Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
ISSN : 2442 - 9708 (Online)
Vol. 23  No. 2 September 2023 : 291-308
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i2.14076

## PENTINGKAH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN TIPE INDUSTRI PADA PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI?
Ristiana Widianing Tyas 1
Isna Putri Rahmawati 2 , 1,2 Universitas Sebelas Maret *Korespondensi: isnaputrirahmawati@staff.uns.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  the  impact  of  company  size,  industry  type, and international operation on anti-corruption disclosures in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2020 period. In this study, the sample  is  determined  using  the  purposive  sampling  method.  This  study  includes  170 observations from 85 companies. The content analysis method used to collect the anti- corruption  information  in  the  sustainability  report  and  annual  reports  of  companies. This study uses 12 checklist items from GRI Standard 205 to measure the extent of anti- corruption disclosure. This study indicates that company size and industry type have a positive  effect  on  anti-corruption  disclosures.  Meanwhile,  international  operations  do not affect anti-corruption disclosures. The novelty of this research is that this research looks  at  the  determinants  of  anti-corruption  disclosure  using  company  and  industry characteristic  variables.  Anti-corruption  measurements  are  also  measured  using content analysis.

## Keywords:  Anti-Corruption  Disclosure;  Company  Size;  Industry  Type;  International Operation

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  pengaruh  ukuran  perusahaan,  jenis industri,  dan  operasi  internasional  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi  pada perusahaan  non  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2019-2020. Sampel  penelitian  ini  dipilih  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Studi  ini melihat  170  observasi  dari  85  perusahaan.  Metode  analisis  isi  digunakan  untuk mengumpulkan  informasi  anti  korupsi  dalam  laporan  keberlanjutan  dan  laporan tahunan  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan  12  item  pernyataan  dari  Standar GRI  205  untuk  mengukur  sejauh  mana  pengungkapan  anti  korupsi.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Sedangkan operasi internasional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian ini  melihat  determinan  pengungkapan  anti  korupsi  dengan  variabel  karakteristik Perusahaan dan industrinya. Selain itu juga pengukuran anti korupsi dilakukan dengan analisis konten.
Kata  Kunci:  Jenis  Industri;  Operasi  Internasional;  Pengungkapan  Anti  Korupsi; Ukuran perusahaan.

## JEL Classification: C33, C83, D73, M41
Submission date: July 2022 Accepted date: September 2023

## PENDAHULUAN
Setiap  bisnis  yang  dijalankan  umumnya  menimbulkan  dampak  bagi  sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, sebuah entitas perlu untuk mempertanggungjawabkan  sumber  daya  yang  dikelola  kepada  para  pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa perusahaan dapat menciptakan lingkungan  bisnis  yang  lebih  adil,  transparan,  dan  bertanggungjawab.  Untuk mengkomunikasikan  aktivitas  dan  dampaknya  pada  para  pemangku  kepentingan, perusahaan  melakukan  pengungkapan  informasi  yang  terdiri  dari  pengungkapan finansial  dan  non  finansial  (Buijink et  al .,  2019).  Erkens et  al .,  (2015)  menyebutkan bahwa  sebagian  besar  penelitian  mengenai  pengungkapan  non  finansial  saat  ini berfokus  pada  pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR).  CSR  dapat didefinisikan  sebagai  program  pertanggungjawaban  dan  bukti  kepedulian  suatu perusahaan  terhadap  lingkungannya  (Purbawangsa et  al .,  2019).  Definisi  dan  ranah CSR  saat  ini  telah  berkembang  jika  dibandingkan  dengan  CSR  tradisional  (Joseph et al .,  2016).  Pada  umumya  CSR  tradisional  hanya  berfokus  pada  perlindungan lingkungan,  tenaga  kerja,  komunitas  lokal,  dan  aspek  yang  terkait  dengan  konsumen (Sari et  al .,  2021).  Saat  ini  beberapa  aspek  mulai  dipertimbangkan  untuk  dimasukkan dalam laporan pengungkapan CSR, salah satunya adalah pengungkapan anti korupsi.
Salah  satu  bentuk  pengungkapan  CSR  merupakan  pengungkapan  anti  korupsi yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam upayanya memerangi praktik  korupsi.  Pelaksanaan  kegiatan  CSR  pada  perusahaan  di  Indonesia  termasuk pengungkapan mengenai anti korupsi berpatokan pada UU No. 40 tahun 2007. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan dan pengungkapan CSR wajib dilakukan oleh  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Sementara  itu kegiatan  CSR  tidak  wajib  dilakukan  atau  bersifat voluntary oleh  perusahaan  yang bergerak di bidang lainnya. Umumnya, perusahaan menggunakan standar GRI ( Global Reporting  Initiative )  sebagai  pedoman  resmi  untuk  pengungkapan  CSR  termasuk  anti korupsi. Standar GRI 205 merupakan standar yang secara khusus membahas mengenai aspek-aspek  pengungkapan  informasi  anti  korupsi  pada  perusahaan.  Saat  ini pengungkapan  informasi  mengenai  praktik  anti  korupsi  telah  banyak  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan dari negara maju dan berkembang (Joseph et al ., 2016).
Korupsi  saat  ini  menjadi  salah  satu  masalah  besar  yang  dihadapi  di  banyak negara  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi  negara  tersebut  (Zhang et  al .,  2016). Korupsi dapat  diartikan  sebagai  bentuk  penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau personal (Karim et al ., 2017). Dalam GRI 205 disebutkan bahwa korupsi mencakup  praktik-praktik  seperti  penyuapan,  pembayaran  fasilitas,  penipuan, pemerasan,  pencucian  uang,  penggelapan,  dan  penyalahgunaan  fungsi  untuk memperkaya diri secara illegal. Korupsi merupakan permasalahan yang cukup serius di Indonesia.  Berdasarkan Transparency  International  Indonesia (TII)  menunjukkan bajwa  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  pada  tahun  2020  masih  berada  pada peringkat 102 dari 180 dengan skor 37/100 yang menunjukan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi (KPK, 2020).
Banyaknya  fenomena  korupsi  yang  melibatkan  oknum  dalam  perusahaan- perusahaan di  Indonesia selama beberapa tahun terakhir terungkap sebagai akibat dari adanya  audit  dan  temuan fraud pada  laporan  keuangan  perusahaan  terkait.  Seperti kasus  yang  melibatkan  mantan  Direktur  Utama  PT  Garuda  Indonesia  Tbk.  pada  2019 yang terbukti bersalah atas kasus suap dalam pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce,  Avions  de  Transport  Regional serta  terbukti  melakukan  tindakan pencucian  uang  atas  praktik  suap  yang  dilakukannya  (Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus.TPK/2019). Kasus lain terjadi pada PT Krakatau Steel Tbk.,  pada  kasus  ini  Direktur  Produksi  dan  Teknologi  Wisnu  Kuncoro  terbukti menerima  suap  untuk  persetujuan  pengadaan  dua  unit  tangki  uap  dan  pembuatan bucket-wheel stacker  dengan  nilai  proyek  Rp24  miliar  dan  Rp13  miliar  (Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  121/Pid.Sus.TPK/2019).  Selain  itu  praktik pengungkapan anti korupsi di Indonesia menyebutkan hasil yang beragam. Pada tahun 2019,  berdasarkan Transparency  International Indonesia  menunjukkan  bahwa  pada sektor  Perusahaan  pembangkit  listrik  hanya  terdapat  21%  Perusahaan  yang mengungkapkan  komitmen  mengenai  kebijakan  anti  korupsi  Perusahaan  pada  semua tingkatan  karyawan.  Kemudian  di  tahun  2023,  pada  industri  sawit,  Perusahaan memiliki  Skor Transparency  in  Corporate  Reporting (TRAC)  sebesar  3,5  (maksimal 10)  dalam  mengungkapkan  transparansi  kegiatan  politik  di  Perusahaan.  Kemudian hanya 52% Perusahaan yang mempunyai Komitmen kebijakan Anti korupsi Perusahaan yang  berlaku  bagi  semua  tingkatan  karyawan  Perusahaan  (Transparency  International Indonesia, 2023).
Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang ada di perusahaan dapat  menurunkan  kepercayaan  para  pemangku  kepentingan  terhadap  kinerja perusahaan.  Maka  dari  itu  melalui  pengungkapan  anti  korupsi  perusahaan  diharapkan dapat  mengkomunikasikan  nilai  dan  kebijakannya  (Sari et  al .,  2021).  Selain  itu, pengungkapan  anti  korupsi  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  menunjukkan bahwa  perusahaan  bertanggungjawab  atas  perilaku  karyawan  dan  mengakui  adanya dampak  negatif  yang  dapat  memengaruhi  reputasi  perusahaan  jika  terjerat  praktik korupsi (Karim et al ., 2016).
Pentingnya  pengungkapan  anti  korupsi  bagi  perusahaan,  maka  penelitian mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi  pengungkapan  anti  korupsi  perlu  untuk dilakukan.  Penelitian  yang  membahas  mengenai  pengungkapan  anti  korupsi  secara khusus  masih  terbatas.  Hal  ini  karena  sebagian  besar  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  melihat  pengungkapan  perusahaan  secara  umum  seperti  pengungkapan CSR.  Selain  itu,  penelitian  mengenai  pengungkapan  anti  korupsi  banyak  diteliti  pada sektor pemerintahan. Maka dari itu penelitian ini mencoba melihat pengungkapan anti korupsi secara spesifik pada korporasi. Penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi yang  telah  dilakukan  sebelumnya  menyebutkan  beberapa  faktor  yang  berpengaruh terhadap  pengungkapan  anti  korupsi  diantaranya  karakteristik  perusahaan, corporate governance , karakteristik negara dan tekanan global (Duho et al., 2023 ). Penelitian ini menggunakan teori stakeholder dimana adanya pengungkapan anti korupsi merupakan konsep  pertanggungjawaban  Perusahaan  terhadap  pemangku  kepentingan  (Scaltrio, 2015).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin  menguji  determinan  pengungkapan  anti korupsi  dengan  menggunakan  variabel  karakteristik  perusahaan  dan  tipe  industri. Variabel  karakteristik  perusahaan  dilihat  dari  ukuran  perusahaan  dan  operasi internasional.
Duho et al ., (2023) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi tinggi  rendahnya  pengungkapan  informasi  anti  korupsi  pada  perusahaan.  Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan menyebabkan semakin banyaknya pula pihak-pihak yang  terlibat  didalamnya  termasuk  para  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  kemudian mengakibatkan  semakin  besar  pula  tekanan  para  pemangku  kepentingan  terhadap perusahaan.  (Jaggi et  al .,  2020).  Faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  tingkat pengungkapan  anti  korupsi  adalah  tipe  industri.  Penelitian  sebelumnya  menyebutkan bahwa  perusahaan  tipe high risk industry cenderung  memiliki  aktivitas  dan  dampak yang  lebih  luas  sehingga  lebih  banyak  mendapat  perhatian  dari  publik  (Rankin et  al ., 2011).  Faktor  selanjutnya  yang  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi adalah  operasi  internasional.  Ketika  sebuah  perusahaan  memiliki  operasi  tersebut, tekanan  dari  pemangku  kepentingan  asing  berpotensi  hadir  (Epstein  dan  Buhovac, 2014).
Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  hasil  yang  beragam.  Faisal et  al ., (2021)  dan  Jaggi et  al .,  (2020)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin besarnya total aset Perusahaan meningkatkan pengungkapan anti korupsi. Namun hasil penelitian  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Duho et  al .,  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada suatu  perusahaan.  Kemudian  untuk  variabel  tipe  industri,  Branco  dan  Matos,  (2016) menyebutkan  bahwa  tipe  industri  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  anti korupsi pada suatu perusahaan. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan Barkemeyer et al ., (2015) dan Tirtasari dan Hartono (2019) yang menyebutkan bahwa tipe industri berpengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Selanjutnya,  Cahaya et  al ., (2012,  2017)  menyebutkan  bahwa  operasi  internasional  berpengaruh  secara  positif terhadap  pengungkapan  CSR  termasuk  anti  korupsi  perusahaan.  Namun,  Sari et  al ., (2020)  menyebutkan  bahwa  operasi  internasional  tidak  memberikan  pengaruh  pada pengungkapan  anti  korupsi  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan stakeholder asing  tidak memiliki  interaksi  langsung  dengan  manajemen  perusahaan  sehingga  manajer  tidak menanggapi dengan serius keinginan para stakeholder asing.
Masih terdapat inkonsistennya hasil penelitian terdahulu serta terbatasnya riset yang dilakukan di Indonesia mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengungkapan anti  korupsi  menyebabkan  peneliti  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  ini. Penelitian  terdahulu  banyak  dilakukan  untuk  melihat  dampak  pengungkapan  anti korupsi  pada  kinerja  Perusahaan  (Salem et  al. ,  2023;  Asare et  al .,  021;  Nobanee  dan Ellili  2020).  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Tipe Industri,  dan  Operasi  Internasional  terhadap  Pengungkapan  Anti  Korupsi  pada Perusahaan  Non  Keuangan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2019- 2020.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Teori Stakeholder
Stakeholder dapat  diartikan  sebagai  pihak-pihak  yang  memberikan  pengaruh dan  terkena  dampak  atas  aktivitas  dalam  sebuah  organisasi  (Freeman,  1984). Sedangkan  teori stakeholder merupakan  teori  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan dalam menjalankan dan mengungkapkan aktivitas bisnisnya akan selalu menyesuaikan diri  dengan  tuntutan  dan  harapan  dari  para  pemangku  kepentingan  (Vale  dan  Branco, 2019).  Para  pemangku  kepentingan  yang  dimaksud  mencakup  investor,  karyawan,
pemasok, pelanggan, kreditur, pemerintah, media dan masyarakat (Faisal et al ., 2021). Oleh  karena  itu stakeholder menjadi  pihak  yang  sangat  berpengaruh  terhadap keberlangsungan  hidup  perusahaan.  Asumsi  yang  digunakan  dalam  teori stakeholder ini  adalah  bahwa  aktivitas  bisnis  akan  berjalan  dengan  lebih  baik  jika  pihak-pihak dalam  perusahaan  dapat  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  para stakeholder (Vale dan  Branco,  2019).  Melalui  pengungkapan  anti  korupsi  yang  dilakukan,  perusahaan dapat  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  strateginya  dalam  memerangi  praktik korupsi. Hal ini kemudian dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atensi dan legitimasi dari para pemangku kepentingan (Sari et al ., 2021).

## Pengungkapan Anti Korupsi
Pengungkapan  anti  korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengungkapan voluntary yang  dilakukan  perusahaan  untuk  menunjukkan  komitmen  dan  tindakan nyata dari perusahaan dalam memerangi praktik korupsi ( United Nation Global Impact , 2015).  GRI  sebagai  pedoman  utama  pengungkapan  CSR  menyatakan  bahwa  maksud dari  praktik  korupsi  mencakup  praktik-praktik  seperti  seperti  penyuapan,  penipuan, pemerasan, kolusi, pencucian uang, penawaran atau penerimaan hadiah dan keuntungan lain  sebagai  dorongan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  ilegal.  Melalui  pengungkapan anti  korupsi  yang  dilakukan,  perusahaan  dapat  mengkomunikasikan  kebijakan  dan strateginya  dalam  memerangi  praktik  korupsi.  Hal  ini  kemudian  dapat  membantu perusahaan untuk  mendapatkan atensi dan legitimasi dari para pemangku kepentingan (Sari et al ., 2021). Pelaporan mengenai kebijakan anti korupsi perusahaan telah diatur dalam  standar  GRI  205  mengenai  anti  korupsi.  Dalam  GRI  205  disebutkan  bahwa korupsi  mencakup  praktik-praktik  seperti  penyuapan,  pembayaran  fasilitas  atau perantara,  penipuan,  pemerasan,  pencucian  uang,  penggelapan,  dan  penyalahgunaan fungsi untuk memperkaya diri secara ilegal. GRI 205 meliputi 3 dimensi utama yaitu 1) Operasi Perusahaan yang dinilai berisiko terjadi korupsi; 2) Pelatihan dan komunikasi yang  dilakukan  Perusahaan  tentang  prosedur  dan  kebijakan  anti  korupsi;  3)  Kejadian korupsi yang sudah terbukti serta Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan.

## Ukuran Perusahaan
Nobanee  dan  Ellili  (2022)  mendefinisikan  ukuran  perusahaan  sebagai  tolok ukur  untuk  menggolongkan  perusahaan  menjadi  besar,  medium  dan  kecil.  Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan berbagai proksi seperti total penjualan, rata-rata penjualan, total  aset,  dan nilai  pasar saham.  Hal  ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008  yang  membagi  ukuran  perusahaan  menjadi  4  (empat)  kategori  berdasarkan  total aset dan total penjualan.

## Tipe Industri
Tipe  industri  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  karakteristik  perusahaan  terkait bidang  usaha,  risiko  usaha,  tenaga  kerja,  dan  lingkungan  tempat  beroperasinya perusahaan  tersebut  (Zaini et  al, 2018).  Pembagian  mengenai  tipe-tipe  industri  ini cukup  beragam.  Roberts  (1992)  membagi  tipe  industri  menjadi  dua  kategori.  Tipe industri yang pertama adalah industri high profile dan yang kedua adalah industri low profile. Sedangkan  Sari et  al .,  (2021)  mengklasifikasikan  tipe-tipe  industri  menjadi high risk industry dan  low risk industry .  Membandingkan  risiko  ini  berarti  melihat bahwa  berjalannya  suatu  perusahaan  berkaitan  dengan  masalah  transparansi  termasuk anti korupsi. Dalam penelitian ini, tipe industri diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu
high risk industry dan  low risk industry Sari et  al .,  (2021).  Berdasarkan  identifikasi Transparency  International ,  perusahaan  yang  termasuk  golongan high risk industry meliputi  pertambangan,  minyak  dan  gas,  penerbangan,  kehutanan,  konstruksi, telekomunikasi, utilitas, dan pertahanan.

## Operasi Internasional
Vale  dan  Branco  (2019)  menyebutkan  bahwa  operasi  internasional  adalah aktivitas  operasi  perusahaan  yang  dapat  memasuki  pasar  yang  lebih  luas.  Dalam penelitiannya, Eipstein and Buhovac (2014) mengemukakan perusahaan dengan operasi internasional adalah perusahaan yang menjual barang atau jasanya kepada pihak asing dan perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau kantor cabang di luar negeri.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Duho et  al .,  (2019),  Yin  dan  Zhang  (2019),  dan  Tirtasari  dan  Hartono  (2019) dalam penelitianya menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan anti korupsi cenderung lebih tinggi di perusahaan besar. Hal ini terjadi karena secara umum perusahaan besar relatif  menerima  lebih  banyak  atensi  dari  berbagai  pihak.  Semakin  besar  ukuran perusahaan  menyebabkan  semakin  banyak stakeholder terlibat  dalam  aktivitas bisnisnya (Duho et al ., 2019). Akibatnya akan semakin besar tuntutan dan tekanan dari para stakeholder terhadap  aktivitas  bisnis  perusahaan.  Menjawab  tuntutan  tersebut perusahaan  meresponnya  dengan  memberikan  semakin  banyak  informasi  terkait aktivitas  CSR  perusahaan  termasuk  pengungkapan  anti  korupsi.  Mengungkapkan informasi mengenai kebijakan anti korupsi, perusahaan akan dianggap lebih transparan dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi (Tirtasari dan Hartono, 2019). Hal ini sejalan  dengan  nilai  dan  norma  dalam  masyarakat  sehingga  perusahaan  akan mendapatkan dukungan  dari publik dan para pemangku kepentingan. Selain itu Faisal et al ., (2021) menyebutkan bahwa perusahaan besar dianggap lebih mampu melakukan pengungkapan anti korupsi karena memiliki sumber daya yang cukup.
H 1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

## Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Duho et  al (2019)  dan  Branco  dan  Matos  (2016)  dalam  penelitiannya menyebutkan  tingkat  pengungkapan  anti  korupsi  dipengaruhi  oleh  tipe  industri. Lembaga Transparency  International (2016)  menyebutkan  bahwa  perusahaan  masuk dalam  kategori high risk industry ketika  operasinya  mengharuskan  perusahaan  untuk memiliki  lisensi  tertentu  dan  terikat  kontrak  atau  regulasi  dengan  beberapa  negara. Selain itu perusahaan dalam high risk industry dianggap memiliki risiko korupsi lebih besar  dan  cenderung  mendapat  lebih  banyak  perhatian  dari  masyarakat  mengenai operasi  bisnisnya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam  kategori  low risk industry cenderung kurang mendapat perhatian dari masyarakat (Sari et al ., 2021). Pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan  ini  adalah  suatu  bentuk  upaya  untuk menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  dan  komitmen  untuk mencegah dan melawan praktik korupsi dalam perusahaan. Adanya pengungkapan anti korupsi,  diharapkan  perusahaan  akan  dapat  memenuhi  tuntutan  dari  para stakeholder dalam menciptakan Perusahaan yang adil dan transparan (Zaini et al, 2018). H 2 : Tipe Industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

## Pengaruh Operasi Internasional terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Cahaya et  al .,  (2017)  dan  Vale  dan  Branco  (2019)  menyebutkan  bahwa perusahaan  perusahaan  yang  aktivitasnya  tersebar  di  berbagai  negara  cenderung mengungkapkan  lebih  banyak  informasi  mengenai  aktivitas  sosial  dan  lingkungannya jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  aktivitas  bisnisnya  terbatas  hanya  di  satu negara.  Hal  ini  terjadi  karena  perusahaan  yang  beroperasi  secara  global  akan berinteraksi  dengan  banyak  pemangku  kepentingan  asing  sehingga  tuntutan  mengenai isu-isu sosial menjadi lebih beragam (Cahaya et al ., 2017). Selain itu ketika memasuki pasar  global  perusahaan  akan  menghadapi  persyaratan  dan  kebijakan  yang  lebih  ketat terkait  dengan  masalah  CSR  termasuk  kebijakan  anti  korupsi.  Oleh  karena  itu perusahaan  akan  mempertimbangkan  bahkan  memutuskan  untuk  mengadopsi  standar global untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan anti korupsinya (Vale dan Branco,  2019).  Kebijakan  anti  korupsi  yang  dimaksud  meliputi  laporan  pengaduan tindakan  korupsi  dalam  perusahaan,  pelatihan  kebijakan  anti  korupsi,  dan  tindakan nyata perusahaan dalam merespon pengaduan korupsi (GRI, 2016). Pengungkapan anti korupsi dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dan mempertahankan  reputasinya  di  pasar  global  karena  publik  dan  para  pemangku kepentingan  diberitahu  mengenai  komitmen  dan  tindakan  perusahaan  dalam  melawan praktik korupsi.
H 3 : Operasi Internasional berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  meliputi  semua  perusahaan  non  keuangan  yang terdaftar  di  BEI  periode  2019-2020.  Periode  tersebut  dipilih  karena  banyaknya  kasus korupsi  yang terjadi beberapa tahun terakhir, sehingga penulis memilih  periode 2019- 2020  sebagai  periode  terdekat  dengan  tahun  berlangsungnya  penelitian  ini  agar mendapatkan  hasil  yang  lebih  relevan.  Teknik purposive  sampling menjadi  teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  kriteria  yang  telah ditentukan  meliputi:  1)  Perusahaan  non  keuangan  yang  menerbitkan  laporan  tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2019-2020, 2) Perusahaan yang memiliki data sesuai dengan  variabel  yang  dibutuhkan  selama  tahun  2019-2020.  Terdapat  683  perusahaan non  keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  selama  periode  2019-2020,  setelah  dilakukan pengambilan  sampel  dengan  beberapa  kriteria  yang  telah  disebutkan  diperoleh  85 perusahaan  yang  berhasil  memenuhi  kriteria  sehingga  total  perusahaan  yang  menjadi sampel dalam penelitian adalah sebanyak 170 perusahaan.
Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel No Keterangan Jumlah 1 Perusahaan non keuangan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2019-2020, 95 2 Perusahaan yang delisting selama periode penelitian (10) Jumlah Perusahaan yang masuk kriteria penelitian 85 Total sampel selama 2 tahun (85 perusahaan x 2 tahun) 170

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  jenis  data  sekunder. Sekaran dan Bougie (2016) mendefinisikan data sekunder sebagai suatu informasi yang berasal  dari sumber-sumber data yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan data sekunder  dari  laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjutan  perusahaan  selama  tahun 2019-2020
Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Pengukuran Pengungkapan Anti Korupsi pengungkapan  anti  korupsi  sebagai salah  satu  pengungkapan voluntary yang  dilakukan  oleh  perusahaan untuk  menunjukkan  komitmen  dan tindakan nyata dalam melawan korupsi ( Unites Nation Global Impact, 2015) Pengukuran  pengungkapan  anti  korupsi ini  dilakukan  dengan  mencocokkan  item pada cheklist GRI  205.  Kemudian menjumlahkan  dan  membagi  dengan total  yang  seharusnya  diungkapkan dengan total 12 item. Ukuran Perusahaan Suatu nilai yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan  dengan  beberapa  kriteria pengukuran  seperti  total  aset,  nilai ekuitas,  rata-rata  penjualan,  dan pendapatan total Duho et al (2018) Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset); Duho et al (2018) Tipe Industri Sifat  dan  karakteristik  perusahaan terkait  bidang  usaha,  risiko  usaha, tenaga  kerja,  dan  lingkungan  tempat beroperasinya  perusahaan  tersebut (Faisal et al ., 2021) 1= Perusahaan kategori high risk industry 0= Perusahaan kategori low risk industry Sari et al ., (2020) Operasi Internasional Operasi internasional merupakan suatu  aktivitas  operasi  perusahaan yang  menjangkau  pasar  global  (Vale dan Branco, 2019). 1= Perusahaan dengan penjualan internasional,  kantor  cabang  dan  anak perusahaan di luar negeri 0=  Perusahaan  yang  tidak  memiliki penjualan  internasional,  kantor  cabang dan anak perusahaan di luar negeri Sari et al ., (2020) Leverage Suatu alat untuk menunjukkan hubungan  antara  utang  perusahaan dengan modal yang dimiliki (Harahap, 2013) (Total Liabilitas: Total Ekuitas) x 100% Komite Audit suatu  komite  dengan  tugas  dan fungsinya  untuk  mengawasi  audit eksternal  atas  laporan  Perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015) Jumlah komite audit dalam perusahaan
Pengolahan  data  pada  penelitian  ini  terdiri  atas  statistik  deskriptif  dan  uji hipotesis.  Pengujian  statistik  pada  penelitian  menggunakan  bantuan  software  program statistik Eviews 9 . Berikut persamaan model regresi untuk menguji hipotesis penelitian:
Keterangan: ACD: Pengungkapan anti korupsi Perusahaan; α: konstanta; β 1-5 : koefisien regresi e :  residual;  SIZE:  Ukuran  Perusahaan;  TIPE:  Tipe industry ;  OP:  Operasi Internasional; DER: Leverage ; KA: Komite Audit

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  karakteristik  data  dalam penelitian.  Statistik  deskriptif  dapat  dilakukan  dengan  mencari  nilai  maksimum,  nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

## Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Secara Continous N Min Max Median Mean Std. Dev. ACD 170 0 % 100% 67 % 59,92% 29,30% SIZE 170 Rp618 M Rp352 T Rp12,3 T Rp30,6 T Rp51,7 T SIZE (LN) 170 27,1491 33,4945 30,1408 30,1064 1,4209 DER 170 -6,5532 24,8490 0,8738 1,4244 2,4036 KA 170 0 orang 7 orang 3 orang 3,2941 0,8881 Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 9
Melalui  hasil  uji  yang  disajikan  dalam  Tabel  2,  diketahui  bahwa  variabel pengungkapan  anti  korupsi  memiliki  nilai  maksimum  sebesar  100%.  Selama  tahun 2019-2020  terdapat  20  observasi  yang  memiliki  skor  pengungkapan  anti  korupsi sebesar  100%.  Hal  ini  berarti  terdapat  20  observasi  yang  melakukan  pengungkapan penuh  sesuai  dengan  item-item  pengungkapan  GRI.  Sedangkan  nilai  minimum  0% menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  tidak  mengungkapkan  informasi  mengenai kebijakan  anti  korupsinya.  Selama  tahun  2019-2020  terdapat  6  observasi  dengan  skor pengungkapan sebesar 0%. Selanjutnya nilai rata-rata pada variabel pengungkapan anti korupsi adalah sebesar 59.92% dari total kriteria pengungkapan anti korupsi. Rata-rata pengungkapan  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  cukup  tinggi.  Nilai  standar  deviasi berada  pada  angka  29,30%  atau  kurang  dari  nilai  rata-ratanya.  Hal  ini  berarti persebaran data variabel anti korupsi bersifat homogen atau merata.
Nilai rata-rata variabel  ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 30,1064 atau  Rp30.600.000.000.000,00  dengan  nilai  minimum  sebesar  27,1491  atau Rp618.000.000.000,00  oleh  PT  Champion  Pasific  Indonesia  Tbk.  periode  2019. Sedangkan nilai maksimum sebesar 33,4945 atau Rp 352.000.000.000.000,00 diduduki oleh PT Astra Internasional Tbk. periode 2019. Standar deviasi untuk variabel ukuran perusahaan  adalah  sebesar  Rp  51.700.000.000.000,00  atau  di  atas  nilai  rata-ratanya. Hal  ini  berarti  sebaran  data  variabel  ukuran  perusahaan  pada  penelitian  ini  adalah heterogen atau bervariasi.
Hasil uji statistik untuk variabel leverage menunjukkan nilai minimum -6,5532 milik  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  periode  2020  sedangkan  nilai  maksimum 24,8490  oleh  PT  Bumi  Resources  Tbk.  periode  2020.  Nilai  rata-rata  senilai  1,4244 menunjukkan bahwa rata-rata utang perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 142  %  dari  total  ekuitasnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pendanaan  perusahaan sebagian  besar  berasal  dari  utang  perusahaan.  Sedangkan  standar  deviasi  sebesar 2,4036  atau  di  atas  nilai  rata-rata  menunjukkan  bahwa  variabel leverage dalam penelitian ini mempunyai sebaran data heterogen atau bervariasi.
Hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan  nilai  minimum  0  yang  berarti  tidak terdapat  komite  audit  dalam  perusahaan.  Kekosongan  posisi  komite  audit  ini  terjadi pada  PT  FKS  Food  Sejahtera  Tbk  dan  PT  Adhi  Commuter  Properti  Tbk.  Nilai
maksimum  sebesar  7  dimiliki  oleh  PT  Telkom  Indonesia  (Persero).  Nilai  rata-rata 3,2941  menunjukkan  bahwa  jumlah  rata-rata  komite  audit  dalam  perusahaan  yang menjadi  sampel  berjumlah  3  orang.  Hal  ini  sejalan  dengan  POJK  nomor 55/POJK.04/2015  yang  menyebutkan  bahwa  jumlah  minimum  komite  audit  dalam suatu perusahaan adalah 3 orang. Standar deviasi pada variabel komite audit memiliki nilai  sebesar  0,8881  atau  di  bawah  nilai  rata-rata,  yang  berarti  bahwa  variabel  komite audit memiliki persebaran data yang merata atau homogen.
Tabel 4

## Analisis Statistik Deskriptif Variabel Secara Kategorikal
Variabel Pengukuran Modus Jumlah TIPE 1 = Perusahaan high risk industry 0 = Perusahaan low risk industry 1 96 OP 1 = Perusahaan dengan operasi internasional 0 = Perusahaan dengan operasi pada 1 negara 1 108 Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 9
Variabel  tipe  industri  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu high risk industry dan low risk industry . Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada Tabel 4  diketahui  bahwa  jumlah  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori high risk industry dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 perusahaan, sedangkan 74 perusahaan lainnya merupakan  perusahaan  dalam  kategori  low risk industry .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori high risk industry dan low risk industry relatif seimbang.
Hasil  uji  statistik  deskriptif  pada  variabel  operasi  internasional  menunjukkan bahwa sebanyak 108 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini beroperasi secara  internasional  dan  berinteraksi  dengan stakeholder asing  sedangkan  62 perusahaan  lainnya  memiliki  operasi  bisnis  yang  terbatas  hanya  di  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  sampel  dalam  penelitian  ini  lebih  banyak  beroperasi secara internasional.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  uji  pemilihan  model  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa model random  effect merupakan  model  terbaik  untuk  penelitian  ini.  Menurut  Gurajati dan Porter (2012) Ge neralized Least Square (GLS) merupakan metode yang digunakan dalam model random effect. Metode GLS ini dipercaya dapat memunculkan estimator yang  berguna  untuk  memenuhi  sifat-sifat Best  Linier  Unbiased  Estimation (BLUE) yang merupakan suatu cara untuk mengatasi pelanggaran uji asumsi. Oleh karena itu uji asumsi tidak perlu dilakukan pada penelitian yang menggunakan random effect model .
Tabel 5

## Hasil Pengujian Hipotesis
Variable Coefficient Std. Error Prob. Constanta -4,1890 0,3411 0,0000 Ukuran Perusahaan 0,1567 0,0117 0,0000*** Tipe Industri 0,0820 0,0329 0,0139** Operasi Internasional 0,0202 0,0215 0,3470 Leverage 0,0030 0,0014 0,0367** Komite Audit 0,0019 0,0070 0,7814 Adjusted R-squared 0,6158
Variable Coefficient Std. Error Prob. Prob (F-Statistic) 0,0000
*untuk yang signifikan di bawah 10%, ** untuk signifikan di bawah 5% dan *** di bawah 1%. Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 9

## Uji t
Merujuk  pada  hasil  uji  t  yang  telah  disajikan,  nilai  koefisien  untuk  variabel ukuran  perusahaan  menunjukkan  angka  0,1567  dengan  nilai  probabilitas  0,0000  atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H1 terdukung. Selanjutnya pada variabel tipe industri memiliki nilai koefisien 0,0820 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0139 atau kurang dari 0,05. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  tipe  industri  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H2 terdukung. Pada variabel operasi internasional memiliki  nilai koefisien 0,0203 dan nilai  probabilitas 0,3470 atau lebih dari 0,05. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  operasi  internasional  tidak  memiliki  pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Dengan demikian H3 tidak terdukung.
Hasil uji pada variabel kontrol menunjukkan nilai probabilitas leverage sebesar 0,0367 dengan nilai koefisien 0,0030 yang berarti variabel leverage memiliki pengaruh positif  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Sedangkan  variabel  komite  audit menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,7814 yang menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti  korupsi.  Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  dengan  penelitian  Faisal et  al .,  (2021) dan  Yin  dan  Zhang  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan  memiliki pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Perusahaan  besar  cenderung melakukan  pengungkapan  informasi  anti  korupsi  dengan  lebih  komprehensif  jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.
Perusahaan-perusahaan  besar  umumnya  memiliki  lebih  banyak  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  aktivitas  bisnisnya.  Akibatnya  akan  semakin  besar tuntutan  dan  tekanan  dari  para  pemangku  kepentingan  pada  perusahaan.  Untuk menjawab  tuntutan  tersebut  perusahaan  meresponnya  dengan  mengungkapkan sebanyak-banyaknya  informasi  mengenai  aktivitas  perusahaan  melalui  pengungkapan finansial dan non finansial termasuk pengungkapan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  dalam  menjalankan  bisnisnya akan  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  dan  harapan  para  pemangku kepentingan (Vale dan Branco, 2019). Mengungkapkan informasi mengenai kebijakan anti  korupsi,  perusahaan  akan  dianggap  lebih  transparan  dalam  mencegah  dan memerangi  praktik  korupsi.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai  dan  norma  di  masyarakat sehingga perusahaan akan mendapatkan legitimasi dan dukungan dari publik dan para pemangku kepentingan Faisal et al., (2021).
Tabel 6.

## Analisis Tambahan-Pengelompokan subsample ukuran perusahaan
Kategori Perusahaan Total Aset (Rp) Pengungkapan Anti Korupsi Kecil 2.185.332.205.825 0,11 Medium 13.143.768.764.572 0,50 Besar 92.822.417.914.790 0,91
Hasil dari penelitian ini juga ditunjukkan oleh statistik deskriptif pada Tabel 6. Berdasarkan  analisis  tambahan  dengan  memisahkan subsample Perusahaan  menjadi  3 kategori  yaitu kecil berdasarkan kuartil  pertama  (25%) yaitu kategori kecil, kemudian kategori medium (>25%-75%), dan besar (kuartil ke ke 3). Perusahaan dengan rata-rata Total  asset  sebesar  Rp2,185  Triliun  relatif  memiliki  rata-rata  pengungkapan  anti korupsi yang juga rendah yaitu sebesar 11%. Lingkup pengungkapan itu adalah adanya komunikasi dan pelatihan yang telah dilakukan oleh karyawan mengenai kebijakan anti korupsi.  Kemudian  pada  kategori  Perusahaan  yang  medium  juga  memiliki  tingkat pengungkapan  yang  moderat  yaitu  sebesar  50%.  Pengungkapan  yang  paling  tinggi dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  skala  yang  besar  yaitu  dengan  rata-rata  Total  Aset sebesar Rp92,822 Triliun yaitu sebesar 91%. Hal ini konsisten dengan penjelasan dari Faisal et al., (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan besar dianggap lebih mampu melakukan  pengungkapan  anti  korupsi  karena  memiliki  sumber  daya  yang  cukup. Selain  itu,  perusahaan  berukuran  besar  memiliki  struktur  modal  yang  kompleks sehingga  menciptakan  konflik  keagenan  yang  lebih  besar  dalam  perusahaan.  Oleh karena  itu,  perusahaan-perusahaan  ini  mengungkapkan  informasi  tambahan  untuk menghindari informasi asimetri (Samaha et al ., 2012).

## Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Hasil uji regresi pada penelitian ini menyebutkan bahwa tipe industri memiliki pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian Faisal et  al .,  (2021)  dan  Branco  dan  Matos  (2016). Transparency  International menyebutkan  bahwa  perusahaan high  risk  industry memiliki  operasi  bisnis  yang mengharuskan  perusahaan  untuk  memiliki  lisensi  tertentu  dan  terikat  kontrak  atau regulasi  dengan  beberapa  negara.  Selain  itu  perusahaan  dianggap  memiliki  risiko korupsi  lebih  besar  ketika  perusahaan  memiliki  tingkat  investasi  yang  tinggi  terlebih jika  perusahaan  beroperasi  di  banyak  negara.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  cenderung untuk banyak mengungkapkan kebijakan mengenai pencegahan korupsi yang dibentuk oleh perusahaan. Hal ini akan dapat mengurangi risiko operasional yang melekat pada perusahaan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  juga  dapat  yakin  bahwa  perusahaan  bersifat transparan  dengan  melakukan  berbagai  kebijakan  dari  mulai  pencegahan  sampai  pada penanganan Tindakan korupsi.

## Tabel 7.

## Analisis Tambahan-Pengungkapan Anti Korupsi Berdasarkan Tipe Industri
Jumlah Observasi Proporsi observasi Pengungkapan anti korupsi Low-Risk Industry 76 44,71% 39,69% High-Risk Industry 94 55,29% 60,64%
Berdasarkan  pengelompokan subsample perusahaan  terlihat  bahwa perusahaan  yang  masuk  dalam  category high  risk  industry memiliki  rata-rata
pengungkapan anti korupsi yang relative tinggi yaitu sebesar 60,64% jika dibandingkan dengan low  risk  industry. Lebih  lanjut  lagi,  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori high  risk  industry cenderung  mendapat  lebih  banyak  perhatian  dari  masyarakat  luas mengenai  dari  aktivitas  bisnisnya  (Faisal et  al .,  2021).  Elshandidy et  al., (2013) menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  berisiko  tinggi  sensitif  terhadap  tingkat  risiko yang  mendasarinya  sehingga  menghasilkan  tingkat  pengungkapan  yang  lebih  tinggi. Pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan  ini  adalah  suatu  bentuk  upaya  untuk menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  dan  komitmen  untuk mencegah  dan  melawan  praktik  korupsi  dalam  perusahaan.  Dengan  adanya pengungkapan  anti  korupsi  diharapkan  perusahaan  akan  memperoleh  kredibilitas  dari para stakeholder .  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  berusaha  merespon  tuntutan  atau tekanan dari para stakeholder.

## Pengaruh Operasi Internasional terhadap Pengungkapan Anti Korupsi
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  operasi  internasional  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Hasil  yang  sama  juga  terdapat  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari et  al .,  (2021).  Tidak  berpengaruhnya  operasi internasional  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi  terjadi  karena stakeholder asing dapat  disebabkan  karena  tidak  adanya  interaksi  langsung  antara stakeholder asing dengan  manajemen  puncak  perusahaan  sehingga  para  manajer  tidak  menanggapi dengan  serius  keinginan  para stakeholder asing.  Para  manajer  lebih  fokus  untuk menanggapi pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk mendorong praktik tertentu pada perusahaan, seperti pemilik saham. Salah satu contoh stakeholder yang  terlibat  dalam  operasi  internasional  adalah  konsumen  asing.  Oberseder et  al ., (2011)  menyatakan  bahwa  informasi  CSR  termasuk  anti  korupsi  dapat  memunculkan reaksi  positif  dan  simpati  dari  para  konsumen  asing.  Namun  reaksi  positif  ini  belum tentu  memengaruhi  keputusan  konsumen  untuk  membeli  produk  atau  jasa  dari perusahaan  tersebut.  Sebagian  besar  konsumen  cenderung  lebih  memperhatikan informasi-informasi  yang  tertera  dalam  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  kondisi keuangan perusahaan daripada informasi non keuangan (Oberseder et al ., 2011).
Tabel 8.

## Analisis Tambahan-Pengungkapan Anti Korupsi Berdasarkan Jangkauan Operasi
Perusahaan Jumlah Observasi Pengungkapan anti korupsi Tidak Melakukan operasi internasional 64 39,69% Melakukan operasi internasional 106 60,64%
Berdasarkan  hasil  analisis  tambahan  menunjukkan  bahwa  jumlah  observasi dalam penelitian ini didominasi oleh perusahaan yang melakukan operasi internasional. Sejalan  dengan  penelitian  Barkemeyer et  al., (2015)  yang  menunjukkan  bahwa internasionalisasi  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi. Hal  ini  dikarenakan  adanya  operasi  internasional  tidak  menunjukkan  dampak  secara langsung  pada  lingkungan  dan  sosial  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  pusat  operasi atau  produksi  pada  perusahaan  induk  berada  pada  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu, pengungkapan  mengenai  anti  korupsi  tidak  terpengaruh.  Lebih  lanjut  lagi,  dengan melihat  operasi  atau  produksi  pada  perusahaan  induk  lebih  diperlukan  untuk  melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan karena memiliki dampak secara langsung. Maka,
perusahaan  akan  lebih  mengungkapkan  informasi  mengenai  hal-hal  terkait  dengan aktivitas perusahaan termasuk pengungkapan anti korupsi

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian,  didapatkan  hasil  bahwa:  1)  Ukuran  perusahaan berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi.  Hal  ini  karena  perusahaan besar  cenderung  memiliki  lebih  banyak  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam aktivitas  bisnis  perusahaan  dan  menuntut  lebih  banyak  pengungkapan  informasi termasuk  pengungkapan  anti  korupsi;  2)  Tipe  industri  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan  anti  korupsi.  Hal  ini  terjadi  karena  perusahaan high  risk  industry memiliki operasi bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki lisensi tertentu dan  terikat  kontrak  atau  regulasi  dengan  beberapa  negara  selain  itu  perusahaan  yang masuk  dalam  kategori high  risk  industry cenderung  mendapat  lebih  banyak  perhatian dari  masyarakat  luas  mengenai  dari  aktivitas  bisnisnya;  3)  Operasi  internasional  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi,  tidak  berpengaruhnya  operasi internasional  terhadap  pengungkapan  anti  korupsi  terjadi  karena stakeholder asing cenderung  tidak  memiliki  interaksi  langsung  dengan  manajemen  puncak  perusahaan sehingga  para  manajer  tidak  menanggapi  dengan  serius  keinginan  para stakeholder asing.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan  diantaranya  adalah pengukuran pengungkapan anti korupsi dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah atau  kuantitas  pengungkapan  yang  sesuai  dengan  indeks  GRI  tanpa  memperhatikan kualitas  dari  pengungkapan  informasi  tersebut.  Selain  itu  penelitian  ini  tidak memisahkan jenis industri dari perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  kualitas  informasi pengungkapan  anti  korupsi  untuk  digunakan  sebagai  pengukuran.  Pengukuran  dapat dilakukan  dengan  memberi  skor  1-5  untuk  menunjukkan  kualitas  dari  pengungkapan tersebut.  Selain  itu  penelitian  yang  akan  datang  dapat  memisahkan  jenis  industri  dari perusahaan  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  jenis industri memiliki preferensi pengungkapan anti korupsi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Characteristics on  CSR  Disclosure:  An  Analysis  of  Australian  Firms. Australian  Accounting Review , 27(4), 400-420.
Asare,  E.T., Duho,  K.C.T., Agyenim-Boateng,  C., Onumah,  J.M. &  Simpson, S.N.Y. (2021).  Anti-Corruption  Disclosure  as  A  Necessary  Evil:  Impact  on Profitability  and  Stability  of  Extractive  Firms  In  Africa. Journal  of  Financial Crime , 28(2), 531-547. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0173
Barkemeyer, R., Preuss,  L. & Lee, L. (2015). Corporate  Reporting on Corruption: An International Comparison. Accounting Forum , 39(4), 349-365.
Branco,  M.  C.,  &  Matos,  D.  (2016).  The  Fight  Against  Corruption  in  Portugal: Evidence from Sustainability Reports . Journal of Financial Crime, 23(1), 132.
Buijink,  W.  F.,  Sellhorn,  T.,  &  Wagenhofer,  A.  (2019).  Regulation  of  Corporate Disclosure. Schmalenbach Business Review , 71(2), 131-136.
Cahaya, F. R., Porter, S. A., Tower, G., & Brown, A. (2012). Indonesia's Low Concern for Labor Issues. Social Responsibility Journal , 8(1), 114-132.
Cahaya,  R.,  Porter,  S.,  Tower,  G.,  &  Brown,  A.  (2017).  Coercive  Pressures  on Occupational  Health  and  Safety  Disclosures. Journal  of  Accounting  and Emerging Economies , 7(3), 318-336.
Damayanti,  F.,  &  Susanto,  T.  (2015).  Pengaruh  Komite  Audit,  Kualitas  Audit, Kepemilikan  Institusional,  Risiko  Perusahaan  dan  Return  on  Assets  terhadap Tax Avoidance. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen , 5(2), 1-17. Duho,  K.C.T.,  Agyenim-Boateng,  C.,  Asare,  E.T.  and  Onumah,  J.M.  (2023). Convergence  and  Determinants  of  Anti-Corruption  Disclosure  Among Extractive Firms in Africa. Journal of Financial Crime , 30(4), 908-926. Epstein,  M.  J.,  &  Buhovac,  A.  R.  (2014).  Making  Sustainability  Work  2nd  Edition: Best  Practices  in  Managing  and  Measuring  Corporate  Social,  Environmental, and Economic Impacts. San Francisco (CA, US): Berrett-Koehler Publishers.
Erkens, M., Paugam, L., & Stolowy, H. (2015). Non-financial Information: State of the Art  and  Research  Perspectives  Based  on  a  Bibliometric  Study. Comptabilite Controle Audit , 21(3), 15-92.
Elshandidy,  T.,  Fraser,  I.  and  Hussainey,  K.  (2013).  Aggregated,  voluntary,  and mandatory  risk  disclosures  incentives:  evidence  from  UK  FTSE  All  Share. International Review of Financial Analysis , 30, 320-333.
Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2021). The Content and Determinants of  CSR  Anti-Corruption  Disclosure:  The  Case  of  Public-Listed  Companies  in Indonesia. Journal of Financial Crime, 29(3), 890-907.
Freeman,  R.  E.  (1984).  Strategic  Management:  A  Stakeholder  Approach.  Boston: Pitman.
Global  Reporting  Iniitiative.  (2016).  GRI  Sustainability  Reporting  Standards  2016. Diakses pada 23 Maret 2022 dari
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/.
Harahap,  S.  S.  (2013).  Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan  Edisi  11.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Hendratama,  T.  D.,  &  Huang,  Y.  C.  (2021).  Corporate  Social  Responsibility,  Firm Value  and  Life  Cycle:  Evidence  from  Southeast  Asian  Countries. Journal  of Applied Accounting Research , 22(4), 577-597.
Jaggi,  B.,  Allini,  A.,  Ginesti,  G.,  &  Macchioni,  R.  (2020).  Determinants  of  Corporate Corruption  Disclosures:  Evidence  Based  on  EU  Listed  Firms. Meditari Accountancy Research , 29 (1), 21-38.
Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Noyem, J. A., & Darus, F. (2016). A Comparative  Study  of  Anti-Corruption  Practice  Disclosure  among  Malaysian and  Indonesian  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Best  Practice Companies. Journal of cleaner production , 112, 2896-2906.
Karim,  N.  K.,  Animah,  A.,  &  Sasanti,  E.  E.  (2016).  Pengungkapan  Anti  Korupsi  dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Indeks Sri Kehati. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma , 15(2), 28-28.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2020).  KPK  annual  report  2020.  Diakses  pada  4 Februari  2022  dari  www.kpk.go.id/en/publication/annual-report/192-annual- report
Nobanee, H. & Ellili, N.O.D. (2022), Voluntary Corporate Governance Disclosure and Bank  Performance:  Evidence  From  An  Emerging  Market. Corporate
Governance, 22 (4), 702-719. https://doi.org/10.1108/CG-12-2020-0535 Nugroho,  M.  N.,  &  Yulianto,  A.  (2015).  Pengaruh  Profitabilitas  dan  Mekanisme Corporate  Governance  Terhadap  Pengungkapan  CSR  Perusahaan  Terdaftar  JII 2011-2013. Accounting Analysis Journal , 4(1), 1-12.
Öberseder,  M.,  Schlegelmilch,  B.  B.,  &  Gruber,  V.  (2011).  Why  Don’t  Consumers Care  About  CSR?:  A  Qualitative  Study  Exploring  the  Role  of  CSR  in Consumption Decisions. Journal of Business Ethics , 104(4), 449-460.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 55/POJK.04/2015  tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Kerja Komite Audit
Purbawangsa,  I.  B.  A.,  Solimun,  S.,  Fernandes,  A.  A.  R.,  &  Rahayu,  S.  M.  (2019). Corporate  Governance,  Corporate  Profitability  Toward  Corporate  Social Responsibility  Disclosure  and  Corporate  Value  (Comparative  Study  in Indonesia,  China  and  India  Stock  Exchange  in  2013-2016). Social Responsibility Journal, 16(7), 983-999.
Putri,  R.  A.  (2014).  Pengaruh  Profitabilitas,  Likuiditas,  dan Leverage Terhadap Pengungkapan CSR. Business Accounting Review , 2 (1), 61-70.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Tanggal  11  November  2019 No.78/Pid.Sus.TPK/2019.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Tanggal  08  Mei  2020  No.
121/Pid.Sus.TPK/2019
Rankin,  M.,  Windsor,  C.  &  Wahyuni,  D.  (2011).  An  Investigation  of  Voluntary Corporate  Greenhouse  Gas  Emissions  Reporting  in  a  Market  Governance System, Accounting, Auditing and Accountability Journal , 24 (8), 1037-1070. Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  Sebagai  Sarana  Legitimasi:  Dampaknya  terhadap  Tingkat  Agresivitas Pajak. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 4(2), 16-30. Sari,  T.  K.,  Cahaya,  F.  R.,  &  Joseph,  C.  (2021).  Coercive  Pressures  and  Anti- Corruption  Reporting:  The  Case  of  ASEAN  Countries. Journal  of  Business Ethics, 171(3), 495-511.
Samaha,  K.,  Dahawy,  K.,  Hussainey,  K.  &  Stapleton,  P.  (2012).  The  Extent  of Corporate  Governance  Disclosure  and  Its  Determinants  In  A  Developing Market: The Case of Egypt. Advances in Accounting, 28 (1), 168-178.
Scaltrito,  D. (2016).  Voluntary  disclosure  in  Italy:  Firm-Specific  Determinants  an Empirical Analysis of Italian Listed Companies. EuroMed Journal of Business, 11 (2), 272-303.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016).  Research  Methods  for  Business:  A  Skill  Building Approach 7th Edition. Sussex Barat: John Wiley & Sons.
Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.
Academy of Management Review, 20(3), 571-610.
Tirtasari,  I.  D.  A.,  &  Hartomo,  O.  D.  (2019).  Pengaruh  GCG  dan  Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. Jurnal Akuntansi Bisnis , 17(2), 131-149.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas United  Nations  Global  Compact.  (2015).  A  Practical  Guide  for  Collective  Actions
Against Corruption. Diakses pada 22 Januari 2022 dari
https://www.unglobalcompact.org/docs/issuesdoc/AntiCorruption/CollectiveAct ionExperiencesGlobal.pdf .
Vale,  J.,  &  Branco,  M.  C.  (2019).  Anti-Corruption  Reporting  in  Emerging  Country Multinationals. Journal of Financial Crime , 26(3), 861-873.
Yin,  H.,  &  Zhang,  R.  (2019).  The  Nature  of  Controlling  Shareholders,  Political Background and Corporate Anti-Corruption Practice Disclosure. The Journal of Asian Finance, Economics and Business , 6(1), 47-58.
Zhang, Y. J., Jin, Y. L., Chevallier, J., & Shen, B. (2016). The Effect of Corruption on Carbon Dioxide Emissions in APEC Countries: A Panel Quanti Le Regression Analysis. Technological Forecasting and Social Change , 112, 220-227.