ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 1 - 10

## PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA JAMBI

## Mariyan Holid
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi mariyanholid@gmail.com
Netty
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi netty@unja.ac.id
Ivan Fauzani Raharja
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstract
Supervision of levies needs to be done by the City Government and managed properly so that it contributes  to  the  Regional  Original  Revenue.  However,  there  are  still  problems  in  the management of public roadside parking levies and leaks resulting from fees so that the annual revenue target is not achieved. This is because it often appears in the field of parking rates that are not in accordance with the provisions and use of parking tickets that are not going well. The purpose of this study was to determine and analyze the City Government Supervision of Parking Fees in the City of Jambi. The research method used in this research is descriptive research. Data collection methods are by interview and study documentation or literature. The results of this study concluded that the supervision conducted by the City Government namely the Jambi City Transportation Department was not optimal, because the number of parking levy supervision officers  in  the  City  of  Jambi  owned  by  the  Jambi  City  Transportation  Department  was  still minimal  and  not  comparable  to  the  number  of  locations  of  public  roadside  parking  points spread  across  Jambi  City  area  which  should  have  more  supervision  in  order  to  prevent violations  that  can  occur  and  sanctions  imposed  by  the  Jambi  City  Transportation  Office  for violations  of  parking  fees  have  not  provided  a  deterrent  effect  for  Parking  Attendants  so violations have not been resolved to date.
Keywords; Supervision, City Government, Parking Levy.

## Abstrak
Pengawasan  retribusi  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  dan  dikelola  dengan  baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota yaitu  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi  belum  optimal,  dikarenakan  jumlah  petugas pengawasan  retribusi  parkir  di  Kota  Jambi  yang  dimiliki  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar  di  wilayah  Kota  Jambi  yang  seharusnya  mendapatkan  pengawasan  yang  lebih supaya  mencegah  pelanggaran-pelanggaran  yang  dapat  terjadi  dan  sanksi  yang  diberikan oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi  terhadap  pelanggaran  retribusi  parkir  belum memberikan  efek  jera  bagi  Juru  Parkir  sehingga  pelanggaran-pelanggaran  belum  dapat diatasi sampai saat ini.
Kata Kunci; Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir.

## A. Pendahuluan
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk  kepada  negara  karena  adanya jasa  tertentuyang  diberikan  oleh  negara bagi  penduduknya  secara  perorangan. 1
Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  menyebutkan  bahwa pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan pribadi  atau  orang.  Pasal  18  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan bahwa  “Pemerintahan  daerah  provinsi, daerah  kabupaten  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Sedangkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah menerangkan bahwa “Penyelenggara 1 Marihot  Pahala  Siahaan, Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. Rajawali  Pers,    Jakarta,
2010, Hlm. 4
Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota  terdiri  atas  kepala  daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.” Penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah terdapat  urusan  yang  dapat  diurus  sendiri oleh  pemerintah  daerah.  Salah  satu  unsur dari pemerintahan daerahah adalah berkaitan  dengan  urusan  yang  mengatur dan mengurus daerah sendiri. Adapun salah satu dari sekian banyak urusan yang diurus oleh  pemerintah  daerah  adalah  terkait dengan retribusi parkir.
Meskipun  bukan  penerimaan  retribusi yang  utama,  namun  retribusi  parkir  Kota Jambi  memiliki  peranan  yang  cukup penting.
Maka dari itu, untuk
menyelenggarakan  tersebut  daerah  berhak mengenakan  pungutan  kepada  masyarakat. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009,  sebagaimana  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  mengatur dengan  jelas  bahwa  untuk  dapat  dipungut pada  suatu  daerah,  setiap  jenis  retribusi
daerah  harus  ditetapkan  dengan  peraturan daerah.
Untuk  dapat  diterapkan  dan  dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten dan kota,  harus  terlebih  dahulu  ditetapkan peraturan  daerah  tentang  retribusi  daerah tersebut.  Peraturan  daerah  diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan  daerah  tentang  suatu  retribusi daerah tidak  dapat  berlaku surut  dan  tidak boleh  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan  atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2
Retribusi  parkir  sebagai  salah  satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber  dari  masyarakat,  dimana pengelolaannya  dahulu  dilakukan  oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  yang  berdasar pada  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2009, kini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota  Jambi.  Namun,  walaupun  kewenangan pengelolaannya  dipegang  oleh  Dinas Perhubungan,  pemungutan  retribusi  parkir di  Kota  Jambi  belum  dapat  berjalan  secara optimal. Melihat penyediaan  fasilitas parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan,  disini  terlihat  adanya  potensi retribusi  parkir  yang  belum  digali  secara maksimal oleh Pemerintah Kota.
Namun,  pada  kenyataannya  banyak ditemukan juru parkir yang tidak resmi dan berseragam melakukan
pemungutan retribusi  di  beberapa  area  di  Kota  Jambi
serta  melakukan  kecurangan  dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa  parkir,  padahal  pemberian  karcis diberikan setiap hari oleh Dinas
Perhubungan  kepada  juru  parkir  di  Kota Jambi,  akan  tetapi  semua  tidak  terealisasi dengan baik dikarenakan pengawasan tidak efektif. Seperti di daerah Sipin, di daerah ini banyak  juru  parkir  yang  menyalahi  aturan dengan  mempermainkan  tarif  dan  tidak memberi  karcis,  ada  yang  beralasan  karcis habis,  ada  juga  yang  punya  karcis  tapi sengaja tidak diberikan.
Mengenai  karcis  parkir  ini  telah di  atur di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun  2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum, yang  berisi  untuk  parkir  roda  2  dikenakan tarif Rp1000,- parkir roda 4 dikenakan tarif Rp2000,-  dan  parkir  roda  6  Rp3000,-. Dengan adanya pelanggaran dan kurangnya efektifitas  pengawasan  dari  Pemerintah Kota  ini  membuat  peraturan dan  kebijakan itu  tidak  terealisasi  dengan  baik  sehingga ada  kebocoran  pendapatan  retribusi  parkir yang seharusnya masuk menjadi PAD.
Shaleh  Ridho,  selaku  Kepala  Dinas Perhubungan  Kota  Jambi  mengatakan bahwa  “hingga  memasuki  awal  September 2019 ini, pencapaian PAD dari sektor parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi  baru  mencapai  59  %,  dari  target tahun ini Rp6.090.000.000,- baru
mendapatkan Rp3.600.000.000,-. 3
Banyaknya  retribusi-retribusi  yang  harus dipungut  oleh  pemerintah  Kota  Jambi termasuk  retribusi  parkir,  diperlukan adanya  pengawasan  yang  efektif  sebagai upaya ketertiban dalam retribusi agar tidak terjadi  lagi  pelanggaran  dan  kecurangan lebih lanjut.
Dalam ha ini dapat kita saksikan bahwa terjadinya  kekurangan  efektif  pengawasan Arifin Abdul Rachman pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 1. Untuk  mengetahui  apakah  segala sesuatu  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Untuk  mengetahui  apakah  segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi  serta  prinsip-prinsip  yang telah di tetapkan;
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan  dan  kegagalan- kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; dan 4. Untuk  mengtahui  apakah  sesuatu berjalan  efisien  dan  apakah  tidak dapat diadakan perbaikan-
3 Tribunjambi dengan judul PAD Kota Jambi dari Parkir  Baru  59  Persen,  Banyak  Tungkang Parkir Bandel, https://jambi.tribunnews.com/ 2019/09/02/pad-kota-jambi-dari-parkir-baru -59-persen-banyak-tungkang-parkir-bandel, diakses pada 8 September 2019.
perbaikan  lebih  lanjut,  sehingga mendapat  efisiensi  yang  lebih benar. 4
Sebuah    pengawasan  bila  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  oleh  Pemerintah Kota yaitu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi maka pengawasan tersebut akan mampu memperbaiki
permasalahan  yang  selama  ini  terjadi  pada kawasan parkir kota jambi.
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bentuk pengawasan Pemerintah Kota Jambi terhadap  retribusi  parkir  dan  mengenai permasalahan  dalam  pengawasan  parkir  di
Kota Jambi

## A. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  di dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tersebut meliputi :
1. Pendekatannya pendekatan empiris;
2. Dimulai  dengan  pengumpulan  fakta- fakta sosial/fakta hukum; 3. Pada umumnya menggunakan
hipotesis untuk diuji;
4. Menggunakan  instrumen  penelitian (wawancara, kuesioner);
5. Analisisnya  kualitatif,  kuantitatif  atau gabungan keduanya;
6. Teorinya kebenarannya korespondesi; dan
4 Muhamad Syaifuddin. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya ,  Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen Publik , Volume 3, Nomor 3, 2015, Hlm. 199.
7. Bebas  nilai,  maksudnya  tidak  boleh dipengaruhi  oleh  subyek  peneliti,
sebab  menurut  pandangan  penganut ilmu  hukum  empiris  kebebasan subyek sebagai manusia yang
mempunyai  perasaan  dan  keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering  terjadi  manipulasi,  oleh  karena itu  ilmu  hukum  harus  bebas  nilai dalam  arti  pengkajian  terhadap  ilmu hukum  tidak  boleh  tergantung  atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti. 5
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris,  yaitu  dengan  mempelajari  dan mengamati  proses  Pengawasan  Pemerintah Kota terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi.

## B. Bentuk  Pengawasan  Pada  Dinas Perhubungan Kota Jambi
Sistem  parkir  yang  digunakan  pada parkir di  tepi  jalan  umum Kota  Jambi  yaitu dengan  menetapkan  lokasi-lokasi  yang diperuntukkan  sebagai  lokasi parkir  di tepi jalan  umum  dan  dikelola  oleh  Dinas Perhubungan Kota Jambi. Setiap titik lokasi akan  ditugaskan  seorang  atau  beberapa orang  juru  parkir  sebagai  penjaga kendaraan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Setelah  itu,  pengguna  jasa  parkir memberikan uang retribusi sebagai
5 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian
Hukum ,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  2008, Hlm. 124-125.
kewajiban setelah memakai jasa juru parkir. Juru  parkir  yang  ditugaskan  di  titik  lokasi parkir di tepi jalan umum harus juru parkir yang  resmi  atau  juru  parkir  yang mempunyai  kontrak  kerja  dengan  Dinas Perhubungan  Kota  Jambi.  Pada  Saat  ini terdapat 797 juru parkir yang terdaftar dan berada pada 105 titik lokasi parkir di Dinas Perhubungan  Kota  Jambi. 6 Namun  pada lokasi  penelitian  Penulis  berpusat  di Jl.Kolonel Abunjani.
Banyaknya  juru  parkir  yang  terdaftar, dipastikan  perlu  pengawasan  yang  lebih efektif,  dengan  adanya  pengawasan  semua kegiatan retribusi parkir  diharapkan  sesuai dengan  ketentuan  dan  prosedur  yang berlaku.  Adapun  bentuk  dari  pengawasan, yaitu, pertama pengawasan  masyarakat sesungguhnya  memiliki  penting  bagi Pemerintah  Kota  Jambi,  guna  untuk mencegah  pelanggaran-pelanggaran  dalam retribusi parkir yang sampai saat ini masih terjadi.  Namun  pengawasan  masyarakat  di Kota  Jambi  berdasarkan  oengamatan  yang dilakukan belum bisa dikatakan baik karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk melaksanakan himbauan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi mengenai pemungutan  retribusi  parkir.  Sebenarnya kerjasama  masyarakat  sangat  penting supaya  pelanggaran  yang  terjadi  dalam retribusi parkir berkurang, Dinas
6 Alvian  Bulkia,  Kepala  Bidang  Pengelola  Parkir Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi, Wawancara , tanggal 10 Desember 2019.
Perhubungan  sudah  melakukan  sosialisasi melaui  media  online  dan  cetak  bahkan  di setiap  lampu  merah  di  Kota  jambi.  akan tetapi  masyarakat  masih  membiarkan  jika Juru  Parkir  melakukan  pelanggaran  seperti menaikkan  tarif  dan  tidak  memberikan karcis  dikarenakan  tidak  mau  ribut  dengan Juru Parkir.
Kedua, pengawasan administrative dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan  Kota Jambi  telah  melakukan  suatu  pengawasan adminisratif  dengan  tim  pengawas  11 orang,  pengawas  memantau  Juru  Parkir yang  ada  di  Kota  Jambi  yaitu  mengenai atribut,  pemberian  karcis  dan  lainnya. Pengawasan  bertujuan  untuk  ketertiban dan  menghindari  pelanggaran-pelanggaran yang  terjadi.  Selain  mengawasi,  pengawas juga  bertugas  untuk  menagih  karena  tidak semua juru parkir sadar dengan
kewajibannya  untuk  menyetor.  Untuk  juru parkir,  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi memberikan SPT yang di tanda tangani oleh Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi kepada juru parkir yang terdaftar. 7
Pelanggaran  terhadap  parkir  di  tepi jalan  umum  juga  tidak  terlepas  dari  peran juru  parkir  yang  ada  di  lokasi  parkir tersebut,  juru  parkir  yang  merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan  Kota  Jambi  seharusnya menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  surat
7 Setia  Budi,  Seksi  Analisa  dan  Penataan  Parkir Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi, Wawancara , tanggal 12 Desember 2019.
perintah  tugas  yang  diberikan  oleh  Dinas Perhubungan  Kota  Jambi  yang  mana  tugas tersebut adalah:
1. Menggunakan  atribut  juru  parkir atau  perlengkapan  lainnya  sesuai dengan ketentuan saat bertugas;
2. Memberikan  karcis  kepada  setiap pengguna  jasa  parkir  sesuai  jenis kendaraan;
3. Menyetorkan  hasil  pemungutan retribusi kepada bendahara pembantu penerima Dinas Perhubungan Kota Jambi; 4. Menjaga  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  kelancaran  arus  lalu lintas di lokasi tempat tugas masing- masing;
5. Melapor  kepada  pengawas  parkir apabila ada kendala dalam
pelaksanaan tugas;
6. Dilarang  memungut  uang  retribusi kepada kartu berlangganan parkir;
7. Dilarang memungut retribusi parkir diatas  tarif  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun 2012;
8. Dilarang memungut retribusi parkir diluar lokasi yang telah ditentukan;
9. Dilarang menyewakan dan memindahkan atribut, karcis parkir, lokasi parkir yang dimaksud; 10. Apabila terjadi keterlambatan setoran retribusi parkir paling lama selama  7  (tujuh)  hari  maka  akan
ditindak  lanjuti  sesuai  dengan aturan yang berlaku;
11. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan  sebagaimana  tugas  juru parkir,  tanpa  Surat  Perintah  Tugas dari  Kepala  Dinas  Perhubungan Kota Jambi;
12. Surat  Perintah  Tugas  ini  berlaku  1 (satu)  Bulan,  dan  juru  parkir  yang bersangkutan  diwajibkan  melaku- kan  registras  ulang  3  (tiga)  hari kerja  sebelum  habis  masa  berlaku, serta  akan  diperbaiki  jika  terdapat kekeliruan  dalam  Surat  Perintah Tugas Ini; dan 13. Apabila  melanggar  tugas  dan kewajiban sebagai juru parkir maka Surat  Perintah  Tugas  Ini  sewaktu- waktu  dapat  dicabut  sesuai  dengan aturan yang berlaku.

## C. Permasalahan  Dalam  Pengawasan Parkir di Kota Jambi
Pada  SPT  Juru  Parkir  tertulis  jelas mengenai  tugas  ,  kewajiban  serta  larangan bagi  juru  parkir.  Namun  pada kenyataan di lapangan  walaupun  ada  pengawasan, pelanggaran  dan  permasalahan  tetap  saja terjadi  dilakukan  oleh  juru  parkir, pelanggaran  dan  permasalahan  tersebut, pertama pengawasan retribusi parkir belum maksimal  penyebabnya  yaitu  jumlah pengawas  yang  kurang  dari  segi  kuantitas. Dalam  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi sendiri memiliki jumlah pengawas yakni 11
orang  untuk  mengawasi  105  titik  parkir dengan  Juru  Parkir  sebanyak  797  orang yang  tersebar  di  Kota  Jambi.  Jumlah pengawas  tersebut  secara  kuantitas  masih belum sebanding dengan jumlah titik  parkir dan  Juru  Parkir  yang  harus  diawasi  setiap harinya.  Pengawas  terdiri  dari  Pegawai Negeri  Sipil  di  Dinas  Perhubungan  Kota Jambi,  yang  ditunjuk  melakui  SK  Notadis Dinas  Perhubungan,  sampai  saat  ini  ada  11 pengawas,  setelah  di  SK  kan  mereka bertugas  yaitu  setiap  hari  memantau seluruh Juru Parkir yang ada di Kota jambi. 8
Kedua, berkaitan  dengan  atribut  parkir atau seragam parkir Kota Jambi yang mana kewajiban  dari  juru  parkir  adalah menggunakan  atribut  atau  perlengkapan lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  saat bertugas.  Akan  tetapi  di  beberapa  lokasi seperti  di  Jl.Kolonel  Abunjani  masih  ada yang tidak menggunakan atribut.
Permasalahan  Juru  Parkir  yang  tidak memakai  atribut  itu  adalah  ketika  atribut tersebut  sedang  kotor  sehingga  tidak  bisa dipakai  saat  bertugas.  Penggunaan  atribut ini  sangat  penting  untuk  menunjukkan identitas  juru  parkir  atau  petugas  parkir. Seragam  juru  parkir  ditetapkan  dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda  yang  jelas  dan  lengkap.  Akan tetapi  belum  ada  solusi  untuk  masalah  ini
8 Setia  Budi,  Seksi  Analisa  dan  Penataan  Parkir Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi, Wawancara , tanggal 12 Desember 2019.
dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam hal pemberian atribut juru parkir.
Ketiga ,  berkaitan  dengan  karcis  parkir dan tarif parkir berdasarkan Surat Perintah Tugas  dari  Dinas  Perhubungan  yaitu  juru parkir  wajib  memberikan  karcis  kepada setiap  pengguna  jasa  parkir  sesuai  jenis kendaraan, tetapi kenyataannya di lapangan karcis  tidak  diberi  jika  tidak  diminta  oleh pengguna  jasa  parkir.  Pemberian  karcis  ini sangat penting dalam memberikan
pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang tarif  parkir  yang  sebenarnya  dan  menjadi dasar kebijakan yang digunakan pemerintah dalam  menarik  retribusi  parkir  serta membuktikan  bahwa  penarikan  itu  resmi dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
Permasalahan  mengenai  tarif  parkir sendiri juga merupakan permasalahan yang sering  dialami  dan  dikeluhkan  oleh masyarakat.  Tarif  parkir  atau  biaya  parkir biaya  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Daerah yang dipungut oleh pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir. Tetapi pada kenyataannya  di  lapangan  para  Juru  Parkir menarik  tarif  melebihi  ketentuan,  ini menimbulkan  suatu  permasalahan  yaitu walaupun  tarif  parkir  sering  melebihi aturan  yang  diminta  oleh  Juru  Parkir kepada  Pengguna  Jasa  Parkir  tidak membuat setoran retribusi lancar.
Terkait  dengan  permasalahan  karcis dan  tarif  parkir  yang  belum  terpecahkan, pemerintah mencari solusi bagaimana suatu aturan  itu  bisa  berjalan  sesuai  dengan
harapan  agar  penyetoran  dan  pendapatan retribusi  parkir  bisa  lancar  dan  meningkat. Keempat, munculnya  parker  liar  yang tentunya tidak mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan  Kota  Jambi.  Permasalahan parkir  liar  sangat  meresahkan  masyarakat, selain keberadaan mereka ilegal atau tanpa izin, seringkali mereka melakukan pemaksaan pada konsumen. Adanya parkir liar ini sangat mengganggu  karena  mereka  menarik retribusi  parkir,  tetapi  tidak  menyetorkan ke  Dinas  Perhubungan  Kota  jambi  dan  bisa merugikan pengguna jasa parkir dikarenakan diduga tidak menjaga kendaraan  dan  tidak  bertanggung  jawab jika  terjadi  hal-hal  seperti  kehilangan  atau kerusakan kendaraan. Berdasarkan
Peraturan  Daerah  Kota  jambi  Nomor  4 Tahun  2017  tentang  Penyelenggara  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Kota  jambi pada  pasal  113  menegaskan  bahwa  “Setiap orang,  badan  hukum  dilarang  menyelen- ggarakan parkir tanpa izin.”
Berdasarkan  data  yang    peneliti  dapat pendapatan  retribusi  parkir  pada  bulan Oktober  2019  mencapai  77,14%  dan  pada bulan  November  mengalami  kenaikan sebesar  7,11%,  sedangkan  dari  bulan
November sampai desember hanya mengalami  kenaikan  2,47%.  Dengan penerimaan  retribusi  parkir  yang  tidak stabil  membuat  target  pada  tahun  2019 tidak  tercapai.  Ini  difaktorkan  masih banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  dalam
proses pemungutan dan penyetoran
retribusi parkir di Kota jambi pada saat ini.

## D. Kesimpulan
Bentuk  Pengawasan  Pemerintah  Kota Terhadap  Retribusi  Parkir  di  Kota  Jambi belum  terlaksana  dengan  baik  karena  ada beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan Daerah  dan  Surat  Perintah  Tugas  tersebut belum terlaksana dengan baik. Pengawasan di  lapangan  yang  belum  maksimal mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam retribusi parkir.
Pelanggaran tersebut dapat terlihat dengan masih  adanya  petugas  parkir  yang  tidak melaksanakan  tugasnya  seperti  tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa  parkir  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Surat  Perintah  Tugas  dari  Dinas
Perhubungan  Kota  jambi  dan  lemahnya pengawasan juga
mengakibatkan banyaknya  juru  parkir  yang  tidak  resmi, Juru Parkir yang mempermainkan tarif,  itu semua  tidak  terawasi  disebabkan  jumlah personil  pengawas  yang  relatif  sedikit sehingga  pengawasan  dalam  retribusi parkir tidak optimal.

## E. Saran
Agar Pemerintah Kota Jambi menambah jumlah  pegawai  yang  bertugas  sebagai pengawas  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  dan    karena  dengan  cukupnya pengawas  maka pengawasan tersebut  akan optimal  sesuai  dengan  jumlah  titik  parkir
dan banyaknya Juru Parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota jambi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Alvian  Bulkia,  Kepala  Bidang  Pengelola Parkir  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian  Hukum .  CV.  Mandar  Maju.
Bandung.
Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah. Rajawali  Pers. Jakarta. Muhamad Syaifuddin. Pengawasan Penyelenggaraan  Perparkiran  di  Kota Surabaya . Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik . Volume 3. Nomor 3.
2015.
Setia  Budi.  Seksi  Analisa  dan  Penataan Parkir  Dinas  Perhubungan  Kota  Jambi, Wawancara ,  tanggal  12  Desember
2019. Tribunjambi  dengan  judul  PAD  Kota  Jambi dari  Parkir  Baru  59  Persen,  Banyak Tungkang Parkir Bandel, https://jambi.tribunnews.com/2019/0 9/02/pad-kota-jambi-dari-parkir-baru -59-persen-banyak-tungkang-parkir- bandel.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28    Tahun 2009  Tentang  Retribusi  dan  Pajak Daerah. Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  2 Tahun  2012 Tentang Retribusi  Jasa Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  4

## Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi.