## Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai
Yulias Erwin* a , Rina Rohayu Harun b , Nurjannah Septyanun c
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram abc *nurjajustice@gmail.com

## Abstract
Through supervision and control of mangrove forest area management on the coast, law enforcement by  law  enforcement  officials  is  still  low.  This  is  also  supported  by  the  lack  of  public  awareness  of mangrove  forests'  importance  to  the  aquatic  environment.  Coastal  and  coastal  areas,  which  are vulnerable to abrasion, required sustainable management and mangrove forest protection. The method used in this activity is counseling and joint action, namely mangrove planting in coastal and coastal areas. The counseling activities and mangrove planting action was carried out in the coastal area of Semunduk Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok Regency. The village government and the  community  will  appreciate  the  existence  of  mangrove  counseling  and  planting  activities. Commitment to environmental conservation of coastal areas and beaches becomes the main program implemented and developed in the future. This is a form of joint commitment and collaboration between academics  and  the  community  towards  environmental  protection  efforts  in  coastal  areas  through mangrove planting. Furthermore, public legal awareness also arises naturally with the knowledge and understanding of environmental protection and management in a preventive and repressive way.
Keywords: Legal counseling, mangrove planting, coastal and coastal protection.

## Abstrak
Melalui  pengawasan  dan  pengendalian  pengelolaan  kawasan  hutan  mangrove  di  pesisir  pantai, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ternyata masih rendah. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Daerah pesisir dan pesisir, yang rentan terhadap abrasi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan aksi bersama, yaitu penanaman mangrove di wilayah pesisir dan pesisir. Kegiatan penyuluhan dan  aksi  penanaman  mangrove  ini  dilakukan  di  wilayah  pesisir  Dusun  Semunduk,  Desa  Mertak, Kecamatan  Pujut,  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Pemerintah  desa  dan  masyarakat  mengapresiasi adanya kegiatan penyuluhan dan penanaman mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program utama yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif.
Kata Kunci: Penyuluhan hukum, penanaman bakau, perlindungan kawasan pesisir dan pantai.

## 1. Pendahuluan
Kelestarian lingkungan hidup sangat penting utnuk diperhatikan, mengingat beberapa  dasawarsa  belakangan  ini  telah  banyak  terjadi  perusakan  lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana alam yang menimpa negeri ini. Pasal 1 Angka  14  Undang-undang  tentang  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa perusakan  lingkungan  hidup  adalah  tindakan  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik  dan/atau  hayatinya  yang
mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi  dalam  menunjang pembangunan  berkelanjutan.  Selanjutnya  dalam  Angka  20  disebutkan  bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Permasalahan  lingkungan  sangatlah  penting  untuk  diperhatikan.  Sehingga pada  akhirnya  Negara  berkali-kali  mengeluarkan  undang-undang  yang  berkaitan dengan lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH).  Makna lingkungan  hidup  menurut  UUPLH  sebagaimana  tertera  pada  Pasal  1  ayat  ((1) adalah: “kesatuan ruang  dengan semua benda,  daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  manusia  dan  perilakuknya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelansungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan manusia  serta  makhluk hidup  lain” (Syahrul Machmud, 2012).
Sedangkan  hukum  lingkungan  hidup  merupakan  instrument  yuridis  yang memuat  kaidah-kaidah  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  bertujuan  untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan (Munadjad Danusaputro, 1985).  Hukum  pencemaran  khususnya  dan  hukum  lingkungan  pada  umumnya merupakan pengamanan hukum terhadap pencemaran lingkungan serta menjamin lingkungan agar dapat lestari di dalam proses kecepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek sampingnya (Soedjono Dirdjosisworo, 1983).
Dalam  perkembangannya,  istilah  “pencemaran  lingkungan”  mengalami kekhususan  sebagaimana  berikut:  pencemaran  air,  pencemaran  daratan, pencemaran  laut,  pencemaran  udara,  pencemaran  angkasa,  pencemaran pandangan,  pencemaran  rasa,  pencemaran  dan  kebudayaan  (St.  Munadjat Danusaputro,  1986).  Pencemaran  lingkungan  menimbulkan  kerugian  yang  dapat terjadi dalam bentuk: a) Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury) ; b) Gangguan sanitair (sanitary hazard) ( R.T.M. Sutamihardja, 1978) .
Pada  masa  Orde  Baru,  pengaturan  wilayah  pesisir  dan  laut  lebih  banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pasal 9 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan dan wilayah udara diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun di masa reformasi, dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Kabupaten/Kota  memiliki  kewenangan  mengatur wilayah perairan yang ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis pantai. Selain itu juga  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Sebagai  negara  kepulauan,  wilayah  pesisir dimiliki  oleh  seluruh  propinsi  yang  ada  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  jumlah Kabupaten/kota  yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun  2002,  sebanyak  219 kabupaten/kota  (68%)  diantaranya  memiliki  wilayah  pesisir.  Kabupaten/kota  di Indonesia  masing-masing  memiliki  karakteristik  fisik  wilayah  pesisir  yang  satu sama  lain  berbeda.  Disamping  itu  masing-masing  kabupaten/kota  juga  memiliki perhatian  yang  berbeda  di  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Konsekuensi  dari perbedaan perhatian tersebut menghasilkan kebijakan dan instrumen kelembagaan yang  berbeda  satu  sama  lain  dalam  mengelola  wilayah  pesisirnya.  Akan  tetapi, hingga  akhir  tahun  2004,  perencanaan  dan  pengelolaan  wilayah  pesisir  baik  di tingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral. Pemerintah
Daerah  kabupaten/kota  umumnya  tidak  membedakan  secara  khusus  kawasan pesisir dengan kawasan lainnya.
Pengaturan  wilayah pesisir merupakan satu hal yang sangat penting karena ada  140  juta  penduduk  atau  60  persen  penduduk  Indonesia  tinggal  di  wilayah pesisir selebar 50 km dari garis pantai. Sampai tahun 2000, terdapat 42 kota besar dan  181  kabupaten  berada  di  wilayah  pesisir  yang  menjadi  tempat  pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan berbagai aktivitas lainnya. Di kota kabupaten ini,  terdapat  sekitar  80  persen  dari  industry  Indonesia  beroperasi  yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan membuang limbahnya ke pisisir. Sampai tahun  1996,  sekitar  26,5  persen  PDB  Indonesia  berasal  dari  hasil  pemanfaatan sumberdaya pesisir dan jasa-jasa lingkungannya (Yuswar Zainul Basri, 2007).
Wilayah  pesisir  adalah  suatu  wilayah  peralihan  antara  daratan  dan  lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), suatu wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (bounbddaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore) (Mulyadi, 2008) . Saat  ini  pembangunan  telah  merambah  seluruh  sudut-sudut  bumi,  hingga menyentuh wilayah pantai dan pesisir, yang dimana telah menimbulkan kerusakan ataupun  bencana  ekologis  di  kawasan  tersebut.  Pelaksanaan  pembangunan  yang dillakukan yang berdampak terhadap kerusakan disekitar wilayah pesisir seperti misalnya pencemaran perairan terus berlangsung, bukan saja berasal dari kegiatan di daratan dan di daerah aliran sungai, tetapi juga di kawasan pantai dan pesisir dari perusakan  habitat  sumber  daya  hayati  melalui  berbagai  cara  yang  tidak  wajar, bukan saja berakibat buruk pada sumber daya hayatinya (hutan mangrove, terumbu karang, ikan dan sebagainya) yang berakibat pada pemusnahan plasma nutfah, juga telah membawa akibat pada penurunan pendapatan masyarakatnya.
Berbagai  kegiatan  pembangunan  yang  berlangsung  di  kawasan  pantai  dan pesisir  seperti  pembangunan  pelabuhan,  industri,  perumahan,  pariwisata, pertambangan dan perikanan memunculkan berbagai isu dan masalah sebagai hasil dari  penggunaan  dan  pemanfaatannya  serta  konflik  kepentingan  antara  berbagai pihak.
Permasalahan  utama  tentang  pengaruh  atau  tekanan  terhadap  habitat mangrove  bersumber  dari  keinginan  manusia  untuk  mengkonversi  areal  hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan kegiatan komersial, industri  dan  pertanian  (Rokhimin  Dahuri,  et.al,  2002).  Situasi  ini  diakibatkan ketidakjelasan pengaturan pemanfaatan kawasan pantai dan pesisir. Terlalu banyak pihak (lembaga maupun departemen) terkait dan mungkin mengaitkan diri dengan kawasan ini. Ironisnya pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik kawasan boleh dikatakan  tidak  berdaya  dalam  mengatur dan memanfatkan  kawasan  dan  pesisir (Mulyadi,  2008). Padahal  pesisir  merupakan  wilayah  yang  sangat  berarti  bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang  lingkungan  dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development). Secara historis, kota- kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya pedagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu,  wilayah  pesisir  juga  merupakan  daerah  penghambat  masuknya  gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove.
Apabila  diperhatikan  lebih  lanjut  perkembangan  hutan  bakau  dapat  diikuti sebagai berikut:
1. Jenis pohon bakau baru yang terdapat pada batas pantai yang mengarah ke laut didominasi oleh jenis Avicennia, yaitu jenis bakau yang mempunyai akar gantung (aerial roots).
2. Jenis pohon bakau merah, Rhizophora , menggantikan jenis Avicennia pada tingkat pertumbuhan  berikutnya,  yang  terletak  di  daerah/zona  lainnya  yang  dekat dengan daratan. Jenis pohon ini ditandai oleh bentuk akar-akarnya yang bersifat menopang (akar tunjang) yang sangat rapat dan hampir tidak dapat ditembus. Biji Rhizophora berkecambah  di  pohon  dan  tidak  jatuh  ke  permukaan  tanah sampai semaian ini mempunyai panjang beberapa sentimeter.
3. Bruguiria merupakan species tumbuh-tumbuhan yang berkembang pada daerah berikutnya, mengarah ke daratan lalu diikuti oleh  tumbuhan semak, jenis Ceriop ( Maryoto, 2004) .
Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan,  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  melakukan  upaya  penegakan hukum. Penegakan hukum oleh pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat mengenai  pengelolaan  hutan  mangrove  dalam  perspektif  hukum  tersebut  masih belum efektif.  Hal ini dipengaruhi aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan  kontribusi  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pengelolaan kawasan  hutan  mangrove  di  pesisir  pantai  serta  kurangnya  kesadaran  dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, serta aksi penanaman bersama. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog) (Rahman & Patilaiya, 2018). Dilakukan dengan: ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain  sebagainya.  Penyuluhan  hukum  tidak  langsung  adalah  kegiatan  penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung, penyuluh tidak berhadapan dengan yang  disuluh  melainkan  melalui  media  atau  perantara,  misalnya  melalui  radio, televisi, video, bahan bacaan dan lain sebagainya. Dari metode penyuluhan langsung dan  tidak  langsung  diperoleh  manfaat  secara,  persuasive,  edukatif,  komunikatif, akomodatif antara pihak penyuluh dan yang disuluh.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Desa Mertak adalah salah satu desa secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Pujut dan kawasan Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah. Selanjutnya, wilayah pesisir selatan Kecamatan Pujut dan di dalamnya adalah Desa Mertak  memiliki  luas  4514,  52  ha  (19,33  %) dari  luas  wilayah  Kecamatan  Pujut. Desa  Mertak  adalah  Desa  Pantai  secara  administratif  masuk  dalam  wilayah Kecamatan Pujut. Desa Mertak memiliki potensi obyek wisata alam hutan Gunung Tunak yang merupakan kawasan hutan konservasi dengan luas ± 1200 hektar. Dan pantai  Semunduk  yang  merupakan  wilayah  bagian  timur  dari  Wilayah  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan wisata pantai di wilayah Desa memiliki
dua  obyek  wisata  utama  yaitu  obyek  wisata  pantai  dan  obyek  wisata  mangrove (Zukifli et al., 2020).
Sebagai  kawasan  wisata  dan  kawasan  konservasi,  maka  perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pantai, di wilayah desa Mertak, khususnya pantai  Semunduk,  menjadi  penting  dan  skala  prioritas  oleh  semua  pihak  baik akademisi,  masyarakat  dan  pemerintah  daerah.  Perlindungan  lingkungan  hidup meliputi perlindungan  terhadap  tumbuhan dan  hutan  mangrove/bakau  yang  ada disekitar  pesisir  dan  pantai.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang pentingnya  dan  manfaat  dari  hutan  mangrove/bakau,  berdampak  pada menurunnya kualitas lingkungan kawasan pesisir dan pantai.
Komitmen  masyarakat  pesisir  dan  masyarakat  peduli  lingkungan  pesisir diwujudkan  dengan  adanya  aksi  nyata  berupa  penanaman  bakau  di  wilayah tersebut. Kegiatan penanaman bakau di wilayah pesisir pantai yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, di Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1. Kawasan Pantai Semunduk, Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah
Gambar 2. Penanaman Bakau di Pantai Semunduk
Kawasan hutan bakau kerapkali dijadikan sebagai objek wisata yang memiliki daya  tarik  tersendiri  bagi  wisatawan  lokal  maupun  internasional.        Selain  itu, tanaman bakau, merupakan tanaman yang lazim tumbuh di pesisir pantai. Bakau memiliki manfaat dan fungsi bagi kelestarian lingkungan, khususnya minimalisasi abrasi  pantai.  Selain  itu,  tanaman  bakau  merupakan  tempat  berkembangbiaknya hewan laut yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, seperti kepiting dan ikan-ikan lainnya.
Manfaat tanaman bakau bagi lingkungan sekitar ditempat tumbuhnya, yaitu 1) Memberi  nutrisi  Tanaman  bakau  memiliki  nutrisi  yang  baik  untuk  lingkungan sekitarnya. Tidak menganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada ditepi pantai. Nutrisi berupa kesuburan tanah yang ada disekitarnya, karena tempat tumbuhnya tanaman  bakau  berada  diantara  dataran  dan  lautan.  2)  Sebagai  rantai  makanan, dimana  tanaman  ini  berperan  sebagai  produsen.  Tanaman  bakau  banyak  disukai oleh ikan-ikan kecil dan juga kepiting. 3) Air disekitar menjadi jernih, air pantai yang ditumbuhi  tanaman  bakau  menjadi  lebih  jernih  dibandingkan  dengan  yang  tidak ditumbuhi tanaman bakau. 4) Melindungi pantai dari erosi. Tanaman bakau yang tumbuh  ditepi  pantai  dapat  melindungi  dataran  dari  hempasan  ombak  secara langsung  yang  menyebabkan  erosi  dan  longsor.  5)  Tempat  berlabuh  kapal  Tidak sedikit  juga  yang  menjadikan  tanaman  bakau  tempat  berlabuh  kapal  setelah berlayar mengitari pantai dan ditambatkan pada tanaman bakau. 6) Menjaga Iklim dan Cuaca Perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi karena berbagai macam faktor, salah  satunya  adalah  kerusakan  sistem  dalam  alam.  Hutan  mangrove  menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan darat.  Selain  itu,  manfaat  hutan  mangrove  juga  akan  membantu  manusia  dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam (Syah, 2020).
Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan  atau  apa  yang  diperintahkan  oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  peningkatan
kesadaran  hukum  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam  upaya  untuk mewujudkan penegakan hukum (Zukifli et al., 2020). Membangun kesadaran hukum masyarakat  terkait  pentingnya  pelestarian  kawasan  mangrove  senantiasa dilakukan  oleh  semua  pihak,  dalam  hal  ini  para  akademisi  berkewajiban  dan memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  itu.  Mewujudkan  kelestarian  fungsi lingkungan kawasan mangrove membutuhkan sinergitas para pihak. Regulasi yang tepat, sosialisasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, menjadi basis dasarnya. Perlindungan lingkungan di kawasan pesisir dan pantai ditempuh melalui dua cara,  yaitu  preventif  dan  represif.  Upaya  preventif,  dilakukan  melalui  sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan. Adapun upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa.
Pada aspek represif, penegakan hukum lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan  kriteria  baku  kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana adalah  bagaimana  tiga  permasalahan  pokok  dalam  aspek  hukum  pidana  ini dituangkan  dalam  undang-undang  yang  sedikit  banyak  mempunyai  peran  untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata- tertib  (Hakim,  2020).  Pengetahuan  masyarakat  terhadap  aspek  preventif  dan represif,  merupakan  tujuan  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  dan  penanaman bakau. Sehingga diharapkan kawasan pesisir dan pantai, akan terjaga secara natural melalui kesadaran dan penyadaran hukum.

## 4. Simpulan
Manfaat  dan  pentingnya  hutan  bakau  adalah  mencegah  erosi  dan  abrasi pantai, mencegah instrusi air laut, sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah peisisr, serta sebagai tempat hidup  dan  sumber  makanan  bagi  beberapa  jenis  satwa.  Maka  dari  itu,  perlunya perlindungan  pengelolaan  wilayah  pantai  dari  kerusakan  lingkungan  dengan penerapan konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan yang dikelola dengan  memperhatikan  aspek  parameter  lingkungan,  konservasi,  dan  kualitas hidup masyarakat. Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif sosial masyarakat pesisir sudah relatif efektif. Hal ini telah terbukti dengan melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut serta sebagai habitat beberapa  jenis  ikan.  Sebagai  upaya  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam memberikan  perlindungan  wilayah  pantai  dari  kerusakan  lingkungan  maka diperlukan langkah lebih lanjut mengenai parameter lingkungan di wilayah pesisir, sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  partisipasi  masyarakat pengelolaan  wilayah  pesisir  secara  berkelanjutan  dan  koordinasi  lintas  instansi dalam penegakan hukum di wilayah kawasan pesisir.
Upaya  mencegah  perusakan  lingkungan  yang  lebih  masif  di  kawasan wilayah  pantai/pesisir,  maka  hendaknya  pemerintah  daerah  lebih  meningkatkan intensitas  sosialisasi  dan  penyuluhan-penyuluhan  yang  berkaitan  dengan pentingnya dan manfaat pelestarian lingkungan, khususnya hutan bakau/mangrove di kawasan pesisir dan pantai. Begitu juga dengan penerapan dan penegakan hukum lingkungan,  secara  preventif  dan  represif  dengan  penanganan  secara  terpadu,
menyeluruh dan berkesinambungan antara pusat dan daerah serta antar lembaga maupun  instsnsi  yang  terkait.  Selain  itu  juga  pelibatan  lembaga-lembaga masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  lingkungan  sebagai  mitra  kerja  yang berkelanjutan.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Kegiatan  penyuluhan  dan  aksi  penanaman  bersama  ini  didukung  oleh berbagai pihak sebagai mitra kegiatan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada  pihak-pihak  seperti  PALMTRI  Faundation,  para  pelajar,  mahasiswa,  para pendidik/akademisi, praktisi, ASN, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang ada di  lokasi  kegiatan  penyuluhan  dan  penanaman  bakau.  Mitra  yang  mendukung kegiatan Penyuluhan dan Penanaman bakau.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Basri, (2007). Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
Hakim,  E.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  dalam  Aspek
Kepidanaan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615
Maryoto, (2004). Potensi Hayati Laut Indonesia, Genetika, Surabaya. Mulyadi. (2008). Ekonomi Kelautan, Radjawali, Jakarta. Rahman,  H.,  &  Patilaiya,  H.  La.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Penyuluhan  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  untuk  Meningkatkan  Kualitas Kesehatan  Masyarakat. JPPM  (Jurnal  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan Masyarakat) . https://doi.org/10.30595/jppm.v2i2.2512 Osronita,  O.,  &  Hasan,  L.  (2021).  Pendampingan  Masyarakat  Dalam  Pemanfaatan Teknologi  Ramah  Lingkungan  Geotekstil  Untuk  Penanggulangan  Bencana Abrasi  Pantai  Berbasis  Nagari  Sungai  Nyalo  Mudiak  Aie  Kecamatan  Koto  XI Tarusan  Kab.  Pesisir  Selatan. ARSY:  Jurnal  Aplikasi  Riset  kepada Masyarakat , 1 (2), 110-113.
Rokhimin Dahuri, et.al, (2002). Pengolahan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu, Sinar Geofisika, Jakarta.
R.T.M.  Sutamihardja,  (1978).  Kualitas  dan  Pencemaran  Lingkungan,  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Syah, A. F. (2020). Penanaman Mangrove sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Desa Socah. Jurnal Ilmiah Pangabdhi , 6 (1), 13–16. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6909
Soedjono  Dirdjosisworo,  (1983).  Pengamanan  Hukum  Terhadap  Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung.
St. Munadjat Danusaputro, (1985). Hukum Lingkungan Buku II, Nasional, Bina Cipta, Bandung.
………......... (1986). Hukum Lingkungan (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasai Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung.
Syahrul  Machmud,  (2012).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia:  Penegakan Hukum  Administrasi,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Syahrul Machmud. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. In Graha Ilmu . Graha Ilmu.
Zukifli, L., Syukur, A., & Idrus, A. Al. (2020). Penyuluhan Strategi Konservasi dan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Mertak Sebagai Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah . 1 , 1–4.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)