## PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN TAPPING BOX
Muhammad Raihan*, Susi Sarumpaet, Dewi Sukmasari Universitas Lampung, Indonesia mhdraihan011@gmail.com, susi.sarumpaet@gmail.com, dewsukma@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337
Received: Apr 30, 2021 Revised: Jun 09, 2021 Accepted: Jun 21, 2021 Published: Jun 29, 2021

## ABSTRACT
The research objectives were to examine the differences between the achievement of  tax  revenues  in  Bandar  Lampung  before  and  after  using  the  tapping  box; moreover,  to  analyze  the  implementation,  obstacles,  and  efforts  to  overcome  the obstacles  during  the  use  of  the  tapping  box.  This  research  uses  mixed  methods, namely  quantitative  and  qualitative  approaches.  This  study  uses  primary  and secondary  data.  Primary  data  includes  interviews  with  the  regional  tax  and retribution  management  agency  (RTRMA)  and  restaurant,  hotel,  entertainment, and  parking  businesses.  Secondary  data  includes  reports  on  the  realization  and target  of  restaurant  taxes,  hotel  taxes,  entertainment  taxes,  and  parking  taxes every  month  during  the  2017-2019  period,  totalling  24  data  obtained  from  the RTRMA  of  Bandar  Lampung.  The  hypothesis  testing  was  using  paired  sample  t- test.  The  results  showed  significant  differences  in  the  tax  achievement  of restaurants, hotels, entertainment, and parking between before and after using the tapping box sequentially. The implementation of the use of tapping box was going well,  and  it  is  proven  that  the  tax  achievement  of  restaurants,  hotels, entertainment, and parking increases every month. So, the use of the tapping box already  provided  supervision  to  taxpayers.  So,  tax  leaks  can  be  minimized  and increase the original local government revenue of Bandar Lampung.
Keywords: Local Revenue, Local Tax, Tapping Box.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara penerimaan pajak daerah Kota  Bandar  Lampung  sebelum  dan  sesudah  penggunaan tapping  box , menganalisis  implementasi,  hambatan-hambatan,  dan  upaya  yang  dilakukan selama  penggunaan tapping  box .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran yaitu  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  meliputi  wawancara  dengan  pihak  badan pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  (BPPRD)  dan  pelaku  usaha  restoran,  hotel, hiburan,  dan  parkir.  Data  sekunder  meliputi  laporan  realisasi  dan  target  pajak restoran,  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  dan  pajak  parkir  tiap  bulan  selama  periode 2017-2019 berjumlah 24 data yang diperoleh dari BPPRD kota Bandar Lampung. Uji  hipotesis  menggunakan  uji  beda paired  sample  t-test .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan  pajak  restoran, hotel,  hiburan,  dan  parkir  antara  sebelum  dan  sesudah  penggunaan tapping  box .
Implementasi  penggunaan tapping  box berjalan  dengan  baik  dan  dibuktikan penerimaan pajak  restoran, hotel, hiburan, dan parkir tiap bulan meningkat. Jadi, dengan  menggunakan tapping  box akan  memberikan  pengawasan  kepada  wajib pajak  sehingga  kebocoran  pajak  dapat  diminimalisir  dan  meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Tapping Box .

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  pemerintah  Indonesia  melakukan  berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional  dan  perolehan  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  Menurut  undang- undang  nomor  14  tahun  2015  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (APBN),  terdapat  3  sumber  penerimaan  atau  pendapatan  suatu  negara,  yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor non pajak, dan penerimaan hibah.  Pada  pelaksanaan  tugas  untuk  memperoleh  dan  mengelola  pajak, pemerintah  pusat  mempunyai  sebuah  sistem  yang  bersifat  otonomi.  Sistem tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur sendiri  daerah  yang  dipimpinnya  guna  memajukan  dan  mengembangkan kemampuan  daerahnya.  Artinya,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  kepada pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  memperoleh  dan mengelola  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sesuai  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  menyatakan  bahwa  pajak  daerah  terbagi  atas  pajak  provinsi dan  pajak  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  terdiri  dari:  pajak  kendaraan  bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air  permukaan,  dan  pajak  rokok.  Sedangkan  pajak  kabupaten/kota  terdiri  dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  dan  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Presiden Republik Indonesia 2009).
Walikota  Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  dalam  tiga  tahun  terakhir
(2015-2017) pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung tidak mencapai target  (Hasanusi  2018).  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kebocoran  pajak  hiburan, hotel dan restoran/rumah makan. Penyebab lain terjadi karena sistem pemungutan pajak  yang  diterapkan  dalam  pembayaran  pajak  terutang  menggunakan self assessment  system ,  artinya  wajib  pajak  yang  berperan  aktif  dalam  menghitung, membayar, dan melaporan pajak terutangnya kepada petugas pajak (fiskus) . Oleh karena  itu, self  assessment  system memiliki  peluang  yang  besar  terjadinya kecurangan seperti banyaknya pengusaha atau wajib pajak yang tidak membayar pajak  terutang  sesuai  dengan  yang  seharusnya,  telat  membayar  pajak, memanipulasi  data  pajak  terutangnya,  dan  menyuap  petugas  pajak  agar  pajak terutangnya dapat dikurangi atau dapat ditunda pembayarannya. Selain itu, kurang maksimalnya  penerimaan  pajak  daerah  dikarenakan  belum  terintegrasinya database penerimaan pajak secara sistem atau masih manual (Wijayanti 2020).
Oleh karena itu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan didukung oleh direktorat  jenderal  pajak  (DJP)  memberikan  evaluasi  kepada  pemerintah  daerah kota  Bandar  Lampung  untuk  menerapkan  sistem  monitoring  pelaporan pembayaran  pajak  (MP3)  menggunakan  perangkat tapping  box dan  menerapkan sistem e-billing berdasarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  kota Bandar  Lampung  nomor 06 tahun 2018 tentang  sistem  pembayaran pajak daerah secara elektronik (e-billing) (Walikota Bandar Lampung 2018). Dengan adanya e- monitoring  online di  kota  Bandar  Lampung  menggunakan tapping  box dapat mengurangi kebocoran serta meningkatkan realisasi atau penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung.
Penelitian  tentang  pajak  sudah  pernah  dilakukan  oleh  Suardani, Purnamawati, and Kurniawan (2017); Sari and Latupeirissa (2018); Cintia (2019). Kemudian penelitian tentang pajak daerah yang dihubungkan dengan tapping box atau  sistem pajak online  sudah  pernah  dilakukan  oleh  Rawadani  and  Fidiana (2018);  Pratiwi  and  Merkusiwati  (2019);  Wijayanti  (2020);  Firdaus  (2020); Rasmini,  and  Mimba  (2021).  Berdasarkan  penelitian  tersebut  terdapat  celah penelitian,  dimana  objek  pajak  belum  ada  yang  membahas  mengenai  pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir sekaligus dan dihubungkan dengan penggunaan tapping  box ,  kemudian  penelitian-penelitian  tersebut  hanya  menggunakan  satu metode  yaitu  kuantitatif  atau  kualitatif  saja,  sedang  penelitian  ini  menggunakan metode campuran, kuantitatif dan kualitatif.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perbedaan  penerimaan pajak  daerah  Kota  Bandar  Lampung  sebelum  dan  sesudah  penggunaan tapping box khususnya pada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Tujuan  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi, hambatan-hambatan, dan upaya yang dilakukan selama penggunaan tapping box .

## TELAAH LITERATUR

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  perundang-undangan. Pendapatan  asli  daerah  sendiri  perlu  terus  ditingkatkan  agar  dapat  menanggung sebagaian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan  pembangunan  yang  setiap  tahun  terus  meningkat  sehingga  kemandirian daerah dapat terwujudkan (Darise 2009, 33).

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  pajak  pribadi  atau  badan  yang terutang  dan  bersifat  memaksa  berdasarkan  perundang-undangan  (Mardiasmo 2016).  Berdasarkan  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah,  pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  pajak  adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  (Presiden  Republik  Indonesia  2009).  Pajak  daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  air  tanah,
pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan, dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (Presiden  Republik  Indonesia 2009).

## Tapping Box
Tapping  box adalah  alat  perekam  transaksi  yang  digunakan  untuk membantu perekam pajak, bentuknya kotak hitam agak panjang menyerupai tape recorder  (Naimi  2020). Tapping  box berguna  untuk  melakukan  monitoring  pada setiap  transaksi  usaha  (Firdaus  2020).  Pemasangan tapping  box di  sektor  pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan, dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari  wajib  pajak  akan  diketahui  secara real  time ,  alat  tersebut  dikolaborasikan dengan  mesin  kasir  si  pemilik  usaha  (Larasati,  and  Buga  2020). Tapping  box dipasang  untuk  mencegah  korupsi  atau  kecurangan  yang  dilakukan  wajib  pajak dan  mencegah  kebocoran  pajak,  sehingga  diperlukan  kerjasama  dengan  pihak perbankan,  untuk  melakukan  pencatatan  secara  daring  dan autodebet (Firdaus 2020; Larasati, and Buga 2020).

## Hubungan  Pajak  Restoran  dengan  Sebelum  dan  Sesudah  Penggunaan Tapping Box
Pajak  restoran  yang  telah  dijelaskan  dalam  undang-undang  nomor  28 tahun  2009  pasal  1  angka  22  adalah  penarikan  pajak  atas  pelayanan  yang  telah disediakan oleh restoran. Sedangkan dalam pasal 1 angka 23 menjelaskan restoran adalah  fasilitas  dalam  penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan ditarik/dipungut bayaran, serta termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar,  dan  termasuk  jasa  boga/catering.  Menurut  peraturan  daerah  kota  Bandar Lampung  nomor  12  tahun  2017  objek  pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang tersedia  di  restoran.  Pelayanan  tersebut  adalah  penjualan  makanan  dan/atau minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pembeli  di  tempat  maupun  ditempat  lain termasuk  jasa  boga/catering,  pajak  restoran  memiliki  tarif  pajak  10%  (Walikota Bandar Lampung 2017). Menurut Hasanusi (2018), pajak restoran merupakan hal yang  dapat  di  andalkan  untuk  menjadi  potensi  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  kota  Bandar  Lampung.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  meningkatnya restoran dan kafe yang didirikan di Bandar Lampung dan diimbangi dengan daya beli  masyarakat.  Disamping  itu,  terdapat  kebocoran  pajak  restoran  dan  rumah makan pada tahun 2015-2017 (Hasanusi 2018). Oleh karena itu melalui peraturan daerah  kota  Bandar  Lampung  nomor  06  Tahun  2018  tentang  pembayaran  pajak secara  elektronik (e-billing) ,  pemerintah  menerapkan  sistem  monitoring  pajak secara online menggunakan  alat tapping  box untuk  mencegah  terjadinya kebocoran pajak restoran (Walikota Bandar Lampung 2018).
Penelitian mengenai pajak restoran dan tapping box sudah dilakukan oleh Rawadani  and  Fidiana  (2018);  Wijayanti  (2020);  Rasmini,  and  Mimba  (2021). Rawadani  and  Fidiana  (2018)  mengemukakan  bahwa  pajak  restoran  terjadi perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  pelaksaaan  sistem  pajak online  di  kota  Surabaya.  Wijayanti  (2020)  menjelaskan  bahwa  pajak  restoran  di kota  Surakarta  mengalami  perbedaan  signifikan  setelah  adanya  alat  monitoring pajak  daerah  secara  online (tapping  box) .  Rasmini,  and  Mimba  (2021)  bahwa bahwa    penerapan tapping  box berpengaruh    positif    terhadap    kepatuhan    wajib
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
pajak  restoran.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka,  hipotesis  yang  dapat diusulkan adalah:
H1: Terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan  pajak  restoran  sebelum  dan sesudah penggunaan tapping box.
Hubungan  Pajak  Hotel  dengan  Sebelum  dan  Sesudah  Penggunaan Tapping Box
Pajak  hotel  yang  telah  dijelaskan  dalam  undang-undang  nomor  28  tahun 2009  pasal  1  angka  20  adalah  penarikan  pajak  atas  pelayanan  yang  telah disediakan  oleh  hotel.  Sedangkan  dalam  pasal  1  angka  21  menjelaskan  hotel adalah  fasilitas  dalam  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  seperti  hotel, losmen,  motel,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan,  rumah penginapan,  rumah  kos  yang  melebihi  10  kamar,  dan  jasa  sejenis  lainnya  yang dipungut  bayaran.  Objek  pajak  hotel  adalah  pelayanan  dan  jasa  penunjang  yang tersedia  di  hotel  dan  ditarik  bayaran  yang  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan  bagi  pelanggannya.  Jasa  penunjang  seperti  fasilitas  olahraga  dan hiburan, fasilitas telepon, faximile, teleks , internet, fotocopy , pelayan cuci/ laundry , setrika,  transportasi,  sewa  ruangan  tapat,  resepsi,  dan  fasilitas  sejenisnya  yang disediakan dan dikelola oleh hotel. Tarik pajak hotel memiliki tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Meski penerimaan pajak daerah di sektor pajak hotel terus meningkat  dari  setiap  tahunnya,  tetapi  kenyataannya  pajak  hotel  Kota  Bandar Lampung  mengalami  kebocoran  pada  tahun  2015-2017,  fenomena  ini disampaikan  oleh  (Hasanusi  2018).  Oleh  karena  itu,  dengan  monitoring  pajak secara online menggunakan tapping  box yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan daerah  kota  Bandar  Lampung  nomor  06  tahun  2018  tentang  sistem  pembayaran pajak  secara  elektronik  ( e-billing )  dapat  mengurangi  kebocoran  dan mengingkatkan penerimaan pajak hotel (Walikota Bandar Lampung 2018). Penelitian  mengenai  pajak  hotel  dan tapping  box sudah  dilakukan  oleh Rawadani and Fidiana (2018); Pratiwi and Merkusiwati (2019); Wijayanti (2020); Rasmini,  and  Mimba  (2021).  Rawadani  and  Fidiana  (2018)  mengemukakan bahwa pajak hotel terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksaaan sistem pajak online di kota Surabaya. Pratiwi and Merkusiwati (2019) mengemukakan bahwa tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  dalam  membayar  pajak  hotel  di  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah  kabupaten  Gianyar.  Wijayanti  (2020)  menjelaskan  bahwa  pajak  hotel  di kota  Surakarta  mengalami  perbedaan  signifikan  setelah  adanya  alat  monitoring pajak  daerah  secara online (tapping  box) .  Rasmini,  and  Mimba  (2021) menunjukkan  bahwa  penerapan tapping  box ,  berpengaruh    positif    terhadap kepatuhan wajib hotel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:
H2: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.

## Hubungan  Pajak  Hiburan  dengan  Sebelum  dan  Sesudah  Penggunaan Tapping Box
Pajak hiburan yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009  pasal  1  angka  24  adalah  penarikan  pajak  atas  penyediaan  hiburan. Sedangkan  dalam  Pasal  1  Angka  25  menjelaskan  hiburan  adalah  berupa
pertunjukkan,  tontonan,  tempat  keramaian  yang  dapat  dinikmati  dan  ditarik bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyedia hiburan  yang ditarik bayaran, yaitu: (1) Tontonan film, (2)  Pagelaran  kesenian,  music,  tari  dan/busana  (tari modern),  (3)  Kontes  kecantikan,  binaraga,  dan  semacamnya,  (4)  Pameran,  (5) Diskotik,  karaoke,  klab  malam,  dan  semacamnya,  (6)  Sirkus,  akrobat,  dan pertunjukkan  sulap,  (7)  Permainan  biliar,  bowling,  (8)  Tempat  pacuan  kuda, permainan  ketangkasan,  (9)  Panti  pijat,  refleksi,  massage/SPA,  dan fitness center / gym ,  (10)  Pertandingan  olahraga.  Pajak  hiburan  memiliki  tarif  sebagai berikut: (1) Tarif pajak untuk tontonan film sebesar 20% (dari harga tiket masuk),
(2) Tarif pajak pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga lokal/tradisioanl sebesar  20%  (dari  harga  tiket  masuk),  (3)  Tarif  pajak  pagelaran  busana,  kontes kecantikan, dan binaraga nasional sebesar 35% (dari harga tiket masuk), (4) Tarif pajak  pagelaran  busana,  kontes  kecantikan,  dan  binaraga  internasional  sebesar 35%  (dari  harga  tiket  masuk),  (5)  Tarif  pajak  pagelaran  musik,  tari  (kelas nasional)  sebesar  25%  (dari  harga  tiket  masuk,  (6)  Tarif  pajak  pagelaran  musik, tari  (kelas  internasional)  sebesar  20%  (dari  harga  tiket  masuk),  (7)  Tarif  pajak pagelaran musik, tari (nasional kelas local/tradisional) sebesar 0%, (8) Tarif pajak pameran  non  komersial  sebesar  0%,  (9)  Tarif  pajak  pameran  komersial  sebesar 20%,  (10)  Tarif  pajak  diskotik,  karaoke,  klab  malam  dan  semacamnya  sebesar 40%,  (11)  Tarif  pajak  sirkus  akrobat  dan  sulap  (kelas  lokal/tradisional)  sebesar sebesar  0%  (dari  harga  tiket  masuk),  (12)  Tarif  pajak  sirkus  akrobat  dan sulap(kelas nasional) sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (13) Tarif pajak sirkus akrobat dan sulap (kelas internasional) sebesar 30% (dari harga tiket masuk), (14) Tarif pajak permainan bilyar yang menggunakan AC sebesar 35% dan permainan bilyar  yang  tidak  menggunakan  AC  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen),  (15)  Tarif pajak permainan bowling  sebesar 35% dari pembayaran, (16) Tarif pajak pacuan kuda (kelas lokal/tradisonal) sebesar 0% (dari harga tiket masuk), (17) Tarif pajak pacuan  kuda  (kelas  nasional  dan  interrnasional)  30%  (dari  harga  tiket  masuk), (18)  Tarif  pajak  balapan  kendaraan  bermotor  30%  (dari  harga  tiket  masuk),  (19) Tarif pajak permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 30% dari pembayaran, (20)  Tarif  pajak  Panti  pijat,  refleksi, massage / spa sebesar  35%,  (21)  Tarif  pajak pusat kebugaran/ gym sebesar 30% dari pembayaran, (22) Tarif pajak pertandingan olahraga (kelas lokal/tradisional) sebesar 0% (dari harga tiket masuk),  (23) Tarif pajak  pertandingan  olahraga  yang  (kelas  nasional)  sebesar  20%  (dari  harga  tiket masuk), (24) Tarif pajak pertandingan olahraga (kelas internasional) sebesar 30% (dari  harga  tiket  masuk).  Banyaknya  tempat  hiburan  seperti  karaoke,  bar,  klub malam dan sejenisnya menjadikan pajak hiburan sebagai penerimaan daerah yang dapat  di  andalkan  di  Bandar  Lampung.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu menerapkan  sistem  monitoring  pajak  secara online menggunakan tapping  box untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak dari pajak hiburan (Sholichin 2019). Sistem  monitoring  pajak  secara online untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak daerah  yang  berasal  dari  usaha  tempat  hiburan  dan  sebagai  sarana  pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak .
Penelitian mengenai pajak hiburan dan tapping box sudah dilakukan oleh Firdaus  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  kerjasama  yang  dibangun  dalam penyelenggaraan program pemasangan alat perekam pajak hiburan ( tapping box ) adalah  suatu  strategi  dalam  menciptakan  sumber  daya  manusia  perpajakan  yang
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
produktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka,  hipotesis  yang  dapat diusulkan adalah:
H3: Terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan  pajak  hiburan  sebelum  dan sesudah penggunaan tapping box.
Hubungan Pajak Parkir dengan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box
Pajak parkir yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31 adalah penarikan pajak atas penyelengaraan tempat parkir diluar  badan  jalan,  baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun yang  disediakan  suatu  usaha,  termasuk  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor. Sedangkan  dalam  pasal  1  angka  232  menjelaskan  parkir  adalah  keadaan  tidak bergerak  suatu  kendaraan  namun  bersifat  sementara/tidak  menetap.  Objek  pajak parkir  adalah  penyelenggara  lahan  parkir  diluar  badan  jalan  yang  disediakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  suatu  usaha,  dan penyediaan  tempat/lahan  penitipan  kendaraan  bermotor.  Pajak  parkir  memiliki tarif  pajak  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen).  Parkir  merupakan  salah  satu pendapatan  kota  Bandar  Lampung  yang  dapat  diandalkan  sebagai  memenuhi kebutuhan suatu daerah. Dengan adanya penerapan sistem monitoring pajak parkir secara online diharapkan  dapat  mengurangi  kebocoran  pajak  daerah  yang  juga akan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  kBandar  Lampung.  Pemerintah  kota Bandar  Lampung  berupaya  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  parkir dengan  cara  memasang  alat  perekam  transaksi  atau tapping  box pada  tempat- tempat  parkir  yang  rawan  terjadinya  kebocoran  pajak  (Sholichin  2019).  Seiring dengan perkembangan kendaraan di kota Bandar Lampung yang semakin banyak dan  tersedianya  tempat  parkir  serta  di dukung  dengan  sistem  pengawasan  yang baik di harapkan penerimaan pajak parkir dapat meningkat (Wijayanti 2020). Penelitian  mengenai  pajak  parkir  dan tapping  box sudah  dilakukan  oleh Rawadani  and  Fidiana  (2018);  Wijayanti  (2020).  Rawadani  and  Fidiana  (2018) mengemukakan  bahwa  pajak  parkir  terjadi  perbedaan  yang  signifikan  antara sebelum  dan  sesudah  pelaksaaan  sistem  pajak online (tapping  box) di  kota Surabaya.  Wijayanti  (2020)  menjelaskan  bahwa  pajak  parkir  di  kota  Surakarta mengalami  perbedaan  signifikan  setelah  adanya  alat  monitoring  pajak  daerah secara online (tapping box) . Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:
H4: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Pajak Daerah  (BPPRD)  kota  Bandar  Lampung.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian mixed methods (metode campuran) yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  Dimana analisis  kualitatif  sebagai  pendukung  analisis  kuantitatif.  Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pajak BPPRD  kota  Bandar  Lampung,  Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung, Mister Geprek  Lampung,  Hotel  Pelangi,  Family  Karaoke  Deniji,  dan Secure  Parking
Mall Kartini  terkait  implementasi  penggunaan tapping  box ,  hambatan-hambatan serta  upaya  yang  dilakukan  selama  penggunaan tapping  box .  Data  sekunder berupa  dokumentasi  dari  laporan  realisasi  dan  target  penerimaan  pajak  daerah (2017-2019),  masa  pajak  Oktober  2017  -  September  2018  yaitu  sebelum penggunaan tapping  box dan  masa  pajak  Oktober  2018  -  September  2019  yaitu setelah  penggunaan tapping  box .  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis statistik deskriptif dan uji beda parametrik yaitu uji beda paired sample t- test .

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Statistik Deskriptif

## Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Pajak Daerah Penggunaan Tapping Box N Nilai Minimum Nilai Maksimum Nilai Rata- Rata Standar Deviasi Restoran Sebelum 12 1.109.892.206 1.578.577.863 1,305.236.503,00 164.523.929,102 Sesudah 12 1.978.124.597 3.330.847.128 2.888.975.008,42 390.263.997,584 Hotel Sebelum 12 1.738.320.235 2.509.109.933 2.166.829.390,75 244.460.483,852 Sesudah 12 1.854.023.568 3.135.648.073 2.492.821.356,83 405.857.652,891 Hiburan Sebelum 12 1.039.898.345 1.838.133.263 1.526.661.978,42 241.960.743,594 Sesudah 12 1.707.431.526 2.874.529.389 2.157.591.391,58 384.039.371,878 Parkir Sebelum 12 331.354.984 456.301.946 390.218.149,75 37.390.576,112 Sesudah 12 491.069.977 746.326.804 655.134.557,42 78.881.850,758 Total Sebelum 48 4.219.465.770 6.382.123.005 4.085.014.754,92 688.335.732.633 Sesudah 48 6.030.649.668 10.087.351.394 6.039.088.514,25 1.259.042.873,1
Sumber: output SPSS
Uji statistik deskriptif dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari  nilai  rata-rata  ( mean) ,  standar  deviasi,  nilai  maksimum,  nilai  minimum  dari data  yang  diteliti.  Adanya  perbedaan  juga  dapat  dilihat  pada  Table  1  yang menunjukkan  jumlah  rata-rata  penerimaan  pajak  daerah  perbulannya  pada sebelum  penggunaan tapping  box yaitu  masa  pajak  Oktober  2017  -  September 2018  dan  sesudah  penggunaan tapping  box yaitu  masa  pajak  2017  -  September 2018.  Pajak  restoran  terjadi  peningkatan  yang  semula  Rp1.305.236.503,00 meningkat  menjadi  Rp2.888.975.008,42  atau  121,33%.  Pada  pajak  hotel  terjadi peningkatan  yaitu  yang  semula  Rp2.166.829.390,75  meningkat  menjadi Rp2.492.821.356,83  atau  15,04%.  Pajak  hiburan  terjadi  peningkatan  yang sebelumnya sebesar Rp1.526.661.978,42 meningkat menjadi Rp2.157.591.391,58 atau  41,33%.  Pajak  parkir  juga  mengalami  peningkatan  yaitu  yang  sebelum penerapan  monitoring  secara online sebesar  Rp390.218.149,75  meningkat menjadi Rp655.134.557,42 atau 70,45% .
Uji Normalitas dan Uji Hipotesis .
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  data  yang  diperoleh dari  penelitian  mempunyai  distribusi  yang  normal  atau  tidak.  Jika  data terdistribusi  normal  maka  uji  hipotesis  yang  digunakan  adalah  uji  statistik parametrik yaitu uji beda paired sample t-test , dan jika tidak berdistribusi normal menggunakan uji statistik non parametrik yaitu uji beda wilcoxon signed rank test .
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov
Sebelum Penggunaan Tapping Box Sesudah Penggunaan Tapping Box Pajak Daerah Statistic Df Sig. Pajak Daerah Statistic Df Sig. Restoran 0,179 12 0,200 * Restoran 0,242 12 0,051 Hotel 0,107 12 0,200 * Hotel 0,126 12 0,200 * Hiburan 0,129 12 0,200 * Hiburan 0,153 12 0,200 * Parkir 0,186 12 0,200 * Parkir 0,152 12 0,200 *

## Sumber: output SPSS
Table  2  menunjukkan  bahwa  data  memiliki  nilai  signifikansi  diatas  5% atau 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena  itu,  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  beda paired sampel t-test .
Tabel 3 Hasil Uji Beda Penerimaan Pajak Pajak Periode Mean t Sig. 2 tailed Restoran Sebelum 1.305.236.503 -18,684 0,000 Sesudah 2.888.975.008,42 Hotel Sebelum 2.166.829.390,75 -4,006 0,002 Sesudah 2.492.821.356,83 Hiburan Sebelum 1.526.661.978,42 -5,543 0,000 Sesudah 2.157.591.391,58 Parkir Sebelum 390.218.149,75 -15,415 0,000 Sesudah 655.134.557,42 Sumber: data olahan
Pengujian  pada  uji  beda paired  sampel  t-test pengambilan  keputusan hipotesis dapat dilakukan jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya hipotesis  ditolak  (Sugiyono  2013).  Berdasarkan  Tabel  3  terlihat  bahwa  pajak restoran  memiliki  nilai sig. sebesar  0,000  <  0,05  maka  hipotesis H1 diterima. Pajak hotel memiliki nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05 maka hipotesis H2 diterima. Pajak  hiburan  memiliki  nilai sig. sebesar  0,000  <  0,05  maka  hipotesis H3 diterima. Pajak parkir memiliki nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis H4 diterima.
Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa H1 diterima,  ini  berarti  terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box . Perbedaan ini dapat dilihat pada  hasil penelitian bahwa terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  restoran setiap  bulannya,  rata-rata penerimaan  pajak  restoran  per  bulan  meningkat  sebesar  Rp1.583.738.505  atau 121,33%.  Dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak  resetoran  setiap  bulannya maka  langkah  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  menerapkan  sistem  monitoring pajak  secara online menggunakan  alat tapping  box sangat  tepat  untuk  mencegah terjadinya kebocoran pajak restoran, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  PAD  kota  Bandar  Lampung.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rawadani  and  Fidiana  (2018); Wijayanti  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  restoran  mengalami  perbedaan
yang  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  pelaksaaan  sistem  pajak  online (tapping  box) .  Kemudian  hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Rasmini,  and  Mimba  (2021)  yang  menyatakan  penerapan tapping  box berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak restoran.
Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa H2 diterima,  ini  berarti  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  penerimaan  pajak  hotel  sebelum  dan  sesudah penggunaan tapping box . Perbedaan ini dapat dilihat pada  hasil penelitian bahwa terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  hotel setiap  bulannya,  rata-rata penerimaan pajak hotel per bulan meningkat sebesar Rp325.991.966 atau 15,04%. Dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak  hotel  setiap  bulannya  maka  langkah pemerintah  kota  Bandar  Lampung  menerapkan  sistem  monitoring  pajak  secara online menggunakan  alat tapping  box sangat  tepat  untuk  mencegah  terjadinya kebocoran  pajak  hotel,  sehingga  mampu meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah dalam  upaya  meningkatkan  PAD  kota  Bandar  Lampung.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rawadani  and  Fidiana  (2018); Wijayanti  (2020) yang menyatakan bahwa pajak hotel mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum  dan  sesudah  pelaksaaan  sistem  pajak  online (tapping  box) .  Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pratiwi and Merkusiwati (2019);
Rasmini,  and  Mimba  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan tapping  box , berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib hotel.
Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa H3 diterima,  ini  berarti  terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan tapping box . Perbedaan ini dapat dilihat pada  hasil penelitian bahwa terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  hiburan setiap  bulannya,  rata-rata penerimaan  pajak  hiburan  per  bulan  meningkat  sebesar  Rp630.929.413  atau 41,33%.  Dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak  hiburan  setiap  bulannya  maka langkah  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  menerapkan  sistem  monitoring  pajak secara online menggunakan  alat tapping  box sangat  tepat  untuk  mencegah terjadinya  kebocoran  pajak  hiburan,  sehingga  mampu  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  PAD  kota  Bandar  Lampung.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Firdaus  (2020)  yang  menyatakan bahwa  kerjasama  yang  dibangun  dalam  penyelenggaraan  program  pemasangan alat perekam pajak hiburan (tapping box) adalah suatu strategi dalam menciptakan sumber daya manusia perpajakan yang produktif.
Pajak Parkir Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa H4 diterima,  ini  berarti  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  penerimaan  pajak  parkir  sebelum  dan  sesudah penggunaan tapping box . Perbedaan ini dapat dilihat pada  hasil penelitian bahwa terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  parkir setiap  bulannya,  rata-rata penerimaan  pajak  parkir  per  bulan  meningkat  sebesar  Rp274.916.408  atau 70,45%.  Dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak  parkir  setiap  bulannya  maka langkah  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  menerapkan  sistem  monitoring  pajak secara online menggunakan  alat tapping  box sangat  tepat  untuk  mencegah
terjadinya  kebocoran  pajak  parkir,  sehingga  mampu  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  PAD  kota  Bandar  Lampung.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rawadani  and  Fidiana  (2018); Wijayanti  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  parkir  terjadi  perbedaan  yang signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  pelaksaaan  sistem  pajak online (tapping box) .
Implementasi Penggunaan Tapping Box pada Pajak Daerah Penggunaan tapping  box pada  pajak  daerah  dan  tata  cara  penggunaan sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2018 dan efektif dalam penerapannya pada tahun 2019. Berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik ( e-billing ) dibuat dengan menimbang peraturan daerah kota  Bandar  Lampung nomor 1 tahun 2011 sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  peraturan  daerah  nomor  12  tahun  2017 tentang  pajak  daerah.  Pelaksanaan  monitoring  secara online menggunakan tapping box pada pajak daerah kota Bandar Lampung ini berdampak positif yaitu mengurangi  kebocoran  pajak  dan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak.  Selain  itu, memberikan  kemudahan  pelayanan  dan  transparansi  kepada  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak  daerah,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Andre Setiawan, selaku kepala bidang pajak BPPRD kota Bandar Lampung:
“...  ya  karena  adanya  kebocoran  pajak  pada  tahun  2015-2017,  KPK mengevaluasi kita untuk melaksanakan program optimalisasi pajak daerah, salah satunya dengan memasang tapping box. Kita pasang alat ini karena wajib pajak yang  self  assessment,  kita  tidak  punya  data  yang  akurat  dari  omset  penjualan. Jadi  dengan  dipasangnya  tapping  box  semua  data  mereka  bisa  langsung  masuk ke kita, dengan begitu tujuan utama meningkatkan pajak daerah dapat tercapai”. Penggunaan alat tapping box pada dasarnya memiliki konsep ambil-kirim- simpan,  yaitu  data  transaksi  penjualan  pada  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  akan diambil  dari database oleh  pihak  BPPRD,  lalu  data  tersebut  dikirimkan menggunakan  alat  perekam tapping  box secara online ke  komputer server BPPRD. Setelah data diterima oleh BPPRD, data tersebut disimpan dan dijadikan dasar penghitungan besarnya pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir.
Tapping  box memiliki  3  jenis  alat  perekam  yaitu:  (1) Tapping  center digunakan  pada  para  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  dengan  memasangkan  alat perekam (tapping box) pada mesin kasir wajib pajak lalu menyambungkannya ke komputer server BPPRD  dengan  menggunakan  jaringan internet dan password , lalu  selanjutnya  pihak  BPPRD  dapat  mengakses  data  transaksi  penjualan  secara online . (2) Webservice digunakan untuk para pelaku usaha (wajib pajak) franchise yang  pusatnya  tidak  berada  di  suatu  daerah  tersebut.  Caranya  dengan  masuk  ke web pusat lalu mengambil data transaksi dari cloud secara online . (3) POS (point of  sales) digunakan  pada  para  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  dimana  dalam melakukan  perhitungan  pembayarannya  masih  menggunakan  kalkulator  atau masih  manual.  Alat  ini  disediakan  oleh  BPPRD  berupa  mesin  kasir  yang  telah terhubung  ke  komputer server BPPRD,  dijelaskan  oleh  Bapak  Ferry  Budhiman, selaku  kepala  sub  bidang  pengendalian  dan  pengawasan  BPPRD  kota  Bandar Lampung.
Apabila  terdapat  transaksi  melalui  pihak  ketiga  seperti  Mister  Geprek Unila  yang  melakukan  transaksi  pembayaran online menggunakan  aplikasi
Gojek/Gobiz,  dimana  data  transaksi  tersebut  juga  langsung  terekeman  oleh tapping  box karena  Mister  Geprek  telah  menggunakan  mesin  kasir  yang  mampu menginput  data  pembayaran  secara offline maupun online .  Begitu  juga  dengan Hotel  Pelangi  yang  melakukan  transaksi  pembayaran online menggunakan aplikasi  Traveloka,  PegiPegi,  Booking,  dan  lain  sebagainya.  Namun  apabila pelaku  usaha  (wajib  pajak)  belum  menggunakan  mesin  kasir  yang  dapat menampung  data  transaksi  pembayaran offline dan online dalam  satu  sistem, maka harus menginput data transaksi pembayaran online secara manual ke mesin kasir  yang  dipasangkan tapping  box ,  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Saudara  Roy TS,  selaku  pemilik  Mister  Geprek  Unila  dan  Bapak  Makmun  selaku  staf administrasi Hotel Pelangi.
Alat  monitoring online menggunakan Tapping  Box dijadikan  sebagai sarana  untuk  pemeriksaan.  Apabila  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  ingin membayarkan  pajak  terutangnya,  maka  pada  saat  itu  petugas  pajak  akan memeriksa  dan  membandingkan  dengan  alat  yang  sudah  terpasang  pada  usaha wajib  pajak  tersebut.  Jika  memang  terdapat  selisih  yang  cukup  banyak  maka petugas  pajak  akan  mengklarifikasi  dengan  mengeluarkan  surat  ketetapan  pajak kurang  bayar  (SKPKB)  kepada  wajib  pajak  yang  bersangkutan  ataupun sebaliknya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Ferry  Budhiman,  selaku  kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung:
“Karena  alat  tapping  box  bukan  suatu  ketetapan  dan  acuan,  namun  alat  ini sebagai  pembanding.  Contohnya,  wajib  pajak  melapor  bahwa  omset  10  juta perbulan,  sedangkan  di  alat  tapping  box  15  juta  perbulan,  kan  ada  selisih,  jadi harus  disesuaikan  dengan  alat  tersebut,  lalu  kita  bisa  liat  dari  keefektifan penggunaannya,  kejujuran  dapat  dilihat  dari  alat,  sebagai  bahan  analisa  real atau tidaknya wajib pajak melaporkannya”.
Objek pajak daerah merupakan suatu pelayanan baik jasa atau barang yang diberikan  oleh  pelaku  usaha.  Selanjutnya,  subjek  pajak  daerah  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  membeli  baik  berupa  jasa  atau  barang.  Artinya  pihak yang  menanggung  beban  pajak  restoran,  hotel,  hiburan,  dan  parkir  adalah konsumen  atau  pembeli,  sementara  pelaku  usaha  hanya  “dititipi”  pajak  tersebut oleh  konsumen  atau  pembeli  untuk  disetorkan  ke  kas  daerah.  Sementara,  pelaku usaha  hanya  membayar  pajak  penghasilan  (PPh)  dari  omset/laba  perbulannya (Direktorat Jenderal Pajak 2019).
Contoh  kasus  pajak  restoran  (Mister  Geprek).  Pada  tanggal  2  Februari 2020, Raihan makan di Mister Geprek di kota Bandar Lampung dengan membeli ayam geprek level 2 seharga Rp 16.000. Perhitungan pajak restoran atas transaksi ini  adalah  sebagai  berikut:  Pajak  restoran  :  Tarif  x  DPP  (dasar  pengenaan  pajak, jumlah pembayaran  yang  seharusnya diterima oleh restoran): 10% x Rp16.000 = Rp1.600.  Dalam  kasus  ini,  Raihan  membayar  kepada  Mister  Geprek  sebesar Rp17.600  yang  mencakup  nilai  tagihan  atas  pembelian  ayam  geprek  level  2 ditambah  dengan  pajak  restoran  sebesar  Rp1.600.  Kemudian,  Mister  Geprek menyetorkan pajak restoran yang “dititipkan” oleh Raihan sebesar Rp1.600 ke kas daerah  melalui  pihak  BPPRD.  Disini  terlihat  jelas  bahwa  pajak  restoran dibebankan kepada Raihan selaku pembeli, bukan Mister Geprek. Mister Geprek hanya menyetorkan pajak restoran (uang titipan) ke kas daerah (BPPRD).
Selanjutnya,  Mister  Geprek  dikenakan  pajak  atas  penghasilan  (PPh)  final UMKM  sesuai  dengan  PP.  23  Tahun  2018  dengan  tarif  tunggal  sebesar  0,5%
apabila omset atau peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000. Dalam penggunaan tarif  tersebut  telah  diatur  juga  mengenai  jangka  waktu  pengenaannya  yaitu:  (a) Bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun,  (b) Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma yaitu selama 4 tahun, (c) Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) selama 3 tahun.
Apabila  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  telah  melewati  jangka  waktu pengenaan tarif pajak PPh final UMKM dengan tarif 0,5%, maka selanjutya wajib pajak akan dikenakan tarif normal sesuai pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kebijakan  ini  dilakukan  agar  mendukung  keberlangsungan  UMKM  dan mempersiapkan  para  wajib  pajak  melaksankan  pembukuan  sehingga  siap  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  pajak  secara  umum  sesuai  dengan  UU  pajak penghasilan  (sesuai pasal 17 UU  nomor 36 tahun 2008). Tarif pajak penghasilan menurut pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut: (a) Tarif wajib pajak  orang  pribadi:  Tarif  progresif  (5%,  15%,  25%,  30%)  x  penghasilan  kena pajak (PKP). (b) Tarif wajib pajak badan apabila peredaran bruto  sampai dengan Rp4.800.000.000  dikenakan  tarif  22  (tahun  2020)  dan  20%  (tahun  2021), sementara  apabila  wajib  pajak  dalam  bentuk  perseroan  terbuka  dikenakan  tarif 19%  (tahun  2020)  dan  17%  (tahun  2021).  (c)  Tarif  wajib  pajak  badan  apabila peredaran bruto pertahun Rp4.800.000.000 s/d Rp50.000.000.000 akan mendapat fasilitas  dengan  pengurangan  tarif  sebesar  50%.  (d)  Tarif  wajib  pajak  badan apabila peredaran bruto pertahun diatas Rp50.000.000.000 dikenakan Tarif 25%.
Di  samping  itu,  pembayaran  dan  penyetoran  pajak  terutang  dapat dilakukan  secara  langsung  ataupun online ( system  e-billing ).  Adapun  tata  cara pembayaran  dan  penyetoran  pajak  daerah  yang  telah  diatur  dalam  PERDA  kota Bandar  Lampung  nomor  06  tahun  2018  tentang  sistem  pembayaran  pajak  secara elektronik  ( e-billing )  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Wajib  pajak  melakukan pembayaran  ke  bank  atau  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah, baik secara tunai maupun transfer ke rekening kas daerah. (2) Pembayaran dapat dilakukan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking , mobile banking , cash  management  service (CMS),  dan  fasilitas  lain  yang  dimiliki  dan dikembangkan oleh bank tempat pembayaran. (3) Apabila pembayaran mengalami gangguan,  maka  pembayaran  dilakukan  secara  langsung  kepada  bendahara penerimaan pajak (BPPRD). (4) Pembayaran dan penyetoran pajak secara transfer dinyatakan  sah  apabila  telah  dibukukan  pada  kas  daerah  dan  bukti  transfer  di jadikan  sebagai  surat  setoran  pajak  daerah  (SSPD).  (5)  Pembayaran  langsung kepada  bendahara  penerimaan  pajak  (BPPRD)  akan  mendapatkan  surat  setoran pajak daerah (SSPD).
Selanjutnya  para  pelaku  usaha  harus  melaporkan  SPT  masa  atau  tahunan ke  pihak  BPPRD  baik  yang  belum  atapun  yang  sudah  terpasang tapping  box secara langsung di kantor BPPRD maupun secara online menggunakan aplikasi e- filling .  Hal  ini  dilakukan  karena  alat tapping  box digunakan  hanya  sebagai  alat pemeriksaan  dan  pengawasan  terhadap  transaksi  penjualan  agar  pelaku  usaha (wajib  pajak)  jujur  terhadap  besaran  pajak  daerah  yang  akan  dibayarkan  dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.
Hambatan  dalam  Penggunaan Tapping  Box pada  Pajak  Daerah  di  Kota Bandar Lampung.
Hambatan yang terjadi pada saat tapping box akan dipasangkan ke pelaku usaha  yaitu  adanya  penolakan  dari  pihak  pelaku  usaha  dengan  berbagai  alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta  masih  kurangnya  pengetahuan  akan  betapa  pentingnya  pajak  untuk pembangunan  daerah.  Selain  itu,  adanya  oknum  pelaku  usaha  yang  mematikan alat tapping  box dengan  tujuan  menguntungkan  pelaku  usaha  itu  sendiri,  seperti yang dikatakan oleh Bapak Andre Setiawan, selaku  kepala bidang pajak  BPPRD kota Bandar Lampung.
Selain  itu,  hambatan  juga  dirasakan  pada  pelaku  usaha  hotel  yaitu  Hotel Pelangi  dan  pelaku  usaha  parkir  yaitu secure  parking Mall  Kartini  terhadap  alat tapping box adanya kerusakan pada server saat listrik padam yang mengakibatkan hilangnya  data  transaksi  penjualan  yang  membuat  pelaku  usaha  mencatat  data transaksi  penjualan  secara  manual  dan  harus  menunggu  pihak  BPPRD  untuk mengatasinya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Makmun,  selaku  staf administrasi  Hotel  Pelangi  dan  Bapak  Hendriansah,  selaku  pengelola secure parking Mall Kartini:
“...  pernah  kejadian  server  error  begitu  mati  lampu,  setelah  itu  alat  tidak  mau nyala karena tidak masuk windows, di situ datanya hilang ...”
Hambatan  lain  yang  terjadi  pada  Mister  Geprek  Unila,  Family  Karaoke Deniji dan Hotel Pelangi  yaitu adanya komplain dari pelanggan karena kenaikan harga  yang  disebabkan  oleh  pungutan  pajak.  Hal  ini  berdampak  pada  penurunan omset  penjualan.  Namun  kendala  ini  tidak  terjadi  pada secure  parking Mall Kartini karena pengelola parkir tidak menaikkan tarif parkirnya.
Upaya  Mengatasi  Hambatan  dalam  Penggunaan Tapping  Box pada  Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.
Upaya  yang  dilakukan  BPPRD  untuk  mengatasi  hambatan  bagi  pelaku usaha  (wajib  pajak)  yang  menolak  untuk  dipasangkan  alat tapping  box adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen. Sanksi ini berlaku juga bagi pelaku usaha yang  mematikan  alat tapping  box. Selain  itu,  Pemerintah  terus  melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pajak, sosialisasi tersebut dapat dilakukan di hotel,  kantor  kecamatan,  serta  melalui  pesan-pesan  disetiap  sudut  kota  dengan pemasangan  spanduk,  penggunaan videotron yang  menampilkan  video  berkaitan dengan  taat  membayar  pajak.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menambah  minat  wajib pajak  daerah  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak  daerahnya,  seperti  yang dijelaskan oleh Bapak Andre Setiawan, selaku  kepala bidang pajak  BPPRD kota Bandar Lampung:
“Jika  wajib  pajak  menolak  dipasangkan  tapping  box,  ada  sanksi  administrasi sesuai  Perda  nomor  6  tahun  2018  tentang  e-billing  yaitu  diberi  surat  teguran  1 sampai 3. Kalau belum mau juga, kita tutup sementara pelaku usaha. Jika masih tidak  mau,  kami  audit  karena  Pemda  berhak  mengaudit.  Setelah  diaudit,  bila ditemukan  ada  pelanggaran  dan  terbukti,  kami  pidana  sampai  dengan  tutup permanen”.
Upaya  pengawasan  yang  dilakukan  BPPRD  adalah  memasangkan  lampu indikator  yang  memiliki  arti  tiap  warna  lampunya  dan  terhubung  ke  komputer
server BPPRD.  Arti  dari  warna  lampu  tersebut  yaitu  apabila  alat  tersebut  tidak dimatikan oleh pelaku usaha maka lampu indikator akan berwarna hijau, apabila pelaku  usaha  mematikan  alat tapping  box selama  12  jam,  maka  lampu  indikator akan berwarna biru. Apabila pelaku usaha mematikan alat tapping box lebih dari 12 jam, maka lampu indikator berwarna kuning. Jika pelaku usaha mematikan alat tapping  box selama  24  jam  atau  lebih,  maka  lampu  indikator  akan  berwarna merah,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Ferry  Budhiman,  selaku  kepala  sub bidang pengendalian dan pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung.
Upaya lain yang dilakukan untuk permasalahan terkait dengan alat tapping box apabila  terjadi  kesalahan  pada  alatnya,  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  dapat menghubungi pihak BPPRD agar pihak BPPRD dapat langsung merespon terkait dengan  permasalahan  yang  dialami  oleh  wajib  pajak.  Namun  apabila  terjadi kerusakan alat tapping box yang disebabkan karena kesalahan wajib pajak, maka wajib pajak harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Selanjutnya,  upaya  yang  dilakukan  pelaku  usaha  yaitu  dengan  cara menjelaskan  kepada  pelanggan  bahwa  terjadinya  kenaikkan  harga  dikarenakan adanya pungutan pajak. Selain itu, pemasangan spanduk dari pemerintah maupun pribadi  menjelaskan  bahwa  di  tempat  usahanya  telah  di  pasang tapping  box dan akan dipungut pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan pemerintah, seperti yang  telah  di  jelaskan  oleh  pihak  Mister  Geprek  Unila,  Hotel  Pelangi,  Family Karaoke Deniji, dan secure parking Mall Kartini:
“...  makanya  kami  pasang  banner  agar  pelanggan  ga  kaget  dengan  kenaikan harga.  Ya  karena  ada  pajak,  kami  ada  kebijakan  dari  kasir  kalau  tiap pembayaran harus ada nota agar mereka juga tahu”.

## KESIMPULAN
Terdapat  perbedaan  signifikan  penerimaan  pajak  restoran,  pajak  hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Implementasi  penggunaan tapping  box sesuai  pasal  2  peraturan  daerah  kota Bandar  Lampung  nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik sudah berjalan baik. Hambatan yang terjadi selama penggunaan tapping box pada pajak daerah di kota Bandar Lampung yaitu: terdapat penolakan pelaku  usaha,  kurang  pahamnya  pelaku  usaha  terhadap  pentingnya  membayar pajak  daerah,  pelaku  usaha  sengaja  mematikan  alat tapping  box agar  tidak membayar  pajak  dalam  jumlah  yang  besar,  pelaku  usaha  merasa  dirugikan, merasa  tidak  percaya,  dan  merasa  diawasi  dalam  setiap  transaksinya,  adanya komplain  dari  konsumen  akibat  kenaikkan  harga  kepada  pelaku  usaha.  terdapat permasalahan  seperti  sistem  mengalami  gangguan/ error .  Upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  dalam  penggunaan tapping  box pada  pajak  daerah  di kota Bandar  Lampung  yaitu: memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan tapping box, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku  usaha,    pemasangan  spanduk/ banner pada  tempat  usaha,  menghubungi pihak BBPRD apabila terdapat permasalahan terkait alat tapping box , melakukan pembaharuan  pada tapping  box agar  lebih  baik  lagi  dan  dapat  meminimalisir kecurangan.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  hanya  menganalisis  penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Hal ini dikarenakan hanya keempat sektor pajak tersebut yang  terpasangkan tapping  box di  kota  Bandar  Lampung.  Kemudian  data penelitian pajak diambil mulai bulan Oktober 2017 - September 2018 dan setahun sesudah penggunaan tapping box bulan Oktober 2018 -  September 2019. Hal ini dikarenakan data pajak tahun 2020 belum dapat diperoleh dan dikhawatirkan akan mendapatkan  hasil  bias  yang  disebabkan  oleh  dampak  pandemi Covid-19 . Penelitian ini hanya mewawancara sebatas pihak  BPPRD kota Bandar  Lampung, Mister  Geprek  Lampung,  Hotel  Pelangi,  Family  Karaoke  Deniji,  dan secure parking Mall  Kartini.  Hal  ini  dikarenakan  data  kualitatif  berupa  wawancara tersebut hanya sebagai pendukung untuk data kuantitatif.
Pemerintah  dalam  hal  ini  BPPRD  kota  Bandar  Lampung  harus  terus mengupayakan  pemasangan  alat tapping box secara  merata  kepada  pelaku  usaha restoran,  hotel,  hiburan,  dan  tempat  parkir  yang  ada  sehingga  dapat mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah  kota  Bandar  Lampung.  Perlunya inovasi/kebijakan  lain  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  dalam  upaya  peningkatan  PAD.  Penelitian  ini  dapat menjadi  bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pajak daerah lainnya di Indonesia dengan harapan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Cintia,  Fesa  Marisa.  2019. Analisis  Perbandingan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan  Program  E-Filing  dalam  Melaporkan Spt Tahunan Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di  Provinsi  Lampung  Periode  2012-2017) .  Skripsi  Universitas  Lampung. http://digilib.unila.ac.id/56508/.
Darise,  Nurlan.  2009. Pengelolaan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU . Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Pajak Penghasilan . Diakses dari https://www.pajak.go.id/ tanggal 11 Maret 2021.
Firdaus,  Firdaus.  2020.  Inovasi  Administrasi  Perpajakan  Dalam  Optimalisasi Peneriamaan  Pajak  Daerah  (Studi  Pemasangan  Tapping  Box  Pada  Pajak Hotel,  Restoran  Dan  Hiburan  Di  Kota  Kendari). JIABI:  Jurnal  Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi 4 (2), 143-161.
https://doi.org/10.25139/jiabi.v4i2.3239.
Hasanusi,  Herman.  2018. Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandar  Lampung . Diakses dari: http://www.lampost.co/, tanggal 20 Oktober 2020.
Larasati,  Dewi  Citra,  and  Kresensia  Egi  Buga.  2020.  "Evaluasi  Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online ". Conference  on  Innovation  and  Application  of  Science  and Technology (CIASTECH 2020) Universitas  Widyagama Malang 155-166. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal- v2/index.php/ciastech/article/view/1859.
Mardiasmo,  Mardiasmo.  2016. Perpajakan  Edisi  Terbaru  2016 .  Yogyakarta: Andi.
Naimi,  Royan.  2020. Begini  Bentuk  Tapping  Box,  Alat  Perekam  Transaksi Membantu Perekam Pajak . Diakses dari https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2020/01/16/begini-bentuk- tapping-box-alat-perekam-transaksi-membantu-perekam-pajak,  tanggal  20 Oktober 2020.
Pratiwi, Ni Putu Mitha, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel". E-Jurnal  Akuntansi 26  (2),  1357-1385. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19.
Presiden  Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah .  Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Rawadani,  Aji  Rifqi,  and  Fidiana  Fidiana.  2018.  "Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online". Jurnal Ekonomi 23 (3), 272-289. http://dx.doi.org/10.24912/je.v23i3.413.
Rasmini,  Ni  Ketut,  and  Sri  Harta  Mimba.  2021.  "Tapping  Box  Application, Quality Service, Tax Knowledge, Tax Payer’s Obedience with Tax Penalty as  Moderating  Variable".  JEKT:  Jurnal  Ekonomi  Kuantitatif  Terapan  14 (1), 219-241. https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p11.
Sari,  Devi  Permata,  and  Jonathan  Latupeirissa.  2019.  "Analisis  Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama  Denpasar". JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen) 1 (1), 1-34.
https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/22.
Sholichin,  Eka  Ahmad.  2019. BPPRD  Bandar  Lampung  Sebut  Pertumbuhan Realisasi  Pendapatan  Daerah  Baik  Selama  2019 .  Diakses  dari https://lampung.tribunnews.com/2019/09/19/bpprd-bandar-lampung-sebut- pertumbuhan-realisasi-pendapatan-daerah-baik-selama-2019?page=all, tanggal 20  Oktober 2020.
Suardani,  Ni  Luh  Putu  Riska,  Gusti  Ayu  Purnamawati,  and  Putu  Sukma
Kurniawan.  2017.  "Efektivitas  Pelaksanaan  Monitoring  Pajak  Daerah Berbasis  Sistem  Informasi  Pada  Industri  Perhotelan  di  Kabupaten Buleleng". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntasi
8 (2), 1-11. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13190.
Sugiyono,  Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Walikota  Bandar  Lampung.  2017. Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung
Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah .  Banda Lampung: Walikota Bandar Lampung. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94719/perda-kota-bandar- lampung-no-12-tahun-2017. Walikota  Bandar  Lampung.  2018. Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik  (E-billing) .  Banda  Lampung:  Walikota  Bandar  Lampung. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/93773/perda-kota-bandar- lampung-no-06-tahun-2018.
Wijayanti,  Arlinda.  2020. Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Sebelum  dan Sesudah  Monitoring  Pajak  Berbasis  Online  dalam  Rangka  Peningkatan Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Surakarta  (Studi Empiris  Pada  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kota  Surakarta) .  Skripsi  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/81433/.