## PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN HUTAN DESA DI MUKIM LUTUENG KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIEPROVINSI ACEH
1 Ainul Mardhiah, 2 Supriatno dan 3 Djufri 1,2,3 Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala. Darussalam 23111, Banda Aceh. Email: ainul_daraaceh@yahoo.com

## ABSTRAK
Kawasan  hutan  di  Kabupaten  Pidie  berkurang  akibat  perambahan  hutan,  konversi  hutan  menjadi kawasan  pertanian  dan  pertambangan  serta  pembangunan  jalan  tanpa  memperhatikan  aspek lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk (1)  mengetahui  nilai-nilai  kearifan  lokal  Qanun  Mukim Lutueng dalam sistem pengelolaan hutan (2) mengetahui potensi pengembangan hutan desa di Mukim Lutueng  (3)  mengetahui  persepsi  dan  sikap  masyarakat  tentang  konservasi  hutan.  Penelitian  ini dilaksanakan pada  1  Oktober  2015  hingga  30  April  2016  di  Mukim  Lutueng  Kecamatan  Mane, Kabupaten  Pidie,  Provinsi  Aceh. Penelitian  menggunakan  metode  etnografi melalui Participatory Rural  Appraisal (PRA).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  hutan  berbasis  kearifan lokal terdapat pada aktivitas pengelolaan hutan, anjuran dan larangan, serta kelembagaan adat. Potensi pengembangan hutan desa yaitu landasan hukum, dukungan LSM Lingkungan dan lembaga pengelola hutan  desa.  Persepsi  dan  sikap  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  qanun  dan  hutan  desa  di  Mukim Lutueng  menunjukkan  persepsi  yang  kuat  dan  sikap  yang  kuat  ditunjukkan  oleh  masyarakat  di  tiga gampong; Mane, Lutueng dan Blang Dalam. Namun, masyarakat Gampong Turue Cut menunjukkan persepsi  dan  sikap  lemah.  Simpulan kearifan  lokal  terancam  oleh  kegiatan  penambangan  emas  dan perambahan  hutan  tanpa  izin.  Masyarakat  membutuhkan  ekonomi  alternatif  yang  tidak  bergantung pada sumber daya hutan.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Mukim Lutueng, Qanun, Hutan Desa

## ABSTRACT
The forest area in Pidie District was decreased by illegal logging, forest conversion, mining and road construction without regard to environmental aspects.This study aims to (1) knewabout local wisdom in  Qanun  Mukim  Lutueng  about  forest  management  (2)  knew  the  potential  development  of community forest in Mukim Lutueng (3) analyzed the community perceptions and behaviours about forest conservation. This study was conducted on 1 October 2015 to 30 April 2016in Mukim Lutueng, Pidie District, Aceh Province. The research method is ethnography with Participatory Rural Appraisal (PRA).  The  result  shown  thatLocal  wisdom  in  forest  management  consist  of  the  law  in  forest activities management, suggestion and prohibition, and local community of forest management. The potential  development  of  community  forest  support  by  civil  society  organizations  (NGOs)  with community  empowerment  and  government  community  institution.  Perceptions  and  behaviours towards qanun implementation and community forest in Mukim Lutueng was strong perceptions and with  strong  attitudes  especially  shown  by  community  people  in  three  villages;  Mane,  Lutueng  and Blang Dalam. Meanwhile, the communitypeople of Turue Cut showed the weak level of perceptions and  attitudes  towards  the  qanun  implementation  and  community  forest  in  Mukim  Lutueng.  The community  law (qanun) threatened by illegal gold mining activities and illegal logging. Community people need an alternative economythat does not rely on the resources of the forest.
Keywords: Local Wisdom, Mukim Lutueng, Qanun, Community Forest

## PENDAHULUAN
rovinsi Aceh adalah salah satu provinsi di  Indonesia  yang  masih  memiliki hutan hujan tropis (tropical rain forest) cukup luas dan menjadi habitat keanekaragaman hayati  flora  dan  fauna  pulau  Sumatera.  Namun, degradasi dan deforestasi terus terjadi

## Ainul Mardhiah, dkk
disebabkan  oleh  perambahan  hutan  tanpa  izin (illegal logging), konsesi pertambangan, perkebunan  sawit  serta  pembangunan  jalan  di dalam  kawasan  hutan  tanpa  memperhatikan aspek-aspek  pelestarian  lingkungan  hidup. Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten  di  Provinsi  Aceh  yang  mengalami deforestasi seluas 1.029 hektar pada tahun 2014 [1]. Penyebab dari kerusakan hutan antara lain oleh illegal  logging, kebutuhan  lahan  untuk pertanian  dan  ketidakjelasan  batas  antara kawasan  budidaya  dan  lindung  serta  adanya aktivitas  pertambangan  emas. Dampak  dari penurunan  kawasan  hutan  yaitu  meningkatnya intensitas banjir dan longsor, pencemaran sungai serta  konflik  satwa  dengan  manusia  di
Kabupaten Pidie [2].
Sumber daya di dalam hutan, perairan dan hasil  pengolahan  lahan  adalah  basis  mata pencaharian penduduk di Mukim Lutueng. Maka keberadaan  hutan  sebagai  penyedia  sumber  air sangat  penting untuk  menunjang  aktivitas perekonomian  masyarakat  Mukim  Lutueng.
Tiga  gampong  di  Mukim Lutueng,  telah mempraktekkan konsep Social Forestry (Perhutanan Sosial) sebagaimana mandat Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2006 Tentang  Penataan  Hutan  dan  Peraturan  Menteri
Kehutanan,  Permenhut  No.  49  Tahun  2008 Tentang  Hutan  Desa  merupakan  salah  satu implementasi  pengakuan  Pemerintah  terhadap pelibatan  masyarakat disekitar hutan. Selain itu, Mukim Lutueng juga memiliki qanun pengelolaan sumber daya alam sebagai landasan untuk upaya konservasi hutan. Berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan  qanun  mukim  dan  hutan  desa  yang disebabkan  oleh  persepsi  dan  sikap  masyarakat yang  menolak  konservasi  hutan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  berbagai  kearifan lokal dalam  pengelolaan  hutan  di  Mukim Lutueng,  mengetahui  potensi  pengembangan hutan  desa  serta  persepsi  dan  sikap  masyarakat terkait pelaksanaan kearifan lokal (qanun) dalam upaya konservasi hutan di Mukim Lutueng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Mukim Lutueng
Kecamatan  Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pengumpulan  data  dilaksanakan  pada 1
Oktober  2015 hingga 30 April 2016.
Populasi  penelitian  yaitu masyarakat Gampong  Mane,  Gampong  Lutueng  dan Gampong  Blang  Dalam. Pengumpulan  data dilakukan  melalui  metode  PRA [3]. Peneliti memperoleh  data  dari  kajian  lapangan  dalam aktivitas  diskusi, wawancara  dan  terlibat  dalam kegiatan gampong bersama masyarakat.
Analisis  data  yang  digunakan  berupa analisis  data  kualitatif  untuk  menggambarkan konsep  kearifan  lokal  masyarakat  mukim lutueng, penjelasan  mengenai  implementasi hutan  desa  serta  persepsi  dan  sikap  masyarakat terkait  dengan  kearifan  lokal  dan  pelaksanaan program hutan desa di Mukim Lutueng. Data persepsi dan sikap diukur menggunakan  skala  likert  dengan  tahapan sebagai berikut: 1. Menetapkan skor  terhadap  pilihan  jawaban yang  tersedia. Jawaban setiap  pertanyaan
kuesioner  dengan  menggunakan  skala  likert mempunyai  gradasi  dari  sangat  positif sampai sangat negatif 2. Mengumpulkan jawaban atas variabel persepsi  dan  sikap  dari  masing-masing indikator  yang  diuji  dan  membuat  tabulasi jawaban dari 120 responden.
3. Dari data  yang  didapat  diatas  kemudian diolah  dengan  cara  mengkalikan  setiap  poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan  tabel  bobot  nilai.  misalnya:  yang menjawab  sangat  setuju (ss)  yang  memiliki bobot  nilai  5,  yaitu  4  orang,  maka  4x5=20. begitu  seterusnya  untuk  pilihan  jawaban setuju,  netral,  tidak  setuju  dan  sangat  tidak setuju.  setelah  itu,  dihitung  total  skor  dari masing-masing kriteria jawaban. 4. Membuat hasil interpretasi untuk memberikan kesimpulan, keterangan dan arti dari hasil jawaban responden. untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui  dulu  skor  tertinggi  (y)  dan  angka terendah  (x)  untuk  item  penilaian  dengan rumus  sebagai  berikut  :y  =  skor  tertinggi
Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pemgembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng ...
likert x jumlah responden (angka tertinggi 5) "perhatikan  bobot  nilai"x  =  skor  terendah likert x jumlah responden (angka terendah 1)
"perhatikan bobot nilai"
5. Penilaian interpretasi  responden  terhadap media  pembelajaran  tersebut  adalah  hasil nilai  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan rumus index %. Rumus index %  =  total skor / y x 100 6. Mengambil keputusan tentang tingkat perbedaan  persepsi,  pengetahuan  dan  sikap masyarakat. 7. Membuat pembahasan mengenai hasil analisis  data  persepsi, pengetahuan  dan sikap masyarakat. Gambar 1. Peta Illegal Logging  Kabupaten Pidie 2010-2012

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kearifan  Lokal  Pengelolaan  Hutan  di Mukim Lutueng Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa adanya  nilai  kearifan  lokal  masyarakat  di Mukim  Lutueng  dalam  pengelolaan  sumber daya hutan. Masyarakat telah memiliki perspektif  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan
dengan  sistem  mengambil  manfaat  sambil menjaga  hutan.  Jenis  kearifan  lokal  yang terdapat  di  Mukim  Lutueng  terdapat  dalam Aktivitas  Pengelolaan  Hutan,  anjuran  dan larangan  serta  kelembagaan  adat  pengelola hutan.
a. Kearifan Lokal dalam Aktivitas Pengelolaan Hutan Kearifan  lokal  dalam  aktivitas  mengelola hutan yaitu  terdiri  dari  tata  cara  pemanfaatan hutan menurut kearifan lokal, Tata cara membuka  ladang  dan  kebun,  Tata  cara pengelolaan  kayu  tualang  (Kayee  Uno),  Tata cara  berburu,  Tata  cara  menangkap  ikan  di sungai  dalam  hutan,  Tata  cara  pembagian manfaat, Tata cara mencari rotan.

## b. Anjuran dan Larangan
Anjuran  dan  larangan  dalam  pengelolaan hutan  yaitu  dianjurkan  untukmenjaga  hutan  dan pepohonan  di  sekitar  sumber  mata  air,  tidak menebang  pohon-pohon  yang  buahnya  dapat dimakan  oleh  manusia  dan  hewan,  dan penebangan  kayu  diizinkan  hanya  untuk kepentingan  rumah  tangga  penduduk  seperti rumah,  membangun  meunasah,  balai  pengajian dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat gampong  yang  menebang    kayu  di  kawasan hutan  meskipun  di  luar  kawasan  hutan  lindung untuk pembukaan lahan baru harus memberikan 5%  keuntungannya  bagi  kepentingan  gampong. Jenis  tanaman  kayu  yang  dilindungi  yaitu  kayu penghasil  madu,  timpo  dan  ara.  Sebagian  hasil buruan kepada warga yang menyaksikan pembagian hasil buruan. Masyarakat  harus memandang  hutan sebagai  sumber kehidupan  masyarakat.  Bila membuka  lahan  baru  maka  harus  melapor  ke geuchik  dan  wajib  membayar biaya  pematokan. Hewan-hewan  penguasa  hutan  diberik  sebutan khas  untuk  memuliakan  hewan.Pengambilan keputusan  terkait  dengan  hutan  harus  melalui musyawarah di tingkat mukim dengan melibatkan  pawang  glee.  Penanggung  jawab pelaksanaan  sanksi  adat  adalah    mukim  yang dibantu  oleh  geuchik,  pawang  glee  dan  petua seuneubok. Masyarakat  dilarang  menebang  di  daerah hutan lindung yang meliputi kawasan perli ndungan air. Pada hari jum’at dilarang pergi ke  hutan.Apabila  yang  membuka  lahan  baru melakukan  penebangan  kayu,  mengambil  rotan dan  berburu  satwa  liar,  maka  akan  ditindak dengan  hukum  adat  yang  berlaku. Dilarang menanami tanaman yang dilarang dalam hukum dan  memperburuk  kondisi  alam  yaitu  ganja  dan sawit.  Tidak  boleh  bersikap  takabur  di  dalam hutan. Pohon  kayu  atau  pohon  yang  dapat dimanfaatkan untuk berlindung atau berkembangbiak  hewan  tidak  boleh  diganggu atau ditebang. Masyarakat tidak boleh mengganggu hewan-hewan di dalam hutan serta tidak  melepaskan  binatang  ternak  ke  dalam kawasan hutan [5].

## c. Kelembagaan Adat Pengelola Hutan
Kelembagaan  adat  pengelola  hutan  di Mukim  Lutueng  terdiri  dari  Imum  Mukim, geuchik  dan  pawang  glee.  Imum  Mukim bertugas untuk bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan hutan dan pengambil  keputusan  akhir  untuk  pelaksanaan sanksi  bagi  pelaku  perusakan  hutan  dan lingkungan.  Geuchik  berkoordinasi  dengan imum mukim untuk melaporkan dan menyelesaikan  masalah  terkait  pemanfaatan hutan.  Pawang  glee  untuk  memimpin  dan mengatur  pelaksanaan  adat  yang  berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.

## 2. Potensi  Pengembangan  Hutan  Desa  di
Mukim Lutueng Potensi Pengembangan Hutan Desa Berdasarkan aspek hukum, dukungan negara dan LSM, serta  dukungan  kelembagaan  adat  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Potensi  Pengembangan  Hutan  Desa  Berdasarkan  Aspek  Hukum,  Dukungan  Negara  dan LSM, serta Dukungan Kelembagaan Adat
No. Jenis Kearifan Lokal Landasan Hukum Dukungan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lingkungan Dukungan Kelembagaan Adat dan Kelembagaan Hutan Desa 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/ Melalui  kegiatan  pemberdayaan masyarakat Mukim Lutueng Adanya  perangkat  mukim; Imum Mukim, pawang glee,
Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pemgembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng ...
No. Jenis Kearifan Lokal Landasan Hukum Dukungan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lingkungan Dukungan Kelembagaan Adat dan Kelembagaan Hutan Desa Menhut-II/2008  tentang Hutan Desa [4] dalam kegiatan peningkatan kapasitas  tentang  hutan  dan pentingnya menjaga hutan geuchik, dan petua seuneubok yang menguatkan pengelolaan hutan  berdasarkan  kearifan lokal  gampong  yang  mudah dipahami masyarakat. 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah  No.3  tahun 2008  tentang  Tata  Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  Hutan  serta Pemanfaatan Hutan [4] Memfasilitasi kegiatan pelatihan ketrampilan mengolah hasil hutan  bukan  kayu  seperti  rotan serta  memfasilitasi  kebun  bibit gampong Adanya  Lembaga  Pengelola Hutan  Desa  (LPHD)  yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan hutan desa di Mukim Lutueng 3 SK Penetapan Areal Kerja  Hutan  Desa yaitu SK 469/Menlhk- setjen//2015 Menginisiasi Lembaga pengelola  hutan  desa  (LPHD) yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan hutan desa
4 Qanun  Mukim  Lutueng No.1 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam [5]. Pengelolaan Hutan Desa dilakukan melalui  lima  tahapan,  yaitu  1)  Melakukan penataan areal kerja (blok/petak), 2) Melakukan  penataan  batas  areal  kerja,  3) Pemilihan  jenis  tanaman  yang  memiliki  nilai ekonomis  dan  sesuai  dengan  lokal  spesifik,  4) Pemilihan teknik-teknik silvikultur intensif, dan 5)  Pemanfaatan  hasil  kayu  dan  non  kayu. Pemanfaatan  Hutan  Desa  pada  kawasan  hutan produksi  meliputi:  1)  Pemanfaatan  hasil  hutan kayu  dari  hutan  alam,  2)  Pemanfaatan  hasil hutan  dari  hutan  tanaman,dan  3)  Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan, getah, buah dan  sebagainya).  Pada  kawasan  hutan  lindung meliputi: 1) Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu,
dan 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air, ekowisata,
penyerapan
karbon,  dan  sebagainya).  Berikut  sistem pengelolaan hutan desa di Mukim Lutueng yang dilaksanakan oleh LPHD.
1. Membuat  Rencana  Kerja  Umum  Hutan Desa Terdiri  dari:  Penataan  areal  kerja Hutan Desa dan Potensi Areal Kerja Hutan Desa
2. Kelola  Usaha  Hutan  Desa Pengembangan usaha
a. Pengembangan  Usaha  Hasil  Hutan
Bukan  Kayu b. Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan c. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan
3. Rencana Perlindungan Hutan Perlindungan  hutan  yang  dimaksud adalah  upaya-upaya  pengelolaan  untuk melindungi  areal  kerjanya  agar  terhindar dari kerusakan hutan antara lain konservasi tanah dan air, kebakaran hutan, pencegahan  hama  dan  penyakit,  serta keamanan hutan. 4. Kelola  Kelembagaan Hutan Desa a. Membentuk organisasi dan  strukturnya b. Menetapkan target-target pengembangan kelembagaannya selama
jangka  waktu  ijin  baik  dalam  jangka pendek maupun jangka panjangnya. c. Menentukan  upaya-upaya  apa  yang akan dilakukan untuk mencapai target 5. Kelola sumber daya Manusia Hutan Desa Lembaga desa berusaha untuk meningkatkan  kapasitas    sumber  daya masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan  hutan  desa  melalui  berbagai proses  antara  lain  melalui  pendampingan, kesempatan  pelatihan,  dan  kesempatan studi banding.
Gambar 2. Peta Verifikasi Hutan Desa Mukim Lutueng
3. Persepsi  dan Sikap  Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kearifan Lokal dan Program

## Hutan Desa di Mukim Lutueng
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa persepsi  dan  sikap  masyarakat  di  empat gampong di Mukim Lutueng terhadap penerapan qanun mukim dan hutan desa menunjukkan nilai persepsi dan sikap dengan tingkat skala berbeda dilihat  hasil  per  gampong.  Dari  hasil  analisis data,  Gampong  Lutueng,  Mane  dan  Blang
Dalam  memiliki  persepsi  dan  sikap  positif dengan  tingkat  skala  kuat  (80%  sampai  97%) terhadap  penerapan  qanun  dan  pengelolaan hutan berbasis lokal melalui program hutan desa di  Mukim  Lutueng.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  peningkatan  kapasitas  yang  diberikan kepada  masyarakat  melalui  proses  dampingan oleh  lembaga  lingkungan Fauna  and  Flora International  (FFI  Aceh  Programme) yang memiliki  program  kerja  di  wilayah  Kecamatan
Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pemgembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng ...
Mane  sejak  tahun  2009  dalam  upaya  kampanye dan  pemberdayaan  masyarakat  dari  aspek peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sedangkan, Gampong Turue Cut menunjukkan  hasil  yang  lemah  atau  rendah dengan  rata-rata  hasil  persentase  skala  likert yaitu  42%  sampai  56%  dalam  wujud  persepsi dan  sikap  terhadap  penerapan  qanun  dan  hutan desa.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  Turue Cut  sebagian  besar  terdiri  dari  penambang sehingga  sejak  awal  proses  pengajuan  hutan desa,  masyarakat  Turue  Cut  tidak  setuju. Namunsaat ini, ketika  melihat proses penerapan qanun dan hutan desa, sebagian kecil masyarakat  Turue  Cut  sudah  mulai  memahami dan sadar pentingnya qanun dan hutan desa. Sebagian besar masyarakat sudah memahami  pentingnya  mengetahui  berbagai aturan  adat  dan  program  desa  sebagai  kearifan yang  akan  diimplementasikan  dan  berlaku  di kehidupan bermasyarakat. Namun, untuk Gampong Turue Cut, hanya sebagian kecil yang memiliki  persepsi  bahwa  qanun  mukim  dan program  hutan  desa  penting  disosialisasikan sebagai  sistem pengelolaan  hutan  di  Mukim Lutueng.Masyarakat  yang  telah  memiliki  hutan desa  (Gampong  Mane,  Lutueng  dan  Blang Dalam)  peduli  bahwa  mengaktifkan  kembali aturan  adat  tentang  perlindungan  hutan  dalam qanun  mukim  melalui  sosialisasi  dan  penerapan dalam  kehidupan  sehari-hari  ketika  beraktivitas di  dalam  kawasan  hutan  merupakan  strategi untuk  memperkuat  tata  kelola  hutan  di  tingkat
lokal.  Sedangkan  kepedulian  masyarakat  Turue Cut yang belum memiliki hutan desa mengangggap  tidak  terlalu  penting  penguatan qanun  mukim.  Mereka  berpendapat  bahwa kehadiran qanun menghambat kegiatan perekonomian  mereka  yang  bekerja  di  lobang (penambang emas).
Skala  sikap  yang  paling  kuat  ditunjukkan oleh masyarakat Gampong Lutueng dengan hasil 96%.  Sedangkan  Gampong  Mane  dan  Blang Dalam juga  memiliki  sikap  kepedulian  yang kuat  dengan  hasil  91%  dan  85%.  Sedangkan masyarakat  Gampong  Turue  Cut  56%  yang membuktikan masih lemahnya kepedulian terkait  qanun  dan  hutan  desa.Qanun  Mukim Lutueng  tentang  pelestarian  hutan  belum sepenuhnya  dipatuhi  oleh  masyarakat  Mukim Lutueng.  Setiap  tahun  terus  ada  pembukaan hutan  untuk  kebun  dan  sawah  serta  masih  ada pembukaan jalan di kawasan hutan lindung. Hal ini  diindikasikan  oleh  sanksi  yang  diterapkan dalam  qanun  mukim  belum  memberikan  efek jera  kepada  masyarakat.  Jika  sanksi  yang ditetapkan  hanya  membayar  denda,  maka masyarakat  tidak  pernah  jera.  Sebaliknya,  perlu penekanan  sanksi  ke  arah  sanksi  sosial  yang memberikan  dampak  berkepanjangan  pada pelaku pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat  sehingga  menimbulkan  efek  jera dan  memperbaiki  diri  untuk  tidak  mengulangi perbuatan  yang  dilarang  seperti  yang  tercantum dalam qanun mukim.

## KESIMPULAN
Konsep  kearifan  lokal  masyarakat  Mukim Lutueng  dalam pengelolaan  hutan  meliputi aturan aktivitas pengelolaan hutan, kelembagaan pengelola  hutan  (pawang  glee),  serta  anjuran dan larangan aktivitas pengelolaan hutan.
Potensi  pengembangan  hutan  desa  di Mukim  Lutueng  yaitu  (1)  landasan  hukum Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-
II/2008  tentang  Hutan  Desa  dan  kelembagaan pengelola hutan desa yaitu LPHD (2) Dukungan qanun  Mukim  Lutueng  dan  lembaga  adat  serta perangkat mukim (3) Dukungan (LSM) lingkungan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Persepsi  dan  sikap  masyarakat  Mukim Lutueng terhadap penerapan qanun dan program hutan  desa  menunjukkan  persepsi  dan  sikap yang  kuat  oleh  masyarakat  Gampong  Mane,
Lutueng dan Blang Dalam. Sedangkan Masyarakat  Gampong  Turue  Cut  menunjukkan tingkat  persepsi  dan  sikap  yang  lemah. Masyarakat  membutuhkan  ekonomi  alternatif untuk  menopang  hidup  mereka  selain  dari  hasil hutan dan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  WALHI  Aceh.  2014. Catatan  Akhir  Tahun
2014. Banda Aceh: WALHI Aceh.
[2]  Hadi,  S.  2009. Rencana  Proyek  Hutan Geumpang,  Kompleks  Hutan  Ulu  Masen, Aceh. Banda Aceh: FFI Aceh.
[3]  Sundjaya.  2016. Kajian  Etnografi  dan Perencanaan Masyarakat Pengelola Hutan  Desa  di    Mukim  Lutueng Kabupaten  Pidie,  Aceh. Jakarta:  Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia. [4]  Zain,  AS.  1996. Hukum  lingkungan Konservasi  Hutan.  Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta.
[5]  Tuha  Peut  Mukim  Lutueng.  2012. Qanun Mukim  Lutueng  No.1  Tahun  2012.
Kecamatan Mane: Mukim Lutueng.