## Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas
Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia biancaagnethaaa@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  anak  yang  lahir  di  penjara  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dan juga  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  lahir  di  penjara  dari  persepktif  hak  asasi manusia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  terbaru,  terdapat  perubahan  maupun ketentuan  tambahan  mengenai  anak  yang  lahir  di  penjara.  Ketentuan  pertama  adanya  perubahan mengenai  batas  umur  anak  dapat  tinggal  dipenjara  dengan  ibunya,  yang  dahulu  hanya  mencapai usia  2  (dua)  tahun  menjadi  usia  3  (tiga)  tahun.  Kedua,  anak  dari  narapidana  perempuan ditempatkan pada ruangan terpisah yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak.  Ketiga,  dalam  hal  anak  dari  narapidana  perempuan  merupakan  anak  yang  berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
Kata kunci: Anak Bawaan; Hak Anak; Perlindungan Hukum

## Abstract
The purpose of this study is to determine the government's efforts in providing legal protection for children  born  in  prison  through  related  laws  and  regulations  and  also  how  legal  protection  for children  born  in  prison  from  human  rights  perceptions.  The  research  method  used  is  normative juridical research. The results showed that in the latest Correctional Law, there are changes and additional  provisions  regarding  children  born  in  prisons.  The  first  provision  is  that  there  is  a change in the age limit for children to live in prison with their mothers, who used to only reach the age  of  2  (two)  years  to  the  age  of  3  (three)  years.  Second,  the  children  of  female  prisoners  are placed in a separate room that is kept clean and suitable for the child's growth and development. Third, in the event that the child of a female prisoner is a child with special needs, the child may be placed in a disability services unit.
Keywords: Children Living With A Parent In Prison; Children's Right; Legal Protection
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Analisi  Pencarian  dan  Pertolongan  (SAR)  Nasional,  Joshua  Banjarnahor membuat surat terbuka kepada Seto Mulyadi melalui akun instagramnya. Hal ini terkait dengan seorang bayi yang lahir di penjara dan hanya diberi waktu satu jam oleh  petugas  untuk  membawa  anak  tersebut  keluar  penjara  berpisah  dengan ibunya,  bahkan  harus  minum  susu  dari  pendonor  ASI  bukan  dari  ibunya  sendiri. Dalam  unggahannya  Joshua  menuliskan  “bagaimana  hukum  itu  bisa  dikatakan adil dan merata? Wajar saja banyak stigma yang menyatakan hukum itu tumpul ke atas  tapi  tajam  ke  bawah.  Bagaimana  tidak?  Karena  alesan  anak,  seorang tersangka  perempuan  tidak  ditahan  sedangkan  bagaimana  dengan  ibu  bayi  yang saya  pegang  ini?.”  Surat  ini  ditujukan  kepada  Seto  Mulyadi  menjadi  pihak  yang paling  vocal  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak  dari  tersangka perempuan tersebut.
Menurut  KBBI  perlindungan  hukum  ialah  suatu  perbuatan  yang  betujuan untuk  memberikan  perlindungan  kepada  “subjek”  hukum,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini. 1 Mengutip  dari  pernyataan  Satjipto Rahardjo  bahwa  “perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  tindakan  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  hak  seseorang  dengan  cara  melimpahkan suatu kuasa kepadanya untuk bertindak demi kepentingan haknya itu”. 2 Terdapat 2  (dua)  prinsip  dari  perlindungan  hukum  “prinsip  pertama  ialah  adanya  konsep pengenai  pengakuan  atas  hak  asasi  manusia  yang  kemudian  mengarah  pada pembatasan  dan  pemetaan  kewajiban  masyarakat  sehingga  melahirkan  suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak tersebut.  Prinsip  kedua  ialah  keterkaitan  antara  prinsip  negara  hukum  dengan pengakuan  atas  hak  asasi  manusia    yang  menduduki  tempat  utama  dan  selaras dengan tujuan dari negara hukum”.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  tujuan  bangsa  Indonesia  yaitu  untuk “membentuk  suatu  pemerintahan  yang  dapat  memberikan  proteksi  terhadap seluruh  bangsa  Indonesia  demi  tercapainya  kesejahteraan  umum,  kehidupan bangsa  yang  cerdas,  dan  terlibat  dalam  menjaga  ketertiban  dunia  yang  berdasar pada kemerdekaan, perdamaian dan terpenuhinya keadilan sosial”. Atas dasar itu pulalah pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan  hak  asasi  manusia  bagi  masyarakat  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat,  tidak  terkecuali  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  anak. Melindungi    anak  tidak  hanya  kewajiban  orang  tua  maupun  keluarga  saja, pemerintah  dalam  hal  ini  juga  memiliki  kewajiban  yang  jauh  lebih  besar  untuk melindungi hak anak agar terpenuhi secara hukum. 3
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020).
3 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (April 22, 2021): 166,
https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
e-ISSN : 2621-4105
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sifatnya  menyeluruh mencakup segala bidang kehidupan anak baik dalam segi budaya, sosial, ekonomi, termasuk  di  dalamnya  masalah  psiokologi  anak  itu  sendiri  yang  dirasa  sangat berpengaruh  dalam  pembentukan  jati  diri  kepribadiannya  dan  tumbuh  kembang setiap anak. 4 Banyak anak  yang berada dalam tekanan dan tidak ada pilihan lain selain menerima perlakuan, keadaan maupun dalam  mengambil  setiap keputusan dan pilihan hidupnya. Dengan dasar menghormati yang lebih tua, seringkali anak pada akhirnya dituntut untuk mematuhi segala bentuk perintah yang baik maupun tidak,  sehingga  anak  pada  akhirnya  harus  berlaku  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diinginkannya. 5
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam  penelitian  ini  seperti  diantaranya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Safitri (2021). Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana pengasuhan oleh Ibu yang berstatus  narapidana  terhadap  anaknya  di  dalam  penjara  dari  perspektif  hukum yang berlaku saat ini dan terkait pengawasan yang dilakukan oleh petugas Lapas. 6 Perbedaan  mendasar  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  hanya  melihat bagaimana  pola  pengasuhan  seorang  narapidana  perempuan  terhadap  anaknya terkhusus  narapidana  perempuan  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  A  Pontianak. Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Putri  (2021).  Hasil  penelitian  ini  lebih menjabarkan mengenai hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga  pemasyarakatan  serta  penerapan  dari  hak  tersebut.  Perbedaan  mendasar dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  peran  Lapas dalam memenuhi hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan. 7
Penelitian ketiga dilakukan oleh Kresnadari (2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  setiap  narapidana  perempuan  yang  sedang  hamil,  dipenuhi haknya  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  Pasal  20  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya  memfokuskan  pada  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana perempuan  hamil  tidak  secara  khusus  pemenuhan  bagi  anaknya. 8 Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  secara  khusus bagi  anak  yang  lahir  di  penjara  terkait  peraturan  perundang-undangan  yang
4 Lilien  Ristina,  “Peran  Jaksa  Dalam  Penerapan  Kebijakan  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 166, https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038.
5 Shafira Fatahaya And Rosalia Dika Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (November 5, 2021): 504, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041.
6 Studi  Kasus  et  al.,  “Pola  Pengasuhan  Anak  Oleh  Ibu  Berstatus  Narapidana  Ditinjau  Dari  Hukum Positif Di Indonesia,” n.d., https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785.
7 Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Memenuhi  Hak  Narapidana  Perempuan  Hamil  Dan  Pasca Melahirkan,” Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 3 (November 27, 2021): 550–54, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554.
8 Aggreini  Kresnadari,  “Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Perempuan Narapidana  Dalam  Keadaan  Hamil  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB Yogyakarta),” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi 6,  no.  2  (February  1,  2018), https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760.
e-ISSN : 2621-4105
berlaku.  Penelitian  ini  juga  tidak  hanya  melihat  dari  peraturan-peraturan  terkait saja, namun juga dalam perspektif hak asasi manusia.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusanan  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini berpusat pada penelitian hukum normatif atau kepustakaan.  Metode  hukum  ini  menggunakan  sumber  dari  bahan  hukum,  yang seringkali  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  sudah  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan (law  in  books) . 9 Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu  pendekatan  yang  dimaksud  untuk  melihat  dengan  seksama  serta menganalisis  semua  undang-undang  serta  peraturan  lain  yang  bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi saat ini”. 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir Di Penjara
Pembukaan  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC)  juga  mengakui bahwa  seorang  anak  “atas  dasar  ketidakdewasaan  fisik  dan  mental,  memerlukan adanya  perawatan  yang  tepat,  termasuk  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum bahkan  sebelum  dan  sesudah  kelahirannya.  Memberikan  perlindungan  bagi  anak melalui  perlindungan  hukum  yang  tepat  dimulai  ketika  negara  bertindak  untuk membuat  langkah-langkah  legislatif  dan  lainnya  untuk  melindungi  hak  anak”. Pasal 3 CRC menyatakan “kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama  dalam  pengambilan  tindakan,  bahkan  anak  yang  lahir  di  penjara”.
Hakikatnya  perlindungan  hukum  bagi  anak  memiliki  arti  perlindungan  bagi seluruh  anak  di  dunia  termasuk  di  Indonesia,  bahkan  bagi  anak  yang  lahir  di penjara sekalipun tetap memiliki perlindungan hukum  yang sama. Pada dasarnya seorang  anak  tidak  dapat  memilih  di  keluarga  dan  dilingkungan  mana  mereka akan  di  lahirkan  dan  dibesarkan.  Seperti  contoh  diatas,  beberapa  kasus  seorang anak harus lahir dalam keadaan dan tempat yang tidak semestinya, seperti halnya di penjara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara  menyeluruh  bagi  kehidupan  anak  tersebut  sejak  dalam  kandungan  sampai dengan  masa  depannya.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak untuk mendapatkan asuhan serta  kasih  sayang  yang  diberikan  oleh  keluarga  dan  lingkungan  yang  dapat mendukung  tumbuh  kembang  seorang  anak  untuk  dapat  mengembangkan kehidupan sosialnya sehingga  menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa.
Merujuk  pada  konsep  perlindungan  anak  secara  holistik,  lengkap  dan komprehensif,  oleh  karena  itu  kewajiban  dasar  yang  di  atur  dalam  perlindungan
9 Mukti  dan  Yulianto  Achmad  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
e-ISSN : 2621-4105
hukum  anak  adalah  asas-asas  dalam  Konvensi  Hak  Anak  meliputi: 11 Asas pertama “asas  non  diskriminatif:  tidak  membeda-bedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  budaya,  dan  bahasa,  termasuk  didalamnya  tidak membedakan  status  hukum,  urutan  kelahiran,  keadaan  fisik  dan  untuk  mental anak”  ; asas  kedua  “asas  terbaik  bagi  anak (best  interest  of  the  child) :  semua keputusan  yang  menyangkut  soal  anak,  yang  dilakukan  oleh  lembaga kesejahteraan  sosial  pemerintah  atau  badan  legislatif  harus  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak”  ;  asas  ketiga  “asas  untuk  hidup,  kelangsungan hidup  dan  perkembangan (the  rights  to  life,  survival  dan  development) :  setiap anak  berhak  hidup  dan  berkembang,  hak  ini  adalah  hak  paling  mendasar  yang wajib  dilindungi  dan  dihormati  baik  oleh  pemerintah,  masyarakat,  keluarga, maupun  semua  pihak  yang  terkait”  asas  keempat  “asas  penghargaan  terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) : menghormati dan memberikan kesempatan  bagi  anak  untuk  dapat  menyampaikan  pendapatnya  serta pandangannya dan untuk berpartisipasi”.
Konsep perlindungan anak hakikatnya untuk menghindari adanya kekerasan fisik atau mental  yang diterima seorang anak,  bukan tidak mungkin apabila anak mengalami  hal  tersebut,  ketika  mereka  mejadi  dewasa  maka  akan  terbentuk pribadi  yang  tidak  baik  dan  pada  akhirnya  mereka  terjerumus  dalam  lingkungan yang salah, yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan. 12 Keadaan sosial, keluarga  dan  masyarakat  sekitar  yang  seharusnya  menjadi  kelompok  pertama dalam  memberi  perlindungan  bagi  anak  pun  pada  kenyataannya  dapat  menjadi penyebab  terjadinya  kenakalan  anak.  Anak  akan  dianggap  melanggar  norma  dan nilai  yang  telah  menjadi  standart  oleh  komunitas  sosialnya,  apabila  norma  dan nilai  yang  ada  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  anak. 13 Dapat  dikatakan  bahwa perlindungan anak sifatnya luas dan menyeluruh baik fisik maupun mental dengan harapan  anak  dapat  tumbuh  kembang  dengan  potensi  yang  dimiliki  setiap  anak tanpa adanya hambatan. 14
Pengertian  perlindungan  anak  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.”  Undang-Undang  Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara
11 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia (Bandung:  PT.  Rafika  Aditama, 2014). 12 Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas  Hak  Anak  Mendapatkan  Jaminan  Kesehatan,” Notarius 13,  no.  2  (August  7,  2020):  546–56, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073.
13 Muhammad Ridwan  Lubis  And  Panca  Sarjana  Putra,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (June  18,  2021):  226, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
14 Mukhlis dan Setia Putra Ridwan, “Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” n.d.
e-ISSN : 2621-4105
terus  menerus  demi  terlindunginya  hak  anak”.  Dalam  melakukan  kewajiban mengurus dan mendidik anak, terdapat beberapa kondisi yang dapat menghalangi orang tua melakukannya, salah satunya apabila anak tersebut merupakan anak dari seorang narapidana yang mengharuskan bahwa anak mencapai usia tertentu harus berpisah  dari  ibunya.  Pemerintah  wajib  membuat  regulasi  untuk  memberikan perlindungan bagi anak yang lahir di penjara, dari sejak dilahirkan sampai dengan masa depannya.
Dalam  diskusi  daring  Obrolan  Peneliti  (OP)  yang  digelar  Kanwil Kemenkumham  DKI  Jakarta.  Kepala  Balitbangkumham,  Sri  Puguh  Budi  Utami mengatakan  “perempuan  yang  sedang  hamil  dan  menyusui  serta  anak  dari narapidana  perempuan  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk dokter,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  diikuti  oleh  regulasi  terkait  anggaran”. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan, menurut Sri Puguh, per tanggal 19 Februari  2022  tercatat  37  WBP  ibu  hamil,  32  ibu  menyusui  dan  52  anak  dari narapidana perempuan. 15
Pengaturan tentang anak yang lahir di penjara diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan  terbaru  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Dalam Pasal  62  menjabarkan  bahwa:  “Anak  dari  tahanan  atau  anak  dari  narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal  bersama  ibunya  paling  lama  sampai  dengan  anak  berusia  3  (tiga)  tahun, ketentuan  ini  berbeda  dengan  ketentuan  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  anak dapat  tinggal  bersama  ibunya  sampai  dengan  usia  2  (dua)  tahun,  dapat  diberi makanan tambahan atas  petunjuk dokter  atau  ahli  gizi.  Anak ditempatkan secara khusus  bersama  dengan  tahanan  atau  narapidana  perempuan  tersebut,  yang dimaksud dengan "ditempatkan secara khusus" adalah anak dari tahanan atau anak dari  narapidana  perempuan  ditempatkan  pada  tempat  atau  ruangan  terpisah  dari hunian  tahanan  atau  narapidana  yang  terjaga  kebersihannya  dan  layak  untuk tumbuh  kembang  anak.  dalam  hal  anak  dari  tahanan  atau  anak  dari  narapidana perempuan  merupakan  anak  yang  berkebutuhan  khusus,  anak  dapat  ditempatkan pada unit layanan disabilitas.”
Sebagaimana yang dirumuskan dalam PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  menjabarkan bahwa:  “anak dari narapidana perempuan  yang dibawa ke dalam  Lapas  maupun yang lahir di  Lapas dapat  diberi  makanan tambahan atas petunjuk dokter,  paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun; Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (3)  telat  mencapai  umur  2  (dua)  tahun,  harus  diserahkan  kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam  satu  berita  acara;  untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  Lapas  dapat menetukan  makanan  tambahan  selain  sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)
15 Kanwil NTT, “Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui Dan Anak Bawaan Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus,” Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, 2022, https://ntt.kemenkumham.go.id/.
e-ISSN : 2621-4105
berdasarkan pertimbangan dokter”. Makanan tambahan yang dimaksudkan adalah “penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita  yang  sedang  hamil  ditambah  300  kalori  dan  bagi  wanita  yang  sedang menyusui  dapat  ditambah  antara  800-1000  kalori  sehari.  Pemberian  makanan tambahan  dimaksudkan  untuk  menjaga  terpeliharanya  pertumbuhan  dan perkembangan anak”.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Narapidana Dalam  Rangka  Pembinaan  Pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  yang  telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02  Tahun  2009  tentang  Cetak  Biru  Pembaharuan  Pelaksanaan
Sistem Pemasyarakatan “Permenkumham 2/2009”. Pada Lampiran
Permenkumham  2/2009  menyatakan  bahwa  “dalam  Lapas  perempuan  harus  ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan; Bilamana anak yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga  yang  disiapkan,  harus  dipersiapkan  suatu  tempat  penitipan  yang dilengkapi  dengan  petugas  yang  berkualitas,  di  mana  anak  ditempatkan  ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka”. 16
Sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak bahwa “setiap anak wajib untuk dirawat oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang dapat menyebabkan terjadinya permisahan dengan alasan untuk  kepentingan terbaik  anak dan sebagai  alasan terakhir”. Hal tersebut sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  yang  menjelaskan  bahwa  “anak  dari  tahanan  atau  anak  dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas  dapat  tinggal  bersama  ibunya  paling  lama  sampai  dengan  anak  berusia  3 (tiga)  tahun”.  Negara  melalui  pemerintahnya  baik  pusat  maupun  daerah, masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  sama-sama memberikan  perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  sesuai  dengan tugas  dan  tanggungjawabnya  masing-masing  demi  terpenuhinya  kepentingan terbaik bagi anak.
Hal  ini  juga  dijelaskan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, “dimana  pemeliharaan,  perawatan  dan  rehabilitasi  sosial  anak  terlantar  wajib diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  baik  dalam lembaga  (melalui  sistem  panti  pemerintahan  dan  panti  swasta)  maupun  di  luar lembaga (sistem asuhan keluarga / perseorangan)”. Berkenaan dengan pengasuhan oleh ayah, keluarga, maupun pihak lain harus mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan  Anak,  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  selama  dalam pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab
16 Kementerian Hukum dan HAM, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2016  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Keluar  Bagi  Narapidana  Dalam  Rangka Pembinaan,” no. 404 (2016): 1–13.
e-ISSN : 2621-4105
atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi; eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;  penelantaran;  kekejaman,  kekerasan, dan  penganiayaan;  ketidakadilan;  dan  perlakuan  salah  lainnya”.  Ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  diperkuat  dengan Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Pengasuhan  Anak.  Hal  ini    menunjukan  adanya  ketegasan  dari negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dalam  pembuatan  undang-undang    dan juga  kerjasama  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  berkewajiban  untuk memberikan  perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  anak  sehingga menghindari terjadinya penelantaran, pelecehan,  penganiayaan bahkan terjadinya pembunuhan anak. 17
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  dapat  dipastikan  bahwa,  narapidana yang  hamil  dan  pasca  melahirkan  mendapatkan  perlakukan  yang  layak  baik  itu bagi  ibunya  sendiri  dan  anaknya.  Pelayanan  yang  didapat  sudah  sesuai  dengan kebutuhan dari ibu dan anak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang  terkait,  baik  berupa  pelayanan  kesehatan,  kebutuhan  pangan  untuk  ibu  dan bayi,  nutrisi  dan  vitamin  untuk  ibu  dan  bayi  serta  fasilitas  ruangan  untuk mengasuh  bayi.  Selain  itu  narapidana  perempuan  hamil  dan  pasca  melahirkan memperoleh  pelayanan  berupa  imunisasi  rutin  sesuai  dengan  jadwal  imunisasi, bubur  pendamping  asi  selama  3  kali  sehari,  popok,  alat  mandi  bayi  dan  ruangan untuk  ibu  hamil  dan  untuk  ibu  merawat  bayi  saat  sudah  lahir  serta  rujukan  ke rumah sakit apabila ada permasalahan kesehatan baik ibu hamil atau bayinya.
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir di Penjara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak anak terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)  yang  lahir  pada  tanggal  10  Desember  1984,  deklarasi  hak  asasi manusia  ini  menjabarkan  secara  umum  tentang  hak  asasi  manusia.  Tahun  1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak (Convention  of  the Rights  of  the Child) . Konvensi hak anak telah  diratifikasi  oleh  hampir seluruh negara  di  dunia,    termasuk  Indonesia,  melalui  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  36 Tahun  1990  tentang  Penetapan  Berlakunya  Konvensi  Hak  Anak  di  Indonesia. 18 Konvensi  Hak  Anak  merupakan  dokumen  yang  lebih  spesifik  dan  lengkap,  hal tersebut sebagai perwujudan atas adanya pengakuan dan penghormatan terkhusus perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  anak. 19 Sebagai  konsekuensi diratifikasinya  Konvensi  Hak  Anak  di  Indonesia  maka  pemerintah  harus
17 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
18 Tri  Mulyani  and  Sukimin  Sukimin,  “Pelibatan  Anak  Dalam  Kegiatan  Kampanye  Politik,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (December 11, 2020): 365, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877.
19 Supriyadi  W.  Eddyono, Pengantar  Konvensi  Hak  Anak (Jakarta:  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, 2005).
e-ISSN : 2621-4105
semaksimal mungkin memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.
Urgensi  perlindungan  hak  anak  yang  dijamin  oleh  negara  dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang,  berkaitan  dengan  prinsip  ke  2  Deklarasi  Hak  Anak  yang  berbunyi: “anak  harus  menikmati  perlindungan  khusus,  dan  akan  diberi  kesempatan  dan fasilitas  oleh hukum  dan cara lain,  untuk  memungkinkan dia berkembang secara fisik,  moral,  spiritual  dan  sosial  dalam  kesembuhan  dan  cara  normal  dalam kondisi kebebasan dan  martabat.  Pemberlakuan  undang-undang untuk  tujuan ini, kepentingan  terbaik  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama”.  Sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa “hak atas anak berlaku atas semua anak  tanpa  terkecuali.  Anak  harus  dilindungi  dari  segala  jenis  diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua  atau  anggota  keluarganya  yang  lain”.  Tidak  terkecuali  bagi  anak  yang orang  tuanya  telah  terlibat  oleh  sistem  peradilan  pidana  sehingga  mengharuskan anak  tersebut  lahir  di  dalam  penjara,  harus  memiliki  kesetaraan  hak  yang  sama dengan  anak  lainnya.  Prinsip  kepentingan  terbaik  menyiratkan  bahkan  ketika pengadilan hukum  menjatuhkan hukuman pada  wanita  yang sedang hamil, maka harus juga memikirkan kepentingan terbaik bagi anak yang akan dilahirkan. Pada dasarnya  pihak  berwenang  ketika  mereka  membuat  kebijakan  juga  harus mempertimbangkan yang terbaik kepentingan anak tanpa terkecuali. 20
Perlindungan  hak  anak  yang  lahir  di  penjara  juga  dilakukan  oleh  Komite Hak-Hak Anak  yang dalam  laporan dan rekomendasi  dari diskusi  umum tentang "anak-anak  dari  orang  tua  yang  dipenjara"  menjabarkan  bahwa  diskusi  berfokus secara khusus pada anak-anak yang terkena dampak perampasan kebebasan orang tua  mereka,  dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana  dan  hak  serta  kebutuhan khusus  mereka.  Diskusi  berfokus  pada  dua  hal  utama  yang  pertama  membahas hak-hak  "anak-anak  yang  tinggal  bersama  atau  mengunjungi  orang  tua  di penjara." Kedua membahas tentang hak-hak "anak-anak yang ditinggalkan di luar ketika orang tua mereka dipenjara".  Komite Hak Anak menekankan bahwa anak yang  orang  tuanya  dipenjara  memiliki  hak  yang  sama  dengan  anak  lainnya  dan amak-anak  ini  tidak  boleh  mendapatkan  perlakuan  yang  bertentangan  dengan hukum,  hanya  karena  didasari  status  orang  tua  anak  tersebut.  Dalam  diskusi  ini juga  mempertimbangkan  banyaknya  anak-anak  yang  terkena  dampak  penahanan orang  tua  mereka.  Komite  Hak  Anak  juga  mempertimbangkan  langkah-langkah yang dibuat dalam penghormatan dan pemenuhan hak anak itu.
Isu-isu lebih lanjut  yang dibahas antara lain mengenai kerangka kerja yang dirancang  untuk  menangani  situasi  dimana  seorang  anak  tinggal  bersama  orang tuanya  di  penjara.    Komite  menegaskan  perlu  adanya  layanan  dan  fasilitas  yang memadai, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, makanan, dan taman bermain
20 Tinomuda  Shoko,  “The  Rights  of  Children  Born  in  Prison  or  Living  with  a  Parent  in  Prison:  A Child Centred Approach,” 2012.
e-ISSN : 2621-4105
yang  harus  disediakan  untuk  anak-anak  tersebut.  Selain  itu,  perlu  adanya sosialisasi  maupun  dukungan  kepada  orangtua  dalam  memenuhi  peran  mereka dengan  lebih  baik  dalam  situasi  penahanan  yang  memiliki  batasan-batasan. Berkenaan dengan anak yang tinggal bersama ibu yang dipenjara, hak-hak wanita hamil  untuk  memiliki  perawatan  pra  melahirkan  dan  pasca  melahirkan  yang memadai  harus  ditangani.  Durasi  optimal  untuk  menyusui  juga  harus dipertimbangkan  selama  hukuman  dan/atau  keputusan  lainnya  tentang  ibu. Pentingnya  memastikan  kepatuhan  terhadap  hak  anak-anak,  lahir  dalam  fasilitas seperti itu, untuk pencatatan kelahiran dan kewarganegaraan juga disorot. Komite merekomendasikan agar negara-negara pihak memastikan penyediaan sosial yang memadai pelayanan dengan kualitas yang memadai, antara lain, fasilitas kesehatan dan pendidikan, kepada anak-anak tinggal bersama orang tua yang dipenjara.
Mandela  Rules 21 (United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the Treatment  of  Prisoners) ,  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 2015. Peraturan Mandela menyebutkan bahwa  “di  penjara  perempuan,  untuk  narapidana  perempuan  yang  sedang  hamil disediakan  akomodasi  khusus  sebelum  melahirkan,  dan  perawatan  pasca melahirkan. Pengaturan ini dibuat khusus bagi narapidana perempuan hamil agar dapat  melahirkan  anaknya  di  rumah  sakit  di  luar  penjara.  Terdapat  ketentuan dimana  jika  seorang  anak  dilahirkan  di  dalam  penjara,  maka  anak  ini  tidak  akan tercantum  dalam  akta  kelahiran.”  Lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  “keputusan untuk  mengizinkan  anak  tinggal  bersama  orang  tuanya  di  penjara  berdasarkan kepentingan  terbaik  anak  yang  bersangkutan  di  mana  anak  diizinkan  tetap  di penjara  dengan  orang  tua,  dengan  ketentuan  harus  dibuat  fasilitas  untuk pengasuhan anak baik secara internal atau eksternal yang dikelola oleh orang yang berkualifikasi,  di  mana  anak  akan  ditempatkan  ketika  mereka  tidak  dalam perawatan orang tua mereka; layanan perawatan kesehatan khusus anak, termasuk pemeriksaan  kesehatan  penerimaan  dan  pemantauan  berkelanjutan  dari perkembangan mereka oleh spesialis. Anak yang tinggal di dalam penjara bersama dengan orang tuanya tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan”.
Tahun  2007,  UNESCO  mencatat  bahwa  “anak  tidak  boleh  dipisahkan  dari ibu  mereka  karena  alasan  penahanan  hal  ini  dilakukan  demi  kepentingan  terbaik anak  dan  kehidupan  keluarga.  Jika  ibu  dipenjara,  anak  dapat  tinggal  di  penjara jika  memungkinkan”. 22 Hal  tersebut  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan  bahwa  “anak  berhak untuk  tidak  dipisahkan  dari  orang  tuanya,  untuk  itu  anak  mempunyai  hak  tetap
21 UNODC,  “United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment,” Unodc 16487,  no. September (2015): 1–36,
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.
22 MD, Aimee Kaempf, MD, and Sarah Kauffman, MD Susan Freidman, “The Realities of Pregnancy and  Mothering  While  Incarcerated  ,  Journal  Of  The  American  Academy  Of  Psychiatry  And  The  Law,” Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law , 2020.
e-ISSN : 2621-4105
bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan  orang  tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”.
Terkait  masalah  kebersihan, The  Bangkok  Rules mengatur  mengenai pelayanan  kesehatan  yang  harus  ada  dalam  penjara  sesuai  dengan  kebutuhan kebersihan  bagi  narapidana  wanita  yang  hamil,  melahirkan,  serta  pasca- melahirkan. Termasuk pemeriksaan kesehatan umum bagi narapidana wanita yang melahirkan  termasuk  anak  bawaan.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  ketentuan dalam  Konvensi  Hak  Anak  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak mendapatkan  fasilitas  kesehatan,  ketersediaan  air  bersih,  makanan  bergizi  dan lingkungan yang nyaman. Selain itu dijabarkan bahwa setiap anak yang berada di dalam  pengawasan  dan  pengasuhan  negara  wajib  diperiksa  kondisinya  secara berkala.
Pasal 24 ayat (2) huruf c Convention on the Rights of the Child (CRC) lebih lanjut  mengatur  bahwa  “negara  harus  memastikan  pelaksanaan  hak  anak  untuk mengakses layanan kesehatan, proses yang cepat untuk memastikan pra-kelahiran dan  perawatan  kesehatan  pasca-kelahiran  untuk  ibu.  Anak  memiliki  spesifik  dan spesifik kebutuhan kesehatan yang mungkin tidak mudah dipenuhi di penjara dan kemungkinan  besar  akan  menjadi  risiko  kesehatan,  terutama  dalam  situasi kepadatan penduduk atau nutrisi yang tidak memadai”. Perlindungan hukum atas hak  anak  yang  lahir  di  penjara  dapat  dikatakan  sudah  terakomodir  dengan  baik dalam peraturan-peraturan terkait  yang sudah ada selama ini baik  dalam konteks nasional  maupun  internasional.  Hal  tersebut  juga  dikuatkan  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  dan pemenuhan  hak  atas  narapidana  perempuan  dan  anaknya  dilakukan  dengan  baik oleh  petugas  Lapas.  Sebagai  contoh,  seorang  anak  berusia  5  (lima)  bulan  yang lahir  di  dalam  penjara  dan  harus  tinggal  bersama  ibunya  di  Lapas  Perempuan Kelas  II  b  Yogyakarta,  Wonosari,  Gunungkidul.  Anak  tersebut  diperbolehkan dalam  perawatan  ibunya,  mendapatkan  perawatan  kesehatan,  makanan  tambahan untuk ibu, imunisasi di puskesmas dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat  dan  ruangannya  pun  terpisah.  Contoh  nyata  ini  berbanding  terbalik dengan  contoh  nyata  lainnya  yang  sudah  dijabarkan  diatas,  dimana  seorang  bayi hanya  diberikan  waktu  1  (satu)  jam  oleh  petugas  untuk  dibawa  keluar  Lapas berpisah dengan ibunya.
Merujuk  pada  aspek  penyusunan  kebijakan  hukum  pidana, dalam  suatu aturan  hukum  harus  memenuhi  tahapan-tahapan  sistem  penyusunan  perundang- undangan  yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan  yudikatif)  dan  tahap  eksekusi  (tahap  kebijakan  administrasi). 23 Sehingga untuk mengetahui suatu peraturan berhasil atau tidak, tidak hanya dilihat dari  kewenangan  substantifnya  saja  namun  juga  implementasi  yang  dilakukan oleh aparat merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum
23 Muladi, Kapita  Selekta  Hukum  Sistem  Peradilan  Pidana (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2002).
e-ISSN : 2621-4105
pidana  dan  merupakan  tahap  awal  sekaligus  merupakan  sumber  landasan  bagi proses penegakan hukum selanjutnya. Hal ini menunjukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan  dinyatakan  berhasil  atau  tidak  harus  melihat  pada  tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang saling berkaitan satu sama lain.
4. PENUTUP
Mengacu  pada  Deklarasi  Hak  Anak  yang  menyatakan,  anak  harus menikmati  perlindungan  khusus,  dan  akan  diberi  kesempatan  dan  fasilitas  oleh hukum  dan  cara  lain,  untuk  memungkinkan  dia  berkembang  secara  fisik,  moral, spiritual dan sosial dalam kesembuhan dan cara normal dalam kondisi kebebasan dan  martabat.  Sehingga  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  anak tidak hanya tugas dari orang tua dan keluarga saja, dalam hal ini negara memiliki peran  yang sangat  penting dalam memberikan perlindungan  yang tepat  termasuk bagi anak yang lahir di penjara.  Belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait  anggaran  dana  yang  dapat  menunjang  pemenuhan  tersebut.  Perlindungan hukum  bagi  anak  yang  lahir  di  dalam  penjara  juga  dilakukan  oleh  Komite  Hak- Hak  Anak  yang  secara  khusus  berfokus  pada  anak-anak  yang  terkena  dampak perampasan kebebasan orang tua mereka, dalam konteks sistem peradilan pidana dan  hak  serta  kebutuhan  khusus  mereka.  Selain  itu  dalam  konteks  internasional, perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara juga di atur dalam Mandela Rules dan Bangkok Rules .

## DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh  Anak  Akibat  Perkosaan  Inses.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2 (November 5, 2021): 504. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041.
Kasus,  Studi,  Di  Lembaga,  Pemasyarakatan  Perempuan,  Kelas  Ii,  A  Pontianak,
Kalimantan Barat, ) Chitra, Anggun Safitri, Arfan Kaimuddin, and Pinastika Prajna  Paramita.  “Pola  Pengasuhan  Anak  Oleh  Ibu  Berstatus  Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia,” n.d. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785.
Kementerian Hukum dan HAM. “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan,” no. 404 (2016): 1– 13.
Khoirunnisa,  Khoirunnisa,  Edith  Ratna,  and  Irawati  Irawati.  “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan.”
Notarius 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073.
Kresnadari,  Aggreini.  “Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta).” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (February 1, 2018).
https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760.
Lubis,  Muhammad  Ridwan,  and  Panca  Sarjana  Putra.  “Pemidanaan  Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
Mozin,  Nopiana,  and  Maisara  Sunge.  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  1 (April 22, 2021): 166. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485. Muladi. Kapita  Selekta  Hukum  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (December  11,  2020):  365. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877.
NTT,  Kanwil.  “Warga  Binaan  Perempuan  Hamil,  Menyusui  Dan  Anak  Bawaan Harus  Mendapatkan  Perlakuan  Khusus.”  Kemenkumham  Kantor  Wilayah Nusa Tenggara Timur, 2022. https://ntt.kemenkumham.go.id/.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Rahma  Putri,  Desy  Kristiani,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  and  Ni  Made Puspasutari  Ujianti.  “Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Memenuhi Hak  Narapidana  Perempuan  Hamil  Dan  Pasca  Melahirkan.” Jurnal Interpretasi  Hukum 2,  no.  3  (November  27,  2021):  550–54. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554.
Ridwan, Mukhlis dan Setia Putra. “Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” n.d.
Ristina, Lilien. “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  166. https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020. Shoko, Tinomuda. “The Rights of Children Born in Prison or Living with a Parent in Prison: A Child Centred Approach,” 2012.
Supriyadi  W. Eddyono. Pengantar Konvensi  Hak Anak . Jakarta:  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
Susan  Freidman,  MD,  Aimee  Kaempf,  MD,  and  Sarah  Kauffman,  MD.  “The Realities  of Pregnancy and Mothering While  Incarcerated , Journal  Of The American Academy Of Psychiatry And The Law.” Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law , 2020. UNODC.  “United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment.” Unodc 16487, no. September (2015): 1–36. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.
Wirjono  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Bandung:  PT.
Rafika Aditama, 2014.