P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum
Bayu Adhimastha 1 , L. Budi Kagramanto 2 , Endang Prasetyowati 3 1,2,3 Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia
Dikirim 26 Februari 2023,  disetujui 31  Maret  2023, diterbitkan 2 April 2023 Pengutipan: Adhimastha, B., Kagramanto, L.B & Prasetyowati, E. (2023). Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Gema Wiralodra , 14 (1), 237- 250

## Abstrak
Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dapat dilakukan dengan mengambilalih aset suatu perusahaan dan/atau dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain. Larangan terhadap kegiatan ini ditujukan terhadap praktek akuisisi yang terjadi di setiap level perdagangan  atau  sektor  industri  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  hambatan  terhadap persaingan  usaha  dan  terjadinya  praktek  monopoli.  Pasal  29  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  menetapkan  bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai  penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu.  Tindakan  akuisisi  dalam  hal  ini  adalah  untuk menciptakan  konsentrasi  pasar  yang  dapat  mengakibatkan  harga  produk  semakin  tinggi  dengan melihat  produk  pada  pasar  yang  bersangkutan  serta  berapa  besar  pangsa  pasar  yang  dikuasi  oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk menambah kekuatan pasar ( market power ) menjadi semakin besar yang dapat mengancam para pesaing dari perusahaan tersebut. Pengaturan mengenai Akuisisi diperjelas dengan adanya peraturan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No. 1 tahun 2009 mengenai  pranotifikasi  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan.  Serta  dengan  adanya Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau  peleburan  serta pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat dan juga Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini juga dilatarbelakangi dengan adanya kekaburan hukum di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  oleh  karena  tidak  terdapat  suatu  aturan  yang  menjelaskan secara tegas  dan  pasti  tentang akuisisi itu sendiri, sehingga menimbulkan celah hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Akusisi, Saham, Perseroan Terbatas, Persaingan Usaha, Monopoli.

## Abstract
Acquisition is a takeover of a company by another company which can be done by taking over the assets of a company and/or by taking over shares of another company. The prohibition against this activity is aimed at acquisition practices that occur at every level of trade or industrial sector which can result in obstacles to business competition and the occurrence of monopoly practices. Article 29 Law  No.  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition stipulates that a merger or consolidation of business entities or a takeover will result in the asset value and sales value exceeding a certain amount. The act of acquisition in this case is to create market concentration which can result in higher product prices by looking at the product in the  relevant  market  and  how  much  market  share  is  controlled  by  the  company.  Then  to  increase market power (market power) becomes greater which can threaten the competitors of the company. Arrangements  regarding  Acquisitions  are  clarified  by  the  regulation  of  the  business  competition supervisory  commission  (KPPU)  No.  1  of  2009  concerning  pre-notification  of  mergers, consolidations and acquisitions. As well as with the existence of Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Mergers or consolidations as well as acquisition of company shares which can result in monopolistic practices and unfair business competition as well as Government Regulation no. 44
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
of 2021 concerning Implementation of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is also motivated by the existence of legal ambiguity in Law no. 40 of 2007  concerning  Limited Liability  Companies  because  there  is  no rule  that clearly  and definitely explains the acquisition itself, this has created a legal loophole in Indonesia.
Keywords: Acquisition, Shares, Limited Liability Company, Business Competition, Monopoly.

## 1. Pendahuluan
Dunia  usaha  merupakan  dunia  yang  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  banyak  aspek  dari berbagai macam hal yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti adanya  kebijakan  terkait  peraturan  atau  regulasi,  kebijakan  di  bidang  ekonomi,  dan  juga kebijakan lainnya. Keterkaitan tersebut pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti aturan atau rambu-rambu yang ada. Peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  di  dalam  segala  aspeknya,  baik  itu  kehidupan  sosial, politik,  budaya,  serta  peranannya  dalam  pembangunan  ekonomi.  Peranan  hukum  sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama pelaku usaha dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Hukum mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial. (Sembiring, 2018)
Pemerintah Indonesia harus selalu berupaya untuk melindungi para pelaku usaha dari globalisasi  ekonomi  yang  mengancam,  salah  satunya  adalah  adanya  tindakan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Adanya  ancaman  yang  nyata  tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya  disebut  dengan  UU  No.  5  Tahun  1999).  Kehadiran  UU  No.  5  Tahun  1999 bagaimanapun juga perlu disambut secara positif. Setelah sekian lama menyaksikan praktek monopoli oleh perusahaan besar  yang berlangsung tanpa adanya suatu aturan, munculnya UU ini diharapkan dapat menciptakan persamaan hak untuk berusaha dan persaingan yang adil atau fair .
Latar belakang dari dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi  dan pemasaran  barang dan atau jasa, dalam  iklim usaha  yang sehat,  efektif, dan efisien  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  bekerjanya  ekonomi  pasar yang  wajar;  serta  setiap  orang  yang  berusaha  di  Indonesia  harus  berada  dalam  situasi persaingan usaha sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu  dengan  tidak  terlepas  dari  kesepakatan  yang  telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.
Pengertian dari persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat  persaingan usaha”. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut L. Budi Kagramanto menyatakan bahwa:
Secara  yuridis  pengertian  persaingan  usaha  selalu  dikaitkan  dengan  persaingan dalam  bidang  ekonomi  yang  berbasis  pada  pasar,  dimana  perusahaan  atau penjual/pelaku  usaha  secara  bebas  berupaya  untuk  mendapatkan  pelanggan  atau
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
konsumen  guna  mencapai  tujuan  usaha  atau  perusahaan  tertentu  yang didirikannya,  misalnya  untuk  meraih  keuntungan  sebesar-besarnya  atau  untuk memperluas pangsa pasar ataupun bisa juga untuk memperbesar omzet penjualan atau produk barang dan jasa. (Kagramanto, 2008).
Monopoli  adalah  komponen  utama  yang  akan  membuat  kekayaan  terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok pelaku usaha sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan suatu individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopoli yang merugikan maka menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya  kecenderungan  globalisasi  ekonomi,  maka  bersama  itu  semakin  banyak  pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain: persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk atau komoditi dan tarif, sebab perekonomian yang sekarang ini merupakan perdagangan globalisasi antar negara (Suharsil, 2010).
Urgensi untuk segera mungkin diadakan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, sejak berlaku efektif pada tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1999 telah banyak memberi manfaat pada  perkembangan  perekonomian  di  Negara  Indonesia.  Namun  demikian,  terdapat  juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi, maupun dari komisioner KPPU sendiri akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penegakan hukum persaingan usaha ini telah menunjukkan perubahan positif dalam kegiatan bisnis yang ada di Negara Indonesia dan  telah  menguntungkan  bagi  konsumen.  Beberapa  contoh  putusan  KPPU  yang  telah membawa perbaikan dalam perekonomian dan menyebabkan harga yang lebih murah serta pelayanan yang lebih baik kepada konsumen (Toha, 2019).
Kenyataan yang terjadi di Negara Republik Indonesia adalah seperti pada kasus akusisi dibidang industri otomotif, seperti diketahui bersama jika pangsa pasar otomotif di Indonesia (terutama mobil dan motor) hanya mengkerucut pada beberapa merek saja seperti: Jika di bidang  otomotif  (mobil)  merek  seperti  Toyota;  Daihatsu;  Izusu;  dan  BMW  (sudah  dalam satu  induk  perusahaan,  yaitu  PT.  Astra  Internasional)  dan  hanya  bersaing  dengan  merek seperti  Suzuki;  Honda;  Mitsubishi;  dan  Nissan.  Bahkan  untuk  merek  yang  terakhir  pada Tahun 2020 sudah menutup pabriknya di Indonesia. Untuk bidang otomotif (motor) hanya terdapat merek seperti Honda; Yamaha; dan Suzuki. Bahkan pada Tahun 2015 Honda dan Yamaha  telah  dinyatakan  bersalah  melakukan  kartel  oleh  KPPU  terkait  penetapan  harga motor matik produksinya tersebut.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  pada  kasus  akusisi  di  bidang  industri  penerbangan  di Indonesia,  diketahui  nama  maskapai  penerbangan  di  Indonesia  terdapat  nama:  Lion  Air; Batik Air; dan Wings Air (dalam satu manajemen); Citilink; Sriwijaya; Nam Air; dan Garuda Indonesia (dalam satu manajemen) dan yang terakhir tersisa Air Asia dan Susi Air (kedua nama  maskapai  tersebut  akhir-akhir  ini  berkurang  peminatnya  dan  juga  tidak  memiliki “nama besar” seperti pesaing-pesaingnya yang ada di Indonesia). Kasus akusisi juga terdapat pada kasus industri telekomunikasi (operator seluler), dimana di Indonesia operator seluler yang ada antara lain: XL-Axis (dalam satu manajemen); Indosat-3 (dalam satu manajemen); Smart-Fren (dalam satu manajemen); dan Simpati (Telkomsel). Dahulu diketahui operator seluler jauh lebih banyak daripada empat provider (operator)  di atas. Hal ini juga berlaku dalam dunia media elektronik (televisi) di Indonesia, seperti hanya terdapat 5 (lima) stasiun televisi yang besar yaitu: ANTV dan TVone (Viva Media Group); SCTV dan Indosiar (Surya Citra Media); RCTI, MNCTV, GTV, RTV (MNC Media); Trans TV, Trans 7 (Trans Media); NET (Net Visi Media), dan Metro TV (Media Group).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Beberapa faktor yang memperbolehkan Pemerintah melakukan intervensi harga antara lain: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing dan intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat  yang  lebih  kecil (Malaka,  2014).  Kewenangan  KPPU  dalam  Perkara Pengambilalihan  Saham  dalam  Kerangka  Ekstrateritorial  Penerapan  hukum  persaingan usaha  adalah  suatu  keharusan  bagi  setiap  negara  yang  menganut  sistem  perekonomian modern. Hampir diseluruh negara ekonomi modern di dunia meskipun tidak dalam format legislasi  yang  khusus,  telah  diterapkan  hukum  persaingan  usaha.  Bahwa  memang  arus pembentukan dan baru terjadi secara masif dibanyak negara maju ( developed country ) di era tahun 1980 an menyusul liberalisasi perekonomian dunia (Hermansyah, 2009).
2. Pembahasan

## Akuisisi Saham Perseroan Terbatas di Indonesia
Kehadiran Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) yakni suatu badan usaha berbadan  hukum,  sudah  tidak  asing  dalam  dunia  bisnis.  Keberadaan  PT  menjadi  sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, terutama dalam rangka arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya keberadaan PT mulai mendominasi bentuk perusahaan yang  lain,  sehingga  menimbulkan  persaingan  yang  berat  antara  PT  satu  dengan  PT  yang lainnya.  Dalam  setiap  persaingan  sudah  tentu  ada  pihak  yang  kalah  dan  menang,  dimana faktor  yang  menyebabkan  suatu  PT  mengalami  penurunan  daya  saing  adalah  kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut.
Suatu perusahaan agar dapat bertahan harus sering melakukan langkah-langkah yang strategis,  dimana  salah  satunya  yang  dapat  dilakukan  yakni  pengambilalihan  saham  atau yang  biasa  dikenal  dengan  akuisisi.  UU  No.  40  Tahun  2007  memberikan  definisi  dari pengambilalihan  yakni  “perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  orang perseorangan  untuk  mengambilalih  saham  Perseroan  yang  mengakibatkan  beralihnya pengendalian  atas  Perseroan  tersebut.  Pengambilalihan  dilakukan  dengan  cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT melalui Direksi  Perseroan  atau  langsung  dari  pemegang  saham  yang  dapat  dilakukan  oleh  badan hukum atau orang perorangan seperti yang tertulis dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Proses pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) adalah yang mana nantinya  akan  memberikan  akibat  pada  pengendalian  perusahaan  Perseroan  sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Angka 11 UU No. 40 Tahun 2007. Perlu diketahui bahwa proses akuisisi  yang  termuat  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007  merupakan  proses  akuisisi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  tertutup,  sedangkan  akuisisi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan terbuka telah dimuat dalam peraturan pada bidang Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan  undang-undang  lainnya  (Pasal  1  ayat  1  UUJN-P).  Berdasarkan  hal  tersebut maka  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  berasal  dari  undang-undang, artinya  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  adalah  kewenangan  atribusi, bukan delegasi ataupun mandat (Fadli, 2020).
Kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  UUJNP. Dengan kewenangan ini, akta Notaris mengikat para pihak atau mereka yang membuatnya, dan  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Maka  dalam  menjamin
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan alat bukti tertulis. Alat bukti tersebut bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Pasal  1868  BW  mengenai pembuktian dengan tulisan, “menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat”.  Berdasarkan  Pasal  tersebut,  unsur pokok suatu akta autentik yakni: akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang dan akta autentik haruslah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.
Pengambilalihan  perusahaan  atau  akuisisi  juga  dapat  dilakukan  secara  internal  atau eksternal,  akuisisi  internal  adalah  akuisisi  terhadap  perusahaan  dalam  kelompok  sendiri, sedangkan  akuisisi  eksternal  adalah  akuisisi  terhadap  perusahaan  diluar  kelompok  atau perusahaan dari kelompok lain. Menurut Saliman (2005), Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas,  serta  terkelompok  dalam  konglomerasi.  Akuisisi  dapat  terjadi  secara  terpaksa ( unfriendly  takeover/hostile  takeover )  dan  sukarela/ramah  ( friendly  takeover ),  yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau ( unfriendly takeover/hostile takeover ) adalah perusahaan kecil  yang sulit  berkembang terakuisisi  oleh perusahaan  yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan akuisisi sukarela/ramah ( friendly takeover ) adalah  perusahaan  kecil  yang  memang  ingin  diakuisisi  oleh  perusahaan  konglomerasi tersebut (Saliman, 2005).

## Jenis - Jenis Akuisisi
Berdasarkan perkembangannya ternyata Pengambilalihan (Akuisisi) tersebut beraneka ragam  dan  dapat  dikategorikan  mengikuti  kriteria  yang  dipakai,  kriteria-kriteria  tersebut adalah sebagai berikut:
a.   Dilihat dari segi jenis usahanya.
Apabila  dilihat  dari  segi  jenis  usaha  perusahaan-perusahaan  yang  terlihat  dalam  transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolong-golongkan sebagai berikut:
1) Akuisisi horizontal, dalam hal ini perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama. Dalam akuisisi horizontal ini untuk menjalakan tujuan dari akuisisi, yaitu mengurangi pesaing dari perusahaan lain.
2) Akuisisi  Vertikal,  akuisisi  vertikal  ini  adalah  pengambialihan  dengan  mengambilalih perusahaan yang masih dalam satu jaringan yang sama, misalanya perusahaan dimana produk itu diciptakan.
3) Akuisisi  Konglomerat,  yang  dimaksudkan  dengan  akuisisi  ini  adalah  dimana pengambilalihan  dilakukan  terhadap  perusahaan  yang  tidak  ada  hubungannya  sama sekali baik dari produksi maupun pemasaran yang sama.
b. Dilihat dari segi lokasi
Akusisi dapat digolongkan berdasarkan lokasi antara perusahaan  yang mengakuisisi dengan perusahaan yang akan diakuisisi. Maka jika dilihat dari segi lokasi dapat digolongkan sebagai berikut:
1) Akuisisi  eksternal,  akuisisi  eksternal  merupakan  pengambilalihan  yang  diilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dalam kelompok yang berbeda.
2) Akuisisi  internal,  akusisi  internal  ini  adalah  pengambilalihan  yang  dilakukan  oleh perusahaan yang masih didalam satu kegiatan usaha. Didalam akuisisi internal ini tidak menutup  kemungkinan  dilanggarnya  prinsip  –  prinsip  keadilan.  Dalam  akuisisi internal  sangat  mungkin  terjadi  pelanggaran  prinsip  -  prinsip  keadilan  seperti  harga
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
saham  yang  rendah  karena  pemilik  saham  mayoritas  pada  perusahaan  yang mengakuisisi  dan  perusahaan  yang  diakuisisi  adalah  orang  yang  sama,  dan  juga penjual  saham  tidak  banyak  menderita  kerugian,  karna  pihak  penjual  tidak  banyak kehilangan saham karna kedudukan nya juga sebagai pemegang saham pengakuisisi.
c. Akuisisi dari Objek Transaksi
Dari segi objek transaksi, maka akuisisi dapat digolongkan sebagai berikut :
1) Pengambilalihan dengan membeli Saham
Akuisisi Saham merupakan jenis akuisisi yang paling umum dan banyak dilakukan di  Indonesia.  Akuisisi  Saham  adalah  pengambilalihan  Saham  perusahaan  target  oleh perusahaan  pengakuisisi,  yang  mengakibatkan  penguasaan  mayoritas  atas  Saham perusahaan  target  oleh  perusahaan  yang  melakukan  akuisisi,  dan  akan  membawa  kearah penguasaan  manajemen  dan  jalannya  perseroan.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  tujuan  utama  dari  akuisisi  Saham  adalah  mengambil  alih  pengendalian  atas perusahaan target. Agar dapat disebut sebagai transaksi akuisisi Saham, maka Saham yang diambil alih harus mencapai 51% (lima puluh satu persen), atau paling tidak setelah transaksi akuisisi  tersebut  tuntas  perusahaan  pengakuisisi  memiliki  minimal  51%  (lima  puluh  satu persen)  Saham  perusahaan  target  akuisisi.  Apabila  Saham  yang  dimiliki  kurang  dari persentase tersebut, maka perusahaan pengakuisisi tidak dapat melakukan pengendalian atas perusahaan target, sehingga transaksi yang terjadi bukan merupakan akuisisi, melainkan jual beli Saham biasa. (Fuady 2009) Dengan adanya transaksi sebagian besar dari perusahaan, maka  perusahaan  yang  diakuisisi  akan  dikuasai  oleh  orang  atau  perusahaan  yang mengakusisi, termasuk hak-hak yang ada pada perusahaan, setelah pengambilalihan saham maka  hak  atau  perjanjian  yang  melekat  pada  perusahaan  akan  menjadi  tanggung  jawab pemegang saham yang baru.
2) Akuisisi asset
Dalam hal akuisisi aset ini yang diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi adalah aktiva dan pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam akusisi aset ini perusahaan yang mengambil alih  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  pada  pihak  ketiga,  pekerja,  bahkan  manajemen perseroan. Akuisisi asset ini biasanya dilakukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghitung utang yang tercantum didalam pembukuan perusahaan.
3) Akuisisi Terbalik ( Reverse Takeover )
Reverse takeover atau biasanya disebut dengan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain yang lebih kecil. Dimana pemegang saham membeli mayoritas saham dari perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa saham.

## Akuisisi merupakan Perbuatan Hukum (Legal Act)
Perbuatan  hukum  pengambilalihan  termasuk  bidang  hukum  kontrak  atau  hukum perjanjian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Buku  Ketiga  KUHPerdata.  Khususnya  Bab Kedua  tentang  perikatan-perikatan  yang  dilakukan  dari  kontrak  atau  persetujuan  yang meliputi  Bagian  Kesatu  mengenai  Ketentuan  Umum  (pasal  1313-1319).  Bagian  kedua tentang  syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  sahnya  persetujuan  (pasal  1320-1337)  dan Bagian ketiga tenatng akibat persetujuan (1338-1341). (Harahap 2007)
Penentuan  isi  kontrak  hendaknya  dibedakan  dengan  kausa  (tujuan)  kontrak.  Kuasa kontrak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  1320  BW  syarat  4  dihubungkan dengan pasal 1335 Jo. 1337 BW, artinya sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat. Sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
pihak  (terkait  dengan  substansi  hak  dan  kewajiban  yang  saling  dipertukarkan  oleh  para pihak)  (Hernoko,  2014).  Dengan  demikian  ditinjau  dari  segi  yuridis  pengambilalihan merupakan persetujuan antara para pihak yang diambil alih dengan yang mengambil alih.

## Akuisisi Saham Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Perseroan  Terbatas  (PT)  dalam  perkembangan  keberadaannya  mulai  mendominasi bentuk badan hukum yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT satu dengan  PT  yang  lainnya.  Dalam  setiap  persaingan  sudah  tentu  ada  pihak  yang  kalah  dan menang,  dimana  faktor  yang  menyebabkan  suatu  PT  mengalami  penurunan  daya  saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut. Sehingga pihak PT tersebut harus melakukan perombakan atau restrukturisasi salah satunya  dengan  cara  akuisisi  atau  pengambil  alihan  terhadap  saham  perusahaannya,  guna mempertahankan  eksistensi  dari  PT  yang  bersangkutan.  Dengan  dilakukannya  pengambil alihan perusahaan atau akuisisi, tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap pihak PT yang mengambil alih maupun yang diambil alih.
Akuisisi  dalam  Hukum  Perusahaan  (UU  No.  40  Tahun  2007)  pertama-tama  akan dijelaskan arti atau definisi pengambilalihan. Untuk itu dapat merujuk kepada pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 dan pasal 1 angka 3 PP No. angka 11 UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum  yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya  pengendalian  atas  perseroan  tersebut”.  Berbeda  dengan  definisi  yang dikemukakan pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998, lebih jelas dari yang telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998 menentukan: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan berlaihnya pengendalian terhadap perseroan”.
Pengertian  pengambilalihan,  adanya  beberapa  perseroan,  dimana  pemegang  saham dari beberapa perseroan ini masing-masing tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain.  Setelah  terjadi  pengambilalihan,  yang  dalam  kepustakaan  acapkali  disebut  sebagai akuisisi, saham masing-masing perseroan yang ada menjadi milik oleh subjek hukum yang sama. Dalam hal ini status perseroan yang ada tetap masing-masing ada dan berdiri sendiri- sendiri  seperti  sediakala,  namun  sekarang  besar  dimiliki  oleh  subjek  hukum  yang  sama. (Harahap, 2007)
Akuisisi  saham  terjadi  karena  sebuah  perusahaan  mengakuisisi  saham  berhak  suara perusahaan  lain  dan  perusahaan-perusahaan  yang  terlibat  tersebut  melanjutkan  operasi perusahaannya  sebagai  entitas  legal  terpisah,  namun  saling  terkait.  Karena  tidak  ada perusahaan  yang  dilikuidasi,  maka  perusahaan  yang  mengakuisisi  memperlakukan  hak kepemilikan  yang  diperolehnya  sebagai  investasi.  Dalam  saham,  perusahaan  yang mengambil alih tidak perlu mendapatkan seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh pengendalian.

## Akuisisi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha
Latar  belakang  langsung  dari  penyusunan  undang-undang  anti  monopoli  adalah perjanjian  yang  dilakukan  antara  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  dengan  pemerintah Republik  Indonesia,  pada  tanggal  15  Januari  1998.  Dalam  Perjanjian  tersebut,  IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar U$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
melaksanakan  reformasi  ekonomi  dan  hukum  ekonomi  tertentu.  Hal  ini  menyebabkan diperlukannya undang-undang anti monopoli.
Berdasarkan  latar  belakang  demikian,  maka  disadari  bahwa  pembubaran  ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian  yang  bersaing.  Hal-hal  yang  merupakan  dasar  pembentukan  setiap perundang-undangan  anti  monopoli,  yaitu  justru  pelaku  usaha  itu  sendiri  yang  cepat  atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian  atau  penggabungan  perusahaan  yang  menghambat  persaingan  serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.
Negara  perlu  menjamin  keutuhan  proses  persaingan  usaha  terhadap  gangguan  dari pelaku  usaha  dengan  menyusun  undang-undang,  yang  melarang  pelaku  usaha  mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang beru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta (Lubis, 2010).

## Akuisisi Pra dan Post Notification
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dengan  sistem  perekonomian  nasional yang  diselenggarakan  berdasarkan  asas  demokrasi  ekonomi.  Meskipun  sistem perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, akan tetapi pada masa orde baru kondisi perekonomian masih sangat terkonsentrasi sehingga berdampak luas ketika terjadi krisis  moneter  pada  tahun  1998.  Diakibatkan  oleh  dampak  perekonomian  yang  masih terkonsentrasi, maka kemudian terjadi tuntutan reformasi yang salah satunya menginginkan perekonomian yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan tuntutan reformasi tersebut maka kemudian dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan  yakni  UU  Nomor  5  Tahun.  Dibentuknya  peraturan  perundang- undangan  tersebut  kemudian  mengamanatkan  dibentuknya  KPPU.  Tugas  KPPU  salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap merger, konsolidasi, dan akuisisi.
Pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk notifikasi. Sistem notifikasi yang dianut dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dibagi menjadi  2,  yakni  Pemberitahuan  ( Post  Notification )  dan  Konsultasi  ( Pra  Notification). Perbedaan  kedua  sistem  tersebut  adalah  bentuk  kewajiban  dalam  pelaksanaannya,  karena Post  Notification merupakan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  sedangkan Pra  Notification merupakan hak bagi pelaku usaha, dalam artian Post Notification bersifat wajib sedangkan Pra Notification bersifat sukarela.
Konsep Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan Naamloze Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham,  yang  pemiliknya  memiliki  bagian  sebanyak  saham  yang  dimilikinya (Asyhadie, 2005). Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan  untuk  mengelola  usaha  Bersama  dan  dikenal  dalam  system  hukum  dagang  di Indonesia (Widjaya, 2006), dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selain  itu,  Perseroan  terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  perusahaan  yang  paling  banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha (Nadapdap 2007).
Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40  tahun  2007  sebagaimana  telah  diubah  dengan  disertai  peraturan  pelaksanaannya. (Dirjosisworo, 1997)
UU  No.  40  Tahun  2007  mendefenisikan  perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  berikut: “Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian  yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya”.

## Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
Kenyataan  kemasyaratan  dewasa  ini,  bukan  hanya  manusia  saja  yang  oleh  hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu  disebut  sebagai badan hukum  ( legal person ). Jadi,  badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiaban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut  atau  dituntut  subjek  hukum  lain  di  muka  pengadilan.  Subjek  hukum  hanya  ada dua, yakni manusia ( natuurlijke person ) dan badan hukum ( rechtspersoon ).
Badan hukum  adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah: (Mochtar Kusumaatmadja 2000)
a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orangorang yang menjalan dari kegiatan badan hukum tersebut,
b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
c. memiliki tujuan tertentu
d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang  tertentu,  karena  hak-hak  dan  kewajibannya  tetap  ada  meskipun  orang- orang yang menjalankannya berganti
Menurut  ketentuan  undang-undang  eksistensi  badan  hukum  di  Indonesia  di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: (Abdulkadir Muhammad 2014)
a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)
Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara,  departemen-departemen  pemerintahan,  daerah  otonom,  badan  usaha  milik  daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui  undang-undang,  atau  peraturan  pemerintah.  Apabila  dibentuk  melalui  undang- undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.
b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)
Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan  hukum  tersebut  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  menurut  undang-undang. Pengakuan  itu  diberikan  oleh  pemerintah  karena  isi  anggaran  dasarnya  tidak  dilarang undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan  badan  hukum  itu  tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran  dasarnya.  Badan  hukum  ini  umumnya  bertujuan  memperoleh  keuntungan  atau
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
kesejahteraan  masyarakat  melalui  kegiatan  usaha  tertentu,  seperti  Perseroan  Terbatas  dan koperasi.
c. Badan hukum yang diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal.
Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan  tidak  pula  memerlukan  pengakuan  dari  pemerintah  menurut  undang-undang,  tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu  pengetahuan,  kemanusiaan  dan  kebudayaan.  Badan  hukum  seperti  ini  selalu  berupa yayasan,.Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang- undang, tidak bertentangan degang ketertiban umum, dan kesusialaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi  yang  diberi  wewenang  membantu  membuatkan  akta  autentik  berdasarkan  pada peraturan perundang-undang.

## Modal dan Saham Perseroan Terbatas
PT adalah Persekutuan Modal menjelaskan bahwa dalam PT tidak mementingkan sifat pribadi  para  pemegang  saham  yang  ada  di  dalam  PT.  Penjelasan  PT  sebagai  persekutuan yang  tidak  mementingkan  sifat  kepribadian  para  pemegang  saham  sebagai  tujuan  untuk membedakan sifat PT dengan badan usaha yang lainnya, seperti persekutuan perdata.
Dalam  persekutuan  perdata,  termasuk  firma  dan  persekutuan  komanditer  yang persekutuannya  terdiri  dari  2  (dua)  orang  atau  lebih  dan  didalamnya  terdapat  orang  yang saling kenal antara satu sama yang lain, misalnya teman yang sudah dikenal lama dan dapat dipercaya.  Tujuan  utama  dari  PT  adalah  mengumpul  modal  sebanyak-banyaknya  sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar. PT tidak mementingkan siapa yang akan memasukkan modal kedalam Perseroan, yang terpenting modal yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar dapat terpenuhi.
Untuk  mendapatkan  keuntungan,  maka  PT  harus  melakukan  kegiatan  usaha. Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan  untuk  diri  sendiri.  Untuk  mencapai  tujuan  itu,  PT  harus  melakukan  kegiatan usaha.  Berbeda  dengan  KUHD,  didalam  KUHD  menyebutkan  menjalankan  perseroan, sedangkan  didalam  UUPT  menyebutkan  PT  melakukan  kegiatan  usaha.  (Sukandar  2002) Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari  kekayaan  pendiri  yang  dipisahkan.  Modal  awal  itu  menjadi  kekayaan  badan  hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.  Oleh karena itu,  salah satu  ciri utama suatu  badan hukum seperti  PT  adalah  kekayaan  yang  terpisah  itu,  yaitu  kekayaan  terpisah  kekayaan  pribadi pendiri badan hukum itu. (Nindyo Pramono 2006)

## Perlindungan Hukum Akibat Akuisisi di Indonesia
Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007, bahwa Pengambilalihan Perseroan  Terbatas  dapat  dilarang  untuk  dilakukan  jika  merugikan  pihak  pihak  lainnya. Pihak yang rentan untuk dirugikan dalam pelaksaanaan pengambilalihan Perseroan adalah sebagai berikut:
a) Perseroan
b) Pemegang saham minoritas
c) Karyawan
d) Kreditur dan mitra usaha lainnya
e) Pihak masyarakat dan tersaing secara sehat.
Berdasarkan hal ini, UU No. 40 Tahun 2007 mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan akuisisi  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  pemegang  saham  mayoritas,  dengan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
pertimbangan bahwa  apabila akuisis dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas ,maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dala RUPS untuk  akuisisi  tersebut,sehingga  dengan  demikian  akuisisi  tidak  dapat  dilaksanakan  ,atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan akuisisi tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak kopertatif dengan pemegang saham mayoritas.
Kewenangan-kewenangan  yang  demikian  hanya  dipunyai  oleh  pemegang  saham mayoritas  dan  tidak  dimiliki  oleh  pemegang  saham  minoritas.  Siapakah  yang  dimaksud dengan pemegang saham monoritas. Mereka digolongkan ke dalam pemegang saham yang kurang  dari  50  %  (lima  puluh  persen)  atau  kurang  dari  seluruh  saham  dalam  perusahaan tersebut. Khusus terhadap akuisisi bank, maka prosedur khusus untuk pengajuan keberatan terhadap  akuisisi  tersebut  oleh  pemegang  saham  minoritas,  sebagaimana  telah  ditentukan dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
Berdasarkan  sistem  hukum  tersebut  maka  dapat  diberlakukan  larangan  terhadap pemegang  saham  mayoritas  didalam  suatu  perusahaan.  Larangan-larangan  tersebut  antara lain (Fuady, 2014):
1. Larangan  menjual  saham  mayoritas  dalam  perusahaan  terbuka  kepada  1  (satu)  pihak tanpa melakukan Tender Offer.
2. Larangan  menjual  saham  pengontrol  mayoritas  tanpa  ikut  mengalihkan  hak  yang melekat  pada  saham  tersebut,  misalnya  hak  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan direksi.
3. Larangan  pemegang  saham  menguasai  informasi  penting  Perseroan  tanpa  informasi tersebut diketahui juga oleh pemegsng saham minoritas.Prinsip ini sangat kuast berlaku pada perusahaan terbuka dengan adanya kewajiban disclousure.
4. Larangan melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.
Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat  preventif  dan  represif”.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  unstuck mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan agar tindakan pemerintah bersikap hati- hati  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berdasarkan  diskresi,  sedangkan  perlindungan reprsif  ditujukan  untuk  penyelesaian  sengketa  termasuk  juga  penanganannya  di  lembaga peradilan  (Hadjon,  1987)  Selain  itu,  Philipus  M.  Hadjon  dalam  merumuskan  prinsip perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  berpijak  pada  landasan  falsafah  Pancasila, bahwasanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada dasar Pancasila.
Terjadinya  akuisisi  di  dalam  Perseroan  Terbatas  tidak  hanya  mangacu  pada kepentingan  dari  pemegang  saham  mayoritas  saja  tetapi  juga  tetap  harus  memperhatikan kepentingan dari pemegang saham  minoritas.Hal ini juga tercantum di dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang telah di jabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Sebaiknya para memegang saham juga aktif memantau kegiatan perseroan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan  agar  tercipta  keadilan  antara  pemegang  saham  mayoritas  dengan  pemegang saham minoritas.
Pengambilalihan  perusahaan  atau  akuisisi  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap status  dari perusahaan PT tersebut maupun status terhadap pekerja dari perusahaan PT yang bersangkutan. Karena proses pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan perseroan yang diambil alih, maka akibat hukumnya
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
bagi  status  perusahaan  perseroan  yang  diambil  alih  adalah  beralihnya  pengendalian perseroan  tersebut  sebesar  saham  yang  dibeli  oleh  pihak  yang  mengambil  alih  (Saliman, 2005)
Beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 61 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003, bahwa pada prinsipnya  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  dengan  pekerja  atau  buruh  tidak  berakhir secara otomatis karena beralihnya hak atas perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan.
Berdasarkan Pasal  63 ayat  1 dan 2 UU  No. 13 Tahun 2003, bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja itu sendiri yang tidak mau lagi  bekerja  sama  dengan  pemilik  perusahaan  yang  baru  atau  sebaliknya  dimana  pihak pengusaha yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pekerja yang lama.
Hukum  berfungsi  untuk  melindungi  masyarakat  dan  individu  terhadap  perbuatan- perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing). Hal ini diperkuat dengan pendapat Roscue Pond yang mengemukakan bahwa hukum untuk melindungi  kepentingan  manusia  ( law  as  tool  of  social  engineering ),  dikarenakan kepentingan  manusia  adalah  suatu  tuntutan  yang  dilindungi  dan  dipenuhi  manusia  dalam bidang hukum. (Salim HS 2010) Hal ini sebagaimana diperjelas oleh Sudikno Mertukusumo bahwa  dalam  fungsinya  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  hukum  mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.
Hukum  menurut  J.C.T.  Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto  merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang  berwajib,  pelanggaran mana terhadap peraturan  - peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan,  yaitu dengan hukuman tertentu  (Kansil,2002).
Fitzgerald  menjelaskan  hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  kekuasaan  kepadanya  secara  terukur  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya  yang  disebut  dengan  hak.  Keperluan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menen-tukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan. (Rahardjo,  2000)  Menurut  Satjipto  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum (Rahardjo, 2000)
Secara  filosofi,  perlindungan  hukum  bermuara  pada  suatu  bentuk  kepastian  hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya, yang  cenderung  melihat  hukum  sebagai  suatu  yang  mandiri.  Penganut  pemikiran  ini berpendapat bahwa hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekadar menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum.  Dengan  adanya  akuisisi  perusahaan  ini, perlindungan  hukum  bagi  karyawan  sekalipun  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang - undangan, tetapi pada penerapannya karyawan tetap menjadi pihak yang lemah, khususnya  pada  saat  perusahaan  yang  mengambil  alih  tersebut  tidak  bersedia  menerima karyawan di perusahaan lama.
3. Kesimpulan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Indonesia  harus  memiliki  Undang-Undang  tersendiri  tentang  Praktek  Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana didalamnya memiliki sistem pra notifikasi dan tentunya UU tersebut juga harus berhubungan dan tidak bertentangan satu sama lainnya dengan UU Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Meskipun sampai dengan  saat  ini  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tersebut  sudah  ada  dan  telah menggunakan  sistem  pra  notifikasi  yang  tentunya  sudah  relevan  dengan  perubahan perkembangan dunia usaha, tetapi Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengesahkan dan bahkan  cenderung untuk  membatalkan atau  mencabut  RUU tentang  larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut.
Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia  perlu  melakukan  perubahan  dan  penataan  ulang terhadap ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan sesudah melakukan akuisisi saham (post notifikasi) menjadi sebelum melakukan akuisisi saham (pra notifikasi) yang menjadi kewajiban  bagi  para  pelaku  usaha  dan  demi  menjamin  keadilan  dan  kepastian  hukum didalam proses akuisisi saham pada perseroan terbatas.
KPPU  dalam  melakukan  penilaian  agar  lebih  teliti  dan  selektif,  dan  tentunya  tidak tebang pilih kasus dalam perkara akuisisi maupun merger saham dalam Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, supaya tidak menimbulkan kecemburuan antara satu sama lainnya. Sedangkan Notaris, setidaknya memiliki peran yang aktif dalam proses merger dan akuisisi karena  sebagai  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Negara  untuk  membuat  akta  serta membantu perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Selain itu, kedudukan Notaris sangat penting pada setiap tahapan merger dan akuisisi, dan dalam proses ini juga Notaris dapat  memberitahukan  kewajiban  notifikasi  merger  dan  akuisisi  kepada  perusahaan  dan KPPU, apabila nilai aset dan/atau penjualannya telah memenuhi threshold serta merger dan akuisisi tersebut telah berlaku efektif secara yuridis.

## 4. Daftar Pustaka
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Ali, A. 2017. Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interprestasi Undang-Undang . Jakarta: Kencana Prenada
Arliman,  L.  (2019).  Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari  UU No. 5 Tahun 1999. Lex Jurnalica, 16 (3),  219–20 Djatmiati,  P.M.  H  &  Sri,  T.  (2005). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstrateritorial. Wawasan Yuridika, 3 (1), 59–60 Ginting, E.R (2001). Anti Monopoli Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti Fuady Munir, F. (1999). Hukum Anti Monopoli . Bandung: Citra Aditya Bakti Hadjon,  P.M.  1(987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia (Surabaya:  Bina  Ilmu Surabaya)
Harahap, Y. (2013). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika Hermansyah.  (2009). Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenada
Ibrahim, J. (2007). Hukum Persaingan Usaha . Malang: BayuMedia Ilmar, A. (2020). Metode Kajian Ilmu Hukum . Makassar: Phinatama Media Ishaq. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Kagramanto, L.B. (2008). Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Surabaya: Laros) Malaka, M. (2014). Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha, Al’-Adl , 7.2: 39
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Margono, S. (2009). Hukum Anti Monopoli . Jakarta: Sinar Grafika Martua,  S.  P.  (2010). Persaingan  Sehat  &  Akselerasi  Pembangunan  Ekonomi .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Meyliana, D.(2013). Hukum Persaingan Usaha . Malang: Setara Press Nadapdap, B. (2009). Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: Permata Aksara) Prasetya, R. (2011). Teori & Praktik Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika Prasetyo, T. (2018). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum . Bandung: Nusa Media Puspaningrum,  G.  (2013). Hukum  Persaingan  Usaha:  Perjanjian  Dan  Kegiatan  Yang Dilarang  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo
Rato, D. (2017). Pengantar Filsafat Hukum . Bandung: Laksbang Pressindo Radja, P.S. (2013). Posisi Dominan Dan Pemilikan Silang: Studi Kasus Persaingan Usaha. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti Raharjo, H. (2012). Hukum Perusahaan . Jakarta: Media Pressindo Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum . Yogyakarta: Atma Pustaka Ridho, J. (2014). Konsep Hukum Persaingan Usaha . Malang: Setara Press Rokan, M.K. (2017). Hukum Persaingan Usaha . Jakarta: Rajawali Press Sadi, M. (2016). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia KPPU (Malang: Setara Press) Siswanto, A. (2004). Hukum Persaingan Usaha . Bogor: Ghalia Indonesia Saptono,  C.A.  (2017). Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Pelaksanaan  Merger .  Jakarta: Kencana Prenada
Satrio, J. (2020). Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) : Jakarta: Rajawali Press Sembiring, Sentosa. 2018. Hukum Investasi (Bandung: Yrama Widya) Soetanto Soepiadhy. 2012. “Kepastian Hukum,” Surabaya Post Sumaryono, E. (1995). Etika Profesi Hukum . Yogyakarta: Kanisius
Toha,  K.  (2019).  “Urgensi  Amandemen  UU  Tentang  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:
Problem Dan Tantangan,” Hukum Dan Pembangunan, 49.1: 73–74
Yani, A & Widjaja, G. (1999). Anti Monopoli . Jakarta: Raja Grafindo Peraturan Perundangan-Undangan UU No. 5 Tahun 1999 UU No. 1 Tahun 1995 UU No. 40 Tahun 2007 PP No. 57 Tahun 2010 PP No. 44 Tahun 2021 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019