## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU
Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan-Sumatera Utara, Indonesia Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238 Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id
Naskah Diterima: 08-06-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Lubis, Mhd Teguh Syuhada., (2021). “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 191-207

## Abstrak
Guru adalah profesi tua bahkan profesi yang sangat mulia dan terhormat. Profesi  ini apabila dilihat  dari  peran  dan  fungsinya  adalah  profesi  “ kenabian ” , mengingat  bahwa  misi  besar semua  utusan  Allah  adalah  mengajar  manusia  untuk U`budullah  Walatusriku  bihi  syai`a (menyembah Allah dan tidak mensyarikatkan Allah). Guru di Indonesia dalam mengabdikan diri untuk  kehidupan  bangsa  ini  adalah  melakukan  upaya  mencerdaskan  dan  meningkatkan kualitas  manusia Indonesia menjadi  manusia  beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak  mulia  serta menguasai  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab.  Sehingga  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebihn dari itu, tugas mulia  seorang  guru  adalah  menjadikan  peserta  didikanya  menjadi  manusia  yang  dapat bertanggungjawab  terhadap  dirinya  sendiri  dan  orang  disekitarnya,  maka  dalam  rangka melaksanakan  tugas  mulia  tersebut,  guru  harusnya  di  berikan  kekebasan  dalam  memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan  pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses pembelajaran  yang  berada  di  bawah  kewenangannya.  Dalam  hal  ini  kebebasanmemberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminiasi  melalui  upaya  preventif,  yaitu  dengan  menerapkan  Etika  Profesi  Guru  yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen.  Upaya  preventif  ini  lebih  efektif  dan  efisiensi  jika  dibandingkan  dengan  upaya represif,  karena  mencegah  lebih  baik  dari  pada  mengobati,  mengobati  memerlukan  tenaga, waktu,  dan  biaya  yang  besar  serta  memulihkan  keadaan  seperti  semula  lebih  sulit  dari  pada mencegahnya.  Namun  demikian  jika  upaya  preventif  ini  tidak  dilakukan  dengan  serius  dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrsi.
Kata Kunci: Reformulasi Hukum, Penanganan, Kekerasan, Guru.
Akre

## Abstract
Teacher  is  an  old  profession  and  even  a  very  noble  and  honorable  profession.  This profession, when viewed from its role and function, is a "prophetic" profession, given that the great  mission  of  all  the  messengers  of  Allah  is  to  teach  humans  to  U`budullah  Walatusriku bihi  syai`a  (worshiping  Allah  and  not  requiring  Allah).  Teachers  in  Indonesia  in  devoting themselves to the life of this nation are making efforts to educate and improve the quality of Indonesian people to become faithful, pious, and noble people as well as mastering science, technology, and art in realizing a developed, just, prosperous and civilized society. So that it can  be  concluded  that  the  duties  and  functions  of  the  teacher  are  not  only  transferring knowledge to students, more than that, the noble task of a teacher is to make students become human beings who can be responsible for themselves and those around them, so in order to carry out this noble task, teachers should be given the freedom to give punishments to their students  who  are  educational  in  nature,  this  is  in  line  with  Article  39  paragraph  1  of Government Regulation No. 74 of 2008 concerning teachers saying that "Teachers have the freedom to impose sanctions on students who violate religious norms, moral norms, norms of decency,  written  and  unwritten  regulations  set  by  the  Teacher,  regulations  at  the  level  of education  units,  and  laws  and  regulations  in  the  learning  process  that  are  under  their authority.
Keywords: Legal Reformulation, Handling, Violence, Teacher..

## PENDAHULUAN
Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu,  maka  tanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  pada hakekatnya  tidak  hanya  menjadi  urusan  negara  saja,  tetapi  juga  tanggung  jawab  semua pihak  sebagai  komponen  dari  pembangunan.  Masyarakat  dalam  hal  ini  diharapkan  dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.
Negara  sebagai  organisasi  politik  terbesar  yang  dibentuk  oleh  rakyat  memang mempunyai  tanggung  jawab  terbesar  dalam  hal  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  warga negaranya, hal ini disebabkan:
1. Demi menumbuhkan demokrasi politik.
2. Kebutuhan  akan  warga  negara  yang  terdidik  merupakan  kebutuhan  esensial  yang nantinya  diperlukan  untuk  memajukan  bangsa  dan  negara  di  era  modern.(Bacharudin Musthafa, 2001,h. 12)
Di  Indonesia,  tanggung  jawab  negara  akan  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas  bagi  setiap  warga negaranya  secara eksplisit diatur  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  4 menyatakan  tujuan  nasional  negara  Indonesia  salah  satunya adalah “….Mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa  dicapai  melalui  Pendidikan.  Selanjutnya  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  31  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa:  "Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pengajaran"  dan,  dalam  Pasal  31  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa:  "Pemerintah  mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional  yang  diatur  dalam  satu  sistem pengajaran nasional".
Sebagian  besar  masyarakat  menganggap  bahwa  dunia  pendidikan  merupakan  dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan  manusia  lebih  tangguh,  bermartabat  dan  bermoral,  sehingga  manusia  akan
dapat survive dalam  mengatasi  masalah-masalah  dalam  hidupnya.  Akan  tetapi,  benarkah anggapan  semacam  itu  masih  tetap  eksis  dalam  dunia  pendidikan  di  tengah-tengah  dunia yang serba berubah.
Kenyataan  di  masyarakat  demikian  bertolak  belakang.  Anggapananggapan  tersebut telah  mengalami  pergeseran-pergeseran  yang  cukup  signifikan  seiring  dengan  dinamika masyarakat.  Dunia  pendidikan  bukanlah  dunia  yang  bebas dari  masalah,  bukan juga  dunia yang  tanpa  vela.  Sebaliknya,  dunia  pendidikan  dewasa  ini  penuh  dengan  kompleksitas masalah,  baik  masalah  internal  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  itu  sendiri,  maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
Masalah-masalah  pendidikan  belum  mendapatkan  penanganan  yang  serius  dari pemerintah  Masalah  pendidikan  di  Indonesia  tidak  hanya  berkisar  pada  masalahmasalah yang  berada  dalam  ranah  sosial  ekonomi  saja,  tetapi  juga  masalah-masalah  yang  berada dalam  ranah  hukum.  Adapun  masalah  pendidikan  dalam  ranah  sosial  ekonomi  yang  biasa terjadi  adalah  minimnya  anggaran  pendidikan,  biaya  pendidikan  yang  mahal,  kurangnya tenaga  profesional  guru/tenaga  pendidik,  rendahnya  kesejahteraan  guru/tenaga  pendidikan, kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  manajemen  pendidikan  yang  kacau,  dan komersialisasi  pendidikan.  Masalah  pendidikan  dalam ranah  hukum  dapat berupa  berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.
Fenomena  penyimpangan  dalam  dunia  pendidikan  dapat  digolongkan  sebagai pelanggaran  biasa  maupun  tindak  pidana.  Bentuk  penyimpangan  yang  seringkali  terjadi dalam  dunia  pendidikan  menurut  Ridwan  Halim  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  balk eksternal maupun internal.  Pihak internal  tentunya adalah komponen  yang terkait  langsung dengan  dunia  pendidikan.  Sedangkan,  pihak  eksternal  adalah  semua  pihak  tidak  terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.
Menurut  Ridwan  Halim,  bentuk-bentuk  penyimpangan  yang  biasanya  terjadi  dalam dunia pendidikan dapat berupa: (Idwan Halim, 1986, h . 32 - 46).
1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, balk yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan,  sebagai  tambahan  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana umum  (seperti  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  Undang-undang  di  Iuar  KUHP)  yang dilakukan  terhadap  guru/tenaga  pendidik,  lembaga  Pendidikan,  dan  murid/mahasiswa oleh  pihak  penyelenggara  Pendidikan  itu  sendiri.  maupun  masyarakat  Iuas,  seperti: korupsi  terhadap  dana-dana  Pendidikan,  berbagai  bentuk  kekerasan,  perbuatan  asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.
Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak  kekerasan.  Tindak  kekerasan  tak  pernah  diinginkan  oleh  siapapun,  apalagi  di lembaga  pendidikan  yang  sepatutnya  menyelesaikan  masalah  secara  edukatif.  Namun  tak bias ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kekerasan fisik masih saja terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Dalam hal ini hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan colonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan colonial disini  membangun  pola  pendidikan  tradisional  yang  melegitimasikan  aksi  hukuman  fisik,
berupa  suatu  tindakan  yang  menyakiti  secara  fisik  dengan  tujuan  untuk  menekan  perilaku negatif seorang anak atau orang lain.
Dengan  menggunakan  metode  itu  dipercaya  bahwa  perilaku  positif  anak  akan terbentuk. Warisan ini dapat di identifikasi pada saat penjajahan belanda yang banyak sekali menggunakan  hukuman  fisik  sebagai  bentuk  hukuman  yang  paling  mujarab.  Tipologi pendidikan  warisan  belanda  semcam  ini  sampai  sekarang  bahkan  masih  aktif  digunakan secara  terbuka  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui  juga  lebih  lanjut  dengan melihat bahwa pada kenyataanya identitasidentitas budaya yang dijajah dan penjajah secara konstan  bercampur  atau bersilangan.  Dengan melihat  ungkapan  dari  Frantz  Fanon  seorang pakar  tentang  kolonailisme  mengatakan  bahwa  kolonalisme  diartikan  sebagai penonmanusiawian (dehumanization) rakyat  di  daerah  koloni (Idwan  Halim,  1986, h. 32  - 46).
Proses pendidikan tampaklah sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan  pendidikan  yang stato-centres, dimana  guru  dijadikan  sebagai  pengontrol (controleur). Apa  yang  dilakukan  anak  akan  menjadi  benar  bilamana  sesuai  dengan  yang diharapakan  orang  lebih  dewasa.  Kalau  melihat  pemikiran  dari  Eric  Fromm  yang mengatakan  bahwa  "ketakutan"  sebagai    akar  dari  kekerasan",  jadi  jelaslah  bahwa  akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika  secara  eksistensial  berhadapan  dengan  seorang  anak  didiknya.  Jadi  dalam  bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, guru harus ditakuti oleh mudirdnya (Idwan Halim, 1986, h . 32 - 46).
Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau  ancaman  terhadap  norma-norma  sosial  yang  mendasari  kehidupan  atau  keteraturan social.  Oleh  karena  itu,  setiap  bentuk  perilaku  menyimpang  harus  segera  ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.
Mengingat  pendidikan  merupakan  salah  satu  instrumen  pokok  bagi sustainable development (pembangunan  berkelanjutan)  dari  suatu  negara,  dan mengingat penyimpangan terhadap  dunia  pendidikan  bukan  hanya  pelanggaran  etika  belaka,  namun  dapat dimungkinkan  sebagai  pelanggaran  hukum  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  cukup signifikan,  maka  eksistensi  hukum  pidana  diperlukan  guna  menanggulangi  atau meminimalisasi  terjadinya  berbagai  bentuk  penyimpangan  yang  dapat  merusak  citra Pendidikan Nasional.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  mengenai  upaya  penanggulangan  berbagai  bentuk perilaku  menyimpang  adalah  sebagai  berikut:  Bahwa  upaya  penanggulangan  berbagai bentuk  perilaku  menyimpang  dapat  ditempuh  melalui  upaya  non-penal  dan  upaya  penal. Upaya  non-penal  biasanya  menitikberatkan  pada  upaya-upaya  yang  sifatnya  pencegahan (preventive) terhadap  terjadinya  kejahatan,  dengan  cara  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan  menggunakan  hukum  pidana.  Upaya  penal  ini  menitikberatkan  pada  upaya-upaya yang sifatnya memberantas (repressive) ( Barda Nawawi Arief, 2002, h. 42).
Penanggulangan  berbagai  bentuk  perilaku  menyimpang  dalam  dunia  Pendidikan melalui  jalur  penal  (menggunakan  sarana  hukum  pidana)  selama  ini  masih  relatif fragmentaris.  Artinya,  ketentuan-ketentuan  yang  digunakan  dalam  rangka  menanggulangi penyimpangan  dalam  dunia  Pendidikan  masih  terbatas  pada  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional)  tidak  secara  khusus  mengatur  penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas  masih  bersifat  umum  seperti  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  setiap  peraturan  perundang-undangan  di  atas  memiliki adressat (tujuan)  yang berbeda  satu  sama  Iainnya  yang  tidak  dikhususkan  pada  bidang  pendidikan.  sedangkan Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  bertujuan  untuk  melindungi  Sistem Pendidikan  Nasional  tidak  sepenuhnya  mengakomodir  semua  bentuk  penyimpangan  di bidang pendidikan dalam suatu proses pembelajaran.
Bertolak  dari  pemikiran  di  atas  bahwa  berbagai  bentuk  penyimpangan  dalam  dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di  Indonesia,  sedangkan  eksistensi  hukum  pidana  yang  mengatur  masalah  pendidikan  ini masih  relatif  fragmentaris,  maka  penulisan  karya  tulis  ini  diharapkan  dapat  mengkaji berbagai  kebijakan  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  menanggulangi  bentuk- bentuk  penyimpangan  di  bidang  pendidikan  khususnya  perilaku  kekerasan  yang  terjadi dalam proses pembelajaran.
Tanggung  jawab  negara  akan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  setiap warga  negaranya  secara  eksplisit  diatur  dalam  pembukaan  Undang-  Undang  Dasar  1945, alinea  keempat  dan  batang  tubuh  Pasal  31.  Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alinea  4  menyatakan  tujuan  nasional  negara  Indonesia  salah  satunya  adalah “….Mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Nampak  dari  pernyataan  tersebut  bahwa  upaya mencerdaskan  kehidupan  bangsa  hanya  bisa  dicapai  melalui  Pendidikan.  Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:  "Tiap-tiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pengajaran"  dan,  dalam  Pasal  31  ayat  (2)  dinyatakan bahwa:    "Pemerintah mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional".
Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal  39  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  (1)  “Pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat,  organisasi  profesi,  dan/atau  satuan  pendidikan  wajib  memberikan  perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan  mewajibkan  adanya  perlindungan  kepada  guru  dalam  tugasnya.  Juga  pada  ayat  (2)nya menjelaskan  ruang  lingkup  perlindunginya  yang  meliputi  “Perlindungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan  kesehatan  kerja”Ketentuan  ini  membedakan  secara  tegas  tentang  perbedaan  antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan  kerja.  Apakah hal ini telah terlaksana sebagaimana yang seharusnya? Untuk itulah masalah tersebut perlu dilakukan pembahasan dan analisis secara lebih mendalam. Mengingat saat ini terdapat berbagai kasus yang mengusik peran profesionalisasi guru dan kriminalisasi profesi.
Tugas  dan  fungsi  guru  bukan  hanya  mentransfer  ilmu  kepada  peserta  didiknya,  lebihn dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didikanya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan  tugas  mulia  tersebut,  guru  harusnya  di  berikan  kekebasan  dalam  memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan  pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses
pembelajaran  yang  berada  di  bawah  kewenangannya.  Dalam  hal  ini  kebebasanmemberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik.
Sedangkan  Pasal  39  Ayat  2  Peraturan  Pemerintah  No  74  Tahun  2008  menyebutkan Sanksi  dapat  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan  maupun  tulisan,  serta  hukuman yang  bersifat  mendidik  sesuai  dengan  kaedah  pendidikan,  kode  etik  Guru,  dan  peraturan perundang-undangan,  berdasarkan  tela’ah  berbagai  kasus  yang  tersebar  di  berbagai  media, kasus  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  peserta  didiknya  yang  menapatkan pemantauan dari KPAI sebanyak 21 kasus yang itu terdiri dari 7 kasus di jenjang SD, 5 kasus di SMP, 3 kasus SMA dan 4 kasus SMK. "Dari 21 kasus, siswa korban kekerasan mencapai 65  anak,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingginya  angka  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru terhadap peserta didiknya dalam dunia pendidikan.
Dalam  berbagai  sumber  penulis  juga  melihat  bahwa  menurunnya  wibawa  pendidikan akibat  banyaknya  laporan  terhadap  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  peserta didiknya, hal ini tentu sangat berdampak pada kwalitas peserta didik di indonesia, karena guru enggan memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Berkaitan dengan hal tersebut penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana revormulasi hukum penanganan  tindak  pidana  kekerasan  di  lingkungan  pendidikan  dalam  upaya  perlindungan profesi guru?

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum ( legal  research ).  Istanto,  mengatakan  penelitian  hukum  adalah  penelitian  yang  diterapkan atau  diberlakukan  khusus  pada  ilmu  hukum  (Istanto,  2007,  h.  29).  Sejalan  dengan  Istanto, Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu  hukum  yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library research ) .  Library  research berarti  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai data, dan sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website, dan wawancara dan studi lapangan dijadikan sebagai data tamabahan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Revormulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru
Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang- undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Pasal  39  ayat  (2),  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan  dan  pelatihan;  sedangkan  untuk  pendidik  pada  perguruan  tinggi  diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
Mengingat  tugas  guru  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  guru  merupakan  profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai - nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.
Adapun nilai-nilai  yang melandasi  guru dalam melaksanakan tugas/profesinya  termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: "ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso,  tut  wuri  handa  yani'.    Artinya  adalah  seorang  guru  (pendidik)  jika  berada  di  depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.
Demikian  mulianya  tugas  seorang  guru,  sehingga  menyebabkan  profesi  guru  tersebut patut  dilindungi  dari  setiap  bentuk  perbuatan  menyimpang  (kejahatan)  yang  dapat menjatuhkan  harkat dan martabat profesi  guru khususnya, dan pendidikan  pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:
1.  Perlindungan  profesi  guru  dalam  arti  sempit,  yakni  perlindungan  individual  terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
a.  Perlindungan  dari  perbuatan/tindakan  yang  dilakukannya  dalam  menjalankan  tugas profesinya (subjek), dan;
b.  Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2.  Perlindungan  profesi  guru  dalam  arti  Iuas,  yang  diartikan  sebagai  perlindungan profesional/fungsional/institusional,  karena  tujuannya  adalah  agar  profesi  guru  atau institusi  pendidikan  dapat  berjalan/berfungsi  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  kualitas pendidikan  dapat  terus  dipelihara  dan  ditingkatkan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.
Dunia  pendidikan  bukan  merupakan  dunia  yang  bebas  vela,  meskipun  eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan  itu  sendiri,  bukanlah  senantiasa  orang  yang  tanpa  vela  atau  tanpa  kesalahan, meskipun  tugas  utama  dan  peranannya  teramat  mulia  untuk  mencetak  SDM  bangsa  yang berkualitas.
Menetapkan  sistem  pemidanaan  dalam  perundang-undangan  sebagai  salah  satu  sarana untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kebijakan kriminal  atau  politik  kriminal.  Melaksanakan  politik  kriminal  antara  lain  berarti  membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  kejahatan.  Termasuk  dalam  perencanaan  ini  adalah, disamping  merumuskan  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  seharusnya  dijadikan  tindak pidana,  juga  menetapkan  sistem  pemidanaan  yang  bagaimana  yang  seharusnya  bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.
Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana  menuntut adanya penelitian dan  pemikiran  terhadap  masalah  sentral  yang  sangat  fundamental  dan  strategis.  Termasuk dalam kiasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/ merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan (Barda Nawawi Arief, 2002. h3).
Istilah  tindak  pidana  pendidikan  memang  belum  begitu  populer  di  kalangan  praktisi maupun  teoritis.  Tindak  pidana  pendidikan  ini  secara  sederhana  oleh  Ridwan  Halim dimaknai  sebagai  tindak  pidana  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan,  dengan  objek  yang disimpangi  adalah  pendidikan  dalam  arti  luas,  maupun  pihak-pihak  yang  terlibat (stakesholder) dalam proses pendidikan itu sendiri, yakni salah satunya adalah peserta didik.
Pada kajian ini perlu pula diuraikan teori tentang pembaharuan hukum. Dengan didasari pemikiran  hukum Roscoe  Pound serta  dengan  memperhatikan  aspek  nilai  yang  terdapat dalam  filsafat  Pancasila,  Mochtar  Kusumaatmadja  telah  mengintrodusir  paradigma  teori hukum pembangunan dengan menyebutkan:
Jika  kita  artikan  dalam  artinya  yang  Iuas  maka  hukum  itu  tidak  saja  merupakan keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat melainkan pula lembaga-lembaga (Institutions) dan proses-proses (process) yang  mewujudkan  berlakuknya  kaidah-kaidah  itu  dalam  kenyataan  (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, h. 11).
Lebih  lanjut  dalam  hal  ini  Mochtar  Kusumaatmadja  menjelaskan  pengembangan konsepsional  daripada  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  di  Indonesia  Iebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada teori hukum Roscoe Pound:
1. Lebih  menonjolnya  perundang-undangan  dalam  proses  pembaharuan  hukum  di Indonesia,  walaupun  yuridprudensi  memegang  peranan.  Berbeda  dengan  di  Amerika yang hanya ditujukan pada putusan pengadilan sebagai sarana pembaharuan.
2. Sikap  yang  menunjukkan  kepekaan  terhadap  kenyataan  masyarakat  yang  menolak aplikasi  mechanistis  dari  konsepsi law as  a tool  of  social  engineering. Dalam pengembangannya  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  pendekatan  filsafat  budaya  dari Northrop dan pendekatan policy oriented dari Laswel dan Mc. Dougal.
3. Apabila  dalam  pengertian  hukum  termasuk  hukum  internasional,  di  Indonesia  jauh sebelum  konsepsi  ini  dirumuskan  sudah  menjalankan  asas  hukum  sebagai  alat pembaharuan  masyarakat,  seperti  nasionalisasi  pada  tahun  1958  sebagai  perwujudan aspirasi  bangsa  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  bentuk  hukum  dan  perundang- undangan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, h 9-11).
Teori  hukum  pembangunan  ini  sangat  relevan  dengan  pembangunan  hukum  nasional, karena pada hakekatnya konsepsi tersebut merupakan transformasi dari nilai-nilai yang lahir dan  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  faktor-faktor  yang  berakar  dalam  sejarah masyarakat  bangsa  Indonesia.  Kebijakan non  penal dan  penguatan  lembaga  etik  profesi guru sebagai pemberi pertimbangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta  didiknya  menjadi  revormulasi  hukum  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru.

## Kebijakan Non Penal
Dalam  sistem  peradilan  pidana  pemidaan  itu  bukanlah  merupakan  tujuan  akhir  dan bukan  pula merupakan  satu-satunya  cara  untuk  mencapai tujuan  pidana  atau  tujuan  sistem peradilan pidana. Banyak cars dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan  cars  diluar  hukum  pidana  atau  diluar  pengadilan.  Dilihat  dari  segi  ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.
Penegakan  hukum  dengan  sarana  penal  merupakan  salah  satu  aspek  saja  dari  usaha masyarakat  menanggulangi  kejahatan.  Disamping  itu  masih  dikenal  usaha  masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal.
Usaha  non  penal  dalam  menanggulangi  kejahatan  sangat      berkaitan  erat  dengan  usaha penal.  Upaya  non  penal  ini  dengan  sendirinya  akan  sangat  menunjang  penyelenggaraan peradilan  pidana  dalam  mencapai  tujuannya.  Pencegahan  atau  atau  menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.
Menurut  M.  Hamdan,  upaya  penaggulangan  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:
1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
a. Pencegahan  tanpa  pidana (prevention  without  punisment), termasuk  di  dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
b. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pembinaan  lewat media  massa (influencing  views  of  society  on  crime  and  punishment). (M.  Hamdan, 1997, h. 41).
Secara  sederhana  dapatlah  dibedakan,  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  Iewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur  "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventlf" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Beberapa  dekade  terakhir  berkembang  ide-ide  perbuatan  tanpa  pidana,  artinya  tidak semua  tindak  pidana  menurut  undang-undang  pidana  dijatuhkan  pidana  termasuk  dalam kapasitas  ini  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan.  Serentetan  pendapat  dan beberapa  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pemidanaan  di  bidang  tindak  pidana pendidikan  tidak  memiliki  kemanfaatan  ataupun  tujuan,  pemidaan  tidak  menjadikan  lebih baik.  Karena  itulah  perlunya  sarana  nonpenal  diintensifkan  dan  diefektifkan,  disamping beberapa  alasan  tersebut,  juga  masih  diragukannya  atau  dipermasalahkannya  efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal dalam bidang tindak pidana di bidang pendidikan.
Kebijakan hukum non penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan semakin penting untuk memberikan suatu kondisi terjadinya proses belajar mengajar secara balk khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru.
Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan profesi guru atau disingkat PPG dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :
1. Dalam arti sempit
2. Dalam arti Iuas (Barda Nawawi Arief, 2005,  h 72).
Selanjutnya  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  ,  bahwa  dalam  arti  sempit perlindungan  profesi  guru  (PPG)  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  individual  terhadap guru  di  dalam  menjalankan  tugas  profesionalnya,  sedangkan  dalam  arti  luas  perlindungan profesi  guru  dapat  diartikan sebagai perlindungan profesional karena  yang  akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas.
Perlindungan dalam arti luas ini disebut juga perlindungan fungsional karena tujuannya adalah  agar  profesi  guru  dapat  dilaksanakan/difungsikan  sebaik-baiknya  sehingga  kualitas pendidikan  dapat  terus  terpelihara  dan  dtingkatkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  nasional  dan  tujuan  pembangunan  nasional  pada  umumnya.  Perlindungan fungsional  ini  erat  hubungannya  dengan  lembaga  pendidikan  sebagai  suatu  instansi  baik pemerintah maupun  swasta, karena itu  dalam arti luas  perlidungan  profesi  guru dapat juga disebut  perlindungan  insitusional.  Perlindungan  profesi  guru  dalam  arti  sempit  maupun dalam  arti  Iuas  yang  telah  dijelaskan  di  atas  adalah  perlindungan  dalam  konteks  yang universal.  Dalam  kenyataannya  seorang  guru  pun  dapat  saja  melakukan  tindak  pidana pendidikan,  karena  akibat  dari  tindak  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  guru  maka  sangat perlu  adanya  perlindungan  hukum,  agar  si  Guru  tersebut  tidak  diperlakukan  sewenang- wenang  tetapi  tetap  dalam  perlakukan  kemanusian  yang  sewajarnya.  Perlindungan  profesi
guru  dapat  juga  dilihat  dari  aspek  hukum  pidana.  Dilihat  dari  aspek  pidana  perlindungan terhadap guru secara pribadi/individual dapat meliputi:
1. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai "Subyek dan
2. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain sebagai Obyek/Korban. Mengingat  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  pendidikan  lewat  jalur  non penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya  tindak  pidana,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  di bidang  pendidikan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain,  berpusat  pada  masalahmasalah atau  kondisi-kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan atau menumbuh suburkan tindak pidana di bidang pendidikan.
Dengan  demikian,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal  secara  makro  dan  global,  maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal  di  tindak  pidana  di  bidang  pendidikan.  Beberapa  masalah  dan  kondisi  sosial  yang dapat  merupakan  faktor  kondusif  penyebab  timbulnya  tindak  pidana  di  bidang  pendidikan, jelas  merupakan  masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  semata-mata  dengan  penal,  seperti  guru menegur  siswa  dengan  cara  menarik  telinga  siswa  dengan  maksud  mendidik  siswa  agar menjadi lebih rajin. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal.
Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang pendidikan seperti dikemukakan diatas adalah Iewat jalur kebijakan sosial (social policy). Yang dalam skema  G.P.  Hoefnagels  di  atas  juga  dimasukkan  dalam  jalur "prevention  without punishment'. Kebijakan  sosial  pada  dasarnya  adalah  kebijakan  atau  upaya-upaya  rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan  nasional  yang  meliputi  berbagai  aspek  yang  cukup  Iuas  dari  pembangunan (Lawrence M.Friedman, 2011, h 77).
Salah  satu  aspek  kebijakan  sosial  di  bidang  pendidikan  yang  kiranya  patut  mendapat perhatian  ialah  penggarapan  masalah  kesehatan  jiwa  masyarakat (social  hygiene), balk secara  individual  sebagai  anggota  masyarakat  maupun  kesehatanikesejahteraan  keluarga (termasuk  masalah  kesejahteraan  anak  dan  remaja),  serta masyarakat  Iuas  pada  umumnya. Penggarapan  masalah mental  health,  national  mental  health dan child  welfare ini  pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur prevention (of crime ) without punishment (jalur nonpenal).
Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata- mata  kesehatan  rohani/mental,  tetapi  juga  kesehatan  budaya  dan  nilai-nilau  pandangan hidup  masyarakat.  Ini  berarti  penggarapan  kesehatan  masyarakat  atau  lingkungan  sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus  berorientasi  pada  pendekatan  religius  tetapi  juga  berorientasi  pada  pendekatan identitas  budaya  nasional.  Dilihat  dari  sisi  upaya  nonpenal  ini  berarti,  perlu  digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengektifkan dan mengembangkan extra legal system atau informal and traditional system yang ada di masyarakat.
Upaya  nonpenal  yang  paling  strategis  adalah  segala  upaya  untuk  menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus  dijadikan  sebagai  faktor  penangkal  kejahatan  atau  faktor  antikriminogen  yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.
Disamping  upaya-upaya  nonpenal  dapat  ditempuh  dengan  menyehatkan  masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu  sendiri,  dapat  pula  upaya  nonpenal  itu  digali  dari  berbagai  sumber  lainnya  yang  juga mempunyai  potensi  efek-preventif.  Sumber  lain  itu  misalnya,  media  pers/media  massa, pemanfaatan  kemajuan  teknologi  (dikenal  dengan  istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang  dilakukan  secara  kontinu  termasuk  upaya  nonpenal  yang  mempunyai  pengaruh preventif bagi penjahat  (pelanggar hukum)  potensial. Sehubungan dengan hal ini,  kegiatan razia/operasi  yang  dilakukan  kepolisian  di  beberapa  tempat  tertentu  dan  kegiatan  yang berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat  atau  kegiatan  komunikatif  edukatif  dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.
Tindakan  hukum  dikatakan  efektif  ketika  perilaku  bergerak  kearah  yang  dikehendaki, ketika  subyek  patuh  atau  menurut,  banyak  tindakan  hukum  tidak  efektif  dalam  pengertian ini.  Orang-orang  mengabaikan atau  melanggar  ketentuan.  Lazimnya  sanksi  dibagi  menjadi dua  bagian,  imbalan  dan  hukuman,  yakni  sanksi  positf  dan  negatif.  Gagasannya  adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya.  Para  pembuat  hukum  berasumsi  bahwa  sanksi  yang  berlabel  hukuman  adalah bersifat  menyakitkan  dan  imbalan  adalah  yang  bersifat  menyenangkan,  sehingga konsekuensi  perilaku  yang  dikehendaki  akan  mengikuti  secara  otomatis.  Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.
Di indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  adanya  ketertiban  dalam pembangunan,  merupakan  sesuatu  yang  dipandang  penting  dan  sangat  diperlukan.  Upaya nonpenal  merupakan  kerangka  pembangunan  hukum  nasional  yang  akan  datang (ius constituendum). Pencegahan  kejahatan  harus  mampu  memandang  realitas  sosial masyarakat,  hukum  sebagai  panglima  harus  mampu  menciptakan  suatu  tatanan  sosial melalui kebijakan social.
Pembinaan  bidang  hukum  harus  mampu  mengarahkan  dan  menampung  kebutuhan- kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  rakyat  yang  berkembang  ke  arah modernisasi  menurut  tingkat  kemajuan  pembangunan  di  segala  bidang  sehingga  tercapai ketertiban  dan  kepastian  hukum  sebagai  prasarana  yang  harus  ditujukan  ke  arah peningkatan  pembinaan  kesatuan  bangsa,  sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana  menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruhpembangunan hukum pada hakikatnya  mencakup  pembinaan  hukum  serta  pembaharuan  hukum.  Pembinaan  hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Hukum  sesungguhnya  merupakan  fasilitasi  interaksi  antara  manusia  yang  bertujuan untuk  mencapai  keteraturan  kehidupan  sosial  sehingga  kaidah-kaidah  hukum  yang  akan diterapkan  haruslah  memiliki  kerangka  falsafah,  nilai  kebudayaan  dan  basis  sosial  yang hidup  di  masyarakat.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan,  hukum  itu  tertanam  ke  dalam  dan berakar  dalam  masyarakatnya.  Setiap  kali  hukum  dan  cars  berhukum  dilepaskan  dari konteks  masyarakatnya  maka  kita  akan  dihadapkan  pada  cars  berhukum  yang  tidak substansil.  Hukum  itu  merupakan  pantulan  dari  masyarakatnya,  maka  tidak  mudah memaksa  rakyat  untuk  berhukum  menurut  Cara  yang  tidak  berakar  pada  nilai-nilai  dan kebiasaan  yang  ada  dalam  masyarakat  itu.  Selalu  ada  tarik  menarik  antara  hukum  yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu
skema  yang  selesai.  Hukum  tidak  ada  di  dunia  abstrak  melainkan  juga  berada  dalam kenyataan masyarakat.
Optimalisasi jalur non  penal  sejalan  dengan cita-cita bangsa  dan  tujuan negara, seperti yang  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  memuat  Pancasila.  Segala  bentuk  pembangunan  harus  berangkat  dari  nilai-nilai Pancasila,  karena  pada  hakikatnya  pancasila  merupakan  tonggak  konvergensi  berbagai gagasan  dan  pemikiran  mengenai  dasar  falsafah  kenegaraan  yang  didiskusikan  secara mendalam  oleh  para  pendiri  negara.  Pancasila  menjadi  kesepakatan  Iuhur (modus  vivendi) yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  dasar  ideologi  negara.  Dalam  hal  ini,  upaya  non  penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi  dasar  rasional  mengenai  asumsi  tentang  kemana  bangsa  dan  negara  harus dibangun.
Kebijakan  hukum  pidana  atau penal  policy merupakan  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan  dengan  menggunakan  pidana.  Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  selanjutnya Sudarto  menyatakan  bahwa  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana (penal  policy) adalah usaha  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating.
Pengertian  yang  demikian  nampak  juga  dalam  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Marc Ancel,  bahwa penal  policy adalah  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan secara  Iebih  baik  dan  untuk  memberikan  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang- undang  dan  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang  dan  juga  kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  maka  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  pendidikan dapat  diartikan  sebagai  suatu  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  terjadi  di bidang  pendidikan  dengan  menggunakan  hukum  pidana.  Atau,  dapat  berarti  pula  sebagai suatu  usaha  untuk  mewujudkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana yang baik  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  suatu  waktu  dan  di  masa-masa  yang  akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan.
Menurut A. Mulder terdapat 3 (tiga) objek yang menjadi kajian dalam kebijakan hukum pidana (strafrechtpolitiek), yaitu:
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Yang  menjadi  kajian  dalam  penulisan tesis  ini  dibatasi  pada  poin  yang  pertama,  yaitu mengkaji seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia perlu diubah atau  diperbaharui.  Yang  dimaksud  ketentuan-ketentuan  pidana  di  sini  adalah  ketentuan- ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan, dikhususkan lagi pada tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya.
Sampai  saat  ini  kebijakan  hukum  pidana  Indonesia  yang  mengatur  tindak  pidana  di bidang pendidikan masih bersifat fragmentaris, terlebih lagi yang mengatur tindak pidana di bidang  pendidikan  dengan  subjek  guru dalam  melaksanakan  tugasnya.  Artinya,  belum  ada satu  pun  undangundang  yang  secara  khusus  mengatur  permasalahan  tindak  pidana  dengan subjek  pelaku  guru  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sejauh  ini  pengaturannya  masih berpedoman  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  guru  pada  dasarnya  sama  dengan manusia  pada  umumnya,  tidak  lepas  dari  salah  dan  tidak  ada  satu  pun  profesi  yang  bebas dari perilaku menyimpang. Dalam menjalankan profesi/tugasnya, tidak jarang perilaku atau kebijaksanaan  seorang  guru  dirasakan  oleh  anak  didik  atau  pihak  lain  sebagai  perbuatan yang  tidak  menyenangkan,  merugikan  atau  dipandang  sangat  memberatkan,  bahkan mengarah pada perbuatan yang sebenarnya dapat diancam pidana.
Tindak  Pidana  yang  dilakukan  guru  dalam  -  melaksanakan  tugas/profesinya,  seperti telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  menurut  pendapat  penulis  dapat  diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni:
1. Perilaku  atau  kebijakan  guru  yang  pada  prinsipnya  merupakan  refleksi  penegakan disiplin terhadap anak didik di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana misalnya: menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain;
2. Perilaku atau kebijakan guru yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana murni yang dilakukan  di  sekolah, misalnya;  pencabulan,  perkosaan, pelecehan  seksual, diskriminasi dan penganiayaan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional. Adapun kebijakan hukum pidana  positif yang  dapat  diterapkan terhadap tindak pidana di  bidang  pendidikan  yang  dilakukan  guru  dalam  menjalankan  profesi/tugasnya  adalah sebagai berikut:
Perilaku/kebijakan  seorang  guru  sebagai  refleksi  dari  tindakan  kedisiplinan,  namun secara  yuridis  formal  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  karena  telah memenuhi unsur delik.
Perilaku yang tergolong dalam kategori yang pertama adalah setiap bentuk tindakan yang mengandung  unsur  kekerasan  fisik  ataupun  psikis.  Dalam  hal  ini,  kekerasan  fisik  ataupun psikis  dalam  berbagai  gradasi  (ringan  hingga  berat)  dilakukan  sebagai  sarana  untuk menegakkan kedisiplinan atau untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Tindakan  seorang  guru  (pendidik)  menjewer,  memukul,  menyepak,  menampar, mengurung, berdiri di depan kelas atau lapangan, ataupun tindakan fisik lainnya merupakan bentuk  dari  kekerasan  fisik  yang  seringkali  dilakukan  di  sekolah  terhadap  anak  didik. Tindakan semacam ini biasanya merupakan tindakan penghukuman atau tindakan penegakan kedisiplinan di sekolah.
Pada  dasamya,  kekerasan  fisik  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  secara  tidak  langsung juga  mengandung  kekerasan  psikologis  pada  diri  anak  didik,  berupa  ketakutan  ataupun kekemasan. Sedangkan bentuk kekerasan psikis secara langsung, yang seringkali dilakukan guru adalah menghina, mengancam, teguran keras, memarahi hingga membentak anak didik (murid) di sekolah.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  pidana,  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Merupakan perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)

## Perilaku  seorang  guru  yang  merupakan  tindak  pidana  murni  yang  dilakukan  di sekolah
Kategori  yang  kedua  ini  bukan  merupakan  perilaku  yang  ditujukan  untuk  tujuan penyelenggaraan  pendidikan  itu  sendiri,  namun  merupakan  tindak  pidana  murni  yang
dilakukan  oleh  guru  terhadap  anak  didiknya  selama  melaksanakan  tugasnya  di  sekolah. Perilaku  menyimpang  pada  kategori  ini  sama  sekali  tanpa  tujuan  pendidikan,  dilakukan dengan  kesengajaan  atau  maksud  jahat,  dan  kerugian  yang  timbul  sangat  dirasakan  anak didik pada khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.
Perbuatan-perbuatan  yang  telah  disebutkan  dalam  kategori  yang  pertama  merupakan perbuatan-perbuatan  yang  dapat  juga  dimasukkan  ke  dalam  kategori  yang  kedua,  apabila memenuhi syarat bahwa perbuatan  tersebut dilakukan bukan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, melainkan lebih karena alasan - alasan pribadi.
Selain  perbuatan-perbuatan  yang  telah  disebutkan  dalam  kategori  yang  pertama, perilaku  menyimpang  guru  yang  termasuk  dalam  kategori  kedua  dan  seringkali  terjadi  di dunia  pendidikan  dewasa  ini  adalah  Tindak  Pidana  Kesusilaan  atau  spesiknya  pelecehan seksual (sexual  harassment). Pelecehan  seksual (sexual  harassment) adalah  perilaku  atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang  yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak  yang  diganggunya  dan  dirasakan  menurunkan  martabat  dan  harkat  diri  orang  yang diganggunya. Contohnya: perkosaan, pencabulan, maupun perbuatan tidak senonoh lainnya.

## Pengutan Lembaga Etik Profesi Guru
Kasus kekerasan di lingkungan sekolah kerap kali terjadi. Baik guru maupun siswa, bisa menjadi  korban.  Kode  etik  diperlukan  untuk  mengurangi  tindakan  yang  bisa  berujung  ke pengadilan, Menjadi guru memang tidak mudah, seorang guru sering sakit hati menghadapi siswa  yang  tidak  disiplin  di  sekolah.  Siswa  kadang  menyepelekan  guru,  tetapi  di  sisi  lain guru wajib bertindak terukur agar tidak dianggap melanggar hukum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam seminar “Profesionalisme Guru Abad 21” di Universitas Negeri  Yogyakarta  (UNY)  pada  28  april  2018,  mengaku  prihatin,  hampir  setiap  insiden  di sekolah,  muaranya  adalah  penindakan  hukum  oleh  aparat  berwenang.  Padahal,  lanjut Muhajir, sebagai sebuah profesi, tindakan guru seharusnya dinilai secara etik terlebih dahulu. Sebuah  Dewan  Etik  diperlukan,  dan  karena  itu  kode  etik  yang  berlaku  nasional  menjadi penting  untuk  di  terapkan  dalam  kasus-kasus  kekerasan  di  lingkungan  pendidikan  lebih spesifek  terhadap  dugaan  tidak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  guru  terhadap  peserta didiknya.  Dewan  Etik  yang  terdiri  dari  para  guru,  bekerja terlebih  dahulu  sebelum  penegak hukum dilakukan.
Kode  etik  dirasa  sangat  penting  dalam  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  di lingkungan  pendidikan  dalam  upaya  perlindungan  profesi  guru.  Saya  minta  bantuan  dari berbagai  universitas  Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  (LPTK)  termasuk Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan masukan, mungkin tahun depan kalau bisa kita sudah punya pedoman baku kode etik guru. Selama ini memang sudah ada , tetapi masih sporadis, belum terumus dengan baik dan belum menjadi kesepakatan.
Kode etik ini berlaku nasional, baik bagi guru yang sudah bersertifikasi maupun belum. Bukan hanya itu, kode etik juga berlaku untuk mereka yang bukan guru tetapi  menjalankan fungsi  sama,  misalnya  professional  di  bidang  lain  yang  mengajar  di  kelas,  kode  etik  juga berlaku  di  profesi  lain  seperti  tentara,  dokter  dan  jurnalis.  Kode  etik  ini  menerapkan penanganan internal terlebih dahulu, sebelum tindakan dari pihak luar. Langkah ini, menjadi bagian dari sejumlah kebijakan terkait guru untuk meningkatkan profesionalitas.
Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  guru  dapat  dieliminiasi  melalui  upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru  sesuai  dengan  amanat  UU  Sisdiknas  dan  UU  Guru  dan  Dosen.  Upaya  preventif  ini lebih  efektif  dan  efisiensi  jika  dibandingkan  dengan  upaya  represif,  karena mencegah  lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta
memulihkan  keadaan  seperti  semula  lebih  sulit  dari  pada  mencegahnya.  Namun  demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif,  maka  akibatnya  akan  menjadi lebih  buruk,  karena  itu  pelaksanaan  upaya  preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrsi. Sosialisasi, implementasi dan pengawasan Etika  Profesi  Guru  menjadi  tanggung  jawab  Dewan  Kehormatan  Profesi  Guru  Indonesia yang telah terbentuk pada bulan Pebruari tahun 2011, Untuk itu Dewan Kehormatan Profesi Guru  Indonesia  harus  bekerja  keras  melaksanakan  perannya  sebagai  lembaga  yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum  yang  dilakukan guru dalam melaksanakan tugas mulianya.
Pentingnya Etika Profesi Guru dalam mengeliminasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh  guru,  maka  masyarakat  sebagai  konsumen  harus  ikut  berperan  sebagai  kontrol pelaksanaan Etika  Profesi  Guru.  Kontrol  tersebut  dapat  dilakukanmelalui  pengawasan  kerja Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia dan memberikan penilaian kualitas serta perilaku guru dalam menjalankan tugas mulianya apakah masih melanggar hukum atau tidak.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  senada  dengan  teori  kemanfaatan  hukum  yang merupakan  hal  yang  paling  utama  didalam  sebuah  tujuan  hukum,  mengenai  pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang  mempunyai  tujuan  hanyalah  manusia  akan  tetapi  hukum  bukanlah  tujuan  manusia, hukum  hanyalah  salah  satu  alat  untuk  mencapai  tujuan  dalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara.  Tujuan  hukum  bisa  terlihat  dalam  fungsinya  sebagai  fungsi  perlindungan kepentingan  manusia,  hukum  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Jika  kita  lihat defenisi  manfaat  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  manfaat  secara  terminologi  bisa diartikan guna atau faedah.  Jika di kaitkan dengan pembahasan yang di bahas pada penilitian ini, bahwa di perlukan keputusan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan manfaat, tentunya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan profesi guru, jangan sampai penanganan perkara  terhadap  guru  membuat  guru  sekain  takut  dalam  hal  mencerdaskan  kehidupan bangsa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

## KESIMPULAN
Tugas  dan  fungsi  guru  bukan  hanya  mentransfer  ilmu  kepada  peserta  didiknya,  lebihn dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didikanya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan  tugas  mulia  tersebut,  guru  harusnya  di  berikan  kekebasan  dalam  memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan  pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses pembelajaran  yang  berada  di  bawah  kewenangannya.  Dalam  hal  ini  kebebasanmemberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminiasi  melalui  upaya  preventif,  yaitu  dengan  menerapkan  Etika  Profesi  Guru  yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen.  Upaya  preventif  ini  lebih  efektif  dan  efisiensi  jika  dibandingkan  dengan  upaya represif,  karena  mencegah  lebih  baik  dari  pada  mengobati,  mengobati  memerlukan  tenaga, waktu,  dan  biaya  yang  besar  serta  memulihkan  keadaan  seperti  semula  lebih  sulit  dari  pada mencegahnya.  Namun  demikian  jika  upaya  preventif  ini  tidak  dilakukan  dengan  serius  dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrsi.

## SARAN
Jangan sampai generasi kita akan semakin rusak karena para pendidiknya di sekolah takut mendisiplinkan mereka karena hal ini di anggap sebagai kekerasan. Harapannya perlindungan guru  dengan  semua  landasan  hukum  yang  telah  dibuat  semakin  nyata  dan  semakin mengukuhkan  tugas  guru  dalam  mendidik  generasi  bangsa  zaman  now  yang  lebih  baik  dan berkarakter.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  di  bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian  kebijakan  tersebut  dengan    melihat  faktor  dan  latar  belakang  tindak  pidana  di bidang pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA
Bacharudin Musthafa, 2001, Education Reform he Case of Indonesia), Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank.
Ridwan Halim, 1986, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Abadi.
Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum Da/am Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1986, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Jakarta: Bina Cipta.
M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Barda  Nawawi  Arief,  2005, Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspekfif  Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lawrence  M.Friedman,  2011,  Sistem  Hukum,  Diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung,
Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011.