## SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI

## Rofiq Nurhadi
FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo rofiq_nurhadi@yahoo.co.id

## Abstrak
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  elitis  yang  diorientasikan    untuk  melahirkan kelompok  elit  (pemimpin)  agama  cenderung  melahirkan  problem  demokratisasi. Melalui  kajian  literatur  dengan  pendekatan  filosofis  mengenai    gaya  kepemimpinan, kultur    dan  model  pembelajaran  di  pesantren    dapat  disimpulkan  bahwa  problem utama  bagi  upaya  demokratisasi  sistem  pendidikan  pesantren  adalah  terletak  pada dua  faktor.  Pertama  adalah  faktor  teologis.  Secara  teologis  agama  yang  dijadikan kerangka  bagi  pelaksanaan  pendidikan  pesantren  cenderung  melahirkan  pendekatan indoktrinasi  serta  cenderung  memunculkan  mandat  dan  emosi  keagamaan  seperti otoriterisme  dan  pengukuhan  identitas  komunal.  Kedua  adalah  faktor  kultural  yang diwarisinya  dari  lembaga  semacam  ini  sebelum  mengalami  islamisasi.  Besarnya otoritas kyai dan keluarganya menandai karakteristik kultur pesantren. Terhadap yang pertama  maka  pendekatan  indoktrinasi  perlu  diimbangi  dengan  pendekatan- pendekatan yang menekankan pada proses. Untuk itu perlu dibedakan antara agama sebagai  wahyu  yang  bersifat  mutlak dan  agama sebagai  produk  sejarah yang  bersifat relatif. Kemutlakan hanya ada dalam ajaran Tuhan itu sendiri dan tidak pada tafsir yang bersifat  historis  tentang  itu  yang  harus  selalu  bersifat  relatif,  terbuka  dan  plural. Adapan  terhadap  yang  kedua  demokratisasi  dapat  dibangun  dengan  meningkatkan partisipasi masyarakat pemiliknya dalam pengelolaan pesantren.
Kata Kunci: sistem pendidikan pesantren, dan demokratisasi

## PENDAHULUAN
Demokratisasi  pendidikan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari demokratisasi  bangsa,  sebab  hakekat  pendidikan  adalah  proses  pembudayaan. Bahkan  berkembangnya  kebudayaan  itu  adalah  karena  pendidikan.  Oleh  karenanya budaya  demokrasi  sangat  dipengaruhi  oleh  pola  pelaksanaan  pendidikan  bangsa.  Hal ini  senada dengan  apa  yang  disampaikan oleh  John Dewey  bahwa  pendidikan  adalah sarana par excellent yang menumbuhkan kehidupan demokrasi  (Dewey, 1965: 81-99).
Di  Indonesia  demokrasi  telah  menjadi  tuntutan  atau  kebijakan  sistem pemerintahan  dan  sistem    pembangunan  nasional  sejak  negara  ini  didirikan.  Oleh
karena  sistem  pendidikan  nasional  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  pembangunan nasional,  maka  demokratisasi  dalam  bidang  pendidikan  berarti  juga  merupakan  satu bagian  dari  upaya  mensukseskan  program  dari  sistem  pembangunan  nasional,  yaitu demokratisasi bangsa. Persoalannya adalah apakah pendidikan nasional sebagai suatu sistem telah mendukung demokratisasi?.
Sebagai  suatu  sistem,  pendidikan  nasional  memiliki  beberapa  sub  sistem, diantaranya  adalah  sistem  pendidikan  Islam  yang  di dalamnya  ada  sistem  pendidikan pesantren  (Mastuhu,  1994:  2).  Sistem  pendidikan  pesantren  sebagai  sub  sistem  dari sistem  pendidikan  Islam  merupakan  sistem  pendidikan  yang archaic Indonesia. Lembaga  pendidikan  ini  telah  ada  semenjak  Islam  belum  masuk  di  bumi  nusantara. Dari  sini  penting  mengkaji  pesantren  dari  sudut  pandang  demokratisasinya.  Karena disamping  ia  adalah  bagian  dari  sub  sistem  pendidikan  nasional  maka  ia  adalah lembaga  pendidikan  yang    telah  mengakar  dan  tumbuh  subur  dalam        masyarakat Indonesia  khususnya  masyarakat  Jawa.  Oleh  karena  itu  tentu  ia  mempunyai  peran yang sangat besar dalam mewarnai dan membentuk karakter bangsa ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan pendekatan  filosofis.  Pendekatan  filosofis  digunakan  sebagai  kerangka  analisis terhadap  berbagai  data  tertulis  mengenai  pesantren  di  Indonesia  baik  dari  sisi  gaya kepemimpinan, kultur  maupun model pembelajarannya.   Data penelitian ini diperoleh  melalaui  sumber  literer,  baik  sumber  primer  maupun  sumber  sekunder. Sumber  primernya  adalah  karya-karya  mengenai  gaya  kepemimpinan,  kultur    dan model  pembelajaran  di  pesantren.  Diantaranya  adalah  ”Dinamika  Sistem  Pendidikan Pesantren  (Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  Dan  Nilai  Sistem  Pendidikan  Pesantren”  yang ditulis oleh Mastuhu, “Tradisi Pendidikan Politik di Pesantren (Tinjauan Historis)” karya KH Sahal Mahfudz, “Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren  Religiusitas IPTEK” karya  Abdul  Munir  Mulkhan,  “Pesantren  Sebagai  Subkultur”  karya  Abdurrahman Wahid  dan  “Tradisi  Pesantren”  karya    Zamakhsyari  Dhofier.    Sedangkan  sumber sekundernya adalah semua bahan yang dapat mendukung analisis penelitian ini.
Setelah    data  yang  diperoleh  dari  kedua  sumber  tersebut  dikumpulkan  dan diseleksi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induksi dan deduksi. Data dari sumber primer dan sekunder tentang  gaya kepemimpinan, kultur  maupun model pembelajaran  pesantren  dikumpulkan  satu  persatu  kemudian  dianalisa  dan  diambil kesimpulan secara umum.  Kemudian data tentang visi dan misi pesantren yang masih bersifat umum danalisa dan dipahami secara rinci.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Hubungan antara Islam dan Demokrasi
Apabila  dilihat  dari  stratifikasinya  maka  sistem  pendidikan  pesantren  adalah bagian  dari  sub  sistem  pendidikan  Islam.  Sistem  Pendidikan  Islam  adalah,  (1)  sistem pendidikan  yang  diimplementasikan  karena  didorong  oleh  hasrat  untuk mengejawantahkan  nilai-nilai  Islam,  (2)  sistem  pendidikan  yang  mengajarkan  ajaran Islam dan (3) sistem pendidikan Islam yang meliputi kedua hal tersebut (Fadjar, 1998: 1).    Dari  batasan  ini  jelas  bahwa  nilai-nilai  dan  atau  ajaran  Islam-lah  yang  dijadikan kerangka  bagi  pelaksanaan  dan  terselenggaranya  sistem  pendidikan  Islam.  Apabila Islam    sebagai  sebuah  agama  yang  dijadikan  kerangka  bagi  pelaksanaan  dan penyelenggaraan  sistem  pendidikan  Islam  maka  sudah  barang  tentu  menjadi  penting melihat  demokratisasi  sistem  pendidikan  Islam  ini  dari  sudut  pandang  hubungan antara Islam dengan demokrasi.
Pada  dasarnya  hubungan  Islam  dengan  demokrasi  tidak  jauh  berbeda  dengan hubungan agama-agama lain dengan demokrasi. Karena secara teologis semua agama mempunyai  konsep  kedaulatan  Tuhan.    Menurut  Komaruddin  Hidayat  hubungan antara agama dan demokrasi dapat dirumuskan dalam tiga model. Pertama , hubungan yang  bersifat  negatif  (agama  versus  demokrasi/konfliktual).  Pendapat  ini  didukung oleh fakta, alasan filosofis dan teologis. Secara faktual bahwa secara historis sosiologis agama telah digunakan oleh para penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan politik kelompok. Dan secara filosofis keterikatan pada doktrin  agama,  terlebih  jika  klaim  agama  terhadap  pemeluknya  begitu  total,  maka akan  menggeser  otonomi  dan  kemerdekaan  manusia,  yang  berarti  juga  akan
menggeser  prinsip-prinsip  demokrasi.  Adapun  secara    teologis  bahwa  agama  selalu mencari  rujukan  pada  Tuhan.  Padahal  Tuhan  tidak  hadir  secara  empiris  sementra demokrasi  adalah  persoalan  empiris  dan  bersifat  dinamis,  sehingga  hanya  ketika agama  disingkirkan,  maka  manusia  akan  lebih  leluasa,  mandiri  dan  jernih  berbicara soal demokrasi.
Kedua ,  sekularisasi    politik.  Teori  ini  mempunyai  banyak  nuansa,  yaitu  bisa hanya  pada  level  formal  kelembagaan,  bisa  juga  pada  proses  sosial  dan  bisa  juga sampai pada level kesadaran metafisis bahkan tidak menutup kemungkinan ketiganya berlangsung  sekaligus.  Model  ini  mempunyai  asumsi  dan  bahkan  bukti-bukti  empiris bahwa  sekularisasi  politik  pada  gilirannya  malah  saling  menguntungkan  baik  bagi perkembangan  demokrasi  maupun  eksistensi  agama  itu  sendiri.  Madzab  ini berusaha memberikan  solusi  terhadap  realitas  mandat  dan  emosi  keagamaan,  yang  mana masing-masing kelompok ingin menang dengan mengatasnamakan Tuhan.
Ketiga , model Teo-Demokrasi (demokrasi yang memepertimbangkan nilai-nilai transendental).  Dalam  dataran  teologis  normatif  semua  agama,  terlebih  lagi  yang berasal    dari  tradisi  Ibrahim,  muncul  dan  berkembang  dengan  misi  untuk  melindungi dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  (nilai  kemanusiaan).  Aktualisasi dari  nilai  kemanusiaan  yang  amat  substansial    dan  universal  selalu  mengasumsikan terwujudnya keadilan dan kemerdekaan yang diyakini sebagai hak-hak asasinya. Dalam konteks ini maka demokrasi dan proses demokratisasi merupakan kondisi niscaya bagi terwujudnya  keadilan  dan  hak  kemerdekaan  seseorang.    Walaupun  diyakini  bahwa agama  itu  berasal  dari  Tuhan,  tapi  sebenarnya  konsep  "theokrasi"  secara  murni  itu sebetulnya  tidak  ada  karena  dalam  pelaksanaannya  tetap  melibatkan  peranan manusia. Kalaupun ada dalam konteks Islam misalnya hanya berumur 23 tahun, yaitu semasa  hidup  Muhammad  saw.,  sepeninggalnya  maka  praktis  pemahaman  dan pelaksanaan  ajaran  Islam  tidak  lagi  berdasarkan  pewahyuan  Tuhan  secara  langsung, melainkan ajaran wahyu yang sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi dalam tataran ini agama tidak berbicara tentang sistem melainkan muatan substansial dari spirit dan arah  demokrasi.  Dalam  Islam  misalnya  bisa  dilihat  pada  doktrinnya  yang  sangat menekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, pemihakan pada kaum tertindas dan
teraniaya (Hidayat, dalam Peldi Taher (ed.), 1994: 192-196). Kalaupun madzab ini juga mengakui  bahwa  agama  cenderung  menghalangi  proses  demokrasi,  maka  hal  ini adalah  hanya  kecenderungan  saja  bukan  keharusan,  yaitu  karena  memang  agama mempunyai  kecenderungan  untuk  melahirkan  klaim  kebenaran  serta  melahirkan kelompok elit yang merasa memiliki otoritas atas nama Tuhan. Dan yang demikian ini adalah lebih merupakan mandat dan emosi keagamaan.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Komaruddin Hidayat tersebut, Franz Magnis-Suseno  juga  berpendapat  bahwa  kehadiran  agama  itu  akan  memberikan  dua wacana yaitu; pertama , agama dihubungkan dengan kepicikan, kebencian, pertikaian, pembunuhan, huru-hara, perusakan, terorisme dan sebagainya. Kedua , agama-agama itu  merupakan  berkat  bagi  masyarakat,  karena  ia  diasosiasikan  dengan  gambaran orang  yang  berbudi  luhur,  lapang  hatinya,  jujur,  adil,  tidak  picik,  tidak  pendendam, berbelas kasih, berdamai dan sebagainya. (Magnis-Suseno, 1998: 158). Jadi agama itu menyediakan  kemungkinan-kemungkinan  bagi  tertolaknya  dan  terlaksanakannya demokrasi.
Karena  agama  menyediakan  kemungkinan-kemungkinan  bagi  tertolaknya  dan terlaksanakannya demokrasi, maka hubungan antara agama dengan demokrasi itu bisa bersifat  konfliktual  atau  terjadi  ketegangan  dan  bisa  juga  bersifat  harmonis  atau bahkan  agama  memberi  dorongan  bagi  tumbuh  kembangnya  demokratisasi  dengan ajarannya  yang  menekankan  pada  perdamaian,  keadilan,  permusyawaratan  dan pemihakannya  pada  kaum  yang  tertindas.  Akar  dari  ketegangan  hubungan  antara agama  dan  demokrasi  tak  lain  adalah  dikarenakan  secara  teologis    sifat  agama senantiasa  mencari  rujukan  pada  Tuhan  (baca:  kedaulatan  berada  di  tangan  Tuhan). Karena  kedaulatan  berada  ditangan  Tuhan  maka  kebenaran  itu  hanya  satu  (tunggal) yaitu  kebenaran  Tuhan.  Dari  sinilah  muncul  klaim  kebenaran,  yaitu  kebenaran Tuhan yang  dibawa  oleh  agama  tersebut  dan  untuk  mempertahankan  idealitas  kebenaran tunggal  yang  diklaim  sebagai  satu-satunya  kebenaran  tersebut  maka  para  pemeluk agama senantiasa melakukan upaya pengukuhan identitas komunal.
Kedaulatan Tuhan yang diterjemahkan secara kaku menjadikan permusyawaratan  yang  merupakan  prinsip  utama  demokrasi  mendapat  ganjalan.
Begitu  juga  kebenaran  tunggal  yang  memunculkan  klaim  kebenaran  diantara  para pemeluk  agama  akan  menjadi  kendala  bagi  penerimaan  pluralitas  yang  sangat ditekankan  dalam  demokrasi.  Lebih  dari  itu  pengukuhan  identitas  komunal  yang senantiasa  diupayakan  oleh  para  pemeluk  agama  untuk  mempertahankan  idealitas kebenaran  tunggalnya  juga  akan  menjadi  penghalang  bagi  upaya-upaya  demokrasi dalam  mengakomodasi  perbedaan.  Dari  sinilah  sebenaranya  ketegangan  hubungan antara agama dan demokrasi  itu terjadi.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  adanya  resistensi  dalam  agama  pada umumnya dan dalam Islam pada khususnya terhadap demokrasi tentu juga berimbas dalam  dunia  pendidikan  Islam.  Implikasi  prinsip  kedaulatan  ada  di  tangan  Tuhan  dan kebenaran  tunggal  adalah  diterapkannya  pendekatan  indoktrinasi  dalam  pendidikan dan  pengajaran.  Lebih  dari  itu,  dari  segi  kepemimpinan  maka  prinsip  ini  menjadikan pemimpin  sebagai  kepanjangtanganan  dari  kemahakuasaan  Tuhan  sehingga  akan bercorak otoriter doktriner. Selanjutnya klaim kebenaran akan menjadi tantangan bagi pendidikan  yang  berwacana  kebinekaan  dan  pengembangan  kreatifitas.  Pengukuhan identitas  komunal  yang  diupayakan  melalui  jalur  pendidikan  akan  menjadi  tantangan bagi upaya-upaya penerimaan dan pengakomodasian segala macam perbedaan.
Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di bawa oleh demokrasi. Dimana  pendidikan  yang  demokratis  akan  menekankan  pada  pendekatan  proses (Zakaria, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, N0 026. Tahun Ke-6, Oktober 2000: 482)  dan  kepemimpinan  yang  demokratis  adalah kepemimpinan  yang  mencerminkan kepanjangtanganan  dari  kehendak  orang  banyak  serta  pengemban  amanat  orang banyak sehingga tidak bercorak otoriter doktriner. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan  yang  memberikan  wacana  kebinekaan,  menerima  perbedaan, mengembangkan kreatifitas dan tidak eksklusif.
Meskipun  ekses  teologis  sebagaimana  telah  diuraikan  dapat  menjadi penghambat  proses  demokratisasi  dalam  sistem  pendidikan  Islam  termasuk  sistem pendidikan  pesantren,  namun  sebenarnya  ini  bukan  suatu  keharusan  yang  tidak  bisa ditawar.  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pendekatan  indoktrinasi  harus digunakan  dalam  pendidikan  Islam  karena  dengan  pendekatan  ini  nilai-nilai  ajaran
Islam  yang  telah  diyakini  kebenarannya  tersebut  dapat  ditanamkan  pada  anak  didik sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun tidak berarti model pendekatan yang menekankan pada proses dan melibatkan reasoning tidak dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Memang kebenaran agama itu    adalah  suatu  kebenaran  mutlak  yang  tidak  boleh  ditawar-tawar  oleh  manusia namun  tentu  saja  kebenaran  ini  sebatas  dalam  wilayah  wahyu  ketuhanan.  Adapun agama  yang  berada  di  wilayah  kesejarahan  manusia  tentu  kebenarannya  bersifat relatif,  seperti  kebenaran  tafsir  dan  fiqh.  Karena  ia  tak  lain  adalah  produk  pemikiran manusia  dalam  rangka  memberi  tafsir  atas  kebenaran  mutlak  agama  tersebut.  Dari sinilah maka pendekatan proses mendapatkan peluang untuk diterapkan.
Untuk  itu  perlu  dibedakan  antara  Islam  sebagai  wahyu  dan  sebagai  produk sejarah (Mudzhar, 2002: 19). Kebenaran wahyu adalah mutlak dan tidak boleh ditawar- tawar.  Namun  apabila  wahyu  tersebut  telah  ditafsirkan  oleh  manusia  maka  tafsir manusia  terhadap  wahyu  ketuhanan    ini  telah  menjadi  produk  sejarah  manusia  yang tentu saja kebenarannya menjadi relatif. Dalam keilmuan Islam klasik kontekstualisasi ajaran  Islam  ini  dikembangkan  dalam  disiplin  Ulumul  Hadits,  Ulumul  Qur’an  dan Ulumul  Fiqh.  Semua  ini  tak  lain  adalah  upaya  manusia  untuk  memahami  atau menafsirkan   wahyu  ketuhanan.  Hal  inilah  yang perlu  dikembangkan  agar  pendidikan Islam  tidak  hanya  menjadi  sebuah  upaya  penanaman  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang sangat menonjolkan pendekatan indoktrinasi.
Jadi kemutlakan hanya ada dalam ajaran Tuhan itu sendiri dan tidak pada tafsir yang bersifat historis tentang itu yang harus selalu bersifat relatif, terbuka dan plural. Ketunggalan  dan  kemutlakan  ajaran  Tuhan  tampil  dalam  kenyataan  sosial    secara plural  dan  dalam  wujud  yang  relatif.  Tuhan  dan  ajaran-Nya  tetap  diyakini  bersifat eksklusif  dan  mutlak    dan  bisa  tampil  berbeda  sesuai  zaman  dan  sosial  budaya penganutnya  sendiri  (Mulkhan:    2002:  4).  Untuk  itu  kepatuhan  pada  syariat  harus digabungkan dengan prinsip syura (Magnis Suseno, 1992: 141)   Dengan perspektif ini maka  pintu  pendidikan  Islam  termasuk  Pesantren  akan  terbuka  lebar  untuk menerapkan  ide-ide  demokratisasi  baik  dalam  hal  pendekatan  pendidikan  maupun gaya  kepemimpinannya.  Karena  memang  beragama  tak  lain  adalah  upaya  memberi
tafsir atas Tuhan dan doktrin ketuhananNya.

## B. Pesantren Sebagai Subkultur
Menurut Mastuhu (1994: 6-7) pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam ( tafaqquh fiddîn )  dengan  menekankan  pentingnya  moral  agama  Islam  sebagai  pedoman  hidup bermasyarakat sehari-hari. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama  yang  merupakan  komunitas  tersendiri  dibawah  pimpinan  kyai    atau  ulama' dibantu  oleh  seorang  atau  beberapa  orang  ulama'  atau  para  ustadz  yang  hidup bersama  di  tengah-tengah  para  santri  dengan  masjid  atau  surau  sebagai  pusat kegiatan  peribadatan  keagamaan,  gedung-gedung  sekolah  atau  ruang-ruang  belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para  santri.  Selama  24  jam,  dari  masa  kemasa  mereka  hidup  kolektif  antara  kyai, ustadz,  santri  dan  para  pengasuh  pesantren  lainnya,  sebagai  satu  keluarga  besar. Namun    dewasa  ini  hampir  disetiap  pesantren  terdapat  jenis-jenis  pendidikan:  (1) Pesantren  yang  hanya  mempelajari  agama  dengan  kitab-kitab  keagamaan  klasik  atau "Kitab Kuning" dan berbentuk nonformal, (2) Madrasah (sekolah agama), (3)  Sekolah Umum  dan  beberapa  diantaranya  (4)  Perguruan  Tinggi  baik  Agama  maupun  Umum. Ketiga  jenis  pendidikan yang  terakhir  ini  berbentuk  formal.  Tetapi  keempatnya  hidup dalam satu kampus persantren, dan oleh karena itu siswanya biasa disebut santri.
Ciri  khas  pesantren  adalah  terletak  pada  orientasinya  untuk  mendalami  ilmu agama  Islam  dan  mengamalkannya  sebagai  pedoman  hidup  keseharian  ( tafaqquh fiddîn ) dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat (Mastuhu, 1994: 3).   Hal ini secara historis sangat berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh lembaga ini sejak mengalami islamisasi yaitu selain sebagai lembaga pendidikan ia juga sebagai  lembaga  dakwah  dan  sosial  keagamaan  serta  pusat  gerakan  pegembangan agama Islam (Mastuhu, 1994: 21)
Selain  orientasi taffaquh  fiddîn ,  karakteristik  lain  yang  sangat  mewarnai pesantren  adalah  melekatnya tradisi  lama  yang diwarisinya  dari  lembaga  ini  sebelum mengalami islamisasi. Sebagaimana telah maklum bahwa lembaga semacam pesantren
ini sebenarnya telah ada semenjak sebelum Islam masuk di Nusantara. Kehadiran Islam hanya  memberi  warna  keislaman  pada  lembaga  yang  sebenarnya  sudah  ada  ini (Madjid,  1997:  3),    sedangkan  struktur-struktur  yang  ada  lebih  berorientasi  pada warisan yang ada. Melekatnya tradisi lama ini menyebabkan secara umum pesantren- presantren  yang  ada  mempunyai  ciri-ciri  tradisionalisme,  meskipun  ia  telah  banyak mengadopsi sistem pendidikan modern. (Mahfudz, 2000: 28). Misalnya  dari  segi kepemimpinan.  Apabila dilihat dari model kepemimpinannya, maka ia adalah sebuah model kepemimpinan yang diwarisi dari lembaga ini sebelum ia mengalami islamisasi. Hal ini ditunjukkan dengan betapa besarnya otoritas seorang kyai. Besarnya otoritas ini disebabkan karena kedudukan kyai selain sebagai pengasuh ia juga pemilik pesantren. Kedudukan ini menurut Abdurrahman Wahid secara kultural sama dengan kedudukan para "bangsawan feodal" yang biasa dikenal dengan nama "kanjeng" dipulau jawa. Ia dianggap  memiliki  sesuatu  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang  lain  disekitarnya  dan  atas dasar  ini  hampir  mengenai  setiap  kyai  yang  ternama  beredar  legende  tentang keampuhannya yang umumnya bersifat magis (Wahid, 1995: 46-47).
Kedudukan yang semacam ini nampak semakin kokoh setelah dilegitimasi oleh agama.  Selanjutnya  tokoh-tokoh  agama  alumni  pesantren  ini  dalam  sebagian masyarakat  kita  masih  mewarisi  kedudukan  seperti  ini  sampai  saat  ini.  Hal  ini  tentu saja  termasuk  bagian  dari  konsekwensi  dari  tujuan  pesantren  itu  sendiri,  dimana  ia bertujuan untuk mencetak ulama-ulama yang mampu memahami hukum-hukum Allah dan  membentuk  nilai-nilai  yang  islami  serta  mempraktekkannya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Kemudian  dari  ulama-ulama  ini  pula  diharapkan  nilai-nilai  yang  islami (hukum-hukum Allah) ditransformasikan dalam kehidupan umat manusia. Dari sinilah lahir  kelompok  elit  (pemimpin)  agama  yang  memiliki  otoritas  atas  nama  Allah  dan diluar  itu  ada  masyarakat  umum  yang  berhak  mendapat  bimbingannya.  Itulah sebabnya  menurut  Abdurrahman  Wahid  bahwa  pesantren  itu  adalah  termasuk pendidikan elitis (Wahid, 1995: 48).
Selain  segi  kepemimpinan  maka  ciri-ciri  tradisionalisme  yang  lain  yang  juga masih  sangat  nampak  dapat  dilihat  misalnya  dari  segi  kurikulum,  metode  dan pendekatan  pendidikannya.  Bila  dilihat  dari  segi  kurikulumnya  menurut  Abdul  Munir
Mulkhan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  masih  berhenti  hanya memahami  produk-produk  intelektual  tanpa  kajian  kritis  basis  methodologinya  serta struktural  mental  fuqoha  dan  filosuf.  Dimana  kajian  keislaman  hanya  berhenti  sibuk menghafalkan  qoidah  dan  mantiq.  (Mulkhan  et.  all.,  1998:  219)  Hal  ini  disebabkan sistem pendidikan pesantren lebih menitik beratkan pada pembentukan nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. (Wahid, 1995:52-53)
Dari segi metode pengajaran, bahwa sejak awal  para pelajar diharapkan telah menerima  Al-Qur'an  dan  Sunnah  sebagai  kebenaran  mutlak,  baru  kemudian melanjutkan  penjelajahan  terhadap  sumber-sumber  pengetahuan  lain  (Ashraf,  1996: 75-77).  Kemudian  dari  sisi  pendekatannya  dalam  memahami  agama  umumnya pesantren  cenderung  memahaminya  secara  tekstual    dan  dalam  menerima  nilai-nilai agama ditekankan pada tradisi riwayat seperti yang terjadi dalam urutan sanat dalam hadis dan juga tradisi ijazah sebagaimana yang menjadi kebiasaan kaum sufi.
Kultur pesantren sebagaimana telah diuraikan bila dilihat dari sisi demokratisasi tentu  kurang  menguntungkan.  Gaya  kepemimpinan  yang  ditandai  dengan  besarnya otoritas  kyai    dapat  memunculkan  kesenjangan  antara  kyai  dan  keluarganya  dengan para  santri  atau  masyarakat  pada  umumnya.  Kesenjangan  dalam  kepemimpinan menjadikan  upaya  demokratisasi  dalam  memberdayakan  umat  (mengembangkan partisipasi  umat)  kurang  kondusif.  Materi  pelajaran  yang  lebih    menekankan  pada ilmu-ilmu  produk  dan  pembentukan  nilai-nilai  yang  dipraktekkan  dalam  kehidupan sehari-hari akan cenderung melahirkan sikap fanatisme sempit dan doktriner. Menurut Abdurrahman  Wahid  penekanan  pesantren  pada  pembentukan  nilai-nilai  yang dipraktekkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  ini  dapat  membawa  akibat  pada kedangkalan  tata  nilai,  sehingga  hanya  perbuatan-perbuatan  lahiriyah  belaka  yang harus  dinilai,  dengan  sama  sekali  mengabaikan  faktor  kedalaman  rasa  (compassion). Kedangkalan  tata  nilai  ini  pada  gilirannya  menghasilkan  sikap  hidup  yang  doktriner, yang menggolongkan manusia hanya kepada dua kelompok belaka, yaitu fihak kita dan fihak lawan. (Wahid, 1995: 52-53).
Kemudian  metode  dan  pendekatan  yang  bersifat  normatif,  tekstual  dan indoktrinatif  akan cenderung melahirkan sikap fanatisme sempit, klaim kebenaran dan
sikap yang kaku (formalitis) yang dapat membentuk sekat-sekat dalam kehidupan yang plural ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Amin Abdullah bahwa studi agama yang hanya menggunakan pendekatan normativitas ( fideistic subjectivism ) saja akan  memunculkan  kecenderungan  untuk  mempertahankan  pemahaman  normatif pada agama, mencetak sekat-sekat dalam agama dan klaim kebenaran (Abdullah 1996: 11), padahal demokrasi sangat menghargai keragaman.
C. Prospek Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
Faktor-faktor  penghambat  demokratisasi  dalam  sistem  pendidikan  pesantren sebagaimana telah diuraikan tidak serta merta mengarahkan pada kesimpulan bahwa sistem  pendidikan  pesantren  kurang  bisa  digunakan  sebagai  tempat  persemaian demokrasi. Pesantren sebagai sebuah sistem mengalami continuity and change dalam rangka mengikuti arus perkembangan. Mastuhu dalam  “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren”  telah  mengkaji  persoalan  gaya  kepemimpinan  dan  suksesi  kepemimpinan pesantren.  Dari  hasil penelitiannya disimpulkan bahwa  terdapat  kecenderungan  akan adanya  perubahan  dalam  gaya  kepemimpinan  pesantren.  Yaitu  dari  jenis  karismatik menuju ke rasional, dari otoriter-kebapakan menuju ke diplomatik-partisipatif dan dari laisser-faire  menuju  ke  birokratik.  Tetapi  memang  perjalanan  perubahan  tersebut belum  sampai  memasuki  daerah  gaya  kepemimpinan  yang  baru,  kecuali  perubahan dalam  gaya  kepemimpinan  dari  laisser-faire  ke  birokratik,  dimana  pada  beberapa pesantren  tampak  ketat  dengan  peraturan  tertulis  yang  telah  ditetapkan.  Adapun dalam  masalah  suksesi  kepemimpinan  atau  estafet  pergantian  kepemimpinan pesantren, terutama pada pesantren milik pribadi, ia cenderung mengikuti pola lama yaitu; pendiri-anak-menantu-cucu-santri senior (Mastuhu, 1994: 79-88).
Selanjutnya  penelitian  Zamakhsyari  Dhofier  dalam  “Tradisi  Pesantren  (Studi tentang  Pandangan  Hidup  Kyai)”.  Dalam  penelitiannya  ini  peneliti  melihat  adanya kesinambungan  dan  perubahan  ( continuity  and  change )  dalam  tradisi  pesantren.  Ia tidak  mengkontradiktifkan  antara  tradisionalisme  dan  modernisme  dalam  Islam (Dhofier, 1982: 122-126). Dengan cara pandang ini maka tidak dapat dikatakan bahwa tradisionalisme  dalam  dunia  pesantren  itu  lawan  dari  modernisme  akan  tetapi  ia
adalah satu kesinambungan dan perubahan.
Adanya continuity  and  change ini  mungkin  lebih  dipengaruhi  oleh  faktor  dari luar,  yaitu  faktor  perubahan  dan  perkembangan  zaman,  namun  ini  tidak  berarti pesantren  tidak  memiliki  potensi  dari  dalam  dirinya  sendiri  bagi  tumbuh  dan berkembangnya demokratisasi. Pesantren juga memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan  demokratisasi  pendidikan.  Potensi-potensi  itu  dapat  dilihat  misalnya, bila  dewasa  ini  bangsa  kita  sering  membicarakan  mengenai  inovasi    pendidikan nasional    untuk  melahirkan  pendidikan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  ( community- based-management / CBM), maka pesantren sesungguhnya merupakan model archaic dari  pendidikan  tersebut.  Pesantren  adalah  suatu  sistem  kehidupan    yang  lahir  dan dibesarkan dalam suatu masyarakat. Pesantren telah lahir di dalam suatu masyarakat demokratis.  Oleh  sebab  itu  pesantren  sebenarnya  dikelola  oleh  masyarakat  yang memilikinya.  Meskipun  di  dalam  perkembangnnya  pengelolaan  pesantren  banyak ditentukan  oleh  para  kyai  sebagai  pemiliknya,  namun  tidak  dapat  disangkal  bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya (Tilaar,  2000: 152). Berpartisipasinya masyarakat dalam memberdayaan dirinya sendiri merupakan syarat utama bagi lahir dan berkembangnya demokrasi.
Kemudian bila dilihat dari metode pengajarannya, pesantren lebih menekankan pada  metode  bandongan  dan  sorogan  yang  bersifat  individual.  Metode  pengajaran yang    menekankan  pada  metode  individual  adalah  lebih  sesuai  dengan  semangat demokrasi.  Demokratisnya  metode  pengajaran  ini  terletak  pada  perhatiannya terhadap faktor bakat, minat dan kemampuan individu (Al-Abrasyi, 1970: 6). Berbeda dengan  sistem  klasikal  dengan  kurikulum  yang  standar  maka faktor bakat,  minat  dan kemampuan  individu  cenderung  kurang  mendapat  perhatian.  Akibatnya  anak  didik yang  lebih  maju  cenderung  dirugikan  karena  potensi  yang  dimiliki  tidak  bisa berkembang  semaksimal  mungkin.  Ia  terhambat  oleh  standarisasi  kurikulum    dalam sistem  klasikal  tersebut.  Adapun  anak  didik  yang  berada  dibawah  rata-rata  juga cenderung terus ketiggalan, karena pendidik biasanya mengejar target kurikulum yang telah ditetapkan.
Selain  gaya  kepemimpinan,  pengelolaan  dan  motede  pembelajaran. sumbangan  pesantren  terhadap  demokratisasi  adalah  doktrin  egaliterianisme  Islam yang diajarkan di pesantren. Ia merupakan sumber motivasi yang tiada pernah kering bagi  dijunjung  tingginya  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  seperti  perintah menegakkan keadilan, persamaan  derajat dan upaya menaburkan kesejahteraan atas hakekat  manusia  yang  berbeda-beda  ini.  Karena  doktrin  inilah  kiranya  dalam sejarahnya  pesantren  mampu  memerankan  dirinya  sebagai  oposisi    bagi  penguasa yang  tidak  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  dan  kemanusiaan.  Oposisi  bagi pesantren tidak hanya merupakan kekuatan kontrol terhadap praktek kekuasaan tapi juga merupkan kewajiban syari’at dalam rangka menegakkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar .  Hal  ini  bisa dilihat  misalnya  pada  masa  penjajahan,  pesantren telah  menjadi pihak yang beroposisi terhadap pemerintah colonial (Suminto, t.t: 4).
Menurut  Azyumardi  Azra  sejak  terjadinya  konsolidasi  dengan  kekuasaan kolonial  Belanda,  khususnya  pada  abad  18,  ulama  dan  sekaligus  lembaga  pendidikan Islam  di  Jawa  melakukan  perlawanan  membisu ( silent  opposition )  terhadap  penjajah. Karena merasa tidak berdaya melawan kekuasaan Belanda, para ulama, khususnya di Jawa  mereka  melakukan  distansi  dan keep  alooft terhadap  kekuasaan  (Azra  ,  1999: 150-151).    Bahkan  perkembangan  dramatis  institusi-institusi  pendidikan  Islam tradisional  itu  sendiri  didorong  oleh  semangat  perlawanan  secara  diam  ( silent opposition )  terhadap  kolonialisme  Eropa  setelah  perlawanan  bersenjata  yang dilancarkan  masyarakat  Muslim  dilumpuhkan  kaum  kolonialis.  Sedang  pada  masa kemerdekaan,  tema  oposisi  pesantren  tetap  tidak  berubah  yaitu amar  ma'ruf  nahi munkar .  Hal  ini  direalisasikan  dengan  semangat  jihad  dan  berkonsentrasi  pada pembentukan moral keagamaan.  Sebagai contoh adalah partisipasi mereka yang aktif dalam  menghancurkan  komunisme  di  tahun  1965-an  (Dhofier,  1982:  173)    yang  mau mencoba  untuk  merebut  kekuasaan  dengan  cara  yang  keji.  Disamping  itu  peran pesantren  dan  kyai  dalam  memberikan  kontrol  terhadap  pemerintah  juga  sangat besar. Hal ini bisa dilihat dalam kasus partai-partai politik Islam.

## SIMPULAN DAN SARAN
Selain  faktor-faktor  penghambat,  sistem  pendidikan  pesantren  juga  memiliki faktor-faktor pendukung demokratisasi. Apabila faktor-foktor penghambat demokratisisi  dieliminir,  maka  faktor-faktor  pendukung  demokratisasi  ini  dapat berkembang.  Hal  ini  dapat  dilakukan  misalnya  dengan  mengoptimalkan  fungsi kepemimpinan  kolektif  yang  telah  dibentuk  dalam  Yayasan.  Kepemimpinan  kolektif dapat menekan otoriterianisme dalam kepemimpinan tunggal. Kemudian pendekatan pendidikan  yang  menekankan  isi  atau  materi  diimbangi  dengan  pendekatan  proses, sehingga  yang  lahir    bukan truth  claim yang  mengarah  pada  fanatisme  sempit  yang sewaktu-waktu  bisa  menjadi  sebuah  gerakan  penghapusan  keragaman,  tetapi mengarah  pada  tumbuhnya  sebuah  komitmen  yang  sehat  yang  dapat  mendukung tercapainya  cita-cita  ideal  dari  agama  seperti  perdamaian,  persahabatan, persaudaraan,  dan  keadilan.  Dengan  pendekatan  yang  seimbang  ini,  pengukuhan identitas  kumunal  akan  mengarah  pada  pengembangan  peran  pesantren  sebagai sebuah  oposisi  yang  sehat  yang  sejalan  dengan  konsep amar  ma'ruf  nahi  munkar dalam  rangka  berlomba-lomba  untuk  mencapai  kebajikan,  bukan  menjadi  sebuah gerakan yang menjadi musuh keberagaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin,  Study  Agama  Normativitas  atau  Historisitas?,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996.
Al-Abrasyi,  Mohd.  Athiyah,  Dasar-dasar  Pokok  Pendidikan  Islam,  Djohar  Bahry (penterj.), Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Ashraf, Ali,  Horison Baru Pendidikan Islam, Sori Siregar (penterj.), t.k: Pustaka Firdaus, 1996.
Azra, Azyumardi,  Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru),
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Dewey, John., Democracy and Education , New York: Mac Millan, 1965.
Dhofier,    Zamakhsyari,  Tradisi  Pesantren  (Studi  Tentang  Pandangan  Hidup  Kyai, Jakarta: LP3ES, 1982.
Fadjar, A Malik, Madrasah Dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1998.
Madjid,  Nurcholish,  Bilik-bilik  Pesantren  (Sebuah  Potret  Perjalanan),  Jakarta: Paramadina, 1997.
Magnis Suseno, Franz, dkk., Agama dan Demokrasi, Jakarta: P3M, 1992.
___________, Mencari Makna Kebangsaan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
Mahfudz,  K.H.  MA  Sahal,  Tradisi  Pendidikan  Politik  Di  Pesantren  (Tinjauan  Historis), dalam  Ismail  SM  -  Abdul  Mukti  (ed.),  Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
Mastuhu,  Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren  (Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren), Jakarata: INIS, 1994.
Mudzhar,  M.  Atho,  Pendekatan  Studi  Islam  (Dalam  Teori  dan  Praktek),  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Mulkhan,  Abdul  Munir,  dkk.,  Rekonstruksi  Pendidikan  dan  Tradisi  Pesantren Religiusitas IPTEK, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Mulkhan,  Abdul Munir,  Nalar Spiritual Pendidikan (Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002
Peldi  Taher,  Elza  (ed.),  Demokratisasi  Politik,  Budaya  dan  Ekonomi  (Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru), Jakarta; Yayasan Paramadina, 1994.
Suminto, Aqid, H., Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: Penerbit LP3ES, t.t.
Wahid, Abdurrahman, Pesantren Sebagai Subkultur dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) ,
Pesantren dan Pembaharuan, t.k.: LP3ES, 1995)
Zakaria,  Teuku  Ramli,    Pendekatan-pendekatan  Pendidikan  Nilai  dan  Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No 026 Tahun  ke-6, Oktober 2000.