## KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN
Hizkia Bendigo Holanasi S E-mail: situmeangdigo97@gmail.com Staff Kantor Pengacara PHG Atterney of Law Jakarta Selatan
Dona Budi Kharisma E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information Abstract Keywords: Legal Relationship;
State Owned Enterprises Holding Company; State Owned Enterprises Subsidiary Company
Kata Kunci: Hubungan Hukum; Induk Perusahaan BUMN; Anak Perusahaan BUMN This study aims to determine regulation and problematic that happened about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises which seen from company law perspective. This study is a normative law research which data source is primary legal material, that is regulation that connected with legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises and secondary legal materials, that  are  book,  scientific  journal,  dan  articles  which  contain discussion about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises. This study is analytical descriptive with using the study research technique of collecting legal materials, by using textual law interpretation. Results of this study are there are still legal problematics in legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises, that are vacuum of law, conflict of law, and vague of law.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta problematika yang terjadi mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang dilihat dari perspektif hukum perusahaan.
Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN. Kajian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (study research), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. Hasil dari kajian ini adalah masih terdapatnya problematika hukum dalam hubungan
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Kajian Yuridis Hubungan...

## Article Information Abstract
hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yaitu berupa kekosongan hukum, pertengangan hukum, dan kekaburan hukum.

## A. Pendahuluan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian negara memberikan kewenangan terhadap BUMN untuk dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan usaha tersebut meliputi berbagai bidang, seperti jasa keuangan dan asuransi, konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan sebagainya.
Untuk meningkatkan penguasaan ekonomis dalam skala yang lebih besar, menghilangkan kompetisi, atau untuk menjamin stabilitas penyediaan bahan yang berkesinambungan, BUMN sering melakukan langkah pendirian suatu perusahaan baru atau dengan cara mengakuisisi perusahaan lain yang telah ada sebelumnya (Rudhi Prasetya, 2011: 145). Hal tersebut dikenal sebagai anak perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dalam berjalannya holding company BUMN, tidak terlepas dari peristiwa hukum yang melibatkan induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN.
Isu hukum pertama ialah pembentukan holding company BUMN tambang PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), yang didalamnya menaungi tiga BUMN di bidang pertambangan sebagai anak perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, serta satu perusahaan swasta di bidang pertambangan yaitu PT Freeport Indonesia (Persero) Tbk. Penggabungan BUMN yang telah eksis sebelumnya menjadi anak perusahaan BUMN adalah hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Isu hukum kedua ialah diberhentikannya Ari Askhara yang merupakan direktur utama PT Garuda Indonesia Tbk serta empat direksi lainnya dari jabatan sebagai komisaris utama dan komisaris pada 6 (enam) anak/ cucu perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk oleh dewan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. Hal ini berangkat dari tidak diaturnya ketentuan mengenai jumlah maksimal anak perusahaan yang jabatan komisaris utama dan komisarisnya dapat diduduki oleh jajaran direksi induk perusahaan BUMN. Kedua isu hukum tersebut membuktikan bahwa masih terdapat celah dalam pengaturan hubungan hukum induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN, dimana
Kajian Yuridis Hubungan...
hal tersebut dapat menjadi sumber permasalahan hukum di kemudian waktu, sehingga dapat menghambat tujuan dari pendirian BUMN itu sendiri.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sifat dari penelitian ini adalah adalah deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskriptifkan secara normatif kedudukan dan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN.
Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/ MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Lalu bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, bahan dari media internet yang berkorelasi dengan kajian ini, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mempelajari studi dokumen atau studi kepustakaan (study research), serta teknik analisis bahan hukum yaitu silogisme dengan menarik sebuah kesimpulan dari premis mayor menuju premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Pengaturan  Hubungan  Hukum  Induk  Perusahaan  BUMN  terhadap Anak Perusahaan BUMN
a.  Pengaturan  mengenai  Hak  Suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham
Pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Kajian Yuridis Hubungan...
Saham (RUPS). Dapat diartikan bahwa induk perusahaan BUMN dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menghadiri dan juga memberikan suara dalam RUPS anak perusahaan BUMN. Yang mewakili induk perusahaan BUMN dalam menghadiri RUPS anak perusahaan BUMN adalah direksi BUMN, baik direktur utama atau salah satu anggota direksi dengan pemberian kuasa dari direktur utama.
b.  Pengaturan  mengenai  Pembayaran  Dividen  dan  Sisa  Kekayaan Likuidasi
Pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dapat diartikan bahwa karena posisinya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN, maka induk perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menerima dividen, yaitu laba hasil dari kegiatan operasional anak perusahaan BUMN. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dividen baru bisa diberikan jika anak perusahaan BUMN memiliki saldo laba yang positif, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

## c.  Pengaturan mengenai Proyeksi Keuangan Anak Perusahaan BUMN Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa direksi wajib untuk menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang salah satunya memuat mengenai proyeksi keuangan persero dan anak perusahaannya. Dapat diartikan bahwa anak perusahaan BUMN wajib untuk menyerahkan proyeksi keuangannya kepada induk perusahaan BUMN, yang nantinya akan disampaikan oleh direksi BUMN dalam rapat tahunan BUMN.

## d.  Pengaturan mengenai Diikutsertakannya Anak Perusahaan BUMN dalam Laporan Tahunan BUMN
Pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, disebutkan bahwa direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjan-pekerjaan utamanya, jabatan dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang
Kajian Yuridis Hubungan...
dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. Dapat diartikan bahwa bila terdapat direksi BUMN yang mempunyai jabatan sebagai dewan komisaris pada anak perusahaan BUMN, maka direksi BUMN tersebut harus menyampaikan jabatan tersebut dalam laporan tahunan BUMN. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh direksi BUMN, seperti untuk memperkaya diri atau meraih keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok.

## e.  Pengaturan mengenai Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
Pada Pasal 7 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa calon direksi dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah direksi atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan anak perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh direksi. Lalu mengenai calon komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan dan pada Pasal & ayat (2) huruf c dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan dibawah direksi. Sementara mengenai pemberhentian direksi dan komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 19 disebutkan bahwa pemberhentian anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan direksi BUMN melalui RUPS anak perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa keterlibatan induk perusahaan BUMN diperlukan secara langsung baik dalam hal mengangkat maupun memberhentikan anggota direksi maupun komisaris anak perusahaan BUMN.

## f.  Pengaturan mengenai Gaji Anggota Direksi BUMN yang menjadi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
Pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, disebutkan bahwa anggota direksi BUMN yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN, yang bersangkutan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota dewan komisaris maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota direksi yang
Kajian Yuridis Hubungan...
bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan. Artinya ketika direksi BUMN memiliki jabatan lain sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN, maka gaji direksi tersebut yang diterima sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN hanya 30%, sementara sisanya 70% dimasukkan kedalam kas induk perusahaan BUMN.

## 2.  Problematika Hubungan Hukum Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN
Dalam praktiknya, berjalannya holding company di Indonesia masih menyisakan beberapa problematika. Problematika tersebut diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  kekosongan  hukum, pertentangan hukum, serta kekaburan hukum.

## a.  Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Holding Company
1)  Pengalihan Aset dari Anak Perusahaan yang Hampir Bangkrut kepada Anak Perusahaan Lainnya oleh Induk Perusahaan tanpa Sepengetahuan dari Pemegang Saham Minoritas dan Kreditur
Anak Perusahaan Tersebut.
Ketika induk perusahaan BUMN mengalihkan aset salah satu anak perusahaannya yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan lainnya tanpa memberitahu kreditur yang melakukan perjanjian dengan anak perusahaan yang bersangkutan tersebut, maka konsekuensinya adalah dari tindakan induk perusahaan BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, sayangnya tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga kreditur menjadi lemah posisinya jika ingin menggugat induk perusahaan BUMN. Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya mengatur bahwa pemegang saham dapat ikut serta bertanggung jawab jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, frasa itikad buruk dan frasa kepentingan pribadi tersebut menjadi titik kelemahan, karena bisa saja induk perusahaan BUMN berdalih bahwa pengalihan aset tersebut bertujuan untuk menyelamatkan bisnis grup usaha dan mendesak sehingga terpaksa tidak memberi tahu pihak kreditur, dan bukan untuk kepentingan pribadi induk perusahaan BUMN. Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa pemegang saham yang bersangkutan dapat diikutsertakan untuk bertanggung jawab jika pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Jika induk perusahaan BUMN mengalihkan aset salah satu anak perusahaannya kepada
Kajian Yuridis Hubungan...
anak perusahaan lainnya secara sepihak, maka syarat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi, karena perbuatan hukum pengalihan aset tersebut dilakukan oleh induk perusahaan BUMN, bukan pemegang aset itu sendiri yaitu anak perusahaan BUMN.
2)  Induk Perusahaan BUMN yang Menjadi Corporate Guarantee bagi Anak Perusahaan BUMN
Ketika suatu induk perusahaan BUMN hendak menjadi corporate guarantee bagi anak perusahaannya, tidak menutup kemungkinan jika induk perusahaan BUMN justru tidak mampu untuk melunasi utang anak perusahaan BUMN terhadap kreditur dan dapat dipailitkan. Meskipun pada Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, isi Pasal tersebut hanya mengatur mengenai subjek hukum dalam bentuk orang, bukan badan hukum.
Maka itu diperlukan adanya penegasan mengenai kriteria tersendiri bagaimana suatu induk perusahaan BUMN dapat menjadi corporate guarantee bagi anak perusahaan BUMN. Kriteria tersebut misalnya, induk perusahaan BUMN yang bersangkutan harus menghasilkan profit terus menerus selama 5 (lima) tahun ke belakang, atau harus sudah menjadi perseroan terbatas terbuka.

## b.  Pertentangan Hukum dalam Pengaturan Holding Company
1)  Perubahan Status BUMN menjadi Anak Perusahaan BUMN
Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang mengatur bahwa modal pada BUMN seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Kajian Yuridis Hubungan...
negara yang dipisahkan. Letak pertentangannya adalah mengenai frasa “BUMN tersebut menjadi anak perusahan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa” pada Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Hak istimewa sendiri melekat pada negara melalui menteri BUMN, yang bertindak sebagai RUPS. Sehingga ketika suatu BUMN berubah statusnya menjadi anak perusahaan dari BUMN lain, maka secara otomatis hak istimewa yang melekat pada negara tersebut juga gugur.
2) Perubahan Bentuk BUMN menjadi Investment Holding Company melalui Proses Pemisahan
Pemisahan merupakan pengalihan seluruh aktiva dan pasiva perusahaan kepada dua atau lebih perusahaan, ataupun sebagian aktiva dan pasiva perusahaan kepada satu atau lebih perusahaan, yang terbagi menjadi dua sesuai Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pada pemisahan murni, seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada dua perseroan lain atau lebih, serta perseroan yang melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum. Sedangkan pada pemisahan tidak murni, sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih, serta perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Dalam suatu holding company, induk perusahaan BUMN yang melakukan pemisahan akan berubah bentuknya menjadi investment holding company, yaitu jenis induk perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, tetapi hanya menyertakan sahamnya pada anak perusahaan dan memperoleh dividen dari penyertaan saham tersebut (Sulistiowati, 2010: 25). Hal ini secara yuridis bertentangan dengan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Artinya induk perusahaan BUMN harus memiliki kegiatan usaha sendiri, bukan hanya bertindak sebagai perusahaan pasif. Selain itu, bentuk investment holding company  cenderung membuat BUMN menjadi sangat dominan perannya, dan dapat melanggar asas separate legal entity.

## c.  Kekaburan Hukum dalam Pengaturan Holding Company
1) Kepemilikan Saham oleh Anak Perusahaan pada Induk Perusahaan
Pada Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara, tetapi tidak berlaku salah satunya untuk
Kajian Yuridis Hubungan...
saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahannya secara langsung atau tidak langsung. Pasal tersebut berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dipahami lebih dalam, ketentuan Pasal tersebut membuka kemungkinan bagi anak perusahaan untuk dapat memiliki saham induk perusahaannya. Hal ini dipandang dari teori atau asas dalam hukum perusahaan adalah miskonsepsi, karena induk perusahaan adalah entitas tertinggi dalam suatu holding company, yang membawahi satu atau lebih anak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk operating holding company maupun  investment holding company. Keduanya membuktikan pola pengendalian vertikal dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dengan demikian isi Pasal tersebut haruslah direvisi.

## D. Simpulan
Pengaturan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN belum dapat dikatakan maksimal dan masih dalam tahap yang mendasar, atau dengan kata lain merupakan unsur-unsur yang sudah terkandung dalam asas maupun teori hukum perusahaan. Pengaturan tersebut ialah mengenai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi, proyeksi keuangan anak perusahaan BUMN terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan, diikusertakannya anak perusahaan BUMN dalam laporan tahunan BUMN, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan dewan komisaris anak perusahaan BUMN, dan gaji anggota direksi BUMN yang menjadi dewan komisaris anak perusahan BUMN. Sehingga dengan demikian menimbulkan celah untuk terjadinya beberapa problematika hukum, baik dalam kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan kekaburan hukum. Problematika hukum tersebut adalah pengalihan aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan lainnya oleh induk perusahaan tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas dan kreditur anak perusahaan tersebut, induk perusahaan BUMN yang menjadi corporate guarantee bagi anak perusahaan BUMN, perubahan status BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, perubahan bentuk BUMN menjadi investment holding company melalui proses pemisahan, dan kepemilikan saham oleh anak perusahaan pada induk perusahaan.

## E. Saran
Saran dari penulis ditujukan kepada lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu penambahan pasal mengenai definisi anak perusahaan BUMN, penegasan status BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN, hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN, bentuk induk perusahaan BUMN
Kajian Yuridis Hubungan...
sebagai operating holding company atau investment holding company, pengelolaan aset anak perusahaan BUMN dalam holding company BUMN, dan syarat-syarat induk perusahaan BUMN yang hendak menjadi corporate gauarantee. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perumusan undang- undang tersendiri mengenai holding company.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Charlesworth and Morse. 1991. Company Law. ELBS, Fourteenth Edition.
G.W Paton. 1972. Textbook of Jurisprudence. English Languance Book Society. London: Oxford University Press.
Jack P. Friedman. 1987. Dictionary of Business Terms. New York: Baron’s Educational Services, Inc.
Munir Fuady. 2002. Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
M. Manullang. 1984. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ridwan Khairandy. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
Robert W. Hamilton. 1996. The Law of Corporations in a Nut Shell. Minnesota: West Publishing Co.
Rudhi Prasetya. 2011. Perseroan Terbatas Teori & Praktik. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
Sulistiowati. 2010. Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Wahyu Kurniawan. 2012. Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan. Jakarta: Grafiti.

## Jurnal dan Sumber Lainnya
Chintya Dewi Resyana S, Nikmah Mentari & Sri Eka Wulandari. 2019. “Kepailitan terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 2, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
Kajian Yuridis Hubungan...
Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti. 2010. “Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara diperoleh dari Industri Ekstraktif”. Jurnal Yuridika, Vol. 25 No 1, 2010.
Eddie Supriyadi. 2006. “Tanggung Jawab Direksi”. Jurnal Hukum Themis, Vol. 1 No 1, 2006.
Erman Rajagukguk. 2008. “Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule”. Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, 2008.
Inda Rahadiyan. 2013. “Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20 No. 20, 2013. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Inda Rahadiyan. 2017. “Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20 No. 20, 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Iva Yulia Munawarah. 2016. “Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Pada PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya.
Gamal Abdul Nasir. 2017. “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”. Jurnal Hukum Replik Vol. 5 No. 2, 2017. Tangerang: Universitas Muhammadiyah.
Johnny Ibrahim. 2011. “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2, 2011. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun. 2019. “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”. Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 12 No. 1, 2019. Surabaya: Universitas 17 Agustus.
Miranda Fitraya. 2015. “Pemisahan Perseroan sebagai Bentuk Restrukturisasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. Jurnal Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Rachma Ayu. 2019. “Akibat Transformasi Saham pada Holdingisasi BUMN Migas terhadap Pengendailan PT PGN Tbk”. Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 4, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
Sulistiowati. 2011. “Limited Liability dalam Limited Liability pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida”. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 2, 2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Kajian Yuridis Hubungan...
Timothy Endicott. 2003. “Constitutional Logic”. University of Toronto Law Journal, No. 53, 2003.
Toto Pranoto, Willem A. Makaliwe. 2016. “Rekstruturisasi BUMN Menjadi Holding Company”. Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
Yeti Sumiyati & Yulianita Handika Putri. 2018. “Akibat Hukum Perjanjian Cross Collateral terhadap Pertanggungjawaban Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang Keduanya Mengalami Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin”. Prosiding Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2018. Bandung : Universitas Islam Bandung

## Skripsi
Dea Claudia. 2012. “Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status Holding Company BUMN di Bidang Pupuk)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

## Internet
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191028/98/1163972/angkasa-pura-i-raih- penghargaan-bumn-terbaik-2019-dari-infobank , diakses pada hari senin,
28 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB.
http://bumn.go.id/halaman/situs/ , diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019 pukul 14.55 WIB.
https://market.bisnis.com/read/20190703/192/1119430/perjalanan-panjang- krakatau-steel-kras-menyehatkan-kinerja , diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.
https://finance.detik.com/energi/d-4736905/usai-caplok-freeport-holding- tambang-siap-ambil-saham-vale, diakses pada senin, 3 November 2019 pada pukul 19.15 WIB.
https://market.bisnis.com/ , diakses pada hari minggu, 3 November 2019 pukul 22.45 WIB.
https://money.kompas.com/read/2019/12/13/051800326/selain-dirut-ari- askhara-komisaris-di-6-perusahaan-anak-cucu-garuda?page=all , diakses pada 21 Maret 2020 pukul 19.41 WIB.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4760878/pupuk-indonesia- kantongi-laba-rp-4-t-naik-37 , diakses pada 18 April 2020 pada pukul 23.30 WIB.
Kajian Yuridis Hubungan...