## ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU KECAMATAN SINTANG

## Jhony Fredy Hahury
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: jf28hahury@gmail.com
Abstak: P enelitian ini membahas etika pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hulu. Tujuan  penelitian  untuk  melihat  sejauhmana  etika  yang  diterapkan  dalam  pelayanan  kepada masyarakat.  Informan  penelitian    yakni  Lurah,  Sekretaris  Lurah,  Seksi  Trantib  dan  Pelayanan Umum  dan  masyarakat  yang  mendapatkan  pelayanan.  Jenis  penelitian  ini  deskriptif  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara,  teknik  observasi dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dari penerapan etika pelayanan sudah dilakukan  dengan  baik  oleh  perangkat  kelurahan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pelayanan yang  diberikan  sesuai prinsip-prinsip  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  etika harus  menjadi standar moral dalam pelayanan publik agar  meningkatkan layanan yang santun dan professional.
Kata Kunci : Etika; Pelayanan; Publik.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah  sebagai  bagian  penting  dari kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini masyarakat  dapat  lebih  diberdayakan dan  sekaligus  diberi  tanggungjawab untuk  mengakselerasikan  pembangunan dan  daya  saing  daerah,  yang  dalam pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari keharusan melaksanakan pelayanan publik  yang  baik  dan  dapat  memenuhi tuntutan  serta  harapan  masyarakat, karena  pelayanan  publik  merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Tuntutan  peningkatan  tuntutan kualitas
pelayanan publik dari
masyarakat  harus  diimbangi  dengan upaya  menemukan  model  atau  sistem pelayanan yang berkualitas agar pelayanan yang dilakukan dapat menjadi pelayanan  yang  prima.  Hal  ini  untuk
menghindari kesenjangan antara
tuntutan  standar  kualitas  yang  dibuat pemerintah dengan kualitas yang diberikan  dalam  pelayanan  kepada masyarakat.
Baik  atau  buruk  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efesiensinya dari  penyelenggara  pelayanan  publik terutama  dari  perangkat  Kelurahan. Guna  mewujudkan  pelayanan  publik yang  baik  maka  kepala  Kelurahan sebagai  administrator  Kelurahan    harus lebih berperan penting dalam mendorong perangkat Kelurahan  untuk memberikan pelayanan  bagi  masyarakat  dengan  baik. Masyarakat  sebagai  pihak  yang  dilayani akan  menerima  pelayanan  itu  akan merasakan  dampak  pelayanan  yang mudah, cepat dan tidak diskriminatif.
Pentingnya sikap aparatur pemerintah  dalam  mewujudkan  tujuan dan  sasaran  organisasi  pemerintah  tidak terlepas  dari  sikap  dalam  jiwa  manusia yang  sangat  kuat  mempengaruhi  segala keputusan  yang  diambilnya.  Aparatur pemerintah  Kelurahan    sebagai  figur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan  karena dituntut memiliki  kemampuan,  kredibilitas  dan akuntabilitas  dan  kinerja  aparatur pemerintah Kelurahan.
Kelurahan    Kapuas  Kiri  Hulu sebagai eksekutif yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat  dengan  mengacu  kepada prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik meliputi baik guna keterbukaan, bertanggung  jawab,  dan  efisien.    Di  sisi yang  lain,  etika  pelayanan  menjadi penting  guna  mendukung  layanan kepada  masyarakat  dengan  mengacu kepada  kesantunan  petugas  kelurahan dalam  melayani  masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan.
Berdasarkan  prapenelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  di  Kelurahan Kapuas  Kiri  Hulu  Kecamatan  Sintang diketahui  bahwa  penduduk  berjumlah 1.545  orang  dan  jumlah  353  Kepala Keluarga  (KK).  Jumlah  tersebut  sangat banyak,  oleh  karena  itu  pemerintah Kelurahan  sebagai sentra pelayanan bagi masyarakat  harus  mampu  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawab  dalam memberikan  pelayanan  prima  kepada warga  masyarakat  perlu  ditunjang
dengan  sarana  dan  prasarana  agar pelayanan menjadi lebih baik.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  penelitian,  maka  fokuskan kepada  pelayanan  administrasi  umum dengan  aspeknya  standard  dan  jenis pelayanan  di  Kantor  Kelurahan    Kapuas Kiri Hulu Sintang Kabupaten Sintang.
Implementasi dari etika pelayanan publik  oleh  birokrasi  pemerintahan  di kelurahan harus secara sungguh- sungguh serta secara kritis dan mendalam,  karena  berbagai  praktek buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik  seperti  ketidakpastian  pelayanan, pungutan  liar,  dan  pengabaian  hak warga pengguna pelayanan.
Etika  pelayanan  publik  harus berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  etika meliputi  tanggung  jawab,  kejujuran  dan keadilan.  Etika  pelayanan    keterbukaan dan  kemudahan  akses  dan  responsif kepada  kebutuhan-kebutuhan  pelayanan warga  masyarakat.  Etika  merupakan seperangkat  nilai  yang  berfungsi  sebagai pedoman, acuan,
referensi  atau  penuntun  mengenai  apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian
etika merupakan  nilai-nilai  yang  menjadi acuan  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam  bertindak  dan  bertingkah  laku yang  berlaku  dalam  sekelompok  orang atau  organisasi  tertentu,  kemudian manusia  menggunakan  akal  dan  hati nuraninya  untuk  mencapai  tujuan  hidup yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan tujuan  yang  dikehendaki  (Hidayat  dan Rifa’i, 2018:2).
Selanjutnya,  Rohman,  et  all  (2010) mendefinisikan  bahwa  etika  pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik  dengan  menggunakan  kebiasaan- kebiasaan  yang  mengandung  nilai-nilai hidup  dan  hukum  atau  norma  yang mengatur  tingkah  laku  manusia  yang dianggap  baik.  Definisi  ini  menekankan penggunaan  nilai-nilai  luhur  dalam pelayanan  publik.  Jadi,  jelas bahwa  etika pelayanan
publik
merupakan penggunaan nilai-nilai luhur oleh seorang administrator
dalam memberikan pelayanan publik.
Etika  juga  berfungsi  sebagai standar  untuk  menilai  apakah  sifat, perilaku,  tindakan  atau  sepak  terjangnya dalam  menjalankan  tugas  dinilai  baik atau  buruk.  tidak  akuntabel,  tidak  adil dan  lainnya.  Selanjutnya  Sedarmayanti (2010:243)  pelayanan  masyarakat  adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau  kelompok  orang  atau  instansi tertentu  untuk  memberi  bantuan  dan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam mencapai  tujuan.  Pelayanan  publik berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25 tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Etika  bagi  penyelenggara  negara merupakan  hal  penting  yang  harus dikembangkan  karena  dengan  adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan  kepekaan  birokrasi  atau
pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif ditujukan “untuk
mendeskripsikan  atau  menggambarkan fenomena-fenomena  yang  ada,  baik fenomena  yang  bersifat  alamiah  atau rekayasa manusia”. Tujuan dari penelitian  deskriptif  kualitatif  searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan  penelitian    identifikasi masalah.    Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan  penelitian  meliputi  :  Lurah, Sekretaris,  Kasi  Pemerintahan  dan Pelayanan  Umum, dan  Masyarakat  yang mendapatkan pelayanan. Lokasi penelitian  dilaksanakan  pada  Kantor Kelurahan  Kapuas  Kiri  Hulu  Kecamatan Sintang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  publik  adalah  perihal kemudahan  yang  diberikan  sehubungan barang  dan  jasa  kepada  masyarakat. Dalam  prakteknya  di  pemerintahan, negara  berkewajiban  melayani  setiap warga  negara  dan  penduduk  untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya dalam  rangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.  Intinya,  penyediaan  pelayanan publik  adalah  bagaimana  memudahkan publik  dalam  menyelesaikan  sebuah
urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa.
Dalam hal pelayanan publik harus bersandar  kepada  etika  agar  menjadi pedoman atau standar dalam penyelenggraan pemerintahan Pelayanan oleh  Pemerintahan  Kelurahan    yaitu merupakan
pelayanan kepada masyarakat  yang  erat  dalam  tugas-tugas umum  pemerintahan  seperti  pelayanan surat  keterangan  Kartu  Keluarga,  surat keterangan usaha, e-KTP, surat pernyataan  tanah  dan  surat  administrasi kependudukan yang lainnya.
Etika  dan  pelayanan  publik diartikan  sebagai  filsafat  dan  kode  etik /standar  profesi,  atau  moral  atau right rules  of  conduct (aturan  berperilaku  yang benar)  yang  seharusnya  dipatuhi  oleh pemberi pelayanan publik atau administrator  publik.  Etika  sebenarnya lebih  banyak  bersangkutan  dengan prinsip-prinsip dasar  pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. Sebagaiaman  etika  dipakai  dalam  arti nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang menjadi  pegangan  bagi  seorang  atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
Kewenangan pemerintah Kelurahan    yang  begitu  besar  dalam pelayanan  pada  masyarakat  menjadikan masyarakat  sebagai  pelanggan  uatama dimana  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  baik  secara  langsung  harus sesuai prosedur yang tidak berbelit-belit, ada kepastian jangka waktu penyelesaian,  mudah,  tidak  dipungut biaya, persyaratan yang transparan, sikap
petugas  yang  responsif.  Secara  tegas bahwa  tujuan  dari  sebuah  Negara  untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## A. Kemampuan Petugas Pelayanan
Pemerintah  Kelurahan  Kapuas  Kiri Hulu  mempunyai  tugas  dan  kewajiban dalam memberikan pelayanan
administrasi  kepada  masyarakat.  Oleh karena itu, kemampuan petugas pelayanan  harus  berorientasi  kepada masyarakat  dengan  kepentingan  yang terpenuhi.  Hasil  wawancara  dengan Lurah  dijelaskan  bahwa  sudah  tentu dalam  pelayanan  publik  pemerintah Kelurahan  melalui perangkat Kelurahan harus  memiliki  kemampuan  dalam melayani  masyarakat  di  kantor  dengan mengepankan  etika  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  informan dijelaskan bahwa pelayanan pada prinsipnya  diberikan  kepada  masyarakat dengan mengacu kepada etika dan prinsip pelayanan  seperti  cepat  dan  terbuka  agar dapat  mempermudah  pelayanan  bagi masyarakat.  Pelaksanaan  tersebut  harus direspon  dengan  baik  oleh  petugas pelayanan  administrasi.  Pada  prinsipnya pelayanan  harus  tidak  berbelit-belit  serta memberikan suasana dan  kesan yang baik bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan  tentunya  harus  optimal  guna mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Wujud  etika  pelayanan  publik dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan  etika  dan  aturan-aturan yang tertulis.  Observasi  penulis  menunjukkan
bahwa  pelayanan  administrasi  yang dilaksanakan  selama  ini  sudah  berjalan dengan baik, karena didukung kemampuan sumberdaya perangkat kelurahan  yang  responsif,  disiplin  dan tanggung  jawab.  Disisi  lain  fasilitas  juga menjadi  penting  dalam  mendukung kegiatan  pelayanan  seperti  komputer, laptop,  printer,  dan  ruangan  yang  bersih memadai  sehingga  dapat  melaksanakan dengan  maksimal.  sarana  dan  prasarana sudah  cukup  baik  sehingga  dalam pelayanan dilaksanakan secara maksimal.
Pelayanan  administrasi  tentunya mengacu  kepada  prosedur  dan  ketentuan serta    mengacu  kepada  ketepatan  waktu, kemudahan, dan transparan yang diberikan  kepada  masyarakat.  Artinya bahwa pelayanan itu harus cepat dan tepat sehingga  akan  menghasilkan  pelayanan yang  berkualitas  serta  dapat  terpenuhi kebutuhan  serta  keperluan  masyarakat dalam  pengurusan  administrasi  di  Kantor Kelurahan  Kapuas Kiri Hulu.
Pelayanan publik harus dilaksanakan  dengan  optimal  dan  secara terbuka  dan  transparan  merupakan komitmen  dan  tanggung jawab  pelayanan kepada    warga  masyarakat  menjadi prioritas  utama  pemerintah  Kelurahan dengan  mengacu  kepada  aturan  dan mekanisme  pelayanan  publik.  Hasil wawancara dengan salah satu warga yang mendapatkan pelayanan dikatakan bahwa dalam  pelayanan  yang  diberikan  sudah baik  karena  petugas  /  perangkat kelurahan  dengan  ramah  menerima  dan melayani  apa  yang  menjadi  kepentingan masyarakat dalam pengurusan administrasi  seperti  surat  pernyataan tanah.
Kemampuan  perangkat  kelurahan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya harus menyesuaikan dengan kewenanagan masing-masing. Dengan kemampuan tersebut  akan  menghasilkan  kinerja  yang baik  ditunjang  dengan  moral  perangkat kelurahan. Sebab sikap menjadi tolok ukur dalam  keberhasilan  pelayanan.  Dalam  hal pelayanan  perlu  diterapkan  nilai-nilai kebaikan  dalam  melayani.  Pelayanan sebagai  bentuk  dari  pengabdian  dan rahmat  yang  harus  dilakukan  dengan ikhlas.  Oleh  karena  itu,  perangkat kelurahan sudah dengan maksimal dengan menerapkan  nilai-nilai  kebaikan  dan kebebasan dalam melayani kebutuhan dan kepentingan warganya.
Hasil  wawancara  dijelaskan  bahwa dalam  pelayanan  diperlukan  kemampuan kerjasama  dan  komunikasi  yang  efektif sehingga  dalam  menjalankan  tugas-tugas pelayanan administrasi agar dapat memudahkan pekerjaan di Kantor Kelurahan  Kapuas  Kiri  Hulu.  Dengan komunikasi  yang  efektif  tentunya  akan menghasilkan penyelenggaraan
pemerintahan  Kelurahan    efektif  dan professional
sehingga mampu menciptakan  suasana  kerja  yang  lebih baik.
Pemerintah  Kelurahan  Kapuas  Kiri Hulu  mengupayakan  pelayanan  kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang beretika dan bertangung jawab. Pelayanan ini merupakan sarana pemenuhan kebutuhan  mendasar  masyarakat  untuk kesejahteraan  sosial  sehingga  perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan,  religi,  kearifan  lokal  serta keterlibatan masyarakat.
Kualitas dan kemampuan perangkat kelurahan dalam pelayanan publik berbanding lurus dengan kemampuan dan etika  yang  dimiliki  para Public  Servent. Semakin  baik  kemapuan  dan  etika  Public Servent,  maka  akan  semakin  tinggi  pula kualitas  pelayanan  yang  dihasilkan. Sebaliknya,  semakin  rendah  kemampuan dan etika yang dimiliki Public Servent , akan semakin  sulit  mencapai  kualitas output outcome pelayanan  yang  diharapkan. Hakekat  pelayanan  yang  bersandar  pada etika  akan  mewujudkan  pemerintahan kelurahan yang mampu merespon kepentingan  masyarakat  secara  optimal. Maka  etika  publik  selalu  diaktualisasikan sebagai  refleksi  tentang  standar  yang menentukan  baik-buruk  dan  benar-salah pada  perilaku,  tindakan,  keputusan  dan sebagainya,  yang  mengarah  kepada kebijakan publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

## B. Jenis Pelayanan
Pelayanan  publik  merupakan  kegiatan atau  serangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Etika  pelayanan  publik  sebagai  suatu  cara dalam  melayani  masyarakat  dengan kebiasaan  yang  mengandung  nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku  manusia.  Pemeritahan  kelurahan dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  ada  beberapa  jenis  layanan. Meliputi pelayanan  Administratif  dan administrasi kependudukan.
Hasil wawancara dengan informan bahwa pelayanan yang dilakukan  lebih  banyak  kepada  layanan administrasi  umum  dan  kependudukan
karena  berkaitan  dengan  pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan wajib diperhatikan  karena  sangat  penting  dan diperlukan dalam
Kegiatan pemerintahan,  sosial  dan  pembangunan. Pelayanan  publik  harus  berfokus  pada modalitas  etika  untuk  menjembatani norma,  moral  dan  tindakan  agar  tidak terjadi  konflik  kepentingan.  Pada  tataran ini  etika  publik  berkembang  dari keprihatinan  terhadap  pelayanan  publik yang  buruk.  Oleh  karena  itu,  pelayanan- pelayanan yang dilakukan harus berfokus pada orientasi hasil.
Komitmen  dalam  menjalankan pelayanan diharapkan mendukun kinerja pemerintahan kelurahan. Untuk mewujudkan  pelayanan  prima  yang sesungguhnya dalam mencapai keadilan, kesetaraan,  dan  kualitas,  diperlukan konsistensi dari semua perangkat kelurahan.  Yang  sesungguhnya  dalam pelayanan  publik,  harus  difokuskan kepada    mengupayakan  pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
Hasil wawancara dengan informan  bahwa  konsistensi  perangkat kelurahan  dalam  melayani  masyarakat dengan simpati, serta reponsif mengutamakan/mengedepankan kepentingan publik. Dalam hal ini tujuan dan  sasaran  dari  pelayanan  adalah kepada masyarakat (pelanggan).
Pelayanan  sebagai  hakekat  dari kehidupan manusia, sebab begitu pentingnya    pelayanan  sehingga  setiap pelayanan  yang  diberikan  kepada  orang membutuhkan harus dilayani dengan baik tanpa  harus  melihat  darimana  asal ataupun sukunya. hal inilah yang menjadi
dasar  dalam  setiap  pelayanan  yang diberikan, karena prinsip dan nilai-nilai ini penting  dan  pegangan  bagi  perangkat kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawabnya.
Hasil  observasi  penulis  diketahui bahwa pelayanan yang diberikan di kantor kelurahan, sebagai contoh pelayanan Surat Keterangan  Kelahiran,  Surat  Keterangan Kematian,  dan  surat  keterangan  tidak mampu. Dengan contoh tersebut menunjukkan bahwa petugas atau perangkat  kelurahan  harus  mampu responsif  dan  mengenali  kebutuhan  yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan
pelayanan.
Sehingga pelayanan publik harus diarahkan kepada masyarakat agar bagaimana warga masyarakat  mendapatkan  pelayanan yang lebih  baik  atau  dengan  kata  lain mewujudkan  pelayanan  publik  yang berkualitas  merupakan  tujuan  dari  semua institusi  pemerintahan.
Dengan jenis pelayanan ini tentunya perangkat  kelurahan  harus  mampu berkomunikasi  dengan  baik  terhadap setiap pemberian pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat.  Pelayanan yang  dengan  komunikasi  yang  baik artinya  pelayanan  yang  diberikan  dengan memperhatikan  aspek  etika  seperti  wara masyarakat  yang  belum  mnegerti  maka sudah  menjadi  kewajiban  bagi  petugas untuk  menjelaskan  secara  baik  kepada yang  menerima  pelayanan  tersebut. Dengan kemampuan komunikasi tentunya  perangkat  kelurahan  dapat melayani  dengan  baik  dan  optimal  serta harus  ditunjang  dengan  sarana  fisik  yang baik  maupun  sumberdaya  aparatur Kelurahan .
Administrasi  kependudukan  pada tingkat  Kelurahan   akan  berhasil  dengan baik  apabila didukung  oleh  suatu  sistem adminitrasi  yang  tertib  dan  teratur. Sistem  penyelenggaraan  pemerintahan Kelurahan juga berkaitan dengan sekretaris  Kelurahan    dan  perangkat Kelurahan    karena  sebagai  tumpuan dalam pelaksanaan administrasi Kelurahan.    Efektivitas  administrasi kependudukan  Kelurahan    menunjukan bukti bahwa dengan tertibnya administrasi dalam menata dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara  keseluruhan.  Sebagaimana  hasil data  wawancara  dan  observasi  penulis pelayanan administrasi yang dilaksanakan  di  Kantor  Kelurahan Kapuas Kiri Hulu sebagai berikut.
Tabel.  4.5.  Komposisi  Jenis  Pelayanan Administrasi Kelurahan Tahun 2022
No Jenis Pelayanan Administrasi Keterangan 1  Surat Keterangan Akte, KK, e-ktp dikerjakan/dilayani 2  Surat keterangan Domisili dikerjakan/dilayani 3  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikerjakan/dilayani 4  Surat Pernyataan Tanah (SKT/SPT) dikerjakan/dilayani 5  Surat keterangan usaha dikerjakan/dilayani 6  Surat keterangan kematian dikerjakan/dilayani 7  Rekomendasi IMB dikerjakan/dilayani
Sumber : Kantor Kelurahan  Kapuas Kiri Hulu Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  atas  diketahui bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh perangkat Kelurahan  kepada masyarakat
lebih banyak berkaitan dengan administrasi  kependudukan  maupun usaha. Pelayanan Umum  pada dasarnya pelayanan  administrasi  dalam  rangka untuk  memenuhi  keperluan  masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan Kelurahan    sebagai  pelayan  bagi masyarakat maupun pembinaan masyarakat. Tuntutan pelayanan oleh masyarakat semakin
bertambah menuntut  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat juga harus lebih baik. Hal  ini  dijelaskan  Lurah  bahwa  dengan tingginya  permintaan  pelayanan  kepada masyarakat  harus  ditunjang  dengan tanggung  jawab  perangkat  Kelurahan yang    optimal  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan  publik,  dan  mempersingkat waktu  pelaksaan  urusan  publik,  serta memberikan kepuasan kepada publik.
Kualitas pelayanan menjadi harapan  bagi  semua  layanan  publik.
Untuk mencapai layanan tersebut dimensi  layanan  harus  memperhatikan kehandalan dan empati sehingga petugas layanan  merasakan  atau  perhatian kepada  pelanggan  untuk  memenuhi layanan yang diperlukan.
Kantor  Kelurahan  Kapuas  Kiri Hulu  dilihat  dari  fasilitas  sudah memadai. Sebagaimana observasi penulis terlihat  fasilitas  ruangan  pelayanan, komputer,  laptop,  printer,  dan  meja kursi.  Dengan  fasilitas  yang  dimiliki dapat  memberikan  layanan  efektif  dan kenyamanan  bagi  masyarakat  yang mendapatkan pelayanan.
Dengan demikian, pada hakikatnya  pelayanan  bertujuan  untuk melayani  masyarakat.  Secara  teoritis fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah  adalah  fungsi  pelayanan masyarakat (public  service  function). Hal yang  terpenting  bagaimana  pemerintah dapat  mengelola  fungsi  tersebut  agar dapat  menghasilkan  barang  dan  jasa (pelayanan)  yang  ekonomis,  efektif, efisien  dan  akuntabel  kepada  seluruh masyarakat  yang  membutuhkan.  Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan  fungsi  tersebut,  artinya pelayanan  pemerintah  tidak  boleh diberikan secara diskriminatif.
Berdasarkan  hasil  kajian  di  atas menunjukkan  bahwa  etika  pelayanan publik daalam kaitannya dengan implementasi etika publik adalah tindakan  yang  mengarahkan  pada pelaksanaan  pelayanan  yang  bersandar pada  prinsip-prinsip  etika  pelayanan publik.  Salah  satunya  adalah  nilai kebaikan dan keadilan. Artinya pelaksanaan  pelayanan  mengarahkan pada  petugas  layanan  agar  melayani dengan  nilai  kebaikan  dan  keadilan. Pelayanan  dalam  rangka  menjalankan tanggung jawab,  integritas publik menuntut  para  pemimpin  dan  pejabat publik  untuk  memiliki  komitmen  moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian
kelembagaan,  dimensi-dimensi  pribadi, dan  kebijaksanaan  di  dalam  pelayanan publik.  Sebab  orientasi  dari  pelayanan ada pemberian pelayanan prima (berkualitas).  Sejalan  dengan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor  62  Tahun  2003  tentang Pedoman  Umum  Pelayanan  Publik menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  hakikat  pelayanan  publik  adalah pemberian  pelayanan  prima  kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  paparan  dan  hasil Penelitian  di  atas  penulis  memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan  publik  yang  harus  dimiliki oleh  perangkat  kelurahan  adalah  etika. Penerapan  etika  dalam  pelayanan  sudah baik  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip etika  yang  meliputi  kebaikan,  kejujuran dan  keadilan  dalam  pelayanan  sebagai suatu  panduan  norma  bagi  aparatur kelurahan.  Pemberi  pelayanan  publik harus  mempelajari  norma-norma  etika yang  bersifat  universal,  karena  dapat digunakan  sebagai  penuntun  tingkah lakunya.  Kemampuan  pelayanan  yang dimiliki  perangkat  kelurahan  dengan bertanggung  jawab  serta  kesungguhan melayani  masyarakat.    Selanjutnya  jenis pelayanan  di  kantor  kelurahan  lebih banyak  pada  pelayanan  administratif. Dengan etika pelayanan dapat memberikan  nuansa  kenyamanan  bagi masyarakat yang dilayani. Adapun saran dalam  penelitian  adalah  perangkat kelurahan harus konsisten dalam menerapkan etika pelayanan publik agar mampu  mewujudkan  pelayanan  yang berkeadilan, jujur, dan professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainur  Rohman,  Ahmad  dkk,  2010.
Reformasi  Pelayanan  Publik. Malang: Averroes Press.
Dwiyanto,  Agus.  2008. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Hahury,  2022. Etika  Administrasi  Publik Telaah  Konsep  Mewujudkan  Birokrasi Yang Responsif dan Profesional. Klaten : Lakeisha.
HM.  Ismail,  2009. Etika  Birokrasi  dalam Perspektif Sumberdaya Manusia. Malang : Ash Shiddiqy Press. Hidayat dan Rifa’i, 2018. Etika Manajement Perspektif Islam. Medan : LPPPI.
Haryatmoko . 2011. Etika Publik . Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
Ipah  Ema  Jumiati,  2012.  Dimensi  Etika dalam  Pelayanan  Publik  Arti Penting,  Dilema  dan  Implikasinya Bagi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal  Administrasi  Publik. Vol  3  (1), 32-43.
Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep, Teori,  dan  Isu. Yoyakarta  :  Gava Media.
Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan  Produktivitas  Kerja.  Cetakan kedua, Bandung : Mandar Maju.
Tri  Yuniningsih,  dkk,  2018. Etika
Administrasi  Publik. Semarang  : Program Doktor Administrasi
Publik Fisip Undip.

## Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.

## Keputusan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur  Negara  Nomor  62  Tahun 2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.