http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 4 (2), 2022, 68-79
KAJIAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN PADA KORIDOR JALAN RAYA KAWASAN PUSAT KOTA TOMOHON
Beldie Aryona Tombeg 1 , Rudolf E. G. Mait 2 , Charles H. L. Sulangi 3, Nixon S. Mantiri 4 D-III Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, Manado ¹ D-IV Konstruksi Bangunan Gedung, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, Manado 2,3 D-IV Teknik Konstruksi Jalan Jembatan, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado,
Manado 4
E-mail: beldie.tombeg@polimdo.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  pembangunan  yang  begitu  cepat  di  kawasan  pusat  kota  Tomohon menyebabkan  ketidaksesuaian  garis  Sempadan  Bangunan  dengan  peraturan  yang  ada.  Selain mengurangi  estetika,  dapat  pula  mengganggu  dan  membahayakan  para  pengguna  jalan  yang beraktifitas.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisa ketidaksesuaian  Garis  Sempadan  Bangunan  yang  ada  pada  koridor  Jalan  Raya  Tomohon kawasan  Pusat  Kota  Tomohon  berdasarkan  aturan  dan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan sehingga  dapat  terumuskan  rekomendasi  yang  ideal  dan  sesuai  aturan  berlaku  dalam  rangka penataan  bangunan  dan  lingkungan  pada  kawasan  ini  khususnya  penataan  garis  sempadan bangunan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  dimana  data diperoleh  melalui  hasil  observasi  serta  dokumentasi.  Kesimpulan  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kepatuhan  masyarakat  umum  terhadap  terhadap  aturan  garis  sempadan bangunan  dalam  membangun  gedung  baru  ataupun  melakukan  renovasi  masih  sangat  minim. Pada empat segmen objek penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian garis sempadan bangunan paling  banyak  dilakukan  oleh  badan/organisasi  pemerintah  dan  swasta  seperti  rumah  sakit, gedung sekolah serta pelaku usaha seperti Ruko/Toko.

## Kata Kunci : Pembangunan, Garis Sempadan Bangunan, Ketidaksesuaian, Kota Tomohon

## Abstract
The  rapid  development  of  development  in  Tomohon  City  has  caused  the  building boundary  line  to  be  inconsistent  with  existing  regulations.  Besides  reduction  the  aesthetics aspect,  it  can  also  disturb  and  endanger  road  users  during  their  activities.  The  purpose  of  this research is to identify and analyze the non-conformance of the existing Building Border Lines in the Tomohon Highway corridor in the Tomohon City Center area based on the rules and policies that have been set so that ideal recommendations can be formulated especially the arrangement of building boundaries in this area. This descriptive qualitative analysis method was used in this research  obtained  through  observation  and  documentation.  The  conclusion  of  this  study  shows that  the  general  public's  compliance  with  the  rules  of  building  boundaries  in  constructing  new buildings  or  carrying  out  renovations  is  still  very  minimal.  In  the  four  object  segments,  the research  shows  that  the conformity  of  building  boundaries is  mostly carried  out  by government and private agencies/organizations such as hospitals, school buildings and some shops.
Keywords: Development, Building Border Lines, Non-conformance, Tomohon City

## 1. PENDAHULUAN
Penataan  bangunan  dan  lingkungan  dalam  ruang  kota  akan  nampak  esensinya  apabila memperhatikan  kualitas  proporsi  dari  setiap  bangunan  yang  terbangun,  baik  dari  dinding maupun  lantainya  serta  kondisi  kehidupan  di  antar  bangunan  yang  satu  dengan  yang  lain. Seyogyanya,  penataan  ruang  fisik  kota  harus  mampu  memperlihatkan  kualitas  estetika  yang baik  melalui  elemen-elemen  fisik,  penataan  bangunan  dan  lingkungan  yang  selaras  dengan karakteristik kota tersebut. (Spreiregen, 2003; dalam M Dwi Jaya I , 2016).
Indriana Sri Maspuri (2020) menjelaskan bahwa perkembangan kota yang pesat sebagai akibat  dari  aktivitas  ekonomi  yang  tinggi,  menuntut  kejelian  dan  kearifan  dalam  menata bangunan  dan  lingkungan.  Penataan  bangunan  dan  lingkungan  dalam  suatu  kawasan  maupun suatu  koridor  tidak  boleh  terlepas  dari  rencana  tata  ruang  yang  sudah  ada.  Karena  perubahan fungsi  ruang  kawasan  menyebabkan  menurunnya  kulitas  lingkungan,  seperti  terjadinya pencemaran,  kemacetan,  hilangnya  ruang  publik  dan  ruang  terbuka  hijau,  serta  terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya, (Dwi Jaya. I, 2016).
Di  Indonesia  sendiri  beberapa  penelitian  dilakukan  dalam  rangka  melakukan  penataan kawasan  bangunan  berdasarkan  karakteristik  kota  maupun  kawasan  yang  ditinjau  seperti  yang dilakukan  oleh  Ginting  dkk  (2020)  yang  melalukan  penataan  kota  tua  koridor  Tanjung  Pura, Krisetya  dan  Navastara  (2018)  di  koridor  Jalan  Tunjungan  Kota  Surabaya,    Wibowo  dan Navastara  (2020)  di  kawasan  koridor  Siliwangi  –  Pamulang  Jaya,  Tangerang  Selatan  serta Wirasa (2022) yang menganalisis koridor Jalan Gajah Mada – Amlapura sebagai ruang aktivitas publik guna memaksimalkan elemen perancangan kota dalam hal ini jalan. Beberapa contoh ini menunjukkan  pentingnya  analisa  kajian  dalam  rangka  mempekuat  ruang  publik  kota  yang berdampak pada pengembangan perkenomian dan sosial budaya masyarakat.
Perda Kota Tomohon   No 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon  Tahun 2013 – 2033 dalam Pasal 48 ayat 2 mengatur tentang kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di wilayah Kota Tomohon   meliputi kawasan Koridor Utama Kota Tomohon  di  Koridor  Matani  –  Kakaskasen  dimana  kawasan  ini  mencakup  Pusat  Kota Tomohon.  Kawasan  Pusat  Kota  Tomohon  memiliki  potensi  perkembangan  yang  luar  biasa, merupakan aset terpenting kota terlebih yang tidak dapat terbarukan seperti aset kesejarahan dan lingkungan  alami.  Kawasan  ini  sejak  semula  merupakan  pusat  kegiatan  yang  mengawali terbentuknya  kota.  Daya  tarik  kawasanpun  terus  berlangsung,  sebagai  pusat  perdagangan  dan jasa menjadi  pertemuan  para  pelaku usaha  dan  perdagangan  dari  berbagai  kalangan  serta  latar belakang status sosialnya. Perkembangan pembangunan yang begitu cepat di kawasan ini, tidak dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang baik seperti ketidak teraturan garis sempadan bangunan (GSB) yang menyebabkan kesemrawutan sebuah kawasan perkotaan, ketidaknyamanan penghuni kota, ketidakamanan pengguna jalan,  terganggunya penyerapan air kedalam  tanah  dan  penurunan  kualitas  lingkungan  hijau  merupakan  masalah-masalah  tata bangunan  dan  lingkungan  yang  ada  pada  koridor  Jalan  Raya  Tomohon  kawasan  Pusat  Kota Tomohon   ini.
Berdasarkan  uraian di atas maka  perlu dilakukan penelitian terhadap kesesuaian garis sempadan  bangunan  (GSB)  pada  Koridor  Jalan  Raya  Kota  Tomohon  Kawasan  Pusat  Kota Tomohon. Adapun tujuan penelitian adalah untuk Menemukan permasalahan serta merumuskan
rekomendasi  bagaimana  penataan  garis  sempadan  bangunan  (GSB)  pada  koridor  Jalan  Raya Tomohon   kawasan Pusat Kota Tomohon   yang ideal dan sesuai peraturan.

## 2. DASAR TEORI

## 2.1 Penataan Ruang
Undang - Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan penegasan kepastian  hukum,  pemerintah  sebagai  aparat  Negara  merupakan  perangkat  yang  diberikan kewajiban  untuk  menjamin  terwujudnya  tujuan  tersebut.  Undang-undang  ini  juga  mengatur tentang bagaimana  menjamin  tercapainya  keteraturan  berdasarkan  asas  keserasian, keselarasan dan keseimbangan,ini tercantum pada penjelasan Penjelasan Pasal 2, huruf b, Undang-Undang Penataan Ruang

## 2.2 Azas Tujuan Penataan Ruang
Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 pasal 2, antara lain menyebutkan bahwa:“ dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan  asas:  ke-terpaduan;  keserasian,  keselarasan,  dan  kese-imbangan;  keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan  umum;  kepastian  hukum  dan  keadilan;  dan  akun-tabilitas.”  produktif,  dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggu-naan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap ling- kungan akibat pemanfaatan ruang.

## 2.3 Penataan Ruang dan Rencana Tata Bangunan.
Undang  -  Undang  No  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  Pasal  1  angka  14 menjelaskan  bahwa  “RTBL  adalah  panduan  rancang  bangun  suatu  kawasan  untuk mengendalikan  pemanfaatan  ruang  yang  memuat  rencana  program  bangunan  dan  lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.”
Permen  PU  No  06  Tahun  2017  menjelaskan  bahwa  Rencana  Tata  Bangunan  dan Lingkungan  (RTBL)  adalah  panduan  rancang  bangun  suatu  kawasan  untuk  mengendalikan pemanfaatan  ruang  yang  memuat  rencana  program  bangunan  dan  lingkungan,  rencana  umum dan  panduan  rancangan,  rencana  investasi,  ketentuan  pengendalian  rencana,  dan  pedoman pengendalian  pelaksanaan.  Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan  (RTBL)  ini  juga merupakan  pengaturan  tindak  lanjut  dari  RTRW  kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk mengendalikan  pemanfaatan  suatu  kawasan  dan  sebagai  panduan  rancangan  kawasan  untuk mewujudkan  kesatuan  karakter  dengan  berbagai  aspek,  di  antaranya  aspek  fungsional,  sosial, ekonomi, dan ekosistem.

## 2.4 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan  intensitas  pemanfaatan  ruang  adalah  ketentuan  mengenai  intensitas
pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu zona, yang meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum
KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.  KDB  maksimum  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  tingkat  pengisian atau  peresapan  air,  kapasitas  drainase,  dan  jenis  penggunaan  lahan.  KDB  maksimum dinyatakan  dalam  satuan  persentase,  misalnya  di  sebuah  zona  dengan  KDB  60%,  maka properti yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 60% dari luas lahan.
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum dan Maksimum
KLB  adalah  koefisien  perbandingan  antara  luas  seluruh  lantai  bangunan  gedung  dan  luas persil/kavling.  KLB  minimum  dan  maksimum  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan harga  lahan,  ketersediaan  dan  tingkat  pelayanan  prasarana,  dampak  atau  kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
c. Koefisien Dasar Hijau Minimal
KDH  adalah  angka  prosentase  perbandingan  antara  luas  seluruh  ruang  terbuka  di  luar bangunan  gedung  yang  diperuntukkan  bagi  pertamanan  /  penghijauan  dengan  luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum  pada  suatu  zona.  KDH  minimal  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimal dinyatakan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20%.

## 2.5 Garis Sempadan Bangunan (GSB)
GSB  adalah  jarak  minimum  antara  garis  pagar  terhadap  dinding  bangunan  terdepan. GSB  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  keselamatan,  resiko  kebakaran,  kesehatan, kenyamanan,  dan  estetika.  GSB  biasa  juga  disebut  sebagai  garis  imaginer  yang  menentukan jarak  terluar  bangunan  terhadap  pinggir  ruas  jalan.  Artinya  adalah  kita  tidak  diperkenankan membangun  melebihi  batas  GSB  yang  sudah  ditentukan.  Besarnya  GSB  ini  tergantung  dari besar jalan yang ada di depannya. Jalan yang lebar tentu saja mempuyai jarak GSB yang lebih besar  dibandingkan  jalan  yang  mempunyai  lebar  yang  lebih  kecil.  Biasanya  jarak  GSB  ini rumusnya  adalah  setengah  lebar  jalan,  apabila  lebar  jalan  adalah  10  meter,  maka  GSB-nya adalah 5 meter, artinya jarak terluar yang diijinkan bangunan berdiri adalah 5 meter dari pinggir jalan. U ndang-undang  Garis  Sempadan  Bangunan  adalah  Pasal  13  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa GSB adalah garis yang membatasi jarak  bebas  minimum  dari  bidang  terluar  suatu  massa  bangunan  terhadap  batas  lahan  yang dikuasai.Kemudian  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  06/PRT/M/2007  tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. GSB merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh penguasa wilayah seperti gubernur, bupati, atau walikota.

## 2.6 Koridor
Menurut Moughtin dalam Dipta (2015), suatu koridor biasanya pada sisi kiri kanannya telah ditumbuhi bangunan-bangunan yang berderet memanjang di sepanjang ruas jalan tersebut. Keberadaan  bangunan-bangunan  tersebut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan menampilkan  kualitas  fisik  ruang  pada  lingkungan  tersebut.  Sedangkan  Zahnd  (2012), menyebutkan  bahwa  koridor  dibentuk  oleh  dua  deretan  massa  (bangunan  atau  pohon)  yang membentuk sebuah ruang untuk menghubungkan dua kawasan atau wilayah kota secara netral. Dengan  kata  lain,  koridor  merupakan  ruang  berupa  plasa,  jalan  atau  lorong  memanjang  yang
terbentuk oleh deretan bangunan, pohon, atau perabot jalan untuk menghubungkan dua kawasan dan menampilkan kualitas fisik ruang tersebut. Spesifikasi dan karakteristik fisik dan non fisik pada suatu koridor jalan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan wajah dan bentuk koridor itu sendiri.
Keberadaan suatu koridor sebagai pembentuk arsitektur kawasan kota tidak akan lepas dari elemen-elemen pembentuk citra koridor tersebut  yaitu:
a. Wujud  bangunan  merupakan  wajah  atau  tampak  dan  bentuk  bangunan  yang  ada  di sepanjang koridor.
b. Figure  ground  merupakan  hubungan  penggunaan  lahan  untuk  massa  bangunan  dan ruang terbuka. Struktur tata ruang kota menurut Trancik  (1986) terdiri dari dua elemen pokok, yaitu massa bangunan kawasan (urban solid) dan ruang terbuka kawasan (urban void).
c. Street  and  Pedestrian  ways  merupakan  jalur  jalan  pergerakan  kendaraan  dan  bagi pejalan kaki yang dilengkapi dengan parkir, elemen perabot jalan (street furniture), tata tanda  (signage),  dan  pengaturan  vegetasi  sehingga  mampu  menyatu  terhadap lingkungan.  Koridor  jalan  dan  jalur  pejalan  kaki  merupakan  ruang  pergerakan  linear sebagai  sarana  sirkulasi  dan  aktivitas  manusia  dengan  skala  padat.  Selain  itu,  koridor jalan  untuk  kendaraan  mempunyai  kontribusi  yang  besar  bagi  pergerakan  dan  bentuk traffic dalam suatu kawasan Krier, dalam Dipta (2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan keadaan wilayah pengamatan sesuai data yang diperoleh,  kemudian  mengklasifikasi  berdasarkan  tujuan  yang  dicapai.  Analisis  ini  bertujuan untuk  membandingkan  regulasi  terkait  RTRW  maupun  Perda  Bangunan  Gedung  kawasan dengan  melihat  kondisi  eksisting  tata  bangunan  dan  lingkungan  pada  lokasi  objek  penelitian. Dari  informasi  tersebut,  peneliti  mencoba  untuk  memberikan  masukan  berupa  rumusan rekomendasi  terkait  apa  yang  harus  dilakukan  pemerintah  Kota  Tomohon  terhadap permasalahan garis sempadan bangunan (GSB) pada lokasi penelitian berdasarkan temuan dan kondisi  riil  di  lapangan.  Adapun  data  lapangan  diperoleh  dengan  melakukan  pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk memperjelas situasi kondisi riil seperti kepemilikan dan ukuran / jarak bangunan terhadap  jalan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Analisis  Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Analisis GSB ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi Eksisting pada setiap segmen berdasarkan hasil obsevasi yang telah dilakukan dengan arahan rencana tata bangunan dan lingkungan di Kota Tomohon  yaitu Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon, dimana pada pasal 71 mengatur tentang Ketentuan umum peraturan  zonasi  untuk  kawasan  perdagangan  dan  jasa,sedangkan  pada  huruf  d  memuat ketentuan intensitas bangunan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%
2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20% (dua puluh persen);
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2
4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai.
Sedangkan untuk penentuan besaran garis sempadan bangunan (GSB) menggunakan ketentuan ½ lebar jalan + 1. Lebar jalan pada existing yaitu 10 meter, sedangkan trotoar lebarnya  1.6 – 2 meter. Sehingga panduan kesesuaian garis sempadan bangunan (GSB) pada objek yaitu 6 Meter.
Garis  sempadan  bangunan  (GSB)  pada  fasilitas  ruko  /  toko  dan  kantor  permanen sebagian  telah  sesuai  karena  ruko/kantor  ini  umumnya  di  bangun  setelah  adanya  RTRW  dan perda bangunan gedung No 4 tahun 2014, sedangkan persyaratan lainnya sesuai perda 10 tahun 2011  tentang  retribusi  perizinan  tertentu  dimana  dalam  pengrurusan  IMB  wajib  mematuhui aturan  intensitas  bangunan/tata  bangunan  yang  ada  yaitu  sesuai  arahan  RTRW  dan  perda bangunan  gedung  Kota  Tomohon.  Dalam  RTRW  dan  perda  tata  bangunan  bahwa  untuk renovasi bangunan serta pengurusan IMB yang baru harus berdasarkan arahan RTRW dan Perda bangunan  gedung.  Berdasarkan  arahan  perda  6  tahun 2013  dikatakan  bahwa  perda  ini  berlaku selama  20  tahun  hingga  tahun  2034  sehingga  dalam  kurun  waktu  ini  diharapkan  seluruh bangunan yang berada di kota Tomohon sudah menyesuaikan dengan aturan ini.
Koridor jalan raya Tomohon terlatak pada kawasan pusat kota dimana merupakan pusat kegiatan  yang  mengawali  terbentuknya  kota.  Panjang  deliniasi  peneleitian  yaitu  kurang  lebih 1100  meter  yang  meliputi  sebagian  kecamatan  Tomohon  Tengah  dan  sebagian  Kecamatan Tomohon      Timur  yaitu:  bagian  utara  pada  kelurahan  talete  1  memanjang  ke  arah  selatan kelurahan  kamasi,  kelurahan  kolomgan,pertiagaan  Patung  Tololiu  Supit  Matani  tiga  (Kec Tomohon      Tengah)  dan  kelurahan  Paslaten  1dan    kelurahan  paslaten  2 (kecamatan  Tomohon timur).

## 4.2 Segmen Penelitian
Pembagian  segmen  ini  digunakan  untuk  mempermudah  dalam  melakukan  pengolahan data dan  menganalisis garis sempadan bangunan (GSB) kawasan objek penelitian. Pembagian segmen dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Segmen Peneltian

## Segmen I
Segmen I  terletak di Kelurahan Talete 1 Kecamatan Tomohon Tengah, dengan panjang kurang lebih 184 meter. Area ini terdiri dari sebagian besar unit bangunan permanen digunakan untuk perdagangan  dan  jasa  sedangkan  sisanya  sebagai  pemukiman  dan  jasa  kuliner  khas  kota Tomohon   yakni ragey dan sate. Pada segmen I ini, garis sempadan bangunan (GSB) bervariasi
antara  0  –  6  meter.  Dimana  GSB  untuk  permukiman  mempunyai  rata-rata  sebesar  1,2  meter sedangkan untuk GSB perdagangan dan jasa rata-rata sebesar 3.5 meter.
Gambar 2. Segmen I

## Segmen II
Koridor  jalan  segmen  II  ini  sepanjang  250  meter,  terletak  di  antara  dua  kelurahan  yakni Kelurahan  Talete  1  pada  bagian  timur  jalan  dan  Kelurahan  Kamasi  pada  bagian  barat  jalan dimana kedua kelurahan ini terletak di Kecamatan Tomohon   Tengah.
Gambar 3. Segmen II
Segmen  dua  ini  sebagian  besar  unit  bangunan  permanen  kesehatan  yakni  RSU  Bethesda  dan fasilitas  pendidikan  Akper  Bethesda,  fasilitas  lainnya  berupa  perdagangan  dan  jasa.  Pada segmen  terdapat  juga  ruang  terbuka  yang  dimanfaatkan  sebagai  taman  bermain  di  pusat  kota. Pada koridor segmen dua  ini, besarnya garis sempadan bangunan (GSB) bervariasi antara 0 – 7 meter.  Dimana  GSB  untuk  fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan  sebesar  2.7  meter  sedangkan
bangunan  jasa  dan  perdagangan  rata-rata  sebesar  3  meter  sedangkan  pemukiman  rumah penduduk 2.3 meter.

## Segmen III
Panjang jalan pada segmen III kl 239 meter, terletak di antara Kelurahan Paslaten 1 Kecamatam Tomohon   Timur pada bagian timur jalan dan Kelurahan Kamasi serta Kolongan pada bagian barat jalan dimana kedua kelurahan ini terletak di Kecamatan  Tomohon  Tengah. Pada area ini sebagian  besar  unit  bangunan  permanen  yang  digunakan  adalah perdaganagan  dan  jasa.  Dapat dikatakan bahwa di segmen ini merupakan pusat terdapatnya pertokoan di Kota Tomohon. Pada koridor  segmen  dua    ini,  besarnya  garis  sempadan  bangunan  (GSB)  bervariasi  antara  0  –  7 meter. Pada lahan Pertokoan rata-rata 0 sedangkan pada perkantoran rata-rata 2 - 7 meter.

## Gambar 4. Segmen 3

## Segmen  IV
Koridor  jalan  segmen  IV  ini  sepanjang  430  meter,  terletak  di  antara  dua  kelurahan  yakni Kelurahan  Paslaten  1  Kecamatam  Tomohon      Timur  pada  bagian  timur  jalan  dan  Kelurahan Kolongan  Kecamatan  Tomohon      Tengah  pada  bagian  barat  jalan.  Segmen  ini  terdiri  dari fasilitas pendidikan yaitu SD GMIM II Tomohon, SMA Katolik Karitas, SMP Katolik Gonzaga, SMK  St  Familya  dan  SMP  Katolik  Stella  Marris,  sedangkan  sisanya  berupa  perdagangan  dan jasa  berupa  kantor  pertokoan  dan  Bank  terdapat  juga  fasilitas  Ibadah  yaitu  Gereja  GPDI  dan Gereja  Katolik  Hati  Kudus.  Pada  area  koridor  segmen  IV  ini,  besarnya  garis  sempadan bangunan  (GSB)  bervariasi  antara  0  –  5  meter.  Pada  lahan  perdagangan  dan  jasa  rata-rata  3.2 meter, pada lahan pendidikan sebesar 5 meter, pada lahan  Rumah Ibadah 2.3 meter sedangkan perumahan penduduk 2.7 meter.
Gambar 5. Segmen 4
Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian GSB Kawasan Pusat Kota Tomohon
Segmen Fungsi Bangunan Jlh Unit Kondisi Existing Ketentuan Perda No 6. 2013 Tentang RTRW Kota Tomohon , Perda 4 2014 Tentang Bangunan Gedung Kota Tomohon Gsb: 6 Meter Sesuai Tidak sesuai I Ruko / toko/kantor permanen 4 6 m √ Perumahan dengan usah perdagangan / jasa 5 0 √ Perumahan masyarakat 4 3 √ II Toko/ruko permanen/kantor 7 5 √ Pendidikan 1 7 √ Kesehatan 1 7 √ Perumahan dengan usaha perdagangan/ jasa 2 2 √ III Toko/ruko permanen 52 0 √ Gedung Kantor 1 8 √ IV Perumahan dengan usaha Perdagangan Dan Jasa 37 2.2 √ Pendidikan 5 6 √ Ruko / toko kantor permanen 16 6 √
Segmen1:
Pada  segmen  1  di  dapati  4  jumlah  unit  Ruko/  Toko  /Kantor  Permanen  yang  terletak pada  jalur  jalan  raya  dengan  jarak  bangunan  sesuai  rumus  perhitungan  GSB  yakni    ½ lebar  jalan  +  1  yakni  6  – 10  meter.  Adapun  Lebar  jalan  pada  existing  yaitu  10 meter, sedangkan trotoar lebarnya 2 meter. Berdasarkan kesesuaian garis sempadan bangunan (GSB)  pada  objek  yaitu  minimal  6  Meter  sehingga  Bangunan  Ruko/Kantor  pada segmen  ini  sesuai  dengan  arahan  Ketentuan  pada  Perda  No  6.  2013  Tentang  RTRW Kota Tomohon dan Perda 4 2014 Tentang Bangunan Gedung Kota Tomohon. Bangunan usaha/ jasa pada segmen ini berjumlah 5 unit dimana jarak  bangunan sesuai rumus  GSB  yakni  0  –  3  meter  sehingga  ini  tidak  memenuhi  syarat  kesesuaian  GSB, begitupun  dengan  rumah  tinggal  masyarakat  yg  berjumlah  4  unit  dimana  kesesuaian dengan GSB yakni antara 2-3 meter sehingga hal ini tidak memenuhi syarat kesesuaian GSB yakni minimal 6 meter.
Usulan:
Pada segmen ini diusulkan pada pemerintah dalam hal ini Kelurahan, Dinas Tata Ruang Kota  Tomohon  dan  dinas  terkait  lainnya  untuk  memperketat  aturan  dalam  hal pembangunan maupun renovasi secara khusus bagi pemilik bangunan usaha / jasa serta perumahan  masyarakat  melalui  pengetatan  ijin  mendirikan  bangunan  (IMB)  sebagai syarat mutlak.
Segmen II:
Existing site ditemukan 7 jumlah unit Ruko/ Toko /Kantor Permanen yang terletak pada jalur jalan raya  dengan  jarak  bangunan  sesuai  rumus perhitungan  GSB yakni    ½  lebar jalan  +  1  yakni  2  –  5  meter.  Adapun  Lebar  jalan  pada  existing  yaitu  10  meter, sedangkan trotoar lebarnya 2 meter. Berdasarkan kesesuaian garis sempadan bangunan (GSB)  pada  objek  yaitu  minimal  6  Meter  sehingga  Bangunan  Ruko/Kantor  pada segmen  ini  tidak  sesuai  dengan  arahan  Ketentuan  pada  Perda  No  6.  2013  Tentang RTRW Kota Tomohon dan Perda 4 2014 Tentang Bangunan Gedung Kota Tomohon. Terdapat  juga  gedung  fasilitas  keseehatan  yakni  RS  Bethesda  dimana  jarak  bangunan sesuai rumus GSB yakni 7 meter sehingga memenuhi syarat kesesuaian GSB, begitupun dengan  fasilitas  pendidikan  yakni  Akper  Bethesda  dimana  kesesuaian  dengan  GSB yakni  antara  7-8  meter  sehingga  memenuhi  syarat  kesesuaian  GSB  yakni  minimal  6 meter.  Terdapat  juga  bangunan  rumah  berfungsi  usaha  jasa  sejumlah  2  unit  dimana didapati  jarak  GSB  yakni  2-4  meter  sehingga  ini  tidak  sesuai  dengan  arahan  GSB minimal 6 meter.
Usulan:
Diusulkan  pada  pemerintah  untuk  menata  kembali  segmen  ini  dalam  hal  jika  terdapat masuyarakat  yang  akan  melakukan  pembangunan  baru  mauapun  renovasi,  demikian pula dengan Ruko yang ada melalui, pengetatan ijin IMB maupun aturan lainnya baik terhadap pemerintah Kelurahan maupun Dinas Tata Ruang Kota Tomohon.
Segmen III
segmen  3  ini  terdapat  bangunan  Toko/Ruko  permanen  sejumlah  52  unit  yang  terletak pada  jalur  jalan  raya  dengan  jarak  bangunan  sesuai  rumus  perhitungan  GSB  yakni    ½ lebar  jalan  + 1  yakni  6  meter sdangkan kondisi  pada existing  yakni  0-2    meter. Lebar
jalan pada existing yaitu 10 meter, sedangkan trotoar lebarnya 1,5 - 2 meter sehingga ini sangat tidak sesuai dengan   arahan  Ketentuan pada Perda No 6.  2013 Tentang RTRW Kota Tomohon dan Perda 4 2014 Tentang Bangunan Gedung Kota Tomohon. Pada  area  ini  pula  didapati  banguanan  kantor  1  unit  dimana  jarak  bangunan  sesuai rumus GSB yakni 8 meter sehingga ini menjadi satu-satunya bangunan yang memenuhi kesesuaian GSB pada segmen ini.
Usulan:
Pada  segmen  ini  diusulkan  agar  dilakukan  penataan  dan  penataan  kembali  terkait perletakan bangunan dalam hal penyesuaian dengan GSB  melalui Perda maupun atura teknis lainnya.

## Segmen IV
Pada  segmen  4  ini  terdapat  37  unit  Perumahan  dengan  usaha  Perdagangan  Dan  Jasa. Adapun Lebar jalan pada existing yaitu 10 meter, sedangkan trotoar lebarnya 2,2 meter. Berdasarkan kesesuaian garis sempadan bangunan (GSB) pada objek yaitu 0-3 sehingga tidak  sesuai  dengan  arahan  Ketentuan  pada  Perda  No  6.  2013  Tentang  RTRW  Kota Tomohon dan Perda 4 2014 Tentang Bangunan Gedung Kota Tomohon takni minimal 6 Meter.  Adapun  bangunan  lainnya  yakni  fasilitas  pendidikan  berjumlah  5  unit  dengan jarak  GSB  sepanjang  6-7  meter  sehingga  ini  sesuai  dengan  arahan  dan  aturan  yang berlaku.  Terdapat  pula  16  unit  bangunan  Ruko/toko  dengan  jarak  GSB  yakni  6  meter sehingga ini sesuai dengan aturan mauapun arahan Perda 4 2014 Kota Tomohon. Usulan:
Pada  segmen  ini  diusulkan  pada  pemerintah  dalam  hal  Dinas  Tata  Ruang  Kota Tomohon dan dinas terkait lainnya untuk memperketat aturan dalam hal pembangunan maupun  renovasi  secara  khusus  bagi  pemilik  rumah  /usaha  perdagangan  dan  jasa melalui pengetatan ijin mendirikan bangunan (IMB) maupun ijin terkait lainnya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarakan  analisis  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
- Sebagian  besar  fasilitas  permukiman  penduduk  dengan  usaha  perdagangan  dan  jasa pada  segmen  I  ditemukan  ketidaksesuaian  garis  sempadan  bangunan  (GSB)  pada perumahan  masyarakat  dan  usaha  jasa  perdagangan  sedangkan  untuk  ruko/kantor permanen  sudah  sesuai.  Pada  segmen  II  ditemukan  ketidak  sesuaian  pada  Toko/ruko permanen/kantor dan Perumahan dengan usaha Perdagangan Dan Jasa sedangkan pada faslitas  pendidikan  dan  kesehatan  sudah  sesuai.  Pada  segmen  III  ditemukan  ketidak sesuaian  Perumahan  dengan  usaha  Perdagangan  Dan  Jasa  Sedangkan  untuk  fasilitas Toko/ruko  permanen  sudah  sesuai.  Sedangkan  pada  segmen  IV  ditemukan ketidaksesuaian pada Perumahan dengan  usaha Perdagangan Dan Jasa sedangkan pada fasilitas pendidikan dan ruko/ kantor permanen sudah sesuasi. Pada bangunan ruko/toko yang memiliki kesesuaian GSB disebabkan pembangunannya pada tahun setelah adanya aturan baik RTRW muapun Perda Banguan Gedung yaitu di atas tahun 2013.
- Kepatuhan dalam  melaksanakan atuan tata bangunan seperti membangun gedung baru ataupun  melakukan    renovasi  paling  banyak  oleh  pelaku  usaha  seperti  membangun Ruko/Toko  dan  perkantoran  sangat  kontras  dengan  masyarakat  umum  yang  belum banyak menaati aturan yang ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  masyarakat,  pelaku  usaha  dan  pemerintah seputaran  Kawasan  Pusat Kota  Tomohon   yang turut  berkontribusi  dalam  penulisan  artikel ini termasuk  lembaga  Politeknik  Negeri  Manado,  Direktur  dan  Pimpinan  yang  memberikan pendanaan melalui Penelitian Dasar Produk Vokasi Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Dipta,  Pratama  Andreas  Arka,  (2015).  Karakteristik  Ruang  Koridor  Jalan  Panggung  Pecinan Kembang  Jepun  Surabaya  Sebagai  Koridor  Wisata  Urban  Heritage.  Tesis  UAJY. Jogjakarta
Dwi  Jaya  I  M.  Akbar,  (2016).  Studi  Tata  Bangunan  Dan  Lingkungan  di  Kelurahan  Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota . Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.
Ginting, N, Marpaung, B, Maspuri, I,S,. (2020). Study of building arrangements in the old city corridor  of  Tanjung  Pura, IOP  Conf.  Series:  Earth  and  Environmental  Science, 452 (2020) 012144, doi:10.1088/1755-1315/452/1/012144.
Krisetya,A,T,  dan  Navastara,  A,M.  (2018).  Identifikasi  Karakteristik  Fisik  Koridor  Jalan Tunjungan sebagai Ruang Publik, JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 2, pp. 162-167, ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
Maspuri IS, (2020). Kajian Tata Bangunan Di Koridor Kota Lama Tanjung Pura. Tesis Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan.
Peraturan Daerah Kota Tomohon No 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon   Tahun 2013 – 2033.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  06  Tahuan  2017  menjelaskan  bahwa  Rencana  Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  29  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
Trancik, R. 1(986). Finding Lost Space, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
Undang - Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangungan Gedung Wibowo,D,F,  dan  Navastara,  A,M.  (2020).  Identifikasi  Karakteristik  Kawasan  Koridor
Siliwangi – Pamulang Raya, Tangerang Selatan untuk Mendukung Pembentukan Citra Kawasan, JURNAL TEKNIK ITS Vol. 9, No. 2, pp. 216- ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
Wirasa,  I,D,G.  (2022).  Pengaruh  Activity  Support  Terhadap  Aktivitas  Ruang  Publik  Pada Malam  Hari  Di  Koridor  Jalan  Gajah  Mada  Amlapura, PADURAKSA:  Jurnal  Teknik Sipil Universitas Warmadewa , Juni 2022, Volume 11: Nomor 1, hal. 82-93.
Zahnd,  Markus,  (2012).  Model  Baru  Perancangan  Kota  Yang  Kontekstual:  Kajian  tentang kawasan tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta suatu potensi Perancangan Kota yang efektif. Yogyakarta: Kanisius.