At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam Vol. 14 No. 1 Juni 2022, 61 – 76 DOI: https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1086

## EKSISTENSI DAYAH DI ACEH MASA KOLONIALISME SAMPAI ORDE BARU (1900-1998)

## Basri
Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia Email kontributor: basri.ibrahim@iainlangsa.ac.id

## Abstrak
Dayah  merupakan  institusi  pendidikan (tafaqquh  fi  addin) keberadaannya  telah  mampu mengintegrasikan  ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya  memberikan kontribusi yang  cukup  siqnifikan  terhadap  kemajuan  pendidikan  bangsa  serta  berperan  menjadi lembaga  perjuangan  dan  perpolitikan.  Pada  awal  abad  ke-20  perkembangan  dayah mendapat  pengawasan  Pemerintahan  Belanda  (Ordonansi  Guru),  sekalipun  demikian, dayah tetap eksis dengan berbagai pola, kurikulum dan metode pembelajaran yang dinamis sehingga  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  membentuk  tradisi  keislaman  dan keilmuan  masyarakat dan melahirkan ulama  yang kharismatik,  yang tidak hanya berperan sebagai agamawan, juga negerawan dan dalam perubahan politik di Aceh.
Kata Kunci : Dayah, Kesultanan, Kolonialisme, dan Orde Baru

## Abstract
Dayah has existed as one of the education centers and contributed to integrating all aspects at a very significant level in Aceh towards education and politics. In earlier the 20 century, the development of Dayah was supervised by the Dutch government. Nevertheless, Dayah still  presented  its  authority  through the  idea,  pattern,  curriculum,  and  method of  dynamic learning. As a result, it played a role as a good model to create Islamic tradition, learning community,  and  charismatic  Islamic  scholars.  In  general,  they  will  transform  their responsibility  not  only  as  a  religious  scholar  but  also  as  a  statesman  who  dedicate themselves to political change in Aceh.
Keywords : Dayah, Sultanate, Colonialisme, and New Era

## A. PENDAHULUAN
Sejak  berdiri  pendidikan Islam  sudah  memainkan peran  penting, tidak  hanya sebagai lembaga  pendidikan,  bahkan  menjadi  salah  satu  proses  Islamisasi.  Berbagai  kegiatan didalamnya  cenderung  mengarah  pada  proses  dakwah.  Meskipun  demikian,  kehadirannya berkontribusi  dalam  memajukan  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dengan  mendorong masyarakat mentransformasikan sistem dakwah yang sederhana menjadi lembaga pendidikan (Prasetyo,  Bashori,  and  Masriani  2020:79).  Dengan  kata  lain,  meskipun  dilaksanakan  dalam masjid, meunasah dan  rumah-rumah  ulama  tidak  membatasi  pendidikan  Islam  untuk berkonstribusi  membangun  sistem  pendidikan  yang  bersumber  pada  tatananan  agama  Islam dan penyelenggaraan pendidikan Islam cukup dinamis pada berbagai lembaga keagamaan dan dapat memberi kesempatan kepada orang muslim untuk melaksanakan dan untuk memperoleh pendidikan (Ali 1999:211).
Pendidikan Islam di Indonesia telah melewati perjalanan panjang yaitu bersamaan dan sejalan  dengan  agama  Islam  masuk  ke  Indonesia  (Daulay  2009:10).  Pasca  kemerdekaan Indonesia  didirikan  lembaga  Kementrian  Agama,  sebagai  suatu  lembaga  yang  membidangi persoalan  agama,  termasuk  pendidikan  agama.  Awal  pengembangan  pendidikan  Islam  lebih focus  pada  pendidikan  dasar  Alquran.  Selanjutnya  disempurnakan  dengan  menambahkan unsur-unsur  pendidikan  lainnya,  yang  meliputi  kurikulum,  tujuan  pendidikan,  sistem pendidikan,  media, metode,  materi, dan unsur-unsur  pendidikan  lainnya. Penambahan unsur- unsur tersebut membentuk lembaga pendidikan baru yang modern (Saridjo 1979:9).
Dalam  konteks  Aceh,  dayah  merupakan  salah  satu  bentuk  kearifan  lokal  dalam penyelenggaraan  pendidikan  agama  tujuannya  untuk  menciptakan  lulusan  menjadi  ulama (Hanafiah  2018).  Kehadiran  dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  di  Aceh  berhubungan  erat dengan  keistimewaan-keistimewaan  yang  dimiliki  ulama  pada  masa  kesultanan  Aceh (Mortono  1985:98).  Penyelenggaraan  pendidikan  dayah  di  Aceh  merupakan  format  sistem pendidikan  yang  mengikuti  kultur  kehidupan  masyarakat  serta  bentuk  integral  yang  terpadu dan  memiliki  hakikat  tersendiri  dengan  model-model  yang  diperkenalkan  sejak  kedatangan Islam  ke  Nusantara.  Bagi  masyarakat  Aceh,  dayah  adalah  lembaga  pendidikan  yang monumental yang telah berkiprah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada  periode  awal  penyelenggaraan  pendidikan  dayah  dilaksanakan  secara  informal yang lebih memuntingkan pengenalan nilai-nilai agama (Daulay 2004:4) dan pelaksanaannya dilakukan  dengan  sistem  yang  sederhana,  yaitu  menggunakan  metode  halaqah  serta  dimulai dari  rumah-rumah  ulama  ( teungku )  kemudiann  berlanjut  pada  tingkat  masjid  dengan pengajarnya seorang Teungku Khatib Masjid . Dalam periode selanjutnya, lembaga pendidikan dayah terus berkembang dengan sistem yang semakin formal.
Perkembangan  dan  pertumbuhan  Dayah  di  Aceh  mengalami  dinamika  yang  menarik dan  urgen  untuk  dikaji,  terutama  masa  akhir  kesultanan  Aceh  hingga  menjelang  dan  awal kemerdekaan  yang  merupakan bentuk refleksi dari perjalanan sejarah Aceh  yang  mengalami perubahan  drastis.  Perubahan  struktur  sosial  politik  di  Aceh  membentuk  Aceh  untuk merespon  perubahan  tersebut,  sekaligus  mempersiapkan  diri  menghadapi  berbagai kondisional  yang  akan  dihadapi.  Diantaranya  pergelokan  sejarah  melawan  penjajah  Belanda (1873).  Perubahan  yang  yang  terjadi  system  system  politik  yang  menaungi  wilayah,  dari merdeka  dan  berdaulat  menjadi  terjajah  (Usman,  AR,  and  Marzuki  2016:209),  dari
kepemilikan  modal  hingga  memberontak (DT-TII), sampai akhirnya  menjadi  salah satu bagi dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan tersebut tulisan ini akan menguraikan Dinamika Perkembangan Dayah di Aceh abad ke 20.

## B. METODE PENELITIAN
Kajian ini fokus pada eksistensi dayah pada masa kolonial sampai Orde Baru. Dengan demikian, data-data yang dibutuhkan dalam kajian ini  secara umum adalah data sejarah masa kolonial  dan  orde  baru.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kajian  ini  menggunakan  metode  sejarah ( historical  research ).  Fred  N.  Kerlinger  mengklasifikasikan  metode  sejarah  dalam  bentuk sinkronis dan diakronis (Kuntowijoyo 2003:33). Dua istilah yang dijadikan landasan dalam mengkaji  data-data  sejarah,  termasuk  penyelenggaraan  dayah  masa  kolonial  hingga  Orde Baru. Muhajir menyebutkan sinkronis dalam bentuk peristiwa dibatasi dalam waktu tertentu (Muhajir  2006:43).  Berbeda  dengan diakronis, dimana  data-data  sejarah  dilihat  bukan menjadi  bagian  tersendiri,  melainkan  keterkaitan  dengan  masa  sebelum  dan  sesudahnya, serta  peristiwa  yang  melingkupinya  (Kuntowijoyo  2003:44).  Pengimplementasiandata sejarah  dalam  kajian  ini  dilakukan  dalam  lima  tahapan,  yakni:  memilih  topik,  kemudian mengumpulkan  sumber  data.  Setelahh  sumber  daya  terpenuhi,  dilakukan  verifikasi  untuk mengetahuai  kevaliditas  data  yang  dilakukan  dengan  kritik  sejarah  maupun  keabsahan sumber.  Setelah  itu,  dilakukan  interpretasi  data.  Pada  tahap  terakhir  dilakukan  penulisan (Kuntowijoyo 2003:29).
Untuk  pengumpulan  data  tidak  hanya  pada  kajian  literasi,  tetapi  melakukan  metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi akuran dari  informan  (Mulyana  2003:108).  Wawancara  dilakukan  pada  tokoh-tokoh  yang  ikut  atau berperan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dayah  pada  masa  kolonial  hingga  Orde  Baru. Selain  wawancara,  kajian  ini  juga  dilakukan  dengan  mengandalkan  data  dokumentasi  yang dapat  memberika  informasi-informasi  terkait  penyelenggaran  dayah  (Zuriah  2009:53).  Data- data  yang  terkumpul  dengan  wawancara  maupun  dokumentasi,  kemudian  dianalisis  dengan pola  identifikasi  data  yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian,  kemudian  melihat  pola-pola terkait penyelenggaraan pendidikan dayah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Cikal Bakal Lahir Dayah
Kemunculan  lembaga pendidikan dayah bersamaan dengan  masuknya Islam ke  Aceh dan mengalami masa perkembangan serta pengelolaan yang cenderung formal dan berjenjang terlihat pada masa Kerajaan Islam. Pada masa tersebut sistem pendidikan dimulai pada tingkat dasar  yang  dilaksanakan  pada meunasah-meunasah di  setiap  gampong.  Untuk  pelaksanaan sekolah  lanjutan  pertama  diselenggarakan  di  masjid-masjid  setiap muekim ,  kemudian  siswa dapat  melanjutkan  pendidikannya  pada Dayah-dayah sebagai  lanjutan  untuk  pendidikan tinggi  yang  didirikan  oleh  ulama  yang  sudah  tinggi  pengetahuannya  (Dhuhri  2014:27). Meskipun tergolong sederhana, kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan berbagai kajian ilmu keislaman. Pendidikan Agama Islam di Aceh, dimulai berbentuk pengajian-pengajian di masjid  yang  oleh  para  ulama  (Raharjo  2002:45).  Pelaksanaan  pendidikan  di  masjid-masjid merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat rendah dan menegah.
Di  penghujung  abad  III  H.  (abad  ke-10  M.),  jenjang  pendidikan  dayah  terjadi perubahan,  mulai  dari  tingkat  rendah  sampai  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  sama  sama dengan  masa  sebelum  yang  dilaksanakan  di meunasah-meunasah ,  kemudian  berlanjut  pada tingkat  menengah,  yaitu  masjid.  Untuk tingkat  pendidikan  sudah  dilaksanakan  dalam  sistem kelembagaan  dengan  kepemimpinan Teungku  Chik. Diantaranya  pendidikan  tinggi  yang terdapat  di  Cot  Kala,  yaitu  suatu  tempat  di  kecamatan  Bayeun  (sekarang)  Kabupaten  Aceh Timur.  Lembaga  pendidikan  tinggi  ini  selanjutnya  dinamakan  dengan  Dayah  Cot  Kala  yang dipimpin  oleh  Teungku  Chik  Cot  Kala  Muhammad  Amin.  Lembaga  pendidikan  tinggi  Cot Kala  terus  berkembang  dan  menjadi  lembaga  pendidikan  Tinggi  tertua  di  Asia  Tenggara ketika itu.
Meskipun  Dayah  Cot  Kala  berkembang  pesat  dengan  sistem  pembelajaran  modern, namun  fungsinya  tetap  pada  dakwah  dan  pengembangan  Islam  yang  mencakup  pembinaan pengamalan  nilai  agama  bagi  pemeluk-pemeluk  Islam  sekitar  dayah.  Karena  itu  dayah  ini lebih  menitik  beratkan  pada  kijian-kajian  praktis  keagamaan,  terutama  tauhid,  figh  dan tasawuf  (Dhuhri  2014:23–24).  Berdasarkan  hal  tersebut  Makdisi,  sebagaimana  dikutip  oleh Safwan  Idris  mendefinisikan  dayah  sebagai  bentuk  kata  “ zawiyah ”  berarti  “sudut”  atau “pojok”. Dalam kapasitas sebagai lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di dayah awalnya  dalam  bentuk  pengajian  yang  diadakan  di  sudut  masjid,  kemudian  berkembang secara  dan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  sangat  awal  dalam  Islam.  Dari  kondisi  inilah kemudian lahir zawiyah (Idris 2002:61).
Dalam sejarah pendidikan di Aceh, dayah dikenal  juga dengan nama Meunasah . Para ahli  menyebutkan  istilah meunasah merupakan  bentuk  kata  dari  Bahasa  Arab  yaitu “madrasah” berarti tempat belajar. Dalam perkembangan kemudian, term dayah menjadi lebih luas  yang  meliputi semua  lembaga tradisional di  Aceh termasuk  meunasah.  Istilah  lain  yang terdapat  dalam  khazanah  pendidikan  tradisional  yang  disebut  dengan Dayah adalah Rangkang, Dayah Teungku Chik, Balai Setia bahkan Jami’ah (Hasjmy 1993:93).
Terlepas  dari  persoalan  tersebut,  pada  era  kesultanan  di  Aceh,  dayah  berkembang pesat, yang ditandai dengan  jumlah dayah terus bertambah dan didukung oleh  jumlah ulama yang mengajar terus meningkat secara kualitas maupun kuantitas, tidak hanya dari Aceh, juga didatangkan tenaga pengajar dari luar Aceh. Hal ini didukung oleh kebijakan Sulthan sendiri yang  mendatangkan  ulama  luar  Aceh  untuk  mengajar  pada  lembaga  pendidikan  di  Aceh sekaligus  menjadi  konsultan  hukum  agama  kesultanan  (Amiruddin  2008:27).  Pendidikan dayah  berkembang  seiring  dengan  berdiri  kerajaan  Islam  di  Aceh.  Dayah  pada  awalnya menjadi  wadah  untuk  pembinaan  pendidikan  agama  yang  diselenggarakan  secara  sederhana. Kemudian berkembang dan mencapai masa kejayaan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam . Pada  masa  tersebut,  dayah  sudah  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  terstruktur  dan berjenjang,  mulai  tingkat  dasar  ( meunasah ),  menengah  ( rangkang ),  dan  perguruan  tinggi. Meskipun  proses  pendidikan  dayah  di  masa-masa  awal  tergolong  sederhana,  tetapi  kegiatan pendidikan tetap berlangsung menurut kondisi dalam berbagai kajian keislaman.

## 2. Perkembangan Dayah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
Dari  penjelasan  sebelumnya  memperlihatikan  bahwa  dayah  sebagai  lembaga pendidikan terus berkembang mencapai puncak kejayaan yang tidak untuk wilayah kesultanan Aceh,  tetapi  ikut  memberi  andil  terhadap  perkembangan  ilmu  internasional.  Perkembangan-
perkembangan  yang  telah  diraih  tentu  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi perkembangannya,  ada  tiga  faktor  utama  perkembangan  dayah  di  Aceh,  yaitu:  1)  Faktor historis; 2) Faktor agama; dan 3) Faktor politik.
a. Faktor Historis
Secara historis,  Aceh telah menunjukkan diri sebagai wilayah  yang komplek historis . Menempati  sebagai  daerah  pintu  gerbang  masuk  Islam  ke  nusantarasampai  mencapai kemajuan  dan  berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islam  besarserta  letak geografis yang  sangat strategis sebagai  lalu  lintas  internasional  menjadi  daerah  ini  sangat  penting  untuk terbentuknya  jaringan-jaringan internasional sejak  abad  pemulaan  (Sekitar  abad  ke-1  M) (Dhuhri 2014:27) menjadi salah faktor terpenting berkembangnya dayah di Aceh.Pertumbuhan  kerajaan-kerajaan  Aceh  diberbagai  wilayah,  letak  geografis  dalam  lintas perhubungan  dan  perdagangan  internasional  yang  menghubungkan  bagian  Barat,  Tenggara dan  Timur  Asia,  melalui  Selat  Malaka  berdampak  munculnya  kota-kota  di  sepanjang  pantai utara  Aceh , kemudian  berfungsi  sebagai  pusat  kerajaan,  kota  kabupaten,  kota  pelabuhan, perdagangan  serta  tempat  kediaman  saudagar-saudagar,  yang  berpengaruh  terhadap tumbuhnya intitusi pendidikan.
Di  samping  itu,  secara  historis  juga  memperlihatkan  perkembangan  dayah  di  Aceh juga  dilandasi  oleh  minat  orang-orang  luar  Aceh  berkunjung,  berdagang,  maupun  menetap. Bagi  pendatang  dari  daerah  non-muslim  mereka  cenderung  menetap  di  Aceh  dan  kemudian masuk  Islam  sehingga  membutuhkan  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  memperkenalkan agama  pada  mereka.  Misal,  pendatang  dari  orang-orang  agama  Hindu, Keeling, Madras,Malabar, Mantea  dan  Batak.  Selain  itu  orang-orang  Aceh  juga  kedatangan  dari bangsa Arab, Persia, Turki, untuk berdagang, dan hidup di kalangan masyarakat Aceh dengan ikatan  pernikahan  antara  satu  dengan  lainnya  kemudian  mendirikan  dayah-dayah  untuk mengajarkan agama (Hasjmy 1983:20).
Banyaknya pendatang  yang berminat ke Aceh  menjadi keuntungkan bagi  masyarakat Aceh,  baik  dari  segi  agama,  maupun  pergerakan  perekonomian  masyarakat.  Pada  waktu  itu, sumber  penghasilan  masyarakat  Aceh  adalah  hasil-hasil  perniagaan  yang  diperdagangkan  di pelabuhan  Aceh  dan  wilayahsekitarnya.  Kemakmuran  Pasai  pernah  disaksikan  oleh  Ibnu Batutah  dan  Marco  Polo  saat  mengunjungi  Pasai,  menceritakan  betapa  sibuknya  suasana pelabuhan Pasai pada waktu itu, “banyak kapal dagang  yang datang dari  berbagai  negara di dunia  berlabuh  dan  melakukan  transaksi  perdagangan  di  Pasai”  (Matsyah  2013:111).  Sektor perdagangan,  Aceh  menjadi  pusat  pergerakan  ekonomi  kerajaan  yang  ditandai  dengan banyaknya saudagar-saudagar yang berkunjung, bahkan tingkat Asia Tenggara.
Selain itu, tata kelola gampong (kampung) menjadi faktor lain perkembangan dayah di Aceh.  Bentuk  wilayah  dalam  susunan  struktur  pemerintahan  Aceh  dimulai  dari gampong . Gampong merupakan  unit  terendah  dalam  sistem  pemerintahan  Aceh.  Pada  setiap gampong mempunyai aturan yang mengatar tatacara kehidupan masyarakat dalam bersosial dan agama. Maka  tidak  heran  disetiap gampong mempunyai Meunasah yang  dijadikan  untuk  tempat beribadah  dan  menyelesaikan  berbagai  persoalan  masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  gampong  dipimpin  oleh  Keuchik  (Kepala  Desa)  dan  dibantu  oleh  pejabat gampong  yang  membidangi  bagian  unsur  kepemimpinan  gampong  (Soelaiman  2008:69). Kesatuan  beberapa  wilayah  gampong  disebut  “Mukim”.  Beberapa  Mukim  memiliki  wilayah
kekuasaan  yang  lebih  besaradalah  yang  disebut nanggroe .  Struktur  Pemerintah  Aceh  adalah pemerintah  pusat,  yang  merupakan  ibukota  kerajaan  berkedudukan  di  pemerintahan  pusat disebut dengan sultan.
Masyarakat  Aceh  dalam  kontek  sejarah  merupakan  sebagai  bangsa  dari  Negara Kesultanan Aceh,  sifat  prilaku  bahasa  Aceh  dan  budaya  adat-istiadat  yang  Islami. Pelaksanaan kebijakan pemerintah  Aceh  berdasarkan pada upaya  implementasi  ajaran Islam. Oleh  sebab  itu,  kerajaan  Aceh  memiliki  budaya  hukum  bersumber  dari  Alqur’an,  al-Hadis, Ijma’  ulama  dan  Qias  yang  dirumuskan  dalam Qanun  al-Asyi ,  yang  terkenal  dengan  istilah “ Adat Meukuta Alam ”. Dengan demikian adat-istiadat masyarakat Aceh mencerminkan nilai- nilai  Islami.  Kehidupan  seni  budaya  di  Aceh  dilandasi  oleh  dasar-dasar  pokok  ajaran  Islam. Seni  yang  menonjol  adalah syair-syair perang  (hikayat  perang)  yang  diciptakan  untuk menumbuhkan semangat berjuang. Diantaranya  yang cukup dikenal dalam  masyarakat Aceh khususnya Hikayat  Prang  Sabi,  Hikayat  Prang  Gompeuni dan Syair  prang  Aceh.  Hikayat Prang  Sabi. Seni  budaya  Aceh  bersumber  kepada  nilai-nilai  syariat  Islam  (Ismail  2013:81). Seni  tersebut  bertujuan  sebagai  sarana  pembinaan  potensi  dirinya,  penghayatan  dan  proses internalisisi  diri  dengan  nilai-nilai  yang  menjadi  pembentukan  kepribadian  yang  baik  di masyarakat, Semua seni budaya Aceh mencerminkan pesan moral dan nilai-nilai ajaran Islam.
b. Faktor Agama
Tradisi  pendidikan  Islam  Indonesia  telah  terbangun  sebagai  mata  rantai  dari  Timur Tengah.  Hal  ini  tercermin  dari  perkembangan  intelektual  muslim  yang  terbangun  secara sinergis dengan berbagai ulama di Timur Tengah. Dalam perkembangan intelektual yang kuat itu,  “interaksi  umat  Islam  dengan  Alqur’an  menjadi  demikian  intens.  Alqur’an  menjadi sumber  rujukan  dari  setiap  persoalan,  diuraikan  maknanya  dan  ditafsirkan,  lalu diimplementasikan  ajaran-ajarannya  dalam  segenap  kehidupan  masyarakat  Islam  (Dahlan 2001:xxi).  Peran  Islam  dalam  ruang  kehidupan  beragama  masyarakat  Indonesia  bukan  saja sebuah sistem agama, tetapi membentuk tatanan ideologi yang mengakar kuat sehingga dapat menolak  sistem  tatanan  yang  dianggap  timbang.  Termasuk  membebaskan  diri  dari penguasaan kolonialisme. Sejak awal sudah dinampakkan bahwa “Islam mempunyai kekuatan mampu  mereformasi  ketimpangan-ketimpangan  social  yang  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai universal Islam (Ali and Effendy 1986:32).
Selain  karena  reformasi  Timur  tengah,  upaya  Belanda  memperkenalkan  sistem pendidikan  modern  yang  diselenggarakan  di  Barat  menjadi  faktor  lain  perubahan  sistem pendidikan  di  dayah.  Dengan  kata  lain,  Belanda  memberi  kontribusi  terhadap  sistem pendidikan  yang  berlaku  pada  dayah,  termasuk  dalam  proses  belajar  mengajar  (Zuhairimi 1997:46).  Penjajahan  Belanda  tidak  hanya  berpengaruh  pada  ekonomi  dan  sosial,  bahkan menjadikan  pendidikan  Islam  di  Aceh  menjadi  terbelah,  yaitu  : Pertama ,  pendidikan  yang diperkenalkan  oleh  sekolah  Barat  tidak  mengajarkan  agama  bersifat  sekuler. Kedua, pendidikan yang dilaksanakan pada dayah yang hanya pembelajaran agama saja. Dengan kata lain  menurut istilah Wijosukarto, dalam Muhaimin, pada periode tersebut terdapat  dua corak pendidikan, yaitu corak lama (konvesional) yang dilaksanakan dan berpusat pada dayah yang menekankan pembelajaran semata-mata pada pengetahuan dan ketrampilan agama dan corak baru  dari  pengetahuan  sekolah-sekolah  yang  dikelola  Belanda  yang  berpusat  pada pengetahuan dan ketrampilan umum (Muhaimin 1999:78).  Kemajuan pemikiran di Aceh, dan
merupakan  suatu  kegiatan  pembaharuan  di  bidang  agama.  Terdapat  sejumlah  ulama  dan karyanya  menjadi  bahan  studi  imiah  yang  tidak  habis-habisnya  di  Aceh.  Dengan  banyak ulama  yang  cukup  popular  pemikirannya,  membangun  lembaga-lembaga  Pendidikan  dan mendirikan  organisasi  keagamaan  untuk  mengahasilkan  generasi  yang  mempunyai  jiwa  dan semangat untuk memajukan pendidikan di masa depan, maka dapat dipastikan, bahwa faktor agama memberi pengaruh yang sangat terhadap kemajuan pendidikan dayah di Aceh.

## c. Faktor Politik
Dilihat  dari  ranah  politik,  penyelenggaraan  dayah  di  Aceh  berbeda  dengan  pesantren daerah  lain.  Karena  penguasaan  daerah  Aceh  oleh  Belanda  terlambat,  maka  penyebaran pendidikan  modern  versi  Belanda  juga  terlambat  diperkenalkan.  Upaya  pemerintah  Belanda menyelenggarakan pendidikan modern baru terlaksana sekitar abad ke 20, itupun hanya untuk kalangan  bangsawan  ( uleebalang ).  Posisi uleebalang ketika  itu  memihak  pada  Belanda, bahkan  bersama-sama uleebalang melawan  saudaranya,  termasuk  perlawanan  terhadap Teungku  Chik  Dirundeng  (Syamsuar  2020).  Meskipun  perang  mewalan  Belanda  terus bergejolak, usaha ke arah perdamaian terus dirintis namun usaha  tersebut gagal karena Aceh selalu  saja  melakukan  perlawanan.  Usaha  untuk  instensifikasi  sistem  pendidikan  baru  dapat dilakukan  ketika  perlawanan  masyarakat  Aceh  melemah.  Beberapa  dayah  mulai  membuka diri  dengan  perubahan  sistem  pendidikan,  sehingga  berdirilah  lembaga-lembaga  pendidikan madrasah di dayah-dayah modern. Sebagian generasi muda Aceh (lulusan madrasah) menjadi guru  di  madrasah-madrasah,  seperti  A.  Hasjmy  dan  Sayid  Abubakar  mengajar  di  Perguruan Islam Seulimeum dan M. Nur El Ibrahimy mengajar di Madni. Sebagian lainnya membangun dan  mengorganisasi  madrasah  baru,  sehingga  jumlah  madrasah  lebih  dari  100  buah  di  Aceh pada  akhir  zaman colonial (Veer  1985:51).  Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia memiliki  corak  yang  cukup intensif, yang  dipengaruhi  oleh  gerakan  pembaharuan  Islam  di Timur  Tengah.  Dalam  kontek  ini,  Pemerintah  menyikapi  dengan  berbagai  kebijakan  yang berimplikasi  pada  kultural  dan  politis.  Kebijakan-kebijakan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek. Pertama ,  sistem  beragama  masyarakat  sebagai  konsekuensi  dari  pengaruh  ide-ide pembaharuan Timur Tengah. Kedua, fenomena kebijakan pemerintah Belanda  dalam bidang pendidikan  mendapat  respon  dari  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah  diawali  dengan pembentukan Kementerian Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Secara struktural kewenangan Kementerian Agama di bidang pendidikan Islam adalah pendidikan Islam di Indonesia berada di  bawahstruktur Kementrian Agama.  Dengan  demikian,  pemberdayaan  Kementerian  Agama  perlu  dilakukan  sebagai langkah  untuk  kemajuan  pendidikan  Islam.  Sedangkan  secara  kultural  agar  umat  Islam  dari seluruh lapisan masyarakat ikut serta memberdayakan pendidikan Islam (Daulay 2009:11).
Selain  itu,  faktor  politik  lain  yang  berpengaruh  terhadap  pendidikan  dayah  di  Aceh adalah  pergerakan  politik  pada  tanggal  21  September  1953  yang  dipimpin  oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Pergerakan  ini  muncul sebagai  bentuk kekecawaan  masyarakat Aceh  terhadap  Pemerintah  Pusat,  karena  wilayah  Aceh  yang  disebut  sebagai  daerah  modal ternyata  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  tunduk  ke  Sumatera  Utara.  Kondisi  ini kemudian  menjadi  faktor  cikal  bakal  pembentukan  dan  berdirinya Darul  Islam di  Aceh. Melalui  organisasi  tersebut,  masyarakat  Aceh  di  bawah  kepemimpinan  Daud  Beureueh merancang sistem pemerintahan Islam dengan misi utama melawan sekularisme. Darul Islam
juga dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi  masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat (Firdaus 1999:73), dan dengan sikap politiknya, “mengumumkan bahwa Aceh adalah sebagai bagian  dari  negara  Islam  Indonesia  yang  menjalankan  Syariat  Islam,  yaitu Negara  Islam Indonesia (NII)  yang  dipimpin  oleh  Kartosuwiryo,  dengan  nama Darul  Islam (DI)  dan pasukan keamanan bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Aceh adalah daerah modal dalam meneruskan  cita-cita  proklamasi  kemerdekaan,  maka  Aceh  sebagai  basis  yang  akan dilancarkan  perang gerilya jangka  panjang  dengan  melibatkan  seluruh  rakyat  (Jakobi 1992:219). Setelah mengalami konflik, pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan pemerintah  Indonesia  yang  dikenal  dengan  Misi  Hardi.  Perundingan  tersebut  menghasilkan beberapa  kesepakatan,  diantaranya  melakukan  genjatan  senjata  kedua  pihak,  Teungku  Daud Beureueh  bergabung  kembali  dalam  pangkuan  Ibu  Pertiwi,  Tentara  Islam  Indonesia  (TII) digabungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat Darul Islam (DI) kembali diberi pekerjaan sebagaimana semula ( 26 Mei 1959). Untuk Propinsi  Aceh  diberi  hak  Istimewa  yang  mencakup  3  (tiga)  keistimewaan  oleh  Misi  Hardi, yaitu: Pertama, keistimewaan  di  bidang  beragama; Kedua, keistimewaan  di  bidang Pendidikan;dan Ketiga, keistimewaan di bidang adat-istiadat.
Di  sisi  lain,  dalam  negara  Republik  Indonesia,  kebijakan  politik  umat  Islam  adalah telah  mendirikan  Kementrian  Agama,  yang  merupakan  koalisi  Muslim  dan  beberapa  Partai Nasionalis, antara lain Masyumi, Nadhdatul Ulama, PNI dan PKI. Pembentukan Kementerian Agama  menimbulkan  kontroversi  dari  berbagai  golongan,  baik  dari  kalangan  muslim,  non muslim  maupun  kelompok  nasionalis  sekuler.  Pembentukan  Kementrian  Agama  yang dilakukan  oleh  pemerintah  lebih  didasarkan  pada  pertimbangan  politik  yang  diperlukan  dari sebuah sistem tata pemerintahan yang baru (Lapidus 1999:340). Kementerian Agama sebagai harapan  umat  Islamyang  secara  intensif  dan  berkomitmen  memperjuangkan  politik pendidikan  Islam  di  Indonesia,  baik  secara  ideologi,  politik,  kelembagaan  maupun  sistem pendidikan, sehingga cita-cita umat Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Usaha dalam  bidang  pendidikan  Islam  ini  sesuai  aspirasi  dan  harapan  umat  Islam  agar  pendidikan agama  diajarkan  di  sekolah-sekolah,  di  samping  pada  pengembangan  dan  peningkatan kualitas  pendidikan  Islam  dari  pendidikan  tingkat  dasar,  sampai  pada  tingkat  pendidikan tinggi Islam.
Memasuki  tahun  1966  (Era  Orde  Baru)  Aceh  kembali  lahir  gerakan-gerakan  yang menentang  pemerintah.  Awalnya  Hasan  Tiro  mantan  duta  Darul  Islam/Tentera  Islam Indonesia  (DI/TII)  pulang  ke  Aceh  pada  awal  tahun  1970  melakukan  kontak  dengan  rekan perjuangan  seperti  Teungku  Muhammad  Daud  Beureueh  dalan  lainnya,  Pada  tanggal  4 Desember  1976  diproklamirkan  Aceh  Merdeka  (AM).  Muhammad  Hasan  Tiro  merintis perjuangan  dengan  semangat  di  New  York  untuk  mengagendakan  DI/TII  ke  dalam  forum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dengan  tujuan  agar  seluruh  masyarakat  memilikihak untuk  menentukan  nasib sendiri (self determination), akan tetapi  upaya tersebut  menemukan kegagalan  (Al-Chaidar  et  al.  1998:39).  Pergulatan  masyarakat  Aceh  dalam  berbagai  aspek kehidupan selalu  identik  dengan pergulatan  yang  dilakukan kaum cendikia Islam, perubahan dalam  rangka  membentuksuasana  baru  untuk  mencapai  suatu  kemajuan  bagi  Aceh. Berdasarkan  kondisi  politik  tersebut,  dalam  suasana  yang  baru  lahirnya  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  memberi  nuansa  ilmiah  yang  menarik  untuk  dikaji  dan dideskripsikan
dalam  pertemuan  ilmiah,  tentu  hal  ini  memberi  pengaruh  untuk  transformasi  pendidikan Islam, baik dalam bidang kelembagaan maupun sistem pendidikan.

## 3. Dayah di Aceh Sebelum Abad 20
Semangat  fanatisme  masyarakat  Aceh  yang  cukup  tinggi  terhadap  Islam,  mendorong untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  lembaga  pendidikan  dayah  yang  cukup  dinamissebelum abad ke 20, yang dapat dibagi dalam beberapa fase perkembangan, yaitu:
a. Perkembangan dayah abad 17-18 M.
Pada  abad  17-18  M  Aceh  dipimpin  oleh  Iskandar  Muda.  Periode  tersebut,  Kerajaan Aceh  mengalami  masa  keemasan  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  pendidikan.  Pendidikan menjadi  perhatian  serius  Sultan  Iskandar  Muda,  berbagai  kebijakan  yang  sistematis  dan menyeluruh  mengatur  sistem  penyelenggaran  pendidikan  Islam  ketika  itu.  Agar  pendidikan Islam  yang  dilaksanakan  dalam  setiap  jenjang  mencapai  tujuan  yang  sama  “membina manusia-manusia yang memiliki kemampuan di bidang pemerintah, social. Maupun agama.
Di  samping  itu,  dilihat  dari  pelaksanaan  pendidikan  dan  jejangnya,  pemerintah Iskandar  Muda  telah  berhasil  mentransfer  sistem  pendidikan  Madrasah  Nizamiyah  dalam pendidikan  di  Aceh.  Sistem  pendidikan  Madrasah  Nizamiyah  menstruktur  dalam  sistem pendidikan Aceh sehingga terlihat sistematis dan terorganisir.  Begitu juga sistem pendidikan di Aceh sudah terlihat kearah tersebut, di mana pendidikan dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir  dengan  baik  dari  tingkat  yang  paling  rendah  (meunasah)  sampai  ke  jenjang pendidikan  tinggi  yaitu:  tingkatan  pendidikan  dari Meunasah , Rangkang , Dayah , Dayah Teungku  Chik ,  dan Jami’ah  Bait  ar-Rahman menjadi  satu  sinergis  sistem  pendidikan bertingkat  dan  dengan out  put yang  selalu  bersinambung  (Hasjmy  1980:214).Mengenai berapa  jumlah  pendidikan  yang  dilaksanakan  ketika,  penulis  belum  mendapatkan  data, Snouck  Hurgronje  yang  dianggap  sebagai  peneliti  perintis  mengenai  soal-soal  Aceh  dalam karya  besarnya, De  Atjehers (2  jilid,  1893/1894)  juga  tidak  menyinggung  jumlah  lembaga pendidikan  Islam  yang  ada  di  Aceh  pada  waktu  itu.  Dalam  bukunya  tersebut  Snouck  hanya menyebutkan  nama  beberapa dayah yang  mungkin  dianggap  penting  di  sana  sambil menguraikan  peranan meunasah dan  juga dayah dalam  masyarakat  Aceh  (Rohmana 2016:147).
Setelah  Sultan  Iskandar  Muda  digantikan  oleh  menantunya  Iskandar  Tsani  (1636- 1641), pembinaan pendidikan di Aceh masih melanjutkan sistem yang diterapkan oleh Sultan Iskandar Muda. Di mana peranan yang sama antara ulama dan umara dalam memaksimalkan fungsi  lembaga  pendidikan  Islam  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  wacana intelektual  masyarakat  Aceh.Namunbanyak  kebijakan  Sultan  terhadap  pendidikan  tidak terselesaikan  karena  masa  pemerintahannya  hanya  sekitar  5  (lima)  tahun  (Muqoyyidin 2016:30).  Walaupun  demikianlembaga  pendidikan  di  Aceh  seperti meunasah , rangkang , dayah dan al-Jami’ah pada  masa  Iskandar  Tsani  semakin  maksimal  fungsinya  sebagai lembaga  pendidikan  Islam,  terutama  berkaitan  dengan  tujuan  pendidikan  yaitu  Islamisasi kelembagaan dan bebas buta huruf bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh.
Sedangkan  pada  masa  Sultanah  Sri  Ratu  Tajul  ‘Alam  Syafiatuddin  Johan  berdaulat (1641-1675)  dalam  bidang  pendifikan  disamping  melanjutkan  program  yang  sudah  ada tentang  sistem  pendidikan  Islam,  juga  melakukan  pengembangan  lembaga  pendidikan.
Ahmad mengemukakan bahwa Ratu Syafiatuddin melakukan formalisasi bentuk pemerintahan  yang diciptakan oleh ayahnya Iskandar Muda sehingga  mencapai  bentuk  yang paling ideal dan lengkap baik dalam bentuk maupun sistemya (Iswandi 2019).
Selain  itu,  Ratu  Syafiatuddin  juga  dikenal  dan  berjasa  dalam  memperbaiki  dan mempertinggi  derajat  wanita  Aceh  di  tengah-tengah  masyarakat  serta  membuka  kesempatan terhadap wanita untuk mengambil peranan dalam semua kegiatan masyarakat.  Ini merupakan hal yang cukup menarik dan mengagumkan, karena pada saat itu belum banyak negara-negara yang memberikan kesempatan kepada wanita terutama dalam militer dan pemerintahan.
Pembangunan dayah semakin berkembang di Aceh ketika itu. Perkembangan tersebut juga  dipelopori  oleh  banyaknya  teungku-teungku  yang  telah  memperoleh  pendidikan  baik pada  berbagai  lembaga  pendidikan  yang  ada,  seperti: DayahManyang  (al-Jami’ah) .  Pada masa  pemerintahan  Iskandar  Muda  yang  berpusat  di Masjid  Bait  al-Rahman dengan  guru sebanyak 44 orang ulama yang berasal dari Arab, turki, Persia, India dan daerah Aceh sendiri. Sistem pendidikan yang diterapkan sudah mengikuti sistem pendidikan modern sebagaimana sistem India. Demikian juga pembangunan rangkang di masa Tajul Alam Syafiatuddin, yang didirikan oleh Syeikh Abdurrauf  as-Singkili (alumnus Timur Tengah) mengalami kesuksesan dan kesuksesan ini berlanjut sampai abad ke-18. Sukses pendidikan ini dapat terukur dengan lahirnya  murid-muridnya  yang  terkenal,  diantaranya  adalah  Syeikh  Burhanuddin  di  Ulakan yang terkenal di Minangkabau.
Dalam  hal  ini,  Hasjmy  menjelaskan  beberapa  bentuk  dayah  sebagai  gambaran  dari kemajuan  yang  dicapai,  yaitu: Dayah Wanita  ( Dayah  UreungInông ), Dayah Pertanian, Pertukangan, Dayah perniagaan dan sebagainya yang staf pengajarnya adalah para guru besar ( teungku  chik) .  Perkembangan  tersebut  telah  melahirkan teungku-teungku yang  berperan dalam  mengurusi  pendidikan  lembaga  pendidikan  dasar  di  tingkat  yaitu  meunasah  di tingkat gampông . Eksistensi dayah setelah Iskandar Muda  sangat berarti,  karena  iklim politik dan sistem pemerintahan sangat mendukung.
Namun  kendala  yang  dihadapi  ketika  itu  adalah  mulai  terancam  kekuatan  kolonialis Belanda, terutama pada masa Sultanah Taj al-‘Alam Safiatuddin. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami  berbagai  pengaruh  dan  tekanan-tekanan  dari  VOC  yang  menimbulkan  dampak dalam  kehidupan  masyarakat  berakibat  pada  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik  dan  budaya masyarakat.  Termasuk  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  lembaga-lembaga  pendidikan dayah  dan  lembaga-lembaga  lainnya.  Meskipun  dalam  ancaman  kolonial,  periode  ini merupakan  masa  kejayaan  bagi  pendidikan  dayah  di  Aceh.  Kemajuan  dayah  dengan kemampuan  melahirkan output  yang  mempunyai  keahlian dibidang agama dan umum. Salah satu  bukti  para  sulthan  dan  sultahanah  ketika  itu  mampu  menjadi  agamawan,  sekaligus negarawan  (Hasjmy  1977:95).  Seperti  kemampuan  Ratu  Safiatuddin  dalam  menguasai berbagai  disiplin  keilmuan,  baik  dari  segi  bahasa,  agama,  filsafat,  maupun  politik.  Dalam bidang  bahasa, dengan  menguasai bahasa Arab, Persia, Sepanyol dan Urdu. Dibidang agama menguasai fiqh, dan banyak bidang-bidang keilmuan lainnya yang dikuasai(Hasjmy 1977:95). Realitas ini, di samping menunjukkan Ratu Safiatuddin sebagai negarawan dan ilmuwan, juga membuktikan  bahwa  pendidikan  yang  dilakukan  di  dayah  ketika  itu,  tidak  hanya  mampu mendidik santri menjadi agamawan, tetapi juga menjadi berbagai disiplin keilmuan lainnya.
Di  samping  itu,  kemajuan  dayah  pada  masa  tersebut  juga  terlihat  dari  banyaknya dayah-dayah  yang  bermunculan  hingga  akhir  abad  18  awal  abad  19.  Padahal  akhir  abad  18 merupakan  masa  kemunduran  kerajaan  Aceh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemunduran kerajaan tidak berpengaruh terhadap perkembangan dayah. Menurut analisis penulis, ada dua faktor  yang  menyebabkan  diakhir  masa  kerajaan  Aceh  berkembang  pesat,  yaitu: Pertama, sikap  para  sulthan  dan  sultahanah  Aceh  yang  sangat  serius  terhadap  perkembangan pendidikan.  hal  ini  dibuktikan  dengan  kesediaan  kerajaan  membiayai  lembaga  pendidikan yang  diselenggarakan  ketika  itu,  bahkan  kerajaan  membiayai  berbagai  hasil  karya  ulama ketika itu. Misal, masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin, adalah masa yang paling berkembang ilmu  pengetahuan,  dalam  masa  itu,  banyak  kitab-kitab  berbagai  cabang  ilmu  pengetahuan dikarang,  baik  atas  permintaan  Ratu  Safiatuddin  atau  atas  kehendak  para  Ulama  itu  sendiri. Diantara kitab yang dibiayainya adalah tafsir al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Sinkili. Kedua , kebijakan  sulthanah  terhadap  kelompok  oposisi  yang  menolak  kepemimpinan  perempuan. Sekitar  tigaratus  orang  Ulama  pada  ini  tidak  menyetuiui  politik  Ratu  Safiatuddin  dalam menjalankan  pemerintahan,  diberikan  kemerdekaan  kepada  mereka  untuk  mengembangkan diri  ke  seluruh  wilayah  Kerajaan  dengan  tujuan  dapat  mencirikan  lembaga-lembaga pendidikan,  seperti,  Syekh  Abdul  Wahab  yang  hijrah  ke  Tiro  dan  mendirikan  Pusat Pendidikan  Islam  di  sana,  sehingga  ia  kemudian  menjadi  salah  satu  pusat  pendidikan  yang terkenal  dalam  Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Syekh  Abdul  Wahab  ini  adalah  datunya  dari Ulama-Ulama Tiro yang terkenal.
b. Perkembangan Dayah Abad 19 M.
Sebagaimana  pada  masa  sebelumnya,  akhir  abad  18  dan  awal  abad  19  merupakan masa  perkembangan  dayah  di  Aceh.  Pada  awal  abad  19  sejumlah  dayah  telah  berdiri memperkaya  lembaga  pendidikan  Islam  di  Aceh.  Diantara  dayah-dayah  tersebut  adalah  : Dayah Tgk. Chiek Tanoh  Abee, Dayah Tgk. Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam  Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng  Kalee, Dayak Lam  Krak, Dayah  Lam Pucok dan Dayah  Lam  U di  Aceh Besar; Dayah Rumpet di  Kuala Daya, pantai barat;  Dayah  Tgk.  Chiek  Ditiro,  Dayah  Tgk.  Chiek  Tante  Geulima.  Di  Aceh  Pidie,  Dayah Meunasah Blang (Samalanga) dan  dan sejumlah Dayah  yang berkembangan  di sekitar Batee Iliek  sebagai  Kuta  Pertahanan,  seperti  Dayah  Cot  Meurak,  Dayah  Pulo  Baroh  dan  lain-lain (Aceh  Utara,  yang  cukup  eksis  terhadap  pendidikan.  (Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1984: 20).Kejayaan  dan  perkembangan  dayah  pada  abad  ini  tentu tidak  terlepas  dari  kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat Aceh ketika  itu. Terkait dengan kondisi rakyat Aceh sejahtera, Said  mendeskripsikan  bahwa  masyarakat  Aceh  sama  sekali  tidak  menunjukkan  kemelaratan dari  sektor  ekonomi.  Jalan-jalan  terpeliharan,  rumah-rumah  dan  pekarangan  yang  dipagari dirawat,  rakyat  berpakaian  baik,  dibelakang  rumah  tampak  padang  rumput  untuk  tempat peternakan  kambing  yang  banyak  dipelihara,  dan  sutera  yang  diproduksi  tidak  hanya  untuk digunakan sendiri, tetapi dapat salah satu komiditi ekspor (Said 1981:755).
Gambaran  kejayaan  tersebut  tidak  bertahan  lama,  setelah  Belanda  melalui  komisaris Wakil  Ketua  Dewan  Hindia  Nieuwenhujzen  telah  mengumumkan  pertanyaan  perang  pada tanggal  1  April  1873  kondisi  Aceh  berubah  menimbulkan  gejolak  dan  konflik  dalam masyarakat  Aceh.  Fenomena  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  kehidupan  social-ekonomi masyarakat,  tetapi  juga  ikut  mempengaruhi  penyelenggaran  dayah  di  Aceh.  Pada  masa  ini
fungsi  dayah  mengalihkan  ke  fungsi  politik  dan  aktivitasnya  perjuangan  fisik  melawan Belanda.Para ulama pimpinan dayah-dayah ketika itu menjadikan “jihad fi sabilillah” sebagai bagian penting harus selalu dibahas dalam kajian di dayah. Alhasil, proses pembelajaran tidak fokus  seperti  sebelumnya,  tetapi  banyak  waktu  dihabiskan  untuk  melawan  perjuangan melawan kolonialisme.
Dari  gambaran  di  atas  menunjukkan  ada  perubahan  terhadap  peran  dayah  institusi lembaga  pendidikan  menjadi  lembaga  pengarahan  pejuang.  Dengan  kata  lain,  pada  masa tersebut,  dayah  memegang  peranan  yang  cukup  strategis,  karena  di  samping  fungsi  sebagai lembaga  pendidikan,  juga  menjadi  lembaga  pengerahan  tenaga  pejuang  (murid)  ke  medan pertempuran  dan  mempersatukan  umat  untuk  menumbuhkansemangat  perjuangan  dari cengkraman kolonialis. Pembentukan santri sebagai pejuang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang lebih dikenal adalah pembacaan Hikayat Perang Sabi. Hikayat ini menjadi sarana yang efektif ketika itu karena dapat membangkitkan semangat juang para santri. Arena yang  sering  dijadikan  ruang  oleh  para  ulama  untuk  membaca  hikiyat  ini  adalah  dayah, rangkang,  meunasah dan  mesjid; dan bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iliek– yang langsung menjadi kuta pertahanan. Karena itu tidak mengherankan apabilaselama akhir abad ke-19 terdapat sejumlah dayah yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, hanya dijadikan sebagai wadah yang berperan dan mendukung untuk memberikan semangant  perjuangan,  karena  dianggap  sebagai  basis  konsentrasi  kekuatan  pejuangan melawan kolonialisme (Ahmad and Kutoyo 1984:20).
Setelah  mengalami  kemunduran  kondisi  dayah,  pada  tahun  1940  berdirilah  dayah labuhan  haji  yang  dipimpin  oleh  syehk  mudawali  al-khalidi,  yang  enunjukkan  kembali perkembangan dayah hinga saat ini (Arfiansyah and Riza 2016). Perubahan yang utama yang dilakukan oleh pimpinan dayah Darussalam tersebut dalam pendidikan dayah, yaitu: Pertama, menambahkan beberapa pelajaran dalam kurikulum yang telah di hilangkan oleh belanda, Hal ini  sebagaimana  penjelaskan  Saifuddin  Dhuhri,  bahwa:  pendidikan  dan  pengajaran  dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama adalah sama, dengan lembaga-lembaga pendidikan agama yang disebut pesantren yang terdapat dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia (Saiful  2018).  Hanya  Aceh  yang  membawa  kemajuan  pendidikan  agama  melalui  lembaga pertama  kali  di  Indonesia.Pada  mulanya  pendidikan  dayah  hanya  terbatas  pada  kitab-kitab mengenai  ilmu Tauhid,  ilmu  Fiqh,  ilmu tafsir, nahwu dan sharf, tetapi  akan tetapi kemudian telah  membawa  kedalam  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahun  lainnya  seperti  ilmu  balaghah, ma’ani, bayan, badi’, ilmu ushul fiqh dari berbagai kitab Islam, khususnya ushul fiqh Syafi’i. demikian  juga  dengan  ilmu  mustthalah  hadis,  ilmu  Qur’an,  ilmu  mantiq,  ilmu  ‘aruth,  ilmu tasawuf, mulai kitab tingkat tinggi (Dhuhri 2014:37). Kedua, sistem yang diberlakukan dalam proses pembelajaran berbeda dengan masa sebelumnya. Sistem yang ditawarkan di dayah ini, proses  belajar  yang  tidak  lagi  mengandalkan  sistem  tradisional.  Dalam  hal  ini,  Tgk.  Muda Wali  membagi  kelompok  belajar  dalam  tiga,  yaitu:  kelompok  mubtadi’in,  yaitu  kelompok pemula dalam belajar di pesantren, kelompok tsanawiyah dan kelompok Bustanul Muhaqiqin. Dengan demikian telah melaksanaan pendidikan dalam sistem modern yang dapat mengikuti perkembagan dunia pendidian.

## 4. Kontribusi Dayah Terhadap Masyaraakat
Pendidikan  Islam  merupakan  tuntutan  kebutuhan  bagi  kehidupan  umat  untuk dilaksanakan  secara  baik  dan  dikembangkan  secara  kontinue  oleh  umat  Islam  dari  masa- kemasa.  Pendidkan  Islam  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  serta  memberi  membuka kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  menata  dan  mengelola  sesuai  dengan  sistem  pendidikan yang  berkembang  di  Indonesia.  Dalam  konstek  ini,  pendidikan  Islam  di  Indonesia  selalu menjadi  kajian  pengembangan  ilmu  pengetahuan  untuk  membentuk  kualitas  hidup  umat Islam, sekaligus sebagai bahagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam hal ini, pendidikan Islam  menjadi  sub  sistem  dari  sistem  pendidikan  Nasional.  Disamping  itu  dihadapkan  pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif, sehingga membentuk kualitas umat Islam yang memiliki daya saing di tengah-tengah kehidupan umat beragama.
Pendidikan  Islam  secara  normatif  pada  dasarnya  bersumber  pada  Alquran  dan  Hadis serta  kitab-kitab  yang  menjabarkan  isi  kandungan  Alquran  dan  hadis.  Konsisten  dengan prinsip  ini,  pendidikan  Islam  memiliki  kualitas  dan  akan  mampu  menyesuaikan  dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Prinsip universal itu merupakan sebuah konsep  yang  mampu  merespon  dinamika  perkembangan  ilmu  pengetahuan  untuk  disatu  sisi mempertahankan  semangat  keislaman  di  sisi  lain  dan  mempertahankan  aspek  teknisnya dengan  perkembangan  zaman,  sebagaimana  dapat  dilihat  sejarahnya,  pendidikan  Islam  telah menunjukkan eksistensi dalam dunia pendidikan dari waktu ke waktu dengan perkembangan yang  cukup  berarti  untuk  melahirkan  sebuah  ketrampilan  dengn  mencerminkan  nilai  dan semangat keislaman yang permanen.
Dalam  masa  yang  cukup  panjang,  pendidikan  Islam  berada  dipersimpangan  jalan antara  mempertahankan  sistem  tradisional  dan  mengadopsi  perkembangan  dengan  sistem modern. Upaya mempertahankan sepenuhnya tradisi lama memberi makna bahwa pendidikan Islam  hanya  sebuah  konsep  yang  statis,  menjadikan  ketinggalan  sekalipun  secara  emosional dan romantisme dengan  identitas  pendidikan  Islam  erat  sekali  dengan  nilai-nilai  sejarah. Sementara  itu,  mengikuti  dan  mengadopsi  dengan  berbagai  perkembangan  modern,  berarti pendidikan Islam cukup dinamis, sekalipun tetap mencerminkan akar sejati dan nilai autentik dari  sejarah  pendidikan  Islam.  Pendidikan  Islam  suatu  konsep  yang  cukup  universal  dan mampu memenuhi keperluan pragmatisme yang profesional untuk menjawab tantangan sesuai dengan  perkembangan  alam  dan  lingkungan  sekitarnya.  Situasi  ini  tercermin  dalam  sebuah sistem  pendidikan  yang  memberi  arah  dan  tujuan  modernisasi  pendidikan  Islam.  Sebagai lembaga  pendidikan,  dayah  telah  banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan masyarakat  dalam  berbagai  sisi  kehidupan.  Kontribusi  tersebut  dapat  terlihat  pada  taraf kehidupan  politik,  ekonomi,  bahkan  jenjang  perkembangan  sosial  masyarakat.  Sejak  tahun 1966  pendidikan  di  dayah  mengalami  kemajuan  baik  dilihat  dari  asek  kelembagaan  maupun dari  sistem  pendidikan  (Silahuddin  2016).  Banyak  dayah-dayah  yang  sebelumnya  berhenti, sejak  Indonesia  merdeka  sampai  tahun  1966  terus  melaksanakan  proses  belajar  mengajar. Adapun  bentuk  kemajuan  yang  dicapai  dayah  sejak  tahun  1966,  yaitu  pada  kurikulum  yang dipelajari di dayah. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan dayah pasca kemerdekaan  sampai  tahun  1966  dan  seterusnya  sudah  mengakomodasi  berbagai perkembangan dengan menerima mata pelajaran umum sebagai kurikulum yang dipelajari di dayah.
Perkembangan  dayah  pada  suatu  masa  tidak  terlepas  kondisi  sebelumnya.  Dimana dayah-dayah  sudah  mulai  bangkit  berkembamg  dari  ketinggalan  akibat  penjajahan.  Bahkan ada  beberapa  dayah  yang  mencoba  mengembalikan  keilmuan-keilmuan  yang  diperlajari sebelumnya,  meskipun  tidak  semuanya.  Bertambahnya  dayah  sebagai  lembaga  pendidikan tidak terlepas dari out-put yang dihasilkan oleh beberapa dayah terkemuka di Aceh. Misalnya, dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  telah  melahirkan  banyak  para  ulama  dengan  kualitas ilmunya  dedikasinya  menjadi  refrensi  bagi  kehidupan  di  berbagai  daerah  Aceh  maupun  luar Aceh.  Ulama  tersebut  kemudian  mendirikan  dayah-dayah  lain  di  tempat  asalnya.  Seperti, Abdullah  Hanafie  mendirikan  dayah  Tanoh  Mirah  di  Peusangan,  dan  banyak  ulama-ulama lain yang mendirikan dayah setelah pulang dari belajar di dayah-dayah lainnya.

## D. KESIMPULAN
Lembaga pendidikan dayah mengalami kemajuan yang  cukup berarti sebagai institusi sosial  keagamaan  dengan  eksistensinya  cukup  strategis  dalam  menanamkan  nilai-nilai  dan melakukan transformasi menunu suatu sistem pendidikan yang modern dan membentuk sikap dan  profesional  menuju  kompetensi  masyarakat modern.  Dayah  memiliki  tiga  fungsi  pokok, yaitu: Pertama, Transmisi  ilmu  pengetahuan  Islam. Kedua, Pemeliharaan  tradisi  keislaman. Ketiga, Pembinaankualitas kegamaan kader ulama. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dayah sebagai  lembaga  yang  memberikan  dasar-dasar  keagamaan,  menamkan  nilai-nilai  moral  dan ketrampilan agama serta  membina  masyarakat  yang  memiliki  semangat dan  tanggung  jawab terhadap agama, bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Zakaria,  and  Sutrisno  Kutoyo.  1984. Sejarah  Pendidikan  Daerah  Istimewa  Aceh . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
Al-Chaidar,  Sayed  Mudhahar  Ahmad,  Yarmen  Dinamika,  and  Satrijo  Saharso.  1998. Aceh Bersimbah  Darah,  Mengungkap  Penerapan  Status  Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  Di Aceh 1989-1998 . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ali, Fackri, and Bahtiar Effendy. 1986. Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Orde Baru . Bandung: Mizan.
Ali, Hery Noer. 1999. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Amiruddin, Hasbi. 2008. Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh . Banda Aceh: Yayasan Pena.
Arfiansyah,  Arfiansyah,  and  Muhammad  Riza.  2016.  “Dampak  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  451.2/474/2003  terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Dayah.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15(2):177.
Dahlan,  Muhidin  M.  2001. Sosialisme  Religius  Suatu  Jalan  Keempat .  Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Daulay,  Haidar  Putra.  2004. Pendidikan  Islam;  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Daulay, Haidar Putra. 2009. Pemberdayaan Pendidikan  Islam Di Indonesia . Jakarta:  Rineka
Cipta.
Dhuhri, Saifuddin. 2014. Dayah Menapati Jejak Pendidikan Warisan Endatu Di Aceh . Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
Firdaus,  A.  N.  1999. Dosa-Dosa  Politik,  (Orde  Lama  Yang  Tidak  Berulang  Di  Era Reformasi) . Jawa Timur: Pustaka Alkautsar.
Hanafiah, Hanafiah. 2018. “Dayah Collectively as a Social Movement.” International Journal of Human Rights in Healthcare 11(1):56–64.
Hasjmy,  A.  1977. 59  Tahun  Aceh  Merdeka  Di  Bawah  Kepemimpinan  Ratu .  Jakarta:  Bulan Bintang.
Hasjmy, A. 1980. “Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu Dan Kebudayaan.” in Ismail Suny,(ed.), Bunga Rampai Tentang Aceh . Jakarta: Bhratara Aksara.
Hasjmy, A. 1983. Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah . Jakarta: Beuna.
Hasjmy, A. 1993. Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam Di Nusantara . Jakarta: Al-Ma’arif.
Idris,  Safwan.  2002.  “Pengembangan  Pendidikan  Pesantren/Dayah  (Antara  Tradisi  Dan Pembaharuan).”  in Pengembangan  Pendidikan  di  Naggroe  Aceh  Darussalam .  Banda Aceh: Majlis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ismail,  Badruzzaman.  2013. Seni  Budaya  Adat  Aceh  Damam  Membangun  Kesejahteraan . Banda Aceh: Boebon Jaya.
Iswandi.  2019.  “Pilar-Pilar  Pendidikan  Islam  Di  Kesultanan  Aceh.” Edudeena:  Journal  of Islamic Religious Education 3(2):109–21.
Jakobi, Tgk. A. K. 1992. Aceh Daerah Modal . Jakarta: Seulawah RI-001.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Lapidus, Ira. 1999. Sejarah Sosial Umat Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Matsyah, Ajidar. 2013. Jatuh Bangun Kerajaan Islam Di Aceh . Yogyakarta: Kaukabar.
Mortono.  1985. Negara  Dan  Usaha  Bina-Negara  Di  Jawa  Masa  Lampau :  Studi  Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Muhaimin. 1999. Sejarah Pendidikan Islam . Padang: IAIN Press.
Muhajir, Dudung. 2006. “Pendekatan Sejarah.” in Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner . Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
Mulyana,  Deddy.  2003. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muqoyyidin,  Andik  Wahyun.  2016.  “Aktualiasasi  Pendidikan  Islam  di  Dalam  Institusi- Institusi Madrasah Terkemuka Abad Klasik.” Madrasah 6(1):18.
Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso, Bashori Bashori, and Masriani Masriani. 2020. “Model  Capacity  Building  Pada  Pesantren  Perbatasan  Binaan  Dinas  Pendidikan  Dayah Provinsi Aceh.” Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 14(1):71–96.
Raharjo, M. Dawam. 2002. Islam Dan Transformasi Budaya . Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
Rohmana, Jajang  A. 2016. “Persahabatan Penjajah Dan Bangsa Jajahan Di Hindia Belanda:
C. Snouck Hurgronje Dan Haji Hasan Mustapa.” Afkaruna 12(1):144–61.
Said, Muhammad. 1981. Aceh Sepanjang Abad . Medan: Waspada.
Saiful.  2018.  “Model  Pendidikan  Karakter  Pada  Dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  Aceh Selatan.” Mudarrisuna; Media Kajian Pendidikan Agama Islam 8(1):195–217.
Saridjo, Marwan. 1979. Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia . Jakarta: Dharma Bhakti.
Silahuddin, Silahuddin. 2016. “Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh.” Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 40(2).
Soelaiman, Darwis A. 2008. Aceh Bumi Iskandar Muda . Banda Aceh: Pemerintah NAD.
Syamsuar,  Syamsuar.  2020.  “Teungku  Chiek  Dirundeng’s  Struggle  in  Confronting  Dutch Colonial.” Jurnal Ilmiah Peuradeun 8(1):143.
Usman,  Nasir,  Murniati  AR,  and  Marzuki  Marzuki.  2016.  “The  Influence  of  Leadership  in Improving  Personnel  Performance  at  Traditional  Islamic  Boarding  School  (Dayah).” Jurnal Ilmiah Peuradeun 4(2):205.
Veer,  Paul  Van  T.  1985. Perang  Aceh,  Kisah  Kegagalan  Snouck  Hugronje .  Jakarta:  Grafiti Press.
Zuhairimi. 1997. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta . Jakarta: Bumi Akasara.
Zuriah, Nurul. 2009. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.