## ANALISIS KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU PENANAMAN MODAL ASING
Oleh:
Citra Trifena Go
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
citra.trifena@yahoo.com

## ABSRACT
Foreign investment plays a very important role, considering that each developed country needs investment,  let  alone  a  developing  country.   Regency  and  City  Governments  throughout Indonesia,  explore  the  potential  of  their  respective  regions  in  the  context  of  conducting promotions, so that they will be able to attract investment areas in investing.  Following up on this  desire,  the  respective  District  /  City  Governments  issue  Regional  Regulations  (called Perda),  in  order  to  increase  Regional  Original  Income  (PAD),  regardless  of  community interests  and  other  impacts,  the  target  of  increasing  PAD  is  the  public  and  investors  in general.   on  the  authority  of  the  Regency  /  City,  in  the  end  they  competed  to  issue  regional regulations (Perda) without taking into account other aspects, which could hinder investment in  their  respective  territories.   Among  other  things,  local  regulations  on parking  fees,  street lighting fees and licensing in the trade and investment industries.
Keywords: Investment Law Development; Investment Improvement.
Abstrak- Penanaman modal  suatu  asing,  sangat memepunyai  peran yang penting, mengingat suatu Negara yang maju masing membutuhkan penanaman modal, apalagi suatau Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya  masing-masing  dalam  rangka  melakukan  promosi-promosi,  sehingga  akan  dapat menarik  gaerah  penanaman  modal  dalam  berinvestasi.  Menindak  lanjuti  keinginan  tersebut, maka  Pemerintah  Kabupaten/Kota  masing-masing  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada  umumnya.  atas  kewenangan  daerah  Kabupaten/Kota,  akhirnya  berlomba-lomba mengeluarkan  peraturan  daerah  (Perda)  tanpa  memperhitungkan  aspek-aspek  lainnya,  yang dapat  menghambat  penanaman  modal  di  wilayahnya  masing-masing.  Antara  lain  peraturan daerah  tentang  retribusi  parkir,  retribusi  penerangan  jalan  dan  perizinan  bidang  industri perdagangan dan penanaman modal.
Kata Kunci: Pembangunan Hukum Investasi; Peningkatan Penanaman Modal.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Dalam pengembangannya negara  Indonesia  memerlukan  dana  yang  besar  untuk  melaksanakan  pembangunan  nasional. Kemajuan  ekonomi  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  Indonesia. Sehingga  memperlambat  pembangunan  ekonomi  dan  berkurangnya  pendapatan  serta kesejahteraan masyarakat. Peranan Negara dalam urusan-urusan ekonomi masih sangat penting mengingat  masalah  ekonomi  dewasa  ini  bukan  lagi  merupakan  urusan  privatum  atau keperdataan  semata  melainkan  telah  menjadi  urusan  publicum  yang  membenarkan  Negara untuk  ikut  campur  lewat  hukum  administrasi 1 .  Salah  satu  cara  untuk  membuat  ekonomi indonesia maju adalah dengan melakukan penanaman modal. Maka dari itu penanaman modal yang maju menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi di Indonesia
Untuk membuat kemajuan ekonomi inilah pemerintah membutuhkan investor. Dalam halnya penanaman modal pemerintah tidak hanya membutuhkan investor dari Indonesia saja namun juga dari negara asing. indonesia merupakan negara yang diincar oleh banyak investor karena  memiliki  banyak  hal  yang  menarik  tentunya  tidak  menyia-nyiakan  kesempatan  ini. Maka dari itu penanaman modal ini dibagi menjadi dua jenis yakni penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal ini dibedakan karena PMDN  dan  PMA  memiliki  peraturan  yang  berbeda  bagi  masing-masing  pelaku  penanaman modal.
Bagi Indonesia, PMA merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di  Indonesia  karena  total  penanaman  modal  di  tanah  air  lebih  dari  50%  disumbangkan  oleh PMA. Negara Indonesia yang merupakan negara host country tentu menarik buat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia karena selain indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang beraneka ragam dan budaya menarik, tenaga kerja dan bahan baku di Indonesia pun relatif murah  dan  banyak,  sehingga  ini  membuat  investor  asing  tertarik  utuk  mengembangkan  dan melakukan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu  saja  bagus  karena  mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia agar lebih maju, bahkan pemerintah pun berusaha agar dapat menarik  minat  investor  asing  dengan  melakukan  segala  upaya  untuk  melakukan  penanaman modal di Indonesia.
Banyaknya  pemodal  asing  yang  masuk  membuat  negara  Indonesia  memiliki pertambahan  devisa  negara  sehingga  Indonesia  dapat  melakukan  pembangunan  nasional. Berdirinya  perusahaan-perusahaan  baru  tersebut  membuat  adanya  pemasukan  bagi  negara
1 Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, Bina Cipta, Bandung. 1988., h 27.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Indonesia  yang  berupa  pajak  penghasila.  Indonesia  yang  terkenal  memiliki  penduduk  yang banyak, karena adanya perusahaan asing tersebut maka dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran  sehingga  penyerapan  tenaga  kerja  ini  tentunya  membuat  dampak  positif  juga terhadap Indonesia
Dengan  adanya  perusahaan  asing  Indoneia  juga  dapat  melakukan  hal  peningkatan  di bidang  teknologi  karena  adanya  perusahaan  asing  yang  masuk  membuat  Indonesia  semakin berpengalaman  di  bidang  tersebut.  Tidak  hanya  teknologi,  manajemen  juga  semakin  baik karena  memiliki  pengalaman  dalam  perdagangan  internasional  (ekspor-impor)  dan menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku.
Namun  dalam  pelaksanaanya  terdapat  masalah  salah  satunya  ketidak  pastian  hukum yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  penanaman  modal  asing.  hal  ini  terdapat  dalam  kasus Pengusaha  yang  terkumpul  dalam  US  Chamber  of  Commerce  dan  American  Chamber  of Commerce (AmCham) menilai peluang investasi di Indonesia sangat besar. Hanya saja, mereka masih mengeluhkan regulasi yang belum ramah bagi investasi asing.
Dalam  US-Indonesia  Investment  Summit,  Senior  Vice  President  US  Chamber  of Commerce  untuk  Asia,  Charles  Freeman  mengakui,  pengusaha  AS  melihat  potensi  besar  di Indonesia.  "Kami  melihat  peluang  yang  besar  di  Indonesia  yang  didorong  oleh  reformasi regulasi  yang  dilakukan  Presiden  Jokowi."  katanya  di  Hotel  Mandarin  Oriental,  Jakarta, kemarin.
Meski begitu. Charles berharap pemerintah Indonesia bisa menerapkan pasar terbuka, dan menghapus regulasi yang justru menghambat. Pengusaha mengapresiasi upaya deregulasi yang belakangan ini dilakukan untuk mendongkrak investasi. "Tapi sayang, banyak peluang itu tidak  dapat  diwujudkan  jika  pemerintah  tidak  bergerak  cepat  menciptakan  lingkungan  yang lebih ramah bagi investasi asing dengan menciptakan kepastian hukum," kata Charles.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menegaskan, Indonesia  membutuhkan  banyak  kucuran  dana  segar.  Hal  itu  untuk  memenuhi  kebutuhan  di sektor,energi, infrastruktur, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Asian Development  Bank  (ADB)  bahkan  memprediksi.  Indonesia  memerlukan  26  triliun  dolar  AS hingga  2030.  "Tetapi  kita  juga  tahu  ada  lebih  dari  50  triliun  dolar  AS  modal  swasta  yang tersedia," ucap Donovan.
Untuk menarik dana tersebut, dia mengimbau, pemerintah harus menyediakan regulasi yang pro investasi. Menurutnya, peraturan yang dibuat dengan niat baik sering menghasilkan sesuatu tidak seperti keinginan. "Perusahaan berteknologi tinggi akan berpikir dua kali sebelum
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
berinvestasi  di  Indonesia.  Ketika  mereka  mendengar,  mereka  mungkin  harus  memproduksi secara lokal agar dapat memegang hak paten," ujarnya.
Dia menyebut, guna mencegah keterbatasan jenis produk dan harga yang lebih tinggi di dalam  negeri,  maka  peran  aktif  dari  sektor  swasta  sangatlah  diperlukan.  Bahkan,  penggerak terbaik untuk mendatangkan investor baru ke Indonesia adalah investor dan bisnis yang sudah ada  di  Indonesia.  Negara  Lain  Berminat  Tak  ingin  menyia-nyiakan  acara  ini.  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  rudiantara  langsung  menawarkan  peluang  investasi.  Dia menjelaskan,  secara  keseluruhan  tentang  peluang  investasi  yang  bisa  diambil  dalam  sektor teknologi. Menurut dia, pengusaha AS akan menyesal jika tidak memaksimalkan peluang ini. Sebab  masih  banyak  negara  beserta  pengusahanya  yang  sudah  mengendus  potensi  besar  di Indonesia. "Kita kan tidak melihat hanya Amerika. Dari mana pun selama memberikan nilai tambah kenapa tidak. Banyak kok kita harus terbuka," imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan, iklim investasi di Indonesia akan tetap baik dan stabil meskipun tahun depan adalah tahun politik. "Saya meyakinkan anda bahwa  ini  adalah  siklus  normal,"  ujarnya.  Keyakinan  itu  berasal  dari  pengalaman dirinyamenjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ketika keliling dunia. Ani melihat para partai politik di berbagai negara memberikan janjijanji yang tidak populis, sehingga terbilang tidak realistis.  Hal  itu  disebabkan,  mereka  berkompetisi.  "Tetapi  di  Indonesia,  kalau  anda  melihat janji program yang diberikan oleh semua partai dan pimpinan politik, itu sangat masuk akal. Maka,  itulah  mengapa  saya  katakan  kepada  andffisemua.  kalau  mekanisme  demokrasi  di Indonesia sangat baik." Katanya. 2

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.
2 www.kominfo.go.id/content/detail/14751/regulasi-ri-kurang-ramah-bagi-penanaman-modal- asing/0/sorotan_media (diakses tanggal 26 Mei 2021)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  membutuhkan  penanaman  modal  untuk  kemajuan  ekonomi Indonesia, walaupun banyak dampak negatif yang disebabkan dengan adanya PMA, indonesia tidak  mungkin  mengusir  investor  asing  dari  negara  Indonesia  karena  tidak  dapat  dipungkiri bahwa PMA merupakan pendapatan yang besar bagi devisa negara untuk kemajuan ekonomi dan pengembangan pembangunan Indonesia sendiri.
Penanaman modal di Indonesia di mulai sejak ada pihak asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia kemudian ditegaskan dalam ketetapan MPRS No./XXIII/MPRS/1996. Setelah TAP MPRS ditegaskan maka lahirlah dua konsepsi peraturan antara penanaman modal asing yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU Nomor 6 Tahun 1968 Tentang PMDN.
Dua  peraturan  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat terkait  pembedaan  atau  prioritas  terhadap  PMA  dalam  dilaksanakannya  penanaman  modal sebagai investor di Indonesia. Seiring dengan pelaksanaan global dan ikut sertanya Indonesia dalam  berbagai  kerjasama  Internasional,  maka  pemerintah  membuat  peraturan  UU  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana hal tersebut secara langsung menghilangkan dua konsepsi yang berbeda dalam ketentuan sebelumnya.
Indonesia  dalam  pelaksanaan  hubungan  Internasional,  maka  erat  kaitannya  dengan sistem  perdagangan  internasional.  sistem  serta  mekanisme  perdagangan  internasional diserahkan kepada WTO (World Trade Organization) dengan peraturannya yang menggunakan TRIms (Agreement on trade related investment measure).
Indonesia  telah mertifikasi  beberapa peraturan dalam TRIms  sehingga  Indonesia juga harus  melaksanakan  peraturan  tersebut  dan  terikat  pada  prinsip-  prinsip  penanaman  modal internasional  dari  WTO  dan  TRIms.  Peratifikasian  tersebut  menimbulkan  dampak  terhadap beberapa prinsip  yang sering menjadi  pembahasan  terkait  dengan  perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini berbeda sebelum Indonesia melahirkan UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Adanya tiga prinsip yang telah diatur yakni:
1. Prinsip non diskrimination
2. Prinsip National Treatment Principle
3. Prinsip Most Favour Nation
1. Prinsip  Non-Diskriminatif dan  National  Treatment  berdasarkan Undang-  undang Nomor 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  Perlakuan  terahadap  Penanaman  Modal  disebutkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUPM yaitu: (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia
2. Prinsip National Treatment.
Prinsip  National  Treatment  diatur  dalam  pasal  III  dalam  GATT  1997,  berjudul "Perlakuan  Nasional  tentang  Perpajakan  dan  Peraturan  Internasional"  yang  menyatakan bahwa,  standar  ini  memberikan  paritas  pedalaman  yang  mengatakan  kesetaraan  untuk perlakuan antara bangsa dan orang asing, berdasarkan ketentuan atas dasar prinsip ini, tidak perlu  ada  perbedaan  antar  produk  dalam  negri  dengan  produk  Terkait  dari  luar  negri.
Maksudnya, persetujuan suatu produk harus dikeluarkan dari suatu negara karena alasannya, maka  produk  penting  tersebut  harus  mendapatkan  bantuan  yang  sama,  seperti  halnya konsultasi mengenai pemerintah terhadap produk dalam negri yang sejenis.
3. Prinsip Most Favoured-Nation (MFN)
Prinsip  most-favoured-nation  (MFN)  termuat  dalam  pasal  1  GATT,  prinsip  ini menyataan  bahwa  suatu  suatu  kebijaan  perdagangan  harus  dilaksanakan  atas  dasar nondiskriminatif.  Menurut  prinsip  ini  semua  negara  anggota  terkait  untuk  memberikan perlakuan sama terhadap negara yang lain termasuk kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lain. Perlakuaan yang sama tersebut harus dijalankan tanpa syarat, terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT.
Tetapi dalam perlakuan pelaku penanaman modal tetap ada pemberlakuan pembedaan antara Penanaman Modal Asing seperti, bentuk badan usaha dan bidang usaha yang terbuka dan  tertutup  serta  dalam  bentuk  penanaman  modal  asing  diharuskan  berbentuk  Perseroan Terbatas,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Pembatasan  bidang  usaha  ini  disebut dengan  regulasi.  Regulasi  dilakukan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  sehingga membuat  batasan  bidang  usaha  karena  batasan  bidang  usaha  ini  dinilai  sebagai  jembatan penyelesaian bagi pemerintah.
Investor asing banyak berpendapat bahwa di Indonesia tidak memiliki regulasi yang kurang ramah ini dapat dilihat dalam kasus yang penulis ambil yaitu bahwa pengusaha yang terkumpul  dalam  US  Chamber  of  Commerce  dan  American  Chamber  of  Commerce (AmCham) menilai peluang investasi di  Indonesia sangat besar. Hanya saja, mereka masih mengeluhkan regulasi yang belum ramah bagi investasi asing. Regulasi yang kurang ramah
ini ditimbulkan karena ketidakpastian hukum yang ada di Negara Indonesia. Kepastian hukum memiliki lima hambatan serius dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu,
1. lamanya proses perizinan
2. tidak adanya rules of law
3. masalah pemutusan hubungan kerja
4. masalah infrastruktur, dan
5. masalah insentif.
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mendukung  peningkatan kegiatan FDI di Indonesia. Dalam konteks perdagangan bebas, kepastian hukum dalam kegiatan FDI merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini karena adanya korelasi positif terhadap penanaman modal dan kemajuan ekonomi. Jika penanaman modal dinegara tersebut maju  maka  kemajuan  ekonominya  juga  akan  ikut  maju.    Faktor  terjadinya  ketidakpastian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 3 ,
1. Adanya  otonomi  daerah.  Dengan  diundangkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  digantikan  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  setiap  daerah  tentu  dapat  melaksanakan  otonominya sendiri peraturan tersebut menyatakan bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Sehingga menyebabkan banyak daerah kota atau kabupaten yang menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan investasi, karena hal ini maka banyak terjadi tumpang tindih regulasi terhadap pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  juga  sama  halnya  dengan  pemerintah  daerah  yang  satu  dengan  pemerintah  daerah lainnya.  keadaan  ini  justru  membingungkan  bagi  investor  asing  karena  tidak  ada  kepastian hukum.
2. Tidak adanya konsistensi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena Peraturan dilaksanakan, tetapi tidak semua pihak mematuhi.
3. Pemerintah  lambat  dalam  melakukan  reformasi  hukum  investasi.  Hal  ini  karena  tidak  ada keharmonisan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  investasi  dan  perjanjian- perjanjian internasional di bidang investasi.
4. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung kegiatan dunia usaha.
Para  investor  asing  menilai  bahwa  Indonesia  tidak  memiliki  regulasi  yang  tidak  baik yang disebabkan karena ketidakpastian hukum, namun Indonesia tetap berupaya yang terbaik
3 Ary Zulfikar, Prof. M. Harwin. S.H., LL M., Ph D,.Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Menetapkan Pembatasan Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsio Kepastian Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
karena  dalam  prakteknya  pun  Indonesia  memiliki  hambatan  untuk  melaksanakan  kepastian hukum  di  Indonesia,  Indonesia  sudah  berupaya  yang  terbaik  dalam  pembenahan  untuk penanaman  modal  asing  dengan  adanya  OSS  yakni  pelayanan  terpadu  satu  atap  tentang penanaman  modal.  Karena  dalam  prakteknya  asas  kemandirian  dan  asas  keterbukaan  sulit untuk  di  praktekkan  namun  Indonesia  sudah  melakukan  pencegahan  minimalizir  untuk ketidakadanya  kepastian  hukum  di  Indonesia.  Indonesia  tetap  memberikan  perlakuan  sama antar negara walaupun tetap susah dilakukan karena Indonesia terikat perjanjian Internasional dengan negara lain.
Upaya  upaya  lain  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan    pembenahan  atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang  - undangan di bidang investasi terus diusahakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain 4 ,
1. Menyederhanakan  proses  dan  tata  cara  perizinan  dan  persetujuan  dalam  rangka penanaman modal
2. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing
3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan
4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat
5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil
6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
7. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar;
8. Menyempurnakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  instansi  terkait  untuk  dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
Peraturan lain yang mengatur penanaman modal selain Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain,
1. Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2007  Tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  untuk Penanaman  Modal  di  Bidang  -  Bidang  Usaha  Tertentu  dan/atau  di  Daerah  -  Daerah Tertentu
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah
4 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 83.
3. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan  tersebut  memberikan  fasilitas  kepada  investor  asing  agar  investor  asing diharapkan dapat tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Pemberian fasilitas ini juga diberi perlindungan lebih detail dalam bentuk fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, fasilitas fiskal, dan fasilitas perizinan impor. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang  -  Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  Berikut  ini  merupakan bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal 5
1. Fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan neto
2. Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk  impor  barang  modal  yang  belum  biasa diproduksi didalam negeri
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu
4. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan atas impor barang modal
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringan PBB
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
8. Fasilitas hak atas tanah
9. Fasilitas pelayanan keimigrasian
10. Fasilitas perizinan impor.
Dalam  mempercepat  pertumbuhan  penanaman  modal  di  Indonesia,  pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan  suatu  perizinan  dan  non  perizinan  yang  mendapatkan  pendelegasian  atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya  dokumen  yang  dilakukan  dalam  satu  tempat 6 .  Dengan  adanya  hal  tersebut  BKPM memerlukan keterlibatan dari perwakilan setiap daerah dan sektor terkait dengan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi. BKPM Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
5 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, H 274.
6 Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bertugas  melaksanakan  koordinasi  kebijakan  dan  pelayanan  di  bidang  penanaman  modal berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  penghubung  utama  antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  melalui  penciptaan  iklim  investasi  yang  kondusif terutama dalam rangka pelayanan satu atap sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang telah diupayakan dengan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing melalui pelayanan satu atap.
Ada  dua  kesepakatan  utama  antara  GATT  dan  WTO  yang  terkait  dengan  pengaturan penanaman  modal  khususnya  perdagangan  investasi  yang  disebut  dengan  Trade  Related Investment Measures (TRIMs) yakni Agreement on Trade in Services (GATS) dan Agreement on TRIMs (sebuah kesepakatan multilateral dibidang perdagangan, tapi kesepakatan ini hanya melihat hambatan perdagangan yang dimunculkan oleh negara - negara peserta dalam kebijakan investasi  asing 7 ).  Kesepakatan  -  kesepakatan  dalam  bidang  perdagangan  internasional  itu membuat  keterkaitan  terhadap  Undang  -  Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal.
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi The Covention Estabilishing the Multilateral  Investment  Guarentee  (MIGA)  yang  merupakan  perjanjian  bilateral  dengan berbagai  negara  asal  investor  demi  meningkatkan  kepercayaan  investor  asing  berdasarkan Keputusan  Presiden  No.  31  Tahun  1986.  Indonesia  juga  mengadakan  perjanjian  bilateral dengan negara - negara lain selain MIGA yitu Bilateral Investment Treaties (BIT). Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar kedua negara.
Dalam Pelaksanaan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 jo Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga  diatur  tentang  pengendalian.  Jika  pengendalian  pelaksanaan  penanaman  modal  berjalan dengan baik maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan dengan baik juga dalam waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal.

## D. PENUTUP
Ketidakpastian  hukum  di  Indonesia  memang  susah  untuk  dilaksanakan  karena Indonesia  pun  juga  terikat  dengan  peraturan  dan  perjanjian  internasional  lainnya.  Namun indonesia  sudah  meminimalisir  ketidakpastian  tersebut,  misalnya  dengan  menerapkan  dalam
7 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 47.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
insentif pajak walaupun pajaknya bisa beda, Indonesia tetap menerapkan insentif pajak tersebut, disertai  dengan  fasilitas-fasilitas  yang  mendorong  PMA  agar  tertarik  untuk  melakukan penanaman modal di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, Bina Cipta, Bandung. 1988.
Ary Zulfikar, Prof. M. Harwin. S.H., LL M., Ph D,.Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam
Menetapkan Pembatasan Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsio
Kepastian Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.
Ana  Rokhmatussa’dyah  dan  Suratman,  Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2009.
Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, H 274.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

## Website
www.kominfo.go.id/content/detail/14751/regulasi-ri-kurang-ramah-bagi-penanaman-modal- asing/0/sorotan_media (diakses tanggal 26 Mei 2021)