## IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAHANAN BARU DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON

## Ilham Kurniadi¹ dan Cindana Wijayanti²

## A BSTRACT
1 Universitas Terbuka Bogor, Jabar, Indonesia ilhamkurniadii@gmail.com
2 Universitas Binadarma Palembang, Sumsel, Indonesia cindanawijayanti12@gmail.com
Submitted: 8 Auguts 2021 Revised: 1 December 2021 Accepted: 5 December 2021
The Directorate General of Corrections (Ditjenpas) as a policymaker has en- acted the Standard Operating Procedure (SOP) to guide the implementation of the work system at the Technical Implementation Unit (UPT). This article discussed the implementation of the Standard Operational Procedure (SOP) for accepting new prisoners held in the Class I Detention Center in Cirebon. The method used in this article was a descriptive qualitative research meth- od. The data collection methods included observations, interviews and re- view the existing literature. The results showed that the implementation of the Standard Operational Procedure (SOP) for accepting new prisoners in the Cirebon CIass I State Detention Center faced more external constraints than other agencies  that  made  it  even  more  difficult  to  operate  in  accordance  to  the  SOP. However, detention officials have continued to do their best to implement the SOP for accepting new prisoners.
Keywords : implementation;  standard operating procedures; prisoners

## A BSTRAK
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) sebagai pembuat kebijakan telah membuat regulasi untuk mengatur pelaksaan system kerja pada unit pelak- sana teknis (UPT) yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ar- tikel ini membahas mengenai implementasi SOP penerimaan tahanan baru yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan meninjau literatur-literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP penerimaan tahanan baru di Rutan Kelas I Cirebon lebih ban- yak mendapatkan kendala eksternal dari instansi lain yang menyebabkan SOP tidak berjalan sesuai dengan aturan. Namun, petugas Rutan terus melakukan berbagai upaya dengan maksimal agar SOP penerimaan tahanan baru dapat di- laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata Kunci : implementasi; prosedur operasional standar; tahanan

## P ENDAHULUAN
Setiap organisasi baik itu instansi atau lembaga swasta maupun pemerintahan sudah memiliki tugas pokok dan fungi masing-masing. Organisasi tersebut akan membagi beban kerja setiap bagiannya dan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan apapun tentunya akan ada pro- sedur yang sudah dibuat oleh setiap organisasi itu (Rulinawaty;, Samboteng;, Aripin;, & Ha- sanuddin, 2020). Hal tersebut bertujuan untuk menata alur kerja agar sistematis dan sesuai standar. Begitu pula di dalam Lembaga pema-
syarakatan (Lapas) atau pun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang tentunya instansi pemerin- tah, dalam setiap proses kerja memiliki prosedur pelaksanaan kerja yang disebut sebagai Standar Operasional Prosedur(Busra, 2019).
Standar Operasional Prosedur atau juga disebut dengan SOP yang ada di dalam Lapas tentunya sangat banyak sekali, karena semua proses kerja yang dilaksanakan oleh petugas ha- rus memiliki standar(Di, Rutan, Hambatannya, Kasus, & Kelas, 2019). SOP tersebut dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebagai pembuat kebijakan. Ditjenpas dalam
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 65-72
membuat sebuah SOP tentunya memiliki pedo- man untuk menyusunnya yang diatur dalam Pe- raturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 ten- tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlik Indonesia, dan aturan tersbut pula mengacu pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pe- merintahan.(Lukman Samboteng et al, 2020) Ditjenpas melalui salah satu Unit Pelaksa- na Teknis (UPT) yakni Rumah Tahanan Negara atau yang disebut Rutan memiliki fungsi pe- rawatan tahanan, yang artinya di dalam Rutan banyak di terima tahanan dari pihak penahan yang dititipkan sementara di Rutan (Rahmawati, 2020). Dalam proses penerimaan tahanan baru pun telah diatur SOP nya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS- 170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
Dalam SOP penerimaan tahanan sudah diatur sedemikian rupa tata cara pelaksanaan dan dasar hukum penerimaan tahanan. Dalam proses penerimaan tahanan baru dari pihak pe- nyidik, penuntut umum maupun Hakim, ten- tunya harus ada kelengkapan berkas tahanan tersebut yang sudah diatur dalam penerimaan
tahanan baru tersebut (Nugroho, 2019). Ideal- nya, petugas Rutan harus mengikuti SOP yang berlaku dalam proses penerimaan tahanan. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak ta- hanan yang belum lengkap berkas administra- sinya namun tetap di terima oleh petugas Rutan (Suherman, 2020). Dalam hal ini penulis men- dapatkan data dari Rutan Kelas I Cirebon men- genai data penerimaan tahanan baru selama dua (2) minggu terakhir dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 dalam Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa masih ada ta- hanan yang diterima oleh Petugas Rutan tetapi dengan berkas tahanan yang masih belum leng- kap. Dengan demikian berarti petugas Rutan tersebut belum melaksanakan SOP Penerimaan Tahanan Baru dengan baik.
Implementasi adalah pelaksanaan kepu- tusan kebijakan dasar, biasanya dibuat dalam undang-undang (walaupun mungkin juga mela- lui eksekutif penting).perintah atau keputusan pengadilan)(Smith, 1973). Idealnya, keputusan itu mengidentifikasi masalah yang harus ditan - gani, menetapkan tujuan yang akan dicapai, dan, dalam berbagai cara, “menyusun” proses imple- mentasi.(Van Meter & Van Horn, 1975) Dalam hal undang-undang yang mengatur perilaku ekonomi swasta, proses pelaksanaan- nya biasanya berjalan melalui beberapa tahapan dimulai dengan pengesahan undang-undang dasar, diikuti dengan keluaran kebijakan (kepu-
Tabel 1. Tabel Penerimaan Tahanan Baru selama 1 Minggu Terakhir
No. Hari/ Tanggal Jumlah Tah- anan Baru yang diterima Tahanan baru dengan berkas lengkap Tahanan baru dengan berkas tidak lengkap Keterangan 1 Kamis / 02-01-20 3 3 0 2 Jumat / 03-02-20 5 3 2 BA Penahanan 3 Sabtu / 04-02-20 0 0 0 4 Senin / 06-02-20 6 4 2 T-4 5 Selasa / 07-02-20 7 6 1 S-17 6 Rabu / 08-02-20 6 6 0 7 Kamis / 09-02-20 0 0 0 8 Jumat / 10-02-20 0 0 0 9 Sabtu / 11-02-20 0 0 0 10 Senin / 13-02-20 19 12 7 BA Penahanan 11 Selasa / 14-02-20 4 4 0 12 Rabu / 15-02-20 2 0 2 BA Penahanan 13 Kamis / 16-02-20 2 2 0 Sumber : Registrasi Rutan Kelas I Cirebon, 2020
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tahanan Baru di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Ilham Kurniadi dan Cindana Wijayanti
tusan) dari badan pelaksana, kepatuhan kelom- pok sasaran dengan keputusan tersebut, dampak aktual—baik yang dimaksudkan maupun yang ti- dak diinginkan—dari keluaran tersebut, dampak yang dirasakan dari keputusan lembaga, dan, ak- hirnya, revisi penting (atau upaya revisi) dalam undang-undang dasar.(Howlett, 2019) Dalam pandangan kami, peran penting dari analisis implementasi adalah untuk men- gidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pencapaian tujuan undang-undang di seluruh proses ini. Ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar: (1) kemudahan penanganan masalah yang ditangani oleh undang-undang; (2) kemampuan undang-undang untuk menstrukturkan proses implementasi dengan baik; dan (3) efek bersih dari berbagai variabel “politik” pada keseimban- gan dukungan untuk tujuan undang-undang. Di sisa bagian ini, kita akan memeriksa masing-ma- sing variabel komponen dan efek potensialnya. Seluruh kerangka disajikan dalam bentuk yang sangat kerangka pada Gambar 1. Ini mem- bedakan tiga kategori variabel (independen) dari tahap implementasi, yang merupakan variabel dependen. Namun perlu dicatat bahwa setiap tahap dapat mempengaruhi tahap berikutnya; misalnya, tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan kebijakan lembaga pelaksa- na tentu saja memengaruhi dampak aktual dari keputusan tersebut.

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pen- elitian dengan pendekatan kualitatif yang ber- sifat deskriptif. Metode penelitian dengan cara observasi dan turun langsung ke lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa infor- man-informan terkait untuk mengumpulkan da- ta-data, dan didukung dengan melihat literatur- literatur yang sudah ada.
Penelitian Kualitatif adalah rangkaian me- tode untuk mengembangkan dan memahami makna yang oleh beberapa individu maupun se- kelompok orang dianggap asalnya dari masalah sosial ataupun kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melakukan berbagai upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan maupun prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan khusus dari para partisi - pan, menganalisis data secara induktif dari mu- lai menentukan tema-tema yang khusus menuju ke tema-tema umum, serta menafsirkan makna
data. Siapa pun orang yang terlibat dalam sua- tu bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang memiliki gaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerje- mahkan kerumitan suatu persoalan (Campos & Reich, 2019).

## H ASIL D AN P EMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaku- kan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon tentang implementasi (SOP) penerimaan tahanan baru dan penulis akan kaitkan dengan Teori Imple- mentasi Kebijakan oleh George C. Edwards III, yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, maka didapatkan hasil yang akan saya jelaskan dibawah ini berdasarkan 4 faktor yang ada pada teori Implementasi Kebijakan. Kebijakan publik hanya menjadi simbol,dan slogan apabila kebi- jakan tidak di implementasikan(Sabatier & Maz- mania, 1980).
Komunikasi Dari hasil temuan di lapangan mengenai faktor komunikasi yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas I Cirebon secara internal, baik dari Kepala Rutan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan maupun staf sebagai pelaksana secara langsung sudah membangun komunikasi yang baik da- lam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Komunikasi yang baik dapat dili- hat dari kerjasama yang dilakukan antar petugas dalam melaksanakan SOP yang berlaku khusus- nya di bagian Administrasi dan Perawatan yang menangani tentang serah terima tahanan baru. Konsistensi dalam komunikasi yang dilakukan oleh atasan dari mulai Kepala Rutan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, dan juga Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan untuk men- gawasi pelaksanaan tugas anggotanya sudah cu- kup baik karena pada setiap bulannya diadakan evaluasi untuk perbaikan agar tugas yang dilak- sanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.(Ru- linawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019) Hal tersebut di ambil dari wawancara dengan Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang dapat dikutip wawancara nya yakni sebagai berikut:
“Kita sama-sama masing-masing punya job masing-masing ya ada yang ngurusi SDP, ngu- rusin buku-buku dan lain-lain, ya tapi pas ada
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
tahanan baru sama-sama ngurusin, jadi kalo ada apa-apa yang salah pasti ngomong dan bantu, gitulah mungkin kerjasamanya jadi ya registrasi ini kompak” (Staf Adper Rutan Kelas I Cirebon, 20 Februari 2020) “Jadi gini, SOP itu kan terbuka dan transpa- ran untuk semua staf-staf kita disini ya, seti- ap bulannya kita melakukan evaluasi SOP di lingkungan Subsi Adper ini, karena SOP kan ada dasar hukumnya, jadi agar dapat dilak- sanakan dengan baik dan lancar oleh staf jadi kita adakan evaluasi itu biar semuanya paham” (Ka Subsi Adper Rutan Kelas I Cirebon, 20 Februari 2020)
Selain itu, komunikasi dengan pihak eks- ternal atau pihak penahan yang dilakukan oleh petugas di Rutan Kelas I Cirebon dari penelitian yang dilakukan terlihat sudah sangat baik karena petugas sangat berupaya untuk melaksanakan tugas dengan benar sesuai SOP. Cara tersebut dilakukan dengan membuat hubungan baik den- gan pihak penahan, bukan sekedar hubungan se- cara organisasi tetapi petugas berupaya melalui pendekatan secara personal. Petugas melakukan komunikasi secara personal dengan meminta nomor ponsel pihak penahan dari semua ins- tansi. Melalui pihak penahan yang mengawal dan mengantarkan tahanan ke Rutan, petugas mencari informasi tentang pembuat surat-surat kelengkapan berkas penahanan seperti surat pe- rintah penahanan, berita acara penahanan mau- pun perpanjangan penahanan. Setelah menge- tahuinya, dengan membangun komunikasi yang baik dan membuat hubungan pertemanan maka selanjutnya selalu melakukan koordinasi seca- ra langsung dengan pembuat surat penahanan tersebut dari pihak penahan. Meskipun petugas sudah berupaya demikian, namun tetap saja se- ringkali dalam proses penitipan tahanan oleh pihak penahan selalu terjadi kelalaian dan lupa untuk melengkapi surat-surat berkas penahanan tersebut karena mungkin keadaan-keadaan yang mendesak dan harus diselesaikan secara singkat oleh pihak penahan.
Dari masalah itu, petugas Rutan tetap berupaya untuk segera menyelesaikan permasa- lahan yang terjadi dengan cara menghubungi se- cara langsung pembuat surat-surat kelengkapan berkas penahanan. Contohnya pada kasus keter- lambatan surat perpanjangan penahanan oleh pihak penahan, petugas Rutan mengupayakan dengan meminta surat yang kurang tersebut
sementara dikirimkan melalui whatapps, lalu petugas dapat mencetak surat tersebut un- tuk dapat menginput data penahanan terse- but ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) agar tidak terjadi overstay pada tahanan tersebut. Kemudian, petugas meminta pada pihak penahan pada hari berikutnnya agar su- rat yang asli dibawa ke Rutan untuk melengkapi berkas penahanan tersebut. Semua hal tersebut diungkapkan oleh petugas staf Administrasi dan Perawatan yang dapat dikutip hasil wawanca- ranva yakni sebagai berikut:
“Kita nih di sini tuh udah aktif ya, jadi kita kan udah kenal sama petugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kita juga minta nomor HP mereka, tapi bukan Cuma yang ke sini aja, kita sampe punya nomor HP mereka yang bagian operatornya, iya tukang ngetik buat surat penahanan atau perpanjanganya, jadi kalo ada salah atau kurang atau terlambat kita Langsung hubungi operator tukang ketik suatnya, mereka enak langsung respon terus kirim foto suratnya lewat whatapps dulu ke kita terus yang aslinya nanti dianter ” (Staf Adper Rutan Kelas 1 Cirebon, 18 Februari 2020)
Sumber Daya Berdasarkan temuan di lapangan men- genai faktor Sumber Daya yang dapat mem- pengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal ini adalah SOP Penerimaan Tahanan Baru yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Cirebon, bahwa sumberdaya yang ada untuk menjalankan SOP tersebut ini adalah dalam lingkup Sub Seksi Ad- ministrasi dan Perawatan. Dari pengakuan pe- tugas melalui wawancara, jumlah staf yang ada untk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fung- si dalam Sub Seksi Administrasi dan Perawatan ini sebenarnya belum ideal yang berarti masih kurang. Namun dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menyurutkan semangat petugas untuk tetap menjalankan tugasnya den- gan benar dan sesuai dengan aturan yang berla- ku. Meskipun dirasa kurang, tapi sampai saat ini tugas-tugas tersebut dapat berjalan lancar. Hal ini dapat diambil dari kutipan wawancara beri- kut:
“Sebetulnya kurang, cuma karena kami kami di sini kan pelayan yang diutamakan ya. Jadi kita semampu mungkin lah untuk mengi-
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tahanan Baru di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Ilham Kurniadi dan Cindana Wijayanti
si kekurangan itu, maksimal lah harus bisa dilaksanakan” (Staf Adper Rutan Kelas I Cire- bon, 20 Februari 2020) “Kalo menurut saya kurang, karena buat ngu- rus remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), pokoknya integrasi juga disini dan juga termasuk pelay- anan kunjungan juga disini yang ngurus, tapi kita stafnya cuma segini. Jadi sebenarnya sih kurang, tapi tetep di-bisa-bisain aja, kita cu- kup-cukupin aja, karena selama ini masih bisa jalan, masih bisa di handle ” (Ka Subsi Adper Rutan Kelas I Cirebon) Dari segi kualitas, staf yang ada di bagian Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, dapat dikatakan sudah berkompeten. Semua tugas dan kewajiban masing-masing sudah dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, serta pelaksanaan SOP yang diperlukan kerjasama antara staf di- laksanakan dengan saling membantu dan men- gingatkan. Dalam melaksanakan pekerjaan, sa- rana yang ada pun dirasa sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, meskipun dengan keterbatasan ruangan yang tidak terlalu luas, namun tetap daat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat diambil dari kutipan wawan- cara sebagai berikut:
“Selama saya di sini Alhamdulillah temen-te- men saya ini orangnya enak-enak, diomongi apa jalan, disuruh sama atasan gini ya jalan, dan yang jelas mereka nih pinter , cepet paham apa yang di- pengen oleh bapak, termasuk ten- tang aturan” (Staf Adper Rutan Kelas I Cire- bon, 18 Februari 2020) “…ruangan kita kan cuma segini tapi ya syukur Alhamdulillah ada barang-barang komputer- komputer baru, printer terus itu alat self servi- ce dateng dari ditjen, jadi nunjang banget buat kita kerja lah.”(Ka Subsi Adper Rutan Kelas I Cirebon, 20 Februari 2020).
Disposisi Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi mengenai faktor disposi- si dalam implementasi SOP penerimaan tahanan baru di Rutan Kelas I Cirebon bahwa disposisi yang diberikan dari atasan kepada bawahannya tidak ada pertentangan dari peraturan yang di- buat oleh pembuat kebijakan. Pandangan imple- mentor mengenai SOP tersebut sudah sejalan dengan pembuat kebijakan, karena aturan yang
dibuat oleh pembuat kebijakan sudah dirasa san- gat sesuai dengan keadaan dilapangan. Selain itu, struktur organisasi pada Rutan yang sudah jelas pembagian tugas fungsinya juga mendukung kemudahan pimpinan untuk membuat disposisi yang tepat sesuai dengan tugas pelaksanan un- tuk menjalankan aturan tersebut. Atasan dalam hal ini adalah Kepala Ru- tan kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, kemudian mengerucut kepada Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang ke- mudian diteruskan lagi kepada staf-staf di bawahnya untuk melaksanakan SOP yang di- buat Ditjenpas. Pelaksana aturan tersebut memiliki komitmen dan kejujuran yang baik karena dalam melaksanakan SOP yang berlaku sudah dilaksanakan dengan upaya yang maksi- mal. Hal ini dapat melihat dari kutipan wawan- cara yang dilakukan:
“Sampai detik ini menurut saya udah bagus, proporsional sudah pas, karena pas untuk UPT masing-masing untuk penerimaan tahanan baru kalo menurut saya udah bagus” (Ka Sub- si Adper Rutan Kelas I Cirebon, 20 Februari 2020)
Struktur Birokrasi Dari penelitian yang dilakukan, dilihat dari struktur birokrasi yang ada pada Rutan Kelas I Cirebon. Implementasi SOP penerimaan taha- nan yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Cire- bon tidak sulit untuk dijalankan, karena struk- tur organisasi sudah jelas membagi tugas fungsi pekerjaan pada bagian masing-masing. Dalam hal ini implementasi SOP penerimaan tahanan baru tentunya sudah sangat spesifik hanya akan dilaksanakan pada Sub Seksi Administrasi dan Perawatan karena pada bagian tersebut memang jelas sudah tugasnya mengelola data administra- si tahanan, dimana proses serah terima tahanan baru dilakukan di bagian itu. Selain itu, birokrasi yang ada di Rutan Kelas I Cirebon tidak berbelit, dan dapat fleksibel sesuai keadaan yang dihada - pi di lapangan. Hal ini penulis dapatkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:
“Aturan yang dibuat sama Ditjenpas ini menu- rut saya udah cukup mudah untuk dijalankan, karena kurang lebih dengan keadaan nyata di lapangan ini sama (Ka Subsi Adper Rutan Ke- las I Cirebon, 20 Februari 2020)
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan birokrasi yang ada bisa sangat fleksibel dengan melihat keadaan yang dihadapi. Selain dari biro- krasi yang ada di Rutan, struktur birokrasi yang ada pada SOP penerimaan tahanan baru yang di- buat oleh Ditjenpas pun dapat diimbangi dengan keadaan di lapangan, meskipun dalam SOP ter- sebut merupakan keadaan ideal yang diciptakan. Karena menurut mereka SOP yang telah diatur oleh Ditjenpas memang harus dilaksanakan meskipun tidak secara baku, karena SOP pada dasarnya dijadikan sebagai pedoman agar peker- jaan yang dilakukan terarah dan benar tentunya dengan melihat kondisi di lapangan.

## Implementasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penerimaan Tahanan Baru
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama satu minggu di Rutan Kelas I Ci- rebon melalui pengamatan, observasi langsung dalam praktek di lapangan, serta mengambil in- formasi secara langsung dengan cara mewawan- carai informan-informan yang melaksanakan tu- gas fungsinya untuk menjalankan SOP tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang akan penulis jelaskan dalam sub bab ini.
Dalam proses penerimaan tahanan baru yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas I Ci- rebon dari pihak penahan, secara keseluruhan penerapan SOP penerimaan tahanan baru sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berla- ku. Setiap tahapan yang ada dalam SOP sudah sangat diupayakan oleh petugas Rutan untuk di- laksanakan agar pekerjaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Memang, seringkali pihak penahan yang meny- erahkan tahanan kepada petugas Rutan memba- wa berkas kelengkapan penahanan yang kurang lengkap sehingga bila petugas Rutan selalu me- nerima tahanan tersebut tanpa ada penekanan kepada pihak penahan maka tentunya petugas tersebut dinyatakan salah. Apabila petugas me- nolak secara tegas tanpa ada toleransi kepada pihak yang menahan maka dapat menimbulkan hubungan yang kurang baik antara sesama pe- negak hukum. Karena memang hubungan anta- ra petugas di daerah tersebut sudah sangat baik dan akrab bahkan secara personal. Dari hal itu, maka petugas Rutan dapat mengupayakan hal-
hal yang bisa meminimalisir kesalahan-kesala- han dari pihak penahan terutama dalam proses serah terima tahanan dengan berkas yang tidak lengkap dari pihak penahan.
Petugas Rutan memiliki hubungan baik secara personal dengan pihak penahan sehing- ga petugas Rutan dapat berkomunikasi langsung dengan instansi penahan khususnya langsung pada bagian yang membuat surat penahanan ataupun perpanjangan penahanan dari instansi penahan tersebut. Mereka saling berkomunikasi apabila ada rencana penitipan tahanan kepada Rutan, supaya petugas Rutan mendapat info ter- lebih dahulu sebelum tahanan datang. Dan apa- bila pihak penahan yang menyerahkan tahanan ke Rutan membawa surat yang kurang lengkap, maka petugas Rutan dapat berkoordinasi den- gan bagian pembuat surat tersebut untuk men- dapatkan surat yang sah melalui petugas pem- buat surat tersebut dengan mengirimkan foto surat tersebut kepada petugas Rutan sebagai bukti adanya surat yang asli tapi belum diserta- kan. Apabila pada hari itu masih cukup waktu untuk melengkapi surat yang asli, maka sesegera mungkin pihak penahan diminta untuk memba- wakan surat tersebut. Apabila tidak cukup wak- tu, maka petugas Rutan meminta pada pihak penahan untuk melengkapi dan membawa surat yang asli pada keesokan harinya.
Hal tersebut diatas adalah upaya petugas Rutan agar dalam pelaksanaan proses  peneri- maan tahanan baru sesuai dengan SOP peneri- maan tahanan baru yang sudah di tetapkan oleh Ditjenpas.

## Kendala Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tahanan Baru
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaku- kan, penulis menemukan kendala yang dijumpai oleh petugas Rutan Kelas I Cirebon. Untuk pi- hak internal yang dimaksudkan adalah petugas dari Rutan atau para staf dirasakan tidak me- miliki kendala karena komunikasi dan kerjasa- ma yang telah dibangun dalam lingkungan kerja sudah baik, sehingga dalam implementasi SOP penerimaan tahanan ini sudah sangat diupaya- kan untuk menghindarkan dari kesalahan-kesa- lahan yang ada. Hal ini di dukung pula dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawatan dalam setiap bu-
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tahanan Baru di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon

## Ilham Kurniadi dan Cindana Wijayanti
lannya untuk menginventarisir permasalahan yang akan ditemukan solusinya. Kendala yang petugas hadapi cenderung lebih banyak dikare- nakan oleh pihak eksternal, yang dimaksudkan ini adalah pihak penahan, baik penyidik maupun penuntut umum.
Dalam proses serah terima tahanan baru, pihak penahan seringkali lupa/lalai da- lam melengkapi berkas penahanan. Dan ke- salahan itu terus berulang-ulang dilaku- kan meskipun pada setiap kesempatannya petugas Rutan selalu menyampaikan kesala- han yang harus di perbaiki untuk waktu yang akan datang. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kelalaian yang dilakukan berulang dika- renakan yang mengantarkan tahanan kepada Rutan adalah bagian Tahanan dan Barang Buk- ti (Tahti), dan bagian ini melaksanakan tugas hanya dengan memeriksa tahanan dengan ber- kas yang ada dan mencocokannya, kemudian mengawal tahanan tersebut sampai ke Rutan, tanpa mengetahui bahwa surat-surat berkas penahanan yang mereka bawa dan dibutuhkan oleh Rutan itu tidak lengkap. Jadi, mereka hanya memeriksa dan mencocokan identitas para taha- nan saja.
Dalam hubungan antara penegak hukum, pada setiap tahunnya aparat penegak hukum ru- tin mengadakan Rapat Koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian (Dil- kumjakpol) untuk mensinergikan lembaga pe- negak hukum. Dalam rapat koordinasi tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara penegak hukum dalam ketata- laksanaan sistem peradilan pidana. Pada pelak- sanaan rapat tersebut, tentu saja setiap lembaga penegak hukum akan menyampaikan permasa- lahan yang harus dibenahi bersama-sama den- gan lembaga penegak hukum lainnya untuk wak- tu ke depannya agar dapat berjalan lebih baik. Dalam hal ini, tentunya Kemenkumham melalui  Pemasyarakatan juga akan menyam- paikan permasalahan yang ditemui dalam pe- laksanaan tugas yang sudah diinventarisasi. Kai- tannya dengan implementasi SOP penerimaan tahanan baru, tentunnya permasalahan dalam kekurangan berkas penahanan yang seringkali terjadi juga akan disampaikan pada forum ter- sebut. Hal tersebut bertujuan untuk  menemu- kan solusi bersama agar semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama supaya kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki
dan tidak terulang kembali. apabila pihak pena- han  senantiasa sudah melaksanakan kelengka- pan berkas penahanan, maka kendala dari pihak eksternal sudah dapat diatasi sehingga petugas Rutan pun dapat menjalankan SOP sesuai den- gan aturan yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang penulis laku- kan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan antara lain: 1.  Implementasi Standar Operasional Prosedur mengenai penerimaan tahanan baru di Rutan Kelas I Cirebon dilaksanakan dengan upa- ya yang sangat maksimal oleh petugas den- gan memanfaatkan komunikasi yang tepat, sumber daya yang berintegritas, disposisi serta struktur birokrasi yang baik, agar pe- laksanaannya sesuai dengan aturan yang ber- laku, meskipun masih ada tahanan dari pihak penahan yang tetap diterima dengan berkas surat yang belum lengkap atas dasar menja- ga hubungan yang baik dengan sesama aparat penegak hukum.
2.  Kendala yang dijumpai petugas dalam imple- mentasi Standar  Operasional Prosedur men- genai penerimaan tahanan baru lebih cende- rung pada pihak eksternal antara lain :
a. Petugas dari pihak penahan yang seringkali lupa/lalai dalam melengkapi berkas admi- nistrasi penahanan yang dapat menyebab- kan overstay terhadap tahanan.
b. Petugas dari pihak kepolisian yang meny- erahkan tahanan baru bukan penyidik, te- tapi bagian tahti yang belum sepenuhnya paham mengenai kelengkapan berkas ad- ministrasi penahanan.
Berdasarkan kesimpulan yang penulis da- patkan, maka dapat diajukan saran-saran antara lain:
1. Mempertahankan konsistensi dalam men- gimplementasikan Standar Operasional Prosedur penerimaan tahanan baru sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga pihak Rutan Kelas I Cirebon memberikan surat himbauan sekaligus peringatan untuk mene- kan pihak kepolisian agar tidak menitipkan tahanan ke Rutan terlebih dahulu sampai di- pastikan berkas penahanan lengkap.
2. Dari kendala yang  ditemukan pada petugas
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 65-72
dalam mengimplementasikan Standar ope- rasional Prosedur penerimaan tahanan baru dengan pihak lain dapat diberikan saran :
a. Membangun hubungan yang baik secara personal dengan pihak penahan supaya keterlambatan atau ke- lalaian pihak penahan dapat diselesaikan dengan segera.
b. Membuat surat pernyataan untuk pihak penahan yang bertanggung jawab atas ke- kurangan berkas administrasi  penahanan agar segera dilengkapi dalam waktu paling lambat 1 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Busra, D. (2019). Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pema- syarakatan Kelas IIA Padang . 1 (10), 105–112.
Campos, P. A., & Reich, M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. Health Systems and Reform , 5 (3), 224–235. https://doi.org/10.1080/23 288604.2019.1625251
Saputra, M. (2019). Upaya Petugas Rutan dalam Mencegah Penyebab Penghuni Rutan Meninggal di Dalam Ru- tan dan Hambatannya (Studi Kasus Rutan Kelas 1 Surabaya). novum , 6 (4), 178–189.
Howlett, M. (2019). Moving policy implementa- tion theory forward: A multiple streams/criti- cal juncture approach. Public Policy and Ad- ministration , 34 (4), 405–430. https://doi. org/10.1177/0952076718775791
Lukman Samboteng et al. (2020). Talent management of state civil officers ( ASN ), bureaucratic digitaliza - tion era in Indonesia . 41 (31), 157–169. Nugroho, I. (2020). Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara Dikaitkan Dengan Pasal 28D Ayat 1 Undag-Undang Dasar Negera Republik Indoneisa Tahun 1945 Amandemen ke IV (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Tan- jung Pura). jurnalfasosa, 2 (2), 105–112. Rahmawati, D. (2020). Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak- Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia. Tadulako Master Law Journal , 4(2), 214-238. Retrieved from http://jurnal.untad. ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/12568
Rulinawati,  Samboteng,  L.,  Arifin,  S.,  &  Hasanuddin.
(2020). Crafting Agile Bureaucracy: Transforming Work Ethics of Civil Servants and Organisational Culture of Bureaucracy in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 12(11), 692–714. Rulinawaty, Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organ- isation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rul - inawaty. OPCION , 35 (22), 2900–2961. https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324.004 Sabatier, P. and Mazmanian, D. (1980).The Implemen- tation of Public Policy: A Framework of Analysis. Policy Studies Journal , 8, 538-560. https://doi. org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x
Smith, T. B. (1973). The policy implementation pro- cess. Policy Sciences , 4 (2), 197–209. https://doi. org/10.1007/BF01405732
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Im- plementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488. https:// doi.org/10.1177/009539977500600404
Republik Indonesia. 1983. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 04-UM.01.06. Tahun 1983. Jakarta.
Republik Indonesia. 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Un- dang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta.
Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tang- gung Jawab Perawatan Tahanan. Jakarta. Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyususnan Stan- dar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemen- terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. Republik Indonesia. 2015. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Ta- hun 2015 Tentang Standar Registrasi dan Klasifi - kasi Narapidana dan Tahanan.