## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH MITRA HARIWANG DESA PASIRLAWANG KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS
Tania Ayu Wandani 1 , Endah Vestikowati 2 , Neti Sunarti 3
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 1,2,3
E-mail: taniaayubanjarsari22@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pengelolaan sampah  oleh  Bank  Sampah  Mitra  Hariwang  Desa  pasirlawang  Kecamatan Purwadadi  Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik triangulasi pengumpulan dilakukan dengan melalui  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Jumlah  informan sebanyak  5(lima)  orang  ditentukan  melalui  proses  purposive  sampling.  Teknik pengolahan  data  dilakukan  dengan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  adanya  Peraturan Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Sampah merupakan  keseriusan  dan  keberhasilan  pemerintah  daerah  mengelola  sampah sampai dengan tingkat lokal desa dengan adanya pengelolaan sampah oleh bank sampah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program belum tersosialisai  secara  luas  kepada  masyarakat,  kurangnya  dukungan  fasilitas  fisik persampahan,  rendahnya  kemampuan  staf  pengelola  bank  sampah,  koordinasi lintas sektor belum terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan dan komitmen yang terorganisir dengan baik melalui komunikasi yang melembaga.
Kata Kunci: Implementasi Program, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  waste management  programs  by  Mitra  Hariwang  Waste  Bank,  Pasirlawang  Village, Purwadadi District, Ciamis Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The triangulation technique of collection is done through observation, in-depth interviews, and documentation. The number of informants as many as 5 (five) people is determined through a purposive sampling process. Data processing  techniques  are  carried  out  with  stages  of  data  reduction,  data presentation  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  stated  that  the existence of  Ciamis Regency Regional Regulation  Number 2 of  2018 concerning Waste  Management  is  the  seriousness  and  success  of  local  governments  in managing  waste  up  to  the  local  village  level  with  waste  management  by  waste banks.  However,  the  reality  on  the  ground  shows  that  the  implementation  of  the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
program  has  not  been  widely  socialized  to  the  community,  lack  of  support  for physical waste facilities, low ability of waste bank management staff, cross-sector coordination  has  not  been  carried  out  properly.  So  it  requires  well-organized coaching and commitment through institutionalized communication.
Keywords : Program Implementation, Waste Management, Waste Bank

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  bagian  penting dalam  pemerintahan  diatur  melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Melalui UU inilah harapan peningkatan kualitas  hidup  dalam  menyejahterakan masyarakat  desa  dapat  tercapai  dengan cara pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan  desa  sebagai  lembaga pemerintahan terkecil dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara, berkedudukan  sebagai  satu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki pemerintahan sendiri.
Peningkatan taraf hidup masyarakat  menjadi  tujuan  utama  dari pelaksanaan pembangunan. Suatu program dalam pembangunan merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi dan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa  adanya  dukungan  kelompok masyarakat  yang  menjadi  sasaran program  itu  sendiri  sebagai  unsur kedua, serta pelaksana program (pemerintah) sebagai unsur ketiga yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu  program  dilaksanakan  (Abdul, 2005-54).
Langkah  yang  sangat  penting dalam proses  kebijakan adalah tahapan implementasi, dimana dalam tahapan ini
akan  berusaha  memahami  apa  yang sebenarnya  terjadi  pasca  program tersebut    dirumuskan  serta  melihat dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya program tersebut (Mazmanian dan Sebatier dalam Ulfaridha, G, 2017). Diantara program yang
memberikan  dampak  langsung  bagi masyarakat  ialah  pengelolaan  sampah.
Sampah  menjadi  persoalan  krusial mengingat  belum  dikelola  dengan  baik sedangkan jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya  populasi  penduduk  dan konsumsi masyarakat dapat menimbulkan dampak berbahaya (Rosmita,  2022).  Dampak  negatif  dan berbahaya yang ditimbulkan dari adanya penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan  terjadinya  bencana  alam dan  sumber  penyakit  (Haryanti  et  al, 2020). Tchobanoglous (2002) berpendapat perlunya metode pengelolaan  sampah  yang  efektif  agar dampak negatif tersebut dapat dihindarkan  salah  satunya  melalui pendekatan terpadu dalam perencanaan desain,  pengelolaan  limbah/sampah yang efisien, ekonomis dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Pengelolaan sampah yang menitikberatkan  pada  pola  penanganan sampah  melalui  pengurangan  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
penanganan  sampah  pada  hakikatnya telah  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008.  Pada  tataran level  daerah,  pemerintah  Kabupaten
Ciamis telah mengeksplisitkannya secara  jelas  pada  Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan  sampah.    Tujuan  daerah untuk  mewujudkan  lingkungan  yang sehat  dan  bersih  dari  sampah  perlu dilakukan  dengan  penanganan  dan pengelolaan sampah secara komprehensif  dan  terpadu  dengan melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan  efisien  agar  memberikan  manfaat secara ekonomi, sehat  bagi  masyarakat dan  aman  bagi  lingkungan  serta  dapat mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional  (SIPSN)  bahwa  pada  periode 2018-2019 jumlah penduduk di kabupaten  Ciamis  sebanyak  1.401.423 jiwa  menghasilkan  jumlah  timbulan sampah yang cukup besar yaitu 78.173 ton/hari, Jumlah sampah yang diangkut ke  TPA  hanya  sebesar  3.327  ton/hari. Hal  ini  menunjukan  hanya  sebesar  4% nya  saja  sampah  yang  sudah  terkelola dengan  baik  di  Kabupaten  Ciamis, sedangkan  sisanya  sebesar  96%  masih belum ditangani dengan baik.
Pengelolaan  sampah  saat  ini sedang  banyak  dikembangkan  di  desa- desa melalui pembentukan bank sampah sebagai  unit  pengelola  sampah  di tingkat  desa.  Pola  pengelolaan  sampah melalui tahapan pengumpulan, pemilahan,  dan  pengolahan  sampah
melalui  konsep  tabungan  sampah menjadi solusi terbaik untuk membantu kerja  pemerintah  dalam  penanganan sampah.
Desa  Pasirlawang  Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis juga telah mengelola  sampah  dengan  membentuk bank sampah melalui Keputusan Kepala Desa Pasirlawang Nomor 141.1/SK.13/Ds.  07/VI/2022  tentang Pembentukan  Bank  Sampah.  Sebelum keluarnya  SK  tersebut,  sebenarnya keberadaan bank sampah sudah berjalan setahun  sebelumnya  yakni  tahun  2021 dengan  nama  Bank  Sampah  Mitra Hariwang.
Bank sampah ini melaksanakan  program  pengelolaan sampah  dengan  beberapa  tahapan. Tahap  pertama  ialah  pengambilan dan/atau  penerimaan  sampah  dari nasabah  (masyarakat).  Tahap  kedua yaitu  pemilahan  sampah  berdasarkan jenisnya.  Dan  tahap  ketiga  ialah penjemputan/pengambilan sampah oleh
Bank Sampah Induk Ciamis. Keberadaan  bank  sampah  ini  bukan hanya  mengatasi  persoalan  lingkungan yang diakibatkan dari timbulan sampah, namun  disisi  lain  memberikan  manfaat ekonomis karena pendapatan masyarakat  meningkat.  Hal  tersebut tentunya sangat menarik karena masyarakat  yang  menabung  sampah (nasabah)  akan  dikonversikan  dalam bentuk  uang  yang  dimasukkan  dalam buku  tabungan  untuk  kemudian  dapat ditukar  dengan  beberapa  kebutuhan seperti  bensin,  gas  LPG,  dan  bisa  juga untuk  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB)  sesuai  dengan  jumlah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
uang  yang  telah  ditabungkan.  Namun, ironisnya  keberadaan  bank  sampah  ini tidak  mendapatkan  dukungan  penuh dari  masyarakat  Desa  Pasirlawang, dengan dibuktikan jumlah nasabah bank sampah  Mitra  Hariwang  yang  sangat kecil  dibandingkan  dengan  jumlah keluarga  di  setiap  dusunnya.  Berikut disajikan dalam tabel 1.1 tentang jumlah nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Desa pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Dusun Jumlah KK  Jumlah Nasabah Pasanggrahan 376 3 Mekarsari 269 11 Cakungsari 566 45 Jumlah 1211 59 Sumber:Hasil Penelitian 2023 Dalam  tahap  pemahaman  ini belum  sampai  pada  masyarakat  luas sehingga  masih  banyaknya  sampah yang  belum  bisa  dikelola  dengan  baik yang  berakibatkan  pada  lingkungan yang  tercemar,  air  yang  meluap  dari selokan  yang  menyebabkan  banjir dikarenakan  masyarakat  masih  banyak yang  membuang  sampah  tidak  pada tempatnya.
Permasalahan yang timbul
dalam  program  pengelolaan  sampah adalah  masih  belum  adanya  kesadaran pada  masyarakat  tentang  pentingnya mengelola  sampah  yang  dapat  dikelola dengan  baik.  Program  pengelolaan sampah  juga  dapat  menjadi  solusi  dari persoalan  terjadinya  banjir  saat  musim hujan.  Berdasarkan  dengan  hal  diatas,
penulis menemukan beberapa fenomena yang dijumpai yaitu:
1. Kurangnya  sosialisasi  pengelolaan sampah dari pihak Pemerintah Desa terhadap  masyarakat  secara  luas.
Hal ini terlihat dari masih banyaknya Masyarakat  yang belum memahami pentingnya bank sampah  sehingga  jumlah  nasabah sedikit. 2. Belum  optimalnya  sumber  daya pelaksana utama program pengelolaan  sampah  oleh  bank sampah  mitra  hariwang.  Hal  ini dapat dilihat dari belum adanya staf yang mencukupi dalam melaksanakan  program  dan  belum adanya sumber fasilitas fisik berupa tempat yang memadai untuk melaksanakan program.
3. Sikap  dan  pemahaman  pelaksana yang masih rendah mengenai program  pengelolaan  sampah.  Hal ini terlihat dalam belum bertanggung jawabnya anggota bank sampah yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena anggota  tidak  diberikan  insentif sama  sekali  dalam  mengelola  bank sampah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari peran  pemerintah  desa  sebagai penyelenggara program yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan program.
4. Belum  terjalankan  dengan  baik struktur mengenai kegiatan program pelaksanaan  program  pengelolaan sampah  oleh  bank  sampah  mitra hariwang. Hal  ini dapat  dilihat dari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
belum  dijalankannya  dengan  baik jadwal pemilahan dan jadwal penjemputan  sampah  dikarenakan belum adanya tempat yang memadai untuk  pemilahan  sampah  karena masih menggunakan lahan warga. Berdasarkan fenomena- fenomena  diatas,  penulis  tertarik melakukan penelitian dengan
menetapkan  rumusan  masalah  “ Bagaimana  Implementasi  Program
Pengelolaan  Sampah  Oleh  Bank
Sampah  Mitra  Hariwang  Desa Pasirlawang  Kecamatan  Purwadadi Kabupaten Ciamis?”.

## KAJIAN PUSTAKA
Implementasi  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  pelaksanaan  atau  penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah sebuah program atau kurikulum yang telah dirancang/didesain  untuk  kemudian dijalankan  sepenuhnya.  Implementasi menurut Usman (2002:70) mengatakan: “Implementasi  adalah  bermuara  pada aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya mekanisme suatu  sistem.  Implementasi bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan  yang  terencana  dan  untuk mencapai tujuan”. Implementasi menurut Setiawan (2004:39) mengatakan:  “Implementasi  adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan  proses  interaksi  antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta  memerlukan  jaringan  pelaksana, birokrasi  yang  efektif”.  Selanjutnya implementasi menurut Harsono (2002:67)  mengatakan:  “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.  Pengembangan  kebijakan dalam  rangka  penyempurnaan  suatu program”.
Dari  beberapa  pendapat  para ahli  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa definisi dari implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, yang bermuara pada aktivitas, aksi, serta tindakan yang melaksanakan  suatu  program  atau kebijakan guna tercapainya suatu tujuan tertentu. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukan agar keputusan-keputusan  yang  diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks  keluaran,  atau  sejauh  mana tujuan-tujuan  yang  telah  direncanakan mendapat  dukungan,  seperti  tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.
Program adalah hal utama yang dilakukan  demi  terciptanya  proses kegiatan.  Sebuah  program  dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya  atau  pengaruh  yang  positif bagi  masyarakat  (Pasaribu,  2021). Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan  mengenai  asas-asas  serta usaha-usaha  yang  akan  dijalankan. Menurut Sujianto (Abdul,2008:32) program  adalah  suatu  komplek  dari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan,
prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian  tugas,  dan  langkah-langkah yang harus diambil. Kodoatie (2003:312) menyatakan  bahwa  “Sampah  adalah
limbah  atau  buangan  yang  bersifat padat,  setengah  padat  yang  merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau  siklus  kehidupan  manusia,  hewan maupun  tumbuh-tumbuhan”.    Menurut SK  SNI  T-13-1990-F,  pada  dasarnya sistem  pengelolaan  sampah  perkotaan dilihat  sebagai  komponen-komponen subsistem  yang  saling  mendukung,
saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain. Pada  dasarnya  bank  sampah merupakan konsep pengumpulan sampah  kering  dan  dipilah  serta memiliki manajemen layaknya perbankkan, tetapi yang ditabung bukan uang  melainkan  sampah.  Warga  yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut  nasabah  dan  memiliki  buku tabungan  (Asteria  &  Heruman,  2016). Bank  sampah  adalah  tempat  untuk mengumpulkan berbagai
macam sampah  yang  telah  dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke  tempat  bengkel  kerja  lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat  diambil  atau  dicairkan  dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi  prinsip  perbankan,  jadi penyetor  sampah  akan  mendapat  buku tabungan. (Suriyani, 2022).
Penelitian ini menggunakan teori  yang  dikemukakan  oleh  George Edwards III (Hessel 2003:12)
menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan  atau  program  diperlukan pertimbangan  empat  faktor  dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu : 1. Komunikasi Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan  mesti  tahu  apa  yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi  mesti  ditransmisikan kepada  personalia  yang  tepat sebelum  bisa  diikuti.  Komunikasi membutuhkan keakuratan dan komunikasi  harus  secara  akurat pula diterima implementor.
2. Sumber Daya.
Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan  atau  program  atau, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan.
3. Sikap Disposisi. Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan  bagi  implementor untuk melakukan sebagaimana yang  dimaksudkan  para  pembuat keputusan.  Namun,  ketika  sikap atau  prespektif  implementor  ini berbeda  dengan  para  pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan secara pasti lebih rumit.
4. Struktur Birokrasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
Dua  karakter  utama  dari  birokrasi ini  adalah  prosedur  pengoperasian standar  dan  fragmentasi.  Yang pertama berkembang sebagai respon-respon  internal  pada  waktu dan  sumber  implementasi  terbatas dan  keinginan  atas  keseragaman dalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas, mereka seringkali tetap efektif disebabkan  kurangnya  aktivitas birokrasi. Yang kedua pada dasarnya terjadi tekanan di luar unit birokrasi  sebagai  komite  legislatif,
kelompok  kepentingan,  pejabat eksekutif,  konstitusi  negara  bagian
dan charter kota,  sifat  dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Berikut  ini  penulis  sajikan  model kerangka  berpikir  yang  dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagaimana tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran METODE Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai  paradigma  interpretif  dan konstruktif,  yang  memandang  realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna,  dan  hubungan  gejala  bersifat interaktif ( reciprocal ). Penelitian dilakukan  pada  objek  yang  alamiah,
objek  yang  alamiah  adalah  objek  yang berkembang apa adanya, tidak
dimanipulasi oleh peneliti dan
kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.
Menurut  Sugiyono  (2013:18), menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil
Belum Optimalnya Implementasi program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis
Implementasi  Kebijakan  Menurut George Edward III (Hessel, 2003:12):
1. Komunikasi
2. Sumer Daya
3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Optimalnya Implementasi program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna, daripada generalisasi”.
Analisis  data  yang  dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang  ditemukan  di  lapangan  dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis  atau  teori.  Metode  kualitatif digunakan  untuk  mendapatkan  data yang  mendalam,  suatu  data  yang mengandung  makna.  Makna  adalah yang  sebenarnya,  data  yang  pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian  kualitatif  tidak  menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan  pada  makna.  Dalam penelitian kualitatif instrumennya
adalah  orang  atau human  instrument, yaitu  peneliti  itu  sendiri.  Untuk  dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi  situasi  sosial  yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
Sumber  data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  dengan  teknik purposive sampling dengan menetapkan narasumbernya  adalah  Kepala  Desa, Pengurus  Bank  Sampah,  perwakilan nasabah dan masayarakat non nasabah, serta Ketua BPD.
Dalam penelitian kualitatif, data yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber,
dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  diperoleh bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan  variasi  data  tinggi
sekali.  Analisis  ini  bersifat  induktif, yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya  sudah  jenuh.  Analisis  data dilakukan  sejak  sebelum  menapaki lapangan,  selama  dilapangan,  dan setelah  selesai  di  lapangan.  Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Gambaran Umum Objek Penelitian Desa  Pasirlawang  merupakan hasil  pemekaran  dari  Desa  Purwadadi pada  tahun  1983,  dan  dapat  berjalan sebagaimana mestinya desa-desa berkembang sesuai dengan perkembangan  jamannya.  Dilihat  dari kondisi  geografis  Desa  Pasirlawang memiliki  luas  wilayah  399  Ha,  yang terdiri  dari  3(tiga)  dusun  (Dusun Pasanggrahan,  Dusun  Mekarsari,  dan Dusun  Cakungsari)  dengan  jumlah  25 RT.
Desa Pasirlawang secara
topografi  berada  di  bawah  perbukitan dengan  kondisi  alam  hutan  dan  area persawahan  dan  sebagian  rawa  yang merupakan bagian dari tanah adat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang
Pengelolaan Sampah pasal 1 menjelaskan  Bank  Sampah  adalah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
tempat  pemilahan  dan  pengumpulan sampah  yang  dapat  didaur  ulang dan/atau  diguna  ulang  yang  memiliki nilai ekonomi.
Di  desa  Pasirlawang  bank sampah  sudah  ada  sejak  tahun  2021 dengan  nama  Bank  Sampah  Mitra Hariwang.  Keberadaan  bank  sampah bisa  membantu  dalam  menciptakan lingkungan  yang  bersih  dan  membantu perekonomian masyarakat dalam beberapa  hal.  Bagi  nasabah  yang menabung  sampah  uang  yang  diterima atau  ditabungkan  bisa  untuk  ditukar dengan  beberapa  kebutuhan  seperti bensin,  gas  lpg,  dan  dapat  untuk pembayaran PBB sesuai dengan jumlah uang yang telah ditabungkan.
Kelompok  bank  sampah  sudah ditetapkan  oleh  kepala  desa  dengan dikeluarkannya  SK  pembentukan  bank sampah  yaitu  KEPUTUSAN  KEPALA
DESA PASIRLAWANG NOMOR 141.1/SK. 13/Ds. 07/VI/2022 TENTANG  PEMBENTUKAN  BANK
SAMPAH. Adapun Visi dan Misi Bank Sampah  Mitra  Hariwang,  sebagai berikut: A. Visi Bank Sampah Mitra Hariwang “Menjadikan  bank  sampah  sebagai wadah pembelajaran untuk mewujudkan  lingkungan  yang  bersih, hijau dan berkelanjutan” B. Misi Bank Sampah Mitra Hariwang
1) Mengajak  masyarakat  untuk  peduli terhadap lingkungan.
2) Menjadikan  Bank  Sampah  Mitra Hariwang sebagai contoh bagi bank
sampah yang telah terbentuk maupun yang akan terbentuk. 3) Mengembangkan manajemen
pengelolaan bank sampah.
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis melaksanakan  program  Bank  Sampah Ciamis yang menjadi pusat pengelolaan sampah,  yang  diturunkan  ketingkat pemerintahan desa dalam bentuk pengelolaan  sampah  ditingkat  paling dasar pemerintahan. Praktek pemerintah yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis  implementasi.  Alasan  yang mendasari pengelolaan sampah sebagai wujud dari implementasi karena penanganan  lingkungan  melibatkan organisasi pemerintahan dan
pemerintahan yang saling bekerjasana
Nasabah  Bank  Sampah  Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan
Purwadadi  Kabupaten  Ciamis  dari tahun  ke  tahun  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Tahun 2021- 2023 Dusun 2021 2022 2023 Pasanggrahan 22 12 3 Cakungsari 43 50 35 Mekarsari 11 8 2 Jumlah 76 70 40 Sumber:Hasil Penelitian 2023 2.Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan  yang  telah  direncanakan untuk diterapkan pada suatu sasaran dan mengacu  pada  peraturan  yang  relevan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
untuk mewujudkan suatu tujuan. Proses implementasi  kebijakan  dapat  dimulai setelah kebijakan publik sudah ditetapkan dengan mendapatkan pengesahan dari lembaga yang memiliki wewenang. Program pengelolaan sampah  berbasis  masyarakat,  tertera dalam aturan yang dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu SNI revisi 03-3242-1994 tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman.  Salah  satu  program  yang bisa  dilakukan  yaitu  pada  pengelolaan sampah  karena  sampah  merupakan salah  satu  masalah  actual,  upaya  yang dapat  membantu  pengurangan  sampah adalah  dengan  didirikannya  Bank Sampah di setiap desa yang diharapkan
dapat membantu membersihkan
lingkungan dari sampah.  Bank sampah adalah  tempat  untuk  mengumpulkan berbagai  macam  sampah  yang  telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk  disetorkan  ke  tempat  bengkel kerja  lingkungan,  hasil  setoran  sampah akan  ditabung  dan  dapat  diambil  atau dicairkan  dalam  jangka  waktu  tertentu dengan  mengadopsi  prinsip  perbankan, jadi  penyetor  sampah  akan  mendapat buku tabungan. (Suriyani, 2014).
Terkait  penelitian  mengenai Implementasi  Program  Pengelolaan
Sampah  Oleh  Bank  Sampah  Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis menggunakan 4 (empat) variabel implementasi  kebijakan  publik  yang dikembangkan oleh George Edward  III
(Hessel, 2003:12), yaitu:
1.Komunikasi
a. Transmisi, adanya penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan  implementasi  yang baik  pula.  Salah  satu  dari  berbagai rintangan  untuk  mentransmisikan implementasi kebijakan adalah
penolakan  implementor  terhadap keputusan yang ada.
b. Kejelasan, adanya komunikasi yang diterima atau disampaikan petunjuk mengenai implementasi tidak hanya mesti diterima harus juga jelas.
c. Konsistensi, adanya aturan implementasi yang konsisten sebagaimana juga mengimplementasikan kebijakan sehingga adanya hasil yang efektif. 2. Sumber Daya
a. Staf,  sumber  daya  yang  paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf dengan memiliki keahlian  dan  kemampuan  yang diperlukan, karena salah satu sumber  kegagalan  implementasi kebijakan  adalah  staf  yang  tidak cukup.
b. Informasi, merupakan sumber ensensial kedua dalam implementasi  kebijakan,  berkaitan dengan bagaimana melakukan sebuah kebijakan yang diimplementasikan.
c. Kewenangan,  adanya  kekuasaan dalam  menentukan  pelaksanaan implementasi kebijakan.
d. Fasilitas,  berbagai  fasilitas  fisik yang  menjadi  pendukung  dalam implementasi kebijakan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
3. Sikap Disposisi
a. Efek  disposisi,  kebijakan  akan diimplementasikan secara meyakinkan karena adanya perasaan kuat  mengenai  kebijakan  dari  para implementor.
b. Staffing  birokrasi,  pemilihan  dan pengangkatan  staf  sehingga  adanya kepenguruan  yang  jelas  mengenai implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
a. Prosedur pengoprasian standar, menciptakan  sebuah  aturan  atau prosedur-prosedur baru untuk setiap tahapan  kerja  dalam  implementasi kebijakan.
b. Fragmentasi,  adanya  pembagian tanggung  jawab  suatu  kebijalan diantara unit-unit organisasional.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  dapat  disajikan  sebagai berikut:
1. Komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Komunikasi  membutuhkan  keakuratan,
dan  secara  akurat  pula  harus  bisa diterima implementor Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa pelaksanaan dimensi komunikasi dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang  Kecamatan  Purwadadi Kabupaten  Ciamis  belum  berjalan optimal. Hal ini ditunjukan dari 3(tiga) indicator  keseluruhan  masih  belum
berjalan  dengan  baik,  seperti  belum adanya sosialisasi pada masyarakat luas mengenai  kejelasan  program  sehingga belum mendapatkan hasil yang efektif.
Komunikasi  merupakan  suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari pelaksanaan  atau  implementasi  suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi  atau  transmisi,  kejelasan informasi  tersebut  serta  aturan  yang konsisten  untuk  hasil  yang  efektif. Pengetahuan  atas  apa  yang  dikerjakan dapat  berjalan  apabila  komunikasi berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap keputusan  kebijakan  dan  peraturan dapat berja;an dengan baik pula. sejalan dengan  yang  dikemukakan    Winarmo (2016:156), menyatakan bahwa “Komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari pelaksanaan.  Pelaksanaan  keputusan sudah  mengetahui  apa  yang  akan dikerjakan.  Pengetahuan  apa  yang  bisa dikerjakan  dapat berjalan  apabila komunikasi  berjalan  dengan  baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan dalam  peraturan  pelaksanaan  harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat”. Berdasarkan  penjelasan  teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam impelentasi, konsistensi dalam
menjalankan  sebuah  kebijakan.  Maka dengan  terpenuhinya  ketiga  faktor pendukung  komunikasi  akan  tercapai sebuah  implementasi  kebijakan  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi masih berupa adanya masyarakat yang menganggap pengelolaan  sampah  tidak  penting  dan belum jelas sehingga belum mendapatkan  hasil  yang  efektif.  Oleh karena  itu  upaya  yang  dilakukan  agar program  pengelolaan  sampah  berjalan lancar dengan cara memberikan informasi  secara  langsung  melalui acara-acara  yang  diadakan  masyarakat maupun  desa,  upaya  yang  dilakukan lainnya  dengan  memberikan  hadiah bagi  nasabah  yang  rajin  menabung seperti  pemberian  baskom  sehingga dapat  meningkatkan  antusiasme  dan kepercayaan masyarakat.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  yaitu  menunjuk setiap  kebijakan  harus  didukung  oleh sumber  daya  yang  memadai,  baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber daya  finansial.  Sumber  daya  manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas  implementor  yang  dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  pelaksanaan  dimensi  sumber
daya  dalam  Implementasi  Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang  Kecamatan  Purwadadi Kabupaten  Ciamis  masih  rendah.  Dari indicator  keseluruhan  masih  belum berjalan  dengan  baik  seperti  fasilitas yang masih pinjam tempat punya warga, pengurus  yang  mayoritas  IRT  dan
belum  maksimal  dalam  pelaksanaan program  sehingga  nasabah  semakin berkurang.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu  variable  yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang bekerja disuatu organisasi sebagai penggerak,  pemikir  dan  perencana untuk  mencapai  tujuan  organisasi tersebut.
Adapun dokumentasi jenis sarana  prasarana  Bank  Sampah  Mitra Hariwang disajikan sebagai berikut:
Sumber: Hasil Penelitian 2023 Gambar 4.3 Timbangan Gantung Milik Bank Sampah Mitra Hariwang
Sumber: Hasil Penelitian 2023 Gambar 4.4 Bangunan Bank Sampah Mitra Hariwang Milik Warga Setempat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )

## Sumber: Hasil Penelitian 2023
Gambar 4.5 Kendaraan Roda 3

## Milik Pemerintah Desa
Dalam indicator informasi sudah berjalan dengan baik  dimana informasi yang  disampaikan  oleh  pihak  bank sampah  melibatkan  campur  tangan pihak lain agar informasi yang diberikan dapat  tersebar  luas  dan  memudahkan untuk  mengetahui  keberadaan  program ini.  Selanjutnya  dalam  indikator  staff, kewenangan, dan faslilitas masih belum optimal.  Yang  mana  staff  pengurus bank  sampah  masih  kurang  jumlahnya serta  belum  memiliki  pemahaman mengenai  tugasnya.  Kewenangan  yang telah  dikeluarkan  dalam  SK  Kepala Desa  tidak  ada  penjabaran  secara terperinci mengenai tugas dan fungsi di masing-masing penguruh sehingga pengurus kurang inovatif dalam menjalankan  tugasnya.  Adapun  bank sampah  yang  tidak  memiliki  fasilitas yang  memadai  dalam  melaksanakan program  karena  mayoritas  fasilitas menggunakan milik warga.
Adapun upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memaksimalkan kinerja pengurus agar setiap tugas dapat selesai dengan  baik,  meminta  bantuan  warga sekitar  saat  kekurangan  orang.  Upaya lainnya yang  dilakukan  pengurus
melaksanakan  tugas  sesuai  dengan fungsi  sesuai  dengan  pemahaman mereka  serta  melakukan  koordinasi dengan  Bank  Sampah  Induk  atau Pemerintah Desa. Upaya lainnya dalam mengatasi  fasilitas  yang  tidak  dimiliki bank  sampah  dengan  meminjam  atau menyewa  bangunan  dan  kendaraan milik  warga  yang  dibayar  melalui keuntungan  bank  sampah  menjual sampah ke BSC.

## 3. Sikap Disposisi
Disposisi  yaitu  menunjukkan karakteristik  yang  menempel  erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Berdasarkan  hasil  penelitian dimensi  sikap/disposisi    dapat  ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program  Pengelolaan  Sampah  Oleh Bank  Sampah  Mitra  Hariwang  Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten  Ciamis  belum  berjalan.  Hal ini  ditunjukan  dari  2(dua)  indicator masih  belum  berjalan  seperti  belum adanya insentif yang diberikan pemerintah  desa  pada  pengurus  Bank Sampah baik berupa anggaran atau gaji maupun  berupa  fasilitas  yang  dapat mendorong pengurus bekerja lebih  giat dan  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan, begitupula sebagai penghargaan  untuk  pengurus  agar bekerja lebih giat. Menurut Ismail (2009:136), menyatakan  bahwa  “Disposisi  adalah watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
oleh implementor. Apabila implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor tersebut dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila  sikap  atau  cara  pandangnya berbeda  dengan  pembuat  kebijakan. Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif”. Dalam indicator adanya keyakinan perilaku implementor dalam melaksanakan  programbelum  berjalan dilihat  dari  masih  belum  adanya dukungan  dari  pemerintahan  desa berupa  fasilitas  dan  masyarakat  yang masih belum meyakini bahwa program dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga nasabah  semakin  berkurang.  Adapun yang belum optimal dilaksanakan dalam indicator  kepengurusan  yang  jelas dalam  melaksanakan  program,  dimana struktur  kepengurusan  sudah  dibentuk secara  jelas  namun  belum  adanya pemenuhan  tugas  yang  dimiliki  karena dalam  SK  yang  dikeluarkan  Kepala Desa  bahwa  tugas  dan  fungsi  dalam kepengurusan  bank  sampah  tidak dibuat, sehingga pengurus tidak mengerti  akan  tugas  yang  dimilikinya.
Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan  tugas  sesuai  dengan pemahaman  pengurus  serta  melakukan koordinasi dengan Bank Sampah Induk atau Pemerintah Desa.
4.Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting  dalam  implementasi  kebijakan. Dua  karakter  utama  dari  birokrasi  ini adalah  prosedur  pengoprasian  standar dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon-respon internal  pada  waktu  dan  sumber implementasi  terbatas  dan  keinginan atas keseragaman dalam operasi organisasi  kompleks  dan  organisasi yang  tersebar  secara  luas,  mereka seringkali  tetap  efektif  disebabkan kurangnya  aktivitas  birokrasi.  Yang kedua  pada  dasarnya  terjadi  tekanan  di luar  unit  birokrasi  sebagai  komite legislative, kelompok kepentingan,
pejabat  eksekutif,  konstitusi  Negara bagian  dan  charter  kota,  sifat  dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Berdasarkan  hasil  penelitian dimensi struktur birokrasi dalam
Implementasi  Program  Pengelolaan Sampah  Oleh  Bank  Sampah  Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi  Kabupaten  Ciamis  belum terlaksana.  Hal  ini  ditunjukan  dari 2(dua)  indicator  belum  terbentuk  SOP maupun  pembagian  tanggungjawab secara jelas.
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia atau  para  pelaksana  mengetahui  apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan  tersebut  tidak  dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
Uraian  diatas  sejalan  dengan  pendapat Ismail  (2009:136),  menyatakan  bahwa “Struktur birokrasi merupakan susunan komponen  (unit-unit)  kerja  dalam organisasi  yang  menunjukan  adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana  fungsi-sungsi  atau  kegiatan yang  berbeda-beda  diintegrasikan  atau dikoordinasikan”.
Dalam  indicator  pengoprasian standar  pelaksanaan  program  belum terbentuknya SOP pelaksanaan program.  Hal  ini  dijelaskan  hanya  ada jadwal  pelaksanaan  program  saja.
Adapun  pembagian  tanggung  jawab dalam  pelaksanaan  program  sudah dibagi  namun  dalam  pelaksanaanya petugas  belum  sepenuhnya  melakukan tanggungjawabnya karena tidak adanya penjabaran  mengenai  tanggungjawab pengurus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian terkait  dengan  Implementasi  Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah  Desa  Pasirlawang  Kecamatan Purwadadi  Kabupaten  Ciamis,  dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Program  Pengelolaan  Sampah  Oleh Bank Sampah Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan 4(empat) variabel yang  sangat  menentukan  implementasi kebijakan  menurut  George  Edward  III (2003) dalam Hessel yaitu: komunikasi, sumber  daya,  sikap  disposisi,  dan struktur  birokrasi.  Hal  ini  ditunjukan dari  sebagian  besar  jawaban  informan
masih menunjukan lemahnya pelaksanaan program pengelolaan sampah.  Berdasarkan  hasil  observasi bahwa  para  pelaksana  program  dari berbagai  sektor  telah  dibagi  dalam pengimplementasian
program pengelolaan sampah yang secara umum belum terlaksana secara optimal. Kemudian belum adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi  yang  dilakukan  kepada masyarakat  luas  untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kejelasanan  pengelolaan  sampah  yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat dalam  menjalankan  program,  sehingga informasi yang dimiliki masyarakat saat ini  belum  jelas,  serta  belum  adanya aturan  yang  konsisten  sehingga  hasil yang  didapatkan  belum  efektif.  Lalu, belum adanya staf yang yang mencukupi dalam melaksanakan program yang merupakan unsur penting begitu pula belum terpenuhinya fasilitas fisik yang memadai dalam melaksanakan program. Adapun kepengurusan dan pembagian tanggung jawab  dimana  pengurus  yang  memiliki tugas  tersebut  belum  bisa  melakukan tugasnya dengan baik.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan  guna  mengatasi  hambatan- hambatan yang ada seperti dilakukannya pendekatan secara bertahap  kepada  masyarakat  sekaligus menyampaikan  informasi  mengenai program, adanya pemberian hadiah bagi nasabah  yang  rajin  menabung  berupa baskom  sehingga  masyarakat  yang belum jadi nasabah termotivasi.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
Memaksimallkan  kinerja  staf  bank sampah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki,
menyewa atau meminjam fasilitas yang dibutuhkan bank sampah dalam melaksakan  program  kepada  warga setempat yang dibayar dengan upah atau kebutuhan  lain  yang  senilai.  Adapun pelaksanaan program dilakukan dengan
disesuaikan  dengan  kelonggaran  waktu yang  dimiliki  masyarakat/nasabah  dan pengurus sehingga pelaksanaan program  masih  bisa  berjalan.  Adapun pelaksanaan program dilakukan dengan disesuaikan  dengan  kelonggaran  waktu yang  dimiliki  masyarakat/nasabah  dan pengurus sehingga pelaksanaan program masih bisa berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  S.  (2008).  Analisis Kebijakan  dari  formulasi  ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara .
Agustino,  Leo,  2008.  Dasar-dasar
Kebijakan Publik. Bandung. CV Alfabeta.Arikunto, Suharsimi,
2010.  Manajemen  Penelitian.
Jakarta. Rieneka Cipta.
Asteria,  D.,  &  Heruman,  H.  (2016). Bank  sampah  sebagai  alternatif strategi  pengelolaan  sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya  (Bank Sampah (Waste  Banks)  as  an  alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). Jurnal  manusia dan lingkungan , 23 (1), 136-141.
Dewi,  R.  P.  (2019).  Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah  di  Gampong  Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR- RANIRY). Djiwandono,  A.  H.,  Khairullah,  S., Indra,  &  Fatimah,  E.  (2016). Implementasi  Program  Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Kebencanaan , 3 (3), 110–119.
Haryanti,  S.,  Gravitiani,  E.,  &  Wijaya,
M. (2020). Studi penerapan bank sampah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Bioeksperimen: Jurnal  Penelitian  Biologi , 6 (1),
60-68.
Harsono. 2002. Implementasi Kebijakan
dan  Politik.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara. Hessel, Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi  Pikiran  George
Edward.  Yogyakarta  :  Lukman Ofset  dan  Yayasan  Pembarauan Administrasi Publik Indonesia.
Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
Inu Kencana Syafiie, M.Si, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta
: PT. Rineka Cipta.
Jetten,  V.,  Govers,  G.,  &  Hessel,  R.
(2003).  Erosion  models: quality
of spatial predictions. Hydrologicalproces ses , 17 (5), 887-900.
Jones,  Charles  O.1991.  Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy). :Bandung: Mandar
Maju.
Kodoatie, R. J. (2003). Manajemen dan
Rekayasa  infrastruktur .  Pustaka Pelajar.
Kurniawati,  F.  (2018).  Implementasi Program  Bank  Sampah  Malang Dalam  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang  di  Kelurahan  Sukun) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Monica,  D.  S.,  &  Lanin,  D.  (2004).
Efektivitas  Program  Inovasi Desa Di  Nagari  Kecamatan
Luhak  Nan  Duo  Kabupaten Pasaman .
1 (1).
Mulyadi,  F.  A.,  Vestikowati,  E.,  & Yuliani, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga Di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Tchobanoglous,  G.,  &  Kreith,  F. (2002). Handbook of solid waste management . McGraw-Hill
Education. Rosmita,  R.  C.  (2022).  Ekologis  Di Tengah Pandemi Covid-19: Pencemaran Lingkungan Sebagai Suatu Masalah Ekologis Di Masa Pandemi Covid- 19. Diegesis: Jurnal Teologi , 7 (2), 114-128. Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Suryani,  A.  S.  (2014).  Peran  bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 5 (1), 71-84.
Suriyani, E., & Redhani, M. E. (2022). Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan sampah rumah tangga  di  kelurahan  antasan besar  kecamatan  banjarmasin tengah  kota  banjarmasin. Al- ulum:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 8 (1).
Setiawan,  A.  H.  (2004).  Peningkatan
Partisipasi Anggota Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Usaha Koperasi. Jurnal Dinamika

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                (628-645 )
Pembangunan  (JDP) , 1 (Nomor 1), 39-43.
Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum  Grasindo. Jakarta, 2002, Hal , 70 .
Pasaribu,  H.  W.,  Nasution,  I.,  &
Matondang,  A.  (2021).  Analisis Pelayanan  Pasien  Rawat  Jalan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan  Pada  Rumah  Sakit Umum Haji Medan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi
Publik,  dan  Ilmu  Komunikasi (JIPIKOM) , 3 (2), 168-178.
Winarno,  B.  (2016). Kebijakan  publik era globalisasi . Media Pressindo. SNI,  S.  N.  I.  N.  03-3242-1994  tentang Tata  Cara  Pengelolaan  Sampah di  Permukiman. Badan  Standar Nasional (BSN) .
Ulfaridha,  G.  (2017).  Implementasi Program 3R ( Reduce, Reuse Dan
Recycle )  Melalui  Bank  Sampah Dalam Upaya Pengelolaan
Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung.

## Peraturan Perundang-Undangan dan lainnya
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Sampah.
Keputusan  Kepala  Desa  Pasirlawang
Nomor 141.1/SK.13/Ds.07/VI/2022 tentang Pembentukan Bank Sampah. Profil  Desa  Pasirlawang  Kecamatan purwadadi Kabupaten Ciamis
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
diakses  pada  tanggal  11  Juni
2023