JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178
DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.154

## Tata Kelola Industri Kreatif di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance
Nurian Endah Dwi S 1* , Indah Adi Putri 2 , Ria Ariany 3 , Roni Ekha Putera 4
1,2,3,4 Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 02/07/2023 Revised 08/06/2024 Accepted 14/06/2024

## Abstract
The creative industry is the main pillar in developing the creative economic sector which has a positive impact on Indonesia. It is possible that the government has hopes for the Indonesian economy to rise, compete and achieve excellence in the global economy. For this reason, in order to achieve this goal, intervention from various actors is needed, as stated in the Sound Governance perspective, namely the state, civil society, business and international powers. These four important actors will later be analyzed for their interventions in the development of creative industries in Indonesia. This aims to find out how these 4 important actors have an impact on the development of the creative industry in Indonesia. This research was conducted using qualitative research methods. Meanwhile, the type of research used is library research or  literature study, where researchers rely on  various literature to  obtain research data. The conclusion obtained is that of the 4 important actors from the Sound Governance perspective, each has a role and sustainable impact on the development and progress of the creative industry in Indonesia. For this reason, the Government in the concept of Sound Governance must be able to identify the 4 stakeholders who will later be able to develop relationships between the parties involved to obtain the intended results. So that later there will be effective coordination and there will be no disagreements in any political relations written from the SG perspective.
Keywords: Governance, Creative Industries, Sound Governance

## Abstrak
Industri  kreatif  menjadi  pilar  utama  dalam  mengembangkan  sektor  ekonomi  kreatif  yang memberikan  dampak  positif  bagi  Indonesia.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  pemerintah memiliki harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan  dalam ekonomi  global.  Untuk  itu,  agar  tercapainya  tujuan  tersebut  dibutuhkan  intervensi  dari  berbagai aktor, seperti yang disampaikan dalam perspektif Sound Governance , yaitu negara, civil society , bisnis dan  kekuatan  internasional.  Keempat  aktor  penting  inilah  yang  nantinya  akan  di  analisis intervensinya  dalam  pengembangan  industri  kreatif  di  Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana ke 4 aktor penting tersebut memberikan dampaknya pada perkembangan industry  kreatif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Sementara jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan atau studi literatur yang dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Kesimpulan yang didapatkan ialah dari ke 4 aktor penting dalam perspektif Sound Governance , masing – masing memiliki peran dan dampak yang berkesinambungan terhadap perkembangan dan kemajuan indutri kreatif di Indonesia. Untuk itu   Pemerintah dalam konsep tata kelola Sound Governance ini harus mampu mengidentifikasi ke 4 para pemangku kepentingan yang nantinya dapat mengembangkan
sebuah relasi antar pihak yang terkait untuk memperoleh hasil yang dituju. Sehingga nantinya akan membangun  koordinasi  yang  efektif  dan  tidak  terjadinya  ketidaksepahaman  pada  setiap  relasi politik yang tertulis pada perspektif SG.
Kata Kunci: Tata Kelola, Industri Kreatif, Sound Governance
PENDAHULUAN Pada era globalisasi yang terus berkembang  saat  ini,  memberikan banyak  negara  kesempatan  untuk terus  berkembang  dan  melakukan pengembangan. Salah satunya adalah dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Hal ini  berkaitan  dengan  seperti  apa negara  berjalan  dan  menyelesaikan persoalan – persoalan yang terjadi di negaranya  kedepannya.  Terutama dalam memutuskan sebuah kebijakan untuk  berbagai  sector  yang  ada  di negaranya. Adanya perkembangan ini, tidak  menutup  kemungkinan  negara juga  akan  melakukan  perombakan atau  pengembangan  di  berbagai sector  di  negaranya.  Salah  satunya ialah  dibidang  industri,  yang  terus mengalami perubahan. Perkembangan industri kearah industri kreatif berawal dari kesadaran negara-negara maju, bahwa  saat  ini  tidak  bisa  lagi  hanya mengandalkan  supremasi  dibidang industri.  Akan  tetapi,  harus  lebih mengandalkan  SDM  yang  kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah  era  ekonomi  baru  yang mengintensifkan informasi dan
kreativitas  yang  populer  disebut sebagai  Ekonomi  Kreatif.  Ekonomi kreatif  ini  digerakkan  oleh  sektor industri yang disebut Industri Kreatif. Ekonomi  kreatif  yang  mencakup industri kreatif, di berbagai negara di dunia  saat  ini,  diyakini  dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian  bangsanya  secara signifikan (Sidauruk 2013).
Begitu  pula  dengan  Indonesia, adanya potensi yang cukup baik dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian  negara,  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif memberikan stimulus pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif disetiap  provinsi  di  Indonesia. Terutama pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  menyiapkan  anggaran  Rp33 miliar untuk mendorong pengembangan  usaha  kreatif  di Indonesia.  Beberapa  alasan  kuat lainnya karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra & identitas bangsa, mendukung  pemanfaatan  sumber daya  yang  terbarukan,  merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, serta memiliki  dampak  sosial  yang  positif (Andri, Zuliarni, dan Sutrisna 2015). Menurut data dari laporan OPUS  Ekonomi  Kreatif  2020, kontribusi  subsektor  ekraf  pada Produk  Domestik  Bruto  (PDB) nasional  mencapai  Rp1.211  triliun. Torehan  angka  tersebut  membawa Indonesia  menduduki  posisi  ketiga terbesar  di  dunia,  dengan  kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB. Sedangkan,  dua  posisi  sebelumnya ditempati  oleh  Amerika  Serikat  dan Korea  Selatan.  Meski  menempati posisi  ketiga,  Indonesia  justru  lebih unggul dari Amerika Serikat dari segi serapan  tenaga  kerja  pada  sektor ekonomi kreatif. Menurut laman Good
News  From  Indonesia,  pada  2019 sektor  ekonomi  kreatif  Indonesia mampu  menyerap  hingga  17  juta tenaga
kerja
*) Penulis Korespondensi
E-mail : nuriantya231@gmail.com
(Kemenparekraf/Baparekraf RI 2021). Dengan adanya perkembangan dan  pemanfaatan  industri  kreatif  di Indonesia, tidak menutup kemungkinan  bahwa  pemerintah memiliki  harapan  bagi  ekonomi
Indonesia  untuk  terus  bangkit,  dan meraih  keunggulan  yang  nantinya dapat bersaing dalam ekonomi global.
Untuk  itu,  agar  tercapainya  tujuan dalam mengembangkan
sektor industri  kreatif  ini  dibutuhkan intervensi  dari  berbagai  pihak. Pemerintah  sebagai  pelaku  utama dalam pengembangan industry kreatif ini  harus  mampu  mengidentifikasi pemangku kepentingan utama kemudian mengembangkan hubungan  antar  pihak  yang  terkait, agar  nantinya  dapat  mempengaruhi dan  mengarahkan  hubungan  untuk memperoleh  hasil  yang  dituju. Sehingga  nantinya  akan  membangun koordinasi  yang  efektif  pada  setiap relasi.
Dalam  konsep  tata  kelola pemerintah  pada  perspektif Sound Governance ,  terdapat  4  aktor  penting yaitu  negara, civil  society ,  bisnis  dan kekuatan  internasional.  Kekuatan internasional  di  sini  mencakup korporasi  global,  organisasi  dan perjanjian  internasional  (Ginting 2020).  Keempat  aktor  penting  inilah yang  nantinya  akan  di  analisis intervensinya  dalam  pengembangan industri  kreatif  di  Indonesia.  Hal  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ke 4 aktor penting tersebut memberikan dampaknya pada perkembangan  industry  kreatif  di
Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode  kualitatif.  Sementara  jenis penelitian  yang  digunakan  ialah penelitian  kepustakaan  atau  studi literatur  yang  dimana  peneliti
mengandalkan  berbagai  literatur untuk  memperoleh  data  penelitian. Dengan  memanfaatkan  sumber  studi pustaka  ini  penulis  mendeskripsikan terkait  tata  Kelola  pemerintahan industri  kreatif  di  Indonesia  dalam perspektif sound governance .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  ini  industri  kreatif merupakan  industri  yang  sangat berkembang  dan  memiliki  nilai  jual yang  dapat  membantu  peningkatan kesejahteraan  dan  perkembangan ekonomi  yang  signifikan  bagi  sebuah negara, salah satunya bagi Indonesia.
Akan  tetapi  di  Indonesia,  industri kreatif lebih dikenal dengan ekonomi kreatif.
Perkembangan ekonomi kreatif  di  Indonesia  ini  setiap tahunnya  menunjukkan  peningkatan yang  signifikan,  hal  ini  terlihat  dari berbagai  produk  yang  memiliki  nilai jual tidak hanya ke dalam negeri tetapi juga  keluar  negeri.  Untuk  melihat lebih  dalam  lagi  terkait  tata  kelola pemerintahan  pada  perkembangan industri kreatif di Indonesia ini, maka akan  diulas  melalui  perspektif Sound Governence yang  dibagi  kedalam beberapa subbab sesuai dari ke 4 pilar sound  governance  yang  saling mempengaruhi. Dimulai dari bagaimana pemerintah dalam menjamin sebuah kebijakan, Kesiapan Civil society dan peran UMKM, Bisnis pada  Sektor  industri  kreatif,  dan Pengaruh Kekuatan Internasional.
Negara  dalam  Kebijakan  Industri Kreatif Indonesia
Pada dasarnya ekonomi kreatif telah  ada,  tumbuh  dan  berkembang sejak  negara  Indonesia  terbentuk, akan tetapi baru mendapat perhatian yang  khusus  pada  tahun  2005,  di tahun  inilah  pemerintah  meraih capaian  dan  setiap  capaian  tersebut menjadi titik awal yang menginspirasi pengembangan ekonomi kreatif.
Secara seremonial Cetak Biru Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di Indonesia,  telah  diserahkan  oleh Menteri  Perdagangan  RI  kepada
Presiden RI pada tanggal 4 Juni 2008, yang terdiri dari 2 (dua) bagian utama yaitu (Sidauruk 2013) :
1. Rencana  Pengembangan  Ekonomi
Kreatif 2009-2015,
2. Rencana Pengembangan 14 sektor Industri Kreatif 2009-2015.
Merujuk  pada  Cetak  Biru tersebut,  Kementerian  Perdagangan mengolah  Instruksi  Presiden  yang bertujuan  untuk  mengajak  seluruh instansi pemerintah untuk “Mendukung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun  2009-2015”  yaitu  (Sidauruk 2013) : “.  .  .  Pengembangan  kegiatan ekonomi  berdasarkan  pada kreativitas,  keterampilan,  dan bakat individu untuk menciptakan  daya  kreasi  dan daya  cipta  individu  yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,  dengan  sasaran, arah,  dan  strategi  yang  telah ditetapkan dalam cetak biru”. Dengan begitu terbitlah Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi  Kreatif  pada  tanggal  5 Agustus 2009 dan cetak biru tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  Instruksi  Persiden.
Instruksi  Presiden  tersebut  sifatnya imperatif  yang  menginstruksikan kepada 27 Kementerian dan Lembaga (K/L)  serta  Gubernur,  Bupati/ Walikota  seluruh  Indonesia  untuk mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi  Kreatif  Tahun  2009-2015. Inpres  No  6  Tahun  2009  tersebut secara  sistemik  menetapkan  6
sasaran,  21  arah,  dan  83  Strategi
Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 (Sidauruk 2013). Industri  kreatif  adalah  proses peningkatan  nilai  tambah  hasil  dari eksploitasi kekayaan intelektual berupan  kreatifitas,  keahlian  dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan  kesejahteraan  bagi pelaksana  dan  orang-orang  yang terlibat (Peraturan Presiden Indonesia  Nomor  28  Tahun  2008 tentang Kebijakan Industri Nasional). Industri  kreatif  erat  terkait  dengan kegiatan  industri  lainnya.  Ada  tiga kelompom industri penunjang industri kreatif, yaitu industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri Kreatif Tehnologi  Informasi  dan  Komunikasi dan  Industri  Kerajinan  dan  Barang Seni (Rahmi 2018). Pemerintah bersungguh - sungguh mengangkat industri kreatif, dibuktikan dengan dibentuknya Badan  Ekonomi  Kreatif  melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2015 Tentang  Badan  Ekonomi  Kreatif. Bidang  ekonomi  kreatif  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi  berbasis  kreativitas  dan inovasi diharapkan menjadai kekuatan  baru  ekonomi  Indonesia (Rahmi 2018). Kemudian  Peraturan  Presiden Nomor  6  Tahun  2015  tersebut, diperbaharui dengan Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2015 tentang  Badan  Ekonomi  Kreatif.  Hal ini  menunjukkan  adanya  keseriusan dari pemerintah untuk memanfaatkan peluang  industri  kreatif  ini.  Menurut Peraturan Presiden tersebut dijelaskan  bahwa  salah  satu  tugas Badan  Ekonomi  Kreatif  adalah merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan
menyinkronkan  kebijakan  ekonomi kreatif  di  bidang  aplikasi  dan game developer ,  arsitektur,  desain  interior, desain  komunikasi  visual,  desain produk,  fashion,  film,  animasi  dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik,
penerbitan, periklanan,
seni pertunjukkan, seni rupa, serta televisi dan radio (Universitas Negeri Semarang 2018). Tidak  hanya  itu,  Pemerintah juga  telah  mengakomodasi  dan mengamanatkan upaya pengembangan  ekonomi  kreatif  dan ekonomi  digital  melalui  sejumlah kebijakan/peraturan.  Salah  satunya, melalui  UU  11/2020  tentang  Cipta Kerja,  dengan  turunannya  berupa  PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan incubator wirausaha. Beberapa  strategi  pengembangan kebijakan  kewirausahaan,  termasuk pengembangan  ekonomi  kreatif  yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kapasitas usaha  dan  akses  pembiayaan  bagi wirausaha; meningkatkan penciptaan peluang  usaha  dan start-up;  serta meningkatkan  nilai  tambah  usaha sosial (Ekon.go.id 2021).
Bisnis pada Sektor Industri Kreatif Indonesia
Dalam  tahapan  pembangunan ekonomi  setelah  ekonomi  pertanian, industry  dan  informasi,  ekonomi kreatif  berada  pada  gelombang keempat. Dengan berbasiskan kreativitas  dan  berasal  dari  orang  – orang kreatif yang merupakan sumber daya  terbarukan,  menjadikannya sebagai  salah  satu  sektor  ekonomi yang  terpenting  dimasa  mendatang. Melalui  ekonomi  kreatif  inilah, nantinya  dapat  memajukan  citra  dan identitas  bangsa,  mengembangkan sumber  daya  terbarukan,  serta mempercepat  pertumbuhan  inovasi
dan  kreativitas  di  dalam  negeri.  Di samping  itu,  ekonomi  kreatif  juga telah memberikan dampak sosial yang positif, termasuk peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan toleransi sosial (Kemenparekraf 2014). Industri  kreatif  merupakan salah  satu  bagian  dalam  ekonomi kreatif.  Industri  kreatif  merupakan bentuk  dari  pemanfaatan  kreativitas, keterampilan  serta  bakat  seseorang dengan  cara  menghasilkan  dan mengeksploitasi  daya  kreasi  serta daya  cipta.  Industri  kreatif  di Indonesia  memiliki  16  sub  sektor antara  lain:  Aplikasi  &  Game, Arsitektur,  Desain  Interior,  Desain Komunikasi  Visual,  Fashion,  Desain Produk,  Film,  Animasi  &  Video, Fotografi,  Kriya,  Kuliner,  Musik, Penerbitan,  Periklanan,  Televisi  & Radio,  Seni  Pertunjukan,  serta  Seni Rupa (Kemenparekraf 2014).
Di  Indonesia,  industri  kreatif menunjukkan  peran  dan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  beberapa aspek diantaranya : terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  produk domestik bruto (PDB), besaran ekspor produk  –  produk  ekonomi  kreatif, forward and backward linkage dalam sistem  produksi  dan  hak  cipta  bagi pelaku industri kreatif (Lestari 2022). Untuk  saat  ini,  sekitar  lebih  dari  8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia didominasi  oleh  usaha  kuliner, fashion ,  dan  kriya.    Selain  itu,  4  sub sektor  lainnya  yaitu  film,  animasi  & video,  seni  pertunjukan,  dan  desain komunikasi visual menjadi sub sektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat.  Pertumbuhan  yang  pesat  di sektor  ini  didukung  oleh  semakin tingginya  adopsi  teknologi  digital  di masyarakat.  Berdasarkan  publikasi Kemenparekraf,  tercatat  pada  tahun 2019  sub  sektor  ekonomi  kreatif menyumbangkan  Rp1.153,4  Triliun PDB  atau  7,3%  terhadap  total  PDB
Nasional,  15,2%  tenaga  kerja,  dan 11,9% ekspor (Menkominfo 2022). Dengan  adanya  pertumbuhan ini,  pemerintah  akan  terus  konsisten dalam  mendukung  pertumbuhan industri  kreatif  serta  menjadikannya sebagai  salah  satu  sektor  yang  bisa menjadi  penunjang  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Dari  sisi  Sumber Daya  Manusia,  Pemerintah  telah menginisiasi berbagai program,
diantaranya  Kartu  Prakerja, Digital
Talent  Scholarship ,  dan  Gerakan Nasional  Literasi  Digital.  Selain  itu, Pemerintah  juga  terus  mendorong program  infrastruktur  digital  di antaranya  pembangunan  jaringan fiber  optik  Palapa  Ring,  Menara  BTS dan  jaringan  internet  di  daerah  3T, perluasan wilayah 4G, pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit multifungsi  SATRIA,  pembangunan beberapa pusat data nasional (Menkominfo 2022).
UMKM  Masyarakat  dalam  Industri Kreatif di Indonesia
Pemerintah  Indonesia  mulai menyadari  bahwa  ekonomi  kreatif, terfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan kreativitas,  bakat  dan  keahlian sebagai  kekayaan  intelektual,  adalah harapan  bagi  ekonomi  Indonesia untuk  bangkit,  bersaing  serta  meraih keunggulan  dalam  ekonomi  global. Berkaitan  dengan  hal  ini  industri kreatif  di  jadikan  sebagai  potensi kekuatan  ekonomi  baru  Indonesia. Meningkatnya  industri  kreatif  juga meningkatkan ekonomi daerah,
karena  banyak  dari  komoditas industri  kreatif  yang  diproduksi  oleh industri  rumahan  (Nuraini  and  Nasri 2017).
Oleh karena itu, industri kreatif yang tumbuh di Indonesia didominasi oleh UMKM. UMKM menjadi pendorong utama penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan
ekonomi,  baik  pada  tataran  nasional maupun  regional.  Data  menunjukkan bahwa UMKM lebih tahan menghadapi  krisis  ekonomi.  Sampai saat  ini,  sekitar  96  persen  bentuk usaha  di  ASEAN  adalah  Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kontribusi  pada  produk  domestik bruto (PDB) sekitar 30% sampai 57%; dan  menyerap  tenaga  kerja  sekitar 50%  sampai  95%.  Sementara  di
Indonesia,
UMKM menyumbang 99,98% unit usaha dengan kontribusi pada PDB nasional sebesar 57% PDB nasional;  dan  menyerap  lebih  dari 97%  tenaga  kerja  domestik.  Dalam kerangka  ini,  peran  UMKM  menjadi sangat  penting  sebagai  pendorong utama penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, baik pada tataran  nasional  maupun  regional (Kartika 2017).
Produk  industri  kreatif  yang saat  ini  cukup  disukai  dan  diterima pasar  dalam  dan  luar  negeri diantaranya adalah batik, ukir, bordir, perhiasan  emas  perak,  kaligrafi, aksesoris,  produk  kulit  tas  sepatu jaket,  dan  makanan  ringan.  Produk  - produk  tersebut  rata  –  rata  dibuat oleh home industri yang ada di desa- desa  di  berbagai  pelosok  tanah  air. Sebagian  besar  pelaku  UKM  di Indonesia bergerak di sektor industri kreatif  yang  berbasis  ide  dan  inovasi kreatif  dalam  memanfaatkan  sumber daya  untuk  menghasilkan  produk bernilai  tambah  dan  laku  dipasaran (Nuraini and Nasri 2017).

## Aktor Internasional dalam Industri Kreatif Indonesia
The  World  Conference  on Creative  Economy (WCCE)  atau Konferensi  Global  tentang  Ekonomi
Kreatif  yang  diselenggarakan  oleh Indonesia  di  Bali,  telah  sukses dilaksanakan  pada  2018  lalu.  Selama terselenggaranya konferensi ini, beberapa  aktor  penting  dalam
menunjang  pertumbuhan  ekonomi kreatif  di  pertemukan  mulai  dari perwakilan  pemerintah,  pengusaha, think  tank ,  komunitas,  organisasi internasional,  media,  dan  ahli  di bidang  ekonomi  kreatif.  Momentum itu  semakin  mendapatkan  tempat  di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 dan penggunaan teknologi informasi. Internet dan teknologi baru lainnya  memungkinkan  orang-orang dari seluruh dunia untuk berkolaborasi  dan  bekerja  sama memperkuat  posisi  ekonomi  kreatif
Indonesia (Sugiarto 2018).
Kemudian  pada  2020,  melalui pertemuan Special Virtual Meeting on Digital  Economy  Steering Group (SVM – DESG) yang membahas pemanfaatan teknologi  digital  dalam  menangani COVID-19  dan  dihadiri  oleh  negara anggota  APEC.  Indonesia  berupaya memasukkan  isu  industri  kreatif dalam  rencana  strategis.  Dimana rencana strategis tersebut merupakan sebuah  rencana  yang  dibentuk  oleh negara – negara anggota APEC untuk mendorong Kerjasama strategis jangka  Panjang  dan  tertuang  dalam APEC  Internet  and  Digital  Economy
Roadmap (AIDER).  Beberapa  fokus AIDER  yaitu  kerja  sama  untuk meningkatkan  infrastruktur  digital, inklusifitas  Internet  dan  Ekonomi
Digital,  serta  transformasi  bisnis tradisional
agar memanfaatkan
digital platform (Kementerian  Luar
Negeri 2020). Pada  2022,  terselenggaranya pertemuan Friends of Creative Economy  (FCE)  Meeting di  Bali. Indonesia  pertama  kali  menginisiasi FCE  Meeting  pada  tahun  2018  untuk mengutamakan  pentingnya  kerja sama internasional dalam pengembangan  ekonomi  kreatif.  FCE Meeting yang keempat tahun 2022 ini dihadiri 222 orang dari 39 negara dan 7  organisasi  internasional.    Dalam pertemuan FCE, Indonesia menyampaikan beberapa hal strategis,  di  antaranya  (Kementerian Luar Negeri RI 2022) : 1. Mendorong  transformasi  digital pada industri kreatif,
2. Mendirikan pusat ekonomi kreatif,
3. Meningkatkan riset dan pelatihan,
4. Mendorong perlidungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, 5. Memberikan  dukungan  jaminan sosial bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama di masa krisis. Melalui  pertemuan  FCE  ini,
Indonesia  berhasil  mengutamakan pentingnya  kerja  sama  internasional kongkret  yang  memberikan  manfaat bagi  peningkatan  daya  saing  dan kapasitas  sektor  ekonomi  kreatif nasional.
Sejalan dengan hasil pertemuan FCE tersebut, Kementerian  Luar  Negeri  secara konsisten terus berusaha mewujudkan kerjasama secara nyata. dan berhasil mengusahakan terwujudnya  MoU  kerjasama  antara Pemerintah  RI dan  World  Intellectual Property Organization (WIPO) tentang Penciptaan Ekosistem Kekayaan Intelektual melalui “Penguatan Merek dan  Desain  pada  Sektor  Ekonomi Kreatif”. Melalui kerja sama ini, WIPO akan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dengan tujuan mendorong  semakin  banyak  pelaku ekonomi  kreatif  nasional  untuk mendaftarkan, mengelola dan mengoptimalkan kekayaan intelektualnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing (Kementerian Luar Negeri RI 2022). Tidak hanya melalui konferensi  dan  pertemuan  saja, Indonesia  juga  turut  melakukan berbagai  Kerjasama  dengan  berbagai negara untuk melakukan pengembangan  terhadap  industri kreatif Indonesia, diantaranya : 1. Indonesia  –  Korea  Selatan, Kerjasama  Indonesia  dan  Korea
Selatan  dalam  bidang  Industri kreatif  telah  dimulai  sejak  saat penandatanganan MoU pada tanggal  16  Mei  2016  oleh  Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia dan Kementerian kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Kemudian pada 2019, dalam forum ASEAN-Republic  of  Korea  (RoK) CEO Summit yang dihelat di Busan Exhibition  and  Convention  Center (BEXCO), Presiden juga mengundang  partisipasi  pelaku usaha  Korea  Selatan  dalam mendukung  tumbuh  kembang
Startups  di  Indonesia  yang potensinya  masih  sangat  besar (Humas Kemensetneg 2019).
2. Indonesia  –  Thailand,  Kepala Badan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia (BEKRAF)  bersama Chairman Creative  Industri  Agency (CEA) Thailand,  menandatangani  Nota
Kesepahaman  tentang  kerja  sama di bidang industri kreatif, pada 13 Mei 2019 di Thailand Creative and Design  Center (TCDC)  yang
dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk  Thailand.  Indonesia  dan Thailand  berkomitmen  untuk berkolaborasi dalam bidang industri  kreatif,  melalui  proyek bersama,  pengembangan  sumber daya manusia, serta saling dukung. MOU  akan  diikuti  oleh  program konkret  yang  berfokus  di  bidang desain,  foto,  musik  dan  animasi, serta  pertukaran  pengetahuan dari  para  ahli  (KBRI  Bangkok 2019).
3. Indonesia  –  Irlandia,  Indonesia dan Irlandia berkomitmen mendorong kerja sama konkret di bidang  politik,  ekonomi,  digital, dan industri kreatif serta pendidikan dan kebudayaan dalam kerangka penguatan people- to-people .  Komitmen  tersebut disampaikan  dalam  kesempatan
Konsultasi  Bilateral  Indonesia  – Irlandia  yang  berlangsung  di
Jakarta. Di bidang industri kreatif, Dirjen  Umar  Hadi  mengharapkan kerja  sama  konkret  Indonesia  – Irlandia dapat mendukung pengembangan ekosistem industri kreatif Indonesia, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang event management dan post  production management (Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia 2022). Selain dari beberapa Kerjasama dan konferensi – konferensi  tersebut,  masih  banyak lagi  Kerjasama  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dalam  mengembangkan serta  memajukan  industry  kreatif Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas tindakan bahwa Indonesia  tidak  akan  berhenti  untuk terus  memanfaatkan  industri  kreatif dalam peningkatan ekonomi nasional.
Adapun beberapa dampak positif yang akan  didapatkan  dari  kerjasama  dan konferensi  yang  diselenggarakan diantaranya:
1. Dengan  tujuan  sebagai  pusat pembelajaran dan media pengembangan,  pemasaran,  serta peningkatan  kualitas  industri kreatif Indonesia. 2. Meningkatkan minat dan investasi negara-    negara  dalam  bidang industri  kreatif  dan  bidang lainnya.

## KESIMPULAN
Industri kreatif memiliki dampak  yang  positif  bagi  sebuah negara,  termasuk  Indonesia.  Dengan adanya  pemanfaatan  industri  kreatif ini,  terdapat  peningkatan  ekonomi negara serta peningkatan kesejahteraan  bagi  pelaku  industri ekonomi  kreatif  itu  sendiri.  Dalam perspektif Sound  Governance sendiri, terdapat  relasi  politik  antara  negara, civil  society,  bisnis  dan  kekuatan
internasional.  Hal  ini  bertujuan  agar pemerintahan  dapat  menyesuaikan segala  aspek  dengan  melihat  setiap peran dari relasi politik yang dibahas dalam  perspektif Sound  Governance . Diantaranya yaitu :
Negara . Menetapkan kebijakan  atau  peraturan  yang mengatur  industri  kreatif  Indonesia sehingga dapat melakukan pengembangan  kegiatan  ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang bernilai  ekonomis  dan  berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,  dengan  sasaran,  arah,  dan strategi yang telah ditetapkan. Bisnis. Industri kreatif diharapkan dapat menunjukkan peran dan  kontribusi  yang  signifikan terhadap beberapa aspek diantaranya :  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja, produk  domestik  bruto  (PDB), besaran  ekspor  produk  –  produk ekonomi kreatif, forward and backward  linkage  dalam  sistem produksi  dan  hak  cipta  bagi  pelaku industri kreatif.
Masyarakat. Mendukung  dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan inovasi dan kreatifitas dengan  membentuk  dan  membuat berbagai macam produk yang memiliki  nilai  jual.  Serta  adanya UMKM  yang  menjadi  salah  satu pendorong utama penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,  baik  pada  tataran  nasional maupun regional. Kekuatan Internasional. Indonesia melakukan berbagai Kerjasama bilateral dengan beberapa negara  serta  berpartisipasi  aktif dalam  konferensi  –  konferensi internasional  untuk  membawa  isu pengembangan industri kreatif. Sehingga  dengan  adanya  hal  ini  bisa mendatangkan  beberapa  dampak positif bagi industri kreatif Indonesia itu sendiri.
Pemerintah dalam konsep tata kelola Sound  Governance ini  harus mampu  mengidentifikasi  ke  4  para pemangku kepentingan yang nantinya dapat  mengembangkan  sebuah relasi antar  pihak  yang  terkait  untuk memperoleh  hasil  yang  dituju. Sehingga  nantinya  akan  membangun koordinasi  yang  efektif  dan  tidak terjadinya  ketidaksepahaman  pada setiap relasi politik yang tertulis pada perspektif SG.

## REFERENSI
Andri,  Seno,  Sri  Zuliarni,  dan  Endang Sutrisna.  2015.  “Analisis  Peran
Pemerintah Dalam Pengembangan  Industri  Kreatif Di  Pekanbaru  (Studi  Kasus  Pada Sub-Sektor  Kerajinan).” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1–41. Ginting, Arwanto Harimas. 2020. “Tata Kelola  Kebijakan  Maritim  Di Indonesia Dalam Perspektif Sound Governance.” TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan 12(1):36–50. Kartika,  Vita.  2017.  “Industri  Kreatif: Motor Penggerak Umkm Menghadapi Masayarakat Ekonomi Asean.” Pp. 291–300 in Seminar  Nasional  6th  UNS  SME’s
SUMMIT & Awards , edited by Vita Kartika Sari. Surakarta. Lestari, Umi. 2022. “Model Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pengembangan Ekosistem Industri Kreatif (Kajian Subsektor Kuliner Di Kota Bandar Lampung).” UNIVERSITAS LAMPUNG. Nuraini,  Nuraini,  and  Rifzaldi  Nasri. 2017.  “Strategi  Pengembangan Industri Kreatif Dengan Pendekatan  Triple  Helix  (Studi Kasus  Pada  Industri  Kreatif  Di Tangerang Selatan).” Pp. 867–77 in Seminar Nasional Riset
Manajemen & Bisnis 2017 . Jakarta. Rahmi, Asri Noer. 2018. “Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” Pp. 1386–95  in Seminar  Nasional Sistem  Informasi .  Vols.  2597– 4696. Sidauruk, Rosmawaty. 2013. “Peningkatan  Peran  Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan  Ekonomi  Kreatif Di  Provinsi  Jawa  Barat.” Jurnal Bina Praja 5(3):141–58. Sugiarto,  Eddy  Cahyono.  2018. Ekonomi  Kreatif  Masa  Depan Indonesia. Universitas  Negeri  Semarang.  2018.
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah .
Semarang. Ekon.go.id. 2021. Industri Kreatif Dan Digital:  Kembangkan  Potensi, Gerakkan Ekonomi, Dan Ciptakan Lapangan Kerja . Jakarta. Humas  Kemensetneg.  2019. Presiden Jokowi:  ASEAN  Dan  Korea Memiliki Potensi Besar Di Bidang Industri Kreatif . Busan. KBRI  Bangkok.  2019. Kerja  Sama Indonesia  –  Thailand  Di  Bidang Industri Kreatif . Bangkok. Kemenparekraf/Baparekraf  RI.  2021. Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional  Ekonomi  Kreatif Dunia .
Kemenparekraf.  2014. EKONOMI KREATIF : Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025 . Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif RI.
Kementerian  Luar  Negeri.  2020.
Indonesia  Kembangkan  Potensi Industri  Kreatif  Dan  Ekonomi Digital Melalui Forum Kerja Sama APEC . Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia.
2022. Indonesia-
Irlandia  Dorong  Kerja  Sama
Konkret Kedua Negara . Kementerian  Luar  Negeri  RI.  2022. Indonesia  Wujudkan  Kerja  Sama Internasional  Konkrit  Dalam
Ekonomi  Kreatif  Melalui  Friends of Creative Economy Meeting . Bali. Menkominfo. 2022. Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan  Industri  Kreatif Indonesia . Jakarta.