## PENDAHULUAN
Penerimaan  negara  dari  sektor  pajak menjadi  sumber  pemasukan  yang  utama untuk  menyokong  program  pembangunan negara  Indonesia.  Setiap  tahunnya  sektor perpajakan  selalu  mengalami  kebocoran sekiAN  persen  akibat  adanya  mafia perpajakan. Oleh karena itu, pemberantasan  mafia  perpajakan  atau yang biasa disebut sebagai markus tersebut menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya  kebocoran  atas  penerimaan
negara dari sektor pajak. Selain itu, apabila mafia perpajakan tersebut tidak diberantas akan  berdampak  buruk  pada  pembiayaan pembangunan negeri ini.
Bermula  dari  kasus  penyelewenangan oleh  pegawai  pajak  terkait  keberatan  dan banding  wajib  pajak pada tahun  2011  oleh Gayus  H.  Tambunan  sebagai  penelaah keberatan pada seksi bidang keberatan dan banding  di kantor  wilayah direktorat  Pajak. Kasus  yang  lain  adalah  kasus  Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, Muhammad

## Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan
Rudi Kurniawan, Didik Endro Purwoleksono Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email:  rudi.kurniawan@gmail.com
Naskah diterima 20 Agustus 2019, Revisi 15 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6284

## Abstrak
Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat  banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. Selain itu, para wajib pajak selalu berupaya untuk mengelabui atau tidak melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sebagaimana  diatur  dalam  undang  –  undang  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  dari  permasalahan  tersebut hendak  meneliti  mengenai  politik  hukum  pidana  di  bidang  perpajakan.  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  perundang  –  undangan  dan konseptual.  Dari  hasil  penelitian  ini  dihasilkan  suatu  konklusi  bahwa  politik  hukum  pidana  di  bidang perpajakan  dapat  ditinjau  dari  sistem  hukum  pidana  yang  meliputi  ketentuan  peraturan  perundang  – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum pidana tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan hukum  pidana atas terjadinya  pelanggaran dan kejahatan  di bidang perpajakan. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa denda. Penegakan  hukum  pidana  dan  administrasi  tersebut  berfungsi  untuk  ketertiban  sosial  agar  masyarakat patuh untuk membayar pajak yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan.

## Kata kunci : hukum politik, kriminal, pajak

## Abstract
Tax as a state income source has a central role in supporting development. However, the taxpayer's reluctance to pay taxes is higher considering the number of corruption events committed by the Fiscus at the Directorate General of Treasury Taxes. In addition, taxpayers are always attempting to trick or not perform the taxpayer's obligation as stipulated in tax laws. Therefore, the problem is about to research on criminal law politics in the field of taxation. To answer the problem will be to use a legal research method with an invite-invitation and conceptual approach. From the results of this research resulted in a conclusion that the political criminal law in the field of taxation can be reviewed from the criminal law system that includes the provisions of legislation, law enforcement officials, and the culture of law. The criminal law system aims to support the enforcement of criminal law for the occurrence of violations and crimes in the field of taxation. In addition to criminal law enforcement is also known enforcement of administrative law with penalties in the form of fines. Criminal law enforcement and administration is functioning for social order so that people are obedient to pay the allocated tax as a development fund.
Keywords: political law, criminal, taxation
Dian Irawan, Nuqisra bersama Eko Darmayanto,  Tommy  Hendanto,  Pargono Riyadi, dan yang terakhir Herry Setiadji dkk. Itu  merupakan  rentetan  mafia  pajak  yang merupakan  pegawai  DJP  Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Para pelaku tersebut pada umumnya  menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan  pemerasan  terhadap  wajib pajak.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sistem  perpajakan  di  Indonesia  masih rentan  untuk  dilakukan  penyimpangan terlebih minimnya kontrol pengawasan atas adanya sistem perpajakan.
Para  mafia  perpajakan  tersebut  muncul karena para wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami jak dan kewajibannya dari segi perpajakan sehingga  mengakibatkan  keengganan  dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah  perpajakan  melalui  jalur  hukum yang  benar.  Kejahatan  yang  terjadi  di bidang  perpajakan  lebih  terkait  dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan  wajib  pajak,  pejabat  pajak, atau  pihak  lain  agar  menaati  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Menurut Saidi  (2012),    hal  tersebut  didasarkan bahwa “hukum pajak tidak dapat memberikan  kegunaan  atau  kemanfaatan bila  pihak-pihak  dalam  kedudukan  sebagai stakeholder  atau  melaksanakan  tugas maupun  kewajiban  hukum  masing – masing.
Dari  perspektif  hukum,  kejahatan  di bidang  perpajakan  menunjukkan  bahwa ada  terlanggarnya  norma –  norma  hukum pajak. Bila di lihat dari perspektif sosiologis, kejahatan  perpajakan  telah  menunjukkan bahwa  suatu keadaan  nyata  adanya mafia perpajakan  yang  di  internal  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Munculnya kejahatan di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah hukum pajak berupaya membedakan antara kelalaian  dan  kesengajaan.  Perbedaan tersebut  tergantung  pada  niat  pelaku  saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing –  masing.  Kejahatan  di  bidang  perpajakan merupakan  awal  dari  delik  pajak  yang terkait  dengan  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.  Dari  latar  belakang  diatas, maka  dalam  artikel  ini  hendak  untuk
mengkaji  politik  hukum  pidana  dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.

## METODOLOGI
Untuk  menjawab  permasalahan  diatas akan  digunakan  metode  penelitian  normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Hukum di Bidang Perpajakan
Untuk  mengkaji  mengenai  arah  politik hukum  pidana  di  bidang  perpajakan  akan dibahas  dalam  suatu  ruang  lingkup  sistem hukum  pidana  yang terdiri  dari  aturan  yang berlaku, aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang berlaku terkait dengan perpajakan. Peraturan perundang – undangan mengenai perpajakan sudah ada 11  (sebelas)  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai perpajakan antara lain ketentuan umum  perpajakan,  Undang  Undang  Pajak Penghasilan, Undang Undang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah, Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang  Undang  Bea  Materai,  Undang Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,  Undang  Undang  Kepabeanan, Undang  Undang  Cukai,  Undang  Undang Pengadilan  Pajak,  Undang  Undang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Kesebelas peraturan  hukum  tersebut  telah  direvisi untuk memenuhi perkembangan zaman.
Aparat  penegak  hukum  dalam  bidang perpajakan  harus  dikualifikasikan  dala konteks penegakan hukum administrasi atau penegakan  hukum  pidana.  Untuk  aparat penega  hukum  administrasi  merupakan fiskus  pada  Dirjen  Pajak  Kemenkeu. Sedangkan  penegakan  hukum  pidana dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana yang  dimulai  dari  PPNS  pada  Dirjen  Pajak Kemenkeu, polisi bertugas untuk mengawasi proses  penydidikan  dari  PPNS  tersebut, jaksa,  dan  hakim  pada  pengadilan  negeri. Aparat penegakan hukum memiliki peranan penting  dalam  proses  penegakan  hukum karena  aparat  penegak  hukum  harus memiliki integritas untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Budaya  hukum  merupakan  salah  satu faktor yang menjadi bagian dari berjalannya suatu  sistem  hukum.  Yang  dimaksud dengan budaya hukum adalah pengetahuan
publik, pola-pola sikap, dan sikap masyarakat  yang  berhubungan  dengan institusi  hukum  (Friedman,  1975).  Budaya hukum  masyarakat  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wujud kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan peraturan  perundang  undangan.  Apabila terjadi tindak pidana dalam bidang perpajakan  selain  menggunakan  sistem peradilan  pidana,  tetapi  juga  membutuhkan peran  serta  masyarakat  bersama –  sama dalam  menegakkan  ketentuan  perpajakan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk  pengawasan  masyarakat  dalam konteks penegakan hukum sehingga diharapkan  muncul  suatu  keadilan  bagi masyarakat dengan dilandaskan pad amoralitas  dan  spiritualitas.  Kontrol  yang dilakukan  masyarakat  selain  pada  tahapan penegakan hukum, tetapi juga dalam lingkup penyelenggaraan negara berupa perpajakan.
Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang Perpajakan
Dalam  penegakan  hukum  perpajakan dikenal  dua  sistem  hukum  yaitu  hukum administrasi  dan  hukum  pidana.  Untuk ruang  lingkup  hukum  administrasi  dikenal penegakan hukum administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan. Penegakan hukum administrasi  merupakan  suatu  prosedur yang  harus  dilalui  terlebih  dahulu  dalam proses penegakan hukum perpajakan sebelum  nantinya  akan  menggunakan instrumen hukum pidana.
Menurut  de  Haan  (1986),  penegakan hukum administrasi diartikan sebagai “penerapan sanksi administrasi”.
Pengenaan  sanksi  administrasi  sebagai bentuk penegakan hukum paling mendominasi  dalam  proses  perpajakan karena yang sering terjadi adalah terjadinya pelanggaran  yang  bersifat  ringan.  Adapun contohnya adalah ketika seorang wajib pajak terlambat  membayar  pajak,  maka  akan dikenai  denda  keterlambatan.  Penegakan hukum administrasi relatif lebih mudah untuk ditegakkan karena tidak perlu melalui proses litigasi yang terlalu berbelit dan dapat secara langsung diterapkan oleh aparat pemerintah di bidang pajak. Oleh karena itu, perlu suatu instrumen  yang  memungkinkan  aparat melaksanakan penegakan hukum agar tidak
terhambat.  Instrumen  penegakan  hukum administrasi  tersebut  berupa  pengawasan dan  penerapan  sanksi  (Ten  Berge dalam Hadjon, 1986).
Instrumen pengawasan merupakan instrumen preventif untuk memaksakan para wajib  pajak  patuh  terhadap  ketentuan perpajakan.  Sementara  penerapan  sanksi pidana merupakan upaya represif agar para wajib  pajak  patuh  dan  jera  untuk  tidak mengulangi  perbuatannya  lagi.  Sanksi administrasi  yang  dapat  dikenakan  pada bidang pajak sebagai berikut :
1.  Sanksi bagi wajib pajak atau penanggung pajak berupa bunga, kenaikan 50 % atau 100 %, dan denda; 2.  Sanksi bagi pihak ketiga berupa denda;
3.  Sanksi bagi pihak aparatur pemerintahan. Optimalnya penegakan hukum
administrasi tidak bisa dilepaskan dari peran para  pejabat  berwenang  di  direktorat jenderal pajak kementerian keuangan karena  kewenangan  pengenaan  sanksi administrasi  ada  pada  jabatan –  jabatan tersebut.  Kewenangan  inilah  yang  menjadi suatu celah untuk
dilakukannya penyalahgunaan  kewenangan  apabila  tidak ada kontrol yang tepat.
Selain mengoptimalkan penegakan hukum  administrasi,  tetapi  juga  ada  peran hukum pidana pada bidang pajak yang diatur dalam  ketentuan  pidana  UU  Perpajakan. Penegakan hukum  pidana dapat dikenakan pada wajib pajak, penanggung pajak, pihak ketiga,  dan  juga  pada  fiskus  (pihak  yang memungut pajak).
Penegakan hukum pidana juga
menjangkau para fiskus karena kecenderungan para fiskus juga melakukan tindak pidana sebagaimana perkara  perkara yang  pernah  terjadi  hingga  tahun  2019  ini. Kasus  pertama  yang  muncul  ke  publik adalah  perkara  korupsi  pajak  dengan terdakwa Gayus Tambunan. Kasus tersebut memberikan  efek  yang  cukup  signifikan pada masyarakat yang menyebabkan enggan  untuk  membayar  pajak.  Hingga tahun  2018  kemarin  juga  masih  ada beberapa  kasus  korupsi  yang  terungkap juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan.
Kasus –  kasus  korupsi  yang  terjadi tersebut  salah  satu  faktornya  adalah penyelesaian  sengketa  pajak  yang  masih ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak  (BPSP)  yang  tidak  masuk dalam  kategori  kekuasaan  kehakiman. BPSP  tersebut  masuk  dalam  kekuasaan eksekutif  dibawah  Dirjen  Pajak  Kemenkeu. Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak,  maka  kedudukannya  pengadilan pajak  ada  dibawah  Mahkamah  Agung. Konsekuensinya  Mahkamah  Agung  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  hakim, dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak.
Tindak pidana perpajakan yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  terbagi  dalam pelanggaran  dan  kejahatan.  Pelanggaran merupakan  tindak  pidana  ringan  dimana ancaman  pidananya  berupa  kurungan selama –  lamanya  1  (satu)  tahun  atau dengda  sebesar  2  (dua)  kali  atau  dapat dikenai tindakan administrasi apabila pelanggaran  hanya  menyangkut  hal –  hal administasi saja.
Rumusan  pelanggaran  sebagaimana diatur  dalam  Undang –  Undang  Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya  ketiga  menjadi  Undang Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yakni :“Barangsiapa karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan pemberitahuan,  atau  menyampaikan  surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana  dengan  pidana  kurungan  selama lamanya  satu  tahun  dan  denda  setingi tingginya  sebesar  2  (dua)  kali  pajak terhitung”.
Selain  kualifikasi  tindak  pidana  sebagai pelanggaran,  dalam  UU  KUP  juga  diatur mengenai tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP yang unsurnya  sebagai berikut :
“Barangsiapa dengan sengaja tidak mendaftarkan  diri  atau  menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunaka tanpa hak  NPWP  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2,  atau  tidak  menyampaian  SPT, dan/atau menyampaikan SPT atau keterangan  yang  isinya  tidak  benar  atau tidak lengkap, dan memperlihatkan
pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang  palsu”.  “Ancaman  pidana  dilipat gandakan  apabila  terpidana  melakukannya lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu setahun”.  Perbedaan yang siginifikan antara  pelanggaran  dengan  kejahatan dalam  konteks  tindak  pidana  perpajakan adalah  kesengajaan  atau  kealpaan  dalam suatu  perbuatan  untuk  tidak  melakuakn kewajiban  perpajakan.  Pengaturan  hukum pidana  dalam  bidang  perpajakan  tersebut merupakan suatu usaha untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Menurut Waluyo (1994), pengaturan tindak pidana dalam UU KUP tersebut bertujuan untuk menumbuhkan  rasa  disiplin  dan  kesadaran hukum  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan. Menurut Effendy (2012) penegakan  hukum  pidana  yang  didukung oleh  sistem  peradilan  pidana  tersebut didukung dalam 4 (empat) fungsi yaitu :
1.  Fungsi pembuatan undang – undang;
2.  Fungsi penegakan hukum sebagai solusi untuk ketertiban sosial;
3.  Fungsi  pemeriksaan  persidangan  untuk menentukan  kesalahan  terdakwa  dan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana;
4.  Fungsi rehabilitasi terpidana yang meliputi aktivitas pemasyarakatan, pelayan  sosial  terkait,  dan  lembaga kesehatan mental dengan maksud untuk nerecovery  keadaan  terpidana  kepada kehidupan normal dan produktif.

## KESIMPULAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan yang memiliki peran sentral dalam pembangunan  negara.  Tidak  jarang  sering terjadi kejahatan di bidang perpajakan untuk menghindari  kewajiban  pengenaan  pajak terhadap  wajib  pajak.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian terkait dengan arah kebijakan hukum pidana dalam  bidang  perpajakan  sebaga  upaya preventif  dan  represif  untuk  mengamankan setoran  dari  sektor  pajak.  Politik  hukum pidana  di  bidang  perpajakan  dapt  ditinjau dari  sistem  hukum  pidana  yang  meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya,  aparat  penegak  hukum,  dan budaya  hukum  masyarakatnya.  Dari  ketiga bagian sistem hukum pidana tersebut sudah saling  berusaha  untuk  saling  mendukung dalam  proses  penegakan  hukum  pidana.
Penegakan  hukum  pidana  dilakukan  oleh PPNS di Dirjen Pajak Kemenkeu untuk dua model tindak  pidana  yaitu  pelanggaran  dan kejahatan.  Kedua  model  tindak  pidana tersebut  berbeda  pada  unsur  dan  sanksi yang  dikenakan  dimana  untuk  kejahatan sanksinya  lebih  berat  dari  pelanggaran. Selain  penegakan  hukum  pidana  juga dikenal  penegakan  hukum  administrasi  di bidang  perpajakan  yang  dilakukan  oleh fiskus  pada  Dirjen  Pajak  Kemenkeu  RI. Sanksi yang dijatuhkan juga hanya sebatas sanksi administrasi biasanya berupa denda. Dalam  proses  penegakan  hukum  pidana tersebut  memiliki  fungsi  sebagai  sarana untuk  mengatur  ketertiban  sosial  agar  para wajib  pajak  patuh  untuk  membayar  pajak dan apa yang diatur dalam undang-undang.
DAFTAR PUSTAKA
De Haan, P., et. al.1986. Bestuursrecht in de sociale Rechtstaa. Kluwer. Deventer.
Effendy, Marwan. 2012. Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam  Penegakan  Hukum .  Jakarta. Referensi.
Friedman, L.M. 1975. The Legal System : A Social  Science  Perspective. Russel. Sage Foundation. New York.
Hadjon,  P.M.  1986. Penegakan  Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan  Hidup. Fakultas  Hukum
Universitas Airlangga. Surabaya
Saidi,  M.D.  2011. Kejahatan  Di  Bidang Perpajakan , Raja Grafindo Persadam Jakarta.