## Pengembangan Modul Ajar Akuntansi Perpajakan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Muhammad Husni Mubarok 1) , Darul Amri 2) , Nurhasanah 3)
1), 2), 3) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya mhusnimubarok@polsri.ac.id darulamri2005@gmail.com fatihfauziakbar@yahoo.co.id

## Abstract
Human  resources  in  companies  that  understand  accounting  and  tax  become  indispensable.  The accounting  department  is  a  formal  education  provider  of  accounting  services,  this  is  the  need  to  equip students  to  get  a  good  understanding  of  tax  accounting.  The  problem  is  learning  in  the  accounting department,  that  are  no  tax  or  accounting  courses  accounting  topics.  In  the  current  accounting curriculum, the  curriculum is only the focus of finance generally and have not touched tax accounting. The  team  has  implemented a  service  program  in partnership  with  the  accounting department  in  solving the  problem.  This  program  is  aimed  at  increasing  the  competency  and  insight  of  students  majoring  in accounting,  especially  recording  tax  transactions.  The  training  method  was  conducted  face-to-face  and frequently  asked  questions  related  to  the  technical  recording  of  tax  transactions.  The  training  was attended by 53 participants from 3 invited classes. Overall this training has been performing well. From these activities that students can understand that a transaction tax is a part of the transaction recorded by the accounting department.
Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  aspek  perpajakan  ada  dalam  setiap aktivitas  keuangan  organisasi  baik  itu  sektor swasta  maupun  sektor  publik.  Setiap  transaksi keuangan mengandung unsur perpajakan. Pembelian  barang  kena  pajak  yang  dilakukan oleh  setiap  orang  pribadi  atau  perusahaan  wajib membayar  pertambahan  nilai,  begitu  juga sebaliknya  setiap  pengusaha  kena  pajak  yang melakukan  transaksi  penjualan  barang  wajib memungut PPN. Atau WP badan atau perorangan  yang  memperoleh  keuntungan  pada akhir  tahun  wajib  membayar  dan  melaporkan pajaknya. Lebih lanjut pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara  pemerintah  wajib  memungut  PPN. Bendahara  pemerintah,  BUMN,  pemberi  kerja, yayasan, koperasi, dana pensiun yang
membayarkan penghasilan kepada orang pribadi berupa  gaji  kepada  pegawai  atau  uang  pensiun kepada  pensiunan  ditunjuk  sebagai  pemungut pajak  penghasilan  pasal  21  dan  wajib  disetor oleh  pemungut  ke  kas  negara.  Singkatnya apapun  organisasinya  sepanjang  ada  aliran  uang dapat menjadi obyek pajak.
Di  dalam  UU  Perpajakan  No.  28  tahun 2007  tentang  Ketentuan  umum  dan  tatacara perpajakan.  Setiap  subyek  pajak  diwajibkan untuk  menghitung  sendiri,  membayar  dan melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakannya. Jumlah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  bukti transaksi dan pembukuan wajib pajak.
Pembukuan  menjadi  sarana  bagi  peugas pajak untuk menguji kepatuhan atas perhitungan pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak. Ketersediaan  catatan  akuntansi  dan  bukti
transaksi  yang  memadai  akan  memudahkan pemeriksa pajak untuk mencocokkan kesesuaian antara perhitungan pajak dengan pembukuan dan bukti  transaksi.  Pembukuan  mencerminkan transaksi  yang  telah  direkam  berdasarkan  bukti transaksi,  sehingga  setiap  perusahaan  atau organisasi  wajib  memiliki  sistem  akuntansi. Sistem  akuntansi  dimulai  dari  pencatatan, pemindahbukuan  dan  pengikhtisaran  sehingga menjadi  laporan  keuangan  yang  memenuhi ketentuan perpajakan.
Mata  kuliah  akuntansi  yang  ada  saat  ini lebih  fokus  mempelajari  akuntansi  keuangan secara  umum  belum  sampai  pada  pembukuan dengan  aspek  perpajakan  secara  komprehensif. Padahal  UU  Perpajakan  mewajibkan  setiap wajib  pajak  untuk  memiliki  pembukuan  atau laporan  keuangan  yang  memadai  termasuk pencatatan  terkait  dengan  aspek  perpajakan seperti  pajak  dibayar  dimuka,  piutang  pajak, utang pajak penghasilan dsbnya.
Berdasarkan  situasi  di  atas,  tim  berinisiatif untuk  membekali  mahasiswa  jurusan  akuntansi untuk mempelajari akuntansi perpajakan sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya saing  dan  kompetensi  mahasiswa  jurusan akuntansi melalui “PENGEMBANGAN MODUL  AJAR  AKUNTANSI  PERPAJAKAN DI  JURUSAN  AKUNTANSI  POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA”.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH
Mata  kuliah  akuntansi  adalah  matakuliah inti  dan  merupakan  mata  kuliah  keahlian  di jurusan  akuntansi  diberikan  pada  semester  1,  2, 3,  4,  5  dan  6  yakni  Akuntansi  keuangan pengantar  1,  Akuntansi  keuangan  pengantar  2, Akuntansi  Keuangan  Menengah  1,  Akuntansi Keuangan  Menengah  2,  Akuntansi  Keuangan Lanjutan  1,  Akuntansi  Keuangan  Lanjutan  2 beserta mata kuliah praktikum.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada  SAP/ Silabus pada topik mata kuliah akuntansi di atas dan diskusi dengan dosen pengasuh mata  kuliah akuntansi,  tim  menyimpulkan  topik  transaksi yang  mengandung  unsur  perpajakan  belum diajarkan dikarenakan keterbatasan waktu dalam
pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan di atas.

## 3. METODOLOGI PELAKSANAAN
Program pengembangan modul ini melibatkan dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa  di  jurusan  akuntansi  sebagai  tim pelaksana. Keterlibatan mahasiswa dalam program  ini  bertujuan  untuk  membantu  tim dosen  dalam  menyiapkan  dan  melaksanakan program.  Selain  itu,  program  ini  diharapkan dapat  menambah  pengetahuan  dan  pengalaman tim  mahasiswa  dalam  mengelola  tugas  secara berkelompok,  serta  secara transfer  knowledge terutama bidang perpajakan.

## 1. Tahap persiapan program Pengabdian
Program  ini  bekerjasama  dengan  jurusan akuntansi  Politeknik  Negeri  Sriwijaya.  Sebelum pelaksanaan,  tim  akan  melakukan  diskusi  dan membuat  kesepahaman  kedua  belah  pihak  serta meminta dukungan jurusan dalam menyukseskan  progam  ini  yang  akan  tertuang dalam  pernyataan  kesanggupan  jurusan  sebagai mitra program ini.
Selanjutnya,  pada  tahap  persiapan  tim dosen  akan  melakukan  persiapan  sebagai berikut:
a. jadwal  dan  tempat  pelaksanaan  di jurusan akuntansi
b. materi dalam bentuk presentasi
c. menyusun serta menyiapkan studi kasus
d. menyusun bahan ajar akuntansi perpajakan.
e. Pendaftaran peserta
2. Tahap pelaksanaan program Pengabdian
Adapun  pelaksanaan  program  pengabdian ini adalah sebagai berikut:
a. Pemaparan  aturan  dan  konsep,  teknis pencatatan transaksi perpajakan.
b. Pemaparan  studi  kasus,  transaksi  dan pencatatan  transaksi  pajak  ke  dalam jurnal
c. Diskusi, Tanya jawab dan latihan soal
3. Tahap  evaluasi  dan  pelaporan  program pengabdian
Adapun  pada  tahap  pelaporan  program pengabdian  ini  tim  akan  menyusun  laporan dan  evaluasi  program  dan  menyerahkan hardcopy laporan kepada lembaga.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim menjelaskan hubungan antara pajak dan akuntansi, bahwa transaksi pajak merupakan transksi    yang  dicatat  oleh  bagian  akuntansi. Adapun akun-akun pajak dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Aset: 1. Piutang PPN 2. Piutang PPh 3. PPN Masukan
4. Uang Muka PPh 22/23/24/25
Kewajiban: 1. Utang PPN 2. PPN Keluaran 3. Utang PPh Pasal 29 4. Utang PPh 22/23/24/25/ 26 Beban :
1. Beban PPh Final
2. Beban Pajak Kini
3. Beban Pajak Tangguhan

## Pengertian
Piutang  PPN  adalah  akun  PPN  lebih  bayar, akun  ini  muncul  saat  penyesuaian  akhir  masa pajak (bulan).
Utang PPN adalah akun PPN Kurang Bayar, akun  ini  muncul  saat  penyesuaian  akhir  masa pajak (bulan).
PPN  Keluaran  adalah  akun  PPN  yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan.
PPN  masukan  adalah  akun  PPN  yang dibayar  saat  perolehan  BKP/JKP  yang  dapat dikreditkan oleh PKP.
Uang Muka PPh Pasal 22 adalah akun Pajak Penghasilan yang dibayar oleh WP atas kegiatan yang  terutang  PPh  pasal  22  merupakan  kredit pajak pada tahun berjalan.
Utang  PPh  Pasal  22  adalah  akun  pajak penghasilan  yang  dipungut  oleh  Pemungut  PPh Pasal 22 tetapi belum disetor ke kas negara.
Uang Muka PPh Pasal 23 adalah akun Pajak Penghasilan  yang  dibayar  melalui  pihak  lain (pemotong  PPh  pasal  23)  merupakan  kredit pajak pada tahun berjalan.
Utang  PPh  Pasal  23/26  adalah  akun  pajak penghasilan  yang  dipotong  oleh  pihak  lain (Pemotong  PPh  Pasal  23/26)  tetapi  belum disetor ke kas negara.
Uang Muka PPh Pasal 24 adalah akun Pajak Penghasilan  yang  dibayar  melalui  pihak  lain  di luar  negeri  merupakan  kredit  pajak  pada  tahun berjalan di Indonesia.
Uang  Muka  PPh  Pasal  25  adalah  angsuran pajak  penghasilan  dibayar  sendiri  oleh  WP Dalam Negeri selama tahun berjalan.
Beban  PPh  Final  adalah  akun  Pajak Penghasilan  final  yang  dibayar  melalui  pihak lain  (Pemotong)  dan  bukan  merupakan  kredit pajak pada tahun berjalan.
Utang  PPh  Final  adalah  akun  pajak penghasilan  yang  dipotong  oleh  pihak  lain (Pemotong  PPh  Final)  tetapi  belum  disetor  ke kas negara.
Beban  Pajak  Kini  adalah  akun  Pajak Penghasilan  Pasal  17  yang  terutang  pada  tahun berjalan.
Piutang  PPh  (pasal  28)  adalah  akun  pajak penghasilan/  PPh  lebih  bayar  pada  akhir  tahun pajak  dimana  Beban  Pajak  Kini  <  Uang Muka/Kredit pajak tahun berjalan.
Utang  PPh  (pasal  29)  adalah  akun  pajak penghasilan/ PPh Kurang bayar pada akhir tahun pajak  dimana  Beban  Pajak  Kini  >  Uang Muka/Kredit pajak tahun berjalan.
Secara  umum,  Akuntansi  Perpajakan  terdiri dari :
1. Akuntansi PPN
a. Saat penyerahan BKP/JKP 1. Ekspor
2. Penyerahan dalam negeri
(PPNnya dipungut sendiri, Dipungut oleh Pemungut, Tidak dipungut, Dibebaskan)
b. Saat Perolehan BKP/JKP.
c. Kegiatan membangun sendiri.
d. Saat  akhir  periode-penyesuaian  bagi PKP.
2. Akuntansi Pajak Penghasilan
a. Akuntansi  Pemotongan/  Pemungutan Pajak  Penghasilan  Pasal  21/22/23/26/4 ayat 2 (PPh final) b. Akuntansi  Pajak  Penghasilan  Pada Akhir Tahun

## Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

## 1. Contoh kasus penyerahan BKP/JKP
Tgl  1  Jan  2016  PT.    X  menyerahkan  produk  elektronik  kepada  PT.  ABC  senilai  Rp.  200  belum termasuk PPN, syarat penjualan n/30.
Jurnal (D) Piutang Usaha Rp. 220.000 (K) Penjualan Rp. 200.000 (K) PPN keluaran Rp.   20.000
Tgl 2 Jan 2016 menyerahkan produk elektronik kepada bendahara dinas P senilai Rp.330juta termasuk PPN. Ditagih tgl 10 Jan 2016.
(D) Piutang Usaha Rp. 300.000 (K)  Penjualan Rp. 300.000 Jurnal tgl 10 Jan 2016 (D) Kas Rp. 300.000 (D) Uang muka PPh 22 Rp.     4.500 (K) Piutang Usaha Rp. 295.500

## 2. Contoh kasus perolehan BKP/JKP melalui Impor
1. Cost $. 100.000 2. Insurance $.     2.000 3. Freight $.     8.000 Jumlah CIF $. 110.000 4. Bea Masuk (20% x CIF)  $    22.000 Nilai Impor ($) $  132.000 Kurs KMK Rp Rp. 11.000
Nilai Impor    Rp. 1.452.000.000
PPh pasal 22= 2,5% x 1.452.000.000 (API) = Rp.36.300.000
PPN = 10% x 1.452.000.000 = Rp.145.200.000
Bea Masuk= Rp. 11.000  x $ 22.000 = Rp. 242.000.000
Kas Keluar = Rp.412.500.000

## Perolehan Mesin
Kurs transaksi Rp. 12.000
Harga Perolehan Mesin-Akuntansi
CIF=110.000x 12.000 =1.320.000.000 BM= 22.000 x 11.000 =   242.000.000 Total = 1.562.000.000

## Jurnal transaksi
(D) Mesin Rp. 1.562.000 (D) PPN Masukan Rp.    145.200 (D) Uang Muka PPh 22 Rp.      36.300 (K) Kas Rp.   412.500
(K) Utang Usaha                               Rp.1.320.000
3. Contoh  kasus perolehan BKP/JKP  melalui Pembelian  yang PPNnya  dapat  dikreditkan dengan
PPNnya yang tidak dapat dikreditkan.
1  Jan  2017  PT.  ABC  beli  secara  n/30  kotak  kemasan  dari  PT.  Kotak  senilai  Rp.  150juta  belum termasuk PPN  (FP: 010.17.xxxxxxx20)
Jurnal yang dicatat PT ABC sbb:
(D) Persediaan                  150.000.000
(K) PPN Masukan             15.000.000
(K)Utang Usaha                Rp.165.000.000
15  jan  2017  PT.  ABC  beli  secara  tunai  kendaraan  pickup  dari  PT.  Dealer  ITU  senilai  Rp.  120juta belum termasuk PPN  (FP: 010.17.xxxxxxx75)
Jurnal yang dicatat PT ABC sbb:
(D) Kendaraan                   120.000.000
(K) PPN Masukan                12.000.000
(K)  Kas                                Rp.132.000.000
PT.  ABC  beli  secara  tunai  meja  bilyard  Kantor  dari  Toko  Spot  senilai  Rp.  25juta  belum  termasuk PPN  (FP: 010.17.xxxxxxx04)- PPNnya tidak dapat dikreditkan
Jurnal yang dicatat PT ABC sbb:
(D) Inventaris                    27.500.000
(K)  Kas                              Rp.27.500.000
30  Jan  2017  PT.  ABC  beli  secara  tunai  sedan  direktur  dari  PT  Astro  senilai  Rp.  350juta  belum termasuk PPN  (FP: 010.17.xxxxxxx15). PPNya tidak dapat dikreditan
Jurnal yang dicatat PT ABC sbb:
(D) Kendaraan                   385.000.000
(K)  Kas                              Rp.385.000.000
30  Jan  2017  PT.  ABC  membangun  sendiri  gudang  yang  belum  selesai  dengan  luas  500m2,  selama januari biaya pembangunan Rp. 200juta.
Jurnal yang dicatat PT ABC pada saat setor PPN KMS sbb:
(D) Bangunan Dalam Proses      Rp. 4.000.000
(K)  Kas                                       Rp. 4.000.000
(PPN KMS =10% x 20% x Rp200juta=Rp.4juta)

## 4. Contoh kasus Penyesuaian PPN KB/LB pada akhir periode
Misal, pada akhir Januari 2018 Buku besar PPN Keluaran dan masukan sebagai berikut:
• PPN Keluaran Rp. 100.000.000
• Buku besar PPN masukan Rp.70.000.000
Maka jurnal penyesuaiannya adalah
(D) PPN keluaran      Rp. 100.000 (K)        PPN masukan Rp. 70.000 (K)        Utang PPN Rp. 30.000

## Akuntansi Pajak Penghasilan

## 1. Contoh kasus dan jurnal transaksi pajak penghasilan pasal 21
Tanggal  1  Januari  2016,  PT.  ABC  membayar  pesangon  kepada  Bapak  Hendra  (K/3)  punya  NPWP yang habis masa kerjanya sebesar Rp.100juta.
(D) Beban Pesangon Rp. 100.000
(K)   Kas                                Rp. 97.500
(K)   Utang PPh 21 Rp.   2.500
Tanggal 2 Januari 2016, PT. ABC membayar jasa teknik pemeliharaan AC kepada Tuan Bayu (K/3) tidak punya NPWP sebesar Rp.4juta.
(D) Beban Pemeliharaan      Rp. 4.000.000
(K) Kas                                 Rp. 3.880.000
(K) Utang PPh 21
Rp.     120.000
Tanggal  20  Januari  2016,  PT.  ABC  membayar  hadiah  uang  tunai  sebesar  Rp.  5juta  kepada pemenang  lomba  lari  10  Km  Gilang  (TK/0)  tidak  punya  NPWP  memperingati  hari  Ultah Perusahaan.
(D) Beban Promosi       Rp. 5.000.000
(K) Kas                         Rp. 4.700.000
(K) Utang PPh 21        Rp.     300.000
Tanggal 31 Januari 2016, perusahaan membayar gaji kepada pegawai tetap sebanyak 30 orang dengan  total  penghasilan  bruto  sebesar  Rp.234juta,  salah  satunya  kepada  Bapak  Azzam  K/1 (punya  NPWP)  dengan  gaji  pokok  10juta,  tunjangan  transport/bulan  Rp.2juta,  uang  makan Rp.1,5juta,  tunjangan  telekomunikasi  sebesar  Rp.1juta.  Premi  Assuransi  kecelakaan  dan
kematian  yang  dibayar  oleh  perusahaan  sebesar  3%  dari  gaji  pokok.  Perusahaan  mengikut sertakan  pegawainya  dalam  program  pension.  Iuran  pension  yang  dibayar  oleh  pegawai sebesar 3% dari Gapok.
D) Beban Gaji dan Tunj. Rp. 14.800.000 (K)        Kas Rp. 13.342.000 (K)        Utang PPh 21 Rp.   1.158.000 (K)        Utang Iuran Pensiun/BPJS Rp.      300.000

## 2. Contoh kasus dan jurnal transaksi pajak penghasilan pasal 22
Tanggal 8 April 2012 Menyerahkan tagihan kepada Pemkot Palembang atas penjualan sepeda motor sebanyak 2 unit dengan harga/unit sebesar Rp. 10juta belum termasuk PPN.
(D) Piutang Rp. 20.000 (K) Pendapatan Rp.  20.000
Diterima pembayaran dari Pemkot Palembang tanggal 9 April 2012.
(D) Kas Rp. 19.700 (D) Uang Muka PPh 22 Rp.       300 (K) Piutang Rp.  20.000
(1,5% x 20jtua = Rp.300.000)

## 3. Contoh kasus dan jurnal transaksi pajak penghasilan pasal 23/ 4 ayat 2
Tanggal 11 April 2012 membayar Deviden kepada para pemegang saham atas laba tahun 2011;
a. PT. Alkadzim sebesar Rp. 500juta (50% kepemilkan saham)
b. PT. Putra sebesar Rp. 200juta (20% kepemilikan saham)
c. Tuan Abdillah sebesar Rp.300juta ( 30% kepemilikan saham)
(D) Utang Deviden Rp. 1.000.000
(K) Kas Rp.  940.000 (K) Utang PPh 23 Rp.    30.000 (K) Utang PPh final 4 ayat 2 Rp.    30.000
Tanggal 10 April 2012 Menerima uang sewa Ruko dari PT. Chiki sebesar Rp. 12juta  untuk 1 tahun ke depan.
(D) Kas Rp. 10.800 (D) Beban PPh final Rp.   1.200 (K) Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Rp.  12.000

## 4. Contoh kasus akuntansi pajak penghasilan pada akhir tahun
Akuntansi Pajak Penghasilan pada akhir tahun,  bertujuan mencatat transaksi berikut:
1. Beban Pajak Kini
2. Pengkreditan Uang Muka PPh
3. Piutang PPh/ Utang PPh Badan
(Piutang PPh: Beban Pajak Kini < Kredit PPh)
(Utang PPh: Beban Pajak Kini > Kredit PPh)
Jumlah (Rp) Pendapatan Usaha 12.000.000.000 Beban Pokok Penjualan 10.000.000.000 Laba Kotor 2.000.000.000 Beban Usaha 1.100.000.000 Laba Bersih 900.000.000
Keterangan koreksi fiskal
3. Penyusutan dalam beban usaha sebesar Rp. 30.000.000 sedangkan fiskal kel I Rp. 45.000.000 Laba Rugi PT. A Tahun 2015 1. Di dalam beban usaha terdapat beban menjamu tamu Rp. 103.000.000 tidak ada bukti
2. Di dalam beban usaha terdapat beban PPh yang ditanggung oleh perusahaan
Rp. 12.000.000

## Gambar 2 Ilustrasi Perhitungan Koreksi Fiskal dan Kurang Bayar PPh Badan
Berdasarkan data hasil perhitungan koreksi fiscal dan PPh Badan Kurang Bayar Pada Akhit tahun maka, dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:
(D) Beban Pajak Kini Rp.250.000.000 (K) Uang Muka PPh Pasal 22 Rp.150.000.000 (K) Uang Muka PPh Pasal 23 Rp.   30.000.000 (K) Uang Muka PPh Pasal 25 Rp.   24.000.000 (K) Utang PPh Pasal 29 Rp.   46.000.000

## 5. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat melalui  Penyuluhan  dan  pendampingan  ini telah direspon secara baik oleh peserta dalam diskusi. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan ini adalah 1. Mahasiswa  selama  ini  belajar  akuntansi dan  pajak  secara  parsial,  sehingga mahasiswa  menganggap  akuntansi  dan perpajakan  sesuatu  yang  terpisah  dan berdiri sendiri. Akuntansi untuk mencatat dan pajak hanya terkait perhitungan tariff pajak.
2. Akuntansi  Pajak  Pertambahan  Nilai terdiri dari 3 yakni akuntansi penyerahan BKP/JKP, akuntansi perolehan BKP/JKP
dan  akuntansi  penyesuaian  pada  akhir bulan.
3. Akuntansi  Pajak  Penghasilan  terdiri  dari 2 yakni akuntansi pemotongan/ pemungutan dan akuntansi pajak penghasilan pada akhir tahun.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  tulisan  ini  tim  mengucapkan  terima kasih  dan  apresiasi  yang  setingginya  kepada pihak-pihak
yang telah
membantu
terlaksananya kegiatan pengabdian ini, antara lain kepada:
a. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
b. Ketua  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (P3M) Polsri
c. Ketua Jurusan Akuntansi Polsri
d. Mahasiswa jurusan akuntansi Polsri

## 7. REFERENSI.
Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan