## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 153-162

## PELEMBAGAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM KONTEKS PELAKSANAAN UU APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SLEMAN
Yanuardi 1 , Utami Dewi 2 , dan Marita Ahdiyana 3

## ABSTRACT
This research aims to reveal the institutionalization of bureaucratic reformation in Sleman Regency after the implementation of UU ASN. Moreover, the objective of this study is  to  identify  the  potential  and  inhibited  factors  of  bureaucratic  reformation  in  Sleman Regency.  The  research  method  of  this  research  is  descriptive  by  employing  qualitative approach.  The  result  of  this  research  show  that  the  institutionalization  of  bureaucratic reform after the implementation of the Act ASN in Sleman have run, and continued with a change agenda. This is evidenced by the habituation process  that has been seen from the implementation  of  the rules and a  new  culture in Sleman  District Government.  The  main obstacle  was  the  culture  of  the  old  bureaucracy,  which  asked  to  be  served,  causing bureaucratic  reform  objectives  have  not  been  achieved  optimally.  In  addition,  the Government of Sleman regency, like other local governments in Indonesia, had to wait for the  policy  directives  from  the  central  government  due  to  frequent  policy  changes  at  the central level.
Keywords : Institutionalization, Bureaucratic Reformation, UU ASN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  proses  pelembagaan  reformasi  birokrasi di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat  proses  pelembagaan  reformasi  birokrasi  di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelembagaan  reformasi birokrasi pasca penerapan UU ASN di Kabupaten Sleman telah berjalan dan terus berlanjut dengan sejumlah agenda perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dilaksanakannya proses  pembiasaan  terhadap  aturan  dan  budaya  baru  yang  ingin  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Sleman.  Kendala  utama  adalah  budaya  lama  birokrasi,  yang  minta  dilayani, menyebabkan  tujuan  reformasi  birokrasi  belum  tercapai  secara  optimal.  Selain  itu, Pemerintah  Kabupaten  Sleman  menunggu  arahan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat dikarenakan sering terjadinya perubahan kebijakan ditingkat pusat.
Kata kunci : Pelembagaan, Refomasi Birokrasi, dan UU ASN
1 Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta. email: yanuardi@uny.ac.id, utami.dewi@uny.ac.id, marita_ahdiyana@uny.ac.id.

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda pemerintah sejak Indonesia memasuki  orde  reformasi. Grand  design reformasi  birokrasi  pun  telah  disusun  dan terbagi  dalam  tiga  fase  mulai  tahun  2010 sampai tahun 2025. Meskipun pelaksanaan  desain  reformasi  tersebut telah  berjalan  lebih  dari  lima  tahun, namun  reformasi  birokrasi  masih  belum menunjukkan  hasilnya  secara  optimal. Kinerja  para  birokrat  belum  dianggap merepresentasikan  kepentingan  publik yang  harus  dilayani  dan  kepentingan negara  yang  harus  diabdi.  Banyaknya kasus  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme menunjukkan  bahwa  proses  reformasi birokrasi  belum  berhasil  di  Indonesia. Bahkan  salah  satu  kriteria  reformasi birokrasi  yaitu  pemberian  pelayanan publik  pun  masih  belum  memberikan kepuasan  bagi  masyarakat  yang  berhak mendapatkan pelayanan.
Dalam  rangka    mempercepat proses  reformasi  birokrasi  di  tingkat daerah, Grand  design reformasi  birokrasi Pemerintah  Indonesia  2010-2025  telah dirancang    pada  masa  pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono melalui  Peraturan  Presiden  No.81  tahun 2010  Tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kementrian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  pada masa  itu  mengeluarkan    Keputusan    No. 96  Tahun  2013 yang    menunjuk  76 daerah  unruk  menjadi pilot  project percepatan  reformasi  birokrasi.  Daerah- daerah  tersebut  terdiri  dari  dari  33 kabupaten,  33  kota,  dan  10  provinsi  di Indonesia.
Salah  satu  daerah  yang  menjadi pilot  project dalam  mencapai  tujuan  di atas  adalah  pemerintah  daerah  Kabupaten Sleman.  Pencanangan  pelaksanaan pilot project tersebut dilaksanakan pada tanggal 31  Oktober  2013  di  Aula  Bappeda Sleman.  Pada  saat launcing Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, M.Si menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan  tanggung jawab  Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjadi pelopor, role model dan  garda  depan dalam melaksanakan perbaikan tata laksana  pelayanan  publik,  manajemen aparatur  dan  kinerja  pemerintahan  yang akuntabel.
Pada
perkembangannya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman harus berjalan sinergis dengan perkembangan politik dan kebijakan  pemerintahan  pusat.  Salah  satu kebijakan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pelaksanaan
reformasi  birokrasi  di  Kabupaten  Sleman adalah    UU  No  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  yang  telah merubah  secara  signifikan  tata  kelola birokrasi di Indonesia.
Pengesahan  UU  Nomor  5  tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang kemudian  berlaku  efektif  per  15  Januari 2014 menandai dimulainya babak lanjutan pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia. Fase pertama reformasi birokrasi yang diinisiasi melalui penerbitan  Perpres  nomor  81  tahun  2010 tentang Grand Design
Reformasi
Birokrasi  2010-2025  telah  berakhir  pada tahun 2014. Masih ada dua fase reformasi birokrasi  di  depan  yang  masih  menjadi pekerjaan rumah pemerintah hasil pemilihan  umum  tahun  2014  dan  2019, yaitu  fase  kedua  (2015-2019)  dan  fase ketiga (2020-2024).
UU  ASN  dikatakan  oleh  para  ahli menjadi tonggak sejarah reformasi birokrasi  Indonesia  mengingat  UU  ASN mengusung  prinsip-prinsip New  Public Management (NPM) dan mulai meninggalkan  prinsip-prinsip  lama  model Webberian  yang  diusung  UU  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  UU Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian.  Dalam  UU  ASN tersebut  penggolongan  jabatan  struktural
dan  fungsional  bagi  PNS  diubah  menjadi jabatan  administrasi,  jabatan  fungsional, dan  jabatan  pimpinan  tinggi.  Sementara itu  di  luar  PNS  terdapat  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (kontrak)  (Sigit  Setiawan,  2014).  UU ASN  ini  mengatur  manajemen  PNS  yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,  pola  karier,  promosi,  mutasi penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, tabungan hari tua dan perlindungan.
Setelah tiga tahun berjalan sebagai pilot  project ,  hasil  reformasi  birokrasi (RB)  Kabupaten  Sleman  belum  mencapai target  yang maksimal. Saat ini Kabupaten Sleman  masih  mendapat  indeks  birokrasi dengan    nilai  60,97  poin,  dengan  nilai  B. Hasil  ini  menunjukkan  proses  RB  di Kabupaten    Sleman  yang  telah  ditunjuk oleh pemerintah sebagai daerah percontohan    masih    menghadapi  banyak hambatan dalam melakukan reformasi.
Agus Dwiyanto
(2015) memberikan  kritik  terhadap  pelaksanaan reformasi  birokrasi  (RB)  yang  telah berjalan di Indonesia. Menurutnya reformasi  birokrasi  yang  berjalan  hingga saat  ini  sudah  tidak  sesuai  dari  jalurnya atau dari grand design reformasi birokrasi
yang sudah dirancang. Reformasi birokrasi    pada  awalnya  bertujuan  untuk mengubah mental dan mind set Kementerian/Lembaga atau Pemda, namun  demikian  saat  ini  banyak  institusi pemerintah  yang  lebih  disibukkan  dengan mengurusi hal-hal yang sifatnya dokumen. Selain  itu,  reformasi  birokrasi  yang  telah berjalan juga kurang melibatkan keseluruhan stakeholders. Akibatnya, hasil  reformasi  birokrasi  belum  dapat memenuhi  harapan  publik.  Kritik  ini tentunya  dapat  terjadi  juga  di  Kabupaten Sleman, namun dapat juga tidak terjadi.
Artikel ini akan mengalisis perkembangan  pelembagaan  reformasi birokrasi  di  tingkat  lokal,  yaitu  di Kabupaten  Sleman  untuk  melihat  sejauh mana keberhasilan dan hambatan
pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya  setelah  diimplementasikannya UU  Aparatur  Sipil  Negara.  Kabupaten Sleman  menjadi  daerah  yang  dipilih karena  Kabupaten  ini  telah  menjadi  pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia pada tahun 2013.

## METODE
Artikel ini dihasilkan melalui penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif dan analisis deskriptif karena penyajiannya  berupa  kata-kata  tertulis
maupun  lisan  dari  orang-oarang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.    Penelitian telah dilaksanakan di lingkungan pemerintah  Kabupaten Sleman yaitu pada Bagian  Organisasi  Pemerintah  Kabupaten Sleman,  Badan  Kepegawaian  Daerah, Sekretariat Daerah dan Badan
Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi  dan  dokumentasi  sementara teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan  triangulasi  sumber.  Teknik analisis data menggunakan metode interaktif  dari  Miles  dan  Huberman  yang meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data, display/penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pelembagaan  reformasi birokrasi  diawali  dari  faktor-faktor  yang dipengaruhi  dari  luar  dan  dari  dalam sebuah organisasi publik untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya perubahan-perubahan tersebut membutuhkan  upaya  habitualisasi  yang kemudian menngalami
proses obyektifikasi  dan  berakhir  pada  proses sedimentasi.  Ketika  perubahan-perubahan
yang  dilakukan  dalam  reformasi  birokrasi telah  diterima  dan  menjadi  berhasil menjadi kebiasaan-kebiasaan di organisasi,  maka  reformasi  birokrasi sudah  dapat  dikatakan  terlaksana.  Di
Kabupaten
Sleman perubahan- perubahanan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang menyebabkan reformasi birokrasi dilakukan.
Faktor-faktor
pendorong pelaksanaan reformasi birokrasi Reformasi  Birokrasi    di  Kabupaten Sleman  berasal  dari  internal    Pemerintah Kabupaten  Sleman    dan    juga  dari dorongan  pemerintah  pusat.    Keinginan tersebut    dapat  ditemukan  dari    telah adanya    semangat  untuk  melakukan reformasi  birokrasi  sebagaimana  tertuang di dalam Visi misi Pemerintah Kabuapaten Sleman yang sudah diterjemahkan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM) 2012-2015.
Keseriusan
pemerintah
Kabupaten  Slaman  ini  semakin  tampak ketika  Pemerintah  Kabupaten  dalam  visi- misi  telah  menyatakan  dengan  jelas  misi Kabupaen  Sleman  adalah    meningkatkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik melalui  peningkatan  kualitas  birokrasi dalam  memberikan  pelayanan  prima  bagi masyarakat.  Dalam mencapai visi misi ini
pemerintah  Kabupaten  Sleman    Membuat Road   reformasi birokrasi 2015-2019.
Sedangkan dorongan dari pemerintah  pusat  yang  mempercepat proses pelembagaan reformasi birokrasi di Pemerintah  Kabupaten  Sleman  terlihat dalam  ditunjuknya  Kabupaten  Sleman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  sebagai  salah  satu  dari 32  kabupaten  yang    menjadi pilot  project pelaksanaan  reformasi  birokrasi.  Hal tersebut termuat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  96  Tahun 2013  tentang  Penetapan Pilot  Project Reformasi  Birokrasi  pada  Pemerintah Daerah. Kebijakan lain adalah dikeluarkannya  UU  NO  5  tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Upaya- upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemkab Sleman  untuk  mencapai  tujuan  reformasi birokrasi  dapat  dilihat  pada  pembahasan program aksi.
Program  Aksi  Pemerintah  Kabupaten Sleman  Dalam  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi Dalam Konteks Implementasi UU ASN
Untuk  mencapai  tujuan  reformasi birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Sleman telah membentuk Tim reformasi birokrasi. Tim ini bertugas untuk mengawal
pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang dibentuk  berdasarkan    Keputusan  Bupati Sleman  Nomor  392/Kep.KDH/A/2013
tentang Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi.  Dalam  pencapaian  perubahan- perubahan tersebut pemerintah Kabupaten Sleman  telah menyusun, telah dan sedang melakukan    8  area  perubahan  sebagai langkah  mencapai  tujuan.  Delapan  are perubahan tersebut meliputi:
1)
manajemen  perubahan  yang  mencakup terbentuknya  tim  reformasi    birokrasi, terbentuknya Roadmap Reformasi Birokasi,  Evaluasi  Rutin    Reformasi Birokrasi,  dan  Perubahan  Pola  Pikir  dan Budaya  Kinerja;  2)  penataan  peraturan perundang-undangan;  3)  penataan  dan penguatan  organisasi;  4)  penataan  tata laksana; 5) penataan sumber daya aparatur;  6)  penguatan  pengawasan;  7) penguatan akuntabilitas; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan public.
Pencapain  tujuan  delapan  area perubahan  tersebut  telah  dilakukan  secara sisematis dan terencana, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat tercapai.    Dengan  demikian  di  Kabupaten Sleman telah dilakukan upaya habitualiasasi terhadap
perubahan- perubahan baru.  Namun demikian 8 Area perubahan tersebut tidak mudah dilaksanakan  secara  langsung,  sehingga
Pemkab  Sleman  kemudian  menerapkan manajemen perubahan sebagai bagian dari upaya  mengawal  perubahan  yang  sedang berjalan.
Sebagaimana  dinyatakan  diatas, manajemen  perubahan  dilakukan    dengan membentuk  tim  pelaksana    RB.    Tim  ini melakukan  proses-proses  monitoring  dan evaluasi  maupun  tindak  lanjut  atas  hasil monitoring  dan  evaluasi.  Monitoring  dan evaluasi  RB  dipantau  setiap  Selasa  Pagi melalui Forum Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan  penetapan  Keputusan  Bupati
Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2013 tentang Tim Akselerasi Kinerja
Pemerintah Daerah.
Upaya  lain  yang  dilakukan  untuk melakukan  perubahan  adalah  dengan menggerakkan Organisasi Pemerintah Daerah  (OPD).  Dalam  mencapai  tujuan tersebut  maka  pemerintah  melalui  Bagian Organisasi melakukan pembentukan agent of change ataupun role model dengan cara Pembentukan  Bagian  Organisasi  Satgas SPIP  dan  Tim  RB  pada  masing-masing OPD,  yang  telah  ditetapkan  melalui Keputusan  Kepala  OPD,  dan  dibiayai kegiatannya  melalui  DPA  masing-masing OPD.
Dari uraian tersebut jelaslah dalam melakukan reformasi birokrasi
dilingkungan Pemkab Sleman telah dilakukan  upaya  untuk  mendorong  agar reformasi birokrasi dapat menjadi kebiasaan  (habitualisasi)  di  Kabupaten Sleman.  Upaya  yang  dilakukan  dengan membentuk  tim  pelaksana,  menyusun tahap-tahapan  perubahan,  memonitoring dan  mengevaluasi  pencapaian  perubahan yang  dilakukan  dan  juga  melakukan koordinasi  rutin  untuk  memperlancar proses pelaksanaan dilapangan.  Selain hal tersebut juga telah dibentuk tim-tm RB di masing-maing organisasi perangkat daerah.  Setelah  berjalan,  pada  periode kedua  Pemerintahan  Bupati  Sri  Purnomo, reformasi  birokrasi  tetap  berlanjut.  Saat ini  proses  pencapain  tujuan  reformasi birokrasi telah tersusun melalui road map , dengan tetap menyesuiakan dengan perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Upaya Keberlanjutan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman
Proses reformasi birokrasi di Kabupaten  Sleman  telah  menghasilkan banyak  perubahan  yang  menyebabkan Pemkab  Sleman  mendapatkan  banyak penghargaan.
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EKPPD) yang dilakukan oleh
Kementerian  Dalam  Negeri  atas  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (LPPD)  Pemerintah  Kabupaten  Sleman adalah sebagai berikut:
1. Bidang  penyelenggaraan  pemerintah daerah:
a. Tahun 2012 memperoleh
Peringkat  1  Nasional  untuk  LPPD Tahun 2011 kategori kabupaten;
b. Tahun 2013 memperoleh peringkat 8  nasional  untuk  LPPD  Tahun 2012  kategori  kabupaten,  dan Bupati  memperoleh  penghargaan “Satyalencana  Karya  Bhakti  Praja Nugraha” atas keberhasilan
EKPPD tahun 2009-2010.
c. Tahun 2014 memperoleh
“Samkarya Parasamya Purna
Karya  Nugraha”  atas  prestasi  tiga tahun  berturut-turut  atas  LPPD tahun 2011, 2012, dan 2013.
2. Pengelolaan Keuangan Derah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman Tahun  2011,  2012,  2013,  dan  2014 memperoleh Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan
Pemeriksa Keuangan.
3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Pemerintah Kabupaten  Sleman  Tahun  2011,  2012,
2013 memperoleh nilai B dari Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
a. Pemerintah Kabupaten Sleman meraih  Piala  Citra  Bhakti  Abdi Negara Tahun 2011 dengan kategori A, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negar  dan  Reformasi Birokrasi.
b. Pemerintah Kabupaten Sleman
melalui  UPT  Balai  Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan
Kehutanan,  serta  UPT  Pelayanan
Kesehatan Hewan pada Dinas
Pertanian,
Perikanan,
dan Kehutanan,  pada  tahun  2013  maju ke  tingkat  nasional  dalam  Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang  Pertanian  oleh  Kementerian
Pertanian dan memperoleh penghargaan Plakat “Abdibhaktitani”. c. Pemeritah Kabupaten Sleman melalui  “Sarkeling”  (Pasar  Kerja
Keliling),  sebuah  inovasi  Bursa Kerja  Online  pada  Dinas  Tenaga Kerja dan Sosial, masuk dalam “Top 99  Inovasi  Pelayanan  Publik  Tahun 2014” dari 515 proposal yang masuk ke Kementerian Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.
Setelah berhasil menjalankan agenda-agenda  reformasi  birokrasi,  maka pada  periode  kedua  pemerintahan  Bupati Sri  Purnomo  upaya  untuk  pelembagaan reformasi  birokrasi  tetap  dilaksanakan. Setelah  melakukan  evaluasi  pemerintahan pada  periode  sebelumnya,  maka  Pemkab Sleman telah menyusun Roadmap reformasi birokrasi proses perubahan yang mengacu 8 area perubahan tetap dipertahankan dan dilanjutkan.
Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pasca Implementasi UU ASN di Pemerintah Kabupaten Sleman
Dalam  mencapai  tujuan  reformasi birokrasi,  budaya  adalah  salah  satu hambatan.  Sampai  saat  ini  budaya dominan dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia adalah budaya minta dilayani.    Oleh  karena  itu,  dalam  upaya menjadikan reformasi menjadi tersedimentasi  (menjadi  terbiasa)  maka Pekab Sleman berusaha melakukan sosialisasi  terus  menerus.  Hal  tersebut sebagaiman  disampaikan  oleh  Kepala Subbagian
Ketatalaksanaan
Bagian
Organisasi Setda Kabupaten Sleman.
Dengan demikian,
reformasi birokrasi  tidak  berdiri  sendiri  melainkan
sudah terintegrasi dalam praktek keseharian  di  Kabupaten  Sleman.  Secara umum  yang  dilaksanakan  terkait  dengan upaya  melakukan  perubahan mindset pegawai.  Sehingga  dibutuhkan  perubahan internal  bagi  setiap  aparatur  sipil  negara sebagai  kunci  utama  dalam  pelaksanaan Reformasi  Birokrasi.  Birokrat  bukanlah untuk  dilayani  oleh  masyarakat  tetapi  ia berkedudukan sebagai pelayan masyarakat.  Hal  ini  harus  disampaikan melalui  kegiatan  sosialisasi  secara  terus menerus kepada para aparat sipil negara.
Namun  demikian  masih  ditemui kendala  dalam  pencapaian  tujuan  salah satunya adalah kerumitan dalam koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.    Karena  dalam  setiap  perubahan yang terjadi di pusat pasti akan mempengaruhi  proses-proses  yang  terjadi di  daerah.  Misalnya  ketika  UU  ASN dilaksanakan,  pemerintah  daerah  masih harus  menunggu  PP  dari  pemerintah pusat. Karena banyak aturan dari pemerintah  pusat  yang  belum  diatur  lebih lanjut  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP), misalnya aturan tentang promosi jabatan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  reformasi  birokrasi  di  Pemerintah Kabupaten  Sleman  telah  mengalami
proses  pelembagaaan  reformasi  birokrasi. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  telah adanya  arah  dan  tujuan  yang  jelas terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya suatu upaya proses pembiasaan  terhadap  aturan  dan  budaya baru  yang  ingin  dilakukan  Pemkab Sleman.  Pemkab  Sleman  telah    membuat suatu perangkat  dalam bentuk manajemen perubahan  sebagai  cara  untuk  mengawal perubahan dalam  mencapai tujuannya.
Meskipun  demikian  masih  terdapat hambatan dalam upaya menjadikan reformasi  birokrasi  tersedimentasi.  Hal tersebut masih terlihat pada masih adanya budaya lama yang melekat pada birokrasi. Budaya  birokrasi  masih  sebagai  pihak yang  dilayani,  belum  sebagai  pelayan masyarakat. Selain itu walaupun telah ada upaya-upaya  ke  arah  perubahan  yang dilakukan oleh Pemkab Sleman, perubahan-perubahan kebijakan di  tingkat pusat juga membuat daerah harus menunggu  dalam  melakukan  perubahan.
Beberapa  saran  yang  dapat  dilakukan sebagi berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan  jalinan  kerja  sama secara  intensif  dengan  beragam stakeholder terkait. Walaupun dalam mencapai pelembagaan
reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Sleman memiliki banyak pihak  yang  memberikan  dukungan, salah  satunya  adalah  Perguruan Tinggi.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman
melanjutkan agenda perubahan terutama  dalam  hal  manajemen perubahan  yang  terkait  dengan sulitnya  perubahan  mindset  tentang pelembagaan  reformasi  birokrasi aparatur sipil negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Pramusinto  dan  Agus  Erwan Purwanto. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan
Pelayanan Publik . Gaya Media Eko  Prasodjo  dan  Laode  Rudita.  2014. “Undang-Undang  Aparatur  Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil
Negara. Jurnal Civil Service: Jurnal
Kebijakan  dan  Manajemen  PNS , Volume  8,  No.1,  Juni  2014  ISSN:
1978-7103
Indaru  Setyo  Nurprojo.  2014.  “Merit System  dan  Politik  Birokrasi  di  Era Otonomi  Daerah”. Jurnal  Civil
Service:  Jurnal  Kebijakan  dan
Manajemen  PNS ,  Volume  8,  No.1,
Juni 2014 ISSN: 1978-7103
Husaini dkk. 2009. Metodologi penelitian .
Rosdakarya
Lexy Moleong. 2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.
Remaja Penelitian). Surakarta:  UNS Press
March  JG,  Olsen  JP.  1995. Democratic
Governance. The Free Press Neo, BS. Dinamyc Governance:
embedding  culture,  capabilities  and charge in Singapore, World Scientific Publishing Co, Pte, Ltd
Rivai  dkk.  2013. Kepemimpinan  dan Perilaku Organisasi . Rajawali Press
Samodra Wibawa. 2004. Reformasi Administrasi. Gava Media: Yogyakarta
Sj.  Sumarto,  Hetifah.  2009.  Inovasi, partisipasi, dan good governance : 20 prakarsa Inovatif dan partisipatiif dii Indonesia.  Jakarta:  Yayasan  obor Indonesia.
Slamet, Y. Metode Penelitian Sosial .1998.Surakarta: Sebelas Maret University press Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta: Bandung Soesilo Zauhar. 2007. Reformasi
Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara
Tolbert  Pamela  S.,  and  Zucker,  Lynn  G.
1996. The  Institutionalization  of
Institutional  Theory. New  York: ILR Collection.