## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
RESTORATIF JUSTICE DALAM BINGKAI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020
La Niasa Universitas Sulawesi Tenggara laniasa1960@gmail.com
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
Sakticakra Salimin Afamery Universitas Sulawesi Tenggara
Sakti.cakra15@gmail.com

## ABSTRAK
Asas  Ultimum  Remedium  mengartikan  bahwa  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir/obat  terakhir  ketika  sanksi  hukum  lainnya  tidak  dapat  ditempuh.  Asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat  ditempuh  ketika  penegakan  hukum  lainnya  tidak  dapat  berjalan.  Penegakan hukum  terhadap  seseorang  pelaku  dengan  mengedepankan  asas  restoratif  justice mengutamakan  penyelesaian  perkara  dengan  jalan  perundingan/musyawarah dengan  mendengarkan  aspirasi  dari  pelaku  maupun  korban  tindak  pidana. Keberadaan  asas  ultimum  remedium  dalam  Perja  No  15  Tahun  2020  bahwa  proses berperkara  di  persidangan  dan  penjatuhan  sanksi  terhadap  tersangka  haruslah menjadi  obat  terakhir  dalam  hal  ini  penuntut  umum  harus  mengutamakan  upaya perdamaian  dengan  keadilan  restoratif  pemulihan  seperti  keadaan  semula  sehingga terhadap  perkara  yang  sudah  ditempuh  upaya  damai  maka  penuntut  umum  dapat menghentikan suatu proses penuntutan.
Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Penghentian Penuntutan

## ABSTRACT
The Ultimum Remedium principle means that criminal law is a last resort / last resort when other legal sanctions cannot be taken. The principle of ultimum remedium where the imposition of criminal sanctions is a last resort that can be taken when other law enforcement  cannot  run.  Law  enforcement  against  a  perpetrator  by  prioritizing  the principle  of  restorative  justice  prioritizes  case  settlement  by  way  of  negotiation  / deliberation by  listening  to  the  aspirations of  the perpetrators  and victims  of criminal acts. The existence of the ultimum remedium principle in Perja No. 15 of 2020 that the litigation process in court and the imposition of sanctions on suspects must be the last remedy in this case the public prosecutor must prioritize peace efforts with restorative justice,  recovery  as  before,  so  that  in  cases  that  have  been  pursued  peacefully,  the prosecutor public can stop a prosecution process.

## Keywords:  Restorative  Justice;  Ultimate  Remedium;  Termination  of Prosecution
1. Pendahuluan
Penegakan  hukum  dalam  masyarakat  negara  modern  dewasa  ini  telah diorganisasi sedemikian rupa, sehingga  orang yang menjadi korban atau menderita kerugian  (material  maupun  immaterial)  akibat  pelanggaran  hukum  tersebut  tidak menyelesaikan  dengan  caranya  sendiri,  tetapi  dengan  cara  tertentu  menurut ketentuan  yang  berlaku.  Penegakan  melalui  Hukum  pidana  materil  terdiri  atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang  diancamkan  terhadap  perbuatan  itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
Keadilan  restoratif  merupakan  bagian  dari  pemidanaan,  tetapi  konsep pemidananaan  tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil maupun  materil.  Konsep  Pemidanaan  juga  bermaksud  untuk  menemukan  jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Cara penyelesaian dengan  konsep  keadilan  restoratif  juga  di  luar  proses  peradilan  atau  tidak sepenuhnya  mengikuti  acara  peradilan  pidana  karena  tidak  hanya  terbatas  pada ketentuan  hukum  pidana  tetapi  harus  juga  diamati  dari  kriminologi  dan  sistem pemasyarakatan.
Keadilan  restoratif  berbeda  dengan  keadilan  retributive yang  dianut  sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu:  pertama,  melihat  tindakan  kriminal  secara  komprehensif.  Tidak  saja mendefinisikan  kejahatan  sebagai  pelanggaran  hukum  semata,  namun  juga memahami  bahwa  pelaku  merugikan  korban,  masyarakat  dan  bahkan  dirinya sendiri.  Kedua,  melibatkan  banyak  pihak  dalam  merespon  kejahatan,  tidak  hanya sebatas  urusan  pemerintah  dan  pelaku  kejahatan,  namun  juga  korban  dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa kerugian dapat  dipulihkan  atau  dicegah.  konsep  restorative  justice  yaitu  suatu  konsep penyelesaian  konflik  yang  terjadi  dengan  melibatkan  para  pihak  yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga  pelaku,  masyarakat,  dan  penengah  (moderator).  Musyawarah  yang dilakukan  ini  penting  untuk  menentukan  tindakan  atau  hukuman  yang  tepat
terhadap  pelaku. Tindakan atau  hukuman yang diberikan bermanfaat  bagi pelaku, masyarakat dan korban atas kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.
Dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 35 huruf  C  Memberikan  kewenangan  kepada  jaksa  agung  untuk  dapat mengesampingkan  perkara  hukum  demi  kepentingan  umum,  hal  tersebut merupakan  implementasi  dari  keadilan  restorative  dengan  orientasi  tindak  pidana yang  dilakukan  tidak  perlu  diteruskan  pada  tahap  persidangan.  Kewenangan tersebut  diperluas  dengan  lahirnya  perja  no  15  tahun  2020  tentang  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative  yang  secara  substansial  memberikan kewenangan  penuntut  umum  untuk  menghentikan  penuntutan  suatu  perkara tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  artinya  lebih  berorientasi  pada pemulihan  seperti  keadaan  semula.  Dalam  konsepsi  asas  ultimum  remedium dimana  penjatuhan  sanksi  pidana  merupakan  upaya/obat  terakhir  yang  dapat ditempuh  ketika  penegakan  hukum  lainnya  tidak  dapat  dijalankan.  Pemidanaan terhadap  seseorang  pelaku  dengan  mengedepankan  asas  restoratif  justice mengutamakan  penyelesaian  perkara  dengan  jalan  perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana.
Adapun  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  pembahasan  penulis  adalah Bagaimanakah  Konsep  Restoratif  Justice  Dalam  Bingkai  Asas  Ultimum  Remedium terhadap  penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Perja  No  15  Tahun  2020  ?  serta Bagaimanakah Konsep umum Penghentian Penuntutan dalam Undang – Undang No 8 tahun 1981 (KUHAP) dan Perja No 15 Tahun 2020 ?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  atau  tipe  penelitian  hukum normatif,  dimana  penelitian  Hukum  Normatif  adalah  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
a) Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan  Perundang  –  Undangan  ( statute  aprroach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  bahan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  bahan  acuan  dasar  dalam  melakukan penelitian  yang  berhubungan  dengan  Restoratif  Jusice  Dalam  Konteks  Ultimum Remedium  Terhadap  Penghentian  Penuntutan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020.
b) Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tentang  Asas  Ultimum Remedium  dalam  Bingkai  Restoratif  Justice  menurut  Perja  Nomor  15  Tahun  2020 peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum tersebut dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## Sumber Bahan Hukum 1) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  otoritas,  yang terdiri  dari  Peraturan  Perundang-Undangan,  catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Putusan  Hakim.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
5. Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  meliputi;  Dokumen,  Buku,  Makalah,  Jurnal-Jurnal  Hukum, Laporan  Penelitian  terkait  Restoratif  Justice  Dalam  Bingkai  Asas  Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan  Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020

## Pengumpulan Bahan Hukum
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  prosedur  inventarisasi  dan diidentifikasi  Peraturan  Perundang-Undangan,  serta  klafikasi  dan  sistematisasi bahan  hukum  sesuai  permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  itu,  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan Studi  Kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mencatat membuat  usulan  bahan-bahan  pustaka,  maupun  penelusuran  melalui  media internet  berkaitan  dengan  Restoratif  Justice Dalam  Bingkai  Asas  Ultimum Remedium  Terhadap  Penghentian  Penuntutan    Berdasarkan  Perja  No  15  Tahun 2020
3. Pembahasan
a. Restoratif  Justice  Dalam  Bingkai  Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap Penghentian Penuntutan  Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020
Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  yang  selanjutnya  disebut  Perja No 15 tahun 2020 merupakan manisfestasi terhadap Keadilan Restoratif yang tidak sekedar  berfokus  pada  pelaku  tindak  pidana  tetapi  juga  pada  korban.  Hal  ini merupakan  penyetaraan  terhadap  keseimbangan  hak  antara  pelaku  tindak  pidana dan  korban  dengan  ditempuhnya  upaya  perdamaian  sebagai  wujud  nyata  dari keadilan  restorative.  Dalam  Perja  No  15  tahun  2020,  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  merupakan  bagian  dari  kewenangan  penuntut umum untuk menutup perkara  demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan  alasan  telah  adanya  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  ( afdoening buiten process ).
Restoratif  Justice  adalah  alternatif  yang  populer  di  berbagai  belahan  dunia untuk  penanganan  perbuatan  melawan  hukum  karena  menawarkan  solusi  yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para
korban,  pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat.  Upaya  perdamaian  dalam  bentuk penghentian  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  hal  yang  wajib  dilakukan setelah adanya pelimpahan berkas dari kepolisian, hal ini tentunya memiliki syarat secara yuridis yang diatur dalam Perja No 15 Tahun 2020 adapun syaratnya yaitu :
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp2.500.000,00  (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Selain persyaratan yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) tersebut persyaratan yang  harus  dipenuhi  untuk  menghentikan  suatu  proses  penuntutan  berdasarkan keadilan Restoratif adalah:
a. telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh Tersangka dengan cara :
1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. Mengganti kerugian Korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. Masyarakat merespon positif.
Restorative  Justice adalah  sebuah  pendekatan  yang  menekankan  pada memulihkan  kerugian  yang  disebabkan  atau  ditimbulkan  oleh  perbuatan  pidana. Memulihkan  kerugian  ini  akan  tercapai  dengan  adanya  proses-proses  kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan). Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Perja No 15 tahun 2020 menyatakan sebagai berikut:
(1) Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan:
a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;
d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Subjek, Objek, Kategori, Dan Ancaman Tindak Pidana;
b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
c. Tingkat ketercelaan;
d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. Cost and benefit penanganan perkara;
f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.
Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif  (Restorative  Justice)  merupakan pendekatan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  yang  saat  ini  kembali  banyak disuarakan di  berbagai  negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, Korban dan pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat  mencapai  perdamaian  dengan
mengedepankan  win-win  solution,  dan  menitikberatkan  agar  kerugian  korban tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan  pelaku  tindak  pidana.  Secara  normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang  mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.
Di  sisi  korban,  keadilan  restoratif  memberi  penguatan  untuk  memberikan kesempatan  pelaku  tindak  pidana  untuk  mengungkapkan  rasa  penyesalan  kepada korban  dan  lebih  baik  bila  difasilitasi  bertemu  dalam  pertemuan  yang  dilakukan secara  professional.  Perspektif  keadilan  restoratif  ini  sebagai  akibat  adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya  pemulihan  ( restorative ).  Dalam  upaya  pemulihan  korban  bilamana  dengan pilihan  pendekatan  yang  lebih retributive dan legalistic sulit  untuk  mengobati  luka korban.  Maka  keadilan  restoratif  berupaya  untuk  menekankan  tanggung  jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.
Pada  pelaku  tindak  pidana  proses  perdamaian  merupakan  bentuk  rasa penyesalan  dan  pengakuan  bersalah  atas  prilakunya  yang  menyebabkan kesengsaraan  bagi  korban,  selain  itu  bagi  korban  tindak  pidana  adanya  upaya perdamaian  sebagai  wujud  untuk  adanya  pemulihan  terhadap  hak-hak  nya  yang telah  dirampas  sebagai  korban  tindak  pidana.  Perdamaian  merupakan  cara  untuk mendapatkan win -win solution antara pelaku dan korban.  Berdasarkan Konstruksi yuridis pada pasal 9 perja  no 15 tahun 2020 adapun tata cara perdamaian adalah sebagai berikut :
(1) Proses  perdamaian  dilakukan  secara  sukarela,  dengan  musyawarah  untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
(2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
(3) Penuntut  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  tidak  mempunyai kepentingan  atau  keterkaitan  dengan    perkara,  Korban,  maupun  Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
(4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau  kondisi  geografis,  proses  perdamaian  dapat  dilaksanakan  di  kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
(5) Proses  perdamaian  dan  pemenuhan  kewajiban  dilaksanakan  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  penyerahan  tanggung  jawab  atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
Perja  No  15  Tahun  2020  tersebut  mengilhami  bahwa  pemidanaan  melalui proses  peradilan  merupakan  upaya  terakhir  atau  sebagai ultimum  remedium (obat terakhir)  yang  dapat  ditempuh  ketika  upaya  perdamaian  oleh  para  pihak  tidak memenuhi kesepakatan, hal ini termuat dalam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi:
Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum
a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
b. Membuat  Nota  pendapat  bahwa  perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan  dengan menyebutkan alasannya; dan
c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
Tampaknya,  dalam  Perja  No  15  tahun  2020  para  pembentuk  masih  tetap memperhatikan asas ultimum remedium dalam hal perkara tersebut dilanjutkan pada
tahap  persidangan  yang  tentunya  akan  bermuara  pada  pemberian  sanksi  pidana. Sanksi pidana tersebut sebagai upaya terakhir setelah upaya – upaya yang lain tidak dapat  ditempuh/  dianggap  tidak  berhasil.  Asas ultimum  remedium berarti  sarana terakhir  atau  obat  terakhir  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana.  Perja  No  15  tahun  2020  menjadi  salah  satu  Instrumen  peraturan  yang  di keluarkan  oleh  Kejaksaan  yang  memberi  penjelasan  bahwa  penjatuhan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  tidak  selalu  dapat  memulihkan  keadaan  yang  telah  rusak atas  adanya  tindak  pidana  tersebut,  sehingga  adanya  konsep  keadilan  restoratif perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam pemulihan keadaan yang timbul sebagai akibat tindak pidana.
b. Penghentian  Penuntutan  Dalam  Undang  –  Undang  No  8  Tahun  1981 (Kuhap) Dan Perja No 15 Tahun 2020
Penghentian  penuntutan  dalam  konstruksi  Undang  –  Undang  Nomor  8  tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  yang selanjutnya di sebut KUHAP diatur dalam pasal 140 KUHAP. Penghentian penuntutan memiliki kesamaan dengan penghentian penyidikan. Penghentian penuntutan diatur  dalam pasal 140 ayat (2)
“Dalam  hal  penuntut  umum  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternnyata  bukan peristiwa  tindak  pidana  atau  perkara  ditutup  demi  hukum,  penuntut  umum menuangkan hal tesebut dalam surat ketetapan”
Ketentuan  Pasal  140  ayat  2  KUHAP  menyebutkan  hal-hal  yang  dapat digunakan  sebagai  alasan  untuk  menghentikan  penuntutan  adalah  tidak  terdapat cukup  bukti,  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau perkara  ditutup  demi  hukum.  Perkara  ditutup  demi  hukum  sebagai  alasan penghentian  penuntutan  pada  prinsipnya  didasarkan  pada  alasan  ne  bis  in  idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana  (Pasal  78  KUHP),  tidak  adanya  pengaduan  dalam  delik  aduan  (Pasal  72 KUHP) dan affdoening buiten procces (Pasal 82 KUHP).
Kedudukan  tersangka  yang  berhak  mendapatkan  penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restorative dibatasi pada beberapa Ketentuan dalam Perja No 15 Tahun 2020 yakni :
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak pidana  dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp2.500.000,00  (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Selain  itu  untuk  menghentikan  suatu  proses  penuntutan  berdasarkan keadilan Restoratif didasarkan pada:
a. telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh Tersangka dengan cara :
1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. Mengganti kerugian Korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. Masyarakat merespon positif.
Ketentuan  penghentian  penuntutan  dalam  Perja  No  15  Tahun  2020 merupakan  perluasan  dari  penghentian  penuntutan  yang  terdapat  dalam  KUHAP. Penghentian  penuntutan  oleh  penuntut  umum  dalam  perja  no  15  tahun  2020
tesebut  merupakan  manifestasi  dari  keadilan  restoratif  oleh  kejaksaan  untuk  tidak melanjutkan  perkara  tersebut  pada  tahap  persidangan  dengan  persyaratan  secara yuridis  yang  diatur  dalam  Perja.  Penghentian  penututan  dalam  perja  tersebut merupakan  perluasan  dari  penghentian  penuntutan  dalam  KUHAP,  tetapi  dalam perja  kewenangan  kejaksaan  lebih  menekankan  pada  prinsip  oprtunitas  untuk menghentikan  perkara  tersebut  demi  kepentingan  umum  sekalipun  tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana.
Penuntutan  dalam  KUHAP  didasarkan  pada  prinsip  legalitas  artinya  bahwa segala  tindakan  dari  penuntut  umum  dalam  melakukan  penuntutan  haruslah didasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  dalam  hal  ini penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seseorang tersangka untuk diadili  di  persidangan.  Sedangkan  Dalam  undang  –  undang  kejaksaan  menganut Prinsip  oportunitas  yang  memberi  kewenangan  kepada  jaksa  agung  untuk  dapat menghentikan/mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian  penuntutan  dalam  Perja  no  15  tahun  2020  lebih  menekankan  pada prinsip  oportunitas  yakni  penuntut  umum  dapat  melakukan  penghentian penuntutan  demi  kepentingan  umum  walaupun  seseorang  tersangka  terbukti melakukan  tindak  pidana,  hal  tersebut  merupakan  manifestasi  dari  keadilan restorative ( Restoratif Justice ). Pendekatan Restoratif Justice ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan  fokus  antara  korban,  pelaku  dan  masyarakat  yang  terkena dampak  tindak  pidana.  Terkait  pilihan  untuk  menerapkan  pendekatan  keadilan restoratif yang harus dilakukan secara sukarela, perdamaian sesungguhnya menjadi pintu  masuk  untuk  dapat  diterapkannya  pendekatan  ini.    Selalu  terdapat kemungkinan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  konflik  atau  sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak  dengan  melibatkan  baik  subsistem  yang  terdapat  didalam  maupun  diluar sistem peradilan pidana.
4. Kesimpulan
Keberadaan  asas  ultimum  remedium  dalam  Perja  No  15  Tahun  2020  secara implisit diatur dalam pasal pasal 8 ayat (7), bahwa proses berperkara di persidangan dan  penjatuhan  sanksi  terhadap  tersangka  haruslah  menjadi  obat  terakhir  dalam hal  perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  tidak  tercapai.  Penuntut  umum  harus mengedepankan/mengutamakan  upaya  perdamaian  dengan  keadilan  restorative (Restoratif  Justice)  antara  pelaku  dan  korban.  Penjatuhan  sanksi  pidana  dapat ditempuh  ketika  upaya  perdamaian  oleh  para  pihak  tidak  memenuhi  kesepakatan atau setelah upaya – upaya yang lain tidak dapat ditempuh/ dianggap tidak berhasil.
Penghentian  Penuntutan    Pasal  140  ayat  2  KUHAP  menyebutkan  hal-hal  yang dapat  digunakan  sebagai  alasan  untuk  menghentikan  penuntutan  adalah  tidak terdapat  cukup bukti, peristiwa tersebut  ternyata  bukan merupakan tindak pidana atau  perkara  ditutup  demi  hukum.  Perkara  ditutup  demi  hukum  sebagai  alasan penghentian  penuntutan  pada  prinsipnya  didasarkan  pada  alasan  ne  bis  in  idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana  (Pasal  78  KUHP),  tidak  adanya  pengaduan  dalam  delik  aduan  (Pasal  72 KUHP)  dan  affdoening  buiten  procces  (Pasal  82  KUHP)  Sedangkan  Ketentuan penghentian  penuntutan  dalam  Perja  No  15  Tahun  2020  mengedepankan  pada keadilan  restorative  dilakukan  setelah  adanya  upaya  perdamaian  dengan  cara musyawarah antara pelaku dan korban sebagaimana dalam ketentuan pasal Pasal 5 Ayat  (6)  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  yaitu  telah  ada  pemulihan
kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh  Tersangka  dengan  cara Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, Mengganti kerugian  Korban,  Mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana; dan/atau Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana serta Telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  Korban  dan  Tersangka  dan  Masyarakat merespon positif

## 5. DAFTAR BACAAN Buku:
Agus  Rusianto.  2015.  Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan Kritis  Melalui  Konsistensi  antara  Asas,  Teori,  dan  Penerapannya.  Jakarta: Kencana.
Andi Hamzah. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita
D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok.
Eva  Achjani  Zulfa.  2009.  Keadilan  Restoratif.Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia
George Ritzer dalam Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
H.  Siswanto  Sunarso,  2014,  Victimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta.
Leden  Marpaung,  2005,  Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,  Sinar  Grafika,. Jakarta
Marlina,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum Pidana , 2010, Medan, USU Press. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Muladi,  1995,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang
Peter  Mahmud  Marzuki,  2009, Penelitian  Hukum,  (Cetakan  Kelima), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
R Wiyono, 2019,S istem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika. Titik  Triwulan,  2014, Hukum  Tata  Usaha  Negara  Dan  Hukum  Acara  Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta, Kencana W.A. Bonger,  1981,  Pengantar  Tentang Kriminologi. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia)

## Makalah, Jurnal, Sumber Internet:
Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lex Renaissance No. 1 Vol. 7 Januari 2022.
Bagir  Manan,  1999,  Pemikiran  Negara  Berkonstitusi  di  Indonesia.  (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April)
Beby  Suryani  Fithri,  Asas  Ultimum  Remedium  ( The  Last  Resort  Principle ) Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Rangka Perlindungan  Anak,  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013.
Burt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal  Justice)  Penggantian  Kerugian  dan  Perdamaian).  Monsey,  NY:
Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari wbsite http://www.restorativejustice.org pada tanggal 4 Januari  2022. Chairul  Huda,  Beberapa  Catatan  Tentang  Arah  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi Dalam RKUHP, dalam http://huda- drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/beberapa- catatantentangarah.html diakses pada 10 februari  2022
Howard  Zehr,  Changing  Lenses:  A  New  Focus  for  Crime  and  Justice,
Scottdale,Pennsylvania  Waterloo,  Ontario;  Herald  Press,  1990,  hlm.  181. Diakses  dari  website  http://www.restorativejustice.org  pada  tanggal  15 Februari 2022
Muladi,  Makalah  Ambiguitas  Dalam  Penerapan  Doktrin  Hukum  Pidana  Antara Doktrin  Ultimum  Remedium  dan  Doktrin  Primum  Remedium,  Makasar, 2003.
Nefa  Claudia  Meliala,  Pendekatan  Keadilan  Restoratif:  Upaya  Melibatkan Partisipasi  Korban  Dan  Pelaku  Secara  Langsung  Dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Veritas  et  Justitia,  vol  1  no  1  tahun 2015
Rena  Yulia,  Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim:  Upaya Penyelesaian  Konflik  Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Kajian  Putusan  MA Nomor 653/K/Pid/2011, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012
Rocky  Mabun,  Restorative  Justice  Sebagai  Sistem  Pemidanaan  di  Mas  Depan, http://forumduniahukumblogku.wordpress.com, diakses pada 10 Desember 2021 Titis  Anindyajati  et.al.,  “Konstitusionalitas  Norma  Sanksi  Pidana  sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”,Jurnal Konstitusi, Vol. 12,No. 6, Desember 2015 https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum- acara-pidana-indonesia/ diakses pada 23 April 2022
Peraturan Perundang – Undangan:
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)