## RESILIENSI KOMUNITAS KAWASAN PERTAMBANGAN DAN KERAWANAN PANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

## E

## Community Resilience of Mining Area and Food Vulnerability in South Kalimantan
Fredian Tonny Nasdian 1,*) , Nurmala Katrina Pandjaitan, dan Zessy Ardinal Barlan
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor 16680, Indonesia *) E-mail: frediantonny@apps.ipb.ac.id
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University ISSN 2302-7517 | EISSN 2302-7525

## ABSTRACT
Coal  mining  policies  and  activities in  addition  to  having  a  positive impact on  state  income,  job creation  and business,  also  have  a  negative  impact  on  ecosystems  and  communities  in  the  mining  area.  The  study  was conducted  in  two  mining  communities  in  South  Kalimantan  using  an  emic  and  etic  approach  to  explore community  resilience  and  food  insecurity  due  to  ecological  changes  and  the  impact  of  mining  policies  and activities. Coal mining policies and activities in South Kalimantan causes catastrophic floods, land damage, and crop  failure  on  lowland  rice  fields  that  have  an  impact  on  potential  food  insecurity  at  the  household  and community level. The pattern of community resilience in the two communities is in the form of social movements as a form of social adaptation, and agricultural land recovery and changing agricultural commodities as a form of ecological adaptation. The process of community resilience in the two communities is at the level of recovery towards  a  stable community  condition, not  yet at the  transformation  stage.  Community capability  is the  most influential  factor  on  the  degree  of  community  resilience  so  that  the  handling  of  food  insecurity  based  on community resilience needs to be done by developing strategies to increase community capability.
Key words: community, community resilience, community empowerment, coal mining, food vulnerability

## ABSTRAK
Kebijakan dan aktivitas pertambangan batubara selain berdampak positif pada pendapatan negara, penciptaan lapangan  kerja  dan  berusaha,  juga  berdampak  negatif  pada  ekosistem  dan  komunitas  di  kawasan pertambangan.  Studi    dilakukan  di  dua  komunitas  pertambangan  di  Kalimantan  Selatan  menggunakan pendekatan emic dan etic untuk mengeksplorasi resiliensi komunitas dan kerawanan pangan akibat perubahan ekologi dan dampak kebijakan dan aktivitas pertambangan.  Kebijakan dan aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan menyebabkan bencana banjir, kerusakan lahan, dan gagal panen pada lahan pertanian padi sawah  yang  berdampak  pada  potensi  kerawanan  pangan  pada  aras  rumahtangga  dan  komunitas.    Pola resiliensi komunitas di kedua komunitas berupa gerakan sosial sebagai bentuk adaptasi sosial, dan pemulihan lahan  pertanian  dan  mengganti  komoditas  pertanian  sebagai  bentuk  adaptasi  ekologis.    Proses  resiliensi komunitas  pada  kedua  komunitas  berada  pada  taraf  recovery  menuju  kondisi  komunitas  yang  stabil,  belum sampai  pada  tahap  transformasi.    Kapabilitas  komunitas  adalah  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap derajat  resiliensi  komunitas  sehingga  penanggulangan  kerawanan  pangan  berbasiskan  pada  resiliensi komunitas perlu dilakukan dengan pengembangan strategi peningkatan kapabilitas komunitas.
Kata kunci: komunitas, resiliensi komunitas, pemberdayaan komunitas, pertambangan batubara, kerawanan pangan

## PENDAHULUAN
Pertambangan batubara masih menjadi andalan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan  lapangan  kerja  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  pertambangan  batubara  juga  menciptakan dampak  negatif  yang  tidak  hanya  merusak  lingkungan  tetapi  juga  menimbulkan  masalah  sosial, ekonomi,  kesehatan,  dan  mengancam  ketahanan  pangan.  Konsesi  pertambangan  batubara menguasai  19  persen  dari  44  juta  Ha  lahan  pertanian  di  Indonesia.  Dari  luas  lahan  tersebut, terdampak konsesi batubara. Seluas 1,6 juta Ha berada pada konsesi pertambangan batubara yang sedang beroperasi (JATAM 2017).
Sebanyak  1,7  juta  ton  beras  hilang  akibat  operasi  tambang  batubara.  Apabila  areal pertambangan  batubara  yang  dieksplorasi  tersebut  merupakan  lahan  pangan  produktif,  maka Indonesia akan kehilangan 7,7 juta ton beras per tahunnya.  Lahan pertambangan batubara tersebut terdapat  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Tengah,  Sumatera Selatan, Jambi, dan Papua. Relatif sedikit di Sulawesi dan Jawa.  Diperkirakan seluas 18,75 juta Ha lahan di luar Jawa yang berpotensi untuk bercocok tanam, berupa hutan primer, gambut, kawasan lindung, dan lahan garapan. Jaringan irigasi pertanian di sekitar tambang batubara juga bersumber dari  lubang  bekas  tambang,  karena  air  tanah  dan  tangkapan  air  permukaan  tanah  tergerus, akibatnya  lubang  tambang  menjadi  pilihan.    Petani  yang  menggunakan  air  yang  bersumber  dari lubang  bekas  tambang  batubara  mengalami  penurunan  produksi  beras  sampai  50  Persen,  dan produksi ikan  turun  sebanyak  80  persen.    Air  tersebut  mengandung  konsentrasi  aluminium,  besi, mangan,  dan  tingkat  pH  yang  tinggi  yang  menyebabkan  pertanian  dan  peternakan  ikan  rusak (JATAM 2017).
Perubahan  sosio-ekologis  akibat  proses  pembangunan  sektor  pertambangan,  khususnya penambangan  batubara  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  telah  menjadi  penyebab  terjadinya kerawanan  pangan    dalam  komunitas  di  kawasan  pertambangan  tersebut.  Merujuk  kepada  yang dipaparkan  WFP  (2009),  indikasi  kerawanan  pangan  di  kawasan  pertambangan  tersebut ditunjukkan dengan ketersediaan pangan yang sangat minimal, beragamnya pola-pola pemanfaatan pangan  dalam  kondisi  ketersediaan  pangan  yang  terbatas,  dan  rendahnya  akses  warga  komunitas terhadap  sumber-sumber  pangan  dan  faktor  yang  erat  kaitannya  dengan  sumber-sumber  pangan tersebut.
Beberapa  hasil  penelitian  di  Papua  New  Guinea,  Australia,  dan  Canada  menunjukkan bahwa pertambangan telah dan akan menimbulkan kerawanan pangan, terutama di kawasan yang relatif potensial produksi pangannya khususnya beras.  Kerawanan pangan tersebut telah menjadi krisis  di  beberapa  komunitas  pedesaan  dan  pertanian  yang  kini  telah  menjadi  kawasan pertambangan (Eriksen and Gill 2010; Gibson and Klinck 2005; King 2008; Kuir-Ayius 2016).
Dalam  konteks  pembangunan  dan  dalam  menghadapi  bencana  suatu  komunitas  memiliki resiliensi. Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai pemahaman mengenai resiliensi komunitas dari dimensi  fisik,  sistem  ekologi,  individu,  dan  masyarakat  (komunitas)  oleh  CARRI  (2013), dirumuskan bahwa resiliensi komunitas dipahami secara komprehensif sebagai:
Community  resilience  is  the  capability  to  anticipate  risk,  limit  impact,  and  bounce  back rapidly through survival, adaptability, evolution, and growth in the face of turbulent change
Norris et al. (2008),  memaknai resiliensi komunitas sebagai “satu kesatuan jaringan dari kapasitas-  kapasitas  adaptif  agar  komunitas  berfungsi  dan  menyesuaikan  dari  suatu kerusakan/gangguan”.  Resiliensi  dinilai  bertumpu  pada  dua  hal  yaitu  “sumberdaya”  dan  “sifat dinamis dari sumberdaya” tersebut.  Sifat dinamis dari sumberdaya dapat diamati dari tiga dimensi yaitu:  (1)  Kekuatan  sumberdaya  ( robustness );  (2)  Ketergantian  sumberdaya  dengan  sumberdaya lain ( redundancy ); dan (3) Kecepatan sumberdaya diakses dan dimobilisasi ( rapidity ).  Resiliensi komunitas muncul dari empat unit kapasitas adaptif, yaitu: (1) Perkembangan ekonomi; (2) Modal
sosial;  (3)  Informasi  dan  komunikasi;  dan  (4)  Kompetensi  komunitas.  Keempat  unit  tersebut, bersama-sama  membangun  “strategi”  untuk  menghadapi  gangguan.  Strategi  untuk  menciptakan derajat  tertentu  resiliensi  komunitas,  baru  dapat  dibentuk  setelah  memetakan  keempat  kapasitas adaptif komunitas.
Untuk  membangun  resiliensi  kolektif,  komunitas  harus  mengurangi  resiko  dan kesenjangan  sumberdaya,  melibatkan  komunitas  lokal  dalam  mitigasi,  membuat  hubungan organisasional, menguatkan dan melindungi dukungan sosial dan berencana untuk tidak memiliki rencana  yang  memerlukan  fleksibilitas,  kemampuan  memecahkan  masalah,  dan  mempercayai informasi  (Aldrich  and  Meyer  2015;  Berkes  and  Ross  2013;  CARRI  2013;  Chaskin  2008;  King 2008).  Menurut  Sampson  et  al  (1997)  seperti  yang  dikutip  oleh  Norris  et  al.  (2008)  resiliensi komunitas  mensyaratkan  “ collective  efficacy ”,  yang  dimaknai  sebagai  penjumlahan  rasa  saling- percaya  dan  berbagi  keinginan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  kehidupan  bertetangga. Dalam konteks ini, maka peran modal sosial ( social capital ) - yang salah satu diantaranya berupa kepercayaan  ( trust )  antar-anggota  komunitas  dan  kepemimpinan  dari  empat  kunci  modal  sosial yang  lain,  yakni reciporocity,  collective  action ,  dan networking mempengaruhi  resiliensi komunitas  (Greenberg,  Gullotta,  and  Bloom  2016).  Carroll  et  al.  (2005)  mengembangkan  alat untuk mengukur collective efficacy . Collective efficacy merupakan perkembangan dari self-efficacy untuk  meyakini  adanya  kapasitas  kelompok  yang  dapat  diperoleh  jika  anggotanya  berpartisipasi sehingga  adanya  keyakinan  tentang  kerja  keras  bersama  dan  hasil  bersama.  Bentuk-bentuk  dari collective efficacy yaitu kapasitas fisik, peningkatan kapasitas melalui pembelajaran, dan negosiasi. Kapasitas  fisik  contohnya  adalah  adanya  keyakinan  bahwa  komunitas  akan  dapat  berkembang meski ada anggota komunitas yang terluka. Sementara untuk contoh peningkatan kapasitas melalui pembelajaran  adalah  ketika  anggota  komunitas  dapat  menyesuaikan  teknologi  baru  di  komunitas mereka,  dan  contoh  untuk  negosiasi  adalah  ketika  komunitas  memperoleh  bantuan  untuk pembangunan suatu infrastruktur meski tidak ada dalam perencanaan. Hasil penelitian Carroll et al. (2005)  menunjukkan  adanya  elemen-elemen  yang  menentukan collective  efficacy yaitu:  (1) Manajemen  konflik;  (2)  Pertumbuhan  dan  lingkungan  komunitas;  (3)  Konsensus  dan  kesatuan aksi; dan (4) Otonomi dalam pelayanan.
Analisis  yang  dilakukan  oleh  CARRI  (2013)  terhadap  pemahaman  terhadap  resiliensi komunitas  adalah  sebagian  besar  mencerminkan  gagasan  “adaptasi”  untuk  mengatasi  kesulitan. Komunitas  menyesuaikan  diri  dengan  kesulitan  dengan  mengubah  fungsinya,  atau  dengan menggunakan sumberdaya dengan cara yang inovatif.  Oleh karena itu,  pemahaman yang dipilih harus  mencerminkan  cara  penggunaannya.    Dengan  demikian,  pemahaman  yang  berguna  untuk meningkatkan  kemampuan  komunitas  mendapatkan  kembali  fungsi  setelah  suatu  bencana seyogyanya    mewujudkan:  (1)  Resiliensi  adalah  atribut  inheren  dan  dinamis  dari  komunitas.  Ini berarti  bahwa  resiliensi  ada  sepanjang  kehidupan  komunitas.  Potensi  itu  bisa  ditentukan  secara pasti,  atau  setidaknya  perubahan  resiliensi  komunitas bisa  dideteksi;  (2)  Kemampuan  beradaptasi adalah  inti  dari  atribut  ini.  Adaptasi  dapat  terjadi  baik  sebagai  tanggapan  terhadap  atau mengantisipasi krisis; (3) Setiap adaptasi harus memperbaiki komunitas, yaitu, harus menghasilkan hasil positif (lintasan positif) bagi komunitas secara relatif terhadap keadaannya setelah mengalami kesengsaraan.  Hal  ini  dapat  dideteksi  dengan  baik  mengingat  tingkat  fungsionalitas  komunitas setelah  krisis;  dan  (4)  Resiliensi  dipahami  dengan  cara  yang  memungkinkan  prediksi  berguna dibuat  mengenai  kemampuan  masyarakat  untuk  pulih  dari  kesulitan.  Ini  akan  memungkinkan komunitas  untuk  menilai  resiliensi  mereka  dan  mengambil  tindakan  untuk  memperbaikinya  jika perlu  (Alessa et al. 2008).
Berdasarkan  keempat  fungsi  resiliensi  tersebut  (ontologis),  maka  pemahaman  resiliensi komunitas menurut CARRI (2013) digunakan dalam studi ini.  Pemahaman ini menunjukkan suatu “lintasan” yang diinginkan, dan dapat memungkinkan komunitas menentukan seberapa tangguhnya
dan mengambil tindakan untuk memperbaiki resiliensi mereka terhadap bencana ekologis (Cox and Hamlen 2015)
Dalam kajian lainnya resiliensi komunitas terlihat dapat menjaga kehidupan komunitas dan mengurangi  dampak  buruk  dalam  jangka  waktu  panjang  (Longstaff,  Koslowski,  and  Geoghegan 2013;  Novianty  2011;  Twigg  2013).  Mekanisme  penyesuaian  komunitas  secara  kolektif  ini memiliki  peran  yang  besar  dalam  hal  yaitu  membangun  rumah,  membersihkan  kampung, membangun  fasilitas  umum  (gotong  royong),  dan  menjaga  keamanan  desa  secara  bergantian (ronda).
Singkatnya,  kebijakan  dan  aktivitas  pertambangan  batubara  berdampak  positif  dan berdampak  negatif,  tergantung  konteksnya.  Dalam  studi  ini,  penulis  menelaah  dan  menganalisis resiliensi komunitas tidak hanya dengan memaparkan bagaimana komunitas memiliki kemampuan mengantisipasi  resiko,  membatasi  dampak,  bertahan,  beradaptasi,  tetapi  juga  menjelaskan bagaimana seharusnya komunitas melakukan perubahan dan berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Studi dua komunitas desa: Desa Surian Hanyar dan Desa Pulau Pinang Utara di Kawasan Pertambangan  Batubara  Binuang-Cintapuri  (Gambar  1),  yang  termasuk  dalam  wilayah administratif Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dipilih dalam studi ini karena  kawasan  pertambangan  batubara  ini  adalah:  (1)  kawasan  pertambangan  yang  tertua  di Kalimantan  Selatan;  (2)  skala  penambangan  batubara  yang  besar  dengan    melibatkan  beragam korporasi dan pemangku kepentingan lainnya pada ekosistem petanian pangan, perkebunan karet, dan  perkebunan  kelapa  sawit;  (3)  sekarang  cenderung  menambang  batubara  muda  yang aktivitasnya  mulai  “merambah”  lahan  pertanian  tanaman  pangan  dan  perkebunan  karet;  dan  (4) karakteristik  komunitas  desa  yang  berada  dalam  kawasan  pertambangan  ini  berbeda  berdasarkan struktur sosial dan kultur: penduduk lokal dan penduduk pendatang yang menjadi warga komunitas desa.
Gambar 1. Lokasi studi resiliensi komunitas dan kerawanan pangan
Artikel  ini  menjelaskan  hubungan  resiliensi  komunitas  terhadap  bencana  dan  kerawanan pangan dengan penetrasi kebijakan dan aktivitas pertambangan.  Berdasarkan penjelasan hubungan tersebut, dirumuskan upaya-upaya komunitas untuk memberdayakan komunitas dan meningkatkan derajat reliensi komunitas merespon dampak kebijakan dan aktivitas pertambangan batubara.

## METODE
Studi  Resiliensi  Komunitas  Kawasan  Pertambangan  dan  Penanggulangan  Kerawanan Pangan di Kalimantan Selatan ini merupakan suatu upaya memahami pola-pola adaptasi sosial dan ekologis  komunitas  di  kawasan  pertambangan  batubara    terhadap  “bencana”  yang  timbul  karena kebijakan  pembangunan  di  sektor  pertambangan  dan  aktivitas  penambangan  batubara  dan permintaan  pasar.  Sampai  sejauh  ini,  studi-studi  mengenai  resiliensi  komunitas  lebih  banyak berfokus  pada  pola-pola  adaptasi  sosial  dan  ekologis  terhadap  bencana,  yang  disebabkan  oleh tindakan  manusia,  gejala  alam,  perubahan  iklim  global  (Adriana  et  al.  2017;  Cahyani  2015; Husaini 2018; Kulig et al. 2008; Novianty 2011; Subair 2013).
Penelitian ini akan fokus pada resiliensi komunitas dengan menganalisis pola-pola adaptasi sosial  dan  ekologis  sampai  dengan  derajat  resiliensi  komunitas  berdasarkan  empat  unit  kapasitas adaptif    terhadap  “bencana”  yang  relevan  dengan  kerawanan  pangan  yang  ditimbulkan  akibat kebijakan  dan  aktivitas  pembangunan,  salah  satunya  dampak  dari  kebijakan  dan  pembangunan sektor pertambangan (Gambar 2).

## Gambar 2. Kerangka pemikiran resiliensi komunitas kawasan pertambangan akibat kebijakan dan aktivitas pertambangan mineral
Studi  menggunakan  dua  pendekatan  yang  berbeda  (Gambar  3),  yakni:  (1)  Pendekatan kualitatif-subyektif  ( emic );  dan  (2)  Pendekatan  kuantitatif-obyektif  ( etic ).    Dalam  pendekatan kualitatif-subyektif  ( emic )  dilakukan  suatu  proses  konstruksi  rumusan  indikator  resiliensi komunitas desa merujuk pada konsep empat unit kapasitas adaptif  (Norris et al. 2008) komunitas desa  berdasarkan  pandangan  subyektif  komunitas  sesuai  dengan  latarbelakang  sosial-ekonomi warga  dan  kelompok-kelompok  dalam  komunitas  desa  melalui  proses-proses  wawancara mendalam  ( indepth-interview ),  wawancara  kelompok  ( group  interview ),  dan  diskusi  kelompok terfokus ( focus group discussion ) dengan panduan pengumpulan data kualitatif.  Hasil dari proses konstruksi rumusan indikator empat unit kapasitas adapatif dirumuskan menjadi “matriks variabel dan indikator empat unit kapasitas adaptif komunitas untuk mengukur secara emic derajat resiliensi komunitas” menggunakan metode content analysis (Alessa et al. 2008).
Gambar 3. Pendekatan dan metode studi resiliensi komunitas  kawasan pertambangan dan kerawanan pangan Dalam  pendekatan  kuantitatif-obyektif  ( etic )  dilakukan  suatu  proses  “operasionalisasi” empat  unit  kapasitas  adaptif  komunitas  desa  menjadi  indikator-indikator  pengukuran  derajat resiliensi komunitas desa (Norris et al. 2008).  Kemudian indikator-indikator empat unit kapasitas adaptif  komunitas  desa  tersebut  dirumuskan  menjadi  suatu  instrumen  pengumpulan  data,  yakni kuesioner  (daftar  pertanyaan  terstruktur).  Peneliti  menggunakan  kuesioner  tersebut  untuk mengumpulan  data  dari  150  responden  dalam  suatu  survey  yang  menghasilkan  data  olahan  dan analisis menggunakan SPSS.
Melalui metode studi kasus ( emic ) dan metode survey ( etic ), penelitianini ingin menjawab empat  pertanyaan  yaitu:  (1)  bagaimana  ekologi  lokal  dan  karakteristik  komunitas  pedesaan  di kawasan  pertambangan?;  (2)  bagaimana  dampak  kebijakan  dan  aktivitas  pertambangan  batubara terhadap  ekologi  lokal  dan  komunitas  pedesaan  di  kawasan  pertambangan?;  (3)  bagaimana  dan sampai  sejauh  mana  kemampuan  beradaptasi  komunitas  pedesaan  kawasan  pertambangan,  yakni derajat  dan  pola-pola  resiliensi  komunitas    menghadapi  bencana  dan  kerawanan  pangan  yang terjadi?;  dan  (4)  bagaimana  faktor-faktor  kohesivitas  sosial,  kapabilitas  komunitas,  dan  peranan pemimpin lokal komunitas pedesaan kawasan pertambangan mempengaruhi derajat dan pola-pola resiliensi  komunitas    menghadapi  bencana  dan  kerawanan  pangan  yang  terjadi  ?  Berdasarkan pengetahuan  dan  pemahaman  tersebut  diperoleh  proses-proses,  pola-pola  (bentuk),  derajat,  dan perkiraan faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi komunitas desa dalam merespon dampak dari kebijakan dan aktivitas pertambangan batubara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertambangan Batubara dan Kerawanan Pangan
Kebijakan  dan  aktivitas  pertambangan  batubara  di    Kabupaten  Banjar  dan  Kabupaten Tapin  merupakan  lokasi  awal  dan  memiliki  sejarah  panjang  eksplorasi  dan  eksploitasi pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.  “Kawasan pertambangan batubara” yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  areal  pertambangan  batubara  di  perbatasan  wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dan wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.    Kawasan  pertambangan  tersebut  dinamakan  Kawasan  Pertambangan  Batubara  Binuang- Cintapuri  (Gambar  4).    Dalam  kawasan  pertambangan  tersebut  beroperasi  sejumlah  perusahaan penambangan  batubara  yang  mendapatkan  konsesi  dan  SIUP  Batubara  beserta  sejumlah perusahaan kontraktor dan sub-kontraktornya.

## Gambar 4. Kawasan Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri Provinsi Kalimantan Selatan
Komunitas  kawasan  pertambangan  yang  dimaksud  dalam  studi  ini  adalah  satuan kelompok, organisasi, kelembagaan kampung dalam satuan desa yang dipilih secara purposif dua komunitas desa yang memiliki kasus dampak aktivitas pertambangan batubara terhadap komunitas pertanian pangan, yaitu: (1) Desa Surian Hanyar Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar; dan (2) Desa  Pulau  Pinang  Utara  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Tapin.    Secara  geografis  wilayah administratif  Kecamatan  Cintapuri  Darussalam  dan  Kecamatan  Binuang  dari  dua  kabupaten berbeda  tetapi  berbatasan,  dalam  konteks  pertambangan  batubara  (dari  luas  areal  dan  aktivitas pertambangan, jumlah perusahaan pertambangan batubara yang telah beroperasi (mengeksploitasi), dan  keterlibatan  masyarakat  dan  pemerintah  (meskipun  wewenang  pertambangan  merupakan wewenang  pemerintah  provinsi  dan  pusat),  maka  kedua  wilayah  kecamatan  tersebut  dalam penelitian  ini  dipandang  sebagai  suatu  “kawasan  pertambangan”  di  wilayah  “atas”  Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.
Dalam konteks pertanian pangan dan kerawanan pangan, di dalam kawasan pertambangan batubara  ini,  sebelum  ada  aktivitas  pertambangan  batubara  telah  ada  usahatani  padi  sawah (sebelumnya  berupa  ladang),  perkebunan  karet  rakyat  dan  perusahaan  perkebunan  karet  (PT Perkebunan  XIII),  dan  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit.    Tidak  berbeda  dengan  realitas  di aras makro Kalimantan Selatan yang telah terjadi “persaingan-konflik” antara perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara, di kawasan pertambangan batubara ini juga terjadi realitas yang sama.    Sejumlah  komunitas  desa  dalam  kawasan  pertambangan  batubara  ini  tidak  termasuk kedalam  desa  rawan  pangan,  tetapi  kebijakan  pemerintah  diarahkan  menjadi  “desa-desa  mandiri pangan berbasis sumberdaya lokal”.
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Banjar,  desa-desa  di  Kecamatan  Cintapuri  Darussalam tidak termasuk desa-desa rawan pangan.  Kecamatan Cintapuri dan beberapa kecamatan di wilayah “atas”  Kabupaten  Banjar  yang  kini  marak  dengan  aktivitas  penambangan  batubara  menyumbang 20-30  Persen  produksi  pangan  khususnya  beras  dari  total  produksi  di  Kabupaten  Banjar  (Dinas Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Banjar  2018).  Secara  historis,  wilayah  “atas”  ini  adalah  areal tanaman padi lokal dan berladang.  Oleh karena itu, semula matapencaharian penduduk di wilayah “atas”  ini  adalah  bersumber  dari  pertanian padi tradisional  dan berladang.   Sejak  Tahun 1990-an mulai terjadi perubahan dengan masuknya tanaman perkebunan karet melalui skema NES ( Nucleus Estate Smallholders ) Karet dan pola kerjasama dengan PT Perkebunan XIII di Danau Salak.  Mulai saat itu, sumber matapencaharian penduduk di wilayah “atas” berubah menjadi kombinasi pekebun karet-petani  padi  sawah/ladang.    Kemudian  masuk  dan  dikembangkan  perkebunan  kelapa  sawit, yang  tidak  sedikit  mengurangi  areal  lahan  pertanian  padi  sawah/ladang.    Pada  saat  itu,  sumber matapencaharian  komunitas  petani  dan  pedesaan  di  wilayah  “atas”  menjadi  semakin  beragam:
petani padi, karet, kelapa sawit, dan umumnya karet menjadi sumber pendapatan utama, disamping itu sumber matapencaharian lain di luar pertanian, seperti berdagang juga semakin berkembang.
Dalam  kebijakan  dan  program  pembangunan  Kabupaten  Banjar,  desa-desa  di  wilayah “atas”  yang  sekarang  terdampak  dari  penambangan  batubara  difokuskan  menjadi  “desa-desa mandiri pangan berbasis sumberdaya lokal”.  Di sisi lain, lumbung pangan Kabupaten Banjar yaitu di  wilayah  “bawah”  Kabupaten  Banjar  juga  semakin  mendapatkan  “tekanan”  dengan perkembangan  populasi  penduduk  dan  pemukiman.    Gambaran  “tekanan”  yang  semakin  kuat  di wilayah  “bawah”,  kemudian  “berkurangnya”  luas  areal  pertanian  pangan  di  wilayah  “atas”  di Kabupaten  Banjar  dapat  dianalisis  dari  indikator  tersedianya  pangan  berdasarkan  nilai  gizi  di Kabupaten Banjar.
Tabel  1.    Indikator-indikator  ketersediaan  pangan  berdasarkan  nilai  gizi  di  Kabupaten  Banjar (2011-2015)
No Indikator Pencapaian 2011 2012 2013 2014 2015 1. Ketersediaan energi Target 3.035 3.035 3.500 5.000 6.000 Realisasi 4.046 3.990 3.735 3.627 3.577 2. Ketersediaan Protein  Target 80,00 80,00 100,00 150,00 200,00 Realisasi 109,97 106,39 101,02 100,46 98,67 3. Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Target 1,50 1,53 1,53 1,53 1,55 Realisasi 1,91 2,18 2,16 1,96 1,91

## Sumber:  Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar, 2018
“Tekanan”  yang  semakin  kuat  di  wilayah  “bawah”  dan  “berkurangnya”  luas  areal pertanian  pangan  di  wilayah  “atas”  di  Kabupaten  Banjar  menyebabkan  ketersediaan  energi (karbohidrat) di Kabupaten Banjar cenderung semakin berkurang dan selalu berada di bawah target (Tabel  1).    Demikian  pula  pada  indikator  ketersediaan  energi  dan  rasio  pemenuhan  kebutuhan pangan.    Apabila  kecenderungan  ini  digunakan  menjadi  indikator  spesifik  bagi  wilayah  “atas”, maka  kecenderungan  ini  dapat  menjadi  indikasi  bahwa  berkurangnya  peranan  wilayah  “bawah” sebagai  lumbung  pangan  Kabupaten  Banjar  akan  menyebabkan  desa-desa  di  wilayah  “atas” menjadi desa-desa yang “potensial” rawan pangan.
Realitas  bisnis,  persaingan  bisnis,  dan  kebijakan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang melibatkan  aktor-aktor  lokal  hingga  skala  nasional  sangat  dipengaruhi  oleh  “persaingan-konflik” antara  Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Pertambangan  Batubara.    Dari  aras  lokal  komunitas  desa- kawasan  pertambangan-wilayah  kabupaten-provinsi-sampai  dengan  aras  nasional,  bisnis pertambangan  di  kawasan  pertambangan  ini  sangat  ditentukan  dan  dipengaruhi  oleh  dua  tokoh bisnis  pertambangan:  (1)  HMZM  alias  HI;  dan  (2)  HMH  alias  HC  yang  secara  politik-ekonomi mendapatkan  dukungan  dari  tokoh  bisnis  dan masyarakat  di  aras  nasional  dan memiliki  jaringan bisnis mulai  dari  skala  lokal  sampai  dengan  skala  nasional.   Status  dan  peranan  kedua  tokoh  ini menjadi  faktor  struktural  dalam  bisnis  pertambangan  batubara  dan  kebijakan-kebijakan  yang relevan dengan pertambangan batubara pada aras lokal sampai dengan aras nasional.
Dari  sisi  bisnis  dan  aktor-aktor  yang  sangat  berperan  dalam  kebijakan  pembangunan pertambangan  batubara  di  kawasan  pertambangan  ini  mulai  dari  aras  lokal  sampai  dengan  aras nasional  “dikendalikan”  oleh  dua  orang  tokoh  bisnis  (tokoh  masyarakat)  yang  juga  bersaudara (kakak-adik).  Seluruh aktivitas bisnis dan kebijakan pemerintah terhadap penambangan batubara di kawasan pertambangan batubara ini merujuk dan bermuara kepada kedua tokoh tersebut.  Kedua
tokoh tersebut memiliki jejaring sosial yang kuat dengan berbagai kalangan (entitas bisnis, politik, pemerintah) pada aras lokal sampai dengan nasional. Berbasiskan modal ekonomi dan modal sosial yang  kuat,  kedua  tokoh  tersebut  (yang  masih  kerabat)  yang  “terikat”  dalam  satu-kesatuan  bisnis (bukan  bersaing)  telah  mengeksploitasi  sumberdaya  alam  tambang  batubara  di  kawasan  tersebut. Eksploitasi  penambangan  batubara  tersebut  telah  memberikan  pendapatan  ekonomi  sangat  besar, menciptakan  peluang  ekonomi  terutama  bagi  jaringan  bisnisnya  (para  kontraktor  sebagai  sub- kontraktornya), menciptakan lapangan kerja (terutama bagi pendatang), dan menciptakan dampak kerusakan  lingkungan  sampai  dengan  dampak  yang  spesifik  menciptakan  penurunan luasan  areal pertanian  dan  degradasi  lingkungan  khususnya  pada  areal  perkebunan  karet  dan  pertanian  padi sawah,  yang  akhirnya  menimbulkan  potensi  konflik  antara  komunitas  pertanian  padi  sawah (kelompok tani) dengan pihak perusahaan penambangan batubara. Oleh karenalahan kelompok tani mengalami  dampak  negatif  akibat  penambangan  batubara,  seperti  banjir,  kerusakan  lingkungan lahan pertanian, dan gagal panen.
Luas areal sawah yang berkurang di Kawasan Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri disebabkan oleh pembukaan areal perkebunan karet dimulai dengan NES Karet dan pengembangan perkebunan  kelapa  sawit  oleh  perusahaan  perkebunan  (korporasi)  kemudian  diikuti  dengan aktivitas  penambangan  batubara  di  desa  ini.  Sedangkan  degradasi  lingkungan  yang  disebabkan oleh  berkurangnya  kuantitas  air  lebih  disebabkan  oleh  pengembangan  kelapa  sawit,  sedangkan banjir  di  areal  sawah  dan  kualitas  air  yang  buruk  lebih  banyak  disebabkan  oleh  aktivitas penambangan  batubara,  curah  hujan  yang  tinggi,  dan  tidak  koordinasi  antara  aktivitas penambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, komunitas petani, dan pemerintah.
Realitas  penambangan  batubara  tersebut  berdampak  pada  dua  komunitas  desa:  Surian Hanyar dan Pulau Pinang Utara.  Dalam waktu yang relatif sama mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara dalam kerangka “persaingan-konflik” antara perkebunan kelapa  sawit  dan  pertambangan  batubara.  Penetrasi  kedua  sektor  bisnis  ini  telah  menyebabkan perubahan-perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  ekologis  di  kedua  desa  tersebut.  Perubahan  sosial, ekonomi,  dan  ekologis  tersebut  berdampak  pada  “bencana”  sosial  dan  ekologis  pertanian  padi sawah dan perkebunan karet.  Perubahan sosial berdampak pada timbulnya “potensi konflik” dan gerakan komunitas petani dalam satuan kelompok tani dengan perusahaan pertambangan batubara yang “digerakkan” oleh tokoh desa dan “difasilitasi” pemerintahan desa.  Di kedua desa ini usaha- usaha  ekonomi  produktif  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keperluan  pekerja  tambang  batubara tidak berkemban.  Perubahan ekologi berdampak pada kerusakan ekologi dan degradasi lingkungan areal pertanian padi sawah berupa banjir, degradasi lahan, sampai dengan gagal panen.
Kerusakan  lahan  pertanian  dan  gagal  panen  padi  sawah  di  kedua  komunitas  desa menyebabkan  frekuensi  jenis  pangan  (karbohidrat,  protein  hewani,  protein  nabati,  dan sayuran/buah)  yang  dikonsumsi  anggota  ruamhtangga  semakin  berkurang  dibandingkan  sebelum berlangsung  aktivitas  pertambangan  batbara.  Demikian  pula  pada  pola  makan  tiga  kali sehariberubah menjadi semakin berkurang.
Berdasarkan  keterpaparan  kekurangan  pangan,  komunitas  Desa  Surian  Hanyar  yang mengalami kekurangan pangan setelah terjadinya kerusakan lahan pertanian dan gagal panen padi sawah. Sedangkan di komunitas Desa Pulau Pinang Utara tampak terdapat peningkatan pemenuhan kebutuhan  pangan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  keterpaparan  kekurangan  pangan,  meskipun kedua komunitas desa tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah bukan merupakan desa-desa rawan pangan tetapi telah diindikasikan menjadi desa potensi rawan pangan.

## Resiliensi Komunitas Kawasan Pertambangan
Komunitas  pertanian  padi  sawah  (kelompok  tani)  yang  terkena  dampak  aktivitas penambangan  batubara  tersebut  bertumpu  pada  basis  struktur  sosial  dari  sejarah  berdiri  dan
perkembangan  Desa  Surian  Hanyar  dan  Desa  Pulau  Pinang  Utara.    Desa  Surian  Hanyar  di Kecamatan  Cintapuri  Darussalam  Kabupaten  Banjar  dibentuk  dengan  masyarakatnya  merupakan transmigrasi  lokal  (translok)  dengan  mendapatkan  lahan  perkebunan  karet  yang  terjalin  dengan bisnis  Perkebunan  Karet  PT  Perkebunan  III    Danau  Salak.    Dalam  sejarah  perkembangannya, penduduk  lokal  tersebut  selain  bermatapencaharian  sebagai  pekebun  karet  juga  ada  yang  yang beruhatani  padi  sawah.   Desa Pulau Pinang  Utara  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Tapin,  sejarah awalnya  adalah  desa  yang  dikembangkan  dengan  skim  NES  karet,  yang  struktur  penduduknya relatif lebih beragam, tidak hanya penduduk lokal tetapi juga pendatang.  Sumber matapencaharian relatif  sama  dengan  penduduk  Desa  Surian  Hanyar:  pekebun  karet  dan  petani  padi  sawah  yang berkembang sebelumnya dengan sistem berladang.

## Binuang
2012                           2017

## Cintapuri
2012                           2017
Gambar 5. Perubahan bentang alam Kawasan Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri Tahun 2012 dan 2017
Dalam  satuan  kawasan  pertambangan  tersebut,  kedua  desa  tersebut  mengalami  proses pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pertambangan  batubara.    Aktivitas  pertambangan batubara  tersebut  telah  menyebabkan  perubahan  sosial  dan  ekologis  yang  relatif  cepat  di  kedua desa tersebut (Gambar 5).  Perubahan ekologis yang sangat dirasakan oleh komunitas petani padi sawah  adalah  dampak  aktivitas  penambangan  batubara  yang  menyebabkan  banjir  dan  penurunan kualitas air pada areal pertanian padi sawah.  Dampak tersebut menyebabkan areal pertanian padi sawah terendam dan tidak dapat ditanami, tanaman padi rusak, dan gagal panen.

## Resiliensi dan Pola Resiliensi Komunitas
Merespons  dampak  aktivitas  pertambangan  batubara  terhadap  pertanian  padi  sawah  di kedua  desa  tersebut,  muncul  “gerakan”  petani  dengan  kelompoknya  terhadap  perusahaan- perusahaan pertambangan di kedua desa tersebut untuk menuntut ganti rugi.  Respons komunitas
petani  tersebut  telah  menghasilkan  “ganti-rugi”  dari  perusahaan  pertambangan  batubara  kepada petani  yang  terkena  dampak.    Akan  tetapi  respons  yang  muncul  dari  komunitas  petani  hanya sebatas  tuntutan  ganti  rugi  dan  meminta  perusahaan  untuk  menanggulangi  persoalan  banjir  dan kerusakan lingkungan seperti mengurangi pendangkalan dan “penyaringan” limbah pertambangan batubara.  Meskipun sampai sekarang belum pernah dilakukan perusahaan di kedua desa tersebut.
“Gerakan” komunitas petani tidak memunculkan tindakan bersama dalam komunitas untuk merepons  dampak  negatif  aktivitas  penambangan  batubara.  Hal  ini  disebabkan  umumnya sumberpendapatan  matapencaharian  komunitas  petani  tersebut  tidak  hanya  bersumber  dari pertanian  padi,  tetapi  mereka  juga  memiliki  sumber  pendapatan  lain  seperti  perkebunan  karet, kelapa  sawit,  dan  usaha  non-pertanian.  Sumber  pendapatan  dari  perkebunan  karet  merupakan sumber pendapatan utama komunitas petani, dan sebagian besar produksi padi sawah adalah untuk konsumsi  rumahtangga,  hanya  sebagian  kecil  dari  warga  komunitas  yang  menjual  produksi pertanian padi sawah.
Areal  lahan  pertanian  padi  sawah yang  telah  dikelilingi  perkebunan  kelapa  sawit  terkena dampak  pertambangan  batubara  ketika  curah  hujan  relatif  tinggi.  Lahan  pertanian  terendam  air banjir  menyebabkan  kerusakan  lahan  pertanian  yang  menyebabkan  gagal  panen  dan  lahan  tidak bisa  langsung  kembali  ditanami  padi.“Bencana”  pada  lahan  pertanian  padi  sawah  tersebut  tidak membuat komunitas petani menjadi terpuruk karena mereka masih mempunyai sumber pendapatan utama  dari  perkebunan  karet.    Akan  tetapi  apabila  dilihat  perkembangan  aktivitas  pertambangan batubara, maka perluasan areal pertambangan batubara akan sampai pada perkebunan karet.
Komunitas petani dalam satuan kelompok yang terbentuk ketika terjadi bencana, dipimpin oleh aparat pemerintah desa (humas desa) dan difasilitasi kepala desa melakukan “gerakan” untuk menuntut  “ganti-rugi”  kepada  perusahaan  pertambangan  batubara.  Tuntutan  “dipenuhi”  tetapi dalam pandangan petani itu hanya sebatas “tali-kasih”.  Gerakan komunitas petani yang dipimpin aparat  desa  yang  juga  warga  komunitas  petani  yang  terkena  dampak  dan  difasilitasi  kepala  desa hanya sebatas tuntutan “ganti rugi” dan mengharapkan pihak perusahaan membuat penapis limbah dan mengeruk pendangkalan akibat sedimentasi.
Dalam  pandangan  kepala  desa  dan  pemimpin  komunitas  petani,  tuntutan  tidak  boleh sampai  menggelar  demonstrasi  karena  dapat  menjadi  anarkis  sesuai  dengan  karakter  masyarakat desa.  Selain itu, menurut pemimpin komunitas dan kepala desa, apabila “kita keras kita juga yang rugi”.  Pandangan ini merupakan suatu wujud lemahnya posisi tawar komunitas pertanian sebagai bagian  komunitas  desa  dalam  menghadapi  kendala  struktural  berupa  kuasa  tokoh  bisnis pertambangan  batubara  yang  sangat  kuat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  dari  aras  lokal sampai  dengan  aras  kabupaten.  Dalam  hal  ini,  gaya  kepemimpinan  komunitas  menentukan  aksi- aksi  kolektif  yang  berlangsung.  Relasi  antara  pemimpin  kelompok  dan  kepala  desa  sangat  kuat dalam satu kesatuan tindakan.
Aksi bersama hanya sebatas tuntutan tersebut.  Didalam kelompok tersebut tidak muncul upaya-upaya kerjasama diantara anggota kelompok dalam menanggulangi “bencana” yang mereka hadapi.    Meskipun  demikian,  ada  upaya-upaya  individual  menyikapi  bencana  tersebut,  yakni karena  tidak  bisa  langsung  kembali  menanam  padi,  ada  petani  yang  memulai  dengan  menanam semangka  dan  kedelai,  yang  kemudian  diikuti  oleh  anggota  kelompok  lainnya,  dalam  upaya pemulihan lahan pertanian padi sawah dari degradasi akibat penambangan batubara.
Kasus  di  komunitas  Desa  Pulau  Pinang  Utara  adalah  lahan  pertanian  padi  sawah Kelompok  Tani  Ruhul  Rahayu  mengalami  “bencana”  banjir  limpasan  air  dari  aktivitas pertambangan  batubara  karena  curah  hujan  yang  relatif  tinggi.  Air  bencana  banjir  yang menggenangi  lahan  pertanian  kelompok  tani  tersebut  menyebabkan  gagal  panen  dan  kerusakan lahan karena air menggenangi sawah mereka dalam waktu yang relatif lama.  Banjir terjadi karena sedimentasi  dari  penambangan  batubara  pada  saluran  air  di  sekitar  lahan  pertanian.  Air  yang
melimpas lahan pertanian terbendung oleh tanggul yang telah dibuat oleh perkebunan kelapa sawit, sehingga air menggenang di areal lahan pertanian kelompok tani Ruhul Rahayu.
“Bencana” atas lahan pertanian padi sawah kelompok tani tersebut tidak membuat anggota kelompok  tani  tersebut  terpuruk  karena  mereka  masih  memiliki  sumber  pendapatan  utama  dari perkebunan  karet.  Merespons  “bencana”  tersebut,  Kelompok  Tani  Ruhul  Rahayu  dipimpin  oleh Ketua  Kelompoknya  (ZAI),  dan  “difasilitasi”  oleh  kepala  desa  dan  pemerintahan  desa  termasuk BPD, melakukan gerakan yang terorganisir menuntut kepada perusahaan pertambangan batubara. Meskipun  sampai  saat  sekarang  tuntutan  kelompok  tani  tersebut  belum  dipenuhi  seluruhnya. Tuntutan  kelompok  tani  yang  dipimpin  oleh  ketua  kelompok  tani  baru  sampai  sebatas  tuntutan ganti  rugi.    Oleh  karena  terkesan  ada  upaya  “mengerem”  gerakan  kelompok  tani  tersebut menghadapi perusahaan pertambangan batubara.
Dalam pandangan warga komunitas desa dan dari tindakan kepala desa dan BPD tampak mereka menghadapi kendala struktural atas peranan dua tokoh bisnis pertambangan batubara yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah dari tingkat lokal sampai dengan tingkat provinsi dan pusat.  Ada  pandangan  apatis,  “akan  sia-sia  menghadapi  perusahaan  pertambangan  batubara”. Disamping  itu  dari  warga  komunitas  desa  ada  anggota  keluarganya  yang  bekerja  di  perusahaan pertambangan batubara, tetapi di sisi lain mereka juga mengalami “bencana” pada lahan pertanian padi sawah dan polusi debu dalam kehidupan sehari-hari.
Realitas ini menjadi faktor “kendala” gerakan kelompok tani sebagai bentuk aksi bersama menghadapi  perusahaan  pertambangan  batubara.  Disamping  itu,  tampak  relasi  yang  “tidak sinergis”  antara  ZAI  sebagai  ketua  kelompok  tani  dengan  kebijakan  kepala  desa  (pemerintahan desa) dalam menghadapi perusahaan pertambangan batubara.
Sampai sejauh ini aksi bersama di desa ini oleh kelompok tani baru sebatas menuntut ganti rugi  kepada  perusahaan,  belum  tampak  aksi-aksi  bersama  dalam  menanggulangi  “bencana”  atas lahan pertanian mereka, dan juga membantu anggota kelompok tani yang paling terkena dampak atas  “bencana”  tersebut  baik  dalam  hal  teknis  pertanian  maupun  dalam  konteks  relasi  sosial- ekonomi (saling membantu dalam semangat gotong-royong).
Memahami  resiliensi  komunitas  di  kedua  desa  dengan  kasus  “bencana”  pada  lahan pertanian  padi  sawah  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  keragaman  sumber  matapencaharian  warga komunitas  pertanian  dalam  satuan  kelompok  (kelompok  tani),  yang  selain  berusahatani  padi meskipun  untuk  kebutuhan  subsistensi,  walaupun  ada  sebagian  yang  dijual,  mereka  umumnya sumber  pendapatan  utama  dari  usaha  perkebunan  karet  di  kedua  desa  tersebut,  aktivitas pertambangan  batubara  tidak  hanya  berdampak  negatif  pada  lahan  pertanian  padi  sawah,  tetapi juga mulai mengakuisisi lahan perkebunan karet.  “Serangan” ternyata  tidak hanya dari perluasan pertambangan batubara tetapi juga dari perluasan perkebunan kelapa sawit, yang seperti dijelaskan bahwa terjadi “persaingan-konflik” diantara pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
Keragaman matapencaharian atau sumber pendapatan ganda warga komunitas petani padi sawah  di  kedua  desa  relatif  sama,  tetapi  kelompok  dan  lapisan  sosial  di  kedua  desa  tersebut berbeda.  Oleh  karena  itu  dapat  ditelaah  kelompok  dan  lapisan  sosial  yang  hanya bermatapencaharian padi sawah yang paling menderita akibat “bencana” tersebut.  Sedangkan yang bermatapencaharian ganda, seperti di perkebunan karet, warga komunitas ini dapat bertahan dalam menghadapi “bencana” tersebut.
Di kedua komunitas desa, aksi bersama berbasis tindakan sosial sebatas tuntutan ganti-rugi sebagai bentuk adaptasi sosial pada tahap permulaan. Aksi-aksi kolektif berbasis adaptasi ekologi yang  ada  berupa  membuat  tanggul,  mengubah  jenis  tanaman,  dan  memulihkan  kesuburan  tanah. Bentuk aksi kolektif di Desa Surian Hanyar dengan pendekatan agronomis, mengganti komoditas padi dengan semangka dan kedelai untuk pemulihan lahan oleh individu tertentu yang mulai diikuti oleh anggota kelompok tani lainnya.

## Derajat Resiliensi Komunitas
Merujuk  pada  Norris  et  al.  (2008),  bahwa  resiliensi  komunitas  muncul  dari  empat  unit kapasitas  adaptif,  yaitu:  (1)  Perkembangan  ekonomi;  (2)  Modal  sosial;  (3)  Informasi  dan komunikasi;  dan  (4)  Kompetensi  komunitas,  dianalisis  sampai  sejauh  mana  empat  unit  kapasitas adaptif  dua  komunitas  desa:  Surian  Hanyar  dan  Pulau  Pinang  Utara  menghadapi  “bencana” dampak penambangan batubara seperti banjir, kerusakan lahan, dan gagal panen padi sawah yang potensial  menimbulkan  kerawanan  pangan  di  Kawasan  Pertambangan  Batubara  Binuang- Cintapuri.    Analisis  kapasitas  adaptif  komunitas  Desa  Surian  Hanyar  dan  Pulau  Pinang  Utara dilakukan  dengan  dua  pendekatan:  kualitatif-subyektif  (emic)  dan  kuantitatif-obyektif  (etic). Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan strategi meningkatkan derajat resiliensi komunitas kedua  desa  tersebut  untuk  menghadapi  “bencana”  dampak  aktivitas  penambangan  batubara  di Kawasan Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri.
Tabel 2. Analisis derajat resiliensi komunitas berdasarkan empat unit kapasitas adaptif (Norris et al. 2008) menurut pendekatan kualitatif-subyektif ( emic ) dan kuantitatif-obyektif ( etic ) No Unit Kapasitas Adaptif Kualitatif-Subyektif ( Emic ) Kuantitatif-Obyektif ( Etic ) Surian Hanyar Pulau Pinang Utara Surian Hanyar Pulau Pinang Utara 1. Perkembangan ekonomi 0.50 0.45 113.0 87.0 2. Modal sosial 0.44 0.25 118.2 84.1 3. Informasi dan Komunikasi 0.25 0.40 82.8 117.2 4. Kompetensi komunitas 0.54 0.35 120.8 79.2 Derajat Resiliensi Komunitas 0.43 0.36 108.7 91.9
Berdasarkan  analisis  dengan  pendekatan  kualitatif-subyektif  ( emic ),  derajat  resiliensi komunitas Desa Surian Hanyar lebih tinggi dari komunitas Desa Pulau Pinang Utara.  Dari empat unit kapasitas adaptif, unit adaptif informasi dan komunikasi komunitas Desa Surian Hanyar relatif rendah  dibandingkan  Desa  Pulau  Pinang  Utara.  Sedangkan  pada  tiga  unit  adaptif  lainnya (perkembangan  ekonomi,  modal  sosial,  dan  kompetensi  komunitas),  Desa  Surian  Hanyar  relatif lebih  tinggi  dari  komunitas  Desa  Pulau  Pinang  Utara.  Selanjutnya,  dengan  menggunakan pendekatan kuantitatif-obyektif ( etic ) dapat diidentifikasi bahwa derajat resiliensi komunitas Desa Surian Hanyar lebih tinggi dibandingkan komunitas Desa Pulau Pinang Utara.  Tiga unit kapasitas adaptif    komunitas  Desa  Surian  Hanyar,  yakni  perkembangan  ekonomi,  modal  sosial,  dan kompetensi komunitas lebih tinggi derajatnya dibandingkan tiga unit adaptif yang sama komunitas Desa Pulau Pinang Utara.  Hanya unit kapasitas adaptif informasi dan komunikasi komunitas Desa Surian  Hanyar  yang  relatif  rendah  dibandingkan  komunitas  Desa  Pulau  Pinang  Utara  (Tabel  1). Dengan demikian, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda: kualitatif-subyektif ( emic ) dan kuantitatif-obyektif  ( etic )  menghasilkan  simpulan  yang  sama  mengenai  derajat  resiliensi komunitas.

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Derajat Resiliensi Komunitas
Kekhasan “bencana” dampak aktivitas pertambangan batubara di Kawasan Pertambangan Batubara  Binuang-Cintapuri  adalah  bersumber  dari  “kebijakan  pembangunan”  yang  tidak  dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor perkebunan karet dan kelapa sawit.  Aktivitas perkebunan karet dan kelapa sawit dalam kawasan pertambangan ini ternyata erat hubungannya dengan proses- proses  resiliensi  komunitas  pertanian  padi  sawah  yang  terkena  “bencana”  dampak  aktivitas penambangan  batubara.    Realitas  ini  mengindikasikan  bahwa  instrumen  kebijakan  dalam pembangunan  khususnya  pada  sektor  pertambangan  serta  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan,  seperti  analisis  dampak  sosial  dan  lingkungan  serta  pemantauan  dan  pengelolaan lingkungan tidak berfungsi.
Terdapat  empat  faktor  yang  berkorelasi  dan  memengaruhi  resiliensi  komunitas  desa  di Kawasan  Pertambangan  Batubara  Binuang-Cintapuri.  Keempat  faktor  tersebut:  (1)  Keragaman matapencaharian  dan  sumber  pendapatan  warga  komunitas  petani  padi  sawah;  (2)  Kohesivitas sosial warga komunitas (kohesivitas komunitas) pada aras kelompok dan desa; (3) Kepemimpinan ( leaderships ) baik pada aras kelompok, seperti kelompok tani, maupun pada aras komunitas desa; dan (4) Kemampuan ( capability ) adaptasi sosial dan ekologi.

## Keragaman Matapencaharian dan Sumber Pendapatan
“Bencana”  dampak  aktivitas  penambangan  batubara  di  Kawasan  Pertambangan  Batubara Binuang-Cintapuri  adalah  banjir,  kerusakan  lahan,  dan  gagal  panen  pada  lahan  pertanian  padi sawah,  yang  menjadi  salah  satu  matapencaharian  dan  sumber  pendapatan  warga  komunitas kawasan  pertambangan  tersebut.  Kerusakan  lahan  pertanian  padi  sawah    dan  gagal  panen  di kawasan  pertambangan  ini  menyebabkan  warga  komunitas  tersebut  berpotensi  rawan  pangan. Warga komunitas petani yang hanya bermatapencaharian padi sawah dan satu sumber pendapatan adalah  warga  yang  paling  berpotensial  mengalami  kekurangan  pangan.  Akan  tetapi  bagi  warga komunitas  petani  di  kawasan  pertambangan  ini  yang  beragam  matapencaharian  dan  sumber pendapatannya,  maka  ketika  menghadapi  “bencana”  tersebut  mereka  memiliki  energi  lain  dari keragaman  matapencaharian  dan  sumber  pendapatan. Realitas  ini  relevan  dengan  hasil  penelitian Wilson  et  al.  (2018),  bahwa  semakin  beragam  matapencaharian  dan  sumber  pendapatan  warga komunitas,  yang  merupakan  manifestasi  keragaman  sumberdaya,  maka  semakin  tinggi  derajat resiliensi komunitas tersebut.

## Kohesivitas Sosial pada Aras Kelompok  dan Komunitas Desa
Kohesivitas  sosial  warga  masyarakat  desa  pada  aras  kelompok  dan  komunitas  desa berkorelasi  dan  berpengaruh  pada  derajat  resiliensi  komunitas  desa  di  Kawasan  Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri.  Kohesivitas sosial pada aras kelompok di Desa Surian Hanyar lebih kuat  dibandingkan  Desa  Pulau  Pinang  Utara.  Demikian  pula  kohesivitas  sosial  komunitas  Desa Surian Hanyar juga lebih kuat dibandingkan komunitas Desa Pulau Pinang Utara. Dalam konteks korelasi antara kohesivitas sosial dan resiliensi komunitas, tampak bahwa semakin kuat kohesivitas sosial baik pada aras kelompok maupun pada aras derajat resiliensi komunitas juga semakin tinggi (semakin resilien).

## Kepemimpinan pada aras kelompok dan komunitas desa
Realitas  kepemimpinan  di  kedua  komunitas  desa  tersebut  di  atas  ketika  menggerakkan masyarakat untuk merespon “bencana” yang ditimbulkan sebagai dampak aktivitas pertambangan batubara  dan  menghadapi  pihak  perusahaan  sebagai  sumber  “bencana”  dapat  dianalisis
berdasarkan  peranan  dan  gaya  kepemimpinan  baik  pada  aras  kelompok  maupun  pada  aras komunitas desa.
Dalam hal peranan pemimpin (kepemimpinan), di komunitas Desa Surian Hanyar peranan pemimpin  di  aras  kelompok  (aparatur  pemerintah  desa  yang  menggerakkan  warga  di  aras kelompok) sebagai motivator lebih dominan dari peranan pemimpin di aras komunitas desa (kepala desa)  sebagai  fasilitator.   Kepemimpinan  di komunitas  desa  ini  pada  aras  kelompok  berlangsung dengan gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif, berbeda dengan kepemimpinan pada aras komunitas desa yang cenderung dengan gaya delegatif. Meskipun demikian, dengan peranan dan gaya  kepemimpinan  yang  berbeda  antara  aras  kelompok  dan  komunitas  desa  menjadi  salah  satu faktor penyebab derajat resiliensi komunitas yang lebih tinggi dari komunitas desa lainnya.
Berbeda  dengan  realitas  kepemimpinan  di  komunitas  Desa  Pulau  Pinang  Utara,  di komunitas desa ini peranan pemimpin tidak sekuat yang terjadi di komunitas Desa Surian Hanyar. Peranan  pemimpin  yang  tidak  kuat  dan  tidak  berperan  besar  dalam  merespon  “bencana”  dan menghadapi perusahaan sumber “bencana” relatif kecil peranannya sebagai motivator. Sedangkan peranan pemimpin kategori yang lain juga sangat kecil.  Dapat dinyatakan hampir minimal peranan pemimpin  dan  kepemimpinan  di  komunitas  desa  ini  baik  pada  aras  kelompok  maupu  aras komunitas  desa  dalam  merespon  “bencana”  dan  menghadapi  pihak  sumber  “bencana”.  Peranan pemimpin di komunitas desa ini cenderungan berlangsung dengan gaya kepemimpinan konsultatif dan  delegatif,  baik  pada  aras  kelompok  maupun  pada  aras  komunitas  desa.  Realitas  peranan pemimpin dan gaya kepemimpinan di komunitas Desa Pulau Pinang Utara ini menjadi salah satu faktor penyebab derajat resiliensi komunitas yang rendah.

## Kapabilitas komunitas
Kapabilitas komunitas dianalisis berdasarkan pola-pola (bentuk) dan kemampuan adaptasi sosial dan adaptasi ekologis warga komunitas desa di Kawasan Pertambangan Batubara Binuang- Cintapuri dalam menghadapi kejadian banjir dan dampaknya, yakni kerusakan lahan pertanian dan gagal panen padi sawah.  Bentuk adaptasi sosial dan adaptasi ekologis di kawasan pertambangan ini dapat berlangsung pada aras kelompok dan komunitas desa.
Dari hasil analisis kapabilitas komunitas dalam adaptasi sosial dan adaptasi ekologis pada aras  kelompok  dan  komunitas  desa  di  Kawasan  Pertambangan  Batubara  Binuang-Cintapuri, terutama  ketika  merespons  “bencana”  dengan  kejadian  sedimentasi  material  tambang  batubara, banjir,  kerusakan  lahan,  dan  gagal  panen  padi  sawah,  dapat  diidentifikasi  derajat  kapabilitas kelompok  warga  Desa  Surian  Hanyar  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  aras  desa.  Sedangkan  di Desa  Pulau  Pinang  Utara,  derajat  kapabilitas  aras  desa  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  aras kelompok.
Hasil uji regresi,  bahwa faktor yang paling memengaruhi resiliensi komunitas desa dalam satuan Kawasan Pertambangan Batubara Binuang-Cintapuri adalah kapabilitas komunitas.  Faktor yang  paling  memengaruhi  resiliensi  komunitas  di  Desa  Surian  Hanyar  adalah  keragaman matapencahrian  dan  sumber  pendapatan,  sedangkan  di  Desa  Pulau  Pinang  Utara  yang  paling memengaruhi resiliensi komunitas adalah kohesi sosial.
Dampak  dari  kebijakan  dan  aktivitas  penambangan  batubara  di  Kawasan  Pertambangan Batubara  Binuang-Cintapuri  adalah  terjadinya  “bencana”  berupa  kejadian  sedimentasi  material tambang  batubara,  banjir,  kerusakan  lahan,  dan  gagal  panen  pada  lahan  pertanian  padi  sawah  di kawasan  tersebut.   “Bencana”  tersebut  potensial  menimbulkan kerawanan  pangan,  terutama pada kelompok  warga  komunitas  petani,  yang  matapencaharian  dan  sumberpendapatannya  hanya  dari pertanian  padi  sawah.    Respon  komunitas  desa  di  kawasan  pertambangan  batubara  terhadap “bencana”  tersebut  berupa  adaptasi  sosial  dan  adaptasi  ekologis  sebagai  pola-pola  resiliensi komunitas.    Berdasarkan  empat  unit  kapasitas  adaptif  komunitas  desa,  yakni  pengembangan
ekonomi,  modal  sosial,  informasi  dan  komunikasi,  dan  kompetensi,  maka  derajat  resiliensi komunitas  Desa Surian  Hanyar  lebih  tinggi  dari  komunitas  Desa  Pulau Pinang  Utara.   Meskipun demikian  proses  resiliensi  kedua  komunitas  desa  tersebut  baik  pada  aras  kelompok  maupun  aras desa dalam merespon “bencana” masih pada tahap “recovery” untuk “stabilitas”.
KESIMPULAN (---------------------------------------------------------- Times New Roman11 ,
Kebijakan  dan  aktivitas  pertambangan  batubara  di  Kawasan  Pertambangan  Binuang- Cintapuri  telah  menimbulkan  “bencana”  sejak  Tahun  2013  berupa  sedimentasi  material  tambang batubara,  banjir,  kerusakan  lahan,  dan  gagal  panen  pada  lahan  pertanian  padi  sawah  di  dua komunitas desa tersebut. “Bencana” tersebut merupakan suatu indikasi tidak berjalannya kebijakan dan program pemantauan dan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penambangan batubara di kawasan  tersebut.  Kebijakan  dan  aktivitas  pertambangan  batubara  di  kawasan  pertambangan tersebut  merupakan  “gurita  bisnis”  dari  tokoh  bisnis  (masyarakat)  yang  menjalin  keterkaitan dengan  berbagai  pihak  pemerintahan  di  berbagai  aras,  baik  dalam  organisasi  birokrasi pemerintahan, legislatif, sampai dengan para pebisnis yang terkait dengan penambangan batubara, termasuk dalam bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa korporasi.
Dampak dari bencana tersebut adalah menimbulkan potensi kerawanan pangan baik pada aras  rumahtangga,  kelompok,  maupun  pada  aras  komunitas  desa.  Kecenderungan  kerawanan pangan  di  dua  komunitas  desa  dalam  kawasan  pertambangan  tersebut  dialami  oleh  rumahtangga dan  kelompok  masyarakat  yang  matapencaharian  dan  sumber  pendapatannya  hanya  dari berusahatani padi. Tidak demikian pada rumahtangga, kelompok masyarakat, dan komunitas desa yang  anggota  dan  warganya  yang  bermatapencaharian  dan  bersumber  pendapatan  beragam. Mereka  mampu  merespon  kekurangan  kebutuhan  pangan,  terutama  beras  dengan  pemenuhan kebutuhan  yang  bersandar  pada  pendapatan  yang  diperoleh  dari  matapencaharian  dan  sumber pendapatan lain, seperti perkebunan karet.
“Bencana”  dan kerawanan pangan di aras lokal tersebut direspons oleh masyarakat desa pada aras kelompok dan komunitas desa dengan proses dan pola-pola adaptasi sosial dan adaptasi ekologis sebagai proses dan bentuk resiliensi komunitas desa. Proses-proses resiliensi komunitas di dua komunitas desa tersebut dalam adaptasi sosial berupa gerakan sosial menuntut ganti-rugi pada aras kelompok (tani dan para petani) dan aras komunitas. Sedangkan adaptasi ekologis dari kedua komunitas  desa  tersebut  berupa  pemulihan  lahan  pertanian  yang  rusak  sampai  dengan  mengubah sementara untuk pemulihan secara agronomis. Proses resiliensi komunitas yang terjadi pada kedua komunitas tersebut masih pada tahap recovery menuju pada kondisi komunitas yang stabil, belum sampai pada tahap transformasi.
Derajat  resiliensi  komunitas  desa  berdasarkan  empat  unit  kapasitas  adaptif  komunitas, yaitu pengembangan ekonomi, modal sosial, informasi dan komunikasi, dan kompetensi komunitas di kedua desa tersebut berbeda.  Berdasarkan analisis dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda:  pendekatan  kualitatif-subyektif  ( emic )  dan  pendekatan  kuantitatif-obyektif  ( etic ) menghasilkan simpulan yang sama: bahwa derajat resiliensi komunitas Desa Surian Hanyar lebih tinggi  atau  lebih  resiliens  dari  komunitas  Desa  Pulau Pinang  Utara. Simpulan  yang  sahih  (valid) terhadap  derajat  resiliensi  komunitas  tersebut  menunjukkan  keterandalan  dua  pendekatan  dalam menganalisis resiliensi komunitas desa. Dengan demikian, dua pendekatan tersebut dapat menjadi gagasan awal dalam membangun formulasi indeks resiliensi komunitas.
Faktor kapabilitas komunitas adalah faktor yang paling memengaruhi resiliensi komunitas kawasan  pertambangan  batubara  Binuang-Cintapuri.  Faktor  yang  paling  memengaruhi  resiliensi komunitas  di  Desa  Surian  Hanyar  adalah  keragaman  matapencahrian  dan  sumber  pendapatan, sedangkan  di  Desa  Pulau  Pinang  Utara  yang  paling  memengaruhi  resiliensi  komunitas  adalah kohesi sosial.
Penetrasi  pertambangan  batubara  menciptakan  jaringan  bisnis  dan  kolaborasi  yang melemahkan  peranan  negara,  kebijakan  pembangunan  yang  tidak  sinergis,  dan  instrumen pengelolaan  dampak  lingkungan  tidak  berfungsi  sehingga  melemahkan  derajat  resiliensi komunitas.    Derajat  resiliensi  komunitas  yang  rendah  tidak  berhasil  menanggulangi  potensi kerawanan  pangan  pada  aras  rumahtangga  dan  kelompok  petani.    Realitas  resiliensi  komunitas tersebut  menunjukkan  keberdayaan  komunitas  yang  rendah,  sehingga  diperlukan  pemberdayaan komunitas  yang  secara  ekologis  mampu  memulihkan  ekosistem  dan  secara  sosiologis  mampu melawan jaringan dan kolaborasi yang melemahkan peran negara dan komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
(JATAM)  Jaringan  Advokasi  Tambang.  2017. Hungry  Coal:  Pertambangan  Batubara  Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia .
Adriana,  Galuh,  Nurmala  K.  Pandjaitan,  and  Arya  Hadi  Dharmawan.  2017.  “Kohesivitas Komunitas  Nelayan  Dalam  Menghadapi  Perubahan  Iklim  Di  Pesisir  Jawa  Barat  (Studi Kasus : Di Pedesaan Jawa Barat).” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 5(1):67–74.
Aldrich,  Daniel  P.  and  Michelle  A.  Meyer.  2015.  “Social  Capital  and  Community  Resilience.”
American Behavioral Scientist 59(2):254–69.
Alessa,  Lilian,  Andrew  Kliskey,  Richard  Lammers,  Chris  Arp,  Dan  White,  Larry  Hinzman,  and Robert  Busey.  2008.  “The  Arctic  Water  Resource  Vulnerability  Index:  An  Integrated Assessment Tool for Community Resilience and Vulnerability with Respect to Freshwater.” Environmental Management 42(3):523–41.
Berkes, Fikret and Helen Ross. 2013. “Community Resilience: Toward an Integrated Approach.” Society and Natural Resources 26(1):5–20.
Cahyani,  Renita  Intan.  2015.  “Resiliensi  Komunitas  Petani  Padi  Sawah  Dalam  Menghadapi Serangan Hama Di Dusun Bengle, Kabupaten Karawang.” Institut Pertanian Bogor.
CARRI. 2013. Definitions of Community Resilience: An Analysis .
Carroll,  John  M.,  Mary  Beth  Rosson,  and  Jingying  Zhou.  2005.  “Collective  Efficacy  as  a  of Community.” Conference  Proceedings  of  the  SIGCHI  Conference  on  Human  Factors  in Computing Systems 1–10.
Chaskin,  Robert  J.  2008.  “Resilience,  Community,  and  Resilient  Communities:  Conditioning Contexts and Collective Action.” Child Care in Practice 14(1):65–74.
Cox, Robin S. and Marti Hamlen. 2015. “Community Disaster Resilience and the Rural Resilience Index.” American Behavioral Scientist 59(2):220–37.
Eriksen,  Christine  and  Nicholas  Gill.  2010.  “Bushfire  and  Everyday  Life:  Examining  the Awareness-Action ‘gap’ in Changing Rural Landscapes.” Geoforum 41(5):814–25.
Gibson,  Ginger  and  Jason  Klinck.  2005.  “Canada’s  Resilient  North:  The  Impact  of  Mining  on Aboriginal Communities.” Pimatisiwin: A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health 3(1):116.
Greenberg, Alva G., Thomas P. Gullotta, and Martin Bloom. 2016. Social Capital Adn Community Well Being : The Serve Here Initiative .
Husaini.  2018. Peran  Kelembagaan  Keujreun  Blang  Dalam  Resiliensi  Komunitas  Petani  Padi Sawah Mengahdapi Serangan Hama .
King,  Christine  A.  2008.  “Community  Resilience  and  Contemporary  Agri-Ecological  System:
Reconecting  People  and  Food  and  People  with  People.” Systems  Research  and  Behavioral Science 25(1):111–24.
Kuir-Ayius,  Dora  Dau.  2016. Building Community  Resilience  in  Mine  Impacted Communities:  A Study on Delivery of Health Services in Papua New Guinea . Thesis Massey University, New Zealand.
Kulig, Judith C., Dana S. Edge, Brenda Joyce, and Red Deer. 2008. “Understanding Community Resiliency  in  Rural  Communities  Through  Multimethod  Research.” Journal  of  Rural  and Community Development 3(3):77–94.
Longstaff,  Patricia  H.,  Thomas  G.  Koslowski,  and  William  Geoghegan.  2013.  “Translating Resilience:  A  Framework  to  Enhance  Communication  and  Implementation.”  in 5th International  Symposium  on  Resilience  Engineering, Soesterberg, Netherlands,  June  25-27, 2013 .
Norris, Fran H., Susan P. Stevens, Betty Pfefferbaum, Karen F. Wyche, and Rose L. Pfefferbaum. 2008.  “Community  Resilience  as  a  Metaphor,  Theory,  Set  of  Capacities,  and  Strategy  for Disaster Readiness.” American Journal of Community Psychology 41(1–2):127–50.
Novianty,  Anita.  2011.  “Penyesuaian  Dusun  Jangka  Panjang  Ditinjau  Dari  Resiliensi  Komunitas Pasca Gempa.” Jurnal Psikologi 38(1):30–39.
Subair. 2013. “Adaptasi Perubahan Iklim Dan Resiliensi Komunitas Desa Nelayan: Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Uta Pulau Ambon, Maluku.” Institut Pertanian Bogor.
Twigg, J. 2013. Characteristics of a Disaster - Resilient Community . Vol. 7.
WFP. 2009. World Food Programme 2009 .
Wilson, Geoff A., Markus Schermer, and Rike Stotten. 2018. “The Resilience and Vulnerability of Remote  Mountain  Communities:  The  Case  of  Vent,  Austrian  Alps.” Land  Use  Policy 71(November 2017):372–83.