## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017

## LEGAL ASSISTANCE ON THE TEMPORARY DISCONTINUATION OF THE DKI JAKARTA 2017 GOVERNOR
Muhammad Rizqi Fadhlillah 1 , Dwi Andayani B. S 2
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: mrf091995@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: dandayani24@yahoo.com
Submitted: April 1, 2020; Reviewed: April 21, 2020; Accepted: May 6, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1892

## Abstrak
Basuki  Tjahaja  Purnama  mantan  gubernur  DKI  Jakarta  saat  ini  sudah  menjalani  Putusan Pengadilan  oleh  Pengadilan  Negri  Jakarta  Utara, akan  tetapi  sebelum  putusan  ini  dijatuhkan terdapat  sebuah  permasalahan  hukum  mengenai  kepastian  hukum  dalam  pemberhentian sementara kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah,  karena  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  berdasarkan  Pasal  156  a  sebelum  Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan. Sehingga timbul permasalahan yaitu: Bagaimana kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah  berkaitan  dengan  Putusan  Nomor  1537/Pid.B/2016/PN.  Jkt  Utr  Tahun  2017.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelum vonis hukuman  dalam  Putusan  Nomor  1537/Pid.B/2016/PN.  Jkt  Utr  Tahun  2017  dijatuhkan. Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang  merupakan data dasar yang dalam  ilmu pengetahuan digolongkan  sebagai  data  sekunder  yang  bertumpu  kepada  alat  pengumpulan  data  berupa studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemberhentian sementara  seorang  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Basuki  Tjahaja  Purnama  seharusnya diberlakukan,  yang  berarti  Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  tidak terlaksana dengan semestinya, dan seharusnya Presiden dan Mendagri menjalankan tugasnya sesuai  Pasal  83  ayat  (3)  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  untuk  memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama namun hal itu tidak telakasana, yang berarti Presiden dan Mendagri tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur dan juga  kepastian  hukum  dari  Pasal  83  ayat  1  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  mengenai pemberhentian sementara seorang kepala tidak terlaksana dengan baik.
Kata Kunci: Gubernur, Kapasitas, Pemberhentian.
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 29-40. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## Abstract
Basuki  Tjahaja  Purnama,  the  former  governor  of  DKI  Jakarta,  is  currently  undergoing  a Court  Decision  by  the North  Jakarta State Court, but before this decision  was handed down there  was  a  legal  issue  regarding  legal  certainty in  the  temporary  dismissal  of  the  regional head contained in Article 83 paragraph (1) of Regional Government Law, due to the demands of the Public Prosecutor based on Article 156 a before Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN.  Jtc  Utr  in  2017  was  dropped.  So  that  the  problem  arises,  namely:  How  is  the  legal certainty  of  Article  83  Paragraph  (1)  of  Regional  Government  Law  relating  to  Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr 2017. The purpose of this study is to find out about the legal certainty of Article 83 Paragraph (1) of  Regional Government  Law  relating  to  the Public Prosecutor's indictments in  Articles 156 and 156 a of the Criminal Code against  the Governor of DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama before sentence in Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN. Jtc Utr in 2017 was dropped. The research method used in this study is normative  research,  namely  research  on  library  materials  which  are  basic  data  which  in science  are  classified  as  secondary  data  that  relies  on  data  collection  tools  in  the  form  of library  studies  or  document  studies.  The  results  showed  that  the  temporary  dismissal  of  a regional head in this case Basuki Tjahaja Purnama should be enforced, which means Article 83  paragraph  (1)  of  Regional  Government  Law  is  not  implemented  properly,  and  the President and Minister of Home Affairs should carry out their duties according to Article 83 paragraph (3) of Regional Government Law to temporarily suspend Basuki Tjahaja Purnama but that is not accurate, which means the President and the Minister of Home Affairs are not carrying  out  their  duties  in  accordance  with  the  Law  that  has  been  regulated  and  also  the legal  certainty  of  Article  83  Paragraph  1  of  Regional  Government  Law  concerning  the temporary dismissal of a head is not carried out properly.
Keywords: Capacity, Dismissal, Governor.

## A. Pendahuluan
Kepastian  hukum  menjadi  sebuah  keharusan  dalam  pemenuhan  hak-hak  warga  negara didepan hukum, karena alasan tersebutlah Indonesia yang telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah  negara  yang  patuh  akan  hukum  dan  hal  tersebut  telah  tercantum  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  DKI  Jakarta  sebagai  pusat  Ibukota  Negara sangat  menjadi  fokus  perhatian,  terutama  dalam  hal  urusan  pemerintahan.  Sosok  kepala daerah  DKI  Jakarta  sangat  penting  untuk  menjaga  perekonomian  Indonesia  tetap  berjalan normal.  Selain  kondisi  perekonomian,  sosok  pemimpin  yang  memimpin  salah  satu  provinsi terpadat  di  Jakarta  sangat  menjadi  sorotan  utama.  Wacana  mengenai  penodaan  agama merupakan  wacana  yang  masih  terus  menimbulkan  persoalan  di  masyarakat.  Kejadian  ini terjadi tidak hanya dalam ranah hukum positif, tetapi  juga dalam ranah pemikiran keIslaman secara  luas.  Kewenangan  negara  dalam  dalam  hal  memutuskan  bahwa  seseorang  atau kelompok  tertentu  telah  menodai  agama  dipertanyakan  secara  sosial  tapi  tidak  berdasarkan hukum.
Konstitusi (constitution) merupakan  suatu  instrument  yang  memuat  prinsip-prinsip  nilai dan  norma  dasar  yang  mengatur  mengenai  apa  dan  bagaimana  suatu  sistem  kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu negara. 1 Nilai dan  norma  dasar  yang  mengatur  tentang Agama  tercantum  dalam  Bab  XI.  Landasan konstitusional  mengenai  agama  tertuang  secara  ekplisit  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  NRI
1 Ajie Ramdan, “ASPEK-ASPEK KONSTITUSIONAL PENODAAN AGAMA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANANYA  DI  INDONESIA,” Jurnal  Konstitusi 15,  no.  3  (2018):  616-641, 616, DOI: 10.31078/jk1538.
1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ini berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pemerintah harus bisa melindungi kemerdekaan dari tiap-tiap rakyat untuk menganut agamanya  sendiri  dan  melindungi  rakyat  dalam  hal  beribadah  berdasarkan  agamanya  dan kepercayaannya. Maka dari itu jika terdapat ada orang/ kelompok yang melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama harus mendapatkan hukuman yang tegas dari penegak hukum.
DKI  Jakarta  sempat  dipimpin  oleh  Gubernur  bernama  Basuki  Tjahaja  Purnama.  Basuki Tjahaja Purnama atau Zhang Wanxue atau Ahok yang  lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966. Beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014. Pada 14 November 2014, dirinya  diumumkan secara resmi  menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko  Widodo,  melalui  rapat  paripurna  istimewa  di  Gedung  DKI  Jakarta  oleh  Presiden  Joko Widodo  pada  19  November  2014  di  Istana  Negara,  setelah  sebelumnya  menjabat  sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014. 2
Basuki  Tjahaja  Purnama  saat  menjalankan  tugasnya  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta tersandung  kasus  yang  menyebabkan  Basuki  Tjahaja  Purnama  ditetapkan  sebagai  terpidana karena  telah  melakukan  tindak  pidana  penodaan  agama  saat  berbicara  dengan  warga  di Kepulauan Seribu. 3 Hal itu bermula saat Ahok mengutip ayat suci Alquran dan pernyataannya disebarluaskan  di  berbagai  media.  Kronologis  terpidananya  Ahok  bermula  pada  7  Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana  Laporan  Polisi  Nomor  LP/1010/X/2016  Bareskrim.  Ahok  dilaporkan  karena melakukan  tindak  pidana  penghinaan  agama. 4 Dalam  laporan  tersebut,  Ahok  dianggap  telah melakukan  tindak  pidana  penghinaan  agama  di  Indonesia  melalui  media  elektronik  berupa Youtube . Pada tanggal 16 November 2016, polisi resmi menetetapkan sebagai tersangka kasus penodaan  agama. 5 Seiring  waktu  bergulir,  Jaksa  penuntut  umum  (JPU),  Ali  Mukartono mendakwa  Ahok  dengan  dakwaan  alternatif  antara  Pasal  156  KUHP  atau  Pasal  156  huruf  a KUHP.
Pasal  156  berisi  “Barangsiapa  di  muka  umum  menyatakan  perasaan  permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima  ratus  rupiah” 6 dan Isi  pasal  156  a  yaitu  “Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:
a. Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan  maksud  agar  orang  tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” 7
Sesuai  dengan  Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah yang berisi 8 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara  tanpa  melalui  usulan  DPRD  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan
2 Hamdani, “NYALI AHOK PUN RUNTUH”, Majalah Forum Keadilan , no. 32 (2016).
3 Ibid ., 634.
4 Kurnia  Dewi  Anggraeny,  “PENAFSIRAN  TINDAK  PIDANA  PENODAAN  AGAMA  DALAM PERSPEKTIF HUKUM,” Era Hukum 2, no. 1 (2017): 267–293, 268.
5 Rohmatul  Izad,  “FENOMENA  PENISTAAN  AGAMA  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  DAN  FILSAFAT PANCASILA  (STUDI  KASUS  TERHADAP  DEMO  JILID  II  PADA  04  NOVEMBER  2016),” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 1, no. 1 (2017): 171–189, 180, DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0101-10.
6 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 99.
7 Ibid. , 100.
8 Muhammad  Ridwansyah,  “UPAYA  MENEMUKAN  KONSEP  IDEAL  HUBUNGAN  PUSAT-DAERAH MENURUT  UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1945,” Jurnal Konstitusi 14, no. 4 (2018): 838-858, 839, DOI: 10.31078/jk1447.
yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun,  tindak  pidana  korupsi, tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  dan/atau  perbuatan  lain dapat  memecah  belah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”  maka  seorang  kepala  daerah yang  menjadi  terdakwa  harus  diberhentikan  sementara.  Meskipun  saat  itu  Ahok  tidak menjalankan  tugasnya  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta  karena  sedang  non-aktif  untuk menjalani  masa  kampanye  untuk  Pilkada  DKI,  namun  sampai  saat  Basuki  Tjahaja  Purnama menjalani  sidang  akhir  yang  bersangkutan  tidak  diberhentikan  sementara  sebab  Mendagri beralasan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  memang sudah  memberikan  klausul  yang  jelas  menyikapi  persoalan  Ahok. 9 Saat  ini  Basuki  Tjahaja Purnama sudah dijatuhi putusan pengadilan dengan pidana penjara selama 2 tahun  dan telah selesai  menjalani  pemidanaan. 10 Namun,  terdapat  permasalahan  hukum  mengenai  kepastian hukum dalam  pemberhentian sementara kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  timbul  karena tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  berdasarkan  Pasal  156  dan  Pasal  156  a  KUHP  sebelum Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr Tahun 2017 dijatuhkan. 11
Berdasarkan hal itu, permasalahan hukum yang ingin dikaji dan dijawab dalam penulisan ini  yaitu  bagaimana  kepastian  hukum  Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  berkaitan dengan dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelum vonis hukuman dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017  dijatuhkan. Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif 12 yang bertumpu  kepada  alat  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Hal itu dilakukan guna mengkaji permasalahan dari dokumen Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dan dari literatur buku dan artikel yang membahas berkaitan dengan penulisan hukum yang ingin dikaji oleh penulis.

## B. Pembahasan

## 1. Pertanggung Jawabanan Penistaan Agama oleh Ahok
Pemaknaan kata  menurut kamus Bahasa Indonesia, soal  “pertanggungjawaban”  memiliki arti  bahwa  “perbuatan  bertanggung  jawab”  atau  “sesuatu  yang  dipertanggungjawabkan”. 13 Teori liability atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang Filosof besar dalam bidang hukum pada abad 20, Roscoe Pound, telah menyataka pendapatnya: “I use the simple  word  liability  for  the  situation  whereby  one  may  exact  legally  and  other  is  legally subjected to the exaction” . 14 Bermula pada klausul tentang pertanggungjawaban atau liability tersebut,  Pembahasan  pendapat  Pound  berlandaskan  atas  alur  piker  yang  sistematis,  Pound lebih  jauh  telah  menguraikan  perkembangan  konsepsi liability .  Pertama  teori  ini mengungkapkan  bahwa,  menurut  Pound,  bahwa liability didefinisikan  sebagai  suatu kewajiban  untuk  membayar  pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  dari  seorang  yang  telah
9 Nandang  Alamsah  Deliarnoor,  “PROBLEMATIKA  PELAKSANA  TUGAS  (PLT)  DALAM  MASA TRANSISI  PEMERINTAHAN  (PRA  DAN  PASCA  PILKADA  SERENTAK),” CosmoGov 1,  no.  2  (2017): 322-335, 323, DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11841.
10 Ramdan  Kasim,  “DEHUMANISASI  PADA  PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  SECARA  BERLEBIHAN (OVERSPANNING  VAN  HET  STRAFTRECHT),” Jambura  Law  Review 2,  no.  1  (2020):  1–29,  12,  DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.2402.
11 Siti  Aminah,  “MEKANISME  PEMBERHENTIAN  KEPALA  DAERAH  BERDASARKAN  PASAL  83 AYAT  (1)  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG  PEMERINTAHAN  DAERAH,” Jurnal Wacana Hukum 24, no. 2 (2019): 29-37, 32, DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2715.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 24.
13 Ajie Ramdan, Op.Cit ., 621
14 Ibid.
dirugikan.  Selaras  dengan  semakin  efektifnya  perlindungan  undang-undang  untuk kepentingan  sipil  akan  suatu  kedamaian  dan  ketertiban,  dan  adanya  keyakinan  bahwa pembalasan  sebagai  suatu  alat  penangkal,  maka  pembayaran  ganti-rugi  bergeser kedudukannya,  semula  sebagai  suatu  hak  istimewa  kemudian  menjadi  suatu  kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan  yang diderita oleh korban.  Pertanggung  jawaban dalam bidang  hukum  pidana  atau  dikenal  sebagai criminal  liability tidak  hanya  berkaitan  dengan persoalan  hukum  secara  instan,  tetapi  sangat  berkaitan  dengan  nilai-nilai  dan  standar kesusilaan  umum  yang  perlu  di  anut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok  dalam  suatu masyarakat. 15 Maka  dari  itu  orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  umum  maupupun tindak  pidana  khusus  harus  mempertanggung  jawabkan  tindakannya  berdasarkan  tolak  ukur nilai  dan  moral  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Berkaitan  dengan  orang  bernama  Basuki Tjahaja  Purnama  yang  pernah  menjabat  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta  sejak  19  November 2014.  Pada  14  November  2014,  dirinya  diumumkan  secara  resmi  menjadi  Gubernur  DKI Jakarta mengganti Joko Widodo melalui rapat paripurna istimewa di gedung DKI Jakarta oleh Presiden  Joko  Widodo  pada  19  November  2014  di  Istana  Negara,  setelah  sebelumnya menjabat  sebagai  Pelaksana  Tugas  Gubernur 16 sejak  16  Oktober  hingga  19  November  2014. Basuki Tjahaja Purnama saat ini menjadi terpidana karena kasus Penodaan Agama.
Kejadian ini bermula pada saat Ahok panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan kerja pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka,  Kelurahan  Pulau  Panggang,  Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu,  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  rangka  panen  ikan  Kerapu. 17 Pada  saat  itu  Ahok  telah  terdaftar  sebagai  salah  satu  Calon  Gubernur  DKI  Jakarta  pada pemilihan  Gubernur  baru  yang  akan  dilaksanakan  pada  Bulan  Februari  Tahun  2017, 18 meskipun  pada  kunjungan  kerja  tersebut  tidak  ada  hubungannya  dengan  pelaksanaan pemilihan  Gubernur.  Basuki  diberi  kesempatan  untuk  memberikan  sambutan  kepada  warga disana,  dalam  sambutan  tersebut  Ahok  mengkaitkan  program  kerjanya  dengan  adanya penyelenggaraan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sambutan tersebut direkam oleh salah satu pegawai tidak tetap (PTT) Provinsi DKI Jakarta, Nurkholis Madjid dan diunggah di Youtube melalui  akun  Pemprov  DKI  Jakarta.  Video  sambutan  yang  direkam  oleh  Nurcholis  tersebut telah diunggah kembali  melalui  media sosial  lain  yaitu Facebook oleh akun Buni Yani  yang didapatkan  dari  unggahan  akun Facebook Media  NKRI,  dan  video  tersebut  ramai diperdebatkan  dan  viral  karena  Ahok  dianggap  telah  melakukan  Penodaan  Agama  saat  itu. Perdebatan  itu  didasarkan  pada  ucapan  Ahok  yang  mengutip  ayat  Al-Quran  pada  saat memberikan kata sambutan.  Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib  Novel  Chaidir  Hasan  sebagai  alim  ulama,  sebagaimana  Laporan  Polisi  Nomor LP/1010/X/2016. 19
Pada  tanggal  16  November  2016  Basuki  Tjahaja  Purnama  atau  biasa  dipanggil  Ahok menjadi tersangka, lalu pada 13 Desember 2016 Ahok disidang pertama kali hingga didakwa
15 Ibid.
16 Ahmad  Yani,  “SISTEM  PEMERINTAHAN  INDONESIA:  PENDEKATAN  TEORI  DAN  PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 55-68, 69, DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
17 Muhammad Akbal, “HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 99–107, 102.
18 Silvina  Mayasari,  “KONSTRUKSI  MEDIA  TERHADAP  BERITA  KASUS  PENISTAAN  AGAMA  OLEH BASUKI  TJAHAJA  PURNAMA  (AHOK):  ANALISIS  FRAMING  PADA  SURAT  KABAR  KOMPAS  DAN REPUBLIK,” Komunikasi 7, no. 2 (2017): 8-18, 17.
19 Yunita  Rahayu  Kurniawati,  “PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  ATAS  PENYEBARAN  BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 4 (2020): 422–37.
oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Ali  Mukartono  dengan  Pasal  15 20 yang  berisi  “Barangsiapa  di muka  umum  menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan juga dituntut dengan Pasal 156 a yang berisi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut dianut di Indonesia;
b. Dengan  maksud  agar  orang  tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Pada akhirnya Ahok menghadapi vonis pada tanggal 9 Mei 2017 dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Perkara yang berkaitan dengan kasus penodaan agama terkhusus agama Islam di  Indonesia  sangat  meningkat  dari  hari  ke  hari.  Tercatat  sejak  tahun  1968  sampai  dengan tahun 2009 mencatat adanya kasus yang berkaitan dan berhubungan dengan penistaan agama islam  terdapat  23  kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2000  sampai  2011  meningkat  menjadi  37 kasus, selain itu pada tahun 2011 sampai 2015 tercatat kembali ada 28 kasus penodaan agama Islam.  Selain  ahok  yang  mendapatkan  vonis  dua  tahun  penjara  rupanya  ada  berbagai  variasi masa  hukuman  yang  beragam.  Tercatat  pula  terdapat  kasus  penistaan  yang  diberikan  masa hukuman empat bulan sampai yang terberat enam tahun. Sedangkan penistaan yang dilakukan melalui media elektronik sebagai perantara maka ada tambahan uang denda yang mengiringi hukuman tersebut. Secara keseluruhan kasus-kasus yang berkaitan dengan penistaan rata-rata dominan diberikan vonis penjatuhan pidana penjara. 21
Berhubungan  dengan  kasus  ahok  sudah  jelas  memang  memnuhi  unsur  tindak  pidana. Pengenaan delik penodaan menjadi dasar penentuan hukuman bagi ahok. Delik penodaan bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lainnya.  Semua  perbuatan  dianggap  menodai  jika  tujuan  pokoknya  untuk  memusuhi  atau menghina  suatu  agama.  Seorang  diminta  untuk  menghindari  kata  atau  susunan  kata  yang bersifat  permusuhan  atau  penghinaan.  Delik  penodaan  agama  diterapkan  ketika  perbuatan pidana  dilakukan  di  depan  umum.  Jika  terindikasi  melakukan  perbuatan  pidana,  pelaku terlebih  dahulu  diberi  peringatan  sebelum  dilanjutkan  ke  ranah  hukum. 22 Korelasi  dengan kasus  ini,  ahok  melakukan  tindakan  tersebut  memang  ditempat  umum,  tetapi  tidak  ada peringatan lebih lanjut untuk ahok sebelum kasus ini dilanjutkan ke ranah pengadilan.
Penulis  juga  melihat  adanya  penindakan  yang  berlebihan  dari  penanganan  kasus  ahok mengenai penistaan agama ini. Penulis juga melihat adanya penindakan yang berlebihan dari penanganan kasus ahok mengenai penistaan agama ini. Terlihat dengan adanya intensitas dari pemberian  hukuman  pidana  penistaan  ini  berujung  penjara,  terlihat  bahwa  dari  kasus penistaan  ahok.  Pemberian  hukuman  pidana  bagi  ahok  merupakan  salah  satu  kasus  yang diputuskan  sangat  berat  ketimbang  kasus  penistaan  lainnya.  Berbeda  sekali  dengan penanganan kasus pidana  yang ada di Belanda. Terlepas dari kasus penistaan,  menurut Andi Hamzah  menyatakan  ternyata  60%  perkara  yang  ditangani  jaksa  di  Belanda  diselesaikan melalui  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  ( afdoening  buiten  process ).  Sedangkan,  di Indonesia yang menganut Asas Legalitas dapat dikatakan 99% perkara yang ada di tahap pra penuntutan pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.2 Jika berkaca pada proses penyelesaian kasus  tindak  pidana  antara  Indonesia  dan  Belanda,  maka  kita  dapat  melihat  adanya  garis
20 Nazar Nurdin, “DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA,” International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din 19, no. 1 (2017): 129-160, 134, DOI: 10.21580/ihya.18.1.1745.
21 Ibid. , 130.
22 Ibid. , 134.
pemisah  yang  besar  antara  proses  penyelesaian  tindak  pidana  antara  Indonesia  dengan Belanda yang notabene merupakan pusat dari sistem hukum pidana di Indonesia. 23
Beberapa catatan yang perlu di soroti dalam perjalan sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia  meninggalkan  sejumlah  catatan  negatif  yang  sangat tidak  sesuai  dengan  semangat pemidanaan  modern  yang  berkembang  saat  ini.  Sangat  sering  terjadi  kriminalisasi  secara berlebihan  atau over meruapakan  pintu  baru  bagi  timbulnya  kesengsaraan  di  tengah masyarakat  contoh  sederhana  misalnya,  pada  saat  masyarakat  ingin  menyuarakan kepentinganya  di  depan  umum,  akan  tetapi  langkah  itu  bagi  para  penegak  hukum  terkhusus kepolissian  dinilai  melanggar  hukum  sehingga  bermuara  pada  pemidanaan  dan  penjara. 24 Argumentasi  ini  memiliki  kesamaan  yang  terjadi  di  kasus  ahok  berkenaan  dengan  tindak pidana  penistaan  agama.  Sangat  terlihat  bahwa  para  penegak  hukum  secara  tidak  langsung melakukan  penegakan  yang  berlebihan.  Mengingat  kondisi  lapas  yang  ada  saat  ini  sudah mengalami over  capacity seharusnya  penegak  hukum  mengedepankan  adanya  pemulihan keadaan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang  berhubungan  dengan  ahok  yaitu  tindak pidana penistaan.
Merupakan  suatu  fakta  umum (notoir  feiten) yang  sulit  disangkal  bahwa  kondisi  dari sebagian lapas di Indonesia sudah jauh dari tujuan untuk memasyarakatkan terpidana. Kondisi ini  senyatanya tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada Dirjen Pemasyarakatan  yang  berada dibawah  kordinasi  Kemenkumham.  Adanya  pola  penitipan  tahanan  sementara  di  rumah tahanan  (rutan),  banyaknya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  pada  kasus  "orang  kecil",  dan dihukumnya  pelaku  tindak  pidana  yang  ancaman  hukuman  di  bawah  5  tahun (lichte misdrijven) telah membuat rutan dan lapas menjadi over kapasitas. 25 Berdasarkan argumentasi diatas bahwa selayaknya tindak pidana  yang dilakukan oleh ahok tidak  mendapatkan pidana yang  berujung  pada  penjara.    Upaya-upaya  yang  patut  dilakukan  harusnya  mengedepankan jalan-jalan non-penal dan penyelesaian diluar pengadilan.

## 2. Pemberhentian Sementara Kepala Daerah
Kekosongan  jabatan  kepala  daerah  dalam  masa  transisi/  ketika  gubernur  tersebut bermasalah sangat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan terutama di daerah. Terdapat mekanisme lanjutan untuk menentukan Pengganti kepala daerah tersebut, karena ketika ahok akan  diberhentikan  sementara  atau  dalam  kondisi  yang  paling  buruk  adalah  pemberhentian permanen  maka  negara  sudah  memiliki  mekanisme  dalam  peraturan  perundang-undangan. Telah  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Mendagri  Nomor  120/3262/SJ  tentang  Pemberhentian Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  serta  Pengangkatan  Pejabat  Kepala  daerah ditentukan; Pertama, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  memberikan usul pemberhentian  Gubernur  dan  Wakilnya  kepada  Presiden  melewati  Menteri  Dalam  Negeri dengan mencantumkan risalah rapat paripurna dan keputusan yang dikeluarkan DPRD Provisi tentang  pengumuman  usul  pemberhentian  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur;  Kedua,  Pimpinan DPRD    Kabupaten/Kota  mengusulkan  pemberhentian  Bupati  dan/atau  Wakil  Bupati  atau Walikota  dan/atau  Wakil  Walikota  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur  dengan melampirkan  risalah  rapat  paripurna  dan  keputusan  DPRD  Kabupaten/Kota  tentang pengumuman  usul  pemberhentian  Bupati  dan/atau  Wakil  Bupati  atau  Walikota  dan/atau Wakil Walikota; Ketiga: Gubernur menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati  atau  Walikota  dan/  atau  Wakil  Walikota;  Keempat,  dalam  hal  menutup  kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Penjabat Bupati/ Penjabat  Walikota  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi
23 Ramdan Kasim, Op.Cit ., 5.
24 Ibid. , 10.
25 Ibid .
pratama,  mempunyai  latarbelakang  pengalaman  di  bidang  pemerintahan,  dan  dapat  menjaga netralitas  PNS  di  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  dengan  melampirkan  SK  Pangkat  dan  SK Jabatan  terakhir  serta  biodata  calon  Penjabat  Bupati/  Walikota;  Kelima,  mengenai  waktu pengusulan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 26
Selanjutnya,  ketika  mekanisme  pengantian  kepala  daerah  sudah  ditetapkan  maka  perlu ditetapkan  pula  aturan  mengenai  siapa  yang  pantas  menggantikan  jabatan  kepala  daerah dalam hal ini posisi gubernur. Berdasarkan pada Pasal 173 ayat (2) dan (3) UU No. 8 Tahun 2015  disebutkan  bahwa  DPRD  Provinsi  dapat  menyampaikan  kepada  Presiden  penetapan Calon Gubernur yang berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  untuk  diangkat  dan  disahkan sebagai Gubernur melalui Menteri. DPRD Kabupaten/ Kota juga dapat menyampaikan kepada Menteri  perihal  penetapan  Calon  Bupati/Walikota  Gubernur  yang  berhalangan  tetap  atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap  untuk  diangkat  dan  disahkan  sebagai  Bupati/Walikota  melalui  Gubernur.  Plt yang telah diangkat pada kenya taannya memiliki kekuatan politik yang sangat lemah. Hal ini bisa  dilihat  dari  contoh  kasus  di  Kabupaten  Pangandaran  yang  plt-nya  dari  Eselon  II.  Plt  di Kabupaten  Pangandaran  tersebut  dianggap  masih  yunior  dan  tidak  mampu  berkoordinasi dengan SKPD dan masyarakat karena pengalaman yang kurang serta tidak memiliki kekuatan politik.  Pengangkatan  plt  didasarkan  pada  kualifikasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan yang ada.
Kualifikasi  dari  plt  yang  diangkat  berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  2015  pasal  201  ayat (8).  Untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  Gubernur  yaitu  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi madya. Dan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (9) juga disebutkan bahwa untuk mengisi  kekosongan  jabatan  Bupati/  Walikota  yaitu  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi pratama.  Semenjak  adanya  konsep  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  daerah  meliki kewenangan  yang  luas  untuk  mengatur  dan  mengurusi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pemerintahan  dalam  kontek  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berbeda  dnegan  yang sebelumnya, negara Indonesia  masih sangat bersifat sentralistik dalam  hal segi kewenangan, penentuan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya. 27 Fungsi yang sangat sentral di miliki oleh Kepala  Daerah  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  pasca  reformasi.  Pemerintah  pula sudah menyiapkan mekanisme yang dibentuk dan disusun untuk permasalhan yang berkaitan dengan  pemberhentian  kepala  daerah.  Berbagai  bentuk  mekanisme  dirancang  dalam  hal administrative  hingga  hal-hal  yang  bekaitan  dengan  pemidanaan.  Ketentuan  yang  dipakai dalam  kasus  terkait  Ahok  ini  tentunya  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Ketentuan  umum  yang  memang  harus  digunakan  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh ahok.
Berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut  Umum saat  itu Ali Mukartono dalam Putusan Nomor  1537/Pid.B/2016/PN.  Jkt  Utr  Tahun  2017  sebelum  diputus  pengadilan,  Ahok sapaannya  didakwa  dengan  Pasal  156  berisi  “Barangsiapa  di  muka  umum  menyatakan perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah”  dan  Isi  pasal  156  a  yaitu  “Dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  barang  siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan: 28
26 Surat Edaran Mendagri Nomor 120/3262/SJ tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Pejabat Kepala daerah.
27 Muhammad Akbal, Op.Cit. , 99.
28 Izad,  “FENOMENA  PENISTAAN  AGAMA  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  DAN  FILSAFAT PANCASILA  (STUDI  KASUS  TERHADAP  DEMO  JILID  II  PADA  04  NOVEMBER  2016)".
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut dianut di Indonesia.
b. Dengan  maksud  agar  orang  tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam  hukum  pidana  unsur-unsur  dalam  pasal  akan  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaannya.  Terdapat  beberapa  unsur  yang  bisa  dianalisis  dari  pasal  156  ini.  Unsur pertama  ialah  barangsiapa  yang  merujuk  pada  orang  atau  subjek  hukum  terkait.  Kedua, berkaitan  dengan  kegiatan  dan  tindakan  menyatakan  permusuhan  atau  kebencian  serta penghinaan,  unsur  ketiga  ialah  berkaitan  dengan  adanya  beberapa  golongan  rakyat  yang ditujukan  dalam  unsur  perbuatan  tersebut.  Penentuan  unsur  ini  sangat  krusial  bagi  seorang jaksa  dalam  melakukan penuntutan karena  jika  memang suatu perbuatan tersebut bisa tidak memenuhi  unsur  maka  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  bisa  lepas  dan  tidak dapat dijerat.
Perkataan  ahok  yang  menyatakan  hal  seperti  itu  menjadikan  pro  kontra  di  masyarakat. Kalangan-kalangan  yang  menyatakan  bahwa  apa  yang  diucapkan  ahok  bukan  merupakan sebuah  penistaan  melainkan  hanya  menyatakan  apa  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  fakta lapangan  yang ada.  Reaksi tersebut  rupanya tidak muncul  begitu saja. Terdapat  sejarah  yang melatarbelakangi adanya ungkapan penistaan yang dilakukan oleh ahok. Sejarah yang pernah di alami ahok, pada saat ia  mencalonkan diri  menjadi  Bupati Belitung Timur, hampir semua calon  yang  notabennya  merupakan  lawan  politiknya  menggunakan  dan  memanfaatkan  tafsir pasal  tersebut  untuk  memenagkan  mereka  dan  membuat  ahok  tidak  terpilih. 29 Akibat  yang ditimbulkan  adalah  pemimpin-pemimpin non muslim  akan  sangat  sulit  untuk mengembangkan  kesempatan  hal  pilihnya  dalam  sistem  perpolitikan  dan  system ketatanegaraan di Indonesia.
Aspek gramatikal  yang perlu ditelaah  lebih  lanjut mengenai  hal  ini  ialah adanya  banyak tafsir  mengenai  kata  awliya'  oleh  para  ahli  tafsir.  Tafsir  yang  dikemukakan  oleh  salah  satu ahli  tafsir  yang  bernama  al-Azhar,  kata awliya tersebut  diartikan  sebagai  pemimpin  dalam bahasa Indonesia. Tafsir yang ada perlu ditelaah secara terliti dan cermat agar sesuai dengan konteks  yang  ada  dalam  permasalahan.  Sedangkan  berbeda  dengan  tafsir  yang  dituangkan oleh  al-Thabari  dan  Shibab  yang  tidak  memberikan  pemaknaan  kata  tersebut  dengan  arti pemimpin dalam  suatu pemerintahan. Jika ditelusuri secara  mendalam  mengenai kata awliya setidaknya terdapat lima surat yang tercantum dalam al-Quran. Departemen Agama RI merilis makna kata awliya yang diberikan pemaknaan dan penerjemahaannya: 30 Pertama dalam surat Al-Imran pada ayat 28 yang menjelaskan bahwa arti dan makna kata tersebut ialah pemimpin, Kedua, pada surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang memberikan definisi merupakan teman-teman setia, ketiga, pada surat  At-taubat  pada ayat 23 yang  memiliki arti pelindung, Keempat pada surat An-Nisa yang tercantum pada ayat 144 yang memiliki arti yang tidak jauh berbeda yaitu seorang  pemimpin,  selaras  dengan  surat  sebelumnya  yang  mencantumkan  dalam  surat  An- Nisa ayat 139 yang  memiliki arti pemimpin, serta pada ayat 98 mendefinisikan kata tersebut berarti  teman-teman,  terakhir  di  surat  Al-Maidah  pada  ayat  51,  57  dan  81  memberikan  arti secara gramatikal yaitu teman setia, pemimpin.
Kata awliya’ yang  terkandung  dalam  berbagai  ayat  di  atas,  meski  memiliki  arti  yang searah, namun terdapat berbagai macam penekanan dalam menerjemahkannya sesuai dengan konteks  bahasa  dan  sosial  historis  yang  melingkupinya.  Secara  konteks  sejarah  (asbabun nuzul),  diriwayatkan  bahwa  sebab  turunnya  ayat  ini  adalah  berkenaan  dengan  Ubadah  bin Shamit  Al-Anshary  dan  Abdullah  bin  Ubay.  Masing-masing  mereka  memiliki  mitra  dengan
PANANGKARAN,  Jurnal  Penelitian  Agama  dan  Masyarakat 1,  no.  1  (2017):  171-189,  173,  DOI: 10.21580/ihya.18.1.1745.
29 Ibid., 173.
30 Ibid .
dengan  orang-orang  Yahudi  yang  ada  di  Madinah.  setelah  Rasulullah  SAW.  memperoleh kemenangan  di  perang  Badar,  berdasarkan  kejadian  tersebut  munculah  kebencian  dan  api dendam  di  dalam  hari  orang-orang  Yahudi  terhadap  orang-orang  Islam,  lalu  mengumumkan secara  terbuka  permusuhannya  terhadap  mereka,  hal  ini  membuat  salah  seorang  di  antara mereka,  yaitu  Ubadah  bin  Shamit  melepaskan  diri  dari  teman-teman  mereka  dan  ikhlas menjadikan  Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang Islam sebagai pemimpin dan pelindungnya. Sedangkan  Abdullah  bin  Ubay  menolak  mengikuti  jejak  Ubadah  dan  lebih  memilih  untuk tetap  bergabung  dengan  kelompok  Yahudi  dan  berdiri  di  belakang  mereka. 31 Sejarah tersebutlah  yang  mendasari  adanya  kata  tersebut  muncul.  Sejarah  berdasarkan  agama  islam sangat tidak bisa dilepaskan, hakim selaku wasit dalam permasalahan ahok harus bisa sangat adil  dalam  memutus  sebuah  perkara  terkhusus  perkara  yang  melibatkan  suku,  agama,  ras, karena hal tersebut hakim tidak boleh terintervensi dalam memutus perkara tersebut. Terlihat bahwa  pada  saat  peradilan  mengenai  permasalahan  ini  berlangsung,  kondisi  masyarakat sangat bergejolak. Banyak terjadi aksi-aksi penolakan yang menuntut ahok dihukum seberat- beratnya dan dipaksa untuk berhenti dari jabatan Gubernur DKI pada saat itu.
Secara  ideal,  Ahok  seharusnya  diberhentikan  sementara  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta pada  saat  itu  dikarenakan, pertama perlu  ditegaskan  bahwa  yang  bicarakan  adalah  soal pemberhentian  sementara,  bukan  pemberhentian  tetap,  karena  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  hal  terjerat  kasus  pidana, pemberhentian  tetap  baru  dapat  dilakukan  setelah  ada  putusan  bersalah  yang  berkekuatan hukum tetap. 32 Berdasarkan ketentuan tersebut ahok memang sudah sewajarnya diberhentikan secara sementara oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dengan berlandaskan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kekuatan hukum yang  tetap.  Menginggat  adanya  peran  penting  kepala  daerah  bagi  sistem  kordinasi  antara pusat dan daerah. Permasalahan saja kerap timbul ketika dalam kondisi normal, masih banyak terjadi  kesalahan  kordinasi  anatara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  karena  terdapat kewenangan  yang  tidak  selaras  serta  banyak  kebijakan  yang  memberikan  pengaturan  di berbagai permasalahan pada ranah pelaksanaan kebijakannya. Semua hal tersebut dikarenakan tidak  adanya  suatu  dasar  hukum  yang  menjadi  legal  standing  dalam  pelaksanaannya  serta menjadi  acuan  dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Penulis  yakin  bahwa  akan  terdapat permasalahan baru ketika ahok selaku kepala daerah diberhentikan secara sementara.  Adapun permasalahan yang akan muncul berpusat pada orang yang sentral dalam menggambil sebuah kebijakan  hukum.  Hakim  selaku  penegak  hukum  sangat  diuji  kridibilitas  dan  kenetralannya dalam memandang suatu permasalahan hukum, tentunya hal ini tidak lain untuk mewujudkan tujuan  dan  cita  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila.  Sila  kelima  yaitu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia harus sangat dipegang dalam mewujudkan keadilan substantif bukan hanya sekedar keadilan prosedural.
Soal pemberhentian sementara Gubernur Ahok, atau sebenarnya kepala daerah manapun, terkait bukan hanya dengan sisi hukum pemerintahan daerah saja tetapi juga hukum pidana. 33 Sesuai  dengan  Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  namun  sampai  saat  Basuki  Tjahaja  Purnama  menjalani  sidang  akhir, yang  bersangkutan  tidak  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya. 34 Dalam  hal  ini,
31 Ibid .
32 Sakinah  Nadir,  “OTONOMI  DAERAH  DAN  DESENTRALISASI  DESA:  MENUJU  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1 (2013): 1-21, 4, DOI: 10.24252/jpp.v1i1.1621.
33 Ahmad  Marwi,  “KEWENANGAN  PENJABAT  KEPALA  DAERAH  DI  BIDANG  KEPEGAWAIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA MATARAM),” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 3 (2016): 538-555, DOI: /10.29303/ius.v4i3.340.
34 Zaki  Ulya  et  al.,  “PERTANGGUNGJAWABAN  PEJABAT  PEMERINTAHAN  DALAM  MENETAPKAN DISKRESI  (STUDI  TERHADAP  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  25/PUU-XIV/2016),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO 24, no. 3 (2017): 412–430, DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art4.
permasalahan hukum yang dikaji dalam penulisan ini yaitu kepastian hukum Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepastian hukum harus tetap ditegakkan karena sangat bisa berdampak sangat vital terhadap kondisi masyarakat pada saat  ini.  Jika  memang  sudah  terbukti  ahok  selaku  pihak  terkait  melakukan  tindak  pidana makan ahok  memang  berkewajiban  melakukan pertanggungjawaban pidana atas apa  yang  ia lakukan terlepas masih banyak kekurangan dalam proses penegakan hukumnya.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  Putusan  Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.  Jkt  Utr  dijatuhkan  oleh  hakim,  pemberhentian  sementara  Basuki Tajahaja  Purnama  seharusnya  diberlakukan  karena  dakwaan  Ahok  yang  paling  lama  lima tahun  itu  memenuhi  ketentuan  pemberhentian  sementara  untuk  tindak  pidana  paling  singkat lima  tahun  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Argumentasi sederhananya  “paling singkat” lima tahun, bukan  “di atas  lima tahun”. Permasalahan  hukum  terjadi  bermula  dari  sikap  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  yang menunda  untuk  memberhentikan  sementara  Basuki  Tjahaja  Purnama  karena  Mendagri beralasan untuk menunggu putusan resmi Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dikarenakan adanya 2 Pasal yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama yaitu Pasal 156 dan 156 a KUHP saat itu.
Hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan karena  yang   menjadi  pegangan   bukan berapa  banyak  tuntutan  pidananya,  tetapi  status terdakwa  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan  juga dikarenakan  dalam  dakwaan  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  saat  itu  Ali Mukartono sudah jelas terkait ancaman pidana kepada Ahok yakni pasal 156 atau pasal 156a dengan  ancaman  masing-masing  empat  dan  lima  tahun.  Berdasarkan  hal  itu  Pemberhentian sementara  seorang  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Basuki  Tjahaja  Purnama  seharusnya diberlakukan, yang berarti Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  berisi  “ pemberhentian  sementara  kepala  daerah  dan/atau  wakil kepala  daerah  sebagaimana  dimaksud  paa  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  oleh  Presiden untuk  gubernur  dan/atau  wakil  gubernur  serta  oleh  Menteri  untuk  bupati  dan/atau  wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota “ tersebut tidak terlaksana dengan semestinya, dan  seharusnya    Presiden    menjalankan  tugasnya  sesuai  Pasal  83  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  berarti  Presiden  dan  Mendagri tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  sudah  diatur  dan  juga kepastian    hukum  dari  Pasal  83  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  timbul  karena  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  berdasarkan  Pasal 156  dan  Pasal  156  a  KUHP  sebelum  Putusan  Nomor  1537/Pid.B/2016/PN.  Jkt  Utr  Tahun 2017 dijatuhkan tidak terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Akbal, Muhammad. “HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN  DAERAH  DALAM  PENYELENGGARAAN  OTONOMI  DAERAH.” Jurnal Supremasi 11, no. 2, 2016: 99–107, DOI: 10.31078/jk1538
Aminah, Siti. “MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL  83  AYAT  (1)  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG PEMERINTAHAN  DAERAH.” Jurnal  Wacana  Hukum 24,  no.  2,  2019:  29-37,  DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2715.
Anggraeny,  Kurnia  Dewi.  “PENAFSIRAN  TINDAK  PIDANA  PENODAAN  AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM.” Era Hukum 2, no. 1, 2017: 267–293.
Deliarnoor, Nandang Alamsah. “PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM
MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA  PILKADA SERENTAK).” CosmoGov 1, no. 2, 2017: 322-335, DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11841. Hamdani. “NYALI AHOK PUN RUNTUH”. Majalah Forum Keadilan, no. 32, 2016. Izad,  Rohmatul.  “FENOMENA  PENISTAAN  AGAMA  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM
DAN FILSAFAT PANCASILA (STUDI KASUS TERHADAP DEMO JILID II PADA 04  NOVEMBER  2016).” Panangkaran:  Jurnal  Penelitian  Agama  Dan  Masyarakat 1, no. 1, 2017: 171–189, DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0101-10.
Kasim,  Ramdan.  “DEHUMANISASI  PADA  PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  SECARA BERLEBIHAN  (OVERSPANNING  VAN  HET  STRAFTRECHT).” Jambura  Law Review 2, no. 1, 2020: 1–29, DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.2402.
Kurniawati, Yunita Rahayu.
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN  BERITA  BOHONG  (HOAX)  DI  MEDIA  SOSIAL.” Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 4, 2020: 422–437.
Marwi,  Ahmad.  “KEWENANGAN  PENJABAT  KEPALA  DAERAH  DI  BIDANG KEPEGAWAIAN  DALAM  MENYELENGGARAKAN  PEMERINTAHAN  DAERAH (STUDI  PADA  PEMERINTAHAN  KOTA  MATARAM).” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan 4, no. 3, 2016: 538-555, DOI: 10.29303/ius.v4i3.340.
Mayasari,  Silvina.  “KONSTRUKSI  MEDIA  TERHADAP  BERITA  KASUS  PENISTAAN AGAMA  OLEH  BASUKI  TJAHAJA  PURNAMA  (AHOK):  ANALISIS  FRAMING PADA  SURAT  KABAR  KOMPAS  DAN  REPUBLIk.” Komunikasi 7,  no.  2,  2017:  8- 18.
Nadir,  Sakinah.  “OTONOMI  DAERAH  DAN  DESENTRALISASI  DESA:  MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1, 2013: 1- 21, DOI: 10.24252/jpp.v1i1.1621.
Nurdin,  Nazar.  “DELIK  PENODAAN  AGAMA  ISLAM  DI  INDONESIA.” International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din 19, no. 1, 2017: 129-160, DOI: 10.21580/ihya.18.1.1745. Ramdan,  Ajie.  “ASPEK-ASPEK  KONSTITUSIONAL  PENODAAN  AGAMA  SERTA PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANANYA  DI  INDONESIA.” Jurnal  Konstitusi 15, no. 3, 2018: 616-641, DOI: 10.31078/jk1538.
Ridwansyah,  Muhammad.  “UPAYA  MENEMUKAN  KONSEP  IDEAL  HUBUNGAN PUSAT-DAERAH  MENURUT  UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA  TAHUN  1945.” Jurnal  Konstitusi 14,  no.  4,  2018:  838-858,  DOI: 10.31078/jk1447.
Ulya,  Zaki.  “PERTANGGUNGJAWABAN  PEJABAT  PEMERINTAHAN  DALAM MENETAPKAN  DISKRESI  (STUDI  TERHADAP  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR  25/PUU-XIV/2016).” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  NO 24, no. 3, 2017: 412–430, DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art4.
Yani,  Ahmad.  “SISTEM  PEMERINTAHAN  INDONESIA:  PENDEKATAN  TEORI  DAN PRAKTEK  KONSTITUSI  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945.” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2, 2018: 55-68, DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
B. Buku
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
Soekanto,  Soerjono.  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soenarto, R Soedibroto. KUHP dan KUHAP . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.