## PEMBERITAAN MEDIA ASING MENGENAI HUKUM CAMBUK GAY DI ACEH

## Reni Juliani
Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Email : renijuliani@utu.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze why there are pro and cons of foreign media in the news of the whipping of gay couples in Aceh. The method used in this research is qualitative method. The subjects of this research are some sources of news from media. Data collection techniques were conducted with library research and documentation. The results obtained after conducting library research and documentation are two issues that make the media pro and cons against the news of this case. The first is the issue of caning and human right law, and the second is the gay issue of minorities. Pro-gay  and  anti-Islam  stigma  are  built  on  the  issue  of  human  right  violstions  and  caning punishmant that considered other forms of torture in various reports.
Keywords: News, Foreign Media, Caning Law, and Gay.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Penerapan Syari’at Islam di wilayah Aceh merupakan cita-cita rakyat Aceh sejak dahulu. Penerapan  ini  telah  melalui  proses  panjang  yang  diajukan  untuk  pembentukkannya  mulai  dari pemerintahan  Soekarno.  Penerapan  Syari’at  Islam  tersebut  baru  diaminkan  pada  masa  SBY. Penerapan Syari’at Islam di Aceh juga merupakan salah satu perjanjian dalam MoU Helsinki. Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menjelaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Hal tersebut menegaskan bahwa Aceh berhak menyusun Qanun sesuai keadaan dan kondisi Aceh.
Penerapan Syari’at Islam di Aceh telah berlangsung selama beberapa tahun. Namun hal ini  tidak  menjadikan  semua  masyarakat  dan  elemen-elemen  di  dalam  masyarakat  menyetujui segala kebijakan pemerintah tersebut. Penerapan Syari’at Islam masih memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. Terlebih lagi dengan hukuman yang didera terdakwa pelanggar syari’ah seperti hukum cambuk. Hukum cambuk masih dianggap bentuk pelanggaran HAM oleh sebagian kalangan.  Pihak  yang  kurang  setuju  dengan  ditetapkannya  hukum  cambuk  sebagai  sebuah hukuman syari’ah menganggap bahwa hukuman cambuk tidak manusiawi dan melanggar hak- hak sebagai manusia.
Pro  dan  Kontra  hukuman  cambuk  semakin  memanas  saat  dilaksanakannya  hukum cambuk terhadap pasangan gay yang melakukan pelanggaran Syari’at Islam. Pasangan Gay ini dicambuk  pada  tanggal  23 mei  2017  lalu dan  menjadi  isu hangat  yang  diangkat  oleh berbagai media baik media lokal maupun media asing. Ada dua isu yang menjadi focus dalam kasus ini yaitu isu hukum cambuk dan pasangan gay.
Pasangan gay yang diadili oleh Mahkamah Syari’ah tersebut dikenakan Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja  melakukan Jarimah  Liwath (zina  homoseksual)  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir (cambuk) paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas  murni  atau  penjara  paling  lama  100  (seratus)  bulan.”  Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa hukuman  yang  terima  adalah  100  kali  cambuk.  Akan  tetapi  pasangan  gay  yang  melakukan tindakan asusila tersebut hanya didera hukuman 85 kali cambukan.
Selain di Aceh, Negara Bagian Kelantan, Malaysia, juga telah mengatur tentang larangan liwath (homoseksual)  dalam  pengertian  sosomi,  baik  yang  dilakukan  antar-laki-laki  dengan perempuan  lain  yang  bukan  istrinta.  Pasal  16  dan  Pasal  17 The  Hudud  Bill  of  Kelantan, Menentukan (Djubaedah, 2010:273-274):
“ Liwat is an offence consisting of carnal intercourse between a male and another male or between a male and a female other than his wife, performed against the order ofnature. That is the anus.”
(Liwat adalah kejahatan melakukan hubungan badan (pesertubuh) antara sesama laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan istrinya, dilakukan berlawanan dengan yang seharusnya, yaitu melalui anus [dubur]).
” Whoever commits liwat shal be punished with the same punishment prescribed for zina,”
(Barang  siapa  melakukan  liwat  akan  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  hukuman  yang ditentukan atas zina).
Kasus pencambukan pasangan gay ini merupakan kasus pertama setelah ditetapkannya Qanun Jinayat di tahun 2015. Hal ini menjadi penyebab mengapa media asing sangat menyoroti kasus ini. Salah satu media asing yang meliput pelaksanaan hukuman tersebut adalah BBC. BBC bahkan membuat video wawancara pendapat LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Aceh.  Video  BBC  tersebut  seakan  menegaskan  bahwa  pasangan  gay  merupakan  korban  dan penerapan syariat Islam di Aceh dinilai tidak relevan.
Fenomena di atas merupakan konteks penelitian ini, sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian ini harus dibuat. Penelitian ini berjudul “Pemberitaan Media Asing Mengenai Hukum Cambuk Gay Di Aceh”
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi asalah Utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pro dan kontra media asing dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh? Oleh sebab itu yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mengapa terjadi pro dan kontra media asing dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  media  khususnya  media asing yang ingin memberitakan suatu isu yang sensitif dan menjadikan masukan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang sudah sepatutnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Di samping itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca  mengenai  telah ditetapkan  dan  dijalankan  sebuah  hukum  yang  mengatur  tentang  Jarimah  Liwath  (zina  yang dilakukan kaum Gay) di Aceh.

## 2. KAJIAN  LITERATUR

## Sejarah Syari’at Islam di Aceh
Sebelum Masehi, Aceh banyak dilalu oleh pedangang-pedangang dari berbagai negara.
Dikarenakan letak wilayahnya yang strategis, Aceh menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Pedagang Timur Tengah  sebelum  melanjutkan perjalananya ke Cina, singgah di Aceh terlebih dahulu (Djalil, 2010:181). Hal inilah yang menjadi asal mula masuknya Islam ke wilayah Aceh. Dajlil (2010:181) menjelaskan bahwa:
“Abad VI. Abad ini abad kelahiran Islam, pada abad inilah Aceh menjadi wilayah pertama  di  Nusantara  ini  menerima  Islam,  para  sejarawan  pada  umumnya menyebutkan  bahwa  masuknya  melalui  daerah  Peurlak/Pase.  Abad  XII.  Setelah melalui proses sejarah yang panjang, Aceh menjelma menjadi sebuah kerajaan Islam, yang  kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  kerajaan  yang  maju.  Abad  XIV. Perkembangan kerajaan Aceh ditandai dengan dikenalnya Aceh sebagai daerah pusat perkembangan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara.”
Ketika Aceh menang dalam perang  melawan Portugis dan mengusir mereka dari tanah Aceh. Kerajaan Aceh mulai berdiri dengan dikukuhkannya Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah sebagai Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukota negara Banda Aceh. Dalam bukunya yang berjudul “Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945- 1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang,” Jakobi (2004:17) juga menyebutkan bahwa:
“Berdirinya Kerajaan Islam Besar pada masa tersebut sekaligus mendudukkan Aceh Darussalam  menjadi  salah  satu  Kerajaan  Islam  Besar  yang  masuk  dalam  deretan “Lima  Besar  Islam”.  Pada  masanya,  Lima  Besar  Islam  ini  menjalin  kerja  sama ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Lima Besar Kerajaan Islam tersebut adalah:
a. Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istambul.
b. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara.
c. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.
d. Kerajaan Islam Agra di Anak Benua India.
e. Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara.”
Setelah diplokamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, masyarakat Aceh ingin wilayahnya  dibentuk  peraturan  yang  bersumber  dari  agama  Islam.  pembentukan  peraturan mengenai Syari’at Islam tidak sepenuhnya diaminkan oleh pemerintah. Walaupun pada saat itu izin mengenai pembentukan Mahkamah Syari’ah telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui  surat  kawat  No.189  Tanggal  13  Januari  1947,  namun  peraturan  yang  diizinkan  hanya berupa peraturan mengenai peratura-peraturan dalam bidang kekeluargaan seperti perkara nafkah, perkawinan, perceraian, harta bersama, warisan, hak pengampunan anak dan sebagainya (Amal dan Panggabean, 2004:20).
Walaupun  Mahkamah  Syari’ah  telah  terbentuk  namun  keberadaannya  kembali dikaburkan  oleh  pemerintah  pada  Tahun  1950.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Amal  dan Panggabean  (2004:20)  bahwa  Mahkamah  Syari’ah  dan  semua  pengadilan  swapraja  disatukan dalam satu payung Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya UU Darurat No.1 Tahun  1950.  Dikarenakan  semangat  dan  impian  besar  masyarakat  Aceh  untuk  membentuk wilayah yang berasaskan Islam, Pemerintah di daerah Aceh dan seluruh lini masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan status Mahkamah Syari’at yang jelas dan pasti. Desakan tersebut tidak  pernah  berhenti  dan  terus  diperjuangkan  oleh  masyarakat  Aceh  sehingga  akhirnya pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.29  Tahun  1957  mengenai  pembentukan pengadilan  agama  di  seluruh  Aceh,  termasuk  susunan  dan  kewenangannya.  Namu  Pemerintah kembali  membuat  masyarakat  Aceh  kecewa.  Peraturan  yang  dikeluarkannya  tidak  serta  merta menjadikan  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  bisa  leluasa  dalam  memberikan  putusannya. Keputusan-keputusan  mereka  dibatasi.  Mereka  hanya  diberi  wewenang  dalam  putusan  bidang
kekeluargaan  dan  warisan,  dan  hal  tersebut  baru  bisa  dijalankan  setelah  Pengadilan  Agama mengaminkannya.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah mengenai pembentukan Mahkamah  Syari’ah.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Pembentukan  peraturan  mengenai Syari’at Islam mulai dari Undang-undang Darurat sampai Peraturan Pemerintah telah ditetapkan. Namun kebijakan pemerintah tersebut terkesan tidak sepenuh hati. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak menyentuh seluruh peraturan yang ingin ditegakkan oleh masyarakat.
Pada masa Gubernur Tgk. Daud Beureueh, Pemerintah memberikan harapan yang sangat besar kepada Gubernur dan masyarakat Aceh mengenai Syari’at Islam. Soekarno berjanji untuk mengizinkan Aceh sebagai wilayah yang memberlakukan Syari’at Islam. Namun janji tersebut dilanggarkan. Seperti yang diceritakan Abubakar (2002: 26) bahwa:
“Soekarno  berulang  kali  berjanji  akan  memberikan  keluasan  kepada  Aceh  untuk memberlakukan  Syari’at  Islam.  Tetapi  janji  tersebut  hanya  berbentuk  lisan,  tidak memiliki kekuatan hukum kuat padahal Tgk. Daud Beureueh meminta agar janji itu dituliskan,  namun  Soekarno  menjawab  sambil  berlinang  air  mata  berkata  ‘Apakah Kakanda  Daud  Beureueh  tidak  mempercayai  saya  lagi?’  Mendengar  ungkapan Soekarno, hati Daud Beureueh melunak dan tidak laki menuntuk janji tertulis.
Pada  Tahun  1959,  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  Keputusan  untuk  menyelesaikan “Peristiwa  Aceh”  tersebut.  Keputusan  tersebut  adalah  Keputusan  Perdana  Menteri  Republik Indonesia Nomor I/Missi Tahun 1959 dimana keputusan tersebut memberikan Aceh gelar Daerah Istimewa.  Keistimewaan  tersebut  berupa  bidang  agama,  pendidikan  dan  adat  (Zamzani,  1970: 322).  Sedangkan  izin  pelaksanaan  Syari’at  Islam  baru  diberikan  pada  masa  reformasi.  Dedi Sumardi M.Ag (Bantasyam dan Siddiq, 2009:41) menjelaskan bahwa pelaksanaan Syari’at Islam ini  sesuai  dengan  UU  No.44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Aceh.  Selain  berasaskan  UU No.44 Tahun 1999, izin pelaksanaan Syari’at Islam juga berdasarkan UU No.18 Tahun 2001. Prof. Dr. Syahrizal Abbas (Bantasyam dan Siddiq, 2009:63) menjelaskan mengenai pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh bahwa:
“Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh yang dibawa oleh kedua undang-undang yaitu UU  No.44  Tahun  1999  dan  UU  No.11  Tahun  2006, membawa  semangat  formulasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Melalui Qanun inilah berbagai  aturan  Syari’at  Islam  dapat  ditegakkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  berbangsa  di  Aceh.  Persoalan  yang  muncul  adalah  bagaimana  merumuskan materi  Qanun yang  kuat secara  filosofis  dan tidak kering  dari  semangat  sosiologis dari ketentuan Syari’at.”
Sedangkan Qanun Jinayat sendiri baru disahkan pada tahun 2014. Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini mulai berlaku pada Tanggal 23 Oktober 2015, setahun setelah  disahkannya.  Hukum  Jinayat  ini  merupakan  hukum  pidana  yang  memuat  ketetuan hukuman cambuk dan rajam. Juga menegaskan pada tindakan yang  melanggar  Syari’at seperti zina, maisir , dan banyak lagi termasuk liwath (homoseksual). Dalam Qanun Jinayat No.6 tahun 2014 Pasal 63 menyebutkan perihal liwath yang berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  100  (seratus)  kali  dan  dapat  ditambah  dengan  denda
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan
3. Setiap  Orang  yang  melakukan  Liwath  dengan  anak,  selain  diancam  dengan  ‘Uqubat Ta’zir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  ditambah  dengan  cambuk  paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## Media dan Peranananya
McQuail (1987:3) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yaitu:
1. Industri  pencipta  lapangan  kerja,  barang  dan  jasa  serta  menghidupkan  industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.
2. Sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
4. Wahana pengembangan kebudayaan-tatacara, mode, gaya hidup, dan norma.
5. Sumber  dominan  bukan  saja  bagi  pencipta  citra  individu,  tetapi  juga  bagi kelompok, dan masyarakat.
Sebuah  Film  yang  merupakan  salah  satu  seri  dari  film  James  Bond  yang  berjudul “Tomorrow Never Dies” ini menceritakan tentang bahaya apabila media berhasil memonopoli “kebenaran”, selain itu media bisa membuat konspirasi besar di dalam pemberitaannya sehingga media  mampu  mempengaruhi  dan  mengendalikan  publik.  Apabila  hal  ini  terjadi,  dunia sepenuhnya akan ada di tangan media. Rizki (Hasyim, dkk, 2013:125) menjelaskan:
“Digambarkan  di  awal  film  bagaimana  Carver-Raja  Media  Dunia  yang  mampu menjatuhkan  pemerintahan  dengan  sebuah  berita-sedang  dalam  perayaan  atas peluncuran satelit barunya dalam jaringan Grup Media Carver. Satelit ini tidak hanya dimanfaatkan  untuk  kepentingan  medianya  saja,  tapi  juga  menjadi  salah  satu  alat perang  yang  digunakan  untuk  memanipulasi  informasi  termasuk  informasi  militer negara-negara dunia. Di akhir pidatonya saat peluncuran satelit yang akan mampu menjangkau  seluruh  umat  manusia  di  muka  bumi  ini-kecuali  Cina  yang  menolak menyiarkannya-dia berjanji untuk memberikan berita tanpa ketakutan dan tendensi, berjuang untuk kebaikan dunia, melawan ketidakadilan, ketidakpedulian, memerangi ketidakmanusiaan. Tapi apa dinyana, Carver bukan orang yang jujur dan menepati kata-katanya.  Dia  juga  adalah  seorang  penjahat  yang  baru  saja  membuat  aksi kekacauan di Laut Cina Selatan yang memantik konfrontasi pihak Inggris dan Cina. Carver  memiliko  koran,  majalah,  buku,  film,  TV,  radio,  online,  dan  dengan kekuasaannya dia mampu meletupkan sebuah isu sehingga menjadi ‘besar’ dengan sokongan medianya”
Peranan media sangat besar bagi kehidupan dunia. Oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepatutnya media harus menjadi sumber kepercayaan masyarakat mengenai informasi sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat berkaca pada media. Media menjadi watch dog (anjing penjaga) bagi pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia sendiri, begitu tinggi posisi media. Media dijadikan salah satu pilar demokrasi. Media merupakan pilar ke-empatnya.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  ada  apabila  ditegakkannya  media  atau  pers.  Syam (2016: 28) menyebutkan bahwa:
“Disebabkan  anjing  penjaga  mempunyai  kekuatan  untuk  menggonggong  apabila terdapat  kesalahan,  maka  terkadang  ada  kecenderungan  anjing  penjaga  di  bawah
peliharaan para pemodal, atau kalau diinterpretasi ulang, anjing penjaga yang sudah dipelihara para majikan pemilik modal. Kalau hal ini dapat terjadi, maka sangat sulit untuk diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing pengawas yang selalu mengawasi  terhadap  para yang  membuat kesalahan dalam  masyarakat  baik  dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Pers yang demikian, dalam berfungsi sebagai watch  dog  dalam  kenyataan  sudah  diikat  kakinya  dan  dijinakkan  gonggongannya. Betapapun,  anjing  biasanya  sangat  paham  dengan  tuannya.  Ia  tak  akan menggonggong apalagi mengginggit tuannya, walaupun mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Ia hanya menggonggomg orang asing yang tidak begitu dikenalnya.  Ini  terjadi  mengingat  pers  sudah  terjadi  tumpang  tindih  dalam kepemilikan.  Pers  sudah  mulai  dimiliki  oleh  penguasa  yang  juga  sekaligus  terjun sebagai  politisi.  Sebagian  dari  mereka  sadar  dengan  kekuatan  media  yang  dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan politis. Dalam keadaan demikian, sangat sulit bisa  diharapkan  media  massa  dapat  menjadi  anjing  penjaga  yang  galak  terhadap kekuasaan.”

## Kronologi Kasus Pasangan Gay
Dalam  media  berita  online  baranewsaceh.com,  Iyan  (2017)  menjelaskan  kronologis penggrebekan pasangan Gay di Aceh. Kasus ini bermula dari kecurigaan warga atas gerak gerik MT, pria asal Sumatera Utara dan MH, pria asal Jeunieb Kabupaten Bireun. Kecurigaan ini lebih kepada  MT  yang  berperilaku  seperti  wanita  (waria).  Pada  awalnya,  warga  tidak  begitu  curiga terhadap  keduanya.  Dikarenakan  kerap  bergonta-ganti  pasangan  dan  selalu  mengajak  teman prianya  bermalam,  kecurigan  masyarakat  semakin  menjadi  sehingga  diambil  keputusan  untuk melakukan  penggerebekan  ke  rumah  indekos  di  Dusun  Silang  Desa  Rukoh,  Darussalam,  Kota Banda Aceh. Dari penggerebekan tersebut didapati kedua pria tersebut terlanjang dan beberapa barang bukti berhasil diamankan. Barang bukti tersebut antara lain:
1. My Baby ( Pelicin)
2. Celana dalam 2
3. Kondom Baru 3
4 Kondom yg sudah terpakai 1
5 Tisu 2 lbr
6. HP Xiaomi 1
7 Dompet 2
Selanjutnya kedua pelaku dan Barang bukti di serahkan ke Komandan Operasi Wilayatul Hisbah untuk diproses. Setelah MT dan MH mengaku bersalah dan dinilai terbukti melakukan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.    Hakim  memutuskan  hukuman  untuk  pasangan  Gay  ini.  Keduanya  dijatuhi  hukuman cambuk sebanyak 85 kali.

## Pemberitaan Media Asing Terkait Hukum Cambuk Gay di Aceh

## 1. The Sun (Media Berita Inggris)
Dalam pemberitaannya dengan judul “ caned for the crowd: two gay men whipped in front of  large  crowds  taking  selfies  after  being  caught  in  bed  together  in  indonesia,” The  Sun menyebutkan  bahwa  hukum  cambuk  merupakan barbaric  punishment .  The  Sun  memberikan penjelasan pada gambar yang diliputnya dengan kalimat “ Thousands filled the square to watch the barbaric punishment” (Charlton, 2017).

## 2. Belfast Telegraph (Media Berita Inggris)
Two  men  caned  in  Indonesia  for  gay  sex merupakan  judul  besar  dari  berita  yang dipublikasikan oleh Belfast Telegraph (belfasttelegraph.co.uk, 2017) yang membahas mengenai kejadian  kasus  pecambukan  pasangan  gay  di  Aceh.  Di  dalam  pemberitaannya,  media  berita Inggris ini terkesan kontra terhadap keputusan Pemerintahan Provinsi Aceh yang mengadili kedua pasangan gay yang melanggar syari’at Islam dengan hukuman cambuk sebanyak 85 kali. Belfast Telegraph menyebutkan bahwa hukuman cambuk tersebut adalah sebuah bentuk penyiksaan abad pertengahan. Pernyataan tersebut berbunyi “The punishment was denounced by rights advocates as "medieval torture" and intensifies an anti-gay backlash in the world's most populous Muslim country.”

## 3. Transkrip Video BBC (Media Berita Inggris)
Pada  tanggal  23  Mei  2017,  sebuah  situs  berita  online  bbc.com  merilis  video  berjudul “Pencambukan gay di Aceh berlangsung dalam sorakan” .  Video  berdurasi lebih  dari 1  menit tersebut dibuat oleh Rebecca Henschke dan Oki Budhi, wartawatan BBC Indonesia yang melihat secara  langsung  proses  hukum  cambuk  pasangan  gay  di  Banda  Aceh.  Berikut  transkrip  video (Henschke dan Budhi, 2017) yang beredar di media sosial:
Mereka (pasangan gay) dipermalukan di depan publik dengan 82 kali cambukan karena didakwa melakukan hubungan sesama jenis. Mereka adalah gay pertama yang ditindak dengan hukum syariah di aceh. Lalu bagaimana kaum LGBT di Aceh menanggapinya?
Aktivis gay di Aceh : Tentu sangat takut karena itu bisa saja terjadi sama saya. Untungnya  pasangan  saya  memang  tidak  di  sini.  Saya  merasa  tidak  berdosa karena  itu  adalah  urusan  privasi  saya.  Dengan  agama  saya  dan  dengan  Tuhan saya.  Selama  saya  tidak  menyakiti  orang,  tidak  memaki-maki  orang,  tidak memfitnah orang, tidak mengambil hak orang, saya merasa itu semua tidak dosa.
Tapi Wali Kota Banda Aceh tegas mengusir LGBT.
Wali Kota Banda Aceh : Saya ingin menyelamatkan generasi ini. Kita bayangkan apabila dunia ini menjadi sesama jenis semua dan penyakit itu akan hadir,  timbul dan  sebagainya.  Kita tidak  membenci  orangnya,  yang  tidak kita senangi  adalah perbuatannya.
Video  tersebut  sempat  beredar  di  banyak  media  sosial  sehingga  menjadi  pembicaraan khusus. Hal ini dikarenakan video ini memperlihatkan wawancara secara khusus kelompok LGBT di  Aceh  yang  mengatakan  keberatan  dengan  keputusan  pemerintah  Aceh  untuk  mencambuk pasangan  gay  yang  ditangkap  oleh  Wilayatul  Hisbah.  Mereka  menganggap  hal  tersebut merupakan  upaya  merenggut  hak-hak  mereka  selaku  manusia  yang  ingin  diperlakukan  sama seperti manusia lainnya.
Selain  wawancara  dengan  kelompok  LGBT  Aceh,  di  akhir  video  singkat  tersebut  ada cuplikan  sekilas  wawancara  Wali  Kota  Banda  Aceh.  Di  dalam  video  tersebut  Wali  Kota menjelaskan kegelisahannya akan genereasi muda berikutnya. Beliau menjelaskan bahwa beliau ingin menghindari generasi mudanya akan penyakit yang timbul karena hubungan sesama jenis.
Video BBC ini terkesan kontra terhadap keputusan pemerintah Aceh. Dilihat dari kata- kata yang digunaka seperti kata “mengusir” untuk menggambarkan bahwa Wali Kota Banda Aceh
membenci  kaum  Gay  dan  tidak  ingin  ada  kaum  Gay  yang  tinggal  di  wilayahnya.  Padahal ditekankan oleh Wali Kota di semua wawancara yang dilakukannya bahwa beliau tidak membenci orangnya tapi perbuatannya.

## Pro dan Kontra Media Asing terhadap Pemberitaan Hukum Cambuk Pasangan Gay di Aceh
Dari hasil yang telah dipaparkan di atas dapat kita lihat bahwa yang menjadikan media asing pro dan kontra terhadap pemberitaan huku cambuk pasangan gay di Aceh dikarenakan 2 isu sensitif yang berkaitan dengan kasus tersebut. Isu tersebut antara lain adalah:

## 1. Hukum Cambuk dan HAM
Alyasa’ Abu Bakar (Yani, 2011: 181) penulis artikel “Syariat Islam jangan Bertentangan dengan  HAM”,  Alyasa‘  menyatakan  bahwa  Ia  setuju  dengan  hukuman  cambuk,  menurutnya “Semua  hukuman  adalah  derita,  yang  menurut  filosof  Eropa,  penderitaan  paling  berat  adalah kehilangan  kemerdekaan.  Logikanya  karena  hak  asasi  paling  dasar  adalah  kebebasan,  maka hukuman cambuk yang diterapkan adalah yang lebih ringan dan yang agak jauh dari pelanggaran HAM.”
Segala  peraturan  Syari’at  Islam  di  Aceh  telah  disesuaikan  dengan  hukum  Islam  yang menjadi landasannya, hukum yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Hak Asasi Manusia. Hal tersebut agar penerapan Syari’at Islam tidak bertentangan dengan Hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia (Yani, 2011:204). Yani (2011:204) juga menambahkan bahwa:
“Bukan hanya di Aceh, penerapan hukum Jinayat dalam Islam didukung konsep HAM yang telah disahkan dalam Deklarsi Universal Hak-hak Asasi Manusia Menurut Islam (DIUHR)  1981  dan  Deklarasi  Kairo  (CDHRI)  1990—yang  menyatakan  bahwa penerapan syariat Islam di dunia dapat disesuaikan dengan penafsiran fiqh berbagai mazhab  yang ada dalam Islam menurut kondisi dan situasi umat Islam berada, (tak terkecuali  di  Aceh-Indonesia).  Menurut  Hukum  Islam  dan  konsep  HAM  Islam, menghukum  orang  yang  bersalah  bukan  bertujuan  untuk  menyiksa  mereka  secara tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabatnya.  Namun  merupakan  balasan  atas kesalahan  yang  ia  lakukan,  di  samping  merupakan  salah  satu  cara  taubah (permohonan ampunan/penyesalan dari dosanya), bila dilakukan dengan suka rela. Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencegah kriminalitas—(kesalahan) yang sama— dilakukan oleh umat Islam yang lain.”
Prof. Syahrizal, staf pengajar IAIN Ar Raniry Banda Aceh (Bantasyam dan Siddiq, 2009: 140) menyatakan bahwa: “ Terkait dengan urusan hak asasi manusia, penerapan hukum Islam di Aceh  dipandang  oleh  sebagian  kalangan  di  Aceh  tidak  melanggar  HAM.  Penerapan  hukum Syari’at Islam bukan untuk menghukum orang, akan tetapi pada prinsipnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang.”
Seperti  hasil  wawancara  Warsidi  (2017),  wartawan  tempo.co  dengan  berbagai  tokoh menjelaskan bahwa mereka sangat mendukung pelaksanaan hukum cambuk terhadap pasangan gay tersebut. Menurut mereka hukuman tersebut tidak melanggar HAM dan sudah sesuai dengan aturan-aturan di dalam qanun. Berikut kutipan wawancara mereka:
“Kasus cambuk untuk gay adalah yang pertama kali di Aceh, sejak hukum cambuk diberlakukan pada  2003  silam.Hukum  cambuk  sendiri  diatur  dalam  Qanun  Hukum Jinayat, yang juga mengacu kepada Al Quran dan hadist. Masyarakat luar mungkin merasa asing, karena di luar tidak diatur tentang hukuman yang seperti ini. Kalau ada  yang  bilang  melanggar  HAM,  saya  mengajak  semua  pihak  bisa  saling
menghargai proses hukuman cambuk , karena yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan dalam hukum’ Kata Yusnardi. Sementara itu, Tgk Abdul Gani Isa dari dari Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kota  Banda  Aceh  mengatakan  bahwa ‘hukuman  cambuk  berdasarkan  azas  pembelajaran  yang  terkandung  dalam  Qanun Aceh,  persuasif  dan  mendidik  semua  orang.  Tidak  bertentangan  dengan HAM.  Hukuman  juga  dilaksanakan secara  terbuka  dan  melalui  proses  pengadilan. Bahkan saat prosesi hukuman cambuk dilakukan, mereka didampingi jaksa dan tim medis, sesuai dengan aturan yang dibakukan dalam qanun.’”
Beda  halnya  bila  kita  membicarakan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  PBB  yang memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  aturan-aturan  Jinayah.  Walaupun  mempuyai perbedaan  yang  besar,  hadirnya  HAM  PBB  memberikan  peranan  penting  di  dalam  kehidupan manusia. Kesadaran akan hak-hak dasar seorang manusia meningkat. Manusia berhak bebas dari rasa  takut,  intimidasi  dari  pihak  lain,  penyiksaan  dan  segala  bentuk  hak  yang  merampas kemerdekaan seorang manusia (Yani, 2011:205)

## 2. Gay sebagai Kaum Minoritas
Gay merupaka kaum minoritas di Indonesia. Kaum ini termasuk dalam komunitas LGBT (Lesbi, Gay, Biseks dan TransGender). Akhir-akhir ini, isu LGBT merupakan isu yang tengah panas-panasnya. Berbagai pihak ada yang menolak dan ada juga pihak yang menjadi pembela. Banyak kalangan yang menolak berasal dari ormas Islam yang menuntuk agar tidak terulangnya dosa-dosa kaum nabi Luth di muka bumi ini. Sedangkan pembela kaum LBGT kebanyak berasal dari  aktivis-aktivis  LBGT,  HAM  dan  juga  dari  pemerintah  negara-negara  yang  mendukung adanya komunitas ini. Nurdin (2016) menjelaskan bahwa:
“Dalam kondisi minoritas, kaum gay memposisikan diri sebagai orang-orang yang dizalimi. Berharap perhatian dan dihargai. Kata mereka, keluarga dan masyarakat telah memperlakukan mereka tidak adil. Datanglah pembelaan dari aktivis HAM (Hak Asasi  Manusia).  Para  aktivis  kemanusiaan  yang  tidak  mengenal  fitrah  manusia. Mereka  membela  siapa  saja,  kecuali  umat  Islam.  Islam  tetap  konsisten,  kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Yang banyak bisa jadi benar, bisa pula berlaku zalim. Yang sedikit  bisa  saja  berpegang  teguh  dengan  kebenaran,  dan  belum  tentu  pula  selalu benar. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah.”
Fitriana  (2016)  mengaitkan  LGBT  dan  media.  Ia  menerangkan  bahwa  media  massa sangat berperan dalam penyebaran isu-isu mengenai LGBT. Media mempunyai andil besar dalam pencitraan kaum minoritas ini.Media bahkan bisa mempengaruhi seseorang baik dari segi kognis, afeksi maupun konatifnya. Fitriana (2016) menjelaskan bahwa:
“Media massa dapat membentuk pencitraan tertentu dari suatu peristiwa atau suatu kelompok  dan  dipahami  sebagai  kebenaran  atau  kesalahan  yang  umum  dalam masyarakat. Simbol-simbol atau istilah yang terus menerus diulang menciptakan citra tersendiri tentang sesuatu di mata masyarakat. Pencitraan yang sudah begitu melekat dalam benak masyarakat ini kemudian berkembang menjadi stereotype atau biasa kita sebut  sebagai  judjing  (lebeling).  Pada  mulanya  media  massa  menggambarkan  dan memberi stereotipe sehingga isu yang berkembang di masyarakat Indonesia dan dunia adalah mengenai kaum LGBT yang dianggap menyimpang dari norma, kenyataannya saat ini media massa tak lagi seperti itu, media massa justru mengekspos kaum-kaum tersebut dari sisi positif mereka. Kaum ini dipandang sebagai kaum yang ”benar” bukan  lagi  menyimpang.  Media  tidak  pernah  memberitakan  sisi  negatife  mereka
karena media tidak memiliki hak menjelekan atau mengeksploitasi kaum tertentu.“

## 3. PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  ada  2  isu  yang menimbulkan pro dan kontra media dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh, yaitu: yang pertama adalah isu hukum cambuk dan ham, dan yang kedua adalah isu gay kaum minoritas.
Mengingat kasus pro dan kontra media dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh, Penulis ingin menegaskan bahwa peraturan tentang pelanggaran Syari’at Islam telah ada di  Aceh.  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  berbeda  dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini dikarenakan peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Pro dan Kontra dalam pemberitaan media bisa saja terjadi. Namun dalam pemberitaan haruslah berimbang sehingga tidak terkesan berita yang dibuat hanya untuk kepentingan sebagian kalangan semata.
Setelah melakukan penelitian mengenai pemberitaan media asing mengenai kasus hukum cambuk pasangan gay, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:
1. Penulis mengharapkan pemerintah akan lebih terbuka lagi terhadap media khususya media  asing  dan  apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  di  dalam  pemberitaan  media, sudah sepatutnya Pemerintah mengklarifikasikan pemberitaan tersebut.
2. Penulis mengharapkan apabila memang ingin Syari’at ini dijalankan secara kaffah, maka  ada  baiknya  pemerintah  meneliti  bagaimana  Perjanjian  Madinah  yang  telah disepakati  Internasional  itu  dibuat  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Aceh  bisa mencontoh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Madinah.
3. Penulis mengharapkan kepada kaum LGBT untuk menghormati hukum yang telah ada di Aceh. Karena penetapan Syari’at Islam merupakan impian masyarakat Aceh dari dulu. Oleh sebab itu dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
4. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak menghukum kaum LGBT secara massal, karena hukum dan punishment telah ada. Jadi selaku masyarakat bila menemui  kesalahan  da  nada  pelanggaran  hukum  untuk  menghubungi  pihak  yang berwenang. Jangan main hakim sendiri.

## 4. DAFTAR RUJUKAN
Abubakar, Al Yasa’. (2002). Pelaksanaan Syari’at Islam: Sejarah dan Prospek . Dalam  Safwan Idris, dkk. Syari’at Islam di Wilayah Syari’at: Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD.
Amal,  Taufik  Adnan  dan  Panggabean,  Samsu  Rizal.  (2004). Politik  Syari’at  Islam:  Dari Indonesia hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet.
Bantasyam,  Saifuddin  dan  Siddiq,  Muhammad  (ed).  (2009). Aceh  Madani  dalam  Wacana: Format Ideal Implementasi Syari’at Islam di Aceh. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC).
Djalil, Basiq. (2010). Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Djubaedah,  Neng.  (2010). Perzinaan:  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta: Kencana
Hasyim,  Ansari,  dkk.  (2013). Wajah  Syari’at  Islam  di  Media .  Banda  Aceh:  Aliansi  Jurnalis Independen.
Jakobi, A.K. (2004). Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang. Jakarta: Grametika Pustaka Utama.
McQuail, McQuail. (1987). Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga.
Syam,  Hamdani  M.  (2016). Jurnalisme  Damai:  Memahami  Pemberitaan  di  Daerah  Konflik . Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Yani, Muhammad. (2011). Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hukum dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003. Banten: Isdar Press.

## Penelitian dan Perundang-undangan
Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

## Website dan Berita
Belfast Telegraph Digital: Two Men Caned in Indonesia for Gay Sex. Diakses Tanggal 05 Juni 2017, dari http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/two-men-caned-in- indonesia-for-gay-sex-35744936.html edisi 23/05/2017
Charlton, Corey. (2017). CANED FOR THE CROWD: Two gay men WHIPPED in front of large crowds taking selfies after being caught in bed together in Indonesia. Diakses Tanggal 20  Juni  2017,  dari  https://www.thesun.co.uk/news/3631226/indonesia-gay-men- whipped-crowds-caught-in-bed-together/
Fitriana, Lia. (2016). Ketika Kaum Minoritas Menjadi Sorotan Media Massa. Diakses Tanggal 03  Juli  2017,  dari  http://www.kompasiana.com/liafitriana/ketika-kaum-minoritas- menjadi-sorotan-media-massa_54f94f6da3331178178b4974
Hadi,  Nurfitri.  (2016). Pelajaran  dari  Kisah  Nabi  Luth  Ketika  Kaum  Gay  Mayoritas. Diakses Tanggal 21 Juni 2017, dari http://kisahmuslim.com/5428-pelajaran-dari-kisah-nabi-luth- ketika-kaum-gay-mayoritas.html
Henschke,  Rebecca  dan  Budho,  Oki.  (2017). Pencambukan  gay  di  Aceh  berlangsung  dalam sorakan .  Diakses  Tanggal  03  Juni  2017,  dari  www.bbc.com/indonesia/indonesia- 40009560
Iyan. (2017). Berhubungan Intim Sesama Jenis, Dua Pria Diamankan Warga Darussalam Banda Aceh . Diakses Tanggal 22 Juni 2017, dari http://baranewsaceh.co/2017/03/29/berhubungan-intim-sesama-jenis-dua-pria- diamankan-warga-darussalam-banda-aceh/
Nurdin, Ihan (ed). (2016). Pelajaran dari Kisan Nabi Luth Ketika Kaum Gay Mayoritas . Diakses Tanggal  30  Juni  2017,  dari  http://portalsatu.com/read/oase/pelajaran-dari-kisah-nabi- luth-ketika-kaum-gay-mayoritas-8700
Warsidi, Adi. (2017). Kepala Polisi Syariah Banda Aceh: Hukuman Cambuk Tak Langgar HAM.
Diakses Tanggal 5 Juni 2017, dari https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/23/063878011/kepala-polisi-syariah- banda-aceh-hukuman-cambuk-tak-langgar-ham