This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar
Penulis: Syamsuri Rahim 1*
Sri Rati 2 Khaerunnisa Nur Fatimah Syahnur 3
Afiliasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia 1*2 Program Studi Manajemen Retail, Institut Teknologi dan Bisnis Kalla, Makassar, Indonesia 3
Korespondensi: syamsuri.rahim@umi.ac.id
Histori Naskah: Submit: 07-11-2023 Accepted: 07-11-2023 Published: 07-11-2023
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  kalangan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  di  Kota  Makassar.  Dengan  metode  purposive sampling,  kami  melibatkan  50  peserta  dari  sektor  UMKM  dan mengumpulkan  data  melalui  survei  kuesioner  yang  dianalisis menggunakan  uji  analisis  regresi  moderat  di  SPSS.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  moral  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Demografi  wajib  pajak  juga  memainkan  peran  moderasi  yang signifikan  dalam  hubungan  ini.  Temuan  ini  memperkuat  pemahaman tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  di UMKM.  Saran  untuk  penelitian  mendatang  mencakup  pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  faktor  demografi,  peningkatan  edukasi pajak, pengembangan kebijakan pajak yang efektif, serta penggunaan metode penelitian yang beragam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting  dalam  memahami  dan  meningkatkan  kepatuhan  pajak  di kalangan UMKM.
Kata kunci : Moral Pajak; Kepatuhan Pajak; Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  memulai  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan menerapkan  reformasi  perpajakan  yang  komprehensif  pada  tahun  1983  dan  mengadopsi  sistem self-assessment.  Namun,  keefektifan  sistem  self-assessment  sangat  tergantung  pada  tingkat kepatuhan  sukarela  dalam  masyarakat  (Sormin  &  Rahim,  2019;  Damayanti,  2004).  Meskipun begitu,  peningkatan  penerimaan  pajak  tidak  selalu  beriringan  dengan  peningkatan  rasio  pajak. Dalam periode 2005 hingga 2008, Indonesia mencatat rasio pajak berkisar antara 12,3% hingga 13,7%  (diperkirakan),  seperti  yang  tertera  dalam  Nota  Keuangan  dan  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2009. Bahkan pada Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2010, perkiraan rasio pajak hanya sekitar 12,1%. Rasio pajak Indonesia tetap lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia (15,5%), Thailand (17%), Filipina (14,4%), dan bahkan Vietnam (13,8%) (Darussalam, 2010). Rendahnya rasio pajak yang  konsisten  di  Indonesia  mencerminkan  tantangan  dalam  pengumpulan  pajak  di  negara  ini (Mustikasari, 2007).
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
Untuk  mencapai  target  penerimaan pajak, perlu dipupuk  secara berkelanjutan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, penting juga untuk melakukan pemeriksaan mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang  dipengaruhi  oleh  ketaatan  wajib  pajak,  terutama  dalam sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Ketika  sistem  perpajakan  suatu  negara diterapkan, pertimbangan mengenai keadilan menjadi fokus utama. Dilihat dari segi psikologis, pajak seringkali dipandang oleh wajib pajak sebagai sebuah beban, sehingga mereka memerlukan jaminan  bahwa  mereka  diperlakukan  secara  adil  dalam  penilaian  dan  pengumpulan  pajak  oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencegah gangguan dalam kerangka perpajakan yang ada saat  ini,  terutama  mengingat  penggunaan  sistem  self-assessment  oleh  Indonesia  dalam pengumpulan pajak. Prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah terkait pajak seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak.
Penelitian mengenai kepatuhan pajak, termasuk aspek psikologis wajib pajak, memegang peranan  utama  dalam  pemahaman  dan  peningkatan  sistem  perpajakan.  Dalam  sebuah  negara demokratis, interaksi  antara wajib pajak dan otoritas pajak  bisa dianggap sebagai suatu kontrak psikologis (Feld & Frey, 2002). Kontrak psikologis ini mengharuskan adanya hubungan yang adil antara  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak,  di  mana  keberhasilan  dalam  pengumpulan  pajak  sangat bergantung  pada  saling  kepercayaan  dan  ketaatan  dari  kedua  belah  pihak  terhadap  komitmen dalam  kontrak  psikologis  ini.  Namun,  selain  aspek  psikologis,  teori  ekonomi  juga  memiliki peranan  yang  signifikan.  Allingham  dan  Sandmo  (1972),  sebagaimana  dirujuk  oleh  Hidayat (2010),  menjelaskan  bahwa  keputusan  individu  untuk  patuh  pada  pajak  didorong  oleh pertimbangan ekonomi yang rasional dengan tujuan memaksimalkan utilitas pribadi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Ketika mengkaji  faktor-faktor  yang  memengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak,  penelitian  di  bidang psikologi sering menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) (Ajzen, 1991) sebagai pendekatan yang lebih spesifik yang fokus pada perilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai pendorong baru yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Peran tak terbantahkan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sangat  menonjol. Namun, dalam  ranah  perpajakan,  kontribusi  UMKM  belum  sepenuhnya  mencerminkan  pengaruh  besar mereka  terhadap  perekonomian  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Pada  tahun  2014,  penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Final (PPh Final) UMKM sekitar Rp2 triliun. Kami berasumsi bahwa UMKM menyumbang sekitar Rp3.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini, angka ini masih perlu mengejar potensi penerimaan pajak sebesar Rp30 triliun (1 persen dari kontribusi  PDB)  (www.kemenkeu.go.id).  Potensi  penerimaan  pajak  dari  UMKM  adalah  sektor ekonomi  yang  sangat  penting  dengan  peran  signifikan  dalam  perekonomian  nasional.  Bank Indonesia  (BI)  mengakui  potensi  besar  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dengan  kontribusi  hingga  Rp850  triliun  per  tahun  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap ekonomi cukup besar, mencapai 61,41 persen. Dalam perbandingan, peran UMKM dalam
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
menyerap angkatan kerja mendominasi hampir 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Saat ini, jumlah UMKM telah mencapai 60 juta unit (www.republika.co.id).
Pada  awalnya,  pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  tujuan  untuk  menyederhanakan prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak individu  dan  korporasi.  Melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013  yang  berhubungan dengan  Pajak  Penghasilan  Final  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  sistem khusus diperkenalkan, dengan menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 1 persen dari total penghasilan yang diperoleh oleh UMKM dengan pendapatan tahunan yang tidak melebihi Rp4,8 miliar. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak yang  berupa  individu  atau  entitas  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  bentuk  usaha  tetap  dan menerima  penghasilan  dari  kegiatan  usaha  mereka.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  layanan pekerjaan bebas dikecualikan, dan total peredaran bruto tidak boleh melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam  satu  tahun  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  potensi  pajak  yang  signifikan  bagi  pendapatan negara  Indonesia.  Tanpa  keterlibatan  aktif,  pendapatan  negara  akan  mengalami  penurunan. Sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mendorong  kepatuhan  pajak  sukarela  dan  meningkatkan kontribusi  pendapatan  negara  dalam  sektor  UMKM,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  ketentuan  pajak  penghasilan  khusus  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM).
Mulai  1  Juli  2018,  tarif  Pajak  Penghasilan  Final  (PPh  Final)  yang  berlaku  untuk  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara resmi mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5%. Penyesuaian  tarif  PPh  Final  ini  secara  resmi  dicatat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23  tahun 2018. Kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat untuk tarif ini meliputi mereka yang memiliki pendapatan tahunan di bawah IDR 4,800,000,000, dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Regulasi ini juga mengatur durasi berlakunya tarif ini, yaitu tujuh tahun bagi wajib pajak perorangan, empat tahun bagi wajib pajak korporasi yang berbentuk koperasi, persekutuan terbatas, atau firma, dan tiga  tahun  bagi  perusahaan  dengan  tanggung  jawab  terbatas  (www.ekonomi.kompas.com). Perhitungan  pendapatan  yang  menjadi  dasar  penerapan  tarif  PPh  final  0,5%  ini  mengacu  pada pendapatan bulanan. Dalam situasi di mana pendapatan wajib pajak melebihi IDR 4,800,000,000 selama  tahun  pajak,  tarif  0,5%  tetap  berlaku  hingga  akhir  tahun  pajak  tersebut.  Peraturan Pemerintah ini mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Pendapatan Kotor Tertentu efektif menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan mencabut semua ketentuan dalam peraturan sebelumnya. Sektor Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  mendorong  perekonomian  Kota  Makassar.  UMKM  Makassar menunjukkan  potensi  ekonomi  yang  signifikan  dan  peluang  pengembangan  lebih  lanjut.  Data UMKM Makassar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2022, seperti yang diuraikan di bawah ini:
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Tabel 1 Data UMKM Kota Makassar Tahun 2017-2022 UMKM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 o Usaha Mikro 4.130 4.969 5.326 5.998 6.008 6.445 o Usaha Kecil 6.636 7.585 8.406 9.246 9.336 9.336 o Usaha Menengah 684 1.054 2.296 984 1.084 1.084 Jumlah 11.450 13.608 16.028 16.228 16.428 16.865
Pada tahun 2017, data mengenai jumlah unit industri skala kecil, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi di Kota Makassar menunjukkan bahwa terdapat 81 unit industri skala kecil yang menyerap 368 pekerja. Nilai investasi total mencapai 11 miliar Rupiah, sementara nilai produksi  mencapai  43  miliar  Rupiah.  Dalam  hal  ini,  Kecamatan  Wajo  menjadi  sorotan  dengan jumlah unit industri skala kecil tertinggi, yakni sepuluh unit (BPS, 2017) (Muh dkk., 2015). Sejak diperkenalkannya sistem perpajakan di seluruh dunia, pertanyaan mendasar yang tetap ada adalah apa yang mendorong atau menghambat individu untuk mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan regulasi  yang  berlaku.  Terdapat  dua  teori  utama  yang  menjawab  pertanyaan  ini,  yaitu  teori ekonomi dan teori non-ekonomi. Teori ekonomi berpendapat bahwa kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu sejauh mana para wajib pajak melihat manfaat ekonomi dalam mematuhi atau mengabaikan regulasi perpajakan. Sebaliknya, salah satu teori non-ekonomi yang menerangkan fenomena ini adalah teori moral pajak (Susila, 2016).
Tax morale mencerminkan dorongan intrinsik untuk patuh pada peraturan perpajakan dan berkontribusi dengan sukarela pada penyediaan barang publik. Tingginya tax morale di kalangan wajib pajak mengarah pada peningkatan kepatuhan, yang berakibat pada penerimaan pajak yang optimal  dan  mendorong  kepatuhan  sukarela.  Faktor-faktor  non-ekonomi  ini  memainkan  peran penting dalam mencegah penggelapan pajak. Konsep tax morale membantu menjelaskan misteri kepatuhan  pajak  tinggi  di  negara-negara  dengan  penegakan  hukum  yang  terbatas.  (Torgler  & Friedrich, 2007). Dalam konteks ini, para peneliti merasa terdorong untuk melakukan studi empiris guna  menyelidiki  bagaimana  berbagai  skenario  perpajakan  memengaruhi tax  morale dan kepatuhan.  Penelitian  ini  berfokus  pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai subjek,  dengan  tujuan  mendapatkan  wawasan  tentang tax  morale dari  para  wajib  pajak  ini, khususnya pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika UMKM ini memperoleh penghasilan di atas Ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mereka wajib mendaftar sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka secara sah.

## Studi Literatur

## Tax Morale
" Tax Morale " adalah dasar untuk memahami motivasi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi secara sukarela pada pendapatan pajak negara. Teori ini menjelaskan faktor-faktor  yang  memengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  dan  mengapa  beberapa  orang membayar  pajak  dengan  patuh,  sementara  yang  lain  mungkin  mencoba  menghindari  atau menggelapkan pajak.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Teori Ekonomi, dalam konteks kepatuhan pajak, umumnya mengacu pada teori manfaat ekonomi dan dampaknya pada perilaku pajak. Referensi utama dalam teori ini mencakup karya- karya oleh James Andreoni (1988), Joel Slemrod (2007), dan peneliti lainnya. Di sisi lain, Teori Non-Ekonomi, yang mencakup teori "tax morale," mengeksplorasi faktor-faktor psikologis, sosial, dan etis dalam kepatuhan pajak. Referensi kunci untuk teori non-ekonomi ini termasuk penelitian oleh Kim Bloomquist (2013), Lars Feld (2007), dan Bruno S. Frey (1997). Kepentingan Publik dalam konteks "tax morale" menyoroti bagaimana persepsi individu tentang manfaat pajak bagi penyediaan  barang-barang  publik  memengaruhi  perilaku  mereka.  Penelitian  yang  relevan mencakup karya oleh James Alm (2012) dan Benno Torgler (2007). Selanjutnya, konsep keadilan dan kesetaraan dalam perpajakan sering menjadi topik dalam teori "tax morale." Penelitian yang mendalam  tentang  masalah  ini  mencakup  karya  oleh  Wim  Wiewel  (1990),  Friedrich  Schneider (2005),  dan  Laurence  Wai-Tung  (2008).  Faktor-faktor  seperti  situasi  finansial  individu  dan dampak pajak pada keuangan pribadi juga memainkan peran penting, dan penelitian yang mungkin relevan  termasuk  karya  oleh  Janet  Holtzblatt  (2000),  Charles  Clotfelter  (1983),  dan  peneliti lainnya.  Akhirnya,  pemerintah  dan  kebijakan  perpajakan  yang  diimplementasikan  memegang peranan  signifikan  dalam  memengaruhi  "tax  morale."  Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang efektivitas kebijakan perpajakan di berbagai negara juga merupakan sumber yang penting dalam pemahaman konsep "tax morale."

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  pajak  melibatkan  sejumlah  konsep  yang  merinci  faktor-faktor  yang memengaruhi  perilaku  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakannya.  Teori  ekonomi menekankan pertimbangan manfaat dan biaya dalam kepatuhan pajak, dengan rujukan utama pada karya James Andreoni (1988) dan Joel Slemrod (2007). Di sisi lain, teori psikologi dan konsep "tax morale" menjelaskan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak, dan penelitian oleh Kim Bloomquist (2013), Lars Feld (2007), dan Bruno S. Frey (1997) menggali aspek-aspek ini. Konsep keadilan dalam perpajakan mempertimbangkan persepsi individu tentang adil dan setara dalam  pembayaran  pajak,  dengan  kontribusi  penelitian  oleh  Wim  Wiewel  (1990),  Friedrich Schneider (2005), dan Laurence Wai-Tung (2008). Selain itu, pengaruh pendapat individu tentang manfaat pajak dalam penyediaan barang-barang publik terkait dengan kepentingan publik dalam pajak,  dengan  penelitian  oleh  James  Alm  (2012)  dan  Benno  Torgler  (2007).  Pertimbangan kepentingan  pribadi  dan  situasi  finansial  individu  juga  berperan,  dan  penelitian  oleh  Janet Holtzblatt  (2000)  dan  Charles  Clotfelter  (1983)  memberikan  wawasan  pada  topik  ini.  Dalam konteks  ini,  penting  untuk  memahami  peran  penegakan  hukum  perpajakan  dan  sanksi,  yang memengaruhi  kepatuhan,  dan  mempertimbangkan  aspek  budaya  perpajakan  dan  norma  sosial dalam  masyarakat.  Semua  aspek  ini  bersama-sama  menciptakan  pemahaman  yang  lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

## Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan  Tamalanrea,  dengan  jumlah  mencapai  800  UMKM.  Pendaftaran  wajib  pajak  dapat dikenali dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini berfokus pada para pelaku  UMKM  sebagai  subjek  penelitian.  Sampel  merupakan  sebagian  kecil  dari  populasi  dan berfungsi sebagai sumber data sebenarnya untuk penelitian ini. Pemilihan sampel menjadi hal yang sangat penting, dan untuk penelitian ini, diterapkan teknik pengambilan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori: pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas memberikan peluang yang  setara  bagi  setiap  anggota  populasi  untuk  dipilih  sebagai  sampel,  sementara  pengambilan sampel non-probabilitas tidak memberikan peluang yang setara. Dalam penelitian kuantitatif ini, digunakan  teknik  pengambilan  sampel  non-probabilitas  dengan  metode  purposive  sampling. Purposive sampling melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh sampel adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP terdaftar.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  merangkum  seluruh  populasi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengimplementasikan metode penyebaran kuesioner secara langsung kepada para responden  yang  aktif  terlibat  dalam  berbagai  aspek  UMKM  di  Makassar.  Dengan  cara  ini, penelitian ini memiliki cakupan yang komprehensif dan bervariasi dalam mewakili beragam sektor dan usaha UMKM yang berperan dalam perekonomian lokal Makassar. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pandangan yang mendalam dari para pelaku UMKM dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak di lingkungan UMKM di Makassar.
Tabel 2 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner Jumlah kuesioner yang disebar 89 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 39 Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 50
Responden dalam penelitian ini terdiri dari individu yang aktif dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan berlokasi di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Informasi yang dihimpun melalui penelitian mencakup data demografis para peserta, termasuk aspek seperti jenis kelamin,  usia, tingkat  pendidikan, pendapatan,  afiliasi  agama, dan latar belakang suku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai identitas dan karakteristik peserta yang menjadi subjek penelitian.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Tabel 3 Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki – laki 28 56% Perempuan 22 44% Jumlah 50 100% Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase Tidak Tamat 1 2% SD 0 0% SMP 3 6% SMA 36 72% Sarjana 10 20% Jumlah 50 100%
Penelitian ini melibatkan 50 responden yang aktif dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  di  Kecamatan  Tamalanrea,  Kota  Makassar.  Dari  total  responden  tersebut,  28  di antaranya, atau sekitar 56%, adalah laki-laki, sementara 22 responden lainnya, atau sekitar 44%, adalah  perempuan.  Selain  itu,  responden  memiliki  beragam  tingkat  pendidikan  yang  mencakup berbagai latar belakang pendidikan.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tax morale (X), demografi (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel-variabel akan di uji dengan statistik deskriptif.

## Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Y 50 2.83 4.83 3.9042 .48842 X 50 3.11 4.78 3.9780 .41751 Z 50 1.00 5.00 3.1600 1.09470 Valid N (listwise) 50

## Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

## Tabel 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Tabel Butir Pernyataan Pearson Correlation Sig (2-Tailed) Keterangan Tax Morale X_1 0,584** 0,300 Valid X_2 0,596** 0,300 Valid X_3 0,716** 0,300 Valid X_4 0,744** 0,300 Valid X_5 0,657** 0,300 Valid X_6 0,487** 0,300 Valid
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
X_7 0,697** 0,300 Valid X_8 0,716** 0,300 Valid X_9 0,587** 0,300 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Y_1 0,670** 0,300 Valid Y_2 0,379** 0,300 Valid Y_3 0,632** 0,300 Valid Y_4 0,790** 0,300 Valid Y_5 0,709** 0,300 Valid Y_6 0,289** 0,300 Valid Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Keterangan Tax Morale (X) 0,822 0,6 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,614 0,6 Reliabel
Menurut  tabel  di  atas,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  "Tax  Morale"  dan "Kepatuhan Wajib Pajak" telah menghasilkan nilai Cronbach's Alpha yang melebihi batas 0.6. Ini memberikan keyakinan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sangat dapat diandalkan, dan dapat memberikan data yang konsisten. Ketika sebuah pernyataan diajukan ulang  kepada  responden,  kemungkinan  besar  akan  menghasilkan  jawaban  yang  serupa  dengan jawaban  sebelumnya.  Keandalan  dan  konsistensi  ini  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk menganalisis data penelitian dengan akurat. Selain itu, hasil uji validitas juga terlihat kuat dalam tabel ini, dengan nilai Pearson Correlations yang melebihi angka 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini cukup mampu mengukur variabel Tax  Morale  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  efektif.  Dengan  kata  lain,  instrumen  yang digunakan  telah  terbukti  valid  dalam  mengukur  konstruk  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  hasil analisis reliabilitas dan validitas ini memberikan dasar yang kokoh untuk menginterpretasikan data yang  diperoleh  dari  responden.  Hasil  penelitian  dapat  diandalkan  dan  valid,  sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan yang kuat dan relevan dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Regresi
Tabel 6 Hasil Uji Regresi Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Tax  Morale (X) .932 1.073 Demografi (XZ) .932 1.073 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .462a .213 .180 .44236
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2.492 2 1.246 6.368 .004a Residual 9.197 47 .196 Total 11.689 49 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1.754 .606 2.897 .006 X .535 .157 .458 3.414 .001 .932 1.073 XZ .002 .014 .015 .114 .909 .932 1.073
Hasil statistik deskriptif dalam tabel ini menggambarkan karakteristik variabel dalam penelitian. Mengenai "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)," dapat dilihat bahwa responden memiliki skor terendah sebesar  2,83  dan  skor  tertinggi  sebesar  4,83,  dengan  rata-rata  skor  sebesar  3,9042.  Jika  skor responden  melebihi  3,9042,  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  mereka  dianggap  tinggi, sementara skor di bawahnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Standar deviasi sebesar 0,48842 menunjukkan variasi kepatuhan wajib pajak terhadap rata-rata sebesar 0,48842. Dari tabel ini juga terlihat bahwa variabel "Tax Morale" dan "Kepatuhan Wajib Pajak" memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam penelitian tersebut  valid.  Selain  itu,  nilai  Cronbach's  Alpha  lebih  besar  dari  0,6,  menunjukkan  bahwa pernyataan-pernyataan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Ini berarti pernyataan yang digunakan akan  menghasilkan  data  yang  konsisten,  bahkan  jika  diajukan  kembali,  akan  menghasilkan jawaban yang relatif sama.
Selanjutnya, hasil Uji Multikolinieritas dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance dan VIF masing-masing  variabel  memenuhi  batasan,  menunjukkan  bahwa  model  regresi  bebas  dari masalah multikolinearitas. Dalam uji regresi, nilai konstanta sebesar 1,754 menunjukkan bahwa jika nilai "Tax Morale (X)" konstan, maka "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)" juga berarah positif. Nilai koefisien interaksi "Tax Morale" menunjukkan hubungan positif, yang berarti semakin tinggi "Tax Morale (X)," semakin tinggi pengaruh terhadap "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)." Koefisien interaksi "Tax  Morale  (X)"  dengan  "Demografi  (Z)"  menunjukkan  efek  moderasi  yang  positif,  artinya semakin tinggi moderasi "Tax Morale (X)" dengan "Demografi (Z)," semakin tinggi "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)."
Uji  koefisien  determinasi  mengungkapkan  bahwa  hubungan  antara  "Kepatuhan  Wajib  Pajak" dengan variabel independen adalah cukup kuat, dengan R sebesar 0,462 yang melebihi 0,4 yang dianggap sebagai definisi hubungan yang sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,213 atau 21,3% menunjukkan  bahwa  "Tax  Morale"  berkontribusi  sebesar  21,3%  terhadap  "Kepatuhan  Wajib Pajak,"  sementara  faktor  lain  di  luar  model  penelitian  memengaruhi  sebesar  78,7%.  Hasil  uji statistik  F  dalam  Tabel  7  menunjukkan  nilai  F-hitung  sebesar  6,368  dengan  signifikansi  0,004.
Dengan signifikansi di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa "Tax Morale" melalui "Demografi" secara bersama-sama berpengaruh pada "Kepatuhan Wajib Pajak." Dengan probabilitas yang jauh lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  0,05,  model  regresi  ini  dapat  digunakan  untuk  memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan baik.

## Kesimpulan
Simpulan Penelitian :
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk  mengeksplorasi  sejauh  mana  tax  morale,  yaitu semangat  dan  motivasi  individu  untuk  membayar  pajak,  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kota Makassar. Sebagai responden dalam penelitian ini, sebanyak 50 pelaku UMKM dari berbagai latar belakang demografis  telah  dianalisis.  Penelitian  ini  menggabungkan  berbagai  elemen  untuk  memahami faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini,  setelah  melalui  proses pengumpulan  data  dan  uji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  moderasi,  memberikan kesimpulan  yang  menarik.  Pertama,  tax  morale  menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  secara  kuat  mendukung  hipotesis  pertama  (H1) dalam penelitian ini. Dengan kata lain, semakin baik tax morale yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin  tinggi  juga  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  mereka  tunjukkan.  Hal  ini  menekankan pentingnya  aspek  psikologis  dan  motivasi  dalam  memastikan  tingkat  kepatuhan  pajak  yang optimal di kalangan UMKM.
Namun, ketika penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi variabel demografi, terutama tingkat pendidikan,  sebagai  faktor  moderasi  dalam  hubungan  antara  tax  morale  dan  tingkat  kepatuhan pajak,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  pengaruh  demografi  memiliki  arah  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  hubungan  tersebut.  Hasil  ini  menolak  hipotesis  kedua  (H2),  yang mengindikasikan  bahwa  faktor-faktor  demografis,  seperti  tingkat  pendidikan,  mungkin  tidak memiliki  dampak  signifikan  dalam  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  di  kalangan  UMKM  dan  memberikan  dasar  untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana tax morale dapat digunakan sebagai  alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.
Saran  Penelitian : Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  saran  untuk  penelitian selanjutnya yang dapat memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Penelitian lebih lanjut dapat mendalami pengaruh faktor-faktor demografi, seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan, terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian juga dapat menggali lebih  dalam  tentang  pengaruh  faktor  eksternal,  seperti  perubahan  kebijakan  perpajakan,  atau tingkat  pelayanan  dari  lembaga  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak  di  kalangan  UMKM.  Ini dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Investigasi lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi perpajakan,  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  di  kalangan  UMKM.  Saran-saran  penelitian  ini
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3136
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
diharapkan dapat memberikan panduan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang kepatuhan pajak di kalangan UMKM dan berkontribusi pada upaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini.

## Referensi
Ajzen,  Icek,  1991,  The  Theory  of  Planned  Behavior,  Organizational  Behavior  and  Human Decision Process, Vol. 50, Issue 1, 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Alam  Syamsu,  2017,  Efektifitas  Pelaksanaan  Akuntansi  Pada  UMKM  Di  Kota  Makassar,
Akuntabilitas;  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-ilmu  Ekonomi  Vol,  10,  No.1,  Juni  2017, https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v10i1.297
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.
APBN (2018). (ONLINE) .https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018, diakses tanggal 23 Desember 2018.
Feld, Lars P., Bruno S. Frey, (2002), Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, Economics of Governance,  3(2), 87-99. https://doi.org/10.1007/s101010100032
Hidayat, W. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada  Perilaku  Ketidakpatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, 12(2) 82–93.  https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.%2082-93
Jumlah  UMKM.  2018.  (ONLINE)  https://www.sulselsatu.com/2018/04/04/  ekonomi/umkm-di- sulsel-capai-1-juta.html, diakses tanggal 23 Desember 2018.
Mahmudah,  M.,  &  Iskandar,  D.  D.  (2017).  Analisis  Dampak  Tax  Morale  Terhadap  Kepatuhan Pajak Umkm : Studi Kasus Kota Semarang, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1). https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32
Mustikasari,  Elia.,  (2007).  Kajian  Empiris  tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Perusahaan Pengolahan  di  Surabaya.  Seminar  Nasional  Akuntansi  X.  IAI  –  KAPd.  1-41 https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/aspp-16.pdf
Nugraheni,  A.  D.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  (Studi  Empiris  Pada Wajib  Pajak  Di  Kota  Magelang),  Diponegoro  Journal  of  Accounting,  4(3)  568-581. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031
Phillips,  M.  D.  (2011).  Reconsidering  the  Deterrence  Paradigm  of  Tax  Compliance.  Internal Revenue Service. Diakses dari https://www.irs.gov/pub/irs-soi/11resconreconsider.pdf.
PPH  final  UMKM.,  (2018.  (ONLINE)  .https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26  /0908 00326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen,  diakses  tanggal  14  Desember 2018
Rahim, S., dan Nurhasanah. 2019, Characters Influence Executive, Moral Obligation and Super
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Ego  against  Tax  Avoidance  from  The  Taxpayer  Personal  (Executive  Empirical  Study  of Companies Listed on Makassar Industrial Area). Volume, 4, Issue 4, April – 2019, ISSN No:- 2456-2165. https://ijisrt.com/wp-content/uploads/2019/05/IJISRT19AP249.pdf
Ramadhan, L., Y., (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Ukm Siola Kota  Surabaya). E-Journal Akuntansi EQUITY, 3(2), 16-33. http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/463/435
Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
Salam  F.,N.,  &  Rahim  S.,  2016,  Pengaruh  Ketentuan  Tarif  Pajak  Badan  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap Penggelapan Pajak, Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 6 (1), 126- 137, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/1606
Sormin, B., dan Rahim, S., (2019), Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara), Volume 2 Nomor 1 April 2019. Hal 11-19. e-ISSN: 2615-8868 https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Suryadi,  D.  (2018).  Pengaruh  Dimensi  Keadilan  Pajak  Dan  Tax  Morale  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kota Bandung, Jurnal TEDC, 10(1), <http://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/173>
Susila,  B.,  Juniult, P.  T.,  &  Hidayat,  A.  (2017).  Wajib  Pajak  dan  Generasi  Muda :  Tax  Morale Mahasiswa  di  Indonesia,  Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia  16  (2),  154–172. https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.601
Torgler,  B.  (2003).  Does  Culture  Matter?  Tax  Morale  in  an  East-West-German  Comparison.
FinanzArchiv/Public Finance Analysis, 59(4), 504–528. https://www.jstor.org/stable/40913019?seq=1
Torgler, B. (2004). Tax Morale in Asian Countries. Journal of Asian Economics, 15(2),237–266. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2004.02.001
Torgler, B. (2005) Tax morale in Latin America. Public Choice 122, 133–157 https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4
Torgler,  B.  (2007).  Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  ATheoritical  and  Empirical  Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar. https://catalogue.nla.gov.au/Record/4218760
Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax Morale in Australia: What Shapes It and Has It Changed Over Time? Journal of Australian Taxation, 7(2), 298–335.
https://core.ac.uk/reader/143848112
WVS.  (2006).  World  Values  Survey  wave  5  (2005–2008).  World  Values  Survey.  Diakses  dari http://www. worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp. Tanggal akses 19 Januari 2019.