## PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH INDONESIA KEPADA WNI SEBAGAI PELAKU PEROMPAKAN KAPAL
(Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)
Kadek Radhitya Vidianditha 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Genesha
E-mail : { dithabasuki@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganilisis  pengaturan  perompakan  kapal  berdasarkan hukum  internasional  dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  Indonesia  bagi  WNI  (Warga  Negara Indonesia)  yang  menjadi  perompakan  kapal Orkim  Harmony. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  normatif, maka  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus, dan pendekatan undang-undang, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik analisis dan dibahas secara  deskrptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Dalam  pasal  100-107  UNCLOS  1982 perompakan merupakan tindak kekerasan yang melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi,  sedangkan  menurut  IMO,  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  pada  wilayah  yurisdiksi  suatu negara  dikategorikan  sebagai  perompakan  senjata,  (2)  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal Orkim Harmony adalah dalam bentuk pemberian  bantuan  hukum,  pemberian  bantuan  kemanusiaan,  perlindungan  secara  politis,  hingga perlindungan melalui kerjasama.
Kata-kata kunci : Perlindungan Hukum, Warga Negara, Perompakan.

## Abstract
This study aims to determine and analyze ship piracy arrangements based on international law and legal protection  provided  by  Indonesia  for  Indonesian  citizens  who  become  pirates  of  Orkim  Harmony.  This type of research is a type of normative research, the approach used inthis study is a case approach, and the  law  approach,  the  source  of  law  used  is  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Legal material  collection  techniques  used  by  analysis  techniques  and  discussed  in  a  descriptive  manner.  The results  showed  that  (1)  In  articles  100-107  of  UNCLOS  1982  piracy  was  an  unlawful  act  of  violence  to meet personal needs and goals, whereas according to the IMO, criminal acts committed in the jurisdiction of  a  country  were  categorized  as  arms  piracy,  (2)  Protection  Indonesian  law  provided  for  Indonesian citizens who become pirates of the Harmony Orkim is in the form of providing legal assistance, providing humanitarian assistance, political protection, and protection through cooperation.
Key words: Legal Protection, Citizens, Piracy.

## PENDAHULUAN
Sering  terjadinya  perompakan  di  laut yang  dikarenakan  jarangnya  ada  pengawasan mengakibatkan perompakan pada kapal semakin  meningkat.  Rezim-rezim  laut  yang diatur  pada  Konvensi  Hukum  Laut  1982
(UNCLOS)  terdapat  rezim  yang  mengatur tentang Perompakan. Perompakan yang terjadi pada  laut  internasional  yang  dilakukan  oleh kapal  asing  ataupun  kapal  domestik  menjadi salah  satu  masalah  besar  bagi  pelayaran internasional. Tidak dipungkiri dalam

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
melakukan  perompakan  kapal,  perompak- perompak  pasti  akan  melakukan  tindakan kejahatan lainnya, seperti contohnya penembakan  ABK  (Anak  Buah  Kapal).  Sejak dahulu  perompakan  yang  terjadi  pada  laut lepas sudah diatur berdasarkan hukum kebiasaan  yang  ada  pada  hukum  internasional karena  hal  ini  dianggap  salah  satu  gangguan dari  kelancaran  pelayaran  antar  bangsa. Pengaturan yang berdasarkan hukum kebiasaan tersebut telah dijadikan dasar hukum dan dipraktekan oleh Negara-negara di dunia.
Peraturan perompakan di laut lepas yang diatur  berdasarkan  Konvensi  Hukum  Laut  PBB tahun  1982  (UNCLOS)  sebagai  hukum  positif internasional  yang  berlaku  kini  telah  terjadi banyak  perkembangan.  Seperti  dalam  hal perompakan, baik aturan yang mengkategorikan suatu tindakan sebagai perompakan,  pelaku  perompokan  dan  sarana- sarana  yang  digunakan  saat  melakukan perompakan.Perompakan  kapal  merupakan tindak  kejahatan  maritime  yang  serius  yang dimana  peraturan  yang  mengatur  perompakan kapal  pun  memiliki  akibat  hukum  yang  berat, seperti  pelaku  perompakan  dapat  dijatuhi hukuman  penjara  selama  bertahun-tahun, seumur  hidup  bahkan  sampai  dihukum  mati. Namun, kelak perompakan tetap harus diperhatikan  Haknya,  harus  mendapatkan keadilan  dan  sebuah  perlindungan  walaupun akan  tetap  dikatakan  bersalah  (Utami,  dkk, 2014:5).
Contoh  kasus  tersebut  dapat  dilihat  dari kasus  perompakan  kapal  tanker  yang  terjadi pada  11  Juni  tahun  2015,  kapal  tanker Orkim Harmony milik  Malaysia  yang  memiliki  nomor IMO  9524671  dan  berbendara  Malaysia  yang mengangkut 6.000 ton metrik petrol seharga 21 juta  ringgit  Malaysia  (US$  5.6  juta)  ini mengalami perompakan saat melakukan pelayaran  dari  Malaka  ke  Pelabuhan  Kuantan dan  menghilang  di  perairan  Tanjung  Sedili, Kota  Tinggi,  Johor,  Malaysia.  Pada  saat terjadinya perompakan, terdapat kru kapal yang berjumlah  22  orang,  yang  meliputi  16  orang warga negara Malaysia,  5 orang warga negara Indonesia, dan 1 orang warga negara Myanmar. Para perompak itu sendiri melakukan perompakan  dengan  disertai  penembakan
terhadap  krukapal  tetapi  korban  penembakan tersebut tidak meninggal dunia. Selain melakukan  penembakan,  para  perompak  juga melakukan penyekapan terhadap kru kapal dan diancam  akan  dibunuh  menggunakan  parang yang perompak bawa.
Saat melakukan perompakan, para perompak  mengambil  alih  seluruh  isi  kapal memutus  segala  kontak  yang  terhubung  pada kapal Orkim  Harmony dan  mengganti  nama kapal yang semulanya bernama Orkim Harmony menjadi Kim Harmon dan menghapus nomor  IMO  yang  ada  dibadan  kapal,  hal  ini mengakibatkan keberadaan kapal tidat terdeteksi  radar  dan  mengalami  hilang  kontak, maka  dilakukanlah  operasi  SAR  ( Search  and Rescue ).  Pada  saat  kapal Orkim  Harmony ditemukan, tim opreasi SAR melakukan pengepungan,  namun  usaha  ini  tetap  tidak dapat  mencegah  para  perampok  untuk  kabur, para perampok kabur menggunakan sekoci dan meninggalkan  para  kru  kapal  yang  mereka sekap begitu saja.
Dari  keterangan  kru  kapal  yang  juga menjadi saksi pada  kasus ini,  mereka menyatakan  bahwa  dari  cara  berkomunikasi, aksen dari para perompak tersebut merupakan orang  Indonesia.  Lalu  pada  tanggal  19  Juni 2015,  pemerintah  Vietnam  mendapati  orang asing  di  wilayah  mereka,  orang  asing  tersebut tidak  lain  adalah  para  perompak  yang  kabur dan mengaku terdampar saat di interogasi oleh pihak  pemerintah  Vietnam.  Dari  pengakuan para  perompak,  akhirnya  pemerintah  Vietnam berhasil  membuktikan  bahwa  mereka  adalah orang  Indonesia  dan  bukanlah  orang  biasa yang  terdampar  tetapi  meraka  adalah  para perompak kapal Orkim Harmony yang kemudian  ditahan  oleh  pemerintah  Vietnam selama 18 bulan (Kompas.com, 2015:1).Tanggal 12 September 2016
pemerintah Vietnam meng- ekstradisi perompak tersebut ke Malaysia setelah lama ditahan. Lalu pemerintah  Malaysia  menjatuhkan  hukuman salama  15-18  tahun  penjara  kepada  WNI (Warga  Negara  Indonesia)  yang  menjadi perompak kapal Orkim Harmony .

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional?
2.  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Yang
Diberikan  Indonesia  Bagi  WNI  (Warga
Negara Indonesia) Yang Menjadi Perompak Kapal Orkim Harmony?

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan  oleh  seluruh  manusia  untuk memperkuat, meningkatkan serta mengembangkan  cara  berpikir  atau  ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran. Pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa  dan  ditelaah  secara  kritis,  akan berkembang  terus  atas  dasar  penelitian- penelitian.  Penelitian  secara  umum  bertujuan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai  tarap  ilmiah,  yang  disertai  dengan suatu  keyakinan  bahwa  setiap  gejala  akan dapat  ditelaah  dan  dicari  hubungan  sebab akibatnya,  atau  kecendrungan-kecendrungan yang ditimbulkan (Soekanto, 1986:3).
Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Pendekatan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  dengan  cara  menelaah  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkutan dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani  dan Pendekatan  kasus,  pendekatan  ini  dilakukan dengan  cara  menelaah  kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  sedang  dihadapi,  dan  telah menjadi  putusan  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap  (Amirudin  dan  Asikin,  2018:165). Bahan  hukum  merupakan  bahan  yang  dapat digunakan  dengan  tujuan  untuk  menganalisa hukum yang sedang berlaku. Didalam penelitian  hukum  normatif  sumber  data  hanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian  (Ishaq,  2017:67-68).  Sumber  bahan hukum  yang  diperoleh  dan  diolah  dalam
penelitian  hukum  normatif  merupakan  data yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  yang terdiri dari:
a.  Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum  yang  bersifat  autoratif  yang artisnya memiliki otoritas.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  sebagai bahan  hukum  yang  mengikat  tetapi menjelaskan  mengenai  bahan  hukum primer mengenai  hasil  olahan  pendapat atau pemikiran para ahli.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau menjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum primer maupun sekunder.

## HASIL PENELIITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional
Di  dalam  Hukum  International  terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai perompakan kapal, yaitu:
a.  Perompakan Menurut UNCLOS 1982 Dalam konvensi Hukum Laut Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNCLOS) pada  tahun  1982  yang  mengatur  tentang perompakan  terdapat  didalam  Pasal  100 sampai  dengan  Pasal  107.  Pada  Pasal  100 disebutkan bahwa aksi kejahatan perompakan  adalah  tindakan  illegal  yang terjadi  di  laut  lepas  atau  disuatu  tempat diluar  yurisdiksi  suatu  negara.  Kemudian dalam  Pasal  101  UNCLOS  1982,  dijelaskan sebaga  suatu  tindakan  dapat  dikatakan perompakan  apabila  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut: “Merupakan tindak kekerasan  yang  melawan  hukum  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  tujuan  pribadi. Perompakan  dilakukan  kepada  awak  atau penumpang  dari  kapal  yang  terjadi  di  laut bebas  atau  di  luar  yurisdiksi  nasional  suatu negara” (Trianantha, 2012;31).
Maka  mengenai  tindakan  perompakan yang terjadi pada kapal Orkim Harmony milik Malaysia jika mengacu pada UNCLOS 1982 maka  hal  ini  kurang  tepat  dengan  apa  yang diatur  dalam  UNCLOS  1982.  Mengingat tindakan  perompakan  tersebut  terjadi  di

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
wilayah  yang  masih  termasuk  dalam  laut teritorial Malaysia (Trianantha,
2012;31).Pada  Pasal  105  UNCLOS  1982 yang  menyatakan  bahwa  kapal  laut  yang digunakan untuk melakukan kejahatan perompakan  dapat  disita  oleh  pihak  ketiga ataupun  negara  lain  yang  mana  penyitaan kapal perompakan itu berada diluar yurisdiksi  negara  manapun.  Pengadilan negara  ketiga  tersebut  dapat  memberikan hukuman yang akan dikenakan kepada para perompak  dan  juga  menetapkan  tindakan apa  yang  akan  dilakukan  pada  kapal perompak  tersebut  (Trianantha,  2012;32). Jika  dilihat  pada  kasus  perompakan  kapal Orkim  Harmony ,  dan  mengacu  pada  Pasal 105  UNCLOS  1982  tersebut  maka  pihak ketiga  yang  dapat  melakukan  penyitaan kapal  dan  memberikan  hukuman  terhadap para perompak adalah Negara Vietnam.
Sedangkan  kapal  atau  pesawat  udara yang  berhak  menyita  karena  perompakan tercantum  pada  Pasal  107  menyatakan “Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat  dilakukan  oleh  kapal  perang  atau pesawat  udara  militer,  atau  kapal  atau pesawat  udara  lain  yang  secara  jelas  diberi tanda dan dapat dikenal sebagi dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian”.
b.  Perompakan  Menurut  IMO  ( International Maritime Organization )
Organisasi Mariritim Internasional
(IMO) merupakan salah satu badan organisasi  internasional  yang  mengatur tentang  perompakan  yang  terjadi  di  dunia (Ginting,2012:56).Dalam definisi IMO
tersebut  terdapat  lima  karakteristik  yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1)
Perompakan  laut  haruslah  mengandung tindakan kriminal seperti kekerasan, penyekapan atau penjarahan (2)
Perompakan  laut  harus  dilakukan  pada  laut lepas atau tempat lain diluar yurisdiksi suatu negara.Ketentuan  ini  membatasi  defenisi pada  sebuah  tindakan  kekerasan  atau penahanan  illegal  terhadap  suatu  kapal  di laut bebas atau di tempat lai di luar yurisdiksi suatu  negara.  Maka,  aksi  perompakan  yang
dilakukan  di  dalam  wilayah  laut  territorial suatu  negara  tidak  akan  dikategorikan sebagai  tindakan  bajak  laut.  Maka  dari  itu IMO  mendefinisikan  jika  serangan  kriminal dengan  senjata  terhadap  kapal  di  dalam perairan  territorial  merupakan  perompakan bersenjata, bukan aksi bajak laut. Perbedaan  ini  akan  menyebabkan  suatu dampak bagi perlakuan hukum yang diberikan  terhadap  pelaku,  termasuk  juga prosedur  penangkapan,  penahanan,  dan pengadilan serta vonis hukuman, (3) Definisi UNCLOS 1982 mengenai perompakan adalah  harus  melibatkan  dua  kapal  ( two ships requirement ). Perompak harus menggunakan  sebuah  kapal  lain  untuk melakukan  aksinya  dan  menyerang  kapal yang  menjadi  targetnya.  Maka  dari  itu, dengan definisi tersebut maka suatu penyerangan yang dilakukan oleh penumpang  ataupun  awak  kapal  yang berasal  dari  kapal  yang  ditargetkanuntuk dilakukannya  tindakan  perompakan  tidak dapat dikategorikan aksi perompakan. Sama halnya  dengan  penyerangan terhadap kapal yang  sedang  berlabuh  di  pelabuhan  dari atas  dermaga,  (4)  Perompakan  laut  harus dilakukan  untuk  memenuhi  kepentingan tujuan  pribadi,  dimana  hal  ini  tidak  memiliki unsur tindak kriminal terorisme, (5)
Serangan yang dilakukan oleh kapal angkatan  laut  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  asi  perompakan  karena  serangan dari  tindakan  perompakan  hanya  dilakukan oleh awak kapal atau penumpang kapal milik pribadi (IMO.org, 2015;1).
Berdasarkan  Pasal  22  dari  IMO  MSC ( International
Maritime
Organization
Maritime  Security  CommiteCircular) No.984 mengenai the Draft Code of  Practice for  the Investigation  of  the  Crimes  of  Piracy  and Armed Robbery Against Ships (Naskah kode praktek  Investigasi  terhadap  Kejahatan Perompakan  dan  Perompakan  Bersenjata terhadap  kapal)  menyatakan  perompakan terhadap kapal adalah perompakan bersenjata  yang  menjadi  suatu  ancaman atau  tindak  kekerasan  yang  tidak  sesuai dengan hukum, selain dari tindak perompakan,  atau  pembunuhan  terhadap

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
tawanan,  terhadap  kapal,  individu,  harta kekayaan,  yang  dilakukan  didalam  wilayah yurisdiksi  suatu  negara  (IMO.org,2015;  7). Dalam  definisi yang dijelaskan IMO tersebut memperjelas perbedaan dari aksi perompakan, yaitu sebagaimana yang tertera dalam UNCLOS 1982 bahwa perompakan  terjadi  di  luar  yurisdiksi  suatu negara. Sedangkan tindakan kejahatan yang dilakukan  pada  wilayah  yurisdiksi  suatu negara  dikategorikan  sebagai  perompakan bersenjata.
Dikarenakan rasa khawatir akan tindakan
melanggar hukum yang
mengancam keselamatan kapal dan penumpang kapal dan juga awak kapal, IMO mengadakan  suatu  koferensi  pada  Maret 1988  yang  bertempat  di  Roma.  Pada konferensi tersebut dibuatlah sebuah Konvensi Pemberantasan Tindakan
Melawan  Hukum  Terhadap  Keselamatan Navigasi Maritim (SUA 1988). Tujuan utama dari  konvensi  ini  yaitu  memastikan  bahwa diambilnya  tindakan  yang  tepat  terhadap orang-orang  yang  melakukan  tindakan  yang telah  melanggar  hukum  terhadap  kapal- kapal,  termasuk  penyitaan  kapal  dengan menggunakan kekerasan, tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di kapal (Ginting,2012:58).
Dilihat  dari  segi  penegakan  hukum terhadap  para  pelaku  perompakan,  IMO menyerahkan kembali kepada negara- negara  untuk  melakukan  penindakan  yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas segala tindak pidana yang dilakukan.  Maka  hal  ini  akan  membuat  para pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum nasional  yang  dimiliki  oleh  negara-negara tersebut. (Ginting, 2012:58).
c.  Perompakan  Menurut  IMB  ( International Maritime Bureau )
International  Martime  Bureau (IMB), mempunyai  pengertian  perompakan  yang lebih  luas  dari  pada  UNCLOS  1982  Pasal 101. Menurut laporan IMB dinyatakan bahwa perompak  dapat  diartikan  sebagai  tindak menumpang  terhadap  kapal  dengan  tujuan untuk  mencuri  atau  tindakan  kejahatan
lainnya dengan dorongan untuk menggunakan kekerasan. Sehubungan dengan itu, apapun tindakan dan itikad untuk melakukan  tindakan  kejahatan  di  laut  pada wilayah  ataupun  pada  peraiaran  suatu negara  akan  dianggap  sebagai  tindakan perompakan.  Definisi  ini  juga  berlaku  untuk kapal  yang  sedang  bersandar  di  pelabuhan untuk  melakukan  bongkar  muat  (Gaol, 2017;5).  Sama  seperti  UNCLOS  1982  dan IMO, dalam IMB juga menyerahkan penegakan  hukum  yang  akan  digunakan untuk  para  pelaku  perompakan  kepada negara-negara  yang  memiliki  kepentingan dalam hal pemberantasan tindak perompakan (Gaol, 2017; 6).
Perlindungan Hukum Yang Diberikan Indonesia Bagi WNI (Warga Negara Indonesia)  Yang  Menjadi  Perompak  Kapal Orkim Harmony
Perlindungan  bagi  setiap  warga  negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu  negara.  Begitu  juga  negara  Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun  berada.  Hal  ini  sesuai  dengan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945)  Alinea  ke  4  (empat).Lebih  lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya  berlaku  dimanapun  dia  berada  di seluruh  penjuru  dunia  karena  perlindungan yang  diberikan  merupakan  salah  satu  hak warga  negara  yang  diejewantahkan  dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat  (1).  Oleh  karena  itu  dengan  adanya perlindungan  WNI  di  manapun  dia  berada, negara  bukan  hanya  memenuhi  kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga  negara  tersebut.Sebagai  suatu  bentuk komitmen  dalam  memberikan  Perlindungan bagi WNI, pemerintah Indonesia dalam melakukan  upayanya  menggunakan  beberapa dasar  hukum  dalam  pemberian  perlindungan hukum bagi WNI, yakni sebagai berikut:
1. UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945, Alinea ke-4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk  suatu  pemerintah  negara Infonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan keejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”
2. Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations (VCDR)  1961,  Art.3  (1b) :  “Protecting  in the receiving  State  the  interest  of  the  sending State  and  of  its  nationals,  within  the  limits permitted by Internasional Law ” 3. Vienna  Convention  on  Consular  Relations (VCCR)  1963,  Art.5  (a) :  “Protecting  in  the receiving  State  the  interest  of  the  sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by International Law ” 4. UU  Hubungan  Luar  Negeri,  Bab  V  tentang Perlindungan WNI, pasal 19 (b) : “Perwakilan  RI  berkewajiban  memberikan pengayoman,  Warga  Negara  Indonesia  di luar  negeri,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  nasional  serta  hukum dan kebiasaan Internasioanl”.
5. UU  No.37  Tahun  1999  tentang  Hubungan luar  negeri,  pada  Bab  V,  yang  mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
6. Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  No.4  Tahun 2008  tentang  Pelayanan  warga  pada perwakilan RI di luar negeri.
7. Pasal 31 Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
Peraturan  hukum  yang  telah  disebutkan diatas  merupakan  suatu  dasar  bagi  setiap tindakan  penanganan  sebuah  kasus  atau peristiwa  yang  menimpa  WNI  di  luar  negeri. Aturan  mengenai  kewajiban  negara  untuk melindungi  warga  negaranya  di  manapun  ia berada  tidak  hanya  pada  hukum  nasional. Hukum  internasional  juga  mengatur  mengenai perlindungan  warga  negara  oleh  negara. Menurut  J.G.  Starke,  status  kewarganegaraan seseorang  penting  bagi  hukum  internasional dalam hal ( Djajatmadja , 2010:259):
1. Pemberian  hak  perlindungan  diplomatik  di luar  negeri,  karena  setiap  negara  berhak melindungi warga negaranya di luar negeri;
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang  tertentu  akan  bertanggungjawab
kepada  negara  lain  apabila  negara  itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  orang  yang  bersangkutan atau  negara  tersebut  tidak  menghukumnya, setelah  tindakan  melanggar  hukum  itu dilakukan;
3. Secara  umum,  suatu  negara  tidak  boleh menolak  atau  menerima  kembali  warga negaranya sendiri di wilayahnya;
4. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan kesetiaan,  dan  salah  satu  hak  utama  dari kesetiaan  adalah  kewajiban  untuk  dinas militer  di  negara  terhadap  mana  kesetiaaan itu dibaktikan;
5. Suatu  negara  mempunyai  hak  luas,  kecuali adanya  traktat  khusus  yang  mengikatnya untuk  melakukan  hak  itu,  untuk  menolak pengekstradisian  warganya  kepada  negara lain yang meminta penyerahannya;
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan  oleh  nasionalitas  orang  tersebut; dan
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana  dan  yurisdiksi  lainnya  berdasarkan nasionalitas seseorang.
Pemerintah RI dalam melakukan pemberian perlindungan hukum bagi WNI yang berada  diluar  negeri  memiliki  bentuk-bentuk upayanya sendiri, berikut adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan (Adamhar, 2005;707): 1.  Bantuan  Hukum  dalam  Bentuk  Konsultasi Hukum
Perwakilan RI akan melakukan
kerjasama dengan
Advokat untuk
memberikan  arahan  terhadap  WNI  yang akan mengikuti proses hukum.
2.  Bantuan kemanusiaan
Secara teratur melakukan suatu kunjungan  kepada  WNI  yang  sedang bermasalah, dengan tujuan untuk memantau keadaan  ( well  being )  dan  juga  memberikan dukungan moril.
3.  Upaya Perlindungan WNI Secara Politis Dalam rangka pemberian perlindungan kepada  WNI  di  luar  negeri,  Pemerintah  RI, khususnya  pada  Deplu,  mengupayakan untuk mengadakan kerjasama G-to-G ( Goverment  to  Goverment )  dengan  negara yang  melakukan  penahanan  terhadap  WNI.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
Sebagai dasar dari pengaturan perlindungan terhadap  WNI  di  negara  penerima,  dapat diupayakan  suatu  pembentukan  pengaturan khusus, misalkan MOU atau Arrangements . 4.  Kerjasama dengan
lembaga-lembaga
Internasional
Direktorat  Perlindungan  WNI  dan  BHI sedang melakukan suatu peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi Internasional  yang  ada  dan  yang  diakui. Bentuk  kerjasama  tersebut  berupa  sebuah pelatihan ataupun saran-saran bagi pejabat- pejabat yang berada di pusat dan perwakilan RI yang menangani WNI.
5.  Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan
Pada negara tertentu organisasi keagamaan  mempunyai  kedudukan  yang sangat  berpengaruh  dan  sangat  kuat terhadap  pemerintah.  Departemen  Luar Negeri  dan  perwakilan  RI  dapat  melakukan suatu pendekatan terhadap organisasi keagaaman,  termasuk  juga  memberikan pembentukan  dan  peningkatan  hubungan antar  organisasi  ke  agamaan  di  negara  lain dengan  organisasi  keagamaan  yang  berada di Indonesia.
6.  Kerjasama  dengan  Privat  atau  Privat  untuk Privat
Perwakilan RI dapat melakukan upaya pembentukan organisasi atau sentra komunitas Indonesia sebagai peran perantara untuk
mengkomunikasikan masalah  yang  timbul  yang  memiliki  kaitan dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh WNI  di  negeri  lain.  Perwakilan  RI  dapat memberikan  dorongan  kepada  asosiasi  di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan  asosiasi  asing  dengan  tujuan  untuk memberikan  perlindunagn  WNI  dan  BHI yang berada di luar negeri.
a.  Bentuk  Upaya  Pemberian  Perlindungan Hukum  Dalam  Kasus  Perompakan Orkim Harmony
Pemberian  perlindungan  hukum  bagi WNI pelaku perompak kapal Orkim Harmony merupakan  salah  satu  contoh  kepedulian pemerintah  Indonesia  terhadap  warganya yang berada di luar negeri. Menurut analisis penulis,  jika  dilihat  dari  bentuk  upaya pemberian perlindungan hukum yang
sebelumnya  telah  dijelaskan,  maka  upaya perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan terhadap  kepada  pelaku  perompakan  kapal Orkim Harmony adalah:
1.  Bantuan  hukum  dalam  bentuk  konultasi hukum
Dimana perwakilan RI akan melakukan  kerjasama  dengan  Advokat untuk  memberikan  arahan  terhadap  WNI yang  akan  mengikuti  proses  hukum. Dalam  memberikan  bantuan  hukumnya, Advokat akan melakukan:
a.  Pendampingan  Hukum  terhadap  WNI sebagai  pelaku  perompakan,  mulai dari pendampingan di tahap kepolisian hingga sampai putusan pengadilandibacakan.  Walaupun  WNI yang  sudah  ditetapkan  bersalah  dan sudah  di  jatuhi  hukuman,  advokat tetap  harus  mendampingi  sampai dengan  hukuman  itu  selesai  dan  telah dinyatakan  bebas,  hal  itu  guna  tetap menjaga hak-hak WNI yang ditahan di luar  negeri  tetap  terjaga  dengan  baik dan  tetap  diberikan  sebagaimana mestinya.
b.  Mendampingi WNI pelaku perompakan dalam  melakukan  negosiasi  ataupun penyelesaian masalah.
c.  Memberikan  konsultasi  dan  pendapat hukumnya,  dan  bersedia  menjelaskan segala  hal  yang  ditanyakan  oleh  para WNI  sebagai  pelaku  perompakan kapal  terkait  hukum  yang  berlaku  bagi tindakan yang mereka perbuat.
d.  Membantu  WNI  pelaku  perompakan untuk selalu terhubung dengan KBRI.
2.  Bantuan Kemanusiaan Perwakilan  RI  dapat  secara  teratur melakukan  suatu  kunjungan  kepada WNI pelaku perompakan pada saat menjalankan  masa  hukumannya,  dengan tujuan  untuk  memantau  keadaan  ( well being )  dan  juga  memberikan  dukungan moril. Perwakilan RI juga dapat memberikan  bantuhan  berupa  kebutuhan pokok  yang  diperlukan  bagi  WNI  pelaku perompakan saat menjalani masa tahanannya apabila kekurangan, terutama  dalam  hal  kesehatan.  Selain  itu

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
WNI  pelaku  perompakan  juga  berhak mendapatkan  bantuan  berupa  dukungan secara  moral  agar  secara  psikologis dapat  mengatasi  masalah  yang  akan dihadapi  melalui  Rohaniawan  yang  telah disediakan oleh Perwakilan RI.
3.  Upaya Perlindungan Secara Politis Perwakilan  RI  aktif  mengupayakan pembentukan  perjanjian  bilateral  guna tetap menjaga tertibnya tindakan penahanan  jika  negara  yang  melakukan tindak  penahanan  tidak  melaksanakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi  Wina  1963  tentang  Hubungan Konsuler yang sebenarnya sudah ditetapkan  sebagai  hukum  kebiasaan Internasional.  Pembentukan  pengaturan bilateral  juga  akan  memperkuat  upaya dari  pemberian  perlindungan  dan  dapat menjadi dasar dalam
pemberian
perlindungan  hukum  bagi  WNI  pelaku perompakan.
4.  Perlindungan  Melalui  Kerjasama  Dengan Lembaga-lembaga Internasional
Direktorat  Perlindungan  WNI  yang menangani  WNI  pelaku  perompakan kapal Orkim  Harmony harus  melakukan suatu  peningkatan  kerjasama  dengan organisasi-organisasi  Internasional  yang berkaitan  dengan  tindakan  perompakan, seperti IMO ( International Maritime
Organitation ),  atau  organisasi  lainnya guna  memberikan  pelatihan  ataupun saran-saran  bagi  pejabat-pejabat  yang berada  di  pusat  dan  perwakilan  RI  yang menangani  WNI  pelaku  perompakan kapal Orkim Harmony agar dapat memberikan  perlindungan  hukum  secara baik dan maksimal.
5.  Perlindungan  Melalui  Kerjasama  dengan Organisasi Keagamaan
Departemen Luar Negeri dan perwakilan  RI  dapat  melakukan  suatu pendekatan terhadap
organisasi keagaaman,  termasuk  juga  memberikan pembentukan dan peningkatan hubungan antar  organisasi  ke  agamaan  di  negara lain  dengan  organisasi  keagamaan  yang berada  di  Indonesia.  Hal  ini  diperlukan karena  kedudukan  suatu  Organisasi
Keagamaan  memiliki  pengaruh  yang besar terhadap pemerintahan.
6.  Perlindungan  Melalui  Kerjasama  Privat atau Privat untuk Privat Jika  di  negara  yang  melakukan terdapat organisasi atau sentra komunitas Indonesia.  Maka  perwakilan  RI  dapat melakukan kerjasama dengan
organisasiatau
sentra komunitas
Indonesia  sebagai  peran  perantara  untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul yang memiliki kaitan dengan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  WNI pelaku  perompakan  kapal Orki  Harmony . Organisasi  ini  juga  dapat  bekerjasama dengan  asosiasi  asing  yang  bertujuan untuk  memberikan  perlindunagn  WNI pelaku perompakan kapal Orkim Harmony .

## SIMPULAN
Setelah  menguraikan  hasil  penelitian pada  bab  sebelumnya  maka,  dapat  ditarik kesimpulan antara lain:
1.  Dalam  UNCLOS  1982  yang  mengatur tentang  perompakan  terdapat  didalam Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  107. Yang dapat disimpulkan bahwa
perompakan merupakan tindak kekerasan  yang  melawan  hukum  untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi. Perompakan  dilakukan  kepada  awak atau  penumpang  dari  kapal  yang  terjadi di  laut  bebas  atau  di  luar  yurisdiksi nasional suatu negara. Sedangkan menurut  IMO  ( International  Maritime Organitation )  yaitu  tindakan  kejahatan yang  dilakukan  pada  wilayah  yurisdiksi suatu  negara  dikategorikan  sebagai perompakan  bersenjata,  hal  ini  diatur dalam  IMO  MSC  ( International  Maritime Organization Maritime Security Commite ) Circular No.984  mengenai the  Draft Code  of  Practice  for  the  Investigation  of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against  Ships (Naskah  kode  praktek Investigasi terhadap Kejahatan Perompakan dan Perompakan Bersenjata terhadap kapal). Lalu
menurut  IMB  ( International  Maritime

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
Bereu )  sebagai  salah  satu  organisasi maritime  ( non  geverment )  yang  telah didirikan  oleh International  Chambers  of Commerce (ICC)  dalam  laporannya menyatakan bahwa perompakan merupakan  tindak  menumpang  terhadap kapal  dengan  tujuan  untuk  mencuri  atau tindakan kejahatan lainnya dengan
dorongan untuk
menggunakan kekerasan. Dalam pemberian penegakan hukum,  UNCLOS  1982,  IMO,  dan  IMB menyatakan  menyerahkan  penegakan hukum  yang  akan  digunakan  untuk  para pelaku  perompakan  kepada  negara- negara yang memiliki kepentingan dalam hal pemberantasan tindak perompakan.
2.  Terdapat    beberapa  dasar  hukum  dalam pemberian  perlindungan  hukum,  yaitu UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945 Alinea  ke-4, Vienna  Convention  on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b),  Vienna  Convention  on  Consular Relations  (VCCR)  1963,  Art.5  (a), UU Hubungan  Luar  Negeri,  Bab  V  tentang Perlindungan  WNI,  pasal  19  (b),  UU No.37  Tahun  1999  tentang  Hubungan luar  negeri,  Peraturan  Menteri  Luar
Negeri No.4 Tahun 2008 tentang
Pelayanan  warga  pada  perwakilan  RI  di luar  negeri,  dan  Pasal  31  Peraturan Presiden  RI  No.9  Tahun  2005  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Susunan Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Kementrian Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  Dalam pemeberian  perlindungan  hukum  bagi WNI pelaku perompakan kapal,
pemerintah  dapat  melakukan  upaya pemberian bantuan hukum dalam bentuk konsultasi  hukum,  pemberian  bantuan kemanusiaan, upaya perlindungan secara  politis,  perlindungan  melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional, Perlindungan Melalui Kerjasama dengan Oragnisasi Keagamaan,  dan  juga  perlindungan melalui  kerjasama  privat  atau  privat untuk privat.
SARAN
Setelah  penulis  melakukan  penelitian, maka  penulis  memberikan  saran  untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut:
1.  Diperlukan  adanya  sebuah  peraturan baru  dalam  Hukum  Internasional  yang mengatur secara jelas dan tegas tentang Perompakan,  baik  yang  terjadi  di  laut bebas  ataupun  di  dalam  laut  territorial suatu  negara.  Dengan  adanya  aturan tersebut maka kedepannya dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  dan sumber-sumber penelitian.
2.  Pemerintah  Indonesia  harus  lebih  sigap dalam  pemberian  perlindungan  hukum bagi  WNI  yang  berada  di  luar  negeri, upaya  pemberian  perlindungan  hukum pun  harus  lebih  transparan  lagi  agar masyarakat Indonesia ataupun masyarakat  asing  dapat  melihat  upaya apa saja yang telah diberikan pemerintah RI untuk memperjuangkan hak-hak warga  negaranya  saat  menghadapi permasalahan diluar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018.
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Djajatmadja, Bambang Iriana. 2010.
Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh  (terjemahan  J.G  Starke). Jakarta: Sinar Grafika Ishaq,  2017. Metode  Penulisan  Hukum  dan Skripsi,  tesis,  serta  desertasi .  Jakarta: Rajawali.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji  Sri.2003.
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Artikel Dalam Jurnal :
Adamhar,  Fery.  2005. Permasalah  WNI Baik  TKI  Maupun  Non-TKI  Di  Luar Negeri .  Jurnal  Hukum  Internasional.
Volume 2 Nomor 4. Utami  Dwi,  Asri,  dkk.  2014. Yurisdiksi Internasional Penanggulangan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No 1 Tahun 2020)
Perompakan  Di  Laut  Lepas. Yustitia. Volume 3, Nomor 1.
Skripsi Dan Disertasi : Gaol, Trialen Lumban. 2017. Peran ASEAN Maritime Forum Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan  di  Perairan  Selat  Malaka .
Skripsi. Universitas Riau. Riau Ginting,  Supriyanto.  2012. Kerja  sama Regional  dalam  Memberantas  Piracy and  Armed  Robbery  di  Laut  Cina Selatan  dan  Selat  Malaka. Skripsi  . Universitas Indonesia, Jakarta. Trianantha,  Yudi.  2012. Pembajakan  Kapal di  Laut  Lepas  Ditinjau  dari  Hukum Internasional . Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

## Internet :
International  Maitime  Organization.  2015. http://imo.org/en/pages.aspx ,  diakses pada tanggal 25 Januari 2020. Kompas.com.  2016.
8  WNI  Tersangka
Perompak  Kapal  Tanker  Malaysia  Di
Tangkap di Vietnam.
https://internasional.kompas.com//2015 ,
diakses pada tanggal 2 Juli 2019.
Instrumen Hukum Nasional dan Internasional Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) UU  No  37  tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri.  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3882 UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4634