## PENGEM BANGAN SMART VILLAGE UNTUK PENGUATAN SMART CITY DAN SMART REGENCY

## Rini Rachmawati
Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia rinirachma@ugm.ac.id

## Abstrak
Dewasa ini berbagai kota di Indonesia maupun di negara lain sedang giat menuju pencapaian Smart City . Pencapaian Smart City acapkali dilakukan secara general untuk dapat mencapai seluruh dimensi smart, baik itu smart governance , smart living , smart people , smart environment , smart economy dan lainnya.  Sementara  itu  tidak  seluruh  wilayah  memiliki  karakteristik  sebagai  kota  ( city ).  Wilayah kabupaten  ( regency )  terdiri  atas  kawasan  perkotaan  dan  perdesaaan  sehingga  hanya  bagian  dari kawasan perkotaan saja yang dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep Smart City . Sementara itu bagian kawasan perdesaan memiliki pendekatan yang berbeda untuk dapat dijadi kan sebagai  daerah yang smart .  Lebih  jauh  paper  ini  akan  mendiskusikan  tentang  komponen -komponen  apa  yang diperlukan  didalam  mengambangkan Smart  Village sebagai  penguatan  dari Smart  City dan Smart Regency .
Keywords: smart city , smart region , smart village

## I. PENDAH ULUAN
Kota-kota  di  Indonesia  saat  ini  telah  diarahkan  untuk  menuju  ke Smart  City .  Untuk pencapaian  tersebut  maka  beberapa  komponen  atau  dimensi  smart  harus  terpenuhi   dan diimplementasikan  dengan  baik.  Dimensi Smart  City menurut  Giffinger  meliputi  6  (enam) dimensi smart yaitu smart living , smart environment , smart mobility , smart governance , smart people , smart  economy [1].  Sementara  itu  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika mengeluarkan panduan  untuk menyusun Masterplan Smart City melalui Gerakan 100 Smart City di Indonesia. Dalam panduan tersebut dimensi atau disebut dengan elemen meliputi smart governance , smart  society , smart  economy , smart  branding , smart  living ,  dan smart environmental [2].
Didalam mengimplementasikan konsep Smart City perlu untuk memperhatikan pada skala besaran  kota.  Hal  ini  dikarenakan  masing-masing  tingkatan  kota  memiliki  kondisi  yang berbeda,  permasalahan  dan  kecepatan  perkembangan  yang  berbeda  pula.  Demikian  halnya dengan kabupaten, masing-masing juga memiliki karakteristik, permasalahan dan kecepatan perkembangan  yang  berbeda  pula.    Pada  wilayah  kabupaten  ada  beberapa  kawasan  yang memiliki karakteristik kekotaan namun demikian sebagian besar wilayah cenderung memiliki karakteristik  perdesaan.  Dengan  demikian  perlu  adanya  konsep  pengembangan Smart  City yang berbeda antara kota dan kabupaten, juga antar berbagai tingkatan kota.
Selanjutnya  paper  ini  berisi  tentang  uraian  dan  keterkaitan  antara Smart  City , Smart Regency dan Smart  Village ;    konsep  pengembangan Smart  Village dan  pemanfaatan Information  Communication  and  Technology (ICT)  dalam  pembangunan  perdesaan  serta kebutuhan pengembangan aplikasi. Melalui paper ini diharapkan agar kajian mengenai Smart Village dapat  dilakukan  lebih  banyak  lagi  kedepannya  dalam  upaya  untuk  mendukung penguatan implementasi Smart City dan Smart Regency .

## II. M ETODE
Paper  ini  disusun  berdasarkan  pada  kajian  literatur,  pengamatan  di  lapangan  serta kompilasi  dari  hasil-hasil  penelitian  dan  kajian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Beberapa hasil penelitian sebelumnya telah dipublikasikan kedalam jurnal, prosiding seminar  maupun dalam  bentuk  laporan  hasil  penelitian  dan  buku  serta  makalah  yang  dipresentasikan  dalam seminar nasional maupun internasional.

## III. H ASIL DAN DISKUSI
Dalam bab hasil dan diskusi akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab bahasan yaitu Smart City , Smart  Region , Smart  Village ; Konsep  Pengembangan Smart  Village ;  dan  Pemanfaatan  ICT dan Pengembangan Aplikasi untuk Mendukung Smart Village
A. Smart City,  Smart Regency, Smart Village
Pada  awalnya  beberapa  kota  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara  yang  lain    sepe rti  di Malaysia dan India dikembangkan dengan konsep cyber seperti misalnya Yogyakarta Cyber City dan Yogyakarta Cyber Province , Cyber Jaya Malaysia dan Cyberabat di India [3]. Pada masa  tersebut  terlihat  bahwa  penekanannya  adalah  pada  pemanfaatan  teknologi  dalam mengembangkan    sebuah  kota  dan  kawasan  seperti  pemanfaatan  internet,  jaringan  wifi, pemasangan CCTV, sistem transportasi dan perusahaan yang terdukung oleh IT, implement asi IT  pada  sektor  perbankan  ( e-banking )  dan  retail  ( e-shopping )  [3].  Pemanfaatan  ICT  juga disinyalir cenderung menekan pergerakan dan mengubah  peri laku keruangan  penduduk  [4]) serta  memicu  terjadinya  desentralisasi  lokasi  perkantoran,  perusahaan  dan  bahka n  lokasi tempat tinggal dari pusat kota menuju pinggiran kota bahkan ke daerah perdesaan [5] . Dewasa ini terminologi bergeser dari Cyber City menjadi Smart City . Penekanan pembangunan kota saat  ini  menuju  ke  konsep  yang  lebih smart dalam  berbagai  dimensi  baik  itu  dari  sisi kepemerintahannya  ( smart  governance ),  ekonomi  ( smart  economy dan smart  branding ), lingkungan ( smart environment , smart living , smart mobility ), maupun masyarakatnya ( smart people , smart society ). Pembahasan  mengenai Smart  City telah  banyak  dilakukan  dibandingkan  dengan pembahasan  tentang Smart  Regency dan Smart  Village .  Beberapa  dimensi  yang  dibangun seringkali  lebih  mudah  untuk  diterapkan  dalam  mengimplementasikan Smart  City .  Untuk beberapa  wilayah  yang  merupakan  wilayah  administratif  kabupaten,  sebagian  besar wilayahnya merupakan daerah  dengan  berkarakteristik perdesaan, demikian pula untuk kota kecil. Meskipun demikian umumnya dalam penyebutannya untuk kabupaten juga mengambil istilah  sebagai Smart  City .  Pengistilahan  sebagai Smart  Regency lebih  sesuai  mengingat karakteristik antara kota dan kabupaten adalah berbeda. Terkait dengan hal ini diambil sebagai contoh kegiatan penyusunan Masterplan Smart Regency dan Pengembangan Inovasi Smart di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kajian tersebut dikemukakan rancangan smart untuk kawasan percontohan  yang  meliputi  pusat  kota  (Kecamatan  Sangatta  Utara),  pinggiran  kota (Kecamatan Sangatta Selatan) dan desa (Kecamata Kaubun).
Berikut  ini  disampaikan  uraian  singkat  mengenai  gambaran  rencana  pengembangan  di ketiga  kawasan  tersebut  [6].  Kecamatan  Sangatta  Utara  yang  merupakan  wilayah  yang menjadi ibukota Kabupaten Kutai Timur, menjadi fokus utama dalam pengembangan Smart City melalui  penerapan  sistem  informasi.  Sistem  informasi  yang  dikembangkan  meliputi sistem informasi kelurahan dan integrasi antar sistem informasi ditingkat organisasi perangkat daerah. Taman literasi digital dikembangkan di pusat kota, sebagai upaya untuk mengenalkan dan melatih masyarakat untuk dapat menggunakan internet. Keberadaan  perguruan tinggi di pusat kota dapat diikutsertakan sebagai pusat pengembangan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain Kawasan percontohan Sangatta Selatan dikembangkan sebagai Smart Peri-urban ,  lebih  ditekankan  pada  aspek  penyediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan komunikasi,  seperti  pengembangan  tower  internet  dan  pembangunan  jaringan wifi di  ruang
publik. Disamping juga dikembangkan taman literasi digital, sistem informasi desa dan juga website desa. Sebagai peri-urban area kawasan ini masih memiliki potensi sumberdaya alam yang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan agroindustri berbasis ICT. Sementara itu Kecamatan  Kaubun  sebagai  percontohan  untuk  pengembangan Smart  Village ,    ditekankan pada konsep One Village One Product berbasis ICT yang terintegrasi antar desa. Desa-desa dengan  fokus  pengembangan  pertanian,  peternakan,  hortikultura,  dan  ikan  nantinya  akan menyuplai  wilayah  lain.  Beberapa  desa  yang  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  desa wisata akan menjadi pasar bagi produk-produk pertanian dan industri yang dihasilkan.
Dalam membangun kota dan kabupaten cerdas diperlukan panduan bagi pemerintah dalam mengimplementasikannya  baik  terkait  dengan  aspek  teknologi  maupun  non  teknologi. Beberapa  hal  yang  perlu  dipelajari  terkait  dengan  membangun  kota  dan  kabupaten  cerdas adalah  kemampuan  untuk  dapat  melakukan  diagnosis  permasalah  kot/kabupaten  secara komprehensif  dan  merumuskan  solusi  secara  multisektoral,  wawasan    pengetahuan  seputar kota dan kabupaten cerdas, pemahaman pengertian komponen dan model kota dan kabupaten cerdas,  pemahaman  proses  perencanaan  kota  dan  kabupaten  cerdas   dan  metode  pengukuran kesiapan  dan  kematangan,  pemahaman  tentang  teknologi  digital  yang  diperlukan,  serta transformasi menuju kota dan kabupaten cerdas [7].  Dalam hal ini belajar dari best prectises kota  dan  kabupaten  yang  telah  berhasil  dalam  mengimplementasikan Smart  City dan Smart Regen cy sangat disarankan. Namun demikian dalam menerapkan nya masing-masing kota dan kabupaten  perlu  melihat  pada  karakteristik,  permasalahan  dan  kemampuan  masing -masing kota dan kabupaten.
Para ahli Smart City telah menyampaikan bahwa Smart City bukanlah semata-mata terkait dengan  bagaimana  teknologi  itu  digunakan  dalam  m engem bangkannya,  walaupun  pada akhirnya  implementasi  dari Smart  City lebih  mudah  diukur  dari  sejauh  mana  te knologi digunakan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa quick win yang tertuang dalam dokumen Masterplan Smart City dari beberapa kota dan  kabupaten  yang  termasuk  dalam  gerakan  100 Smart  City di  Indonesia  yang  merupakan program  dari  Kemenkominfo.  Sebagian  dari quick  win yang  ada  berupa  kegiatan  terkait dengan aplikasi berbasis ICT. Diantara quick win dari berbagai kota dan kabupaten , terdapat salah  satu  yang  tidak  berbasis  pada  aplikasi  namun  lebih  kepada  upaya  untuk  membangun komunitas  di  perdesaan  melalui Smart  Village. Dalam  hal  ini  dicontohkan  oleh  Kabupaten Blora dengan salah satu quick win yang diajukan berupa Smart Eco Village yaitu konsep untuk mengembangkan  desa  dengan  mengedepankan  pada  aspek  ekologi  yang  akan  berpengaruh juga terhadap peningkatan ekonomi melalui partisipasi aktif dari perangkat  pemerintah desa dan masyarakat [8]. Selanjutnya mengenai konsep Smart Village ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

## B. Konsep Pengembangan Smart Village
Konsep Smart  Village belum  banyak  dikemukakan  dibanding   dengan Smart  City . Demikian juga dimensi untuk mengukur Smart Village . Dalam paper ini konsep Smart Village lebih  ditekankan  pada  pembahasan  tentang  uraian  dan  contoh -contoh  pengembangan Smart Village . Diharapkan kedepan pengembangan Smart Village dapat dijadikan sebagai salah satu penguat  dari  pencapaian Smart  City dan Smart  Regency .  Beberapa  ukuran  yang  dapat dikemukakan  untuk  mengem bangkan Smart  Village dapat  dilakukan  melalui  dimensi  yang dikemukakan  dalam Smart  City sebagai  mana  yang  telah  disebutkan  di  atas   yaitu  terkait dengan dimensi yang dikemukakan oleh Giffinger dan pedoman masterplan Smart City yang dikemukakan oleh Kemenkominfo. Namun demikian dalam mengembangkan Smart Village beberapa dimensi yang lebih sesuai adalah  1) pemerintahan yang smart ( smart governance ),
2) masyarakat yang smart ( smart community ), 3) ekonomi yang smart (smart economy), dan 4)  lingkungan  yang smart ( smart  environment ).  Sedangkan  terkait  dengan smart  mobility , smart  transportation, dan smart  people kurang  sesuai  bila  diterapkan  sebagai  target
pencapaian  untuk Smart Village. Terkait  dengan smart  branding ,  beberapa  desa  yang memiliki potensi dapat diarahkan untuk pencapaiannya.

## C. Pemanfaatan ICT dan Pengembangan Aplikasi untuk Mendukung Smart Village
Pembangunan  desa  berbasis Information  and  Communication  Tech nology  (ICT) nampaknya  bukan  suatu  hal  yang  tidak  m ungkin  untuk  dilakukan.  Berkaitan  dengan pembangunan  desa  berbasis  ICT ,    Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (Kemendesa  PDTT)  telah  memiliki    Aplikasi  Sistem  Informasi  Desa,  Peta Digital  Desa  1:5000,  dan  WebGIS  untuk  monitoring  perkembangan  desa   [9][10] . Hal  ini tentunya  akan  sangat  memberikan  manfaat  bagi  pem banguan  di  daerah  perdesaan.  Sistem Informasi Desa yang siap digunakan seperti: Desa Online, Potensi Desa, dan BUMDes, yang dapat digunakan  dan dioperasikan oleh  Perangkat Desa selama koneksi internet yang ada di desa dalam kondisi stabil [9][10] . Untuk penyediaan internet desa, Kementerian Desa PDTT telah  bekerja  sama  dengan  Kemenkominfo  dalam  pengadaan  tower  BTS  dan  langganan internet  [9][10]. Sistem  informasi  desa  online  sebagai  sarana  untuk  mempublikasikan informasi dan sebagai pusat informasi desa, sedangkan sistem informasi potensi desa menjadi basis  data  potensi  sumberdaya  alam,  SDM,  dan  kegiatan  produktif  masyaraka t  yang  dapat diakses melalui website , serta sebagai sarana untuk menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan  dengan  potensi-potensi  unggulan  yang  ada  di  desa  [9][10]. Sementara  itu  sistem menajemen  BUMDes  sebagai  informasi  pengendalian  organisasi  dan  aktivitas  BUMDes [9][10]. Sistem  yang  telah  terbangun  tersebut  tentunya  sangat  bermanfaat  sekali  dalam pembangunan desa dan mendukung pada implementasi Smart Village , namun demikian perlu dievaluasi apakah seluruh desa yang ada di Indonesia telah dapat me ngakses dan terhubung kedalam sistem informasi tersebut.
Dalam mengembangkan desa pintar atau smart village perlu memperkenalkan bidang ICT kepada  masyarakat  terutama  untuk  meningkatkan  produktivitas,  meningkatkan perekonomian, membuka kesempatan bagi penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, serta mendukung pengembangan daerah pedesaan [11]. Beberapa program berbasis ICT yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Smart Village diantaranya adalah pembuatan basis data desa, pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai aplikasi yang membantu proses  administrasi  desa,  validasi  data  kependudukan,  penambahan  fitur  website  desa, pelatihan  layanan  aplikasi  administrasi  desa , updating dan  digitalisasi  RPJMDes,  hingga program yang bersifat aplikatif seperti pembuatan aplikasi bagi peternak desa  melalui aplikasi recording (pendataan) ternak [11].
Sistem  Informasi  Desa  merupakan  sistem  yang  wajib  dibangun  oleh  pemerintah  daerah, sistem  ini  dapat  meliputi  fasilitas  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak,  jaringan,  serta sumberdaya  manusia  dan  meliputi  data  desa,  data  pembangunan  desa,  kawasan  perdesaan serta informasi lain  yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan  [12].  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  merupakan  sistem  olah  data  dan  informasi berbasis komputer yang dapat dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa dalam dua ranah yaitu  sistem offline dan online [11].  Pada  sistem offline ,  aplikasi  diinstal  dalam  komputer server  di  kantor  desa  dan  dioperasikan  sebagai  server  (pusat  data)  yang  bersifat  lokal  dan hanya  bisa  diakses  dalam  jaringan  lokal  ( local  area  network ).  Sistem offline ini direkomendasikan  untuk  diterapkan  dalam  penggunaan  aplikasi  SID  harian.  Database  dari hasil proses olah data secara offline itu dapat diunggah ke sistem online secara berkala. Pada sistem online , SID akan optimal jika terhubung ke internet sebagai sistem online berbasis web.
SID online akan  otomatis  berfungsi  juga  sebagai  website  desa.  Website  desa  ini  memiliki fungsi yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian depan ( front-end ) yang bisa diakses oleh publik  dan  bagian  dalam  ( backend )  yang  hanya  bisa  diakses  oleh  administrator  sistem  [11]. Dalam pengembangannya Sistem Informasi Desa bisa dihubungkan dengan sistem informasi pada level kota/kabupaten maupun  provinsi   untuk mendapatkan bentuk manfaat yang lebih
luas sehingga tujuan utama SID untuk mempercepat proses layanan administrasi desa dapat tercapai [11].
Desa  Sangatta  Selatan  di  kabupaten  Kutai  Timur  sebagai  salah  satu  desa  percontohan pembangunan  berbasis  ICT.  Melalui  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  PPM -UGM  pada  tahun 2017 program-program tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal ini pembuatan basis data desa dan  sistem  informasi  desa  merupakan  salah  satu  kebutuhan  mendasar  untuk  memperbaiki data-data  desa  dan  memudahkan  aparat  pemerintahan  dalam   memanfaatkan  data  tersebut untuk  menyusun  perencanaan  desa.  Demikian  juga  dalam  rangka  untuk  melaksanakan updating dan digitalisasi RPJMDes. Program ini dapat membantu dalam menyusun rencana pembangunan  tahunan  desa.  Tentunya  program   pelatihan  juga  perlu    dilaksanakan  dalam rangka  untuk  memberikan  peningkatan  S DM  aparat  pemerintah  desa  dalam  memberikan pelayanan  aplikasi  administrasi  desa.  Di  samping  itu  fasilitasi  transparansi  keuangan BUMDes juga dapat dilakukan melalui website desa. Program sosial humaniora  berbasis ICT antara  lain  dapat  berupa  pengembangan One  Village  One  Product melalui  media  online, sosialisasi penjualan online, publikasi penulisan sejarah lokal melalui website desa , sosialisasi pemanfaatan internet untuk informasi kesehatan dan dampak positif dan negatif pemanfaatan internet [11].
Terkait  dengan Smart  Village melalui    pengembangan  ekonomi  masyarakat  perdesaan, pemanfaatan ICT dapat digunakan dalam membantu untuk memasarkan produk pertanian dan kegiatan  ekonomi  lainnya  seperti  pariwisata .  Sebagai  contoh  pada  kajian  masyarakat  petani Kampung UKM Omah Salak yang terletak di  Desa Donorokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman  sebagai Kampung  UKM  Digital  yang  di branding dan  di launching oleh  PT  Telkom Indonesia.  Kampung  Omah  Salak,    terdiri  dari  40  kelompok  petani,  yang  masing-masing terdiri  dari  antara  40-20  petani,  dirancang  untuk  menjadi  pusat  informasi  bagi  kelompok petani dan telah berkem bang menjadi salah satu desa wisata [13]. Ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan  di  Kampung  Omah  Salak,  dari  mengolah  hasil  pertanian  hin gga  melayani pengunjung  yang  akan  berwisata  di  desa  ini.  Kampung  Omah  Salak  membantu mempromosikan buah segar, menyediakan konsultan untuk pertanian salak di daerah lain, dan memberikan bantuan untuk mengem bangkan desa -desa wisata dengan menawarkan beberapa paket  wisata,  seperti  wisata  studi, out-bound ,  dan homestay yang  diprom osikan  dengan menggunakan  dukungan  ICT  seperti    internet,  web,  dan social  media seperti Facebook  dan Instagram  [13].  Selain  itu,  Omah  Salak  juga  memainkan  peran  penting  dalam  melibatkan petani agar bisa melek teknologi sehingga mereka  dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam promosi produk secara lebih berkualitas  dan berbagi informasi [13].
Kegiatan yang sama sedang dirintis di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Kabupaten  Sleman  melalui  kegiatan  implementasi Education  for  Sustainable  Development (ESD)  terkait  dengan  pengembangan  sumberdaya  ekonomi  lokal   untuk  mengembangkan branding  desa  sebagai Smart  Village  for  Agriculture .  Pada  kegiatan  ini  dilaksanakan sosialisasi  pemasaran  dengan  dukungan  ICT  untuk  membantu  masyarakat  setempat memasarkan  produk  pertanian  dan  olahan  hasil  pertanian  serta  promosi  desa  melalui pembangunan  landmark  desa  yang  dipopulerkan  melalui social media    (Instagram)  [14]. Pembuatan  dan  pengelolaan  situs  web  dan  pelatihan  juga  dilakukan  untuk  membantu komunitas karang taruna (komunitas pemuda) dalam membuat dan mengelola Situs Web Desa [14]. Namun demikian faktor kemampuan dan m otivasi yang tinggi dari leader of community dalam  mengembangkan Smart  Village merupakan  kunci  sukses  dalam  pencapaiannya  di samping  juga  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dan  potensi  sumberdaya  wilayah  dan lingkungannya.

## IV. K ESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil  pem bahasan  di  atas  adalah  terdapat  perbedaan karaktersitik  dan  permasalahan  antara  kota,  kabupaten  dan  desa,  sehingga  dalam pengembangan Smart  City , Smart  Regency dan Smart  Village terdapat  penekanan  yang berbeda, diantaranya adalah; Tidak seluruh elemen dalam Smart City dapat diterapkan untuk seluruh kota, namun perlu melihat kepada kondisi, potensi dan permasalahan masing -masing; Level  besaran    kota  yang  berbeda  seperti  kota  besar,  kota  sedang  dan  kota  kecil  memiliki permasalahan  yang  berbeda  sehingga  memerlukan  pengembangan  yang  aspek  smart  yang berbeda  pula.  Demikian  juga Kabupaten,  permasalahan  di  pusat  kota ,  pinggiran  kota  dan  di perdesaan  berbeda  sehingga  memerlukan  pengembangan  aspek smart yang  berbeda  pula. Terkait dengan Smart Village , ada pembatasan terkait dengan aspek penerapan teknologi dan informasi, aspek smart dapat berorientasi lebih kepada peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam hal kemandirian  pengelolaan desa dan inovasi kegiatan ekonomi dan sosial  dalam  masyarakat.  Namun  demikian  penerapan  teknologi  informasi  dan  komun ikasi (ICT)  juga  perlu  untuk  diupayakan  dalam  pengembangan Smart  Village .  Rekomendasi selanjutnya adalah mengarah kepada pengembangan konsep yang lebih matang untuk menuju kepada  penyiapan  kabupaten  menjadi Smart  Regency demikian  juga  desa  menjadi Smart Village. Perlu  dilandasi  pula  dengan  pedoman  dan  panduan  untuk  memudahkan  dalam pelaksanaan.

## R EFERENCES
[1] Giffinger,  R.,  Fertner,  C.,  Khamar,  H.,  Kalasek,  R.,  Pichler-Milanovic,  N.,  Meijers,  E. Smart Cities-Ranking of European Medium-Sized Cities . Final Report. 2007.
[2] Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo). Guideline  Masterplan Smart City Gerakan Menuju 100 Smart City . Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika . 2018.
[3] Rachmawati,  R. Pengembangan  Perkotaan  dalam  Era  Tekonologi  Informasi  dan Komunikasi . Gadjah Mada University Press. 2014.
[4] Rachmawati, R. And Rijanta, R. Population Mobility and Urban Spatial Structure: Does the Use of Information and Communication Technology Matter? Regional View , Japan, Number 25,March, Page 9-19. 2015.
[5] Rachmawati, R., Rijanta, R., Djunaedi, A. L ocation Decentralization Due to The Use of Information  and  Communication  Technology:  Empirical  Evidence  from  Yogyakarta, Indonesia. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography , Volume 9, Issue 1, May 2015.
[6] Kabupaten  Kutai  Timur.  Laporan  Akhir  Penyusunan Masterplan Smart  Regency Kabupaten Kutai Timur dan Pengembangan Inovasi Smart . 2018.
[7] Djunaedi,  A.,    Permadi,  D.,    Nugroho,  L.E.,  Widyawan,  Rachmawati,  R.,  Hidayat,  A., Achmad,  K.A.,  Egaravanda,  S. Membangun  Kota  dan  Kabupaten  Cerdas:  Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah . Gadjah Mada University Press. 2018.
[8] Kabupaten  Blora.  Masterplan  Smart  City.  Gerakan  100 Smart  City di  Indonesia- Kemenkominfo. 2018.
[9] Nurdin,  M  dan  Rachmawati,  R  (Editor). Pembangunan  Desa  Berbasis  ICT .  Badan Penerbit Fakultas Geografi-Universitas Gadjah Mada. 2017.
[10] Nurdin,  M  and  Rachmawati,  R.  ICT -Based  Rural  Development  in  Suratman,  Baiquni, M.,  Hasanati,  S.  (Editors) Proceeding  of  The  8 th Rural  Research  and  Planning  Group International  Conference:  Innovations  of  Rural  Development    for  Implementing Sustainable Development Goals . Gadjah Mada University Press, 2017, pp. 427-437.
[11] Rachmawati,  R.,  Nurdin,  M.,  Uguy,  L.S. Sangatta  Selatan  Membangun:  Desa Percontohan Pembangunan Berbasis ICT . Badan Penerbit Fakultas Geografi-Universitas Gadjah Mada. 2017
[12] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[13] Rachmawati,  Hapsari,  A.A.,    Cita,  A.M.  Virtual  space  utilization  in  the  Digital  SMEs Kampongs: Implementation of Smart City and Region . Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography Vol. 12, No. 1, May 2018.
[14] Rachmawati,R., Mutaáli, L., Rofi, A. The Implementation Of Education For Sustainable Development  In  The  Local  Economic  Resource  Development  Course:  Toward  Smart Village For  Agriculture  In Sleman  Regency. Paper  presented in  the   the    1 st ICCEESD (International  Conference  on  Comm unity  Engagement  and  Education  for  Sustainable Development ), Yogyakarta November 7-8, 2018.