## Distribusi dan Eksibisi Film Alternatif di Yogyakarta, Resistensi atas Praktek Dominasi Film di Indonesia

## Budi Dwi Arifianto, Fajar Junaedi
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, (0274) 387656
E-mail: buditobon@yahoo.com, fajarjun@gmail.com

## Abstract
This study attempts to describe the strategy and the distribution pattern of “Ngamen” cinema in  Yogyakarta.  The  research  methodology  that  is  used  is  qualitative  descriptive  with  data collection  through  in-depth  interviews  involving  an  offender  of  cinema  in  Yogyakarta,  the literature study and relevant documents. This study found that was the film community as the basis  distributor  of  short  film  or  alternate  in  Yogyakarta.  This  community  can  come  from campus  and  outside  campus.  In  a  line  distribution  filmmaker  of  Yogyakarta  play  the  movie from  one  place  to  another  place  by  the  festival  playback  on  a  campus  and  screening  outside campus. The development of the internet technology made it easier for in search of a sac culture and decent it can be used the movie. Through the internet on filmmaker of Yogyakarta looking for another film community who were willing to roll the the movie.
Keyword: film, distribution, eksebisi

## Abstrak
Penelitian    ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  strategi  dan  pola  distribusi  sinema ngamen di Yogyakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang melibatkan pelaku sinema di Yogyakarta, studi pustaka dan dokumen  yang relevan.  Penelitian ini  menemukan  data  sebagai  bahwa  komunitas  film  menjadi  basis  dalam  distribusi film  pendek  atau  alternatif  di  Yogyakarta.  Komunitas  film  ini  bisa  berasal  dari kampus  maupun  luar  kampus.  Dalam  jalur  distribusi,  penggiat  film  Yogyakarta memutar  film  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  jalur  festival,  pemutaran  di kampus  dan  pemutaran  di  luar  kampus.  Perkembangan  teknologi  internet memudahkan  dalam  mencari  kantung  budaya  yang  layak  dan  bisa  dijadikan pemutaran film. Melalui internet, sineas Yogyakarta mencari komunitas film lain yang bersedia memutarkan filmnya.
Kata kunci: film, distribusi, eksebisi.
K o n f r o n t a s i   d e n g a n   M a l a y s i a   y a n g digelorakan oleh Presiden Soekarno melalui Dwikora  menyebabkan  sentimen  anti Inggris,  dan  otomatis  juga  Amerika  Serikat sebagai  sekutu  utamanya  kian  membara. Inggris  dianggap  sebagai  otak  di  balik pembentukan  negara  Malaysia  yang ditentang oleh Presiden Soekarno.
D e m o n s t r a s i   a n t i   I n g g r i s   d a n Amerika  Serikat  semakin  membesar mendekati  tahun  1965.  Sentimen  anti Amerika  lebih  mudah  terjadi  karena keterlibatan  negara  ini  dalam  mendukung p e m b e r o n t a k a n   s e p a r a t i s   P R R I (Pemerintahan Revolusioner Indonesia) dan Permesta  di  Sumatera  dan  Sulawesi  pada awal dekade 1960-an. Pemberontakan yang bermula dari kritik kaum oposisi, terutama Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), terhadap demokrasi terpimpin ala Soekarno berujung  pada  sentimen  anti  Amerika Serikat.  Partai  Komunis  Indonesia,  rival utama  Masyumi  dan  PSI  mengambil kesempatan untuk memukul kedua rivalnya di beragam bidang.
P a d a   b i d a n g   p e r ﬁ l m a n ,   P K I m e n g a m b i l   m o m e n t u m   d e n g a n mensponsori  pendirian  Panitia  Aksi Pemboikotan  Film  Imperialis  Amerika (PAPFIAS)  pada  tahun  1962  –  1963.  Sesuai namanya, serangan utama PAPFIAS adalah ﬁlm-ﬁlm  impor  yang  berasal  dari  Amerika Serikat.  AMPAI  menjadi  sasaran  serangan PAPFIAS.  Slogan  yang  populer  di  masa konfrontasi  dengan  Malaysia,  “Inggris  kita linggis,
Amerika  kita  setrika”  benar-benar diwujudkan  dalam  serangkaian  aksi  unjuk rasa PAPFIAS. Bioskop–bioskop yang masih menayangkan  ﬁlm  dari  Amerika  Serikat, tentu saja terutama bioskop kelas A, diancam dibakar  jika  masih  menayangkan  ﬁlm  asal A m e r i k a   S e r i k a t .   T e p a t   p a d a   h a r i kemerdekaan  Republik  Indonesia,  17 Agustus 1964, pemerintah Indonesia secara resmi  menghentikan  kegiatan  AMPAI. Temuan dokumen yang mengaitkan direkur AMPAI,  Bill  Palmer  sebagai  mata–mata spionase  Amerika  Serikat  di  Indonesia digunakan  pemerintah  untuk  memperkuat alasan melarang kegiatan AMPAI.

## Pendahuluan
Film bukan hanya berkaitan dengan ranah produksi  saja,  namun  juga  berada  pada ranah  distribusi  dan  eksebisi.  Berbeda dengan media cetak dan media penyiaran, eksebisi  dan  distribusi  ﬁlm  membutuhkan mekanisme  yang  lebih  rumit  bernama gedung sinema. Bandingkan dengan koran yang  bisa  dibaca  dimanapun  atau  televisi yang  bisa  dengan  mudah  terdistribuskan melalui frekuensi.
Di  Indonesia,  industri  distribusi  ﬁlm berjalan  dalam  kondisi  pasar  yang  jarang trasparan, kecuali pada masa AMPAI di era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, importir ﬁlm  bergabung  dalam  AMPAI  ( American Motion Picture Association of Indonesia ), yang pada  hakikatnya  adalah  kepanjangan tangan dari asosiasi eksportir ﬁlm Amerika Serikat.
Pada  era  ini,  perdagangan  ﬁlm berjalan dengan bebas, dengan konsekuensi setiap  ﬁlm  menemukan  pasarnya  sendiri- sendiri.  Bioskop  kelas  A  diisi  ﬁlm-ﬁlm AMPAI, sementara ﬁlm nasional berada di bioskop kelas C. Walaupun berada di kelas bioskop  yang  tidak  prestisius,  jumlah volume  ﬁlm  Indonesia  yang  tayang  di b i o s k o p   k e l a s   C   b e r j u m l a h   b e s a r . Perdagangan  yang  terlihat  bebas  ini sebenarnya bukan tanpa imbalan bagi pihak Indonesia sebagai tuan rumah. Strategi yang dilakukan  oleh  Presiden  Soekarno  pada masa  ini  adalah  menghimpun  dana  yang diperoleh  melalui  AMPAI  untuk  tetap beredar  di  Indonesia  sebagai  devisa  yang ditahan (Sasono, 2011: 200).
Pada  tingkat  distribusi,  karena minimnya  infrastruktur,  sistem  distribusi masih didominasi oleh sistem jual beli putus dan dijalankan oleh pengedar daerah yang merangkap sebagai broker dan booker . Pada dasarnya  penyebutan broker yang  berarti perantara  atau  calo  merupakan  plesetan yang  merendahkan  dari booker atau  orang y a n g   m e l a k u k a n   p e m e s a n a n   d a n p e n j a d w a l a n   s u a t u   ﬁ l m   d i   b i o s k o p (Sasono,2011:201).
Pendulum  pemerintah  Orde  Lama yang semakin ke kiri dalam konteks politik menyebabkan  tekanan  terhadap  ﬁlm-ﬁlm Amerika Serikat semakin menghebat.
setiap ﬁlm yang diimpor, importir ﬁlm harus menyetor  uang  untuk  dihimpun  sebagai biaya pembuatan ﬁlm nasional.Produser lalu dapat  mengajukan  proposal  untuk  dapat dibantu  dengan  biaya  tersebut.  Pada  tahun 1971,  SK  Menteri  Penerangan  No.  124/1971 y a n g   d i t a n d a t a n g a n i   o l e h   M e n t e r i Penerangan Budiharjo memperkuat SK yang dikeluarkan  pada  masa  B.M.  Diah,  dengan memperluas  penggunaan  dana  produksi yang ditarik dari importir tidak hanya untuk memproduksi  ﬁlm,  namun  juga  untuk perﬁlman  Indonesia  secara  keseluruhan (Sasono,2011:204).
Pada  era  ini  kebijakan  yang  terlihat menyolok  adalah  pengaturan  pembagian wilayah  edar,  dan  selanjutnya  adalah pengelompokan importir ﬁlm dalam asosiasi- asosiasi.  Pada  tahun  1972,  di  bawah k e p e m i m p i n a n   M e n t e r i   P e n e r a n g a n Boediarjo, mekanisme pengaturan tata niaga mulai  mendapatkan  masalah.  Pada  masa tersebut,  Departemen  Penerangan  membuat e d a r a n   m e l a l u i   s u r a t   b e r n o m o r 03/Kep/Dir—Df/1972 yang tertanggal 8 Juni 1972. Sebanyak 16 perusahaan importir ﬁlm Mandarin menjadi heboh, disebabkan secara tiba–tiba    CV  Asia  Baru  mendapatkan  hak tunggal  dalam  mengimpor  ﬁlm  Mandarin. Pada  kenyataannya,  setiap  anggota  asosiasi dapat membeli ﬁlmnya sendiri, namun hanya bisa mengedarkan ﬁlmnya sendiri itu setelah mereka membayar semacam import fee (dana impor)  kepada  Asia  Baru  (Sasono,2011:204). Jelas sudah bahwa praktek monopoli dalam impor ﬁlm terjadi pada masa permulaan Orde Baru.
Kebijakan lain yang berkaitan dengan impor ﬁlm adalah tekanan pemerintah pada importir  ﬁlm  dengan  mewajibkan  mereka bergabung  dalam  badan-badan  konsorsium yang  dibagi  dalam  beberapa  kategori  yaitu Amerika  Serikat  –  Eropa,  Asia,  Asia non Mandarin. Alasan pemerintah adalah bahwa hal  ini  berasal  dari  aspirasi  para  importir untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat di  antara  para  importir.  Alasan  pemerintah ini bertolah belakang dengan pengakuan dari importir bahwa mereka sebenarnya ditekan, yaitu  bergabung  dengan  badan–badan tersebut atau izinnya dicabut (Sen, 1987).
Kelompok  importir  ﬁlm  Mandari  dipimpin oleh PT Suptan, dan kelompok Amerika
Kekosongan  layar  sinema  Indonesia  dari ﬁlm  asal  Amerika  Serikat  diisi  dengan  ﬁlm yang berasal dari China dan negara-negara Eropa  Timur  yang  berhaluan  komunis. Namun,  selera  audiens  tidak  mudah dibentuk.  Kunjungan  audiens  ke  bioskop merosot. Anehnya, alih–alih kekosongan ini membuat  ﬁlm  Indonesia  bangkit,  ﬁlm Indonesia  justru  mengalami  kemunduran. Produksi ﬁlm Indonesia melorot hanya 1 – 2 ﬁlm pada tahun 1965 (Sasono,2011:202).
Ketiadaan  ﬁlm  yang  dipasok  ke b e r b a g a i   g e d u n g   b i o s k o p   a k h i r n y a menyebabkan banyak bioskop yang gulung tikar. Kekosongan ﬁlm Indonesia yang siap diputar  di  bioskop  berada  pada  titik nadirnya di sekitar tahun 1965.
Perubahan  terjadi  sejak  Orde  Baru b e r k u a s a .   K e h a n c u r a n   i n f r a s t r u k t u r perﬁlman  Indonesia  sejak  peristiwa  tahun 1965 menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk  membangkitkan  industri  ﬁlm.  Jalan instan  dilakukan  pemerintah  dengan membuka kran impor ﬁlm selebar-lebarnya. Ketiadaan  pasokan  ﬁlm  pasca  tahun  1965 nyaris  tidak  mungkin  bisa  diisi  oleh  ﬁlm d a l a m   n e g e r i   d a l a m   w a k t u   s i n g k a t menyebabkan  impor  ﬁlm  menjadi  pilihan yang paling rasional.
I m p o r t i r   ﬁ l m   m e m a n f a a t k a n kesempatan  untuk  mengail  keuntungan dalam  aras  politik  yang  berubah.  Mereka segera mengelompokan diri dan bergabung dalam Gabungan Importir – Produsen Film Indonesia  (GIPRODFIN).  Berbeda  dengan Orde Lama yang condong ke negara-negara Eropa  Timur  dan  China,  pemerintah  Orde Baru  mengambil  kebijakan  yang  berbeda 1 8 0   d e r a j a t .   P e m e r i n t a h   O r d e   B a r u meninggalkan  kedekatan  dengan  Blok Timur, seiring tuduhan makar pada PKI dan larangan  pada  ajaran  komunisme,  dan mendekat  pada  Blok  Barat.  Film  dari  Blok Barat,  terutama  tentu  saja  adalah  Amerika Serikat  kembali  hadir  dalam  layar  bioskop Indonesia.

## Kembalinya  Dominasi  Importir  Film Amerika
Menteri Penerangan B.M. Diah berusaha memberikan insentif pada ﬁlm Indonesia dengan mengeluarkan SK No. 71 tahun 1967 yang menyebutkan bahwa untuk
yang bisa diimpor anggota KIF untuk setiap satu  produksi  ﬁlm  mereka  adalah  tiga ﬁlm.Bagi  importir  yang  tidak  melakukan produksi ﬁlm Indonesia, diwajibkan membeli tiga  buah  sertiﬁkat  produksi  dengan  nilai nominal  Rp.  3.000.0000,--  untuk  setiap sertiﬁkat  produksi  agar  dapat  mengimpor satu  judul  ﬁlm  melalui  KIF  masing-masing (Sasono,2011:204 – 205).
Secara kasat mata, kebijakan yang diterapkan oleh  Menteri  Penerangan  Mashuri  memang berpotensi  menaikan  jumlah  produksi  ﬁlm Indonesia.  Kritik  yang  muncul  bersuara mengenai  orientasi  produksi  ﬁlm  Indonesia yang  hanya  dikejar  oleh  para  importir  agar dapat  mengimpor  ﬁlm.  Hal  lain  yang t e r a b a i k a n   a d a l a h   m e n g e n a i peredaran/distribusi.  Pasar  peredaran  ﬁlm dikuasai oleh broker dan spekulan, sehingga terjadi  hubungan  yang  tidak  baik  antara produser dan eksebitor.
Berikut ini adalah perbandingan sistem edar ﬁlm nasional dan ﬁlm impor.
S e r i k a t   –   E r o p a   d i p i m p i n   o l e h   P T Archipelago  Films  dan  kelompok  Asia  non Mandarin dipimpin oleh PT Adhi Yasa Films. Selang  empat  tahun  kemudian,  pemerintah membubarkan  badan–badan  konsorsium importir  ﬁlm  dengan  alasan  keberadaannya tidak  membuat  suasana  menjadi  tenang. Menteri  Penerangan  yang  baru,  Marshuri membentuk  empat  Konsorsium  Importir Film  (KIF)  yang  terdiri  dari  21  importir. Menteri  Penerangan  Mashuri,  sebagaimana pendahulunya,  berusaha  menggunakan k e u n t u n g a n   d a r i   i m p o r   ﬁ l m   u n t u k menyuntik  produktiﬁtas  produksi  ﬁlm Indonesia. Melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan  No.  51/Kep/Menpen/1976, dibuat  aturan  yang  mewajibkan  setiap importir  ﬁlm  juga  harus  memproduksi  ﬁlm Indonesia. Secara lebih detail surat keputusan ini  menyebutkan  bahwa  untuk  setiap p r o d u k s i   ﬁ l m   a n g g o t a   K I F ,   y a n g bersangkutan  diberi  jatah  mengimpor  lima ﬁlm impor. Pada tahun 1977/1978, jatah ﬁlm
Tabel 1. Perbandingan Sistem Edar Film Nasional dan Film Impor
Sumber : Nanang Junaedi dalam Sasono dkk (2012:297)
pemilik  hak  distribusi  di  masa  Orde  Baru  – dan berlanjut pada masa pasca 1998. Setelah Orde Baru lengser, jaringan bioskop 21 mulai memperlihatkan  sikap  yang  melunak terhadap  ﬁlm  nasional.  Jika  sebelumnya jaringan  bioskop  ini  tidak  menerima  ﬁlm nasional,  mendadak  ﬁlm-ﬁlm  nasional m e n d a p a t   t e m p a t   d e n g a n   d i t a n d a i dialokasikannya waktu jam tayang bagi ﬁlm Indonesia.   Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak  muncul  persoalan  baru.  Spesiﬁkasi teknis  yang  berkembang  tidak  diantisipasi oleh  jaringan  21.  Mereka  hanya  mau menerima format 35 mm, sebagai akibatnya ﬁlm  non  35  mm  seperti  Beth  (2001)  tidak d a p a t   d i p u t a r   d i   j a r i n g a n   2 1 (Sasono,2012:216).  Memang  ﬁlm  nasional memperlihatkan  peningkatan  produksi, namun  kebijakan  perdagangan  Indonesia dan  Ameika  Serikat  terus  meninggalkan jejaknya  dalam  distribusi  ﬁlm  di  Indonesia. Film-ﬁlm Hollywood terus menyerbu masuk. Sebagaimana  yang  terjadi  di  masa  kolonial, ketakutan  terhadap  ﬁlm Hollywood yang mendominasi masih terus menghantui.
Tak ayal, layar bioskop mengalami gempuran ﬁ l m   H o l l y w o o d   s e b a g a i   b a g i a n   d a r i kebijakan  perdagangan  Indonesia  dan Amerika Serikat. Menu utama ﬁlm Indonesia yang  paling  mudah  dijual  dan  serempak murah diproduksi (low budget) adalah ﬁlm b e r g e n r e   h o r o r   d a n   k e k e r a s a n   y a n g didalamnya dibumbui seks (Sasono,2012:83- 84), hal ini bisa dilihat terutama pada dekade 1980-an  sampai  dengan  1990-an  ketika p r o d u k s i   ﬁ l m   n a s i o n a l   m e n g a l a m i kemerosotan  secara  drastis.  Gempuran  ﬁlm impor  Amerika  Serikat  sebagai  akibat kebijakan  ekonomi  “dagang  sapi”  dimana impor  ﬁlm  Amerika  Serikat  dibuka  lebar dengan  imbalan  pembukaan  kran  impor Amerika Serikat atas produk tekstil Indonesia m e n y e b a b k a n   ﬁ l m   I n d o n e s i a   h a r u s berhadapan dengan ﬁlm Hollywood. Di saat yang bersamaan distribusi ﬁlm yang dikuasai Jaringan  21  menyebabkan  ﬁlm  Indonesia semakin  sekarat.Alasan  bahwa    liberalisasi perdagangan   internasional tanpa persiapan yang  memadai  dari  industri  dunia  ﬁlm nasional telah memukul telak para produser ﬁlm di Indonesia dan untuk melawan krisis maka  horor,  kekerasan  dan  seks  menjadi genre pilihan untuk selamat dari krisis
Perlakuan  khusus  pada  ﬁlm  Indonesia sebagaimana  yang  terlihat  dalam  tabel t e r s e b u t   d i   a t a s   s e o l a h   m e m b e r i k a n perlakuan yang khusus bagi ﬁlm Indonesia, namun  pada  kenyataannya  justru  semakin memojokkan  ﬁlm  Indonesia  di  negerinya sendiri. Film impor kian mendominasi layar bioskop  sepanjang  sejarah  Orde  Baru. Dasawarsa  1990-an,  era  dekade  dimana diakhiri  dengan  kejatuhan  Orde  Baru, d o m i n a s i   ﬁ l m   i m p o r   s e m a k i n   t i d a k terkendali.
Produksi ﬁlm Indonesia   yang merosot pada dekade  1990-an  berdampak  pada  semakin terbatasnya  ﬁlm  Indonesia  yang  bisa d i t a y a n g k a n   d i   g e d u n g   b i o s k o p . S e b a g a i m a n a   y a n g   t e l a h   d i s i n g g u n g sebelumnya, bumbu seks dan horor menjadi resep  yang  dipilih  oleh  ﬁlm  Indonesia  pada dekade ini, namun gempuran ﬁlm Hollywood semakin membenamkan ﬁlm Indonesia.
Di  sisi  yang  lain,  kehidupan  budaya populer di pada dawasarsa 1990-an ditandai dengan  munculnya  stasiun  televisi  swasta pertama, RCTI yang mendapat ijin siaran dan bersiaran  sejak  tahun  1989.  Audiens  punya pilihan  lain  dalam  budaya  tontonan  yaitu layar  televisi.  Memang  pada  dekade sebelumnya, budaya tontonan   juga ditandai dengan kehadiran video berformat VHS dan B e t a c a m ,   n a m u n   k e h a d i r a n n y a   t i d a k s e d a h s y a t   t e l e v i s i .   T e l e v i s i   s w a s t a memberikan  pilihan  budaya  tontonan  yang bisa dinikmati di rumah, tanpa harus datang ke gedung bioskop maupun menyewa kaset.
Teknologi  digital  pada  dasawarsa  1990-an juga menghadirkan kepingan cakram digital yang  disebut Video  Compact  Disk (VCD). Kehadiran  VCD  semakin  mendesak    ﬁlm n a s i o n a l   k a r e n a   b u k a n   s e m a t a – m a t a teknologi  digitalnya,  namun  juga  karena pembajakan yang merajalela. Kepingan VCD dibajak  secara  luar  biasa  tanpa  bisa  diatasi oleh  pemerintah.  Kepingan  VCD  bajakan dengan  mudah  dijumpai  dii  pinggir  jalan, dari  kota  besar  sampai  dengan  kota kecamatan  di  daerah.  Harga  pemutar  VCD ( player )  yang  terjangkau,  terutama  produksi Tiongkok, semakin mempopulerkan VCD.
Film Indonesia terus mengalami tekanan kuat dari pihak importir dan
Di  berbagai  mall  di  kota  besar,  multipleks milik Jaringan 21 dengan mudah dijumpai.
Jaringan 21 pun menjadi percaya diri dalam menentukan selera tontonan ﬁlm yang layak dieksibisikan pada audiens.  Dua kasus yang melibatkan  Jaringan  21  dengan  sineas Indonesia  bisa  dilihat  sebagai  bukti  rasa percaya  diri  dari  Jaringan  21  dalam m e n e n t u k a n   s e l e r a   ﬁ l m   y a n g   l a y a k dieksebisikan.  Pertama    yaitu  pertama  ﬁlm Langitku  Rumahku (1992)  yang  disutradarai Eros  Jarot  hanya  tayang  dua  hari  karena perintah  manajemen  sinepleks  untuk m e n g g a n t i n y a   d e n g a n   ﬁ l m   l a i n   d a r i Hollywood yang  dianggap  lebih marketable . Eros    Jarot  memutuskan  untuk  maju  ke pengadilan  guna  memperkarakan  secara hukum,  tapi  sejarah  mencatat  Eros  Jarot kalah.  Kedua,  ﬁlm  Identitas  karya  Arya Kusumadewa gagal ditayangkan di Jaringan 21 karena alasan teknis. Jaringan 21 membuat standar seluloid 35mm yang tidak dipenuhi oleh Arya Kusumadewa. Alih-alih mengikuti perkembangan  teknologi,  Jaringan  21 memilih  bertahan  dengan  standar  teknologi 35 mm.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini    menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini dipilih  dengan  alasan  bahwa  ini  adalah metode  yang  sesuai  untuk  menjawab rumusan  yang  bersifat  kualitatif,  serta k e m a m p u a n   m e t o d e   i n i   m e n j a w a b pertanyaan  dalam  rumusan  masalah dengan holistik dan mendalam.
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan d i k e m b a n g k a n   a d a l a h   d e n g a n mengeksplorasi  aktivitas,  jaringan  dan kegiatan  komunitas  ﬁlm  di  Yogyakarta melalui  wawancara  mendalam  dengan dilengkapi studi pustaka.
S e d a n g k a n   t e k n i k   a n a l i s i s   d a t a dilakukan sebagai sebuah proses mengatur urutan  data,  mengorganisasikannya  ke dalam  suatu  pola,  kategori  dan  satuan uraian yang bertujuan memberi penjelasan. Dengan  tahap  ini  data  diolah  sedemikian rupa dengan tujuan untuk menggambarkan suatu  keadaan  dengan  jelas  dan  tepat (Moeloeng,  2001:  103).  Analisis  data dilakukan dengan trianggulasi data yang
(Nugroho  dan  Herlina,  2013:277).  Ini menyebabkan kualitas ﬁlm Indonesia sekarat secara  kualitas.  Sekali  lagi,  hanya  ﬁlm kekerasanseks dan horor yang laku di pasar. Persaingan  dengan  teknologi  digital menjadikan  resep  ini  semakin  laku  dijual pada  penonton.  Faktor  lain  tidak  bisa dilupakan adalah persaingan dengan televisi. Televisi dianggap sebagai media yang free to air dengan audiens yang tidak terbatasi oleh ruang, sehingga seks dan kekerasan menjadi tabu ditampilkan di televisi. Sebaliknya ﬁlm dianggap  terbatasi  oleh  ruang  dengan penonton  yang  terbatas  pula,  sehingga menjual  seks  dan  horor  secara  berlebihan dalam  layar  sinema  di  bioskop  menjadi seolah–olah dibenarkan.
Sejak  dekade  1990-an,  sarana  dan prasarana  pemutaran  ﬁlm  alias  bioskop  di daerah,  terutama  kota  kecil  dan  kabupaten semakin  tidak  terbendung.  Banyak  gedung bioskop yang terpaksa tutup karena beragam alasan.  Faktor  pasokan  ﬁlm  impor  yang semakin  susah  karena  dipertahankan masatayangnya  lebih  lama  di  kota–kota besar,  popularitas  VCD  bajakan  yang s e m a k i n   m e n j a n g k a u   k e   d e s a – d e s a , k e t i d a k m a m p u a n   p e n g e l o l a   b i o s k o p mengikuti  perkembangan  teknologi  yang semakin berkembang hingga nonton bioskop menjadi lain rasanya dibanding menonton di rumah  dan  tentu  saja  jangkauan  televisi swasta  yang  semakin  luas,  merupakan beragam  faktor  yang  menjadi  alasan ditutupnya  bioskop  di  daerah  (Kristanto, 2007:XXII).
Kehancuran bioskop di kabupaten juga diiringi  dengan  tumbuhan  konglomerasi Jaringan 21. Kelompok usaha ini secara telak memonopoli distribusi dan eksebisi ﬁlm di Indonesia.  Berbeda  dengan  bioskop  di daerah,  Jaringan  21  membangun  bioskop dengan  sistem  multipleks  yaitu  bioskop yang  memiliki  banyak  layar,  sehingga memungkinkan  pemutaran  beberapa  ﬁlm dalam waktu yang sama. Penonton memiliki pilihan  ﬁlm  di  bioskop  dengan  sistem multipleks.  Berbeda  dengan  bioskop  di daerah  yang  dibangun  secara  mandiri  dan terpisah dari pusat hiburan lain, Jaringan 21 membangun  bioskop  multipleksnya  di dalam pusat perbelanjaan modern.
pemutaran  yang  bisa  diakses  siapa  saja misal Kinoki pada waktu itu.Yang ketiga ﬁlm  pendek  dimaknai  sebagai  batu loncatan  untuk  ke  industri  tapi  itu kembali bagaimana tujuan kita membuat ﬁlm  dan  harus  berﬁkir  ﬁlm  ini  akan dibawa  ke  mana?  Problem  itupun  saya pernah  mengalami.  Dengan  cara  kita b e r j e j a r i n g   d e n g a n   t e m a n -   t e m a n membawa ﬁlm kita ke luar negeri untuk bisa dititipkan dan membaginya di sana” (Aprisinyato,  sutradara  ﬁlm,  komunitas ﬁlm De Javu (2000-2006)).
Festival  ﬁlm  menjadi  distribusi alternatif  yang  dipilih  sineas  muda.  Film pendek yang tidak terakomodasi di bioskop, t e r u t a m a   t e n t u   s a j a   d i   J a r i n g a n   2 1 , mendapatkan  ruang  distribusi,  eksebisi  dan publisis  melalui  festival  ﬁlm.    Teknologi d i g i t a l   s e m a k i n   m e m u d a h k a n penyelenggaraan festival ﬁlm.
Jika  dulu  di  masa  analog  harus menyediakan  proyektor  seluloid  yang populasinya tidak banyak, maka dalam masa digital Liqiud Cristal Display (LCD) Projector menjadi  pilihan  utama  dalam  eksebisi  ﬁlm dalam penyelenggaraan festival. Format ﬁlm yang  juga  dibuat  dalam  format  digital semakin  memudahkan  integrasi  produksi dan distribusi alternatif ini.
Perkembangan  teknologi  ini  berbarengan d e n g a n   k e s a d a r a n   p e r l u n y a   r u a n g pemutaran yang representatif di Yogyakarta. Aprisinyato menyebutkan sebagai berikut:
“Untuk  berbicara  Jogja,  Jogja  itu  kalau berbicara membuat ﬁlm itu banyak sekali tentang  audio  visual  pun  sangat  banyak sekali.  saya  pikir  perlu  satu  ruang pemukaran  yang  representatif  untuk teman-teman  itu.  Misal  satu  angkatan  di ISI  ada  tugas  audio  visual  ada  berapa karya.  harus  dipikirkan  tentang  bioskop secara  alternatif.  Yang  kedua  adalah dengan screening ke kampus- kampus tapi yang  melakukan  ini  adalah  teman  saya, dengan  cara  saya  membawa  ﬁlm  dan untuk masalah ticketing atau tak ticketing ga  masalah  yang  penting  saya  ada share tiket.”
didapatkan dari studi pustaka dan dokumen serta  hasil  wawancara.  Data-data  tersebut akan  diolah  dengan  acuan  untuk  menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Resistensi Melalui Sinema Ngamen
Penolakan  para  sineas  Indonesia  terhadap Jaringan  21  pun  mengemuka.  Sebenarnya, jauh  sebelum  gugatan  terhadap  Jaringan  21 m e n g e m u k a ,   b e b e r a p a   s i n e a s   s u d a h menyampaikan  keberatannya  terhadap kondisi  ﬁlm  Indonesia.  Sineas  yang  idealis dan  tidak  tertampung  kemudian  memilih untuk  melakukan  jalur  alternatif  dalam distribusi yaitu dengan screening dari kampus ke  kampus.  Produksi    pun  dibuat  berbeda dengan mainstream dimana teknologi digital dipilih,  bukan  analog  (seluloid).  Fenomena ini membawa implikasi baru dalam produksi ﬁlm  di  Indonesia  yang  sebelumnya  harus melibatkan  teknologi  analog  bergerak menjadi digital.
Sinema alternatif yang tayang dari kampus ke kampus,  dari  satu  komunitas  ke  komunitas lain  dalam  pola  berjaringan  inilah  yang disebut sebagai sinema ngamen . Produksinya tidak  lagi  menggunakan  teknologi  analog yang  berbiaya  mahal,  namun  memakai teknologi digital yang lebih terjangkau secara biaya.  Di  Jakarta,  sinema  model  seperti  ini banyak dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Pada  perkembangannya,  Yogyakarta juga  memainkan  peranan  dalam  resistensi terhadap  dominasi  importir  ﬁlm  melalui distribusi  dan  eksebisi    ﬁlm  di  luar  gedung bioskop. Sebagaimana yang pernah terjadi di IKJ,  ﬁlm-ﬁlm  yang  diputar  adalah  karya s i n e a s   m u d a   y a n g   s e d a n g   t u m b u h berkembang  di  Yogyakarta.  Perkembangan teknologi  internet  semakin  membuka  jalan bagi  sineas  muda  di  Yogyakarta  dalam membangun  jejaring  antar  komunitas, s e b a g a i m a n a   y a n g   b i s a   d i l i h a t   d a r i pernyataan berikut ini,
“Teman-teman  mau  berkarya  silakan, kemudian  menetapkan  tujuan  ﬁlm  ini mau  diputar  dimana?  Sebisa  mungkin ﬁlm kita bisa di akses di mana saja, salah satunya youtube ada  distribusi  yang fenomenal, kedua dibutuhkan ruang

## Festival Film
Salah  satu  festival  ﬁlm  yang  paling terkenal  di  Yogyakarta  adalah Jogja- NETPAC  Asian  Film  Festival (JAFF).  JAFF merupakan  kolaborasi  antara  sutradara Indonesia  yang  mendapatkan  pengakuan luas  karena  reputasinya,  Garin  Nugroho, Network  for    The  Promotion  of  Asian  Cinema ( NETPAC ) dan komunitas ﬁlm yang ada di Yogyakarta  (Habibi,  2012:129).  Kolaborasi antara  tiga  pihak  ini  dimulai  sejak  tahun 2006  dan  mendapatkan  antusiasme  dari sineas muda dari Yogyakarta dan kota – kota lain. Antusiasme audiens untuk datang juga menggembirakan.  Mahasiswa,  anak  muda terdidik  yang  banyak  bermukim  di Yogyakarta, menjadi aset penting audiens.
Tujuan  dari  JAFF  adalah  untuk mempromosikan  sinema  Asia  baik  pada tingkat  Asia  maupun  pada  tingkat  dunia. D e n g a n   k a t a   l a i n ,   f e s t i v a l   i n i   j u g a merupakan  festival  bagi  semua  komunitas ﬁlm, baik dalam posisinya sebagai pembuat ﬁlm,  kritikus  ﬁlm  maupun  penonton  ﬁlm. Garin  Nugroho  melabeli  event  ini  sebagai “ketika  momentum  penciptaan  bertemu d e n g a n   m o m e n t u m   a p r e s i a s i ” . J A F F memiliki  beberapa  program,  seperti  Asian Feature (kompetisi ﬁlm utama Asia), Light of  Asia  (kompetisi  ﬁlm  pendek),  Public Lecture (seri seminar dan workshop tentang ﬁlm),  Jogja  Camp  (forum  komunitas  ﬁlm) dan  beberapa  event  yang  berkolaborasi dengan  organisasi  lokal  di  Yogyakarta (Habibi, 2012:129).
Bioskop alternatif bermunculan sebagai bentuk  resistensi  atas  bioskop  arus  utama secara  mutlak  dikuasai  oleh  Jaringan  21. Bioskop  alternatif  mampu  menciptakan sebuah  ranah  publik  yang  tidak  dapat diciptakan oleh bioskop mainstream. Secara n y a t a   b i o s k o p   a l t e r n a t i f   t e r s e b u t memungkinkan kontak antar manusia terus terjalin  melalui  berbagai  acara.  Bukan  saja antara  penyelenggara  dengan  penonton tetapi juga antara penonton itu sendiri yang menyebbakan  terbentuknya  komunitas  – komunitas  yang  membicarakan  sesuatu  di dalam  ruang  tersebut  (Marganingtyas, 2008;51).
Jika perkembangannya maka seperti ini terlihat bahwa distribusi dan eksesbisi ﬁlm alternatif,  sekaligus  juga  ﬁlm  pendek,  di Yogyakarta  banyak  menggunakan  jalur alternatif, sehingga serempak bisa dinamai sebagai bioskop alternatif.
L o k a s i   p e m u t a r a n   ﬁ l m   b i s a berlangsung di ruang kuliah, ruang seminar di  kampus,  pendopo,  kafe  dan  pusat kebudayaan yang ada.
Pada  masa  awal  pertumbuhan  ﬁlm pendek di Yogyakarta, proses distribusi dan eksebisi  ditangani  sendiri.  Menurut  Ifa Isfansyah inilah yang rentan menyebabkan kegagalan.  Ifa  Isfansyah  menyebutkan demikian,
“Kegagalan  proses  distribusi  dan esibisi  di  kalangan  ﬁlm  komunitas jaman itu adalah semua proses di- handle sendiri.  Padahal  mereka  adalah k u m p u l a n   o r a n g   o r a n g   y a n g kompetensinya lebih ke bikin ﬁlmnya. Untuk  berpikir  promosi  dan  strategi kreatif bagaimana produk bisa sampai keaudiennya  mereka  tidak  kompeten. Maka  dari  itu  penting  ada  komunitas kajian,  produksi,  distribusi  harus dibudayakan.”
Untuk  lebih  jelas,  maka  distribusi alternatif  dari  ﬁlm  non  arus  utama  bisa dikelompokan  dalam  beberapa  jalur  yaitu festival ﬁlm, pemutaran ﬁlm di kampus dan pemutaran ﬁlm di luar kampus.
Gambar 1.  Poster JAFF yang diselenggarakan tahun 2006
Gambar 2. Poster JAFF pertama yang diselenggarakan tahun 2013
Pengorganisasian  pemutaran  dan  publikasi di tingkat lokal dikelola oleh komunitas ﬁlm di  masing  –  masing  kampus:  Cinema K o m u n i k a s i   ( C i k o )   d i   U n i v e r s i t a s Muhammadiyah  Yogyakarta  dan  Kine  Klub di  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran” Yogyakarta. Audiens yang datang ke  pemutaran  ﬁlm  tersebut  antusias sebagaimana yang terlihat dengan penuhnya ruangan kampus yang dipakai sebagai arena pemutaran.
S a l a h   s a t u   h a l   y a n g   m e n a r i k   d a l a m p e m u t a r a n   ﬁ l m   d i   k a m p u s   a d a l a h didatangkannya  sutradara  dan  pemeran utama  yang  terlibat  dalam  produksi  ﬁlm. Mereka dihadirkan untuk menjadi pembicara dalam  sesi  yang  dilangsungkan  setelah pemutaran  ﬁlm.  Film  identitas  misalnya, ketika pemutaran di kampus mendatangkan Aria  Kusumadewa  sebagai  sutradara  dan Dedy Mizwar sebagai pemeran ﬁlm.
Pengalaman  distribusi  dan  eksebisi  ﬁlm pendek produksi Yogyakarta, Air Mata Surga menarik  untuk  disimak.  Ifa  Isfansyah (sutradara  muda  yang  berangkat  dari komunitas ﬁlm Four Colors, kini dikenal luas d e n g a n   b e r b a g a i   ﬁ l m   p a n j a n g n y a ) menceritakan sebagai berikut,
“Film  ini  (Air  Mata  Surga)  sebagai  contoh perencanaan  yang  sangat  matang  sekali dalam  produksinya,  tapi  ternyata  itu  saja t i da k   cu k u p ,   t e r n y a t a   k i t a   h a n y a l a h komunitas yang seneng produksi atau sadar. Ketika  dihadapkan  ke  permasalahan distribusi kita sangat lemah. Film itu di - road show tapi tak sesuai dengan rencana di awal. Dapat  diambil  kesimpulan  untuk  masalah eksibisi  bukan passion kita. Nah di  sinilah infratruktur  ﬁlm  yang  masih  kurang  yaitu komunitas  ataupun  lembaga  yang  bergerak pada  distribusi  dan  eksibisi. Screening di kantung-kantung  budaya  dan  kampus- kampus”.

## Pemutaran di Luar Kampus
Pemutaran  ﬁlm  pendek  memerlukan  jalur distribusi  yang  harus  dibangun  oleh  rumah produksi.  Teknologi  internet  ternyata bermanfaat  untuk  mencari  komunitas  ﬁlm yang bisa dijadikan jalur distribusi sekaligus eksebisi. Ini diceritakan oleh Eko Budi Antara (produser Look  Out  Picture ,  mengenai pengalamannya dalam distribusi ﬁlm Debt ).
Dalam  situs  resmi  JAFF  disebutkan  sebagai berikut :
Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) is a premier  Asian  ﬁlm  festival  in  Indonesia focusing  on  the  development  of  Asian cinema. This festival not only contributes to introducing Asian cinema to a wider public in Indonesia, but it also provides a space for the intersection  of  many  sectors  such  as  arts, culture, and tourism. Since its inception, JAFF has worked closely with NETPAC (Network for  the  Promotion  of  Asian  Cinema),a worldwide  organization  of  30  member countries.  Headquartered  in  Colombo Srilanka,  NETPAC  is  a  pan-Asian  ﬁlm  and cultural  organization  involving  critics, ﬁlmmakers,  festival  organizes  and  curators, distributors  and  exhibitors,  as  well  as educators. It is considered a leading authority in  Asian  cinema.  Each  year,  JAFF  presents several awards to the best ﬁlms in Asia such as Golden  Hanoman  Award,  Silver  Hanoman Award,  NETPAC  Award,  Blencong  Award and  Geber  Award  to  express  the  deepest a p p r e c i a t i o n   f o r   A s i a n   c i n e m a   ( j a f f - ﬁlmfest.org/ akses 10 September 2014).

## Pemutaran di Kampus
Kampus menjadi salah satu pilihan alternatif distribusi  ﬁlm  pendek  /  ﬁlm  indie/ﬁlm alternatif  yang  tidak  bisa  masuk  ke  layar bioskop  melalui  pemutaran  ( screening )  di l i n g k u n g a n   k a m p u s .   A d a   j u g a   y a n g sebenarnya  dilakukan  di  luar  kampus, namun diorganisir  oleh mahasiswa sehingga bisa  dimasukan  dalam  kategori  pemutaran kampus. Sebagaimana telah disinggung pada bagian  sebelumnya,  Jaringan  21  hampir secara  mutlak  menentukan  selera  budaya arus utama tentang ﬁlm yang layak diputar di layar  yang  mereka  miliki.  Film  yang  tidak layak  tayang  oleh  Jaringan  21  memilih kampus sebagai sebuah alternatif distribusi.
Film Beth dan Identitas bisa  disebut  sebagai ﬁlm  panjang  yang  tidak  diterima  oleh Jaringan  21  bisa  disebut  sebagai  contoh. Kedua ﬁlm ini ditayangkan dari kampus ke kampus,  sebuah  metode  ala  sinema ngamen y a n g   p o p u l e r   d i   t a h u n   1 9 7 0 – a n .   D i Yogyakarta,  ﬁlm Identitas diputar  di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan U n i v e r s i t a s   P e m b a n g u n a n   N a s i o n a l “Veteran” Yogyakarta.
di kampus, taman budaya, dan event bazar, layar  tancap  juga,  cafe.  Ada  kekuatan publikasi  yang  terbangun  oleh  founding produk itu. Kita juga masuk ke Bali TV, TA TV untuk pemutaran Debt ini dan ini juga masuk ke slot iklan membeli slot prime time iklan produk founding gagal dalam proses ditribusi  karena  kekehadiran  infuse mengandalkan dari tiket dan itu menjadi tidak  tidak  penting  karena  panitia penyelenggara sudah bertanggung jawab untuk  mencari  penonton.  Dan  dana  kita sudah aman dari founding yang masuk ke kita. Proses eksebisinya yaitu dengan cara menghadirkan ﬁlm maker dan founding untuk bisa hadir di depan para penonton sehingga teman-teman yang lain bisa tahu juga.”
Eko  Budi  Antara  menambahkan  tentang distribusi Debt sebagai berikut,
“Kita melakukan roadshow se-Jawa meliputi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, ada Bandung, Cirebon, Purworejo, Semarang, banyak t e m p a t   d i   Y o g y a ,   S o l o ,   M a l a n g Surabaya  dan  itu  terealisasi  semua, untuk  jakarta  kita  lepas  karena  kita berpatokan  dengan  poster  yang  kita cantumkan. Ketika ﬁlm mengharapkan penghasilan dari distribusinya itu bisa di katakan gagal namun ketika ﬁlm ini di distribusikan bisa sampai penonton itu  berhasil.  untuk  pemilihan  titik- titiknya yaitu dengan cara kita menjalin kerjasama dari teman- teman kita yang ad  di  sana  dengan  membuka  jaringan yang seluas-luasnya. Untuk harga tiket k i t a   p a s r a h k a n   k e   p a n i t i a penyelenggara  yang  penting  kita  di kasih  tempat  dan  makan  tapi  bukan kelas  hotel  dengan  titik-titik  lokasi seperti di kampus, taman budaya, dan event bazar, layar tancap juga, cafe. Ada kekuatan  publikasi  yang  terbangun oleh  founding  produk  itu.  Kita  juga masuk  ke  Bali  TV,  TA  TV  untuk pemutaran Debt ini dan ini juga masuk ke  slot  iklan  membeli slot  prime  time iklan produk founding .”
Four  Colours memiliki  pengalaman dalam distribusi ﬁlm Air Mata Surga dengan memilih distribusi pada kantung–kantung
“Ketika  kita  sedang  shooting  orang- orang  dari Look  Out sudah roadshow duluan dengan cara mendatangi terlebih dahulu  untuk  lokasi roadshow nantinya dengan  cara  kita  kasih  uang  terlebih dahulu  dan  men- chating dengan  mem- browsing  nama-nama  komunitas  ﬁlm yang  ada  di  lokasi  target roadshow kita d e n g a n   k o n t r p r e s t a s i   d i k a s i h k a n spanduk,  poster  look  500  lembar, d i b u a t k a n   t i k e t   d a n   k e t i k a   k i t a memutarkan  ﬁlm  kita,  mereka  berhak mencari  sponsor  dan  bukan  kita  yang meminta  serta  mereka  berhak  untuk menjual  tiket  dan  uang  itu  kita  tidak meminta  sehingga  tidak  terbebani  dan infuse kita  jadi  aman  karena  uang  dari founding tadi. Kebanyakan teman–teman hadiran  infuse  mengandalkan  dari  tiket dan  itu  menjadi  tidak  tidak  penting karena  panitia  penyelenggara  sudah bertanggung  jawab  untuk  mencari penonton. Dan dana kita sudah aman dari founding yang  masuk  ke  kita.  Proses e k s e b i s i n y a   y a i t u   d e n g a n   c a r a menghadirkan ﬁlm maker dan founding untuk bisa hadir di depan para penonton sehingga teman-teman yang lain bisa tahu juga.”
Eko  Budi  Antara  menambahkan  tentang distribusi Debt sebagai berikut,
“Kita  melakukan roadshow se-Jawa meliputi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Yogyakarta,  Jawa  Timur,  ada  Bandung, Cirebon,  Purworejo,  Semarang,  banyak tempat di Yogya, Solo, Malang Surabaya dan  itu  terealisasi  semua,  untuk  jakarta kita lepas karena kita berpatokan dengan poster  yang  kita  cantumkan.  Ketika  ﬁlm m e n g h a r a p k a n   p e n g h a s i l a n   d a r i distribusinya  itu  bisa  di  katakan  gagal namun ketika ﬁlm ini di distribusikan bisa sampai  penonton  itu  berhasil.  untuk pemilihan titik-titiknya yaitu dengan cara kita  menjalin  kerjasama  dari  teman- teman  kita  yang  ad  di  sana  dengan membuka  jaringan  yang  seluas-luasnya. Untuk  harga  tiket  kita  pasrahkan  ke panitia  penyelenggara  yang  penting  kita di  kasih  tempat  dan  makan  tapi  bukan kelas hotel dengan titik-titik lokasi seperti
budaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ifa Isfansyah sebagai berikut,
“Titik  incaran  yang  menjadi tempat  eksibisi  Jakarta,  Surabaya,  dll d a n   y a n g   p e n t i n g   a d a   j a r i n g a n komunitas  dengan  kita.  Jaman  dulu jaringan  sosmed  masih  mengunakan Milis Yahoo. Disetiap daerah memiliki tempat  alternatif  yang  bisa  di  pakai untuk  pemutaran  ﬁlm.  Misal  di Jogja Societet  Militer TBY. Air  Mata  Surga dengan berbagai publikasinya berhasil masuk sebagai ﬁlm pembuka di Festival Film Conﬁden.”
Simbiosis dengan sponsor melalui penerbitan novel  cetak  dalam  distribusi  dilakukan Look Out Picture dalam ﬁlm Pejuang Lajang–lajang sebagai berikut,
“Dalam era itu di Jakarta di garap dalam  dan  distribusi  melalui  novel, kemudian  kita  ketika  merespon  novel sangat tinggi akhirnya kita balik yaitu ketika  karya  itu  jadi  maka  baru dinovelkan  dengan basic banyak  yang p e n u l i s   d a n   m e n a w a r i   d e n g a n memberikan  novel  dalamnya  dikasih ﬁlm kita. Maksudnya ketika 300 novel yang  terjual  maka  ﬁlm  kita  ada  yang m e n o n t o n   3 0 0   o r a n g   d e n g a n m e n d a p a t k a n f e e a t a u r o y a l t y 1 kepingnya  sekitar  1250  ketika  sampai ke  penonton  pola  distribusi  ini  sangat tercapa  pola  distribusinya.  ketika  kita melakukan  distribusi  kita  sudah melakukan pola distribusi yang real dan kita bisa melakukannya”.

## Simpulan
Pada dekade 1990-an, muncul alternatif gerakan  untuk  membangkitkan  ﬁlm nasional  dengan  model  sinema ngamen , yaitu  sinema  yang  diputar  di  luar  jalur utama  yang  bernama  sinema ngamen .
Yogyakarta  menjadi  salah  satu  basis  dari distribusi  dan  eksebisi  sinema ngamen . Penelitian ini menemukan data menemukan bahwa    distribusi  dan  eksebisi  sinema ngamen diorganisir oleh komunitas ﬁlm. Komunitas  ﬁlm  ini  bisa  berasal  dari kampus maupun luar kampus. Dalam jalur distribusi  dan  eksebisi,  sineas  Yogyakarta memutar ﬁlmnya dari satu tempat ke
tempat  lain,  seperti  lokasi  yang dianggap  sebagai  kantong  budaya.  Untuk menarik  minat  khalayak,  sutradara  dan pemain  ﬁlm  dihadirkan  dalam  pemutaran ﬁlm  yang  biasanya  mereka  akan  menjadi pembicara  dalam  sesi  diskusi  setelah pemutaran ﬁlm.
Perkembangan  teknologi  internet memudahkan  dalam  mencari  kantung budaya  yang  layak  dan  bisa  dijadikan pemutaran  ﬁlm.  Melalui  internet,  sineas Yogyakarta mencari komunitas ﬁlm lain yang bersedia memutarkan ﬁlmnya. Kini, produksi ﬁlm  di  Yogyakarta  tidak  semua  berbasis komunitas  karena  kemudahan  teknologi dalam  produksi  dan  eksebisi  ﬁlm.  Justru inilah  yang  menjadi  tantangannya  karena pengalaman  menunjukan  pentingnya komunitas  sebagai  forum  belajar  bersama para sineas.

## Daftar Pustaka
Habibi,  Zaki  (2013). Speak  Out  Your  Films: When  Asian  Independent  Film  Festivals  Send Messages  to  The  World, dalam  Jurnal Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, April 2012. Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII.
Irawanto,  Budi  [ed]  (2004). Menguak  Peta Perﬁlman  Indonesia. Jakarta:  Kementrian Kebudayaan  dan  Pariwisata  Republik Indonesia.
Kristanto,  JB  (2007). Katalog  Film  Indonesia. Jakarta: Nalar.
Marganingtyas,  Djati  (2008). Menonton Bioskop di Yogyakarta, dalam Clea Berkala Film No. 11 tahun 2008.
Nugroho,  Agustinus  Dwi  (2012). Sekilas Sinema  Indonesia, dalam  Montase  edisi  Juni 2012.
Nugroho,  Garin  dan  Herlina,  Dyna  (2013). Paradoks  dan  Kontradiksi  Film  Indonesia . Jakarta: FFTV-IKJ.
Rosenstone, Rober A. (2006). History on Film, Film on History : Concepts, Theories and Practice. London: Pearson.
Sasono,  Eric  dkk  (2012). Menjegal  Film Indonesia:  Pemetaan  Ekonomi  Politik  Industri Film Indonesia. Jakarta: Rumah Film dan TIFA.
Sen,  Krishna  (1994). Indonesian  Cinema: Framing  The  New  Order. London:  Zed  Books Ltd.