamaian.  Konflik itu lahir sejak  adanya manusia  di  muka  bumi,  karena  Tuhan  memberikan  rahmat-Nya dengan  konflik  tersebut,  yaitu  bila  dapat  keluar  dari  persoalan pertentangan  dan  perbedaan  maka  dapat  meningkatkan  keimanan dan  ketaqwaan.  Dari  informasi  ayat  13  surat al-Hujurat tersebut cukup  jelas  kiranya  bahwa  konflik  itu  merupakan sunnatullah . Manusia  berbeda  pendapat,  berbeda  pola  pikir,  berlainan  suku, ras,  warna  kulit  adat  istiadat  dan  agama  memang  merupakan kehendak  Sang  Maha  Pencipta,  yang  tidak  perlu  dipertentangkan melainkan bagaimana upaya kita dengan perbedaan tersebut dapat meningkatkan iman dan ketakwaan, selesai. 10

## Pemicu Kekerasan Politik
Pemikiran  politik  yang  berbasis  pada  paradigma integralistik  mendorong  bangkitnya  paradigma  dwipolar  dengan terminologi dâr  al-harb dan dâr  al-Islâm, mendatangkan  akibat yang sangat dahsyat, baik segi positif maupun segi negatifnya. Di kalangan umat Islam di mana saja terdapat perasaan tidak senang tertentu  terhadap  non  Muslim,  oleh  berbagai  alasan  dan  latar belakang. Namun di Barat dikenal sebagai “anti Semitisme” yang sempat  memuncak  menjadi Genocide dan Holocaust oleh  Nazi Jerman,  perasaan  kurang  positif  Muslim  terhadap  non  Muslim tidak ada artinya. Bahkan masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi,  seperti  halnya  setiap  perasaan  yang  ada  pada  suatu kelompok  terhadap  kelompok  lain.  Prasangka  dan  stereotip negatif  adalah  bagian  dari  kenyataan  hubungan  antar  kelompok.
8 Lihat Q.S. al-Anbiyâ’ : 107.
9 Model  stigma  yang  merugikan  bagi  penciptaan  perdamaian  antara lain disebutkan dalam al-Qur’ân surat al-Hujurât ayat 11.
10 Disebutkan dalam al-Qur’ân surat al-Hujurât ayat 13.
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
Namun  tidak  semua  kelompok  membenarkan  adanya  prasangka dan stereotip kepada kelompok  lainnya, dan banyak dari mereka, setidaknya  yang  membangun  visi  politiknya  dengan  dasar paradigma  simbiosis  atau  kaum  substansialis,  yang  berkomitmen untuk memberantasnya. 11
Kaum Muslim, dalam hubungannya dengan agama-agama lain,  khususnya  Yahudi  dan  Kristen,  dapat  dikategorikan  sebagai kelompok  yang  berkomitmen  untuk  memberantas  stereotip negatif.  Hal  ini  disandarkan  pada  sikap  Nabi  Saw  setelah Perjanjian  Hudaibiyyah  ( Sulh  al-Hudaibiyyah ),  yang  pada prinsipnya  saling  berkomitmen  dalam  perbedaan,  saling menghargai  dan  menghormati  satu  sama  lainnya.  Namun demikian,  dalam  perjalanan  sejarah  terdapat  kasus-kasus  yang dapat  diungkap,  mengapa  para  ulama  klasik  mendukung  konsep dwipolar  tersebut.  Di  samping  adanya  gangguan  kesejarahan seperti  imprialisme  Barat  dan  Zionisme  Yahudi  pada  zaman modern  atau  pra  modern;  ada  dua  kasus  yang  terjadi  pada  saat Nabi  Saw  mengirim  delegasi  ke  masyarakat  di  negara-negara tetangga  yang  sama  sekali  tidak  mengenal  Islam,  atau  yang pemimpinnya  tidak  mengetahui  realitas  kemunculan  agama  baru dan yang mendasarkan hukumnya pada perundang-undangan yang tidak adil.
Kasus  pertama  adalah  ketika  Nabi  Saw  mengutus  Harits ibn  Umair  ke  Romawi,  ia  dibunuh  oleh  Amr  al-Ghassani,  salah satu  dari  menteri  kekaisaran  Romawi,  sehingga  menyebabkan terjadinya  peperangan,  yang  jelas  bukan  tujuan  dari  delegasi tersebut  maupun  kaidah  untuk  hubungan  dengan  bangsa-bangsa tetangga.  Kasus  kedua  terjadi  peperangan  melawan  Persia  pada waktu  pemimpin  mereka  merobek-robek  al-Qur’ân  di  depan utusan Nabi Saw dan memerintahkan beberapa tentara untuk pergi dan  membawa  “Si  Muhammad  hidup-hidup”  kepadanya.  Kedua reaksi  ini  dipahami  sebagai  deklarasi  perang.  Akan  tetapi,  pada mayoritas kasus lainnya, pesan Nabi disampaikan tanpa perangan atau ketegangan sedikit pun.
Hubungan politik antara Muslim dan non Muslim, setelah mengkaji tindakan Nabi Saw, secara fundamental, harus dipahami
11 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban  Sebuah  Telaah Kritis  tentang  Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan, dan  Kemodernan, (Jakarta  : Paramadina,  2000), h. xc.
bahwa  kaum  Muslim  berpegang  pada  prinsip  perdamaian,  bukan peperangan.  Dalam  konteks  itu  pula,  Nabi  Saw  tidak  memiliki kepentingan  pribadi  dalam  menyampaikan  pesan  ke  umat  dan tidak mengambil alih kekuasaan. Realitas kesejarahan memperlihatkan  bahwa  Nabi  Saw  selalu  memerangi  para pemimpin disebabkan pembunuhan, pengkhianatan, atau ketidakadilan  yang  mereka  lakukan,  dan  Nabi  saw  tidak  pernah memerangi masyarakat hanya karena mereka menolak Islam. 12
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  term al-Harb (perang) konotasinya  adalah  pembunuhan.  Secara  konsepsional,  dalam pandangan  Islam  perang  itu  tidak  identik  dengan  pembunuhan. Suatu  kesepakatan  universal  menunjukkan  bahwa  sekali  suatu hidup  terwujud  maka  ia  harus  dilindungi  dan  dihormati.  Ajaran agama melarang pembunuhan, serta pandangan bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar, tidak bisa lain daripada harus diinterpretasikan bahwa menurut agama, hidup itu secara intrinsik adalah  berharga  dan  harus  dilindungi.  Demikian  pula  dalam bentuknya  yang  lebih  positif,  perintah  agama  untuk  membantu dan  menolong  sesama  manusia,  dan  pandangan  bahwa  tindakan itu sebagai kebajikan besar.
Apa pun alasan dan latar belakangnya membunuh  sesama manusia merupakan hal yang dikutuk oleh agama. Maka jika ada seorang  ”teroris”  yang  berpandangan  bahwa  ”menjadi  pengantin bom”  merupakan  jalan  pintas  menuju  sorga,  itu  adalah  ajaran yang sesat. Doktrin politik yang tidak berdasar. 13 Betapa konsepsi Islam  tentang  kemanusiaan  begitu  agung  dan  mulia.  Maka  jika ajaran  Islam  diamalkan  dengan  benar,  kehidupan  di  muka  bumi akan damai dan tentram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Cukup dengan ayat di atas (Q.S. al-Maidah/5 : 32). dapat  ditegaskan  bahwa  ”terorisme”  dalam  arti  tindakan kekerasan, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaa,  seperti  kasus  di  menara  kembar  Amerika  Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang  kesemuanya  telah  merenggut  ratusan  bahkan  ribuan  nyawa orang-orang  yang  tidak  berdosa;  ini  jelas-jelas  tidak  benar  kalau bersumber dari ajaran Islam.
12 Tariq  Ramadan, Teologi  Dialog  Islam-Barat  Pergumulan  Muslim Eropa, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 141.
13 Q.S. al-Maidah/5 : 32.
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
Nilai-nilai ajaran  Islam  diberimakna universal,  yaitu iman dan  keadilan  dan  mempertanggungjawabkan  tindakan  sosial  dan politiknya  di  hadapan  Tuhan.  Oleh  karena  itu,  tidak  relevan mendikhotomi,    atas  dasar  kebencian,  ini  golongan  kami  dan  ini golongan  mereka.  Ini  orang  Barat  dan  yang  ini  orang  Timur karenanya harus diperangi,  harus dibom disebabkan beda akidah, dan sebagainya. 14
Ayat-ayat tersebut (Q.S al-Hujurat/49 ; 9 , 10 , 11, 12 dan 13)  menegaskan  bahwa  yang  paling  penting  bukanlah  identitas etnis,  suku,  ras  atau  jenis  kelamin,  melainkan  ketakwaan.  Nilai takwa dapat diperoleh jika dapat mewujudkan sikap toleran, saling menghargai  antar  sesama  manusia.  Tidak  dibenarkan  saling mencemooh,  apa  lagi  diiringi  dengan  sikap  sombong  dan membanggakan  ras,  suku  atau  golongan.  Semua  jenis    apa  pun dan kelebihan apa pun yang dianugerahkan Tuhan padanya, tetap memiliki  nilai  yang  sama  di  hadapan  Tuhan,  dan  oleh  karenanya sesama  manusia  yang  merupakan  sama-sama  makhluk  Tuhan harus  menjaga  solidaritas  kemanusiaan,  dan  tidak  dibenarkan saling berperang dan saling men”teror” satu sama lainnya.

## Akar  Kekerasan dan Teror
Kekerasan,  keganasan,  kebengisan  ataupun  teror  ( violent ) dalam  politik    berakar  dari  ideologi  yang  juga  keras.  Ideologi keras ini ditandai dengan pengabaian terhadap nilai-nilai toleransi, karena menganggap dirinyalah yang paling benar. Jika belakangan ini  Amerika  dan  sekutunya  (Barat)  mengidentikkan  kelompok teroris  dengan  kaum  Muslim,  tentu  saja  hal  ini  merupakan tuduhan yang sangat keliru. Sebagaimana telah dipaparkan, bahwa Islam  membawa  ajaran  yang  santun  dan  lemah  lembut,  tidak pernah  mentolerir  sikap  dan  perbuatan  yang  menjurus  pada kekerasan. Jika terjadi teror  yang dilakukan oleh oknum Muslim, maka  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  latar  belakang  dan  ideologi yang ia anut secara komprehensif.
Kerangka  dasar  negara  republik  Indonesia,  yaitu  undang- undang  dasar  1945,  menegaskan  bahwa  sistem  politik  Indonesia adalah  sistem  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD-1945,  sudah final.  Adanya  partai-partai  fundamentalis  keagamaan  yang mementingkan simbol-simbol dan label-label khas seperti sebutan “negara  Islam”  atau  Islam  sebagai  dasar/falsafah  negara,
14 Q.S al-Hujurat/49 ; 9 , 10 , 11, 12 dan 13.
memunculkan  sebuah  fenomena  yang  kontra  produktif  dengan program-program  politik  yang  berhubungan  dasar  negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan undang-undang.
Dasar  negara  yang  diinginkan  oleh  kaum  fundamentalis adalah  Al-Qur’ân  dan  Sunnah.  Mereka  berangkat  dari  keyakinan bahwa  ajaran  Islam  bersifat  perfektif.  Oleh  karenanya  soal-soal keduniawian,  seperi  politik,  ekonomi,  pendidikan  dan  lain sebagainya,  konsep-konsep  dasarnya  sudah  ada  dalam  kedua narasumber tersebut. Maka dasar negara  yang ideal dan memiliki kebenaran  mutlak  adalah  Al-Qur’ân  dan  Sunnah.  Ideologi  inilah yang  kerap  kali  muncul  ketika  sistem  demokrasi  tidak  dapat memenuhi  hajat kepentingan rakyat   dalam pemerintahan, seperti adanya  monopoli,  pelanggaran  HAM  dan  kasus-kasus  korupsi yang  tidak  ditindak  dengan  hukum  yang  tegas,  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis,  masih diperdebatkan  juga,  sebab  menurut  mereka,  konsep  demokrasi “ala  Barat”  tidak  diperlukan,  bahkan  menyesatkan.  Demokrasi adalah  satu  sistem  politik  dan  sosial  yang  timbul  di  Barat,  yang dikenal  oleh  peradaban  Barat  modern    dari  peradaban  Yunani kuno.  Islam,  pada  dasarnya,  dalam  masalah-masalah  hidup, keorganisasian,  sistem  dan  sarana  yang  dipakai  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  filsafatnya,  tidak  selalu  menutup begitu  pula  tidak  senantiasa  menerima  bagi  semua  yang  datang dari  luar,    tanpa  memahami  dan  melakukan  ijtihad. 15 Namun demikian, karena karakter khas dari aliran pemikiran fundamentalisme  adalah  menolak  interpretasi  dan  ijtihad,  maka mereka menolak sistem politik demokrasi.
Terhadap struktur pemerintahan, jelas kaum fundamentalis bersifat romantis, menurut
Leonard Binder, bahwa “fundamentalisme  adalah  aliran  yang  bercorak  romantis  kepada Islam  periode  awal”, 16 mereka  ingin  mengembalikan  sistem khilafah  pada  masa  klasik,  sebagaimana  zaman  Rasulullah  dan khulafaur-Rasyidin.  Atas  dasar  keyakinan  tersebut  mereka  tidak segan-segan  melakukan  kekerasan  dalam  memperjuangkan  cita-
15 Muhammad  Imarah, Perang  Terminologi,  Islam  Virsus  Barat, (Jakarta : Rabbani Press, 1998) , h. 179. 16 Leonard  Binder, Religion  and  Politics  in  Pakistan, (Los  Angeles  :
The University of California Press, 1961), h. 71.
cita  dan  tujuan  mereka.  Segala  yang  menghadang  implementasi syari’ah,  atau  apa  saja  yang  bertentangan  dengan  teks  ajaran agama    mereka  posisikan  sebagai  ajaran jahîliyyah ,  termasuk trend  modern  dewasa  ini,  seperti  kebebasan  individual,  pluralitas keagamaan, suasana sekuler, rasionalisme, revolusi seks, revolusi dalam cara berpakaian, musik pop dan lain-lain. 17
Para pengamat pada umumnya sepakat memberi penilaian bahwa  para  teroris  yang  rela  menjadi  ”penganten  bom”    bunuh diri  sebagai jihad dalam menegakkan kebenaran agama, namun di sisi  lain,  mengorbankan  orang-orang  yang  tidak  berdosa,  seperti tamu  hotel,  anak-anak,  ibu-ibu  dan  orang  tua,  merupakan perbuatan keji dan bertentangan dengan konsep dasar Islam. Oleh karena itu mereka merekomendasikan agar pengertian jihad  yang sudah  diindoktrinasikan  kepada  para  pelaku  teror  harus  ditinjau ulang. Maka sebahagian dari ulama memfatwakan bahwa teror itu hukumnya  haram.  Semua  elemen  yang  terlibat,  perakit  bom, perekrut calon pengantin, pelakunya dan bahkan otak yang ada di balik  semua  peristiwa  teror  juga  termasuk  orang-orang  yang mengatasnamakan agama dan jihad fi sabîlillâh , semuanya haram.

## Tegakkan Perdamaian  dengan Dialog  dan Toleransi
Keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia, secara konseptual, diajarkan oleh setiap agama sebagai tujuannya. Fungsionalisasi agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan,  yaitu  menciptakan  suasana  kondusif  bagi peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.  Toleransi    merupakan  suatu  bingkai  penyatuan  dalam sistem  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang  penduduknya  bersifat majemuk.  Pembangunan  bidang  keagamaan  perlu  diarahkan kepada  kemungkinan  substansiasi  agama  bagi  kepentingan pembangunan itu sendiri. Pendekatan formalistik terhadap agama, dalam konteks Indonesia,  akan merontokkan sendi-sendi toleransi dan kerukunan itu sendiri. 18
17 Frans Magnis Suseno SJ, Fundamentalisme Agama dan Keagamaan Liberal, Makalah  yang  disampaikan  dalam  seminar  “Islam  Liberal  dan  Islam Fundamental” FMPS Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11 Mei 2002.
18 Lihat  M.  Din  Syamsuddin, Etika  Agama  dalam  Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 219.
Menurut  KH.  Hasyim  Muzadi,  tidak  banyak  pilihan  bagi rakyat  Indonesia  untuk  menciptakan  perdamaian  abadi  di  muka bumi  ini  selain  dengan  cara  membangun  dialog  antaragama  dan penganut  kepercayaan.  Lebih  jauh  Muzadi  menandaskan  bahwa dialog merupakan jalan yang tepat untuk menciptakan sikap saling mengerti  dan  saling  memahami  perbedaan  agama  yang  ada. Secara  meyakinkan,  ia  pun  mengatakan  bahwa  dengan  dialog, bisa  mengatasi  perbedaan,  membangun  keterbukaan,  menyusun agenda bersama, dan mencanangkan aksi-aksi konkret. 19
Forum  dialog  antaragama  harus  dijadikan  landasan  bagi langkah-langkah  nyata  para stakeholder di  berbagai  tingkatan yang berbeda untuk menggiatkan dialog. Upaya ini sangat penting untuk  merealisasi  perdamaian  abadi.  Dan  pada  tingkat internasional,  penciptaan  dialog  adalah  semacam  alat  penangkal bagi  apa  yang  dikatakan  Huntington  sebagai  "akan  terjadinya benturan peradaban" itu.
Dalam  konteks  demokrasi,  pluralisme  adalah  keniscayaan yang harus dihormati, dan keharmonisan lintas budaya dan agama adalah  kemutlakan  yang  harus  ada.  Penghargaan  terhadap pluralisme  dan  terjadinya  harmonisasi  sosial  adalah  prasyarat terjadinya  kohesi  sosial  dan  itulah  yang  mesti  dijadikan  dasar utama  untuk  menopang  kekuatan  demokrasi.  Menangani perbedaan  kelompok  sosial  dengan  corak  budaya  ataupun  agama dalam  sebuah  sistem  yang  cocok--seperti  di  Indonesia  --adalah persoalan rumit. Tapi problem ini bukan tidak ada jalan keluarnya.
Bagi  Muzadi,  kunci  utamanya  adalah  sikap  moderat  ( tawassuth ) yang bertolak belakang dengan sikap ekstremis ( thatharruf ).
Setiap  agama  mengajarkan  pentingnya  menjalani  hidup moderat. 20 Contoh signifikan adalah sikap moderat dalam Buddha diilustrasikan  dalam  perjalanan  spiritual  Pangeran  Siddhartha. Dalam  proses  perjalanannya  untuk  memperoleh  pencerahan, Siddhartha  mendengar  bisikan  seorang  musisi  (seniman)  yang menjelaskan  bagaimana  menyetel  nada  sebuah  sitar:  "Jika  kamu
19 Baca KH. A Hasyim Muzadi, ”Harmonisasi Masyarakat Multikultur- Multiagama” dalam Opini , (Kortem, Selasa, 03 Oktober 2006).
20 Sikap moderat akan tumbuh dan berkembang jika terbangun sebuah dialog  antarumat  beragama.  Zainuddin  MZ  menegaskan  bahwa  Indonesia (perspektif  NKRI)  siap  berbeda,  tetapi  tidak  harus  berpisah.  Disampaikannya dalam satu jam lebih dekat dengan Zainuddin MZ di TV One 23 Juli 2009.
terlalu  kencang  menarik  kawat,  sitar  akan  macet,  dan  jika  kamu membiarkan  senar  terlalu  lembek,  sitar  tidak  akan  berbunyi  dan tak  bisa  dimainkan."  Isyarat  ini  mendatangkan  kesimpulan  bagi Siddhartha  bahwa  bagian  dari  pencerahannya  adalah  berada  di tengah-tengah  dan  berdiri  di  antara  garis  batas  dua  titik  ekstrem yang berlawanan.
Harus  disadari  kembali  bahwa  agama  secara  sosiologis, apa  pun  agamanya,  pertama-tama  adalah  keyakinan  dan  prinsip hidup.  Penganut  agama  memang  fanatik  terhadap  ajaran agamanya. Karena itu tidak heran kasus kartun Nabi di Denmark beberapa  waktu  yang  lalu  memancing  protes  besar-besaran  dari umat Islam. Sebelumnya, pada dekade 80an seorang budaayawan membuat  peringkat  Nabi  Muhammad,  di  bawah  Iwan  Fals, sebagai  oarng  yang  paling  berpengaruh,  juga  menimbulkan keresahan soaial.
Umat  manusia  membutuhkan  sesuatu  yang  diyakininya.
Kalau  mereka  tidak  terdidik  dari  kecil  dalam  agama  sehingga tidak  punya  keyakinan,  mereka  akan  cari  sesuatu  yang  akan diyakini. Tidak masalah apakah itu aliran kepercayaan, ajaran Lia Eden,  dan  lainnya  di  Indonesia.  Maka  agama  secara  sosiologis adalah  segala  macam  keyakinan  yang  dianggap  paling  penting dalam  kehidupan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dan  selalu dianut  dan  dipertahankannya.  Yang  tidak  punya  keyakinan  dari salah  satu  dari  berbagai  kitab  tersebut,  juga  membutuhkan  hidup dalam  keyakinan.  Ada  yang  dinamakan  skeptisme,  relativisme, nihilisme dan lainnya. 21

## Pemikiran Politik Moderat Berbasis Religi
Islam diturunkan untuk masyarakat plural. Pluralitas dalam pandangan Islam adalah suatu keniscayaan. Umat lain tidak boleh dipaksa masuk Islam. Kebebasannya menjalankan ibadah menurut agamanya  harus  dijamin.  Maka  soal  toleransi  umat  beragama, ajaran  Islam  tidak  perlu  diragukan.  Tapi  keyakinanan  mereka kepada ajaran agamanya juga tidak boleh goyah dengan isme apa
21 Bustanuddin  Agus  “Meluruskan  Persepsi  Pluralisme”  dalam Opini (Republika,  Jumat, 15  Desember  2006)., bandingkan,  Theo  Huijbers, Manusia Mencari Allah Suatu Filsafat Ketuhanan, (Yogyakarta : Kanisius, 1985). Baca juga, Hamzah Ya’kub, Filsafat Ketuhanan, (Bandung : PT. Alma’arif, 1984).
pun. 22 Pandangan  ini  merupakan  priotitas  utama  dalam membangun  bangsa  ( nation building).  Harus  ditanamkan keyakinan  bahwa  a gama  yang  dapat  memberikan  kebahagiaan sejati  kepada  kemanusiaan  dan  mengantarkan  mereka  menuju surga adalah agama yang mengajarkan nilai perdamaian, keadilan, kebebasan,  moderasi,  toleransi,  keseimbangan,  musyawarah,  dan persamaan. 23
Essensi  dialektika  dalam  ayat  tersebut  mengisyaratkan bahwa  dalam  konteks  politik,  elite  politik  atau  penguasa,  atau pemerintah,  hendaklah  melaksanakan  tugasnya  secara  adil, bersikap  jujur  terhadap  siapa-saja  tentunya.  Artinya  identitas Muslim  sejati  adalah  moderat,  sebagaimana  ditegaskan  oleh Kareem Elbayar, bahwa Mayoritas muslim dunia yang berjumlah 1,5  miliar  sebenarnya  adalah  orang-orang  moderat  yang  cinta damai,  yang  menolak  ekstremisme  sadistis  dan  teror.  Muslim moderat ada di sekeliling kita. Muslim moderat dan progresif ada di  mana-mana,  Satu-satunya  cara  mencegah  "benturan  peradaban menjadi  ramalan  yang  nyata  adalah  membangun  jembatan  di antara komunitas kita. 24
Pada  tradisi  Hindu,  Yajur  Weda  (40-5)  mengajarkan bahwa  siapa  yang  ingin  mewujudkan  kehendak  Tuhan  tertinggi harus mengikuti bagian dari moderasi, kebenarannya, dan hukum- hukumnya.  Baghavad  Gita  menegaskan,  dedikasi  bakti  adalah lewat  sikap  moderat  yang  akan  membimbing  seseorang  menuju Tuhan  semesta.  Sikap  moderat  ini  dalam  kerangka  membangun citizenship ,  yaitu  budaya  saling  menghargai,  menghormati eksistensi individu dan kelompok. Sehingga, dalam budaya civility dipentingkan  dialog-dialog  emansipatoris  dan  partisipatif  bukan hubungan-hubungan yang menindas dengan dalih apapun. 25
Islam  sangat  jelas  menekankan  sikap  moderat.  Islam menekankan  moderasi  dan  menjaga  keseimbangan  dalam  setiap
22 Hasyim Muzadi,  ( Republika 21 dan 22/10/2005).
23 (Al-Qur’ân 4:135.).
24 Kareem  Elbayar,  (Wakil  Ketua  Muslims  for  Progressive  Values), “Menjadi  Muslim  Moderat”    dalam  , Opini (Kortem,  Sabtu,  29  Desember 2007).
25 I  Nyoman  Tika,  “Agama,  Politik  dan  Negara  Perspektif  Hindu”, dalam,  Abdul  Munir  Mulkahn,  dkk, Agama  dan  Negara  Perspektif  :  Islam, Katolik,  Buddha,  Hindu,  Konghucu,  Protestan, (Yogyakarta  :  Institut  DIAN/ Interfidei, 2002), h. 86.
dimensi  kehidupan  manusia.  Dalam Al-Qur’ân ,  Allah  SWT berfirman,  "Dan  demikian  (pula)  Kami  telah  menjadikan  kamu (umat  Islam)  yang  moderat..."  (Al-Baqarah:  143).  Nabi Muhammad  SAW  juga  bersabda,  "Berhati-hatilah  terhadap berlebih-lebihan  dalam  beragama.  Banyak  umat  sebelum  kamu celaka akibat sikap berlebih-lebihan itu."
Dalam  konteks  multikulturalisme  dan  multiagama,  dapat ditegaskanbahwa  moderasi  adalah  "katup  pengaman"  yang  dapat menutup  kesenjangan  yang  ada,  apakah  itu  kesenjangan  antara kesadaran  dalam  beragama  dan  doktrinnya,  atau  kesenjangan antara  apa  yang  bisa  kita  capai  atau  raih  dan  apa  yang  akan  kita capai, antara das sein (apa yang terjadi) dan das sollen (apa yang seharusnya  terjadi),  serta  antara  hak  dan  tanggung  jawab.  Paralel dengan  sifat  kebajikan  itu,  ada  ajaran  damai  ( silm  or  salâm ), keadilan  ( 'adâlah ),  kebebasan  ( hurriyyah ),  toleransi  ( tasâmuh ), keseimbangan  ( tawâzun ),  musyawarah  ( syûrâ ),  dan  persamaan ( musâwâh ).  Tegasnya,  moderasi  akan  membebaskan  umat  dari penderitaan  dan  mengarahkan  kita  menuju  kebahagiaan  sejati  di dunia dan akhirat. 26
M.  Hasibullah  Satrawi  mengemukakan  bahwa  membaca Al-Qurân  secara  keseluruhan,  bagaikan  mengarungi  lautan pluralisme. Setidaknya, di dalam Al-Qurân terdapat sebanyak 255 ayat  terkait  langsung  dengan  pluralisme.  Ayat-ayat  itu  belum disatukan  dengan  fakta  historis  sebagaimana  dicontohkan  Nabi dan para sahabatnya. Dalam salah satu hadis, Nabi bersabda, yang positif  bagi  kita  juga  positif  bagi  mereka.  Dan  yang  negatif  bagi kita, juga negatif bagi mereka. Oleh karenanya, sulit dipahami bila pluralisme dianggap ajaran 'impor', apalagi dianggap ancaman dan diharamkan. 27
Pluralisme  bukanlah  paham  yang  liar  seperti  yang dikhawatirkan  banyak  pihak  belakangan.  Karena  pluralisme berada  di  bawah  kendali  'titik  temu'.  Dari  titik  temu  inilah perbedaan  yang  ada  tak  seharusnya  dianggap  sebagai  laknat, melainkan  rahmat.  Titik  temu  pluralisme  kehidupan  adalah Sunnah  Ilahi.  Allah  swt  sudah  menciptakan  manusia  dan  segala
26 A. Hasyim Muzadi, ( Republika 21 dan 22/ 10/2005).
27 Lihat,  M.  Hasibullah  Satrawi  (Alumni  Al-Azhar  Kairo  Mesir, Peneliti di P3M Jakarta.)  “ Menyelami  Lautan Pluralisme Islam” dalam Opini (Republika, Jumat, 22 Desember 2006).
ciptaan-Nya  dengan  segala  perbedaan  warna,  bentuk,  karakter, kecenderungan, dan fugsinya. Di tataran global, pluralisme berada di  bawah  naungan  titik  temu  kemanusiaan.  Perbedaan  negara, bangsa,  budaya,  bahasa,  dan  lainnya  'berteduh'  di  bawah  payung kemanusiaan.  Maslahat  kemanusiaan  harus  terus  diperjuangkan oleh  manusia,  tak  peduli  dari  negara  mana,  dari  bangsa  apa ataupun berbahasa apa. Sedangkan  dalam  konteks  nasional,  maslahat  kebangsaan menjadi  titik  temu  bagi  semua  anak  bangsa  di  ragam  agama, budaya,  suku,  dan  warna-warna  lainnya.  Kemaslahatan  bersama sebagai bangsa harus senantiasa dijunjung tinggi oleh semua anak bangsa. Tak peduli beragama apa, dari suku mana ataupun berasal dari  ormas  apa.  Semuanya  berteduh  di  bawah  naungan nasionalisme  dan  harus  terus  menjaga  kemaslahatan  bersama. Sungguh  bijaksana  ketika  Allah  berfirman  dalam  kitab-Nya, “ Wahai manusia, sungguh telah Aku ciptakan kalian dari laki-laki dan  perempuan,  dan  Aku  jadikan  kalian  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku hingga bisa saling mengenali” (QS 49: 13).

## Damai di Tengah  Multikultur dan Multiagama
Realitas NKRI dengan konsep kebhennekaannya tentu saja memiliki tantangan yang sangat dahsyat, karena hal itu merupakan konsekuensi  dari    suatu plurality ,  atau pluriformity . Plurality artinya the  state  of  being  plural, 28 bentuk  jamak  atau  majemuk, alias keanekaragaman. Istilah pluriformity terambil dari akar kata bahasa  latin pluriformis ,  yang  berarti  pelbagai,  warna-warni, macam,  bervariasi. 29 Dengan demikian,  ada kedekatan antara arti yang dikandung dalam istilah plurality dan pluriformity , keduanya mengacu  pada  keanekaan,  kepelbagaian,  keanekara-gaman, kemajemukan  yang  ditemukan  dalam  realitas,  khususnya kenyataan NKRI. Oleh sebab itulah maka dapat ditegaskan bahwa pluralisme  itu  adalah  suatu  pandangan  yang  menganggap kenyataan itu terdiri atas lebih dari satu kenyataan yang azali. 30
28 R.  Quirk, Longman  Dictionary  of  Contemporary  English, Second Edition, (London, England, Longman Group UK Limited, 1987), h. 792. 29 Prent,  dkk, Kamus  Latin-Indonesia, (Yogyakarta  :  Kanisius,  1969), h. 650. 30 Bandingkan  dengan  pendapat  Dagobert  D.  Runes, Dictionary  of Philosophy, (Totowa,  New Jersy : Littlefield Adams & Co, 1979), h. 221.
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
Pluralitas  sebagai  kenyataan  konkret  bangsa  Indonesia terlihat  dalam  berbagai  dimensi  seperti;  geografis,  budaya (bahasa, adat-istiadat, kesenian, agama). Kondisi geografis NKRI yang  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara kepulauan  yang  terdiri  atas  17.667  buah  pulau  besar  dan  kecil, 300 kelompok etnis  dan  lebih daripada 250 bahasa  yang berbeda satu  sama  lain. 31 Pluralisme  kultur  etnis  dengan  18  lingkungan, 250  bahasa  daerah,  keanekaragaman  sistem  kekerabatan,  gaya arsitektur,  pertunjukan  rakyat  tradisional,  kesemuanya  itu  jika tidak  dihayatai  sebagai  suatu  khazanah  dalam  bingkai  NKRI, maka  akan  menjadi  boomerang  bagi  bangsa  yang  besar  ini.  Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab  sebagai  bangsa,  diperlukan  suatu  dialog  cultural  yang intens.
Penyebarluasan  pemahaman  dan  internalisasi  terhadap urgensitas  sikap  optimis  menghadapi  kemajemukan  bangsa sebagai  penyokong  proses  demokratisasi,  menyebarluaskan multikultural  dan  multiagama  yang  berbasis  pesan-pesan  dan nilai-nilai  Pancasila,  menumbuhkan  sikap  keberagaman  yang terbuka,  demi  menjamin  keberlangsungan  NKRI,  adalah  tugas pokok  bagi  siapa  saja  yang  hidup  di  tanah  air  yang  bernama
Indonesia.
Di  tengah  pertentangan  wacana  dan  gerakan  politik  dan masyarakat  sipil  dewasa  ini  dalam  penyikapan  pelbagai  aliran agama  dan  politik  yang  berbeda  (the  Other).  Meski  revolusi komunikasi  dan  informasi  telah  meningkatkan  kesadaran  akan kemajemukan  masyarakat  pada  semua  kelompok  masyarakat, masih  banyak  kelompok  orang  yang  belum  menganggap kemajemukan  sebagai  kenyataan  yang  positif  dan  punya  basis Islam  yang  mendasar.  Maka  internalisasi  kenyataan  pluralisme
Indonesia menjadi sangat penting
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dalam konteks bernegara, agaknya perlu disimak apa yang dikemukakan oleh  Muhammad  Ali  bahwa  mengenal  kemajemukan  (pluralitas) tak  sama  dengan  mengakui,  memahami,  dan  menyakininya sebagai  kenyataan  yang  mengandung  kebajikan  (pluralisme). Karena  itu,  perjuangan  menyebarluaskan  nilai-nilai  positif
31 Eka  Dharmaputera, Pancasila  Identitas  dan  Modernitas, (Jakarta  :
BPK Gunung Mulia,  1992), h. 21.
kemajemukan,  tidak  akan  pernah  kehilangan  relevansi  dan urgensinya.  Sebab,  kenyataan  sosiologis  negeri  ini  menunjukkan bahwa  eforia  reformasi  telah  membuka  peluang  kebebasan  dan pengungkungan atas kebebasan sekaligus.
Suara-suara  bising  ( noisy  voices )  muncul  dari  hampir semua  individu  dan  kelompok  yang  pernah  terkekang  beberapa dekade sebelumnya. Ekspresinya bisa muncul berupa ceramah dan tulisan  penuh  kecaman  dan  hujatan,  maupun  aksi  bersenjata, pemboman,  penyerbuan  massal,  intimidasi  fisik  dan  psikologis, teror  serta  pemaksaan  mengikuti  aliran  satu  agama.  Semuanya menimbulkan  hilangnya  rasa  aman  dan  damai  di  bumi  pertiwi Indonesia. 32
Kenyataan  itu  diperkuat  pula  oleh  pemahaman  sempit sebagai  orang  akan  makna  pluralisme,  sekulerisme,  liberalisme, dan  perkembangan  aliran-aliran  keagamaan  di  Indonesia. Akibatnya,  sikap  terbuka  dan  pluralisme  dalam  bermasyarakat menjadi makin sulit terwujud. Pluralisme misalnya, telah diyakini bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  kepercayaan  (akidah) Islam.  Ini  diperparah  kenyataan  bahwa  pemahaman  makna  dan maksud pluralisme dan kebebasan beragama tingkat elit dan kaum terdidik  pun  masih  bermasalah.  Disinilah  pentingnya  meluruskan kekeliruan berpikir ( fallacies ) tentang pluralisme.
Anggapan  pertama  menyebut  pluralisme  bukan  berasal dari  Islam  dan  tidak  pernah  muncul  dalam  sejarah  pemikiran Islam  yang  otoritatif.  Ayat-ayat  tertentu  dijadikan  alasan membenarkan  anggapan  ini,  seperti  ketidakrelaan  kaum  Yahudi dan  Nasrani  terhadap  Islam;  hanya  Islam  agama  yang  ada  disisi Allah,  dan anjuran  jihâd  fî  sabîlillâh terhadap  syirik  dan kekufuran. Ayat-ayat itu diambil secara parsial dan tekstual, tanpa memperhatikan sebab-sebab dan konteks diturunkannya. Padahal, Al-Qur’ân merupakan fondasi otentik pluralisme. telah mengakui perbedaan  bahasa  dan  warna  kulit,  kemajemukan  suku-bangsa, mengakui  perbedaan  kapasitas  dan  intelektualitas  manusia,  serta mengajak  berlomba  dalam  kebajikan  dan  membiarkan  sinagog- sinagog,  gereja-gereja,  masjid-masjid,  dan  tempat-tempat  ibadah lainnya tetap berdiri kokoh.
32 Muhamad  Ali,  “Tantangan  Pluralisme  dan  Kebebasan  Beragama ” makalah diskusi di Universitas Paramadina 17/07/2006,.
Lebih dari itu, Al-Qur’ân mengakui kebebasan berkeyakinan (untuk beriman atau tidak), serta  masuk dan keluar dari  agama  tertentu. Al-Qur’ân juga  sudah  menjelaskan  bahwa Nabi dan manusia manapun tidak mesti ampuh memberi petunjuk pada  manusia  lain,  atau  menyatakan  sesat  dan  kufur  kepada manusia  lain. Dalam  konteks  ini,  Islam  harus  ditafsirkan  secara luas dan utuh, sehingga Islam dapat dilihat sebagai agama, system politik,    pandangan  hidup  dan  penafsiran  sejarah    Artinya  Islam itu sarat nilai dan menjadi inspirasi  tatanan kehidupan. 33
Penganut  Yahudi,  Kristen,  dan  Islam,  adalah  saudara seiman  dan  sebapak,  yaitu  Ibrahim.  Selain  terhadap  Yahudi  dan Kristen,  Islam  juga  bersaudara  dengan  seluruh  penganut  agama yang  tidak  sombong  dan  emoh  berbuat  kerusakan.  Tuhan menurunkan  ratusan  ribu  nabi  dan  rasul  yang  tidak  sempat diceritakan.  Karenanya,  tak  ada  alasan  untuk  mengkafirkan  dan mengutuk Konfusianisme,
Buddhisme, Ahmadiyah, dan sebagainya. Al-Qur’ân juga  sudah  menjelaskan,  tidak  ada pembedaan  mendasar  antar  para  Nabi,  dan  perbedaan  dan perselisihan  antarumat  beragama  hendaknya  diserahkan  langsung kepada Dirinya kelak. 34
Pluralisme  juga  tidak  berarti  membenarkan  semua  atau menganggap  tak  bernilai  semuanya  (nihilistik).  Sebab  faktanya, ada  saja  manusia-manusia  beragama  yang  ingkar  karena kesombongan  mereka.  Juga  ada  manusia-manusia  perusak  yang mengklaim  diri  telah  berbuat  kebajikan  di  muka  bumi.  Namun manusia  tetaplah  dinilai  Tuhan  berdasarkan  akal,  hati,  dan perbuatannya.  Manusia  tidak  punya  hak  untuk  menghakimi  iman manusia-manusia  lain.  Manusia  hanya  dilihat  dari  aksi lahiriahnya, baik yang bajik maupun tidak bajik. Berbagai doktrin agama-agama,  agama  apapun  ia,  menunjukkan  bahwa  setiap agama  mempunyai  keprihatinan  ( concern )  yang  sama  dalam menghadapi  persoalan  kemanusiaan  seperti  ketidakadilan, kemiskinan,  penindasan,  perdamaian  dan  berbagai  persoalan
33 Lihat, Malik  Fadjar, “Kata Pengantar”  dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994).
34 Lihat  ulasan lebih luas, dalam   Abdul  Munir Mulkhan, dkk, Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan, (Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002).
kemanusiaan  manusia  lainnya,  yang  ditengarai  menjadi  faktor pemicu adanya konflik horizontal, bukan pluralisme agama. 35

## Pertebal Nilai-Nilai Universal
Kontribusi nyata  pemikiran politik Islam bagi perdamaian dunia  adalah  himbawan  kepada  para  elite  politik,  cendikiawan, rohaniawan,  tokoh-tokoh  partai,  tokoh  masyarakat  dan  lain sebagainya, agar mempertebal nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal,  seperti  nilai  keadilan,  kejujuran,  amanah,  keterbukaan, kesatuan  dan  persatuan  dalam  suatu  komunitas  negara.  Pada  sisi yang  lain,  diharapkan  tidak  terlalu  menonjolkan  simbol-simbol dan  identitas  primordial  religius,  melainkan  lebih  menonjolkan identitas  yang  diterapkan  berupa  nilai-nilai  keagamaan  dalam kehidupannya  sehari-hari,  yang  sudah  barang  tentu  tidak  lepas dari  pandangan  hidupnya,  pandangan  hidup  berbangsa  dan pandangan  hidup  bernegara.  Perpaduan  nilai-nilai  keagamaan dengan  nilai-nilai  budaya  bangsa  harus  dibangun  secara  harmoni dengan membentang benang merahnya, yaitu nailai-nilai universal yang  dapat  menjalin,  merajut  dan  mengikat  kesatuan  dan persatuan,  bagi  keberlangsungan  perdamaian  dengan  komitmen NKRI.
Pada  tingkat  sosiologis  dan  praktis,  Nurcholish  Madjid mengartikulasikan  nilai-nilai  universal  Islam  dalam  konteks berbangsa  dan  bernegara  dengan  ungkapan  yang  sudah  sangat terkenal  ”Islam  yes,  partai  Islam  no”. 36 Di  sini  Islam  yang  ingin ditekankan  adalah  seperangkat  nilai-nilai,  bukan  organisasi, 37
35 Tobroni  dan  Syamsul  Arifin, Islam  Pluralisme  Budaya  dan  Politik Refleksi  Teologi  untuk  Aksi  dalam  Keberagaman  Pendidikan, (Yogyakarta  : SIPRESS, 1994), h. 24-27.
36 Pandangan  Nurcholish  ini  menjadi  inspirasi  bagi  dikembangkannya pemikiran  politik  Islam  yang  moderat,  atau  pemikiran  yang  mengkaitakan negara  dengan  agama  secara  simbiosis.  Lihat,  Nurcholish  Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, (Bandung : Mizan, 1987), h. 205.
37 Bahtiar  Effendi    menegaskan  bahwa  organisasi  Islam,  khusunya Partai  Islam  gagal  dalam  menjalankan  misinya  (kalah  terus  dalam  pemilu), disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu krisis leadership, miskin gagasan dan ide formalisasi  Islam.  Syari’at  Islam  memang  harus  dijalankan  oleh  setiap pemeluknya,  tapi  tidak  mesti  diformalisasikan  dalam  negara,  sebagai  contoh, gagasan tentang khilafah “ tidak mungkin” tercapai, karena situasi dan kondisi yang  dihadapi  saat  ini  sudah  jauh  berubah.  Disampaikan  dalam  Seminar
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
yang  dapat  menjadi  titik  awal  pertentangan  kepentingan  dari sebuah  organisasi.  Nilai-nilai  itu  lebih  berada  pada  tingkat teologis  dan  filosofis  dari  pada  hukum  (fiqh)  yang  lebih sosiologis. Karena itu, pembaharuan pemikiran yang diusung oleh Nurcholish  lebih  menanamkan  nilai-nilai  atau  pemikiran- pemikiran  Islam  daripada  Islam  dalam  wujudnya  yang  formal, seperti  partai  politik  Islam,  Bank  Islam,  dan  lain  sebagainya. Pemikiran  Nurcholish  tersebut  dapat  ditegaskan  setolok  dengan pemikiran founding  fathers negeri  ini,  yaitu  mementingkan kesatuan  dan  persatuan  bangsa  yang  dibangun  di  atas  pondasi nilai-nilai universal, baik secara filosofis maupun teologis.
Formalisme  atau  legalisme  agama-agama  yang  hadir dengan  eksklusivitasnya  dapat  memunculkan  kekerasan  dan ketegangan,  apalagi  jika  agama  menjadi  alat  legitimasi kebijaksanaan  penguasa,  sehingga  menimbulkan  sikap  apriori terhadap  agama.  Perspektif    inilah  agaknya  yang  menjadi keprihatinan  Nurcholish,  sehingga  ia  memunculkan  istilah  Islam yes,  dan  partai  Islam  no  tadi,  maka  terhadap  perspektep  tersebut perlu dilakukan kritik terhadap agama dan peran para agamawan, bahwa  persepsi  serta  formulasi  keagamaan  mereka  telah menimbulkan  kesenjangan  (distansi)  antara  iman,  ilmu,  dan perilaku sosial politik. Akhirnya posisi agama kontradiktif dengan panggilan  membangun  peradaban.  Oleh  karena  itu,  kontribusi agama  dipertegas  lagi,  yaitu  sebagai  kekuatan  kritik,  inspiratif terhadap  proses  transformasi  sosial  politik,  dan  harus  tampil sebagai    pembebas  dari  kekerasan  dan  benturan-benturan peradaban.

## Epilog
Sumabangsih  Islam  terhadap  perdamaian  dunia  dapat dikemukakan cukup signifikan, baik secara konsepsional maupun praksisnya.  Semua  bersumber  dari  ajaran-ajaran  dasar  Islam,  dan praktek politik Rasulullah Saw dalam negara Madinah, yang juga diaplikasikan  dalam  pemerintahan  Islam  sesudahnya.  Nilai-nilai dasar  yang  harus  diaplikasikan  dalam  pengembangan  sistem politik  Islam  yang  diniscayakan  dapat  menciptakan  suasana
Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.
kondusif  bagi  perdamaian  dunia,  di  antaranya  adalah  sebagai berikut :
Pertama, keharusan  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan umat  ( Al-Mukminûn :  52); Kedua, Keharusan  bermusyawarah dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  dan  politik  ( al- Syûrâ :  38  dan  Âli  Imrân  :  159); Ketiga, Keniscayaan mendamaikan  konflik  antar  kelompok  dalam  masyarakat  (al- Hujurât  :  9); Ketiga, Kemestian  mempertahankan  kedaulatan negara  dan  larangan  melakukan  agresi  dan  invasi,  ( al-Baqarah : 190); Keempat, Kemestian  mementingkan  perdamaian  daripada permusuhan  ( al-Anfâl :61), Kelima, Keharusan  mengutamakan perdamaian  bangsa-bangsa  ( al-Hujurât :  13),    dan Keenam, Keharusan  meningkatkan  kewaspadaan  dalam  bidang  pertahanan dan keamanan ( al-Anfâl : 60).
Jika  ajaran  Islam  diamalkan  dengan  benar,  kehidupan  di muka bumi akan damai dan tentram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Cukup dengan ayat-ayat di atas dapat ditegaskan  bahwa  ”terorisme”  dalam  arti  tindakan  kekerasn, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaa,  seperti  kasus  di  menara  kembar  Amerika  Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang  kesemuanya  telah  merenggut  ratusan  bahkan  ribuan  nyawa orang-orang  yang  tidak  berdosa;  ini  jelas-jelas  tidak  benar  kalau bersumber dari ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam diberimakna universal, yaitu iman dan keadilan dan mempertanggungjawabkan tindakan sosial dan politiknya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak  relevan  mendikhotomi,    atas  dasar  kebencian,  ini  golongan kami dan ini golongan mereka. Ini orang Barat dan yang ini orang Timur  karenanya  harus  diperangi,  harus  dibom  disebabkan  beda akidah,  dan  sebagainya.  Islam  tetap  konsisten    mennyokong perdamaian abadi di belahan bumi ini.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Al-Qur’ân al-Karîm
Agus,  Bustanuddin,  “Meluruskan  Persepsi  Pluralisme ” dalam Opini Republika, Jumat, 15 Desember 2006. Ali, Muhamad, “Tantangan  Pluralisme  dan  Kebebasan Beragama ” makalah diskusi  di  Universitas  Paramadina
17/07/2006,.
Binder, Leonard, Religion and Politics in Pakistan, Los Angeles :
The University of California Press, 1961.
Dharmaputera, Eka, Pancasila Identitas dan Modernitas, Jakarta : BPK Gunung Mulia,  1992.
Effendy,  Bahtiar,  Seminar  Nasional  “Kontribusi  Agama  dalam
Mewujudkan  Perdamaian”,  Senin  19  Oktober  2009  di
Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.
Elbayar,  Kareem,  “Menjadi  Muslim  Moderat”    dalam, Opini Kortem, Sabtu, 29 Desember 2007.
Fadjar,  Malik,  “Kata  Pengantar”  dalam  Tobroni  dan  Syamsul Arifin, Islam  Pluralisme  Budaya  dan  Politik  Refleksi Teologi  untuk  Aksi  dalam  Keberagaman  Pendidikan, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994. Hanafi, Hasan, al-Dîn wa al-Tsaurât fî Mishr 1952-1986, al-Dîn wa  al-Tanmiyyât  al-Qaumiyyât, Kairo  :  Maktabat
Madbûlî, 1989.
Huijbers,  Theo, Manusia  Mencari  Allah  Suatu  Filsafat
Ketuhanan, Yogyakarta : Kanisius, 1985.
Imarah,  Muhammad, Perang  Terminologi,  Islam  Virsus  Barat,
Jakarta : Rabbani Press, 1998. Madjid,  Nurcholish, Islam  Doktrin  dan  Peradaban  Sebuah Telaah  Kritis  tentang  Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta : Paramadina,  2000. Mâwardî,  Imâm  ’Âli  ibn  Muhammad  Al-, al-Ahkâm  Al- Sulthâniyyah  wa  al-Walâyât  al-Dîniyyah, Kairo  :
Musthofa al-Bâbî al-Halabi, 1983.
Muhayya, Ahmad,  Seminar Nasional  “Kontribusi  Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” di Hotel Brand Naggroe Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.
Mulkhan,  Abdul  Munir,  dkk, Agama  dan  Negara  Perspektif  : Islam,  Katolik,  Buddha,  Hindu,  Konghucu,  Protestan, Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002.
Muzadi,  KH.  A  Hasyim,  ”Harmonisasi  Masyarakat  Multikultur- Multiagama”  dalam Opini ,  Kortem,  Selasa,  03  Oktober
2006.
Muzadi,  Hasyim, Republika 21 dan 22/10/2005. MZ, Zainuddin, Indonesia (perspektif NKRI) siap berbeda, tetapi tidak  harus  berpisah .  Disampaikannya  dalam  satu  jam lebih  dekat  dengan  Zainuddin  MZ  di TV  One 23  Juli 2009.
Prent, dkk, Kamus Latin-Indonesia, Yogyakarta : Kanisius, 1969. Quirk, R., Longman Dictionary of Contemporary English, Second Edition,  London,  England,  Longman  Group  UK  Limited, 1987.
Ramadan, Tariq, Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa, Bandung : Penerbit Mizan, 2002. Ritaudin,  M.  Sidi, Paradigma  Sinektika  Politik  Islam ,
Bandarlampung : Penerbit Pusikamla, 2009.
Runes,  Dagobert  D., Dictionary  of  Philosophy, Totowa,    New Jersy : Littlefield Adams & Co, 1979. Satrawi,  M  Hasibullah,  “  Menyelami  Lautan  Pluralisme  Islam” dalam Opini Republika, Jumat, 22 Desember 2006. Suseno  SJ,  Frans  Magnis, Fundamentalisme  Agama  dan Keagamaan  Liberal, Makalah  yang  disampaikan  dalam seminar  “Islam  Liberal  dan  Islam  Fundamental”  FMPS Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11 Mei 2002.
Syamsuddin,  Din,  ”Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, dalam Abu Zahrah (ed.), Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia,
Bandung : Pustaka Hidayah, 1999. Syamsuddin,  M.  Din, Etika  Agama  dalam  Membangun Masyarakat Madani, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000.
Tika,  I  Nyoman,  “Agama, Politik dan Negara Perspektif Hindu”, dalam,  Abdul  Munir  Mulkahn,  dkk, Agama  dan  Negara Perspektif  :  Islam,  Katolik,  Buddha,  Hindu,  Konghucu,
Protestan, Yogyakarta : Institut DIAN/ Interfidei, 2002.
M. Sidi Ritaudin, Damai di Tengah......
Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi  Teologi  untuk  Aksi  dalam  Keberagaman Pendidikan, Yogyakarta : SIPRESS, 1994.
Wahid,  Abdurrahman,  “Agama  dan  Demokrasi”  dalam    Elga Sarapung  dkk  (Tim  Ed.), Spiritual  Baru  Agama  dan Aspirasi  Rakyat, Yogyakarta  :  Institut  DIAN/Interfidei, 2004.
Ya’kub,  Hamzah, Filsafat  Ketuhanan, Bandung  :  PT.  Alma’arif, 1984.
*Dosen  Jurusan  Pemikiran  Politik  Islam  Fakultas  Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Alumni Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah.
