ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implementasi Program Pertanian Perkotaan Pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kota Surabaya
Vivi Eriyanti 1, * ; Arimurti Kriswibowo 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; eriyantivivi2@gmail.com ; arimurti.adne@upn.ac.id * Correspondence : arimurti.adne@upn.ac.id
Kata kunci Implementasi, Kelompok Tani, Pertanian Perkotaan
Keywords Implementation, Farmer Groups, Urban Agriculture

## ABSTRAK
Program  pertanian  perkotaan  merupakan  sebuah  implementasi  kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan program yang berhubungan dengan sektor pertanian di perkotaan yang mengikutsertakan keahlian, inovasi dan tata kelola pangan untuk penduduk kota dengan menggunakan tanah kosong disekitar untuk  mengoptimalkan  ekonomi,  kesehatan  serta  taraf  hidup  keluarga  dan memberi motivasi supaya semakin produktif untuk menggunakan tanah di sekitar mereka.  Penelitian  pertanian  perkotaan  pada  kelompok  tani  subur  Makmur bertujuan  untuk  menggambarkan  proses  implementasi  yang  dilaksanakan  oleh DKPP Kota Surabaya bersama dengan masyarakat kelompok tani Subur Makmur dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakatnya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu David C. Korten yang meliputi tiga elemen, yakni program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur  di Kelurahan Pagesangan Kecamatan  Jambangan Kota  Surabaya  yang dijalankan oleh kelompok sasaran program menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat..

## ABSTRACT
The  urban  agriculture  program  is  an  implementation  of  the  Surabaya  City Government policy which implements programs related to the agricultural sector in urban areas that include expertise, innovation and food management for urban residents by using the surrounding vacant land to optimize the economy, health and standard of living of families and provide motivation to more productive to use the land around them. Urban agricultural research in Subur Makmur fertail farmers to describe the implementation process carried out by DKPP of Surabaya and The Subur Makmur to improve the quality of life. The research method used is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  in  the  form  of observation, interviews and documentation. The theory used in this study is David C. Korten which includes three elements, namely the program, the implementing organization  and  the  target  group.  The  results  showed  that  the  results  of  the Implementation of  the Urban Agriculture  Program  for  Subur  Makmur  Farmer Groups in Pagesangan  Village,  Jambangan  District, Surabaya  City, which  were carried out by the program's target group, showed good results as an effort to increase community welfare and community empowerment.

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi “.. melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial..”. Berdasarkan perihal tersebut maka pembangunan di Indonesia bisa ditentukan dari kesejahteraan  masyarakatnya. Kesejahteraan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  tidak hanya dibidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja namun mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, jasmani, dan rohani (Setyaningrum  2021).  Pemberdayaan  masyarakat  pada  aspek  pertanian  adalah  isu yang  dikembangkan  dalam  usaha  memperkuat  perekonomian  masyarakatnya. Dalam laporan McKinsey Global Institute Pada Tahun 2022 sebagai sebuah lembaga konsultan manajemen yang memiliki fokus terhadap isu manajemen pemerintahan, pada  2012  mengemukakan  bahwa  supaya  menjadi  sebuah  bangsa  yang  memiliki ekonomi yang besar dan kuat, paling tidak wajib mencakup empat persyaratan yakni pemerintah  yang  berfokus  untuk  mengatur  penggunaan  dalam  negeri, meningkatkan pertanian dan perikanan, mengatur Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM).
Optimalisasi kesejahteraan masyarakat senantiasa dihubungkan dengan usaha masyarakat  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinan  dalam  upaya  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Persoalan  tersebut  umumnya  dipersepsikan  dengan keadaan kehidupan masyarakat di wilayah desa. Namun nyatanya, pada daerah kota dengan  tingkat  urbanisasi  yang  tinggi  sudah  menyebabkan  adanya  kelompok masyarakat  miskin  di  wilayah  kota.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Tahun  2022  (Statistik,  2022),  Kota  Surabaya  adalah  pusat  kota  perdagangan,  arus bisnis serta pastinya sebagai pusat pemerintahan  Provinsi Jawa Timur selaku kota besar  tidak  bisa  dilepaskan  dari  permasalahan  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  segi  tercapainya  ketahanan  dan  kebutuhan pangan suatu kota. Kota Surabaya dijadikan tujuan urbanisasi oleh berbagai warga sekitar  wilayah  Kota  Surabaya  sebagai  tempat  adu  nasib  ketika  gencarnya  isu permasalahan  urban.  Hal  ini  memunculkan  persoalan  baru  di  tengah  kota  besar tersebut  dikarenakan  terdapat  peningkatan  penduduk  yang  diakibatkan  oleh  arus urbanisasi cukup tinggi serta visi untuk mengambangkan kota hanya berfokus pada kenaikan ekonomi daerah
Peran pada sektor industri pertanian pada susunan ekonomi kota Surabaya juga cenderung kecil dan terjadi penurunan per tahun. Dihitung sejak 2016 meraih 0,17 %, 2017 meraih 0,16 %, 2018 meraih 0,15 %, 2019 meraih 0,14 %, dan pada tahun 2020 mencapai 0,14 %  Sumber dari BPS Kota Surabaya (Statistik, 2022). Faktor industrial tersebut  mengakibatkan  area  pertanian  mengecil  sebab  adanya  perubahan  fungsi
lahan  pertanian  ke  lahan  industri,  permukiman,  dan  gedung  penunjang  aktivitas publik lainnya.
Data  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  menyebutkan bahwa lahan pertanian sawah di Kota Surabaya hanya 1179,60 Ha atau 11,79 Km 2 . Sedangkan  untuk  lahan  pertanian  bukan  sawah  hanya  5055  Ha  atau  50,55  Km 2 , sehingga minimnya lahan tersebut membuat  sektor pertanian Kota Surabaya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dari  total  Rp.  9.838.392.793.866  APBD  yang  diterima  Kota  Surabaya,  hanya Rp.553.584.00  atau  sekitar  0,7%  yang dianggarkan  kepada  sektor  pertanian.  Sektor pertanian  mendapatkan  anggaran  yang  termasuk  kecil  dibandingkan  sektor  pada bidang  lain  seperti  industri,  perdagangan,  konstruksi  dan  lain-lain.  Masalahnya, dengan  keterbatasan  lahan  produktif  pertanian  dan  alokasi  dana  yang  diberikan seringkali kebijakan atau program yang dibuat masih belum dapat menggambarkan secara tepat terkait tujuan yang diharapkan. Mulai dari petani yang menjadi objek kebijakan  atau  program  yang  dilaksanakan,  penganggaran,  penyaluran,  serta pengawasan yang masih rentan terhadap permasalahan yang ada di lapangan.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  56  Tahun  2016  terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  pada  bagian  kelima  bidang pertanian  Pasal  12  Ayat  2  mengenai  seksi  pengembangan  pertanian  perkotaan menyebutkan  bahwa  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya mengatur  tentang  rencana  anggaran  seksi  pengembangan  pertanian  perkotaan, penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  program  hingga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pertanian perkotaan. Dengan kata lain pertanian perkotaan di Kota Surabaya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam melaksanakan aktivitas  pertanian  perkotaan  dengan  melibatkan  pengalaman,  kompentensi  yang terampil serta pola pikir secara berkelanjutan untuk meningkatkan kebutuhan bahan pangan  untuk  masyarakat  kurang  mampu  yang  bermanfaat  untuk  meningkatkan kondisi  gizi,  meningkatkan  perekonomian,  serta  kualitas  hidup  dan  kemakmuran penduduk  yang  selanjutnya  menciptakan  sebuah  motivasi  agar  dapar  hidup semestinya serta ekonomi yang mandiri.
Program  pertanian  perkotaan  merupakan  sebuah  implementasi  kebijakan Pemerintah  Kota Surabaya  yang  menerapkan  program  yang  berhubungan  dengan sektor  pertanian  di  perkotaan  yang  mengikutsertakan  keahlian,  inovasi  dan  tata kelola pangan untuk penduduk kota dengan menggunakan tanah kosong disekitar untuk mengoptimalkan ekonomi, kesehatan serta taraf hidup keluarga dan memberi motivasi  supaya  semakin  produktif  untuk  menggunakan  tanah  di  sekitar  mereka sekarang,  luas  lahan  pertanian  semakin  berkurang  akibat  pembangunan  di  sektor industry.  Selain  itu  kebijakan  program  pertanian  perkotaan  yang  dilaksanakan
Pemerintah  Kota  Surabaya  juga  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban menciptakan ketersediaan, keterjangkauan, serta memnuhi konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, serta gizi  yang  seimbang,  di  tingkat  nasional  atau  daerah  agar  semua  orang  secara menyeluruh  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sepanjang  masa  dengan  menggunakan sumber daya, kelembagaan, serta budaya lokal.
Melalui program pertanian kota tersebut, dibentuklah kelompok-kelompok tani sebagai  sarana  untuk  menjalankan  program  tersebut.  Dikutip  dalam  jurnal Athariyanto  (2013)  Pemkot  Surabaya  sejak  2007  sudah  merencanakan  program pertanian perkotaan yang dikhususkan untuk keluarga miskin di Surabaya. Program pertanian  perkotaan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemkot  Surabaya  bermaksud  guna menurunkan  kemiskinan,  melaksanakan  pemberdayaan  serta  selaku  sarana pengajaran  dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  pada  sektor  pertanian  yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Pada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan terdapat suatu kelompok tani yakni kelompok tani Subur Makmur yang mempunyai sebuah potensi sumber daya  lokal  yakni  sebuah  program  rumah  hidroponik  yang  menjadi  salah  satu aktivitas  impelemntasi  pertanian  kota  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  yang  dapat  dilihat  dan  dinilai  dari  tercapainya  kebutuhan  pangan masyarakatnya.  Kehadiran  program  rumah  hidroponik  yang  di  usung  oleh kelompok tani Subur Makmur menjadi urgent aktifitas pertanian kota karena seiring dengan  meningkatnya  jumlah  masyarakat  miskin  pada  wilayah  kota  dan  makin tingginya  penekanan  terhadap  sumber  penghasil  pangan,  program  pertanian  kota menjadi  salah  satu  solusi  yang  tepat  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat perkotaan, produktifitas dan kebutuhan akan pangan khususnya pangan lokal,  perbaikan  lingkungan,  peningkatan  kesejahteraan,  stabilitas  ekonomi  serta peningkatan  pembangunan  disektor  pertanian  demi  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat. Pertanian kota dengan program rumah hidroponik yang diusung oleh kelompok tani Subur Makmur dilaksanakan untuk mengoptimalkan akses, kuantitas, serta kualitas pangan bagi kaum tani kota.
Penelitian pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur Kota Surabaya penting dilakukan karena setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait ketahanan pangan dan pertanian, memang wilayah perkotaan tidak harus memiliki dukungan penuh melalui sektor pertanian. Namun setidaknya dengan adanya kelompok tani dapat menunjang ketahanan pangan dan peningkatan sektor ekonomi ditingkat lokal meskipun kontribusinya tidak secara penuh. Dalam buku Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam upaya membentuk perlindungan dan pengembangan pada petani, pemerintah berwenang wajib menyediakan subsidi secara penuh bagi petani. Selain itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 dimana kebijakan
pertanian perkotaan yang dilaksanakan hendaknya dapat mencapai dan membentuk sinergitas antara petani dan pemerintah.
Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Setyaningrum (2021), penerapan program pertanian perkotaan untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat kota yang dilaksanakan kurang efisien dan efektif dalam penerapannya, sehinga belum memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membentuk  sinergi  antara  pemerintah  dan  petani.  Temuan  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  pertanian  belum  sepenuhnya  mampu memberdayakan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  pengelolaan  masih  belum dilaksanakan secara professional. David C. Korten dalam Bahri (2020) menyebutkan bahwa dalam implementasi program terdapat tiga elemen utama dalam menentukan keberhasilan  suatu  program  yaitu  elemen  program,  elemen  organisasi  pelaksana serta  elemen  kelompok  sasaran.  Penelitian  ini  menggunakan  model  dari David  C. Korten karena ingin mengetahui dan mengukur suatu keberhasilan kebijakan dengan menggunakan tiga variabel kesesuaian program pertanian perkotaan pada kelompok tani  Subur  Makmur.  Model  kesesuian  implementasi  program  David  C  Korten  ini menekankan pada keberhasilan program, bahwa program akan mencapai tujuan jika terdapat keterkaitan tiga unsur yakni kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara kelompok sasaran  dengan  organisasi  pelaksana.  Hal  ini  disebabkan  apabila  output  program tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok  sasaran,  jelas  output  tidak  dapat dimanfaatkan.  Jika  organisasi  pelaksana  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  yang disyaratkan oleh program maka output program tidak akan tepat, serta syarat yang diberikan  organisasi  pelaksana  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  kelompok  sasaran, maka output yang diharapkan juga tidak akan tercapai.

## Metode
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif.  Barlian  (2009) metode  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  dimanfaatkan  untuk  mengkaji  pada  keadaan  objek  secara  alami yang  mana  peneliti  merupakan  instrumen  utama,  cara  memperoleh  informasi dilaksanakan melalui triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, serta perolehan riset kualitatif  lebih  terfokus  pada  implementasi  program  pertanian  perkotaan  pada kelompok tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  jenis  observasi  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah observasi  terus  terang  atau  tersamar  agar  mendapatkan  data  yang  lebih lengkap,relevan  dan  jelas.  Kemudian  wawancara  terstruktur  dikarenakan  penulis sudah  menyiapkan  pedoman  wawancara  sebelum  melakukan  wawancara  secara langsung agar mendapatkan data yang relevan sekaligus lebih jelas dan detail. Pada
penelitian ini informan kunci ada 2 aktor yang dianggap peneliti mampu menjawab fokus  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu:  1)  Pihak  Kelompok  Tani  Subur Makmur Kelurahan Pagesangan (kelompok sasaran sebagai penerima program yang ditawarkan) 2) Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Kepala Seksi  Bidang  Pengembangan  Pertanian  Perkotaan.  Model  dokumentasi  pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang mendukung riset  untuk  mendapatkan  data  serta  informasi  lebih  banyak.  Dokumentasi  ini dimaksudkan  supaya  mendapatkan  data  secara  langsung  dari  lokasi  riset. Dokumentasi  dapat  dalam  bentuk  tulisan,  gambar  atau  karya  monumental seseorang. Pada riset ini data dokumen yang akan dijadikan pelengkap di antara data laporan, berita, dan arsip kegiatan.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh saat berada di lapangan dari informan utama. Sedangkan data sekunder, diperoleh  dari  dokumentasi  dan  arsip-arsip  lainnya  dengan  bantuan  media  cetak maupun  media  internet  yang  berkaitan  dengan  implementasi  program  pertanian perkotaan pada kelompok tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.
Untuk  menguji  keabsahan  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu proses teknis validasi data yang dilakukan dengan  meninjau  data  penelitian  dari  berbagai  sumber  (Hardani,2020)  melalui wawancara mendalam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Sub  Bidang  Pengembangan  Pertanian  Perkotaan  dan  Ketua  Kelompok  Tani  Subur Makmur.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  Interaktif  Miles  dan  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2019; Ramdani et al., 2021; Sudirman & Phradiansah, 2019) )

## Hasil dan Pembahasan
1. Program
a. Tujuan  yang  ingin  dicapai  secara  jelas  dan  kebijakan-kebijakan  yang diambil dalam mencapai tujuan
Pelaksanaan program pertanian perkotaan yang dilakukan oleh kelompok tani Subur Makmur selaku pelaksana atau kelompok sasaran tidak sembarangan dalam proses penetapan programnya. Dengan adanya tujuan dan kebijakan yang diambil dalam  pelaksanaan  program  pertanian  perkotaan  khususnya  rumah  hidroponik yang  dilaksanakan  pada  kelompok  tani  Subur  Makmur  merupakan  bagian  dari proses partisipasi yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kelompok tani  untuk  turut  serta  melihat  dan  menganalisis  tantangan  utama  dalam pembangunan  masyarakat.  Selain  itu,  untuk  sejauh  mana  kebermanfaatan  yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang kemudian merujuk pada indikator-indikator

## implementasi program. Selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku Ketua Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan
“Kalau Surabaya kan beda dengan daerah -daerah lain karena Kota Surabaya merupakan kota besar dan minim lahan pertanian, maka dari itu untuk meningkatkan aktivitas giat bertani dilakukanlah kegiatan  pertanian  perkotaan  untuk  memberdayakan  masyarakat  demi  tujuan  meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga lokal”. (Wawancara , 13 Februari 2023)
Program pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada Kota Surabaya berfungsi untuk  memacu  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  miskin  yang  bergerak  dalam penguatan sektor pertanian perkotaan (Kriswibowo, Khothimah, and Ardhana 2020). Dalam  proses  pelaksanaan  implementasi  program  pertanian  perkotaan  khususnya rumah  hidroponik,  pada  awalnya  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya  sebagai  penanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  aktivitas  ini  melakukan sebuah riset yang nantinya menyesuaikan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan kelompok tani Subur Makmur sebagai penerima kebijakan. DKPP Kota Surabaya pada awalnya melakukan diskusi dengan seluruh anggota kelompok tani Subur  Makmur  terkait  pencanangan  program  rumah  hidroponik  yang  sekaligus menjadi  salah  satu pilot  project rumah  hidroponik  pada  Kota  Surabaya.  Setelah dilakukannya diskusi kemudian disetujui oleh seluruh anggota kelompok tani Subur Makmur,  akhirnya  dilaksanakannya  program  pertanian  perkotaan  dengan  teknik hidroponik  pada  kelompok  tani  tersebut.  DKPP  Kota  Surabaya  tidak  serta  merta hanya  menunjuk  kelompok  tani  Subur  Makmur  untuk  melaksanakan  program rumah hidroponik begitu saja, namun sebelum kegiatan tersebut berjalan, kelompok tani Subur Makmur diberikan sosialisasi dan pelatihan  terkait apa dan bagaimana pertanian menggunakan teknik hidroponik itu.
Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  menegaskan  bahwa tujuan  dari  diadakannya  kegiatan  pertanian  perkotaan  pada  kelompok  tani  Subur Makmur  sendiri  ialah  berpeluang  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi dengan kondisi Kota Surabaya yang merupakan kota besar dan minim lahan pertanian, maka dari itu untuk meningkatkan aktivitas giat bertani dilakukanlah kegiatan pertanian perkotaan untuk memberdayakan masyarakat demi tujuan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga lokal dan hal itu sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian    Kota  Surabaya  yang  didalamnya  termuat pelaksanaan pertanian perkotaan di Kota Surabaya.

## b. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
Dalam indikator ini menjelaskan apakah dalam membentuk perlindungan dan pengembangan  pada  petani,  terdapat  anggaran  khusus  yang  diberikan  dari  pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Surabaya kepada kelompok tani Subur Makmur sebagai kelompok sasaran penerima kebijakan.  Dalam  proses  pelaksanaan  implementasi  program  pertanian  perkotaan, kelompok tani Subur Makmur memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk
mentransformasikan segenap potensi masyarakat dalam melakukan kegiatan rumah hidroponiknya.  Karena  dalam  pelaksanaanya  dan  pengaplikasiannya,  kegiatan rumah  hidroponik  ini  mendapatkan  bantuan  berupa  sarana  dan  prasarana  dari DKPP  Kota  Surabaya,  bantuan  tersebut  berupa  rak  hidroponik  dan  tenda  yang masing-masing  berjumlah  20  buah,  sealer  untuk  packing,  serta  benih  untuk  bibit hidroponik.  Hasil  wawancara  dengan  ketua  kelompok  tani  Subur  Makmur menjelaskan bahwa
“Kami  mendapat  bantuan  seperti  tenda  dan  rak  hidr oponik  yang  masing-masing  berjumlah  20 buah, serta kita juga mendapat sealer untuk packing. Bantuan tersebut langsung didistribusikan oleh pihak DKPP sesaat setelah mencanangkan program tersebut ke kelompok tani kami. Kami juga mendapat bantuan benih untuk bibit hidroponiknya namun memang kadang kami masih beli benih juga  untuk  menunjang  kegiatan  kelompok  tani  kami,  karena  kadang  proses  distribusi  benih  dari dinas itu tidak menentu, jadi ya kami cari solusi dengan beli benih mandiri untuk menunjang proses kegiatan kelom pok tani kami”. (Wawancara pada 14 Februari 2023).
Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dimana  dalam  upaya  membentuk  perlindungan  dan  pengembangan  pada  petani, pemerintah  berwenang  wajib  menyediakan  subsidi  secara  penuh  bagi  petani.  Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang tertulis pada buku Center for Indonesian Policy Studies pada  tahun  2020  yang  menyatakan  bahwa  para  pelaku  pertanian mendapatkan  subsidi  secara  penuh  dalam  pelaksanaan  segala  aktivitas  pertanian. Namun  pada  temuan  di  lapangan  masih  didapati  kelompok  tani  membeli  bibit menggunakan uang kas pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada indikator  adanya  perkiraan  anggaran  yang  dibutuhkan,  kelompok  tani  Subur Makmur sudah cukup terlaksana dengan baik dibuktikan dengan adanya bantuan dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  dalam  proses pelaksanaan  program  rumah  hidroponik,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  masih ditemui  para  pelaku  pertanian  terkadang  membeli  bibit  menggunakan  uang  kas pribadi mereka.

## c. Strategi Pelaksanan
Program pertanian perkotaan yakni rumah hidroponik yang dilaksanakan pada kelompok  tani  Subur  Makmur  diharapkan  menjadi  program  percontohan (pilot project) pada  Kota  Surabaya.  Secara  keseluruhan  sebelum  melaksanakan  program tersebut,  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  selaku  pelaksana melakukan  berbagai  strategi  demi  tercapainya  tujuan  dari  diadakannya  program pertanian perkotaan tersebut melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap anggota kelompok  tani  Subur  Makmur  dengan  mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  di dalamnya.
Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  melakukan  kegiatan sosialisasi dan pelatihan  selama satu minggu kepada kelompok sebagai  salah satu strategi DKPP Kota Surabaya dalam tercapainya tujuan dari diadakannya program rumah  hidroponik  tersebut.  Dalam  sosialisasi  dan  pelatihan  tersebut,  diharapkan kelompok  tani  Subur  Makmur  dapat  memberikan  pengetahuan  terkait  teknik
hidroponik dan meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya kelompok tani itu  sendiri.  Dalam  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  tersebut,  kelompok  tani diberikan pengetahuan terkait apa dan bagaimana cara dalam penerapan pertanian menggunakan teknik hidroponik, mulai dari pembibitan, perawatan, panen hingga pasca  panen  yang  didampingi  oleh  Petugas  Penyuluh  Pertanian  yang  ditunjuk langsung oleh DKPP Kota Surabaya. Hal ini diharapkan untuk bisa memberdayakan dan  menggali  potensi  dari  anggota  kelompok  tani  Subur  Makmur  yang  nantinya akan  berdampak  pada  meningkatnya  kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Selain  itu, pertanian perkotaan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi salah satu proses utama pengentasan kemiskinan selama periode pemulihan ekonomi  (Santoso et al. 2018). Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sub Bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
“Sebelum  ke giatan  berjalan  dan  sebelum  bantuan  didistribusikan,  kami  memberikan  pelatihan kepada  kelompok  tani.  Respon  dari  kelompok  tani  juga  sangat  baik  dan  sangat  antusias  dengan program rumah hidroponik ini”. (Wawancara , 13 Februari 2023) 2. Organisasi Pelaksana
a. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)
Dalam hal ini yang disebut sebagai organisasi pelaksana ialah Dinas Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  sebagai  fasilitator  yang  bertugas menyampaikan  program  kepada  kelompok  sasaran.  Struktur  birokrasi  yang ditetapkan  oleh  DKPP  Kota  Surabaya  yakni  Sub  Bidang  Pengembangan  Pertanian Perkotaan  sebagai  seorang  fasilitator atau  biasa  disebut dengan  Petugas  Penyuluh Lapangan (PPL). Penetapan PPL program dilakukan dengan memberikan Training of Trainer (TOT) yang sudah terverifikasi. Hal ini dilakukan agar fasilitator memenuhi unsur  kelayakan  dalam  memahami  program  dengan  baik  ketika  memberikan pelatihan kepada peserta (kelompok sasaran).
Di  sisi  lain,  penetapan  seorang  fasilitator  juga  melihat  pada  sejauh  mana keterlibatan pendampingan yang dilakukan fasilitator dalam pendampingan kepada kelompok  tani  serta  kedekatan  fasilitator  dengan  para  angora  yang  nantinya  akan mempermudah proses penyampaian program (Sarah, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  indikator  kognisi  (pemahaman  dan  pengetahuan)  sudah terlaksana dengan baik karena terdapat aktor dalam membantu proses implementasi program  pertanian  perkotaan  yang  dilaksanakan  pada  kelompok  tani  Subur Makmur.

## b. Arah Respon Pelaksana Terhadap Implementasi
Dalam  indikator  ini  menjelaskan  bagaimana  arah  respon  pelaksana  terhadap implementasi menerima atau menolak. Dalam pelaksanaan  implementasi program pertanian perkotaan yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur terkait program rumah hidroponik mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi oleh para anggota kelompok tani. Secara keseluruhan, pihak DKPP Kota Surabaya sebelumnya telah  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  anggota  kelompok  tani  dengan menggunakan metode diskusi dan praktik langsung. Implementasi kebijakan pada
prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya di  mana terdapat  dua  langkah  yang  dapat  dipilih  untuk  dapat  melaksanakan  sebuah kebijakan, yaitu yang pertama langkah langsung melalui program, dan yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan  (Illiyyina dan Kriswibowo 2022). Dalam hal ini diharapkan bahwa proses pemberian ilmu dengan teknik hidroponik dapat dipahami dengan mudah.
Kemudian, secara keseluruhan, mayoritas respon peserta (kelompok sasaran) menyatakan  bahwa  proses  transfer  ilmu  yang  disampaikan  oleh  fasilitator  dapat dipahami  dengan  jelas  oleh  kelompok  sasaran.  Hal  ini  bertujuan  agar  dalam pelaksanaan kegiatan rumah hidroponik di kemudian hari, para anggota kelompok tani  sudah  bisa  melaksanakan  program  secara  mandiri.  Dengan  demikian,  pada indikator  ini,  sudah  bisa  dikatakan  berhasil  karena  kelompok  tani Subur  Makmur sudah  bisa  melaksanakan  aktivitas  rumah  hidroponik  secara  mandiri  dan pelaksanaan program rumah hidroponik lebih berkembang dari tahun ke tahunnya. Sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Atik selaku wakil poktan
“saya setuju dengan kegiatan pertanian perkotaan yang dilaksanakan, karena daripada kami para wanita hanya banyak nganggur, dengan adanya program ini dapat lebih produktif dan bisa hitung- hitung  bisa  menambah  penghasilan  juga.  Dari  pihak  DKPP  juga  memberikan  sosialisasi  dan pelatihan  untuk  kami,  jadi  dalam  pelaksanaannya  kami  tidak  kebingungan  bagaimana  dalam melakukan kegiatan ini”. (Wawancara , 14 Februari 2023)

## 3. Kelompok Sasaran
Pada  elemen  ketiga,  Korten  menekankan  pada  elemen  kelompok  sasaran program  yang  artinya  harus  terdapat  kesesuaian  antara  sasaran  program  dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat  bermanfaat  untuk  sasaran  program.  Jika  tujuan  yang  ditetapkan  organisasi pelaksana  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  kelompok  sasaran  maka  secara  otomatis kelompok  sasaran  tidak  akan  mendapatkan  hasil  program.  Karena  itu,  elemen  ini harus  berkaitan  satu  dengan  yang  lain  agar  antara  organisasi  pelaksana  dan kelompok sasaran sama-sama mendapatkan manfaat.
Dalam  elemen  kelompok  sasaran  lebih  menekankan  pada  terealisasikannya hasil dari implementasi program. Melalui pencanangan program rumah hidroponik yang dilaksanakan pada kelompok tani Subur Makmur berupaya untuk melakukan pemberdayaan  kepada  perempuan  yang  nantinya  dapat  mencapai  peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Anindita (2022) Pemberdayaan masyarakat adalah  proses  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  untuk  memberdayakan  dan memperkuat  kemampuan  masyarakat  melalui  proses  belajar  bersama  yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok  dan  kelembagaan)  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  demi terwujudnya  kehidupan  yang  semakin  berdaya,  mandiri  dan  partisipatif  yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Dikutip dalam jurnal (Kriswibowo et al. 2021) dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu dalam pencapaian tujuan itu sendiri. Pada tahap ini, posisi kelompok sasaran sudah
dalam kondisi siap untuk diintervensi. Kelompok sasaran mendukung implementasi program yang akan dilakukan dengan terlibat dalam wadah kelompok tani.
Kemudian  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  kegiatan  pertanian  perkotaan dalam hal ini rumah hidroponik semakin berkembang. Pelaksanaan kegiatan rumah hidrponik menurut peneliti merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat  membawa  hasil  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Manfaat  yang dapat dirasa oleh warga dengan adanya pertanian perkotaan adalah salah satunya adalah  menyediakan  bahan  pangan  untuk  konsumsi  anggota  keluarga  sehingga dapat  meningkatkan  gizi  keluarga.  Dengan  terpenuhinya  bahan  pangan  dari  hasil bertani sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan karena alokasi uang yang tadinya digunakan untuk membeli bahan pangan kini dapat disediakan sendiri  (Santoso et al. 2018). Serta terdapat koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  dalam  melaksanakan  kegiatan  rumah hidroponik. Koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh DKPP dengan kelompok tani Subur Makmur yakni pelaporan terkait hasil panen, meskipun pelaporan hasil panen tidak  dilakukan  setiap  bulan  karena  kelompok  tani  Subur  Makmur  melakukan kegiatan  pertanian  dengan  teknik  hidroponik  yang  masa  panennya  tidak  sebulan sekali,  oleh  karena  itu  pelaporan  kegiatan  pertanian  mengikuti  pada  masa  panen aktivitas pertanian mereka.  Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dian selaku  Kepala  Sub  Bidang  Pengembangan  Pertanian  Perkotaan  pada  DKPP  Kota Surabaya :
“Jelas ada koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh DKPP dengan kelompok tani Subur Makmur, meskipun tidak setiap bulan karena kelompok tani Subur Makmur ini kan menanam dengan teknik hidroponik  yang  masa  panennya  tidak  sebulan  sekali,  jadi  pelaporannya  tergantung  hasil  panen mereka  tapi  pasti  ada  pelaporan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  kepada  kami”.  (Wawancara  21 Februari 2023)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  Implementasi  Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan  Jambangan  Kota  Surabaya,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  Implementasi  Program  Pertanian  Perkotaan  pada  Kelompok  Tani  Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya memenuhi tiga elemen dari model implementasi David C. Korten. Ketiga elemen implementasi itu  meliputi  adanya  program  yang  disusun  dengan  matang,  organisasi  pelaksana atau fasilitator mengetahui dan memahami tugasnya dengan baik, serta kebutuhan kelompok  sasaran  program  sesuai  dengan  program  yang  dijalankan.  Hasil  dari Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang dijalankan oleh kelompok sasaran program menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator  arah  respon  pelaksana  terhadap  implementasi  yaitu  menerima  dan
berantusias  tinggi  dalam  pelaksanaan  program  rumah  hidroponik  ini.  Jika  dilihat dalam  koordinasi  lanjutan  antara  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya dengan kelompok tani Subur Makmur terkait pelaksanaan program rumah hidroponik, terdapat koordinasi lanjutan mengenai pelaporan hasil panen. Namun masih  terdapat  temuan  lapangan  yang  belum  sesuai  dan  sebaiknya  DKPP  Kota Surabaya memberikan jadwal yang jelas terkait proses pendistribusian benih kepada kelompok tani karena seperti yang sudah tercantum dalam buku Center for Indonesian Policy Studies disebutkan bahwa pelaku pertanian mendapatkan subsidi secara penuh dalam  pelaksanaan  segala  aktivitas  pertanian  yang  dalam  pelaksanaan  program rumah hidroponik ialah mendapatkan benih.

## Referensi
Anindita,  Madania  Uki.  (2022) .  “Community  Empowerment  Through  Village - Owned  Enterprises"Enggal  Makmur"  Mojowarno  Village  Mojowarno  District Jombang Regency.” 20(1):2615– 7268.
Athariyanto,  L.  W.  (2013). Implementasi  Program  Urban  Farming  di  Kelurahan  Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya . 3 (September), 1 – 8.
Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu. In Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu . Barlian,  Eri,  MS.  (2009).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  In  (Issue December).
Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id (Issue April).
Illiyyina,  I.,  &  Kriswibowo,  A.  (2022).  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (2), 1183. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2378
Indonesia, M. P. R. (2016). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Revista CENIC. Ciencias Biológicas , 152 (3), 28.
Kriswibowo, A., Anindita, M. U., Sari, I. Y., & Pangestu, R. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat  Melalui  Kelompok  Pusat  Pelatihan  Pertanian  Dan  Pedesaan Swadaya  (P4S)  “Meri  Rejeki”  Desa  Rejosopinggir. Journal  Publicuho , 4 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18050
Kriswibowo, Arimurti, Khusnul Khothimah, and Rhea Ardhana. 2020. “Effecti veness O Urban Farming Policies And Economic Heroes In Poverty Reduction In The City Of Surabaya.” NATAPRAJA 8(1):54 – 63. doi: 10.21831/jnp.v8i1.30964.
Pierre,  b  Guy  Peters  and  Jon.  2006.  “Handbook  of  Public  Policy.”  Pp.  71– 86  in agriculture .
Raco,  Jozef.  2018.  “Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik  Dan Keunggulannya.” doi: 10.31219/osf.io/mfzuj.
Ramdani,  W.  N.  R.,  Nasir,  M.,  &  Sudirman,  F.  A.  (2021).  Implementasi  Aplikasi SiCANTIK  pada  Dinas  PMPTSP  Kota  Kendari :  Tinjauan  E-Government. PAMARENDA :  Public  Administration  and  Government  Journal , 1 (1),  1. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305
Santoso, E. B., Ratna, R., Gerakan, W. ;, Perkotaan, P., Surabaya, K., & Ratna Widya, R. (2018). Gerakan Pertanian Perkotaan Dalam Mendukung Kemandirian Masyarakat Di Kota Surabaya .
Setyaningrum, S. D. (2021). Impelemntasi Program Urban Farming Dalan Meningkatkan Kualitas  Hidup  Masyarakat  Perkotaan  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Ketahanan  Pangan dan Pertanian Kota Malang) . 21701091049 , 1 – 150.
Sudirman,  F.  A.,  &  Phradiansah,  P.  (2019).  Tinjauan  Implementasi  Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. JURNAL SOSIAL POLITIK , 5 (2), 291. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821
Surabaya, W. (2015). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 . 1965 , 1 – 7.