## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI DI DESA JOTANG ATAS,  KECAMATAN  EMPANG  KABUPATEN SUMBAWA

## Rodliyah, Lalu Parman dan Ufran
Universitas Mataram Corresponding Email : rodliyah@unram.ac.id

## Abstrak
Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihajatkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindak pidana korupsi  yang terjadi di Indonesia, namun realitasnya, pelaku tindak pidana korupsi semakin banyak, bahkan dana di tingkat desa dikorupsi oleh kepala desa maupun perangkat desa. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa  belum mengetahui dan memahami tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi., dan (2) u paya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa: (1) penyuluhan hukum tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di Desa Jotang Atas,  Kecamatan  Empang  Kabupaten  Sumbawa telah dilalsanakan pada tanggal 22 November 2021, tempatnya di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pesertanya berjumlah 26 orang. (2). Dampak positif dari adanya penyuluhan hukum adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dampak lain dari adanya penyuluhan tersebut adalah kepala desa beserta akan menggunakan anggaran desa sesuai dengan peruntukkannya dan mereka berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi karena sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku sangat berat, masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa meningkat pengetahuan dan  pemahaman tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci : Sanksi Pidana; Undang-Undang; Korupsi

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihajatkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindak pidana korupsi  yang terjadi di Indonesia. Ada tiga hal yang dimuat dalam undang-undang ini, yang meliputi:  subjek pidana, perbuatan pidana,  dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Subjek pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, terdiri atas setiap orang,  pegawai negeri, penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 32~38
pemborong, ahli bangunan, penjual bahan-bahan bangunan, pemberi gratifikasi, hakim; atau  advokat. Jenis perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan perbuatan lainnya.
Tujuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk (1) memperkaya diri sendiri; atau  orang lain; atau suatu badan. Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan  keuangan negara;  dan atau perekonomian negara; dan atau  pemberi suap atau gratifikasi. 1
Sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, meliputi:
1.  pidana seumur hidu
2.  pidana penjara; dan
3.  pidana denda.
Walaupun sanksi yang telah ditentukan di atas, cukup berat, tetapi masih banyak orang atau pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Di samping itu, ketentuan- ketentuan yang disajikan di atas, belum banyak diketahui masyarakat, sehingga mereka bersifat pasif di dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri atau pelenggara negara, baik pada level desa, kecamatan, kabupaten maupun kota.  Begitu juga dengan masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum banyak mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya penyuluhan itu, maka pngetahuan dan pemahaman mereka tentang sanksi pidana  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi meningkat.

## B.  Identifikasi dan Perumusan Masalah
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tentang sanksi pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih relatif rendah.
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan  masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas,
Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa  belum mengetahui dan memahami tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1 Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya ), (Jakarta: RadjaGrafindo, 2017), hlm. 27
2. U paya-upaya apakah  yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah ntuk mengetahui
1.  faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa  belum mengetahui dan memahami tentang tentang  sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. u paya-upaya  yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tentang  sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa  dapat mengetahui dan memahami tentang tentang  sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masyarakat dapat mencegah terjadinya pidana korupsi, baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

## D.  PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

## 1.  Solusi
Pembangunan nasional dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah disertai dengan biaya yang cukup besar. Setiap tahun, Pemerintah dengan persetujuan bersama DPR menetapkan APBN. APBN ditetapkan itu setiap tahun berjumlah Rp2 ribu triliun. Biaya sebesar itu digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan raya, bantuan sosial untuk keluarga miskin, dan sebagainya. Namun, tidak selamanya proyek itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena biaya pembangunan proyek itu banyak dikorupsi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Banyaknya pegawai negeri atau atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi adalah karena tidak memahami dan mengamalkan  dan menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi, serta masyarakat masa bodoh terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut hal ini disebabkan tidak pahamnya mereka tentang UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan  sanksi bagi pelaku korupsi sangat berat, bahkan pelaku dapat dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  penyuluhan hukum tentang tentang  sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## E. TARGET LUARAN
Target luaran dari kegiatan penyuluhan ini, yaitu agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang  sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada mahasiswa.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 34~38

## F. METODE PELAKSANAAN

## 1.  Metode Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## 2.  Khalayak Sasaran
Yang menjadi khalayak sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini adalah kepala desa, aparat desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan lain-lain. Total peserta penyuluhan berjumlah 25 orang.

## G. HASIL KEGIATAN

## 1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Penyuluhan hokum tengang sanksi pidana bagi pelaku korupsi  telah dilaksanakan di Kantor Desa Jotang Atas  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, yang dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA.

## 2. Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum
Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan hukum berjumlah 26 orang, dan karakteristik peserta disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Jumlah Peserta Penyuluhan Peserta Penyuluhan Jumlah Persentase Kepala Desa,  staf desa dan BPD 9 35 Petani 14 54 Tukang dan lainnya 3 11 Total 26 100 Sumber: Data sekunder diolah
Ada tiga kategori yang hadir adalah (1) kepala desa, staf desa, dan BPD, (2) petani dan (3) tukang lainnya.  Peserta yang paling banyak hadir dalam kegiatan penyuluhan ini adalah: kepala desa, staf desa, dan BPD, dan  petani. Jumlah kepala desa, staf desa dan BPD berjumlah 9 orang (35%) dan petani berjumlah 14 orang (54%). Sementara itu, peserta yang paling sedikit dan lainnya adalah tukang dan lainnya yang berjumlah 3 orang (11%).

## 3.  Materi Penyuluhan
Materi penyuluhan yang disampaikan kepada peserta terdiri atas:
1.  Sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dalam Tindak pidana korupsi, dan
2.  Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan uang  atau surat  berharga  dalam tindak pidana korupsi.
Secara normatif, penyuapan diatur  dalam Pasal 5  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyuapan dikonsepkan sebagai pemberian uang sogok kepada PNS atau penyelenggara negara.   Penyuapan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Koperasi. Sehingga perbuatan pidana itu, disebut dengan tindak pidana penyuapan.
Sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi: 1.  Pemberi suap, dan
2.  Penerima suap.
Pemberi suap adalah orang yang menyerahkan uang kepada ASN atau penyelenggara negara. Sanksi bagi  pemberi suap adalah
1.  pidana penjara; dan atau
2.  pidana denda.
Pidana penjaranya terdiri atas
1.  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
2.  paling lama 5   (lima) tahun.
Pidana dendanya, yaitu:
1.  paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah); dan
2.  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penerima suap adalah orang atau badan yang menerima uang suap dari pemberi suap. Penerima suap terdiri atas:
1.  pegawai negeri,  atau
2.  penyelenggara negara. Sanksi bagi  penerima  suap adalah
1.  pidana penjara; dan atau
2.  pidana denda.
Pidana penjaranya terdiri atas

## 36~38
1.  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
2.  paling lama 5   (lima) tahun.
Pidana dendanya, yaitu:
1.  paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah); dan
2.  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Sanksi pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak hanya penyuapan, tetapi juga diatur tentang sanksi bagi pelaku penggelapan uang atau barang. Penggelapan dikonsepkan dikonsepkan sebagai proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Menggelapkan artinya menggunakan uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah. Uang yang digunakan itu berada dalam kekuasaannya, namun uang itu diambil oleh pelaku digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
Sanksi pidana bagi pelaku yang  melakukan penggelapan uang atau surat  berharga telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelaku penggelapan uang atau barang tersebut adalah pegawai negeri; atau  orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum  secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Sifat perbuatannya, yaitu kesengajaan;
Perbuatan yang dilakukannya, yaitu melakukan:
1.  penggelapan uang atau surat berharga; atau
2.  membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh a.  orang lain;  atau
b.  membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; dan
Sanksi bagi pelaku yang melakukan penggelapan uang atau surat berharga, yaitu:
1.  pidana penjara, dan
2.  pidana denda.
Pidana penjaranya, yaitu:
1.  paling singkat (tiga) tahun, dan
2.  paling lama 15 (lima belas)  tahun Dendanya, yaitu:
1.   paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan atau
2.  paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

## 4.  Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi telah dilaksanakan  di Desa Jotang Atas  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Keberadaan pnyuluhan hukum ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat karena dengan adanya penyuluhan ini mereka telah mengetahui tentang
sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi.  Pemahaman mereka adalah tentang:
1.  sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi, dan
2.  sanksi pidana bagi pelaku penggelapan uang  atau surat  berharga  dalam tindak pidana korupsi.

## Sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi adalah pidana
penjara dan pidana denda. Pidana penjaranya terdiri atas pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan paling lama 5   (lima) tahun. Pidana dendanya, yaitu paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah); dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penerima suap adalah orang atau badan yang menerima uang suap dari pemberi suap. Penerima suap terdiri atas  pegawai negeri,  atau penyelenggara negara.
Sanksi bagi  penerima  suap adalah pidana penjara; dan atau pidana denda. Pidana penjaranya terdiri atas pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan paling lama 5   (lima) tahun.  Pidana dendanya, yaitu paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Sanksi pidana bagi pelaku yang  melakukan penggelapan uang atau surat  berharga  telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku penggelapan uang atau barang tersebut adalah pegawai negeri; atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum  secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Sifat perbuatannya, yaitu kesengajaan. Perbuatan yang dilakukannya, yaitu melakukan penggelapan uang atau surat berharga; atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain;  atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dan sanksi bagi pelaku yang melakukan penggelapan uang atau surat berharga, yaitu: pidana penjara, dan pidana denda.
Pidana penjaranya, yaitu paling singkat (tiga) tahun, dan paling lama 15 (lima belas)  tahun. Dendanya, yaitu: paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan atau paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Dengan memerhatikan sanksi itu, maka kepala desa beserta staf desa akan berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi karena sanksinya sangat berat.

## H. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
1. Penyuluhan hukum tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di Desa Jotang Atas,  Kecamatan  Empang  Kabupaten  Sumbawa
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 38~38
telah dilalsanakan pada tanggal 22 November 2021, tempatnya di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pesertanya berjumlah 26 orang
2. Dampak positif dari adanya penyuluhan hukum adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dampak lain dari adanya penyuluhan tersebut adalah kepala desa beserta akan menggunakan anggaran desa sesuai dengan peruntukkannya dan mereka berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi karena sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku sangat berat.

## 2.  Saran
Perlu dilakukan penyuluhan hukum ke beberapa dusun yang berada di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya ), (Jakarta: RadjaGrafindo, 2017).