## PENGAWASAN KABUPATENA MALAKA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Maria Esterisna Klau 1 *, Saryono Yohanes 2 , Rudepel Petrus Leo 3 , Siti Ainul Kholipah 4
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia 1,2,3 , Politeknik SCI Cirebon, Indonesia 4 Email: asriklau8@gmail.com 1 , nengiip30@gmail.com 4 *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 25-05-2023 Direvisi : 09-06-2023 Disetujui  : 10-06-2023
Inspektorat  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  dalam  membina  dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  dan  tugas  pembantuan  oleh  perangkat  Daerah. Permasalahan  dan  tujuan  skripsi  adalah:  (1)  Seberapa  jauhkah pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  inspektorat  Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi  pengawasan  inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  terhadap kinerja  dan  keuangan  Daerah?.  Metode  penelitian  yang  digunakan merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yakni  mengenai  ketentuan pelaksanaan  kegiatan  dalam  menganalisis  suatu  kejadian,  fenomena atau  keadaan  sosial  dalam  suatu  daerah.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Pelaksanan  tugas  dan  fungsi  Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah  melalui  Audit,  Review,  Evaluasi  dan  Pemantauan,  bertujuan untuk  Penyusunan  Laporan  Hasil  Pengawasan.  Pemeriksaan  yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta  tambahan  anggaran  untuk  pengawasan  yang  beresiko  tinggi. Harus tepat  waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin  menurunnya  jumlah  atau  tingkat  penyalahgunaan  keuangan, serta  tercapainya  program  kerja  pengawasan  tahunan  sehingga  hasil laporan  dapat  ditindak  lanjuti  secara  maksimal.  (2)  Faktor  yang menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan inspektorat  daerah  Kabupaten  Malaka  terhadap  kinerja  dan  keuangan Daerah  yaitu  Keterbatasan  anggaran,  Kurangnya  sarana  dan  prasarana yang  bisa  memfasilitasi  kegiatan  pengawasan  serta  kurangnya  sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.

## ABSTRACT
The  Inspectorate  has  the  task  of  assisting  the  Regent  in  fostering  and supervising  the  implementation  of  government  affairs  which  are  the authority  of  the  Region  and  the  task  of  assistance  by  the  Regional apparatus. The problems and objectives of the thesis are: (1) How far is  the  implementation  of  the duties  and  functions  of  the  supervision  of the  regional  inspectorate  of  Malacca  Regency?  (2)  What  are  the inhibiting  factors  in  the  implementation  of  the  duties  and  functions  of the  supervision  of  the  regional  inspectorate  of  Malacca  Regency  on regional  performance  and  finances?  The  research  method  used  is descriptive qualitative research, namely regarding the provisions of the implementation  of  activities  in  analyzing  an  event,  phenomenon  or social situation in an area. The results of the study show that: (1) The implementation  of  the  duties  and  functions  of  the  Malacca  Regency Regional  Inspectorate  Supervision  of  Regional  Performance  and Finance  through  Audit,  Review,  Evaluation  and  Monitoring,  aims  to prepare  a  Supervisory  Report.  The  inspection  carried  out  by  the Inspectorate  of  Malacca  Regency  must  have  a  slight  increase  in  the
Kata kunci : Pelaksanaan; Penghambat; Pengawasan; Anggaran, Sarana Sumber Daya Manusia/Auditor.
Keywords:. Implementation;
Obstacles; Supervision;
Budget, Human Resources/Auditor Facilities.
field of auditors and additional facilities and infrastructure as well as additional  budget  for  high-risk  supervision.  It  must  be  timely  in submitting reports on the results of the examination, and the decreasing number  or  level  of  financial  abuse,  as  well  as  the  achievement  of  the annual supervision work program so that the results of the report can be  followed  up  to  the  maximum.  (2)  Factors  that  hinder  the implementation  of  the  duties  and  functions  of  the  supervision  of  the regional  inspectorate  of  Malacca  Regency  on  regional  performance and  finance,  namely  budget  limitations,  lack  of  facilities  and infrastructure  that  can  facilitate  supervisory  activities  and  lack  of human resources / auditors in implementing all activity programs.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  yang menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  sebuah  negara  hukum  yang  berbentuk  negara kesatuan.  Undang-Undang  Dasar  ini  membagi  Indonesia  menjadi  provinsi-provinsi, yang  pada  gilirannya  dibagi  menjadi  kabupaten-kabupaten  dan  kota-kota.  Setiap provinsi,  kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah  yang diatur  oleh undang- undang (Khalid, 2014).
Kelancaran  pembangunan  tergantung  dari  kesempurnaan  aparatur  pemerintah yang  pada  pokoknya  tergantung  pula  pada  kesempurnaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  (Setiaji  &  Ibrahim,  2018).  Dalam  upaya  mencapai tujuan  nasional,  diperlukan  keberadaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai  elemen penting dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi  terhadap  nilai-nilai  Pancasila,  UUD  1945,  Negara,  dan  Pemerintah.  ASN  harus memiliki kualitas  yang lebih  baik  agar dapat  berperilaku bijaksana, berdedikasi tinggi, dan  mampu  mengemban  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Tujuan pengembangan  aparatur  pemerintah  adalah  agar  mereka  dapat  memberikan  pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berlangsung (Sigar, 2017).
Pengawasan  pada  hakekatnya  merupakan  fungsi  yang  melekat  pada  seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan (Maujud, 2018).
Dalam  struktur  pemerintahan,  fungsi  pengawasan  adalah  tanggung  jawab  utama kepala  pemerintahan.  Misalnya,  dalam  konteks  pemerintahan  provinsi,  gubernur memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan.  Begitu  pula  dalam pemerintahan tingkat kabupaten dan kota, bupati dan walikota memiliki tanggung jawab yang  serupa  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  (Novita,  Kadir,  &  Siregar,  2020). Namun keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas  dan  tanggung  jawab  pimpinan  tersebut  diserahkan  kepada  pembantunya  yang mengikuti  alur distribution  of  power sebagaimana  yang  diajarkan  dalam  teori-teori organisasi  modern  (Kalianda,  2021).  Pengawasan  erat  sekali  kaitannya  dengan perencanaan,  yang  artinya  harus  ada  sesuatu  obyek  yang  diawasi,  jadi  pengawasan
hanya  akan  berjalan  kalau  ada  rencana  program/kegiatan  untuk  diawasi  (Maria  Sisilia Indri Seran, 2019).
Pengawasan  dilakukan  dengan  menggunakan  rencana  sebagai  pedoman  untuk memastikan  ketiadaan  penyimpangan.  Dalam  hal  rencana  telah  ditetapkan  dengan benar,  pengawasan  berfungsi  untuk  memahami  dan  menemukan  kesalahan  guna perbaikan  di  masa  yang  akan  datang,  terutama  dalam  konteks  yang  sederhana (Pebrianti,  2021).  Hal  itu  sebetulnya  sudah  disadari  oleh  semua  pihak  baik  yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur sipil negara dalam melaksanakan  tugas  tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (Setyawan, 2018).
Dalam konteks hukum keuangan negara, pengawasan bertujuan untuk memantau dan menilai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dalam periode tertentu. Hal  ini  penting  untuk  menentukan  apakah  tujuan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  telah  tercapai  sesuai  dengan  fungsi  negara  yang  dijelaskan  dalam alinea  keempat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (Boboy,  Yohanes,  &  Sinurat, 2021).
Lembaga  pemerintah,  dan  fungsi  pengawasan  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah Provinsi, merupakan tugas  dan  tanggung  jawab  Gubernur  sedangkan  di  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota (Wulandari, 2017). Namun karena  keterbatasan  kemampuan  seseorang,  yang  berwenang  melakukan  pengawasan keuangan  negara  yang  berada  dibawah  pemerintah,  tujuan  diadakannya  Inspektorat Jendral  secara  fungsional  melaksanakan  pengawasan  intern  terhadap  pengelolan keuangan  negara  pada  suatu  instansi  pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah yang  bertanggung  jawab  terhadap  menteri  atau  pimpinan  lembaga  (Frederikus  Seran, 2019).
Inspektorat  merupakan  salah  satu  unit  yang  melakukan  pengawasan  pada pemerintahan  daerah,  di  mana  memiliki  tugas  yang  sama  dengan  auditor  internal. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  (Padang,  Kumenaung,  &  Kawung, 2022).  Posisi  inspektorat  daerah  memungkinkan  mereka  mengawasi  penggunaan keuangan  negara  atau  daerah  secara  detail  untuk  mencegah  illegal  act,  korupsi,  dan fraud.  Namun,  pelaksanaannya  masih  menghadapi  kendala  yang  signifikan,  terkait independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.
Inspektorat  Daerah  sebagai  lembaga  pengawas  internal  Pemerintah  Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam hal fungsi manajemen serta dalam upaya  mencapai  visi,  misi,  dan  program-program  pemerintah.  Dalam  konteks  fungsi manajemen, Inspektorat Daerah memiliki posisi yang setara dengan fungsi perencanaan dan  pelaksanaan.  Selain  itu,  sebagai  pilar  utama,  Inspektorat  Daerah  bertugas  sebagai pengawas  dan  pengawal  dalam  pelaksanaan  program  yang  tercantum  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dharmawan, 2014).
Kabupaten  Malaka  adalah  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten  Belu  yang  disahkan  dalam  sidang  paripurna  DPR  RI  pada  14  Desember 2012  di  gedung  DPR  RI  tentang  Rancangan  Undang-undang  Daerah  Otonomi  Baru (Segah, 2018).
Inspektorat  Kabupaten  Malaka  berperan  sebagai  lembaga  internal  pengawas pemerintah  daerah  yang  memiliki  kontribusi  yang  signifikan.  Pengawasan  umum dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  berbagai  urusan  pemerintahan  di  Kabupaten Malaka  berjalan  sesuai  standar  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pengawasan menjadi bermanfaat  hanya jika tindakan perbaikan diambil ketika temuan tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  direncanakan.  Pengawas  memiliki  kewajiban untuk  melaporkan  keadaan  yang  tidak  sesuai  kepada  pihak  yang  berwenang.  Dalam rangka  meningkatkan  kualitas  aparatur  pemerintahan,  Inspektorat  ditunjuk  sebagai badan  pengawas  internal  pemerintah  di  Kabupaten  Malaka,  dengan  tujuan  mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  memiliki  peran  yang  krusial  sebagai lembaga pengawasan internal Aparatur Sipil Negara di wilayah tersebut, dengan fokus utama  pada  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Mereka  bertujuan  untuk mencapai  pemerintahan  yang  transparan  dan  bersih  (good  and  clean  government). Mencapai  pemerintahan  yang  transparan  dan  bersih  menjadi  tujuan  utama,  sementara tujuan  yang  lebih  luas  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten Malaka. Untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih, diperlukan Aparatur Sipil Negara  yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Peningkatan kinerja dilakukan  melalui  sistem  prestasi  kerja  dan  sistem  karier  yang  menekankan  pada pencapaian  hasil  kerja  yang  baik.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  menggambarkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dan pengelolaan keuangan daerah.

## Metode Penelitian

## 1. Pendekatan Masalah
Penelitian ini mendasarkan diri pada teori pengawasan dan menggunakan metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan  tujuan  untuk  memberikan  deskripsi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka.
2. Aspek-aspek yang diteliti
Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Tugas  dan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  terhadap kinerja pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, meliputi:
a. Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja  dan  keuangan  melalui  audit, review, evaluasi dan pemantauan.
b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

## 3. Sampel
Metode  pengambilan  sampel  yang  dipakai  peneliti  yaitu  menggunakan  metode sensus  dan  metode  wawancara.  Metode  sensus  yaitu  pembagian  atau  penyebaran kuisioner  yang  dilakukan  pada  sebagian  populasi  yang  ada  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Malaka  sebagai  responden,  jumlah  kuisioner  yang  akan  disebar  atau dibagikan kepada responden adalah sebanyak 14 kuisioner dan 7 responden wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Teknik  wawancara  atau  melakukan  tanya  jawab  langsung  dengan  pihak  informan Inspektorat daerah Kabupaten Malaka
b. Teknik  Angket  atau  Kuesioner  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  formulir- formulir  yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  secara  tertulis  pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi  yang  diperlukan  oleh  peneliti.  Penelitian  ini  menggunakan  angket  atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan tertutup  (close  question)  dan  pertanyaan  terbuka  (open  question).  Metode  ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.
c. Teknik  Dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  dimana  peneliti  mengambil  gambar atau foto bersama para informan.

## Hasil dan Pembahasan
Adat  lain  yang bestatus  Hamba/Ata atau Raja/Maramba  sudah menganut agama seperti  Agama  Kristen  Protestan,  bahkan  terdapat  ada    juga  kampung  Raja  yang Maramba/Tuan    memberikan  kebebasan  kepada  Hamba/Ata  mereka  untuk  menganut kepercayaan atau Agama lain seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Islam dll.
a. Tugas dan Fungsi
1. Tugas  membina  dan  Mengawasi  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintah  yang  Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Fungsi  Pemerintahan  dalam  Kebijakan  Teknis  Bidang  Pengawasan  dan  Fasilitas Pengawasan.
3. Pengawasan  Internal  terhadap  kinerja  dan  Keuangan  melalui  Audit,  Review, Evaluasi dan Pemantauan.
b. Tata Kerja
1) Inspektur Kabupaten Merujuk Kepada Jabatan Struktural Maka Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV Berperan Sebagai Koordinator Wilayah Kerja/Penanggungjawab.
2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Membawahi Pejabat Fungsional Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan.
3) Kesatuan Kerja Inspektorat Terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.
4) Di  dalam  melaksanakan  tugas  baik  yang  bersifat  reguler,  khusus  dan  atau  kasus dilakukan secara bersama-sama dengan Pejabat Fungsional.
5) Penetapan Wilayah Pembinaan Dan Pengawasan Bagi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati.
Sekretariat  dan  Inspektur  Pembantu  Wilayah,  masing-masing  dipimpin  oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## c. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  sebagai  salah  satu  Organisasi  Perangkat Daerah  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Malaka  yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan  organisasi  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka.  Sebagai  bagian  dari penyelenggaraan  pemerintahan,  Inspektorat  Kabupaten  Malaka  mengambil  peran  dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dalam lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Malaka.

## d. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Malaka  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  daerah  Kabupaten  Malaka  dan  Peraturan  Bupati  Malaka  Nomor  62  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut:
1. Inspektur
2. Sekretariat, meliputi:
1) Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
E. Pelaksanaan  Pengawasan  Internal  terhadap  kinerja  dan  Keuangan  melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan.
a. Audit
Audit meliputi:
1) Audit Keuangan, terdiri dari:
Audit Keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara  independen.  Dalam  penugasannya  auditor  wajib  menggunakan  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  dan/atau  Standar  Profesional  Akuntan  Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), contohnya antara lain:
(a) Audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan;
(b) Audit atasn laporan pendapatan dan biaya;
(c) Audit atas laporan penerimaan dan pengeluarankas;
(d) Audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran;
(e) Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; dan
(f) Audit keuangan lainnya.
2) Audit Kinerja, contohnya antara lain:
a) Audit  dengan  sasaran  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  serta  ketaatan  pada peraturan;
b) Post  audit  dengan  sasaran  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  serta  ketaatan  pada peraturan;
c) Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
d) Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
e) Audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban;
f) Audit operasional; dan
g) Value for money audit.

## b. Review
Review  merupakan  evaluasi  terhadap  bukti-bukti  suatu  aktivitas  untuk memverifikasi  kepatuhan  terhadap  peraturan,  standar,  rencana,  atau  norma  yang berlaku.  Contoh  kegiatan  review  yang  dilakukan  oleh  APIP  meliputi  pemeriksaan laporan  keuangan,  evaluasi  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP),  penilaian rencana  aktivitas  dan  aturan  (RKA),  tinjauan  revisi  anggaran,  analisis  aspek  keuangan tertentu, evaluasi kinerja tertentu, pemantauan periodik pengelolaan keuangan, evaluasi aspek  tertentu  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan,  serta  tinjauan  hasil pengawasan khusus.
c. Evaluasi
Evaluasi adalah serangkaian tindakan yang memeriksa dan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuannya  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. Contoh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh APIP meliputi penilaian dan evaluasi efektivitas proses tata kelola, evaluasi  efektivitas  manajemen  risiko,  penilaian  dan  evaluasi  penerapan  sistem pengendalian  intern,  evaluasi  efektivitas  program,  evaluasi  lembaga,  penilaian kebijakan,  penilaian  strategi  pelaksanaan  kegiatan,  dan  penilaian  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah (AKIP).

## d. Pemantauan
Pemantauan  adalah  proses  evaluasi  untuk  menilai  kemajuan  suatu  acara  atau aktivitas  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  APIP  melaksanakan  berbagai model  kegiatan  pemantauan,  seperti  pemantauan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan, pemantauan  pelaksanaan  kebijakan,  pemantauan  realisasi  penyerapan  aturan, pemantauan  capaian  kinerja  instansi  pemerintah,  pemantauan  dana  dekonsentrasi,  dan pemantauan persidangan kasus pidana.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka, fokusnya  ditekankan  pada  pengawasan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara.  Pemeriksaan
dilakukan  untuk  menilai  bahwa  tidak  ada  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  pengawasan yang dilakukan dalam bidang pengawasan kinerja dan keuangan daerah.
Sebagaimana telah dikatakan oleh YW selaku Auditor Pertama melalui penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa:  “Pelaksanaan  pemeriksaan  kinerja  Aparatur  Sipil Negara  menurut  saya  selama  ini  sudah  berjalan  secara  maksimal  namun  ada keterbatasan  dalam  hal  ini  sarana  dan  prasarana  serta  tambahan  anggaran  untuk pengawasan yang beresiko tinggi.
Jawaban  di  Atas  diperkuat  lagi  oleh  FN  selaku  Ketua  Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawaian  melalui  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa:  “Pelaksanaan pemeriksaan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  saya  rasa  selama  ini  sudah  berjalan  secara maksimal  walaupun  ada  keterbatasan  auditor  dan  sistem  pelayanan  yang  harus  di tingkatkan yaitu menambah Auditor”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  melakukan pemeriksaan  dalam  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  sudah  terkoordinasi  dengan  baik. Namun harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan Penambahan Sarana dan Prasarana serta Tambahan Anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi
Perbaikan  yang  dimaksud  disini  adalah  memberikan  solusi  terhadap  kesalahan, yang dilakukan dalam pengawasan Kinerja Aparatur Sipil  Negara. Fungsi  pengawasan dalam  pelaksanaannya  juga  ditunjang  adanya  bentuk  perbaikan  yang  diberikan  setelah melakukan pemeriksaan.
Sebagaimana telah dikatakan MA selaku Auditor muda dalam pengawasan kinerja aparatur sipil negara melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Harus ada ketepatan  waktu  dalam  penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan  serta  semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan”
Dari  Jawaban  diatas  diperkuat  lagi  oleh  VS  selaku  auditor  muda  melalui penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa:  “menurut  saya  yang  harus  diperbaiki yaitu tercapainya program kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  dalam  pengawasan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara.  Fungsi  pengawasan  dalam  pelaksanaannya  juga  ditunjang adanya  bentuk  perbaikan  yang  diberikan  setelah  melakukan  pemeriksaan  bahwa  harus ada  ketepatan  waktu  dalam  penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan  serta  semakin menurunnya  jumlah  atau  tingkat  penyalahgunaan  keuangan  dan  tercapainya  program kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal.

## F. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Inspektorat  di  Daerah Kabupaten Malaka
Di  dalam  melakukan  aktifitas  pengawasan  kinerja  aparatur  sipil  negara  terhadap Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malaka  khususnya  di  kantor  Inspektorat  tidak  terlepas dari  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Inspektorat  yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Faktor-faktor tersebut yakni:
1) Anggaran
Dalam menjalankan pemeriksaan, anggaran  yang diperlukan menjadi aspek yang penting.  Sayangnya,  ketersediaan  anggaran  yang  diberikan  masih  belum  mencukupi dalam  menjalankan  pemeriksaan,  dan  terdapat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  objek pemeriksaan.  Anggaran  yang  diberikan  kepada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka tidak sesuai dengan objek yang sedang diperiksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh FT  sebagai  Pelaksana  dalam  penelitian  ini,  terdapat  kekurangan  anggaran  yang menyebabkan  beberapa  OPD  (Objek  Pemeriksaan)  tidak  dapat  dijangkau  karena keterbatasan anggaran.
Hal ini juga diperkuat oleh DK sebagai auditor pertama dalam penelitian ini, yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan belum mencukupi, terutama karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada tugas pengawasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  dalam  pengawasan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  daerah  Kabupaten  Malaka  juga  terdapat  hambatan  dalam pemeriksaan  yaitu  karena  masih  ada  Objek  pemeriksa  yang  belum  dapat  dijangkau karena  keterbatasan  anggaran  sehingga  pemeriksaan  belum  terpenuhi  dimana keterbatasan anggaran yang berpengaruh dalam tugas pengawasan.
2) Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  yang  kurang  mendukung  pelaksanaan  pengawasan  kinerja aparatur  sipil  negara  yang  dalam  hal  ini  masih  dikeluhkan  oleh  inspektorat  daerah Kabupaten Malaka.
Sebagaimana  telah  dikatakan  oleh  LN  selaku  perencana  ahli  muda  dalam pemeriksaan  pengawasan  kinerja  aparatur  sipil  negara  melalui  penelitian  yang dilakukan oleh penulis bahwa: “menurut saya hambatan terkait beban kerja yang tidak sebanding  dan  kurangnya  sarana  prasarana  yang  bisa  memfasilitasi  kegiatan pengawasan  karena  sesuai  analisa  dengan  wilayah  pemeriksaan  274  Desa,  belum ditambahkan  sekolah  dan  instansi.”  Sarana  dan  Prasarana  yang  dibutuhkan  dalam pengawasan yaitu:
Roda 4 = 4 Unit untuk 4 Inspektur Pembantu Wilayah Roda 2 = 5 Unit untuk setiap Irbanwil Sedangkan yang disediakan yaitu:
Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 3 Unit
3) Sumber daya manusia/auditor
Ketersediaan staf auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka masih kurang sehingga  pada  saat  pelaksanaan  pemeriksaan  mengalami  keterlambatan  pengumpulan dokumen.  Sebagaimana  telah  dikatakan  oleh  AL  selaku  auditor  pertama  melalui penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa:  “Sejauh  ini  masih  mengalami keterlambatan  pengumpulan  dokumen  Karena  di  Kabupaten  Malaka  merupakan Kabupaten  baru,  maka  belum  memiliki jumlah  auditor  yang  cukup  dalam  pelaksanaan seluruh  program  kegiatan  sehingga  dalam  pengumpulan  dokumen  mengalami keterlambatan”. Adapun Data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka:

## a) Jumlah Pegawai

## Tabel 1
Sumber : Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Berdasarkan  grafik  1  total  pegawai  43  orang  yaitu  laki-laki  20  orang  dan perempuan 23 orang, dengan rincian PNS berjumlah 41 orang, yaitu laki-laki 19 orang, perempuan 22 orang dan CPNS  berjumlah 2 orang  yaitu laki  -  laki berjumlah 1 orang dan perempuan berjumlah 1 orang.
b) Klasifikasi PNS/CPNS
1. Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan:

## Tabel 2
Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Berdasarkan  grafik  di  2  total  PNS/CPNS  menurut  golongan  43  orang  yaitu  laki- laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian golongan IV  berjumlah 6 orang, yaitu laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, golongan III berjumlah 34 orang yaitu laki - laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 20 orang dan golongan II berjumlah 3 orang, yaitu laki-laki 2 orang, perempuan  1 orang.
2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional:
6 4 2 34 14 20 3 2 1 43 20 23 0 20 40 60 L P Jumlah (orang) Jenis Kelamin Jumlah PNS/CPNS Menurut  Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Total 41 19 22 2 1 1 43 20 23 0 50 L P Jumlah (orang) Jenis Kelamin Jumlah Pegawai PNS CPNS Total

## Tabel 3

## Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Berdasarkan grafik 3 total Pejabat Struktural / Fungsional 37 orang yaitu laki-laki 18  orang  dan  perempuan  19  orang,  dengan  rincian  Pejabat  Eselon  II-A  berjumlah  1 orang, yaitu laki-laki 1 orang, Pejabat Eselon  III-A berjumlah 5 orang,yaitu laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang, Pejabat Eselon IV-A berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang,  Pejabat  Fungsional  Perencanaan  dan  Analisis  Keuangan  Daerah  berjumlah  2 orang yaitu laki-laki 2 orang dan Pejabat Fungsional Auditor berjumlah 28 orang yaitu laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang.
3. Jumlah PNS/CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan:

## Tabel 4

## Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Berdasarkan  grafik  4  total  PNS/CPNS  berdasarkan  tingkat  pendidikan  43  orang  yaitu laki-laki  20  orang  dan  perempuan  23  orang,  dengan  rincian  Pendidikan  Magister  (S-2) berjumlah  1  orang  yaitu  laki-laki  1  orang,  Pendidikan  Sarjana  (S-1)  berjumlah 38  orang  yaitu laki-laki 17 dan perempuan 21 orang, Pendidikan Diploma III (D-III) berjumlah 2 orang yaitu
1 1 0 5
3 2 1
1 0 2 2 0 28 11 17 37 18 19 0 50 L P Jumlah (orang) Jenis Kelamin
Jumlah Pejabat Struktural  /

## Fungsional
Pejabat Eselon II-A Pejabat Eselon III-A Pejabat Eselon IV-A Pejabat Fungsional Perencanaan dan Analisis Keuangan Daerah Pejabat Fungsional Auditor Total 1 38 2 2 43 1 17 2 1 20 0 21 0 1 23 0 50 Magister (S-2) Sarjana (S-1) Diploma III (D- III) SLTA/SMK Total Jumlah PNS/CPNS berdasarkan

## Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang) Jenis Kelamin L
Jenis Kelamin P
laki-laki  2  orang  dan  Pendidikan  SLTA/SMK  berjumlah  2  orang,  yaitu  laki-laki  1  orang  dan perempuan 1 orang.
4. Menurut Jabatan Fungsional:

## Tabel 5
Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Berdasarkan  grafik  5  total  PNS/CPNS  berdasarkan  Jabatan  Fungsional  28  orang yaitu laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang, dengan rincian Jabatan Auditor Muda berjumlah  7  orang  yaitu  laki-laki  4  orang  dan  perempuan  3  orang,  Jabatan  Auditor Pertama berjumlah 20 orang yaitu laki-laki 6 dan perempuan 14 orang, Jabatan Auditor Pelaksana berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, dan Jabatan P2UPD tidak ada.

## Kesimpulan
Pemeriksaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terhadap kinerja  dan  keuangan  daerah,  harus  ada  sedikit  peningkatan  pada  bidang  auditor  dan penambahan  sarana  dan  prasarana  serta  tambahan  anggaran  untuk  pengawasan  yang beresiko tinggi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu beban  kerja  yang  tidak  sebanding  dan  kurangnya  sarana  prasarana  yang  bisa memfasilitasi  kegiatan  pengawasan,  Karena  Kabupaten  Malaka  merupakan  Kabupaten baru,  sehingga  belum  memiliki  jumlah  auditor  yang  cukup  dalam  pelaksanaan  seluruh program  kegiatan, Serta  masih  ada OPD/  Objek  pemeriksa  yang belum bisa dijangkau karena  keterbatasan  anggaran  sehingga  pemeriksaan  belum  terpenuhi,  Sehingga berpengaruh dalam tugas pengawasan.
7 20 1 0 28 4 6 1 0 11 3 14 0 0 17 0 20 40 Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pelaksana P2UPD Total Jabatan Fungsional Jumlah (orang) Jenis Kelamin L Jenis Kelamin P

## Bibliografi
Boboy,  Ariance,  Yohanes,  Saryono,  &  Sinurat,  Aksi.  (2021).  Kewenangan  Badan
Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  Menentukan  Unsur  Kerugian  Negara Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi. Sibatik  Journal:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,
Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (1), 53–75. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17
Dharmawan,  Nyoman  Ary  Surya.  (2014).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Dan Pengalaman Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Klungkung  Dan  Karangasem). Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 4 (1). https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4604
Kalianda,  STAI  Yasba.  (2021).  Konsep  Dasar  Manajemen  Dalam  Pendidikan. Manajemen Pendidikan , 37.
Khalid,  Afif.  (2014).  Penafsiran  hukum  oleh  hakim  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 6 (11). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196
Maujud,  Fathul.  (2018).  Implementasi  fungsi-fungsi  manajemen  dalam  lembaga pendidikan  islam  (studi  kasus  pengelolaan  Madrasah  Ibtidaiyah  Islahul Muta’allim Pagutan). Jurnal Penelitian Keislaman , 14 (1), 31–51. https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490
Novita, Dilla, Kadir, Abdul, & Siregar, Nina Siti Salmaniah. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat  Daerah  Dalam  Melakukan  Fungsi  Pengawasan  (Studi  Pada Inspektorat  Kota  Langsa). Strukturasi:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Administrasi Publik , 2 (2), 116–128. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52
Padang,  Dewi  Marinny  Olivia,  Kumenaung,  Anderson  G.,  &  Kawung,  George  M.  V. (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 23 (4), 481–488.
Pebrianti,  Gema  Midata.  (2021). Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) . Stie Pgri Dewantara Jombang.
Segah,  Boby.  (2018).  Pengaruh  Pengalaman  Kerja,  Independensi,  Objektivitas,  dan Motivasi  terhadap  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan  Auditor  Inspektorat  Provinsi Kalimantan  Tengah:  Effect  of  Work  Experience,  Independence,  Objectivity,  and Motivation  to  Results  of  Auditor’s  Audit  Quality  from  Inspectorate  of  Central Kalimantan. Anterior Jurnal , 17 (2), 86–99.
Seran,  Frederikus.  (2019).  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (Apbdes) Tahun 2017. Jppol: Jurnal Poros Politik , 1 (3), 20–26.
Seran,  Maria  Sisilia  Indri.  (2019). Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah
Dalam  Meningkatkan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Di  Kabupaten  Malaka Tahun 2014-2018 . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Setiaji, Mukhamad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. Lex Scientia Law Review , 2 (2), 123–138.
Setyawan,  Suprihono.  (2018).  Pengaruh  self  efficacy  dan  pemberdayaan  terhadap kinerja  pegawai  dengan  mediasi  komitmen  organisasional. AKSES:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 12 (24). https://doi.org/10.31942/akses.v12i24.2273
Sigar,  Kevin  Stiffan.  (2017).  Kemandirian  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia (Kajian UU No. 16 Tahun 2004). Lex et Societatis , 5 (5).
Wulandari, Hardini. (2017). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)  Dalam  Mengawasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Di  Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara) .