*Corresponding author at: Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
E-mail address: alwidahlanritonga@usu.ac.id
Copyright © 2022 Published by Talenta Publisher, p-ISSN: 2549-4341; e-ISSN: 2549-418X Journal Homepage: https://abdimas.usu.ac.id or https://talenta.usu.ac.id/abdimas

## ABDIMAS TALENTA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 8, No. 1, 2023 | 391 - 400
Efforts  to Increase Organizational Capacity in Drugs Prevention  to  the Anti-Drug Youth Core Cadre Organization (KIPAN)  Organizations Through Policy Brief Training
Alwi Dahlan Ritonga 1* , Muryanto Amin 1
1 [Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia]
Abstract. Training and assistance is provided to organizations assigned by KEMENPORA (Ministry of Youth and Sports) to handle drug issues among young people, namely the Anti- Drug Youth Core Cadre Organization (KIPAN). In this training, partners are provided with basic materials (modules) on strategies for making good, correct and appropriate policy recommendations to be implemented by NGOs. Partners receive technical training on policy analysis and how to formulate policy recommendations so that this organization is able to contribute better in dealing with drug problems in North Sumatra. Thus, partners are more aware and understand about the steps that can be taken to overcome the drug problem that exists in North Sumatra. The method used in this service is the Participatory Learning and Action (PLA) method. This service has succeeded in increasing the understanding of as many as 20 training participants about making good and correct Policy Brief s.
Keyword: Anti-Drug, Public Policy, Policy Brief , Drugs Prevention
Abstrak. Pelatihan dan pendampingan diberikan kepada organisasi yang ditugaskan oleh KEMENPORA mengangani  persoalan-persoalan Narkoba di kalangan anak muda yaitu Organisasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Dalam pelatihan ini, pihak mitra diberikan materi-materi pokok (modul) tentang strategi pembuatan rekomendasi kebijakan yang baik, benar dan sesuai untuk diimplementasikan di oleh LSM. Pihak mitra mendapatkan pelatihan teknis tentang analisis kebijakan dan cara merumuskan rekomendasi kebijakan sehingga organisasi ini mampu berkontribusi lebih baik dalam menangani persoalan narkoba di Sumatera Utara. Dengan demikian maka mitra lebih paham dan mengerti tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Sumatera Utara. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Learning and Action (PLA). Pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pemahaman kepada sebanyak 20 orang peserta pelatihan tentang pembuatan Policy Brief yang baik dan benar.
Kata Kunci: Anti Narkoba, Kebijakan Publik, Policy Brief, Pencegahan Narkoba
Received 25 August 2022 | Revised 28 August 2022 | Accepted 26 June 2023

## 1 Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang sedang mengalami permasalahan akut mengenai narkoba. Kepala BNN Brigjen Pol Idris Kadir, S.H., M.Hum pernah menyampaikan dengan tegas bahwa “Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba...” [1]. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah peringkat pertama tertinggi kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia [2]–[4].
Gambar 1. Data 10 Provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak di Indonesia (sumber: katadata.co.id)
Fakta ini menjadi peringatan penting bagi kita dan khususnya negara sehingga pemerintah membuat kebijakan berupa Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019. Hal ini termaktub dalam lampiran Insktruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Preside Joko Widodo pada agustus 2018.
Kemudian program tersebut ditindaklanjuti kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Kemenpora mengeluarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kepada Seluruh Gubernur di Indonesia Nomor DP.01.01/9.30.1/MENPORA/IX/2020 tentang Pemberitahuan Terbentuknya Perkumpulan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021 Majelis Permusyawaratan Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba telah mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor: 12 MPN.KIPAN/Kep-02.02/VI/2021 tentang Penetapan nama-nama kepengurusan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Sumatera Utara periode 2021- 2023. Oleh karena itu, maka saat ini Kepengurusan KIPAN Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara.
Pada tahun 2020, jumlah anggota KIPAN sudah ada sebanyak 67.594 orang di seluruh Indonesia [5]. Kemudian pada tahun 2021, KIPAN kembali melakukan kaderisasi sebanyak 3.400 anggota dengan estimasi sebanyak 100 perwakilan setiap provinsi [6]. Dengan demikian, saat ini sudah terdapat sebanyak 70.994 anggota di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Utara, saat ini kurang lebih terdapat sebanyak 400 anggota yang telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Keberadaan organisasi KIPAN di Sumut tentu saja akan memberikan dampak terhadap beberapa aspek. Aspek tersebut di antaranya menyangkut mengenai kehidupan sosial, budaya, religi, kesehatan dan aspek kehidupan bermasyarakat. Namun terdapat tiga aspek paling utama yaitu aspek sosial, aspek kesehatan dan layanan kehidupan masyarakat. Pada aspek sosial, organisasi KIPAN bisa memberikan pendampingan bagi masyarakat agar terhindar dari praktik penyalahguaan narkokita. Pada aspek kesehatan, KIPAN Sumut menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi mengenai dampak kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh narkotika kepada masyarakat. Pada aspek kehidupan bermasyarakat, KIPAN Sumut menjadi bagian dari penyuluhan bagi korban-korban penyalahguaan narkotika.
Organisasi ini tentu saja membawa harapan besar dalam menangani permasalahan narkotika di Sumatera Utara. Namun persoalannya, sebagaimana yang menjadi kendala pada NGO pada umumnya, gagasan dan ide-ide yang dimiliki oleh KIPAN Sumut belum tersampaikan kepada pemerintah. Sehingga sampai saat ini KIPAN Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mampu bersinergi dengan baik. Permasalahan ini adalah permasalahan kapasitas keorganisasian yang masih minim. Tentu saja akan sangat disayangkan jika ternyata organisasi KIPAN Sumut tidak bisa memberikan masukan-masukan yang bermutu kepada pemerintah.
LSM/NGO seperti KIPAN Sumut harus aktif memberikan masukan kebijakan dan melakukan advokasi kepada pemerintah. Aktivitas advokasi berupa rekomendasi kebijakan adalah proses sebuah organiasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik [7]. Jika KIPAN Sumut telah mampu memberikan advokasi rekomendasi kebijakan yang baik bagi pemerintah maka KIPAN akan dapat melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan yang menyentuh dan berdampak luas bagi masyarakat Sumatera Utara.
Dalam studi kebijakan publik, selain pengetahuan tentang analisis kebijakan, terdapat kajian yang sangat penting yaitu mengenai dokumentasi rekomendasi kebijakan. Bahkan dokumentasi rekomendasi kebijakan menjadi ujung tombak dari proses analisis dan perumusan suatu kebijakan. Tujuan utama dari saran atau rekomendasi kebijakan ditujukan untuk membantu para
pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik [8]–[10]. Terdapat tiga bentuk dokumentasi rekomendasi kebijakan yaitu: Policy Paper, Policy Brief  dan Policy Memo . Policy Brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berokus kepada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan [10].

## 2 Metode Pelaksanaan
Proses pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode dan tahapan yang sistematis. Dalam sebuah pelatihan, terdapat beberapa jenis yang bisa dipakai seperti metode demonstrasi dan contoh, metode simulasi, metode on the job training, metode vestibule atau balai, metode apprenticeship , dan metode ruang kelas  [11]. Namun metode ini kurang tepat untuk diterapkan pengabdian ini. Oleh karena itu, metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Learning and Action (PLA).
Metode ini bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang lebih sering disebut sebagai “ learning by doing ” atau belajar sambal praktik [12][13]. Metode PLA ini berupa proses belajar berkelompok yang dikerjakan secara interaktif dalam suatu proses kerja [14][13]. Konsep metode PLA menekankan pada diskusi, ceramah, curah pendapat yang dijalankan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan kongkret yang relevan dengan materai pemberdayaan [15][13].
Metode pelaksanan kegiatan secara garis besar akan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Ketiga tahap ini dilakukan secara berurutan dan pada tahap inti akan dilakukan kurang lebih selama tiga hari (hari I penyampaian teori, hari II dan III Latihan teknis). Untuk gambaran lebih sederhana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 2. Bagan Tahapan Pengabdian

## 2.1 Tahap Awal

## Kegiatan ini meliputi
a) Survey Kegiatan paling awal adalah melakukan survei dengan mengunjungi pihak mitra ke lokasi. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan utama mitra agar mengetahui solusi yang tepat sasaran.
b) Kelengkapan Administrasi
Menyiapkan persyaratan-persayaratan legal formal yang harus dicantumkan di dalam proposal agar sesuai pedoman pengabdian tahun 2020.
c) Merancang Kegiatan Inti
Menyusun dan memformulasikan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada mitra.

## 2.2 Tahap Inti
Proses yang dilaksanakan pada tahap ini adalah kegiatan inti pengabdian yaitu berupa pelatihan. Pelatihan setidaknya akan dilakukan selama tiga hari dengan komponen berupa 1 hari untuk muatan teori dan 2 hari untuk praktik pembuatan Policy Brief . Pada tahap ini akan dilakukan mekanisme pre-test dan post-test untuk melihat signifikansi kegiatan bagi tingkat pemahaman peserta.

## 2.3 Tahap Akhir
Terdapat dua aktivitas dalam tahap ini yaitu:
a) Evaluasi
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan untuk kemudian mencari solusi alternatif atas permasalahan, kendala dan hambatan yang masih ada di lapangan.
b) Penyusunan Laporan Pengabdian
Tahap akhir dari program ini adalah melakukan pelaporan dan merampungkan luaran- luaran yang diharapkan dari kegiatan ini.
Partisipasi Mitra dalam Kegiatan bisa dijelaskan melalui catatan berikut. Semua prosedur kerja dan metode yang ada di atas akan dilaksanakan untuk mendukung organisasi KIPAN Sumut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapai. Dalam kegiatan ini tim pelaksana pengabdian akan menyiapkan seluruh keperluan terkait teknis pelaksanaan pelatihan sementara mitra akan menyiapkan tempat pelatihan dan peserta pelatihan. Tim Pelaksana disertai dengan mitra akan bekerjasama dalam melakukan pendampingan yang berkelanjutan dan bersedia sewaktu-waktu memberi masukan yang dibutuhkan bila ada kendala yang ditemukan di kemudian hari.

## 3 Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 sampai 16.30 di salah satu café di daerah Jalan Halat Kota Medan. Tempat ini dipilih setelah meminta pertimbangan dari ketua KIPAN Sumut dengan alasan agar suasana pelatihan tidak terlalu formal dan lebih rileks dan santai bagi para peserta. Kegiatan pelatihan formal diikuti sebanyak 20 orang peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota biasa.

## Gambar 3. Momen ketika pelatihan sedang berlangsung
Tujuan pertama kegiatan ini adalah ingin memberikan pemahaman terkait Policy Brief kepada pengurus atau anggota organisasi KIPAN Sumut. Pemberian pemahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing anggota dalam skala individu dan kapasitas organisasi secara kolektif. Untuk mencapai tujuan ini maka pelatihan dilakukan secara formal sebanyak satu kali dan sisanya dilakukan secara non-formal dan non-reguler. Saat pelatihan formal, masing- masing peserta diberikan pegangan modul yang telah dirancang oleh tim pengabdian sebelumnya. Adapun gambaran modul sebagai mana yang telah diuraikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Deskripsi Materi Pelatihan Pertemuan Bahan Materi Isi Materi Pelatihan Formal Modul Pelatihan Pembuatan Policy Brief • Penjelasan tentang Analisis Kebijakan dan Saran Kebijakan Publik • Kategori Bentuk Saran Kebijakan
• Pengertian Policy Brief • Policy Brief sebagai Strategi Komunikasi Kebijakan • Sistematika Penulisan Policy Brief
• Membuat Desain Policy Brief • Penyebarluasan Policy Brief Pelatihan non-formal Modul Pelatihan Pembuatan Policy Brief • Pendalaman Sistematika Penulisan Policy Brief • Pendalaman Membuat Desain Policy Brief
• Pendalaman Penyebarluasan Policy Brief
Gambar 4. Momen ketika pemateri menyerahkan modul pelatihan kepada Ketua KIPAN

## SUMUT
Sebelum masuk ke inti modul, para peserta diberikan kuesioner berupa soal-soal pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masing-masing peserta tentang materi pelatihan yang akan diberikan. Setelah sesi pelatihan selesai kemudian peserta  kembali diminta untuk menjawab lembar kuesioner (post-test) dengan pertanyaan serupa pada pre-test. Hal ini dilakukan untuk melihat progress peningkatan pemahaman masing-masing peserta terhadap materi yang telah diberikan. Hasil pre dan pos test dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Data Kuesioner Pre dan Post-Test No. Peserta Pre-test Post-test 1 40 80 2 50 90 3 30 70 4 50 80 5 40 90 6 60 100
7 50 90
8 40 90 9 40 100 10 60 100 11 60 100 12 50 100 13 60 90 14 50 90 15 40 80 16 40 100 17 40 90 18 30 90 19 30 80
20 50 100 Total Score 910 1810 Average 45.5 90.5 Max 60 100
Dari hasil pre dan post-test di atas terlihat bahwa ada peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada masing-masing peserta. Saat  pre-test, nilai total dari semua peserta hanya sebanyak 910 skor dan hasil post-test setelah pelatihan menjadi sebanyak 1.810 skor. Terdapat peningkatan sebanyak 900 skor dari sebelum dan setelah pelatihan dilakukan. Rata-rata nilai peserta sebelum pelatihan hanya sebanyak 45.5 dan setelah pelatihan meningkat menjadi 90.5. Kemudian nilai paling tinggi (maksimum) peserta hanya berkisar pada angka 60 dan setelah pelatihan bertambah menjadi 100. Dari data kuesioner pre dan post-test ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta pelatihan pembuatan Policy Brief di organisasi KIPAN Sumut mengalami peningkatan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelatihan ini telah berdampak secara positif bagi peserta pelatihan.
Gambar 5. Momen ketika sesi pelatihan selesai dan poto bersama antara pemateri dan peserta pelatihan
Gambar 6. Momen foto bersama dengan mahasiswa tim pengabdian

## Gambar 7. Momen pemasangan plang kegiatan antara Ketua KIPAN Sumut dengan Ketua Tim Pengabdian

## 4 Kesimpulan
Narkoba merupakan salah satu masalah paling krusial bagi Provinsi Sumatera Utara sampai pada saat ini. Kehadiran organisasi-organisasi gerakan anti narkoba seperti KIPAN SUMUT harus harus mendapatkan perhatian dari berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat  dan kampus. Organisasi ini harus diberikan pembinaan agar bisa bergerak lebih efektif dan produktif dalam menangani permsalahan narkoba di Sumatera Utara. Pelatihan pembuatan Policy Brief menjadi salah satu langkah positif dalam meningkatkan kapasitas organisasi KIPAN SUMUT. Dengan dilakukannya pelatihan ini maka para peserta secara individu dan organisasi telah berhasil mendapatkan pemahaman baru tentang cara bagaimana sebuah organisasi bisa berkontribusi dalam memberikan saran-saran kebijakan terhadap pemerintah.

## 5 Ucapan Terimakasih
Terimakasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dana kepada penulis melalui skema Kemitraan Masyarakat Perintis. Terima kasih juga untuk Organisasi KIPAN SUMUT karena telah berhasil menjalin kerjasama secara baik. Terakhir kepada segenap mahasiswa yang menjadi tim pengabdian:James Alberto Sidabutar, Annida Anggraini Batubara, Dwi Gita Oktavia Mutiarahati Hasibuan, Daniel Novranata Sembiring dan Kevin Benammi Imanuel Maha.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  Bppk.kemenkeu.go.id, “Kepala BNN: Indonesia Sudah Pada Level Darurat Narkoba,” Bppk.kemenkeu.go.id , 2020. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai- diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat- narkoba-2020-02-19-0de63557/ (accessed Mar. 12, 2022).
[2]  Kompas.id, “Dikonsumsi 1,7 Juta Jiwa, Sumut Pusat Peredaran Narkoba Terbesar,” Kompas.id , 2021. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/dikonsumsi- 17-juta-jiwa-sumut-pusat-peredaran-narkoba-terbesar (accessed Mar. 12, 2022).
[3]  DetikNews, “BNN: Sumut Peringkat 1 Terbanyak Pecandu Narkoba,” Detiknews , 2020. https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak- pecandu-narkoba (accessed Mar. 12, 2022).
[4]  Katadata, “Kasus Narkoba di Sumatra Utara Terbanyak di Indonesia,” databoks , 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra- utara-terbanyak-di-indonesia#:~:text=Sumatra Utara menjadi provinsi dengan,kasus hingga triwulan I 2021. (accessed Mar. 12, 2022).
[5]  Radarsulteng.id, “Kemenpora Gencarkan Pembentukan Kader Pemuda Anti Narkoba,” Radar Sulteng , 2020. https://radarsulteng.id/kemenpora-gencarkan-pembentukan- kader-pemuda-anti-narkoba/ (accessed Mar. 12, 2022).
[6]  Kipan.org, “Kader Inti Pemuda Anti Narkoba,” kipan.org , 2021. https://kipan.org/tentang-kegiatan/ (accessed Mar. 13, 2022).
[7]  S. Pelor and I. Heliany, “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia,” J. Ilm. Huk. DE’JURE Kaji. Ilm. Huk. , vol. 3, no. 1, pp. 131–146, 2018, doi: https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1890.
[8]  L. A. Negara, Analisis Kebijakan Publik , no. 62 21. Jakarta: LAN, 2008.
[9]  E. Handoyo, Kebijakan Publik . Semarang: Widya Karya, 2012.
[10] Taufiqurakhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan , no. 1993. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
[11] Groeduconsultant, “Jenis-Jenis Metode Training (Pelatihan) Karyawan Baru Pada Internal Perusahaan,” Groedu Business Consultant & Trainer , 2020. https://www.trainingpemasaransurabaya.com/jenis-jenis-metode-training- pelatihan-karyawan-baru-pada-internal-perusahaan/ (accessed Mar. 12, 2022).
[12] T. Mardikanto and P. Soebiato, Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik . Alfabeta, 2012.
[13] M. Moeljono and W. Kartiko Kusumo, “Pelatihan Penerapan Kebijakan Publik Bagi Aparatur Desa Di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah,” J. Character Educ. Soc. , vol. 3, no. 1, pp. 153–160, 2020, doi: 10.31764/jces.v3i1.1547.
[14] K. Appel, E. Buckingham, K. Jodoin, and D. Roth, “Participatory learning and action toolkit: For application in BSR·s global programs,” 2012. [Online]. Available: https://herproject.org/files/toolkits/HERproject-Participatory-Learning.pdf.
[15] A. Theresia, K. S. Andini, P. G. P. Nugraha, and T. Mardikanto, Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat . Alfabeta, 2014 .