Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16

## Konstitusi Madinah Dalam Membangun
Civil Society
Faiz Ibrahim 1 , Ali Wakhid 2 , Suhandi 3 , Bukhori Abdul Shomad 4
1,2,3,4 Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung ibrahimfaiz456@gmail.com
Diterima: 07-05-2020, Disetujui: 10-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020
Abstract: The Constitution of Medina is the most important element in the establishment of  Civil  Society.  This  constitution  by  the  collective  consensus  of  the  population  of Medina  as  a  common  reference  in  multicultural  social  life,  that  is  diverse  in  religion, race, ethnic and nation. This constitution was formed to  create social integration after the  migration  of  the  Prophet  Muhammad  SAW  to  Medina  and  anticipating  the emergence  of  different  interests  which  often  triggers  horizontal  conflicts  caused  by tribal  fanaticism  and  religion  underlying  the  social  life  of  Medina.  The  study  of  this article is qualitative – descriptive with a historical approach. This study seeks to explore the values contained in the Medina Charter by reflecting the values of leadership of the Prophet    Muhammad  SAW  Medina  Period.  The  result  of  the  study  found  that:  the Constitution of Medina is a Charter of peace to unite the tribes that are still tribal and often  in  conflict  which  is  contained  in  the  policies  and  principles  of  the  state  ot  the Prophet  Muhammad SAW that are democratic and humane in the frame  of  spirituality by upholding the values of brotherhood,  openness, equality of right, respect for human right and law enforcement.
Keywords: Medina Constitution, Pluralistic Society, Civil Society
Abstrak: Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya Masyarakat Madani. Konstitusi  ini  terbentuk  atas  konsensus  kolektif  penduduk  Madinah  sebagai  rujukan bersama  dalam  kehidupan  bemasyarakat  yang  multikultural  yang  beragam  agama,  ras, suku dan bangsa. Konstitusi ini dibentuk untuk menciptakan integrasi sosial Masyarakat pasca  hijrah  Nabi  Muhammad  Saw  ke  Madinah  dan  mengantisipasi  munculnya perbedaan  kepentingan  yang  sering  memicu  konflik  horizontal  yang  disebabkan fanatisme  kesukuan  dan  agama  yang  melatarbelakangi  kehidupan  sosial  Masyarakat Madinah. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah. Studi ini berusaha  mengeksplorasi  nilai-nilai  yang  termaktub  dalam  Piagam  Madinah  dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah. Hasil penelitian  mendapatkan  bahwa;  Konstitusi  Madinah  merupakan  Piagam  perdamaian untuk  menyatukan  kabilah  atau  suku-suku  yang  masih  bersifat  kesukuan  dan  sering berada  dalam  konflik  yang  termaktub  di  dalamnya  kebijakkan  dan  prinsip  kenegaraan Nabi Muhammad Saw yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spritualitas dengan menegakkan  nilai-nilai  persaudaraan,  keterbukaan,  persamaan  hak,  penghormatan  hak- hak asasi manusia, dan penegakan hukum.
Kata Kunci: Konstitusi Madinah, Masyarakat Pluralistik, Masyarakat Madani
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057

## Pendahuluan
Hijrah Nabi Muhammad Saw menjadi peristiwa penting dan tinggi kedudukannya dalam  sejarah  islam.  Karena  keberlangsungannya  telah  mengantarkan  Kaum  Muslimin hidup  dalam  ketentraman  dan  keteraturan  dibawah  aturan  Syareat  dalam  bentuk masyarakat Madani. Penyebutan madani lebih dinisbatkan kepada sebuah kota yang pada waktu  itu  dinamakan Yastrib 1 .Kota  yang  dihuni  oleh  kebanyakan  para  petani  dan menjadi daerah tempat tumbuhnya industri kecil 2
Akrim  Dhiyauddin  Umari  menjelaskan, Yastrib adalah  nama  lama  yang  dipakai oleh  masyarakat  saat  itu  sebelum  menjadi  Madinah.  Negeri  ini  memiliki  kelebihan  dan kemenangan  dibandingkan  daerah  lain  yaitu  tanahnya  yang  subur  dan  air  yang  cukup melimpah 3 .Di  negeri  ini  Kaum  Muslimin  tinggal  di  bawah  kepemimpinan  Nabi  Saw dalam  ikatan  persaudaraan  Islam  dan  menjadi  masyarakat  yang  berperadaban  tinggi. Suatu masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan di dalamnya 4 Masyarakat  madani  (civil  society)  adalah  Sebuah  Masyarakat  islami  yang dibangun Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat-Nya berdasarkan nilai-nilai islam dan ikatan  keimanan.  Fakta  empiris  membuktikan  akan  hal  itu  bahkan  tak  terbantahkan dalam  sejarah  islam 5 .  Nabi  Muhammad  Saw  berhasil  meletakkan  dasar  sistem kemasyarakatan  berlandaskan  pada  universalisme  Islam.  Perubahan  dan  perombakan beliau  lakukan  sebagai  pemimpin  politik  Madinah  dengan  mengganti  ikatan  kesukuan dengan  ikatan  spiritual  umat.  Beliau  berhasil  memunculkan  komunitas  baru  yaitu komunitas  persaudaraan  yang  mengintegrasikan  individu-individu  dan  kelompok- kelompok etnik dalam sebuah loyalitas keagamaan. 6
Keberhasilan  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw  di  latar  belakangi  dengan lahirnya Piagam Madinah atau yang sering disebut dengan  Konstitusi Madinah. Piagam Ini  berisi  perjanjian  damai  yang  menyatukan  berbagi  perbedaaan;  suku,  golongan  dan agama untuk hidup  membangun kebersamaan dan bersatu  untuk  saling melindungi  satu dengan  yang  lain 7 Terbentuknya  Piagam  Madinah  dilandasi  dari  pemetaan  konflik, kepentingan  serta  tradisi  masayarakat  yang  di  lakukan  Nabi  Muhammad  Saw  terhadap kondisi  sosial  kemasyakatan  di  Madinah  pada  waktu  itu 8 .  Dasar-dasar  kebijakan  di dalamnya menjadi jawaban atas segala bentuk permasalahan pada waktu itu.
Narasi  perjuangan  Nabi  Muhammad  Saw  dengan  berasaskan  kepada  Piagam Madinah dalam memimpin dan membangun kota Madinah mengandung nilai-nilai etika
1 Nurdinah Muhammad, ‘MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF AL-QURâ€ TM AN’, Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah , 14.1 (2017), 20–30.
2 Ummu  Salamah  Ali,  ‘Peradaban  Islam  Madinah  (Refleksi  Terhadap  Primordialisme  Suku  Auz  Dan Khazraj)’, Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 15.2 (2017), 191–204.
3 Bilal  Ahmad  Malik,  ‘Islam  and  Civilizational  Interaction:  Understanding  the  Prophetic  Paradigm  of Dialogue’, Justice and Ethnics in the Contemporary World: JCJECA 2017 , 2018, 99.
4 Khairil  Anwar,  ‘Strategi  Pendidikan  Islam  Mengantisipasi  Postmodernisme’, Al-Riwayah:  Jurnal Kependidikan , 9.2 (2017), 241–68.
5 Agustinus Wisnu Dewantara, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish  Madjid  Dan  Konsep  Civil  Society)’, JPAK:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Katolik ,  17.9  (2017), 15–25.
6 Rahmat  Hidayat  and  Suwanto  Suwanto,  ‘Membumikan  Etika  Politik  Islam  Nabi  Muhammad  SAW Periode  Madinah  Dalam  Konteks  Perpolitikan  Indonesia’, JUSPI  (Jurnal  Sejarah  Peradaban  Islam) ,  3.2 (2020), 124–41.
7 Manshuruddin  Manshuruddin,  ‘Pola  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  Dalam  Perspektif  Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Sumatera Utara’, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 41.2 (2017).
8 Ridwan  Rustandi  and  Syarif  Sahidin,  ‘Analisis  Historis  Manajemen  Dakwah  Rosulullah  Saw  Dalam Piagam Madinah’, Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam , 7.2 (2019).
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
politik  yang  ideal  dan  relevan  untuk  diaktualisasikan  dalam  konteks  berbangsa  dan bernegara.  Karena  Kepemimpinan  politik  Nabi  Muhammad  SAW  di  Madinah  selalu mengedepankan  keadilan,  toleransi,  persaudaraan,  musyawarah,  tanggungjawab (amanah), kejujuran, dan kemaslahatan umat. Orientasi politik yang didahulukan tersebut berlandaskan budi pekerti/akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi politik dengan publik.
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas  peneliti  menitik  beratkan  pada  tiga  pokok rumusan  masalah  utama  untuk  dikaji  secara  dalam. Pertama, bagaimana  peran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Kedua; apa  yang  menjadi  isu  utama  dan  pendukung  dari  tercetusnya  butir-butir  Piagam Madinah? Ketiga, mengapa  Piagam  Madinah  mampu  menyatukan  Mayarakat  Madina yang  notabenenya  dihuni  kabilah  atau  suku-suku  berbeda  yang  sering  bertikai  dan bersitegang dan memilki aturan yang memegang tradisi kesukuan?
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  library  risearch.  Mengkaji, menggumpulkan,  dan  mengolah  data  dari  adanya  sejarah  peristiwa  Piagam  Madinah ditinjau  dari  keadaan  sosial  kultur  dengan  menggunakan  pedekatan  sejarah  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dalam  rangka  memperluas  serta  memperdalam  pengetahuan secara  teoritis  berdasarkan  kajian  sejarah  yang  berkaitan  dengan  etika  politik  Nabi Muhammad SAW periode Madinah.

## B. Potret Kehidupan Masyarakat Madinah
Madinah  adalah  nama  baru  dari  Yastrib  sebuah  wilayah  yang  menjadi  sumber ketenangan dengan tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah dan dikelilingi pada setiap  penjuru  batu-batu  vulkanis 9 .Penduduk  Madinah  terdiri  dari  penduduk  yang heterogen 10 .Kota  tersebut  di  awal  dihuni  oleh  masyarakat  multietnis  dengan  pemeluk agama  yang  beragam.  Peta  keyakinan  agama  secara  sosiologis  masyarakat  Madinah  itu secara garis besarnya terdiri atas:
1. Kaum Amalik, penduduk pertama yang menghuni Yatsrib keturunan dari Amaliq bin Laud bin Shem bin Noah.
2. Aws  dan Al-Khazraj,  mereka  anak keturunan Qathan dari negeri  Yaman  setelah robohnya bendungan Ma’arib mereka berpindah ke Tatsrib.
3. Kaum  yahudi,  mereka  imigran  dari  negeri  Palestina  dan  Roma.  Kedatangan mereka ke Yastrib karena disebabkan pengusiran, pembantaian dan pembunuhan yang  dilakukan  kepada  mereka.  Adapun  kaum  Yahudi  yang  menghuni  Yatsrib pertama  kali  yaitu    Banu  Quraizah,  Banu  An-Nadhir  kemudian  disusul  dengan datangnya Bani Qainuqa 11 .
Ketiga  kelompok  suku  ini  tinggal  dan  menetap  di  Madinah.  Mereka  berjuang hidup  dengan  mempertahankan  eksistensinya  masing-masing.  Fanatisme  kesukuan sangat  erat  sekali  dengan  kehidupan  mereka  bahkan  menyatu  dalam  rangka mempertahankan  hidup  di  awal  kehidupan  di  Madinah.  Hubungan  darah  menjadi  hal yang  terpenting  dalam  menegakkan  persatuan  dari  masing-masing  suku.  Sehingga mereka sering terlibat dalam konflik dan pertikaian karena membela kedauatan sukunya
9 Ahmad  Anas  and  Hendri  Hermawan  Adinugraha,  ‘Dakwah  Nabi  Muhammad  Terhadap  Masyarakat Madinah  Perspektif  Komunikasi  Antarbudaya’, Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies , 11.1 (2017), 53–72.
10 Siti  Rismakhu  Afliya,  ‘Piagam  Madinah  Sebagai  Pesan  Dakwah  Nabi  Muhammad  SAW  Di  Madinah: Studi Analisis Isi Piagam Madinah’ (UIN Walisongo, 2019).
11 Fahrizal Mahdi, ‘THE UNCODIFIED HADITH (Study on the Hadith Narration by ‘Abdullah Ibn Amru Ibn Al-ʻAṣ)’, Jurnal Ushuluddin , 26.2 (2018), 130–41.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
masing-masing.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  belum  terikat  dengan  sebuah persatuan yang sifatnya luas (Nasionalisme). 12
Dalam  kancah  perpolitikan  ekonomi  Kaum  Yahudi  sangat  dominan  di  Madinah terlebih sebelum kedatangan Bangsa Arab. Peristiwa hijrah merubah dominasi itu semua dan  justru  mereka  dipengaruhi  oleh  Bangsa  Arab  di  sekitar  mereka.  Meskipun  jiwa kesukuan  sangat  mendominasi  kehidupan  mereka  sehingga  mereka  tidak  bisa  hidup dalam  salah  satu  kelompok  keagamaan  yang  menjunjung  tinggi  toleransi.  Akan  tetapi sebaliknya mereka hidup dalam konflik dan permusuhan karena tidak mampu beradaptasi dengan  masyarakat  bahkan  di  zaman  Nabi  Muhammad  Saw  mereka  menghadapi pengusiran dan pembuangan.
Setelah hijrah Nabi Muhammad dan Para Sahabat-Nya ke Madinah Kaum Yahudi harus menghadapi kenyataan adanya masyarakat pendatang dengan latar belakang sosial politik  dan  kayakinan  berbeda.  Sehingga  peta  sosiologis  penduduk  Madinah  sewaktu Nabi berubah menjadi sebagai berikut;
1. Kaum muslimin, Mereka adalah Kaum Muhajirin dan Anshar.
2. Sebagian  suku  Aus  dan  Hazraj  yang  belum  memeluk  agama  Islam,  bahkan  ada dari mereka memusuhi Nabi secara rahasia.
3. Sebagian dari  suku  Aus  dan Hazraj  yang masih  menganut  paganisme, tapi  tidak lama dari itu mereka memeluk Agama Islam.
4. Kaum  Yahudi  mereka  terbagi  menjadi  tiga  kelompok:  Banu  Qainuqa,  Banu Nadir, dan Banu Quraizah.
Di  Madinah  ini  Nabi  Muhammad  Saw  membangun  peradaban  baru.  Hal  itu dikarenakan  penduduknya  mendukung  dan  merindukan  adanya  sosok  pemimpin  yang mampu  menyelesaikan  konflik  yang  tidak  berkesudahan.  Dipilihlah  Madinah  menjadi tempat hijrah di diawali dengan bai’at-bai’at (perjanjian setia) dari penduduk Madinah. Di awal  tidak banyak kalangan yang  mengetahui  tentang  Madinah. Hal ini  dikarenakan Madinah hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain.

## C. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Di Madinah
Penduduk  Madinah  hidup  dalam  konflik  kesukuan  yang  berkepanjangan  dan tidak  berkesudahan  yang  menjadikan  mereka  hidup  dalam  penderitaan.  Mereka  sadar akan  pentingnya  sosok  penengah  dan  juru  damai  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan  mereka.  Penduduk  Madinah  terkhusus  suku  Aus  dan  Khazraj  mendengar bahwa di Mekkah ada sosok yang terkenal arif dan bijaksana. Atas dasar itu pada musim haji tahun kesepuluh dari kenabian mereka datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad Saw  dengan  dalih  meminta  Nabi  menjadi    mediator  atas  konflik  kesukuan  sekaligus menjadi pemimpin kota Madinah. Nabi Muhammad Saw diyakini mampu tampil sebagai pemimpin kedaulatan mereka sekaligus menjadi juru damai. 13
Penduduk Madinah memahami kepribadian Nabi Muhammad Saw yang memiliki akhlak yang mulia dan statusnya bukan seorang Raja yang memimpin Monarki Absolut. Beliau  Saw  dipandang  sangat  layak  menjadi  kepala  Negara  di  Madinah  memimpin masyarakat  yang  heterogen.  Masyarakat  Madinah  sadar  betul  akan  pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan
12 Muhammad  Burhanuddin,  ‘CONFLICT  MAPPING  PIAGAM  MADINAH  (ANALISA  LATAR BELAKANG  SOSIOKULTURAL  PIAGAM  MADINAH)’, Jurnal  AL-IJTIMAIYYAH:  Media  Kajian Pengembangan Masyarakat Islam , 5.2 (2019).
13 Syamsul  Bakri,  ‘Modernisasi  Dan  Perubahan  Sosial  Dalam  Lintasan  Sejarah  Islam’, Kalimah:  Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 14.2 (2016), 173–90.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
mereka  sudah  sangat  lama  hidup  dalam  peta  konflik  horizontal  antar  suku  dan merindukan kedamaian. 14
Kebulatan  tekad  penduduk  Madinah  dibuktikan  pada  musim  haji  tahun berikutnya, dua belas orang berikrar di hadapan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Mereka mengadakan perjanjian dan dikenal dengan Bai’at Aqabah Pertama. Pada musim haji  berikutnya    mereka  datang  dalam  jumlah  yang  lebih  besar    yaitu  tujuh  puluh  tiga orang  menyatakan  diri  memeluk  Islam  di  hadapan  Nabi  Saw.  Peristiwa  ini  kemudian disebut  dengan Baiat  Aqabah Kedua.  Peristiwa  penting  ini  yang  mengawali kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw  di  Madinah  dalam  membangun  sebuah  Negara yang beradab karena dalam isi perjanjian termaktub pedoman yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. 15
Setelah  Nabi  Muhammad  Saw  diangkat  dan  disepakati  menjadi  kepala  Negara. Langkah  pertama  yang  dilakukan-Nya  dan  menjadi  hal  yang  mendasar  terwujudnya masyarakat  Madani  yaitu  menyusun Dustur  Madinah (Konstutusi  Madinah)  yang mengikat  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  sebuah  persatuan  ummat.  Dustur  ini merupakan  kostitusi  negara  yang  pertama  di  dunia.  Dengan  demikian  Negara  yang dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  adalah  negara  hukum,  bukan  monarki  absolut.  Hukum tata  Negara  dan  hukum  publik  yang  diterapkan  bersifat  meyeluruh  kepada  seluruh lapisan  penduduk  Madinah  dan  Nabi  Muhammad  Saw  tetap  menghargai  kemerdekaan beragama bagi penduduk Madinah dengan tidak memaksakan Islam kepada mereka. 16 Faktor  Kepemimpin  Nabi  Muhammad  Saw  berhasil  di  Madinah  disebabkan simpatik  dan  keterbukaan  kaum  Anshar  terhadap  Kaum  Muhajirin.  Sehingga  misi kerasulan dalam proses penyebaran Islam semakin mudah diterima oleh Masyarakat pada waktu itu karena ditopang dengan kekuatan politik. 17

## D. Konflik Sosial Dan Faktor Lahirnya Piagam Madinah
Kota  Madinah  jika  dilihat  dari  kemajemukkan  penduduknya  memiliki problematika  struktur  sosial  yang  sangat  kompleks.  Heterogenitas  penduduknya  tidak hanya berlaku pada aspek  sosial  ekonomi semata melainkan juga terjadi pada kesukuan dan  agama.  Fanatisme  kesukuan  yang  begitu  kuat  sehingga  masing-masing  suku berusaha  untuk  mempertahankan  eksitensinya  demi  mendapatkan  pengakuan  dan dominasi. 18
Nilai-nilai  fanatisme  kesukuan  melatarbelakangi  terbentuknya  kehidupan  sosial masyarakat  Madinah.  Hal  ini  yang  sering  memicu  pertikaian  dan  konflik  antara kelompok  terpandang  belum  lagi  kesejangan  sosial  ekonomi  melanda  di  tengah-tengah kehidupan mereka. Konflik yang timbul tidak terlepas dari ambisi politik masing-masing suku  untuk  maraih  kekuasaan  di  Madinah.  Sehingga  semangat  yang  muncul  adalah mengakuisisi  Madinah  bukan  semangat  untuk  membangun  bersama  dengan mengakomodir sebuah perbedaan.
14 Jufri Suyuthi Pulungan, ‘Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al- Qur’an’, Intizar , 24.1 (2018), 185–202. 15 Haedar  Nashir,  ‘Kajian  Pemikiran  Politik  Islam  Kontemporer’, IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  Dan  Hak Azazi Manusia , 1.1 (2017).
16 Muhammad  Julkaranain,  ‘PERJUANGAN  NABI  MUHAMMAD  SAW.  PERIODE  MEKAH  DAN MADINAH’, Jurnal Diskursus Islam , 7.1 (2019), 80–92.
17 Azhar  Azhar,  ‘Sejarah  Dakwah  Nabi  Muhammad  Pada  Mayarakat  Madinah:  Analisis  Model  Dakwah Ukhuwah  Basyariah  Dan  Ukhuwah  Wathaniyah’, JUSPI  (Jurnal  Sejarah  Peradaban  Islam) ,  1.2  (2017), 257–76.
18 Fajar  Fajar,  ‘PRAKSIS  POLITIK  NABI  MUHAMMAD  SAW  (Sebuah  Tinjaun  Teori  Politik  Modern Dan Ketatanegaraan)’, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 4.1 (2019), 82–98.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
Kemajemukan  penduduk  Madinah  dalam  berbagai  aspek  dan  latarbelakangnya menjadi  picu  timbulnya  konflik-konflik  horizontal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagi sudut yaitu:
a) Aspek kebangsan, di Madinah didominasi oleh Bangsa Arab dan Bangsa Yahudi. Setiap  Bangsa  yang  menghuni  Madinah  pada  waktu  itu  memiliki  kabilah  dan suku dan masing-masing memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda.
b) Aspek  kedaerahan,  jika  dilihat  dari  aspek  ini  maka  penduduk  Madinah  terdiri dari; orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab Madinah dan Yahudi,
c) Aspek sosial  dan kemasyarakatan, penduduk Madinah masing-masing  menganut sistem kesukuan, namun memiliki adat istiadat dan kultur yang berbeda.
d) Segi  ekonomi,  Kaum  Yahudi  mendominasi  perekonomian  masyarakat  baik pertanian, perdagangan dan keuangan berbeda dengan kondisi Bangsa Arab yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah dan termasuk golongan bawah.
e) Agama dan keyakinan, Masyarakat Madinah terdiri dari penganut agama Yahudi, Kristen  minoritas,  Islam,  golongan  Munafiqun,  dan  penganut  Paganisme (Musyrik).
Pluralitas  masyarakat  di  Madinah  yang  sedemikian  rupa  yang  sering  menjadi potensi  timbulnya  konflik;  perebutan  kekuasan  lahan  dan  konflik  kesukuan  yang  tidak berkesudahan.  Hal  ini  jika  diabaikan  pada  waktunya  nanti  akan  mengancam  integritas dan  persatuan  bangsa. 19 Permasalahan  ini  semakin  pelik  dengan  kondisi  Madinah  pada waktu  itu  tidak  memiliki  penguasa  yang  mampu  mengatur  dan  menjaga  ketentraman masyarakat  berbeda  dengan  masyarakat  Mekah,  secara  umum  kehidupan  mereka dibangun di atas sistem kesukuan yang sudah lebih mapan. 20
Datang  Islam  ke  Madinah  menjadikan  sebagian  besar  suku  Aus  dan  Khazraj berangsur-angsur masuk Islam. Kedua suku ini berharap kepemimpinan Nabi Muhamad Saw bisa mengakhiri  pertikaian antara keduanya. Setelah Nabi  Muhammad Saw tiba di Madinah. Langkah awal yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan  Anshar  dalam  satu  ikatan  iman.  Di  saat  tali  persaudaraan  sudah  terwujud  beliau berupaya  untuk  menyesuaikan  keadaan  karena  Kaum  Muhajirin  cenderung  keahliannya berdagang sedangkan Kaum Anshar rata-rata bertani. 21
Pada  proses  pembangunan  masyarakat  Madinah  yang  dipimpin  oleh  Nabi Muhammad Saw menjadikan Kaum Yahudi mulai terancam eksitensinya. Kaum Yahudi dari  awal  memang  tidak  simpatik  dengan  Nabi  Muhammad  Saw  bahkan  cenderung memusuhi-Nya.  Sehingga  kondisi  ini  akan  membahayakan  langkah  perwujudan masyakat Madani. Ada beberapa alasan;
a) Nabi Muhammad keturunan Arab dan bukan dari garis keturunan bangsa mereka (Yahudi).
b) Dakwah Islam semakin dominan, sehingga membahayakan posisi mereka dengan banyaknya penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan pola hidup yang amanah dan penghasilan yang halal.
c) Perekonomian  mereka  terancam,  karena  penghasilan  utama  mereka  dari  riba sedangkan Islam mengharamkannya.
19 Muhamad  Khoirul  Umam,  ‘Imam  Para  Nabi:  Menelusur  Jejak  Kepemimpinan  Dan  Manajerial  Nabi Muhammad Saw’, Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah , 6.1 (2018), 59–74.
20 Nurush  Shobahah,  ‘Piagam  Madinah  Dan  Konsep  Demokrasi  Modern  Islam  Masa  Klasik’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 7.1 (2019), 195–214.
21 Efrinaldi  Efrinaldi,  ‘Paradigma  Politik  Islam:  Prototipe  Negara  Madinah  Dan  Prinsip-Prinsip  Politik Kenegaraan’, AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM , 2.2 (2019).
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
d) Prangsangka  Kaum  Yahudi,  yaitu  jika  penduduk  Arab  mengikuti  seruan  Nabi Muhammad  Saw  maka  tanah-tanah  yang  dijadikan  jaminan  riba  akan  ditarik semua.
Kaum  Yahudi  sangat  mendominasi  dalam  tatanan  kehidupan  di  Madinah. Sehingga Nabi Muhammad Saw melihat bahwa perundingan saja tidak cukup kuat untuk mengantisipasi  munculnya  berbagai  konflik.  Karena  sangat  dimungkinkan  adanya  salah satu  kelompok  dengan  mudah  menghianati  suatu  kesepatan  yang  tidak  tertulis  tersebut. Faktor  demikianlah  yang  mendorong  perlunya  dibuat  suatu  Piagam  Perjanjian  sebagai salah  satu  upaya  paling  bijaksana  guna  meredam  konflik  sosial  yang  luas.  Apalagi  jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya. 22

## E. Konstitusi Madinah Landasan Kehidupan Masyarakat
Tercetusnya Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) menjadi terobosan baru yang dilakukan Rosulullah Saw bahkan menjadi konstitusi yang legal pertama di Arabia dalam sejarah  kemanusian.  Piagam  Madinah  direpresentasikan  sebagai  konsensus  kolektif penduduk  Madinah  yang  mengikat  mereka  dalam  perjanjian    dalam  bentuk  ikrar  untuk hidup  bersama  saling  berdampingan  secara  damai,  saling  tolong-menolong,  saling menghargai serta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan serta kedamaian  negeri dari ancaman luar. 23
Piagam Madinah adalah undang-undang Negara atau konstitusi pertama yang ada di tanah Arab. Semua komunitas, yang tinggal di Madinah baik Muslim maupun Yahudi bersatu  padu  dan  mentaati  bersama  konstitusi  ini  dalam  sebauh  ikatan  sosial  (negara). Kaum  Yahudi  mendapatkan  jaminan  kebebasan  dalam  beragama  dan  mendapat  hak perlindungan dari negara. Dengan konsekuensi mereka harus mendukung aturan Negara yang  berlandaskan  Islam  dan  tidak  melakukan  makar  atau  persengkokolan  untuk merongrong kedaulatan Negara. 24
Piagam  Madinah  yang  dicetuskan  Nabi  Muhmmad  Saw  memuat  jaminan kebebasan beragama. Jaminan ini telah tertuang dalam butir-butir Piagam Madinah (622 M) jauh sebelum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggagas Declaration of Human Rights atau Hak Asasi Manusia. Karena Pada Saat itu baru terbentuk Komisi HAM oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun di Jenewa. Kemudian pada tahun 2005  disepakati  penggantian  Komisi  HAM  PBB  dengan  Dewan  HAM  PBB  yang tercantum dalam dokumen akhir KTT PBB. 25
Piagam  madinah  menjadi  unsur  terpenting  lahirnya  Masyarakat  madani  karena hadirnya berhasil menciptakan suatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang demokratis dan  manusiawi  dalam  bingkai  spritualitas.  Karena  esensi  termaktub  di  dalamnya  sarat dengan  beberapa  unsur;  demokratisasi  dan  sistem  keterbukaan,  penghormatan  hak-hak asasi manusia, spiritualitas, pluralistik, toleransi, penegakan hukum. Masyarakat madani
22 Edi  Kurniawan  Farid,  ‘Kajian  Politik  Islam  Klasik  (Suksesi  Kepemimpinan  Muhammad  SAW  Dan Khulafaâ€ TM Ar-Rasyidin)’, Qolamuna: Jurnal Studi Islam , 2.1 (2016), 19–28.
23 Luqman Rico Khashogi and M S I SHI, ‘Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah’, IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 2.1 (2017).
24 Imam Amrusi Jailani, ‘Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis’, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 6.2 (2016), 269–95.
25 I Gusti Ayu Apsari Hadi, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2.1 (2016).
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
ini  tidak  lahir  dengan  sendirinya  melainkan  ada  unsur-unsur  sosial  sebagai  penopang terwujudnya tatanan masyarakat madani. 26
Dalam konteks  al- Quran, Allah SWT memerintahkan Rosulullah Saw dan para Sahabatnya  berhijrah  dengan  tujuan  untuk  menata  kehidupan  sosial  yang  pluralistik. Karena  hal  demikian  ini  tidak  mungkin  ditegakkan  dibawah  tekanan  masyarakat  yang jahiliyah. Dalam peristiwa penting ini tercetus  sebuah  perjanjian bersama dalam bentuk butir-butir  Piagam  Madinah.  Piagam  Madinah  hadir  dengan  prinsip-prinsip  universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial- politik yang egaliter dan  demokratis. 27
Nilai-nilai  yang  termaktub  dalam  Piagam  Madinah  yang  menjadi  dasar terbentuknya Masyarakat Madani sebagai berikut;

## a) Persaudaraan  Dalam Islam
Kebijakan  politik  yang  harus  kita  contoh  dari  Rasulullah  Saw  sekaligus  hal  ini merupakan  tonggak  awal  berdirinya  sebuah  peradapan  Islam.  Yaitu  beliau menghapuskan  jurang  pemisah  antar  suku-suku  dan  berusaha  menyatukan  seluruh lapisan  penduduk  Madinah  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat.  Diawali  dengan  Nabi Saw mempersaudarakan antara kaum Anshar dengan Muhajirin di atas ikatan iman. Nabi Saw  sangat  menyadari  bahwa  dasar  fondasi  berdirinya  islam  dengan  kerukunan  dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang majemuk. Tanpa itu semua maka tujuan tidak akan tercapai. Begitu juga hal yang tidak kalah penting adalah sikap toleransi antar umat  beragama.  Dengan  melihat  ini  tergambar  bahwa  kebijakan  yang  ditempuh  Nabi Saw bersandar pada prinsip saling hidup menghidupi. 28 Allah berfirman menggambarkan persaudaraan sesama mereka:
إبَق ن ِم َن ََٰميِ إلْٱ َو  َراَّدلٱ وُء َّوَبَت َنيِذَّلٱ َو
إمِهِل َٰىَلَع َنو ُرِث إؤُي َو اوُتوُأ اَّمِ م ًةَجاَح إمِه ِروُدُص ىِف َنوُد ِجَي  َلَ َو إمِهإيَلِإ  َرَجاَه  إنَم َنوُّب ِحُي
ةَصاَصَخ إمِهِب َناَك  إوَل َو إمِهِسُفنَأ َو نَم إفَن َّحُش َقوُي ِهِس ۦ َكِئََٰلوُأَف إفُمإلٱ ُمُه َنوُحِل
“Dan  orang-orang  yang  telah  menempati  kota  Madinah  dan  telah  beriman sebelum  kedatangan  kaum  Muhajirin.  Kaum  Anshor  mencintai  mereka  yang  berhijrah. Kaum  Anshor  tidak  menaruh  sedikitpun  keinginan  dalam  hati  mereka  terhadap pemberian mereka dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran, mereka itulah orang orang yang beruntung” (Q.S. Al-Hasr: 9)

## b) Terwujudnya Toleransi Dan Hak Asasi Manusia
Salah  satu  keberhasilan  dakwah  Nabi  Muhammad  Saw  di  Madinah  adalah mewujudkan  nilai  toleransi  dan  hak  asasai  manusia.  Perkara  ini  merupakan  dasar keberhasilan  beliau  melihat  Madinah  dihuni  masyarakat  yang  multikultural  yang beragam suku, ras, etnis, budaya dan pandangan hidupnya. Melalui dakwah beliau sikap toleransi  tumbuh  sehingga  masing-masing  individu  menerima  beragam  perbedaan  dan bersatu dalam satu ikatan persatuan Negara. 29
26 Ismatul Izzah, ‘Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani’, PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan , 5.1 (2018), 50–68.
27 Muhammad Akbar Yanlua, ‘Studi Perbandingan Pemikiran Nasakom Bung Karno Dan Piagam Madinah Dalam Konteks Indonesia’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
28 Mukhoyyaroh  Mukhoyyaroh,  ‘Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kehidupan  Sosial  Dalam  Perspektif  Al- Qur’an’, Jurnal Studi Al-Qur’an , 15.2 (2019), 219–34.
29 Muhammad  Qadaruddin  Abdullah  and  Dinul  Fitrah  Mubarak,  ‘Strategi  Dakwah  Dalam  Merawat Pluralitas Di Kalangan Remaja’, Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) , 19.2 (2019), 177–98.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
Menurut  Suyuti  Pulung,  terdapat  enam  komunitas  penduduk  di  Madinah  sejak Nabi  Muhammad  Saw  hijrah  ke  Madinah.  Pertama,  kaum  Anshor  Kedua,  Kaum Muhajirin (penduduk  Islam  dari Quraisy).  Ketiga, orang-orang Arab Madinah penganut Paganisme.  Kempat,  golongan  munafik.  Kelima,  golongan  Yahudi  baik  bangsa  Yahudi atau  orang  Arab  yang  menjadi  Yahudi.  Dan  Keenam  penganut  agama  Kristen Minoritas. 30
Suatu  hal  yang  menarik  dari  dakwah  Nabi  Muhammad  Saw  di  Madinah  ialah Beliau  berusaha  dan  berupaya  penuh  mempertahankan  keragaman  dalam  bingkai keumatan dalam kurun  waktu  sepuluh  tahun. Dalam tempo waktu  tersebut  ditanamkan prinsip-prinsip  pergerakan  dalam  pembetukkan  masyarakat  madani.  Prinsip-prinsip tersebut  semuanya  bersumber  dari  Al-Qur’an  yaitu; al-musawamah (persamaan), at- tasamuh (toleransi), at-tasyawur (musyawarah), at-ta’awun (tolong  menolong)  dan al- adalah (keadilan).  Nilai-nilai  tersebut  menjadi  pokok  dasar  dalam  pembangunan masyarakat  Madinah  yang  berdaulat  dan  bermartabat.  Sehingga  Madinah  pada  periode ini  menjadi  refleksi  dari  masyarakat  madani  yang  tumbuh  dalam  sejarah  sosial  umat Islam. 31
Anwar  Ibrahim  memaparkan  bahwa  kesuksesan  Nabi  Muhammad  Saw  dalam membentuk Masyarakat Madani dikarenakan keahlian beliau dalam menata keberagaman dengan  mengakomodir  kemajemukan  budaya,  hubungan  timbal  balik    dan  sikap  saling memahami  dan  menghargai  yang  kesemuanya  ini  menjadi  ciri  khusus  Masyarakat Madani.  Sedangkan  karakter  Masyarakat  Madani  selalu  berprinsip  kepada  moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi. 32 Dalam masyarakat madani, setiap warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan  yang  bersifat  non    negara.  Dasar  utama  dari  masyarakat  madani  adalah persatuan  dan  integrasi  sosial  yang  didasarkan  pada  suatu  pedoman  hidup, menghindarkan  diri  dari  konflik  dan  permusuhan  yang  menyebabkan  perpecahan  dan hidup  dalam  suatu  persaudaraan.  Dalam  hal  ini  Rasulullah  Saw  berhasil mewujudkannya. 33
Padahal jika melihat sisi historis Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw  kondisinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  di  Mekah.  Peperangan  antar  kabilah  yang terkadang dipicu dengan masalah yang sangat sepele dan pelanggaran demi pelanggaran hukum terjadi setiap waktunya karena tidak adanya pemimpin yang mempunyai otoritas untuk  penegakkan  hukum  dan  menjaga  ketertibannya.  Hijrah  Nabi  Saw  ke  Madinah membawa  pengaruh  besar  dan  mendatangkan  perubahan  yang  signifikan.  Penghapusan perbedaan  suku  yang  kemudian  dikelompokkan  penduduknya  dengan  satu  nama  yaitu Anshor. Dengan hal itu semua tegaklah sendi-sendi peradapan Islam. 34
30 Q  Zaman,  ‘NEGARA  MADINAH  (Sebuah  Prototype  Ketatanegaraan  Modern)’, IN  RIGHT:  Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 2.1 (2017).
31 Zulfian Awaludin and Wakhit Hasim, ‘STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL NABI MUHAMMAD SAW DALAM PIAGAM MADINAH (619-622 M)’, JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan , 5.1 (2019), 42–69.
32 Armyn Hasibuan, ‘MASYARAKAT MADANI ANTARA SEMU DAN REALITA’, Jurnal At-Taghyir , 1.2 (2019), 153–70.
33 Abd  Masri,  ‘Konsepsi  Dakwah  Dalam  Pembangunan  Masyarakat  Madani  Indonesia  (Refleksi  Atas Realitas  Dakwah  Rasulullah  Membangun  Masyarakat  Madinah)’, Tasamuh:  Jurnal  Komunikasi  Dan Pengembangan Masyarakat Islam , 14.2 (2017), 115–26.
34 Wahyuddin  Halim,  ‘Peran  Pesantren  Dalam  Wacana  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani’, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam , 22.2 (2017), 191–218.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
Hijrah dalam konteks ini  telah menjadi momentum yang sangat tepat untuk merubah sebuah  masyarakat  yang  erat  dengan  perselisihan  dan  permusuhan  menjadi  masyarakat yang  memiliki  rasa  solidaritas,  toleransi,  persaudaraan  dan  kesatuan.  Dengan  demikian tegaknya  masyarakat  madani  ini  merupakan  sejarah  baru  di  dunia  yang  mampu membangun  masyarakat  di  atas  sendi  keagamaan.  Maka  hijrah  telah  terbukti  menjadi titik  balik  di  dalam  kehidupan  Nabi  Muhammad  saw  dan  beliau  diangkat  menjadi pemimpin  yang . terhormat.  Dengannya    pandangannya  lebih  jauh  sehingga  akan membawa  pengaruh  dalam  politik  dakwah  Islamiyah. 35 Menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  beliau  dinobatkan  sebagai  pencetus  konsep  HAM  pertama  di  dunia  secara yuridis formal
Strategi Nabi Saw yang diterapkan setelah hijrah ke Madinah untuk menegakkan Mayarakat madani antara lain: 36
a. Mendirikan  masjid  sebagai  sentral  dalam  pembinaan  spiritual  dan  menyatukan potensi Umat Islam.
b. Mempersaudarakan  Kaum  Muhajirin sebagai  pendatang  dengan  kaum  Anshor sebagai penduduk negeri setempat dengan tujuan menghindari api permusuhan.
c. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk mengatur kemajemukan masyarakat dalam satu ikatan kewarganegaraan.
Nabi  Muhammad  saw  dapat  menempatkan  diri  sebagai  pemimpin  Madinah ditengah-tengah  komunitas  lain,  Islam  ditanamkan  oleh  beliau  sebagai  satu  kesatuan agama,  sosial  budaya  dan  politik.  Nabi  Muhammad  Saw  mampu  menjadikan  Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.

## c) Azas Persamaan di Mata Hukum
Piagam  Madinah  menetapkan  suatu  aturan  hukum  dalam  bidang  sosial kemasyarakatan  yang  menaungi  kehidupan  berbangsa.  Nabi  Muhammad  Saw meletakkan  dasar  dan  sistem  yang  sangat  mendasar  yaitu  persamaan  derajat.  Penilaian terhadap  seseorang  tidak  dilihat  dari  sukunya,  ras  dan  strata  sosial  serta  bukan dipengaruhi  dari  latar  belakang  duniawinya.  Semua  orang  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  sama  karena  yang  mebedakan  martabat  dan  derajat  seseorang  adalah  kualitas ketakwaannya. 37
Prinsip  persamaan  yang  diusung  Nabi  Muhammad  Saw  sarat  dengan  prinsip keadilan.  Pemberlakuan  aturan  ini  tidak  hanya  menjadi  sebuah  ketentuan  akan  tetapi penerapannya terlihat jelas dan nyata dan dirasakan langsung oleh Kaum Muslimin pada waktu  itu.  Sahabat  Bilal  yang  notabenenya  seorang  budak  dan  mempunyai  kulit  hitam mendapat  perlakuan  sama  dengan  para  Sahabat  yang  lainnya  dan  bahkan  beliau mendapat  kemulian  dengan  diangkat  menjadi  muadzin  tetap  Nabi  Saw. 38 Persamaan harkat dan martabat ini semakin jelas dalam penindakkan hukum. Nabi Muhammad Saw tidak membedakan hukuman meskipun yang melanggar dari pihak keluarga  sendiri  dan jika terbukti bersalah maka akan ditindak dengan tegas.
35 Muhammad  As  Shidiqi,  ‘STRATEGI  DAKWAH  PARTAI  KEADILAN  SEJAHTERA  DALAM MEWUJUDKAN  MASYARAKAT  MADANI  DI  KOTA  PEKANBARU’  (Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).
36 Muhammad  Barmawi,  ‘AKTUALISASI  DAKWAH  ISLAM  (Kajian  Analisis  Formulasi  Dakwah Rasulullah)’, RELIGIA , 2017, 12–25. 37 Fauziah  Ramdani,  ‘Komunikasi  Dakwah  Rasulullah:  Telaah  Surat-Surat  Rasulullah’,
NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 5.1 (2019), 1–14.
38 Dalinur  M  Nur  and  Candra  Darmawan,  ‘Metode  Dakwah  Rasulullah  SAW  Kepada  Golongan  Non Muslim Di Madinah’, Wardah , 18.1 (2017), 80–93.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
الله لوسر لاقف... :تلاق هنع الله ىضر ةشئاع نع ملسو هيلع الله ىلص
َتإنِب َةَمِطاَف َّنَأ  إوَل ، ِهِدَيِب ٍدَّمَحُم  ُسإفَن ىِذَّلا َو اَهَدَي  ُتإعَطَقَل  إتَق َرَس ٍدَّمَحُم
DariAisyah  Ra  Rasulullah  Saw  bersabda,  “Demi  jiwa  Muhammad  yang  berada di  tangan-Nya,  seandainya  Fatimah  puteri  Muhammad  mencuri,  aku  akan  memotong tangannya. ” 39
Prinsip persamaan hak dan kedudukan pada suatu bangsa harus ditegakkan karena dengan  tegaknya  azas  ini,  nilai  keadilan  dalam  mendapatkan  hak  dan  kewajiban  akan terasa di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Rakyat akan semakin percaya dan semakin tumbuh  keberpihakannya  karena  mereka  yakin  tidak  ada  pihak  yang  dizhalimi  dan dirugikan.  Terkikisnya  nilai-nilai  ini  akan  mengakibatkan  kesewena-wenaan  dari pemegang kebijakan. Sehingga terkadang hukum hanya diberlakukan kepada pihak yang lemah  saja  sedangkan  pihak  penguasa  dan  pemilik  kedudukan  akan  aman  dan  tidak tersentuh hukum sama sekali.

## d) Menjunjung Azas Musyawarah
Nabi  Muhammad Saw seorang Nabi  dan utusan Allah Saw. Meskipun demikian dalam  hal  mengambil  sebuah  keputusan  beliau  tidak  otoriter  dengan  memaksakan pendapatnya.  Akan  tetapi  beliau  menerapkan  sistem syura (musyawarah)  dengan melibatkan Para Sahabat R.a guna meraih kemaslahatan dalam kehidupan bersama. Allah berfirman:
يِذَّلا َو َن اَّمِم َو إمُهَنإيَب  َٰى َروُش إمُه ُرإمَأ َو َة َلََّصلا اوُماَقَأ َو إمِهِ ب َرِل اوُباَجَتإسا َنوُقِفإنُي إمُهاَنإق َز َر
“Orang-orang  yang  memenuhi  panggilan  Rabb-Nya,  menegakkan  sholat  serta urusan  mereka  ditetapkan  dengan  musyawarah  antara  mereka.  Mereka  berinfak  atas rezeki yang Kami berikan.”(Q.S. As-Syuro: 38) 40
Dalam  pengambilan  keputusan  dari  beberapa  kasus  penting,  Nabi  Muhammad Saw  melakukan  musyawarah.  Maka  ditunjuklah  Dewan  Syuro  yang  akan  memberikan masukan  dan  pertimbangan  atas  keputusan  yang  akan  diambil  baik  dalam  urusan administratif,  kemiliteran,  serta  urusan  sosial  dan  politik.  Sedangkan  pengambilan keputusan dan pelaksanannya mutlak ditetapkan Beliau Saw. 41
Sebagai kepala negara pada setiap keputusan yang akan diambil selalu melakukan musyawarah  dengan  para  sahabat.  Hal  demikian  ini  merupakan  karakter  kepemimpinan Beliau yang tidak bersikap otoriter. Dalam bermusyawarah sebagaimana yang ditetapkan Nabi  bahwa  setiap  orang  berhak  mengeluarkan  pendapat    tentang  suatu  permasalahan pokok  dan  beliau  tidak  pernah  bersikap  atau  memperlihatkan  tanda  tanda  bahwa  beliau lebih dominan daripada sahabat-sahabatnya. Pada setiap pengambilan keputusan penting yang  ada  kaitannya  dengan  negara  Madinah,  beliau  sangat  menghargai  perbedaan pendapat.  Meskipun    Beliau  sebagai  kepala  negara  sangat  mungkin  memiliki  pendapat sendiri yang berkaitan dengan kebijaksanaanya.
39 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4 (Republika Penerbit, 2017).
40 Akhmad  Roja  Badrus  Zaman,  ‘SYURA  DAN  DEMOKRASI  DALAM  PERSPEKTIF  AL-QUR’AN (TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr , 8.2 (2019), 149–62.
41 Jihan Jihan, ‘Strategi Komunikasi Politik Rasulullah Saw Dalam Perjanjian Hudaibiyah Untuk Pengaruh Terhadap Dakwah Islam’, 2016.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057

## Kesimpulan
Pluralitas  Masyarakat  Madinah  dengan  beragam  perbedaan  kepentingan  antar suku  maupun  etnik  memicu  timbulnya  konflik  sosial  dan  pertikaian  yang  tidak berkesudahan.  Perebutan  kekuasan  dan  dominasi  tidak  terhindarkan  dan  mengancam integritas  dan  persatuan  bangsa.  Pada  kondisi  ini  menghajatkan  seorang  pemimpin dengan  kebijakan  dan  prinsip  kenegaraannya  mampu  menyatukan  umat  dalam  bingkai persatuan dan kesatuan ummat.
Piagam  Madinah  (Konstitusi  Madinah) merupakan sebuah perjanjian yang dapat menyatukan  seluruh  elemen  Masyarakat  Madinah  yang  multikultural  dan  bersifat kesukuan yang sering berada dalam konflik dan pertikaian. Konstitusi ini memuat suatu tatanan  kehidupan  kemasyarakatan  yang  demokratis  dan  manusiawi  dalam  bingkai spritualitas.  Karena  esensi  termaktub  di  dalamnya  sarat  dengan  beberapa  unsur; demokratisasi  dan  sistem  keterbukaan,  penghormatan  hak-hak  asasi  manusia, spiritualitas, pluralistik, toleransi, penegakan hukum.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Muhammad Qadaruddin, and Dinul Fitrah Mubarak, ‘Strategi Dakwah Dalam Merawat  Pluralitas  Di  Kalangan  Remaja’, Anida  (Aktualisasi  Nuansa  Ilmu Dakwah) , 19.2 (2019), 177–98
Afliya, Siti Rismakhu, ‘Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah: Studi Analisis Isi Piagam Madinah’ (UIN Walisongo, 2019)
Ali,  Ummu  Salamah,  ‘Peradaban  Islam  Madinah  (Refleksi  Terhadap  Primordialisme Suku Auz Dan Khazraj)’, Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 15.2 (2017), 191–204
Anas, Ahmad, and Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat  Madinah  Perspektif  Komunikasi  Antarbudaya’, Ilmu  Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies , 11.1 (2017), 53–72
Anwar,  Khairil,  ‘Strategi  Pendidikan  Islam  Mengantisipasi  Postmodernisme’, Al- Riwayah: Jurnal Kependidikan , 9.2 (2017), 241–68
Awaludin, Zulfian, and Wakhit Hasim, ‘STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL NABI MUHAMMAD  SAW  DALAM  PIAGAM  MADINAH  (619-622  M)’, JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan , 5.1 (2019), 42–69
Azhar,  Azhar,  ‘Sejarah  Dakwah  Nabi  Muhammad  Pada  Mayarakat  Madinah:  Analisis Model  Dakwah  Ukhuwah  Basyariah  Dan  Ukhuwah  Wathaniyah’, JUSPI  (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 1.2 (2017), 257–76
Bakri,  Syamsul,  ‘Modernisasi  Dan  Perubahan  Sosial  Dalam  Lintasan  Sejarah  Islam’, Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 14.2 (2016), 173–90
Barmawi, Muhammad, ‘AKTUALISASI DAKWAH ISLAM (Kajian Analisis Formulasi Dakwah Rasulullah)’, RELIGIA , 2017, 12–25
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
Burhanuddin,  Muhammad,  ‘CONFLICT  MAPPING  PIAGAM  MADINAH  (ANALISA LATAR  BELAKANG  SOSIOKULTURAL  PIAGAM  MADINAH)’, Jurnal  AL- IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam , 5.2 (2019)
Dewantara, Agustinus Wisnu, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep  Madani  Nurcholish  Madjid  Dan  Konsep  Civil  Society)’, JPAK:  Jurnal Pendidikan Agama Katolik , 17.9 (2017), 15–25
Efrinaldi,  Efrinaldi,  ‘Paradigma  Politik  Islam:  Prototipe  Negara  Madinah  Dan  Prinsip- Prinsip  Politik  Kenegaraan’, AL  IMARAH:  JURNAL  PEMERINTAHAN  DAN POLITIK ISLAM , 2.2 (2019)
Fajar,  Fajar,  ‘PRAKSIS  POLITIK  NABI  MUHAMMAD  SAW  (Sebuah  Tinjaun  Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan)’, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 4.1 (2019), 82–98
Farid, Edi Kurniawan, ‘Kajian Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW  Dan  Khulafaâ€ TM Ar-Rasyidin)’, Qolamuna:  Jurnal  Studi  Islam ,  2.1  (2016), 19–28
Hadi,  I  Gusti  Ayu  Apsari,  ‘Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Secara  Individual  Oleh Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Tahanan  Rumah  Aung San Suu Kyi’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2.1 (2016)
Halim,  Wahyuddin,  ‘Peran  Pesantren  Dalam  Wacana  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat Madani’, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam , 22.2 (2017), 191–218
Hasibuan,  Armyn,  ‘MASYARAKAT  MADANI  ANTARA  SEMU  DAN  REALITA’, Jurnal At-Taghyir , 1.2 (2019), 153–70
Hidayat,  Rahmat,  and  Suwanto  Suwanto,  ‘Membumikan  Etika  Politik  Islam  Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia’, JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 3.2 (2020), 124–41
Izzah,  Ismatul,  ‘Peran  Pendidikan  Agama  Islam  Dalam  Membentuk  Masyarakat Madani’, PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan , 5.1 (2018), 50–68
Jailani,  Imam  Amrusi,  ‘Piagam  Madinah:  Landasan  Filosofis  Konstitusi  Negara Demokratis’, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 6.2 (2016), 269– 95
Jihan, Jihan, ‘Strategi Komunikasi Politik Rasulullah Saw Dalam Perjanjian Hudaibiyah Untuk Pengaruh Terhadap Dakwah Islam’, 2016
Julkaranain,  Muhammad,  ‘PERJUANGAN  NABI  MUHAMMAD  SAW.  PERIODE MEKAH DAN MADINAH’, Jurnal Diskursus Islam , 7.1 (2019), 80–92
Khashogi, Luqman Rico, and M S I SHI, ‘Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah’, IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 2.1 (2017)
Mahdi,  Fahrizal,  ‘THE  UNCODIFIED  HADITH  (Study  on  the  Hadith  Narration  by
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057
‘Abdullah Ibn Amru Ibn Al-ʻAṣ)’, Jurnal Ushuluddin , 26.2 (2018), 130–41
Malik,  Bilal  Ahmad,  ‘Islam  and  Civilizational  Interaction:  Understanding  the  Prophetic Paradigm  of  Dialogue’, Justice  and  Ethnics  in  the  Contemporary  World:  JCJECA 2017 , 2018, 99
Manshuruddin,  Manshuruddin,  ‘Pola  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  Dalam Perspektif  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub)  Sumatera  Utara’, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 41.2 (2017)
Masri,  Abd,  ‘Konsepsi  Dakwah  Dalam  Pembangunan  Masyarakat  Madani  Indonesia (Refleksi  Atas  Realitas  Dakwah  Rasulullah  Membangun  Masyarakat  Madinah)’, Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam , 14.2 (2017), 115–26
Muhammad,  Nurdinah,  ‘MASYARAKAT  MADANI  DALAM  PERSPEKTIF  AL- QURâ€ TM AN’, Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah , 14.1 (2017), 20–30
Mukhoyyaroh,  Mukhoyyaroh,  ‘Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kehidupan  Sosial  Dalam Perspektif Al-Qur’an’, Jurnal Studi Al-Qur’an , 15.2 (2019), 219–34
Nashir,  Haedar,  ‘Kajian  Pemikiran  Politik  Islam  Kontemporer’, IN  RIGHT:  Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 1.1 (2017)
Nur,  Dalinur  M,  and  Candra  Darmawan,  ‘Metode  Dakwah  Rasulullah  SAW  Kepada Golongan Non Muslim Di Madinah’, Wardah , 18.1 (2017), 80–93
Pulungan, Jufri Suyuthi, ‘Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an’, Intizar , 24.1 (2018), 185–202
Ramdani,  Fauziah,  ‘Komunikasi  Dakwah  Rasulullah:  Telaah  Surat-Surat  Rasulullah’, NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 5.1 (2019), 1–14
Rustandi, Ridwan, and Syarif Sahidin, ‘Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah’, Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam , 7.2 (2019)
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah 4 (Republika Penerbit, 2017)
Shidiqi,  Muhammad  As,  ‘STRATEGI  DAKWAH  PARTAI  KEADILAN  SEJAHTERA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI KOTA PEKANBARU’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)
Shobahah,  Nurush,  ‘Piagam  Madinah  Dan  Konsep  Demokrasi  Modern  Islam  Masa Klasik’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 7.1 (2019), 195–214
Umam,  Muhamad  Khoirul,  ‘Imam  Para  Nabi:  Menelusur  Jejak  Kepemimpinan  Dan Manajerial Nabi Muhammad Saw’, Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah , 6.1 (2018), 59–74
Yanlua, Muhammad Akbar,  ‘Studi Perbandingan Pemikiran Nasakom  Bung Karno Dan
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16
Piagam  Madinah  Dalam  Konteks  Indonesia’  (Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, 2018)
Zaman,  Akhmad  Roja  Badrus,  ‘SYURA  DAN  DEMOKRASI  DALAM  PERSPEKTIF AL-QUR’AN  (TELAAH  QS.  ASY-SYURA:  38  DAN  AL-IMRAN:  159)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr , 8.2 (2019), 149–62
Zaman,  Q,  ‘NEGARA  MADINAH  (Sebuah  Prototype  Ketatanegaraan  Modern)’, IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 2.1 (2017)
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  16 (1) (2020) 1-16 e-ISSN: 2655-6057