Vol 21, No. 1 (2022)

## Research Article

## Normativitas dan Historisitas sebagai Cara Pandang dalam Memahami Sejarah Islam

## Taslim Batubara
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta E-mail: tasllimbatubara98@gmail.com
Abstract: The study of normative and historical views has become a widely discussed topic among Muslim scholars, particularly in Indonesia. Fazlur Rahman and Amin Abdullah are two key ﬁgures in the development of these views, emphasizing the importance of reinterpreting religious teachings in the context of the times to clarify issues of human religiosity. This article aims to discuss the inﬂuence of these views in Islamic history and underscore the signiﬁcance of historical analysis for understanding the diverse Muslim population. The library research method was used to collect, read, record, and analyze sources. The study revealed that many scholars of Islamic history still adopt a normative view, despite the need for a historicity view to comprehend Islamic history based on factual data, given the diverse Muslim population worldwide. With the rapid advancement of technology and science, rigid normative views are increasingly being replaced by ﬂexible historical views, which contextualize events in their era.
Keywords: normativity; historicity; Islam history; pluralism
Abstrak: Pandangan normatif dan historis menjadi topik kajian hangat yang saat ini banyak diperbincangkan oleh para cendekiawan muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sosok Fazlur Rahman dan Amin Abdullah menjadi dua tokoh sentral dalam perkembangan kedua pandangan tersebut. Kedua tokoh ini menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran agama sesuai dengan konteks zaman, sehingga akan membantu memperjelas persoalan religiositas manusia. Artikel ini berfokus untuk membahas pengaruh pandangan normatif dan kesejarahan dalam sejarah Islam, serta menekankan pentingnya kesejarahan sebagai cara memahami umat Islam yang begitu plural. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang penulis gunakan sebagai langkah dalam mengumpulkan sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber yang telah diperoleh. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak peneliti sejarah, khususnya dalam lingkup sejarah Islam, yang menggunakan pandangan normatif. Padahal, dengan pluralitas umat Islam di seluruh dunia, pandangan historisitas lebih dibutuhkan
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21105 |65
sebagai cara memahami sejarah Islam sesuai dengan fakta dan data yang ada. Namun dalam perkembangannya di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pandangan normatif yang lebih kaku semakin ditinggalkan, dan digantikan oleh pandangan sejarah yang lebih ﬂeksibel dan dapat menjelaskan suatu peristiwa sesuai dengan konteks zamannya.
Kata kunci : normativitas; historisitas; sejarah Islam; pluralisme

## Pendahuluan
Istilah normatif berasal dari kata norm (Inggris) yang bermakna landasan atau ajaran yang berkaitan dengan etika (baik/buruk). Istilah islam normatif dapat dimaknai sebagai pandangan normatif islam sebagai usaha untuk membangun pemahaman berdasarkan konstruksi ilmu ketuhanan (dalil), yang memandang agama sebagai sebuah kebenaran yang hakiki dari Tuhan tanpa adanya cela atau kekurangan. 1 Sementara itu istilah historis, yang berasal dari kata history (inggris) berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan. Artinya, pandangan historis memaknai islam sebagai gejala dan fenomena yang berhubungan dengan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. 2 Perbedaan watak keduanya kemudian menghasilkan cara pandang yang berbeda pada pemahaman terkait kajian Islam, baik pada ranah ontologis maupun epistemologis. Selanjutnya kedua perbedaan ini pun melahirkan kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Sayangnya pandangan ini kemudian memunculkan realitas kehidupan sosial keberagamaan ke arah klaim kebenaran truth claim yang sengit, yang cenderung menyalahkan paham yang berseberangan dengan paham kelompok mereka. Inilah yang menyebabkan ketegangan dan kecurigaan yang menyulut kegaduhan dan kekacauan menyeruak dalam kehidupan keberagamaan
Dalam wacana studi keislaman kontemporer, fenomena keberagamaan dapat dilihat dari berbagai aspek. Fenomena tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang Normativitas (semata-mata melihat dari ajaran wahyu), tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang yang terkait erat dengan historisitas (pemahaman dan interpretasi individu/kelompok terhadap norma ajaran yang dipeluknya). 3 Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal-teologis. Sementara itu historisitas keberagamaan manusia ditelaah lewat berbagai pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang bersifat multidisipliner , baik lewat pendekatan historis, ﬁlosoﬁs, psikologis, sosiologis, maupun antropologis. 4
4 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? , VI. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), v.
3 Amril Mansur, “Islam Normatif Dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan,” POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 5, no. 1 (October 8, 2019): 83.
2 Saifullah Idris, ZA Tabrani, and Fikri Sulaiman, “Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education,” Advanced Science Letters 24, no. 11 (November 1, 2018): 8226–8230.
1 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 28.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21105 |66
Penggunaan istilah Islam normatif dan Islam historis telah menjadi sebuah hard core 5 dalam kajian studi keislaman. Bahkan lebih jauh lagi, istilah ini sudah menjadi dasar pada ruang lingkup pembahasan mengenai Islam normatif dan Islam historis yang masih terus didiskusikan dan diperdebatkan sampai hari ini oleh para intelektual Muslim. Kedua istilah ini sejak dalam penggunaan katanya cenderung dipertentangkan. Mulai dari ranah kajian ontologis, sampai metode berpikirnya sebagai ranah kajian epistemologis dalam mencari sebuah kebenaran. 6 Alasan tersebut, dapat kita lihat bagaimana kedua istilah ini masih saja terus dipertentangkan tanpa menghasilkan titik temu di antara keduanya. Kondisi ini semakin diperparah dengan pelabelan dan kooptasi oleh kepentingan beberapa kelompok, bahkan sampai diseret ke dalam ranah konsumsi politik ( political consumption ), sehingga menyebabkan terjadinya gesekan dan ketegangan sosial dalam realitas kehidupan umat beragama. 7
Kemunculan istilah Islam normatif dan Islam historis tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kajian terhadap isu-isu keislaman pada medio tahun 1960-an. Fazlur Rahman menjadi salah satu pionir intelektual Muslim yang menaruh perhatian besar terkait isu ini. Lewat bukunya berjudul Islam (1966), Rahman mulai membawa perubahan paradigma berpikir intelektual Muslim, dari paradigma yang bersifat normatif-teologis menuju pada historis-teologis. 8 Di Indonesia, Amin Abdullah menjadi intelektual yang juga fokus dalam kajian tersebut. Lewat bukunya Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? , Abdullah berusaha untuk menafsirkan ulang sesuai dengan konteks dan tuntutan zamannya. Melalui pendekatan integrasi-interkoneksi ia membangun sebuah paradigma dalam merespons persoalan masyarakat yang saat ini jauh lebih kompleks. 9
Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian serupa, di antaranya: (1) Adinugraha & Ulama’i (2020), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa agama pada saat ini dijadikan sebagai pijakan manusia dalam menjawab berbagai kompleksitas kehidupan, namun dalam kenyataannya, penafsiran terhadap sumber utama dalam Islam (Al-Quran dan Hadis) sering mengalami multi-interpretasi oleh para membacanya. Oleh sebab itu, perpaduan pendekatan normativitas dan historisitas dalam memahami kedua sumber tersebut sangat diperlukan; (2) Amril. M (2019), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa normativitas dan historisitas sangat penting dalam mengekspresikan cita-cita moral Islam, terutama dalam bidang pendidikan; (3) Nasitotul Jannah (2018), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pendekatan
9 Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? , 4.
8 Hujair AH Sanaky, “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis [Kajian Buku Islamic Methodology in History],” Al-Mawarid 16 (2006).
7 Nasitotul Janah, “Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (n.d.): 103.
6 Mansur, “Islam Normatif Dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan,” 81.
5 Istilah ini berasal dari khazanah keilmuan filsafat ilmu yang dicetuskan oleh Imre Lakatos. Hard core merupakan salah satu dari enam aliran dalam filsafat ilmu. Sementara dalam tulisannya Studi Agama di Indonesia: Pendekatan Agama , Amin Abdullah menjelaskan bahwa istilah hard core ialah pandangan hidup agama-agama yang beraneka ragam memang berbeda-beda. Sedangkan hard core dalam hal keberagamaan hanya dapat dinikmati secara historis, bukan lewat sekat-sekat teologis yang ada.
normativitas dan historisitas sangat berperan dalam membentuk pandangan hidup manusia, namun kedua pendekatan ini sering mengalami pertentangan. Kedua pendekatan ini juga berimplikasi dalam perkembangan pemikiran Islam yang sangat beragam; (4) Siswanto (2017), dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana normativitas dan historisitas memiliki pengaruh besar dalam studi keislaman. Dalam penelitiannya, Siswanto menjelaskan bahwa Amin Abdullahlah yang menjadi tokoh sentral dalam perkembangan pendekatan normativitas dan historisitas dalam studi keislaman, khususnya di Indonesia; (5) Sri Haryanto (2017), dalam jurnalnya cenderung menekankan pentingnya pendekatan historis dalam memahami agama. Baginya, pendekatan historis akan membawa seseorang memahami suatu peristiwa sesuai dengan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, serta keadaan yang sebenarnya dari sebuah peristiwa.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa diskursus normativitas dan historisitas sudah menjadi sangat populer dalam studi pemikiran Islam, namun belum terdapat pembahasan tentang peristiwa-peristiwa di panggung sejarah Islam yang menggambarkan implikasi dari pandangan normatif dan historis di masa lampau. Oleh sebab itu, artikel ini hadir untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Berangkat dari pemaparan diatas, artikel ini memfokuskan pada normativitas dan historisitas sebagai cara pandang dalam memahami sejarah Islam dan umatnya, serta penekanan terhadap pentingnya pandangan historisitas dalam memahami umat Islam di Indonesia yang sangat plural.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) , yaitu langkah-langkah penelitian dengan menerapkan langkah-langkah dengan tahapan membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia. 10 Adapun metode penjelasan dari hasil penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan fokus bahasan pada normativitas dan historisitas sebagai cara pandang dalam memahami peristiwa-peristiwa berupa pikiran dan tindakan umat Islam dalam sejarah.

## Pandangan Normatif dan Historis dalam Sejarah Islam
Dalam pandangan normatif, jalannya sejarah Islam cenderung dipahami sebagai sesuatu yang layak diterima begitu saja (taken for granted) , padahal, sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam setiap episode sejarah. Bagi mereka yang memahami sejarah dengan pandangan normatif, setiap episode dianggap benar tanpa diperlukan adanya kritik. Sebaliknya, mereka yang berpandangan historis akan melakukan kritik (critical thinking) terlebih dahulu dalam memahami tiap-tiap episode tersebut. Pandangan kontradiktif dari kedua pandangan ini menurut Amin Abdullah bagaikan dua keping mata uang, sangat jelas perbedaan keduanya, namun tidak dapat dipisahkan antara
10 Philip M. Edwards, Edwards, Phillip M., Dan Elaine Z. Jennerich. Supporting a Culture of Library Research at the University of Washington at Seattle. London: Routledge, 2009. , n.d.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21105 |68
satu dengan yang lainnya. 11 Berikut penulis sajikan beberapa kejadian dalam jalannya sejarah Islam yang memiliki korelasi dengan pandangan normatif.
Farag Fouda menulis buku yang berjudul Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim (2003). 12 Buku ini sempat menjadi polemik di berbagai negara, khususnya Mesir. Fouda cukup banyak membongkar bagaimana jalannya sejarah Islam awal sepeninggal Nabi. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang selama ini kita dapatkan. Hal itu jugalah yang kemudian membuat namanya menjadi perdebatan bahkan sampai terbunuh. 13 Bagi sebagian Muslim, jalannya sejarah Islam hanyalah berdasarkan sisi-sisi kebaikannya saja, walaupun dalam kenyataannya di dalam sejarah selalu terdapat dua sisi (baik dan buruk) yang mengitarinya.
Pada bagian yang mengupas tentang sejarah pada masa Khulafāur Rāsyidīn , Fouda menjelaskan bagaimana Umar menentang kebijakan Abu Bakar yang berusaha untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi, bahkan sampai di- cap sebagai orang-orang yang murtad (harb ar-riddah) . 14 Umar sempat mempertanyakan apa landasan Abu Bakar untuk melakukan serangan kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat kepada Baitul Mal, padahal mereka sudah mengucapkan syahadat. Namun Abu Bakar hanya menjawabnya dengan ketus, “mengucapkan syahadat itu ada konsekuensinya.” Sementara bagi Umar ketika mempertanyakan kebijakan Abu Bakar tersebut, ia teringat sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena tiga perkara, yaitu: berzina setelah berumah tangga, murtad setelah beriman, atau di qi ṣ ā ṣ ketika melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. 15
Peristiwa kedua adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Kha ab dalam mengambil kebijakan untuk tidak membagi harta rampasan perang (ghanīmah) seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Anfāl 41 & 69. Umar memutuskan bahwa para prajurit yang telah gugur di medan perang, bagiannya akan dimasukkan ke kas negara (Baitul Mal). Keputusan ini menuai penolakan dari para prajurit, bahkan para sahabat Nabi yang tinggal
15 Farag Fouda, Kebenaran Yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik Dan Kekuasaan Dalam Sejarah Kaum Muslim (Jakarta: Democracy Project, 2003), 65–66.
14 Sepeninggal Rasulullah, ada sebagian Muslim yang tidak mau membayar zakat ke Baitul Mal. Mereka beralasan ayat yang berbunyi “Ambillah dari sebagian harta mereka … ” adalah ungkapan yang tertuju langsung kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, mereka menyalurkan zakat langsung kepada orang-orang yang membutuhkannya, bukan diserahkan lewat perantara khalifah atau Baitul Mal. Orang-orang inilah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar bahkan dicap sebagai murtad. Padahal mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan rajin menjalankan kewajiban-kewajiban agama lainnya.
13 Farag Fouda meninggal dunia pada 8 Juni 1992 karena ditembak oleh dua orang bertopeng dari kelompok Jamaah Islamiyah. Namanya menjadi perdebatan, setelah debat terbukanya pada pameran buku yang ada di Kairo. Dua kubu yang berdebat pada saat itu ialah: Farag Fouda-Ahmad Khalafullah (kubu sekularis) dan Muhammad al-Ghazali-al-Hudaibi-Imara (kubu Islam fundamentalis). Selain karena debat tersebut, 5 hari sebelum hari kematiannya, sekelompok ulama al-Azhar mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Farag Fouda berdasarkan pemikirannya sudah keluar dari Islam (murtad).
12 Edisi aslinya berjudul al-Haqiqah al-Ghaibah, diterbitkan oleh Dar wa Matabi’ al-Mustaqbal pada tahun 2003 (cetakan ke-II) di Aleksandria, Mesir.
11 Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? , 10.
di Madinah pun merasa perlu untuk ikut memprotes dan menyatakan ketidaksetujuan terkait keputusan Umar tersebut. Dalam menjawab kritikan dan penolak tersebut, Umar berargumentasi secara kontekstual, namun tetap disalahpahami oleh para sahabat lainnya karena mereka memahami keputusan Umar tersebut berdasarkan argumentasi tekstual. 16 Persoalan serupa juga pernah dihadapi oleh Umar terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh seseorang pada musim paceklik. Terkait masalah tersebut, Umar mengeluarkan keputusan bahwa hukuman potong tangan terhadap orang tersebut ditunda. Protes dan kritikan lagi-lagi disematkan kepada Umar karena keputusannya tersebut, bahkan ada yang menyatakan bahwa Umar melakukan kesalahan karena melanggar ayat yang terdapat pada Q.S. Al-Ma’idah:38. Selain itu, Umar juga pernah mengeluarkan kebijakan terkait tanah kharāj, 17 serta tidak membagikannya kepada para prajurit dan lebih memilih untuk menahannya. Adapun alasan Umar untuk tidak membagikan tanah Syam dan Irak dikarenakan wilayah Islam sudah sangat luas, maka perbatasan terus bertambah luas sehingga perangkat negara perlu diperbanyak juga. Walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menolak dengan keputusan tersebut, namun pada akhirnya mereka ber-ijtihad dengan ijma’ untuk tetap membiarkan tanah tersebut dikelola pemiliknya dan memungut kharāj darinya. Sumber pijakan ijtihad tersebut merujuk kepada keputusan Umar bin Kha ab dalam menentukan distribusi tanah taklukan melalui ijma’ shahābī . 18
Peristiwa ketiga dalam perspektif ini dapat kita lihat pada kontestasi politik (tahkim) antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan antara konservatisme dari pihak Ali bin Abi Thalib dengan pragmatisme dari kelompok Muawiyah memunculkan radikalisme yang bernama Khawarij. Khawarij yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib lantas mengeluarkan diri dari pasukan Ali sembari berikrar bahwa pemimpin yang ingkar layak dibunuh. 19 Kelompok ini kemudian menggunakan ungkapan “Lā Hukma Illallāh” sebagai slogan dalam gerakan mereka karena kekecewaan atas peristiwa tersebut. Dalam pemahaman kelompok ini, berhukum dengan keputusan yang dihasilkan oleh manusia adalah sesat, karena hukum hanya milik Allah SWT. 20 Dari situlah kelompok Khawarij mulai mengembangkan fondasi berpikir mereka dengan menyebarkan huru-hara.
20 Saleh, “Khawarij: Sejarah Dan Perkembangannya,” EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 7, no. 2 (December 4, 2018): 25.
19 Miftahur Ridho, “Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik Dan Implikasinya),” HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman 5, no. 1 (1 Januari 20192): 57=71.
18 Adinugraha, Hendri Hermawan, and Asy’ari Hasan, “Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual,” Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah 17, no. 1 (2020): 43–44.
17 Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang Muslim. Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Istilah lain, kharaj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk Muslim dan yang bukan Muslim. Selengkapnya lihat dalam Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab , 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990).
16 Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an , ed. Hasan M. Noer (Jakarta: Penamadani, 2005).
Corak pemikiran kelompok Khawarij yang paling terkenal adalah terkait konsep takfīrī (pengkaﬁran) terhadap setiap orang yang melakukan dosa besar. Kelompok ini tidak membedakan perbuatan dosa yang terjadi karena melanggar syariat, atau karena kesalahan dalam berpikir/berpendapat. Dalam pandangan kelompok ini, orang-orang yang mengambil keputusan salah sehingga menyebabkan perbedaan pendapat dengan mereka maka sudah dikategorikan berbuat dosa. Oleh sebab itu, perbuatan salah tersebut sudah menjadi dosa dan dicap sebagai kaﬁr. 21 Karena pandangan ini, Ali bin Abi Thalib mereka labeli sebagai kaﬁr karena bersalah dalam pengambilan keputusan ta ḥ kim . Hal ini juga semakin menegaskan posisi kelompok Khawarij yang memahami sebuah ayat berdasarkan pemahaman normatif (tekstual). Model pemikiran yang digagas oleh kelompok Khawarij ini terus berkembang, tetapi sempat redup dalam beberapa waktu karena tekanan dari para penguasa Islam. Pemikiran ini pernah dihidupkan kembali oleh sekelompok orang yang terpengaruh pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ulama ini sendiri pada sekitar abad ke-6 H, pernah menggagas doktrin untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah. Gagasan tersebut muncul dilatarbelakangi oleh maraknya perbuatan khurafat dan bid’ah di wilayah Mesir dan Hijaz. 22
Khairul Umam dalam bukunya Perang Atas Nama Iman: Telaah Evolusi Jihad Era Rasulullah (2018), menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad pada awal hijrahnya ke Madinah banyak melakukan ekspedisi militer atau jihad dalam terminologi Muslim. Penulis menyebut terdapat kurang lebih 9 kali Nabi dan para pengikutnya melakukan peperangan setiap tahunnya. 23 Walaupun masih perlu diperiksa kembali keakuratan data mengenai ekspedisi Nabi dan para sahabatnya tersebut, namun hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa ketika berada di Madinah, Nabi melakukan keputusan yang bertolak belakang dengan kebijakan persuasif ketika beliau ada di Mekkah. 24 Alasan-alasan apakah yang menyebabkan perubahan kebijakan tersebut, perlu diteliti kembali, benarkah semata-mata karena alasan ekonomi atau ada alasan lain. Mengenai hal ini penulis berargumentasi bahwa sulitnya kehidupan di padang pasir dan tidak adanya otoritas yang mampu menjamin keamanan, memaksa setiap individu untuk selalu mempertahankan diri mereka dari ancaman luar. Satu kabilah yang sebelumnya hidup makmur dan berkecukupan di padang pasir, bisa saja seketika terusir dan hidup sengsara karena adanya penjarahan (readings/ghazwah) dari kabilah lain yang lebih kuat. Oleh sebab itu keberlangsungan sebuah kabilah berasal dari keterampilan mereka dalam membela diri dan kelompoknya. 25
25 Ibid., 60.
24 Khairul Umam, Perang Atas Nama Iman: Telaah Evolusi Jihad Era Rasulullah (Yogyakarta: Forum, 2018), 59.
23 Bandingkan dengan tulisan Nadirsyah Hoesen berjudul “ Islam Yes, Khilafah No! (jilid pertama)” yang menyebutkan ada dua jenis jihad yang dalam pandangan para ulama Islam, yaitu: jihad al-Daf (jihad defensif) dan jihad al-Thalab (ofensif). Jihad jenis pertama dilakukan Rasul karena pembelaan dari serangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap umat Islam, sementara jenis kedua dilakukan Rasul karena memerangi kekufuran. Namun dengan kedua jenis jihad tersebut, Rasul juga memberikan etika-etika dalam berperan yang tidak boleh dilanggar.
22 Ibid., 42.
21 Hermawan and Hasan, “Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual.”
Lebih lanjut penulis juga menjelaskan bahwa pada awalnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadikan ekspedisi militer (jihad) sebagai salah satu cara dalam mendakwahkan Islam. Ekspedisi militer (jihad) hanya salah satu solusi yang dipikirkan Nabi untuk mengatasi kekurangan materi yang dialami kelompok Muhajirin setelah berhijrah ke Madinah. Namun, dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Muhajirin terpaksa harus meninggalkan seluruh harta benda mereka yang ada di Mekkah. Selama bulan-bulan awal hidup sulit di Madinah, kaum Muhajirin banyak menggantungkan hidupnya kepada saudara mereka dari kaum Anshar. 26 Akan tetapi, terus-menerus menggantungkan hidup pada kemurahan hati kaum Anshar, menjadi sebuah hal yang tabu dan memalukan menurut Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin. Mereka butuh sumber keuangan lain, sementara berdagang maupun bertani tidak bisa dijadikan solusi.
Sebenarnya, berdagang adalah solusi yang cukup masuk akal karena sebagian besar kaum Muhajirin merupakan para pedagang yang handal. Hanya saja kemudian ada dua kendala yang terjadi; ketiadaan modal dan fakta bahwa pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Sementara itu, bertani merupakan pilihan yang tidak masuk akal, orang-orang Muhajirin yang sebagian besar pedagang tentunya tidak familiar dengan namanya pertanian. Ditambah lagi untuk bertani mereka memerlukan tanah untuk diolah yang sama sekali tidak mereka miliki, serta membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan panen. 27 Oleh sebab itu, penjarahan (gazwa) menjadi solusi yang diambil Nabi dan kaum Muhajirin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sasaran utama penjarahan ini adalah kaﬁlah-kaﬁlah dagang Quraisy yang hendak berdagang menuju Syam. Hal ini lebih mudah karena jika melakukan penjarahan kepada kaﬁlah Baduy akan lebih sulit, karena mereka memiliki proteksi pertahanan diri yang lebih kuat daripada kaﬁlah Quraisy. Kaﬁlah dagang Quraisy pada umumnya selalu membawa komoditas dagang dalam jumlah besar dan sering kali tidak dilengkapi dengan pengawalan yang memadai. Selain itu kaﬁlah dagang Quraisy ketika melewati daerah di dekat Madinah, mereka juga sudah tidak terlindungi oleh perjanjian Ilaf dengan kabilah Arab Badui. 28
Posisi strategis Madinah dijadikan sebagai penjelasan oleh penulis untuk mendukung cara pandangnya tentang historisitas rencana Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin ini, bahwa kaﬁlah-kaﬁlah dagang Quraisy yang telah kembali dari Syam menuju ke Mekkah, mau tidak mau harus melewati Madinah. Walaupun mereka berusaha menjauhi Madinah dan berjalan sedekat mungkin dengan Laut Merah, jarak mereka ke Madinah akan tetap lebih dekat dibandingkan dengan jarak mereka ke Mekkah. Oleh sebab itu Nabi dan kaum Muhajirin lebih leluasa untuk menjarah mereka tanpa takut adanya bala bantuan yang datang dari Mekkah. 29
Peristiwa-peristiwa historis yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan banyaknya tindakan-tindakan yang dilatarbelakangi oleh kontek-konteks kesejarahan. Bahwa apa
29 W. Montgomery Watt, Muhammad at Madina (Oxford: The Clarendon Press, 1956).
28 Ibid., 64–65.
27 Ibid., 63. 26 Ibid., 61.
yang dilakukan oleh para khalifah dari khulafaur rasyidin dan para sahabat yang mengkritiknya merupakan realitas historis yang tidak dapat dilepaskan dari pertentangan antara kecenderungan pandangan normatif dan pandangan historis manusia yang tidak dapat terhindarkan dan selalu terjadi dalam sejarah. Demikian pula pada kasus ekspedisi-ekspedisi militer paling awal Nabi Muhammad dan kaum beriman awal (Muhajirin dan Anshar) sama sekali tidak dipicu oleh semangat keagamaan, tetapi sangat kental dengan tujuan ekonominya. Kejadian-kejadian tersebut kemudian disimpulkan sebagai penyebab semakin memupuk permusuhan di antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya.
Pandangan normatif tentu akan menolak pandangan tersebut dan cenderung menerima bahwa jihad Nabi di masa awal itu berasal dari semangat jihad dalam penyebaran agama dan perjuangan di jalan Allah. Mereka yang menggunakan pandangan ini akan menolak kritik sumber yang dilakukan oleh pengguna pandangan historis. Bagi pandangan normatif, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat utamanya, dan para kaum beriman awal (Muhajirin dan Anshar) menempati posisi penting dalam sejarah Islam, dan jika dilakukan kritik terhadap hal tersebut, akan mencederai serta menurunkan derajat “manusia sempurna” yang melekat pada sosok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat utamanya. Sementara itu pandangan Islam historis akan menelaah sumber-sumber yang menjelaskan peristiwa tersebut berdasarkan fakta-fakta sejarah. Pandangan historis akan menempatkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagaimana manusia pada umumnya yang tetap tidak lepas dari kritik sejarah, hal inilah yang tidak bisa diterima oleh pandangan sebelumnya. Terlepas dari keakuratan data dan argumentasi yang diberikan Choirul Umam, ia telah mencoba menyampaikan penjelasan terkait peristiwa yang terjadi secara historis
Dasar sejarah terjadinya dikotomi pemahaman Islam normatif (tekstual) dan Islam historis (gejala/fenomena) sudah menjadi perdebatan panjang yang muncul bersamaan dengan hadirnya Islam itu sendiri, biarpun kadar intensitas perdebatannya berbeda-beda. Kedua perspektif ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama untuk menghadirkan semangat pembaharuan dalam agama. Mereka yang berpandangan normatif mencoba untuk kembali berpegang dan berpedoman kepada Alquran dan hadis. Sementara mereka yang berpandangan historis menekankan kepada makna dan substansi ajaran yang terkandung di dalam kedua sumber utama Islam tersebut.
Peristiwa-peristiwa historis tentang perselisihan antar sahabat Nabi yang diuraikan atas merepresentasikan dua cara pandang sekaligus, antara normativitas atau historisitas. Peristiwa-peristiwa yang menghadirkan pengetahuan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan sudut pandangnya masing-masing sesuai dengan tujuan dan kegunaan. Kebenaran normatif adalah tataran idealitas, sedangkan kebenaran historis ada dalam tataran realitas. Artinya analisis historis diperlukan sebagai penyeimbang untuk menjelaskan realitas di samping idealitas. Kritik historis terhadap perilaku para sahabat utama Nabi dalam hal ini tidak sama sekali dimaksudkan untuk menjelekkan nama mereka, namun lebih kepada upaya untuk mendudukkan peristiwa dalam kontekstualitas
sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu setiap peristiwa selalu memiliki penjelasannya sendiri berdasarkan realitas sejarahnya. Demikian pula sejarah Islam memerlukan penjelasan yang mendasarkan kepada fakta-fakta, bukan semata-mata berdasarkan pandangan-pandangan normatif. Artinya, normativitas dan historisitas pada dasarnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan satu sama lain dalam tataran aplikatif, karena keduanya memiliki perannya masing-masing di wilayah yang berbeda. Jika normativitas adalah acuan untuk mewujudkan idealitas sementara historisitas adalah landasan untuk menjelaskan realitas.

## Pentingnya Pendekatan Historis guna Memahami Keberagaman Sejarah Islam
Dalam sejarah dunia Islam, pemikiran rasional berkembang pada masa Klasik (± 650-1250 M), sementara pada abad Pertengahan perkembangan pemikiran di dunia Islam cenderung bercorak skriptural-normatif (± 1250-1800 M). Pertemuan peradaban Islam dengan peradaban Yunani melahirkan pemikiran Islam Klasik yang bercorak rasional. Pada masa itu Eropa sedang berada pada zaman yang terikat sangat kuat dengan doktrin gereja. Tidak mengherankan jika pada masa tersebut orang-orang Eropa dari berbagai negeri hadir ke wilayah pusat pengetahuan Islam (Baghdad dan Andalusia) untuk mempelajari sains dan ﬁlsafat. Ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari kemudian mereka bawa ke negerinya masing-masing, mereka menerjemahkan berbagai buku ilmiah Islam ke dalam bahasa Latin. 30
Ketika pemikiran Islam rasional berpindah ke Eropa dan berkembang di sana, di dunia Islam sedang berkembang pemikiran skriptural-normatif. Hal ini kemudian menyebabkan keterkejutan para intelektual Islam pada abad ke-18 M ketika kemudian menjalin kontak dengan Eropa. Mereka tidak menyangka, Eropa yang dahulu belajar ke pusat-pusat peradaban Islam pada abad ke-12 M dan ke-13 M, pada saat itu begitu maju bahkan mengalahkan mereka dalam banyak hal. Hal ini membuat banyak intelektual Islam pada abad ke-19 M merenungkan apa yang perlu dilakukan agar Islam kembali mencapai kemajuannya. Pada masa itu lahirlah tokoh-tokoh seperti: Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani (Mesir); Mehmed Sadik Rifat, Nemik Kamal, Zia Gokalp (Turki); Ahmad Khan, Ameer Ali, Muhammad Iqbal (India). 31
Sejak abad ke-19 M, di dunia Islam mulai tumbuh kembali pemikiran rasional dengan perhatian pada ﬁlsafat, sains, dan teknologi. Pada abad ke-20 M, perkembangan itu lebih maju lagi, dengan lahirnya interpretasi rasional baru atas Alquran dan Hadis. Pemikiran skriptural yang cenderung normatif dalam Islam segera mendapat tantangan dari pemikiran rasional. Di sana manusia memiliki kebebasan berpikir dan akal mempunyai kedudukan tinggi dalam memahami ajaran-ajaran Alquran dan hadis.
31 Ibid., 8.
30 Paragraf ini serta beberapa paragraf setelahnya yang penulis gunakan untuk mengawali pembahasan ini, penulis ambil dari bagian kata pengantar buku Prof. Harun Nasution Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran , ed. Saiful Mujani, IV. (Bandung: Mizan, 1996).
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21105 |74
Sementara pada pemikiran skriptural, peran akal tidak begitu menentukan dalam memahami kedua sumber utama dalam Islam tersebut. 32
Dalam konteks Indonesia, pluralisme agama, termasuk di dalamnya keanekaragaman yang ada di dalam tubuh internal umat beragama merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Proses munculnya pluralisme agama di Indonesia dapat diamati secara empiris-historis. 33 Posisi mayoritas umat Islam di Indonesia, dalam hubungannya dengan persoalan pluralisme agama, sangat unik dan berbeda dengan umat Islam yang berada di Timur Tengah, yang walaupun juga merupakan umat mayoritas, namun mereka tidak mempunyai pengalaman pluralisme agama seperti yang dirasakan dan dialami oleh umat Islam Indonesia. Dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dan membandingkannya dengan berbagai situasi dan kondisi di negara lain, kehadiran studi agama (religious studies) di Indonesia, khususnya terkait masalah normativitas-historisitas dalam sejarah menjadi sangat penting dan mendesak. 34
Seperti yang sudah diterangkan oleh Harun Nasution dalam bukunya, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (1996), sejak abad ke-19 M para intelektual Muslim mulai menyadari akan ketertinggalan mereka dari Barat. Hal ini juga selaras dengan yang dijelaskan oleh Amin Abdullah, bahwa sejak penghujung abad ke-19 M, lebih-lebih pada pertengahan abad ke-20 M, terjadi pergeseran paradigma pemahaman tentang “agama”, dari yang dahulu terbatas pada normativitas (idealistis) ke arah historisitas (rasional). 35 Dalam pergumulan dunia yang semakin terbuka dan transparan ini, semakin wajar jika orang akan beralih dari pandangan normatif yang bersifat kaku, kepada pandangan historis yang lebih ﬂeksibel.
Menurut Amin Abdullah (2021), terdapat dua model pendekatan dalam era kehidupan masyarakat pluralisme seperti di Indonesia. Namun dia memberi catatan khusus, bahwa di era keterbukaan informasi dan globalisasi budaya seperti saat ini, pendekatan agama jenis apapun juga; historis-empiris-kritis dan teologi-normatif, tidak dapat bersifat exhaustive . 36 Pendekatan agama jenis apa pun mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Meskipun pendekatan historis-empiris memiliki banyak kelemahan, namun pendekatan ini masih dapat memberikan masukan yang cukup berharga, terutama kajian dalam hal perilaku keberagamaan, karena pendekatan teologis-normatif yang dipergunakan oleh para pemeluk agama bukannya tanpa kelemahan. Mereka yang memakai pendekatan ini sering kali tidak menyadari dan kurang tertarik untuk memahami kenyataan bahwa teologi adalah bagian dari tradisi yang tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia untuk membangun dan menyusun sistematikanya. Merujuk kepada pemikiran Gu ing (1980), struktur fundamental
36 Kondisi tidak dapat menyelesaikan masalah setuntas-tuntasnya dan sempurna-sempurnanya
35 Ibid., 9.
34 Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? , 6–7.
33 Janah, “Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam,” 110.
32 Ibid., 9.
bangunan pemikiran teologi terkait erat dengan karakteristik sebagai berikut: pertama , kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompok sendiri sangat kuat; kedua , adanya keterlibatan pribadi dan penghayatan yang begitu kental dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya; ketiga , mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa actor (pelaku) bukannya seorang spectator (pengamat). 37 Dapat dibayangkan bagaimana kualitas tingkat kenyamanan, ketenangan, kedamaian suatu masyarakat pluralisme jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar.
Sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh “truth claim” yang secara metaﬁsik dan psikologis memang dapat dimengerti, namun pada ruang lingkup pergumulan sosiologis-kultural, kadang terasa sangat mencekam – terutama bagi masyarakat yang bersifat pluralistik – studi dan pendekatan agama yang bersifat empiris-historis-kritis, sepertinya dapat menyumbangkan jasanya untuk mengurangi kadar dan intensitas ketegangan tersebut, tanpa harus berpretensi dapat menghilangkannya sama sekali. Melalui kajian agama yang bersifat kritis-historis, yaitu analisis terhadap aspek historisitas atas ajaran wahyu akan membantu menjernihkan duduk perkara “keberagamaan” manusia. 38

## Kesimpulan
Perbedaan antara normativitas dan historisitas sebagai cara pandang akan terus terjadi, sebagaimana yang sudah terjadi dalam sejarah Islam, namun dua hal tersebut tentu bukan untuk dipertentangkan apalagi diperdebatkan, karena yang lebih penting untuk saat adalah mendudukkan fungsi normativitas dan historisitas itu sendiri ini dalam konteksnya yang tepat, bahwa normativitas adalah acuan untuk mewujudkan idealitas, sementara historisitas adalah acuan untuk menjelaskan realitas. Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangat pesat dan semakin terbuka, diskursus-diskursus tentang paradigma akan membuka sudut pandang-sudut pandang baru. Normativitas dan historisitas tidak selayaknya dipertentangkan sebab keduanya memiliki porsi masing-masing yang perlu kita tempatkan secara proporsional agar keduanya mendewasakan pemahaman keagamaan kita.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin. Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
Adinugraha, Hendri Hermawan, and Asy’ari Hasan. “Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual.” Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah 17, no. 1 (2020).
38 Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas? , 15.
37 Garry Gutting, Paradigms and Revolutions (Indiana: Notre Dame University Press, 1980).
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21105 |76
Edwards, Philip M. Edwards, Phillip M., Dan Elaine Z. Jennerich. Supporting a Culture of Library Research at the University of Washington at Sea le. London: Routledge, 2009. , n.d.
Fouda, Farag. Kebenaran Yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik Dan Kekuasaan Dalam Sejarah Kaum Muslim . Jakarta: Democracy Project, 2003.
Gu ing, Garry. Paradigms and Revolutions . Indiana: Notre Dame University Press, 1980.
Idris, Saifullah, ZA Tabrani, and Fikri Sulaiman. “Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education.” Advanced Science Le ers 24, no. 11 (November 1, 2018): 8226–8230.
Janah, Nasitotul. “Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam.” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (n.d.): 102–119.
Mansur, Amril. “Islam Normatif Dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan.” POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 5, no. 1 (October 8, 2019): 79–98.
Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran . Edited by Saiful Mujani. IV. Bandung: Mizan, 1996.
Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Ra’ana, Irfan Mahmud. Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Kha ab . 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
Reid, Anthony. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga,1450-1680 -Jilid I- . Cetakan ke. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2014.
Ridho, Miftahur. “Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik Dan Implikasinya).” HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman 5, no. 1 (1 Januari 20192): 57–71.
Saleh. “Khawarij: Sejarah Dan Perkembangannya.” EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 7, no. 2 (December 4, 2018): 25–34.
Sanaky, Hujair AH. “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis [Kajian Buku Islamic Methodology in History].” Al-Mawarid 16 (2006).
Shihab, Umar. Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an . Edited by Hasan M. Noer. Jakarta: Penamadani, 2005.
Siswanto. “Normativitas dan Historisitas dalam Kajian Keislaman (Studi Atas Pemikiran M.
Amin Abdullah).” Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 10, no. 2 (2017): 121–142. Diakses Februari 18, 2022.
h ps://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/60.
Umam, Khairul. Perang Atas Nama Iman: Telaah Evolusi Jihad Era Rasulullah . Yogyakarta: Forum, 2018.
Wa , W. Montgomery. Muhammad at Madina . Oxford: The Clarendon Press, 1956.