## FIKIH KENOTARIATAN: STUDI TENTANG ETIKA PROFESI NOTARIS
Miftahul Ulum 1
miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id

## Abstrak:
Hukum  dan  manusia  memiliki  hubungan  yang  erat.  Keberadaan  hukum sangat penting dalam kehidupan terlebih dalam tindakan/perbuatan manusia terhadap  makhluk  hidup  lain.  Hal  ini  disebabkan  hukum  merupakan  suatu norma yang di dalamnya terdapat sanksi. Dari definisi tersebut sudah tersirat bahwa  adanya  hukum  ditujukan  agar  terciptanya  keteraturan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa  adanya bantuan  masyarakat  dan  beberapa  badan  hukum.  Badan  hukum  yang dimaksud  ialah  para  profesi  hukum.  Profesi  hukum  memiliki  banyak macamnya,  antara  lain:  advokat,  arbiter,  hakim,  notaris,  jaksa,  polisi,  dan para legal. Setiap profesi hukum memiliki tujuan dan fungsi  yang berbeda. Mereka  ada  untuk  saling  melengkapi  kekurangan  masing-masing  profesi hukum.Seorang  notaris  yang  merupakan  salah  satu  profesi  hukum  dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki  etika  kepribadian  salah  satunya  berjiwa  Pancasila,  taat  kepada hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku  di  NKRI.  Begitu  krusial  dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap  patuh  pada  peraturan  yang  berlaku  diantaranya  menggunakan  kantor yang  telah  ditetapkan  undang-undang,  sadar  akan  kewajibannya,  tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan.
Kata kunci: Fikih, Etika, profesi dan notaris
1 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

## Abstract:
Law  and  humans  have  a  close  relationship.  The  existence  of  law  is  very important  in  life,  especially  in  human  actions/deeds  towards  other  living creatures.  This  is  because  the  law  is  a  norm  in  which  there  are  sanctions. From  this  definition,  it  is  implied  that  the  existence  of  law  is  intended  to create order in social life. Laws cannot be enforced without the help of the community and some legal entities. The legal entity in question is the legal profession.  The  legal  profession  has  many  kinds,  including:  advocates, arbitrators,  judges,  notaries,  prosecutors,  police,  and  legal.  Each  legal profession  has  a  different  purpose  and function. They  exist  to  complement the shortcomings of each legal profession. A notary who is one of the legal professions  is  required  to  have  a  good  personality.  As  a  public  official,  a notary  must  have  personal  ethics,  one  of  which  is  the  spirit  of  Pancasila, obeying the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. So crucial and noble is the notary profession, when carrying out his position, he must remain obedient to the applicable regulations, including using an office that has been determined by law, being aware of his obligations, not using mass media, and putting up a nameplate according to the provisions.
Keywords: Jurisprudence, Ethics, profession and notary

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dimana  semua  taat  terhdap  aturan yang  berlaku.Tidak  bisa  dipungkiri  ditengah-tengah  masyarakat  masih terdapat  permasalahan-permasalahan    yang  tidak  bisa  diselesaikan    sendiri karena  hukum  berlaku  untuk  semua  elemen  masyarakat,  maka  dari  itu dibutuhkan seseorang  yang paham dan  memiliki keahlian dibidang hukum yang  lebih  dikenal  dengan  profesi  hukum.  Profesi  hukum  dibentuk  untuk membantu  menyelesaikan  suatu  problematika  yang  berkaitan  dengan hukum.
Disamping  itu  salah  satu  hal  yang  sangat  krusial  dan  mulianya  profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap patuh pada peraturan  yang  berlaku  diantaranya  menggunakan  kantor  yang  telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Profesi notaris dituntut untuk  memiliki  kelancaran  dan  keahlian  dalam  melakukan  komunikasi dengan klien atau penerima layanan.
Dimana didalamnya terdapat aturan yang mengatur para profesi hukum untuk  bertindak  sesuai  dengan  pedomanan  yang  berlaku  sesuai  dengan intansi  mereka.  Tidak  jarang  banyak  para  profesi  hukum  menghadapi berbagai  hambatan,  permasalahan  dalam  menangani  suatu  kasus.  Dalam makalah  ini,  penulis  akan  memaparkan  materi  tentang  profesi  hukum beserta  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  profesi  hukum  yang  ada  di Indonesia.

## Pengertian Profesi.
Seseorang yang mempunyai kemampuan atas suatu bidang yang didapat dari  proses  pendidikan  untuk  mendapatkan  keahliahan  tertentu  disebut profesi.  Profesi  disini  ada  berbagai  macam  seperti  profesi  dibidang  hukum contohnya  pengacara.  seseorang    profesi  merupakan  seorang  yang  harus
memiliki  sikap  profesional. 2 Dimana  dalam  menjalankan  tugasnya  harus lebih mengedepankan pelayanan masyarakat daripada kepentingan individu, mampu mengkondisikan antara kewajiban  yang diembannya  sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Selain sudah menempuh pendidikan khusus seorang  profesi  ketika  sudah  turun  dimasyarakat  harus  juga  mendapatkan izin  dalam  profesinya  sehingga  dapat  dikatakan  pantas  untuk  menjalankan tugas profesinya secara profesional.
Di setiap profesi pasti terdapat asosiasi berupa organisasi yang memang menaungi berbagai profesi menurut keahlian bidangnya untuk mendapatkan izin  sebagai  keanggotaan,  seorang  profesi  harus  memenuhi  beberapa kualifikasi  yang  telah  ditentukan,  berbagai  ujian-ujian  sesuai  profesi  yang ditempuh.
Menurut  artikel  Internasional Encyclopedia  of  Education ,  ada  10  ciri khas dari suatu profesi : 3
1. Suatu  bidang  yang  terorganisir  dari  jenis  intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan  praktis  dari  teknis  intelektual  pada urusan praktis;
4. Suatu  priode  panjang  untuk  pelatihan  dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan  memberi  kepemimpinan  pada profesi sendiri;
7. Asosiasi  dari  anggota-anggota  profesi  yang menjadi  suatu  kelompok  yang  akrab  dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
2 Serlika Aprilia, Etika Profesi Hukum , (Palembang : Refika, 2019), 18.
3 Suhrawardi Lubis, Etika Profesi Hukum , (Medan : Sinar Grafika, 1993), 12.
9. Perhatian yang profesional terhadap
penggunaan  yang  bertanggung  jawab  dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

## Pengertian Profesi Hukum.
Selayaknya  profesi  yang  lain  Profesi  hukum  ini  juga  harus  menempuh pendidikan  khusus  agar  mendapatkan  gelar  sesuai  bidang  hukum  yaitu sarjana  hukum,  selain  itu  mereka  harus  menguasai  keilmuan  yang  akan menjadi  bekal  dalam  menjalankan  tugas  berkaitan  dengan  permasalahan hukum.  Maka dapat disimpulkan bahwa profesi hukum adalah suatu profesi yang  didaptkan  melalui  pendidikan    khusus  hukum  sehingga  mereka  dapat menguasai ilmu yang didaptkan dan memiliki kemampuan dibidang hukum. Ada banyak sekali profesi hukum yaitu pengacara, notaris, jaksa.
Terdapat berbagai macam profesi hukum dalam hal ini dibutuhkan izin. 4
Ada beberapa tahapan yang wajib ditempuh seperti seorang pengacara yang sudah  diatur  dalam  UU  18  Tahun  2003  tentang  advokat  harus  lulus  Ujian Profesi  Advokat)  dan  juga  minimal  harus  magang  selama  minimal  2 tahun tujuannya  adalah  untuk  mengasah  skill  profesi  hukum  dalam  menghadapi problematika  hukum.  Sehingga  tidak  hanya  teori  saja  yang  didapat  tetapi penerapan dari ilmu yang dimiliki bisa tersalurkan dengan benar.

## Profesionalisme dalam Profesi Hukum.
Di  masyarakat  terdapat  berbagai  lapisan  atau  kelompok  sosial  yang beragam  sehingga  tidak  jarang  menimbulkan  konflik  atau  gesekan  antara keduanya.  Seperti  konflik  anatar  masyarakat,  antar  organisasi,  antar perorangan,  antar  negara.  Berbagai  kepentingan  yang  dimiliki  setiap masyarakat menginginkan dapat terwujud.  Hal tersebut yang menyebabkan permasalahan  dimasyarakat.  Muncul  profesi  hukum  yang  memiliki  peran untuk  menyelesaikan  berbagai  permaslahan  yang  terjadi  yang  berkaitan
4 Serlika Aprilia, Etika Profesi Hukum , (Palembang : Refika, 2019), 19.
dengan  hukum.  Ketika  sudah  terjun  ke  dalam  profesi  hukum  seseorang sudah dituntut untuk taat dengan syarat, peraturan yang ada. Seorang profesi hukum  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  kedudukan  yang diperhitungkan  pasalnya  tidak  semua  dapat  menjadi  profesi  hukum  dengan mudah.  Ada  berbagai  tahapan  yang  wajib  ditempuh  seperti  pendidikan hukum dll sebagainya. Profesi hukum ketika sudah melaksanakan peran dan tugasnya harus memiliki sikap profesinalisme.
Hal  ini  dibutuhkan  agar  dalam  prakteknya  pelaksanaan  profesi  hukum berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diamanatkan.  Kenyataanya  banyak sekali ketidakadilan yang kerap terjadi sehingga hak yang dimiliki tidak bisa didapatkan,  maka  seorang  profesi  hukum  yang  profesional  harus  mampu menjembatani  serta  merangkul  berbagai  ketidakadilan  dan  ketidakpastian hukum,  sejatinya  tujuan  dari  hukum  adalah  untuk  menciptakan  keadilan bagi  masyarakat.  Dan  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dibutuhkan  sinergi dari  profesi  hukum  yang  membantu  dalam  meneggakkan  keadilan  bagi masyarakat dengan ilmu yang dimiliki, kemampuan yang dikuasi dan sikap profesionalisme yang diterapkan.
Tantangan  yang  menghambat  terciptanya  profesionalitas  di  bidang hukum, yaitu: 5
1. Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
2. Penyalahgunaan  dan  penyimpangan  fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin  menurunnya  moralitas  yang  dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat  kesadaran  dan  kepedulian  terhadap sosial yang menurun.
Masalah-Masalah Yang Dihadapi Profesi Hukum.
5 Serlika Aprilia, Etika Profesi Hukum , (Palembang : Refika, 2019), 23.
Kontroversi  hukum  di  Indonesia  saat  ini  sedang  mendapat kritikan  yang  sangat  tajam,  terlebih  dengan  banyaknya  kasus  yg berkaitan  dengan  hukum  baik  dari  kasus  yg  kecil  hingga  kasus  yang besar.  Dalam  pelaksanaanya  sering  kali    terdapat  penyelewangan  etika profesi hukum.
1. Kemampuan  Kualitas  Pengetahuan  di  bidang  Ilmu
Hukum 6 2. Dibutuhkan kualitas profesi hukum yang
berkompeten  yang  didapat  dari  pengetahuan  di bidang  ilmu  hukum  yang  sudah  dipelajari  selama diperguruan tinggi dan diabdikan untuk
kepentingan  orang  lain  ,  keberhasilan  bukan didasrkan  pada  keuntungan  finansial  tetapi  dilihat dari  dampaknya  terhadap  masyarakat,  ada  aturan atau  kode  etik.  Akan  tetapi  banyak  sekali  para profesi  hukum  tidak  lulus  syarat  kualifikasi sehingga  minimnya  pengetahuan  dibidang  ilmu hukum, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang berkompeten.
3. Penyalahgunaan Profesi.
Penyalahgunaan  profesi  ini  disebabkan  oleh rendahnya  moralitas  yang  tinggi  dari  para  profesi hukum, kebanyakan mereka lupa akan kewajibanya yang menjadi tanggung jawabnya. Persaingan  yang sering  kali  terjadi  diantara  para  individu  profesi hukum  mengakibatkan  Penyalahgunaan    yang disebabkan tidak  adanya  kedisiplinan  diri.
4. Menjadikan  Profesi  menjadi  sesuatu  Kegiatan
Bisnis.
6 Putra Halomoan HSB, “PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DALAM PROFESI HUKUM DI INDONESIA,” Mahkamah , Vol. 2, No. 2, (Desember,  2017): 267.
Pada  saat  ini  profesi  hukum  tujuannya  sedikit bergesar  bukan  lagi  membela  atau  menegakkan keadilan  di  maysrakat,  tetapi  tidak  jarang  banyak oknum profesi hukum dengan gelar dan
kemampuannya  menjadikan  hal  tersebut  sebgai kegiatan  bisnis  untuk  memperkaya  diri.  Walaupun tidak  semua  tetapi  kebanyakan  menjadikannya sebagai kegiatan bisnis dengan patokan harga  yang fantastis, sekali menangani suatu kasus. Tergantung dengan  seberapa  sulit  kasus  tersebut  untuk ditangani  walaupun  bisa  saja  mengesampingkan hak asasi manusia.
5. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial.
Perlu  ditanamkan  dalam  diri  setiap  profsi hukum,  baik  advokat,  polisi,notaris  dll  sebagainya bahwa  nilai-nilai  moral  atau  etika    dalam menjalankan  tugas  yang  diemban  dibutuhkan suatu  keberanian  dalam  bertindak  sesuai  dengan tuntunanan  profesi.  Seorang  profesi  hukum  yang baik  harus  memiliki  kriteria  bahwa  harus  lebih mementingkan  kepentingan  masyarakat    daripada kepentingan  pribadi  di  dalam  pelayanan  hukum. Dalam  hal  ini  baik  bagi  masyarakat  yang membayar  atau  tidak,  baik  dari  segi  ekonomi memiliki  pelayanan  hukum  yang  dan  tidak membeda-bedakan.
Dapat  disimpulkan  dari    faktor–faktor  diatas,  mengapa    profesi hukum atau aparat penegak hukum  banyak melanggar atau bahkan tidak
menghiraukan    etika  profesi  yang  sudah  dibuat 7 Bahwa  kurangnya kesadaran  dari  dalam  diri  profesi  hukum  dan  sikap  untuk  membantu sesama ketika terdapat masalah hukum yang harus diselasikan, selain itu seharus seorang profesi hukum harus menanmkan etika yang baik, sikap yang  amanah  dan  bertanggung  jawab  atas  tugas  yang  telah dibebankannya.
Para profesi hukum diharapkan pada saat sudah bekerja di dalam lingkup masyarakat diharapkan mampu menghotmati serta menjalankan kode etik profesinya dan menghormati aturan hukum yang berlaku
7 Suhri  Hanafi,“ PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM  DAN  ETIKA  PROFESI  DI INDONESIA:  Analisis  dengan  Pendekatan  Nilai-nilai  Ajaran Islam, ” Jurnal  Hunafa Vol.  6,  No. 2(Agustus, 2009):242.

## Paradigma Hukum
Hukum dan manusia memiliki hubungan yang erat. Keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan terlebih dalam tindakan/perbuatan manusia terhadap  makhluk  hidup  lain.  Hal  ini  disebabkan  hukum  merupakan  suatu norma  yang  di  dalamnya  terdapat  sanksi. 8 Dari  definisi  tersebut  sudah tersirat  bahwa  adanya  hukum  ditujukan  agar  terciptanya  keteraturan  dalam kehidupan bermasyarakat.
Hukum  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa  adanya  bantuan  masyarakat  dan beberapa  badan  hukum.  Badan  hukum  yang  dimaksud  ialah  para  profesi hukum.  Profesi  hukum  memiliki  banyak  macamnya,  antara  lain:  advokat, arbiter,  hakim,  notaris,  jaksa,  polisi,  dan  para  legal.Setiap  profesi  hukum memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang  berbeda.  Mereka  ada  untuk  saling melengkapi kekurangan masing-masing profesi hukum.
Salah  satu  profesi  hukum  yang  patut  dibahas  ialah  notaris.  Keberadaan notaris  pun  tidak  dapat  disepelekan  begitu  saja.  Dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  disebutkan  bahwa  “notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan  undang-undang  lainnya”. 9 Kedudukan  notaris  menjadi  poin yang  cukuppenting  dimana  harus  ada  eksistensinya  dalam  masyarakat. Pentingnya  hal  tersebut  disebabkan  keberadaan  notaris  akan  dibutuhkan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  yang  dialaminya  terlebih dalam bidang akta autentik.
Selain  pentingnya  keberadaan  notaris  dalam  masyarakat  tentunya diperlukan  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  etika  yang  harus  dimiliki setiap  notaris.  Keberadaan  etika  layaknya  hukum  yang  harus  ditaati  dan dilaksanakan  oleh  setiap  profesi  apapun.  Oleh  karena  itulah  pentingnya
8 Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 No. 3, November 2015, 388.
9 Ghansham Anand, “Karateristik Jabatan Notaris di Indonesia” Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 14.
pengetahuan  dan  pemahaman  etika  pada  setiap  profesi.  Berangkat  dari  hal itulah  penulis  memilih  etika  profesi  notaris  sebagai  materi  yang  akan dibahas dalam tulisan ini.

## Etika Kepribadian Notaris
Menurut  GW.  Allport  seperti  apa  yang  dikutip  Mulyani  dijelaskan bahwa kepribadian merupakan bentuk  organisasi  yang bersifat dinamis dari system  psikologis  individu  yang  kemudian  menentukan  bagaimana  cara  ia bertindak  dan  cara  berpikir  individu  secara  khas. 10 Kepribadian  dapat diartikan  sebagai  segala  bentuk  tingkah  laku  dan  sifat  khas  serta  dapat diperkirakan yang ada pada diri seseorang. Sifat khas tersebut akan muncul ketika  seseorang  memberikan  reaksi  akan  suatu  hal  dan  dapat  dilihat  dari luar (orang lain dapat melihatnya juga).
Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki  kepribadian  yang  baik.  Sebagai  salah  satu  pejabat  umum,  notaris wajib mempunyai etika kepribadian sebagai berikut:
a. Memiliki jiwa Pancasila;
b. Tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum,  sumpah  jabatan  notaris,  dan kode etik notaris;
c. Notaris hendaknya menjaga ketertiban diri terkait dengan kewajiban, fungsi,  dan  wewenang  yang  ia  miliki  sesuai  yang  telah  diatur padaPeraturan Jabatan Notaris;
d. Dapatmenggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan lancar;
e. Mempunyaisikap professional;
f. Berkontribusi  dalam  pembangunan  nasional  khususnya  pada  bidang hukum;
g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Notaris;
h. Keahlian disertaidengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
10 Sri Mulyani, “Peran Agama dan Budaya dalam Membentuk Kepribadian”. AT- THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol.1 No.2, Juli 2021, 54.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
i. Integritas  moral  dengan  makna  untukterhindar  dari  halburuk meskipun memiliki imbalan jasa tinggi, tugas-tugasnya dilakukansesuai  dengan  norma-normayang  ada  di  masyarakat, kesopanan dan keagamaan;
j. Jujur  pada  semua  pihak,  baik  pada  pihak  kedua,  ketiga  maupun dirinya sendiri;
k. Tidak  hanya  berpaku  pada  materi  (uang)  yang  diterima  tetapi  juga pada  nilai  pengabdian,  dan  tidak  melakukan  diskriminasi  pada kalangan tidak mampu;
l. Tetap  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  kode  etik  notaris,  salah satunya ialah dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 11

## Etika Notaris dalam Melaksanakan Tugas
Profesi  notaris  dituntut  untuk  memiliki  kelancaran  dan  keahlian  dalam melakukan  komunikasi  dengan  klien  atau  penerima  layanan.  Kemahiran dalam  melakukan  komunikasi  dengan  klien  akan  semakin  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien.
Etika  dengan  profesi  memiliki  hubungan  yang  erat  khususnya  profesi hukum.  Etika  profesi  ini  merupakan  sikap  kesediaan  untuk  melayani  dan terlibat  dengan  masyarakat  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  sebagai  penyedia  layanan  hukum  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.  Begitu  krusial  dan  mulianya  profesi  notaris  maka  dalam melaksanakan tugas  jabatannya  harus  mematuhi  segala  jenisperaturan  yang berlaku. Tugas seorang notaris ialah sebagai seorang pejabat umum dengan maksud untuk melayani masyarakat dengan pembuatan akta autentik. 12
11 Sulistiyono, “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang”. Notarius. Vol. 1 No.1, Maret 2012, 81-82.
12 Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, “Peran Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”. Notarius. Vol. 13 No. 1, 2020, 65.
Etika  profesi  notaris  ketikamelaksanakantugas  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Sadar akan kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, independent atau tidak memiliki keberpihakan terhadap satu pihak, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
b. Menggunakan  kantor  untuk  bekerja  sesuai  yang  termaktub  dalam peraturan  perundang-undangan,  tidak  membangun  atau  memiliki kantor cabang dan tidak mamakai jasa perantara;
c. Notaris  sebaiknya  hanya  memanfaatkan  media  massa  untuk  hal-hal yang bersifat personal;
d. Notaris  wajib  untuk  menggunakan  papan  nama  sesuai  skala  yang telah ditentukan. 13

## Etika Pelayanan Terhadap Klien
Profesi  notaris  dituntut  untuk  memiliki  kelancaran  dan  keahlian  dalam melakukan  komunikasi  dengan  klien  atau  penerima  layanan.Kemahiran dalam  melakukan  komunikasi  dengan  klien  akan  semakin  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami  dan  menerapkan  etika  pelayanan  terhadap  klien.  Berikut beberapa etika pelayanan terhadap klien, antara lain:
a) Ketika  masyarakat  ingin  menerima  bantuan  atau  layanan  hukum, notaris harus melayani dengan sebaik-baiknya;
b) Pembuatan  akta  yang  telah  dilakukan  harus  diselesaikan  hingga rampung dan bertanggung jawab denga napa yang telah ia lakukan;
c) Masyarakat  diberikan  sosialisasi  terkait  pemaparan  hak  dan kewajiban  yang  didapat  ketika  menjadi  warga  negaraserta kedudukannya sebagai anggota masyrakat oleh notaris;
d) Menawarkan  diri  memberi  bantuan  hukum  serta  tidak  memungut biaya  sepeserpun  untuk  anggota  masyarakat  kurang  mampu  saat menggunakan jasanya;
13 Achmad Ma‟arif, Tesis: “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 54-55.
e) Seorang notaris harus memberikan berkas yang diminta klien apabila ia ingin membuat akta kepada notaris lain;
f) Seorang notaris tidak boleh bekerja sama dalam hal menandatangani akta buatan orang lain;
g) Akta  minuta  (akta  asli  yang  hanya  dimiliki  notaris)dilarang diberikankepada klien;
h) Notaris  dilarang  untuk  membujuk  maupun  memaksa  klien  untuk membuat akta kepadanya;
i) Seorang  notaris  tidak  diperbolehkan  untuk  mengadakan  gruppada Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  memiliki  maksud  terselubung  demi keperluan pribadi sehingga menimbulkan kemungkinan anggota lain dalam INI tidak dapat ikut berpartisipasi. 14

## Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris
Adapun  etika  yang  harus  dimiliki  oleh  notaris  dalam  membangun hubungan dengan rekannya adalah sebagai berikut 15 :
a. Saling menghormati terutama ketika disituasi kekeluargaan
Hal  ini  dimaksudkan  agar  sesama  notaris  menjaga  suasana kekeluargaan  sehingga  tidak  saling  menyalahkan  ataupun  mengkritik kinerjanya  terutama  dala  pembuatan  akta  dihadapan  klien  dan masyarakat. Selain itu notaris mengantisipasi dan menolong rekannya agar  tidak  membuat  kesalahan  agar  dapat  menjaga  jabatannya.  Maka dari  itu  notaris  tidakboleh  memberikan  kecurigaan  terhadap sesamarekannya ketika diberikan bantuan.
b. Tidak  saling  bersaing  antar  rekan  sehingga  merugikan  sesame  baik dari segi materiil ataupun perilaku
Persaingan  adalah  sesuatu  yang  tidaksehat  maka  dari  itu  sesame notaris  dilarang  untuk  bersaing  terutama  dalam  hal  yang  merugikan. Pengambilan  karyawan  secara  paksa  dari  sesama  rekan  notaris  juga
14 Sulistiyono, “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang”. Notarius. Vol. 1 No.1, Maret 2012, 82-83.
15 Ibid., 84.
tidak dianjurkan terlebih jika dilakukan secara tidakwajar. Notaris juga tidak  diperkenankan  memakai  jasa  perantara  yang  diberikan  bayaran serta  tidak  menurunkan  tarif  jasa  yang  telah  disepakati  dengan  klien agar tidak memicu kecuigaan sesama rekan notaris.
c. Bersikap  saling  menjaga  dan  menghormati  sehingga  dapat  menjaga martabatdari  korp  notaris  untuk  menumbuhkan  sisi  kekeluargaan maupun sikap tolong menolong yang membangun sisi kebersamaan
Notaris  perlu  untuk  menjaga  dan  melindungi  kedudukan  korp notaris  agar  tetap  dihormati  oleh  klien  dan  masyarakat.  Maka  dari itu notaris  sebaiknya  tidak  mencampur  adukkan  pekerjaan  lain  dengan jabatan  yang  dimiliki  sebagai  notaris.  Selain  itu  notaris  tidak diperbolehkan  untuk  memberi  tahu  privasi  ataupun  masukan  terkait klien-klien yang berbuat kecurangan.
Dari  sini  maka  dibentuklah  kode  etik  notaris  sesuai  dengan  Kongres INI di Surabaya pada 27 Agustus 2009 yakni sebagai berikut:
a. Agar  menjaga  keluhuran  serta  kehormatan  martabat  pada  jabatan notaris sehingga setiap kegiatannya memiliki kode etik sebagai aturan yang  harus  ditaati  oleh  anggotanya.  Selain  itu  menjadi  pendidikan moral untuk setiap anggota advokat agar tetap ditaati.
b. Dewan Kehormatan perlu membuat usaha dan ide agar kode etik tetap tegak dan dipatuhi setiap anggota.
c. Dewan  Kehormatan  dapat  melakukan  kerja  sama  serta  tetap konsolidasi  terkait  aktivitas  pengawasannya  bersama  Majelis Pengawas dalam menjaga penegakan kode etik

## Etika Pengawasan
Setelah  pengesahan  UU  No.2  tahun  2014  dalam  Pasal  66  mengatur lembaga  baru  secara  khusus  yang  disebut  dengan  martabat  notaris.  aapun yang  dimaksud  Majelis  kehormatan  notaris  adalah  lembaga  yang memberikaan  pembinaan  dimana  kedudukan  sebelumnya  berada  dibawah bimbingan  majelis  kehormatan  daerah.  Adapun  total  keseluruhan anggotanya terdiri dari tiga orang, dua orang pemerintah, serta seorang ahli
atau  2  akademisi.  Didalamnya  mayoritas  terdapat  pembinaan  notaris daripada  pemerintah  atau  akademisi  sebab  dalam  melakukan  pembinaan unsur-unsur  notaris  lebih  diutamakan  daripada  terkait  dengan  pemerintah atau ahli akademisi.
TeLah  dijelaskan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor:  M.02.PR.08.10  Tahun  2014 16 .  Peraturan  ini  membahas  tentang Prosedur  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris.  Adapun  pengertian  dari  pengawas  adalah  aktivitas  yang  sifatnya preventif dan represif yang dilaksanakan majelis pengawas dalam meninjau kinerja  notaris.  maksud  dari  pengawas  prefentif  adalah  pengawasan  yang dijalankan  sebelum  pelaksanaan  dimana  pengawasannya  masih  dalam bentuk  rencana.  Sedangkan  pengawasan  represif  merupakan  pengawasan yang dilaksanakan ketika suatu kegiatan telah selesai dikerjakan.
Adapun  tujuan  terkait  tugas  dan  wewenang  majelis  pengawas  notaris dalam  pelaksanaannya  yakni  memberikan  pengarahan  dan  pendampingan terutama  bagi  anggota  yang  sedang  menjalankan  tugasnya  oleh  majelis pengawas.  Pembinaan  juga  dilakukan  agar  tetap  bisa  melakukan pengawasan  terhadap  notaris  dalam  menjalankan  profesinya  yakni  sebagai pejabat. Hal ini diperlukan untuk menjaga sikap professional dan etos kerja dari  seorang  notaris.  Selain  itu  sebagai  jaminan  kepastian  dan  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  kepada  client  yang  menggunakan  jasa  notaris. pada dasarnya kedudukan notaris adalah untuk melayani masyarakat bukan untuk melakukan kepentingan notaris itu sendiri.

## Hubungan Kode Etik dengan UU
Pada konsep trias politika terdapat tiga lembaga negara yakni legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  dalam  menjalankan  kekuasaan.  berdasarkan pembagian  dari  lembaga-lembaga  ini  maka  yang  memiliki  peran  sebagai
16 Ineke Bombing, “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik”. Lex Privatium. Vol. 3 No. 2, April-Juni 2015, 110.
pembentuk  peraturan  perundang-undangan  adalah  legislatif.  Indonesia menganut  system  pembagian  kekuasaan  yang  membuat  fungsi  dari kewenangan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  sehingga tidak terpaku pada legislative saja.  Namun lembaga lain dapat pula berperan sesuai dengan ketentuan dari legislatif.
Hubungan  kode  etik  dengan  undang-undang  dapat  diamati  dari pengertian peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 ayat 2 tahun 2011. Dalam  undang-undang  ini  dijelaskan  sebagai  peraturan  secara  tertulis dimana  didalamnya  berisi  tentang  norma  hukum  serta  sifatnya  mengikat yang penetapannya dilakukan  oleh lembaga negara melalui prosedur sesuai peraturan  perundang-undangan.  Batasan  peratuan  perundang-undangan yakni  peraturan  yang  ada  pada  tingkat  pusat  dan  daerah  dimana  disusun sesuai  dengan  wewenang  perundang-undangan.  Sifatnya  dapat  berupa atribusi ataupun  delegasi  tentunya  dilampirkan  dengan  sanksi  yang  berlaku umum  dan  mengikat  semua  komponen  masyarakat.  Sedangkan  kode  etik menurut kamus besar bahasa Indonesia yakni norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Maka dengan adanya batasan-batasan  pada  peraturan  perundang-undangan  hubungan  kode  etik dengan  undang-undang  tidak  memiliki  keterkaitan.  Sebab  kode  etik  dibuat untuk  ditaati  oleh  kelompok  tertentu  dan  aturannya  hanya  berlaku  bagi orang-orang didalamnya.

## Kesimpulan
.Seorang  notaris  yang  merupakan  salah  satu  profesi  hukum  dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki  etika  kepribadian  salah  satunya  berjiwa  Pancasila,  taat  kepada hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku  di  NKRI.Begitu  krusial  dan mulianya profesi notaris maka  ketika melaksanakan  jabatannya maka harus tetap  patuh  pada  peraturan  yang  berlaku  diantaranya  menggunakan  kantor yang  telah  ditetapkan  undang-undang,  sadar  akan  kewajibannya,  tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Profesi
notaris  dituntut  untuk  memiliki  kelancaran  dan  keahlian  dalam  melakukan komunikasi  dengan  klien  atau  penerima  layanan.  Kemahiran  dalam melakukan  komunikasi  dengan  klien  akan  semakin  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris.
Maka  sangat  krusial  dan  penting  untuk  notaris  dalam  menerima pemahaman  tentang  etika  pelayanan  pada  klien.  Sedangkan  terkait  etika hubungan  sesama  rekan  notaris  yakni  saling  menghormati  disituasi kekeluargaan, tidak  bersaing  antar  rekan serta  bersikap  saling  menjaga  dan menghormati.  Adapun  pengertian  pengawas  merupakan  aktivitas  yang pelaksanaannya  bersifat  represif  dan  preventif  dimana  majelis  pengawasan melaksanakan  pendampingan  terhadap  anggota  notaris.  sedangkan  metode pengawasannya  dilaksanakan  melalui  ketika  notaris  menjalankan  dan melaksanakan tugas dan jabatannya yang sifatnya juga represif dan preventif. Selain  itu  hubungan  antara  kode  etik  dengan  undang-undang  adalah  tidak memiliki  keterkaita  karena  adanya  kode  etik  dibuat  dan  ditaati  oleh kelompok  tertentuk  serta  aturannya  hanya  berlaku  bagi  orang-orang  yang bergabung di kelompok tersebut.

## Saran
Bagi  pembaca  dimohon  agar  membaca  dan  memahami  materi  terkait pelayanan public dengan lebih mendalam. Penulis menyadari jika  penulisan makalah  ini  masih  perlu  perbaikan  yang  mendalam  sebab  terdapat  banyak kekruangan dalam ilmu dan pengetahuan. Maka sangat diperlukan saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan untuk penulisan karya yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, Serlika.  2019. Etika Profesi Hukum. Palembang : Refika. Lbis, Suhardi. 1993. Etika Profesi Hukum. Medan : Sinar Grafika.
HSB,  P.  H.  (2017).  PERSOALAN-PERSOALAN  POKOK  DALAM  PROFESI HUKUM DI INDONESIA. Mahkamah , 258-282.
Hanafi,  S.  (2009).  PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM  DAN  ETIKA PROFESI  DI  INDONESIA:  Analisis  dengan  Pendekatan  Nilai-nilai Ajaran Islam . Hunafa , 233-246.
Umam,  K.  (2018). Materi  Pokok Filsafat  Hukum  dan  Etika  Profesi. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.
Anand,  Ghansham.  2018. Karateristik  Jabatan  Notaris  di  Indonesia .  Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media.
Bombing,  Ineke.  2015. Pengawasan  Terhadap  Pejabat  Notaris  dalam Pelanggaran Kode Etik . Lex Privatium. 3(2): 108-113.
Ma‟arif, Achmad. 2011. Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai  Pejabat  Umum . Tesis .  Program  S2  Kenotariatan  Universitas Diponegoro. Semarang.
Mulyani,  Sri.  2021. Peran  Agama  dan  Budaya  dalam  Membentuk  Kepribadian . AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya1(2): 47-63.
Subiharta.  2015. Moralitas  Hukum  Dalam  Hukum  Praksis  Sebagai  Suatu Keutamaan . Jurnal Hukum dan Peradilan4(3): 385-398.
Sulistiyono.  2012. Pelaksanaan  Sanksi  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Notaris oleh  Dewan  Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia  di  Kabupaten Tangerang . Notarius1(1): 75-100.
Yustica,  Anugrah,  Ngadino,  dan  Novira  Maharani  Sukma.  2020. Peran  Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum . Notarius13(1): 60-71.
, . “ of ” , „ , . 1, .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
, . “ ( di Indonesia)” , - , . 5 2,
.
Ulum, Miftahul. “The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-
Tufi ( Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al- Din Al-Tufi)” , Journal of Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1, Mei 2019