Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)

## DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA DARI REZIM KE REZIM
Oleh: Sunarso (Jurusan PKn dan Hukum FISE / MKU - UNY)

## Abstrak
Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  di  Indonesia  dapat  dirunut  dalam  sejarah perkembangan  mata  pelajaran  ini,  sejak  munculnya  dalam  sistem pendidikan  nasional  pada  era  Orde  Lama  hingga  Orde  Reformasi.
Mata pelajaran PKn ini muncul pertama kali tahun 1957.
Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran  ini  menonjol  dengan  misinya  untuk  mewujudkan  sikap toleransi,  tenggang  rasa,  memelihara  persatuan  dan  kesatuan,  tidak memaksakan  pendapat,  dan  lain-lain,  yang  dirasionalkan  demi terciptanya  stabilitas  nasional  sebagai  prasyarat  bagi  kelangsungan pembangunan.
Di  balik  semua  itu  Pendidikan  Kewarganegaraan  sesungguhnya telah  berfungsi  sebagai  alat  penguasa  untuk  melanggengkan kekuasaan.  Sosok  Pendidikan  Kewarganegaraan  ( Civic  atau Citizenship  Education) yang  demikian  memang  sering  muncul  di sejumlah  negara,  khususnya  negara-negara  berkembang  termasuk Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Cogan (1998).

## Pendahuluan
Jatuhnya  Soeharto  dari  kekuasaan  pada  Mei  1998,  berikut dengan  krisis  moneter,  ekonomi,  dan  politik,  telah  mendorong reformasi bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dalam  bidang  pendidikan.  Pendidikan  nasional  menurut  banyak kalangan  bukan  hanya  belum  berhasil  meningkatkan  kecerdasan  dan keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan  kepribadian (nation  and  character  building). Padahal pembentukan  karakter  dan  kepribadian  ini  sangat  penting,  bahkan sangat mendesak, karena masih berkelanjutannya berbagai krisis yang melanda  bangsa  dan  negara  Indonesia  hingga  saat  ini  (Azyumardi Azra, 2006: vi)
Paradigma pendidikan yang dianut pada masa Orde Baru adalah “pendidikan  untuk  pembangunan”,  sehingga  pendidikan  telah diposisikan  sedemikian  rupa  sebagai  instrumen  pembangunan.
Pembangunan  Manusia  Indonesia  Seutuhnya yang  menjadi  jargon Orde Baru dalam kebijakan dan operasionalnya ternyata lebih banyak berpihak  dan  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Pengalaman pada  masa  Orde  Baru  itu  telah  memberikan  pelajaran  “berharga” tentang betapa rapuhnya suatu pembangunan yang hanya menekankan pada  aspek  phisik-materiil  dan  kepentingan-kepentingan  ekonomi belaka (Muchson, 2004).
Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang lebih khas. Mata  pelajaran  (mata  kuliah)  ini  menonjol  dengan  misinya  untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan,  tidak  memaksakan  pendapat  dan  lain-lain,  yang dirasionalkan  demi  terciptanya  stabilitas  nasional  sebagai  prasyarat bagi  kelangsungan  pembangunan.  Di  balik  semua  itu  Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan  ( Civic  atau  Citizenship  Education) yang  demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang,  sesuai  dengan  laporan  penelitian  Cogan  (1998)  yang dikutip oleh Ace Suryadi dan Somantri (2000:1) yang mengatakan: “Citizenship  education  has  often  reflected  the  interest  of  those  in power  in  particular  society  and  thus  has  been  a  matter  of indoctrination  and  the  establishment  of  ideological  hegemony  rather than of education”. Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan  di  Indonesia  dapat  dirunut  dalam  sejarah perkembangan  mata  pelajaran  (mata  kuliah)  ini,  sejak  munculnya dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Mata  pelajaran  (mata  kuliah)  ini muncul  pertama  kali  tahun  1957  dengan  nama  “Kewarganegaraan”, yang  isinya  sebatas  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara,  serta cara-cara  memperoleh  dan  kehilangan  status  kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959  tentang  pembentukan  panitia  penyusunan  buku  pedoman mengenai  kewajiban-kewajiban  dan  hak-hak  warga  negara  Indonesia dan  hal-hal  yang  menginsyafkan  warga  negara  tentang  sebab-sebab sejarah  dan  tujuan  Revolusi  Indonesia.  Sejak  munculnya  Orde  Baru pada  tahun  1966,  isi  mata  pelajaran  Civics  versi  Orde  Lama  hampir seluruhnya  dibuang,  karena  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan tuntutan  yang  sedang  berkembang.  Pada  era  reformasi  sekarang  ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru (New
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
Indonesian  Civic  Education). Reformasi  itu  mulai  dari  aspek  yang mendasar,  yaitu  reorientasi  visi  dan  misi,  revitalisasi  fungsi  atau peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

## Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Kewarganegaraan
Secara  klasik  sering  dikemukakan  bahwa  tujuan  Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (a good citizen). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa.  Pada  masa  Orde  Lama,  warga  negara  yang  baik  adalah warga  negara  yang  berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme,  dan  neokolonialisme. Pada  masa  Orde  Baru,  warga negara  yang  baik  adalah  warga  negara  yang  Pancasilais,  manusia pembangunan,  dan  sebagainya.  Sejalan  dengan  visi  Pendidikan Kewarganegaraan  era  Reformasi,  misi  mata  pelajaran  ini  adalah meningkatkan  kompetensi  siswa  agar  mampu  menjadi  warga  negara yang  berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem  pemerintahan  negara yang  demokratis.  Sehubungan  dengan  itu,  Ace  Suryadi  dan  Somardi (2000:  5)  mengemukakan  bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan memfokuskan  pada  tiga  komponen  pengembangan,  yaitu  (1) civic knowledge ,  (2) civic  skill, dan  (3) civic  disposition .  Inilah  pengertian warga  negara  yang  baik,  yang  diharapkan  oleh  Pendidikan Kewarganegaraan di Era Reformasi.
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Era  Reformasi  dituntut merevitalisasi  diri  agar  mampu  melaksanakan  misi  sesuai  dengan visinya  itu.  Hingga  saat  ini  mata  pelajaran  tersebut  seakan  tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan.
Dalam  penataannya  di  dalam  struktur  kurikulum,  Belinda Charles  dalam  Print  (1999:  133-135),  merekomendasikan,  isi Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  ditata  dalam  tiga  model,  yaitu formal  curriculum,  informal  curriculum, dan hidden  curriculum . Dengan  model formal  curriculum ,  implementasi  pembelajarannya dapat  menembus  berbagai  mata  pelajaran (cross-curriculum). Model informal  curriculum dapat  diimplementasikan  dalam  kegiatan- kegiatan ekstra kurikuler, seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan  rekreasi,  dan  olah  raga.  Model  ini  justru  efektif  dalam pembentukan  karakter  remaja.  Model hidden  curriculum ,  seperti misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

## Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter
Azyumardi  mengklasifikasi  penyebab  krisis  mentalitas,  moral, dan karakter mahasiswa di perguruan tinggi yang juga menjadi bagian dari  pendidikan  nasional.  Ada  tujuh  masalah  pokok  yang  turut menjadi  akar  krisis  mentalitas  dan  moral  di  lingkungan  perguruan tinggi,  antara  lain:  arah  pendidikan  telah  kehilangan  objektivitasnya; proses  pendewasaan  diri  tidak  berlangsung;  proses  pendidikan  di sekolah  dan  perguruan  tinggi  sangat  membelenggu  siswa  dan mahasiswa,  dan  bahkan  juga  guru  dan  dosen;  beban  kurikulum  yang demikian  berat,  lebih  parah  lagi,  hampir  sepenuhnya  diorientasikan pada  pengembangan  ranah  kognitif  belaka;  beberapa  mata  pelajaran dan  matakuliah,  termasuk  juga  pendidikan  agama  dan  pendidikan kewarganegaraan,  disampaikan  dalam  bentuk  verbalisme,  yang  juga disertai  dengan rote-memorizing ,  pada  saat  yang  sama  siswa  dan mahasiswa  dihadapkan  kepada  nilai-nilai  yang  sering  bertentangan; siswa dan mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam mencari contoh teladan yang baik  di lingkungannya (Azyumardi Azra, 2006: xi).
Ketujuh permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya. Solusi tidak  bisa  dilakukan  secara  adhoc  dan  parsial.  Bahkan  dapat dikatakan,  pemecahan  masalah-masalah  besar  itu  meniscayakan reformasi  itu  sendiri  secara  keseluruhan,  karena  masalah-masalah tersebut saling berkaitan.
Persoalan  lain  yang  dihadapi  bangsa  ini  adalah  tentang pembentukan  masyarakat  madani  yang  sering  disebut civil  society , terwujudnya masyarakat demokratis, pelaksanaan otonomi daerah, dan terrealisasinya  pemerintahan  yang  bersih  melalui  jalur  pendidikan nasional.  Harus  diakui  upaya  untuk  mengaktualisasikan  demokrasi dan civil  society di  Indonesia  melalui  jalur  pendidikan  kelihatannya masih  harus  menempuh  jalan  panjang,  terjal,  dan  berliku-liku.  Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi harus melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan  reposisi,  serta  berusaha  untuk  menerapkan  paradigma  baru. Upaya-upaya  itu  harus  bertujuan  akhir  pembentukan  masyarakat Indonesia  yang  demokratis,  bersih,  bermoral,  dan  berakhlak;  dan berpegang  teguh  pada  nilai-nilai civility (keadaban).  Sekolah  harus memenuhi  tiga  aspek,  yaitu  pengetahuan,  skill,  dan  membentuk karakter.  Ketiga  komponen  pokok  tersebut,  yaitu civic  knowledge, civic  skills,  dan  civic  dispositions (Margaret  S.  Bronson,  dkk.,  1999:
8-25).
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
Pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge )  merupakan materi  substansi  yang  harus  diketahui  oleh  warga  negara.  Pada prinsipnya  pengetahuan  yang  harus  diketahui  oleh  warga  negara berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara, pengetahuan  tentang  struktur  dan  sistem  poitik  dan  pemerintahan, nilai-nilai  universal  dalam  masyarakat  demokratis,  cara-cara kerjasama  untuk  mewujudkan  kemajuan  bersama,  serta  hidup berdampingan  secara  damai  dalam  masyarakat  internasional. Keteramtpilan kewarganegaraan (civic skills), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar  pengetahuan  yang  diperoleh  menjadi  sesuatu  yang  bermakna. Civic skills mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan participation  skills (keterampilan  partisipasi).  Adapun  karakter kewarganegaraan (civic dispositions) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki  setiap  warga  negara  untuk  mendukung  efektivitas  partisipasi politik,  berfungsinya  sistem  politik  yang  sehat,  berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum.
Civic  Education (Pendidikan  Kewarganegaraan)  memfokuskan pada demokrasi politik atau demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Civic  Education sebagai  bagian  dari  sosialisasi  politik  berfungsi sebagai  pemelihara  dan  pengembang  sistem  politik  yang  ideal  yaitu demokrasi.  Dalam  demokrasi  konstitusional, civic  education yang efektif  adalah  suatu  keharusan.  Kemampuan  untuk  berpartisipasi dalam  masyarakat  demokratis,  berfikir  secara  kritis,  dan  bertindak secara  sadar  dalam  dunia  yang  plural,  memerlukan  empati  yang memungkinkan  kita  mendengar,  dan  mengakomodasi  pihak  lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Lama
Perjalanan  sejarah  Bangsa  Indonesia  menunjukkan  bahwa pendidikan formal dijadikan sarana untuk mempersiapkan warganegara  yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itu nampak dari  lahirnya  berbagai  nama  untuk  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)  yang  sering  berganti-ganti  sejalan  dengan  perkembangan  dan pasang surut perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan  lahirnya  berbagai  kebijakan  di  bidang  pendidikan  khususnya tentang  PKn  sebagai  tindak  lanjut  dari  Dekrit  Presiden  1959  untuk kembali  ke  UUD  1945,  di  antaranya  dengan  instruksi  pembaharuan buku-buku di perguruan tinggi.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  P  dan  K,  mengeluarkan surat  keputusan  No.  122274/S,  tanggal  10  Desember  1959, membentuk  panitia  yang  terdiri  dari  7  orang.  Tugas  panitia  tersebut membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warganegara  Indonesia  disertai  hal-hal  yang  akan  menginsyafkan mereka tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Kemerdekaan  kita  (Supardo  dkk,  1962).  Panitia  tersebut  berhasil menyusun  buku  “Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia”  pada tahun 1962. Menurut para penulisnya (Supardo, dkk.),  buku ini dapat disebut  dengan  istilah  Jerman “Staatsburgerkunde”, dengan  istilah Inggris “Civics” atau  dengan  istilah  Indonesia “Kewarganegaraan”. Akan tetapi oleh karena isi buku ini agak luas maka, nama “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” agaknya lebih tepat.
Buku pedoman PKn tersebut berisi (1) Sejarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4)  Demokrasi  dan  Ekonomi  Terpimpin,  (5)  Konferensi  Asia  Afrika, (6)  Kewajiban  dan  hak  warganegara,  (7)  Manifesto  Politik,  (8) Laksana  Malaikat  dan  Lampiran-lampiran  tentang  Dekrit  Presiden,
Lahirnya Pancasila, Pidato Presiden Soekarno, Declaration of Human Rights dan  Panca  Wardhana  (lima  perkembangan).  Pada  dasarnya bahan pelajaran kewarganegaraan tersebut telah digunakan sejak 1959 sampai  dengan  pecahnya  Pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia (PKI) pada tanggal 30 september 1965. Selanjutnya, setelah terjadinya pemberontakan  PKI,  istilah  Pendidikan  Kewarganegaraan  atas  usul Menteri  Kehakiman  waktu  itu,  Mr.  Suhardjo,  diubah  menjadi Pendidikan  Kewargaan  Negara  dan  berlaku  sampai  dengan  tahun 1968.  Dengan  diberlakukannya  Kurikulum  1968  namanya  berubah lagi menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”.
PKn  menurut  kurikulum  1968  berada  dalam  Kelompok Pembinaan  Jiwa  Pancasila  baik  di  sekolah  Dasar  maupun  di  sekolah Menengah.  Bedanya  adalah  di  SD  kelompok  mata  pelajaran  terdiri dari  Pendidikan  Agama,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa  Daerah.  Bahan-bahan  pengajaran  PKn  menurut  kurikulum 1968  tersebut  digunakan  sampai  dengan  ditetapkannya  Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  Kurikulum  1975  dengan  nama  “Pendidikan Moral  Pancasila”  (PMP)  sebagai  nama  Bidang  Studi  (BS)  untuk
Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah untuk membentuk  warganegara  Pancasilais  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkanya ketetapan MPR No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
Pancasila (P4) maka materi bidang studi PMP dilengkapi atau bahkan di  dominasi  oleh  materi  (P4)  yang  cenderung  sebagai  bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas  PKn  telah  muncul dengan  berbagai  nama.  Numan  Somanteri  (1972)  mengemukakan bahwa  istilah  “Civics  dan  Civics  Education”  telah  muncul  masing- masing  dengan  nama:  Pendidikan  Kewarganegaraan  (1957); Civics (1962);  dan  Pendidikan  Kewargaan  Negara  (1968).  Pendidikan Kewarganegaran  (1957)  membahas  materi  tentang  cara  memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedang Civics (1962) lebih banyak membahas Sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, Pidato-Pidato Politik Kenegaraan,  terutama  yang  diarahkan  untuk “nation  and  character building” bangsa Indonesia, seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran
Civics di  Amerika  Serikat  pada  tahun-tahun  setelah Declaration  of Independent. Pidato-Pidato  Politik  Kenegaraan  ini  dikemas  dengan nama  “Tujuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi”  (TUBAPI)  yang  berisi pidato-pidato politik kenegaraan mantan Presiden Soekarno ditambah dengan Manifesto Politik (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK). Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan pelajaran yang bersifat indoktrinasi tersebut dibuang dan dihilangkan  sama  sekali  melalui  Kurikulum  1968  dengan  melakukan perubahan-perubahan  materi  dan  metode  penyampaian.  Adapun materi  pelajaran  atau  kelompok  mata  pelajaran  untuk  Pendidikan Kewarganegaraan  tersebut  adalah  Kelompok  Pembinaan  Jiwa Pancasila. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada  pembentukan mental dan moral  Pancasila  serta  pengembangan  manusia  yang  sehat  dan  kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa.
Tujuan diajarkannya Pendidikan Kewargaan Negara adalah agar tiap-tiap warganegara Indonesia berkewajiban mengamalkan Pancasila dan  UUD  1945  serta  merealisasikan  isi  dan  jiwa  UUD  1945  dan ketetapan-ketetapan MPRS sebagai  ketentuan-ketentuan pelaksanaan- nya.  Dengan  demikian  Kewargaan  Negara  tidak  saja  wajib  dipelajari tetapi  lebih-lebih  lagi  merupakan  bentuk  sikap  hidup.  Salah  satu  hal penting  dari  kurikulum  SMA  1968  tersebut  adalah  pengajaran  Mata Pelajaran  Kewargaan  Negara  senantiasa  dikorelasikan  dengan pelajaran  lain  seperti  Sejarah  Indonesia,  Ilmu  Bumi  Indonesia,  Hak Asasi  Manusia,  dan  Ekonomi,  sehingga  mata  pelajaran  Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, lebih menantang, dan lebih bermakna.

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Baru
Dalam  perubahan  kurikulum  sekolah  tahun  1968  menjadi kurukulum tahun 1975 mata pelajaran PKn atas dasar Keputusan MPR 1978  diganti  dengan  nama  baru  yang  dikenal  dengan  Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP).  Ini  merupakan  hasil  penggabungan  mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi. Bidang studi PMP merupakan bahan-bahan  mata  pelajaran  yang  menyangkut  Pancasila  dan  UUD 1945  dipisahkan  dari  mata  pelajaran  yang  bersangkut  paut  di antaranya  mata  pelajaran  Sejarah,  Ilmu  Bumi,  dan  Ekonomi. Sedangkan  gabungan  mata  pelajaran  Sejarah,  Ilmu  Bumi,  dan Ekonomi  menjadi  bidang  studi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS)  atau Studi  Sosial  ( Social  Studies )  dan  saat  ini  bernama  Pendidikan  Ilmu Pengetahuian  Sosial  (PIPS).  Hal  yang  sama  masih  tetap  berlaku  saat berlakunya  Kurikulum  1984  sebagai  penyesuaian  Kurikulum  1975. Mengenai  bidang  studi  PMP  tersebut  Depdikbud  (waktu  itu)  telah mengeluarkan  Penjelasan  Ringkas  tentang  Pendidikan  Moral Pancasila (Dikbud, 1982) di mana dikemukakan berbagai hal penting antara lain adalah sebagai berikut:
Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  secara  konstitusional  mulai dikenal  dengan  adanya  TAP  MPR  No.  IV/MPR/1973  tentang Garis-garis  Besar  Haluan  Negara.  Dengan  adanya  Ketetapan MPR  No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila  (P4),  maka  materi  PMP  didasarkan  pada isi  P4  tersebut.  Oleh  karena  TAP  MPR  No.  II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia   Indonesia dalam kehidupan  bermasyarakat serta  bernegara,  maka  dijadikan  sumber,  dan  tempat    berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian hakikat PMP tiada lain adalah  pelaksanaan  P4  melalui  jalur  pendidikan  formal.  Di samping  pelaksanaan  PMP  di  sekolah-sekolah  di  dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai  penataran,  dalam  rangka  menyesuaikan  Kurikulum 1975  dengan  P4  dan  GBHN  1978  mengusahakan  adanya  buku pegangan  bagi  murid  dan  guru  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Tingkat  Pertama  dan  Sekolah  Menengah  Tingkat Atas. Usaha itu telah menghasilkan Buku Paket PMP. Dari penjelasan ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) P4 merupakan  sumber,  dan  tempat  berpijak,  isi,  dan  cara  evaluasi  PMP melalui  pembakuan  kurikulum  1975;  (2)  dengan  dihasilkannya  Buku Paket  PMP  untuk  semua  tingkat  pendidikan  di  sekolah  maka  Buku
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
Pedoman  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Manusia  dan  Masyarakat Baru Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3) P4 tidak hanya diberlakukan  untuk  sekolah-sekolah  tetapi  juga  untuk  masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan  Pancasila  (P4)  oleh  BP7,  untuk  sekolah  diberlakukan bidang  studi  PMP  sedangkan  untuk  masyarakat  diberlakukan  P4. Namun  demikian  materi  PMP  tersebut  didominasi  oleh  bahan-bahan P4  yang  disesuaikan  dengan  masing-masing  lingkungan,  yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  PMP  karena  berbagai perubahan dan berbagai  pertimbangan, dengan disusunnya kurikulum sekolah  tahun  1994  diubah  menjadi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada UU Sistem Pendidikan  Nasional  No.  2  tahun  1989  ayat  2  yang  menyatakan bahwa:  “Isi  kurukulum  setiap  jenis,  jalur,  dan  jenjang  pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila; b. Pendidikan Agama; dan c. Pendidikan Kewarganegaraan.

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Reformasi
Demokratisasi  bidang  pendidikan  amat  diperlukan  terutama dalam  memposisikan  warganegara  sebagai  subjek  dan  bukan  sekedar objek  dari  kepentingan  politik  penguasa  semata.  Demokratisasi  di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti dengan pendidikan demokrasi adalah  suatu  yang  memungkinkan  upaya  pengembangan  segenap potensi individu warganegara Indonesia secara optimal sesuai dengan fitrah  insaninya  (Senat  IKIP  Bandung,  1999).  Guna  memperoleh perbandingan,  memperluas  visi  dan  memberi  dasar  yang  kokoh  bagi pendidikan  untuk  warganegara  demokratik “democratic  citizenship” yang  seharusnya  menjadi  dasar  pendidikan  Indonesia  dalam  era reformasi  tersebut  ada  baiknya  mengutip  pendapat  Thomas  Jefferson sebagai  penulis  Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika  yang  menyatakan bahwa: “…that  the  knowledge,  skills  and  behaviors  of  democratic citizenship  do  not  just  occur  natullay  in  oneself  but  rather  they  must be taught consciously through schooling to teach new generation, i.e they are learned behaviors”. Agar peran pendidikan dipahami secara jelas  dalam  mendidik  warganegara  yang  demokratis  tersebut  John  F. Kennedy  misalnya  lebih  memperkuat  pendapat  Jefferson  dengan mengatakan  bahwa: “There  is  an  old  saying  that  the  course  of civilization  is  a  race  between  catastrophe  and  education.  In  a
democracy  such  as  ours,  we  must  make  sure  that  education  wins  the race” .
Kedua  pandangan  tersebut  memberi  isyarat  yang  jelas  bahwa pendidikan  amat  berperan  dalam  mendidik  warganegara  yang demokratis,  yang  menyiratkan    dan  mensyaratkan  bahwa  pendidikan itu  sendiri  haruslah  demokratis  dan  dilakukan  dengan  cara-cara  yang demokratis  pula  sebab  pendidikan  harus  efektif  yang  didukung  oleh faktor-faktor  startegis  lingkungan  internal  dan  eksternal.  Dalam konteks  itu  dapat  diidentifikasikan  parameter  dan  variabel  yang signifikan,  baik  yang  berhubungan  dengan  proses  belajar  mengajar, evaluasi, sistem kurikulum, sistem manajemen dan faktor kontekstual sosial, ekonomi, politik, hukum dll, yang dibangun oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teruji. Jika pendidikan itu mau efektif, ia harus  kuat,  punya  kemandirian,  dan  hubungan  saling  bantu  dengan faktor  eksternalnya  dengan  anggaran  yang  cukup  untuk  membiayai SDM.  Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif selain yang tersebut di  atas,  perlu  visi  yang  dibangun  bersama  tentang  warganegara  yang baik,  demokratis,  cerdas,  dan  terampil  dalam  menuju  masyarakat madani.
Keadaan masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya pembangunan termasuk  pembinaan  warganegara  yang  hanya  mengandalkan  faktor keamanan,  ekonomi,  atau  teknologi  belaka  tanpa  memikirkan  secara sungguh  sungguh  individu-individu  warganegara  sebagai  SDM  yang akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk dengan berbagai pendekatan  tersebut.  Pendekatan-pendekatan  yang  dianut  dalam pembangunan  bangsa  dan  warganegara  masa  lalu  itu  secara  nyata telah  menunjukkan  kegagalan-kegagalannya.  Keadaan  seperti  ini mendorong  kita  semua  untuk  memikirkan  penataan  kembali pendidikan  bagi  warganegara  Indonesia  khususnya  PKn  Indonesia. Dengan  mencermati  ciri-ciri  PKn  dalam  kedua  kurun  waktu  di  atas nampak  bahwa  baik  substansi  materi  maupun  metode  mengajarnya tidak  terlalu  banyak  mengalami  perubahan,  bahkan  dapat  dikatakan bahwa  kelemahannya  justru  terletak  pada  ketidak-konsistenan  dalam melaksanakan apa yang ditetapkan oleh kurikulum.

## Analisis
Telah  diuraikan  terdahulu  bahwa  ketiga  rezim  pemerintahan memiliki perhatian yang begitu signifikan terhadap PKn. Hal itu dapat dilihat  dari  berbagi  kebijakan  pendidikan  khususnya  tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang seolah-olah amat dipengaruhi oleh
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
perubahan-perubahan situasi politik dan kenegaraan. Pada masa-masa yang lalu yang jika tujuannya dicermati senantiasa menempatkan PKn tersebut sebagai “alat politik” bukan sebagai “alat pendidikan politik” yang  didasari  oleh  nilai-nilai  demokrasi  tetapi  justru  untuk mengarahkan  dan  mendominasi  nilai-nilai  yang  memungkinkan sebuah rezim untuk mempertahankan “kemapanan” yang mendukung kekuasaan yang ada.
Perubahan-perubahan  tersebut  terjadi  karena  adanya  perubahan dalam  sistem  sosial  politik,  dan  kenegaraan  yang  memang  semakin menuntut pada kemantapan dalam PKn untuk menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya tuntutan- tuntutan  perubahan  ke  arah  kehidupan  yang  lebih  demokratis  harus diakui  sebagai  hasil  positif  dari  pendidikan  PKn  belakangan  ini termasuk  ekses  yang  sekaligus  merupakan  tantangan  bagi  proses demokratisasi itu sendiri.
Tuntutan  perubahan  itu  selain  disebabkan  oleh  hal-hal  seperti disebutkan  di  atas,  dan  juga  karena  beberapa  sebab  lain  yang  amat fundamental  seperti  dikemukakan  oleh  Aziz  Wahab  (1998)  dengan mengatakan  bahwa:  Bidang  Studi  PKn  sesuai  fungsi  dan  tujuannya selama  ini  menjadi  sarana  untuk  membina  warganegara  untuk  lebih mengetahui  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Namun  sejalan  dengan  terjadinya  reformasi  diperlukan kajian  ulang  terhadap  relevansi  meteri  PKn  dalam  kurikulum  karena beberapa  alasan,  di  antaranya:  (1)  Selama  Orde  Baru  yang  lalu  ada kekacauan  pengertian  antara  negara  dan  pemerintah/rezim  yang berkuasa; seakan-akan keduanya menjadi identik. Hal itu mengakibatkan  penerjemahan  PKn  ke  dalam  kurikulum  pun  banyak diwarnai  oleh  perspektif  dan  kepentingan  pemerintah  dengan mengatasnamakan perspektif dan kepentingan negara. Hal  yang sama sesungguhnya  bukan  hanya  berlaku  untuk  PKn  tetapi  juga  untuk bidang-bidang  studi  lainnya  seperti  Sejarah,  Ekonomi,  dan  Geografi. (2)  Karena  alasan  pertama  di  atas,  topik-topik  tertentu  lebih  banyak diangkat  (misalnya  soal  kepatuhan,  kesetiaan  pada  pemerintah  yang berkuasa, keamanan nasional) yang bertujuan menguatkan kedudukan pemerintah  yang  berkuasa;  sedangkan  topik-topik  lain  seperti  hak asasi  manusia,  demokrasi  politik,  demokrasi    ekonomi,  hak-hak rakyat,  kewajiban  pemerintah  kepada  publik,  kebebasan  menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kurang ditampilkan secara
proporsional.  (3)  PKn  adalah  sarana  pendidikan  politik  bangsa. Namun  pendidikan  politik  yang  dimaksud  selama  ini  cenderung “sepihak”  dan  “monolog”,    yaitu  mendukung  kelanggengan
kekuasaan    orde  yang  berkuasa.  Akibatnya  siswa  tidak  disiapkan untuk  berpikir  secara  dewasa,  bertanggung  jawab  dan  jujur  bahkan terhadap  dirinya  sendiri.  Produk  akhirnya  adalah  peserta  didik  yang “tanpa pilihan”, harus menerima apa adanya tanpa dapat dan mampu mempertanyakan  hal-hal  di  luar  koridor  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Dari  sudut  perkembangan  moral,  hal  ini  tidak menguntungkan karena membuat siswa menjadi kerdil dalam berpikir. PKn lebih menekankan segi “to tell students about what are desiable behaviors” dan bukan “to ask and let student to think and to find…”.
(4)  Dalam    kenyataan,  terjadi  berbagai  kebingungan  peserta  didik akibat  apa  yang  diajarkan  di  sekolah  berbeda  kenyataannya.  Akibat lanjutnya adalah secara tidak disadari kita menyiapkan generasi  yang memiliki kepribadian terpecah.
Berdasarkan  alasan-alasan  di  atas,  kaji  ulang  dan  peninjauan kembali  terhadap materi dan metodologi  PKn dalam kurikulum  1994 merupakan  suatu  keharusan  dalam  Era  Reformasi  sekarang  ini.  Kaji ulang diarahkan terhadap hal-hal berikut ini:
1. Sejauh manakah materi  yang ada dalam kurikulum masih relevan dengan  semangat  bangsa  kita  yang  dengan  memanfaatkan momentum  reformasi  sedang  memformulasikan  kembali  format dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Banyak  keluhan  selama  ini  tentang  padat  dan  banyaknya  materi yang  mesti  dipelajari  oleh  siswa.  Hal  ini  pun  perlu  dikaji  ulang,
materi manakah yang dapat dikeluarkan, digabungkan, dirampingkan,  dan  materi  mana  yang  benar-benar  esensial  bagi anak, masyarakat, dan kehidupan bangsa.
3. Dari  segi  metodologi,  metode  yang  cenderung  doktriner  dan monolog selama ini, perlu ditinjau ulang dari segi karakter belajar dan  tahap-tahap  perkembangan  peserta  didik.  Sudah  cukup  lama kita mengetahui bahwa PKn adalah pelajaran yang “membosankan”  bahkan  cenderung  “tidak  disukai”  siswa  karena materi  dan  metodenya  memang  tidak  menantang  siswa  secara intelektual,  di  samping  amat  sarat  dengan  pesan-pesan  ideologis rezim yang berkuasa.
Dalam  era  reformasi  dan  dalam  kehidupan  demokrasi  setiap orang  sebagai  warganegara  memperoleh  kebebasan  dan  diperlakukan secara  adil.  Untuk  itu  setiap  warganegara  harus  memperoleh kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  baik. Dalam  pendewasaan  dan  sikap  keterbukaan  dan  kebebasan  itu  baik politik  maupun  ekonomi  itu  harus  dijelaskan  secara  tuntas  bahwa:
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim (Sunarso)
dasar-dasar demokrasi itu sebagaimana dikemukakan oleh Chapin dan Messick  (1989:  114)  di  antaranya  adalah  seperti  berikut: “Each person  has  one  vote; Citizens  have  equal  protection  under  the  law; Decuisions and laws can be reviewed and amended by lawful process; Decisions and government acts are based on law”.
Tujuannya adalah agar setiap warganegara menjadi cerdas, dapat berpikir  kritis  dan  kreatif  serta  memiliki  sikap  disiplin  pribadi  dan dapat berpartisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan baik pribadi, maupun masyarakat lingkungannya. Lahirnya warganegara seperti itu menuntut  perubahan-perubahan  mendasar  dalam  pendidikan  pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan khususnya.

## Penutup
Uraian  di  atas  telah  membawa  kita,  bangsa  Indonesia,  untuk tidak mengulangi langkah-langkah politik yang keliru yang cenderung lebih  menekankan  kepada  kekuasaan  dengan  menomorduakan  rakyat dan  masyarakat  dalam  sistem  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pengakuan  terhadap  hak-hak  individu  yang  didasari  rasa  tanggung jawab  harus  ditambahkan.  Penghargaan  dan  penghormatan  terhadap hak-hak  dasar  manusia  serta  lebih  menekan  lagi  pada  kemajuan  dan kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadi dasar-dasar kebijakan nasional  dengan  senantiasa  membuka  diri  terhadap  perubahan  global dan dengan respon yang dilakukan secara cerdas.
Semua  itu  hanya  mungkin  dapat  dicapai  jika  dilakukan perubahan  paradigma  terhadap  PKn.  Paradigma  baru  tersebut menuntut diakukannya redifinisi dan revitalisasi implementasi konsep PKn  sehingga  benar-benar  menjadi  sebuah  wadah  yang  dapat membangun dan mengembangkan berbagai  kemampuan warganegara agar  dapat  lebih  sensitif,  proaktif,  inovatif,  dan  kreatif,  serta  cerdas sehingga  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dan  efektif  dalam kehidupannya sebagai warganegara dan warga masyarakat.
Redifinisi  dan  revitalisasi  pengertian  serta  tujuan  PKn  akan mendorong  lahirnya  paradigma  baru  PKn.  Paradigma  baru  tersebut harus  disusun  di  atas  pilar-pilar  demokrasi  yang  akan  mendukung nuansa  demokratis  yang  saat  ini  telah  berkembang  di  masyarakat. Paradigma  baru  PKn  tersebut  menuntut  adanya  perubahan  dalam seluruh  aspek  pembelajaran  PKn  dimulai  dari  tujuan  sampai  pada pengembangan bahan ajar, metode mengajar, dan penilaiannya.

## Daftar Pustaka
Abdul Azis Wahab. (1998). Kajian Terhadap Kinerja Kurikulum 1994 dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi. Bandung:  Jurusan PPKN  IKIP Bandung.
Azyumardi  Azra.  (2006). Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Depdikbud.  (1968). Kurikulum  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. GBPP PKn.
Depdikbud.  (1993). Kurikulum  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah . GBPP PKn.
Depdikbud.  (1982). Penjelasan  Ringkas  Tentang  Buku  PMP .  Ditjen. Dasmen.
Muchson  AR.  (2004).  “Pendidikan  Kewarganegaraan  Paradigma Baru”. Jurnal Civics . Vol. 1, No. 1 Juni 2004.
Numan  Somantri.  (1972).  “Beberapa  Masalah  dalam  Pengajaran PKn”. Seminar Nasional Civic , Surakarta: Tawangmangu.
Print, Murray et al. (1999). Civic Education for Civil Society . London: Asian Academic Press.
Redaksi  Sketsa  Masa.  (1961). Tujuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi . Surabaya: Penerbit GRIP.
Suryadi,  Ace  dan  Somantri.  (2000).  “Pemikiran  Ke  Arah  Rakayasa Kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan”. Paper dalam  The International  Seminar:  The  Need  for  New  Indonesian  Civic Education, March 29, 2000, at Bandung.
Supardo  dkk.  (1962). Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Waterwoth,  Peter.  (1998).  “Trends  in  Social  Studies  Education  and Citizenship  Education”. Paper .  Faculty  of  Education,  Deakin University, Australia.
Sunarso, M.Si., lahir di Karanganyar, 21 Mei 1960. Lulus S-1 Fisipol UGM  Yogyakarta  tahun  1985.  Lulus  S-2  Ketahanan  Nasional PPS  UGM  Yogyakarta  1995.  Sejak  tahun  1987  menjadi  tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.