## Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Oleh:
Yen Yen Anggun Mulia 1 , Elly Hernawati 2
Universitas Surabaya

## yenyenlawrence@gmail.com
Volume 21 Nomor 3 Januari 2024: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission:
12-11-2023 Revised: 05-12-2023 Accepted: 29-01-2023 Published: 28-01-2024

## ABSTRACT
Trademark rights can be transferred in several ways, namely inheritance, gift, will, agreement and other reasons permitted by law. The transfer of rights to a trademark through a gift requires a deed and this is stipulated in article 1682 of the Civil Code which reads as follows: "no gift is made without a notarial deed" the gift is included in the form of a gratuitous agreement, meaning is a unilateral agreement made by the donor while he is still alive to provide an item free of charge to the recipient of the gift. A notary is  a  public  official  who  has  the  authority  to  make  authentic  deeds  which  have  physical,  formal  and material evidentiary power and can be used as perfect evidence if a legal problem arises in the future.
Keyword : Transfer of trademark rights; Grand deed; Notary.

## ABSTRAK
Hak atas merek dapat dialihkan dengan beberapa cara yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dan sebab lain yang diperbolehkan undang-undang. Pengalihan hak atas merek melalui hibah dibutuhkan adanya suatu akta dan hal ini ditentukan dalam pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ tiada suatu hibah yang dibuat tanpa akta notaris” pengibahan termasuk dalam  bentuk  perjanjian  dengan  cara  Cuma-Cuma,  artinya  merupakan  perjanjian  sepihak  yang dilakukan penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materiil serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan hukum
Kata kunci : Pengalihan hak atas merek; akta hibah; Notaris.
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan  bisnis  di  Indonesia  terus  meningkat  seiring  dengan  adanya  globalisasi  di  berbagai bidang.  Pada  era  perdagangan  global  merek  pada  suatu  produk  mempunyai  peranan  penting  dalam rangka  untuk  menjaga  adanya  persaingan    usaha  yang  sehat  antara  pelaku  usaha  yang  satu  dengan pelaku  usaha  yang  lain.  Pengertian  merek  berdasarkan  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis) menentukan sebagai berikut : “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) demensi dan/atau 3 (tiga) demensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan/atau jasa”. (Mustofa, 2021)
Pentingnya merek bagi pelaku usaha adalah untuk membedakan antara produk barang/atau jasa tertentu  dengan  yang  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi  merek  yaitu  untuk  menunjukkan  asal barang/atau  jasa  yang  bersangkutan  serta  memberikan  jaminan  atas  mutu  kualitas  dari  produk  yang bermerek  tersebut.  Suatu  merek  akan  mendapatkan  perlindungan  apabila  pemilik  melakukan pendaftaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  3  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdatar.  Permohonan pendaftaran merek  yang  diajukan  pemilik  merek  akan  melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  tahapan  formalitas  dan substantif,  dengan  terpenuhinya  tahapan-tahapan  tersebut  maka  pelaku  usaha  akan  memperoleh  hak atas merek sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:  “Hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek  yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikn izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. (Ayu Maharani Istiqomah, 2024) Pemilik merek yang telah mendaftarkan  mereknya  diberikan  tanda  bukti  hak  yaitu  Sertifikat  Merek.  Sebagai  alat  bukti  surat, Sertifikat  Merek  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  sehingga  hakim  wajib mempercayainya dan tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan adanya hak atas merek yang dimiliki pemilik merek terdaftar. (Tampubolon, 2020)
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Hak atas merek terdaftar merupakan hak eksklusif dari pemilik merek artinya orang lain tidak dapat memanfaatkan merek tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik merek yang bersangkutan. (Mitenage, 2021) Sehubungan dengan itu hak atas merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat (1)  UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:
Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Wakaf
4. Hibah
5. Perjanjian
6. Sebab - sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
Pengalihan  hak  atas  merek  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  perjanjian  di  bawah  tangan  atau melalui  akta  otentik.  Mengenai  hal  ini  dalam  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tidak  terdapat penjelasan mengenai cara pengalihan dari masing-masing tersebut di atas apakah melalui perjanjian di bawah  tangan  atau  melalui  akta  otentik.  Pengalihan  hak  atas  merek  melalui  perjanjian  harus memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian, dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang  menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat  secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. (Ambiwydjayanti, 2021).
Pengalihan  hak  atas  merek  dengan  akta  otentik  dibuat  oleh  pejabat  umum  atau  notaris. Pengertian Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mampu  memberikan  jaminan  kepastian,  ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hal dibutuhkannya alat bukti tertulis yang bersifat otentik tentang suatu keadaan,  peristiwa  atau  perbuatan  hukum.  Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akte  otentik disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya”. (Nawaaf & Munsyarif, 2017:658)
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Rumusan suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “Suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada  satu  orang  atau  lebih“.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  suatu  perjanjian  adalah  perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari 2 (dua) orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat itu tergantung pada para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan undang-undang. Terkait dengan pemahaman mengenai perjanjian  sebagaimana  tersebut  di  atas  hibah  termasuk  dalam  perjanjian  cuma  -  cuma,  artinya perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Perjanjian hibah diatur dalam KUH Perdata  pada  pasal  1666  sampai  dengan  1693.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  1666  KUH  Perdata pengertian  hibah  adalah:  “persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu  barang secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan  seseorang  yang  menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup”.
Pelaksanaan perjanjian hibah harus dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1682 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”.  Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya suatu akta notaris sebagai sesuatu bukti adanya penghibahan. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sempurna adalah alat bukti  yang  pembuatannya  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  sehubungan  dengan  itu  mengenai kekuatan  pembuktian  dari  akta  otentik  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  1870  KUH  Perdata  sebagai berikut : ”Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  terdapat  permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji  yaitu mengenai  “Urgensi  akta  notaris  dalam  pengalihan  hak  atas  merek  melalui  hibah  sebagai  bentuk kepastian hukum”.
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu merupakan hukum yang dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  arah  dari  bagaimana  cara  manusia  dalam berperilaku yang dianggap pantas. (Henni, 2015) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan beranjak  pada  berbagai  literatur,  maupun  pendapat/pandangan  yang  berkembang.  (Najibur  Rohman, 2021)  Selain  itu  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan  mengenai  merek,  hibah  dan  jabatan  notaris,  maupun  bahan  hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian. (Rizki, 2020)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau 2 (dua) orang yang saling berjanji untuk berbuat sesuatu. Menilik macamnya suatu yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Perjanjian  untuk  memberikan/  meyerahkan  suatu  barang,  misalnya:  jual  beli,  tukar  menukar, penghibahan ( pemberian ), sewa menyewa, pinjam pakai.
2. Perjanjian  untuk  berbuat  sesuatu,  misalnya:  perjanjian  untuk  membuat  suatu  lukisan, perjannjian perburuhan, perjanjian untuk memuat sebuah garasi dan lain sebagainya.
3. Perjanjian  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  misalnya:  perjanjian  untuk  tidak  mendirikan  tembok, perjanjian  untuk  tidak  mendirikan  suatu  perusahaan  yang  sejenis  dengan  kepunyaan  seorang lain, dan lain sebagainya. ( Subekti,2005:36)
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, maksudnya adalah hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan dalam KUH Perdata lazimnya terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya”. (Subekti,2005:26)
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Pada KUH Perdata, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang terdapat pada buku II  KUH  Perdata  melainkan  hibah  terdapat  pada  materi  perikatan  yaitu  pada  buku  III  Bab  kesepuluh mulai  dari pasal  1666 sampai 1693 KUH  Perdata. Hibah yang dimuat  dalam buku III KUH  Perdata maka secara otomatis menganut sistem terbuka/ open system, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas ini juga biasa dikenal dengan “ asas kebebasan berkontrak” ( freedom of making contract ) artinya para pihak boleh membuat ketentuan- ketentuan khusus bagi mereka sendiri, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata. (Meylita, 2017:29 )
Penghibahan  masuk  dalam  perjanjian  “dengan  cuma-cuma”  ( on  niet ),  dimana  arti  dari  kata Cuma-Cuma ditujukan hanya pada prestasi satu pihak saja, sedang pihak lain tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian seperti itu disebut dengan perjanjian “sepihak “ ( unilateral ) sebagai  lawan dari perjanjian  bertimbal-balik,  karena biasanya orang yang menyanggupi  melakukan prestasi maka ia akan menerima suatu kontra prestasi. (Wahyu Azikin,2018:83)  Menurut Subekti hibah yang  terdapat  pada  pasal  1666  KUH  Perdata  memiliki  perkataan  “diwaktu-hidupnya”  si  penghibah adalah  untuk  membedakan  penghibahan  ini  dari  pemberian-pemberian  yang  dilakukan  dalam testatemen ( surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan disaat pemberi sudah meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pada BW pemberian tastemen atau yang biasa dikenal dengan surat wasiat ini dinamakan “legaat” ( hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris. Berbeda dengan penghibahan yang merupakan suatu perjanjian, hal ini karena penghibahan  menurut  BW itu adalah   suatu  perjanjian, maka  sudah secara otomatis  tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. (Subekti, 2014: 64-65)
Objek dari perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah harus  dilakukan dengan akta notaris, hal  ini sesuai  dengan  ketentuan dalam  pasal  1682 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata,  dapat,  atas  ancaman  batal,  dilakukan  selainnya  dengan  suatu  akta  notaris,  yang  aslinya disimpan oleh notaris itu”, selanjutnya pada pasal 1687 KUH Perdata menentukan bahwa pemberian benda-benda begerak yang bertubuh atau surat - surat penagih utang kepada si penunjuk dari satu tangan
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau  seseorang  pihak  ketiga  yang  menerima  pemberian  itu  atas  nama  si  penerima  hibah”.    Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata,  dapat dipahami bahwa penghibahan benda yang  tidak  bergerak  ditetapkan  suatu  formalitas  dalam  bentuk  akta  Notaris  tetapi  untuk  pengibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagih utang tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah.
Perlu  diketahui  bahwa  penerima  hibah  harus  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  Notaris,  hal  ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 1683 KUH Perdata yang menentukan :
1. Tiada  suatu  penghibahan  pun  mengikat  penghibah  atau  mengakibatkan    sesuatu  sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.
2. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  segala perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  oleh  peraturan  perudang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  menyatakan  dalam  suatu  akta  autentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosee, salinan dan kutipan akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UUJN. Kewenangan Notaris dalam KUH Perdata ada 8 (delapan) macam, meliputi: (Salim,2018:28)
1. Akta perjanjian kawin
2. Akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang yang tidak bertubuh
3. Akta penjualan
4. Akta hibah
5. Akta pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak
6. Akta pemisahan harta kekyaan
7. Surat wasiat
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Berdasarkan pasal  1868  KUH Perdata, yang dimaksud  dengan akta otentik adalah akta  yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikategorikan otentik apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a. Dibuat dalam bentuk sesuai dengan ketentuan oleh undang-undang.
b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut.
c. Dibuat di wilayah Notaris berwenang.
Kekuatan dari akta otentik maupun akta - akta Notaris merupakan akibat langsung dari tugas pejabat  Notaris  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Pada  akta  notaris  terdapat  3  (tiga)  kekuatan pembuktian yaitu :

## a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht)
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  dari  akta  Notaris  ini  merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri untuk  membuktikan  keabsahannya,  sebagai  akta  otentik  ( acta  publica  probant  sese  ipsa ). Apabila dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah  ada  mengenai  syarat  dari  suatu  akta  otentik,  artinya  adalah  sampai  ada  yang  dapat membuktikan  bahwa  akta  tersebut  bukan  akta  otentik  secara  lahiriah.  Tolak  ukur  untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik adalah dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang  bersangkutan,  baik  yang  terdapat  pada  minuta  dan  salinan  dan  adanya  awal  akta  mulai judul sampai pada akhir akta.

## b. Formal (formele bewijskracht)
Akta  Notaris  harus  bisa  memberikan  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  dan  fakta  dalam  akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam pembuatan  akta.  Kebenaran  formal  dalam  suatu  mencakup  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tanfan para pihak atau pengahdap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar Notaris itu sendiri dan mencatatkan pernyataan atau keterangan para pihak atau penghadap.
c. Materil (meteriele bewijskracht)
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik adalah merupakan kepastian tentang materi suatu  akta,  karena  apa  yang  tersebut  dalam  akta  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka  yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum, kecuali  terdapat  bukti  yang  sebaliknya.  Pernyataan  atau  keterangan  yang  dituangkan  dalam suatu akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan dari para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris. Akta dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan  atau  dimuat  dalam  akta  berlaku  sebagai  benar  atau  setiap  orang  yang  datang menghadap  kepada  Notaris  yang  kemudian  keterangannya  dimuat  dalam  akta  harus  dinilai sudah berkata sesuai fakta yang ada. ( Rahmawaty,2017:88)
Berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUPerdata menentukan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat  perjanjian tersebut.  Apabila antara para pihak yang  saling membuat  perjanjian tersebut  terjadi  sengketa,  maka  apa  yang  disebut  dalam  akta  otentik  itu  merupakan  bukti  yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat-alat pembuktian lain.  Disinlah letak arti penting dari akta otentik. Adapun menurut Sudikmo Mertukusumo menyatakan bahwa alat bukti adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat  bukti. Sebagai contohnya: akta Notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan alat bukti. (Achmad & Wiwie,2012:73)
Sejalan  dengan  itu  menurut  Retnowati  Sutantio  menyatakan  bahwa  akta  otentik  merupakan bukti yang cukup. Bukti cukup ini juga disebut dengan bukti yang sempurna.  Kekuatan pembuktian sempurna  ini  berarti,  bahwa  isi  akta  itu  oleh  hakim  dianggap  benar,  kecuali  apabila  diajukan  bukti perlawanan  nilai  bukti  yang  mengikat.  Terkait  dengan  hal  tersebut  pada  pasal  165  HIR  ditentukan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk  itu,  merupakan  bukti  yng  lengkap  antara  para  pihak  dan  para  ahli  warisnya  dan  mereka  yng mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahan. Mengenai akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna diatur juga di dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 Rbg. Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
darinya  itu  masih  dapat  dilumpuhkan  oleh  bukti  lawan.  Terhadap  pihak  ketiga  akta  otentik  itu merupakan  alat  bukti  dengan  kekuatan  pembuktian  bebas,  yaitu  penilaiannya  diserahkan  pada pertimbangan hakim.
Dunia perdagangan dan merek adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Merek sangat berkaitan erat dengan produk yang akan ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Menurut  Kanti,  Kus  dan  Mukidin,  berdasarkan  pasal  1  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis mendefinisikan  merek  merupakan  tanda  yang  sengaja  dibuat  untuk  kepentingan  perdagamgan  yang bertujuan untuk membedakan antara produk satu dengan yang lain. (Kanti, Kus, Mukidin,2022:126)
Merek sebagai hak milik dapat dialihkan, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara  perjanjian  dalam  bentuk  akta  Notaris  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  undang-undang sebagaimana diatur dalam  pasal  41  ayat  (1) UU  Merek dan  Indikasi  Geografis. Pengalihan hak  atas merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum dan segala bentuk pengalihan hak atas merek wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan maka  tidak  berakibat  hukum  pada  pihak  ketiga.  Mengenai  pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar dimohonkan  pencatatannya  kepada  Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  41  angka  (3)    UU Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Mengenai  permohonan  pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar  harus disertai dengan dokumen pendukung.
Terkait dengan dokumen pendukung berdasarkan Penjelasan pasal 41 angka (4) UU Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain Sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pasal 41 angka (9) UU Merek dan Indikasi  Geografis  menentukan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengalihan  hak  atas  merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Terkait dengan Peraturan Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016  Tentang  Pendaftaran  Merek  (selanjutnya  disebut  Permenkumham  Pendaftaran  Merek). Berdasarkan  ketentuan  pasal  39  Permenkumham  Pendaftaran  Merek  pada  saat  mengajukan permohonan  pengalihan  hak  atas  merek,  pemilik  harus  melampirkan  dokumen  persyaratan  sebagai berikut :
Bukti pengalihan hak atas merek berupa :
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
1. Fatwa waris
2. Surat wasiat
3. Akta wakaf
4. Akta hibah
5. Akta perjanjian; atau
6. Bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
Secara garis besar dalam proses mengalihkan hak atas merek sesuai dengan ketentuan pasal 41 hingga 45 Permenkumham Pendataran Merek ada 2 (dua) cara permohonan pengalihan hak atas merek yaitu :
1. Permohonan Pengalihan hak atas merek secara eletronik.
Permohonan pengalihan hak atas merek menggunakan media ekektronik dilakukan melalui lamak resmi  Direktorat  Jenderal,  kemudian  pemohon  harus  mengisi  formulir  secara  eletronik.  Selain pemohon  mengisi  formulir  secara  online  tersebut,  pemohon  juga  harus  mengunggah  dokumen, antara lain:  fatwa waris, surat wasiat, akta wakaf, akta hibah, dan akta perjanjian.
2. Permohonan pengalihan hak atas merek nonelektronik.
Permohonan  dilakukan  dengan  cara  membuat  permohonan  tertulis  kepada  Menteri.  Permohonan tersebut dibuat oleh si pemohon/kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan Bahasa Indonesia. Permohonan juga harus menyertakan dokumen seperti: fatwa waris, surat wasiat, akta hibah, akta perjanjian.
Permohonan  yang  sudah  diperiksa  dan  dokumen  permohonan  dinyatakan  lengkap,  maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar melalui hibah tersebut dalam jangka waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan.  Peran  Jabatan Notaris  sangat  diperlukan  dalam  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  merek  melalui  hibah  tersebut, karena selain yang sudah ada dalam ketentuan yang dimuat di dalam persyaratan mengenai pengalihan hak  atas  merek,  juga  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  ditentukan  bahwa  untuk pengalihannya harus dilampiri dengan salinan akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat  oleh  Notaris  dalam  permasalahan  ini  adalah  akta  hibah,  sehingga  dengan  demikian  dapat
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dikatakan bahwa akta hibah sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian secara formil dan materil.
Kekuatan pembuktian secara formil artinya membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat dan yang  dilakukan  pejabat.  Hal  ini  merupakan  pembuktian  tentang  kebenaran  dari  keterangan  pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Mengenai hal  yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 angka  1  UUJN  yang  menentukan  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  serta  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  akta  dan  mengesahkan  tanda  tangan.  Mengenai  kekuatan  pembuktian materil akta otentik tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh Notaris. Apabila Notaris mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa  telah  pasti  pihak  yang  bersangkutan  menerangkan  demikian  terlepas  dari  pada  kebenaran  isi keterangan  tersebut.  Semua  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  materiil  ini  diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pembuktian akta Notaris  dalam  pasal  285  Rbg  merupakan  akta  otentik  sebagai  akta  partaj,  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan pejabat umum (Notaris) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai berikut : 1. Sebagai  alat  pembuktian  yang  sempurna  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat ( bindende bewijskracht ):
a. Sempurna dan mengikat sebagai bukti para pihak yang membuat akta.
b. Sempurna dan mengikat kepada ahli waris kedua pihak.
c. Dan juga bagi setiap orang yang mendapat hak dari akta yang dibuat.
2. Pembuktian yang sempurna tentang segala apa yang terdapat dalam isi akta:
a. Mengenai isi materi pokok yang tertuang di dalamnya.
b. Tentang pemberitahuan yang ada hubungannya dengan pokok persoalan.
3. Merupakan  kekuatan  sebagai  keterangan  resmi  dari  seorang  pejabat  yang  membuat  akta  tersebut tentang :
a. Apa yang dialami Notaris/pejabat pada saat pembuatan akta, baik tentang kebenaran pihak-pihak yang menghadap kepadanya, serta apa yang diucapkan pihak-pihak yang menghadap.
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
b. Dianggap  benar  oleh  hakim  dan  terhadap  semua  orang  tentang  tanda  tangan  dan  tanggal pembuatan surat akta otentik tersebut.
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas  pengalihan  hak  atas  merek  melalui  hibah  dengan menggunakan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris ini bersifat memastikan dan melegalisasi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga timbul kepastian hukum secara legal yang berupa akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian peralihan hak atas merek melalui hibah tersebut.

## D. KESIMPULAN
Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dapat alihkan kepemilikannya kepada orang lain melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan perjanjian. Proses pengalihan hak atas merek ini harus melampirkan dokumen akta hibah.sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata akta hibah haris dibuat dengan akta Notaris. Akta otentik ini memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Terdapat 3 (tiga)  kekuatan  pada  akta  otentik  yaitu  kekuatan  lahiriah  yang  artinya  tolak  ukur  akta  sebagai  akta otentik  dilihat  dari  tanda  tangan  dari  Notaris.  Kekuatan  formal  yaitu  menjamin  kepastian  bahwa peristiwa dan fakta yang terdapat dalam akta dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal ini mencakup  kebenaran  tanggal,  bulan,waktu,  tahun  dan  paraf  dari  para  pihak  yang  menghadap. Selanjutnya  kekuatan  materiil  merupakan  kepastian  materi  suatu  akta  terkait  pernyataan  atau keterangan para pihak dinilai  benar dan  dituangkan ke dalam  akta dan para pihak harus menghadap pada Notaris. Akta hibah yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila di kemudian hari terjadi sengketa.
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Achmad,Wiwie, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012,hlm 73 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Deepublish,Yogyakarta,2019, hlm 20 Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm 28 Subekti, Hukum perjanjian,PT. Intermasa Jakarta,2005,hlm 26 dan 36
Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94-95.

## JURNAL
Ambiwydjayanti, D.T. (2021)  ‘URGENSI PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI SATUAN RUMAH  SUSUN  MENURUT  PERMEN  PUPR  NO.  11/PRT/M/2019’, Al  Qodiri :  Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 18(3), pp. 767–781. Available at: https://www.riss.kr/link?id=A108000289.
Ayu  Maharani  Istiqomah,  M.B.P.  (2024)  ‘Problematika  Hukum  Peran  Notaris  Terhadap  Ijin  Usaha Melalui  Sistem  Online  Single  Submission’, Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan Keagamaan , 21(3), pp. 990–1006.
Henni,  M.  (2015)  ‘Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan  Hak  Asasi Manusia’, Humanus , 14(1), pp. 80–91.
Mitenage, K.E.G. (2021) ‘TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 19(2), pp. 628–640.
Mustofa,  F.F.  (2021)  ‘Pertanggung  Jawaban  Atas  Perubahan  Kesewenangan  Yang  Digantikan  Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 18(3), pp. 709–721.
Najibur  Rohman,  M.  (2021)  ‘Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  TINJAUAN  YURIDIS  NORMATIF TERHADAP  REGULASI  MATA  UANG  KRIPTO  (CRYPTO  CURRENCY)  DI INDONESIA’, Jurnal Supremasi , 11(2), pp. 1–10. Available at:
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi.
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Rizki,  M.  (2020)  ‘Tinjauan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Nasabah Dengan Bank’, in.
Tampubolon, Y.D. (2020) ‘Sengketa Terhadap Peralihan Hak Tanggungan Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Perbankan’, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 19(1), pp. 132–150.
Available at:
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4242/3039.
Kanti Rahayu,Jus Rizkianto, Mukhidin,2022, Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar, Vol. 22 No. 2 (2022).
Kritami Tinenta,2018, pengalihan Hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli
Meylita Stansya Rosalina Oping,2017, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. V/No. 7
Muhammad Dwi Kuncoro Hadi,2011,Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG), Tesis Universitas Diponegoro
Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017,Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam memuat akta Otentik, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4
Rahmawati,2017, Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan, Jurnal Cendekia Hukum

## TESIS
Muhammad Dwi Kuncoro Hadi,2011,Tinjauan Yuridis terhadap syarat sahnya perjanjian Hibah (suatu studi terhadap perjanjian hibah melalui akta notaris dalam putusan pengadilan agama tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG), Tesis, Universitas Diponegoro
Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016 TentangPendaftaran Merek.