## Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
Imam Suwandi 1 , Ria Arifianti 2 , Muhamad Rizal 3

## ABSTRAK
Pelaksanaan GCG dalam  pengelolaan  perusahaan  sangat  penting  karena    secara  langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambilan keputusan secara tepat dan  bertanggung  jawab  serta  memungkinkan  pengelolaan  perusahaan  secara  lebih  aman, sehingga  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  dan  kepercayaan  dari  mitra  usaha.  Terdapat sejumlah  kendala  yang  dihadapi  oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  pada  saat  perusahaan berupaya melaksanakan C orporate Governance demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. GCG memiliki  4  prinsip  dasar  yaitu  transparansi  ( transparancy) ,  akuntabilitas (accountability) ,  pertanggungjawaban (responsibility) ,  Kemandirian  ( Independency), dan Kewajaran ( fairness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi  hambatan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  prinsip-prinsip GCG. Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan dilaksanakan di PT. Jasindo, selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## Kata kunci: Good Corporate Governance, Perusahaan Asuransi

## PENDAHULUAN
Krisis  keuangan  global  yang  dialami dunia secara khususnya di Asia dan di Indonesia pada  tahun  1997  secara  eksplisit  menunjukkan bahwa  bisnis  perlu  mengadopsi  strategi  yang berbeda  dalam  praktik  mereka,  kesadaran tentang  pentingnya Corporate  Governance mulai  timbul.  Pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan  sangat  penting  karena  secara langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan  untuk  mengambilan  keputusan secara  tepat  dan  bertanggung  jawab  serta memungkinkan  pengelolaan  perusahaan  secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai
1 Mahasiswa Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: imam.suwandi@unpad.ac.id
2 Dosen Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: r.arifianti@unpad.ac.id
3 Dosen Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: m.rizal@unpad.ac.id
perusahaan  dan  kepercayaan  dari  mitra  usaha. (Ardianingsih, 2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan perusahaan erat kaitannya  dengan  masalah  degradasi  moral dikalangan pelaku bisnis, masih lemahnya atau tidak adanya sistem corporate governance yang baik  serta  masih  rendahnya  kualitas  laporan keuangan  yang  dipublikasikan  kepada  publik. Belum  diterapkannya  mekanisme GCG yang baik  pada  perusahaan,  ini  dapat  menjadi penyebab  perusahaan  atau  pihak  manajemen untuk  memberikan  informasi-informasi  yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan  dapat  mendorong  perusahaan  untuk cenderung  melakukan  manipulasi  akuntansi dengan  menyajikan  informasi  tertentu  untuk
cenderung  melakukan  manipulasi  akuntansi dengan  menyajikan  informasi  tertentu  untuk menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan  Herawaty,  2007).    Penerapan GCG dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu  perusahaan  khususnya  dalam  mening- katkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi  tindakan  manajer  melakukan manipulasi  laporan  keuangan  (Tadjuddin, Anwar, & Hadijah, 2014).
Perusahaan-perusahaan  di  Indonesia belum mampu melaksanakan C orporate Governance dengan  sungguh-sungguh  hal  ini terutama  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai  inti  dari Corporate  Governance (Kaihatu, 2006). Menurut (Iskander & Chamlou,  2000)  krisis  ekonomi  tidak  hanya disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  makro  tetapi juga karena lemahnya C orporate Governance di negara-negara  ini,  seperti  kurangnya  standar hukum  dan  akuntansi,  audit  keuangan  yang belum  dilakukan,  tidak  adanya  peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris  dan  terabaikannya  hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh  adanya  sejumlah  kendala  yang  dihadapi oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  pada  saat perusahaan  berupaya  melaksanakan  C orporate Governance demi  terwujudnya  prinsip-prinsip GCG dengan  baik  (Wibowo,  2010)  .  Kendala pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan  kata  lain,  korporat  kita  belum  men- jalankan governansi (Kaihatu, 2006).
Pada  tahun  2002  pemerintah  Indonesia melalui Kementrian BUMN mulai mengenalkan Good  Corporate  Governance melalui  melalui Surat  Keputusan  Menteri  BUMN  No.  Kep- 117/M-MBU/2002  tanggal  1  Agustus  2002 tentang  Penerapan  Praktek GCG pada  Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara  konsisten  dan  atau  menjadikan  prinsip- prinsip GCG sebagai  landasan  operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akun-
tabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap  memperhatikan  kepentingan  stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang- undangan  dan  nilai-nilai  etika.  Perusahaan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  adalah sasaran  utama  pemerintah  Indonesia  untuk dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  atau GCG .  Hal  tersebut didukung  oleh  pendapat  Kaihatu  (Kaihatu, 2006),  yang  menyatakan  bahwa  BUMN merupakan  pelaku  utama  didalam  ekonomi Indonesia.  Melalui  Peraturan  Menteri  Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik ( Good  Corporate  Governance )  pada  Badan Usaha  Milik  Negara,  menekankan  kewajiban bagi  BUMN  untuk  menerapkan GCG secara konsisten  dan  atau  menjadikan  prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai  landasan operasionalnya,  yang  pada  dasarnya  bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.
Penerapan GCG diperlukan agar disuatu perusahaan  dikelola  secara  amanah,  efisien, professional,  dan  tidak  merugikan  kepentingan stakeholders . Salah satu  jenis perusahaan  yang perlu  menerapkan GCG adalah  perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian merupakan  usaha  yang  menjanjikan  perlin- dungan kepada pihak tertanggung atau pemegang  polis  dan  sekaligus  menghimpun dana  masyarakat.  Dengan  kedua  peranan tersebut  yang  semakin  berkembang,  semakin terasa  kebutuhan  hadirnya  perasuransian  yang kuat  dan  dapat  diandalkan.  Untuk  dapat memenuhi  kewajiban  perusahaan  asuransi terhadap  konsumennya,  perusahaan  perasuran- sian  yang  terdiri  dari  perusahaan  asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penunjang  usaha  asuransi,  harus  memegang prinsip-prinsip  asuransi.  Agar  perusahaan perasuransian  dapat  berkembang  lebih  baik, maka GCG juga perlu dilaksanakan dengan baik oleh  perusahaan  perasuransian.  PT.  Jasindo
sebagai  perusahaan  BUMN  yang  bergerak  di bidang  jasa  asuransi  menyadari  pentingnya pelaksanaan GCG, terutama guna mendapatkan kepercayaan dari stakeholders . Hal ini tercermin dari  komitmen  untuk  menerapkan GCG di perusahaan sejak tahun 1999. Dalam pelaksanaannya, PT. Jasindo menerapkan GCG dengan  melakukan  perbaikan-perbaikan  yang berkelanjutan  dengan  tetap  mengacu  kepada Peraturan
Menteri
BUMN No.PER- 01/MBU/2011  tentang  pelaksanaan  Praktik GCG di  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Sebagai perusahaan asuransi, pelaksanaan GCG ini juga mengacu  kepada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  bagi Perusahaan Perasuransian.

## KAJIAN PUSTAKA

## Good Corporate Governance (GCG)
Tiga  teori  fundamental  yang  berkontri- busi pada munculnya good corporate governance ,  yaitu agency  theory,  stewardship theory ,  dan stakeholders  theory (Iramani, Mongid,  &  Muazaroh,  2018).  Teori  pertama adalah agency theory yang menjelaskan hubungan antara suatu otoritas (prinsipal), yang merupakan  pemegang  saham,  dan  agennya, yang bisa jadi seorang manajer, yang memiliki kepentingan berbeda. Seorang manajer cenderung  untuk  memenuhi  tujuan  pribadi daripada pemegang saham. Selain itu, informasi tentang  perusahaan  lebih  banyak  dimiliki  oleh manajer,  karena  manajer  lebih  sering  berha- dapan  dengan  kondisi  perusahaan  daripada pemilik perusahaan, sehingga risiko manajemen laba  mudah  terjadi  (Hanifah,  2015;  Mediaty, 2013; Wiyadi, Veno, & Sasongko, 2015). Agen atau  agensi  dipekerjakan  oleh  satu  atau  lebih orang,  yang  disebut  prinsipal,  berdasarkan kontrak  dan  diberi  kompensasi  oleh  prinsipal untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan  untuk prinsipal.  Karena  agen  bertindak  atas  nama principal,  principal  memberikan  beberapa otoritas  pengambilan  keputusan  kepada  agen tersebut (Miles, 2012).
Dalam  hubungannya  dengan corporate governance teori  tersebut  memiliki  pandangan bahwa  manajemen  perusahaan  sebagai  "agen" bagi  pemegang  saham,  akan  bertindak  dengan kesadaran penuh untuk kepentingannya sendiri, bukan  sebagai  pihak  yang  bijak  dan  bijaksana serta  adil  bagi  pemegang  saham.  Dalam perkembangan  selanjutnya, agency  theory menerima  respon  yang  lebih  luas  karena dianggap  mencerminkan  kenyataan.  Berbagai gagasan  mengenai corporate  governance telah dikembangkan  dengan  mengandalkan  teori keagenan di mana manajemen dilakukan dengan kepatuhan  penuh  berbagai  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  akan menimbulkan  masalah  keagenan  yang  ber- dampak pada terjadinya kesenjangan informasi atau  lebih  dikenal  dengan  asimetri  informasi. Masalahnya  bisa  diatasi  dengan  pelaksanaan good corporate governance (Hamsyi, 2019).
Teori kedua,  adalah stewardship theory menggambarkan bahwa motivasi manajer tidak semata-mata  untuk  mencapai  tujuan  individu, tetapi  sebaliknya  mengarah  pada  minat  dan pencapaian  tujuan  organisasi.  Manajer  akan bertanggung  jawab  dan  bekerja  secara  optimal sehingga  keinginan  prinsipal  dapat  dipenuhi. Adanya  hubungan  yang  baik,  rasa  saling percaya,  dan  kerjasama  yang  baik  antara pemegang  saham  dan  manajer  akan  mem- fasilitasi pencapaian tujuan bersama. stewardship theory memprioritaskan kerja sama dan  kolaborasi,  berbeda  dengan agency  theory yang  menekankan  konflik  dan  pengawasan (Sundaramurthy  &  Lewis,  2003). Stewardship theory dibangun  di  atas  asumsi  filosofis mengenai  sifat  manusia  yakni  bahwa  manusia pada  hakekatnya  dapat  dipercaya,  mampu bertindak  dengan  penuh  tanggung  jawab, memiliki  integritas  dan  kejujuran  terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya  untuk  bertindak  dengan  sebaik- baiknya  bagi  kepentingan  publik  maupun s takeholder (Kaihatu, 2006) Teori  ketiga  adalah stakeholder  theory . Hubungan  yang  dianggap  penting  tidak  hanya gubungan  antara  prinsipal  dan  manajer  saja,
tetapi juga mencakup pihak eksternal perusahaan yang lebih dikenal sebagai stakeholder .  Bukan  hanya  kebutuhan  per- usahaan  yang  harus  dipenuhi,  tetapi  kepen- tingan  para stakeholder juga  harus  diakomodir oleh  perusahaan.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa para stakeholder memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  keberadaan  perusahaan untuk  pencapaian  tujuan  dan  keberlanjutan perusahaan di masa depan.

## Definisi GCG
Menurut  Effendi  (2009), GCG adalah seperangkat  sistem  yang  bertujuan  untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai  tambah bagi  para pemangku kepentingan. GCG secara definitif adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua pemangku  kepentingan  (Monks  &  Minow, 2003).  Ada  dua  hal  yang  ditekankan  dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham  untuk  mendapatkan  informasi  dengan benar  dan  tepat  waktu  dan,  kedua,  kewajiban perusahaan  untuk  mengungkapkan  secara akurat,  tepat  waktu,  dan  secara  transparan semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders .
Dalam  peraturan  menteri  BUMN  NO: PER-01/MBU/2011 GCG adalah  Tata  Kelola Perusahaan  yang  baik (Good  Corporate Governance) ,  yang  selanjutnya  disebut GCG adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan  peraturaan  perundang-undangan dan  etika  berusaha.  Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi (transparancy) , akuntabilitas (accountability) ,  tanggung  jawab (responsibility) ,  kemandirian,  dan  keadilan (fairness) diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan bisnis perusahaan dengan memperhatikan  pemangku  kepentingan  (Bam- bang Gunawan & Budiarjo, 2014; Burak, Erdil, & Altindağ, 2017; Lidiyawati, 2016;
Wakarmamu, 2015).

## Prinsip-Prinsip GCG
Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari Good  Corporate  Governance dapat  dide- finisikan sebagai berikut (Sari, Al Musadieq, & Sulistyo, 2018):
1) Transparansi (transparancy) ,  yaitu  keter- bukaan di  dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut.
Prinsip  Transparansi  pada  pelaksanaannya dalam  sebuah  perusahaan  yaitu  dengan tersedianya  pengungkapan  yang  tepat waktu,  informasi  yang  jelas  dan  dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan  perusahaan,  tata  kelola  per- usahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para  pemegang  saham,  yang  harus  diberi informasi  dengan  benar  dan  tepat  waktu tentang kondisi perusahaan. Dapat memberikan  peran  dalam  pengambilan keputusan  tentang  perubahan  mendasar pada  perusahaan  dan  juga  mendapatkan keuntungan dari perusahaan.
2) Akuntabilitas (accountability) ,  yaitu  ke- jelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban  organ-organ  perusa- haan  sehingga  pengelolaan  perusahaan dilakukan  secara  efektif.  Akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif  berdasarkan  keseimbangan  pem- bagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan  direktur,  pemegang  saham,  dan auditor.  Kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem, dan  akuntabilitas  untuk  kinerja  organ perusahaan  harus  diatur  dengan  tepat, terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan pemangku kepentingan sehingga
manajemen perusahaan berjalan efektif.
3) Responsibilitas (responsibility) adalah kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  hukum dan  peraturan  perusahaan  dan  prinsip- prinsip perusahaan yang sehat. Kesesuaian dalam  manajemen  perusahaan  terhadap prinsip-prinsip  perusahaan  yang  sehat  dan hukum  serta  peraturan  yang  berlaku.
Perusahaan  juga  harus  melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  sehingga  kelangsungan  bisnis terjadi dalam jangka panjang serta
mendapat pengakuan sebagai (Good
Corporate Governance) .
4) Kemandirian  ( Independency), merupakan situasi  dimana  perusahaan  dikelola  secara profesional  tanpa  konflik  kepentingan  dan pengaruh/tekanan  dari  pihak  mana  pun yang  tidak  sesuai  dengan  undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan  yang  sehat.  Independensi adalah  suatu  kondisi  di  mana  perusahaan dikelola secara profesional dan mandiri dan tidak  dapat  diintervensi  oleh  manajemen yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Good  Corporate  Gover- nance perusahaan  harus  dikelola  secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan  tidak  saling  mendominasi  dan tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  lain. Prinsip  ini  memastikan  bahwa  masing- masing  organ  perusahaan  menjalankan fungsi  dan  tugasnya  sesuai  dengan anggaran  dasar  dan  perundang-undangan- nya  tidak  saling  mendominasi  dan  saling bertanggung jawab, sehingga sistem pengendalian internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat menghindari berbagai macam masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.
5) Kewajaran (Fairness) ,  yaitu  keadilan  dan kesetaraan  didalam  memenuhi  hak-hak
stakeholders yang  timbul  berdasarkan perjanjian  dan  peraturan  perundang-un- dangan.  Secara  sederhana  kesetaraan  atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam  memenuhi  hak-hak stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  serta peraturan  perundangan  yang  berlaku. Fairness adalah  kesetaraan  perlakuan  dari perusahaan  terhadap  pihak-pihak  yang berkepentingan  sesuai  dengan  kriteria  dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus
menjamin  adanya  perlakuan  yang  setara terhadap  semua  pihak  terkait  terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Objek penelitian  adalah  bagaimana  penerapan  pe- laksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Teknik sampling yang digunakan  adalah  purposive  sampling  dimana peneliti  menentukan  sendiri  pengambilan sampel  dengan  cara  menetapkan  sampel  yang dianggap  mempunyai  informasi  kunci  pada penelitian ini.  Subjek penelitian dari penelitian ini  adalah general  manager PT.  Jasindo  dan beberapa  karyawan  PT.  Jasindo.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah indepth  interview,  studi  lapangan  dan  studi literatur  serta  triangulasi  untuk  menjaga keabsahan data. Adapun fokus penelitian adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG ( Good Corporate  Governance) di  PT.  Asuransi  Jasa Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan GCG di PT. Asuransi Jasa
Indonesia (Jasindo)
PT. Jasindo dapat telah memiliki kebijakan/perangkat GCG yang  mejadi  acuan dalam  mengimplementasikan  GCG  di  PT. Jasindo, yaitu:
1. Pedoman Good  Corporate  Goverenance (GCG  Code)  PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia (Persero)
2. Board  Manual  (Persero)  PT  Asuransi  Jasa Indonesia (Persero)
3. Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit)  PT  Asuransi  Jasa  Indonesia (Persero)
4. Internal  Audit  Charter  (Piagam  Audit Internal)  PT  Asuransi  Jasa  Indonesia (Persero)
Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) 50
5. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan
Peraturan  Perundang-undangan  PT  Asu- ransi Jasa Indonesia (Persero)
6. Kebijakan  Mekanisme  Benturan  Ke- pentingan  (Conflict  Of  Interest)  PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
7. Kebijakan Larangan Pemberian dan
Penerimaan Hadiah Atau Suap (Gratifikasi) Di Lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia
(Persero)
8. Mekanisme  Pelaporan  Penyimpangan  atau pelanggaran (Whistle Blowing) - Kebijakan Whistleblowing
9. Pelaporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara  PT  Asuransi  Jasa  Indonesia (Persero)
10. Code of Conduct
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  PT.  Jasindo  telah  menerapkan  prinsip keterbukaan  informasi  dengan  sangat  baik. Implementasi  prinsip transparancy,  accoun- tability,  responsibiltity,  independency dan fairness dilakukan sesuai  5 prinsip utama dalam pelaksanaan GCG yang  dikemukakan  (Sari  et al., 2018).  Prinsip-prinsip Pedoman GCG yang dilakukan oleh PT. Jasindo tertuang dalam Surat Keputusan  bersama  Dewan  Komisaris  dan Direksi  PT.  PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia (Jasindo)  No.  SKB.  02/SKB/XII/2016  ( GCG Code dalam www.jasindo.com) adalah:
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. Jasindo Transparansi (Transparency)
Prinsip transparansi/ keterbukaan ( trans- parency ),  yaitu  keterbukaan  dalam  proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan  dan  penyediaan  informasi  yang relevan  mengenai  perusahaan,  yang  mudah diakses  oleh  Pemangku  Kepentingan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  serta standar,  prinsip,  dan  praktik  penyelenggaraan usaha  yang  sehat.  Menurut  wawancara  dengan informan  pelaksanaan  prinsip transparancy pada  PT. Jasindo dilakukan dengan mengung- kapkan  informasi  keuangan  kepada  publik melalui laporan keuangan yang teraudit yang di
umumkan  secara  massal  di  harian  Media Indonesia  dan  Bisnis  Indonesia  sehingga masyarakat  secara  umum  dapat  melihatnya langsung. PT Jasindo telah melakukan kebijakan  perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh  informasi  tentang  kebijakan- kebijakan tersebut, selain itu PT. Jasindo sudah mempunyai  sebuah  sarana  khusus  untuk mempermudah  akses  publik  untuk  mengetahui informasi mengenai  PT.  Jasindo,  berupa  portal website  dengan  alamat  www.jasindo.com. Laporan  pelaksanaan GCG telah  disajikan secara  lengkap,  akurat,  terkini,  dan  telah disampaikan  tepat  waktu  kepada  pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan yang  berlaku.  Laporan-laporan  terssebut    juga telah  dilaporkan  secara  rutin  dan  tepat  waktu kepada OJK sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

## Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip  a ccountability yaitu  kejelasan fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan  efisien.  Menurut  wawanara  dengan informan  pelaksanaan  prinsip accountabiluity pada  PT.  Jasindo  ditunjukkan  dengan  ditetap- kannya  tanggung  jawab  secara  jelas  dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan. Semua group head business dan kantor cabang telah  diberikan  target  dan  tanggung  jawab masing-masing. Key  Performance  Indikator (KPI)  dan  target customer telah  diberikan kepada  masing-masing  pemangku  jabatan.  PT. Jasindo  mempunyai  kompetensi  sesuai  dengan tanggung  jawabnya  dan  memahami  perannya dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  per- usahaan.
Selain  itu  informan  menambahkan bahwa  PT.  Jasindo  memiliki  sistem  pengen- dalian  internal  yang  efektif  dalam  pengelolaan perusahaan  yang  disebut Satuan  Pengawasan Internal (Divisi  Pengawasan)  yang  sangat
kompeten including reward and penalty system . PT.  Jasindo  memiliki  ukuran  kinerja  dari seluruh jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati  konsisten  dengan  nilai  perusahaan (corporate values ), sasaran usaha, strategi, serta memiliki  sistem  pemberian  penghargaan  dan sanksi ( reward and punishment system ), di PT. Jasindo  ditunjukkan  dengan  adanya  nilai  dan budaya  perusahaan  yang  disebut RAISE (Resourcefull,  Agility,  Integrity,  Synergy  dan Excellent Service).

## Pertanggung-jawaban (Responsibility)
Prinsip responsibility yaitu  kesesuaian pengelolaan  Perusahaan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  nilai-nilai  etika  serta standar,  prinsip,  dan  praktik  penyelenggaraan usaha  perasuransian  yang  sehat.    Menurut wawancara  dengan  informan  pada  pelak- sanaannya  PT.  Jasindo  berpegang  pada  prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku hal tersebut ditunjukkan dengan adanya system  prudent  underwriting. Selain  itu  untuk sebagai  peneraparn  prinsip  Responsibility  PT. Jasindo  memiliki  Pedoman,  Sistem,  dan Prosedur  Kerja  seluruh  tingkatan  atau  jenjang organisasi  yang  tersedia  secara  lengkap,  dan sesuai  dengan  ketentuan  dan  perundang- undangan berpedoman kepada Surat Edaran dari OJK
Informan  menyatakan  bahwa  sebagai warga  perusahaan  yang  baik (Good  Corporate Citizen/GCC) PT.  Jasindo  termasuk  peduli terhadap  lingkungan  dan  melaksanakan  tang- gung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR )  dimana  PT.  Jasindo  telah memiliki Biro CSR (Corporate Social Responsibility dan  Biro  PKBL  (Bina  Ling- kungan) yang telah memberikan sumbangan dan hibah serta bantuan kepada para pemohon atau kelompok masyarakat.

## Kemandirian (Independency)
Prinsip Independency yaitu  keadaan dimana  perusahaan  yang  dikelola  secara
mandiri  dan  profesional  serta  bebas  dari benturan  kepentingan  dan  pengaruh  atau tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan nilai-nilai  etika  serta  standar,  prinsip,  dan praktik  penyelenggaraan  usaha  perasuransian yang sehat.
Menurut  wawancara  dengan  informan dalam penerapannya PT. Jasindo telah memiliki kebijakan,  sistem,  dan  prosedur  penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh  jajaran  perusahaan  secara  resmi  PT. Jasindo  sudah    memiliki  Surat  Edaran  (SE) untuk  mengatur  hal-hal  tersebut.    Jika  ada benturan  yang  terjadi  di  dalam  pengambilan keputusan di PT. Jasindo, mereka mengungkapkan benturan kepentingan tersebut yang  dilengkapi  dengan  risalah  rapat  dan didokumentasikan dengan baik. Menurut wawancara  dengan  salah  satu  pimpinan  PT. Jasindo “Jasindo sebagai perusahaan pioneer di bidangnya  dipastikan  bekerja  secara  mandiri tanpa pengaruh dari siapapun.”

## Keadilan (Fairness)
Kesetaraan  dan  kewajaran  (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam  memenuhi  hak-hak  Pemangku  Kepen- tingan  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian, peraturan  perundang-undangan,  dan  nilai-nilai etika  serta  standar,  prinsip,  dan  praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat. Menurut  wawancara  dengan  informan,  PT. Jasindo  secara  relatif  telah  memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berke- pentingan (stakeholders) berdasarkan  asas kesetaraan  dan  kewajaran  hal  tersebut  di tunjukkan  dimana  PT.  Jasindo  memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan  ( stakeholders) untuk  mem- berikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat bagi  kepentingan  perusahaan  serta  mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.  Bahkan,  PT.  Jasindo  memiliki Lomba  Inovasi  yang  bisa  di  ikuti  oleh  setiap level karyawan.
PT.  Jasindo  memberikan  kesempatan yang  sama  dalam  penerimaan  karyawan, berkarir,  dan  melaksanakan  tugasnya  secara profesional  tanpa  membedakan  suku,  agama, gender,  dan  kondisi  fisik,  tetapi  hal  tersebut disesuaikan dengan kompetensi karyawan yang ditetapkan  oleh  PT.  Jasindo  dimana  dalam proses procurement karyawan  ditetapkan syaray-syarat tertentu diantaranya: berpenampilan  menarik,  sehat  jasmani  dan rohani, memiliki pendidikan S1 atau D3.

## Hambatan dan Kendala Pelaksanaan GCG di PT. Jasa Asuransi Indonesia
Ada  berbagai  kendala  dalam  pelak- sanaan CGC di PT. Jasindo diantaranya:
1. Kendala pelaksanaan prinsip transparancy . Tidak  semua  informasi  mengenai  PT.
Jasindo  dapat  diakses  masyarakat,  salah satunya berkenaan dengan data-data pelanggan.  Hak  pelanggan  yang  harus dipatuhi  PT.  Jasindo  bahwa  seluruh informasi terkait pelanggan bersifat rahasia. maka  hal  tersebut  tidak  dipublikasikan secara transparan secara melalui media atau portal  website  PT.  Jasindo.  Selain  itu,  PT.
Jasindo merupakan BUMN yang belum go public atau  belum  menjadi  perusahaan Tbk.(terbuka)
2. Kendala  pelaksanaan  prinsip accoun- tability .  PT  Jasindo  mempunyai  sebuah nilai  dan  budaya  yang  disebut RAISE (Resourcefull,  Agility,  Integrity,  Synergy dan  Excellent  Service) pada  pelak- sanaannya tidak semua karyawan sepenuhnya  dapat  dan  mau  melaksanakan nilai  dan  budaya RAISE walaupun  bukan sebagian besarnya.
3. Kendala  pelaksanaan  prinsip Respon- sibility. Sebagai  perusahaan  BUMN  yang bergerak  dibidang  jasa  Asuransi  tentu  PT. Jasindo  telah  memberikan responsibility yang  sangat  bagus    kepada  nasabah, walaupun  masih  terjadi  beberapa  masalah kecil di dalam hal teknis yang terjadi karena miscommunication dari customer dan pihak Jasindo.
4. Kendala  pelaksanaan  prinsip Fairness. Belum  semua  keputusan  dari  dewan komisaris  atau  dewan  direksi fair dan setara,  oleh  karena  itulah  dibentuk  Serikat Karyawan (Sekar) dan
Komisaris Independent  untuk memantau  semua masalah  yang  tidak  terselesakan  atau memecahkan  masalah  yang  dinilai  kurang adil. Menurut wawancara dengan salah satu pimpinan  PT.  Jasindo  “sepanjang  ada kepentingan  antara  penjual  dan  pembeli maka  yang  abadi  adalah  kepentingan  itu sendiri dan keadilan menjadi sesuatu  yang win-win ”

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. Jasindo telah diterapkan dengan baik baik. Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  dilaksana- kannya  setiap  prinsip  dari GCG di  PT. Jasindo. Prinsip transparancy yaitu diterapkan  dengan  adanya  website  yaitu www.jasindo.com  yang  dapat  diakses  dan dilihat  secara  langsung  oleh  masyarakat umum sehingga dapat mengetahui informasi-informasi  dan  kegiatan-kegiatan yang dilakukaan oleh PT. Jasindo.
Pelaksanaan  prinsip accountability ditun- jukkan  dengan  adanya  satuan  pengawas internal (dewan pengawas) yang kompeten, selain  itupula  PT.  Jasindo  memiliki  nilai dan  budaya  tersendiri  yang  harus  di laksanakan  oleh  setiap  karyawan,  yaitu RAISE((Resourcefull,  Agility,  Integrity, Synergy  dan  Excellent  Service). Pelak- sanaan  prinsip responsibility ditunjukkan dengan  adanya  Program Customer  Ssosial Responsibility dimana di PT Jasindo telah terdapat  Biro CSR (Corporate  Social Responsibility dan  Biro  PKBL  (Bina Lingkungan)  yang  telah  memberikan sumbangan dan hibah serta bantuan kepada para  pemohon  atau  kelompok  masyarakat. Pelaksanaan  prinsip  Independency  ditun- jukkan  dengan  telah  dibuatnya  Surat Edaran  (SE)  resmi  untuk  mengatur kebijakan,  sistem,  dan  prosedur  pe-
nyelesaian mengenai benturan kepentingan yang  mengikat  seluruh  jajaran  perusahaan PT.  Jasindo.  Prinsip  yang  terakhir  yaitu prinsip fairness PT.  Jasindo  memberikan kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan karyawan,  berkarir,  dan  melaksanakan tugasnya  secara  profesional  tanpa  mem- bedakan suku, agama, gender, dan kondisi fisik, tetapi hal tersebut disesuaikan dengan kompetensi karyawan yang ditetapkan oleh PT. Jasindo dimana dalam proses procurement karyawan ditetapkan syaray- syarat  tertentu  diantaranya:  berpenampilan menarik,  sehat  jasmani  dan  rohani, memiliki  pendidikan  S1  atau  D3.  Untuk mengatur  dan  menjaga  benturan  kepen- tingan telah dibuat peraturan melalui Surat
Keputusan Bersama No. SKB.005/ SKB/I/2013  Tentang  Mengenai  Kebijakan
Mekanisme  Benturan  Kepentingan (Con- flict of Interest).
5. Dalam  mengimplementasikan  GCG  pada PT.  Jasindo,  terdapat  beberapa  kendala dalam  pelaksanaan  GCG  antara  lain  tidak semua  informasi  mengenai  PT.  Jasindo dapat  diakses  masyarakat,  salah  satunya berkenaan  dengan  data-data  pelanggan yang bersifat rahasia, tidak semua
karyawan sepenuhnya dapat melaksanakan nilai  dan  budaya RAISE (Resourcefull, Agility,  Integrity,  Synergy  dan  Excellent Service), dan kendala yang terakhir adalah belum  semua  keputusan  dari  dewan komisaris atau dewan direksi fair dan setara karena  tidak  semua  keputusan  dapat mengakomodir  kepentingan  semua  bagian atau individu yang ada di PT. Jasindo

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianingsih,  A.  (2012).  Analisis  Mekanisme Corporate  Governance  Pada  Pemberian Opini  Audit  Dengan  Penjelasan  Going Concern. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis ,
11 (1), 62–74.
Bambang  Gunawan,  R.  M.,  &  Budiarjo,  D. (2014).  The  Influence  of  Good  Corporate Governance,  Ownership  Structure  and Bank  Size  to  the  Bank  Performance  and Company  Value  in  Banking  Industry  in Indonesia (A Study on Go-Public National Private Banking Corporation with Foreign Capital Investment During the . European Journal of Business and Manage- mentOnline) , 6 (24), 2222–2839. Retrieved from  http://www.iiste.org/Journals/index. php/EJBM/article/viewFile/14871/15294
Burak,  E.,  Erdil,  O.,  &  Altindağ,  E.  (2017). Effect Of Corporate Governance Principles On  Business  Performance. Australian Journal  of  Business  and  Management Research , 5 (7),  8–21.  Retrieved  from Institutionalization, Corporate Gover-
nance, Business Performance JEL
Hamsyi,  N.  F.  (2019).  The  impact  of  good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia’s  Sharia  banks. Problems  and Perspectives  in  Management , 17 (1),  56– 66. https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).
2019.06 Hanifah. (2015). The Influence Model of Good Corporate Governance and The
Mechanism of Asymmetric Information in Minimizing  The  Practice  of  Earnings Management  in  Companies  Included  In
The  LQ  45  and  Registered  On  IDX.
International Journal of Business, Economics and Law , 8 (1), 9–17.
Iramani,  R.  R.,  Mongid,  A.,  &  Muazaroh,  M. (2018).  Positive  contribution  of  the  good corporate governance rating to stability and performance:  evidence  from  Indonesia. Problems and Perspectives in Management , 16 (2), 1–11. https://doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.
01
Iskander,  M.  R.,  &  Chamlou,  N.  (2000).
Corporate Governance : A Framework for
Implementation .  Washington  DC:  The World Bank. https://doi.org/10.1002/bse
Kaihatu,  T.  S.  (2006).  Good  Corporate Governance  dan  Penerapannya  di  Indo- nesia. Jurnal  Manajemen  Dan  Kewira- usahaan , 8 (1), 1–9.
Lidiyawati,  L.  (2016).  Analysis  on  Corporate Governance  Influences  toward  Banking Efficiency  with Bank  Category  as
Moderator  Variable. Binus Business Review , 6 (1), 127. https://doi.org/
10.21512/bbr.v6i1.996
Mediaty.  (2013).  The  Impact  Of  Information
Asymetry  Towards  The  Quality  Of Accrual  Earnings  With  Good  Corporate Governance (GCG) As Moderating Variabel. IOSR Journal of Economics and Finance , 1 (4),  01–05.  https://doi.org/
10.9790/5933-0140105
Miles,  J.  A.  (2012). Management  and Organization  Theory (First  Edit).  San Francisco,: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
Monks,  R.  A.  G.,  &  Minow,  N.  (2003).
Corporate Governance (Third). Blackwell Publishing Ltd. Retrieved from http://www.blackwellpublishing.com
Sari, R. N., Al Musadieq, M., & Sulistyo, M. C. (2018).  Analisis  Implementasi  Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt  .  Pelabuhan  Indonesia  III  (  Persero  ). Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) , 60 (1),
90–99.
Sundaramurthy,  C.,  &  Lewis,  M.  (2003). Control  and  Collaboration : Academy  of Management Review , 28 (3), 397–415.
Susiana.  &  Herawaty,  A.  2007.  Analisis
Pengaruh Independensi, Mekanisme
Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap  Integritas  Laporan  Keuangan, Simposium  Nasional  Akuntansi  X,  Juli, Hal. 1-31.
Tadjuddin, Anwar, S. M., & Hadijah, S. (2014). Tinjauan  Penerapan  Good  Corporate Governance pada PT . Asuransi Jiwasraya di  Kota  Palopo. Jurnal  Equilibrium , 04 (2) (02), 131–146.
Wakarmamu,  T.  (2015).  The  Role  of  Good Corporate  Governance  Banking  Sector  in Supporting Risk Management Principles as the Implementation of Prudential.
European  Journal  of  Business  and Managemen , 7 (35), 223–231.
Wibowo, E. (2010). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI
INDONESIA. Jurnal Ekonomi Dan Kewi- rausahaan , 10 (2), 129–138.
Wiyadi,  Veno,  A.,  &  Sasongko,  N.  (2015). Information  Asymmetry  and  Earning Management : Good Corporate. South East Asia  Journal  of  Contemporary  Business Economic and Law , 7 (2), 54–61.