## MENGHADIRKAN RUANG BAGI BURUH PEREMPUAN DALAM STUDI SEJARAH INDONESIA

## F. X. Domini B. B. Hera
Peneliti di Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, LPPM, Universitas Brawijaya
Abstrak: penulisan posisi buruh perempuan dalam studi sejarah Indonesia memiliki tantangan yang serius.  Pertama,  wacana  buruh  dilarang  oleh  Orde  Baru  karena  dianggap  kiri.  Kedua,  buruh  per- empuan hilang dari peredaran kajian sejarah Indonesia secara signifikan oleh karena faktor pertama. Ketiga, sulit menemukan sumber sejarah seperti arsip yang khusus menghasilkan dokumen  buruh perempuan. Kerangka metode sejarah dipakai untuk merangkai beberapa data terkait. Tulisan kese- jarahan buruh perempuan ini dihadirkan dengan semangat masa-masa yang menarik dalam sejarah Indonesia. Hal ini dengan guna ilmu sejarah dalam usahanya memenuhi kebutuhan masyarakat In- donesia akan kemajemukan budaya dan nilai hidup melalui alam demokrasi yang sehat.
Kata-kata kunci : buruh, buruh perempuan, sejarah Indonesia
Abstract : the writing of labour position in the study of Indonesian history faces a serious challenge. First, the labour discourse is banned by the New Order because it is claimed as the left. Second, the woman  labour  is  rarely  as  a  focus  of  Indonesian  history  study  that  is  caused  by  the  first  factor. Third,  it  is  difficult  to  find  the  primary  sources  like  the  specific  archives  of  woman  labour.  This study used the historical method. This article of labour women history is showed by the spririt of the interesting period in the Indonesian history. This is related by the aim of history in order to fill the need of Indonesian society for the multicultural society and the values of life in the context of well shaped democracy.
Keywords : labour, woman labour, Indonesian History
Narasi resmi sejarah Orde Baru meniadakan peran perjuangan kaum buruh dalam kemerdekaan Indo- nesia. Militer begitu dominan dalam buku putih se- jarah yang diterbitkan negara kala rezim otoritarian tersebut berkuasa dan dalam serangkaian pelajaran sejarah yang disampaikan di berbagai tingkat satu- an  pendidikan.  Buruh  dan  segala  wacana  yang mengikutinya dinilai ‘kekiri-kirian’, sehingga perlu dijinakkan.  Bentuk  salah  satu  penjinakkan  dari segala  hal  yang  berkaitan  dengan  buruh  adalah mengubah  kata  ‘buruh’  menjadi  ‘karyawan’.  Hal ini  merupakan  kemenangan  ideologis  Orde  Baru dalam  membungkam  wacana  kritis  diskursus  bu- ruh Indonesia. Persoalan buruh kembali mengemuka saat pembunuhan buruh pabrik wanita pada  tahun  1993  bernama  Marsinah  (lahir  tahun 1969).
Marsinah  menjadi  ikon  legendaris  buruh pada paruh akhir dan pasca Orde Baru. Rezim itu tidak akan menduga bahwa isu pembunuhan buruh wanita  Marsinah  akan  menjadi  sorotan  inter- nasional.  Aparatur  Orde  Baru  juga  tidak  akan menduga bahwa seorang buruh perempuan seperti Marsinah  sempat  akan  menggugat  ke  pengadilan. Marsinah berjam-jam di rumahnya mengumpulkan kliping  koran,  belajar  tentang  sidang  pengadilan, berdiskusi hingga ia tahu bahwa ia bisa menggugat perusahaan  yang  bersikap  sewenang-wenang  ter- hadap  buruhnya.  Peranan  media  besar  dalam memuat pemberitaan seputar Marsinah (Heryanto, 2001: 296-297).
Keterbatasan pembahasan sejarah buruh da- lam  narasi  besar  di  Indonesia  diperparah  dengan ketiadaan suara buruh  wanita yang  muncul dalam
narasi  sejarah  buruh  itu  sendiri.  Mayoritas  pub- likasi  seputar  buruh  membahas  aspek  sosial  dan politik.  Buruh  wanita  hanya  muncul  dalam  data- data statistik (De Steurs, 2008: 249-251). Sosiolog hukum  terkemuka  Indonesia,  Soetandyo  Wig- njosoebroto (1932-2013) senantiasa mengingatkan bahwa  manusia  tidak  dapat  direpresentasikan  da- lam  bentuk  angka-angka.  Menerjemahkan  buruh wanita  dari  statistik  tersebut  dalam  narasi  sejarah adalah  sebuah  keniscayaan  dari  studi  sejarah  per- empuan. Kajian sejarah perempuan pada tema bu- ruh begitu minim, mengingat sejarah buruh sendiri oleh Orde Baru tidak disinggung.

## BURUH PEREMPUAN SEBAGAI KEKUATAN YANG TERHEMPAS
Gerakan buruh  di  Indonesia sempat  men- jadi  primadona  pada  masa  kolonial  dan  pasca  ke- merdekaan (Hadiz, 1994: 77-79). Selama pemerintahan  kolonial  Belanda,  kesempatan  per- empuan  untuk  memperoleh  pekerjaan  terhambat baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Selama pendudukan Jepang, kurangnya keseimbangan ke- hidupan sosial dan ekonomi  memaksa perempuan menjadi  tulang  punggung  keluarga  karena  lelaki dimanfaatkan sebagai romusha. Kaum perempuan harus  melakukan  berbagai  pekerjaan  yang  tidak pernah  mereka  kerjakan  sebelumnya.  Berkat  pen- galaman  itu  kalangan  perempuan  menjadi  sadar bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan banyak pekerjaan untuk menyambung hidup keluarga.
Setelah  Indonesia  memperoleh  kedau- latannya, kondisi sosial yang berkembang membu- at  kesempatan  bekerja  bagi  perempuan  menjadi besar.  Kehidupan  yang  begitu  keras  memaksa mereka untuk cerdas memanfaatkan berbagai kes- empatan.  Selama  revolusi,  perempuan  adalah  pe- nolong penting dengan tugas yang penting, terma- suk menjadi menteri. Setelah kondisi telah kondu- sif,  perempuan  menjadi  pesaing  di  mata  lelaki, bahkan  tidak  sedikit  perempuan  ditakuti  karena perempuan  dapat  mengatur  persoalan  publik  dan pribadi mereka sendiri (Kedaulatan Rakyat, 1951:
7).  Hingar  bingar  berbagai  organisasi  buruh  pada dekade 1950-an hingga paruh awal 1960-an adalah studi menarik tersendiri. Peristiwa 1 Oktober 1965 mengubah keindonesiaan termasuk buruh.
Selama  Orde  Baru,  gerakan  buruh  harus bermain di bawah tanah. Saat gelombang reforma- si  datang,  gerakan  buruh  pun  absen  dan  tidak berkesempatan  tampil  sebagai  unsur  pemenang seperti mahasiswa. Reformasi ini membawa dam- pak yang baik sebagai momentum konsolidasi per- empuan  dalam  buruh.  Beberapa  lembaga  studi ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mu- lai memperhatikan buruh wanita. Semisal Yayasan Jurnal  Perempuan  (dalam  Hera,  2014:  13) mempublikasikan  kehidupan  buruh  wanita  pem- batik.  Reformasi  sebagai  angin  segar  baru  pasca pemerintahan  totaliter  membawa  dampak  yang baik bagi gerakan perempuan dan buruh perempu- an (Budianta, 2004: 322-330).

## SENTUHAN WANITA DALAM GERAKAN BURUH INDONESIA
Gerakan  buruh  telah  ada  pada  masa  Pra- Indonesia,  tepatnya  pada  masa  kolonial.  Usia gerakan buruh sama dengan usia nasionalisme In- donesia sendiri. Kekuatan buruh yang dimobilisasi untuk  kepentingan  kontra  penjajahan  Belanda  be- gitu  masif  dilakukan.  Pemogokan  demi  pem- ogokan  terjadi.  Kemunculan  tokoh  seperti Semaoen  (1899-1971),  F.  H.  M.  Sneevliet  (1883- 1942),  Iwa  Kusuma  Sumantri  (1899-1971),  dan Surjopranoto (1871-1959) sebagai pelopor gerakan buruh sangat diperhitungkan baik oleh pemerintah kolonial  maupun  aktivis  pergerakan  kala  itu. Selama  pendudukan  Jepang,  gerakan  buruh  yang hiruk  pikuk  seperti  era  kolonial  dipotong  habis. Pengerahan massal pada sektor kerja paksa a la Je- pang bernama Romusha terjadi. Kebijakan tersebut tidak lepas dari strategi Soekarno meraih simpatik Jepang pada masa Perang Dunia II.
Kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1945 hingga akhir revolusi fisik tahun 1949 memberikan porsi  besar  buruh  dalam  pentas  nasional.  Pasca
proklamasi,  serikat  buruh  mulai  bermunculan kembali  untuk  merampas  kekuasaan  dari  Jepang dan  membentuk  negara  merdeka.  Kemerdekaan memberi  harapan  bagi  kalangan  buruh  untuk mendapatkan  hak  kebebasan  berserikat  dan berkumpul,  hak  mogok,  hak  berdemonstrasi,  dan kesempatan memperbaiki taraf kehidupan.
Kedudukan  serikat  buruh  di  Indonesia  semakin kuat  saat  SOBSI  (Sentral  Organisasi  Buruh  Se- luruh Indonesia) diberi 40 kursi di KNIP (Komite Nasional  Indonesia  Pusat)  oleh  pemerintah  pada tahun  1945  dan  Indonesia  masuk  ke  dalam keanggotaan PBB tahun 1950 (Madjid, 1953).
Surastri  Karma  Trimurti  (1912–2008) adalah  salah  satu  figur  vital  dalam  memoblisasi buruh perempuan dalam revolusi Indonesia. Posisi vital  buruh  saat  awal  kemerdekaan  ialah  merebut secara  cepat  berbagai  pabrik,  kantor,  pertanian, perkebunan,  perusahaan  yang  dahulu  dimiliki musuh  (mereka  yang  dianggap  penjajah  seperti Belanda  maupun  Jepang).  Setelah  pengambil- alihan  tersebut  maka  semua  inventarisir  tersebut menjadi  milik  Republik  Indonesia.  Trimurti  men- jelaskan bahwa buruh adalah pelaksana yang efek- tif dalam kegiatan pengambil-alihan tersebut kare- na mereka berada di mana-mana sepanjang sektor- sektor  yang  diambil  tersebut  berada  (Trimurti, 1986:  118-119).  Hal  ini  sesuai  dengan  semangat Proklamasi  Indonesia  tahun  1945,  “dalam  tempo yang  sesingkat-singkatnya  dan  dengan  cara seksama.”
Trimurti  selaku  aktivis  pergerakan  turut mendirikan  Partai  Buruh  Indonesia  pada  tahun 1946  setelah  terbitnya  Maklumat  X  Wakil  Presi- den  Mohammad  Hatta  (1902-1980)  tahun  1945 mengenai  pendirian  partai-partai.  Kalangan  buruh perempuan  mendirikan  Barisan  Boeroeh  Wanita yang  diketuai  oleh  Trimurti.  Kegiatan  organisasi ini  ditujukan  untuk  memberi  pendidikan  dan kesadaran  pada  kaum  buruh  perempuan,  khu- susnya arti penting  persatuan. Pada tanggal 1 Mei 1946  (Perayaan  Hari  Kemenangan  Buruh),  BBW
telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin bu- ruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan.
Trimurti  selanjutnya  menjadi  Menteri  Per- buruhan pertama (kini bernomenklatur Kementeri- an  Tenaga  Kerja)  pada  kabinet  Perdana  Menteri Amir  Sjarifuddin  (1907-1948)  sepanjang  tahun 1947-1948. Agenda kerja pemerintah saat itu ada- lah  mencegah  masuknya  kembali  Belanda  ke wilayah  Republik  Indonesia,  tetapi  menteri  buruh ini  berhasil  mengesahkan  Undang-undang  kecel- akaan  kerja  no  33  tahun  1947.  Undang-undang tenaga kerja ini memuat hal-hal yang progresif un- tuk  jaman  itu  yaitu  pasal-pasal  yang  mengatur tenaga  kerja  wanita.  Di  antaranya:  wanita  tak  di- perbolehkan  diperkerjakan  pada  malam  hari kecuali pekerjaannya mensyaratkan demikian sep- erti bidan dan perawat. Menjaga tenaga kerja per- empuan dari pelecehan seksual serta menjamin hak cuti 3 bulan bagi tenaga kerja yang hamil dan akan melahirkan.  Penghargaan  bagi  tenaga  kerja  per- empuan yang masih harus terus diperjuangkan im- plementasinya hingga saat ini.

## PEREMPUAN DAN PILIHAN PROFESI
Setelah  Indonesia  merdeka,  perempuan yang bekerja dapat dibagi menjadi empat kategori, pertama  perempuan  yang  bekerja  secara  bebas (dokter  dan  pengacara).  Kedua,  perempuan  yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ketiga, pedagang kecil atau bekerja di industri rumah tangga. Keem- pat, buruh perempuan yang bekerja di perusahaan swasta termasuk pekerja rumah tangga serta tenaga lapangan.  Bagi  mereka  yang  terklasifikasi  dalam tipe pertama ialah tenaga terlatih dan bebas secara ekonomi sedangkan mereka yang ada di tipe ketiga mereka  adalah  pekerja  di  sektor  yang  rentan.  Pe- rusahaan-perusahaan  swasta  terus  dipaksa  oleh serikat  buruh  untuk  memberikan  perlakuan  yang sama bagi para pekerjanya.
Jumlah perempuan yang melamar di bursa tenaga  kerja  memperlihatkan  bahwa  kaum  per- empuan  lebih  berjiwa  mandiri  dan  menunjukkan
tata  cara  perubahan  cara  pandang  masyarakat  ter- hadap  buruh  perempuan.  Djawatan  Penempatan Tenaga  telah  mengumpulkan  berbagai  gambaran dari  berbagai  bursa  tenaga  kerja  pada  tahun  1956 yang  menunjukkan  jumlah  pelamar  sebanyak 23.914  perempuan  dan  218.289  lelaki.  Pada akhirnya  yang  mendapatkan  pekerjaan  4.812  per- empuan dan 26.998 lelaki. Di lapangan, persamaan
perlakuan antara buruh perempuan dan lelaki san- gat  timpang.  Ketika  ada  seorang  perempuan  dan lelaki  melamar  pekerjaan  kemungkinan  besar lelakilah  yang  dipilih  dibanding  perempuan.  Pan- dangan  perempuan  lemah  dan  rendah  sangat mengemuka  di  zaman  itu,  bahkan  sesudah  RA Kartini (1879-1904) lama meninggal.
Gambar  1. Pencatatan  kemampuan  dan  keahlian  para  perempuan  oleh  petugas  Jawatan  Penem- patan  Kerja  Propinsi  Sulawesi  (Sumber  Profil  Propinsi  Sumatera  Selatan  terbitan  Ke- menterian Penerangan 1953)
Nominal  gaji  yang  diterima  buruh  lelaki lebih besar dibanding buruh perempuan. Alasan di balik fenmena ini ialah perempuan memilih peker- jaan  paruh  waktu,  pekerjaan  yang  lebih  ringan dibanding  lelaki  atau  pekerjaan  yang  dilakukan bersamaan  dengan  kegiatan  rumah  tangga.  Peker- jaan paruh waktu banyak terdapat di industri batik. Keahlian membatik yang dimiliki pembatik belum cukup  memperbaiki  kesejahteraan  hidup  (Hera, 2014: 13). Manipulasi atas kesadaran dibayar mu- rah dilakukan secara sistemik dengan dalih sebagai
ibu rumah tangga yang sekedar mencari tambahan dan  bukan  nafkah  utama.  Industri  batik  yang  ma- suk ke dalam rumah tempat tinggal pembatik juga mengandung  resiko  yang  tidak  bisa  dianggap remeh.  Anak-anak  pembatik  kehilangan  sebagian besar  perhatian  dari  orang  tuanya  berikut  rumah sebagai tempat bermain, belajar serta beraktivitas; Limbah  pengolahan  batik  zat  pewarna  kimia  dan zat kimia untuk fiksasi yang dibuang begitu saja di lingkungan rumah para pembatik;
Beberapa penyakit yang muncul dari proses pembuatan  batik  mulai  dari  gangguan  saluran pernafasan  akibat  limbah  benang  yang  halus setelah  pengguntingan  dan  menjahit  kain  batik hingga penyakit lainnya akibat penjahit yang selalu mengkonsumsi minuman energi untuk menambah stamina demi mengejar setoran . Indonesianis Jean Gelman  Taylor  (dalam  Suryakusuma,  2004)  me- lalui  tulisannya Costume  and  Gender  in  Colonial Java memiliki  analisis  yang  berbeda.  “Batik  itu bukan kostum dari kewarganegaraan di negara In- donesia yang merdeka-jauh dari itu. Ia merupakan pakaian  seremonial  kaum  elit  dan  pakaian  sehari- hari  dari  pekerja  miskin  yang  jauh  dari  perlin- dungan  undang-undang  perburuhan  dan  hak-hak sipil.”

## KEHIDUPAN BURUH PEREMPUAN DI REPUBLIK MUDA
Buruh  perempuan  diberi  kesempatan bekerja untuk menyusui anaknya selama jam kerja (Kedaulatan Rakyat, 1955: 2). Hal ini dijamin UU No.  1  tahun  1951  yang  mengatur  pula  cuti  haid (selama  2 hari) dan  gaji penuh  kepada buruh  per- empuan.  Kementerian  Perburuhan  di  bawah  Is- kandar  Tedjasukmana  (2008)  mempertanyakan hak  buruh  perempuan  dengan  dalih  hal  itu  meru- gikan perusahaan dan membuat lesu perekonomian nasional.  Sikap  kementerian  perburuhan  menuai protes  Perwari  (Persatuan  Wanita  Republik  Indo- nesia)  melalui  Biro  Konsultasi  Kongres  Wanita Indonesia  mengirim  sebuah  proposal  yang  men- gecam  sikap  pemerintah  terkait  masalah  perlin- dungan  buruh  perempuan.  Tantangan  buruh  per- empuan  di  industri  modern  mengutamakan
berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kepartaian di  Indonesia yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Penerangan RI tahun 1950 memberikan data yang cukup  menarik.  Di  antara  14  partai  yang  ada  saat itu hanya Partai Wanita Rakjat di bawah pimpinan Nyi  Sri  Mangunsarkoro  saja  yang  memiliki  pro- gram  perjuangan  ekonomi  spesifik  untuk  buruh perempuan.  Penyediaan  koperasi  buruh  dengan keterlibatan buruh perempuan dalam usaha itu dan partisipasi  buruh  perempuan  dalam  proses  pen- guasaan  cabang-cabang  produksi  vital  merupakan dua  program  tersebut  (Kementerian  Penerangan, 1950: 140).
Buruh  perempuan  sebagai  seorang  ibu yang  berada  di  luar  rumah  hampir  sepanjang  hari dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Konsekuensi  berikutnya  ialah  mengurus  anak seringkali  terabaikan.  Wacana  pendirian  panti pengasuhan anak sempat mengemuka pada dekade 1950-an  oleh  beberapa  kalangan  gerakan  per- empuan  dengan  sumber  pendanaan  pemerintah dan  swasta.  Panti  pengasuhan  anak  setidaknya akan  membuat  industrialisasi  berjalan  dengan lancar bagi buruh perempuan tanpa pengkhawatir- kan  pengurusan  anak.  Beberapa  taman  kanak  dan panti  pengasuhan  anak  telah  didirikan  oleh perkumpulan-perkumpulan  perempuan,  namun biaya  yang  dikeluarkan  tidak  sedikit.  Bagi  buruh perempuan  yang  tidak  mampu  solusi  pengurusan anak ialah  menyerahkan pengasuhan anak  kepada Nenek  atau  Kakeknya  ataupun  sanak  saudaranya, sebuah kebiasaan lama.
Gambar 2 . Beberapa perempuan menanti di luar kantor Jawatan Penempatan Kerja Propinsi Su- lawesi  terkait  dengan  pendataan  dan  pencarian  kerja  bagi  mereka.  (Sumber  Profil  Propinsi  Su- matera Selatan terbitan Kementerian Penerangan 1953).
Serikat  buruh  perkebunan  di  Sumatera  ber- hasil membuat beberapa tempat pengasuhan anak. Penyelenggaraan penitipan anak-anak buruh untuk Daerah  Istimewa  Jogjjakarta  merupakan  bagian tanggung  jawab  jaminan  sosial  dan  kesejahteraan buruh  dari  kanto  penyuluh  setempat  (Djawatan Penerangan  R.  I.  Daerah  Istimewa  Jogjakarta, 1953:  590-591)  Sayang  tempat-tempat  itu  tidak berjalan  dengan  baik  dari  segi  fasilitas  maupun administrasi. Persoalan tersebut membuat kalangan gerakan perempuan melihat optimalisasi guru me- lalui pelatihan adalah hal mutlak dilakukan dalam penempatan  isu  panti  penitipan  anak.  Pada  awal dekade  1950-an,  De  Steurs  (2008:  255)  mencatat terdapat  20  hingga  30  panti  penitipan  anak  bagi buruh  perempuan  yang  memiliki  anak.  Beberapa potret kehidupan buruh perempuan pada  masa re- publik  muda,  bahkan  hingga  kini,  membuktikan bahwa kalangan buruh perempuan masih memiliki sejumlah  tantangan  untuk  mempengaruhi  kondisi politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  suatu  negara dalam menentukan masa depan bangsa.

## PENUTUP
“If you wish to know how civilized a cul- ture  is,  look  at  how  they  treat  it’s  wom- en.” –Bacha Khan.
Semenjak  reformasi  tahun  1998  di  Indone- sia,  para  pengkaji  sejarah  memiliki  potensi  mem- beri sumbangsih penting dalam mendorong tercip- tanya  masyarakat  yang  demokratis  dan  multikul- tur. Narasi yang membuka ulang pandangan publik terhadap  sejarah  nasional  sekaligus  membuka  ru- ang  kritis  yang  memungkinkan  dialog-dialog  di antara  segenap  pihak-pihak  yang  tinggal  di  Indo- nesia.  Pihak-pihak  tersebut  termasuk  buruh  per- empuan.  Menghadirkan  ruang  bagi  buruh  per- empuan dalam studi sejarah Indonesia menemukan momentum  pasca  reformasi.  Pada  ranah  teoritik, kehadiran  perkembangan  studi  feminin,  post struktural,  post  modern,  globalisasi,  hingga  kos- mopolitan membuka peluang untuk melihat obyek buruh perempuan sebagai bagian dari gerakan bu- ruh  lebih  komprehensif.  Hubungan  relasi  per- buruhan  dengan  buruh  perempuan  di  dalamnya
perlu dilihat dalam dinamika di luar parik, yakni di rumah maupun komunitas tempat tinggal.
Bambang  Purwanto  (dalam  Erman  & Saptari, 2013: vii-viii) menantang beberapa dekon- struksi  istilah  tukang,  pekerja  seks  komersial,  dan pembantu  rumah  tangga  dalam  klasifikasi  buruh sektor jasa. Dua profesi terakhir yang disebut ada- lah  wilayah  perempuan  banyak  bekerja.  Ratna Saptari telah mendemonstrasikan dengan baik me- lalui narasi sejarah seputar proses dekolonisasi me- lalui  lensa  pembantu  rumah  tangga.  Studi  Saptari turut  membahas  persoalan-persoalan  metodologis menyangkut  narasi  sejarah,  ingatan  individu,  dan kolektif (Erman & Saptari, 2013: 342-381). Perso- alan gender dalam identifikasi buruh menjadi per- hatian  ilmuwan  feminis.  Perbedaan  gender  meru- pakan dasar dari pembedaan antara kerja terampil maupun tidak terampil, dari diskriminasi upah, dan pengaturan  undang-undang  perburuhan  yang  ber- beda-beda.  Demokratisasi  studi  sejarah  Indonesia mengenai buruh dan buruh perempuan merupakan ruang  terbuka  yang  terus  menunggu  diisi  dengan berbagai multi ragam sudut pandang.

## PERSANTUNAN
Tulisan  ini  dipersembahkan  sebagai  hadiah sederhana bagi mahaguru penulis, Sejarawan Uni- versitas  Negeri  Malang  Drs.  Marsudi,  M.  Hum yang  memasuki  usia  emas  ke-50  tahun.  Rasa syukur, hormat, terima kasih, dan doa teriring bagi seseorang  yang  telah  menulis  “ Negara  Jawa  Ti- mur:  Dinamika  Lokal  pada  Masa  Revolusi ”  ini pada tahun 2000.

## DAFTAR RUJUKAN
Budianta,  M.  2004.  Tranformasi  Gerakan  Per- empuan  di  Indonesia.  Dalam  Taufiq Ismail  dkk.  (Eds.), Horison  Esai  In- donesia Kitab 2 . Jakarta: Horison.
De Stuers, C. V.  2008. Sejarah Perempuan Indo- nesia:  Gerakan  dan  Pencapaian . Terjemahan  oleh  Elvira  Rosa,  Par- amita  Ayuningtyas,  dan  Dwi  Istiani. Depok: Komunitas Bambu.
Djawatan  Penerangan  R.  I.  Daerah  Istimewa  Jog- jakarta.  1953. Republik  Indonesia Daerah  Istimewa  Jogjakarta .  Jogja- karta: Kementerian Penerangan.
Djawatan Penerangan R. I. Propinsi Sumatera Se- latan. 1953. Republik Indonesia Pro- pinsi  Sumatera  Selatan .  Palembang: Kementerian Penerangan.
Erman, E. & Saptari, R. 2013. Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa . Ter- jemahan  oleh  Jakarta:  KITLV- Jakarta  dan  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Hadiz, V. R. 1994. Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik  Indonesia. Prisma No.  10
1994, hlm. 77-79.
Hera, F. X. D. B. B. 2014. Batik, Alam, dan Per- empuan. SURYA ,  13  Oktober  2014 hlm. 13.
Heryanto,  V.  R.  2001.  Teror  Negara:  Ariel Heryanto  tentang  Politik  Pendidikan dan Batuk-batuk Pagi. Dalam Baska- ra T. Wardaya (Ed.), Menuju Demo- krasi:  Politik  Indonesiadalam  Per- spektif  Sejarah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Kedaulatan  Rakyat .  1951.  Front  Wanita  Nasional Akan Dibentuk di Jogjakarta. Hlm. 7.
_______ . 1955. Buruh Diizinkan Kerdja 54 Djam.
Hlm. 2.
Kementerian Penerangan. 1950. Kepartaian di In- donesia .  Jogjakarta:  Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
Madjid, S. A. 1953. Perkembangan Serikat Buruh di  Beberapa  Negara .  Jakarta:  Ke- bangsaan, Pustaka Rakyat.
Tedjasukmana,  I.  2008. Watak  Politik  Gerakan Buruh  Indonesia .  Terjemahan  oleh Oey Hay Djoen. Jakarta: TURC.
Suryakusuma,  J.  2004.  Kebaya  Sebagai  Identitas Ekspresi  dan  Opresi.  Dalam  Taufiq
Ismail  dkk.  (Eds.), Horison  Esai  In- donesia Kitab 2 . Jakarta: Horison.
Trimurti,  S.  K.  1986.  Sukarno  Si  Pria.  Dalam Colin  Wild  dan  Peter  Carey, Gelora Api  Revolusi:  Sebuah  Antologi  Se- jarah. Jakarta:  Gramedia  dan  BBC Seksi Indonesia.