Vol. 25 No. 2 Juli - Desember 2019, 288 – 321
Diterima : Juli 2019. Disetujui : Agustus 2019. Diterbitkan : Desember 2019

## HIV/AIDS SEBAGAI PROBLEMATIKA DAKWAH Studi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan

## Rasyidah
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Email: rasyidah.safii18@gmail.com

## Nurul Husna
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Email: Nurulhusna2@yahoo.com

## Abstrak
Karena  berhasil  dalam  pendataan  HIV/AIDS,  Aceh  Utara  menjadi kabupaten  dengan  data  ODHA  terbanyak  di  Aceh.  Namun,  dengan gelar “Serambi Mekkah”, penanganan ODHA sebagai wujud dakwah bi al hal menjadi tidak mudah. Ada stigma yang mengarahkan public untuk membiarkan ODHA menerima resiko perbuatannya, sehingga dakwah juga dianggap tidak perlu. Kondisi ini menjadi latar kajian, khususnya  untuk  menjawab  pertanyaan:  bagaimana  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  penanganan  HIV/AIDS, bagaimana  kebijakan  ini  diimplementasikan  serta  efektifitasnya. Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan teknik  pengumpulan  data:  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menemukan,  bahwa  landasan kebijakan  penanganan  HIV  AIDS  di  Aceh  Utara,  dipadai  dengan merujuk kebijakan nasional atau lokal tentang Pencegahan Penyakit Menular.  Tidak  ada  kebijakan  khusus,  untuk  mencegah  isu  ini terangkat ke permukaan dan menimbulkan kontroversi (disebut juga sebagai  silent  policy).  Ada  empat  penanganan  yang  dilakukan: pertama, pendataan yang akurat sehingga diketahui data base ODHA. Penanganan Kedua melalui kelembagaan Komisi Penanganan AIDS (KPA)  yang  intens  menjangkau  dan  mendampingi  ODHA.  Ketiga, peningkatan kualitas hidup ODHA melalui layanan VCT (Voluntary Counseling  and  Test  HIV)  di  Rumah  sakit.  Keempat,  melalui
sosialisasi di masyarakat dan penguatan peran pendamping. Hal ini dilakukan melalui desa siaga HIV/AIDS, jejaring serta apresiasi bagi penyintas  dan  pendamping  ODHA.  Meski  ada  dualism  pemahaman terkait  dakwah  kepada  ODHA,  namun  seyogyanya,  bagi  dakwah pengembangan masyarakat, ODHA adalah mad’u yang harus dibantu untuk memperkuat Islam dalam eksistensi hidup mereka.
Keywords: HIV, AIDS, ODHA, Kebijakan

## Abstract
Aceh Utara is a district that provides the most PLWHA data in Aceh. However, with the title "Serambi Mekkah", the handling of PLWHA as a“da’wah  bi  al  hal”,  can  be  difficult.  There  is  a  stigma  in  the community to let PLWHA accept the risk of their actions, so that the da’wah is also considered unnecessary. This study tries to answer the question: what is the policy related to the handling of HIV AIDS, how its implementation, and its effectivness.This qualitative research uses descriptive  analysis  with  data  collection  techniques:  observation, interview  and  documentation  study. The  results  of  the  study  are:
HIV/AIDS  policies in  North  Aceh,  merged  with  national policies  on "Prevention of Communicable Diseases". There is no specific policy. It’s to prevent public resistance and causing controversy. There are four strategies in solving HIV/AIDS. First, accurate data collection. Second, through the institution of the AIDS Commission (KPA) which is  intense  in  reaching  and  assisting  PLWHA.  Third,  improving  the quality of life of PLWHA. Fourth, socialization in the community and strengthening  the  role  of  assistant  through  the  “Desa  Siaga HIV/AIDS”,  networking  and  appreciation  for  survivors  and companions of PLWHA. Although there is a dualism of understanding related  to  da’wah  to  PLWHA,  but  it  should  be,  for  the  da’wah  of community  development,  PLWHA  are  mad'u  who  must  be  helped  to strengthen Islam in their lives.

## Keywords: HIV, AIDS, PLWHA, Policy

## A. Pendahuluan
Problematika dakwah saat ini, meluas dalam ragam kasus. Dakwah  cenderung  kelabakan  dengan  banyaknya  kasus, sementara strategi dakwah tidak mampu mengimbangi cepatnya perubahan  yang  terjadi.  Perilaku  seksual  “laki  suka  laki-laki” (LSL),  praktek  prostitusi,  dan  seks  bebas  telah  mengangkat kasus  HIV/AIDS  di  Aceh.  Ironisnya  pihak  yang  tidak  terkait juga menjadi korban, seperti istri dari suami yang terinfeksi, atau anak  yang  terlahir  dari  ibu  yang  terinfeksi.  Ibarat  sudah  jatuh lalu  tertimpa  tangga,  beginilah  situasi  ibu  dan  anak  yang terinfeksi  melalui  perantara  suami  atau  ayahnya.  Sementara masyarakat  punya  patron  sikap  tersendiri,  bahwa  HIV/AIDS adalah penyakit hukuman karena dosa dosa, dengan menyama ratakan  termasuk  untuk  anak  yang  terlahir  dari  ibu  yang terinfeksi. Bahkan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ingin bertaubat pun kesulitan mendapatkan bantuannya, karena seolah sudah habis cara bagi mereka. Situasi inilah yang menjadi problematika  dakwah  yang  harus  ditangani.  Penjangkau  yang paling tepat adalah pemerintah selaku penerima mandat undang- undang  untuk  memberikan  layanan  kesehatan  kepada  ODHA termasuk  bimbingan  mental.  Maka  dalam  konteks  ini pemerintah  menjadi  da’i  bagi  dakwah  struktural 1 penanganan ODHA.
1 Abdul Munir Mulkan mengatakan bahwa dakwah struktural adalah dakwah yang memiliki muatan larangan dan  ancaman dengan tujuan untuk mengubah perilaku keagamaan seseorang atau masyarakat yang dinilai belum menunjukkan sifat mukmin atau muslim. Mulkan menilai dakwah struktural memiliki  kecenderungan  politis  melalui  pengembangan  hukum  dan perundang-undangan.  Dengan  demikian  pendekatan  dakwah struktural erat kaitannya  dengan  penguatan  fungsi  pemerintahan  dalam  menjalankan dakwah  untuk  memperbaiki  perilaku  keagamaan  masyarakat.  Baca  Abdul
Meskipun  provinsi  Aceh  tidak  termasuk  dalam  kategori penderita  ataupun  penyebaran  virus  HIV/AIDS  terbanyak namun, kasus yang ditemukan semakin mengkhawatirkan. Sejak pertama kali kasus ini ditemukan di Aceh, tepatnya Bireun tahun 2004, peningkatan kasus ini semakin mencengangkan dan terus bertambah.  Sampai  dengan  pertengahan  November  2015 tercatat  384  kasus. 2 Peningkatan  data  penderita,  menurut Direktur Pencegahan Penyakit Menular Sigit, mengindikasikan telah berjalannya deteksi dini. Sigit menuliskan:
Angka tersebut membuktikan bahwa deteksi dini mulai akrab di masyarakat. Manfaat dari deteksi dini ini, yakni setidaknya  para  pengidap  HIV  sadar  bahwa  dirinya sudah  positif  HIV  dan  bisa  mencegah  penularan  serta memproteksi  diri  untuk  bisa  memperpanjang  usia."Ini bentuk  positif.  Karena  sejatinya,  jika  sosialisasi  dan deteksi dini semakin membaik dan akrab di masyarakat, angka per tahun mendatang akan datar dan statis. Jika angka  tersebut  statis,  bisa  disimpulkan  bahwa  negara perlu  melakukan  penekanan  angka  dan  pengobatan secara tepat sasaran. 3
Masyarakat  Aceh  pada  umumnya  tidak  menginginkan kasus ini ada, dianggap kontra dengan gelar “Serambi Mekkah” yang dilekatkan untuk Aceh. Ada stigma di masyarakat bahwa mereka  yang  terkena  HIV/AIDS  sudah  melakukan  perbuatan yang dilarang agama misalnya perzinaan, sehingga masyarakat
Munir  Mulkan Kesalehan  Multikultural : BerIslam  Secara  Autentik- Kontekstual di Atas Perdaban Global , (Jakarta: PSAP, 2005), 213 2 Duh, Para Istri Tertular HIV, Serambi Indonesia, hal 1 dan 7, Rabu 16 Desember 2015.
3 Laporan  berita  Koran  Republika,  Kamis  25  November  2015, diakses tanggal 15 Januari 2015
menganggap  sebagai  Azab  Allah,  tanpa  menelaah  sebab mengapa penyakit tersebut mendera ODHA. Karena stigma ini ODHA  memiliki  keterbatasan  gerak  dan  berakibat  pada kesulitanya  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  seperti kesehatan, padahal sangat dibutuhkan.
Di  sisi  lain,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memperhatikan  ODHA  sebagai  kelompok  rentan,  namun sebagian pelayanan yang diberikan, menunjukkan sifat  kurang bersahabat.  Hal  ini  tidak  bisa  disalahkan  karena  tidak  semua pemberi pelayanan bisa menerima penderita HIV/AIDS dengan hati  terbuka.  Begitu  juga  dengan  keluarga  sendiri,  ada  ODHA yang  merasa  tersisihkan  sebab  sebagian  anggota  keluarga membuat bagi ODHA, “bukan orang baik-baik”. Hal yang sama juga dirasakan ODHA dalam kehidupan bermasyarakat, dimana perlakuan  maupun  sikap  yang  ditunjukkan  kepada  ODHA berbeda antara penderita penyakit lain meskipun penularannya lebih cepat, seperti Tuberkulosis (TBC).
Atas dasar inilah penulis tertarik mengkaji impelementasi  kebijakan  penanganan  HIV  AIDS  di  Aceh, sebagai  wujud  penyelesaian  problematika  dakwah.  Pertanyaan penting penelitian meliputi: bagaimana kebijakan (preventif atau kuratif)  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  kabupaten  Aceh Utara dalam penanganan HIV/AIDS, dan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan serta efektifitasnya.
Kajian  mengenai  permasalahan  HIV/AIDS  sudah banyak yang dilakukan dalam berbagai perspektif. Kaur K, dkk., mengetengahkan  kajian  tentang  perbandingan  kebijakan  HIV AIDS di negara maju dan negara berkembang dengan judul “A Comparison of HIV/AIDS Health Policy in Selected Developed and Developing Countries”. Penelitian ini dilakukan di Amerika,
Inggris, Australia, India, Nigeria, dan Sudan, dengan mereview kebijakan,  dokumen  pembangunan,  dan  laporan  program tentang  HIV  AIDS.  Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa keberhasil  penanganan  HIV/AIDS  lebih  tampak  pada  negara negara yang telah mapan secara ekonomi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bentuk statement kebijakan pemerintah, waktu pelaksanaan, komitmen pemerintah, kestabilan kondisi politik dan ekonomi, infrastruktur  kesehatan,  delivery  system,  dan  juga  keterlibatan internasional dan nasional Non Profit Organization (NGOs) 4 . Penelitian lain dilakukan oleh Olatunji Joshua Awoleye dan  Chris  Thron  yang  berjudul  “ Determinants  of  Human Immuno  Defeciency  Virus (HIV) Infection  in  Nigeria:  A Synthesis  of  The  Literature. Penelitian  ini  menggunakan  studi literature  terhadap  43  publikasi  terkait.  Hasilnya  ditemukan bahwa faktor dominan yang menyebabkan gagalnya penanganan HIV AIDs adalah lemahnya komitmen politik, lingkungan kerja, layanan  kesehatan,  jejaring  sosial,  gaya  hidup  dan  gender. Sementara di Negeria komitmen politik rendah, 90 % program penanggulangan  HIV  AIDs  berasal  dari dukungan luar negeri. Sementara stigma untuk ODHA tinggi. Maka selain penanganan untuk  ODHA  di  Nigeria  perlu  pengembangan  kebijakan  yang memperkuat  kajian  ilmiah  yang  mencerdaskan  masyarakat untuk  bisa menerima dan membantu  ODHA juga memperkuat komitmen pemerintah. 5
4 Kaur  K,  dkk., A  Comparison  of  HIV/AIDS  Health  Policy  in Selected  Developed  and  Developing  Countries ,  International  Journal  of Public Health and Clinical Sciences, Vol.3. No.3 2016, diakses pada 21 Maret 2018 dari https://www.researchgate.net/profile/Rosliza_Manaf/
5 Olatunji  Joshua  Awoleye  dan  Chris  Thron,    “Determinants  of Human Immuno Defeciency Virus (HIV) Infection in Nigeria: A Synthesis
Penelitian lainnya dilakukan oleh Siti Wahyuniningsih, dkk  yang  berjudul  “Iplementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan Penanggulangan  HIV/AIDS  di  Kota  Surakarta”.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  analisis  diagnostis  yang  menggunakan bahan hukum primer dan skunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitiannya  menemukan  bahwa  faktor  penyebab  belum maksimalnya  penanggulangan  HIV/AIDS  adalah:  1)  Masalah HIV  AIDS  belum  menjadi  prioritas  baik  Dinas  Kesehatan maupun stake holder lainnya, 2) dukungan politik yang minim, 3)  belum  terkordinasinya  KPA  dengan  stakeholder  terkait,  4) masih  belum  maksimalnya  akses  informasi  dan  layanan kesehatan. 6
Perbedaan  ketiga  penelitian  di  atas  dengan  kajian  ini adalah  pada  fokus,  pendekatan  dan  lokasi.  Meski  penelitian Kaur  K  dan  Siti  Wahyuningsih  adalah  penelitian  kebijakan, namun  keduanya  menggunakan  pendekatan  dan  lokasi  yang berbeda  dengan  penelitian  ini.  Kaur  K  menggunakan  studi komparasai  enam  negara  dan  mereview  dokumen  kebijakan yang  ada,  dan  Siti  Wahyuninggsi  meneliti  bahan  hukum  yang tersedia  untuk  melihat  kebijakan  di  Surakarta.  Sementara penelitian  ini  selain  menggunakan  studi  dokumen  kebijakan, juga mengkaji implementasinya. Sedangkan penelitian Olantuji, adalah penelitian di Nigeria yang memiliki perbedaan baik dari
of The Literature, Journal of AIDS and HIV Research , volume 7 No.9  2015, diakses tanggal 21 Maret 2018 dari http://www.academicjournlas.org/JAHR 6 Siti Wahyuniningsih, dkk, “Iplementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan  HIV/AIDS  di  Kota  Surakarta”, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum  UNS ,  Volume  V  No.2,  2017,  diakses  tanggal  21  Maret2018  dari http://jurnal.uns.ac.id/hpe/article
segi  budaya  maupun  agama  dengan  masyarakat  Aceh,  namun penelitian  ini  ada  kaitannya  karena  tujuannya  mengkaji kebijakan serta mencari  alternatif yang tepat  untuk menangani permasalahan HIV/AIDS.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara karena lokasi ini menjadi kabupaten dengan jumlah ODHA terbanyak di Aceh.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kebijakan  ( Policy Research ).  Menurut  Majchrzak  dalam  Nugroho,  penelitian kebijkan  yaitu  sebuah  penelitian  tentang  suatu  permasalahan sosial  yang  mendasar  dalam  rangka  merumuskan  rekomendasi kebijakan  berkenaan  permasalahan  sosial  tertentu. 7 Proses penelitian  dilakukan  pada  masalah-masalah  sosial  mendasar, sehingga  hasil  penelitiannya  dapat  direkomendasikan  kepada pembuat  keputusan  untuk  bertindak  secara  praktis  dalam menyeselasaikan  kasus-kasus  di  lingkungan  kerjanya. 8
Pendekatan  penelitian  adalah  kualitatif  dan  prinsip-prinsip deskriptif  analitik  sebagai  suatu  bentuk  analisis  yang  ditujukan pada  pemecahan  masalah  yang  terjadi  pada  masa  sekarang. 9
Untuk mendapatkan data di lapangan maka penulis menggunakan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan  dengan  Dinas  Sosial  kabupaten/kota  khususnnya kepala  Bidang    Rehabilitasi  Sosial,  pihak    Rumah
7 Riant Nugroho, Penelitian Kebijakan , (Yogyakarta: 2013), hal. 99. 12 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula ,  (Bandung: ALFABETA,2007), hal 51.
13 Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 111.
Sakit/puskesmas  penyedia  layanan  VCT,  Dinas  Kesehatan, Praktisi pemerhati HIV/AIDS, keluarga ODHA, dan ODHA.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Implementasi Kebijakan Terkait Penanganan HIV AIDS
Secara  umum  dapat  digambarkan,  ada  empat  pilar implementasi kebijakan yang dijalankan di Aceh Utara: pertama, sistem  pendataan,  kedua,  implementasi  kebijakan  melalui Komisi  Penanggulangan  AIDS  (KPA),  ketiga  peningkatan kualitas hidup ODHA, dan keempat sosialisasi ke masyarakat.

## a. Sistem Pendataan
Salah satu yang mendasar dari penanganan HIV AIDS adalah  sistem  pendataan.  Karena  berawal  dari  datalah penanganan  HIV  AIDS  di  Aceh  Utara,  seharusnya dikembangkan.
Untuk  Aceh  Utara,  pencatatan  dan  pendataan Penyusunan database dilakukan dengan menerapkan SIHA (Sistem  Informasi  HIV  AIDS).    Diantara  data  yang didapatkan adalah sebaga berikut:

## Tabel 1 Data Kasus HIV AIDS Yang Telah Teridentifikasi
NO THN JUMLAH KASUS TOTAL JUMLAH KASUS JUMLAH MENING GAL JUMLAH MASIH HIDUP HIV AIDS 1 2007 3 0 3 1 2 2 2008 0 0 0 0 0 3 2009 1 1 2 2 0 4 2010 1 0 1 0 1 5 2011 8 5 13 7 6 6 2012 0 1 1 0 1 7 2013 2 3 5 3 2 8 2014 4 7 11 5 6 9 2015 8 7 15 6 9 0 2016 3 8 11 4 7 2017 6 10 16 7 9 1 2018 12 0 12 3 9
Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Utara tahun 2018
Dari  table  di  atas  diketahui  bahwa  data  tahun  2011 menunjukkan jumlah kasus yang serta merta meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut gambarannya dalam grafik:

## Gambar 1.1 Jumlah Kasus HIV AIDS Aceh Utara
Peningkatan jumlah kasus sejak tahun 2011 menunjukkan tingkat keberhasilan upaya penjangkauan ODHA sehingga data ini berhasil didapatkan. Peningkatan yang serta merta di tahun 2011  merupakan  bagian  dari  bom  waktu  dan  gambaran  data gunung  es  yang  terungkap.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  pada tahun 2011 lah terjadi banyak kasus, akan tetapi hal ini berarti ada banyak kasus  HIV  AIDS  di  masyarakat yang tersembunyi yang bisa saja terungkap kapan pun. Jumlah yang tergambar di grafik hanya menunjukkan sebagian kecilnya saja yang terlihat dipermukaan, laksana gunung es yang masih menyimpan lebih banyak kasus lainnya yang tidak terlihat di permukaan.
Gambar di atas juga menunjukkan sejak tahun 2014-2018 jumlah ODHA yang bertahan hidup lebih banyak persentasenya dari yang meninggal. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya ada  yang  lebih  banyak  yang  meninggal  dari  pada  yang  hidup seperti  tahun  2013  dan  tahun  2011.  Pada  tahun  2009  ada  dua
3 0 2 1 13 1 5 11 15 11 16 12 1 0 2 0 7 0 3 5 6 4 7 3 2 0 0 1 6 1 2 6 9 7 9 9 0 5 10 15 20 Jumlah Kasus HIV AIDS Aceh Utara Total Kasus Meninggal Masih Hidup
kasus yang ditemukan dan keduanya meninggal. Meningkatnya data ODHA yang bertahan hidup mengindikasikan keefektifan penanganan HIV AIDS. Selanjutnya, pemetaan data Aceh Utara juga mengetengahkan jumlah kasus berdasakan cara penularannya.
Gambar 1.2 Kasus HIV AIDS Aceh Utara Berdasarkan
Cara Penularan s/d Juni 2018
Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Utara 2018
Gambar di atas menunjukkan bahwa 61 % dari 89 kasus HIV AIDS di Aceh Utara ditularkan melalui heteroseksual. PSK menjadi populasi kunci dalam kategori ini. Akan tetapi termasuk juga  dalam  hal  ini  istri  yang  tertular  dari  suaminya  atau sebaliknya.  Cara  penularan  terbanyak  kedua  adalah  laki-laki suka  laki  laki  (LSL)  yaitu  dari  populasi  gay  dan  waria.  Cara penularan ketiga melalui narkoba khususnya yang menggunakan jarum  suntik.  Ironis  pada  peringkat  ke  empat  adalah  cara
61.00% 24.00% 7.00% 4.00% 2.00% 1.00% 1.00% Kasus HIV AIDS Aceh Utara Berdasarkan Cara Penularan s/d Juni 2018 Heteroseksual LSL Narkoba Perinatal Biseksual Multifaktor
Transfusi Darah
Jurnal Al-Bayan/ Vol. 25. No. 2 Juli – Desember 2019
57 33 Kasus HIV AIDS Menurut Jenis Kelamin di Aceh Utara Laki-laki Perempuan
penularan dari ibu kepada anak yang dilahirkannya. Situasi ini membuat  Aceh  Utara  memuat  pasal  HIV  AIDS  pada  Qanun Kesehatan Ibu dan Anak.
Adapun  data  HIV  AIDS  Aceh  Utara  berdasarkan  jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut:

## Sumber: Dinkes Aceh Utara
Gambar 1.3 Kasus HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin di Aceh Utara
Laki-laki  menjadi  jenis  kelamin  yang  paling  banyak pada  kasus  HIV  AIDS  Aceh  Utara  yang  terdata,  yaitu  hampir dua kali lipat dari perempuan.
Data  lainnya  dari  data  base  ini  diketahui  sejak  2007- Januari  2018  bahwa  dari  segi  pekerjaan,  jumlah  kasus  yang paling banyak adalah ibu rumah tangga 27 orang dan wiraswasta 21  orang,  mahasiswa  5.  Sementara  dari  segi  kelompok  umur yang  terbanyak  adalah  usia  20-49  tahun.  Jumlah  kasus  sejak 2007-juni 2018 adalah 90 kasus, 39 nya sudah meninggal
Ketersediaan data HIV AIDS di Aceh Utara merupakan capaian  penting  yang  memberikan  arahan  pengembangan pelayanan.  Pendataan  dilakukan  sinergis  dengan  pemberian
layanan  di  VCT  bagi  ODHA.  Setiap  tanggal  25  setiap  bulan layanan VCT ditutup. Lalu tanggal 26 setiap bulannya laporan SIHA diupload, dan print outnya di antar ke Dinkes. Bagi yang belum  terlatih,  diperkenankan  memberikan  data  manual  yang diantar ke Dinkes setiap tanggal 26. Dengan demikian data HIV AIDS terupdate setiap bulannya.

## b. Penanganan HIV AIDS melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Keberadaan  KPAK  Aceh  Utara  tidak  dapat  dipisahkan dari  implementasi  kebijakan  penanganan  AIDS.  Sejak berdirinya  tahun  2007  hingga  kemudian  diliburkan  secara nasional  tahun  2017,  KPAK  telah  menjadi  ujung  tombak penanganan HIV AIDS Aceh Utara. Dr. Machrozal pada FGD penelitian  ini 10 menyebutkan:  pendirian  KPAK  di  Aceh  Utara bukanlah  hal  yang  mudah.  Awalnya  beberapa  teman  ragu  apa mereka  berani  membentuknya,  meski  pada  akhirnya  dapat didirikan.
Berangkat  dari  adanya  penolakan-penolakan  yang menafikan  keberadaan  ODHA  di  Aceh,  keberadaan  KPAK dirasa  semakin  mendesak  untuk  dibentuk.  Terbatas  atau  tidak adanya program HIV AIDS di Aceh sebelum 2007, dijustifikasi karena  tidak  ada  ODHA.  Padahal  ODHA  telah  ada  di  Aceh,
10 Dr, Machrozal saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, dan Sekretaris KPA Aceh Utara. Pendapatnya disampaikan pada FGD yang dilaksanakan di Lhokseumawe tanggal 19 September 2018. FGD ini dihadiri juga oleh M Sayuthi dari KPAK Aceh Utara, Suherni YPAP, Khuzaimah Balai Syura Aceh Utara, Dr. Wustha Dinas Kesehatan Aceh Utara, T Munandar dari Banda Aceh dan ODHA
tetapi  tidak  terjangkau  sehingga  tidak  diketahui  Machrozal menceritakan pengalamannya:
2007  kita  buat  KPAK,  kalau  nasional  terbentuk  2006. Kabupaten Aceh Utara bergerak melalui KPA. KPA memulai berbagai  upaya  pendataan  dengan  biaya  swadaya.  Perlahan mulai  ditemukan  kasus,  LSM  mulai  muncul  dan  kelompok kelompok kunci mulai mau bergabung. Saya ingat sekali saat kita  rapat  mereka  ikut  datang.  Capaian  yang  didapatkan KPAK  dengan  dana  swadaya,  membuat  Kementerian Kesehatan memberi julukan KPAK Aceh Utara sebagai KPA Mandiri  Aceh.  Tahun  2007  ditemukan  kasus  HIV  dari transfusi  darah,  sebenarnya  sudah  ditemukan  kasus  juga  di tahun 2005 atau 2006 tapi tidak diakui datanya.
Saya diundang pada satu pertemuan di provinsi yang juga dihadiri utusan dari kementerian. Pada presentasi disebutkan bahwa  kasus  HIV  di  Aceh  zero.  Saya  protes  karena  Aceh tidak nol karena saya menemukan kasusnya, datanya akurat dan telah saya laporkan. Tapi data yang saya laporkan tidak dipakai.  Saya  bersikeras  bahwa  Aceh  tidak  nol  dan  saya merasa sia sia mendapatkan data yang akurat karena ternyata malu  untuk  diakui  bahwa  ada  HIV  di  Aceh.  Sampai  salah seorang teman senior mengingatkan saya untuk tidak terlalu keras dalam hal ini. Saya terus mendesak agar jangan takut dan malu mengakuinya, karena kalau takut, artinya kita hanya menunggu bom waktu. Karena merasa sia-sia, saya menolak untuk menghadiri pertemuan selanjutnya yang diselenggarakan di tempat berbeda 11
Apa yang digambarkan, menunjukkan sulitnya penanganan HIV AIDS dijalankan pada awalnya. Bahkan untuk
11 Machrozal, pada FGD 19 September di Lhokseumawe
mengakui data yang menyebutkan keberadaan kasus HIV AIDS juga sulit. Ada kehendak politik dan sosial yang menolak fakta adanya  kasus  ini  di  Aceh.  Dalam  situasi  seperti  inilah  KPA muncul  dan  bersuara  berbeda  tentang  HIV  AIDS.  Seiring dengan  waktu,  KPA  mulai  mampu  menjadi  perintis  perhatian untuk isu ini.
KPA  Aceh  Utara  dapat  disebut  sebagai  katrol  yang mendongkrak  kualitas  layanan,  kesadaran  masyarakat  dan munculnya  gerakan-gerakan  sipil  lainnya.  Banyak  kasus  yang terselesaikan  dan  semakin  banyak  pula  KPA  mendulang trust dari ODHA. Lalu organisasi sipil yang bergerak untuk isu HIV AIDS  juga  semakin  bertambah” 12 .  Akibatnya  upaya memberikan  layanan  pada  ODHA  mulai  dapat  membangun gerakan.  Kontribusi  KPA  yang  terlihat  jelas  adalah memfasilitasi  koordinasi  gerakan,  antara  ODHA  dan  stake holder  lainnya.  Keakraban  para  pihak  yang  terlibat  dalam gerakan ini masih sangat terlihat dalam FGD, yang pesertanya adalah  aktifis  KPA  (baik  sebagai  pengurus,  relawan,  maupun ODHA).  Cerita  mereka  mengalir  dari  mulai  cerita  suka,  duka dan capaian-capaian keberhasilan yang mereka rasakan sebagai keberhasilan bersama. 13 Jelas tergambar kekuatan gerakan yang telah mereka bangun sejak lama.
12 Ibid 13 Disampaikan  oleh  Machrozal  pada  FGD:  “Pernah  pada  suatu  kali kami  memberikan  sosialisasi  ke  populasi  kunci  HIV  AIDS  waria.  Lalu  di presentasi tertera daftar nama dan nomor HP kami, kami datang bertiga, ada satu anggota team, Mr, yang saat itu usianya hampir pensiun, lalu saya dan satunya lagi Sy yang masih muda. Entah bagaimana di peresentasi itu tertera No.Hp di urutan pertama adalah nama dan hp Mr. Hari itu pulang sosialisasi aman, hingga malam jam dua pak Mr menelepon dengan marah dan gelisah karena ribut dengan istrinya akibat sms menggoda dari salah seorang waria peserta sosialisasi yang menduga nomor Mr adalah milik Sy. Istri Mr yang
Namun demikian keberadaan KPAK Aceh Utara punya tantangan  sendiri,  khususnya  dengan  terbitnya  kebijakan nasional Peraturan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006 Tentang Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional.  Pasca  terbitnya kebijakan ini, status lintas kementerian yang semula menjadi ciri khas  keberadaan  KPAN,  menyempit  menjadi  berada  dibawah Kementerian Kesehatan. Perubahan ini dikarenakan keberadaan kesekretariatan  yang  membantu  KPAN  ditempatkan  di  bawah Dinas Kesehatan (sebelumnya terpisah dan tersendiri). Seluruh asetnya juga harus dialihkan ke kesekretariatan yang dibawahi bidang kesehatan paling lama 31 Desember 2017.
Pasca  terbitnya  kebijakan  ini,  sulit  bagi  KPAK  Aceh Utara  untuk  tetap  bertahan.  Sehingga  perlahan  lembaga  ini mulai  vakum,  baik  secara  administrasi  maupun  fungsi.  Akan tetapi  personil  yang  tergabung  dalam  KPAK  ini,  tidak  pernah libur. Mereka terus berupaya berkontribusi dengan berbagai cara. Ketika penelitian ini dilakukan beberapa personil pengurus KPA Aceh  Utara  yang  lama,  sedang  berupaya  intensif  untuk membentuk kembali KPAK. Ms menyebutkan: “Bapak Bupati menjadi ketua, lalu Ibu Bupati sebagai sekretaris. Saat ini kami sedang mengurus SK nya.” 14
Upaya  ini  menjadi  tidak  mudah  karena  terdapat  pro kontra  peng  SK  an  kembali  KPAK.  Alasan  utama  keberatan,
salah paham terus marah, sementara sms terus masuk dengan cara-cara yang biasa.”  Semua  peserta  FGD  tertawa  mengingat  kisah  mereka.  Machrozal kemudian  menambahkan  bahwa  mereka  sampai  harus  memediasi  Mr  dan istrinya dan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Ini bagian perjuangan katanya sambil terus tertawa.
14 Muhammad Sayuti, Mantan pengurus KPAK Aceh Utara, Pegawai pada Dinkes Acceh Utara, pada FGD Penelitian, 19 September 2018
yang  terlihat  dari  kesan  wawancara  dengan  Ln,  aktifis  isu HIV/AIDS,  dan  Ft  pegawai  Dinas  Kesehatan  adalah  karena keberadaan  KPAK  dianggap  menimbulkan  dualism  leading sector  penanganan  HIV  AIDS  (KPAK  dan  Dinkes).  Selain  itu disebutkan telah menimbulkan opperlapping kegiatan.
Dalam  perspektif  gerakan,  situasi  ini  sebenarnya masalah  lemahnya  koordinasi  dan  komunikasi.  Hanya  saja, solusi  yang  diberi  bukan  membangun  koordinasi,  melainkan merubah sistem kelembagaan KPA, dan ini justru melemahkan gerakan yang telah terbangun. Mencermati kiprah KPA di Aceh Utara  yang  sangat  kuat,  kebijakan  ini  justru  terkesan  sebagai kemunduran.  Ms  menyebutkan,  pada  saat  KPA  masih  sangat aktif,  bahkan  kasus  HIV  AIDS  di  Biruen  dan  Lhokseumawe turut ditangani. “Kami sering sekali duduk dengan teman teman dari Biruen dan Lhokseumawe untuk saling membantu. Mereka datang ke Aceh Utara”. 15
KPA Aceh Utara yang pernah digelari KPA Mandiri oleh Kementerian  Kesehatan,  saat  ini  berupaya  membentuk  diri kembali.  Pengalaman  kebersamaan  yang  telah  terbangun,  dan dukungan  dari  pimpinan  daerah,  menjadi  modal  yang  penting untuk  dapat  memformalkan  KPA  kembali.  Meski  tetap  harus punya  jalan  keluar  untuk  mensiasati  kebijakan  yang  telah mengatur perubahan KPA.

## c. Peningkatan Kualitas Hidup ODHA
Untuk  Aceh  Utara,  pelayanan  diberikan  oleh  satu Puskesmas dan satu Rumah Sakit di ruang Voluntary Counseling
15 Ms, pada FGD 19 September 2018
and  Test HIV  (VCT). 16 Ruang  VCT  di  kedua  pusat  layanan kesehatan  ini,  terpisah  dari  ruang  layanan  pasien  lainnya. Sehingga  pasien  ODHA  tidak  rentan  untuk  diketahui  identitas dan  penyakitnya.  Pelayanan  yang  diberikan  juga  terpadu sehingga pasien ODHA yang memasuki ruang VCT tidak harus pergi ke berbagai unit di Rumah sakit tersebut. Mereka biasanya diperiksa  dan  menunggu  obat  atau  hasil  lab  di  ruang  VCT. Perawatlah  yang  meneruskan  semua  kebutuhan  administrasi ODHA  ke  bidang  bidang  lainnya.  Menunggu  dalam  ruangan bersama  perawat  dan  konselor,  menjadi  dinamika  interaksi tersendiri,  dimana  ODHA  bisa  berbagi  penderitaan  dengan sesama  ODHA  juga  mendapat  masukan  dari  perawat  dan konselor ataupun dokter. Pasien juga sangat dijaga kerahasiaan diagnosanya,  biasanya  disebutkan  penyakit  maagh,  atau penyakit dalam lainnya.
Keberadaan ruang VCT di Aceh Utara, sangat membantu ODHA  untuk  mendekatkan  akses  layanan  kepada  mereka.  Fr, menceritakan pengalamannya sebelum ada klinik VCT di Aceh Utara,  mereka  biasanya  harus  di  rujuk  ke  Banda  Aceh.  Tidak punya keluarga untuk tempat menginap, membuat pembiayaan menjadi  sangat  besar.  Ketika  beberapa  kali  dirujuk  ke  Banda Aceh,  Fr  mendapatkan  support  dari  teman  teman  ODHA  lain yang patungan membantu biaya perjalanan Fr. 17
Observasi  juga  dilakukan  di  salah  satu  ruangan  VCT ketika  melakukan  penelitian,  ada  dua  ODHA  yang  sedang
16 Untuk keperluan kehati-hatian, nama dua pusat layanan kesehatan ini tidak dieksplisitkan untuk tujuan keberlangsungan layanan VCT di kedua pusat layanan eksehatan ini.
17 Wawancara  dengan  Fr  salah  seorang  ODHA  di  Aceh  utara,  21 September 2018
menunggu obat di ruang VCT. Keduanya telah diperiksa dokter dan sambil bersantai duduk dan rebahan di tempat pemeriksaan. Salah satu ODHA, Hm, menceritakan tentang  masalah dengan istrinya  setelah  kondisi  fisiknya  yang  tidak  mampu  lagi bekerja. 18 Fr,  ODHA  yang  lain  duduk  di  tempat  tidur mendengarkan keluhannya sembari sesekali mencoba memberi saran. 19 Perawat  dan  pendamping  yang  ada  di  sana  juga memberikan banyak spirit dan dukungan bagi ODHA. Hampir dua  jam  berada  di  ruangan  tersebut  mendengar  kan  dan menyaksikan  suasana  yang  ada,  jelas  terlihat  pelayanan  VCT tidak  hanya  terpadu,  tetapi  juga  sangat  kekeluargaan.  Hal  ini juga diakui oleh ke tiga ODHA yang diwawancarai. Hm, Fr dan VA  secara  terpisah  menyampaikan  apresiasi  dan    rasa terimakasih mereka terkait layanan VCT yang mereka dapatkan. Ketiganya juga mengakui setelah rutin mendapatkan layanan di VCT,  kondisi  kesehatan  mereka  menjadi  lebih  baik. 20 Bahkan Hm menambahkan:
Saya dan beberapa teman malah memanggil bu dokter khusus  VCT  dengan  panggilan  umi.  Ini  karena  umi  tidak hanya  memberi  pemeriksaan  dan  pengobatan  medis,  tapi sangat  rajin  memberi  kami  nasehat  nasehat  islami  yang menyemangati  kami.  Kalau  pun  kami  berobat  ke  tempat
18 Hm  adalah  suami dengan dua anak, berusia 34 tahun. Istrinya bekerja sebagai PNS bidang kesehatan. O 1 tinggsl bersama mertuanya yang dalam beberapa kasus terlibat mencampuri rumah tangganya
19 O 2 adalah suami dengan satu anak,  beusia 29 tahun. Istrinya bekerja sebagai pegawai bidang kesehatan. O2 bekerja dengan usaha o line termasuk menjadi anggota LML tertentu
20 Wawancara dengan Va 19 Sepetember, dan wawancara dengan Hm dan Fr 21 September 2018 di Aceh Utara
prakteknya kami di bebaskan dari pembayaran. Umi adalah sosok yang luar biasa. 21
Setelah pendataan dan pemberian layanan VCT, di Aceh Utara  juga  berkomitmen  memastikan  kerahasiaan  identitas ODHA yang telah terdaftar. Sejak dari pengambilan rujukan di puskesmas  hingga  pengobatan  di  layanan  VCT.  Termasuk memberikan informasi lisan kepada siapa yang bertanya tentang penyakit  ODHA  dengan  menyebut  penyakit  lain  yang  bukan HIIV  AIDS.  Pendokumentasian  arsip  ODHA  juga  diupayakan keamanannya. Kerahasiaan identitas ini selain sebagai tuntutan undang-undang, juga sebagai jaminan agar ODHA merasa aman dan tidak khawatir penyakitnya diketahui masyarakat termasuk keluarganya. E, salah seorang perawat di salah satu ruang VCT menyebutkan,  bahkan  mereka  tetap  merahasiakan  penyakit ODHA  ketika  orang  tua  pasien  datang  dan  bertanya  dengan sedikit  memaksa  tentang  penyakit  anaknya.  Menjaga kerahasiaan  ini  menjadi  bagian  yang  selalu  dipastikan  oleh pemerintah  selaku  penyedia  layanan  agar  ODHA  tetap  dapat bertahan memeriksakan dirinya secara rutin.
Perahasiaan identitas ODHA menjadi bagian yang tidak mudah  karena  mekanisme  untuk  mendapatkan  layanan  VCT pastinya  melibatkan  banyak  pihak.  Sebelum  mendapatkan layanan VCT, ODHA tetap harus membawa rujukan Puskesmas. Beberapa kasus yang mengancam kerahasiaan identitas ODHA terjadi di level ini. Fr menyebutkan: “Saya pernah mengalami di kampong saya, seorang bidan desa bilang ke istri saya ‘jangan hamil lagi ya, jangan punya anak dari dia lagi, kalau mau punya
21 Wawancara dengan Hm 21 September 2018 di Aceh Utara
anak lagi cerai aja cari suami lain’. Saya shock waktu dengar hal ini dari istri saya. Padahal dia orang medis, tapi sanggup bilang seperti  itu?” 22 .  El  yang  bertugas  sebagai  perawat  juga membenarkan hal seperti ini dan ia menambahkan pernah ketika ada  kasus  terbukanya  identitas  ODHA  ketika  mengambil rujukan,  mereka  langsung  mendatangi  puskesmasnya  dan memberi  teguran  atas  ketidak  profesionalan  sikap  petugas tersebut. Karena kerahasiaan adalah menjadi amanah kebijakan.
Penanganan  lain  yang  dilakukan  adalah  memperluas jangkauan pelayanan dengan mempersiapkan puskesmas untuk penanganan HIV AIDS. Diantara kegiatan rutin yang dilakukan di  puskesmas  adalah  skrining  HIV  bagi  ibu  hamil  dibarengi dengan  skrining  penyakit  menular  lainnya.  Sehingga  pada prinsipnya semua puskesmas dipersiapkan untuk melakukan test HIV  AIDS  bagi  ibu  hamil  diminta  ataupun  tidak.  Selain  itu penanganan  khusus  juga  dilakukan  bagi  ibu  hamil  sejak pemeriksaan  kehamilan.  Tahun  2018  ditargetkan  pemeriksaan HIV AIDS kepada 1612 ibu hamil. Sampai dengan Juni 2018, capaiannya  ada  1188  ibu  hamil  yang  telah  mendapatkan pemeriksaan. 23 Selain  itu  pemerintah  Aceh  Utara  sedang mempersiapkan  SDM  dan  fasilitas  di  7  titik  untuk  dapat membuka layanan VCT. 24
22 Wawancara dengan Fr 21 September 2018 di Aceh Utara
23 Dinas Kesehatan Aceh Utara
24 Wawancara dengan Ft, pegawai Dinkes Aceh Utara 21 September 218 di Lhokseumawe

## d. Sosialisasi Penyadaran Masyarakat dan Peran Pendamping
Hal yang sangat mendasar bagi ODHA adalah dukungan keluarga  dan  lingkungannya.  Tetapi  ini  pula  yang  sulit didapatkan  oleh  ODHA.  Pada  posisi  inilah  kehadiran pendamping  menjadi  sangat  penting  bagi  ODHA.  Er,  salah seorang relawan pendamping yang diwawancarai menyebutkan ada  ODHA  yang  hanya  dirinya  dan  pendamping  yang  tahu penyakitnya.  Va  salah  satu  ODHA  dari  waria,  Ayah  ibunya, kakak dan adiknya sama sekali tidak tahu, bahkan teman teman warianya  tidak  tahu.  Hanya  saya  dan  dia  yang  tahu  dan  saya harus menjaga kerahasiaan ini. 25
Wawancara  dengan  ODHA  juga  menggambarkan pentingnya  arti  pendamping  bagi  mereka  karena  keluarga mereka belum tahu. Tiga orang ODHA yang diwawancarai, dua sudah menikah (Hm dan Fr) dan yang satu belum menikah (Va) punya  pengalaman  yang  khas  tentang  ini.  Hm  memiliki  dua putera, istrinya yang bekerja di bidang medis sudah mengetahui penyakitnya.  Akan  tetapi  keluarga  Hm  seperti  orang  tuanya sama  sekali  tidak  mengetahui.  Sementara  Hm  kerap  punya masalah  dengan  istri  atau  keluarga  istrinya  karena  Hm  yang tidak lagi bekerja karena penyakitnya. Beban psikologis karena merasa  tidak  berguna,  dan  kecemasan  terhadap  masa  depan kedua  puteranya,  ditambah  tekanan  konflik  dengan  istri  dan keluarga istrinya, menjadi pemicu yang melemahkan psikis Hm dan  berdampak  pada  menurunya  kesehatannya.  Hm  selalu membutuhkan  teman  berbagi  untuk  mengurangi  berbagai
25 Wawancara dengan Er, (40 thn) pendamping ODHA Aceh Utara,
20 September 2018 di Lhokseumawe
tekanan masalahnya, dan Er adalah relawan pendamping yang dipanggilnya  emak  yang  selalu  memberinya  semangat  untuk menjalani hidupnya. 26
ODHA  lainnya  adalah  Fr  juga  sudah  menikah  dan memiliki dua puteri. Istrinya bekerja sebagai PNS. Fr yang saat ini bekerja melalui on line shop dan bergabung sebagai anggota salah satu Multi Levell Marketing (LML) tertentu. Sehingga Fr masih  berpenghasilan  yang  dapat  membiayai  kebutuhan keluarganya. Fr mengalami sakit kaki yang cukup lama seperti akibat asam urat, tetapi hasil lab tidak menunjukkan indikasi apa apa. Meski sekilas tampak lebih cuek dengan penyakitnya dan lebih  santai,  tetapi  secara  psikologis  Fr  terlihat  sangat  rentan karena  khawatir  terbuka  statusnya.  Istri  Fr  sudah  mengetahui penyakitnya ketika ia drop dan harus diopname pertama sekali, sementara  Fr  tidak  sadar,  maka  pihak  rumah  sakit menyampaikan ke istrinya, tetapi keluarga Fr sama sekali tidak mengetahuinya.  Fr  menceritakan  waktu  beberapa  bulan  lalu, bidan desa di tempat tinggalnya bilang ke istrinya supaya jangan punya anak lagi, kalau ingin punya anak juga, cerai aja dulu cari suami yang lain. Fr sempat shock dan ini menjadi masalah yang membebani keluarganya. Fr sering bersama Hm berbagi dengan Er dan juga petugas di Klinik VCT di salah satu pusat layanan kesehatan milik pemerintah 27
Selanjutnya Va, merupakan ODHA dari kalangan waria. Va pernah kuliah di salah satu PT, tetapi karena penampilannya keperempuanan Va mendapatkan bully dari lingkungannya, lalu berhenti.  Penyakit  Va  tidak  diketahui  oleh  keluarganya.  Va
26 Wawancara dengan Hm (31 tn) ODHA laki-laki, di Lhokseumawe
27 Wawancara dengan Fr, ODHA laki-laki, pada 21 September 2018 di Lhoksemaweu
memutuskan  menyimpan  penyakitnya  dari  keluarga  karena ibunya  yang  sakit  sakitan,  dan  ayahnya  yang  sibuk  karena kondisi  ibunya  yang  sakit  sakitan.  Ayahnya  yang  guru  telah berulang  kali  marah  besar  karena  perilakunya  yang keperempuanan,  apalagi  jika  tahu  ia  mengidap  HIV.  Namun terlepas  dari  kemarahan  pada  Va  karena  perilakunya,  ayahnya terus  membantunya  untuk  mandiri,  membuka  salon  di  depan rumah mereka. Va yang pasca HIV bertekad untuk bergaul lebih sehat  (Versi  yang  dia  pahami  adalah  tidak  bergonta  ganti pasangan)  merasa  menjadi  lebih  terjaga  karena  bisa  bekerja lebih  aman  karena  dekat  dengan  keluarganya.  Satu  satunya orang  yang  dia  percayai  terkait  penyakitnya  adalah  Er  selaku pendamping  yang  juga  orang  pertama  yang  berhasil menjangkaunya  untuk  test  HIV.  Bahkan  menurut  Va  tidak jarang Er tidur di rumahnya jika Va sedang drop kesehatannya. Bersama Er, Va menjadi lebih kuat, bahkan sekarang Va sudah dipercayai untuk menjadi pelatih bidang kecantikan di beberapa event. Bagi Va, Er adalah orangtuanya ketiga, dia memanggil Er dengan  sebutan  mamak. 28 Dalam  situasi  ini  maka  para pendamping  memegang  peranan  dakwah  yang  sangat  penting. Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh  Kh  dan  Er  sejak  tahun  2006. Nama Er sangat  dekat bagi ODHA di semua populasi. ODHA memanggilnya  emak.  Awal  mulanya  mereka  menjadi penjangkau pada program Fatayat NU, lalu bergabung sebagai relawan  di  KPA.  Dr.  Machroza  menyebukan:  “tidak  banyak yang mau peduli membantu ODHA, yang dua orang ini memang
28 Wawancara dengan Va, ODHA dari poplasi waria, pada 19 September 2018 di Lhokseumawe
luar  biasa  dan  langka”,  ucapnya  yang  diarahkan  pada  Kh  dan Er. 29
Pada  salah  satu  FGD,  KH  dan  Er  menyampaikan pengalaman mereka ketika menjangkau ODHA,  Waktu  itu seorang ibu yang baru ditinggal suaminya, ketahuan HIVnya positif (karena tertular dari suaminya). Ibu ini histeris. Kami yang  dapat  kabar  segera  meluncur  ke  lokasi.  Dia  histeris bilang  jangan  mendekat  nanti  ketularan.  Lalu  kami memeluknya,  dia  terkejut  dan  bingung  pada  saat  itu.  Dia menangis bilang dia sendiri sekarang bahwa dia akan mati. Kami bilang bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia punya kami sebagai temannya. Momen ini sangat berarti karena berhasil membantu  ODHA  untuk move  o n  dan  saat  ini  selalu  rajin menghubungi  untuk  berkonsultasi  dan  saling  menguatkan dengan ibu lainnya. 30
Tak  jarang  kedua  pendamping  yang  saat  ini  mejadi relawan, harus menginap di keluarga ODHA untuk memastikan kesehatan  ODHA  yang  drop,  mendapat  pengobatan  yang  baik karena keluarganya tidak tahu. Setiap mendapat khabar apapun dari  ODHA  yang  mendesak,  para  pendamping  ini  biasanya langsung datang. Mereka disebut relawan karena mereka tidak mendapat  kompensasi  apapun.  Semua  mereka  lakukan  karena panggilan  kemanusiaan  yang  sudah  menganggap  ODHA sebagai  teman  atau  kerabat  mereka.  Meski  awal  pertemuan mereka  dengan  ODHA  difasilitasi  beberapa  program,  namun selanjutnya situasi ODHA yang menuntut kerelaan waktu tenaga dan materi membuat mereka secara terus menerus berusaha ada
29 FGD 19 September 2018 di Lhokseumawe
30 FGD pendamping 19 september 2018 di Lhokseumawe
untuk  membantu  ODHA.  Tidak  jarang  mereka  juga  harus berkorban  materi  untuk  membantu  ODHA  yang  kesulitan.  Er menceritakan, bagaimana untuk mensuport Va bangkit kembali, Er meminjamkankan motornya selama berbulan bulan untuk Va bisa beraktifitas dan melupakan penyakitnya. 31
Demikianlah  penjangkauan  dan  pendampingan  yang dilakukan  oleh  relawan  menjadi  dakwah bi  al  hal yang menguatkan ODHA, dan mendekatkan ODHA pada Islam. Hal ini  terbukti  sangat  efektif  untuk  penjangkauan  ODHA  dan memelihara  keberlanjutan  interaksi  antara  ODHA  dan pendampingnya.  Penjangkauan  ODHA  dan  mempertahankan keberlanjutan relasi dengan ODHA, merupakan hal yang tidak mudah.  Akan  tetapi  dengan  simpati  dan  empati  pendamping, mereka mampu mempertahankannya.
Cara lain yang dikembangkan untuk menjangkau ODHA di Aceh Utara adalah dengan program “Desa Siaga HIV AIDS”, “sistem  jejaring”  dan  “apresiasi”.  Sistem  jejaring  yang dimaksudkan adalah dengan membentuk kader penanganan HIV AIDS di level desa, termasuk dari kalangan ODHA. Setiap kader yang  berhasil  membawa  ODHA  untuk  diperiksa,  akan  diberi apresiasi berupa pergantian uang transportasi Rp.150.000,-. Hal ini  memberi  dampak  bertambahnya  jangkauan  pelayanan  bagi ODHA dengan pola bola salju, yang terus bergulir dan meluas informasinya di kalangan ODHA dan masyarakat.
Penanganan  ODHA  juga  dilakukan  melalui  kemitraan dengan  lembaga  lokal  dan  nasional  serta  internasional.  Aceh Utara membangun kemitraan dengan kementerian kesehatan dan
31 Wawancara dengan Er 20 Septembet 2018, dan juga disampaikan senada oleh Ve ketika wawancara di Lhokseumawe 2018
Global  Fund  sebagai  funding  kegiatan  untuk  penanggulangan HIV AIDS. Selain itu kemitraan dengan lembaga local menjadi sangat strategis khususnya dalam hal penjangkauan ODHA. Di Aceh  Utara  Yayasan  Permata  Aceh  Peduli  (YPAP)  menjadi lembaga yang bermitra dengan pemerintah. Pendampingan yang dilakukan  oleh  YPAP  berdampak  pada  mudahnya  koordinasi yang  terbangun  dengan  multi  pihak.  YPAP  membentuk  dan mendampingi  komunitas  LSL,  Waria  dan  PSK  yang memudahkan pengorganisasian, sosialisasi informasi dan saling dukung  antara  para  pihak.  Komunitas  yang  dibentuk  adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana anggotanya dan pengurusnya adalah ODHA. Mereka mengembangkan program untuk kebaikan dan peningkatan kualitas hidup mereka, melalui kebersamaan di KSM.
Selain itu difasilitasi berbagai upaya untuk pengkoordinasian  ODHA  juga  dilakukan  dengan  WhatsApp Group yang dikelola oleh ODHA yang anggotanya berasal dari lintas  komunitas.Selain  itu  pertemuan  rutin  ODHA  di  rumah sakit  setiap  bulannya.  Dimana  penyelenggara  layanan,  ODHA dan  pendamping  bisa  saling  berbagi  dan  saling  bantu memecahkan  masalah.  Diskusi  ini  hanya  terbuka  bagi  ketiga unsur  tersebut  dan  tidak  bisa  diikuti  oleh  pihak  liannya. Sayangnya  diskusi  ini  saat  ini  terhenti.  Menurut  ODHA  ada masalah  internal  di  kalangan  mereka  yang  perlu  diselesaikan agar  aktifitas  ini  bisa  berjalan  kembali.  Sekilas  Hm menggambarkan bahwa ada tokoh senior ODHA diantar mereka yang berbeda pendapat terhadap salah seorang pemberi layanan, lalu mempengaruhi yang lain. 32
32 Wawancara dengan O1 di Aceh Utara 21 Oktober 2018
Aceh  Utara  juga  mengembangkan  penanganan  konflik terkait HIV AIDS yang berangkat dari kasus-kasus yang dialami ODHA. Kasus yang pernah dihadapi diantaranya tidak maunya masyarakat  untuk  melakukan  prosesi  fardhu  Kifayah  bagi ODHA  yang  meninggal  dunia.  Sehingga  desa  desa  yang memiliki  kasus  terkait  ODHA  menjadi  sasaran  sosialisasi  dan pendekatan  penyadaran.Terakhir  yang  sangat  intens  dilakukan adalah  sosialisasi  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  tujuan mengikis stigma bagi ODHA. Ada tim yang disebut da’i siaga, yaitu da’i yang telah dibekali pengetahuan tentang HIV AIDS.
Demikianlah  upaya  implementasi  kebijakan  yang  telah dikembangkan  di  Aceh  Utara  yang  mengedepankan  prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian. Sehingga tanpa penelitian khusus seperti ini, sulit untuk didapatkan informasinya.
Dari segi efektifitas, menurut ODHA yang diwawancarai, penanganan  yang  diterapkan  oleh  Aceh  Utara  sangat memuaskan. Konseling, kerahasiaan dan pengobatan yang telah dilakukan  pemerintah  telah  memperluas  jangkauan  layanan. Selain  itu  pengobatan  juga  dapat  berlangsung  lama  dan  rutin sehingga  membantu  ODHA  menjaga  kestabilan  kesehatannya dan pada akhirnya diharapkan menurunkan resiko kematian.
Pengobatan dan pengorganisasian ODHA juga membangun  kesadaran  ODHA  untuk  memulai  dari  dirinya memutus mata rantai penularan HIV AIDS  kepada orang lain. Selain  itu  terdapat  ODHA  yang  aktif  mempromosikan  bahaya HIV  AIDS  di  komunitasnya  baik  komunitas  LSL,  Waria ataupun  PSK.  Namun  demikian  kendala  juga  ditemui, diantaranya  kerahasiaan  masih  menjadi  PR  yang  berat  karena masih  ada  kasus  terbukanya  identitas  ODHA  yang menyebabkan  ODHA  mendapatkan  stigma.  Selain  itu
koordinasi  lintas  sector  juga  masih  terbatas.  Selama  ini penanganan  ODHA  dipahami  hanya  menjadi  tupoksi  Dinkes. Padahal dari peraturan pemerintah, diharapkan hal ini menjadi agenda pembangunan lintas sector. Hal ini juga tertera pada UU kesejahteraan  Sosial  yang  mengatur  hak  ODHA  yang  harus terpenuhi. Akan tetapi di Aceh Utara Dinas Sosial belum terlibat aktif  dalam  upaya  penanganan  ODHA  karena  tidak  ada mengalokasikan  anggaran  untuk  ini 33 .  Selain  itu  masalah koordinasi antara KPA dan Dinas  Kesehatan juga menjadi  PR yang  harus  dibenahi  agar  kerjasama  lintas  sector  dapat dijalankan dengan baik.
Terlepas  dari  latar  belakang  sebab  sakitnya,  ODHA menjadi  mad’u  yang  membutuhkan  dakwah.  Pemerintah  yang memberi layanan menjadi da’i yang membantu mad’u. Selain itu ada  relawan  pendamping  ODHA  yang  menjalankan  fungsi dakwah bi  al  hal dengan  sangat  intensif.  Apa  yang  dilakukan oleh Er dan Kh sebagai pendamping ODHA menjadi pendekatan dakwah fardhiyyah yang  memudahkan  bagi  keduanya  untuk menguatkan  ODHA  dengan  sudut  pandang  agama.  Hm  salah seorang ODHA menyebutkan salah satu kebutuhan yang penting bagi mereka adalah nasehat rohani yang rutin dan terus menerus. Hal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Utara melalui pengajian  rutin  ODHA  baik  mingguan  untuk  skala  kecil,  juga bulanan  untuk  skala  yang  lebih  besar.  Para  pendamping  dari lembaga  pemberi  layanan  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah ikut hadir bersama ODHA mendengarkan pengajian. Dokter  dengan  tugas  VCT  di  Aceh  Utara  ini  juga  merupakan penceramah yang selalu mengisi kegiatan pengajian ini. ODHA
33 Wawancara dengan Dinas Sosial Aceh Utara
dan  para  pendamping  sangat  antusias  ketika  menceritakan  hal ini. Kesempatan ini juga digunakan sebagai media silaturrahmi yang  saling  menguatkan.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  seolah pengajian biasa untuk merahasiakan kondisi sebenarnya.
Diskusi  antara  peneliti  dan  ODHA  pasca  wawancara (HM  dan  Fr)  berlanjut  dengan  diskusi  konseling  dimana  Hm menceritakan  kesedihannya  terkait  kesehatannya  dan  masa depan  dua  puteranya.  Lalu  peneliti  mencoba  memberikan motivasi berbasis keyakinan pada pertolongan Allah. Beberapa jam bersama dua ODHA ini sangat  terasa bagi  peneliti bahwa keduanya adalah mad’u yang kering dari siraman rohani untuk menguatkan  psikisnya.  Akan  tetapi  sudut  pandang  ini  belum tentu sama bagi da’i yang lain. Terdapat anggapan “membiarkan lebih baik” dan tidak perlu membantu ODHA karena apa yang dialami saat ini adalah hukuman dari dosa yang telah dibuatnya sendiri.  Dua  sudut  pandang  dakwah  terhadap  ODHA menunjukkan,  problematika  dakwah  ini  tidak  sederhana. Dibutuhkan banyak kajian yang mampu memberikan informasi seimbang agar panggilan dakwah untuk ODHA tidak terhalang stigma.
D. Penutup
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa intensitas upaya dakwah membantu ODHA dengan penanganan HIV AIDS di Aceh Utara telah diawali oleh Dinas Kesehatan  dan  KPA.  Lalu  bergulir  lembaga  lembaga  lainnya termasuk  pemerintah  dan  non  pemerintah.  Dapat  disebutkan upaya  ini  berhasil,  terindikasi  dari  data  ODHA  yang  telah dikumpulkan  sebagai  hasil  penjangkauan.  Selain  itu keberadaan VCT di dua lokasi menjadi capaian tersendiri yang menunjukkan  kemajuan  layanan  bagi  ODHA  di  Aceh  Utara.
Meski ada dualism pemahaman terkait dakwah kepada ODHA, namun bagi dakwah pengembangan masyarakat, ODHA adalah mad’u  yang  harus  dibantu  untuk  memperkuat  Islam  dalam eksistensi hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abertina  Nasri  Lobo, “Proses  Pendampingan  Wanita  Pekerja Seks  Komersial  Dalam Upaya Pencegahan  Hiv/AIDS (Studi   Kasus   Di  Lokalisasi  Tanjung Elmo   Sentani Oleh   Perkumpulan   Keluarga   Berencana   Indonesia Daerahpapua Propinsi Papua”, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Indonesia, 2008.
Agus  Wahyudi,  “ Pola  Sosialisasi  Bahaya  Hiv/Aids  (Study Perbandingan  Palang  Merah  Indonesia  (Pmi)  Dan Komisi  Penanggulangan  Aids  (Kpa)  Di  Kota  Banda Aceh). Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry, 2011 Arwam Hermanus dkk, Perilaku dan Resiko Penyakit HIV-AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan  HIV-AIDS .  Jurnal  Manajemen  Pelayanan
Kesehatan, vol.13, No. 4 Desember 2010.
Azzahra  Nur  Afifah, Realita  Kesehatan, Jurnal  Kesehatan (Health Care is Expensive)
Burhan  Bungin, Metodologi  penelitian  kualitatif, Jakarta  :
Kencana, 2011 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori & Proses , Edisi Revisi Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
Edi  Suharto. Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik , Bandung: ALFABETA, 2007.
Husaini  Usman,dkk. Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Jakarta  : Bumi Aksara.2009
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004. Munawar  A.R, “Optimalisasi  Peran  Komisi  Penanggulangan Aids  Kota  Banda  Aceh  Dalam  Mensosialisasikan Bahaya Hiv Dan Aids Terhadap Remaja” Banda Aceh : Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  IAIN  Ar-Raniry, 2013
Reza  Nasser,  HIV  NEWS,  (Banda  Aceh:  Aceh  Jurnalis  For AIDS, Edisi Oktober-November 2009.
Riant Nugroho, Penelitian Kebijakan , Yogyakarta: 2013. Riduwan, Belajar Mudah penelitian untuk Guru-Karyawan dan
Peneliti Pemula ,  Bandung: ALFABETA,2007.
Ronald Hutapea, AIDS & PMS dan Perkosaan, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan I, 1995. Siti  Fatimah  Zuhra, Pendampingan  Korban  HIV/AIDS  (Studi Kasus di NAD Support Group Banda Aceh ), Banda Aceh:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.
Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah ,  Bandung: Pustaka Setia, 2001.

## SUMBER LAIN
Anto Sidharta, laporan PKBI: Penularan HIV/AIDS Terbesar di Indonesia, http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/3379004_4 260.html .
Bukhari, Sampai 2016, sebanyak 319 Ribu Warga Terkena HIV/AIDS, diakses dari https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/05/22 ,
Duh, Para Istri Tertular HIV, Serambi Indonesia, hlm 1 dan 7, Rabu 16 Desember 2015.
Laporan berita Koran Republika, Kamis 25 November 2015.
Pusat  Data  Dan  Informasi  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia Tahun 2014, diakses dari www.depkes.go.id . Reza Nasser, HIV News , Banda Aceh: Aceh Jurnalis For Aids, Edisi Oktober-November 2009.