## PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERILAKU ANTI KORUPSI
Elsa Debora Manurung Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: elsa16004@mail.unpad.ac.id
Shafira Nadya Rahmayani Sembiring Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: shafira16008@mail.unpad.ac.id
Wanodyo Sulistyani
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: wanodyo@unpad.ac.id
disampaikan 5/7/19 – di -review 16/5/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3614

## Abstract
Advancement in the information and communication technology make possible the development of e- government.  The  Indonesian  government  already  grasped  the  opportunity  to  develop  its  own  e- government system in providing public services. The obvious intent is to increase the quality of public service  provision  by  the  bureaucracy.  This  is  hoped  to  be  achieved  by  securing  transparency  and accountability of public officials. It is also to be expected that e-governance will be able to eradicate or at least decrease the possibility of corruptive behaviour.  Unfortunately, fact speaks differently. Cases to be analysed here are: corruption committed by public officials working at the Investment and One Stop Service Office of the Bandung Municipality and those performed by public officials managing e- procurement services. In particular, this article shall discuss the issue how to develop e-government as to better at eradicating and preventing corruption by public officials.
Keywords:
eradication-prevention of corruption, public service, e-government
Abstrak Pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi atau e-governance sudah dikenal dan digunakan di Indonesia. Tujuannya adalah peningkatan layanan publik dengan mengefisienkan kerja birokrasi dan terutama juga transparasi dan akuntabilitas.  Penggunaan teknologi informasi dan  komunikasi  juga  diharapkan  meniadakan  atau  setidaknya  mengurangi  peluang  perilaku koruptif.  Fakta, namun demikian, berbeda. Kasus korupsi terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dan dalam layanan pengadaan secara elekronik (LPSE).    Secara  khusus  tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana  sebaiknya  e-government dikembangkan untuk mencegah praktik KKN dalam pelayanan public oleh pemerintah.
Kata kunci: pencegahan-pemberantasan korupsi, layanan publik, e-governance

## Pendahuluan
Dalam praktiknya, penerapan pelayanan publik berbasis elektronik atau e- government ,  ternyata  belum  dapat  mencegah  terjadinya  praktik  korupsi.  Kasus pungutan liar yang melibatkan eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bandung,  serta 1 kecurangan  dalam  sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement yang terjadi di Kalimantan Barat 2 dan Karawang Barat 3 merupakan  bukti  belum  handalnya  sistem  pelayanan  ini.  Padahal  pendekatan integritas  dan  reformasi  anti  korupsi  yang  menjadi  dasar  penerapan  sistem pelayanan  publik  berbasis  elektronik,  dilakukan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  keterbukaan  pemerintah  dalam  pelayanan  publiknya. 4 Tujuannya yakni untuk pengawasan terhadap kinerja pejabat publik serta mencegah perilaku- perilaku menyimpang dalam memberikan pelayanan publik.
Beberapa  permasalahan  terkait  kegagalan  sistem  ini  adalah  masih rentannya  teknologi  disalahgunakan  oleh  oknum  pemberi  pelayanan  publik. Sebagai contoh adalah dengan menggunakan jasa hacker untuk merusak sistem e-
1 Pungutan liar yang dilakukan terkait dengan pengurusan Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP), Tanda Daftar Pariwisata (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dll.(Lihat. Dony Indra Ramadhan, Terungkap di Sidang, Uang Pungli Eks Kepala DPMPTSP Bandung Rp. 63,9  Juta,  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3530672/terungkap-di-sidang-uang- pungli-eks-kepala-dpmptsp-bandung-rp-639-juta, diakses 25 Maret 2019). Sejak tahun 2011- 2015,  DPMPTSP  Bandung  telah  menerapkan  sistem  BOSS  ( Bandung  One  Stop  Service )  yang kemudian pada tahun 2015 pelayanan BOSS disempurkan dengan diluncurkannya pelayanan perizinan online Hay.U Bandung. Setelah 2015, pelayanan online ini disempurknakan kembali dengan GAMPIL ( Gadget Mobile Aplication for Licence ) yang dapat diaplikasikan melalui android (Lihat. DPMPTSP Kota Bandung, https://portal-dpmptsp.bandung.go.id/detail- berita/dpmptsp-dalam-bandung-menjawab).
2 Perbuatan  curang  yang  dilakukan  antara  lain  dengan  diretasnya website LPSE  untuk memenangkan lelang proyek pengadaan alat kesehatan Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat. Dalam kasusu ini terjadi permufakatan jahat antara peserta lelang dengan petugas LPSE yang  bertujuan  untuk  menjadikan  peserta  sebagai  pemenang  pelelangan  (Lihat.  Sutan,  Ada Mafia Proyek di LPSE, https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/05/10/ada- mafia-proyek-di-lpse, diakses pada 13 Maret 2019).
3 Kecurangan  dalam  proyek  listrik  desa  tahun  anggaran  2016  di  Dinas  Perindustrian Perdagangan  Pertambangan  dan  Energi  Kabupaten  Karawang,  padahal  sistem  lelangnya dilakukan  melalui  LPSE.  (Lihat.  Heddy  Yusuf,  LPSE  Agency  Karawang  Diadukan  ke  KPK, https://www.kompasiana.com/heddy/54f5dccaa33311191f8b47ee/lpse-agency-karawang- diadukan-ke-kpk, diakses pada 28 Maret 2019).
4 Pelayanan publik berbasis teknologi atau elektronik ini dimulai pada periode 1990an sampai dengan  sekarang.  (Lihat.  Global  Centre  for  Public  Service  Excemence,  From  Old  Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries, UNDP, hlm. 5.)
procurement .  Selain  itu,  masih  terdapat  pengguna  pelayanan  publik  berbasis internet  yang  tidak  mengalami  kesulitan  atau  tidak  paham  cara  untuk mengaksesnya,  sehingga  dimanfaatkan  oleh  oknum  untuk  praktik  korupsi. Ketidaktahuan  pengguna  aplikasi  meningkatkan  kembali  “tatap  muka”  antara pemohon dan pemberi pelayanan publik, sehingga membuka celah untuk praktik korupsi  atau  melakukan  pungutan  di  luar  biaya  resmi.  Bahkan  masih  terdapat kesepakatan-kesepakatan  untuk  pemenang  proyek  meskipun  proses  lelang  telah dilakukan melalui e-procurement . Contohnya adalah adanya intervensi dari oknum dalam instansi dan pihak eksekutif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Dalam praktik ini, sejak awal pemenang tender telah diketahui.  Tentu saja ini merupakan praktik korupsi.
Di  Indonesia,  aplikasi  berbasis  elektronik  atau  sistem e-government diterapkan  di  institusi-institusi  pemerintah  berdasarkan  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government . Langkah konkrit atas hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan  e -samsat ,  Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), e -billing , Paspor Online, serta Perizinan Online melalui Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  Pasca  penerapan  sistem tersebut, diakui bahwa terjadi peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model “tatap muka”. Kemudahan bagi masyarakat, 5 berkurangnya  praktik-praktik  percaloan,  berkurangnya  korupsi penerimaan pajak, serta ketepatan perhitungan pajak yang dibayarkan merupakan keuntungan yang diperoleh dari penerapan e-government . 6
Praktik  di  negara  lain,  seperti  Denmark  yang  berhasil  menerapkan e- government telah  merubah  pola  relasi  antara  warga  negara,  pelaku  bisnis,  dan pemerintah  menjadi  lebih  baik  dengan  makin  mudahnya  dan  transparannya
5 Sebagai contoh adalah pelayanan melalui e-samsat dan aplikasi SAMBARA ( Samsat Mobile ) di Jawa  Barat.  Pelayanan  ini  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk  mendapatkan informasi  dan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  melalui  ATM  Bank  yang  telah bekerjasama di seluruh wilayah Indonesia serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
6 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, E-Samsat Jawa Barat,
https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/, diakses pada 12 Maret 2019.
distribusi  informasi.  Pada  2007,  Denmark  memiliki  strategi towards  better  and stronger collaboration . Melalui strategi ini, pemerintah Denmark mengembangkan e -government secara  optimal  kepada  masyarakat,  kalangan  bisnis,  dan  mitra pemerintah lainnya. 7
Hasil  beragam  dari  penerapan e-government dapat  ditelusuri  dari  kajian mengenai  penerapan  sistem  ini.  Secara  umum,  penyebab  beragamnya  hasil tersebut  (gagal,  gagal  sebagian  atau  sukses) 8 merujuk  pada  konsistensi  dalam menerapkan  sistem  ini.    Untuk  kasus  di  Indonesia,  penerapan  sistem  ini  telah diinisasi  sangat  baik  melalui  Instruksi  Presiden  sebagai  upaya  untuk mengembangkan  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien. Melalui sistem ini tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya dapat terwujud. Artinya  apabila  sistem  ini  diterapkan  secara  konsisten,  maka  praktik-praktik koruptif  dalam  pelayanan  publik  dapat  dihilangkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari praktik  beberapa  negara  melalui  pembentukan  kebijakan  yang  memanfaatkan teknologi sebagai instrument pengawas bersamaan dengan peningkatan integritas pengguna yang diuraikan dalam artikel ini.
Praktik di beberapa negara, perubahan pola hubungan antara warga negara dengan  pemerintah  dapat  diketahui  melalui kebijakan-kebijakan  yang  dibentuk terkait dengan penerapan e-government guna  mencegah praktik-praktik korupsi.
Maka  dari  itu,  penting  untuk  memahami  bagaimana  melihat  celah  korupsi  dari penerapan e-government serta  upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik dalam  praktik e-government di  Indonesia  dengan  tidak  semata-mata  melihat korupsi sebagai masalah hukum semata.
7 Berdasarkan  model  hubungan  tersebut,  maka  diterapkan  sistem E-Government  to  Citizens (G2C) , E-Government to Government (G2G) , E-Government to Employess (G2E), E-Government to Bussines (G2B). Sebagai contoh adalah model hubungan E-Government to Bussines (G2B) dengan menerapkan e-invoice yang membuat pelayanan pemerintah kepada kalangan bisnis menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.(Lihat. Jesper Schalaeger, E-Government in China: Technology, Power, and Local Government Reform , Routledge, New York, 2003, hlm. 8-20).
8 Ashutosh Sharma, Why E Government Project Fail, hlm. 11, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/27_p11top13.pdf, diakses pada 25 Maret 2019.
Di  dalam  artikel  ini  dikemukakan  konsep  perilaku  anti  korupsi  dalam interaksi  pelayanan  publik  melalui  peningkatan  integritas  pejabat  publik, masyarakat, dan pelaku bisnis dengan menggunakan teknologi sebagai instrumen pengawas. Sehingga penting dikembangkan kebijakan berbasis anti-korupsi dalam pelayanan  publik  yang  merujuk  pada  hubungan  timbal  balik  antara  pengguna teknologi dan penggunaan teknologi itu sendiri. Penulisan artikel ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan, perbandingan dan studi kasus.

## Pembahasan
Praktik Penerapan e-government di Indonesia
Upaya  meminimalisir  korupsi  antara  lain  dilakukan  dengan  menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan berdasarkan  Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (UU  Anti  KKN) menyatakan  Asas  Umum  Pemerintahan  Negara  yang  Baik  adalah  asas  yang menjunjung  tinggi  norma  kesusilaan,  kepatutan  dan  norma  hukum,  untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lebih lanjut kedua undang-undang tersebut menjelaskan asas-asas apa saja guna  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yakni  asas  kepastian hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak  menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014). Sedangkan dalam Pasal 3 UU Anti KKN, menyebutkan asas- asas  umum  penyelenggaraan  negara  meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib penyelenggaraan  negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Tujuan dari adanya asas-asas  ini  adalah  untuk  mewujudkan  Penyelenggaraan  Negara  yang  mampu menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  secara  sungguh-sungguh  dan  penuh tanggungjawab. 9 Pada  prinsipnya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  ini penting  untuk  diakomodir  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, pembentukan kebijakan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satu bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan penerapan e-government yang diinisasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government .  Inpres  ini  dibentuk  dengan  pertimbangan  antara lain  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government (Dasar Menimbang huruf c).
Pasca  penerapan  Inpres  ini,  terdapat  peningkatan  signifikan  terhadap keberadaan domain pemerintah. Pada tahun 2003 setidaknya terdapat 247 domain go.id 10 ,  kemudian  meningkat  lagi  hingga  Desember  2016  tercatat  3.882  domain go.id. 11 Dikembangkannya e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik didasari atas beberapa kelebihan dari sistem ini yakni:
a. Mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat;
b. Meningkatkan pemberian layanan dan kepuasan warga negara;
c. Meningkatkan  keterampilan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) pengguna, pengetahuan internet, dan penggunaan komputer; dan
d. Menciptakan peluang bisnis dan kesempatan kerja baru. 12
Akan  tetapi,  faktanya  disadari  pula  bahwa  sistem e-government masih  memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut tidak terlepas dari karakter teknologi sebagai  dasar  dari  sistem  ini,  yakni man-machine  interface yang  menyebabkan
9 Lihat Menimbang huruf b UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
10 Fathul Wahid, Lesson from e-Government Initiatives in Indonesia.  22 Media Informatika, 13, 21, 2004 .
11 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), Nama Doain,  https://pandi.id/statistik/ diakses 13 Maret, 2019.
12 NOIE, e-Government Benefits Study, Commonwealth of Australia, Canberra, 3-11, 2003.
kondisi petugas pelayanan publik yang jauh dengan masyarakat karena tersedianya layanan  melalui  telepon  genggam,  surat  elektronik  ( e-mail ) 13 serta security (keamanan)  atas  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  yang  masih  belum terjamin 14 dalam melindungi semua data informasi. 15
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  dalam  praktiknya, teknologi  yang  digunakan  sebagai  basis e-government ternyata  rentan  untuk diintervensi,  misalnya  dengan  menggunakan  jasa hacker dalam  kasus-kasus penyimpangan  di  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui e-procurement .  Selain  itu, model e-procurement ternyata  tidak  mencegah  untuk  adanya  kesepakatan- kesepakatan  untuk  menentukan  pemenang  proyek,  sehingga  sistem  ini  hanya digunakan  sebagai  justifikasi  administrasi  bahwa  proses  pengadaan  barang  dan jasa telah dilakukan secara transparan.
Sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang  rentan  dengan  praktik-praktik  korupsi,  selain  pelayanan  penerbitan  izin. Terdapat  beberapa  indikasi  yang  menjadikan  korupsi  rawan  terjadi  pada  tiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Emil Salim mengindentifikasi hal tersebut dalam 5 (lima) proses, yaitu: 1) pada proses perencanaan yang dimulai dengan  identifikasi  proyek  dan  studi  kelayakannya  ( feasibility  study );  2)  pada sistem  yang  dipakai;  3)  pada  proses  tender;  4)    pada  penggunaan  wewenang pejabat;  dan  5) pada  pengisian  Daftar-Isi-Proyek  (DIP)  dan  pada  pencairan  DIP yang  menjadi  sasaran  dipotong. 16 Modus  korupsi  terjadi  pada  setiap  tahapan tersebut.
13 Amos Avny, SWOT Analysis of e-Government, 46, Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Nr.1, 46, 2007.
14 G.  Udo,  Privacy  Security  Concerns  as  Major  Barriers  for  e-Commerce:  A  Survey  Study,  94 Information Management & Computer Security, 165, 2001.
15 S.  Basu,  E-Government  and  Developing  Countries:  An  Overview,  International  Review  of  Law Computers and Technology, 109-133, 2004.
16 Amiruddin,  Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2010, hlm. 13.
Menurut kajian KPK, pemicunya merujuk pada 5 (lima) aspek yakni aspek pengaturan,  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  dan  pengawasan. 17 Untuk mengatasinya kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres No. 54 Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  terakhir  dirubah  dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Selain  kesepakatan-kesepakatan  “di  belakang  meja”,  bentuk  kecurangan yang kerap kali digunakan untuk memenangkan suatu proyek ialah menggunakan jasa hacker yang  memiliki  keahlian  di  bidang  teknologi  informatika. Para hacker dibayar  untuk  meretas  sistem  guna  menyulitkan  peserta  lelang  lainnya  dalam mengakses  situs,  mengatur  nilai  penawaran,  bahkan  menggagalkan  pesaing  lain saat mengunggah data ke laman situs LPSE. 18
Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik ternyata tidak selalu dapat diakses atau dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna atau pemohon pelayanan publik.  Kerumitan  ini  telah  memaksa  pemohon  untuk  “bertatap  muka”  dengan pemberi  pelayanan  publik,  sehingga  dapat  membuka  kesempatan  munculnya praktik  korupsi.  Selain  itu,  kerumitan  ini  juga  mengakibatkan  rendahnya pengawasan  publik  terhadap  institusi  publik,  karena  rendahnya  angka  akses sistem.
Pelayanan  publik  yang  transparan,  peningkatan  profesionalisme  pejabat publik,  serta  peningkatan  pengawasan  terhadap  kinerja  pelayan  publik  menjadi tujuan utama yang hendak dicapai ternyata gagal untuk tercapai. Hal ini terindikasi dengan  masih  terjadinya  penyimpangan  atau  praktik  korupsi  dalam  pelayanan publik  berbasis  elektronik.  Penyimpangan  tersebut  ditandai  dengan  beberapa kasus korupsi atau pungutan liar yang melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung serta beberapa penyimpangan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  Sistem  Layanan
17 Penulis  artikel  Hukum  Online,  Modus  Korupsi,  Pengadaan,  Sebelum  dan  Sesudah  Perpres 52/2010, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57723197ac42e/modus-korupsi- pengadaan--sebelum-dan-sesudah-perpres-54-2010, diakses 27 Maret, 2019.
18 Rustam Aji, Hacker Bantu Menangkan Proyek Rp 10 Miliar, http://jateng.tribunnews.com/2016/05/09/hacker-bantu-menangkan-proyek-rp-10-miliar, diakses 25 Februari, 2019.
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement yang menunjukkan masih rentannya  sistem  pelayanan  publik  berbasis  elektronik.  Dalam  5  (lima)  tahun terakhir  terhitung  sejak  2014  hingga  2018,  jumlah  tindak  pidana  korupsi  dalam sektor pengadaan barang dan jasa mengalami fluktuatif. Seperti yang dilansir dari laman situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Data Statistik Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. 19

## GAMBAR 1. Data Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara oleh KPK
Budaya korup atau perilaku koruptif memberikan pengaruh negatif dalam penggunaan e-government . 20 Transparansi yang diharapkan dapat dicapai dengan menerapkan e-government ternyata belum mampu menurunkan potensi terjadinya korupsi. Beberapa  hal  yang  menjadi  penyebabnya  yakni  masih  rendahnya  angka pengungkapan perkara, sulitnya akses terhadap sistem, rendahnya sanksi terhadap praktik korupsi yang tertangkap tangan, serta masih rendahnya pengawasan dari masyarakat. Selain itu, praktik korupsi ini juga didorong oleh sistem desentralisasi yang minim akuntabilitas dan pengawasan yang baik. 21
19 Data  KPK  2018  Statistik  Tindak  Pidana  Korupsi  berdasarkan  Jenis  Perkara  Jenis  Perkara, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara,  diakses  28 Maret 2019.
20 M. Alshehri, S. Drew, Implementation of e-Government: Advantages and Challenges, Brisbane, 2007, hlm. 84-85.
21 Penelitian  merujuk  belum  menurunnya  angka  korupsi  meskipun  pengungkapan  informasi terkait  pendapatan,  belanja,  kontrak  dan  pembelian  oleh  Pemda  yang  ternyata  belum
0 5 10 15 20 2008 2011 2014 2017 Perizinan Pengadaan Barang dan Jasa
Sehingga  perlu  dibangun  kebijakan  berbasis  anti-korupsi  dalam  interaksi pelayanan publik melalui peningkatan integritas pejabat publik, masyarakat, dan pelaku bisnis dengan menggunakan teknologi sebagai instrumen pengawas.

## Perubahan Perilaku Institusi, Pejabat Publik, dan Masyarakat dalam Praktik Pelayanan Berbasis Elektronik
Dalam konteks negara demokrasi, pejabat publik berdasarkan pendekatan pilihan  publik  ( public  choice  theory )  dan  pendekatan principal-agent memiliki kewajiban  untuk  menyediakan  sarana-sarana  pengawasan  yang  berfungsi mencegah penyimpangan perilaku seperti korupsi pejabat publik. 22 Rasionalitas ini pula  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memperbaiki  pelayanan publiknya.  Sarana-sarana  pengawasan  dikembangkan  di  masing-masing  institusi pemerintah guna mendorong pejabat publik agar berperilaku sesuai dengan kode etik dan kode perilakunya. Integritas dan tanggung jawab menjadi tolok ukur dalam pelayanan publik yang baik. 23
Hubungan  instrumentalisasi 24 e-government dalam  penyelenggaran pemerintahan dengan prinsip good governance sebagai tolok ukur yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki kualitas kinerja pemerintah. Perbaikan ini didorong dengan adanya  transparansi  pemerintahan  dalam  pelayanan  publik. 25 Penggunaan
menurunkan  angka  korupsi  telah  dilakukan.    (Lihat.  Dwi  Prihatni  Amrih  Rahayu  dan  Dyah Setyaningrum,  “Pengaruh  Tata  Kelola  dan E-Government terhadap  Korupsi”,  Ekuitas:  Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 445, 2017.)
22 Global Centre for Public Service Excemence, From Old Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries, UNDP, hlm. 5
23 Lihat  Pasal  3  huruf  c  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), salah satu prinsip profesi ASN adalah komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) huruf a UU ini menyatakan bahwa tujuan dari adanya kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. Lihat juga Pasal 3 dan 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  menguraikan  mengenai  asas-asas pemerintahan yang baik dan kewajiban setiap penyelenggaran negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
24 Memiliki  arti  yang  sama  dengan  Operasionalisasi.  Lihat  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, operasionalisasi adalah pengoperasian.
25 Titon  Slamet  Kurnia,  et.al.,  E-Government  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia, 462 Masalah-Masalah Hukum, 173, 2017.
aplikasi-aplikasi  berbasis  elektronik  dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi menjadikan pelayanan mudah di akses oleh masyarakat.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  kajian pemerintahan memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses-akses informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa teknologi juga rentan untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuknya yakni perbuatan curang 26 atau koruptif.
Beberapa kajian, membagi perilaku-perilaku curang yang diakibatkan oleh teknologi antara: pertama, tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa kesuksesan yang  dicapai  diukur  secara  kuantitatif  dengan  diwujudkan  dalam  bentuk-bentuk lahiriah.  Kedua,  manipulasi  yaitu  kemampuan  manusia  dalam  merekayasa  yang didukung  oleh  kemampuan  teknologi  dalam  mengubah  dan  mengolah  suatu  hal demi memenuhi kepentingan manusia. Ketiga, fragmentasi, yaitu pembagian kerja berdasarkan spesialisasi tiap individu sehingga profesionalisme menjadi hal yang penting.  Keempat,  individualisasi,  yaitu  kehidupan  suatu  masyarakat  yang mencirikan  setiap  individu  memiliki  kehidupan  masing-masing  sehingga  ikatan individu sebagai bagian dari masyarakat pun merenggang. 27
Kultur  pembiaran  ( omission  culture )  menurut  Magnis  Suseno  cenderung membiarkan  berbagai  praktik  ketidakjujuran  dalam  memperoleh  harta  benda. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari disharmonisasi sosial yang dapat  merusak  tatanan  dan  keseimbangan  hidup  masyarakat. 28 Permasalahan mentalitas  serta  psikologis  sosial  telah  melekatkan  perilaku  koruptif  dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan celah untuk terjadinya korupsi. 29 Hal ini potensial untuk mendorong seseorang yang memiliki kewenangan cenderung
26 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait pengertian curang adalah tidak jujur, tidak lurus hati, ataupun tidak adil.
27 Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, 21 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi , 41, 2014.
28 Listiyono  Santoso,  Dewi  Meyriswati,  dan  Ilham  Nur  Alfian,  Korupsi  dan  Mentalitas:  Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 27 Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 173, 176, 2014.
untuk  melakukan  penyelewengan  dengan  menggunakan  kekuasaan  yang dimilikinya.
Yamamah berpendapat bahwa permainan uang dalam korupsi kerap terjadi akibat perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih  tamak  akan  materi. 30 Pandangan  lain  dikemukakan  oleh  Arifin  yang mengidentifikasi  korupsi  dilatarbelakangi  oleh  aspek:  (1)  perilaku  individu,  (2) organisasi, dan (3) masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada. 31 Hal ini menunjukkan bahwa dalam persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan  hanya  persoalan  hukum  dan  penegakan  hukum  semata-mata,  melainkan persoalan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. 32
Aspek  hukum  telah  mengatur  korupsi  sebagai  tindak  pidana  melalui Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Merujuk  pada  kasus-kasus  korupsi  yang melibatkan pejabat publik serta dampak yang ditimbulkan, korupsi dikategorikan sebagai  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime ).  Sutherland  memperkenalkan istilah  “ white  collar  crime ”  (kejahatan  kerah  putih)  dengan  sudut  pandang kriminologi berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status kelas  atas  ( upper  class  status ) yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang dilakukannya. 33 Kejahatan  dengan  kedudukan  tinggi  ini  tidak  hanya  melanggar ketentuan perundang-undangan pidana, namun juga mencakup pelanggaran atas regulasi administrasi atau menyebabkan kerugian bagi rakyat sipil.
Lebih  lanjut  dengan  aspek  budaya,  Bartens  menyatakan  bahwa  pada sebagian  besar  masyarakat  negara  berkembang,  budaya  “malu”  ( shame  culture )
30 Kementerian Pendidikan dan Kebudayan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, 2017, hlm. 39.
31 Id., hlm. 40.
32 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance , dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.
33 Sally S. Simpson, The Criminology of White-Collar Crime, New York: Springer, 2009, hlm. 37.
lebih mengemuka dibandingkan budaya rasa bersalah ( guilt culture) . Dalam kajian antropologi  terdapat  perbedaan  antara  budaya  malu  dan  budaya  rasa  bersalah. Pada  budaya  “malu”,  gengsi,  reputasi,  dan  hormat  lebih  dikedepankan  sehingga kejahatan bukan dilihat sebagai sesuatu yang buruk melainkan sesuatu yang harus disembunyikan.  Dalam  budaya  “malu”  ini,  sanksi  muncul  dari  luar  diri  pelaku. Sebaliknya,  budaya  “rasa  bersalah”,  kejahatan  dipandang  sebagai  dosa  dan  salah meskipun tidak diketahui oleh orang lain. Penekanan pada dosa dan rasa bersalah telah melahirkan sanksi pada diri pelaku itu sendiri. 34 Hal ini dapat dibangun salah satunya  dengan  meningkatkan  profesionalisme  dari  pejabat  publik  dan membangun integritas masyarakat untuk mencegah korupsi.
Profesionalisme  dari  pejabat  publik  mempengaruhi  kehandalan  dari e- government ,  termasuk  untuk  mencegah  praktik  korupsi.  Profesionalisme  yang dibangun  dengan  pemahaman  pejabat  publik  yang  baik  terhadap  pengelolaan pelayanan  publik  serta  pemahaman  terhadap  sanksi  yang  diterima  apabila melakukan  penyimpangan,  ternyata  telah  menurunkan  potensi  untuk  praktik korupsi. 35 Sehingga untuk mencegah praktik korupsi, e-government tidak semata- mata  hanya  mengandalkan  pada  transparansi  yang  dihasilkan  dari  penerapan sistem  ini,  melainkan  juga  dengan  meningkatkan  profesionalisme  dari  pejabat publik.
Penerapan  pelayanan  berbasis  elektronik  dalam  pelayanan  publik  tidak semata-mata  untuk  mengindikasikan  adanya  penyimpangan  (praktik  korupsi) dalam praktik pelayanan publik, melainkan juga mampu membangun budaya malu serta  saling  mengawasi  antar  pemberi  pelayanan  publik  untuk  mencegah penyimpangan perilaku. Dalam praktiknya di beberapa negara, penerapan sistem ini berdampak baik merubah pola relasi antara pemerintah, masyarakat kalangan pemerintah dan mitra pemerintah lainnya sebagaimana terjadi di Denmark. Melalui perubahan ini, peningkatan dan manfaat pelayanan publik yang baik benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.
34 Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 51 Jurnal Review Politik, 22, 30, 2015.
35 Dwi Prihatni Amrih Rahayu dan Dyah Setyaningrum, Supra No. 21, hlm. 445.
Praktik e-government di beberapa negara mengindikasikan adanya uapaya untuk  meningkatkan  profesionalisme  pejabat  publik  serta  integritas  masyarakat melalui  penggunaan  teknologi  sebagai  instrumen  pengawasan.  Perbandingan dilakukan  dengan  praktik  di  beberapa  negara  yang  telah  membangun  sistem pengawasan  untuk  menjamin  pejabat  publik  telah  melaksanakan  tugasnya  atau fungsinya secara professional. Peningkatan pengawasan di sektor pelayanan publik dilakukan dengan membangun sistem yang mempermudah akses pelayanan publik dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah  Norwegia  dan  Republik  Korea  membangun  portal  nasional terintegrasi  yang  menyediakan  berbagai  layanan online ,  layanan  interaktif  dan layanan  transaksional  antara  pemerintah  dengan  warganya,  sehingga  mampu meningkatkan  pengawasan  publik  terhadap  institusi  serta  pelayanan  yang diberikan. Begitu juga dengan Singapura yang berhasil menyediakan layanan web 2.0  untuk  berkomunikasi  dengan  menggunakan platform  cloud  standard layanan online untuk masyarakatnya, seperti: pembayaran pajak, denda, pembuatan lisensi dan lain-lain. 36 Sedangkan di Amerika Serikat, layanan online menggunakan jejaring sosial (melalui facebook dan twitter ) dibangun untuk mempermudah akses dalam memberikan informasi pelayanan publik dan meningkatkan interaksi pemerintah serta masyarakat. Lebih lanjut,
Secara  khusus  berdasarkan  perspektif  ekonomi,  penerapan  teknologi informasi  mampu  meningkatkan  produktivitas  publik,  efisiensi,  dan  mencapai pemerintahan yang baik ( good governance ). 37 Pemerintah telah mengurangi tingkat korupsi  pada  sektor  publik  dengan  meningkatkan  efektivitas  kerja  internal pemerintah  dan  hubungan  pemerintah  dengan  warga  negara. 38 Berdasarkan beberapa literatur, penerapan teknologi informasi dapat menjadi cara yang efisien
36 Igif  G.  Prihanto,  A  Comparative  Study    on  The  e-Government  Development  of  United  Nations Member States to Support The e-Government Development in Indonesia, 152 IPTEK-KOM, 160, 161, 2013.
37 S.  Basu,  E-Government  and  Developing  Countries:  An  Overview,  International  Review  of  Law Computers and Technology, 2004, supra no.33, hlm. 109-133.
38 S.  Bhatnagar,  Central  Vigilance  Commision  Website:  A  Bold  Anticorruption  experiment,  World Bank, Washington DC, 2001 , hlm. 1.
untuk menghilangkan hambatan dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. 39 Banyak  penelitian  empiris  menggambarkan  bahwa  teknologi  informasi  memiliki peranan  yang  penting  dalam  pembaruan  pelayanan  publik, 40 yakni  adanya peningkatan  pelayanan  publik  secara  umum  berfungsi  lebih  efisien 41 serta peningkatan pengawasan publik terhadap kinerja pejabat publik.
Lebih  lanjut,  untuk  meningkatkan  efektivitas  penggunaan  teknologi informasi dalam mencegah praktik korupsi harus juga disertai dengan serangkaian sikap sosial tertentu, selain peningkatan profesionalisme pejabat publik yang telah diuraikan  di  atas.  Peningkatan  partisipasi  atau  kepedulian  warga  negara  dengan tidak  melakukan  suap  untuk  memperoleh  pelayanan  publik,  serta  melaporkan apabila terdapat praktik-praktik korupsi dalam pelayanan publik menjadi bentuk peran  serta  masyarakat  yang  wajib  dilakukan.  Partisipasi  atau  kepedulian  ini ditujukan  untuk  mencapai  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik. 42 Melalui peran serta masyarakat dalam konstruksi sosial ini, korupsi yang memang dianggap  kejahatan  oleh  masyarakat  tidak  lagi  ditolerir  atau  dibiarkan  untuk terjadi.
Selanjutnya,  konsep  strategi  kebudayaan  yang  diusung  oleh  Van  Peursen dan  Koentjaraningrat,  yakni  dengan  menkonkritisasi  partisipasi  masyarakat. Strategi  kebudayaan  ini  dilakukan  dengan  menginisiasi  dua  kegiatan  yang bertumpu  pada  dua  hal,  yakni  teknologisasi  budaya  dan  rekayasa  budaya. Teknologisasi  budaya  merupakan  suatu  upaya  menegaskan  masyarakat  untuk peduli  terhadap  permasalahan  sosial,  sementara  rekayasa  budaya  merupakan upaya  mendorong  masyarakat  untuk  tertib  dalam  kehidupan  sosial  secara  baik.
39 M.  Piatkowski,  Can  information  and  communication  technologies  make  a  difference  in  the development of transition economies? Information Technlogies and International Development, 2006, hlm. 39-53.
40 M. Asgarkhani, Digital Government and Its Effectiveness  in Public Management Reform, Public Management review , 2005, hlm. 465-487.
41 A.  Brueckner,  E-Government:  Best  Practices  for  Digital  Government,  Bulletin  of  the  American Society for Information Science and Technology, 2005, hlm. 16-17.
42 J. Bertot, et.al, Using ICTs to create a culture of transparency: E-Government and Social Media as openness and anti-coruption  tools for societies, Government Information Quarterly ,  2010, hlm. 264-271.
Keduanya  hanya  berbeda  dalam  tindakan  praktis,  teknologisasi  budaya  bersifat memaksa sementara rekayasa budaya bersifat mendorong. 43
Latar  belakang  diperlukannya  strategi  kebudayaan  untuk  memberantas korupsi  terdiri  atas:  1)  korupsi  yang  terjadi  di  lingkup  birokrasi  semakin berkembang  menjadi  masif  dan  sistematis;  2)  korupsi  yang  sistematis  tersebut didukung  oleh  kebiasaan  korupsi  yang  menguat;  dan  3)  kendala  kultural  yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. 44
Sebagai  contoh,  pemerintah  Korea  Selatan  telah  menggunakan  strategi kebudayaan  untuk  membentuk  mentalitas  warga  negaranya  sebagaimana  yang diharapkan.  Dalam  krisis  negara  Korea  Selatan  pada  tahun  1980,  terjadinya penurunan  perekonomian  negara  tersebut  yang  disebabkan  oleh  inflasi  akibat harga minyak yang melonjak dan besarnya hutang luar negeri kepada Jepang yang dialokasikan untuk pembangunan negara. Atas peristiwa tersebut, berdasar pada etos Konfusianisme yang  menekankan  kerja  keras,  disiplin,  dan  kolektivitas, pemerintah mendorong warga negara Korea Selatan kembali membangun ekonomi negaranya.  Di  samping  itu,  pemerintah  berusaha  membentuk  masyarakat  yang terdidik  dengan  mengutamakan  pendidikan  sehingga  setiap  individu  dipastikan bekerja keras sesuai dengan posisinya masing-masing dalam masyarakat. 45
Pembentukan mentalitas ini difokuskan pada kepribadian tiap individu yang diwujudkan  melalui  perilakunya  sehari-hari.  Kepribadian  ini  dipengaruhi  oleh aspek  kebudayaan  dan  masyarakat  karena  perwujudan  perilaku  individu  yang nyata  terjadi  disaat  individu  tersebut  berhubungan  dengan  individu-individu lainnya. 46 Oleh  karena  itu,  masyarakat  yang  memiliki  peranan  besar  dalam mempengaruhi  pembentukan  perilaku  individu.  Hal  ini  selaras  dengan  teori Solidaritas  Sosial  yang  dikemukakan  oleh  Emile  Durkheim,  bahwa  suatu  ikatan dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang berasal dari masyarakat itu
43 Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 51 Jurnal Review Politik, 39, 2015.
44 Id.
45 Citra Hennida dkk, Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina, 2 Global & Strategis, 255, 2010.
46 Soerjono  Soekanto  dan  Budi  Sulistyowati,  Sosiologi:  Suatu  Pengantar,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 1982, hlm. 160.
sendiri sehingga tiap individu dapat dipersatukan. Salah satu nilai dimaksud yaitu kesadaran  kolektif  berupa  totalitas  kebersamaan  atas  sifat  kepribadianya  yang menjadi sarana pemersatu dalam suatu masyarakat. 47
Kegagalan dari penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik ini dapat dipicu oleh berbagai macam hal. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan ini  antara  lain:  1)  kegagalan  proyek  ( project  failure )  yang  terkait  dengan  tidak dipenuhinya spesifikasi maupun beberapa persyaratan seperti penganggaran atau jangka waktu penyelesaiannya; 2) kegagalan sistem ( system failure ) karena sistem yang dibuat tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan 3) kegagalan pengguna ( user failure )  karena  kurang  terlatihnya  pengguna,  kurang  handalnya  staf,  serta kompleksitas sistem yang baru. 48 Kegagalan karena ketiga faktor tersebut, dalam beberapa  praktik  memaksa  masyarakat  untuk  bertatap  muka  guna  memperoleh pelayanan publik, yang tentu saja membuka peluang untuk terjadinya korupsi.
Guna  mencegah  kegagalan  tersebut  dan  merujuk  pada  uraian  di  atas, “pengawasan”  terhadap  kinerja  pejabat  publik  tidaklah  semata-mata  didasarkan hanya  pada  bekerjanya  aplikasi  teknologi  yang  diterapkan.  Harus  juga  adanya perubahan praktik pelayanan publik, baik dari institusi, pejabat publik itu sendiri maupun  masyarakat.  Pengawasan  institusi  dilakukan  antara  lain  dengan membangun  budaya  anti  korupsi  di  dalam  institusi.  Saling  mengawasi  dan mencontoh  perilaku  anti  korupsi  antar  pejabat  publik dalam  suatu  insitusi  lebih efektif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, dibandingkan dengan hanya  memberikan  gaji  atau  insentif  yang  besar.  Sebagai  bentuk  pengawasan eksternal,  masyarakat  membangun  sikap  atau  budaya  peduli  untuk  tidak melibatkan  dirinya  dalam  praktik-praktik  korupsi  untuk  memperoleh  pelayanan publik  serta  melaporkan  setiap  praktik  korupsi  yang  ditemui  dalam  praktik pelayanan publik.
47 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 88.
48 Hisham Abdelsalam, dkk, Success and Failure of Local E-Government Projects: Lessons Learned from Egypt, hlm. 2,
https://pdfs.semanticscholar.org/114c/d0781d084ec48398c63a93306386dbaf7b68.pdf, diakses 25 Maret, 2019.
Belajar  dari  praktik  di  negara  lain,  inisiasi  penerapan e-government yang telah dimulai dengan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik harus  disertai  dengan  pengawasan  yang  baik,  baik  internal  maupun  eksternal. Merujuk  pada  Inpres  No.  3  Tahun  2003,  mengapa  perubahan  dalam kepemerintahan menjadi lebih transparan menjadi penting karena ada setidaknya 2 (dua) tuntutan dari masyarakat, yakni: 1) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang  memenuhi  kepentingan  masyarakat  luas  di  seluruh  wilayah  negara,  dapat diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah  dijangkau  secara  interaktif;  dan  2) Masyarakat  menginginkan  agar  aspirasi  mereka  didengar  dengan  demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengeliminasi  sekat-sekat  birokrasi  serta membentuk  jaringan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang  memungkinkan instansi-instansi  pemerintah  bekerja  secara  terpadu  untuk  menyederhanakan akses  ke  semua  informasi  dan  layanan  publik  yang  harus  disediakan  oleh pemerintah,  maka  digunakanlah  teknologi  informasi  dalam  pelayanan  publik. 49 Dengan  juga  merujuk  pada  aturan  perundang-undangan  terkait  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  maka  sudah  seharusnya  perubahan  perilaku  pejabat publik harus bertimbal balik secara baik dengan perubahan perilaku masyarakat, termasuk pelaku bisnis ke arah perilaku anti korupsi.

## Penutup
Penerapan e-government yang  mengedepankan  transparansi  dalam pelayanan publik ternyata belum handal untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Hal ini dapat diketahui dari kasus-kasus korupsi dalam pelayanan publik seperti pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  LPSE  maupun  dalam  memperoleh  izin  yang memanfaatkan kekurangan atas e-government yang identik dengan karakter man- machine  interface dan security yang  belum  terjamin.  Praktik  korupsi  seringkali dilakukan  pada  tahapan  perencanaan,  sistem  yang  dipakai,  proses  tender,
49 Lihat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
penggunaan  wewenang  pejabat,  serta  pada  saat  pengisian  daftar.  Untuk mengatasinya, selain menjatuhkan pidana terhadap pelakunya, juga diterbitkannya aturan-aturan hukum untuk mengeliminir penyimpangan dalam praktik pelayanan publik.  Namun,  merujuk  pada  beberapa  negara  seperti  Norwegia,  Korea  Selatan, dan  Singapura,  praktik e-government memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  perubahan  dalam  pelayanan  publik  dan  pola  relasi  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  pelaku  bisnis.  Sistem  pelayanan  publik  yang  dibangun  dalam rangka  meningkatkan  pengawasan  terhadap  institusi  dan  pelayan  publik. Kemudahan  akses  dan  interaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dibangun sedemikian  rupa  dengan  menggunakan  teknologi  sebagai  instrumen.  Selain  itu, perubahan perilaku masyarakat maupun pelaku bisnis sebagai pemohon pelayanan publik  memiliki  peran  yang  juga  sangat  penting.  Transparansi  sebagai  dampak diterapkannya e-government tidak  serta  merta  menurunkan  potensi  korupsi, namun  harus  dibarengi  dengan  peningkatan  profesionalisme  pejabat  publik  dan kepedulian masyarakat untuk membuat sistem ini menjadi handal.

## Daftar Pustaka
Buku:
A.  Brueckner,  E-Government:  Best  Practices for Digital  Government,  Bulletin  of  the American Society for Information Science and Technology, 2005.
Amiruddin,  Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Genta  Publishing,
Yogyakarta, 2010.
Abu  Fida’  Abdur  Rafi,  Terapi  Penyakit  Korupsi  dengan  Tazkiyatun  (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta, 2006.
Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
R. Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion, Quill, New York, 1993. Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta: Kencana, 2015.
J.  Bertot,  et.al,  Using  ICTs  to  create  a  culture  of  transparency:  E-Government  and Social Media as openness and anti-coruption tools for societies, Government Information Quarterly, 2010.
Jesper Schalaeger, E-Government in China: Technology, Power, and Local Government Reform, Routledge, New York, 2003.
Kate A. Mirandilla dan Ma. Rosel S. San Pascual, E-Government for Development: A descriptive  and  Exploratory  Assesment  of  E-Government  in  the  Philippines, Philippines, 2007.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayan  RI,  Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, 2017.
M.  Asgarkhani,  Digital  Government  and  Its  Effectiveness  in  Public  Management Reform, Public Management review, 2005.
M. Piatkowski, Can information and communication technologies make a difference in  the  development  of  transition  economies?  Information  Technlogies  and International Development, 2006.
Maria Hartiningsih, Korupsi yang Memiskinkan, Buku Kompas, Jakarta. 2011. Romli  Atmasasmita,  Korupsi, Good  Governance , dan  Komisi  Anti  Korupsi  di Indonesia, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta,
2002.
S.  Bhatnagar,  Central  Vigilance  Commision  Website:  A  Bold  Anticorruption experiment, World Bank, Washington DC, 2001.
Sally S. Simpson, The Criminology of White-Collar Crime, New York: Springer, 2009. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982.

## Forum:
NOIE, e-Government Benefits Study, Commonwealth of Australia, Canberra, 2003.
S. Basu, E-Government and Developing Countries: An Overview, International Review of Law Computers and Technology, 2004.
Sundstrom, Convenantas with Broken Swords: Corruption and Law  Enforcement in Governance of The Commons, Global Environmental Change, 2015.

## Artikel:
Amos Avny, SWOT Analysis of e-Government, Annals of University of Bucharest, Nr. 1 Economic and Administrative Series, 46, 2007.
Arjan Reurink, White Collar Crime: The Concept and Its Potential For The Analysis of Financial Crime, 573 European Journal of Sociology, 39, 2016.
Budi  Setiyono,  Memahami  Korupsi  di  Daerah  Pasca  Desentralisasi:  Belajar  dari Empat Studi Kasus, 81 Politika, 39, 2017.
Citra Hennida dkk, Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina, 2 Global & Strategis, 255, 2010.
Dwi Prihatni Amrih Rahayu dan Dyah Setyaningrum, “Pengaruh Tata Kelola dan E- Government terhadap Korupsi ”, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 445, 2017.
Fathul  Wahid,  Lesson  from  e-Government  Initiatives  in  Indonesia,  22  Media Informatika, 13, 21, 2004.
G. Udo, Privacy Security Concerns as Major Barriers for e-Commerce: A Survey Study, 94 Information Management & Computer Security, 165, 2001.
Igif G. Prihanto, A Comparative Study  on The e-Government Development of United Nations  Member  States  to  Support  The  e-Government  Development  in Indonesia, IPTEK-KOM, 2013.
Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian, Korupsi dan Mentalitas:
Kendala  Kultural  dalam  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia,  Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 2014.
Listiyono  Santoso  dan  Dewi  Meyrasyawati,  Model  Strategi  Kebudayaan  Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 51 Jurnal Review Politik, 22, 39, 2015.
Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, 21 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 41, 2014.
Titon  Slamet  Kurnia,  et.al.,  E-Government  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, 2017.

## Internet:
Ashutosh Sharma, Why E Government Project Fail, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/27_p11top13.pdf, diakses pada 25 Maret, 2019.
Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  E-Samsat  Jawa  Barat, https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/,  diakses  pada  12  Maret, 2019.
Data  KPK  2018  Statistik  Tindak  Pidana  Korupsi  berdasarkan  Jenis  Perkara  Jenis Perkara, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk- berdasarkan-jenis-perkara, diakses 28 Maret, 2019.
Dony  Indra  Ramadhan,  Terungkap  di  Sidang,  Uang  Pungli  Eks  Kepala  DPMPTSP Bandung  Rp.  63,9  Juta,  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 3530672/terungkap-di-sidang-uang-pungli-eks-kepala-dpmptsp-bandung- rp-639-juta, diakses 25 Maret, 2019.
Heddy Yusuf, LPSE Agency Karawang Diadukan ke KPK, https://www.kompasiana.com/heddy/54f5dccaa33311191f8b47ee/lpse- agency-karawang-diadukan-ke-kpk, diakses pada 28 Maret, 2019. Hisham  Abdelsalam,  dkk,  Success  and  Failure  of  Local  E-Government  Projects: Lessons Learned from Egypt, https://pdfs.semanticscholar.org/114c/d0781d084ec48398c63a9330638 6dbaf7b68.pdf, diakses 25 Maret, 2019. Nohria, N.,  You’re Not as Virtuous as You Think. Washington Post, [online], hlm. 1, https://www.washingtonpost.com/opinions/youre-not-as-virtuous-as- you-think/2015/10/15/fec227c4-
66b4-11e5-9ef3- fde182507eac_story.html, 2015,  diakses pada 26 Februari 2019.
Pengelola  Nama  Domain  Internet  Indonesia  (Pandi),  Nama  Doain,
https://pandi.id/statistik/ diakses 13 Maret, 2019.
Penulis  artikel  Hukum  Online,  Modus  Korupsi Pengadaan,  Sebelum  dan  Sesudah
Perpres 54/2010, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57723197ac42e/modus- korupsi-pengadaan--sebelum-dan-sesudah-perpres-54-2010,  diakses  27 Maret, 2019.
Sutan, Ada Mafia Proyek di LPSE, https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/05/10/ada- mafia-proyek-di-lpse, diakses pada 13 Maret, 2019.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Lain-lain:
Global Centre for Public Service Excemence, From Old Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries, UNDP.
Nurdin, Benchmarking Indonesian Local e-Government, PACIS Conference in Ho Chi Minh Vietnam, paper 61.