Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral
Inge Dwisvimiar; Hafifa Khairunnisa AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 115-
138
P-ISSN  2613-9995  &  E-ISSN  2614-

## 0179

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR NORMA MORAL
1 Shenti Agustini, 2 Winsherly Tan, 3 Grace Geovanni
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kep. Riau.
Correspondent email : 2051093.grace@uib.edu | Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
11 Oktober 2023
29 November 2023
2 Desember 2023 10 Desember 2023

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  legal  aspects  of  electronic  information  dissemination that violates moral norms. The unethical dissemination of information, including hoaxes, hate speech, and other harmful behaviors, has become a significant concern in the digital environment  today.  The  research  method  employed  is  normative  legal  research,  utilizing three  approaches:  legislative,  case-based,  and  conceptual.  Research  data  were  collected from  secondary  sources,  including  relevant  laws  and literature  on legal issues  related  to electronic information dissemination. Additionally, tertiary data was derived from specific cases  that  exemplify  the  phenomenon  of  morally  unethical  information  dissemination empirically, both within the digital space and outside the network. Data analysis involved stages  of  reading,  note-taking,  reduction,  interpretation,  and  concluded  with  deduction. The  research  results  outline  the  pertinent  articles  and  sections  within  legal  regulations concerning  violations  of  moral  norms  in  electronic  information  dissemination. Furthermore, the study discusses law enforcement measures that can be taken against the perpetrators  of  such  violations.  This  research  contributes  to  understanding  the  legal aspects  related  to  morally  unethical  electronic  information  dissemination  in  the  current digital era. It is essential to ensure that ethics and legal compliance are maintained in the increasingly complex online environment . Keywords: Law; Electronic; Information; Moral Norms.

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Fenomena penyampaian informasi elektronik telah mengalami perkembangan pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Media  sosial,  situs  berita  online,  dan  platform komunikasi digital telah menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk berbagi berita dan  pandangan.  Salah  satu  hal  yang  unik  dari  fenomena  ini  adalah  kemampuannya untuk  menyebarkan  informasi  dengan  cepat  ke  seluruh  dunia.  Informasi  dapat menyebar  seperti  api,  menciptakan  efek  viral  yang  tak  terduga.  Fenomena  ini  juga memunculkan  tantangan  terkait  keaslian  informasi,  mengingat  informasi  palsu  atau hoaks  dengan  mudahnya  dapat  disebarkan. 1 Selain  itu,  dalam  konteks  penyampaian informasi  elektronik,  juga  terdapat  fenomena  disinformasi  dan  propaganda  yang dianggap  tidak  bermoral.  Beberapa  pihak  dengan  agenda  tertentu  menggunakan media  sosial  dan  platform  digital  untuk  menyebarkan  informasi  yang  menyesatkan atau  merancang  narasi  yang  menguntungkan  mereka.  Mereka  memanfaatkan kecenderungan  manusia  untuk  lebih  mudah  terpengaruh  oleh  informasi  yang  sesuai dengan  kepercayaan  mereka.  Fenomena  ini  menciptakan  ketidakpastian  dalam masyarakat,  serta  memicu  perdebatan  etis  seputar  kebebasan  berekspresi  dan tanggung jawab platform digital dalam mengontrol konten yang diunggah. 2
Selanjutnya,  ada  fenomena  peningkatan  penggunaan  media  sosial  sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Masyarakat modern cenderung menggunakan  platform  seperti  Facebook,  Instagram,  dan  Twitter  untuk  menjalin hubungan  sosial,  berbagi  momen  pribadi,  dan  mendukung  teman  atau  keluarga.  Hal ini  menciptakan  sebuah  platform  unik  di  mana  interaksi  sosial  berlangsung  dalam skala  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Namun,  seiring  dengan  manfaatnya, fenomena  ini  juga  menyiratkan  risiko  mengenai  privasi  dan  keamanan  data. 3 Fenomena penyampaian informasi elektronik juga melibatkan tren konten video yang semakin populer. YouTube dan platform lainnya telah menjadi pusat bagi pembuatan dan  konsumsi  video.  Ini  menghadirkan  peluang  kreatif  yang  tak  terbatas,
1 Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi’ah, A., Meliala, A. J., Herawati, K.  M.,  Satory,  A.,  Djerbu,  D.,  &  Nugraha,  R.  S.  (2020). Ilmu  Komunikasi  dan  Informasi  dan  Transaksi Elektronik . CV Media Sains Indonesia. https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files- 20220401232358.pdf#page=212 .
2 Krafft, P. M., & Donovan, J. (2020). Disinformation by Design: The Use of Evidence Collages and Platform Filtering  in a  Media  Manipulation  Campaign. Political  Communication , 37 (2),  194–214. https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1686094
3 Maulani, N. M., & Priyambodo, A. B. (2021). Pengungkapan Diri pada Pengguna Akun Alter Twitter Dewasa Awal di Kota Malang. Seminar Nasional Psikologi UM , 318–330. http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1154
memungkinkan  individu  dan  perusahaan  untuk  mengunggah  konten  video  yang berkualitas  tinggi.  Di  sisi  lain,  fenomena  ini  juga  menghadirkan  isu  hak  cipta, perlindungan anak-anak dari konten yang tidak sesuai, dan dampak kesehatan mental yang mungkin disebabkan oleh konsumsi berlebihan. 4 Disisi lain, fenomena yang unik dalam  penyampaian  informasi  elektronik  adalah  kemunculan tren  jurnalisme  warga. Individu  biasa  dapat  menjadi  jurnalis  sementara  melalui  akun  media  sosial  mereka, melaporkan peristiwa penting, dan menyampaikan sudut pandang pribadi mereka. Ini membuka  ruang  yang  lebih  luas  untuk  pluralisme  informasi,  tetapi  juga  membawa risiko munculnya berita palsu dan  pemusatan kekuatan pada beberapa  individu atau kelompok yang memiliki platform yang besar. 5
Tidak  kalah  menarik,  fenomena  penyampaian  informasi  juga  mencakup berkembangnya e-commerce dan bisnis online. Platform seperti Amazon, Lazada, dan Tokopedia  telah  mengubah  cara  masyarakat  berbelanja,  memungkinkan  konsumen untuk  membeli  berbagai  produk  dengan  mudah  dari  kenyamanan  rumah  mereka. 6 Namun,  ini  juga  memunculkan  isu-isu  seperti  ketidaksetaraan  ekonomi,  persaingan yang  tidak  sehat,  dan  perlindungan  konsumen  yang  harus  diatasi  secara  cermat. Fenomena  yang  patut  dicermati  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  pendidikan. Dalam  era  digital,  belajar  online  telah  menjadi  norma,  terutama  selama  masa pandemi.  Platform  pembelajaran  online  dan  kursus  daring  memungkinkan  akses pendidikan  global  yang  lebih  besar,  tetapi  juga  memunculkan  isu-isu  seputar kesenjangan  akses,  kualitas  pendidikan,  dan  dampak  jangka  panjangnya  terhadap pengajaran  tradisional.  Ini  adalah  sebagian  kecil  dari  kompleksitas  dan  keunikan fenomena  penyampaian  informasi  elektronik  yang  terus  berkembang  dalam masyarakat modern. 7
Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang pesat memang membawa dampak  positif  yang  luar  biasa  dalam  kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  dapat
4 Ash  Shidiqie,  A.,  Fitra  Akbar,  N.,  Risko  Faristiana,  A.,  Jl  Puspita  Jaya,  K.  I.,  Pintu,  D.,  Jenangan,  K.,  & Ponorogo,  K.  (2023).  Perubahan  Sosial  dan  Pengaruh  Media  Sosial  Tentang  Peran  Instagram  dalam Membentuk Identitas Diri Remaja. Jurnal.Alimspublishing.Co.Id , 1 (3), 98–112. https://doi.org/10.59024/simpati.v1i3.225
5 Cahyono,  M.  R.  (2021).  Fungsi  komunikasi  dan  motivasi  pengguna  tanda  tagar  (#)  di  media  sosial Indonesia. Islamic Communication Journal , 6 (2), 191–210. https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998
6 Sudirwo,  S.,  Nurriqli,  A.,  &  Risanta,  M.  (2021).  Pemanfaatan  Instagram  bagi  Pengembangan  Pemasaran Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Banjarbaru. Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  Dan  Kewirausahaan , 5 (1), 50–57. https://doi.org/10.35130/jrimk.v5i1.178 .
7 Solihin, D., Kumala Dewi, C., Masithoh Haryadi, R., & Irwan, S. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi  Digital  Untuk  Pelaku  UMKM. Jurnal  Abdimas  Lamin , 1 (2),  191–201.  http://ejurnal.untag- smd.ac.id/index.php/LAMIN/article/view/6735

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
melihat betapa media siber dan perangkat telekomunikasi seperti ponsel pintar telah menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari.  Namun,  penting  untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan kualitas manusia dalam menggunakannya sangat  menentukan.  Oleh  karena  itu,  selain  dari  sekadar  merayakan  pertumbuhan pengguna  ponsel  pintar  yang  mengesankan,  masyarakat  juga  perlu  memfokuskan perhatian pada pengembangan kualitas manusia yang menjadi penggunanya.
Etika  dalam  bermedia  memiliki  peran  penting  dalam  era  digital  yang  terus berkembang  pesat.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  semakin  meluasnya akses ke media sosial, individu-individu dihadapkan pada kesempatan dan tantangan baru dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Etika membantu memandu perilaku masyarakat  dalam  menggunakan  media  sosial,  menjaga  integritas,  menghormati privasi,  dan  memastikan  bahwa  informasi  yang  masyarakat  sebarkan  adalah  akurat dan berdampak positif. Ketika etika diterapkan dalam bermedia, ini dapat mengurangi penyebaran  informasi  palsu  atau  hoaks  yang  merugikan  masyarakat.  Memeriksa kebenaran  informasi  sebelum  menyebarkannya,  masyarakat  berkontribusi  pada penciptaan  lingkungan  digital  yang  lebih  dapat  dipercaya.  Hal  ini  juga  dapat membantu  mencegah  konflik  atau  ketegangan  sosial  yang  mungkin  timbul  akibat penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif. 8
Etika  dalam  bermedia  juga  mencerminkan  tanggung  jawab  sosial  masyarakat sebagai  pengguna  media  sosial.  Masyarakat  perlu  menyadari  dampak  dari  setiap tindakan  dan  komunikasi  masyarakat  di  dunia  maya.  Masyarakat  tidak  hanya berkomunikasi  dengan  individu,  tetapi  juga  dengan  masyarakat  luas.  Dengan  etika yang  tepat,  masyarakat  dapat  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  dalam  dunia maya dan memberikan contoh yang positif bagi orang lain. Selain itu, etika bermedia membantu  masyarakat  menjaga  privasi  dan  data  pribadi.  Di  era  di  mana  informasi pribadi  sangat  berharga,  perlindungan  data  adalah  hal  yang  krusial.  Dengan mematuhi etika, masyarakat dapat menghormati privasi orang lain dan juga menjaga privasi  masyarakat  sendiri.  Etika  bermedia  juga  mendukung  pembelajaran  dan pertumbuhan  individu.  Dengan  berbagi  pengetahuan,  pengalaman,  dan  wawasan dengan  etika  yang  baik,  masyarakat  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana pembelajaran  dan  pertukaran  ide  menjadi  lebih  produktif  dan  berharga.  Terakhir,
8 Didi  Maslan,  Mardianto,  &  Muhammad  Irwan  Padli  Nasution.  (2023).  Pendidikan  Etika  Bermedia  Sosial Dalam  Perspektif  Islam:  Antara  Dosa  Jariyah  Dan  Pahala  Jariyah. Al-Ittishol:  Jurnal  Komunikasi  Dan Penyiaran Islam , 4 (2), 155–176. https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041
etika dalam bermedia juga menciptakan landasan moral bagi penggunaan teknologi. 9 Etika  membantu  masyarakat  menilai  implikasi  sosial,  budaya,  dan  moral  dari teknologi  baru.  Hal  ini  dapat  memicu  pertanyaan-pertanyaan  yang  mendalam  dan refleksi  kritis  tentang  dampak  teknologi  dalam  masyarakat  masyarakat. Kesimpulannya,  etika  bermedia  sangat  penting  dalam  era  digital  ini  untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman,  terpercaya,  dan  berdampak  positif.  Etika membantu  masyarakat  menghormati  privasi,  mengurangi  penyebaran  informasi palsu,  dan  mempromosikan  pertumbuhan  positif  dalam  komunikasi  daring.  Dalam dunia  di  mana  media  sosial  memainkan  peran  yang  semakin  besar,  etika  menjadi panduan  yang  sangat  diperlukan  untuk  bermedia  dengan  bijak  dan  bertanggung jawab.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  perkembangan  teknologi  informasi komunikasi  di  Indonesia  telah  mencapai  titik  penting.  Menurut  data  dari  detik.com, Indonesia  termasuk  negara  ke-4  terbesar  dalam  hal  penggunaan  ponsel  pintar  di dunia. 10 Dari  total  populasi  yang  mencapai  lebih  dari  270  juta  orang,  pertumbuhan pengguna  smartphone  di  negara  ini  mencapai  268  juta  dalam  periode  antara  tahun 2021  hingga  2022.  Bahkan  sejak  awal  tahun  2020,  penggunaan  ponsel  pintar  telah berkembang  pesat,  mencapai  55%  dari  total  populasi  pengguna  internet  seluler. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 72,6% pengguna smartphone di seluruh dunia akan mengakses internet hanya dari ponsel mereka. Ponsel pintar telah menjadi gawai  paling  populer  untuk  mengakses  internet  di  Indonesia,  mencapai  65.7  persen dari total populasi pengguna internet. Hal ini diikuti oleh komputer meja 52%, laptop 45,1%, dan tablet 1,9% pengguna yang terhitung dalam satu lingkaran populasi. 11 Data ini mencerminkan betapa penggunaan teknologi informasi komunikasi telah meresap dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Namun,  seiring  dengan  pertumbuhan penggunaan  ini,  muncul  pula  pertanyaan  tentang  bagaimana  masyarakat  dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bijak dan etis.
Pertumbuhan  pengguna  ponsel  pintar  yang  sangat  signifikan  memang menggembirakan,  namun  sejalan  dengan  itu,  juga  muncul  perhatian  tentang bagaimana  teknologi  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  sebanding.
9 Kumalasari,  V.  (2021). Etika  Profesi  Dalam  Bidang  Teknologi  Informasi .  Yayasan  Prima  Agus  Teknik. http://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/249/280
10 Zulfikar,  F.  (2023). 10  Negara  dengan  Pengguna  Internet  Tertinggi  di  Dunia,  Indonesia  Nomor  Berapa? Detik.Com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6502474/10-negara-dengan-pengguna-internet- tertinggi-di-dunia-indonesia-nomor-berapa
11 APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022. SRA Consulting. , 1–104. apji.or.id

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penggunaan  teknologi  haruslah  diimbangi  dengan  pendidikan  dan  kesadaran  akan etika penggunaan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan teknologi perlu memastikan bahwa infrastruktur yang mendukung teknologi informasi komunikasi juga mencakup area yang lebih luas, terutama di wilayah yang masih terpinggirkan, untuk mencegah semakin  membesarnya  kesenjangan  digital.  Upaya  bersama  yang  komprehensif, masyarakat dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi memberikan  manfaat  yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia  dan dunia pada umumnya.
Berdasarkan  angka  pertumbuhan  dan  perkiraan  yang  cukup  drastis  ini  tidak dapat dielak bahwa akan adanya suatu hal seperti kasus kejahatan digitas atau cyber crime .  Karena  konteks  perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi,  data  yang disampaikan  oleh  Kementerian  Kominfo  menunjukkan  tantangan  yang  perlu masyarakat  hadapi  seiring  dengan  kemajuan  ini.  Dari  Januari  2020  hingga  4  April 2022,  tercatat  minimal  2.161  kasus  hoaks  dan  disinformasi  seputar  Covid-19  telah muncul di platform online. 12 Fenomena ini menyoroti sejauh mana teknologi informasi komunikasi dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan  berbahaya.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  meskipun  teknologi memberikan  kemudahan  dalam  akses  informasi,  masyarakat  juga  perlu  lebih  kritis dalam memilah dan  memverifikasi sumber informasi. Selain itu, data yang mencatat peningkatan  jumlah laporan  terkait Pelanggaran  Undang-undang No.  11 Tahun  2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi. Pada  tahun  2018,  terdapat  4.360  laporan  terkait  UU  ITE,  yang  meningkat  menjadi 4.586 laporan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah laporan kembali meningkat menjadi  4.790  kasus.  Peningkatan  ini  bisa  mengindikasikan  dua  hal:  pertama, masyarakat  semakin  sadar  akan  pentingnya  melaporkan  pelanggaran  dalam  ranah digital, dan  kedua, ada potensi penyalahgunaan UU ITE  yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan teknologi, perlu ada peraturan yang jelas dan perlindungan  hukum  yang  seimbang  untuk  menghindari  penyalahgunaan  dan memberikan rasa aman kepada pengguna teknologi informasi komunikasi.
Melalui  ini  maka  adanya  keresahan  yang  timbul  berdasarkan  fakta  bahwa fenomena cyber crime di Indonesia masih termasuk tinggi menurut penulis. Sehingga
12 Wisnubroto,  K.,  Nuraini,  R.,  &  Sari,  E.  I.  (2022). Bijak  Bermedsos  agar  tidak  Tersandung  UU  ITE . Indonesia.Go.Id.  https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4726/bijak-bermedsos-agar-tidak-tersandung- uu-ite?lang=1.
butuh  adanya  penegasan  dari  berbagai  sudut  pandang.  Seperti  adanya  stigma masyarakat  yang  masih  memanfaatkan cyber  crime dalam  melakukan  penyebaran berita  tidak  benar, hate  speech ,  dan  informasi  yang  merugikan  pihak-pihak  tertentu. Selain  itu  dari  sudut  hulum  yang  penulis  rasa  masih  kurang  tegas  untuk  berupaya menindak  adanya  kejahatan  demikian  juga  menjadi  kesenjangan  tersendiri  adanya fenomena  penyampaian  infromasi  yang  kurang  bermoral.  Maka  dari  itu  perlu penegasan lagi dan penerapan yang lebih intensif kepada semua pihak yang dibebani hukum  atau  seluruh  warga  negara  Indonesia  tanpa  terkecuali  dalam  bertindak  yang berkaitan dengan fenomena ini.
Sebelumnya,  telah  dilakukan  beberapa  penelitian  terkait  "Analisis  Hukum Terhadap  Penyampaian  Informasi  Elektronik  yang  Melanggar  Norma  Moral." Penelitian  pertama,  yang  dilakukan  oleh  Darmawansyah 13 mengkaji  aspek  hukum terhadap  penyebaran  konten  pornografi  di  media  sosial  dan  dampaknya  pada  moral masyarakat.  Penelitian  kedua,  yang  dilakukan  oleh  Berkah,  fokus  pada  analisis perlindungan  hukum  terhadap  hak  privasi  individu  dalam  konteks  penyebaran informasi  pribadi  yang  melanggar  norma  moral. 14 Penelitian  ketiga,  yang  dilakukan oleh  Muttaqien  dan  Irawan 15 mengeksplorasi  hukum  yang  berkaitan  dengan penyebaran  informasi  palsu  atau  hoaks  yang  dapat  merusak  moral  dan  citra seseorang.  Penelitian  keempat,  yang  dilakukan  oleh  Rohmy 16 mengulas  perspektif hukum  terhadap  tindakan  penyebaran  konten  kekerasan  dalam  platform  digital  dan dampaknya  pada  norma  moral.  Terakhir,  penelitian  kelima,  yang  dilakukan  oleh Hidayat 17 menggali hukum yang relevan dengan penyebaran informasi elektronik yang mengandung  ujaran  kebencian  dan  diskriminasi  serta  dampaknya  terhadap  norma moral  dalam  masyarakat.  Sejumlah  penelitian  ini  memberikan  landasan  untuk memahami  aspek  hukum  terkait  penyebaran  informasi  elektronik  yang  melanggar
13 Darmawansyah,  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Pornografi  Melalui  Media  Sosial  Di  Indonesia. Jurnal Fakta Hukum (JFH) , 1 (2), 35–58. https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62
14 Berkah, R. S., Kusumawati, A., & Atmadja, H. T. (2022). Legal Protection for Victims of Cyberbullying: An Assessment of the Role of Social Media and Responsibilities of Service Providers. POSTULAT , 1 (2), 95–100. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1272
15 Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. Media of Law and Sharia , 2 (4), 305–315. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016
16 Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE  Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi. Dakwatuna:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi  Islam , 7 (2),  309–339. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202
17 Hidayat,  B.  D.,  Surono,  A.,  &  Hidayati,  M.  N.  (2021).  Ujaran  Kebencian  Pada  Media  Sosial  Pada  Saat Pandemi  Covid-19  Studi  Kasus  Putusan  No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum , 6 (2), 23–44. https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
norma  moral,  tetapi  masih  terdapat  celah  untuk  menjelajahi  lebih  dalam  dampak sosial,  kultural,  dan  etis  serta  mengevaluasi  efektivitas  peraturan  yang  ada  dalam mengatasi permasalahan ini.
Kebaharuan  dalam  penelitian  mengenai  "Analisis  Hukum  Terhadap Penyampaian  Informasi  Elektronik  yang  Melanggar  Norma  Moral"  dapat  melibatkan pendekatan interdisipliner yang lebih kuat dengan melibatkan ahli dalam bidang etika, psikologi,  dan  sosiologi  untuk  menggali  dampak  lebih  mendalam  terhadap  norma moral dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat diperluas untuk memasukkan analisis  berbasis  big  data  dan  kecerdasan  buatan  guna  mengidentifikasi  dan mengkategorikan  jenis  konten  yang  melanggar  norma  moral  secara  lebih  efisien. Lebih  jauh,  penelitian  dapat  menggali  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  tanggung jawab platform teknologi dalam mengatasi konten yang melanggar norma moral, serta menguji  efektivitas  peraturan  yang  ada  dalam  mengendalikan  penyebaran  informasi elektronik  yang  merugikan  norma  moral  dan  masyarakat.  Kajian  terbaru  ini  akan membantu  masyarakat  memahami  lebih  baik  perkembangan  kompleks  dalam  dunia digital saat ini dan mencari solusi yang lebih efektif untuk menjaga norma moral dan etika dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang melibatkan tiga  pendekatan  utama,  yaitu  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder berupa undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang dianggap relevan  dalam  konteks  penyampaian  informasi  tidak  bermoral.  Peneliti  akan menganalisis  kerangka  hukum  yang  ada  dan  mengidentifikasi  ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu-isu moral dalam penyampaian informasi di dunia digital.
Pendekatan kasus  menjadi metode kedua  yang  melibatkan pengumpulan data dari sumber tersier berupa berita atau kasus konkret yang menggambarkan fenomena penyampaian informasi tidak bermoral secara empiris, baik dalam lingkungan online maupun  offline.  Data-data  kasus  ini  dianggap  sebagai  sumber  data  lanjutan  yang memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  konteks  dan  dampak  dari fenomena  yang  diteliti.  Pendekatan  ketiga  adalah  pendekatan  konseptual,  yang digunakan  untuk  merumuskan  konsep-konsep  dan  kerangka  pemahaman  yang digunakan dalam analisis data. Peneliti akan membangun konsep-konsep kunci seperti
"norma  moral,"  "etika  dalam  komunikasi,"  dan  "penyampaian  informasi  tidak bermoral" yang akan membantu dalam analisis data dan penarikan kesimpulan.
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  melalui  serangkaian  langkah,  termasuk membaca,  mencatat,  mereduksi,  menginterpretasikan,  dan  diakhiri  dengan  deduksi. Pendekatan deduktif digunakan untuk mengaitkan data-data konkret dengan kerangka konseptual  yang  telah  dibangun  sebelumnya.  Kombinasi  ketiga  pendekatan  ini, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  dan  menganalisis  aspek  hukum  terkait dengan  penyampaian  informasi  tidak  bermoral  dalam  konteks  digital,  serta menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu moral yang muncul dalam penyampaian  informasi.  Metode  penelitian  ini  memungkinkan  peneliti  untuk memahami  secara  mendalam  isu-isu  moral  yang  terkait  dengan  fenomena penyampaian  informasi  elektronik  dan  memberikan  kontribusi  penting  dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE)  di Indonesia
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  dikenal  sebagai UU  ITE,  telah  menjadi  pilar  dalam  mengatur  domain  Informasi  Elektronik  dan Transaksi  Elektronik  di  era  digital.  Informasi  Elektronik,  dalam  konteks  UU  ITE, mencakup beragam bentuk data elektronik, mulai dari teks, suara, gambar, hingga berbagai bentuk komunikasi seperti surat elektronik, telegram, dan sejenisnya. Hal ini  mencakup  berbagai  elemen,  mulai  dari  huruf,  angka,  hingga  kode  akses terenkripsi  yang  dapat  dimengerti  oleh  individu  yang  memahaminya.  Di  sisi  lain, Transaksi  Elektronik  mengacu  pada  tindakan  hukum  yang  terjadi  melalui  sarana komputer,  jaringan  komputer,  dan  media  elektronik  lainnya.  Dalam  konteks penelitian ini, dua tujuan muncul: pertama, menilai pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial sesuai dengan ketentuan UU ITE, dan kedua, memahami bagaimana  proses  penegakan  hukum  diterapkan  terhadap  pelanggaran  etika komunikasi  di  lingkungan  media  sosial  sesuai  dengan  kerangka  regulasi  UU  ITE yang ada.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  menimbulkan  berbagai interpretasi,  terutama  dalam  konteks  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial.

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penting  untuk  dicatat  bahwa  UU  ITE  tidak  bertujuan  untuk  melarang  individu menyuarakan  pendapat  atau  mengkritik  di  media  sosial.  Hal  ini  didasarkan  pada Pasal 28E ayat (3) Konstitusi Indonesia, yang dengan tegas menegaskan hak setiap orang untuk berkebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini menegaskan  bahwa  kebebasan  di  media  sosial  adalah  hak  asasi  manusia  yang diakui  dan  dilindungi  oleh  konstitusi.  Namun,  perlu  diingat  pula  bahwa  Pasal  28J ayat (2) Konstitusi  menyatakan  bahwa hak dan kebebasan  tersebut dapat dibatasi oleh  undang-undang  demi  menjaga  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak dan  kebebasan  individu  lainnya  serta  demi  menjaga  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam  masyarakat  demokratis.  Oleh  karena  itu,  penelitian  lebih  lanjut  diperlukan untuk  memahami  implementasi  UU  ITE  dalam  konteks  kebebasan  berekspresi  di media  sosial  dan  bagaimana  pembatasan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  dan dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusi.
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan amendemennya memuat regulasi yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik  melalui  media  teknologi  informasi  komunikasi,  khususnya  di  Pasal  27  ayat  3 dengan  ancaman  pidana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  45  ayat  3  Amandemen  UU ITE. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menegaskan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik."  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  yang  menarik  terkait  batasan  dan  interpretasi  konsep  "pencemaran nama baik" dalam lingkungan digital. Bagaimana pengadilan memandang tindakan yang  dianggap  mencemarkan  nama  baik  dalam  era  media  sosial  yang  begitu dinamis?  Bagaimana  batasan  antara  kebebasan  berekspresi  dan  perlindungan terhadap nama baik dapat dijaga dengan adil dalam tatanan hukum yang kompleks ini? Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami implementasi dan dampak hukum terkait pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE dan mengidentifikasi tantangan  yang  mungkin  muncul  dalam  memastikan  keadilan  dan  kesetaraan dalam  pelaksanaan  hukum  tersebut.  Pertanyaan-pertanyaan  seperti  itu  dapat dicontohkan  dalam  berbagai  kasus  pencemaran  nama  baik  di  Indonesia,  salah satunya kasus dari pencemaran nama baik Luhut. Dimana ada kompleksitas kasus antara  Luhut  dan  Hasis-Fatia  yang  diduga  JPU  melakukan  eksploitasi  terhadap
pihak Harris-Fatia dengan motif adu domba karena JPU tidak mendatangkan semua saksi. 18
Dari adanya pasal dan ayat yang berlaku pada UU ITE diatas beserta kasus itu yang merupakan suatu larangan secara sah dalam pasal dengan holistik butuh pembahasan setiap unsur perbuatan dari pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Adapun mengenai hal ini dapat ditinjau sebagai berikut:
1. Kesengajaan,  adanya  unsur  subjektifitas  yang  menjadi  adanya  satu  bentuk suatu  kesalahan.  Konsekuensi  dari  kesalahan  dalam  konteks  hukum  pidana, terutama  dalam  Pasal  27  ayat  3.  UU  ITE  yang  mengatur  tindak  pidana pencemaran  nama  baik,  memunculkan  pertanyaan  tentang  tingkat  keparahan pidana  yang  berlaku.  Dalam  pasal  ini,  bentuk  kesalahan  ditetapkan  secara eksplisit,  sehingga  penuntut  umum  bertanggung  jawab  untuk  membuktikan adanya  unsur  kesengajaan  dalam  perbuatan  yang  dilarang.  Hal  ini  membuka pintu  bagi  berbagai  pertimbangan  yang  kompleks  terkait  dengan  hukuman yang  sepadan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Penting  untuk  menggali lebih  dalam  konsekuensi  praktis  dari  interpretasi  ini,  termasuk  bagaimana pengadilan memutuskan dan menerapkan hukuman yang adil, serta bagaimana kepastian  hukum  dapat  dijaga  dalam  konteks  hukum  yang  berkembang  pesat, seperti  UU  ITE.  Ranahnya  pada  teori  kesenjangan  yang  beralir  menjadi  dua bagian yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.
Pertama ,  teori  kehendak.  Teori  kesenjangan  dalam  perspektif  teori  kehendak merupakan pandangan yang menarik dan relevan dalam kajian sosiologi. Salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep ini adalah Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu,  masyarakat  dipenuhi  oleh  ketidaksetaraan  sosial  yang  mendasari konsep  kesenjangan.  Ia  menyatakan  bahwa  kesenjangan  dalam  masyarakat disebabkan  oleh  perbedaan  dalam  kehendak  dan  kekuasaan  individu  atau kelompok  (Eimhjellen,  2023).  Bourdieu  berpendapat  bahwa  individu  memiliki "kapital" yang berbeda, yang dapat berupa kapital ekonomi (kekayaan), kapital budaya  (pengetahuan,  pendidikan),  dan  kapital  sosial  (hubungan  sosial). Perbedaan  dalam  kepemilikan  dan  akses  terhadap  kapital-kapital  ini menciptakan  kesenjangan  sosial.  Individu  atau  kelompok  dengan  kapital  yang lebih  besar  cenderung  memiliki  lebih  banyak  kekuasaan  dan  kendali  atas
18 Suryarandika,  R.,  &  Saubani,  A.  (2023). Sidang  Kasus  Pencemaran  Nama  Baik  Luhut,  Haris  Azhar: Pembuktiannya Gaya Adu Domba . News.Republika.Co.Id.

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kehidupan mereka, sementara mereka yang memiliki kapital yang lebih rendah mungkin terpinggirkan. 19
Kedua ,  teori  pengetahuan.  Teori  kesenjangan  dalam  perspektif  teori pengetahuan  adalah  konsep  yang  dapat  dijelaskan  dengan  bantuan  pemikiran Michel  Foucault,  seorang  filsuf  dan  teoretikus  sosial  terkemuka.  Foucault memperkenalkan  gagasan  tentang  "regim  pengetahuan"  atau  "pembentukan pengetahuan"  yang  mendasari  gagasan  kesenjangan  dalam  masyarakat. 20 Foucault  berargumen  bahwa  pengetahuan  tidak  bersifat  objektif  atau  netral. Sebaliknya, pengetahuan selalu dibentuk oleh kuasa dan politik. 21 Ia menyoroti bagaimana  pengetahuan  dapat  digunakan  untuk  mempertahankan  dan memperkuat  ketidaksetaraan  sosial.  Ini  berarti  bahwa  tidak  semua pengetahuan  dianggap  setara,  dan  beberapa  jenis  pengetahuan  memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar daripada yang lain. Kesenjangan dalam teori pengetahuan, menurut Foucault, menciptakan situasi di mana kelompok- kelompok tertentu memiliki kontrol lebih besar atas produksi pengetahuan dan pemahaman  terhadap  realitas  dibandingkan  dengan  kelompok  lain.  Hal  ini terjadi  ketika  sekelompok  memiliki  otoritas  dalam  mendefinisikan  apa  yang dianggap  sebagai  pengetahuan  yang  sah  dan  benar.  Akibatnya,  kelompok- kelompok  ini  mendominasi  narasi,  mengesampingkan  suara-suara  lain,  dan memperkuat struktur sosial yang eksklusif.
2. Tanpa hak
Menurut  Utrecht,  istilah  "tanpa  hak"  digunakan  untuk  mengacu  pada  unsur- unsur "melawan hukum" atau dalam bahasa Belanda, "wederrechtelijk". Istilah ini digunakan untuk menyoroti sifat tidak sah dari suatu tindakan atau maksud yang  dilakukan  dalam  konteks  hukum.  Dengan  kata  lain,  istilah  "tanpa  hak" menunjukkan bahwa suatu tindakan atau niat tidak sah atau tidak sah menurut peraturan  hukum  yang  berlaku.  Ini  mencerminkan  pemahaman  bahwa
19 Young, K. M., & Billings, K. R. (2020). Legal Consciousness and Cultural Capital. Law and Society Review , 54 (1), 33–65. https://doi.org/10.1111/lasr.12455
20 Mbembe, A. (2019). Out of the Dark Night . Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/mbem16028
21 Schaefer,  D.  O.  (2022). Wild  Experiment:  Feeling  Science  and  Secularism  After  Darwin .  Duke  University Press. https://doi.org/10.1080/17432200.2023.2221581
tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang diakui secara sah dalam masyarakat. 22
Pendekatan Utrecht ini sejalan dengan pemikiran yang diperkenalkan oleh van Hamel dalam pembagian dua kelompok mengenai pandangan "wederrechtelijk".  Van  Hamel  membagi  pendapat-pendapat  dalam  masyarakat mengenai  apakah  suatu  tindakan  dapat  dianggap  "wederrechtelijk"  atau melanggar  hukum  atau  tidak.  Dalam  pemahaman  Utrecht,  istilah  "tanpa  hak" menjadi penanda bagi tindakan atau niat yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. 23
Dalam  konteks  hukum,  pemahaman  tentang  istilah  "tanpa  hak"  menjadi penting  untuk  menentukan  apakah  suatu  tindakan  atau  maksud  merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Ini berarti bahwa suatu tindakan atau niat yang dianggap  "tanpa  hak"  memiliki  potensi  untuk  melanggar  hukum  dan  dapat menjadi  dasar  dalam  proses  hukum  untuk  menentukan  pertanggungjawaban dan  hukuman  yang  sesuai.  Dengan  kata  lain,  pemahaman  yang  baik  tentang konsep  "tanpa  hak"  menjadi  elemen  kunci  dalam  menjaga  keadilan  dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat. 24

## 2. Melakukan  Transmisi  Memberikan  Peluang  Diaksesnya  Informasi  Elektronik Dan Dokumen Elektronik
Awalnya,  dalam  perumusan  undang-undang,  frasa  yang  menjadi  unsur perbuatan  yang  dilarang  tidak  selalu  diselaraskan  dengan  rinci.  Pembentuk undang-undang  mungkin  telah  menganggap  bahwa  frasa  tersebut  sudah  cukup dimengerti.  Distribusi  merujuk  pada  tindakan  berbagi  atau  membagikan, sedangkan  transmisi  mengacu  pada  tindakan  menyiarkan.  Kedua  tindakan  ini adalah bentuk kegiatan aktif. Namun, 'membuat dapat diaksesnya' dapat berwujud sebagai  kegiatan  aktif  maupun  pasif,  karena  bisa  dimanifestasikan  sebagai pembiaran  sehingga  orang  lain  dapat  mengakses  informasi  dan/atau  dokumen
22 Hosnah, A. U., Djakarsih Putro, S. H., & Azis, U. A. (2020). The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in  the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia. International Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (2), 540. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1523
23 WICAKSONO,  R.  S.  (2023). Criminal  Trafficking  Of  Counterfeit  Money  (Analysis  Of  Court  Decisions Number: 1752/Pid. B/2015/PKT. PST) [UIN Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68157
24 Santoso,  A.  B.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Tertentu  Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis [Universitas Islam Sultan Agung]. http://repository.unissula.ac.id/30986/

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
elektronik  tersebut.  Pembiaran  ini  dapat  dilakukan  secara  sengaja,  seperti  yang tampak  dalam  beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang  menghubungkan  perbuatan 'membiarkan' dengan kesengajaan.
Selain itu, 'membuat dapat diaksesnya' juga dapat menjadi frasa yang "luas" ketika  perbuatan  tersebut  tidak  masuk  dalam  kategori  'mendistribusi'  atau 'mentransmisi', tetapi konten yang dilarang akhirnya bisa diakses oleh orang lain. Untuk  menjaga  kepastian  hukum,  dalam  Amandemen  UU  ITE,  frasa  ini  akhirnya diberikan  penjelasan  lebih  lanjut  di  Penjelasan  Pasal  27  ayat  1.  Penjelasan  ini membantu  memberikan  panduan  yang  lebih  jelas  tentang  bagaimana  frasa  ini dapat diterapkan dan menghindari interpretasi yang ambigu dalam praktik hukum. Dengan  demikian,  perubahan  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  ketepatan  dan keadilan dalam pelaksanaan hukum terkait dengan tindakan elektronik yang tidak sah.
Penjelasan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  dalam Pasal  1  angka  1  UU  ITE  memberikan  pandangan  yang  jelas  mengenai  konsep- konsep  ini.  Informasi  Elektronik  didefinisikan  sebagai  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  berbagai  format  seperti  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  dan banyak bentuk lainnya yang dapat diproses secara elektronik. Definisi ini mencakup beragam jenis data yang dapat dipahami oleh individu yang memahaminya. Di sisi lain, Dokumen Elektronik adalah wadah atau bungkus untuk Informasi Elektronik tersebut,  yang  bisa  berupa  berbagai  format  analog,  digital,  elektromagnetik,  atau optikal.  Dokumen  Elektronik  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan  didengar  melalui komputer atau sistem elektronik, sehingga menjadi sarana untuk menyimpan dan mengakses Informasi Elektronik.
Perlu  dicatat  bahwa  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik merupakan  dua  konsep  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Informasi Elektronik  adalah  inti  dari  data  dalam  berbagai  bentuk,  sedangkan  Dokumen Elektronik  berperan  sebagai  wadah  yang  memungkinkan  penyimpanan, pengiriman,  dan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  tersebut.  Sebagai  contoh, dalam e-mail, setiap informasi yang terdapat dalam e-mail tersebut dapat dianggap sebagai  Informasi  Elektronik,  dan  e-mail  itu  sendiri  adalah  bentuk  Dokumen Elektronik yang memuat dan mengemas Informasi Elektronik tersebut. Penjelasan yang jelas mengenai perbedaan dan hubungan antara dua konsep ini penting dalam konteks  hukum  elektronik  dan  komunikasi  digital  yang  semakin  mendominasi dunia saat ini.

## 3. Adanya Unsur Menghina atau Mencemarkan Nama Baik
Pada  tahap  awal,  muncul  permasalahan  terkait  konsep  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  yang  diatur  dalam  UU  ITE,  terutama  karena  kurangnya penjelasan yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan dan/atau pencemaran  nama  baik"  dalam  Pasal  27  ayat  3  UU  tersebut.  Untuk  mengatasi kebingungan ini, frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" seharusnya merujuk pada proposisi yang sama yang diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHP. Dalam  hal  ini,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  interpretasi  terhadap  pasal  ini dengan  mengaitkannya  dengan  norma  hukum  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Upaya ini kemudian diperkuat dengan adanya penjelasan dalam  Amandemen  UU  ITE,  yang  secara  tegas  mengacu  pada  ketentuan pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meskipun  penjelasan  Pasal  27  ayat  3  tidak  merinci  secara  spesifik  pasal KUHP  yang  menjadi  rujukan,  namun  substansi  yang  terkandung  adalah  bahwa pasal ini berhubungan  erat dengan ketentuan pencemaran  nama baik yang diatur di Pasal 310 KUHP dan fitnah yang diatur di Pasal 311 KUHP. Dengan adanya frasa "memiliki  muatan"  dalam  unsur  Pasal  27  ayat  3  UU  ITE,  dapat  diinterpretasikan bahwa tidak harus selalu dibuktikan adanya niat untuk menghina. Penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku melakukan distribusi dan/atau transmisi konten  yang  mengandung  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik.  Demikian, tindakan seperti repost, regram, forward, atau tindakan serupa yang pada dasarnya merupakan  upaya  mentransmisikan  atau  mendistribusikan  ulang  konten  dapat masuk dalam lingkup Pasal ini. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHP, di mana  pada  dasarnya  diperlukan  bukti  kesengajaan  untuk  menyerang  kehormatan seseorang.  Dalam  konteks  hukum  ini,  penegakan  hukum  dalam  UU  ITE  menjadi lebih  efisien  dalam  menangani  pelanggaran  yang  melibatkan  penghinaan  atau pencemaran nama baik dalam lingkungan digital.
Meskipun  ada  beberapa  perbedaan  dan  interpretasi  seputar  pasal  ini,  UU ITE  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur  dan  menegakkan  etika  serta kepatuhan  hukum  dalam  dunia  digital  yang  terus  berkembang.  Hal  ini  menjadi semakin  penting  seiring  dengan  meningkatnya  penggunaan  media  sosial  dan internet  dalam  berkomunikasi  dan  menyampaikan  informasi  di  masyarakat. Penegakan  hukum  yang  tepat  dan  upaya  pendidikan  tentang  etika  bermedia

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menjadi  kunci  dalam  menciptakan  lingkungan  digital  yang  aman,  etis,  dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

## 4. Penegakan Hukum Adanya Dilanggar Norma Moral Berdasarkan UU ITE
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE)  mengatur  sejumlah  aspek  terkait  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran norma moral dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Fokus utamanya terdapat  pada  Pasal  28  yang  memuat  dua  ayat  yang  mengatur  perbuatan  pidana dalam  ITE.  Pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE,  terdapat  sejumlah  unsur  yang  harus dipenuhi untuk mencapai perbuatan pidana ITE.  Pertama, pelaku harus  bertindak dengan  kesalahan  yang  bersifat  sengaja,  artinya  tindakan  tersebut  tidak  terjadi secara tidak sengaja atau sembarangan. Kedua, pelaku harus melakukan perbuatan tersebut  tanpa  hak,  yang  berarti  tanpa  izin  atau  otorisasi  yang  sah.  Ketiga, perbuatan  yang  dimaksud  adalah  menyebarkan  informasi  yang  berupa  berita bohong  dan  menyesatkan.  Akibat  konstitusi  dari  perbuatan  ini  adalah  adanya kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Kerugian  konsumen  di  sini  tidak terbatas pada kerugian materi, tetapi mencakup berbagai bentuk kerugian. 25
Pasal 28 ayat (2) UU ITE  mengatur unsur-unsur perbuatan pidana  lainnya dalam konteks ITE. Unsur pertama adalah kesalahan yang harus dilakukan dengan sengaja, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan niat jahat  atau kesengajaan. Unsur kedua adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, yang mengindikasikan bahwa tindakan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. Unsur  ketiga  adalah  perbuatan  menyebarkan  informasi,  yang  berarti  tindakan mengirim atau menyebarkan informasi tertentu. Unsur keempat adalah objek yang disebarkan  adalah  informasi,  yang  menjelaskan  bahwa  yang  disebarkan  adalah informasi elektronik. Unsur kelima adalah tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 26
Ketentuan dalam Pasal 28 UU ITE memiliki peran krusial dalam menangani konten berbahaya, penyebaran berita palsu, atau upaya memicu perpecahan sosial
25 Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 1 (1), 69–82. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885
26 Wisnubroto,  K.,  Nuraini,  R.,  &  Sari,  E.  I.  (2022). Bijak  Bermedsos  agar  tidak  Tersandung  UU  ITE . Indonesia.Go.Id.  https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4726/bijak-bermedsos-agar-tidak-tersandung- uu-ite?lang=1
di dunia maya. Hal ini penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam  era  digital  yang  semakin  mendominasi  kehidupan  masyarakat  saat  ini. Dengan  demikian,  UU  ITE  memberikan  dasar  hukum  yang  penting  dalam  upaya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  norma  moral  dalam  ranah  digital.  Pasal 45A  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  UU  ITE  Pasal  45A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memiliki  peran  penting  dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran norma moral dalam dunia digital. Pasal ini mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  yang  menciderai norma-norma etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ayat (1) Pasal 45A mengacu  pada  perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Pelaku  yang  melakukan  perbuatan  ini dengan sengaja dan tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara dengan  maksimal  6  tahun  dan/atau  denda  hingga  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). Ayat (2) Pasal 45A mengacu pada perbuatan menyebarkan informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras,  dan  antar golongan  (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)  UU ITE.  Pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan sengaja dan tanpa hak juga dapat dikenakan sanksi  pidana  serupa,  yaitu  pidana  penjara  dengan  maksimal  6  tahun  dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45A UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat dalam menindak pelaku  pelanggaran  norma  moral  di  dunia  maya.  Sanksi  yang  ketat  diharapkan dapat  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  pelanggaran,  dan  sekaligus melindungi  masyarakat  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  etika  dan  ketertiban  dalam  lingkungan digital yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah  Indonesia  telah  merespons  ancaman  pidana  dan  penyebaran informasi  hoaks  melalui  berbagai  inisiatif.  Selain  memberlakukan  sanksi  pidana sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, pemerintah juga memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin  melaporkan  pelanggaran  norma  moral  di  media  massa  atau  konten  hoaks. Salah  satu  inisiatif  yang  diterapkan  adalah  penyediaan  sarana  pengaduan  melalui situs  resmi  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo).  Langkah

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ini  memberikan  wadah  bagi  masyarakat  yang  merasa  nama  baiknya  dicemarkan atau  yang  ingin  melaporkan  konten  hoaks  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  upaya menangkal penyebaran informasi yang merugikan.
Selain langkah pengaduan, upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran informasi hoaks juga dapat diakses melalui sumber informasi online, seperti yang diungkapkan  oleh  Mursyida.  Seluruh  inisiatif  ini  mencerminkan  komitmen pemerintah  dalam  menegakkan  hukum  dan  menjaga  etika  dalam  praktik komunikasi  di  media  sosial  dan  platform  online  lainnya. 27 Tidak  hanya  melalui Undang-Undang,  penegakan  hukum  juga  terlihat  melalui  peran  aktif  aparat kepolisian  dalam  menjaga  tatanan  dunia  maya.  Dalam  hal  ini,  Direktorat  Tindak Pidana  Siber  Bareskrim  Polri  telah  memulai  program  polisi  virtual  untuk mengawasi  aktivitas  warganet  di  jejaring  dunia  maya.  Polisi  virtual  bertugas melakukan  pelacakan  terhadap  unggahan  tulisan  atau  gambar  yang  berpotensi melakukan  pelanggaran  pidana,  dengan  fungsi  utama  yaitu  memberikan  teguran kepada  masyarakat  yang  mengunggah  konten  yang  berpotensi  melanggar  UU  ITE serta  memberikan  edukasi  terkait  aturan  UU  ITE.  Inisiatif  ini  merupakan  bagian dari  upaya  untuk  menciptakan  lingkungan  digital  yang  lebih  aman  dan etis.Tindakan  pemerintah  dan  penegak  hukum  dalam  menjaga  etika  komunikasi dan mengatasi penyebaran informasi hoaks di dunia maya menunjukkan perhatian serius  terhadap  isu-isu  tersebut.  Selain  sanksi  pidana,  upaya  pencegahan  dan edukasi  menjadi  bagian  penting  dari  strategi  yang  diterapkan  untuk  menciptakan lingkungan digital yang lebih bermoral dan bertanggung jawab.

## 5. Implementasi UU ITE pada Fenomena Penyebaran Informasi Tidak Bermoral
Penggunaan  internet  dan  media  sosial  semakin  meluas  dan  mendominasi interaksi  sehari-hari.  Kemudahan  akses  ini  membuka  pintu  bagi  semua  orang untuk  menyebarkan  informasi,  baik  yang  positif  maupun  yang  negatif.  Fenomena penyebaran  informasi  tidak  bermoral  menjadi  perhatian  utama  dalam  konteks hukum,  khususnya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) di  Indonesia.  Dalam  tulisan  ini,  kita  akan  mendiskusikan  implementasi  UU  ITE terkait dengan penyebaran informasi yang melanggar norma moral dan dampaknya pada masyarakat.
27 Mursyida,  A.  K.,  Mahendra,  Y.  T.,  &  Saputra3,  D.  (2023).  Literasi  Digital  Literasi  Digital  Sebagai  Upaya Menangkal  Hoax  di  Lingkungan  Masyarakat  Indonesia. Jurnal  Tonggak  Pendidikan  Dasar , 2 (1),  36–48. https://online-journal.unja.ac.id/jtpd/article/view/22866
Pertama ,  UU  ITE  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  positif  untuk  mengatur penggunaan  internet  dan  media  sosial,  melindungi  privasi  individu,  dan mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  terdapat  ketidaksesuaian  dalam praktik  pelaksanaannya  yang  menghasilkan  dampak  yang  kurang  diinginkan. Fenomena  penyebaran  informasi  tidak  bermoral,  termasuk  hoaks,  fitnah,  ujaran kebencian,  dan  pelecehan,  semakin  marak  di  dunia  maya.  Hal  ini  menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sosial dan dampak psikologis pada individu yang menjadi korban dari penyebaran informasi tidak bermoral. 28
Kedua ,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terkait  penyebaran  informasi tidak  bermoral  masih  menjadi  tantangan.  Meskipun  UU  ITE  memiliki  landasan hukum  yang  kuat  untuk  menindak  pelanggaran,  nyatanya  masih  sulit  untuk mengejar dan mengidentifikasi para pelaku yang sering kali sembunyi di balik akun palsu  atau  anonim  di  media  sosial.  Polisi  virtual  dan  satuan  tindak  pidana  Siber Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan menegur pelanggar  UU  ITE.  Namun,  masih  dibutuhkan  kerja  keras  untuk  memerangi fenomena ini secara efektif. 29
Ketiga ,  isu  terkait  kebebasan  berekspresi  juga  muncul  dalam  konteks implementasi  UU  ITE.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa  UU  ITE  dapat disalahgunakan  oleh  pemerintah  atau  pihak-pihak  tertentu  untuk  membatasi kebebasan  berbicara  dan  menyuarakan  pendapat.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada keseimbangan yang tepat antara melindungi hak privasi dan kebebasan berekspresi individu  dengan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  penyebaran  informasi tidak bermoral. 30
Keempat ,  edukasi  masyarakat  tentang  etika  bermedia  dan  literasi  digital menjadi  langkah  yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  fenomena  ini.  Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana berperilaku secara etis di  dunia  maya,  kita  dapat  mengurangi  penyebaran  informasi  tidak  bermoral.
28 Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi. Dakwatuna:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi  Islam , 7 (2),  309–339. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202
29 Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 1 (1), 69–82. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885
30 Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi’ah, A., Meliala, A. J., Herawati, K.  M.,  Satory,  A.,  Djerbu,  D.,  &  Nugraha,  R.  S.  (2020). Ilmu  Komunikasi  dan  Informasi  dan  Transaksi Elektronik . CV Media Sains Indonesia. https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files- 20220401232358.pdf#page=212

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pendidikan dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran UU ITE juga harus ditingkatkan. 31
Kelima ,  peran  media  sosial  dan  platform  online  dalam  mengawasi  konten juga  menjadi  fokus  perhatian.  Dalam  beberapa  kasus,  platform  media  sosial menjadi  sarana  penyebaran  informasi  tidak  bermoral.  Oleh  karena  itu,  kerjasama antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  perusahaan  media  sosial  untuk  mengawasi konten  negatif  dan  memberikan  pelaporan  yang  efektif  menjadi  kunci  dalam memerangi fenomena ini. 32
Keenam ,  selain  peran  pemerintah  dan  platform  online,  media  massa  dan jurnalisme  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mengatasi  fenomena  penyebaran informasi tidak bermoral. Prinsip-prinsip etika jurnalistik harus diterapkan secara konsisten, baik di media online maupun media cetak. Selain itu, melalui investigasi yang  cermat  dan  pemberitaan  yang  akurat,  media  massa  dapat  membantu mengungkap dan mengoreksi informasi palsu atau tendensius.
Terakhir ,  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  melaporkan  konten  negatif dan  mendukung  inisiatif  pemerintah  dan  lembaga  terkait  akan  sangat  berharga. Sosialisasi  dan  kampanye  kesadaran  masyarakat  perlu  ditingkatkan  sehingga individu-individu  merasa  bertanggung  jawab  atas  perilaku  mereka  dalam bermedia. Semua pihak dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih etis dan bermoral.
Dalam  menghadapi  fenomena  penyebaran  informasi  tidak  bermoral  yang marak  terjadi  di  era  media  sosial  dan  internet,  implementasi  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  menjadi  semakin  penting.  Hal  ini bertujuan  untuk  menjaga  norma  moral  dan  etika  dalam  bermedia,  serta memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran di  dunia  maya.  Bagaimanapun,  tantangan  yang  dihadapi  sangat  kompleks  dan memerlukan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  berkelanjutan.  Penyebaran informasi tidak bermoral di media sosial dan internet merupakan tantangan serius yang  membutuhkan  pendekatan  holistik.  UU  ITE  adalah  alat  yang  penting  dalam menegakkan  hukum  dalam  konteks  digital.  Namun,  implementasinya  harus
31 Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 1 (1), 69–82. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885
32 Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi. Dakwatuna:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi  Islam , 7 (2),  309–339. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202
diperbarui  dan  disesuaikan  dengan  perubahan  tren  dan  tantangan  baru  yang muncul di dunia maya. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia serta kerja sama antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan berdampak positif pada masyarakat. Seiring  dengan  perubahan  teknologi  dan  perilaku  digital,  kita  harus  terus beradaptasi dan meningkatkan upaya-upaya ini agar masyarakat dapat menikmati manfaat  dari  media  sosial  tanpa  terjerat  dalam  penyebaran  informasi  tidak bermoral.
Perlu  diperhatikan  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi  dan perlindungan  terhadap  individu.  Kebijakan  atau  implementasi  UU  ITE  tidak  boleh mengorbankan  hak  berbicara  dan  berpendapat  secara  bebas,  tetapi  juga  harus melindungi  individu  dari  penyebaran  informasi  merugikan,  palsu,  atau menyesatkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  ketelitian  dalam  merumuskan  pasal- pasal  yang  memengaruhi  kebebasan  berpendapat,  serta  kejelasan  dalam pemahaman  batasan  kebebasan  berekspresi  dalam  konteks  digital.  Upaya  edukasi dan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia harus ditingkatkan. Pendidikan mengenai bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, memahami dampak dari  informasi  yang  tersebar,  dan  berpartisipasi  dalam  pengawasan  bersama terhadap  konten  negatif  menjadi  sangat  penting.  Dalam  hal  ini,  pemerintah, lembaga  pendidikan,  dan  platform  online  memiliki  peran  penting  untuk menyediakan  sumber  daya  dan  program-program  pelatihan  yang  relevan.  Kerja sama yang erat antara pemerintah, platform online, media massa, dan masyarakat perlu  ditingkatkan.  Sinergi  antara  berbagai  pihak  adalah  kunci  dalam  menangani fenomena  penyebaran  informasi  tidak  bermoral.  Pemerintah  harus  bekerja  sama dengan  platform  online  untuk  mengawasi  dan  menindak  konten  yang  melanggar hukum.  Media  massa  juga  perlu  memainkan  peran  penting  dalam  memberikan pemberitaan  yang  akurat  dan  mengoreksi  informasi  palsu.  Sementara  itu, partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  melaporkan  konten  negatif  dan  mendukung inisiatif pemerintah sangat berharga.
Implementasi UU ITE di era digital ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi yang kontinu mengingat dinamika pesat teknologi dan perilaku digital. Penyesuaian hukum  dan  strategi  penegakan  hukum  menjadi  sangat  penting  dalam  menangani perkembangan  fenomena  penyebaran  informasi  tidak  bermoral.  Dalam  hal  ini, perubahan  perundang-undangan  atau  amandemen  pada  UU  ITE  perlu

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dipertimbangkan  untuk  memastikan  ketepatan  dan  efektivitas  dalam  menindak pelanggaran etika bermedia.
Keberhasilan  implementasi  UU  ITE  juga  sangat  tergantung  pada  sinergi antara  pemerintah,  platform  online,  media  massa,  dan  masyarakat.  Pemerintah memiliki  peran  utama  dalam  menyusun  kebijakan,  mengawasi  pelaksanaan  UU ITE, serta memberikan arahan dan pedoman yang jelas. Di samping itu, kerjasama yang  baik  antara  pemerintah  dan  platform  online  sangat  penting  untuk memastikan  pengawasan  dan  penindakan  yang  efisien  terhadap  konten  yang melanggar  hukum.  Media  massa  juga  harus  memainkan  peran  penting  dalam memberikan  informasi  yang  akurat  dan  berimbang,  serta  mendukung  upaya edukasi masyarakat tentang etika bermedia. 33
Masyarakat  sendiri  juga  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menjaga etika  bermedia.  Kesadaran  individu  tentang  dampak  dari  penyebaran  informasi tidak  bermoral  dan  partisipasi  dalam  melaporkan  konten  negatif  sangat  penting. Selain  itu,  masyarakat  juga  perlu  diberdayakan  untuk  dapat  membedakan  antara informasi  yang  sah  dan  palsu,  serta  memiliki  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  konsekuensi  hukum  dari  pelanggaran  etika  bermedia.  Dalam  upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan berdampak positif, perlu ditekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan hak kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan mengutamakan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa bahwa  etika  bermedia  dan  kebebasan  berekspresi  bukanlah  konsep  yang  saling bertentangan,  melainkan  dapat  bersinergi  dalam  menciptakan  lingkungan  digital yang lebih baik.

## D. KESIMPULAN
Dalam kesimpulan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah fondasi hukum yang memandu pengaturan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.  Informasi  Elektronik  mencakup  berbagai  format  data  elektronik,  seperti teks,  suara,  gambar,  dan  elemen  digital  lainnya.  Sedangkan  Transaksi  Elektronik mencakup  tindakan  hukum  yang  menggunakan  media  elektronik.  Di  bawah  payung hukum  UU  ITE,  individu  diizinkan  untuk  menyuarakan  pendapat  dan  memberikan
33 DISEMADI, H. S. et al. (n.d.). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? Sang Sewagati  Journal , 1 (2),  66–90.  https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579%3E.  Date accessed: 11 nov. 2023. doi: http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579
kritik di media sosial.  Meski demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak-hak individu lainnya. Pembatasan yang ada bertujuan memastikan  pengakuan  serta  penghormatan  terhadap  hak  dan  kebebasan  individu lain.  Salah  satu  ketentuan  kunci  yang  mengatur  hal  ini  adalah  Pasal  27  ayat  (3)  UU ITE,  yang  menangani  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  atau  melalui  media teknologi  informasi  komunikasi.  Dalam  kerangka  ini,  seseorang  dapat  dianggap bersalah  apabila  terbukti  ada  unsur  kesengajaan  serta  perbuatan  tanpa  hak  dalam menyebarkan  konten  yang  mengandung  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral sesuai dengan Pasal 27 ayat  (3)  UU  ITE  membawa  ancaman  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3). Pemerintah juga telah melaksanakan program polisi virtual yang bertugas mengawasi dan  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  UU  ITE  di  dunia  maya.  Dengan demikian,  peran  vital  UU  ITE  adalah  dalam  mengatur  perilaku  komunikasi  di  dunia digital,  sehingga  etika  serta  kepatuhan  terhadap  hukum  tetap  terjaga  dalam lingkungan  online  yang  terus  berkembang.  Seiring  perkembangan  teknologi  dan perilaku digital, upaya ini harus terus disesuaikan dan ditingkatkan agar masyarakat dapat  menikmati  manfaat  media  sosial  dan  internet  tanpa  terperangkap  dalam penyebaran  informasi  tidak  bermoral.  Dalam  menghadapi  fenomena  penyebaran informasi  tidak  bermoral,  implementasi  UU  ITE  menjadi  semakin  penting  untuk menjaga  norma  moral  dan  etika  dalam  bermedia.  Pendekatan  yang  holistik  dan berkelanjutan  harus  diambil  untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Keseimbangan  antara kebebasan  berekspresi  dan  perlindungan  individu  adalah  kunci,  sementara  edukasi, pengawasan,  dan  kerjasama  antara  pemerintah,  platform  online,  media  massa,  dan masyarakat  juga  harus  ditingkatkan.  Hanya  dengan  langkah-langkah  ini  kita  dapat menghadapi fenomena penyebaran informasi tidak bermoral dengan lebih efektif dan menciptakan ruang digital yang lebih etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022. SRA Consulting. , 1–104.
Berkah,  R.  S.,  Kusumawati,  A.,  &  Atmadja,  H.  T.  (2022).  Legal  Protection  for  Victims  of Cyberbullying:  An  Assessment  of  the  Role  of  Social  Media  and  Responsibilities  of Service
Providers. POSTULAT ,
1 (2), 95–100.
https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1272

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Darmawansyah,  A.  (2023).  PERLINDUNGAN  HUKUM  PORNOGRAFI  MELALUI  MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. Jurnal Fakta Hukum (JFH) , 1 (2), 35–58. https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62
Didi  Maslan,  Mardianto,  &  Muhammad  Irwan  Padli  Nasution.  (2023).  Pendidikan  Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah. Al- Ittishol: Jurnal Komunikasi
Dan
Penyiaran Islam , 4 (2), 155–176. https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041
DISEMADI, H. S. et al. (n.d.). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu
Peduli? Sang Sewagati Journal , 1 (2), 66–90.
https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579%3E.  Date  accessed:  11 nov. 2023. doi: http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579.
Eimhjellen,  I.  (2023).  Capital,  Inequality,  and  Volunteering:  A  Bourdieusian  Perspective.
Voluntas , 34 (3), 654–669. https://doi.org/10.1007/s11266-022-00501-7
Hidayat,  B.  D.,  Surono,  A.,  &  Hidayati,  M.  N.  (2021).  UJARAN  KEBENCIAN  PADA  MEDIA

## SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN
No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum , 6 (2),  23–44. https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836
Hosnah,  A.  U.,  Djakarsih  Putro,  S.  H.,  &  Azis,  U.  A.  (2020).  The  Implementation  of Noodweer  Exceeds  to  Perpetrators  of  Murder  in  the  Practice  of  Criminal  Justice Practices  in  Indonesia. International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding , 7 (2), 540. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1523
Kumalasari,  V.  (2021). Etika  Profesi  Dalam  Bidang  Teknologi  Informasi .  Yayasan  Prima Agus Teknik.
Mbembe,  A.  (2019). Out  of  the  Dark  Night .  Columbia  University  Press. https://doi.org/10.7312/mbem16028
Muhammad  Fikri,  &  S.  R.  (2023).  RUANG  LINGKUP  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI: KAJIAN  HUKUM  POSISTIF  INDONESIA. Ganesha  Law  Review , 5 (1),  39–57. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237
Mursyida,  A.  K.,  Mahendra,  Y.  T.,  &  Saputra3,  D.  (2023).  Literasi  Digital  Literasi  Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax di Lingkungan Masyarakat Indonesia. Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar , 2 (1), 36–48.
Muttaqien,  F.  A.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Penerapan  Hukum  Pidana  Penyebaran  Berita Hoax  Melalui  Media  Sosial  Era  Pandemi  Covid-19. Media  of  Law  and  Sharia , 2 (4),
305–315. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016
Rahayu,  S.  T.  W.,  &  Ruisah,  R.  R.  (2020).  Pelanggaran  UU  ITE  pada  Media  Sosial  dalam Etika Komunikasi Massa. INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 1 (1), 69–82. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885
Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi’ah, A., Meliala, A.  J.,  Herawati,  K.  M.,  Satory,  A.,  Djerbu,  D.,  &  Nugraha,  R.  S.  (2020). Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik . CV Media Sains Indonesia.
Rohmy,  A.  M.,  Suratman,  T.,  &  Nihayaty,  A.  I.  (2021).  UU  ITE  Dalam  Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam , 7 (2), 309–339. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202 Santoso,  A.  B.  (2023). REKONSTRUKSI  REGULASI  KEWENANGAN  PENYIDIK  PEGAWAI NEGERI  SIPIL  TERTENTU  DALAM  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  BEA  CUKAI BERBASIS . Universitas Islam Sultan Agung.
Schaefer,  D.  O.  (2022). Wild  Experiment:  Feeling  Science  and  Secularism  After  Darwin . Duke University Press. https://doi.org/10.1080/17432200.2023.2221581
Solihin,  D.,  Kumala  Dewi,  C.,  Masithoh  Haryadi,  R.,  &  Irwan,  S.  (2023).  Pelatihan Kewirausahaan  Berbasis  Ekonomi  Digital  Untuk  Pelaku  UMKM. Jurnal  Abdimas Lamin , 1 (2), 191–201.
Suryarandika, R., & Saubani, A. (2023). Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Pembuktiannya Gaya Adu Domba . News.Republika.Co.Id.
WICAKSONO, R. S. (2023). Criminal Trafficking Of Counterfeit Money (Analysis Of Court Decisions Number: 1752/Pid. B/2015/PKT. PST) . UIN Syarif Hidayatullah.
Wisnubroto, K., Nuraini, R., &  Sari, E. I. (2022). Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE . Indonesia.Go.Id.
Young, K. M., & Billings, K. R. (2020). Legal Consciousness and Cultural Capital. Law and Society Review , 54 (1), 33–65. https://doi.org/10.1111/lasr.12455
Zulfikar,  F.  (2023). 10  Negara  dengan  Pengguna  Internet  Tertinggi  di  Dunia,  Indonesia Nomor Berapa? Detik.Com.

## Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179