## PERGESERAN KEKUATAN POLITIK DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

## Turtiantoro
Abstrac
The  election  2009  is  a  quite  phenomenal  because  the  Democratic  Party  won  the legislatif election the same President/Vice President election while the PDIP strunggle for the  second  time  failed,  where  as  in  Central  Jawa  positions  untenable.  The  election  2004 PDIP won 24 seats, 2009 23 seats and 2014 27 seats.
The research is are qualitative case study approach. The main characteristic of are good case study is to demonstrate are deep understansing of the case.
The results that the number of seats and party that is able to put cedres in DPRD Central Java Province in 2004 was 7 party in 2009 11 political party and 2014 there were 8 political parties all of wich affect the opportunity to occupy posutions in the Provincial Parliament Central Java. Keyword: Legislative, Electoral, Central Java.

## 1. Pendahuluan
Menurut  Richard  S.  Katz,  tidak  ada  diskusi  tentang  demokrasi  kontemporer yang dapat mengabaikan fakta bahwa demokrasi modern niscaya adalah demokrasi perwakilan  (Crotty  William,  Katz  S.  Richard,  2014,  hlm.65).  Demikian  pula Indonesia  sebagai  negara  demokrasi,  secara  periodik  telah  menyelenggarakan Pemilihan  Umum  (Pemilu)  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  diikuti  partai-partai politik yang memenuhi syarat administrasi sebagai organisasi berbadan hukum dan diverifikasi  sebagai  peserta  untuk  meraih  sejumlah  kursi    di  DPR,  dan  DPRD Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota.  Selain  itu    yang  bersifat  perorangan  disediakan sebanyak  empat  kursi  untuk  tiap-tiap  Provinsi  yang  secara  nasional direpresentasikan melalui  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonsaia (DPD-RI). Dalam  perwakilan  rakyat,  yang  diwakili  adalah  sejumlah  warga  negara  yang bertempat tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu (Surbakti Ramlan, 1992, hlm 174).
Tuntutan  Demokratisasi  yang  menggebu  diawal  era  reformasi  telah dibuktikan  melalui  pemilu  1999  yang  mampu  merubah  peta  kekuatan  politik  dan itu terus bergerak dinamis di tahun 2004, tahun 2009 dan pemilu 2014 termasuk di Jawa Tengah.  Kondisi  empat periode itu menarik untuk diamati .
Pertama ,    bahwa  pemilu  yang    demokratis  tidak  selalu  diikuti  dengan pelembagaan    nilai-nilai  politik.  Kasus  korupsi  yang  sampai  kini  muncul  silih berganti    dengan  aktor  utama  anggota  DPR/DPRD  menjadi  bukti  nyata  betapa kepemimpinan,  keteladanan,  dan  integritas  moral    belum  sepenuhnya  memandu perilaku politisi.
Kedua ,  Kebijakan  desentralisasi  politik  termasuk  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah yang di awal reformasi hasilnya bersifat final  menempatkan DPRD  sebagai pemeran dominan dalam menentukan eksistensi dan kelangsungan jabatan Kepala Daerah    menimbulkan  stigma  “aji  mumpung”  karena    menang  atau  kalah sepenuhnya ditentukan perolehan suara di DPRD babak selanjutnya memanfaatkan pertanggungjawaban  akhir  tahun  Kepala  Daerah  sebagai  ajang  transaksi  politik dengan  kompensasi  uang.  Peristiwa  ini  marak  ketika  berlaku  Undang-Undang  No
22 Tahun 1999 dan fenomena tersebutlah yang antara lain mendorong perubahan dari pilkada berbasis wakil rakyat menjadi pilkada langsung/berbasis rakyat.
Ketiga, tersedianya  koran  halaman  lokal  yang  marak  sejak  era  reformasi menjadi  ajang  pencerahan  politik  karena    berfungsi  sebagai  penyampai  berita, sumber  informasi  dan  kontrol  terhadap  jalannya  pemerintah  daerah  namun  suhu politik  lokal  juga  mudah  menghangat  bahkan  memanas  karena  ketika  ada  kasus hukum yang membelit politisi lokal cepat menyebar dan mudah diakses publik. Kala itu,  PDI  Perjuangan  di  Jawa  Tengah  sering  direpotkan  dengan  kondisi  tersebut karena  sebagai  pemenang  pemilu  paling  mudah  dijadikan  sasaran  tembak  apalagi dengan mengingat jejak rekam sebagian kader  yang duduk di lembaga perwakilan di  daerah  merupakan  titik  lemah.    Awal  mula  mereka  terjun  ke  politik  untuk sebagian  bermodal  keberanian  di  tengah  situasi  politik  yang  diliputi  ketakutan, dominasi, dan represi  Orde Baru. Diantara mereka ada yang tidak punya pekerjaan tetap,  pendidikan  minim  atau  tidak  melalui  proses  kaderisasi  berjenjang  yang berakibat  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  di  DPRD  kadang memprihatinkan.  Akibatnya  partai  kadang  lebih  nampak  sebagai  kekuatan  politik nominal  dibanding  sebagai  kekuatan  riil.  Di    tahun  2000  kami    pernah  ikut membahas  Raperd  di  Kota  Semarang,    seharian  duduk  bersebelahan  dengan anggota  DPRD,  ia  tidak  bicara  apapun,  tidak  mengkritisi,  menanggapi  atau mengomentari naskah yang dipegangnya.
Keempat, di  tingkat  nasional  dalam  empat    kali  pemilu  yaitu  tahun  1999, 2004,    2009,  dan  tahun  2014  terjadi  perubahan    peta  kekuatan  politik  yang menggambarkan  fragmentasi  tajam  yang  tidak  mengarah  pada  pengurangan jumlah  partai  politik  kecuali  pemilu  2014.  Pemilu  tahun  1999  diikuti  48  partai politik, pemilu 2004 diikuti  24 partai politik, pemilu 2009 diikuti 46 partai politik, dan tahun 2014 diikuti 10 partai politik.  Tahun 1999  PDI-P menang dalam pemilu Legislatif dengan perolehan 35.689.073 suara atau 33,74%  (153 kursi DPR) namun tidak  mempu  mengantarkan  Megawati  sebagai  Ketua  Umum  partai  untuk menduduki jabatan sebagai Presiden karena dikalahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua Umum PKB dengan modal politik 13.336.982 suara atau 12,61% karena  didukung  koalisi  Poros  Tengah.  Gerakan  yang  dipelopori  Amin  Rais  dari Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  tersebut  mampu  menjungkirbalikkan  logika  politik karena  di  dalam  sidang  MPR  berhasil  memenangkan  pertarungan  pemilihan Presiden.  Pemilu  tahun  1999  sebagai    indikator  atau  cara  yang  sah  dan  bisa diterima    untuk  mendistribusikan  kekuatan  politik  secara  formal  ternyata melahirkan gejolak. Konflik politik semakin meruncing ketika Gus Dur mengatakan bahwa  DPR  seperti  Taman  Kanak-Kanak    berujung  pada  pelengseran  sebagai Presiden,  Megawati  naik  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diisi  Hamzah  Has dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  untuk  masa  jabatan  sampai  dengan tahun  2004.  Tahun  2004  Golkar  menang    namun  dalam  Pilpres    Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sebagai pemenang. Tahun 2009 partainya SBY yaitu Partai Demokrat  menang  dalam  Pemilu  Legislatif  dan  Pilpres  sehingga  untuk  kedua kalinya SBY menduduki jabatan Presiden.
Kelima, Pemilu  2009  merupakan  babak  baru  dalam    meningkatkan  kualitas pemilu ditandai dengan  kebijakan strategis merubah sistem daftar partai sebagian terbuka  ke  sistem  daftar  partai  terbuka  penuh.  Kebijakan  yang  digulirkan    akhir tahun 2008  dan berlaku pada  pemilu 2009 sempat menimbulkan keresahan calon legislatif  di  pusat  dan  daerah  karena  nomor  urut  tinggi    menjadi  tidak  bermakna
bila  tidak  mampu  memperoleh  suara  yang  cukup  untuk  mendapatkan  kursi.  Bagi sebagian  lainnya  merupakan  berkah  karena  untuk  mendapatkan  kursi  seorang calon  tidak  lagi  terpancang  pada  nomor  urut  daftar  calon  namun  pada  perolehan jumlah suara. Selain itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang  ambang batas parlemen  2,5%  suara  untuk  memenangkan  kursi  di  parlemen.  Kebijakan  ini diarahkan untuk menekan pertumbuhan yang subur dari jumlah partai politik.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Ciri  utama  studi  kasus  yang  baik  adalah  memperlihatkan  pemahaman  mendalam tentang kasus tersebut. Studi ini adalah kasus tunggal karena yang dianalisis adalah pergeseran  kekuatan  politik  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  tujuan mendeskripsi  atau  menyajikan  gambaran  secara  sistematis  mengenai  fakta-fakta yang ada dan berkembang di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk mempertajam data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  wawancara  yang  dipandu interwiew  guide  pada  kalangan  politisi  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan penelurusan data sekunder berupa arsip dan domumen yang ada perpustakaan dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

## 3. Pembahasan

## 3.1. Dinamika Kekuatan Politik
Setiap  partai  politik  mempunyai  struktur  organisasi  dari  pusat  sampai  ke daerah,  bahkan  di  Kabupaten/Kota  masih  ada  struktur  di  bawahnya  yaitu  di kecamatan,  desa/kelurahan.  Politik  sebagai  konsep,  dapat  ditelusuri  dari  lima pandangan. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warganegara  untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan. Ketiga, politik sebagai  segala  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan  mempertahankan kekuasaan  dalam  masyarakat. Keempat ,  politik  sebagai  kegiatan  yang  berkaitan dengan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum. Kelima ,  politik  sebagai konflik  dalam  rangka  mencari  dan/atau  mempertahankan  sumber-sumber  yang dianggap penting (Ramlan  Surbakti, 1992, hal. 1-2).  Mengapa  orang ingin menjadi anggota partai?. Menurut Knut Heidar, orang-orang bergabung untuk mendapatkan pengaruh,  keuntungan  material,  informasi,  manfaat  sosial  atau  kepuasan  mental (Crotty William, Katz S. Richard, 2014, hlm 499).
Dari  lima  pandangan  tersebut  di  atas  maka  pemilu  legislatif  memenuhi rumusan dari pandangan ketiga yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan  kekuasaan.  Lebih  tajam  lagi  bila  mengikuti  pengertian  dari Robson. Menurut  Robson  sebagaimana  disampaikan  Ramlan  Surbakti,  ilmu  politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan  kekuasaan,  melaksanakan  kekuasaan,  memengaruhi    pihak  lain, ataupun  menentang  pelaksanaan  kekuasaan.  Ilmu  politik  mempelajari  hal  ikhwal yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  dalam  masyarakat,  yakni  sifat,  hakikat,  dasar, proses-proses,  ruang  lingkup,  dan  hasil-hasil  kekuasaan  (Surbakti  Ramlan,  1992, hlm 5-6).
Dalam khasanah ilmu politik dikenal sejumlah konsep berkenaan dengan kekuasaan  (power),  seperti  misalnya  pengaruh  (influence),  persuasi  (persuation), manipulasi (manipulation), paksaan (coertion), kekuatan (force), dan kewenangan (authority).  Dalam  pelaksanaan  pemilu,  kemampuan  untuk  memengaruhi  orang lain  sangatlah  penting  karena  melalui  kemampuan  tersebut,  orang  lain  terutama yang mempunyai hak pilih diharapkan akan mengikuti gagasan dan kehendak dari para calon yang bersaing dalam meraih kekuasaan. Penggunaan pengaruh tersebut adalah  tindakan  yang  sifatnya  manipulatif  karena  pemilih  tidak  sepenuhnya menyadari bahwa tingkahlakunya adalah dalam rangka  mematuhi kehendak calon. Untuk itu dibutuhkan strategi agar orang lain mengikuti kehendaknya dan strategi yang tepat haruslah merupakan  pilihan  yang cocok. Sedangkan partai politik ialah organisasi  yang  mempunyai  kegiatan  yang  berkesinambungan.  Artinya,  masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya. Partai politik  merupakan  organisasi  yang  terbuka  dan  permanen  tidak  haya  di  tingkat pusat, tapi juga di tingkat lokal (Ramlan Surbakti, 1992, hal.114).
Sebagaimana diketahui bahwa  pemilu di Indonesia untuk pertamakalinya dilaksanakan di tahun 1955. Pemilu tersebut secara luas dinilai sebagai pemilu yang demokratis  dan  berjalan  dengan  lancar  walaupun  berlangsung  di  tengah  situasi politik  dan  keamanan  yang  terganggu  disebabkan  pergolakan  bersenjata  yang menyatakan dirinya sebagai  Darul Islam (DI) di sebagian Provinsi Jawa Barat dan yang  berbatasan  dengan  Jawa  Tengah  dipimpin  oleh  Sekarmadji  Maridjan Kartosoewirjo.  Keberhasilan  pemilu  tersebut  tidak  diikuti  dengan  kinerja Konstituante  yang  berfungsi  mengambil  keputusan  politik  strategis  termasuk menentukan dasar negara. Konflik tanpa konsensus  terus berlarut bahkan sebagian anggota Konstituante tidak lagi berminat untuk menghadiri persidangan. Keretakan politik  semakin  meluas  antara  lain  ditandai  ketika  sebagian  kalangan  militer berembug  bersama-sama  dengan  tokoh  pimpinan  politik  Masyumi  dan  Partai Sosialis  Indonesia  (PSI)  untuk  mendirikan  Pemerintah  Revolusioner  Republik Indonesia  (PRRI)  berbasis  di  Sumatera  Barat.  Selain  itu  pemerintah  juga  masih menghadapi  pergolakan  bersenjata  di  Sulawesi  Selatan  dipimpin  Abdul  Qahhar Mudzakkar.  Kondisi  tersebut  ikut  mewarnai  keputusan  politik  yang  kemudian dikenal dengan Dekrtit Presiden 5 Juli 1959.
Pasca penetapan dekrit yang dikenal sebagai era demokrasi terpimpin adalah alat  untuk  mengatasi  perpecahan  yang  muncul  di  dataran  politik  Indonesia  dalam paruh  kedua  tahun  1950-an,  suatu  sistem  yang  otoriter  diciptakan  dimana  peran utama  dimainkan  oleh  Presiden  Soekarno  (Chrouch  Harold,  1986,  hlm.  44). Soekarno  menyadari  bahwa  dengan  dekrit  yang  didukung  TNI  telah  memberikan kekuasaan  lebih  besar  sebagai  presiden    sekaligus  menempatkan  dirinya  dalam keterikatan  dengan  tentara  sehingga  perlu  dibangun  hubungan  yang  saling menghargai  atau    tidak  meremehken,  menciptakan  kesibukan  bersama  dalam rangka  pembebasan  Irian  Barat  karena  pendudukan  berlanjut  oleh  Belanda dianggap  sebagai  penghinaan  nasional  hampir  seluruh  kelompok  politik  (Chrouch Harold,  1986,  hlm  47),  setelah  sebelumnya    Presiden  membubarkan  Partai Masyumi  dan  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  karena  sebagian  tokohnya  terlibat pemberontakan  PRRI.  Untuk  memperkuat  keseimbangan  antar  kutub  kekuatan politik,    Presiden    menjaga  hubungan  dekat    dengan  militer  sembari  mendorong kegiatan kelompok-kelompok sipil termasuk   PKI yang kemudian keduanya berada
dalam  persaingan  tidak  terdamaikan  berpuncak  pada  peristiwa  Gerakan  30 September 1965.
Puncak  konflik  tersebut  menempatkan  Sukarno  pada  kenyataan  harus  turun dari  kekuasaan  dan  Angkatan  Darat  yang  dipimpin  Suharto    tampil  sebagai pemenang.    Sembari  terus  menghancurkan  PKI    sampai  ke  akar-akarnya  dengan dalih  melakukan  pemberontakan,  maka    untuk    memperkuat  posisi  politiknya Suharto  melakukan  konsolidasi    dengan  menciptakan  jargon    “Orde  Baru”    yang dirancang  sebagai  faktor  pembeda  dengan  rezim  sebelumnya,  melemahkan    PNI sebagai  potensi ancaman  dengan membelah menjadi PNI-ASU (Ali Sastroamidjojo- Surahman)  sebagai  PNI  kekiri-kirian,  dan  PNI-  Osa-Usep  (Osa  Maliki-Usep Ranuwihardjo)  sebagai  PNI  kanan  yang  seiring  dengan  Orde  Baru,  melakukan pembersihan  terhadap elit politik lainnya yang tidak sejalan atau potensial menjadi musuh, mempersiapkan Golkar sebagai pijakan kekuasaan. Pemilu tahun 1971 yang dimenangkan  Golkar  diikuti  fusi  di  tahun  1973  yang  menggabungkan  PNI,  Murba, Parkindo  Partai  Katolik,  dan  IPKI  menjadi  PDI,  sedangkan  Parmusi,  NU,  Perti,  dan PSII  menjadi  PPP,  makin  memuluskan  kekuasaan  Suharto  untuk  lima  kali sesudahnya di tahun 1977, 1982, 1987, 1992  berpuncak pada kemenangan  pemilu tahun  1997  dan  10  Maret  1998  melalui  Sidang  MPR  kembali  menggengam kekuasan sebagai Presiden untuk lima tahun lagi sampai tahun 2003. Jabatan yang baru  diraih  kembali  itu    menjadi  titik  balik  karena  tidak  sampai  tiga  bulan kemudian, 21 Mei 1998 Soeharto jatuh dari singgasana kekuasaan karena tekanan massa, krisis kepercayaan dan krisis kekuasaan yang tidak mampu  dibendung.
Ketika  Indonesia  mengakhiri  abad  XX  dan  memasuki  abad  XXI  antara  lain ditandai  konflik  komunal  dan  sparatisme    yang    makin  menggejala.  Di  Kabupaten Sambas  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Kabupaten  Sampit    Provinsi  Kalimantan Tengah  konflik  komunal  menimbulkan  korban  cukup  banyak.  Demikian  pula  di Kabupaten  Poso  di  Sulawesi  Tengah,  Ambon  di  Provinsi  Maluku  juga    dilanda konflik komunal. Di Aceh waktu itu,  konflik sparatisme terus menimbulkan korban, adu  kekuatan  bersenjata  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dengan  aparat keamanan  sulit  diprediksi  kapan  berakhir.  Di  Papua  juga  dihadapkan  pada permasalahan  yang  sama,  kelompok  bersenjata  terus  menunjukkan  eksistensinya, secara sporadis melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap patroli aparat keamanan  (TNI)  yang  menimbulkan  korban  ke  dua  pihak.  Oleh  sebab  itu    ketika Indonesia  di  bawah  pemerintahan  Soeharto    yang  lama  berkuasa  jatuh  di  tahun 1998,  menurut Dirk Tomsa, hanya sedikit  pengamat yang yakin bahwa  Indonesia mampu  membangun  demokrasi  yang  stabil (Aspinal  Edward&Mietzner  Marcus (ed),  2010,  hlm.141).  Pendapat  tersebut  masuk  akal  karena  tidak  lama  setelah  BJ. Habibie  menggantikan  posisinya,  situasi  pelbagai  sektor  kehidupan  makin  pelik termasuk Provinsi Timor Timur.
Bergulirnya  reformasi,  para  pejuang  pro  kemerdekaan    menemukan momentum terbaik untuk merealisasi cita-citanya (Hadi Syamsul&Widjajanto Andi, 2007 hlm.184). Di dalam negeri mereka semakin bersemangat melakukan tekanan politik,  dan  di  dunia  internasional  dukungan  terhadap  kemerdekaan  Timor  Timur makin  besar.    Perubahan  politik  drastis  di  Indonesia  dan  desakan  dunia internasional  yang  menguat  tersebut  menjadikan  pemerintahan  BJ.Habibie mengambil  terobosan  kebijakan  yang  mengabaikan  Ketetapan  No.IV/MPR/1978 tentang  Penyatuan  Wilayah  Timor  Timur  ke  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dengan  menyelenggarakan  jajak  pendapat.  Ada  dua  opsi  yang  diajukan
yaitu pertama , otonomi khusus , kedua , merdeka. Jajak pendapat  30 Agustus 1999 dan  tanggal  4  September  menghasilkan  94.338  suara  (21,5%)  memilih  opsi otonomi  khusus,  344.508  suara  (78,5%)  memilih  opsi  merdeka.(Hadi Syamsul&Andi  Widjajanto,  2007,  hlm  191).  Hasil    tersebut  akhirnya    dikukuhkan dengan  Ketetapan  MPR  No.V/MPR/1999  tentang  Penentuan  Pendapat  di  Timor Timur.
Lepasnya  Timor  Timur      menempatkan  BJ.Habibie  dalam  posisi  politik  sulit dan  dilematis  karena    dunia  internasional  menganggap  sebagai  pemimpin  yang demokratis,  namun  di  dalam  negeri  tidaklah  demikian.  Produk  keputusan politiknya    telah  melukai  dan  mengecewakan  pedukung  integrasi  dan  sebagian kalangan  militer.  Sejak  penyerangan  pertama  oleh The  Blue  Jeans  Soldiers September  1975  sampai  dengan  digelarnya  operasi  seroja  untuk  memperkuat integrasi  (Sutiyoso,  2013,  hlm.  120),  banyak  prajurit  yang  mengalami  cacat  fisik atau meninggal dalam tugas bahkan untuk sebagian jasadnya tidak ditemukan.
Semangat reformasi yang menggebu menjadikan  pertanggungjawabannya  di depan MPR ditolak karena dianggap sebagai kalanjutan rejim Soeharto. Keputusan tersebut telah memotong  rantai hegemoni Orde Baru  dan menutup kemungkinan dirinya    maju  sebagai  calon  presiden  yang    berarti  membuka  peluang  munculnya calon-calon  baru.  Dibalik  itu  kelumpuhan  ekonomi  dan  krisis  multidimensi  terus bergulir dan beresonansi pada krisis kepercayaan pada pemerintahan di pusat dan di  daerah.  Pemilu    1999  yang  dilaksanakan  di  era  BJ.Habibie  guna  memperoleh legitimasi politik  baru, berhasil merubah  peta politik yang  enam kali sebelumnya termasuk  pemilu  1997  Golkar  tidak  tergoyahkan,  kali  ini    PDI-Perjuangan    tampil sebagai pemenang, namun tidak menjadikan suhu politik menurun.
Praktek  politik  Indonesia  setelah  Habibie    digantikan  Gus  Dur    juga  tidak mulus.  Perang  opini,  adu  argumen,  bahkan  fatwa  sebagian  pemuka  agama berseliweran di media yang menyatakan bahwa negara dipimpin wanita hukumnya haram  karena  pemimpin  (Imam)  adalah  laki-laki.  Aspirasi  seperti  ini  yang merefleksikan  kehendak  untuk    berpaling  dari  Pancasila  sebagai  dasar  negara memberi  gambaran  bahwa    rivalitas  dan  kompesisi    dengan  mencampuradukkan antara  agama  dan  politik  atau  politisasi  agama  yang  pernah  begitu  tajam  di  era demokrasi  parlementer  ternyata    tidak    sirna  dari  kancah  perpolitikan  Indonesia era reformasi.
Keberhasilan    dalam  melewati  masa  transisi  yang  dipenuhi  dinamika  politik sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 menjadi terganggu ketika sebagian tokoh dari partai poliitik, birokrasi, dan lembaga  pemerintahan yang lain, termasuk di daerah  terjerat kasus korupsi.  Data  akhir tahun 2014  mengungkap bahwa  ada 325 kepala dan  wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan  pejabat  lembaga  negara  yang  terjerat  kasus  korupsi  (Kompas,24-12-2014). Kendati  konflik    antar  elit  politik  cukup  tajam  namun    tetap    berada    koridor normatif, partisipasi politik makin  berkembang, relatif tertib dan mampu menjaga etika serta mulai terbiasa dengan dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terhadap kebijakan atau dalam bentuk  tuntuan.
Di  Jawa  Tengah  selama  diadakan    pemilu  di  era  reformasi  berjalan  relaatif lancar dan sejak pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009  PDI Perjuangan selalu memperoleh  kemenangan,  namun  fenomena  umum  yang  terjadi  adalah  adanya pergeseran jumlah perolehan suara yang berujung pada perubahan perolehan kursi
di  DPRD  termasuk  kemenangan  PDI  Perjuangan  dalam  pemilu  2014  yang mengalami kenaikkan dibanding pemilu sebelumnya.

## 3.2. Demografi Pemilih di Jawa Tengah
Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur.  Dari  Tabel  II.2  diketahui  bahwa  penduduk terbanyak    tahun  2004  ada  di  Kabupaten  Brebes,  kedua  Kabupaten  Cilacap,  dan ketiga  Kabupaten  Banyumas.  Peringkat  tersebut  sama  dengan  pemilih  tiga terbanyak  yaitu  Kabupaten  Brebes  1.174.077  orang,  Cilacap  1.137.553  orang, Banyumas  1.069.993  orang.  Urutan  tiga  terbawah  adalah  Kota  Magelang  86.943 pemilih, Salatiga 118.692 pemilih dan Tegal  173.468 orang. Jumlah pemilih tahun 2004  22.791.184 orang atau 69,98% dari jumlah penduduk.
Tabel 1.
Jumlah Penduduk, Pemilih dan TPS di Jawa Tengah Dalam Pemilu 2009
No Kabupaten/Kota Ʃ Penduduk Ʃ Pemilih Ʃ TPS 1  Cilacap 1.651.940 1.373.704 6.087 2  Banyumas 1.570.598 1.271.777 4.188 3  Purbalingga 858.798 680.641 2.214 4  Banjarnegara 875.214 721.927 2.400 5  Kebumen 1.1.62.294 962.567 2.451 6  Purworejo 696.141 620.652 2.129 7  Wonosobo 758.993 603.549 2.397 8  Magelang 1.194.353 912.400 3.310 9  Boyolali 936.822 772.508 2.867 10  Klaten 1.135.201 1.013.986 3.029 11  Sukoharjo 832.094 651.182 1.948 12  Wonogiri 929.870 901.215 3.075 13  Karanganyar 821.964 666.337 2.415 14  Sragen 861.939 731.008 2.441 15  Grobogan 1.316.693 1.039.071 3.376 16  Blora 833.786 697.350 2.472 17  Rembang 5.96.801 462.753 1.474 18  Pati 1.198.935 1.003.299 4.153 19  Kudus 788.264 580.925 1.792 20  Jepara 1.115.688 808.800 2.503 21  Demak 1.067.993 787.246 2.595 22  Semarang 944.877 720.542 2.528 23  Temanggung 715.907 561.392 1.953 24  Kendal 905.533 727.107 2.556 25  Batang 713.942 558.991 2.349 26  Pekalongan 845.471 659.972 2.053 27  Pemalang 1.264.535 1.052.230 3.468 28  Tegal 1.399.789 1.142.163 2.678 29  Brebes 1.742.528 1.403.827 4.616 30  Kota Magelang 118.606 93.640 372
31  Kota Surakarta 501.650 392.494 1.252 32  Kota Salatiga 173.056 122.779 517 33  Kota Semarang 1.585.417 1.087.463 4.072 34  Kota Pekalongan 284.413 206.318 525 35  Kota Tegal 240.777 198.812 621 Jumlah 32.643.612 26.190.629 88.876
Sumber : KPU Jawa Tengah 2015
Dari  Tabel  1.  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk  Jawa  Tengah  tahun  2009 sebanyak  32.643.612  orang  dengan  jumlah  pemilih  26.190.629  orang  atau dibandingkan  dengan  tahun  2004  mengalami  kenaikkan  3.399.445  orang  atau 12,98%.  Kenaikan  cukup  besar  tersebut  cukup  mengherankan  karena  bila  ketika data  tahun  2009  dihadapkan    pemilih  tahun  2014  yang  jumlahnya    27.114.590 orang  hanya  naik  3,41%  dan  yang  ini  lebih  masuk  akal  karena  tiap  tahun  hanya mengalami kenaikkan sekitar 0,66% sedangkan antara tahun 2004 – 2009 rata-rata tiap  tahun  jumlah  penduduk  mengalami  kenaikkan  2,59%.  Kondisi  ini  secara hipotesis  memperlihatkan  data  jumlah  pemilih  tahun  2004  lemah  belum  baik  dan belakangan mengalami perbaikan sehingga jumlah pemilih tahun 2014 lebih masuk akal.    Terkait  dengan  pelaksanaan  pemilu  tahun  2009  maka  diketahui  bahwa Kabupaten Cilacap  merupakan daerah yang paling banyak menyediakan TPS yaitu 6.087  buah,  berikutnya  Brebes  4.616  buah,  dan  ketiga  Banyumas  4.188  buah. jumlah TPS tiga peringkat terbawah adalah Kota Tegal 621 buah, Salatiga 517 buah, dan  Magelang  372  buah.  Peringkat  tersebut  sama  dengan  jumlah  pemilih  tiga terbawah yaitu Kota Tegal, Salatiga, dan Magelang.

## Tabel 2.

## Daftar Pemilih dan TPS Jawa Tengah Dalam Pemilu 2014
No  Kabupaten/Kota  Jumlah TPS Rekapitulasi DPT Daftar Pemilih Tetap L P Jumlah 1  Banjarnegara 2.199 381.000 374.203 755.203 2  Banyumas 3.238 654.677 658.095 1.312.772 3  Batang 1.693 288.844 291.344 580.188 4  Blora 2.023 342.686 353.888 696.574 5  Boyolali 2.413 392.383 399.769 792.152 6  Brebes 3.694 743.929 729.075 1.473.004 7  Cilacap 4.404 731.986 734.673 1.499.650 8  Demak 2.191 412.923 416.445 829.368 9  Grobogan 2.978 539.537 552.437 1.091.974 10  Jepara 2.222 412.485 416.018 828.503 11  Karanganyar 2.006 336.026 344.059 680.085 12  Kebumen 3.014 520.302 514.415 1.034.717 13  Kendal 2.183 373.389 382.704 756.093 14  Klaten 3.033 488.553 510.143 998.696 15  Kota Magelang 264 44.318 48.071 92.389 16  Kota Pekalongan 564 107.365. 107.841 215.205 17  Kota Salatiga 386 61.812 66.078 127.890
18  Kota Semarang 3.258 534.405 566.885 1.101.290 19  Kota Surakarta 1.371 198.178 210.362 408.951 20  Kota Tegal 483 98.178 98.169 159.347 21  Kudus 1.591 292.138 304.001 596.139 22  Magelang 3.345 471.159 477.076 948.235 23  Pati 2.759 501.962 520.383 1.022.345 24  Pekalongan 1.726 354.744 349.970 704.714 25  Pemalang 2.714 547.558 542.402 1.089.960 26  Purbalingga 1.926 361.186 357.082 718.268 28  Rembang 1.777 237.564 237.887 475.381 29  Semarang 2.103 365.954 397.004 744.958 30  Sragen 2.594 397.529 388.087 767.616 31  Sukoharjo 2.067 330.801 338.677 669.478 32  Tegal 2.894 596.277 581.837 1.178.114 33  Temanggung 1.881 289.328 289.604 578.932 34  Wonogiri 2.784 449.268 454.865 904 133 35  Wonosobo 2.024 329.754 322.355 652.109 Jumlah 77.687 13.479.477   13.635.113 27.114.590
Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah 2015
Dari  Tabel  I.3.  diketahui  bahwa  pada  pemilu  2014  jumlah  pemilih  tetap  di Jawa  Tengah  sebanyak  27.114.590  orang  yang  terdiri  dari  pemilih  laki-laki 13.479.477  orang  dan  pemilih  perempuan  sebanyak  13.635.113  orang  atau  lebih banyak  pemilih  perempuan  555.635  orang.  Jumlah  pemilih  terbanyak  ada  di Kabupaten  Cilacap  yaitu  1.499.650  orang  pemilih    dengan  TPS  4.404  buah,  kedua Kabupaten  Brebes  1.473.004  orang  dengan  jumlah  TPS  3.694  buah,  dan  ketiga Kabupaten  Banyumas  1.312.772  orang  pemilih  dengan  jumlah  TPS  3.238  buah sehingga  diketahui  bahwa  dilihat  dari  peringkat  jumlah  pemilih  Kabupaten Banyumas  menduduki  peringkat  tiga    namun  dari  jumlah  TPS  lebih  banyak  Kota Semarang  yaitu  3.258  buah  sedangkan  TPS  di  Kabupaten  Banyumas  3.238  buah atau  TPS  di  Kota  Semarang  lebih  banyak  20  buah.  Perbedaan  tersebut  sulit ditemukan  latar  belakang  dan  alasannya,  namun  secara  hipotesis  disebabkan penduduk  Kota  Semarang  lebih  banyak  dengan  kepadatan  yang  cukup  tinggi, wilayah tidak terlalu luas, heterogenitasnya juga lebih nyata sehingga rasio jumlah pemilih  dengan  jumlah  TPS  diperkecil  sedangkan  domisili  penduduk  di  Daerah Kabupaten  cenderung  lebih  tersebar  sehingga  yang  menjadi  prioritas  adalah keterjangkauan  terutama  di  wilayah  perdesaan.  Sedangkan  jumlah  pemilih peringkat bawah dalam pemilu tahun 2014 adalah Kota Tegal 159.347 orang, Kota Kota Salatiga 129.189 orang dan Kota Magelang 92.389 orang sedangkan peringkat bawah  jumlah  TPS  yaitu  Kota  Pekalongan  525  buah,  Kota  Salatiga  517  buah,  Kota Magelang 372 buah TPS.

## 3.3. Pebagian Wilayah Administrasi dan Daerah Pemilihan
Sejak  Orde  Baru  jatuh  di  tahun  1998  sampai  kini  telah  banyak  usaha  untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD, Pemilihan  Umum  Presiden/Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah/Wakil
Kepala  Daerah.  Untuk  desa  telah  diterbitkan  Undang-Undang  No.6  tahun  2014 tentang  Desa.  Undang-Undang  ini  disusun  tersendiri  dan  itu  berbeda  dengan sebelumnya  yang  menempatkan  pengaturan  desa  hanya  sebagai  bagian  dari Undang-Undang  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  hal  sama pada undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No 22 tahun 1999.

## Tabel 3.
Pembagian Wilayah Administrasi di Jawa Tengah tahun 2014 No  Kabupaten/Kota  Kecamatan Desa Kelurahan   Desa&Kelurahan 1  Cilacap 24 269 15 284 2  Banyumas 27 301 30 331 3  Purbalingga 18 224 15 239 4  Banjarnegara 20 266 12 278 5  Kebumen 26 449 11 460 6  Purworejo 16 469 25 494 7  Wonosobo 15 236 29 265 8  Magelang 21 367 5 372 9  Boyolali 19 261 6 267 10  Klaten 26 391 10 401 11  Sukoharjo 12 150 17 167 12  Wonogiri 25 251 43 294 13  Karanganyar 17 162 15 177 14  Sragen 20 196 12 208 15  Grobogan 19 273 7 280 16  Blora 16 271 24 295 17  Rembang 14 287 7 294 18  Pati 21 401 5 406 19  Kudus 9 123 9 132 20  Jepara 16 184 11 195 21  Demak 14 243 6 249 22  Semarang 19 208 27 235 23  Temanggung 20 266 23 289 24  Kendal 20 266 20 286 25  Batang 15 239 9 248 26  Pekalongan 19 272 13 285 27  Pemalang 14 211 11 222 28  Tegal 18 281 6 287 29  Brebes 17 292 5 297 30  Kota Magelang 3 - 17 17 31  Kota Surakarta 5 - 51 51 32  Kota Salatiga 4 - 22 22 33  Kota Semarang 16 - 177 177 34  Kota Pekalongan 4 - 47 47 35  Kota Tegal 4 - 27 27 Jumlah 537 7809 769 8.578.
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2014.
Dari jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di tiap Kabupaten/Kota maka tidak paralel  dengan  jumlah  TPS.  Dalam  Pemilu  2014  jumlah  TPS  terbanyak  ada  di Kabupaten  Cilacap,  kabupaten  Brebes,  dan  Kota  Semarang.  Hal  itu  memberi gambaran  bahwa  faktor  luas  wilayah  mempengaruhi  jumlah  TPS  seperti  di Kabupaten  Cilacap  dan  Brebes  sedangkan  Kota  Semarang  lebih  nampak  sebagai gambaran  tentang  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk.  Berdasarkan  Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  No.653  Tahun  2003  tentang  penetapan  Daerah Pemilihan (Dapil) maka untuk Provinsi Jawa Tengah meliputi 10 Dapil yang masing- masing  Dapil  mendapat  kuota  kursi  secara  proporsional  berdasarkan  jumlah penduduk dan jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Dapil dengan total 100 kursi.

## Tabel 4.

## Daerah Pemilihan dan Kuota Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dalam Pemilu Tahun 2014 No Daerah Pemilihan Kuota Kursi 1 Daerah Pemilihan I
 Kabupaten Semarang
 Kabupaten Kendal
 Kota Salatiga
 Kota Semarang 10 2 Daerah Pemilihan II
 Kabupaten Demak
 Kabupaten Jepara
 Kabupaten Kudus 9 3 Daerah Pemilihan III
 Kabupaten Grobogan
 Kabupaten Pati
 Kabupaten Rembang 12 4 Daerah Pemilihan IV
 Kabupaten Karanganyar
 Kabupaten Sragen
 Kabupaten Wonogiri 8 5 Daerah Pemilihan V
 Kabupaten Boyolali
 Kabupaten Klaten
 Kota Surakarta
 Kabupaten Sukoharjo 10 6 Daerah Pemilihan VI
 Kabupaten Magelang
 Kota Magelang
 Kabupaten Purworejo
 Kabupaten Temanggung
 Kabupaten Wonosobo 11
7 Daerah Pemilihan VII
 Kabupaten Purbalingga
 Kabupaten banjarnegara
 Kabupaten Kebumen 8 8 Daerah Pemilihan VIII
 Kabupaten Cilacap
 Kabupaten Banyumas 10 9 Daerah Pemilihan IX
 Kabupaten Tegal
 Kota Tegal
 Kabupaten Brebes 11 10 Daerah Pemilihan X
 Kabupaten Batang
 Kabupaten Pekalongan
 Kota Pekalongan
 Kabupaten Pemalang 10 Jumlah 100

## Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah 2015

## 3.4. Pergeseran Kekuatan Politik
Walaupun  sejak  pemilu  tahun  1999  sampai  dengan  pemilu  tahun  2014  PDI Perjuangan  mengalami  dinamika,  namun  Jawa  Tengah  mampu  dipertahankan sebagai  lumbung  perolehan  suara  dan  menjadi  andalan  kontribusi  suara  pada tingkat nasional, sebagai provinsi dengan perolehan suara terbanyak, dan menang di sebagian besar kabupaten/kota yang ada. Kondisi ini menjadikan PDI-Perjuangan Jawa  Tengah  Jawa  Tengah  dari  perpektif  nasional  mendapatkan  tempat  istimewa karena  dibalik  dinamika  dan  pasang  surut  perolehan  suara  sejak  pemilu  tahun 1999,  tahun  2004,  tahun  2009  dan    pemilu  legislatif  tahun  2014,  PDI  Pejuangan tetap  mampu  mempertahankan  posisi  sebagai  pemegang  suara  dan  kursi terbanyak.  Walaupun  tidak  bisa  mengembalikan  pada  posisi  pemilu  tahun  2004 yang  meraih  31  kursi,  perolehan  27  kursi  pada  pemilu  2014  sudah  merupakan prestasi  sendiri  karena  data  tahun  2009  ditandai  dengan  fenomena  melejitnya Partai  Demokrat  dan  setelah  pemilu  2009  PDI-Perjuangan  Jawa  Tengah menghadapi masalah pelik karena Murdoko, SH sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Jawa Tengah yang juga ketua DPRD harus masuk penjara karena perkara korupsi.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  yang  pernah  penulis  lakukan  diketahui bahwa  faktor  penyebab  kekalahan  PDIP  pada  pemilu  2004  antara  lain  partai  sulit membendung perilaku kader yang mabuk kekuasaan. Partai  juga  kurang memberi perhatian terjadinya pergeseran pemberitaan media cetak yang mengungkap sepak terjang  parpol  dan  wakil  rakyat  termasuk  di  daerah-daerah  seiring  dengan kekuasaan  politik  yang  terdesentralisasi.  Di  awal  reformasi  banyak  sekali  koran
lokal  dan  koran  nasional  yang  menyediakan    berita  di  kolom  lokal  seiring  dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang digulirkan berdasarkan UU. No. 22  Tahun  1999  sehingga  berita-berita  atau  kasus  cepat  menyebar  menjadi konsumsi publik. Koran Jawa Pos merupakan salah satu pelopor terbitnya halaman daerah  dikenal  dengan  sebutan  “radar”,  seperti  “Radar  Banyumas”,  “Radar Semarang”,  “Radar  Solo”,  “Radar  Kedu”,  Radar  Muria”.  Koran  lain  seperti  Suara Merdeka (Kolom Kedungsepur, Semarang Metro, Fokus Jateng), Kompas (Halaman Jawa Tengah), serta  beberapa koran (Koran Rakyat, Meteor), dan tabloid lokal yang pada waktu itu tumbuh subur. Media  tersebut menjangkau dan menyentuh isu dan masalah lokal, menyoroti kinerja birokrasi dan DPRD termasuk kasus dan tindakan tercela  yang  dilakukan  oleh  para  anggota  DPRD.  Fungsi    kontrol  yang  efektif tersebut  berimbas pada citra birokrasi, partai politik dan pera anggota DPRD dan PDI-Perjuangan  sebagai  partai  pemenang  pemilu  1999  di  Provisi  dan    seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan dirinya sebagai sasaran paling empuk pemberitaan. Kondisi  tersebut  memperlihatkan  adanya  pertemuan  arus  menguatnya pragmatisme  dan  hedonisme  dengan  semakin  efektivitas  peran  kontrol  media massa  yang  untuk  kemudian  mempersulit  DPIP  untuk  kembali  memperoleh kepercayaan  dari  rakyat  sebagai  pemegang  mandat  dan  kedaulatan.  Untuk  Jawa Tengah pada pemilu tahun 2004, perolehan kursi turun dari pemilu sebelumnya di tahun  1999  sebanyak  37  kursi  dan  kondisi  ini  terus  berlanjut  pada  pemilu  tahun 2009 turun lagi  menjadi 23 kursi. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.
Tabel 5.

## Perolehan Kursi  Untuk DPRD Jawa Tengah 2004; 2009;2014
No  Nama Partai Politik Tahun 2004  Tahun 2009  Tahun 2014 Kursi  % Kursi  % Kursi  % 1  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 31 31 23 23 27 27 2  Partai Kebangkitan Bangsa 15 15 9 9 13 13
3  Partai Persatuan Pembangunan
10 10 7 7 8 8 4  Partai Golongan Karya 18 18 11 11 10 10 5  Partai Keadilan Sejahtera 7 7 10 10 10 10 6  Partai Demokrat 9 9 16 16 9 9 7  Partai Amanat Nasional 10 10 10 10 8 8 8  Partai Gerakan Indonesia Raya - - 9 9 11 11 9  Partai Nasional Demokrat - - - - 4 4 10  Partai Hati Nurani Rakyat - - 4 4 - - 11  Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama - - 1 1 - -
Jumlah 100 100 100 100 100 100
Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah, diolah.
PDI  Perjuangan  yang  berhasil  memperoleh  kemenangan  dalam  pemilu  1999 dan  terpuruk  dalam  pemilu  2004  dengan  kekalahan  telak  dalam  pemilu  legislatif nasional,  turun  dari  peringkat  1  menjadi  peringkat  3  dan  kegagalan  Megawati dalam  Pilpres  2004  menempatkan  partai  berlambang  banteng  moncong  putih melakukan instrospeksi dan di pusat mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Sikap  tersebut  berlangsung  selama  dua  periode  kepemimpinan  yaitu  2004-2009 dan 2009-2014. Hal itu tidak berlaku di daerah, artinya tiap daerah menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti misalnya Jawa Tengah.
Untuk Jawa Tengah dalam dua periode pemilu PDIP tetap mendominasi kursi DPRD,    demikian  pula  dalam  pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur  yang dilaksanakan  tahun  2008  dan  tahun  2013  juga  tetap  dengan  percaya  diri mengusung  calonnya  dan  terbukti  mampu  meraih  kemenangan.  Kondisi  ini memperlihatkan fenomena bahwa sikap politik di tingkat nasional yang selama dua periode  kepemimpinan  berada  di  luar  pemerintahan  tetaplah  terbuka  peluang untuk memperoleh kemenangan dalam perebutan jabatan politik di daerah. Tahun 2008,  Bibit  Waluyo  yang  berpasangan  dengan  Rustriningsih  menang  dalam Pemilukada  dan  dalam  tahun  2013  Ganjar  Pranowo  berpasangan  dengan  Heru Sudjatmoko  juga  meraih  hasil  yang  sama.  Bibit  Waluyo  tidak  mendapat rekomendasi  untuk  jabatan  kedua  karena  pertimbangan  politis  terutama  ketika memimpin Jawa Tengah dirasakan kurang berhasil menjaga hubungan baik dengan partai  pengusung  yaitu  PDIP,  sedangkan  Rustriningsih  yang  menduduki  jabatan Wakil  Gubernur  nampaknya  tidak  mendapatkan  peran  yang  memadai  sebagai Wakil  Gubernur  atau  dengan  kata  lain  pbulik  menilai  ada  disharmoni  hubungan kerja  antara  Gubernur  dengan  Wakil  Gubernur  yang  meluas  menjadi  disharmoni antar  pribadi.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  keretakan  hubungan  antara Rustriningsih  dengan  PDIP  sebagai  partai  pengusung  antara  lain  terkait  dengan persaingan dalam memperebutkan jabatan ketua DPD PDI Jateng dan Rustriningsih tidak  memperoleh  dukungan  yang  meyakinkan.  Kondisi  yang  cukup  rumit  ini dibumbui  dengan  dorongan  dari  segelintir  politisi  yang  mendorong  Rustriningsih untuk  bersedia  menjadi  pengurus  ormas  yang  baru  saja  dibentuk  yaitu  Nasional Demokrat  (Nasdem)  yang  didirikan  Surya  Paloh.  Riwayat  kelahiran  Nasdem  tidak lepas  dari  kegagalan  Rusya  Paloh  dalam  persaingan  meraih  jabatan  ketua  Umum Golkar yang dimenangkan Aburizal Bakrie.  Godaan politik ini bagai pisau bermata dua,  menjanjikan  sekaligus  menjadi  perangkap  politik.  Rustriningsih  bersedia masuk Nasdem padahal sebagian orang sudah mengingatkan bahwa Nasdem adalah embrio  organisasi  yang  kelak  akan  menjadi  partai  politik.  Namun  harus  diakui bahwa  resonansi  berdirinya  Nasdem  cukup  luas  sehingga  cukup  banyak  yang bersedia  bergabung.  Ketika  tanda-tanda  Nasdem  akan  menjelma  menjadi  partai politik  Rustriningsih  mundur  teratur  tapi  terlambat,  ia  sudah  mendapat  stigma sebagai tidak setia pada PDI Perjuangan.
Peristiwa  tersebut  memperlihatkan  gambaran    bahwa  dalam  percaturan politik  tidak  ada  kawan  atau  lawan  yang  abadi,  yang  abadi  adalah  kepentingan. Sepanjang  ada  kepentingan  yang  sama  maka  lawan  dalam  politik  bisa berkolaborasi.  Rustriningsih  ketika  masuk  Nasdem  masih  sebagai  ormas
menimbulkan  keretakan  hubungan  dengan  PDIP.  Belakangan  ketika  Nasdem menjadi partai politik untuk kemudian menjadi peserta pemilu 2014, memperoleh kursi  dan  dalam  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merapat  ke  PDIP dengan mendukung Jokowi dan Yusuf Kala bahkan untuk kemudian menjadi mitra utama  dalam  koalisi  pemerintahan  Jokowi-Yusuf  Kalla,  status  Rustriningsih  tetap menjadi pihak yang tersingkir dari elit PDIP Jawa Tengah.

## Tabel 6.

## Distribusi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah
No Jabatan 2004-2009 2009-2014 2014-2019 1 Ketua PDIP PDIP PDIP 2 Wakil Ketau PG PD PKB 3 Wakil Ketua PKB PAN Gerindra 4 Wakil Ketua PAN PG PKS 5 Wakil Ketua PD PKS PG
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Diolah.
Dari Tabel 6 diketahui bahwa ada pergeseran komposisi kekuatan politik yang menduduki  jabatan  pimpinan  pada  tiga  periode.  Sebagaimana  telah  dijelaskan bahwa PDIP konsisten menempati peringkat pertama dalam pemilu  era reformasi yaitu pemilu 1999. Hanya saja penulis mengalami kesulitan untuk memperoleh data distribusi pimpinan DPRD hasil pemilu 1999 sehingga yang bisa dituangkan dalam tabel ada tiga momentum yaitu hasil pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014.
Berbeda dengan hasil pemilu 2009 dan 2014 yang menempatkan PKS sebagai salah satu unsur pimpinan, maka di tahun 2004 PKS belum berhasil menempatkan anggotanya  menjadi  unsur  pimpinan  DPRD  karena  hanya  memperoleh  7  kursi, sedangkan  di  tahun  2009  dan  2014  memperoleh  10  kursi  sehingga  bisa menempatkan kadernya menjadi unsur pimpinan. Sebaliknya Partai Demokrat (PD) yang di tahun 2004 dan 2009 bisa menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan DPRD namun tahun 2014 tidak berdaya menghadapi citra partai yang turun akibat kasus korupsi yang dilakukan beberapa pengurus pusat dan tampilnya pesaing baru yakni  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra)  yang  meraup  11  kursi  sehingga berhak  menempatkan  kadernya  menjadi  unsur  pimpinan  DPRD.  PAN  yang  dalam poemilu  2004    dan  2009  mampu  meraih  kursi  jabatan  unsur  pimpinan,  di  tahun 2014 tidak mampu mempertahankan posisinya, sebaliknya PKB yang di tahun 2009 kehilangan  kesempatan  mendudukan  kadernya  dalam  unsur  pimpinan,  di  tahun 2014  mampu  memulihkan  dan  merebut  kembali  posisi  yang  hilang  dan  kembali menempatkan  kadernya  sebagai  salah  satu  unsur  pimpinan  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah.  Partai  Golkar  yang  sejak  reformasi  menderita  kekalahan  namun  sebagai partai  lama  dan  punya  pengalaman  panjang  sebagai  partai  pemenang  di  era  Orde Baru walaupun dalam tiga kali pemilu terus mengalami penurunan perolehan kursi yaitu  tahun  2004  18  kursi,  tahun  2009  11  kursi  dan  tahun  2014  10  kursi, memperlihatkan  dirinya  masih  mampu  menunjukkan  sisa  kekuatannya  sehingga dalam  tiga  periode  pemilu  juga  bisa  menempatkan  kadernya  sebagai  unsur pimpinan.
Tabel 7.

## Distribusi Jabatan Komisi Menurut Fraksi di DPRD Provinsi
Jawa Tengah Komisi 2009-2014 2014-2019 Ketua WK Sekretaris Ketua Wk Ketua  Sekretaris A FPKB FPG FPD FPPP FPKB FPDIP B F Gerindra FPPP FPKB FPKB FPG FPDIP C FPDIP FPKB FPG FPDIP  FGerindra FPD D FPDIP FPAN FPG FPDIP FPKS FPAN E FPD FPKS FPDIP FPD FPDIP FPKB
Sumber : Sekwan DPRD Provinsi Jateng Diolah.
Dari  Tabel  7.  diketahui  bahwa  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  ada  alat kelengkapan  yang  dinamakan    komisi  yang  masing-masing  komisi  ada  jabatan Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris,  dan  anggota  komisi  yang  jumlahnya  ditentukan secara  proporsional.Tiap  Komisi  mengemban  tugas  bidang  yang  berbeda  yaitu Komisi  A  Bidang  Pemerintahan,  Komisi  B  Bidang  Perekonomian,  Komisi  C  Bidang Keuangan,  Komisi  D  Bidang  Pembangunan,  dan  Komisi  E  Bidang  Kesejahteraan rakyat  dan  masing-masing  komisi  mempunyai  partner  kerja  dengan  Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah  (SKPD)  yang  telah  ditentukan  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  No.2  Tahun  2014.    Jabatan  ini  sangat strategis  karena  berkenaan  dengan  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan sehingga distribusi jabatan yang ada dalam komisi juga mencerminkan komposisi  kekuatan  politik  atau  perolehan  kursi  dari  partai-partai  politik  yang bertarung  dalam  pemilu.  Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  jabatan-jabatan  alat kelengkapan yang lain, maka komisi-komisi dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan  PDI-Perjuangan  sebagai  partai  yang  paling  banyak  menempatkan anggotanya  dalam  jabatan  komisi.  Untuk  tahun  2009    Ketua  Komisi  C  dan  Ketua Komisi D dipegang PDI-Perjuangan sedangkan Partai Gerindra, Partai Kebangkitran Bangsa,  dan  Partai  Demokrat  masing-masing  menduduki  jabatan  Ketua  Komisi  A, Komisi B, dan Komisi E. Tahun 2014 PDI-Perjuangan tetap memimpin Komisi C dan D,  sedangkan  partai  lainnya  mengalami  pergeseran,  Ketua  Komisi  A  dijabat  PPP, Komisi  B  PKB,  Komisi  E  Partai  Demokrat  yang  berarti  Partai  Gerindra  tidak memperoleh  jabatan  Keuta  Komisi.  Rupanya  hal  ini  terkait  dengan  hasil  pemilu nasional yang berlanjut dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana  PDI-Perjuangan  bersaing  ketat  terutama  dalam  Pilpres  yang  kemudian mengkristal dalam koalisi di DPR antara Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kalau  di  DPR  hasilnya  nampak  jelas  bahwa  PDI-Perjuangan  yang  memenangi pemilu legislatif dan Pilpres tapi gagal dalam menempatkan kadernya sebagai salah satu  unsur  pimpinan  DPR  dan  keuta  komisi  sedangkan  di  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah Gerindra masih meraih jabatan unsur pimpinan namun dalam komisi tidak berdaya  menghadapi  tekanan  koalisi  Indonesia  Hebat  yang  pada  gilirannya  tidak
mampu  menempatkan  kadernya  dalam  jabatan  ketua  komisi  dan  hanya memperoleh jabatan wakil ketua Komisi

## 4.   Penutup

## 4.1.  Simpulan
Pertama , bahwa pemilu yang dilaksanakan di Jawa Tengah sejak era reformasi yang  ditandai  dengan  pelaksanaan  pemilu  tahun  1999  untuk  kemudian diselenggarakan  lagi  pada  tahun  2004,  2009  dan  tahun  2014  telah  merubah  peta kekuatan  politik  secara  nasional  termasuk  di  Jawa  Tengah.  Sebelumnya  selama Orde Bru berkuasa Golkar mendominasi pemilu 1971, 1977, 1982,1987,1992,1987 memberi  gambaran  betapa  kekuatan  Golkar  sulit  ditumbangkan,  namun  krisis moneter  dan  krisi  politik  tahun  1998  merubah  yang  sebelumnya  seolah  mustahil berubah  menjadi  kenyataan.  Perpolitikan  Indonesia  menjadi  semakin  terbuka terhadap semua kemungkinan pada kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu untuk memperoleh kemenangan dan dalam hal ini nampaknya Golkar semakin sulit untuk  mengambil  kembali  posisi  dominan  yang  mereka  nikmati  bersama  dengan Rejim Soeharto.
Kedua ,    Di  Jawa  Tengah  PDI-Perjuangan  mengambilalih  dominasi  kekuatan politik  ditandai  dengan  kemenangan  dalam  pemilu  untuk  DPRD  Provinsi  di  tahun 1999,  2004,  2009,  dan  2014.  Walaupun  jumlah  kursi  yang  diperoleh    fluktuatif namun  posisinya  sebagai  pemenang  selama  empat  kali  periode  tak  tergoyahkan. Konstelasi  itu  menjadikan  distribusi  jabatan-jabatan  di  DPRD  juga  mengalami perubahan  dari  satu  periode  ke  periode  lainnya.  Hanya  saja  peneliti  menghadapi kesulitan  untuk  memperoleh  data  yang  lengkap  tentang  pergeseran  kekuatan politik  yang  ada  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  secara  lengkap  sejak  pemilu  era reformasi  sehingga  hanya mampu menyajikan sebagian untuk tiga  periode  pemilu yaitu  perolehan  kursi  tahun  2004,  2009,  dan  2014,  sedangkan  untuk  jabatan- jabatan dalam komisi hanya dua periode yaitu pemilu 2009 ndan 2014.

## 4.2. Rekomendasi
Pertama, Kelengkapan  arsip  dan  dokumentasi    Sekretariat  DPRD  perlu  terus dibenahi  karena  akan  membantu  penelitian  dalam  memperoleh  data  yang diperlukan terutama untuk penelitian otonomi daerah dan politik lokal.
Kedua,  Perubahan  kekuatan  politik  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  sejak  era reformasi yang merupakan penanda positif terhadap perkembangan dan penguatan demokrasi perlu terus dipertahankan sehingga kemenangan dan kekalahan politik melalui pemilu tidak hanya  dianggap wajar karena politik bersift dinamis  – tidak sebagaimana  di  era  Orde  Baru  -    namun  lebih  dari  itu,  proses  demokratisasi semakin memperlihatkan gambaran yang obyektif dan rasional.

## Daftar Daftar
Aspinall  Edward  and    Mietzner  Marcus  (ed), Problem  of  Democratisation  in  Indonesia, Institute of Soetheast Asian Studies Singapore, 2010.
Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Ikrar Mandiri, Jakarta, 2008.
Creswell W.John, Penelitian Kualitatif & Desain Riset , Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2014
Croutty William, Katz S. Richard, Handbook Partai Politik , Nusamedia, bandung, 2014
Crouch Harold, Militer dan Politik Indonesia , Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
Horowitz  L.  Donald, Perubahan  Konstitusi  dan  Demokrasi  di  Indonesia ,  Pustaka Pelajar,Jogyakarta, 2014.
Linz  J.  Juan  and  Stepan  Alfred, Problem  of  Demokratic  Transition  and  Consolidation  : Shouthern  Europe,  South  America,  and  Post-Communist  Europe, John  Hopkins University Press Baltimore and London.Denzin K.
Norman and Lincoln S. Yvonna, Qualitative Research , Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2009.
Ritzer  George, Teori  Sosiologi,  Dari  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan  Terakhir Postmodern, Puskata Pelajar, Jogyakarta, 2012.
Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana, jakarta, 1992
................., Dokumen  Jalan  Perubahan  Untuk  Indonesia  Yang  Berdaulat,  mandiri,  dan Berkepribadian , Jakarta 2014
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fokus Media, Bandung, 2009.
Undang-Undang  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Fokus  Media, Bandung, 2004.
Kompas, 24-12-2014.

## BIODATA PENULIS

## Welhelmina Selfina Beli
Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( Welhelminaselfina@gmail.com )

## Zafar Siddik Pohan
Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

## Yuwanto
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( yuwantosaja@yahoo.com )

## Kushandajani
Dosen magister Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. ( kushandayani@undip.ac.id )

## Ahmad Taufiq
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( ahmadtaufiqimron@gmail.com )

## Priyatno Harsasto
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( harunosa@yahoo.com )

## Samsul Ode
Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

## Fitriyah
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( fitriyasemarang@yahoo.com )

## Turtiantoro
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang ( turtiantoro@yahoo.com )