## Koordinasi Tim Pora Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik Di Kota Medan
Sabrina 1) ; Siti Hazzah Nur, R 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) sabrinariono21@gmail.com ; 2) sitihazzah@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi,  memudahkan  pergerakan  orang  asing  maupun  tenaga  kerja  asing masuk ke  wilayah Sumatera Utara. Keberadaaan TKA bisa dilihat dengan masuknya  modal asing yang membuat  kebutuhan  akan  TKA  meningkat.  TKA  dapat  mempengaruhi  semua  aspek  yang  ada  di masyarakat termasuk pendidikan dan kebudayaan.
Keberadaan  tenaga  kerja  asing  yang  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  ini  dapat dimanfaatkan  untuk  mengoptimalkan  pembangunan  sumber  daya  manusia  melalui  pendekatan transfer knowledge dan transfer  technology .  Namun,  masuknya  TKA  mendapati  permasalahan  mulai  dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap menfasilitasi masuknya TKA untuk bekerja  di  Indonesia.  Kemudian,  probelematika  sistem  pengawasan  penggunaan  TKA  yang  belum maksimal. Pengawasan TKA dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).
Pembentukan  Tim  PORA  untuk  memperkuat  pengwasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan orang  asing  maupun  TKA.  Tim  PORA  berkoordinasi  dengan  berbagai  instansi  salah  satunya  dengan Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan.  Pelaksanaan  koordinasi  Tim  PORA  dengan  Disnaker  tidak  lain untuk  mengurangi  terjadinya  kecurangan  dan  meminimalisir  adanya  pekerja  illegal  masuk  ke  wilayah Kota Medan. Koordinasi lembaga ini merupakan usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan- satuan unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sesuai kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [17 Desember 2022]

## ABSTRAK
Tim PORA merupakan tim yang terdiri dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Koordinasi Tim PORA dengan Dinas Ketenagakerjaan  yaitu  untuk  memperkuat  pengawasan  TKA  mulai  administrasi  hingga pengawasan  lapangan,  namun  dalam  internal  Tim  PORA  masih  memiliki  kendala. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  koordinasi  Tim  PORA dalam  pengawasan  TKA  legal  tenaga  pendidik  di  Kota  Medan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa koordinasi dalam pengawasan TKA memerlukan adanya pendekatan antar anggota serta pertemuan  antar  lembaga.  Pada  indikator  usaha  instansi,  koordinasi  Tim  PORA menimbulkan masalah internal dikarenakan ketidakpahaman tupoksi antar anggota. Pada indikator  kesatuan  tindakan,  adanya  ego  sektoral  seperti  Disnaker  bertindak  dengan sendirinya  dalam  pengawasan  TKA.  Pada  indikator  tujuan  bersama,  instansi  yang tergabung  di  Tim  PORA  menunjuk  Imigrasi  sebagai leading  sector mereka.  Namun, terdapat  penemuan  di  lapangan,  bahwa  ada  badan  di  bawah  naungan  Pemko  Medan yang membentuk Tim Pemantauan Orang asing.

## ABSTRACT
The  PORA  team  is  a  team  consisting  of  several  agencies  that  have  duties  and  functions related  to  the  presence  and  activities  of  foreigners.  The  coordination  between  the  PORA Team  and  the  Manpower  Office  is  to  strengthen  the  supervision  of  foreign  workers  from administration to field supervision, but internally, the PORA Team still has problems. This study aims to identify and describe the coordination of the PORA Team in the supervision of legal TKA educators in Medan City. The research method used is descriptive qualitative method.  The  results  of  the  study  indicate  that  coordination  in  the  supervision  of  foreign workers  requires  an  approach  between  members  and  inter-institutional  meetings.  In  the agency's  business  indicators,  the  coordination  of  the  PORA  Team  caused  internal problems due to a lack of understanding of the main tasks and functions of the members. In the unit of action indicator, the existence of sectoral egos such as the Manpower Office acts by itself in the supervision  of foreign  workers. On the indicators of shared  goals, the agencies  that  are  members  of  the  PORA  Team  designate  Immigration  as  their  leading sector. However, there are findings in the field, that there is an agency under the auspices of the Medan City Government which forms a Foreigner Monitoring Team.
KEYWORDS Coordination, PORA Team, Supervision, Foreign Workers
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Permasalahan TKA di Kota Medan bermula dari penerapan regulasi dalam hal penggunaan jasa TKA baik dari sisi pengendalian maupun sisi pengawasan belum maksimal, terlihat masih ada TKA yang bekerja  tidak  mengantongi  izin  kerja.  Kemudian,  laporan  mengenai  pegawasan  TKA  yang  belum transparan  terlihat  tidak  adanya  keterbukaan  mengenai  bagaimana  bentuk  pembinaan,  pendampingan tenaga  kerja  lokal.  Lalu,  ditinjau  dari  laporan  jumlah  TKA  yang  tidak  memiliki  kesamaan  jumlah  yang melaporkan TKA dengan TKA yang memperpanjang izin kerja. Berikut data yang melaporkan keberdaan dengan data masuknya TKA hingga data yang memperpanjang izin untuk bekerja di Kota Medan:

## Grafik 1 Tenaga Kerja Asing di Kota Medan
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  kesamaan  jumlah  TKA  yang melaporkan  keberadaannya  hingga  masuknya  TKA  sampai  ke  perpanjangan  izin  bekerja  TKA. Berdasarkan  pada  tahun  2019  yang  melaporkan  keberadaannya  terdapat  238  orang  sedangkan kedatangan TKA terdapat 253 orang dan yang memperpanjang izin kerja terdapat 144 orang. Pada tahun 2020  yang  melaporkan  keberadaannya  terdapat  233  orang  sedangkan  kedatangan  TKA  terdapat  255 orang dan yang memperpanjang izin kerja terdapat 159 orang. Lalu pada tahun 2021 tenaga kerja asing yang  melaporkan  keberadaanya  menurun  yaitu  terdapat  66  orang  sedangkan  kedatangan  TKA  pada tahun itu terdapat 238 orang dan yang memperpanjanng izin kerja terdapat 75 orang.
Pengawasan  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  dilakukan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan tidak lain untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan meminimalisir adanya pekerja asing yang illegal masuk  ke  wilayah  Kota  Medan.  Namun,  Disnaker  selaku  anggota  Tim  PORA  belum  melakukan pengawasan dengan baik, bahkan sampai saat ini Disnaker pada saat melakukan pengawasan terhadap tenaga  kerja  asing  sulit  membedakan  orang asing  datang untuk  bekerja  atau  berwisata  ke  Kota  Medan sehingga  dapat  menghambat  dalam  pengawasan  TKA  (hasil  wawancara  langsung  dengan  Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, 6 September 2021).
Koordinasi  antar  lembaga  ini  merupakan  sebagai  usaha  untuk  menyatukan  kegiatan-kegiatan dari  satuan-satuan  unit  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya,  menurut  Ruttan  dan  Hayami  (Djogo 2003:46)  mengatakan  aturan  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  atau  organisasi  yang  memfasilitasi koordinasi  antar  anggotanya  untuk  membantu  mereka  dengan  harapan  untuk  bekerja  sama  mencapai tujuan  bersama  yang  diinginkan.  Terkait  dengan  koordinasi  yang  dilakukan  Disnaker  belum  berjalan dengan  baik  terlihat,  Disnaker  seharusnya  berkoordinasi  dengan  provinsi  namun  dikarenakan  tidak adanya  undangan  dari  provinsi  sehingga,  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan  melakukan  koordinasi dengan  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA)  (hasil  wawancara  langsung  dengan Kepala  Bidang Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, 6 September 2021).
Selanjutnya,  koordinasi  internal  antar  anggota  Tim  PORA  belum  berjalan  dengan  baik, dikarenakan  masih  didapati  adanya  di  media  berita  pelaksanaan  pengawasan  TKA  sangat  minim informasi
“Permasalahan TIM PORA pada saat ini yaitu minimnya informasi dan pemahaman anggota TIM  PORA  dalam  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing,  masih  tingginya  ego  sektoral  dari instansi yang tergabung dalam TIM PORA,”( https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-
0 50 100 150 200 250 300 2019 2020 2021 Tenaga  Kerja Asing  di Kota Medan Melaporkan Keberadaan TKA Kedatangan TKA Memperpanjang Izin TKA
kanwil/berita-utama/rapat-Tim-pora-kolaborasi-kakanwil-berharap-kerjasama-yang-baik- ditingkatkan . Diakses pada 17 September 2021 pukul 00.02)
Hal ini menunjukkan tidak adanya usaha atau kesatuan tindakan dalam  mencapai tujuan instansi yang  tergabung  dalam  Tim  PORA.  Terlihat  komunikasi  yang  terbentuk  dalam  tim  masih  menjadi penghambat mereka dalam melakukan koordinasi.
Oleh  karena  itu,  koordinasi  Tim  PORA  dengan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan  diharapkan dapat  meningkatkan  pengawasan  terhadap  Tenaga  Kerja  Asing,  hal  ini  sangat  diperlukan  melihat banyaknya  pelanggaran  peraturan  yang  dilakukan  tenaga  kerja  asing.  Setidaknya  meminimalisir pelanggaran yang diperbuat tenaga kerja asing di kota Medan.

## LANDASAN TEORI

## Pelayanan Publik
Pelayanan publik menurut Sinambela (Pasolong 2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik.  Kurniawan  (Pasolong  2013:  128)  menyatakan  bahwa pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  (melayani)  keperluan  orang  lain  atau  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan.
Dari  pengertian  pelayanan publik  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan istilah  pelayanan  publik  sebagai  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara negara  (penyelenggara  daerah)  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi,  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  ditentukan  dan  ditujukan  untuk  memberikan  kepuasan  kepada  penerima pelayanan.

## Manajemen
Menurut  Mary  Parker  Follet  (1999)  pengertian  manajemen  ialah  sebagai  proses,  hal  tersebut dikarenakan  dalam  manajemen  terdapat  adanya  kegiatan-kegiatan  yang  harus  dilakukan,  seperti kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengawasan.  manajemen  dibagi  menjadi beberapa  fungsi,  yaitu  merencanakan,  mengkoordinasikan,  mengawasi,  dan  mengendalikan  kegiatan dalam  rangka  usaha  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  secara  efisien  dan  efektif.  Henry  Fayol (2010)  mengusulkan  lima  (5)  fungsi  manajemen  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian.
Berdasarkan teori manajemen untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien lima fungsi yang di  ungkapkan  Henry  Fayol,  Adapun  untuk  menjalankan  proses,  fungsi  yang  harus  ditingkatkan  agar memiliki  kualitas  pergerakan  yang  bagus  salah  satunya  yaitu  dengan  cara  pengkoordinasian  yang  baik dalam setiap organisasi untuk memberikan perencaaan yang matang, karena koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan koordinasi dapat menjaga aktivitas sebuah organisasi untuk tetap terus bekerja sama dengan baik. Tidak hanya menjaga kerja sama, tetapi juga  memerlukan komunikasi yang baik antar Lembaga/instansi. Sehingga pentingnya koordinasi di dalam manajemen.

## Koordinasi
Koordinasi  dapat  menyatukan  berbagai  bidang  yang  mempunyai  tugas  berbeda  dalam  suatu organisasi tersebut untuk mencapai satu tujuan organisasi tersebut, dimana dibutuhkan komunikasi yang baik untuk dapat mengkoordinasikan semuanya. Mooney dan Relly (1980:5) yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen bahwa Coordination as  the  achievement  of  orderly  group  effort,  and  unity  of  action  in  the  pursuit  of  a  common  purpose . Manullang  (1992:78)  juga  menjelaskan  bahwa  koordinasi  merupakan  prinsip  yang  penting  dalam organisasi  dikarenakan  adanya  pembagian  tugas  pekerjaan  di  dalam  suatu  organisasi  oleh  karena  itu diperlukan usaha untuk mengembalikan keadaan yang memisahkan diri itu melalui koordinasi yang baik.
Koordinasi  di  dalam  suatu  organisasi  berfungsi  agar  antar  anggota  di  dalam  suatu  organisasi dapat  saling  berkerja  sama  dengan  saling  melengkapi  terhadap  kekurangan  yang  dimiliki  dari  masing- masing  bidang.  Koordinasi  yang  terjadi  harus  melibatkan  semua  bidang  dalam  pelaksanaannya  agar tidak terjadi miss communication dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Adapun  unsur-unsur  koordinasi  sebagaimana  yang  dikatakan  James  D.  Money  dalam  Syafiie (2011:34) mengatakan Coordination, thereofer, is the orderly arrangement of group effort, to provide unity of  action  in  the  persuit  of  a  common  purpose (Koordinasi  karenanya  adalah  susunan  yang  teratur  dari
usaha  kelompok  untuk  menciptakan  kesatuan  tindakan  dalam  mengajar  tujuan  bersama).  Adapun penjelasan dari James D. Mooney sebagai berikut:
1) Agency Effort (Usaha Instansi)
Koordinasi  merupakan  konsep  yang  ditetapkan  di  dalam  organisasi  atau  instansi  bukan  terhadap usaha  individu,  maka  sejumlah  individu  yang  bekerjasama  dimana  dengan  melakukan  koordinasi menghasilkan  usaha  instansi  yang  penting  untuk  mencapai  efisiensi  dalam  melaksanakan  kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
2) Unity Of Action (Kesatuan Tindakan)
Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus  mengatur  sedemikian  rupa  usaha-usaha  dari  pada  setiap  tindakan  individu  sehingga  terdapat keserasian di dalam mencapai hasil.
3) Common Purpose (Tujuan Bersama)
Dalam  pelaksanaan  koordinasi  tentunya  memiliki  tujuan  bersama  yang  hendak  dicapai,  tujuan bersama  merupakan  kesatuan  usaha  manusia  dengan  kesadaran  atau  pengertian  kepada  semua individu  agar ikut  serta dalam  melaksanakan  tujuan  bersama  yang  telah  ditetapkan  dalam  kelompok dimana mereka bekerja

## Pengawasan
Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya  tentang  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau tidak  (Sujamto,  1994:63).  Menurut  Sujamto  (1994:53),  pengawasan  dalam  hal  ini  merupakan  segala usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  tentang  pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan pengendalian lebih kepada  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin  dan  mengarahkan  agar  pelaksanaan  tugas  atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya
Dilain  sisi,  menurut  Kunarjo  (Nugroho,  2009:666)  pengawasan  adalah  usaha  secara  terus menerus  untuk  memahami  perkembangan  bidangbidang  tertentu  dari  pelaksanaan  tugas  atau  proyek yang sedang dilaksanakan.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  jelas  bahwasanya  pengawasan  merupakan  tindakan  yang  berada pada  awal  proses  implementasi  suatu  kebijakan/pelayanan  publik  dengan  melakukan  pengamatan lapangan secara berkesinambungan dan perbandingan terhadap standar pengawasan yang ada, dengan menjelaskan secara obyektif fakta yang ada untuk pada akhirnya bisa diperoleh tindakan korektif.

## Tenaga Kerja Asing
Tenaga kerja memiliki perana penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja dianggap  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Tujuan  pembangunan  nasional  seperti  dalam undang-undang  adalah  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  Menurut  Abdul  Khakim  (2009:27) tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja,  guna  menghasilkan  jasa  atau  barang  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dilain  sisi,  menurut  Sumar  Prihatinigrum  (2006:2)  tenaga  kerja  asing  adalah  orang  asing  yang bukan  warga  negara  Indonesia,  karena  kemampuan  dan  kualifikasi  yang  dimilikinya  sangat  dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Adapun metode  penelitian  deskriptid  kualitatif  menurut Koentjaraningrat  (1993:98)  adalah  penelitian  yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang  terjadi.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  masalah  atau  fenomena  yang  ada serta  dapat  menggambarkan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga  peneliti  memberikan  informasi sesuai  dengan  faktanya.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan di  Kantor  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan dan  Wilayah  Kerja  kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Medan.  Adapun  untuk  pengumpulan  data,  penulis menggunakan  metode  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Sementara  untuk  memperoleh  informasi yang  akurat,  penulis  menggunakan  Teknik purposive  sampling dan snowball  sampling dalam menentukan  informan  penelitian.  Adapun  kriteria  informan  peneliti  adalah  instansi,  pemangku
kepentingan,  serta  tenaga  kerja  asing  maupun  lokal.  Sehingga  informan  penelitian  yang  dipilih  adalah Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan,  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Medan  yang  terdapat  di  dalamnya sekretariat  Tim  PORA,  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  Kepala  Seksi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri Medan,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Medan,  serta  tenaga  kerja  lokal  dan  tenaga  kerja asing. Setelah informasi dikumpulkan, maka  penulis melakukan analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan  penulis  adalah  tenik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dimana  jenis  data  yang  berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sementara untuk tenik keabsahan data, penulis menggunakan 2 (dua) jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yaitu data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu  kesimpulan  selanjutnya  dimintakan  kesepakatan  dengan  sumber  yang  berbeda  tersebut. Triangulasi  teknik  dalam  menguji  keabsahan  data  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  wawancara,  lalu dicek dengan observasi, serta didokumentasi, bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim  PORA  Kota  Medan  melaksanakan  pengawasannya  sesuai  pedoman  yang  tertuang  Pada Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  50  Tahun  2016  tentang  Pengawasan  Orang  Asing.  Dalam Struktur keanggotaan Tim PORA Kota Medan terdiri dari instansi yang berwenang yang terdiri dari Kantor Imigrasi,  Intansi  Pemerintah  Daerah,  Kepolisian  Resor,  Kejaksaan  Negeri,  Badan  Narkotika  Nasional, Badan Intelijen Negara.
Dinas  ketenagakerjaan  Kota  Medan  dalam  menembangkan  pengawasannya  terhadap  tenaga kerja asing yaitu melakukan koordinasi dan termasuk bagian dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).  Pada  koordinasi  ini  dilakukan  agar  ruang  lingkup  atau  kegiatan  daripada  bagian-bagian  yang berbeda-beda selesai pada waktunya sehingga, masing-masing instansi dapat memberikan sumbangan usahanya  secara  maksimal  agar  memperoleh  hasil  yang  efektif  dan  efisien  dengan  cara  koordinasi. Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  Koordinasi  Tim  PORA  Kota  dalam  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Asing Legal  Tenaga  Pendidik  di  Kota  Medan,  peneliti  menggunakan  unsur-unsur  koordinasi  meliputi  Usaha Instansi ( Agency Effort ), Kesatuan Tindakan ( Unity Of Action ), dan Tujuan Bersama ( Common Purpose ).
1.  Usaha Instansi ( Agency Effort )
Koordinasi  biasanya  dimulai  dari  adanya  perbedaaan  orientasi  terhadap  tujuan  tertentu,  para anggota dari instansi yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaiaman cara  mencapai  kepentingan  organisasi  yang  baik  dan  perbedaan  dalam  orientasi  antar-pribadi sehinga  memerlukan  adanya  komunikasi.  Lalu  adanya  perbedaan  dalam  formalisasi  struktur,  dalam setiap  angggota  instansi/organisasi  mempunyai  metode  dan  standarisasi  yang  berbeda-beda  untuk mengevaluasi/mengawasi kegiatan terhadap
Pada  koordinasi  antar  instansi  baik  dari  kejelasan  komunikasi,  ada  atau  tidaknya  tumpang tindih  serta  perselisihan  pendapat  antara  instansi,  maka  salah  satu  hal  yang  dilakukan  adalah mengamati  usaha-usaha  apa  saja  yang  dilakukan  antar  instansi  dalam  menjamin  koordinasi  tetap efektif yaitu usaha instansi ( agency effort) . Usaha instansi ( agency effort) merupakan usaha dari tiap- tiap instansi dan bukan usaha dari tiap individu. Setiap anggota tiap instansi yang menjadi perwakilan harus  bekerjasama  untuk  mencapai  efisiensi  dalam  melakasanakan  kegiatan  orgnisasi  agar  tidak terjadi  tunpang  tindih,  ketidakpahaman  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  menjadi  pertanda kurangnya sempurna koordinasi.tujuan yang efektif.
Koordinasi  Tim  PORA  berdasarkan  indikator  usaha  instansi  adalah  ketidakpahaman  anggota dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  yaitu  Polretabes  Medan.  Mereka  tidak  mengetahui  tugas dan fungsi mereka sebagai anggota di Tim PORA Kota Medan. Hal ini disebabkan kurang terjalinnya komunikasi antar instansi.
Usaha  yang  dilakukan  Tim  PORA  Kota  Medan  dalam  pengawasam  tenaga  kerja  asing  legal tenaga pendidik lainnya dilihat pada  waktu rapat kerja. Rapat kerja yang seharusnya dilaksanakan 2 kali  dalam  1  tahun  menurut  buku  panduan  Tim  PORA  Kota  Medan.  Tidak  terlaksana  dengan  baik, hanya  ada  rapat  dengan  menggunakan  via whatsapp .  Hal  ini  dinilai  kurang  efektifnya  rapat  yang dilakukan  via whatsapp menjadikan  kurang  terkoordinasi  antar  internal  Tim  PORA. Whatsapp juga dijadikan  media  antar  anggota  dalam  bertukar  informasi  dalam  pengawasan  orang  asing  maupun tenaga kerja asing.
Usaha  dalam  pengawasan  tenaga  kerja  asing  Dinas  Ketenagakerjaa  Kota  Medan  melakukan pengawasannya sendiri tanpa mengikutsertakan Tim PORA, dikarenakan program kerja dari Disnaker itu sendiri. Hal ini menimbulkan adanya ego sektoral, berjalan dengan sendirinya. Sehingga koordinasi
yang  terjalin  antar  internal  Tim  PORA  belum  berjalan  dengan  baik  dan  bahkan  anggota  yang tergabung dalam Tim PORA belum siap menghadapi situasi yang terjadi.
Jika  dilihat  indikator  usaha instansi  yakni Tim  PORA  Kota  Medan  melakukan  pengawasannya terhadap  tenaga  kerja  asing  legal  menggunakan  media whatsapp sebagai  media  untuk  bertukar informasi.  Hal  ini  dilakukan  karena  komunikasi  melalui whatsapp merupakan  tupoksi  mereka  yaitu melaksanakan  koordinasi  secara  berkesinambungan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung dengan menggunakn media elektronik atau media lainnya yang tersedia pada secretariat Tim PORA. Jadi,  dapat  dinyatakan  bahwa  usaha  instansi  yang  dilakukan  Tim  PORA  belum  optimal  dan  kurang efektif dalam berkoordinasi.

## 2.  Kesatuan Tindakan ( Unity of Action)
Koordinasi yag mempunyai pengaruh terhadap moral daripada organsasi itu sendiri, yaitu sikap atau  peranan  kepemimpinan  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya.  Maka  itu  pentingnya kepemimpinan  dalam  menyatukan  kesatuan  tindakan  dari  tiap  tiap  anggota  untuk  mendapat keserasian di dalam mencapai hasil yang efektif dan efisien.
Kesatuan  tindakan  ( Unity  Of  Action )  merupakan  inti  dari  pada  koordinasi  bahwa  pemimpin harus  mengatur  sedemikian  rupa  usaha-usaha  dari  pada  setiap  tindakan  individu  sehingga  terdapat keserasian  di  dalam  mencapai  hasil.  Masalah-masalah  yang  terjadi  pada  internal  organisasi merupakan  bentuk  kesadaran  pimpinan/ketua  serta  profesionalismenya  dalam  memimpin  sebuah organisasi agar berjalan efektif dan efisien.
Koordinasi  Tim  PORA  berdasarkan  indikator  kesataun  tindakan,  yang  terjadi  pada  masalah internal  yang  umum  terjadi  pada  sebuah  organisasi  biasanya  diakibatkan  oleh  seorang  pemimpin yang  tidak  dapat  memberikan  keputusan.  Hal  ini  akan  berakibat  anggota  organisasi  akan memutuskan sendiri sesuai dengan kemauannya, sehingga memunculkan ego sektoral individu dalam organisasi.  Ego  sektoral  merupakan  tindakan  melekat  pada  sektor  atau  bagian  tertentu  yang  tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lainnya dalam suatu organisasi.
Kesatuan Tindakan yang dilakukan Tim PORA Kota Medan bahwa koordinasi Tim PORA antar internal  yaitu  ada  instansi-instansi  terkait,  merasakan  minimnya  keserasian informasi  antara  instansi sehingga  menimbulkan  adanya  ego  sektoral  anggota  Tim  PORA  dalam  pelaksanaan  pengawasan orang  asing.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  pergantian  kepengurusan  yang  disebabkan  mutase jabatan. Proses  mutasi ini menjadikan informasi terhambat dikarenakan jabatan yang sebelumnya di duduki  memiliki  tugas  penting  tidak  disampaikan  kepada  pejabat  yang  baru  yang  akan  menduduki jabatan tersebut.
Kesatuan  Tindakan  lainnya  dalam  hal  pengawasan  terdapat  bahwa  rendahnya  angka  yang tercatat pada tenaga kerja asing yang berkerja di wilayah Kota Medan pada tahun 2021 bukan berarti si  perusahaan tidak  mempekerjakan  tenaga kerja  asing lagi,  melainkan  kurang  adanya  pengawasan yang  rutin  pada  perusahaan  tenaga  kerja  asing  bekerja.  Dapat  dikatakan  bahwa  banyak  TKA  yang tidak  melaporkan  keberadaanya  kepada  pejabat  yang  sudah  diunjuk  dengan  tetap  melakukan pekerjaannya tanpa adanya izin yang resmi.
Selanjutnya  dalam  kesatuan  tindakan,  program  kerja  Tim  PORA  yaitu  rapat  kerja  dan  operasi pengawasan  ( sharing  informasi )  yang  dilakukan  berdasarkan  kondisi  yang  terjadi.  Dalam  Hal  ini koordinasi  Tim  PORA  Kota  Medan  terjadi,  dimana  sebuah  program  melibatkan  banyak  organisasi seperti  Imigrasi,  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan,  Kepolisian  Daerah,  Kejaksaan  Negeri  Medan dan instansi lainnya yang bergabung dengan Tim PORA Kota Medan. Namun beberapa anggoat Tim PORA  tidak  mengetahui  program  kerja  yang  sudah  disepakati,  sehingga  belum  ada  kegiatan  yang dilakukan yang berkaitna dengan pengawasan tenaga kerja asing.
Terkait  kesatuan  tindakan,  mulai  dari  ego  sektoral  internal  yang  masih  tinggi  hingga  program kerja  yang  belum  terlaksana,  melihat  permasalahan  itu  yang  memiliki  peranan  penting  untuk mengatasi  itu  adalah  Ketua  Tim  PORA  itu  sendiri.  Campur  tangan  ketua  juga  perlu  dilakukan mengingat  tupoksi  ketua  sebagai  arah  kiblat  bawahnnya  untuk  melakukan  sesuatu.  Kemudian tanggapan  ketua  untuk  menjadikan  sekretaris  sebagai supporting ,  jika  ketua  tidak  dapat  berhadir dalam permasalahan pelanggaran yang terjadi kepada orang asing maupun tenaga kerja asing sesuai dengan  prosedur  yang  terdapat  pada  buku  panduan  Tim  PORA.  Sehingga  dalam  pelaksana pengawasan  sendiri  anggota  Tim  PORA  selalui  siap  dan  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  untuk menunggu arahan dari ketua.

## 3.  Tujuan Bersama ( Common PurposeI)
Koordinasi  hanya  mungkin  terjadi  apabila  ada  kesadaran  dan  kesediaan  sukarela  dari  semua anggota  organisasi  atau  pemimpin-pemimpin  organisasi  (untuk  kerjasama  antar  instansi)  ke  dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.  Dalam  hal  ini  koordinasi  menuntut  sikap  dan  perilaku  tertentu  dari  orang-orang,  kepala-
kepala  unit,  maupun  dari  kepala-kepala  instansi  tertentu  yang  terlibat  dalam  hubungan  kerjasama. Baik  sikap  yang  mengarahkan  atau  koordinator,  maupun  sikap  yang  diarahkan  atau  yang dikoordinasikan.  Demi  membuka  jalan  ke  arah  saling  pengertian  tadi,  maka  komunikasi  yang  efektif sangat diperlukan.
Tujuan bersama ( common purpose ) merupakan unsur koordinasi yang melengkapi dari unsur- unsur  lainnya  dikarenakan  dari  usaha  kelompok  untuk  menciptakan  kesatuan  tindakan  kendati keseluruhan  itu  dapat  disinkronisasikan  demi  tujuan  dan  kepentingan  bersama.  Tujuan  bersama adalah kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta  dalam  melaksanakan  tujuan  bersama  yang  telah  ditetapkan  dalam  kelompok  dimana  mereka bekerja.  Adanya  bentuk  seperti  tanggung  jawab,  pencapaian  target  hingga  sampai  ke  dampak  yang terjadi akan mempengaruhi tujuan bersama sebagai kesatuan usaha dalam Tim atau organisasi.
Koordinasi  dalam  hal  tujuan  bersama  yang  dilakukan  Tim  PORA  Kota  Medan  Adapun  bentuk dalam tujuan bersama yaitu tanggung jawab ialah ketika ketua dengan anggotanya dalam melakukan pencapaian target pengawasan berhasil dilakukan. Kemudian adanya kesadaran untuk rasa memiliki, membuat  ketua  baik  anggota  memiliki  sikap  untuk  ikut  menjaga  dan  bertanggung  jawab  terhadap organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.
Namun dalam hal tujuan bersama yang dilakukan Tim PORA tampaknya masih belum memiliki respon yang baik yaitu sasaran atau pencapaian target koordinasi Tim PORA belum berjalan dengan semestinya.  Melihat  dari  pernyataan  anggota  internal  Tim  PORA  bahwa  rencana  kerja  belum diusulkan kepada anggota. Hal ini berarti keberhasilan dari koordinasi ini tidak dikembangkan dengan baik. Belum ada pencapaian target atau sasaran dari pengawasan tenaga kerja asing maupun orang asing menjadi tidak ada artinya Tim PORA ini dibentuk jika hanya untuk bertukar informasi saja.
Kemudian  masalah  lain  muncul  menemukan  adanya  pengesahan  Surat  Keputusan  (SK)  yang baru,  yang  menyatakan  bahwa  adanya  Tim  pemantauan  orang  asing,  tenaga  kerja  asing,  dan organaisasi  masyarakat  asing  yang  dikeluarkan  oleh  Keputusan Wali  Kota  Medan  Nomor  562/31.K, adapun stakeholder yang  terlibat  sangat  berbeda  dengan  surat  keputusan  yang  dibentuk  Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan  mengenai  Koordinasi  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  dalam Pengawasan  Tenaga  Kerja  Asing  Legal  di  Kota  Medan  belum  berjalan  dengan  baik  Hal  ini  dikarena keterbatasan anggota Tim PORA yang belum mampu menopang kepentingan pemerintah daerah secara maksimal  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  orang  asing  di  Kota  Medan.  Adanya mispersepsi mengenai tupoksi Tim PORA menjadikan timbulnya ego sektoral sehingga berdampak pada sistem koordinasi yang ada dalam lingkup Tim PORA. Informasi yang diperoleh dari media lokal bahwa beberapa dari anggota Tim PORA bahkan tidak paham mengenai jobdesk mereka di Tim PORA tersebut. Hal  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  untuk  Tim  PORA  bahwa  perlu  dibentuk  mengenai  tugas  dan wewenang  masing-masing  anggota  Tim  PORA  dan  fungsi  masing-masing  instansi  dalam  pengawasan orang  asing.  Perkuatan  sinergitas  antar  lembaga  melalui  komunikasi  yang  intensif  diperlukan  agar  Tim PORA ini dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan awal dibentuk.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti  terkait dengan  Koordinasi  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA)  dalam  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Asin (TKA) di Kota Medan sebagai berikut:
1.  Perlunya  dilakukan  pendekatan  antar  ketua  dengan  anggota  untuk  memahami  tugas  dan  fungsinya masing masing.
2.  Perlu  diadakannya  rapat  pertemuan  tatap  muka  secara  rutin  dan  berkala  untuk  meluruskan mispersepsi  dan  misinformasi  dengan  adanya  double  Surat  Keputusan  (SK)  dalam  hal  pengawasan Orang Asing.
3.  Perlu  adanya  inovasi  mengenai  pencatatan  status  orang  asing  khususnya  tenaga  kerja  asing  yang memasuki wilayah Kota Medan. Dari sebelum  mereka berkerja, selama  mereka berkerja dan selesai bekerja.
4.  Perlunya  peningkatan  perbaikan  pelaksanaan  pengawasan  tenaga  kerja  asing  sudah  ada  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
5.  Tidak  hanya  pengawasan  terhadap  tenaga  kerja  asing,  pengawasan  terhadap  tenaga  kerja  lokal harus lebih di persiapkan lagi agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing adapun tanggung jawab instansi  dalam  mempersiapkan  tenaga  kerja  lokal  adalah  untuk  lebih  menggalakkan  balai  pelatihan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations . Jakarta: PT. Elex Media. Handayaningrat,  Soewarno.  1980. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta:  CV  Haji Masagung
Manullang. 1992. Dasar-Dasar Manajemen . Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI). Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta. _____, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R & B. Bandung: Alfabeta. Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. Manajemen Pemerintahan . Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
Sabrina,  2022.  mengenai  Koordinasi  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  dalam  Pengawasan  Tenaga  Kerja Asing Legal di Kota Medan. Skripsi FISIP USU.