*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com

## Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
Ida Ayuningtyas Zholaikah 1 *,
Dyah Pravitasari 2
1 Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali

## Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
At this time, technology has developed rapidly all over the world. All organizations are competing to improve the quality of their organization. In order to improve the quality  of  village  financial  management,  BPKP  has  developed  the  Siskeudes application.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  quality  of  financial reporting in Ngadimulyo Village after the Siskeudes application was implemented. This research is a qualitative one using a descriptive approach. The results showed that the quality of financial reporting in Ngadimulyo Village was classified as good after implementing the Siskeudes application. Although there are still obstacles in human  resources.  The  Ngadimulyo  Village  Government  has  implemented Permendagri  Number  20  of  2018.  Transparency  in  Ngadimulyo  Village  is manifested in the form of banners related to the Village Revenue and Expenditure Budget  (APBDes)  in  several  places  and  also  uploaded  on  the  village  website. Accountability  in Ngadimulyo  Village  at  the  reporting  stage  has  also  used  two versions,  namely  online  using  the  Siskeudes  application  and  also  physically.  In terms  of  participation,  the  community  has  also  channeled  their  aspirations although there are still many people who are indifferent to activities in the village. For orderliness and discipline, the budget has also been realized in timely financial reporting, although sometimes there are still shifts. ISSN: 2774-4256
Keywords:
Siskeudes, financial Statements, Permendagri No. 20 Year 2018

## PENDAHULUAN
Pelaporan keuangan pada pemerintah desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam rangka memenuhi tanggung jawab terkait dengan keuangan yang dikelolanya. Kualitas pelaporan keuangan desa dapat menentukan  juga  bagaimana  kualitas  desa  tersebut.  Kualitas  pelaporan  keuangan sendiri merupakan suatu tingkatan baik atau tidaknya suatu pelaporan keuangan.
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana masyarakat yang tinggal di dalamnya  mempunyai  wewenang  untuk  mengadakan  pemerintahan  sendiri  serta mengurus rumah tangganya sendiri (Gunawan P. & Aris S., 2018:2). Berkaitan dengan hal  tersebut,  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  mengatur tentang  desa  telah  memberikan  pengaruh  yang  baik  dan  memberikan  kesempatan bagi  desa  untuk  membangun  serta  mengelola  desanya  secara  mandiri  guna terciptanya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.
Dalam mewujudkan terciptanya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera setiap desa memperoleh pendapatan atau biasa disebut dengan dana desa. Dapat dilihat dari jumlah APBDes yang cukup banyak setiap tahunnya, maka Pemerintah Desa perlu melaksanakan pengelolaan keuangan yang  lebih baik terhadap dana desa tersebut. Dalam  penggunaan  dana  desa  rawan  terhadap  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab dan melakukan tindakan penyelewengan. Berdasarkan data ICW ( Indonesia  Corruption  Watch )  dari  tahun  2015  hingga  2020,  tercatat  sebanyak  676 terdakwa kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa. Secara keseluruhan korupsi yang  dilakukan  oleh  oknum  perangkat  desa  tersebut  memberikan  kerugian  bagi keuangan  negara  hingga  mencapai  111  miliar  (Tatang  Guritno,  2020).  Data  ini menunjukkan  bahwa  masih  tingginya  angka  korupsi  dalam  pengelolaan  anggaran desa atau dengan kata lain masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan  desa  yang  ditunjukkan  kepada  masyarakat.  Sehingga  rawan  terjadinya penyalahgunaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan  hal  tersebut  dapat memengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah,  khususnya pemerintah desa.
Untuk  mencegah  terjadinya  korupsi,  maka  harus  diadakan  peningkatan pengawasan  yang  menyeluruh.  Pengawasan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dan  badan  pengawas  saja,  akan  tetapi  peran  masyarakat  juga dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan dana-dana tersebut. Sehingga pemerintah
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
desa  dituntut  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara  transparan  dan  memiliki akuntabilitas  yang  tinggi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  adanya penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  kegiatan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  yang  sebelumnya  di  atur  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  untuk mengelola  keuangan  desa  yang  akuntabel,  transparan,  partisipatif  serta  tertib  dan disiplin anggaran.
Dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  Pasal  2  Ayat  1,  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) bekerjasama  dengan  Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini ditujukan kepada pejabat pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan serta pelaporan keuangan desa. Dilansir dari situs resmi BPKP, per tanggal 31 Desember 2019,  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  telah  mencapai  95,06%  dari  seluruh  desa  di Indonesia (BPKP, 2019).
Desa  Ngadimulyo  merupakan  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan menjadi salah satu desa yang telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Desa Ngadimulyo, mulai menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2016  sampai  dengan  saat  ini.  Dalam  penerapan  aplikasi  Siskeudes  perlu  didukung oleh  dokumen-dokumen  dan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  serta  mampu menjalankankan aplikasi tersebut (Gayatri & Made, 2018).
Walaupun  dalam  penerapannya  telah  memberikan  banyak  dampak  positif, akan  tetapi  dalam  beberapa  studi  yang  telah  dilakukan  masih  terdapat  beberapa kendala yang harus diatasi di beberapa daerah. Dari studi yang telah dilakukan oleh Rita  Martini,  dkk.  (2019)  menunjukkan  hasil  bahwa  sumber  saya  manusia  dan terbatasnya fasilitas dalam penerapan aplikasi Siskeudes masih menjadi kendala yang
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
harus dihadapi. Selain itu, dalam penelitian Cahyo (2018) menunujukkan hasil bahwa jaringan internet dan masalah fasilitator aplikasi masih menjadi kendala.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka  peneliti memutuskan  untuk  melakukan  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pernerapan  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Ngadimulyo,  untuk  mengetahui bagaimana  pelaporan  keuangan  di  Desa  Ngadimulyo,  serta  apa  saja  kendala  yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Ngadimulyo.

## TINJAUAN LITERATUR

## Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  merupakan  sebuah  teori  yang  menggambarkan  suatu  kondisi dimana  sesesorang  harus  mematuhi  sebuah  peraturan  atau  perintah  yang  telah diberikan (Yohanes, 2019). Teori kepatuhan, dapat  mendorong  seseorang  lebih taat terhadap peraturan yang ada (Gloria, dkk., 2021). Menurut norma atau kaidah yang berlaku  seharusnya  teori  kepatuhan  dapat  di  terapkan  dalam  lingkup  akuntansi. terlebih kepatuhan dalam pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap keuangan yang telah dikelola merupakan hal yang mutlak dan harus dipenuhi (Yohanes, 2019). Dalam lingkup pemerintah desa teori kepatuhan dapat diterapkan salah satunya pada saat  penyampaian  laporan  keuangan  secara  tepat  waktu.  Dalam  penerapan  teori kepatuhan kepala desa beserta perangkat desa dituntut untuk memberikan hasil yang paling  baik  khususnya  dalam  memajukan  desanya.  Dengan  adanya  sistem  yang semakin  baik  pemerintah  desa  diharapkan  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya.

## Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  bekerjasama  dengan Kementrian  Dalam  Negeri  untuk  memudahkan  pengelolaan  keuangan  desa  mulai dari  tahap  perencanaan  hingga  tahap  pelaporan  serta  pertanggungjawaban  (BPKP, 2018:3-4). Siskeudes dapat  membantu pemerintah desa dalam memperoleh laporan keuangan  yang  efektif,  andal,  dan  efisien  sehingga  dapat  memudahkan  kinerja
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
pemerintah desa dalam pelaporan keuangannya. Aplikasi siskeudes ini juga sangat mudah digunakan untuk orang awam sekalipun, karena aplikasi ini menggunakan fitur yang sederhana, jelas dan mudah dipahami.
Pada  awalnya,  aplikasi  ini  dikenal  dengan  nama  SIMDA  Desa  setelah  itu dikembangkan  menjadi  Siskeudes.  Sejak  dirilisnya  aplikasi  ini  sudah  terdapat beberapa  versi,  dan  versi  terbarnya  adalah  sudah  dalam  tahap  penyempurnaan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan  tentunya  Pemerintah  desa  dapat  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan pelaporan keuangan desanya.

## Kualitas Pelaporan Keuangan
Kualitas  pelaporan  keuangan  merupakan  hal  yang  sangat  fundamental  bagi pengguna  laporan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan  yang  baik  juga  akan memengaruhi kualitas pelaporan keuangannya. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, antara lain:
a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan, dan
d. Dapat dipahami
Sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  pengelolaan  keuangan  desa dilaksanakan  dengan  berlandaskan  asas  akuntabel,  transparan,  partisipatif  serta dilaksanakan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Hal  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  transparan  dengan  memberikan kebebasan  bagi  setiap  warga  atau  publik  untuk  mengakses  dan  mendapatkan informasi dengan mudah terutama informasi yang terkait dengan proses, kebijakan,
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
dan pelaksanaan pemerintahan serta hasil yang telah diraih dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Transparansi
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  telah  menyatakan  bahwa transparansi memuat informasi keuangan secara transparan dan jujur kepada publik  dengan  mempertimbangkan  bahwa  publik  atau  setiap  orang mempunyai hak  untuk mengetahui secara terbuka dan  secara rinci hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola seluruh sumber daya yang telah diamanahkan kepada pemerintah serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Mardiasmo  (2009:30),  transparansi  dapat  diartikan  sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang memerlukan sebuah informasi . Sedangkan menurut Harnovinsah, dkk., (2020) Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap  masyarakat untuk medapatkan informasi  yang  berkaitan dengan pemerintahan,  yaitu  informasi  yang  berkaitan  dengan  kebijakan,  proses pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya dan hasil yang telah diperoleh.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sebuah keterbukaan informasi  dari  pemerintah  kepada  publik  atas  suatu  aktivitas  atau  kegiatan yang telah diselenggarakan.
b. Akuntabilitas
Menurut  Mardiasmo  (2009:20),  akuntabilitas  publik  merupakan keharusanan  bagi  setiap  pemegang  kepercayaan  untuk  memberikan  sebuah
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
penyajian, pengungkapan, pertanggungjawaban, serta pelaporan untuk setiap kegiatan yang telah dijalankan dan telah menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi kepercayaan dan mempunyai hak serta wewenang untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.
Menurut  Anis  &  Ikbal  (2014:67),  akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai ilmu  yang  di  dalamnya  terdapat  tanggung  jawab  akan  setiap  tindakan, kebijakan,  serta  keputusan,  termasuk  juga  di  dalamnya  adalah  administrasi publik serta implementasi dalam kerangka suatu peran atau posisi jabatan yang mencakup  suatu  keharusan  untuk  memberikan  penjelasan,  memberikan laporan serta dapat memeberikan keterangan  untuk  setiap akibat yang  telah dihasilkan.
c. Partisipatif
Menurut UNDP ( United Nations Development Program ) dalam Mardiasmo (2009:18), Partisipasi merupakan kontribusi yang diberikan oleh publik dalam pengambilan  keputusan.  Dalam  hal  ini  setiap  warga  dapat  menyalurkan aspirasinya, baik secara tidak langsung yaitu melalui suatu badan perwakilan ataupun  secara  langsung.  Partisipasi  dibangun  didasarkan  pada  kebebasan berbicara dan berasosiasi serta berperan secara konstruktif. Untuk membangun desa  menjadi  lebih  baik,  tentunya  masyarakat  harus  selalu  dilibatkan  dalam setiap prosesnya. Dengan   adanya partisipasi dari masyarakat  dimaksudkan untuk  memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah adalah cerminan dari keinginan publik.
d. Tertib dan Disiplin Anggaran.
Tertib  dan  disiplin  anggaran  dapat  dididefinisikan  sebagai  keharusan untuk  mengelola  setiap  anggaran  secara  konsisten.  Selain  itu,  pencatatan sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  harus  sesuai  dengan  prinsip akuntansi keuangan yang berlaku di desa (Harnovinsah, dkk,. 2020). Dalam hal
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
ini, kauangan desa harus dikelola sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat tercipta pengelolaan keuangan yang jujur, tertib dan disiplin anggaran.

## Pelaporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas setiap keuangan yang dikelola oleh negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini yaitu satu periode. Pelaporan keuangan desa  adalah  tahap  terakhir  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  di  desa.  Hal  ini merupakan  sebuah  keharusan  yang  harus  dilakukan  pemerintah  desa  untuk melaporkannya kepada pemerintah daerah.
Dalam kegiatan pelaporan keuangan harus dilakukan dengan tepat waktu serta bersifat  akurat  dan  benar  (Jeacklin,  dkk.,  2017).  Pelaporan  keuangan  itu  sendiri bertujuan  untuk  memberikan  suatu  informasi  terkait  kinerja  keuangan,  posisi keuangan, serta arus kas suatu perusahaan yang dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan suatu objek yang alamiah, di  mana  peneliti  adalah  instrumen  utama,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil studi ini lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2019:18).
Penelitian deskriptif merupakan sebuah riset yang dapat mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual serta fenomena yang ada pada saat ini. Penelitian ini digunakan untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara  faktual,  sistematis,  dan  akurat  yang  berkaitan  dengan  sifat,  fakta,  serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Ajat Rukajat, 2018:1).
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
Penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Ngadimulyo  Kecamatan  Kampak  Kabupaten Trenggalek. Di mana pada desa tersebut telah menggunakan aplikasi Siskeudes untuk membantu mengelola keuangan desanya. Dalam sebuah penelitian, tentunya peneliti membutuhkan sumber data guna memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk itu pada penelitian ini,  peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan  dokumentasi  dengan  pihak  desa  sedangkan  data  sekunder  berupa  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang  dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019:321), terdapat beberapa  aktivitas  dalam  analisis,  antara  lain  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.
Metode  penelitian  ini  digunakan  oleh  peneliti  dengan  tujuan  agar  dapat memperoleh  informasi  dan  memberikan  gambaran  tentang  apa  yang  terjadi  di lapangan mengenai peran aplikasi siskeudes dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Desa Ngadimulyo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Siskeudes di Desa Ngadimulyo
Dalam  rangka  mengawal  pengelolaan  keuangan  desa,  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  mengembangkan  sebuah  aplikasi  untuk  diterapkan  di  desa  seluruh Indonesia.  Aplikasi  yang  diberi  nama  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  ini didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan.  Aplikasi  ini  resmi  diluncurkan  pada  tahun  2015.  Di  tahun tersebut, beberapa perangkat desa, termasuk operator dan kepala desa Ngadimulyo diundang  untuk  mulai  mengikuti  tahap  pembinaan  aplikasi  Siskeudes.  Setelah
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
melalui proses pembinaan, Pemerintah Desa Ngadimulyo mulai aktif menggunakan aplikasi Siskeudes terhitung dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Aplikasi yang telah  diimplementasikan  sejak  beberapa  tahun  terakhir  ini  dijalankan  oleh  seorang operator yang juga merupakan bendahara desa di desa Ngadimulyo.
Di  desa  Ngadimulyo  sendiri  aplikasi  ini  telah  diterapkan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  yaitu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tahun  2018 tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  praktiknya,  aplikasi  siskeudes  terbukti telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan, khususnya di desa Ngadimulyo.  Dengan  adanya  aplikasi  tersebut,  proses  pengelolaan  keuangan termasuk  pelaporannya  menjadi  lebih  mudah  dan  hal  tersebut  sangat  membantu pihak  desa.  Seperti  pernyataan  Bapak  Sukani  selaku  bendahara  desa  Ngadimulyo sekaligus operator siskeudes:
“Kalo kita telusuri ya mbak, ini sangat membantu sekali. Akhirnya dengan munculnya aplikasi  yang simple, yang sederhana kita mengerjakan satu kali itu semuanya sudah terlihat hasilnya. Itu sangat-sangat membantu .”
Walaupun aplikasi ini sudah diterapkan sejak lama di desa Ngadimulyo akan tetapi  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu.  Menurut  perangkat  desa Ngadimulyo belum ada sosialisasi khusus mengenai adanya aplikasi ini. Hanya pada saat  ada  musyawarah  yang  diselenggarakan  oleh  desa  disampaikan  bahwa pengelolaan  keuangan  desa  telah  menggunakan  aplikasi  yang  bernama  Siskeudes. Jadi  tidak  bisa  seenaknya  dalam  mengelola  keuangan  desa.  SiLPA  (Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran)  di  tahun  sebelumnya  pun  juga  harus  diinput  ke  aplikasi Siskeudes. Karena sesuai dengan peraturan yang ada, SiLPA tidak kembali ke Negara akan  tetapi  akan  dianggarkan  kembali  di tahun  berikutnya.  Namun  ketika  ada  hal yang  mendesak,  dana  tersebut  dapat  dianggarkan  sebelum  waktunya.  Berikut penjelasan dari Bapak Parli selaku sekretaris desa Ngadimulyo:
“ Karena  sesuai  aturan  yang  ada,  SiLPA  itu  tidak  kembali  ke  negara.  Jadi  tetep  di rekening  desa.  Kemudian  dianggarkan  kembali  di  tahun  berikutnya.  Ada  juga  yang
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
kemarin bisa langsung dianggarkan.  Gini  mbak, SiLPA itu bisa dianggarkan tahun berikutnya di perubahan APBDes perkiraan pada bulan 10, biasanya begitu. Misalnya tahun 2019 yang lalu ada SiLPA 10 juta, kemudian itu tidak kembali ke negara, itu tetep  di  rekening  kas  desa  kemudian  dianggarkan  kembali  di  tahun  berikutnya  itu melalui perubahan sekitar bulan 10. Namun, ketika masa pandemi kemarin berhubung kebutuhan mendesak, jadi SiLPA tahun lalu itu bisa di anggarkan melalui perubahan sebelum perubahan di bulan 10. Ya jadi ada perubahan beberapa kali. Sebenarnya dulu kan  perubahan  APBDes  itu  hanya  1  kali  tapi  ketika  pandemi  kemarin  karena dibutuhkan  perubahan  yang  mendesak  akhirnya  peraturannya  dirubah  dan  bisa dirubah beberapa kali sesuai kebutuhan ” .

## Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo
Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan  keuangan  desa,  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip akuntabel, transparansi, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa,  salah satunya  adalah tahap pelaporan. Pelaporan  keuangan  desa  merupakan  suatu  informasi  yang  harus  diberikan  oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat desa terkait dengan informasi keuangan yang  telah  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa.  Sebelum  diluncurkannya  aplikasi Siskeudes,  Pemerintah  Desa  Ngadimulyo  masih  mencatat  laporan  keuangannya secara manual, yaitu menggunakan pembukuan dan juga Microsoft excel . Karena pada saat  itu  pengelolaan  keuangan  masih  dilakukan  dengan  cara  manual  terkadang bendahara  desa  mengalami  kesulitan.  Setelah  adanya  aplikasi  Siskeudes  ini Pemerintah Desa merasa sangat terbantu dalam hal pengelolaan keuangan desa yang pada saat ini jumlah dananya cukup besar. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Parli selaku sekretaris desa Ngadimulyo:
“Yang  jelas  menjadi  lebih  mudah,  artinya  manajemen  keuangan  dan  administrasi mulai dari buku bank, buku kas, buku pajak, kwitansi, SPP itu sudah tercover di situ semua.  Kalau  kita  nginputnya  benar,  sesuai  penarikan,  sesuai  transfer,  sesuai penerimaan desa tunai maupun transfer itu dipastikan di Siskeudes sudah benar. Jadi, operator maupun bendahara tidak pusing menghitung. Jadi kalo di Siskeudes itu masih terdapat selisih, maka masih ada yang belum benar. Jadi memang sangat membantu
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
mempermudah untuk peneglolaan keuangan di desa. Karena yang dikelola keuangan di desa itu juga lumayan besar untuk saat ini.”
Setiap masyarakat pasti mendambakan adanya pemerintah yang lebih baik dan bebas  dari  korupsi.  Dalam  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah  harus  bersikap transparan  kepada  masyarakat.  Transparan  di  sini  dapat  diartikan  sebagai  sikap keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat  atas  suatu  kegiatan  yang  telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di Desa Ngadimulyo sendiri pemerintah desa telah menerapkan  asas  transparansi  tersebut.  Sebagai  bentuk  transparansi  kepada masyarakat  atas  pengelolaan  dana  desa  tersebut,  pemerintah  Desa  Ngadimulyo memasang  papan  informasi  ( banner )  terkait  APBDes  di  beberapa  tempat  dan  juga diunggah  di  web  desa.  Selain  itu,  menurut  pengakuan  dari  perangkat  desa Ngadimulyo dengan diterapkannya aplikasi Sikeudes yang telah diterapkan beberapa tahun ke belakang sangat membantu untuk mewujudkan asas transparansi. Realisasi APBDes  di  Desa  Ngadimulyo  juga  sudah  tergolong  cukup  baik.  Pada  Tahun  2021 diketahui  pendapatan  desa  Sebesar  Rp2.207.764.020,-  dan  pengeluaran  yang dikeluarkan  juga  berjumlah  sama,  itu  artinya  tidak  ada  ketimpangan  dalam pengelolaan dana nya.
Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan. Dalam rangka  mewujudkan  akuntabilitas  tersebut,  maka  pemerintah  harus  melaporkan seluruh  kegiatan  yang  telah  terealisasi  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  serta pelaporan  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat.  Di  desa  Ngadimulyo akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangannya  sudah  dapat  dikatakan  baik.  Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Ngadimulyo menggunakan dua versi yaitu secara online  dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes  dan  juga  pelaporan  menggunakan secara fisik.
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pasti tidak lepas dari partisipasi  masyarakatnya.  Pendapat  maupun  usulan  yang  dikemukakan  oleh masyarakat adalah hal yang penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Desa Ngadimulyo  sendiri  telah  memeberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk menyalurkan  aspirasinya  pada  forum  musyawarah  yang  telah  disediakan  oleh Pemerintah Desa. Usulan-usulan yang telah dikemukakan masyarakat pada awalnya dikemukakan  pada  musyawarah  dusun  (musdus).  Setelah  dari  musdus  tersebut berlanjut ke musyawarah desa (musdes) dan di sana terdapat perwakilan dari masing- masing  dusun  termasuk  kepala  dusun  dan  juga  perwakilan  dari  masing-masing lingkungan. Usulan-usalan yang telah terkumpul akan diurutkan atau di ranking dan nantinya  akan  diverifikasi  oleh  tim  verifikasi.  Setelah  sampai  di  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  (musrengbangdes)  usulan-usulan  tersebut  masih akan dipilah mana yang perlu didahulukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada  penganggaran  tak  terduga  atau  penganggaran  mendesak.  Jadi  kalau  untuk partisipasi  dari  masyarakat  desa  Ngadimulyo  sudah  bisa  dikatakan  cukup  baik meskipun  banyak  juga  masyarakat  yang  masih  cenderung  cuek  tentang pembangunan atau kegiatan yang ada di desanya.
Dalam  mewujudkan  tertib  dan  disiplin  anggaran,  melakukan  pelaporan keuangan secara tepat waktu adalah hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut wawancara yang telah dilakukan, desa Ngadimulyo sendiri telah melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Namun terkadang ada pergeseran satu atau dua  hari  dalam  mengirimkan  laporan  fisiknya,  tetapi  untuk  laporan  secara  online sudah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal.

## Kendala yang dihadapi
Aplikasi siskeudes mempunyai peran penting dalam hal mengelola keuangan desa.  Karena  itu,  pemerintah  desa  dituntut  untuk  menggunakan  teknologi  berupa aplikasi  Siskeudes  ini  dalam  mengelola  keuangannya.  Desa  Ngadimulyo  telah
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
menerapkan  aplikasi  siskeudes  dengan  cukup  baik  dan  merasa  sangat  terbantu. Walaupun  telah  menerapkan  aplikasi  ini  dengan  cukup  baik  akan  tetapi  kendala dalam pengoperasiannya masih mungkin terjadi.
Dalam  penggunaan  aplikasi  siskeudes,  sumber  daya  manusia  yang  ahli dibidangnya menjadi salah satu faktor terpenting. Aplikasi ini dijalankan oleh seorang operator yang juga merupakan bendahara desa Ngadimulyo. Di desa Ngadimulyo, pada tahun 2020 terdapat pergantian operator. Hal tersebut dikarenakan bendahara yang  lama  telah  beralih  jabatan  sebagai  sekretaris  desa.  Operator  siskeudes  desa Ngadimulyo  yang  baru,  mengatakan  bahwa  terkadang  beliau  masih  kesulitan mengaplikasikan siskeudes tersebut. Berikut kutipan pernyataan Bapak Sukani selaku operator Siskeudes yang baru:
“Kendala yang saya rasak an itu keterbatasan mengaplikasikan IT mbak. Jadi yang jelas kemampuan sumber daya manusianya yang rata-rata perangkat desa seusia saya yang minim kemampuan mengaplikasikan IT tersebut menjadi kendala kami.”
Namun berbeda halnya dengan pernyataan dari sekretaris desa Ngadimulyo yang  juga  merupakan  operator  Siskeudes  yang  lama.  Beliau  mengatakan  bahwa masalah  sumber  daya  manusia  sudah  tidak  menjadi  masalah.  Berikut  kutipan pernyataan Bapak Parli selaku operator Siskeudes yang lama:
“Untuk akhir -akhir ini sudah hampir ndak ada masalah karena aplikasinya juga sudah melalui  penyempurnaan  dan  selalu  update  juga.  Kalau  untuk  masalah  SDM  dan jaringan juga ndak jadi masalah. Cuman versi-versi terdahulu ada kemarin itu yang bisa diekspor melalui excel tapi yg sekaran g keliatannya ndak bisa.”
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa khususnya  operator  Siskeudes  yang  baru  masih  tetap  ada.  Kendala  tersebut disebabkan karena tidak dilakukannya pembinaan  secara rutin dengan pihak yang bersangkutan.  Dengan  adanya  keterbatasan  kemampuan  yang  dimiliki,  pihak  desa khususnya  operator  akan sharing dengan  pendamping  desa  ataupun  dengan  desa- desa lain yang dianggap lebih mampu dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes.
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Penerapan aplikasi keuangan berbasis Siskeudes yang telah diterapkan di Desa Ngadimulyo  sudah  tergolong  baik,  penerapannya  juga  memudahkan  dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa  meskipun dalam  penerapannya  masih  ada  masalah-masalah  yang  harus  dihadapi  oleh operator  terkait  dengan  pengoperasian  aplikasi  dan  masih  kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait.
2. Pelaporan keuangan di Desa Ngadimulyo juga tergolong cukup baik terlebih lagi setelah menggunakan aplikasi Siskeudes.
3. Pemerintah  Desa  Ngadimulyo  telah  menerapkan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018.  Transparansi  di  Desa  Ngadimulyo  diwujudkan  dalam  bentuk pemasangan  papan  informasi  ( banner )  terkait  APBDes  di  beberapa  tempat.
Selain  itu  informasi-informasi  tersebut  juga  diunggah  pada  web  desa. Akuntabilitas  di  Desa  Ngadimulyo  pada  tahap  pelaporannya  juga  sudah menggunakan dua versi yaitu secara online menggunakan aplikasi Siskeudes dan juga secara fisik. Dalam hal partisipasi, masyarakat juga telah menyalurkan aspirasinya walaupun masih banyak masyarakat yang cuek terhadap kegiatan di desa. Untuk tertib dan disiplin anggarannya juga sudah diwujudkan dalam pelaporan  keuangan  secara  tepat  waktu  walaupun  terkadang  masih  ada pergeseran satu atau dua hari dalam mengirimkan laporan fisiknya.

## SARAN
Untuk  pemerintah  Desa  Ngadimulyo  diharapkan  semoga  kedepannya  dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya  sehingga  kendala-kendala  yang masih ada dapat diatasi dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya dalam melayani masyarakat.

## REFERENSI
Ajabar. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Deepublish.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2019. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) , http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda- desa.bpkp, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 08.00 WIB.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan.  2018. SISKEUDES:  Manual  Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0 . BPKP.
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
Gayatri dan Made Yenni Latrini. 2018. Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2.
Guritno, Tatang. 2020. ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa
Perlu Diawasi Ketat . Dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat- desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 19.30 WIB.
Harnovinsah, Ana Sopanah, dan Rida P. Sari. 2020. Isu Kontemporer Akuntansi Publik .
Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Lukito,  Cahyo.  2018.  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di  Desa Sumberbendo  Kecamatan  Bubulan  Kabupaten  Bojonegoro. Jurnal  JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara . Vol.2 No.1.
Lumingkewas, Gloria S., Lintje Kalangi, dan Natalia Y.T. Gerungai. 2021. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal EMBA. Vol. 9 No. 1.
Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel. 2017. Analisis Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014. Jurnal EMBA . Vol.5 No.2.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Martini, Rita, dkk. 2019. Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat . Vol.25 No.2.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Prayitno, Gunawan dan Aris Subagiyo.2018. MEMBANGUN DESA Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan. Malang: UB Press.
Rukajat,  Ajat.  2018. Pendekatan  Penelitian  Kuantitatif  Quantitative  Research  Approach . Yogyakarta: Deepublish.
Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Accounting and Finance Studies Vol. 2 No. 2 2022 Page 37 - 53 DOI: 10.47153/afs22.3682022
*Corresponding Author Email address: idaayuningtyas68@gmail.com
Suhardjo,  Yohanes.  2019.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). Jurnal Majalah Ilmiah Sosial. Vol. 17 No. 4.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Utary, Anis Rachma dan M. Ikbal. 2014. Audit Sektor Publik . Yogyakarta: Interpena.