## Implementasi  program  penanggulangan  gizi  buruk  di  wilayah  kerja Puskesmas Medan Deli
The implementation of malnutrition prevention programs in the work area of Medan Deli Public Health Center
Gayatri Tunggadewi 1* , Juanita 2 , Zulhaida Lubis 3
1 Puskesmas Bandar Huluan, Simalungun, Indonesia
2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
1* gayegayatritunggadewi@gmail.com, 2 emailpenulis2@domain, 3 emailpenulis3@domain

## Abstrak
Permasalahan gizi pada bayi dan balita di Puskesmas Medan Deli adalah kasus gizi buruk terbanyak di Kota Medan sebanyak 8 orang. Program penanggulangan gizi buruk merupakan  kegiatan untuk meminimalkan masalah gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penanggulanan gizi buruk yang terdiri dari input , proses, output , dan outcome di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Deli. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap 10 informan. Penelitian menemukan bahwa dari segi input , kurangnya Tenaga  Pelaksana  Gizi  (TPG).  Segi  sarana  dan  prasarana  tergolong  minim.  Biaya  operasional  terbatas,  biaya operasional berasal dari BOK dalam bentuk insentif kader dan dana transportasi. Pelaksanaan program gizi buruk rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu. Pemberian vitamin A dua kali setahun pada balita gizi buruk, Pemberian tablet Fe pada ibu hamil selama 3 bulan berturut-turut dilakukan di posyandu dan puskesmas. Pelaksanaan PMT Pemulihan sudah diberikan tepat sasaran tetapi kekurangan tenaga kesehatan untuk pemantauan konsumsi. Pusat Pemulihan  Gizi  (PPG)  sebagai  wadah  dalam  penanganan  gizi  buruk  pada  balita  melalui  rawat  inap  belum dimanfaatkan.  Cakupan  program  penanggulangan  balita  gizi  buruk  belum  mencapai  target  dalam  pemberian vitamin A, tablet Fe dan PPG sehingga kasus gizi buruk masih tinggi. Kesimpulan dari penelitian bahwa masih belum  terlaksana  dengan  baik  program  penanggulangan  gizi  buruk  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Medan  Deli sehingga  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  dan  puskesmas  diharapkan  meningkatkan  komitmen  dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan gizi buruk.

## Kata kunci: Implementasi, program penanggulangan, gizi buruk

## Abstract
The  problem  of  nutrition  in  infants  and  toddlers  in  Medan  Deli  Public  Health  Center  is  the  most  cases  of malnutrition  in  Medan  with  8  people.  Malnutrition  improvement  program  is  a  form  of  activity  to  minimize nutritional problems. The objective of the research was to find out the implementation of malnutrition improvement program  of  input,  process,  output  and  outcome  in  the  working  area  of  Deli  Puskesmas.  The  research  used qualitative researchwith a phenomenological approach for 10 informants. The research found that the input, lack of nutritionist. Facility and infrastructure were inadequate. Operational costs are limited, operational costs come from the BOK in the form of cadre incentives and transportation funds. The implementation of the malnutrition program  was  routinely  carried  out  every  month  at  Posyandu.  Giving  vitamin  A  twice  a  year  to  malnourished toddlers,  giving  iron  tablets  to  pregnant  women  for  3  consecutive  months  at  the  posyandu  and  puskesmas. Implementation of PMT Recovery has been given on target but there is a shortage of health workers to monitor. The Nutrition Recovery Center (PPG) as a forum for handling malnutrition in toddlers through inpatient care has not been utilized. The coverage of malnutrition in toddlers to have not reached the target in providing vitamin A, Fe tablets and PPGso the cases of malnutrition are still high. The research concludes that the malnutrition control program has not been implemented properly in the work area of the Medan Deli Health Center so that the Head of the Medan City Health Office and the Puskesmas are expected to increase their commitment to implementing malnutrition prevention activities.
Keywords: Implementation, prevention program, malnutrition

## Pendahuluan
Gizi  buruk  pada  balita  terjadi  apabila berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 SD yang menyebabkan permasalahan  gizi  buruk  secara  klinis  yaitu
marasmus, kwasiorkor dan marasmus- kwasiorkor  (Supariasa,  2016).  Permasalahan Gizi berdampak pada pembangunan berkelanjutan  di  suatu  negara.  Hal  tersebut sesuai dengan tujuan Suistainable Development Goals (SDGs)  yaitu  mengakhiri  kelaparan,
mencapai keamanan pangan dan gizi yang baik serta  meningkatkan  pertanian  berkelanjutan (Osborn,  2015).
Pada  tahun  2018,  Riset  Kesehatan Dasar  (Riskesdas)  Indonesia  menunjukkan bahwa  3,9%  proporsi  status  gizi  buruk  dan 13,8%  proporsi  gizi  kurang.  Kasus  gizi  buruk yang masih tinggi tersebut membuat pemerintah  Indonesia  berupaya  menerapkan berbagai  program  kesehatan  ibu  dan  anak (Kementerian Kesehatan RI, 2018).
Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Upaya Perbaikan  Giz i pasal  7  bahwa  pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan fasilitasi gizi, penyelenggaraan
penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota,  perbaikan  gizi  keluarga  dan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan upaya  perbaikan  gizi  di  fasilitas  pelayanan kesehatan wilayah setempat dan melaksanakan fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
Data  dari  Profil  Kesehatan  Sumatera Utara  yaitu jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun  2018  sebanyak  835  kasus  dan  sebanyak 518 kasus pada tahun 2019 yang tersebar di 26 kabupaten/kota  (Dinas  Kesehatan  Provinsi Sumatera  Utara,  2018).  Kota  Medan  memiliki cakupan  kasus  gizi  buruk  sebanyak  85  kasus yang tersebar dari 21 kecamatan di Kota Medan pada tahun 2018. Lokasi kasus yang terbanyak (+10  kasus)  yaitu  Kecamatan  Medan  Sunggal, Medan  Tembung,  Medan  Deli  dan  Medan Belawan (Dinas Kesehatan Kota Medan, 2019).
Salah satu puskesmas dengan kasus gizi buruk  terbanyak  di  Kota  Medan  adalah Puskesmas Medan Deli. Laporan Gizi Puskesmas  Medan  Deli  Tahun  2018  yaitu jumlah balita gizi buruk sebanyak 11 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 8  orang.  Namun  gizi  buruk  juga  mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 karena 6 orang menjadi status gizi kurang dan hanya 2 orang berstatus gizi buruk.
Hasil survei pendahuluan di Puskesmas Medan  Deli  yaitu  jumlah  petugas  tenaga pelaksana gizi berjumlah satu orang dan kader posyandu  berjumlah  390  orang  dengan penyebaran kader 5 orang setiap posyandu. Alur pelaksanaan  program  gizi  buruk  dimulai dengan  penjaringan  ketika  balita  datang  ke posyandu, kemudian dilakukan pengukuran dan penimbangan.  Jika  balita  tersebut  menderita gizi  buruk  maka  orangtua  harus  mengikutkan balita  pada  program  Pemberian  Makanan Tambahan  (PMT)  dengan  memberikan  susu dan  biskuit  yang  mengandung  energi  tinggi. Balita  gizi  buruk  juga  dapat  dirawat  di  Pusat
Pemulihan  Gizi  (PPG)  apabila  tidak  ada penyakit penyerta.
Kendala  pelaksanaan  program  gizi buruk  balita  saat  ini  disebabkan  partisipasi masyarakat  masih  rendah  untuk  membawa anaknya  ke  posyandu,  mobilitas  dan  sarana prasana  kurang  memadai.  Data  Laporan Program  Gizi  Puskesmas  Medan  Deli  yaitu capaian program pemberian tablet Fe ibu hamil hanya  80%  (target  90%).  Presentase  balita kurus mendapat makanan tambahan hanya 65% (target 75%). Persentase bayi 6 bulan mendapat ASI Ekslusif hanya 31% (target 50%).
Perumusan  masalah  dalam  penelitian ini berdasarkan latar belakang yaitu bagaimana implementasi  program  penanggulanan  gizi buruk di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Deli tahun  2018.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  implementasi  program penanggulanan  gizi  buruk  yang  terdiri  dari input (masukan), proses (pelaksanaan program gizi  buruk) output (target  program  gizi)  dan outcome (capaian program gizi).

## Metode
Jenis penelitian  yaitu  kualitatif dengan pendekatan  fenomenologi  deskriptif  untuk mengeksplorasi penerapan program penanggulangan gizi buruk berdasarkan pengembangan  Teori  oleh  Edward  III  melalui model input, proses, output. Lokasi pelaksanaan penelitian  berada  di  wilayah  kerja  Puskesmas Medan  Deli  yang  dilakukan  pada  bulan  Maret 2020 sampai dengan selesai penelitian.
Subjek atau informan penelitian ditetapkan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap memberikan  data  dan  informasi  tentang penanganan  gizi  buruk  di  wilayah  kerja puskesmas. Informan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala puskesmas, 1 orang tenaga pelaksana gizi, 5 orang kader posyandu, 1  orang  petugas  Bidang  Gizi  Dinas  Kesehatan Kota Medan dan 2 orang ibu balita gizi buruk. Objek  penelitian  adalah  balita  gizi  buruk  dan ibu hamil.
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam ( indepth interview ). Data sekunder  dikumpulkan  dari  Profil  Dinas Kesehatan  Kota  Medan  dan  Profil  Puskesmas Medan  Deli  2019,  serta  catatan  laporan puskesmas. Peneliti bertindak sebagai instrumen  penelitian  dalam  pengumpulan  data dengan  menggunakan  pedoman  observasi  dan wawancara  mendalam  serta  alat  bantu  berupa alat tulis, buku catatan dan alat perekam. Data penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan metode interaktif melalui tahapan pengumpulan data, interpretasi dan disajikan dalam matriks.

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik Informan
Informan  terdiri  dari  1  orang  kepala puskesmas,  1  orang  tenaga  pelaksana  gizi,  5 orang kader posyandu, 1 orang petugas bidang gizi Dinas Kesehatan Kota Medan dan 2 orang ibu  balita  gizi  buruk.  Tabel  1  memperlihatkan gambaran karakteristik informan dalam penelitian.

## Tabel 1
Karakteristik Informan Informan Umur (Thn) Jenis Kelamin Pendi dikan Lama Kerja (Thn) Alamat Kepala Puskesmas 55  Perempuan  S 1 10  Medan Petugas gizi 45  Perempuan  D IV 6  Medan Kader posyandu 1 50  Perempuan  SMA 8  Medan Kader posyandu 2 37  Perempuan  SMA 8  Medan Kader posyandu 3 39  Perempuan  SMP 9  Medan Kader posyandu 4 40  Perempuan  SMA 5  Medan Kader posyandu 5 35  Perempuan  SMP 7  Medan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 42  Perempuan  S 1 3  Medan Ibu Balita I 33  Perempuan  SMP -  Medan Ibu Balita II 36  Perempuan  SMP -  Medan
Input Pelaksanaan kegiatan program
penanggulangan  gizi  buruk  terdiri  dari  aspek tenaga pelaksana, kerjasama, biaya operasional dan sarana serta prasarana.
Tenaga  pelaksana  program. Tenaga Gizi  di  puskesmas  Medan  Deli  belum memenuhi  kecukupan  jumlah  dan  kualifikasi. Hasil  wawancara  dengan  informan  1  dan  2 yaitu:
“….setiap  puskesmas  rawat  inap minimal  memiliki  1  petugas  gizi dibantu  oleh  bidan  atau  perawat tamatan  D3.  Kemudian  dibantu  oleh petugs  gizi  dari  Pustu.”  (Informan  1 dan 2)
Latar belakang pendidikan dari petugas gizi  di  Puskesmas  Medan  Deli  adalah  tamatan Diploma  IV  yang  sudah  sesuai  dengan peraturan yang ada. Program gizi yang berhasil di  Puskesmas  Medan  Deli  sangat  tergantung dari kompetensi para penanggungjawab program  gizi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43
Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat bahwa jumlah tenaga kesehatan di puskesmas  kawasan  perkotaan  rawat  inap berjumlah 2 orang. Jika dibandingkan ketersediaan  tenaga  gizi  di  Puskesmas  Medan Deli  maka  memerlukan  seorang  petugas  gizi lagi untuk mendukung penanggulangan gizi dan program kesehatan lainnya.
Petugas gizi di Puskesmas Medan Deli dibantu  oleh  seorang  bidan  yang  memiliki tanggung jawab pelaksanaan program gizi dari Puskesmas  Pembantu  (Pustu)  Medan  Deli berjumlah 1 orang. Sesuai ungkapan informans 3 bahwa:
“…yang rutin datang dalam melakukan pemantauan adalah petugas gizi dari Pustu.” (Informan 3)
Petugas  gizi  dari  Pustu  melaksanakan tugas memantau kegiatan pemberian MP-ASI , dan  pemberian  F75  serta  F100  kepada  balita gizi buruk saat kegiatan Posyandu. Petugas gizi juga  melakukan  kunjungan  rumah  uintuk memastikan  pemberian  F75  dan  F100  telah sampai pada sasaran.
Kerjasama. Kerjasama tenaga pelaksana  gizi  dengan  program  lintas  sektoral seperti  lurah,  camat,  dinas,  kader  dalam mensukseskan  program  gizi  buruk  sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan ungkapan informan 1 dan 2 menyatakan:
“Peran  lurah  dalam  mendukung program  gizi  dimana  dalam  hal pengurusan surat-surat bila ditemukan gizi  buruk  pada  balita  dan  mengurus surat merujuk ke rumah sakit. Mereka tidak  aktif  dalam  pemantauan.” (Informan 1 dan 2)
Peran lurah dalam penanggulangan gizi buruk  sebatas  mengurus  administrasi  untuk perawatan  atau  pengobatan  ke  rumah  sakit disebabkan  lurah  memiliki  pekerjaan  lainya seperti  mengurus  pelayanan  administrasi  bagi masyarakat  di  sekitarnya.  Lurah  jarang memantau  kegiatan  program  penanggulangan gizi  buruk  di  Posyandu.  Penelitian  Sihombing (2016)  menjelaskan  bahwa  kegiatan  di posyandu didukung oleh, tetapi lurah tidak bisa secara  rutin  datang  untuk  memantau  kegiatan posyandu,  melainkan  mengutus  PKK  maupun stafnya.
Kerjasama lintas sektoral program gizi buruk  sudah  dimulai  sejak  2017,  sebagaimana ungkapan informan 1 mengatakan:
“Secara  lintas  sektor,  penanganan  gizi buruk dilakukan Bappeda Kota Medan
sebagai  koordinator  untuk  penyusunan dokumen  rencana  aksi  daerah  pangan dan  gizi  serta  sebagai  koordinator dalam  perencanaan  dan  penganggaran program gizi buruk.”  (Informan 1)
Program  penanganan  gizi  buruk  pada balita  secara  lintas  sektor  telah  dilaksanakan Pemerintah  Kota  Medan.  Masro  et  al.  (2014) menyatakan  penggalangan  kerjasama  lintas sektor  bisa  melahirkan  suatu  komitmen bersama  atau  kebijakan  secara  tertulis  (SK) yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  setempat tentang  penanggulangan  gizi  buruk  di  suatu kecamatan. Selanjutnya kebijakan pelaksanaan terkait penanggulangan gizi buruk yang pernah dilakukan di Puskesmas Medan Deli, sebagaimana  diungkapkan  informan  1  dan  2, yaitu:
“...  kegiatan  upaya  penanganan  gizi buruk yang dilakukan puskesmas yaitu pelacakan  kasus  balita  gizi  buruk, pemberian  F75  dan  F100,  pusat pemulihan gizi, monitoring dan evaluasi PMT.” (Informan 1 dan 2)
Pelaksanaan penanggulangan gizi buruk  sudah  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan yang ada di Puskesmas Medan Deli. Pelacakan kasus  gizi  buruk  adalah  pelaporan  dan penanganan  segera  kasus  gizi  buruk  dalam waktu  1x24  jam  sehingga  kasus  gizi  buruk harus dianggap sebagai kejadian luar biasa.
Biaya  operasional. Dana  program penanggulangan  gizi  buruk  berasal  dari  dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pernyataan Informan 1 tentang biaya operasional sebagai berikut:
“...pendanaan  penanggulangan  gizi buruk berasal dari dana BOK… setiap ada program gizi buruk kami mendapat insentif Rp. 50.000 setiap bulan selama 3  bulan  berturut-turut.  Untuk  total biaya  saya  lupa,  tapi  ratusan  jutaan. ”(Informan 1)
Pemberian  PMT  ataupun  MP-ASI merupakan  bentuk  pendanaan  dari  puskesmas untuk  program  penanggulangan  gizi  buruk. Program  pemberian  PMT  ataupun  MP-ASI diberikan  selama  3  bulan.  Insentif  juga  akan diberikan kepada Para kader sebesar Rp.50.000,- per bulan.
Biaya penanggulangan gizi buruk tidak dapat  diungkapkan  oleh  informan  tetapi jumlahnya  ratusan  jutaan  untuk  mendukung atau  mengurangi  kasus  gizi  buruk  di  wilayah kerja  Puskesmas  Medan  Deli.  Namun  setiap tahun  dana  anggaran  penanggulangan  gizi
buruk  balita  tergantung  dari  kasus  yang  ada pada saat itu.
Sarana dan prasarana . Hasil pengamatan  bahwa  posyandu  di  wilayah  kerja Puskesmas  Medan  Deli  berjalan  dengan  aktif setiap  bulan.  Jadwal  kegiatan  posyandu berlangsung  pada  minggu  kedua.  Apabila jadwal  bertepatan  pada  hari  libur  atau  hari minggu, maka jadwal posyandu akan dimajukan atau dimundurkan. Semua  posyandu di wilayah kerja Puskesmas Medan Deli belum optimal melakukan layanan sistem 5 meja dan pelaksanaan  posyandu  memakai  pengukuran berat badan yang belum sesuai  dengan  standar . Sesuai ungkapan informan 2 yaitu:
“…sarana  yang  paling  dibutuhkan  di Posyandu adalah alat pengukuran berat badan/tinggi badan dan media. Saat ini sebagian Posyandu menggunakan meteran biasa. Kami butuh antropometri  kit  di  setiap  posyandu.” (Informasi 2, 4 dan 6).
Sarana  yang  belum  tersedia  dalam program penanggulangan gizi buruk antara lain alat  pengukuran  tinggi  badan  dan  media penyuluhan.  Alat  pengukur  tinggi  badan  bagi bayi  yang  dianjurkan  adalah  infatometer dengan  ketelitian  0,1  cm  atau  1  mm  dan microtoise. Alat pengukuran berat badan adalah dacin  yang  mudah  didapat  dan  harganya terjangkau.  Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan informan 8 sebagai berikut:
“….alat  pengukuran  tinggi  badan  dan media  penyuluhan  belum  lengkap  di setiap  puskesmas  karena  masih  ada fasilitas yang lama, sedangkan mengganti  yang  rusak  belum  ada anggarannya, tetapi anggaran diupayakan  tercapai  tahun  2020.” (Informan 8)
Alat  pengukuran  tinggi  badan  meng- gunakan  pita  (meteran)  untuk  menentukan tinggi  badan  bayi  atau  balita  saat  ini  dapat memengaruhi  pengukuran  IMT.  Sesuai  survei awal  yang  dilakukan  oleh  Rusdiarti  (2019) bahwa  prosedur  pengukuran  panjang  badan yang  dilakukan  kurang  tepat.  Alat  pengukuran length  board seharusnya  digunakan  untuk mengukur  panjang  badan,  namun  pengukuran dilakukan  dengan  alat  ukur  meteran  dan  tidak memperhatikan posisi kaki anak
Sarana  seperti  PMT-P  dan  MP-ASI, Kapsul  Vitamin  A,  dan  Tablet  Fe  sudah terpenuhi  dengan  baik  serta  prasarana  lainnya yaitu tempat penyimpanan PMT-P dan MP-ASI dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana sudah
terpenuhi  sesuai  ungkapan  informan  1  dan  2 mengatakan:
“ ....PMT , MP-ASI, Kapsul Vitamin A,  Tablet  Fe  cukup  karena  setiap triwulan kami mengirimkan permintaan ke Dinas Kesehatan sesuai data jumlah balita  sehat  dan  jumlah  balita  gizi buruk,  jumlah  ibu  hamil  jadi  tidak kekurangan.
Pembagiannya juga bertahap kami berikan untuk menghindari
kekosongan stok.”
(Informan 2)
“….tempat  penyimpanan  PMT-P  dan MP-ASI  sudah  tersedia  ruangan khusus  sehingga  memudahkan  dalam pendistribusian  ke  masyarakat  yang memerlukannya.  Angkutan  khusus pendistribusian kepada balita tidak ada tetapi  menggunakan  motor  miliki bidan.” (Informan 1)
Sarana    PMT-P  dan  MP-ASI,  Kapsul Vitamin  A, dan Tablet  Fe telah tersedia sesuai dengan  permintaan  berdasarkan  data  jumlah balita dan ibu hamil yang di usulkan oleh TPG di  Puskesmas  Medan  Deli  kepada  Dinas Kesehatan. Prasarana di Puskemas Medan Deli telah  mempunyai  dua  gudang  sesuai  standar tempat  penyimpanan  PMT  dan  MP-ASI. Distribusi bahan PMT-P dari Dinas Kesehatan Kota Medan ke puskesmas menggunakan mobil puskesmas  Selanjutnya  bahan  PMT-P  dari puskesmas  diangkut  menggunakan  kendaraan roda  dua  milik  bidan  dan  disimpan  terlebih dahulu di Pustu sebelum dibagikan ke ibu balita sasaran.
Proses Pemantauan pertumbuhan. Para kader  memiliki  tugas    untuk  melakukan penimbangan  pada  bayi  dan  balita  kemudian melakukan  pencatatan  penimbangan  ke  dalam buku  catatan  atau  pada  KMS,  sedangkan petugas  puskesmas  melakukan  imunisasi  atau disebut  dengan  juru  imunisasi.  Sesuai  dengan ungkapan informan 1 dan 2 mengatakan:
“..penimbangan  balita  dilakukan  oleh kader  yang  bertugas  melaksanakan kegiatan  posyandu  rutin  setiap  bulan. Jumlah  Posyandu  aktif  sebanyak  45 unit posyandu” (Informan 1 dan 2)
Tugas kader dalam kegiatan Posyandu adalah mempersiapkan alat penimbangan bayi, alat  pengukur,  alat  peraga,  obat-obat  yang dibutuhkan dan melakukan penyuluhan. Kader menggerakkan masyarakat dengan memberitahu ibu hamil dan ibu memiliki balita
untuk  datang  ke posyandu.  Sesuai  penelitian Sari & Hartati (2019), kader aktif menyelenggarakan kegiatan Posyandu (penimbangan balita, pemberian PMT,
pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan tensi, konsultasi kesehatan) melainkan memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  bagi peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat, terutama  yang  menyangkut  masalah  kesehatan di Tanjung Batang Kapas Inderapura Barat.
Pada  penelitian  ini,  ibu  tidak  tidak membawa balita gizi buruk ke Posyandu setiap bulan. Hal ini sesuai ungkapan informan 6 dan 7 mengatakan:
“Kalo  tidak  ada  halangan  ibu  datang bersama  balita,  memang  yang  datang tidak berbeda jauh dengan yang datang bulan  lalu  karena  tidak  sempat,  jauh dan malas, Banyak juga yang datang.” (Informan 6, 7, dan 9)
Ibayi  dan  balita  gizi  buruk  ada  yang tidak  rutin  menimbang  ke  posyandu  setiap bulan.  Hal  ini  dikarenakan  ibu  tidak  memiliki waktu  luang  untuk  pergi  ke  posyandu,  ibu bekerja dan terdapat anak yang lain sedang sakit serta jarak tempuh ke posyandu  jauh. Para ibu rajin  ke  posyandu  karena  terdapat  program penanggulanggan  gizi  buruk  yaitu  bantuan pemberian makanan tambahan kepada masyarakat  khususnya  ibu  yang  memiliki balita.
Ibu  balita  gizi  buruk  membawa anaknya  untuk  ditimbang  dengan  membawa Kartu  Menuju  Sehat  (KMS).  Sesuai  ungkapan informan 2 mengatakan:
“Setiap  bayi  atau  balita  yang  datang ke Posyandu didaftar di Meja 1 untuk ditulis  identitaskan  dan  diberikan KMS  sebagai  bahan  evaluasi  dalam memantau status gizinya. Tidak membawa  tetap  dilayani  dan  dicatat berat  badan  dan  tingginya  di  buku” (Informan 2).
Pengisian  KMS  dilakukan  oleh  kader kesehatan.  Kegiatan  posyandu  menggunakan sistem 5 Meja, di mana Meja 1 tempat mencatat identifikas bayi setelah dilakukan penimbangan.  Ibu  tidak  membawa  KMS  tetap dilayani  dengan  baik.  Penelitian  Didah  (2020) menyatakan bahwa sistem 5 meja di posyandu belum  berjalan  secara  optimal  di  Desa Banyurejo Sleman Yogyakarta tahun 2012.
Hasil pengamatan dari laporan penimbangan  balita  pada  bulan  Mei  dan  Juni diketahui  bahwa  masih  ada  balita  yang  tidak naik  berat  badannya.  Seperti  ungkapan
informan 2 mengatakan:
“…Balita tidak naik berat badan ada 3 orang karena menu makanan keluarga, PMT  kadang  anak  kurang  suka. Ditambah ekonomi rendah dan karena penyakit.” (Informan 2)
Balita  yang  tidak  naik  berat  badannya setelah  diberikan  PMT  Pemulihan  masih ditemukan  sebanyak  3  orang.  Hal  ini  dapat disebabkan  pendapatan  keluarga  yang  rendah karena  kurang  mampu  menyediakan  kualitas makanan yang mengandung gizi baik, ketersediaan  keragaman  makanan  seperti  susu dan  buah  yang  mengandung  gizi  baik  untuk meningkatkan berat badannya. Keluarga miskin (gakin)  dengan  pendapatan  yang  rendah mengalami  keterbatasan  pangan  di  rumah tangga  yang  berlanjut  pada  jumlah  dan  mutu MP-ASI yang rendah.
Sesuai  pendapat  Ciptaningtyas  et  al. (2012) mengatakan adalah mutu MP-ASI yang rendah  dan  pola  asuh  pemberian  makan  yang tidak  tepat  mengakibatkan  zat  gizi  yang dibutuhkan  tidak  terpenuhi  khususnya  energi dan  zat  gizi  mikro  yang  menjadi  penyebab gangguan  tumbuh  kembang  bayi  usia  6-11 bulan  dan  anak  usia  12-24  bulan  serta  bayi  di bawah dua tahun (baduta).
Pemberian  vitamin  A. Kekurangan vitamin  A  akibat  asupan  zat  gizi  yang  kurang biasanya dialami oleh anak dengan gizi buruk. Balita  gizi  buruk  mendapatkan  vitamin  A  dua kali setahun. Pernyataan informan 2 yaitu:
“….pemberian  Vitamin  A  diberikan kepada balita pada bulan Februari dan Agustus 2020.” (Informan 2)
Pendistribusian vitamin A kepada balita seyoginya balita gizi buruk mendapat vitamin A secara  serentak.  Namun  kenyataannya  di lapangan pelaksanaan belum dilakukan serentak. Sesuai ungkapan informan 2 yaitu :
“…pemberian  vitamin  A  belum mencapai target karena kondisi pendemi saat ini, dan biaya transportasi kader belum mendukung.” (Informan 2)
Kapsul  vitamin  A  diberikan  2  kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Informan menyebutnya dengan istilah  bulan  vitamin  A.  85%  cakupan  balita diberi  kapsul  vitamin  A  pada  bulan  Februari tahun  2020,  sedangkan  pada  bulan  Agustus meningkat  menjadi  87%.  Pemberian  kapsul bulan  Februari  dan  Agustus  belum  sesuai dengan  target  yaitu  100%.  Sesuai  penelitian
Sulastri  (2020)  mengatakan  bahwa  Cakupan pemberian  vitamin  A  secara  keseluruhan  di wilayah  kerja  puskesmas  ”S”  sebesar  81,6% belum mencapai target 90%.
Pemberian tablet Fe. Pemberian tablet besi kepada ibu hamil adalah bidan dari Pustu. Jika ibu hamil atau menyusui tidak hadir maka bidan desa dan kader bekerjasama memberikan tablet Fe secara door to door ke rumahnya atau bisa juga dengan mengambil di puskesmas jika tidak ke posyandu. Menurut ungkapan informan 2 yaitu :
“…pemberian dilakukan oleh bidan di pustu,  puskesmas.  Petugas  gizi  biasa kami memberikan tablet Fe ke Remaja di  sekolah-sekolah.  Didistribusikan kepada ibu hamil mencapai 90 tablet” (Informan 2)
Pendistribusian  tablet  besi  yang  telah sampai  ke  puskesmas  akan  didistribusikan kepada  petugas  kesehatan  di  Pustu  dan  kader. Kader maupun tenaga kesehatan mendistribusikan  tablet  Fe  kepada  ibu  hamil saat  datang  berkunjung  ke  posyandu  dan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Menurut Khoiriah (2020) bahwa distribusi tablet besi itu sendiri  sebenarnya  dapat  dilakukan  melalui beberapa  cara  yakni  saat  bumil  melakukan kunjungan ANC, kelas bumil, bidan berkunjung door  to  door ,  ataupun  dapat  diperoleh  di Posyandu.
Tidak  adanya  monitoring  pemberian tablet zat besi dapat menyebabkan perhitungan target  yang  ingin  dicapai  belum  valid. Perhitungan target yang dicapai dapat dihitungan  dengan  membandingkan  jumlah tablet zat besi yang di distribusikan kepada ibu hamil dengan jumlah ibu hamil tahun berjalan. Sesuai ungkapan informan 2 dan 7 mengatakan:
“…masih  di  bawah  target  ya  karena ibu  hamil  kadang  sudah  diberi  tablet Fe, tidak di minumnya. Ibu tidak mau minum tablet zat besi karena mual dan baunya tidak enak” (Informan 2 dan 7)
Pelaksanaan  pemberian  tablet  zat  besi belum  sesuai  target  yang  diharapkan.  Hal  ini disebabkan  oleh  faktor  dari  ibu  yang  tidak bersedia  mengkonsumsi  tablet  tersebut  karena dapat  menimbulkan  rasa  mual  dan  muntah. Peran  petugas  kesehatan  atau  bidan,  sangat memengaruhi  ibu  mengkonsumsi  tablet  Fe. Menurut  penelitian  Septiani  (2017)  bahwa pelaksanaan  program  gizi  tentang  tablet  Fe mengalami kekosongan dan kekurangan dikarenakan  keterbatasan  distribusi  tablet  Fe dari  Dinas  Kesehatan  sehingga  masih  banyak
ibu hamil yang belum menerima tablet Fe.
Pemberian
PMT
pemulihan.
Pemulihan  gizi  balita  dilakukan  melalui pemberian  makanan  dengan  kandungan  gizi cukup  sehingga  kebutuhan  gizi  pada  balita dapat  dipenuhi.  Kegiatan  tersebut  merupakan Program PMT-P. Standar pelayanan perawatan gizi  buruk  di  Puskesmas  Medan  Deli,  seperti ungkapan informan 2 yaitu:
“…pasien  rawat  jalan  diberikan  PMT dan Pemberian Formula F75 dan F100. selama  ini  kami  sudah  melakukan pelayanan  perawatan  dengan  sesuai standar  pelayanan  namun  sering  kali masyarakat tidak berpartisipasi mengikuti perawatan (Informan 2)
Perawatan  balita  gizi  buruk  di  rawat inap  puskesmas  akan  lebih  baik  daripada perawatan di rumah karena kondisi balita dapat dikontrol  setiap  hari  dan  jika  ada  gangguan kesehatan  dapat  segera  diobati  dan  dapat dirujuk  segera  ke  rumah  sakit  jika  terdiagnosa penyakit akut. Namun keinginan keluarga lebih memilih perawatan rumah karena lebih mudah memantau  anaknya  sendiri  di  rumah  oleh anggota keluarga lainnya.
Pelaksanaan  pusat  pemulihan  gizi. Therapeutic  Feeding  Center (TFC)  adalah tempat  perawatan  balita  gizi  buruk  melalui rawat inap di puskesmas dengan cara memberi makanan secara intensif dan terlaksana dengan adanya  bangunan  khusus  di  puskesmas  untuk menyelenggarakan makanan bagi pasien balita gizi  buruk.  Menurut  ungkapan  informan  2 mengatakan:
“….ibu  balita  gizi  buruk  tidak  mau anaknya  untuk  dilakukan  rawat  inap  di puskesmas  dengan  alasan  tidak  bisa menjaga anaknya di puskesmas. Para ibu biasanya  mengambil  formula  F75  dan formula  F100  ke  puskesmas  untuk diberikan  kepada  anaknya.”  (Informan 2)
Pemberian  makanan  pada  anak  gizi buruk  sebaiknya  sesuai  dengan  formula  diet WHO, yaitu formula 75 (F75) dan formula 100 (F100). Energi 75 kkal untuk tiap 100 ml larutan dikandung dalam formula 75, sedangkan energi 100  kkal  untuk  tiap  100  ml  larutan  dikandung dalam formula 100.
PMT Formula 100 signifikan memperbaiki  status  gizi,  tetapi  tidak  semua anak  mengkonsumsi  Formula  100  sesuai pernyataan Informan 4 berikut:
“...tidak  semua  anak  gizi  buruk  mau minum susu. Formula 100 merupakan
formula  dari  susu,  minyak,  gula  dan mineral mix….” (Informan 4)
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan program  PMT-P  seperti  penelitian  Adiyasa (2010)  yang  menemukan  masalah  terbatasnya pengalokasian  bahan  dari  pusat,  pendataan  riil balita pada keluarga miskin, adanya penolakan PMT-P,  pemantauan  petugas  yang  kurang dalam menentukan ketepatan konsumsi sasaran, adanya  keterlambatan  formulir  pencatatan  dan pelaporan dan pelaksanaan program yang selalu di  akhir  tahun.  Selain  itu,  sumber  daya  yang kurang,  sarana  dan  prasarana  juga  merupakan kendala (Lubis, 2012),
Kebanyakan anak penderita gizi buruk berasal  dari  keluarga  menengah  ke  bawah  dan umumnya  juga  disertai  penyakit  bawaan  lahir seperti  jantung  bawaan,  TB  paru, down syndrome , dan cerebral palsy (Safitri, 2018).
Output Capaian penanggulangan gizi buruk .  Berbagai  upaya  telah  dilakukan pemerintah  dalam  penanggulangan  gizi  buruk antara lain pelayanan gizi kepada ibu dan balita mulai  dari  pemberian  vitamin  A,  tablet  Fe, PMT, dan pelaksanaan PPG. Sesuai ungkapan informan 1 dan 2 mengatakan:
“…pemberian  PMT  Pemulihan  tahun 2020 mencapai target. Untuk pelaksanaan vitamin A, Tablet Fe dan, PPG belum mencapai target.” (Informan 1 dan 2)
Prevalensi gizi buruk balita . Prevalensi  gizi  buruk  balita  berhubungan dengan pendidikan orangtua  sesuai pernyataan informan 2 yaitu:
“…prevalensi gizi  buruk  bulan Oktober  tahun  2019  terdapat  4  orang. Tahun  2020  sampai  saat  ini  3  orang. Biasanya  pada  keluarga  yang  kurang mampu  dan  punya  latar  belakang pendidikan rendah.” (Informan 2)
Berdasarkan laporan Puskesmas Medan Deli  tahun  2019  diketahui  bahwa  pencapaian program penanggulangan gizi meliputi capaian pelaksanaan  konsultasi  pada  ibu  balita  75,3% (target  80%),  capaian  pemberian  vitamin  A pada  bayi  dan  balita  85,3%  (target  90%), capaian  pemberian  tablet  Fe  pada  ibu  hamil 93,6% (target 100%), capaian pemberian k PMT Pemulihan  100%  (100%),  capaian  Pusat Pemulihan  Gizi  (PPG)  mencapai  56,3% (100%). Bila dicermati terlihat bahwa pelaksanaan  program  penanggulangan  gizi buruk  melalui  pemberian k PMT  Pemulihan
telah mencapai target dan pelaksanaan lainnya tidak mencapai target sesuai yang diharapkan.
Senada  penelitian  Pratiwi  (2015), menyatakan  pogram  penanggulangan  gizi buruk pada balita dan ibu hamil terlihat belum maksimal  di  Kecamatan  Mempawah  Hilir Kabupaten  Pontianak.  Penelitian  Syahputra (2016)  juga  menjelaskan  kekurangan  sumber daya manusia, dana pada program penanggulangan  gizi  kurang  hanya  berupa PMT,  sarana  dan  prasarana  masih  belum mendukung. Demikian juga pelaksanaan penyuluhan  atau  konseling  gizi  balita  dinilai masih belum berjalan dengan baik.
Kasus gizi buruk belum mencapai tidak ada  kasus  seperti  target  yang  diharapkan.  Hal ini  disebabkan  upaya  penanggulangan  gizi buruk  oleh  pemerintah  belum  terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,  tidak  didukung  fasilitas yang  memadai,  serta  biaya  kesehatan  yang tinggi.  Oleh  karena  itu,  perlu  kolaborasi  yang kuat antar lintas sektoral dalam penanganan gizi buruk agar tidak ada kasus gizi buruk lagi pada tahun berikutnya.

## Kesimpulan
Puskesmas Medan Deli belum meningkatkan  penanganan  gizi  buruk.  Hal  ini dikarenakan  dari  segi  input  yaitu  kurangnya Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan sarana serta prasarana tergolong minim. Sarana yang belum tersedia  yaitu  antropometri  kit.  Sarana  PMT, MP-ASI , kapsul vitamin A, dan tablet Fe sudah tersedia.  Prasarana  gedung  penyimpanan  PMT dan MP-ASI sudah terpenuhi. Biaya operasional  terbatas,  biaya  operasional  berasal dari  BOK  Dinas  Kesehatan  dalam  bentuk insentif  kader  dan  dana  transportasi.  Dinas Kesehatan mengalokasikan dana untuk program penanggulangan gizi buruk dalam bentuk PMT- P dan MP-ASI ke puskesmas.
Program  penanggulangan  gizi  buruk melalui penimbangan BB dan pengukuran TB, konsultasi  gizi  kepada  keluarga  balita  gizi buruk rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu dan  melalui  kunjungan  rumah.  Pemberian vitamin  A  dua  kali  setahun  pada  balita  gizi buruk,  Pemberian  tablet  Fe  selama  3  bulan berturut- turut pada ibu hamil di posyandu dan puskesmas. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil belum mencapai target sehingga perlu pedoman khusus dalam melakukan monitoring kepatuhan mengkonsumsi  tablet  tersebut.  Pelaksanaan PMT Pemulihan sudah diberikan tepat  sasaran tetapi  kekurangan  tenaga  kesehatan  untuk pemantauan  konsumsi  PMT  berupa  F75  dan F100  untuk  mengetahui  kepatuhan  dalam mengkonsumsi  formulas  tersebut.di  lapangan.
Pusat  Pemulihan  Gizi  (PPG)  sebagai  wadah dalam  penanganan  gizi  buruk  pada  balita melalui  rawat  inap  belum  dimanfaatkan sepenuhnya oleh keluarga.
Cakupan  program  penanggulangan balita  gizi  buruk  cenderung  belum  mencapai target  dalam  pemberian  vitamin  A,  Tablet  Fe dan, PPG belum mencapai target dan pemberian PMT  pemulihan  mencapai  target.  Prevalensi balita  gizi  buruk  mengalami  penurunan  tetapi tidak  signifikan  hanya  satu  orang  balita  gizi buruk  mengalami  peningkatkan  berat  badan menjadi normal.

## Daftar Pustaka
Adiyasa,  I.N.,  Hadi,  H.,  Gunawan,  I.  M.  . (2010). Evaluasi program pemberian mp- asi  bubuk  instan  dan  biskuit  di  Kota Mataram,  Kabupaten  Lombok  Barat, Lombok  Timur,  dan  Bengkulu  Utara. Indonesia,  Jurnal  Gizi  Klinik , 6 (3),  145– 155.
Ciptaningtyas, R., Sumantri, A., & Ramadhan, M. A. (2012). Evaluasi berat badan tidak naik pada bayi di bawah dua tahun warga miskin setelah pemberian MP-ASI. Jurnal Kesehatan  Masyarakat  Nasional , 7 (5), 227–232.
Didah.  (2020).  Pengetahuan  kader  tentang sistem 5 meja di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor Kabupaten Sumedang. Jurnal Kebidanan Malahayati , 6 (1), 95–98. https://doi.org/10.33024/jkm.v6i1.2303
Dinas  Kesehatan  Kota  Medan.  (2019). Profil Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2019 . Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara. (2018). Rapat  Kerja  Kesehatan  Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 .
Ernawati,  A.  (2019).  Analisis  implementasi program penanggulangan gizi buruk pada anak  balita  di  Puskesmas  Jakenan Kabupaten  Pati. Jurnal  Litbang:  Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan
IPTEK , 15 (1), 39–50. https://doi.org/10.33658/jl.v15i1.131
Kementerian Kesehatan RI. (2018). Buku saku pemantauan status gizi balita tahun 2017 . Kementerian  Kesehatan  RI.  (2019). Kemenkes tingkat status gizi masyarakat . https://www.kemkes.go.id/article/view/1 9081600004/kemenkes-tingkatkan-status- gizi-masyarakat.html
Khoiriah,  A.,  L.  (2020).  Pemberian  tablet  zat besi  (fe)  pada  ibu  hamil  di  Posyandu Mawar  Berduri  Rt  05  Kelurahan  Tuan Kentang  Kecamatan  Jakabaring  Kota Pelembang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan , 2 (1), 1–8.
http://103.97.100.145/index.php/JPMK/ar ticle/view/5360/4698
Lubis,  Z.,  Tampubolon,  E., J.  (2012).  Analisis implementasi  program  penanggulangan gizi  buruk  pada  anak  balita  di  wilayah kerja  Puskesmas  Medan  Labuhan,  Kota medan  Tahun  2008. Penel  Gizi  Makan , 53 (1), 70–77.
Masro,  A.,  Edison,  &  Gracediani,  L.  (2014).
Implementasi penanggulangan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Sungai Limau Kabupaten  Padang  Pariaman. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 8 (1), 21–26.
Osborn,  D.,  Cutter  A.,  Ullah,  F.  (2015). Universal sustainable trend goal’s . Pe raturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  21
Tahun  2015  tentang  Standar  Kapsul Vitamin A.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Pratiwi,  K.  (2015).  Implementasi  program penanggulangan  gizi  buruk  pada  balita dan  ibu  hamil  di  Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten  Pontianak. Ublika, Jurnal  S-1  Ilmu  Administrasi  Negara ,
4 (2), 1–19.
Rusdiarti. (2019). Analisis pengukuran ketepatan antropometri tinggi badan balita pada  pelatihan  kader  posyandu  di Panduman  Kecamatan  Jelbuk. Health Information  Jurnal  Penelitian , 11 (2), 173–181. Safitri, W. (2018). Hubungan penyakit jantung
bawaan dengan status gizi anak di Rumah Sakit  Umum  Pusat  Haji  Adam  Malik Medan . Universitas Sumatera Utara.
Sari,  V.Y.,  Hartati,  S.  (2019).  Pelaksanaan kegiatan  posyandu  dalam  meningkatkan kesehatan  batita  di  Tanjung  Batang, Kapas,  Inderapura  Barat. Golden  Age:
Jurnal  Ilmiah  Tumbuh  Kembang  Anak Usia Dini , 4 (3), 1–8. https://doi.org/10.14421/jga.2019.43-01
Septiani,  W.  (2017).  Pelaksanaan  Program Pemberian  Tablet Zat Besi (Fe) pada  Ibu Hamil. Journal  of  Midwifery  Science ,
1 (2), 86–92.
Sihombing,  K.,  Kandarina,  B.J.  I.,  S.  (2016). Peran lurah, petugas kesehatan, dan kader dalam partisipasi ibu balita ke posyandu di wilayah  cakupan  D/S  terendah  dan tertinggi  di  Kota  Jambi. Jurnal  Gizi  Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition  and  Dietetics) , 3 (2),  87. https://doi.org/10.21927/ijnd.2015.3(2).8 7-97 Sulastri,  M.,  Suryani,  I.S.,  Lutfi,  B.  (2020).
Gambaran  pengetahuan  kader  posyandu tentang vitamin a dan cakupan pemberian vitamin  a  pada  balita  di  Posyandu  “S.” Jurnal  Keperawatan  &  Kebidanan , 4 (1), 17–23.
Syahputra,  R.  (2016).  Evaluasi  program penanggulangan  gizi  kurang  di  wilayah kerja  Puskesmas  Bugangan  Kecamatan Semarang  Timur  Kota  Semarang.  In Skripsi . Umivesitas Negeri Semarang.