## MINIMALISASI DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI
MELALUI DISEMINASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASYARAKAT DESA SONGAN KECAMATAN KINTAMANI
oleh,
Ratna Artha Windari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

## ABSTRAK
Tujuan    kegiatan      pengabdian      masyarakat      ini      adalah      untuk  meningkatkan wawasan  dan  pengetahuan  serta  kesadaran  hukum  khususnya  bagi  ibu  rumah  tangga serta  generasi  muda  Desa  Songan  terhadap  ketentuan      Undang-undang      Nomor      23 Tahun      2004      tentang      Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). sehingga dikemudian hari jika terjadi KDRT  akibat  perkawinan  poligami  masyarakat Metode  pengabdian  adalah  “RRA  dan  PRA”  (rural  rapid  appraisal  dan  participant rapid appraisal). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim Pakar   Hukum   dari   Undiksha   Singaraja   masyarakat   Desa   Songan   menjadi memiliki  pengetahuan  yang  jelas  dan  utuh  mengenai:  (1)  hakekat  kekerasan  dalam rumah    tangga,        (2)        para    peserta    desiminasi    memahami    bahwa    setiap    orang dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup rumah  tangganya,  baik  dengan  cara  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, (3) upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, (4) sanksi hukum bagi  yang melakukan kekerasan rumah  tangga, dan  (5)  implikasi  perilaku  KDRT  yang  dilakukan  terhadap  anak  dan  kaum perempuan.
Kata-kata kunci: minimalisasi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, desa Songan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  community  service  activities  are  to  develop  the  knowledge  and awareness of the law, especially for housewives and young generation Rural Songan to the  provisions  of  Act  No.  23  of  2004  on  the  Elimination  of  Domestic  Violence (domestic  violence).  until  later  in  case  of  domestic  violence  due  to  polygamy  society devoted  method  is  "RRA  and  PRA"  (rapid  rural  appraisal  and  rapid  appraisal participant).  The  results  showed  that  after  a  given  activity by  a  team  of Legal  Experts dissemination  of  Singaraja  Undiksha  villagers  Songan  to  have  a  clear  and  complete knowledge  of:  (1)  the  nature  of  domestic  violence,  (2)  the  dissemination  of  the participants  understand  that  each  person  is  prohibited  from  domestic  violence  stairs  to the  person  within  the  scope  of  the  household,  either  by  means  of  physical  violence, psychological  violence,  sexual  abuse,  or  neglect  of  household,  (3)  prevention  of
domestic  violence,  (4)  penalties  for  those  who  commit  domestic  violence,  and  (5)  the implications  of  the  behavior  of  domestic  violence  committed  against  children  and women.
Keywords: minimization, polygamy, domestic violence, Songan village.

## 1. Pendahuluan
Masyarakat Desa Songan merupakan masyarakat yang  simbolik dengan poligami. Tradisi  poligami  bagi  masyarakat  Desa  Songan  merupakan  sesuatu  yang  lumrah, bahkan  dianggap sebagai  bentuk “kejantanan” laki-laki  yang  memang dominan dalam berbagai aspek. Berdasarkan data statistik Desa Songan  tercatat sebanyak 89 keluarga dari  423  kepala  kelurga  melakoni  poligami  (Data  Statistik  Desa  Songan  Kintamani Tahun  2010).  Menurut  staf  desa  Songan  data  ini  merupakan    data    jumlah    kepala keluarga    yang    melaporkan    diri    melakukan  poligami  pada  kepala  dusun  atau  pada kepala  desa,  sedangkan  yang  lebih  banyak  tidak  melaporkan  diri  ke-kantor  kepala desa  alias  kawin  secara  adat,  sehingga  tidak    tercatat    dalam    data  statistik    desa. Hal   ini    berarti,    secara  realitas    kepala  keluarga  yang  melakoni  poligami  jauh  lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang terdapat di dalam data statistik desa. Jumlah ini  disinyalir  akan  terus  bertambah,  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah penduduk  dan  jumlah  perkawinan    yang    dilangsungkan    oleh    kaum    muda masyarakat  Desa  Songan. Secara sosial budaya, praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian  masyarakat  Desa  Songan  diterima  oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat yang melakoni poligami. Di sisi lain salah satu dampak dari perkawinan poligami yang seringkali  diabaikan  dalam  masyarakat  adalah  terjadinya    kekerasan  dalam    rumah tangga baik terhadap anak maupun istri
Secara geografis dan sosiologis kelompok-kelompok masyarakat desa songan yang menganut  kebiasaan  berpoligami  dapat  dipetakan  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu  :  (1) masyarakat  yang  tinggal  didaerah  pedalaman,  seperti  daerah  kayuselem  dan  bubung. Masyarakat  di  daerah  pedalaman  yang  cenderung  terisolir  ini    mengangap    poligami merupakan  simbolisasi  kemampuan  dan  keberhasilan laki-laki, serta memanfaatkan praktek  poligami  sebagai  hiburan,  karena  memang  daerah-daerah  ini  sangat  minim sentuhan  hiburan,    (2)  kelompok  masyarakat  yang  pendidikannya  masih  rendah. Kelompok masyarakat ini cenderung mencoba melepaskan diri dari masalah dan beban hidup  dengan  cara  berpoligami,  (3)  kelompok  masyarakat  yang  masih  sangat  panatik
terhadap  punduhan  (satu  keturunan).  Kelompok masyarakat  ini  menjadikan  hubungan kekerabatan  harus  terus  dipertahankan  sebagaimana  ikatan  ketela  rambat  yang  terus terikat.
Poligami  merupakan  praktek  perkawinan  seorang  pria  dengan  dua  atau  lebih perempuan.  Praktek  poligami  yang  di  beberapa  daerah  dianggap  sebagai  simbol kejantanan  dan  keperkasaan  pria  tidak  terlepas  dari  pengaruh  budaya  patriarkhi  yang memposisikan  kaum  pria  lebih  tinggi  dibandingkan  kaum  perempuan.    Salah    satu dampak    negatif    yang    sangat    besar    dari    perkawinan  poligami    adalah    terjadinya tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri  dan  anak-anak  mereka  yang  dipicu  dari  dijalankannya  perkawinan  poligami adalah mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman  dan  teror  serta  pengabaian  hak  seksual  istri.  Meskipun  hukum  mengatur secara tegas sanksi yang dikenakan kepada pelaku KDRT namun dalam sebagian besar kasus KDRT di Indonesia,  khususnya  pada  masyarakat  Desa  Songan  seringkali  tidak dilaporkan  ke    pihak    berwajib    atau    aparat    kepolisian.    Hal    ini    menimbulkan berbagai  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat Desa  Songan  tentang  hak-hak  korban  KDRT  dan  perlindungan  hukumnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.
Tujuan  utama  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  untuk  meningkatkan wawasan  dan  pengetahuan  serta  kesadaran  hukum  khususnya  bagi  para  ibu  rumah tangga serta generasi muda (karang taruna) Desa Songan terhadap hukum penghapusan KDRT (UU  No. 23  Tahun  2004), sehingga dikemudian hari jika terjadi KDRT  akibat perkawinan  poligami  masyarakat  sudah  mengetahui  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  untuk  melindungi  kaum  perempuan  dan  anak-anak  yang  mengalami  hal tersebut.
Mengingat    sedemikian    urgennya    permasalahan    KDRT    akibat    poligami  pada masyarakat  Desa  Songan  Kintamani  dan  implikasinya  terhadap  perlindungan perempuan,  maka  program  ini  disinyalir  akan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  : (1) ibu rumah tangga dan karang taruna, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang hukum penghapusan  KDRT (UU    No.    23    Tahun    2004),    dan        (2)    kaum    perempuan,  program  pengabdian
masyarakat  ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang perlindungan hukum terhadap tindak KDRT.

## 2. Metode Pelaksanaan Pengabdian
Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan  dan  wawasan  para  ibu  rumah  tangga  dan  karang  taruna di Desa Songan Kecamatan  Kintamani  dalam  memahami  hukum  penghapusan  KDRT    (UU  No.  23 Tahun  2004)  dengan  sistem  jemput  bola.  Untuk  kepentingan  pencapaian  tujuan program  ini,  maka  rancangan    yang  dipandang  sesuai  untuk  dikembangkan  adalah “RRA  dan  PRA”  (rural  rapid  appraisal  dan  participant  rapid  appraisal).  Di  dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sisi  lain, program  ini juga diarahkan pada  terciptanya  iklim  kerjasama  yag  kolaboratif  dan  demokratis  dalam  dimensi mutualis  antara  dunia  perguruan  tinggi  dengan  masyarakat  secara  luas  di  bawah koordinasi  pemerintah  Kabupaten  setempat,  khususnya  dalam  rangka  meningkatkan pengetahuan dan wawasan ibu rumah tangga dan  generasi muda (karang taruna) Desa Songan  Kecamatan  Kintamani  secara  cepat  namun  berkualitas  bagi  kepentingan pembangunan masyarakat setempat
Model  pelaksanaan  kegiatan  ini  akan  dilakukan  secara  langsung  (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem  pembelajaran  yang dilakukan  di  sekolah atau perguruan tinggi.    Lama  pelaksanaan  kegiatan  adalah  8  (delapan)  bulan      yang  dimulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  proses  evaluasi  dengan  melibatkan  ibu- ibu  rumah  tangga  dan  seluruh  karang  taruna  yang  ada  di  Desa  Songan    Kecamatan Kintamani,   yang  masing-masing  banjar  akan  diwakili  10 orang  dengan  proporsi berimbang    antara    ibu    rumah    tangga    dengan    pemuda  pemudi,  sehingga  jumlah pesertanya  sebanyak  130  orang.  Pada  akhir  program  setiap  peserta  akan  diberikan sertifikat  sebagai    tanda  bukti  partisipasi    mereka  dalam  kegiatan  ini.  Melalui program  ini,  diharapkan  kaum  ibu  rumah  tangga  dan  juga    generasi    muda    Desa Songan  mendapatkan  pengetahuan  dan  pemahaman yang  jelas  tentang  UU    No. 23    Tahun    2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan menyebarluaskannya pada masing-masing banjar yang ada di Desa Songan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Desa  Songan Kintamani dalam kaitannya dengan masalah kekerasan rumah tangga yang disebabkan karena perkawinan poligami yang tidak didasarkan pada syarat-syarat UU Perkawinan No.  1  Tahun  1974,  maka  pelaksanaan  program  pengabdian  masyarakat  ini  telah dilakukan  dalam  bentuk  sosialisasi  kepada  keluarga  yang  mengalami          kekerasan dalam    rumah    tangga    dan    keluarga    yang    melakukan  poligami  pada  masyarakat Desa Songan. Dipilihnya sasaran keluarga yang rentan terhadap kekerasan pada rumah tangga,  khususnya  keluarga  yang  melakukan  poligami,    karena  keluarga    yang melakukan    poligami    selama  ini    paling    sering  mengalami  berbagai  persoalan, termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Di  sisi  lain,  keluarga  poligami  diharapkan mampu  menyebarluaskan  kepada  masyarakat  lain  yang  ada  di  Desa  Songan  tentang akibat kekerasan rumah tangga, baik secara hukum maupun secara psikologis terhadap korban dan keluarga.
Diseminasi  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  Pada  Masyarakat  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani  ini dilaksanakan  pada  bulan  September  di  Balai  Banjar  Toya  Bungkah  Kecamatan Kintamani    dengan    keterlibatan    penuh    seluruh      tim    yang  memiliki  spesifikasi kepakaran di bidang hukum. Adapun alur diseminasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Pada  Masyarakat  Desa Songan  Kecamatan  Kintamani,  1)  Tahap  persiapan,  yang  terdiri  dari      tahap:  (a) penyiapan   bahan   administrasi   sesuai   dengan   kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, (b) melakukan koordinasi dengan karang kepala Desa Songan dan peserta pelatihan, (c) menyiapkan  materi  pelatihan,  (d)  menyiapkan  narasumber  yang  memiliki  kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif,  2) tahap pelaksanaan, yang  terdiri dari   :  (a)  melakukan  sosialisasi  UU No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada  Masyarakat  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani,  (b)  diskusi  terbatas  mengenai efek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a)  persentasi  kesimpulan  sosialisasi  oleh  peserta,  (b)  refleksi  dan  tes  dari  pakar,  dan (c) memberikan penilaian terhadap tes yang diberikan pada peserta sosialisasi.
Pada  proses  diseminasi  para  peserta  sangat  antusias  mendengarkan  dan memahami  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)    yang  menjadi  dasar  dalam  menanggulangi  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Pada  proses  sosialisasi  terungkap  sebenarnya  telah  banyak  terjadi kejadian  kekerasan  rumah  tangga  di  Desa  Songan  Kintamani,  namun  tidak  sampai diajukan    ke    ranah    hukum,    baik    oleh    korban    maupun    orang    yang  mengetahui kejadian  tersebut.  Berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  dianggap sebagai  pristiwa  yang  bersifat  “kekeluargaan”  dan  tidak  ada payung hukum yang dapat menyentuh  “hakekat kekeluargaan tersebut”,  sehingga mesti  diselesaikan  secara pribadi  antar  anggota  keluarga.  Apalagi  yang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  suami  yang  menjadi  kepala  keluarga,  sudah  dianggap  sebagai  sesuatu yang lazim berlaku dan tabu untuk diungkit-ungkit atau disampaikan pada orang lain.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa  Songan Kintamani  pada  umumnya  menimpa  kaum  perempuan  dan  anak-anak.  Hal  ini disebabkan  karena  kaum  perempuan,  khususnya  yang  melakoni  “memadu” (dipoligami)  menjalani  “persaingan”  diantara  istri-istri  untuk  mendapatkan  perhatian suami, sehingga cenderung menuruti apapun yang menjadi kemauan suami. Di sisi lain kaum  perempuan  secara  fisik  lebih  lemah  diabndingkan  dengan  kaum  laki-laki. Kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh  kaum  laki-laki  yang  mempunyai istri  lebih  dari  satu untuk  melakukan  tidakan  yang  semena-mena,  yang  pada  dasarnya    telah    mengarah dan  termasuk  dalam  kekerasan  rumah  tangga.  Pada proses sosialisasi juga terekam, baik  kaum  perempuan,  anak-anak  dan  laki-laki  yang  mengikuti  proses  sosialisasi tidak  mengetahui  adanya  undang  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) yang menjadi jaminan perlindungan  dan payung  hukum  terhadap  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anggota  keluarga.  Mereka berasumsi  persoalan  rumah  tangga  merupakan  persoalan  yang  bersifat  kekeluargaan, sehingga  tindakan  apapun  yang  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  terhadap  anggota keluarga  lainnya  tidak  dapat  dikenakan  sanksi.  Asumsi  ini  juga  melekat  pada  kaum perempuan  dan  anak-anak  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga tidak berani menceritakan  atau  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  berkaitan dengan  kekerasan    yang    dilakukan    oleh    suami    atau    orang    tuanya.    Bahkan,
dianggap sebagai  sesuatu  yang  wajar  dan  lumrah  terjadi.   Padahal  dalam  konsideran UU  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan Undang- Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Disamping itu, segala bentuk kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran    hak asasi    manusia    dan    kejahatan    terhadap    martabat    kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi  yang  harus  dihapus.  Adanya  konsideran  dan  aturan  hukum  ini  tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat Desa Songan Kintamani.
Adapun  jenis  kekerasan  rumah  tangga  yang  dialami  adalah  dalam  bentuk kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga. Dari  proses  sosialisasi  terungkap  kekerasan  rumah  tangga  yang  paling  sering  terjadi pada  anggota  keluarga  yang  melakoni  poligami  adalah  kekerasan  psikis  dan penelataran  rumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan  karena  perkawinan  poligami  pada masyarakat  Desa  Songan  yang  hanya  dilalui  dengan  proses  adat,  tidak  mendapatkan pengakuan secara hukum nasional, kerana tidak tercatat dikantor catatan sipil. Kondisi ini  menyebabkan  secara  hukum  nasional  perkawinannya  dinggap  tidak  pernah  terjadi dan  anak  yang  terlahir  dari  hubungan  poligami  tidak  mendapatkan  pengakuan  secara hukum  nasional.  Sehingga,  anak  yang  terlahir  dari  poligami  secara  hukum  nasional tidak  mempunyai  hak  atas  apa  yang  dimiliki  oleh  bapaknya.      Hal  ini  juga berimplikasi pada perempuan yang dipoligami, dimana mereka tidak mempunyai dasar hukum  yang  kuat  untuk  menuntut  suaminya,  karena  tidak  tercatat  di  kantor  catatan sipil. Kondisi ini menyebabkan  laki-laki  yang  melakoni  poligami  merasa  memiliki kekuasaan  secara  penuh  atas  istri-istri  dan  anak-anak  yang  terlahir  dari  proses perkawinan poligami yang dilakoni.
Negara  secara  hukum  melalui  pasal  10  UU  No.23  Tahun  2004  memberikan beberapa  hak  terhadap    korban  KDRT,    yakni  korban  berhak  mendapatkan:  (a) perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  (b)  advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun, (c) berdasarkan penetapan perintah  perlindungan  dari  pengadilan;  (d)  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan medis; (e) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan  korban;
(f)  pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  dan  (g) pelayanan  bimbingan  rohani.  Disamping  perlindungan  tersebut,  apabila  terjadi kekerasan  dalam  rumah  tangga  maka  pasal  26  dan  pasal  27  juga  mengatur  sebagai berikut: (a) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada  kepolisian  baik  di  tempat  korban  berada  maupun  di  tempat  kejadian  perkara, (b) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam  rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun  di  tempat  kejadian  perkara,  dan  (c)  dalam  hal  korban  adalah  seorang  anak, laporan  dapat  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh,    atau  anak    yang bersangkutan    yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Setelah      diberikan    sosialisasi      oleh    tim      pakar      hukum      dari      Undiksha Singaraja,    masyarakat    di  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani  dapat  memahami dengan  jelas  UU  No.23  Tahun  2004    Tentang  Penghapusan  Kekerasan    Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  Bahkan  para  peserta  dapat  mengetahui  bahwa  undang- undang  tersebut  akan  mengikat  semua  masyarakat,  termasuk  anggota  keluarga yang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Para  peserta  juga  mengetahui  jenis- jenis  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan      akibat  hukumnya,  jika  terjadi  kekerasan dalam  rumah  tangga,  khususnya  bagi  para  pelaku,  walapun  itu  anggota  keluarga.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  diskusi  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pakar      hukum Undiksha,      terhadap      pengetahuan      dan      keterampilan      peserta  sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa para peserta yang mengikuti desiminasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di  memiliki  pengetahuan  yang  konsisten  mengenai  hakekat kekerasan  dalam  rumah  tangga,  jenis-jenis  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  akibat  hukumnya  jika  melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program  desiminasi  ini,  maka  sosialisasi  ini  akan  dinilai  berhasil  apabila  mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan  peserta sosialisasi  tentang  UU  No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  tidak  lanjut  juga  terekam,  beberapa  manfaat  praktis yang   diperoleh   oleh   peserta   desiminasi   Desa   Songan   Kecamatan Kintamani melalui  sosialisasi  UU  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai  hakekat  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  (2)      para  peserta  desiminasi memahami  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  baik  dengan  cara  kekerasan  fisik, kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  atau  penelantaran  rumah  tangga.Kekerasan  fisik adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat. Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Kekerasan  seksual  meliputi:  pemaksaan hubungan seksual  yang dilakukan terhadap  orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga  tersebut;  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu, (3) upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, (4) sanksi  hukum bagi  yang melakukan  kekerasan  rumah  tangga.  Para  peserta  memahami  sanksi pidana yang  akan  dikenakan  kepada  pelaku,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal 44 sampai dengan pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara minimal  4  (empat) bulan  dan  maksimal  20  tahun,  serta  denda  mulai  dari  Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah)  hingga  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah).  Selain  pidana sebagaimana tersebut diatas, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan  berupa  (pasal  50):  (1) Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan (2) Penetapan  pelaku mengikuti program  konseling  di  bawah  pengawasan  lembaga tertentu,  dan  (5)  Implikasi perilaku   KDRT   yang   dilakukan   oleh   sang   suami kepada      dirinya      akan  menimbulkan  beberapa  hal  seperti:  (1)  rasa  traumatis  yang dalam  seperti  munculnya  perasaan  takut  dan  cemas  terus  menerus,  (2)  hilangnya rasa  percaya  diri,  (3)  hilang  kemampuan  untuk  bertindak  dan  menjadi  tidak  berdaya, (4) bisa mengakibatkan kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan, atau bunuh diri, (5) adanya  trauma  fisik  berat,  (6)  trauma  fisik  dalam  kehamilan   yang  beresiko
terhadap ibu dan janin, (7) kehilangan akal sehat atau gangguan jiwa, (8) paranoid atau perasaan  curiga  terus  menerus  kepada  orang  lain,  (9)  gangguan  psikis  berat  seperti depresi,  sulit  tidur,  disfungsi  seksual,  kurang  nafsu  makan,  kelelahan kronis dan lain sebagainya

## 4. Penutup
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  pada  masyarakat  Desa Songan  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli  dapat  ditarik  beberapa  simpulan, yaitu  :  (1)  Masyarakat  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli,  belum memiliki  pengetahuan  yang  jelas  mengenai  UU  No.23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Selama  ini  prilaku  atau tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dianggap  sebagai  dianggap  sebagai  pristiwa yang  bersifat  “kekeluargaan”  dan  tidak  ada  payung  hukum  yang  dapat  menyentuh “hakekat  kekeluargaan  tersebut”,  sehingga  mesti  diselesaikan  secara  pribadi  antar anggota  keluarga.  Apalagi  yang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah    tangga    adalah suami   yang  menjadi  kepala  keluarga,  sudah  dianggap sebagai sesuatu  yang lazim berlaku  dan  tabu  untuk  diungkit-ungkit  atau  disampaikan    pada    orang    lain;    (2) Setelah    diberikan    diseminasi    oleh    tim,  masyarakat  Desa  Songan    memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai (a) hakekat kekerasan dalam rumah tangga, (b)    para  peserta  desiminasi  memahami  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang    dalam    lingkup    rumah    tangganya, baik    dengan    cara    kekerasan    fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  atau penelantaran  rumah  tangga,  (c)  upaya  penanggulangan  terhadap  kekerasan  dalam rumah tangga, (d) sanksi hukum bagi yang melakukan kekerasan rumah tangga, dan (e) implikasi  perilaku  KDRT  yang  dilakukan  terhadap  anak  dan  kaum  perempuan;      (3) Program  ini  berhasil  meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  dalam memahami hakekat kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, cara penanggulangan   kekerasan   dalam   rumah   tangga,   sanksi   hukum   bagi pelaku  kekerasan    dalam    rumah    tangga    dan    implikasi    kekerasan    dalam    rumah tangga terhadap korban (perempuan, maupun anak-anak).
Saran  yang  layak  dipertimbangkan,  antara  lain:  (1)  Bagi  laki-laki  yang melakukan  poligami,  hendaknya  dapat  memberikan  perlakukan  yang  adil  terhadap
semua  istri  dan  anak-anak.  Penyelesaian  persoalan  di  dalam  keluarga  semestinya dilakukan  secara  demokratis  dan  terbuka,  sehingga  tidak  menyebabkan  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  pada  akhirnya  merugikan  anak-anak  dan  kaum perempuan;  (2)  Bagi  kaum  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga,  hendaknya  menyampaikan  penindasan  yang  dilakukan  oleh  suaminya  kepada pihak  yang  berwajib,  sehingga  dapat  diproses  dan  menjadi  pelajaran  bagi  laki-laki yang  doyan  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan;  (3)  Bagi  tokoh masyarakat,  hendaknya  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  para  pelaku  kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh laki- laki yang melakoni poligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Daweg, (1968). Babad Desa-desa di Bali. Bangli: Deppen Kabupaten Bangli
Dina.    (2008).    Poligami    Menurut    Pandangan    Islam    dan    Siswa-Siswi    SMA    38 Jakarta. (Makalah). Jakarta
Kaler,    I.G.K.    (1983)    Butir-butir    Tercecera    tentang    Adat    Bali.    Denpasar    Bali Agung.
Komnas  Perempuan,  (2002).  Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia,
Jakarta: Ameepro
Ratna.  (2007).  Negara  Wajib  Mengatur  Poligami.  (Makalah).  Disarikan  dalam Harian Umum Warta Kota 12 Mei 2007
Panetje  Gede,  (1989)  Aneka  Catatan  Tentang  Hukum  Adat  Bali  :  Denpasar  ;  Guna Agung
Sugiyono,  2006,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  kualitatif  dan  R  &  D,  Bandung: ALFABETA
Yuarsi, Susi Eja, (2002). Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta:  Kerjasama  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM  dengan Ford Foundation
Undang-Undang    No.    1    Tahun    1974    Tentang    Perkawinan,    Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
Undang-Undang N0.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95