## Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul  Propinsi DIY
Taufik Hidayat 1) , Eliya Isfaatun 2) 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Mergakencana email: taufikahidayatt@gmail.com email: isfaatuneliya@gmail.com

## Abstract
Village Funds according to Government Regulation Number 6 of 2014  are funds sourced from the APBD for villages which are transferred through the  Regency/Municipal  APBD  and  are  used  to  finance  government administration,  development  implementation,  community  development,  and community empowerment. Village funds can play a major role in reducing the number  of  disadvantaged  villages  if  managed  properly.  This  study  aims  to analyze the efficiency and effectiveness of using village funds in Kapanewon Bambanglipuro which consists of three villages, namely Sidomulyo Village, Mulyodadi Village, and Sumbermulyo Village.
The analytical tool used in this study is a combination method (Mix Methods), which  analyzes  the  target  data  between  the  realization  of  expenditure  and revenue  by  using  the  ratio  of  efficiency  and  effectiveness,  and  is  equipped with interview data.
The Sequential Explanatory Design model was used in collecting data, in the first stage data collection and quantitative data analysis were carried out. The second stage is to collect data and analyze qualitative data.
The results showed that the average level of efficiency in the management of Village Funds in Kapanewon Bambanglipuro, Bantul Regency was 98% which met the criteria for being less efficient, and the average effectiveness level of 98% was included in the effective category.

## Keywords: Village funds, efficiency, effectiveness

## A. PENDAHULUAN
Undang  Undang  otonomi  daerah  memberi  kesempatan  kepada  daerah  dalam mencari dan mengelola potensi daerah dengan maksimal. Aturan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 mengatur otonomi daerah dan UU Nomor 25 tahun
.::. 187
1999 mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah . UU Nomor 6 tahun 2014  memberikan  penjelasan  bagaimana  mengelola  keuangan  dana  desa,  dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Pada tahun 2018, Peraturan mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/ PMK.07/2017 tentang tata cara pengelolaan dana desa ke setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian dana setiap desa meliputi letak geografis, populasi, dan kematian. Setiap prosedur pengaggaran tingkat kabupaten, kota, dan desa dialokasikan secara adil yang mengacu pada distribusi minimum merata ke semua desa, kemudian menghitung distribusi  dasar  dan  distribusi  formula  untuk  mengetahui  desa  tertinggal  dan  yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.
Berdasarkan  Indeks  Pembangunan  Desa  (IDP)  2018,  tersdapat  14.461  desa tertinggal  (19,17  persen),  sementara  itu  desa  berkembang  dan  desa  mandiri  paling banyak ada di Pulau Jawa dan Bali yaitu mencapai sembanyak 55.369 desa (73,40%), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43).

## Tabel.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di Yogyakarta
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Kabupaten dan Kota di D I Yogyakarta Garis Kemiskinan Penduduk Miskin 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bantul 369.480 381.538 305.613 135 131 139 DIYogyakarta 409.744 432.026 463.479 460 448 476 Gunung Kidul 288.748 301.125 319.851 126 123 128 Kulonprogo 323.105 333.781 353.807 78 75 78 Sleman 370.127 382.868 411.610 92 90 100 Yogyakarta 467.061 495.562 533.423 30 29 32 Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta
Dari tabel tersebut, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di provinsi DIY masih cukup tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan pemerintah daerah dan pusat menyiapkan  dana  untuk  merealisasikan  semua  program  pada  setiap  desa,  hal  ini dijelaskan dalam PP No. 22 tahun 2015 pasal 30 A)
Tema  APBN  Tahun  Anggaran  2020  adalah  “Mendukung  Indonesia  Maju”. Pemerintah  merencanakan  melakukan  pembangunan  insfrastruktur  secara  merata dengan mengalokasikan dana APBN dan sumber daya ekonomi lebih efisien dan efektif. Pemerintah juga melakukan pembenahan pada birokrasi agar bebas dari korupsi. Pada realisasi tahun 2020 APBN membagi anggran sebesar 7,2 Triliun untuk pengalokasian Dana Desa.
Tabel.2. APBN Pemerintah Pusat Tahun 2020
Penerimaan Jumlah Pajak 1.865,7 Triliun Bukan Pajak 367,0 Triliun Hibah 0,5 Triliun Belanja Pemerintah Pusat 1.683,5 Triliun Transfer ke Daerah 784,9 Triliun Dana Desa 72 Triliun Sumber : Kementrian APBN 2020
Dari data tabel diatas, besarnya APBN tahun anggaran 2020 yang ditransfer ke Daerah  sebesar  Rp.784,9 Triliun.  Penerimaan  transfer  ke  Daerah  adalah  dana  yang dialirkan sebagai dana Desa. Dana Desa yang dialirkan ke kabupaten dan kota dengan tujuan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dianggarakan sebesar 72 Triliun. Jika ditransfer secara merata ke 83.381 Desa/Kalurahan diseluruh Indonesia, kurang lebih akan mendapatkan anggaran sebesar 863,5 juta per-Desa setiap tahunnya. Desa  perlu  mempersiapkan  sumberdaya  manusia  untuk  mensukseskan  kebijakan pemerintah mengingat anggaran tersebut memiliki nilai yang cukup besar.
Hasil penelitian Danindral Iqbal Arrosyid (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa belum efektif hal ini ditunjukan dengan indeks kemiskinan belum menurun, pengelolaan belum berkelanjutan, dan adanya pola piker masyarakat yang masih belum memenuhi  standar. Berdasarkan  hal tersebut  maka  yang  menjadi  pertanyaan adalah bagaimana pengelolaan anggaran dana desa, apakah anggaran dana desa yang diterima di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul DIY dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelola dengan efektif dan efisien?

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Pengertian Dana Desa
Dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN yang diperuntukan khusus bagi desa dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat kabupaten atau  kota  (buku  saku  dana  Desa,  2017).  Dalam  PP  No.  6  tahun  2014  dana  Desa bersumber dari APBN yang ditransferr ke APBD dan diperuntukan dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Lili (2018) menyimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaran urusan pemerintah atau pembangunan desa dan pemberdayaan semua masyrakat desa.

## 2. Pengertian Efisiensi
Efisiensi merupakan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dimana  perbandingan  antara  keluaran  (output)  dan  masukan  (input)  .  Hasil  kerja organisasi dapat dikatakan efisien apabila keluaran (hasil) lebih tinggi, produktifitas, performance, dibanding masukan (input) berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu  yang  digunakan.  Meminimumkaan  biaya  penggunaan  sumber  daya  untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan atau memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas disebut sebagai efisiensi.
Mahmudi: 2007 menyatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan  input  atau  istilah  lain  output/input.  Output  sebagai  realisasi  biaya  untuk memperoleh  penerimaan  daerah  dalam  yaitu  belanja  dan  input  merupakan  realisasi dari penerimaan daerah yaitu pendapataan. Berikut adalah rumus dalam menghitung tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :
Kriteria yang digunakan dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996):
a. > 100% tidak efisien
b. Antara 90% - 100% kurang efisien
c. Antara 80% - 90% cukup efisien
d. Antara 60% - kurang 80% efisien
e. < 60% sangat efisien

## 3. Pengertian Efektifitas
Efektivitas diukur berdasarkan tercapainya hasil dan outcome, yaitu keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dana berdasarkan hasil pencapaian tujuan pemerintah daerah  sesuai dengan  kebutuhan  yang  direncanakan. Dalam  Pemendagri  Nomor  13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, dijelaskan bahwa efektif adalah pencapain hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Program dan kegiatan menjadi focus dalam pencapaian efektifitas, sebagaimana Mahmudi, 2007 mengatakan bahwa dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat  merupakan tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan pemerintahan dan dapat disebut sebagai pemerintahan efektif.
Efektifitas  dapat  disimpulkan  sebagai  perbandingan  antara  output  (keluaran) dengan  tujuan,  sehingga  untuk  menentukan  efektifitas  pengelolaan  keuangan  dapat dilakukan  dengan  membandingkan  antara  realisasi  belanja  dengan  target  belanja. Berikut  adalah  rumus  untuk  menganalisis  Anggaran  Dana  Desa  dari  perbandingan antara realisai belanja dengan target belanja sebagai berikut :
Kriteria untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 yaitu :
a. Hasil perbandingan lebih 100% sangtat efektif
b. Hasil perbandingan 90%-100% efektif
c. Hasil perbandingan 80%-90% cukup efektif
d. Hasil perbandingan 60%-80% kurang efektif
e. Hasil perbandingan dibawah 60% tidak efektif

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan Metode Kombinasi ( Mix Methods ). Definisi Metode kombinasi  menurut  Johnson  dan  Cristensen  adalah  penelitian  dilakukan  dengan menggabungkan pendekataan kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam, sehingga diperoleh data komprehensif, valid, realibel dan objektif. Model Sequential Explanatory  Design  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  pada  tahap  pertama dilakukan pengumpulan dataa dan analisis data kuantitatif  dan tahap kedua pengumpulan dan analisis data kualitatatif yang ditujuanya untuk memperkuat hasil penelitian. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Petugas Pendamping Desa di Kapanewon Bambanglipuro. Hasil wawancara dianalisis, didiskripsikan sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai kesimpulan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi secara langsung kantor desa di Kapanewon Bambanglipuro. Peneliti mendatangi kantor desa  Sidomulyo,  Mulyodadi,  dan  Sumbermulyo  untuk  mendokumentasikan  data kuantitatif. Data yang diperoleh berupa laporan realisasi dana desa tahun 2020. Serta data kualitatif di dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap petugas pembantu desa di Kapanewon Bambanglipuro yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3. Pertanyaan Wawancara
Aspek Pertanyaan Pendapatan Desa Bagaimana pendapatan desa sebelum dan sesudah adanya Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro? Pengelolaan dan Program Dana Desa Bagaimana Desa mengelola Dana Desa ? Apa saja program yanmg diprioritaskan Desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa? Multi Effect Apakah terdapat multiplier effect dari pelaksanaan program prioritas Desa?
Efisiensi dan efektivitas  Dengan adanya anggaran Dana Desa bersumber dari APBN yang begitu besar, apakah dana desa efisien dan efektif?
Berdasarkan daftar pertanyaan wawancara pada tabel diatas, terdapat lima butir pertanyaan  yang  di  jawab  oleh  Petugas  Pendamping  Desa  di  Kapanewon Bamabnglipuro. Hasil jawaban wawancara dilakukan analisis terhadap data anggaran dan pengeluaran dan selanjutnya membuat kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Data
1. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro
Dana Desa yang terdapat di Kapanewon Bambanglipuro bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Bantul dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.
Penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  secara  bertahap,  dengan  ketentuan  sebagai berikut;
a. Tahap I,  paling  cepat  bulan  Maret  dan  paling  lambat  bulan Juli  sebesar  60% (enam puluh persen); dan
b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
Besarnya Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa di seluruh Indonesia setiap tahunya berubah-ubah sesuai dengan Anggran APBN pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro pembagiannya dibagi 5 tahap dengan rincian sebagai berikut :
Tabel.4. Anggaran Pendapatan Dana Desa per-Desa dalam Lima Tahap
Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro
Dari tabel diatas dapat dilihat Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 setiap Desa memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda karena pemerintah
Penyaluran
Desa Sidomulyo Desa Mulyodadi Desa Sumbermulyo Tahap I 659.019.000 589.737.600 634.673.600 Tahap II 245.702.850 219.530.550 236.381.550 Tahap III 245.702.850 219.530.550 236.381.550 Tahap IV 163.801.900 146.353.700 157.587.700 Tahap V 232.281.000 288.389.600 310.852.600 Silpa 17.696.290 75.332.484 63.203.590 Total 1.655.715.290 1.538.869.484 1.639.080.590
memperhitungan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  kesulitan geografis setiap Desa. Dari total jumlah tahap satu sampai dengan lima dan ditambah silpa tahun lalu Desa Sidomulyo mendapatkan dana desa sebesar Rp.1.655.715.290, Desa  Mulyodadi  sebesar  Rp.1.538.869.494,  dan  Desa  Sumbermulyo  sebesar Rp.1.639.080.590.
2. Analisis  Efisiensi  Dalam  Penggunaan  Dana  Desa  Bagi  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kapanewon Bambanglipuro
Dari data laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui apakah setiap desa tersebut sudah efisien dalam penggunannya dengan perhitungan seperti tabel berikut :

## Tabel . 5. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di
Kapanewon Bambanglipuro Desa Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Efisiensi Kategori Sidomulyo 1.613.792.290 1.655.715.290 97 % Kurang Efisien Mulyodadi 1.511.492.300 1.538.869.484 98% Kurang Efisien Sumbermulyo 1.626.017.310 1.639.080.590 99% Kurang Efisien Rata - Rata 98 % Kurang Efisien Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro (data diolah)
Belanja Desa sesuai peraturan Pemendagri 20 Tahun 2018 pasal 16, klasifikasi belanja terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu :
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Pelaksanaan pembangunan desa
c. Pembinaan kemasyarakatan desa
d. Pemberdayaan masyarakat desa
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
Hasil perhitungan tabel diatas tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dana desa yaitu dari realisasi belanja dibagi realisasi pendapatan, Desa Sidomulyo berada pada angkat 97% dengan kategori kurang efisiensi, Desa Mulyodadi pada angka 98% dengan kategori kurang efisiensi dan Desa Sumbermulyo 99% kategori kurang efisiensi.
3. Analisis  Efektivitas  Dalam  Penggunaan  Dana  Desa  Bagi  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kapanewon Bambanglipuro
Dari data laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui apakah setiap desa tersebut sudah efektif dalam penggunannya dengan perhitungan seperti tabel berikut :

## Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana
Desa di Kapanewon Bambanglipuro Desa Realisasi Belanja Target Belanja Efisiensi Kategori Sidomulyo 1.613.792.290  1.655.715.290 97 % Efektif Mulyodadi 1.511.492.300  1.538.869.484 98% Efektif Sumbermulyo 1.626.017.310  1.639.080.590 99% Efektif Rata - Rata 98 % Efektif Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro (data diolah)
Hasil perhitungan tabel diatas yaitu dari realisasi belanja dibagi target belanja, menunjukan bahwa Desa Sidomulyo berada pada angka 97% dengan kategori efektif, Desa  Mulyodadi  berada  pada  angka  98%  dengan  kategori  efektif  dan  Desa Sumbermulyo 99% kategori efektif.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Dana Desa
Dari  hasil  wawancara  kepada  petugas  desa  di  Kapanewon  Bambanglipuro pengelolaan dana desa pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yaitu dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Tata cara dalam pengelolaan dana desa dimulai dengan membentuk tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPD) oleh pemerintah desa, tim RKPD terdiri dari seluruh masyarakat umum. Masyarakat dapat memberikan usulan kebutuhan sehingga dalam pembangunan desa dapat terarah dan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dapat tercapai.
Tim dibentuk sebelum ada musyawarah hal ini dilakukan agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari rencana kinerja pemerintah (RKP). Tim RKPD bertugas sebagai penengah yang menjembatani usulan kebutuhan masyarakat pada Desa. Mekanisme selanjutnya dalam pengelolaan dana desa setelah dilakukan perencanaan oleh tim dilanjutkan dengan pelaksanaaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Efisiensi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Dari hasil perhitungan tabel 5. menunjukkan bahwa dana desa yang digunakan dalam pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah di Kapanewon Bambanglipuro  rata-rata  tingkat  efisiensi  adalah  98%  yaitu  dalam  kategori  kurang efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa perbandingan output dengan input belum
sebanding. Desa Kapanewon Bambanglipuro belum dapat menggunakan/memanfaatkan dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Mahmudi, 2007 mengatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input, dimana Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah sebagai belanja dan input adalah realisasi dari penerimaan daerah yaitu pendapatan. Efisiensi ditunjukan dengan nilai rasio yang semakin kecil, sedangkan nilai prosentase yang besar menunjukkan masih kurangnya efisiensi. Kategori kurang efisensi tersebut dipengaruhi aparatur pemerintah desa dalam menganggarkan belanja terlalu besar dengan realisasinya.
3. Efektivitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Dari  hasil  perhitungan  tabel  6  menunjukkan  bahwa  dana  desa  yang  dikelola aparatur pemerintah di Kapanewon Bambanglipuro rata-rata tingkat efektivitas adalah 98% yaitu dalam kategori efektif. Menurut (Mahmudi: 2007) efektivitas lebih fokus pada hasil dan outcome. Program atau kegiatan dalam suatu organisasi akan dikatakan efektif apabaila hasil yang dilaksanakan dapat memenuhi target. Semakin besar prosentase (%) pada target yang dicapai maka semakin tinggi nilai efektifitas. Tingkat efektivitas Dana  Desa  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dipengaruhi  oleh keberhasilan pemerintahan Kapanewon Bambanglipuro dalam mengelola penerimaan Dana Desa dan menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat. Secara umum kebutuhan masyarakat yang diinginkan adalah kebutuhan perbaikan jalan, pembuatan drainase  untuk  menghindari  banjir  saat  musim  penghujan.  Kebutuhan  yang  lain  di Desa Kapanewon Bambanglipuro adalah adanya posyadu dan paud.

## E. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Hasil Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Program Anggaran Dana Desa  tahun  2020  di  Kapanewon  Bambanglipuro  Kabupaten  Bantul  Provinsi  DIY, adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan anggaran keuangan Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan terkait yaitu sudah dilakukan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.
2. Tingkat  efisien  Dana  Desa  di  Kapanewon  Bambanglipuro  Kabupaten  Bantul Provinsi DIY Tahun 2020 dikatakan kurang efisien, rata-rata dari tiga desa tesebut adalah 98%, karena dipengaruhi terlalu besarnya anggaran dari pada realisasinya.
3. Tingkat efektivitas Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY Tahun 2020 sudah efektif, rata-rata dari tiga desa tesebut adalah 98%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Kapanewon Bambanglipuro sudah dapat mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## REFERENSI
Halim Abdul. 2001. Teori Efisiensi. Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta: UPP-

## AMP YKPN
Komang Ayu Diah Lestari. (2020) “Analisis Efektivitas Penegelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 di Desa Dawan Klod,  Kapanewon  Dawan,  Kabupaten  Klungkung”  Jurnal  Riset  Akutansi Warmadewa (1) 2020 ; 8-20
Danindra Iqbal Arrosyid (2020) “Efektivitas Pelaksanaan Penggunakan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat” Program Studi Perencanaan Wilayah da Kota,Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta
Ali Khadlirin, Edy Mulyanto, dan Sriyuni Widowati. (2020) “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Study  Empiris  Dana  Desa  di  Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)” Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 2, Hal 49-64
Boedijono,  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Bondowoso.Jurnal  Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.4 No.1.
BPS  Kabupaten  Bantul.  2020.  “Bambanglipuro  dalam  statistik”  Katolog BPS:1102001.3402050
Handoko, T. Hani. 2016. Teori Efisiensi dan Efektifitas. Manajemen. BPFP: Yogyakarta
I Wayan Saputra,2016,”Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lebean Kecamatan  Kintari,  Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014”,Jurnal  Jurusan
Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol.16,no.1
Kapanewon Bambanglipuro. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020.
Kementrian  Keuangan.2017.Buku  Saku  Dana  Desa.Jakarta:Kementrian  Keuangan
Republik Indonesia
Lili,M.A.  2018.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyrakat  di  Desa  Magmangan  Karya  Kecamatan Lumar. Jural Ekonomi Daerah (JEDA)7(1)
Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Peraturan Mentri Desa,Pembangunan Daearah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan  Mentri  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Putri Antou,Vekie A,Rumate, dan Mauna TH.B.Maramis.(2019) “Efektifitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tawalan  Kabupaten  Minahasa”Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi  Volume  19 No.02.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan Kombinasi(Mixed Methods). Bandung:Alfabeta
Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah undang-undang nomor
25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Zamroni Habibi dan Muhammad Saleh (2021) “Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, (PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019”. Journal Ilmiah Rinjani (JIR) Vol. 9. No. 1.
https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut- perpres
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/1275/menteri-desa-diy-bebas-desa-tertinggal http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-5-tahun-2015- tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa.pdf
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020