## Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Dinas sosial
Provinsi Bengkulu
Evaluation of the Accounting Information System for Cash Receipts and Expendictures at the Social Service Bengkulu

## Province
Rachmad Idmalsyah Pratama 1 , Helmi Herawati 2 , Nina Yulianasari 3 1, 2, 3 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH rachmadidmalsyahp@gmail.com
Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran  Kas  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu.  Pemerintah  menerapkan  konsep  transparansi dalam pengelolaan yang diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang  baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Diharapkan pelaksanaan  dan  transparansi  pengelolaan  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah dan bermanfaat  bagi masyarakat  dan  pegawai  sebagai  pengguna  informasi  publik  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  serta  penerapan  konsep transparansi  dalam  pengelolaan  penerimaan  kas.  dan  pengeluaran  kas  diharapkan  mampu mengembangkan  kinerja  dalam  mengelola  penerimaan  dan  pengeluaran  kas.  informasi  penerimaan  dan pengeluaran  kas  serta  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  pegawai  sebagai  pengelola  penerimaan  dan pengeluaran kas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci : Sistem, Penerimaan, Pengeluaran, Kas
Abstract  - This  study  aims  to  determine  the  Evaluation  of  the  Accounting  Information  System  for  Cash Receipts  and  Expenditures  at  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu.  The  government  applies  the  concept  of transparency  in  management  which  is  expected  to  be  able  to  realize  good  cash  receipts  and disbursements  management  in  accordance  with  the  laws  and  regulations  set  by  the  government.  It  is hoped  that  the  implementation  and  transparency  of  management  can  improve  government  performance and  be  useful  for  the  community  and  employees  as  users  of  public  information  on  both  receipts  and expenditures  at  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  accounting information  system  used  at  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  is  in  accordance  with  applicable  laws  and regulations  and  in  accordance  with  the  guidelines  set  by  the  government,  and  the  application  of  the concept of transparency in the management of cash receipts and disbursements is expected to be able to develop  performance  in  managing  cash  receipts  and  disbursements.  information  on  cash  receipts  and disbursements  as  well  as  useful  for  the  community  and  employees  as  managers  of  cash  receipts  and disbursements at Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
Keywords : System, Receipts, Expenditures, Cash

## PENDAHULUAN
Sistem Informasi Akuntansi dapat meningkatkan nilai organisasi dengan memberikan data yang tepat dan tepat. Di bidang akuntansi, kemajuan inovasi data semakin mengembangkan sistem informasi  akuntansi.  Meningkatnya  pemanfaatan  inovasi  teknologi  sebagai  salah  satu  jenis inovasi data telah mengubah penyusunan informasi akuntansi dari manual menjadi terprogram. Sistem  informasi  adalah  pendekatan  terkoordinasi  untuk  mengumpulkan,  memasukkan  dan menggilir  dan  menyimpan  informasi,  dalam  pendekatan  terkoordinasi  untuk  menyimpan, mengawasi,  mengendalikan,  dan  mengumumkan  data  sehingga  suatu  Organisasi
dapatmencapai tujuan yang ditetapkan oleh Krismiaji(2015:16). Pelaksanaan suatu sistem yang baik akan mencerrminkan kekuatan suatu perusahaan.
Dinas  Sosial  Bengkulu  merupakan  salah  satu  organisasi  otoritas  publik  di  Bengkulu  yang mempunyai tugas menyelesaikan beberapa urusan pemerintahan daerah yang bertumpu pada pedoman  pemerintahan  sendiri  dan  bidang  sosial  yang  diharapkan  dapat  lebih mengembangkan  pemerintahan  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan  melalui  peningkatan keamanan,  peningkatan  mutu  pendidikan  atau  peningkatan  mutu  kesehatan  dan  lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki kualitas mereka sendiri yang  lebih  terkesan    sebagai  fondasi  politik  daripada  lembaga  moneter.  Kantor-kantor pemerintah  juga  berusaha  untuk  mencegah  atau  menghindari  pemborosan  dan  hal-hal  lain yang  dianggap  menghambat  kegiatan  instansi  mengingat  hal-hal  tersebut  akan  berdampak pada  kekasan  instansi  pemeritah.  Untuk  menjamin  kemahiran  dan  kelangsungan  dalam pengelolaan kekasan, diperlukan sistem informasi akuntansi yang sesuai dan diterapkan sesuai standar dan pokok-pokok sistem informasi yang baik dalam instansi tersebut Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas  Di  Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu”.
Rumusan masalah dalam penlitian ini antara lain:
1.  Apakah  penerapan  prosedur  dan  sistem  informasi  akuntansi  Penerimaan  Kas  Di  Dinas Sosial Provinsi Bengkulu efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2.  Apakah  penerapan  prosedur  dan  sistem  informasi  akuntansi  Pengeluaran  Kas  Di  Dinas Sosial Provinsi Bengkulu efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## TINJAUAN LITERATUR

## Definisi Sistem
Menurut  Mulyadi  (2013:5)  “sistem  adalah  kumpulan  dari  komponen-komponen  yang diidentifikasikan  secara  tegas  satu  sama  lain”.  Sementara  itu,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh Diana dan Lilis (2011: 3), berpendapat bahwa sistem adalah perkembangan dari bagian-bagian yang terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sitem yang jelas dari sub- sistem  yang  lebih  sederhana  yang  juga  dapat  diandalkan  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai suatu tujuan.

## Karakteristik Sistem
Suatu  sistem  mempunyai  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  tertentu,  yang  mencirikan  itu  dapat  dikatakan suatu sistem menurut Ladjamudin (2013:4), yaitu: 1.  Komponen Sistem (Component)
2.  Batasan Sistem (Boundary)
3.  Lingkungan luar system
4.  Penghubung sistem (interface)
5.  Masukan sistem (input)
6.  Keluaran  (Output)
7.  Pengolahan sistem (process).

## Informasi
Informasi  yang  berkualitas  memiliki  model-model  tertentu.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh Romney  dan  Steinbart  dalam  Mulyani  (2015:18)  mengemukakan  bahwa  standar  informasi terdiri dari:
1.  Relavan
2.  Andal
3.  Lengkap
4.  Tepat waktu
5.  Dapat dipahami
6.  Dapat diverifikasi

## 7.  Dapat diakses

## Sistem informasi
Sistem  adalah  organisasi  strategi  yang  saling  berhubungan,  untuk  memainkan  suatu  tindakan atau  menyelesaikan  tujuan  tertentu.Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Krismiaji  (2015:15),  sistem informasi adalah pendekatan terkoordinasi untuk mengumpulkan.Sementara itu, menurut Diana dan  Setiawati  (2011:4),  sistem  data  disebut  sebagai  sistem  penanganan  informasi,  adalah sistem  buatan  manusia  yang  umumnya  terdiri  dari  sekumpulan  bagian  (baik  manual  maupun berbasis PC) yang digabungkan ke mengumpulkan, menyimpan, dan berinteraksi informasi dan memberikan data tentang keseimbangan stok.
Dari  definisi  di  atas  sangat  baik  dapat  dianggap  bahwa  sistem  informasi  adalah  berbagai informasi yang digabungkan dan sesuai untuk menciptakan hasil yang besar untuk menangani masalah dan memutuskan.

## Sistem informasi Akuntansi
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Romney  dan  Steinbart  (2015:10)  ada  3  subsistem  AIS,  lebih spesifiknya:
1.  TPS (Transaction Processing System),
2.  GL/FRS (General Ledger/Financial Reporting System),
3.  MRS (Management Reporting System),

## Kualitas Sistem informasi Akuntansi
Seperti yang ditunjukkan oleh Krismiaji (2015:15), sistem informasi akuntansi harus memiliki ciri berikut:
1.  Relavan
2.  Sistem harus kokoh
3.  Lengkap
4.  Tepat waktu
5.  Mudah dipahami
6.  Dapat diuji kebenarannya

## Tujuan Sistem informasi Akuntansi
Menurut  Romney  dan  Steinbart,  (2015:76)  ada  tiga  target  Sistem  informasi  Akuntansi, khususnya:
1.  Untuk membantu pekerjaan administrasi (kepengurusan) administrasi suatu organisasi atau organisasi,  karena  pengurus  bertanggung  jawab  untuk  memberi  nasihat  tentang  rencana dan penggunaan mengenai harta otoritatif untuk mencapai tujuan organisasi.
2.  Untuk  membantu  pengambilan  keputusan,  dengan  alasan  bahwa  sistem  informasi memberikan data yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan kewajiban dinamis.
3.  Untuk membantu latihan fungsional organisasi sehari-hari.

## Fungsi Sistem informasi Akuntansi
Menurut Romney dan Steinbart, (2015) ada tiga elemen Sistem informasi Akuntansi, khususnya 1.  Kumpulkan  dan  simpan  informasi  tentang  latihan,  aset,  dan  staf  organisasi.  Organisasi memiliki  berbagai  ukuran  bisnis,  misalnya  membuat  kesepakatan  atau  akuisisi  bahan mentah yang sering diulang.
2.  Mengubah  informasi  menjadi  data  sehingga  para  manajemen  dapat  merancang, melaksanakan, mengontrol, dan menilai latihan, aset, dan tenaga kerja.
3.  Berikan  kontrol  yang  cukup  untuk  mendapatkan  sumber  informasi  organisasi  atau organisasi lainnya.

## Komponen-Komponen Sistem informasi Akuntansi
Menurut  Romney  dan  Steinbart  (2015),  komponen  sistem  informasi  akuntansi  dikelompokkan menjadi lima, khususnya:
1.  Individu yang menggunakan system
2.  Metode yang digunakan untuk menangani informasi
3.  Informasi tentang organisasi dan latihan bisnisnya
4.  Produk yang digunakan untuk menangani informasi.
5.  Sistem inovasi data, termasuk PC, perangkat pinggiran dan perangkat jaringan korespondensi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi.

## Diagram Alir Sistem
Bagan alir sistem (Systems flowchart) adalah diagram yang menunjukkan alur kerja umum dari framework.  Garis  besar  ini  menggambarkan  susunan  metodologi  yang  ada  dalam  sistem, diagram alur sistem menunjukkan apa yang dilakukan dalam sistem.

## Kas
Kas  adalah  sumber  daya  yang  paling  mudah  dicairkan  dalam  suatu  organisasi,  karena  kas sebagai  sumber  daya  saat  ini  secara  langsung  atau  dengan  implikasi  terkait  dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

## Pengertian Pengeluaran Kas
Pengeluaran  kas  adalah  catatan  yang  dibuat  untuk  melakukan  kegiatan  pengeluaran  baik dengan wesel maupun dengan kas yang digunakan untuk kegiatan umum organisasi (Mulyadi, 2016).  Dalam  buku  standar  akuntansi  pemerintah  (2012)  pengeluaran  kas  adalah  semua pendapatan yang muncul dari pejabat Bendahara Umum Negara/Wilayah.

## Fungsi yang  Terkait
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mulyadi  (2016:  446),  fungsi  yang  terkait  dengan  sistem cadangan kas antara lain:
1.  Fungsi Kas
2.  Fungsi Akuntansi
3.  Fungsi Pemegang Dana Kas Kecil
4.  Fungsi yang memerlukan pembayaran kas
5.  Fungsi Pemeriksaan Intern

## Dokumen  yang Digunakan
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Mulyadi  (2016:443),  dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem dana kas kecil antara lain:
1.  Bukti Kas Keluar.
2.  Permintaan Pengeluaran Kas kecil.
3.  Bukti  Penggunaan Kas kecil.
4.  Permohonan pengisisan kembali dana kas kecil.

## Catatan Akuntansi Digunakan
Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2016:445), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil antara lain:
1.  Jurnal Pengeluaran Kas.
2.  Register Cek
3.  Junal Pengeluaran Dana Kas Kecil

## Sistem informasi Akuntansi Penerimaan Kas
Mahmudi  (2011:225)  menyatakan  bahwa  sistem  penerimaan  kas  dalam  akuntansi  pemerintah terdiri dari dua bagian, yaitu sistem dan metodologi akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem dan strategi akuntansi penerimaan kas dalam Pekerjaan Penatausahaan  Moneter  Daerah.  Satuan  Kerja  (SKPKD).  Sistem  penerimaan  kas  di  SKPD meliputi:
Fungsi Terkait: a.  PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Dalam  tindakan  ini,  PPKD  memiliki  posisi  untuk  memutuskan  Surat  Evaluasi  Ketetapan  Pajak Daerah (SKPD). b.  Pengguna Anggaran
Dalam  tindakan  ini,  pengguna  anggaran  memiliki  posisi  untuk  mendapatkan  SKR  (Surat Ketetapan  Restribusi)  dan  mendapatkan  dan  mengesahkan  Laporan  Tanggung  Jawab Penerimaan dari bendahara penerimaan melalui PPK-SKPD. c.  PPK-SKPD
Dalam  tindakan  ini,  PPK-SKPD  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  pemeriksaan penerimaan hari demi hari. d.  Penerimaan petugas kekasan Dalam  kegiatan  ini,  bendahara  penerimaan  berkewajiban  untuk  menerima  angsuran  sejumlah kas yang tercatat pada SKP-Daerah/SKR dari wajib Pajak/Retribusi. e.  PPKD selaku BUD PPKD  sebagai  BUD  bertugas  untuk  mendapatkan  Laporan  Pertanggungjawaban  Penerimaan dari  pejabat  kekasan  penerima  dan  memimpin  pemeriksaan,  penilaian,  dan  penyelidikan laporan pertanggungjawaban SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

## Sistem dan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Mahmudi  (2011:224)  menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  penerimaan  kas  adalah  cara  untuk mencatat, mengatur, dan menyimpulkan pertukaran kas atau peristiwa yang berpotensi sebagai pengungkapan keuangan sehubungan dengan tanggung jawab pelaksanaan APBD tentang penerimaan kas di SKPD dan tambahan dalam SKPKD yang dapat diselesaikan secara manual atau terkomputerisasi. 1.  Fungsi Terkait
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas di SKPD dilengkapi dengan fungsi akuntansi  di  PPK-SKPD  (Pejabat  Pengelolaan  Keuangan-Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah), sedangkan di SKPKD dilakukan fungsi akuntansi di SKPKD. 2.  Dokumen  Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas di SKPD antara lain sebagai berikut.
a)  Surat ketetapan pajak daerah digunakan untuk menetapkan pajak daerah atau wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
b)  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD),  digunakan  untuk  menentukan  retribusi  daerah atau wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
c)  Surat  Tanda  Bukti  Penerimaan  (STBP),  digunakan  untuk  mencatat  setiap  penerimaan angsuran dari pihak luar yang dipegang oleh bendahara penerima.
d)  Surat  Tanda  Setoran  (STS),  digunakan  untuk  menyetorkan  penerimaan  daerah  yang dikoordinir oleh bendahara penerimaan di SKPD.
e)  Bukti transfer, adalah bukti transfer penerimaan daerah.
f)  Nota kredit bank, catatan atau bukti dari bank yang menunjukkan pertukaran kas ke dalam rekening kas.
g)  Buku junal penerimaan kas
h)  Buku besar
i) Buku Besar Pembantu
Sistem  dan  posedur  penerimaan  kas  terdiri  dari  penerimaan  kas  secara  tunai,  Penerimaan melalui  Melalui  Rekening  Bendahara  Penerimaan/Pembantu  dan  peneriman  kas  melalui  kas umum (Mahmudi, 2011:96).

## Prosedur Penerimaan Kas Secara Tunai
Langkah-langkah akuntansi pada saat penerimaan kas adalah sebagai berikut:
1.  Berdasarkan SKPD/SKRD  dan/atau  yang sederajat, bendahara menerima uang dari Wajib Pajak/retribusi.
2.  Berdasarkan uang yang diterima bendahara, kwitansi diterima melalui aplikasi pengelolaan keuangan  daerah  dengan  kode  penerimaan  sesuai  dengan  kwitansi  yang  dimaksud, tanggal penerimaan uang dan jumlah nominal uang yang diterima.

## Posedur Penerimaan Melalui Rekening Bendahara Penerima/Pembantu
Langkah-langkah  dalam  membukukan  penerimaan  yang  diterima  di  rekening  bank  bendahara penerimaan/penerimaan pembantu adalah sebagai berikut :
1.  Bendahara Penerimaan menerima informasi/kredit nota dari Bank mengenai penerimaan di rekening bendahara penerima
2.  Berdasarkan  keterangan/nota  kredit  dari  Bank  Bendahara  Penerima,  merekonsiliasi rekening penerimaan.

## Diagram Alir Sistem Penerimaan Melalui Catatan Kas Umum
Cara  pencatatan  penerimaan  yang  disetor  langsung  ke  dalam  Rekening  Kas  Umum  Daerah adalah sebagai berikut:
1.  Bendahara  Penerimaaan  berdasarkan  SKPD/SKRD  membuat  STS  melalui  aplikasi administrasi kekasan daerah dan mengirimkannya ke wajib pajak/retribusi/pihak ketiga.
2.  Bendahara  Penerimaaan  mendapat  slip  simpanan/bukti  substansial  lainnya  dari  wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum daerah.
3.  Bendahara  Penerimaaan  mengkonfirmasi  laporan  yang  diidentifikasi  dengan  tanda  terima dan  ukuran  penyimpanan, termasuk  buku  tanda  terima  dan  penyimpanan,  daftar  STS  dan sub-buku yang menyebutkan pasal-pasal dalam aplikasi pengelolaan keuangan daerah..

## Sistem informasi Akuntansi Pengeluaran Kas
Menurut (Mujilan, 2012:45) pengeluaran kas adalah peristiwa berkaitan dengan pendistribusian barang  atau  jasa  ke  berbagai  elemen,  dan  berbagai  cicilan.  Pengeluaran  kas  dalam perusahaan sangat
besar menggunakan cek. Komponen sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 1.  Fungsi terkait
a)  Fungsi Kas Segmen  ini  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kas  sesuai  permintaan  dari  bagian  yang membutuhkan  kas  dengan  menyajikan  permintaan  cek  dan  segmen  ini  bertanggung  jawab untuk mencatat pengeluaran kas ke dalam buku harian pengeluaran kas tergantung pada bukti kas keluar dari fungsi kas.
2.  Dokumen yang digunakan a)  Bukti Kas Keluar (SPD, SPM)
b)  Cek (SP2D)
3.  Catatan akuntansi digunakan
a.  Buku Kas Buku kas adalah buku yang berisi catatan pengeluarankas untuk satu hari.
b.  Jurnal Pengeluaran KasJurnal pengeluaran kas adalah catatan yang berisi penerimaan kas mutlak selama satu bulan dan dibuat oleh bagian akuntansi.

## Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
APBD diidentikkan dengan pengeluaran kas kepada SKPD dan tambahan SKPKD.
1. Fungsi terkait
Fungsi  yang  diidentifikasi  dengan  metodologi  pengeluaran  kas  di  SKPD  dilakukan  oleh  fungsi akuntansi di PPK-SKPD, sedangkan di SKPKD diisi oleh fungsi akuntansi di SKPKD.
2. Dokumen yang digunakan.
Dokumumen    yang  digunakan  dalam  strategi  akuntansi  penyaluran  kas  di  SKPD  maupun SKPKD adalah:
a.  Surat Penyediaan Dana (SPD)
b.  Surat Perintah Membayar (SPM)
c.  Kwitansi pembayaran dan bukti angsuran lainnya, sebagai verifikasi angsuran. d.  SP2D
e.  Bukti transfer
f. Nota debit bank
g.  Buku jurnal pengeluaran kas
h.  Buku besar
i. Buku besar pembantu
3.  Laporan yang dihasilkan
a.  Laporan  yang  dihasilkan  dalam  sistem  akuntansi  pengeluarankas  di  SKPD  terdiri  dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
b.  Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dalam SKPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ), Neraca, Laporan Arus Kas dan
1. Prosedur Penggunaan Uang Kas Persediaan
Sistem  dan  Prosedur  Persetujuan  Penggunaan  Uang  Persediaan  (UP)  adalah  sistem  dan prosedur  dalam  rangka  pengesahan  penggunaan  uang  saham  pada  akhir  tahun anggaran.Pihak  terkait  SKPD  terdiri  dari  Pengguna  Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran, Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran.Pihak-pihak  yang  terkait  dengan PPK-SKPD terdiri dari Perbendaharaan dan Perbendaharaan Daerah serta Bagian Akuntansi.
2. Prosedur Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa
Sistem  dan  Prosedur  Pembayaran  Langsung  (LS)  Barang  dan  Jasa  adalah  sistem  dan prosedur  dalam  rangka  melakukan  pengeluarankepada  Pihak  Ketiga  atas  penyerahan  barang dan  jasa,  dengan  melakukan  pengeluaran  langsung  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  ke Rekening Pihak Ketiga.
3. Prosedur PengeluaranBelanja Pegawai
Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai adalah suatu sistem dan  prosedur  dalam  rangka  pelaksanaan  Gaji  Pokok,  Gaji  Tambahan,  Kekurangan  Gaji, Tunjangan  Jabatan,  Gaji  Lanjutan,  Iuran  BPJS,  JKK,  JKM,  Penghasilan  Tambahan  PNS Pegawai,  Penghasilan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  Pengeluaran  Penunjang  Pimpinan Operasional  (BPOP)  DPRD,  serta  upah  untuk  pemungutan  pajak  dan  retribusi  melalui Bendahara Pengeluaran.

## Kerangka Pemikiran
Sebagaimana dikemukakan oleh (Hamid, 2010:15) “kerangka pemikiran adalah suatu kesatuan dari suatu perkembangan hipotesis yang terdapat dalam penulisan audit, yang pada hakikatnya merupakan
penggambaran  metodis  dari  penyajian  hipotesis  dalam  memberikan  pengaturan  atau  jawaban elektif untuk sekelompok Struktur penalaran dapat berupa grafik, penggambaran subjektif, dan juga perpaduan keduanya.

## METODOLOGI PENELITIAN Sifat Penelitian
Penelitian    ini  merupakan  penelitian  yang  besifat  kualitatif.  Penelitian  yang  digunakan  adalah pemeriksaan  subjektif  tersendiri.Penelitian  kualitatif  deskriptif  merupakan  penelitian  dengan strategi atau pendekatan investigasi kontekstual (contextual investigation).

## JENIS DAN SUMBER DATA
1 Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif.Data kualitatif penelitian ini adalah data yang dikeluarkan dari perusahaan berupa penjelasan dan pernyataan. 2. Sumber Informasi
1.Data Primer
Data primer  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  yang diperoleh secara langsung dari  sumber  penelitian  melalui  pertemuan  langsung  dengan  pimpinan  dan  staf  organisasi, misalnya kantor akuntansi yang terkait dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas. 2.Data Sekunder
Yang  dimaksud  data  sekunder  menurut  Sugiyono  (2015)  adalah  sumber  informasi  yang  tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui orang lain atau melalui laporan.
Data  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  merupakan  data  primer,  khususnya  informasi  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  penelitian  melalui  pertemuan  langsung  dengan pimpinan  dan  staf  organisasi,  misalnya  bagian  akuntansi  yang  terkait  dengan  sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas.

## POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
1 Populasi
Populasi  adalah  wilayah  spekulasi  yang  terdiri  dari  artikel/subyek  yang  memiliki  karakteristik dan atribut tertentu yang didiktekan oleh ilmuwan untuk dikonsentrasikan dan kemudian dibuat ketetapan  Sugiyono  (2015:117).Populasi  dalam  pemeriksaan  ini  adalah  sistem  informasi akuntansi di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 2 Sampel
Menurut  Sugiyono  (2015:118)  “Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  sifat  yang  dimiliki  oleh populasi”.  Sampel  penelitian  ini  adalah  data  dan  sistem  informasi  akuntansi  penerimaan  dan pengeluaran kas tahun 2020 pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
3 Metode Pengambilan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2010:212).  Purposive  sampling  merupakan  salah  satu  jenis  teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah.Purposive sampling adalah teknik  pengambilan  sampel  dengan  menentukan  kriteria  tertentu.Teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah purosive sampling.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.  Penelitian Pustaka
2. Penelitian Lapangan
a.  Teknik Observasi.
Observasi  yang  dilakukan  penulis  untuk  memperoleh  gambaran  perusahaan  dan kegiatannya  terhadap  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  terjadi  di  Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
b.  Teknik Wawancara.
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  akan  melakukan studi  pendahuluan  untuk  menemukan  masalah  yang  harus  diteliti,  dan  juga  ingin mengetahui  hal-hal  dari  responden.  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya sedikit/sedikit.
c.  Dokumentasi.
Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, dan melihat buku  besar,  catatan  dan  dokumen  serta  arsip  yang  berkaitan  dengan  sistem  informasi akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu.
Definisi Fungsional 1.  Sistem informasi Akuntansi
Sistem  informasi  Akuntansi  adalah  sistem  di  dalam  suatu  organisasi  yang  bertanggung  jawab atas  kesiapan  data  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  dan  penyusunan  pertukaran  informasi yang  berharga  bagi  semua  pihak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi.bertanggung  jawab untuk  memberikan  data  moneter  dan  data  yang  diperoleh  dari  pertukaran  informasi  dengan tujuan akhir pengumuman internal dan eksternal organisasi.
2.  Pengeluaran Kas
Pengeluaran  kas  dalam  organisasi  atau  kantor  pemerintah,  dalam  pertukaran  yang  terjadi secara teratur karena perolehan perangkat keras kantor dan lainnya yang diidentifikasi dengan pengeluaran kas yang diperlukan oleh instansi pemerintahan. Pengeluaran kas adalah peristiwa yang  berkaitan  dengan  pendistribusian  barang  atau  jasa  kepada  entitas  lain,  dan  penagihan pembayaran. (Mujilan, 2012:45).

## METODE ANALISIS
Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## TEMUAN  DAN PEMBAHASAN Profil Kota Bengkulu
Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan  daerah di bidang kesejahteraan sosial yang mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah  berdasarkan  otonomi  dan  tugas  pembantuan  di  bidang  sosial.  Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Bengkulu  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Bengkulu  dan  Peraturan  Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu Dinas  Sosial Provinsi.  Pemerintah menetapkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  ditindaklanjuti  dengan penetapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik provinsi, 40 kabupaten dan kota, untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

## Sejarah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Setelah  Provinsi  Bengkulu  dipisahkan  dari  Sumatera  Selatan  Provinsi  Bengkulu  dipimpin  oleh seorang Gubernur bernama ALI AMIN, pada saat itu pembangunan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan untuk menunjang dan pemerataan pembangunan lainnya, maka Gubernur Bengkulu membentuk Biro Sosial Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Desa Pasar Melintang, Dinas Sosial  Provinsi  Bengkulu  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur  selaku  kepala  daerah,  pada tahun  1969  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  membentuk  Kantor  Wilayah  Provinsi Bengkulu,  sekaligus  Dinas  Sosial  diubah  menjadi  Dinas  Sosial  Tingkat  1  karena  suatu  hal, Kanwil  dan  Dinas  Sosial  Tk.  I,  kemudian  Kanwil  dengan  anggaran  pusat  untuk  membangun gedung, pegawai Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Tk. I dan Kepala Dinas Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu di jl. Basuki Rahmat No. 4 Bengkulu, setelah itu Dinas Sosial Tk. Saya pindah ke lokasi baru di Padang Harapan yang bersebelahan dengan  Dinas  Kesehatan  Bengkulu  dan  Mabes  Polri  Bengkulu.Dari  waktu ke  waktu kemudian nama  Dinas  Sosial  Tk.  I  diganti  dengan  nama  baru  yaitu  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Provinsi Bengkulu, dengan pegawai gabungan mantan Kanwil dan Dinas Sosial sampai sekarang.

## Visi dan Misi
Visi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dinas  Sosial  Provinsi  Bengku lu dalam rangka “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Memberdayakan PSKS”.
Misi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 1.  Meningkatkan
Pelayanan dan Rehabilitasi Tunarungu, Korban Perdagangan Orang/Kekerasan, Lansia Terlantar dan Pelayanan Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba.
2.  Meningkatkan  Sumber  Daya  Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  dan  nilai-nilai  kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.
3.  Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kesejahteraan anak dan peningkatan kapasitas anak.

## Tujuan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  berkualitas  bagi  masyarakat,  Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  bagi  Penerima  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  dan Pemberdayaan  Potensi  Sumber  Daya  Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  sehingga  menjadi mandiri dan produktif.
2.  Rehabilitasi  Penyandang  Cacat  Sosial,  Korban  Perdagangan  Orang/Kekerasan,  Lansia Terlantar dan Pelayanan Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba
Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Sistem  dan  prosedur  penerimaan  kas  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  dilakukan berdasarkan  SURAT  EDARAN  No:  900/1134/BPKD1/2021.  Sistem  dan  prosedur  penerimaan kas  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  meliputi  proses  manual  dan  terkomputerisasi  mulai dari pencatatan, pengikhtisaran transaksi dan/atau peristiwa kekasan serta pelaporan kekasan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait penerimaan kas. di satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
Fungsi  yang  terkait  dengan  tata  cara  penerimaan  kas  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  dilaksanakan  oleh  fungsi  akuntansi  petugas  tata  usaha keuangan satuan kerja perangkat daerah. 1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran Dalam tata cara kegiatan ini, Kepala SKPD  bekerja/berfungsi untuk:
a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
b. Penandatanganan  SPJ  yang  berasal  dari  PPKSKPD  yang  selanjutnya  disampaikan kepada PPKD.Bendahara PenerimaanDalam tata cara kegiatan ini, Bendahara Penerima bekerja/untuk:
c. Menerima  sekaligus  uang  yang  disetor  oleh  Wajib  Pajak/Retribusi  sesuai  dengan  yang tercantum dalam SKPD/SKRD.
d. Membuat  bukti  pembayaran  (TBP)/bukti  lain  yang  sah  dan  menyerahkannya  kepada wajib pajak/retribusi.
e. Menyetorkan  uang  yang  diterimanya  setiap  hari  ke  Bank  beserta  Sertifikat  Simpanan (STS) yang telah dibuat.
f. Menyusun  dan  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  untuk  penerimaan  satu bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD.
Dalam tata cara kegiatan ini, PPK-SKPD berfungsi/berfungsi untuk:
a.  Verifikasi,  Penemuan,  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  dari  Bendahara  Penerima.  Jika dinyatakan tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke Bendahara Penerimaan.
b.  Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang dianggap sesuai.
Dalam tata cara kegiatan ini, PPKD bekerja/berwenang untuk:
a.  Membandingkan  antara  SPJ  yang  berasal  dari  Kepala  SKPD  dengan  Nota  Kredit  dari Bank. Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala SKPD.
b.  Membuat surat pengesahan SPJ yang kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.
Dokumen yang digunakan
Dokumen  (dokumen  sumber  dan  dokumen  pendukung)  yang  digunakan  dalam  prosedur akuntansi penerimaan kas pada perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, terdiri dari: 1)  Surat ketetapan pajak daerah 2)  Surat penetapan retribusi
3)  Tanda terima setoran
4)  Bukti transfer adalah dokumen atau bukti transfer pendapatan daerah.
5)  Nota kredit bank
6)  Jurnal penerimaan kas 7)  Buku besar
8)  Buku Besar Pembantu

## Tata Cara Uraian Penerimaan Kas
Prosedur penerimaan kas terdiri dari prosedur akuntansi penerimaan kas yaitu fungsi akuntansi petugas  keuangan  satuan  kerja  perangkat  daerah  berdasarkan  bukti  pencatatan  penerimaan kas  ke  dalam  jurnal  penerimaan  kas,  pembagian  rekening  versus  penerimaan  kas  yang bersangkutan. Bukti  transaksi  penerimaan  kas meliputi  antara  lain  kwitansi  pembayaran,  Bukti transfer,  nota  kredit  dan  kwitansi  lainnya.  Fungsi  akuntansi  pejabat  penatausahaan  keuangan satuan  kerja  perangkat  daerah  secara  berkala  atau  berkala  memposting  ke  buku  besar.Jika dipandang  perlu,  fungsi  akuntansi  pejabat  administrasi  keuangan  perangkat  daerah  dapat membuat buku besar pembantu  yang berfungsi.sebagai rincian dan  pengendalian buku besar. Pencatatan  ke  dalam  buku  penerimaan  kas,  buku  besar  dan  buku  besar  pembantu  dilakukan oleh fungsi akuntansi pejabat tata usaha, pejabat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Sistem  dan  prosedurnya  dimulai  dari  pejabat  bagian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  (PPKD) menyusun  draft  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPA-SKPD),  dan  disahkan  dengan persetujuan  sekretaris  daerah  selaku  BUD  (Derah  Bendahara  Umum)  dan  setelah  selesai menjadi Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD menyerahkan kepada pengguna anggaran untuk diberikan kepada bendahara pengeluaran, dimana bendahara penerbit akan menerbitkan Surat Perintah  Pembayaran  (SPP)  yang  digunakan  untuk  membiayai  Uang  Persediaan  (UP),  Uang Ganti (GU), Tambah Uang (TU), dan Langsung (LS). Sistem dan Prosedur Pengajuan SPP Pencairan Tunai Pembiayaan UP/GU/TU/LS Tata  Cara  Pengajuan  SPP  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
1.  Pengguna anggaran menyampaikan SPD kepada bendahara kontes dan PPK-SKPD.
2.  Berdasarkan  SPD,  bendahara  lomba  membuat  SPP-UP/GU/TU/LSbeserta  dokumen lainnya yang terdiri dari:
a.  Surat Pengantar SPP-UP/GU/TU/LS
b.  Surat Pengantar SPJ penggunaan dana SPP-UP/GU/TU/LS.
c.  Fotokopi SPD.
d.  Pernyataan pengguna anggaran.
Deskripsi Prosedur :
1.  Bendahara  pengeluaran  menyampaikan  SPP-UP/GU/TU/LS  beserta  dokumen  lainnya kepada PPK-SKPD.
2.  PPK-SKPD  memeriksa  kelengkapan  dokumen  SPP-UP/GU/TU/LS  dan  kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.
3.  SPP-UP/GU/TU/LS  dinyatakan  lengkap,  kemudian  PPK-SKPD  membuat  SPM,  paling lambat dua sampai tiga hari kerja sejak SPD diterima.
4.  PPK-SKPD menyampaikan SPM kepada kepala dinas untuk disahkan.
5.  Apabila  SPP-UP/GU/TU/LS  dinyatakan  tidak  lengkap,  PPK-SKPD  akan  menerbitkan  surat pemberitahuan SPM paling lambat satu hari kerja SPD diterima.
6.  Surat penerbitan SPM ini selanjutnya diberikan oleh PPK-SKPD kepada kepala dinas untuk disahkan.
7.  Surat penerbitan SPM agar bendahara melakukan perbaikan terhadap SPP-UP/GU/TU/LS.

## Sistem dan Prosedur Pembukuan Bendahara Pengeluaran
Pelaksana  pembukuan  dilaksanakan  oleh  bendahara  pengeluaran  dengan  membuat  dan melaksanakan akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, cermat dan teliti serta lengkap pada setiap akuntansi.
Langkah-langkah:
1. Beli buku kas umum, untuk mencatat transaksi kas (SP2D dan pengeluaran harian)
2. Buat buku besar pembantu kas.
3. Membuat buku besar pembantu untuk tabungan bank.
4. Membuat buku sub muka (pencatatan kas muka/pengembalian PPTK).
5. Membuat buku pembantu pajak.
6. Buat buku pembantu objek belanja.
7. Semuanya masuk dalam sistem informasi pengelolaan kekasan daerah (SIMDA).
Dokumen sebagai dasar untuk melakukan akuntansi adalah
1.  SP2D SPP-UP/GU/TU/LS.
2.  Bukti transaksi yang sah dan lengkap.
3.  Dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
Fungsi Terkait:
Fungsi  yang  terkait  dengan  sistem  dan  prosedur  pengeluaran  kas  menurut  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekasan Daerah:
1.  Bendahara Pengeluaran.
2.  Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK).
3.  Pejabat Penatausahaan Kekasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
4.  Pengguna Anggaran (PA).
5.  Pengelola Kekasan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD) selaku BUD.
6.  Pengeluaran asisten bendahara.
7.  Kuasa Bendahara Daerah (Kekuasaan BUD).

## Sistem dan Prosedur Pendanaan
Tata  cara  pengeluaran  dana  menurut  Mendagri  NO.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
1.  Bendahara pengeluaran menyampaikan SP2D ke bank.
2.  Berdasarkan SP2D bank menyalurkan dana.
3.  Bank  kemudian  memberikan  uang  tersebut  kepada  bendahara  kontes  dan  membuat  nota debet. Nota debet ini kemudian diserahkan kepada kuasa BUD.
4.  Bendahara menyerahkan uang kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa
5.  Setelah  menerima  uang  dan  bukti  pembayaran,  bukti  pembayaran  pihak  ketiga  kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
Dokumen yang digunakan:
Berdasarkan  SPD,  bendahara  kontes  membuat  SPP-UP/GU/TU/LS  beserta  dokumen  lainnya yang terdiri dari:
1.  Surat Pengantar SPP-UP/GU/TU/LS
2.  Surat pengantar SPJ penggunaan dana SPP-UP/GU/TU/LS.
3.  Fotokopi SPD.
4.  Pernyataan pengguna anggaran.
5.  Bendahara  menyerahkan  SPP-UP/GU/TU/LS  beserta  dokumen  lainnya  kepada  PPK- SKPD.
6.  PPK-SKPD  memeriksa  kelengkapan  dokumen  SPP-UP/GU/TU/LS  dan  kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.
7.  SPP-UP/GU/TU/LS  dinyatakan  lengkap,  kemudian  PPK-SKPD  membuat  SPM,  paling lambat dua sampai tiga hari kerja setelah SPD diterima.
8.  PPK-SKPD menyampaikan SPM kepada kepala dinas untuk disahkan.
9.  Dalam  hal  SPP-UP/GU/TU/LS  dinyatakan  tidak  lengkap,  PPK-SKPD  menerbitkan  surat pemberitahuan SPM paling lambat satu hari kerja SPD diterima.
10.  Surat penerbitan SPM ini selanjutnya diberikan oleh PPK-SKPD kepada kepala dinas untuk disahkan.
11.  Surat penerbitan SPM agar bendahara memperbaiki SPP-UP/GU/TU/LS.
Evaluasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas  di  Dinas  Sosial Provinsi Bengkulu
Evaluasi Penerimaan Kas pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Evaluasi fungsi terkait
Fungsi  terkait  penerimaan  kas  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  antara  lain  Kepala  SKPD menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  dan  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah (SKRD)  kemudian  SPJ  yang  berasal  dari  PPKSKPD  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada PPKD.  disetor  oleh Wajib  Pajak/Retribusi  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  SKPD/SKRD. Membuat  Tanda  Terima  Pembayaran  (TBP)/Bukti,  Menyetorkan  uang,  Membuat  dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.PPK-SKPD yang melakukan verifikasi, pengungkapan,  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  yang  berasal  dari  Bendahara  Penerimaan. Jika  dinyatakan  tidak  sesuai,  maka  akan  dikembalikan  ke  Bendahara  Penerimaan.  PPKD Membuat surat pengesahan SPJ yang kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD. a)  Evaluasi Dokumen yang Digunakan
Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem  penerimaan  kas  sudah  cukup  baik  dan digunakan  seperti  pada  gambar.Dokumen  yang  digunakan  sudah  cukup  baik  dan  sesuai dengan  prosedur  yang  ada.Dokumen  yang  digunakan  lebih  dari  1  lembar  sehingga  fungsi kontrol  dapat  dilakukan  oleh  fungsi  terkait.  Proses  yang  ada  telah  berjalan  efektif  dan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b)   Evaluasi Sistem dan Prosedur
Pencatatan  setiap  transaksi  penerimaan  kas  menggunakan  pencatatan  akuntansi  yang terkomputerisasi melalui aplikasi SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah) versi 2.1  oleh  BPKP.Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  pencatatan  akuntansi sudah  memuaskan  dan  dapat  mencegah  terjadinya  penyimpangan,  proses  yang  ada  dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.dan fungsi yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

## Evaluasi Sistem Penyaluran Tunai Pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Evaluasi Fungsi Terkait
Sistem  pengeluaran  kas  pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  dengan  fungsi  yang  dilakukan oleh  Bendahara  Pengeluaran  membuat  surat  permohonan  SPD,  menyiapkan  dokumen  SPP beserta lampirannya, menyerahkan SPP kepada  PPK-SKPD, mencatat SP2D  dalam dokumen administrasi,  menguji  kebenaran  dan  kelengkapan  pertanggungjawaban  dokumen,  mencatat bukti pengeluaran dana dari UP/GU pada dokumen (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bantuan Intermiten, Buku Pembantu Belanja per Obyek), merekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya  dalam  SPJ  yang  akan  disampaikan  kepada  Pengguna  Anggaran  (melalui  PPK- SKPD) untuk mendapatkan persetujuan. a)  Evaluasi Dokumen yang Digunakan Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem  cash  competition  sudah  cukup  baik  dan digunakan sebagaimana mestinya.Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan permintaan dari SKPD  yang  diterbitkan  oleh  PPKD  selaku  BUD.  Surat  Perintah  Pembayaran  (SPM)  yang ditandatangani  Pengguna  sebagai  persetujuan  awal  penyediaan  dana  oleh  PPK-SKPD  dan verifikator.  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  harus  ditandatangani  oleh  Kuasa  BUD sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  dan  segera  disampaikan  kepada  Bank  Sulut untuk diposkan ke rekening yang tercantum dalam SPM.
Dokumen  yang  digunakan  sudah cukup  baik dan sesuai dengan prosedur  yang  ada.Dokumen yang digunakan lebih dari 1 lembar sehingga fungsi kontrol dapat dilakukan oleh fungsi terkait. Proses yang ada telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b)  Evaluasi Sistem dan Prosedur
Pencatatan  setiap  transaksi  pengeluaran  kas  menggunakan  pencatatan  akuntansi  yang terkomputerisasi melalui aplikasi SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah) versi 2.1  oleh  BPKP.Dimana  semua  jurnal  dan  neraca  bisa  langsung  dicetak.Berdasarkan  hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pencatatan  akuntansi sudah memadai dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Proses yang ada telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembahasan
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  pegawai  Dinas  Sosial  Provinsi Bengkulu,  bagaimana  implementasi  transparansi  laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  kepada  masyarakat  dan  pegawai  sebagai  sistem informasi,  sumber  berikut:“Untuk  mencapai  kinerja  pemerintah  yang  baik  diperlukan transparansi  keuangan  agar  kinerja  pemerintah  baik  dan  memuaskan.Penerapan  peraturan perundang-undangan  terkait  penerapan  konsep  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan diharapkan  dapat  mewujudkan  pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  baik.Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  pegawai  sebagai  pengguna sistem informasi keuangan ”.
Dari  penjelasan  di  atas,  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  keuangan  harus menerapkan  keuangan  yang  transparan,  suatu  prinsip  yang  memungkinkan  masyarakat mengetahui dan memperoleh  akses informasi  yang seluas-luasnya tentang keuangan.  Peneliti menemukan informasi lebih lanjut mengenai apakah sistem informasi akuntansi yang digunakan pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, berikut ini adalah penjelasan dari sumber “penerapan sistem informasi akuntansi akuntansi  di  Provinsi  Bengkulu  Bakti  Sosial  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dalam  pengelolaan  keuangan  agar  efektif  dan  sesuai  dengan  petunjuk  dan petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah.”
Dari wawancara di atas dapat dipastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan di Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam pengelolaan keuangan agar efektif dan sesuai dengan peraturan  dan  pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, serta penerapan konsep transparansi dalam pengelolaan.baik pengelolaan  keuangan  penerimaan  maupun  kontes  kas  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Diharapkan  implementasi  dan  transparansi pengelolaan  keuangan  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dan  bermanfaat  bagi masyarakat dan pegawai sebagai pengguna sistem informasi keuangan khususnya pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.”
Sistem dan prosedur pencairan dana pada SKPD di  Dinas Sosial Provinsi  Bengkulu dilakukan berdasarkan  SURAT  EDARAN  No:  900/1134/BPKD1/2021.  Sistem  dan  prosedurnya  dimulai dari  pejabat  bagian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  (PPKD)  menyusun  draft  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPA-SKPD),  dan  disahkan  dengan  persetujuan  sekretaris daerah  selaku  BUD  (Derah  Bendahara  Umum)  dan  setelah  selesai  akan  menjadi  Surat  Dana (SPD).  SPD  menyerahkan  kepada  pengguna  anggaran  untuk  diberikan  kepada  bendahara pengeluaran, dimana bendahara penerbit akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang  digunakan  untuk  membiayai  Uang  Persediaan  (UP),  Uang  Ganti  (GU),  Tambah  Uang (TU),  dan  Langsung  (LS).  Fungsi  terkait  penerimaan  kas  di  dinas  sosial  Provinsi  Bengkulu sudah  baik.  Adanya  pemisahan  tugas  untuk  masing-masing  fungsi  dalam  menjalankan  atau melaksanakan  pelaksanaannya.Fungsi  yang  berhubungan  dengan  penerimaan  kas  juga memiliki  koordinasi  yang  baik  antar  fungsi.Sistem  dan  prosedur  yang  ada  sudah  efektif  dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara penerimaan uang tunai oleh fungsi akuntansi oleh petugas tata usaha keuangan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran  kas  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu.  Bedasarkan  hasil  pembahasan  dan  uji hipotesis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa:
Evaluasi Penerimaan Kas a.   Evaluasi Fungsi yang terkait Fungsi  yang  terkait  dengan  penerimaan  kas  di  dinas  sosial  Provinsi  Bengkulu  sudah  baik. Terdapat  pemisahan  tugas  setiap  fungsi  dalam  menjalankan  atau  melaksanakan tugasnya.Fungsi yang terkait dengan penerimaan kas juga memiliki koordinasi yang baik antar fungsi.
b.   Evaluasi Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas sudah cukup baik dan telah diunakan sebagaimana mestinya.
c.  Evaluasi Sistem dan Prosedur Sistem dan prosedur yang ada telah efekif  dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Prosedur  penerimaan  kas  oleh  fungsi  akuntansi  pada  pejabat  penatausahaan keuangan  satuan  kerja  perangkat  daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

## Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas
Evaluasi Fungsi Yang Terkait
Fungsi  yang  terkait  dengan  pengeluaran    kas  di  dinas  sosial  Provinsi  Bengkulu  sudah  baik. Terdapat  pemisahan  tugas  setiap  fungsi  dalam  menjalankan  atau  melaksanakan tugasnya.Fungsi yang terkait dengan penerimaan kas juga memiliki koordinasi yang baik antar fungsi.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  memiliki  saran  yang  kiranya  dapat digunakan untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan yaitu:
1.  Bagi  peneliti,  saya  sebagai  penulis  menyadari  bahwa  skripsi  ini  banyak  sekali  kekurangan dan  sangat  jauh  dari  kesempurnaan.  Oleh  karena  itu,  penulis  sangat  mengharapkan  kritik dan  saran  yang  membangun  untuk  skripsi  ini  yang  nantinya  akan  dikembangkan  oleh peneliti selanjutya.
2.  Bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pegawai dalam membuat  kebijakan  dan  menjadi  informasi  yang  dapat  membantu  manajemen  dalam memberikan  keputusan  mengenai  evaluasi  sistem  informasi  akuntansi  penerimaan  dan pengeluaran kas di dinas sosial provinsi bengkulu.
3.  Bagi  pembaca,  diharapkan  pembaca  nantinya  dapat  menjadi  bahan  inspirasi  dan menambah  wawasan  mengenai  evaluasi  sistem  informasi  akuntansi  penerimaan  dan pengeluaran kas di dinas sosial provinsi bengkulu.
4.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat  mengembangkan  variabel  ini  serta menambahkan  variabel  lain  agar  tidak  terbatas  pada  evaluasi  sistem  informasi  akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di dinas sosial provinsi bengkulu saja

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, S. 2016. Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh  Kantor Akuntan Publik. (E. Suharsi, Ed.) (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelittian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi  Satu. Yogyakarta: ANDI
Gelinas dan Dull. 2012. Accounting Information Systems. South-western:   cengage learning
Hall, James A. 2010. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4, Alih Bhasa : Dewi Fitriasari dan Deny amos kwary, Jakarta: Salemba Empat
Halim  Abdul  dan  Kusufi  Syam.  2014.  Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi  Kekasan  Daerah. Edisi ke-4.Jakarta : Salemba Empat.
Hamid, Darmadi. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Sosial. Bandung: alfabeta
Indrajani. 2011. Perancangan basis data dalam all In 1. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
Jogiyanto, H.M., 2015, Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis, ANDI, Yogyakarta
Krismaji, 2015.Sistem informasi Akuntansi. Yogyakarta: unit penerbit
Ladjamudi, AL-Bahra Bin. 2013. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mahmudi. 2011. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mujilan, Agustinus. 2012. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 1. Madiun: Wima Pers
Mukhtar.  2013.  Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Jakarta  Selatan:  Referensi  (GP Press Group).
Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi.  Jakarta: Salemba Empat.
Mulyani. 2015. Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011.  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Kekasan Daerah
Romney,  Marshall  B.  Dan  Steinbart.  2015.  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Edisi  13  Alih  Bahasa:
Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta: Salemba Empat.
Sodikin dan Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitisn Kombinasi (Mix Methods). Bandung : Alfabeta