SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960
Asra Febriani 1 , Fadhila Mumtaz 2
1,2, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia Email Konfirmasi: asra.febriani@staindirundeng.ac.id

## ABSTRAK
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang  dapat  diwakafkan  adalah  tanah  yang  merupakan  sumber  dari  segala  macam kekayaan  materi,  karena  dari  tanah  dapat  diperoleh  berbagai  manfaat.  Jenis penelitian ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tanah  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  yang  merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Adapun Perwakafan  tanah  milik  merupakan  salah  satu  bentuk  obyek  wakaf  di  Indonesia. Wakaf  sebagai  suatu  lembaga  Islam  telah  menjadi  salah  satu  penunjang  bagi perkembangan  kehidupan  agama  dan  sosial  masyarakat  Islam  di  Indonesia Adapaun  Fungsi  wakaf  itu  terbagi  menjadi  empat  fungsi,  yaitu:  fungsi  ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah dan fungsi akhlaq.

## Kata kunci: Wakaf, Benda, Tanah, Bergerak

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  Filantrofi  Islam  ( Islamic  Philanthrophy )  yang  perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan  penting  dalam  mendukung  pendirian  masjid,  pesantren,  majelis  taklim, sekolah,  rumah  sakit,  panti  asuhan,  dan  lembaga  pendidikan,  serta  lembaga  sosial lainnya.  Harta  benda  yang  diwakafkan  dapat  berupa  tanah  ataupun  benda  milik lainnya.  Juhaya  S.  Praja  menjelaskan  bahwa  benda  yang  dapat  diwakafkan  bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat dapat berupa benda milik lainnya, benda yang tetap disebut al-aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya. Ibnu Hajar al- Asqalani menyebutkan benda tetap atau benda tidak bergerak dengan istilah ghayr al-manqulat dan benda bergerak dengan sebutan al- manqulat. (Athoillah, 2014)
Wakaf  juga  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  diperhatikan  dalam Islam  karena  pranata  yang  mengedepankan  hajat  sosial  ekonomi  dalam  rangka menyejahterakan  umat  dan  untuk  kepentingan  pengembangan  syiar  Islam. (Khosyi ’ ah,  2010).  Meskipun  wakaf  tidak  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  Al- Qur ’ an,  tetapi  ada  beberapa  ayat  yang  digunakan  oleh  para  ahli  sebagai  dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh misalnya firman Allah :
ِتٰ بِ يَط  ۡ نِ م  اۡ وُ قِ ف ۡ نَ ا  اٰۤ ۡ وُ نَ مٰ ا  َ ن ۡ يِ ذ َّ لا  اَ هُّ يَ اـٰۤ ٰ ي
ۖ ِ ضۡ رَۡ لۡا َ نِ م ۡ مُ كـ َ ل اَ نۡجَ رۡ خَ ا ٰۤ اَّ مِ مَ و ۡ مُ تۡ بَسَ ك اَ م ۡ مُ تۡس َ لَ و  َ نۡ وُ قِ فۡ نُ ت  ُ هۡ نِ م  َ ثۡ يِبَخ ۡ لا  اوُ مَّ مَ يَ ت  َ لَۡ و َّٰۤ لِۡ ا ِ ه ۡ يِ ذِخٰ اِ ب
ِ هۡ يِ ف اۡ وُ ضِ مۡ غُ ت ۡ نَ ا َّ نَ ا اٰۤ ۡ وُ مَ لۡ عاَ و
دۡ يِ مَ ح ٌّىِ نَ غ َه للّٰا
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Infakkanlah  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan  dengan  memicingkan  mata  (enggan)  terhadapnya.  Dan  ketahuilah  bahwa  Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah: 267)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  berbasis  lybrary  research (penelitian  kepustakaan).  Penulis  mencari,  menemukan,  membaca  dan  menelaah literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dikaji  kemudian dianalisis dengan teknik content analysis (analisis isi).

## Pembahasan/hasil

## A. Wakaf benda tidak bergerak
Wakaf  bukan  merupakan  hal  asing  bagi  insan  akademis  dan  masyarakat awam,  perkembangan  kajian  ilmu  tentang  wakaf  senantiasa  berlangsung  seiring berkembangnya  zaman.  Berbagai  pandangan  dan  ide  pun  muncul  mewarnai perdebatan  hukum  mengenai  wakaf  di  negeri  ini  juga  di  dunia  pada  umumnya. Wakaf telah disyari ’ atkan dan telah di praktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  sampai  sekarang,  tetapi  masih  ada  saja masyarakat  yang  kurang  memahami  apa  arti  dari  pengelolaan  wakaf  dengan  baik dan  benar,  baik  menurut  hukum  Islam  dan  perundang-undangan  di  Indonesia (Hasanah, 2011)
Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corcus:
1. Wakaf  sebagai  lembaga  keagamaan,  yang  sumber  datanya  (meliputi  Al- Qur ’ an, sunnah dan Ijtihad)
2. Wakaf  sebagai  lembaga  yang  di  atur  oleh  negara,  yang  merujuk  pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di Negara itu .
3. Wakaf  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  atau  suatu  lembaga  yang  hidup  di masyarakat,  berarti  mengkaji  wakaf  dengan  tindakan  sosial  yang  meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. (Praja, 1995)
Salah  satu  benda  tidak  bergerak  yang  dapat  diwakafkan  adalah  tanah  yang merupakan  sumber  dari  segala  macam  kekayaan  materi,  karena  dari  tanah  dapat diperoleh  berbagai  manfaat.  Tanah  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  yang  merupakan  amanat  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  dipertegas  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).  Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  (yang  mewakafkan)  untuk memisahkan  dan  menyerahkan  sebagian  harta  benda  wakaf  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  kesejahteraan  umum  menuru  syariah (Imam Mustofa, 2020).
Adapun Hadits yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jama ’ ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar,  kemudian  iabertanya  (kepada  Rasulullah  SAW)  :  Ya  Rasulullah, sesungguhnya  saya  mendapatkan  sebidang  tanah  di  Khaibar,  suatu  harta  yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang  hendak  engkau  perintahkan  kepadaku?  Kemudian  Nabi  Menjawab;  “jika engkau  mau,  tahanlah  pangkalnya  dan  sedekahkanlah  hasilnya”.  Kemudian  Ibnu Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (H.R Turmudzi)
Adapun  hasilnya  itu  disedekahkan  untuk  orang-orang  fakir  dan  keluarga dekat,  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  untuk  menjamu  tamu,  untuk  orang yang  kehabisan  bekal  dalam  perjalanan  (ibnussabil)  dan  tidak  berdosa  orang  yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  sejak  lahir  dan  sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. (Limbong, 2011)  Masalah  tanah  ini  diatur  dalam  Hukum  Agraria  Nasional,  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria  dan  ditindak  lanjuti  oleh  berbagai  peraturan  perundanganundangan  yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa berhubung dengan apa yang  disebut  dalam  pertimbanganpertimbangan  di  atas  perlu  adanya  Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dengan  tidak
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Salah satu hal yang bersandar  pada  hukum  agama  yang  menyangkut  tanah  ini  adalah  perwakafan tanah.  (Hamami,  2003).  Negara  kita  merupakan  suatu  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  agama  Islam menganjurkan  untuk  melaksanakan  ibadah,  yang  salah  satunya  yaitu  dengan melaksanakan  wakaf.  Pada  dasarnya  tidak  hanya  mencakup  tanah  sebagai  benda tidak  bergerak,  akan  tetapi  juga  mencakup  benda  bergerak  misalnya  uang  atau mobil,  surat  berharga  dan  sebagainya,  hanya  saja  dalam  penelitian  ini  penulis mengangkat permasalahan khusus terbatas pada wakaf benda tidak bergerak yaitu tanah, yang pada umumnya seringkali dilakukan dalam masyarakat.

## B. Wakaf Tanah Milik
Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur  hubungan-hubungan  hukum  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  yang  dalam  hal  ini  adalah  tanah, demikian  juga  tanah  wakaf  termasuk  dalam  bagian  dari  Hukum  Agraria  (Raditya Sukmana, 2020). Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus  sebagaimana  tersebut  di  dalam  Pasal  49  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa :(Budi Harsono, 1999)
“Perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.”  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  telah diberlakukan di Indonesia. Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan  amat  penting  guna  pemenuhan  terhadap  berbagai  kebutuhan  kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi (Sitti  Masri’ah  Hadi,  2021),  oleh  karenanya  masalah  perwakafan  tanah  milik  perlu diatur  dan  dikelola  dengan  secermat  mungkin.  Sebagai  salah  satu  wujud  nyata upaya  pengaturan  pengelolaan  tanah  wakaf  itu  adalah  dengan  telah  disusun  dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Azhari, 1992).
Di  Indonesia  perwakafan  tanah  milik  telah  dikenal  dan  dilaksanakan  oleh umat  Islam  sejak  agama  Islam  masuk  ke  Indonesia.  Perwakafan  tanah  milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia (Abdul Haris Naim, 2018). Wakaf  sebagai  suatu  lembaga  Islam  telah  menjadi  salah  satu  penunjang  bagi perkembangan  kehidupan  agama  dan  sosial  masyarakat  Islam  di  Indonesia. Kalangan masyarakat Islam di Indonesia memiliki kebiasaan untuk berwakaf tanah milik  itu  sudah  cukup  lama,  sejalan  dengan  perkembangan  agama  Islam  di Indonesia (Anshori, 2005).
Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma- cuma, yang tidak setiap orang bisa
melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat (Nur Irawati, 2017).

## C. Tata Cara Wakaf Tanah
Pranata  wakaf  merupakan  pranata  yang  berasal  dari  Hukum  Islam,  oleh karena  itu  jika  berbicara  tentang  masalah  perwakafan  pada  umumnya  dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.
Menurut  mazhab  Syafi ’ i dan  Ahmad  bin Hambal,  wakaf  adalah  melepaskan harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif,  dan  wakif  tidak  boleh  melakukan apa  saja  terhadap  harta  yang  diwakafkan.  Artinya  harta  yang  diwakafkan  sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf  hanya  dimanfaatkan  sesuai  dengan  ikrar  wakaf  yang  telah  diucapkan. Sedangkan  menurut  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf menyatakan sebagai berikut :
“ Ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh  Wakif  kepada  Nadzir  di  hadapan  PPAIW  dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ”.
Maka  pelaksanaan  wakaf  alm  H.Oman  diluar  dari  peraturan  Hukum  Islam maupun  per  Undang-Undangan  yang  berlaku  di  indonesia.  Langkah-langkah  para pihak  yang  terkait  dalam  masalah  pelaksanaan  wakaf  tersebut  perlu  diperhatikan, sehingga  dapat  mempunyai  penyelesaian  masalah  yang  sesuai  dengan  ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
Perwakafan tanah di indonesia telah ada sejak lama yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang  beragama  Islam  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan  materiil. (RI,  2002).  Allah  telah  mensyariatkan  wakaf,  menganjurkan  dan  menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya
Adapun  ayat-ayat  Al-quran  yang  berhubungan  dengan  perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:
1. Surah  Al-hadiid  ayat  (18):  Sesungguhnya  orang-orang  yang  membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  niscaya  akan  dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.
2. Surah  Al-Baqarah  ayat  (267):  Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahlah  (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
3. Surah  Ali  Imran  ayat  (92):  Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebaktian (yang  sempurna),  sebelum kamu  menafkahkan  sebahagian  harta  yang  kamu cintai.
4. Surah  An-Nahl  ayat  (97):  Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
5. Surah  Al-Hajj  ayat  (77):  Hai  orang-orang  yang  beriman,  rukuklah  kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat  kemenangan.  Kemudian  Hadits-hadits  yang  memberikan  isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut, yaitu:
a. Hadits  riwayat  Nasa ’ i  dan  Ibnu  Majah,  Nabi  Muhammad  SAW  telah bersabda:  Telah  berkata  Umar  kepada  Nabi  SAW:  “Sesungguhnya  saya mempunyai  seratus  saham  di  Khaibar,  belum  pernah  saya  mempunyai harta  yang  lebih  saya  kasihi  daripada  itu,  sesungguhnya  saya  bermaksud menyedekahkannya.  Jawab  Nabi.:  “Engkau  tahan  asalnya  dan sedehkahkanlah buahnya” (H.R Muslim).
b. Hadits  riwayat  Ibnu  Majah,  bahwa  Nabi  SAW  pernah  bersabda: “Sesungguhnya  sebagian  amalan  dan  kebaikan  orang  yang  beriman  yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebarluaskan, anak  saleh  yang  ditinggalkan,  Al-Quran  yang  diwariskan,  masjid  yang didirikan,  rumah  yang  dibangun  untuk  musafir,  sungai  yang  ia  alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat  atau  hidup.  Sedekah  ini  juga  dapat  menyusulnya  sesudah  orang tersebut meninggal” (Masjfuk Zuhdi, 1988: 78).
c. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama`ah ahli hadits selain Bukhari dan Ibnu Majah  dari  Abu  Hurairah  Radiyallaahu’anhu  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda:  “Apabila  ada  orang  meninggal  dunia  terputuslah  amalnya kecuali dari tiga hal, bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuk ibu bapaknya. (H. R Muslim)
Selain dari Hadits-hadits di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai pengetian wakaf, sebagai berikut:
1. Menurut  golongan  Hanafi:  “memakan  benda  yang  statusnya  tetap  milik  si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya”. Sedangkan  Wahbah  Zuhaily  dalam  Fiqhul  Islam  wa  Adillatuh  mengartikan wakaf  adalah  menahan  suatu  harta  benda  tetap  sebagai  milik  orang  yang mewakaf (al-wakif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
2. Menurut  golongan  Maliki:  “Menjadikan  manfaat  benda  yang  dimiliki,  baik berupa  sewa  atau  hasilnya  untuk  diserahkan  kepada  orang  yang  berhak, dengan  bentuk  penyerahan  berjangka  waktu  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.
3. Menurut golongan Syafi ’ i: “Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap  utuhnya  barang,  dan  barang  itu  lepas  dari  penguasaan  di  Wakif  serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.
4. Menurut  golongan  Hambali:  “Menahan  kebebasan  pemilik  harta  dalam membelanjakan  hartanya  yang  bermanfaat  dengan  tetap  utuhnya  harus  dan memutuskan  semua  hak  penguasaannya  terhadap  harta  itu  sedangkan manfaatnya  dipergunakan  pada  suatu  kebaikan  untuk  mendekatkan  diri kepada Allah”.
5. Imam  Syafi ’ i:  “Menurut  Imam  Syafi ’ i  wakaf  adalah  suatu  ibadah  yang disyariatkan.  Wakaf  itu  telah  berlaku  sah,  bilamana  orang  yang  berwakaf (Wakif)  telah  menyatakan  dengan  perkataan  “saya  telah  mewakafkan (waqffu),  sekalipun  tanpa  diputus  oleh  hakim”.  Bila  harta  telah  dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta  itu  tetap  ditangannya,  atau  dengan  perkataan  lain  walaupun  harta  itu tetap dimilikinya.
6. Asy-Syaukani:  Muhammad  Ibnu  Al  Syaukani  dalam  Nail  Al  Autar merumuskan  wakaf  adalah  menahan  harta  milik  di  jalan  Allah  untuk kepentingan  fakir  miskin  dan  Ibnu  Sabil,  yang  diberikan  kepada  mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.
7. Menurut  Muhammad  Ibnu  Ismail  Ash  Shanniy  dalam  Subulus  Salam  wakaf menurut  istilah  adalah  menahan  harta yang mungkin diambil  hartanya  atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.
Dibawah ini adalah asas-asas dari pewakafan, yaitu:
1. Asas manfaat
Di  kalangan  mazhab  Malikiyah  dan  Syafi’iyah  sangat  menekankan  pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu  ditukarkan  dengan  benda  yang  lain  walaupun  benda  akan  rusak  atau menghasilkan sesuatu (Syamsul Bahri, 2017). Ada sebagian ahli hukum di kalangan mazhab  Malikiyah  dan  Syafi’iyah  yang  berpendapat  bahwa  benda  wakaf  boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu,  maka  benda  tidak  akan  sia-sia  (Harnides,  2021).  Berbeda  dengan  Abu  Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau  dijual  karena  sudah  tidak  memiliki  nilai  manfaat  lagi,  diganti  yang  lebih bermanfaat untuk masyarakat umum (Syukron, 2023).
Suatu  benda  wakaf  dikategorikan  memiliki  keabadian  manfaat,  paling  tidak ada empat hal harus ada, antara lain:
a. Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalnya wakaf tanah untuk didirikan Madrasah.
b. Benda wakaf  memberi  nilai  yang lebih  nyata  bagi  wakif  itu  sendiri.  Apabila harta wakaf itu memberikan manfaat kepada  orang lain, maka si wakif akan merasakan kepuasan batin.
c. Manfaat imaterial lebih besar dari manfaat materialnya.
d. Benda  wakaf  tidak  menimbulkan  bahaya  bagi  orang  banyak  maupun  bagi wakif sendiri.

## 2. Asas pertanggungjawaban,
Wakaf  merupakan  ibadah  yang  memiliki  dimensi  ilahiyah  dan  insaniyah, maka  perlu  dipertanggungjawabkan  pelaksanaannya  di  dunia  dan  akhirat. Pelaksanaan  wakaf  harus  dikelola  dengan  baik  dan  transparan  dengan mempertanggungjawakan  kepada  Allah  SWT  maupun  pertanggungjawaban  sosial kemasyarakatan.  Pertanggungjawaban  kepada  Allah  SWT  termasuk  didalamnya. Tanggung  jawab  wakif  yang  harus  memberikan  wakaf  dengan  penuh  keikhlasan serta  niatan  yang  baik.  Serta  tanggung  jawab  nazir  yang  harus  mengelola  atau menjalankan  harta  wakaf  dengan  sungguh-sungguh,  profesional,  jujur,  amanah, serta  niat  yang  tulus  (Mohamad  Hendrik,  2019).  Sedangkan  tanggung jawab  sosial berkaitan  erat  dengan  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Tidak  boleh  benda wakaf  digunakan  untuk  kepentingan  yang  merugikan  kehidupan  masyarakat. Pertanggungjawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap normanorma sosial yang berkembang di tengah masyarakat. (Manan, 2008)
3. Asas profesionalitas manajemen
Wakaf  yang  dikelola  dengan  manajemen  yang  baik  dan  benar  akan menghasilkan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  kepentingan  masyarakat  (Wildan Munawar,  2021).  Dalam  pengelolaan  wakaf  juga  diperlukan  manajemen  yang terbuka  dengan  prinsip  transparansi,  akuntabilitasi  serta  profesionalitas  dalam pengelolaannya  (Ken  Paramitha  Aryana,  2023).  Oleh  karena  dalam  pelaksanaan wakaf termasuk ibadah, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan  oleh  Rasulullah  SAW,  yakni  menciptakan  manajemen  yang  baik  agar mendatangkan  manfaat  yang  sebanyak  mungkin  untuk  kepentingan  masyarakat. Dalam  kaitan  ini,  para  pakar  hukum  Islam  menganjurkan  agar  mengelola manajemen  wakaf  dengan  berpedoman  kepada  sifatsifat  Rasulullah  SAW  seperti shiddiq  (jujur),  amanah  (dapat  dipercaya),  fathanah  (cerdas),  dan  tabligh (menyampaikan) (Inggang Perwangsa Nuralam, 2017).

## 4. Asas keadilan sosial
Fungsi  sosial  dari  pewakafan  mempunyai  arti  bahwa  penggunaan  hak  milik oleh  seseorang  harus  memberi  manfaat  langsung  maupun  tak  langsung  pada masyarakat  (Irfan  Christianto,  2022).  Dalam  ajaran  kepemilikan  terhadap  harta benda  seseorang,  agama  Islam  mengajarkan  bahwa  didalamnya  melekat  hak  fakir
miskin  yang  harus  diberikan  pemiliknya  secara  ikhlas  kepada  yang  memerlukan sesuai ketentuan baik melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf.
Selanjutnya  wakaf  harus  diserahkan  kepada  orang-orang  atau  suatu  badan khusus  yang  mempunyai  kompetensi  memadai  sehingga  bisa  mengelola  secara profesional dan amanah (Aditya, 2022). Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf  Indonesia  (BWI),  sebagaimana  diatur  dalam:  Pasal  47  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:
“Dalam  rangka  memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  nasional,  dibentuk Badan Wakaf Indonesia.”
Badan  ini  diharapkan  dapat  mengelola  wakaf  secara  produktif  dan profesional,  khususnya  wakaf  uang  dengan  berdasarkan  perumusan  Fiqih  Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja  sama  dengan  lembaga  profesional  dan  bank-bank  syariah  (Achmad  Noer Maulidi, 2017). Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat, yaitu:
1. Fungsi  Ekonomi,  Salah  satu  aspek  yang  terpenting  dari  wakaf  adalah  keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi  Sosial,  Apabila  wakaf  diurus  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi  Ibadah,  Wakaf  merupakan  satu  bagian  ibadah  dalam  pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi  Akhlaq,  Wakaf  akan  menumbuhkan  akhlak  yang  baik,  dimana  setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.
Dalam  kasus  yang  diteliti  oleh  penulis,  wakaf  yang  dilakukan  oleh  wakif adalah  wakaf  lisan  tanpa  legalitas  secara  hukum  sehingga  secara  tertulis  status hukum tanah yang diwakafkan dianggap oleh ahli waris sebagai hak waris mereka sehingga  para  ahli  waris  berkeinginan  untuk  mengambil  kembali  hak  atas  harta wakaf  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  disebutkan  bahwa:  Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diwakafkan dilarang:
1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar;atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:
1. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  huruf  (f)  dikecualikan apabila  harta  benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  digunakan  untuk kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR) berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  setelah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  atas  persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diubah  statusnya  karena    ketentuan pengecualian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  ditukar  dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang- kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan  mengenai  perubahan  status  harta  benda  wakaf  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.
Aturan  wakaf  cukup  jelas,  namun  dalam  prakteknya  terutama  dalam pelaksanaan  harta  wakaf  yang  telah  diwakafkan,  masih  dijumpai  penyimpangan dari  aturan-aturan  yang  semestinya  harus  diindahkan  oleh  pihak-pihak  ahli  waris dan pewakif tersebut.

## Kesimpulan
Wakaf      adalah      perbuatan  hukum    wakif  (yang  mewakafkan)  untuk memisahkan  dan  menyerahkan  sebagian  harta  benda  wakaf  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan  kesejahteraan  umum  menurut  syariah (Ramdani,  2021).  Salah  satu  benda  tidak  bergerak  yang  dapat  diwakafkan  adalah tanah  yang  merupakan  sumber  dari  segala  macam  kekayaan  materi,  karena  dari tanah  dapat  diperoleh  berbagai  manfaat.  Tanah  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan untuk    kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  yang  merupakan  amanat  Undang- Undang  Dasar    Republik    Indonesia    Tahun  1945  sebagaimana  dipertegas  dalam Undang  -Undang    Nomor    5    Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-  Pokok Agraria  (UUPA)  yang  menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

## Daftar Pustaka
Abdul Ghafur Anshori. 2005. Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia . Jogyakarta: Pilar Media.
Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam . Jakarta: Kencana.
Aditya, A., & Musthofa, M. A. (2022). The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare . MILRev: Metro Islamic Law Review, 1(2), 269-281.
Aryana,  K.  P.,  &  Yuliafitri,  I.  (2023). Penerapan  Good  Nazhir  Governance  berdasarkan Waqf  Core  Principle  pada  Wakaf  Salman  ITB .  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan, 11(1), 87-96.
Athoillah. 2014. Hukum  Wakaf .  Bandung: Yrama Widya.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan  HAM  RI.  2002. Aspek  Hukum  Perwakafan  Hak  Atas  Tanah  Selain  Hak  Milik .  Jakarta:    BPHN- Kemenkumham RI
Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1997. Hukum Perdata Islam . Surabaya.
Bahri,  S.  (2017). Kekuatan  Hukum  Nazir  Dalam  Pengelolaan  Harta  Wakaf  Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 . Jurnal Al-Fikrah, 6(1), 1-22.
Benhard  Limbong.  2011. Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan .  Jakarta:  Margaretha Pustaka.
Budi  Harsono.  1999. Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang-  Undang Pokok Agraria) . Jakarta: Djambatan.
Christianto,  I. (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Wakaf  Melalui  Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria .  Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, 10(01), 91-106.
Hadi,  S.  M.  A., &  Ma’adi,  A.  S.  U. (2021). Penerapan  Fatwa  DSN  MUI  No.  23  Tahun 2020  Terhadap  Efisiensi  Penyaluran  ZIS  Perspektif  Fiqh  Al-Aulawiyah  di  Lazismu Pamekasan . MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 125-135.
Harnides,  H.,  &  Hadana,  E.  S. (2021). Pengalihfungsian  Wakaf  Menurut  Hukum  Islam . Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(1), 78-96.
Hendrik,  M.,  &  Mufidah,  M.  (2019). Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  Pasca  Terbitnya Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf .  SALAM  J.  Sos.  dan Budaya Syar-i, 6(5), 417-446.
Irawati, N. (2017). Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii . Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 149-162.
Maulidi, A. N. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia . IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4(2), 235-254.
Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan ’ ani, 2013. Subul As Salam Syarah Bulughul Maram . Jakarta: Darus Sunnah Press,
Munawar,  W. (2021). Profesionalitas  Nazir  Wakaf:  Studi  Manajemen  Wakaf  Produktif  di Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid .  Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance Studies, 2(1), 17-33.
Mustofa, I., Santoso, D., & Rosmalinda, U. (2020). The implementation of the regulation of cash waqf management in higher educational institution in Indonesia and Malaysia (a study of legal system theory) . Humanities & Social Sciences Reviews, 8(4), 69- 77.
Naim, A. H. (2018). Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia . ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(2), 245-262.
Nuralam,  I.  P.  (2017). Etika  Pemasar  dan  Kepuasan  Konsumen  Dalam  Pemasaran Perbankan Syariah . Universitas Brawijaya Press.
Rachmadi Usman. 2009. Hukum Perwakafan Di Indonesia . Jakarta: Sinar   Grafika.
Ramdani,  R.  (2021). Systematic  Literature  Review  on  Islamic  Endowment  Funds  (Waqf) Between  Years  2016  to  2020 .  Library  Philosophy  and  Practice  (e-Journal). https://digitalcommons. unl. edu/libphilprac/5307.
Siah Khosyi ’ ah, 2010. Wakaf Dan Hibah , Bandung: Pustaka  Setia.
Sukmana,  R.  (2020). Critical  assessment  of  Islamic  endowment  funds  (Waqf)  literature: lesson for government and future directions . Heliyon, 6(10), e05074.
Syukron, M. (2023). Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf . Sosio Akademika, 13(1), 88-105.
Tahir Azhari, 1992. Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi , Jakarta: Al Hikmah
Taufik  Hamami,  2003. Perwakafan  Tanah  (Dalam  Politik  Hukum  Agraria  Nasional) , Tatanusa, Jakarta,
Uswatun  Hasanah.  2011. Aspek  Hukum  Wakaf  Uang. Jakarta  Timur:  BPHN- Kemenkum RI.