Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…

## ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam
Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118
BANTEN - INDONESIA
Phone: +62254 200323 || Fax: +62254 200022 || Website: www. journal.islamiconomic.or.id
RELEVANSI FATWA DSN-MUI PADA PRAKTIK AKAD IJARAH PEMBIAYAAN MULTIJASA
Nurul Khasanah 1 , Muhamad Mustaqim 2 *
1 2 Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia * Corresponding author: muhamadmustaqim@stainkudus.ac.id
Information Abstract: Article History: This paper aims to analyze the relevance of the ijarah contract practice on  multi-services  financing  at  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan, Central Java whether it is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 44 / DSN-MUI / VII / 2004 regarding multi-services financing and on how to determine the ujrah. This field research used a qualitative approach with  the  data  were  obtained  from  interview,  documentation  and observation.  Furthermore,  data  analyzed  with  descriptive  analysis method. The results of this study indicate that;  the practice of the ijarah contract  on  multi-services  financing  implemented  by  PT.  BPRS  Gala Mitra Abadi Grobogan, Central Java is not in accordance with the Fatwa DSN-MUI  No.  44  /  DSN-MUI  /  VII  /  2004  regarding  multi-service financing,  because  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan,  Central  Java gives  the  funds  or  the  money  directly  to  the  customers.  Moreover,  the determination  of  ujrah  on  this  multi-service  financing  has  been determined by PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, Central Java based on  the  length  of  time  were  taken  by  the  customers  when  fulfilling  the installments.  However,  this  ujrah  is  also  flexible,  when  the  customer  is able  to  repay  the  loan  faster  than  the  specified  time,  he  will  get  a reduction. The result proves that not all the Islamic financial institutions adhere and carry on the DSN-MUI fatwa . Received  : 30.03.2020 Revised : 10.04.2020 Accepted   : 29.05.2020
Keywords: Ijarah Contract, Multi-sevices Financing, DSN-MUI Fatwa
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 93 - 108

## A. PENDAHULUAN
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakan  bagian  dari  ragam lembaga  keuangan  perbankan  syariah,  yang  pola  operasionalnya  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  BPR  Syariah  didirikan  sebagai  langkah  aktif  dalam  rangka restrukturisasi  perekonomian  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  berbagai  paket kebijaksanaan  keuangan,  moneter  dan  perbankan  secara  umum,  dan  secara  khusus mengisi  peluang  terhadap  kebijaksanaan  bank  konvensional  dalam  menetapkan tingkat  suku  bunga  (Rodoni,  2008:  38).  Keberadaan  BPRS  dirasa  sebagai  upaya peningkatkan ekonomi di sektor perbangkan.
Saat  ini,  kehadiran  BPRS  telah  mulai  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat, khususnya  masyarakat  pedesaan  terutama  bagi  pengusaha  kecil  dan  mikro  dalam rangka membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha  kecil  dan  mikro  yang  selama  ini  terbiasa  memperoleh  pinjaman  modal kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya, saat ini mulai melirik BPR  Syariah  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  dapat  membantu  usaha mereka dan diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat.
PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  adalah  bank  syariah  pertama  di  wilayah  Grobogan tentunya  akan  selalu  berkembang  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  sekitar,  pada khususnya. Dengan ditunjuknya PT. BPRS Gala Mitra Abadi sebagai Unit Pengumpul Zakat  di  wilayah  Grobogan,  memudahkan  masyarakat  di  wilayah  Grobogan  sebagai muzakki  untuk  dapat  mengumpulkan  zakatnya.  Baik  yang  berada  di pedesaan/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta (www.bprsgma.co.id). Berlokasikan di tempat yang strategis yaitu di Jalan Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan menjadikan PT BPRS Gala Mitra Abadi menjadi mudah untuk menggaet para nasabahnya. Dan di tahun 2019 ini PT. BPRS Gala Mitra Abadi telah mampu mendirikan kantor kas cabang di tiga tempat, yaitu Godong, Undaan dan Wirosari.
Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman.  Sedangkan  dalam  bank  syariah  untuk  penyaluran  dananya  kita  kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…
dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (Kasmir, 2014: 169).
Pembiayaan  multijasa  adalah  suatu  kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan  dalam  akad ijarah dalam  penyaluran  jasa  keuangannya  antara  lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan,  kesehatan, konsumsi, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, pihak bank akan  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  atau fee menurut  kesepakatan  di  muka  dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan ( ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri (Antonio, 2014: 117). Pada prinsipnya, praktik  akad ijarah ini  adalah  praktek  kerja  sama  antara  beberapa  pihak  dalam bidang muamalah.
Sewa  atau ijarah dapat  dipakai  sebagai  bentuk  pembiayaan,  pada  mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik  dana  (dalam  hal  ini  bank)  untuk  membiayai  pembelian  aset  produktif. Pemilik  dana  kemudian  membeli  barang  dimaksud  dan  kemudian  menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut (Ascarya, 2013: 101).
Sebagai perbankan yang menganut prinsip syariah, PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan  berusaha  selalu  menerapkan  pundi-pundi  keIslaman  dalam  menjalankan operasionalnya,  termasuk  dalam  memberikan  pembiayaan  pada  nasabah.  Nasabah PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  sebagian  besar  merupakan  penduduk  pedesaan  yang sebagian  besar  pula  dari  mereka  selalu  menyamakan  operasional  bank  syariah dengan  bank  konvensional  serta  tidak  memperdulikan  tentang  perbedaan  sistem bunga  dan ujrah dari  bank  tersebut,  yang  terpenting  mereka  mendapat  pinjaman uang  untuk  keperluan  mereka  dan  mengembalikannya  dengan  cara  mengangsur beserta  tambahan  bunga  atau  imbalan  yang  telah  ditentukan  tersebut.  Di  sinilah peran  aktif  dari  perbankan  untuk  menjelaskan  secara  detail  tentang  perbedaan tersebut  serta  menyampaikan  tentang ujrah /  imbalan/ fee yang  harus  dibayarkan oleh nasabah agar jelas dan tidak terjadi gharar (samar) atau penipuan.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
Beberapa  kajian  terkait  tema ijarah sudah  banyak  dilaukan.  Misalnya  yang dilakukan  oleh  farid  (2015)  yang  membahas  tentang  pembiayaan ijarah multijasa pada  jasa  keuangan  di  KSU  Syariah  Usaha  Mulia  Probolinggo.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  ada  ketidaksamaam  antara  fatwa  yang  dikelurkan  DSN  MUI dengan  koperasi  terkait  dalam  hal  penentuan ujrah / fee .  Dalam  fatwa  DSN  MUI menyebutkan  bahwa  penentuan fee harus  dalam  bentuk  nominal,  bukan  dalam bentuk  porsentase.  Sedangkan  dalam  koperasi  tersebut,  penentuan fee nya menggunakan presentase jumlah plafon pembiayaan.
Sementara Apriliana dan Erawati (2019) mengkaji tentang ijarah maushufah al dzimmah pada  Go-pay.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  Go-Pay  masuk dalam kategori Fatwa DSN MUI No.101 Tahun 2016 tentang Akad IMFZ, dimana jual beli  jasa  tersebut  manfaatnya  diserahkan  setelah  dilakukan  pembayaran  terlebih dahulu  dengan  spesifikasi  dan  sifat  disebutkan  diawal  pemesanan.  Terdapat  4 kesesuaian Go-Pay pada ketentuan fatwa ini yaitu upah berupan non-tunai, upah yang diperoleh  sesuai  harga  kesepakatan  konsumen  dan  Go-Jek,  pembayaran  dilakukan secara tunai melalui saldo Go-Pay, dan penyewa yang memberikan upah ketika akad sudah menjadi pemberi sewa.
Penelitian ini mengkaji tentang akad ijarah pada pembiayaan multijasa. Di mana di PT. BPRS Gala Mitra Abadi, produk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah ,  menjadi  salah  satu  produk  unggulan  di  Kantor  Kas  cabang  Wirosari.  Produk pembiayaan multijasa ini ditujukan khusus kepada nasabah karyawan PT. Pungkook Indonesia  One  Grobogan.  Adanya  pembiayaan multijasa  dengan  menggunakan  akad ijarah ini  menimbulkan  pertanyaan,  sudah  sesuaikah  pelaksanaan  akad ijarah pada pembiayaan  multijasa  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan  dengan  Fatwa  DSN- MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

## B. LITERATUR REVIEW

## Ijarah dan Pembiayaan Multijasa
Menurut  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  N0.44/DSN-MUI/VII/2004,  tentang pembiayaan  multijasa,  bahwa  salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada… diberikan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  kepada  nasabah  dalam  memperoleh manfaat atas suatu jasa (Ghazaly, 2010: 284).
Pembiayaan  multijasa  merupakan  salah  satu  produk  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah ijarah ,  maka  sering  disebut  dengan ijarah multijasa.  Pembiayaan  multijasa  dalam transaksi ijarah adalah  sewa  menyewa  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  antara pemilik  obyek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  obyek  sewa  dengan penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan  atas  obyek  sewa  yang  disewakan.  Lembaga dapat  menggunakan  akad ijarah untuk  transaksi  multijasa  dalam  jasa  keuangan antara  lain  dalam  bentuk  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan  dan kepariwisataan (Farid, 2015: 80).
Pembiayaan  multijasa  pada  dasarnya  terdiri  dari  dua  akad,  yaitu:  i jarah atau transaksi  sewa-menyewa  dan kafalah, yakni  transaksi  penjaminan  yang  diberikan oleh  penanggung  ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  atau  yang  tertanggung  ( makful  lahu ) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Muhammad, 2015: 57).

## Fatwa tentang Pembiayaan Multijasa
Mengenai  produk  bank  berupa  pembiayaan  multijasa  ini  telah  diatur  dalam Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan  Multijasa. Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan umum
1) Pembiayaan  multijasa  hukumnya  boleh  ( jaiz )  dengan  menggunakan  akad ijarah atau kafalah .
2) Dalam  hal  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  menggunakan  akad ijarah , maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah .
3) Dalam  hal  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  menggunakan  akad kafalah , maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah .
4) Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa ( ujrah ) atau fee .
5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan bentuk persentase.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
b. Penyelesaian masalah
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
c. Ketentuan penutup
Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan,  jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Umam, 2016: 127).
Secara  umum,  timbulnya  pembiayaan  dengan  akad ijarah disebabkan  oleh adanya  kebutuhan  akan  barang  atau  manfaat  barang  oleh  nasabah  yang  tidak memiliki  kemampuan  keuangan.  Dengan  kata  lain,  apabila  nasabah  memiliki kemampuan  keuangan,  maka  pemenuhan  kebutuhan  barang  atau  manfaat  barang akan  dilakukan  langsung  oleh  nasabah  kepada  pemilik  barang  (produsen)  tanpa melalui  bank  syariah.  Dengan  demikian,  praktik ijarah yang  terjadi  pada  aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai  di  muka  (bank  dengan  pemilik  barang)  menjadi  angsuran  (bank  dengan nasabah)  dan/atau  pengunduran  periode  waktu  pembayaran  (disesuaikan  dengan kemampuan  nasabah)  atas  biaya  sewa  yang  telah  dibayarkan  di  muka  oleh  bank (Ascarya, 2012:  223).
Dalam  mengimplementasikan ijarah di  lembaga  pembiayaan  diperlukan  5 (lima)  unsur,  yaitu  akad  (perjanjian),  perusahaan  pembiayaan  sebagai mu’ajir , nasabah sebagai musta’jir , manfaat dan ujrah .
Fitur  dan  mekanisme  pembiayaan  multijasa  atas  dasar  akad ijarah adalah sebagai berikut:
a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
b. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan  obyek  sewa yang dipesan nasabah.
c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dengan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…
d. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang (Muhammad, 2015: 57).
Ijarah multijasa  merupakan  kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. Bank  dapat  menggunakan  akad  ijarah  untuk  transaksi  multijasa  dalam  jasa keuangan  antara  lain  dalam  bentuk  pelayanan  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.
b. Dalam  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  menggunakan  akad  ijarah  untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa ( ujrah ) atau fee .
c. Besar  ujrah  atau  fee  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase (Ifham, 2015: 178)

## C. METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan ( field research ) dengan pendekatan  kualitiatif,  yaitu  mengkasi  tentang  kesesuaian  antara  pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  dengan  Fatwa  DSN-MUI Nomor:  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  pembiayaan  multijasa.  Subyek  dalam penelitian  ini  yaitu  pihak  bank  yang  dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh  Direktur dan Account Officer (AO), pihak luar yakni nasabah karyawan PT Pungkook Indonesia One Grobogan serta anggota komisi MUI (Majlis Ulama Indonesia).
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Untuk  mendapatkan keabsahan  data,  dilakukan  proses  triangulasi  atau crosscheck ,  baik  antar  metode pengumpulan data, antar subyek penelitian maupun triangulasi waktu, yakni dengan melakukan  pengumpulan  data  secara  berulang.  Sedangkan  analisis  data menggunakan format reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian Antara Praktik Akad Ijarah dengan Fatwa DSN-MUI No. 44
Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai Lembaga Keuangan  Syariah,  namun  pada  kenyataannya  tidak  semua  lembaga  keuangan menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal inilah  yang  ditakutkan  akan  menjadi  pengelabuan  riba  saja.  Dalam  produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad ijarah pada layanan produk pembiayaan multijasa.
Direktur PT. BPRS Gala Mitra Abadi  Grobogan, saeful anas menyatakan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang tidak terpaku pada satu skema, dalam makna  lain  pembiayaan  ini  boleh  untuk  apa  saja  asalkan  bukan  untuk  hal-hal  yang diharamkan.  Pembiayaan  multijasa  ini  menggunakan  akad  ijarah,  dimana  nasabah akan dibebankan sejumlah ujrah atas jasa perbankan telah memberikan pembiayaan atau meminjamkan uang. Pembiayaan ini juga sebagai cara yang instan untuk mereka yang memerlukan dana cepat (Anas, 2019).
Dalam konteks ini, ijarah merupakan akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas  barang  maupun  jasa  atas  tenaga  kerja.  Bila  digunakan  untuk  mendapatkan manfaat  barang  maka  disebut  dengan  sewa-menyewa,  sedangkan  jika  digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja disebut upah-mengupah (Karim, 2003: 74). Barang- barang  yang  dapat  disewakan  pada  umumnya  adalah  aset  tetap,  seperti  gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya (Ismail, .2011: 159)
Pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi, ijarah bisa bermakna sewa-menyewa ataupun upah-mengupah, sehingga ketika pihak bank telah menyewakan uang atau memberi pembiayaan, maka pihak bank telah memberikan sebuah jasa, dari itulah pihak bank akan  mendapatkan ujrah atau  imbalan  dari  nasabah  yang  mengambil  pembiayaan tersebut (Anas, 2019).
Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah atau biasa disebut dengan ijarah multijasa adalah suatu pembiayaan yang ditujukan untuk membantu nasabah yang  membutuhkan  dana  cepat  guna  memenuhi  kebutuhannya  serta  mensyaratkan ujrah / fee dalam setiap angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.  PT. BPRS Gala Mitra Abadi  dalam  hal  ini  menerapkan  pembiayaan  multijasa  karena  dirasa  perlu  dan dibutuhkan oleh nasabah yang memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda.
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…
Proses  pengajuan  pembiayaan  multijasa  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  adalah sebagai berikut:
a. Calon  nasabah  datang  ke  kantor  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukan pembiayaan.
b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh staf.
c. Pihak  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  melakukan  analisis  dan  survey  kelayakan pembiayaan  pada  calon  nasabah  dengan  5C  +  1S,  yakni character , capacity , collateral , condition , capital dan syariah.
d. Pihak  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  akan  membuatkan  akad  dan  menjelaskan semua tentang kewajiban nasabah, ujrah , biaya administrasi dan lainnya.
e. Dana pembiayaan dapat segera cair setelah nasabah melakukan akad.
Dari  keterangan  mekanisme  pembiayaan  multijasa  diatas,  bahwa  akad ijarah pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan digunakan untuk mengajukan  semua  pembiayaan.  Dana  pembiayaan  tersebut  langsung  diserahkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  pembiayaan multijasa, menjelaskan bahwa  Pembiayaan multijasa hukumnya boleh ( jaiz ) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah . Dan ketika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam  fatwa ijarah .  Dalam  pembiayaan  multijasa  yang  menggunakan  akad ijarah tersebut,  Lembaga Keuangan Syariah  (LKS) dapat memperoleh  imbalan jasa ( ujrah ) atau fee . Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan bentuk prosentase (Umam, 2016: 127).
Mekanisme  pembiayaan  multijasa  atas dasar akad ijarah adalah  sebagai  mana yang diuraikan berikut ini:
a. Bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  dalam  kegiatan  transaksi ijarah dengan nasabah.
b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
c. Pengembalian  atas  penyediaan  dana  bank  dapat  dilakukan  dengan  baik dengan angsuran maupun sekaligus.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
d. Pengembalian  atas  penyediaan  dana  bank  tidak  dapat  dilakukan  dalam bentuk  piutang  maupun  dalam  bentuk  pembebasan  utang  (Muhammad, 2015: 57).
Menurut  Liwaul  Hamdi  salah  seorang  anggota  komisi  MUI  Purwodadi,  dalam pembiayaan  multijasa,  bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  untuk  bisa merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah. Obyek tersebut harus mempunyai  manfaat  untuk  si  penyewa  dan  juga  harus  sesuai  syariah,  tidak  boleh untuk hal-hal yang diharamkan. Misalnya, boleh untuk biaya pendidikan, membayar biaya  rumah  sakit,  boleh  juga  untuk  menyewa  sebuah  ruko  yang  kemudian  untuk usaha  si  nasabah.  Karena  pembiayaan  ini  mengguankan  akad ijarah ,  maka  ketika pengembalian  dana  yang  di  pinjam  oleh  nasabah  tersebut  pihak  bank  boleh mengambil ujrah dengan syarat ujrah tersebut tidak boleh berdasarkan prosentase, harus berupa nominal.
Dalam  pembiayaan  multijasa  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan menggunakan  akad ijarah ,  yaitu  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa.  Dengan menggunakan  akad ijarah ,  anggota  memberikan  imbalan  sebagai  kompensasi  atas pelayanan  berupa  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syari’ah kepada  pihak  ketiga.  Setelah  itu  anggota  membayar  kepada  Lembaga  Keuangan Syari’ah  dengan  cara  mengangsur  atau  sekaligus  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian.
Dari  kajian  tersebut  ditemukan  adanya  ketidaksesuaian  antara  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  (Dewan  Syariah  Nasional  –  Majlis  Ulama  Indonesia) dengan operasional pada  PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan. Praktik pembiayaan multijasa  yang  diterapkan  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan  kurang  sesuai dengan  teori ijarah yang  ada,  karena  pihak  LKS  (Lembaga  Keuangan  Syariah) menyerahkan  dana  untuk  pembayaran  sepenuhnya  kepada  nasabah,  sehingga  LKS tidak  bekerjasama  langsung  dengan  pihak  yang  memberi  sewa  dan  obyek  sewa ataupun  melakukan  suatu  usaha/pekerjaan  untuk  menghasilkan  jasa  yang dibutuhkan  oleh  nasabah.  Melainkan  LKS  hanya  memfasilitasi  nasabah  dengan sejumlah dana yang digunakan untuk kebutuhannya.
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…
Hamdi  juga  menegaskan  bahwa  yang  menjadi  pegangan  itu  manfaat/jasa  dari LKS  tersebut.  Kalau  misalnya  pihak  LKS  meminjamkan  uang  ke  nasabah,  kemudian ketika pengembalian pihak LKS mensyaratkan sekian ujrah , itu sama halnya dengan sistem  konvensional.  Karena  ada  semacam  “pengembang-biakan”  uang.  Sedangkan dalam  syariat  Islam  uang  bukanlah  suatu  komoditi,  melainkan  hanya  alat  untuk mencapai  pertambahan  nilai  ekonomis.  Selain  itu,  dalam  fiqih  muamalah dijelaskan bahwa obyek dalam akad ijarah adalah manfaat dari suatu barang atau jasa.
Jika  dalam  Fatwa  DSN  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  diterangkan  bahwa perjanjian multijasa menggunakan akad ijarah , yaitu sewa menyewa barang atau jasa untuk  diambil  manfaatnya,  sedangkan  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  menyewakan atau  memberikan  talangan  dana  kepada  anggota  untuk  keperluan  anggota  seperti membayar  biaya  pendidikan,  modal  usaha, biaya  perawatan  rumah  sakit,  dan  biaya lain yang diperlukan.
Pelaksanaan  akad ijarah harus  ada  keterkaitan  kerjasama  antara  pihak  LKS selaku  penyedia  dana  dan  penyewa  yang  akan  menyewakan  kembali  aset  kepada nasabah dengan pihak yang memberikan aset tersebut.  Selain itu, pengertian obyek akad ijarah adalah  manfaat  dari  barang  yang  disewakan  kembali  oleh  LKS  kepada nasabah,  seperti  menyewakan  manfaat  dari  bangunan  atau  mesin-mesin  produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh nasabah, atau jasa yang merupakan produk  perbankan  yang  kepemilikan  dan  pelaksanaannya  langsung  dikerjakan  oleh LKS  tersebut  seperti  layanan  perbankan sharf (jual beli  valuta  asing)  yaitu  jual  beli mata  uang  tidak  sejenis  penyerahannya  harus  dilakukan  pada  waktu  yang  sama ( spot ), ijarah (sewa)  antara  lain  penyewaan  kotak  simpanan  ( safe  deposit  box )  dan jasa  tatalaksana  administrasi  dokumen  ( custodian ),  bank  dapat  imbalan  dari  sewa jasa tersebut (Karim, 203: 112).
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  akad ijarah , menjelaskan  bahwa  akad ijarah adalah  akad  sewa  antara mu’jir (pemberi  sewa) dengan musta’jir (penyewa) atau antara musta’jir (penyewa) dengan ajir (pihak yang memberikan  jasa)  untuk  mempertukarkan manfa’ah (manfaat  barang  sewa  melalui proses  penggunaan  dan  pekerjaan/jasa)  dan ujrah (imbalan)  baik  dalam  bentuk barang maupun jasa.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
Melihat  mekanisme  pembiayaan  tersebut,  pembiayaan  yang  dipraktikkan  PT. BPRS  Gala  Mitra  Abadi  kurang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  fatwa  DSN-MUI karena  dalam  ketentuan  akad ijarah haruslah  ada  barang  atau  jasa  yang  akan disewakan. Terdapat syarat ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri atau hak mengelola. Akan tetapi praktik akad ijarah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan dengan bermitra  kepada  pemberi  jasa  atau  pihak  ketiga  melainkan  memberikan  dana talangan berupa uang kepada nasabah.
Sistem Penetapan Ujrah untuk Akad Ijarah
Pembiayaan  multijasa  merupakan  salah  satu  produk  yang  disediakan  oleh  PT. BPRS  Gala  Mitra  Abadi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  guna  memenuhi kebutuhannya dengan sistem yang cepat dan instan. Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu terpenuhinya persyaratan penilaian pembiayaan yang biasa disebut dengan 5C + 1S, yakni: Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of economy dan Syariah.
Di PT. BPRS Gala Mitra Abadi juga diterapkan hal demikian, ketika ada nasabah yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  maka  pihak  bank  akan  menyurvei  dengan  cara menganalisis  kemampuan  nasabah  dalam  mengembalikan  pinjaman  tersebut  yakni melihat usaha, pekerjaan (gaji terakhir), melihat bagaimana karakternya, bagaimana prestasi dalam mengembalikan pinjaman-pinjaman sebelumnya.
Melakukan  penilaian  tentang  kelayakan  pembiayaan  ini  kepada  calon  nasabah sangatlah  penting  guna  mengukur  tingkat  pengembalian  dana  yang  dipinjam  oleh nasabah  dan  juga  menghindari  permasalahan  yang  mungkin  terjadi  di  masa  yang akan  datang,  misalnya  kredit  macet  atau  masalah  perbankan  lainnya.  Faktor  yang menyebabkan  terjadinya  penetapan ujrah dalam  pembiayaan  multijasa  akad ijarah adalah  karena  adanya  manfaat  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT.  BPRS  Gala Mitra  Abadi,  sehingga  nasabah  harus  membayar ujrah atas  manfaat  jasa  yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  untuk  memenuhi kebutuhannya,  maka  pihak  PT.  BPRS  Gala Mitra  Abadi  akan  mendapatkan  sejumlah ujrah atau  imbalan  atas  pembiayaan  tersebut  yang  kemudian  nasabah  dapat
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada… mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dengan cara mengangsur pada periode yang  telah  ditentukan  sebelumnya  diawal  akad.  Terkhusus  pembiayaan  yang diberikan  kepada  nasabah  karyawan  PT.  Pungkook  Indonesia  One,  maka  cara pembayaran tidak perlu datang ke kantor melainkan dengan sistem potong gaji setiap bulannya sesuai jumlah angsuran yang ditetapkan. Di PT. BPRS Gala Mitra Abadi tidak mengenal  adanya  bunga,  sehingga  dalam  memperoleh  keuntungan  pihak  BPRS mendapatkan ujrah / imbalan dari jasa pemberian pembiayaan.
Berdasarkan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  direktur  PT.  BPRS  Gala  Mitra Abadi bahwa ujrah telah ditetapkan oleh kantor dan menggunakan sejumlah nominal bukan  prosentase,  namun ujrah ini  bisa  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan  tingkat kecepatan nasabah dalam pengembalian dana.
Liwaul Hamdi menjelaskan bahwa tidak ada batas ketentuan untuk mengambil ujrah itu  sendiri,  tapi ujrah itu  ya  harus  disepakati  oleh  semua  pihak  dan  selama periode pembayaran angsuran tersebut tidak boleh berubah, kecuali ada hal-hal yang terjadi yang mengharuskan ujrah tersebut ditinjau ulang. Ini dijelaskan dalam fatwa MUI tentang review besaran ujrah tahun 2007.
Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan Multijasa,  dalam  hal  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  menggunakan  akad ijarah , maka harus mengikuti  semua  ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah dan LKS akan mendapatkan  sejumlah ujrah /  imbalan  jasa  ( fee ).  Besar ujrah atau fee harus disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  dan  bukan  bentuk persentase (Umam, 2016: 127).
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  56/DSN-MUI/V/2007  tentang  ketentuan review ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa ujrah dalam ijarah harus disepakati  pada  saat  akad,  akan  tetapi  dalam  kondisi  tertentu  terkadang  salah  satu atau  para  pihak  memandang  perlu  untuk  melakukan review atas  besaran ujrah . Review ujrah itu  sendiri  adalah  peninjauan  kembali  terhadap  besarnya ujrah dalam akad ijarah antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah setelah periode tertentu. Review  ujrah boleh  dilakukan  antara  pihak  yang  melakukan  akad ijarah apabila terjadi perubahan periode akad ijarah , ada indikasi  timbul kerugian apabila tidak dilakukan review ujrah dan mampu disepakati oleh kedua belah pihak.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
Dalam  bertransaksi  muamalah  haruslah  memperhatikan  kesyariahannya  agar tidak  kehilangan  kebarokahannya  dengan  tidak  mengenyampingkan  salah  satu sebagian atau seluruhnya dari akad, rukun dan syarat yang berlaku. Dari pernyataan diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penetapan ujrah yang  dilakukan  oleh  PT. BPRS  Gala  Mitra  Abadi  berdasarkan  nominal  dan  bukan  prosentase  sudah  sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Dari awal angsuran hingga akhir ujrah tidak berubah atau dalam nominal yang sama namun, pihak PT. BPRS gala Mitra Abadi  akan  memberikan  keringanan ujrah atau  diskon ujrah untuk  nasabah  yang mampu menyelesaikan angsuran lebih cepat dari dari periode yang telah ditentukan sebelumnya.
Sebagai  ilustrasi,  jika  seorang  nasabah  mengajukan  pembiayaan  sebesar Rp.1.000.000,- dan diangsur dalam jangka waktu 3 bulan, maka:
Rp.358.640,- x 3 bulan = Rp.1.075.920,- – Rp.1.000.000,- = Rp.75.920,- Rp.75.920,- : 3 bulan = Rp.25.306,- per bulan Setara dengan Rp.25.306,- : Rp.1.000.000,- x 100% = 2,5% Jadi, ujrah yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya sebesar Rp 25.306
Selanjutnya,  jika  seorang  nasabah  mengajukan  pembiayaan  sebesar  1.000.000 dan diangsur dalam jangka waktu 6 bulan, maka:
Rp.189.212,- x 6 bulan = Rp.1.135.272,- – Rp.1.000.000,- = Rp.135.272,- Rp.135.272,- : 6 bulan = Rp.22.545,- per bulan Setara dengan Rp.22.545,- : Rp.1.000.000,- x 100% = 2,2%
Jadi, ujrah yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya sebesar Rp.22.545,-
(demikian pula seterusnya)
Maka,  dapat  diketahui  bahwa ujrah yang  harus  dibayarkan  nasabah  selalu berbeda,  tergantung  besarnya  jumlah  pembiayaan  yang  diambil  dan  jangka  waktu kecepatan  dalam  pengembalian  dana  pembiayaan.  Seperti  halnya  yang  dikatakan Saeful  Anas,  bahwa  ketika  nasabah  di  tengah  jalan  dapat  membayar  dan  menutup semua angsuran, maka pihak BPRS akan melakukan muqosah atau mengurangi ujrah yang sebelumnya sudah ditetapkan kepada nasabah
Nurul Khasanah, dkk.: Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada…

## E. KESIMPULAN
Praktik  akad ijarah pada  pembiayaan  multijasa  yang  diterapkan  di  PT.  BPRS Gala  Mitra  Abadi  Grobogan  adalah  pihak  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  menyerahkan uang/dananya  langsung  kepada  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  multijasa untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah  itu  sendiri  dan  mensyaratkan ujrah dengan jumlah  tertentu  dari  jasa  peminjaman/pembiayaan  uang  tersebut,  sedangkan  pihak PT. BPRS Gala Mitra Abadi tidak melakukan aktifitas apapun misalnya menguruskan atau  membayarkan  jumlah  biaya  yang  ditanggung  nasabah  kepada  pihak  ketiga (lembaga  terkait).  Hal  inilah  yang  menjadikan  praktik ijarah pada  pembiayaan multijasa yang dilakukan PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004.
Penetapan ujrah untuk  pembiayaan  multijasa  di  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi Grobogan  sudah  ditetapkan  oleh  kantor  dan ujrah tersebut  bisa  bersifat  fleksibel sesuai  jangka  waktu  pengembalian  dana  tersebut  serta  sudah  disepakati  dengan nasabah  di  awal  akad  dan  disebutkan  dengan  sejumlah  nominal  bukan  prosentase. Besar  nominal ujrah yang  diambil  oleh  PT.  BPRS  Gala  Mitra  Abadi  Grobogan berdasarkan  pada  lamanya  jangka  waktu  yang  dipilih  nasabah  dalam  melunasi angsuran. Namun, ujrah akan ditinjau ulang ketika nasabah mampu mengembalikan jumlah dana pembiayaan tersebut sebelum jatuh tempo.

## F. PUSTAKA ACUAN
Abdul Rohman Ghazaly. (2010), Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana Premedia Group. Achmad  Farid.  (2015),  Pembiayaan Ijarah Multijasa  pada  Jasa  Keuangan  di  KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, Iqtishoduna v. 6, no. 2.
Achmad  Farid.  Pembiayaan Ijarah Multijasa  Pada  Jasa  Keuangan  di  KSU  Syariah Usaha Mulia Probolinggo. Jurnal iqtishoduna Vol. 4 No. 2 2015.
Adiwarman  Karim.  (2003),  Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan.  Jakarta:  IIIT Indonesia.
Ahmad Ifham. (2015), Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. (2008), Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim.
Ajeng Mar’atus sholihah, (2014) “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, Az Zarqa’ 6, no. 1.
Arif Budi Nurrahman, wawancara oleh penulis, 03 Desember, 2019.
Ascarya. (2013), Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Eka  Sri  Apriliana,  Desi  Erawati.  Tinjauan  Penerapan  Fatwa  DSN  MUI No.101  Tahun
2016  Tentang Al-Ijarah  Al-Maushufah  Fi  Al-Dzimmah Terhadap  Fitur  Go-Pay. Jurnal  At-Taradhi  Vol.  10  No.  2.  2019  DOI:  http://dx.doi.org/10.18592/at- taradhi.v10i2.3290
https://bprsgma.co.id/berita/mou-dengan-basnaz .
Indonesia, 2003. Ismail. (2011), Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kasmir.  (2014),  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Khotibul  Umam.  (2016),  Perbankan  Syariah:  Dasar-dasar  dan  Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Liwaul Hamdi, wawancara oleh penulis, 28 Desember 2019.
Muhamad. (2015), Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad Syafi’i Antonio. (2014), Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani)
Saeful Anas, wawancara oleh penulis, 03 Desember, 2019.