FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU)
Ajhar 1 , Akram 2 , dan Endar Pituringsih 2
1 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dompu
2 Program Magister Akuntansi Universitas Mataram
Abstract: The successful implementation of accrual-based GovernmentAccounting Standard is a very important thing that will have an impact on performance accountability of government agencies, then it  is  necessary  for  the  identification  of  the  factors  that  can  support  the  successful  implementation  of accrual-based GovernmentAccounting Standard and accountability performance of government agen- cies. This study aims to provide empirical evidence that the human resources, internal control system and information technology are all factors that affect the readiness of accrual-based Government Ac- counting Standard application and accountability performance of government agencies. This research was conducted at 37 working units Dompu. The population in this study is the scope of local govern- ment civil servants Dompu. The sampling technique used was disproportionate stratified random sam- pling. Analysis of the data used is Structural Equation Modeling (SEM) based variants or commonly called the soft modeling, using analytical tools Partial Least Square (PLS). The results showed that the human influence on the readiness of the implementation of accrual-based Governmet Accounting Stan- dards, Information Technology affect the readiness of the implementation of accrual-based Governmet Accounting Standards, and Readiness application of accrual-based Governmet Accounting Standards affect the performance accountability of government agencies, while human resource has no effect on performance  accountability  of  government  agencies,  internal control  system  has  no  effect  on  perfor- mance accountability of government agencies, and Information Technology does not affect the perfor- mance accountability of government agencies.
Keywords:  government  accounting  standards,  accrual  basis,  local  government,  financial  statements, performance accountability of government agencies.
Abstrak:  Keberhasilan  penerapan  SAP  berbasis  akrual  merupakan  hal  yang  sangat  penting  sehingga akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka untuk itu diperlukan pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa SDM, SPI, dan TI merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada 37 satuan kerja perangkat daerah kabupaten Dompu. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS lingkup pemda Dompu. Teknik pengambilan sampel yang  digunakan  adalah disproportionate  stratified  random  sampling. Analisis  data  yang  digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian atau biasa disebut dengan soft modeling, dengan  menggunakan  alat  analisis Partial  Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa SDM berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, TI berpengaruh terhadap kesiapan penerapan  SAP  berbasis  akrual,  dan  Kesiapan  penerapan  SAP  berbasis  akrual  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah, SPI  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah, dan  TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kata Kunci: SAP, basis akrual, pemerintah daerah, laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Good governance setidaknya ditandai dengan tiga prinsip utama yaitu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas  (Simanjuntak,  2005).Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).
Akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari dua bagian, yaitu akuntabilitas dari segi keuangan dan akuntabilitas dari segi kinerja. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integri- tas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertang- gungjawaban adalah laporan keuangan yang disaji- kan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan  pengeluaran  uang  oleh  isnstansi  pemerintah (LAN dan BPKP, 2000:28). Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan per- tanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja  dan  tindakan  seorang/badan  hukum/pim- pinan/suatu organisasi kepada pihak yang meiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000:43).
Penyusunan laporan keuangan yang berpedo- man pada standar akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para peng- guna laporan keuangan dalam rangka menilai akun- tabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun  politik  (Santoso  dan  Pambelum,  2008). Penerapan akuntansi keuangan sektor publik mem- berikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  dalam  hal  penyajian informasi mengenai tujuan, fungsi, dan objek penge- luaran (Pamungkas, 2012a, 2012b).
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, peraturan ini  adalah  pengganti peraturan  sebelumnya  yaitu Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Kas. Teknik  akuntansi  berbasis  akrual  diyakini  dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat lebih
dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Halim 2007:21; Mahmudi, 2010:8). Laporan keuangan  disusun  atas  dasar  akrual  tidak  hanya memberikan  informasi  kepada  penerimaan  dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas masa depan serta sumber daya yang mempre- sentasikan kas yang akan diterima di masa depan (Mardiasmo, 2009:154).
Perubahan  basis  akuntansi  dari  basis  kas  ke basis akrual juga merupakan salah satu ciri adopsi NPM oleh sektor publik. IFAC (2003) dalam Groot dan  Budding  (2005)  menyatakan  bahwa  aspek penting dari NPM adalah ide untuk menggantikan akuntansi kas ke prinsip akuntansi akrual untuk tujuan pelaporan keuangan. Halim (2007:36); Mardiasmo (2009:79) New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada ki- nerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggu- naan paradigma New Public Managament tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerin- tah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,  pemangkasan  biaya  (cost  cutting),  dan kompetensi tender.
Perubahan basis akuntansi ini, bagi pemerintah daerah  khususnya  pemerintah  daerah  kabupaten Dompu merupakan sesuatu hal yang baru dilaksana- kan, maka perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang harus  disiapkan  pemerintah  daerah  kabupaten Dompu  dalam  menerapkan  SAP  berbasis  akrual, sehingga  laporan  keuangan  yang  disajikan  dapat dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi  keuangan secara umum yang berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan secara umum yang lebih berkuali- tas  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik yang akan berdam- pak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
Menurut  simanjuntak  (2010)  salah  satu  tan- tangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal dibidang akuntansi. Faktor kete- rampilan dan perilaku memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan peme- rintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi akrual (Herlina, 2013). Untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis organisasi, dibutuhkan individu atau
sumber daya manusia yang kompeten, handal, dan visioner. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki  harus  sejalan  dengan  arah  visi  dan  misi organisasi (Sudarmanto, 2014:4).
Selain SDM, variabel lain yang diduga mem- pengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah SPI. Gondodiyoto (2007:250) suatu sistem kontrol atau sistem pengawasan internal, pada haki- katnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga  (preventif),  mendeteksi  (detektif),  dan memberikan  mekanisme  pembetulan  (korektif) terhadap potensi/kemungkinan terjadinya kesalahan (kecurangan/fraud).
Variabel seanjutnya yang diduga mendukung kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan akun- tabilitas kinerja adalah teknologi informasi. Kom- pleksitas dari sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010) dan tingginya volume transaksi ekonomi di daerah maka sangat diperlukan kesediaan sarana pendukung yang memadai, baik itu  berupa hardware  maupun software  dan  lain- lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya (Azhar, 2007; Budiarto, 2011). Nasir dan Oktari (2013) menyatakan pemanfaatan tekno- logi informasi adalah perilaku/sikap akuntan meng- gunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)”

## RERANGKA  KONSEPTUAL  DAN  PE- NGEMBANGAN HIPOTESIS

## Rerangka Konseptual
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan peneli- tian, dan landasan teori, maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan dalam kerangka kon- septual pada gambar 1.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh SDM terhadap Kesiapan Penerap- an SAP Berbasis Akrual
Diperlukan sumber daya manusia untuk melak- sanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman  yang  cukup  memadai.  Selanjuntnya
Sudarmanto (2014:3) sumber daya manusia merupa- kan salah satu faktor yang menentukan bagi keber- hasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan, baik pada organisasi publik maupun private. Hasil penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011), dan  Yudianta  dan  Erawati  (2012)  menunjukkan bahwa SDM berpengaruh terhadap kualitas infor- masi laporan keuangan. Penelitian Herlina (2013) menunjukkan bahwa faktor perilaku dan faktor kete- rampilan mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi akrual. Peneli- tian Ardiansyah (2013) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiap- an  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
H1a: SDM berpengaruh terhadap kesiapan pene- rapan SAP berbasis akrual

## Pengaruh  SDM  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran  dan tujuan  strategis organisasi  akan tercapai,  dibutuhkan  individu  atau  sumber  daya manusia  yang  kompeten,  handal,  dan  visioner. Kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki harus sejalan dengan arah visi dan misi organisasi (Sudarmanto,  2014:4).  Menurut  Soleman  (2007) kompetensi pegawai merupakan karakteristik dasar dan  kemampuan-kemampuan  yang  unggul  dari individu  pegawai  yang  terdiri  dari  pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan perilaku (sikap) yang digunakan  untuk  mencapai  kinerja  yang  terbaik dalam  melaksanakan  tugasnya.  Hasil  penelitian Gistyan  (2014)  menunjukkan  bahwa  kompetensi pegawaiberpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penelitian Aini, et al. (2014) menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  peme- rintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Berdasarkan uraian diatas,maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1a H1b H2 H4 H3a H3b SDM SPI TI KPSA AKIP
Gambar 1. Rerangka Konseptual

## H1b: SDM  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Pengaruh SPI terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Gondodiyoto (2007:309) fungsi kontrol adalah melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai sesungguhnya dengan yang direncanakan. Tujuan pelaksanaan SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan. Penelitian Pamungkas (2012b) menunjukkan  bahwa  pengawasan  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Nasir dan Oktari (2013), menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Susanti (2013), menunjukkan bahwa sistem pengen- dalian intern berpengaruh terhadap kinerja organi- sasi.  Dengan  demikian,  hipotesis  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah:
H2 : SPI  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Pengaruh TI terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual
Menurut Sutabri (2014:17) teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan- perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan  manajemen  organisasi.  Berkat  teknologi, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Tidak  ketinggalan  di  sektor  publik,  masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel, transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah. kompleksitas dari sistem pencatatan akuntansi ber- basis  akrual  (Simanjuntak,  2010)  dan  tingginya volume transaksi ekonomi di daerah maka sangat diperlukan kesediaan sarana pendukung yang me- madai, baik itu berupa hardware maupun software dan  lain-lain  dalam  arti  ketersediaan  perangkat pendukung dan manfaatnya (Azhar, 2007; Budiarto, 2011).
Penelitian Yudianta dan Erawati (2012) menun- jukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan. Penelitian Wahyuni (2015), menunjukkan bahwa perangkat pendukung berpengaruh terhadap
kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H3a: TI berpengaruh terhadap Kesiapan Penerap- an SAP Berbasis Akrual

## Pengaruh TI terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Teknologi informasi menjadi fasilitator utama bagi  kegiatan-kegiatan  bisnis,  memberikan  andil besar terhadap perubahan-perubahan yang menda- sar pada struktur, operasi, dan manajemen organi- sasi. Berkat teknologi, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia (Sutabri, 2014:17). Rahadi (2007) menyatakan bahwa pemerintah kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Penelitian Susanti (2013) menunjukkan bahwa pe- manfaatan teknologi informasi berpengaruh terha- dap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas,maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H3b: TI berpengaruh terhadap Akuntabilitas Ki- nerja Instansi Pemerintah

## Pengaruh Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual  terhadap Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut  Mardiasmo  (2009:159)  laporan keuangan sektor publik merupakan komponen untuk menciptakan  akuntabilitas sektor  publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan infor- masi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Penyu- sunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada standar  akuntansi  pemerintah  bermanfaat  untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabi- litas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, mau- pun politik (Santoso dan Pambelum, 2008). Pene- rapan akuntansi keuangan sektor publik, memberi- kan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas ki- nerja instansi pemerintah dalam hal penyajian infor- masi mengenai tujuan, fungsi, dan objek pengeluaran (Pamungkas, 2012a, 2012b).
Penelitian Santoso  dan  Pambelum  (2008), Pamungkas  (2012a,  2012b)  menunjukkan  bahwa
penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh ter- hadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013), me- nunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah.  Dengan  demikian,  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H4 : Kesiapan  penerapan  SAP  BerbasisAkrual berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam  penelitian ini  adalah Kepala Dinas,  Kepala  Subbagian  Keuangan  dan  Kepala Subbagian program dan Pelaporan yang ada pada Pemerintah  Daerah  kabupaten  Dompu.  Teknik pengambilan sampel menggunakan metode strati- fied  random  sampling.

## Variabel Penelitian
Variabel Laten/Konstruk dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu variabel laten eksogen yang  terdiri  atas Sumber  Daya  Manusia  (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Teknologi Informasi (TI), serta variabel laten endogen terdiri atas  Kesiapan  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual (KPSA) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme- rintah (AKIP).
Variabel  manifest/teramati/indikator  dalam penelitian ini berjumlah 73 yang terdiri dari Variabel laten  SDM  berjumlah  13,  variabel  laten  SPI berjumlah 21, variabel laten TI berjumlah 13, variabel
laten KPSA berjumlah 14, dan variabel laten AKIP berjumlah 12.

## Analisis Data
Statistik deskriptif adalah statistik yang diguna- kan untuk menganalisis data dengan cara mendis- kripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147).
Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2013:148). Analisis data statistik inferen- sial diukur dengan menggunakan alat analisis PLS (SEM-PLS).

## Model Analisis Struktural Awal
Model analisis persamaan struktural menjelas- kan  hubungan  antara  variabel  dan  item.  Gambar model  persamaan  analisis  struktural  awal  dapat dilihat pada Gambar 2.

## Model Pengukuran (Outer Model)

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ke- mampuan instrumen penelitian mengukur konsis- tensi  alat  dalam  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur (Cooper, et al., 2006 dalam Jogiyanto, 2011: 69). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu Convergent  validity  dan Discriminant validity.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  untuk  mengukur  konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi,  dan  ketepatan suatu  alat  ukur  dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat  menggunakan  2  metode,  yaitu Composite Reliability  dan Cronbach’s  Alpha (Jogiyanto, 2011:72).

## Model Struktural (Inner Model)

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan memban- dingkan nilai T-table dengan nilai T-statistics yang dihasilkan  dari  proses bootstraping  dalam  PLS. Hipotesis diterima (terdukung) jika nilai T-Statistics lebih  tinggi  daripada  nilai T-table  (1,96)  dengan signifikansi  level  5%  (two  tailed)  (Latan  dan Ghozali, 2012:85).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Model Pengukuran (Outer Model)

## Convergent  Validity
Analisis dilakukan 2 kali terhadap model, ada beberapa indikator yang di drop dari model karena memiliki nilai loading factor < 0,5, yaitu indikator SDM01,  SDM02,  SDM03,  SPI01,  SPI07,  TI12,
TI13, KPSA08, KPSA09, KPSA11, dan KPSA12, sehingga model pengukuran awal berubah menjadi pada Gambar 3.

## Discriminant  Validity
Dalam penelitian ini metode yang dipakai ada- lah dengan melihat nilai cross loading. Nilai cross loading menunjukkan bahwa untuk semua konstruk > 0,5, sehingga persyaratan discriminant validity terpenuhi.

## Uji Reliabilitas
Nilai Composite  Reliability  dan Cronbach’s Alpha yang ditunjukkan pada Tabel 1 > 0,7, sehing- ga dapat disimpulkan bahwa semua indikator kon- struk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

## Persamaan Model Pengkuran (Outer Model)
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka persamaan model pengukuran yang terbentuk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

## Model Struktural (Inner Model)
Model struktural dievaluasi dengan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geiser Q-square test  untuk predictive  relevance  dan  uji  t  serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Nilai R-square  dan Stone-Geiser  Q-square  test
Gambar 3. Model Pengukuran Sumber: Output PLS, 2015
yang  ditunjukkan Tabel  3  adalah  konstruk AKIP sebesar 0,395135, yang berarti model ini mampu menjelaskan 39,51% perubahan pada variabel laten endogen AKIP. Sedangkan konstruk KPSA sebesar 0,318705, yang berarti model ini mampu menjelaskan 31,87%  perubahan  pada  variabel  laten  endogen KPSA.
akrual. SDM->AKIP menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai t=0,234059(<1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabelSDM tidak  berpengaruh  terhadap  akuntbilitas  kinerja instansi pemerintah. SPI->AKIP menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai t=0,899720(<1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel SPI tidak berpengaruh terhadap akuntbilitas kinerja instansi pemerintah.TI->KPSA menunjukkan hasil yang  signifikan  dengan  nilai  t=2,773875(>1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel TI berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. TI->AKIP menunjukkan hasil yang tidak  signifikan  dengan  nilai  t=1,266488(<1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel TI tidak berpengaruh terhadap akuntbilitas kinerja instansi  pemerintah.KPSA->AKIP menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai t=2,045054(>1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual berpe- ngaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi peme- rintah.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6 tersebut, menghasilkan persamaan model struktural sebagai berikut: KPSA= 3,587SDM + 2,774TI+ æ1 AKIP= 0,234 SDM + 0,900 SPI + 1,266 TI + 2,045 KPSA + æ2

## Tabel 1. Nilai Composite Reliability dan Cronbach’s
Alpha
Sumber: Ouput PLS, 2015
Co mposite Reliability Cronbachs Alpha AKIP 0,947619 0,938754 KPSA 0,904909 0,881916 SDM 0,883292 0,852862 SPI 0,952351 0,947060 TI 0,915409 0,899430
Tabel 2. Persamaan Model Pengukuran yang Terbentuk
Sumber: Ouput PLS, 2015
Model Pengukuran Model Pengukuran Riil SDM04 = λx4 ξ1+εx4 SDM04 = 0,707 SDM+0,130 SDM05 = λx5 ξ1+εx5,dst. SDM05 = 0,588 SDM+0,113,dst. SPI0 2 = λx17  ξ2 +εx17 SPI02 = 0,597 SPI+0,100 SPI0 3 = λx18 ξ2 +εx18,dst. SPI03 = 0,681 SPI+0,101,dst. TI01 = λx38  ξ3 +εx38 TI01 = 0,759 TI+0,083 TI02 = λx39  ξ3 +εx39,dst. TI02 = 0,704 TI+0,106,dst. KPSA01 = λy1 η1+εy1 KPSA01 = 0,637 KPSA+0,1 18 KPSA02 = λy2 η1+εy2,dst. KPSA02 = 0,649 KPSA+0,0 91,dst. AKIP01 = λy15  η2+εy15 AKIP01 = 0,871 AKIP+0,154 AKIP02 = λy16  η2+εy16,dst. AKIP02 = 0,871 AKIP+0,154,dst.
Model struktural awal pada Gambar 4 berubah menjadi seperti Gambar 4.

## Pengujian Hipotesis
Analisis dilakukan dengan membandigkan nilai T-table dengan nilai T-statistics yang dihasilkan dari proses bootstraping dalam PLS, hipoteis diterima (terdukung) jika nilai T-Statistics lebih tinggi daripada nilai T-table (1,96), tingkat keyakinan 95% (alpha 5%).  Ringkasan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat dilihat pada Tabel 4.
SDM->KPSA menunjukkan hasil yang signifi- kan dengan nilai t=3,58272(>1,96), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel SDM berpenga- ruh  terhadap  kesiapan  penerapan  SAP  berbasis
Tabel 3. Nilai R-Square dan Stone Geiser
Sumber: Output PLS, 2015 R-Square Q-Square AKIP 0,395135 39,5 1 KPSA 0,318705 31,8 7
Ajhar, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP
di mana:
KPSA = Kesiapan  Penerapan  SAP  Berbasis Akrual AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SDM = Sumber Daya Manusia SPI = Sistem Pengendalian Intern TI = Teknologi Informasi æ = Zeta, Galat Model Struktural

## Pembahasan

## Pengaruh SDM terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual
Hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima. SDM berpengaruh ter- hadap  kesiapan  penerapan  SAP  berbasis  akrual pada  Pemerintah  Daerah. Adanya  peningkatan SDM akan meningkatkan kesiapan terhadap pene- rapan  SAP  berbasis  akrual  pada  Pemerintah
Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmaningrum  dan  Harto  (2011),Yudianta  dan Erawati (2012), Herlina (2013), Kusuma (2013), danArdiansyah (2013).

## Pengaruh  SDM  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis 1b ditolak, SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat tetapi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan  SDM,  hal  ini  menunjukkan  bahwa masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi akun- tabiltas kinerja instansi pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil penelitian-penelitian  sebelumnya yang  dilakukan oleh Gystian (2014) dan Aini, et al. (2014). Hal ini
Gambar 4. Model Struktural (Inner Model)
Tabel 4. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)
Sumber: Output PLS, 2015
Origi nal Sample (O) Sampl e Mean (M) Standard Devi atio n (STDEV) Standard Error (STERR) T St atistic s ( |O/STERR|) KPSA -> AKIP 0,358604 0,353732 0,175352 0,175352 2,045054 SDM -> AKI P -0,027791 -0,023402 0,118734 0,118734 0,234059 SDM -> KPSA 0,308395 0,326755 0,086185 0,086185 3,578272 SPI -> AKIP 0,145299 0,160821 0,161493 0,161493 0,899720 TI -> AKIP 0,264169 0,258794 0,208584 0,208584 1,266488 TI -> KPSA 0,334697 0,331345 0,120660 0,120660 2,773875
terjadi  karena  sebagian  besar  pihak  mengartikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hanya ter- batas pada laporan keuangan saja, akibatnya suatau penyelenggaran pemerintahan yang telah melapor- kan penggunaan alokasi dana dianggap sudah sele- sai mempertanggungjawabkan kegiatannya secara memadai. Selain itu, tidak adanya reward dan punis- ment bagi pemerintah daerah apabila tidak melapor- kan  kinerja  yang  dicapai  dalam  hal  ini  laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh SPI terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak. SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat tetapi tidak diikuti dengan pening- katan Sistem Pengendalian Intern, hal ini menunjuk- kan bahwa masih terdapat faktor lain yang secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja istansi  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pamungkas (2012b), Nasir dan Oktari (2013), dan Susanti (2013). Hal ini terjadi karena Sistem Pengendalian Intern tidak berjalan efektif.

## Pengaruh TI terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual
Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  olehYudianta  dan  Erawati  (2012)  dan Wahyuni (2015), yang menemukan adanya penga- ruh TI terhadap Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil uji hipotesis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hipotesis 3a diterima, TI berpengaruh terhadap kesiapan pene- rapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual didukung oleh penggunaan teknologi informasi (TI), dengan adanya software/aplikasi khusus (SIMDA versi 2.7) akan  mempermudah  proses  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian, hasil  penelitian  ini  memperkuat  hasil  penelitian Yudianta dan Erawati(2012) dan Wahyuni (2015).

## Pengaruh TI terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hipotesis 3b ditolak. TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Artinya teknologi informasi (TI) tidak memberikan pengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Hipotesis ini ditolak, karena berdasar- kan  hasil  pengamatan  terhadap  obyek  penelitian karena  proses  penyusunan  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  belum  ada software/ aplikasi khusus yang mendukung, berbeda dengan proses penyusunan laporan keuangan yang memiliki software/aplikasi khsusus dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2013), yang membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja istansi pemerintah.

## Pengaruh Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa  hipotesis  4  diterima.  Kesiapan  penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap akunta- bilitas kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual  akan  berpengaruhterhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah, dalam penyajian informasi  pertanggungjawaban  mengenai  tujuan, sasaran, dan fungsi obyek pengeluaran. Hasil peneli- tian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Santoso  dan Pambelum (2008), Pamungkas (2012a, 2012b) dan Darwanis dan Chairunnisa (2013).

## SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBA- TASAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini menemukan ada- nya bukti pengaruh signifikan variabel Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel Kesiapan Pene- rapan  SAP  Berbasis Akrual. Artinya,  SDM  yang ada pada pemerintah daerah kabpaten Dompu sudah siap dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dengan adanya peningkatan SDM akan meningkatkan ke- siapan pemerintah daerah kabupaten Dompu mene- rapkan SAP berbasis akrual. (2) Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh variabel Sum- ber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel Akun- tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Arti- nya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten  Dompu  akan  meningkat  tetapi  tidak diikuti dengan peneningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM), hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3) Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh variabel Sistem Pe- ngendalian Intern (SPI) terhadap variabel Akunta- bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Artinya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada peme- rintah  daerah kabupaten  Dompu akan  meningkat tidak ditentukan oleh sistem pengendalian intern yang dilaksanakan  oleh  masing-masing  SKPD,  tetapi masih terdapat faktor lain yang secara langsung ber- pengaruh.  (4) Penelitian  ini  menemukan  adanya bukti pengaruh signifikan variabel Teknologi Infor- masi  (TI)  terhadap  variabel  Kesiapan  Penerapan SAP Berbasis Akrual. Artinya, penerapan SAP ber- basis  akrual  pada  pemerintah  daerah  kabupaten Dompu akan berhasil didukung oleh penggunaan teknologi informasi (TI), dengan adanya aplikasi/ software  SIMDA  versi  2.7  akan  mempermudah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (5) Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh variabel teknologi informasi (TI) terhadap  variabel Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP). Artinya, teknologi informasi (TI) tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabi- litas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah daerah kabupaten Dompu, tidak adanya aplikasi/ software  yang  mendukung  dalam  proses  penyu- sunan laporan akuntabilitas kinerja instansi peme- rintah. (6) Penelitian ini menemukan adanya bukti pengaruh signifikan variabel Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual terhadap variabel Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas kinerja ins- tansi pemerintah pada pemerintah daerah kabupaten Dompu, dengan penerapan SAP yang baik mem- berikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyajian infor- masi pertanggungjawaban mengenai tujuan, sasaran, fungsi, dan obyek pengeluaran.

## Implikasi Penelitian
Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut: (1) Secara teori, hasil peneli- tian ini memberikan konsep berfikir mengenai pen- tingnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam mene- rapkan  SAP  berbasis  akrual,  dengan  kesiapan penerapan SAP berbasis akrual akan memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, perubahan basis akuntansi me- rupakan konsep dari NPM  karena akuntansi ber- basis akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor swasta yang diadopsi sektor publik sebagai alat  pengukuran  kinerja.  (2) Secara  praktis  hasil temuan  ini  dapat  digunakan  pemerintah  daerah untuk evaluasi kedepan terkait dengan faktor-faktor yang  harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  daerah atau stakeholder di daerah seperti pimpinan dalam pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan penempatan SDM, menjalankan SPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan teknologi informasi dalam mendukung Penerapan SAP berbasis akrual sehingga akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3) Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mem- berikan sumbangan pemikiran tentang hal-hal yang perlu  dilakukan  untuk  mendapat  perhatian  guna mempersiapkan  penerapan  SAP  berbasis  akrual, sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih akuntabel, sehingga akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Keterbatasan Penelitian dan Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilaku- kan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di Kabupaten Dompu, oleh karena itu untuk menda- patkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilaku- kan  penelitian  yang  lebih  luas.  (2) Penelitian  ini menggunakan analisis firts order confirmatory dengan alat analisis SEM-PLS (CB-SEM). (3) Penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang diduga berpengaruh, misalnya variabel budaya kerja, variabel  kualitas  laporan  keuangan,  dan  variabel fraud. (4) Instrumen penelitian untuk variabel SDM, SPI, dan TI, an Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual masih terdapat yang tidak valid, memungkin- kan  penggunaan  instrumen  yang  memerlukan penyempurnaan kembali.

## DAFTAR RUJUKAN
Aini, N., E.N.D.P., dan Julita. 2014. Analisis Pengaruh
Unsur-Unsur  Internal  Control  System  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Pelalawan). JurnalJom Fekon 1 (2): 1-14
Ardiansyah. 2013. Factors Affecting The Effecting The Readdiness of PP 71 Tahun 2010 About Govern- ment Accounting Standard (Case Study on Work- ing  Units  in  KPPN  Malang’s  Working Area).
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 1 (1):1–16 Azhar.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Keberhasilan  Penerapan  Permendagri  Nomor
13  Tahun  2006  pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Tesis Universitas Sumatera Utara
Budiarto.  2011. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat). Tesis Pasca Sarjana Universitas Mataram.
Darwanis,  dan  S.  Chairunnisa.  2013.  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah Riset
& Akuntansi 6 (2):150–174.
Ghozali, I. 2008. Structural Equation Modelling Metode Alternatif  dengan  Partial  Least  Square  (PLS). Semarang: Badan Penerbit Undip.
Gistyan, R. 2014. Akuntabilitas Keuangan, Kompetensi Pegawai,  dan  Akuntabilitas  Kinerja. Jurnal
Administrasi Pembangunan 2 (3): 227–360.
Gondodiyoto,  S.  2007.  Audit  Sistem  Informasi  + Pendekatan CobIT. Mitra Wacana Media. Jakarta Groot,  T.,  dan  T.  Budding.  2005.  New  Public
Management’ s  Current Issues  and Future  Pros- pect
Halim,  A.  2007. Seri  Bunga  Rampai  Manajemen
Keuangan  Daerah:  Akuntansi  dan  Pengen- dalian  Keuangan  Daerah.    Jogyakarta:  UPP AMPYPKN.
Herlina,  H.  2013. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mem- pengaruhi  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan).
Jogiyanto. 2011. Konsep dan Aplikasi Structural Equa- tion  Modelling  Berbasis  Varian  dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Kusuma,  M.I.Y.  2013.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Diponegoro Journal of Accounting 2 (3):1–14 LAN  dan  BPKP.  2000. Akuntabilitas  Keuangan  dan
Good Governance.  Jakarta: LAN.
Latan, H., dan Ghozali, I. 2012. Partial Least Squares
Kosep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Pro- gram SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik.  IV  ed. Yogyakarta: Andi.
Nasir, A., dan Oktari, R. 2013. Pengaruh Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  dan  Pengendalian  Intern terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi
pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabu- paten  Kampar).
Pamungkas,  B.  2012.  Pengaruh  Penerapan Akuntansi Publik  dan  Kualitas  Peraturan  Perundangan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading 12 (1):1–10.
Pamungkas,  B.  2012.  Pengaruh  Penerapan Akuntansi Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan  dan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading 12 (2): 82–93.
Rahadi, D.R. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. Semi- nar  Nasional  Teknologi.
Santoso, U., dan Pambelum, J. 2008. Pengaruh Penerapan
Akuntansi  Sektor  Publik  terhadap Akuntabiltas Kinerja  Instansi  Pemerintah  dalam  Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis 4 (1):14–33. Simanjuntak,  B.H.  2005.  Menyongsong  Era  Baru Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah 1 (1).
Simanjuntak, B.H. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan Indonesia.
Sudarmanto.  2014. Kinerja  dan  Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta.
Soleman,  R.  2007.  Pengaruh  Kompetensi,  Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Per- aturan  Perundang-Undangan  terhadap Akunta- bilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP). Disertasi Unpad.
Sukmaningrum, T., dan Harto, P. 2011. Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).
Susanti, I. 2013. Pengaruh Good Governance, Peman- faatan Teknologi Informasi dan Pengendalian In- tern  terhadap  Kinerja  Organisasi  (Studi  pada SKPD Kabupaten Siak).
Sutabri,  T.  2014. Pengantar  Teknologi  Informasi. Yogyakarta: Andi.
Wahyuni,  I.  2015.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tesis Pascasarjana Universitas Mataram.
Yudianta, I.G. A., dan N.M.A. Erawati. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
______.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
______. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
_____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
_____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah _____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
_____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
_____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah _____. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.