## KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH

## THE POWER OF TRADITIONAL JUDICIAL DECISIONS IN ACEH
1. Muksalmina, 2. Elidar Sari
1,2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Secara  yuridis,  penyelenggaraan  peradilan  adat  telah  didukung  oleh  sejumlah  peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan secara tegas bahwa  penguatan  hukum  adat  dan  keadilan  adat  harus  dimulai  dari  Gampong  dan  Mukim. Penyelesaian  sengketa  di  peradilan  adat  tidak  menyebutkan  peradilan  adat  tetapi  langsung menyebutkan nama lembaga pemerintah seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara tradisional di Gampong dan penyelesaian adat di Mukim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11 Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan Aceh,  yang  memberikan  wewenang untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hal ini diperkuat oleh  Qanun  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Pemerintahan  Gampong,  yang  mewajibkan penyelesaian  masalah  di  gampong  melalui  peradilan  adat.  Peradilan  ditingkat  Gampong mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.
Kata Kunci : Peradilan adat, Putusan, Aceh

## Abstract
Juridically,  the  administration  of  customary  justice  is  supported  by  a  number  of  statutory regulations. In various laws and regulations it is explicitly stated that strengthening customary law  and  customary  justice  must  start  from  the  Gampong  and  Mukim.  Dispute  resolution  in customary  courts  does  not  mention  customary  courts  but  directly  mentions  the  names  of government institutions such as gampong and mukim. So that customary justice is carried out traditionally in the Gampong and customary settlements in the Mukim. The research results show that the legal basis for resolving criminal acts through customary courts in Aceh is based on statutory regulations, in particular Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006
concerning Aceh Government, which gives authority to form Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions. This is reinforced by Qanun Number 1 of 2019 concerning Gampong  Government,  which  requires  solving  problems  in  gampong  through  customary courts. Judiciary at the Gampong level has legal force based on the jurisprudence of Supreme Court decision Number 1644 K/Pid/1988.
Keywords: Customary court, decision, Aceh

## A. Latar Belakang
Pelaksanaan peradilan adat di Aceh telah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus berlanjut hingga kini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara adat, penelitian perlu dilakukan di tingkat gampong, mukim, dan lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA).
Beberapa  Qanun  Aceh  mengatur  tentang  prosedur  peradilan  adat,  yang secara  prinsip  mencerminkan  budaya  dan  kearifan  lokal  yang  telah  lama berkembang.  Meskipun  proses  penyelesaian  sengketa  secara  adat  bervariasi  antar gampong sesuai dengan kondisi lokal, umumnya memiliki karakteristik kesamaan dalam menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.
Dalam  hukum  adat,  terdapat  satu  prosedur  untuk  penuntutan,  baik  dalam konteks  pidana  maupun  perdata,  yang  melibatkan  kepala  Desa  (Keuchik  untuk tingkat Gampong) dan Imeum Mukim untuk tingkat Mukim. Penyelesaian sengketa adat  melibatkan  dua  mekanisme,  yaitu  penyelesaian  nilai-nilai  normatif  melalui forum  Adat  Meusapat,  musyawarah  tokoh  adat,  dan  lembaga  terkait;  serta penyelesaian formal melalui seremonial adat di depan umum dengan elemen-elemen seperti peusijuk, bermaafan, sayam, nasehat, dan doa.
Dalam  konteks  penyelesaian  tindak  pidana  secara  adat,  tujuannya  adalah mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku tanpa merugikan pihak lain. Sanksi atau  hukuman  dalam  peradilan  adat  dapat  berbeda-beda  antar  daerah,  mengikuti aturan  adat  yang  berlaku.  Secara  yuridis,  pelaksanaan  peradilan  adat  di  Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 4 Tahun 2003, dan  Qanun  No.  5 Tahun  2003.  Peraturan  tersebut  memberikan  wewenang  kepada Gampong dan Mukim dalam penyelesaian sengketa adat. Majelis Adat Aceh (MAA)
berperan sebagai pengayom dalam pelaksanaan peradilan adat, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam proses peradilan adat, MAA  memiliki  fungsi  meningkatkan  pemeliharaan  adat,  pembinaan  tokoh  adat, penyebarluasan  adat,  pembinaan  peradilan  adat,  dan  menjaga  kesesuaian  dengan Syariat  Islam.  Dasar  hukum  peradilan  adat  di Aceh  mencakup  aspek  keislaman, keadilan,  kebenaran,  kemanusiaan,  keharmonisan,  ketertiban,  keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan, dan kemaslahatan umum.
Perangkat peradilan adat di tingkat Gampong dan Mukim melibatkan tokoh- tokoh  adat  seperti  Keuchik,  Imeum  Meunasah,  Tuha  Peuet,  Sekretaris  Gampong, Imum Mukim, dan lainnya. Sidang adat dilaksanakan di Meunasah untuk Gampong dan di mesjid atau tempat lain yang ditunjuk untuk Mukim.
Penyelesaian  sengketa  melibatkan  proses  musyawarah  dan  mediasi  di tingkat  Gampong,  sementara  di  tingkat  Mukim,  proses  peradilan  adat  juga melibatkan  Majelis  Adat  Mukim.  Putusan  perdamaian  adat  diumumkan  dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah. Penting untuk dicatat bahwa istilah "peradilan adat" pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA)  dan  telah  menjadi  istilah  resmi  dalam  Qanun Aceh.  Meskipun  demikian, dalam  pelaksanaan  sehari-hari,  masyarakat  cenderung  merujuk  pada  institusi pemerintahan seperti gampong dan mukim dalam penyelesaian sengketa secara adat. penyelesaian tindak pidana secara adat, tujuannya adalah mencapai kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku tindak pidana dan korban. Kesepakatan tersebut berupa solusi  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  tanpa  merugikan  pihak  lain.  Penyelesaian tindak pidana secara adat didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan yang telah ada dalam  masyarakat,  dan  prosesnya  dilakukan  melalui  peradilan  adat.  Hal  ini mengindikasikan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam peradilan adat berbeda dengan sanksi atau hukuman yang diberikan melalui proses litigasi di pengadilan.
Selain perbedaan dalam  proses penyelesaian, hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat juga dapat bervariasi antar daerah. Perbedaan  ini  disesuaikan  dengan  aturan  adat  yang  berlaku  di  masing-masing daerah, menunjukkan keanekaragaman dalam implementasi sistem peradilan adat di
tingkat  lokal.  Dengan  adanya  dasar  hukum  peradilan  adat  di Aceh,  maka  penulis tertarik untuk mengkaji tentang kekuatan putusan peradilan adat di Aceh.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang Anda  deskripsikan  merupakan  penelitian  hukum  normatif yang menggunakan metode penelitian normatif. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan metodologi penelitian ini:
Metode  Penelitian  Normatif:  Penelitian  hukum  normatif  merupakan pendekatan yang mencari aturan-aturan dan doktrin-doktrin hukum terhadap suatu permasalahan  hukum.  Pendekatan  ini  cenderung  memandang  hukum  sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konsep dan Perundang-undangan:  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konsep  dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami ide-ide dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari peradilan adat di Aceh. Pendekatan perundang-undangan  digunakan  untuk  meneliti  aturan-aturan  hukum  yang  ada terkait penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat.
Sumber  Data:  Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  sumber  data,  yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer melibatkan peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  penelitian.  Bahan  hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
Tujuan  Penelitian: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  dan menganalisis  data  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat.  Fokus  penelitian  adalah mendapatkan  informasi  yang  mendalam  mengenai  definisi  dan  dasar  hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh. Analisis Data: Analisis data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Peneliti mengumpulkan  data  dan  melakukan  analisis  terhadapnya  untuk  mendapatkan kejelasan  dan  kesimpulan  secara  deduktif.  Kesimpulan  diarahkan  dari  hal  yang bersifat  umum  menuju  yang  lebih  khusus.  Metodologi  penelitian  normatif  ini memberikan  gambaran  tentang  pendekatan  dan  prosedur  yang  digunakan  dalam menggali informasi hukum terkait penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh.
C. Dasar Hukum Peradilan Adat
Pelaksanaan  peradilan  adat  di  Aceh  didukung  oleh  sejumlah  peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan Aceh dan penguatan hukum adat. Beberapa undang-undang dan qanun yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh antara lain:
1. Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Aceh:  Menegaskan  bahwa Aceh  memiliki  kewenangan  untuk  menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Bab XIII Pasal 98, Ayat  2,  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  masalah  sosial  kemasyarakatan secara adat dapat ditempuh melalui Lembaga Adat.
3. Qanun  No.  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Mukim  Dalam  Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam:  Memberikan  wewenang  kepada  Mukim  untuk memutuskan dan menetapkan hukum, menjaga dan mengembangkan adat, serta menyelenggarakan  perdamaian  adat.  Mukim  juga  dapat  menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat.
4. Qanun  No.  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong  Dalam  Propinsi Nanggroe Aceh  Darussalam:  Menegaskan  tugas  dan  kewajiban  pemerintahan Gampong, termasuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga kelestarian adat dan adat istiadat, serta memelihara ketentraman dan ketertiban.
5. Keputusan  Bersama  Gubernur,  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh,  dan  Ketua Majelis Adat Aceh: Nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011. SKB ini mengakui lembaga peradilan adat sebagai lembaga  peradilan  perdamaian  dan  memberikan  kesempatan  terlebih  dahulu kepada  peradilan  adat  untuk  menyelesaikan  masalah  sosial  kemasyarakatan sebelum diajukan ke pengadilan umum.
Dalam  pelaksanaan  peradilan  adat,  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  memiliki fungsi sebagai pengayom dan pemelihara agar sistem berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004  tentang  Pembentukan  susunan  dan  tata  kerja  Majelis Adat Aceh/MAA  turut menentukan tata kerja dan susunan Majelis Adat Aceh. Pelaksanaan peradilan adat di  Aceh  merupakan  upaya  penyelesaian  masalah  dalam  masyarakat  yang  diatur dalam  peraturan  pemerintah  daerah,  khususnya  dalam  bentuk  qanun.  Qanun merupakan produk hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Aceh  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Qanun  ini  dianggap  sebagai  bagian  dari kebiasaan dan budaya masyarakat Aceh yang telah lama dijalankan dan dilegalkan oleh pemerintah.
Selain itu, penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh juga dipandang  sebagai  perwujudan  dari  pelaksanaan  Pasal  4  Huruf  e  Qanun  Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  Aturan  ini  mengakui  pemerintahan  mukim  sebagai  lembaga pemerintahan  adat  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  di  ruang  lingkup kemungkiman.
Terkait lembaga adat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa lembaga adat memiliki fungsi sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  yang  menyangkut  keamanan,  ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Meskipun tugas dan kewenangan lembaga adat  tidak  diatur  langsung  dalam  undang-undang,  aturan  ini  dibentuk  melalui peraturan  daerah  (qanun)  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban lembaga adat.
Sebagai  pelaksanaan  amanah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh,  dibentuklah  Qanun Aceh  Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Qanun ini mengatur tugas dan fungsi lembaga adat, termasuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum adat.
Selanjutnya,  permasalahan  atau  perselisihan  dalam  masyarakat,  termasuk tindak pidana, harus diselesaikan secara adat (peradilan adat) sesuai dengan Qanun
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong. Keberadaan peradilan adat di Aceh juga diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam  Keputusan  Bersama  Gubernur Aceh,  Kepala  Kepolisian  Daerah Aceh,  dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh. Keputusan bersama  ini  menegaskan  bahwa  setiap  permasalahan  atau  perselisihan  di  Aceh, termasuk tindak pidana, harus diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu.
Ketentuan yang terdapat dalam keputusan bersama tersebut mengatur bahwa penyelesaian  pidana  di  tingkat  gampong  melalui  peradilan  adat  hanya  dapat dilakukan  untuk  permasalahan  atau  perselisihan  yang  memiliki  tingkat  keparahan yang  rendah.  Namun,  dalam  peraturan  tersebut  tidak  secara  rinci  menjelaskan kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang  bersifat ringan.  Oleh  karena  itu,  keputusan  tersebut  memberikan  wewenang  kepada gampong untuk menentukan jenis permasalahan pidana mana yang dapat dianggap sebagai  permasalahan  ringan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  peradilan  adat  di tingkat gampong.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi:
1. Kewenangan  Gampong:  Keputusan  Bersama  antara  Gubernur  Aceh,  Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh membatasi penyelesaian pidana pada tingkat gampong melalui peradilan adat hanya untuk permasalahan atau  perselisihan  yang  bersifat  ringan.  Namun,  definisi  secara  rinci  terkait permasalahan yang dianggap ringan tidak dijelaskan dalam ketentuan tersebut, sehingga menjadi kewenangan gampong untuk menentukan hal ini.
2. Pengakuan Negara: Keputusan Bersama tersebut menunjukkan pengakuan yang kuat  dari  Negara  Indonesia  terhadap  keberadaan  peradilan  adat  di  Aceh. Pemerintah Aceh bahkan memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Aceh untuk melaksanakan peradilan adat.
3. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung:  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1644  K/Pid/1988  menegaskan  bahwa  jika  seseorang  telah mendapat sanksi adat dari peradilan adat karena melanggar hukum adat, orang tersebut tidak dapat diajukan kembali atau dimintakan pertanggungjawabannya
dalam  persidangan  badan  peradilan  negara  (litigasi).  Dengan  demikian, kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  tidak  dapat  mengadili  kembali  perkara yang telah diselesaikan melalui peradilan adat.
4. Qanun  Nomor  9  Tahun  2008:  Pemerintah  Aceh  telah  menetapkan  beberapa permasalahan  yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  pada  tingkat  peradilan gampong melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat.  Permasalahan  tersebut  melibatkan  berbagai  aspek, seperti  perselisihan  dalam  rumah  tangga,  sengketa  antara  keluarga  terkait faraidh, perselisihan antar warga, dan banyak lagi.
Pemerintah  Aceh  secara  tegas  telah  menentukan  beberapa  permasalahan yang  harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong melalui aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu sebagai berikut:
1) Perselisihan dalam rumah tangga;
2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3) Perselisihan antar warga;
4) Khalwat mesum;
5) Perselisihan tentang hak milik;
6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7) Perselisihan harta sehareukat ;
8) Pencurian ringan;
9) Pencurian ternak peliharaan;
10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11) Persengketaan di laut;
12) Persengketaan di pasar;
13) Penganiayaan ringan;
14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16) Pencemaran ringkungan (skala ringan);
17) Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman) dan;
18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat 28
D. Kesimpulan
Penyelesaian sengketa yang bisa deselesaikan oleh peradilan adat gampong ada 18 (delapan belas) perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat. Sengketa yang sudah diputuskan atau sudah diselesaikan ditingkat gampong tidak bisa  diajukan  lagi  ke  pengadilan  negara  (litigasi)  sebagaimana  yusrisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Abbas,  Syahrizal.  (2009). Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan Hukum Nasional. Depok: Kencana.
Amiruddin.,  Asikin.  Z.  (2006), Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita, R. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju .
Burlian, P. (2015). Implemantasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia.
Jakarta: Sinar
Grafika.
Din,  M.  (2009). Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  Dari  Aceh Untuk Indonesia. Bandung: UNPAD PRESS.
Hamzah, A. (2002) Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah,  A.  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia. Jakarta: Pratnya Paramita.
Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Huda,  C.  (2006). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Mahendra, Y, I. (2002). Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Depkeh HAM RI.
Mansur, T.M. (2017). Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia.
Banda Aceh: Bandar Publishing.
Mansari, M. (2017). Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Perlindungan  Anak. Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 2 (1), 51-62.
Mansari, M., & Devi, S. (2020). Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak  Pascaperceraian  di  Mahkamah  Syar’iyyah  Sigli. Media  Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 21 (2), 147-161.
Sofyan,  H.,  Ali,  D.,  Suhaimi,  S.,  &  Mansari,  M.  (2020).  Penolakan  Permohonan Praperadilan  Terhadap  Penetapan  Tersangka  dan  Penyitaan  (Kajian  Putusan Nomor  01/Pra.  Pid/2016/PN-Mbo). Media  Syari'ah:  Wahana  Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial , 21 (1), 73-89.

## B. Jurnal
Muksalmina,  M.,  Tasyukur,  T.,  & Yustisi,  N.  (2023).  DINAMIKA  KEWENANGAN DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  SEBAGAI  LEMBAGA  LEGISLATIF DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN  INDONESIA. Unes  Journal  of Swara Justisia , 7 (2), 764-773.
Sofyan, S., Sulaiman, S., & Manfarisyah, M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR  NELAYAN  BERDASARKAN  HUKUM  ADAT  LAOT  DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 10 (1), 139-163.