Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap         Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Sidrap
Yasri  Tarawiru 1 , Nurul Hidayah 2
1 Univesitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia 2 Univesitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yasri.se.ak@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan) aset tetap dalam laporan neraca di Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sidrap.  Metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  dekskriptif  kualitatif.  Jenis  data  yang digunakan  yaitu  primer  dan sekunder.  Adapun  hasil  penelitian  yang  pada penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Artinya  bahwa  semua  perlakuan  aset  tetap yang  diterapkan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Aset  tetap  tercantum  di dalam  neraca  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  pada  tahun  2018  sampai dengan  tahun  2021  telah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (PSAP  No.07  tentang  Akuntansi  Aset  Tetap)  masing-masing  aset  tetap diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah menggunakan aplikasi SIMDA.

## ABSTRACT
This study aims to determine the accounting treatment (recognition, measurement, termination and disposal) of fixed assets in the balance sheet report at the Regional Finance  and  Assets  Agency  of  the  Sidrap  Regency.  The  data  collection  techniques used  are  observation,  interviews  and  documentation.  The  data  analysis  methode used  is descriptive qualitative. The types of data used are primary and secondary. The results of the research found in this study  are the accounting treatment of fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency based on Government Regulation Number  71  of  2010.  This  means  that  all fixed  asset  treatments  are  applied  in accordance with applicable laws and regulations. Fixed assets listed in the balance sheet of the Financial and Regional Assets Agency in 2018 to 2021 are in accordance with Government Accounting Standards (PSAP No.07 concerning Accounting for Fixed Assets) each fixed asset is disclosed in the financial statements of the Regional Finance and Assets Agency using the application SIMDA.
Volume  7
Nomor 2 Halaman 108-116 Makassar, Desember 2022 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505 Tanggal masuk 9 Desember 2022
Tanggal Revisi 13 Desember 2022 Tanggal diterima 14 Desember 2022

## Kata kunci :
Perlakuan  Akuntansi; Aset  Tetap;  Laporan Neraca
Keywords : Accounting  Treatment;
Fixed  assets;  Balance Sheet
Mengutip  artikel  ini  sebagai  :  Tarawiru,  Yasri,  dan  Hidayah,  Nurul.  Analisis  Perlakuan Akuntansi  Aset    Tetap Daerah  Dalam  Penyusunan  Neraca  Pada  Pemerintahan  Kabupaten Sidrap.  Suatu  Tinjauan  Literatur.  Tangible  Jurnal,  7,  No.  2,  Desember  2022,  Hal.  108-116. https://doi.org/ 10.53654 /tangible.v7i2.294

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  diwajibakan  membuat  laporan keuangan.  Ambarawati  dan  Payamta  (2015)  berpendapat  bahwa  pemerintah  daerah/
kota merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan akuntansi sektor publik.  Sebagai  salah  satu  bagian  dari  sektor  publik  maka  pemerintah  daerah bertanggngjawab  dalam  pelaporan  dari  laporan  keuangannya.  Sulisyowatii  (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  dengan  baik  yang berkepentingan  dengan  kondisi  keuangan  dan  hasil  operasi  perusahanan.  Tujuan akuntansi  diarahkan  untuk  mencapai  hasil  tertentu  dan  hasil  tersebut  harus  memiliki manfaat.  Akuntansi  digunakan  baik  pada  sektor  swasta  maupun  sektor  publik  untuk tujuan yang berbeda.
Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010) yaitu: “standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan  kualitas laporan  keuangan pemerintah di  Indonesia”. Berdasarkan  PP  71 Tahun 2010 yaitu: “standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Prinsip- prinsip  yang  dimaksud  yaitu  basis  akuntansi,  nilai  historis,  realisasi,  substansi mengungguli  untuk  bentuk  formal,  perioditas,  konsisten,  pengungkapan  lengkap,  dan penyajian wajar.”
Aset merupakan akun yang dominan di dalam laporan neraca. Mulyadi (2008:591) mengungkapkan  bahwa  aset  tetap  adalah  kekayaan  perusahaan  yang  memiliki  wujud, mempunyai  manfaat  ekonomis  lebih  dari  satu  tahun,  dan  diperoleh  perusahaan  untuk melaksanakan  kegiatan  perusahaan,  bukan  untuk  dijual  kembali.  Karena  kekayaan  ini mempunyai  wujud,  seringkali  aktiva  tetap  disebut  dengan  aktiva  tetap  berwujud. Menurut  Mardiasmo  (2012:159),  aktiva tetap  adalah  aktiva  berwujud  perusahaan  yang dipergunakan  dalam  operasi  perusahaan  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual. Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:117) berpendapat bahwa aset tetap adalah aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan  untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa yang di  maksud  dengan  aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  atau  dimiliki  oleh pemerintah  untuk  sebuah  akibat  dari  peristiwa  di  masa  lalu  dan  dimana  manfaat ekonomi  dan  sosial  di  masa  yang  akan  datang  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  sehingga  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk dalam  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  dalam  penyedian  jasa  pada masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara dikarenakan alasan sejarah dan budaya.
Perlakuan akuntansi aset tetap telah direncanakan untuk menghasilkan informasi mengenai  penggunaan  dan  pengelolaan  aset  tetap.  Hal  ini  dimasksudkan  untuk  lebih mempermudah  pihak  yang  berkpentingan  dalam  mengadakan  analisa  perbandingan laporan  keuangan  untuk  periode  tertentu  dengan  periode  sebelumnya,  sehingga  dapat menggambarkan  secara  jelas  sifat  daan  perkembangan  perubahan  yang  dapat  dialami perusahan  pada  waktu  ke  waktu.  Perlakuan  aset  tetap  telah  diatur  dalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  nomor  7  tentang  Akuntansi  Aset  Tetap  yang terlampir  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  71  tahun  2010.  Dalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  nomor  7  diterapkan  untuk  semua  unit pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan aset tetap yang dimiliki  pemerintah  apakah  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  peraturan pemerintah.
Setiap  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  wajib  menyusun  laporan pertanggungjawaban  keuangan  untuk  disampaikan  kepada  bendahara  umum  daerah. Laporan  pertanggungjawaban  ini  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan dari
setiap  entitas  dalam  mengelolah  dan  memanfaatkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.
Laporan  keuangan  disusun  dan  disajikan  oleh  pemerintah  harus  sesuai  dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).  SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  SAP ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010.  Penyusunan  laporan keuangan  yang  berpedoman  pada  SAP  adalah  dalam  rangka  peningkatan  kualitas laporan  keuangan,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dimaksud  dapat  meningkatkan kredilitasnya  serta  akan  dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penyusunan neraca merupakan suatu proses pengumpulan data aset, kewajiban, dan  ekuitas  dan  untuk  dilakukan  penggolongan,  pengukuran,  pengungkapan  sesuai dengan  SAP.  Unsur-  unsur  atau  pos-pos  dalam  neraca  terdiri  dari  kas  dan  setara  kas, investasi  jangka  pendek,  piutang,  persediaan,  investasi  jangka  panjang,  aset  tetap, kewajiban,  dan  ekuitas  dana.  Pos  aset  selalu  dilakukan  penilaian.  Informasi  yang dibutuhkan  sehubungan  dengan  penyajian  aset  tetap  di  neraca  adalah  mengenai pengklasifikasian aset, nilai, dan umur ekonomis. Penyajian informasi mengenai aset ini harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Aset harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai serta dapat digunakan untuk melunasi utang. . Neraca adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan  mengenai  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  pada  tanggal  tertentu.  Akuntansi adalah suatu aktivitas yang memiliki tujuan.
Laporan  keuangan  pemerintahan  yaitu  neraca,  akun-akun  aset  tetap  boleh dikatakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap juga adalah salah satu aset yang sangat berperan dalam anggaran pemerintah karena memiliki jumlah yang besar sehingga pengakuan,  pengukuran  dan  penghentian/pelepasan  aset  tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Namun aset tetap adalah aset yang menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif  menurut  Mulyono  (1998:65)  dalam  Andriyani  (2008),  adalah  penelitian  yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam suatu  situasi  serta  untuk  memahami  karakteristik  organisasi  yang  mengikuti  praktik umum tertentu.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  untuk  mendukung  pembahasan  dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya  (sumber  asli).  Data  ini  di  dapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai kantor badan keuangan dan aset daerah di kabupaten sidrap yang terkait dengan topik penelitian.  Setelah  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  serta dokumentasi diolah, maka langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  mengenai  analisis  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  daerah  dalam penyusunan  neraca  pada  pemerintaha  kabupaten  sidrap.  Pelaksanaan  wawancara ditujukan  kepada  2  (dua)  narasumber  yaitu  Kepala  Bidang  Akuntansi/Pelaporan  dan Kepala Bidang Aset (Barang Milik Negara).
Perlakuan  akuntansi  untuk  aset  tetap  adalah  aset  tetap  yang  mulai  dari  perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap hingga pelepasan aset tetap. Penerapan akuntansi dalam penyusunan  neraca  telah  menggunakan  basis  akrual.  Masalahan  yang  muncul  dalam
penyusunan  neraca  adalah  jumlah  aset  tetap  dalam  neraca  hampir  50%  aset  tetap pemerintah  ini  tersebar  di  berbagai  daerah-daerah  dan  Asersi  keberadaan  yaitu  setiap yang tercatat di neraca itu harus dipastikan barangnya ada.
Aset tetap tersebar diberbagai daerah (kabupaten, kecematan, kelurahan dll), setiap aset tetap yang di catat di neraca  harus dipastikan barangnya ada, Kendala kedua adalah kapitalisasi  yaitu ketika  memiliki  pengeluaran  setelah  perolehan  awal  yang  memenuhi prinsip  atau  memenuhi  syarat  diakui  sebagai  aset  tetap  maka  nilainya  itu  digabung menjadi  aset  utama.  Hambatan  kapitalisasi  adalah  setelah  harga  perolehan  itu  dapat diukur  bahwa  kriteria  kapan  bisa  diakui  sebagai  aset  tetap,  hambatan  ketiga  yaitu kuantitas.
Penerapan  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  itu  yang  tersulit  dalam  penerapannya yaitu  penyusutan  di  karenakan  menghitung  penyusutan  aset  tetap  apa  lagi  setelah dilakukan  kapitalisasi  itu  harus  di  hitung  kembali  berapa  masa  manfaatnya  dihitung ulang  dengan kuantitas  aset  tetap  yang  luar  biasa  banyaknya  yang  tersebar  di  semua daerah. Penelitian ini berdasarkan pada PSAP Nomor 07 tentang aset tetap, sehingga dari Peraturan  Pemerintahan  berupa  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  berlaku  menjadi dasar  untuk  dibandingkan  dengan  peraturan  Bupati  Pemerintah  Kabupaten  Sidrap Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi.
1. Pengakuan aset tetap
Pengakuan  aset  tetap  tetap  akan  diandalkan  jika  terdapat  bukti  bahwa  telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Jika perolehan aset tetap  belum  didukung  dengan  bukti  secara  hukum  dikarenakan  masih  ada  proses administrasi  yang  diharuskan,  seperti  pembelian  tanah  harus  diselesaikan  proses  jual beli  (akta)  dan  sertifikat kepemilikannya  di  instansi  yang  berwenang,  maka  aset  tetap tersebut  telah  berpindah  pemilik,  misalnya  terjadi  pembayaran  dan  penguasaan  atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Pada saat mewawancarai staf bidang aset menjelaskan: “Bahwa pengakuan aset tetap dilakukan pada saat memiliki pengadaan barang dari belanja modal  dan  telah memenuhi syarat kebijakan  akuntansi” .  Sedangkan  menurut  staf  akuntansi, “Pengakuan  aset  tetap  dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)”.
2. Pengukuran Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap merupakan biaya yang dilakukan pada  saat  meperoleh aset  tetap  yang  bersangkutan  sehingga  menambah nilai perolehan aset tetap perolehan aset  tetap  itu berupa  tanah  dinilai  dengan  biaya  perolehan.  Biaya  perolehan   tanah diantaranya harga pembelian tanah serta biaya  yang dikeluarkan dalam memperoleh tanah hingga siap untuk digunakan. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, maka tetap di klasifikasikan.  Jadi  pehitungannya  dialokasikan  berdasarkan  nilai     wajar sesuai dengan  klasifikasi  aset  tetap.  Dalam       perolehan  gabungan  dibedakan  sesuai  dengan klasifikasinya   masing-masing,  selanjutnya  digabungkan  atau  ditambahkan  sedangkan untuk aset tetap diperoleh secara pertukaran, aset harga  perolehan  disesuaikan  dengan nilai  aset  tetap  dilepas dengan ini  yang  akan  diserahkan,  didalam pertukaran  ini  tidak ada keutungan dan  tidak  ada  kerugian yang diakui  di  dalam transaksi.
Selama  ini  pertukaran  aset  tetap  dilakuan  dengan  pemerintah pusat.  Apabila suatu  aset  akan  digunakan  oleh  pemerintah  pusat dalam  kepentingan  tertentu,  maka nilainya  diganti  sesuai  dengan  aset  yang  digunakan  pada  saat  itu.  Namun pergantian  tersebut tidak berupa uang tetapi berupa aset tetap yang sama kalsifikasinya. Apabila  aset  tetap  diperoleh  dari  sumbangan  (donasi)  maka dicatat  sebesar  niali  wajar pada  saat  perolehan. Maka,  sumbangan  aset  tetap  didefinisikan  sebagai  transfer  tanpa adanya  persyratan  suatu  aset  tetap  ke  satu  entitas,  contohnya  perusahan  yang  bukan pemerintah memberikan sebuah bangunan yang dimilikinya untuk digunakan pada satu unit  Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan
sangat  bijak  bila  didukung  dengan  bukti  perpindahan  kepemilikannya  secara  hukum, seperti akta hibah.
Penjelasan  dari  kepala  Sub  Bidang  Akuntansi  yang  mengatakan bahwa:  “ Untuk pengukuran nilai aset tetap yaitu memiliki kaitannya dengan aset tetap atau gabungan maka pada saat pengeluaran biaya dalam memperoleh aset tetap  yang  bersangkutan. Contohnya yaitu pada saat  pembelian  peralatan  kantor  harga  peralatan  kantor  sekian  tetapi  pada  saat  di  rapatkan terdapat biaya  tambahan  yang  menambah  dari  saat  memperoleh  terkait  aset  tersebut maka biaya tersebut dapat diakui sebagai perolehan aset yang bersangkutan.”
1. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Penjelasan  dari  kepala  sub  bidang  pengelolaan  barang  milik  Negara: “untuk penghentian dan pelepasan aset  tetap  itu dihentikan pada saat nilai ekonomis barang sudah tidak dapat dimanfaat di masa depan dan aset tetap yang dihentikan atau di hapuskan akan di eliminasi dari neraca.”
Aset-aset  yang  telah  dihentikan  dari  penggunaan  aktif  pemerintah  daerah,  maka aset  tetap  tersebut  direklasikasi  dalam  aset  lainnya.  Beberapa  keadaan  dan  alasan penghentian aset tetap antara lain adalah dihibahkan, dipertukarkan dengan aset lainnya atau dijadikan penyertaan modal, dijual dan dimusnahkan.
2. Neraca Badan Keuangan dan Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten     Sidrap

## Tabel 1: Perbandingan Neraca (Aset Tetap)
ASET TETAP 2018 2019 2020 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Tanah 689.724.275.432,50 684.357.092.032,50 678.392.497.730,50 653.762.787.930,50 2 Peralatan dan Mesin 306.404.775.542,39 349.530.955.422,09 365.037.887.276,85 411.320.016.184,49 3 Gedung dan Bangunan 795.100.146.834,68 951.923.491.982,79 1.005.100.596.634,79 1.077.820.514.327,62 4 Jalan, Jaringan dan 2.135.475.001.234,79 2.224.578.682.381,10 2.307.830.606.583,10 2.388.877.509.991,93 Instalasi 5 Aset Tetap Lainnya 29.870.750.830,00 35.131.943.045,00 27.339.044.478,00 28.220.819.478,00 6 Konstruks i dalam 25.316.464.641,80 7.706.986.382,80 17.882.252.682,80 41.005.852.857,80 Pengerjaan 7 Akumulasi Penyustan (1.566.086.666.557,47)  (1.774.679.397.644,95)  (1.928.596.473.453,52) (2.180.088.864.081,96) JUMLAH ASET TETAP 2.478.549.753.601,33 2.478.549.753.601,33 2.472.986.411.932,52 2.420.918.636.688,38

## Sumber: BKAD Kabupaten Sidrap 2021

## B. Pembahasan

## 1. Pengakuan Aset Tetap
Hasil  dari  perbandingan  pengakuan  aset  tetap  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  sudah  sesuai  dengan  PP  Nomor  71  tahun  2010  (SAP),  dimana  dalam  peraturan Bupati  Nomor  54  Tahun 2021  tentang  kebijakan  akuntansi  sehingga  harus  memenuhi kriteria  tersebut  berwujud  dan  memiliki  masa  manfaat  12 bulan.  Biaya-biaya  dalam perolehan  aset  harus  dapat  diukur  secara teliti  serta  aset  tetap  yang  dimiliki  tidak dimaksudkan  untuk  diperjualbelikan  dalam  aktivitas  operasi  melainkan  aset  tersebut
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam memperoleh aset tetap atau pengeluaran aset tetap yang harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan.
Perbandingan  Pengakuan  Aset  Tetap  PP  Nomor  71  Tahun  2010  (SAP)  dengan Peraturan Bupati  Nomor  54  Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Sidrap. PP Nomor 71 tahun 2010 (SAP) menyatakan Aset Tetap dapat diakui dalam kriteria sebagai berikut:
a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
c) Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  belikan  dalam  operasi normal entitas
d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Sidrap menyatakan pengakuan aset tetap meliputi beberapa kriteria:
a) Aset tetap Berwujud
b) Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## 2. Pengukuran Aset Tetap
Hasil  perbandingan dari  pengukuran  Aset  Tetap  pada Badan  Keuangan dan Aset Daerah  (BKAD)  sudah  sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  (SAP),  dimana  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  54  Tahun  2021  Aset  tetap  yang  terdapat  nilai  dengan  biaya perolehan  apabila  penilaian  Aset  Tetap  dengan  meggunakan  biaya  perolehan  tidak memungkinkan  maka  nilai  Aset  Tetap  itu  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai yang berlaku di pasar.
Perbandingan pengukuran aset tetap PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:
a) Aset tetap dinilai dengan harga perolehan, Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai  aset tetap itu didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebagaian aset tetap yang tidak  serupa  atau  aset  tetap  lainnya.  Biaya  dari  pos  semacam  itu  diukur berdasarkan  nilai wajar  aset  yang  diperoleh  yaitu  nilai  ekuivalen  atas  nilai tercatat  aset  yang  dilepas  setelah  disesuaikan  dengan  jumlah  setiap  kas  atau setara kas  yang ditransfer/diserahkan.
c) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Adapun Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 menyatakan:
a) Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan  biaya  perolehan  tidak  menggunakan  biaya  perolehan  tidak memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan.
b) Suatu  aset  tetap  dapat  diperoleh  melalui  pertukaran  sebagaian  aset  tetap lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh  yaitu  nilai  ekuivalen  atas  nilai  tercatat  aset  yang  dilepaskan  setelah disesuaikan  dengan  jumlah  setiap  kas  atau  setara  kas  yang ditransfer/diserahkan
c) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Di  Badan  Keuangaan  dan  aset  Daerah,  pengukuran  aset  daerah  itu  disesuaikan dengan  cara  pengadaan  aset  yang  bersangkutan.  Pengadaan  aset  dapat  dilakukan dengan pengadaan langsung, dilelang sederhana atau umum.

## 3. Penghentian dan pelepasan
Suatu aset tetap jika dieleminasi dari necara pada saat dilepaskan atau aset secara
permanen  dihentikan  penggunaanya  dan  tidak  ada  manfaat  ekonomi  masa  yang  akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca  dan  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan (  CaLK).  Perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap PP 71 Tahun 2010 menyatakan:
a) Suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat di masa yang akan datang.
b) Aset  tetap  yang  secara  permanen  dihentikan  atau  dilepas  harus  dieleminasi dari neraca dan diungkapkan daalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Peraturan  Bupati  Nomor  54  Tahun  2021  Pemerintahan  Kabupaten  Sidrap, menyatakan bahwa:
a) Suatu aset tetap dileminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan aset tersebut sudah tidak mempunyai masa manfat dimasa mendatang.
b) Aset  tetap  yang  secara  permanen  dihentikan  atau  dilepaskan  harus dieliminasi/dihapuskan dari neraca dan diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
4. Analisis  penyusunan  neraca  Badan  Keuangan  dan  Aset  Tetap Pemerintahan Kabupaten Sidrap
a) Tanah
Tanah  yang  dimiliki  oleh  Badan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  diakui sebagai  aset  tetap  karena  tanah  tersebut  memiliki masa  manfaat  lebih  dari 12 bulan,  biaya  perolehan  tanah  dapat  diukur  dengan  handal  dan  mempunyai bukti  sertifikat  hak  kepemilikan tanah. Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi.
Pada  tahun  2018  dan  2019  tidak  terdapat  penghapusan  di  tanah dikarenakan karena bertambahnya mutasi tanah, tahun 2020 dan 2021 terdapat penghapusan  tanah.  Penghapusan  tanah  pada  tahun  2020  karena  adanya penyerahan  aset Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidrap  yang  berupa  hibah tanah masing-masing kepada Universitas Hasanuddin. Sedangkan pada tahun 2021  penghapusan  tanah  dilakukan  karena  adanya  kegiatan  tanah  rumah penjaga saluran irigasi berasal dari SKPD PSDA, Tanah terminal lawawoi yang berasal  dari  SKPD  BINA  MARGA,  Tanah  rest  area  taman  wisata  data’e  yang berasal dari SKPD DINAS PORAPAR yang keterangannya Penyerahan kepada pemerintah  provinsi  dan  Tanah  workshop  berasal  dari  SKPD  BINA  MARGA yang keterangannya penyerahan kepada TNI AD.
b) Peralatan dan mesin
Mencakup  mesin-mesin  dan  kendaraan  bemotor,  alat  elektronik,  dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan  handal mekipun  memiliki variasi terbanyak,  peralatan dan  mesin  diperoleh  bukan  dimaksudkan  untuk  dijual  melainkan  digunakan oleh instansi.
Pada  tahun  2018  terdapat  penghapusan  peralatan  dan  mesin  atas penyerahan P3D Dinas Kehutanan Kabupaten ke Provinsi Sulawesi selatan dan pada  tahun  2019,  2020  dan  2021  tidak  terdapat  penghapusan  dikarenakan karena banyaknya penambahan aset peralatan dan mesin.
c) Gedung Bangunan
Gedung  dan  bangunan  kantor  Badan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan,  biaya  perolehannya  dapat diukur  dengan  handal,  tidak  dimaksud  untuk  dijual  dalam  kondisi  normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pada  tahun  2018  tidak  terdapat  penghapusan  diakibatkan  adanya pengurangan  aset  gedung  dan  bangunan  berupa  pemberian  hibah  ke Kementerian  Agama  Kabupaten  sidrap  dan  koreksi  pengurangan  pada  RSU Arifin Numang atas pengadaan  tahun 2017 yang berupa peralatan dan mesin (AC).  Selain  itu  terdapat  perubahan  status  rusak  berat  sebagai  penghentian penggunaan.  Tahun  2019  terdapat  penghapusan  aset  gedung  dan  bangunan dilakukan  karena  adanya  perubahan  kondisi  rusak  berat  untuk  tidak dioperasikan  masing-masing.  Tahun  2020  dan  2021  tidak  terdapat penghapusan  dikarena  adanya aset rusak berat.
d) Jalan Irigasi dan Jaringan
Jalan  irigasi  dan  jaringan  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan, biaya  perolehannya  dapt  diukur  secara  handal.  Tidak  dimaksud  untuk  dijual dalam kondisi normal entits dan diperoleh untuk digunakan.
Pada  tahun  2018  terdapat  penghapusan  atas  penyerahan  kewenagngan Dinas  Kehutanan  Kabupaten  (P3D)  ke  Provinsi  Sulsel.  Tahun  2019  dan  2020 dan  2021  tidak  terdapat  penghapusan  dikarenakan  adanya  realisasi  belanja modal yang asetnya telah dicatat pada tahun sebelumnya sehingga tidak akan dicatat lagi di tahun berjalan.
e) Aset Tetap Lainnya
Di  kantor  Badan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  yang  termasuk aset  tetap lainnya  seperti  buku-buku  yang  memiliki  masa manfaat  lebih  dari  12 bulan,  biaya  perolehannya  dapat  diukur   secara  handal,  tidak  dimaksud untuk  dijual  melainkan  digunakan. Pada  tahun  2018  terdapat  penghapusan aset  tetap  lainnya  atas  penyerahan  kewenangan/P3D  Dinas  Kehutanan Kabupaten ke Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021   tidak terdapat penghapusan karena adanya nilai  barang ekstra kompatable aset tetap lainnya di seluruh SKPD.
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada  tahun  2018,  2019,  2020  dan  2021  tidak  terdapat  penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan karena hingga kini belum terdapat penyelesaian fisik/pekerjaan  lanjutan  dan  pemanfaatan  atas  Aset  Konstruksi  Dalam Pengerjaan (KDP).

## SIMPULAN
Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  terdiri pengakuan  aset  tetap,  pengukuran  aset  tetap,  penghentian  dan  pelepasan  aset  tetap. perlakuan  akuntansi  aset  tetap  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD) berdasarkan  Peraturan  Nomor  71  tahun  2010  serta  Peraturan  Bupati  Nomor  54  tahun 2021. Artinya bahwa semua perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Aset  tetap  yang  tercantum  di  dalam Neraca  Badan  Keuangan dan  Aset  Daerah  pada  tahun  2018  sampai  tahun  2021  sudah sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP  No.  07  tentang  Akuntansi  Aset Tetap).

## DAFTAR PUSTAKA
Aiman,  S.  2016. Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Daerah  Dalam  Penyusunan          Neraca Pada     Pemerintah      Kabupaten Jember (Doctoral dissertation).
Baso, R., Bintari, S., & Sumarni, S. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset  Tetap  pada Badan   Pengelolaan   Keuangan   Daerah (BPKD). Economics and Digital Business Review , 1 (1), 65-81.
Carolina,  C.,  Manossoh,  H.,  & Lambey,  R.  2019.  Analisis  perlakuan akuntansi  aset  tetap pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah  Kota  Manado.
Indonesia Accounting Journal , 1 (2), 74- 80.
Devi, A. P. 2019. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PP No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang . 71 , 1–6.
IAI.  2019. CAFB  IAI  -  Modul  Akuntansi  Keuangan  by  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI)  (z- lib.org).pdf (pp. 1–384).
Indonesia,   R.   2010.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71    Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Idham, Y. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Sap Pp No. 71. Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017.
Nugraha,  R.  F.  2016. Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  Daerah  Berdasar  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Pp  No.  71  Tahun  2010)  Pada  Pemerintah  Kabupaten Lumajang (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
Nur Sahara, Y. P., & Wahyuningsih, S. D. 2017. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan  Keuangan  Berdasarkan  Sak  Etap. Jurnal  Penelitian  Teori  &  Terapan Akuntansi (PETA) , 2 (2), 51–75. https://doi.org/10.51289/peta.v2i2.310 Bintari,  R,  B.,  S.,  &  S,  S.  2020.  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD). Economics  and Digital  Business  Review, 1(1), 58–74. https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6
Rohendi,  H.,  &  Saadah,  K.  2017.  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  atas  Aset  Tetap Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  07  pada Rumah  Sakit  Mata  Cicendo  Bandung.  In Forum  Keuangan  Dan  Bisnis  Indonesia (FKBI) .
Saraswati,  M.  T.,  Budiwibowo,  S.,  &  Sulistyowati,  N.  W.  2017.  Analisis  Perlakuan Akuntansi  Aset  Tetap  Dalam  Penyusunan  Neraca  Pada  Pemerintahan Kabupaten  Madiun. Assets:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan , 6 (2),  153. https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1753
Safitri, R. S. I., & Rahayu, Y. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (10).
Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (Pu) Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 11 (1), 57– 65. https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016
Wati,  N.  F.  2011. Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  dalam  Laporan  Keuangan  pada  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Timur (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Yusandy,  I.  2018. Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  Berdasarkan  PP  No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017 .
Yeni, F. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Menteng  Jakarta  Pusat. Jurnal Ekonomi Islam , 11 (16), 94–105. ttps://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/5034