## PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE - SULAWESI SELATAN
M. Mujahid Shaleh 1
1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
mujahid.shaleh@yahoo.com

## Abstrak
Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini masih dialami  oleh  Indonesia  dan  negara-negara  lain  di  dunia.  Fenomena  kemiskinan  dan  ketidakadilan  global ditunjukkan dengan adanya 20% populasi dunia yang mampu menikmati lebih dari 70% pendapatan dunia, atau dengan kata lain sebanyak 80% populasi dunia hanya mampu menikmati kurang dari 30% pendapatan dunia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  perkembangan  Capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan periode 2013-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif menggunakan Analisis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan  menggunakan  data  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi,  PDRB  Perkapita,  Tingkat  Kemiskinan,  Tingkat Pengangguran  Terbuka,  Gini  Ratio  dan  Indek  Pembangunan  Manusia  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan  Tahun  2019.  Hasil  analisis  Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif menunjukkan  Pertumbuhan  inklusif  Sulawesi  Selatan  sudah  termasuk  kedalam  kategori  memuaskan  dengan capaian  Indeks  6,00 namun masih  pada  level  menengah  dengan  menempati  posisi  ke  15  dari  34  Provinsi  Se- Indonesia.
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif; Ketimpangan; Kemiskinan

## Abstract
The  problems  of  poverty  and  socio-economic  inequality  between  individuals  and  regions  are  still experienced by Indonesia and other countries in the world. The phenomenon of global poverty and  injustice is shown by the existence of 20% of the world's population who are able to enjoy more than 70% of world income, or in other words as much as 80% of the world's population can only enjoy less than 30% of world income. This study aims to provide an overview of the development of the National, Provincial and District / City Inclusive Economic Development Index Achievements in South Sulawesi for the period 2013-2019. The method used in this research  is  descriptive  quantitative  using  Inclusive  Economic  Development  Index  Analysis,  using  data  on Economic Growth Rate, GRDP Per Capita, Poverty Level, Open Unemployment Rate, Gini Ratio and Human Development Index for South Sulawesi Province and Districts / Cities in South Sulawesi. In 2019. The results of the analysis of the Inclusive Economic Development Index show that South Sulawesi's inclusive growth has been included in the satisfactory category with an index of 6.00 but is still at the intermediate level, occupying the 15th position out of 34 Provinces in Indonesia.
Keywords: Inclusive Economic Development Index; Inequality; Poverty

## PENDAHULUAN
Negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia,  banyak  yang  terjebak  dalam  ekonomi ekslusif  yaitu  keinginan  untuk  mengejar  taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi terutama  dengan  memacu  pertumbuhan  ekonomi sektor  sekunder  (industri  manufaktur)  dan  tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi  yang  tinggi  dalam  pertumbuhan ekonomi  tetapi  hanya  menyerap  sedikit  tenaga kerja. Disisi lain yakni di sektor primer, terutama sektor  pertanian,  kurang  mendapatkan  perhatian padahal  sektor  tersebut  banyak  sekali  menyerap tenaga  kerja.  Akibatnya  terjadilah  ketimpangan pendapatan  antar  penduduk  yang  bekerja  pada sektor  pertanian  dengan  sektor  manufaktur  dan jasa.  Hal  ini  terbukti  dengan  data  pertumbuhan ekonomi dari BPS pada tahun 2015 sebesar 4,88% menjadi  5,02%  pada  tahun  2019,  sedang  Indeks Gini  masih  berada  pada  kisaran  0,381  sampai dengan  awal  tahun  2020.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak secara otomatis mereduksi ketimpangan  ekonomi  sosial.  Demikian  juga apabila  dilihat  dari  konstribusi  pertumbuhan ekonomi  juga  masih  menunjukkan  adanya ketimpangan. Kontribusi PDB Jawa dan Sumatera sebesar 80,31% (2019) sedangkan wilayah lainnya yaitu  Kalimantan  (8,05%),  Sulawesi  (6,33%), Papua (2,24%) dan Bali Nusa Tenggara (3,06%). Dari  data  tersebut  tampak  sekali  adanya peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun  ke tahun  namun  kondisi  tersebut  juga  dibarengi dengan  peningkatan  kesenjangan  kekayaan  antar penduduk, peningkatan Indeks Gini dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dampak dari  kondisi  tersebut  masyarakat  berpenghasilan rendah  akan  semakin  tertinggal  jauh  oleh masyarakat kelas menengah dan atas.
Ketimpangan  atau  disparitas  antar  daerah merupakan hal  yang  umum terjadi dalam kegiatan ekonomi  suatu  daerah.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  perbedaan  kandungan  sumber  daya  alam dan  perbedaan  kondisi  demografi  yang  terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat  kemampuan  suatu  daerah  dalam mendorong  proses  pembangunan  juga  menjadi berbeda.  Menurut  kuncoro  (2006),  ketimpangan mengacu  pada  standar  hidup  yang  relatif  pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat  pembangunan  di  berbagai  wilayah  dan
daerah berbeda-beda,  sehingga  menimbulkan  gap atau  jurang  kesejahteraan  di  berbagai  wilayah tersebut (Sukirno, 2010).
Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era  globalisasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik dan psikis warga masyarakat.
Ketimpangan  ekonomi  adalah  perbedaan pembangunan  ekonomi  antar  suatu  wilayah dengan  wilayah  lainnya  secara  vertikal  dan horizontal  yang  menyebabkan  disparitas  atau ketidak  pemerataan  pembangunan.  Salah  satu tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan pendapatan  perkapita  memang  menunjukkan tingkat  kemajuan  perekonomian  suatu  daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.
Ketimpangan  antar  wilayah  dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisanya mengenai Teori  Pertumbuhan  Neo  Klasik.  Di  dalam  teori tersebut  dimunculkan  bahwa  sebuah  prediksi hubungan  antara  tingkat  pembangunan  ekonomi nasional  suatu  negara  dengan  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  dan  kemudian hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berikut diuraikan beberapa Indikator Makro di tingkat Nasional yang mempengaruhi
pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi
Inklusif:
1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019
Ekonomi  Indonesia  tahun  2019  tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh  Lapangan  Usaha  Jasa  Lainnya  sebesar 10,55  persen;  diikuti  Jasa  Perusahaan  sebesar 10,25  persen;  dan  Informasi  dan  Komunikasi sebesar 9,41 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi  Indonesia  tahun  2019,  sumber pertumbuhan  tertinggi  berasal  dari    Lapangan Usaha    Industri    Pengolahan    sebesar    0,80 persen;  diikuti  Perdagangan  Besar-Eceran, Reparasi  Mobil-Sepeda  Motor  sebesar  0,61 persen;  Konstruksi  sebesar  0,58  persen;  dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sumber  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.
Grafik 1. Pertumbuhan dan Distribusi PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen), Serta Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2017-2019 (Persen)
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2020
Struktur PDB Indonesia menurut lapangan  usaha  atas  dasar  harga  berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi  oleh  Lapangan  Usaha  Industri Pengolahan sebesar 19,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran,  Reparasi  Mobil-Sepeda  Motor sebesar  13,01  persen;  Pertanian,  Kehutanan, dan  Perikanan  sebesar  12,72;  dan  Konstruksi sebesar  10,75  persen.  Peranan  keempat
lapangan  usaha  tersebut  dalam  perekonomian Indonesia mencapai 56,18 persen.
Struktur  perekonomian  Indonesia  secara spasial  tahun  2019  masih  didominasi  oleh kelompok  provinsi  di  Pulau  Jawa  yang memberikan  kontribusi  terhadap  Produk Domestik  Bruto  sebesar  59,00  persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32  persen,  Pulau  Kalimantan  8,05  persen, Pulau  Sulawesi  6,33  persen,  dan  sisanya  5,30 persen di pulau-pulau lainnya.
Gambar 1. Peranan Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2019 (Persen)
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2020 Tahun 2019, Provinsi dengan pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  tercatat  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  yaitu  sebesar  7,15, sementara  Provinsi  dengan  pertumbuhan ekonomi  terendah  tercatat  di  Provinsi  Papua yaitu -15,72.
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Indonesia Tahun 2019 (Persen)
2. Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia  Tahun 2019 Secara  umum,  pada  periode  2006–
September  2019,  tingkat  kemiskinan  di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September  2013  dan  Maret  2015.  Kenaikan
jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  pada periode  tersebut  dipicu  oleh  kenaikan  harga barang  kebutuhan  pokok  sebagai  akibat  dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 sampai dengan September 2019.
Grafik 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 - September 2019
Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia pada  September  2019  mencapai  24,79  juta orang.  Dibandingkan  Maret  2019,  jumlah penduduk  miskin  menurun  358,9  ribu  orang. Sementara jika dibandingkan dengan September  2018,  jumlah  penduduk  miskin menurun sebanyak 888,7 ribu orang.
Persentase  penduduk  miskin  pada  September
2019  tercatat  sebesar  9,22  persen,  menurun
0,19  persen  poin  terhadap  Maret  2019  dan
menurun 0,44 persen poin terhadap September
2018.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019 –September 2019, jumlah penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  turun sebesar  137  ribu  orang,  sedangkan  di  daerah perdesaan  turun  sebesar  221,8  ribu  orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,69  persen  menjadi  6,56  persen.  Sementara itu,  di  perdesaan  turun  dari  12,85  persen menjadi 12,60 persen.
Tabel 2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2019
Terlihat  bahwa  persentase  penduduk miskin  terbesar  berada  di  wilayah  Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,39 persen. Sementara  itu,  persentase  penduduk  miskin terendah  berada  di  Pulau  Kalimantan,  yaitu
sebesar 5,81 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa  (12,56  juta  orang),  sedangkan  jumlah penduduk  miskin  terendah  berada  di  Pulau Kalimantan (0,96 juta orang).
Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Provinsi Se-Indonesia Tahun 2019 (Persen)
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020 Tahun  2019,  Provinsi  dengan  tingkat kemiskinan  terendah  adalah  DKI  Jakarta sebesar  3,42  persen,  sedangkan  Provinsi dengan  Tingkat  Kemiskinan  tertinggi  adalah Provinsi Papua dengan 26,55 persen.
3. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia

## Tahun 2019
Jumlah angkatan kerja pada agustus 2019 sebanyak  133,56  juta  orang,  naik  2,55  juta orang  disbanding  agustus  2018.  Komponen pembentuk  angkatan  kerja  adalah  penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019,  sebanyak  126,51  juta  orang  adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang menganggur.  Dibanding  setahunlalu,  jumlah penduduk  bekerja  bertambah  2,50  juta  orang dan pengangguran meningkat 50 ribu orang.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja,  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja
(TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,49 persen, meningkat 0,23 persen poin dibandingkan Agustus 2018. Peningkatan  TPAK  memberikan  indikasi adanya  potensi  ekonomi  dari  sisi  pasokan (Supply)  tenaga  kerja  yang  juga  meningkat. Pada  periode  Agustus  2015-Agustus  2019, TPAK  mengalami  peningkatan  sebesar  1,73 persen poin.
Berdasarkan  jenis  kelamin,  terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan.  Pada  Agustus  2019,  TPAK  laki- laki  sebesar  83,13  persen  dan  TPAK perempuan sebesar 51,89 persen. Selama tahun 2015-2019,  TPAK  mengalami  peningkatan yang  lebih  tinggi  (3,02  persen  poin) dibandingkat  TPAK  laki-laki  (0,42  persen poin).
Tabel 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2015-2019
Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015-2019
Adapun Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Tahun 2019 adalah  Provinsi  Bantensebesar  8,11  persen, sedangkan Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Provinsi Bali sebesar 1,52 persen.
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2015-2019
4. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 2019 Secara nasional, nilai Gini Ratio Indonesia  selama  periode  2012–September 2014 mengalami fluktuasi namun mulai Maret 2015  hingga  September  2019  nilainya  terus menurun  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa selama  periode  Maret  2015  –September  2019 terjadi  perbaikan  pemerataan  pengeluaran  di Indonesia.
Berdasarkan  daerah  tempat  tinggal,  Gini Ratio  di  daerah  perkotaan  pada  September 2019 adalah sebesar 0,391. Hal ini
menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392. Sementara  jika  dibanding  September  2018 memiliki nilai poin yang sama yaitu 0,391.
Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September  2019  tercatat  sebesar  0,315,  turun sebesar  0,002  poin  dibandingkan  dengan kondisi  Maret  2019  dan  turun  sebesar  0,004 poin  dibandingkan  dengan  kondisi  September 2018.  Gini  Ratio  di  daerah  perdesaan  pada Maret  2019  dan  September  2018  masing- masing tercatat sebesar 0,317 dan 0,319.
Grafik 3. Perkembangan Gini Ratio, September 2012-September 2019
Pada  September  2019,  provinsi  yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu sebesar  0,428.  Sementara  Gini  Ratio  terendah tercatat  di  Provinsi  Bangka  Belitung  dengan Gini Ratio sebesar 0,262.
Dibanding  dengan  Gini  Ratio  nasional yang  sebesar  0,380,  terdapat delapan  provinsi
dengan  angka  Gini  Ratio  lebih  tinggi,  yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,428), Gorontalo  (0,410),  Jawa  Barat  (0,398), Sulawesi  Tenggara  (0,393),  DKI  Jakarta (0,391),  Papua  (0,391),  Sulawesi  Selatan (0,391), dan Papua Barat (0,381).
Gambar 4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Se-Indonesia, September 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
5. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)
Tahun 2019
Pencapaian pembangunan manusia diukur  dengan  memperhatikan  tiga  aspek esensial  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat, pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak.  IPM merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk melihat  perkembangan  pembangunan  dalam jangka  panjang.  Untuk  melihat  kemajuan pembangunan  manusia,  terdapat  dua  aspek yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  kecepatan  dan status pencapaian.
Secara  umum,  pembangunan  manusia Indonesia  terus  mengalami  kemajuan  selama periode  2010  hingga  2019.  IPM  Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92  pada  tahun  2019.  Selama  periode tersebut,  IPM  Indonesia  rata-rata  tumbuh sebesar  0,87  persen  per  tahun  dan  meningkat dari  level  “sedang”  menjadi  “tinggi”  mulai tahun  2016.  Pada  periode  2018–2019,  IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen.
Grafik 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2019
Sumber: Berita Resmi Statistik Statistik BPS, 2020
Peningkatan  capaian  IPM  tidak  terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selama periode 2010–2019, peningkatan IPM
didorong  oleh  kenaikan  setiap  komponen pembentuknya.
Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Komponen, Tahun 2010-2019
Pada  tahun  2019,  pencapaian  pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. IPM pada level provinsi berkisar antara 60,84 (Papua) hingga  80,76  (DKI  Jakarta).  Pada  dimensi  umur panjang  dan  hidup  sehat,  Umur  Harapan  Hidup saat  lahir  berkisar  antara  64,82  tahun  (Sulawesi Barat)  hingga  74,92  tahun  (DI  Yogyakarta). Sementara  itu,  pada  dimensi  pengetahuan,
Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,05 tahun (Papua) hingga 15,58 tahun (DI Yogyakarta), serta Rata-rata  Lama  Sekolah  penduduk  usia  25  tahun ke atas berkisar antara 6,65 tahun (Papua) hingga 11,06 tahun (DKI Jakarta). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) di tingkat provinsi berkisar antara  7,3  juta  rupiah  per  tahun  (Papua)  hingga 18,5 juta rupiah per tahun (DKI Jakarta).
Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Se-Indonesia, Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019  juga  terlihat  dari  perubahan  status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi  yang  berstatus  “sedang”  berkurang  dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2019.
Hingga  saat  ini,  terdapat  22  provinsi  yang berstatus  pembangunan  manusia  “tinggi”,  yaitu Provinsi  Aceh,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat, Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan,  Bengkulu,  Kep. Bangka  Belitung,  Kep.  Riau,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Sejak  tahun  2018,  tidak  ada  provinsi  yang berstatus  pembangunan  manusia  “rendah”  di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan  manusia  di  Provinsi  Papua  telah berada  pada  level  “sedang”.  Peningkatan  IPM  di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Provinsi Maluku Utara (1,39 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,30 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara didorong oleh  dimensi  standar  hidup  layak,  sementara  di Nusa  Tenggara  Timur  didorong  oleh  dimensi pendidikan.
Gambar 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2019
Berikut  akan  di  uraikan  gambaran  capaian indikator makro Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019:
Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Sulawesi Selatan  Tahun  2019  mencapai  6,92  persen, sedangkan  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan
Tahun  2019  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi
tertinggi  adalah  Kabupaten  Bantaeng  sebesar 10,75 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17 persen.
Gambar 8. PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Untuk  PDRB  Per  Kapita  Sulawesi  Selatan Tahun  2019  mencapai  57,03  juta  rupiah, sedangkan  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan
Tahun  2019  dengan  PDRB  Per  Kapita  tertinggi
adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah dan  yang  terendah  adalah  Kabupaten  Gowa sebesar 27,10 juta rupiah.
Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019
Pada  Tahun  2019  Tingkat  Kemiskinan Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebesar  8,56  persen, sedangkan  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan Tahun 2019 dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi
adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 14,88 persen dan yang terendah adalah Kota Makassar sebesar 4,28 persen.
Gambar 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Pada  Tahun  2019  Tingkat  Pengangguran
Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
4,97  persen,  sedangkan  Kabupaten/Kota  Se- Sulawesi  Selatan  Tahun  2019  dengan  Tingkat
Pengangguran  Terbuka  (TPT)  tertinggi  adalah Kota  Makassar  sebesar  10,39  persen  dan  yang terendah  adalah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar sebesar 1,17 persen.
Gambar 11. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Pada  Tahun  2019  Gini  Ratio  Provinsi Sulawesi  Selatan  sebesar  0,389,  sedangkan
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019
dengan  Gini  Ratio  tertinggi  adalah  Kabupaten Takalar  sebesar  0,482  dan  yang  terendah  adalah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,284.
Gambar 12. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan Tahun 2019
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020
Pada  Tahun  2019  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,66,  sedangkan  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  tertinggi  adalah  Kota  Makassar sebesar 82,25 dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 64,00.
Maksud  penelitian  ini  adalah  memahami pengertian Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif
dan
memberikan
gambaran
perkembangan  Capaian  Indeks  Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota  Se-  Sulawesi  Selatan,  serta menganalisa  perkembangan  Capaian  Indeks Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif  yaitu  melakukan  perhitungan  terhadap data-data  yang  diperoleh  untuk  menjawab permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi  dengan menggunakan  data  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  yang  diperoleh  dari  Publikasi  The
SMERU Research Institute, Badan Pusat Statistik (BPS)  maupun  literatur  lain  yang  sesuai  dengan topik penelitian ini.
Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder dalam bentuk data urut waktu (time  series)  yang  diperoleh  dari  hasil  Analisis Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif,  dengan menggunakan  data  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi, PDRB  Perkapita,  Tingkat  Kemiskinan,  Tingkat Pengangguran  Terbuka,  Gini  Ratio  dan  Indek Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan  Tahun 2019.
Teknik Analisis Data Untuk  mengetahui  ukuran  pertumbuhan inklusif, digunakan pengukuran yang dirumuskan oleh  Klasen  (2010),  dimana  rumus  pertumbuhan inklusif  diadopsi  dari  konsep  Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  adalah pembangunan  ekonomi  yang  menciptakan  akses dan  kesempatan  yang  luas  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  secara  berkeadilan,  meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar- kelompok  dan  wilayah.  Indeks  Pembangunan Ekonomi Inklusif pada dasarnya merupakan suatu
ukuran  yang  komprehensif  dalam  melihat  dan mengukur  tingkat  inklusivitas  dari  pembangunan Indonesia  saat  ini  dan  ke  depannya.  Indeks
Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  yang  telah dikeluarkan  oleh  Bappenas  terbagi  menjadi  tiga pilar dan delapan sub-pilar utama, yaitu :
Gambar 1. Pilar-Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif mengukur  berbagai  aspek  pembangunan  yang dapat mendukung arah pembangunan yang inklusif sehingga  pembangunan  ekonomi  Indonesia  tidak
hanya  diukur  dari  tingkat  pertumbuhan  ekonomi, tetapi  juga  dari  berbagai  aspek  sosial-ekonomi yang  terkandung  dalam  21  indikator  yang  telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut ialah :
Gambar 2. Indikator-Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

## Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2019
Berikut  adalah  hasil  penghitungan  Indeks Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  di  tingkat Nasional pada tahun 2011-2019 secara keseluruhan dan di ketiga pilar utama :
Tabel 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2019
Grafik 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional Tahun 2011 s.d 2019
Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
1. Secara Nasional, pertumbuhan Indeks Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  sudah memberikan  hasil  yang  memuaskan  selama sembilan  periode  perhitungan  (2011-2019).
Terlihat  dari  tren  indeks  yang  terus meningkat  dan  mencapai  5,89  pada  tahun 2019  yang    merupakan  nilai  indeks  yang sudah  termasuk  kedalam KATEGORI MEMUASKAN .  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia semakin lama semakin inklusif dan berkualitas;
2. Dilihat  dari  Pilar  1,  secara  Nasional  indeks pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan selama  periode  tahun  2011-2019,  meskipun sempat  menurun  sedikit  pada  tahun  2014 disebabkan  menurunnya  indeks  sub    pilar indeks pertumbuhan ekonomi, tetapi  berhasil meningkat lagi ditahun selanjutnya;
3. Dilihat  dari  Pilar  2,  secara  Nasional  indeks pemerataan  pendapatan  dan  pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2011 menuju 2012  dan 2013  yang mengalami penurunan indeks,  tetapi  berhasil  meningkat  lagi  pada
tahun  2015  hingga  2019.  Dibandingkan dengan  pilar  1  dan  3,  pilar  2  memiliki  nilai rata-rata indeks tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indeks pemerataan  pendapatan  dan  pengurangan kemiskinan  lebih  inklusif  dan  semakin membaik;Dilihat dari Pilar 3, secara Nasional indeks  perluasan  akses  dan  kesempatan  di Indonesia  mengalami  peningkatan  yang cukup pesat selama periode tahun 2011-2016. Namun  pada  tahun  2017, indeks  perluasan akses dan kesempatan mengalami penurunan.  Hal    ini  karena  menurunnya indeks  sub  pilar  kapabilitas  manusia. Selanjutnya  pada  Tahun  2018  meningkat kembali dan terus meningkat di tahun 2019.

## Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2013-2019
Hasil  penghitungan  Indeks  Pembangunan Ekonomi  Inklusif  selain  berdasarkan  tingkat Nasional  juga  dihitung  berdasarkan  tingkat  Sub- Nasional,  yaitu  34  Provinsi  di  Indonesia  untuk tahun 2013-2019. Berikut adalah hasil penghitungan indeks di tingkat Provinsi :
Tabel 2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2013-2019
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
Grafik 2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia dan Provinsi Tahun 2019
Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020 Grafik 3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia dan Provinsi Tahun 2019 Berdasarkan 3 Pilar
5. 66 6. 26 6. 08 5. 82 5. 72 5. 80 5. 69 5. 80 6. 20 6. 55 7. 82 6. 08 6. 44 6. 61 6. 28 5. 87 6. 77 5. 90 4. 92 5. 53 5. 94 6. 10 6. 27 6. 22 6. 12 5. 67
6.00 5. 77 5. 51 5. 39 5. 39 5. 35 5. 30
3. 21 5.89 Ac eh Su m at er a U ta ra Su m at er a Ba ra t R iau Ja m bi Su m at er a Se lat an Be ng ku lu La m pu ng Ke pu lau an B an gk a Be lit un g Ke pu lau an R iau D ki Ja ka rta Ja w a Ba ra t Ja w a Te ng ah D i Y og ya ka rta Ja w a Tim ur Ba nt en Ba li N us a Te ng ga ra B ar at N us a Te ng ga ra Tim ur Ka lim an ta n Ba ra t Ka lim an ta n Te ng ah Ka lim an ta n Se lat an Ka lim an ta n Tim ur Ka lim an ta n U ta ra Su law es i U ta ra Su law es i Te ng ah Su law es i S elat an Su law es i Te ng ga ra Go ro nt alo Su law es i B ar at M aluk u M aluk u U ta ra Pa pu a Ba ra t Pa pu a In do ne sia Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Dilihat  dari  keseluruhan  pilar,  pada  tahun 2019  DKI  Jakarta  mendapatkan  nilai  indeks pembangunan  ekonomi  inklusif  tertinggi,  yakni mencapai  7,82.  Sedangkan  Provinsi  yang  paling tidak  inklusif  pada  tahun  2019  adalah  Papua dengan  nilai  3,21.  Nilai  indeks  secara  Nasional pada  tahun  2019  adalah  5,89.  Dari  grafik  diatas juga terlihat bahwa sudah cukup banyak Provinsi- Provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  nilai  indeks diatas indeks
nasional/Indonesia.
Mengindikasikan  bahwa  sudah  cukup  banyak daerah  yang  kondisi  ekonominya  cukup  inklusif diatas rata-rata Nasional.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Tingkat  Kabupaten/Kota  Se-Sulawesi  Selatan Tahun 2013-2019
Untuk melihat perkembangan capaian Indeks Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  di  wilayah Provinsi  Sulawesi  Selatan,  berikut  adalah  hasil penghitungan  indeks  di  tingkat  Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019:
1. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Grafik 4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020 Pada tahun 2013, Kota
Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,72, kemudian disusul  oleh  Kota  Parepare  dan  Kota  Palopo dengan  nilai  sama  yakni  mencapai  5,50. Sedangkan  2  Kabupaten  yang  masuk  dalam  5 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  peringkat  tertinggi  capaian  Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten
Takalar  dengan  nilai  5,27  dan  Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,23. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,42.
2. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan
Tahun 2014
Grafik 5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2014
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
4. 68 5. 05 4. 95 4. 75 5. 27 4. 96 5. 01 5. 06 5. 12 5. 03 4. 77 5. 17 5. 09 5. 23 5. 10 5. 10 4. 42 4. 82 4. 75 4. 57 0. 00 5. 70 5. 50 5. 50
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
4. 81 5. 24 5. 06 4. 89 5. 31 5. 11 5. 03 5. 14 5. 40 5. 22 4. 97 5. 15 5. 16 5. 36 5. 16 5. 24 4. 54 4. 86 4. 99 4. 66 0. 00 5. 76 5. 60 5. 58
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Pada tahun 2014, Kota Makassar
mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,72, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,60 dan Kota  Palopo  dengan  nilai  5,58.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif  adalah  Kabupaten  Pangkajene  dan
Kepulauan  dengan  nilai  5,40  dan  Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,36. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2014 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,54.
3. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Grafik 6. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2015
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020 Pada tahun 2015, Kota Makassar
mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,80, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,74 dan Kota  Palopo  dengan  nilai  5,61.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif  adalah  Kabupaten  Sidenreng  Rappang
dengan nilai 5,50 dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 5,38. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2015 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,71.
4. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Grafik 7. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
Pada tahun 2016, Kota Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,85, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,80 dan Kota  Palopo  dengan  nilai  5,77.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota
di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif  adalah  Kabupaten  Sidenreng  Rappang dengan nilai 5,48 dan Kabupaten Enrekang dengan nilai 5,38. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak
4. 79 5. 13 5. 09 4. 94 5. 23 5. 17 5. 11 5. 11 5. 38 5. 27 4. 95 5. 20 5. 04 5. 50 5. 18 5. 33 4. 71 5. 04 4. 98 4. 72 0. 00 5. 80 5. 74 5. 61
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
4. 81 5. 23 5. 11 5. 01 5. 26 5. 29 5. 08 5. 23 5. 37 5. 23 5. 07 5. 30 5. 10 5. 48 5. 24 5. 38 4. 64 5. 09 5. 03 4. 79 0. 00 5. 85 5. 80 5. 77
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
inklusif pada tahun 2016 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,64. 5. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Grafik 8. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2017
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
Pada tahun 2017, Kota
Parepare mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,97, kemudian disusul  oleh  Kota  Palopo  dengan  nilai  5,90  dan Kota  Makassar  dengan  nilai  5,88.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif  adalah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan  dengan  nilai  5,59  dan  Kabupaten
Sidenreng Rappang dengan nilai 5,52. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2017 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,68.
6. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
Grafik 9. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2018
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
Pada tahun 2018, Kota Palopo mendapatkan nilai  indeks  pembangunan  ekonomi  inklusif tertinggi, yakni  mencapai 6,01,  kemudian  disusul oleh  Kota  Makassar  dengan  nilai  5,93  dan  Kota Parepare  dengan  nilai  5,89.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi
Inklusif  adalah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan  dengan  nilai  5,71  dan  Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,64. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2018  adalah  Kabupaten  Luwu  dan  Kabupaten Toraja Utara dengan nilai indeks yang sama yakni 4,87.
4.96 5.39 5.13 5.28 5.37 5.37 5.33 5.36 5.59 5.46 5.10 5.45 5.20 5.52 5.45 5.35 4.68 5.26 5.15 4.84 4.84 5.88 5.97 5.89
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
5. 11 5. 36 5. 37 5. 35 5. 37 5. 46 5. 33 5. 38 5. 71 5. 42 5. 14 5. 55 5. 25 5. 64 5. 44 5. 25 4. 87 5. 29 5. 20 4. 95 4. 87 5. 93 5. 89 6. 01
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
7. Indeks  Pembangunan  Ekonomi  Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019
Grafik 10. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun
2019
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020
Pada tahun 2019, Kota
Parepare mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 6,14, kemudian disusul oleh Kota Makassar dengan nilai 6,08 dan Kota  Palopo  dengan  nilai  5,99.  Sedangkan  2 Kabupaten  yang  masuk  dalam  5  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peringkat tertinggi  capaian  Indeks  Pembangunan  Ekonomi Inklusif  adalah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan  dengan  nilai  5,88  dan  Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,65. Sedangkan Kabupaten  yang  paling  tidak  inklusif  pada  tahun 2019  adalah  Kabupaten  Luwu  dan  Kabupaten Toraja Utara dengan nilai indeks yang sama yakni 4,94.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut beberapa poin kesimpulan:
1. Secara Nasional, pertumbuhan
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah
memberikan  hasil  yang  memuaskan  selama sembilan  periode  perhitungan  (2011-2019). Terlihat dari tren indeks yang terus meningkat dan  mencapai  5,89  pada  tahun  2019  yang merupakan  nilai  indeks  yang  sudah  termasuk kedalam KATEGORI  MEMUASKAN .  Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi  di  Indonesia  semakin  lama  semakin inklusif dan berkualitas
2. Kualitas  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Sulawesi  Selatan  masih  perlu  ditingkatkan
terutama  dalam  upaya  program  pengurangan kesenjangan  distribusi  pendapatan  dan  juga kesenjangan pendapatan antar
Kabupaten/Kota;
3. Pertumbuhan  ekonomi  relatif  selaras  dengan pengurangan  kemiskinan  dan  pengangguran, kesetaraan  gender,  kualitas  kesehatan,  dan kualitas pendidikan, dan kemudahan akses air dan  sanitasi.  Namun  demikian  program perlindungan sosial belum menemukan model yang tepat untuk menjangkau sasaran;
4. Pertumbuhan  ekonomi  Sulawesi  Selatan memuaskan  tetapi  belum  inklusif.  Hal  ini terjadi  antara  lain  disebabkan  oleh  belum dibarengi oleh penurunan yang nyata kesenjangan distribusi pendapatan serta belum meratanya distribusi pendapatan antar
Kabupaten/Kota,  share  pendapatan  60  persen terendah dari populasi penduduk masih rendah (di  bawah  30  persen),  belum  adanya peningkatan  yang  signifikan  share  sektor industri, jasa, dan pertanian peningkatan share tenaga kerja industri juga belum signifikan, dan share tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar juga belum menunjukkan peningkatan yang nyata;
5. Pertumbuhan  inklusif  Sulawesi  Selatan  sudah termasuk kedalam KATEGORI
MEMUASKAN dengan  capaian  Indeks  6,00 namun  masih  pada  level  menengah  dengan menempati  posisi  ke  15  dari  34  Provinsi  Se- Indonesia;
6. Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya tidak hanya mencapai pertumbuhan yang tinggi tetapi juga bagaimana  pertumbuhan  yang  tinggi  tersebut
5.27 5.43 5.49 5.33 5.28 5.52 5.59 5.24 5.88 5.57 5.30 5.56 5.31 5.65 5.48 5.51 4.94 5.48 5.29 5.02 5.06 6.08 6.14 5.99
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
dapat merata pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Pertumbuhan  inklusif  semua  Kabupaten/Kota Tahun  2019  sudah  cukup  memuaskan  namun kurang merata karena dari 24 Kabupaten/Kota terdapat  13  Kabupaten  yang  berada  dibawah 5,50  dan  masih  1  Kabupaten/Kota  yang  nilai capaiannya  hanya  mencapai  4,94  yaitu Kabupaten  Luwu  IGI  yang  dicapai  pada kisaran angka 5,56-6,70 (tahun 2019);
8. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pengurangan kemiskinan, namun masih menyisakan  permasalahan  yaitu  kesenjangan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan  serta  belum  meratanya  distribusi pendapatan;
9. Dimensi  kesetaraan  gender  dan  kapabilitas manusia  mencapai  indeks  kepuasan  yang relatif  tinggi.  Tingginya  indeks  dimensi kesetaraan gender menunjukkaDIYUTn keberhasilan  Pemerintah  dalam  meningkatkan kesempatan perempuan dalam akses pendidikan dan  akses  perempuan ke  lapangan usaha  formal  non  pertanian.  Sementara tingginya indeks kepuasan dimensi kapabilitas manusia menunjukkan
bahwa
akses masyarakat  terhadap  kesehatan,  pendidikan, dan sanitasi cukup memadai.
Saran 1. Prioritas  penanganan  yang  masih  menjadi “Pekerjaan  Rumah” untuk  pembangunan Provinsi  Sulawesi  Selatan  agar  mencapai pertumbuhan  yang  inklusif  yang  sejajar  atau bahkan  lebih  baik  dengan  Provinsi  lain  ialah meneruskan Program percepatan laju penurunan kemiskinan;
2. Menemukan terobosan kebijakan dan implikasi program  yang  tepat  dalam  upaya  penurunan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota.  Seperti  diketahui  bahwa dengan indikator PDRB per kapita terlihat ada kesenjangan  yang  cukup  lebar,  yaitu  PDRB per  kapita  Tahun  2019  Kabupaten  Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten  Bulukumba,  Kabupaten  Takalar dan  Kabupaten  Enrekang  jauh  di  bawah  Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten
Luwu Timur;
3. Masih perlu didorong upaya peningkatan peran tenaga  kerja  produktif  sehingga  selanjutnya diharapkan  akan  mampu  meningkatkan  porsi bagian “Kue  Ekonomi” hasil  pembangunan bagi golongan 60 persen penduduk berpendapatan terendah;
4. Pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  merata  dan berkeadilan  di  semua  sektor  juga  masih  perlu ditingkatkan agar level inklusivitas pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sulawesi Selatan  lebih  dari  memuaskan  melebihi  level dan  kualitas  yang  dicapai  saat  ini.  Hal  ini berkaitan  erat  juga  dengan  upaya  untuk mewujudkan  Visi  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan  Tahun  2018-2023  “SULAWESI
SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF,  KOMPETITIF,  INKLUSIF,
DAN BERKARAKTER”.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita  Resmi  Statistik  BPS  Provinsi  Sulawesi Selatan. 2020
McKinley,  Terry.  2010.  Inklusif  Growth  Criteria and  Indicators:  an  Inklusif  Growth  Index for  Diagnosis  of  Country  Progress.  ADB Sustainable  Development  Working  Paper
Series, No. 14. Manila: Asian Development Bank Mudrajad Kuncoro. (2006) Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan. Yogyakarta, UPP STIM YKPN
Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S.
2012.  Pembangunan  inklusif:  prospek  dan tantangan  Indonesia.  Jakarta:  LP3ES: Prakarsa Publikasi Badan Pusat Statistik : https://www.bps.go.id/
Publikasi  The  SMERU  Research  Institute.  2020: http://inklusif.bappenas.go.id/
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2018- 2023
Sadono,  Sukirno.  2010.  Makroekonomi.  Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta
Sjafrizal,  2012,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan  Regional  Wilayah  Indonesia Bagian  Barat,  Jakarta,  Jurnal  Buletin Prisma
Staf  Ahli  Menteri  Bidang  Sinergi  Ekonomi  dan Pembiayaan.  2018.  Penjelasan  Ringkas  : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Tumenggung,  Syafrudin  A.,  1997,  “Paradigma Ekonomi  Wilayah:  Tinjauan  Teori  dan Praktis  Ekonomi  Wilayah  dan  Implikasi Kebijaksanaan  Pembangunan,”  dalam Tjahjati  dan.  Kusbiantoro  (Penyunting), Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta