## Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu
Feri Amsari, Hemi Lavour Febrinandez Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
feriamsari@gmail.com, lfebrinandez@gmail.com

## Abstract
“Uang Mahar” (Dowry for Candidacy) as a condition to be nominated by the party has damaged the purpose of the election. The resulting government tends to be corrupt. So, the prevention of dowry money practices in elections is very important. Efforts to stop it cannot rely on voters by suggesting they do not choose corrupt politicians or who use money politics. Voters tend to be permissive. Corruption perpetrators are often forgiven in elections by choosing them once again, especially politicians who practice dowry politics. The entrapment of the dowry perpetrators is to eliminate their political rights, whether the right to vote or the right to be nominated, and apply more severe penalties to the perpetrators. This method is considered capable of changing the practice of dowry politics in Indonesian democracy.
Keywords : Corruption, Dowry for Candidacy, Election

## Abstrak
“Uang Mahar” sebagai syarat untuk dapat dicalonkan partai telah merusak tujuan dari Pemilu. Pemerintahan yang dihasilkan cenderung koruptif. Itu sebabnya pencegahan praktik uang mahar dalam Pemilu menjadi sangat penting. Upaya menghentikannya tidak dapat bersandar kepada pemilih dengan menyarankan tidak memilih politisi korup atau yang menggunakan politik uang. Pemilih cenderung permisif. Pelaku korupsi acapkali dimaafkan dalam Pemilu dengan  memilih  mereka  sekali  lagi,  apalagi  politisi  yang  mempraktikan  uang  mahar. Penjeraan pelaku uang mahar adalah dengan menghilangkan hak politiknya, baik memilih maupun  dipilih,  dan  menerapkan  pidana  yang  lebih  berat  bagi  pelaku.  Cara  itu  dianggap mampu mengubah praktik uang mahar dalam demokrasi.
Kata Kunci : Korupsi, Uang mahar, Pemilu

## Pendahuluan
Menjelang tahapan pencalonan Pemilihan  Umum  2019  dimulai,  isu  uang mahar  menyeruak.  Uang  mahar  menjadi syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat dipinang  partai  menjadi  calon.  Pemberian uang  mahar  itu  tentu  berdampak  bagi demokrasi  dan  proses  penyelenggaraan negara setelah para kandidat terpilih.
Fenomena uang mahar itu juga terjadi dalam  pencalonan  presiden  dan  wakil presiden pada Pemilu 2019. Salah satu yang diperbincangkan  adalah  kasus  tuduhan politisi Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, Sandiaga Uno telah memberikan uang mahar  sebesar  500  milyar  masing-masing kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapat menjadi calon wakil presiden. Begitu Partai Demokrat  memilih  berkoalisi  dengan  PAN, PKS, dan Partai Gerindra dalam pencalonan Prabowo  Subianto  dan  Sandi  Uno dideklarasikan, Andi yang merupakan kader Partai  Demokrat  memilih  berdiam  diri terhadap kasus uang mahar itu.
Kasus  uang  mahar  yang  dikenal dengan  “kasus  jenderal  kardus”  itu  kian tenggelam  ketika  Badan  Pengawas  Pemilu memutuskan kasus itu tidak terbukti. Pihak pelapor  relawan  The  President  Center Jokowi-Ma’ruf  Amin  yang  juga  merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden memang hanya memiliki bukti screen-shoot dari  cuitan  Twitter  Andi  Arief.  Meskipun kasus  itu  tenggelam,  namun  sulit  dibantah bahwa praktik politik uang mahar atau jual beli perahu pencalonan itu ada.
Berdasarkan penelitian
Komisi
Pemberantasan Korupsi pada 2016, praktik uang  mahar  juga  terjadi  dalam  pemilihan kepala  daerah.  Rata-rata  uang  mahar  yang harus  dikeluarkan  calon  kepala  daerah tingkat  kabupaten/kota  untuk  dapat dipinang partai adalah 20-30 milyar rupiah. Sedangkan  untuk  menjadi  calon  Gubernur dibutuhkan uang mahar sebesar 100 milyar (bbc.com,  12  Januari  2018).  Kasus  yang
pernah membuncah adalah dugaan pemberian uang sebesar 40 milyar oleh La Nyalla  Mattalitti  kepada  Partai  Gerindra.
Tidak terdapat pengusutan berarti terhadap kasus ini.
Sulitnya melakukan pembuktian atas politik  uang  dalam  pemilu  berupa  uang mahar  membuat  praktik  ini  makin  jamak terjadi pada setiap perhelatan Pemilu. Uang mahar  dijadikan  sebagai  medium  untuk mengikat suatu partai politik agar kandidat dapat  dicalonkan  dalam  pemilu  melalui partai  tersebut.  Mahar  politik  dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang  melibatkan  pemberian  dana  dalam jumlah besar dari calon untuk suatu jabatan yang  diperebutkan  dalam  Pemilu  maupun Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan  partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.
Lebih  buruk  lagi,  para  pemilih  tidak sepenuhnya memberikan sanksi pada calon- calon  yang  terbukti  memberikan  uang mahar  atau  bahkan  korup.  Marko  Klašnja, Noam  Lupu,  dan  Joshua  A.  Tucker menjelaskan  bahwa  pemilih  tetap  memilih atau  cenderung  memaafkan  calon  yang terlibat kasus korupsi (Marko Klašnja, 2017: 1).  Pada  titik  itu  menyerahkan  penjeraan kepada  pemilih  tidak  tepat  disebabkan mudahnya  pemilih  melupakan  kejahatan masa lalu para politisi dengan memaafkannya.  Butuh  sistem  Pemilu  atau sanksi  pidana  yang  mampu  menjerakan politisi  korup  atau  pemberi  uang  mahar agar  Pemilu  dapat  berlangsung  dengan “bersih”.  Tidak  mudah,  tapi  harus  ada tindakan jika tidak ingin proses demokrasi hanya  akan  menjadi  mesin  legitimasi tindakan koruptif para pejabat yang dipilih melalui Pemilu.

## Membangun Demokrasi Internal Partai.
Rakyat  memiliki  kebebasan  mutlak untuk  menentukan  pemimpinnya  melalui Pemilu.  Sebagai  salah  satu  alat  ukur demokrasi, hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat  dan  berserikat  dianggap mampu  mencerminkan  secara  akurat partisipasi  serta  aspirasi  masyarakat (Miriam  Budiarjo,  2013:  461).  Partisipasi masyarakat  itu  menentukan  kualitas demokrasi. Partisipasi politik
masyarakat diartikan aktivitas seseorang atau kelompok orang  untuk  ikut  serta  memengaruhi perhelatan  politik  dan  kebijakan  yang menyertainya.  Menurut  Miriam  Budiarjo, salah  satu  partisipasi  tersebut  dengan memberikan  suara  dalam  Pemilu,  menjadi anggota  partai,  menghadiri  rapat  umum, membangun  relasi  dengan  pejabat  publik, dan  melakukan  gerakan  sosial  (Miriam Budiarjo, 2013: 367). Keikutsertaan publik dalam menentukan kualitas Pemilu menjadi sangat  penting.  Jika  keterlibatan  publik tersebut  diwarnai  dengan  hal-hal  yang koruptif maka dapat dipastikan pemerintahan yang dihasilkan juga dijalankan dengan semangat koruptif pula.
Meski  partisipasi  publik  dianggap penting,  nyatanya  partai  politik  lebih dominan  dalam  setiap  tahapan  demokrasi. Termasuk  dalam  penentuan  kandidat. Dengan  kewenangan  yang  diberikan  UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011  tentang  Partai  Politik,  UU  Nomor  8 Tahun  2015  jo  UU  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota,  dan  UU  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu,  partai  menentukan  siapa saja  yang  berhak  menjadi  calon  anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden.
Sayangnya dengan kewenangan yang sangat  kuat  itu,  partai  tidak  membangun mekanisme  demokratis  dalam  penentuan kandidat  yang  dapat  mencalonkan  dalam Pemilu.  Kebanyakan  partai  memberikan ruang  kekuasaan  menentukan  kandidat  di tangan  ketua  partai  politik.  Akibatnya, sejauhmana anggota atau non-kader partai mampu  meyakinkan  ketua  partai  maka dengan  mudah  menjadi  kandidat  yang
berpotensi memperoleh kursi yang diinginkan. Pendekatan calon kepada ketua partai dapat sangat beragam, terutama jika memenuhi  tiga  “perda”,  yaitu:  pertalian darah, pertalian daerah, dan pertalian dana. Tiga  jenis  pertalian  dalam  kandidasi  itu memperlihatkan bagaimana
tidak profesionalnya partai mengelola demokrasi di  internalnya.  Resiko  bahwa  pemerintah akan  dijalankan  secara  tiga  pertalian  itu tidak  dipikirkan  dengan  jernih  oleh  ketua partai. Wajar jika jalannya roda pemerintahan  kerap  sarat  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Tiga  pertalian  itu  hanya  dapat dihentikan  jika  partai  membangun  sistem demokrasi  internal  dalam  penentuan kandidat.  Mekanisme  yang  terbuka  dan memiliki  syarat  tertentu  menjadi  sangat penting. Misalnya, untuk kandidasi parlemen,  kader  yang  harus  maju  adalah orang  yang  telah  mengabdi  dalam kepengurusan  partai  5  hingga  10  tahun berdasarkan  masing-masing  tingkatan parlemen.  Seseorang  baru  dapat  maju menjadi  kepala  daerah  atau  presiden  jika telah mengabdi dalam kepengurusan partai selama 10 tahun, kecuali calon non-partisan. Dengan  demikian,  jikapun  ada  kandidat karena pertalian daerah dan darah dengan ketua  partai  dapat  maju,  maka  kader  yang terpilih setidak-tidaknya telah “berkeringat- darah” dalam kepengurusan partai terlebih dulu.  Dengan  demikian  proses  pemilihan kandidat  berbasis  semata-mata  karena kedekatan  emosional  ketua  partai  dengan kandidat  berdasarkan  asal  daerah  dan hubungan kekerabatan dapat dihindari.
Lalu, bagaimana menghentikan pertalian  dana  yang  dapat  memengaruhi pilihan ketua partai. Ketergantungan partai pada  pemilik  dana  mengakibatkan  partai dengan  mudah  menerima  kandidat  yang memiliki sumber dana besar dibandingkan sekedar tingkat keterpilihan kandidat. Salah satu  caranya  adalah  membangun  sistem pemilihan  kandidat.  Peran  ketua  partai
dalam penentuan kandidat dihilangkan dan digantikan  dengan  proses  pemilihan  oleh anggota partai politik dari tingkat terendah hingga  nasional.  Misalnya,  untuk  kandidat presiden ditentukan melalui proses berjenjang di setiap provinsi untuk memilih kandidat  terbaik.  Masing-masing  provinsi mengirimkan  perwakilannya  berdasarkan jumlah  populasi  kader  di  masing-masing provinsi.  Provinsi  dengan  jumlah  kader terbanyak  berhak  memperoleh  suara terbanyak  untuk  penentuan  kandidat presiden  dalam  forum  nasional  partai. Terhadap  calon  DPRD  Kabupaten/Kota,
penentuan dapat
dilakukan dari kepengurusan  tingkat  ranting  hingga tingkat Kabupaten/Kota dengan penentuan melalui  suara  terbanyak.  Sedangkan mekanisme penentuan Caleg DPRD Provinsi,  DPR  RI,    dan  Kepala  Daerah ditentukan  berdasarkan  kepengurusan  di tingkat terendah hingga provinsi. Mekanisme  ini  memang  jauh  lebih  rumit namun akan meningkatkan jumlah
partisipasi  kader  dan  membangun  proses kaderisasi  dengan  baik  karena  berbasis pengalaman, yang terpilih adalah figur yang telah bersusah-payah menggerakan partai.
Kandidasi dan Kebutuhan Partai Politik.
Salah satu alasan munculnya permasalahan uang mahar politik terdapat dalam  proses  kandidasi  calon  peserta pemilihan umum dilaksanakan dengan tidak demokratis  oleh  partai  politik.  Pencalonan yang dilakukan melalui mekanisme internal partai  politik  dilakukan  dengan  tertutup sehingga  pemilihan  dan  penetapan  calon peserta pemilu tidak merujuk kepada sistem kaderisasi  yang  terdapat  dalam  partai politik,  namun  juga  dipengaruhi  oleh  uang mahar  politik  yang  berasal  dari  calon kandidat kepada partai politik. Uang mahar politik yang merupakan bagian dari korupsi pemilu akan memperburuk kualitas pemilu di Indonesia.
Apabila dirumuskan secara sederhana,  terdapat  beberapa  pola  atas model  politik  uang  yang  terjadi  dalam pemilu  yaitu  politik  uang  yang  dilakukan antara pemilik modal dengan calon peserta pemilu; calon peserta pemilu dengan partai politik;  calon  peserta  pemilu  dan/atau partai politik dengan penyelenggara pemilu; calon peserta pemilu dan/atau partai politik dengan  konstituen  dan/atau  masyarakat; dan  calon  peserta  pemilu  dan/atau    partai politik.  Terdapat  perbedaan  atas  praktik politik  uang  dalam  pemilu,  namun  tetap pada  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk memenangkan  kontestasi  pemilu.  Politik uang  tidak  hanya  membahas  tentang  jual beli  suara  dalam  pemilu,  namun    juga tentang  perputaran  uang  yang  terjadi selama pelaksanaan pemilu.
Toke Afdt (2015) menjelaskan bahwa “Vote  buying  is  not  the  only  possible interpretation,  however,  and  there  are several alternatives that must be considered. ... political parties demand cash to fund legal election campaigns.“ (Vote Toke Aidt, Zareh Asatryan,  Lusine  Badalyan,  and  Friedrich Heinemann,  Discussion  Paper  No.  15-017, March  2015:  5).  Selain  hal  tersebut,  ruang permasalahan politik uang dalam pemilahan  umum  juga  dipengaruhi  oleh partai  politik  yang  membutuhkan  uang untuk  memenuhi  biaya  operasional  kantor sekretariat dan kegiatan partai politik. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga sumber keuangan partai politik, yaitu iuran anggota,  sumbangan  yang  sah  menurut hukum,  dan  bantuan  keuangan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Namun  partai  politik  menerapkan sejumlah  tarif  yang  harus  dibayar  oleh setiap  orang  yang  akan  dicalonkan  dalam pemilihan  umum  oleh  partai  politik tersebut.
Politik  transaksional  berupa  mahar politik  dalam    pemilu  bukan  hanya  terjadi karena permasalahan yang terdapat dalam tubuh  partai  politik,  namun    juga dipengaruhi oleh ruang yang dibuka melalui ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan.  Pasal  228  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum    menyatakan bahwa  “Partai  Politik  dilarang  menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden”. Apabila  partai  politik  menerima  sejumlah uang  dalam  rangka  pencalonan  presiden dan wakil presiden dalam pemilu maka hal tersebut  telah  dapat  diklasifikasikan sebagai  uang  mahar    yang  merupakan bagian  dari  korupsi  pemilu.  Namun  sanksi yang  dijatuhkan  pada  partai  politik  yang terbukti menerima imbalan dalam pencalonan presiden hanya berupa larangan  untuk  mengajukan  calon  pada periode berikutnya.
Permasalahan  tentang  uang  mahar politik  berakar  dari  partai  politik  yang terbiasa untuk menarik sejumlah uang dari kandidat  untuk  dapat  dicalonkan  dalam pemilu.  Dibutuhkan  sebuah  langkah  dalam pembenahan  partai  politik  apabila  ingin menghapuskan  permasalahan  uang  mahar politik  yang  jamak  terjadi  dalam  proses kandidasi.  Selain  pembenahan  terhadap proses  kandidasi  yang  dilakukan  oleh internal  partai  politik,  hal  lain  yang  perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan  uang  mahar  politik  adalah dalam proses pembuktian. Kesulitan  dalam  hal  pembuktian mahar  politik  yang  termasuk  dalam klasifikasi politik uang menjadi permasalahan  yang  akan  memperburuk pemilu dan demokrasi di Indonesia. Politik transaksional  yang  terjadi  antara  kandidat calon  peserta  pemilu  dengan  partai  politik yang  terjadi  secara  laten  sehingga  sulit untuk ditelusuri dan ditemukan sumber dari uang  mahar  tersebut.  Kemudian  regulasi
yang  digunakan  untuk  mencalonkan presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan  anggota  legislatif  membuka  ruang terjadinya  praktik  politik  uang  berupa mahar dalam pemilu di Indonesia.

## Pembahasan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013  memerintahkan  untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil  presiden  serta  pemilihan  anggota legislatif  baik  itu  DPR,  DPRD,  dan  DPD secara serentak. Sehingga untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada putusan MK a quo  maka  dibuat  sebuah  regulasi  yang mengatur pelaksanaan  pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019. Hal tersebut melahirkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakomodir pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 27 dijelaskan bahwa “peserta pemilu adalah partai  politik  untuk  pemilu  anggota  DPR, anggota  DPRD  provinsi,  anggota  DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu  anggota  DPD,  dan  pasangan  calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai  politik  untuk  pemilu  presiden  dan wakil  presiden”.  Ketentuan  tersebut menyatakan  bahwa  partai  politik  memiliki peran  penting  sebagai  peserta  pemilu (kecuali  dalam  pemilihan  anggota  DPD) sehingga  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai posisi  tawar  oleh  partai  politik  untuk mengikat  calon  kandidat  yang  akan mengikuti  pemilu  dengan  uang  mahar apabila akan dicalonkan oleh  partai politik tersebut.
Pasal  221  undang-undang a  quo menyatakan  bahwa  “calon  presiden  dan wakil  presiden  diusulkan  dalam  1  (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai  politik”.  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa  partai  politik  dan/atau  gabungan partai politik yang telah dinyatakan sebagai
partai  politik  peserta  pemilu  dan  telah memenuhi  persyaratan  ambang  batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi satu-satunya pihak yang dapat  mengusulkan  calon  presiden  dan wakil presiden dalam pemilu. Sehingga hal tersebut  akan  memperkuat  posisi  partai politik  yang  memiliki  hak  untuk  dapat mengusulkan  calon  presiden  dan  wakil presiden  diatas  calon  kandidat  yang  ingin dicalonkan  melalui  partai  politik  tersebut untuk dapat mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden.
Regulasi  yang  membuka  peluang terjadinya praktik uang mahar dalam dalam pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  terdapat dalam pasal 223 ayat (3) dan pasal 224 ayat (1)  undang-undang a  quo .  Pada  pasal  223 ayat  (3)  undang-undang    a  quo  dijelaskan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya  dapat  mencalonkan  1  (satu) pasangan  calon  sesuai  dengan  mekanisme internal partai politik dan/atau
musyawarah  gabungan  partai  politik  yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”. Kesepakatan  yang  dilakukan  antara  partai politik  dan  gabungan  partai  politik  untuk dapat  mengusulkan  calon  presiden  dan calon  wakil  presiden  membuka  ruang perjanjian  antara  partai  politik  untuk mengikatkan  diri  dengan  kandidat  calon presiden  dan  calon  wakil  presiden  melalui uang mahar politik.
Selanjutnya  regulasi  yang  membuka ruang untuk terjadinya uang mahar politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 224 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
a. kesepakatan antar partai politik;
b. kesepakatan antara partai politik atau  gabungan  partai  politik  dan pasangan calon.
Walaupun  dalam  pasal  selanjutnya dijelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat harus  dinyatakan  secara  tertulis  dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  dan  pasangan  calon,  namun kesepakatan  yang  dibuat  antara  partai politik  dan  pasangan  calon  dapat  berubah dan  berada  diluar  ketentuan  yang  tertulis. Termasuk  dalam  melakukan  transaksi politik  uang  pemilu  berupa  uang  mahar dalam melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden. Praktik uang mahar politik dalam  pemilu  terjadi  ketika  proses pemilihan  pasangan  calon  presiden  dan wakil  presiden  yang  dilakukan  oleh  partai politik  atau  gabungan  partai  politik, sebelum  pencalonan  dilakukan  maka kandidat yang ingin dicalonkan oleh partai politik  atau  gabungan  partai  politik  yang telah  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat mengusulkan  calon  presiden  dan  wakil presiden akan membangun komunikasi dan saling  memberikan  persyaratan  yang bersifat  mutualisme  atau  memberikan keuntungan  begi  kedua  belah  pihak. Keuntungan  finansial  akan  diperoleh  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik yang  menerima  uang  mahar  politik  dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang  akan  menerima  keuntungan  untuk dapat mengikuti pemilu dengan mendapatkan  dukungan  dari  partai  politik atau  gabungan  partai  politik  yang sebelumnya telah diikat dengan menggunakan uang mahar politik. Terdapat larangan bagi partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun  pada  proses  pencalonan  presiden  dan wakil  presiden,  hal  tersebut  terdapat  pada Pasal 228 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Namun  terdapat  kelemahan  berupa  sanksi yang  dijatuhkan  kepada  partai  politik  dan gabungan  partai  politik  yang  terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden
yang  terdapat  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) pasal a quo yang berbunyi:
(2)  Dalam  hal  partai  politik  terbukti menerima  imbalan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan  calon  pada  periode berikutnya.
(3)  Partai  politik  yang  menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  harus  dibuktikan  dengan putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Uang  mahar  politik  dalam  pemilu dapat  diklasifikasikan  sebagai  korupsi politik yang harusnya dapat dijatuhi dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang- undang  tindak  pidana  korupsi.  Namun ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang- undang  pemilu  hanya  menjatuhi  sanksi berupa  larangan  bagi  partai  maupun gabungan  partai  politik  yang  terbukti menerima imbalan dalam proses
pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden untuk  mengajukan  calon  pada  pemilu periode  berikutnya.  Sanksi  tersebut seharusnya  diiringi  dengan  penjatuhan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  undang-undang  tentang tindak pidana korupsi.
Hal  yang  serupa  dapat  ditemukan dalam  ketentuan  yang  mengatur  tentang tata  cara  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal  241  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  undang- undang a quo yang berbunyi:
(1)  Partai  politik  peserta  pemilu melakukan  seleksi  bakal  calon anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota.
(2)  Seleksi  bakal  calon  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan  anggaran  dasar,  anggaran
rumah  tangga,  dan/atau  peraturan internal partai politik peserta pemilu. Kewenangan  yang  diberikan  kepada partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota berpeluang digunakan  oleh  bakal  calon  dengan  partai politik untuk melakukan politik
transaksional  untuk  dapat  dicalonkan  oleh partai  politik  tersebut  menggunakan  uang mahar politik. Walaupun pada ayat (2) pasal a quo menyatakan bahwa seleksi dilakukan secara  demokratis  dan  terbuka,  namun dalam  praktiknya  dalam  penentuan  bakal calon  peserta  pemilihan  anggota  legislatif yang  dilakukan  oleh  partai  politik cenderung dilakukan dalam sebuah mekanisme  yang  tertutup.  Sehingga  akan membuka potensi terjadinya praktik politik uang  antara  bakal  calon  dengan  partai politik berupa uang mahar politik.
Ketentuan  mengenai  partai  politik dilarang  menerima  imbalan  dalam  bentuk apapun  pada  proses  pencalonan  presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam  pasal  228  undang-undang a  quo berlaku  secara mutatis  matandis terhadap seleksi  bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota. Kelemahan  yang  sama  ditemukan  pada sanksi yang diberikan kepada partai politik yang  menerima  imbalan  dalam  proses pencalonan anggota legislatif dalam pemilu karena  ketentuan  yang  mengatur  hal tersebut  diberlakukan  sama  dengan larangan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Salah  satu  hal  yang  menjadi  sorotan publik  atas  posisi  partai  politik  dalam pilkada  langsung adalah bagaimana mengaktifkan  peran  politiknya  sejauh  ini. Dalam  studi  Muhammad  Nur  seperti  yang dikutip  oleh  Pratikno,  dalam  banyak  kasus peran  dari  partai  politik  dalam  pilkada langsung  adalah  menyediakan  legitimasi pencalonan,  yang  biasanya  ditransaksikan dengan  pihak-pihak  yang  ingin  dicalonkan atau ingin mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah. Istilah yang digunakan oleh  Muhammad  Nur  untuk  proses  ini adalah “beli perahu” yang artinya membeli formalitas  partai  politik  atau  istilah  “beli tiket”  yang  artinya  adalah  membeli  tiket pencalonan.
Proses pencalonan ini
dimanfaatkan  oleh  sebagian  elit  partai politik  sebagai  ajang  bisnis  dengan memasang tarif tertentu bagi kandidat yang akan memakai partainya untuk maju dalam proses  pencalonan  (Pratikno,  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007: 415-438).
Pengaturan  tentang  larangan  bagi partai politik untuk tidak menerima imbalan dalam  bentuk  apapun  pada  proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota diatur  dalam  pasal  47  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota,  menjadi  undang-undang  yang berbunyi  “Partai  politik  atau  gabungan partai  politik  dilarang  menerima  imbalan dalam  bentuk  apapun  pada  proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota”. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  transaksi  politik  uang  dalam proses pencalonan kepala daerah.
Bagi  partai  politik  atau  gabungan partai politik yang menerima imbalan dalam proses  pencalonan  kepala  daerah  dari kandidat  yang  akan  mengikuti  pemilihan maka  sanksi  bagi  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  tersebut  adalah
larangan  untuk  mengajukan  calon  pada periode  berikutnya  di  daerah  yang  sama. Sanksi  tersebut  dijatuhkan  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Ancaman  sanksi untuk  politik  transaksional  dalam  pemilu berupa  uang  mahar  politik  tidak  hanya mengancam  partai  politik,  namun  juga orang  atau  lembaga  yang  memberikan imbalan kepada partai politik dalam proses kandidasi dalam pemilu.
Pasal  47  ayat  (1)  undang-undang a quo berbunyi  “Setiap  orang  atau  lembaga dilarang  memberi  imbalan  kepada  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  dalam bentuk  apapun  dalam  proses  pencalonan gubernur, bupati, dan walikota”. Kemudian pada ayat (4) pasal a quo dijelaskan tentang sanksi  bagi  setiap  orang  atau  lembaga terbukti  memberi  imbalan  pada  proses pencalonan gubernur, bupati, atau walikota maka  penetapan  sebagai  calon,  calon terpilih, atau sebagai gubernur, bupati, atau walikota  dibatalkan.  Hal  tersebut  harus berdasarkan  kepada  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  menjadi  Undang-Undang  tidak secara  eksplisit  membuka  celah  untuk terjadinya  transaksi  uang  mahar  politik. Berbeda  dengan  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  yang  harus  diusulkan  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik, pemilihan kepala daerah dapat berasal dari calon  perseorangan.  Hal  tersebut  terdapat pada  Pasal  39  undang-undang a  quo yang berbunyi:
Peserta pemilihan adalah:
a. Calon  gubernur,  calon  bupati,  dan calon walikota  yang diusulkan oleh
partai  politik  atau  gabungan  partai politik; dan/atau
b. calon  perseorangan  yang  didukung oleh sejumlah orang.
Ketentuan calon perseorangan merupakan  salah  satu  langkah  untuk menekan  terjadinya  praktik  uang  mahar politik  dalam  pemilihan  kepala  daerah. Karena  untuk  dapat  menjadi  peserta pemilihan  kepala  daerah  tidak  harus melalui  partai  politik,  namun  juga disediakan mekanisme calon perseorangan yang  didukung  oleh  sejumlah  orang. Transaksi  politik  uang  yang  jamak  terjadi pada proses pengusulan calon kepala yang akan menjadi peserta pemilu terjadi antara partai politik dan kandidat,  sehingga calon perseorangan yang menjadi peserta pemilu menjadi anti-thesis dari  calon  yang diusulkan  melalui  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yang  mengikatkan diri dengan uang mahar politik.

## Uang Mahar dan Korupsi Politik.
Perubahan  sistem  pemilihan  kepala daerah  dari  dipilih  oleh  anggota  DPRD menjadi  dipilih  oleh  rakyat  merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan demokrasi, karena tuntutan untuk melibatkan masyarakat dalam aspek pemerintahan juga menjadi  salah  satu  tuntutan  dalam  agenda reformasi  (Iza  Rumestan,  Jurnal  Dinamika Hukum,  Volume  14,  Nomor  2,  Mei  2014: 350).  Alasan  lain  pentingnya  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  adalah terbukanya  peluang  untuk  hadirnya pemimpin  yang  sesuai  dengan  kehendak rakyat dan menjaga stabilitas pemerintahan. Maswadi Rauf menyebutkan bahwa  setidaknya  ada  empat  alasan mengapa  pemilukada  langsung  perlu digelar.  Pertama,  untuk  membangun otonomi  daerah;  Kedua,  menumbuhkan kepemimpinan lokal; Ketiga, meningkatkan akuntabilitas  publik  dan  transparansi pemerintah;  dan  Keempat,  adalah  proses
legitimasi  rakyat  yang  kuat  (Janpatar Simamora,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  23 No. 1,  Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum  UGM:  229).  Namun  pada  saat pelaksanaan  pilkada  telah  diselenggarakan secara  langsung  oleh  rakyat,  muncul permasalahan  berupa  korupsi  politik  yang terjadi  dari  awal  pencalonan  hingga  akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Permasalahan  yang  muncul  pada penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah adalah  praktik  politik  transaksional  yang melibatkan  uang  dalam  proses  pencalonan antara  partai  politik  dan  calon  peserta pemilihan  kepala  daerah.  Transaksi  yang termasuk  dalam  kategori  korupsi  pemilu yang terjadi antara kandidat peserta pemilu dengan partai politik pada masa pencalonan peserta  pemilihan  kepala  daerah  dikenal dengan  uang  mahar  politik. Open  Society Justice Initiative dalam bukunya Monitoring Election Campaign Finance yang dikutip oleh Iza  Rumesten  RS  (Iza  Rumestan,  Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014:  352)  menjelaskan  bahwa  yang disebut  sebagai  korupsi  pemilu  adalah praktik pendanaan kampanye, baik penerimaan,  maupun  pengeluaran  yang menciptakan  hubungan  koruptif  antara penyumbang  dan  partai  politik  atau kandidat  yang  didukungnya  maupun  pola perilaku  koruptif  yang  terjadi  antara peserta pemilu dan voters . Pendanaan illegal yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah kepada partai politik  merusak  sistem  kaderisasi  yang idealnya  kandidat  calon  kepala  daerah berasal dari anggota partai politik dan telah ikut  berproses  dan  mengikuti  pendidikan politik.  Sehingga  kandidat  yang  diusung oleh  partai politik adalah orang yang telah memahami  tujuan  ideologis  dari  partai politik  dengan  memiliki  pemahaman tentang  politik  yang  telah  baik.  Nantinya pendekatan  yang  dilakukan  antara  calon kepala daerah dengan pemilih dalam proses kampanye  akan  cenderung  menggunakan
pendekatan  persuasif  dan  memberikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan politik dan
pemerintahan serta akan fokus kepada visi- misi  yang  dibawa  oleh  pasangan  calon tersebut.  Hal  ini  juga  akan  menekan terjadinya  praktik  jual  beli  suara  dalam pemilu  karena  para  pasangan  calon  yang akan bertarung dalam pemilihan akan lebih mengutamakan adu ide dan gagasan.
Selain  sanksi  bagi  pemberi  dan penerima  uang  mahar  politik  seperti  yang telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya, terdapat  sanksi  pidana  yang  diberikan kepada anggota partai politik atau anggota gabungan  partai  politik  yang  dengan sengaja  menerima  uang  mahar  politik.  Hal tersebut  terdapat  dalam  pasal  187B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10  Tahun  2016  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:
“Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam  bentuk  apapun  pada  proses pencalonan  gubernur  dan  wakil gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati, serta  walikota  dan  wakil  walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)  bulan  dan  paling  lama  72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling  sedikit  Rp300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah)”.
Sanksi pidana tidak hanya dijatuhkan kepada anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang telah terbukti dan berdasarkan pada putusan hakim yang
telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat, namun sanksi pidana juga diberikan kepada pihak  yang  terbukti  memberikan  imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 187C undang-undang a quo yang berbunyi:
“Setiap  orang  atau  lembaga  yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi  imbalan  pada  proses pencalonan  gubernur  dan  wakil gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati, serta  walikota  dan  wakil  walikota maka  penetapan  sebagai  calon, pasangan  calon  terpilih,  atau sebagai  gubernur,  wakil  gubernur, bupati,  wakil  bupati,  walikota  atau wakil walikota sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  47  ayat  (5), dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan  dan  pidana  penjara  paling lama  60  (enam  puluh)  bulan  dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah).” Dampak  Uang  Mahar  Politik  dalam Pemilihan Umum terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  oleh Lembaga Negara di Indonesia.
Merujuk  pada  hasil  survey  yang dilakukan oleh Transparancy Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2017 ditemukan fakta  publik  menganggap  bahwa  DPR menjadi  lembaga  yang  paling  korup. Berdasarkan  data  dari  Global  Corruption Barometer (GCB) yang diterbitkan oleh TII. GCB  merupakan  hasil  survei  pandangan publik  atau  masyarakat  pada  umumnya perihal tentang korupsi atau praktik suap di negara  mereka  selama  dua  belas  bulan terakhir.  Metode  yang  digunakan  untuk menghimpun data adalah dengan melakukan wawancara baik secara
langsung  maupun melalui  jaringan  telepon terhadap  seribu  orang  responden  berusia lebih dari delapan belas tahun yang tersebar di tiga puluh satu provinsi.
Terdapat lima indikator yang digunakan oleh TII untuk menghimpun dan mengelompokan  data  yang  diperoleh  dari responden  GCB,  yaitu  tingkat  korupsi, kinerja  pemerintah,  korupsi  di  lembaga negara, suap layanan publik, dan masyarakat melawan korupsi. Dari data GCB yang dilakukan oleh TII, kita dapat melihat lembaga  negara  dan  pihak  yang  dianggap korup oleh publik dalam kolom perbandingan berikut:

## Sumber: Global Corruption Barometer 2017
Dari  GCB  2017  dapat  dilihat  bahwa DPR menjadi lembaga yang paling korup di Indonesia  dan  DPRD  di  posisi  ketiga. Walaupun  apabila  di  bandingkan  dengan GCB  tahun  2013  terdapat  peningkatan kepercayaan  publik  terhadap  lembaga legislatif,  namun  hal  tersebut  bersifat menyeluruh kepada semua lembaga negara. Sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi fakta bahwa DPR
memuncaki  daftar  lembaga  negara  yang paling  korup  berdasarkan  data  yang dikeluarkan oleh TII. Pada bagian akhir GCB 2017,  terdapat  rekomendasi  bagi  lembaga legislatif  yaitu  DPR  dan  DPRD  agar melakukan  upaya  yang  lebih  keras  dalam menegakkan  integritas  dan  nilai-nilai antikorupsi.  Termasuk  juga  partai  politik juga harus ikut serta dan terlibat aktif dalam menghadang  peluang  terjadinya  korupsi politik.
Sebagai  bagian  dari  korupsi  politik, uang  mahar  politik  juga  menjadi  hal  yang harus  diperhatikan  oleh  anggota  lembaga legislatif  dan  partai  politik  agar  praktik tersebut  tidak  terjadi.  Karena  uang  mahar politik  dalam  pemilu  membuktikan  bahwa calon  peserta  pemilu  tidak  memiliki integritas  dan  kapasitas  yang  cukup  untuk menjadi seorang anggota legislatif. Kemudian  dampak  yang  ditimbulkan  oleh praktik  uang  mahar  dalam  pemilu  adalah upaya  untuk  mengembalikan  uang  yang telah  dikeluarkan  selama  masa  kampanye yang berujung pada praktik korupsi selama masa jabatannya sebagai anggota legislatif.
Pada tahun 2018 Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  merilis  daftar lembaga negara yang paling banyak terlibat kasus  korupsi  sepanjang  tahun  2018. Lembaga  tersebut  termasuk  pemerintahan daerah dan  lembaga legislatif. Berdasarkan data  yang  dirilis  oleh  ICW,  lembaga  yang menempati  peringkat  pertama  adalah pemerintah  kabupaten  dengan  170  kasus. Selama tahun 2018 kasus yang melibatkan kepala  daerah  tersebut  merugikan  negara hingga Rp. 833 miliar. Kemudian kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD sebanyak 12 kasus, dengan kerugian negara sebanyak Rp.  30  miliar  (Daftar  10  Lembaga  Paling Banyak  Terlibat  Korupsi  Sepanjang  2018, https://nasional.kompas.com/read/2019/02 /08/13455821/daftar-10-lembaga-paling- banyak-terlibat-korupsi-sepanjang-2018, diakses  pada  Jumat,  15  Maret  2019  pukul 11.54 WIB).
Data  yang  dirilis  oleh  TII  dalam  GCB pada  tahun  2017  dan  ICW  tentang  daftar lembaga  paling  banyak  terlibat  kasus korupsi sepanjang tahun 2018
membuktikan  bahwa  kepala  daerah  dan lembaga  legislatif  menjadi  lembaga  yang paling  rentan  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi  dalam  masa  jabatannya. Besarnya  dana  kampanye  yang  harus dikeluarkan  oleh  peserta  pemilu  dalam masa kampanye di luar praktik uang mahar
politik  yang  dilakukan  oleh  kandidat  calon peserta pemilu .
Solusi Penghapusan Praktik Uang Mahar
Politik dalam Pemilu di Indonesia.
Terdapat  beberapa  permasalahan yang memengaruhi perkembangan
demokrasi  di  Indonesia,  salah  satunya adalah  praktik  politik  uang  dalam  pemilu. Peserta pemilu yang mengikat partai politik dengan  menggunakan  uang  mahar  politik mengakibatkan  proses  pemilu  terutama pada  masa  pencalonan  kandidat  peserta pemilu  menjadi  cacat  prosedural.  Karena seseorang  dicalonkan  untuk  menjadi peserta bukan karena kemampuan serta visi dan  misi  yang  dibawanya,  namun dipengaruhi oleh uang mahar politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  telah  mengatur tentang  upaya  untuk  mencegah  terjadinya praktik  politik  uang  berupa  uang  mahar dalam  pemilu.  Pasal  228  ayat  (1)  undang- undang a quo mengatur tentang sanksi bagi yang melakukan praktik uang mahar politik dalam  pemilu  berupa  larangan  bagi  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  untuk mengajukan  calon  pada  pemilu  periode berikutnya. Terdapat
sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku uang mahar  politik  dalam  pemilu.  Karena  uang mahar  politik  termasuk  dalam  kategori korupsi  politik  seharusnya  terdapat ketentuan  pidana  bagi  pihak  pemberi  dan penerima uang mahar politik tersebut.
Hal  yang  berbeda  akan  ditemukan dalam  regulasi  tentang  pemilihan  kepala daerah  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang  karena  dalam ketentuan  tersebut  selain  memberikan sanksi yang serupa bagi partai politik yang
menerima uang mahar politik seperti yang terdapat  dalam  undang-undang  tentang pemilu,  juga  terdapat  sanksi  pidana  bagi pemberi  dan  penerima  uang  mahar  politik dalam  proses  pencalonan  peserta  pemilu. Ketentuan  pidana  bagi  pemberi  dan penerima uang mahar politik terdapat pada pasal 187B undang-undang a quo sehingga terdapat  proses  pemidanaan  bagi  kedua belah  pihak  yang  melakukan  praktik korupsi politik.
Penjatuhan sanksi pidana dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada orang yang  melakukan  praktik  politik  uang  serta individu  dalam  partai  politik  yang mengikatkan  diri  dengan  menggunakan uang mahar politik. Hal tersebut juga harus dipertegas dengan memasukkan ketentuan tersebut  ke  dalam  undang-undang  tentang pemilu dan termasuk dalam kategori pidana pemilu.  Sehingga  penjatuhan  sanksi  tidak hanya diberikan kepada partai politik yang menerima,  namun  juga  kepada  individu yang  memberikan  uang  mahar  politik tersebut.

## Penutup
Praktik  politik  uang  masih  jamak terjadi  pada  pelaksanaan  pemilihan  umum dan  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon  presiden  dan  wakil  presiden,  calon kepala daerah, serta calon anggota legislatif yang  akan  mengikuti  pemilu  membuka ruang terjadinya praktik politik uang hingga korupsi  dan  perilaku  koruptif  ketika  telah menduduki  kursi  eksekutif  maupun legislatif.  Beberapa  pihak  menyebutkan bahwa  biaya  tersebut  sangatlah  mahal untuk  sebuah  proses  demokrasi  di Indonesia. Angka ini belum termasuk biaya dikeluarkan oleh peserta Pilkada itu sendiri. Seseorang  akan  maju  untuk  mencalonkan diri  mau  tidak  mau  harus  mempersiapkan diri dengan modal uang tidak sedikit. Selain harus mempersiapkan biaya untuk kampanye  dalam  pemilu,  kandidat  juga
harus mempersiapkan sejumlah uang untuk mengikat partai politik agar dapat diusung dalam pemilu.
Larangan  dan  sanksi  bagi  pelaku praktik  uang  mahar  politik  telah  diatur dalam  Pasal  228  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  pasal  47  ayat  (1)  dan  pasal  187B Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  menjadi  Undang-Undang.  Namun ada  perbedaan  pada  penjatuhan  sanksi diantara kedua regulasi tersebut. Terdapat ancaman pidana bagi pemberi dan penerima uang mahar politik dalam pemilihan kepala daerah  yang  tidak  ditemukan  dalam pemilihan  umum.  Sehingga  dibutuhkan pengaturan tentang uang mahar politik yang termasuk dalam kategori pidana pemilu.
Dampak  yang  terjadi  akibat  praktik politik  uang  dalam  proses  pencalonan adalah  kecenderungan  untuk  calon  yang terpilih melakukan tindakan koruptif ketika nantinya terpilih dalam pemilu.
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan oleh Transparancy Internasional Indonesia (TII)  pada  tahun  2017  ditemukan  fakta publik  menganggap  bahwa  DPR  menjadi lembaga  yang  paling  korup.  Berdasarkan data  dari  Global  Corruption  Barometer (GCB) yang diterbitkan oleh TII. Hal serupa akan kita temukan dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang daftar  lembaga  negara  yang  paling  banyak terlibat  kasus  korupsi  sepanjang  tahun 2018. Lembaga tersebut termasuk pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Hal tersebut membuktikan bahwa lembaga yang pengisian jabatannya melalui pemilu  dan  diusung  oleh  partai  politik cenderung  akan  lebih  korup  apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya.
Sehingga  juga  dibutuhkan  perbaikan mekanisme  pencalonan  kandidat  peserta pemilu  yang  berasal  dari  partai  politik sehingga menutup ruang potensi terjadinya praktik  uang  mahar  politik  dalam pencalonan  peserta  pemilu.  Kemudian harus  dilakukan  reformasi  keterbukaan keuangan  partai  politik  yang  cenderung tertutup dan sulit untuk diakses oleh publik. Keuangan  partai  politik  yang  tertutup membuat  praktik  korupsi  politik  akan makin mudah untuk dilakukan.
Tulisan  ini  menyarankan  dua  hal penting.  Pertama,  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  menambahkan  ketentuan yang  memasukkan  praktik  korupsi  politik berupa  uang  mahar  politik  ke  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang
Pemilihan Umum. Kedua,
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  bersama  dengan Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  untuk memastikan  tidak  terdapat  praktik  uang mahar  politik  dalam  proses  pencalonan peserta  pemilihan  dan  pemilihan  kepala daerah.

## Referensi
A.Hakam Naja. Menekan Biaya Tinggi dalam Pilkada.  Disampaikan  dalam diskusi  yang  diselenggarakan oleh  Perludem.  Rabu  12  Juni 2013. Jakarta.
http://www.tribunnews.com/pilpres- 2019/2018/08/14/relawan- laporkan-dugaan-pemberian- mahar-politik-sandiaga-uno
https://nasional.kompas.com/read/2019/ 02/08/13455821/daftar-10- lembaga-paling-banyak- terlibat-korupsi-sepanjang- 2018
https://nasional.tempo.co/read/1122290/ bawaslu-dugaan-mahar-politik- sandiaga-tak- terbukti/full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20180811141409-32- 321477/andi-arief-ungkap- kronologi-mahar-rp500-m- sandi-jadi-cawapres
Miriam Budiarjo. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik:  Edisi  Revisi.  Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Ridho  Imawan  Hanafi.  (2014).  Pemilihan Langsung  Kepala  Daerah  di Indonesia:  Beberapa  Catatan Kritis  untuk  Partai  Politik. Jurnal  Penelitian  Politik,  11, Desember 2014. P2Politik-LIPI. Jakarta.
Samuel  P.  Huntington.  (1993).  The  Third
Wave of Democratization in The Late Twentieth Century. University  of  Oklahoma  Press: Oklahoma.
Thahjo  Kumolo.  (2015).  Politik  Hukum PILKADA  Serentak.  PT  Mizan Publika: Bandung.
Toke  Aidt  dkk.  Vote  Buying  or  (Political) Business  (Cycles)  as  Usual?. (2015).  Discussion  Paper  No. 15-017,  march  2015.  Centre  of European Economic Research.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum.