## PERAHU (Penerangan Hukum)

## Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3
1 Bambang Hartono  Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: bambanghartono@ubl.ac.id
2 Zainudin Hasan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam  No.  26  Labuhan  Ratu    Bandar  Lampung  Provinsi  Lampungemail: zainudinhasan@ubl.ac.id.
3 Wilsa Syahira Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam  No.  26  Labuhan  Ratu    Bandar  Lampung  Provinsi  Lampungemail: wilsasyahira29@gmail. com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel Diterima: Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Korupsi  adalah  suatu  bentuk  ketidakjujuran atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  suatu  organisasi  yang dipercayakan  dalam  suatu  jabatan  kekuasaan, untuk  memperoleh  keuntungan  yang  haram atau  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk keuntungan  pribadi  seseorang.  Permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  apa  yang  menjadi faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak pidana  korupsi  dana  tunjangan  kinerja kejaksaan  negeri  bandar  lampung  (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Tjk) Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Keywords: Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, dan Penggelapan Dana Tukin DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo.  Pasal  64 ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  dan  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  6 (enam)  bulan  dikurangi  selama  terdakwa menjalani  tahanan,  dengan  perintah  supaya terdakwa tetap ditahan.

## ABSTRACT
Corruption  is  a  form  of  dishonesty  or  criminal  act  committed  by  a  person  or  an organization entrusted with a  position of power, to obtain illicit profits or abuse of power for one's personal gain. The problem in this research is what was the factor that caused the perpetrator to commit the criminal act of corruption in the performance allowance  funds  of  the  Bandar  Lampung  State  Prosecutor's  Office  (Decision  Study Number: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) Article 2 paragraph (1) Jo. Article 18 paragraph (1)  of  Law  Number  31  of  1999  concerning  the  Eradication  of  Corruption  Crimes  as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo. Article 64 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, Law Number 46 of  2009  concerning  Corruption  Crime  Courts,  Law  Number  8  of  1981  concerning Criminal  Procedure  Law  and  other  relevant  statutory  regulations,  adjudicates  This case decided to sentence the defendant to a prison sentence of 7 (seven) years and 6 (six)  months  minus  the  time  the  defendant  was  in  custody,  with  an  order  that  the defendant remain in detention.
Keywords: Corruption, Corruption Crimes, and Embezzlement of Tukin Funds
Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechsstaat ),  tidak berdasarkan  kekuasaan  belaka  ( machtstaat ),  demikian  ditegaskan  dalam penjelasan  UUD  1945.  Mengingat  pernyataan  demikian  dirumuskan  dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat,
baik  oleh  warga  negara  maupun  dalam  hubungan  antara  negara  dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum.
Pernyataan  tersebut  mengandung  arti  bahwa  tidak  ada  seorang  pun berada  di  atas  hukum,  semua  sama  dimata  hukum  ( equality  before  the  law ), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya  berlandaskan  hukum,  sehingga  dalam  kehidupan  berbangsa harus  dijunjung  tinggi  nilai-nilai  substansial  yang  menjiwai  hukum  dan menjadi  tuntutan  masyarakat  antara  lain  tegaknya  nilai-nilai  keadilan, kebenaran,  kejujuran,  dan  kepercayaan  antar  sesama,  tegaknya  nilai-nilai kemanusiaan  yang  beradab  dan  penghargaan/perlindungan  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  tidak  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, pengertian korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :  “setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian negara.”
Di  Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  sudah  terjadi  secara  meluas  dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami  peningkatan dari tahun  ke tahun,  baik  dari  jumlah  kerugiaan  keuangan  negara  dan  banyaknya  kasus yang  terjadi  maupun  dari  segi  ruang  lingkupnya  yang  memasuki  seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali  dapat  membawa  bencana  tidak  hanya  terhadap  kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.
Tim  Redaksi  Bhuana  Ilmu  Populer  menegaskan  bahwa  “Tindak  pidana korupsi  yang  meluas  dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak
pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”. 1
Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang  menjadi  pedoman  dan  landasan  dalam  pencegahan  dan  penindakan. Salah  satunya  menjadi  dasar  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.
Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas  korupsi.  Dalam  perjalanannya,  berbagai  perubahan  undang- undang  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dengan kondisi  terkini  penindakan kasus  korupsi.  Menyadari  tidak  bisa  bekerja  sendirian,  pemerintah  melalui Peraturan  Pemerintah  juga  mengajak  peran  serta  masyarakat  untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh Pemerintah  untuk  melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana korupsi. Beberapa oknum dengan latar belakang jabatan dan pendidikan yang melakukan  berbagai  kasus  korupsi  dapat  dijadikan  pelajaran  berharga  bagi pemangku  kebijakan  dan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Banyak  para  pejabat publik  setingkat  mentri,  gubernur,  bupati/walikota,  maupun  pejabat  level bawah  yang  melakukan  korupsi.  Padahal  jika  dikaitkan  dengan  tingkat kesejahteraan,  baik  pendidikan  maupun  keluarga,  ratarata  mereka  (pelaku kejahatan  korupsi)  berada  pada  level  sejahtera.  Perilaku  korupsi  dapat dipengaruhi oleh kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “ corruption ”,  ” corruption ”  (Inggris)  dan “ corruptive ”  (Belanda),  arti  harfiahnya  menunjuk  pada  perbuatan  yang rusak,busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black’s  Law  Dictionary,  korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak- hak  dari  pihak  lain  secara  salah  menggunakan  jabatanya  atau  karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. 2
Korupsi  diatur  di  dalam  13  Pasal  UU  31/1999  dan  perubahannya  yang kemudian  dirumuskan  menjadi  30  jenis-jenis  tindak  pidana  korupsi.
1 BIP, Tim, Redaksi. 2018, Himpunan Lengkap Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
2 Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya . Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 23.55 WIB.
Ketigapuluh  jenis  tersebut  disederhanakan  ke  dalam  7  kelompok  tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 , suap-menyuap diatur dalam Pasal 5, 6, 11 UU 32/2021, penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001,  Pasal  9  UU  20/2001  serta  Pasal  10  huruf  a,  b  dan  c  UU  20/2001, pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g) dan (h) UU 20/2001, perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001, benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001, dan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001.
Diundangkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mencari kepastian hukum dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan dan menindak pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".
Seperti kasus yang terjadi pada bendahara kejaksaan negeri Bandar Lampung. Terkait  dengan  perbuatan  pidana  yakni  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  Keuangan  Negara  atau  Perekonomian Negara  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo.  Pasal  64  Ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Sebagaimana dalam dakwaan Primair.
Tindak  pidana  tersebut  bermula  bahwa  terdakwa  Len  Aini  binti  Zen  Amin selaku  Bendahara  Pengeluaran  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung Nomor : 01/L.10/Cu.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Bandar  Lampung  dan  Surat  Keputusan  Nomor  :  07/L.10.21/Cu.1/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 bersama-sama saksi Berry Yudanto,S.H., bin Bambang Sutejo,  yang  menjabat  sebagai  Kaur  Kepegawaian,  Keuangan  dan  PNBP sebagai  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar/PPSPM  pada Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  (dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)
dansaksi Sari Hastiati binti Syari’i selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kejaksaan Negeri  Bandar  Lampung  (dilakukan  penuntutan  secara  terpisah),  pada  hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Januari2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin, atau orang lain yaitu saksi  Berry  Yudanto,  S.H.,  bin  Bambang  Sutejo  dan  saksi  Sari  Hastiati  binti Syari’i sebesar Rp.4.124.352.470, - (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga  ratus  lima  puluh  dua  ribu  empat  ratus  tujuh  puluh  rupiah)  atau  suatu korporasi  dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan Penyimpangan Uang  Tunjangan  Kinerja  (Tukin)  Pegawai  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  Nomor  :  Reg.  PerkPDS- 08/TJKAR/05/2023 pada sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya  agar  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pegadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Menghukum Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan  kurungan.  Menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti  sejumlah  Rp2.427.663.038,00  (dua  milyar  empat  ratus  dua  puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah tiga puluh delapan sen) apabila  terpidana  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana dimaksud  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  9 (sembilan) bulan.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  kasus  di  atas,  penulis tertarik melakukan penelitian melalui jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Tjk).

## I. PERMASALAHAN
Berdasarkan  Uraian  dari  latar  belakang  diatas  maka  penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dana  tunjangan kinerja kejaksaan negeri bandar lampung (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Tjk)?

## II. METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  didalam  penulisan  jurnal  ini  yaitu  terdiri  dari buku-buku,  jurnal  penelitian  terdahulu,  dan  artikel-artikel  ilmiah  yang berhubungan  dengan  permsalahan  di  dalam  jurnal  ini.  Metode  yang digunakan  di  dalam  jurnal  ini  adalah  dengan  menggunakan  studi kepustakaan  (library  research)  dan  studi  lapangan  (field  research)  yang dilakukan  dengan  observasi  juga  wawancara  pada  instansi  terkait  dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana,  perkara  pidana,  dan  tindak  pidana  digunakan  atau sering disebut dengan kejahatan. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang  melanggar  aturan  hukum  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Istilah kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar  feit ,  selain  itu  juga  menggunakan  istilah delict, yang  berasal  dari
bahasa  latin delictum .  Hukum  pidana  negara-negara  Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk tujuan yang sama. 3
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  (KUHP)  bersumber  pada W.v.S Belanda,  maka  dari  itu  istilah  aslinya  pun  sama  yaitu strafbaar  feit (Perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  yang  di  ancam  dengan hukuman).  Dalam  halaman  ini  Satochid  Kartanegara  cenderung  untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.
Tindak  pidana  merupakan  salah  satu  istilah  untuk  menggambarkan  suatu perbuatan  yang  dapat  dipidana,  dalam  bahasa  belanda  disebut  sebagai straftbaarfeit .  Istilah  lain  yang  pernah  digunakan  untuk  menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:
1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.
Tindak  pidana  merupakan  seluruh  rangkaian  aturan  yang  menentukan perbuatan  mana  yang  dapat  dikatakan  tindak  pidana  dan  bagaimana hukuman  yang  bisa  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut. Menurut  Indiyanto  Seno  Adji,  tindak  pidana  adalah    suatu  perbuatan seseorang  yang  diancam  pidana,  perbuatannya  bersifat  melawan  hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 4
Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana yaitu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang  adalah  melakukan  perbuatan  (dengan  selesainya  tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis  tindak  pidana  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang  adalah  timbulnya  suatu  akibat  (dengan  timbulnya  akibat, maka tindak pidana terlaksana). Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik Comissionis ,  delik Ommissionem dan  delik Comissionis  per Ommissionem Commissa yang artinya antara lain: 5
a. Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
3 Nurul  Irfan  Muhammad.  2009. Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fiqh Jinayah , Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
4 Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucryacy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1,,No.
3.
5 Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta.
larangan,atau suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
b. Delik Ommissionem adalah  delik  yang  berupa  pelanggaran  terhadap perintah,  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  diperintah. Misalnya  tidak  menghadap  sebagai  saksi  dimuka  persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
c. Delik Comissionis  per  Ommissionem  Commissa adalah  delik  yang  berupa pelanggaran  terhadap  larangan,  akan  tetapi  dapat  dilakukan  dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberi makan terhadap anak tersebut.
Untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dalam  suatu  peristiwa merupakan  tindak  pidana,  dapat  dilakukan  analisis  apakah  perbuatan tersebut  memenuhi  kriteria  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  yang dilanggarnya.  Jika  faktor-faktor  ini  terpenuhi,  maka  dapat  meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran. Namun, jika salah satu dari faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka harus menyimpulkan bahwa pelanggaran  itu  belum  atau  tidak  terjadi.  Unsur-unsur  kejahatan  yang dimaksud adalah: 6
a. Unsur  Objektif,  yaitu  suatu  tindakan  (perbuatan)  yang  bertentangan dengan  hukum  dan  mengindahkan  akibat  yang  oleh  hukum  dilarang dengan  ancaman  hukum.  Yang  dijadikan  titik  utama  dari  pengertian objektif disini adalah tindakannya.
b. Unsur  Subjektif,  yaitu  perbuatan  seseorang  yang  berakibat  tidak dikehendaki  oleh  undang-undang.  Sifat  unsur  ini  mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

## a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “ corruption ”,  ” corruption ”  (Inggris)  dan “ corruptive ”  (Belanda),  arti  harfiahnya  menunjuk  pada  perbuatan  yang rusak,busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black’s  Law  Dictionary,  korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak- hak  dari  pihak  lain  secara  salah  menggunakan  jabatanya  atau  karakternya
6 R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, jakarta.
untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. 7
Tindak  pidana  korupsi  mengakibatkan  kerugian  negara  dan  menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan  perbuatannya  di  depan  hukum,  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 8
Dalam  konteks  kriminologi  atau  ilmu  tentang  kejahatan  ada  sembilan  tipe korupsi yaitu:
1. Political  bribery adalah  termasuk  kekuasaan  dibidang  legislatif  sebagai badan  pembentuk  Undang-Undang.  Secara  politis  badan  tersebut dikendalikan  oleh  suatu  kepentingan  karena  dana  yang  dikeluarkan pada  masa  pemilihan  umum  sering  berkaitan  dengan  aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. Political kickbacks , yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak  pekerjaan  borongan  antara  pejabat  pelaksana  dan  pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak- pihak yang bersangkutan.
3. Election  fraud adalah  korupsi  yang  berkaitan  langsung  dengan kecurangan pemilihan umum.
4. Corrupt  campaign  practice adalah  praktek  kampanye  dengan menggunakan  fasilitas  Negara  maupun  uang  Negara  oleh  calon  yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. Discretionary  corruption yaitu  korupsi  yang  dilakukan  karena  ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. Illegal  corruption ialah  korupsi  yang  dilakukan  dengan  mengacaukan bahasa  hukum  atau  interpretasi  hukum.  Tipe  korupsi  ini  rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
7 Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya . 8 Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya .
8. Mercenary  corruption yaitu  menyalahgunakan  kekuasaan  semata-mata untuk kepentingan pribadi. 9

## b. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  belum  cukup  untuk  menjatuhkan hukuman.  Di  samping  melawan  perbuatan  melawan  hukum  harus  ada seseorang  pembuat  ( dader )  yang  bertanggungjawab  atas  perbuatannya. Pembuat ( dader ) harus ada unsur kesalahan ( schuldhebben ), bersalah itu adalah pertanggunjawaban  dan  harus  ada  dua  unsur  yang  sebelumnnya  harus dipenuhi:
1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas  perbuatannya  (unsur  kesalahan)  Kesalahan  dalam  arti  seluas-luasnya, dapat  di  samakan  dengan  pengertian  pertanggungjawaban  pidana.  Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. 10
Atas  dasar  pertimbangan  sebagaimana  tersebut,  perlu  dibentuk  Undang- undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan,  nepotisme.  Dalam  Undang- Undang ini diatur tentang Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Penyidikan,  Penuntutan,  Dan Pemeriksaan  Di  Sidang  Pengadilan;  Dan  Peran  Serta  Masyarakat.  Undang- Undang  ini  juga  mengamanatkan  pembentukan  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  akan  diatur  dalam  Undang-undang  tersendiri dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  sejak  Undang-undang  ini
9 Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur – Unsurnya.
10 Zainudin Hasan. 2010. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan  Program  Nasional  Pembangunan  Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm 139.
diundangkan.  Keanggotaan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mejelaskan bahwa:
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mejelaskan bahwa:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mejelaskan bahwa:
Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  415  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mejelaskan bahwa:
Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  416  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  dipidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
(1) Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) adalah:
a. Melawan Hukum.
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. 11
Pasal 3 adalah: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
11 Ibid. hlm. 4.
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Unsur-unsur Pasal 3 adalah:
a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
b. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukanYang  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara 12

## c. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah :
a. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
b. Kemiskinan
c. Kurangnya pendidikan
d. Tiadanya tindakan hukum yang tegas
e. Struktur pemerintahan
f. Perubahan radikal
g. Kelemahan pengajaran pengajaran agama dan etika
h. Keadaan masyarakat. 13
Menurut  Syed  Hussein  Alatas  secara  implisit  menyebutkan  tiga  bentuk korupsi yaitu sogokan ( bribery ), pemerasan ( extortion ), dan nepotisme. Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau Sekutu politik  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  publik,  terlepas  dari  kemampuan yang  dimilikinya  dan  dampaknya  bagi  kemaslahatan  umum.  Inti  ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum  di  bawah  tujuan-tujuan  pribadi  yang  mencakup  pelanggaran- pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan  kerahasiaan,  pengkhianatan,  penipuan,  dan  sikap  masa  bodoh terhadap  akibat  yang  ditimbulkannya  terhadap  masyarakat.  Secara  umum faktor penyebab korupsi adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi,
12 Ibid . hlm. 4 13 Syed  Hussein  Alatas.  1983. Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer , LP3ES, Jakarta. hlm. 97.
penyalahgunaan  kesempatan  untuk  memperkaya  diri  dan  penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. 14
Faktor modernisasi  sebagai  penyebab  korupsi, Bukti-bukti  yang  ada menunjukkan  bahwa  luasnya  perkembangan  korupsi  berkaitan  dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Sebagai berikut:
a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai-nilai dasar atas masyarakat.
b. Modernisasi  juga  ikut  mengembangkan  korupsi  karena  modernisasi membuka  sumber-sumber  kekayaan  dan  kekuasaan  baru. Hubungan sumber-sumber  ini  dengan  kehidupan  politik  tidak  diatur  oleh  norma- norma  tradisional  yang  penting  dalam  masyarakat,  sedangkan  norma- norma  yang  baru  dalam  hal  ini  belum  dapat  diterima  oleh  golongan- golongan yang berpengaruh dalam masyarakat.
c. Modernisasi  merangsang  korupsi  karena  perubahan-perubahan  yang diakibatkannya  dalam  bidang  kegiatan  sistem  politik. Modernisasi  di negara-negara  yang  memulai  modernisasi  lebih  kemudian,  memperluas kekuasaan  pemerintah  dan  melipatgandakan  kegiatan-kegiatan  yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pindana korupsi adalah keserakahan (greed) ,  kesempatan  ( Opportunity) ,  kebutuhan  ( Needs) ,  dan  pengungkapan ( Expose) . Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu  pelaku  korupsi.  Organisasi,  instansi,  atau  masyarakat  luas  dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan  erat  dengan  individu  untuk  menunjang  kehidupan  yang  wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelakuk kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.
Faktor-faktor  yang  berperan  dan  gejala  yang  dihadapi  Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:
a. Gelombang  urbanisai  remaja  dari  desa  ke  kota-kota  jumlahnya  cukup besar dan sukar dicegah
b. Terjadi  konflik  antara  norma  adat  pedesaan  tradisonal  dengan  norma- norma  baru  yang  tumbuh  dalam  proses  penggeseran  sosial  yang  cepat, terutama di kota-kota besar
14 Syed  Hussein  Alatas.  1983. Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer , LP3ES, Jakarta. Hlm. 45.
c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol  sosial  tradisionalnya,  sehingga  anggota  masyarakat  terutama remajanya  menghadapi  “samarpola”  (ketidaktaatan  pada  pola)  untuk menentukan perilakunya. 15

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  dalam  Putusan  Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.  yaitu  dengan  pasal  diatas  tersebut  terdakwa dapat ditahan dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## V. Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti  memberikan  saran  yaitu  Khususnya  bagi  mereka  yang  memiliki kedudukan  jabatan  mengingat  pada  saat  ini  yang  dimana  kita  ketahui ekonomi sedang terpuruk, sehubungan dengan hal ini maka peneliti penelitian memberikan  saran  bagi  masyarakat  khususnya  yang  memiliki  kedudukan jabatan agar bijaklah menggunakan jabatannya dengan tidak menyalahgunakan  jabatan  yang  bertujuan  untuk  meraih  keuntungan  untuk personal,  dengan  adanya  sikap  penelitian  penelitian  ini  diharapkan  para masyarakat yang memiliki jabatan lebih bijak untuk menggunakan jabatannya
15 Ibid. hlm 4.
tersebut  tindak  pidana  korupsi  dalam  jabatan  sangatlah  rentan  terjadi  dan sanksi  yang  didapatkan  bagi  pelaku  sangat  memberatkan  sesuai  dengan unsur-unsur yang ada. Kemudian Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara  korupsi  dalam  jabatan  secara  berlanjut,  sepatutnya  benar-benar memahami  asas  kepentingan  terbaik  bagi  pelaku  sehingga  pemidanaan terhadap  pelaku  tidak  hanya  sebatas  bermuatan  hukuman  melainkan  juga harus  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  kasus  korupsi  dalam  jabatan yang  saat  ini  semakin  meningkat  karena  minimnya  perhatian  akan  kasus penggelapan dalam jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Bambang  Hartono.  2021. Pengembalian  Aset  Kerugian  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi . Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm. 162-169.
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
Nurul  Irfan  Muhammad.  2009. Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Dalam Perspektif Fiqh Jinayah , Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta.
Syed Hussein Alatas. 1983. Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer , LP3ES, Jakarta. Hlm. 97.
Syed Hussein Alatas. 1983. Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer , LP3ES, Jakarta. Hlm. 45.
Tongat. 2015. Hukum Pidana Materiil , UMM Press, Malang.
B.  Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Jo  t entang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun    2019  Perubahan  kedua  atas  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## C. Sumber Lain
Andreae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W. 1977. Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta.
Bandung.
Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Di  Desa  Merak  Batin  Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
Alfarrizy,  Bambang  Hartono  dan  Zainudin  Hasan.  2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya .
Bambang  Hartono.  2011. Analisis  Pelaksanaan  Pidana  Ganti  Kerugian  (Denda) Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Volume  2  Nomor  1,  Keadilan  Progresif, Bandar Lampung.
BIP,  Tim,  Redaksi.  2018, Himpunan  Lengkap  Undang  Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi .  Jakarta  :  Bhuana  Ilmu  Populer  Kelompok Gramedia.
http://www.lnassociates.com/ articles-fraud-in-criminal-law- indonesia .html diakses 2 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.
Suryodiningrat. 1985. Asas-Asas Hukum Perikatan, Transito, Bandung.
Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan , Bureaucryacy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , Vol. 1,  No. 3.
Zainudin  Hasan.  2010. Implikasi  Pengembalian  Keuangan  Negara  Terhadap Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. Jurnal Keadilan Progresif.