INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10514-10529 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Indonesia Di Dewan HAM PBB: Memahami Penolakan Indonesia Terhadap Usulan Draf Perdebatan Pelanggaran HAM Tiongkok Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Muhammad Farhan Surez 1 ✉ , Yessi Olivia 2 , Yusnarida Eka Nizmi 3
Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: muhammad.farhan7645@grad.unri.ac.aid 1 ✉

## Abstrak
Pada tahun 2022, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan untuk memperdebatkan situasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap masyarakat Uyghur di wilayah Xinjiang, namun sayangnya gagal menjadi resolusi  karena  kurangnya  suara  setuju  dari  anggota  dewan.  Indonesia,  negara  mayoritas  Muslim paling  terkenal,  dikenal  sebagai  salah  satu  anggota  dewan  yang  memberikan  suara  menentang rancangan  yang  diusulkan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  alasan  penolakan  Indonesia terhadap usulan rancangan tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa ada empat faktor utama yang membuat Indonesia menolak  usulan rancangan undang-undang tersebut, yaitu: 1). masalah dalam negeri 2). pengalaman masa lalu mengenai pelanggaran HAM dan perilaku inkonsistensi mekanisme penegakan HAM 3). pragmatisme ekonomi, dan 4). Persaingan blok politik AS-RRT dan politisasi isu pelanggaran HAM.
Kata  Kunci: Pelanggaran HAM, Uyghur, Pemungutan Suara Dewan Hak Asasi Manusia , Indonesia, RRT

## Abstract
In 2022, at the UN Human Rights Council, the United States (US) proposed a draft to debate the situation  of  human  rights  violations  by  the  People's  Republic  of  China  (PRC)  government  toward Uyghur people in the Xinjiang region, but unfortunately failed to became a resolution due to lack of in favour votes by the council's members. Indonesia, the most renowned muslim majority country, is known as one of the council members that gave the againts vote to the proposed draft. This paper aims to explain the reasons of Indonesia's refusal to the proposed draft. This paper finds that there are four major factors that made Indonesia reject the proposed draft which are: 1). domestic issue 2). past experience regarding the human rights violations and inconsistencies behaviour on human rights enforcement mechanisms 3). economic pragmatism, and 4). US-PRC political bloc competition and politicization of human rights violations issues.
Keywords: Human Rights Violations, Uyghur, Human Rights Council's Vote, Indonesia, PRC.

## PENDAHULUAN
Daerah Otonomi Uighur Xinjiang adalah salah satu wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Setidaknya ada 18 juta orang yang tinggal di Xinjiang, dan mayoritas dari mereka adalah Muslim Uighur. Sejak Dinasti Qing (1644 – 1911), Kuomintang atau Republik (1912 – 1949), dan RRT (1950 – sekarang), Xinjiang telah mengalami berbagai konflik. Meskipun konflik di wilayah ini telah terjadi selama tiga pemerintahan yang berbeda, alasan utama konflik  adalah  klaim  sepihak  bangsa  Han  sebagai  mayoritas  yang  menguasai  Xinjiang. Meskipun benar bahwa orang Uighur adalah penduduk awal Xinjiang sebelum Dinasti Qing menaklukkannya  secara  militer  pada  abad  ke-18.  Masyarakat  Uighur  terus  menunjukkan resistensi sejak zaman komunis Tiongkok hingga saat ini.  (Bovingdon, 2004). Oleh karena itu, orang-orang Uighur di Xinjiang masih ingin kemerdekaan.
Pada awalnya, konflik di Xinjiang tidak dianggap setara dengan konflik di Mindanao (Filipina), Aceh, Chechnya, dan Palestina. Ini karena di Xinjiang tidak ada kekerasan kolektif yang diketahui terjadi, dan tidak ada milisi atau organisasi bawah tanah seperti di wilayah konflik  lainnya  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Akibatnya,  konflik  di  Xinjiang  tidak mendapat  perhatian  internasional.  Setelah  Kantor  Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Hak  Asasi Manusia  (KTHAM)  merilis  laporan  resminya  pada  Agustus  2022  tentang  laporan  dan testimoni  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Tiongkok  melakukan  pelanggaran  HAM terhadap  komunitas  etnis  muslim  Uighur  di  Xinjiang,  intervensi  internasional  baru  mulai terjadi. Menurut laporan tersebut, ada banyak pelanggaran HAM yang dilakukan, termasuk surveilans, penahanan tanpa alasan yang jelas, kerja paksa, represi agama dan budaya, serta asimilasi paksa yang mengancam kebebasan masyarakat etnis minoritas di Xinjiang. (United Nations, 2022).
Menurut laporan organisasi non-pemerintah seperti Amnesti Internasional, kebijakan pemerintah Tiongkok  di Xinjiang terhadap  komunitas muslim Uighur etnis  bahkan dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  berat.  (Amnesty  International,  2022).  Di  antara pelanggaran  HAM  berat  yang  dilaporkan  terjadi  di  Xinjiang  adalah  penemuan  kamp konsentrasi yang diduga untuk indoktrinasi politik, pencucian otak untuk tujuan pendidikan ulang, kerja paksa, kekerasan fisik dan seksual berbasis jender, penganiayaan psikologis, dan lainnya. (Aljazeera, 2018). Bahkan lebih buruk, apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dapat  dianggap  sebagai  upaya  genosida  terhadap  komunitas  muslim  Uighur.  (U.S Department of State, 2021).
Selanjutnya, pada tahun 2022, AS, bersama dengan Inggris, Kanada, Norwegia, Swedia, Finlandia,  Islandia,  Denmark,  Australia,  dan  Lithuania,  menggunakan  laporan  KTHAM sebagai dasar untuk mengajukan resolusi yang disebut sebagai "Debat tentang keadaan hak asasi  manusia  di  wilayah  autonomi  Xinjiang  Uyghur,  China",  yang  bertujuan  untuk "menyelesaikan  situasi  pelanggaran  hak  asasi  manusia".  Amerika  Serikat  dan  sekutunya gagal  mencapai  resolusi  karena  hasil  voting  yang  tidak  cukup.  Dari  47  negara  anggota Dewan HAM, 17 mendukung, 19 menolak, dan 11 abstain. (DW, 2022).
Dari 19 negara anggota Dewan yang menolak draf, Indonesia adalah salah satunya. Terlepas  dari  fakta  bahwa  Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di dunia,  pilihan  untuk  menolak  draf  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  HAM  terhadap kelompok muslim Uighur adalah hal yang mengejutkan. Indonesia memiliki 209,17 juta orang muslim, atau 87% dari populasinya. (Kusnandar, 2019) secara tidak diduga menolak usulan draf  ini.  Indonesia  bukan  hanya  memiliki  populasi  muslim  terbesar  di  dunia,  tetapi  juga memiliki organisasi muslim terbesar di dunia: Nadhlatul Ulama (NU) dengan 90 juta anggota aktif dan Muhammadiyah (MU) dengan 60 juta anggota aktif. (Esposito, 2013). Terlepas dari fakta  bahwa  Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia  dan memiliki  organisasi  islam  terbesar  di  dunia,  keadaan  ini  tidak  membuat  mereka  memilih untuk mendukung usulan draf tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim di Xinjiang. Selain itu, konstitusi Indonesia didasarkan pada anti-penjajahan dan solidaritas anti-penindasan.
Artikel ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan keputusan Indonesia di sidang Dewan HAM PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim Xinjiang. Analisis perspektif konstruktivisme digunakan untuk menulis artikel ini. Alexander Wendt dalam karyanya yang disebut Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics (Wendt, 1992) berpikir bahwa negara akan memilih dan mengambil kebijakan berdasarkan apa yang dianggapnya benar dan tepat, serta situasi dan
keadaan  tertentu.  Setelah  mempertimbangkan  hubungannya  dengan  negara  lain  dan struktur  sosial  yang  ada  di  sekitarnya,  negara  akan  memutuskan  apakah  keputusan  dan kebijakan tersebut tepat dan benar. Setelah kebijakan dibangun, dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu baik dan tepat dari perspektif konstruktivisme.
Dalam karya lainnya yang berjudul Collective identity formation and the International State (Wendt, 1994), Selain itu, faktor internal dan eksternal sangat penting sebagai norma bagi  negara  untuk  membuat  keputusan.  Faktor  internal  dan  eksternal  dalam  perspektif konstruktivisme ini akan menjadi kerangka analisis untuk menjelaskan mengapa Indonesia menolak usulan draf yang diajukan oleh AS di Dewan HAM PBB mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim di Xinjiang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian pustaka atau library research. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Fryer, 2006), penelitian kualitatif merupakan sebuah bidang penelitian yang di dalamnya memiliki hak-hak tersendiri. Menurut Walidin dalam (ZA, Walidin, dan Saifullah, 2015),  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  hasil  temuannya  tidak  diperoleh melalui prosedur-prosedur penelitian statistik atau dengan cara pengukuran-pengukuran lain. Penelitian kualitatif akan menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber berupa literatur dari buku, naskah ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, internet, dan juga berbagai publikasi lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Penolakan  Indonesia  terhadap  Usulan  Draf  Perdebatan  Pelanggaran  Ham Tiongkok terhadap Etnis Muslim Uighur di Xinjiang
A. Isu Domestik
Laporan resmi yang dirilis oleh KTHAM mengkonfirmasi bahwa pelanggaran terhadap etnis  muslim  Uighur  telah  terjadi  di  Xinjiang.  Namun,  pemerintah  Indonesia  dianggap memiliki pandangan independen tentang masalah Xinjiang. Pemerintah Indonesia lebih suka melihat masalah Xinjiang dari perspektif domestik biner, yang mencakup pelanggaran HAM dan separatisme.1.
Sepanjang sejarah, pemerintah Indonesia  telah  berkomitmen  untuk menolak setiap masalah yang melibatkan alasan  ras  dan agama atau separatisme. Pemerintah Indonesia menggunakan gagasan ini ketika menanggapi perjuangan kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Gerakan kemerdekaan Kosovo, juga dikenal sebagai konflik Kosovo-Serbia, dipicu oleh
perbedaan antara etnis Serbia yang mayoritas dan etnis Muslim Albania yang merupakan minoritas  di  Serbia.  Kosovo  secara  sepihak  mendeklarasikan  kemerdekaannya,  mewakili komunitas muslim Albania. Oleh  karena itu, masalah  ini sangat  penting bagi masyarakat internasional.  Pemerintah  Indonesia  tetap  tidak  mendukung  kemerdekaan  Kosovo  sejak 2008,  meskipun  konflik  tersebut  menyebabkan  banyak  pengungsi  dan  pelanggaran HAM.(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).
Ada kemungkinan bahwa kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dengan  tegas  menentang  setiap  gerakan  yang  didasarkan  pada  ras  atau  agama.  Hal  ini dapat dipahami karena pemerintah Indonesia menghadapi masalah domestik yang sama. Pemerintah  Indonesia  sedang  menghadapi  masalah  integrasi  bangsa  selain  masalah separatisme Papua. Dengan munculnya tuduhan pelanggaran HAM terhadap pemerintah Indonesia serta masalah lain seperti kemiskinan, aspirasi orang Papua untuk memperoleh kemerdekaan  dari  Indonesia  telah  bergejolak.  Pemerintah  Indonesia  sangat  berhati-hati ketika  menangani  masalah  yang  berkaitan  dengan  unsur  separatisme.  Sebagaimana diketahui,  aktivis  pro-kemerdekaan  Papua  telah  menggunakan  masalah  Papua  dengan menggunakan pelanggaran HAM sebagai alat untuk mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan.  (Pelcher,  2012)  dan  membahas  masalah  kemerdekaan  di  konferensi internasional  (Karim,  2020).  Negara-negara  Melanesia  seperti  Vanuatu  dan  Kepulauan Salomon bahkan mendukung gerakan ini dan membahasnya di forum global.
Dengan  kata  lain,  pemerintah  Indonesia  harus  mempertimbangkan  masalah  yang terjadi di Papua  saat menentukan sikapnya terhadap masalah yang  serupa  dengan yang terjadi di Kosovo dan Xinjiang. Mendukung gerakan di Kosovo dan Xinjiang hanya karena pelanggaran HAM akan mengancam kedaulatan dan integrasi Indonesia, karena masalah yang dihadapi Kosovo dan Uighur di Xinjiang memiliki karakteristik yang sama.
B. Pengalaman  Masa  Lalu  dan  Inkonsistensi  Sikap  Indonesia  terhadap  Mekanisme Penegakan HAM
Menurut  konstruktivisme,  pengalaman  masa  lalu  berfungsi  sebagai  landasan  bagi pengambil kebijakan di Indonesia untuk berinteraksi dan menentukan sikap mereka dalam hubungan  internasional.  Menurut  perspektif  ini,  pengalaman  masa  lalu  dapat  digunakan sebagai penjelasan bagi pengambil kebijakan di suatu negara tentang bagaimana peristiwa sejarah dikenang dan sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan komunitas  internasional.  Pengalaman  masa  lalu  juga  dapat  membantu  pemerintah membuat kebijakan baru. (Miller, 2019).
Pengalaman  masa  lalu  yang  dibahas  di  sini  menunjukkan  bagaimana  sejarah
pelanggaran HAM Indonesia telah menimbulkan kritik, tekanan, dan perhatian internasional. Indonesia sendiri telah mengalami banyak pelanggaran HAM, beberapa di antaranya berat. Pembunuhan  Masal  Gerakan  30  September  (G30S/PKI)  tahun  1965-1966,  "Petrus"  atau pembunuhan di luar hukum tahun 1982-1985, Insiden Talangsari tahun 1989, Insiden Rumoh Geudong dan Pos Sattis tahun 1989, pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1990- 1999, penghilangan aktivis oleh pemerintah secara paksa tahun 1997-1998, Kerusuhan Mei tahun 1998, penembakan Trisakti dan Semanggi tahun 1998-1999, dan pelanggaran HAM lainnya  yang  diakui  oleh  pemerintah  (ANTARA,  2023).  Spesifik,  pelanggaran  HAM  serius yang terjadi  di Timor Timur telah menyebabkan kemarahan  dan  tekanan  dari komunitas internasional  untuk  melepaskan  Timor  Timur  dari  kekuasaan  Indonesia.  Ada  perbedaan pendapat tentang penegakan HAM di kancah internasional setelah pemerintah Indonesia mengakuisisi Timor Timur. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk, yang kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada  saat  Komisi  HAM  PBB  digantikan  oleh  Dewan  HAM  PBB  sebagai  lembaga penegakan HAM baru, para pengambil kebijakan Indonesia telah menunjukkan skeptisisme. Negara ini menyadari kegagalan lembaga tersebut dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh  karena  itu,  bagi Indonesia,  reformasi lembaga tersebut adalah langkah yang cukup untuk dilakukan. Daripada menggantinya dengan lembaga baru yang dianggap berbahaya bagi kepentingan nasional, reformasi Komisi HAM adalah langkah yang cukup. (Wibisono, 2006).
Pemerintah Indonesia menunjukkan kecemasan karena usulan reformasi Komisi HAM yang diusulkan oleh Kofi Anan sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu ditolak oleh Amerika Serikat, yang kemudian memilih untuk membentuk lembaga baru daripada hanya mereformasi Komisi HAM. Dewan HAM PBB, yang dianggap lebih efisien, dipilih sebagai lembaga  penegakan  HAM  yang  baru.  (Thompson,  2015).  Namun,  pemerintah  Indonesia sangat skeptis terhadap Dewan HAM sebagai lembaga penegakan HAM baru di dunia.
Dewan HAM sebagai sebuah lembaga baru, mengalami fase pembangunan institusi, yang  kemudian  menyepakati  dan  memutuskan  berbagai  agenda  kerja,  program  kerja, metode  kerja,  aturan  prosedur,  prosedur  pengaduan,  Universal  Periodic  Review  (UPR), Special Procedures, dan Advisory Committee. Dalam hal ini, Indonesia secara khusus banyak menunjukkan keengganan dalam mendukung mekanisme Special Procedures dan Advisory Committee sebagai bagian dari mekanisme penegakan HAM di Dewan HAM PBB.
Pengalaman masa lalu sangat memengaruhi sikap enggan pemerintah Indonesia untuk mendukung  Advisory  Committee  ini.  seperti  yang  telah  diketahui  sebelumnya  bahwa Advisory Committee merupakan subkomisi baru yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk
mengambil alih fungsi Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Perbedaan  utama  antara  dua  subkomisi  ini  adalah  seberapa  bebas  Advisory  Committee sehingga  memiliki  wewenang  untuk  memulai  dan  melakukan  berbagai  kajian  tentang pelanggaran  HAM.  Indonesia  secara  khusus,  bersama  dengan  negara-negara  anggota Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)  menunjukkan  keengganannya  untuk  mendukung pemberian  otonomi  khusus  terhadap  Advisory  Committee  ini,  karena  otonomi  hanya diberikan  kepada  Dewan  HAM  sebagai  komisi  utama,  bukan  kepada  subkomisi  seperti Advisory Committee (Chalabi, 2007). Keengganan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh  skeptisme,  karena,  otonomi  khusus  untuk  Advisory  Committee  ini  didukung  oleh negara-negara barat seperti Uni Eropa (UE), Kanada, dan AS (Hampson, 2007).
Selain menolak untuk mendukung otonomi khusus Advisory Committee , Indonesia juga menolak usulan oleh negara-negara Barat untuk melibatkan LSM dan KTHAM, yang merupakan entitas selain negara, untuk mengusulkan kandidat untuk Advisory Committee. (Sweeney  dan  Saito,  2009).  Indonesia  juga  menolak  usulan  untuk  memberikan  KTHAM otoritas  untuk  memilih  kandidat  yang  diajukan  untuk  Advisory  Committee.  Menurut Indonesia,  otoritas  ini  hanya  akan  mengecilkan  kemampuan  Dewan  HAM  untuk  hanya memilih kandidat yang telah  diajukan. Selain itu, dianggap  bahwa usulan  ini hanya akan melemahkan sistem HAM PBB.(Bassiouni dan Schabas, 2011).
Pengalaman  masa  lalu  pemerintah  Indonesia  dengan  pelanggaran  HAM  di  Timor Timur sangat memengaruhi keengganan Indonesia untuk mendukung sub-komisi yang ada di Komisi HAM PBB. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap negatif terhadap sub-komisi ini, yang dapat dikaitkan dengan lepasnya Timor Timur sebelumnya. Resolusi 1983/26, yang dibuat oleh subkomisi Komisi HAM saat itu, mengakui hak asasi rakyat Timor Timur untuk memilih nasib mereka sendiri dan memiliki kemerdekaan dari Indonesia.
Indonesia, sebagai anggota Komisi HAM, bahkan tidak dapat melindungi kepentingan teritorialnya karena sub-komisi Komisi HAM memiliki banyak otonomi, yang menyebabkan Indonesia dikritik dan ditekan untuk melepaskan Timor-Timur dari kedaulatan. Didasarkan pada  keputusan  yang  dibuat  oleh  subkomisi  Komisi  HAM,  Timor-Timur  mendapatkan kemerdekaan  melalui  referendum  di  PBB.  Berdasarkan  pengalaman  sebelumnya, pemerintah  Indonesia  menolak  untuk  mendukung  penuh  otonomi  Advisory  Committee untuk mencegah ingatan tentang Timor Timur terulang kembali pada masalah Papua saat ini.
Pengalaman  masa  lalu  memengaruhi  pandangan  dan  sikap  enggan  pemerintah Indonesia  untuk  mendukung  Special  Procedures.  Special  Procedures  adalah  subkomisi Dewan  HAM  yang  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  berbagai
masalah dan memantau situasi HAM di negara-negara tertentu dan masalah spesifik. Oleh karena itu, prosedur ini adalah mesin HAM yang paling efektif di Dewan HAM (Bassiouni dan Schabas, 2011). Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai Special Procedures sebagai  sebuah  sub-komisi  Dewan  HAM.  Bagi  Indonesia,  kuasa  untuk  melakukan perlindungan  HAM  seharusnya  tetap  menjadi  kedaulatan  negara.  Kedaulatan  negara sebagai  anggota  Dewan  HAM  di  sini  termasuk  dalam  menentukan  dan  memilih  secara langsung anggota pemegang mandat Special Procedures.
Pertentangan  gagasan  tentang  pemilihan  anggota  pemegang  mandat  Special Procedures  dapat  dilihat  dari  gagasan  yang  diajukan  oleh  AS  dan  sekutunya  dengan gagasan yang dimiliki oleh Indonesia. Bagi negara seperti AS, UE, Australia, dan Kanada, pemilihan langsung anggota pemegang mandat Special Procedures seharusnya dilakukan oleh KTHAM, dengan asumsi gagasan tentang pemilihan anggota pemegang mandat oleh negara sarat akan unsur politis (Chalabi, 2007). Bagi negara-negara barat, pemilihan oleh KTHAM yang lebih menjamin terjaganya independensi dan keahlian. Di sisi lain, gagasan oleh negara seperti Indonesia tentang pemilihan anggota pemegang mandat oleh negara akan menutup kemungkinan adanya intervensi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap KTHAM yang memiliki agendanya sendiri, meskipun KTHAM beranggotakan dari aktor-aktor non-politik. Pada akhirnya, kesepakatan pemilihan anggota pemegang mandat Special Procedures ini dilakukan oleh Presiden Dewan HAM dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Consultative Group yang terdiri dari diplomat-diplomat senior negara anggota Dewan HAM (Ramcharan, 2013).
Dalam rapat pembahasan kerja Dewan, LSM mengajukan persoalan hubungan antara Special  Procedures  dan  negara.  Penyebabnya  adalah  tidak  efektifnya  Special  Procedures yang disebabkan oleh kurangnya mekanisme yang memperkuat kerjasama dengan negara. Selain  itu,  Special  Procedures  memiliki  keterbatasan  tersendiri.  Pertama,  ketergantungan pada  persetujuan  negara  yang  bersangkutan,  yang  berdampak  pada  izin  kunjungan pemegang mandat, yang tentunya juga berdampak pada berfungsinya mandat itu sendiri. Kedua, kurangnya mekanisme untuk memverifikasi temuan negara pemegang izin terkait (Abraham dan Ineichen, 2007).
Menyikapi hal tersebut, muncul berbagai usulan untuk memperkuat mekanisme kerja sama antara Special Procedures dan negara, bahkan negara-negara Barat mengusulkan agar negara-negara  anggota  Dewan  perlu  adanya  undangan  bersama  terhadap  Special Procedures sebagai langkah awal kerja sama. Selain itu, Kanada mengusulkan penerapan Special Procedures dan kerja sama internasional sebagai syarat khusus untuk keanggotaan di Dewan HAM (Abraham, 2007).
Kekhawatiran  bahwa  Special  Procedures  tersebut  akan  mengancam  kedaulatan negara di kemudian hari menjadi alasan Indonesia menolak usulan mekanisme kerjasama Special  Procedures  yang  baru,  terutama  dalam  kasus  Indonesia  yang  juga  dituding melakukan pelanggaran HAM di Papua. Indonesia ingin terus menggunakan status quo atau mekanisme yang ada. Selain itu, pada saat sesi diskusi kerja Dewan HAM, Indonesia dan negara-negara Afrika menyerukan perlunya pedoman perilaku atau Code of Conduct untuk izin  Special  Procedures  yang  lebih  ketat,  terutama  pada  saat  kunjungan  dan  saat berkomunikasi  serta  berinteraksi  dengan  media.  Di  negara-negara  Barat,  kode  etik  ini dipandang sebagai cara untuk membatasi kerja Special Procedures, yang sewaktu-waktu sangat bergantung pada media untuk menekan negara-negara tersebut (Chalabi, 2007).
Selain itu, Indonesia telah belajar dari kenangan buruk dalam upayanya melindungi keutuhan wilayahnya dari pelanggaran HAM Timor Timur. Pengalaman Timor Timur di masa lalu  membuat  Indonesia  dan  kebijakan  luar  negerinya  mempertimbangkan  pemantauan internasional terhadap situasi HAM di Papua sebagai bagian dari program internasionalisasi kemerdekaan  Papua  dari  Indonesia.  Akibatnya,  Indonesia  mengabaikan  permintaan kunjungan pemegang mandat Special Procedures, terutama yang berkaitan dengan masalah hak-hak  sipil.  Bahkan  jauh  sebelum  terbentuknya  Special  Procedures,  Indonesia  pernah menolak permintaan UN Special Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB untuk menyelediki eksekusi  di  luar  hukum  dan  sewenang-wenang    sejak  tahun  1994.  Pada  tahun  2004, Indonesia juga menolak permintaan tindak lanjut dari Pelapor Khusus PBB  yang hendak mengunjungi  Papua  (Kirksey,  2012).  Dari  47  permintaan  kunjungan  Pelapor  Khusus  ini, Indonesia hanya menerima 13 permintaan, yang sebagian besar berkaitan dengan hak sosial dan ekonomi dibandingkan hak politik dan sipil. Indonesia juga tidak termasuk dalam 114 negara  yang  berkomitmen  untuk  standing  invitation  atau  undangan  tetap,  meski  sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM, karena kekhawatiran akan adanya politisasi isu kemerdekaan Papua (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya hubungan antara aspek pengalaman masa  lalu  dengan  sikap  kehati-hatian  pemerintah  Indonesia  dalam  merumuskan kebijakannya.  Ingatan  akan  upaya  melindungi  integrasi  wilayah  dari  pengawasan internasional  telah  membuat  Indonesia  ragu  untuk  memainkan  peran  konstruktif  dalam membangun mekanisme HAM global yang lebih kuat. Pembebasan Timor Timur dari wilayah kedaulatan Indonesia merupakan contoh nyata yang sangat membekas dalam ingatan para pengambil  kebijakan  di  Indonesia.  Selain  itu,  pandangan  dan  sikap  Indonesia  terhadap perkembangan  lembaga  HAM  PBB  juga  merupakan  hasil  refleksi  pemerintah  Indonesia sendiri atas kekhawatiran hal serupa akan terjadi di Indonesia, khususnya terkait  dengan
permasalahan gerakan separatis yang masih berlangsung. di Papua.

## C. Pragmatisme Ekonomi
Aspek ekonomi menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia,  khususnya  terkait  hubungan  Indonesia-Tiongkok  dan  korelasinya  dengan kebijakan Indonesia yang menolak rancangan usulan yang diajukan ke Dewan HAM terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang. Terkait hubungan bilateral, Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  pertama  yang  menjalin  hubungan  diplomatik dengan  Tiongkok  (setelah  memenangkan  perang  saudara)  pada  tahun  1950.  Dapat dikatakan  bahwa  secara  umum  perkembangan  politik  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh pengaruh Tiongkok (Anwar, 2023).
Indonesia  menganggap  Tiongkok  sebagai  kekuatan  ekonomi  terpenting  di  Asia Tenggara, bahkan jika dibandingkan dengan negara besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa  sangat  eratnya  hubungan  Indonesia  dan  Tiongkok  didasari  oleh  pragmatisme ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. Pragmatisme ekonomi ini sebenarnya dimulai pada tahun 1990, didorong oleh keinginan Indonesia untuk mengambil manfaat dari modernisasi ekonomi  Tiongkok.  Hubungan  antara  Indonesia  dan  Tiongkok  mengalami  pertumbuhan baik  di  tingkat  pemerintah  maupun  di  tingkat  masyarakat,  dengan  peningkatan  yang signifikan di sektor perdagangan dan pariwisata.
Saat ini, Tiongkok bahkan telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan mitra investasi  terbesar  kedua.  Bahkan  di  bidang  perdagangan,  Tiongkok  telah  mengalahkan Jepang untuk menjadi mitra dagang Indonesia. Pada tahun 2021, berdasarkan data resmi pemerintah Tiongkok, kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat sebesar  58,6%  atau  mencapai  nilai  nominal  124,4  miliar  USD,  dengan  rincian  ekspor Tiongkok  meningkat  sebesar  48,1%  atau  mencapai  nilai  60,7  miliar  USD  dan  impor meningkat 70,1%, senilai 63,8 miliar USD. Mayoritas impor Tiongkok ke Indonesia terdiri dari sumber daya mineral seperti bijih logam dan baja. Tiongkok juga sangat bergantung pada batu  bara  Indonesia.  Sedangkan  untuk  Indonesia,  produk  Indonesia  yang  diimpor  dari Tiongkok mayoritas berupa peralatan mekanikal dan elektrikal, naik 25,7% atau senilai 34,3 miliar USD (Siqi 2022). Sumber lain  seperti  laporan PBB menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat sebesar 54,03% atau senilai 110,01 miliar USD (Rahman, 2022).
Pada  masa  Presiden  Joko  Widodo,  Indonesia  kembali  mendorong  Tiongkok  untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar. Mereka bergabung dengan proyek Belt and Road  Initiatives  (BRI)  dan  bank  investasi  Tiongkok,  Asian  Infrastructure  Investment  Bank
(AIIB), serta mendukung program Global Development Initiative (GDI) yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2021. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah salah  satu  rencana  infrastruktur  yang  paling  ambisius  selama  pemerintahan  Presiden Widodo. Fokus utama proyek kereta cepat ini adalah kerja sama antara Indonesia dan Cina. Proyek senilai 7,3 miliar USD ini secara resmi diresmikan oleh Presiden Widodo pada Oktober tahun 2023. Kereta cepat ini diberi nama resmi "Whooosh" (Chen, 2023).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok juga terjadi pada tingkat masyarakat; dalam kasus ini, hubungan ekonomi yang dimaksud adalah di bidang pariwisata. Salah satu tujuan pemerintahan presiden Widodo adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata (Anwar, 2019). Sejak tahun 2009 hingga 2018, tren wisatawan Cina ke Indoenesia terus meningkat, meskipun pandemi virus corona pada tahun  2019  menyebabkan  penurunan  (Jayani  2020).  Untuk  menarik  kembali  wisatawan, pemerintah  memberikan  visa  gratis  kepada  warga  negara  dari  169  negara,  termasuk Tiongkok. Ini bertujuan untuk mencapai target sepuluh juta wisatawan setiap tahun (Anwar, 2019).
Ada  kemungkinan  bahwa  pragmatisme  ekonomi  yang  digunakan  oleh  Indonesia sebagai alasan untuk menolak draf yang diajukan oleh AS di Dewan HAM memiliki hubungan langsung.  Akibatnya,  pemerintah  Indonesia  berfokus  pada  menjaga  dan  mengatur hubungan  bilateral,  terutama  kerjasama  ekonomi  dengan  Tiongkok.  Dengan  demikian, penolakan  draf  yang  diusulkan  oleh  AS  mengenai  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dapat dibenarkan.
4. Persaingan Blok Politik Amerika-Tiongkok dan Politisasi Isu Pelanggaran HAM
Perwakilan  Indonesia  di  Dewan  HAM  PBB  mengakui  bahwa  pelanggaran  HAM terhadap muslim Uighur telah dipolitisasi, tetapi hanya dengan mengatakan "alat persaingan politik"2. Indonesia masih percaya bahwa ada indikasi yang sama di Dewan HAM PBB karena reformasi Komisi HAM PBB yang melibatkan standar ganda dan politisasi. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia ingin memastikan bahwa prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selectivity  ditekankan  dalam  setiap  agenda  dan  keputusan  Dewan  HAM  PBB,  tanpa politisasi dan standar ganda. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan  pada  prinsip  kerja  sama  dan  genuine  dialogue  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan setiap negara anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap penegakan  HAM.  Selain  itu,  Indonesia  merasa  bahwa  prinsip  non-selectivity — terutama masalah  yang  khusus  untuk  negara  berkembang  seperti  Myanmar,  Korea  Utara,  Sudan, Belarus,  dan  Iran — masih  ditemukan  praktik  naming  dan  shaming,  seperti  yang  terlihat dalam pembicaraan banyak negara yang hanya berfokus pada beberapa negara.
Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menolak atau menolak praktik naming dan shaming yang dilakukan oleh negara-negara besar atau negara demokrasi Barat terhadap masalah nasional. Contoh pertama terjadi di Myanmar. Pada saat itu, ada dorongan untuk menggulingkan rezim Myanmar melalui mekanisme Dewan HAM PBB. Namun, pemerintah Indonesia  lebih  suka  menggunakan  cara  dengan  membangun  kerangka  regional  untuk mendorong Myanmar untuk  lebih  aktif melindungi HAM dan secara bertahap memasuki demokrasi. Indonesia lebih yakin bahwa cara komunitas internasional menghadapi Myanmar adalah dengan bekerja sama dengan junta militer Myanmar dan membangun kepercayaan melalui diskusi dan genuine dialogue (Hotland 2008).
Dalam  hal  masalah  negara-spesifik,  tindakan  berikutnya  dari  Indonesia  adalah terhadap  Korea  Utara.  Korea  Utara  adalah  salah  satu  negara  dengan  banyak  kasus pelanggaran HAM  berat. Namun, negara  demokrasi yang paling toleran terhadap Korea Utara adalah Indonesia. Melihat situasi internal Korea Utara, pelanggaran HAM tidak terkait dengan  ancaman  terhadap  integritas  teritorial.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  seharusnya memiliki  ruang  politik  untuk  bekerja  sama  dengan  negara-negara  barat  untuk  menekan pelanggaran  HAM  di  Korea  Utara.  Sebaliknya,  tampaknya  Indonesia  tidak  tertarik  untuk menekan Korea Utara. Salah satu alasan mengapa Indonesia menolak untuk menekan Korea Utara di Dewan HAM adalah karena Indonesia telah berusaha membantu Korea Utara dalam membangun  kepercayaan  dirinya  untuk  bergabung  dengan  komunitas  internasional  dan membuat  Korea  Utara  merasa  nyaman  untuk  berbicara  dan  berbagi  pendapat  dengan Indonesia.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempertahankan  hubungannya  dengan  Korea  Utara, Indonesia harus mengadopsi strategi yang lebih saling membantu daripada menunjukkan naming dang shaming. (Karim, 2020).
Strategi  Indonesia  terhadap  Korea  Utara  ini  juga  menguntungkan  karena  telah membuat  Korea  Utara  percaya  padanya  sebagai  perantara  yang  dapat  membantu menengahi Korea Utara dalam kembalinya Perundingan Enam-Pihak (Panda, 2014). Untuk pertama  kalinya  dimulai  pada  tahun  2003,  perundingan  ini  bertujuan  untuk  mengakhiri program nuklir Korea Utara melalui negosiasi yang melibatkan Tiongkok, AS, Korea Selatan, Jepang, dan Russia (Bajoria dan Xu, 2013). Selain itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Su Yong, mengajukan proposal kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang diharapkan dapat meredakan  ketegangan  di  wilayah  tersebut.  Korea  Utara  berharap  Indonesia  dapat menyebarkan proposal tersebut kepada pihak lain.
Pada kasus Tiongkok, AS dan negara pendukungnya telah meminta Indonesia untuk memberikan komentar tentang rancangan keputusan yang dimaksud sebelum pemilihan. Indonesia melakukan evaluasi atau penilaian setelah menerima permintaan dalam proses
membuat keputusan tentang  draf yang relevan. Ini melakukannya  dengan  mencatat dan mempertimbangkan  manfaat  dari  usulan  tersebut.  Menurut  evaluasi  yang  dilakukan, Indonesia  melihat  bahwa  draf  yang  diusulkan  oleh  AS  dan  pendukungnya  untuk menyelesaikan diskusi mendesak tersebut masih dipenuhi dengan politisasi dan upaya untuk menggunakan Dewan HAM sebagai alat untuk rivalitas geopolitik antara Barat dan Tiongkok. Negara  ini  menilai  bahwa  politisasi  yang  dilakukan  mencerminkan  nihilnya  prinsip keterlibatan  nyata  antara  Barat  dan  Tiongkok  serta  tidak  adanya  porsi  yang  sama.  Oleh karena  itu,  Indonesia  menentang  upaya  politisasi  di  Dewan  HAM.  Dalam  perspektif Indonesia, penerapan agenda country spesific oleh Barat terhadap Tiongkok dalam masalah Uighur  ini  semakin  membuat  orang  percaya  bahwa  masalah  ini  harus  dipolitisasi  demi kepentingan rivalitas geopolitik antara AS dan Tiongkok. Pada praktiknya, tidak ada upaya yang tulus untuk membantu masyarakat muslim Uighur di Tiongkok memperbaiki hak asasi mereka.

## SIMPULAN
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  Empat  alasan  mengapa  Indonesia  menolak  draf  di Dewan HAM PBB: faktor domestik, pengalaman masa lalu negara dan ketidakkonsistenan sikapnya  terhadap  mekanisme  penegakan  HAM,  pragmatisme  ekonomi,  dan  politisasi masalah pelanggaran HAM oleh AS dan sekutunya di Dewan HAM. Berangkat dari asumsi perspektif konstruktivisme, empat faktor di atas menjadi kerangka analisis bagi pemerintah Indonesia  untuk  akhirnya  memilih  untuk  menolak  draf  yang  diusulkan  oleh  AS  di  PBB mengenai pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham, Meghna. 2007. Building the New Human Rights Council. Geneva.
Abraham, Meghna, and Michael Ineichen. 2007. Human Rights Council Working Group on Review of Mechanisms and Mandates, 13-24 November 2006: Report on the Review of Special Procedures.
Aljazeera. 2018. “China Legalises ‘Re - Education Camps’ in Xinjiang.” https://www.aljazeera.com/news/2018/10/10/china-legalises-re-education-camps-in-
xinjiang. Amnesty International. 2022. “Human Rights in China.”
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report- china/.
ANTARA.  2023.  “Indonesia  Acknowledges  12  Past  Major  Human  Rights  Violations.” https://en.antaranews.com/news/269094/indonesia-acknowledges-12-past-major- human-rights-violations#:~:text=The  12 past human rights violations acknowledged by,of activists in 1997-1998%2C and 1998 May riots. (April 15, 2024).
Anwar, Dewi Fortuna. 2019. “Indonesia - China Relations: Coming Full Circle?” In Southeast
Asian Affairs, eds. Daljit Singh and Malcolm Cook. ISEAS - Yusof Ishak Institute, 145 – 62. https://www.jstor.org/stable/26939692.
———. 2023. “Indonesia’s Hedging plus Policy in the Face of China’s Rise and the US -China Rivalry  in  the  Indo- Pacific  Region.”  Pacific  Review  36(2):  351– 77. https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794.
Bajoria,  Jayshree,  and  Beina  Xu.  2013.  “The  Six  Party  Talks  on  North  Korea’s  Nuclear Program.” CFR.  https://www.cfr.org/backgrounder/six -party-talks-north-koreas- nuclear-program (November 22, 2023).
Bassiouni, M. Cherif, and William A. Schabas. 2011. New Challenges for the UN Human Rights Machinery: What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures? Intersentia.
Bovingdon,  Gardner.  2004.  Policy  studies  (East-West  Center  Washington)  Autonomy  in Xinjiang: Han Nationalist
Imperatives and Uyghur Discontent. http://search.proquest.com/openview/59397102b8e64b2ac991d9817041fadd/1?pq- origsite=gscholar&cbl=2031857.
Chalabi, R. 2007. International Service  for Human Rights Human Rights  Council Working Group on Review of Mechanisms and Mandates Discussions on the Expert Body, 2nd Session, 8-16 February 2007.
Chen, Heather. 2023. “With China’s Help, Indonesia Launches Southeast Asia’s First Bullet Train.”  CNN.  https://edition.cnn.com/travel/article/indonesia -first-bullet-train-china- funding-intl-hnk/index.html (November 27, 2023).
DW.  2022.  “UN  Human  Rights  Council  against  Opening  Debate  on  Xinjiang.” https://www.dw.com/en/un-council-rejects-debate-of-chinas-human-rights-record- in-xinjiang/a-63359796.
Esposito, John. 2013. Oxford Handbook of Islam and Politics. Oxford University Press.
Fryer, David. 2006. “The Sage Handbook of Qualitative Research.” Qualitative Research in
Organizations and Management: An International Journal 1(1): 57 – 59.
Hampson,  Francoise  J.  2007.  “An  Overview  of  the  Reform  of  the  UN  Human  Rights Machinery.” Human Rights Law Review 7(1): 1– 21.
Hotland, Tony. 2008. “Indonesia Defends Stance on UN Role in Myanmar.” The Jakarta Post.
https://www.thejakartapost.com/news/2008/05/14/indonesia-defends-stance-un- role-myanmar.html (November 20, 2023).
Jayani, Dwi Hadya. 2020. “Kunjungan Turis Tiongkok Ke Indonesia Turun 3,1% Pada 2019.”
Databoks.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/kunjungan-turis- tiongkok-ke-indonesia-turun-31-pada-2019 (April 22, 2024).
Karim,  Moch  Faisal.  2020.  “The  Limits  of  Global  Human  Rights  Promotion:  Indonesia’s Ambivalent Roles in the UN Human Rights Council.” Contemporary Politics 26(3): 351– 70. https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1720065.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. “Isu Kosovo.”
https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/99/halaman_list_lainnya/isu-kosovo (November 14, 2023).
Kirksey,  Eben.  2012.  “What  Is  Indonesia  Trying  to  Hide  in  West  Papua?”  Huffpost. https://www.huffpost.com/entry/indonesia-west-papua_b_1652245  (November  26, 2023).
Kusnandar, Viva Budi. 2019. “Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia.” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan- penduduk-muslim-terbesar-dunia (June 21, 2023).
Miller, Manjari Chatterjee. 2019. “Exploring Historical Memory and Indian Foreign Policy.” New Directions in India’s Foreign Policy: Theory and Praxis: 67– 84.
Panda,  Ankit.  2014.  “Will  Indonesia  Save  the  Six  Party  Talks?”  The  Diplomat. https://thediplomat.com/2014/08/will-indonesia-save-the-six-party-talks/  (November 22, 2023).
Pelcher, Martin. 2012. “Fear, Grief and Hope in Occupied West Papua.” Intercontinental Cry. https://intercontinentalcry.org/fear-grief-and-hope-in-occupied-west-papua/ (November 15, 2023).
Rahman, Dzulfiqar Fathur. 2022. “Perdagangan Indonesia -Tiongkok Tumbuh 54,03% Pada 2021.” Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/perdagangan-indonesia- tiongkok-tumbuh-5403-pada-2021 (April 22, 2024).
Ramcharan,  Bertrand  G.  2013.  “The  UN  Human  Rights  Council.”  The  UN  Human  Rights Council: 1 – 148.
Siqi, Ji. 2022. “China - Indonesia Trade: How Important Is It, and What Are the Main Exports?”
South China Morning Post. https://www.scmp.com/economy/china- economy/article/3186660/china-indonesia-trade-how-important-it-and-what-are- main (November 27, 2023).
Sweeney, Gareth, and Yuri Saito. 2009. “An NGO Assessment of the New Mechanisms of the UN Human Rights Council.” Human Rights Law Review 9(2): 203– 23.
Thompson, Andrew S. 2015. “Tehran 1968 and Reform of the UN Human Rights System.”
Journal of Human Rights 14(1): 84 – 100.
U.S  Department  of  State.  2021.  “Determination  of  the  Secretary  of  State  on  Atrocities  in Xinjiang.” https://2017 -2021.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on- atrocities-in-xinjiang/index.html.
United Nations. 2022. “China Responsible for ‘Serious Human Rights Violations’ in Xinjiang Province: UN Human Rights Report.” https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932.
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2015. “Standing Invitation.” http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.a spx (November 26, 2023).
Wendt,  Alexander.  1992.  “Anarchy  Is  What  States  Make  of  It: The  Social  Construction  of Power Politics.” International Organization 46(2): 391– 425.
———. 1994. “Collective Identity Formation and the International State.” American Political Science Review 88(2): 384 – 96.
Wibisono, Makarim. 2006. “Un Human Rights Council Welcome.” The Jakarta Post.
ZA, Tabrani, Warul Walidin, and Saifullah. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory.  1st  ed.  ed.  Masbur.  Banda  Aceh:  FTK  Ar-Raniry  Press.  http://repository.ar- raniry.ac.id/1301/1/Full Buku MP Kualitatif %26 Grounded Theory.pdf#.