## EPISTE MOLO GI PENGE MB ANGAN HU K UM IS L A M
No v a E ff enty M uhammad
A B STRAK
Dalam sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, mun c ul teori “ re c eptio in c omple x u ” oleh L . W . C . V an Der B erg yaitu orang-orang muslim Indonesia menerima syri ’ at se c ara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari C . V an V ollenhopen dan C . Snou c k H urgronye dengan teori “ re c eptio ” yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian H a z airin menantangnya dengan teori “ re c eptio e x it ” . Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori ” re c eptio a c ontrario ” yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Di tengah pertarungan teori-teori itu, kini masyarakat Indonesia telah memiliki hukum tertulis walaupun si f atnya masih terbatas, tentang Peradilan Agama, Kompilasi H ukum Islam, W aka f Tanah M ilik dan sebagainya.
Kata Kun c i: H ukum Islam, sejarah, pemberlakuan.
A. Pendahuluan
Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak seorang pun yang dapat hidup menyendiri. Karena pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dan bermasyarakat. B ahkan manusia disebut Z oon Politi c on oleh Aristoteles. 1 O leh karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengandalkan hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya hukum yang senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupannya untuk mengatur dan memberi petunjuk bagaimana ia harus bertindak dan mengatur masyarakat untuk men c apai tujuan-tujuan dan memenuhi kebutuhannya. 2 Dalam tatanan ini, hukum adalah tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari parlemen tanpa memandang strata sosial, tanpa mengenal batas-batas agama, batas-batas lokal ke c uali atas kehendak kelompok itu sendiri. Tidak ada perbedaan
1 C .S.T. Kansil, Pengantar H ukum Islam dan Tata H ukum Indonesia ( C et. V III ; Jakarta ; B alai Pustaka, 1 9 8 9 ), h. 2 9 . 2 Ibid, h. 34.
Epistemologi Pengembangan Hukum Islam
antara hukum sipil, hukum adat dan hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia, ketiganya merupakan sumber pembentukan hukum, yang oengelompokanya dimulai semenjak kedatangan penjajah B elandah hingga saat ini. 3
Istilah H ukum Islam yang sumbernya dari norma agama sudah menjadi istilah yang populer di Indonesia. Nmun iamenampakkan diri sebagai suatu konsep yang baku di kalangan para ahli. Terkadang ia dikategorikan sama dengan ‘ syariat Islam ” , tetapi tidak jarang dianggap sama dengan “f i q hi Islam ’ , bahkan “ hukum pidana Islam ” . Padahal di sisi lain hukum Islam terkadang pula dikategorikan sebagai displin ilmu. 4
Selain itu hukum Islam terkadang datang sebagai alat justi f ikasi terhadap persoalan-persoalan yang telah terjadi. H ukum Islam yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia tumbuh dan berkembang dengan segala pasang surutnya menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal dari pemeluknya untuk menempati posisi sebagai hukum nasional
Permasalahan yang mun c ul dari uraian ini bagaimana B agaimana proses yang memungkinkan hukum Islam itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan hukum nasional. U raian ini dimaksudkan mengokohkan posisi hukum Islam dalam per c aturan hukum sipil dan para penentangnya dalam memberi kha z anah pemikiran terhadap pembagian hukum di Indonesia. Selain itu berupaya mengungkapkan kaitan antara hukum Islam sebagai sistem ilmu hukum dan hukum pada umumnya dengan pendekatan epistemologis.
B . Pengertian-pengertian Sebelum megkaji topik ini lebih lanjut, ada baiknya kita bersepakat, apakah yang dimaksud dengan hukum Islam dalam tulisan ini. dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai ma c am istilah satu dengan yang lain terdapat persamaan dan perbedaan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariat, f i q hi dan hukum Islam.
3 B ustanul Ari f in, Perkembangan hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, H ambatan dan Prospeknya ( C et. I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1 996 ), h. 33-34.
4 Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Ari f , At. Al, H ukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek ( B andung ; PT. Raja Rosdakarya, 1 99 4), h. v .
78
a. Syariat Islam terdiri dari dua aspek yaitu a q idah dan syariat. Se c ara har f iah kata syariat dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus. 5 M enurut istilah, perkataan syariat pada mulanya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti f i q hi dan hukum, tetapi men c akup pula a q idah dan segala yang diperintahkan Allah. Pendeknya, syariat men c akup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. 6 Dalam pada itu Abbas H usni M uhammad menegaskan bahwa syariat adalah identik dengan kandungan al- Q ur ’ an dan sunnah. 7
Dalam perkembangan selanjutnya pengertian syariat dipersempit dan se c ara tegas dipisahkan antara a q idah dan syariat. M isalnya pengertian yang dikemukakan oleh M ahmud Syaltut 8 , syariat adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambaNya untuk diikuti dalam
berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa syariat telah diberi arti sempit yang menyangkut hukum di luar akidah. Dengan demikian istilah syariat tidak lagi dipahami oleh kebanyakan orang dalam arti luas bahkan
sudah menjadi istilah yang identik dengan f i q hi atau hukum Islam yang si f atnya berbeda dari a q idah Islam. M eskipun kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan.
b. Fi q hi Fi q hi dari segi semantik berasal dari akar kata , dan ( ) yang
berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu. 9 Sedangkan se c ara terminologi f ikih menurut ulama f ikih adalah mengetahui hukum-hukum syarah yang bersi f at amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya se c ara terperin c i. 10
Dari de f inisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa f ikih itu bukanlah hukum syara ’ itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara ’ atau dengan kata lain substansi f ikih itu sendiri adalah ijtihad ulama,
sehingga merupakan produk nalar atau pikiran.
5 M uhammad Ali al-Sais, Nasy ’ at al-Fi q hi al-Ijtih ć diy wa Athwaruh (t.tp: M ajma ’ al- B uhust al-Islamiyah, 1 9 70), h. 6 8. 6 Sa ’ ud Ibn Sa ’ d, Ali Durayb, al-Tan z him al- Q ad ć ’ i f i al- M amlakat al-Arabiyah (Riyadh: M at ć bi ’ H ani f ah li al- U bset, 1 9 73), h. 23.
7 Abbas H usni M uhammad, al-Fi q hi al-Islami, A f a q uh wa Tatawwuruh ( M akkah: Rabitah al-Alami al-Islami, 1402), h.7-8.
8 M ahmud Syaltut, al-Islam A q idah wa Syari ’ ah (t.tp: Dar al- Q alam, t.h), h. 12.
9 Abi al- H usain Ahmad Ibn Faris Ibn Z akariyah, M a q ayis al- L ugah, ju z I V , h. 442.
10 M uhammad Abu Z ahrah, U sul al-Fi q hi ( M isri: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th), h. 7.
79
Karena f ikih merupakan hasil penalaran para mujtahid maka tidak diherankan jika dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman yang dihasilkan oleh seorang mujtahid berbeda atau bertentangan dengan pemahaman yang diperoleh mujtahid lainnya. Di sini terasa jelas perbedaan esensi f ikih dengan syariat. Syariat dalam arti nash-nash yang mengandung hukum berasal dari Allah, sedangkan f ikih sebagai upaya memahami hukum syariat berasal dari mujtahid. Jika syariat bersi f at uni v ersial, maka f ikih tidak mesti demikian, f ikih harus sesuai keadaan tempat dan z aman.
c . H ukum Islam Kata hukum Islam sebagai term yang populer di Indonesia tidak ditemukan dalam kepustakaan hukum dalam Islam, yang biasa digunakan
adalah syariat Islam, hukum syara ’ dan f i q hi. 11 Perkataan hukum dari segi
bahasa dari akar kata , , ( ), yang berarti “ men c egah ” atau “ menolak ” , men c egah ketidakadilan, ke z aliman dan penganiayaan disebut hukum. 12 Sedangkan pengertian hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atau meniadakannya. 13 Apabila kata hukum dihubungkan dengan
kata Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia untuk mukalla f yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 14
Dalam pada itu, hukum Islam dimaksudkan di sini yaitu hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positi f bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi pengadilan agama. Dengan demikian hukum Islam men c akup hukum syariat dan juga hukum f ikih, karena arti syariat dan f ikih terkandung di dalamnya. 15 M . Rasyidi tampaknya menamakan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al- Q ur ’ an, al-sunnah dan akal. 1 6 M enurut Abdul W ahab Khalla f hukum adalah khitab syari ’ iy yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukalla f se c ara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan ( ta q rir). 17
11 Amir Syari f uddin, Pengertian dan Sumber H ukum Islam (Jakarta: Ardee Jaya, 1 9 87), h. 14. 12 Abi al- H usain Ahmad Ibn Faris Ibn Z akariyah, op. c it., ju z II, h. 9 1.
13 Tol c hah M ansoer, Ilmu Fi q hi I (Jakarta: t.p, 1 9 8 6 ), h. 20. 14 Amir Syari f uddin, op. c it., h. 14. 15 Ibid.
1 6 M . Rasyidi, Keutamaan H ukum Islam (Jakarta: B ulan B intang, 1 9 80), h. 22.
17 Abdul W ahab Khalla f , Ilmu U shul Fi q hi, diterjemahkan oleh M oh. Noer Iskandar al- B arrsaniy dkk. Dengan judul Kaidah-kaidah H ukum Islam (Ilmu U shul Fi q hi) ( C et. II ; Jakarta: Rajawali Perss, 1 99 1), h. 153.
80
M enurut L J V an Apel Doorn adalah sangat sulit untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. Sehingga de f inisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda dari segi redaksi dan unsur-unsurnya. Sebagai pegangan bagi orang yang sementara belajar hukum, maka pengertian hukum itu adalah:
Peraturan-peraturan yang bersi f at memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan
diambilnya tindakan-tindakan yaitu dengan hukum tertentu. 18
Dari pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa hukum itu harus mempunyai unsur-unsur seperti berikut: a. Peraturan tentang tingakh laku manusia dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan itu dilakukan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c . Peraturan itu bersi f at memaksa. d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
Adapun pengertian sistem ada dua ma c am. M enurut Shorde dan V oi c h yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, yaitu: Pertama, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu yang menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai ren c ana atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. 1 9
M enurut Suroyo W ingnyodipuro sebagaimana ia mengutip pendapat dari B elle f roid bahwa sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun se c ara tertib menurut asas-asasnya. 20 Seluruh peraturan-peraturan hukum dalam suatu negara dapat dipandang sebagai suatu sistem hukum. Dengan demikian hukum perdata, pidana, hukum tatanegara dan sebagainya merupakan suatu sistem hukum sendiri-sendiri. Sedang menurut Satjipto Rahardjo sistem hukum meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori dan konsep. Perbedaan dalam
unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Ada dua sistem hukum yang dipakai yaitu “c i v il law system ” yaitu sistem hukum Eropa dan “c ommon law system ” yaitu sistem hukum Inggris. 21 Namun Da v id dan B urly yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo juga
mengakui adanya sistem hukum lain yaitu “ sistem hukum sosialis ” dan “ sistem hukum Islam ” yang didasarkan pada kitab su c i al- Q ur ’ an. 22
18 C .S.T. Kansil, op. c it., h. 38.
1 9 Satjipto Rahardjo, Ilmu H ukum ( B andung: Alumni, 1 9 8 6 ), h. 88.
20 Suroyo W ingnyodipuro, Pengantar Ilmu H ukum (Jakarta: Gunung Agung, 1 99 3), h.
78.
21 Satjipto Rahardjo, op. c it., h. 2 9 2. 22 Ibid., h. 307.
81
C . Analisis Epistemologis
Sebagai bagian dari sistem hukum maka ilmu hukum dibi c arakan sebagai penjabaran, pemujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen f ilsa f at hukum. Tujuan penjabaran dan perkembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu
hukum yaitu dimensi epistemologi dan akisologinya. 23
Dalam topik ini lebih di f okuskan pada analisis epistemologis, namun dalam setiap jenis pengetahuan mempunyai c iri spesi f ik mengenal apa (ontologi) bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun. Kalau kita ingin membi c arakan epistemologi ilmu, maka ia harus dikaitkan dengan ontologi ilmu dan aksiologi ilmu. 24
Antara hukum Islam dan ilmu hukum memiliki orientasi dan objek
kajian yang sama yaitu tentang tingkah laku manusia. Selain itu, hukum
Islam mengatur hubungan sepihak dengan Tuhan dalam bentuk perintah dan
larangan. H ukum Islam sebagai sistem hukum memiliki komponen- komponen sebagaimana komponen sistem hukum yang terdiri atas masyarakat hukum, budaya hukum, f ilsa f at hukum, pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, e v aluasi hukum dan masyarakat hukum. 25
M asyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam memenuhi syarat untuk penerapan hukum Islam. Dari segi budaya hukum, masyarakat Indonesia telah memiliki hukum tertulis walaupun si f atnya masih terbatas, seperti berlakunya U ndang-undang no. 7 tahun 1 9 8 9 tentang Peradilan Agama, INPRES no. 1 tahun 1 9 081 tentang Kompilasi H ukum Islam, PP no. 28 tahun 1 9 77 tentang W aka f Tanah M ilik dan sebagainya. Pada sisi f ilsa f at hukumnya, hukum Islam adalah f ilsa f at hukum yang bersi f at subjekti f dan berasal dan dianut oleh masyarakat Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam konsep-konsep hukum Islam. Dari segi konsep, hukum Islam memilki sumber ajaran yaitu al- Q ur ’ an, al-sunnah dan ijmak yang di f ormulasikan dalam bentuk f ikih, f atwa ulama, keputusan pengadilan dan U ndang- U ndang. Dari segi pembentukan hukum, hukum Islam memilki tradisi-tardisi atau kebiasaan keagamaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat yang dapat diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara-perkara hukum sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu konsep-konsep hukum dapat terbentuk
23 L ili Rasyidi, H ukum Sebagai Suatu Sistem ( B andung: PT. Remaja Rosdakarya,
1 99 3), h. 110.
24 Jujun S. Suriasumantri, Filsa f at Ilmu, Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar H arapan, 1 99 5), h. 105.
25 L ili Rasyidi, op. c it., h. 103-104.
82
melalui badan legislati f sebagai terbentuknya U ndang-undang No. 7 Tahun 1 9 8 9 . Dalam bidang e v aluasi hukum baik buruknya pelaksanaan hukum Islam tergantung dari kualitas hukum Islam. Perbedaan pendapat memang ada dalam masalah hukum, tetapi sebatas pada konsep. Sedangkan pada penerapannya melalui perundang-undangan telah nampak sejalan.
Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan f aktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di nusantara sebelum datangnya VOC dengan mun c ulnya dua teori perkembangan hukum Islam,
yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasi f yakni hukum Islam al- Q ur ’ an dan al-sunnah. Penerimaan itu tertuang dalam Piagam Jakarta yang ditanda tangani tanggal 22 Juni 1 9 45 yang berlangsung sampai tanggal 5 Juli 1 9 5 9 . Penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoriti f yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam ma z hab. H ukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengu c apkan kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum ajaran Islam. Penerimaan itu tertuang dalam dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1 9 5 9 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1 9 45 menjiwai UU D 1 9 45 dan adalah merupakan
suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. 2 6
Dalam perkembangan selanjutnya, mun c ulnya teori “ re c eptio in c omple x u ” oleh L . W . C . V an Der B erg yaitu orang-orang muslim Indonesia menerima syri ’ at se c ara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari C . V an V ollenhopen dan C . Snou c k H urgronye dengan teori “ re c eptio ” yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian H a z airin menantangnya dengan teori “ re c eptio e x it ” . Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori ” re c eptio a c ontrario ” yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. 27
Dari segi psikologis bangsa Indonesia penganut agama Islam mayoritas sehingga aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dari segi yuridis hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan legal kedudukannya, walaupun materi hukum Islam masih terbatas pada masalah al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah. Pembatasan materi tersebut sangat terkait dengan f aktor historis yang dimainkan oleh pemerintah H india B elanda dan berlanjut hingga sekarang yang tidak menghendaki diberlakukannya hukum Islam di Indonesia.
2 6 Juyaha S. Praja, op. c it., h. x iii.
27 Ibid., h. X I- X I V . dan B ustanul Ari f in, op. c it., h. 33-37.
83
L embaga-lembaga Islam yang diatur se c ara yuridis memilki kekuatan hukum berlaku di Indonesia, antara lain lahirnya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1 9 4 6 , lahirnya Peradilan Agama bulan maret 1 9 4 6 dengan nama M ahkamah Islam Tinggi dan kemandiriannya berdasarkan U ndang- U ndang no. 7 tahun 1 9 8 9 , terbentuknya M ajelis U lama Indonesia tanggal 2 6 Juli 1 9 71. 28 Negara Indonesia mengenal dua hukum dasar, yaitu yang tertulis dan yang tidak tertulis dimana yang pertama lebih utama dari yang kedua.
U ntuk mengukur apakah ada hukum Islam sebagai sistem hukum, L on L . Fuller mengemukakan delapan asas yang dinamakan prin c iple o f legality 2 9 yaitu: a. Suatu sistem hukum harus mengadung peraturan yang tidak bersi f at ad
ho c . Dari landasan yuridis yang telah dikemukakan seluruh aturan-
aturan hukum Islam tidak bersi f at sementara. b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. c . Tidak boleh ada peraturan berlaku surut tetapi ditujukan berlakunya waktu yang akan datang.
d. Peraturan-peraturan hukum disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan sama lain. f . Peraturan tidak mengandung tuntunan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Tidak boleh ada kebiasaan mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. h. H arus ada ke c o c okan peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
Kriteria-kriteria tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dari sisi aksiologinya, H ukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran agama, tentu saja tujuan penerapannya agar memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari ma f sadat, baik di dunia maupun di akhirat. 30 Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dapat diurut sebagai berikut:
28 Amrullah Ahmad dkk, Dimensi H ukum Islam Dalam Sistem H ukum Nasional, M engenag 6 5 tahun Pro f . Dr. H . B ustanul Ari f in, S H . ( C et. I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1 996 ), h. 57-58. M ajelis U lama Indonesia, Kumpulan Fatwa M ajelis U lama Indonesia (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1 9 84), h. V . 2 9 Satjipto Rahardjo, op. c it., h. 9 1. 30 H . Fathurrahman Djamil, Filsa f at H ukum Islam ( C et. I ; Jakarta: L ogos W a c ana Ilmu, 1 99 7), h. 125.
84
a. M emelihara agama b. M emelihara jiwa c . M emelihara akal d. M emelihara keturunan e. M emelihara harta benda Dalam pada itu, maksud penerapan hukum Islam diarahkan sebagai: a. Sebagai sarana kontrol sosial, yakni men c egah umat manusia untuk melakukan pelanggaran hukum, baik yang bersi f at pribadi maupun yang bersi f at umum. 31
b. Sebagai pembinaan moral masyarakat. O lehnya dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya f aktor utama tapi juga f aktor pokok, sehingga masyarakat Islam se c ara ideal harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam. 32
c . Sebagai benteng pertahanan untuk menagkal identitas keislaman dari pengaruh non muslim dan terutama yang bersi f at sekuler. Gambaran- gambaran seperti ini sering terlihat pada sidang DPR dalam membahas ran c angan berbagai peraturan yang mengatur nilai-nilai
Islam. d. M ewujudkan ketentraman masyarakat sebagai indi v idu ataupun kelompok.
D. Penutup Dari uraian di atas daoat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut:
a. H ukum Islam se c ara teoritis telah memenuhi syarat menurut pandangan korelasi sistem hukum sesuai komponen-komponen sistem hukum. b. Dilihat dari segi historisnya, hukum Islam telah melalui proses sejarah yang panjang dengan segala pasang surutnya yang dipotong oleh teori syahadat, teori re c eptio in c omle x u, teori re c eptio, teori re c eptio e x it dan teori re c eptio a c ontrario. c . Se c ara yuridis telah memenuhi syarat sebagai sistem hukum karena telah memilki berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun terbatas pada al-Ahk ć m al-Ahw ć l al-Syakh ¡ iyah. d. Dari segi psikologis bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas
senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam penerapan hukum di Indonesia. e. H ukum Islam merupakan bagian dari pada hukum nasional.
31 Amrullah Ahmad, SF, op. c it., h. 8 9 . 32 H . Fathurrahman Djamil, op. c it., h. 154.
85

## DAFTAR P U STAKA
Ahmad, Amrullah. SF dkk., Dimensi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional, M engenang 6 5 tahun Pro f . Dr. H . B ustanul Ari f in, S H . C et. I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1 996 al-Sais, M uhammad Ali. Nasy ’ at al-Fi q hi al-Ijtihadiy wa Athwaruh. t.tp: M ajma ’ al- B uhust al-Islamiyah, 1 9 70 Ari f in B ustanul, Perkembangan hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah,
H ambatan dan Prospeknya. C et. I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1 996
Djamil, H . Fathurrahman, Filsa f at H ukum Islam. C et. I ; Jakarta: L ogos W a c ana Ilmu, 1 99 7 Kansil, C .S.T., Pengantar H ukum Islam dan Tata H ukum Indonesia. C et. V III ; Jakarta ; B alai Pustaka, 1 9 8 9 Khalla f , Abdul W ahab, Ilmu U shul Fi q hi, diterjemahkan oleh M oh. Noer
Iskandar al- B arrsaniy dkk. Dengan judul Kaidah-kaidah H ukum
Islam Ilmu U shul Fi q hi. C et. II ; Jakarta: Rajawali Perss, 1 99 1 M ajelis U lama Indonesia, Kumpulan Fatwa M ajelis U lama Indonesia. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1 9 84 M ansoer, To c lhah, Ilmu Fi q hi I. Jakarta: t.p, 1 9 8 6 M uhammad, Abbas H usni, al-Fi q hi al-Islami, A f a q uh wa Tatawwuruh.
M akkah: Rabitah al-alami al-Islami, 1402 Praja, Juhaya. S. dan Eddi Rudiana Ari f , at. al, H ukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek. B andung ; Raja Rosdakarya, 1 99 4 Rahardjo, Satjipto, Ilmu H ukum. B andung: Alumni, 1 9 8 6 Rasyidi, M ., Keutamaan H ukum Islam. Jakarta: B ulan B intang, 1 9 80 Rasyidi, L ili, H ukum Sebagai Suatu Sistem. B andung: Remaja Rosdakarya, 1 99 3 Sa ’ d. Sa ’ ud Ibn, Ali durayb, al-Tan z him al- Q adai f i al- M amlakat al- Arabiyah. Riyadh: M atabi ’ H ani f ah li al- U bset, 1 9 73 Suriasumantri. Jujun S., Filsa f at Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta:
Pustaka Sinar H arapan, 1 99 5 Syaltut, M ahmud, al-Islam A q idah wa Syari ’ ah. t.tp: Dar al- Q alam, t.h Syari f uddin, Amir, Pengertian dan Sumber H ukum Islam. Jakarta: Ardee Jaya, 1 9 87 W ingnyodipuro, Suroyo, Pengantar Ilmu H ukum. Jakarta: Gunung Agung, 1 99 3 Z ahrah M uhammad Abu, U sul al-Fi q hi. M isri: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th Ibn Z akariyah, Abu al- H usain Ahmad Ibn Faris M a q ayis al- L ugah, I V .
86