Adhianty Nurjanah. Wulan Widyasari, Frizki Yulianti Nurnisya, Wartawan dan Budaya Amplop

## WARTAWAN DAN BUDAYA AMPLOP (BUDAYA AMPLOP PADA WARTAWAN PENDIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN MEDIA RELATIONS)
Adhianty Nurjanah (adhianty.nurjanah@yahoo.co.id) Wulan Widyasari (wulan_widyasari@yahoo.com) Frizki Yulianti Nurnisya (friskinurnisya@gmail.com)
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstract
Journalists play an important role as the fourth pillar of democracy. Doing so, journalists should be independent and separated from outside interference. This independence is not only applied to the relationship of journalistandthe government, but also applied to the relationship  of  journalists  and  news  sources  such  as  higher  education  institutions.  In obtaining  the  proclamation  of  higher  education  institutions,  journalists  often  intersect with public relations practitioners who also perform the task of media relations to gain publicity. This study aims to determine how to deal with the envelope cultureof journalists conducted by public relations practitioners of higher education institutions in Yogyakarta. The method used in this research is descriptive qualitative using interviews and focus group discussions on five journalists from famous print media in Yogyakarta, namely Kompas, Tribun, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat and Radar Jogja. The results of this study show that  a  good  relationship  between  journalists  and  public  relations  practitioners  play  an important role in preventing the envelope culture and also, public relations practitioners need to have an understanding of newsworthy issues. In addition, journalismethics (KEJ) from the journalist associations can also be used as a strong reference in relation to the ban the envelope culture among journalists.

## Abstrak
Wartawan memainkan peranan penting sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi. Untuk itu wartawan harus bersikap independen dan terlepas dari intervensi pihak luar. Independensi ini tidak hanya berlaku pada hubungan wartawan dengan pemerintah saja, namun juga berlaku pada hubungan wartawan dengan sumber beritanya seperti institusi pendidikan tinggi.  Dalam  memperoleh  pemberitaan  dari  institusi  pendidikan  tinggi,  wartawan sering  kali  bersinggungan  dengan  praktisi  public  relations  yang  juga  melakukan  tugas media relations untuk memperoleh publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para wartawan menyikapi budaya amplop yang dilakukan oleh praktisi public relations  institusi  pendidikan  tinggi  di  Yogyakarta.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan FGD pada lima orang wartawan dari media cetak di Yogyakarta, yaitu Kompas, Tribun, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Radar Jogja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relations memainkan peranan penting dalam mencegah adanya budaya amplop dan perlu adanya strategi pengolahan isu yang bernilai berita. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dicetuskan asosiasi wartawan juga dapat dijadikan acuan yang kuat dalam kaitannya dengan larangan budaya amplop di kalangan wartawan.
Keywords: Journalist, Envelope Culture, Journalism Ethics

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015

## PENDAHULUAN
Luwi  Ishwara,  wartawan  senior Kom- pas menyatakan  bahwa  demokrasi  sebuah negara  bisa  terus  berjalan  dan  lestari  jika masyarakatnya  mendapat  informasi  valid dan transparan untuk menimbang dan me- mutuskan opini ataupun tindakan yang akan ia lakukan kepada publik terkait kepentingan bersama. Salah satu sumber informasi terse- but  ialah  melalui  laporan  berita pewarta di media massa. Ini berarti wartawan menang- gung  beban  tugas  demokratik  ( democratic duty) untuk menulis berita secara jelas seh- ingga mudah dipahami publik.Ishwara (2011: 3)  menulis  bahwa  wartawan  mempunyai kontrak sosial yang paralel. Maksudnya, jika wartawan  bisa  menjalankan  tugasnya  den- gan baik maka proses demokrasi akan terus berjalan.
Dalam  konteks  Indonesia,  mantan  ha- kim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie dalam web resminya menyatakan bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin  kemerdekaannya  dan  diakui  ke- beradaannya oleh UUD 1945, seperti halnya tiga  pilar  demokrasi  lainnya,  yakni  kekua- saan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah besar  anggapan  orang  jika  kebebasan  pers tidak terdapat dalam UUD, karena salah satu roh  demokrasi  ialah  kebebasan  berekspresi dan itu dekat dengan kebebasan pers.
Sebagai salah satu dari pilar demokrasi, pers  memiliki  tanggung  jawab  untuk  juga meningkatkan  profesionalisme.  Selain  itu, Jimly  menyatakan  dalam  negara  hukum, salah  satu  roh  dari rule  of  law adalah  pro- fesionalisme  sehingga  agar  dapat  berjalan, demokrasi memerlukan prasyarat sosial, yak- ni kaum profesional yang menjadi jembatan (intermediate  structure) antara  masyarakat kelas bawah dengan kaum elit, dan salah satu kaum profesional kelas menengah ini adalah wartawan  (http://www.jimly.com/kegiatan/ show/151,  diakses  16  Agustus  2015  pukul. 21.22).
Dalam rangka menjaga profesionalisme para wartawan maka perlu dibentuk sebuah aturan  yang  sifatnya  mengikat  profesi  war- tawan sehingga Persatuan Wartawan Indone-
sia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) akhirnya menyusun Kode Etik Jurnalistik un- tuk wartawan Indonesia.Hal yang terpenting ialah  setiap  orang  yang  berprofesi  sebagai wartawan  harus  berada  di  bawah  naungan Kode Etik Jurnalistik karena kode etik yang dirancang perkumpulan wartawan  merupa- kan pengungkapan kontrak yang dibuat war- tawan demi kepentingan bersama.
Setelah  dirancang  dan  diresmikan sebuah  Kode  Etik  Jurnalistik  dalam  sebuah peraturan  hitam  di  atas  putih  maka  setiap wartawan  harus  konsekuen  dan  berpegang teguh mematuhi peraturan tersebut, sedan- gkan  dewan  kehormatan  pers  juga  harus terus melaksanakan pengawasan secara ter- us menerus karena kode etik tersebut tentu memiliki  konsekuensi  bagi  pelanggarnya, misalkan sanksi moral ataupun sanksi dike- luarkan dari organisasi.  Akan tetapi dalam implementasinya, penerapan kode etik pro- fesi wartawan ini tidak berjalan dengan baik, entah karenanya minimnya pengawasan baik pengawasan dewan pers terhadap anggotan- nya,  pengawasan  wartawan  terhadap  kole- ganya,  bahkan  ketiadaan  pengawasan  war- tawan terhadap dirinya sendiri.
Kealpaan  ini  berimplikasi  pada  Kode Etik  profesi  Wartawan  dianggap  hanya  se- bagai  tempelan  semata,  tidak  memiliki kekuatan mengikat bagi anggotanya.Padahal salah satu tujuan kode etik profesi ini ialah menjunjung  tinggi  martabat  serta  menjadi standarisasi bagi pewarta.Amat disayangkan jika wartawan menjalankan profesinya tanpa mengetahui standar pelaksaan profesinya.
Wartawan sebenarnya memainkan ban- yak    perannya  sendiri.  Beynard  C.  Cohen menyatakan salah satu peran pewarta  ialah sebagai penginformasi ( informer) yang akan menjadi  mata  telinga  masyarakat  kemu- dian  menginformasikan  kepada  masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka apapun. Selain  berperan  sebagai  penginformasi  ( in- former) ataupun  pelapor (reporter) ,  para pewarta  ini  juga  menjadi  penerjemah (in- terpreter) sebelum  melaporkan sebuah per- istiwa maka akan memperkaya berita terse- but dengan memverifikasi beberapa sumber berita sehingga menjadi laporan yang men-
Adhianty Nurjanah. Wulan Widyasari, Frizki Yulianti Nurnisya, Wartawan dan Budaya Amplop
dalam  kemudian  “membumikan”  bahasa agar  mudah  dimengerti  oleh  khalayaknya. Akan  tetapi,  peran  terpenting  dari  seorang wartawan  ialah  peran  wartawan  sebagai watchdog yakni pengawas yang akan meng- kritik kebijakan pihak yang berwenang atas kepentingan banyak orang.  Setiap wartawan akan diberikan kemampuan intelejen untuk menganalisis apakah ada pejabat publik yang menyalahgunakan  wewenangnya,  ataukah adakah hak masyarakat sipil yang dicurangi, ataukah  ada  kongkalingkong  sekelompok oknum, sehingga banyak pihak-pihak meng- khawatirkan keberadaan wartawan yang me- nyajikan berita secara “jujur apa adanya”.
Kini  banyak  orang yang  berusaha  den- gan berbagai cara untuk “menjinakkan” para watchdog dan  tidak  sedikit  yang  berhasil mengubah  wartawan  menjadi lapdog yang “lucu  dan  patuh”  bagi  tuan-tuannya.    Me- nyampaikan  berita  didasarkan  atas  keingi- nan tuannya dan tidak mampu bersifat kri- tis  karena  sudah  dipengaruhi  oleh  banyak kepentingan,  entah  itu  kepentingan  politik ataupun  kepentingan  bisnis  semata.  Bisa jadi mereka lupa bahwa mereka punya beban tugas    memegang  teguh  demokrasi  ketika menjalankan profesinya.
Dalam  sebuah  penelitian  skripsi  yang disusun  oleh  mahasiswa  Ilmu  Komunikasi Universitas Dipononegoro Semarang, Choirul Ulil  Albab,  dengan  judul  Penataan  Kode Etik  Jurnalis  Peliput  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  Setelah  Penghapusan  Amplop Jurnalis,  ditemukan  bahwa  salah  satu  cara untuk  “menjinakkan”  wartawan  ialah  den- gan  memberikan  amplop.  Nominal  yang diberikan  oleh  Pemprov  Jawa  Tengah  ialah Rp 150.000,00/ wartawan, namun semenjak Ganjar Pranowo dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah  maka  kebijakan amplop terse- but dihapuskan  karena dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan netralitas wartawan ketika melakukan peliputan di ka- wasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pemberian amplop kepada jurnalis ser- ingkali dimaksudkan  untuk  menjalin  silah- turahim yang positif dengan wartawan.Akan tetapi memiliki sisi negatif karena mengand- ung  kecurigaan  maksud  terselubung  baik
bagi si pemberi maupun si penerima.Meskip- un diakui oleh wartawan  bahwa pemberian amplop kepada wartawan bukanlah hal yang baru  malah sulit dilepaskan dari dunia  jur- nalistik karena memang sudah membudaya. Akhirnya  pemberian  amplop  kepada  war- tawan ini terjadi seperti biasa yang berlang- sung secara terus menerus.
Pemberian  amplop  kepada  wartawan pada akhirnya  juga  menimbulkan dualisme di  kalangan  wartawan  sendiri.  Sebagian merasa  hal  tersebut  adalah  hal  yang  mer- endahkan  profesi  wartawan,  namun  tidak sedikit  yang  menganggap  amplop  tersebut hanyalah  bentuk  silahturahim dari  instansi dan  tentu  tidak  akan  mennggangu  proses netralitas pemberitaan di medianya.
Sama  halnya dengan praktisi public  re- lations di  sebuah  instansi  baik  pemerintah maupun  swasta.Wartawan  sebagai  partner untuk  memposisikan  instansi  secara  positi tentu  harus  mendapatkan hospitality yang prima  dari  setiap  praktisi public  relations . Keberaadaan  wartawan  akan  memudahkan pekerjaaan praktisi public relations yang in- gin  menjangkau audience sebanyak  mung- kin dengan waktu yang hampir bersamaan. Apalagi  ditambah  dengan  fakta  bawa  war- tawan  melalui  medianya,  bisa dianggap  se- bagai  ‘orang  ketiga”  dari  perusahaan  yang memiliki  tingkat  kepercayaan  lebih  tinggi dibandingkan oleh humasnya sendiri.
Praktisi public  relations tentu  telah melakukan berbagai macam kegiatan media relations demi membangun hubungan sim- biosis  mutualisme dengan  rekan  wartawan, misalkan  dengan  melakukan pers  brief- ing, press release, pres tour, resepsi pers dan wawancara  pers. (Soemirat,  2007:  128-129) . Melalui  kegiatan  media  relations  ini  tentu akan memberikan pencitraan positif bagi in- stitusi. Pengaruh media massa sebagai sum- ber  informasi  masyarakat  semakin  memu- dahkan  pekerjaan  praktisi public  relations yang ingin terus menerus mengabarkan ke- pada khalayak mengenai kesuksesan organ- isasinya. Sama halnya ungkapan fenomenal Abraham  Lincoln “public  opinion  is  every- thing” maka jika seluruh media massa men- gungkapkan  perusahaan  Anda  baik  maka

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
tentu publik akan percaya bahwa perusahaan Anda baik, namun begitupun sebaliknya jika seluruh  media  massa  mengatakan  perusa- haan Anda buku maka publik akan percaya bahwa perusahaan Anda buruk.
Begitupun  dengan  praktisi public  rela- tions institusi  pendidikan  tinggi  yang  mu- lai  menyadari  peran  pekerja  media  sebagai partner  yang  dapat  membantu  mencapai tujuan organisasinya untuk membangun im- age positif di masyarakat. Merekapun mulai menyusun strategi media relations agar bisa lebih akrap dengan rekan wartawan yang bi- asa meliput di instansinya. Akan tetapi keg- iatan  mereka  menganggap cara  terbaik  un- tuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  rekan wartawan ialah dengan memberikan fasilitas berupa uang tunai / amplop. Padahal menu- rut kode etik profesi wartawan setiap jurnalis dilarang  untuk  menerima  uang.  Pemberian uang tunai atau “amplop” bagi wartawan ke- mudian membudaya hampir pada semua ak- tivitas  media  relations yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di Yogyakarta.
Dari  penjelasan  di  atas,  penulis  ingin meneliti  lebih  jauh,  bagaimana  para  war- tawan  menyikapi  budaya  amplop  yang  di- lakukan oleh praktisi public relations institu- si pendidikan tinggi di Yogyakarta, termasuk kemungkinan adanya budaya amplop dalam kegiatan media relations yang selama ini di- lakukan oleh praktisi public relations terse- but.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif  menurut  Whitney  (dalam  Nazir, 1988:  63)  yaitu  penelitian  untuk  pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mem- pelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta  tatacara  masyarakat serta situasi-situ- asi  tertentu,  termasuk  tentang  hubungan kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan- pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh  dari suatu  fenomena.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kasus, metode studi kasus adalah memberi- kan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan  suatu  hal  yang  bersifat  umum. (Nazir, 1988:66).
Sedangkan  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:
Interview (wawancara) a.
Wawancara  adalah  proses  memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian den- gan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap muka anatara si penanya dengan si pen- jawab  atau  responden  dengan  menggu- nakan panduan wawancara atau interview guide (Nazir, 1988: 234).
Dokumentasi
b.
Dokumentasi adalah kegiatan mengum- pulkan  data  dengan  memanfaatkan  se- mua  dokumen-dokumen  penting  yang menyangkut  perusahaan  secara  umum, misalnya company profile , web site peru- sahaan, media internal dan lain-lain. Studi pustaka c. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meng- gunakan buku-buku sebagai sumber data dan acuan teori yang berhubungan den- gan penelitian yang diambil yaitu menge- nai Public Relations d an Media Relations. Focus Group Discussion d. (FGD)
Merupakan  metode  penelitian  dimana menggunakan  kelompok  diskusi  ter- fokus dengan memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik atau populasi yang berbeda.
Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif meru- pakan  suatu  prosedur  yang  menghasilakan data  deskriptif  berupa  kata  tertulis,  atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2001: 103).Analisis data yang ber- sifat kualitatif mengharuskan peneliti untuk melakukan  aktivitas  secara  serempak  den-
Adhianty Nurjanah. Wulan Widyasari, Frizki Yulianti Nurnisya, Wartawan dan Budaya Amplop
gan pengumpulan data, interpretasi data dan menulis  laporan  penelitian  (Creswell,  1994: 145).  Dengan  demikian  analisis  data  tidak dilakukan  secara  terpisah  dengan  pengum- pulan data, tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan  bersama-sama.  Teknik  yang  di- lakukan dalam uji validitas data yaitu dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2001: 178), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengece- kan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengu- nakan  triangulasi  sumber.  Menurut  Patton (dalam  Moleong,  2001:  178)  menyebutkan triangulasi  dengan  sumber  berarti  mem- bandingkan dan mengecek balik derajat ke- percayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
Penulis memilih lima (5) wartawan me- dia cetaknya adalah wartawan yang ditugas- kan di desk pendidikan pada saat penelitian ini  berlangsung  diantaranya  adalah  Haris Firdaus  ( Kompas ),  Rahajeng  ( Kedaulatan Rakyat ), Laela Rohmatin ( Harian Jogja ), Pris- tiqa A.Wirastami ( Tribun Jogja ) dan Heditia Damanik ( Radar Yogya ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Penting Relasi Wartawan dan
Praktisi Public Relations
Selama ini, relasi wartawan dan prakti- si public relations institusi pendidikan tinggi sering kali disepelekan. Padahal sikap saling percaya dan saling membutuhkan memaink- an peranan penting bagi wartawan. Artinya, wartawan dan praktisi public relations bisa saling  bekerja  sama  untuk  memenuhi  tun- tutan  tugas  masing-masing.  Menurut  hasil FGD yang dilakukan, praktisi public relations hanya memerankan diri sebagai marketing in- stitusi saja. Praktisi public relations biasanya akan menghubungi wartawan jika ada kegia- tan yang membutuhkan publikasi.
“Ketika  ada  berita  negatif,  war- tawan  sering  ditutup  aksesnya  yang
akibatnya  hubungan  jangka  panjang menjadi  jelek.  Wartawan  tidak  ingin dimanfaatkan  oleh  PR  ketikadibutuh- kan  saja.”  (wawancara  dengan  Haris Firdaus)
Maksud dari relasi di sini bukan berarti adanya  intervensi  praktisi public  relations pada pemberitaan yang dilakukan oleh war- tawan, namun lebih kepada pemberian akses yang  luas  dan  informasi  yang  terbuka  ke- pada wartawan mengenai pemberitaan yang diliputnya.  Bill  Kovach dan Tom  Rosenstiel pernah menyebutkan bahwa wartawan harus tetap  bersikap  independent  terhadap  objek yang diliputnya (Kovach dan Rosenstiel, 2001: 12). Artinya, pihak lain tidak boleh melaku- kan  intervensi  terhadap  berita  yang  ditulis oleh  wartawan.  Hal  serupa  juga  tertera  da- lam Pasal4 Kode Etik Jurnalistik bahwa war- tawan Indonesia menolak imbalan yang dap- at mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. (KEJ, 2006).Oleh karenanya, diperlukan ker- jasama yang baik antara praktisi public rela- tions dan  wartawan  sehingga  uang  amplop tidak mempengaruhi pemberitaan.
“Misalnya begini, kalau ada berita yang negatif tentang institusi pendidi- kan  mereka,  jangan  menutup  akses wartawan  untuk  melakukan  liputan. Seharusnya  praktisi public  relations bisa  menyediakan  list  nomor  telepon narasumber  yang  kredibel  untuk  di- hubungi  oleh  wartawan.”  (wawancara dengan Haris Firdaus)
Dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  per- nah dicetuskan oleh Society  of  Professional Journalists disebutkan  bahwa  kewajiban wartawan  untuk  mengawal  kepentingan bersama  dengan  cara  mencari  kebenaran dan  mengakomodasi event dan  isu-isu  se- cara fair .  Integritas  profesional  adalah  lan- dasan  dari  kredibilitas  wartawan  (SPJ  Con- vention,  1996).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik yang me- nyebutkan  bahwa  wartawan  Indonesia  me- neliti kebenaran bahan berita dan memper- hatikan kredibilitas sertakompetensi sumber berita (KEJ, 2006). Artinya, wartawan dalam melakukan  peliputan  harus  mengkroscek

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
kredibilitas  narasumbernya.  Dalam  kaitan- nya dengan media relations dengan praktisi public relations, wartawan bisa memanfaat- kan link yang disediakan oleh praktisi public relations untuk  mengambil  data  mengenai isu yang ditulisnya.
“Praktisi public  relations sering tidak  langsung  tanggap  dengan  war- tawan. Seringkali tidak jelas siapa yang harus diwawancara oleh wartawan. Ka- lau mengundang wartawan paling tidak harus ada fasilitas wawancara”.(wawan- cara dengan Pristiqa A.Wirastami)
Kerjasama  antara  wartawan  dan  prak- tisi public relations seperti yang dicetuskan oleh  waratawan  Tribun  di  atas  seharusnya bisa  menjadi  masukan  bagi  praktisi public relations dalam melakukan media relations . Apabila ada kerjasama yang baik antara prak- tisi public  relations dan wartawan  tentunya akan  mencegah  pemberian  amplop  kepada wartawan karena pada akhirnya praktisi pub- lic relations dan wartawan mempunyai peran yang saling menguntungkan.

## Strategi Pengolahan Isu dan Layak Berita
Dalam pemberitaan jurnalistik, ada    yang  namanya  nilai  berita.  Adanya nilai  berita  inilah  yang  membuat  sebuah informasi  menjadi  layak  berita.  Beberapa nilai  berita  tersebut  antara  lain newswor- thy (kepentingan), timeliness (kebaruan), magnitude (skala), proximity (kedekatan), prominance (keterkenalan) dan human interest (nilai kemanusian). Wartawan dalam mencari  berita pasti  berdasarkan  nilai-nilai berita.  Karena  itu,  praktisi public  relations seharusnya  bisa  mengandalkan  nilai  berita untuk menarik wartawan agar mau meliput institusinya
“Kadang-kadang  isu  tidak diman- faatan dan ditangkap oleh praktisi pub- lic  relations padahal  banyak  isu  yang bisa  menjadi  wacana  public.  Isu  pen- didikan  khususnya,  harus  menarik, tidak  hanya  seputar event sajatetapi juga kasus-kasus hangat yang membu-
tuhkan  pendapat  dari  kalangan  pen- didik.”  (wawancara  dengan  Haris  Fir- daus)
Pernyataan di atas menunjukkan bah- wa biasanya praktisi public relations hanya memanfaatkan  wartawan  sebagai  sarana publikasi event yang diadakan oleh institusi mereka.  Dengan  memahami  dan  meman- faatkan nilai berita, praktisi public realtions bisa mempromosikan event mereka dengan cara yang menarik bagi wartawan dan pem- baca. Event universitas bisa dicari dari nilai- nilai  beritanya,  tidak  hanya timeliness -nya tapi juga nilai-nilai lain seperti human inter- est .  Contohnya,pemberitaan event wisuda sebuah perguruan tinggi, ada wartawan yang mengambil angle berita  bukan  dari  sere- monialnya  melainkan  dari angle salah  satu wisudawati yang datang ke acara wisuda me- naiki becak. Hal ini tentunya lebih bernilai berita daripada sekadar berita acara wisuda saja. Praktisi public relations seharusnya bisa mencari hal-hal menarik dari event yang di- adakan institusinya dan memberikannya ke- pada wartawan.
“Praktisi public  relations sebe- narnya  bisa  bermain dengan  isu,  mis- alnya  kasus  Hello  Kitty  yang  sempat mencuat  kemarin  bisa  diangkat  dari sisi  pendidikan  dengan  memasuk- kan  pendapat  pakar  yang  terkait  dari universitas.  Ini  sebenarnya  termasuk cara  cerdas  untuk  mempublikasikan universitas tersebut  kepada pembaca.” (wawancaradengan Laela Rohmatin).
Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan jurnal yang ditulis oleh Steve M. Barkin yang menyebutkan bahwa wartawan bisa berperan sebagai pencerita, bukan hanya sebagai pe- lapor saja. Barkin menulis, pemberitaan oleh seorang wartawan bisa memperkuat pandan- gan mengenai realitas sosial. Wartawan juga mempunyai  peran  dalam  menegaskan  dan mempertahankan  tatanan  sosial  (Barkin, 1989: 32). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik yang menyebut- kan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksan- akan  tugas  jurnalistik  (KEJ,  2006).  Artinya,
Adhianty Nurjanah. Wulan Widyasari, Frizki Yulianti Nurnisya, Wartawan dan Budaya Amplop
wartawan  harus  menghasilkan  berita  yang faktual  dan  jelas  sumbernya.  Di  sini  war- tawan bisa memanfaatkan hubungan dengan praktisi public relations agar dapat memberi- kan akses kepada pakar-pakar terkait dalam institusi  mereka.  Dalam  kaitannya  dengan institusi  pendidikan  tinggi,  praktisi public relations juga bisa menyediakan isu pendidi- kan yang terkait.
“Kelemahan  praktisi public  rela- tions itu  adalah  mereka  belum  punya strategi  untuk  mengolah  isu  supaya orang  tertarik  untuk  membacanya, misalnya isupenelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Sering kali prak- tisi public relations hanya memberikan isu event kunjungan  atau  wisuda  saja.
Padahal  isu  penelitian  yang  berbau akademis  justru  lebih  menarik  bagi wartawan.”  (wawancara  dengan  Laela Rohmatin)
Menurut Wendy Bacon, kegiatan jurnal- istik  sebenarnya  adalah  bidang  yang  besar yang bisa menyerap dan merubah batas-ba- tas yang ada, terutama yang berkaitan den- gan bidang komunikasi (Bacon, 149). Artinya, wartawan bisa memanfaatkan bidang public relations dalam  mencari  pemberitaannya.
Selama ini release yang diberikan oleh prak- tisi public  relations yang  diberikan  kepada wartawan hanya tentang wisuda, kunjungan dan prestasi institusi saja, release tentang isu pendidikan dan penelitian malah tidak ada. Terjadi pertentangan di kalangan wartawan yang  harus  jauh-jauh  hanya  untuk  melihat event  seperti  wisuda.Wartawan  sebenarnya membutuhkan  isu  untuk  menjadi  berita, tetapi  praktisi public  relations hanya  asal menyodorkan isu demi kepentingan institusi saja.
“Selain release dan pressconference yang harus dilakukan oleh praktisi pub- lic  relations adalah  publikasi  peneli- tian, seperti UAD pernah mengundang wartawan untuk  mendengarkan cerita mahasiswa  yang  menyelesaikan  thesis di Thailand.” (wawancara dengan Pris- tiqa A.Wirastami)
Dengan  memberikan release mengenai kegiatan  kependidikan  seperti  penelitian yang dilakukan oleh dosen atau pun pertu- karan  mahasiswa,  sebenarnya  secara  tidak langsung praktisi public relations juga mem- publikasikan  institusinya  melalui  pemberi- taan yang dilakukan oleh wartawan. Di sini wartawan mempunyai berita menarik untuk ditulis yang bernilai berita tinggi dan praktisi public relations menunaikan tugas publikas- inya. Selain itu, media relations pun terjalin dengan baik dan sehat.

## Praktek Budaya Amplop dan Kode Etik Jurnalistik
Sebenarnya, dalam Kode Etik Jurnal- istik, peraturan mengenai pemberian amplop sudah diatur meskipun tidak secara eksplisit menyatakan  “amplop”.  Dalam  penafsiran Pasal  1  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  menye- butkan  wartawan  Indonesia  bersikap  inde- penden,  menghasilkan  berita  yang  akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, inde- penden  ditafsirkan  bahwa  wartawan  mem- beritakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, pak- saan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik  perusahaan  pers  (KEJ,  2006).  Arti- nya, pemberian amplop oleh praktisi public relations kepada wartawan dianggap sebagai intervensi dari pihak luar yang dapat mem- pengaruhi berita yang ditulis oleh wartawan.
“Menerima  amplop  sebenarnya adalah kebiasaan dan akhirnya menjadi simbiosis  mutualisme  dengan  praktisi public  relations .  Selain  itu,  menerima amplop  itu  tergantung  wartawannya masing-masing.Kadang  wartawan  jus- tru saling mengingatkan.” (wawancara dengan Pristiqa A.Wirastami)
Dari pernyataan di atas, sebenarnya tidak semua  wartawan  menerima  amplop  yang disediakan oleh praktisi public relations . Ke- tika institusi pendidikan tinggi menyelengg- arakan sebuah event biasanya praktisi public relations menyediakan amplop untuk diberi- kan kepada wartawan yang hadir dalam event tersebut.  Meskipun  demikian,  tidak  semua wartawan  mengambil  amplop  yang  dise-

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
diakan dan tidak semua praktisi public rela- tions menyediakan amplop dengan maksud mengintervensi pemberitaan wartawan.
“Ada kesalahan mindset di bebera- painstitusi  pendidikan  tinggi  tentang semua isu yang ada harus dimuat kare- na menyangkut promosi dan eksistensi institusi.”  (wawancara  dengan  Laela Rohmatin)
Pernyataan di atas memperkuat penda- pat mengenai strategi mengolah isu agar bisa menghindari  pemberian  amplop.  Seharus- nya  wartawan  dan  praktisi public  relations bisa saling bersinergi karena pada dasarnya wartawan butuh isu. Dengan demikian tan- pa amplop pun wartawan akan mau menulis berita yang menjadi publikasi. Asalkan prak- tisi public relations bisa mengolah isu yang ada, hal itu bisa dilakukan.
“Praktisi public relations harus bisa mengolah  isu  dalam  kacamata  media sehingga amplop tidak lagi diperlukan. Budaya amplop muncul karena ada gap antara isu public relations dan isu me- dia.” (wawancara dengan Laela Rohma- tin)
Artinya, dalam beberapa isu sebenarnya wartawan  menolak tetapi praktisi public re- lations tetap  memaksa.  Jadi  akhirnya  pem- berian amplop ini adalah untuk membeli in- dependensi wartawan, karena praktisi public relations tidak percaya diri dengan pemberi- taannya.Sebenarnya  penting  bagi  praktisi public relations untuk mempelajari kaedah- kaedah  jurnalistik  sehingga  bisa  membuat isu yang layak menjadi berita bagi wartawan. Hal ini dikarenakan, wartawan dan praktisi public relations membutuhkan isu untuk di- jual, sehingga tanpa amplop wartawan akan tetap  mencari  isu  dan  praktisi public  rela- tions akan  mendapatkan  publikasi  dari  isu tersebut.
“Wartawan  tidak  butuh  amplop karena sebenarnya wartawan  membu- tuhkan praktisi public  relations untuk menyehatkan  wartawan.”  (wawancara dengan Laela Rohmatin)
Mengenai  tanggapan  institusi  media tempat wartawan bekerja, terdapat beberapa pandangan  menarik  mengenai  budaya  am- plop  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan. Ada  media yang dengan  tegas  memberikan punishment ,  namun  ada  juga  yang  masih memberikan kelonggaran
“ Kompas jelas  melarang,  meski belum pernah  menemukan  kasus am- plop,  tetapi  bila  ada  wartawan  yang menerima  amplop  pasti  dikeluarkan karena itu berkaitan dengan kejujuran.”
(wawancara dengan Haris Firdaus)
Dari pernyataan wartawan tersebut terli- hat bahwa Kompas tidak mentoleransi adan- ya  budaya  amplop  di  kalangan  wartawan- nya, bahkan tidak segan-segan memberikan sanksi pemecatan. Sikap Kompas ini sangat sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan Indonesia tidak menyalah- gunakan  profesi  dan  tidak  menerima  suap (KEJ,  2006).  Amplop  di  sini  diasosiasikan dengan suap karena dapat berpengaruh den- gan independensi wartawan dalam menulis berita.  Bentuk  suap  atau  amplop  pun  bisa bermacam-macam,  tidak  hanya  uang  tapi juga jenis gratifikasi lain seperti barang atau fasilitas dari pihak lain di luar wartawan.
Lain  halnya  dengan Tribun ,  meskipun anak perusahaan dari Kompas , namun sank- si yang diberikan kepada wartawan amplop tidak  begitu  keras.  Beberapa  kasus  yang lalu  bahkan  sering  kali  dibiarkan.  Walau- pun  sekarang  sudah  ada  sanksi  terhadap wartawan  amplop,  tetapi  dalam  pemberian sanksi masih melalui tahapan-tahapan sebe- lum sampai pada sanksi pemecatan.
“Penanganan Tribun masih kurang, padahal harusnya ikut peraturan Kom- pas ,  tetapi  prakteknya  ada  wartawan yang  menerima.  Dulu  sering  tidak mendapat  sanksi,  sekarang  pimred akan  ditegur,  bila  ketahuan  jabatan akan diturunkan.”
Sedangkan  di Harian  Jogja ,  diperlukan bukti  untuk  bisa  memberi  sanksi  kepada wartawan amplop. Artinya, bila seorang war- tawan dicurigai menerima amplop tidak ser-
Adhianty Nurjanah. Wulan Widyasari, Frizki Yulianti Nurnisya, Wartawan dan Budaya Amplop
ta merta diberi sanksi.
“Di Harjo ,  berkaitan  dengan  am- plop,  harus ada  bukti  baru  bisa ditin- dak.” (wawancara dengan Laela Rohm- atin)
Berdasarkan  hasil  wawancara-wawan- cara  di  atas,  permasalan  budaya  amplop  di kalangan  wartawan  seharusnya  bisa  dihin- dari.  Meskipun  demikian  ada  penafsiran independensi wartawan dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang bisa menjadi celah bagi wartawan untuk melanggar independensin- ya.  Di  situ  disebutkan  bahwa  independen berarti  memberitakan  peristiwa  atau  fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa cam- pur  tangan,  paksaan,  dan  intervensi  dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (KEJ,  2006).  Perkataan  hati  nurani  dalam pasal  tersebut  sering  disalahartikan  bahwa kekuatan  Kode  Etik  Jurnalistik  hanya  pada hati  nurani tanpa adanya sanksi yang tegas bagi  wartawan  yang  melanggarnya.  Untuk itu, selain penghapusan budaya amplop dari kalangan wartawan dan praktisi public rela- tions , juga diperlukan penegasan aturan da- lam Kode Etik Jurnalistik yang ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Relasi  yang  baik  antara  wartawan  dan praktisi public relations dapat mencegah bu- daya amplop pada wartawan. Ketika praktisi public  relations dan  wartawan  sama-sama memahami  kebutuhan  kedua  belah  pihak, akhirnya dapat tercipta kerjasama yang baik. Pada dasarnya wartawan membutuhkan isu dari  praktisi public  relations dan  praktisi public  relations memerlukan  wartawan  un- tuk publikasi.
Pengolahan  isu  menjadi  hal  penting agar  menghasilkan  berita  yang  menarik. Wartawan mengharapkan praktisi public re- lations dapat memberikan isu yang memiliki nilai  berita  sehingga  bisa  dikonsumsi  oleh masyarakat. Event sederhana yang ada sebe- narnya bisa diolah menjadi berita apabila di- lihat dari kacamata wartawan.
Tidak semua wartawan  mau  menerima
amplop,  bahkan  banyak  yang  tidak  setuju dengan budaya amplop karena hal tersebut bertentangan  dengan  pasal-pasal  yang  ter- dapat dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, pemberian amplop juga dapat mempengar- uhi  objektivitas  wartawan  dalam  mencari berita.

## Saran
Praktisi public  relations seharusnya mempelajari  kaedah-kaedah  jurnalistik  un- tuk membantu media relations yang dilaku- kannya dengan wartawan.
Institusi  media  perlu  memberlakukan sanksi tegas kepada wartawan yang melaku- kan budaya amplop.
Perlunya  peninjauan  ulang  terhadap pasal-pasal  yang  ada  dalam  Kode  Etik  Jur- nalistik.  Maka  dari  itu,  penelitian  selanjut- nya, bisa dilakukan dengan cara melakukan wawancara  pada  wartawan  amplop  untuk lebih  memahami  mengenai  fenomena  bu- daya amplop.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU
Kovach,  Bill dan Tom  Rosenstiel,  2001, The Elements  of  Journalism:  What  New- speople  Should  Know  and  the  Public Should  Expect ,  United  States,  Crown Archetype.

## JURNAL
Bacon, Wendy, 2006, Journalism as Research , Australian  Journalism  Review,  Vol  28 (2), p147-157
Barkin,  Steve  M.,  1989, Journalist  as  Story- teller:  An  Interdiciplinary  Perspective , American Journalism, Vol. 1 (2), p27

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kode Etik Jurnalistik (2006)
Society of Profetional Journalists Convention (1996)