## Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya
Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri 1 , Isna Fitria Agustina 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Corresponding Author: harrindanoviona17@gmail.com
Keyword: Bawaslu; Money politic; Election.
Kata Kunci:
Bawaslu; Politik Uang; Pemilu.
Abstract: This  research  highlights  the  central  role  of  Bawaslu  Surabaya  in preventing  money  politics  in  elections,  using  a  qualitative  approach  with secondary  data  analysis  related  to  Bawaslu  activities.  The  results  show  that initiatives  and  programs,  including  Participatory  Oversight,  are  significant  in detecting,  preventing  and  cracking  down  on  money  politics.  Holistic  strategies, such  as  accreditation  of  election  monitoring  institutions,  active  prevention,  and collaboration  with  various  parties,  including  universities,  have  made  a  positive contribution  to  the  integrity  of  the  democratic  process  at  the  local  level.  The research  conclusion  emphasizes  the  importance  of  synergy  between  Bawaslu, regional government and the community in maintaining the cleanliness of general elections,  with  Participatory  Supervision  as  the  main  pillar.  The  implication  is expanding  understanding  regarding  the  effectiveness  of  Bawaslu's  role  in preventing  money  politics,  providing  inspiration  for  similar  institutions  in  other regions to adopt best practices from Bawaslu Surabaya.
Abstrak: Penelitian  ini  menyoroti  peran  sentral  Bawaslu  Surabaya  dalam mencegah money  politic pada  Pemilu,  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan analisis data sekunder terkait kegiatan Bawaslu. Hasilnya menunjukkan inisiatif dan program, termasuk Pengawasan Partisipatif, yang signifikan dalam mendeteksi,  mencegah,  dan  menindak money  politic .  Strategi  holistik,  seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan aktif, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, telah memberikan kontribusi positif terhadap  integritas  proses  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Kesimpulan  penelitian menekankan  pentingnya  sinergi  antara  Bawaslu,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  dalam  menjaga  kebersihan  pemilihan  umum,  dengan  Pengawasan Partisipatif  sebagai  pilar  utama.  Implikasinya  adalah  perluasan  pemahaman mengenai  efektivitas  peran  Bawaslu  dalam  mencegah money  politic , memberikan  inspirasi  bagi  lembaga  serupa  di  daerah  lain  untuk  mengadopsi praktik terbaik dari Bawaslu Surabaya.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan demokrasi adalah pilihan yang diadopsi oleh Indonesia, di mana warganya  pada  dasarnya  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  mengawasi  pelaksanaan pemerintahan.  Sejak  Amandemen  II  UUD  1945,  Indonesia  telah  menjadi  negara  hukum  yang meninjau bahwa kekuasaan ada pada rakyat (demokrasi). Dalam demokrasi, rakyat Indonesia memiliki izin untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Pemilihan umum adalah alat partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi  negara.  Melalui  pemilu,  masyarakat  diharapkan  dapat  memilih  pemimpin  yang mencerminkan  aspirasi  mereka  dan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan pemerintahan  dengan  efektif.  Dalam  mencapai  tujuan  ini,  penyelenggaraan  pemilihan  umum yang  demokratis  dan  berintegritas  sangat  penting,  mencakup  pemilihan  kepala  daerah, pemilihan  legislatif,  dan  pemilihan  presiden.  Kampanye,  sebagai  suatu  tahapan  pemilu,

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 6, No. 1, Mei 2024, pp. 37-50 Received 11 Dec 2023   Revised 11 Jan 2024   Accepted 12 Jan 2024
merupakan  suatu maksud  untuk  memengaruhi masyarakat secara  persuasif,  melalui  kegiatan seperti  retorika,  publikasi,  komunikasi  massa,  dan  lobi.  Kampanye  berperan  penting  dalam memengaruhi hasil pemilu, dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mencapai  dukungan  yang  diperlukan  untuk  kesuksesan  kampanye  mereka  (Fransisca  & Hidayat-Sardini, 2023).
Menurut  Pasal  1  ayat  (17)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2017,  Badan  Pengawas Pemilu,  disingkat  Bawaslu,  adalah  lembaga  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  pemilu  di seluruh wilayah negara. Terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia,  dan  sebuah  negara  dapat  dikatakan  sukses  dalam  menjalankan  proses  demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala. Praktik money politic telah  mengalami  pertumbuhan  yang  cepat  di  berbagai  wilayah.,  dan  hal  ini  mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang ( money politic ). Banyak dari mereka yang memilih  bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang  berkualitas,  merusak  nilai-nilai  bangsa,  dan  bahkan  menciptakan  dinasti  politik  di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut (Sudirman & Hardin, 2022).
Sebagai  suatu  lembaga  negara  yang  disebut  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu), tanggung  jawabnya  meliputi  pengawasan  pemilu  dan  upaya  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  tersebut,  termasuk  melakukan  akreditasi  lembaga  pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu  memiliki  peran  dalam  pencegahan  dan  penindakan  terkait  pemilu  serta  menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara  menyeluruh.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  pemilu  yang  demokratis, meningkatkan  transparansi  penyelenggaraan,  serta  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  hasil pemilu.  Politik  uang,  juga  dikenal  sebagai money  politic ,  merujuk  pada  situasi  di  mana  uang digunakan  untuk  mempengaruhi  suara  pemilih  dalam  pemilihan  umum.  Ini  melibatkan pemberian  atau  janji  uang  atau  barang  kepada  individu  dengan  tujuan  memengaruhi  cara mereka menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar memilih partai atau kandidat tertentu (Shela & Sutiyo, 2018)
Peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan  atau  status  sosial  dalam  suatu  organisasi.  Dalam  konteks  organisasi,  peran mencakup  aktivitas  yang  dijalankan  oleh  individu  atau  lembaga.  Peran  yang  harus  dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi umumnya diatur dalam ketetapan yang menjadi bagian dari fungsi lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan  peran  yang  sebenarnya  dilakukan (actual  role). Menurut  Soekanto  (2002),  Peran merupakan  dimensi  yang  dinamis  dari  posisi  atau  status  seseorang.  Apabila  seseorang mengeksekusi  hak  dan  kewajibannya  sejalan  dengan  kedudukannya,  hal  tersebut  dapat dianggap  sebagai  penjalanan  suatu  peranan.  Di  dalam  struktur  organisasi,  setiap  anggota memiliki  beragam  ciri  dalam  menjalankan  tugas,  tanggung  jawab,  atau  kewajiban  yang diberikan  oleh  organisasi  atau  lembaga  tersebut.  Beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan untuk mengukur peran pengawasan meliputi aktif, partisipatif, dan pasif. Penjelasannya sebagai berikut:  1)  Peran  aktif  adalah  peran  yang  diberikan  kepada  anggota  kelompok  karena kedudukannya  dalam  kelompok,  seperti  pengurus,  pejabat,  dan  sebagainya.  Mereka  terlibat aktif dalam aktivitas kelompok. 2) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok  kepada  kelompoknya,  yang  memberikan  kontribusi  yang  sangat  berharga  bagi kelompok  itu  sendiri.  Mereka  berpartisipasi  aktif  dalam  memberikan  kontribusi  positif.  3)

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan  diri  untuk  memberi  kesempatan  kepada  fungsi-fungsi  lain  dalam  kelompok  agar kelompok dapat berjalan dengan baik (Lanteada et al., 2017). Mengemukakan bahwa terdapat 3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan 2 Indikator yaitu Aktif dan Partisipatif, karena kurangnya ketersediaan sumber data dan informasi pada bagian bagian Pasif. Indikator-indikator peran tersebut dipilih karena relevan  dengan  masalah  pencegahan  yang  dihadapi  oleh  Bawaslu  dalam  mengatasi  praktik money politic di Kota Surabaya.
Fenomena  ini  telah  menjadi  keprihatinan  global,  karena  praktik money  politic telah merusak  proses  pemilihan  yang  seharusnya  menjadi  ekspresi  kehendak  suara  rakyat.  Pada dasarnya, money  politic mengubah  esensi  demokrasi  yang  seharusnya  didasarkan  pada pertukaran ide, visi, dan misi, menjadi transaksi material yang merugikan kepentingan publik. Dalam  konteks  ini,  upaya  untuk  memahami  dampak  dan  mekanisme money  politic menjadi penting  bagi  penegakan  nilai-nilai  demokrasi  yang  sehat.  Penyimpangan  ini  sering  kali melibatkan  distribusi  dana  yang  tidak  sah  kepada  pemilih,  penyuapan  pejabat,  atau penyalahgunaan  dana  kampanye  untuk  memperoleh  keuntungan  politik.  Akibatnya,  hal  ini mengancam  keadilan  dalam  proses  politik  dan  mengganggu  kepercayaan  publik  terhadap sistem politik itu sendiri (Dianta, 2019).
Penting untuk diakui bahwa money politic tidak hanya memengaruhi proses pemilihan umum  secara  langsung,  tetapi  juga  secara  tidak  langsung  merusak  kepercayaan  masyarakat terhadap  institusi  politik  secara  keseluruhan  (Suprianto  &  Rusnaedy,  2019).  Ketika  pemilih kehilangan keyakinan bahwa suaranya dapat membuat perbedaan, semangat partisipasi politik mereka menurun, dan proses demokrasi menjadi terdistorsi. Ini mengarah pada situasi di mana keputusan politik dibuat bukan berdasarkan pada kepentingan publik, tetapi pada kepentingan sempit  kelompok atau  individu  yang memiliki sumber daya finansial  yang cukup besar. Salah satu  aspek  krusial  dari money  politic adalah  bagaimana  praktik  ini  dapat  merusak  prinsip kesetaraan  dan  keadilan  dalam  politik  (Muchammad,  2022).  Pemilihan  umum  seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara  adil  tanpa  adanya  intervensi  finansial  yang  tidak sehat. Namun,  dengan  adanya money politic ,  kandidat  atau  partai  yang  memiliki  sumber  daya  keuangan  yang  lebih  besar  dapat dengan  mudah  mendominasi  panggung  politik,  sementara  suara  rakyat  yang  sebenarnya terabaikan. Penting juga untuk memahami bahwa money politic bukan hanya soal kecurangan dalam pemilihan umum, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi stabilitas politik, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika praktik ini diabaikan,  akibatnya  dapat  meluas,  mengancam  integritas  institusi  politik,  dan  akhirnya merusak  fondasi  demokrasi  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  perlunya  pendekatan  holistik  dan berkelanjutan  dalam  memahami  dan  menangani  permasalahan money  politic sangatlah mendesak.  Langkah-langkah  untuk  mengatasi money  politic harus  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk  lembaga  pemerintah,  masyarakat  sipil,  lembaga  pemantau  pemilu,  dan  lembaga penegak hukum. Kesadaran publik tentang bahaya money politic juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan  dan  kampanye  informasi  yang  efektif.  Hanya  dengan  upaya  kolaboratif  dan komprehensif, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap berada di jalan yang benar, dan kehendak  rakyat  tetap  menjadi  kekuatan  utama  di  balik  proses  politik  yang  sehat  (Ismail, 2022).
Penelitian ini mengangkat judul Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan Pemilu di Kota Surabaya yakni masih ditemukannya dugaan yang menjurus pada adanya praktik money politic . Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  mendapatkan  beberapa  tanggapan  dari pihak Bawaslu terkait penggelembungan suara, surat suara yang telah dicoblos, daftar pemilih yang  tidak  akurat,  kampanye  hitam,  politik  uang,  dan  politik  identitas.  Dalam  usaha  untuk meraih suara dan memenangkan pemilihan, berbagai tindakan dilakukan dan diizinkan, selama
tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem demokrasi memberikan peluang terbuka bagi setiap individu  yang berminat dan mampu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis,  termasuk  mencalonkan  diri  sebagai  pemimpin  di  berbagai  tingkat  pemerintahan. Namun, fenomena ini juga membuka pintu bagi berbagai praktik, salah satunya adalah politik uang yang sering dilakukan menjelang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  melarang  peserta  kampanye  pemilu  untuk  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lain  kepada  pemilih. Money  politic dinyatakan  sebagai pelanggaran, bahkan jika hanya berupa janji pun dilarang. Sanksi bagi pelanggar money politic diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang tersebut (Febriana, 2020)
Penelitian terdahulu memiki tema serupa yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pencegahan money  politic diantaranya  1)  Penelitian  oleh  MGS  Andara  Dianta  (2020)  dengan judul  penelitian  “Upaya  Bawaslu  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Politik  Uang  Pada  Pemilihan Umum  di  Kota  Palembang  Tahun  2019”.  Teori  analisis  data  yang  diusulkan  oleh  Koteen menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara berkelanjutan hingga  seluruh  data  terkumpul.  Hasil  dari  penelitian  ini  mencakup  berbagai  faktor  penyebab praktik politik uang, termasuk kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada kinerja  karyawan  dalam  pelaksanaan  proses  pengawasan.  Selain  itu,  kendala  lain  yang memengaruhi  kinerja  Bawaslu  adalah  kurangnya  dukungan  anggaran  politik,  yang mengakibatkan kinerja Bawaslu tidak optimal. Sebagai respons terhadap hambatan ini, Bawaslu Kota Palembang mengajukan usulan penambahan personel pada setiap divisi kepada Bawaslu Pusat.  2)  Penelitian  oleh  Metria  Shela  (2018)  judul  “Peran  Bawaslu  Dalam  Mencegah Money politic Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori peran pencegahan. Penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan preventif  ini  membahas  peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dalam  mencegah  praktik Money politic s pada pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Tantangan utama yang dihadapi  adalah  keterbatasan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Bawaslu  Kecamatan  Terbanggi Besar. 3) Penelitian oleh Muchammad Nurkhaidir (2022) dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Bima  Dalam  Upaya  Pencegahan  Politik  Uang  Pada  Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori  peran.  Hasil  dari  penelitian  ini  mencakup  diskusi  mengenai  peran  Bawaslu  dalam mencegah praktik politik uang, yang pada kenyataannya dinilai belum mencapai tingkat optimal karena belum melibatkan seluruh tahapan dalam siklus kebijakan publik, termasuk penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan penilaian kebijakan.
Tabel. 1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan   Walikota Dan Wakil Walikota
Surabaya Tahun 2020 No Ket Nomor Penyampaian Laporan Tgl Terlapor Dugaan Pelanggaran Status 1 Laporan 11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/ 2020 30/09 /2020 Paslon (MA) Dugaan memberikan materi lainnya Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan 2 Temuan 15/TM/PW/KOTA/16.01/X/ 2020 10/10 /2020 Caleg (B dan BS) Dugaan pemberian materi lainnya dan melanggar prokes Tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan dan diterbitkan
Peringatan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
Tertulis 3 Laporan 40/LP/PW/KOTA/16.01/XI/ 2020 20/11 /2020 Tim Kampanye Paslon 2 Dugaan pemberian materi lainnya Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan 4 Laporan 58/LP/PW/KOTA/16.01/XII/ 2020 7/12/ 2020 Tim Pemenangan Paslon 2 Dugaan pembagian uang pada saat kampanye Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan 5 Temuan 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII /2020 9/12/ 2020 Caleg (SW) Money politic Penerusan tindak pidana pemilihan ke Polrestabes
Surabaya
Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Berdasarkan  data  pada  Tabel.  1  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum  di  Kota  Surabaya,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  memiliki  peran  penting  dalam menangani  pelanggaran  yang  terjadi  selama  proses  kampanye  dan  pemungutan  suara. Berdasarkam data yang terkumpul, berikut adalah rekapitulasi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu selama Pemilu di Kota Surabaya.
Melalui  tindakan  proaktif  dan  responsif  terhadap  pelanggaran  praktik money  politic yang terjadi, Bawaslu Kota Surabaya berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif dan adil selama  pemilihan  umum.  Upaya  pencegahan  dan  penindakan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu secara  signifikan  berkontribusi  pada  keberlangsungan  proses  demokrasi  yang  sehat  dan transparan di Kota Surabaya. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemilu di masa mendatang tetap bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi. Serta perlunya kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan tetap menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang terus muncul terkait praktik money politic di masa yang akan datang (Kuntag, 2023)
Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menganalisis  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) dalam menangani praktik money politic pada pemilu di Kota Surabaya, dengan fokus pada  efektivitas  tindakan  pengawasan  dan  penegakan  aturan  yang  dilakukan  oleh  lembaga tersebut.  Serta  pentingnya  kerjasama  antara  Bawaslu,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, akan penting  untuk  mengeksplorasi  efektivitas  mekanisme  pengawasan  yang  diterapkan  oleh Bawaslu,  serta  peran  teknologi  dan  media  sosial  dalam  mendeteksi  dan  mengungkap  praktik money  politic .  Selain  itu,  aspek  yang  akan  didalami  mencakup  evaluasi  terhadap  mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu, termasuk sejauh mana peran teknologi dan media sosial dalam mendeteksi serta mengungkap praktik money politic . Analisis mendalam terhadap penggunaan  teknologi  dan  media  sosial  oleh  Bawaslu  dapat  memberikan  wawasan  mengenai efektivitasnya dalam merespons dan menangani pelanggaran pemilihan umum.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  terkait  “Peran  Bawaslu  Dalam  Mencegah  Praktik Money  politic Pada Pemilu  Di  Kota  Surabaya”  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian terletak  di  Kantor  Bawaslu  Kota  Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  elemen-elemen  penelitian  deskriptif.  Dengan  menggunakan  konsep  teori  Peran menurut Soekanto (2002) yang terdiri dari 2 indikator, yaitu 1) Aktif, 2) Partisipatif. Informan pada  penelitian  ini  yakni  Kepala  Bawaslu,  Kepala  Subbagian  Penanganan  Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, dan Staf Bawaslu Kota Surabaya. Data akan dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  akan  disusun berdasarkan  temuan  dan  analisis  data,  mencakup  rekomendasi  untuk  peningkatan  peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic di Kota Surabaya. Dalam pengelolaan penelitian, menerapkan teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaksi Miles & Hubberman. Prosedur  ini meliputi  serangkaian  tahapan  yang melibatkan  pengumpulan  data,  reduksi  data, serta proses pemilahan dan pemfokusan data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Sementara  itu,  analisis  data  melibatkan  eksplorasi  menyeluruh  dan berkelanjutan terhadap data kualitatif melalui proses penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada  Pemilu  di  Kota  Surabaya,  yang  mana  diperoleh  dengan  melakukan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  beberapa  sumber  data  dan  informasi  penelitian. Penelitian  ini  menggunakan  teori  Soekanto  (2002)  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat  3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan  2  Indikator  yaitu  Aktif  dan  Partisipatif,  kedua  indikator  tersebut  dijelaskan sebagai berikut:
Aktif
Peran  merujuk  pada  dinamika  kedudukan  atau  status  seseorang.  Ketika  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  tepat,  itu  dianggap  sebagai  pelaksanaan  peran. Dalam konteks  organisasi, setiap individu memiliki beragam karakteristik yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan peran mereka, serta tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga atau organisasi  tersebut.  Peran  dapat  diartikan  sebagai  pola  perilaku  individu  yang  memiliki kedudukan  atau  jabatan  tertentu,  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  atau membantu  mengatasi  permasalahan  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  jika  masyarakat mengharapkan  suatu  individu  atau  kelompok  memainkan  peran  tertentu,  diinginkan  agar mereka dapat memenuhi harapan tersebut (Wardhani, 2018)
Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya sebagai berikut : “Tentu,  kami  di  Bawaslu  Kota  Surabaya  telah  melakukan  sejumlah  persiapan  untuk menghadapi  Pemilu  dan  Pemilihan  tahun  2024.  Kami  telah  merancang  rencana  kerja  yang komprehensif, memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan, serta memperbarui prosedur pengawasan kami agar sesuai dengan perkembangan terkini. Saat ini, kami tengah fokus pada kegiatan pengawasan tahapan pemilu. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi secara cermat terhadap setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga  proses  perhitungan  suara.  Kami  juga  terus  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  dan masyarakat  untuk  memastikan  proses  pemilu  berjalan  transparan  dan  adil.  Dalam  setiap persiapan  selalu  ada  tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  yang  kami  hadapi  adalah memastikan  bahwa  semua  pihak  terlibat  memahami  pentingnya  menjaga  keberlanjutan demokrasi melalui pemilu  yang bersih. Namun, kami terus melakukan upaya penyuluhan dan edukasi untuk mengatasi hal ini.”

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
Pernyataan  diatas  apabila  dikaitkan  dengan  Teori  Soerjono  Soekanto,  dalam  aspek Peran  Aktif,  aspek  peran  aktif  dapat  dihubungkan  dengan  pernyataan  dari  Bawaslu  Kota Surabaya  terkait  persiapan  dan  pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilihan  tahun  2024.  Soerjono Soekanto  mengemukakan  bahwa  peran  aktif  adalah  peran  yang  diberikan  oleh  anggota kelompok  karena  kedudukannya  di  dalam  kelompok  sebagai  aktivitas  kelompok,  seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Bawaslu Kota Surabaya secara jelas menggambarkan upaya mereka untuk aktif terlibat dalam proses pemilu. Mereka tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi aktif merancang rencana kerja, mengembangkan inovasi, berkolaborasi dengan lembaga lain, dan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam teori Soerjono Soekanto, peran aktif ini sesuai dengan konsep bahwa anggota kelompok (dalam hal ini, Bawaslu) memberikan kontribusi  yang  sangat  berguna  bagi  kelompoknya.  Selain  itu,  ketika  Bawaslu  menyebutkan kolaborasi  lintas  lembaga,  upaya  meningkatkan  literasi  politik,  dan  program  khusus  untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan,  semuanya  mencerminkan  peran  aktif Bawaslu  dalam  memastikan  integritas  dan  kelancaran  proses  pemilu.  Hal  ini  sesuai  dengan pandangan  Soerjono  Soekanto  bahwa  peran  aktif  melibatkan  keaktifan  dalam  berbagai  aspek kelompok  atau  organisasi.  Hal  ini  jika  dibandingkan  pada  penelitian  terdahulu  dengan  judul “Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat”  Pemilihan  umum  merupakan  puncak  demokrasi  di  suatu  negara,  tetapi  seringkali diwarnai  oleh  berbagai  tantangan,  termasuk  praktik  politik  uang  yang  dapat  mengancam integritas  proses  demokratis.  Peran  aktif  masyarakat  dalam  memberikan  informasi  dan melaporkan  potensi  pelanggaran  juga  menjadi  perhatian  utama.  Bagaimana  Bawaslu  dapat membangun  kemitraan  yang  kuat  dengan  masyarakat  lokal,  LSM,  dan  pihak  terkait  lainnya menjadi  krusial  dalam  mendeteksi  praktik  politik  uang  sejak  dini.  Penguatan  mekanisme pelaporan,  perlindungan  bagi  para  pelapor,  dan  kampanye  publik  yang  efektif  dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  menjaga  integritas  pemilihan  (Sitorus,  2023). Dengan demikian, pernyataan Bawaslu Kota Surabaya dapat diartikan sebagai manifestasi dari peran aktif, di mana mereka tidak hanya menjalankan tugas rutin sebagai pengawas, tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada kesuksesan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
Gambar 1. Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya
Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya mencerminkan tekad dan komitmen lembaga ini dalam menjalankan peran krusialnya sebagai pengawas pemilihan di tingkat kota. Dengan visi untuk  menciptakan  pemilu  yang  jujur,  adil,  dan  berkualitas,  Bawaslu  Kota  Surabaya menegaskan  dedikasinya  dalam  memastikan  integritas  dan  transparansi  setiap  tahapan pemilihan.  Misi  lembaga  ini  terfokus  pada  penyelenggaraan  pengawasan  yang  efektif, melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat,  dan  menanggapi  cepat  terhadap  setiap  pelanggaran atau  sengketa  yang  mungkin  muncul.  Dalam  merinci  misinya,  Bawaslu  Kota  Surabaya berkomitmen  untuk  meningkatkan  kapasitas  tim  pengawasnya  melalui  pelatihan  yang berkualitas,  menjalin  kerjasama  yang  erat  dengan  pihak  terkait,  dan  mengedepankan transparansi  dalam  setiap  interaksi  dengan  pemangku  kepentingan.  Dengan  visi  dan  misi  ini, Bawaslu  Kota Surabaya berperan penting dalam membentuk wajah demokrasi yang kuat dan dapat dipercaya masyarakat bahwa setiap pemilihan di Kota Surabaya akan berlangsung secara integritas dan keadilan.
Tabel 2. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024
No Kegiatan Pelaksanaan 1 Audiensi  Pengawasan  Pemilu  Serentak  Tahun  2024  dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Surabaya 19 Januari 2023 2 Rapat  Koordinasi  Peningkatan  Kapasitas  SDM  Panwaslu Kecamatan  Se-Kota  Surabaya  dalam  Rangka  Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 3-4 Februari 2023 3 Bawaslu  RI  Luncurkan  JARIMU  AWASI  PEMILU,  Komunitas Digital Pengawas Pemilu Partisipatif 7 Februari 2023 4 Kegiatan Siaga “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024” 14 Februari 2023 5 Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya 21 Februari 2023 6 Rapat  Kerja  Teknis  Pengisian  Alat  Kerja  Pengawasan  pada Tahapan  Pengawasan  Pemutakhiran  Daftar  Pemilih  Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya 1 Maret 2023 7 Kegiatan Patroli Pengawasan dan Posko Keliling 1-2 April 2023 8 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula  13 April 2023 9 Audiensi Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan  Gerakan  Mahasiswa  Kristen  Indonesia  (GMKI)  dan Perhimpunan  Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia  (PMKRI) Surabaya 27 April 2023 10  Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif:  Peran  Pemuda  Gereja dalam Menyongsong Pemilu 2024 20 Mei 2023 11 Rapat  Evaluasi  Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Pemilih  Dan Pengawasan  Penetapan  Daftar  Pemilih  Tetap  untuk  Pemilu Tahun 2024 9-10 Agustus 2023 12 Rapat  Koordinasi  Tugas  dan  Wewenang  Ketua  Panwaslu Kecematan dalam rangka Strategi Pencegahan Pemilu 2024 28 Agustus 2023 13 Audiensi  Penegakan  Hukum  Pemilu Serentak Tahun  2024  dan Podcast Bawaslu Kota Surabaya dengan Universitas Surabaya 08 September 2023 14 Rapat  Kerja  Teknis  Pengawasan  Penyusunan  DPTb  dan  DPK Pemilu Tahun 2024 Kota Surabaya 11 September 2023

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
15 Rapat  Koordinasi  Peningkatan  Kapasitas  Panwaslu  Kecamatan Se-Kota  Surabaya  dan  Perencanaan  Program  dan  Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2024 13-14 September 2023 16  Sosialisasi Pemahaman Pemilu Sejak Dini (SMPN 9 SBY) 14 September 2023 17  Sosialisasi Minat Siswa ajak Pengawasan Partisipatif (SMAN 19 SBY) 18 September 2023 18  Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  bersama  Komunitas Disabilitas Kota Surabaya untuk Pemilu 2024 19 September 2023 19  Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  kepada  Mahasiswa  Hindu Surabaya 7 Oktober 2023 20 Sosialisasi  Modul  Pengawasan  Partisipatif  “Mengawal Demokratis dan Bermatabat” 11-12 Oktober 2023 21 Rapat  Koordinasi  Teknik  Meminta  Klarifikasi/Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2024 23-24 Oktober 2023 22 Rapat  Penguatan  Kelembagaan  BAWASLU  Bagi  Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kota Surabaya 16-17 November 2023
Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Dalam  Tahapan  Pemilu  tahun  2024,  Bawaslu  Kota  Surabaya  telah  menunjukkan kesiapan  dalam  melaksanakan  Pengawasan  Pemilu  secara  efektif.  Sebagai  upaya  dalam mencegah  pelanggaran  tahapan  pemilu,  Bawaslu  Kota  Surabaya  telah  menyusun  langkah- langkah  strategis  untuk  menjamin  proses  demokrasi  berlangsung  secara  adil  dan  tertib. Bawaslu Kota Surabaya telah mempersiapkan kegiatan untuk memenuhi setiap tenggat waktu, memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan,  dan  mengurangi  kemungkinan  pelanggaran  pemilu. Dengan fokus pada pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu  Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan  kontribusi  positif  terhadap  integritas  dan  transparansi  proses  pemilu,  sehingga memberikan  informasi  kepada  masyarakat  umum  yang  akan  memvalidasi  dan  menilai  hasil pemilu  di  Kota  Surabaya.  Bawaslu  Kota  Surabaya  mengimplementasikan  pengawasan  pada tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai langkah pencegahan pelanggaran khususnya money politic . Sebelum  memulai  pengawasannya,  Bawaslu  melakukan  perumusan  masalah  melalui  rapat koordinasi  dengan  Panwascam  dan  Sosialisasi  pada  masyarakat  untuk  merencanakan  agenda kebijakan  yang  akan  dioptimalkan  dalam  pengawasan,  dengan  tujuan  mencegah  kecurangan. Setelah  agenda  disusun,  Bawaslu  melakukan  formulasi  kebijakan,  memastikan  kebijakan tersebut sesuai untuk diterapkan dalam pengawasan. Setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, Bawaslu mengimplementasikannya dalam bentuk pengawasan, terutama setelah melalui rapat koordinasi dengan lembaga yang turut berperan dalam Pemilihan Umum. Meskipun demikian, pengawasan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya dianggap belum  maksimal.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  penilaian  atau  adanya  evaluasi  tahapan pengawasannya,  mengingat  adanya  titik  rawan  kecurangan  dan  kurangnya  partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Praktik politik uang ( money politic ) dapat terjadi ketika ada pihak yang memberikan dan menerima  politik  uang.  Upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  himbauan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak memberikan imbalan atau hadiah sebagai bentuk politik  uang.  Demikian  pula,  pihak  yang  menerima  dapat  diimbau  untuk  menolak  menerima segala bentuk politik uang. Bawaslu terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat  tentang  bahaya  praktik  politik  uang.  Sebagai  lembaga  pengawasan  pemilihan umum, Bawaslu mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mencegah pelanggaran pemilihan  umum,  dengan  fokus  pada  tindakan  pencegahan  sebagai  upaya  preventif  selama setiap tahapan pemilu. Ini termasuk pemanfaatan Aplikasi Pendukung Pengawasan Pemilu.
Tabel 3. Aplikasi Pengawasan Pemilu yang telah diterima  Sosialisasinya dan telah Uji Fungsi
No Nama Aplikasi Telah menerima Sosialisasi dan memperoleh Uji Coba 1 Forum Kader SKPP Ya 2 SIGap Lapor Ya 3 SIPS Ya 4 SIPP Tidak 5 Jarimu Awasi Pemilu Ya
Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya Aplikasi  Pengawasan  Pemilu  yang  telah  diterima,  disosialisasikan,  dan  telah  diuji fungsinya  menjadi  instrumen  vital  dalam  menanggulangi  praktik money  politic s.  Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memperkuat aspek teknologi dalam pengawasan pemilihan, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk meminimalisir potensi praktik politik uang. Sosialisasi yang telah dilakukan  terkait  aplikasi  ini  memiliki  peran  krusial  dalam  memberikan  pemahaman  kepada pemangku  kepentingan,  termasuk  partai  politik,  calon,  dan  masyarakat  umum,  mengenai manfaatnya  dalam  mencegah  dan  mendeteksi money  politic s.  Uji  fungsionalitas  yang  telah dilakukan  dalam  konteks money  politic s  memastikan  bahwa  aplikasi  ini  dapat  secara  efektif memantau dan melacak setiap transaksi yang mencurigakan atau melibatkan dana yang tidak sah.  Tidak  adanya  sosialisasi  dan  uji  fungsi  aplikasi  pemilu  atas  aplikasi  SIPP  disebabkan aplikasi tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian, aplikasi Pengawasan Pemilu ini bukan hanya menjadi alat teknologi, melainkan juga menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam  memastikan  integritas  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  serta  mencegah praktek money politic s yang merugikan demokrasi.

## Partisipatif
Peran  menggambarkan  sisi  dinamis  dari  posisi  seseorang.  Apabila  seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu menandakan bahwa perannya telah dijalankan. Peran dan posisi  saling berkaitan; tak bisa ada  peran tanpa posisi, demikian pula  sebaliknya,  tidak ada posisi tanpa peran  (Misnawati & Nofriadi, 2023). Ini menunjukkan bahwa  peran  merupakan  kesempatan  atau  peluang  yang  diberikan  oleh  masyarakat  untuk melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  Bawaslu  memiliki  tanggung  jawab  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu.  Dalam  pemilihan  umum, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial, menghasilkan suara rakyat yang mencerminkan mayoritas kehendak mereka dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan selama lima tahun ke depan. Partisipasi mayrakat dalam proses pemilihan umum adalah hak yang dimiliki setiap warga  negara  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  perlu  dimanfaatkan  secara bertanggung  jawab  sebagai  kewajiban  warga  negara.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  juga menjadi  tanggung  jawab  institusi  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  terutama  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pengawas  pemilu  partisipatif  merupakan  pengawasan  pemilu  melibatkan  dukungan dari  berbagai  lapisan  masyarakat  dalam  memantau  jalannya  proses  pemilihan  umum.  Dalam konteks  ini,  masyarakat  berperan  aktif  dalam  mendukung  Bawaslu  untuk  menjalankan  tugas pengawasan  sebagai  bagian  dari  proses  pemilu.  Mengingat  keterbatasan  anggota  Bawaslu, dukungan  dari  berbagai  pihak  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  pengawasan  yang komprehensif  terhadap  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dan  peserta pemilu. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya sebagai berikut : “Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  pemilu.  Kami mengundang  masyarakat  untuk  aktif  melaporkan  setiap  potensi  pelanggaran  atau ketidakreguleran  yang  mereka  temui.  Masyarakat  dapat  berkontribusi  pada  pemantauan melalui saluran pengaduan yang telah kami sediakan. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat kami apresiasi. Pesan kami kepada masyarakat adalah agar aktif terlibat dalam proses pemilu ini.  Laporkan  segala  bentuk  ketidakreguleran  yang  Anda  temui.  Jangan  ragu  untuk  bertanya atau  mencari  informasi  terkait  proses  pemilu.  Semua  pihak,  termasuk  masyarakat,  memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi kita.”
Pernyataan  diatas  apabila  dikaitkan  dengan  Teori  Soerjono  Soekanto,  dalam  aspek Peran Partisipatif, aspek peran partisipatif dapat dihubungkan dengan pernyataan dari Bawaslu Kota Surabaya terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Soerjono Soekanto  menyebutkan  bahwa  peran  partisipatif  adalah  peran  yang  diberikan  oleh  anggota kelompok  kepada  kelompoknya  yang  memberikan  sumbangan  yang  sangat  berguna  bagi kelompok itu sendiri. Bawaslu Kota Surabaya secara jelas menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam proses pemilu. Mereka tidak hanya melibatkan diri sebagai pengawas, tetapi juga secara proaktif  mencari  kolaborasi  dengan  lembaga  lain,  berupaya  meningkatkan  literasi  politik masyarakat,  dan  mendukung  partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan.  Semua  tindakan  ini dapat  diartikan  sebagai  sumbangan  yang  sangat  berguna  untuk  menjaga  integritas  dan kelancaran proses pemilu. Dalam teori Soerjono Soekanto, peran partisipatif ini mencerminkan konsep  bahwa  anggota  kelompok  (dalam  hal  ini,  Bawaslu)  memberikan  kontribusi  yang  aktif dan  berguna  bagi  kelompoknya.  Dengan  merangsang  partisipasi  masyarakat,  Bawaslu  Kota Surabaya berusaha menjadikan masyarakat sebagai bagian integral dalam pengawasan pemilu, sehingga  pemilu  dapat  berlangsung  lebih  transparan  dan  demokratis.  Dengan  demikian, pernyataan  Bawaslu  Kota  Surabaya  menggambarkan  peran  partisipatif  dalam  konteks  teori Soerjono Soekanto, di mana mereka berusaha aktif memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kelompoknya dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pemilu. Hal ini  jika  dibandingkan  pada  penelitian  terdahulu  dengan  judul  “Peran  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pengawasan  Pemilihan  Umum  Serentak  Anggota  Legislatif  Dan  Pilpres  Tahun  2019” menggambarkan  kompleksitas  tantangan  dalam  melibatkan  masyarakat  dalam  pengawasan pemilihan  umum.  Permasalahan  utamanya  terletak  pada  sejauh  mana  partisipasi  masyarakat memainkan  peran  partisipatif  dalam  memantau  proses  pemilihan  umum  yang  sedang terselenggara atau berlangsung (Nurkinan, 2018).
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu  tidak  hanya  terbatas  pada  saat pemilihan  umum  berlangsung,  tetapi  juga  mencakup  kontribusi  dalam  membantu  Bawaslu untuk  mengoptimalkan  pengawasan  selama  proses  pemilu.  Bawaslu  mengajak  seluruh masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam  pengawasan  saat  pemungutan  suara,  dengan memperhatikan  potensi  kecurangan  atau  pelanggaran  yang  dapat  merusak  integritas  proses tersebut.  Selain  itu,  Bawaslu  mendorong  partisipasi  warga  dalam  memberikan  laporan  atau paling  tidak  memberi  informasi  kepada  Bawaslu  jika  menemui  tindakan  curang  atau pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  maupun  peserta  pemilu,  agar  dapat ditindaklanjuti  dengan  langkah  yang  sesuai.  Melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam memberikan informasi atau laporan mengenai potensi pelanggaran pemilu merupakan strategi proaktif  untuk  menjaga  integritas  dan  keabsahan  pemilihan  umum.  Dengan  demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai mitra yang berperan aktif  dalam  menjaga  proses  demokrasi  dan  melindungi  integritas  pemilihan  umum.  Langkah- langkah  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  mekanisme  pengawasan  yang  lebih  efektif  dan responsif  terhadap  potensi  pelanggaran  yang  mungkin  terjadi  selama  pemilu  (Nabila-Amrie, 2022).
Tabel 4. Tata Kelola Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 No Judul Program Sasaran 1 Pendidikan  Pengawas Partisipatif Pemilih  pemula,  Pemilih  penyandang  disabilitas,  Pemilih Perempuan,  Pengurus  Organisasi  Kemasyarakatan,  Tokoh Agama, Pengajar, pelajar dan/atau mahasiswa, Kelompok Adat 2 Forum Warga Pengawas Partifipatif Pemilih  pemula,  Pemilih  penyandang  disabilitas,  Pemilih Perempuan,  Pemilih  Lanjut  Usia,  Organisasi  Kemasyarakatan, Tokoh  Agama,  Lembaga  Pendidikan  Formal,  Kelompok  Adat, Komunitas Hobi 3 Pojok Pengawasan Kunjungan Konsultasi Ke Pojok Pengawasan (Orang) 4 Kerja  Sama  Dengan Perguruan Tinggi Mahasiswa  Magang,  Kuliah  Umum,  Diskusi  Terbuka/Seminar Tema Kepemiluan, Penelitian Ilmiah (Orang) 5 Kampung Pengawas Partisipatif Masyarakat Hukum Adat (Orang), Masyarakat Umum (Orang) 6 Komunikasi Digital Pengawas Partisipatif Belum Tercantum
Sumber : Diolah oleh Penulis dari Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya Berdasarkan  Perbawaslu  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Pengawasan  Partisipatif, Bawaslu  RI,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  dan  Panwaslu  Kecamatan menyelenggarakan  program  Pengawasan  Partisipatif  sesuai  dengan  kewenangannya,  meliputi 1)  Pendidikan  pengawas  partisipatif,  2)  Forum  warga  pengawasan  partisipatif,  3)  Pojok pengawasan,  4)  Kerja  sama  dengan  Perguruan  Tinggi,  5)  Kampung  pengawas  partisipatif,  6) Komunitas digital pengawas partisipatif.
Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menugaskan Bawaslu, salah satunya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang ( money politic ) (Pasal 93  huruf  e),  demikian  pula  arahan  Presiden  yang  mendorong  agar  Bawaslu  melibatkan partisipasi  masyarakat  seluas-luasnya.  Presiden  juga  meminta  agar  Bawaslu  menggencarkan Pendidikan  politik,  literasi,  dan  pasrtisipasi  masyarakat  untuk  menjaga  pemilu  yang berintegritas dan berkualitas. “Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik money politic . ” Bawaslu  Kota  Surabaya  telah  merencanakan  pengawasan  politik  uang  ( money  politic ), berupa  Kampung  Pengawasan  Partisipatif  dengan  target  sebanyak  2  Kampung  pengawasan partisipatif.Tidak  terdapat  kasus  pelanggaran  politik  uang  ( money  politic )  dalam  pemilu  yang diidentifikasi dari hasil pengawasan maupun pelaporan/pengaduan.
Dengan berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya terlibat secara  tidak  langsung  dalam  proses  pemilu,  tetapi  juga  memperoleh  pemahaman  mendalam tentang pelaksanaannya. Ini dapat dianggap sebagai metode  pembelajaran politik yang efektif untuk  masyarakat.  Dengan  terlibat  dalam  jalannya  pengawasan  pemilu,  masyarakat  akan memiliki pemahaman yang lebih  baik mengenai mekanisme pemilu, aturan yang berlaku bagi penyelenggara  maupun  peserta  pemilu,  serta  aspek-aspek  lain  yang  terkait  (Alfarizi  &  Fauzi, 2022).

## KESIMPULAN
Perlu diakui bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Surabaya memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab  besar  dalam  memastikan  jalannya  pemilihan  umum  yang  bersih  dan  adil.  Melalui berbagai  strategi  pencegahan,  seperti  akreditasi  lembaga  pemantau  pemilu,  pencegahan  dan penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu,  serta  upaya  pencegahan  aktif,  Bawaslu  berusaha
meminimalisir  praktik money  politic yang  dapat  merusak  esensi  demokrasi.  Pentingnya partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  mendukung  peran  Bawaslu  tidak  dapat  diabaikan. Kolaborasi  antara  Bawaslu,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  menjadi  kunci  untuk menciptakan  lingkungan  pemilu  yang  sehat.  Meskipun  Bawaslu  telah  memberikan  kontribusi positif  dalam  mencegah money  politic ,  tantangan  terus  ada.  Penguatan  regulasi,  edukasi masyarakat,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  menjadi  langkah-langkah  tambahan yang diperlukan untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum di masa depan. Sebagai penutup, kesimpulan ini menekankan perlunya sinergi antara lembaga pengawas  pemilu,  pemerintah,  dan  masyarakat  dalam  menjaga  keberlangsungan  demokrasi yang sejati dan memberikan hak suara kepada warga negara dengan adil dan transparan.
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Surabaya melalui implementasi program Pengawasan Partisipatif. Program ini dirancang  untuk  memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilihan  umum, sejalan  dengan  kewenangan  Bawaslu.  Dengan  memfokuskan  pada  berbagai  inisiatif,  seperti pendidikan  pengawas  partisipatif,  forum  warga  pengawasan  partisipatif,  pojok  pengawasan, kerja  sama  dengan  perguruan  tinggi,  kampung  pengawas  partisipatif,  dan  komunitas  digital pengawas partisipatif, Bawaslu berusaha menciptakan ekosistem yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. 1) Pendidikan pengawas partisipatif menjadi fondasi utama dalam membangun pemahaman masyarakat terkait peran dan tanggung jawab  mereka  dalam  proses  pemilu.  Program  ini  mencakup  penyelenggaraan  pelatihan, lokakarya,  dan  seminar  yang  bertujuan  meningkatkan  literasi  politik  dan  pemahaman  akan risiko money  politic .  Pendidikan  ini  tidak  hanya  memberikan  pengetahuan,  tetapi  juga memberdayakan  masyarakat  untuk  berperan  sebagai  pengawas  yang  cerdas  dan  kritis.  2) Forum  warga  pengawasan  partisipatif  menjadi  wahana  dimana  masyarakat  dapat  berdiskusi, bertukar  informasi,  dan  mengatasi  permasalahan  terkait  praktik money  politic .  Inisiatif  ini memungkinkan adanya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mengumpulkan data, menyusun  laporan,  dan  mengidentifikasi  potensi  pelanggaran.  Forum  ini  menciptakan  ruang partisipatif yang memberikan suara pada masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. 3) Pojok pengawasan  di  berbagai  lokasi  strategis  di  Kota  Surabaya  memberikan  akses  mudah  bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemilu dan melaporkan potensi pelanggaran. Ini  menjadi  langkah  konkrit  dalam  mendekatkan  Bawaslu  dengan  masyarakat  secara  fisik, menciptakan kesempatan untuk berinteraksi langsung, dan membangun kepercayaan. 4) Kerja sama  dengan  perguruan  tinggi  membuka  peluang  untuk  menggandeng  akademisi  dan mahasiswa dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan kecerdasan akademis, Bawaslu dapat memperoleh  perspektif  baru,  riset  yang  mendalam,  dan  sumber  daya  intelektual  yang  dapat memperkaya pendekatan pengawasannya. 5) Kampung pengawas partisipatif menjadi langkah menuju  pemberdayaan  tingkat  lokal.  Melibatkan  masyarakat  di  tingkat  desa  atau  kelurahan, program ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan kontekstual dalam mendeteksi dan  melaporkan  pelanggaran.  Dengan  memberikan  peran  aktif  kepada  warga,  Bawaslu membangun keberlanjutan dan keakraban dalam pengawasan. 6) Komunitas digital pengawas partisipatif  merespons  dinamika  zaman  yang  semakin  terkoneksi  secara  digital.  Melalui platform  online  dan  media  sosial,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pengawasan  secara virtual,  berbagi  informasi,  dan  mendiskusikan  isu-isu  terkini  terkait  pemilu.  Komunitas  ini menciptakan ruang partisipatif di dunia maya yang mencerminkan keberagaman dan kesatuan dalam menjaga integritas pemilu.
Dengan  menggabungkan  berbagai  aspek  dalam  program  Pengawasan  Partisipatif, Bawaslu  Kota  Surabaya  telah  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam  menciptakan pemilihan umum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan terus memperkuat inisiatif ini, Bawaslu dan masyarakat bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berlandaskan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama.

## REFERENSI
Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. Jurnal Politikom Indonesiana , 7 (2), 19-28.
Dianta, M. A. A. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019.
Febriana, R. (2020). Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Al-Balad: Journal of Constitutional Law , 2 (3).
Fransisca,  I.  A.  T.,  &  Hidayat-Sardini,  N.  (2023).  Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Terhadap  Pencegahan  dan  Penindakan  Praktik  Politik  Uang  (Studi  Pilkada  Kabupaten Purbalingga  dan  Kota  Bontang  Tahun  2020). Journal  of  Politic  and  Government Studies , 12 (2), 389-106.
Ismail,  I.  (2022). Peran  Bawaslu  Dalam  Mencegah  Praktik  Politik  Uang  Pada  Pemilu  Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah) (Doctoral dissertation, IAIN PARE PARE).
Kuntag,  R.  C.  F.,  Palilingan,  T.  N.,  &  Paseki,  D.  J.  (2023).  Upaya  Pengawas  Bawaslu  (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. Lex Administratum , 11 (3).
Lantaeda,  S.  B.,  Lengkong,  F.  D.,  &  Ruru,  J.  (2017).  Peran  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik , 4 (48). Misnawati, M., & Nofriadi, N. (2023). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan  Ketahanan  Keluarga  Terhadap  Kasus  Penyalahgunaan  Narkoba  di Kalangan Remaja. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 8 (2). Muchammad,  N.  (2022). Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Bima  Dalam  Upaya Pencegahan  Politik  Uang  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bima  Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram). Nabila Amrie, A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
Nurkinan,  N.  (2018).  Peran  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengawasan  Pemilihan  Umum Serentak  Anggota  Legislatif  Dan  Pilres Tahun  2019. Jurnal  Politikom Indonesiana , 3 (1), 26-26.
Shela, M., & Sutiyo, S. (2018). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Wacana Publik , 12 (2), 75-81.
Sitorus, N. (2023). Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, IPDN).
Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang. JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara , 1 (1), 1-10. Soekanto, S. (2002). Teori peranan. Jakarta: bumi aksara .
Suprianto,  D.,  Purwaningsih,  T.,  &  Rusnaedy,  Z.  (2019).  Bentuk  Politik  Uang  Pada  Pilkada Provinsi  Bengkulu  Tahun  2015.  Journal  of  Governance  and  Local  Politics  (JGLP),  1(1), 15-28.
Wardhani,  P.  S.  N.,  &  Sukma,  P.  (2018).  Partisipasi  politik  pemilih  pemula  dalam  pemilihan umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 57-62.