Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh:
Andreas Florenzo Ruwe
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya andreasflorenzoruwe@gmail.com

## Abstract
At  the  end  of  2019,  the  Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus-2  (SARS-CoV-2) virus  arose  and  developed  in  Wuhan,  Hubei  Province,  China,  before  swiftly  spreading throughout  the  world,  including  to  Indonesia.  The  SARS-CoV-2  virus  created  a  pandemic known  as  the  Covid-19  pandemic,  which  resulted  in  different  damages,  particularly  in  the economic area, due to its global dissemination. The most important consequence of the Covid- 19  pandemic  on  the  banking  industry  is  debtors  who  are  unable  to  meet  their  obligations (default) in making credit payments. Nonetheless, Indonesia, which upholds prosperity for its people as stated by Article 33 of the 1945 Constitution, provides a protective umbrella in the form of credit rescue for parties that are unable to make credit payments due to the impact of Covid-19.
Keywords : Pandemic Covid - 19, Default, Credit Rescue

## Abstrak
Virus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus -2  (SARS-CoV-2)  muncul  dan berkembang di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar dengan  cepat  kehampir  seluruh  belahan  dunia,  termasuk  Indonesia.  Karena  penyebarannya yang begitu luas Virus SARS-CoV-2 ini menimbulkan Pandemi yang dikenal dengan Pandemi Covid – 19 yang menimbulkan berbagai kerugian, terutama dibidang ekonomi. Dalam bidang perbankan dampak dari Pandemi Covid – 19 yang paling signifikan adalah para debitur yang tidak  mampu  memenuhi  prestasinya  (wanprestasi)  dalam  melakukan  pembayaran  kredit. Kendati demikian Indonesia yang menjunjung tinggi kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945  memberikan  payung  perlindungan  bagi  para  pihak yang  tidak  mampu  melakukan  pembayaran  kredit  karena  dampak  Covid  –  19  berupa penyelamatan kredit.
Kata Kunci: Pandemi Covid – 19, Wanprestasi, Penyelamatan Kredit

## A. PENDAHULUAN
Pada  Desember  2019,  kasus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus -2 (SARS-CoV-2) pertama  kali  dilaporkan  di  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China  dan    kemudian menyebar dengan cepat  keseluruh belahan dunia  termasuk  Indonesia sehingga menimbulkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
pandemic yang dikenal dengan Pandemi Covid – 19. 1 Di Indonesia sendiri penyebaran virus ini pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020, dan berkembang pesat hingga saat ini sudah menjangkit 3,908,247 jiwa per 19 Agustus 2021. 2
Akibat  perkembangan  Pandemi  Covid  –  19  yang  begitu  pesat,  Indonesia  mengalami berbagai kerugian diantaranya adalah kerugian di bidang perekonomian, mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja bagi para pekerja sampai berbagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan, serta berbagai kerugian ekonomi lainnya. 3
Dampak dari Pandemi Covid  – 19 ini tentunya juga mempengaruhi sektor perbankan karena  Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memegang  peranan  penting  dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai intermediary financial pada dasarnya  adalah  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  untuk  selanjutnya  disalurkan  kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. 4
Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit,yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yangmemperoleh kreditpun bertambah maju dalam usahanya.  Keuntungan  nasabah  ini  penting  untuk  kelangsungan  hidup  bank  dan  kemajuan nasabah.  Dengan  pemberian  kredit  diharapkan  dapat  membantu  usaha  nasabah  yang memerlukan  dana,baik  dana  investasi  maupun  dana  modal  kerja  sehingga  nasabah  debitur, dalam  hal  ini  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  akan  dapat  mengembangkan  dan  memperluas usahanya.Melalui  kegiatan  perkreditan  ini  bank  dapat  melayani  kebutuhan  pembayaran  bagi semua  sektor  perekonomian,  misalnya  bidang  perdagangan.  Dengan  penyaluran,  bank  dapat melancarkan  arus  barang  dan  jasa  dari  produsen  kepada  konsumen,sehingga  kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan roda perekonomian tetap berjalan. 5
1 Aditya Susilo dkk. Coronavirus Disease 2019: Review of Current  Literatures , Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2020, hal. 45
2 https://www.worldometers.info/coronavirus/
3 Syahrial, Dampak Covid – 19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Ners, Volume 4 Nomor 2, 2020, hal. 23
4 Rifka Regar, William A. Areros  dan Joula J. Rogahang, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan
Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado, Jurnal Administrasi Bisnis 2016, hal.2
5 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Pandemi  Covid  –  19  juga berdampak dalam sektor perbankan dampak ini berupa berkurangnya penghasilan dari sektor perbankan,  dikarenakan  sulitnya  perekonomian  di  masa  Pandemi  Covid  –  19  yang mengakibatkan  ketidakmampuan  para  debitur  untuk  membayar  kreditnya.  Indonesia  sebagai Negara yang menjunjung tinggi kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 memberikan payung perlindungan bagi para pihak yang terdampak Covid – 19 dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /Pojk.03/2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (Selanjutnya  disebut  POJK  Penanganan Covid – 19)

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statuta  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conseptual  approach ). “ Penelitian  Hukum  yuridis  normative  berpijak  pada  hukum  yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai sumber bahan, baik yang bahan bersifat hukum maupun bahan yang bersifat  non  hukum  dan  memiliki  relevansi  erat  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti. “ Pengumpulan bahan – bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca,  serta  menganalisa  sumber  bahan-bahan  tersebut  melalui  media  daring  ataupun media-media lain yang bersifat konvensional. ”

## C. PEMBAHASAN
1. Ketidakmampuan Debitur Dalam Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid – 19
Dalam  dunia  perbankan,  perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  yang  paling  sering ditemui  karena  merupakan  salah  satu  cara  menjalankan  usahanya  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (Selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  yang  apabila  dilihat  dari  segi  pengaturannya termasuk  perjanjian  atau  persetujuan  yang  melahirkan  perikatan. 6 Oleh  karena  itu  terhadap perjanjian kredit dapat diperlakukan aturan-aturan hukum perikatan yang terdapat dalam buku III KUHPerdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Dalam  suatu  perjanjian  juga  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  termuat dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  adanya  sepakat  para  pihak  dan  saling  terikat,  adanya kecakapan  dalam  membuat  suatu  perikatan  atau  perjanjian,  terdapat  suatu  hal  yang diperjanjikan dan yang terakhir yaitu suatu hal yang tidak dilarang.
Dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  maka  berlakulah  asas Pacta  Sunt Servanda yang  tertuang  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Dengan  demian  maka  timbulah  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian.  Dalam  perjanjian  kredit  lazimnya  memuat  fasilitas  kredit,  cara pembayaran hingga force majeur. 7
Dengan  tersepakatinya  perjanjian  kredit  maka  para  pihak  berkewajiban  untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, dan apabila terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran telah melakukan suatu wanprestasi. Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  yang  dikarenakan  kelalaian  atau  kesalahannya,  sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Keadaan yang dimaksud disini dapat berupa force majeur. 8
Istilah  atau  wanprestasi  dikenal  dan  dipergunakan  dalam  dunia  keuangan  untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun bentuk wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu: 9
1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
6 Ellie  Susanto,  Praktik  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Tinjau  dari  Segi  Yuridis,  Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, 1988, hal. 10
7 Marsidah,  Bentuk  Klausula-Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank,  Jurnal  Universitas Padjajaran, Volume 17 Nomor 3, 2019 Hal. 298
8 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hal.21
9 Muljadi, K.,dan Wijaya, G., Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 70
2. Debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  mestinya/melaksanakan kewajibannya  tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan
Dalam  perjanjian  kredit Force  majeur biasanya  dirumuskan  sebagai  suatu  keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya. 10 Menurut V. Brakel Force majeur diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya  suatu  kontrak,  dimana  peristiwa  atau  keadaan  dipenuhinya  kewajiban  dari  debitur kepada kreditur, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam keadaan beritikad buruk. 11
Lebih  lanjut  Werner  Melis  berpendapat  bahwa  unsur-unsur  yang  dapat  dikatakan sebagai force  majeur lazimnya  memiliki  kesamaan  dalam  setiap  aturan  hukum  dan  putusan pengadilan. Melis menjelaskan unsur-unsurnya yaitu: 12
1. Peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari suatu kejadian alam atau;
2. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi atau;
3. Peristiwa  yang  menunjukkan  ketidakmampuan  untuk  melaksanakan  kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.
Dalam bagian menimbang poin a dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1  1tahun  2020  Tentang  Penetapan  Kedarutan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus    Disease 2019 (Covid- 19) (Selanjutnya disebut Keppres 2019) disebutkan bahwa “penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumla kematian meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan.  Serta  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.”  Dalam  Keppres  2019  tersebut  telah  secara  nyata  memenuhi  syarat- syarat sebagai suatu force majeur, sehingga Pandemi Covid  -19 dapat dikategorikan sebagai suatu force majeur yaitu:
10 Marsidah, Loc.cit.
11 J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hal. 249
12 Werner Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the  Practice  of  the  ICC  Court  of  Arbitration,  Report  presented  by  the  author  at  an  ICC  Seminar  an  East  West Arbitration held in Paris an December  1983, hal. 215.
1. Pandemi  Covid  -  19  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  luar  biasa  dan  diluar kemampuan, serta tidak dapat diperkirakan oleh pihak manapun, dan berdampak di berbagai bidang salah satunya dibidang perekonomian yang tentunya tidak terduga dan mengakibatkan berbagai pihak mengalami kesulitan ekonomi,
2. Ketidakmampuan  debitur  untuk  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  adalah dalam waktu tertentu, yaitu saat Pandemi Covid – 19
Dari uraian diatas  maka  dapat  dilihat bahwa  Pandemi Covid  -19 dapat  dikategorikan sebagai suatu force majeur namun, wanprestasi atas perjanjian kredit di masa Pandemi Covid – 19 tidak serta merta dikategorikan sebagai force majeur, hanya wanprestasi yang diakibatkan keadaan  keterpaksaan  oleh  Pandemi  Covid  –  19  (hanya  saat  terjadi  Pandemi)  dan  memiliki itikad baiklah baru dapat dikategorikan sebagai suatu force majeur.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terdampak Pandemi Covid – 19 Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit
Dalam masa Pandemi Covid – 19, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan, bahkan berdasarkan Keppres 2019 Pandemi Covid – 19 digolongkan sebagai suatu bencana nasional, sehingga pemerintah Indonesia memiliki urgensi untuk membuat berbagai regulasi untuk tetap memberikan pemenuhan kesejahteraan bagi  rakyatnya sebagaimana diamantkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah  melakukan  berbagai  macam  upaya  demi  menjaga  kesejahteraan masyarakatnya,  mulai  dari  melakukan  pemberian  bantuan  sosial,  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan aturan POJK Penanganan Covid – 19 bagi para terdampak Pandemi Covid – 19. Meski hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak negative dari Pandemi Covid – 19 namun dalam POJK Penanganan Covid – 19 ada beberapa sektor yang dikategorikan sebagai pihak terdampak Covid – 19. Dalam penjelasan pasal 2 POJK Penanganan Covid – 19  disebutkan bahwa “Debitur (pihak) yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau  usaha  debitur  terdampak  dari  penyebaran  coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  baik secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  sektor  ekonomi  antara  lain  pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.” Contohnya adalah:
1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta  travel warning beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Berdasarkan POJK Penanganan Covid – 19 para debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit dan termasuk kedalam pihak yang terdampak Covid – 19 dapat diberikan perlindungan hukum. Terkait perlindungan hukum Moh. Isnaeni memberikan penjelasan terkait perlindungan  hukum  sebagai  berikut:  Makna  dasarnya  bahwa  yang  dimaksud  dengan perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dicipta oleh penguasa lewat regulasi berupa peraturan perundangan. Perlindungan hukum eksternal ini pada umumnya merupakan  sebuah  benteng  yang  dipersiapkan  oleh  pembentuk  undang-undang  demi menangkal  kerugian juga ketidakadilan, bagi para perlaku pasar yang secara potensial  dapat menimpa  salah  satu  kontraktan.  Pentingnya  ketersediaan  perlindungan  hukum  eksternal  ini, merupakan usaha dari penguasa agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam  koridor yang patur dan adil. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh pembentuk undang- undang, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontrak yang pada  dasarnya  punya  bergaining  position  yang  lebih  unggul  dari  rekannya.  Hakikat perlindungan hukum intenal, tidak lain merupakan suatu benteng pengaman kepentingan para pihak  yang  dibangun  atas  dasar  sepakat,  untuk  dituangkan  dalam  wujud  klausula-klausula kontrak  yang  mereka  bangun  bersama.  Berarti  dengan  membuat  perjanjian,  atas  dasar kebebasan  berkontrak,  para  pihak  bisa  menyepakati  dan  membentuk  jaring-jaring  pengaman sendiri.  perlindungan  hukum  internal  ini,  bisa  dibangun  dengan  baik,  sepanjang  para  pihak sama-sama  memiliki  bergaining  position  yang  berimbang.  Kalau  posisi  tawar  para  pihak berimbang,  maka  kesepakatan  yang  dibangun  demi  melindungi  kepentingan  masing-masing kontrak secara patut, dapat dipastikan akan lahir suatu kontrak yang sehat (fair). 13
13 Moh. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hal. 41-42
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Asri  Wijiyanti  menyebutkan bahwa Perlindungan hukum  merupakan suatu  gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu kepastian, keadilan, dan  kemanfaatan.  Adapun  pendapat  yang  dikutip  dari  beberapa  ahli  mengenai  perlindungan hukum sebagai berikut: 14
1. Menurut  Satjito  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut  Setiono  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut  Muchsin  perlindungan  hukum  adalah  kegiatan  untuk  melindungi  individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesame manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang  memerintah).  Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan  ekonomi,  permasalahan perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  bagi  si  lemah  (ekonomi)  terhadap  si  kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
Dengan demikian dapat terlihat bahwa Pemerintah Indonesia dengan POJK Penanganan Covid – 19 telah memberikan perlindungan hukum berupa rekonstruksi kredit kepada debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit karena terdampak Covid – 19 (pihak yang ekonomi  lemah)  terhadap Bank (pihak yang ekonomi lebih kuat).  Rekonstruksi kredit diatur dalam Pasal 5 dan 6 POJK Penanganan Covid – 19.  Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2015  Tentang  Ketentuan  Kehati-Hatian  Dalam  Rangka Stimulus  Perekonomian  Nasional  Bagi  Bank  Umum  (Selanjutnya  disebut  POJK  2015)  di sebutkan  bahwa  Restrukturisasi  Kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  Bank  dalam
kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 15
1. Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat  dialokasikan  untuk  membayar  sebagian  pokok  dan  sebagian  lainnya  untuk melanjutkan  serta  mengembangkan  usaha.  Akta-akta  yang  perlu  dibuat  dan  diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
Perpanjangan  jangka  waktu  kredit  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk melanjutkan  usahanya.  Pendapatan  usaha  yang  seharusnya  digunakan  untuk  membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.
3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
Penyelamatan  kredit  bermasalah  dengan  restrukturisasi  kredit  dapat  dilakukan  dengan memperingan  beban  debitur  yaitu  dengan  cara  mengurangi  tunggakan  bunga  kredit  atau menghapus  seluruhnya  tunggakan  bunga  kredit.  Debitur  dibebaskan  dari  kewajiban membayar  tunggakan  bunga  kredit  sebagian  atau  seluruhnya.  Langkah  penyelamatan dengan  menghapus  sebagian  atau  seluruh  tunggakan  bunga  kredit  diharapkan  debitur memiliki  kemampuankembali  untuk  melanjutkan  usahanya  sehingga  menghasilkan pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk  membayar  utang  pokok  yang  tidak  mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.
4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
Pengurangan  tunggakan  pokok  kredit  merupakan  pengorbanan  bank  yang  sangat  besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.
5. Penambahan Fasilitas Kredit
15 Kamello dkk. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. USU Law Journal, Volume 2 Nomor 3. 2014, hal. 44.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Penambahan  kredit  dilakukan  dengan  harapan  usaha  debitur  akan  berjalan  kembali  dan berkembang  sehingga  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat  mengenai  prospek  usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat- syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru  itu  disyaratkan  ada  jaminan  tambahan  maka  harus  dilakukan  pengikatan  jaminan tambahan  yang  bentuk  pengikatan  jaminan  tergantung  benda  yang  menjadi  jaminan tambahan.
6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara
Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada  perusahaan  debitur  ini  disebut dept  equity  swap .  Mengenai  berapa  besarnya  nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan  demikian,  bank  memiliki  sejumlah  saham  pada  perusahaan  debitur  dan  utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

## D. KESIMPULAN
Beradasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketidakmampuan debitur dalam pembayaran kredit pada masa pandemi covid – 19 tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai force majeur , ketidakmampuan seorang debitur dalam  pembayaran  kredit  pada  masa  pandemi  covid  –  19  baru  dapat  dikategorikan sebagai force  majeur hanyalah  keadaan  dimana  debitur  tidak  mampu  melakukan pembayaran  kredit  atau  wanprestasi  karena  keterpaksaan  yang  diakibatkan  oleh Pandemi Covid – 19 (hanya saat terjadi Pandemi) dan memiliki itikad baik.
2. Perlindungan hukum bagi para debitur yang terdampak Pandemi Covid – 19 sejatinya telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui POJK Penanganan Covid – 19 dalam aturan tersebut pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada para debitur terdampak Pandemi covid – 19 berupa penyelamatan kredit dalam bentuk rekonstruksi kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK 2015 Rekonstruksi kredit dapat dilakukan dalam 6 bentuk yaitu : Penurunan suku bunga, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## Penambahan  Fasilitas  Kredit  dan  Konversi  Kredit  Menjadi  Penyertaan  Modal Sementara yang dapat menjadi pilihan dalam upaya penyelamatan kredit

## SARAN
Pemerintah  Indonesia  dapat  lebih  memberikan  perhatian  dan  perlindungan  hukum kepada  para  pihak  di  berbagai  kalangan,  bukan  hanya  yang  termasuk  kedalam  kategori terdampak  Pandemi  Covid  –  19  yang  tertuang  dalam  penjelasan  Pasal  2  POJK  Penanganan Covid – 19, mengingat dampak dari covid – 19 sudah sangat meluas bahkan jumlah masyarakat Indonesia  yang  terinveksi  virus  Covid  –  19  sudah  mencapai  3,908,247  jiwa  per  19  Agustus 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika Jakarta, 2009.
Ellie  Susanto,  Praktik  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Tinjau  dari  Segi  Yuridis,  Skripsi  Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, 1988.
J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya , Alumni, Bandung, 1999.
Moh. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak , Revka Petra Media, Surabaya, 2017. Muljadi, K.,dan Wijaya, G., Perikatan Pada Umumnya , Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. Nindyo Pramono, Hukum Komersil , Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
Werner Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration , Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December  1983.

## Jurnal
Aditya Susilo dkk. Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures , Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2020.
Kamello  dkk, Pelaksanaan  Restrukturisasi  Kredit  Macet  Berdasarkan  Peraturan  Bank Indonesia  Dan  Hambatannya  Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Binjai .  USU Law Journal, Volume 2 Nomor 3. 2014.
Marsidah, Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank , Jurnal Universitas Padjajaran, Volume 17 Nomor 3, 2019.
Rifka  Regar,  William  A.  Areros    dan  Joula  J.  Rogahang, Analisis  Pemberian  Kredit  Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado , Jurnal Administrasi Bisnis,2016.
Syahrial, Dampak Covid – 19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia , Jurnal Ners, Volume 4 Nomor 2, 2020.
Internet dan sumber lain
https://www.worldometers.info/coronavirus/