## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI SUKABUMI JAWA BARAT
Public Perception on Underage Marriage Practice in Sukabumi, West Java

## Susanto
Analis Senior Bagian Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Naskah diterima: 8 Juli 2012 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012
Abstract: This paper aims at explaining some factors that led to the practice of under age marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is morei deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of under age marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of under age marriage is also reinforced by factors such as religious textualism and cultural interpretations adopted by the community.
Keywords : interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce.
Abstrak : Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor- faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang  lebih  ideal  untuk  menikah  terlebih  dahulu,  dan  untuk  mengurangi  beban  ekonomi keluarga.  Praktik  perkawinan  ternyata  juga  menyebabkan  terjadinya  beberapa  masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik.
Kata Kunci : tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

## Pendahuluan
Dewasa  ini  tema  perkawinan  dini menjadi  isu  yang  cukup  kontroversial. Tampaknya masih banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terutama pasal  tentang  batas  usia  perkawinan  yang mensyaratkan  perempuan  diperbolehkan menikah  berumur  16  tahun,  sedangkan laki-laki  19  tahun.  Pasal  tersebut  dinilai bias  gender  dan  diskriminatif  (Muhadi, 2009:89).
Di Indonesia, perkawinan dini banyak disebabkan  oleh  penafsiran  ajaran  agama yang keliru, budaya yang dianut, dan kondisi ekonomi yang miskin. Secara sosio-kultural, tafsir keagamaan dan budaya yang permisif dengan perkawinan dini cukup berpengaruh. Apalagi  melalui  pemahaman  keagamaan yang  dipelihara  oleh  pemuka  agama  dan diajarkan  kepada  umatnya.  Dalam  fikih salah satu syarat seseorang menikah adalah ketika  seseorang  telah  memasuki  fase  akil balig. Namun saat ini usia akil balig dapat ditemukan  dalam  kisaran  antara  umur  8-9 tahun.  Percepatan  ini  sebagai  akibat  dari banyaknya  pengaruh  yang  diperoleh  anak dari  berbagi  informasi,  sehingga  anak mengalami akselerasi memasuki masa akil balig.  Hal  ini  berbeda  saat  zaman  fikih Islam hadir di tengah kondisi dunia belum berkembang pesat.
Patron budaya juga cukup berpengaruh dalam  perkembangan  perkawinan  dini. Kondisi  ini  menyebabkan  anak  menjadi pelaku  perkawinan  dini,  sekaligus  sebagai “penjaga  budaya.”  Meskipun  demikian, dalam  perkembangannya  budaya  tersebut tidak dilegalkan oleh negara, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Pasal  26  yang  menjelaskan  bahwa orangtua  memiliki  tanggung  jawab  untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.
Data anak di Indonesia yang menikah sebelum  mereka  mencapai usia  17  tahun relatif masih tinggi, yakni mencapai 21%. Bahkan  di  beberapa  provinsi  angkanya bisa  lebih  tinggi  lagi,  seperti  di  Jawa Timur  sekitar  28%;  Jawa  Barat  dan Kalimantan  Selatan  sekitar  27%;  dan Jambi  sekitar  23%.  Sementara  itu  data Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  tahun  2008,  menunjukkan  dari jumlah  anak  SD  dan  SMP  yang  putus sekolah secara nasional, 34,7% disebabkan karena alasan perkawinan. Bahkan sekitar 42,8% dari total persentase tersebut terjadi di  wilayah  Sukabumi,  Karawang,  dan Indramayu (Kompilasi Data KPAI, 2008). Sukabumi merupakan salah satu  daerah  yang  memiliki  sejumlah pesantren,  yang  sebagian  alumninya masih  memegang  teguh  fikih  klasik secara  tekstual.  Fikih  klasik  ini  sangat permisif  terhadap  perkawinan  dini, tanpa  memikirkan  kematangan  mental dan  sosial  anak.  Hal  tersebut  didukung dengan  materialisme  yang  memandang aspek  ekonomi  lebih  penting  daripada perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan.  Perkawinan  dini  merupakan gejala  paling  fenomenal  dan  mendorong lonjakan  persentase  jumlah  perkawinan dini di Sukabumi.
Bila  ditinjau  dari  perspektif  gender, perkawinan  dini  merupakan  praktik diskriminasi terhadap hak asasi perempuan atau  sering  disebut  “kekerasan  berbasis gender”. Alasan karena perempuan “bukan pencari nafkah” maka praktik perkawinan dini  semakin  kuat  di  sejumlah  daerah. Di satu pihak, perkawinan dini dianggap seolah “memuliakan” perempuan, karena tidak  ada  tuntutan  untuk  ikut  mencari nafkah  dan  semua  menjadi  tanggung jawab suami. Namun sesungguhnya situasi tersebut “memandang rendah perempuan,”
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
yang  secara  inheren  menyuburkan perspektif  bias  gender  dalam  konfigurasi perkawinan.
Pada  banyak  kasus  diakui  bahwa persoalan kemiskinan dan konstruksi sosial yang bias telah menempatkan  perempuan sebagai second  sex .  Ini  merupakan kenyataan objektif yang ikut menyuburkan terjadinya perkawinan dini. Ketika orang tua  mengalami  masalah  ekonomi  maka anak  perempuan  sering  “dikorbankan”, diminta berhenti bersekolah dan kemudian dikawinkan.  Dengan  mengawinkan  anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup  dan  masalah  ekonomi  mereka teratasi.
Gambaran  tersebut  di  atas  tidak terlepas dari kuatnya nilai-nilai tradisional  dan  konservatisme  gender, yang  menempatkan  anak  perempuan di  tempat  kedua  setelah  anak  laki-laki. Dalam  budaya  patriarki,  anak  laki-laki dipersiapkan  untuk  memainkan  peran pada  sektor  publik.  Sedangkan  anak perempuan ditekankan untuk memainkan peran  domestik.  Oleh  karena  itu,  orang tua  lebih  memilih  mengawinkan  anak perempuannya  ketika  beranjak  remaja. Apabila sudah  bisa  memasak  maka  anak perempuan  dianggap  sudah  mampu mengurus  rumah  tangga.  Praktik  kawin paksa  ini  semakin  dimungkinkan  jika dilakukan pemalsuan umur di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Nafsiah, 2008:45). Faktor  kehamilan  di  luar  nikah  juga menyebabkan  terjadinya  perkawinan dini.  Stigma  terhadap  kehamilan  remaja memaksa  seorang  remaja  putri  tidak punya pilihan selain harus kawin ( married by  accident ).  Bila  tidak  menikah  maka tindakan  yang  mungkin  diambil  adalah melakukan  aborsi  terhadap  janin  yang dikandungnya.  Sepanjang  tahun  2008, jumlah  aborsi  dari  kehamilan  yang  tidak
dikehendaki  mencapai  2,3  juta  kasus. Sebanyak  1,6  juta  dilakukan  Pasangan Usia Subur (PUS), di mana 750 ribu kasus dilakukan remaja yang berhubungan seks di luar nikah dan sisanya oleh mereka yang tidak menikah.
Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan  tinjauan  melalui  perspektif agama  dan  budaya  terhadap  perkawinan dini. Selain dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat  pelaku  perkawinan  dini  secara sosio-kultural,  juga  dapat  melihat  pola dan  struktur  masalah  perkawinan  dini  dari perspektif gender dan perlindungan anak.

## Konsep Dasar Perkawinan
Kata  “perkawinan”  sepadan  dengan kata  “pernikahan”.  Pernikahan  berasal dari kata “nikah,” yang berasal dari bahasa Arab nakaha,  yankihu,  nikahan, yang artinya  “ adh-dham,  al-wath’u  dan  al- `aqdu ” (An-Nawawi (tt:171), Syihabudin (tt:382).  Misalnya,  ketika  dikatakan “ tanakahat al-asyjar ”, maksudnya adalah “idza  tamayalat  wa  al-  damma  ba`dun ‘ila ba’din ”, artinya “ketika pohon-pohon saling condong, kemudian mereka saling berkumpul  satu  sama  lainnya”  (Hasyim, 2001:149).  Sedangkan  dalam  UU  No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, “Perkawinan” dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Para  ulama  fikih  memberikan  definisi yang sedikit berbeda tentang pernikahan. Ada empat  mazhab  pernikahan  menurut  ulama fikih, yaitu:
Pertama ,  definisi  ulama  Hanafiyah. Ulama  dari  kalangan  ini  umumnya mendefinisikan  nikah  sebagai  akad (perjanjian)  yang  berakibat  pada
Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012
pemilikan  “seks” (budh) secara  sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks ini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin dan  seluruh  badan  perempuan  untuk dinikmati. Pemilikan di sini bukan secara hakiki karena pemilikan yang hakiki hanya ada  pada  Allah  SWT.  Sebagian  ulama Hanafiyah  yang  lain  berpendapat  bahwa pemilikan dalam hal ini adalah pemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual ( istimta ) (Mughniyah, 1996:309). Kedua ,  definisi  ulama  Syafi`iyah. Ulama  dari  kalangan  mazhab  Syafi’iyah mendefinisikan  nikah  sebagai  akad (perjanjian)  yang  berdampak  adanya kepemilikan  seks  dengan  menggunakan kalimat ‘ankah  ,  tazwij, atau  kalimat - kalimat  yang  artinya  semacam  itu.  Inti definisi  ini  adalah  kepemilikan  hak  bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (Mughniyah, 1996:311).  Sebagian  ulama  Syafi`iyah yang  lain  berpendapat  bahwa  nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.
Ketiga ,  definisi  ulama  Malikiyah (Mughniyah,  1996:311).  Ulama  dari kalangan  mazhab  ini,  terutama  lbn Arafah,  mendefinisikan  nikah  sebagai akad  (ikatan  perjanjian)  untuk  mendapat kenikmatan  seksual  dengan  anak  Adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya.  Secara  sederhana  mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad  kepemilikan  manfaat  alat  kelamin dan  seluruh  badan  istri  (Mughniyah, 1996:311).
Keempat ,  definisi  ulama  Hanabilah. Ulama  dari    kalangan  ini  tampaknya agak  praktis  dalam  mendefinisikan  nikah. Menurut  mereka,  nikah  adalah  akad  yang diucapkan  dengan  menggunakan  kata ‘ankah dan tazwij untuk kesenangan seksual (Mughniyah, 1996:311).
Meskipun  definisi  di  atas  tampak berbeda-beda,  apabila  diperhatikan  dengan saksama  memiliki  nuansa  yang  tidak jauh  berbeda,  yakni:  nikah  adalah  akad yang  digunakan  mengatur ‘intifa’u  zauj bi  bidh’i  zaujah  wa  sa’iri  badanihi  min haitsu  al-  taladzudz (pemanfaatan  suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk  tujuan  kenikmatan).  Dengan  akad nikah ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya. Sebagian ulama merasa perlu membedakan antara milk al-’intifa` dan milk al-manfa’ah . Milk  al-’intifa` mengisyaratkan  bahwa pemilikan  bersifat  temporer,  sementara milk al-manfa`at berarti pemilikan tersebut berlangsung terus-menerus (Hasyim, 2001:151). Namun, perbedaan tersebut tidak memengaruhi makna fundamental dari hak yang dimiliki laki-laki.
Nikah  sebagai  institusi  yang secara  praktik  menyatukan  laki-laki dan  perempuan  pada  level  keagamaan ini  sebenarnya  merupakan  definisi yang  paling  tepat  dengan  makna  istilah nikah  itu  sendiri  yakni al-dham ,  artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis tanpa  ada  hierarki.  Wahbah  al-Zuhaili mendefinisikan  nikah  sebagai  ikatan yang  ditentukan  oleh  pembuat  hukum ( syar’i )  yang  memungkinkan  laki-laki untuk istimta’ (mendapatkan  kesenangan seksual) dari  istrinya dan demikian juga bagi  perempuan  untuk  mendapatkan kesenangan  seksual  dari  suaminya (Hasyim, 2001:153). Jika dicermati sebenarnya Islam dalam al-Qur’an  telah  memberikan  petunjuk jalan  bagi  umatnya  agar  menjadikan perkawinan  sebagai  tali  silaturahim dan  tali  kebersamaan.  Terutama  dalam kesatuan kehidupan dan jalan ibadah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ,
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
mawaddah, dan rahmah (damai,  tentram dan  sejahtera).  Nikah  merupakan  salah satu hal yang dilakukan oleh semua Nabi utusan Allah, karena merupakan fitrah atau kebutuhan.  Dalam  kehidupan  manusia saling  membutuhkan,  wanita  butuh  pria untuk melindungi dan menyayanginya, dan sebaliknya pria butuh wanita sebagai teman hidupnya.
Beberapa  persyaratan  yang  diberikan oleh  Islam  dalam  melakukan  perkawinan, antara lain: 1) adanya calon suami dan calon istri/ kedua mempelai; 2) adanya wali dari calon istri; 3) adanya saksi; 4) akil balig; dan 5) sighat atau akad. Itu beberapa syarat yang diketahui  orang  pada  umumnya.  Namun ada  juga  beberapa  tambahan  yang  masih diperdebatkan,  misalnya:  adanya  izin  dari wali  calon  pengantin  perempuan  dan  akil balig.

## Perkawinan Dini
Sampai  pada  saat  ini  perkawinan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam  masyarakat  Indonesia,  terutama di  pedesaan  atau  masyarakat  tradisional. Meskipun demikian, keberadaanya sering tidak  banyak  diketahui  oleh  masyarakat luas  atau  terkesan  tidak  terbuka.  Dalam kitab-kitab fikih klasik atau kitab kuning menyebutkan  perkawinan  dini/kawin dini dengan istilah nikah ash-shagir / ash- shagirah, kebalikannya adalah al-kabir/al- kabirah . Sementara kitab-kitab fikih baru menyebutnya dengan istilah az-zawaj al- mubakkir (perkawinan dini) (Muhammad, 2001:67).
Menurut bahasa shagir/shagirah berarti kecil,  tetapi  yang  dimaksud  disini  adalah laki-laki  atau  perempuan  yang  belum  akil balig.  Pada  laki-laki  bisa  dikatakan  akil balig  ketika  sudah  mengalami ihtilam , yakni keluarnya sperma baik dalam keadaan mimpi  maupun  dalam  keadaan  sadar.
Sedangkan  pada  perempuan  ketentuan akil balig ditandai dengan menstruasi yang pada fikih Syafi’i minimal terjadi di usia 9 tahun. Akil balig bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak  terdapat  indikasi-indikasi  tersebut, maka kriteria balig dan baligah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak laki-laki adalah 18  tahun  dan  untuk  perempuan  17  tahun. Sementara  Abu  Yusuf  bin  Hasan  dan  al- Syafi’i  menyebutkan  bahwa  usia  15  tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut  Faudzil  Adzim  ada  dua istilah yang sering dipakai ketika berbicara mengenai  perkawinan  di  bawah  umur, yaitu early  marriage (perkawinan  dini) dan age marriage ( perkawinan usia muda) (Adzim, 2002:123). Adapun kata “dini” atau “dibawah umur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  diartikan  “pagi  sekali” atau  belum  waktunya.  Jadi  perkawinan dini  dapat  diartikan  dengan  perkawinan yang  dilakukan  kepada  pasangan  yang belum waktunya menikah. Disebutkan juga bahwa perkawinan dini adalah perkawinan laki-laki  atau  perempuan  yang  belum  akil balig (Muhammad, 2001:67). Apabila balig tersebut  ditentukan  dengan  tahun,  maka perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan  di  bawah  17  atau  18  tahun  menurut Abu  Hanifah.  Namun  analisis  usia  dalam perkawinanini masih kontroversial.
Dalil naqli yang  sering  dijadikan justifikasi perkawinan dini, antara lain: Menceritakan  kepadaku  Sulaiman  ibn Harb  dan  Abu  Kamil  dia  berkata:  telah menceritakan kepadaku Hammad ibn Zaid dari Hisyam ibn Urwah dari bapaknya dari Aisyah ra., berkata: “Rasulullah menikahiku ketika  aku  berumur  tujuh  tahun  (berkata Sulaiman  dalam  matan  yang  lain)  atau berumur enam tahun, dan Rasul menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun.
196 |
Menceritakan kepadaku Muhammad ibn  Yusuf  dari    Sufyan  ibn  Hisyam  dari Bapaknya  dari  A’isyah  ra.  Sesungguhnya
A’isyah  dinikahi  Rasul  ketika  ia  berumur enam tahun dan digauli oleh Rasul ketika ia berumur sembilan tahun dan tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.
Dari  hadis  di  atas  dapat  dipahami bahwa perkawinan dini terjadi pada A’isyah istri Rasulullah SAW. Ketika dipinang oleh Rasulullah,  saat  itu  umurnya  masih  sangat belia  bahkan  mungkin  belum  mencapai akil balig. Namun sejarah mencatat bahwa A’isyah adalah anak yang cerdas dan cantik, mungkin  di  usianya  itu  sifat  kedewasaan, kematangan  psikis,  dan  intelektual  telah muncul  dalam  dirinya  (Moin,  1999:9). Sedangkan hadis kedua, salah satunya yang sanad dan matan -nya hanya sampai kepada sahabat. Ia menceritakan kondisi perkawinan Rasul  dengan  Aisyah,  maka  hadis  ini menguatkan  hadis  sebelumnya  mengenai perkawinan Rasul dengan A’isyah. Hadis ini pula yang banyak digunakan beberapa ulama Islam  terkait  dengan  hukum  menikahkan anaknya.
Abu  Bakar  telah  mengadakan  majelis perkawinan  anak  perempuannya,  sebelum ia  hijrah.  Kemudian  perkawinan  itu disempurnakan  di  Madinah,  namun  para ahli  sejarah  berbeda  pendapat  tentang sejarah perkawinan tersebut. Sebagian besar dari mereka menerima dari Aisyah sendiri, di mana diriwayatkan bahwa perkawinan itu berlangsung pada bulan Syawal pada tahun ke-10  setelah  Rasulullah  SAW.  diangkat menjadi  Rasul.  Beliau  kemudian  tinggal bersama  Rasulullah  SAW.  pada  bulan Syawal  juga,  di  tahun  pertama  atau  kedua Hijrah (Moin, 1999:13).
Banyak  pendapat  yang  menyatakan bahwa ketika perkawinan dilakukan, Aisyah berumur enam atau tujuh tahun. Kemudian
ketika  perkawinan  disempurnakan, Aisyah telah  berumur  sembilan  tahun  yaitu  tiga tahun  sesudah  perkawinan  tersebut. Namun  pendapat  ini  mendapat  kritikan dari ahli sejarah modern yang mengadakan penyelidikan  dengan  berhati-hati.  Mereka berpendapat  bahwa  Aisyah  telah  berusia empat  belas  tahun,  (sebagian  ada  yang menyatakan  lima  betas  tahun)  pada  masa perkawinannya disempurnakan. Ini didasarkan  pada  hadis  yang  diriwayatkan oleh  Ibnu  Sa’d  (Tabaqat,  vol:VIII,  m/s 61)  yang  menyebutkan  bahwa  A’isyah berusia  sembilan  tahun  ketika  perkawinan berlangsung.
Di  samping  hadis  tersebut,  mereka juga  berpegang  pada  pendapat  bahwa perkawinannya  disempurnakan  pada  tahun ke-2  hijriah,  saat  Aisyah  berusia  hampir empat  belas  tahun.  Perkara  ini  menjadi pembahasan karena menurut hadis Bukhari saat surat ke-54 yakni surat al-Qamar (bulan) diturunkan,  Aisyah  masih  berusia  kanak- kanak yang telah mampu untuk mengingat setiap ayat tersebut ketika dibacakan, tentu telah  berumur  lima  tahun  ketika  itu.  Oleh karena  itu,  surat  tersebut  diturunkan  pada tahun  kelima  kerasulan  Rasulullah  SAW. Kelahiran  Aisyah  tentunya  sekitar  tahun pertama atau kedua setelah wahyu pertama diturunkan.  Dengan  demikian  dia  telah berumur 10 tahun pada saat dinikahkan dan 14 atau 15 tahun pada masa pernikahannya disempurnakan (Moin, 1999:13).
Riwayat  tersebut  di  atas  menjadi perdebatan lagi karena menurut suatu riwayat dari Ibnu Sa’d (Vol. VIII, m/s 26) dan juga tercatat  dalam  kitab Ishabah (vol.  IV,  m/s 725)  yang  menjelaskan  bahwa  Fathimah, anak perempuan Rasulullah SAW. dilahirkan ketika Rasulullah SAW. berusia 35 tahun dan bersamaan itu juga bangunan Ka’bah sedang diperbaiki. Fatimah juga lebih tua lima tahun dari Aisyah, maka Aisyah ra. tentu dilahirkan
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
sekitar  setahun  pada  permulaan  wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dari beberapa fakta tersebut, Aisyah ra. telah berusia hampir tiga belas tahun pada masa hijrah,dan empat belas atau lima belas tahun ketika pernikahannya disempurnakan. Melihat  aspek  historisnya  maka dapat  dipahami  meskipun  dari  sisi  umur tergolong  muda,  namun  kecerdasan  atau kematangan intelektual dan sosial Aisyah tak diragukan lagi. Barangkali itu yang menjadi pertimbangan  Rasulullah  menjadikannya istri. Sementara itu sebenarnya perkawinan dini juga terjadi pada masa sahabat Rasul. Hal ini telah disebutkan di beberapa literatur bahwa  ada  beberapa  sahabat  Rasulullah SAW.  yang  melaksanakan  perkawinan dengan para gadis belia dengan selisih usia yang jauh berbeda.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Wahbah al-Zuhaidi dan kitab yang lain, bahwa ada beberapa  sahabat  Rasulullah  SAW.  yang menikah  atau  menikahkan  saudaranya dengan gadis belia. Beberapa fakta tersebut, antara lain:
Nabi  Muhammad  SAW.  pernah 1. menikahkan anak perempuan Hamzah (paman Nabi) dengan anak lelaki Abi
Salamah,  padahal  kedua  pengantin tersebut  sama-sama  masih  berusia belia (al-Zuhaidi, 2004:6673); Urwah  bin  Zubair  juga  pernah
2. menikahkan anak perempuan saudaranya  dengan  anak  laki-laki saudaranya,  yang  keduanya  masih dalam  berusia  belia  (al-Zuhaidi, 2004:6673); Sayidina  Ali  ra.  telah  menikahkan 3. anak  perempuannya  yang  bernama Umi  Kultsum  dengan  sahabat  yang lain  yakni  Umar  bin  Khattab  (Al- Tabary, Juz V: 193). Berdasarkan  beberapa  fakta  di  atas, terlihat  jelas  bahwa  perkawinan  dini
memang  sudah  terjadi  sejak  lama.  Namun yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran umur atau akil balig di masa tersebut tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Masyarakat mengalami  perubahan  seiring  perubahan sosial  yang  terjadi,  sehingga  menuntut kematangan  calon  mempelai  baik  secara biologis,  sosial,  dan  intelektual.  Namun faktanya  mayoritas  ulama  fikih–Ibnu Mundzir  telah  mengesahkan  perkawinan dini dalam sebuah ijma’ (konsensus) ulama fikih  (Muhammad,  2001:68).  Menurut mereka untuk masalah perkawinan, kriteria akil  balig  dan  berakal  bukan  merupakan persyaratan bagi keabsahannya.
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  pada  Pasal  7  menyebutkan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun  penyimpangan  terhadap  batas  usia tersebut dapat terjadi, ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7  Ayat  2).    Undang-undang  yang  sama menyebutkan  bahwa  perkawinan  harus didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi  mempelai  yang  belum  berusia  21 tahun. Dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI)  Pasal  15  menyebutkan  bahwa  demi untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah  mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU  No. 1 Tahun  1974,  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun. Sementara  itu  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, secara implisit mengkategorisasikan  perkawinan  dini sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan
saat anak berusia 0-18 tahun. Sebab dalam Pasal  26  UUPA  disebutkan  bahwa  orang tua wajib dan bertanggungjawab mencegah terjadinya  perkawinan  usia  anak-anak.  Ini berarti  mencegah  terjadinya  perkawinan pada  usia  0-18  tahun.  Perbedaan  kedua regulasi  ini  menunjukkan  masih  adanya perdebatan tentang batasan usia menikah di Indonesia.
Realita  pro  dan  kontra  tentang perkawinan dini memang belum menemukan titik  penyelesaian.  Faktor  utama  yang menjadi  peneyebab  masalah  ini  berlarut- larut  adalah  tidak  adanya  kesepahaman antara  dua  golongan  yang  mempunyai pandangan  berbeda.  Padahal  perkawinan dini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak  pelaku,  baik  di  perkotaan  maupun di  pedesaan.  Penyebabnya  juga  bervariasi, mulai  dari  masalah  ekonomi,  rendahnya tingkat pendidikan, budaya yang dianut, dan pemahaman  nilai-nilai  agama  yang  keliru, bahkan  ada  kasus  perkawinan  dini  karena hamil di luar nikah. Perkawinan dini tentu menimbulkan  masalah  sosial  yang  baru, yang  dapat  merambah  ke  ranah  hukum. Realitanya, kasus perkawinan dini membuka ruang kontroversi bahwa perkawainan dini ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat,  hukum  Islam,  hukum  nasional,  dan hukum internasional. Beberapa pendapat golongan menyatakan  bahwa  perkawinan  dini mengikuti sunah Rasulullah SAW. Pendapat ini  sangat  keliru  karena  sesungguhnya Rasulullah SAW. tidak pernah mendorong atau  menganjurkan  umatnya  melakukan perkawinan  dini.  Akad  nikah  antara Rasulullah SAW. dengan Aisyah yang kala itu  baru  berusia  sekitar  10  tahun,  tidak bisa  dijadikan  landasan  penetapan  usia perkawinan karena: perkawinan  itu  merupakan  perintah
1.
Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: ”Saya diperlihatkan wajahmu  (Sayidah  Aisyah)  dalam mimpi  sebanyak  dua  kali,  Malaikat membawamu  dengan  kain  sutera nan  indah  dan  mengatakan  bahwa ini adalah istrimu” (HR Bukhari dan Muslim);
Rasulullah  SAW.  sendiri  sebenarnya 2. tidak  berniat  berumah  tangga  lagi setelah  istri  pertamanya  wafat,  jika bukan karena desakan para sahabatnya yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim  yang  masih  kerabat  Rasul.
Mereka  melihat  betapa  Rasulullah SAW. sangat membutuhkan pendamping  dalam  mengemban dakwah Islam; perkawinan Rasulullah SAW. dengan
3. Aisyah  mempunyai  hikmah  penting dalam  dakwah  dan  pengembangan ajaran  Islam  dan  hukum-hukumnya. Dalam  berbagai  aspek  kehidupan banyak  orang  bertanya  tentang masalah perempuan kepada Aisyah, karena ia  cakap dan cerdas membahasnya  sehingga  menjadi sumber  ilmu  pengetahuan  sepanjang zaman; masyarakat  Islam  (Hejaz)  saat  itu 4. sudah  terbiasa  dengan  masalah perkawinan dini dan dapat menerima hal tersebut. Di zaman itu meskipun terjadi perkawinan dini, namun secara fisik dan psikis kedua mempelai telah siap  sehingga  tidak  timbul  asumsi negatif dalam masyarakat.
Berbagai  Persepsi  terkait  Perkawinan Dini Persepsi Syarat Perkawinan 1. Menurut  narasumber,  jika  syarat perkawinan  sudah  terpenuhi  maka perkawinan  dapat  dilangsungkan.  Akil
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
balig merupakan prinsip dalam persyaratan boleh tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, narasumber juga mengakui bahwa usia akil balig  bagi  perempuan  cukup  bervariasi, ada yang berumur 8 atau 9 tahun bahkan ada  yang  berumur  11  tahun  (wawancara 29 Juli 2010).
Sebagian narasumber juga menegaskan bahwa  Islam  tidak  memberatkan  generasi muda  yang  akan  menikah,  sebab  hal  itu merupakan  sunah  Rasulullah  SAW.  Yang utama adalah sudah memenuhi persyaratan seperti: ada calon yang mau dinikahkan dan sudah akil  balig ,  maka  nikah  sudah  boleh dilangsungkan.  Jika  menunggu  kondisi ekonomi  mapan,  tampaknya  jarang  sekali kaum muda yang menikah dengan kondisi ekonomi  yang  mapan.  Syarat  perkawinan yang ada dalam Islam harus diikuti, apalagi syarat akil balig juga ditetapkan dalam UU perkawinan.  Oleh  karena  itu  anak  yang sudah  akil  balig  sebaiknya  dinikahkan, pertimbangan  ekonomi  adalah  persoalan lain.  Islam  harus  didahulukan  daripada aturan perundang-undangan (wawancara 29 Juli 2010).
Narasumber  lainnya  menyatakan akil balig merupakan  persyaratan  mendasar, sesuai  dengan  keberadaan  kedua  calon mempelai  yang  akan  dinikahkan.  Ukuran akil balig memang cukup beragam, namun hal  ini  merupakan  ukuran  yang  bersifat umum. “Ukuran apalagi untuk menentukan dibolehkannya  pemuda-pemudi  menikah. Karena hal itu sudah berlaku umum dan telah disepakati oleh para ulama” (wawancara 1 September 2010).
Persepsi tentang Rezeki 2. Menurut  narasumber,  urusan  rezeki dan mati semua diserahkan kepada Allah SWT,  bukan  manusia  yang  menentukan. Manusia memang perlu berusaha, namun
sudah  digariskan  rezekinya.  Meskipun perkawinan seseorang dilangsungkan atau ditunda,  tidak  akan  berpengaruh  pada rezekinya karena telah diatur Allah SWT. Umumnya memang seseorang yang sudah menikah rezekinya bertambah, barangkali karena bergabungnya dua insan dalam satu keluarga. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga menegaskan: “Nikahlah, maka Anda akan kaya” (HR. Hakim dan Abu Daud). Pendapat  di  atas  diperkuat  oleh narasumber  lain,  yang  mengatakan  bahwa orang  yang  menikah  akan  mendatangkan rezeki. Terutama cara mengelola rezekinya juga  berubah  jika  dibandingkan  dengan sebelum  menikah  atau  masih  bujangan. Biasanya bujangan itu hidup boros, kurang bisa mengatur rezekinya, kebutuhan prinsip seperti  rumah  belum  dipikirkan,  dan  lain- lain.  Dengan  demikian,  seseorang  yang menikah selain akan mendatangkan rezeki, maka akan menambah kematangan mengatur atau mengelola rezeki yang dianugerahkan Allah SWT. Ini alasan Islam memerintahkan kepada  pemuda/pemudi  untuk  segera menikah jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Sementara  itu  narasumber  lainnya memiliki  pendapat  yang  berbeda  untuk urusan  rezeki.  Selain  menanggap  rezeki telah  diatur  oleh  Allah  SWT,  tetapi  tanpa diupayakan  tentu  tidak  dapat  diperoleh dengan  baik.  Dengan  demikian,  meskipun sudah menikah, namun jika berusaha/ bekerja maka tidak akan tercapai rezeki itu. Sebab hadis  tersebut  akan  bertentangan  dengan Firman Allah SWT, yang berbunyi: “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum-Nya sendiri tidak mengusahakannya”. Berarti  pemuda-pemudi  yang  menikah jangan hanya bersantai-santai, harus bekerja keras  agar  dapat  mencukupi  kebutuhan keluarga  secara  maksimal  (wawancara  1 Agustus 2010).

## Persepsi tentang Usia Perkawinan
3.
Narasumber
menegaskan, saat ini  beberapa  desa  di  Sukabumi  masih memandang  bahwa  ketika  anak  tidak melanjutkan  sekolah  maka  pilihan terakhirnya adalah menikah. Hal tersebut dilakukan  tanpa  memperhitungkan  usia anak  saat  itu.  Meskipun  tradisi  ini  tidak seketat  dahulu,  namun  masih  banyak orang  yang  melakukannya.  Jika  tidak menikah justru akan menjadi “aib” (beban moral)  bagi  keluarga,  karena  umur  terus bertambah dan tidak memungkinkan lagi untuk  bersekolah.  Selain  itu  menikah  di atas usia 17 tahun dianggap sebagai “aib” atau  “tidak  laku.”  Persepsi  ini  memang mulai  menyusut  seiring  adanya  tuntutan dan semangat yang besar para perempuan muda  untuk  bekerja.  Umumnya  mereka menjadi  buruh  di  Sukabumi  atau  daerah lain,  bahkan  ada  yang  menjadi  Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Dalam pandangan narasumber, batasan usia  untuk  menikah  memang  penting tetapi  juga  harus  mempertimbangkan kondisi  anak,  meskipun  belum  berusia  16 tahun  sebagaimana  disyaratkan  oleh  UU Perkawinan  (wawancara  1 Agustus  2010). Umumnya  di  Sukabumi,  anak  perempuan akan  dinikahkan  sebelum  mencapai usia  17  tahun.  Padahal  belum  tentu  anak perempuannya setuju menikah dengan laki- laki  pilihan  orang  tuanya. Antisipasi  yang berlebihan  masih  terjadi  bahkan  banyak anak  yang  dinikahkan  masih  berusia  14- 15  tahun.  Hal  ini  biasanya  terjadi  dengan pertimbangan  sudah  putus  sekolah,  hamil di luar nikah, atau untuk mengurangi beban ekonomi orang tua.
Persepsi Urutan Perkawinan
4. Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut narasumber, idealnya seorang perempuan  menikah  lebih  cepat  karena
dikhawatirkan  akan  sulit  mendapatkan jodoh  berbeda  dengan  laki-laki.  Bahkan sebagian  masyarakat  masih  memercayai jika “menolak lamaran” akan menyebabkan seseorang  sulit  mendapatkan  jodoh.  Pada akhirnya jika ada lamaran datang maka tidak akan ditolak. Dalam sebuah keluarga yang memiliki  anak  perempuan  dan  laki-laki, umumnya orang tua akan mendorong anak perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Demikian  halnya  seorang  kakak  laki-laki juga  akan  mendorong  adik  perempuannya untuk  menikah  lebih  dahulu.  Namun menurut  narasumber,  dorongan  tersebut tidak harus diikuti oleh sang adik. Biasanya saran  sang  kakak  akan  diterima  adiknya hanya  karena  tradisi  yang  masih  melekat di  beberapa  desa  di  Kabupaten  Sukabumi. Oleh  karena  itu,  pada  banyak  kasus  sang adik akan mengikuti kata kakak laki-lakinya, yang dianggap dewasa dan pantas dijadikan panutan(wawancara 5 Agustus 2010). Idealnya memang seorang kakak harus menikah  lebih  dahulu  sebelum  adiknya. Namun  banyak  pertimbangan  mendasar, yang dijadikan alasan seorang perempuan diminta  menikah  dahulu  daripada  kakak laki-lakinya,  yaitu:  perempuan  tidak seperti  laki-laki  yang  harus  menanggung biaya keluarga sehingga meskipun masih muda tidak berpendidikan, tidak memiliki pekerjaan,  perempuan  tetap  saja  pantas menikah.  Ini  berbeda  dengan  laki-laki, di mana laki-laki harus menjadi “pencari nafkah” bagi keluarga, sehingga laki-laki harus mempersiapkan diri secara matang baik  dari  sisi  usia  maupun  pengalaman (wawancara 3 Agustus 2010). Sampai saat ini, untuk daerah tertentu dorongan  agar  adik  perempuan  menikah dahulu masih ada, bahkan kadang seorang kakak  merasa  senang  jika  calon  suami adiknya  tergolong  orang  berada.  Hal  ini digunakan sang kakak untuk memperoleh
“uang pelangkah” atau “barang pelangkah,” misalnya:  motor  atau  barang  berharga lainnya.  Meskipun  demikian,  secara umum  budaya    tersebut  telah  menyusut seiring  perkembangan  masyarakat  yang mengikuti kemajuan zaman.
Persepsi untuk Mengurangi

## 5. Beban Ekonomi Keluarga
Bagi  keluarga  miskin,  perkawinan tidak  jarang  dilatarbelakangi  oleh  alasan ekonomi.  Perkawinan  dianggap  sebagai cara mudah untuk mengatasi kemiskinan yang dialami. Menurut narasumber, salah satu alasan perempuan dianjurkan menikah lebih dahulu yaitu untuk mengurangi beban ekonomi  keluarga.  Masalah  ekonomi keluarga  harus  dipikirkan,  terutama  jika jumlah anak dalam keluarga cukup banyak. Jika  salah  satu  anak  perempuan  sudah menikah,  tentu  orangtua  akan  berkurang beban  hidupnya  karena  telah  dialihkan kepada suami anaknya setelah menikah. Terlebih  lagi  jika  pihak  laki-laki berasal  dari  keluarga  dengan  kondisi ekonomi  yang  mapan.  Hal  ini  dapat membantu orangtua dari pihak perempuan untuk  mengatasi  kondisi  perekonomian mereka.  Dalam  pengamatan  narasumber, sebenarnya  perkawinan  dini  tidak selamanya jelek karena sangat membantu keluarga,  terutama  bagi  keluarga  yang kurang mampu. Daripada mempertahankan kondisi  ekonomi  keluarga  yang  semakin rapuh,  lebih  baik  salah  satu  anggota keluarga  (anak  perempuan)  dinikahkan sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (wawancara 14 Agustus 2010). Namun  demikian,  beban  ekonomi keluarga  tidak  selalu  berhubungan  dengan jumlah  anak.  Kadang  jumlah  anak  yang sedikit  juga  dapat  menjadi  beban  keluarga jika kondisi ekonominya lemah. Perkawinan dini  tetap  dapat  terjadi  karena  alasan
ekonomi. Terlebih lagi bagi keluarga dengan ekonomi lemah yang jumlah anaknya cukup banyak,  peluang  perkawinan  dini  juga semakin besar. Diasumsikan beban ekonomi juga besar, sesuai dengan kebutuhan dasar yang berjumlah besar. Kabupaten  Sukabumi  mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih  rendah,  meskipun  dari  tahun  ke tahun mengalami peningkatan tetapi belum bisa mencapai angka IPM ideal yaitu 80– 100.  IPM  di  Kabupaten  Sukabumi  tahun 2008  adalah  69,85  kemudian  meningkat di tahun 2009 menjadi 70,02 dengan rata- rata kenaikan setiap tahun sebesar 0,39%. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. Tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  juga tergambar  dari  fenomena  banyaknya penduduk  Sukabumi  yang  menjadi  buruh di  perkebunan  dan  pertanian,  dengan kondisi  cukup  memprihatinkan.  Misalnya saja  buruh  yang  bekerja  di  perkebunan banyak didominasi oleh pekerja perempuan. Terutama  untuk  bagian  pemetikan, jumlahnya mencapai 90% sedangkan posisi lainnya adalah penyortiran dan pengoretan. Namun ternyata kondisi ekonomi pekerja  perempuan  di  perkebunan  masih memprihatinkan, karena mendapatkan upah yang sangat rendah.
Menurut  catatan  salah  satu  desa di  Kecamatan  Sukaraja  yang  terdapat perkebunan  teh  dan  pertanian,  yaitu  di Desa Cisarua (Data Tahun 2009), dari total penduduk  6.994  orang  sekitar  302  orang perempuan tercatat bekerja di perkebunan teh.  Mereka  memiliki  pendidikan  sebatas tamatan  SD  saja.  Upah  antara  laki-laki dan  perempuan  sangat  berbeda,  yaitu: untuk  buruh  perkebunan  lepas  pemetik teh  sekitar  Rp5.000,00  (dihitung  dari rata-rata  perempuan  mendapatkan  20  kg teh/hari);  untuk  upah  kerja  borongan,
202 |
buruh  perempuan  mendapat  upah  sekitar
Rp8.000,00-Rp12.000,00 per hari sedangkan  buruh  laki-laki  mendapatkan Rp12.000,00-Rp15.000,00  perhari;  untuk buruh  pertanian  tanaman  hias,  buruh perempuan mendapatkan Rp8.000 per hari dengan  pembayaran  upah  setiap  minggu (Rahayu, 2009:1-5). Selain itu banyaknya perusahaan  garmen  di  Kabupaten Sukabumi  juga  menyerap  tenaga  kerja yang  didominasi  oleh  tenaga  perempuan. Namun  demikian,  kesejahteraan  para pekerja perempuan di perusahaan garmen juga masih memprihatinkan.
Beberapa  penjelasan  di  atas, menunjukkan bahwa
fenomena perkawinan  dini  dapat  didorong  oleh kondisi  lemahnya  perekonomian  dalam masyarakat.  Sementara  itu  kebijakan pemerintah  daerah  terkait  pencegahan kemiskinan belum banyak dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

## Penyebab Praktik Perkawinan Dini
Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  namun  pada  kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan dini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyebab  terjadinya  perkawinan  dini  di Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukaraja dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor, antara lain: 1) persepsi terhadap istilah “ aqil balig ” dalam istilah fikih; 2) persepsi tentang rezeki manusia telah diatur oleh Allah SWT; 3)  persepsi  tentang  batas  usia  perkawinan yang  dipandang  kurang  relevan  dengan kondisi  masyarakat;  4)  persepsi  tentang urutan perkawinan, dimana adik perempuan dalam  beberapa  kasus  harus  menikah  lebih dahulu dengan berbagai motif; dan 5) untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Berdasarkan  data  dari  Bidang Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten
Sukabumi,  saat  ini  jumlah  perkawinan dini mencapai 21.493 pasangan. Khusus  untuk  Kecamatan  Cisaat  pelaku perkawinan dini berjumlah 310 pasangan, sedangkan Kecamatan Sukaraja mencapai 625  pasangan.  Jumlah  tersebut  terhitung menyusut  dibandingkan  dengan  lima tahun  sebelumnya,  dimana  masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya pada usia  belia  dikarenakan  alasan  ekonomi keluarga.  Namun  demikian,  khusus  di Kabupaten Sukabumi saat ini terlihat ada pergeseran  pola  pikir  masyarakat.  Yang awalnya  terdorong  untuk  menikahkan anak  perempuan  di  usia  belia,  berubah ke pilihan mendorong anak untuk bekerja menjadi buruh atau TKW. Penundaan usia perkawinan  dengan  memilih  anak  untuk bekerja  dipandang  cukup  membantu ekonomi keluarga.
Terlepas  dari  terjadinya  pergeseran pola  pikir  masyarakat  tersebut  di  atas, secara  kuantitas  jumlah  perkawinan  dini di  Kabupaten  Sukabumi  masih  dipandang sebagai  masalah  sosial.  Meskipun  otonomi daerah telah berlangsung cukup lama, namun masih  menyisakan  persoalan  cukup  serius. Berdasarkan  hasil  temuan,  menunjukkan bahwa perkawinan dini justru menimbulkan masalah  sosial  yang  baru,  yaitu:  terjadinya diskriminasi  gender,  perceraian,  lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik.
Pertama, diskriminasi gender. Memang tidak  ada  jaminan  bahwa  perkawinan dini  akan  harmonis  dalam  kesetaraan  dan keadilan.  Sebab  secara  kuantifikasi,  di Indonesia belum berhasil dalam membangun hak dan kewajiban yang sejajar antara laki- laki dengan perempuan. Diskriminasi gender semakin  parah  terjadi  pada  keluarga  yang melakukan  perkawinan  dini.  Terlebih  lagi usia  perempuan  masih  belia  dibandingkan dengan laki-laki. Diskriminasi gender juga
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
disebabkan oleh: adanya perspektif tentang perkawinan  yang  lemah,  perspektif  terkait kesetaraan dan keadilan gender yang masih minim,  pengetahuan  dan  kematangan pribadi,  sampai  dengan  faktor  semangat awal perkawinan dini dilangsungkan. Tidak sedikit  pelaku  perkawinan  dini  terutama perempuan  merasa  bahwa  perkawinan yang  dilangsungkan  hanya  karena  faktor ekonomi  untuk  meringankan  beban keluarga. Kondisi ini berdampak pada relasi yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan, terlebih perempuan pelaku perkawinan dini umumnya tidak memiliki pendidikan yang cukup. Kedua, perceraian.  Secara  teologis, Allah SWT membenci orang yang bercerai. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari  proses  perceraian,  misalnya:  anak sering  menjadi  korban.  Tidak  sedikit anak  dari  produk  perceraian  mengalami split  personality ,  karena  pemenuhan  hak dasarnya yang terabaikan. Selain itu juga terjadi perebutan kuasa asuh antara ibu dan ayah.  Kecenderungan  ini  sesuai  dengan laporan KPAI bahwa di tahun 2009 kasus kuasa asuh mendominasi pengaduan kasus KPAI (2010), yaitu sekitar 65%.
Ketiga, stabilitas  keluarga  lemah. Berumah tangga adalah idaman mayoritas setiap  umat  manusia.  Namun  tidak semua  orang  yang  berrumah  tangga mampu  membentuk  keluarga  yang berkualitas.  Potret  perkawinan  dini  di Sukabumi  menyebabkan  kecenderungan kurangnya pemenuhan kebutuhan sandang,  pangan,  dan  papan.  Sementara itu  mayoritas  keluarga  perkawinan  dini memang  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi  kebutuhan  akan  pendidikan dan  ketenangan  hidup.  Meskipun  sebuah keluarga cukup makan, cukup papan, dan sandang, tetapi jika tidak ada ketenangan
hidup  maka  berpotensi  menjadi  sumber ketidakharmonisan. Sebab harmoni dalam keluarga  merupakan  prasyarat  fundamen keluarga yang berkualitas. Salah satu faktor mendasar  munculnya  ketidakharmonisan dalam  keluarga,  yaitu  “tidak  adanya kematangan”.  Perkawinan  dini  biasanya belum  memenuhi  standar  kebutuhan kematangan  psikis  dan  kematangan intelektual. Akibatnya perbedaan pendapat dan  cara  berpikir  tidak  dapat  dikelola dengan  baik,  namun  berpotensi  menjadi malapetaka dalam relasi rumahtangga.
Keempat, pola asuh anak kurang baik. Pola pengasuhan anak dari perkawinan dini cenderung mengalami tiga permasalahan,
yaitu: Unexperienced syndrom. 1. Keadaan tanpa pengalaman menyebabkan  orangtua  dari  hasil perkawinan  dini  tidak  tahu  harus berbuat apa yang terbaik untuk anaknya. Lahirnya seorang anak memiliki dua sisi persepsi, yaitu: kebahagiaan dan permasalahan. Umumnya perkawinan dini tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi  permasalahan  yang dibawa oleh kehadiran anak. Hal ini disebabkan  oleh  faktor  pengetahuan yang lemah, kematangan psikis, sosial, dan intelektual yang seharusnya masih mengalami perkembangan. Unexpected action
2. .
Dalam  menghadapi  anak,  terkadang ada  tindakan  yang  tidak  konsisten dari orang tua hasil perkawinan dini. Misalnya:  terus  menerus  menyuapi anak  sehingga  dapat  mengakibatkan anak mengalami ketergantungan saat waktu makan tiba. Bahkan anak tidak mau makan jika tidak disuapi.
Accidental crime 3. . Emosi yang meledak dalam menghadapi  kekacauan  yang  dibuat
oleh  anak,  yang  kadang  memicu perilaku  kekerasan  terhadap  anak. Misalnya: ketika anak belajar minum, gelas yang dipegangnya meleset dari tangan  sehingga  jatuh  dan  pecah. Orangtua langsung merespons dengan kekerasan verbal, bahkan sebagian ada yang  melakukan  tindakan  kekerasan fisik.

## Penentuan Batas Usia Akil Balig
Pemahaman  masyarakat  terhadap terminologi “akil balig” cenderung tekstual dan  fisikal,  terutama  dalam  menentukan syarat untuk menikah misalnya: perempuan sudah  menstruasi  dan  laki-laki  sudah mengalami mimpi basah (keluarnya sperma). “Balig”  merupakan  istilah  dalam  hukum Islam  yang  menunjukkan  seseorang  telah mencapai kedewasaan. “Balig” diambil dari kata  bahasa  Arab  yang  secara  etimologis memiliki  arti  “sampai”,  maksudnya  “telah sampainya  usia  seseorang  pada  tahap kedewasaan”.
Padahal  pandangan  ulama  terhadap hal ini sangat beragam, misalnya: Syafi’i dan  Hambali  berpendapat  bahwa  usia akil balig untuk laki-laki dan perempuan adalah  15  tahun,  sedangkan  Maliki berpendapat  keduanya  akil  balig  ketika berusia  17  tahun.  Sementara  itu  Hanafi menetapkan usia maksimal bagi anak laki- laki 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17  tahun.  Namun  Hanafi  berpandangan bahwa minimal usia akil balig untuk laki- laki  adalah  12  tahun  dan  perempuan  9 tahun untuk perempuan.
Padahal  jika  dilihat  secara  etimologis tidak menutup kemungkinan adanya “tafsir lain”  yang  menguatkan  makna  substantif dari  akil  balig.  Saat  ini,  tanda-tanda perubahan  yang  bersifat  biologis  seperti haid dan mimpi basah sering tidak sejalan dengan  telah  cukup  matangnya  pikiran.
Bahkan  generasi  yang  lahir  di  zaman  ini banyak  yang  telah  matang  secara  seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Oleh  karenaitu,Rasulullah  SAW  telah menggariskan syarat tambahan bagi seorang syabab (pemuda)  untuk  menikah,  yaitu kemampuan istitha’ah atau  kemampuan untuk  memenuhi  tanggung  jawab.  Banyak tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh seseorang  yang  telah  menikah.  Sebagai seorang suami harus mampu menjadi imam bagi  keluarganya,  wajib  memberi  pakaian kepada  istrinya,  dan  menyediakan  tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya. Tampaknya  100  tahun  yang  lalu pemaknaan “akil balig” secara fisikal dapat dikatakan tepat. Namun untuk konteks saat ini  “akil  balig”  harus  dimaknai  sebagai kematangan seseorang secara biologis, psikis, sosial, dan intelektual. Keempat hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk menentukan “ the  real balig”  bagi  seseorang  yang  akan menikah.  Kontekstualisme  pemahaman terhadap  istilah  “akil  balig”  menjadi  salah satu  pendorong  masyarakat  Sukabumi melakukan  perkawinan  dini.  Terlebih  lagi masih  adanya  budaya  masyarakat  yang relatif kuat untuk memegang prinsip keber- Islaman.
Perkawinan Dini dalam Perspektif Fikih Agama  merupakan way  of  life dalam kehidupan  manusia  yang  bersumber  pada ajaran  Tuhan  YME.  Pada  level  praktik sehari-hari,  antara  agama  (wahyu)  dan kebudayaan  sering  sulit  untuk  dibedakan. Karena keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai  pedoman  hidup,  walaupun  masing- masing  mempunyai  nilai  yang  berbeda. Agama dapat dibudayakan, demikian halnya kebudayaan dapat diagamakan. Agama yang dibudayakan  adalah  ajaran  suatu  agama yang  dimanifestasikan  dalam  kehidupan sehari-hari  oleh  penganutnya  sehingga
Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini
menghasilkan  suatu  karya/budaya  tertentu yang  mencerminkan  ajaran  agama  yang dibudayakannya itu. Dapat dikatakan bahwa membudayakan agama berarti membumikan dan  melaksanakan  ajaran  agama  dalam kehidupan  sehari-hari.  Memandang  agama bukan  sebagai  peraturan  yang  dibuat  oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, melainkan agama  itu  sebagai  kebutuhan  manusia  dan untuk  kebaikan  manusia.  Adanya  agama merupakan hakikat perwujudan Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat Kabupaten Sukabumi, sulit membedakan  antara  ajaran  agama  dengan “wilayah  tafsir  atau  pemahaman”.  Tafsir keagamaan  atau  pemahaman  keagamaan merupakan  produk  manusia  yang  selalu berubah  sesuai  perkembangan  masyarakat, sedangkan fikih merupakan produk ijtihad. Sebagai produk hukum, fikih tidak bersifat tegas  dan  baku,  melainkan  dapat  hadir  di tengah masyarakat yang mampu mengayomi dan memberikan solusi terhadap perbuatan manusia  sesuai  kondisi  dan  kompleksitas masalah yang dihadapinya.
Dengan  keberadaan  fikih  seperti  ini diharapkan  mampu  untuk  menjembatani perilaku  manusia  agar  selaras  dengan ketentuan  Allah  dalam  segala  aspek. Proses perwujudan fikih harus melihat apa yang  menjadi  kemaslahatan  manusia  di wilayah  tertentu,  dengan  dilandaskan  pada keinginan  Allah.  Kenyataan  yang  terjadi adalah  heterogennya  produk  hukum  yang dirumuskan.  Ini  terjadi  karena mujtahid dalam  merumuskannya  berada  di  wilayah, kondisi,  dan  masyarakat  yang  berbeda. Akhirnya  proses  penerjemahan  dalam bentuk fikih pun dapat berbeda-beda.
Fikih  juga  merupakan  hasil  usaha maksimal  manusia  untuk  mendekati ajaran  agama  yang  sejati,  sehingga bersifat adaptable bukan  absolut.  Sifat kebenarannya  bernilai  relatif,  bukan
permanen.  Dalam  perspektif  fikih, menikah  hukum  asalnya  adalah  sunah ( mandub )  sesuai  firman  Allah  SWT: “ Maka  kawinilah  wanita-wanita  yang kamu  senangi,  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki ” (QS An Nisaa: 3). Perintah untuk menikah dalam ayat di atas  merupakan  tuntutan  untuk  melakukan nikah  ( thalab  al  fi’il ).  Namun  tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan ( ghairu jazim )  karena  adanya  kebolehan  memilih antara  kawin  dan  pemilikan  budak  ( milku al yamin ). Tuntutan tersebut merupakan hal yang  tidak  mengandung  suatu  kewajiban ( thalab ghair jazim ) atau berhukum sunah. Namun  hukum  asal  sunah  dapat berubah  menjadi  bentuk  lain,  misalnya: wajib  atau  haram.  Ini  semua  tergantung pada  keadaan  orang  yang  melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga  kesucian  (‘ iffah )  dan  akhlaknya kecuali  dengan  menikah,  maka  menikah menjadi  wajib  baginya.  Sebab  menjaga kesucian (‘ iffah ) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim. Sesuai dengan kaidah syara’: “ Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib”( jika suatu kewajiban tidak sempurna  kecuali  dengan  sesuatu,  maka sesuatu  itu  wajib  juga  hukumnya)  (An Nabhani,  1953:36-37).  Namun  sebuah perkawinan  juga  dapat  menjadi  haram, jika  menjadi  perantaraan  kepada  yang haram.  Salah  satu  contoh:  perkawinan untuk  menyakiti  istri  atau  yang  akan membahayakan agama istri/suami. Kaidah syara’  menyatakan:  “ Al  wasilah  ila  al haram muharramah” (segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram) (An Nabhani, 1953:86).
Dengan  demikian,  pelekatan  hukum terhadap suatu perkawinan dapat berubah
dari  hukum  asal,  ketika  ada  faktor  lain yang  memengaruhi.  Disini  fikih  atau hukum Islam dinilai bersifat kontekstual,
termasuk
bagaimana memandang perkawinan  dini.  Masalahnya  sangat terkait  dengan  pemahaman  perkawinan dini  tersebut,  di  mana  tafsir  keagamaan model  klasik  masih  memengaruhi  pola pikir masyarakat, khususnya di Sukabumi. Kerangka  berpikir  “kefikihan”  adalah kecenderungan  masyarakat.  Bahkan berdasarkan fact finding , pemahaman akan fikih  perkawinan  belum  dipahami  secara utuh melainkan segmented atau parsial. Proses Perubahan Pola Pikir Masyarakat Sukabumi Terkait dengan adanya persepsi tentang rezeki  yang  cenderung  tekstual  untuk memahami teks keagamaan, maka narasumber cenderung memandang bahwa rezeki bersifat “ given ”.  Rezeki  merupakan  hal  yang  telah diatur  oleh  Allah  SWT,  sehingga  posisi manusia menerima apa yang telah ditetapkan oleh-Nya.  Semangat  menikah  mendorong kemapanan ekonomi sejatinya juga ada dalam Islam terutama dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Firman  Allah  SWT,  “Dan  kawinkanlah orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An Nuur:32).  Kemudian Hadis Rasulullah SAW, “Nikahkanlah orang- orang yang masih sendirian di antara kamu, sesungguhnya  Allah  akan  memperbaiki akhlak mereka, meluaskan rezeki mereka, dan menambah keluhuran mereka” (al-Hadis). Namun jika keliru dalam memahaminya, maka  dalil  tersebut  sekilas  menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan rezeki secara gratis tanpa proses ikhtiar manusia. Padahal tidak demikian, keterlibatan manusia sangat
mendasar  dalam  mendorong  lancarnya aliran  rezeki  bagi  keluarga.  Kematangan perencanaan,  strategi  yang  optimal,  usaha yang  tepat  sasaran,  dan  manejemen  yang profesional  akan  mendorong  pintu  rezeki terbuka  lebar.  Kecenderungan  masyarakat untuk  memahami  dalil  tersebut  secara tekstual  memang  tidak  dapat  dipisahkan dengan mudah. Apalagi banyak masyarakat yang  memiliki  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan  rendah,  adanya  pengaruh budaya yang melingkupinya, serta minimnya kemampuan untuk memahami ajaran Islam secara utuh dan kontekstual. Bahkan kondisi tersebut  dapat  didukung  dengan  kondisi sosio-ekonomi  Kabupaten  Sukabumi  yang masuk  dalam  kategori  daerah  tertinggal (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal).  Ini  menyebabkan  telah  ada persoalan  mendasar,  yang  mengakibatkan efek domino bagi persoalan perkawinan dini yang dilakukan masyarakat setempat.
Adanya dorongan bahwa mengawinkan anak  untuk  alasan  mengurangi  beban ekonomi keluarga, tampaknya menjadi salah satu faktor kuat pemilihan alternatif tersebut. Di tengah kesulitan ekonomi, bagi keluarga miskin perkawinan dini memang ditujukan untuk perbaikan ekonomi. Perkawinan dini dianggap  sebagai  solusi  terbaik  mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini terdapat dua asumsi,  yaitu:  1)  mengawinkan  anaknya sebagai alternatif untuk meringankan beban ekonomi keluarga, karena dengan menikah berarti  distribusi  pembiayaan  kepada  anak semakin berkurang dan dapat dialokasikan untuk saudara yang lebih muda atau adiknya; dan  2)  mengawinkan  anak  dengan  motif dapat mengubah ekonomi orangtua karena akan  mendapat support dari  suami  yang secara ekonomi lebih mapan.
Tidak  dipungkiri,  bahwa  perkawinan dini  dilakukan  karena  tingkat  ekonomi masyarakat  yang  lemah  dan  melembaga.
Bahkan salah satu faktor mendasar terjadinya perkawinan  dini  adalah  “materialisme”, dimana  orang  tua/keluarga  mengawinkan anak  dengan  tujuan  mengurangi  beban ekonomi  orang  tua,  tanpa  memperhatikan perkembangan psikis-sosial dan intelektual anak. Potret ini sejatinya merupakan bentuk materialisme  yang  nyata.  Patron  budaya demikian  hendaknya  dicegah  karena berdampak  sistemis  terhadap  pola  pikir masyarakat dan mengakibatkan efek domino yang panjang.
Dahulu  perkawinan  dini  mungkin merupakan  alternatif  ketika  ada  anak perempuan  yang  tidak  melanjutkan sekolah.  Namun  saat  ini  telah  terjadi pergeseran, di mana masyarakat berpandangan untuk mempekerjakan anak perempuannya sebagai buruh atau TKW di luar negeri. Pergeseran pemikiran tersebut menjadi  pertanda  bahwa  aspek  ekonomi dapat  mengalami  “ beyond  marriage ” (melampaui  niat  menikah).  Adanya penundaan  usia  perkawinan  dengan memilih  untuk  bekerja,  menunjukkan munculnya kecenderungan dalam masyarakat Sukabumi bahwa perkawinan dini  saat  ini  dijadikan  alternatif  terakhir.
Bahkan  masyarakat  Sukabumi  mulai menyatakan  dengan  tegas  pendapat mereka,  bahwa  bekerja  lebih  bermanfaat bagi  peningkatan  pengetahuan  atau fundamen ekonomi keluarga.

## Simpulan
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  perkawinan  dini  yang terjadi di Sukabumi didorong karena adanya berbagai  persepsi,  yaitu:  usia  akil  balig sebagai  syarat  dapat  dilangsungkannya sebuah perkawinan, menikah mendatangkan rezeki,  bagi  anak  perempuan  makin  cepat menikah  makin  baik,  dan  perkawinan dapat  meringankan  beban  ekonomi
keluarga. Berbagai praktik perkawinan dini di  Kabupaten  Sukabumi  sesungguhnya menyebabkan  timbul  masalah  sosial  yang baru,  misalnya:  diskriminasi  gender, perceraian,  lemahnya  stabilitas  keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Seiring perkembangan zaman masyarakat  Sukabumi  mulai  merubah pola  pikirnya  terhadap  perkawinan  dini.
Yang awalnya perkawinan dini dijadikan pilihan  utama  untuk  meningkatkan  taraf hidup, saat ini mereka lebih memilih untuk mengarahkan anak-anaknya bekerja. Selain menambah pengetahuan dan pengalaman anak  ke  arah  yang  lebih  positif,  dengan bekerja  juga  lebih  menjamin  perbaikan ekonomi yang diharapkan.
Saran Ada  beberapa  cara  untuk  keluar dari  budaya  perkawinan    dini,  yaitu: 1)  pencerahan  secara  masif  dengan pendekatan  pemahaman  ajaran  agama yang utuh; 2) melakukan counter terhadap materialisme kultural yang masih permisif terhadap budaya perkawinan dini dengan pendekatan rasional; 3) peningkatan taraf ekonomi  masyarakat;  4)  peningkatan tingkat pendidikan masyarakat yang dapat mendorong adanya adaptasi pola berpikir rasional;  5)  pencegahan  perkawinan  dini melalui  kebijakan  yang  tegas;    dan  6) mendekatkan  masyarakat  pada  akses informasi dan edukasi terkait pencegahan perkawinan dini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adzim, Muhammad Faudzil. 2002. Indahnya Perkawinan  Dini. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Al-Husaini,  Al-Hamid, Baitun  Nubuwwah Rumah  Tangga  Nabi  Muhammad  Saw.., cet.2, Jakarta : Al-Hamidiy, 1994.
Best,  Deborah  L.  2001. Gender  Concepts: Convergence in Cross-Cultural Researchand Methodologies, dalam Cross-Cultural
Research, Vol. 35, No. 1, hlm. 23-43
Bodgan, Robert C. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods . Boston: Allyn and Bacon, Inc., atlanc.
Burke, Peter. 2001. History and social Theory , Diterjemahkan  oleh  Mestika  Zed  & Zulfami dengan judul Sejarah dan Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan , (Terjemahan),  New  Delhi:  Unifem &Partners for Law in Development.
Hasyim,  Syafiq.  2001. Hal-hal  yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan  dalam  Islam Bandung: Mizan.
Masyhuri.  2010. Pencegahan  Perkawinan  Dini dalam  Perspektif  Islam  dalam  Upaya Perlindungan  Anak .  Makalah  Forum Analisis Staf Ahli Menteri Bidang Agama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
McGlynn,  Frank,  dan  Arthur  (Editor).  2000. Anthropological  approaches  to  political behavior .  Diterjemahkan  oleh  Suwargono dan Nugroho Pendekatan antropologi pada perilaku politik , Jakarta: UI-Press.
Moin,  Mumtaz.  1995. Ummu1mu’minin A’isyah  Shiddiqah, Penerjemah:  Siti Robi’ah  Sarnap,  cet.1,  Johor  Bahru: Perniagaan Jahabersa.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  1196. Fikih lima  Mazhab ,  Penerjemah:  Masykur A.B,  dkk,  Cet.2  Jakarta:  PT.  Lentera Basritama.
Muhadi,  Imam.  2009. Perkawinan  Dini  dan Kejahatan Berbasis Gender , Jakarta: LKG.
Muhammad, Husein. 2001. Fikih Perempuan: Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan Gender . Yogyakarta: LKis.
Nafsiyah,  Siti.  2008.
Relasi  Gender  dalam Perkawinan , Yogyakarta: Pustaka
Gender.
Nasution. 1998. Metode Penelitian Naturalistik , Bandung: Tarsito.
Oakley,  J.  1986. Sex  and  Gender  Discourse . London: Cambridge.
Rahayu,  Endang  Sri. Partisipasi  Perempuan Basis  Dalam  Lembaga  Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa & Kecamatan dalam  Upaya  Pemenuhan  Hak  Dasar . PPSW Pasoendan, tt.
Runes,  Dagobert  D.  1995. Dictionary  of Philosophy ,  New  York:  Little  Fieed,
Adam & Co.
Salam,  Muhammas.  2004. Memahami  Ilmu Tafsir , Yogyakarta: Kalam Press.
Scott, James C. 1972. Patron-client politics and political  change  in  Southeast  Asia .  The American Political Science Review.
Suryadi,  A.  2000. Aplikasi  Gender  Anaysis Pathway  dan  Policy  Outlook  and  Action Plan  Bidang  Pendidikan. Woman  Support Preoject  II  Canadian  International Development Agency dan Bappenas.
Wehner,  Joachim.  dan  Byanyima,  Winnie  MP. 2004. Parliament,  the  Budget  andGender. New York, Inter-Parliamentary Union (IPU), United  Nations  Development  Programme (UNDP), World Bank Institute (WBI), dan UnitedNations Fund for Women (UNFW).
Williams, S., Seed, J. and Mwau, A. 1994. The Oxfam  Gender  Training  Manual. Oxfam UK and Ireland, Oxford, UK.

## Kitab
A1-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab ‘Inkah al- Rajul Waladahu al-Sighar . Jilid 2 Hadis.
Al-Qasthalani,  Syihabuddin  Ahmad, lrsyadu al-Sary li Syarhi Sahihi al-Bukhary , kitab Nikah, juz 11 , Beirut: Darul Fikr, tt.
Al-Tabary,  Abi  Ja’far  Muhammad  Bin  Jarir, Tarikh al-Umam Wa al-Mulk. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Al-Tabary, Tarikh al-Imam wa al-Mulk, Juz V Beirut: Darul Fikr, tt.
Al-Zuhaili, Wahbah, 2004. al-Fikihu al-Islam wa Adillatuhu , juz IX, Beirut: Darul Fikr.
An Nabhani, Taqiyuddin, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III , 1953.
An-Nawawi, Syarah  Sahih  Muslim ,  kitab Nikah, juz: 9, Beirut: Darul Fikr, tt.
Daud, Abu. Sunan Abu Daud Kitab Nikah fi al- Sighar. Libanon: Dar al-Fikr,tt.
Sa’d,  Ibnu, at-Tabagaru  al-Kubra ,  jilid  VIII Beirut; Darul Fikr, tt.
Kamus Al-Barry,  M.  Dahlan.  1994. Kamus  Modern Bahasa Indonesia , Yogyakarta: Arloka.
Ecols, John M. dan Hasan Shadly. 1995. Kamus Inggris Indonesia , Jakarta: Gramedia.
......,  Kamus  besar  Bahasa  lndonesia .  Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, tt.

## Dokumen dan Perundang-undangan
Data  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, 2010
Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2008.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.  2005. Bahan  Pembelajaran
Pengarusutamaan  Gender ,  RI.-BKKBN- UNFPA.
Kompilasi  Data  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) 2008.
Laporan  Data  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) 2010
Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2008.
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Internet
“Data  Forum  Pengembangan  Partisipasi Masyarakat,” http://desentralisasi.net/good- practices/pemenuhan-hak-hak-dasar-di- kabupaten-Sukabumi_20100109+potret+ masyarakat+kabupaten+sukabumi  diakses tanggal 10 Maret 2012.
“Laporan  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Sukabumi  2010,”  http://sukabumikab. bps.go.id/component/content/article/55- penduduk/137-penduduk-sukabumi- hasil-sensus-penduduk-2010.html  diakses tanggal 10 Maret 2012.
http://www.radarsukabumi.com/index. php?mib=berita.detail&id=60114  diakses tanggal 10 Maret 2012.