Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah
Oleh :
Ronald Fredy Christian Sipayung e-mail. ronaldfcsipayung@gmail.com Alvi Syahrin
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

## Abstract
Presumption of innocence is a universal principle that exists and applies to every country in the world that  calls  itself  a  country  based  on  law.  In  criminal  justice  theory,  there  are  two  criminal  justice models,  namely:  Crime  Control  Model  (CCM)  and  Due  Process  Model  (DPM).  The  guarantee  for human rights protection cannot only be provided through the inclusion of this principle because the presumption of innocence is 'abstract', so it requires further implementation in the administration of criminal justice. Differences in perspective among law enforcers, especially prosecutors and judges, as  well  as  among  the  public,  result  in  differences  in  punishment  and  charges  in  one  case  with another. In addition, the public's understanding differs regarding the principle of the presumption of innocence, resulting  in  public distrust  of the  law, which has led to  excessive reporting on  criminal offences, even though it is not certain that the suspect or defendant actually committed the alleged crime.

## Key words: disclosure, information presumption of innocence

## Abstrak
Asas  praduga  tak  bersalah (presumption  of  innocence) sebagai  suatu  asas  universal  yang terdapat  dan  berlaku  pada  setiap  negara  di  dunia  yang  menamakan  dirinya  sebagai  negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu : Crime Control Model (CCM) dan Due process Model (DPM). Jaminan perlindungan hak asasi  manusia  tidak  hanya  dapat  diberikan  melalui  pencantuman  asas  tersebut  saja,  karena asas praduga tak bersalah itu bersifat ‘abstrak’, sehingga memerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaan persfektif yang terjadi di kalangan penegak hukum  khususnya  Jaksa  dan  Hakim  serta kalangan  masyarakat  mengakibatkan  perbedaan pidana  dan  tuntutan  terhadap  satu  perkara  dengan  perkara  lain.  Ditambah  lagi  pemahaman masyarakat  yang  berbeda-beda  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah  sehingga  timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan.
Kata Kunci : Keterbukaan; Informasi; Praduga Tak Bersalah
A.  Latar Belakang KUHAP yang
pada waktu
diundangkan dianggap  sebagai karya agung (master piece) dari Bangsa Indonesia masih kurang dapat diimplementasikan secara benar, sehingga mengakibatkan  tujuan  penyelenggaraan peradilan  pidana  yaitu  untuk  mencari  dan mendapatkan kebenaran material
(substantial  truth) tidak  dapat  terwujud sebagaimana mestinya.
Pihak-pihak yang memegang kekuasaaan dan wewenang akan cenderung  menyalahgunakannya  dengan motifnya  masing-masing,  seperti  untuk keuntungan  pribadi, untuk  memperlancar tugas  dan  pekerjaan,  dan  sebagainya. Salah  satu  titik  rawan  untuk  terjadinya pelanggaran terhadap  hak asasi  manusia yang  bertentangan  dengan  asas  praduga tak  bersalah  adalah  dalam  penggunaan upaya paksa seperti penangkapan,
penahanan, penyitaan dan penggeledahan.  Kesalahan  atau  kurang cermat dalam menggunakan upaya paksa dapat  mengakibatkan  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  penderitaan  jasmani dan  rohani  bagi  warga  masyarakat  yang mengalaminya.  Contohnya  adanya  salah tangkap,  salah  tahan,  bahkan  salah tembak  dalam  proses  pencarian  pelaku kejahatan.
Sebagai  salah  satu  usaha  untuk melindungi keluhuran harkat dan martabat manusia  sebagaimana  terdapat  dalam
1 Herbert L Packer, The Limits of Crminal Sanction ,  Stanford  University  Press,  California,
Undang-Undang  No.  35  tahun  1999  jo Undang-Undang  No.  14  tahun  1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok kekuasaan  Kehakiman  (UUPKK)  yang telah diperbarahui dengan Undang-
Undang  No.  4  Tahun  2004  dan  dalam Penjelasan  KUHAP  tercantum  adanya asas  : “ Setiap  orang  yang  disangka, ditahan,  dituntut  dan  atau  dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan hukum tetap .”
Asas ini sering diistilahkan dengan nama asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai  suatu asas  universal yang terdapat  dan berlaku pada  setiap  negara  di  dunia  yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana,  dikenal  adanya  dua  model peradilan  pidana,  yaitu  : Crime  Control Model (CCM)  dan Due  process  Model (DPM). 1 Pada negara-negara yang menganut CCM yang lebih
mengutamakan  efisiensi  dan  efektifitas penanggulangan kejahatan, seringkali asas praduga tak  bersalah  hanya  menjadi slogan  kosong  belaka.  Sedangkan  pada negara-negara  yang  menganut  DPM, maka asas praduga tak bersalah diterapkan melalui penyelenggaraan peradilan  pidana  yang  mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.
1968, hal. 59.
Menurut Herbert L. Packer, sistem peradilan  pidana  yang  mengutamakan efisiensi untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berjalan  efektif,  adakalanya  seseorang yang dianggap bersalah, kemudian ditangkap  dan  ditahan  dibiarkan  begitu saja, sampai ia sendiri berusaha melakukan pembelaan. Dengan mengaplikasikan  keahliannya,  baik  polisi maupun  jaksa  telah  menentukan  adanya kesalahan atau ketidaksalahan seseorang lebih awal. Kepada mereka yang bersalah prosesnya
diteruskan
dengan
mendasarkan pada prinsip presumption of guilty (praduga  bersalah),  yang  tercermin dari  semua  langkah  dan  usaha  yang dilakukan  polisi  maupun  jaksa  untuk menyatakan bahwa tersangka bersalah. 2 Penyelenggaraan peradilan demikian adalah tidak sesuai dengan due process  of  law (proses  hukum  yang  adil
atau layak) melainkan dilaksanakan melalui arbitary  process (proses  yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata  kuasa  penegak  hukum). Peradilan  pidana  yang  melaksanakan arbitary  process menunjukan  penegakan pidana sama  halnya pada masa pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  yang menerapkan Het  Herziene  Inlandsch Reglement ( HIR) 1941.
Praktek  peradilan  pidana  masih terdapat adanya penyimpangan dan penyalahgunaan  wewenang  baik  karena adanya kelemahan-kelemahan dari
2 Ibid , hal. 61.
ketentuan  normatifnya  maupun  karena adanya  perbedaan  persfektif  di  kalangan penegak  hukum  (khususnya  jaksa  dan hakim) serta kalangan masyarakat terhadap  pengadilan  bahwa  pengadilan lah yang berhak menentukan tentang salah tidaknya terdakwa.
Dalam pemberian bantuan hukum yang sebenarnya diwajibkan oleh KUHAP atas  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  5  tahun  ke  atas,  seringkali  baik polisi, jaksa, maupun hakim mengabaikan adanya keharusan tersangka atau terdakwa  didampingi  penasehat  hukum. Terdapat  persfektif  umum  di  kalangan penegak hukum yang sebenarnya enggan jika  tersangka  atau  terdakwa  didampingi oleh penasehat hukum. Muncul anggapan sinis  atas  apa  yang  dilakukan  penasehat hukum  berupa  ungkapan, “ orang  salah kok masih dibela ”. Ungkapan tersebut juga seringkali  menjadi  opini  umum  di  tengah masyarakat.
Tanpa  adanya  penasehat  hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa, polisi, jaksa dan hakim merasa lebih  leluasa  memeriksa  pelaku  tindak pidana  tanpa  adanya  pihak yang  dapat melakukan  kontrol.  Penasehat  hukum lebih dianggap  sebagai ”lawan” daripada mitra kerja sesama aparat sistem
peradilan pidana yang bertugas menemukan kebenaran materil. Penasehat hukum juga seringkali dianggap  sebagai  pembela  orang  yang berduit  saja,  karena  orang  yang  tidak
punya  sering  tidak  didampingi  penasehat hukum.
Hal-hal tersebut
di atas menunjukkan  bahwa  prinsip  atau  asas praduga  tak  bersalah  belum  dipahami secara  utuh  dalam  praktik  penegakan hukum di lapangan. Selain contoh- contoh di  atas,  terdapat  pula  contoh  dimana dikenal adanya ‘kebijakan’  pimpinan Kejaksaan  yang  mengharuskan  jaksa penuntut  umum  menuntut  pidana  yang berakibat  apabila  putusan  pengadilan tidak memidana terdakwa atau memidana kurang  dari  2/3  tuntutan  jaksa  penuntut umum,  maka  jaksa  penuntut  umum melakukan
upaya hukum (banding/kasasi).
Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayan pimpinan kejaksaan akan putusan  pengadilan,  padahal  dengan adanya asas praduga tak bersalah, semua pihak  seharusnya  menyadari  dan  harus mempercayai  bahwa  putusan  pengadilan adalah  benar  dan  harus  dipatuhi,  kecuali benar-benar ditemukan adanya kesalahan yang nyata dalam penerapan hukum oleh hakim.
Apa  yang  dilakukan  kejaksaan
dilakukan pula
oleh
masyarakat
khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Hampir tidak ada putusan pengadilan tingkat pertama tanpa diajukan upaya hukum. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat  diduga  bahwa  akan  selalu  ada penumpukan perkara di lembaga-lembaga pengadilan tingkat banding dan kasasi.
Lebih  parah  lagi,  jika  masyarakat tidak  senang  atau  tidak  percaya  dengan
suatu  putusan  pengadilan,  masyarakat melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri, sehingga Pengadilan bukan menjadi satu- satunya lembaga yang berhak menyatakan  terdakwa  bersalah.  Banyak contoh  adanya  perbuatan  massa  yang menghakimi  pelaku  kejahatan  sampai tewas  dan  bahkan  terdapat  pelaku kejahatan  yang  dibakar  hidup-hidup  atau terdapat kalangan masyarakat yang kecewa  atau tidak  puas  dengan  putusan pengadilan.
Ketidak-mengertian masyarakat atas  asas  praduga  tak  bersalah  ternyata bukan saja terjadi pada masyarakat awam, tetapi  kalangan  terpelajar  dan  pejabat tinggi  pemerintahan. Selain  main  hakim sendiri,  terjadi  pula  tindakan  oleh  media yaitu trial  by  press dimana  media  massa memberitakan pelaku tindak pidana secara  berlebihan  padahal belum tentu si tersangka  atau  terdakwa  benar-benar melakukan
tindak
pidana yang
dituduhkan.
Permasalahannya, bagaimanakah asas praduga tak bersalah dari  perspektif  aparat  penegak  hukum  di dalam sistem peradilan pidana?

## B.  Pembahasan
Perbedaan  persfektif  di  kalangan penegak  hukum  (khususnya  antara  jaksa dengan  hakim)  pada  akhir-akhir  ini mencuat  dengan ‘kebijakan’  kejaksaan yang harus menuntut pidana atau mengajukan upaya hukum apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas atau lama pidana penjara tidak 2/3 dari tuntutan penuntut umum.
Kebijakan tersebut mendapat tentangan  dari  hakim,  karena  dengan adanya kebijakan demikian, maka proses pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan yang  dilaksanakan  oleh  penuntut  umum dengan ”kaca  mata  kuda”,  artinya penuntut    umum    kurang  memperdulikan terhadap fakta-fakta yang ada di
persidangan dan lebih hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang sudah ada. Pada gilirannya setelah pemeriksaan di persidangan  selesai,  penuntut  umum tetap  menuntut  terdakwa  bersalah atau dengan  tuntutan  pidana  penjara  yang tinggi, walaupun dalam  persidangan terungkap  fakta-fakta  bahwa  terdakwa bukan pelakunya atau sekalipun terdakwa  pelakunya,  tetapi terdapat  hal- hal  yang  meringankan  sehingga  putusan pengadilan  membebaskan  terdakwa atau memidana  dengan  pidana  penjara  yang ringan  sesuai  dengan  kesalahan  dari terdakwa. Responden  hakim  menyatakan, memang setelah penuntut
umum
membuat surat dakwaan dan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan, penuntut  umum  mendapat ”perintah” dari instansinya  (kejaksaan)  harus  memidana terdakwa  dengan  tuntutan  pidana  yang juga  diperintahkan    oleh    atasannya (melalui    lembaga    RENTUT).  Dalam keadaan  demikian  terdapat    penuntut umum  yang  berusaha ”berkomunikasi” dengan Majelis Hakim
mempertimbangkan
”hubungan baik” yang  sudah  terjalin  selama  ini  dengan penuntut umum,  sehingga  merasa  tidak
enak hati  apabila ”permintaan” dari  rekan sesama  aparat  penegak  hukum  tersebut tidak dikabulkan.
Tetapi  apabila  ternyata  bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak mempersalahkan terdakwa  atau  meringankan  perbuatan terdakwa,  maka  hakim  sebagai ”penegak hukum dan keadilan”  tidak dapat memenuhi  permintaan  penuntut  umum, sehingga  terjadi  perbedaan  persfektif antara penuntut umum dengan hakim yang keduanya
sebenarnya hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja.
Menurut responden penuntut umum,  ketentuan  bahwa  penuntut  umum harus  menuntut  2/3  dari  ancaman  pidana pasal  yang  didakwakan  dan  ketentuan bahwa  Majelis  Hakim  harus  memidana minimal 2/3 dari tuntutan pidana penuntut umum  merupakan  kebijakan  pimpinan Kejaksaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh penuntut  umum.  Apabila  penuntut  umum gagal  melaksanakan  kebijakan  tersebut, maka  seorang  penuntut  umum  akan dieksaminasi (diperiksa oleh Jaksa Pengawas)  dan  apabila  hal  tersebut karena  kesalahan  penuntut  umum,  maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dari teguran sampai  dengan pemecatan dengan  menggunakan  sanksi  disiplin pegawai negeri sipil.
Untuk mengkaji adanya perbedaan persfektif  antara  hakim  dengan  penuntut umum tentang asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana dipengaruhi  oleh  faktor-  faktor  persfektif seseorang adalah :
1.  Knowledge
Jaksa dan hakim walaupun sama- sama sarjana hukum, dalam perkembangannya  mendapatkan pengetahuan yang
berbeda karena  mendapatkan  pelatihan yang  berbeda. Asas  praduga  tak bersalah  dipersfektifkan  secara berbeda  oleh  kedua  penegak hukum  berdasarkan  pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pembekalan  pengetahuan  yang dimiliki dari instansi masing- masing.
2.  Comprehensif
Pemahaman secara komprehensif juga  mempengaruhi  perbedaan persfektif.  Padahal,  semestinya pemahaman  atas  asas  praduga tak bersalah atas tersangka/terdakwa harus dipahami  secara  komprehensif
oleh petugas sebagai keseluruhan sistem peradilan pidana.
3.  Aplikatif
Penerapan  praktek  berdasarkan tugas yang berbeda menyebabkan pengalaman  yang  berbeda  dalam memahami  tugas  masing-masing.
Dalam persfektif hakim, penjatuhan  hukuman  didasarkan pada  fakta-fakta  di  persidangan, sedangkan menurut persfektif jaksa  penuntut  umum,  terdakwa mesti  dihukum  atas  keyakinan berdasarkan berita
acara pemeriksaan.
4.  Analysis
Pengalaman,  penerapan  tugas, dan  pengetahuan  yang  berbeda dianalisis  secara  instansi  sentris dengan kacamata masing-masing, sehingga  persfektif  praduga  tak bersalah menjadi berbeda.
5.  Syntesis
Perbedaan persfektif secara berulang-ulang menyebabkan secara otomatis terus terjadi kesalahan dalam mempersfektifkan  asas  praduga tak bersalah. Hal ini menyebabkan penerapan hukum dilakukan semaunya dan seenaknya.
6.  Evaluatif
Atas  pengalaman  yang  sering terjadi  para  pihak  menyimpulkan setelah  melakukan  evaluasi  yang mengarah pada pembenaran persfektif masing-masing atas tugas yang dilakukan.
Berdasarkan kelima faktor di atas, maka  masing-masing  instansi  melakukan evaluasi  atas  tugas  masing-masing  yang justru  makin  menyebabkan  perbedaan persfektif makin melebar.
Ringkasnya,  persfektif  seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya
( knowledge )  dan  pemahaman  yang  luas ( comprehensif ) serta praktek-praktek nyata  di  lapangan  ( aplicatif ).  Kemudian dengan  analisis,  sintesis  dan  evaluasi, seseorang mempersiapkan sesuatu menurut  persfektif  orang  tersebut.  Untuk menggambarkan perbedaan persfektif antara jaksa dan hakim dapat dilihat dalam
bentuk tabel berikut :
Tabel 1.
Perbedaan Persfektif Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah
No. Persfektif Hakim Persfektif Jaksa PU 1.  Jaksa seringkali salah menggunakan pasal dalam menyusun dakwaan Hakim tidak secara sungguh- sungguh memahami dakwaan, karenanya sangat mungkin salah dalam menerapkan hukum dan untuk itu perlu ditempuh upaya hukum 2.  Hakim lah yang paling mengetahui fakta hukum satu perkara, karena banyak hal yang terungkap di persidangan, mungkin tidak terungkap dalam penyidikan yang tertuang dalam BAP Hakim seringkali tidak serius dalam memeriksa fakta di persidangan karena perkara yang banyak. Jaksa lebih tahu karena langsung menangani perkara sejak awal.
3.  Jaksa seringkali mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, padahal hakimlah yang paling berwenang menjatuhkan putusan bersalah  atau  tidaknya  seseorang
Jaksa lah yang lebih mengetahui seseorang bersalah atau tidak, karena jika tidak cukup bukti tentulah sudah di SP3 kan sejak awal 4.  Seharusnya putusan hakim dihormati, jangan semua putusan hakim dibanding atau dikasasi Mengajukan upaya hukum adalah hak jaksa, selagi putusan tidak sesuai denga tuntutan, jaksa berhak mengajukan upaya hukum 5.  Semua pihak harus menghormati asas praduga bersalah Jaksa berangkat dari asas praduga bersalah, jika jaksa sendiri beranggapan orang tidak bersalah, maka tidak akan pernah ada tuntutan.
6. Hanya hakim yang boleh menghukum, selebihnya tidak mungkin. Upaya paksa harus dikurangi sehingga jangan menjadi seperti hukuman sebelum putusan hakim
Upaya paksa hanyalah alat bagi penyidik dan penuntut umum untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, tidak lebih dan kurang. Selain itu hal ini memang dibenarkan undang-undang
Sumber : Data Sekunder yang diolah
Jika  dilihat  berdasarkan  teori  persfektif  maka  perbedaan  persfektif  antara  hakim dan  jaksa dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.
Perbedaan Persfektif Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah Jika dilihat Dari
Teori Persfektif No. Faktor Yang Mepengaruhi Persfektif Analisis 1.  Pengetahuan Walaupun sama-sama berpendidikan sarjana hukum sebagai syarat pekerjaan, masing-masing profesi mengikuti pendidikan yang berbeda berupa pendidikan calon hakim dan calon jaksa 2.  Pemahaman Sistem rekrutmen jaksa dan hakim berbeda sehingga kualifikasi yang dibutuhkan juga berbeda. Akibatnya tingkat
pemahaman antara jaksa dan hakim atas perundang- undangan berbeda
3.  Penerapan Masing-masing institusi memiliki aturan teknis yang menerapkan pertauran perundang-undangan. Aturan teknis disusun instansi masing-masing yang cenderung mengarah pada instansi sentris, merasa instansinya lah yang paling betul dalam menerpakan ketentuan perundang-undangan. Jaksa dan hakim di lapangan tunduk pada aturan teknis dari pimpinan di tingkat pusat 4.  Sintetis Satu ketentuan yang diterapkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan sehingga walaupun terdapat kesalahan dalam penerapan prosedur dianggap benar karena dianggap biasa 5.  Evaluatif Praktek penerapan hukum akan dievaluasi menurut versi sendiri, sehingga mengarahkan pada pembenaran pendapat atas apa yang dilakukan walaupun salah 6.  Analistis Kedua instansi tidak melakukan analisis secara komperhensif, sehingga kesalahan dalam memberi persfektif terus terjadi.

## Sumber : Data Sekunder Yang Diolah
Perbedaan persfektif tersebut menyebabkan para penegak hukum memainkan  peranannya  secara  berbeda. Undang-undang  dalam  hal  ini  KUHAP mengharuskan    semua  pihak  khususnya jaksa dan hakim mepersfektifkan hal yang sama  atas  prinsip  praduga  tak  bersalah. Nyatanya,  kedua  instrumen  penegak hukum ini memainkan peranannya sendiri- sendiri berdasarkan persfektif yang dibangun sendiri sebagai akibat proses di atas. Dari empat peranan yang digambarkan  dalam  teori  peranan,  maka hakim dan jaksa lebih sering menggunakan  peranan  yang  dianggap oleh  diri  sendiri  ( perceived  role )  dan peranan  yang  sebenarnya  dilakukan
( actual role ).
Peranan
yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan role  performance atau role  playing .
Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak luar sedangkan peranan yang  dianggap  oleh  diri  sendiri  serta peranan  yang  sebenarnya  dilakukan
berasal dari diri pribadi. Dengan demikian, maka  terjadilah  konflik  peranan  ( status conflict dan conflict of roles ). Kalau dalam kenyataannya  terjadi  suatu  kesenjangan antara  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan  aktual,  maka  terjadi  suatu kesenjangan peranan ( role distance ).
Perbedaan  dalam  memerankan peranan antara kejaksaan dan hakim pada akhirnya  menyebabkan  terjadi  apa  yang sering  disebut  dengan  istilah  instansi sentris. Masing-masing instansi mengedepankan  kepentingan  instansinya masing-masing. Kedudukan masing- masing  instansi  penegak  hukum  yang lebih  mengedepankan  peranan  sesuai persfektif  masing-masing  menyebabkan terhambatnya  penegakan  hukum  dalam kerangka system peradilan pidana.
Contoh  kasus  yang  umum  adalah  dalam hal  pra  penuntutan.  Polisi  seringkali merasa  sudah  benar  dalam  melakukan penyidikan,  sedangkan  jaksa  seringkali merasa  polisi  belum  maksimal sehingga perlu  melakukan  pra  penuntutan  (P19).
Dalam  hal  penerapan  asas  praduga  tak bersalah,  yang  muncul  adalah  persfektif jaksa yang selalu hamper selalu menganggap hakim salah dalam memutus suatu perkara sehingga dirasa perlu untuk melakukan  upaya  hukum  berupa  banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali.
Menurut Minoru Shikita 3 ,
perbedaan persfektif antar penegak hukum  yang  berakibat  pada  perbedaan peranan yang diterapkan dalam penegakan  hukum  akan  menimbulkan setidaknya 3 (tiga) kerugian yaitu :
1. Kesukaran dalam menilai diri sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka
bersama;
2. Kesulitan  dalam  memecahkan sendiri  masalah  (masalah)  pokok masing-masing  instansi (sebagai sub system dari system peradilan pidana) ;
3. Karena  tanggung  jawab  masing- masing  instansi  sering  kurang jelas  terbagi,  maka  setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.
Perbedaan  dan  polemik  atau konflik peranan antar sub sistem peradilan pidana jelaslah tidak sesuai dengan prinsip yang  ingin  dibangun  dengan  adanya Integrated Criminal Justice System (Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu)  yang
3 Minoru  Shikita  dalam  Indriyanto  Seno Adji, Penyiksaan  dan  HAM  dalam  Perspektif
dapat diartikan sebagai keterpaduan yang sama  dalam  memahami  satu  tugas bersama yaitu
mengungkapkan kebenaran  materil  dari  suatu  tindak pidana. Karena itulah, hubungan koordinasi  yang  ada    daam    sistem KUHAP  adalah  koordinasi  horizontal, bukan  vertikal.  Semua  instansi  dalam sistem  peradilan  pidana  memiliki  tugas yang sama, tetapi dalam lingkungan yang teknis  dan  lebih  kecil  menjalankan  tugas dan  peranan  sesuai  tujuan  kecil  yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan bersama berdasarkan kewenangan masing-masing  pihak  yang  ditentukan undang-undang.

## 2. Perbedaan Persfektif di Kalangan Masyarakat dengan Pengadilan
Persfektif masyarakat bahwa pengadilan  yang  berhak  menyatakan terdakwa  bersalah  atau  tidak  sebagai wujud  dari  asas  praduga  tak  bersalah mempunyai perbedaan berdasarkan pengetahuan,  pemahaman  dan  sikapnya. Perbedaan  persfektif  atas  asas  praduga tak  bersalah  antara  masyarakat  dengan hakim  dapat  digambarkan  dalam  tabel berikut ini.
KUHAP , Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal 21.
Tabel 3. Perbedaan Persfektif Antara Hakim dan Masyarakat Atas Praduga Tak Bersalah No. Persfektif Hakim Persfektif Masyarakat 1. Masyarakat tidak memahami sepenuhnya kasus yang terjadi, masyarakat terlalu percaya pada pemberitaan pers Hakim tidak objektif dalam menangani perkara, sehingga terjadi disparitas pidana yang terlalu jauh antara perkara yang satu dengan yang lain 2. Masyarakat tidak sepenuhnya memahami kesulitan hakim dalam mengungkap perkara di persidangan. Tidak semua perkara harus divonis dengan hukuman (pidana) karena lebih baik melepaskan seribu orang bersalah  daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah Hakim lebih sering bernegosiasi dengan terdakwa sehingga orang yang seharsnya dihukum bisa dibebaskan, atau hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan. 3. Masyarakat lah yang sering tidak mematuhi hukum dengan main hakim sendiri Masyarakat tidak percaya dengan putusan hakim, karenanya main hakim sendiri dirasa lebih adil. 4. Hanya dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pada fakta yang muncul di persidangan, tidak menerima begitu saja apa yang dituntut jaksa Orang yang ditutut oleh jaksa dan diajukan ke persidangan mestilah orang yang bersalah, aneh jika hakim tidak menjatuhkan vonis.

## Sumber : Data diolah
Pedoman  internal  hakim  dalam
membuat putusan Pengadilan harus memperhatikan    tujuan  bahwa  pidana dijatuhkan untuk :
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  menegakan  norma  hukum demi masyarakatnya
2. Memasyarakatkan  terpidana  dengan mengadakan  pembinaan  sehingga menjadikannya orang  yang  baik  dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 4 Pada dasarnya
putusan pengadilan merupakan suatu  upaya harmonisasi  konflik-konflik  yang  terjadi
4 Rancangan KUHP 1997/1998.
dalam masyarakat, dimana dengan adanya konflik menimbulkan disharmonisasi yang kemudian persoalannya diserahkan kepada Pengadilan dan pengadilan harus mengharmoniskan  kembali  masyarakat. Namun demikian, hampir saja selalu terjadi perbedaan  persfektif  tentang  kesalahan seseorang  dalam  adanya  statu  putusan pengadilan. Beberapa putusan Pengadilan  yang  kurang  menunjukan tujuan sebagaimana diharapkan sehingga menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan dan  rasa  ketidakadilan  di  kalangan masyarakat. Pengetahuan
dan pemahaman  masyarakat  yang  demikian terhadap  Pengadilan  menimbulkan  sikap
apriori terhadap pengadilan, dimana pada gilirannya  mewujudkan  suatu  persfektif bahwa Pengadilan bukanlah tempat keadilan yang dapat menyelesaikan
konflik dan mengharmoniskan masyarakat,  sehingga  masyarakat  akan menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di lingkungannya. Keadaan demikian akan
menciptakan  perbuatan-perbuatan ”main hakim sendiri” (eigen  richting) dikalangan masyarakat,  seperti  menganiaya  sampai tewas  pelaku  kejahatan  yang  tertangkap atau  paling  tidak  muncul  reaksi  sosial informal  dalam  komunkasi  interpersonal dikalangan  tetangga,  warung –warung kopi atau di lingkungan pekerjaannya yang menyampaikan persfektif tentang Pengadilan. Hal yang demikian juga tidak hanya  terdapat  di  kalangan  masyarakat awam  dikalangan  pejabat  pemerintah, terdapat pula persfektif bahwa Pengdailan adalah  tempat ’memidana”  dan  bukan tempat mengadili.  Kekecewaan dan ketidakpuasan  masyarakat  juga  terhadap putusan-putusan  yang  berbeda-  beda dalam perkara-perkara yang sama (disparitas  pidana).  Adanya  disparitas pidana  putusan  pengadilan  dapat  saja terjadi,  karena  keyakinan  hakim  bahwa putusan  yang  diberikan  dirasakan  sudah sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan  hukum  dan  non  hukum.
Pada sisi lain penetapan ancaman pidana ini sesuai dengan sistem yang ada  dalam KUHP,  khususnya  pada  pada  Pasal  12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pidana penjara  selama  waktu  tertentu  paling
pendek  satu  hari  dan  paling  lama  lima belas tahun berturut-turut.
Keadaan  seperti  ini  memberikan juga  peluang besar”  gejala  disparitas” pada  suatu  penetapan  pidana.  Dalam banyak  putusan  pengadilan,  penerapan pidana  yang  tidak  sama  terhadap  tindak pidana  yang  sama  dan  juga  kelihatannya hakim membandingkan/mempedomani putusan  hakim  terdahulu  ”  tanpa  dasar pembenaran yang jelas”. Terhadap tindak pidana  yang  sama,  tetapi  penerapan pidananya  tidak  sama  didalam  hukum pidana positif Indonesia hal itu dapat saja terjadi karena hakim mempunyai kebebasan yang  sangat  luas  untuk  untuk memilih  jenis  pidana (strafsoort) yang dikehendaki.  Disamping  itu  hakim  juga mempunyai  kebebasan  untuk  memilih berat  ringannya  pidana (Strafmaat) yang akan  dijatuhkan,  sebab  yang  ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan  minimumnya  secara umum.  Disamping  minimum  umum  dan maksimum  umum  tersebut  kenyataannya pada  setiap  pasal  tindak  pidana  hanya dicantumkan maksimum saja (untuk masing-masing pidana). Jadi dalam batas- batas  maksimal  dan  minima  tersebut hakim bebas bergerak untuk medapatkan pidana yang tepat.
Akibatnya  dari  adanya  ketentuan Pasal  12  ayat  1  dan  2  KUHP  ini,    maka tidak  menutup  kemungkinan  dapat  terjadi disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang  tidak  sama  terhadap  tindak  pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak  pidana  yang  sifatnya bahaya dapat
dibandingkan (offences  of  comparable seriousness) tanpa  dasar  pembenaran yang jelas. Berarti dalam keadaan seperti ini hak penuh dari hakim sangat berperan besar  dalam  memberikan  suatu  putusan mengenai berat ringannya pidana.
Pada hakikatnya, kebebasan hakim adalah gebinden vrijheid , kebebasan
terikat  /  terbatas  karena  diberi  batas  oleh undang-undang  yang  berlaku  dalam  batas tertentu.  Hakim  memiliki  kebebasan  dalam menetapkan,  menentukan jenis pidana (stfaafsorrt) , ukuran pidana  atau  berat ringan pidana (strafmaat) , cara pelaksanaan
pidana (straf  modus) dan  kebebasan untuk menemukan hukum
(rechtsvinding) .
Kebebasan hakim mutlak
dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim
dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan  keputusannya  mengenai  hal- hal sebagai berikut :
1. Keputusan  mengenai  peristiwanya, adalah  apakah  terdakwa  melakukan perbuatan  yang  telah  dituduhkan kepadanya, dan kemudian.
2. Keputusan  mengenai hukumnya ialah apakah  yang  dilakukan  terdakwa  itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat dipidana, dan akhirnya.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Para Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yangmemperingan pidana antara lain:
1. Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana.
2. Pelaku  tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepad yang berwajib;
3. Pelaku  tindak  pidana  seorang  wanita yang sedang hamil muda;
4. Pelaku tindak pidana dengan sukarela  memberi  ganti  rugi  yang layak  atau  memperbaiki  kerusakan akibat perbuatannya;
5. Pelaku  melakukan  tindak  pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat  sebagai  akibat  yang  sangat berat  dari  keadaan  pribadi  atau keluarganya;
6. Pelaku  tindak  pidana  tidak  mampu bertanggungjawab
Hal-hal  yang  memperberat  pidana
antara  lain  adalah  :
1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara;
2. Pelaku  dalammelakukan  tindak  pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
3. pelaku dewasa  yang  melakukan  tindak pidana bersama anak dibawah umur;
4. Pelaku melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana;
5. Tindak  pidana  yangdilakukan  pada waktu ada huru-hara atau bencan alam;
6. Tindak  pidana  dilakukan  pada  saat negara dalam keadaan bahaya;
7. Pelaku adalah residivis;
Hal-Hal mengenai keputusan dipertegas  juga  dalam  Undang-Undang Pokok  Kekuasaan Kehakiman  (UU no.53 tahun 1991 Jo UU No. 14 tahun 1970 jo UU No.  4  Tahun  2004)   Pasal  23  ayat  (1)
menyatakan : “ Segala keputusan pengadilan  selain  harus  memuat  alasan- alasan  dan  dasar-dasar  putusan  itu  juga harus  memuat  pasal-pasal  tertentu  dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum  tidak tertulis yang dijadikan  dasar untuk menggali ”.
Putusan hakim merupakan tanggung  jawab  hakim  dalam  melakukan tugas,  untuk  menerima,  memeriksa  dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana tanggungjawab tersebut  tidak  hanya  ditujukan  kepada hukum,  dirinya  sendiri  ataupun  kepada masyarakat  luas,  tetapi  yang  paling penting  lagi  putusan  itu  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa.
Penjatuhan
sanksi
pidana
memang  bukan  perkara  yang  mudah. Hakim  dituntut  menguasi  teknik –teknik tertentu  yang  menyangkut  hal-hal  yang bersifat komplek untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana.
Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim hendaknya  merupakan  keputusan  yang bersifat proporsional yaitu keputusan yang menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
Keputusan yang proporsional tersebut
dapat dicapai
dengan
memperlihatkan  tujuan pemidanaan  yang hendak  dicapai,  pedoman  pemidaan
(statutory guidelines for sentencing) aturan  pemidanaan  yang  berlaku  serta
5 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.
” Ruang  Lingkup  Penegakan  Hukum  Pidana dalam  Konteks  Politik Kriminal”. Makalah
keyakinan hakim tersebut dalam
menjatuhkan  sanksi,  sehingga  terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan sanksi  pidana  dalam  rangka  mengurangi disparitas pidana.
Adanya  penjatuhan  pidana  oleh hakim  secara  langsung  mengkongkritkan tugas   hakim  tersebut,  yaitu  sebagai  alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai  alat  prefentif  dan sekaligus sebagai  alat  refresif  sehingga  tujuan  dari hukum  pidan  tersebut  dapat  dicapai secara  efektif.  Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi
kemampuan mempersfektif suatu objek adalah:
pengalaman hidup, proses belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan.
Faktor    pengalaman    hidup    dan    proses belajar  yang    dimiliki  seseorang  akan membantu   memberi  bentuk  dan  struktur terhadap objek persfektif.
Adapun  faktor  cakrawala  dan kemampuan  seseorang  akan  membantu memberikan arti terhadap obyek psikologi tersbut. Apa  yang  ingin  dilakukan  atau dikehendaki    oleh    hakim    tidak    dapat ditentukan    secara  penuh,  melainkan sangat  tergantung  pula  pada  nilai-nilai dan  susunan  masyarakatnya.  Secara konkrit Julius Stone 5 menyebut ada suatu
’expected  reaction” yang  datangnya  dari masyarakat. seorang  hakim  tidak  dapat bertindak  mengikuti  kebutuhan  sendiri, melainkan tindakan-  tindakannya itu
Seminar  Kriminologi  V.  Fakultas  Hukum Undip Semarang, 1986.
didisiplinkan  oleh  sistem  dari ”expected reaction” tersebut. tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh  hakim  dilingkungi  oleh  harapan- harapan  atau  tuntutan-tuntutan  anggota masyarakat  yang  diorganisasi  disekitar tugas-tugas hakim tersebut.
Penjatuhan  sanki  pidana  oleh hakim  mempunyai  konsekwensi  yang luas,  baik  yang  menyangkut  langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara    luas  karena  keputusan  pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan  reaksi  kontroversial,  dalam hal  ini  disebut  disparitas  pidana,  yaitu penerapan  pidana  yang  tidak  sama terhadap tidnak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tidank pidana yang
sifatnya berbahaya
dapat
diperbandingkan. Dampak disparitas pidana  adalah  terpidana  yang  telah memperbandingkan pidana kemudian merasa  menjadi  korban ’the  judicial caprice” akan  menjadi  terpidana  yang tidak menghargai hukum, padahal pengahargaan  terhadap  hukum  tersebut merupakan  salah  satu  target  tujuan pemidanaan.
Pendekatan  untuk  memperkecil disparitas  pidana  dan    pengaruhnya diperlukan  suatu  pedoman  pemidanaan (statutory guidelines for sentencing) untuk memudahkan  hakim  dalam  menetapkan pemidanaannya,  setelah  terbukti  bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan
kepadanya.
Munculnya
perbedaan persfektif di kalangan masyarakat  dengan  pengadilan  karena
adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan  tekhnologi  serta  komunikasi  dan informasi  yang  mengakibatkan  terjadinya terpaan  informasi  yang  begitu  deras  di kalangan masyarakat, padahal perkembangan  dan  perubahan  hukum berjalan  sangat  lambat.  Masyarakat  yang menghendaki  agar  peradilan  membuat putusan yang seadil-adilnya dalam rangka menegakan supremasi hukum, tidak dapat berharap banyak.

## C.  Kesimpulan
Persfektif yang berbeda-beda antara  kalangan  Jaksa,  Hakim  dan masyarakat  terhadap   azas  praduga  tak bersalah  merupakan  salah  satu  kendala dalam  penerapan  penegakan  hukum. Asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa pengadilan  yang  berwenang  menentukan bersalah  atau  tidaknya  terdakwa  seakan- akan  tidak  berlaku  lagi.  Proses  suatu perkara pidana sampai ditingkat penuntutan (kejaksaan)
sudah ditargertkan  harus  terbukti  kesalahannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap kejaksaan di persidangan pengadilan yang tidak pernah mau  menuntut  bebas  seorang  terdakwa, walaupun  dakwaannya  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan.  Jaksa penuntut  umum  berdalih  dengan  alasan bahwa  oleh  pimpinan  kejaksanaan  tidak dibenarkan jaksa penuntut umum menuntut  bebas  seorang  terdakwa  di persidangan.  Apabila  hal  ini  dilakukan maka  jaksa  penuntut  umum  tersbut  akan mendapatkan  sanksi  dari  pimpinannya. Demikian  juga  pernyataan  dari  pejabat kejaksaan yang sering disampaikan
melalui  mass  media  baik  cetak  maupun elektronik yang menyatakan apabila putusan  hakim  membebaskan  terdakwa atau  hukuman  yang  dijatuhkan  hakim kurang dari separuh tuntutan jaksa, maka kejaksaan  akan  menggunakan  upaya hukum  banding  atau  apabila  putusan hakim  membebaskan  terdakwa,  maka kejaksaan  akan  melakukan  upaya  hukum kasasi.  Apa  yang  dilakukan  oleh  pejabat kejaksaan  sudah  mendahului  putusan pengadilan yang menurut asa hukum tidak dapat dibenarkan.
Masyarakat  dan  pejabat  negara sering  memberikan  penilaian  dan  kritik terhadap  putusan  pengadilan  dengan tidak  mengindahkan  asas  praduga  tak bersalah. Masyarakat seakan-akan beranggapan  bahwa  pengadilan  adalah tempat  untuk  menghukum  orang,  mereka menuntut  agar  setiap  orang  yang  diadili harus dihukum. Sedangkan, fungsi pengadilan  adalah  memberikan  keadilan, memberikan  keadilan  tidak  berarti  harus menjatuhkan  hukuman.  Peranan  mass media baik media cetak maupun elektronik sangat
penting, dalam membentuk  opini  masyarakat  tentang pengertian  dan  penerapan  asas  praduga tak bersalah dalam upaya menegakan dan melindungi  hak  asasi  manusia  dalam proses peradilan.

## D.  Daftar Pustaka
Adji,  Indriyanto  Seno.,  1998, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP , Sinar Harapan, Jakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar., 1983, “Peranan Hukum dalam Perubahan Masyarakat ”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum, Jakarta.
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi.,  1986,
“Ruang Lingkup Penegakan Hukum
Pidana dalam Konteks Politik Kriminal ”, Makalah Seminar
Kriminologi  V.  Fakultas  Hukum
Undip Semarang. Packer,  Herbert  L.,  1968, The  Limits  of Crminal Sanction , Stanford University Press, California.
Sudarto,  1983, Hukum  dan  Perkembangan Masyarakal , Sinar Baru, Bandung.