## Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia
Herlina Kurniati 1 , Kuryani Saputra 2 , Fristia Berdian Tamza 3 Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung , Indonesia 1 Lembaga Bantuan Hukum, Indonesia 2 Dosen Universitas Lampung, Indonesia 3
* Corresponding email: kuryanisaputra1980@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021                 Published: Desember 2021
Abstract: Indonesia's economy in the banking sector is experiencing ups and downs. There are times when it grows rapidly, and under certain conditions there are a number of banks experiencing problems and eventually being revoked their licenses. Revocation of business license is done as a last step in the efforts to heal the bank if the bank's difficulties interfere with its business continuity or endanger the banking system. It is a mandate from Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998. This paper wants to reveal the understanding, legal basis, liquidation factors to analasis revocation of business license and liquidation of banks in Indonesia. The method used in this study is the normative juridical approach method, in which the research conducted is by examining library research materials, which relate to the title being studied. This study concluded, first, OJK can revoke bpr business license because the condition of a bank endangers the banking system. Like the level of difficulty experienced in conducting business activities, the bank is unable to fulfill its obligations to other banks. Second, the bank has difficulties that jeopardize the continuity of its business and actions to overcome them are not enough to overcome the difficulties faced by the bank . Keywords : OJS, banking , liquidation Abstrak: Perekonomian di Indonesia di sektor perbankan mengalami pasang surut. Ada  kalanya  berkembang  pesat,  dan  pada  kondisi  tertentu  ada  sejumlah  bank mengalami  masalah  dan  akhirnya  dicabut  izinnya.  Pencabutan  izin  usaha  dilakukan sebagai langkah terakhir dalam upaya penyehatan bank apabila kesulitan bank tersebut mengganggu  kelangsungan  usahanya  atau  membahayakan  sistem  perbankan.  Hal tersebut  merupakan  amanat  dari  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998.  Tulisan  ini  ingin mengungkap pengertian, dasar hukum, faktor likuidasi hingga analasis pencabutan izin usaha dan likuidasi bank di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (library research), yang berhubungan dengan  judul  yang  sedang  diteliti.  Penelitian  ini  menyimpulkan,  pertama,  OJK  bisa mencabut  izin  usaha  BPR  karena  keadaan  suatu  bank  membahayakan  sistem perbankan.  Seperti  tingkat  kesulitan  yang  dialami  dalam  melakukan  kegiatan  usaha, bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain. Kedua, bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Kata Kunci: OJS, Perbankan, Likuidasi

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia dalam sektor perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Hal itu dapat
dilihat dari segi jumlah bank, jumlah kantor bank  maupun  jumlah  penghimpunan dan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat,
P- ISSN 1979-1488
E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650
dan hal ini terjadi pada era tahun 1988. 1 Tidak hanya bank konvensional, perbankan syariah  juga  maju  pesat.  Tujuan  dari adanya  BPR  Syariah  itu  sendiri  adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang memberikan pinjaman dengan syarat  bunga  yang  besar.  Tumbuhnya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena  sementara  saja  tetapi  harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia. 2
Namun, Indonesia juga pernah mengalami imbas krisis yang diawali dengan bergejolaknya nilai tukar yang selanjutnya berkembang menjadi  krisis  multi  dimensi  yang  juga melanda sektor keuangan dan perbankan. Pasca tahun  1998, perbankan  mengalami krisis  kepercayaan,  perbankan  menjadi tidak sehat disebabkan oleh jajaran manusia pada sektor perbankan itu sendiri antara lain  para  pemilik  bank  masih  sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya.
Karakteristik dari bank adalah sebagian besar usaha bank dibiayai dengan uang simpanan  masyarakat.  Hanya  sebagian kecil saja usaha bank yang dibiayai dari modal  disetor.  Dengan  sendirinya  modal bank  lebih  kecil  akan  gampang  habis bahkan  menjadi  negatif  ketika  bank mengalami kerugian cukup besar, misalnya karena  begitu  besarnya  kredit  macet, sehingga  dapat  mengakibatkan  bank mengalami  solvabilitas.  Ini  berarti  bank
1 Ali Said Kasim, Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia , (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), h. 32.
2 Sultan Remi Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan
tidak  sanggup  lagi  memenuhi  kewajiban kepada  seluruh  deposan  dan  kreditur. Bila suatu bank tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya  kepada  deposan  maupun kreditur, maka bank tersebut dapat dikatakan sebagai bank gagal (failure bank).
Untuk  mewujudkan  perekonomian nasional serta sistem keuangan yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, dan yang mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Mengingat pentingnya fungsi perbankan di sektor perekonomian, kegiatan  perbankan  perlu  diawasi  oleh Otoritas Pengawasan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  Tentang  Perbankan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang selanjutnya disebut  UU  Perbankan,  pengawasan dan  pembinaan  bank  dilakukan  oleh Bank Indonesia. 3
Bank Indonesia sebagai bank sentral diberikan  kewenangan  untuk  memelihara sistem pembayaran dan mengawasi bank- bank.  Bentuk-bentuk  pembinaan  dan pengawasan yang dilakukan BI terhadap bank dapat bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan,  petunjuk  dan  nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya BI dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank,
Indonesia, (Jakarta  :  Pustaka  Utama  Graffiti, 1999), h. 17
3 Nitya  Yuki  Mahya, Pencabutan  Izin  Usaha dan  Likuidasi  Bank ,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan, LPP Mandala, Vol 4, Januari 2020,
h. 284
baik  secara  individual  maupun  secara keseluruhan.
Namun, hal itu belum berjalan dengan baik  sehingga  menyembabkan  timbulnya berbagai  masalah.  Seperti  pencabutan izin  usaha  hingga  likuidasi  bank  di Indonesia.  Karena  itu  ada  beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dengan judul Analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank di Indonesia Metode  penelitian  merupakan  salah satu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  di dalamnya  membahas  tentang  cara-cara yang  dipergunakan  oleh  peneliti  untuk mengadakan  penelitian  yang  memiliki fungsi  sebagai  acuan  atau  cara  yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang sebuah data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan  metode  yang  mampu mengantarkan  peneliti  mendapat  data yang  valid  dan  otentik.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (library research), yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti.
Adapun  bahan-bahan  pustaka  sebagai data sekunder yang diteliti itu antara lain berupa Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (UU  OJK)  sebagai  bahan hukum primer, buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan  yang  ada  kaitannya  dengan pencabutan  isin  usaha  dan  likuidasi bank  sebagai  bahan  hukum  sekunder, serta Kamus baik Kamus Hukum maupun kamus yang dapat memberikan bantuan dalam  menjelaskan  pengertian-pengertian
yang terdapat dalam literatur dan tulisan lainnya sebagai bahan  hukum  tertier. Bahan-bahan  yang  sudah  terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif. B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 1. Pengertian Likuidasi Bank
Pengertian Likuidasi Bank menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan  hukum  bank.  Likuidasi  bank merupakan  tindakan  penyelesaian seluruh  hak  dan  kewajiban  bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan  proses  penyelesaian  segala hak  dan  kewajiban  dari  suatu  bank yang dicabut izin usahanya.
Setelah  suatu  bank  dicabut  izin usahanya,  dilanjutkan  lagi  dengan proses  pembubaran  badan  hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari  pencabutan  izin  usaha  dan pembubaran  badan  hukum  bank. Likuidasi  adalah  kemampuan  bank untuk memenuhi kewajiban hutang- hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat meme permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.
Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila:
a. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
b. Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat  berharga)  yang  dapat dicairkan  sewaktu-waktu  tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang. 4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah Likuidasi Bank sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  maka  pengertian  dari Likuidasi Bank ini tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran (outbinding) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (verifying)  seluruh  hak  dan  kewajiban bank sebagi akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Jadi, likuidasi bank  menurut  perspektif  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan
4 Hotma  Sautma  Ronny, Hubungan  Bank Dengan  Nasabah  Produk  Tabungan  dan  Deposito  : Suatu  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perlindungan
dimulai  dari  pencabutan  izin  usaha bank oleh Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang- undangn  yang  berlaku,  dan  terakhir dilakukan  penyelesaian  terhadap  seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi.
2. Dasar Hukum Likuidasi Bank
Ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang merupakan dasar hukum yang  dipakai  sebagai  landasan  bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional adalah sebagai berikut :
Pertama, Ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu terdapat dalam : 1.) Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam  hal  suatu  bank  mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
a. pemegang saham menambah modal;
b. pemegang saham mengganti. Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
c. bank  menghapusbukukan  kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
d. bank  melakukan  merger  atau konsolidasi dengan bank lain;
e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia  mengambil  alih  seluruh kewajiban;
Deposan  di  Indonesia, (Bandung  :  Penerbit  Citra Aditya, 2005), h.. 7
f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. bank menjual sebagian atau seluruh harta  dan  atau  kewajiban  bank kepada bank atau pihak lain.   2.) Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan  yang  membahayakan kelangsungan  usahanya,  apabila  : a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau, b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan  Bank  Indonesia  dapat mencabut  izin  usaha  bank  dan memerintahkan direksi bank untuk segera  menyelenggarakan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. 3.) Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan  untuk  mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan  hukum  bank,  penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, Ketentuan likuidasi menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  1999,  tanggal  3  Mei  1999 tentang  Pencabutan  izin  usaha, Pembubaran  dan  Likuidasi  Bank, Berdasarkan Peraturan Pemerintah
tersebut, pencabutan izin usaha bank dilakukan  oleh  Pimpinan  Bank Indonesia apabila : a. Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Pasal 3 ayat  (2)  huruf  b  menyatakan  bahwa apabila  :  a)  tindakan  sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi  kesulitan  yang  dihadapi bank, dan/atau, b) menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia. b. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang  bersifat  sementara  dalam  rangka penyehatan  perbankan  berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam  Peraturan  Pemerintah  ini.  c. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dalam  hal  para  pemegang  saham akan  membubarkan  badan  hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut  hanya  dapat  dilakukan setelah pencabutan  izin  usaha  oleh  Bank Indonesia.
Ketiga, Ketentuan likuidasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei  1999  tentang  Tata  Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran
dan Likuidasi Bank umum dan Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei  1999  tentang  Tata  Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat : a. Pasal 2 dari kedua Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pencabutan izin  usaha  Bank  Umum  atau  Bank Perkreditan  Rakyat  dilakukan  oleh Direksi  Bank  Indonesia  apabila  :  a) Tindakan  penyelamatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/ atau  b)  Menurut  penilaian  Bank Indonesia keadaan suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat membahayakan  sistem  perbankan; atau c) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank Umum atau  Bank  Perkreditan  Rakyat.  b. Pasal 3 dari surat keputusan tersebut di atas menyebutkan bahwa pencabutan izin  usaha  kantor  cabang  dari  bank yang  berkedudukan  di  luar  negeri dilakukan oleh direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bank atau membahayakan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b : a) Terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri; atau b) Izin usaha kantor pusat bank yang  berkedudukan  di  luar  negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Dalam perkembangannya,
sebagai  tindak  lanjut  pengaturan mengenai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa  yang  telah  diamanatkan  dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu tentang perlunya  pembentukan  Lembaga Penjaminan  Simpanan,  pada  tahun 2004  pemerintah  membentuk  suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin  Simpanan.  Dengan  telah dibentuknya  Lembaga  Penjamin  Simpanan tersebut, ketentuan mengenai likuidasi diatur  pula  di  dalam  :  1.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2008  sebagaimana  telah ditetapkan  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2009;  2.  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3  Tahun  2008  sebagaimana  telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009; 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang  Tindak  Lanjut  Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005;
Keempat, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank;
Walaupun  telah  terbentuk  Lembaga Penjamin  Simpanan,  dalam  ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebutkan bahwa proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2004  tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Selain memperhatikan peraturan khusus dalam pencabutan izin usaha, pembubaran dan  likuidasi  bank  dalam  proses tersebut, maka sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perbankan perlu juga memperhatikan peraturan yang bersifat umum seperti: a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagi pembubaran bank yang  berbentuk  hukum  perseroan terbatas; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi; c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah
3. Faktor-faktor  Terjadinya  Likuidasi
Bank
Pada saat suatu perusahaan mengalami resiko  likuidasi  ada  beberapa  sebab yang  melatarbelakanginya,  yaitu:  a. Utang perusahaan yang berada pada
5 Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 126
posisi  extreme  leverage.  Extreme leverage  artinya  utang  perusahaan sudah  berada  dalam  kategori  yang membahayakan perusahaan itu sendiri. b. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing,  mitra  bisnis,  utang  dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasiyang sudah jauh tempo yang secepatnya  dibayar,  dan  berbagai bentuk tagihan lainnya c. Perusahaan telah  melakukan  kebijakan  strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. d. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk  menstabilkan  perusahaan,  yaitu sudah terlalu banyak asset yang dijual sehingga jika asset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. e. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali  lubang  dan  tutup  lubang  pada kewajiban atau menyelesaikan persoalan likuidasi  di  pakai  dari  dana  untuk membayar utang, sehingga pada dana yang  harusnya  dialokasikan  untuk membayar  utang  yang  sudah  jatuh tempo namun dipakai untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan sejenisnya yang  termasuk  kategori  short  term liquidity. 5
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/2/PBI/2013  tentang  Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional terdapat 3  kategori  bank  bermasalah  yaitu
bank yang masuk dalam kategori bank dalam pengawasan normal, bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menyatakan bahwa  “Dalam  hal  bank  dalam pengawasan  normal namun  dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka direksi, dewan komisaris, dan/atau pemegang  saham  pengendali  Bank wajib menyampaikan rencana tindak ( action plan) kepada Bank Indonesia.” Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/2/PBI/2013  tentang  Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai kategori bank dalam pengawasan intensif menyatakan bahwa “Bank dinilai  memiliki  potensi  kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari  8%  (delapan  persen)  namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;  b.  rasio  modal  inti  (tier  1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia;  c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar  dari  5%  (lima  persen)  namun kurang  dari  rasio  yang  ditetapkan untuk  GWM  rupiah  yang  wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan
penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar; d. rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen)  dari  total  kredit;  e.  tingkat kesehatan  Bank  dengan  peringkat komposit  4  (empat)atau  5  (lima);  f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 4 (empat).
Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/2/PBI/2013  tentang  Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank  Umum  Konvensional  yang mengatur  kategori  bank  dalam pengawasan khusus menyatakan bahwa Bank  dinilai  mengalami  kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); b. rasio GWM dalam rupiah kurang  dari  5%  (lima  persen)  dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia: 1.  Bank  mengalami  permasalahan likuiditas  mendasar;  atau  2.  Bank mengalami  perkembangan  yang memburuk  dalam  waktu  singkat. Selain itu dalam Pasal Pasal 17 ayat (1)  Bank  dalam  pengawasan  khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  menetapkan  2  (dua)  alasan hukum  yang  memungkinkan  suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia,  yaitu  apabila  menurut penilaian Bank Indonesia : 1. Keadaan suatu  bank  membahayakan  sistem perbankan,; atau 2. Suatu bank mengalami kesulitan  yang  membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi  kesulitan  yang  dihadapi bank.
Seperti diketahui Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank berdasarkan alasan apabila menurut  penilaian  Bank  Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, sebagaimana kriterianya dijelaskan  dalam  penjelasan  atas  Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan sebagai berikut:
a. Kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan  yang  dialami  dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank  tidak  mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya  kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya (Penjelasan atas  Pasal  37  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
6 Lukman Dendawijaya, Manjemen Perbankan , Edisi Kedua, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h. 142
Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan).
b. Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi  usaha  bank  semakin memburuk,  antara  lain  ditandai dengan  menurunnya  permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan  berdasarkan  prinsip kehati-hatian  (Prudential  banking) dan  asas  perbankan  yang  sehat. (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Selain  itu,  salah  satu  cara  untuk mengukur  kesehatan  suatu  lembaga perbankan adalah dengan mempergunakan metode CAMEL. CAMEL atau Capital Assets Management Earning Liquidity merupakan salah satu metode penilaian kesehatan perbankan. Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan  menghitung  besarnya  masing- masing rasio pada komponen-komponen berikut:  1.  C:  Capital  (Untuk  Rasio Kecukupan  Modal)  2.  A:  Assets (Untuk rasio-rasio kualitas aktiva) 3. M: Management (Untuk menilai kualitas manajemen)  4.  E:  Earning  (Untuk rasio-rasio  rentabilitas  bank)  5.  L: Liquidity  (Untuk  rasio-rasio  likuiditas bank). 6
Dalam  Pasal  29  ayat  (2)  Undag- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan  menyatakan  bahwa  “Bank Indonesia  menetapkan  ketentuan tentang  kesehatan  bank  dengan memperhatikan  aspek  permodalan, kualitas asset, kuaitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.” Penilaian kesehatan ban k dinilai berdasarkan pada peringkatnya, dan setiap peringkat itu menjelaskan posisi setiap  bank.  Termasuk  ketika sebuah  bank  dari  posisi  tidak  sehat menjadi  sehat  menjadi  sehat  maka disini ada acuannya yang harus dipahami.
Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/kep/Dir Tanggal 30 April 1997) Direksi Bank Indonesia di Pasal 6 disebutkan, yaitu : Predikat tingkat kesehatan bank yng sehat  atau  cukup  sehat  atau  kurang sehat akan diturunkan menjadi sehat apabila terdapat : a. Perselisihan intern yang  diperkirakan  akan  menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan; b. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalm kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah  satu  atau  beberapa  kantornya berdiri sendiri; c. “window dressing” dalam pembukuan dan atau laporan
7 Sentosa  Sembiring,  Hukum  Perbankan, edisi Revisi, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h. 323
8 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi  dan Kepailitan , (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 137
9 Pasal  37  ayat  (2)  Undang-undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
bank  yang  secara  materiil  dapat berpengaruh terhadap kadaan keuangan bank  sehingga  mengakibatkan  penilaian yang keliru terhadap bank; d. Praktik “bank dalam bank” atau melak ukan usaha bank di luar pembukuan bank e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian  sementara  atau  pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau  f.  Praktik  perbankan  lain  yang dapat  membayangkan  kelangsungan usaha  bank  dan/atau  menurunkan kesehatan bank.

## C.  Analisis  Pencabutan  Izin  Usaha
Dan Likuidasi Bank Di Indonesia Undang-Undang  Perbankan  dan Undang-Undang  Bank  Indonesia mengamanatkan agar sistem perbankan dapat  berperan  secara  maksimal  dalam perekonomian  nasional.  Maka,  arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar  hanya  bank  yang  sehat  saja  yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional. 7 Sedangkan bank yang men galami ‘kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya’ dan tidak dapat diselamatkan  lagi,  dan/atau  ‘keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan’,  maka  bank  tersebut  harus keluar dari sistem perbankan (exit policy). 8
Saat erjadi kondisi yang demikian itu, Bank Indonesia, secara atributif, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. 9
undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun  1999 tentang Bank  Indonesia. Lihat juga  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan.
Namun  demikian,  dalam  praktiknya, pencabutan  izin  usaha  bank  adalah pilihan  keputusan  yang  terakhir.  Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengamanatkan  agar  Bank  Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan  bank  yang  mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus “exit” dari sistem p erbankan. Apabila tindakan penyelamatan yang telah  diupayakan  belum  cukup  untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan system perbankan, maka barulah suatu bank harus keluar dari system perbankan. Bahkan, pada masa masih eksisnya Badan Penyehatan  Perbankan  Nasioal  (BPPN), masih  ada  proses  penyehatan  system perbankan  melalui  tahap  Bank  Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang hasilnya adalah bank hasil merger dan bank yang direkomendasikan untuk  dicabut  izin  usahanya.  Adanya Lembaga  Penjamin  Simpanan,  apabila tindakan  penyehatan  yang  ditempuh Bank Indonesia atas dasar Pasal 37 ayat (1)  Undang-undang  Perbakan  tidak berhasil, maka Lembaga Penjamin Simpanan masih  dimungkinkan  untuk  melakukan tindakan  penyelamatan  terhadap  bank dimaksud.  Lembaga  Penjamin  Simpanan ini  juga  dimaksudkan  untuk  menjamin simpanan uang para nasabah di bank.
Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, maka tamalah sudah riwayat bank tersebut. Secara yuridis, bank tersebut tidak dimungkinkan untuk hidup kembali.  Sebagai  tindak  lanjutnya,  Undang- undang  Perbankan  memerintahkan  untuk
dilakukan  proses  likuidasi  bank  dan memerintahkan  direksi  bank  untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang  Saham  guna  membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Oleh karena itu penting untuk membedakan antara kewenangan Bank Indonesia  untuk  mencabut  izin  usaha bank (exit policy) dalam rangka melaksanakan otoritasnya  selaku  pemegang  power  to license karena bank tidak dapat memenuhi standar  minimal  prudential  rules,  dengan proses likuidasi yang diperintahkan oleh Undang-undang Perbankan untuk keperluan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dari dicabutnya izin usaha  dan  pembubaran  badan  hukum bank.
Patut ditegaskan bahwa kewenangan mencabut  izin  usaha  adalah  kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-undang Bank  Indonesia  jo.  Undang-undang Perbankan kepada Bank Indonesia yang merupakan  kewenangan  diskresioner karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan  prudential  standards  yang ditetapkan,  sedangkan  likuidasi  adalah cara  atau  proses  yang  diperintahkan Undang-undang  Perbankan  untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Jadi, pencabutan izin usaha bank merupakan exercise atas kewenangan hukum publik yang  diberikan  undang-undang  kepada Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Adapun  likuidasi  dipilih  oleh  pembentuk Undang-undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk menjual asset,  menagih  piutang  dan  membayar utang,  dengan  tujuan  agar  nasabah
penyimpan dana pada bank terlindungi haknya.
Saat ini, tugas dan fungsi Bank Indonesia terutama  untuk  mengatur,  mengawasi dan termasuk mencabut izin usaha bank, telah dialihkan kepada OJK melalui UU OJK  ini.  Berkaitan  pada  Pasal  57  UU No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  juga  ditentukan  bahwa sejak undang-undang Otoritas Jasa Keuangan diundangkan, sampai dengan ditetapkannya anggota  Dewan  Komisioner  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (1), Kementerian  Keuangan  dibantu  oleh Bank  Indonesia  menyiapkan  hal  lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.  Dengan  demkian  bila  melihat aturan pada Pasal 57 UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, berarti saat ini telah terjadi peralihan  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan  di  sektor  jasa  keuangan  dari Bank Indonesia kepada OJK.
D. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  baha terjadinya likuidasi bank karena manajemen tidak memenuhi standar yang diberikan oleh Bank Indonesia. Saat ini kewenangannya telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK untuk mencabut izin usaha BPR  karena keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan. Kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-
kewajibannya  kepada  bank  lain,  sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya. Kedua, bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan  usahanya  dan  tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk  dalam kriteria bahwa  “suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” adalah apabila berdasarkan  penilaian  dari  BI,  kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain  ditandai  dengan  menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak  dilakukan  berdasarkan  prinsip kehati-hatian  (Prudential  banking)  dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan likuidasi  bank  dilakukan  oleh  Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Dengan terbentuknya  Tim  Likuidasi,  tanggung jawab  dan  kepengurusan  bank  dalam likuidasi  dilakukan  oleh  Tim  Likuidasi dan wajib diselesaikan dalam jangka dua tahun.
E. Daftar Pustaka Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi dan Kepailitan , Jakarta : Sinar Grafika, 2014 Ali  Said  Kasim, Penerapan  Sistem  Know Your Customer Principle Di Indonesia , Jakarta  :  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis, 2003 Hotma  Sautma  Ronny, Hubungan  Bank Dengan Nasabah Produk Tabungan dan Deposito : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap  Perlindungan  Deposan  di Indonesia, Bandung  :  Penerbit Citra Aditya, 2005 Irham  Fahmi, Pengantar  Perbankan  Teori dan Aplikasi, Bandung : Alfabeta, 2014
Lukman Dendawijaya, Manjemen Perbankan , Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009 Nitya Yuki Mahya, Pencabutan Izin Usaha dan  Likuidasi  Bank ,  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Pendidikan,  LPP Mandala, Vol 4, Januari 2020 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perbankan , edisi  Revisi,  Bandung:  Mandar Maju, 2012 Sultan  Remi  Syahdeni, Perbankan  Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan  Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999