https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj

## PENELITIAN AKSI DENGAN INTERVENSI KESEHATAN DAN KRIMINOLOGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK: PENGALAMAN PENELITI
Conducting Action Research Involving Health and Criminological Intervention in A Juvenile Correction Facility: Researchers' Experiences
Kristian Wongso Giamto 1* , Muhammad Mustofa 1
1 Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
E-mail : kristian.wongso@ui.ac.id

## ABSTRACT
Action research is interventional-based research on a specific local context and is result-oriented. Interventions taken are based on local contexts' needs. This descriptive reflection aims to share researchers' experiences while conducting an action research approach that has yet to be widely utilised in health or criminological  research.  In  this  case,  researchers  planned  to  conduct  action  research  to  lower  scabies prevalence in a juvenile prison. Various challenges emerged during designing the research plan until the dissemination  of  the  research  findings.  With  its  commitment  to  providing  immediate  and  contextual solutions, action research can be more widely acknowledged in health and or criminological fields.
Keywords: action research, juvenile prison, scabies, criminology

## ABSTRAK
Penelitian aksi  merupakan penelitian intervensi  yang didasarkan pada kondisi  di lapangan yang spesifik  dan berorientasi  pada hasil. Intervensi  yang dilakukan bergantung  dari  masalah riil  yang ada di lapangan.  Refleksi  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  membagikan  pengalaman  peneliti  saat  melakukan penelitian  dengan  pendekatan  yang  belum  banyak  digunakan  secara  luas  di  bidang  kesehatan  maupun bidang kriminologi ini. Pada kasus ini, peneliti melakukan penelitian aksi dengan menggunakan intervensi kesehatan  dan  kriminologis  untuk  mengontrol  prevalensi  skabies  pada  sebuah  lembaga  pemasyarakatan anak.  Berbagai  tantangan  muncul  sejak  merancang  penelitian,  memersuasikan  penelitian  kepada  pihak- pihak  terkait  hingga  saat  menyebarkan  hasil  penelitian.  Dengan  komitmennya  untuk  memberikan  solusi yang segera dan kontekstual, penelitian aksi berpotensi untuk digunakan secara lebih luas di masa depan, baik pada bidang kesehatan maupun bidang kriminologi.
Kata kunci : penelitian aksi, lembaga pemasyarakatan anak, skabies, kriminologi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Penelitian aksi merupakan penelitian yang berorientasi untuk mengoptimalkan suatu  kondisi ( to improve practice ) dengan melakukan intervensi  yang terhadap masalah-masalah  pada tempat  dan waktu penelitian yang spesifik. Penelitan yang dikenal  juga  dengan istilah  “ Participatory Action Research ” ini unggul  dalam  menghasilkan  solusi  yang  nyata  sebagai  jawaban  dari  masalah.  Secara  umum,  suatu penelitian  aksi  terdiri  dari  fase  (1)  identifikasi  masalah,  (2)  merencanakan  intervensi,  (3)  melakukan intervensi, (4) menilai dampak intervensi, sebelum kembali mengidentifikasi masalah yang mungkin masih ada(Koshy dan Waterman, 2014). Tujuan dari  berbagai  intervensi  yang dilakukan ini adalah munculnya suatu inovasi atau solusi konkrit untuk menyelesaikan masalah, yang prinsip-prinsipnya dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah serupa di lokasi yang lain(Andersson, 2018).
Laporan lain menemukan tantangan yang dihadapi  dalam melaksanakan penelitian aksi, seperti kesulitan dalam meminta keikutsertaan, kerja sama  dan tuntutan sikap senantiasa proaktif dari pihak-pihak terkait  (De  Toledo  dan  Giatti,  2015).  Peneliti  lain  menemukan  bahwa  penjelasan  mekanisme  penelitian yang lebih mudah dipahami akan mendorong partisipan untuk aktif dalam penelitian (Kelly, 2005). Pada penelusuran sistematik pada portal Garda Jurnal Digital, belum ditemukan laporan pengalaman penelitian
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj
yang melibatkan dua bidang (bidang kesehatan dan bidang kriminologi) pada kelompok responden anak yang  berada  dalam  lapas.  Mengingat  penelitian  aksi  sangat  bersifat  spesifik  konteks,  maka  pengalaman peneliti aksi, khususnya dari konteks Indonesia, menjadi perlu.

## METODE
Tulisan ini merupakan refleksi kualitatif yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian aksi. Penelitian yang dilaporkan ini dilakukan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan bertujuan  untuk  menurunkan  prevalensi  skabies  pada  anak  didik  pemasyarakatan  (andikpas)  di  sana. Intervensi yang dilakukan merupakan kombinasi dari intervensi kesehatan dan kriminologi.

## HASIL
Pada proses perancangan, pemahaman yang adekuat terkait mekanisme pendekatan penelitian aksi mutlak  dimiliki  oleh  peneliti.  Di  sisi  lain,  pendekatan  penelitian  ini  belum  lazim  digunakan  secara  luas dalam  dunia  akademik  bidang  kesehatan  dan  bidang  kriminologi.  Saat  dipersuasikan  kepada  pihak lain, penelitian aksi sering kali disalahartikan dengan dianggap sebagai penelitian klinis acak terandomisasi. Hal ini tidak hanya menyulitkan proses kerja sama dengan pihak-pihak, namun juga dalam proses mendapatkan izin etika penelitian. Selama jalannya penelitian, tantangan besar juga didapatkan karena kondisi lapangan yang sangat dinamis, sehingga menuntut penyesuaian intervensi yang segera.

## PEMBAHASAN

## Merancang Penelitian Aksi
Merancang penelitian dengan pendekatan aksi tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian lain.  Yang  paling  perlu  untuk  dipertimbangkan  adalah  kesiapan  peneliti  untuk  senantiasa  peka mengidentifikasi  masalah,  siap  untuk  melakukan  berbagai  macam  intervensi  yang  memungkinkan  dan sudah memikirkan instrument untuk menilai luaran. Untuk menyiapkan ini semua, peneliti dapat melakukan studi  literatur  terkait  intervensi-intervensi  yang  sudah  berbasis  bukti  pada  isu  tersebut.  Sumber-sumber yang digunakan adalah rekomendasi organisasi profesi resmi tentang tata laksana skabies dan referensi dari lapas itu sendiri. Hal ini penting agar peneliti nantinya tidak melewatkan masalah-masalah yang sebenarnya dapat teridentifikasi dan diintervensi lebih lanjut.
Tidak semua intervensi yang dilakukan haruslah intervensi yang benar-benar baru; tidak pernah dilakukan dalam konteks lapas sebelumnya. Sebagian intervensi dapat berupa usaha untuk menegakkan apa yang  sebenarnya  sudah  tertulis  dalam  panduan  resmi  lapas  itu  sendiri.  Pemerintah  menyadari  ini, “Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  fungsi  Pemasyarakatan  dengan  cara  …. membantu  pelaksanaan  program  Pemasyarakatan”  (Pasal  92  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2022 tentang Pemasyarakatan). Menerapkan intervensi yang sudah tercantum dalam panduan resmi lapas sendiri memberikan  keuntungan  kepada  peneliti;  pihak  lapas  pasti  tidak  akan  mempermasalahkan  intervensi tersebut karena sudah memiliki kekuatan hukumnya sendiri.
Penilaian dampak intervensi juga dapat memunculkan masalah tersendiri. Tidak semua dampak intervensi muncul cepat. Ada luaran intervensi yang dipantau dapat berbulan-bulan kemudian. Oleh karena itu, parameter yang dipilih harus relevan dengan durasi penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami memilih penyakit skabies, karena pemantauan respon terapinya bisa dalam mingguan, sehingga cukup relevan untuk dilakukan dalam beberapa bulan. Luaran skabies berupa penyakit jantung rematik kurang relevan untuk dilakukan karena membutuhkan waktu tahunan. Peneliti juga dapat mempertimbangkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif agar dapat makin memperkaya dan memperjelas temuan penelitian (Sendall et al. , 2018) .
Masalah  kesehatan  yang  ada  di  dalam  lapas  anak  tidak  seperti  masalah  kesehatan  anak  yang ditemui pada masyarakat di luar lapas. Masalah yang ada di lapas lebih kompleks karena melibatkan sistem peradilan  yang  mungkin  saja  lebih  memprioritaskan  isu  keamanan  ketimbang  isu  kesehatan.  Hal  ini menyebabkan masalah di lapas menjadi lebih kompleks. Peneliti perlu terus-menerus mawas diri bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk mengentaskan semua masalah yang ada di dalam lapas, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan langsung dengan isu yang sedang ditelitinya. Masalah-masalah teridentifikasi yang belum dapat diintervensi dapat dicatat, sehingga akan bermanfaat untuk peneliti-peneliti lain di masa depan. Bila memungkinkan, dapat dipertimbangkan penelitian aksi dengan lokasi lebih dari satu (Kleijberg et al. , 2022) .
Memersuasikan Penelitian Aksi
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj
Melalui  Pasal  92  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan,  Pemerintah mempersilakan masyarakat umum untuk melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan. Penelitian yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah penelitian yang "berkaitan dengan pengembangan program Pemasyarakatan atau kajian perbandingan program Pemasyarakatan." (Penjelasan Huruf D, Pasal 92). Jadi, sudah ada dasar hukum untuk melakukan penelitian pada LPKA.
Pada  penelitian  aksi,  berbagai  intervensi  yang  etis  akan  dilakukan  demi  mencapai  luaran  yang paling optimal yang tentu saja menguntungkan LPKA, terutama kepada andikpas secara langsung. Pada saat audiensi awal dengan Kepala LPKA, peneliti dapat menjelaskan tentang penelitian aksi dan manfaat yang  akan  didapatkan  segera  oleh  andikpas.  Inilah  yang  perlu  diangkat  dan  ditekankan  saat  melakukan persuasi  kepada kepala LPKA. Peneliti dapat  mengontraskan ini dengan jenis penelitian deskriptif yang tidak memberikan benefit langsung kepada andikpas.
Dalam  pengalaman  kami,  tantangan  terbesar  justru  ada  pada  saat  mengomunikasikan  apa  itu penelitian aksi. Seringkali, karena menggunakan istilah ‘intervensi’, maka akan dipandang sebagai suatu penelitian acak terandomisasi  atau penelitian uji  coba terapi. Padahal, tidaklah demikian; penelitian aksi tidak bertujuan untuk mengujicobakan suatu terapi. Penelitian aksi hanya akan menerapkan intervensi yang berbasis  bukti  ( evidence-based ).  Masih  belum  luasnya  penggunaan  penelitian  aksi  di  dunia  kesehatan maupun kriminologi  menyebabkan perlunya tiap peneliti untuk  memperjelas pendekatan ini kepada tiap pihak yang terlibat, termasuk kepada Komite Etik Penelitian.

## Sebelum Memulai Penelitian Aksi
1. Menjalin Kemitraan dengan Petugas Lapas
Yang  terpenting  dari  kesemuanya  ini  adalah  komunikasi  yang  baik  dengan  pihak  LPKA. Pihak  LPKA  pasti  akan  menyambut  baik  tiap  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengoptimalkan  kondisi  andikpas.  Akan  tetapi,  setiap  intervensi  yang  dilakukan  wajib dikomunikasikan  dengan  pihak  LPKA.  Pada  jalannya  penelitian  nanti,  pihak  LPKA-lah  yang  akan menjadi  penjamin,  baik  keamanan  peneliti  dan  keamanan  andikpas,  oleh  karena  itu  mereka  wajib mengetahui segala intervensi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan.
2. Mendapatkan Ethical Clearance
Masih berusia anak, apalagi berada di dalam lapas, menjadikan kelompok andikpas sebagai subjek penelitian yang sangat rentan untuk kepentingannya dilanggar oleh peneliti. Mereka cenderung untuk tidak memiliki pilihan, selain mengikut semua yang diminta oleh peneliti. Untuk memastikan hak-hak  mereka  tetap  dijaga,  maka  diperlukan ethical  clearance sebagai  pengaman.  Tidak  semua penelitian berjalan dengan etis. Beberapa penelitian klinis yang pernah dilakukan pada warga binaan dilaporkan terbukti melanggar etika (Reiter, 2009). Informed consent dan informed assent perlu ada dari tiap subjek penelitian dan pejabat LPKA yang relevan.
Penelitian yang mengombinasikan Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kriminologi dengan pendekatan penelitian  aksi  masih  belum  banyak  dilakukan,  sehingga  dapat  membuat  Komite  Etik  Penelitian memerlukan  waktu  lebih  untuk  memahami  protokol  yang  diajukan.  Bila  pengajuan  tinjauan  etik diserahkan  pada  lembaga  yang  biasa  menangani  penelitian  kesehatan,  maka  belum  tentu  semua anggota  Komite  Etik  Penelitian  memahami  kaidah-kaidah  Ilmu  Kriminologi,  demikianpun sebaliknya.
Sebelum  penelitian  dijalankan,  diskusi  intensif  dengan  pihak  lapas  perlu  dilakukan. Setelahnya,  protokol  penelitian  disubmisi  ke  Komite  Etik  Penelitian.  Natur  penelitian  aksi  sebagai penelitian yang fleksibel, terkadang membuat tidak semua hal yang di protokol dilakukan; demikian juga, tidak semua hal yang dilakukan sudah direncanakan dalam protokol penelitian. Menyikapi ini, maka komunikasi dengan Komite Etik Penelitian perlu selalu terjalin untuk memperbaharui ( update ) protokol  terbaru.  Sewaktu-waktu,  Komite  Etik  Penelitian  berwenang  untuk  merekomendasikan penghentian penelitian bila dianggap merugikan atau membahayakan andikpas.
3. Membentuk Tim Penelitian
Karena  penelitian  aksi  merupakan  penelitian  yang  penuh  dengan  fleksibilitas,  maka diperlukan perhatian dan kepekaan penuh terhadap kondisi lapangan. Jika dipandang perlu, peneliti dapat  membentuk  sebuah  tim  penelitian.  Tim  penelitian  yang  sebelumnya  sudah  dilatih  ini  dapat berperan  dalam  tiap-tiap fase  penelitian  aksi,  sesuai  dengan tugas  dan  tanggung jawab  yang  sudah ditentukan  sebelumnya.  Tim  penelitian  juga  perlu  membuat  lembar  pernyataan  khusus  yang  berisi kesepakatan  untuk  memperlakukan  identitas  andikpas  dan  data-data  penelitian  lainnya  sebagai  hal yang konfidensial.
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj
4. Mempersiapkan Dana
Persiapan dana dan sumber daya lain perlu dijamin sedari awal penelitian. Selain dari pribadi, pendanaan dapat dibantu dari kemitraan dengan pihak ketiga (misalnya pihak farmasi), sambil terus memperhatikan  keamanan  andikpas  di  atas  segala-galanya.  Segala  sumber  dana  harus  dilaporkan kepada  Tim  Komite  Etik  dan  dicatat  ke  dalam  laporan  penelitian.  Juga,  menjelaskan  apakah  akan timbul bias penelitian akibat kerja sama dengan pihak sponsor.
5. Memahami Aturan Bertindak dalam LPKA
Peneliti perlu menyadari bahwa LPKA berbeda dari tempat penelitian lain. Aspek keamanan menjadi hal yang diprioritaskan, baik keamanan andikpas maupun peneliti. Selama berada di lapas, peneliti  akan  didampingi  oleh  petugas  lapas  untuk  memastikan  keamanan.  Hal  ini  krusial,  karena masalah keamanan yang terjadi pada peniliti akan dianggap sebagai kelalaian dari pihak lapas. Secara medis, hal ini memberikan tantangan tersendiri, karena petugas kesehatan tidak dapat secara benar- benar privat berbicara dengan andikpas. Bias jawaban pada andikpas perlu selalu dipertimbangkan.
6. Menjalin Kemitraan dengan Petugas Lapas
Yang  terpenting  dari  kesemuanya  ini  adalah  komunikasi  yang  baik  dengan  pihak  LPKA. Pihak  LPKA  pasti  akan  menyambut  baik  tiap  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengoptimalkan  kondisi  andikpas.  Akan  tetapi,  setiap  intervensi  yang  dilakukan  wajib dikomunikasikan  dengan  pihak  LPKA.  Pada  jalannya  penelitian  nanti,  pihak  LPKA-lah  yang  akan menjadi  penjamin,  baik  keamanan  peneliti  dan  keamanan  andikpas,  oleh  karena  itu  mereka  wajib mengetahui segala intervensi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan.
7. Kolaborasi dengan Pihak-pihak Lain di lapas
Seringkali,  beberapa  lembaga  sudah  bekerja  sama  dengan  LPKA,  misalnya  lembaga bimbingan  psikologi  atau  lembaga  bimbingan  keterampilan.  Peneliti  dapat  berkolaborasi  lembaga- lembaga  ini  sebagai  pihak  yang  sudah  lebih  mengetahui  kondisi  di  lapangan.  Selain  bertukar pengalaman yang akan membuat  peneliti makin memahami kondiis lapangan, dari  pihak ketiga ini juga peneliti dapat saja mulai mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada di lapangan.
8. Memberikan Manfaat pada Hal di Luar Penelitian
Dalam  penelitian  yang  kami  lakukan,  selain  menangani  skabies,  pada  tiap  kunjungan  di LPKA juga diadakan pengobatan gratis untuk keluhan kesehatan lain non-skabies. Di lain sisi, layanan ini sangat membantu pada LPKA dengan petugas kesehatan yang terbatas. Perlu disadari juga bahwa tidak semua obat tersedia di poliklinik lapas, sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk penyediaan obat  secara mandiri  sambil  tetap mengomunikasikannya kepada petugas LPKA untuk  menghindari kesalahpahaman.  Peneliti  juga  perlu  memberikan  instruksi  pemberian  obat  yang  detail  dan  jelas kepada petugas  LPKA.  Adanya manfaat  di luar bidang yang diteliti ini  selain untuk  menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pihak LPKA, juga dapat berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan lain yang ternyata memang ada di lapas. Pada sebuah penelitian aksi yang dilakukan pada kalangan imigran menemukan bahwa partisipasi responden akan meningkat saat pihak peneliti  berhasil  mengidentifikasi  masalah-masalah  kesehatan  lain  (yang  di  luar  topik  penelitian) (Ganann, 2013).

## Selama Jalannya Penelitian Aksi
1. Terbuka untuk Segala Kemungkinan
Setiap  peneliti  aksi  perlu  menyadari  bahwa  intervensi-intervensi  yang  dilakukan  bersifat fleksibel. Artinya, selalu sesuai  dengan kondisi lapangan  yang tentu sewaktu-waktu  dapat  berubah. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan dapat saja berbeda dengan apa yang semula dirancang di protokol penelitian. Diskusi dengan pendamping penelitian, petugas LPKA terkait serta Komite Etik Penelitian harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa andikpas tidak dirugikan.
2. Berhadapan dengan Tanda-tanda Perlakuan Andikpas yang Tidak Sesuai
Beberapa  penelitian  melaporkan  adanya  perlakuan  yang  tidak  layak  terhadap  andikpas selama berada di  dalam LPKA  (Labrecque, 2021). Ini  menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang dianggap  sebagai  tempat  yang  paling  kondusif  untuk  pembinaan,  andikpas  masih  mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya.  Bila peneliti menemukan hal ini, perlu kebijaksaan untuk menyikapinya. Hal ini merupakan hal yang sangat sensitif, karena pengungkapan secara tidak bijaksana dapat menganggu reputasi LPKA dan merusak hubungan antara peneliti dan pihak LPKA (yang  kemudian  dapat  memengaruhi  jalannya  penelitian).  Namun,  temuan-temuan  ini  tidak  bisa didiamkan. Peneliti perlu menjalin rasa saling percaya dengan petugas LPKA. Penyimpangan praktik
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj
di LPKA, bisa saja tidak diketahui oleh pejabat LPKA. Dampak negatif dari fasilitas di LPKA yang terbatas  bisa  saja  menjadi  titik  buta  para  pejabat  LPKA.  Informasi-informasi  ini  dapat  membantu pejabat  LPKA  untuk  mengoptimalkan  layanan  pembinaan  mereka.  Identitas  andikpas  yang mengungkapkan hal ini harus tetap dilindungi oleh peneliti. Bila ada perkara etik yang meragukan, peneliti dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Komite Etik Penelitian. Keamanan andikpas sebagai whistleblower mutlak dijaga.
3. Jumlah Subjek Penelitian yang Berubah-ubah
Anggota  warga  binaan  dalam  sebuah  LPKA  akan  berubah-ubah  tiap  bulan.  Hal  ini dikarenakan adanya andikpas yang masuk dan keluar LPKA. Hal ini tentu dapat menyulitkan jalannya intervensi  dan  pemantauan.  Bila  regimen  intervensi  direncanakan  berlangsung  selama  enam  bulan, namun tiap bulannya ada sekitar 10% andikpas yang keluar-masuk, maka tentu ini akan berdampak pada saat  Analisa data. Untuk menyikapi  ini, peneliti dapat  menggunakan pendekatan per protokol atau intention to treat dalam menganalisis data(McCoy, 2017).
4. Interupsi Kegiatan LPKA
Peneliti  perlu  mengantisipasi  adanya  kegiatan  di  LPKA  yang  berlangsung  dan menganggu jalannya proses penelitian. Maka dari itu, peneliti perlu menjalin komunikasi yang baik dengan  petugas  LPKA  terkait  agar  dapat  memperoleh  jadwal  rencana  kegiatan  andikpas  dalam seminggu. Pada penelitian yang kami lakukan, penjadwalan ulang kunjungan ke LPKA sudah sering terjadi. Bila peneliti ditawarkan mengisi kegiatan pada sore hari, perlu dipertimbangkan kembali sore sebagai  waktu  pelaksanaan  penelitian  apakah  membebani  andikpas  yang  sudah  lelah  seharian. Pelaksanaan penelitian dengan kuesioner membutuhkan perhatian dan tenaga dari andikpas.
5. Mendengar Suara Andikpas
Tidak semua andikpas bersikap pasif saat berdiskusi. Ada sebagian andikpas yang bersedia untuk  memberikan  pendapatnya,  bila  diminta.  Suara  andikpas  dapat  menjadi  data  yang  sangat membantu  dalam  mengidentifikasi  masalah  yang ada,  karena  merekalah  yang  menjadi  pihak  pusat penelitian. Diperlukan waktu dan kepercayaan yang terus dibina hingga tiba pada kondisi andikpas nyaman  dengan  pihak  peneliti.  Memberikan  kesempatan  para  responden  untuk  berbicara  --  dan terlebih  dari  itu  --  menghargai  masukan-masukan  dari  mereka  dapat  menaikkan  tingkat  partisipasi mereka selama penelitian aksi berlangsung (Ganann, 2013). Isu lain yang perlu diperhatikan adalah bias-bias yang mungkin ada, misalnya pendapat dari andikpas yang akibat ditekan oleh petugas lapas atau  bahkan  kecenderungan  pendapat  yang  tidak  berbasis  bukti  untuk  menyudutkan  pihak  lapas. Diperlukan  triangulasi  (sambil  menutupi  identitas  andikpas  tersebut)  untuk  memeriksa  kesahihan laporan andikpas.

## Menjelang Akhir Penelitian
1. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Pihak LPKA
Setelah  penelitian  berakhir  dan  laporan  selesai  disusun,  maka  hasil  penelitian  ini  perlu dikomunikasikan  kepada  pihak  LPKA.  Pemaparan  hasil  ini  merupakan  saat  untuk  menyampaikan rekomendasi-rekomendasi  untuk  perbaikan  praktek  di  LPKA.  Dalam  pemaparan  ini,  peneliti  juga memastikan  kepada  pihak  LPKA  terkait  adakah bagian  dari  laporan  yang  tidak  dikehendaki  untuk dilaporkan  dalam  tulisan  ilmiah.  Bila  tetap  dianggap  penting  untuk  dimasukkan  ke  dalam  tulisan ilmiah namun sensitif, peneliti dan pihak LPKA dapat sepakat untuk mendeskripsikan temuan tersebut secara lebih abstrak. Hal  ini patut diperhatikan untuk  menghindarkan pihak LPKA dari masalah di kemudian  hari.  Bila  ada  sengketa  etik,  dapat  didiskusikan  dengan  Komite  Etik  Penelitian  untuk mendapatkan jalan keluar.
2. Diseminasi Hasil Penelitian kepada Masyarakat Ilmiah
Penelitian di bidang Ilmu Kriminologi bernuansa kejahatan; hal-hal negatif. Oleh karena itu, aspek  konfidensialitas  dalam  tulisan  ilmiah  perlu  dijaga.  Hal  ini  mencakup  identitas  andikpas (sebisanya  menggunakan  kode  acak,  bukan  inisial)  dan  deskripsi  lokasi  LPKA  tempat  penelitian berlangsung  (sebaiknya  diberikan  kode  sebagai  “LPKA  X”).  Deskripsi  yang  terlalu  spesifik  dapat menyebabkan  lokasi  LPKA  dan  identitas  andikpas  teridentifikasi.  Data  mentah  yang  didapat  dari penelitian dalam situasi ini juga sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak lain.

## KESIMPULAN
Penelitian aksi merupakan pendekatan penelitian yang sangat spefisik konteks. Karena naturnya ini, tiap intervensi diharapkan dapat memberikan solusi relevan sesuai dengan konteks lokasi yang sedang
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj
diteliti.  Penelitian  aksi  menuntut  kepekaan  peneliti  terhadap  masalah  di  lapangan.  Intervensi  yang melibatkan  bidang  kesehatan  dan  bidang  kriminologi  harus  direncanakan  dengan  baik  agar  dapat  saling sinkron saling melengkapi.

## SARAN
Penelitian aksi dapat dipertimbangkan sebagai suatu pendekatan menjawab masalah secara ilmiah, sesuai konteks dan berorientasi pada hasil. Adanya intervensi yang berasal lebih dari satu bidang keilmuan ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  yang  lebih  komprehensif  terhadap  masalah-masalah  masa  kini yang tidak dapat dijawab hanya oleh satu bidang keilmuan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersson, N. (2018) ‘Participatory research—A modernizing science for primary health care’, Journal of General and Family Medicine , 19(5). Available at: https://doi.org/10.1002/jgf2.187.
Ganann,  R.  (2013)  ‘Opportunities  and  challenges  associated  with  engaging  immigrant  women  in participatory  action  research’, Journal  of  Immigrant  and  Minority  Health ,  15(2).  Available  at: https://doi.org/10.1007/s10903-012-9622-6.
Kelly, P.J. (2005) ‘Practical suggestions for community interventions using participatory action research’,
Public Health Nursing . Available at: https://doi.org/10.1111/j.0737-1209.2005.22110.x. Kleijberg, M. et al. (2022) ‘Conceptualizing impact in community-based participatory action research to engage communities in end-of-life issues’, Palliative Care and Social Practice , 16. Available at: https://doi.org/10.1177/26323524221095107.
Koshy,  E.,  Koshy,  V.  and  Waterman,  H.  (2014) Action  Research  in  Healthcare , Action  Research  in Healthcare . Available at: https://doi.org/10.4135/9781446288696.
Labrecque, R.M. (2021) ‘Interpersonal Violence and Institutional Misconduct in the Los Angeles County Jail  System:  A  Mixed  Method  Investigation’, International  Journal  of  Offender  Therapy  and Comparative Criminology , 65(13–14). Available at: https://doi.org/10.1177/0306624X21990834. McCoy,  C.E.  (2017)  ‘Understanding  the  intention-to-treat  principle  in  randomized  controlled  trials’,
Western Journal of Emergency Medicine . Available at:
https://doi.org/10.5811/westjem.2017.8.35985.
Reiter, K. (2009) ‘Experimentation on prisoners: Persistent dilemmas in rights and regulations’, California Law Review . Sendall, M.C. et al. (2018) ‘Participatory action research, mixed methods, and research teams:  Learning from  philosophically  juxtaposed  methodologies for  optimal  research  outcomes’, BMC  Medical Research Methodology , 18(1). Available at: https://doi.org/10.1186/s12874-018-0636-1.
De Toledo, R.F. and Giatti, L.L. (2015) ‘Challenges to participation in action research’, Health Promotion International . Available at: https://doi.org/10.1093/heapro/dau079.