## Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara
Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, Ety Sandora Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia jefri.anthoni@stih-awanglong.ac.id, hendrich@stih-awanglong.ac.id,
etysandora1980.es@gmail.com Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 According  to  the  Mining  Advocacy  Network  (JATAM)  of  East Kalimantan,  there  are  151  illegal  mines  operating  in  4  areas  of East Kalimantan, this is very worrying and since mining permits are in the center, the local government is increasingly indifferent, they are  increasingly  empowered  to  dig  without  a  permit.  The  issue  of Illegal  Coal  Mining  in  East  Kalimantan  is  currently  a  problem  that must  be  resolved  together.  Because  this  problem  has  become  a problem at the national level. Currently there are around 100 more illegal  mines  that  must  be  completed  by  local  law  enforcement officers  in  the  Bumi  Etam  area,  especially  in  Kutai  Kartanegara Regency. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library  books,  magazines,  journals  and  articles  and  sources  from the internet that are relevant to the problems discussed.
Keywords:
illegal mining, mineral mining, coal

## Abstrak
Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di  4  wilayah  Kaltim,  ini  sangat  memperihatinkan  dan  semenjak  Ijin  tambang  ada  di  Pusat, Pemerintah  Daerah  semakin  tidak  perduli,  mereka-mereka  ini  semakin  berkuasa  menggali tanpa ada ijin. persoalan Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim saat ini merupakan masalah yang harus  segera  dituntaskan  secara  bersama.  Sebab,  persoalan  ini  sudah  menjadi  masalah ditingkat  Nasional.  Saat  ini  ada  sekitar  100  an  lebih  lagi  Tambang  Ilegal  yang  harus diselasaikan  oleh  aparat  penegak  hukum  setempat  di  wilayah  Bumi  Etam,  khususnya  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian pustaka.  Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku perpustakaan,  majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci: tambang ilegal, pertambangan mineral, batubara

## LATAR BELAKANG
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi  penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan  pascatambang.  Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  4Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan BatuBara.
Kalimantan  Timur  adalah  daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  dengan asset  terbesarnya  adalah  batu  bara.  Tapi  pengelolaan  kekayaan  alam  ini  ada pihak-pihak  yang  menyalahgunakan  dengan  melakukan  penambangan  tanpa ijin  yang  dikenal  dengan  istilah  illegal  meaning.  Menurut  Jaringan  Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di 4 wilayah Kaltim,  ini  sangat  memperihatinkan,  menggali  tanpa  ada  ijin.  persoalan Tambang  Batu  Bara  Ilegal  di  Kaltim  saat  ini  merupakan  masalah  yang  harus segera  dituntaskan  secara  bersama.  Sebab,  persoalan  ini  sudah  menjadi masalah  ditingkat  Nasional.  Saat  ini  ada  sekitar  100-an  lebih  lagi  Tambang Ilegal yang harus diselasaikan oleh aparat penegak hukum setempat di wilayah Bumi  Etam.  Hal  ini  sangat  melanggar  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  BatuBara.  Perlu  ada  tindakan  tegas  dari  aparat penegak  hukum  agar  permasalahan  tambang  illegal  ini  tidak  berlarut-larut selain merugikan warga sekitar karena akibat dari penambangan liar ini adalah kerusakan  lingkungan  berupa  banjir  dan  longsor.  Juga  merugikan  Negara terkait  penerimaan  bukan  pajak.  Ditambah  kerusakan  jalan  yang  disebabkan truk  pengangkut  batubara.  Oleh  karena  itu  harus  ada  tindakan  tegas,  karena jelas  tambang  illegal  itu  melanggar  hukum,  merugikan  negara,  meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.
Tambang  merupakan  salah  satu  kekayaan  negara  yang  dikuasai  pemerintah. Artinya,  pelaksanaan  aktivitas  pertambangan  diserahkan  sepenuhnya  kepada perusahaan pelaksana, sedangkan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan  aktivitas  pertambangan.  Pemerintah  berhak  memberikan  dan mencabut  izin  pelaksanaan  aktivitas  pertambangan  apabila  dinilai  tidak memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  yang  berlaku.  Hingga  kini,  masih  ada masalah  yang  belum  bisa  terselesaikan  yaitu  masalah  tambang  ilegal  atau pertambangan tanpa izin (Peti).

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,
majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  Berdasarkan  dari  temuan  Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam) Kaltim  sudah  melaporkan  temuan  tambang  ilegal  yang  tersebar  di  21  titik  ke Polda  Kaltim.  Namun,  hingga  kini  tindak  lanjut  dari  laporan  itu  masih  belum ada, dengan kata lain masih jalan di tempat. Imbas dari praktik ilegal ini sangat dirasakan  warga  di  sekitar  tambang.  Mulai  dari  banjir  parah,  hingga pencemaran  lingkungan.  Bukan  itu  saja,  akses  jalan  penghubung  lintas kabupaten dan kota rusak akibat truk-truk tambang ilegal yang lalu lalang. Kasus  yang  menimpa  Arfan  Boma,  Camat  Tenggarong  di  Kutai  Kartanegara, Kalimantan  Timur,  diduga  jadi  korban  penganiayaan  setelah  menghentikan aktivitas  tambang  batubara  ilegal  di  wilayah  Mangkurawang,  Tenggarong. Kasus itu ditangani Polres Kutai Kartanegara.
Arfan  membenarkan,  dia  adalah  yang  ada  dalam  video  durasi  54  detik,  saat menghentikan  aktivitas  ekskavator  yang  mengupas  areal  kebun  warga setempat. Arfan meminta operator ekskavator keluar dari bilik kemudinya. Arfan menerangkan, peristiwa itu terjadi Minggu tanggal 9 bulan Oktober 2021 siang.  Sebelumnya,  dia  dikabari  warga  adanya  aktivitas  ekskavator  PC300 yang sedang menggerus lahan kebun warga.
Kebetulan lahan yang dikupas itu adalah sumber air untuk minum, dan mengairi kebun.  Jadi  air  itu  dikonsumsi  warga,  Di  lokasi,  Arfan  meminta  aktivitas ekskavator  agar  dihentikan.  Rupanya,  operator  ekskavator  melapor  kepada pemilik aktivitas (kupas lahan) itu. Ada 6 orang yang datang ke lokasi, Sempat adu  mulut.  Pemilik  pekerjaan  menanyakan  mengapa  pekerjaan  dihentikan. Kenapa  terjadi  pengancaman.Situasi  sempat  mereda.  Namun  pemilik pekerjaan,  turun  menyerang  Arfan  menggunakan  kayu  hingga  mengenai wajahnya.  Imbas  kejadian  itu,  Arfan  melapor  ke  Polres  Kutai  Kartanegara terkait penganiayaan, dan  dugaan  tambang batubara  ilegal  berdasarkan pasal 30  UU  Minerba.  Arfan  diperiksa  mulai  sekitar  pukul  17.30  Wita  hingga  pukul 02.00 Wita dini hari.
Kejadian  ini  bukan  yang  pertama  terjadi  saat    menegur  aktivitas  (alat  berat). Arfan Boma  lantang bicara aktivitas tambang ilegal. Bahkan ancaman terhadap jabatannya  sebagai  camat.  Menurut  Arfan  Boma  Jabatan  adalah  nomor  dua. Yang  penting  kewenangan  sudah  dijalankan.  Masih  disampaikan Arfan,  akibat aktivitas  kupas  lahan  diantaranya  untuk  tambang  ilegal,  mengakibatkan rusaknya  lahan  kebun  warga,  dan  mengakibatkan  genangan  air  imbas  kupas lahan.  Disampaikan  juga  Arfan  tidak  tidak  akan  semarah  itu  kalau  tidak  ada imbas dari aktivitas itu bagi warganya.
Kasat  Reskrim  Polres  Kutai  Kartanegara  AKP  Herman  Sopian  menerangkan, dari kasus itu telah menetapkan tersangka seorang warga berinisial Tf, terduga penganiaya Camat, dengan barang bukti kayu. Pelaku sudah ditahan di Polres Kutai Kartanegara dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ini baru satu contoh kasus dampak dari tambang illegal.
Dampak dari penambangan illegal yang lain adalah :
1. Pencemaran air.
Umumnya,  penambangan  ilegal  menggunakan  merkuri  pada  proses produksi  dan  pengolahan  emas.  Seringkali  pembuangan  limbah  merkuri tidak  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  disyaratkan.  Akibatnya,  emisi merkuri  terkonsentrasi  pada  lingkungan  dalam  jumlah  besar  dan mencemari  sumber  air  (sungai).  Apabila  ikan-ikan  yang berada  di sungai terkontaminasi  merkuri  dan  dikonsumsi  oleh  manusia,  maka  dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.
2. Pencemaran Udara. Udara  yang  tercemar  polutan  yang  berasal  dari  aktivitas  maupun  limbah penambangan  ilegal  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan.  Polutan  tersebut dapat  meyebabkan  berbagai  penyakit  permafasan  seperti influenza, pneumonia, bronkitis , asma, dan penyakit kronis lainnya.
3. Pencemaran Tanah Penambangan  ilegal  yang  tak  dilakukan  sesuai  standar  perlindungan lingkungan  dapat  merusak  vegetasi  tanah  dan  profil  genetik  tanah  yang ada,  sehingga  tanah  yang  awalnya  subur  dapat  berubah  kering  dan tandus.    Pemanfaatan  lahan  yang  tidak  sesuai  juga  dapat  mengubah topogafi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsong maupun banjir.
4. Mengancam Keselamatan Masyarakat. Penggunaan  merkuri  di  penambangan  membuat  beberapa  bayi  lahir cacat,  seperti  lahir  dengan  usus  di  luar  perut,  otak  di  luar  tempurung kepala,  tengkorak  kepala  tidak  lengkap,  tidak  memiliki  tulang  rusuk  dan kulit  pembalut  perut.  Tidak  ada  larangan  untuk  mendirikan  perusahaan penambangan,  namun  penambangan  ilegal  memiliki  resiko  yang  tinggi terhadap  hidup  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  penambangan  harus memiliki  standar  beroperasi  dan  izin  supaya  dapat  mencegah  kerusakan yang diakibatkan oleh distribusi limbah berbahaya pada lingkungan. Sektor  pertambangan  adalah  sektor  pemanfaatan  sumber  daya  alam (mineral  dan  batubara)  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi nasional  dan  daerah.  Aktivitas  pertambangan  yang  ideal  harus menerapkan  prinsip  penambangan  yang  baik  dan  benar (good  mining practice). Sebab, ada lingkungan yang harus dijaga supaya meminimalisir kerusakan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  pertambangan.  Untuk  itu, sebuah  penambangan  harus  memiliki  izin  menjalankan  usaha  dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolaan limbah.
Apabila perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau ilegal, dapat  beresiko merusak  lingkungan  karena  tidak  memiliki  standar  yang  ditetapkan.  Di  bawah ini  akan  dibahas  mengenai  standar  perizinan  dan  dampak  bahaya  yang disebabkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan.
Adapun  standar  perijinan  untuk  menjalankan  proyek  pertambangan,  sesuai dengan  dengan  pasal  29  PP  nomer  23  tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  (selanjutnya  akan disebut  dengan  PP  PKUPMB),  untuk  bisa  melaksanan  pertambangan  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tahap Administrasi,
2.  Teknis
3.   Lingkungan
4.   Finansial
Apabila  penambangan  tidak  memiliki  persyaratan  seperti  di  atas,  maka  PP PKUPMB  tersebut  tidak  memenuhi  standar  perizinan.  Jika  perusahaan  tetap melakukan  aktivitas  pertambangan,  maka  aktivitas  pertambangan  tersebut terhitung ilegal.
Upaya dan strategi Pemerintah untuk menertibkan tambang illegal:
1.  Pengaturan dan perbaikan data tanpa ijin. Bersama  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK), pemerintah  melakukan  pengaturan  dan  perbaikan  data  pertambangan tanpa izin (Peti) yang berada di area kehutanan. Pengaturan dan perbaikan data  ini  penting  dilakukan  karena  dengan  adanya  data  yang  valid,  maka proses pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar.
2.  Pengecekan atau Inspeksi Dadakan.
Pemerintah  bersama  KLHK,  Kemenko  Maritim,  dan  pemerintah  daerah berkomitmen  untuk  menggalakkan  pengecekan  atau  inspeksi  dadakan (sidak)  ke  tempat-tempat  yang  diduga  sebagai  tempat  pengiriman  bahan dari  tambang-tambang  tak  berizin.  Tujuannya,  agar  pergerakan  barang ilegal bisa ditekan.
3.  Penertiban oleh Aparat Penegak Hukum Dalam  hal  ini,  pemerintah  menugaskan  kepolisian  khususnya  Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI melakukan upaya penegakan hukum untuk menertibkan dan memberantas tambang ilegal secara langsung.
4.  Pemberian Sanksi
Pemerintah  menegakkan  pemberian  sanksi  hukum  seperti  kurungan penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah (sesuai UU Pertambangan Minerba).
5.  Penyuluhan dan Sosialisasi Dampak Tambang Ilegal. Secara berkala, pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Sebab, banyak oknum pelaku kegiatan tambang ilegal tidak memahami  akan  bahaya  yang  bisa  muncul  dari  kegiatan  tersebut.  Untuk itulah,  perlu  diadakan  penyuluhan  atau  sosialisasi  terutama  mengenai dampak aktivitas Peti bagi lingkungan sekitar.
6.  Menyediakan Lapangan Kerja. Pemerintah  telah  berupaya  menyediakan  lapangan  pekejaan  lain  bagi masyarakat  agar  tidak  melakukan  kegiatan  penambangan  ilegal  dengan memberi  fasilitas  pelatihan  kerja  melalui  Pemerintah  Daerah.  Aktivitas tambang  ilegal  menjadi  salah  satu  dari  sekian  banyak  pekerjaan  rumah yang  harus  segera  diselesaikan  pemerintah.  Penyelesaiannya  memang tidak  mudah  dan  harus  bertahap,  namun  apabila  tidak  segera  diatasi, dampak lingkungan dan kerugian bagi negara akan semakin bertambah. Dalam  UU  Minerba  adapun  sanksi  bagi  yang  melakukan  Tindak  Pidana Pertambangan tanpa ijin (illegal mining) terdapat dalam Pasal 158:
Setiap  orang  yang  melakukan  Penambangan  tanpa  izin  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus miliar rupiah).
Pada Akhirnya dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah,  maka  pemerintah  memerlukan  suatu  produk  hukum  berupa  sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, tentang Koordinasi Penanggulangan  Masalah  Pertambangan  Tanpa  Izin.  Adapun  ketentuan  di dalamnya,  antara  lain,  Instruksi  ke  tiga  ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa menghormati  hak-hak  ulayat  dan  kepentingan  masyarakat  adat  setempat sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kemudian  pada  ayat  2 menyatakan  untuk  mengarahkan  kesadaran  dan  ketaatan  hukum  masyarakat dalam  melakukan  kegiatan  usaha,  termasuk  kegiatan  usaha  pertambangan secara  benar  dan  legal  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

## KESIMPULAN
Dalam  melakukan  penertiban  terhadap  tambang  batuan  yang  tidak  memiliki izin,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  melakukan  upaya  penertiban sesuai dengan instruksi Presiden dan mengacu kepada Undang-  Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara . Mengatasi  permasalahan  mengenai  tidak  diaturnya  sanksi  administrasi terhadap  pertambangan  illegal,  Bupati  mengeluarkanaturan  kebijakan mengenai larangan terhadap pertambangan ilegal atau PETI.
Beberapa  kebijakan  yang  dibuat  tersebut  berupa  himbauan  tertulis  dan disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Himbauan  tersebut  berisi  larangan  untuk  melakukan  Pertambangan  Ilegal  di daratan maupun di aliran sungai,  menghentikan kegiatan Pertambangan Ilegal dan  apabila  himbauan  ini  tidak  dihiraukan,  maka  pemerintah  akan  melakukan tindakan  penertiban  serta  tindakan  tegas  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh perundang-undangan.

## REFERENSI
Undang-  Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan BatuBara.
Mai,  M.,&Saputra,  E.B.  (2018),  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pertambangan  Non  Logam,  Pada  Tanah  Milik  Masyarakat,(studi  pada Satreskrim Polres Keirinci) UNES Law Review I, (1).
Bambang  Pardianto,  kelompok  Program  Penelitian  Mineral,  Pusat  Sumber Daya Geologi Badan Geologi, Wilayah Pertambangan Dalam Tata Ruang Nasional,  Makalah.
Media online. Merdeka.com, diunggah tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.10 wita.