eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Vol. 7, No. 1 (2023) pp. 82-98 http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita
Submit:   2 Desember 2022   Accepted:  28 Januari 2023 Publish: 31 Januari 2023

## Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru

## Polemic On Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in New Media Control
Wahyu Kristian Natalia¹, Alvian Alrasid Ajibulloh²,
¹ Communication Science Department, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia 11480, wahyu.kristian@binus.ac.id
2 Universitas Amikom Yogyakarta. Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, (s) l: alvianaa@amikom.ac.id

## Abstract
Broadcasting  technology  has  developed  so  rapidly  in  Indonesia  that  education  about  quality programming has become essential for everyone. With advances in  technology and information, online  and  streaming,  media  such  as  Youtube  and  Netflix  have  had  both  positive  and  negative impacts  on  the  people  of  Indonesia.  Many  contents  contain  harmful  elements  that  need  to  be limited  and  monitored  by  the  government  and  related  agencies  such  as  the  Indonesian Broadcasting  Commission  (KPI).  Therefore,  it  is  deemed  necessary  for  academics  to  conduct scientific studies or literature studies that focus on KPI issues. This aims to enrich literacy about the role or function of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in carrying out its duties. This  study  reveals  that  the  government  revises  the  law  on  broadcasting  according  to  the development  of  information  and  communication  technology  but  still  proportionally  does  not limit freedom of expression so that various parties can feel the adjustment of this law.

## Keywords: Public Policy, Broadcasting, Indonesian Broadcasting Commission (KPI).

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi yang berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun berpengaruh ke segala  aspek  kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  yang  dulu  cenderung  menggunakan  segala sesuatu  bersifat  konvensional  kini  beralih  ke  teknologi  digital.  Perkembangan  tersebut  pada akhirnya  membentuk  tingkatan-tingkatan  dalam  berkomunikasi,  yakni  dari  komunikasi intrapribadi,  komunikasi  antarpribadi,  komunikasi  kelompok,  hingga  komunikasi  massa (Laksono et al., n.d.).  Komunikasi  sangat  penting  dalam  proses  kehidupan  kita  sebagai  makluk sosial  untuk  bisa  menyampaikan  ide  dan  gagasan  kita  kepada  lawan  bicara  kita  (Ajibulloh, 2020) . Komunikasi  dalam  kajiannya  komunikasi  massa  dengan  menggunakan  media  massa
senantiasa  mengalami  perubahan  makna  pesan  yang  ingin  disampaikan  pembuat  pesan  kepada khalayak  atau audience (Virdaus,  n.d.).  Dalam  dunia  industri  penyiaran  tanah  air  pesan  yang disampaikan oleh media dari tahun ke tahun mengalami perubahan scara signifikan sejak adanya layanan  OTT.  Layanan  OTT  atau Over  the  Top melalui  platform  Netflix,  HBO  TV,  YouTube, Facebook  TV  menjadi  alternatif  masyarakat  dalam  mencari  informasi  maupun  hiburan  dalam beberapa tahun terakhir.
Layanan OTT atau over the top ini menimbulkan fenomena sosial di kalangan masyarakat. Indonesia  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kesopanan,  dan  juga  nilai  agama sangat  protektif  terhadap  segala  sesuatu  yang  akan  dikonsumsi  dan  dinikmati  oleh  warganya. Bukan  hanya  makanan  dan  minuman,  media  penyiaran  di  Indonesia  juga  ada  yang  mengatur. Siaran-siaran  yang  tayang  dibeberapa  media  diatur  dan  dipantau  keberadaannya  agar  semua konten yang disebarluaskan oleh media tidak merugikan, baik secara pribadi seseorang maupun bangsa Indonesia (Syahara et al., 2021).  Namun sejak adanya  layanan OTT atau over the top ini KPI  yang  notabene  lembaga  penyiaran  yang  mengawasi  industri  penyiaran  menjadi  dilema sejauh mana dapat mengawasi  layanan OTT tersebut.
Media massa memiliki fungsi mempengaruhi audiens, Segala hal yang merupakan isi media, baik  langsung  maupun tidak  langsung  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  pikiran,  sikap,  dan tindakan khalayak: pembaca bagi media cetak, pendengar bagi radio, dan penonton bagi televisi. Bahkan,  Harold  D.  Laswell  dan  Wilbur  Scram  menyebutnya  media  massa  sebagai the  teacher meneruskan  kebiasaan  dari  generasi  ke  generasi  (Tan,  1981).  Bukan  hanya    nilai  positif  yang bisa  disebarkan  oleh  media  massa,  namun  jika  tidak  ada  aturan  yang  jelas  media  massa  dapat menjadi  boomerang  bagi  masyarakat  sebagai    konsumen  maupun  produsen.  Sekalipun  dalam undang  undang  penyiaran  sudah    jelas  dan  gambling  bahwa    4  fungsi  mediapenyiaran  yakni sebagai sarana menyebarluaskan informasi, memberikan edukasi kepada mayarakat, memberikan sarana  hiburan,  dan  sebagai  kontrol  sosial.  Jika  fungsi  tersebut  tidak  dijalankan  maksimal  dan tanpa pengawasan yang tegas media massa dapat memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat.
Fungsi  itulah  yang  melahirkan  perspektif  bahwa  media  massa  pun  ikut  memberikan  andil pada  terjadinya  tindak  kekerasan.  Media  massa  tidak  sekedar  berkontribusi  menyajikan  fakta kekerasan,  tetapi  dapat  juga  mengjadi  inspirator  bagi  seseorang  untuk  melakukan  tindak kekerasan.  Oleh  karena  itu,  boleh  jadi  satu  tindak  kekerasan  dapat  memicu  terulangnya  tidak kekerasan yang sama dengan kuantitas lebih tinggi jika disajikan oleh media massa (Siddiq et al., 2020).  Tidak  tindakan  kekerasan,  banyak  hal  yang  perlu    menjadi  perhatian    kaitanya  dengan berkembangnya  media  massa  saat  ini.    Informasi hoax,  fake  news, pornografi,  perjudian  dan masih  banyak  hal  yang  perlu  mendapatkan  regulasi  yang  jelas    agar  masyarakat    tidak  terjerat
dalam    hal  hal  tersebut.   Literasi  digitalpun  tidak  cukup  untuk  membentengi   mayarakat  dalam mengakses media massa, perlu regulasi yang jelas dari pemerintah dan stake holder terkait untuk mengawasi  bebagai media massa yang saat ini berkembang di tanah air.
Komisi  atau  lembaga  yang  mengatur  itu  semua  yakni  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI). KPI  adalah  suatu  lembaga  yang  bersifat independen yang  dibentuk  melalui  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi ini dibuat bertujuan untuk mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia, (KPI, 2017). Sejak dibentuk dari 20 tahun sudah KPI beroperasi sejak 2002 s/d 2021, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, dan sudah banyak program siaran yang ditertibkan bahkan dilarang siaran lagi oleh KPI. Namun kenyataannya teguran dan penertiban  ini  masih  menyisakan  masalah  masalah  baru  dalam  dinamika  perkembangan  media saat ini.
Untuk  memberikan  pedoman  bagi  para  industri  penyiaran  dalam  memproduksi  dan menyiarkan  sebuah  program  siaran  KPI  membuat  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  sebagai suatu pembatas dalam pembuatan program siaran dan Penyiaran Standar Program (SPS) . P3SPS dengan  tujuan  untuk memberikan guide bagi  lembaga penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)  sebagai  suatu  pembatas  dalam  pembuatan  program  siaran  dan  Penyiaran  Standar  Program (SPS  bukan  untuk  membatasi  para insan media  untuk  berkarya,  P3SPS  lebih  berfungsi  sebagai gate  keeper agar  masyarakat  sebagai  audiens.    Audiens  disini  berlaku  baik  audiens  televisi maupun  radio  bisa  menikmati  konten  yang  berkualitas  dan  sehat.  Sehat  dan  berkualitas  disini diartikan bahwa materi dari televisi maupun radio tidak mengandung unsur penghinaan terhadap suku,    ras,  agama  dan  golongan  tertentu.  Di  sisi  lain  materi  siaran  juga  tidak  mengandung kekerasan,  tidak  mengandung  pornografi  dan  pornoaksi.  Aturan  P3SPS  juga  mengatur  tentang iklan politik, iklan produk dan program yang sifatnya dewasa sehingga perlu pengawasan khusus dalam penanyangannya baik di televisi maupun di media radio.
Pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi  agar  bukan  hanya  untuk  menjaga  kulitas  siaran  dari  televisi  dan  radio.  Pengaturan  ini disisi  lain  dilakukan  agar  pemanfaatan  frekuensi  radio  dan  televisi  sebagai  ranah  publik  yang merupakan  sumber  daya  alam terbatas  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak ada monopoli dari pihak pihak tertentu. Oleh sebab itu  keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun sebuah aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional.
Menurut peraturan  Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, P3SPS tentang perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dimaksud jadi suatu pedoman yang wajib dipatuhi penyelenggara penyiaran baik TV maupun radio agar pemanfaatan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
tayangan  bagi  ranah  publik  senantiasa  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Di sisilain P3SPS dibuat oleh KPI tidak untuk membatasi kreatifitas para pelaku  industri penyiaran. P3SPS  justru  sebagai  pengembangan  kreatifitas  dari  para  pelaku  industry  Penyiaran  agar menjunjung tinggi norma norma dan hukum yang ada.
Dewasa  ini  lembaga  penyiaran  yang  mengedepankan  ratting,  di  sisi  lain  mengabaikan kualitas  isi  siaran.  Sehingga,  fungsi  lembaga  penyiaran  yang  seharusnya  sebagai  media  yang mampu  memberikan  edukasi,  informasi  dan  hiburan  terkadang  terabaikan  karena  lembaga penyiaran  mengejar  ratting.  Bahkan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  lembaga  penyiaran  yang memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan pihak pihak tertentu, sehingga mendapatkan teguran  dari  KPI.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  banyak  lembaga  penyiaran  yang    mendapatkan teguran  dari  KPI  karena  pelanggaran  yang  mereka  lakukan,  namun  sayang  masih  banyak  pula yang bebal terhadap teguran tersebut itu semua juga tidak lepas dari andil perusahaan televisinya dan masyarakat selaku penonton dan penikmatnya (Sari et al., 2020).
Ditengah segala perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan dunia penyiaran yang  memanfaatkan  media,  KPI  sebagai  lembaga  independent  mempunyai  tanggung  jawab untuk menjaga kualitas isi siaran. Hal ini dilakukan agar lembaga penyiaran mampu memberikan kualitas siaran yang sehat baik dalam industri televisi maupun radio. Upaya tersebut merupakan tanggungjawab  KPI  yang  terus  menerus  dilakukan  dengan  berbagai  cara  salah  satunya  terjun langsung  ke  lembaga  penyiaran  dan  bimbang  teknis  penyiaran  (Sekolah  P3  dan  SPS  KPI). Tanggungjawab  ini  bagian  dari tujuan  KPI  menciptakan  konten-konten  yang  bermutu  dan  baik bagi publik. KPI langsung turun ke lapangan menemui langsung pihak lembaga penyiaran untuk menyatakan maksud baik ini (Khotimah & Kushardiyanti, 2022).
Menyadari  pentingnya  pemantauan  siaran  dan  pesatnya  perkembangan  penyiaran  di Indonesia, maka dari itu dipandang perlu untuk para akademis memberikan pendapatnya baik itu terhadap  lembaga,  pemerintah,  masyarakat  maupun  perusahaan  pembuat  konten,  yang  mana pendapat  itu  berdasarkan  hasil  pengamat  dan  penelitiannya  seperti;  riset,  kajian  atau  analisis (Fajar, 2019).
Salah satu contohnya penelitian yang  membahas tentang fungsi KPI terhadap pelanggaran, dalam  penelitian  ini  (Sari  et  al.,  2020)  mengungkapkan; “…sanksi  yang  dikenakan  kepada stasiun  televisi  atau  program  televisi  oleh  instansi  terkait  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban bahwa program televisi merupakan siaran pers yang melibatkan masyarakat umum. Untuk itu, sifat  dan  isi  program  akan  lebih  ketat  dan  dibatasi  pada  norma-norma  masyarakat  yang  tidak melanggar.  Oleh  karena  itu,  penjatuhan  sanksi  kepada  lembaga  penyiaran  yang  melanggar standar  program  siaran  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menciptakan  efek  jera  bagi  pelaku
kejahatan  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  semata  dari  rating  dan  iklan  tanpa mempertimbangkan dampak buruknya di masyarakat.…” .
Inovasi teknologi dan informasi dibidang penyiaran bukan hanya memberikan manfaat akan tetapi  juga  memberikan  tantangan  bagi  pemerintah  terutama  lembaga  independen  pemerintah seperti  KPI  (Mustamim  et  al.,  2020).  Adapun  tantangan  ini  bisa  dalam  bentuk  hal  positif  dan juga hal negatif, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sehingga ketika isu negatif yang paling tinggi  maka  pemerintah  dituntut  untuk  segera  meresponnya,  dengan  cara  memperbaharui kebijakan dan beradaptasi dengan perkembangan.
Pada  masa  sekarang  ini  contohnya,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi  yang  ada  di Indonesia  berkembang  pesat  dalam  segala  hal.  Salah  satunya  adalah  pengembangan  media penyiaran yang tidak lagi sebatas televisi dan radio, tetapi sudah banyak konten penyiaran yang menggunakan  media  online.  Seiring  kemajuan  teknologi  informasi,  media  online  sangat memudahkan  pengguna  dalam  mengakses  konten  dan  juga  tayangan  yang  diinginkan  oleh masyarakat.  Masyarakat  yang  dahulu  hanya  sebagai  pemirsa,  kini  mereka  bisa  memproduksi bebagai  konten  yang  mereka  sebarluaskan  melalui  akun  media    sosial    mereka  masing  masing. Istilah  konten  creator  menjadi  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat  saat  ini,  bahkan  tidak jarang dari  anak anak  generasi sekarang yang menjadikan youtuber adalah salah satu cita cita dan profesi impian.
Media penyiaran online yang berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini adalah Youtube , Netflix, Disney+, dlln. Youtube adalah situs berbagi video untuk semua orang di mana Youtube sebagai  komunitas  penerbit  video  yang  memberikan  kesempatan  bagi  semua  orang  untuk memonetisasi  unggahan  video  mereka.  Artinya  di platform Youtube ,  seseorang  yang  ingin membuat video dan mengunggah mereka, atau biasa disebut content creator , bisa menghasilkan uang  dari  video  yang  mereka  unggah  dari platform satu  ini.  Kisah  sukses  dari  para  youtuber tanah air yang menginspirasi para generasi muda untuk menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan mereka dalam memperoleh income.
Karena  penghasilan  dari Youtube cukup  menggiurkan,  banyak  orang  berbondong-bondong membuat channel  Youtube dan  membuat  konten  yang  bisa  disukai  banyak  orang  mulai  dari orang  dewasa  atau  anak-anak  (Hasugian  et  al.,  2020).  Namun  terkadang  mereka  melupakan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, banyak yang kita dapatkan bahwa pembuat konten  yang  membuat  lelucon  yang terlalu  keterlaluan  bahkan  dapat  melukai  orang  lain  orang, tidak sedikit juga dari para pembuat konten yang menggunakan bahasa kasar dalam video yang diunggah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Sejak masyarakat memilik  ponsel pintar dan Setiap orang yang bisa memproduksi konten di platform  Youtube  meenggunakan  berbagai  cara  agar  mereka  bisa  viral,  dan  memperoleh adsence. Namun  tidak  jarang  konten  yang  diproduksi  tersebut  menggunakan  strategi  yang mengedepankan    sisi  scc  atau sex  criminal dan conflict. Bahkan  Strategi  agar  viral  ini  bahkan tidak jarang  mengeksploitasi  anak  kecil  yang  belum  cukup  umur   untuk  menjadi  konten  dalam media. Sebut saja salah satu influencer tanah air yang beberapa waktu lalu viral karena mengajak anaknya  untuk jetsky di  laut.    Atau  sebut  saja  konten  prank  yang    beberapa  saat  lalu  sempat menjadi  trend  dikalangan    para youtuber. Banyak  dari  para influencer yang  memanfaat  orang orang  untuk  di  jadikan  konten  dan  mengabaikan  empati.  Belum  lagi  konten  settingan  yang mengangkat  isu  SARA  agar  viral  seperti  yang  terjadi  di  Yogyakarta  beberapa  saat    lalu  yang memaksa orang lain untuk memaka hijab. Konten konten yang tanpa pengawasan tersebut tidak jarang  memicu  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat.  Bahkan  tidak  jarang  segala  hal  yang sedang trending ditiru oleh masyarakat awam yang memiliki literasi digital yang masih rendah.
Penertiban  oleh  KPI  dilakukan  agar  tidak  terjadi  konflik  yang  bisa  membuat  masyarakat, konsumen,  perusahaan  media  dan  pemerintah  merugi  akibat  tayangan  siaran  yang  menyalahi aturan atau tidak sesuai etika penyiaran atau undang-undang KPI. Dalam menjalankan tugasnya, KPI  juga  tidak  bisa  sembarangan  ada  panduan  yang  mengaturnya.  Program  tayangan  apa  saja yang tidak sesuai aturan dan dapat merugikan, itu semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran dan Etika Penyiaran, yang mana ini harus ditaati oleh perusahaan media (Dharmawan, 2018).  Akan  tetapi  dalam  prosesnya,  setiap  tindakan  KPI  dalam  memberi  keputusan  selalu dianggap  terlambat  oleh  masyarakat.  Hal  ini  selalu  menjadi  polemik  bagi  internal  KPI  sendiri. Apalagi  belum  lama  ini,  di  dalam  struktur  organisasinya  juga  terjadi  skandal  sehingga  ini menambah  perpanjang image negatif  KPI  dihadapan  masyarakat.  Masyarakat  menilai  kinerja KPI kian memburuk dalam menerapkan kebijakan, dianggap pilih kasih, sudah tidak lagi netral.
Di  sisi  lain  dukungan  kepada  KPI    agar  melakukan    pengawasan    pada  media  baru    yang mennggunakan layanan  OTT atau over the  top Ini mendapat dukungan dari  salah satu media mainstream  tanah  air.  Pada  tahun  2020  lalu  MNC  media  melakukan  gugatan  ke  Mahkamah Konstitusi.  Gugatan  yang  dilakukan  oleh  MNC  media  ini  meminta  agar  pemerintah    merevisi undang undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang  penyiaran ( UU penyiaran).  Gugatan MNC  media    yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh    PT    visi  citra  mulia  (  INews  TV)  dan    PT Rajawali   Citra Televisi Indonesia (RCTI ) meminta agar  layanan OTT  atau layanan over the top seperti You tube, netflix dan lain sebagainya diawasi oleh KPI.
Uji  materi  terhadap  UU  penyiaran  nomor  32/2002  tentang  penyiaran  ke  Mahkamah Konstitusi  ini  sebagai    bentuk  jembatan  antara  kembaga  penyiaran  dan  lembaga    penyiaran
digital yang memanfaatkan media baru. Definisi penyiaran dalam UU 32/2002 termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yakni, “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana dan/atau sarana transmisi di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan  spektrum  radio  melalui  udara,  kabel dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat  diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh  masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”
Jalan  panjang  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  pada  akhirnya  ditolak  oleh pemerintah. Pada Agustus 2020 pemerintah menolak permohonan uji materi yang dilakukan oleh RCTI dan i-News. Penolakan tersebut dengan dasar bahwa layanan OTT atau layanan over the top tidak  bisa  serta  merta  dikategorikan  sebagai  lembaga  penyiaran.  Atas  dasar  tersebut  uji materi  terhadap  UU  penyiaran  tahun  2002  tidak  bisa  dilanjutkan.  Dari  putusan  Mahkamah konstitusi  tersebut  ada  beberapa  poin  yang  menjadi  dasar  bahwa  uji  materi  dari  MNC  media tidak  bisa  dilanjutkan,  poin  tersebut  diantaranya    adalah,  pertama,  OTT  atau over  the  top memang  bukan  bagian  penyiaran,  karena    pada  dasarnya  OTT  bersifat private dan  eksklusif berbeda  dengan  Penyiaran  yang  disiarkan  secara  umum.   Poin  yang  kedua  adalah,  Penyiaran disiarkan secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat untuk menonton berbeda dengan OTT,  sehingga  hak  sepenuhnya    ada  di  tangan  masyarakat. Poin  yang  terakhir  adalah    OTT sudah  diatur  dalam  UU  ITE  atau  undang  undang  informasi  dan  transaksi    elektronik,  dalam undang undang  tersebut sudah  jelas bahwa Kominfo diberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengatur,dan    mengawasi    bahkan  termasuk  memblokir  juga  Undang  Undang  Telekomunikasi jika terkait dengan penyedia jaringan. Tidak. Hanya itu, bahkan lembaga penyiaran bersifat push service atau  menyiarkan  konten  secara  serentak  melalui  frekuensi  radio  dan  televisi,  melalui push  service tersebut  pemirsa  tak  bisa  memilih  konten  yang  mereka  inginkan,  sedangkan  OTT pull  service atau  sesuai  pilihan  pemirsa.  Disisi  lain  peraturan  mengenai  pengawasan    layanan OTT  sudah  ada  dalam  UU  ITE    atau  undang  undang    informasi    transaksi  elektronik  sehingga tidak perlu adanya revisi dari Undang undang penyiaran  nomor 32 tahun  2002.
Uji  materi  yang  dilakukan  oleh  Rajawali    citra    televisi  Indonesia  di  bawah  naungan MNC    grop  ini    sempat  menuai  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat.    Beberapa  pihak  ada yang  mendukung  langkah  tersebut  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  masyarakat  agar mengkonsumsi  tayangan  sehat.    Namun  disisi  lain,  ada  pihak  yang  kontra.  Terhadap  Langkah yang  dilakukan  oleh  Rajawali    citra    televisi  Indonesia  di  bawah  naungan  MNC    grop  karena dianggap Langkah ini hanya  disinyalir  lebih menekankan pada persaingan bisnis. Jika  Komisi penyiaran  Indonesia  atau  KPI  turut  mengawasi    layanan  OTT  atau over  the  top tentunya kreatifitas konten creator akan semakin terbatas dan  bisa mengekang mereka dalam berkreasi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Berdasarkan  fenomena  dan  kepentingan  kebijakan  yang  lebih  baik,  maka  penulis  ingin melakukan kajian pustaka tentang polemik komisi penyiaran indonesia dalam pengawasan media baru. Dengan tujuan agar masyarakat memiliki literasi mengenai peranan atau fungsi KPI.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk memperoleh  informasi-informasi  mengenai  keadaan  yang  ada  dan  memberikan  manfaat  yang berguna  bagi  penelitian  selanjutnya.  Paradigma  yang  peneliti  gunakan  adalah  paradigma post positivistik dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi  partisipan  dan metode studi literatur.
Metode  studi  literatur  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  cara mengumpulkan  data  pustaka,  membaca,  mencatat  dan  menganalisa  kemudian  mendeskripsikan serta  menyimpulkan,  (Kartiningrum,  2015).  Data  yang  digunakan  berasal  dari  artikel  berita, textbook,  journal,  artikel  ilmiah, literature  review yang  fokus  membahas  tentang isu  penyiaran dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Adapun  dalam  proses  pengambilan  data,  penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Kemudian mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan (Ajibulloh, 2021).
Saat melakukan analisis, tahap pertama dimulai dengan pemilihan bahan data primer dengan diurutkan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Tahap selanjutnya melihat tahun penelitian.  Kemudian  terlebih  dahulu  membaca  rangkuman  dari  setiap  sumber  penelitian  dan memberikan  penilaian  apakah  masalah  yang  dibahas  sudah  sesuai  dengan  tujuan  dan pembahasan penelitian. Selanjutnya, perhatikan bagian-bagian penting dan relevan dari masalah penelitian.  Peneliti  juga  perlu  mengumpulkan  sumber  lain  dengan  menambah  sumber  referensi untuk  menghindari  plagiarisme.  Tahapan  terakhir  yakni  membuat  catatan,  kutipan,  atau informasi  yang  kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk  memudahkan  dalam  menjawab rumusan dan tujuan penelitian, (Darmadi, 2011).
Interpersonal  Deception  Theory atau  teori  kebohongan.  Teori  ini  mengajarkan  ganjaran negatif bagi komunikator pembohong. Teori kebohongan yang dikembangkan David Buller dan Judee K. Burgoon memberikan gambaran komprehensif tentang faktor komunikasi yang relevan dalam produksi pesan penipuan dan mendeteksi penipuan (Littlejohn, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berawal dari rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperluas pengawasan ke ranah media  baru  seperti  Netflix,  Youtube,  Facebook  dan  lain  sebagainya  yang  menuai  kontroversi. Dilansir  dari  situs  bisnis.tempo.co  sebagai  berikut: “Kami  menerima  keluhan  umum  tentang media baru ini," kata Agung saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019. Menurut Agung, pengaduan yang diterimanya mencakup banyak hal, antara lain perlindungan anak, pornografi, dan kekerasan. Oleh karena itu, KPI juga berinisiatif untuk memantau tayangan media tersebut. Juga,  konten  yang  dipantau  oleh  KPI  hanya  media  baru  yang  disiarkan,  tidak  semua  media sosial.  "Yang  paling  jelas:  YouTube  dan  Netflix,"  katanya.  KPI  mengakui  bahwa  UU  No.  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran  adalah  kerangka  hukum  saat  ini  untuk  kegiatan  pengawasan. Namun,  Pasal  1  undang-undang  tersebut  menyatakan:  Meskipun  menggunakan  Internet  alih- alih frekuensi radio, istilah media lain inilah yang telah diadopsi sebagai dasar untuk memantau YouTube  dan  Netflix.  Namun  saat  itu,  Pak  Agung  mengatakan  ada  dua  penafsiran  hukum. Interpretasi  pertama  menyatakan  bahwa  media  lain  tersebut  dapat  mencakup  media  seperti Youtube  dan  Netflix.  Penafsiran  kedua,  sebaliknya,  menganggap  bahwa  keduanya  tidak  dapat digolongkan sebagai media lain,” (Fajar, 2019).
Pernyataan  tersebut  mendapat  reaksi  yang  sangat  berbeda  baik  dari  pemerintah  maupun masyarakat.  Kementerian  Informasi  dan  Komunikasi  (Kominfo)  menyatakan  bahwa  konsep penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran Pasal 1 Ayat 2, salah satu yakni adalah “media baru” (Puspita, 2019). Masyarakat sendiri terbelah dalam menanggapi isu tersebut. Sebagian memiliki pandangan  yang  sama  dengan  KPI.  Sebagian  lainnya  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan dengan  Kominfo.  Salah  satunya  melalui  petisi  online  Change.org,  sebanyak  87.000  pengguna internet  (data  per  16  Agustus  2019)  telah  menandatangani  untuk  menolak  masuknya  KPI  ke ruang media baru (Dara, 2019).
Kualitas  berkomunikasi  ditentukan  oleh  ganjaran  diantara  pihak  yang  terlibat.  Semakin tinggi  derajat  keuntungan  ( rewarding) yang  didapatkan  para  pihak,  semakin  meningkat  pula kualitas  komunikasi,  sehingga  akan  terjadi  proses  evaluasi  terhadap  lawan  komunikasi, menghasilkan  ganjaran  positif  atau  sebaliknya.  Ganjaran  positif  dapat  berupa  kejujuran, keterbukaan,  dan  kepercayaan;  ganjaran  negatif  di  antaranya  dalam  bentuk  kebohongan  yang dapat  menurunkan  kualitas  komunikasi,  seperti  halnya  penarikan  dukungan  terhadap  pejabat politik karena ingkar janji. Pada dasarnya setiap orang itu komunikator, sehingga setiap apapun yang  disampaikan akan  mendapatkan evaluasi,  baik  secara  personal maupun  kelompok.  Dalam konteks  penggunaan  media  massa,  ketika  orang  sering  menyebarkan  informasi  bohong  dan menyesatkan,  maka  ia  akan  mendapatkan  ganjaran  Low-Reward  Person  yang  dalam  bentuk  ril
dapat  menurunnya  tingkat  kepercayaan,  penarikan  dukungan,  kehilangan  teman  dan  sahabat, bahkan diadukan pidana ke yang berwenang.
Melalui Teori  Message  Desain  Logic yang  digagas  oleh  Barbara  O’Keefe.  Pada penelitian ini,  penulis  akan  memaparkan  bagaimana  produksi  pesan  konten  Youtube  banyak  diminati. Peran  individu  segai  komunikator  dalam menyiapkan  dan  memproduksi  pesan.  Produksi  pesan ini  dimaksudkan  untuk  membuat  pesan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  sebagai komunikan  dari  inovasi e-auctio n.  Teori  ini  memandang  bagaimana  seorang  individu  dalam memilih  dan  mengatur  sebuah  strategi  agar  pesan  yang  disampaikan  efektif  (Virdaus,  n.d.). O’Keefe  menyatakan  bahwa  manusia  berpikir  secara  berbeda  mengenai  bagaimana berkomunikasi dan membuat pesan serta bagaimana manusia menggunakan logika yang berbeda dalam memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain pada situasi tertentu (O’Keefe, 1988).  Premis  utama  dari Message  Design  Logic yang  digagas  oleh  Barbara  O’Keefe  adalah bahwa  pada  dasarnya  setiap  individu  memiliki framing dan  penalaran  yang  berbeda  tentang sebuah  komunikasi . Dalam  perkembangan  media  baru,  ciri  yang  bisa  dilihat  adalah  gaya berkomunikasi cenderung menggunakan gaya bahasa yang to the point ,  kasar, blak-blakan, dan egaliter. Konten yang dihasilkan merupakan konten dengan memuat public interest. Konten yang dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  konten  yang  menurut  mereka  penting  untuk  disampaikan  kepada publik.  Bahkan  bisa  jadi  konten  yang  diangkat  merupakan  konten  yang  tidak  tersampaikan melalui media mainstream atau untuk melengkapi konten yang sudah ada (Handayani & Kediri, n.d.). Konten siaran yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran sepenuhnya merupakan hak dari Lembaga Penyiaran yang disusun dalam program siaran yang secara garis besar bersifat konstan, dimana konten siaran harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya UU Penyiaran dan Undang Undang  Hak Cipta.
Seiring  perkembangan  teknologi  informasi  seperti  saat  ini  Konten  dari  layanan  konten berbasis  internet  atau Over  The  Top (OTT)  dalam  bentuk video  on  demand tidak  hanya memberikan  dampak  positif  namun  juga  dampak  negatif.  Sebut  saja  dalam  hal  iklan,  jika  di televisi  ada  aturan  khusus  terkait  penanyangan  iklan,  di  layanan  OTT  terdapat  banyak  sekali iklan  yang  menampilkan  judi,  bahkan  iklan  dewasa  yang  butuh  pengawasan  khusus.  Pada dasarnya memang tidak ada pengawasan yang spesifik terkait dengan  konten layanan OTT,   hal tersebut  dikarenakan    beberapa    hal:  1)  sangat  dinamis  dan  2)  tidak  dapat  dibatasi  oleh wilayah/yurisdiksi  hukum.  Tidak  dipungkiri  bahwa  layanan  OTT  seperti  youtube,  Netflix  dan lain  sebaginya  menjadi  alternatif  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  dan  hiburan.  Pada dasarnya layanan OTT layanan over the top yang sangat dinamis setiap saat jumlah konten yang ada terus bertambah karena setiap individu  bisa memproduksi konten  secara mandiri.  Dengan
memanfaatkan  ponsel  pintar  yang  mereka  miliki,  individu  dapat  mengunggah  konten  apapun, dimanapun  tanpa  ada  regulasi  yang  jelas    dalam  layanan  OTT.  Kedua,  layanan  OTT  sifatnya tidak  dibatasi  oleh  regulasi  yang  jelas  dan  tidak  bisa  di  batasi  oleh  wilayah  karena  di  unggah dalam  internet . Setiap  sebuah  konten  diunggah  dalam  layanan  OTT  melalui  internet,  siapapun dimanapun  di  seluruh  dunia  dapat  mengakses  konten  tersebut,  sehingga  pertanyaannya  adalah apakah  mungkin  setiap  konten  memerlukan  izin  dari  setiap  negara  yang  mengakses  konten tersebut.  Dengan  demikian  layanan  OTT  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  kegiatan  penyiaran dalam UU Penyiaran yang rezimnya adalah memerlukan izin (PDDikti, 2020).
Angka  pengguna  media  sosial  terus  melesat  meninggalkan  jumlah  pengguna  media  massa lainnya.  Bahkan,  media  sosial  dapat  menyedot  sebagian  besar  pengguna  media  mainstream. Euporia pengguna dunia maya ini dalam berbagai bentuk menembus sekat dan jarak: yang jauh dapat menjadi dekat yang dekat dapat menjadi jauh. Teknologi internet mewarisi daya imajinasi manusia  yang  tidak  mengenal  batas  ruang  dan  waktu.  Melejitnya  media  sosial  sangat membanggakan  sekaligus  mengkhawatirkan.  Media  sosial  banyak  memberi  manfaat  sekaligus menyodorkan mudharat, sehingga gerakan ber-internet sehat dan cerdas pun terus didengungkan. Ancaman  dari  makin  merebaknya  teknologi  internet  pun  makin  rentan,  seperti  makin bertebarannya  informasi  berkonten  prasangka,  dusta,  rekayasa  yang  memperdaya  yang  trend disebut hoax (Conney Stephanie, 2021).
Konten-konten  yang  tidak  sehat  dan  mendidik  pun  cukup  masif  dalam  berbagai  bentuk sajian  pornografi  atau  porno  aksi,  baik  yang  datang  dari  luar  negeri  maupun  dalam  negeri. Realitas itu didorong dengan makin membudayanya hobi mentwit, meng-share, mem-broadcast, meng-up-load,  mem-posting  pada  masyarakat,  sehingga  informasi  sekecil  apapun  dapat membesar  menjadi  heboh,  gaduh,  dan  riuh.  Ketika  informasi  itu  bernilai  positif  akan  dapat memberikan  manfaat  besar,  tetapi  sebaliknya,  ketika  prasangka,  dusta,  rekayasa,  dan  konten- konten  tidak  sehat  dan  mendidik  yang  masif,  korban  pun  sudah  berjatuhan,  baik  perilaku  dan moral bangsa yang makin memburuk maupun pengguna yang harus berurusan dengan hukum.
Tidak  dipungkiri  bahwa  tingkat  literasi  digital  masyarakat  Indonesia  masih  rendah,  segala hal  yang  mereka  dapat  dari  media    rawan  disebarkan,  dan  dipercayai  Sebagai  sebuah  fakta. informasi yang bersifat hoax, fake news atau  informasi yang  tanpa filter ini berbahaya jika terus dibiarkan tanpa ada gate keeper untuk mengawasi. Fenomena tersebut bertambah  jika memasuki tahun  tahun  politik,  banyak    akun    akun  yang  menyebarluaskan  informasi  yang  belum  tentu kebenaranya sehingga rawan memicu konflik antar  kelompok masyarakat.
Realitas  itulah  di  antaranya  yang  mendorong  Pemerintah  dan  masyarakat  reaktif,  bahkan yang  terakhir  KPI  (Komisi  Penyiaran  Indonesia)  Pusat.  Pemerintah  sudah  lama  mengeluarkan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Internet  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  sejumlah  kelompok masyarakat membentuk berbagai komunitas literasi media sosial, dan KPI Pusat pun berencana “mengembangkan kewenangan” pengawasan pada media sosial, selain lembaga penyiaran (radio dan televisi) (M. M. H. Hikmat, 2017).
Rencana KPI ingin masuk ke ranah media baru ini, karena ingin menjalankan mandat yang tertuang  dalam  UU  Penyiaran  nomor  32  tahun  2002  tentang  pengawasan  penyiaran.  Sudah sepatutnya jika frekuensi publik yang digunakan untuk penyiaran dijaga, dilindungi oleh negara, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, (KPI, 2017). Akan tetapi menurut KPI  UU  Nomor  32  tahun  2002  tentang  penyiaran  tersebut  mengatakan  bahwa  KPI  tidak memiliki  kewenangan  dan  kekuatan  untuk  mengatur  media  baru.  Jadi  ada  kekosongan  dalam pengawasan terhadap konten yang tersebar di media baru.
UU  Penyiaran  Pasal  1  Ayat  2  menciptakan  multitafsir,  apalagi  didukung  dengan  adanya statement  dari  petinggi  KPI,  sehingga  menciptakan  polemik  seperti  ini.  Padahal  jika  berbicara media,  sebagaimana  mestinya  ekosistem  media  penyiaran  memerlukan  pengaturan  atau pengawasan. Sehingga tidak ada yang saling dirugikan, namun perlu ditegaskan bahwa regulasi tersebut harus proporsional dalam arti kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi.
Perbedaan perspektif juga sering terjadi antara pembuat kebijakan yakni Komisi Penyiaran Indonesia dengan pihak televisi . Dimana pihak TV melakukan sensor tanpa memperhatikan lagi konteks tayangan atau cerita tayangan. Misalnya pada poin “H” pasal 18 yang membahas tentang adegan  seksual  yang  dilarang,  dimana  poin  itu  menjelaskan  “eksploitas  dalam  menampilkan bagian-bagian  tubuh  tertentu,  seperti  paha,  bokong,  payudara  secara close  up dan/atau medium shot” (M. Hikmat, 2020) .
Contoh  pada  adegan  tubuh  atlet  renang, adegan  memerah  sapi,  dan  sensor  beberapa  tokoh kartun  seperti  Sandy  si  tupai  di  dalam  kartun  Spongebob  Squarepants.  Secara  aturan  idealnya pasal 18 poin “H” ini dapat diterapkan pada adegan yang memiliki konteks seksual, akan tetapi beberapa stasiun TV justru mengartikan pasal ini secara harfiah, langsung menerapkan pasal itu begitu saja, tanpa memerhatikan alur cerita adegan tersebut. Sehingga masyarakat menyalahkan pihak KPI, padahal bukan KPI yang melakukan itu dan mengeluarkan kebijakan tersebut.
Kejadian  seperti  ini  merupakan  bagian  dari  fenomena panopticon, dimana  suatu  tindakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  lembaga  secara  tidak  teratur  dan  tidak  sadar karena masyarakat dan institusi merasa selalu diawasi. Dikutip dari artikel “Dilema Sensor TV di Indonesia”, tulisan Haryatmoko menjelaskan bahwa panopticon menjadi akar masalahnya karena stasiun  TV  merasa  selalu  dipantau,  dan  pada  akhirnya  mengambil  tindakan  dengan  cara mensensor  beberapa  konten  yang  dianggap  bahaya,  ini  dilakukan  semata-mata  demi  “mencari
keselamatan”.  Konten-konten  seksual  cenderung  cepat  menjadi  kambing  hitam.  Sensor dilakukan  tanpa  memperhatikan  konteks  siaran,  akibatnya  sensor  cenderung  berlebihan,  salah sasaran, dan menghilangkan estetika dari siaran, (Haryatmoko : 2016).
Bagi  orang-orang  yang  mempelajari  tentang  televisi  dan  masuyarakat  pasti  paham  betapa apa  yang  disaksikan  oleh  masyarakat  ditelevisi  setiap  hari  akan  berdampak  serius  terhadap kehidupan  masyarakat.  Karena  Televisi  adalah  bagian  dari  komunikasi  massa  dimana komunikator dalam komunikasi massa bukanlah satu orang melainkan sebuah organisasi formal (McQuail, 2012). Bahkan  segala konten  yang ditayangkan di televisi melalui proses redaksional dari  redaksi  yang  melakukan Quality  control agar  tayangan  yang  dihasilkan  tidak  menyalahi aturan dari P3SPS. Tidak hanya  itu , gate keeper dalam sebuah stasiun televisi  juga menyeleksi tayangan agar tidak menyalahi aturan mulai dari, tidak ada adegan kekerasan, pornografi ataupun pelanggaran lainya.
Data  yang  dilansir  dari  kantor  berita  kantor  berita  ANTARA PT  Elang  Mahkota Teknologi  Tbk  (Emtek),  RCTI merupakan stasiun  televisi yang memiliki  penonton  terbanyak pada  periode  22  Mei-18  Juni  2022,  dengan  pangsa  penonton  ( audience  share )  sebesar  18,9%. Capaian  RCTI  hanya  berbeda  tipis  dari Indosiar  yang  berada  di  urutan  kedua  dengan  pangsa penonton  18,8%.  Di  posisi  selanjutnya  ada  SCTV  dengan  pangsa  penonton  16,9%,  MNCTV 9,4%, diikuti ANTV dan GTV dengan pangsa masing-masing 8,8% dan 7,8%. Kemudian stasiun televisi Trans 7 dan Trans TV memperoleh pangsa pemirsa 7,7% dan 6,4%. Setelahnya ada TV One dengan pangsa 2,7%, sedangkan Metro TV hanya 1,2%.
Di  sisi  lain  data  dari    kata  data, pesatnya  digitalisasi  dalam  beberapa  tahun  terakhir membuat  siaran televisi (TV) dan  siaran radio di Indonesia mengalami penurunan audiens hal tersebut   terlihat  dari  data    persentase  yang  menikmati  siaran  di  kedua  jenis  media  mainstream tersebut  pada  tahun  2021.  Dilansir  oleh  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  hanya  ada  86,96% penduduk Indonesia yang menonton TV 2021. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada 2018  yang  mencapai  93,21%.  Trend  penurunan.  Jumlah  pemirsa  ini  karena    trend  masyarakat yang berpindah  alternatif ke media sosial lain speertyi youtube dan sebagainya.
Negara  Indonesia  harus  mengambil  tindakan  cepat  untuk  merevisi  undang-undang  yang relevan karena seiring berjalannya waktu dalam hal ini era globalisasi, maka akan semakin cepat perubahan  lingkungan  sosial  masyarakat.  Tanpa  merevisi  UU  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran,  akan  sulit  bagi  KPI  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembatasan  terhadap  online dan  media streaming seperti  Youtube  dan  Netflix.  Jika  tidak  adanya  revisi,  efek  yang
ditimbulkan  dari    lemahnya  pengawasan  ini  tentunya  akan  berdampak    pada    berbagai  aspek kehidupan sosial masyarakat.
Selain  merevisi  undang-undang  tersebut,  KPI  bisa  juga  menata  ulang  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama untuk pengawasan media baru. Media baru  dalam  hal  ini  bisa  dikatakan  media  online  dan streaming seperti  Youtube  dan  Netflix. Dalam  prosesnya  KPI  bisa  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kominfo)  agar  media  baru  seperti  Netflix,  HBO  TV,  YouTube,  Facebook  TV  dll,  membuka kantor di Indonesia untuk kemudahan koordinasi.
Kondisi  saat  ini,  pengawasan  media  baru  dan  platform streaming online  masih  diserahkan kepada  konsumen,  yaitu  masyarakat  Indonesia  sendiri.  Jika  ada  konsumen  yang  keberatan dengan konten tersebut, saat ini hanya melaporkan melalui fitur di media baru tersebut. Karena menurut  UU  Nomor  32  tahun  2002  tentang  penyiaran,  KPI  tidak  memiliki  kewenangan  bebas untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi media baru, online dan streaming.
Jika  KPI  tetap  bersikeras  melakukan  pengawasan,  artinya  KPI  melawan  hukum,  dan  ini dapat  mencoreng  wajah  pemerintahan  Indonesia.  Walaupun  Komisi  KPI  masih  bisa  bertindak dengan  cara  menggunakan  jalur  lain,  seperti  mengedukasi  dan  mempercayakan  sepenuhnya  ke masyarakat  umum  untuk  melapor  ke  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  dan Informasi  (Kemkominfo  RI)  jika  ada  konten  digital  yang  dianggap  masuk  pelanggaran. Nantinya,  laporan  tersebut  akan  ditindaklanjuti  oleh  Kemenkominfo  dan  Teknologi  Informasi (Kemkominfo),  dan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Teknologi  (Kemkominfo)  akan mengambil tindakan.
Peran  aktif  dari  pemerintah  untuk  segera  mengambil  tindakan  dalam  pengawasan  dan membatasi  media  online  dan streaming ini,  sangat  dibutuhkan.  Jangan  hanya  mengandalkan peran  aktif  masyarakat  Indonesia.  Bagi  masyarakat  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  saat  ini  masih  memberikan  banyak  manfaat.  Karena  semakin  berkembangnya zaman,  semakin  banyak  alat  teknologi  canggih,  dan  semakin  pintar  masyarakat  Indonesia mengakses  semua  konten  dan  film  yang diunggah  dan  tersedia  di  media  online  dan streaming . Ini  pasti  banyak  berdampak  pada  masyarakat  Indonesia.  Tidak  hanya  dampak  positif  yang diberikan, tetapi juga dampak negatifnya berdampak terutama pada remaja dan anak-anak yang masih  membutuhkan  bimbingan  orang  tua  untuk  apa  lihat,  apa  yang  mereka  dengar,  dan  apa yang mereka dapatkan.
Semakin buruk konten atau film yang mereka konsumsi sehari-hari, semakin buruknya gaya hidup  mereka  dengan  menjadikan  konsumsi  ini  sebagai  panutan  dalam  hidup  mereka,  atau  di tempat  lain  kata-kata  sebagai  panutan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tidak  sedikit  konten  atau
film yang mengandung negative unsur yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya remaja dan anak-anak.

## KESIMPULAN
Teknologi  penyiaran  telah  berkembang  begitu  pesat  di  Indonesia  sehingga  pendidikan tentang  program  yang  berkualitas  menjadi  kebutuhan  penting  bagi  setiap  orang.  Dengan kemajuan  teknologi  dan  informasi,  media  online  dan  streaming  seperti  Youtube  dan  Netflix, memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  masyarakat  Indonesia.  Banyak  konten  yang mengandung  unsur  negatif  sehingga  perlu  dibatasi  dan  diawasi  oleh  pemerintah  dan  instansi terkait seperti KPI. Namun, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tersebut, KPI tidak memiliki kewenangan  untuk  membatasi  dan memantau  media  baru  atau  platform  online  seperti  Youtube dan Netflix.
Tanpa revisi udang-undang tersebut, akan sulit bagi KPI untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap media online dan media streaming seperti Youtube, Netflix, dlln. Selain itu KPI  juga  bisa  melakukan  penataan  ulang  pada  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program  Siaran  (P3SPS),  terutama  untuk  pengawasan  media  baru.  Walaupun  KPI  masih  bisa bertindak  melalui  jalur  lain,  seperti  mengedukasi  dan  mempercayakan  sepenuhnya  ke masyarakat  umum  untuk  melapor  ke  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  dan Informasi  (Kemkominfo  RI)  jika  ada  konten  digital  yang  dianggap  masuk  pelanggaran.  Akan tetapi  jika  jalan  ini  yang  diambil  artinya  pemerintah  lepas  tangan,  dan  ini  memberikan image negatif terhadap pemerintah.
Solusi  terbaik  untuk  mentasi  polemik  ini  adalah  merevisi  undang-undang  yang  relevan karena  seiring  berjalannya  waktu  dalam  hal  ini  era  globalisasi,  maka  akan  semakin  cepat perubahan lingkungan sosial masyarakat. Namun perlu ditegaskan bahwa regulasi tersebut harus proporsional  dalam  arti  kebebasan  berekspresi  tidak  boleh  dibatasi.  Apapun  hirup  pikuk  yang terjadi dalam perjalanan yang sangat panjang, tentu semua masyarakat Indonesia sangat berharap lahirnya  undang-undang  baru  yang  merupakan  hasil  revisi  dari  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran  dapat  lebih  baik  dan  berpihak  pada  kepentingan  publik,  bukan  pada kelompok tertentu.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## REFERENSI
Ajibulloh,  A.  A.  (2020).  Analisa Transmedia  Storytelling  Pada  Iklan  Susu  Hilo Melalui  Media
Augmented Reality. SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi , 6 (1), 26. https://doi.org/10.35308/source.v6i1.1701
Ajibulloh,  A.  A.  (2021).  Advergames  Sebagai  Peluang  Media  Komunikasi  Pemasaran.
Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi , 13 (1), 67–78.
Conney Stephanie. (2021). Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial .
Dara, N. (2019). Tolak KPI Awasi
Youtube, Facebook, Netflix! https://www.change.org/p/suprioagung-kpi-pusat-kami-tolak-kpi-awasi-youtube-facebook- netflix
Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Alfabeta.
Dharmawan,  A.  (2018).  Mengurai  Tantangan  dan  Solusi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi , 1 (1), 24–32.
Fajar,  P.  (2019). Ini  Alasan  KPI  Ngotot  Awasi  Tayangan  Youtube  hingga  Netflix . https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube- hingga-netflix/full&view=ok
Handayani, D., & Kediri, S. (n.d.). PERAN JURNALISME WARGA ( CITIZEN JOURNALISM ) BERBASIS SANTRI . 141–155.
Hasugian,  G.  G.,  Hendrayani,  Y.,  &  Handayani,  L.  (2020).  Strategi  Humas  Siber  Dalam Meningkatkan    Kualitas  Pelayanan  Informasi  Publik  4.0    Di  Badan  Kepegawaian  Negara.
Jurnal Pustaka Komunikasi , 3 (2), 167–178. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/1050
Hikmat, M. (2020). Politik Penyiaran Lokal (Vol. 1).
Hikmat, M. M. H. (2017, April 13). KPI/KPID Takan Pernah Mati. Pikiran Rakyat .
Kartiningrum,  E.  D.  (2015).  Panduan  Penyusunan  Studi  Literatur. Lembaga  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto , 1–9.
Khotimah,  N.  K.,  &  Kushardiyanti,  D.  (2022). Censorship  of  Indonesian  Television Broadcasting : Questioning Negative Content in Television Broadcast . 6 (1), 1–16.
KPI.  (2017). Dasar  Pembentukan  KPI .  http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar- pembentukan
Laksono, P., Kh, I., & Chalim, A. (n.d.). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik .
McQuail, D. (2012). Teori Komunikasi Massa . Salemba Humanika.
Mustamim, Ula, L., & Widyastutik, L. (2020). Inovasi dan Strategi Pemasaran Produk Industri Kecil di Era New Normal. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi , 1 (1), 20–22. http://journal.knpjp.org/index.php/ccsj
O’Keefe,  B.  J.  (1988).  The  Logic  of  Message  Design:  Individual  Defferences  in  Reasioning About Communication. Communication Monographs , 55 . PDDikti. (2020). Higher Education Statistics 2020 . 81–85.
https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi
Puspita, S. (2019). Kominfo: UU Penyiaran Saat Ini Belum Akomodasi KPI Awasi Media Baru . https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat- ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru
Sari,  A.  A.  A.  M.  M.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Fungsi  Komisi  Penyiaran Indonesia  terhadap  Pelanggaran  Siaran  Televisi. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (2),  18–23. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2467.18-23
Siddiq,  M.,  Salama,  H.,  &  Khatib,  A.  J.  (2020).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi dalam Metode Bercerita. Jurnal TEKNODIK , 24 (2), 131–146.
Syahara,  T.  A.,  Indahsari,  C.  A.,  &  Susanti,  D.  (2021).  Tiktok  dan  Pandemi  (Analisis  Konten Penggunaan  Tiktok  sebagai  Media  Edukasi  Covid-19  di  Masa  Pandemi). Urecol  Journal. Part H: Social, Art, and Humanities , 1 (1), 39–46. https://doi.org/10.53017/ujsah.51
Tan, A. (1981). Mass Media : Theories and Research . Grid Publishing, Inc.
Virdaus, D. R. (n.d.). Gaya Komunikasi Dalam Berita Televisi ( Produksi Pesan Pada Program Berita  “  Pojok  Kampung  ”  JTV  Dan  Penerimaan  Pesan  Di  Kalangan  Masyarakat  Jawa Timur ) Dony Rano Virdaus , Gaya Komunikasi Dalam Berita Televisi ...