## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021

## Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Penyuluh Keluarga Berencana dalam
Mensosialisasikan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Hildan  Mawardi, Lusiana Andriani  Lubis,  Syukur  Kholil Universitas  Sumatera Utara, Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara hildanmawardi@gmail.com

## ABSTRAK .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  penyuluh keluarga  berencana  dalam  mensosialisasikan  metode  kontrasepsi  jangka  panjang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  interpretif,  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen.  Infoman  dalam  penelitian  ini  sebanyak  11  (sebelas) informan  yang  terdiri  dari  penyuluh  keluarga  berencana,  akseptor  KB  metode  kontrasepsi jangka panjang,  akseptor  KB  non  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  dan  pembantu  pembina  keluarga berencana  desa  (PPKBD).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penyuluh  keluarga  berencana memiliki  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  yang  meliputi  motivasi  melakukan  penyuluhan kepada  masyarakat  agar  dapat  memilih  kontrasepsi  yang  sesuai  dan  terhindar  dari  henti  pakai penggunaan  kontrasepsi,  pengetahuan  terkait  materi  penyuluhan  dan  pengetahuan  budaya, kemampuan  membangun  komunikasi  dengan  masyarakat,  kemampuan  menerima  perbedaan yang  ada  dimasyarakat  dan  memiliki  karakter  yang  baik.  Upaya  yang  dilakukan  penyuluh keluarga  berencana  dalam  mengatasi  hambatan  komunikasi  adalah membawa akseptor KB untuk memberikan  testimoni  kepada  masyarakat,  melakukan  konseling  kepada  suami  dan  istri  serta menjelaskan  hukum  penggunaan  kontraspsi  dalam agama Islam.
Kata Kunci:   Komunikasi antarbudaya, penyuluh keluarga berencana, metode kontrasepsi jangka panjang

## PENDAHULUAN
Menurut  undang-undang  nomor  52  Tahun  2009,  tujuan  program  keluarga  berencana adalah  mewujudkan  penduduk  yang  seimbang  dan  keluarga  yang  berkualitas.  Salah  satu  upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  penggunaan  kontrasepsi  oleh pasangan  usia  subur  sehingga  dapat  melakukan  perencanaan  kehamilan,  namun  penggunaan kontrasepsi  di  Indonesia  pada  umumnya  lebih  banyak  menggunakan  kontrasepsi  non  jangka panjang  (selanjutnya  disebut  non  MKJP)  dari  pada  penggunaan  metode  kontrasepsi  jangka panjang  (selanjutnya  disebut  MKJP)  dimana  secara  nasional  tahun  2019  penggunaan  kontrasepsi suntik  mencapai  55,26  persen  dan  penggunaan  kontrasepsi  pil  mencapai  19,16  persen  (Badan Pusat Statistik,  2020).
Terdapat  beberapa  alasan  rendahnya  penggunaan  MKJP  dimasyarakat,  Penelitian  Lubis &  Pohan  (2019)  menemukan  bahwa  rendahnya  penggunaan  IUD  ( intrauterine  device) dimasyarakat  karena  belum  populernya  IUD  dimasyarakat  dan  belum  mendapatkan  dukungan dari  pasangan  dan  masih  menganggap  tabu  saat  pemasangan.  Penelitian  Zulfikar  (2019)  juga menemukan  bahwa  salah  satu  hambatan  dalam  mengkomunikasikan  penggunaan  kondom  dan

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
vesektomi  dimasyarakat  adalah  masyarakat  masih  menganggap  penggunaan  kontrasepsi merupakan  urusan  wanita  dan  masih  adanya  penolakan  slogan program keluarga berencana “dua anak  cukup”    karena  dianggap  sebagai  pembatasan  keturunan.  Penelitian  Prasanti  (2018)  juga menemukan  bahwa  hambatan  dalam  mempromosikan  penggunaan  IUD  karena  pendidikan komunikan  yang  rendah  sehingga  tidak  memahami  manfaat  penggunaan  kontrasepsi  IUD, hambatan  budaya  juga  dirasakan  dimana  masyarakat  telah  terbiasa  menggunakan  kontrasepsi  pil dan  suntik  sehingga  tidak  mau  mengganti  dengan  menggunakan  IUD,  hambatan  terakhir  adalah hambatan  psikologis,  masyarakat  merasa  takut,  khawatir  dan  merasa  tidak  nyaman  dalam menggunakan  IUD.  Selanjutnya  penelitian  Lubis  &  Wijaya  (2017)  juga  menegaskan  bahwa masyarakat  tidak  ikut  dalam  program  keluarga  berencana  karena  rendahnya  pengetahuan  terkait kontrasepsi  dan  untuk  penggunaan  kontrasepsi  IUD  masyarakat  merasa  malu  karena  harus menunjukan  aurat kepada orang lain.
Penelitian  Widyanto  et  al  (2017)  juga  menemukan  bahwa  pemahaman  masyarakat  Aceh terkait  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam  membentuk  cara  pandang  terhadap  penggunaan kontrasepsi,  dimana  masyarakat  ada  yang  beranggapan bahwa program keluarga berencana tidak sesuai  dengan  ajaran  Islam  karena  membatasi  jumlah  anak  dan  menganggap  membunuh  anak, selain  itu  penolakan  terhadap  program  keluarga  berencana  karena  adanya  kecurigaan  bahwa program  keluarga  berencana  hanya  untuk  orang  yang  bukan  beragama  Islam.  Berdasarkan  hasil beberapa  penelitian  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  budaya  menjadi  salah  satu  alasan rendahnya penggunaan  kontrasepsi  jangka panjang  di  masyarakat.
Penggunaan  MKJP  dimasyarakat  memiliki  kaitan  erat  dengan  kegiatan  penyuluhan  yang dilakukan  oleh  penyuluh  keluarga  berencana.  Dalam  melakukan  penyuluhan  MKJP,  kompetensi komunikasi  antarbudaya  penyuluh  keluarga  berencana  merupakan  faktor  penting  sehingga  dapat menciptakan  komunikasi  yang  efektif  dan  sesuai  kepada  masyarakat  dan  berdampak  pada pemahaman  pentingya  penggunaan  MKJP  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  penyuluh keluarga  berencana  dan  upaya  penyuluh  keluarga  berencana  mengatasi  hambatan  komunikasi dalam mensosialisasikan  metode kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP).

## KAJIAN LITERATUR
Komunikasi  antarbudaya  dapat  dipahami  sebagai  komunikasi  yang  terjadi  antar  orang yang  berasal  dari  latarbelakang  yang  berbeda  baik  itu  perbedaan  agama,  suku,  pendidikan, pekerjaan  dan  perbedaan  lainya  (Lubis,  2018).  Komunikasi  dengan  orang  yang  berbeda  latar belakang  sering  kali  tidak  sesuai  dengan  harapan,  menurut  Hiebert  tingkat  pemahaman  yang didapat  dalam  komunikasi  dengan  orang  yang  berbeda  latar  belakang  hanya  mencapai  50%  saja (Priandono,  2016).  Menurut  Dood  (Sambas,  2016)  dalam  komunikasi  antarbudaya  dapat dibedakan  dalam  situasi  komunikasi  sebagai berikut  :
a. Interethnic Communication . Komunikasi ini terjadi antar orang yang berbeda etnis seperti suku Jawa, Aceh, Batak, dll.
b. International Communication , Komunikasi ini  terjadi  antara orang yang berbeda Ras.
c. Countercultural  Communication .  Komunikasi  ini  terjadi  antar  orang  yang  berasal  dari budaya asal/ pokok  yang berbeda.
d. Social  Class  Communication. Komunikasi  ini  terjadi  antar  orang  yang  berbeda  status, seperti pendidikan,  pekerjaan,  pendapatan.
e. International  Communication  Massa. Komunikasi  ini  terjadi  antar  negara  oleh  media massa, diplomatik.

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
Dalam  komunikasi  antarbudaya,  dibutuhkan  suatu  kompetensi  komunikasi  antarbudaya untuk  mencapai  komunikasi  yang  efektif.  Menurut  Spitzberg,  kompetensi  komunikasi antarbudaya  merupakan  suatu  perilaku  yang  efektif  dan  pantas  dalam  suatu  keadaan.  Kim mendefenisikan  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  merupakan  kemampuan  individu  dalam mengatur  aktivitas  komunikasi  seperti  perbedaan  budaya,  kebiasaan,  postur  dan  pengalaman (Samovar  et  al.,  2010).  Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  komunikasi antarbudaya  merupakan  kemampuan  berinteraksi  yang  sesuai  untuk  mencapai  komunikasi  yang efektif antara komunikator  dan komunikan  yang berasal dari  latar belakang  yang berbeda.
Menurut  Samovar  et  al.,  (2010),  kompetensi  komunikasi  antarbudaya,  dapat  dijelaskan dalam beberapa komponen,  yaitu  :
a. Motivasi.  Seorang  komunikator  yang  memiliki  motivasi  dalam  berkomunikasi  akan tertarik  dan  menunjukan  keinginan  berhubungan  dengan  orang  lain.  Menurut  N.  Martin dan  Thomas  Nakayama,  motivasi  merupakan  keinginan  untuk  membangunan  hubungan, mempelajari  diri  sendiri  atau  orang  lain,  motivasi  merupakan  hal  penting  dalam komunikasi  antarbudaya,  karena  kemampuan  yang  dimiliki  dalam  berkomunikasi  tidak memiliki  arti jika  tanpa adanya motivasi  dalam berkomunikasi  (Lubis,  2018) .
b. Pengetahuan.  Dalam  komponen  ini,  seorang  komunikator  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  terkait  dengan  peraturan,  norma  dan  harapan  dari  budaya  lain.  Morrale, Spitzberd  dan  Barge  berpendapat  bahwa  seorang  komunikator  harus  memiliki pengetahuan  terkait  dengan  konten  berupa  topik,  kata-kata  dalam  situasi  komunikasi  dan pengetahuan  prosedural  terkait  dengan  penggunaan  pengetahuan  konten  dalam  situasi komunikasi.
c. Kemampuan.  Kemampuan  dalam  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  merupakan keadaan  seorang  komunikator  mampu  mendengar,  melihat,  menganalisis,  memaknai  dan menerapkan  perilaku  tertentu  untuk  mencapai  tujuan.  Menurut  Smith  dan  Bond, kemampuan  dalam  berkomunikasi  harus  disesuaikan  dalam  budaya  masyarakat  dalam komunikasi  tersebut,  karena  perilaku  yang  pantas  dalam  suatu  budaya  mungkin  tidak pantas dalam budaya  lain  (Samovar et al., 2010).
d. Sensitivitas.  Menurut  Pittinsky,  Rosental  dan  Montoya,  sensititivas  merupakan  sikap fleksibel,  sabar,  mampu  merasakan,  ingin  tahu  dan  terbuka  terhadap  budaya  lain  dan nyaman  dengan  perbedaan  yang  ada.  Sedangkan  Spencer-Robert  dan  McGovern mengatakan  bahwa  komunikator  yang  sensitif  akan  mampu  menerima  perbedaan  dan mengalami  kebingungan  jika  mengalami  sesuatu  yang  berada  diluar  kebiasaan.  Selain  itu, seorang  komunikator  yang  sensitif  juga  memiliki  sikap allophila dimana adanya perasaan menyukai  perilaku  yang berbeda dan menginspirasi  (Samovar et al., 2010).
e. Karakter.  Karakter  dapat  diartikan  sebagai  penilaian  baik dari seorang komunikan kepada komunikator.  Dalam  hal  ini  karakter  sering  dikaitkan  dengan  kejujuran,  sikap  saling menghargai,  tulus  dan niat baik.
Dalam  komunikasi  antarbudaya  tentunya  penyuluh  keluarga  berencana  juga  mengalami beberapa  hambatan  dalam  komunikasi,  adapun  beberapa  hambatan  komunikasi  antarbudaya adalah sebagai berikut  :
a. Etnosentrisme.  Menurut  Nanda  dan  Warms  (Samovar  et  al.,  2010),  etnosentrisme  adalah suatu anggapan  bahwa budaya sendiri  lebih  baik dari  budaya orang lain.
b. Stereotip.  Menurut  Mulyana,  Stereotip  merupakan  sikap  menyamakan  orang  lain berdasarkan keanggotaan  orang tersebut dalam suatu kelompok  (Turistiati,  2019).
c. Prasangka,  Menurut  Richard  W.  Brislin,  prasangka  dapat  diartikan  sebagai  sikap  yang tidak  terbuka terhadap orang lain  (Turistiati,  2019).
d. Diskriminasi.  Menurut  Hybels,  diskriminasi  merupakan  tindakan  mengecualikan  atau menghindari  seseorang dari suatu kelompok  (Turistiati,  2019).
Penyuluh  keluarga  berencana  merupakan  pegawai  yang  telah  memenuhi  spesifikasi  dan standar  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  serta  wewenang  untuk  melakukan  penyuluhan, pelayanan,  penggerakan  dan  pengembangan  program  kependudukan  keluarga  berencana  dan pembangunan  keluarga.  Kegiatan  penyuluhan  dalam  program  keluarga  berencana  merupakan kegiatan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  individu,  keluarga  maupun  masyarakat (Kemenpan RB, 2018).
Salah  satu  tugas  penyuluh  keluarga  berencana  adalah  melakukan  penyuluhan  terkait penggunaan  kontrasepsi.  Berdasarkan  waktu  penggunaan,  kontrasepsi  dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori  yaitu  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP)  dan  metode  kontrsepsi  non  jangka panjang  (non  MKJP).  Dalam  kontrasepsi  MKJP,  terdapat  beberapa  jenis  (Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,  2017)  yaitu :
a. Alat  kontrasepsi  dalam  rahim  (AKDR/  IUD).  Kontrasepsi  ini  dipasang  di  dalam  rahim yang  berbentuk  huruf  T  dan  dilapisi  kawat  halus  yang  terbuat  dari  tembaga,  kontrasepsi ini  merupakan kontrasepsi  non hormonal  yang dapat digunakan  mencapai 8-12 tahun.
b. Implan.  Kontasepsi  ini  terbuat  dari  plastik  berbentuk  batang  kecil  yang  mengandung hormon  progestin.  Implan  dapat digunakan  selam 3- 4 tahun.
c. Tubektomi  (MOW).  Metode  kontrasepsi  ini  dilakukan  dengan  cara  mengikat  atau memotong  saluran  indung  telur,  sehingga  menyebabkan  sel  telur  tidak  dapat  bergerak  ke indung  telur  sehingga  tidak bertemu dengan sel sperma.
d. Vasektomi  (MOP).  Metode  kontrasepsi  ini  dilakukan  dengan  mengikat  atau  memutus saluran  sperma  sehingga  ketika  berhubungan  seksual  cairan  mani  tidak  mengandung sperma.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  interpretatif. Dengan  menggunakan  metode  ini  peneliti  dapat  mencari  kebenaran  berdasarkan  sudut  pandang dan  pengalaman  yang  diteliti  sehingga  bersifat  dinamis  dan  subyektif  (Mulyana,  2018). Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan analisis  dokumen.  Sedangkan  untuk  pemilihan  Informan  menggunakan  teknik  purposive berjumlah  11  (sebelas)  informan  dengan  kriteria  penyuluh  keluarga  berencana  (PKB), pembantu pembina  keluarga  berencana  desa  (PPKBD),  akseptor  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang dan akseptor KB metode kontrasepsi  non jangka  panjang.
Selanjutnya  data  dianalisis  dengan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Sedangkan  teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik triangulasi  yaitu  pengecekan  kebenaran  data  dengan  menggunakan  sumber  data lain  (Kriyantono, 2010).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Bebesen  Kabupaten  Aceh  Tengah  Provinsi  Aceh, karena  penggunaan  kontrasepsi  juga  didominasi  penggunaan  kontrasespi  non  MKJP. Berdasarkan  data  di  Provinsi  Aceh  menunjukan  bahwa  dari  715.343  peserta  KB  aktif, penggunaan  kontrasepsi  suntik  mencapai  338.233  peserta,  sedangkan  penggunaan  kontrasepsi  pil

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
mencapai  243.771  peserta  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh,  2019).  Kondisi  yang  sama  juga terjadi  di  Kecamatan  Bebesen  Kabupaten  Aceh  Tengah, penggunaan kontrasepsi juga didominasi pada  penggunaan  kontrasepsi  suntik  hingga  mencapai  49,9  persen,  penggunaan  kontrasepsi  pil mencapai  29,6  persen,  sedangkan  untuk  penggunaan  kontrasepsi  jangka  panjang  jauh  lebih rendah  yaitu  IUD  8,5  persen,  MOW  3,1  persen,  MOP  0,2  persen  dan  implan  6,0  persen (Perwakilan BKKBN Provinsi  Aceh, 2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kompetensi komunikasi antarbudaya penyuluh keluarga berencana dalam mensosialisasikan  MKJP  dapat  dijelaskan  dari  beberapa  komponen  kompetensi  komunikasi antarbudaya.  Motivasi  penyuluh  keluarga  berencana  dalam  melakukan  penyuluhan  MKJP  adalah menghindari  akseptor  KB  dari drop  out atau  henti  pakai  penggunaan  kontrasepsi  non    MKJP, berikut  petikan  wawancara dengan informan.
“K arena MKJP itu kan jangka panjang, jadi kita memberikan penyuluan kepada ibu -ibu PUS, agar mereka tidak terlalu repot kalau jangka pendek kan repot bisa jadi lupa dan kalau habis waktu pas tidak sempat mereka ke faskes. Jadi kalau MKJP ni seperti implan bisa 3 tahun ada yang  5  tahun    kalau  IUD  10  tahun  jadi  otomatis  mereka tidak repot. Jadi ibu ini sangkin repotnya mengurusi rumah tangga dan sebagai itu bisa lupa dan bisa mengakibatkan kebobolan, jadi kamu anjurkan kepada mereka biar tidak repot paka i MKJP seperti Implan, IUD, MOW”.
Motivasi  selanjutnya  penyuluh  keluarga  berencana  dalam  mensosialisasikan  MKJP adalah  agar  masyarakat  mendapatkan  informasi  kontrasepsi  terbaik  dari  aspek  keamanan  dan waktu, berikut  petikan  wawancara :
“Kalau saya, MKJP itu lebih pada karena kita ibu-ibu ini banyak yang harus dikerjakan jadi banyak yang tidak telaten, seperti diri saya sendiri saya orangnya tidak telaten. Kalau saya minum pil pasti ada yang ketinggalanm jadi kalau MKJP sekali pasang kan praktis bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Terus seperti IUD kan non hormonal…..”.
Menurut  Schutz,  dalam  melakukan  suatu  tindakan  terdapat  2  (dua) motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan yakni in order to motives dan because of motives . In order to motives dapat  dipahami  sebagai  tindakan  yang  didasari  pada masa depan, sedangkan because of motives merupakan  tindakan  yang  didasari  pada  masa  lalu.  Motivasi  penyuluh  keluarga  berencana  dalam mensosialisasikan  metode  kontrasepsi  jangka  panjang    dapat  dikategorikan  sebagai  motif in order  to  motives yang  didasari  harapan  dimasa  yang  akan  datang.  Selain  itu  dalam  teori  hirarki kebutuhan  yang  dikemukan  oleh  Maslow,  motivasi  penyuluh  keluarga  berencana  dapat dikategorikan  sebagai  so cial needs atau kebutuhan sosial  (Turistiati,  2019).
Dalam  melakukan  penyuluhan,  penyuluh  keluarga  berencana  membutuhkan  pengetahuan untuk  menciptakan  komunikasi  yang  efektif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penyuluh keluarga  berencana  memiliki  pengetahuan    materi  dan  peraturan  yang  berlaku  dimasyarakat. Pengetahuan  materi  tergambar  dari  pengetahuan  penyuluh  keluarga  berencana  terkait  materi penyuluhan  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  dan  pandangan akseptor KB terkait dengan anak. Selain  itu,  penyuluh  keluarga  berencana  mengetahui  juga  peraturan    yang  berlaku  di  masyarakat yang  disebut  dengan  Sumang,  namun  karena  materi  yang  disampaikan  merupakan materi penting dan  berkaitan  dengan  kesehatan  maka  penyebutan  alat  reproduksi  tidak  menjadi  masalah,  hal  ini juga  dibenarkan  oleh  tokoh  adat  bahwa  menyebutkan  kata-kata  reproduksi  saat  penyuluhan tidak

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
masalah  karena  merupakan  hal  penting  dan  kebanyakan  penyuluh  KB  adalah perempuan, namun memang ada beberapa orang yang menjadikan  sebagai bahan bercanda.
Pengetahuan  dalam  berkomunikasi  antarbudaya  penyuluh  keluarga  berencana  dapat diartikan  sebagai  pemahaman  terhadap  peraturan  dan  norma  di  suatu  budaya.  Berdasarkan pendapat  yang  disampaikan  oleh  Morreale,  Spitzberg  dan  Barge  (Samovar  et  al.,  2010) pengetahuan  penyuluh  keluarga  berencana  terkait  dengan  peraturan  dan  pandangan  terhadap anak  dapat  digolongkan  sebagai  pengetahuan  prosedural,  sedangkan  pengetahuan  terkait  dengan materi  penyuluhan  merupakan  pengetahuan  konten  yang  merupakan  pengetahuan  berupa  topik, kata,  arti  dalam  suatu  kondisi.  Pengetahuan  penyuluh  keluarga    berencana  juga  dapat  dikatakan sebagai Cultural  Awarenees yang  merupakan  kemampuan  pemahaman  diri  terhadap  budaya sendiri  dan  budaya  orang  lain,  hal  ini  sangat  penting  karena  dengan  adanya  kesadaran  budaya maka  akan  menimbulkan  penghormatan  terhadap budaya yang ada di masyarakat terkait program keluarga berencana (Turistiati,  2019).
Dalam  aspek  kemampuan,  penyuluh  keluarga  berencana  memiliki  kemampuan  dalam berkomunikasi  yang  efektif  dengan  masyarakat  yakni  dengan  menggunakan  bahasa  yang dicampur  antara  bahasa  daerah  dengan  bahasa  Indonesia  dan  menyesuaikan  dengan  keadaan komunikan  karena  terdapat  masyarakat  yang  kurang  mahir  dalam  berbahasa  Indonesia. Kemampuan  penyuluh  keluarga  berencana  juga  dapat  dilihat  dari  kemampuan  membangun kemitraan  dalam  melakukan  kegiatan  penyuluhan,    kemitraan  yang  dibangun  di  tingkat  desa meliputi  PPKBD,  Sub  PPKBD,  aparatur  gampong  (desa),  bidan  desa.  Sedangkan  kemitraan  di tingkat  kecamatan  kemitraan  dibangun  dengan  PKM  untuk  pelayanan  kontrasepsi.  Hal  ini  juga dibenarkan  oleh  kepala  PKM  (pusat  kesehatan  masyarakat)  kecamatan  Bebesen,  bahwa komunikasi  yang  dibangun  penyuluh  keluarga  berencana  dengan  pihak  PKM  cukup  baik. Kemampuan  penyuluh  keluarga  berencana  juga  tergambar  dari  kemampuan  mendengarkan, berdasarkan  hasil  observasi  saat  penelitian  didapatkan  bahwa  penyuluh  keluarga  berencana memiliki  kemampuan  mendengarkan  dengan  baik  dan  mampu  memberikan  umpan  balik  yang sesuai.
Kompetensi  komunikasi  antarbudaya  juga  tergambar  dari  aspek  sensitivitas.  Dalam  hal ini,  penyuluh  keluarga  berencana  memiliki  kesadaran  akan  adanya  perbedaan  yang  ada dimasyarakat,  sebagaimana  disampaikan  oleh  salah satu informan  :
“Pasti ada perbedaan antara saya dan masyarakat, perbedaan itu pasti ada, karena itu terkait dari beberapa suku, jadi sebagai penyuluh tetap melakukan penyuluhan walaupun mereka tidak dengar, karena itu sudah tugas kita, jadi kita harus menyampaikan kepada mereka”.
Perbedaan  pandangan  dalam  program  keluarga  berencana  dan  pemakaian  kontrasepsi MKJP  dikarenakan  adanya  perbedaan  persepi  dalam  masyarakat,  yang  dibentuk  dari  3  (tiga) elemen    yaitu  pandangan  dunia,  sistem  lambang  dan  organisasi  sosial  (Lubis,  2018).  Selain kesadaran  akan  perbedaan  yang  ada  dimasyarakat,  perbedaan  pendapat  terhadap  penggunaan kontrasepsi  juga  didasari  adanya  peraturan  bahwa  penggunaan  kontrasepsi  sesuai  dengan  pilihan suami  istri  dan  tanpa  pemaksaaan  ,  sebagaimana  tertera  dalam  undang-undang  52  tahun  2009 pasal 24.
Kompetensi  komunikasi  antarbudaya  penyuluh  keluarga  berencana  selanjutnya  dapat dilihat  dari  karakter  yang  dimiliki,  informan  yang  merupakan  salah  satu  PPKBD  menilai penyuluh  keluarga berencana memiliki  karakter yang baik  :
“Bagus, disiplin, luas wawasanya, cara bergaulnya juga supel dengan masyarakat juga dekat, keibuan jiwa membimbingnya ada”

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
Karakter  seorang  komunikator  berkaitan  dengan    penerimaan  pesan  oleh  komunikan. Seorang  komunikan  bukan  hanya  mendengar  pesan  dari  komunikator,  akan  tetapi  juga  melihat siapa  yang  menyampaikan  pesan  tersebut,  hal  ini  didasari  oleh  kredibilitas  dan  rasa  dapat dipercaya atau truswhorthiness.
Dalam  melakukan  penyuluhan  terdapat  beberapa  hambatan  komunikasi  antarbudaya  yang dialami  oleh penyuluh  keluarga berencana, yaitu :
1. Hambatan komunikasi  antarbudaya ketika  penyuluhan,
a. Kesulitan  mengumpulkan  masyarakat.  Kesulitan  ini  dirasakan  penyuluh  ketika  musim panen  kopi,  dimana  wilayah  lokasi  penelitian  merupakan  wilayah  pertanian  dengan komoditas  utama  adalah  kopi.  Sehingga  saat  musim  panen  kopi,  masyarakat  berfokus bekerja diladang  atau sebagai buruh pengutip  kopi.
b. Masyarakat sudah berfikir  negatif  dengan kontrasepsi.
c. Masyarakat berorientasi  dengan uang.
2. Hambatan komunikasi  saat penyuluhan  metode kontrasepsi  jangka  panjang.
a. Dalam  penggunaan  implan,  hambatan  yang  dirasakan  oleh  penyuluh  adalah  calon akseptor berpendapat  tidak  bisa  lagi  bekerja  keras  setelah  menggunakan  implan,  khawatir  terjadi perpindahan  implan  di  dalam  tubuh,  takut  akan  sayatan  saat  pemasangan  implan  dan masyarakat mendapatkan  informasi  yang salah terkait  implant.
b. Dalam  penggunaan  IUD,  hambatan  komunikasi  yang  dirasa  oleh  penyuluh  adalah ketakutan  karena  IUD  dipasang  di  rahim,  IUD  berpindah di dalam tubuh, rasa malu ketika menunjukan  kemaluan  ketika  pemasangan  IUD,  takut  ketika  terjadi  kegagalan,  IUD lengket  di kepala bayi  dan rasa tidak nyaman saat berhubungan  seksual.
c. Dalam  memakai  metode  tubektomi,  Hambatan  komunikasi  saat  penyuluhan    adalah masyarakat  takut  tidak  bisa  memiliki  keturunan  lagi  apabila  terjadi  cerai  (mati  atau  hidup) dengan  pasangan  yang  saat  ini,  dan  berpendapat  bahwa  tubektomi  mempengaruhi keharmonisan  rumah tangga.
d. Dalam  metode  vasektomi  (MOP)  hambatan  komunikasi  antarbudaya  yang  dirasakan penyuluh  keluarga  berencana  adalah  pendapat  hukum  vasektomi  haram  dalam  agama, vasektomi  dapat  mengurangi  kemampuan  seksual  dan  menganggap  KB merupakan urusan perempuan saja.
Beberapa  hambatan  komunikasi  antarbudaya  ini  sejalan  dengan  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya,  namun  dalam  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  hambatan  dalam  penggunaan metode  vasektomi  dan  tubektomi  adanya  kekhawatiran  tidak  bisa  memiliki  anak  lagi  dikemudian hari apabila  terjadi  perceraian (cerai hidup  atau cerai mati) dengan pasangan saat ini.
Dalam  mengatasi  beberapa  hambatan  dalam  penggunaan  kontrasepsi  di  masyarakat, terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyuluh  keluarga  berencana,  diantaranya membawa  akseptor  KB  yang  telah  memakai  kontrasepsi  MKJP  untuk  memberikan  testimoni setelah  memakai  MKJP.  Pemberian  testimoni  dari  akseptor  yang  telah  memakai  kontrasepsi  ini dapat  memberikan  rasa  percaya  yang  lebih  dimasyarakat,  tingkat  kepercayaan  ini  juga  dapat didasari  derajat  kesamaan  atau homofili antara akseptor KB MKJP dan masyarakat seperti cara berpenampilan,  latar belakang  dan nilai  (Lubis,  2018).
Upaya  kedua  yang  dilakukan  penyuluh  keluarga  berencana  adalah  melakukan  konseling kepada  pasangan  suami  istri,  konseling  ini  memberikan  penjelasan  yang  lebih  rinci  terkait penggunaan  kontrasepsi,  selain  itu  konseling  ini  juga  memberikan  pemahaman  kepada  suami tentang pentingnya  penggunaan  kontrasepsi.

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
Upaya  selanjutnya  adalah  menjelaskan  hukum  penggunaan  kontrasepsi  dalam  agama Islam  kepada  masyarakat.  Diskusi  mengenai  hukum  penggunaan  kontrasepsi  memang  masih terdapat  pro  dan  kontra  dimasyarakat.  Beberapa  ulama  yaitu  Yusuf  Qaradhawi,  Imam  Ghazali, Syaikh  Al-Hariri,  Syaikh  Syalthut  berpendapat  bahwa  hukum  keluarga  berencana  adalah  boleh dengan  tujuan  kesehatan,  menghindari  kesulitan  dan  menjaga  jarak  kelahiran  yang  didasari  Q.S Al-Mu’Minun  ayat  12,13,14.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  pendapat  yang  mengharamkan program  keluarga  berencana  (Sari,  2019).  Sedangkan  pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluarkan  fatwa  bahwa  pada  dasarnya  agama  Islam  membolehkan  pengaturan  anak  dengan cara  yang  baik  dan  bertujuan  untuk  menjaga  kesehatan  ibu  dan  anak,  sedangkan  untuk  metode vasektomi  dan  tubektomi  dengan  tujuan  membatasi  keturunan  hukumnya  adalah  haram,  untuk metode  tubektomi  dapat  dilakukan  dengan  pertimbangan  medis  bahwa  kehamilan  akan membahayakan  ibu  dan anak (MUI dki  Jakarta, 2014).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  motivasi  untuk  melakukan  penyuluhan  metode kontrasepsi  jangka  panjang  adalah  agar  masyarakat  dapat  memilih  kontrasepsi  yang  sesuai  dan terhindari  dari  henti  pakai  penggunaan  kontrasepsi.  Dalam  komponen  pengetahuan  penyuluh keluarga  berencana  memiliki  pengetahuan  terkait  dengan  konten  penyuluhan  kontrasepsi  dan pengetahuan  terkait  budaya  masyarakat,  dari  komponen  kemampuan  penyuluh  keluarga berencana  dapat  dilihat  dari  kemampuan  membangunan  komunikasi  yang  baik  dengan masyarakat,  selanjutnya  dari  komponen  sensitivitas  dapat  dilihat  bahwa  penyuluh  keluarga berencana  dapat  menerima  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  atas  kesadaran  sendiri  maupun peraturan  yang  mengikat.  Terakhir  adalah  komponen  karakter,  penyuluh  keluarga  berencana memiliki  karakter sikap sabar, disiplin  serta mampu bekerja dengan baik.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  penyuluh  keluarga  berencana  dalam  mengatasi  hambatan komunikasi  adalah  membawa  akseptor  KB  MKJP  untuk  memberikan  testimoni  setelah  memakai MKJP,  melakukan  konseling  kepada  pasangan  suami  istri  dan  menjelaskan  hukum  penggunaan kontrasepsi  dalam agama Islam.

## Saran
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  rekomendasi  kepada  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencan  Nasional  (BKKBN)  sebagai  bahan  masukan  dan  evaluasi  pelaksanaan program  keluarga  berencana  dan  peningkatan  kompetensi  komunikasi  antarbudaya  penyuluh keluarga berencana dalam melakukan  penyuluhan  di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional.  (2017). Aman dan Sehat menggunakan kontrasepsi . Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan Pusat Statistik.  (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 . BPS RI. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh.  (2019). Provinsi  Aceh  Dalam Angka 2019 . BPS Provinsi Aceh.
Kemenpan  RB.  (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional penyuluh keluarga Berencana . BKKBN. Kriyantono,  R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertasi Contoh praktis Riset Media,

## Jurnal KomunikA Vol. 17, No. 2, 2021
Pubic  Relations,  Advertising, Komunikasi organisasi, Komunikasi Pemasaran . Kencana Prenada Media Group. Lubis,  L. A. (2018). Pemahaman Praktis Komunikasi Antarbudya . USU Press.
Lubis,  L.  A.,  &  Pohan,  S.  (2019). Preparation Communication Competency Of Field Officers Of Family  Planning  In  Socialization  Of  Family  Planning  Program  In  Batang  Angkola  Sub- District,  South  of  Tapanuli. International  Journal  Of  Scientific  &  Technology Research , 8 (1), 33–36.
Lubis,  L.  A.,  &  Wijaya,  H.  (2017).  Communication  Strategy  on  Family  Planning  Campaign  by the  Field  Officer  for  Family  Planning  Campaign  in  North  Sumatera. International  Journal of Innovation and
Economic Development , Vol. 3 (4), 53–59.
https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.34.2005 MUI dki  Jakarta. (2014). Fatwa seputar vasektomi dan tubektomi . Muidkijakarta.or.Id. Mulyana,  D.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainya . Remaja Rosdakarya. Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Aceh.  (2019). Analisis  & Evaluasi Operasional Program Bulan Desember 2019 . Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.
Prasanti,  D.  (2018).  The  Communication  Barriers  In  The  Health  Promotion  Of  Family  Planning Program  (Kb)  Iud  In  Bandung  (Hambatan  Komunikasi  dalam  Promosi  Kesehatan  Program Keluarga  Berencana  (Kb)  Iud  di  Bandung). Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini Publik , 22 (1). Priandono,  T. E. (2016). Komunikasi Keberagaman . Pt. Remaja Rosdakarya.
Sambas, S. (2016). Antropologi Komunikasi . CV Pustaka Setia.
Samovar,  L.  A.,  Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). Komunik asi Lintas Budaya (Edisi 7). Salemba Humanika.
Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i , 6 (1), 55–70.
Turistiati,  A. T. (2019). Kompetensi Komunikasi Antarbudaya . Mitra Wacana Media. Widyanto,  A.,  Marzuki,  Fikri,  M., & Munawar, E. (2017). Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural  Masyarakat  Syari’at  (Studi  tentang  Pandangan  Masyarakat  Aceh  terhadap pemakaian  Kontrasepsi). Jurnal Keluarga Berencana , Vol 22 . Zulfikar.  (2019). Persepsi  Budaya  Masyarakat  Dalam  Penggunaan  Kondom  dan  Vasektomi (studi kasus pada suami pasangan usia subur di kecamatan Kuta juang kabupaten Bireun di tinjau dari komunikasi Antarbudaya) . Universitas Sumatera Utara.