INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4528-4538 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Isu Lingkungan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023
Muhammad Fahrurozi Bafadal 1 ✉ , Adila Puspa Hestiantini 2
(1) Pendidikan Jasmani, Universitas Tanjungpura
(2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Mfachrurrozibafadal@fkip.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat menjadi isu penting karena  provinsi ini berada di wilayah yang rawan terhadap permasalahan lingkungan hidup seperti degradasi hutan. Kalimantan Barat mempunyai permasalahan lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran udara (kabut asap) di wilayah Kalimantan Barat yang lebih terasa  di  wilayah  Mempawah,  Kayong  Utara,  Kuburaya,  Pontianak  dan  sekitarnya.  Kemudian Deforestasi  dan  Perusakan  Habitat,  yaitu  perambahan  hutan  dan  alih  fungsi  lahan  untuk pengembangan kegiatan pertanian (kelapa sawit) yang mengakibatkan rusaknya habitat satwa liar dan juga memperburuk kualitas lingkungan sekitar. dengan cara ini kita akan mengetahui apa kebijakan pemerintah Kalimantan Barat terkait isu lingkungan hidup (karhutla) kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023.
Kata Kunci : Politik Lokal, Lingkungan, Kebijakan

## Abstract
Environmental Policy in West Kalimantan is an important issue because this province is in an area that is  prone  to  environmental  problems  such  as  forest  degradation.  West  Kalimantan  has  significant environmental problems. One of them is forest and land fires which cause air pollution (smog) in the West  Kalimantan  area  which  is  more  pronounced  in  the  Mempawah,  North  Kayong,  Kuburaya, Pontianak  and  surrounding  areas.  Then  Deforestation  and  Habitat  Destruction,  which  is  forest encroachment  and  land  conversion  for  the  development  of  agricultural  activities  (oil  palm)  which results in habitat destruction for wildlife and also worsens the quality of the surrounding environment. in  this  way  we  will  find  out  what  the  West  Kalimantan  government's  policy  is  regarding  the environmental issue (karhutla) of forest and land fires in 2023.
Keyword: Local Politics; Environment; Policy

## PENDAHULUAN
Politik lokal di Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan dinamika politik yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan, dan partisipasi politik pada tingkat lokal di kota. Fokus politik  wilayah  Pontianak  adalah  kebijakan  Pemerintah  Kalimantan  Barat  mengenai  isu lingkungan  hidup  (karhutla)  kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  tahun  2023.  Kebijakan lingkungan  hidup  di  Kalimantan  Barat  menjadi  isu  penting  karena  provinsi  ini  berada  di kawasan  rentan.  terhadap  permasalahan  lingkungan  seperti  degradasi.  hutan.  Degradasi hutan  adalah  menurunnya  nilai  lahan  akibat  menurunnya  kualitas  hutan  sehingga mempengaruhi  fungsi  dan  potensi  hutan  serta  menurunnya  kondisi  hutan  tingkat keanekaragaman  flora  dan  fauna,  serta  akibat  penebangan  yang  terus  menerus.  pohon, pembakaran hutan dan lahan atau cuaca alam yang tidak menentu (Adinugroho dkk., 2011).
Pada  tahun-tahun  sebelumnya,  Kalimantan  Barat  mempunyai  permasalahan lingkungan  yang  signifikan.  Salah  satunya  adalah  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang menimbulkan pencemaran udara (kabut asap) di wilayah Kalimantan Barat yang lebih terasa di wilayah Mempawah, Kayong Utara, Kuburaya, Pontianak dan sekitarnya (Nugroho, 2000). Kemudian Deforestasi dan Perusakan Habitat yaitu perambahan hutan dan alih fungsi lahan untuk  pengembangan  kegiatan  pertanian  (kelapa  sawit)  yang  mengakibatkan  rusaknya habitat satwa liar dan juga memperburuk kualitas lingkungan sekitar.
Permasalahan  kebakaran  hutan  di  Kalimantan  Barat,  seperti  halnya  di  beberapa wilayah  lain  di  Indonesia,  seringkali  terjadi  karena  berbagai  faktor,  antara  lain  aktivitas manusia, perubahan iklim, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan (Tacconi, 2003). Berikut ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya permasalahan pembakaran hutan di Kalimantan Barat: Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan: Pembakaran hutan seringkali terjadi untuk membuka lahan guna menyiapkan lahan pertanian, khususnya untuk
perkebunan kelapa sawit dan produksi lahan pertanian lainnya. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan: Penggunaan metode pertanian konvensional yang melibatkan pembakaran lahan  dan  sisa  tanaman  juga  menjadi  penyebab  kebakaran  hutan  di  wilayah  tersebut. Perubahan  iklim:  Perubahan  iklim  dapat  menciptakan  kondisi  yang  lebih  kering, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan memperburuk intensitas kebakaran yang terjadi. Penebangan liar: Praktek pembalakan liar tanpa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan karena sisa-sisa kayu dan tanaman yang tertinggal menjadi sumber kebakaran.  (Tempo,  2014).  Lemahnya  kebijakan  dan  penegakan  hukum:  Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan yang kuat terhadap praktik ilegal seperti pembakaran hutan juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ini (Daryono, 2001).
Dampak pembakaran hutan sangat merugikan, antara lain kerugian lingkungan seperti rusaknya ekosistem, penurunan kualitas udara, hilangnya habitat satwa liar, serta dampak kesehatan bagi masyarakat lokal yang terpapar asap (Bahri, 2002). Pemerintah Indonesia serta organisasi lingkungan hidup dan masyarakat secara aktif berupaya mengatasi masalah ini  melalui  upaya  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat,  promosi  praktik  pertanian berkelanjutan, pendidikan masyarakat, dan pengembangan kebijakan untuk  melestarikan hutan  dan  lingkungan  alam  (Darwiati,  2010).  Selain  itu,  kerja  sama  antara  pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat lokal juga diperlukan untuk mengurangi pembakaran hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat dan wilayah lain di Indonesia (Akbar at all., 2006).
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai berbagai permasalahan lingkungan hidup yang relevan dengan politik daerah. Beberapa diantaranya adalah: Deforestasi: Sebagai kota yang terletak di wilayah Kalimantan, Pontianak terletak di sekitar hutan tropis yang penting bagi ekosistem global. Penebangan liar dan ilegal di sekitar Pontianak merupakan permasalahan serius  yang  berdampak  pada  kelestarian  lingkungan  dan  ekosistem.  Kebakaran  Hutan: Musim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan berdampak langsung terhadap kualitas udara di Pontianak. (Armanto dan Wildayana, 1998) Kebakaran seringkali disebabkan oleh pembukaan  lahan  dengan  cara  membakarnya,  baik  untuk  pertanian  maupun  kegiatan lainnya.
Sejak  Januari  hingga  Agustus  2023,  luas  lahan  yang  terbakar  di  Kalimantan  Barat mencapai  12.537,57  hektar.  Peristiwa  karhutla  di  Kalimantan  Barat  juga  dinilai  menjadi permasalahan  yang  kompleks,  tidak  hanya  akibat  El  Nino  saja  yang  berdampak  pada munculnya  titik  api.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak. Gubernur Kalbar menjelaskan, luas lahan gambut di Kalbar seluas 2,8 juta hektar. Namun, hanya 1 persen lahan gambut di provinsi ini yang masih sepenuhnya alami. Sekitar 80 persen
lahan mengalami kerusakan ringan dan berat sehingga rentan terhadap kebakaran (Alwi, 2006).
Pemerintah Kalimantan Barat, baik di tingkat kota maupun provinsi, perlu mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Hal ini dapat mencakup penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  terhadap  pelanggaran  lingkungan  hidup,  program reboisasi,  pemberdayaan  masyarakat  lokal  untuk  berperan  aktif  dalam  pelestarian lingkungan  hidup,  serta  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  terkait  untuk  merancang kebijakan  berkelanjutan  (Daryono,  2001).  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup juga penting. Mendengarkan aspirasi dan kebutuhan  mereka  dapat  membentuk  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  relevan  dengan kondisi  lokal.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016  tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan Lahan. Mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan sangat besar, maka untuk menjaga kelestarian  hutan,  setiap  orang  dilarang  melakukan  pembakaran  hutan  (Kementerian Kehutanan, 2014).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena-fenomena  yang  dialami  subjek  penelitian seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan  tindakan,  yang  disajikan  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah khusus. konteks (Creswell, 2016). dan dengan  memanfaatkan  berbagai  cara  alami.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan kejadian-kejadian yang  sedang  berlangsung pada masa  sekarang. Tujuan penelitian deskriptif  ini  adalah  membuat  deskripsi,  atau  deskripsi  secara  sistematis  dan menghubungkan  antara  fenomena  yang  diteliti.  Informan  penelitian  adalah  narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabut asap terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan Pontianak pada Juli dan Agustus 2023. Abu sisa lahan yang terbakar juga mencapai sejumlah lokasi di pusat kota. Merujuk data aplikasi ISPU Net, kualitas udara di Pontianak pada bulan Juli dan Agustus tergolong tidak
sehat. Padahal, menurut data  aplikasi  IQAir,  kualitas udara  di Pontianak  sekaligus masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Kabut asap yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2023
BMKG information states that air quality in August 2023 will be unhealthy
Kebijakan pemerintah Kalimantan Barat, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Namun penanganan karhutla tidak hanya bisa dilakukan oleh  pemerintah bersama TNI dan Polri saja, melainkan juga memerlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sejak Januari hingga Agustus 2023, luas lahan yang terbakar  di  Kalimantan  Barat  mencapai  12.537,57  hektar.  Dalam  upaya  penanggulangan karhutla di Kalbar, TNI menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalbar pada tanggal 23 bulan 8 tahun 2023, di Kantor Gubernur Kalbar. Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan pembahasan  dalam  rapat  terbatas  bersama  Presiden  Joko  Widodo  dan kementerian/lembaga di Jakarta. Salah satu lahan gambut yang terbakar selain Kubu Raya dan Pontianak berada  di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Peninjauan langsung pemadaman api oleh masyarakat bersama TNI dan Polri (Kompas.id, 2023). Dalam hal ini, Gubernur Kalimantan Barat juga mengatakan, penyelesaian karhutla memerlukan kerja sama dengan masyarakat, kementerian, lembaga, dan dunia usaha, serta penegakan hukum yang
berlaku. Dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Pertemuan Gubernur Kalimantan Barat dengan TNI dan POLRI
Dalam pertemuan tersebut diumumkan bahwa prajurit yang berada di lapangan yang melakukan  pemadaman  kebakaran  harus  dilengkapi  dengan  peralatan  yang  memadai. Selain  itu,  petugas  juga  berupaya  memastikan  air  mengalir  ke  lokasi  kebakaran.  Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat juga akan dilakukan dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Peristiwa karhutla di Kalimantan Barat juga dinilai menjadi  permasalahan yang kompleks, tidak hanya akibat El Nino  saja yang  berdampak pada munculnya titik api. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Gubernur Kalbar menjelaskan, luas lahan gambut di Kalbar seluas 2,8 juta hektar. Namun, hanya 1 persen lahan gambut di provinsi ini yang masih sepenuhnya alami. Sekitar 80 persen lahan  mengalami  kerusakan  ringan  dan  berat  sehingga  rentan  terhadap  kebakaran (Kompas.id, 2023).
Selama  beberapa  tahun  terakhir,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Polri,  dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penegakan hukum terkait karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi. Pada tahun 2019 misalnya, terdapat 20 kasus kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan sanksi administratif dikenakan kepada korporasi. Pada tahun itu  juga terdapat 67 kasus penyegelan lahan  perusahaan. Selain  itu,  pada  tahun  2019  terdapat  157  kasus  yang  diikuti  dengan  sanksi  berupa  surat teguran Gubernur Kalimantan Barat kepada korporasi. Masih di tahun yang sama, terdapat lima kasus karhutla yang berujung pada sanksi pidana terhadap korporasi. Pada tahun 2019 juga  terdapat  26  kasus  karhutla  yang  melibatkan  individu.  Kemudian  pada  tahun  2022 terdapat 98 kasus karhutla yang  disusul dengan  surat teguran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat terhadap korporasi. Selain itu, pada tahun 2023 juga akan terjadi dua kasus karhutla di Kalbar terkait perorangan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar menjelaskan, berdasarkan pantauan pada Agustus 2023, terdapat 128 titik panas di Kalbar. Titik panas tersebar di Kabupaten Ketapang sebanyak 88 lokasi, Kabupaten Kayong Utara 12 lokasi, Kabupaten Melawi 7 lokasi,
dan Kabupaten Kubu Raya 21 lokasi. Beberapa titik panas tersebut terindikasi berada di lahan milik  empat  korporasi  sektor  kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit.  Titik  panas  yang terindikasi  pada  lahan  perusahaan  berada  di  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  Kabupaten Ketapang.
Selain  upaya  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  Kalimantan  Barat,  upaya  lain  juga dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan Satgas Penerangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat pada Agustus 2023. Kemudian dilakukan  patroli  di  lahan  gambut.  di  Kalimantan  Barat  untuk  mengantisipasi  dampak  El Nino. Persiapan menghadapi masa yang lebih  panjang. kering  seiring terjadinya El Nino pada  bulan  Juni  2023,  Pemerintah  Kota  Pontianak  Kalimantan  Barat  tetap  melakukan aktivitas (S.N. Qodriyatun, 2014). Pemerintah segera membentuk satuan tugas pencegahan kebakaran. Dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Penyiapan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran hutan
Walikota  Pontianak  mengatakan,  “Kami  kini  mulai  melakukan  antisipasi  terhadap karhutla (pada Mei 2023), melihat pengalaman sebelumnya, kebakaran di sejumlah lahan gambut  terjadi  pada  bulan  Juli  setelah  tiga  minggu  tidak  turun  hujan.  panas  selama seminggu atau lebih dan tidak turun hujan, rawan kebakaran.”
Pada bulan Juni hingga Agustus, kebakaran lahan gambut terjadi di enam lokasi di Kota Pontianak dengan luas sekitar 20 hektar. Pemkot Pontianak akibat kejadian tersebut terpaksa menutup lima lokasi yang terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Barat  hampir  pasti  dipicu  oleh  kesengajaan  warga.  Mereka  membakar  lahan  tersebut dengan alasan pembukaan lahan. Untuk mencegah terulangnya kebakaran besar saat cuaca panas di bulan-bulan tertentu, sejumlah upaya harus dilakukan jauh-jauh hari.
Upaya preventif lainnya terus dilakukan yaitu berupa sosialisasi, pemasangan spanduk peringatan  dan  patroli.  Patroli  dilakukan  siang  dan  malam.  Anda  terutama  harus mewaspadai  cuaca  panas  dari  akhir  Maret  hingga  April.  Selain  itu,  cuaca  panas  juga
diperkirakan terjadi pada Agustus-September. Pencegahan penting dilakukan karena jika terjadi kebakaran lahan pada cuaca panas maka api akan sulit dipadamkan. Apabila asap muncul di lokasi, segera padamkan. Jika hal ini bisa dilakukan secara efektif, maka kebakaran lahan seperti yang terjadi pada Februari lalu tidak akan terulang kembali. Diketahui Kota Pontianak  memiliki  lahan  gambut  sekitar  70  hektar  yang  sebagian  besar  tersebar  di Kecamatan  Pontianak  Selatan  dan  Kabupaten  Pontianak  Utara.  Kapolres  Pontianak  Kota tengah melaksanakan  Operasi Bina  Karuna untuk mencegah terjadinya kebakaran  lahan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan.
Sosialisasi dilakukan setiap hari dengan melibatkan 75 personel Polres Pontianak. Ada pula  personel  TNI,  camat,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  masyarakat peduli api, dan petugas pemadam kebakaran yang turut terlibat. Kebakaran lahan pada Juli hingga September terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Salah satunya kebakaran lahan gambut sekitar 2 hektare yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya mempunyai luas lahan gambut terluas di Kalimantan Barat yakni 521.517,17  hektar.  Kemudian  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menyegel lokasi  karhutla  milik  empat  korporasi  di  Kalimantan  Barat.  Tim  pengawas  dan  polisi kehutanan  dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan milik empat korporasi di Kalimantan Barat pada tahun 2023. Hal tersebut terlihat pada Gambar 4.

## Gambar 4. KLHK menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan
Tim  Pengawas  dan  Polisi  Kehutanan  dari  Balai  Penegakan  Hukum  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyegel lokasi kebakaran hutan dan  lahan  milik  empat  korporasi  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2023  dan  bagi  yang melanggar dapat dijerat dengan pidana perdata. atau hukum pidana. Sebelumnya, dalam penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla),  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan bersama kepolisian dan Kejaksaan Agung membentuk Satgas Penegakan Hukum Karhutla  Terpadu.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  terus  berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar upaya penanganan karhutla lebih efektif, termasuk upaya penegakan hukum.
Modifikasi cuaca dilakukan di Kalimantan Barat. Teknologi modifikasi cuaca diterapkan di Kalimantan Barat untuk mencegah kebakaran lahan (Nugroho, 2000). Hal ini dilakukan sebagai  bentuk  mitigasi  untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Perubahan cuaca di wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023
Kebijakan  pemerintah  Kalimantan  Barat  dalam  mencegah  karhutla  adalah  dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan  pentingnya  menjaga  lingkungan.  Serta  pembentukan  tim  patroli  untuk  memantau kawasan hutan dan lahan yang rawan kebakaran. Pembatasan aktivitas manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti membakar sampah, menggunakan api terbuka, dan lain-lain. Pengelolaan lahan: Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi risiko  kebakaran,  seperti  pengelolaan  tegakan,  penanaman  tanaman  yang  tidak  mudah terbakar,  dan  penggunaan  sistem  irigasi.  Penggunaan  metode  pengendalian  kebakaran terkendali  untuk  mengurangi  bahan  bakar  di  hutan  dan  lahan.  Teknologi  dan  Inovasi: Pemanfaatan teknologi satelit dan drone untuk pemantauan kebakaran hutan secara real- time sehingga kebakaran dapat dideteksi lebih cepat. Pengembangan aplikasi atau sistem informasi  geografis  (GIS)  yang  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  daerah  rawan kebakaran.
Konservasi Lingkungan: Upaya konservasi, perlindungan spesies terancam, dan upaya menjaga keanekaragaman hayati di wilayah Kalimantan Barat merupakan bagian penting
dari  kebijakan  lingkungan  hidup  di  tingkat  lokal.  Taman  kota  dan  upaya  pelestarian lingkungan  hidup  menjadi  fokus  upaya  menjaga  lingkungan  hidup.  Kolaborasi  dan Koordinasi: Kerja sama antara pemerintah, LSM, masyarakat lokal dan sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan dan penyiapan tim penanggulangan  kebakaran  hutan  agar  dapat  merespon  kebakaran  dengan  cepat  dan efektif. Penegakan Hukum: Ketegasan penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, seperti pembukaan lahan melalui pembakaran yang tidak terkendali. Restorasi Lingkungan: Rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang terkena dampak kebakaran untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat kebakaran (Adam, 2020).

## SIMPULAN
Kebijakan  Pemprov  Kalbar  dalam  menangani  karhutla  tahun  2023  adalah  dengan cara dilakukan dengan menyiapkan sarana dan prasarana antisipasi karhutla, tim pengawas dan  polisi  kehutanan  dari  Balai  Penegakan  Hukum  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan. dimiliki oleh empat  korporasi  di  Kalimantan  Barat  dan  melakukan  tindak  pidana,  modifikasi  cuaca, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan lahan, teknologi dan inovasi,  serta  pengembangan  aplikasi  atau  sistem  informasi  geografis  (GIS)  yang  dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  daerah  rawan  kebakaran.  dan  dalam  kebijakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho,  W.  C.,  I  N.  N.  Suryadiputra,  B.  H.  Saharjo  Dan  L.  Siboro.  2005.  Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Wetland International-Ip Katalog Dalam Terbitan (Kdt). Bogor. 163 Hal.
Alwi, M. 2006. Perubahan Kemasaman Tanah Gambut  Dangkal Akibat Pemberian Bahan Amelioran. Jurnal Tanah Tropikal, 12(2): 77-83.
Akbar, A., Sumardi, R. Hadi, Purwanto Dan M.S. Sabarudin. 2011. Studi Sumber Penyebab Terjadinya  Kebakaran  Dan  Respon  Masyarakat  Dalam  Rangka  Pengendalian Kebakaran Hutan Gambut Di Areal Mawas Kalimantan Tengah. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 8 (5) : 287-300.
Analisis Permasalahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas. Lingkungan Dan Pembangunan, 18 (4): 304-318.
Bahri  S.  2002.  Kajian  Penyebab  Kabut  Asap  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Wilayah Sumatera Bagian Utara Dan Kemungkinan Mengatasinya Dengan Tmc. Jurnal Sains
Dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 3(2): 99-104
Darwiati, W. Dan M. Nurhaedaj. 2010. Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Sifat Fisik Tanah. Jurnal Mitra Hutan Tanaman, 5(1): 27-37.
Daryono, A. 2001. Potensi Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(20): 71-101.
Kementrian Kehutanan. 2014. Statistik Kawasan Hutan 2013. Kementrian Kehutanan. Jakarta
Kompas.Id Penanggulanga Karhutla Di Kalimantan Barat
Https://Www.Kompas.Id/Baca/Nusantara/2023/08/23/Penanggulangan-Karhutla-Di- Kalbar
Nugroho, S.P. 2000. Minimalisasi Konsentrasi Penyebaran Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Dengan Metode Modifikasi Cuaca. Jurnal Sains Dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 1(1):1-8
S. N. Qodriyatun, “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia,” Polit. Ecol., Vol. Vi, No. Maret, Pp. 9 – 12, 2014
S. S. Adam And H. Pasongli, “Evaluasi Area Kebakaran Lahan Dan Hutan Berbasis Hotspot Citra Modis Evaluation Of Land And Fores Fire Area Based Of Hotspot Modis Imagery,” Vol. 3, No. 1, Pp. 19 – 34, 2020
Tacconi, L. 2003. Kebakaran Hutan Di Indonesia: Penyebab, Biaya Dan Implikasi Kebijakan.
Cifor. 1-28 Hal Tempo. Kebakaran Lahan Riau Meluas
Http://Www.Tempo.Co/Read/News/2014/03/27/206565979/Kebakaran-Lahan-  Riau- Meluas. Diaskes 2 Mei 2014