## PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH BERWAWASAN GENDER DI PROPINSI RIAU
Yenita Roza 1), dan Rahmita B.N. Lutfi., 2)
1). FKIP Universitas Riau, email: yenita.roza@lecturer.unri.ac.id
2) Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Abstract: Gender mainstreaming being the big issues lately included in Indonesia. To improve the gender equality access for education Indonesian government been launching the schools program name “ Sekolah Berwawasan  Gender”.    The  aim  of  this  study  is  to  explore  the  schools’  achievement  on  that  government program  in  The  Province  of  Riau.  Giving  orientation  program,  schools  were  required  to  design  and implement their specific program. Schools also get funded to accelerate their program. The assessment were done  based  on  10  standard  on  indicator  of  the  program  implementation.  Data  were  collected  through questionnaire and direct observation to the schools. This paper discuss finding based on the 10 standard that grouped into schools level and region of the schools. It was found that the highest achievement is reached for standard 3 (85%) that deal with learning outcome, the lowest achievement is given to the standard 5  (56%) about  schools’  facilities.  This  finding  will  be  used  as  recommendation  for  the  schools  and  government  to improve their program design and implementation of gender equality program.
Key Word : sekolah, wawasan gender, pendidikan

## PENDAHULUAN
Dalam  dekade  terakhir  ini,  upaya penyadaran  gender  menjadi  perbincangan serius  di  kalangan  aktivis  perempuan, keluarga-keluarga, wartawan, dunia
pendidikan  maupun  kalangan  politisi.
Berbagai-strategi
penyadaran telah ditawarkan  dengan  tujuan  agar  kesetaraan gender  dalam  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat terwujud. Sepertinya strategi yang ditawarkan  belumlah  mampu  mewujudkan kestraan yang diinginkan karena kesenjangan tetap  saja  terjadi  dalam  berbagai  bidang kehidupan masyarakat.
Berbagai  bentuk  kesenjangan  gender  yang terjadi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat,  terpresentasi  juga  dalam  dunia
pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan  melestrikan  nilai-nilai  dan  cara  pandang  yang mendasari  munculnya  berbagai  ketimpangan tersebut.
Secara  garis  besar,  fenomena  kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa  dimensi,  antara  lain:  (1)  kurangnya partisipasi  ( under-participation ).  Dalam  hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya,  partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan formal  jauh  lebih  rendah  Dinegara-negara  dunia ketiga di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki, 1 (2) Kurangnya keterwakilan ( under-representation ). Partisipasi perempuan  dalam  pendidikan  sebagai  tenaga
pengajar  maupun  pimpinan  juga  menunjukkan kecenderung  disparitas  progresif.  Jumlah  guru perempuan  pada  jenjang  pendidikan  dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun,  pada  jenjang  pendidikan  lanjutan  dan pendidikan  tinggi,  jumlah  tersebut  menunjukkan penurunan  drastis.  (3)  Perlakuan  yang  tidak  adil ( unfair treatment ) Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi  dalam  kelas  seringkali  bersifat  merugikan murid  perempuan.  Guru  secara  tidak  sadar cenderung  menaruh  harapan  dan  perhatian  yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan.  Para  guru  kadangkala  cenderung berpikir ke arah "self fulfilling  prophecy" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
Menurut Philip Robinson, ketimpangan dalam  pendidikan  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil atau outcome  pendidikan. 2 Laporan  departemen pendidikan  yang  penyusunannya  dibiayai UNICEF,  juga  menjelaskan  bahwa  kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan,  khususnya  bagi  anak perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan  kesekolah  menengah,  atau mereka  yang  berasal  dari  keluarga  miskin dan tinggal di pedesaan.
Selain  itu  juga  ditemukan  gejala pemisahan  gender  dalam  jurusan  atau program  studi  sebagai  salah  satu  bentuk diskriminasi gender secara sukarela ke dalam bidang  keahlian.  Pemilihan  jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan
fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan  berperan  dalam  menopang keonomi  keluarga  sehingga  harus  lebih banyak  memilih  keahlian-keahlian  ilmu keras,  teknologi  dan  industri.  Penjurusan pada  pendidikan  menengah  kejuruan  dan pendidikan  tinggi  menunjukkan  masih terdapatnya stereotype dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan  tidak  berkembangnya    pola persaingan  sehat  menurut  gender.    Sebagai contoh,  bidang  ilmu  sosial  pada  umumnya didominasi  siswa  perempuan,  sementara bidang  ilmu  teknis  umumnya  didominasi siswa laki-laki. Pada tahun ajaran 2000/2001,persentase siswa perempuan yang bersekolah  di  SMK  program  studi  teknologi industri baru mencapai 18,5 persen, program studi pertanian dan kehutanan 29,7 persen.
Sedangkan  ketimpangan  pada  hasil pendidikan adalah perbedaan akhir pendidikan.Ketimpangan pada hasil
pendidikan menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada prestasi pendidikan.Prestasi  di  antara  mereka  tidak sepadan.Prestasi  laki-laki  lebih  tinggi  atau lebih  baik  daripadaperempuan.Ketimpangan akses  pendidikan  dapat  berdampak  pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan  dalam  pendidikan  antara  laki- laki  dan  perempuan  akan  berdampak  pada kecenderungan  melihat  bahwa  perempuan hanya  bisa  diterima  pada  sistem  pendidikan tertentu.  Di  masyarakat  berkembang  sikap bahwa  perempuan  hanya  cocok  pada  jenis
pendidikan  tertentu  dan  tidak  pantas memilih sistem pendidikan lainnya.
Dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang berjenis kelamin perempuan maka,
secara otomatis perempuan belum berperan secara maksimal. Pencanangan wajib belajar pada usia 6 tahun pada tahun 1984 dan program wajib belajar 9 tahun  pada  tahun  1994,  belum  memberikan hasil  yang  signifikan  terhadap  perempuan. Terjadinya  pengingkaran  dan  diskriminasi terhadap  hak-hak  perempuan  seperti  yang digambarkan  di  atas,  menurut  Masdar  F. Mus’udi pangkal mulanya adalah disebabkan oleh  adanya  pelebelan  sifat-sifat  tertentu pada  kaum  perempuan  yang  cenderung merendahkan.  Misalnya  perempuan  itu lemah,  lebih  emosional  ketimbang  nalar, cengeng,  tidak  tahan  banting,  tidak  patut hidup  selain  di  dalam  rumah  tangga. Setidaknya  ada  empat  persoalan  yang menimpa perempuan akibat adanya
pelebelan  ini 1 . Pertama,  melalui  proses subordinasi ( meletakkan perempuan di bawah supremasi  lelaki),  perempuan  harus  tunduk kepada  sesame  manusia,  yakni  kaumlelak. Pemimpin atau imam hanya pantas dipantas dipegang  oleh  laki-laki,  perempuan  hanya bolehh  menjadi  makmum  saja. Kedua, perempuan cenderung dimarginalkan, diletakkan  di  pinggir. Ketiga, karena kedudukannya  yang  lemah,  perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh
kaum  laki-laki. Keempat, perempuan  hanya menerima  beban  pekerjaan  yang  jauh  lebih berat dan lebih lama daripada yang dipukul kaum laki-laki.
Faktor lain yang turut mempengaruhi bias  gender  dalam  pendidikan  adalah muncul  persaingan  dengan  teknologi  yang menggantikan  peranan  pekerja  perempuan dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan  menjadi  korban  teknologi khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan  rendah  ditambah  pula  dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah . 3
Propinsi  Riau  merupakan  sebuah propinsi  yang  berkomitmen  mewujudkan kesetraan  gender.  Salah  satu  bentuk komitmen  tersebut  ditunjukkan  melalui penetapkan  sekolah  berwawasan  gender dengan  melakukan  beberapa  tahap  seperti sosialisasi  ke  semua  kabupaten/kota  di provinsi  Riau,  selanjutnya  melakukan peninjauan  kepada  sekolah  yang  sudah mulai  berwawasan  gender.  Saat  ini  tahap yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi melalui  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Riau adalah memberikan bantuan kepada sekolah yang  dianggap  sudah  merespon  kegiatan sekolah berwawasan gender tersebut.
Sekolah  berwawasan  gender  adalah  : suatu  sekolah  yang  baik  aspek  akademik, sosial,  aspek  lingkungan  fisiknya,  maupun lingkungan  masyarakatnya  memperhatikan secara  seimbang  baik  kebutuhan  spesifik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan
demikian  gutu,  orang  tua,  tokoh,  anggota masyarakat  di  sekitarnya,  serta  siswa  laki- laki  dan  perempuan  menyadari  akan pentingnya, dan oleh karena itu
mempraktekkan  tindakan-tindakan  yang setara dan adil gender.
Sedangkan ciri-ciri
sekolah berwawasan  gender,  antara  lain  :  (1). Kepemimpinan  dilakukan  secara  horisontal dan  team  work  kooperatif  yang  ramah terhadap  perbedaan.  Selain  itu,  manjemen tidak  menawarkan  peran  stereotipi  gender sehingga menghalangi capaian target sekolah;  (2).  Pembagian  peran  atau  posisi fleksibel tergantung pada kebutuhan, kesempatan,  komitmen  dan  kualitas  serta pembakuan  peran  /  posisi  secara  ketat banyak  menimbulkan  masalah  (  stereotipi, subordinasi,  marginalisasi,  beban  lebih, kekerasan;  mekanisme  pengambil  keptusan seimbang  dan  memperhatikan  qouta  minim 30% dari perempuan; menghargai perbedaan gaya,  cara  kerja  laki-laki  dan  perempuan harus  dimaknai  sebagai  kekuatan  selama mencapai  target;  budaya  sekolah  harus menghindari  perilaku  yang  stereotipi, diskriminatif,  merendahkan  salah  satu  jenis kelamin  dan  ;  manajemen  yang  ramah terhadap perempuan, bahan pajangan kantor, kalender,  poster,  screen  komputer  tidak boleh  melecehkan  salah  satu  jenis  kelamin; mendorong  dan  membantu  setiap  individu untuk  maju  dan  setara. Penulisan  makalah  ini bertujuan mengekplore kesiapan sekolah di berbagai jendang  dalam  merencanakan  dan  menjalankan
pendidikan  berwawasan  gender.Disamping  itu temuan ini menjadi dasar untuk memberikan saran kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan Propinsi Riau  untuk  meningkatkan  kemampuan  sekolah memberikan pelayanan yang berwawaan gender.

## METODE PENELITIAN
Penilaian sekolah berwawasan gender telah dilakukan sejak tahun 2014  di Propinsi Riau.  Kegiatan  dilakukan  dalam  beberapa tahapan  yang  dimulai  dengan  permintaan dari  dinas  pendidikan  tingkat  Propinsi  ke semua kabupaten untuk mengirim utusan ke propinsi  untuk  mengikuti  sosialisasi  dan pelatihan. Setiap Kabupaten diminta mengirim  satu  utusan  dari  TK,  SD,  SMP,
SMA dan SMK. Peserta utusan kabupaten ini mengikuti  sosialisasi  dan  pelatihan  dengan materi penjelasan program Sekolah Berwawasan  Gender  dan  persiapan  yang perlu  mereka  lakukan  untuk  implementasi program.
Peserta  pelatihan  diminta  untuk menyiapkan  sekolah  mereka  untuk  dinilai oleh  tim  reviewer  akan  kesiapan  mereka menjalankan  program.  Terdapat  12  TK,  11 SD,  12  SMP,  9  SMA  dan  10  SMK  yang berpartisipasi  pada  kegiatan  ini.  Dari  hasil penilaian  terhadap  54  sekolah  yang  dinilai maka  15  sekolah  diundang  ke  tingkat propinsi untuk menyajikan program mereka. Sekolah-sekolah  ini  diberikan  dana  untuk akselerasi  pelaksanaan  sekolah  berwawasan gender.
Pada tulisan ini data kesiapan sekolah yang  dikumpulkan  dibagi  dalam  10  bagian sesuai  dengan  standar  pada  indikator sekolah berwawasan gender.Data diolah dan dianalisa  menurut  jenjang  pendidikan  dan kabupaten asal sekolah.
PEMBAHASAN
Hasil  pengolahan  data  dari  penilaian sekolah  dikelompokkan  dan  dianalisa berdasarkan  sepuluh  standar  indikator sekolah  berwawasan  gender.  Data  ini dibandingkan berdasarkan jenjang pendidikan  dan  kabupaten  tempat  sekolah berada.
Grafik 1: Perbanding Capaian Menurut Jenjang Sekolah Grafik  diatas  mengambarkan  capaian rata-rata  dari  sepuluh  standar  yang dikelompokkan  menurut  jenjang  sekolah. Capaian  terbaik  ada  ditingkat  SD  dan terendah  di  tingkat  TK.  Secara  umum capaian  ini  belum  memuaskan,  namun demikian  untuk  penilaian  tahap  awal
sekolah-sekolah  ini  mempunyai  potensi  dan keinginan  yang  sangat  tinggi  untuk menjalankan  program  sekolah  berwawasan gender. Jarak waktu sosialisasi dan penilaian yang  terlalu  dekat  membuat  sekolah  tidak dapat  memaksimalkan  kegiatan  mereka.
0% 20% 40% 60% 80% TK SD SMP SMA SMK 60% 75% 71% 65% 72%

## Capaian   Standar Menurut Jenjang Sekolah
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 71% 78% 84% 63%
56% 72% 69% 76% 77% 74%
Persentase Capaian Standar 1 -10
Grafik 2: Persentase Capaian Standar 1-10
Pada  grafik  diatas  diperlihatkan rataan  capaian  setiap  standar  pada  semua sekolah  mulai  dari  TK  sampai  SMA/SMK. Standar  yang  paling  rendah  capaiannya adalah  standar  5  tentang  sarana  dan prasarana.Penilaian  pada  standar  ini  lebih bersifat  kuantitatif  karena  langsung  melihat secara  phisik  jumlah  dan  keberimbangan sarana  dan  prasarana  untuk  siswa  laki-laki dan  perempuan.  Standar  lain  yang  masih rendah  capaiannya  adalah  standar  4 mengenai  standar  Tenaga  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan.  Pada  standar  ini dituntut  keberimbangan  jumlah  guru  laki- laki  dan  perempuan,  sedangkan  secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dari  guru  laki-laki.  Namun  demikian  masih ditemukan permasalahan dalam ketimpangan kesempatan untuk
pengembangan  diri.  Capaian  tertinggi  dan satu-satunya capaian diatas 80% adalah pada standar kelulusan. Standar ini menuntut zero HIV  dan  narkoba,  dimana  hampir  semua sekolah sudah memiliki kriteria ini.
Dari temuan lapangannsekolah sebetulnya menyatakan sudah tidak mempermasalahkan gender ditempat mereka namun  demikian  semuanya  berjalan  tanpa diprogramkan  sesuai  tuntutan  program sekolah  berwawasan  gender.  Pada  standar proses sekolah menyatakan tidak membedakan  tindakan  terhadap  siswa  laki- laki dan perempuan dalam proses pembelajaran  namun  juga  tidak  dapat memperlihatkan  RPP  yang  menyatakan rencana  bahwa  mereka akanmemperlakukan siswa secara setara.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 82% 49% 81% 57% 75% 67% 71%  69% 48% 77%  77% 71%
Capaian  Standar Menurut Kabupaten Kota
Pada  kegiatan  penilaian  sekolah berwawasan  gender  setiap  kabupaten diminta  untuk  mengirim  5  sekolah  utusan,
namun tidak semua kabupaten/kota memenuhi  permintaan.  Hanya  untuk  level SMP  yang  semua  kabupaten  mengirimkan utusanya.  Kota  Dumai    paling  sedikit mengirim  utusannya,  hanya  dua  sekolah yaitu  untuk  level  TK  dan  SMP.  Dari  hasil penilaian  kabupaten  ini  juga  mendapatkan nilai  terendah.  Kabupaten  yang  lengkap mengirim utusan adalah Kabupaten
Pelalawan,  Inhu,  Rohul  dan  Bengkalis. Namun  demikian  kelengkapan  utusan  tidak mengambarkan
kualitas pelaksanaan program.  Kabupaten  Pelalawan  sudah mengirim 5 utusan namun nilai yang didapat masih  rendah.Kondisi  terbaik  didapatkan oleh kabupaten Inhu dan Kota Pekanbaru.
Berikut  ini  dibahas  capaian  masing- masing standar menurut jenjang sekolah:

## Capaian  berdasarkan  standar  nasional pendidikan
(1)  Capaian  Indikator  Standar  Isi. Standar  pada standar ini terdapat 5 indikator yaitu  pemilihan  materi  muatan  lokal  yang responsive gender yaitu rancangan pembelajaran untuk mewujudkan
lingkungan  belajar  yang  kondusif  untuk mendorong  keadilan  dan  kesetaraan  gender, rancangan dan pelaksanaan materi ajar yang berkeadilan gender, peluang yang sama bagi siswa laki dan perempuan dalam menggunakan  media  pembelajaran  serta fungsi  media  dalam  mendorong  siswa  laki dan  perempuan  untuk  dapat  kosentrasi dalam belajar.
Grafik 4: Capaian sekolah pada Standar Isi
Dari  Grafik  diatas  dapat  dilihat capaian pada level TK/Paud dan SMA lebih
rendah dibandingkan jenjang  sekolah lainnya.Hal  ini  terjadi  karena  pada  level
0% 20% 40% 60% 80% TK SD SMP SMA SMK 63% 77% 74% 58% 78%
Capaian Standar Isi Menurut Jenjang Sekolah
TKmereka  belum  memprogram  perbedaan kegiatan  dan  fasilitas  mengingat  usia  murid yang  mengikuti  pendidikan.  Pada  tingkat SMA  kebutuhan  akan  perbedaan  justru sangat  terasa  tetapi  sekolah  belum  bisa memfasilitasi.
(2)  capaian  Indikator  Standar  Proses Standar  ke  dua  merupakan  standar  proses, standar ini memastikan bahwa siswa laki-laki dan  perempuan  mendapatkan  akses  yang sama  dalam  proses  pembelajaran.  Terdapat Sembilan pertanyaan pada standar proses ini yang  mengatur  kesempatan  siswa  dalam mengemukan gagasan, keaktifan dan
kerjasama  dalam  diskusi  kelompok.  Karena pengalaman  social  yang  beragam  maka melalui  standar ini  guru juga diminta untuk memfasilitasi cara belajar yang beragam serta memberikan  kesempatan    dan  perhatian yang  sama  untuk  aktif  belajar  dan mengambil kesimpulan dari sebuah pembelajaran.
Terlepas dari proses pembelajaran,  sekolah  juga  dituntut  untuk memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi siswa  untuk  menjadi  pemimpin  kelas mereka. Guru juga dituntut untuk memberikan contoh tokoh yang sukses secara berimbang antara tokoh laki dan perempuan.
Grafik 5: Capaian sekolah pada Standar Proses
Pada  Grafik  5  diatas  dapat  dilihat capaian  standar  proses  pada  semua  sekolah dapat  dikatakan  baik.  Secara  umum  pada semua  level  mereka  tidak  membedakan siswa laki-laki dan perempuan dalam proses belajar. Semua murid dapat kesempatan yang sama  dalam  mengemukakan  pendapat ataupun  mengerjakan  tugas  dikelas.  Guru
yang  diwawancara  mengatakan  ini  sudah berjalan sejak lama bukan karena diprogramkan  untuk  sekolah  berwawasan gender.Pada  standar  proses  yang  masih terlihat  masalah  kesetaraan  gender  adalah pada  materi  atau  contoh-contoh  yang digunakan guru dalam pembahasan materi.Kesulitan yang dihadapi pada standar
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TK SD SMP SMA SMK 75% 88% 74% 71% 81%

## Capaian Standar Proses Menurut Jenjang Sekolah
proses  ini  adalah  memilih  pada  materi  apa konteks  gender  bisa  diintegrasikan  dan  cara menyusun  rencana  pembelajaran  yang berwawasan gender.
(3) Capaian Indikator Standar
Kelulusan.  Standar  Kelulusan  mengatur empat  hal  yaitu  kewajiban  bagi  siswa  laki- laki  dan  perempuan  untuk  saling  mehargai,
terciptanya  kondisi  adil  dan  aman  dalam kehidupan  bersama  serta  tidak  terjadi pelecehan  sek  dan  kekerasan  baik  terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Satu hal lagi  yang  sangat  penting  dari  standar kelulusan  adalah  zero  point  pengidap  HIV bagi siswa.
Grafik 6: Capaian Sekolah pada Standar Kelulusan Grafik  6  diatas  memperlihatkan capaian  sekolah  pada  semua  tingkatan dengan  hasil  yang  baik  untuk  standar kelulusan.  Secara  umum  untuk  semua standar,  capaian  standar  kelulusan  paling tinggi  dibandingkan  standar  lainnya.Tidak ada  sekolah  yang  bermasalah  dengan  HIV, sekolah  yang  bermasalah  dengan  narkoba sangat sedikit. Masalah penghargaan terhadap  semua  gender  berjalan  baik, meskipun  ada  masalah  pelecehan  seksual masih  pada  batas  yang  dapat  segera  diatasi oleh sekolah sehingga tidak berkelanjutan.
(4) Capaian Indikator Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
Standar keempat  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan
dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Melalui  standar  ini  dituntut  adanya keberimbangan  antara  jumlah  guru  laki-laki dan  perempuan.  Keberimbangan  ini  tidak hanya  dari  jumlah  tetapi  juga  dari proporsional  dari  jenjang  pendidikan  dan keterlibatan dalam inservise training. Promosi  jabatan  juga  dituntut  untuk dilakukan  secara  berimbang,  hal  ini  juga berlaku  untuk  tenaga  kependidikan  seperti pustakawan,  laboran  dan  lain-lain.  Standar ini  juga  mengatur  agar  berkurangnya kekerasan  fisik  terhadap  siswa,  tidak  ada guru  yang  meminta  pungutan  terhadap siswa serta pemberian bimbingan studi lanjut yang sama untuk semua siswa
65% 70% 75% 80% 85% 90% TK SD SMP SMA SMK 75% 84% 85% 90% 86% Capaian Standar Kelulusan Menurut Jenjang Sekolah
Grafik 7: Capaian Sekolah pada Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Capaian  pada  Standar  Pendidik  dan tenaga  kependidikan  sangat  bervariasi  antar jenjang pendidikan. Hasil terendah didapatkan pada tingkat TK dan paling baik pada  SMA.  Sebetulnya  rendahnya  tingkat capaian  ditingkat  TK  tidaklah  menunjukan hal  yang  mengkawatirkan  karena  salah  satu poin  yang  dinilai  adalah  keberimbangan jumlah  guru  laki-laki  dan  perempuan, sedangkan  secara  umum  guru  TK  adalah perempuan. Permasalahan lain yang ditemukan  pada  standar  ini  adalah kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan pengembangan  diri,  meskipun  masalah utama  bukan  soal  gender  tetapi  penunjukan yang  tidak  merata  da  nada  kecendrumgan menugaskan  orang  yang  sama  untuk  ikut pelatihan berkali-kali.
(5)  Capaian  Indikator  Standar  Sarana dan  PrasaranaStandar  Sarana  dan  Prasana merupkan standar yang sangat mudah untuk dilihat  secara  phisik  sehingga  sering mendapatkan perhatian lebih baik dari pihak sekoah  maupun  pihak  penilai.  Pada  standar ini  diatur  keberadaan  toilet,  tempat  duduk dikelas,  media  yang  digunakan.  Untuk kenyamanan  dan  keamanan  siswa  pada standar  ini  juga  diatur  ketersediaan  taman, alat  bermain,  pagar  sekolah  serta  adanya CCTV  untuk  memantau  keamanan.  Untuk layanan  kesehatan  dan  ibadah  juga  diatur ketersedian  ruang  BK  dan  UKS,  ruang  ganti dan  tempat  ibadah.Ruang  ini  diharapkan tersedia secara terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan.
0% 20% 40% 60% 80% TK SD SMP SMA SMK 44% 71% 61% 58%
76%

## Capaian Standar Pendidik dan Tenaga   Kependidikan Menurut Jenjang Sekolah
Grafik 8: Capaian Sekolah pada Standar Sarana dan Prasarana
Capaian  pada  standar  sarana  dan prasarana pada semua jenjang sekolah seperti ditampilkan  pada  grafik  diatas  hanya mencapai  60 persen. Pada standar ini semua fasilitas  dapat  dilihat  secara  langsung sehingga  penilaian  lebih  objektif.  Semua sekolah  sudah  memilah  antara  toilet  siswa laki-laki  dan  perempuan  namun  masih banyak  sekolah  yang  memposisikan  toilet laki-laki dan perempuan secara berdampingan. Permasasalah yang ditemukan  hampir  disemua  sekolah  adalah jumlah toilet yang belum berimbang dengan jumlah murid dan jumlah toilet laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Hanya beberapa sekolah yang menyediakan fasilitas yang  berbeda  untuk  toilet  laki-laki  dan perempuan  seperti  tempat  sampah  dan gantungan  tas.  Permasalahan  umum  yang juga  ditemukan  disekolah  adalah  tidak tersedianya  atau  minimnya  ketersediaan tempat  ganti  pakaian  bagi  siswa  perempuan setelah  olah  raga,  sehingga  mereka  harus ganti pakaian di toilet atau tempat lain yang kurang tertutup.
Sekitar 50% sekolah sudah
memberikan  fasilitas  yang  berbeda  untuk UKS  ataupun  ruang  BK,  meskipun  mereka masih menggunakan ruang yang sama tetapi sudah  ada  sekat  yang  membedakan  ruang laki-laki  dan  perempuan.  Untuk  fasilitas media  belajar,  ketersediaan  pagar  sekolah ataupun  tempat  bermain  tidak  ditemukan masalah  yang  berarti.Tempat  duduk  dikelas secara  umum  sekolah  memisahkan  untuk siswa  laki-laki  dan  perempuan  dan  juga memberikan  perhatian  pada  perbedaan phisik  seperti  tinggi  siswa  dan  juga  untuk siswa  yang  bermasalah  dengan  jarak pandang.
(6) Capaian Indikator Standar
Pengelolaa.  Standar  Pengelolaan  digunakan untuk  mengatur  terjaminnya  terlaksana kesetaraan  gender  di  sekolah.  Pengaturan dimulai  dengan  visi  dan  misi  sekolah  yang memuat  jaminan  tersebut.  Nilai  dan  norma sekolah harus bisa diterima oleh laki-laki dan perempuan.  Aktifitas  dan  peraturan  dan bantuan  edukatif  pembelajaran  yang  dibuat sekolah  harus  dapat  diakses,  dimanfaatkan
0% 20% 40% 60% 80% TK SD SMP SMA SMK 49% 60%
60% 57% 53%

## Capaian Standar Sarana dan Prasarana Menurut Jenjang Sekolah
dan  dikontrol  oleh  siswa  laki-laki  dan perempuan.Pada  standar  pengelolaan  juga diatur  temuan,  teguran  dan  arahan  yang diberikan oleh pengawas. Struktur organisasi sekolah  dan  penugasan  kepada  guru  harus
dilakukan secara berimbang untuk guru dan staf  laki-laki  dan  perempuan.  Keputusan yang dilakukan pada rapat harus dimusyawarahkan  secara  bersama  antara laki-laki dan perempuan.
Grafik 9: Capaian Sekolah pada Srandar Pengelolaan
Pada  standar  pengelolaan  yang ditampilkan  pada  grafik  9  capaian  sekolah dibawah 80% dengan capaian terendah pada tingkat  TK  dan  diikuti  oleh  tingkat  SMA yang  berada  dibawah  70%.  Pada  tingkat  TK
mereka secara
umum belum mengintegrasikan  kesetaraan  gender  dalam visi  dan  misi.  Namun  demikian  dalam pelaksanan  kegiatan  akademik  mereka memberikan  pendidikan  dan  fasilitas  yang sama  untuk  siswa  laki-laki  dan  perempuan. Dengan  pertimbangan  usia  peserta  didik mereka belum terlalu menekankan pembedaan  siswa  laki-laki  dan  perempuan. Pada  tingkat  SMA  sebagian  sekolah  bahkan
sudah  mencantumkan  kesetaraan  gender pada  visi  dan  misi  namun  pelaksanaanya belum maksimal.
(7) Capaian Indikator Standar Pembiayaan. Pengaturan pembiayaan ditemukan  pada  standar  7.Pada  standar  ini dinyatakan bahwa anggaran harus menampung  kegiatan  dan  kebutuhan  siswa, tenaga  pendidik  dan  kependidikan  secara berimbang untuk laki-laki dan perempuan.Semua  mereka  harus  dapat mengakses dan memantau anggaran sekolah serta  dapat  mengikuti  evaluasi  terhadap pembiayaan sekolah.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TK SD SMP SMA SMK 60% 77% 76% 66% 78%

## Capaian Standar Pengelolaan Menurut Jenjang Sekolah

## Grafik 10: Capaian Sekolah pada standar Pembiayaan
Tidak  berbeda  dengan  standar sebelumnya,  pada  standar  pembiayaan  TK dan SMA juga mendapatkan nilai yang lebih rendah  dari  jenjang  sekolah  lainnya.  Tidak ditemukan sekolah yang khusus mengangarkan  kegiatan  berbasis  sekolah berwawasan  gender  pada  programnya. Secara umum juga belum semua pihak punya akses  dan  evaluasi  terhadap  anggaran sekolah.
(8) Capaian Indikator Standar Penilaian.  Standar  8  merupakan  standar
tentang  penilaian.  Menurut  standar  ini, penilaian harus mempertimbangkan budaya, perubahan karakter serta kodrat laki-laki dan perempuan.  Secara  umum  sekolah  tidak bermasalah  dengan  penilaian  karena  selama ini  mereka  juga  tidak  membedakan  siswa laki-laki  dan  perempuan  dalam  penilaian. Namun demikian sekolah tidak
mendapatkan  capaian  yang  tinggi  pada standar  ini  karena  kegiatan  tidak  dibuat dalam rencana tertulis.
Grafik 11: Capaian Sekolah pada standar Penilaian
0% 20% 40% 60% 80% TK SD SMP SMA
SMK
63% 73% 74% 61% 72% Capaian Standar Pembiayaan Menurut Jenjang Sekolah
65% 70% 75% 80% TK SD SMP SMA SMK 72% 75% 78% 76% 80% Capaian Standar Penilaian Menurut Jenjang Sekolah
(9) Capaian Indikator Standar Peserta Didik. Keberadaan peserta didik diatur pada standar nomer 9. Pada standar ini disebutkan bahwa jumlah siswa laki-laki dan perempuan harus berimbang sesuai kondisi. Semua siswa berhak  mendapatkan  fasilitas  lingkungan
yang  responsif  gender,  tidak  terjadi penyimpangan  dan  pelecehan  berbasis gender  sehingga  semua  siswa  dapat kesempatan untuk berprestasi secara optimal.
Grafik 12: Capaian Sekolah pada Standar Peserta didik
Indikator 9 mengatur tentang standar peserta  didik.  Pada  standar  ini  sekolah dituntut untuk tidak
membedakan penerimaan  antara  siswa  laki-laki  dan perempuan.  Dilihat  pada  grafik  diatas ternyata  SMK  memiliki  nilai  capaian terendah. Hal ini terjadi karena jumlah siswa laki-laki  dan  perempuan  pada  SMK  sangat ditentukan olah jurusan yang mereka miliki. Terdapat  kecendrungan  lebih  banyak  siswa laki-laki  pada  jurusan  tertentu  seperti  listrik dan otomotif. Sekolah sudah mencoba untuk mensosialisasikan  jurusan  tersebut  kepada masyarakat  namun  image  masyarakat
tentang  kekhasan  jurusan  laki-laki  dan perempuan belum berobah.

## Capaian Indikator Standar Partisipasi Masyarakat
Pada  standar  10  diatur  partisipasi masyarakat  yang  menyangkut  komite sekolah  dan  keanggotaannya.  Anggota komite sekolah harus berimbang antara laki- laki  dan  perempuan  pada  setiap  jabatan. Melalui  komite  sekolah  ini  akan  terjalin komunikasi  antara  sekolah  dan  orang  tua untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan kebutuhan responsive gender.
0% 20% 40% 60% 80% 100% TK SD SMP SMA SMK 75% 84% 80% 74%
70%

## Capaian Standar Peserta Didik Menurut Jenjang Sekolah
Grafik 13: Capaian Sekolah pada Standar Partisipasi Masyarakat
Pada  standar  partisipasi  masyarakat digambarkan  pada  grafik  13  bahwa  SD medapat  capaian  yang  tertinggi.  Hal  ini terjadi  karena  pada  tingkat  sekolah  dasar keterlibatan  orang  tua  di  sekolah  masih tinggi.  Secara  umum  pada  komite  sekolah masih  dominan  anggota  laki-laki  meskipun dalam  urusan  siswa  disekolah  lebih  banyak orangtua perempuan yang berurusan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  pengolahan  data  penilaian pelaksanaan  program  sekolah  berwawasan gender  di  Propinsi  Riau  dapat  disimpulkan hal-hal  berikut:  (1)  secara  umum  sekolah  di Propinsi  Riau  sudah  mulai  mengenal program  sekolah  berwawasan  gender  dan sudah punya keinginan untuk menjalankannya;  (2)  dari  temuan  lapangan capaian  sekolah  pada  indikator  sekolah berwawasan  gender  cukup  baik  namun demikian hal ini belum karena sekolah sudah menjalankan  program  akan  tetapi  karena
secara  umum  selama  ini  tidak  ditemukan masalah  yang  serius  tentang  bias  gender disekolah; (3) Secara umum SMA capaiannya lebih rendah dari jenjang sekolah lainnya.; (4) Standar  Sarana  dan  Prasarana  merupakan indikator  yang  paling  rendah  capaiannya pada semua jenjang sekolah
Dari  hasil  temuan  diatas  dapat diberikan  beberapa  saran  yang  dapat meningkatkan  capaian  semua  standar  pada indicator  sekolah  berwawasan  gender  yaitu: (1)  pemerintah  propinsi  Riau  melalui  Dinas Pendidikan  disarankan  untuk  melakukan pendampingan ke sekolah untuk perencanaan  dan  pelaksanaan  program sekolah  berwawasan  gender  terutama  pada standar  proses;  (2)  sekolah  perlu  diberikan dana  untuk  sarana  dan  prasaran  untuk meningkatkan layanan kepada siswa terutama  melalui  sarana  dan  prasarana;  (3) dinas  Pendidikan  melalui  bidang  terkait perlu  melakukan  kajian  lanjutan  untuk
0% 20% 40% 60% 80% 100% TK SD SMP SMA SMK 64% 84% 76% 71%
72%

## Capaian Standar Partisipasi Masyarakat Menurut Jenjang Sekolah
melihat  faktor  rendahnya  capaian  ditingkat SMA;  (4)  dinas  Kabupaten/kota  yang memiliki  capaian  rendah  disarankan  untuk meningkatkan komunikasi dalam menjalankan program dengan Dinas
Pendidikan Tingkat Propinsi,
Endnotes:
1 Ace Suryadi dan Ecep Idris, Kesetaraan  Gender dalam  Bidang  Pendidikan ,  cet  1,  Bandung Genesindo, 2004, hlm 19
2 Mansour Faqih, Gender Sebagai Alat Anilisis
Sosial , edisi 4 november 1996
3 Mufidah  Ch, Paradigma  Gender,  Malang,
Bayumedia Publishing , 2003 hlm 4-6

## DAFTAR PUSTAKA
Ace Suryadi dan Ecep Idris, Kesetaraan Gender dalam  Bidang  Pendidikan ,  cet  1, Bandung Genesindo, 2004
Mansour  Faqih, Gender  Sebagai  Alat  Anilisis Sosial , edisi 4 November 1996
Mufidah  Ch,  Paradigma  Gender,  Malang, Bayumedia Publishing, 2003
Philip Robinson, Sosiologi Pendidikan , Jakarta : Rajawali Press, 1981, hlm 277