## HUBUNGAN FUNGSIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS AGENCY) AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH THE ISSUE OF NARCOTICS AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS

## Muhamad Amin Imran
Kementrian Hukum dan HAM LAPAS Mataram
Email : imronlapas88@gamail.com
Naskah diterima : 16/05/2013; direvisi : 02/06/2013; disetujui : 06/07/2013

## A bstrAct
Therefore, there should be an effort to prevent and to fight against the drug abuse and illicit trafficking in Penitentiary. But, in handling narcotic in Penitentiary there is conflict of authority between National Narcotic Agency (BNN) which is in charge to carry out the drug abuse and narcotic circulation and the authority in the Penitentiary . BNN which is incharge to make and to implement the policies of  preventing, fighting against the drug abuse and narcotic circulation works based on : the Law No. 35 of 2009 concerning on the Narcotic, although prior to that, there are such laws as Instructions of President No. 6 of 1971, Presidential Decree No. 116 of 1999 about National Drug Coordination Body, Presidential Decree No. 17 of 2002 on the National Narcotic Agency (BNN), Presidential Regulation No. 83 of 2007 on the National Narcotic Agency (BNN),  Provincial Narcotic Agency and District Narcotic Agency, and Presidential Regulation No. 23 of 2010 on National Narcotic Agency (BNN). Then,  the implementation of the functional relation between National Narcotic Agency and Penitentiary in handling narcotic in penitentiary has not been going well due to the  duty-related conflict of authority and that should be  synchronized by applying the principle of Lex Specialist Derogat Legi Generalist. Thus, it is necessary to make a good functional pattern of relation between National Narcotic Agency and Penitentiary in handling the narcotic in Penitentiary in the future. The pattern should be a coordinated relation that is preventive and repressive based on the MoU between National Narcotic Agency and Penitentiary.
Keywords : Functional Relation, National Narcotic Agency (BNN) and Penitentiary (Lapas)

## A bstrAk
Hampir tidak ada tempat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas, oleh sebab itulah perlu adanya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lapas. Namun dalam penanganan narkotika di Lapas terjadi konflik kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan Pihak Lapas terkait dengan tugas dan Kewenangan. BNN yang di bentuk khusus untuk menyususn dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika memiliki dasar kewenangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun sebelumnya ada Inpres No. 6 Tahun 1971. Keppres No. 116 Tahun 1999 Tentang Badan Kordinasi Narkotika Nasional, Keppres No. 17 Tahun 2002 Tentang BNN, Perpres No. 83 Tahun 2007 Tentang

## J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
BNN, Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dan Perpres No. 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Kemudian dalam Pelaksanaan hubungan fungsional antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas belum berjalan dengan baik karena terjadi konflik kewenangan terkait tugas dan kewenangan, yang kemudian di harmoniskan dengan menerapkan asas Lex Spicialis Derogat Legi Generalis. Dengan demikian diperlukan Pola hubungan fungsional baik antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas kedepannya adapun pola hubungan tersebut adalah pola hubungan kordinatif, dalam bentuk bentuk penanganan preventif dan represif yang di dasari dengan nota kesepakatan (MoU) antara BNN dengan Lapas.
Kata kunci : Hubungan Fungsi, BNN dan Lapas.

## PENDAHULUAN
k mAnusiA i ndonesiA sebAgAi salah satu modal pembangunan nasional perlu dipe- lihara dan ditingkatkan secara terus-me- nerus, termasuk derajat kesehatannya. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan, pe laya nan kesehatan dan pengembangan ilmu pen- getahuan, namun apabila di salah gunakan atau digunakan tidak se suai dengan standar pengobatan dapat meng akibatkan sindro- ma ketergantungan apabila penggunaan- nya tidak di bawah pengawasan dan pe- tunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan mau pun masyara- kat khususnya generasi muda, tetapi juga berdampak sosial, eko nomi dan keamanan nasional,  bahkan dapat menimbulkan baha- ya yang lebih besar bagi kehidupan dan ni- lai-nilai budaya bangsa yang pada  akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasi- onal.
Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah terse- bar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan ker- ja, dan lingkungan pemukiman, dan ling- kungan penegak hukum. Salah satu insti- tusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan
pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tu- gas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tagas dan fungsinya sebaga Pembina narapidana.
Penyalahgunaan dan Peredaran nar- kotika di Lapas merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan  penya- lahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas. Selain dengan Undang-Undang No- mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut  husus- nya di Lapas. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).
Namun dalam rangka penanganan nar- kotika di Lapas yang dilakukan  BNN se- ringkali tidak berjalan dengan mulus, Hal tersebut di sebabkan oleh adanya perten- tangan atau konflik kewenangan antara ke dua lembaga tersebut dan perlawanan dari para narapidana. Oleh sebab itu di perlu-
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................ kan suatu pola hubungan fungsional antara BNN dengan Lapas dalam penanganan nar- kotika di Lapas Ber dasarkan uraian latar be- lakang di atas, maka ada bebarapa hal yang diangkat sebagai masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah yaitu me- ngenai dasar Kewe nangan Badan Narkoti- ka Nasional Dalam Penanganan Narkotika; bentuk  Pe  lak sa naan  Hubungan  fungsional Badan Nar   kotika Nasional Dengan Lem- baga Pe masyarakatan Dalam Penanganan Nar kotika Di Lembaga Pemasyarakatan dan  Pola Hubungan Badan Narkotika Na- sional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pe masyarakatan  Kedepan.

## PEMBAHASAN
Dari beberapa permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa konsep teoritik ten- tang type-type negara hukum:
1.  Konsep Negara Hukum
Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Ta- hun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan ke- benaran dan keadilan dan tidak ada kekua- saan yang tidak dipertanggung jawabkan. 1
Berdasarkan uraian di atas yang dimak- sud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebaha- giaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Per- aturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo- nesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakar- ta, 2010, hlm.  46
keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. 2
Di zaman modern, konsep Negara Hu- kum di Eropah Kontinental dikembang- kan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’ . Sedangkan dalam tradisi An- glo Amerika, konsep Negara hukum dikem- bangkan atas kepeloporan A.V. Dicey den- gan sebutan “ The Rule of Law ”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1.  Perlindungan hak asasi manusia.
2.  Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-un- dang.
4.  Peradilan tata usaha Negara.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan ad- anya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “ The Rule of Law ”, yaitu:
1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.
Keempat prinsip ‘ rechtsstaat ’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan den- gan ketiga prinsip ‘ Rule of Law ’ yang dikem- bangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “ The International Commission of Jurist ”, prinsip-prinsip Nega- ra Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak ( inde- pendence and impartiality of judiciary ) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.
Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu ber-
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm.  153.
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
lakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

## 1.  Teori Kewenangan
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Menurut Pra- judi Atmosudirjo “wewenang adalah ke- kuasaan untuk melakukan sesuatu tin- dakan hukum publik” 3 sedangkan Indo- harto men defenisikan “wewenang adalah kemam puan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum”. 4 Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau- pun badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerin- tah. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribusi bagi seorang pejabat ataupun setiap pejabat. 5 Kewenangan yang sah bila ditinjau dari segi sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat.
a. Kewenangan Atribusi lazimnya digaris- kan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar. Istilah lain untuk kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau ke- wenangan yang tidak dibagi-bagikan ke- pada siapapun.
b. Kewenangan Delegasi merupakan ke- wenangan yang bersumber dari pelimpa- han atau organ pemerintah kepada orang
3 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Bakti Indonesia , Jakarta, 1998, hlm.  154
4 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 177
5 Lutfi Effendi , Pokok-Pokok Hukum Administrasi Ne- gara. Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 77-78
lain dengan dasar peraturan perundang- undangan.
c. Kewenangan Mandat merupakan ke- wenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atas bawah, kecuali bila dilarang secara tegas.
2.  Teori Berlakunya Hukum
a.  Teori Berlakunya Hukum secara Filoso- fis adalah kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
b. Teori Berlakunya Hukum secara Sosi- ologis adalah Kaedah hukum berlaku se- cara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga ma- syarakt (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Ber- lakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyrakat. Sedangkan menurut teori pak- saan berlakunya kaidah  hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.
c.  Teori Berlakunya Hukum secara Yuridis adalah Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan an- tara suatu kondisi dan akibat.
3.  Konsep Hubungan Kelembagaan
Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................ didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudu- kan, peran, kewenangan dan tanggung jaw- abnya masing-masing. 6
a.  Pengertian Umum Lembaga
Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki isti- lah tunggal atau seragam. Di dalam ke- pustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah Political instruction , se dangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen . Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara. Untuk  memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan  Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “ Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ ”, artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum ( legal order ) adalah suatu organ. 7
b. Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga  pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang di- bentuk berdasarkan atau karena di beri kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekua sa- annya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung
6 SANKRI, Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara, LAN RI, 2003. 7 Dikutip dari artikel Hubungan antar Lembaga , In- doskripsi.com
pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan  presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
c. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara
Hubungan antar alat-alat kelengka- pan suatu negara atau yang lazim dise- but sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-in- stitusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori- teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang pent- ing seperti fungsi membuat kebijakan per- aturan perundang-undangan ( fungsi  legis- latif ), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan ( fungsi eksekutif ), dan fungsi mengadili ( fungsi yudikatif ). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisa- han kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut ( separation power ).
Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat ke- lengkapan negara adalah selain menjalank- an fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual, dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus mem- bentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah actual governmental process. Jadi, meskipun
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lem- baga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga memben- tuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ide- ologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.
A. Dasar Kewenangan Badan Narkotika Na- sional Dalam Penanganan Narkotika.
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971.
Walaupun telah ada peraturan tentang permasalahan Narkotika, namun secara kelembagaan belum dibentuk lembaga yang khusus untuk  menangani masalah Nar- kotika, baik pada jaman penjajahan, mau- pun juga pada pemerintahan orde lama. Mengingat Stbl 1927 No. 278, jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga tidak bisa di terapkan un- tuk menanggulangi kejahatan penyalahgu- naan dan peredaran gelap narkotika dewasa ini dan  mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih.
Menanggapi hal tersebut, guna menang- gulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Pada  zaman pemerintahan orde baru, di mana efek dari penyalahgunaan narkotika pada saat itu  telah mengarah ke ranah kriminalitas, dan mengganggu stabilitas politik serta ke- amanan, apa lagi saat itu sedang giat-giat- nya  pencanangan pembangunan nasional sehingga pada tanggal 8 September 1971 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Pres- iden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Koordinasi Tinda- kan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Menga- tasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran, kepada Kepala Badan Koor- dinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk
menanggulangi 6 (enam) permasalahan yang dapat menghambat jalannya pelaksa- naan pembangunan nasional. Masalah-ma- salah tersebut antara lain : Pemberantasan uang palsu, Penanggulangan penyalahgu- naan Narkotika, Penanggulangan peny- elundupan, Penanggulangan kenakalan remaja, Penanggulangan subversi, Penga- wasan orang asing.
Inpres nomor 6 tahun 1971 kepada ke- pala BAKIN tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kemantapan di bidang sosial, politik dan ekonomi pada umumnya, serta untuk mengefektifkan usaha-usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelang- garan yang timbul dalam masyarakat, yang langsung ataupun tidak langsung dapat me- nimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum yang mengganggu masyarakat serta menghambat pelaksanaan pembangunan, maka perlu koordinasi yang sebaik-baiknya diantara instansi/badan yang bersangkutan. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Tahun 1971 (Bakolak Inpres Tahun 1971) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkotika. Bako- lak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen So- sial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab ke- pada Kepala BAKIN.
Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.
2. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Kordinasi Narkotika Nasional (BKNN)
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................
Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan saja merupakan ma- salah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi du- nia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap ma- salah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. 8 .
Masalah penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh Badan Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Instruksi Pres- iden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koor- dinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/ atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan member- antas masalah pelanggaran terutama yang berkenaan dengan masalah penanggulan- gan  narkotika, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan perkembangan keadaan, sehubungan dengan hal tersebut dan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropi- ka dan Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1997 Tentang Narkotika, maka untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurah- man Wahid) membentuk Badan Koordi- nasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Pasal 1 Keputusan Presiden No- mor 116 Tahun 1999, “BKNN adalah suatu lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 “BKNN bertugas membantu Presiden melaksanakan koordi- nasi dalam rangka ketersediaan, pencega- han dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.
Pembentukan BKNN ini sendiri meru- pakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada Pasal 54 ayat 1 disebutkan “Pemerintah mem-
8 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penang- gulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm.  30.
bentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pada ayat 2 disebutkan “Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaku- kan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberatasan penyalah- gunaan dan peredaran gelap narkotika”. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Re- publik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio dan beranggotakan 25 Instansi terkait kare- na ada tiga aspek yang ditangani BKNN, yaitu pencegahan ( preventif ), tindakan hu- kum ( represif ), dan rehabilitasi ( treatment ). Tiga aspek ini berjalan bersamaan. Untuk mendukung kerja besar ini keanggotaan BKNN pun terdiri atas berbagai unsur, sep- erti polisi dan dari departemen terkait.
Sampai tahun 2002 BKNN tidak mem- punyai personel dan alokasi anggaran send- iri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialoka- sikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), selain Itu BKNN juga tidak mempunyai wewenang dalam penanganan langsung terhadap pe- nyalahgunaan dan peredaran narkotika se- hingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
Karena lembaga yang ada hanya bersifat koordinatif dan administratif, maka dinilai kurang, efektif sehingga memerlukan lem- baga yang lebih operasional. Untuk itu ber- dasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Ta- hun 2002 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 ten- tang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksa- naan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, MA, pada Sidang Tahun MPR RI Ta- hun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Na- sional (BKNN) diubah menjdi Badan Nar- kotika Nasional (BNN).
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
BNN yang di bentuk berdasarkan Kepu- tusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 ten- tang Badan Narkotika Nasional, adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN memiliki 25 anggota dari Departermen serta lembaga pemer- intah terkait dengan Kapolri Selaku ketua ex-officio yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan,   Pence- gahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) ser- ta melaksanakan P4GN dengan memben- tuk satgas-satgas yang bersifat operasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasion- al, Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor danb bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan lebih komprehensif menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaaan, pencegahan dan pemberantasan penyalah- gunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pena- nganan narkotika, sehingga perlu diganti. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini Presiden segera menerbitkan Per- aturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui
kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP- BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/ kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.
5.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Merespon perkembangan permasalahan Narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang- undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non- Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/ Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden 9 . BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah
9 ttp://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.ph p?nama=Profil&op=sejara&mn=1&=.
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................ dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.
6.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
Setahun di undangkannya Undang-Un- dang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nar- kotika, Presiden Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksa- naan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang pada intinya hanya men- egaskan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BNN sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pres- iden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

## B. Pelaksanaan Hubungan Fungsional
Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pen- anganan Narkotika Di Lembaga Pema- syarakatan.
1.  Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasi- onal
Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pe- merintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Seiring dengan per- kembangan kejahatan narkotika, undang- undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi dasar hukum dalam penanganan masalah narkotika di Indonesia.
Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Kemudian Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”.
Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur tentang tugas BNN sebagaimna tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu antara lain Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN di-
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
berikan kewenangan untuk melakukan pe- nyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, se - bagaimana tercamtum dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ten- tang narkotika “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan pre kursor narkotika, BNN berwenang me lakukan penyelidikan dan penyidikan penyalah- gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika”.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Presiden tersebut yang pada intinya menegaskan tentang kedudu- kan, tugas, fungsi dan wewenang BNN ser- ta susunan organisasi BNN.
2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasya- rakatan
Perlulah diingat bahwasannya penja- tuhan pidana bukan semata-mata sebagai pe mbalasan dendam/penjeraan bagi nara pidana, yang paling penting adalah pem- berian bimbingan dan pengayoman. Pe- ngayoman sekaligus kepada  masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan. 10 Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana dan anak didik pemasyarakatan) berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat 1 UU No.12 tahun 1995). Pembinaan Warga
10 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.  3
Binaan Pemasyarakatan  dilaksanakan ber- dasarkan sistem Pemasyarakatan, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pema- syarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Bi- naan Pemasyarakatan agar menyadari keasalahan, memperbaiki diri, dan  tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.“
Seiring dengan perubahan sistem pelak- sanaan pidana penjara menjadi sistem pemasyarakatan,  diikuti pula dengan pe- rubahan nomenklatur institusi pelaksana pidana penjara, yaitu dari Rumah Pen- jara dan Rumah Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilaksanakan ber- dasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506 Tang- gal 17 Juni 1964”. 11 Kemudia setelah di un- dangkannya Undang-Undang Nomor 12 Ta- hun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyara- katan, dinyatakan bahwa Lembaga Pema- syarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu catur pilar penegak hukum dalam pros- es pra ajudifikasi dan post ajudifikasi yang merupakan sub sistem pradilan pidana ter- padu ( Integrated Criminal Justice System ).
11 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Pen- jara Di Indonesia , Cetakan I,PT. Rafika Aditama,Jakarta, 2006, hlm.  2.
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................
Lapas mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadi- lan. Tugas dan fungsi dari Lembaga Pema- syarakatan adalah melaksanakan pembi- naan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berdasarkan sistem Pema- syarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.
Dengan Undang-undang Pemasyaraka- tan diatur pula tugas dan wewenang petu- gas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga Pembina nara- pidana, Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat 1 “Pembinaan dan pembimb- ingan Warga Binaan Pemasyarakatan dise- lenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pasal 8 ayat 1 Petugas Pemasyarakatan sebagaimana di- maksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Bi- naan Pemasyarakatan.
3. Pelaksanaan Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan
Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya sagat di sayangkan. Tak jarang, distribusinya malah melibatkan oknum petugas yang seharus- nya menjadi garda terdepan pengawal di Lembaga Permasyarakatan. Dengan adanya narkotika di Lapas, BNN kemudian men- datangi Lapas di mana narapidana yang ter- indikasi terlibat narkotika tersebut sedang menjalani pidananya untuk melaksanakan kewenangan dalam melakukan penyelidi- kan dan penyidikan terhadap narapidana tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Ten- tang Narkotika terhadap narapidana di dalam Lapas, memang tidak sama seperti pelaksanaan di tempat lain. BNN yang ma- suk ke dalam Lapas secara mendadak tanpa berkordinasi dengan pihak Lapas dengan tujuan supaya segera memeriksa, menggele- dah, menyita, dan menangkap atau mena- han narapidana yang terindikasi melaku- kan tindak pidana narkotika mendapatkan perlawanan dari seluruh narapidana. Seb- agaimana yang terjadi diLapas Kerobokan Denpasar di mana rencana Badan Nar- kotika Nasional (BNN) menjemput seorang narapidana bernama Ariadi, yang diduga masih menjadi bandar narkotika selama menjalani masa tahanan berakhir rusuh, Sabtu (25/06/2011) dini hari. Puluhan nara- pidana (napi) berusaha menghalangi upaya BNN itu sehingga terjadi aksi baku hantam. Akibat perlawanan narapidana, petugasn BNN dipukul mundur oleh mereka.Semen- tara dua orang terluka dalam peristiwa ini yakni seorang petugas humas BNN dan Ka- lapas Siswanto. Selain itu Sedikitnya 18 ru- angan mengalami kerusakan akibat dilem- par batu oleh narapidana. ”Ruang kalapas jendela pecah, aula, ruang pos keamanan hancur,” kata Siswanto yang juga menjadi korban dalam kerusuhan. Tak hanya meng- hancurkan ruangan, narapidana juga sem- pat membakar sejumlah berkas-berkas yang antara lain adalah registrasi narapidana. 12
Dampak dari pelaksanaan kewenangan BNN dalam penanganan narkotika di dalam Lapas adalah terjadi instabilitas keamanan di dalam Lapas yang merupakan faktor utama dalam melakukan pembinaan terha- dap narapidana dan rusaknya fasilitas yang ada di Lapas selain itu tentunya juga akan berdampak pada penilaian kinerja jajaran Lapas. Berdasarkan uraian di atas, apa yang dilakukan BNN dalam memberlakuan nor-
12 http://nasional.kompas.com/read/2011/06/25/ 14370891/Napi. Mengamuk.18. Ruang Lapas. Hancur? utm_ source=WP&utm_medium= Ktpidx& utm_cam- paign=
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
ma hukum di dalam Lapas, disatu sisi justru telah melanggar norma-norma hukum yang juga berlaku di Lapas, sebagaimana kita ketahui bahwa Lapas melaksanakan keten- tuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di mana menga- tur tugas, dan wewenang Lapas, selain itu kehidupan di dalam Lapas juga memiliki kultur yang berbeda dengan kehidupan di luar Lapas yang juga harus menjadi perha- tian. Adapun norma-norma hukum yang bertentangan dalam pelaksanaan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35  tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Lapas adalah :
a. Pasal 17 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di mana:
b. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
c.  Keputusan Direktur Jenderal Pemasyara- katan No.E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Ten- tang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (Protap).
Bila melihat apa yang terjadi dalam pe- laksanaan fungsional BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas, se- bagaimana di uraikan di atas telah terjadi konflik atau disharmonisasi norma dan kewenangan antara BNN dengan Lapas dalam memberlakukan Norma-norma hu- kum yang menjadi dasar pelaksanaan fung- si keduanya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk mengharmoniskan pelak- sanaan  ke   dua  undang-undang  tersebut. Adapun solusi yang dimaksud adalah den- gan menerap kan Asas-asas hukum, adapun asas hukum yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan konflik norma atau disharmonisasi antara BNN dengan Lapas adalah Asas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu peraturan perundang- undangan yang khusus mengesamping- kan peraturan perundang-undangan yang
umum. Dalam hal ini untuk menentukan mana peraturan perundang-undangan yang khusus antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan digunakan inter- pretasi.
Karna obyek atau tempat diberlakukan- nya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Lapas maka menurut penulis, Un- dang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten- tang Narkotika tentunya harus dapat ber- laku secara sosiologis dan filosofis artinya dapat di terima dan memberikan fanfaat dan rasa keadilan bagi semua pihak. Karna apabila dipaksakan justru akan merugi- kan salah satu pihak meskipun tujuannya adalah demi kebaikan, karena dalam men- egakkan hukum tidak boleh melanggar nor- ma hukum lain ( Due Proses of Law ).
Dengan demikian Undang-Undang No- mor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraka- tan tentunya menjadi Lex Specialis dalam Pelaksanaan hubungan fungsional BNN dengan Lapas dalam penanganan narkoti- ka di Lapas khususnya penerapan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun demikian pen- anganan narkotika di Lapas bukan berarti tidak dapat dilaksanakan oleh BNN, karena penanganan narkotika di Lapas tidak akan efektif bila pihak Lapas masih ada yang ter- libat dan berkepentingan di dalamnya. Oleh sebab itu di perlukan suatu pola hubun- gan fungsional antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas kede- pannya.
C.  Pola Hubungan Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pe- masyarakatan Kedepan.
Secara umum pola hubungan kelem- bagaan adalah suatu bentuk interaksi anta- ra dua lembaga atau lebih dalam mengatur dan menangani suatu obyek permasalahan,
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................ sehingga dengan adanya suatu pola hubun- gan yang teratur antara keduanya akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Adapun hubungan fungsi BNN dengan Lapas dalam rangka penanganan narkotika di Lapas dapat dili- hat pada pola hubungan berikut :
1.  Pola Hubungan Hirarkis
Hubungan hierarki adalah adanya garis wewenang yang tidak terputus yang mem- bentang dari tingkatan atas organisasi hing- ga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan (Robbins dan Coulter , . Sedangkan Stoner menyatakan pada hierarki terdapat pendelegasian dalam mengerjakan tugas. Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau dengan kata lain adalah hubungan antara atasan dengan bawahan.
Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non ke- menterian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Neg- ara Republik Indonesia”. BNN merupakan salah satu lembaga atau organisasi formal yang mempunyai susunan organisasi se- bagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pesiden Nomr 23 Tahun 2010 Tentang BNN.
Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Direktorat Jendral Pemasyaraka- tan yang bertanggung jawab kepada  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone- sia. Berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan, pola hubungan dan me- kanisme kerja diatur dalam Peraturan Men- teri Hukum dan HAM RI Nomor M-01. PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departe- men Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organ- isasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyaraka- tan.
Berdasarkan pengertian hubungan hirarki organiasi tersebut di atas dan dasar struktur organisasi kedua lembaga, maka dalam rangka penanganan narkotika yang dilakukan BNN di Lapas pada dasarnya bukan merupakan pola hubungan secara hirarki. Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Thun 2010 Tentang BNN yang menjadi dasar pengaturan kedudukan dan struktur organisasi BNN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Ke putusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01. PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dari kedua dasar peraturan tersebut dapat digambarkan bahwa tidak ada garis wewenang atau pendelegasian tugas otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu dari masing-masing lembaga baik dari BNN kepada Lapas ataupun sebaliknya untuk melaksanakan penanganan narkotika di Lapas, karena kedua lembaga ini masing- masing mempunyai garis tanggung  jawab dalam susunan struktur organisasi yang jelas dan berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN dan Lapas dilaksanakan sesuai dengan wewenang masing-masing.
2.  Pola Hubungan Koordinasi
Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi adalah proses pengin- tegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-keg- iatan pada satuan-satuan yang terpisah (de- partemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan or- ganisasi secara efisien. Menurut Hasibuan dengan adanya penyalahgunaan dan pere- daran gelap narkotika di Lapas maka ber- dasarkan ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing antara Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Narkotika Na- sional ( BNN ) dapat di lihat bahwa hubun- gan keduanya lembaga ini hanya bersifat hubungan koordinasi, suatu hubungan koordinasi dapat terjadi antara dua lembaga atau lebih apabila terdapat dalam masing- masing fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut adalah objek yang sama. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Pemasyarakatan sama-sama melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanganan peny- alahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Lapas.
Dalam pola hubungan kordinasi antara BNN dengan Lapas dalam penanganan pe- nyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan mesti harus ada koordinasi yang integral dan Komprehensif sebab dalam kenyataannya hubungan kor- dinasi  kedua  lembaga ini justru mengalami permasalahan, selain itu penanganan nar- kotika di Lapas yang dilakukan oleh kedua lembaga ini khususnya BNN masih bersifat penindakan saja.
Terkait pelaksanaan pola hubungan koordinasi antara Lembaga Pemasyaraka- tan dan BNN dalam penanganan narkotika di Lapas, kedepannya harus dilakukan den- gan penanganan prefentif dan penanganan represif, dengan demikian pola hubungan kordinasi kedua lembaga ini menjadi lebih efektif. Adapun pola hubungan fugsional yang bersifat kordinasi antara BNN den- gan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas kedepannya adalah :
a. Penanganan Narkotika Di Lapas Secara Preventif
Preventif (pencegahan), adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Dalam kaitanya dengan Pola hubungan koordinasi, antara BNN dengan Lapas ada banyak upaya preventif yang dapat dilakukan oleh BNN dan Lapas untuk penanganan narkotika di Lapas diantaranya adalah :
1) Melakukan penyuluhan kepada para narapidana tentang bahaya dari pe- nyalahgunaan narkotika dengan mel- ibatkan semua aktifis dan LSM yang perduli dengan masalah narkotika.
2) Meningkatkan pembinaan kero- hanian kepada narapidana dengan mengundang tokoh-tokoh agama.
3) Melengkapi sarana dan peralatan anti narkotika  di setiap Lapas, se- hingga dapat mendeteksi masuknya narkotika ke dalam Lapas.
Bentuk-bentuk penanganan preventif pe- nyalahgunaan dan peredaran narkotika sebagaimana tersebut di atas sangat di mungkinkan untuk di lakukan oleh BNN dan Lapas,  mengingat   ada  kesamaan fungsi kedua lembaga ini baik secara struk- tur maupun secara substansi.
Secara struktur organisasi BNN mem- punyai Deputi Bidang Pencegahan di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Ta- hun 2010  Pasal 12 menyatakan “Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang  pencega- han”. Kemudian Pasal 13 “Dalam melak- sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencega- han menyelenggarakan fungsi antara lain : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; Pelaksanaan koordi- nasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan.
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................
Kemudian secara substansi hubungan BNN dengan Lapas memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kedua lembaga ini tentang penanganan narkotika di dalam Lapas. Namun demiki- an bila melihat tugas dan fungsi dari ked- uanya terdapat beberapa  ketentuan yang secara fungsional dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu pola hubungan fungsional antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas.
Melihat struktur dan substansi dari kedua peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tu- gas dan fungsi BNN dan Lapas, dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan penanganan narkotika secara preventif di Lapas. Dengan demikian kedepannya hubungan fungsional antara BNN den- gan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas menjadi lebih efektif.
b.  Penanganan Narkotika Di Lapas Secara Represif
Terkait dengan upaya represif dalam penanganan narkotika di Lapas dapat di- wujudkan dengan tindakan sebagai beri- kut:
1.  Upaya di bidang hukum
Yaitu Tindakan represif yang di- lakukan oleh BNN dalam penan- ganan narkotika di Lapas dengan menindak dan memproses narapi- dana yang diduga terlibat penyalah- gunaan dan peredaran narkotika sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun bentuk upaya hukum yang dilakukan BNN dalam penanganan narkotika di Lapas yaitu  dengan melakukan penyelidi- kan dan penyidikan terhadap keter- libatan nara pidana yang terkait den- gan penyalahgunaan dan peredaran narkotika  di  Lapas   sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan Pasal 75
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika.
2.  Upaya Rehabilitasi
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pas- al 54 menyebutkan “Pecandu Nar- kotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabili- tasi medis dan rehabilitasi sosial”. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika terdiri dari pecan- du, korban dan pengedar narkotika, di Lapas mereka tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54. Namun demikian Lapas  meny- elenggarakan  pembinaan  dan  pem- bimbingan terhadap nara- pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyara- katan. Pembinaan yang di lakukan di Lapas hanya sebatas menyiapkan narapidana untuk dapat kembali ketengah-tengah masyarakat ( Reinte- grasi Social ).
Lebih lanjut di atur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 14 huruf b “Narapidana ber- hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jas- mani”, kemudian huruf d “hak untuk mendapatkan pelayanan ke- sehatan dan makanan yang layak”. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraka- tan,  Dengan demikian Lapas dapat dijadikan tempat melaksanakan re- habilitasi bagi narapidana pecandu dan korban narkotika. Hal itu se- jalan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana ayat 1 “Pemerintah melakukan pem-
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
binaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Ayat 2 “Pembinaan sebagaimana di- maksud pada ayat 1 meliputi upaya : huruf e “meningkatkan kemam- puan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerin- tah maupun masyarakat”. Pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah BNN.
Untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut di atas dalam penanganan terhadap penyalahgunaan dan pere- daran narkotika di Lapas baik secara preventif maupun secara represif, maka antara BNN dan Lapas dapat membuat kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum Of Un- derstending (MoU), yang isinya men- gatur tentang :
1. Program pencegahan dan pember- antasan penyalahgunaan dan pere- daran narkotika (P4GN) di dalam Lapas.
2.  Pembentukan Satuan tugas pencega- han dan pemberantasan penyalahgu- naan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan unsur BNN dan Lapas.
3.  Prosedur  dan metode operasi  pence- gahan dan pemberantasan peny- alahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas.
Dengan adanya MOU antara BNN den- gan Lembaga Pemasyarakatan, maka akan terbentuk pola hubungan fungsional yang bersifat koordinatif yang baik antara kedua lembaga tersebut, dengan demikian untuk melaksanakan penanganan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dapat diwujud- kan tampa ada konflik dan arus di lakukan dengan memperhatikan integratif, kodina- tif, profesionalisme dan proporsionalitas serta mengutamakan penanganan yang bersifat preventif dan represif sesuai den-
gan batas peran dan kewenangan masing- masing dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Masalah narkotika  di  Indonesia  bukan- lah  hal  baru,  namun telah ada sejak jaman penjajahan namun penanganan masalah narkotika dan kelembagaannya baru dimulai sejak tahun 1971. Adapun Dasar kewenangan BNN dalam penanganan masalah narkotika adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi,  Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Kordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
BNN yang melaksanakan tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakn ke- bijakan nasional dalam penanganan pe- n ya lah gunaan  dan  peredaran  narkotika ber dasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika mempuyai wewenang dalam hal melakukan penyelidi- kan dan penyidikan terhadap penyalahgu- naan dan peredaran  narkotika. Sementara itu Lapas adalah tempat melakukan pembi- naan terhadap narapidana berdasarkan Un- dang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Ten- tang Pemasyarakatan. Lapas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan ter- hadap narapidana serta mengayomi narapi- dana dan masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pelaksanaan hubu ngan fungsi BNN dengan Lapas terjadi konflik norma
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................ terkait kewenangan masing-masing khu- susnya mengenai pelaksanaan kewenan- gan penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan BNN di dalam Lapas, Sehingga un- tuk menyelesaikan konflik norma dan ke- wenangan tersebut digunakan asas hukum L ex Spicialis Derogat Legi Generalis . Karena obyek permasalahannya di Lapas maka yang menjadi Lex Spicialis adalah Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Pola hubungan  fungsional BNN dengan Lapas adalah  pola hubungan koordinasi, hal tersebut juga ditekankan dalam Per- pres No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional bahwa BNN melaku- kan koordinasi dengan instansi lain terma- suk Lapas, begitu juga Lapas berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa dalam melakukan pembinaan narapidana Lapas dapat bekerja
sama dengan instansi lain. Dalam pelak- sanann hubungan koordinasi antara BNN dan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas selama ini masih dilakukan dengan upaya represif yang nampaknya tidak tidak bisa berjalan efektif karena sering menim- bulkan permasalahan dalam pelaksanaan- nya dan belum ada kesepahaman antara kedua Lembaga tersebut. Oleh karena itu perlu ada pola hubungan fungsional yang lebih baik antara BNN dan Lapas. Dalam pelaksanaan hubungan fungsional yang bersifat kordinasi antara BNN dengan Lapas ada beberapa upaya yang dapt dilaku- kan untuk penanganan penyalahguanan dan peredaran narkotika di dalam Lapas yaitu dengan upaya preventif dan represif yang di tuangkan dalam bentuk nota kese- pakatan atau memorandum of understand- ing (MoU), sebagaimana yang telah diurai- kan dalam pembahasan.

## Daftar Pustaka
1. Buku-Buku
Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo, Jakarta,2004.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Edisi II , Ed.1 Cet.5,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Barda  Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , UNDIP Semarang, 1996.
Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective , Russell Sage Foundation, New York, 1975.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya , Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Bayu Media, Malang, 2003.
J Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 327~345
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Cetakan I Penerbit Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara , Gajah Mada Pres, Yokyakarta, 1993.
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Bakti Indonesia, Jakarta, 1998.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas indonesia, Jakarta, 2006.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan , Rineka Cipta: Jakarta, 2008.
2. Artikel, Jurnal Dan Makalah
Bagir Manan, ”Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, dalam Varia Peradilan , Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
Majalah SADAR, berkaitan dengan masalah kejahatan narkotika, dalam rumusan PBB termasuk dalam extra ordinary crime maksudnya adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan terencana,terorganisir dan sistematis, oleh karena kejahatan Narkotika sebagai kejahatan yang serius. SADAR, Jakarta, 2006.
Muladi, Hukum Positif Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI bekerja sama dengan FH Ubaya, 14 Januari, Surabaya.
Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Tantangan Awal Diawal Pencapaian UU No. 5 Tahun 1986 Majalah FH UNAIR, Nomor 2-3 Tahun VI, Penerbit Yuridika, Surabaya.
Sebagai contoh, pemerintah Myanmar merupakan negara kedua terbesar setelah Afganistan dalam menghasilkan opium. Produk setahun mencapai 610 ton, dan disebarkan ke berbagai negara. Lihat: Perang Melawan Opium, Media Indonesia, Rabu 22 Februari 2012.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Muhamad Amin Imran | Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan ........................
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.
Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provensi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.