## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM
Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Volume 51, Nomor 3, Juli 2022

## PERBEDAAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN 1

## Suwinto Johan
Faculty of Business, President University
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550 suwintojohan@gmail.com

## Abstract
The  use  of  social  media  has  increased  massively.  Social  media  accounts  or  phone  numbers  are consumer privacy rights. Sales of consumer personal data have increased rapidly. This study aims to discuss  the  protection  of  consumer  privacy  against  sales  promotions.  The  research  addresses  the privacy protections of the financial and non-financial industries. This research uses normative legal. This  study  concludes  that  the  government  must  comprehensively  regulate  the  use  of  consumer personal data. The use of this personal data must include the use, implementation and monitoring of consumer personal data. Regulations on the use of personal data must be regulations that govern all current and future data. The non-financial industry has not been regulated by the relevant regulators.
Keywords : Consumer Protection; Consumer Privacy; Sales Promotion.

## Abstrak
Penggunaan  media  sosial  telah  meningkat  secara  masif.  Akun  media  sosial  atau  nomor  telepon merupakan hak privasi konsumen. Penjualan data pribadi konsumen telah meningkat pesat. Penelitian ini  bertujuan  membahas  perlindungan  privasi  konsumen  terhadap  promosi  penjualan  Penelitian membahas perlindungan privasi industri keuangan dan non-keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode  legal  normatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  harus  mampu  mengatur penggunaan data pribadi konsumen secara komprehensif. Penggunaan data pribadi ini harus meliputi penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan data pribadi konsumen. Peraturan penggunaan data pribadi harus merupakan peraturan yang mengatur keseluruhan data pada saat ini dan masa yang akan datang. Industri non-keuangan belum diatur oleh regulator terkait.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Privasi Konsumen; Promosi Penjualan.

## A. Pendahuluan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta semua pelaku usaha di industri keuangan baik bank dan non bank untuk menghentikan penawaran produk atau pelayanan jasa keuangan tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. OJK telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 tertanggal  6  Agustus  2013  yang  melarang  penawaran  produk  atau  jasa  keuangan  melalui  layanan
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri di tahun 2022.
pesan pendek (SMS) atau telepon tanpa persetujuan dari konsumen bersangkutan mulai 6 April 2014 (Syafina, 2014).
OJK juga akan membangun Do Not Call System . Do Not Call System ini akan berisikan nomor telepon konsumen yang tidak mau menerima pesan pendek (SMS) atau telepon penawaran produk atau jasa keuangan. Sistem ini merupakan bentuk perlindungan terhadap privasi konsumen. Beberapa negara telah memiliki do not call system ini. Amerika Serikat telah memiliki undang-undang khusus yang dikenal dengan Do Not Call Implementation Act . Konsumen dapat mendaftarkan dirinya ke Do Not Call System, sehingga konsumen tidak dapat diganggu oleh perusahaan yang menawaran produk melalui telemarketing atau  SMS.  Pelanggaran  terhadap  sistem  akan  dikenakan  denda  yang  tinggi (Firmansyah, 2014).
Namun,  penawaran  produk  di  luar  jasa  keuangan  melalui  pelayanan  pendek  (SMS),  telepon maupun  media  sosial  seperti  Whatsapp  masih  semarak  terjadi.    Seorang  konsumen  PT.  Indosat mengugat PT. Indosat dan Menteri Komunikasi dan Informatika karena sering menerima penawaran produk melalui layanan singkat (SMS). Penawaran ini dikirimkan pada dini hari dan dianggap tidak wajar  dan  menganggu  privasi  konsumen.  Konsumen  ini  menganggap  bahwa  Kominfo  dan  Badan Regulasi  Telekomunikasi  Indonesia  (BRTI)  tidak  mengatur  ketentuan  terkait broadcast SMS  ke pelanggan  (Qur’ani,  n.d.).  Konsumen  Indosat  tersebut  merupakan  anggota  Ombudsman  Republik Indonesia bernama Alvin Lie. Gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat dengan nomor perkara 464/Pdt.G/2020/PN JKT.Pst. PT. Indosat berulang kali mengirimkan pesan singkat pada waktu yang tidak wajar yakni pada saat pulang kerja, jam istirahat dan hari libur di rentang waktu 18.00-02.30 (Velarosdela, 2020).
Kebocoran  data  pribadi  konsumen  e-commece  telah  menimbulkan  keresahan  masyarakat. Penjualan data pribadi konsumen di situs tertentu telah menjadi pembincangan. Kebocoran data dan penjualan data pribadi konsumen dapat menimbulkan efek hukum (Putra, 2021).
Penelitian ini membahas secara khusus mengenai perlindungan privasi konsumen termasuk iklan promosi  atau  penawaran  produk  oleh  produsen  dengan  menghubungi  konsumen  melalui  nomor telepon dan data lainnya seperti email atau nomor whatsapp atau layanan pendek (SMS). Pembahasan pada  penelitian  menggolongkan  industri  keuangan  dan  industri  non-keuangan.  Konsumen  tidak pernah mengizinkan pemberian nomor atau data pribadi kepada perusahan-perusahaan tersebut untuk penawaran produk. Konsumen juga tidak merasa telah memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.  Konsumen  mempertanyakan  asal  sumber  data,  penghubung  hanya  memberikan  jawaban berasal  dari database perusahaan.  Hal  ini  telah  menimbulkan  kegelisahan  di  masyarakat.  Hal  ini semakin  marak  seiring  dengan  kewajiban  mendaftar  webinar  yang  marak  selama  masa  pandemic Covid-19. Pendaftaran wajib memasukkan nomor telepon yang dapat dihubungi atau disambungkan ke aplikasi Whatsapp. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya data konsumen yang tersebar. Data ini meliputi nama dan nomor yang dapat dihubungi.
Penggunaan media sosial Whatsapp sebagai alat pembelajaran promosi produk kewirausahaan berrbasis online telah dilakukan untuk para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Rosnelly, 2021). Penggunaan media sosial Whatsapp belum diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Konsumen  merasa  privasinya  telah  terganggu  dengan  promosi  melalui  sosial  media  (Muhaimin, Senastri,  &  Karma,  2021).  Namun,  guru  telah  mengajarkan  hal  ini  kepada  para  siswa.  Hal  ini menunjukkan  pentingnya  sebuah  peraturan  yang  mengatur  mengenai  penggunaan  media  sosial sebagai sarana promosi (Paryadi, 2018). Pelatihan UMKM dengan mempergunakan grup Whatsapp juga telah berlangsung dan berjalan telah mencapai hasil efektif (Aditya & Syahwani, 2020).
Penggunaan media sosial dalam rangka promosi penjualan, khususnya di industri makanan dan minuman menunjukkan hasil yang efektif. Promosi penjualan dengan memanfaatkan  media sosial seperti Instagram, direct marketing dengan SMS dan Whatsapp. Promosi ini telah dapat meningkatkan
penjualan sebuah Café selama pandemi Covid-19 (Lestari & Sofiani, 2021). Penggunaan media sosial dalam rangka promosi pariwisata sebuah negara telah menunjukkan hasil yang positif juga. Hal ini telah dilakukan oleh Badan Pariwisata Pakistan (Aftab & Khan, 2019). Penggunaan aplikasi media sosial seperti Whatsapp di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang positif (Somasundara Yale, Kumar, & Sharma, 2018).
Namun,  aplikasi  media  sosial  Whatsapp  tidak  diperuntukkan  untuk  promosi  penjualan. Pemakaian  media  sosial  Whatspp  untuk  promosi  penjualan  perlu  adanya  pembuatan  aplikasi tambahan  (Shani,  Riyanto,  &  Putera,  2020).  Selain  pemasaran  langsung,  beberapa  pelaku  usaha mempergunakan Whatsapp Status sebagai sarana promosi. Promosi dengan status Whatsapp bukan merupakan  pililhan  yang  tepat  untuk  pemasaran  secara  masif  (Andamisari,  2021).  Media  sosial Whatsapp  merupakan  platform  untuk  komunikasi  informasi.  Pengguna  aplikasi  Whatsapp  telah mencapai 1,5 milliar pengguna di seluruh dunia. Aplikasi Whatsapp telah menciptakan komunikasi yanglebih baik bagi manusia (Jailobaev, Jailobaeva, Baialieva, Baialieva, & Asilbekova, 2021).
Hubungan antara konsumen dengan produsen yang melakukan transaksi melalui media soail telah menimbulkan kerugian pada banyak konsumen pelaku usaha nakal. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsuen (BPSK). BPSK merupakan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen usaha dan pelaku usaha di luar pengadilan (Samosir, 2018).
Transaksi  e-commerce  telah  bertumbuh  secara  signfikan  sejalan  dengan  pembatasan  sosial berskala  besar  (PSBB)  selama  pandemi  Covid-19.  Transaksi  e-commerce  mengacu  pada  Undang Undang No. 7 Tahun2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  PK).  Pengawasan  terhadap  perdagangan  e- commerce  dari  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  tegas.  Semaraknya  transaksi  e-commerce menunjukkan semakin tersebarnya data pribadi konsumen. Akses terhadap data konsumen menjadi semakin mudah dengan melalui alat komunikasi di handphone dan laptop . OJK  telah  melakukan  tindakan  preventif  dan  represif  terhadap  keamanan  penggunaan  data dan/atau informasi konsumen. Perusahaan teknologi keuangan (Fintech) pinjaman online illegal telah melakukan akses secara ilegal terhadap data pribadi pengguna pinjaman online (Anggitafani, 2021). Akses  data  yang  sering  terjadi  terhadap  foto-foto  pribadi  dan  nomor  kontak  sahabat  pengguna pinjaman online . Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  (Benuf,  Mahmudah,  &  Priyono,  2019).  Pengguna  data  konsumen  Fintech  oleh penagih  utang  ( debt  collector )  kepada  konsumen  yang  gagal  bayar  atau  wanprestasi  telah menimbulkan keresahan (Novinna, 2020). Debt collector mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi  konsumen  atau  menghubungi  data  nomor  telepon  teman  atau  saudara  konsumen  yang tersimpan dalam telepon konsumen.
Perlindungan  konsumen  bertujuan  menciptakan  rasa  aman  bagi  konsumen    dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  (Tesalonica &  Wulandari,  2021).  Norma  perlindungan  konsumen  dalam  Undang Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) memiliki efek sanksi pidana. Sanksi pidana dalam UU PK merupakan ultimum remedium (alterantif terakhir) (Fithri, Munthe, & Lubis, 2021). Salah satu bentuk perlindungan konsumen  adalah perlindungan data pribadi konsumen. Perlindungan data pribadi di Indonesia  masih  berbentuk  sektoral.  Industri  keuangan  telah  memiliki  peraturan  terkait,  namun peraturan untuk sektor industri lainnya belum ada. Perlindungan data pribadi konsumen memerlukan sebuah undang-undang spesifik yang komprehensif (Yuniarti, 2019).
Peraturan  perlindungan  data  pribadi  konsumen  akan  mengubah  pola  penggunaan  data  di Indonesia. Penggunaan data pribadi konsumen yang bebas pada saat ini akan dibatasin. Penggunaan data pribadi harus diatur agar privasi konsumen terlindungi (Johan, 2022).
Penelitian  ini  memiliki  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut:  Apakah  bentuk  peraturan  yang telah mengatur mengenai penawaran produk oleh produsen kepada konsumen melalui media sosial? Bagaimanakah bentuk perlindungan privasi konsumen dapat dilakukan oleh pemerintah? Mengapa data  pribadi  adalah  hal  yang  penting  diatur?  Bagaimanakah  perkembangan  peraturan  perundang- undangan perlindungan data pribadi di negara lain?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini mempergunakan metode legal normatif. Penelitian ini menelaah terhadap bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian lainnya. Penelitian ini fokus pada norma  dan  asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  privasi  konsumen.  Penelitian  juga menelaah  terhadap  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  ada  yang  ada  secara  vertikal  dan horisontal.    Penelitian  menelaah  peraturan  perundang-undangan  perlindungan  konsumen  terkait dengan data privasi konsumen. Penelitian meninjau dai sisi industri secara keseluruhan baik keuangan dan non-keuangan.
Penelitian  normatif  menelaah  bahan  penelitian  primer,  bahan  penelitian  sekunder  dan  bahan penelitian penunjang lainnya (Marzuki, 2017). Bahan penelitian primer adalah Undang Undang Dasar 1945.  Bahan  penelitian  sekunder  terdiri  dari  artikel  penelitian  ilmiah,  buku,  hasil  prosiding  atau seminar penelitian. Sedangkan bahan penelitian lainnya merupakan informasi yang ada di berbagai media komunikasi (Johan & Ariawan, 2021).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Peraturan  yang  Diperlukan  dalam  Mengatur  mengenai  Penawaran  Produk  Kepada Konsumen
Penawaran produk tidak hanya meliputi jalur komunikasi, tetapi juga meliputi waktu penawaran dan penggunaan data dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi penawaran yang tidak tepat akan merugikan perusahaan, konsumen dan pelaku usaha. Konsumen akan memiliki pandangan yang buruk terhadap perusahaan yang menawarkan produk.
Penggunaan data dalam interaksi dan pengetahuan tentang konsumen menjadi kunci sukses dalam penawaran  produk.  Penawaran  produk  yang  berhasil,  jika  konsumen  membeli  produk  yang ditawarkan. Pemasaran produk yang gagal bukan hanya tidak terjadi penjualan, namun termasuk juga pandangan konsumen terhadap produk yang ditawarkan setelah penawaran.
Pola penawaran produk oleh perusahaan atau pelaku usaha kepada konsumen belum diatur oleh otoritas  untuk  semua  industri.  Industri  keuangan  telah  diatur  oleh  OJK.  Peraturan  yang  mengatur mengenai pola penawaran produk keuangan kepada konsumen telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sedangkan penawaran produk lainnya belum diatur oleh otoritas terkait.
Penawaran  produk  meliputi  jalur  komunikasi,  bentuk  penawaran  hingga  penggunaan  data penawaran produk. Jalur komunikasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Penawaran dengan memaksa konsumen untuk membeli juga tidak diperbolehkan. Penggunaan bahasa yang tidak tepat juga dapat menimbulkan efek hukum.  Peraturan OJK merupakan contoh bagaimana penawaran produk dapat dilakukan dan waktu pelaksanaan penawaran produk. Penggunaan data penawaran juga memerlukan  persetujuan  konsumen.  Penawaran  produk  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kammpuan konsumen. Penawaran produk yang tidak tepat akan meningkatkan biaya perusahaan tanpa memberikan hasil.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 250-258
Peraturan perundang-undangang yang mengatur indstri non-keuangan perlu segera diterbitkan. Penggunaan  data  pribadi  untuk  keperluan  bisnis  juga  harus  diatur.  Salah  pengaturan  adalah memperoleh persetujuan konsumen agar datanya dapat dipergunakan untuk promosi penjualan.

## 2. Bentuk Perlindungan Privasi Konsumen dapat Dilakukan oleh Pemerintah
Data pribadi konsumen dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok data yakni data pribadi yang melekat pada pribadi seseorang atau perusahaan, data yang dikettahui oleh publik, data yang tidak  diketahui  oleh  publik,  data  keuangan  dan  data  yang  melekat  pada  pribadi  seseorang  seperti hobby, aktivitas harian dan hal lainnya (Subawa, 2020). Data-data pribadi konsumen ini merupakan hak  pribadi  konsumen.  Data-data  ini  dapat  dipergunakan  untuk  mengenal  sifat  maupun  aktivitas pribadi  konsumen  hingga  penawaran  produk  yang  sesuai  untuk  konsumen.  Banyak  perusahaan teknologi  mempergunakan  data  ini  dalam  menentukan  perilaku  konsumen.  Dengan  mengetahui perilaku  konsumen,  maka  penawaran  produk  akan  menjadi  efektif  (Johan,  2021a;  Johan  &  Dewi, 2021).
Pemerintah perlu melindungi data-data konsumen dari penawaran produk, penggunaan data untuk tujuan  politik,  penggunaan  data  untuk  tujuan  bisnis  lainnya.  Penggunaan  data  diperbolehkan,  jika telah memperoleh persetujuan dari konsumen. Perlindungan data pribadi ini perlu segera dilakukan, mengingat penjualan data konsumen semakin semarak terjadi di dunia bisnis. Indsustri keuangan telah diatur  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  1/POJK.7/2013.  Namun,  POJK  ini hanya  mengatur  mengenai  tata  cara  hubungan  antara  konsumen  dengan  perusahaan  keuangan. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan, penyimpanan dan penggunaan data masih belum ada.
Peraturan  perundang-undangan  perlu  mengatur  keseluruhan  industri  terutama  industri  yang berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi.  Peraturan  yang  lebih  komprehensif  diperlukan  daripada hanya  POJK  di  industri  terkait  saja.  Perkembangan  teknologi  telah  semakin  pesat,  sehingga pengaturan  memerlukan  sebuah  undang-undang  yang  lebih  luas  mengatur  mengenai  perlindugan privasi data konsumen.
Untuk industri keuangan perlu meninjau kembali asal data pribadi konsumen. Penggunan data konsumen dan sumber data konsumen masih sulit dibuktikan. Penggunaan data konsumen di industri non keuangan jauh lebih sulit dibuktikan sumber asalnya data. Sehingga pengaturan yang ketat baik di  keuangan  dan  non-keuangan  sangat  diperlukan.  Sebuah  peraturan  dalam  bentuk  perundang- undangan perlu segera diterbitkan agar dapat melindungi data privasi masyarakat.

## 3. Data Pribadi Perlu Diatur
Data seseorang merupakan data yang hanya berlaku untuk satu oran tersebut. Namun ketika data tersebut  dikumpulkan dan dikelompokkan, maka  data tersebut  akan mencermikan  perilaku sebuah komunitas.  Ketika  data  tersebut  diolah  dalam  sebuah Big  Data atau  manajemen  data,  maka  data tersebut akan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis maupun politik. Penggunaan data ini  akan  memiliki  pengaruh  terhadap  pertahanan  negara  (Johan,  2021b).  Negara  lain  akan  dapat mengetahui mengenai pola perilaku penduduk sebuah negara dengan memiliki data-data penduduk di negara tersebut. Hal ini dijelaskan di gambar 1.

## Gambar 1. Struktur Data
Sumber: Johan (Johan, 2022)
Pengaturan data pribadi konsumen dalam sebuah negara tidak hanya kepentingan konsumen, akan tetapi juga kepentingan pemerintah sebuah negara. Data preferensi pemilihan umum juga dapat dibaca melalui data-data konsumen di media sosial.
Selain  preferensi  pemilihan  umum,  pandang  politik  dan  penggunaan  media  sosial  dalam mempengaruhi  pandangan  politik  juga  sering  terjadi.  Hal  ini  diduga  telah  terjadi  pada  pemilihan presiden di salah satu negara maju di tahun 2017.
Data  demografi  penduduk  juga  merupakan  rahasia  sebuah  negara.  Data-data  secara  aggregate dapat dibaca oleh negara lain untuk mengetahui kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan preferensi politik. Sehingga perlindungan terhadap pribadi sangat diperlukan.

## 4. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di Negara Lain
Salah satu masalah dalam perlindungan konsumen di Malaysia adalah penggunaan kontrak atau klausula baku. Hal ini masih dianggap merugikan konsumen dan menguntungkan produsen (Amin, 2012).  Usulan  pemakaian  klausula  pengecualian  untuk  mengatasi  pemakaian  klausula  baku sebagaimana dipergunakan di Inggris (Abdullah, 2018).
Perlindungan data pribadi di Indonesi dianggap masih kurang implisit. Indonesia dapat belajar dari  Uni  Eropa  dan  Malaysia  dengan  membentuk  lembaga  khusus  pengawasan  serta  memberikan pengawasan seperti OJK. Hal ini diatur dalam sebuah Undang Undang (Farhan, Hamdani, Astuti, & Fiqri,  2022).  Malaysia  memiliki  sebuah  Undang  Undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai perlindungan data pribadi.  Undang Undang Malaysia mengatur mengenai batasan penggunaan data
Data Individu Pengelompokkan Data
Manajemen Data
Model Pengambilan Keputusan
pribadi  hingga  hal-hal  yang  melanggar  hak  privasi  pengguna.  UU  iin  juga  mengatur  mengenai penggunaan data pribadi antar negara (Rizal, 2019).
Indonesia memerlukan sebuah peraturan perundang-undangan dan pembentukan sebuah lembaga khusus yang mengatur mengenai pengawasan penggunaan data pribadi. Indonesia juga perlu mengatur mengenai penggunaan data pribadi antar negara atau oleh institusi asing. Peraturan ini harus berbentuk Undang-Undang sebagai payung bai peraturan yang lainnya di bawah Undang-Undang.

## D. Simpulan dan Saran
Negara memerlukan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  mengatur  data  pribadi penduduk  secara  menyeluruh.  Pengawasan  penggunaan  data  memiliki  efek  yang  sangat  luas. Pengaturan  penggunaan  data  menjadi  hal  yang  krusial  terhadap  negara.  Penggunaan  data  dapat memiliki  efek  terhadap  hasil  pemilihan  umum,  preferensi  pandangan  politik  dan  juga  perubahan pandangan  hidup  sebuah  masyarakat.  Pengaturan  penggunaan  data  pribadi  harus  meliputi penggunaan, waktu penggunaan dan tujuan penggunaan data. Penelitian ini bersifat legal normatif. Penelitian lain dapat dikembangkan dengan meneliti efek-efek penggunaan data terhadap perubahan pandangan  politik  masyarakat  maupun  pola  perubahan  perilaku  konsumen  dalam  keputusan pembelian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, F. (2018). Consumer Protection on Unfair Contract Terms: Legal Analysis of Exemption Clauses in B2C Transactions in Malaysia. International Journal of Asian Social Science , 8 (12), 1097–1106. https://doi.org/10.18488/journal.1.2018.812.1097.1106
Aditya,  &  Syahwani,  K.  I.  A.  (2020).  Online  Training  of  Making  Brochures  Through  Imooji  to Support  The  Promotion  of  The  MSMEs  During  Pandemic  Covid-19. Jurnal  Pusat  Inovasi Masyarakat , 2 (6), 957–965.
Aftab, S., & Khan, M. M. (2019). Role Of Social Media In Promoting Tourism In Pakistan. Journal of Social Sciences and Humanities , 58 (1), 101–113.
Amin,  N.  (2012).  Protecting  consumers  against  unfair  contract  terms  in  Malaysia:  The  Consumer Protection (Amendment) Act 2010. 9th ASLI Conference , 1 (November 1999), 1–11. Retrieved from http://irep.iium.edu.my/24683/
Andamisari, D. (2021). Penggunaan Status Whatsapp Sebagai Digital Marketing Warga Kecamatan Medan  Satria  Bekasi  Di  Era  New  Normal. Jurnal  Lugas , 66 (1),  66–72.  Retrieved  from http://ojs.stiami.ac.id
Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK  No.  1/POJK.7/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Keuangan  dan  Aspek Kemaslahatan. Journal of Islamic Business Law , 2 (1), 55–72. https://doi.org/10.25123/vej.2916 Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 145– 160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Farhan, Hamdani, F., Astuti, L. N. V., & Fiqri, H. A. H. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online ( perbandingan Uni Eropa dan Malaysia ). Indonesia Berdaya ,
3 (3), 567–576.
Firmansyah,  F.  (2014). Mengenal  Do  Not  Call,  Pembendung  SMS  Pengganggu .  Retrieved  from https://bisnis.tempo.co/read/582933/mengenal-do-not-call-pembendung-sms-pengganggu
Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap  Pelaku  Usaha  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen. DOKTRINA: JOURNAL  OF LAW , 4 (1), 69–84. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918
Jailobaev,  T.,  Jailobaeva,  K.,  Baialieva,  M.,  Baialieva,  G.,  &  Asilbekova,  G.  (2021).  WhatsApp Groups in Social Research: New Opportunities for Fieldwork Communication and Management. BMS Bulletin of Sociological Methodology/ Bulletin de Methodologie Sociologique , 149 (1), 60– 82. https://doi.org/10.1177/0759106320978337
Johan,  S.  (2021a).  Peer-to-peer  Lending’s  Customer  Profile:  Empirical  Research  on  Indonesia’s Financial Technology Market. Southeast Asian Journal of Economics , 9 (1), 103–120.
Johan, S. (2021b). Social Media Technology Firms Or States : Who Knows The People Better ? Seri Seminar Riset II (Serina 2) Universitas Tarumanagara , 1–8.
Johan,  S.  (2022).  Will  Data  Protection  Act  Change  the  Use  of  Data  in. LamLaj , 7 (1),  1–13. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.297
Johan, S., & Ariawan, A. (2021). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information  Dan  Semi  Strong  Form. Masalah-Masalah  Hukum , 50 (1),  106–118. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118
Johan, S., & Dewi, C. E. (2021). Credit Limit of Unsecured Consumer Lending: Evidence from Micro Data. Economics and Finance in Indonesia , 67 (1), 51. https://doi.org/10.47291/efi.v67i1.697
Lestari,  C.  F.,  &  Sofiani.  (2021).  Strategi  Promosi  Shirokuma  Cafe  Di  Masa  Pandemi. Jurnal Hospitality Dan Pariwisata , 7 (2), 103–109. https://doi.org/10.30813/jhp.v7i2.3024
Marzuki,  M.  P.  (2017). Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi (Revisi).  Retrieved  from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842
Muhaimin,  A.,  Senastri,  N.  M.  J.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui sms Broadcast. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 238–242. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242
Novinna, V. (2020). “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (1), 92–110. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01
Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang  Perdagangan Dan Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 48 (3),  652. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750
Putra, J. M. (2021). Data Pribadi Konsumen E-Commerce Bocor dan Dijual Pihak Lain, Bagaimana Hukumnya? Retrieved from
https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/17/060000780/data-pribadi- konsumen-e-commerce-bocor-dan-dijual-pihak-lain?page=all
Qur’ani,  H.  (n.d.). Kirim  SMS  Spam  Dini  Hari,  Indosat  Digugat  Pelanggan .  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/berita/a/kirim-sms-spam-dini-hari--indosat-digugat-pelanggan- lt5f378abb4d2b9/?page=all
Rizal,  M.  S.  (2019).  Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  dan  Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (2), 218–227. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349
Rosnelly, B. J. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Whatsapp Group Sebagai Bentuk Pembelajaran Promosi  Produk  Kewirausahaan  Berbasis  Online  Bagi  Siswa  Kelas  X  OTKP  SMK  Negeri  1 Seluma. LP3MKIL , 1 (2), 36–46.
Samosir,  A.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Yang  dilakukan  Bandan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK). Legal  Standing , 2 (2),  133–142.  Retrieved  from www.kompas.co.id.
Shani, F. F., Riyanto, S., & Putera, R. A. (2020). Utilization Of Amandroid-Based Digital Marketing Applications  As  Business  Promotional  Media. Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi-2020 “Inovasi Disruptif Teknologi Informasi Di Era Normal Baru,” 41–46.
Somasundara Yale, S., Kumar, S. C., & Sharma, V. (2018). Current and Potential Use of Whatsap in Oral Health Care - A Narrative Review. International Journal of Health Sciences & Research (Www.Ijhsr.Org) , 8 , 278. Retrieved from www.ijhsr.org
Subawa, I. M. M. (2020). Protecting personal data in financial technology in indonesia. International Journal of Business, Economics and Law , 22 (1), 59–68.
Syafina, D. C. (2014). OJK larang penawaran produk melalui SMS & telepon .
Tesalonica,  N.,  &  Wulandari,  B.  T.  (2021).  Pencantuman  Sertifikat  Keandalan  (Logo  Trustmark) Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen E-Commerce Ditinjau Dari Peraturan Yang Berlaku.
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 13 (1), 79–96.
https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3874
Velarosdela,  R.  N.  (2020). Duduk  Perkara  Gugatan  Sebesar  Rp  100  Alvin  Lie  terhadap  Indosat karena SMS Penawaran .
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147–154.
https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030