ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH (BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2008 – 2014 .
Oleh : Moch. Chamdani Email : mchamdani@unis.ac.id
Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Program Studi Manajemen

## ABSTRAK
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  daerah.  Alokasi  belanja  daerah didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  melalui  prioritas  anggaran  dan  pelayanan  publik  guna memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui  hubungan  kausal  empiris  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang Tahun 2008 - 2014. Berdasarkan hasil uji T dan Uji  F  secara  parsial  bahwa  tidak  cukup  bukti  terdapat  pengaruh  belanja  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi di  kabupaten Tangerang., Tidak  cukup bukti  terdapat pengaruh belanja tidak  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  Tangerang.  Kemudian  secara bersama-sama terbukti terdapat pengaruh simultan dan siginfikan belanja langsung dan belanja tidak  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  Tangerang.  Pengaruh  langsung belanja  langsung  terhadap  belanja  tidak  langsung  sebesar  94,9  %,  Pengaruh  langsung  belanja langsung terhadap pdrb sebesar 0,35 %, dan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap PDRB  sebesar  63,5  %  ,  kemudian  secara  bersama-sama  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung  memberikan  pengaruh  simultan  dan  signifikan  terhadap  pdrb  sebesar  89,9  %,  dan sisanya  10,1  %  dipengaruhi  oleh  variable  lain.  Untuk  mencapai  nilai  pertumbuhan  ekonomi sebesar  0  pemerintah  Kabupaten  Tangerang  harus  menutup  defisit  nilai  konstan  sebesar  Rp. 132.771.632.99,-, sehingga nilai konstan menjadi positif. Kemudian untuk meningkatkann nilai pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1  digit  dibutuhkan  alokasi  belanja  daerah  senilai  Rp. 6.107.495,12,-.
Kata kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung, Pertumbuhan Ekonomi .

## ABSTRACT
Local  Budget  (APBD)  the  annual  financial  plan  of  local  government  established  by  local regulations. The allocation of regional spending based on local needs through budget priorities and  public  services  in  order  to  provide  an  immediate  impact  on  economic  growth.  This study was conducted to determine the causal relationship empirically direct expenditure and indirect expenditure to economic growth in the district of Tangerang 2008 - 2014. Based on the results partial  of  T  test  and  F  test  was  not  enough  evidence  that  there  are  significant  direct expenditure  to  economic  growth  in  the  district  of  Tangerang.  Not  enough  evidence  there  are significant  indirect  spending  to  economic  growth  in  the  district  of  Tangerang,  and  Then together  proved  no  influence  siginfikan  simultaneous  and  direct  expenditure  and  indirect expenditure  to  economic  growth  in  the  district  of  Tangerang.  The  direct  effect  of  direct expenditure for indirect expenditures amounted to 94.9%, direct influence of direct expenditure to GDP of 0.35%, and the direct effect of indirect expenditure to GDP amounted to 63.5%, then jointly direct spending and not spending simultaneous direct and significant impact to the GDP amounted  to  89.9%,  and  the  remaining  10.1%  is  influenced  by  other  variables.  To  achieve economic  growth  at  0  value  Tangerang  regency  government  should  close  the  deficit  constant value  of  Rp.  132.771.632.99,-,  so  that  a  constant  value  becomes  positive.  Then  to meningkatkann value by 1 digit economic growth needed regional expenditure allocation of Rp. 6,107,495.12, -.
Keywords: Shopping Direct, Indirect Spending, Economic Growth.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  dipandang  sebagai  suatu  proses  multidimensional yang  mencakup berbagai  perubahan  mendasar  atas  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan  institusi nasional  disamping  tetap  mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan pengangguran,  serta  pengentasan  kemiskinan.  Pada  hakekatnya  pembangunan  harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan  keragaman  kebutuhan  dasar  dan  keinginan  individual maupun  kelompok-kelompok  sosial  yang  ada  di  dalamnya,  untuk  bergerak  maju menuju  suatu  kondisi  kehidupan  yang  serba  “lebih  baik”,  secara  material  maupun spiritual.  Tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan ekonomi,  struktur  ekonomi,  dan  semakin  kecilnya  ketimpangan  pendapatan  antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.
Tujuan  utama  pembangunan  suatu  negara  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Menurut  Todaro,  (2004)  “Tujuan  utama  dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan setinggi-tingginya pertumbuhan  ekonomi,  harus  pula  menghapus  atau  mengurangi  tingkat  kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.
Dimensi  tujuan  pembangunan  menurut  Mudrajat  Kuncoro,  (2010:5)  “Dimensi tujuan  pembangunan  menjelaskan  urutan  tahapan  evolusi  pengukuran  ekonomi pembangunan,  dari  awal  kemunculan  teori  ekonomi  pembangunan  yang  mengukur terjadinya  pembangunan  dilihat  dari  tingkat  output  melalui  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  berkembang  menggunakan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengatasi kemiskinan  dengan  paradigma entitlement dan  kapabilitas,  kebebasan  hingga pembengunan berkelanjutan”.
Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  perekonomian daerah  serta  pemerataan  pendapatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  instrumen  kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan fiskal pada  umumnya  bertujuan  untuk  mencapai  kestabilan  dalam  perekonomian  daerah dengan  meningkatkan  secara  terus-menerus  pendapatan  riil  suatu  daerah  pada  laju pertumbuhan,  faktor-faktor  produksi,  dengan  tetap  mempertahankan  kestabilan  harga- harga umum.
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 16, Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  wujud  pengelolaan keuangan  daerah  yang  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  peraturan  daerah  (Perda). Struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terdiri  atas  anggaran  pendapatan, anggaran  belanja,  dan  pembiayaan.  Pendapatan  daerah  berasal  dari  pendapatan  asli daerah,  dana  perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Belanja  daerah  dirinci menurut  organisasi,  fungsi,  dan  jenis  belanja.  Pembiayaan  daerah  meliputi  semua penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima kembali.
Belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006  terdiri atas: belanja tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Kelompok  belanja  tidak  langsung  merupakan  belanja yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.  Kelompok  belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok  belanja  tidak  langsung  dibagi  menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi  hasil,  belanja  bantuan  keuangan  dan  belanja  tidak  terduga.  Kelompok  belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Kebijakan  belanja  pemerintah  diyakini  akan  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi. Didalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah  adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan  bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan  publik  akan  mendorong  meningkatnya perekonomian.  Misalnya,  pembangunan  infrastruktur  akan  mendorong  investasi, dengan  adanya  investasi  ekonomi  akan  berkembang  dan  menciptakan  lapangan  kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan
Pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang menyebabkan barang dan jasa  yang diproduksi dalam masyarakat bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat  (Sukirno,2000).  Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke  periode  lainnya  yang  ditandai  oleh  peningkatan  kemampuan  suatu  negara  untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat  bila  didukung  oleh  berkembangnya  faktor-faktor  produksi  baik  dalam bentuk  kuantitas  maupun  kualitas.  Selain  itu,  investasi  akan  meningkatkan  jumlah barang modal dan teknologi.
Dalam konteks makro ekonomi, government expenditure (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu variable pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) bersama  dengan  konsumsi  masyarakat,  investasi  swasta  dan  net  ekspor.  Secara  teori, kebijakan  pengeluaran  pemerintah  ini  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  yang merupakan  salah  satu  wujud  intervensi  pemerintah  didalam  perekonomian  untuk mengatasi  kegagalan  pasar (market  failure).  “ Konsep  dasar  ekonomi  makro  indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang  diproduksi  dalam  perekonomian  selama  kurun  waktu  tertentu”  (Mankiw,  2006: 19).
Hukum  Wagner,  mengemukakan  suatu  teori  mengenai  perkembangan pengeluaran pemerintah  yang  semakin besar dalam persentase terhadap PDB.  Wagner mengemukakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian  apabila  pendapatan  perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.
Anggaran  daerah  menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya  pengembangan kapabilitas, efisiensi,  dan  efektifitas  pemerintah  daerah  dan  dipergunakan  sebagai  alat menentukan  besarnya  pendapatan,  pengeluaran,  dan  pembiayaan,  alat  bantu pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  pembangunan,  alat  koordinasi  bagi  semua
aktivitas di berbagai unit kerja, alat untuk melakukan penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kabupaten  Tangerang merupakan  salah  satu  kabupaten  di  wilayah  pemerintahan Provinsi  Banten  dengan  pusat  pemerintahan  di  Tigaraksa  yaitu  berada  dibagian  timur Provinsi  Banten  dan  sebelah  barat  Kota  Tangerang.    Kabupaten  Tangerang  terletak pada  posisi  yang  cukup  strategis  karena  merupakan  salah  satu  kota/kabupaten penyangga Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta). Pemerintah daerah Kabupaten  Tangerang  sesuai  dengan  kewenangannya  setiap  tahunnya  melaksanakan perencanaan  pembangunan  daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Proporsi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten Tangerang Tahun 2008 – 2014 dapat dilihat pada table 1 dan table 2 sebagai berikut:
Tabel. 1. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2008 – 2014 . No Tahun Pendapatan Pendapatan Daerah (000.Rp) Pendapatan Asli Daerah (%) Dana Perimbangan (%) Lain-lain Pendptn Yang Sah (%) 1 2008 1,906,738,615 336,934,801 17.67 1,255,919,380 65.87 313,884,434 16.46 2 2009 1,922,811,228 372,841,974 19.39 1,376,748,938 71.60 173,220,316 9.01 3 2010 1,638,706,190 354,765,480 21.65 1,021,008,170 62.31 262,932,530 16.05 4 2011 2,224,307,766 665,231,224 29.91 1,288,462,389 57.93 270,614,153 12.17 5 2012 2,504,685,440 689,427,609 27.53 1,542,498,443 61.58 272,759,388 10.89 6 2013 3,068,018,642 1,033,942,091 33.70 1,498,947,578 48.86 535,128,974 17.44 7 2014 3,725,132,012 1,603,073,638 43.03 1,461,378,798 39.23 660,679,576 17.74

## Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Tangerang.
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah terbesar bersumber dari dana perimbangan  (transfer)  pemerintah  pusat,  penerimaan  dana  perimbangan  pada  tahun 2008  yaitu  sebesar  65,87  %,  pendapatan  asli  daerah  sebesar  17,67  %  dan  Lain-lain pendapatan  yang  sah  sebesar  16,46  %.  Selanjutnya  total  pendapatan  pada  tahun  2009 pendapatan asli daerah sebesar 19,39%, dana perimbangan  sebesar 71,60 % dan 9,01% dari pendapatan lain-lain yang sah. Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah sebesar 21, 65  %,  dana  perimbangan  sebesar  62,31%  dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah  sebesar 16,05%.  Selanjutnya  pada  tahun  2011  pendapatan  asli  daerah  sebesar  29,91%,  dana perimbangan  sebesar  57,93%  dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah  sebesar  12,17%. Kemudian  tahun  2012  pendapatan  asli  daerah  sebesar  27,53%,  dana  perimbangan sebesar 61,58 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 10,89 %. Sedang pada tahun 2013  pendapatan  asli  daerah  sebesar  33,70%,  dana  perimbangan  sebesar  48,86%  dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,44 %.
Pendapatan  daerah  terbesar  bersumber  dari  dana  perimbangan  pemerintah  pusat dengan  rata-rata  perolehan  setiap  tahunnya  sebesar  58,20  %.  Sedangkan  rata-rata pendapatan  asli  daerah  setiap  tahunnya  mencapai  27,55  %.  Dan  pendapatan  dari lain- lain  pendapatan  yang  sah  rata-rata  setiap  tahun  sebesar  14,25  %.  Bila  tinjau  dari pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  (transfer)  yang  mengalami penurunan setiap tahunnya dan pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya  dari  tahun  2008-  2014  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Kabupaten  Tangerang memiliki peningkatan kemandirian fiskal yang lebih baik.
Selain  menetapkan  pendapatan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Tangerang  juga menetapkan belanja daerah, proporsi belanja daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 – 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel. 2.

## Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2008 – 2014 No  Tahun Belanja Daerah (000.Rp) Total Belanja (%) Belanja Langsung (%) Belanja Tidak Langsung (%) 1 2008 1,690,387,008  100 950,172,541  56.21 740,214,467  43.79 2 2009 2,015,224,698  100 1,155,409,218  57.33 859,815,480  42.67 3 2010 1,783,508,770  100 943,139,600  52.88 840,369,170  47.12 4 2011 2,027,969,594  100 1,113,208,712  54.89 914,761,028  45.11 5 2012 2,556,468,594  100 1,427,126,209  55.82 1,129,342,384  44.18 6 2013 2,871,204,506  100 1,696,486,655  59.09 1,174,717,851  40.91 7 2014 3,512,771,525  100 2,245,622,940  63.93 1,267,148,584  36.07
Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Tangerang.
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  total  belanja  daerah  kabupaten  Tangerang  tahun  2008 s/d  2014    setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan  sebesar  13.69  %.  Proporsi  belanja langsung terhadap belanja total tahun 2008 sebesar 56,21 %, tahun 2009 sebesar 57,33, tahun  2010  sebesar  52,88  %,  tahun  2011  sebesar  54,89  %,    pada  tahun  2012  sebsar 55,82  %,  proporsi  belanja  langsung  pada  tahun  2013  sebesar  59,09  dan  belanja langsung  tahun  2014  sebesar  63,93  %  sedangkan  proporsi  belanja  tidak  langsung terhadap  total  belanja  pada  tahun  2008  sebesar  43,79  %,  tahun  2009  42,67  %,  tahun 2010 sebesar 47,12 %, tahun 2011 sebesar 45,11 %, pada tahun 2012 sebesar 44,18 %, belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar 40,1 %. dan pada tahun 2014 sebesar 36,07  %.  Proporsi  belanja  langsung  terendah  terjadi  pada  tahun  2010  dan  proporsi belanja  tidak  langsung  terendah  terjadi  pada  tahun  2009  yakni  42,67  %  dari  total belanja  daerah.  Bila  kita  lihat  total  belanja  daerah  setiap  tahunnnya  mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 12 % bila dibandingkan total belanja pada tahun 2009. Sedangkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar (-11 %) pada tahun 2010.
Tabel 3.
Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, LPE, IHH, AHH, IPM, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten Tangerang tahun 2008-2014.
Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang di olah
Dornbusch,  (2001).  menyatakan  pengeluaran  pemerintah  dapat  mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan ouput  agregat.  Sukirno,  (2006:168),  berpendapat  bahwa  “Berdasarkan  teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan pembelanjaan penerintahan daerah terhadap berbagai  pembangunan  akan  meningkatkan  pengeluaran  agregat  dan  mempertinggi kegiatan ekonomi Negara”.
Menurut pendapat Darise, (2006:142&145), “jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah  daerah  yang  tercermin  dalam  realisasi  belanja  APBD,  semakin  besar belanja  daerah  maka  semakin  besar  juga  dampaknya  terhadap  pertumbuhan perekonomian  daerah”.  Kemudian  menurut  Lincolin  Arsyad,  (2005:7),  “Pertumbuhan ekonomi  adalah  sebagai  kenaikan  Produk  Domestik  Bruto  /  Produk  Nasional  Bruto tanpa  memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak”.
Selanjutnya  menurut  Hermanto  Siregar  dan  Dwi  Wahyuniarti,  (2007), “Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan  merupakan  syarat  bagi  pengurangan  tingkat  kemiskinan.  Syaratnya  adalah  hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin”.
Menurut  teori  pengeluaran  pemerintah  yang  menjelaskan  bahwa  pembelanjaan pemerintahan daerah terhadap berbagai pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. Teori tersebut dapat diartikan bahwa  belanja  daerah  (belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung)  yang  tercermin dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  memiliki  hubungan  dan pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Mengacu  pada  teori  tersebut  maka  dapat dibangun model teoritik pada gambar 1 sebagai berikut:
NO DESKRIPSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah Penduduk 3,585,269 2,565,279 2,834,376 2,960,474 3,050,929 3,165,146 3,273,423 2 PDRB harga konstan 16,647,358 17,382,091 18,549,119 19,736,262 20,865,800 21,923,892 23,159,090 3 Pendapatan Perkapita 759,970 712,222 580,248 756,271 720,038 N/A N/A 4 Upah Minimum Regional (UMR) 953,850 1,044,500 1,117,245 1,243,000 1,723,000 N/A N/A 5 Inflasi (%) 6.25 4.02 5.59 3.6 4.3 5.88 5.69 6 Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5.33 4.41 6.71 7.35 7.45 N/A N/A 7 Percentase Penduduk Miskin 7,41 6,55 7,18 *6,42 6,22 5,71 N/A 8 Indeks harapan Hidup 67,4 67,69 67,98 68,17 68,35 N/A N/A 9 Angka Harapan Hidup 65,4 65,61 65,79 65,90 66,01 N/A N/A 10 Indeks Pembangunan Manusia 71,14 71.45 71.76 72,05 72,36 N/A N/A 11 Jumlah Pengangguran 252,574 256,372 201,956 204,358 *197,113 N/A N/A 12 Jumlah Angkatan Kerja 1,658,474 1,616,699 1,441,078 1,416,780 1,404,939 N/A N/A

## Gambar 1. Model Teoritik
Dari  model  teoritik  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  variable  yang  akan  diteliti adalah  Variable  Belanja  Langsung  (X ₁ )  dan  Variable  Belanja  Tidak  Langsung  (X ₂ ) sebagai variable bebas (independent) dan Variabel Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB (Y) sebagai variable terikat.
Model  teoritik  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  hubungan  kausal  empiris antara  Variable  Belanja  Langsung  (X ₁ )  dan  Variable  Belanja  Tidak  Langsung  (X ₂ ) sebagai  variable  bebas  (independent)  terhadap  Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  atau PDRB (Y) sebagai variable terikat (dependent).

## B. METODOLOGI PENELITIAN.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  metode  kuantitatif  yaitu  penelitian  dilakukan terhadap  data  dalam  bentuk  angka  dengan  maksud  untuk  menggambarkan  hubungan dan  menguji  hipotesis  yang  bersifat  hubungan  antara  variabel  mandiri  (independen) sebagai  variabel  yang  mempengaruhi  dan  variabel  terikat  (dependen)  sebagai  variabel yang dipengaruhi.
Metode  penelitian  kuantitatif  ini  menggunakan  metode  survey  kausal,  dimana variable  exogenous  (bebas) adalah  belanja  daerah  (belanja  langsung  dan  belanja tidak langsung)  dan  variable  endogenous  (terikat)  yaitu  pertumbuhan  ekonomi.  Model analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  jalur  ( part  analisys )  dengan  menggunakan program komputer SPSS versi 17.0.
Variabel exogenous dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab  eskplisitnya  atau  dalam  diagram  tidak  ada  anak-anak  panah  yang menuju  kearahnya,  selain  pada  bagian  kesalahan  pengukuran.  Jika  antara  variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala  dua  yang  menghubungkan  variabel-variabel  tersebut.  Dalam  istilah  lain,  dapat disebut pula sebagai independen variabel.
Variabel endogenous ialah  variabel  yang  mempunyai  anak-anak  panah  menuju kearah  variabel  tersebut.  Variabel  yang  termasuk  didalamnya  ialah  mencakup  semua
Ԑ ₁ X ₁ X ₂ Y
variabel  perantara  dan  tergantung.  Variabel  perantara endogenous mempunyai  anak panah  yang  menuju  kearahnya  dan  dari  arah  variabel  tersebut  dalam  sutau  model diagram jalur. Sedang variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju kearahnya.  Atau dapat disebut juga sebagai variabel dependen.
Uji Asumsi  Klasik dalam penelitian ini diawali dengan Uji normalitas  data yang bertujuan  untuk  menguji,  apakah  dalam  model  regresi  variabel  independen  dan dependen,  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak,  dengan  melihat  grafik normal  P-P  Of  Regression  Standard-ized  residual  menggambarkan  penyebaran  data disekitar  garis  diagonal  yang  penyebaranya  mengikuti  arah  garis  diagonal  grafik. Heteroskedastisitas  adalah  keadaan  dimana  terjadinya  ketidaksamaan  varian  dari residual  pada  model  regresi.  Multikolinearitas  dapat  dideteksi  pada  model  regresi apabila  variable  terdapat  pasangan  variabel  bebas  yang  saling  berkorelasi  kuat  satu sama lain.
Selanjutnya  Uji  Asumsi  Klasik  menggunakan  Uji  T  adalah  untuk  menguji pengaruh  variable  bebas  secara  parsial  atau  sendiri-sendiri  dengan  kriteria  pengujian apabila signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima atau apabila signifikan > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak.
Ho:  β ₁ =  0,  Artinya  variabel  belanja  langsung  (X1)  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.
H ₁ : β ₁ ≠ 0, Artinya variabel belanja langsung (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.
Ho:  β ₂ =  0,  Artinya  variabel  belanja  tidak  langsung  (X2)  tidak  berpengaruh  tehadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang
H ₁ :  β ₂ ≠  0,  Artinya  variabel  belanja  tidak  langsung  (X2)  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang
Jika tingkat signifikansi/probabilitas t hitung < t tabel atau Sig > 0,05 maka Ho diterima  dan  H ₁ ditolak  diterima,  dan  jika  signifikansi/probabilitas t hitung  > t tabel atau Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan H ₁ diterima
Kemudian dilanjutkan dengan Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Ho : β1, β2 = 0 Belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) secara bersama- sama  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Kabupaten Tangerang.
H ₁ : β1, β2 ≠ 0  Belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) secara bersama- sama  mempunyai  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Kabupaten Tangerang.
Jika tingkat signifikansi/probabilitas > 0,05 maka H ₁ ditolak dan Ho diterima dan jika tingkat signifikansi/probabilitas < 0,05 maka H ₁ diterima dan Ho ditolak.
Selanjutnya dilakukan Uji Path Analisys (analisis jalur) uji ini digunakan untuk menjelaskan  hubungan  kausal  empiris  yaitu  pola  hubungan  antar  variabel  dengan
tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari seperangkat variabel bebas  (eksogen)  terhadap  variabel  terikat  (endogen).  Yaitu  pola  hubungan  kausal empiris  variable  belanja  langsung  (X1)  dan  variable  belanja  tidak  langsung  (X2) Terhadap  variable  Pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Kabupaten  Tangerang  yang dirumuskan melalui persamaan struktural Y  =  YX1 X 1 +  YX2 X 2 +  Y  1.
Dimana : X1  = Belanja Langsung X2  = Belanja Tidak langsung Y    = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)  = Konstanta  1 =  Koefisien parsial masing-masing variabel

## C. HIPOTESIS PENELITIAN.
Menurut  Sugiyono  (2013:59),  hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap rumusan  masalah  penelitian,  di  mana  rumusan  masalah  penelitian  telah  dinyatakan dalam  bentuk  pertanyaan.  Dikatakan  sementara  karena  jawaban  yang  diberikan  baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.
Hipotesis penelitian ini adalah diduga belanja daerah (belanja langsung X ₁ dan belanja tidak langsung  X ₂ )  berpengaruh  secara  simultan  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi (Y).
Kerangka hubungan kausal empiris variable X ₁ dan variable X ₂ Terhadap variabel Y dapat dirumuskan melalui persamaan struktural sebagai berikut:
Y =  YX1 X 1 +  YX2 X 2 +  Y  1
Dari hipotesis ini dapat dibangun model Hipotetik sebagai berikut:
Gambar 2. Model Hipotetik
ρ y Ԑ ₁ r ₁.₂ R² y X₁X₂ ρ y X₂ ρ y X₁ X ₁ X ₂ Y
Hubungan antar variable model hipotetik dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :
1. Diduga ada pengaruh belanja langsung (X ₁ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
2. Diduga  ada  pengaruh  belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Y).
3. Diduga  ada  pengaruh  secara  simultan  dan  signifikan  belanja  langsung  (X ₁ )  dan belanja tidak langsung (X ₂ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
Hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
H ₁X ₁ : r = 0 : ada pengaruh belanja langsung (X ₁ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
Ho X ₁ : r ≠ 0 : tidak ada Pengaruh belanja langsung (X ₁ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
H ₁X ₂ : r = 0 : ada pengaruh belanja tidak langsung (X ₂ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
Ho X ₂ : r  ≠  0  :  tidak  ada  pengaruh belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  terhadap  pertumbuhan ekonomi (Y).
H ₁ X ₁ X ₂ :  r  =  0  :  ada  pengaruh belanja  langsung  (X ₁ )  dan  belanja  tidak  langsung  (X ₂ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
HoX ₁ X ₂ : r  ≠ 0 tidak ada pengaruh belanja  langsung  (X ₁ )  dan  belanja  tidak  langsung  (X ₂ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1) Hasil Penelitian.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Nomor  2  Tahun  2009 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  26  menyebutkan  belanja daerah  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  yang  terdiri  dari  belanja  penyelenggaraan  urusan  wajib,  belanja penyelenggaan  urusan  pilihan  dan  belanja  penyelenggaam  urusan  yang  dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah lain. Sedangkan  pada  pasal  27  menyatakann  belanja  daerah  diklasifikasikan  menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi menurut jenis belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja daerah kabupaten Tangerang tahun 2008 - 2014 yang dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

## Tabel 4
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 - 2014
No Tahun Belanja Daerah (000.Rp) Total Belanja (%) Belanja Langsung (%) Belanja Tidak Langsung (%) 1 2008 1,690,387,008  100 950,172,541  56.21 740,214,467  43.79 2 2009 2,015,224,698  100 1,155,409,218  57.33 859,815,480  42.67 3 2010 1,783,508,770  100 943,139,600  52.88 840,369,170  47.12 4 2011 2,027,969,594  100 1,113,208,712  54.89 914,761,028  45.11 5 2012 2,556,468,594  100 1,427,126,209  55.82 1,129,342,384  44.18 6 2013 2,871,204,506  100 1,696,486,655  59.09 1,174,717,851  40.91 7 2014 3,512,771,525  100 2,245,622,940  63.93 1,267,148,584  36.07
Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014.
Realisasi belanja daerah kabupaten Tangerang tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 13,69 %. Realisasi belanja daerah  tahun  2008  sebesar    Rp.  1,690,387,008,000,-,  total  belanja  daerah  tahun  2009 sebesar  Rp.  2,015,224,698,000,-,  total  belanja  daerah  tahun  2010  sebesar    Rp. 1,783,508,770,000,-, total belanja daerah tahun 2011 sebesar  Rp. 2,027,969,594,000,-. total belanja daerah tahun 2012 sebesar  Rp. 2,556,468,594,000,-    total belanja daerah tahun  2013  sebesar    Rp.  2,871,204,506,000,-  dan    total  belanja  daerah  tahun  2014 sebesar  Rp. 3,512,771,525,000,-. Belanja daerah kabupaten Tangerang terendah terjadi pada tahun 2010 yakni mengalami penurunan sebesar 11 % dari tahun 2009.
Proporsi  belanja  langsung  terhadap  total  belanja  kabupaten  Tangerang  tahun 2008  sebesar  56,21  %,  tahun  2009  sebesar  57,33,  tahun  2010  sebesar  52,88  %, tahun 2011  sebesar  54,89  %,    pada  tahun  2012  sebesar  55,82  %,  pada  tahun  2013  sebesar 59,09 dan pada tahun 2014 sebesar 63,93 %. sedangkan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2008 sebesar 43,79 %, pada tahun 2009 sebesar 42,67 %,  pada  tahun  2010  sebesar  47,12  %,  pada  tahun  2011  sebesar  45,11  %,  pada  tahun 2012 sebesar 44,18 %, pada tahun 2013 sebesar 40,1 %. dan pada tahun 2014 sebesar 36,07 %.
Belanja  langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis  belanja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan  belanja modal.  Realisasi  belanja  langsung  kabupaten  Tangerang  dapat  dilihat  pada  tabel  9 sebagai berikut :
Tabel 5. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tangerang 2008 - 2014 No Tahun Realisasi Belanja Langsung (000.Rp) (%) 1 2008 950,172,541 2 2009 1,155,409,218 17.76 3 2010 943,139,600 -22.51 4 2011 1,113,208,712 15.28 5 2012 1,427,126,209 22.00 6 2013 1,696,486,655 15.88 7 2014 2,245,622,940 24.45
Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014.
Realisasi  belanja  langsung  Kabupaten  Tangerang  Tahun  2008  sebesar  Rp. 950.172.541.000,-, kemudian belanja langsung tahun 2009 sebesar Rp. 1.155.409.218.000,-  atau  naik  sebesar  17,76  %  dari  belanja  tahun  2008.  Belanja langsung  kabupaten  Tangerang  tahun  2010  mengalami  penurunan  sebesar  (-22.51%) atau sebesar Rp. 943.139.600.000,- bila dibandingkan tahun 2009. Selanjutnya realisasi belanja langsung tahun 2011 sebesar Rp. 1.113.208.712.000,- atau naik sebesar 15,28% disbanding  tahun  2010.  Kemudian  realisasi  belanja  langsung  tahun  2012  meningkat sebesar  22  %  menjadi  RP.  1.427.126.209.000,-  .  sedangkan  realisasi  belanja langsung pada tahun 2013 meningkat sebesar 15,88 % menjadi Rp. 1.696.486.655.000,- dan pada tahun 2014  realisasi belanja langsung Kabupaten Tangerang meningkat sebesar 24,45 % menjadi Rp. 2.245.622.940.000,-.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan  keuangan dan belanja  tidak  terduga.  Realisasi  belanja  langsung  kabupaten  Tangerang  dapat  dilihat pada tabel 10 sebagai berikut :
Tabel 6. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tangerang 2008 - 2014 No Tahun Realisasi Belanja Tidak Langsung (000.Rp) (%) 1 2008 740,214,467 2 2009 859,815,480 13.91 3 2010 840,369,170 -2.31 4 2011 914,761,028 8.13 5 2012 1,129,342,384 19.00 6 2013 1,174,717,851 3.86 7 2014 1,267,148,584 7.29
Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014
Realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sebesar Rp. 740.214.467.000,-  atau  sebesar  43  %  dari  total  belanja  tahun  2008.  Belanja  tidak langsung  tahun  2009  sebesar  Rp    859.815.480.000,-  atau  meningkat  sebesar  13,91%, sedangkan  belanja tidak  langsung  tahun 2010  mengalami  penurunan  sebesar  (-2,31%) atau  sebesar  Rp.  840.369.170.000,-  bila  dibandingkan  tahun  2009,  hal  ini  karena terjadinya  pemekaran  sebagian  wilayah  kabupaten  Tangerang  menjadi  wilayah  Kota Tangerang Selatan. Kemudian tahun 2011 belanja tidak langsung kabupaten mengalami kenaikan sebesar 8,13 % atau menjadi Rp. 914.761.028.000,-. Selanjutnya tahun 2012 meningkat lagi sebesar 19 % menjadi Rp. 1.129.342.384.000,-.  Kemudian tahun 2013 meningkat sebesar 3,86 % menjadi Rp.1.174.717.851.000,- dan tahun 2014 meningkat sebesar 7,29 % menjadi RP. 1.267.148.584.000,-.
Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang dari  tahun  2008-2013  terus  menerus  mengalami  kenaikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada besaran  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  tahun  2008  sebesar  Rp.  16.647.358.000,-, tahun  2009  sebesar  Rp.  17.382.091.000,-,  tahun  2010  sebesar  Rp.  18.483.033.000,- tahun 2011 sebesar Rp. 19.664.496.000,-, tahun 2012 sebesar Rp. 20.804.088.000,- dan tahun 2013 sebesar  Rp. 22.074.241.000,-. Sedangkan besaran  PDRB atas dasar harga berlaku  tahun  2008  sebesar  Rp.  28.437.349.000,-,  tahun  2009  sebesar  Rp. 30.884.648.000,-,  tahun  2010  sebesar  Rp.  34.866.222.000,-,  tahun  2011  sebesar  Rp. 39.357.074.000,-,  tahun  2012  sebesar  Rp.  44.148.610.000,-,  dan  tahun  2013  sebesar Rp. 50.939.877.000,-.

## Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang tahun 2008-2014
No Tahun Produk Domestik Regional Bruto (000.Rp) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Atas Dasar Harga Berlaku 2000 1 2008 16,647,358.000 28,437,349.000 2 2009 17,382,091.000 30,884,648.000 3 2010 18,483,033.000 34,866,222.000 4 2011 19,664,496.000 39,357,074.000 5 2012 20,804,088.000 44,148,610.000 6 2013 22,074,241.000 50,939,877.000 7 2014 23,159,090.020 56,536,641.286
Sumber : BPS Kab Tangerang 2008-2014

## 2) Pembahasan.

## a. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  data  metode  Kolmogorov-Smirnov  Test  antara  variable  belanja langsung, variable belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:
Tabel 8

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Belanja Langsung (X1) Belanja Tdk Langsung (X2) PDRB ADHB (Y) N 7 7 7 Normal Parameters a,,b Mean 1361595125.00 989481280.57 40738631.612286 Std. Deviation 473732316.287 199055079.697  10409025.8329399 Most Extreme Differences  Absolute .240 .218 .142 Positive .240 .218 .142 Negative -.189 -.187 -.122 Kolmogorov-Smirnov Z .634 .576 .376 Asymp. Sig. (2-tailed) .816 .894 .999
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Hasil  Uji  Normalitas  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan  bahwa  nilai  uji Kolmogorov-Smirnov  belanja  langsung  adalah  0.634,  nilai  uji  Kolmogorov-Smirnov belanja  tidak  langsung  adalah  0.576  dan  nilai  uji  Kolmogorov-Smirnov  Produk Domestik Regional Bruto adalah 0.376. Nilai uji masing-masing variable tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.
Hasil uji One-Sample t Test variable belanja langsung dan variable belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:
Tabel 9

## One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Belanja Langsung (X1) 7 1361595125.00 473732316.287 179053985.273 Belanja Tdk Langsung (X2) 7 989481280.57 199055079.697 75235748.297 PDRB ADHB (Y) 7 40738631.612286  10409025.8329399  3934241.9634866

## Tabel 10

## One-Sample Test
Test Value = 0 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Lower Upper Belanja Langsung (X1) 7.604 6 .000 1361595125.000 923465806.44 1799724443.56 Belanja Tdk Langsung (X2) 13.152 6 .000 989481280.571 805386036.43 1173576524.71 PDRB ADHB (Y) 10.355 6 .000 40738631.6122857 31111888.326559  50365374.898012
Pada  tabel  10  One-Sample  Test  menunjukkan  nilai  statistic  t  belanja  langsung (X ₁ )  sebesar  7,604    (nilai  t  hitung  =  7,604);  df  (degree  pf  freedom)  =  6  (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, kemudian nilai statistic t belanja tidak langsung (X ₂ )  sebesar  13,152  (nilai  t  hitung  =  13,152);  df  (degree  pf  freedom)  =  6  (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, dan selanjutnya nilai statistic t Produk Domestik Regional  Bruto  sebesar  10,355    (nilai  t  hitung  =  10,355);  df  (degree  pf  freedom)  =  6 (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, dan  t tabel = 2,015
Hasil  One-Sample  Test  menunjukkan  bahwa  nilai t hitung  X ₁ =  7,604,  X ₂ = 13,152,  Y  =  10,355, T  tabel  =  2,015,  dan  nilai  Sig  X ₁ = 0,000, Sig X ₂ =  0,000, Sig Y  = 0,000. Karena nilai t hitung X ₁ , X ₂, Y lebih besar (>) dari t tabel, dan nilai Sig X ₁, X ₂, Y lebih kecil dari  α 0,05 maka Ho ditolak dan H ₁ diterima.  Hal ini diartikan bahwa data yang  dipakai  dalam  penelitian  adalah  signifikan  sehingga  dapat  dilanjutkan  pada  uji selanjutnya.

## b. Uji T.
Hasil  uji  signifikansi  secara  individual  dengan  menggunakan  SPSS  17  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 11 Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6107495.118 8270775.465 -.738 .501 Belanja Langsung (X1) .004 .007 .187 .599 .582 Belanja Tdk Langsung (X2) .042 .016 .797 2.553 .063
a. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)
Uji signifikansi secara individual ditunjukkan oleh tabel  11 Coefficients a sebagai berikut :
1. Pengaruh  (X ₁) terhadap  (Y)  :  pada tabel 11  Coefficients a didapat nilai Sig belanja langsung (X ₁ ) sebesar 0,582,  nilai Sig 0,852 lebih besar dari nilai α = 0,05 (0,852 > 0,05), dan t hitung adalah 0,599 lebih kecil dari t tabel 2,131 (0,599 < 2,131) maka hipotesis  penelitian  adalah  Ho  diterima  dan  H ₁ ditolak  artinya  koefisien  analisis jalur adalah tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis kalimatnya adalah: Belanja langsung (X ₁ ) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).
2. Pengaruh (X ₂ ) terhadap (Y) : pada tabel 11 Coefficients a didapat nilai Sig belanja tidak langsung sebesar 0,063, nilai Sig 0,063 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,063  >  0,05),  dan t hitung  adalah  2,553  lebih  kecil  dari t tabel  2,776  (2,553  < 2,776)  maka  hipotesis  penelitian  adalah  H o diterima  dan  H ₁ ditolak  artinya koefisien  analisis  jalur  adalah  tidak  signifikan.  Dengan  demikian  hipotesis kalimatnya  adalah:    Belanja  Tidak  Langsung  (X ₂ )  tidak  berkontribusi  terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).

## c. Uji F.
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel  independen  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan  adalah  0,05.  Apabila  nilai  F  hasil  perhitungan  lebih  besar  daripada  nilai  F menurut  tabel  maka  hipotesis  alternatif,  yang  menyatakan  bahwa  semua  variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel Anova sebagai berikut:
Tabel 12 ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 616428327950247.400 2 308214163975123.700 36.628 .003 a Residual 33658584794611.840 4 8414646198652.960 Total 650086912744859.200 6
a. Predictors: (Constant), Belanja Tdk Langsung (X2), Belanja Langsung (X1) b. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)
Pada  output  anova  menjelaskan  ada  pengaruh  secara  simultan  dan  signifikan variable bebas belanja langsung (X ₁ ) dan belanja tidak langsung (X ₂ ) terhadap variable terikat  PDRB  (Y).  dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  F  hitung  36,628  >  F  tabel  6,94 dengan  signifikansi/  Sig  0.003  <  dari  0.05  maka  H ₁ diterima  dan  Ho  ditolak,  artinya bahwa  belanja  langsung  (X ₁ )  dan  belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  berpengaruh  secara simultan dan signifikan terhadap produk domestic regional bruto (Y).

## d. Uji Path Analysis
David Garson dari North Carolina State University mendefinisikan analisis jalur sebagai  “Model  perluasan  regresi  yang  digunakan  untuk  menguji  keselarasan  matriks korelasi  dengan  dua atau  lebih  model  hubungan  sebab  akibat  yang  dibandingkan  oleh peneliti.  Model  jalur  digambarkan  dalam  bentuk  gambar  lingkaran  dan  panah  dimana anak  panah tunggal  menunjukkan  sebagai  penyebab.  Regresi  dikenakan  pada masing-
masing  variable  dalam  suatu  model  sebagai  variabel  tergantung  (pemberi  respon) sedang  yang  lain  sebagai  penyebab.  Pembobotan  regresi  diprediksikan  dalam  suatu model  yang  dibandingkan  dengan  matriks  korelasi  yang  di  observasi  untuk  semua variabel  dan  dilakukan  juga  penghitungan  uji  keselarasan  statistik.  (David  Garson, 2003).
Persamaan  structural  hipotesis  adalah  Y  =  ρyx ₁ +  ρyx ₂ +  ρyԐ ₁  dimana  (X ₁ ) Belanja Langsung ; (X ₂ ) Belanja Tidak Langsung dan Y Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Tabel 13 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change  df1 df2 Sig. F Change 1  .974 a .948 .922 2900800.9581240 .948  36.628 2 4 .003
Secara  simultan  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Besaran pengaruh  simultan  adalah  R  Square  0,948  atau  dibulatkan  menjadi  95  %  merupakan kontribusi  dari  variabel  Belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Sedangkan  sisanya  5  %  dipengaruhi  oleh  faktor lain.
Tabel 14 ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 616428327950247.400 2 308214163975123.700  36.628 .003 a Residual 33658584794611.840 4 8414646198652.960 Total 650086912744859.200 6
a. Predictors: (Constant), Belanja Tdk Langsung (X2), Belanja Langsung (X1)
b. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)
Tabel 15 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6107495.118  8270775.465 -.738 .501 Belanja Langsung (X1) .004 .007 .187 .599 .582 Belanja Tdk Langsung (X2) .042 .016 .797 2.553 .063
a. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)
Hubungan  antar  variabel  belanja  langsung  X ₁ dan  belanja  tidak  langsung  X ₂ terhadap PDRB  (Y)  terjadi  secara  simultan  dan  signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada tabel  anova  bahwa  nilai  (sig)  0.003  <  0,05.  Pengujian  signifikansi  lebih  lanjut diteruskan  dengan  pengujian  individual  melalui  parameter  statistik  t.  Hasil  pengujian individual  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan.  Dengan  memperhatikan
perolehan  sig  >  0,05  pada  jalur  X ₁ ,  dan  sig  >  0,05  pada  jalur  X ₂ .  Hal  ini  tentunya menjelaskan  bahwa  secara  parsial  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  dapat dijadikan  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB). Lebih lanjut  pengaruh kausal empiris digambarkan melalui persamaan:
Y = ρyx ₁ + ρyx ₂ + ρyԐ ₁ atau;
Y = 0,187 X ₁ + 0,797 X ₂ + (1 - 0,948) Ԑ ₁
Y = 0,187 X ₁ + 0,797 X ₂ + 0,052 Ԑ ₁.
Seraca  parsial  belanja  langsung  tidak  signifikan  memiliki  pengaruh  terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  besarnya  pengaruh  parsial  dan  langsung belanja langsung (X ₁ ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah 0,187 atau 18,7% sisanya 81,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.
Secara  parsial  belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  tidak  signifikan  memiliki  pengaruh terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Y),  besarnya  pengaruh  langsung  secara parsial  belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Y) adalah 0,797 atau 79,7 % sisanya 20,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.
Diagram  jalur  hubungan  kausal  empiris  Belanja  Langsung  (X ₁ )  dan  Belanja Tidak Langsung (X ₂ ) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar. 5 Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris
Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung (X ₁ )  yang secara langsung mempengaruhi  belanja tidak langsung  (X ₂ ) adalah  ; r ₁ ₂ = sebesar 0,974² = 0,949 atau sebesar 94,9 % dan sisanya 5,1 % dipengaruhi faktor lain.
Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung (X ₁ ) yang secara langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah ; ρ yx ₁ sebesar 0,187² = 0,035 atau sebesar 03,5 % dan sisanya 96,5 % dipengaruhi oleh faktor lain.
Ρ y = 0,052 Ԑ ₁ r₁.₂ = 0,974 R² y X₁X₂ = 0.948 ρ y X₂ = 0,797 ρ y X₁ = 0,187 X ₁ X ₂ Y
Pengaruh  langsung  melalui  hubungan  korelatif  kausal  empiris  belanja  tidak langsung (X ₂ ) yang secara langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah; ρ yx ₂ sebesar  0,797²  =  0,63  atau  sebesar  63  %  dan  sisanya  37  %  dipengaruhi oleh faktor lain.
Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung (X ₁ )  dan  belanja  tidak  langsung  (X ₂ )  yang  secara  bersama-sama  dan  langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah ; R² yx ₁ x ₂ sebesar 0,948² = 0,899 atau sebesar 89,9% dan sisanya sebesar 10,1 % dipengaruhi oleh faktor lain.

## Tabel 16
Rekapitulasi Hubungan Kausal Empirs Pengaruh Variabel Pengaruh Kausal Empiris Sisa Ԑ ₁ Total Tidak Langsung Langsung Melalui Y X ₁ terhadap X ₂ 0,949 0.051 0,949 X ₁ Terhadap Y 0,035 0.965 0,035 X ₂ Terhadap Y 0,899 0.101 0,899 X ₁ , X ₂ Terhadap Y 0,948 0.052 1.00

## Gambar 6 Grafik Regression Standardized Residual
Grafik  diatas  berbentuk  kurva  melengkung  yang  menggambarkan  bahwa  data yang digunakan untuk penelitian terdistribusi normal dan menjelaskan adanya korelasi hubungan antar variable.

## Gambar 7 Grafik Normal P-P Plot Regression Standardized Residual
Grafik  diatas  menjelaskan  bahwa  model  regressi  yang  diperoleh  terdisitribusi normal, hal ini dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot diatas bahwa posisi  sebaran data yang ditunjukkan oleh titik-titik berada disekitar garis diagonal.

## Gambar 9 Grafik Scatterplot 2
Grafik diatas menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keajegan atau terdistribusi normal.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian analisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten Tangerang  tahun  2008  – 2014 sebagai berikut:
1) Tidak  cukup  bukti  terdapat  pengaruh  belanja  langsung  terhadap  pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang.
2) Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang.
3) Terbukti  terdapat  pengaruh  belanja  daerah  (belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang

## F. SARAN
Berdasarkan  pada  kesimpulan,  saran-saran  yang  dapat  disampaikan  adalah sebagai berikut :
1) Dikarenakan  nilai  konstan  negative,  maka  untuk  mencapai  nilai  pertumbuhan ekonomi  sebesar  0  pemerintah  Kabupaten  Tangerang  harus  menutup  defisit  nilai konstan sebesar Rp. 132.771.632.99,- sehingga nilai konstan menjadi positif .
2) Untuk  meningkatkann  nilai  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1  digit  disarankan  agar pemerintah  Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran belanja daerah senilai Rp. 6.107.495,12,-.
3) Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  kabupaten  Tangerang harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem tata kelola  belanja  daerah  melalui  program-program  yang  efektif  guna  mendorong masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas daerah.
4) Oleh  karena  keterbatasan data  dan  waktu  dalam  penelitian  ini,  disarankan  kepada peneliti  berikutnya  untuk  menambah  sampel  penelitian  sehingga  dapat  mencerminkan kondisi  yang  sebenarnya  dan  dapat  mengetahui  alokasi  belanja  daerah  yang  dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA:
Mudrajad.Kuncoro 2010. Ekonomi  Pembangunan,  Teori  Masalah  dan.  Kebijakan ,
LP3ES Jakarta.
Musgrave, Richard  A  and  Peggy  B  2010 Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Todaro  Michael.  2004. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga,  edisi  kedelapan,
Yogyakarta: Penerbit Erlangga
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(www.hukumonline.com)
Permendagri  nomor  13  tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Daerah (http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.)
Darise  dan  Nurlan,  2006. Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  Jakarta:  PT  Indeks Kelompok Gramedia
Sadono  Sukirno,  2006. Makro  ekonomi  Teori  Pengantar. Jakarta:  PT.RajaGrafindo Persada.
Lincolin Arsyad, 2004, Ekonomi Pembangunan STIE Yogyakarta