## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.1 Juni 2021 Page 46-67 jiap@uin-alauddin.ac.id
PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Raodahtul  Jannah, Roby  Aditiya,  Suhartono,  Nur  Rahmah  Sari,  Della Fadhilatunisa
UIN Alauddin Makassar
Surel: raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id suhartono@uin-alauddin.ac.id, nur.rahmahsari@uin-alauddin.ac.id , della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 1 Halaman 46-67 Samata, Juni 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 17 Maret 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 25 Juni 2021
Copyright:  Suhartono,  Aditiya,Roby.,  Jannah,  Raodahtul.,  Sari,  Nur  rahmah., Fadhilatunisa,  Della.  (2021).  Penerapan  akuntansi  forensik  dan  kompetensi  sdm terhadap  upaya  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa . Jurnal  Ilmiah Akuntansi Peradaban (46-67). https://doi.org/jiap.v6i1.
Fraud  adalah  salah  satu  tindakan  yang  disengaja  terhadap  suatu  situasi atau  kebenaran  yang  tersembunyi  yang  pada  sektor  publik  tindakan kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akuntansi forensik sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  dan  kompetensi  SDM  dapat  mencegah perbuatan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini meruapakan penelitian  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan studi  literature.  Berdasarakan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  dari  akuntansi  forensik  dan  kompetensi  SDM  dalam penecegahan  fraud.  Artinya  bahwa  fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa dapat  ditekan  dengan  penerapan  akuntansi  forensik  dan  adanya kompetensi dari aparat pengelolaan dana desa . Kata kunci: Fraud, akuntansi forensik, dana desa
Fraud  is  one  of  the  deliberate  actions  against  a situation  or  hidden  truth which in the public sector this fraudulent act causes losses to the state and state  finances.  This  study  aims  to  reveal  how  forensic  accounting  as  a scientific  discipline  and  HR  competencies  can  prevent  fraud  in  the management of village funds. This research is a qualitative research with data  collection  methods  using  literature  studies.  Based  on  the  research results,  it  shows  that  there  is  an  effect  of  forensic  accounting  and  HR competence  in  fraud  prevention.  This  means  that  fraud  in  village  fund management  can  be  suppressed  by  the  application  of  forensic  accounting and the competence of village fund management officials.
Keywords: Fraud, forensic accounting, village fund
PENDAHULUAN
Akuntansi  forensik  adalah  salah  satu  cabang  ilmu  akuntansi  yang dapat membantu menelaah fraud secara mendalam. Kecurangan keuangan yang  terus  terjadi,  besarnya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kecurangan tersebut,  dan  makin  kompleksnya  metode  dalam  melakukan  kecurangan menjadikan akuntansi forensik sebagai topik yang sering diperbincangkan oleh  profesi  akuntan,  penegak  hukum,  pembuat  kebijakan  dan  akademisi. Akuntansi  juga  dikenal  dengan  sebagai  sebuah  penerapan  disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik sebenarnya  bukanlah  ilmu  baru,  Amerika  Serikat  sudah  mengenal akuntansi  forensik  sejak  tahun  1931  sedangkan  di  Indonesia  akuntansi forensik  mulai  dikenal  sejak  krisis  keuangan  1997  (Fanani  &  Gunawan, 2020).  Akuntansi  forensik  dahulu  digunakan  untuk  pembagian  warisan atau  mengungkap  kasus  pembunuhan.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar pemakaian  istilah  akuntansi  dan  bukan  audit.  Secara  tegas  yang membedakan  antara  keduanya,  misalnya  dalam  tindak  pidana  korupsi menghitung  besarnya  kerugian  keuangan  negara  masuk  ke  wilayah akuntansi  (Anggraini  et  al.,  2019).  Perkembangan  akuntansi  forensik memang  terbilang  sedikit  terlambat  jika  dibandingkan  dengan  bidang akuntansi  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  akuntansi  forensik  masih  sering dianggap  sebagai  niche  (pasar  yang  terspesialisasi)  dari  akuntansi khususnya profesi akuntan publik (Zamira & Darsono, 2014).
Akuntansi  forensik  di  Indonesia  juga  telah  diterapkan  oleh  beberapa lembaga  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Laporan  Keuangan (PPATK),  dan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  seperti  Price  Waterhouse Cooper  (PwC)  (Zamira  &  Darsono,  2014).  Kemudian  Istilah  akuntansi forensik di Indonesia muncul setelah keberhasilan Pricewaterhouse Coopers (PwC)  dalam  membongkar  kasus  Bank  Bali.  Kantor  PwC  mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperi diagram cahaya yang mencuat  dari  matahari  (sunburst).  Kemudian  PwC  meringkasnya  menjadi arus  dana  dari  orang-orang  tertentu.  Namun  sayangnya,  keberhasilan  ini tidak  diikuti  dengan  keberhasilan  sistem  pengadilan.  Metode  yang digunakan  dalam  audit  tersebut  adalah  follow  the  money  atau  mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan  kepada  para  pejabat  dan  pengusaha  yang  terlibat  dalam kasus  ini  (Claudia,  2018).  Sistem  pengadilan  di  Indonesia  pada  saat  itu tidak berhasil untuk menghukum para banker yang telah menikmati dana BLBI,  beberapa  banker  tersebut  dengan  mudah  melarikan  diri  ke  luar negeri (Jumansyah et al., 2005).
Akuntansi  forensik  pada  hakekatnya  hadir  untuk  menjawab tantangan  dunia  akuntansi  yang  semakin  kompleks  dan  membantu
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
mengungkapkan  berbagai  kecurangan  (fraud)  yang  terjadi  yang  hadir dengan berbagai skala dan modus yang terkadang sulit untuk dideteksi dan dicegah  (Batubara,  2018).  Kecurangan  (fraud)  merupakan  tindakan ataupun  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  atau  berkelompok  secara ilegal  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  untuk  memperoleh keuntungan  dengan  cara  mendapatkan  uang,  aset  dan  lain  sebagainya sehingga  dapat  merugikan  orang  lain  atau  pihak  tertentu  (Santi  Putri Laksmi & Sujana, 2019). Jenis fraud yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda,  karena  dalam  hal  ini  praktik  fraud  antara  lain  dipengaruhi kondisi  hukum  di  negara  yang  bersangkutan.  Pada  negara  negara  maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik fraud cenderung memiliki modus yang lebih sedikit dilakukan. Penelitian (Wijayanti & Hanafi, 2018) menjelaskan  bahwa  fraud  dapat  disebabkan  oleh  karakteristik- karakteristik  individual  seperti  usia  dan  jenis  kelamin.  Pada  tahun  2016, 37%  tindakan  fraud  dilakukan  pada  rentang  usia  36-45  tahun,  31%  pada rentang usia 46-55 tahun, dan 23%. dilakukan pada usia <36 tahun dan >55 tahun.  Menurut  faktor  jenis  kelamin,  79%  laki  laki  lebih  cenderung melakukan  fraud  sedangkan  wanita  hanya  17%.  Adapun  pada  negara- negara  berkembang  seperti  Indonesia,  praktik  fraud  cenderung  memiliki modus  banyak  untuk  dilakukan.  Kasus  mengenai  akuntansi  forensik  di sektor  publik  juga  lebih  menonjol  dibandingkan  di  sektor  privat.  Kasus yang  berhubungan  dengan  akuntansi  forensik  akan  berurusan  dengan kerugian, baik di sektor publik maupun di sektor privat.
Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan (fraud) tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  dan  keuangan  negara. Kemudian  fraud  Di  sektor  privat,  tindakan  melanggar  hukum/kecurangan (fraud) akan menimbulkan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan.  Hal  itu  akan  menimbulkan  banyaknya  kerugian  yang  besar bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan, akan tetapi pada  investor-investor  yang  menanamkan  dananya  pada  perusahaan tersebut(Anggraini  et  al.,  2019).  Kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan kecurangan  (fraud)  /tindakan  melawan  hukum  adalah  korupsi,  asset misappropriation,  dan  kecurangan  laporan  keuangan  (fraudulent  financial statement),  dll  (Jumansyah  et  al.,  2005).  Dalam  pencegahan  kasus kecurangan  (fraud)  tidak  terlepas  juga  dengan  kompetensi  sumber  daya manusianya,  karena  kecurangan  pada  dasarnya  tergantung  dari  sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi  dibandingkan  dengan  elemen  lain  seperti  modal,  teknologi,  dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain (Ariastini et al.,  2017).  Penelitian  Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah  individu yang  memiliki  kemampuan  untuk  mencapai  kinerja  yang  tinggi  dalam pekerjaan yang di tekuninya (Utama, 2013).
Dana  desa  dapat  diartikan  sebagai  anggaran  dana  yang  dikucurkan oleh  Pemerintah  kepada  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  sudah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Dana  desa  adalah    salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini sudah sesuai  dengan  isi  Undang-Undang  Desa  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa, yang  berisi  pemberian  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  desa  agar  dapat menjadi  desa  yang  mandiri.  Pemerintah  mengucurkan  dana  yang  cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia, yakni mulai dari tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus  meningkat  setiap  tahunnya  dari  Rp.  20,8  Triliun  pada  Tahun  2015, Rp. 47 Triliun pada Tahun 2016, Rp. 60 Triliun pada Tahun 2017 & 2018, Rp. 70 Triliun pada Tahun 2019 dan Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk  Tahun  2020  Anggaran  Dana  Desa  akan  Mencapai  Rp.  72  Triliun dengan  presentase  kenaikan  2%  dari  tahun  sebelumnya  (Islamiyah  et  al., 2020). Kebijakan terhadap alokasi anggaran yang sangat besar ini memiliki konsekuensi  terhadap  pengelolaannya  yang  seharusnya  dilaksanakan secara  professional,  efektif,  efisien,  serta  akuntabel  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya  penyimpangan,  penyelewengan  dan  korupsi.  Pengelolaan keuangan  desa  pada  dasarnya  mengikuti  pola  pengelolaan  keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  desa,  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APB)  Desa  yang ditetapkan  dalam  peraturan  desa  oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Widiyarta et al., 2017).
Penelitian  (Santi  Putri  Laksmi  &  Sujana,  2019)  menyatakan  bahwa pemberian  anggaran  dana  desa  tersebut  yang  terbilang  sangat  besar  oleh Pemerintah  Pusat  pada  saat  ini  memberikan  urgensi  tersendiri  terhadap pengelolaan  dana  desa  dan  juga    memiliki  konsekuensi  untuk  terjadinya kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu,  khususnya  bagi pihak-pihak  yang  telah  dipercaya  oleh  masyarakat.  Fenomena  kasus kecurangan  (fraud)terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  banyak terjadi  di  Indonesia.  Hasil  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pada tahun 2015 sampai 2017 kasus tindakan  korupsi  di  desa  semakin  meningkat.  Terdapat  127  kasus penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi. Lalu terdapat 454 total kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, dimana sebanyak 96 kasus korupsi didalamnya  merupakan  kasus  penyelewengan  atas  anggaran  dana  desa. Imbas  dari  kasus  korupsi  itu  menimbulkan  kerugian  yang  besar  bagi negara  hingga  mencapai  Rp.  37,2  miliar  (Islamiyah  et  al.,  2020). Penyalahgunaan  anggaran  dana  desa  rata-rata  dilakukan  oleh  Kepala
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Desa,  KPK  mengidentifikasi  adanya  empat  aspek  yang  dapat  memicu terjadinya  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  pada  aspek regulasi  dan  kelembagaan,  aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan aspek sumber  daya  manusia  (Santi  Putri  Laksmi  &  Sujana,  2019).  Dalam penelitian (Saputra et al., 2019) juga menjelaskan bahwa Kecurangan atau fraud biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  pengelolaan dana  desa  yaitu  aspek  regulasi  dinilai  masih  lemah  dan  beberapa  di antaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa  Tertinggal  dan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Terlebih,  berdasarkan kajian  komisi  antirasuah  pada  tahun  lalu,  formula  pembagian  dana  desa dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015  tidak  transparan. Sementara  itu,  terkait  tata  laksana,  tidak  ada  standarisasi  untuk  acuan para  perangkat  desa  merancang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Laporan  pertanggungjawaban  pun  dinilai  rawan  dipalsukan.  Dugaan permainan  proyek  oleh  para  mafia  yang  menyusup  ke  desa-desa  dan mengatasnamakan  warga  desa.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa potensi fraud sangat besar dalam pengelolaan dana desa ini.
Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  yang  berperan  melaksanakan pengelolaan  dana  desa  juga  dituntut  untuk  menjalankan  tugas  secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dalam  pengelolaan dana  desa.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan yang  dimiliki  seseorang  atau  individu  dalam  menghadapi  situasi  atau keadaan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab.  Sistem  pengelolaan  dana desa yang baik, perangkat desa wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  pelatihan serta  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan.  Kompetensi  Sumber daya  manusia  yang  kurang  dalam  memahami  dan  menerapkan  logika akuntansi akan dapat berpengaruh pada salah saji laporan dana desa yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan, oleh  Pemerintah,  sehingga  informasi  yang  diterima  oleh  pengguna  akan tidak tepat (N. K. P. P. Dewi & Rasmini, 2019). Dalam sebuah kajian yang telah  dilakukan  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menunjukkan adanya  permasalahan  dalam  hal  sumber  daya  manusia  atas  tata  kelola keuangan  desa.  Permasalahan  yang  dihadapi  mulai  dari  rendahnya kemampuan  administrasi  yang  dimiliki  aparat  pemerintah  desa,  yang berakibat  pada  turunnya  profesionalisme  kerja.  Selain  itu,  tenaga pendamping  desa  berpotensi  melakukan  korupsi  atau  fraud  dengan memanfaatkan  lemahnya  kompetensi  aparat  desa.  Kemudian  pada  aspek
pengawasan permasalahan yang dihadapi yakni inspektorat daerah dalam melakukan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  di  desa  masih  sangat rendah  serta  saluran  pengaduan  masyarakat  yang  tidak  dikelola  dengan baik oleh semua daerah (L. A. M. Dewi & Damayanthi, 2019).
Tulisan  ini  akan  mengungkap  bagaimana  penerapan  akuntansi forensik  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  dapat  mendorong  perilaku  anti korupsi  dan  mencegah  perbuatan  kecurangan  atau  fraud  dalam pengelolaan  dana  desa  serta  bagaimana  penerapan  Kompetensi  sumber daya  manusia  yang  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  atau individu  dalam  menghadapi  situasi  atau  keadaan  dalam  melaksanakan tanggung  jawab  juga  berperan  serta  dalam  upaya  mencegah  tindakan kecurangan  (fraud)  dalam  pengelolaan  dana  desa.    Selain  itu,  tulisan  ini juga  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  bagi  pembaca  baik  secara teoritis  dan  praktis.  Manfaat  Teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  mampu menjadi sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang akan membahas mengenai  peran  akuntansi  forensik  bagi  pembentukan  perilaku  anti korupsi di perguruan tinggi. Selain itu, tulisan ini diharap mampu menjadi salah  satu  sumbangan  pemikiran  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  dan fraud. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharap mampu menajadi sebagai bahan  pertimbangan bagi  pihak yang bertanggungjawab  dalam  pengambil kebijakan  dalam  membrantas  korupsi  di  negeri  ini  baik  dalam  lingkup pemerintah maupun korporasi swasta

## TINJAUAN PUSTAKA
Akuntansi forensik Awalnya  di  Amerika  Serikat  akuntansi  forensik  digunakan untukmenentukan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan.Istilah  akuntansi  forensik  tersebut  bermula  dari  penerapan akuntansi  untuk  menyelesaikan  atau  memecahkan  persoalan  hukum.Di Amerika profesi yang bergerak di bidang akuntansi forensik disebut auditor forensic atau pemeriksa fraud bersertifikasi (Certified Fraud Examiners/CFE)  yang  bergabung  dalam  Association  of  Certified  Fraud Examiners  (ACFE)  (Rika,2016).  Akuntansi    forensik      adalah  ilmu akuntansi      dalam      arti      luas    termasuk  auditing,pada  masalah  hukum untuk  penyelesaian  hukum  di  dalam  atau  di  luar  pengadilan.    Akuntansi forensik    meliputi    investigasi    kecurangan    dan    menginvestigasi pembukuan    keuangan    maupun    catatan    yang    terkait    dengan    tindak pidana  korupsi.  Berbeda   dengan   auditor   yang   memberikan   opini terhadap    laporan    keuangan,    Akuntansi    forensik    lebih    berfokus    pada suatu    dugaan    atau    peristiwa    tertentu.  Oleh    karena    itu,    akuntansi forensik    memiliki    peran    yang      efektif      dalam      menyelidiki      dan membuktikan  adanya tindak pidana korupsi (Hakim, 2015).
Bologna  dan  Lindquist  (1995)  mendefinisikan  akuntansi  forensik sebagai  aplikasi  kecakapan  finansial  dan  sebuah  mentalitas  penyelidikan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
terhadap  isu-isu  yang  tak terpecahkan,  yang  dijalankan  di  dalam  konteks rules  of  evidence.  Sedangkan  Hopwood  et  al.  (2008)  lebih  jauh mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan  analitik  yang  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah keuangan  melalui  cara-cara  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan oleh  pengadilan  atau  hukum.Dengan  demikian  investigasi  dan  analisis yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh pengadilan atau hukum yang memiliki yurisdiksi yang kuat (Saputra,2017). Akuntansi  forensik  ini  bertujuan  untuk  menerjemahkan  transaksi keuangan  yang  kompleks  dari  data,  angka  ke  dalam  bentuk  yang  dapat dimengerti  secara  umum.  Serta  memahami  apa  yang  ada  di balik laporan keuangan.  Hal  ini  tentu  saja,  dimaksudkan  agar  segala  sesuatu  dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, sehingga bisa segera diketahui ada yang tidak beres dalam datadata keuangan yang disajikan (Sayyid,2013).
Akuntansi Forensik dapat dilihat dengan berbagai cara dari mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Salah satu cara termudah adalah  menggunakan  skema  Segitiga  Akuntansi  Forensik.  Segitiga Akuntansi Forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin akuntansi, hukum  dan  auditing.  Segitiga  Akuntansi  Forensik  menghubungkan  tiga aspek  yaitu  kerugian,  perbuatan  melawan  hukum  dan  hubungan kausalitas(Festus, 2012). Titik pertama Segitiga Akuntansi Forensik adalah kerugian,  titik  kedua  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dan  titik  ketiga adalah  hubungan  kausalitas  antara  kerugian  danperbuatan  melawan hukum.  Masing-masing  ketiga  aspek  tersebut  saling  berhubungan  erat tanpa bisa dipisahkan. Kerugian timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk  dapat  mengganti  kerugian.  Serta  adanya  keterkaitan  antara kerugian  dan  unsur  perbuatan  melawan  hukum(Ocansey,  2017).  Akuntan forensik  mempraktekkan  keahlian  khusus  dalam  bidang  akuntansi, auditing,  keuangan,  metode-metode  kuantitatif,  bidang-bidang  tertentu dalam  hukum,  penelitian,  dan  keterampilan  investigatif  dalam mengumpulkan  bukti,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  materi  bukti  dan menginterpretasi  serta  mengkomunikasikan  hasil  dari  temuan  tersebut (Claudia,2018).
Akuntansi forensik, menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan  dalam  perdebatan  di  pengadilan  yang  merupakan  basis  untuk diskusi serta resolusi di pengadilanPenerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis  akuntansi  dalam  akuntansi  forensik  dirancang  untuk menyediakan analisis dan bukti memeadai atas suatu asersi yang nantinya dapat  dijadikan  bahan  untuk  pengambilan  berbagai  keputusan  di pengadilan  (Wiratmaja,  2010).  di  sektor  publik  (pemerintahan),  tahap- tahap  dalam  seluruh  rangkaian  akuntansi  forensik  terbagi-bagi  diantara berbagai  lembaga.  Ada  lembaga  yang  melakukan  pemeriksaan  keuangan negara  (BPK),  ada  lembaga  yang  merupakan  bagian  dari  pengawasan
internal  pemerintah  (BPKP),  ada  lembaga-lembaga  pengadilan,  ada lembaga  yang  menunjang  kegiatan  memerangi  kejahatan  pada  umumnya, dan  korupsi  khususnya  (PPATK),  dan  lembaga-lembaga  lainnya  seperti KPK (Wuyzang,2016). Kompetensi SDM Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan,  kemampuan.  Kata  dasarnya  sendiri,  yaitu  kompeten,  yang berarti  cakap,  mampu,  atau  terampil.  Pada  konteks  manajemen  Sumber Daya  Manusia, istilah  kompetensi  mengacu  kepada  atribut  /  karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama,2017).  Manopo  (2011)  mengatakan  bahwa  kompetensi merupakan  sekumpulan  perilaku  spesifik  yang  dapat  diamati  dan dibutuhkan  oleh  seseorang  untuk  sukses  dalam  melakukan  peran  dan mencapai  target  perusahaan.  Selanjutnya  dikatakan  oleh  Byham,  et  al, bahwa  model  kompetensi  menggambarkan  kombinasi  perilaku  antara pengetahuan,  keterampilan,  dengan  karakteristik  yang  diperlukan  untuk menunjukkan  perannya  dalam  organisasi  secara  efektif  dan  kinerja  yang sesuai di dalam organisasi (Efendi, 2015). Boutler dkk. (1999) menyatakan kompetensi  adalah  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  untuk  dapat menunjukkan  kinerja  yang  baik  di  bidang  pekerjaan,  peran  atau  situasi. Menurut  Cheng  et  al.  (2002),  kompetensi  adalah  orang  yang  memiliki pengetahuan  pendidikan,  keterampilan  dan  pengalaman  dan  perilaku  etis dalam pekerjaan. Kompetensi adalah bidang pengetahuan, kemampuan dan keterampilan  yang  meningkatkan  efektifitas  individu  dalam  menangani dunia (Afiah & Rahmatika, 2014).
Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya  dengan  pekerjaan  itu  sendiri,  sehingga  interaksi  antara organisasi  dan  SDM  menjadi  fokus  perhatian  pimpinan  (Saputra,2016). Keberhasilan  dalam  penyajian  laporan  keuangan  yang  berkualitas bergantung  pada  pelaksananya  atau  Sumber  Daya  Manusianya.  Di  dalam pemerintahan,  SDM  atau  kepegawaian  PNS  diatur  dengan  UU  Nomor  43 tahun  1999  tentang  pokok-pokok  kepegawaian  (Subadriyah,2015). Kompetensi  merupakan  dasar  seseorang  untuk  mecapai  kinerja  tinggi dalam  menyelesaikan  kinerjanya.  Sumber  daya  manusia  yang  tidak memiliki  kompetensi  tidak  akan  dapat  menyelesaikan  pekerjaanya  secara efisien, efektif, dan ekonomis (Wati et al., 2014). kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi khususnya pada kualitas informasi  laporan  keuangan.  Kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik dari  seseorang  yang  memiliki  keterampilan  (skill),  pengetahuan (knowledge)  dan  kemampuan  (ability)  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan (Sa’adah c, 2017).
Fraud Istilah Fraud  memang  masih  terdengar  asing  ditelinga  kita.  Namun dalam  konteks  dunia  akuntansi  forensik  dan  audit  investigatif,  Fraud
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
adalah  sasaran  operasi  utamanya.  Fraud  atau  dalam  bahasa  Indonesia lebih dikenal dengan kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik dan dibuktikan dalam audit investigative (Sayyid,2015). Dalam  istilah  sehari-hari  fraud  dapat  diartikan  dengan  istilah  pencurian, pemerasan,  penggelapan,  pemalsuan,  penyalahgunaan  kekuasaan, kelalaian,  dan  lain-lain.  Menurut  Konsorsium  Organisasi  Profesi  Audit Internal  (2004:63) kecurangan  adalah  :  “Kecurangan  mencakup  perbuatan melanggar  hukum  dan  perundangan  lainnya  yang  dilakukan  dengan  niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan  atau  kerugian  suatu  organisasi  oleh  orang  dalam  atau  juga oleh orang diluar organisasi tersebut.” (Alfian,2016)
Fraud  Auditing  and  Accounting  Forensic  menyatakan  bahwa  fraud adalah  penipuan  yang  disengaja  dan  umumnya  diterangkan  sebagai kebohongan,  penjiplakan  dan  pencurian.  Fraud  dapat  dilakukan  terhadap pelanggan,  kreditor,  pemasok,  banker,  investor,  penjamin  asuransi  dan pemerintah.  Dengan  berdasarkan  berbagai  rujukan  tersebut  maka  fraud (kecurangan)  dapat  diistilahkan  sebagai  bentuk  kecurangan  yang mengandung  makna  penyimpangan  dan  perbuatan  melanggar  hukum (illegal act) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Seperti untuk menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak- pihak lain yang dilakukan oleh  orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Adrianto, 2020). Fraud dilakukan karena wujudnya 3 (tiga) kondisi  yang  disebut  dengan  fraud  triangle  (Gambar  1).  Pertama  adanya motif  atau  tekanan  (incentive/pressure),  kedua  adanya  kesempatan (opportunity), dan ketiga
adanya rasionalisasi/sikap (rationalization/attitude)  atau  kecenderungan  pelaku  untuk  membenarkan tindakannya.
Gambar 1 Fraud Triangle
Sumber: Seseorang  atau  sekelompok  orang  akan  melakukan  fraud  jika  di dalam  diri  mereka  ada  tekanan  atau  dorongan  yang  dapat  timbul  dari
berbagai  situasi,  misalnya  kebutuhan  keuangan  yang  mendesak  (anggota keluarga yang sakit), mungkin karena ada tekanan dari pihak lain seperti tekanan  atasan  untuk  melakukan  kecurangan,  ketidakpuasan  terhadap organisasi  tempat  kerja,  adanya  sifat  tamak  (greedy)  dan  lainnya.  Motif tersebut kemudian menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mencari peluang  untuk  melakukan  fraud  dan  peluang  itu  menjadi  terbuka  jika pengendalian internal yang ada di organisasi lemah (Anugerah,2014).
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  dari  rakyat  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien,  salah satunya adalah mengelola keuangan negara dengan baik dan accountable. Namun, pada pelaksanaannya banyak praktik kecurangan yang berdampak negatif  pada  sektor  ekonomi  maupun  sosial  (Lediastuti  dan  Subandijo 2014).  Salah  satu  indikator  terjadinya  permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan  instansi  pemerintah  juga  dapat  dilihat  dari  hasil  pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan (Kurniasari,2018). Selain itu tindakan fraud yang banyak terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas  karena  adanya  keinginan  untuk  mengambil  hak  orang  lain  demi kepentingan  pribadi  atau  kelompok  lalu  menjadi  pembenaran  bahwa kecurangan  merupakan  hal  biasa  yang  boleh  dilakukan  dan  juga  karena adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan (Sudarmanto,2016). Dana Desa
Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa  menjadi  fokus  penting  dalam  pembangunan  pemerintah.  Hal  ini disebabkan  wilayah  Indonesia  sebagian  besar  berada  di  daerah  pedesaan. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang  ditugaskan  berdasarkan  hak  asal  usul,  kewenangan  dalam  konteks lokal  berskala  desa,  dan  kewenangan  lainnya  sesuai  ketentuan  yang ditugaskan  pemerintah.  UndangUndang  Nomor  6/2014  yang  membahas desa  sebagai  instrumen  relatif  baru  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43/2014  yang membahas  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  6/2014  yang  menjelaskan Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60/2014  yang  menjelaskan  dana desa yang bersumber dari APBN (Meutia,2017).
Dana  Desa  adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam  APBN  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Alokasi  Dana  Desa dihitung  menggunakan  dua  aspek  yaitu  pemerataan  dan  keadilan.  Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai  yang  sama.  Sedangkan  keadilan  tercermin  dari  formula  yang ditetapkan  berdasarkan  beberapa  komponen  dalam  desa  tersebut.  Alokasi dasar  pada  tahun  2017  menggunakan  formula  90  persen  dari  total  dana desa  dimana  setiap  desa  mendapatkan  jumlah  merata  dari  pagu  alokasi
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dasar  setiap  kota.  Sedangkan  10  persen  sisanya  dialokasikan  dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN  atau  APBN-P. Tujuan  Dana  Desa  adalah  Meningkatkan  pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  dan  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Secara  Nasional,  pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  dana desa  dengan  nilai  yang  cukup  fantastis  untuk  sebuah  program/kebijakan yang  baru.  Berdasarkan  data  pada  Kementerian  Keuangan  RI  (Nota Keuangan),  jumlah  dana  desa  yang  telah  dianggarkan  oleh  pemerintah dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  adalah  sebesar  Rp.127,75  Triliun.  Dengan rincian  sebagai  berikut:  pada  tahun  2015  sebesar  Rp.20,77  Triliun,  tahun 2016  sebesar  Rp.46,98  Triliun,  dan  tahun  2017  sebesar  Rp.60  Triliun. Momentum  dana  desa  diharapkan  dapat  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan  masyarakat.  Secara  khusus  dana  desa  diharapkan dapat  mengurangi  jumlah  desa  tertinggal  sampai  5.000  desa,  dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2015  jumlah  desa  mandiri sebanyak  3.608  dari  73.709  atau  4,89%  dan  jumlah  desa  tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57% (Mada,2017).
Masyarakat  di  daerah,  khususnya  di  wilayah  perdesaan,  masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan  publik.  Kondisi  ini  mendorong  kesadaran  perlunya  pemerataan pembangunan  dan  dukungan  keuangan  publik  (APBN)  bagi  masyarakat desa.  Alokasi  APBN  bagi  desa  diharapkan  dapat  menarik  keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  (Abidin,2015).  Sesungguhnya  desa memiliki  banyak  sekali  pos-pos  pendapatan.  Selain  menerima  dana  yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa  (ADD)  sebesar  10  persen  dari  APBD  kabupaten/kota  yang  berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  APBD  kabupaten  atau  kota. Pendapatan  desa  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Desa  terdiri  dari  hasil usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah (Rustriarini,2016).
Pembangunan  sarana  prasarana  desa  dan  dusun  pada  tahun-tahun yang  akan  datang  akan  meningkat  secara  signifikan,  aparat  desa  akan mendapat gaji dari negara. Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah.  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk  desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota,  bagian  dari  Dana Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh
Kabupaten/Kota,  alokasi  anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari APBD  Provinsi  dan  APBD  Kabupaten/Kota,  serta  hibah  dan  sumbangan yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga  (PP  No.  60  Tahun  2014) (Ismail,2016).
Gambar 2 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Penulis
METODE PENELITIAN Penelitian  yang  dilakukan  pada  tulisan  ini  adalah  menggunakan metode  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi literature.  Objek  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  berupa kecurangan  seperti  korupsi  dan fraud.  Dengan  menggunakan  dokumen arau  jurnal  jurnal  pendukung  dengan  tema  kecurangan  ( fraud)  dan korupsi.  Sementara,  Penelitian  kualitatif  melibatkan  penggunaan  dan pengumpulan  berbagai  bahan  empiris,  seperti  studi  kasus,  pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional  dan  visual:  yang  menggambarkan  momen  rutin  dan problematis,  serta  maknanya  dalam  kehidupan  individual  dan  kolektif (Darmalaksana,  2020).  Data  literatur  yang  di  kumpulkan  dan  di  analisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis yang menggambarkan seperti apa itu akuntansi forensik? Apa itu kompensasi sumber daya manusia? Apa itu fraud? apa itu pengelolaan dana desa? bagaimana penerapan akuntansi forensik  terhadap  upaya  mencegah fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa  ? dan  bagaimana  penerapan  kompensasi  sumber  daya  manusia  terhadap upaya mencegah fraud dalam mengelola dana desa?. Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  metode content  analysis. Dimana  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  dan  memahami  kenyataan- kenyataan yang terjadi pada lapangam sebagaimana mestinya, yang secara insentif,  mendalami  secara  detail  dan  komperehensif  melalui  analisis  dan penelahaan  (Harnovinsah,  2019).  ini  juga  menjadikan  suatu  kesempatan untuk  melakukan  suatu  analisa  yang  insentif  dan  mendalam  mengenai unsur-unsur khusus dan terperinci.
Akuntansi Forensik
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  metode dekumentasi  dan  menggunakan  sumber  data  berupa  data  sekunder  yaitu data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  bacaan  atau  referensi  terkait  topik penelitian  berupa  jurnal,  buku,  bacan  online  dan  referensi  kepustakaan lainnya. Sementara untuk metode analisis yang dilakukan melalui analisis kualitatif  yaitu  analisis  isi  (content  analysis)  yaitu  teknik  dengan melakukan  penyelidikan  data  yang  diperoleh  secara  sistematis,  obyektif, dan  generalisasi  untuk  memperoleh    hasil  data  yang  deskriptif  (Mustori, 2012).
. HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Akuntansi Forensik Terhadap Upaya Mencegah Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam  hal  penetapan  kebijakan,  sistem  dan  prosedur  yang  membantu bahwa  tindakan  yang  diperlukan  sudah  dilakukan  dewan  komisaris, manajemen  dan  personil  lain  dalam  perusahaan/organisasi  untuk  dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  keandalan  laporan  keuangan,  dan kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian Hermiyeti  (2008),  Nisak  dkk.,  (2013),  dan  Purwitasari  (2013)  menyatakan bahwa  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pencegahan fraud.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  perbaikan  sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan fraud. Penerapan  akuntansi  forensik  dalam  konteks  preventif,  detektif  dan represif  secara  aksiomatik  dapat  mengambil  peranannya  dengan menyediakan  pendekatan-pendektan  yang  efektif  dalam  upaya  mencegah, mengetahui  atau  mengungkapkan  dan  menyelesaikan  kasus  korupsi  atau fraud.  Untuk  kepentingan  ini,  akuntansi  forensik  di  Indonesia  belum banyak  digunakan  karena  profesi  akuntansi  belum  menetapkan  standar dari  penerapan  akuntansi  forensik  sebagai  salah  satu  profesi akuntan(Lidyah, 2016).  Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang  dilaksanakan  dalam  hal  penetapan  kebijakan,  sistem  dan  prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris,  manajemen  dan  personil  lain  dalam  perusahaan/organisasi untuk  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  dalam  mencapai  tujuan organisasi  yaitu:  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  keandalan  laporan keuangan,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku. Hasil  penelitian  Hermiyeti  (2008),  Nisak  dkk.,  (2013),  dan  Purwitasari (2013)  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa perbaikan  sistem  pengendalian  internal  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan pencegahan fraud.  Penelitian  (Santi  Putri  Laksmi  &  Sujana,  2019)  juga menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  sangat  berpengaruh  terhadap
pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Karena  semakin memadai  sistem  pengendalian  internal  dalam  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta pemantauan  pengendalian  internal  dapat  mencegah  kecurangan  dalam pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan  dana  terdapat  dalam  sebuah  instansi  atau  organisasi tidak  hanya  mencakup  kegiatan  akuntansi  dan  keuangan  saja  tetapi meliputi  segala  aspek  kegiatan  organisasi  tersebut.  Menurut  Miqdad (2008), langkah-langkah untuk mencegah terjadinya fraud antara lain :
1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik. Dalam  memperkuat  pengendalian  intern  di  aparatur  desa,  COSO
( The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  The  Treadway Commission) memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas  dari  pada  model  pengendalian  akuntansi  yang  tradisional  dan mencakup  manajemen  risiko,  yaitu  pengendalian  intern  terdiri  atas  5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment)
b. Penilaian Resiko ( Risk Assessment)
c. Kegiatan Pengendalian ( Control Activities)
d. Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication)
e. Pemantauan ( Monitoring)
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian.Mengefektifkan aktivitas pengendalian  dengan  cara  review  kinerja,  pengolahan  informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
3. Meningkatkan  kultur  organisasi.  Melalui  implementasi  prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi:
a. Keadilan ( Fairness)
b. Transparansi ( Transparancy)
c. Akuntabilitas ( Accountability)
d. Tanggung Jawab ( Responsibility)
e. Moralitas ( Morality)
f. Kehandalan ( Reliability)
g. Komitmen ( Commitment)
4. Mengefektifkan fungsi internal audit. Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  manajemen  agar  fungsi internal  audit bisa  efektif membantu  manajemen  dalam  melaksanakan tanggung-jawabnya  dengan  memberikan  analisa,  penilaian,  saran  dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :
a. Internal  audit  departemen  harus  mempunyai  kedudukan  yang independen dalam organisasi/aparatur desa.
b. Internal  audit  departemen  harus  mempunyai  uraian  tugas  secara tertulis,  sehingga  setiap  auditor  mengetahui  dengan  jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
c. Internal audit harus mempunyai internal audit manual.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
d. Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen.
e. Internal  audit  departemen  harus  memiliki  sumber  daya  yang profesional, capable,  bisa  bersikap  objective  dan  mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
Pada dasarnya, penerapan akuntansi dan akuntan forensik di negara maju  maupun  di  negara  berkembang  dalam  pengungkapan  dan penyelesaian kasus fraud, khususnya pada sektor publik yaitu pengelolaan dana  desa  sangatlah  besar.  Sayangnya  pada  saat  ini,  Indonesia  belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk  menghasilkan  akuntan  forensik  yang  kompeten.  Kondisi  ini  tentu membutuhkan perhatian dari profesi akuntan di Indonesia khususnya dari kompartemen akuntan pendidik maupun kompartemen lainnya. Perhatian tersebut  dapat  berupa  sumbangan  kajian  empiris  atau  konseptual mengenai  bagaimana  kelembagaan  ideal  dari  profesi  akuntan  forensik  di Indonesia  dan  bagaimana  sistem  pendidikan  dan  kurikulum  ideal  untuk menghasilkan tenaga akuntan forensik yang kompeten.
Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Upaya Mencegah Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa
Kondisi  aparatur  pemerintah  daerah  saat  ini  kemampuannya  masih rendah,  terutama  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  (Sidik  2002). Pada  tataran  pertanggungjawaban  pengelolaan  administrasi  keuangan, kompetensi  sumber  daya  manusia  di  desa  merupakan  kendala  utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap  untuk  menerima  anggaran  dana  desa  saat  ini.  Terdapat  masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim.  Sistem  akuntabilitas  dan  pranata  pengawasan  yang  masih  lemah, termasuk  belum  kritisnya  masyarakat  atas  pengelolaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa.  Badan  Perwakilan  Daerah  (BPD)  yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih  mengalami  stagnanisasi  lembaga,  yaitu  hanya  menjadi  lembaga formalitas  tanpa  memiliki  progres  yang  menggembirakan  (Ismail,2016). Kecurangan/fraud  biasanya  terjadi  jika  sistem  pengendalian  yang  ada sangat  lemah  dan  kurangnya  pengawasan  dalam  pengelolaan  keuangan. Permasalahan  yang  selama  ini  ditemukan  pada  sisa  dana,  sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa.  Beberapa  permasalahan  ditemukan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  pengelolaan  dana  desa  yaitu  aspek  regulasi  dinilai masih  lemah  dan  beberapa  di  antaranya  tumpang  tindih  kewenangan antara  Kementerian  Pembangunan  Desa  Tertinggal  dan  Kementerian Dalam Negeri (Saputra,2019).
Penguatan  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  upaya  pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  hubungan  antara
kompetensi  aparatur    perlu  adanya  sikap  moral  dari  aparatur  desa  itu sendiri  untuk  mengupayakan  pencegahan fraud sejak dini, sehingga tidak ada  bentuk  kecurangan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Rahmawaty  (2015)  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan  pencegahan  kecurangan  keuangan  supaya  tidak  merugikan masyarakat.  Sudiarianti,  dkk  (2015)  menyatakan  bahwa  kompetensi aparatur  berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  melalui  penerapan  sistem  pengendalian  internal.  Semakin  tinggi kompetensiya  ng  dimiliki  aparatur  pemerintah  melalui  peningkatan penerapan  sistem  pengendalian  internal,berdampak  pada  meningkatnya kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  dapat  mencegah terjadinya  kecurangan  ( fraud).  Bassirudin  (2014)  menyatakan  bahwa kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan  desa  sehingga  berpotensi  terjadi fraud, hal ini juga di perparah oleh  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah desa.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tersebut adalah  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  sangat  berpengaruh  terhadap pencegahan terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut  (Widiyarta  et  al.,  2017),  Kompetensi  pada  umumnya diartikan  sebagai  bentuk  keterampilan,  pengetahuan,  kemampuan  serta perilaku  dari  seorang  pegawai/karyawan  dalam  pelaksanaan  tugas. Kompetensi  adalah  kombinasi  dari  motif,  sifat,  keterampilan,  aspek  citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja). Penelitian (Ardiyanti & Supriadi,  2018)  menyatakan  bahwa  kualitas  dan  kinerja  suatu  organisasi sangat  ditentukan  oleh  SDM,  karena  dalam  suatu  organisasi  keberadaan SDM  tidak  tergantikan  oleh  faktor  lain.  Kaitannya  dengan  kualitas  SDM pada  pemerintah  daerah  saat  ini,  menunjukkan  bahwa  perangkat  yang bekerja dalam mengelola keuangan daerah belum dapat menyusun laporan secara  komprehensif  (berupa  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  laporan realisasi  anggaran)  disebabkan  karena  baru  memahami  sebagian  materi atau  konsep  akuntansi  dan  manajemen  keuangan.  Faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi  produktivitas  manusia  dalam  menentukan keberhasilan  suatu  organisasi  antara  lain  pengetahuan  (knowledge), keterampilan (skills), kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan perilaku (behavior).  Kompetensi  SDM  mencakup  kapasitasnya,  yaitu  kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk  melaksanakan  fungsi-  fungsi  atau  kewenangannya  untuk mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  Kapasitas  harus  dilihat  sebagai
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
kemampuan  untuk  mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan  keluaran- keluaran ( outputs) dan hasil-hasil (outcomes).
Penguatan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa itu sendiri. Dalam hubungan  antara  kompetensi  aparatur    perlu  adanya  sikap  moral  dari aparatur  desa  itu  untuk  mengupayakan  pencegahan fraud  sejak  dini, sehingga  tidak  ada  bentuk  kecurangan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Rahmawaty  (2015)  menyatakan  bahwa  kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan akan  lebih  berpotensi  melakukan  pencegahan  kecurangan  keuangan supaya  tidak merugikan  masyarakat.  Sudiarianti,  dkk  (2015) menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  melalui  penerapan  sistem  pengendalian internal.  Semakin  tinggi  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  pemerintah melalui  peningkatan  penerapan  sistem  pengendalian  internal,berdampak pada  meningkatnya  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan  ( fraud).  Bassirudin  (2014) menyatakan  bahwa  kemampuan/kompetensi  SDM  aparatur  desa  yang dalam  hal  ini  dilihat  dari  segi  pendidikan  yang  masih  rendah  menjadi hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  berpotensi  terjadi fraud,  hal  ini  juga  di  perparah  oleh  kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  kebijakan  pemerintah  desa.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  kompetensi  aparatur  desa sangat  berpengaruh  terhadap  pencegahan  terjadinya fraud  dalam pengelolaan keuangan desa.
. KESIMPULAN Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan ( fraud) tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Kasus- kasus  yang  berhubungan  dengan  kecurangan  ( fraud)  /tindakan  melawan hukum  adalah  korupsi, asset  misappropriation,  dan  kecurangan  laporan keuangan  ( fraudulent  financial  statement).  Penerapan  akuntansi  dan akuntan  forensik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang  dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud, khususnya pada pengelolaan dana  desa  sangatlah  besar.  Akuntansi  forensik  pada  hakekatnya  hadir untuk  menjawab  tantangan  dunia  akuntansi  yang  semakin  kompleks  dan membantu mengungkapkan berbagai kecurangan (fraud) yang terjadi yang hadir  dengan  berbagai  skala  dan  modus  yang  terkadang  sulit  untuk dideteksi  dan  dicegah.  Penerapan  akuntansi  forensik  dalam  konteks preventif,  detektif  dan  represif  secara  aksiomatik  dapat  mengambil peranannya  dengan  menyediakan  pendekatan-pendektan  yang  efektif
dalam  upaya  mencegah,  mengetahui  atau  mengungkapkan  dan menyelesaikan kasus korupsi atau fraud.
Dalam  pencegahan  kasus  kecurangan  ( fraud)  tidak  terlepas  juga dengan  kompetensi  sumber  daya  manusianya,  karena  kecurangan  pada dasarnya  tergantung  dari  sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Sumber  daya manusia  merupakan  elemen  utama  organisasi  dibandingkan  dengan elemen  lain  seperti modal,  teknologi,  dan  uang,  sebab  manusia  itu  sendiri yang  mengendalikan  yang  lain.  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  yang berperan  melaksanakan  pengelolaan  dana  desa  juga  dituntut  untuk menjalankan  tugas  secara  akuntabel  dan  transparan  agar  tidak  terjadi tindakan  penyelewengan  dana.  Oleh  karena  itu,  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  sangat  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas dan  kewajiban  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Kompetensi  sumber  daya manusia  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  atau  individu dalam  menghadapi  situasi  atau  keadaan  dalam  melaksanakan  tanggung jawab.  Sistem  pengelolaan  dana  desa  yang  baik,  perangkat  desa  wajib memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  didukung  dengan  latar belakang pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan.  Penguatan  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  upaya pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  hubungan antara kompetensi aparatur  perlu adanya sikap moral dari aparatur desa itu  sendiri  untuk  mengupayakan  pencegahan fraud  sejak  dini,  sehingga tidak  ada  bentuk  kecurangan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  Z.  (2015).  Tinjauan  atas  pelaksanaan  keuangan  desa  dalam mendukung  kebijakan  dana  desa. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik, 6(1), 61-76.
Afiah, N. nur, & Rahmatika, D. N. (2014). Factors influencing the quality of financial reprting and its implications on good government governance (research on local government Indonesia). 5(1), 111–121. Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 1(2), 205-218.
Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan fraud. Jurnal Akuntansi, 3(1), 101-113.
Anggraini,  D.,  Triharyati,  E.,  &  Novita,  H.  A.  (2019).  Akuntansi  Forensik dan  Audit  Investigatif  dalam  Pengungkapan  Fraud. Journal  of Economic,  Bussines  and  Accounting  (COSTING),  2(2),  372–380. https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708
Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Governance  Serta  Impikasinya  Pada  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kabupaten  Tangerang. Jurnal Akuntansi  Manajerial,  3(1),  1–20.  Lidyah,  R.  (2016).  Korupsi  Dan Akuntansi Forensik. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 2(2), 72–91.
Arianto,  B.  (2020).  Akuntansi  Forensik  dan  Fenomena  Korupsi Politik. Journal of Social Politics and Governance, 2(1), 47-62.
Ariastini,  N.  K.  D.,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Kurniawan,  P.  S.  (2017).  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  ,  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  ,  Proactive  Fraud  Audit  ,  Dan  Whistleblowing  System Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Pengelolaan  Dana  Bos  Se- Kabupaten  Klungkung. E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha, 8(2).
Basirruddin,  Muhammad.  (2014).  Peran  Pemerintahan  Desa  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  Alai  Kecamatan  Tebing  Tinggi  Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Jom FISIP 1(2).
Batubara,  E.  D.  (2018).  AUDIT  INVESTIGATIF  TERHADAP MENDETEKSI KECURANGAN ( FRAUD ). Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 1, 1–8.
Brodjonegoro,  B.P.S.  2014.  “Pemerintah  tambah  alokasi  dana  desa  dalam APBN-P 2015.” Kementrian Keuangan. 2014
Claudia,  G.  (2018).  Akuntansi  Forensik  Untuk  Bedah  Kasus  Korupsi. Jemap, 1(1), 95–109. https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1586
Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Jurnal  Kelas  Menulis  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung. http://digilib.uinsgd.ac.id/32620
Dewi,  L.  A.  M.,  &  Damayanthi,  I.  G.  A.  E.  (2019).  Pemoderasi  Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada Pencegahan  Fraud. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  26, 2375–2395.
Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan
Locus  Of  Control  Pada  Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 29(3), 1071. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p12 Fanani, Z., & Gunawan, C. W. (2020). Akuntansi Forensik: Telaah Empiris Penerapan  Dalam  Kurikulum  Akuntansi. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi Dan Keuangan), 4(2), 205–225. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.3952 Festus,  F.  (2012).  Economic  and  Financial  Crime  in  Nigeria :  Forensic Accounting  as  Antidote. British  Journal  of  Arts  and  Social  Sciences, 6(1), 37–50.
Efendi,  N.  (2015).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis Kompetensi  di  Kantor  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung. MIMBAR:
Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(1), 1-10.
Hakim,  U.  (2014).  Eksistensi  Akuntansi  Forensik  dalam  Penyidikan  dan Pembuktian Pidana Korupsi. Unnes Law Journal, 3(1).
Harnovinsah.  (2019).  Metodologi  Penelitian. Pusat  Bahan  Ajar  Dan Elearning, 3–5. http://www.mercubuana.ac.id Hermiyetti.  (2008).  Pengaruh  Penerapan  Pengendalian  Internal  terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta. Islamiyah,  F.,  Made,  A.,  &  Sari,  A.  R.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Desa,  Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa
Wajak,  Desa  Sukolilo,  Desa  Blayu  dan  Desa  Pato. Jurnal  Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452
Ismail,  M.,  Widagdo,  A.  K.,  &  Widodo,  A.  (2016).  Sistem  akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340. Jumansyah,  Dewi,  N.  L.,  &  Kwang,  T.  (2005).  Akuntansi  Forensik  dan Prospeknya  terhadap  Penyelesaian  Masalah-  Masalah  Hukum  di Indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  “Problematika  Hukum  Dalam Implementasi Bisnis Dan Investasi, 1–9.
Kurniasari,  N.  T.,  Fariyanti,  A.,  &  Ristiyanto,  N.  (2018).  Strategi Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah  Menggunakan  Analytical  Hierarchy  Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10.
Lediastuti,  V.,  &  Subandijo,  U.  (2014).  Audit  Forensik  Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI). Jurnal  Magister  Akuntansi Trisakti, 1(1), 89-108.
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola  dana  desa,  komitmen  organisasi  pemerintah  desa,  dan partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa di  Kabupaten  Gorontalo. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN AUDITING" GOODWILL", 8(2).
Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 336-352. Miqdad,  2008.  Mengungkap  Praktek  Kecurangan  ( Fraud)  pada  Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.3, No.2, Februari 2012
Mustori,  M.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  (Vol.  2,  Issue  January 2012).
Nisak,  Chairun.,  P  ra  setyono,  &  Fitri  Ahmad  Kurniawan.  (2013).  Sistem Pengendalian  Intern  dalam  Pencegahan Fraud  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  pada  Kabupaten  Bangkalan.  JAFFA,  1(1), 15 – 22.
Ocansey,  E.  (2017).  Forensic  Accounting  and  the  Combating  of  Economic
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
and Financial Crimes in Ghana. European Scientific Journal November, 13(31), 379–393. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n31p379 Purwitasari,  Anggit.  (2013).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  dan Komitmen  Organisasi  dalam  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.
Rahmawaty,  Sri.  (2015).  Pengaruh  Komitmen  Aparatur  Fungsional  dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Studi Empiris  pada  Inspek  torat  Provinsi  SulawesiTenggara).  Skripsi, Universitas Halu Oleo.
Rika, R. L. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance, 2(2), 72-91.
Rustiarini,  N.  W.,  &  Denpasar,  U.  M.  (2016).  Good  Governance  dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi, 1-18.
Sa’adah, K., Sitawati, R., & Subchan. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kulitas Informasi  Laporan  Keuangan  Dengan  Moderasi  Pemanfataan Teknologi Informasi. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 8(November), 64–79.
Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. E-Jurnal  Akuntansi,  26,
2155–2182. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18
Saputra, K. A. K., Koswara, A. T. M. K., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Penerapan  Metode  Case-Based  Learning  dan  Motivasi  Terhadap Pemahaman  Akuntansi  Forensik  Dengan  Kecerdasan  Emosional Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Simposium  Nasional  Akuntansi  XX,
Universitas Jember.
Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G.  B.  N.  P.  (2019).  Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2), 168–176.
Sayyid,  A.  (2015).  Pemeriksaan  fraud  dalam  akuntansi  forensik  dan  audit investigatif. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 13(2). Subroto,  Agus.  2009.  “Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008).”
Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. Jurnal Ilmu Manajemen, 9(2), 107-121.
Sudiarianti,  Ni  Made.,  I  Gusti  Ketut  Agung  Ulupui.,&  I  G.A.  Budiasih.
(2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Standar  Akuntansi Pemerintah  serta  Implikasinya  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII,Medan.
Utama,  R.  J.  (2013).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon, 4(1), 1429–1443. Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2017).  Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten  Buleleng). E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha, 8(2), 1–12.
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Berkala  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2).
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018).  Pencegahan  fraud  Pada  pemerintahan desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 331–345.
Wiratmaja, I. D. N. (2010). Akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 5(2).
Wuysang,  R.  V.  O.,  Nangoi,  G.,  &  Pontoh,  W.  (2016).  Analisis  Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Perwakilan  Bpkp  Provinsi  Sulawesi  Utara. JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 7(2). Zamira,  A.  K.,  &  Darsono.  (2014).  Persepsi  Akademisi  dan  Praktisi Akuntansi  Terhadap  Akuntansi  Forensik  Sebagai  Profesi  Indonesia. Diponegoro  Journal  of  Accounting,  3(3),  1–13.  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting