## EKSISTENSI TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur)

## EXISTENCE OF LAND PECATU IN EAST LOMBOK (CASE STUDY IN THE VILLAGE SUKADANA DISTRICT. TERARA IN EAST LOMBOK)

## Mirza Amelia
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram e-mail: ameliaparajitatman@gmail.com
Naskah diterima : 03/06/2015; direvisi : 18/08/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
Soil is a natural resource that is essential for human life, for the country has provided a firm foundation as stipulated in article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, on the basis of the provisions that it gives birth to Act No. 5 of 1950 the Act was not complete calls on Pecatu ground, but can be categorized as customary rights because it is still governed by customary law provisions. Besides, the recognition of land Pecatu in the UUPA must meet two requirements, namely the existence and implementation along by the fact still exist in an area. It’s function is intended as a revenue village chief and other officials.
Keywords: Existence, Land Pencatu, UUPA.

## Abstrak
Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu negara telah memberikan landasan kokoh sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, atas dasar ketentuan itu maka lahirlah UUPA No. 5 Tahun 1950. dalam UU tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena masih diatur dengan ketentuan hukum adat. Disamping itu pengakuan tanah pecatu dalam UUPA harus memenuhi dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dalam suatu daerah. Fungsinya diperuntukan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat lainnya.
Kata kunci: Eksistensi, Tanah Pencatu, UUPA

## PENDAHULUAN
n egara I ndonesIa adalah Negara agraris penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian (agraris) baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh karena itu, tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyara- kat. 1
Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
1 Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan: Multi Grafik Medan, 2005), hlm. 2.
untuk itu negara telah memberikan lan- dasan yang kokoh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Un- dang Dasar 1945, bahwa :
”Bumi, air dan kekayaan alam yang ter- kandung didalamnya dikuasa oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi ke- makmuran rakyat.”
Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka lahirlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per- aturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
negara sebagai organisasi kekuasaan selu- ruh rakyat.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun tanah tanah pecatu dapat dikatagorikan sebagai hak ulayat kare- na tanah pecatu masih diatur dengan keten- tuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal yang secara umum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebut- kan:
“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya ma- sih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan den- gan undang-undang dan peraturan-per- aturan yang lebih tinggi”.
Fungsi tanah pecatu yang terdapat dil- ingkungan masyarakat adat Lombok diper- untukkan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat desa lainnya, terhadap tanah tersebut pejabat-pejabat desa diberikan hak untuk menggarap atau mengelola selama masih memegang jabatan.
“Menurut pandangan Anang Husni, eksis- tensi tanah pecatu sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, karena hak atas tanah pecatu merupakn hak kolektif masyarakat yang didasarkan pada institusi sosial. Hak kolektif pemanfaatan lahan pada umum- nya (di Pulau Lombok) berdasarkan prin- sip genealogis, artinya pembukaan serta pengembangan hak kolektif didasarkan pada faktor dan kepentingan yang bersifat kekeluargaan. Hak kolektif atas peman- faatan lahan terbesar dan terkenal pada seluruh areal pertanahan di Pulau Lom- bok yang disebut hak paer”. 2
2 Anang Husni, Hak Atas Tanah Pecatu Desa Ber- dasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal
Kemudian kedudukan tanah pecatu dalam suatu daerah (desa) ditandai dengan: Pertma; Masih adanya wilayah (desa) di- mana tepat tanah pecatu itu berada. Kedua ; Masih adanya tanah yang menjadi tanah pecatu dalam suatu daerah (desa). Ketiga; Masih adanya Kepala Desa (kepala adat) beserta jajarannya yang pada kenyataan- nya diakui oleh warga masyarakat sebagai pengemban tugas bagi masyarakat, men- gelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah pecatu tersebut.
Perlu diingat juga, bahwa tanah pecatu yang kepemilikan bersumber dari adat ti- dak boleh diperjual-belikan, karena fungsi tanah pecatu digunakan sebagai penganti gaji perangkat desa selama menjabat. Pada kenyataannya tanah pecatu merupakan ta- nah yang latarbelakangnya memiliki nilai historis yang sangat kental dan kepemilikan tanah pecatu tersebut merupakan milik ber- sama masyarakat, hanya saja pengelolalaan dari tanah pecatu diberikan kepada pejabat- pejabat desa.
Penelitian ini lebih memfokuskan diri pada kajian mendalam kaitannya dengan eksistensi atau keberadaan tanah pecatu dari hukum adat yang nota bene dijadikan landasan hukum pertanahan di Indonesia. Kebijakan “rekayasa social” (social engi- neering) ini cenderung menimbulkan kon- flik pengelolaan tanah pecatu antara Pemer- intah Daerah dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di desa sehingga sekarang status tanah pecatu sebagai aset desa.
Maka, penulis ingin meneliti tentang eksistensi atau keberadaan tentang tanah pecatu desa dan pergeseran fungsi tanah pecatu serta manfaatnya pengelolaannya di Desa Sukadana saat ini semenjak berlaku-
IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1, hlm.206.
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............
nya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan pendahuluan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu: pertama : Bagaimana pengaturan ten- tang eksistensi tanah adat (pecatu) dalam hukum positif?; kedua : Bagaimana eksisten- si tanah pecatu desa di Kabupaten Lombok Timur?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau sosiole- gal. Metode penulisan yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan; Pendekatan Konseptual; Pendekatan Em- piris. Sumber Dan Jenis Bahan Data: Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dan hasil penelitian lapangan yang bersum- ber dari responden, informasi serta hasil pengamatan. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal- jurnal buku, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan oleh pakar ter- kait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai bentuk Peran- an Pemerintah dan masyarakat terhadap Tanah Pecatu dalam kaitannya eksistensi Tanah Pecatu Desa di Desa Sukadana Ke- camatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan ber- makna terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum di bidang Pengaturan tanah. Lokasi Penelitian: Ta- nah pecatu di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digu- nakan adalahwawancara dan dokumentasi. Setelah bahan terkumpul selanjutnya dia- nalisis secara kualitatif kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif-induktif.

## PEMBAHASAN
Guna menjelaskan permasalahan akan dibahas maka terdapat beberapa teori yang di gunakan. Teori hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis per- masalahan dalam penelitian ini adalah (1) Teori Mazhab Sejarah, (2) Teori Semi Au- tonomous Social Field. Ke 2 (dua) kerangka pemikiran tersebut diungkapkan, sebagai berikut:

## 1.  Teori Mazhab Sejarah
Inti ajaran Mazhab sejarah yang dipelo- pori oleh Von Savigny adalah bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke) 3 itu ditemukan bukan dibuat. Menurut Von Savigny bahwa hukum tidak berlaku secara universal karena setiap bangsa memiliki ke- biasaan dan budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang ditemukan dalam volks- geist (jiwa bangsa) yang menurut ia bahwa volksgeits itu unik tertinggi dan realitas mistis sehingga tidak dapat dipahami secara rasional akan tetapi hanya dapat dipersepsi- kan secara intuitif. 4
Menurut Von Savigny hukum merupak- an salah satu faktor dalam kehidupan bersa- ma dalam suatu bangsa, seperti bahasa, adat moral. Oleh karena hukum adalah sesuatu yang bersifat supraindividual suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah. 5 Dengan demiki- an hukum selalu terikat dengan perkemban- gan organis mayarakat, tidak ada perkem- bangan masyarakat maka tidak ada hukum sama sekali. Pernyataan Cicero yang popu-
3 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 87.
4 Ibid.
5 Thoe Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Seja- rah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 118.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
lar mengatakan ibi socitas ibi ius (dimana ada masyarakat disana ada hukum).
Kelahiran mazhab sejarah yang dipelo- pori oleh Friedrich Carl Von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu, melalui buku- nya L’esprit des Lois mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa den- gan hukumnya. selain itu juga dipengaruhi paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Selanjutnya, kelahiran mazhab ini juga merupakan reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thubaut yang menghendaki dilakukannya kodefikasi hu- kum di negara Jerman berdasarkan Hukum Perancis (Code Napoleon); serta reaksi ti- dak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. 6
Dampak ajaran mazhab ini sangat tam- pak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat. Mereka disadarkan tentang penting- nya penelitian mengenai hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pengaruh pandangan Savi- gny juga terasa sampai jauh ke luar negara Jerman, termasuk ke Indonesia. 7
Inti ajaran Mazhab Sejarah yang didiri- kan oleh Savigny ini terdapat dalam buku- nya “Von Berf Ungerer Zeit Fur Gesetzge- bung und Rechtswissenscaft” 8 (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang- undang dan ilmu hukum). 9
Di Indonesia pengaruh terhadap ajaran Mazhab Sejarah yang dikembangkan oleh Savigny yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya.
6 Ibid.
7 Lili Rasjidi & Ira Tania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsa- fat dan Teori Hukum, Cetakan X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 66.
8 Ibid., hlm. 65.
9 Ibid.

## 2.  Teori Semi Autonomous Social Field
Teori berikutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah theory semi autonomous social field yang dikemukakan oleh sally falk moore yang mengatakan bahwa:
“… merupakan suatu fakta bahwa bi- dang yang kecil dan untuk sebagian otonom itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta symbol-simbol yang berasal dari dalam, tetapi dilain pihak bi- dang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang social yang semi otonom ini memiliki kapa- sitas untk membuat aturan-aturan dan sa- rana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang terdapat dan memang dalam kenyataannya mempen- garuhi dan menguasainya. Kadang-kadang karena dorongan dari dalam. Kadang- kadang kehendaknya sendiri. 10
Teori yang mendukung teori semi au- tonomous social field adalah teori Griffiths yaitu pluralism hukum. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (pa- ham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (ber- makna lebih dari satu). Sedangkan penger- tian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikuku- hkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi Pengertian Pluralisme Hukum adalah: Plu- ralisme hukum (legal pluralism) kerap di- artikan sebagai keragaman hukum. Plural-
10 Sally Falk Moore, Hukum dan Perubahan Sosial, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihro- mi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 150.
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ isme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralisme hukum menurut Griffiths ialah  didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih system hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sys- tem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan social. 11
Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum  yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan- kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang mengikat seb- agai hukum. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama men- gatur suatu bidang kehidupan atau perkara.
Semua sistem hukum yang ada dipan- dang sama kedudukannya dalam masyara- kat, tidak terdapat hierarkhi yang menun- jukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Anne Griffiths menyebutnya “strong”, “deep”, atau “new” legal plural- ism, (Griffiths, 2005) yang mengatakan bahwa semua hukum yang hidup dalam are- na sosial masyarakat itu, sama keberlakuan- nya, tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dipandang lebih tinggi daripada hukum yang lain. 12
Pluralisme hukum dalam UUPA me- nyatakan bahwa hukum agrarian nasional berlandasan hukum adat. Namun, kita perlu menyadari bahwa hukum adat versi UUPA adalah hukum adat yang dikonstruksikan
11 http://asslesi.wordpress.com, Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global, diakses tanggal, 11 Juli 2011.
12 Pengembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hu- kum Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., pdf  01 mei 2015.
oleh hukum Negara. UUPA menunjukkan bagaimana konsep pluralisme hukum yang lemah terjadi. Mengacu pada Pasal 5 UUPA, hukum adat yang dimaksud adalah hu- kum adat yang diakui oleh Negara setelah memenuhi empat kriteria di bawah: 13
a.  Yang tidak bertentangan dengan kepent- ingan nasional dan Negara;
b.  Yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia;
c.  Yang tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain- nya;
d.  Yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
Melihat pada ketentuan Pasal 5 ini, kita dapat melihat bahwa UUPA mengkon- struksikan hukum adat sejalan dengan ide- ologi dan kepentingan Negara dan bangsa, kerangka hukum Negara, dan menariknya,. Relasi antara hukum Negara dan hukum rakyat, sangat memungkinkan mengkon- truksi atau mendekontruksi hukum. Kon- struksi dan dekontruksi ini terjadi ketika Negara mulai mensyaratkan pengakuan terhadap hukum rakyat dimaksud. Selain bahwa undang-undang ini menganut plu- ralisme hukum yang lemah, adalah bahwa UUPA adalah instrument Negara untuk mengintrodusir sebuah kontruksi baru ter- hadap hukum rakyat. 14
John Griffiths memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam   pluralisme hu- kum yang kuat antara lain adalah teori dari Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label the semi-autonomous social
13 Myrna A. Safitri, Beragam Jalur Menuju Keadilan (Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara), Epistema, hlm. 18.
14 Ibid.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
field. Dalam hal ini Griffiths mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Sally Falk Moore: “Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping ‘semi- autonomous social field”. 15 Bahwa dalam suatu bidang kehidupan sosial secara inter- nal dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem, tetapi di lain pihak juga rentan menjadi sasaran dari aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari eksternal yang men- gitarinya.
Sementara itu pengertian  hukum dari Moore yang juga dikutipnya adalah: “Law is the self-regulation of a ‘semi-autonomous social field”  hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum ke- biasaan, atau hukum agama saja, tetapi ke- mudian diperluas termasuk juga sistem nor- matif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation). Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksitensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam ma- syarakat. 16
Dengan menggunakan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat desa sebagai bagian kecil komunitas sosial dapat membuat aturan-aturan sendiri atau internal, kebiasaan-kebiasaan dari dalam desa itu sendiri walaupun rentan terhadap kekuatan-kekuatan yang berasal dari ling- kungan eksternal. Aturan internal desa dapat memaksa masyarakat desa untuk tun- duk sekaligus menjadi acuan bagi pihak-pi-
15 http://grupsyariah.blogspot.com, Pluralisme Hu- kum Di Indonesia , diakses tanggal 20, Desember 2006.
16 Ibid.
hak yang berkepentingan secara mendalam dengan desa.

## A. Pengaturan Tentang Eksistensi Tanah Adat (Pecatu) Dalam Hukum Positif
Hukum asli Indonesia sejatinya adalah hukum adat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku selama ratusan tahun. Hukum ini diajarkan secara turun temurun dari gen- erasi ke generasi. Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia terkadang saling bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. “Peraturan perundangan yang menjamin keberadaan hukum adat dan masyarakat Hukum adat sendiri sangat ter- batas. Tidak semua aturan mengakui eksis- tensi masyarakat adat yang saat ini mulai terpinggirkan, tergerus oleh modernisasi dan aturan-aturan yang tidak berpihak ke- pada mereka”. 17
Ketentuan yang sebelumya diberlakukan hukum adat karena belum diatur dalam hukum positif, akan beralih menggunakan ketentuan yang baru karena hukum Negara yang berlaku lebih mengikat jika dibanding- kan dengan hukum adat. Namun, ternyata juga didapati beberapa peraturan Perun- dang-undangan di Indonesia yang tetap menjamin keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
Hukum adat diakui adanya oleh ma- syarakat, kendati hukum adat tidak terli- hat dalam bentuk tulisan (Unwriten recht). Pengakuan hukum adat tersebut terjelma dalam implementasi perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu mengidentifi- kasi anutan hukum adat itu sendiri. Selain itu cerminan pengakuan hukum adat juga dituangkan dalam berbagai prinsip-prinsip aturan perundang-undangan positif lain-
17 Syailendra Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Syailendra Wisnu’s Blog de_rechter_2007@blog.uns.ac.id.
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ nya. Eksistensi masyarakat hukum adat terdapat dalam undang-undang sektoral dimana dalam undang-undang sektoral mengandung cukup banyak muatan aturan dalam perkembangan pengaturan hukum yang penting terjadi pada undang-undang dasar 1945 pada Amandemen kedua.
Indonesia sebenarnya sudah lama men- gakui eksistensi hak ulayat. Dalam hak bangsa Indonesia, terdapat hak yang diberi kewenangan khusus, yaitu hak ulayat ma- syarakat hukum adat. Kepala adat berhak dalam melakukan pengaturan penggunaan maupun pengelolaan tanah atas hak ulayat. Hak ulayat sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan pasal 3 UUPA yang me- nyatakan: “Hak ulayat dan hak-hak seru- pa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataanya masih ada”.
Berikut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Kes- atuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
1)  Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan:
“Kemudian daripada itu, untuk mem- bentuk suatu pemerintah Negara Indo- nesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke- sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak- sanakan ketertiban dunia yang ber- dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disu- sunlah kemerdekaan kebangsaan indo- nesia itu dalam suatu undang-undang
dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhan- an yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indone- sia, dan kerayatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanan dalam permusy- awaratan/perwakilan, serta dengan meujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.
2) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang me- nyatakan :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, terkandung suatu asas pemamfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan negara demi sebesar-besar kemakmu- ran rakyat”.
Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kebijakan pemerintah mengcu kepada idiologi penguasaan dan pemamfaatan sumber daya alam, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3) Empat kali amendemen UUD 1945 (1999 – 2002)
Terdapat dua komponen yang berkai- tan dengan relasi antara masyarakat adat dengan sumber daya alam yang menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat serta relasi antara negara dengan sumber daya alam. Keterkai- tan tersebut adalah dari asumsi bahwa “hak” merupakan tema yang bersipat formal, reasional dan diskretif. Kema- juan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua undang-undang dasar negara ke-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
satuan republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 me- nyebutkan:
a. Negara mengakui dan menghor- mati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur den- gan undang-undang.
b. Negara mengakui dan menghor- mati kesatuan-kesatuan msyarakat hukum adat beserta hak-hak tradis- ionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara ke- satuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang–undang.
Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antara ben- tuk persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan “kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersi- fat istimewa.
4) Selanjutnya pasal 28 I ayat (1) Aman- demen kedua UUD 1945 menyatakan:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui se- bagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di- kurangi dalam keadaan apapun”. 18
5) Pasal 28 ayat (2) berbunyi:
“Setiap orang berhak bebas dari per- lakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat-
18 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen II
kan mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskrimina- tif itu”. Sedangkan ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Sedangkan ayat (3) dan ayat (4) ma- sing-masing berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

## 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, masyarakat dan rakyat mempunyai hak mendapatkan kemakmuran kekayaan alam yang terkan- dung dalam tanah yang wewenang pen- gaturannya dikuasai oleh negara. Dalam Pasal 1 UUPA dan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang dikenal dengan istilah hak bangsa Indonesia. Dima- na berdasarkan hak ini, maka konsep hu- kum tanah di Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa In- donesia.
Untuk menghindari kekacauan dalam peruntukan dan pemilikannya, diperlukan suatu pengaturan terhadap peruntukan dan pemilikan tanah tersebut, maka lebih lanjut dalam Pasal 2 dikenal dengan Hak Mengua- sai Negara. Dalam Pasal 2 UUPA dimana pada ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksudkan pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, terma- suk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............
dikuasai oeleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan:
“Hak menguasai dari Negara Termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan we- wenang untuk:
1. Mengatur dan menyelenggarakan pe- runtukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang an- gkasa tersebut.
2.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa”.
Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: “we- wenang yang bersumber pada Hak men- guasai dari negara tersebut pada Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk mencapai sebesar- besar kemakmuran rakyat, dalam arti keba- hagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum in- donesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Dan pada ayat (4) menyebut- kan: “Hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaanya dapat dikuasai kepada daerah-daerah Swatantra dan masyrakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlu- kan dan tidak bertentangan dengan ke- pentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah
Keempat ayat dalam Pasal 2 ini saling berkaitan, didasari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang hak menguasai negara atas kekayaan alam Indonesia untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, kemudian wewenang hak menguasai dari negara, hak menguasai dari negara yang bertu- juan mencapai sebesar-besar kemakmu-
ran rakyat, sampai hak menguasai negara yang pelaksanaanya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasan tersebut, merupakan konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang keda negara untuk menguasai. Isi wewenang negara yang bersumber pada Hak Menguasai SDA oleh negara tersebut semata-mata bersifat publik; wewenang untuk mengatur (we- wenang regulasi) dan bukan menguasai ta- nah secara fisik dan mengunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang Hak Atas Tanah yang lebih “bersifat pribadi”. 19
Wewenang negara untuk mengatur hubungan antara orang-orang termasuk ma- syarakat hukum adat dengan tanah terkait erat hubungan hukum antara tanah dengan negara. Hukum yang mengatur pengakuan atas tanah sangat di perlukan untuk mem- beri jaminan kepastian hukum kepada ma- syarakat. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika melihat hubungan negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyara- kat hukum adat dengan tanah ulayahnya dan hubungan antara perorangan dengan tanahnya. Ketiga hubungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah- kan satu dengan yang lain, dan merupakan hubungan yang bersifat “tritunggal”. 20
19 Rangkuman penulis berdasarkan pendapat Boedi Harsono yakni “kewenangan negara terhadap tanah- tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain menjadi terbatas yaitu sampai batas kewenan- gan yang merupakan isi hak yang diberikan sesuai ke- tentuan peraturan perundang-undangan” dalam Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pemben- tukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksa- naannya, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2007, Op, Cit., hlm. 273).
20 Ibid., hlm 234.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan Hak Menguasai tanah oleh negara, hubungan antara masyarakat dengan hukum adat dengan tanah wilayahn- ya melahirkan hak ulayat, dan gabungan antara perorangan dengan tanah melahir- kan hak-hak perorangan atas tanah. 21
Eksistensi hak ulayat yang diakui oleh UUPA berdasarkan Pasal 3 UUPA meru- pakan suatu kemajuan tentang kedudukan Hak ulayat ditinjau dari segi yuridis formal, sehingga akan dapat mengisi pembagunan nasional disatu pihak dan kepentingan umum secara bersama dilain pihak. Namun demikian, Pasal 5 UUPA yang berbunyi;
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angakasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan den- gan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta den- gan peraturan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala ses- uatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama”.

## 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan
Undang-undang ini mengaku adanya hu- tan adat. Hutan adat menurut undang-un- dang ini adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam undang-undang ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 4 bahwa:
“Penguasaan hutan oleh Negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hu- kum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta ti- dak bertentangan dengan kepentingan na-
21 Anne Midnitasari, Eksistensi Hak Ulayat Masyara- kat Hukum Adat dari peraturan perundang-undangan Sumber Daya Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm 64.

## sional”.
Pengelolaan kawasan hutan secara khu- sus menurut Pasal 34 dapat pula diberikan kepada masyarakat hukum adat selain lem- baga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial keagamaan. Pemanfaatan hutan adat menurut Pasal 37 dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangku- tan, sesuai dengan fungsinya, dan peman- faatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
Undang-Undang Kehutanan ini lebih menjamin eksistensi masyarakat hukum adat jika dibandingkan dengan unang- undang kehutanan sebelumnya. Ketika kepentingan Negara dihadapkan dengan kepentingan adat, kepentingan adat harus dipinggirkan.

## 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pegakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 7 ta- hun 2004 tentang Sumber daya Air terdapat dalam Pasal 6. Pasal 6 yang tediri dari 4 ayat ini menyebutkan:
1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-be- sarnya kemakmuran rakyat.
2)  Penguasaan sumber daya air sebagaima- na dimaksud pada ayat (1) diselengga- rakan oleh pemerintah dan/atau pemer- intah daerah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentin- gan nasional dan peraturan perundang- undangan.
3)  Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ kenyataannya masih ada dan telah di- kukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
4) Atas dasar penguasaan negara seb- agaimana dimaksud pada ayat (1) di- tentukan hak guna air.
Dalam Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:
“Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air diatas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”.
Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan:
“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi”.
Pasal 17 Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur tentang wewenang pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:
1. Pengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakanoleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
2.  Menjaga efektivitas, kualitas, dan keter- tiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
3.  Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan yang ada; dan
4.  Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sum- ber daya air di wilayahnya.
Selain itu hak masyarakat adat juga terdapat pada penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Sumber Daya Air yang menyebutkan: Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya
ditemukan di suatu daerah, bersifat posi- tif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: subak di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, dan Dharma Tirta di Jawa tengah. Kemudian kekhasan di bidang penyeleng- garaan pemerintah: otonomi khusus, desa, atau masyarakat adat.
5.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang terbaru Nomor 6 Ta- hun 2014 tentang Desa ini secara tegas dan jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan:
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selan- jutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menga- tur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Eksistensi pengakuan masyarakat adat diatur juga dalam Pasal 4: Huruf
a: Memberikan pengakuan dan peghor- matan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Repub- lik Indonesia
b: Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sys- tem ketatanegaraan Republik Indone- sia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c: Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
Sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (1) di atas, maka eksistensi tanah ulayat dia- tur dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan: “Aset desa dapat berupa tanah kas desa, ta- nah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tam- batan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.Dan ayat (2) huruf b menyebutkan: “Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sum- bangan atau yang sejenisnya”
Selain ketentuan peraturan perundan- gan tersebut diatas, juga terdapat beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan/Per- aturan Presiden, dan Keputusan/Peraturan Menteri yang berkaitan dengan masyarakat adat maupun hak-hak adat antara lain:
1.  Peraturan Pemerintah
a.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Hutan dan Pemunggutan Hasil Hutan Produksi.
c.  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pen- gaturan Mengenai Desa.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2.  Keputusan/Peraturan Presiden
a.  Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dibidang Per- tanahan.
b.  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
c.  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2006.
3.  Keputusan/Peraturan Menteri
a.  Keputusan Menteri Kehutanan dan perke- bunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang kesempatan Masyarakat Setempat untuk melakukan Pemanfaatan dikawasan hu- tan
b. Keputusan Menteri Agraria/KBPN No- mor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Peny- elesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Peraturan lebih khusus mengenai eksis- tensi tanah pecatu pada Surat Keputusan Bupati Lombok Timur yaitu:
a.  Keputusan Bupati Lombok Timur No- mor 188.45/319/PPKA/2014 tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemer- intah Kabupaten Lombok Timur Ke- pada Pemerintah Desa
b.  Keputusan Bupati Lombok Timur No- mor 188.45/320/PPKA/2014 tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Tanah Pecatu Kepada Pemerin- tah Desa
c.  Keputusan Bupati Lombok Timur No- mor: 188.45/442/PPKA/2014 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Pecatu Desa Dari Daftar Barang Milik Daerah.

## B. Eksistensi Tanah Pecatu Desa Di Kabu- paten Lombok Timur
Membicarakan tentang eksistensi atau keberadaan dari suatu tanah adat (pecatu) maka tidaklah terlepas dari eksistensi atau keberadaan komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi adat- nya yang selalu berpegang pada prinsip dari masyarakat adat yang bersangkutan yang
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ bersifat komunal dan magis religious. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari ma- syarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat ter- tentu atas wilayah tertentu yang merupak- an lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan- nya, yang timbul dari hubungan secara lahi- riah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat terse- but dengan wilayah yang bersangkutan”. 22
Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meli- puti smua tanah yang termasuk dalam ling- kungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepu- nyaan bersama para warganya.
1.  Sejarah Tanah Pecatu Desa Sukadana
Dalam kamus sasak Indoneisa, Tanah Pe- catu atau Meder adalah sawah yang diberi- kan oleh Pemerintah kepada Kepala Kam- pung selama menjabat sebagai pengganti gaji. 23 Berdasarkan hasil penelitian penulis dasar hukum penguasaan tanah pecatu oleh kepala desa adalah hukum adat, sehingga secara structural tanah pecatu terpisah den- gan aset pemerintah daerah. Untuk mencer- mati penguasaan tanah pecatu bagi kepala desa adalah pertama yang mesti dijelaskan eksistensi tanah pecatu, terhadap eksisten- si tanah pecatu penelitian terlebih dahulu adalah menyangkut sejarah munculnya ta-
22 Wahyu Arsyantuti, Perlindungan Hukum Ma- syarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat, Thesis, Universitas Airlangga, 2009, hlm. 6
23 Nazir Thoir, I Gusti Ngurah Bagus, I Made Dewa, Aron Makombte, Kamus sasak Indonesia, Departemen P&K, Jakarta, hlm. 85.
nah pecatu di masyarakat Lombok Timur Desa Sukadana.
Tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur masih belum jelas pengaturannya, dikarenakan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur tanah pecatu berasal dari 2 sumber diantaranya yaitu :
1.  Tanah pecatu yang bersumber dari tanah adat, dan
2.  Tanah pecatu yang bersumber dari pem- berian pemerintah daerah.
Dalam sejarahnya tanah pecatu sudah sejak jaman kerajaan-kerajaan di Lombok Timur, pada awalnya konsep tanah pecatu muncul dari pemberian tanah oleh kaum bangsawan kepada aparat desa/perangkat desa yang dulu bertugas mengatur pemer- intahan atau hubungan dengan masyarakat, pemberian tanah pecatu saat itu dimaksud- kan sebagai upah bagi perangkat desa atau untuk membantu perekonomian masyara- kat adat sekitar dengan memfungsikan ta- nah pecatu sebagai obyek pertanian umum. Namun prinsipnya tanah pecatu adalah ta- nah yang awalnya milik para bangswan dan orang-orang kaya pada saat itu.
Tidak banyak masyarakat desa yang mengetahui asal usul Tanah Pecatu namun sebagian besar dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Lombok Timur Desa Su- kadana meyakini bahwa tanah pecatu be- rasal dari hukum adat dan pemimpin per- tama desa Sukadana terdahulu saat tahun 1667 dan yang pelaksanaan haknya meru- pakan buatan oleh masyarakat adat pada masa dahulu.
Dari beberapa hasil wawancara yang di- lakukan oleh penulis dengan beberapa pe- jabat desa mengenai sejarah tanah pecatu. Bapak Ismail yang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Sukadana mengenai se-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
jarah tanah pecatu Desa Sukadana, men- gatakan:
“Kalau sejarahnya sih saya sendiri tidak begitu persis tahu soal tanah pecatu kan gitu. Yang sejarahnya saya tahu yaitu kepemimpinan desa sukadana. Kalau se- jarah tanah pecatu memang itu sekedar dengar dari orang-orang pendahulu kita, pecatu itu ada sejak adanya pemerintahan di desa sukadana yang diakui kan gitu”. 24
Wawancara dengan Bapak Lalu Hanjay- adi selaku Kepala Desa (Kades) di Desa Sukadana mengenai sejarah tanah pecatu, mengatakan:
“Kalau masalah sejarah tanah pecatu saya tidak tahu persis karena setau saya tanah pecatu ini sudah ada dari nenek-ne- nek moyang terdahulu. Yang jelas pemer- intahan jaman dahulu sudah menye- diakan adanya tanah pecatu dari tahun 1667”. 25
Demikian pula wawancara dengan Bapak Lalu Dedy selaku bagian hukum di kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur menge- nai sejarah tanah pecatu mengatakan:
“Sebenarnya sejarah tanah pecatu tidak ada yang tahu karena sangking rumitnya karena sejak jaman Belanda pun tanah pecatu ini sudah ada di Lombok” 26
Menyimak wawancara di atas menge- nai sejarah tanah pecatu di Desa Sukadan terungkap bahwa tanah pecatu bersumber dari hukum adat bukan dari hukum nasi- onal, Menurut yang mereka dengar bahwa dahulu orang pendiri desa sukadana ini adalah orang-orang kaya. Karena waktu
24 Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.
25 Wawancara dengan Lalu Hanjayadi, Kepala Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.
26 Wawancara dengan Lalu Dedy, Kepala Bidang Hu- kum di Kantor Bupati Lombok Timur, 4 Mei 2015.
itu penduduk sukadana masih sedikit dan pendirinya menyiapkan jaminan berupa ta- nah kepemilikan pemimpin desa itu sendiri, bukan diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam peralihan tanah pecatu dari kepala desa lama ke kepala desa baru tidak mem- butuhkan izin dari pemerintah daerah, teta- pi berlangsung secara otomatis dan dengan sendirinya.
Tanah pecatu yang dikuasai sebagian be- sar merupakan pemberian dari bangsawan- bangsawan dan orang-orang kaya yang da- hulu menguasai tanah yang luas, pemberian ini sebenarnya dimaksudkan selain untuk membangun ekonomi di desa setempat, juga untuk memberikan kesejahteraan bagi kepala desa atau pengurus desa. Menurut Desa Sukadana kalau tanah pecatu bahasa desanya “dicatu” dari sebagian tanah yang ada di desa itu di catu persatu orang petu- gas desa itu. Tentunya ditempat lain kalau berbicara seperti masalah tanah pecatu ti- dak persis sama desa sukadana dengan desa tetangga atau desa lainnya.
Desa sukadana ini berdiri sejak tahun 1667, jadi masyarakat Desa Sukadana be- ranggapan bahwa sejak saat berdirinya Desa Sukadana tanah pecatu itu sudah ada. Tanah pecatu tidak hanya diterima oleh ke- pala desa, tetapi dapat juga diterima oleh kepada Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) yang membawahi beberapa kampung, yang pemberian tersebut (tanah pecatu) merupakan pembayaran gaji mer- eka, tanah pecatu merupakan tanah turun temurun.
2.  Tanah Pecatu Desa Sukadana
Adanya tanah pecatu itu dibarengi den- gan adanya pendirian desa itu sendiri dan ada bukti tertulis dari pemerintah kabupat- en Lombok timur. Dahulu pemerintah Ka- bupaten Lombok Timur pernah mengklaim semua tanah pecatu desa di wilayah Kabu-
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ paten Lombok Timur tetapi sejak terbitnya Undang-Undang Desa, Kabupaten Lombok Timur mengembalikan lagi semua tanah pe- catu kepada desa. Berikut wawancara den- gan Bapak Lalu Dedy mengenai pengem- balian tanah pecatu mengatakan:
“Tanah pecatu ini kan dari desa cuma pada jaman orde baru diambil alih karena disentralistik apa yang menjadi asset desa itu menjadi aset pusat juga. kalau tanah pecatu asli justru kita yang menguasai tidak ada dasarnya sehingga kita kemba- likan dan kebetulan Bupati kita juga pro rakyat sehingga dia kembalikan karena dia tahu sejarah-sejarahnya. Baik itu ta- nah pecatu yang belum bersertifikat atau- pun yang sudah bersertifikat.” 27
Sehingga pemerintah tidak dapat meng- klaimnya lagi apa yang sudah menjadi milik desa, dikembalikan ke posisi semula dima- na tanah pecatu itu berada karena pemer- intah daerah tidak mempunyai dasar atau bukti yang kuat. Tanah yang sudah terlajur bersertifikat dikembalikan dengan bentuk hibah. Dalam pertanggung jawaban tanah pecatu ini semua berada dibawah tanggung jawab pemerintah desa
Demikian wawancara dengan Bapak dedy mengenai pertanggung jawaban tanah pecatu mengatakan:
“Sekarang semua tanah pecatu sudah men- jadi aset desa dikembalikan ke posisi awal. Sekarang semua telah menjadi kewenan- gan desa, terpisah dari asset pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan tidak boleh diambil alih lagi dan pertang- gung jawabannya langsung ke desa.” 28
Dalam pengembalian tanah pecatu pemerintah Kabupaten Lombok Timur me- minta pendapat DPRD dan para ahli hu- kum agraria mengenai tanah pecatu. setelah
27 Ibid.
28 Ibid.
itu barulah pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penghapusan tanah pecatu dari asset pemerintah daerah.

## 3.  Penguasaan Tanah Pecatu
Peristilahan tentang tanah pecatu dalam konsepsi Hukum Adat di Lombok sangat jarang ditemui, bahkan dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Desa (Kades) Desa Sukadana.
Demikian yang disampaikan wawancara Bapak Ismail Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sukadana:
“Yang mendapatkan tanah pecatu itu Ke- pala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa. Cuma sayangnya itu tidak disebut Sekretaris Desa, Makanya sebenarnya saya iri dengan itu kenapa sekdes tidak disebutkan berarti sekdes itu tugas bukan jabatan”. 29
Dari hasil wawancara Sekretaris Desa (Sekdes) bahwa tanah pecatu tidak diberi- kan kepada sekretaris desa karena sekre- taris desa itu hanya tugas tidak jabatan sep- erti kepala desa dan kepala dusun. Dalam pengangkatan kepala desa di desa sukadana itu diangkat melalui silsilah keluarga bu- kan dari luar desa atau orang diluar silsi- lah keluarga. Kalau mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten- tang Desa yang isinya tentang syarat calon kepala desa jadi siapapun boleh menjadi kepala desa tetapi Desa Sukadana berbeda dengan desa lainnya.
Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) seorang kepala desa ja- batannya paling banyak hanya sampai 3 (tiga) periode saja. 1 (satu) periode itu 6 (enam) tahun masa jabatan jadi totalnya 18 (delapan belas) tahun selama 3 (tiga) peri- ode. Desa Sukadana hanya menganti kepala
29 Wawancara Ismail, Op.Cit.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
desa jika kepala desa tersebut sampai kepala desanya menyatakan sudah tidak sanggup memimpin dan digantikan oleh keturunan selanjutnya.
Tanah pecatu dikuasai oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan Desa atau yg disebut perangkat desa lainnya. Tanah pecatu hanya sebagai itu jaminan selama
masa jabatannya di desa, pemanfaatannya untuk jaminan diri sendiri sebagai gaji se- lama bekerja di desa.
Berikut ini tabel penguasaan tanah peca- tu Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabu- paten Lombok Timur mulai dari pemerin- tahan pertama hingga saat ini sebagai beri- kut:
No. Pemegang Luas m2 Kelas 1. Kepala Desa 13000 m2 3500 m2 I II 2. Kaur Pemerintahan 4000 m2 II 3. Kepala Dusun Ume Jaya 3000 m2 II 4. Kaur Pembangunan 4000 m2 II 5. Kaur Keuangan 4000 m2 II 6. Kepala Dusun Ume Jati 3000 m2 II 7. Kaur Kesra 4000 m2 II 8. Kaur Umum 4009 m2 II 9. Kepala Dusun Sukadana Selatan 5000 m2 II 10.  Kepala Dusun Sukadana Utara 5000 m2 II 11.  Kepala Dusun Gundem 5000 m2 II 12.  Kepala Dusun Genjer 5000 m2 II 13.  Pekemit 2200 m2 II Sumber data: Kantor Desa Sukadana, Tahun 2015 Keterangan tentang kelas menurut tabel diatas berikut adalah kelas-kelas tanah di Desa Sukadana yang pembagian kelasnya berdasarkan jabatan perangkat desa. Kelas I disebut dengan tanah sawah dan kelas II disebut dengan kelas tanah kebun.

## 3.  Pengaturan Fungsi Tanah Pecatu
Kepala desa, kepala dusun dan perangkat desa lainnya mendapatkan hak pengelolaan atas tanah pecatu berdasarkan jabatan yang dimilki, dalam melaksanakan haknya un- tuk mengelola tanah pecatu, biasanya Ke- pala Desa (Kades) menyewakan tanah pe- catu tersebut kepada pihak lain, penyewaan demikian tidaklah dilarang dalam hukum adat. Berkaitan dengan pengaturan sewa tanah pecatu, telah ditentukan bahwa masa
tugas Kepala Desa (Kades) adalah 6 (enam) tahun (berdasarkan Undang-Undang No- mor 6 Tahun 2014 tentang Desa), namun Kepala Desa (Kades) tidak boleh menye- wakan tanah tersebut langsung selama enam tahun, hanya diperbolehkan satu ta- hun dengan kemungkinan diperpanjang.
Hak pengelolaan atas tanah pecatu mun- cul bersamaan dengan menjabatnya se- seorang sebagai Kepala Desa (Kades), hak ini tidak didefinisikan oleh surat apapun dari pemerintah daerah (Pemda), berakh- irnya hak atas tanah pecatu seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, ta- nah pecatu dalam penguasaan Kepala Desa (Kades) dilarang keras menjualnya, mem- bangun suatu bangunan atau fasilitas lain
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............ di atasnya yang dapat menghilangkan fung- si asli tanah pecatu sebagai tanah pengelo- laan pertanian.
Hak pengelolaan atas tanah pecatu dalam masyarakat erat kaitannya dengan adanya kedudukan yang dijabat oleh ses- eorang, selain kedudukan sebagai Kepala Desa (Kades), tanah pecatu juga diberikan hak pengeloaannya kepada Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) tetapi tidak diberikan kepada Sekretaris Desa (Sekdes), perbedaannya hampir tidak ada, dari beberapa responden di cermati bahwa kemungkinan perbedaannya hanya pada segi luas tanah pecatu yang dikuasai dengan hak pengelolaan oleh Kepala Desa (Kades) yang lebih luas dari pada yang dikuasai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Urusan (Kaur).
Dahulu perangkat desa selain mem- peroleh tanah pecatu atau mengelola juga di- berikan tunjangan sejumlah Rp. 800.000,-/ bulan. karena tidak semua perangkat desa memiliki tanah pecatu jadi yang tidak me- miliki tanah pecatu atau tidak mengelola ta- nah pecatu diberikan tunjangannya dilebih- kan menjadi Rp. 1.250.000,-/bulan artinya itu tunjangan yang diterima per triwulan bukan setiap bulan.
Sejak berlakunya Undang-Undang No- mor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari ke- tentuan Pasal 76  ayat (1) mengatur tentang status tanah pecatu mengenai perubahan status tanah yang dahulu jelas terlihat bah- wa ada pergeseran status tanah pecatu saat ini di kelola oleh perangkat desa sudah ma- suk ke dalam aset desa dan di kelola oleh desa.
Sehingga saya berkesimpulan bahwa ta- nah pecatu sudah menjadi bagian dari as- set desa jadi saat ini semua tanah pecatu yang ada di perangkat desa diambil alih oleh desa. semua tanah pecatu yang ada di
Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Ka- dus) dan Kepala Urusan (Kaur) diserahkan kepada pemerintah desa dan yang menge- lola semua tanah pecatu itu adalah desa. Sedangkan untuk Fungsinya menurut Pasal 77 ayat (1) diperuntukan untuk keperluan social, kesejahteraan, kepentingan umum dan pembangunan desa. Peraturan ini baru diberlakukan di Desa Sukadana per 1 janu- ari tahun 2015 dan sekarang sedang berja- lan.
Dipertegas oleh Bapak Lalu Sirajudin sebagai Kepala Urusan Desa Sukadana, wawancara mengenai status tanah pecatu setelah berlakunya Undang-Undang Desa: 30
“Kepala desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebelum Undang-Undang Desa terbit masing-masing mempunyai penge- lolaan tanah pecatu yang sesuai dengan SK. Setelah Undang-Undang Desa ini terbit sekarang pakai gaji, dulu dapat ta- nah dan tunjangan  yang disebut TPAD (Tunjangan Penghasilan Aparat Desa) di samping punya tanah pecatu ada tunjan- gan namanya bukan gaji”.
Sekarang Desa sendiri yang mengelola tanah pecatu jadi masyarakat desa boleh menyewa tanah pecatu. Apabila masyara- kat ingin menyewa tanah pecatu desa hanya memakai surat pernyataan dari pemerintah desa tidak melibatkan BPN atau Notaris dan pemerintah daerah sudah memberikan semua wewenang penuh tanah pecatu dike- lola oleh pemerintah desa bukan perangkat desa. Artinya itu pribadi desa karena semua kuasa untuk tanah pecatu itu milik desa dan izin menyewa tanah pecatu hanya le- wat desa saja. Dalam sewa menyewa, harga menyewa tanah pecatu dihitung per are Rp. 130.000,- sampai Rp. 150.000,- per are, di desa sukadan bahasa sewa menyewa dalam
30 Wawancara dengan Lalu Sirajudin, Kepala Urusan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 20 Maret 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 311~339
masayarakat Lombok timur disebut dengan istilah “Sandak”. Karena tanah pecatu desa sukadana itu tanah produktif tergolong ke- las I dan kelas II. Jadi, pembayaran uang sewanya pun tergantung kelas tanahnya dan uang sewa tanah pecatu di masukan ke dalam kas desa yang nantinya akan dipergu- nakan untuk kepentingan masyarakat desa serta pembangunan desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat di- simpulkan Eksistensi Hak Ulayat dalam hukum positif Indonesia masih ada. Hal demikian diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) serta dalam berbagai  undang-undang. Dengan diakuin- ya hak ulayat oleh Pemerintah maka, eksis- tensi hak ulayat  tidak murni lagi dikuasasi oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika melihat hubungan Negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyara- kat hukum adat dengan tanah ulayatnya dan hubungan  antara perorangan dengan tanahnya. Demikian juga dengan tanah pecatu di Desa Sukadana, Kabupaten Lom-
bok Timur yang tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia, dan kepent- ingan nasional yang berdasarkan persatuan bangsa, serta harus mengindahkan unsur- unsur yang berdasarkan pada agama. Ke- beradaan tanah pecatu di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Tanah Pe- catu merupakan hukum adat yang sudah ada sejak Desa Sukadana didirikan oleh bangsawan-bangsawan terdahulu. Pengelo- laan tanah pecatu dilakukan secara turun temurun oleh kepala desa yang pertama hingga saat ini, meskipun dengan lahirnya Undang-Undang Desa, keberadaan tanah pecatu masih tetap diberlakukan oleh kan- tor Desa Sukadana. Sebelum lahirnya Un- dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten- tang Desa, pemerintah Kabupaten Lombok Timur pernah mengklaim semua tanah pecatu desa yang ada di wilayah Kabupat- en Lombok Timur, tetapi sejak terbitnya Undang-Undang Desa, Kabupaten Lombok Timur mengembalikan lagi semua tanah pecatu kepada desa. Saat ini, pengelolaan tanah pecatu dilakukan langsung oleh Desa Sukadana untuk kepentingan Masyarakat Desa Sukadana.

## Daftar Pustaka
A., Myrna Safitri, Beragam Jalur Menuju Keadilan (Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara), Epistema.
Anshari, Tampil Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Multi Grafik Medan, Medan, 2005.
Arsyantuti, Wahyu, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat, Thesis, Universitas Airlangga, 2009.
Dwi, Widodo Putro, Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.
Falk, Sally Moore, Hukum dan Perubahan Sosial, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2007.
Mirza Amelia| Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa ............
Hujibers, Thoe, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
Husni, Anang, Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1.
Rasjidi, Lili & Ira Tania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Thoir, Nazir, et.,al., Kamus sasak Indonesia, Departemen P&K, Jakarta. Tesis
Anne Midnitasari, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dari peraturan perundang-undangan Sumber Daya Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Internet
http://grupsyariah.blogspot.com, Pluralisme Hukum Di Indonesia, diakses tanggal, 20 Desember 2006.
Syailendra Wisnu Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Syailendra Wisnu’s Blog de_rechter_2007@blog.uns. ac.id.
http://asslesi.wordpress.com, Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global, diakses tanggal, 11 Juli 2011.
Materi Perkuliahan Pengembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., pdf  01 mei 2015.
Wawancara
Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.
Wawancara dengan Lalu Hanjayadi, Kepala Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015. Wawancara dengan Lalu Dedy, Kepala Bidang Hukum di Kantor Bupati Lombok Timur, 4 Mei 2015.
Wawancara dengan Lalu Sirajudin, Kepala Urusan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 20 Maret 2015.