SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 3, Desember 2016, hal. 251-260      Dariansyah S, Penerapan PPh Final Terhadap UMKM....
PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN PP NO 46 TAHUN 2013

## Deddy Dariansyah S
Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI Email: deddyjogjazz@yahoo.co.id

## ABSTRACT
With the issued Government Regulation (PP) No. 46 Year 2013 on the final tax that specifically apply to businesses small and medium businesses and certain businesses, which regulates the treatment of Income Tax (PPH) final that has gross income derived by the taxpayer from the business the amount of up to USD 4.8 billion in one year, quite worn Final Income Tax 1% each month. Data from the Tax Office  Primary  Kramat  Jati  2016,  the  amount  of  taxpayer's  gross  income  certain  categories  of business 4804, then the number of the individual taxpayer 4,371 people. of the data Taxpayer SMEs is appropriate to implement Government Regulation No. 46 Year 2013 on Income Tax Final 1% of the calculation of gross income each month, so that the taxpayer can get the facility of Final Income Tax, to apply for a certificate of free (SKB) on deduction / collection of tax at the Tax Office Kramat Jati registered as a Small Business Tax Payer.
Keywords: government regulation, PPH Final, Small Medium Enterprise

## ABSTRAK
Dengan  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  46  Tahun  2013,  tentang  pajak  final  yang  khusus berlaku  bagi  usaha  pelaku  usaha  kecil  menengah  dan  usaha  tertentu.  Dengan  adanya  Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPH )  final yang memiliki peredaran bruto  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dari  usaha  yang  jumlah  sampai dengan  Rp  4.800.000.000  dalam  satu  tahun,  cukup  dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final  1%  setiap bulannya.  Dari  data  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kramat  Jati  Tahun  2016,  jumlah  Wajib  Pajak Badan  untuk  kategori  peredaran  bruto  tertentu  4.804  usaha,  kemudian  jumlah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  4.371  orang.  dari  data  tersebut  Wajib  Pajak  UMKM  tadi  telah  melaksanakan  peraturan Pemerintah  No  46  Tahun  2013  atas  Pajak  Penghasilan  Final  1%  dari  perhitungan  peredaran  bruto setiap  bulannya,  agar  Wajib  Pajak  tersebut  dapat  mendapatkan  fasilitas  Pajak  Penghasilan  Final, dengan  mengajukan  permohonan  surat  keterangan  bebas  (SKB)  atas  pemotongan  /  pemungutan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil.
Kata kunci: Peraturan Pemerintah, PPH Final, UMKM

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  laporan  Kementerian  Keuangan untuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  2016,  dari  pemerintah  menetapkan target  penerimaan  Pajak  non-PPh  Migas  adalah Rp.  1.546  trilyun,  sedangkan  pendapatan  PPh Minyak  dan  Gas  Bumi  sebesar  Rp.  41.4  Triliun. Dengan  perluasan  dasar  perhitungan  tersebut, pemerintah mengusulkan rasio penerimaan Pajak ( Tax  Ratio ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan (APBN) 2016 sebesar 13% dari Produk Domestik Bruto  (PDB).  Dengan  semakin  meningkatnya target  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  pada struktur  APBN  dari  tahun  ke  tahun,  yang besarnya  rasio  penerimaan  sektor  pajak  terhadap total  penerimaan  dalam  negeri  berkisar  78%  . untuk  di  tahun  2016  ini  saja,  total  target penerimaan sektor pajak pada Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN  )  sebesar 1.546  Trilyun.  Berikut  ini  Tabel  Target Penerimaan  Pajak  selama  5  tahun  dari  Tahun 2012 sampai dengan 2016 dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan APBN adalah sebagai berikut:
No Tahun Penerimaan Pajak Jumlah Target Penerimaan 1 2012 Rp 980 triliun 2 2013 Rp 1.072 triliun 3 2014 Rp 1.110 triliun 4 2015 Rp 1.294 trilyun 5 2016 Rp 1.546 trilyun Sumber Direktorat Jendral Pajak
Dari  tabel  di  atas  terlihat  sangat  jelas  bahwa setiap  tahunnya  target  penerimaan  meningkat jumlah  nya,  berdasarkan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN).  Hal  ini  diperlukan langkah-langkah strategis dan tepat oleh Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai  institusi pengumpul penerimaan negara di Indonesia, agar rencana  penerimaan  pajak  dapat  tercapai,  dari Pihak  Direktorat  Jendral  Pajak  menjalankan Program  Ekstensifikasi  dan  Intensikasi,  salah satu Program Ekstensifikasi di antaranya melalui pemungutan  Pajak  Penghasilan  Final  terhadap usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  46  Tahun  2013. Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  ini
diharapkan  dari  Program  Ekstensifikasi  melalui kebijakan PPH final ini terhadap UMKM adalah:
1. Bagi  Direktorat  Jendral  Pajak ,  akan menambah  jumlah  Wajib  Pajak  (Tax  Payer) yang  melaksanakan  kewajiban  perpajakan, sebagai Wajib Pajak maupun yang membayar pajak  akan  membuat Tax  Coverage melebar, semakin  banyaknya  masyarakat  khususnya usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  semakin besar  pula  yang  akan  berkontribusi  secara aktif  dalam  membayar  pajak  sehingga meningkatkan coverage  ratio ,  karena  mudah dilaksanakan  dan  tarifnya  rendah,  sehingga dapat  menambah jumlah  penerimaan  pajak  di Indonesia.
2. Bagi  Masyarakat sebagai  Pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah,  mudah  dan praktis  melaksanakan  kewajiban  perpajakan, di  antaranya  untuk  menghitung  pajak, membayar  dan  melaporkan  pajak,  selain  itu tarif yang dikenakan dalam membayar pajak 1
% setiap bulan dari penghasilan bruto.
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak Kramat  Jati  jumlah  Wajib  Pajak  dengan Penghasilan  peredaran  tertentu  adalah  sebagai berikut:  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berjumlah 4.804,  Wajib  Pajak  Badan  berjumlah  4.371. Selanjutnya  berdasarkan  Data  dari  Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2015 yang lalu terdapat 56,53 juta Usaha Mikro Kecil Menengah.  Seluruh  usaha  tersebut  memberikan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto sebesar 58,92 %,
Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
tahun 2015 No Skala Usaha Jumlah Usaha 1 Usaha Mikro 55.856.176 2 Usaha Kecil 629.418 3 Usaha Menengah 48.997 Jumlah 56.534.992
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM
Dari jumlah tersebut masih banyak ditemukannya pengusaha  UMKM  belum  memahami  dalam  hal perhitungan,  penyetoran,  pelaporan  Pajak  serta pengisian SPT pajak. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan  dan  pemahaman  bagi  pengusaha UMKM tentang perpajakan, kegiatan penyuluhan dan  sosialisasi  pajak  memegang  peran  yang sangat  penting  dalam  upaya  mengedukasikan
pemahaman  perpajakan  kepada  masyarakat  dan pengusaha  UMKM),  serta  menjadikan  paham, patuh  dan  sadar  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  masyarakat  (Wajib Pajak) salah satu diantaranya pengusaha UMKM dalam  memenuhi  kewajiban  membayar  Pajak. Upaya  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban Perpajakan,  kegiatan  Penyuluhan  dan  Sosialisasi perlu  terus  dilakukan  dengan  cara  yang  lebih terencana,  terarah  dan  terukur.  Setelah  melalui proses  kajian  dan  pembahasan  serta  sosialisasi yang  panjang  selama  dua  tahun,  baik  dalam instansi pemerintah terkait maupun masukan dari berbagai  pihak,  akhirnya  pada 12  juni  2013 pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Peraturan Pemerintah  (PP)  No  46  Tahun  2013 .  Pajak Final  yang  khusus  berlaku  bagi  usaha  pelaku usaha  kecil  menengah  dan  usaha  tertentu. Peraturan  pajak  ini  mengatur  tentang  perlakuan Pajak  Penghasilan  (PPH  )  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu,  pengertian  peredaran Bruto  tertentu  adalah  penghasilan  yang  diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dari  usaha  yang jumlah  sampai  dengan  Rp  4.800.000.000  dalam satu  tahun  cukup  dikenakan  pajak  1%  setiap bulannya. Secara tersirat kebijakan ini merupakan  perlakuan  Pajak  Penghasilan  (PPH) final  atas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) dihubungkan dengan pengertian, kondisi  dan  kriteria  sebagaimana  ditetapkan dalam Undang  Undang  No  20  tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah. Dalam  praktiknya,  bila  dilakukan  penelitian secara  langsung  kepada  subjek  pajak,  bahwa melaksanakan  kewajiban  pajak  dengan  kondisi Peraturan  Perpajakan  saat  ini  yang  sederhana, mudah  dilaksanakan  dengan  tarif  yang  sangat rendah  merupakan  salah  satu  yang  diinginkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut tidak terkecuali  bagi  kalangan  pelaku  usaha  yang tergolong  dalam  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  dengan  berbagai  keterbatasan  yang ada ditengah kegiatan usaha yang dilakukan saat ini,  dengan  kondisi  ini  hasil  yang  diharapkan dapat  diperoleh  yaitu  berupa  keuntungan  yang telah  diharapkan,  sehingga  dapat  menjaga  dan mendorong  kelangsungan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  yang  terus  berlanjut,  atas  dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti Penerapan  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)  Pada  wilayah  kerja  Kantor
Pelayanan  Pajak  Kecamatan  Kramat  Jati. Sebelum  membahas  lebih  lanjut  penerapan  dari program  kebijakan  perpajakan  ini,  berikut  ini beberapa  pengertian  yang  perlu  dikemukakan dalam  memahami  dan  melaksanakan  Peraturan Pemerintah  No  46  Tahun  2013  sebagaimana berikut ini.
Pajak berasal  dari  (dari  bahasa  Latin taxo ; "rate")  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara berdasarkan  undang-undang,  sehingga  dapat dipaksakan,  dengan  tidak  mendapat  balas  jasa secara  langsung.  Sedangkan  definisi Pajak menurut Undang  Undang  Nomor  16  tahun 2009 tentang  perubahan  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  cara  Perpajakan, Wajib  Pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang  Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan Wajib Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang  undang  (yang  didapat  dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan  yang  digunakan  membayar  pengeluaran umum.
Wajib  Pajak  dibagi  menjadi  dua, Wajib  Pajak Orang  Pribadi adalah  orang  pribadi  yang mendapatkan  atau  menerima  penghasilan  dari kegiatan usaha yang dilakukan, sedangkan Wajib Pajak  Badan adalah  sekumpulan  orang  atau modal yang merupakan kesatuan yang mendapatkan  atau  menerima  penghasilan  dari kegiatan  usaha  yang  dilakukan. Nomor  Pokok Wajib  Pajak (NPWP) adalah  Nomor  yang diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenalan  diri  atau identitas  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak dan  kewajiban  perpajakannya.  Fungsi  NPWP sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  Wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan hal pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah  surat  yang digunakan  wajib  pajak  untuk  melaporkan penghitungan  dan  pembayaran  pajak  dan kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  ketentuan peraturan  perundang  undang  perpajakan.  Dalam membayar  pajak  baik  wajib  orang  pribadi
maupun  wajib  pajak  badan  menggunakan Surat Setoran  Pajak  (SSP) adalah  bukti  pembayaran atau  penyetoran  pajak  yang  telah  dilakukan dengan  menggunakan  formulir  ke  kas  negara melalui  tempat  pembayaran  yang  ditunjukkan oleh menteri keuangan.

## SUBJEK PAJAK
Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
c. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan lain lain
d. Bentuk Usaha Tetap

## Yang Tidak termasuk Subjek Pajak
a. Kantor perwakilan negara asing
b. Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat atau  pejabat  lain  dari  negara  asing  dan  orang orang  diperbantukan  kepada  mereka  yang bekerja  pada  dan  bertempat  tinggal  bersama sama
c. Organisasi internasional, dengan syarat:
1) negara Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
2) tidak  menjalankan  usaha  atau  kegiatan lain  untuk  memperoleh  penghasilan  dari negara Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
d. Pejabat  perwakilan  organsisasi  internasional, dengan syarat :
1) Bukan warga negara Indonesia
2) Tidak  menjalankan  usaha,  kegiatan  atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di   Indonesia

## OBJEK PAJAK
Objek Pajak berdasarkan UU PPH No 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia,  yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun, termasuk:
1. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan, honorarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta.
5. Penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga,  termasuk  premium,  diskonto,  dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  termasuk  deviden  dari  perusahaan asuransi  kepada  pemegang  polis,  pembagian SHU dan lain lain.
Yang  menjadi  objek  pajak  sehubungan  dengan Peraturan  Pemerintah  No  46  tahun  2013,  yang mengatur  objek  pajak  bagi  Wajib  Pajak peredaran kategori tertentu tetap mengacu kepada ketentuan  mengenai  objek  PPH  diatas,  adapun pengenaan  pajak  secara  final  dilakukan  atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:
1. Perlu dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Berkurang beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya
5. Memerhatikan perkembangan ekonomi moneter

## TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek Pajak:
1. Bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang  diterima oleh  penerima  zakat  yang  berhak  atau sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang  diterima  oleh  lembaga  keagamaan  yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu derajat,  badan  keagamaan,  badan  pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang  pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro dan  kecil,  yang  ketentuannya  diatur  dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau penguasaan  di  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau diperoleh  dalam  bentuk  natura  dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali  yang  diberikan  oleh  bukan  Wajib Pajak,  Wajib  Pajak  yang  dikenakan  pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan  norma  penghitungan  khusus (deemed profit)
4. Pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada orang  pribadi  sehubungan  dengan  asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
5. Dividen  atau  bagian  laba  yang  diterima  atau diperoleh  perseroan  terbatas  sebagai  Wajib Pajak  dalam  negeri,  koperasi,  badan  usaha milik  negara,  atau  badan  usaha  milik  daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan  dan  bertempat  kedudukan  di Indonesia dengan syarat;
a. dividen  berasal  dari  cadangan  laba  yang ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima  dividen,  kepemilikan  saham pada  badan  yang  memberikan  dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja  maupun  pegawai;  Penghasilan  dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
7. Bantuan  atau  santunan  yang  dibayarkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  kepada Wajib  Pajak  tertentu,  yang  ketentuannya diatur  lebih  lanjut  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan lain lain.
Perlu  diketahui  sebagaimana  dijelaskan  di  atas bahwa  tidak  semua  jenis  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  kategori peredaran  bruto  tertentu  termasuk  objek  pajak. dengan  kata  lain,  ada  penghasilan  yang  tidak termasuk  sebagai  objek  pajak  yang  ditetapkan dalam Peraturan  Pemerintah  No  46  Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari :
1. Bila jumlah penghasilan tersebut melebihi dari Rp 4.8 miliar dalam satu tahun
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari: 1) Jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas tersebut  sesuai  penjelasan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 meliputi:
a.   tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan bebas,  yang  terdiri  dari  pengacara, akuntan,  arsitek,  dokter,  konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan/peragawati,  pemain  drama,
dan penari.
c.  olahragawan.
d. penasihat,
pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh, dan moderator.
e.   pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f. agen iklan.
g. pengawas atau pengelola proyek.
h. Perantara.
i. petugas penjaja barang dagangan.
j. agen asuransi.
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang  (multilevel  marketing)  atau penjualan  langsung  (direct  selling)  dan kegiatan sejenis lainnya.
2) Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh dari luar negeri.
3) Usaha  yang  atas  penghasilannya  telah dikenakan pajak yang bersifat final dengan ketentuan  peraturan perundang  undangan perpajakan tersendiri sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2.

## Tarif PPH Final atas penghasilan kategori peredaran tertentu
Berdasarkan  pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  diterapkan  besarnya  tarif Pajak  Penghasilan  (  PPH  )  final  dengan  kategori peredaran bruto tertentu yaitu 1 % ( satu persen ). Penerapan  tarif  1  %  ini  diberlakukan  hanya  atas penghasilan  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib  Pajak  dengan  kategori  peredaran  bruto tertentu.  Melihat  tarif  pajak  atas  kategori peredaran tertentu yang rendah hanya 1%, Wajib Pajak  bisa  mendapatkan  tarif  Pajak  Penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran tertentu, dapat  mengajukan  permohonan  surat  keterangan bebas  (SKB)  atas  pemotongan  /  pemungutan pajaknya  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  terdaftar sebagai  Wajib  Pajak  Pengusaha  Kecil.  Dalam mengimplementasikan  tarif  pajak  penghasilan final  atas  penghasilan  kategori  peredaran  bruto tertentu, beberapa hal hal harus diperhatikan:
1. Objek Pajaknya harus merupakan penghasilan yang  dikenakan  pajak  secara  final,  yang dalam hal ini peredaran bruto tertentu
2. Periode penghasilan selama satu tahun, Tahun 2013  sebagai  tahun  pertama  diberlakukan Peraturan  Pemerintah  No  46  tahun  2013 berlaku  mulai  juli  sampai  dengan  Desember 2013 dan bulan seterusnya.
3. Dikenakan  untuk  setiap  bulan  selam  satu tahun pajak
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013 pengertian Pengusaha Kecil  adalah  Pengusaha  yang  selama  satu  tahun buku  melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dengan  jumlah peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  bruto  tidak lebih  dari  Rp  4.800.000.000,00  (empat  milyar delapan  ratus  juta  rupiah).  Sedangkan  menurut Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro  kecil  dan  menengah,  menyatakan  bahwa pengertian  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini. Selanjutnya pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini.  dan  terakhir  pengertian  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Di  dalam  Undang  Undang  UMKM No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah secara tegas juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan sebagai berikut: 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
c. sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3) Kriteria  Usaha  Menengah  adalah  sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh  milyar rupiah).
Maksud  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  penulis ingin meneliti apakah penerapan Pajak Penghasilan  (PPH)  Final  1%  terhadap  usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  pada  Kecamatan Kramat  Jati  sudah  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah  No  46  tahun  2013, pada  wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati.
Sedangkan  manfaat  dari  penulisan  ini  ingin mengetahui  apakah  penerapan  Penerapan  Pajak Penghasilan  (PPH)  Final  1%  terhadap  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah(UMKM)  pada wilayah  kerja  pajak  Kecamatan  Kramat  Jati sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan  Pajak  Kecamatan  Kramat  Jati,  maka hasil  dari  penulisan  ini  yang  diharapkan  adalah sebagai berikut:
1. Bagi Penulis merupakan melatih intelektual (Intelectual Exercise) yang di  gunakan untuk menambah  ke  ilmuan  wawasan  yang  lebih luas  ,  dengan  membandingkan  antara  ilmu ilmu  yang  di  dapat  secara  teori  baik Perpajakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah  serta  Peraturan  Pemerintah  yang berkaitan  dengan  Pajak  dan  UMKM,  di harapkan  dapat  mempertajam  pemikiran ilmiah  untuk  meningkatkan  kompetensi  yang di dapat.
2. Bagi  Direktorat  Jendral  Pajak khususnya Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati,  hasil penelitian  ini  dapat  di  jadikan  acuan  sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan, pengambilan  keputusan  dalam  menentukan kinerja yang di pergunakan pada masa saat ini dan  yang  akan  datang,  serta  memberikan manfaat dalam menerapkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  pada wilayah  kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kramat Jati
3. Bagi  Pihak  akademisi hasil  penelitian  ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan,  serta  sebagai  acuan  untuk penelitian  penelitian  selanjutnya  terutama yang  berhubungan  dengan  Pajak  final berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini adalah  menganalisa  penerapan  atas  Pajak Penghasilan  Final,  atas  penghasilan  bruto terhadap  penghasilan  peredaran  usaha  tertentu bagi  Wajib  Pajak  pada  wilayah  kerja  Kantor Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  sepanjang  di  tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 tahun  2013.  Dari  pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak Kramat  Jati  memberlakukan  mengenakan  tarif PPH  Final  1%  setiap  bulannya  atas  usaha  Wajib pajak  terhadap  penghasilan  peredaran  usaha tertentu. Apabila seandainya ditahun 2016 Wajib Pajak  penghasilan  bruto  nya  melebihi  Rp  4.8 milar pertahun, maka di tahun 2017 Wajib Pajak tidak  lagi  masuk  kategori  penghasilan  kategori tertentu,  melainkan  penghitungan  pajak  sudah secara  umum  dan  tarif  pajak  penghasilan  umum sesuai dengan UU PPH No 36 Tahun 2008.

## Dasar Pengenaan Pajak
Sebagai  dasar  pengenaan  pajak  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  46  tahun  2013,  untuk perhitungan PPH final dengan kategori peredaran tertentu  adalah  jumlah  peredaran  yang  diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  setiap  bulannya. Perhitungan pajak ini berlaku untuk setiap tempat kegiatan  usaha,  jika  Wajib  Pajak  mempunyai kegiatan  usaha  dibeberapa  tempat  atau  lokasi sebagai  cabang.  Dalam  menghitung  pajak  yang terutang, secara umum formulanya adalah:

## Rumus:  Pajak  terutang  =  Tarif  1%  x  Dasar Pengenaan Pajak
agar  memudahkan  perhitungan  pajak  bagi  Wajib Pajak  dengan  kategori  tertentu  sebagaimana ditetapkan dalam Perhitungan Peraturan Pemerintah  No  46  Tahun  2013  adalah  sebagai berikut:

## Penerapan  PPH  final  1  %  terhadap  Wajib Pajak  UMKM  di  wilayah  kerja  Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati
Wajib  Pajak  memiliki  sebuah  usaha  konveksi  di wilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kecamatan Kramat  Jati,  pada  Tahun  2015,  selama  bulan Januari  sampai  dengan  Desember  mendapatkan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:
Januari Rp 258.740.000 x 1%    = Rp 2.587.400
Februari Rp 235.250.000 x 1%  = Rp 2.352.500 Maret Rp 289.340.000 x 1% = Rp 2.893.400 April Rp 283.870.000 x 1 % = Rp 2.838.700 Mei Rp 290.760.020 x 1% = Rp 2.907.600 Juni Rp 274.220.040 x 1% = Rp 2.742.200 Juli Rp 198.250.030 x 1% = Rp 1.982.500 Agustus Rp 234.740.010 x 1%  = Rp 2.347.400 Sept  Rp 240.250.510 x 1% = Rp 2.402.500
Oktober Rp 249.340.060 x 1%  = Rp 2.493.400 Nov  Rp 263.870.070 x 1 % = Rp 2.638.700 Desember Rp278.534.700 x 1%  = Rp 2.785.340
Wajib Pajak memiliki sebuah usaha sembako  di wilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kecamatan Kramat  Jati,  pada  Tahun  2015,  selama  bulan Januari  sampai  dengan  Desember  mendapatkan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:
Januari Rp 230.035.000 x 1% = Rp 2.300.350 Februari Rp 214.691.000 x 1%  = Rp 2.146.910 Maret Rp 239.725.000 x 1% = Rp 2.397.250 April Rp 205.332.000 x 1 % = Rp 2.053.320 Mei Rp 225.047.000 x 1% = Rp 2.250.470 Juni Rp 217.464.000 x 1% = Rp 2.174.464 Juli Rp 205.934.000 x 1% = Rp 2.059.340 Agustus Rp 226.776.000 x 1%  = Rp 2.267.760
Sept Rp 207. 672. 000 x 1%
= Rp 2.076.720 Oktober Rp 214. 404.060 x 1%  = Rp 2.144.060
Nov Rp 215. 690.000 x 1 %       = Rp 2.156.900 Des Rp 241.362.500 x 1%
= Rp 2.413.625

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  adanya  perhitungan  diatas  tadi,  maka Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No  46  Tahun  2013  Pasal  3  diterapkan  besarnya tarif  Pajak  Penghasilan (  PPH  )  atas  penghasilan kategori peredaran bruto tertentu yaitu 1 % (satu persen  ).  Penerapan  tarif  1  %  ini  diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto  tertentu.  Melihat  tarif  pajak  atas  kategori peredaran  tertentu  yang  rendah  hanya  1%. Dengan  melihat  bahwa  salah  satu  pertimbangan utama  adalah  menyangkut  jumlah  peredaran bruto  tidak  melebihi  Rp  4.800.000.000  dalam satu  tahun,  sehingga  penyebutan  terhadap  Wajib Pajak  yang  mendapatkan  fasilitas  pajak  berupa kemudahan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No  46  Tahun  2013.  Dengan  mengacu  kepada kriteria  besaran  omset  (hasil  penjualan)  maka bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah
seluruhnya termasuk sebagai Wajib Pajak dengan kategori  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Sehubungan dengan  jumlah  peredaran  bruto  tertentu  tidak melebihi  Rp  4.800.000.000  dalam  satu  tahun melakukan kegiatan usahanya setiap hari kecuali libur  nasional  ,  berarti  sekitar  350  hari  dalam setahun,  maka  rata  rata  peredaran  bruto  dalam setiap hari sekitar Rp 13.71 juta.
Wajib  Pajak  bisa  mendapatkan  tarif  Pajak Penghasilan  final  atas  penghasilan  kategori peredaran tertentu, dengan mengajukan permohonan  surat  keterangan  bebas  (SKB)  atas pemotongan  /  pemungutan  pajaknya  dari  Kantor Pelayanan  Pajak  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak Pengusaha  Kecil.  Surat  permohonan  keterangan bebas  (SKB)  PPH  No  46  tahun  2013  digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  yaitu  wajib  pajak  yang  dikenakan  pajak penghasilan  bersifat  final,  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran tertentu  agar  tidak  dipotong  atau  dipungut  PPH pasal  21/22/23  oleh  pemungut  /pemotong  pajak apabila  terjadi  penjualan  /  pemotong  pajak apabila  terjadi  transaksi  penjualan  barang  / penyerahan  jasa.  Permohonan  pembebasan  dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat
Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:
a) Telah  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak  penghasilan  Tahun  pajak sebelum  tahun  diajukan  permohonan,  untuk Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar  pada  tahun pajak  sebelum  tahun  pajak  diajukan  surat keterangan bebas (SKB).
b) Menyerahkan  surat  pernyataan  yang  ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasa khusus Wajib Pajak  yang  menyatakan  bahwa  peredaran bruto  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh termasuk  dalam  kriteria  untuk  dikenai  pajak penghasilan  bersifat  final  disertai  lampiran jumlah  peredaran  bruto  setiap  bualan  sampai dengan bualn sebelum diajukan nya keterangan  bebas,  untuk  wajib  pajak  yang terdaftar  pada  tahun  pajak  yang  sama  dengan Tahun Pajak saat diajukan
c) Ditanda  tangani  oleh  Wajib  Pajak,  dalam  hal permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib
SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 3, Desember 2016, hal. 251-260      Dariansyah S, Penerapan PPh Final Terhadap UMKM....
pajak  harus  dilampiri  dengan  surat  kuasa khusus.
Apabila Wajib Pajak UMKM telah mendapatkan Surat  Keterangan  Bebas  (SKB)  dari  Kantor Pelayanan  Pajak,  maka  bisa  mendapatkan fasilitas pengenaaan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah No  46  Tahun  2013,  yang  mulai  berlaku  1  juli 2013,  tentang  perlakuan  atas  Pajak  Penghasilan bagi  Wajib  Pajak  yang  memperoleh  penghasilan dengan  peredaran  tertentu,  adapun  ukuran perlakuan  dari  peredaran  bruto  tertentu  adalah jumlah  penghasilan  bruto  sampai  dengan  Rp 4.800.000.000  pertahun,  maka  tariff  pajak  yang dikenakan  lebih  rendah  hanya  1  %  perbulan. Pertimbangan  Pemerintah  penerapan  pengenaan pajak  tarif  PPH  Final  1  %  lebih  rendah  di bandingkan  tarif  PPH  umum  lainnya,  didasari atas  rasa  keadilan  yang  ingin  diberikan  kepada Wajib Pajak UMKM yang mempunyai penghasilan  bruto  sampai  Rp  4.8  Milyar pertahun.  Selanjutnya  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ini,  Dari Pihak  Direktorat  Jendral  Pajak  menerapkan konsep  pemungutan  pajak  yang  lebih  mudah, lebih rendah tarif pajaknya serta lebih sederhana, dengan  konsep  sederhana  atas  pengenaan  pajak penghasilan final ini, memiliki keberpihakan rasa keadilan  kepada  pelaku  usaha  UMKM.  Peran UMKM  dirasakan  sangat  penting  bagi  negara Republik Indonesia untuk menggerakan perekonomian  sektor  riil,  dan  pemasukan pendapatan negara dari sektor Pajak khususnya.
Dari  data  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kramat  Jati  Tahun  2016,  jumlah  Wajib  Pajak Badan  untuk  kategori  peredaran  bruto  tertentu 4.804  dengan  pembayaran  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pratama  Karamat  Jati  sebesar  Rp 5.451.044.295,  kemudian  jumlah  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  4.371  Orang  dengan  pembayaran pajaknya Rp 900.294.805. Sedangkan berdasarkan  data  dari  kementerian  Koperasi  dan UKM  pada  tahun  2015  menunjukkan  bahwa mayoritas  pelaku  usaha  di  Indonesia  adalah UMKM.  Diperkirakan  jumlah  UMKM  di  tanah air  sebanyak  56.53  juta  unit  usaha,  dapat memberikan  kontribusi  Produk  Domestik  Bruto
UMKM sebesar Rp 4.869 trilyun, dari data diatas tadi  merupakan  sangat  bagus  untuk  potensi penerimaan  pajak  dari  Direktorat  Jendral  Pajak, khususnya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kramat jati agar menjalankan Program Ekstensifikasi  Pajak,  sangat  bermanfaat  untuk menjaring  Wajib  Pajak  UMKM  baru  sebagai penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Kramat  Jati.  Berbagai  macam  cara  menjalankan program  Ekstensifikasi  Pajak  dalam  menjaring Wajib Pajak UMKM yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati antara lain:
1. Mapping  Survey  terhadap  pelaku  usaha UMKM di wilayah Kecamatan Kramat Jati
2. Melaksanakan sosialisasi Program Tax Amnesti  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  dengan peredaran  usaha  sampai  Rp  4.800.000.000 dikenakan  tarif  tebusan  0.5%  pengungkapan harta  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000 (Sepuluh  milyar),  serta  tarif  2%  jika pengungkapan harta lebih dari Rp
10.000.000.000 ( lebih sepuluh milyar)
3. Menerapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  terhadap  pelaku  usaha  UMKM dengan  mendatangi  di  tempat  usaha  UMKM, di  Mall,  Kantor  Kelurahan  dan  Kantor Kecamatan di wilayah Kramat Jati
4. Mengadakan program jemput bola dari Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati, dengan mendatangani  pelaku  usaha  UMKM  dalam memberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  serta  menerima  laporan  Surat Pemberitahuan  Tahun  (SPT)  Wajib  Pajak UMKM.

## REFERENSI
Laporan  Data  Penerimaan  Pajak  dan  Wajib Pajak,  2015.  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kramat Jati
Laporan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
2015.  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM RI
Laporan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN), 2016. Kementerian Keuangan Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor: 197/PMK.03/2013 tentang pengusaha kecil pajak.
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak yang memiliki peredaran tertentu.
SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 3, Desember 2016, hal. 251-260      Dariansyah S, Penerapan PPh Final Terhadap UMKM....
Soemitro,  Rohmat,  1992.  Dasar  Dasar  Hukum Pajak. Penerbit Eresco. Bandung Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan