Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe

## PENYELESAIAN  HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PRODUK CACAT MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Oleh :
Ferdricka Nggeboe ∗

## ABSTRAK
Antara  produsen  atau  pelaku  usaha  dengan  konsumen (pemakai akhir) dari suatu produk merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Produsen membutuhkan  dan  bergantung  kepada  dukungan  konsumen sebagai  pelanggan,  di  mana  tanpa  adanya  dukungan konsumen  maka  tidak  mungkin  produsen  dapat  menjadi kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang  dari  hasil  produksi  produsen.  Saling  ketergantungan kebuthan tersebut di atas dapat menciptakan  suatu hubungan yang  terus  dan  berkesinambungan  sepanjang  masa. Hubungan  hukum  antara  produsen  dengan  konsumen  yang berkelanjutan  terjadi  sejak  proses  produksi,  distribusi, pemasaran  dan  penawaran.  Namun  dalam  hubungan  ini banyak  banyak  ditemukan  mengalami  kecacatan  yang mengakibatkan  kerugian  oleh  konsumen  seperti  obat  dan makanan  yang  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  yang diperlame,  penggunaan  kelebihan  kadar  zat  kimia  dalam makanan,  penggunaan  zat  yang  tidak  dibolehkan  oleh  pihak yang  berwenang.  Permasalahan  produk  cacat  yang  dihadapi maka  diperlukan  penyelesaian  hukum  bagi  konsumen  dari produk cacat menurut Undang Undag Nomor 8 Tahun 1999
Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Konsumen, Produsen
∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe

## A.  Pendahuluan
Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas
menumbuhkan  banyak  pelaku  usaha  untuk  menghasilkan produk  dengan  berbagai  mutu  dan  kualitas  yang  beragam. Dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan  yang  dilakukan  oleh produsen  (pelaku  usaha)  produk  yang  digunakan  oleh konsumen  kadangkala  /  banyak  ditemukan  mengalami kecacatan  yang  mengakibatkan  kerugian  oleh  konsumen seperti  obat  dan  makanan  yang  mencantumkan  tanggal kadaluarsa  yang  diperlame,  penggunaan  kelebihan  kadar  zat kimia dalam makanan, penggunaan zat yang tidak dibolehkan oleh pihak yang berwenang.
Contoh-contoh  yang  disebutkan  diatas  oleh  produsen adalah  usaha  untuk  menekan  biaya  produksi  dengan mengharapkan  keuntungan  yang  besar.  Dan  bagaimana dengan  konsumen  yang  mengalami  kerugian  dari  produk yang cacat tersebut seperti timbulnya kanker, cacat tubuh.
Terjadinya  kasus  beredarnya  produk  cacat  di masyarakat  diakibatkan  oleh  kurang  insentifnya  pengujian terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen  dan  juga disebabkan  karena  lembahnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  instansi  maupun  lembaga  yang  berwenang  menangani masalah  pengawasan  tersebut. 6 Seseorang  konsumen  yang
6 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Perlindungan Konsumen, Mandar  Maju ,Bandung,  2000, hal.53.
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
menderita  kerugian  tersebut  akan  menuntut  pihak  produsen
(termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen)
berdasarkan  perbuatan    melawan  hukum,  namun  dalam prakteknya  akan  timbul  beberapa  kendala  yang  akan menyulitkan konsumen untuk memperoleh kompensasi.
Disisi  lain  juga  akan  terdapat  beberapa  kendala  yang disebabkan  karena  adanya  tuntutan  berdasarkan  perbuatan melawan hukum yaitu pihak konsumen atau penggugat harus membuktikan unsur kesalahan  pihak produsen atau tergugat, bila  konsumen    atau  penggugat  gagal  untuk  membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak produsen atau tergugat maka gugatannyaakan gagal. Padahal bagi konsumen (korban) yang pada umumnya awam. Terhadap proses produksi dalam suatu industri,  apalagi  yang  menggunakan  teknologi  tinggi  yang canggih  boleh  dikatakan  mustahil  mampu  membuktikan secara  tepat  di  mana  letaknya  kesalahan  yang  menyebabkan cacatnya produk atau barang tersebut.
Masalah  yang  menimpa  konsumen  Indonesia  maka diperlukan perlindungan hukum bagi para konsumen. dengan Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 dengan  harapan  terwujudnya  wacana  baru  hubungan konsumen  dengan  pelaku  usaha  (produsen,  distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya).
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  maka  selanjutnya akan  dibahas  tentang  bagaimana  penyelesaian    hukum  bagi konsumen dari produk cacat menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?

## B. Hubungan Antara Konsumen dan Produsen
Secara  umum  hubungan  hukum  antara  produsen  atau pelaku  usaha  dengan  konsumen  (pemakai  akhir)  dari  suatu produk  merupakan  hubungan  yang  terus  menerus  dan berkesinambungan.  Hubungan  mana  terjadi  karena  adanya saling  keterkaitan  kebutuhan  antara  pihak  produsen  dengan konsumen.  Menurut  Sudaryatmo,  hubungan  hukum  antara produsen  dengan  konsumen  karena  keduanya  menghendaki dan  mempunyai  tingkat  keterkaitan  yang  cukup  tinggi antarayang satu dengan yang lain. 1
Produsen  membutuhkan  dan  bergantung  kepada dukungan  konsumen  sebagai  pelanggan,  di  mana  tanpa adanya  dukungan  konsumen  maka  tidak  mungkin  produsen dapat menjadi kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan  barang  dari  hasil  produksi  produsen.  Saling ketergantungan  kebuthan  tersebut  di  atas  dapat  menciptakan suatu hubungan yang terus dan berkesinambungan sepanjang masa.  Hubungan  hukum  antara  produsen  dengan  konsumen
1 Sudaryatmo, “ Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Jakarta, Grafika, 1996, hal 12
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
yang  berkelanjutan  terjadi  sejak  proses  produksi,  distribusi, pemasaran dan penawaran. 2
Dari  hubungan  hukum  secara  individual  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  telah  melahirkan  beberapa doktrin  atau  teori  yang  dikenal  dalam  perjalanan  sejarah hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut :
a. Let the Buyer Beware (careal emptor)
Doktrin  ini  berasumsi  bahwa  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  adalah  dua  pihak  yang  sangat  seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Menurut  doktrin  ini,  dalam  hubungan  jual  beli keperdataan  yang  wajib  berhati-hati  adalah  pembeli (kosumen). Dengan demikian akan menjadi kelsahan dan tanggung  jawab  konsumen  itu  sendiri  ila  ia  sampai membeli  dan  mengkonsumsi  produk  yang  tidak  layak. Doktrin  ini  banyak  ditentang  oleh  gerakan  perlindunan konsumen.
b. The Due Care Theory
Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usahan mempunyai kewajiban  untuk  berhati-hati  dalam  memasyarakatkan produknya, baik barang maupun jasa, dan selama berhati- hati  maka  pelaku  usaha  tidak  dapat  dipersalahkan  bila terjadi  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Jika
2 Basu Swastia dan Irwan, “ Manajemen Modern”,( Yogyakarta : Liberty, 1997, hal.25
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
ditafsirkan  secara  acontrario,  maka  untuk  menyatakan pelaku  usaha,  seseorang  (konsumen)  harus  dapat membuktikan  bahwa  pelaku  usaha  tersebut  telah melanggar prinsip kehati-hatian.
c. The Privity of Contract
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  konsumen,  tetapi  hal  itu baru  dapat  dilakukan  jika  diantara  mereka  telah  terjadi suatu  hubungan  kontraktual.  Pelaku  usaha  tidak  dapat dipersalahkan atas hal-hal diluar yang telah diperjanjikan,
artinya konsumenboleh menggugat pelaku usaha
berdasarkan wanprestasi (contractual liability). 3
Dalam  pengaturan  UUPK,  dari  hubungan  hukum antara konsumen dan pelaku usaha telah melahirkan 2 ( dua ) bentuk  tanggung  jawab,  yaitu  :  tanggung  jawab  produk (produkct  liability)  dan  tanggung  jawab  profesional  ( profesional  liability),  ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.
Beberapa pengertian tanggung jawab produk :
a. Tanggung  jawab  produk  yang  bisa  disebut  “Produkct liability” adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang  atau  badan    yang  menghasilkan  suatu  produk  ( produk  manufacturer)  atau  dari  orang  atau  badan  yang
3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,, Jakarta,
2004 , hal. 50-52
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
bergerak  dalam  suatu  proses  untuk  menghasilkan  suatu produk  (processor  assembier)  atau  dari  orang  atau  badan yang  bergerak  dalam  suatu  proses  untuk  menghasilkan suatu  produk  (processor  assembier)  atau  dari  orang  atau badan  yang  menjual  atau  mendistribusikan  (seller, distributor) produk tersebut. 4
b. Tanggung    jawab  (tanggung  gugat)  produk  merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia secara populer sering  disebut  dengan  “  product  liability”  adalah  suatu konsepsi  hukum  yang  intinya  dimaksudkan  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  yaitu  dengan  jalan membebaskan  konsumen  dari  beban  untuk  membuktikan bahwa kerugiankonsumen timbul akibat kesalahan dalam proses  produksi  dan  sekaligus  melahirkan  tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi. 5
c. Tanggung  jawab  produk  dapat  diaertikan  sebagai tanggung  jawab  para  produsen  untuk  produk  yang dibawanya  kedalam  peredaran,  yang  menimbulkan  atau menyebabkan  kerugian  karena  cacat  yang  melekat  pada produk  tersebut.  Kata  “produk”  diaertikannya  sebagai
4 H.E.  Saefullah,  “ Tanggung  Jawab  Produsen  Terhadap  Akibat Hukum  Yang  Ditimbulkan  Dari  Produk  Dalam  Menghadapi  Era Perdagangan Bebas”, Bandung, 1998, hal 5. 5 Nurmadjito,  “ Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang- undangan  tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  menghadapi  Era Perdagangan  Bebas”. Makalah  Seminar  Nasional  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era (Fakultas Hukum UNISBA, Bandung,1998)hal.17

## 51
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
barang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak (tetap).  Tanggung  jawab  itu  dapat  bersifat  kontraktual (perjanjian) atau bedasarkan undang-undang (gugatannya atas perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab  produk,  penekanannya  ada  pada  yang  terakhir ( tortious liability). 6

## B. Penyelesaian    Hukum  Bagi  Konsumen  Dari  Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
Lebih  dahulu  dijelaskan  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan  oleh  Produsen  dalam  menghasilkan  produk  yang digunakan  oleh  konsumen  yang  dapat  dijerat  dengan  sanksi pidana  menurut        Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :
Pertama ,  pelaku  usaha  memproduksi  dan/  atau  jasa yang : (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan estándar yang  disyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,  dan  jumlah  hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  label  atau  etiket  barang  tersebut;  (c)  tidak  sesuai dengan  usuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam hitungan  menurut  yang  sebenarnya;  (d)  tidak  sesuai  dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau  keterangan
6 Shidarta, Op. Cit. hal.65
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
barang  dan/  jasa  tersebut;  (e)  tidak  sesuai  dengan  mutu, tingkatan,  komposisi,  proses  pengelohan,  gaya  mode  atau penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label atau  keterangan  barang  dan/  atau  jasa  tersebut;  (f)  tidak sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket, keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/  atau jasa  tersebut;  (g)  tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatn yang paling baik atas  barang  tertentu;  (h)  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi  secara  halal  yang  dicantumkan  dalam  label;   (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang  yang memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/  isis  bersih  atau  netto, komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus dipasang/ dibuat; (j) tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk  penggunaan  barang  dalam  Bahasa  Indonesia  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka dapat  sanksi  pidana  penjara  maksimal  5  tahun  pidana  denda maksimal Rp 2 milyar adalah (pasal 8 ayat 1)
Kedua, pelaku  usaha  memperdagangkan  barang  yang rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar  tanpa  memberikan informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang  tersebut (Pasal 8 ayat 2).
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Ketiga, pelaku  usaha  memperdagangkan  sedian farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara lengkap dan benar (Pasal 8 ayat 3).
Keempat , pelaku usaha melakukan pelanggaran Pasal 8  ayat  I  dan  ayat  2  dalam  bentuk  memperdagangkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  serta  tidak  menariknya  dari  peredaran (Pasal 8 ayat 4).
Kelima, pelaku  usaha  menawarkan,  mempromosikan, suatu  barang  dan,  atau  jasa  secara  tidak  benar,  dan/  atau seolah-olah:  (a)  barang  tersebut  telah  memenuhi  dan/atau memiliki  potongan  harga,  harga  khusus,  standar  mutu tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu,  karakteristik  tertentu, sejarah atau guna tertentu; (b)  barang tersebut dalam keadaan balk  dan/atau  baru;  (c)  barang  dan/atau  jasa  tersebut  telah mendapatkan  dan/atau  memiliki  sponsor,  persetujuan, perlengkapan  tertentu,  keuntungan  tertentu,  ciri-ciri  kerja atau  aksesori  tertentu;  (d)  barang  dan/  atau  jasa  tersebut dibuat  oleh  perusahaan  yang  mempunyai  sponsor,  per- setujuan  atau  afiliasi;   (e)  barang  dan/  atau  jasa  tersebut tersedia;  (f)  barang  tersebut  tidak  mengandung  cacat tersembunyi;   (g)  barang  tersebut  merupakan  kelengkapan dari  barang  tertentu;  (h)  barang  tersebut  berasal  dari  daerah tertentu  ;  (i)  secara  langsung  atau  tidak  langsung merendahkan  barang  dan  /atau  jasa  lain;  (j)  menggunakan
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
kata-kata  yang  berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya, tidak  mengandung  resiko  atau  efek  sampingan  tanpa keterangan  yang  lengkap;  (k)  menawarkan  sesuatu  yang mengandung janji yang belum pasti (Pasal 9 ayat 1).
Keenam, pelaku usaha memperdagangkan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 (Pasal 9 ayat 2).
Ketujuh, pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  Pasal  9  ayat  1  tetap  melanjutkan  penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut (Pasal 9 ayat 3).
Kedelapan ,  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dalam menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat pernyataan  yang   tidak  benar  atau  menyesatkan  mengenai harga  atau  tarif  suatu  barang  dan/atau  jasa,  kegunaan  suatu barang dan/atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti  rugi  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa,  bahaya penggunaan barang dan/atau jasa (Pasal 10).
Kesembilan, pelaku  usaha  dalam  menawarkan, mempromosikan  atau  mengiklankan  obat,  obat  tradisional, suplemen  makanan,  alat  kesehatan,  dan  jasa  pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa (Pasal 13 ayat 2).
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Kesepuluh, pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  melakukan  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara lain  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  baik  fisik  maupun psikis terhadap konsumen (Pasal 15).
Kesebelas, pelaku  usaha  periklanan  memproduksi iklan  yang:  (a)  mengelabui  konsumen  mengenai  kualitas, kuantitas,  bahan,  kegunaan  dan  harga   barang  dan/atau  tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/; atau jasa; (b)  mengelabui  jaminan/garansi  terhadap  barang  dan/atau jasa;  (c)  membuat  informasi  yang  keliru,  salah,  atau  tidak tepat  mengenai  barang  dan  /  atau  jasa;  (d)  mengekploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan (Pasal 17 ayat 1).
Keduabelas, pelaku  usaha  periklanan  melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 1 (Pasal 17 ayat 2).
Ketigabelas, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan  /  atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan  /  atau  perjanjian  apabila  :  (a)  menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha;  (b)  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
konsumen;  (d)  menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran;  (e)  mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya kegunaan  barang   atau  pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;  (f)  memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; (g) menyatakan tanduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  (h)  menyatakan  bahwa konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan terhadap  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara  angsuran (Pasal 18 ayat 1).
Keempat belas, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya sulit  di  mengerti  (Pasal  18  ayat  2).  Kelima  belas,  pelaku usaha  tidak  menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan undang-undang ini (Pasal 18 ayat 4).
Pidana  penjara  maksimal  2  tahun  atau  pidana  denda maksimal Rp 500 juta dikenakan pada pelaku usaha, jika:
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Pertama, pelaku  usaha  dalam  hal  penjualan  yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui /menye- satkan  konsumen  dengan  cara:  (a)  menyatakan  barang dan/atau  jasa  tersebut  seolah-olah  telah  memenuhi  standar mutu  tertentu;  (b)  menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut seolah-olah  tidak  mengandung  cacat  tersembunyi;  (c)  tidak berniat  untuk  menjual  barang  yang  ditawarkan  melainkan dengan  maksud  untuk  menjual  barang  lain;  (d)  tidak menyediakan  barang  dalam  jumlah  tertentu  dan/atau  jumlah yang  cukup  dengan  maksud  menjual  barang  lain;    (e)  tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa lain; (f) menaikkan harga atau  tarif  barang  dan/atau  jasa  sebelum  melakukan  obral (Pasal 11).
Kedua, pelaku usaha dalam menawarkan,
mempromosikan  atau  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu,  jika  pelaku  usaha  tersebut  tidak  bermaksud  untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah
ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan (Pasal 12). Ketiga , pelaku usaha dalam menawarkan,
mempromosikan,  atau  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau jasa  dengan  cara  menjanjikan  pemberian  hadiah  berupa barang dari atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
tidak  memberikannya  atau  memberikan  tidak  sebagaimana yang dijanjikannya (Pasal 13 ayat 1).
Kempat, pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dengan memberikan  hadiah  melalui  cara  undian,  tidak  melakukan penarikan  hadiah  setelah  batas  waktu  yang  dijanjikan, mengumumkan  hasilnya  tidak  melalui  media  massa, memberikan  hadiah  tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan (Pasal 14).
Kelima, pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  melalui  pesanan,  tidak  menepati  pesanan  dan/ atau  kesepakatan  waktu  penyelesaian  sesuai  dengan  yang dijanjikan,  tidak  menempati  janji  atas  suatu  pelayanan dan/atau standar mutu tertentu.
Keenam , pelaku usaha periklanan dalam
memproduksi iklan tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/ atau jasa (Pasal 17 ayat 1 butir d).
Ketujuh, pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklan  melanggar  etika  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan periklanan (Pasal 17 ayat 1 butir f).
Menurut  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen
(UUPK), penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan.  Karena  sejak  awal,  para  pihak  yang  berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
menyelesaikan  sengketa  itu  mengikuti  beberapa  lingkungan peradilan,  misalnya  peradilan  umum  dan  konsumen  dapat memilih  jalan  penyelesaian  diluar  pengadilan.  Hal  mana dipertegas oleh Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian Sengketa  ,  yang  mengatakan  Penyelesaian  sengekta konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2)  UUPK  dihubungkan  dengan  penjelasannya,  maka  dapat
disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat
dilakukan cara-cara sebagai berikut;
a. penyelesaian  damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa
(pelaku  usaha  dan  konsumen)  tanpa  melibatkan pengadilan  atau  pihak  ketiga  yang  netral.  Penyelesaian sengketa  konsuumen  melalui  cara-cara  damai  tanpa mengacu  pada  ketentuan  pasal  1851  sampai  pasal  1864 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Pasal  –  pasal tersebut  mengatur  tentang  pengertian,  syarat-syarat  dan kekkuatan hukum dan mengikat perdamaian ( dading);
b. Penyelesaian  melalui  pengadilan  .  penyelesaian  sengekta
konsumen melalui pengadilan mengacu kepada
ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku;
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 7
Sebagaimana  sengketa  hukum  pada  umumnya,
sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh pasal 45  ayat  (  2  )  diatas,  sesuai  keinginan  dan  kesepakatan  para pihak  yang  bersengketa  sehigga  dapat  meciptakan  hubungan baik antara perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen.

## 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum
Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  menyatakan  bahwa  setiap konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  uusaha melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan yang  berada  dilingkungan  peradilan  umum  mengacu  pada ktentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperhatikan ketentuan pasa 45 diatas.
Adapun  yang  berhak  melakukan  gugatan  terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu :
a. Seorang  konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli  waris  yang bersangkutan
7 Rachmadi Usman, Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Jakarta, PT. Grasindo, 2002,hal. 224
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
b. Sekelompok  konsumen  yang  mempuyai  kepentingan yang sama
c. Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat yang  memenuhi  syarat,  yaitu  yang  berbentuk  badan hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran  dasarnya menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan  konsumen  dan  telah  melakukan  kegiatan perlindungan  konsumendan  telah  melakukan  kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/  atau  instansi  terkait  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  dimanfaatkan mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau korban yang tidak sedikit.
Pengaturan  yang  diberikan  oleh  pasal  46  ayat  (1) UUPK maksudnya adalah:
1. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan)
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a pasal 46 ayat (1)  UUPK,  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat dilakukan melalui lembaga  yang bertugas menyelesaikan sengketa  konsumen  yaitu  melalui  Badan  Penyelesaian
Sengketa konsumen (BPSK) sebagaimana yang
ditentukan  dalam  UUPK  atau  melalui  peradilan  di lingkungan peradilan umum.
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
2. sedangkan  gugatan  yang  diajukan  oleh  sekelompok konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d    pasal  46  ayat  (1)  UUPK, penyelesaian  sengketa  konsumen  diajukan  melalui peradilan  umum.  Penyelesaian  melalui  pengadilan mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku saat ini.
Mengenai  gugatan  sekelompok  konsumen  yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur huruf  b  pasal  46  ayat  46  ayat  (1)  UUPK,  dalam  penjelasan Pasal  46  ayat  (1)  huruf  b  UUPK,  ditegaskan  bahwa  : “Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau calass Action”.  “ Gugatan  kelompok  atau class  action harus diajukan  oleh  konsumen  yang  benar-benar  dirugikan  dan dapat dibuktikan secara hukum.
Penuntutan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan mengajukan  gugatan class  action melalui  peradilan umumtelah dibolehkan sejak keluarnya UUPK yang megatur class action ini di indonesia. Tentu saja ini merupakan angin segar  yang  diharapkan  akan  membawa  perubahan  terhadap perlindungan konsumen di indonesia khususnya perlindungan konsumen di bidang ketenaga listrikan. Gugatan class action akan  lebih  efektif  dan  efesien  dalam  menyelesaikan
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
pelanggaran  hukum  yang  merugikan  secara  serentak  atau sekaligus dan misal terhadap orang banyak. 8
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  peradilan hanya memungkinkan apabila :
a. Para  pihak  memilih  upaya  penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
b. Upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan,  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu
pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 9 Penyelesaian sengketa konsumen dengan
menggunakan  hukumacara  baik  secara  perdata,  pidana maupun  melalui  hukum  administrasi  negara,  membawa keuntungan  dan  kerugian  bagi  konsumen  dalam  proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada  pihak  yang  menggugat.  Keadaan  ini  sebenarnya  lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan  umum.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah :
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;
2. Biaya perkara yang mahal
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif
8 Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bagian Menimbang huruf c.
9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Miru, “ Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ., hal. 234
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. 10 Di antara sekian banyak kelemahan dalam
penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  yang  termasuk banyak  dikeluhkan  para  pencari  keadilan  adalah  lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan  penyelesaian  yang  cepat  terhadap  perkara mereka.
Usaha-usaha  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara cepat  terhadap  gugatan  atau  tuntutan  ganti  kerugian  oleh konsumen terhadap produser/pelaku usaha telah diatur dalam UUPK  yang  memberikan  kemungkinan  setiap  konsumen untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketanya  di  luar pengadilan,  yaitu  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  yang  dalam  undang  –  undang putusannya  dinyatakan  final  dan  mengikat,  sehingga  tidak dikenal  lagi  upaya  hukum  banding  dan  kasasi  dalam  BPSK tersebut (pasal 54 ayat (3) UUPK).
Namun  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  putusan BPSK  adalah  bersifat  ginal  dan  mengikat  ternyata bertentangan  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (2) UUPK  yang  memberikan  kesempatan  pada  para  pihak  yang bersengketa  di  BPSK  untuk  mengajukan  keberatan  atas putusan BPSK yang telah diterima kepada Pengadilan Negeri
10 Ibid., hal.237
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

## 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum
Untuk  mengatasi  berlikunya  proses  pengadilan  di peradilan  umum,  maka  UUPK  memberikan  solusi  untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  peradilan  umum. Pasal  45  ayat  (1)  UUPK  menyebutkan,  jika  telah  dipilih upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  para pihak  yang  lain  bersengketa.  Ini  berarti  sengketa  di pengadilan  tetap  dibuka  para  pihak  gagal  menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.
Pasal 47 UUPK menyebutkan : Penyelesaian sengekta konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti rugi  dan/atau  jasa  mengenai  tindak  tertentu  untuk “menjamin”  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.
Penyelesaian  sengekat  di  luar  pengadilan  atau Alternative  Dispute  Resolution  ( ADR)  dapat  ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: artibrase, mediasi , konsiliasi,  minitrial,  summmary  jury  trial,  settlement
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
conference ,  serta  bentuk  lainnya. 11 Dari  sekian  banyak  cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UUPK dalam pasal 52 tantang tugas dan wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengekta , yaitu :
1. Mediasi
2. Artibrase, dan
3. Konsiliasi
Secara  lengkap  tugas  dan  wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen (BPSK) menurut pasal 52 UUPK adalah :
a. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen  ,  dengan  cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan  pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula baku;
d. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi pelanggaran ketuntuan dalam undang-undang ini;
e. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis dari  konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen;
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
11 Ibid, hal.233. Mengutip Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaiab Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal.186
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
g. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui  pelanggaran terhadap undang-undang;
i. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku usaha,  saksi,  saksi  ahli  atau  setiap  orang  sebagaimana yang  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h,  yang  tidak bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian sengketa konsumen;
j. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen, atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan.
k. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya kerugian di pihak konsumen;
l. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang melakukan pelanggara perlindungan konsumen;
m. Menjatuhkan  sanksi  administrasi  kepada  pelaku  usaha yang melanggar ketentuan undang- undang ini.
Memperhatikan  ketentuan  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  BPSK  tidak  hanya  bertugas  menyelesaikan  sengketa konsumen di luar pengadilan, tetapi juga melakukan kegiatan berupa  pemberian  konsultasi  ,  pengawasan  terhadap pencantuman klausula baku, dan berbagai tempat pengaduan
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
dari  konsumen  tentang  adanya  pelanggaran  yang  di  duga dilakukan oleh pelaku usaha.
Adapun  keanggotaan  dari  BPSK  terdiri  dari  3  (tiga) unsur,  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  pasal  49  ayat  (3) dan (4) UUPK yaitu :
1. Unsur pemerintah (3-5 orang)
2. Unsur Konsumen (3-5 orang)
3. Unsur pelaku usaha (3-5 orang)
Adapun  yang  menjadi  pembahasan  di  sini  adalah tugas  BPSK  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen dengan cara-cara : mediasi, arbitrase dan konsiliasi.
1. Mediasi
Mediasi  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak  atau  para  pihak  dimana  Majelis  BPSK  bersifat  aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat.
Pada  dasarnya  mediasi  adalah  suatu  proses  dimana pihak  ketiga (a  third  party) suatu  pihak  luar  yang  netral (a neural  outsider) terhadap  sengketa,  mengajak  pihak  yang bersengketa  pada  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  telah disepakati. Sesuai batasa tersebut, mediator berada ditengah – tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. 12
12 Yusuf Shofie , “ Konsumen dan Tindak pidana Korporasi,” Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002 . hal. 23
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Peran  mediator  sangat  terbatas,  yaitu  pada  hakekatnya hanya  menolong  para  pihak  untuk  mencari  jalan  keluar  dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil
penyelesaian  terletak  sepenuhnya  pada  kesepakatan  para pihak  dan  kekuatannya  tidak  secara  mutlak  mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhinya.
Keuntungan  yang  didapat  jika  menggunakan  mediasi sebagai  jalan  penyelesaian  sengketa  adalah  :  karena  cara pendekatan  penyelesaian  diarahkan  pada  kerjasama  untuk mencapai  kompromi  maka  pembuktian  tidak  lagi  menjadi bebas  yang  memberatkan  para  pihak,  menggunakan  cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud , baiay murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan),  tidak  ada  pihak  yang  menang  atau  kalah,  serta tidak emosional. 13

## 2. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang bersengketa. 14 Dalam  mencari  penyelesaian  sengekat,  para pihak  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  Majlis  BPSK  untuk
13 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. hal.257 14 Ibid. Mengutip pengertian Arbitrase berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
memutuskan  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang terjadi.
Kelebihan  penyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase ini  karen  keputusannya  langsung  final  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Putusan arbitrase    memiliki  kekuatan  ekskutorial,  sehingga  apabila pihak  yang  dikalahkan  tidak  mematuhi  putusan  secara sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat  meminta  eksekusi ke pengadilan.
Menurut  Rachmadi  Usman,  lembaga  arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:
a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
b. Dapat  dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena prosedural dan administratif
c. Para  pihak  yang  memilih  arbiter  yang  menurut  mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang
disengketakan, di samping jujur dan adil.
d. Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk menyelesaikan  masalahnya  termasuk  proses  dan  tempat penyelenggaraan arbitrase;
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. 15
15 Rachmadi Usman, Op.Cit , hal. 4-5
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir- akhir  ini  peran  arbitrase  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan  digeser  oleh  alternatif  penyelesaian sengketa yang lain, karena :
a. Biaya  mahal,  karena  terdapat  beberapa  komponen  biaya yang  harus  dikeluarkan  seperti  biaya  administrasi,  honor arbiter,  biaya  transfortasi  dan  akomodasi  arbiter,  serta biaya saksi dan ahli.
b. Penyelesaian  yang  lambat,  walau  banyak  sengketa  yang dapat  diselesaikan  dalam  waktu  60-90  hari,  namun banyak  juga  sengketa  yang  memakan  waktu  panjang bahkan  bertahun  –  tahun,  apalagi  jika  ada  perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta hukum  yang ditetapkan,  maka  penyelesaianya  akan  bertambah  rumit.
16

## 3. Konsiliasi
Cara  ini  ditempuh  atas  inisiatif  salah  satu  pihak  atau para  pihak  dimana  Majelis  BPSK  bertugas  sebagai pemerantara  antara  pihak  yang  bersengketa  dan  Majelis
BPSK bersifat pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan
mengklarifikasikan  masalah  yang  terjadi  dan  bergabung  di tengah-tengah  para  pihak,  tetapi  kurang  aktif  dibandingkan
16 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. hal.250
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
dengan  mediator  dalam  menawarkan  pilihan (options ) penyelesaian  suatu  sengketa.  Konsiliasi  menyatakan  secara tidak  langsung  suatu  kebersamaan  para  pihak  dimana  pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang
memuaskan kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dan  aribrase,  dan  juga  menyerahkan  kepada  pihak  ketiga untuk  memberikan  pendapatnya  tentang  sengketa  yang disampaikan  para  pihak.  Namun  pendapat  dari  konsiliator tersebut  tidak  mengikat  sebagaimana  mengikatnya  putusan arbitrase.  Keterikataan  para  pihak  terhadap  pendapat  dari konsiliator  menyebabkan  penyelesaian  sengketa  tergantung pada kseukarelaan para pihak.
UUPK  menyerahkan  wewenang  kepada  BPSK  untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (diluar pengadilan). UUPK  tidak  menentukan  adanya  pemisahan  tugas  anggota BPSK  yang  bertindak  sebagai  mediator  ,  arbitrase  ataupun konsiliator  sehingga  setiap  anggota  dapat  bertindak  baik sebagai mediator , arbitrator ataupun konsiliator.
Oleh  karena  tidak  adanya  pemisahan  keanggotaan BPSK  tersebut,  maka  penyelesaian  sengketa  konsumen sebaiknya  diselesaikan  secara  berjenjang,  dalam  arti  kata bahwa  setiap  sengketa  diusahakan  penyelesaiannya  melalui mediasi,  jika  gagal,  penyelesaian  ditingkatkan  melalui
Penyelesaian  Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat .....– Ferdricka Nggeboe
konsiliasi  dan  jika  masih  gagal  juga  barulah  penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.

## D. Daftar Pustaka
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar  Maju ,Bandung,  2000 Sudaryatmo, Masalah  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Jakarta: Grafika, 1996 Basu  Swastia  dan  Irwan, Manajemen  Modern,  ( Yogyakarta  :  Liberty, 1997),
H.E.  Saefullah,  “ Tanggung  Jawab  Produsen  Terhadap  Akibat  Hukum Yang  Ditimbulkan  Dari  Produk  Dalam  Menghadapi  Era Perdagangan Bebas”, Bandung, 1998,
Nurmadjito,  “ Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era
Perdagangan Bebas”. Makalah Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung,1998
Rachmadi  Usman,  Rachmadi  Usman, Hukum  Arbitrase  Nasional, Jakarta:PT. Grasindo, 2002 Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaiab Sengketa, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997