## ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS/IZIN BELAJAR DALAM PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN DOSEN PTN DI INDONESIA
Sumiyati 1) , Kunlestiowati 2) , Hazma 3) , Ita Susanti 4) , dan Krisna Yudha B 5)
1,2,3,4,5 Satuan Pengawas Internal, Politeknik Negeri Bandung 1,2,3,4,5 Jl. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung 40012
E-mail : sumiyati@polban.ac.id 1) , kunpolban@yahoo.co.id 2) , hazma@polban.ac.id 3) , ita.susanti@polban.ac.id 4) , krisna.yudha@polban,ac,id 5)

## ABSTRACT
Pengembangan  karier  dosen  sangat  penting  karena  merupakan  cerminan  perkembangan  Lembaga.  Oleh  karena  itu  pihak pimpinan  harus  menjadikan  pengembangan  karier  sebagai  salah  satu  perhatian  serius  demi  kepentingan  dan  kemajuan bersama.  Salah  satu  bentuk  peningkatan  kualifikasi  dan  kempetensi  ASN  dosen  dilakukan  melalui  pendidikan  akademik formal  berjenjang,  dengan  bentuk  penugasan  atau  pemberian  izin.  Kemenristekdikti  melalui  Kepmenristekdikti  No. 169/M/KPT/2018 berupaya memberikan kepastian hukum terhadap penyesuaian ijazah yang diperoleh pegawai negeri sipil yang  telah  menyelesaikan  studi  dan  menjamin  keberlangsungan  karier  pegawai  di  lingkungan  Kemenristekdikti.  Tujuan penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  konsep  dasar,  dampak,  dan  upaya  implementasi  kebijakan  pemutihan Kemenristekdikti tersebut. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan studi banding di beberapa perguruan tinggi dan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa para  dosen  umumnya  mengerti  tentang  konsep  pemutihan  Kepmenristekdikti  No.  169/M/KPT/2018  dibuat  untuk membantu dosen yang mengalami ketidaksesuaian perizinan dalam sekolah lanjut agar tidak terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Upaya menerapkan kebijakan keputusan Menteri ini pun telah dilakukan sosialisasi.
Kata Kunci: Dosen, Kebijakan, Pemutihan, Tugas Belajar, TGR

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  dari  pembinaan  sumber  daya manusia  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  karier kepangkatan dan jabatan adalah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, melalui pendidikan akademik. Perencanaan karier, pelatihan dan pengembangan karier merupakan faktor yang mendorong tercapainya kinerja pegawai yang terbaik sehingga dapat memberikan  penigkatan  produktivitas  pada  organisasi (Massie, 2015). Pengembangan karier ( career development )  adalah  suatu  kondisi  yang  menunjukkan adanya  peningkatan  status  seseorang  dalam  suatu organisasi  pada  jalur  karier  yang  telah  ditetapkan  dalam organisasi  yang  bersangkutan    (Samsudin,  2010). Peningkatan  status  dapat  berupa  jabatan  atau  berupa golongan  kepangkatan,  mulai  dari  yang  paling  bawah atau posisi saat sekarang sampai pada posisi yang paling tinggi.  Pengembangan  karier  merupakan  hal  yang  tidak boleh  diabaikan;  mengabaikan  pengembangan  karier sama saja dengan mengabaikan perkembangan Lembaga (Muspawi,  2017).  Ketika  karier  sumber  daya  manusia dalam  sebuah  organisasi  tidak  berkembang,  berarti  ada permasalahan  serius  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam organisasi  tersebut.  Boleh  jadi  permasalahan  tersebut berasal  dari  individu  yang  bersangkutan  atau  dari  pihak lembaga.  Oleh  karena  itu  pihak  pimpinan  harus menjadikan  pengembangan  karier  sebagai  salah  satu
perhatian  serius  demi  kepentingan  dan  kemajuan bersama.
Di  lingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi,  Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), salah satu bentuk peningkatan  kualifikasi  dan  kompetensi  SDM  PNS dilakukan melalui pendidikan akademik formal berjenjang,  dengan  bentuk  penugasan  atau  pemberian izin.  Pemenuhan  kualifikasi  tertentu  untuk  PNS  Dosen menjadi  salah  satu  persyaratan  atau  keharusan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan Dosen.
Sehubungan  dengan  permasalahan  di  atas,  untuk menyelesaikannya, Kemenristekdikti berupaya memberikan  kepastian  hukum  terhadap  penyesuaian ijazah  yang  diperoleh  pegawai  negeri  sipil  yang  telah menyelesaikan  studi  dan  menjamin  keberlangsungan karier pegawai di lingkungan Kemenristekdikti. Kepastian  hukum  tersebut  diberikan  melalui  Keputusan Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Republik  Indonesia  Nomor  169/M/KPT/2018  tentang Pemutihan  Status  Tugas  Belajar  dan  Izin  Belajar  Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Namun demikian, dengan dikeluarkannya Kepmenristekdikti  Nomor  169/M/KPT/2018,  konsep pemutihan  tugas/izin  belajar  menjadi  rancu  dan menyebabkan  multitafsir.  Memperhatikan  permasalahan
tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan  konsep  dasar  kebijakan  pemutihan  di lingkungan Kemenristekdikti, mengetahui dampak kebijakan pemutihan terhadap pembinaan karier kepangkatan  dan  jabatan  dosen,  dan  mengetahui  upaya perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan pemutihan karier kepangkatan dan jabatan dosen.
Beberapa  penelitian  yang  terkait  masalah  kebijakan telah  dilakukan.    (Azhari  &  Wicaksono,  2017) melakukan  penelitian  mengenai  manajemen  pembinaan karier  sumber  daya  manusia  dalam  pendidikan  Islam, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pengembangan  ketenagaan  merupakan  sebuah  proses pelatihan  dan  pengembangan  karyawan  dari  aspek pengetahuan, skill dan  keterampilan  serta  sikap  agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta dapat beradaptasi dengan  perubahan  pekerjaan.  Bentuk  pengembangan karier  secara  umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pelatihan dan  pengembangan,  dan  mutasi  atau  pemindahtugasan. Sementara  itu,  analisis  kebutuhan  pelatihan  dan pengembangan  didasarkan  pada  tiga  pihak  utama,  yaitu satuan  organisasi  yang  mengelola  ketenagakerjaan, manajer  satuan  kerja,  dan  karyawan  yang  bersangkutan. Semua hal itu dapat diimplementasikan melalui program pelatihan dan pengembangan yang sistematis sebagaimana proses pembelajaran, namun lebih menekankan pada segi andragoginya.
Sementara   (Triatmanto, 2017)  melakukan penelitian mengenai analisis pengembangan karier yang dipengaruhi oleh  kepemimpinan, budaya organisasi, dan prestasi  kerja.  Penelitiannya  menyimpulkan  bahwa kepemimpinan,  budaya  organisasi,  dan  prestasi  kerja berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karier di organisasi pemerintah.
Kepemimpinan dalam pengembangan  karier  berperan  sebagai  mentor  dan sponsor  bagi  pegawai  serta  memberikan  kesempatan kepada  pegawai  untuk  tumbuh  atau  berkembang. Selanjutnya,  pengaruh  budaya  organisasi  terhadap pengembangan  karier  tampak  dalam  hal  pembentukan loyalitas  atau  komitmen  pada  organisasi,  sedangkan prestasi kerja sebagai persyaratan seorang pegawai untuk dapat  menduduki  suatu  jabatan  tertentu  dan  sebagai langkah promosi. Prestasi kerja merupakan variabel yang berpengaruh  dominan  terhadap  pengembangan  karier pegawai organisasi pemerintah. Ini berarti pengembangan  karier  pegawai  terutama  ditentukan  oleh bagaimana  prestasi  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh pegawai  selama  ini.  Prestasi  kerja  pegawai  yang  tinggi akan mencerminkan kemampuan pegawai tersebut dalam memikul  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  pada  posisi baru yang akan didudukinya.
(Muspawi,  2017)  yang  meneliti  tentang  menata pengembangan  karier  sumber  daya  manusia  organisasi memberikan  simpulan  bahwa  pengembangan  karier sumber  daya  manusia  organisasi  merupakan  hal  penting untuk  diperhatikan,  baik  oleh  pihak  karyawan/staf maupun oleh pihak pimpinan organisasi.
Memperjuangkannya  sama  dengan  berjuang  untuk
memajukan  organisasi,  dan  mengabaikannya  sama dengan  mengabaikan  dan  menelantarkan  organisasi. Selain itu, pengembangan karier pada dasarnya memiliki manfaat  untuk  meningkatkan  kemampuan  karyawan. Dengan  pengembangan  karier  melalui  pendidikan  dan pelatihan,  kemampuan  intelektual  dan  keterampilan karyawan  akan  lebih  meningkat  sehingga  dapat disumbangkan pada organisasi.
Selain  itu  dapat  meningkatkan  suplai  karyawan yang berkemampuan. Jumlah karyawan yang berkemampuan  lebih  tinggi  dari  sebelumnya  akan menjadi  bertambah  sehingga  memudahkan  pihak pimpinan  (manajemen)  untuk  menempatkan  karyawan dalam  pekerjaan/posisi  yang  lebih  tepat.  Dengan demikian, suplai karyawan yang berkemampuan bertambah dan jelas akan menguntungkan organisasi.
Adapun    (Muhajir,  2015)  yang  meneliti  tentang analisis  Pengembangan  karier  pegawai  pada  Kantor Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah, menyatakan  bahwa  pengembangan  karier  pegawai  pada Kantor  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah  dilihat  dari  faktor  perlakuan  yang  adil, kepedulian  promosi,  minat,  dan  tingkat  kepuasan pegawai belum maksimal dan merata.
Terakhir    (Massie,  2015)  yang  meneliti  pengaruh perencanaan  karier,  pelatihan  dan  pengembangan  karier terhadap kinerja pegawai pada Museum  Negeri Provinsi Sulawesi  Utara  menyimpulkan  bahwa  1.  Terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  perencanaan  karier terhadap kinerja pegawai pada Museum  Negeri Provinsi Sulawesi  Utara;  2.  Terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  pelatihan  terhadap  kinerja  pegawai  pada Museum  Negeri  Provinsi  Sulawesi  Utara;  3.  Terdapat pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  pengembangan karier  terhadap  kinerja  pegawai  pada  Museum  Negeri Provinsi  Sulawesi  Utara;  4.  Terdapat  pengaruh  positif dan  signifikan  perencanaan  karier,  pelatihan,  dan pengembangan  karier  terhadap  kinerja  pegawai  pada Museum  Negeri  Provinsi  Sulawesi  Utara  secara simultan.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh    (Azhari, 2017),  (Triatmanto, 2017),  (Muspawi, 2017),  (Muhajir, 2015),  maupun    (Massie,  2015),  serta  penelitian- penelitian  lainnya,  belum  ditemukan  penelitian  yang menelaah  dan  mengkaji  mengenai  kebijakan  pemutihan tugas/izin  belajar  bagi  PNS  Dosen.  Oleh  karena  itu, penelitian  mengenai  Kebijakan  Pemutihan  Status Tugas/Izin  Belajar  Sebagai  Dasar  Pembinaan  Karier Kepangkatan  dan  Jabatan  Dosen  menarik  untuk dilakukan  karena  hal  ini  merupakan  prinsip-prinsip normatif  yang  harus  dipahami  dan  diberlakukan  bagi seluruh PNS Dosen di Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP
Peraturan  pemutihan  tugas/izin  belajar  bagi  PNS Dosen bertujuan untuk meningkatkan karier kepangkatan dan  golongan,  namun  muncul  permasalahan  akibat  dari
berbagai penafsiran yang berbeda
mengenai pelaksanaannya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  penulis  membatasi penelitian  ini  dengan  perumusan  masalah  sebagai berikut:
1) Bagaimana  konsep  dasar  kebijakan  pemutihan  di lingkungan Kemenristekdikti?
2) Bagaimana  tanggapan  dosen  yang  terkena  dampak kebijakan  pemutihan  terhadap  pembinaan  karier kepangkatan dan jabatan dosen?
3) Apa  upaya  perguruan  tinggi  dalam  menerapkan kebijakan  pemutihan  karier  kepangkatan  dan  jabatan dosen?

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus  pada  dosen  Politeknik  Negeri Bandung  yang  berstatus  izin/tugas  belajar  jenjang Magister  (S2)  dan  Doktoral  (S3)    sejak  tahun  2009 sampai  penelitian  ini  berlangsung.    Fokus  penelitian adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi peraturan pemutihan Kepmen Ristekdikti No 169/M/KPT/2018.
Data  primer  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara, yaitu melakukan pengamatan langsung yang di    Polban  dan    beberapa  perguruan  tinggi  pembanding. Responden  yang  dijadikan  sumber  informasi  adalah dosen yang  melanjutkan  sekolah  baik  ke  jenjang Magister  (S2)  maupun  Doktoral  (S3), pihak  berwenang yang  berhubungan  dengan  tugas  balajar  dan  izin  belajar dosen di Perguruan Tinggi, dan Kemenristekdikti sebagai pembuat kebijakan nasional.
Kuisioner,  yaitu  daftar  pertanyaan  tertulis  yang diberikan  kepada  responden  mengenai  sosialisasi  dan dampak  penerapan pemutihan. Pemberian skor 1 sampai dengan  5  pada  setiap  jawaban  kuesioner  untuk menyimpulkan dampak pemutihan. Sebagaimana terdapat  pada  tabel  1,  yang  merupakan  kriteria pemberian skor jawaban responden  mengenai sosialisasi dan dampak  penerapan pemutihan.
Tabel 1 Kriteria Dampak Pemutihan Skor Uraian Penilaian 1 Sangat tidak mengerti 2 Mengerti 3 Netral 4 Tidak mengerti 5 Sangat tidak mengerti
Data  skunder  diperoleh  dari  dokumentasi,  yaitu pengumpulan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari dokumen  di  perguruan  tinggi  yang  terkait  dengan  dosen studi  lanjut  beserta  kronologis  jabatan  fungsional  dosen yang  bersangkutan.  Data  kemudian  dikumpulkan  dan dianalisis berdasarkan  masalah penelitian.    Analisis data menggunakan  metode  deskriptif    kualitatif  dengan  cara identifikasi dan mengelompokkan data sesuai
keterkaitannya  dengan  fokus  dan  masalah  penelitian. Data  yang  kurang  relevan  dengan  fokus  penelitian  tidak dimasukkan  dalam  pengolahan,  sedangkan  data  yang relevan akan dikategorikan menurut pokok permasalahan.  Secara  keseluruhan,  penelitian  ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

## Gambar 1. Tahapan Penelitian
Berdasarkan  usulan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa minat atau keinginan dosen dari perguruan tinggi negeri  se-Indonesia  cukup  tinggi.  Hal  ini  disebabkan jerih payah dosen untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun  di  luar  negeri  agar  mendapat  pengakuan  ijazah serta dapat digunakan untuk kenaikan pangkat.

## 4. PEMBAHASAN
Pembinaan  karier  dosen  melalui  studi  lanjut  ke jenjang  pendidikan  formal  yang  lebih  tinggi  merupakan hak  yang  diatur  di  dalam  perundang-undangan  tentang dosen.  Namun  demikian  pelaksanaan  pendidikan  lanjut yang dilaksanakan harus memenuhi peraturan perundang-undangan  mengenai  pemberian  tugas/izin belajar,  sehingga  ketika  pelaksanaan  maupun  setelah penyelesaian  studi  lanjut  dosen  tidak  menghadapi permasalahan  lain  terkait  ketidakpatuhan  pada  aturan. Untuk  itu,  perlu  dijelaskan  mengenai  konsep  pemutihan menurut  Kepmenristekdikti  No.  169/M/KPT/2018  dan tanggapan  dosen  yang  terkena  dampak  kebijakan pemutihan  terhadap  pembinaan  karier  kepangkatan  dan jabatan dosen.

## 4.1 Konsep  Pemutihan  Menurut  Kepmenristekdikti No. 169/M/KPT/2018
Tujuan pemutihan adalah membantu dosen agar tidak terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR), memperbaiki dosen sekolah yang tidak memiliki izin melanjutkan pendidikan atau  mengurus  surat  izin  tetapi  tidak  memenuhi ketentuan  karena  pada  dasarnya  dosen  tugas  belajar harus  dibiayai,  baik  oleh  negara  atau  perguruan  tinggi bersangkutan.  Berdasarkan  syarat,  setiap  perguruan
tinggi  mendata dosen  yang  melanjutkan  studi dari tahun 2009  sampai  dengan  tahun  2015  dan  mengusulkannya untuk  diajukan  proses  pemutihan  ke  Biro  Sumber  Daya Manusia,  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi,  kemudian  akan  dilakukan  proses  pemutihan melalui tahapan yang sudah diatur oelh biro kepegawaian.  Setelah  melalui  urutan  proses,  diperoleh rekap  usulan  pemutihan  tugas  belajar/izin  belajar  dari perguruan  tinggi  se-Indonesia  seperti  pada  gambar dibawah ini.

## Gambar 2. Rekap Data Usulan Pemutihan Tugas/Izin Belajar
Berdasarkan  usulan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa minat atau  keinginan dosen dari perguruan tinggi  negeri se-Indonesia  cukup  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  jerih payah  dosen  untuk  melanjutkan  studi  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  agar  mendapat  pengakuan  ijazah dapat digunakan untuk kenaikan pangkat.
4.2 Tanggapan Dosen yang Terkena Dampak
Kebijakan  Pemutihan  Terhadap  Pembinaan Karier Kepangkatan Dan Jabatan Dosen Untuk mengetahui tanggapan dari dosen yang terkena dampak pemutihan, dilakukan penyebarkan kuesioner di beberapa  perguruan  tinggi  negeri  se-Indonesia,  yang memberikan tanggapan kuisioner sebnayk 23 responden. Pada tabel 2 dapat diketahui  hasil tanggapan pertanyaan dalam kuisioner.
Tabel 2. Hasil Kuesioner Berkaitan dengan Kepmen No. 169/M/KPT/ 2018 Tentang Pemahaman Pemutihan bagi Dosen Tugas/Izin Belajar
Selain  menjawab  kuisioner,  responden  juga  menjawab pertanyaan terbuka tentang pemutihan, diperoleh data, yaitu 8  responden  memberikan  respon  positif,  5  memberikan respon negatif, dan 2 responden memberikan respon netral. Hal  ini  berarti  bahwa  kebijakan  pemutihan  mendapatkan dukungan  dari  dosen  karena  kebijakan  tersebut  dianggap membantu dosen dalam  kenaikan pangkat dan secara tidak langsung  akan  berakibat  positif  pada  nilai  akreditasi institusi masing-masing.

## 4.3 Kebijakan  Pemutihan  Karier  Kepangkatan  dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi
Untuk  mengetahui  upaya  perguruan  tinggi  dalam menerapkan  kebijakan  pemutihan  karier  kepangkatan dan  jabatan  dosen  di  lingkungan  Politeknik  Negeri Bandung,  tim  peneliti  melakukan  wawancara  ke beberapa  Perguruan  Tinggi,  yaitu  ITB  (PTN  BH), Politeknik  Negeri  Jakarata  (Satker),  Universitas  Negeri Semarang  (BLU)  dan  Politeknik  Negeri  Semarang (Satker)  dan  Biro  SDM  Kemenristekdikti  sebagai Pengambil  kebijakan  Nasional,  Keputusan  Menristek Nomor  169/M/KPT/2018  tentang    Pemutihan  Status Tugas  dan  Izin  Belajar  Bagi  PNS  di  Lingkungan Kemenristekdikti.  Hasil  wawancara  dengan  beberapa perguruan tinggi tercantum pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Wawancara Berkaitan dengan Kepmen No. 169/M/KPT/ 2018 Tentang Pemahaman Pemutihan bagi
Dosen Tugas/Izin Belajar
Ada beberapa PNS dosen tidak melakukan pengurusan  tugas  dan  izin  belajar  sesuai  prosedur.  Hal ini berimbas pada tidak diterbitkannya SK Tugas Belajar dan  SK  Izin  Belajar  oleh  Kemenristekdikti.  Akibat  dari tidak  terbitnya  SK  Tugas  dan  Izin  Belajar  muncul permasalahan  lain  ketika  akan  mengurus  administrasi kepegawaian, sebagai contoh ketika mengurus administrasi proses  kenaikan  pangkat, dikarenakan tidak mempunyai  SK  Tugas  dan  Izin  Belajar,  maka  proses kenaikan pangkat akan terganjal atau ditolak oleh BKN. Kendala  lainnya  yang  juga  sering  terjadi  seperti  Tugas Belajar  dengan  status  CPNS,  Tugas  Belajar  tanpa  surat izin  Kemensetneg,  penerima  Izin  Belajar  namun meninggalkan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  PNS, usulan  Tugas  Belajar  dan  perpanjangan  Tugas  Belajar yang  melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan.
Permasalahan  pemberian  tugas  dan  izin  belajar  yang terjadi di beberapa perguruan tinggi. Oleh karena itu Tim Penelitian  mengadakan  wawancara  dan  meakukan penyebaran  kuisioner  di  beberapa  Perguruan  Tinggi, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemutihan tugas dan izin belajar. Pada Kepmen No  169  tahun  2018  ini  terdapat  satu  syarat  PNS  dapat diikutkan program pemutihan yaitu PNS yang melaksanakan  tugas  ataupun  izin  belajar  pada  bulan Agustus  tahun  2009  sampai  dengan  Desember  tahun 2015. Syarat lainnya adalah usia maksimal Tugas Belajar yaitu 25 tahun untuk tingkat program S1, 37 tahun untuk program S2, dan 40 tahun untuk program S3, hal lainnya apabila  perpanjangan  Tugas  Belajar  lebih  dari  1  tahun maka  statusnya  akan  berganti  menjadi  Izin  Belajar sehingga  pegawai  yang  bersangkutan  harus  diaktifkan
untuk  bekerja  kembali,  dan  juga  hal  pegawai  yang  telah selesai  masa  studinya  wajib  lapor  ke  instansi  tempat bekerja  paling  lama  1  bulan  setelah  selesai  studi. Menurut Penjelasan Biro SDM pada proses kedepannya, tidak akan ada istilah Tugas  dan Izin Belajar ,  yang ada hanya  Tugas  Belajar.  Yang  membedakan  yaitu  dari  segi pembiayaan, biaya dari negara atau biaya sendiri.
Pada  dasarnya  dalam  pemrosesan  dan  verifikasi, pemutihan tidak boleh merugikan kepentingan organisasi dan juga Negara. Diharapkan Politeknik Negeri Bandung lebih  selektif  dan  harus    melakukan  perencaan  dosen yang akan melanjutkan sekolah bukan keinginan masing- masing dosen tetapi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dosen mempunyai tugas penyelenggaraan Tridharma Perguruan  Tinggi,  yaitu  adalah  kewajiban  Perguruan Tinggi  untuk  menyelenggarakan  Pendidikan,  penelitian, dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Berkaitan  dengan hal  itu,  maka  untuk  mendukung  dan  memberikan peningkatan kinerja tenaga dosen khususnya yang terkait dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu tersedianya suatu  program  kegiatan  Sosialisasi  yang  terpadu, sistematik  dan  tepat  yang  dapat  diimplementasikan secara bersama-sama.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  diperoleh  hasil  a) konsep Kepmen No.165/M/KPT/2018 tentang Pemutihan Status  Tugas  dan  Izin  Belajar  bagi  PNS  di  Lingkungan Kemenristekdikti  dibuat  untuk  membantu  dosen  agar tidak  terkena  Tuntutan  Ganti  Rugi  (TGR)  dalam  hal ketidaksesuaian  perizinan    dosen  yang  melakukan  studi lanjut, b) para dosen umumnya mengerti tentang konsep pemutihan Kepmen No.165/M/KPT/2018 tentang Pemutihan  Status  Tugas  dan  Izin  Belajar  bagi  PNS  di
Lingkungan
Kemenristekdikti sehingga mereka mengetahui  konsekuensi  dari  ketidaksesuaian  perizinan dosen  yang  sekolah  lanjut,  dan  c)  dalam  upaya menerapkan  kebijakan  Kepmen  No.165/M/KPT/2018 tentang  Pemutihan  Status  Tugas  dan  Izin  Belajar  bagi PNS  di  Lingkungan  Kemenristekdikti,  perguruan  tinggi negeri  telah  melakukan  sosialisasi      kepada  para  dosen yang  terkena  dampak  pemutihan  dan  membantu memfasilitasi  para  dosen  tersebut  untuk  melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses pemutihan.

## 6. SARAN
Sosialisasi  Kepmen  No.165/M/KPT/2018  tentang Pemutihan  Status  Tugas  dan  Izin  Belajar  bagi  PNS  di Lingkungan  Kemenristekdikti  sebaiknya  diberikan  tidak hanya kepada bagian kepegawaian PTN untuk kepentingan  pengadministrasian/  pengarsipan,  tetapi diberikan  juga  kepada  para  dosen  yang  terkena  dampak Kepmen  No.165/M/KPT/2018  tersebut  agar  yang bersangkutan lebih paham dan patuh terhadap  kebijakan tersebut.
Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan mengevaluasi  tingkat  keberhasilan  kemenristekdikti No.165/M/KPT/2018  tentang  Pemutihan  Status  Tugas
dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kemenristekdikti.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Azhari,  R.  &.  W.  A.,  2017.  Manajemen  Pembinaan Karier  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Pendidikan Islam. Jurnal At-Ta;dib, 12(2), pp. 71-97. Kepmenristekdikti No.169/M/KPT/2018, 2018. Pemutihan  Status  Tugas  Belajar  dan  Izin  Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi. Jakarta: s.n.
Massie,  R.  T.  B.  &.  S.  G.,  2015. Pengaruh  Perencanaan Karier, Pelatihan dan Pengembangan Karier Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Museum  Negeri Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, 15(05), pp. 653-645.
Muhajir,  M.,  2015.  Analisis  Pengembangan  Karier Pegawai  Pada  Kantor  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis, 3(12), pp. 142-149.
Muspawi,  M.,  2017.  Menata  Pengembangan  Karier Sumber  Daya  Manusia  Organisasi. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(1), pp. 114-122.
Permen  PANRB  No  17  Tahun  2013,  2013. Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jakarta: s.n. Permendiknas  RI  No.  48  Tahun  2009,  2009. Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di  Lingkungan  Departemen  Pendidikan  Nasional. Jakarta: s.n.
Samsudin, S., 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
Triatmanto,  B.,  2017.  Analisis  Pengembangan  Karier Yang  Dipengaruhi  oleh  Kepememimpinan,  Budaya, Organisasi,  dan  Prestasi  Kerja. Jurnal  Manajemen dan  Kewirausahaan,  Universitas  Merdeka  Malang, 5(2), pp. 78-82.
Undang-undang  RI No 14 Tahun 2012, 2012. Guru dan Dosen. Jakarta: s.n.
Undang-undang  RI  No.  12  Tahun  2012,  2012. Pendidikan Tinggi. Jakarta: s.n.