INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5359-5373 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Dalam Pelaksanaan Roya Jaminan Hak Tanggungan
Aslan Noor 1 ✉ , Agnes Adila Kurnia 2 , Hertanto Wijaya 3 , Yoga Fadhilah 4 , Yusuf Thayeb 5
Universitas Pasundan, Bandung Email : nooraslan@yahoo.com

## Abstract
Pelaksanaan Roya terhadap sebagian objek Hak Tanggungan dengan tanpa diperjanjikan terlebih dahulu didasarkan pada Pasal 124 ayat (2) PMA Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan dalam Pasal 2 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUHT,  disebutkan  apabila  menghendaki  adanya  Roya  harus  disebutkan terlebih dahulu dalam APHT. Adanya dua ketentuan berbeda ini membuat masyarkat dalam hal ini notaris, pemberi Hak Tanggungan, penerima Hak Tanggungan, dan BPN menjadi bingung dan juga  dapat  membuat  celah  dalam  perbuatan  hukum  dalam  pelaksanaan  Roya.  Pengaturan mengenai hak tanggungan dan kewajiban kreditur dan debitur terkait dengannya diatur dalam UUHT dan PMA Pendaftaran Tanah di Indonesia. UUHT mengatur tentang pendirian, perubahan, dan penghapusan hak tanggungan, serta hak dan kewajiban kreditur dan debitur terkait hal ini. Perbedaan antara pengaturan Roya antara UUHT dengan PMA Pendaftaran Tanah menjadikan pelaksanaan Roya ataupun ketentuan penyebutan Roya dalam APHT menjadi tidak pasti dan hal ini memeberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Roya tersebut. Setelah hutang dilunasi sepenuhnya, kreditur memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penghapusan hak tanggungan tersebut. Apabila kreditur tidak melakukan penghapusan hak tanggungan setelah hutang dilunasi, debitur memiliki hak untuk meminta penghapusan dan dapat mengajukan gugatan.
Keywords : Kepastian Hukum, Kelalaian Kreditur, Pelaksanaan Roya

## Abstract
The implementation of roya against a portion of the mortgage object without prior agreement is based on Article 124 paragraph (2) of Government Regulation No. 3 of 1997, while in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Mortgage Law, it is mentioned that if you want roya, it must be mentioned in the APHT first. The existence of these two different provisions confuses the public, including notaries, mortgage grantors, mortgage recipients, and the National Land Agency (BPN), and can also create loopholes in legal acts in the implementation of roya. The provisions on mortgages and the obligations of creditors and debtors related to them are regulated in the Mortgage Law and the Government Regulation on Land Registration in Indonesia. The Mortgage Law regulates the establishment, amendment, and deletion of mortgages, as well as the rights and obligations of creditors and debtors related to this matter. he difference between the Roya regulations between the Mortgage Law and the Government Regulation on Land Registration makes  the  implementation  of  Roya  or  the  provisions  on  the  mention  of  Roya  in  the  APHT uncertain, and this provides legal protection in the implementation of Roya. After the debt is fully repaid, the creditor has a legal obligation to delete the mortgage. If the creditor does not delete the mortgage after the debt is repaid, the debtor has the right to request deletion and can file a lawsuit.
Keywords: Legal certainty, creditor negligence, roya implementation

## PENDAHULUAN
Dalam  peningkatan  kegiatan  pembangunan  ekonomi,  berarti  akan  meningkat  pula kegiatan  pendanaan  karena  kegiatan  ekonomi  pada  umumnya  membutuhkan  dana  yang relatif  besar  dan  dana  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menyelenggarakan kegiatan ekonomi di samping faktor modal dasar yang lain, seperti tenaga kerja dan sumber alam.  Pada  kenyataannya  pemenuhan  kebutuhan  akan  dana  modal  tidaklah  mudah, terkadang membutuhkan prosedur dan jaminan yang rumit. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di dalam menyediakan dana untuk menunjang usahanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas perkreditan. Untuk menjalankan suatu usaha diperlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  memperoleh  modal  usaha  atau  untuk  memperlancar  kegiatan  produksi  yang  di antaranya melalu pemberian kredit bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Theodora, 2019).
Menurut  Noviaditya,  (2010)  Pemberian  kredit  menuntut  adanya  suatu  benda  yang digunakan sebagai jaminan yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dari  ketentuan tersebut tersirat akan pentingnya suatu lembaga jaminan untuk menjamin prestasi debitur. Selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut Bank menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit.  8  Dalam  penjelasan  Pasal  8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (UU Perbankan), terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang  bersangkutan,  seperti  barang-barang  atau  proyek-proyek  yang  dibeli  dengan  kredit yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur dari jaminan (menurut  Pasal  1  angka  23  UU  Perbankan),  yaitu:  1)  merupakan  jaminan  tambahan;  2) diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur; dan 3) untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah.
Ketentuan  mengenai  Hak  Tanggungan  diatur  sendiri  dengan  Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 UUPA yang mengatakan bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 diatur dengan Undang- Undang. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 51 UUPA maka pada tanggal 9 April 1996 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Berserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHT, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  itu  untuk  pelunasan  hutang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur-  kreditur  lainnya. Pasal 1 angka 1 ini merupakan definisi yang diberikan UUHT untuk Hak Tanggungan itu sendiri. Dari pengertian yang disebutkan dalam hak jaminan untuk pelunasan hutang, antara lain:
1. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu;
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai UUPA yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai;
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja;
4. Hak Tanggungan memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain (Tutik, 2016).
Hak  Tanggungan  biasanya  digunakan  oleh  debitur  untuk  memperbesar  usaha  atau modal yang diperlukan oleh debitur. Dalam pemberian Hak Tanggungan guna pemenuhan kebutuhan modal usahanya tersebut bisa seorang Debitur menyerahkan lebih dari satu objek Hak  Tanggungan  kepada  kreditur.  Semua  objek  Hak  Tanggungan  tersebut  nantinya dijaminkan  menjadi  satu  kesatuan  dalam  Hak  Tanggungan  guna  mendapatkan  pinjaman modal/uang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sifat Hak Tanggungan tidak dapat  dibagi-bagi,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  2  UUHT.  Artinya  bahwa  Hak Tanggungan  membebani  secara  utuh  objek  Hak  Tanggungan  dan  setiap  bagian  darinya. Setelah  lunasnya  sebagian  hutang  yang  dijaminkan  tidak  berarti  membebaskan  sebagian objek  Hak  Tanggungan,  melainkan  Hak  Tanggungan  tersebut  tetap  membebani  secara keseluruhan masing-masing objek yang dibebani Hak Tanggungan guna sisa utang debitur kepada  kreditur  yang  belum  dilunasi.  Namun  apabila  kemudian  debitur  mempunyai  dana untuk melunasi sebagian hutangnya, maka pelunasan angsuran utang yang besarnya sama dengan nilai masing-masing objek yang dibebani Hak Tanggungan akan membebaskan objek tersebut dari Hak Tanggungan dengan syarat hal tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu, sehingga  Hak  Tanggungan  hanya  membebani  sisa  utangnya  saja.  Pembebasan  atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UUHT biasanya disebut dengan “Roya” (Sutrisno, 2015).
Pengecualian  terhadap  sifat  Hak  Tanggungan  tidak  dapat  dibagi-bagi  tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUHT yang memuat ketentuan bahwa apabila para pihak menghendaki adanya Roya, maka terlebih dahulu harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), hal tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang:
1. Hak Tanggungan tersebut dibebankan pada beberapa hak atas tanah; dan
2. Pelunasan atas utang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan  tersebut,  sehingga  kemudian  hanya  membebani  sisa  objek  Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.
Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUHT, tujuan penyimpangan terhadap sifat Hak Tanggungan  tidak  dapat  dibagi-bagi  tersebut  salah  satunya  adalah  untuk  menampung kebutuhan perkembangan dunia perkreditan. Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Negara
Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMA Pendaftaran  Tanah)  terdapat  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  Roya  juga  dapat dilaksanakan dengan tanpa diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Dalam Pasal 124 ayat (2) PMA Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan atas sebagian objek Hak Tanggungan juga dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi ketentuan ayat (1) berdasarkan pelepasan Hak Tanggungan atas sebagian objek Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan yang dituangkan dalam akta otentik atau surat pernyataan di bawah tangan dengan mencantumkan secara jelas bagian dari objek Hak Tanggungan yang dibebaskan dari Hak Tanggungan itu.
Ketentuan  tersebut  memberikan  kemungkinan  pelaksanaan  Roya  terhadap  sebagian objek  Hak  Tanggungan  walaupun  sebelumnya  tidak  diperjanjikan  terlebih  dahulu  dalam APHT.  Dalam  praktek  perkreditan  yang  dilakukan  oleh  Bank,  pelaksanaan  Roya  terhadap sebagian objek Hak Tanggungan dengan tanpa diperjanjikan terlebih dahulu adalah hal yang tidak asing lagi, hal tersebut dilakukan mengingat adanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 124 ayat (2) PMA Nomor 3 Tahun 1997. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUHT, yang dalam ketentuan Pasal 2 UUHT disebutkan apabila menghendaki adanya Roya harus disebutkan terlebih dahulu dalam APHT. Adanya dua ketentuan berbeda ini  membuat  stakehoders  dalam  hal  ini  notaris,  pemberi  Hak  Tanggungan,  penerima  Hak Tanggungan, dan BPN menjadi bingung dan juga dapat membuat celah dalam perbuatan hukum dalam pelaksanaan Roya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang  preskriptif  dan  karakter  ilmu  hukum  yang  sui-generis.  Sifat  sui  generis  dicirikan dengan: sifat empiris analitis, yang membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum  yang  berlaku;  dan  mensistimatisasinya  (Maryanto,  2022).  Merujuk  pada  tujuan penelitian spesifikasi penelitian yang digunakan mengadopsi pendekatan deskriptif analitis (Iswadi dkk., 2023). Melalui pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya sekadar merekam fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait proses pendaftaran tanah. Menurut (Yusanto, 2020a)  Jenis  penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  setelah  pertanyaan  atau  permasalahan penelitian  terbentuk  dan  telaah  pustaka  telah  diselesaikan,  akan  menjadi  jelas  apakah pertanyaan  tersebut  dapat  dijawab  melalui  pengumpulan  dan  analisis  data  primer  atau tidak.
Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  yang  sesuai
dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas kelalaian kreditur dalam  pelaksanaan  roya.  Apabila  permasalahan  serta  tujuan  penelitian  memiliki  unsur hukum ideal atau konsep hukum yang perlu ditegakkan ( ius constituendum) serta hukum yang sudah berlaku ( ius constitutum), pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif- logika  induktif.  Ini  merujuk  pada  penerapan  norma  hukum  serta  logika  induktif  untuk menganalisis situasi. Secara sederhana, rumusnya adalah pendekatan penelitian = yuridis normatif-logika  induktif  (Yusuf,  2016).  Pendekatan  penelitian  hukum  terbagi  menjadi normatif  dan  empiris/sosiologis.  Pendekatan  ini  diarahkan  pada  pemahaman  berbagai faktor yang terkait dengan aspek hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis dalam ranah ilmu hukum(Anas & Budianto, 2023).
Teknik  Pengumpulan  Data  sebagai  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Oleh sebab itu pemahaman metode penelitian hukum sangat penting dalam kajian-kajian hukum terhadap berbagai persoalan hukum. Metode / teknis pengumpulan bahan hukum mencakup yaitu:  (1) metode sistematis; (2) metode  bola salju; dan (3) gabungan metode  sistemats dan metode bola salju.  Pada  dasarnya  analisis  data  adalah  pertama,  kegiatan  melakukan klasifikasi/ketegorisasi  data  berdasarkan  tema-tema  yang  muncul  dari  catatan  lapangan dan  temuan-temuan  penelitian.  Kedua,  kegiatan  melakukan  konfirmasi  antara  teori  dan data. Di sini terjadi dialektika antara teori dan data: (1)  Sebutkan dalam rencana bahwa analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan dan interpretasi data, dan penulisan naratif; (2) Sebutkan bagaimana proses analisis kualitatif akan didasarkan pada pengurangan dan interpretasi data; (3)  Sebutkan rencana untuk menyalin informasi dalam bentuk  penyajian  data  yang  sistematis;  (4)  Identifikasi  prosedur  pengkodean  yang  akan digunakan untuk mengurangi informasi menjadi tema atau kategori. Contoh kode kategori adalah:  kode-kode  berdasarkan  konteks,  sudut  pandang  subyek  penelitian,  jalan  pikiran subyek  tentang  orang  dan  benda,  proses,  kegiatan,  strategi,  struktur  hubungan,  dan sebagainya (Yusanto, 2020b).

## PEMBAHASAN
Dalam pemberian kredit, tidak terlepas dari jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Phillips, 2019). Budi  Harsono  dalam  bukunya  “Hukum  Agraria  Indonesia”  mengatakan  pengertian  Hak Tanggungan adalah penguasaan hak  atas  tanah, berisi kewenangan  bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan,tetapi bukan untuk dikuasai secara
fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari  hasilnya  seluruhnya  atau  sebagian  sebagai  pembayaran  lunas  hutang  debitur kepadanya  (Fitri,  2018).  Lebih  lanjut  pengertian  Hak  Tanggungan  dikemukakan  oleh Sutarno,bahwa Hak Tanggungan adalah Jaminan yang adanya karena diperjanjikan lebih dahulu antara kreditur dengan debitur, jaminan yang akan menimbulkan jaminan khusus berupa  jaminan  kebendaan  yaitu  hak  tangggungan  (Sumartik  &  Hariasih,  2018).  Hak Tanggungan  itu  dibebankan  pada  beberapa  hak  atas  tanah  yang  terdiri  dari  beberapa bagian dan masing-masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat dinilai secara  tersendiri.  Untuk  dapat  dibebani  hak  atas  tanah,  objek  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:
1. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
2. Termasuk  hak  yang  didaftar  dalam  daftar  umum,  karena  harus  memenuhi  syarat publisitas;
3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila Debitur cidera janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual di muka umum; dan
4. Memerlukan  penunjukan  dengan  undang-undang.  Dalam  Pasal  4  Undang-  Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah ditunjuk secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang (Khasanah, 2016).
Wiguna,  (2020)  Menjelaskan  Hak  Tanggungan  membebani  secara  utuh  objek  Hak Tanggungan  dan  setiap  bagian  daripadanya.  Telah  dilunasinya  sebagian  dari  utang  yang dijamin  tidak  berarti  terbebasnya  sebagian  objek  Hak  Tanggungan  dari  beban  Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Ada 5 (lima) jenis hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan, yaitu:
1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas tanah negara; dan
5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  tersebut  dan  merupakan  hak  milik pemegang  hak  atas  tanah  yang  pembebanannya  dengan  tegas  dan  dinyatakan  di dalam APHT.
Banyak  masyarakat  di  Indonesia  yang  mempunyai  lebih  dari  satu  bidang  tanah. Banyaknya tanah yang dimiliki oleh seseorang dapat dijadikan jaminan pada bank dengan menggunakan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini merupakan lembaga jaminan dengan
jaminan  tanah  (dulu  jaminan  atas  tanah  itu  adalah  hipotik  dan creditveband).  Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada lebih dari satu objek,  (benda tidak bergerak). Hak Tanggungan  yang  dibebani  dengan  lebih  dari  satu  objek  tersebut  memungkinkan  bagi Debitur  untuk  melunasi  sebagian  dari  objek  Hak  Tanggungan.  Roya  atau  Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 22 ayat (4) UUHT. Menurut pasal tersebut, permohonan  pencatatan  hapusnya  Hak  Tanggungan  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan dengan melampirkan salah satu dari dua dokumen berikut:
1. Sertifikat Hak Tanggungan yang telah  diberi catatan  oleh  kreditur yang menyatakan bahwa  Hak  Tanggungan  tersebut  dihapus  karena  piutang  yang  dijamin  oleh  Hak Tanggungan itu sudah lunas; atau
2. Pernyataan  tertulis  dari  kreditur  yang  menyatakan  bahwa  Hak  Tanggungan  telah dihapus karena piutang yang dijamin oleh Hak Tanggungan telah lunas, atau karena kreditur telah melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan (Noviaditya, 2010).
Proses  pencatatan  hapusnya  Hak  Tanggungan  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan akan mencoret catatan adanya Hak Tanggungan yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikat objek yang dijadikan jaminan dalam waktu tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dari  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  demikian,  jika  ada  permohonan  pencatatan hapusnya Hak Tanggungan yang sesuai dengan ketentuan di atas, Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat objek yang bersangkutan sebagai tanda bahwa Hak Tanggungan tersebut telah dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa objek yang sebelumnya dijaminkan dengan Hak Tanggungan kini tidak lagi memiliki beban Hak Tanggungan.
Satu Hak Tanggungan dapat dibebani atas lebih dari satu objek. Objek yang dibebani bisa terdiri atas lebih dari satu bidang tanah hak, atau ada satu bidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan, kemudian diadakan pemisahaan menjadi dua satuan baru atau lebih, atau satu  bangunan  rumah  susun  yang  dibebani  Hak  Tanggungan,  kemudian  mengalami pemisahan  menjadi  beberapa  satuan  rumah  susun,  ataupun  suatu  proyek  pembangunan perumahan yang meliputi banyak bidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dijadikan  jaminan  kredit  dengan  dibebani  satu  Hak  Tanggungan.  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan membebani secara utuh seluruh bidang tanah, bangunan rumah susun dan proyek  perumahan  serta  bagian-  bagiannya  dan  satuan-satuan  lainnya  hasil  pemisahaan yang  dilakukan.  Jika  kredit  tersebut  dilunasi  secara  angsuran,  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan tetap membebani seluruh objek untuk sisa utang yang belum dilunasi. Inilah makna sifat Hak Tanggungan yang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat dibagi-bagi.
Makna dari tidak dapat dibagi-bagi ini menyulitkan penjualan satuan rumah susun dan rumah-rumah yang telah selesai dibangun, yang pembayarannya melalui kredit kepemilikan rumah.  Untuk  mengatasi  kesulitan  itu,  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  dibuka  kesempatan  untuk menyimpangi  berlakunya  sifat  Hak  Tanggungan  tersebut.  Apabila  Hak  Tanggungan dibebankan  pada  beberapa  objek,  di  dalam  APHT  dapat  diperjanjikan  bahwa  pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing objek yang merupakan bagian objek Hak Tanggungan. Dengan dilakukannya pembayaran  angsuran  itu  bagian  objek  yang  bersangkutan  akan  terbebas  dari  Hak Tanggungan  yang  semula  membebaninya.  Selanjutnya  Hak  Tanggungan  itu  hanya membebani  sisa  objek  Hak  Tanggungan.  Penghapusan  atau  Roya  Hak  Tanggungan sebagian- sebagian itu disebut “Roya partial”.
APHT  adalah  perjanjian  yang  umumnya  digunakan  dalam  transaksi  properti  di Indonesia. Dalam APHT, dapat diperjanjikan bahwa pelunasan utang yang dijamin oleh Hak Tanggungan  dapat  dilakukan  dengan  cara  angsuran,  di  mana  besarnya  angsuran  setara dengan  nilai  masing-masing  objek  yang  merupakan  bagian  dari  objek  Hak  Tanggungan. Ketika  pembayaran  angsuran  dilakukan,  bagian  dari  objek  Hak  Tanggungan  yang  telah dilunasi akan dibebaskan dari Hak Tanggungan yang sebelumnya membebaninya. Dengan demikian,  bagian  objek  yang  telah  dibebaskan  tersebut  tidak  lagi  dijamin  oleh  Hak Tanggungan dan tidak menjadi tanggungan atas utang yang masih berlangsung. Namun, sisa  objek  Hak  Tanggungan  masih  akan  tetap  menjadi  jaminan  atas  utang  yang  belum dilunasi. Proses  penghapusan atau  pelepasan Hak Tanggungan secara sebagian-sebagian seperti ini disebut "Roya partial." Ini berarti bahwa Hak Tanggungan tidak dihapus secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian dari objek Hak Tanggungan yang telah dilunasi. Dengan demikian,  pemberian  fasilitas  angsuran  dalam  APHT  memungkinkan  pihak  yang  memiliki utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk secara bertahap melunasi utang tersebut dengan  menghapuskan  tanggungan  atas  bagian-bagian  properti  yang  telah  dilunasi, sementara sisa properti tetap menjadi jaminan atas utang yang belum dilunasi.
Hak Tanggungan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH  Perdata),  terutama  dalam  Pasal  1131  hingga  Pasal  1188  KUH  Perdata.  Ketika  debitur menggunakan  asetnya  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  pinjaman  dari  kreditur  (pihak yang memberikan pinjaman), maka dikenal dengan hak tanggungan. Hak tanggungan ini memberikan  keamanan  bagi  kreditur  karena  apabila  debitur  gagal  membayar  pinjaman, kreditur dapat menjual atau melelang aset yang dijaminkan untuk melunasi utang. Prinsip- prinsip perlindungan hukum bagi debitur dalam hukum Hak Tanggungan di Indonesia antara lain:
1. Prinsip kesetaraan hak ( equality  of arms), yaitu Hak Tanggungan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan debitur dan kreditur. Debitur memiliki hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  tentang  kondisi  hak  tanggungan  dan perjanjian pinjaman secara lengkap dan transparan.
2. Prinsip  keterbukaan  ( transparency),  yaitu  Debitur  berhak  mendapatkan  informasi lengkap  mengenai  kewajiban  dan  haknya  dalam  transaksi  hak  tanggungan.  Semua persyaratan dan konsekuensi dari hak tanggungan harus dijelaskan secara terperinci dalam perjanjian.
3. Prinsip kebebasan berkontrak ( freedom of contract), yaitu perjanjian hak tanggungan harus dibuat atas dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur. Debitur memiliki hak untuk bernegosiasi dan menandatangani perjanjian secara sukarela.
4. Prinsip proporsionalitas ( proportionality), yaitu pelaksanaan hak tanggungan haruslah seimbang  dan  proporsional  dengan  jumlah  utang  yang  harus  dilunasi  oleh  debitur. Dalam arti, proses eksekusi tidak boleh berlebihan dan merugikan debitur secara tidak adil; dan
5. Prinsip kesetaraan perlakuan ( equal treatment), yaitu debitur memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam penanganan penyelesaian sengketa yang melibatkan hak tanggungan (Doly, 2016).
Pada konteks hak tanggungan di Indonesia, “Roya” merupakan istilah yang mengacu pada hak istimewa bagi pihak tertentu untuk menikmati hasil tanah yang dijaminkan, sebelum pelunasan utang dalam APHT dilakukan. Jadi, roya memberikan hak kepada pihak tertentu untuk  mengambil  sebagian  hasil  dari  tanah  yang  dijaminkan  sebelum  pelunasan  utang tersebut  dilakukan.  Roya  dalam  hak  tanggungan  di  Indonesia  dapat  dilaksanakan  tanpa diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UUHT. Pasal tersebut menyatakan bahwa, jika tidak ada ketentuan mengenai roya yang diatur dalam APHT, maka berlaku ketentuan roya sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, penerima gadai (pihak yang memiliki hak tanggungan) memiliki hak untuk menerima roya jika tidak ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian.
Dalam  pemberian  Hak  Tanggungan  guna  pemenuhan  kebutuhan  modal  usahanya tersebut seorang debitur dapat menyerahkan lebih dari satu objek Hak Tanggungan kepada kreditur. Semua objek Hak Tanggungan tersebut nantinya dijaminkan menjadi satu kesatuan dalam  Hak  Tanggungan  guna  mendapatkan  pinjaman  modal/uang  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Pemberian  Hak  Tanggungan  biasanya  terjadi  ketika  seorang  debitur  ingin mendapatkan  pinjaman  modal  atau  uang  dari  kreditur  (biasanya  bank  atau  lembaga keuangan). Untuk mendapatkan  pinjaman tersebut,  debitur menyerahkan  beberapa  objek
properti  atau  aset  bisnis  yang  dimiliki  sebagai  jaminan.  Pada  situasi  di  mana  debitur menyerahkan lebih dari satu objek Hak Tanggungan, misalnya dua atau lebih properti atau aset bisnis, semua objek tersebut akan dijamin bersama-sama dan dijadikan satu kesatuan. Dengan  cara  ini,  kreditur  memiliki  jaminan  atas  seluruh  objek  tersebut,  sehingga  risiko kreditur  dalam  memberikan  pinjaman  dapat  lebih  terdiversifikasi  dan  diharapkan  dapat mengurangi risiko default atau gagal bayar. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran  pinjaman,  kreditur  memiliki  hak  untuk  menjual  atau  melelang  objek  Hak Tanggungan tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan. Selanjutnya, apabila ada sisa dari hasil penjualan setelah melunasi pinjaman dan biaya-biaya terkait, sisa tersebut  akan  dikembalikan  kepada  debitur.  Hak  Tanggungan  tidak  dapat  dibagi-bagi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UUHT. Artinya bahwa:
1. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi: Ini berarti Hak Tanggungan melekat pada seluruh  objek  yang  dijaminkan  (misalnya,  sebuah  properti)  dan  tidak  dapat  dibagi menjadi bagian-bagian terpisah. Dengan kata lain, seluruh properti yang menjadi objek Hak Tanggungan akan tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan diperlakukan sebagai satu entitas hukum yang sama;
2. Lunasnya sebagian hutang tidak membebaskan sebagian objek Hak Tanggungan. Jika sebagian  dari  hutang  yang  dijaminkan  telah  dilunasi,  hal  ini  tidak  menyebabkan sebagian  properti  yang  dijaminkan  menjadi  bebas  dari  Hak  Tanggungan.  Hak Tanggungan  masih  tetap  berlaku  dan  menjerat  seluruh  objek  yang  dijaminkan, termasuk bagian yang hutangnya sudah dilunasi;
3. Hak Tanggungan membebani keseluruhan objek untuk sisa utang: Meskipun sebagian hutang  telah  dilunasi,  Hak  Tanggungan  tetap  berlaku  atas  keseluruhan  objek  untuk jumlah  hutang  yang  belum  dilunasi.  Dengan  kata  lain,  Hak  Tanggungan  akan  tetap berlaku pada bagian yang telah dilunasi dan pada bagian yang masih harus dilunasi;
4. Pelunasan angsuran utang yang besarnya sama dengan nilai masing-masing objek. Jika debitur memiliki dana untuk melunasi sebagian hutangnya, dia dapat menggunakan dana  tersebut  untuk  melunasi  angsuran  utang  yang  besarnya  sama  dengan  nilai masing-masing  objek  yang dijaminkan. Dengan  cara ini, objek-  objek tersebut akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, tetapi ada syaratnya; dan
5. Syarat  pembebasan  objek  dari  Hak  Tanggungan:  Pembebasan  objek  dari  Hak Tanggungan hanya akan terjadi jika hal ini telah diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur. Artinya, jika ada kesepakatan bahwa pelunasan angsuran utang akan  mengakibatkan  pembebasan  objek  dari  Hak  Tanggungan,  maka  hal  tersebut berlaku. Jika tidak ada kesepakatan, maka Hak Tanggungan tetap berlaku pada seluruh
objek yang dijaminkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya (Arba & Mulada, 2021).
Masyarakat  pada  saat  ini  terbiasa  dengan  kemudahan  dan  juga  efisiensi.  Pada pelaksaan Roya, masyarakat membutuhkan ketentuan yang memudahkan pelaksanaan Roya, mengingat dalam praktek masih banyak yang tidak memuat perjanjian Roya dalam APHT, sehingga akhirnya harus dilaksanakan Roya secara keseluruhan. Ketentuan PMA, khususnya Pasal  124  ayat  (2),  mengenai  Roya  yang  mengatur  untuk  pelaksanaan  Roya  tidak  perlu diperjanjikan dalam APHT memang sangat membantu. Namun jika diperhatikan lebih lanjut Ketentuan Roya yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) PMA Pendaftaran Tanah, secara hierarkis bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT. Adanya PMA  Pendaftaran  Tanah,  khususnya  mengenai  pelaksanaan  Roya  yang  tidak  perlu diperjanjikan dulu di dalam APHT memudahkan proses pelaksanaan Roya. PMA Pendaftaran Tanah  ini  menjawab  atas  kebutuhan  masyarakat  akan  proses  pelaksanaan  Roya.  Hal  ini dikarenakan  pelaksanaan  Roya  yang  diatur  di  dalam  UUHT  cukup  menyulitkan  bagi masyarakat  maupun  notaris  sebagai  stakeholders.  Menurut  ketentuan  UUHT  yang mengharuskan  Roya  diperjanjikan  terlebih  dahulu  dalam  APHT  cukup  menyullitkan. Perbedaan peraturan yang terdapat dalam PMA Pendaftaran Tanah dengan yang berada di UUHT merugikan masyarakat maupun Notaris dalam pembuatan APHT, hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sejalan dengan asas hukum bahwa ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya,  maka  ketentuan  Pasal  124  ayat  (2)  tersebut  di  atas  secara  normatif  telah menyimpangi  dari  Pasa12  ayat  (2)  UUHT.  Pelaksanaan  Roya  setelah  diterapkannya  PMA Pendaftaran Tanah berlangsung, akan tetapi karena PMA Pendaftaran Tanah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT, maka seharusnya pelaksanaan Roya dilaksanakan sesuai dengan UUHT.
Menurut  Dewi  &  Wahyoeono,  (2022)  Roya  merupakan  suatu  proses  dalam  Hak Tanggungan  di  Indonesia  di  mana  tanggungan  atas  suatu  objek  (misalnya  properti) dinyatakan  lunas  karena  telah  terpenuhinya  kewajiban  debitur  atau  pihak  yang  memiliki hutang. Dalam pelaksanaan penghapusan hak tanggungan ini, terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi debitur jika terjadi kelalaian dari pihak kreditur. Dalam UU Hak  Tanggungan,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  dapat  memberikan  perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi kelalaian dari kreditur dalam pelaksanaan roya, yaitu:
1. Pembatalan  Hak  Tanggungan  secara  hukum,  jika  kreditur  tidak  melaksanakan pembatalan hak tanggungan secara hukum  setelah kewajiban debitur lunas, debitur dapat  meminta  pembatalan  hak  tanggungan  tersebut  secara  perdata  dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU Hak Tanggungan;
2. Kewajiban  pemberitahuan  kepada  Debitur,  yaitu  Kreditur  wajib  memberitahukan kepada  debitur  jika  hutang  telah  dilunasi  dan  memberikan  bukti  pembebasan  hak tanggungan  secara  tertulis.  Jika  kreditur  mengabaikan  kewajiban  ini,  debitur  dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena kelalaian kreditur tersebut;
3. Pembatalan  Hak  Tanggungan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  jika  kreditur  tidak melaksanakan  pembatalan  hak  tanggungan  dalam  jangka  waktu  tertentu  setelah hutang  dilunasi,  debitur  dapat  meminta  pejabat  pembuat  akta  tanah  melakukan pembatalan  hak  tanggungan.  Pejabat  pembuat  akta  tanah  dapat  melakukan pembatalan  tersebut  berdasarkan  Permohonan  Pemberitahuan  Penghapusan  Hak Tanggungan (Royan) dari debitur dan bukti pelunasan hutang; dan
4. Sanksi bagi kreditur yang melanggar, yaitu UUHT juga memberikan sanksi bagi kreditur yang  tidak  memenuhi  kewajiban  atau  melakukan  pelanggaran  terkait  dengan pelaksanaan  penghapusan  hak  tanggungan.  Sanksi-sanksi  tersebut  dapat  berupa denda atau tuntutan hukum lainnya.
Jadi, Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang diatur dalam UUHT di Indonesia,  melalui  hak  tanggungan,  kreditur  memiliki  jaminan  atas  tanah  atau  properti tertentu sebagai jaminan dari pemberian kredit kepada debitur. Ketika hutang dari debitur telah  dilunasi  sepenuhnya  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur,  maka secara hukum kreditur tidak lagi memiliki klaim atas hak tanggungan tersebut. Dalam hal ini, kreditur diharapkan untuk memberikan akta pelepasan hak tanggungan yang menghapus hak tanggungan dari tanah atau properti tersebut. Pelepasan hak tanggungan adalah proses formal  yang  harus  diikuti  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UUHT.  Dengan memberikan akta pelepasan hak tanggungan, kreditur menegaskan bahwa hak tanggungan atas tanah atau properti tersebut sudah tidak berlaku lagi dan bahwa hak milik atas tanah atau  properti  kembali  sepenuhnya  ke  tangan  debitur.  Jika  kreditur  tidak  melakukan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) setelah hutang dilunasi, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban hukum dari kreditur sesuai dengan ketentuan UUHT. Debitur dapat mengajukan gugatan atau meminta bantuan hukum untuk menuntut penghapusan hak tanggungan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## SIMPULAN
Pengaturan  mengenai  hak  tanggungan  dan  kewajiban  kreditur  dan  debitur  terkait dengannya diatur dalam UUHT dan PMA Pendaftaran Tanah di Indonesia. UUHT mengatur tentang pendirian, perubahan, dan penghapusan hak tanggungan, serta hak dan kewajiban kreditur dan debitur terkait hal ini. Perbedaan antara pengaturan Roya antara UUHT dengan
PMA Pendaftaran Tanah menjadikan pelaksanaan Roya ataupun ketentuan penyebutan Roya dalam  APHT  menjadi  tidak  pasti  dan  hal  ini  memeberikan  perlindungan  hukum  dalam pelaksanaan Roya tersebut. Roya adalah jaminan atas suatu tanah/properti yang digunakan sebagai  agunan  untuk  hutang.  Setelah  hutang  dilunasi  sepenuhnya,  kreditur  memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penghapusan hak tanggungan tersebut. Apabila kreditur tidak melakukan penghapusan hak tanggungan setelah hutang dilunasi, debitur memiliki hak untuk  meminta  penghapusan  tersebut  dan  dapat  mengajukan  gugatan  atau  meminta bantuan hukum untuk menuntut penghapusan hak tanggungan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku | Books
Iswadi, I., Karnati, N., & Budianto, A. A. (2023). STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K.Yin. Penerbit Adab.
Sumartik,  &  Hariasih,  M.  (2018).  Buku  Ajar  Manajemen  Perbankan. Umsida  Press,  1 – 132. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-04-1
Yusuf, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media. Jurnal dan Publikasi Lainnya | Journal and Other Scientific Publications
Anas, A. T., & Budianto, A. A. (2023). ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM. ANAYASA : Journal of Legal Studies, 1(1), Article 1.
Arba, A., & Mulada, D. A. (2021). Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Dewi,  M.  K.,  &  Wahyoeono,  D.  (2022).  KEPASTIAN  HUKUM  BAGI  KREDITOR  SEPARATIS
PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SAAT DEBITOR PAILIT. JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian), 7(2), 192 – 203. https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6188
Doly,  D.  (2016). ASPEK  HUKUM  HAK  TANGGUNGAN  DALAM  PELAKSANAAN  ROYA  |  Doly  | Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan. https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.185
Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), Article 3. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380
Iswadi, I., Karnati, N., & Budianto, A. A. (2023). STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K.Yin.
Penerbit Adab.
Khasanah, A. N. (2016). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE
INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Nominal,
Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5(1).
https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473
Maryanto,  M.  (2022).  RELEVANCE  OF  THE  VALUE  OF  JUSTICE  IN  LEGAL  PROTECTION  FOR
PROVIDER  OF  GOODS  AND  SERVICES  IN  CASE  OF  CRIMINAL  ACTION  RELATED  TO CORRUPTION PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES. The 4th Legal Internasional Conference and Studies, 4(4), Article 4. https://doi.org/10.26532/pdih.v4i4.20811 Noviaditya,  M.  (2010). Perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  perjanjian  kredit  dengan jaminan  hak  tanggungan.  https://digilib.uns.ac.id/dokumen/14963/Perlindungan- hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan
Phillips, E. (2019). Nassim Taleb heads international banking’s first Grey/Black Swan Committee.
The Quarterly Review of Economics and Finance, 72, 117 – 122. https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.11.005
Sumartik,  &  Hariasih,  M.  (2018).  Buku  Ajar  Manajemen  Perbankan. Umsida  Press,  1 – 132. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-04-1
Sutrisno,  S.  (2015).  PERBANKAN  SYARIAH:  ANTARA  IDEALISME  DAN  OPORTUNISME. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 19(3), Article 3. https://doi.org/10.26905/jkdp.v19i3.40
Theodora,  G.  (2019).  Upaya  Hukum  Kreditor  Terkait  Aset  Yang  Dialihkan  Setelah  Putusan
Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit. Jurist-Diction,  2(4),  Article  4. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14490
Tutik,  T.  T.  (2016).  Kedudukan  Hukum  Perbankan  Syariah  dalam  Sistem  Perbankan  Nasional.
Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah,  7(1),  Article  1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27
Wiguna,  I.  W.  J.  B.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terkait  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara Elektronik. Acta Comitas, 5(1), 79. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p07
Yusanto,  Y.  (2020a).  Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif. JOURNAL  OF  SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC), 1(1), Article 1. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764
Yusanto,  Y.  (2020b).  Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif. JOURNAL  OF  SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC), 1(1), Article 1. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764
Yusuf, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.