## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang.
oleh : Rahmad Hutagaol 1

## Abstract
Deli Serdang Resort Police Jurisdiction has done its role in effort to image and develop radical  understanding  to  the  community  by involving  all  components  as  well  as  de- radicalizing  groups  or  people  who  have committed  radical/  terrorist  act  so  that  the group or person is aware of their mistakes and omission  for  action  that  can  harm  the  integrity of the nation and state. In addition to this, Deli Serdang  Resort  Police  also  conducted  various de-radicalization programs.
The problem formulated in the formulation of the problem is how Deli Serdang Resort  Police  Intelligence  Unit  plays  a  role  in preventing  radical  understanding  through  de- radicalization.  What  are  the  efforts  made  by Deli  Serdang  Resort  Police  Intelligence  Unit  in preventing  radical  understanding  through  de- radicalization?  Are  there  obstacles  in  Deli Serdang  Resort  Police  Intelligence  Unit  in preventing radical ideology through de- radicalization?  The  approach  taken  is  to  use the  normative  juridical  method.  The  juridical normative  approach  method  is  used  to examine  library  materials  which  are  primary data.  Based  on  the  data  obtained,  then  an analysis is done to draw conclusion after being described in detail based on available sources.
The  results  of  this  study  are  the  role  of  Deli SerdangResort  Police  Intelligence  Unit  in preventing  radical  understanding  through  de- radicalization.The  role  of  Deli  Serdang  Resort Police  Intelligence  Unit  is  to  monitor  the movement  of  the  community  and  community groups so that they do not follow radical ideas, provide counseling, conduct communityand
1 Alumni Magister Hukum Fakultas Hukum UISU
religious  activities.  Efforts  made  by  Deli Serdang  Resort  Police  Intelligence  Unit  in preventing radical ideology through de- radicalism are to provide guidance to people or groups  who  have  already  been  serving sentences for carrying out radical actions in the family,  then  detecting  various  community activities  that  lead  to  radical  understanding, provide counseling with religious and community  leaders.  The  obstacles  of  Deli Serdang  Resort  Police  Intelligence  Unit  in preventing  radical  understanding  through  de- radicalization  being  are  the  lack  of  budget  for detecting and counseling among the community.
Key-words : Intelligence Unit, Radical Understanding, Public

## Abstrak
Wilayah  Hukum  Polres  Deli  Serdang saat  ini  telah  melakukan  perannya  dalam upaya  muncul  dan  berkembangnya  paham radikal  kepada masyarakat  dengan melibatkan seluruh komponen, serta melakukan deradikalisasi  terhadap  kelompok  atau  orang yang  sudah  pernah  melakukan  tindakan radikal/teroris  sehingga  kelompok  atau  orang tersebut  menyadari  akan  kesalahan  dan kelalaiannya atas tindakan yang dapat merugikan keutuhan berbangsa dan bernegara,  selain  hal  tersebut,  Polres  Deli Serdang  juga  melakukan  berbagai  program deradikalisasi.
Adapun  permasalahan  yang  dirumuskan dalam  rumusan  masalah  adalah  Bagaimana peran  Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang dalam  mencegah  paham  radikal  melalui deradikalisasi.  Apa  saja  upaya  yang  dilakukan Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang  dalam mencegah paham radikal melalui deradikalisasi.Apakah  ada  hambatan  Satuan Intelkam Polres Deli Serdang dalam mencegah paham  radikal  melalui  deradikalisasi.  Metode pendekatan  yang  dilakukan  adalah    dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan  yuridis  normatif  di  pergunakan untuk meneliti bahan pustaka yang merupakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
data  primer.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh selanjutnya dianalisa untuk diambil kesimpulan setelah diuraikan
secara terperinci berdasarkan sumber yang ada.
Adapun  hsil  penelitian  ini  adalah  Peran Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang  dalam mencegah paham radikal melalui deradikalisasi cukup  berperan.  Peran  yang  dilakukan  oleh Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang  adalah memonitor  terhadap  pergerakan  masyarakat dan  kelompok  masyarakat  yang  agar  tidak mengikuti paham radikal, memberikan penyuluhan,  melakukan  kegiatan  bersama kemasyarakatan  dan  keagamaan.  Upaya  yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Deli Serdang dalam  mencegah  paham  radikal  melalui deradikalisasi adalah dengan melakukan pembinaan  terhadap  orang  atau  kelompok yang  sudah  menjalani  hukuman  karena melakukan  tindakan  radikal  di  dalam  keluarga. Mendeteksi  berbagai  kegiatan  masyarakat yang  mengarah  kepada  paham  radikal, memberikan  penyuluhan  dengan  tokoh  agama dan  tokoh  masyarakat.  Adapun  hambatan Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang  dalam mencegah paham radikal melalui deradikalisasi antara  lain  adalah  minimnya  anggaran  yang dimiliki untuk melakukan deteksi dan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat.
Kata Kunci : Satuan Intelkam, Paham Radikal, Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  dikenal  sebagai  negara pluralis  di  mana  kemajemukan  hadir  dan berkembang di dalamnya. Kemajemukan negara  Indonesia  dapat  dilihat  dari  berbagai macam,  suku,  ras,  budaya,  bahkan  agama tumbuh di dalamnya. Kemajemukan itu memberikan  nilai  plus  tersendiri  bagi  negara Indonesia. Namun di sisi lain kemajemukan itu telah membawa akibat yaitu adanya perjumpaan  yang  semakin  intensif  antar kelompok-kelompok  manusia.  Salah  satunya adalah  pergesekan  yang  seringkali  terjadi  di antara  agama-agama  yang  berbeda,  bahkan antar internal agama itu sendiri.
Ketika  memfokuskan  pada  agama, maka  sesungguhnya  ada  fenomena  yang menarik dalam hubungan antar umat beragama  di  Indonesia.  Fenomena  menarik karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia senantiasa  mengkondisikan  dirinya  dalam hubungan  mayoritas-minoritas,  apalagi  ketika hal itu dikaitkan dengan urusan agama. Hal itu sudah  terbukti  dalam  sejarah  perjalanan bangsa  yang  panjang  serta  pengalaman- pengalaman  konkrit  yang  hadir  dalam  realitas masyarakat  Indonesia.  Realitas  itu  nampak kembali melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan  yang  kini  tengah  dihadapi  oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Radikalisme, anarkisme atau kekerasan   bernuansa   agama   cenderung terus   meningkat   atau   setidaknya   timbul tenggelam  dalam beberapa tahun belakangan ini.  Radikalisme  yang   memunculkan   konflik dan kekerasan sosial bernuansa dan berlatarkan agama
terus merebak.
Meningkatnya  radikalisme  dalam  agama  di Indonesia  cenderung  disandarkan  pada  faham keagamaan  (khususnya  Islam),  sekalipun sumbu  radikalisme  bisa  lahir  dari  mana  saja seperti  ekonomi,  politik,  sosial  dan  lain sebagainya.
Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah  penting  khususnya bagi  umat  Islam  hari  ini.  Berbagai   aksi  teror dan  pengeboman  telah  menyebabkan  Islam dicap  sebagai  agama  yang  menyukai  jalan kekerasan  yang  dianggap  “suci”  untuk menyebarkannya.  Sekalipun  hal  ini  dapat dengan  mudah  dimentahkan,  namun  fakta bahwa  pelaku  teror  adalah  seorang  muslim garis  keras  sangat  membebani  psikologi  umat Islam  hari  ini. Oleh  karenanya,  peran  berbagai pihak  dalam  mengatasai  berkembangnya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
faham  radikal  di  Indonesia  khususnya  Polri sangat diharapkan.
Polri  merupakan  institusi  pemerintah yang  mempunyai  tugas  pokok  penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta meberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  maka dalam  institusi  Polri  diperlukan  fungsi-fungsi kepolisian  yang  mempunyai  wilayah  kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi  kepolisian  tersebut  salah  satunya adalah  Intelijen  keamanan  atau  yang  biasa disebut  intelkam.  Fungsi  ini  merupakan  salah satu  fungsi  kepolisian.  Kata  intelijen  berasal dari  bahasa  Inggris  “ Intelligence ”  yang  secara harfiah  berarti  kecerdasan.  Secara  khusus yang  berkaitan  dengan  upaya  mengamankan Negara dan Bangsa” 1 .
Satuan Intelkam di singkat Sat Intelkam adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana  staf  polres  yang  berada  dibawah Kapolresta. Sat  Intelkam  dipimpin  oleh  Kepala Satuan Intelkam disingkat Kasat Intelkam yang bertanggungjawab  kepada Polresta  dan  dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali
Waka Polresta. Tugasnya adalah menyelenggarakan pengawasan / pengamanan kegiatan sosial/politik,
masyarakat,  Kasat  Intelkam  dibantu  oleh  Kaur Binops dan Kanit yang hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Waka
Polresta” 2
Berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa Intelijen keamanan
1 WJS. Poerwaadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara,
2009), h. 362
2 I Gde Arya Wibawa, Sambangi Tokoh Agama Cegah Radikalisme, (Bali : Sat Intelkam Denpasar, 2017)
merupakan  bagian  integral  dari  fungsi  organik Polri  yang  menyelenggarakan  kegiatan  dan operasi  Intelijen  baik  berupa  penyelidikan, pengamanan  maupun  penggalangan  dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen  Polri  dalam  rangka  mewujudkan keamanan  dalam  negeri.  Fungsi  intelkam merupakan  fungsi  intelkam  yang  bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban  melaksanakn  deteksi  dini  dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  dan  juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas  memiliki  kecendrungan  meningkat dari tahun ke tahun seirama dengan perkembangan  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat,  sementara  itu  situasi  keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak,  untuk  mewujudkan  guna  mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.
Fungsi  Intelkam  sebagai  pelaksana fungsi  intelijen  keamanan  yang  meliputi penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan guna  terpeliharanya  stabilitas  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  yang  kondusif,  harus dapat  mengantisipasi  berbagai  perkembangan situasi  sehingga  apabila  muncul  ancaman faktual  dapat  ditangani  secara  prfesional  dan proporsional  sesuai  dengan  prosedur  yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.  Fungsi  intelkam  polri  sangat berperan  dalam memberikan masukan  kepada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pimpinan  tentang  perkembangan  keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Lembaga  intelijen  harus  menjaikan lembaga  yang  tajam  dan  akurat  sehingga segala  kemungkinan  tentang  perkembangan kamtibmas  dapat  diantisipasi  oleh  kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan  tugasnya  dalam  menghadapi perkembangan  paradigma  kamtibmas  yang terjadi  di  wilayah  tugasnya  masing-masing. Dalam  aplikasi  sistem  pemerintah  Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan  ( early  detection  and  early  warning system ) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap  negara  dari  dalam maupun dari  luar. Secara  yuridis  maka  peran  intelijen jika  diterjemahkan  dari  tujuan  Intelijen  Negara yang  tertulis  dalam  UU  Nomor  17  tahun  2011 tentang  Intelijen  Negara  Pasal  5  disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis,  menafsirkan,  dan  menyajikan Intelijen  dalam  rangka  memberikan  peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi  bangsa  dan  negara  serta  peluang yang  ada  bagi  kepentingan  dan  keamanan nasional. 3
Sesuai  dengan  fenomena  yang  terjadi di  tengah-tengah  masyarakat  di  seluruh wilayah  Indonesia  bahwa  Satuan  Intelkam telah  banyak  berperan  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan terhadap kelompok yang melakukan  tindakan  radikal.  Radikal  adalah suatu  ideologi  (ide  atau  gagasan)  dan  paham yang  ingin  melakukan  perubahan  pada  sistem
3 UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5
sosial  dan  politik  dengan  menggunakan  cara- cara kekerasan/ekstrim.” 4
Inti  dari  tindakan  radikalisme  adalah sikap  dan  tindakan  seseorang  atau  kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan  dalam mengusung  perubahan  yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo  singkat  dan  secara  drastis  serta bertentangan  dengan  sistem  sosial  yang berlaku.  Radikalisme  sering  dikaitkan  dengan terorisme  karena  kelompok  radikal  dapat melakukan  cara  apapun  agar  keinginannya tercapai,  termasuk  meneror  pihak  yang  tidak sepaham  dengan  mereka.  Walaupun  banyak yang  mengaitkan  radikalisme  dengan  Agama tertentu,  pada  dasarnya  radikalisme  adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama.
Indonesia  dewasa  ini  dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme/terorisme  dan  separatisme  yang kesemuanya  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila  dan  UUD  1945.  Raadikalisme merupakan  ancaman  terhadap  ketahanan ideologi.  Apabila  ideologi  negara  sudah  tidak kokoh  maka  akan  berdampak  terhadap ketahanan nasional. Radikalisme dapat diartikan  sebagai  sikap  atau  paham  yang secara  ekstrim.revolusioner  dan  militan  untuk memperjuangkan  perubahan  dari  arus  utama yang  dianut  masyarakat.  Radikalisme  tidak harus  muncul  dalam  wujud  yang  berbau kekerasan  fisik.ideologi  pemikiran,    kampanye yang  masih  dan  demonstrasi  sikap  yang berlawanan  dan  ingin  mengubah  mainstream dapat  digolongkan  sebagai  sikap  radikal. Melalui  peristiwa-peristiwa  kemanusiaan  yang kini  tengah  dihadapi  oleh  seluruh  lapisan
4 Zaenal Arifin, Meluruskan Pengertian Radikal. (Jakarta : Kencana, 2013), h.19

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat Indonesia. Meningkatnya
radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu  saja  diabaikan  ataupun  dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat  di  Indonesia  ini  ditandai  dengan berbagai aksi kekerasan dan teror.
Patut  dibanggakan  bahwa  kesemua kejadian  yang  berkaitan  dengan  radikal  di Indonesia dapat dipantau, diawasi oleh kepolisian terutama Intelkam  sesuai  tugas  dan fungsinya memantau dan mengawasi kehidupan  sosial  di  tengah-tengah masyarakat sekaligus  berperan  dalam  mengayomi  dan mengembalikan peran sosial masyarakat secara  pribadi  maupun  kelompok  secara normal  terutama  bagi  mereka  yang  sudah sempat  mengikuti  gerakan  radikal.  Satuan Intelkam  sangat  berperan  dalam menormalkan kembali  kehidupan  orang  yang  terlanjur memiliki  pemahaman  yang  keliru  terhadap ideology bangsa dan Negara Indonesia, hal ini disebut dengan deradikalisasi.
Deradikalisasi adalah tindakan preventif kontraterorisme  atau  stratregi  untuk menetralisir  paham-paham  yang  dianggap radikal dan  membahayakan  dengan  cara pendekatan  tanpa  kekerasan.  Tujuan  dari deradikalisasi  ini  adalah  untuk mengembalikan para  aktor  terlibat  yang  memiliki  pemahaman radikal  untuk  kembali  kejalan  pemikiran  yang lebih moderat ” 5 Tujuan
deradikalisasi tersebut merupakan pemutusan (Disengagment)
5 Pusbangdatin. "Detailpost - Program Deradikalisasi sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia" . Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018
dimana  pemutusan  bisa  berarti  mendorong kelompok radikal untuk meorientasi diri melalui perubahan  sosial  kognitif  sehingga  mereka meninggalkan pemahaman radikal yang mereka anut sebelumnya, menuju norma yang baru dalam artian menuju kembali kepemikiran yang tidak radikal. 6
Jelaslah  bahwa  tujuan  deradikalisasi adalah  untuk menormalkan  kembali  kehidupan dan  paham  pelaku  radikal  terhadap  pemikiran yang  sesuai  dengan  kaidah  pancasila  dan UUD  1945  sebagai  dasar  Negara  Republik Indonesia sehingga terjadi reorientasi pemikiran  dalam  kehidupan  sosial.  Dalam mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah juga melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme dilapas melalui rehabilitasi  baik  itu  dengan  pendekatan karakter  kebangsaan  dan  menanamkan  nilai- nilai  perdamaian,  serta  peran  aktif  ormas keagamaan  dalam  mempromosikan  nilai-nilai pluralisme seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul  Ulama dan Muhammadiyah. Sasaran utama  dari  sosialisasi  deradikalisasi  adalah tahanan  ataupun  mantan  teroris  serta  sangat diperlukan  dan  dibutuhkan  dukungan  dari berbagai  pemangku  kekuasaan,  lebih  lagi sosialisasi deradikalisasi juga perlu
diperuntukan kepada komunitas-komunitas masyarakat  yang  potensial  di  masuki  paham radikal”. 7
Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  dalam meradikalisasi  orang  atau  kelompok  yang pernah  melakukan  tindakan  radikal,  terorisme
6 Petrus Colose, Deradikalisasi di Indonesia, (Jakarta : Asia Report, 2007), h.8
7 A.S., Hikam, Muhammad,
Deradikalisasi : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme . (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), h. 132

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan berbagai aktivitas yang dapat mengancam keutuhan  berbangsa  dan  bernegara.  Kesemua itu  dilakukan  dengan  bekerjasama  melalui seluruh  komponen  masyarakat  terutama  TNI dan Polri.
Berdasarkan  kajian  terdahulu  Peran Intelkam Polda Lampung Dalam Mengidentifikasi Ancaman Terhadap Gangguan  Kamtibmas  (Tesis)  Oleh  Nugraha Aditama  Ramadhan  2017  bahwa  Peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi  ancaman  terhadap  gangguan kamtibmas termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  sesuai dengan  tugas  pokok,  fungsi  dan  wewenang yang  dimilikinya.  Peran  faktual  dilaksanakan dengan  kegiatan  pengumpulan  bahan/data, pembuatan hipotesa, pengumpulan data tambahan,  analisis  dan  konklusi  data  intelijen dalam  kasus  aksi  massa  ormas  Tim  Andalan Masyarakat  Pasukan  Inti  Lampung  (Tampil) dengan  sekelompok  massa  salah  satu  ormas di  Lampung  di  Kantor  Dinas  Kesehatan
Provinsi Lampung yang berpotensi menyebabkan gangguan kamtibmas Penelitian terdahulu tersebut
menunjukkan  bahwa  Intelkam  berfungsi  dalam upaya pengamanan terhadap ancaman keamanan  Negara  baik  berupa  idealism maupun  idologi.  Kabupaten  Deli  Serdang sebagai  salah  satu  Kabupaten  di  Indonesia memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  dan berpotensi terjadinya berbagai tindakan radikal, melihat  suku,  agama  dan  ras  yang  berbeda. Bahkan berdasarkan keterangan Kapolres Deli Serdang  bahwa  Kapolres  Deli  Serdang  AKP Robert  Da  Costa  mengatakan,  ada  beberapa wilayah  yang  terkontaminasi  paham  radikal  di
wilayah  hukumnya.  Ada  kelompok  kecil  dan perorangan yang teridentifikasi terpapar radikalisme  di  wilayah  yang  tidak  disebut namanya  itu.  "Potensi  radikalisme  di  wilayah Deli  Serdang  cukup  banyaka,    ada  yang berkelompok, ada yang individu. 8
Mengatasai  persoalan  ini  Polres  Deli Serdang melakukan pengawasan dan pengamanan yang maksimal karena tidak mau lagi terulang dengan kasus setelah tim Densus 88 menangkap seorang terduga teroris Syafii di Desa Ajibaho, Kecamatan Biru biru, Kabupaten Deli  Serdang.  Dari  hasil  pemeriksaan  Polri, Syafii  merupakan  pelaku  perseorangan  yang terafiliasi Jaringan Ansharut Daulah (JAD)” 9 .
Tertangkapnya  Syafii  sebagai  salah satu  anggota  teroris  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Deli  Serdang  telah  mengalami  dan menghadapi  kelompok  radikalisme  berupa terorisme.  Dalam  mempertahankan  keamanan masyarakat  sekaligus  membendung  muncul dan  berkembangnya  radikalisme,  Kapolda beserta  Polresta  Deli  Serdang  melakukan upaya  radikalisasi  dengan  berbagai  kegiatan, salah satunya adalah bahwa Kapolda Sumatera  Utara  (Sumut)  Irjen  Pol  Agus Andrianto  secara  resmi  mendirikan  galeri perdamaian di Pondok Pesantren (Ponpes) Al- Hidayah  yang  berada  di  Desa  Sei  Mencirim, Kecamatan  Kutalimbaru,  Deli  Serdang.  Dalam acara  ini  dihadiri  oleh  oleh  sejumlah  pejabat utama  Polda  Sumut,  Wakapolda  Sumut, Brigjen  Pol  Mardiaz  Kusin,  Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto,
Dirkrimum  Kombes  Andi  Rian,  Dir  Intelkam, Kombes  Dedy  Kusuma  Bakti,  Kabid  Humas,
8 Robert Da Costa, Tiga Wilayah di Deli Serdang Terkontaminasi Radikalisme,
( Jakarta, Netralnews.Com, Penulis, Juven Martua Sitompul, Rabu, 20 Sep 2017 )
9 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kombes  Pol  Tatan  Dirsan  Atmaja.  Peresmien ini  bertujuan  untuk  “mengingatkan  kembali generasi  muda  dan  masyarakat  akan  bahaya paham  radikal  dan  teroris.  Agar  semua masyarakat  sadar,  Indonesia  ini  perlu  dijaga dengan kedamaian” 10
Selain itu Polres Deli Serdang menerima  kunjungan  Tim  dari  Div  Humas Mabes Polri, Bertempat di Aula Tribrata Polres Deli Serdang. Adapun Tujuan Kedatangan Tim Dari  Div  Humas  Polri  yang  dipimpin  oleh Kombes  Pol  Drs.  Syahardi  Antono,  M.Si  ke Polres  Deli  Serdang  yakni  melaksanakan Liputan  Kontra  Radikal  dan  Publikasi  Kinerja Polres Deli Serdang dalam mencegah Berkembangnya  Paham  Radikal  Di  Wilayah Hukum  Polres  Deli  Serdang.  Acara  Peliputan Dan  Publikasi  ini  sendiri  dihadiri  oleh  Seluruh Elemen Masyarakat kab. Deli Serdang diantaranya  ialah  tokoh  masyarakat,  tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa Kabupaten Deli serdang dan Para Insan Pers. Acara dilanjutkan dengan Pernyataan Deklarasi Dukungan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk  serta  menolak  segala  bentuk  ujaran kebencian, hoax dan radikalisme oleh Kapolres Deli Serdang beserta para peserta hadirin yang terdiri  dari  berbagai  elemen  Masyarakat Kabupaten Deli Serdang” 11
Sesuai dengan latar belakang masalah di  atas,  menunjukkan  bahwa  Wilayah  Hukum Polres  Deli  Serdang  saat  ini  telah  melakukan perannya dalam upaya muncul dan
berkembangnya paham radikal kepada
masyarakat dengan melibatkan seluruh
10 Agus Andrianto, Cegah Faham Radikalisme Polda Sumut Resmikan Galeri Perdamaian , (Polda Sumut, Medan Hedlines Com, 01-01-2018) 11 Media Dunia News, Co, Polres Deli Serdang terima Kunjungan Tim dari Div Humas Mabes Polri, Deli Serdang, 2018
komponen,  serta  melakukan  deradikalisasi terhadap  kelompok  atau  orang  yang  sudah pernah  melakukan  tindakan  radikal/teroris sehingga  kelompok  atau  orang  tersebut menyadari  akan  kesalahan  dan  kelalaiannya atas  tindakan  yang  dapat  merugikan  keutuhan berbangsa  dan  bernegara,  selain  hal  tersebut, Polres  Deli  Serdang  juga  melakukan  berbagai program  deradikalisasi  secara  rutin  dan berkesinambungan yang nantinya dapat dipaparkan dalam pembahasan tesis ini.
Adapun  kasus  yang  sudah  dilakukan penangkapan  oleh  Polres  Deli  Serdang bekerjasama  dengan  militer  adalah  tanggal  10 Jan 2017, Penangkapan Jaringan Terorisme Di Pelabuhan  Batam,  tanggal  06  Jun  2017, Penangkapan  Jaringan  Terorisme  Di  Medan, tanggal 15 mei 2018, penggerebekan terorisme di  Tanjung  Balai.  Sementara  tindakan  hukum yang  sudah  dilakukan  adalah  menahan  Saidih Fitriana  Alias  Adi  alias  Ceking  Alias  Memet alias  Donialamsyah  di  Lapas  Tanjung  Gusta, Cunaedi bin Sudarba, Dadang Syarifuddin.
Sementara tindakan deradikalisasi yang  dilakukan  saat  ini  oleh  pihak  Polres  Deli Serdang adalah Deradikalisasi terhadap Napiter,  eks  napiter  dan  kelompok  radikal, melakukan pengawasan terhadap aliran agama,  tokoh  agama  dan  orangtua  agar  tidak terkontaminasi dengan radikalisme, penerapan hukum tegas terhadap Apkum dan ormas.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan  rumusan  masalah  :  Bagaimana peran  Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang dalam  mencegah  paham  radikal  melalui deradikalisasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang telah  dirumuskan  maka  tujuan  dari  penelitian ini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  peran  Satuan  Intelkam Polres  Deli  Serdang  dalam  mencegah
paham radikal melalui deradikalisasi
2.  Untuk mengetahui hambatan Satuan
Intelkam  Polres  Deli  Serdang  dalam mencegah paham radikal melalui deradikalisasi
3.  Untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan
Satuan  Intelkam  Polres  Deli  Serdang dalam  mencegah  paham  radikal  melalui deradikalisasi

## D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat :
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  agar  dapat  bermanfaat  bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan  perkembangan  bidang  hukum  pidana pada  khususnya  yaitu  berkaitan  dengan peran  intelkam  dalam  mengatasi  paham radikal melalui deradikalisasi.
2.  Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi pihak-pihak terkait yaitu:
a.  Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan dan memperkuat nasionalisme bagi masyarakat.
b.  Bagi  Polri  khususnya  dapat  menjadi
dasar  pemikiran  untuk  melakukan
langkah-langkah strategis dalam mencegah paham radikal c.  Untuk orangtua, agar dapat memberikan pandangan dan pendidikan agama supaya tidak terpengaruh dengan paham radikal
d.  Untuk  masyarakat,  agar  tokoh  agama dan  tokoh  masyarakat  dapat  lebih waspada  terhadap  kelompok  atau orang  yang  mencoba  menyebarkan paham radikal.

## E. Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian dimaksudkan
bahwa penelitian yang penulis lakukan dinyatakan  asli  dan  tidak  kesamaan  dengan penelitian  orang  lain.  Namun  penelitian  ini memiliki  relevansi  dengan  beberapa  penelitian seperti :
1.  Penelitian  Nugraha  Aditama  Ramadhan
2017,  Peran  Intelkam  Polda  Lampung Dalam Mengidentifikasi Ancaman Terhadap  Gangguan  Kamtibmas.  Peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap
gangguan  kamtibmas  termasuk  dalam peran normatif dan faktual.
2.  Arham  Gusdiar,  2012,  Peran  Intelijen Keamanan  Dalam  Melakukan  Deteksi  Dini
Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas. Penelitian ini menggambarkan  Intelkam  Polri  sangat berperan  penting  dalam  meberikan  diteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan  kamtibmas  yang  dapat  terjadi kapanpun  yang  tidak mengenal  waktu  dan tampat.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
a. Tinjauan Umum Peran Intelkam
Kerangka  teoritis  adalah  abstraksi  hasil pemikiran  atau  kerangka  acuan  atau  dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,  khususnya  penelitian  hukum. Berdasarkan  definisi  tersebut  maka  kerangka

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
teoritis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah peran.
Peran  adalah  aspek  dinamis  kedudukan (status),  yang  memiliki  aspek-aspek  sebagai berikut:
a.  Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian peraturan  yang  membimbing  seseorang dalam kehidupan masyarakat.
b.  Peran  adalah  suatu  konsep  perihal  apa yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  dalam masyarakat sebagai organisasi.
c.  Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 12
Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi 13 .
Selanjutnya peran terbagi menjadi : a.  Peran normatif adalah peranyang dilakukan  oleh  seseorang  atau  lembaga yang  didasarkan  pada  seperangkat  norma yang berlaku
dalam kehidupan
masyarakat.
b.  Peran  ideal  adalah  peranyang  dilakukan oleh  seseorang  atau  lembaga  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  ideal  atau  yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c.  Peran  faktual  adalah  peranyang  dilakukan oleh  seseorang  atau  lembaga  yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. 14
Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,(Jakarta Rineka Cipta, 2006), h.103
13 Soerjono Soekanto., Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), h.24
14 Ibid. h.32
a.  Peran  adalah  aspek  dinamis  kedudukan (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya  maka  dia  menjalankan suatu peran
b.  Intelijen  Kepolisian  adalah  serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan yang diwujudkan  dalam  bentuk-bentuk  kegiatan penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan  tugas  pokok  kepolisian  yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan masyarakat. 15
Sesuai  dengan  pengertian  di  atas, maka  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah peran intekam polisi dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai pelaksana
keamanan masyarakat, perlindungan dan pelayanan. b. Pengertian Satuan Intelkam
Intelkam  POLRI  adalah  sebagai  Mata dan Telinga kesatuan POLRI yang
berkewajiban  melaksanakan  deteksi  dini  dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan  sosial  dalam  masyarakat.  Serta dapat  mengidentifikasi  ancaman,  gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat. 16
Hal  ini  menandakan  bahwa  Intelkam merupakan  basis  terdepan  POLRI  dalam  hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu  yang  dapat  mengganggu  ketertiban dan  keamanan.  Ditintelkam  mempunyai  tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 22 Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah.
15 Saronto, Y.Wahyu, Intelijen, Teori dan Aplikasi dan Modernisasi, (Jakarta : Ekalaya Saputra, 2001), h.12
`` 16 Rusman Hadi, Polri Menuju Reformasi, (Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja, Baintelkam POLRI, 2012), h.35

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Intelkam  adalah  kepanjangan  dari  intelijen keamanan, dimana kalimat intelijen sudah tidak asing lagi bagi kita.
Istilah  intelijen  dikalangan  masyarakat sering  dikaitkan  dengan  kerahasiaan,  “ clock and  dagger ”  (matel  panjang  dan  belati), bahkan  sering  disamakan  dengan  spionage yang  serba  tertutup.  Terdapat  pula  berbagai istilah  tentang intelijen,  seperti  “intelijen  dalam negeri ”,  “intelijen  luar  negeri”,  “intelijen  militer dalam  negeri”,  “intelijen  strategis”,  “combat intelligence”  “police  intelligence”,  “criminal intelligence”, “intelijen bisnis”, dan sebagainya. 17
Menurut  Supono  Soegirman  bahwa pengertian  intelijen  sebagai  organisasi  adalah “struktur formal  dalam  sebuah  negara  sebagai wadah  sejumlah  sumber  daya  manusia  yang memiliki  keahlian  dan  ketrampilan  khusus dengan  karakteristik  khusus  yang  secara umum bersifat tertutup,
bertujuan mengamankan kepentingan nasional” 18 Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres
bertugas menyelenggarakan/membina  fungsi  Intelejen bidang  Keamanan,  termasuk  persandian,  dan pemberi  pelayanan  dalam  bentuk  Surat  izin  / Keterangan  yang  menyangkut  Orang  Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan social / Politik  masyarakat  dan  Surat  Keterangan Catatan  Kepolisian  (SKCK)  kepada  warga masyarakat yang membutuhkan serta
17 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.154
18 Soepomo Soegirman, Inteligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.10
melakukan  pengawasan  /  pengamanan  dan pelaksanaannya.” 19
Dalam  UU  Republik  Indonesia  No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara,
dinyatakan intelijen dapat berarti :
1. Intelijen  adalah  pengetahuan,  organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan  kebijakan,  strategi  nasional, dan  pengambilan  keputusan  berdasarkan analisis  dari  informasi  dan  fakta  yang terkumpul  melalui  metode  kerja  untuk pendeteksian  dan  peringatan  dini  dalam rangka  pencegahan,  penangkalan,  dan penanggulangan  setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Intelijen  Negara  adalah  penyelenggara Intelijen  yang  merupakan  bagian  integral dari  sistem  keamanan  nasional  yang memiliki wewenang
untuk menyelenggarakan  fungsi  dan  kegiatan
Intelijen Negara. 20
Rumusan-rumusan tersebut diatas merupakan  intelijen  terbuka  yang  dilakukan oleh semua organisasi intelijen. Dalam praktek, masih  banyak  pula  dilakukan  intelijen  tertutup, bahkan  intelijen  yang  sebenarnya  melanggar hukum  (clandestine  intelligence  operation), terutama  antar  negara  yang  bermusuhan. Organisasi  pada  kepolisian,  intelijen  tidak  bisa dihapus,  karena  merupakan  fungsi  organik, yang  beda  dengan  angkatan  perang.  Intelijen Kepolisian  atau police  intelligence mencakup “ criminal  intelligence ”, yang merupakan bagian integral  dari  fungsi  utama  Polri,  yaitu represif , preventif ,  dan  pembinaan  masyarakat  (yang akhir  akhir  ini  kemudian  sering  disebut pre- emptif ).” 21
19 Priyo Widyanto, Tugas Pokok dan Fungsi Intelkam, (Balikpapan : Kapolres Balikpapan, 2012) 20 UU Republik Indonesia No.17 Tahun
2011 tentang Intelijen Negara, Bab I Pasal 1 ayat (1) dan (2)
21 Cahya Suryana, Tugas Pokok dan Fungsi Intelijen Keamanan (Satintelkam)¸ (Sebuah Artikel, 2012).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dasar hukum tugas pelaksanaan intelkam sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945  yang  menyebutkan  "Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat  serta  menegakkan  hukum " .  Maka dengan  demikian,  fungsi  intelijen  di  Polri bukanlah  hanya  intelijen  kriminalitas,  namun ada  beberapa  fungsi  intelijen  lainnya  yang belum  dikembangkan.  dengan  sasaran  tugas dan jenis intelijen yang digunakan” 22
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka dapat dipahami bahwa Intelijen dalam
pengertiannya  sebagai  organisasi  merupakan badan/alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun
penggalangan  untuk  mencapai  tujuan – tujuan intelijen  guna  memnuhi  kepentingan  pihak atasan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab.  Yang  penting  untuk  diperhatikan  dalam penyusunan  organisasi  intelijen  adalah  faktor efisiensi,  efektifitas  dan  produktivitas.  Intelijen sebagai  Organisasi/Badan  menyangkut  hal – hal  dasar  pengorganisasian  dan  bentuk organisasi.

## c. Tugas dan Fungsi Satuan Intelkam
Sat Intelkam bertugas
menyelenggarakan  /  membina  fungsi  Intelejen bidang  Keamanan,  termasuk  persandian,  dan pemberi  pelayanan  dalam  bentuk  Surat  izin  / Keterangan  yang  menyangkut  Orang  Asing, Senjata  Api  &  Bahan  Peledak,  kegiatan social/Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan  Kepolisian  (SKCK)  kepada  warga
22 Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
masyarakat yang membutuhkan serta melakukan  pengawasan  /  pengamanan  dan pelaksanaannya.
Sat  Intelkam  dipimpin  oleh  Kepala  Sat Intelkam,  disingkat  Kasat  Intelkam  yang bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali  Waka  Polres.  Sat  Intelkam  terdiri  dari Urusan  Administrasi  dan Ketatausahaan,  serta sejumlah Unit diantaranya :
1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan  Sandi  bertugas  melaksanakan  giat Persandian
3. Urusan  Yanmin  bertugas  melaksanakan Pelayanan Administrasi
4. Unit Opsnal :
a)  Unit Bidang Sosial Ekonomi
b)  Unit Bidang Sosial Budaya
c)  Unit Bidang Keamanan
d)  Unit Bidang Politik
e)  Wasendak  (Pengawasan  Senjata  dan Bahan Peladak)
f)  POA (Pengawasan Orang asing)
Adapun  yang  menjadi  tugas  pokok  Sat Intelkam adalah :
1. Sebagai  Mata  dan  Telinga  kesatuan  Polri yang  berkewajiban  melaksanakn  deteksi dini  dan  memberikan  peringatan  masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.  Mengidentifikasi  ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap
Kamtibmas. 2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bedang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen; 3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan  dalam  masyarakat  bagi pelakasanaan tugas Polri. 23
Penyelidikan, Pengamanan dan
penggalangan  untuk  keperluan  pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan  hukum,  pembinaan  kamtibmas,
23 UU Intelijen No.17 Tahun 2011,  Tentang Tugas Pokok Intelijen

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.
Berdasarkan  UU  Republik  Indonesia
No,.17  Tahun  2011  tentang  tugas  dan  peran,
tujuan dan fungsi Intelijen adalah : Bagian Kesatu Peran Pasal 4
Intelijen Negara berperan melakukan upaya,  pekerjaan,  kegiatan,  dan  tindakan untuk  deteksi  dini  dan  peringatan  dini dalam  rangka  pencegahan,  penangkalan, dan  penanggulangan  terhadap  setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam  kepentingan  dan  keamanan nasional.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 5 Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk  dan  sifat  ancaman  yang  potensial dan  nyata  terhadap  keselamatan  dan eksistensi  bangsa  dan  Negara  serta peluang  yang  ada  bagi  kepentingan  dan keamanan nasional.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 6
(1)  Intelijen  Negara  menyelenggarakan fungsi  penyelidikan,  pengamanan,  dan penggalangan.
(2)  Penyelidikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  atas  serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana  dan  terarah  untuk  mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah  informasi  menjadi  Intelijen, serta  menyajikannya  sebagai  bahan masukan  untuk  perumusan  kebijakan dan pengambilan keputusan.
(3)  Pengamanan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  atas  serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah  dan/atau  melawan  upaya, pekerjaan,  kegiatan  Intelijen,  dan/atau Pihak Lawan
yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
(4)  Penggalangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  atas  serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara
terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
(5)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. 24
Salah  satu  tugas  intelkam  adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban  melaksanakn  deteksi  dini  dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan  sosial  dalam  masyarakat.  Serta dapat  mengidentifikasi  ancaman,  gangguan, atau  hambatan  terhadap  Kamtibmas.  Didalam intelkam polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol,  sistem  ini  sebagai  bagian  dari
Sistem  Operasional  Intelpampol  dalam  rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Pada
hakekatnya system deteksi dini ini  bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol.  Dasar-dasar  pelaksanaan  tugas Intelpampol  bermula  dari  pengertian  bahwa Intelejen  itu  adalah  untuk  Pimpinan  dalam kualifikasinya Sebagai Kepala/Komandan, Sebagai  unsur  pemerintah,  Sebagai  Pimpinan masyarakat,  Sebagai  Bapak  dari  keluarga besar  Polri.  Dimana  pelaksanaan  tugas Intelpampol  diselenggarakan  oleh  jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan  Intelijen  di  bawah  permukaan.  Sistem Deteksi  Intelpampol  dapat  dilihat  dari  subyek penyelenggaranya,  metoda  yang  dipakai  serta obyek sasarannya. Deteksi Intelpampol diselenggarakan  melalui  jaringan  Intelpampol
24 UU Republik Indonesia No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Bab II Pasal 4,5 dan 6)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
di  atas  permukaan  (jaringan  Intelpampol struktural  formal)  mulai  dari  tingkat  Polsek sampai  dengan  tingkat  Mabes  Polri  dengan menetapkan  Polsek  sebagai  Basis  Deteksi Intelpampol, Polres sebagai Basis Operasional dan  Polwil  ke  atas  memberikan  Back  Up Ope rasional.” 25
Adapun yang menjadi intelijen keamanan  yang  berkemampuan  pengindera dini   dan  pencegah  efektif,  setiap  gangguan keamanan  dalam  negeri  yang  akan  merusak sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  dalam  NKRI  yang  berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 . Sedangkan Misi Sat Intelkam adalah :
1. Mendeteksi  secara  dini  sumber-sumber potensi gangguan keamanan dalam negeri.
2. Mewujudkan  kondisi   yang  mendukung terselenggaranya  giat  pemerintahan  dan kehidupan  masyarakat  serta  terjaminnya kepentingan nasional.
3. Mewujudkan  intelijen  keamanan  sebagai pusat  informasi  keamanan  yang  akurat, aktual  dan  terpercaya  dalam  rangka mengamankan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun  intelijen  keamanan  beserta infra strukturnya dalam satu sistem terintegrasi  dan  tergelar  dari  tingkat  pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi intelijen.
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama  dengan  badan  intelijen  dalam dan  luar  negeri  sebagai  salah  satu  wujud sinergi upaya pemeliharaan keamanan.
6. Membangun  jaringan  komunikasi   dalam masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarak” 26
Berdasarkana  uraian  di  atas  maka jelaslah  bahwa  visi  dan  misi  Sat  Intelkam adalah melakukan pendeteksian, pengawasan, dan  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.
25 Ibid.
26 Stainislaus Riyatna, Kajian Stratejik Intelijen, (Jakarta UI:JurnalInelijen, 2015)
Badan  intelijen  di  tubuh  Kepolisian didirikan, paska terbentuknya Djawatan
Kepolisian  Negara  (DKN)  pada  19  Agustus 1945,  yang  ditetapkan  oleh  Panitia  Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta penetapan RS.Soekanto Tjokrodiatmodjo
sebagai  Kepala  Kepolisian  Nasional  (KKN), yang  berada  di  bawah  kendali  Departemen Dalam  Negeri.  Lahirnya  Maklumat  X  tanggal  3 November 1945 yang membebaskan masyarakat  untuk  membentuk  organisasi  dan partai  politik,  menjadi  titik  awal  keberadaan
Badan Intelejen Kepolisian berdiri. Ini disebabkan  karena  lonjakan  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat  diasumsikan  akan membangun  situasi  yang  tidak  kondusif  bagi penegakan  keamanan  dalam  negeri  sebagai akibat  begitu  banyaknya  partai-partai  politik baru maupun organisasi-organisasi masyarakat  yang  berdiri.  Sehingga  pada  awal tahun  1946,  dibentuklah  kekuatan  intelijen yang  mampu  mencegah  dan  mengatasi gangguan  keamanan  yang  disebabkan  oleh aktivitas  masyarakat  tersebut.  Fungsi  dan peranan lembaga intelejen Kepolisian ini diberi nama  Pengawasan  Aliran  Masyarakat  (PAM), pimpinan  R.Moch.Oemargatab.  Tugas  pokok dari  PAM  ini  memang  lebih  spesifik  pada pengawasan aktivitas masyarakat dibandingkan  Badan  Istimewa  (BI)  pimpinan Zulkifli  Lubis  yang  lebih  mengarah  kepada dinamika  politik  dan  pengembangan  kontra intelijen terhadap Belanda dan Sekutunya.
Seiring dengan perjalanan waktu, DKN kemudian dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri, dengan
diterbitkannya  Penetapan  Pemerintah  No. 11/S.D  tahun  1946  pada  tanggal  1  Juli  1946. Sehingga  struktur  organisasi  DKN  langsung  di bawah  Perdana  Menteri.  Perubahan  ini  juga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berimplikasi  pada  keberadaan  PAM,  sebagai satuan  intelijen  di Kepolisian,  yang mengalami pemekaran  tugas  pokok  dari  yang  sangat umum  menjadi  lebih  khusus.  Pada  PAM sebelum  terbitnya  Penetapan  Pemerintah  No. 11/S.D  tahun  1946,  tugas  pokoknya  sebagai berikut:  ”Mengawasi  semua  aliran  dan memusatkan  segala  minatnya  kepada  hajat- hajat  dan  tujuan-tujuan  dari  seseorang  atau golongan  penduduk  yang  ada  atau  timbul  di daerah  Republik  Indonesia  atau  yang  datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara
Indonesia dan
sebaliknya  membantu  hajat  dan  cita-cita seseorang  atau  golongan  penduduk  yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.” 27
Pasca  reformasi  dan  pemisahan  Polri dari  ABRI,  struktur  Polri  direorganisasi  melalui UU  no.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  dan Peraturan  Presiden  no.  52  tahun  2010. Baintelkam  Polri  merupakan  unsur  pelaksana tugas  pokok  bidang  intelijen  keamanan  yang berada  di  bawah  Kapolri;  serta  Baintelkam Polri  bertugas  membantu  Kapolri  dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan  tugas  dan  manajemen  Polri secara  umum  guna  mendukung  pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  no.  5 tahun  2002,  seluruh  kegiatan  intelijen  di Indonesia  dikoordinasikan  oleh  Badan  Intelijen Negara,  yang  kemudian  diperkuat  melalui  UU no. 17 tahun 2011 tentang Intelijen. Dalam UU tersebut  juga  diatur  bahwa  Intelijen  Kepolisian
27 Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya Intelijen.
Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara fungsi intelijen kepolisian (Paragraf  3,  Pasal  12,  Ayat  1)  dan merupakan penyelenggara  intelijen  negara  bersama-sama BIN,  Intelijen  Kejaksaan,  Intelijen  TNI,  serta Intelijen  Kementerian/Lembaga.  UU  tersebut juga  mengatur  batas-batas  dan  ketentuan- ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas  dan fungsi intelijen. 28
Selain  melakukan  pekerjaan  intelijen, Baintelkam  dan  Satintelkam  juga  melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:
a. Penerimaan pemberitahuan dan pemberian  ijin  kegiatan  masyarakat,  (Izin Keramaian)
b. Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK),
c. Administrasi  pengawasan  orang  asing; serta
d. Administrasi  senjata  api  dan  bahan peledak” 29
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka jelaslah  bahwa  sat  Intelkam  memiliki  tugas yang  tidak  hanya  di  bidang  pendeteksian  atau pengawasan  terhadap  keamanan  masyarakat, tetapi  juga  melakukan  pelayanan  terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.
Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan  ( early  detection  and  early  warning system ) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap  negara  dari  dalam maupun dari  luar. Secara  yuridis  maka  peran  intelijen jika  diterjemahkan  dari  tujuan  Intelijen  Negara yang  tertulis  dalam  UU  Nomor  17  tahun  2011 tentang  Intelijen  Negara  Pasal  5  disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi,
menilai,
28 UU Intelijen No.17 Tahun 2011, dan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2002
29 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menganalisis,  menafsirkan,  dan  menyajikan Intelijen  dalam  rangka  memberikan  peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi  bangsa  dan  negara  serta  peluang yang  ada  bagi  kepentingan  dan  keamanan nasional. 30
Secara  umum  fungsi  sebuah  organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional. Berkaitan dengan terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia  yang merupakan salah satu ancaman yang mengganggu  kepentingan  nasional,  maka intelijen wajib berperan serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas terorisme. Intelijen  tidak  memiliki  kewenangan dalam  bidang  penegakan  hukum.  Jika intelijen menemukan  alat  bukti  yang  menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan  ancaman keamanan nasional maka  dilakukan  koordinasi  dengan  pihak  lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.
Deteksi  Intelpampol  diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan (jaringan  Intelpampol  struktural  formal)  mulai dari  tingkat  Polsek  sampai  dengan  tingkat Mabes  Polri  dengan  menetapkan  Polsek sebagai  Basis  Deteksi  Intelpampol,  Polres sebagai  Basis  Operasional  dan  Polwil  ke  atas memberikan Back Up Operasional. 31
Berdasarkan  tugas  dan  kewenangannya maka  intelijen  mempunyai  peran  yang  sangat vital dalam penganggulangan terorisme. Sesuai  dengan  Pasal  7  UU  Nomor  17  tahun 2011  tentang  Intelijen  Negara  maka  ruang lingkup  intelijen  negara  adalah  Intelijen  dalam
30 UU Nomor 17 tentang Intelijen Negara Pasal 5 tahun
2011
31 Priyo Widyanto, Tugas Pokok dan Fungsi Intelkam,
(Balikpapan : Mediacom, 2016)
negeri  dan  luar  negeri,  Intelijen  pertahanan dan/atau  militer,  Intelijen  Kepolisian,  Intelijen penegakan hukum, dan Intelijen kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian.
b. Tinjauan Umum Paham Radikal 1. Pengertian Paham Radikal
Paham  radikal  merupakan  paham keras,  atau  paham  yang  selalu  memiliki ideology  di  luar  ideology  Pancasila  dan  UUD 194. Pengertian  Radikalisme adalah  suatu ideologi  (ide  atau  gagasan)  dan  paham  yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan  politik  dengan  menggunakan  cara-cara kekerasan/ ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang menggunakan  cara-cara  kekerasan  dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok  radikal  umumnya  menginginkan perubahan  tersebut  dalam  tempo  singkat  dan secara  drastis  serta  bertentangan  dengan sistem sosial yang berlaku.
Radikalisme  sering  dikaitkan  dengan terorisme  karena  kelompok  radikal  dapat melakukan  cara  apapun  agar  keinginannya tercapai,  termasuk  meneror  pihak  yang  tidak sepaham  dengan  mereka.  Walaupun  banyak yang  mengaitkan  radikalisme  dengan  Agama tertentu,  pada  dasarnya  radikalisme  adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama.
Menurut  Muslih  bahwa  berasal   dari bahsa  Latin radix yang  berarti  akar,  pengkal, bagian   bawah,   atau   bisa   juga   berarti menyeluruh,   habis-habisan   dan   amat   keras untuk menuntut perubahan” 32
Istilah  radikalisme  berasal  dari  bahasa Latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian
32 Muslich, Pergerakan Paham Radikalisme, (Jakarta : Kencana, 2015), h.9

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bawah,  atau  bisa  juga  berarti  menyeluruh, habis-habisan  dan  amat  keras  untuk menuntut perubahan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau  aliran  yang  radikal  dalam  politik;  (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan  atau  pembaharuan  sosial  dan politik  dengan  cara  kekerasan  atau  drastis;  (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme bisa  dibedakan  ke  dalam  dua level,  yaitu level pemikiran  dan  level  aksi  atau  tindakan.  Pada level  pemikiran,  radikalisme  masih  berupa wacana,  konsep  dan  gagasan  yang  masih diperbincangkan,  yang  intinya  mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.” 33
Adapun  pada  level  aksi  atau  tindakan, radikalisme  bisa  berada  pada  ranah  sosial- politik dan agama. Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya  tindakan memaksakan  pendapatnya  dengan  cara-cara yang  melawan  hukum,  bahkan  bisa  berupa tindakan  mobilisasi  masa  untuk  kepentingan politik  tertentu  dan  berujung  pada  konflik sosial.  Pada  bidang  keagamaan,  fenomena radikalisme  agama  tercermin  dari  tindakan- tindakan  anarkis  atas  nama  agama  dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap  sesat.  Termasuk  dalam  tindakan radikalisme  agama  adalah  aktifitas  untuk memaksakan  pendapat,  keinginan,  dan  cita- cita  keagamaan  dengan  jalan  kekerasan.
Radikalisme  agama  bisa  menjangkiti  semua pemeluk  agama,  tidak  terkecuali  di  kalangan pemeluk Islam.
33 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Balai Pustaka,
Menurut  pengertian  akademik  bahwa radikal  adalah  Arti  radikal  sebenarnya  netral atau  positif,  yaitu  cara  berpikir  dan  berperilaku yang  mendasar,  menggali  sampai  ke  akar permasalahan” 34 Karena itu, menurutnya orang yang  berpikir  radikal  biasanya  melakukan lompatan jauh dalam berbagai bidang. Selanjutnya  pengertian  radikal  dalam  ilmu politik, sosial dan budaya adalah Berhubungan dengan  karakteristik  konstitusi  yang  mendasar atau melekat  dari  seseorang  atau  sesuatu  hal; fundamental.  Tuntutan  perubahan  substansial yang ekstrem di dalam suatu sistem”. 35
Menurut  Salito,  bahwa  radikal  adalah Perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang  bersifat  ekstrem  sampai  keakar-akarnya. Sikap  radikal  akan  mendorong  individu  untuk membela mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. 36 .  Menurut  Ali  Mudhofir  bahwa radikal  adalah  proses  berfikir  secara  komplek sampai keakar-akarnya, sampai kepada esensi, hakikat atau substansi yang dipikirkan. 37 Pengertian  lain  dikatakan  bahwa radikalisme  adalah  kerelaan  yang  semakin tumbuh berkembang untuk mengadakan dan/atau  mendukung  perubahan  yang  sulit dijangkau  dalam  masyarakat  yang  dapat merupakan suatu bahaya terhadap (eksistensi) berlanjut  dari)  metode  (alat)  demokratis  yang mungkin  membahayakan    fungsi  aturan  (efek) hukum demokratis.” 38
34 https://www.islampos.com/ini-pengertian-radikal- menurut-akademisi-90337/
35 Zainal Arifin, Meluruskan Pengertian Radikal, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.47
36 Salito Wiryawan, Paham Radikal Paham Kiri, (Jakarta : Kencana, 2013), h.47
37 Ali Mudhofir, Radikalisme, (Jakarta : Ilmu Kalam, 2011), h.49
38 Petur Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, (Jakarta : YPKIK, 2009), h.62

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat digaris  bawahi  bahwa  radikal  harus  ada disetiap  pemeluk  agama,  karena  dengan radikal kita  belajar  agama  dengan menyeluruh dan  utuh.  Orang  yang  bertindak  menyimpang atau  yang  dikonotasikan  negatif  akhir-akhir  ini bukan  termasuk  berfikir  radikal  tetapi  orang yang  belajar  tentang  agama  tidak  menyeluruh dan mendalam atau berfikir positif.
Radikalisme  merupakan  suatu  paham yang  menghendaki  adanya  peru  bahan, pergantian,dan  penjebolan  terhadap  suatu sistem  di  masyarakat  sampai  ke  akarnya. Radikalisme  menginginkan  adanya  perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek  kehidupan  masyarakat.  Tentu  saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan  hal  yang  wajar  dilakukan  bahkan harus  dilakukan  demi  menuju  masa  depan yang  lebih  baik.  Namun  perubahan  yang sifatnya  revolusioner  sering  kali  memakan korban lebih
banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding.
2.   Penyebab Timbulnya Paham Radikal
Peningkatan  radikalisme  keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran,  bahkan  sekte  di  dalam  (intra)  satu agama  tertentu.  Menurut  Azyumardi  Azra,  di kalangan  Islam,  radikalisme  keagamaan  itu banyak bersumber dari: Pemahaman keagamaan  yang  literal,  sepotong-sepotong terhadap  ayat-ayat  al- Qur’an.  Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi  dan  kompromi  dengan  kelompok- kelompok muslim lain yang umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (mainstream) umat. Kelompok umat Islam yang berpaham seperti ini sudah muncul sejak masa al- Khulafa’  al-Rasyidin  keempat  Ali  ibn  Abi
Thalib  dalam  bentuk  kaum  Khawarij  yang sangat radikal dan melakukan banyak pembunuhan  terhadap  pemimpin  muslim  yang telah mereka nyatakan ‘kafir’. 39
Azra  menambahkan  bahwa  bacaan yang  salah  terhadap  sejarah  Islam  yang dikombinasikan  dengan  idealisasi  berlebihan terhadap  Islam  pada masa  tertentu.  Ini  terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi,
khususnya  pada  spektrum  sangat  radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung  Arabia  pada  akhir  abad  18  awal sampai  dengan  abad  19  dan  terus  merebak sampai  sekarang  ini.  Tema  pokok  kelompok dan  sel  Salafi  ini  adalah  pemurnian  Islam, yakni  membersihkan  Islam  dari  pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai  bid’ah’,  yang  tidak  jarang  mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan. 40
Berbagai macam upaya yang dilakukan  oleh  kelompok  radikal  dalam  upaya menyebarluaskan  paham  radikalisme,  mulai dari  sistem  pengkaderan  langsung  melalui organisasi yang dibentuk, pengajian, penyebaran  informasi melalui  buku  dan  brosur serta berita melalui media sosial.
1.  Gerakan ini memiliki kecenderungan untuk menempatkan  diri  mereka  di  luar  arus utama  atau  menolak  tatanan  dunia,  politik dan sosial;
2.  Berusaha  menggulingkan  tatanan  politik dalam  rangka  membangun  kembali  apa yang mereka pertimbangkan tatanan alamiyah  di  dalam  masyarakatapakah  ini didasarkan  pada  ras,  kelas,  keyakinan, superioritas etnis;
3.  Memiliki program ideologi dan perencanaan  aksi  yang  ditujukan  untuk meraih kekuasaan politik atau komunal;
4.  Menolak  atau  mengacaukan  konsepsi tatanan  hukum  masyarakat  demokratis;
39 Azra, Azyumardi,
“ Akar radikalisme keagamaan peran aparat negara, pemimpin agama dan guru untuk kerukunanumatberagama”, makalah dalam workshop “Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah”2011.
40 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggunakan ruang politik yang disediakan  oleh  sistem  demokratis  untuk memajukan tujuan mereka dalam mengambil kekuasaan politik; 5.  Menolak  deklarasi  internasional  hak  asasi manusia dan menunjukkan ketidakempatian mereka serta tidak mengakui hak orang lain;
6.  Menolak  prinsip-prinsip  demokrasi  yang didasarkan pada kedaulatan rakyat;
7.  Menolak kesetaraan secara umum terutama  untuk  kaum  perempuan  dan minoritas;
8.  Menolak  diversitas  dan  pluralisme  bahkan memajukan  sistem  budaya  yang  monolitik (mono culture society);
9.  Menggunakan  filsafat  segala  cara  (ends justify means) dalam mencapai tujuan;
10.  Secara aktif dan mendorong dan mengutamakan  penggunaan  kekerasan untuk  memerangi  apa  yang  mereka pandang  kejahatan  dan  meraih  tujuan politik mereka;
11.  Menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam  kekerasan  massa  terhadap  musuh- musuh  mereka  ketika  dalam  kekuasaan atau keadaan impunitas;
12.  Mereka biasanya menggunakan satu sudut pandang, hitam atau putih, ingin memurnikan  dunia, mengumbar  kebencian kepada musuh-musuh mereka;
13.  Mengenyampingkan  kebebasan  individu untuk kepentingan kolektif;
14.  Menolak kompromi dan ingin mengeliminasi musuh mereka;
15.  Menunjukkan  intoleransi  untuk  seluruh pandangan di luar pandangan mereka dan menampakkan  penolakan  mereka  dengan cara-cara  kemarahan,  agresif,  kebencian baik dalam perilaku maupun ucapan;
16.  Menampilkan fanatisisme dan memposisikan  diri  sebagai  pihak  yang terancam serta menggunakan teori konspirasi tanpa mengaku bahwa tindakan mereka adalah irasional;
17.  Menampilkan  sikap  diktator,  otoriter  dan totaliter;
18.  Tidak  mau  dikritik  dan  mengintimidasi  dan mengancam mereka yang berbeda, mereka  yang  heretik  dan  mereka  yang kritik dengan kematian;
19.  Mereka  meminta  agar  tuntutan  mereka dipatuhi.
20. Mereka memiliki ide yang tidak bisa diubah dan  tertutup  atas  kebenaran  yang  mereka yakini  bahkan mereka  bersedia  mati  untuk mempertahankannya. 43
Karena definisi ekstremisme
keagamaan itu sangat luas dan berbeda-beda, maka  menanggulanginya  perlulah  terlibah dahulu menentukan indikator-indikatornya. Dalam  hal  ini  merujuk  20  indikator  yang  bisa dijadikan  sebagai  parameter  untuk  mengukur kecenderungan ekstremisme keagamaan
Berbagai kelompok radikal yang muncul  di  berbagai  wilayah  Indonesia  sejak zaman orde lama sampai hari ini dalam catatan adalah Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan  dan  Aceh,  ada  Gerakan  Aceh Merdeka,  Al- Jama’ah  Islamiyah,  Gerakan Papua  Merdeka,  dan  berbagai  kelompok  lain merupakan  bagian  dari  radikalisme  yang berseberangan dengan ideology Pancasila.
Upaya  mengatasi  radikalisme  tidak cukup  satu-dua  elemen  saja  yang  bekerja, namun dibutuhkan peran seluruh elemen yang mau  bekerja  dan  bersinergi  guna  mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Pemerintah sebagai lembaga berwenang harus memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan  jiwa  bagi  warga  negaranya. BNPT  menilai  UU  tentang  terorisme  belum maksimal  dalam  membendung  radikalisme  di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan
penguatan UU terorisme agar dapat meminimalisir perkembangannya serta
memnjadi  payung  hukum  yang  kuat  untuk menindak tegas pelaku terorisme dan
radikalisme. Selain itu, penguatan ideologi Pancasila  pada  pengajaran  di  sekolah-sekolah maupun  universitas  perlu  dilakukan  guna meningkatkan  kesadaran  warga  Negara  akan ideologi  bangsa  serta  kecintaan  terhadap NKRI,  sehingga  faham-faham  yang  bersifat membahayakan kesatuan NKRI dapat
diminimalisir.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Tinjauan Umum Deradikalisasi
1.  Pengertian Radikalisasi Deradikalisasi merupakan suatu upaya  pemulihan,  penetralisiran  terhadap pelaku  radikal  dengan  melakukan  pembinaan, pemahaman dan perlindungan. Secara konsep deradikalisasi  dapat  diartikan  sebagai  “segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikalmelalui pendekatan interdisipliner, seperti  hukum,psikologi,  agama  dan  sosial budaya  bagi  mereka  yang  dipengaruhi  atau terekspose  paham  radikal  dan/atau    pro kekerasan”. 44 Berdasarkan  defenisi  di  atas dapat  dipahami  bahwa  deradikalisasi  yang termasuk  dalam  objek  deradikalisasi  adalah napi, mantan napi, individu militant radikal yang pernah  terlibat,  keluarga,  simpatisannya  dan masyarakat  umum.  Deradikalisasi  terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan  dengan  masyarakat  lain  bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme  dan  mau  berpartisipasi  sebagai layaknya warga Negara Indonesia.
Deradikalisasi mengacu
pada tindakan preventif
kontraterorisme atau stratregi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan  membahayakan  dengan cara  pendekatan  tanpa  kekerasan.  Terorisme telah  menjadi  permasalahan  serius  bagi  dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara  maka  dari  itu  program  deradikalisasi dibutuhkan  sebagai  formula  penanggulangan dan  pencegahan  pemahaman  radikal  seperti terorisme.
44 Petrus Reinhard Golose, Op-Cit, h.63
Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi  bertujuan  untuk  membujuk  para teroris  untuk  meninggalkan  kekerasan  yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus  utama  dari  deradikalisasi  pemikiran kelompok  atau  individu  yang  mempunyai ideologi  radikal  sehingga  ia  memiliki  kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi,  menurut Counter  Terrorism Implementation  Task  Force (CTITF)  adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan  sosial,  hukum,  politik,  ekonomi  dan pendidikan  yang  ditujukan  kepada  para narapidana  terorisme,  ini  adalah  salah  satu tindakan  yang  menggunakan  soft  power. Pengertian  deradikalisasi  masih  perlu  untuk diperluas  agar  tak  hanya  untuk  melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif. 45
Deradikalisasi merupakan semua upaya  untuk  mentransformasi  dari  keyakinan atau  ideologi  radikal  menjadi  tidak  radikal dengan  pendekatan  multi  dan  interdisipliner (agama,  sosial,  budaya,  dan  selainnya)  bagi orang  yang  terpengaruh  oleh  keyakinan radikal.  Atas  dasar  itu,  deradikalisasi  lebih pada  upaya  melakukan  perubahan  kognitif atau  memoderasi  pemikiran  atau  keyakinan seseorang.  Dengan  demikian,  deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat  ideologi  dengan  tujuan  mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

## 2.  Tujuan Deradikalisasi
Tujuan  dari  deradikalisasi  ini  adalah untuk  mengembalikan  para  aktor  terlibat  yang
45 Hikam, Muhammad A.S. Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme - Deradikalisasi. (Jakarta: Kompas. 2016), h. viii

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memiliki  pemahaman  radikal  untuk  kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat ” 46 .
Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  yang menjadi tujuan deradikalisasi adalah :
i. Tujuan  umum  deradikalisasi  adalah untuk membuat para teroris atau kelompok  yang  melakukan  kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri  mereka  dari  aksi  dan  kegiatan terorisme.
ii. Secara  khusus,  tujuan  deradikalisasi adalah:
Pertama ,  membuat  para  teroris  mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan.
Kedua ,  kelompok  radikal  mendukung pemikiran  yang  moderat  dan  toleran. Ketiga ,  kaum  radikalis  dan  teroris  dapat mendukung  program-program  nasional dalam membangun
kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam  bingkai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). 47
Secara  spesifik,  strategi  di  bidang deradikalisasi  diarahkan  kepada  pencapaian dua tujuan utama: 1) Kelompok Inti dan Militan meninggalkan  cara-cara  kekerasan  dan  teror dalam  memperjuangkan  misinya;  2)  Kelompok Inti,  Militan  dan  Pendukung  memoderasi paham-paham  radikal  mereka  sejalan  dengan semangat  kelompok  Islam  moderat  dan  cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI” 48 Semenara tujuan Program
Deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  BNPT adalah sebagai berikut :
1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran,
46 Pusbangdatin. "Detailpost - Program Deradikalisasi sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia" . Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017- 10-02.
47 Media, Kompas Cyber. "Jokowi Bentuk Unit Kerja Pembinaan Pancasila - Kompas.com" . KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-10-02
48 Leila Ezzarque, Proses Deradikalisasi, (Jakarta : Kencana, 2015), h.87
sikap,  dan  tindakan  radikal  terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama  yang  damai  dan  toleran  serta wawasan  kebangsaan  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membina  kemandirian  kepada  narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan,  keahlian,  dan  pembinaan kepribadian;
4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum  kembali  dan  hidup  berdampingan dengan masyarakat;
5. Membina  dan  memberdayakan  keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat; 6. Memberdayakan mantan narapidana
terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan  paham  dan  sikap  radikal terorisme  yang  berkembang  di  tengah masyarakat; 49 Pelaksanaan
deradikalisasi di Indonesia  dirumuskan  sebagai  suatu  program yang  utuh,  integratif,  dan  berkesinambungan dengan  dua  klasiifikasi,  yaitu  Deradikalisasi  di Luar Lapas dan Deradikalisasi di Dalam Lapas. Deradikalisasi  di  luar  lapas  mencakup  tahap identifikasi,  pembinaan  kontra  radikalisasi,  dan monitoring dan evaluasi.
Sementara
Deradikalisasi  di  Dalam  Lapas  meliputi  tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi,
resosialisasi,  dan  monitoring  dan  evaluasi. Program  Deradikalisasi  dilaksanakan  secara bertahap  agar  tujuan  dan  sasaran  dapat dicapai secara efektif.
Deradikalisasi di dalam Lapas memiliki sasaran  para  Narapidana  tindak  pidana terorisme  yang  tersebar  di  berbagai  lapas  di Indonesia.  Sementara,  deradikalisasi  di  luar Lapas memiliki sasaran :
49 BNPT, Program Deradikalaisasi, (Jakarta : BNPT, 2017), h.4

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1. Individu, yaitu seseorang
yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
2. Kelompok, yaitu  sekumpulan  orang  yang bergabung dalam oraganisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
3. Keluarga, yaitu  keluarga  inti  dari  individu atau  kelompok  yang  terindikasi  radikal. Keluarga  ini  juga  dapat  diperluas  pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa  keluarga  terdekat  tersebut  juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme; 50
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dipahami bahwa deradikalisasi dilakukan dalam  lapas  bagi  yang  masih  menjalani hukuman,  dan  di  luar  lapas  bagi  yang  sudah bebas masa hukuman  maupun kepada masyarakat umum.
A.S  Hikam  dalam  bukunya  yang berjudul  " Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia Membendung  Radikalisme  -  Deradikalisasi" menyatakan bahwa ada tiga subjek Deradikalisasi , yaitu :
1.  Suprastruktur  yang  merujuk  pada  peran pemerintah  pusat  maupun  daerah,  peran suprastruktur  ini  ditopang  oleh  berbagai undang-undang kontraterorisme seperti UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan
Tindak Terorisme, UU No. 15/2003 tentang TNI  yang  mengamanatkan  penghadapan ancaman  atas  negara  dari  pelaku  non- negara, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan  Nasional,  Peraturan  Presiden Nomor 12/2002 tentang Pertahanan Nasional Penanggulangan Terorisme, sampai UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra Pancasila. 2.  Infrastruktur  yang  merujuk  pada  lembaga pelaksana deradikalisasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. 51 Subjek dari deradikalisasi sebagaimana uraian di atas adalah merupakan supsttukrue dan infrastruktur. Selanjutnya yang menjadi mekna dalam deradikalisasi sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  AS  Hikam
50 Ibid.
bahwa terdapat dua makna dalam deradikalisasi yaitu pemutusan dan deideologisasi yaitu :
1.  Pemutusan (Disengagment) Pemutusan bisa  berarti  mendorong  kelompok  radikal untuk  meorientasi  diri  melalui  perubahan sosial kognitif sehingga mereka meninggalkan  pemahaman  radikal  yang mereka  anut  sebelumnya,  menuju  norma yang  baru  dalam  artian  menuju  kembali kepemikiran yang tidak radikal.
2.  Deideologisasi (Deidelogization) artinya penghapusan  ideologi  atas  agama  serta agama  tidak  dipandang  sebagai  ideologi politik  melainkan  dapat  dipahami  sebagai nilai-nilai  luhur  yang  menyemai  pesan perdamaian.  Kemunculan Negara  Islam  Irak dan  Suriah telah  menimbulkan  presepsi bahwa  agama  dijadikan  ideologi  politik sehingga  mudah  untuk  merekrut  anggota baru  yang  pemikiran  agamanya  sesuai dengan pemikiran mereka. 52
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan  berbagai  strategi  untuk  menangkal pemahaman  radikal  seperti  pembentukan Unit Kerja  Presiden  Pembinaan  Ideologi  Pancasila , pembentukan  unit  tersebut  diharapkan mampu mempersempit  gerak  ideologi-ideologi  radikal. Pemerintah juga melakukan pendekatan terhadap  narapidana  terorisme  dilapas  melalui rehabilitasi  baik  itu  dengan  pendekatan karakter  kebangsaan  dan  menanamkan  nilai- nilai  perdamaian,  serta  peran  aktif  ormas keagamaan  dalam  mempromosikan  nilai-nilai pluralisme seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul  Ulama dan Muhammadiyah. 53 Sasaran utama  dari  sosialisasi  deradikalisasi  adalah tahanan  ataupun  mantan  teroris  serta  sangat diperlukan  dan  dibutuhkan  dukungan  dari berbagai  pemangku  kekuasaan,  lebih  lagi sosialisasi deradikalisasi juga perlu diperuntukan kepada komunitas-komunitas
52 Ibid.
53 Indonesia, CNN. "Jokowi Pamer Kesuksesan Deradikalisasi Indonesia di KTT G20" . CNN Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-10-02.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  yang  potensial  di  masuki  paham radikal.
Ada  beberapa  langkah  yang  dilakukan dalam  menangani  deradikalisasi  di  Indonesia, antara lain :
1.  Pertama, netralisasi atau mengubah paham  radikal  kelompok-kelompok  atau individu perekrut pelaku
teror.
"Menetralisirnya  dengan  cara  persuasif, mengubahnya  menjadi  moderat  dengan program  counter  ideology  sehingga  orang yang  pahamnya  radikal  menjadi  moderat," kata Tito.
2.  Kedua,  cara  koersif  yang  menekankan pada  langkah-langkah  keamanan  seperti melibatkan  militer,  intelijen  dan  kepolisian yang dipayuki undang-undang.
3.  Ketiga,  netralisasi  segmen  masyarakat yang menjadi target indoktrinasi radikalisme, melalui  kajian  wilayah-wilayah mana  saja  yang  masyarakatnya  rentan menjadi target paham radikal.
4.  Keempat,  program  counter  media  di  dunia maya,  untuk  melawan  media-media  digital yang dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya.
5.  Kelima, memanfaatkan penelitian para ahli, ilmu  sosial  dan  ulama  terkait  alasan  suatu wilayah kerap dijadikan tempat penyebaran paham  radikal  atau  menjadi  sasaran  aksi teror. 54
Sesuai  dengan  paparan  tersebut  di atas,  jelaslah  bahwa  deradikalisasi merupakan perubahan  pola  dalam  penanganan  kelompok radikal  atau  terorisme  saat  ini.  Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman  terorisme  memiliki  kaitan  dengan deidiologisasi.  Dimana  tujuan  deradikalisasi tersebut untuk mengembalikan dan menormalisasikan  para  pelaku  radikal  kepada paham sebelumnya.

## 3.  Program Deeradikalisasi
Program deradikalisasi berupaya melepaskan  ideology-ideologi  dari  dalam  diri pelaku  radikal/teroris,  atau  menghentikan
54 Tito Karnavian, Lima Langkah Deradikalisasi, (Jakarta : Netralnewscom, 2017)
proses penyebaran ideology,program ini disebut  sebagai  deideologisasi. Istilah tersebut berasal  dari  kata  dasar  ideology  dengan awalan  de-serta  ditambahi  dengan  akhiran isasi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ideology adalah : 1.  Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan  atas  pendapat  (kejadian)  yang memberikan  arahan  dan  tujuan  untuk kelangsungan hidup.
2.  Cara  berpikir  seseorang  atau  suatu golongan
3.  Paham,  teori,  dan  tujuan  yang  berpadu merupakan suatu program sosial politik.” 55
Pengertian ideologi berdasarkan konsep  sebagaimana  di  atas  dapat  dipahami bahwa  sebagai  kumpulan  konsep  dan  teori yang dipadukan secara tersistem dan terprogram.  Sementara  dalam  konsep  politik dapat diartikan sebagai :
1)  Sistem  kepercayaan  yang  menerangkan dan pembenaran suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan  strategi  berupa  prosedur, rancangan,  instruksi  serta  program  untuk pencapaiannya.
2)  Himpunan  nilai,  ide,  norma,  kepercayaan dan  keyakinan  yang  dimiliki  seseorang atau  sekelompok  ornag  yang  menjadi dasar  dalam  menentukan  sikap  terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik. 56
Deideologisasi sebagaimana
pengertian  tersebut  memberikan  pengertian sebagai  proses  pendalaman  (penyebaran) ideology. Implikasi
deideologi yang dikemukakan  sebelumnya  berbeda  dengan deideologisasi  yang  terjadi  pada  zaman  orde baru.  Ketika  itu,  Pancasila  dijadikan  sebuah ideology  tunggal  dan  tidak  boleh  menganut ideology apapun selain Pancasila. Zaman orde
55 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum, h.366
56 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
baru deideologisasi berimplikasi pada
dilarangnya pembentukan partai yang berlandaskan agama, terutama terhadap Islam dan komunis. Deideologisasi dalam warna baru hanya  menghentikan  ideology  yang  dijadikan dasar  tindakan  terorisme,  ataupun  ideology yang  mengancam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  segala  pluralitas  serta kehidupan berdemokrasi.
Dapat disimpulkan bahwa deradikalisasi atau deideologisasi adalah suatu upaya
untuk menghentikan proses pemahaman  dan  penyebaran  ideology  Islam radikal  yang  dimiliki  oleh  kelompok  teroris. Sehingga  deideologisasi  menjadi  kunci  utama dalam  penyadaran  atau  proses  reorientasi pemikiran  teroris  agar  dapat  kembali  kepada pemahaman Islam yang hakiki.
Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di  beberapa  Negara.  Persamaan  program tersebutr  dketahui  oleh  CTTITF  ada  sebelas jenis, antara lain :
1.  Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum 2.  Pelaksanaan program khusus dalam penjara
3.  Program pendidikan
4.  Pengembangan dialog lintas budaya
5.  Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi 6.  Kerjasama  global  dalam  penanggulangan terorisme
7.  Pengawasan terhadap cyber terorisme
8.  Perbaikan perangkat perundang-undangan 9.  Program rehabilitasi
10.  Pengembangan  dan  penyebaran  informasi regional
11.  Pelatihan  serta  kualifikasi  para  agen  yang terlihat  dalam  melaksanakan  kebijakan kontra radikalisasi” 57
Selain  program  deradikalisasi  di  atas, beberapa program yang cukup efektif dilakukan  dalam  rangka  deradikalisasi,  antara lain :
57 Petrus, Deradikalisasi, h.66

## 1.  Persuasif
Program  persuasif    dapat  mengatasi keterbatasan  hukum  pidana,  program tersebut  juga  tidak  akan  berbenturan dengan  Hak  Azasi  Manusia  yang  telah dilindungi  oleh  hukum  nasional  atau internasional. Program yang sifatnya sosial dapat  diberikan  kepada  orang-orang  yang belum  melakukan  tindakan  pidana  atau kepada  anggota  masyarakat  yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisma  atau  radikal.  Dalam  kondisi seperti  ini  mereka  harus  segera  dilibatkan dalam  program  deradikalisasi,  hal  ini menjadi penting untuk  mengeliminasi bahaya laten radikalisme.
2.  Program  reorientalisasi  motivasi  dan  re- edukasi  dapat  dilakukan  lewat  dialog, forum diskusi, debat terbuka atau pembuatan
kelas khusus untuk
penanganan  secara  intensif.  Pembinaan kejiwaan yang dilakukan oleh para psikolog,psikiater  dan  konselor  sangat berguna  untukmengatasi  masalah  mental yang dihadapi oleh para tahanan dan napi, sedangkan re-edukasi diberikan oleh pemuka  agama,  atau  mantan  pelaku radikal yang telah sadar.
3.  Program perbaikan manajemen Program  perbaijkan  manajemen  lembaga pemasyarakatan  memiliki  fungsi  agar penjara  tidak  lagi  dapat  dijadikan  sebagai tempat sekolah kelompok radikal bagi napi non  radikal  atau  napi  radikalisme  menjadi semakin  radikal.  Perbaikan  manajemen kemudian ditingkatkan seperti halnya penerapan  focus  penanganan  terpadu terhadap napi paham radikal. 4.  Program kampanye Program kampanye terhadap radikalisme/terorisme tetap dijalankan agar seluruh  lapisan  masyarakat  mengetahui segala  bentuk  bahaya  dan  ancaman terror dari  para  teroris.  Tujuan  program ini  untuk melindungi  masyarakat  agar  tidak  terkena pengaruh ideology teroris. Program tersebut  dapat  dilakukan  melalui  internet, media,  pemutaran  film,  pembuatan  buku dan lain sebagainya. 58
Dari  sekian  banyak  program  yang dijalankan, program rehabilitasi dan re-edukasi lebih  dikenal  dengan  istilah  deradikalisasi sampai  saat  ini,  masih  menjadi  kajian  segar bagi  berbagai  Negara  yang  memiliki  tujuan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  menerapkan  konsep  deradikalisasi  di dalam  negaranya.  Program  deradikalisasi dalam tataran nyata memiliki karakter penanganan kejahatan terorisme atau kelompok  radikal  yang  berbeda  dari  cara tradisional.  Karakteristik  yang  jelas  Nampak adalah metode penyelesaian masalah dilakukan  melalui  kontra  terorisme  yang bersifatg  pendekatan  dan  melalui  pendekatan budaya.
Pendekatan  budaya  memiliki  maksud untuk  menyelami  dan  menjiwai  suatu  masalah dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut lewat  etika,  moralitas,  estetika  dan  nilai kemanusiaan  yang  terdapat  pada  budaya tersebut”. 59
Kemudian program deradikalisasi yang bersifat  sosial  juga  sering  dilakukan  dengan cara :
1.  Pemberian  bantuan  untuk  menfasilitasi acara pernikahan
2.  Peningkatan pelayanan sosial
3.  Pembuatan  perencanaan  untuk membantu keluarga napi dalam mencari nafkah untuk hidup
4.  Pemberian bantuan biaya pendidikan serta kesehatan kepada keluarga dan anak yang memiliki  orangtua  pelaku  radikal  yang sedang di penjara
5.  Pemberian bantuan pinjaman dana kepada para  napi  yang  telah  bebas  agar  mereka dapat membuka usaha 6.  Pembentukan badan amal dan bekerjasama dengan pemerintahuntuk mendirikan sekolah
Program  pelatihan  bagi  para  napi  dalam rangka membantu mencarikan pekerjaan” 60
Fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitasi dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah terutama melalui pendekatan budaya, agama menjadi program yang dianggap efektif dalam melakukan
59 Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, 2009, Diakses dari Situs http//www.duniaesai.com/antra.htm.2008
deradikalisasi di Indonesia. Melalui berbagai program tersebut tentunya kondisional bagi setiap daerah atau wilayah di seluruh Indonesia. Namun pada prinsipnya deradikalisasi adalah upaya untuk menormalkan dan mengembalikan paham radikal/teroris yang sedang dalam penjara maupun bagi mereka yang sudah keluar dari penjara serta bagi masyarakat umum yang sudah menjadi simpatisan terhadap pahama radikal tersebut.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani radikalisme mengacu kepada peraturan dan Undang- undang yang berlaku.
Khusus menangani
kelompok radikalisme maka  Kepolisian mengacu  kepada dasar  hukum  dan  peraturan  antara  lain Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 TAHUN  2018  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2OO3 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  TAHUN 2OO2  tentang  pemberantasan  tindak  pidana terorisme menjadi undang-undang terdiri dari :.
1.  Pasal  I  Dalam  Undang-Undang  ini  yang dimaksud dengan:
a)  Tindak Pidana Terorisme adalah segala  perbuatan  yang  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai dengan  ketentuan  daiam  Undang-
Undang ini. b)  Terorisme  adalah  perbuatan  yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa takut  secara  meluas,  yang  dapat menimbulkan  korban  yang  bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap objek  vital  yang  strategis,  Iingkungan hidup,  fasilitas  publik,  atau  fasilitas internasional  dengan  motif  ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2 Pasal  l2A  (1)  Setiap  Orang  yang  dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme  di  wilayah  Negara  Kesatuan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Republik  Indonesia  atau  di  negara  lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme  dengan  orang  yang  berada  di dalam  negeri  dan/  atau  di luar  negeri  atau negara  asing  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  Lama  12  (dua  belas)  tahun.  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  menjadi anggota  atau  merekrut  orang  untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai  organisasi  Terorisme  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh) tahun.  Pendiri,  pemimpin,  pengurus,  atau orang  yang  rnengendalikan  Korporasi sebagairnana  dimaksud  pada  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12 (dua belas) tahun.
3.  Pasal 128 (1) Setiap Orang yang (2) (3) (4) dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan,  atau  mengikuti  pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri,  dengan  maksud  merencanakan, mempersiapkan,  atau  melakukan  Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di  luar  negeri  untuk  Tindak  Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun.  Setiap  Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung,  atau  mengirim  orang  untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun.  Setiap  Orang yang  dengan  sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan  tulisan  atau  dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan  dalam  pelatihan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun. Setiap  warga  negara  Indonesia  yang dijatuhi  pidana  Terorisme  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa  pencabutan  hak  untuk  memiliki paspor  dan  pas  iintas  batas  dalam  jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
Pasai  13A  Setiap  Orang  yang memiliki hubungan dengan organisasi  Terorisme  dan  dengan sengaja menyebarkan ucapan,
sikap  atau  perilaku,  tulisan,  atau tampilan  dengan  tujuan  untuk
menghasut  orang  atau  kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau  Ancaman  Kekerasan  yang dapat mengakibatkan Tindak
Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 61
Undang-undangan  tersebut  di  atas menjadi  dasar  bagi  Kepolisian  Republik Indonesia  untuk  memberantas  pergerakan paham  radikalisme  di  Indonesia.  Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara hukum penal dalam menangani paham radikalisme adalah melakukan  penegakan  hukum  sesuai  dengan peraturan dan undang-undang terorisme sebagai berikut :
1.  Penegakan KUHP
Pasal 139 ayat 1 : dihapuskan karena tidak sesuai dengan susunan kenegaraan Republik Indonesia. Dicabut oleh undang - undang nomor 1 tahun 1946. Pasal 139 ayat 2, berbunyi :
Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah  satu  kejahatan  yang  diterangkan dalam  pasal  131,  maka  dapat  dijatuhkan hukuman  mencabut  hak  yang  tersebut dalam pasal 35 nomor 1e sampai 4e. Pasal 139 ayat 3, berbunyi :
Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah  satu  kejahatan  yang  diterangkan dalam  pasal  136,  maka  dapat  dijatuhkan hukuman  mencabut  hak  yang  tersebut dalam pasal 35 nomor 1e sampai 3e.
Pasal 111 KUHP ayat 1.
Pasal  111  (1)  Barang  siapa  mengadakan hubungan  dengan  negara  asing  dengan maksud menggerakkannya
untuk
melakukan  perbuatan  permusuhan  atau perang  terhadap  negara,  memperkuat  niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu  mempersiapkan  mereka  untuk melakukan  perbuatann  permufakatan  atua perang  terhadap  negara,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun.  (2)  Jika  perbuatan  permusuhan dilakukan  atau  terjadi  perang,  diancam dengan  pidana  mati  atua  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
61 60 UU RI No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Tegakkan UU No. 15/2003 tentang
Terorisme, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang  jo.  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  menimbulkan  suasana  teror atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas  atau  menimbulkan  korban  yang bersifat  massal,  dengan  cara  merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau fasilitas  publik  atau  fasilitas  internasional, dipidana  dengan pidana  mati atau  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan  ke  Indonesia,  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,
mempunyai  persediaan  padanya  atau mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,  atau  mengeluarkan  ke dan/atau  dari  Indonesia  sesuatu  senjata api,  amunisi,  atau  sesuatu  bahan  peledak dan  bahan-bahan  lainnya  yang  berbahaya dengan  maksud  untuk  melakukan  tindak pidana  terorisme,  dipidana  dengan pidana mati atau  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Pasal 14
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak  pidana  terorisme  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana  dengan pidana  mati atau  pidana penjara seumur hidup.
Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana  terorisme  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  6,  Pasal  7, Pasal  8,  Pasal  9,
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku tindak pidananya.
Pasal 16 Setiap  orang  di  luar  wilayah  negara Republik  Indonesia  yang  memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan  untuk  terjadinya  tindak  pidana terorisme,  dipidana  dengan  pidana  yang sama  sebagai  pelaku  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6, Pasal  7, Pasal  8,  Pasal  9, Pasal  10,  Pasal 11, dan Pasal 12.
Pasal 19 Ketentuan  mengenai  penjatuhan  pidana minimum  khusus  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  13,  Pasal  15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14,  tidak  berlaku untuk  pelaku  tindak  pidana  terorisme  yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3.  Tegakkan UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  (2)  Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA). Penjelasan: Pasal 28 Cukup jelas.
3  Pasal  29  Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara pribadi.  Pelanggar  pasal  ini  akan  didenda paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah) atau penjara 6 bulan . 62
Ketentuan di atas merupakan ketentuan  hukum  penal  atau  tindakan  hukum secara normative, sedangkan pelanggar tindakan non penal terhadap paham radikalisme  akan  dilakukan  dengan  berbagai tindakan sebagai berikut :
2.  Kerangka Konsep
62 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berbagai  kebijakan  hukum  kriminal sebagai  wujud  komitmen  negara  secara  tegas telah mengatur baik dari pendekatan penal dan non penalDitilik dalam acuan kebijakan tersebut  sebagai  payung  hukum,  ada  dua model  pendekatan  kebijakan  yang  tergambar yakni  :  Pendekatan  Penal  yakni  :  penerapan hukum  pidana  guna  menjerat  pelaku  dalam memaksimalkan  hukum  untuk  memberikan efek  jera,  melalui  proses  pemeriksaan  di tingkat Polisi, Jaksa dan Hakim di Pengadilan 63 .
Sebelum  terjadinya  kasus  melalui upaya pencegahan dengan peningkatan penyadaran,  pemahaman  dan  kepedulian masyarakat  luas  guna  berperan  serta  dalam melakukan  antisipasi  sedini  mungkin  dan perlindungan  bagi  korban  perdagangan  orang, setelah terjadinya kasus melalui upaya perlindungan,  reintegrasi,  rehabilitasi  sosial dan kesehatan serta pemulangan korban.
Teori Kebijakan Kriminal sebagaimana di kemukakan  oleh  G.  Peter  Hoefnagles  bahwa Kebij akan  Kriminal  adalah  “satu  usaha  yang rasional  dari  pemerintah  dan  masyarakat dalam  melakukan  penanggulangan  dilakukan melalui :
a.  Criminal policy is the science of responses “kebijakan kriminal merupakan ilmu tanggapan”
b.  Criminal  policy  is  the  science  of  crime prevention  “kebijakan  kriminal  merupakan ilmu pencegahan”
c.  Criminal  Policy  is  a  policy  of  designating human  behavior  as  crime  “kebijakan criminal  merupakan  kebijakan  yang  dapat merubah  prilaku  manusia  untuk  berbuat lebih baik”
d.  Criminal  Policy  is  a  rational  total  of  the responses  to  crime  “kebijakan  criminal merupakan tanggapan dari seluruh
63 Satjipto Rahardjo, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ,15 Desember 2000, h,11
pemangku  kebijakan  terhadap  dampak satu kejahatan” 64 .
Sinergitas  teori  pencegahan  diatas dikaitkan  dengan  rumusan  latar  belakang  pola alur  kinerja  dari  UU  No.  15/2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Terorisme,  UU  No. 15/2003  tentang  TNI  yang  mengamanatkan penghadapan  ancaman  atas  negara  dari pelaku  non-negara,  UU  No.  3/2002  tentang Pertahanan  Nasional,  Peraturan  Presiden Nomor  12/2002  tentang  Pertahanan  Nasional Penanggulangan  Terorisme,  sampai  UU  No. 17/2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang  melarang  ideologi  kontra  Pancasila,  erat kaitanya dengan konsep teori yang digambarkan  G.  Peter  Hofnagels  bagaimana semua  disiplin  ilmu  menjadi  bagian  dari kebijakan  kriminal  sebagai  upaya  pencegahan kejahatannya yang ditempuh lewat:
a.  Penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law application ) secara penal;
b.  Pencegahan  tanpa  pidana  ( prevention without punishment ) secara non penal
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat media  massa  ( influencing  views  of  society  on crime and punistment /mass media)  yang juga merupakan  pendekatan  non  penal.  Kebijakan pencegahan  sebelum terjadinya kejahatan dari konsep  diatas  menekankan  upaya  pendekatan penanganan  terhadap  penyebab  kejahatan  itu terjadi  sebagai  bagian  masalah  sosial  secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan  tumbuh  suburnya  kejahatan sehingga dimungkinkan pencegahan non penal ini  mempunyai  kedudukan  yang  penting  jika
64 Barda Nawawi Arief, Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , (Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 2000), .h 32

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
difungsikan dan diefektifkan dalam mengurangi korban perdagangan orang lebih banyak lagi.
Kalau  ilmu  pengetahuan  didefinisikan sebagai  institusi  pencarian  kebenaran,  maka pada waktu yang sama harus dikatakan bahwa pencarian  kebenaran  itu  adalah  proses  yang dramatis.  Ilmu  pengetahuan  memang  berburu kebenaran,  tetapi  sekaligus  juga  disadari, bahwa  kebenaran  itu  sendiri,  kebenaran absolut, tidak pernah akan ditemukan. Memang  suatu  yang  tragis,  tetapi  benar, karena  hanya  Allah  tempat  kebenaran  yang sempurna.
Bertolak  dari  hal  tersebut  di  atas, dalam  rangka  menanggulangi  paham  radikal yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir- akhir  ini,  diperlukan  suatu  ilmu  yang  dapat memberi  solusi  antisipatif  dalam  rangka mencegah terjadinya kerusuhan maupun
ketidak stabilan sosial, sehingga tujuan bangsa sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan Undang-undang Dasar 1945
dan pembangunan nasional tidak terhambat.
Soedarto  menyatakan,  bahwa  apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha- usaha  mengatasi  segi  negatif  perkembangan masyarakat,  maka  hendaknya  dilihat  dalam hubungan  keseluruhan  politik  kriminal  atau social  defense  planning .  Selanjutnya  social defense  planning  ini  harus  merupakan  bagian intergral dari rencana pembangunan nasional.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,  Oemar  Senoadji  mengemukakan  tiga teori mengenai delik agama, yaitu;
1.  Friedensschutz Theorie, yaitu yang memandang ketertiban/ ketentraman
umum  sebagai  kepentingan  hukum  yang dilindungi
2.  Gefuhlsschutz  Theorie,  yaitu  teori  yang memandang  rasa  keagamaan  sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
3.  Religionsschutz  Theorie,  yaitu  teori  yang memandang  agama  itu  ansich  sebagai
kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi/ diamankan oleh Negara. 65
Teori  di  atas,  secara  tidak  langsung memberikan sinyal bahwa harus ada paradigma  baru,  cara  pandang  baru  dan kebijakan secara menyeluruh, terutama kebijakan kriminal yang harus segera ditempuh oleh  Negara  dalam  menyelesaikan  berbagai masalah, terutama aliran sesat ini
G P. Hoefnagels menguraikan beberapa  upaya  penanggulangan  kejahatan, yaitu;  penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law application ); pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan  ;  dan  pemidanaan  melalui  media masa  ( influencing  views  of  society  on  crime and punishment /mass media).” 66
Berdasarkan pendapat G P.
Hoefnagels  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Penanggulangan  kejahatan  (termasuk  aliran sesat)  secara  umum  dapat  ditempuh  melalui dua  pendekatan  yaitu  penal  dan  non  penal. Keduanya  dalam  fungsinya  harus  berjalan beriringan  secara  sinergis,  saling  melengkapi. Jika  pendekatan  pertama  yang  ditempuh, maka ini  berarti  bahwa  penanggulangan  suatu kejahatan  dilakukan  dengan  menggunakan kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy/criminal law  policy/strafrechtspolitiek ),  yaitu,  “usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan  datang”  .  Artinya,  hukum  pidana difungsikan  sebagai  sarana  pengendali  sosial, yaitu  dengan  sanksinya  yang  berupa  pidana
65 Oemar Senoadji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi . (Erlangga, Jakarta 1996), h. 75
66 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. 67
Dengan  demikian  diharapkan  norma- norma  sosial  dapat  ditegakkan  dengan  sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang  yang  berperilaku  tidak  sesuai dengan  norma-norma  tersebut.  Apabila  dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan paham radikal dengan menggunakan  sarana  penal  bukan  kebijakan yang  strategis,  karena  kebijakan  mempunyai keterbatasan  dan  mengandung  beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif)
Jadi,  jika  dilihat  dari  sudut  kebijakan, maka  penggunaan  atau  intervensi  penal seyogyanya  dilakukan  dengan  lebih  hati-hati, cermat,  hemat,  selektif  dan  limitatif.  Hal  ini penting  dilakukan  dalam  Dalam  hal  ini  marc Ancel  mendefinisikan  penal  policy  sebagai “suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  bertujuan untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif (dalam  hal  ini  hukum  pidana)  dirumuskan secara lebih baik”
Dalam rangka memaksimalkan  upaya  pencegahan  kejahatan dalam  masyarakat  karena  sumber/penyebab terjadinya perilaku meyimpang, terutama dalam  kehidupan  beragama  sangat  komplek, dan  jika  hanya  bertumpu  pada  hukum  pidana/ penal tentu belum cukup.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas, dilihat  dari  sudut  “ criminal  policy ”,  upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan  aliran  sesat)  tentunya  tidak dapat  dilakukan  secara  parsial  dengan  hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula  dengan  pendekatan  integral/sistemik. Dengan  demikian,  jika  faham  radikal  ini diasumsikan/  dipersamakan  sebagai  bagian dari “tindak pidana terhadap agama dan tindak
67 Ibid.
pidana  yang  berhubungan dengan  agama”,
maka adalah wajar jika upaya penanggulangannya ditempuh melalui pendekatan  agama  ( religion  Approach )  di samping pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan lain
sebagainya.

## G.  Metode Penelitian
1.  Spesifikasi Penelitian Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang ada” 67 .  Selanjutnya  adalah  menggunakan hukum empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan  lapangan.  Secara  spesifik  bahwa penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi objektif yang ada di lapangan. Penelitian
ini bukan saja menggambarkan  suatu  keadaan  atau  gejala, baik  pada  tataran  hukum  positif  maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan  yang  seharusnya  ( das  Sollen )  dan memecahkan  permasalahan  hukum  yang berkaitan  dengan  peran  Satuan  Intelkam dalam upaya Deradikalisasi di Deli Serdang

## 2.  Metode Pendekatan
Setelah menggunakan metode penelitian  hukum  normatif,  selanjutnya  untuk mendapatkan  informasi  dan  jawaban  dari masalah yang dirumuskan penulis
67 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, enelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009,), h. 13

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggunakan pendekatan komparatif
( comparative  approach )” 68 .  Pendekatan  ini dilakukan  dengan  melihat  adanya  persamaa substansi  menegenai  hak  asasi  manusia  yang merupakan kebutuhan secara universal.
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai penelitian  hukum  bersifat  yuridis  empiris (penelitian  hukum  kepustakaan),  yaitu  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka,  yang  mencakup  penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum, perbandingan  hukum”, 67 serta  hukum  yang akan  datang  (futuristik). 68 Sebagai  penelitian hukum  normatif,  penelitian  ini  juga  berupaya untuk  meneliti  data  primer,  yang  dikenal sebagai  penelitian  hukum  yuridis  empiris”. 69 Di dalam  penelitian  hukum  normatif,  maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan  patokan-patokan  berperilaku  atau bersikap  tidak  pantas.  Penelitian  tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan  sekunder  yang  mengandung  kaidah- kaidah  hukum.  Penelitian  terhadap  sistematik hukum  adalah  khusus  terhadap  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Kerangka  acuan yang  dipergunakan  adalah  pengertian  dasar dalam sistem hukum.
Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai
sejauhmana perundang-undangan tertentu
serasi  secara  vertikal,  atau  mempunyai keserasian secara horizontal dengan
68 Ibid, h.15
67 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h.50-51. 68 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20 , (Bandung: Alumni, 1994), h.144.
69 Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji,
Penulisan Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.15.
perundang-undangan yang sederajat mengenai  bidang  yang  sama.  Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi  hukum,  antropologi  hukum,  psikologi hukum,  dan  seterusnya.  Sebagaimana  halnya dengan  perbandingan  hukum,  maka  sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap
perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang  lingkupnya  menjadi  sejarah  perundang- undangan.
Adapun  jenis  data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan  pustaka.  Dengan  demikian,  data ini  bersumber  dari  kepustakaan,  yaitu  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Berdasarkan  jenis  dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan ( library research ).
Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer,  yakni  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  lapangan,  masyarakat  dan pemerintah.  Data-data  yang  dimaksud  adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Satuan Intelkam Deli Seerdang
Substansi  dalam  tulisan  ini  tentang Peran  Satuan  Intelkam  Dalam  Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Penelitian Satuan
Intelkam Polres Deli Serdang).

## 3.  Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian pustaka,  yakni  berupa  peraturan  perundang- undangan,  dokumen-dokumen  yang  terkait dengan Undang-undang tentang intelijen

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negara,  serta  literatur-literatur  hasil  penelitian yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang akan dibahas.
4.  Prosedur Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dilakukan  penulis  dalam  penulisan  tesis  ini, berupa data sekunder, maka penulis mengadakan  kegiatan  yang  pada  umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:
1.  Studi Pustaka
Studi  pustaka  dilakukan  dengan  cara menginventarisasikan  dan  mengutip  buku- buku  literatur  ilmu  hukum,  ketentuan perundang-undangan, serta karangan- karanagan  ilmiah  dan  catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan  tesis  ini.  Serta  dengan  cara membaca,  mempelajari,  mengutip  dan menghimpun  data  yang  diperoleh  dari buku  literatur,  serta  peraturan-peraturan lainnya yang berhubugan dengan permasalahan yang akan di bahas. 2.  Wawancara
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung ke lapangan terhadap informan yang dapat memberikan
jawaban  terhadap  permasalahan  yang diteliti.
Adapun  informan  atau  nara  sumber  dalam penelitian ini adalah :
- Dirintelkam
- Satintelkam
- Anggota Satuan Intelkam
3.  Pengelolahan Data Data yang terkumpul dari studi kepustakaan  diperiksa,  diteliti  dan  disusun kembali  secara  seksama.  Data  tersebut diklasifikasikan  menurut  bidang  masing- masing dan diperiksa , kemudian dipersiapkan  untuk  dianalisa.  Data  yang
telah  terkumpul  selajutnya  diolah  dengan cara :
a.  Seleksi  data yaitu memilih  data  sesuai dengan topik yang akan dibahas.
b.  Klasifikasi  data  yaitu  mengelompok data  sesuai  dengan  penempatan  data dalam hubunganya
dengan permasalahan yang dibahas.
c.  Sistematika  data  yaitu  penyusunan data  yang  dilakukan  secara  sistematik dan sesuai dengan konsep, tujuan dan pokok bahasan.

## 5.  Analisis Data
Proses terakhir dalam rangka penyusunan  tesis  ini  adalah  proses  analisa data yang merupakan usaha untuk menemukan  jawaban  dari  permasalahan  dan hal-hal  yang  akan  diperoleh  dari  penelitian pendahuluan.  Rangkaian  data  disusun  secara sistematis  menurut  klasifikasinya  sehingga mudah  dimengerti,  dipahami,  serta merupakan jawaban  dari  permasalahan  yang  ada 70 .  Data tersebut  kemudian  diuraikan  ke  dalam  bentuk- bentuk kalimat yang tersusun secara sitematis.

## II. PEMBAHASAN
A. Peran  Intelkam Dalam Mencegah Paham  Radikalismedi  Kabupaten  Deli Serdang
Dalam  aplikasi  sistem  pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan  ( early  detection  and  early  warning system ) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap  negara  dari  dalam maupun dari  luar. Secara  yuridis  maka  peran  intelijen jika  diterjemahkan  dari  tujuan  Intelijen  Negara yang  tertulis  dalam  UU  Nomor  17  tahun  2011

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentang  Intelijen  Negara  Pasal  5  disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalpaham  radikal,  menafsirkan,  dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan  dini  untuk  mengantisipasi  berbagai kemungkinan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi  bangsa  dan  negara  serta  peluang yang  ada  bagi  kepentingan  dan  keamanan nasional.
Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional.
Berkaitan dengan paham radikal yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman  yang  mengganggu  kepentingan nasional,  maka  intelijen  wajib  berperan  serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas  paham  radikal. Intelijen  tidak memiliki kewenangan
dalam bidang penegakan  hukum.  Jika  intelijen  menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan,
dan penanggulangan  ancaman keamanan nasional maka  dilakukan  koordinasi  dengan  pihak  lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.
Berdasarkan tugas dan kewenangannya  maka  intelijen  mempunyai peran yang sangat
vital dalam penganggulangan paham radikal. Sesuai dengan  Pasal  7  UU  Nomor  17  tahun  2011 tentang  Intelijen  Negara  maka  ruang  lingkup intelijen  negara  adalah  Intelijen  dalam  negeri dan  luar  negeri,  Intelijen  pertahanan  dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen penegakan hukum,  dan  Intelijen  kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian. Intelijen pertahanan/militer  di  Indonesia  berada  dalam organisasi  BAIS  (Badan  Intelijen  Strategis
TNI).  Dalam  organisasi  BAIS TNI,  yang  sudah mempunyai  sejarah  perkembangan  cukup panjang  dan  berpengalaman,  terdapat  potensi intelijen  yang  sangat  besar.  Intelijen  militer adalah unsur yang sudah lama ada dan terlatih beriringan  dengan  masa  keberadaan  negara Indonesia.  Setelah  peristiwa  reformasi  1998 keberadaan  intelijen  militer  di  tubuh  TNI  mulai terduksi  mengikuti  TAP  MPR  NO.  VII/2000 yang menyebutkan bahwa peran TNI merupakan  alat  pertahanan  negara,  bertugas pokok mempertahankan negara. Hal ini sangat tegas  untuk  membagi  kewenangan  dengan POLRI  yang  mempunyai  tugas  untuk  menjaga keamanan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dengan  landasan  ini  maka  ancaman  paham radikal  menjadi  tugas  utama  Polri  untuk menanganinya.
Presiden Indonesia ke 6 Susilo Bambang  Yudhoyono   (2004-2014)  yang  telah menginisiasi  pembentukan  BNPT  (Badan Nasional  Penanggulangan  Paham  radikal) mempunyai strategi untuk mengedepankan elit polisi  didukung  TNI  dalam  menangani  paham radikal.  TNI  yang  berperan  pada  lapis  kedua mempunyai  kekuatan  dan  personel  dengan kemampuan  anti  teror  yang  sudah  teruji.  TNI- AD mempunyai Satuan Penanggulangan Teror atau disebut Sat Gultor-81 Kopassus. Detasemen  Jala  Mengkara  yang  dimiliki  oleh TNI-AL  dan  Detasemen  Bravo-90 yang  dimiliki oleh  TNI-AU  tidak  kalah  pamor  dan  kualitas dengan  saudaranya  di  TNI-AD.  Personel  dari TNI  dengan  kemampuan  anti  teror  ini  terlalu disayangkan  jika  tidak  dimanfaatkan  dengan baik  oleh  negara  dalam  penanggulangan paham radikal.
Polri sebagai lembaga yang mempunyai  kewenangan  dalam  penindakan hukum  membentuk  Satuan  Tugas  Anti  Teror

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bernama  Detesamen  Khusus  88  Anti  Teror POLRI  (Densus  88/AT).  Tugas  Densus  88/AT adalah  menangani  segala  bentuk  ancaman teroris  termasuk  diantaranya  ancaman  bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman  dan  aksi  teroris,  Densus  88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan.
Intelijen  menjadi  salah  satu   kunci pemberantasan  tindak  pidana  paham  radikal. Bukti  awal  dari  laporan  intelijen  memberikan kewenangan  Densus  88/AT  untuk  melakukan penangkapan.  Fungsi  intelijen  dalam  struktur organisasi dari Densus 88/AT  sangat strategis. Densus  88/AT  dalam  organisasinya  memiliki empat  pilar  pendukung  operasional  setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan.
Di  bawah  Subden  terdapat  unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional  Densus  88/AT,  seperti  pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat  Unit  Negoisasi,  Pendahulu,  Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden  Investigasi  membawahi  Unit  Olah TKP,  Unit  Riksa,  dan  Unit  Bantuan  Teknis, terakhir  pada  Subden  Bantuan  terdapat  Unit Bantuan  Operasional  dan  Unit  Bantuan Administrasi.
Personel Densus 99/AT sudah dilengkapi  kemampuan  intelijen  pengamanan. Kemampuan  tersebut  sangat  penting  untuk diaplikasikan dalam menangani paham radikal. Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat negara dalam menangani paham radikal sering kali  membuat  berbagai  pihak  cenderung resisten. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu  dilakukan  analpaham  radikal-analpaham
radikal  dan  metode  intelijen  sehingga  menjadi bahan  acuan  dalam  melakukan  operasi penanaganan  paham  radikal  yang  lebih  tepat sasaran dan humanis dengan tetap mengedepankan  keselamatan  rakyat  di  atas segalanya. Perspektif intelijen dalam penanggulangan  paham  radikal  diperlukan dalam spektrum strategis. Kemampuan intelijen  untuk  mencari  informasi,  mengolah informasi  dan  menyajikan  informasi  untuk pengambilan  keputusan  sangat  diperlukan dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan  paham  radikal.  Informasi intelijen  sangat  diperlukan  mengingat  aksi paham  radikal   disusun  dan  dilakukan  secara tertutup  dengan  metode  klandestin  (kegiatan rahasia).
Kelompok  paham  radikal  bergerak secara rahasia. Untuk membaca dan menganalpaham  radikal  gerakan  tersebut diperlukan  kemampuan  intelijen  dan  kontra intelijen.  Hal  ini  tentu  harus  dilakukan  oleh petugas  yang  cakap  dan  kompeten  sehingga dalam penindakan dan penanggulangan paham  radikal  dapat  dilakukan  secara  tepat dan  efektif.  Salah  satu  usaha  efektif  untuk mencegah  paham  radikal  adalah  dengan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu usaha  untuk  membuat  orang  tidak  radikal. Sasaran  dari  program  deradikalisasi  adalah teroris  yang  sudah  tertangkap,  bekas  teroris, kelompok  potensial  yang  bisa  direkrut  teroris maupun masyarakat umum.
Peran  merupakan  sebuah  konsepsi yang menunjukan kedudukan dan memunculkan  konsekuensi  berupa  tindakan yang  terkonstruksi  berdasarkan  kedudukan yang  disandangnya.  Berkaitan  dengan  peran,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Polres  Deli  Serdang  tentu  saja  bisa  dilihat peranya dalam penanggulangan paham radikal di Kabupaten Deli Serdang. Secara konseptual, Hikam menyatakan bahwa
“peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibanya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya ” 1 .
Apabila dikaitkan dengan peran Polres Deli  Serdang  dalam  penanggulangan  paham radikal,  Polres  Deli  Serdang  telah  melakukan perannya  sebagai  penegak  hukum  yang bekerja  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung peran dari Polres Deli Serdang dalam penanggulangan paham radikal terbatas dengan  peraturan  yang  berlaku.  Alvin  L. Bertran  menyebutkan  bahwa  peranan  adalah pola  tingkah  laku  yang  diharapkan  dari  orang yang  memangku  status  atau  kedudukan tertentu 2 .
Polres  Deli  Serdang  sebagai  penegak hukum  sudah  mempunyai  pola  tingkah  laku yang  diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai penegak  hukum,  atau  sebagai  pengawas masyarakat.  Namun  apabila  dikaitkan  dengan penanggulangan  paham  radikal  secara  yuridis formal,  Polres  Deli  Serdang  telah  melakukan cara  dan  memiliki  tindakan  yang  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  akan  tetapi penyelesaian  masalah  paham  radikal  tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan  yang  ada,  karena  permasalahan paham radikal lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan
1 Hikam, Muhammad (2016). Deradikalisasi : peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ISBN 9789797099855. OCLC 934509967.
2 Alvin, (2016). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme - DERADIKALISASI. Jakarta: Kompas. hlm. 163
penyelesaian  dengan  pendekatan  kultural, bukan  struktural.  Sebab,  tindakan  kepolisian dalam  hal  ini  Polres  Deli  Serdang  sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan represif  terhadap  para  pelaku  paham  radikal, sehingga  pengaruh  paham  radikal  akan berkembang lebih masif dari sebelumnya.
Hal  ini disebabkan karena pola perilaku  kepolisian  hanya  menimbulkan  rasa takut  tanpa  memunculkan  rasa  kesadaran  diri dari  masyarakat  khususnya  yang  menjadi anggota  teroris  mengenai  bahaya  aksi  paham radikal dan paham radikalisme. Selain itu, Glen Elder dalam pendekatan “ life-course ” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai  dengan  kategori-kategori  usia  yang berlaku  dalam  masyarakat  tersebut. 3 Konsep ini  lebih  mengedepankan  pada  faktor  usia sebagai  unsur  pembeda  terhadap  suatu perilaku  tertentu.  Institusi  kepolisian  dalam  hal ini Polres Deli Serdang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pola perilaku yang berlaku di masyarakat.
Secara tidak langsung dapat dikatakan
bahwa Polres
Deli Serdang harus menyesuaikan  diri  terhadap  pola-pola  perilaku yang  berlaku.  Akan  tetapi  status  Polres  Deli Serdang  yang  merupakan  salah  satu  bagian dari  masyarakat  berbenturan  dengan  status kepolisian  dalam  hal  ini  Polres  Deli  Serdang sebagai  alat  negara  yang  cenderung  taat  dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Konflik peranan  tersebut  menyebabkan  tindakan  dari kepolisian  dalam  hal  ini  Polres  Deli  Serdang dalam  penanggulangan  paham  radikal  tidak
3 Glen Elder, Deradikalisasi Terhadap Teroris,Jakarta : Bumi Aksara, 2014, hlm.37

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
efektif  karena  status  yang  disandang  oleh Polres Deli Serdang saling bertolak belakang.
Cara merupakan preferensi dari seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang diwujudkan  melalui  tindakan  nyata  yang berdampak  pada  terciptanya  tujuan  yang  akan di  capai.  Dalam  penanggulangan  pengaruh paham  radikal,  Polres  Deli  Serdang  mencoba melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan  pendekatan  sosial.  Karena  mengingat tindak  kriminal  dari  para  anggota  paham radikal  di  Indonesia  belum  mengarah  kepada tindakan  kriminal  yang  menyalahi  hukum  di Indonesia.  Cara  dari  Polres  Deli  Serdang tersebut  disampaikan  oleh  AKP  Amir  Sinaga, SH, Kasat Intelkam Polres Deli Serdang.
1.  Pertama dalam penanggulangan pengaruh paham  radikal  di  Deli  Serdang,  cara  yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklasifikasikanya  kedalam  beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme  dalam  bentuk  ekonomi  dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing- masing  kategori  tersebut  tentu  memiliki pola penanganan yang berbeda-beda
2.  Melakukan  pemetaan  terhadap  kelompok paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat.
3.  Melakukan  pemetaan  dan  pendataan terhadap kelompok paham radikalisme
4.  Melakukan pendeteksian terhadap gerakan paham radikalisme yang ada di wilayahnya. 5.  Melakukan penangkapan terhadap kelompok terorisme atau pelaku penyebaran paham radikalisme. 4 Polres Deli Serdang dalam
penanggulangan pengaruh paham radikal tentu akan  lebih  mudah  melakukan  tindakan- tindakan  pencegahan  dengan  mengetahui terlebih  dahulu  akar  permasalahan  tersebut muncul. Secara lebih spesifik, harus
4 Wawancara dengan AKP  Amir Sinaga,SH, Kasat Intelkam Polres Deli Serdang,4 Mei 2019
memahami  terlebih  dahulu  bentuk  radikalisme serta  sumber  munculnya  radikalisme  tersebut. Sehingga  arah  penangananya  menjadi  lebih mudah  dan  efektif.  Pernyataan  tersebut dilengkapi  dengan  pernyataan  dari  Ipda  K. Sinurat Kepala Seksi Pengawasan Intel Polres Deli Serdang.
“.Adapun  peran  Polres  Deli  Serdang melalui  cara  yang  efektif  adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  tokoh adat,  guru,  dosen  dan  instansi  terkait untuk  bertanggungjawab  mencegah masyarakat melalui pembinaan...” 5
Dengan  melibatkan  tokoh  agama, tokoh  masyarakat  dan  tokoh  adat  merupakan strategi  dalam  pencegahan  pengaruh  paham radikal  untuk  memanfaatkan  tokoh  panutan lokal agar mampu memberikan sugesti kepada masyarakat  dengan  harapan  masyarakat  tidak mudah mendapat hasutan dari pihak-pihak lain yang  membawa  paham  radikal.  Cara  tersebut dinilai  lebih  efektif,  disamping  menumbuhkan fungsi  advokasi  dari  dalam masyarakat  sendiri melalui  tokoh-tokoh  lokal,  lingkup  kerja  dari Polres  Deli  Serdang  pun  menjadi  lebih  sempit sehingga  waktu  dan  capaiannya  pun  akan lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan pernyataan  dari  AIPDA  J.  Tarigan,  anggota Polres Deli Serdang.
“Peran Polres Deli Serdang dalam menanggulangi  paham  radikalisme  dianggap cara  yang  efektif  untuk menanggulangi  paham radikal  adalah  dengan  melakukan  penyuluhan dan pembinaan di masyarakat...” 6
Pernyataan tersebut menunjukan bahwa  memang  pada  saat  ini  langkah  yang tepat  untuk  menanggulangi  paham  radikal  di Kabupaten  Deli  Serdang  adalah  dengan
5 Wawancara dengan IPDA K.Sinurat, Ka.Seksi Pengawas Intelkam, ,4 Mei 2019
6 Wawanara dengan AIPDA J. Tarigan, Anggota Intelkam, 13 Mei 2019

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  penyuluhan  dan  pembinaan  pada masyarakat untuk memberikan informasi kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  paham radikal.  Namun  pada  dasarnya  langkah  atau cara  tersebut  belum  cukup  untuk  mengatasi permasalahan  mengenai  masuknya  pengaruh paham radikal di Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penanggulangan pengaruh  paham  radikal  di  Kabupaten  Deli Serdang,  selama ini  Polres  Deli  Serdang  telah melakukan berbagai cara. Cara yang menonjol dalam  penanggulangan  pengaruh  paham radikal  tersebut  dengan  cara  bekerja  sama dengan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan tokoh  adat  serta  tokoh-tokoh  lokal  yang menjadi  panutan  masyarakat  setempat  untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mampu membendung  pengaruh  paham  radikal  di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan dengan wawancara dengan berbagai pihak,  maka  dapat  diidentifikasi  bahwa  peran Satuan  Intelkam  dalam  melakukan  tindakan hukum  terhadap  paham  radikal  secara  umum sesuai  dengan  wawancara  penulis  dengan AIPDA  J.  Tarigan  selaku  anggota  Intelkam Polres Deli Serdang adalah :
1.  Tugas  kepolisian  dalam  penanggulangan paham  radikal  khususnya  penanganan paham radikal adalah melakukan pendataan, penggalangan terhadap kelompok  atau  keluarga  yang  diduga sudah masuk ke dalam propaganda paham radikal.
2.  Melakukan  pencegahan  masyarakat  yang melakukan  eksodus  ke  luar  negeri  untuk bergabung dengan kelompok paham radikal,  melakukan  penangkapan  kepada pelaku  kriminal  yang  dilakukan  anggota atau partisipan paham radikal.
3.  Melakukan penangkapan bersama Densus 88 terhadap pelaku paham radikalisme
4.  Mengajukan ke pengadilan terhadap pelaku  teroris  atau  penyebar  paham radikal. 5.  Menjadi saksi dalam pengajuan ke pengadilan  terhadap  pelaku  kelompok teroris atau paham radikal lainnya
6.  Memberikan tindakan hukum sesuai dengan  undang-undang  terhadap  pelaku penyebar paham radikalisme. 7 Adapun peran Polres Deli Serdang terhadap kelompok-kelompok yang dianggap rentan terhadap masuknya paham radikal di Kabupaten Deli Serdang yang diidentifikasi oleh pihak Kepolisian, dalam pantauan Satuan Intelkam adalah :
1.  Kelompok  yang  rentan  terhadap  pengaruh radikalisme  ialah  FPI,  HTI,  LDII,  serta kelompok/aliran yang cenderung eksklusif.
2.  Kelompok premanisme, kelompok
penganut  ajaran  agama  tertentu  yang sangat  fanatik,  kelompok  pelajar  atau mahasiswa yang berlatarbelakang pertumbuhan ekonomi 3.  Orang-orang miskin yang mudah dipengaruhi  dan  orang-orang  yang  baru mulai  sadar  untuk  bertobat  dan  ingin segera mendapat pengampunan dosanya 8
Oleh karena itu Satuan Intelkam Polres Kabupaten  Deli  Serdang  memiliki  peran strategis  dalam  upaya  menghadapi  paham radikalisme  yang  sudah  diidentifikasikan  di berbagai tempat.
Adapun  strategi  yang  dilakukan  oleh AIPDA  J.  Tarigan  Satuan  Intelkam  Polres  Deli Serdang adalah sebagai berikut :
1.  Strategi  yang  diterapkan  saat  ini  adalah berpedoman pada kebijakan pimpinan Polri yang  mengedepankan  akselerasi  terhadap pelayanan  publik,  mengedepankan  peran Binmas  sebagai  pemberi  dan  penggalang masyarakat, mengedepankan fungsi Intelkam dalam melakukan deteksi –deteksi dini gangguan ancaman yang akan terjadi, mengedepankan  peran  Reskrimum  dalam penindakan  pelaku  kejahatan  kriminal, mengedepankan  peran  Sabhara/Brimob sebagai  penegakan  hukum  anti  kerusuhan massa, serta mengedepankan peran Humas dalam penyampaian berita
7 Ibid 8 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Pelaksanaan strategi tersebut yaitu berupa pemetaan dan pendataan kelompok- kelompok  radikal,  melakukan  pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, berusaha bersinergi dengan  instansi- instansi lain yang terkait
3.  Melakukan  pendataan  dan  penggolongan kepada masyarakat dan melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik. 9 Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Wawanara dengan AIPDA J. Tarigan, Anggota Intelkam, 13 Mei 2019 bahwa :
1.  Dalam  penanggulangan  pengaruh  paham radikal  di  Deli  Serdang,  cara  yang  efektif adalah  dengan  melihat  akar  munculnya paham radikalisme dan mengklasifikasikanya  kedalam  beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme  dalam  bentuk  ekonomi  dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing- masing  kategori  tersebut  tentu  memiliki pola penanganan yang berbeda-beda.
2.  Melibatkan  para  tokoh  masyarakat,  tokoh agama  dan  tokoh  adat,  guru,  dosen  dan instansi  terkait  untuk  bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan
3.  Dengan melakukan monitoring giat, koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pendekatan  dan  penggalangan,  apabila kegiatan paham radikal
semakin
mengkhawatirkan  melaksanakan  tindakan yang dianggap perlu.
4.  Polres Deli Serdang bisa sebagai motivator dalam  menggerakan  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam penanggulangan paham radikal.
5.  Polres  Deli  Serdang  adalah  sebagai  aprat penegak hukum yang
melindungi
masyarakat  dari  ancaman  teror  dan menolong masyarakat untuk tidak terjerumus dalam lingkaran ideologi paham radikal  dan  melakukan  penegakan  hukum terhadap pelaku kriminal.
6.  Memberdayakan  peran  Babinkamtibmas dalam pembinaan di setiap desa, memberdayakan  para  tokoh  masyarakat, tokoh  agama  dan  tokoh  adat  dalam berpartisipasi untuk
pembinaan,
menyelenggarakan workshop atau sarasehan dan
penyuluhan dalam mencegah  radikalisme,  menindak  tegas kelompok radikalisme yang anarkis.
9 Wawancara dengan IPDA K.Sinurat, Ka.Seksi Pengawas Intelkam, ,4 Mei 2019
Bagi  pelaku  terorisme  atau  paham radikal  yang  nyata-nyata  melakukan  terror maka  kepolisian  melakukan  tindakan  sesuai dengan  peratuan  perundang-undangan  yang berlaku  yaitu  Undang-Undang  No.15  Tahun 2003 tentang teorisme Pasal 6:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  menimbulkan  suasana  teror atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas  atau  menimbulkan  korban  yang bersifat  massal,  dengan  cara  merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas  publik  atau  fasilitas  internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama 20 (dua puluh) tahun. 10
Berbagai peran sebagaimana diuraikan di atas adalah peran Intelkam Polres Deli  Serdang  dalam  melakukan  tindakan terhadap  paham  radikalisme  yang  ada  di wilayah hukum Polres Deli Serdang.
10 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian
Hukum .  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. 2004) Abdul, Munip, Paham Radikalisme, http://solobook.wordpress.com Agus  Andrianto, Cegah  Faham  Radikalisme Polda Sumut Resmikan Galeri Perdamaian ,  (Polda  Sumut,  Medan Hedlines Com, 01-01-2018)
Ali  Mudhofir, Radikalisme, (Jakarta  :  Ilmu Kalam, 2011)
A.S.,  Hikam,  Muhammad, Deradikalisasi : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme . (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016) Azra, Azyumardi, “ Akar radikalisme keagamaan peran aparat negara, pemimpin  agama  dan  guru  untuk kerukunanumatberagama”, makalah
dalam  workshop  “Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah”2011.
BNPT, Program  Deradikalaisasi, (Jakarta  :
BNPT, 2017)
Cahya  Suryana, Tugas  Pokok  dan  Fungsi
Intelijen Keamanan (Satintelkam)¸ (Sebuah Artikel, 2012). Hikam,  Muhammad  A.S.  Peran  Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme  -  Deradikalisasi.  (Jakarta: Kompas. 2016)
Indonesia,  CNN. "Jokowi  Pamer  Kesuksesan Deradikalisasi  Indonesia  di  KTT  G20" . CNN  Indonesia  (dalam  bahasa  Inggris). Diakses tanggal 2017-10-02.
I  Gde  Arya  Wibawa, Sambangi  Tokoh  Agama Cegah  Radikalisme, (Bali  :  Sat  Intelkam Denpasar, 2017)
Leila Ezzarque, Proses Deradikalisasi, (Jakarta
: Kencana, 2015)
Muslich, Pergerakan  Paham  Radikalisme,
(Jakarta : Kencana, 2015), h.9
Priyo  Widyanto, Tugas  Pokok  dan  Fungsi
Intelkam, (Balikpapan : Kapolres Balikpapan, 2012) Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, (Jakarta : YPKIK, 2009) Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Rusman Hadi, Polri Menuju Reformasi, (Jakarta  :  Yayasan  Tenaga  Kerja, Baintelkam POLRI, 2012)
Robert Da Costa, Tiga Wilayah di Deli Serdang
Terkontaminasi  Radikalisme, (Jakarta, Netralnews.Com, Penulis, Juven Martua Sitompul, Rabu, 20 Sep 2017 )
Salito  Wiryawan, Paham  Radikal  Paham  Kiri, (Jakarta : Kencana, 2013)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Cetakan  ke –  11.  Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada, 2009)
----------------------., Sosiologi  Suatu  Pengantar,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2002)
Soepomo  Soegirman, Inteligen  Profesi  Untuk Orang-orang  Aneh, (Jakarta  :  Bumi Aksara, 2011)
Saronto, Y.Wahyu, Intelijen, Teori dan Aplikasi dan  Modernisasi, (Jakarta  :  Ekalaya Saputra, 2001)
Suparlan, Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang Multikultural,  2009, Diakses  dari  Situs http//www.duniaesai.com/antra.htm.2008
Stainislaus  Riyatna, Kajian  Stratejik  Intelijen, (Jakarta UI:JurnalInelijen, 2015)
Tito  Karnavian, Lima  Langkah  Deradikalisasi, (Jakarta : Netralnewscom, 2017)
WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, (Jakarta  :  Balai  Pustaka,
2006)
Zaenal  Arifin, Meluruskan  Pengertian  Radikal. (Jakarta : Kencana, 2013)

## Undang-Undang
UU  Republik  Indonesia  No.17  Tahun  2011 tentang Intelijen Negara,
Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya Intelijen.
Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Media
https://www.islampos.com/ini-pengertian- radikal-menurut-akademisi-90337/
Pusbangdatin. "Detailpost - Program Deradikalisasi sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia". Badan
Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum dan  HAM  I  Kementerian  Hukum  dan
HAM Republik Indonesia (dalam bahasa
Inggris). Diakses tanggal 2017-10-02.
Media,  Kompas  Cyber.  "Jokowi  Bentuk  Unit Kerja Pembinaan Pancasila - Kompas.com".  KOMPAS.com  (dalam bahasa  Inggris). Diakses  tanggal  2017-
10-02
Pusbangdatin.
"Detailpost - Program Deradikalisasi sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia". Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum dan  HAM  I  Kementerian  Hukum  dan HAM Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018
Media  Dunia  News,  Co, Polres  Deli  Serdang terima  Kunjungan  Tim  dari  Div  Humas Mabes Polri, Deli Serdang, 2018