Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 12 – 27
(Received:03-03-2020; Revised:02-04-2020; Accepted:03-04-2020)
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 32 – 39
email: jmd@unj.ac.id

## Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal
Sri Rahayu Pudjiastuti a, 1*
a Pasca Sarjana STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia 1 yayu.pudjiastuti@gmail.com *Korespondensi penulis
Informasi artikel

## ABSTRAK
Diterima:
28-03-2020 Disetujui: 10-04-2020

## Kata kunci:
Internalisasi
Nilai-nilai Pancasila Paham Radikal Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  memberi  kontribusi  pemikiran, gagasan  dan  strategi  dan  upaya  dalam  melakukan  internalisasi  nilai-nilai Pancasila  untuk  mencegah  perkembangan  paham  radikal.  Penulisan  ini menggunakan  metode  deskriptif  yang  dilihat  secara  komprehensif  integral.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa;  kondisi  internalisasi  nilai-nilai Pancasila  saat  ini  adalah;  lemahnya  sistem  pendidikan,  resistensi  terhadap ideologi  Pancasila,  kurangnya  keteladanan  pemimpin,  dan  meningkatnya pengaruh  negatif  dari  nilai-nilai    yang  tidak  sesuai  dengan  Pancasila. Internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dilakukan  dengan  cara;  penguatan  sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin  nasional,  peningkatan  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  pada kehidupan  sehari-hari  untuk  meningkatkan  daya  tangkal  akan  pengaruh negatif  melalui  pendidikan,  sosialisasi  dan  kerjasama.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dapat  meningkatkan kewaspadaan  masyarakat  dalam  menangkal  penyebaran  paham-paham radikal.

## ABSTRACT
Keywords: Internalisation Pancasila Values Radical Understanding Pancasila  Values  Internalisation  to  Prevent  Radical  Ideology. This descriptive  research  aims  to  contribute  thoughts,  ideas  and  strategies  and efforts to internalize the values of Pancasila to prevent the development of radical understanding. This writing uses a descriptive method that is seen as a comprehensive integral. The results showed that the current conditions of internalizing Pancasila values were; weak education system, resistance to the ideology of Pancasila, lack of exemplary leaders, and the increasing negative influence  of  external values  that  are  not  in  accordance  with  Pancasila.  The internalization  of  Pancasila  values  is  done  by;  strengthening  the  education system,  enhancing  national  identity  and  character,  increasing  the commitment  of  national  leaders,  increasing  understanding  of  Pancasila values in daily life to increase the deterrence of negative influences through education,  outreach  and  cooperation.  This  study  concludes  that  the internalization of the values of Pancasila can increase community awareness in counteracting the spread of radical ideas.
Copyright © 2020 (Sri Rahayu Pudjiastuti). All Rights Reserved
How to Cite: Pudjiastuti, S. R. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19(2), 32-39. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14788
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International  License .  Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 32 – 39

## Pendahuluan
Persebaran  paham  radikal  dan  intoleran memang  sudah  marak  terjadi  di  mana-mana, termasuk  di  Indonesia,  hal  ini  dapat membahayakan, karenanya harus segera mengambil  langkah  untuk  dapat  menangkalnya. Menurut  lembaga  kajian  Leimena  Institute, bahwa  paham  radikal  sudah  masuk  ke  sekolah- sekolah dan mempengaruhi siswa-siswa (BBC.com,  2017).  Tidak  terinternalisasinya pendidikan  Pancasila,  berdampak  buruk  pada pemahaman  guru  dan  siswa  mengenai bagaimana  hidup  dalam  masyarakat    yang multikultural.  Kurikulum  pendidikan  Pancasila dan  kewarganegaraan  sangat  minim  dalam mengkaji    multikulturalisme.  Hal  ini  karena materi  Pancasila  tidak  diinternalisasikan  dalam kehidupan  di  sekolah,  di  rumah  maupun  di masyarakat  (Napitupulu,  2017).  Ancaman terhadap ideologi kebangsaan semakin nyata, hal ini diiringi dengan menguatnya kelompok radikal dan garis keras yang mulai menyebarkan paham- paham radikal untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia  di  mana  bertujuan  untuk  mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Apalagi terdapat  partai  politik  yang  merangkul  dan bekerjasama  dengan  kelompok-kelompok  garis keras tersebut (Suparman, 2017).
Menurut kepala BNPT, penyebaran paham radikal  dan  intoleran  sudah  terjadi  secara sistematis.  Paham  ini  diajarkan  kepada  anak- anak  dilembaga  pendidikan  dasar  hingga perguruan  tinggi  (Suparman,  2017).  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  internalisasi  nilai- nilai  Pancasila    kepada  sekelompok  masyarakat dan  generasi  muda  (Sumardjoko,  2017).  Banyak generasi  muda  kita  yang  mengabaikan  isi Pancasila  baik  secara  harfiah  maupun  maknawi. Fenomena  lain  yang  menunjukkan  telah bergesernya atau melemahnya ideologi Pancasila adalah dengan melihat dari banyaknya Peraturan Daerah  (Perda)  yang  telah  direvisi  oleh Kementrian  Dalam  Negeri  karena  Perda  ini tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila (Detik, 2015).
Banyak  produk  hukum  dan  tindakan penegakkan  hukum  yang  kurang  mencerminkan nilai-nilai  Pancasila,  yang  tersirat  dengan  belum dirasakannya  keadilan  serta  rendahnya  nilai moral  dan  akhlak  di  masyarakat.  Selain  itu, kasus-kasus  korupsi  yang  banyak  menjerat  para penyelenggara  negara  menjadi  suatu  contoh buruk  yang  dipertontonkan  kepada  masyarakat sehingga  dapat  melunturkan  rasa  cinta  dan
nasionalisme  masyarakat  kepada  NKRI.  Dari fenomena-fenomena  berkembangnya  paham radikal  yang  terjadi  di  ranah  publik, menunjukkan akan semakin lemahnya internalisasi  dari  nilai-nilai  Pancasila  di  dalam masyarakat  maupun  penyelenggara  negara, khususnya pada nilai-nilai praksis Pancasila yang ditunjukkan  dengan  semakin  memudarnya toleransi  sosial  dan  seringnya  terjadi  konflik horizontal yang berdimensi keagamaan.
Dengan  melihat  fenomena  dan  fakta  yang telah  diuraikan,  maka  formulasi  pokok  masalah adalah  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  belum terselenggara  dengan  baik  sehingga  tidak  dapat menangkal  penyebaran  paham  radikal  secara optimal.  Untuk  itu  perlu  dirumuskan  konsepsi untuk  lebih  mengoptimalkan  upaya  internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Menurut  Kalidjernih  (2010)  internalisasi adalah  penanaman  perilaku,  sikap  dan  nilai seseorang  yang  didapatnya  dalam  proses pembinaan,  belajar  dan  bimbingan,  di  mana siswa yang belajar dapat diterima sebagai bagian, yang  mengikat  diri  mereka  dalam  nilai  dan norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat Humannira, 2016). John  Finley  Scott  (1971)  menyatakan bahwa internalisasi melibatkan suatu ide, konsep dan  tindakan  yang  mengalir  dalam  pikiran  kita dengan  mengalami pergerakan  dari luar  menuju pikiran sebagai suatu  kepribadian. Struktur dan kejadian  dalam  masyarakat  lazim  membentuk pribadi  yang  dalam  dari  seseorang  sehingga terjadi  internalisasi  (Humannira,  2016).  Hal  ini berarti,  internalisasi  adalah  proses  yang dilakukan  berkali-kali  di dalam  meniru  tindakan seseorang,  hingga  akhirnya  keadaan  ini  menjadi suatu  pola  yang  mantap  dan  norma  yang mengatur tindakannya dibudayakan, hingga nilai tersebut  diyakini  menjadi  pandangan  dan tindakan  moral seseorang.  Untuk  meningkatkan pemahaman  dan  implementasi  nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, harus diiringi dengan upaya  dari  luar  masyarakat  yang  dalam  hal  ini adalah pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan, keteladanan serta contoh perilaku
yang mendukung
dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah terinternalisasi dalam diri masyarakat. Dalam  teori  habitus  dijelaskan  bahwa, habitus  adalah  disposisi  yang  menjadi  dasar kepribadian  seseorang.  Wujud  disposisi  bisa berupa sikap, kecenderungan dalam
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.19, NO.2, April  2020
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKAL Sri Rahayu Pudjiastuti Hal. 32-39
mempersepsi, merasakan, bertindak dan berpikir yang dibatinkan individu berkat kondisi obyektif keberadaan  seseorang.  Konsep  habitus  dalam revolusi  mental  bisa  dilaksanakan  bila masyarakat  dengan  kehendak  kuat  dan kebebasannya berjuang keluar dari determinisme mindset  lama;  mentalitas  menerabas,  kebiasaan korupsi, dan lemahnya etos kerja.
Teori  Giddens  (1989)  menjelaskan  bahwa dialektika  hubungan  antara  agent  dan  struktur sosial merupakan habitus yang akan menerjemahkan arah orientasi sosial. Seperti hal nya  perubahan  habitus  butuh  modalitas  dan sistem,  demikian  pula  perubahan  struktural menurut Giddens juga membutuhkan perubahan modalitas (kerangka penafsiran, fasilitas, norma). Dalam struktur sosial, terkandung aturan-aturan dan  sumber  daya  atau  seperangkat  relasi transformatif,  tindakan  kolektif  diorganisir sebagai bagian dari sistem sosial.
Penanaman nilai-nilai bila mau efektif harus memperhitungkan  tiga  prinsip  terbentuknya karakter;  pertama,  karakter  dibentuk  oleh  apa yang kita lakukan, bukan oleh yang kita katakan, ketahui  atau  yakini;  kedua,  setiap  pilihan  atau keputusan  membantu  mengarahkan  akan menjadi  orang  semacam  apa;  ketiga,  karakter mengandaikan keberanian bertindak tepat, meski menyadari  penuh  resiko.  Tiga  prinsip  itu merupakan cara bagaimana mekanisme pembentukan  habitus  dipancing  untuk  bekerja. Hanya  saja  dalam  pembentukan  habitus  selalu dikaitkan  dengan  kelas  sosial  atau  lingkungan budaya/tradisi  tertentu.  Dalam  konteks  ini, habitus  tidak  bisa  direduksi  menjadi  hasil  dari teori behaviorisme .  Maka  salah  satu  pilar pembentukan  karakter  adalah displaying  character, yaitu perwujudan karakter dalam praktek proses belajar-mengajar  yang  melibatkan  semua pemangku  kepentingan,  baik  secara  individual (pendidikan,  pejabat  struktural,  karyawan, mahasiswa, orang tua), maupun praktek lembaga ( core values , kode etik dan peraturan-peraturan).

## Metode
Dalam  penulisan  ini menggunakan  metode konseptual analisis yang didukung data sekunder dan studi literatur. Pendekatan untuk menganalisis  data  berdasarkan  perspektif kepentingan  nasional,  integratif  serta  analisisnya adalah  multidisiplin  sesuai  dengan  kerangka teoritis  yang  digunakan.  Bahan-bahan  yang dikumpulkan  dengan  metode  tersebut  dilihat
secara komprehensif integral tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perkembangan  paham  radikal.  (Pudjiastuti; 2019).

## Hasil dan pembahasan
a)  Penghambat  internalisasi  nilai-nilai Pancasila.
Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila;  (1)  lemahnya  sistem  pendidikan; temuan  dalam  penelitian  yang  dilakukan MAARIF  Institut  dalam  beberapa  hal  bersifat menguatkan  beberapa  penelitian  terdahulu mengenai  adanya  benih-benih  radikalisme  yang menyasar  anak  muda,  utamanya  pelajar  SMA. Demikian  juga  dengan  SETARA  Institut  yang pada  Juni  2008  melakukan  survei  mengenai pandangan  generasi  muda  terhadap  persoalan kebangsaan,  pluralitas  dan  kepemimpinan nasional  (Setara  Institut;  2008).  Yang  mana dalam  survey  tersebut,  gejala  fundamentalisasi agama  pada  generasi  muda  diukur  melalui persetujuan  pada  hadirnya  peraturan  daerah berbasis agama, setidaknya 56,1%
menyetujuinya.  Sementara  36,2%  menyatakan tidak.
Survei  Lembaga  Kajian  Islam  dan Perdamaian  (LaKIP),  dibawah  pimpinan Bambang  Pranowo  pada  Oktober  2010  hingga Januari  2011,  menjelaskan    50%  siswa  setuju tindakan radikal. Jumlah yang menyatakan setuju dengan  kekerasan  untuk  solidaritas  agama 52,3% siswa dan 14,2%  membenarkan serangan bom  (http://www.bbc.com;  3  Oktober  2017). Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  semua  pihak, terutama yang meyakini bahwa fundamentalisasi keagamaan adalah simtom awal bagi pandangan keagamaan  yang  dalam  taraf  tertentu  menjadi pembenar  bagi  tindakan  intoleran  dengan menggunakan  argumen  keagamaan  serta melanggar  terhadap  kebebasan  beragama  yang terkandung dalam nilai-nilai religiusitas pada sila pertama Pancasila.
Sikap  anti  nasionalisme  juga  pernah ditemukan  di  Kabupaten  Karanganyar  Jawa Tengah  ada  sekolah  dan  aparat  sipil  negara menyatakan  tidak  mau  hormat  pada  sang  saka merah  putih  dan  lagu    Indonesia  Raya.  Salah seorang  murid  SMP  mengaku  tidak  tahu    lagu Indonesia  Raya,  tidak  hapal    Pancasila,    karena tak  pernah  diajarkan  oleh  guru  di  sekolahnya (Satriawan,  2011).  Temuan  berbagai  lembaga riset  ini  telah  menyadarkan  kita  bahwa  krisis

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 32 – 39
kebhinekaan yang termanifestasi melalui menguatnya  fundamentalisasi  di  kalangan  anak muda  semakin  memprihatinkan  (Muhammad  & Pribadi,  2013).  Kondisi  seperti  ini  tidak  bisa dibiarkan  begitu  saja  ketika  bangsa  dan  negara ini  menaruh  harapan  yang  tinggi  dari  generasi muda  dalam  kaitan  dengan  nasionalisme  ke Indonesiaan sebagai negara bangsa.
(2)  Resistensi  terhadap  ideologi  Pancasila;
Berbagai fenomena saat ini menunjukkan betapa nilai-nilai  Pancasila  mengalami  erosi  dan degradasi.  Bahkan  ketua  fraksi  PKB  di  MPR Lukman  Edy  menyatakan,  ada  sekitar  50  juta rakyat  Indonesia  anti  Pancasila.  Beliau mengatakan  “paling  tidak  sekitar  50  juta  rakyat Indonesia  anti-Pancasila.  Angka  ini  tentu mengejutkan  tapi  ini  memang  hasil  dari  survei secara acak dari berbagai institusi” (Fajar, 2011). Hasil survei BPS menyebutkan 27% rakyat Indonesia    tidak  perlu  Pancasila.  Bahkan penelitian  seorang  Profesor  UIN  menyatakan 28%  setuju   radikalisasi,  dan    lembaga  kajian  di Jakarta  menyebutkan  10%  pemuda  Indonesia menginginkan  syariat  Islam  menjadi  dasar negara.  Angka  sebesar  ini  seharusnya  dijadikan peringatan  buat  Indonesia,  dan  sekaligus seharusnya  menjadi  perhatian  khusus  dari pemerintah  (Fajar,  2011).  Tidak  dapat  di pungkiri  kalau  saat  ini  timbul  pendiskriditan Pancasila, bahkan orang beranggapan  tidak ada manfaatnya    membicarakannya,  sebab  khawatir akan  dianggap  ingin    menghidupkan  kembali Orde  Baru.  Dari  fenomena  bidang  politik, pimpinan  politik  masih  terlihat  mementingkan kompetisi  mengenai  jabatan  dan  kekuasaan sehingga  tidak  jarang  yang  menghalalkan  segala cara  untuk  menang,  tidak  lagi  menegakkan demokrasi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.
Resistensi generasi muda terhadap Ideologi Pancasila  dapat  dilihat  dari  penurunan internalisasi  nilai-nilai  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  nilai-nilai  tersebut  bagi  beberapa komponen  bangsa/generasi  muda  dianggap tidak  populer  dibandingkan  nilai-nilai  luar  yang mereka  anggap  cocok  untuk  dijadikan  nilai tertentu  pada  diri  mereka.  Bahkan  pada beberapa  hal,  nilai-nilai  Pancasila  dianggap sebagai  nilai  yang  identik  dengan  Orde  Baru sehingga setiap hal yang berbunyi Pancasila akan dianggap sebagai bangkitnya Orde Baru. Saat ini pada  kenyataannya  penanaman  nilai-nilai Pancasila hanya sebatas pada diajarkan/tidak ada
dalam kurikulum pendidikan, namun tidak pada tataran dihayati apalagi diimplementasikan.
(3)  Kurangnya  keteladanan  pemimpin; Pemimpin belum dapat bersikap seperti pamong dalam  memberikan  asah,  asih,  asuh  kepada rakyat  yang  dipimpinnya,  dan  kemampuan seperti itu  hanya  bisa  dicapai apabila  pemimpin benar-benar mehami dan mengimplementasikan hakikat  nilai-nilai  luhur  Pancasila  dan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Korupsi  yang  terus mendera para elite politik dan penyelenggara dan penyelenggara  negara,  berkontribusi  dalam menciptakan  kemiskinan,  pengangguran  dan ketidak  adilan  sosial  yang  menjadikan  semakin suburnya  lahan  radikalisme  internasional berkembang.  Radikalisme  juga  terpicu    dengan adanya  pandangan  perlakuan  tidak  adil  baik secara  prosedural  maupun    distributif  yang dilakukan  oleh  negara  barat  dibawah  pimpinan Amerika  Serikat  dengan  lembaga  ekonomi  dan politik  nya  yaitu;  IMF,  World  Bank,  dan  WTP. Dari  sisi  ketidakadilan  internasional  PBB  tidak adil  karena  lebih  memihak  negara-negara dibelahan  bumi  bagian  utara  yang  menerapkan standar  ganda  dalam  hubungan  mereka  dengan Israel  dan  sangat  berbeda    perlakuan  mereka terhadap  negara-negara  yang  berpenduduk mayoritas beragama Islam (Ancok, 2015).
(4) Pengaruh negatif meningkat; Globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi  dikarenakan  adanya  pertukaran  cara pandang,  pemikiran,  serta  aspek  budaya terhadap  dunia.    Globalisasi  dapat  dilakukan dengan  melewati  batas-batas  negara  sehingga globalisasi  memiliki  dampak  negatif  bangsa  dan negara  karena  banyak  masyarakat  Indonesia sudah  melupakan  Pancasila,  bahkan  menyebut lima  sila  dalam  Pancasila  sudah  tidak  bisa, apalagi  mengimplementasikan  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalamnya  (http://halra.com;  10 Agustus  2017).  Pada  perkembangan  era teknologi saat ini, berbagai benturan, pergeseran, menggoyah  nilai-nilai  budaya  bangsa  berdasar Pancasila  selalu  terjadi.  Pengaruh-pengaruh negatif  tersebut  banyak  datang  melalui  media internet.
Dari  sisi  pengguna,  angka  mengejutkan terlihat  dari  hasil  survei  Asosiasi  Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  dan  Lembaga Polling  Indonesia  (LPI)  yang  mengungkapkan bahwa  angka  pengguna  internet  Indonesia  pada tahun  2016  telah  mencapai  angka  132,7  juta pengguna  atau  setara  51,7%  dari  populasi penduduk  sebesar  256,2  juta  jiwa.  Angka
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.19, NO.2, April  2020
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKAL Sri Rahayu Pudjiastuti Hal. 32-39
tersebut  melonjak  dari  tahun  2014  yang jumlahnya hanya 88,1 juta, angka ini masih akan terus  bertambah  mengingat  ketersediaan perangkat,  fasilitas,  serta  sarana  prasarana penunjang  internet  yang  masih  terus  menerus berkembang. Dari hasil lembaga riset internasional  “ We  Are  Social ”  menyebutkan bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  satu dunia  dengan  pertumbuhan  51%  dikategori Growth  In  Internet  User melampaui  Amerika, China serta negara lain di dunia (http://wearesocial.com; 2 Oktober 2017). Angka  penyalahgunaan  internet  masih  saja terjadi.  Maraknya  berbagai  kasus  penipuan, pornografi dan pelecehan seksual, meningkatnya judi online  dan  transaksi  narkoba  melalui sosial media  serta  kasus  kampanye  hitam  melalui internet  juga  turut  menambah  daftar  dampak buruk  internet  yang  mengundang  perhatian banyak  pihak.  Pencurian  akun  sosial  media, rekening  bakn  online  dan  virtual  money  juga sedang marak, selain itu kasus kejahatan didunia maya  bahkan  telah  sampai  pada  pengrusakan dan  pencurian  portal  atau  situs  penting  milik pemerintah.  Munculnya cyberbullying melalui jejaring  sosial  yang  beredar  dikalangan  remaja dan anak-anak usia di bawah umur termasuk hal penting  mengerikan  sebab  dapat  mengganggu perkembangan  psikologi  dan  kepribadian  yang bersangkutan.  Dari  aspek  sosial  dan  moral, dampak  negatif  yang  paling  mungkin  akan terjadi  adalah  menurunnya  kedalaman  sosial, tergerusnya  rasa  kebersamaan  dan  gotong royong  atau  nilai  kesetaraan  pada  sila  ketiga Pancasila.  Sifat-sifat  masyarakat  saat  ini cenderung  individualis  dan  dorongan  untuk selalu ingin mendapatkan pujian orang lain dapat mengancam  para  pengguna  internet  mayoritas adalah remaja, generasi penerus bangsa.
b) Implementasi internalisasi Pancasila
Dalam tulisan ini, penulis memotret kondisi yang  terjadi  saat  ini  menggunakan  nilai-nilai keyakinan intrinsik yang menjadi panduan dasar. Nilai-nilai  keyakinan  intrinsik  ini  merupakan sebuah national living road map yang mengantarkan bangsa  Indonesia  menjadi  sebuah  bangsa Pancasila,  karena  nilai-nilai  keyakinan  intrinsik tersebut  menjadi  jiwa  dan  nafas  kehidupan  dari kelima  sila  yang  ada  dalam  Pancasila.  Nilai-nilai keyakinan  intrinsik  ini  adalah  nilai  religiusitas, nilai  kekeluargaan,  nilai  keselarasan,  nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Lemhanas, 2015). Jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan  kemerdekaannya,  kelima
nilai  keyakinan  intrinsik  ini  sudah  menjadi pandangan  dasar  kehidupan  bermasyarakat Indonesia  sehari-hari,  sekaligus  menjadi  sebuah keyakinan dasar indeologis yang membedakannya dengan ideologi bangsa-bangsa lain  di  dunia.  Kelima  nilai  dasar  tersebut  juga merupakan nilai-nilai keagungan dari keberadaan masyarakat  negara  bangsa  Indonesia  dalam setiap aspek kehidupan sosial yang mengantarkan
terwujudnya masyarakat
Indonesia  yang  adil  dan  makmur  berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
c)  Nilai-nilai  internalisasi  Pancasila  yang mampu menangkal paham radikalisme
Nilai-nilai internalisasi Pancasila yang diharapkan mampu  menangkal  paham  radikalisme;  (1) menguatnya  sistem  pendidikan,  pendidikan merupakan  salah  satu  komponen  saja  dari berbagai  komponen  bangsa.  Pendidikan  agama secara  khusus,  menjadi  bagian  dari  pendidikan nasional  yang  diamanatkan  dalam  UU  No.20 tahun  2003,  dan  karenanya  di akui oleh  negara, seperti  disebutkan:  jenis  pendidikan  mencakup pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi, vokasi,  keagamaan,  dan  khusus.  Pendidikan agama  dirumuskan  dalam  PP  No.  55  tahun 2007.  Pendidikan  memberi  pengetahuan  dan membentuk sikap, kepribadian, serta ketrampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan ajaran  agamanya,  yang  diterapkan    melalui  mata pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis pendidikan. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis dan penting  dalam  melestarikan,  meningkatkan,  dan mentransformasikan  nilai-nilai  ideologi  dan nasionalisme  negara  kepada  generasi  muda (Bunyamin,2008).
Model internalisasi
pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya  di  sekolah  dengan menggunakan  berbagai  model  yang  berbeda dalam  setiap  pembelajaran  seperti  model ceramah,  diskusi,  pemecahan  masalah,  jigsaw, audio  visual,  studi  kasus  dan  permainan peran.(Wiratomo, Wahono, & Kristiono, 2017) (2) Penerimaan terhadap ideologi pancasila; temuan  dalam  pemetaan  yang  dilakukan MAARIF  Institut  dalam  beberapa  hal  bersifat menguatkan  beberapa  penelitian  terdahulu mengenai  adanya  benih-benih  radikalisme  yang menyasar  anak  muda,  utamanya  pelajar  SMA. Sekedar  menyebut  pada  tahun  2008,  Farha Ciciek  melakukan  penelitian  dalam  konteks serupa. Demikian juga dengan SETARA Institut

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 32 – 39
yang pada Juni 2008 melakukan survei mengenai pandangan  generasi  muda  terhadap  persoalan kebangsaan,  pluralitas  dan  dan  kepemimpinan nasional yang mana dalam survey tersebut, gejala fundamentalisasi  agama  pada  generasi  muda diukur  melalui  persetujuan  pada  hadirnya peraturan  daerah  berbasis  agama,  setidaknya 56,1% menyetujuinya. Sementara 36,2% menyatakan tidak.
Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  semua pihak terutama yang meyakini bahwa fundamentalisasi keagamaan adalah simtom awal bagi  pandangan  keagamaan  yang  dalam  taraf tertentu  menjadi  pembenar  bagi  tindakan intoleran  dengan  menggunakan  argumen keagamaan.  Lebih  lanjut  fakta  ini  cukup mencengangkan  manakala  ditilik  dengan kacamata  konstitusi  republik  ini.  Peraturan berbasis  agama  adalah  kontradiksi  yang  nyata. Seperti dikutip dalam laporan SETARA Institut berikut;  persetujuan  kaum  muda  atas  perda- perda  syariah  adalah  bentuk  kontradiksi demokrasi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila dan  UUD  1945.  Jika  Pancasila  dan  UUD  1945 diyakini  menjadi  dasar  terbaik  penyelenggaraan negara,  kontradiksi-kontradiksi  semacam  ini,  di mana  terdapat  kehendak  melakukan  totalisasi kebenaran  di  dalam  wadah  yang  tunggal  atas nama  agama,  seharusnya  tidak  muncul,  karena Pancasila  telah  secara  akomodatif  mengakui keberagaman  Indonesia.  Fakta  sosio-historis kebangsaan  Indonesia  adalah  plural.  Temuan- temuan  berbagai  lembaga  riset  ini  telah menyadarkan  kita  bahwa  krisis  kebhinekaan yang termanifestasi melalui menguatnya fundamentalisasi  di  kalangan  anak  muda semakin  memprihatinkan  (Muhammad  & Pribadi,  2013).  Kondisi  seperti  ini  tidak  bisa dibiarkan  begitu  saja  ketika  bangsa  dan  negara ini  menaruh  harapan  yang  tinggi  dari  generasi muda  dalam  kaitan  dengan  nasionalisme  ke Indonesiaan sebagai negara bangsa.
Globalisasi telah membawa perubahan bagi bangsa  dan  negara  (Rosenau,  1990),  yaitu perubahan  negara  yang  terpusat  pada  negara kebangsaan, kepada dunia yang  majemuk (Hall, 1990).  Begitu  juga  yang  dikatakan  Kenichi Ohmae  (1995)    globalisasi  dapat  membawa kehancuran bagi negara dan bangsa. Presiden RI ke  IV  Susilo  Bambang  Yudoyono  mengatakan bahwa  diperkampungan  global  tetap  diperlukan kehadiran  rumah  tangga  negara  kebangsaan. Begitu juga peringatan Bung Karno menyangkut nasionalisme Indonesia  yang harus hidup dalam
taman  sarinya  internasionalisme,  sebaliknya  hal tersebut tidak  akan  bisa    hidup  subur  apabila tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Oleh karena  itu,  generasi  muda  sebagai  tulang punggung  bangsa  harus  peduli  dengan nasionalisme ke Indonesiaan.
(3) Keteladanan dari pemimpin; keteladanan  merupakan  salah  satu  modal  dasar bagi  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dengan keteladanan  yang  dimiliki  para  pemimpin menjadi  sarana  untuk  melakukan  perubahan yang  lebih  baik.  Yang  menjadi  modal  pokok bangsa  ini,  tidak  saja  ekonomi  dan  politik,  tapi keteladanan  para  tokoh  bangsa  ini.    Dengan keteladanan,  dapat  dilakukan  perubahan  secara cepat  dengan  tidak  menimbulkan  dampak. Keteladanan  menjadi  dasar  adanya    perubahan. Keteladanan  menjadi  panglima  utama,  karena nya  pemerintah  haris  dapat  menjadi  teladan. Keteladanan  pemerintah  terlihat  dari  berbagai hal,  yaitu  dari  perilaku  hidup  sederhana. Aparatur negara dapat memiliki sikap sederhana dan tidak memamerkan kemewahan, hal ini salah satu  wujud  perilaku  yang  diharapkan  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila dan dapat di terapkan pada kehidupan di masyarakat,  bangsa  dan  negara  sehingga  para pemimpin nasional dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat  khususnya  bagi  generasi  muda penerus bangsa.
(4)  Pengaruh  negatif  dapat  ditangkal;  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  sumber  moralitas  dan etika bangsa Indonesia akan dapat diimplementasikan secara murni dan konsekwen oleh  generasi  muda  apabila  nilai-nilai  yang tertera  dalam  dasar  negara  Pancasila  dapat  dan telah  dipahami  secara  menyeluruh.  Dengan memahami  nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI  Tahun  1945  sebagai  satu  kesatuan yang utuh,  maka  diharapkan  dapat  mengembangkan kesadaran  generasi  muda  untuk  mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
Pemahaman yang mendalam yang kemudian  secara  konsisten  diamalkan  di  dalam kehidupan  sehari-hari  akan  dapat  membangun kekuatan dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang senantiasa mencerminkan pengejawantahan nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kondisi tersebut, nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  Begara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  telah  menjadi budaya  di  dalam  pelaksanan  kehidupan  praksis oleh  generasi  muda  Indonesia  tersebut,
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.19, NO.2, April  2020
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKAL Sri Rahayu Pudjiastuti Hal. 32-39
diharapkan  dapat  menjadi  filter  terhadap pengaruh  budaya  global sehingga  budaya  global yang  positif  dapat  diadopsi  dan  sekaligus  dapat memperkaya  nilai-nilai  praksis  Pancasila, sedangkan  budaya  global  negatif  akan  ditolak atau  ditinggalkan.  Dengan  demikian,  nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945  akan  terus  hidup  di  dalam pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa,  di  mana  semua  itu  juga  merupakan cerminan dari budaya hukum masyarakat.
Upaya yang dilakukan untuk menginternalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam mencegah  paham  radikal  adalah;  (1)  penguatan sistem  pendidikan  untuk  mengoptimalkan internalisasi  nilai  Pancasila  pada  dunia pendidikan sehingga terwujud manusia berkualitas yang religius dan memiliki keyakinan adanya  sang  pencipta,  berkualitas,  berkarakter, menjadi  warga  negara  yang  demokratis, bertanggung  jawab  dan  taat  hukum  melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.
(2) Peningkatan jatidiri dan karakter bangsa berdasarkan
Pancasila untuk menumbuhkembangkan  sikap  dan  perilaku nasionalisme  melalui  perencanaan,  revisi kebijakan,  kerjasama,  pembangunan  dan sosialisasi. (3) Peningkatan komitmen pemimpin bangsa  dalam  mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila  untuk  meningkatkan  keteladanan  bagi masyarakat  melalui  harmonisasi  peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. (4) Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari  untuk  meningkatkan  daya  tangkal akan  berpengaruh  negatif  melalui  pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila  untuk  mencegah  perkembangan paham  radikal  dapat  disimpulkan  sebagai berikut;  Nilai-nilai Pancasila belum teraktualisasi dengan  baik  sehingga  belum  dapat  menangkal penyebaran  paham  radikal,    tidak  optimalnya pendidikan Pancasila, adanya penolakan terhadap ideologi Pancasila, kurangnya keteladanan  dari  pemimpin  nasional,  dan meningkatnya  pengaruh  negatif  dari  nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Strategi  yang  diterapkan  adalah;  penguatan sistem  pendidikan  untuk  mengoptimalkan
internalisasi  nilai  Pancasila  pada  dunia pendidikan  sehingga  terciptanya  manusia  yang berkualitas  yang  memiliki  keimanan,  keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi  warga  negara  yang  demokratis, bertanggung  jawab  dan  taat  hukum  melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi  sosial.    Peningkatan  jati  diri  dan karakter  bangsa  berdasarkan  Pancasila  untuk menumbuhkembangkan  sikap  dan  perilaku nasionalisme  melalui  perencanaan,  revisi kebijakan,  kerjasama, pembangunan  dan sosialisasi.  Peningkatan  komitmen  para  tokoh bangsa  dalam  mengaplikasikan  nilai-nilai Pancasila untuk  meningkatkan  keteladan  bagi masyarakat  melalui  harmonisasi  peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan  hukum.  Peningkatan  pemahaman nilai-nilai  Pancasila  pada  kehidupan  sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif  melalui  pendidikan,  sosialisasi  dan kerjasama.

## Referensi
Aini,  Nur.  (2017,  26  Juli).  Survei  BNPT:  39 Persen  Mahasiswa  Tertarik  Paham  Radikal. Republika .http://nasional.republika.co.id/ber ita/nasional/hukum/17/07/26/otonj7382- survei-bnpt-39-persen-mahasiswa-tertarik- paham-radikal  diunduh  pada  tanggal  3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB Ancok,  D  (2015). Ketidakadilan  sebagai  sumber radikalisme dalam agama: Suatu Analisis berbasis teori  keadilan  dalam  pendekatan  psikologi.  Jurnal Psikologi Indonesia.
BBC.com. (2017, 7 April). Bagaimana meredam paham  radikal  di  Indonesia?. BBC.com  News Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/ind onesia-39494134  diakses  pada  18  September 2017 pukul 17.00 WIB Detik. (2015, 23 Februari). Mendagri: Tak Sesuai
Pancasila, 100 Perda Bermasalah Dikembalikan. Detik.com
http://news.detik.com/berita/2840131/men dagri-tak-sesuai-pancasila-100-perda- bermasalah-dikembalikan  diakses  17  Juni 2017 pukul 18.20 WIB
Fajar, Danang. (2011, 25 Oktober). Survey BPS menyatakan  27  persen  Rakyat  Indonesia merasa  tidak  memerlukan  Pancasila.  50  Juta Rakyat  Indonesia  Anti-Pancasila. Skala . https://skalanews.com/berita/nasional/umu m/99246-50-juta-rakyat-indonesia-

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 32 – 39
antipancasila diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 Giddens, A. (1989). Social theory of modern societies: Anthony  Giddens  and  his  critics .  Cambridge University Press. Hall,  Edward  T.  &  Hall,  Mildred  R.  (1990). Understanding Cultural Differences. Garden City,
NY: Intercultural Press.Inc.
Hall,  S.  (1990).  Globalization  and  ethnicity.  In Anne  McClintock,  Aamir  Mufti,  &  Ella Shohat.  ( Eds ), Dangerous  Liaisons:  Gender, Nation,  and  Postcolonial  Perspectives. University of Minnesota Press.
Humannira,  Raden  Regia.  (2016) Proses Internalisasi  Nilai  Kearifan  Lokal  Masyarakat Banten  Pada  Mahasiswa  Yang  Tergabung  Dalam Organisasi  Kedaerahan  (studi  deskriptif  di organisasi  kedaerahan  Perhimpunan  Mahasiswa Banten Bandung). Skripsi(S1), FKIP UNPAS.http://repository.unpas.ac.id/13175 /BAB%202.pdf diunduh pada 18 September 2017 Kalidjernih,
F. K. (2010). Kamus studi kewarganegaraan:  perspektif  sosiologikal  dan politikal . Widya Aksara Press.
Lemhanas, Nilai-Nilai  Kebangsaan  yang  Bersumber dari Pancasila, Jakarta; 2015. Maftuh,  Bunyamin.  (2008). Internalisasi  Nilai- Nilai  Pancasila  dan  Nasionalisme  Melalui Pendidikan Kewarganegaraan . Jurnal UPI.Kajian Filosofi,teori,  kualitas  dan  manajemen pendidikan. Vil.II No.2 Juli 2008.
Muhammad,  W.  A.,  &  Pribadi,  K.  K.  (2013). Anak  muda,  radikalisme,  dan  budaya populer. Jurnal Maarif , 8(1), 132-53.
Napitupulu,  Ester  Lince.  (2012,  31  Mei). Pengabaian Pendidikan Pancasila Berdampak Buruk. Kompas.com .
http://nasional.kompas.com/read/2- 12/05/31/1916552/Pengabaian.Pendidikan. Pancasila.Berdampak.Buruk  diakses  pada  18 September 2017 pukul 18.00 WIB Ōmae, K. I., & Ohmae, K. (1995). The end of the nation state: The rise of regional economies . Simon and Schuster. Pudjiastuti,  Sri  Rahayu,.  (2019). Penelitian Pendidikan. Media Akademi. Rosenau, J. N. (1990). Turbulence in world politics . Rosenau,  J.  N.  (1995).  Governance  in  the twenty-first century. Global governance: A review of multilateralism and international organizations , 1 (1), 13-43. Satriawan,  Yudha.  (2011, 9  Juni).  Anak  Sekolah dan  PNS  di  Karanganyar  Tolak  Hormat
Bendera. VOA Indonesia . https://www.voaindonesia.com/a/pns-dan- anak-sekolah-tolak-hormat-bendera-
123578729/94215.html  diakses  pada  tanggal 2 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB Scott,  J.  F.  (1971). Internalization  of  norms . Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall
Setara  Institut. Berpihak  dan  Bertindak  Intoleran (Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia  2008), Jakarta; 2008. Sindonews.  (2016,  12  Mei).  Sejarah  Munculnya Radikalisme. Sindo.new . https://nasional.sindonews.com/read/11079 97/14/sejarah-munculnya-radikalisme- 1463048982  diaksespada  tanggal  4  Oktober 2017 pukul 17.00 WIB
Sumardjoko,  Bambang.  (2017,  4  Desember). Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Pada  Masa Kini.
Sindonews.com .
https://nasional.sindonews.com/read/12103 72/18/aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada- masa-kini-1496431646  diakses  pada  17  Juni 2017 pukul 18.05 WIB
Suparman, Mana. (2017, 11 Maret). Radikalisme Mengancam,  Umur  NKRI  Diprediksi Tinggal 25 Tahun. Berita Satu .
http://www.beritasatu.cpm/nasional/41876 2-radikalisme-mengancam-umur-nkri- diprediksi-tinggal-25-tahun.html diakses pada 17 Juni 2017 pukul 17.30 WIB Wijayaka,  Bernadus.  (2017,  7  Mei).  Kepala BNPT:  Penyebaran  Paham  Radikal  di Kampus  Sudah  Mengkhawatirkan. Berita Satu. http://.beritasatu.com/hukum-kepala- bnpt-penyebaran-paham-radikal-di-kampus- sudah-mengkhawatirkan.html  diakses  pada 17 Juni 2017 pukul 18.00 WIB
Wiratomo, G. H., Wahono, M., & Kristiono, N.
(2017).  Model  Internalisasi  Nilai-Nilai Pancasila  oleh  Guru  PPKn  Jenjang  SMP  di Kota Semarang. Integralistik , 28 (2), 119-130.