NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702

## ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TANAH YANG BERSTATUS LETTER C DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
Apit Rina Palupi, Djumadi Purwoatmodjo, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro E-mail: apitrp10@gmail.com

## Abstract
Land sale and purchase process that signed as Letter C is a practice for custom land type obtained hereditary  which  then,  its  right  convension  to  the  state  is  not  registered  through  the  land  office. Generally,  that  sale  and  purchase  practice  oftenly  happen  in  Kranggayam  District,  Kebumen Regency. Therefore, the author interested to find out how the practice of sale and purchase letter C land  cause  people  in  Karanggayam  are  still  perform  this  practice.  The  research  is  analytically descriptive with Law Sociology research method. So that, the author can get real description related to sale and purchase practice of Letter C land in Karanggayam. Practice of sale and purchase letter C  land  in  Karanggayam,  the  implementation  run  in  front  of  village  headman  of  Karanggayam. Trading the land only based on the letter of outstanding tax returns from the seller and the process of the land rights by the seller to the buyer done at the time when also at the same time as payment process. Several factors cause it often happens in Karanggayam, are: Many parcels of land that have not  been  certified,  convoluted  land  certification  process,  community  culture  in  Karanggayam  sale and purchase process with trading system under the hand.

## Key words : sale and purchase; letter C land

## Abstrak
Proses  jual  beli  tanah  yang  berstatus  letter  C  biasnya  dilakukan  terhadap  tanah  milik  adat  yang diperoleh  secara  turun-temurun  kemudian  konversi  haknya  ke  Negara  belum  didaftarkan  melalui Kantor  Pertanahan.  Praktik  jual  beli  tersebut  masih  sering  terjadi  di  Kecamatan  Karanggayam Kabupaten Kebumen. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses jual beli tanah tersebut  dan  apa  penyebab  masyarakat  Karanggayam  masih  melakukan  praktik  jual  beli  tanah berstatus letter C. Penelitian  ini  bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosiologi  hukum.  Sehingga  penulis  dapat  memperoleh  gambaran  terkait  dengan  praktik  jual  beli tanah yang berstatus letter C di Kecamatan Karanggayam. Praktik jual beli tanah berstatus Letter C di  Kecamatan  Karanggayam  pada  umumnya  dilakukan  dihadapan  Kepala  Desa  dan  saksi  aparat Desa  Karanggayam.  Jual  beli  tanah  tersebut  hanya  didasarkan  atas  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang  dari  penjual  dan  proses  penyerahan  hak  atas  tanah  oleh  penjual  kepada  pembeli dilakukan  pada  saat  itu  juga  bersamaan  dengan  proses  pembayaran  harga  dari  pembeli  kepada penjual.  Beberapa  faktor  penyebab  seringnya  terjadi  jual  beli  tanah  tersebut  yaitu:  banyaknya bidang  tanah  yang  belum  bersertifikat,  proses  sertifikasi  tanah  yang  berbelit-belit,  serta  kultur budaya  masyarakat  Kecamatan  Karanggayam  yang  sudah  terbiasa  melakukan  proses  jual  beli dibawah tangan.

## Kata kunci : jual beli; tanah letter C
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Kehidupan  manusia  hingga  saat  ini  masih  sangat  erat  kaitanya  dengan  kegiatan maupun  usaha  yang  bersifat  agraris  khususnya  dalam  hal  pertanahan.  Tanah  merupakan permukaan  bumi  yang  dalam  penggunaannya  meliputi  juga  sebagian  tubuh  bumi  yang  ada  di bawahnya  dan  sebagian  dari  ruang  yang  ada  di  atasnya,  dengan  pembatasan  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yaitu  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  yang  bersangkutan,  dalam  batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Harsono, 2013).
Terkait dengan hal pertanahan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) yaitu “Bumi, air, dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara,  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Secara konsepsional arah kebijakan pertanahan didasarkan pada Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  telah  diatur  dan digariskan dalam (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang selanjutnya disebut UUPA). Salah satu  tujuan  diundangkannya  UUPA  yaitu  meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  jaminan kepastian  hukum  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.    Sudah  sejak  tahun  1960,  negara telah  memerintahkan  kepada  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Pendaftaran  Peralihan  hak  atas  tanah  termasuk  di  dalam  kegiatan pemeliharaan  data  pendaftaran  karena  dari  setiap  peralihan  hak  atas  tanah  yang  terjadi  akibat jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan  dan lain-lain, dan yang dibuktikan dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  PPAT  sementara,  haruslah tercatat  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah.  Namun  pada  kenyataannya  hingga  sekarang  jumlah bidang  tanah  yang  didaftarkan  kurang  lebih  31%  dari  85  juta  bidang  tanah  yang  ada  di Indonesia.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  jaminan  perlindungan  atas  kepemilikan  dan penggunaan tanah di Indonesia relatif minim (Lubis, 2012).
Hubungan  hukum  antara  seseorang  dengan  tanah  dapat  terjadi  karena  hibah,  waris, dan  sebagainya.  Namun  demikian  persoalan  yang  dibahas  dalam  karya  ilmiah  ini  hanya menyangkut salah satu aspek saja yaitu mengenai jual beli tanah berstatus Letter C yang terjadi di  Kecamatan  Karanggayam,  Kabupaten  Kebumen  dan  penyebab  masyarakat  Desa Karanggayam masih sering melakukan praktik jual beli terhadap tanah yang berstatus Letter C. Aturan  mengenai  jual  beli  tanah  diatur  di  dalam  UUPA  yang  selanjutnya  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA. Jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Jadi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 jual  beli  hak  atas  tanah  harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang.  Hal  tersebut sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli suatu hak atas tanah, dan selanjutnya PPAT akan membuatkan akta jual beli tersebut (Soimin, 2004). Pada kenyataannya di lapangan masih sering  kali  terjadi  jual  beli  tanah  yang  berstatus  Letter  C  yang  pada  pelaksanaannya  hanya didasarkan  pada  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) atau  bukti  pembayaran  pajak saja.  Seperti  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  penulis  yaitu  di  Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.
Banyaknya  masyarakat  Karanggayam  yang  melakukan  praktik  jual  beli  tanah  yang berstatus Letter C disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih banyak tanah yang hanya berstatus  Letter  C  sehingga  tidak  ada  bukti  kepemilikan  tanah  berupa  sertifikat.  Mengingat pentingnya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  adat  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah secara sah (Sugianto, 2017), sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa terhadap tanah adat khususnya hak milik adat harus  didaftrakan,  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Pasal  29  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 yaitu:
“Hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun didaftar  dengan  membukukanya  dalam  buku  tanah  yang  memuat  data  yuridis  dan  data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  akan  meneliti  lebih lanjut  mengenai  “Analisis  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Yang  Berstatus  Letter  C  Di  Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.”

## 1. Rumusan Masalah
1) Bagaimana praktik jual beli tanah yang berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen?
2) Faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  banyaknya  terjadi  praktik  jual  beli  tanah  yang berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen?
2. Tujuan Penelitian
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  praktik  jual  beli  tanah  yang  berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  dari praktik  jual  beli tanah  yang berstatus Letter C di Kecamatan  Karanggayam  Kabupaten Kebumen.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 3. Orisinalitas Penelitian 1 2 3 Karolus K. Judul  :  Jual  Beli  Tanah  Di Bawah  Tangan  Ditinjau  Dari UUPA

## Jolanda Marhel
Judul  :  Proses  Pendaftaran
Peralihan  Hak  Atas  Tanah Dalam  Perspektif  Kepastian Hukum

## Huzula Hasanah
Judul  :  Upaya  Penyelesaian Sengketa Jual Beli Di Bawah  Tangan  Atas  Tanah Yang Berstatus Letter C Rumusan Masalah : Bagaimanakah kedudukan jual-beli di bawah tangan dan bagaimanakah akibat hukumnya dilihat dari  hukum
agraria nasional?
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana  implementasi Pasal  103  Ayat  (1)  dan Ayat  (7)  PMA  No.  3 Tahun  1997  dalam  proses pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah  di  Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana  akibat  hukum
dari  implementasi  Pasal
103    Ayat  (1)  dan  Ayat
(7)  PMA  No.  3  Tahun 1997 dalam proses pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang?
Rumusan Masalah :
1. Apakah  akibat  hukum terhadap  jual  beli  di bawah  tangan  atas  tanah yang berstatus Letter C? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa terhadap  terhadap  jual beli  di  bawah  tangan atas tanah yang berstatus Letter C?
Persamaan:
Penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan.
Persamaan:
Penelitian  diatas  sama-sama mengkaji  mengenai  masalah di bidang pertanahan.
Persamaan:
Penelitian  diatas  sama-sama mengkaji mengenai Jual Beli  tanah  di  bawah  tangan terhadap tanah berstatus Letter C.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 Perbedaaan:
Yang  membedakan penelitian diatas dengan penelitian  yang dilakukan adalah penulis lebih  fokus  kepada  proses pelaksanaan dan faktor penyebab  seringnya  terjadi jual beli tanah dibawah tangan, sedangkan dalam karya  yang di tulis Karolu K. fokus  pada  kedudukan  jual- beli  di  bawah  tangan  dan bagaimanakah akibat hukumnya. (K., 1987)
Perbedaan:
Yang  membedakan penelitian diatas dengan penelitian  yang dilakukan adalah penulis lebih  fokus  mengkaji  tentang jual beli tanah dibawah tangan  terhadap  tanah-tanah yang belum terdaftar, sedangkan pada karya yang di tulis  Jolanda  Marhel  lebih fokus kepada proses peralihan hak  atas  tanah.  (Marhel, 2017)
Perbedaan:
Yang membedakan
penelitian diatas dengan penelitian  yang  dilakukan oleh  adalah  penulis  lebih fokus kepada proses pelaksanaan dan faktor penyebab  seringnya  terjadi jual  beli  tanah  dibawah tangan,  sedangkan  dalam karya  yang  di  tulis  Huzula Hasanah  lebih  fokus  pada akibat  hukum  serta  upaya penyelesaian  apabila  terjadi sengketa (Hasanah, 2018)

## B. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian untuk mendukung keakuratan data dalam menyelesaikan penulisan  karya  ini,  peneliti  memilih  dengan  Penelitian  sosiologi  hukum.  Penelitian  sosiologi hukum  adalah  penelitian  berupa  studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat  (Kountur, 2004).  Dengan  menggunakan  metode  pendekatan  sosiologi  hukum  (Paulus,  2016),  penulis dapat  memperoleh  gambaran  yang  nyata  terkait  dengan  praktik  jual  beli  tanah  yang  berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Adapun penelitian yang dilakukan penulis  bersifat  deskriptif  analitis,  artinya  penelitian  tersebut  memiliki  tujuan  untuk menggambarkan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat (Sukandarrumidi, 2012). Dalam karya ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli  tanah  yang  tidak  bersertifikat  yang  terjadi  di  Kecamatan  Karanggayam,  Kabupaten Kebumen.  Data  yang  telah  diperoleh  dari  Kantor  Desa  Karanggayam  dan  Kantor  Kecamatan Karanggayam kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Analisis Praktik Jual Beli Tanah di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen a) Bentuk Jual Beli Tanah Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Terdapat  beberapa  bentuk  jual  beli  tanah  yang  terjadi  di  Desa  Karanggayam, diantaranya yaitu:
1) Jual Lepas ( adol plas )
Arti  dari  jual  lepas  yaitu  proses  penyerahan  tanah  untuk  selama-lamanya dari  pemilik  tanah  kepada  pihak  lain  yaitu  pembeli  dengan  pembayaran  sejumlah uang  yang  jumlahnya  telah  ditentukan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak yaitu pemilik tanah dengan pihak lain yaitu pembeli.
2) Jual Gadai ( adol gadai )
Jual  gadai  adalah  penyerahan  tanah  oleh  penjual  kepada  pembeli  dengan harga  tertentu  dan  dengan  hak  menebusnya  kembali  yang  artinya  pemilik  tanah (pemberi gadai) menyerahkan tanahnya untuk digarap kepada pihak lain (pemegang gadai)  dengan  menerima  sejumlah  uang  dari  pihak  lain  (pemegang  gadai)  sebagai uang  gadai  dan  tanah  dapat  kembali  kepada  pemiliknya  apabila  pemilik  tanah menebus uang gadai.
3) Jual Tahunan ( adol tahunan )
Jual  tahunan  artinya  pemilik  tanah  pertanian  menyerahkan  tanahnya  untuk digarap  dalam  beberapa  kali  masa  panen  kepada  pihak  lain  yaitu  pembeli  dengan pembayaran  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditentukan  atsa  dasar  kesepakatan  antara pemilik  tanah  dengan  pembeli.  Setelah  beberapa  kali  masa  panen  sesuai  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  tanah  pertanian  diserahkan  kembali  oleh  pembeli kepada pemilik tanah.
Adapun beberapa macam sifat jual beli tanah yang ada di Desa Karanggayam, diantaranya yaitu:
(a). Tunai,  artinya  penyerahan  hak  atas tanah  oleh  pemilik  tanah  (penjual)  dilakukan secara  bersamaan  dengan  pembayaran  harganya  oleh  pihak  lain  (pembeli). Dengan  perbuatan  hukum  jual  beli  tersebut,  maka  pada  saat  itu  juga  terjadi peralihan hak atas tanah. Harga  yang dibayarkan pada saat penyerahan  hak tidak harus  lunas  dan  hal  ini  tidak  mengurangi  sifat  tunai  tersebut.  Jika  ada  sisa  dari harga  yang  belum  dibayarkan  maka  hal  ini  dianggap  sebagai  utang  pembeli kepada penjual yang tunduk pada hukum utang piutang.
(b). Terang,  artinya  jual  beli  tanah  tersebut  dilakukan  di  hadapan  Kepala  Desa Setempat  yang  tidak  hanya  bertindak  sebagai  saksi  tetapi  juga  dalam kedudukannya  sebagai  pihak  yang  menanggung  bahwa  jual  tanah  tersebut  tidak melangar hukum yang berlaku. Jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Kepala
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Desa  ini  menjadi  “terang”  bukan  “gelap”,  artinya  pembeli  mendapatkan pengakuan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  sebagai  pemilik  tanah  yang  baru dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  di  kemudian  hari  ada  gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tanah tersebut tidak sah.
b) Macam-Macam Tanah Tidak Bersertifikat di Kecamatan Karanggayam
Terdapat  beberapa  macam  sebutan untuk tanah  yang tidak  bersertifikat di Desa Karanggayam, di antaranya yaitu (Djasirun, 2017) :
1) Letter C
Letter  C  merupakan  tanda  bukti  berupa  catatan  tanah  yang  yang  berada  di  Kantor Desa atau Kelurahan. Bukti berupa catatan tanah tersebut diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada. Buku letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan  mengenai tanah  yang ada dalam  buku  letter C  itu  sangatlah  tidak  lengkap  dan  cara  pencatatannya  tidak  secara  teliti  sehingga dapat  memicu  terjadinya  permasalahan  yang  timbul  dikemudian  hari  karena kurangnya data yang akurat dalam buku letter C tersebut.
2) Petok D
Tanah  Petok D  merupakan  surat  keterangan  pemilikan  tanah  dari  kepala  desa  dan camat setempat. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960,  Petok  D  merupakan  alat  bukti  pemilikan  tanah  di  Indonesia.  Pada  saat  itu Petok  D memiliki  nilai  yang sama dengan sertifikat tanah. Sedangkan setelah tahun 1961 Petok D tidak lagi memiliki nilai yang sama dengan sertifikat melainkan dibuat hanya  sebagai  alat  bukti  pembayaran  pajak  tanah.  Jadi, tidak  lagi  berfungsi  sebagai alat bukti pemilikan tanah.
3) Girik
Girik merupakan tanah yang diakui secara adat namun belum bersertifikat dan belum terdaftar  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Tanah  girik  merupakan  istilah populer dari tanah adat atau tanah-tanah  lain  yang belum di konversi  menjadi  salah satu tanah  hak  tertentu  seperti:  hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  guna usaha  dan  belum  didaftarkan  atau  disertifikatkan  pada  Kantor  Pertanahan  setempat. Tanah  girik  atau  tanah  bekas  hak  milik  adat  ini  merupakan  tanah  yang  dikuasai masyarakat dalam keadaan belum bersertifikat, oleh karenanya ditandai dengan surat girik.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 c) Praktik Jual Beli Tanah yang Berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam
Pengertian jual beli menurut hukum barat bersifat obligatoir yaitu dengan selesai dilakukannya  jual  beli  tanah,  maka  hak  atas tanah  tersebut  berpindah  kepada  pembeli. Kemudian  jual  beli  tersebut  mempunyai  sifat konsensuil sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1458  KUHPerdata,  bahwa  hak  atas  tanah  yang  dijual  dapat  berpindah  dengan dilakukannya  perbuatan  hukum  lain  yang  disebut  “penyerahan  yuridis”  seperti  yang terdapat dalam Pasal 1459 KUHPerdata (Rasyid, 1987). Praktik jual beli terhadap tanah yang  berstatus  Letter  C  di  Kecamatan  Karanggayam  pada  umumnya  dilaksanakan secara  adat,  yaitu  dilakukan  dihadapan  Kepala  Desa  Karanggayam,  bukan  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akte  Tanah  (PPAT).  Adapun  tahapan  dari  jual  beli  tanah  yang berstatus  Letter  C  di  Desa  Karanggayam  menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis adalah sebagai berikut (Sanyoto, 2017) :
1) Penjual dan pembeli datang  bersama-sama ke  lokasi tanah  yang akan dijual untuk melihat keadaan fisik tanah;
2) Penjual memperlihatkan surat-surat tanahnya kepada calon pembeli;
3) Sebelum  melakukan  jual  beli  pastikan  terlebih  dahulu  bahwa  SPPT  yang  dipakai adalah asli;
4) Calon pembeli meminta bukti pembayaran PBB dari tanah yang akan dijual;
5) Meminta  surat  keterangan  dari  Kelurahan/Kecamatan  atau  Kepala  Desa  yang menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa;
6) Meminta  surat  keterangan  riwayat  tanah  dari  Kelurahan/Kecamatan  atau  Kepala Desa yang menjelaskan dari mana dan siapa saja pemilik tanah tersebut sebelumnya sampai saat ini;
7) Meminta  surat  keterangan  dari  Kelurahan/Kecamatan  atau  Kepala  Desa  bahwa tanah tersebut sedang tidak diperjual-belikan kepada siapapun dan tanah yang akan dijual tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
8) Penjual  dan  pembeli  yang  telah  sepakat  mengenai  harganya,  kemudian  bersama- sama  menghadap  ke  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Ketua  Rukun  Warga  (RW) untuk  memberitahukan  mengenai  jual-beli  tanah  tersebut  dan  selanjutnya  Kepala Dusunnya ikut dilibatkan dalam proses jual-beli tersebut;
9) Terhadap jual beli tanah yang berstatus Letter C, wajib dilakukan dihadapan Kepala Desa  dengan  diharidi  oleh  para  saksi  diantaranya  adalah  perangkat  Desa Karanggayam,  Ketua  RT  dan  RW,  kemudian  masyarakat  yang  tinggal  di  sebelah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
timur,  barat,  utara  dan  selatan  tanah  yang  akan  dijual.  Disamping  akan  bertindak sebagai  saksi,  juga  menjamin  bahwa  tanah  yang  akan  dijual  itu  memang  betul adalah milik penjual dan ia berwenang untuk menjualnya;
10) Setelah kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk melakukan jual beli tanah di hadapan Kepala Desa Karanggayam, kemudian pembayaran harga dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli;
11) Selanjutnya  penyerahan  hak  atas  tanah  oleh  pemilik  tanah  (penjual)  dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain (pembeli). Dengan perbuatan  hukum  jual  beli  tersebut,  maka  pada  saat  itu  juga  terjadi  peralihan  hak atas tanah. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan hak tidak harus lunas dan hal  ini  tidak  mengurangi  sifat  tunai  tersebut.  Karena  pembayaran  harga  yang dilakukan  di  hadapan  Kepala  Desa  hanya  formalitas  saja.  Jika  ada  sisa  dari  harga yang  belum  dibayarkan  maka  hal  ini  dianggap  sebagai  utang  pembeli  kepada penjual yang tunduk pada hukum utang piutang;
12) Kepala  Desa  membuatkan  surat  pernataan  telah  menjual  tanah  yang  kemudian ditandatangani  oleh  Kepala  Desa,  para  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli,  dan  juga para saksi.
Pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia, pengertian jual beli  tanah  bukan  lagi  suatu  perjanjian  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1457 juncto Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pengertian jual beli yaitu di  mana  pihak  penjual  menyerahkan  tanah  dan  pembeli  membayar  harga  tanah,  maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat tunai, terang dan riil. Tunai yang berarti dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut,  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  berpindah  kepada  pembeli  untuk  selama- lamanya,  dengan  disertai  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  harga  tanah  tersebut. Terang  yang  berarti  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  tersebut  dilakukan  di  hadapan PPAT  tidak  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi  dan  riil  atau  secara  nyata  yaitu menunjukkan  akta  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT  yang  telah  ditandatatangani  oleh kedua belah pihak (Ratna SN, 2015). Berdasarkan uraian di atas, praktik jual beli tanah yang  berstatus  Letter  C  yang  terjadi  di  Desa  Karanggayam  jika  ditinjau  dari  aturan Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, jual beli tanah tersebut sesuai dengan aturan jual beli tanah yang bersifat terang dan tunai. Hal itu dapat dilihat dari praktik jual beli tanah yang berstatus Letter C di Desa Karanggayam dilakukan di hadapan Kepala Desa
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dan saksi lainnya. Selanjutnya jual beli tanah berstatus Letter C di Desa Karanggayam, proses  pembayaran  harga  tanah  yang  dijual  dilakukan  pada  saat  itu  juga  dihadapan seluruh  saksi.  Meskipun  pembayarannya  tidak  harus  dibayarkan  secara  tunai,  sisa pembayaran harga tetap dianggap sebagai utang antara pembeli kepada penjual.
2. Faktor  Penyebab  Banyaknya  Terjadi  Jual  Beli  Tanah  yang  Berstatus  Letter  C  di Kecamatan Karanggayam
Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh penulis yang  menjadi  latar belakang terkait dengan  praktik  jual  beli  tanah  yang  berstatus  Letter  C  di  Kecamatan  Karanggayam  secara sosiologis, diantaranya yaitu:
1) Secara  umum  kendala  yang  dialami  oleh  masyarakat  Karanggayam  untuk  melakukan proses  sertifikasi  tanah  adalah  karena  faktor  finansial.  Untuk  melakukan  sertifikasi tanah  bukanlah  nominal  yang  kecil,  khususnya  bagi  mayoritas  masyarakat  Desa Karanggayam  yang  umumnya  berprofesi  sebagai  petani  tradisional.  Jangankan  untuk melakukan  proses  sertifikasi  tanah,  untuk  membiayai  keberlangsungan  kehidupan mereka  sehari-hari  saja  mereka  sudah  cukup  kewalahan  (Sarmi,  2017).  Diperlukan solusi  alternatif  dari  pemerintah,  terutama  perihal  bukti  kepemilikan  terhadap  tanah mereka, pemerintah seyogyanya mengadakan pembuatan sertifikat tanah massal secara cuma-cuma  agar  masyarakat  kami  yang  mayoritas  dengan  tingkat  perekonomian menengah ke bawah dapat mengakses layanan tersebut secara optimal.
2) Di  samping  mahalnya  proses  pembiayaan  proses  sertifikasi  tanah,  masyarakat Karanggayam  juga  masih  beranggapan  bahwasanya  dengan  bukti  kepemilikan  tanah berupa surat girik, ketitir, SPPT dan lain-lain masih dapat menjamin kepemilikan tanah mereka  secara  aman  (Nasem,  2017).  Pola  pikir  semacam  ini  mungkin  sedikit  demi sedikit perlu dirubah karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia,  keberadaan  sertifikat  tanah  menjadi  hal  yang  utama  untuk  menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka di masa yang akan datang.
3) Proses  jual  beli  tanah  yang  terjadi  di  Desa  Karanggayam  pada  umumnya  melalui pendekatan kultur budaya yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Karanggayam.  Selama  ini  masyarakat  Desa  Karanggayam  melakukan  transaksi  jual beli  tanah  dengan  sistem  jual  beli  di  bawah  tangan.  Kami  hanya  memanggil  Kepala Desa,  Perangkat  Desa,  tokoh  masyarakat  serta  sedikitnya  dua  orang  sebagai  saksi dalam  proses  transaksi  tersebut.  Sejauh  ini  belum  ada  konflik  yang  terjadi  di masyarakat  kami  karena  persoalan  sengketa  tanah,  khususnya  akibat  ketiadaan  alat bukti berupa kepemilikan sertifikat tanah (Djasirun, 2017).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
4) Faktor  lain  yang  membuat  masyarakat  kurang  memperhatikan  kepemilikan  sertifikat tanah  adalah  karena  mekanisme  proses  pembuatan  sertifikat  tanah  yang  berlangsung selama  ini  cenderung  berbelit-belit  sehingga  memakan  proses  dan  waktu  yang  lama. Akibatnya  antusiasme  masyarakat  untuk  melakukan  sertifikasi  terhadap  tanahnya semakin  berkurang.  Adapun  menurut  Masinah  yang  berpendapat  bahwa  masyarakat lebih  memilih  untuk  bertani  atau  melakukan  pekerjaan  lain  yang  menurutnya  bisa mendapatkan  penghasilan  daripada  harus  mengurus  proses  sertifikasi  yang prosedurnya  terlalu  berbelit-belit  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  (Masinah, 2017).
5) Selanjutnya  faktor yang menyebabkan seringnya terjadi  jual  beli tanah  yang berstatus Letter  C  di  Desa  Karanggayam,  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  administrasi  pertanahan.  Sehingga  masih  banyak  tanah  yang  berstatus Letter  C  dan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  SPPT  sebagai  bukti  pembayaran  pajak tahunan  dari  pemilik  tanah.  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  dalam  sosiologi hukum  masalah  kepatuhan  atau  ketaatan  hukum  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  pada umumnya  telah  menjadi  faktor  yang  pokok  dalam  mengukur  efektif  tidaknya  sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini (Soekanto, 1983).
6) Nama  kepemilikan  dasar/alas  hak  tanah  yang  akan  dijual  tidak  sesuai  dengan pemohon.  Tanah  yang  dijual  merupakan  tanah  warisan  dan  belum  dilakukan  balik nama terhadap bukti kepemilikan tersebut. Sehingga bukti SPPT yang akan dijadikan sebagai  dasar  untuk  melakukan  jual  beli  tanah  bukan  atas  nama  penjual,  melainkan masih atas nama orang tua atau keluarga yang sudah meninggal.

## D. Simpulan
Praktik  jual  beli  tanah  yang  berstatus  Letter  C  di  Kecamatan  Karanggayam  pada pelaksanaannya pihak penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tanah di hadapan kepala desa dan sedikitnya dua orang saksi yang dianggap mengetahui objek yang akan dijual. Proses  penyerahan  hak  atas  tanah  oleh  penjual  kepada  pembeli  bersamaan  dengan  proses pembayaran harga dari pembeli kepada penjual yang wajib dilakukan di hadapan seluruh saksi. Jual  beli tanah  yang terjadi di Desa Karanggayam  hanya didasarkan atas Surat  Pemberitahuan Pajak  Terhutang  (SPPT).  Adapun  bukti  dari  jual  beli  tanah  tersebut  berupa  surat  pernyataan telah menjual tanah yang dibuat oleh kepala desa. Selanjutnya bukti jual beli tanah yang sudah ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan  semua  saksi,  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086 - 1702 proses  peralihan/balik  nama  terhadap  SPPT  yang  semula  atas  nama  penjual  kemudian  beralih menjadi atas nama pembeli.
Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi jual beli tanah berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yaitu: secara umum kendala yang dialami oleh masyarakat  Karanggayam  dalam  melakukan  proses  sertifikasi  tanah  adalah  karena  faktor finansial.  Di  samping  mahalnya  proses  pembiayaan  proses  sertifikasi  tanah,  masyarakat Karanggayam  juga  masih  beranggapan  bahwasanya  dengan  bukti  kepemilikan  tanah  berupa surat girik, ketitir, SPPT dan lain-lain masih dapat menjamin kepemilikan tanah mereka secara aman.  Proses  jual  beli  tanah  yang  terjadi  di  Desa  Karanggayam  pada  umumnya  melalui pendekatan  kultur  budaya  yang  sudah  secara  turun-temurun  dilakukan  oleh  masyarakat Karanggayam.  Selama  ini  masyarakat  Desa Karanggayam  melakukan transaksi  jual  beli tanah dengan  sistem  jual  beli  di  bawah  tangan.  Kami  hanya  memanggil  Kepala  Desa,  Perangkat Desa,  tokoh  masyarakat  serta  sedikitnya  dua  orang  sebagai  saksi  dalam  proses  transaksi tersebut.  Faktor  lain  yang  membuat  masyarakat  kurang  memperhatikan  kepemilikan  sertifikat tanah adalah karena mekanisme proses pembuatan sertifikat tanah yang berlangsung selama ini cenderung  berbelit-belit  sehingga  memakan  proses  dan  waktu  yang  lama.  Akibatnya antusiasme masyarakat untuk melakukan sertifikasi terhadap tanahnya semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Harsono,  B.  (2013). Hukum  Agraria  Indonesia  “Sejarah  Pembentukan  Undang  -  Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.” Jakarta: Universitas Trisakti.
Kountur, R. (2004). Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis . Jakarta: PPM.
Lubis, M. Y. & L. A. R. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar Maju.
Paulus, H. (2016). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis . Semarang: UNNES.
Rasyid,  H.  Al.  (1987). Sekilas  Tentang  Jual  Beli  Tanah:  Berikut  Peraturan-Peraturannya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, S. (1983). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Soimin, S. (2004). Status Hak dan Pembebasan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.
Sukandarrumidi.  (2012). Metode  Penelitian,  Cetakan  Ke-4 .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## JURNAL
Hasanah,  H.  (2018).  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Jual  Beli  Di  Bawah  Tangan  Atas  Tanah Yang Berstatus Letter C. Hukum Dan Kenotariatan , Vol. 2 No.
K., K. (1987). Jual-Beli Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari UUPA. Hukum Dan Pembangunan , Vol. 17 No .
Marhel,  J.  (2017). Proses  Pendaftarah  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif  Kepastian Hukum. Masalah-Masalah Hukum , Jilid 46 N . Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14972/12661
Ratna  SN,  H.  (2015).  Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli
Tanah. Keadilan Progresif , Vol 6 , No . Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/695
Sugianto,  B.  (2017).  Pendaftaran  Tanah  Adat  Untuk  Mendapat  Kepastian  Hukum  Di
Kabupaten Kepahiang. Panorama Hukum , Vol. 2 No. Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/695/672

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . , (2016).
Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . , (2013).
KUHPer  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata) ;  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana) ; KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) . , Pub. L. No. Pasal 1870 KUHPerdata (2009).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah . , Pub. L. No. Nomor 3696 (1997).

## WAWANCARA
Djasirun.  (2017). Wawancara  dengan  Djasirun,  Kepala  Desa  Karanggayam,  Ruang  Kantor Kades Karanggayam, Tanggal 26 April 2017 . Desa Karanggayam.
Masinah.  (2017). Wawancara  dengan  Masinah,  Masyarakat  Desa  Karanggayam,  Rumah Tinggal Masinah, Tanggal 6 Mei 2017 . Desa Karanggayam.
Nasem. (2017). Wawancara dengan Nasem, Masyarakat  Desa Karanggayam, Rumah Tinggal Nasem, Tanggal 6 Mei 2017 . Desa Karanggayam.
Sanyoto, B. B. (2017). Wawancara dengan Bambang Budi Sanyoto, Kepala Kantor Kecamatan Karanggayam,  Ruang  Kantor  Camat  ,  Tanggal  26  AprKaranggayamil  2017 .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
kecamatan Karanggayam.
Sarmi.  (2017). Wawancara  dengan  Sarmi,  Masyarakat  Desa  Karanggayam,  Rumah  Tinggal Sarmi, Tanggal 6 Mei 2017 . Desa Karanggayam.