## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Klaim Quantum  Meruit sebagai  Perbaikan  atas Pelanggaran Kontrak
Muhammad Adi Saputra 1 , Febrina Hertika Rani 2* , Dea Justicia Ardha 3
1 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

## *Corresponding Author: febriinaaranii@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 7 Mar 2024 Review: 14 Jun 2024 Diterima: 24 Jul 2024 Terbit: 25 Jul 2024 Pelaksanaan kontrak dapat  menimbulkan sejumlah masalah  hukum,  salah  satunya adalah  pengakhiran kontrak  secara  sepihak  Ada  berbagai  upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat  dalam  suatu  kasus  tergantung  pada  materi subyek  kontrak  dan  sifat  pelanggarannya  di antaranya  tuntutan  ganti  rugi  dengan  cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas  dasar Quantum  Meruit. Adapun  permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  apa perbedaan  klaim Quantum  Meruit dengan  klaim ganti  rugi  pada  umumnya?  Dan  kapan  klaim Quantum  Meruit dapat  menjadi  pilihan  yang  tepat sebagai  perbaikan  atas  pelanggaran  kontrak? Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  apa yang  membedakan  antara  klaim Quantum  Meruit dengan  klaim  ganti  rugi  pada  umumnya  dan mengetahui  kapan  klaim Quantum  Meruit dapat menjadi  pilihan  yang  tepat  sebagai  perbaikan  atas pelanggaran  kontrak.  Dan  bermanfaat  untuk mempermudah  menyelesaikan  sengketa  hukum yang timbul dari kontrak dan mempermudah dalam hal penentuan kompensasi. Metode Penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif . Dikatakan Quantum  Meruit apabila  sebanyak  yang telah  diperoleh Quantum  Meruit sebagai  sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk  membayar  kompensasi  sesuai  dengan  nilai yang  wajar  dari  layanan  yang  diberikan  semata- mata  untuk  mengembalikan  jumlah  yang  menjadi haknya.  Sementara  Ganti  rugi  adalah  cara pemenuhan  atau  kompensasi  hak  oleh  pengadilan yang  diberikan  kepada  satu  pihak  yang  menderita kerugian  oleh pihak  lain  yang melakukan  kelalaian atau  kesalahan  sehingga  menyebabkan  kerugian tersebut. Quantum  Meruit dapat  menjadi  pilihan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
yang tepat pada saat terdapat sebuah kontrak baik itu  secara  tersurat  maupun  tersirat  mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah  kontrak  baru  tersirat  yang  menggantikan kontrak  asli  salah  satu  pihak  yang  berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan  oleh  pihak  lain  demikian  juga  apabila salah  satu  pihak  menghalangi  pihak  lain  dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.
Kata Kunci: Kontrak; Quantum Meruit ; Ganti Rugi
Article’s History Abstract Received: 7 Mar 2024 Reviewed: 14 Jun  2024 Accepted: 24 Jul 2024 Published: 25 Jul 2024
There are various remedies for breach of contract, the appropriate remedy in a case depends on the subject matter  of  the contract  and  the nature  of  the breach including claims for damages by way of recovering a sum  of  money,  or  claims  based  on  Quantum  Meruit. The problems raised in this research are what is the difference  between  Quantum  Meruit  claims  and compensation  claims  in  general?  And  when  can  a Quantum Meruit claim be the right choice to remedy breach of contract? The purpose of this research is to find out what distinguishes between Quantum Meruit claims and compensation claims in general and when Quantum Meruit claims can be the right choice as a remedy  for  breach  of  contract. It  is  beneficial  for facilitating  the  resolution  of  legal  disputes  arising from  contracts  and  simplifying  the determination  of compensation. The research method used is normative legal research. It is said to be quantum meruit if it is as  much  as  it  has  earned.  Quantum  Meruit  as  a concept of recovery means 'as much as it is worth' and measures  recovery  based  on  an  implied  contract  to pay compensation according to the reasonable value of the services rendered solely to recover the amount to which it is entitled. Meanwhile, compensation is a way of fulfilling or compensating rights by the court given to one party who suffers losses by another party who commits negligence or error that causes the loss. Quantum Meruit can be the right choice when (there is  a  contract  either  expressly  or impliedly  regarding the provision of services but in it there is no agreement clause  on  the  provision  of  wages,  situations  where there are actions of both parties there is a new implied contract that replaces the original contract one of the

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
contracting parties chooses to terminate the contract because of a violation committed by the other party as well  as  if  one  party  prevents  the  other  party  from carrying out its obligations under the contract.
Keywords: Contract; Quantum Meruit; Compensation
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Keberadaan  manusia  di  bumi  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dan  selaras dengan  perjalanan  waktu.  Akibatnya,  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah manusia,  bertambah  pula  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  manusia  untuk memenuhi semua kebutuhannya (Martono & Nugroho, 2016). Kontrak dalam kehidupan  manusia  adalah  hal  yang  mutlak.  Tanpa  bantuan  orang  lain, seseorang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Sebagian  besar kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan,  dan  bahkan  hiburan,  dipenuhi  melalui  perdagangan.  Setiap transaksi  biasanya  melibatkan  perbedaan  kepentingan  antara  pihak-pihak yang  terlibat.  Kontrak  kemudian  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik kepentingan ini (Zamroni, 2020).
Mengenai  perjanjian  (kontrak)  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak  yang  berkomitmen  untuk  memenuhi  janji-janji  mereka  Seperti  yang dijanjikan  disebut  kontrak.  Ketika  dua  pihak  setuju,  kontrak  dibuat  yang memiliki  sejumlah  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak itu sendiri. Hak dan kewajiban yang sebenarnya berkembang sebagai tanggapan terhadap persyaratan  untuk  menyelesaikan  tugas  pencapaian.  Pencapaian  tujuan adalah  pelaksanaan  hak  dan/atau  kesepakatan  yang  ditentukan  dalam kontrak,  dan  memiliki  kekuatan  hukum  di  antara  para  pihak  yang  telah berkomitmen  untuk  itu  (Dirdjosisworo,  2002).  KUHPer  Bab  II,  Buku  III, membandingkan  kontrak  dengan  perjanjian.  Bab  II,  Buku  III  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, " Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst " (Perikatan  yang  Berasal  dari  Kontrak  atau  Perjanjian),  menjelaskan  hal  ini dengan jelas (Khairandy, 2014).
Pelaksanaan  kontrak  dapat  menimbulkan  sejumlah  masalah  hukum,  salah satunya  adalah  pengakhiran  kontrak  secara  sepihak.  Ketidaksepakatan tentang  bagaimana  kontrak  akan  dilaksanakan  biasanya  menjadi  penyebab pemutusan perjanjian secara sepihak. Terdapat  ketidaksepakatan mengenai

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
bagaimana pelaksanaannya. Konflik dapat timbul dari perbedaan penafsiran atas  pelaksanaan,  dari  penundaan  pelaksanaan  hingga  ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan pelaksanaan, atau dari melakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak/hal-hal yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (Hernoko, 2013).
Pelanggaran  kontrak  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  gagal  memenuhi kewajiban-kewajiban  kontraktualnya  atau  salah  satu  pihak  menyangkal kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban-kewajiban yang terungkap maupun tersirat. Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya.  Dalam  suatu  keadaan  tertentu  mungkin  ada  beragam perbaikan,  baik  bersama-sama  maupun  alternatif,  dalam  setiap  kasus  pihak penggugat dalam pembelaan harus menyatakan perbaikan yang diinginkan di antaranya dapat berupa tuntutan ganti rugi tidak dilikuidasi, tuntutan ganti rugi  dilikuidasi,  tuntutan  ganti  rugi  dengan  cara  memperoleh  kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar Quantum Meruit (Major, 2018).
Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  apa perbedaan  klaim Quantum  Meruit dengan  klaim  ganti  rugi  pada  umumnya? Kapan  klaim Quantum  Meruit dapat  menjadi  pilihan  yang  tepat  sebagai perbaikan  atas  pelanggaran  kontrak?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  apa  yang  membedakan  antara  klaim Quantum  Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  suatu  jenis penelitian  hukum  yang  bersifat  doktrinal  yang  umumnya  hanya mengandalkan sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, dan  sumber  data  sekunder  seperti  artikel  ilmiah,  jurnal,  serta  buku  yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Pendekatan  yuridis  normatif  dalam penelitian  ini  dapat  juga  dianggap  sebagai  penelitian  kepustakaan  karena mengacu  pada  sumber  dan  referensi  dari  peraturan  tertulis  serta  materi hukum lainnya (Daintha, 2017). Pada penelitian ini hukum dipahami sebagai apa  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang  atau  sebagai  pedoman  atau standar yang berfungsi sebagai  standar untuk aktivitas manusia yang dapat diterima  (Amiruddin  &  Asikin,  2012).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  penelusuran  terhadap  sumber  data  di  perpustakaan  guna mendapatkan  informasi  yang  relevan.  Penelusuran  sumber  data  bertujuan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
untuk  mengumpulkan  informasi  terkait  permasalahan  hukum  yang  sedang diteliti  secara  mendalam  dan  luas.  Untuk  menarik  kesimpulan,  pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menerapkan konsep yang logis,  sistematis,  dan  konsisten.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memahami permasalahan  secara  menyeluruh  dan  komprehensif  (Efendi  &  Ibrahim, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
Perbedaan  Klaim Quantum  Meruit dengan  Klaim  Ganti  Rugi  pada Umumnya
Hukum  perdata,  yang  mengatur  hubungan  antara  individu  atau  kelompok sehingga hubungan tersebut dapat diberikan kepastian hukum dan keamanan, merupakan salah satu dari sekian banyak hukum yang mengatur masyarakat di Indonesia. Hukum-hukum ini dikompilasi ke dalam satu buku yang dikenal sebagai  KUHPer.  Hubungan  perikatan  diatur  dalam  KUHPer  dan  dibahas dalam  buku  3  buku  ini.  Perjanjian  itu  sendiri  dapat  dipahami  sebagai komitmen  tertulis  atau  lisan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mereka.  Jika  terbukti  bahwa  salah  satu  pihak  melanggar  janji,  maka  pihak tersebut  akan  dimintai  pertanggungjawaban  (Sanjaya,  Budiartha,  &  Ujianti, 2023). Hubungan antara para pihak selalu menjadi perhatian hukum. Seperti halnya  membeli  dan  menjual  barang  adalah  kegiatan  mendasar  dari  bisnis, kontrak untuk penjualan dan pembelian barang adalah jenis hubungan yang paling umum di sektor bisnis. Selain itu, karena perusahaan mempekerjakan banyak  orang,  kontrak  kerja  memainkan  peran  penting  dalam  hukum perusahaan  (Lewis,  2021).  Kontrak  dapat  dinyatakan  secara  langsung  dan tidak  langsung.  Kontrak  yang  dinyatakan  secara  langsung  terjadi  saat  para pihak  secara  sadar  dan  dengan  sengaja  mengakadkan  suatu  kesepakatan.
Kontrak  tidak  langsung  adalah  kontrak  yang  dapat  diasumsikan keberadaannya  dari  keadaan-keadaan  yang  mengelilingi  kontrak  tersebut (Lewis, 2021).
Kontrak pada dasarnya adalah dokumen hukum di mana satu orang mengikat orang lain dengan sebuah komitmen, atau beberapa pihak mengikat satu sama lain  dengan  sebuah  kesepakatan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  (Miru,  2012).  Hubungan  kontraktual  kemudian  digunakan  untuk menggambarkan  hubungan  yang  mengikat  secara  hukum  yang  telah terbentuk. Para pihak dapat menegaskan hak dan kewajiban masing-masing melalui hubungan kontraktual (Nieuwenhuis, 2012).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Prinsip  kepastian  kontrak  ( pacta  sunt  servanda )  dan  kebebasan  berkontrak telah  ditetapkan  oleh  hukum  kontrak  itu  sendiri  sebagai  alat  untuk memperkuat  sifat  mengikat  kontrak  (Zamroni  &  Putera). Perjanjian prakontrak  biasanya  merupakan  langkah  pertama  dalam  setiap  kemitraan kontrak.  Selama  tahap  ini,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  negosiasi  untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan agar para pihak dianggap telah memahami setiap klausul dalam kontrak pada saat penutupan kontrak. Meskipun demikian, kesalahpahaman masih sering terjadi, terutama pada saat kontrak  sedang  dilaksanakan.  Perselisihan  kontrak  muncul  dari  perbedaan interpretasi  hubungan  kontrak  ini.  Interpretasi  kontrak  terus  menjadi penyebab utama sengketa kontrak di pengadilan, seperti yang dinyatakan oleh Schwartz & Scott (Schwartz & Scott, 2010).
KUHPer  menetapkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat  para  pihak  yang  membuatnya.  Asas  kebebasan  berkontrak  pada dasarnya terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa setiap  individu  bebas  untuk  membuat  kontrak  atau  tidak,  bebas  untuk membuat kontrak dengan siapa pun yang mereka pilih, bebas untuk memilih syarat-syarat kontrak, bebas untuk memilih bentuk kontrak, dan bebas untuk memilih  hukum  yang  akan  berlaku  dalam  kontrak  tersebut  (Muskibah  & Hidayah, 2020).
Syarat sahnya perjanjian / kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat,  cakap,  hal  tertentu  dan  kausa  yang  halal  (Muhammad,  1982). Abdulkadir  Muhammad  menguraikan  unsur-unsur  dalam  suatu  perjanjian atau kontrak, yaitu Adanya pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari manusia, subjek hukum, dan badan hukum baik yang berbentuk badan hukum (recht person) maupun manusia alamiah (dewasa dan cakap), ada persetujuan para pihak, Diperlukan pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu yang tidak  melanggar  hukum,  ketertiban  umum,  konvensi  yang  diakui,  atau kesusilaan, Pencapaian tertentu diwajibkan oleh satu pihak dan dapat diminta oleh  pihak  lain,  dan  sebaliknya. Beberapa  jenis  perjanjian  tertentu  dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang,  agar  suatu  kontrak  yang  dibuat  menjadi  sah  (Syaifuddin, 2012).
Hampir  semua  jenis  interaksi  hukum dalam  masyarakat,  perjanjian  standar digunakan.  Asal  mula  fenomena  ini  dapat  dikaitkan  dengan  kondisi  sosial- ekonomi,  di  mana  pemerintah  dan  perusahaan-perusahaan  besar berkolaborasi  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  saling  menguntungkan. Meskipun  demikian,  belum  ada  penggunaan  yang  konsisten  dari  frasa

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
"perjanjian  baku"  dalam  literatur  hukum  Indonesia  maupun  literatur internasional.  Menurut  McLauchlan,  interpretasi  kontrak  adalah  proses menafsirkan  ketentuan  kontrak  dalam  konteks  keadaan  yang  melingkupi kesepakatan para pihak. Konteks ini mencakup semua faktor sosial, ekonomi, dan  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  keinginan  para  pihak  untuk mencapai  kontrak  pada  saat  itu  (Mclauchlan,  2009).  Keadaan  di  sekitar pelaksanaan  kontrak  juga  harus  dipertimbangkan  ketika  menafsirkannya, bukan  hanya  pada  titik  kesimpulannya  saja.  karena  adanya  kemungkinan keadaan yang berubah ketika kontrak sedang dilaksanakan. Negosiasi ulang biasanya  dilakukan  ketika  keadaan  dan  persyaratan  pada  saat  pelaksanaan kontrak  berubah  secara  drastis.  Karena  akan  ada  pihak  yang  dirugikan  jika kontrak  tetap  dilaksanakan  apa  adanya.  Joanne  Kellermann  menegaskan bahwa  memahami  sebuah  kontrak  melibatkan  mencari  tahu  konsekuensi hukum dan juga makna dari kata-kata para pihak." (Zamroni, 2020).
Kesalahan  perdata  yang  dapat  ditindaklanjuti  secara  hukum  yang  dikenal sebagai wanprestasi terjadi ketika salah satu atau lebih pihak dalam kontrak gagal memenuhi kesepakatan dengan tidak melaksanakan atau mengganggu kinerja pihak lain. Ketika salah satu pihak dalam kontrak menyatakan niatnya untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya atau menunjukkan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak, pihak tersebut  telah  melakukan  pelanggaran.  Hal  ini  dapat  terjadi  sebagian  atau seluruhnya. Jika kontrak dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian tersebut. Hakim  harus  meninjau  kontrak  untuk  menilai  apakah  telah  terjadi pelanggaran atau tidak. Untuk melakukan hal ini, mereka harus melihat hal- hal  berikut:  apakah  kontrak  tersebut  benar-benar  ada,  apa  saja persyaratannya,  dan  apakah  ada  perubahan  yang  telah  dibuat.  Hakim kemudian dapat menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dan seberapa serius pelanggaran tersebut. Selain itu, penggugat harus menunjukkan bahwa telah  terjadi  pelanggaran  sejak  awal  dan  bahwa  ia  telah  memenuhi  semua persyaratan  yang  ditetapkan  agar  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa kontrak  tersebut  telah  dilanggar.  Sebelum  mengajukan  gugatan,  penggugat juga harus memberi tahu tergugat tentang pelanggaran tersebut (Wikipedia, 2023).
Wanprestasi dalam konteks pelaksanaan perjanjian mengacu pada kegagalan dalam  melaksanakan  tugas  yang  telah  disepakati  bersama.  memenuhi tanggung jawab yang telah digariskan bersama dalam kontrak. Wanprestasi adalah  keadaan  di  mana  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  apa  yang diwajibkan oleh perjanjian karena kecerobohan atau kesalahannya, dan bukan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
merupakan  wanprestasi  tidak  dalam  keadaan  memaksa  dan  tidak  mampu menyelesaikan prestasi seperti yang disyaratkan dalam perjanjian (Purnomo, 2003).
Pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi disebut dengan wanprestasi. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, wanprestasi adalah akibat dari kelalaian atau sebab-sebab lain  yang menyebabkan salah  satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi. Disebutkan bahwa "walaupun debitur telah dinyatakan lalai  memenuhi  perikatan,  namun  tetap  tidak  memenuhi  perikatan,  atau sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan." Jika tujuan (hak dan kewajiban) tidak terpenuhi, masalahnya dapat dibawa ke pengadilan negeri  atau  diselesaikan  dengan  prosedur  yang  ditentukan  dalam  teks kontrak, yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Tindakan ini diajukan berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai wanprestasi, atau klaim kompensasi (Safitri, & Taupiqqurrahman , 2024).
Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan  kepada  satu  pihak  yang  menderita  kerugian  oleh  pihak  lain  yang melakukan  kelalaian  atau  kesalahan  sehingga  menyebabkan  kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Ganti  rugi  karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena  perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah  menimbulkan  kesalahan  kepada pihak  yang  dirugikannya.  Ganti  rugi  ini  timbul  karena  adanya  kesalahan, bukan karena adanya perjanjian (HS, 2013). Menurut Pasal 1249 KUHPerdata, kerugian  akibat  wanprestasi  hanya  dapat  dihitung  sebagai  kerugian  uang. Kerugian  terkait  wanprestasi  hanya  dapat  dihitung  dalam  bentuk  uang. Namun,  seiring  perkembangannya,  para  ahli  dan  yurisprudensi  telah menetapkan bahwa ada dua kategori kerugian: kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian tidak berwujud. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditanggung  oleh  kreditur  dalam  bentuk  uang  atau  kekayaan.  Sebaliknya, kerugian immateriil adalah  kerugian  yang  diderita  oleh  kreditur  yang  tidak dapat diukur dalam bentuk uang, penderitaan, dan sebagainya (HS, 2013).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Munir  Fuady  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  cara  yang  biasa  digunakan dalam praktik penerapan ganti rugi atas wanprestasi, dan permintaan pihak yang dirugikan, yaitu sebagai berikut: Pembayaran saja; Pelaksanaan kontrak tanpa  pembayaran;  Pelaksanaan  kontrak  dengan  ganti  rugi;  Pembatalan kontrak  tanpa  ganti  rugi;  Pembatalan  kontrak  dengan  ganti  rugi  (Fuady, 2005). Menurut  Pasal  1244  KUHPerdata,  jika  ada  alasan  untuk  itu,  si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun  jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka timbul kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu : 1. Biaya, yaitu biaya- biaya  pengeluaran  atau  ongkos-ongkos  yang  nyata  /tegas  telah  dkeluarkan oleh  salah satu  pihak.  2.  Rugi,  yaitu  kerugian  karena  kerusakan/kehilangan barang  dan/atau  harta  kepunyaan  salah  satu  pihak  yang  diakibatkan  oleh kelalaian  pihak  lainya.  3.  Bunga,  yaitu  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya (HS, 2013).
Quantum  Meruit adalah  tuntutan  ganti  rugi  dalam quasi kontrak. Menurut    Black  Law  Dictionary  , Quantum  Meruit adalah “Quantum Meruit as aMoUnt of recovery means ‘as much as deserved’ and measure recovery  under  implied  contract  to  pay  compensatition  as  reasonable value of service rendered” yang berarti " Quantum Meruit sebagai sebuah konsep  pemulihan  berarti  'sebanyak  yang  layak'  dan  mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai  dengan  nilai  yang  wajar  dari  layanan  yang  diberikan.  Dengan demikian,  tanggung  jawab  yang  timbul  dari  hukum  karena  alasan keadilan  dan  kepatutan  tanpa  persetujuan  para  pihak  dikenal  sebagai quantum meruit. Tujuan dari ganti rugi kuantum ini adalah semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya (Harahap , 1982).
Jumlah yang Manfaat yang diterima pihak lain sebagai akibat dari salah satu pihak yang melakukan di luar kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dapat dibatalkan yang batal demi hukum, atau melakukan di luar kewajibannya dalam suatu perjanjian atau dalam hal tidak ada hubungan dengan pihak yang diuntungkan, merupakan ukuran jumlah ganti rugi orang yang mendapatkan keuntungan. Za akwaarneming , atau perwakilan yang tidak berdaya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum ( rechtmatige ) seperti Negotiorum  gestio dan Soluzio  Indebiti dapat  menimbulkan perikatan,  seperti  kontrak  kuasi.  Kontrak  kuasi,  kehendak  yang dinyatakan  oleh  para  pihak  tidak  sama  dengan  kehendak  yang dinyatakan dalam suatu kontrak, jika terjadi bersamaan. Jika seseorang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
telah mengikatkan diri karena suatu perbuatan hukum atau dibenarkan oleh  undang-undang  meskipun  tanpa  persetujuan  pihak  lain,  maka perikatan  ini  timbul  secara  sepihak  sebagai  akibat  yang  diatur  oleh undang-undang atau KUHPerdata.
“It is clear that a claim in quantum meruit is not a claim in contract, and money recoverable pursuant to a quantum meruit therefore is not to be recovered as damages for breach of contract, nor indeed as damages at all but as remuneration or restitution based on unjust enrichment. 14 Claims for restitutionary quantum meruit are generally analysed by way of four unifying  elements:  1.  The  defendant  has  received  a  benefit – i.e.  been enriched. 2. The benefit or enrichment was at the plaintiff’s expense. 3. Th e enrichment was unjust. 4. There is no defence available”. (Fenwick, 2005) .
Klaim dalam quantum meruit bukanlah klaim dalam kontrak dan uang yang  dipulihkan  berdasarkan  quantu  meruit    tidak  dapat  dipulihkan sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak, atau bahkan sebagai ganti rugi sama sekali, tetapi sebagai remunerasi atau restitusi berdasarkan pengayaan yang tidak adil. Klaim untuk restitusi quantum meruit pada umumnya  dianalisis  dengan  menggunakan  4  elemen:  Tergugat  telah menerima  manfaat  yaitu  diperkaya,  Keuntungan  atau  pengayaan tersebut adalah  atas biaya penggugat, pengayaan itu tidak adil dan tidak ada pembelaan yang tersedia (Fenwick, 2005). Klaim quantum meruit, bilamana  penggugat  menuntut  untuk  memperoleh  Kembali  sejumlah uang  yang  tidak  dilikuidasi  dengan  cara  pembayaran  utnuk  jasa  yang diberikan, dapat dikatakan quantum meruit apabila sebanyak yang telah diperoleh (Major, 2018).
“On  the  other  hand,  a  claim  for  quantum  meruit  is  not  available  if  a contract  under  which  the  work  was  performed  remains  effective.  ...the action was not based upon a genuine agreement at all. Indeed, if there was a  valid  and  enforceable  agreement  governin g  the  claimant’s  right  to compensation, there would be neither occasion nor legal justification for the  law  to  superimpose  or  impute  an  obligation  or  promise  to  pay  a reasonable remuneration. The quasi-contractual obligation to pay a fair and just compensation for a benefit which has been accepted will only arise in a case where there is no applicable genuine agreement or where such an agreement is frustrated, avoided or unenforceable. In such a case, it is the very fact that there is no genuine agreement or that the genuine agreement is frustrated, void or unenforceable that provides the occasion for (and part of  the  circumstances  giving  rise  to)  the  imposition  by  the  law  of  the obligation to make restitution. ”
"Di sisi lain, klaim untuk quantum meruit tidak tersedia jika kontrak di mana  pekerjaan  itu  dilakukan  masih  berlaku.  Tindakan  tersebut  sama sekali  tidak  didasarkan  pada  perjanjian  yang  sah.  Memang,  jika  ada perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan yang mengatur hak penggugat untuk  mendapatkan  kompensasi,  tidak  akan  ada  alasan  atau

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
pembenaran  hukum  bagi  hukum  untuk  menumpangkan  atau mengaitkan kewajiban atau janji untuk membayar imbalan yang wajar. Kewajiban kuasi-kontraktual untuk membayar kompensasi yang wajar dan adil untuk manfaat yang telah diterima hanya akan muncul dalam kasus  di  mana  tidak  ada  perjanjian  asli  yang  berlaku  atau  di  mana perjanjian semacam itu gagal, dihindari atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus seperti itu, fakta bahwa tidak ada perjanjian asli atau bahwa perjanjian asli tersebut gagal, batal atau tidak dapat diberlakukan adalah alasan untuk (dan merupakan bagian dari keadaan yang menimbulkan) pembebanan  oleh  hukum  atas  kewajiban  untuk  melakukan  restitusi” (Fenwick, 2005).

## Kondisi  Waktu  yang  Tepat  untuk  Mengajukan  Klaim Quantum  Meruit sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak
Beberapa  dekade  terakhir,  upaya  untuk  menemukan  cara-cara  baru  untuk memulihkan atau mengganti kerugian yang diakibatkan oleh keadaan di mana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak telah mendominasi wacana seputar  hukum  perbuatan  melawan  hukum,  sebuah  bagian  dari  hukum perdata, di mana para pihak tidak memiliki hubungan kontrak. Hingga saat ini, ada dua jenis klaim yang mendominasi klaim hukum perdata untuk pemulihan atau ganti rugi, termasuk yang berbasis di Indonesia: klaim yang didasarkan pada  hubungan  kontraktual  dan  klaim  yang  didasarkan  pada  gugatan berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  (Kurniawan,  Marzuki,  Agustin,  & Amalia, 2018).
Ketika sebuah kontrak dibuat secara sah, para pihak dalam kontrak tersebut memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  secara  hukum;  namun demikian, jika kontrak dianggap batal, para pihak tidak memperoleh hak atau kewajiban apa pun. Hak atau kewajiban apa  pun di antara para pihak tidak tercipta karena kontrak tersebut dianggap batal. kewajiban antara para pihak, dan  sebagai  akibatnya,  tidak  ada  pelaksanaan  atau  penyelesaian  perjanjian atau  kemampuan  para  pihak  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi. pemenuhan kontrak. Namun demikian, jika karena alasan apapun salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya sementara yang lain tidak. Dalam banyak kasus,  hukum  membebankan  kewajiban  kepada  suatu  pihak  atas  nama keadilan,  meskipun  tidak  mungkin  pihak  tersebut  terlibat  dalam  kegiatan kriminal  atau  melanggar  ketentuan  perjanjian.  Kewajiban-kewajiban  ini muncul dari adanya hubungan yang dikenal sebagai kontrak semu. Kontrak atau perjanjian yang diakui secara hukum mungkin diperlukan dalam situasi tertentu bagi pihak yang mengalami kerugian dalam hubungan bisnis untuk

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
dapat  memulihkan  kerugiannya.  Dalam situasi  seperti  ini,  pengadilan  dapat membuat  perjanjian  fiktif  sebagai  pengganti  perjanjian  yang  dapat diberlakukan secara hukum untuk mencegah hasil yang tidak adil (Agustina & dkk, 2012).
Meskipun  demikian,  mayoritas  ahli  hukum  global  terus  memandang  kedua dasar gugatan dan evolusinya tidak memenuhi persyaratan kemajuan. Kedua dasar  gugatan  tersebut  dan  perkembangannya  dianggap  masih  kurang memenuhi  kebutuhan  dunia  modern  dan  kemajuan  hukum.  Gugatan  dapat diajukan  dalam  situasi  tertentu  di  mana  tidak  ada  hubungan  kontraktual antara  para  pihak  dan  orang  yang  diuntungkan  dari  situasi  tersebut  tidak bersalah. Gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual, gugatan yang didasarkan pada tindakan melanggar hukum, atau gugatan yang didasarkan pada tanggung jawab pihak yang diuntungkan oleh suatu skenario tidak dapat diajukan. Hal yang paling jelas dan dan kerap digunakan untuk menggambarkan keadaan  tersebut  adalah  terjadinya  kesalahan  pembayaran  (Kurniawan,  Marzuki, Agustin, & Amalia, 2018).
“ The  claim  for  quantum  meruit  is  appropriate  in  a  range  of  situations. Broadly speaking, claims arise either where there is a contract to pay a reasonable  sum,  or  where  the  law  imposes  an  obligation  to  pay  a reasonable sum in the absence of a contract. The leading case is Pavey & Matthews  Pty  Ltd  v.  Paul  20,  in  which  a  licensed  building  company undertook the renovation of a cottage pursuant to an oral contract with payment  to  be  for  a  reasonable  sum  calculated  in  accordance  with prevailing industry rates.”
Yang  dalam  terjemahan  bebasnya  berarti  Klaim  untuk  ganti  rugi kuantum sesuai dalam berbagai situasi. Secara umum, klaim muncul baik ketika  ada  kontrak  untuk  membayar  jumlah  yang  wajar,  atau  ketika hukum  membebankan  kewajiban  untuk  membayar  jumlah  yang  wajar tanpa adanya kontrak. Kasus terkemuka adalah Pavey & Matthews Pty Ltd  v.  Paul  20,  di  mana  sebuah  perusahaan  bangunan  berlisensi melakukan renovasi sebuah pondok sesuai dengan kontrak lisan dengan pembayaran untuk jumlah yang wajar yang dihitung sesuai dengan tarif industri yang berlaku” (Fenwick, 2005) .
After  the  work  was  completed,  the  owner  refused  to  pay  the  amount claimed by the builder. The builder sued. The owner, in his defence, relied on the Builders Licensing Act 1971 (NSW) which mandated that contracts for  building  work  were not  enforceable  by the  builder unless  in  writing. Deane J said: In such a case, the underlying obligation or debt for the work done, goods supplied, or services rendered does not arise from a genuine agreement at all. It is an obligation or debt imposed by operation of law wh ich ‘arises from the defendant having taken the benefit of the work done .

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Yang  dalam  terjemahan  bebasnya  berarti  Setelah  pekerjaan  selesai, pemilik  menolak  untuk  membayar  jumlah  yang  diklaim  oleh pembangun. Pihak pembangun menggugat. Pemilik, dalam pembelaannya,  mengandalkan  Undang-Undang  Perizinan  Pembangun 1971  (NSW)  yang  mengamanatkan  bahwa  kontrak  untuk  pekerjaan bangunan  tidak  dapat  ditegakkan  oleh  pembangun  kecuali  secara tertulis. Kata Deane J: Dalam kasus seperti itu, kewajiban atau utang yang mendasari pekerjaan yang dilakukan, barang yang dipasok, atau layanan yang  diberikan  sama  sekali  tidak  muncul  dari  perjanjian  yang  asli.  Ini adalah kewajiban atau utang yang dibebankan oleh hukum yang 'muncul dari  tergugat  yang  telah  mengambil  manfaat  dari  pekerjaan  yang dilakukan  (Fenwick, 2005) .
In such a case, the underlying obligation or debt for the work done, goods supplied, or services rendered does not arise from a genuine agreement at all. It is an obligation or debt imposed by operation of law which ‘arises from  the  defendant  having  taken  the  benefit  of  the  work  done,  goods supplied, or services rendered...’. 21 It is clear that the o ld indebitatis count could  be  utilised  to  accommodate  what  should  be  seen  as  two  distinct categories of claim: one to recover a debt arising under a general contract, whether  express  or  implied;  the  other  to  recover  a  debt  owing  in circumstances where the  law itself imposed or imputed an obligation or promise  to  make  compensation  for  a  benefit  accepted .  Yang  dalam terjemahan bebas berarti Dalam kasus seperti itu, kewajiban atau utang yang  mendasari  pekerjaan  yang  dilakukan,  barang  yang  dipasok,  atau layanan yang diberikan sama sekali tidak muncul dari perjanjian asli. Ini adalah kewajiban atau utang yang dibebankan oleh hukum yang 'timbul karena  tergugat  telah  mengambil  manfaat  dari  pekerjaan  yang dilakukan, barang yang dipasok, atau jasa yang diberikan...'. Jelas bahwa hitungan indebitatis yang lama dapat digunakan untuk mengakomodasi apa  yang  harus  dilihat  sebagai  dua  kategori  klaim  yang  berbeda:  satu untuk  memulihkan  utang  yang  timbul  di  bawah  kontrak  umum,  baik tersurat  maupun  tersirat;  yang  lain  untuk  memulihkan  utang  yang timbul  dalam  keadaan  di  mana  hukum  itu sendiri  membebankan  atau memperhitungkan kewajiban atau janji untuk memberikan kompensasi atas manfaat yang diterima (Fenwick, 2005).
Jenis  kompensasi  yang  dikenal  sebagai quantum  meruit sebanding  dengan restitusi;  satu-satunya  perbedaan  nyata  di  antara  keduanya  adalah  jumlah kompensasi . Restitusi, di mana nilai tambahan yang perlu diberikan kembali dalam bentuk aslinya adalah yang membedakan keduanya. Bukan harga dari nilai tambah yang telah diperoleh karena barang dalam bentuk aslinya tidak dapat dikembalikan, melainkan nilai tambah yang harus dikembalikan dalam bentuk  aslinya.  Sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  mengembalikan  bentuk aslinya. Sebagai ilustrasi Sebagai contoh, tidak mungkin mendaur ulang semen

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
yang digunakan dalam konstruksi menjadi bangunan lain. apa yang mungkin dikembalikan dalam bentuk struktur (Soesilo & Pramudji, 2008).
Quantum  meruit dapat  menjadi  pilihan  yang  tepat  pada  saat:  (a)  terdapat sebuah  kontrak  baik  itu  secara  tersurat  maupun  tersirat  mengenai  sebuah pemberian  jasa  tetapi  di  dalamnya  tidak  ada  klausul  persetujuan  tentang pemberian upah, maka pemberian upah (yang wajar) tidak ada persetujuan tentang pemberian upah. Maka pemberian upah yang wajar dapat dibayarkan kepada  penyedia  jasa.  Pengadilan  yang  menentukan  besar  upah  tersebut secara wajar; (b) situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli , sebuah gugatan berdasarkan quantum  meruit yang  tersedia  sebuah  gugatan  berdasarkan quantum  meruit tersedia  bagi  para  pihak  yang  telah  menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak tersirat yang baru. Sebagai  contoh pada kasus Steven melawan Bromley, terdapat kontrak antara S pemilik kapal dan B  penyewa  kapal  untuk  pengangkutan  muatan baja  dengan  biaya  angkutan yang disepakati. Barang yang dimuat ternyata sebagian baja sebagian barang dagangan umum yang biaya pengangkutannya lebih mahal. S menerima semua muatan  kemudian  S  mengklaim  biaya  lebuh  dari  yang  sudah  disepakati berdasarkan  kontrak.  Diputuskan  bahwa  sebuah  kontrak  baru  tersirat  dari fakta-fakta dan biaya pengangkutan yang lebih tinggi dapat di klaim sebagai upah  yang  wajar (quantum  meruit), (c)  salah  satu  pihak  yang  berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, dia dapat mengajukan gugatan berdasarkan quantum meruit. Demikian juga apabila  salah  satu  pihak  menghalangi  pihak  lain  dari  melaksanakan kewajiban-kewajibannya  berdasarkan  kontrak,  pihak  lain  tersebut  dapat menuntut  atas  dasar quantum  meruit, contohnya  seperti  pada  kasus  De Bernady melawan Harding di mana dalam kasus ini seorang principal pemberi kuasa  atau  wewenang  mencabut  kewenangan  agennya  sebelum  agennya menyelesaikan tugas, pengadilan memutuskan si agen mendapatkan upah atas dasar quantum  meruit untuk  pekerjaan  yang  telah  dilakukannya  dan pengeluarannya yang sudah ia keluarkan selama melaksanakan kewajibannya (Major, 2018).

## Kesimpulan
Perbedaan  antara  klaim quantum  meruit dengan    klaim  ganti  rugi    adalah bahwa klaim quantum meruit merupakan klaim remunerasi (pemberian upah jika  ada  dengan  tunjangan)  /  bilamana  penggugat  menuntut  untuk memperoleh  Kembali  sejumlah  uang  yang  tidak  dilikuidasi  dengan  cara

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
pembayaran  untuk  jasa  yang  diberikan,  dapat  dikatakan quantum  meruit apabila  sebanyak  yang  telah  diperoleh. Quantum  meruit sebagai  sebuah konsep  pemulihan  berarti  sebanyak  yang  layak  dan  mengukur  pemulihan berdasarkan  kontrak  tersirat  untuk  membayar  kompensasi  sesuai  dengan nilai  yang  wajar  dari  layanan  yang  diberikan.  Dengan  demikian,  tanggung jawab yang timbul dari hukum karena alasan keadilan dan kepatutan tanpa persetujuan para pihak dikenal sebagai quantum meruit. Tujuan dari ganti rugi kuantum ini adalah semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya Sementara klaim ganti rugi merupakan klaim kompensasi ganti rugi. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan  kepada  satu  pihak  yang  menderita  kerugian  oleh  pihak  lain  yang melakukan  kelalaian  atau  kesalahan  sehingga  menyebabkan  kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Quantum meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat sebuah kontrak baik  itu  secara  tersurat  maupun  tersirat  mengenai  sebuah  pemberian  jasa tetapi  di  dalamnya  tidak  ada  klausul  persetujuan  tentang  pemberian  upah. Situasi  di  mana  ada  perbuatan  kedua  belah  pihak  terdapat  sebuah  kontrak baru  tersirat  yang  menggantikan  kontrak  asli  salah  satu  pihak  yang berkontrak,  memilih  memutus  kontrak  karena  pelanggaran  yang  dilakukan oleh pihak lain, demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.

## Referensi
Dirdjosisworo,  S.  (2002). Misteri  Dibalik  Kontrak  Bermasalah. Bandung:
Penerbit Mandar Maju.
Safitri,, E., & Taupiqqurrahman . (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak. Jurnal Ums Law Review, 7 (1).
Sanjaya, A. I., Budiartha, I. P., & Ujianti, N. P. (2023, November). Akibat Hukum
Atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum Of
Understanding) Dalam Kontrak Bisnis. Jurnal Preferensi Hukum, 04 (03), 336-340. Doi:Https://Doi.Org/10.55637/Jph.4.3.7938.329-335
Agustina,  R.,  &  Dkk.  (2012). Hukum  Perikatan  (Law  Of  Obligation). Bali: Pustaka Larasan.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Daintha. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media Group.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Efendi,  &  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empris. Jakarta: Prenadamedia Group.
Fenwick,  C.  (2005,  Maret  April).  Quantum  Meruit  For  Building  Services Provided Under An Unenforceable Or Terminated Contract. Australian Construction Law Newsletter, 101 , 27.
Fuady, M. (2005). Pengantar Hukum Bisnis,. Jakarta : Pt. Citra Aditya Bakti. Harahap , M. (1982). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni. Hernoko, A. Y. (2013). Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Median Group.
Hs, S. (2013). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Khairandy,  R.  (2014). Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: Fh Uii Press. Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian Dalam  Unjustified  Enrichment  Untuk  Mewujudkan  Keadilan  Korektif (Corrective Justice). Yuridika, 33 (1), 19-40. Lewis,  A.  (2021). Perumusan  Dan  Ketentnuan  Kontrak  :  Seri  Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Nusamedia.
Major, W. T. (2018). Hukum Kontrak. Bandung: Nuansa Cendekia. Martono, E., & Nugroho, S. S. (2016). Hukum Kontrak Dan Perkembangannya.
(Elviandri, Ed.) Solo: Pustaka Iltizam.
Mclauchlan, D. (2009). Contract Interpretation: What Is It About? Sidney Law Review, 31 (5), 7.
Miru,  A.  (2012). Hukum  Kontrak  Bernuansa  Islam. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Muhammad, A. K. (1982). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
Muskibah,  &  Hidayah,  L.  N.  (2020,  April).  Penerapan  Prinsip  Kebebasan Berkontrak  Dalam  Kontrak  Standar  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum,  4 (2),  175-194.  Doi:Doi:
Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2020.V4.I2.P175-194 Nieuwenhuis, J. (2012). Pembentukan Kontrak. Denpasar: Pustaka Lacaran. Purnomo, N. (2003). Hukum Komersil. Jakarta: Pusat Penerbit Ut.
Schwartz, A., & Scott, R. E. (2010, Maret). Contract Interpretation Redux. The Yale Law Journal, 119 (5), 928. Soesilo, & Pramudji. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surabaya: Rhedbook Publisher.
Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat,Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukumm (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Cv Mandar Maju.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49
Wikipedia .  (2023,  Juli  11).  Retrieved  Februari  26,  2024,  From Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelanggaran_Kontrak
Zamroni. (2020). Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Zamroni,  M.,  &  Putera,  A.  P.  (N.D.).  The  Regulation  Of Electronic. Journal  Of Advanced Research In Law And Economics,, Ix , 2471-2477.