## Pengaruh  Ummah  dan  Integrasi  Sosial  Politik  dalam  Konstruksi Ketatanegaraan Islam Demokratis di Indonesia
Faza ‘Ainun Najah 1* , Enggar Wijayanto 1 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
fazaainun1999@gmail.com
ARTICLE INFO Article history:
Received March 04, 2024 Revised March 19, 2024 Accepted April 29, 2024 Abstract The  concept  of  ummah  in  the  Medina  charter  is  one  of  the  fundamental principles that forms the basis  of state life. Historically, the establishment of the  Medina  charter  was  a  historic  moment,  how  the  beginning  of  the development  of  Islam  into  a  country  with  a  government  system  that prioritized  democratic  principles.  The  existence  of  obstacles  to  the propagation of Islam in the Mecca region encouraged the Prophet Muhammad SAW to emigrate to Medina. These obstacles have given rise to symptoms of socio-political  instability,  where  an  agreement  for  coexistence  cannot  be reached. Therefore, this article will describe the concept of the ummah in the Medina  charter  as  socio-political  integration  and  how  it  is  actualized  in Indonesia.  The  research  method  used  uses  a  library  research  model,  with secondary  data  sources.  The  results  of  the  research  show  that  the  Ummah Principles in the Medina Charter show a progressive and revolutionary  step, namely  an  agreement  that  is  able  to  reconcile  various  conflicting  entities,  to make  peace  with  each  other  and  work  together  to  build  a  better  social  and political order based on an agreement known as charter of Medina. A modern country like Indonesia currently uses the constitution as the basis for national and  state  life  which  is  the  source  of  the  regulations  that  exist  under  it. Democratic  values  where  people's  involvement  in  state  life  is  always prioritized and put forward to safeguard rights regardless of social status. Keywords : Socio-Political Integration, Constitutional Construction, Democratic Islamic Statehood Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Konsep Ummah di dalam piagam Madinah merupakan salah satu asas atau prinsip fundamental  bagaimana  sebuah  konstruksi  kehidupan  masyarakat  yang  terdiri  dari berbagai latar belakang sosio-kultur dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu  bingkai  kesatuan  bernama  negara  (Adibah,  2014).  Hal  tersebut  telah  membawa konsekuensi  bagaimana  suatu  negara  dijalankan  sesuai  dengan  realitas  yang  ada  di dalamnya.  Secara  historis,  dibentuknya  piagam  Madinah  menjadi  momen  bersejarah, bagaimana  awal  perkembangan  Islam  menjadi  sebuah  negara  dengan  sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis seperti yang kita pahami di era modern saat ini.
Adanya hambatan dakwah Islam di wilayah Mekah mendorong Nabi Muhammad SAW  untuk  berhijrah  ke  Madinah  yang  kala  itu  masih  Bernama  Yastrib.  Konflik

## Bulletin of Community Engagement
berkepanjangan  antara  dua  kabilah  besar  dengan  sekutunya  yaitu  Kabilah  Aus  dan Khazraj  (Ahyuni,  2019).  Konflik  tersebut  telah  menimbulkan  gejala  instabilitas  sosial- politik,  dimana  tidak  dapat  tercapainya  kesepakatan  untuk  berdampingan  (Patmawati, 2014). Dari realitas yang demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi konflik yang berkepanjangan  di  Madinah  antara  para  kabilah  dan  sekutunya merupakan  keniscayaan yang sangat mungkin terjadi disebabkan adanya perbedaan faktor entitas sosial, budaya, hingga  agama  yang  masing-masing  membawa  ikatan  kuat  berdasarkan  kesamaan  nasib dan identitas tersebut.
Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut, serta pasca hijrahnya Nabi ke Madinah telah  menciptakan  suatu  langkah  progresif  dan  revolusioner,  dimana  dibentuknya kesepakatan  yang  mampu  mendamaikan  berbagai  entitas  yang  saling  berkonflik,  untuk saling berdamai dan bahu membahu membangun tatanan sosial dan politik ke arah lebih baik  dengan  berlandaskan  pada  kesepakatan  yang  dikenal  sebagai  piagam  Madinah ( Madinah charter ) (Suarni, 2016). Elemen atau substansi di dalam piagam Madinah secara prinsipal  akan  menuntun  pemahaman  kita,  bagaimana  membangun  suatu  komunitas dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya menjadi satu kesatuan berbangsa dan bernegara  yang  harmonis  tanpa  mendasarkan  pada  ego  kesukuan  maupun  perbedaan akibat latar historis dan agama (Rahmaningsih, 2022).
Tinjauan literatur terkait menunjukkan secara konsep, ummah merupakan tatanan masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang  seperti  suku,  ras,  agama,  hingga budaya  akan  tetapi  memiliki  spirit  yang  sama  untuk  hidup  dalam  satu  kesatuan  entitas bermasyarakat  berdasarkan  wilayah  (Faqih,  2021).  Konsep  Ummah  di  dalam  Piagam Madinah  membangun  konstruksi  masyarakat  yang  berorientasi  pada  asas  saling bertanggung  jawab  untuk  membangun  entittas  kehidupan  bersama  yang  berbeda  latar belakang, hal tersebut memiliki relevansi dalam konteks negara Indonesia dengan falsafah Pancasila  (Mukhlis,  2019).  Konstruksi  masyarakat  berlandaskan  Piagam  Madinah  telah menunjukkan peradaban yang cukup maju melampaui zaman, dimana spirit dari piagam tersebut  masih  telah  menginspirasi  konsep  kehidupan  masyarakat  modern  (Hoffman, n.d.).
Signifikansi  tulisan  ini  akan  memabahas  bagaimana  konstruksi  ummah  di  dalam piagam  Madinah  sebagai  prinsip  fundamental  dalam  membangun  masyarakat  yang demokratis.  Negara  modern  seperti  Indonesia  saat  ini  menggunakan  konstitusi  sebagai dasar  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  menjadi  sumber  dari  tata peraturan  yang  ada  di  bawahnya.  Nilai-nilai  demokrasi  yang  mana  keterlibatan  rakyat dalam kehidupan bernegara selalu diutamakan dan dikedepankan untuk menjaga hak-hak tanpa  memandang  status  kondisi  sosial  (Karima  et  al.,  2023).  Istilah  ummah  di  piagam Madinah    menunjukkan  sebuah  fakta  bagaimana  nilai-nilai  Islam  memberikan  pedoman bagaimana hubungan sesama manusia dijalankan secara demokratis, begitu  juga prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia (Lukman, 2020).
Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan di bagian latar belakang, maka penulis  mengambil  rumusan  masalah  yang  akan  membahas  bagaimana  konsep  ummah terhadap  upaya  integrasi  sosial-politik  di  awal  perkembangan  Islam  di  Madinah  dan bagaimana  aktualisasi  prinsip  ummah  dalam  membangun  kehidupan  bernegara demokratis di Indonesia.

## METODE PENULISAN
Metode  penulisan  makalah  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kepustakaan ( library  research ).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelusuran  data-data sekunder  atau  kepustakaan  meliputi  bahan  primer  dan  sekunder.  Bahan  primer  terdiri dari  naskah  piagam  Madinah,  sedangkan  bahan  sekunder  bersumber  dari  buku,  jurnal penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan. Dari data tersebut selanjutnya di olah serta diklasifikasikan sesuai
sub  pembahasan  untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  menggunakan  bentuk  analisis deskriptif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Ummah dan Integrasi Sosial-Politik di Awal Perkembangan Islam Konsep Ummah di dalam Piagam Madinah secara implisit telah dijelaskan di Pasal 1 yang berbunyi “Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain”, lalu pasal 25 menegaskan (Kurniawati, 2017):
“Kaum  Yahudi  dari  Bani  ‘Auf  adalah  satu  umat  dengan  mukminin.  Bagi  kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku  bagi sekutu-sekutu  dan  diri  mereka sendiri,  kecuali  bagi  yang zalim  dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga “ sedangkan di Pasal 47 berbunyi:
“Sesungguhnya piagam tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.  Allah  adalah  penjamin  orang  yang  berbuat  baik  dan  takwa.  Dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah.”
Ketiga  isi  pasal  tersebut  merupakan  konstruksi  awal  memahami  bagaimana  Ummah terbangun  ke  dalam  dua  pengertian  yaitu  komunitas  seagama,  seperti  untuk  menyebut umat Islam, Umat Yahudi, dan sejenisnya, sedangkan pengertian kedua digunakan untuk menyebut  komunitas  yang  bersifat  lebih  pluralistik  dikarenakan  adanya  perbedaan agama, ras, suku namun tergabung menjadi kesatuan politik (Abd Rahmani, 2015).
Secara  substansial,  Piagam  Madinah  telah  memberikan  dasar  mengenai  prinsip- prinsip  persatuan,  diantaranya  melalui  konsep  ummah.dimana  Nabi  memberikan pengajaran mengenai keragaman sebagai keniscayaan, serta tidak menolak kemajemukan di  Madinah,  dalam  hal  ini  membangun  perdamaian  serta  hubungan  saling  bertanggung jawab  dan  menghargai  antar  budaya  dan  agama  (Faqih,  2021).  Ummah  dari  sisi terminologi  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  masyarakat  universal  dimana  model keanggotaannya  mencakup  ragam  etnis,  maupun  komunitas  luas  yang  memiliki  ikatan dengan  komitmen  Islam  dalam  urusan  sosial  (Khashogi,  2012).  Secara  hakikat,  makna ummah  terbagi  menjadi  tiga  klasifikasi  yaitu  (Fattah,  2006):  1)  ummah  sebagai  faktor nilai,  2)  ummah  dari  faktor  waktu,  dan  3)  ummah  terkait  kerangka  ruang  ( Zakiyuddin, 2023) Dalam  hal  ini,  secara  umum  konsep ummah apabila  merujuk  terhadap  Al- Qur’an sebagai sumber hukum, terdapat dua istillah ummah yaitu, ummah wahidah dan ummah wasath (Putri  &  Dahliana,  2023).  Konsep  pertama  secara  definitif  merupakan  kesatuan masyarakat atau umat manusia yang dilandasi oleh prinsip agamawi dimana secara ideal memiliki  dasar  kepercayaan  yang  satu  dan  seragam.  Selanjutnya  pada  konsep  kedua, ummah  yang wasath muncul  pada  periodisasi  Madinah,  ketika  ummah  telah bertransformasi  sebagai  komunitas  agamawi  yang  berkembang.  Dilihat  dari  kata al- wasath yang  artinya  bagian  terbaik  diantara  dua  tepi,  atau  berada  di  tengah-tengah (Muhammad Latif Fauzi, 2005).
Konsep  ummah  yang  pertama  dapat  merujuk  pada  al- Qur’an  Surat  Al - Mu’minun Ayat (52) sebagai berikut:
ِنوُقَّتاَف  ْمُكُّب َر اَنَأ َو ًةَد ِحا َو ًة َّمُأ  ْمُكُت َّمُأ ِه ِذ ََٰه  َّنِإ َو
Artinya:  Sesungguhnya  (agama  tauhid)  ini,  adalah  agama  kamu  semua,  agama yang  satu,  dan  Aku  adalah  Tuhanmu,  maka  bertakwalah  kepada-Ku  (Aminudin, 2021).
Sedangkan apabila merujuk pada konsep ummah yang tidak hanya terpaku  pada entitas  teologis,  namun  secara  lebih  universal  dapat  merujuk  pada  Q.S  al-Hujurat  ayat (13):
َلِئاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَج َو  َٰىَثْنُأ َو  ٍرَكَذ  ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي
ٌريِبَخ ٌميِلَع َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ْمُكاَقْتَأ ِ َّاللَّ َدْنِع ْمُكَم َرْكَأ َّنِإ ۚ اوُف َراَعَتِل
Artinya:  Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Asep Kusnadi & Saefudin Ibrohim, 2018).
Berangkat  dari  dua  ayat  tersebut,  menurut  Nasaruddin  Ummar  menjelaskan prinsip  ummah  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  nama  suatu  komunitas  masyarakat  yang diperkenalkan Nabi Muhmmad SAW, yang apabila dilihat secara semantik, konsep ummah merupakan  masyarakat  yang  dibangun  oleh  ikatan  kasih  sayang  amat  dalam  dan  luhur, mempunyai  visi  kemanusiaan  yang  berorientasi  masa  depan,  serta  di  bawah  sosok pemimpin ideal (Hidayatul Hasanah et al., 2021). Apabila kedua ayat tersebut didialetika dengan  konteks  ummah  dalam  piagam  Madinah,  maka  ketentuan  pasal  1  merupakan bentuk  kesatuan  komunitas  yang  ekslusif  ditentukan  berdasarkan  kesamaan  keyakinan, sedangkan pada pasal 25 menjabarkan pengertian ummah yang lebih luas atau universal dan terbuka (inklusif) (Muhammad Latif Fauzi, 2005).
Dalam  hal  ini,  terlihat  bagaimana  Islam  dan  relasi  sosial-politik  menjadi  bingkai utama  berdirinya  suatu  komunitas  yang  akhirnya  membentuk  negara  dengan  tujuan bersama.  Piagam  Madinah,  adalah  gagasan  kemajuan  terhadap  pemikiran  mengenai kehidupan  sosial  bernegara  yang  tidak  bersifat  egosentris,  akan  tetapi  di  dalamnya berusaha  mengakomodasi  nilai-nilai  universal  sebagai  fondasi  kehidupan. Madinah Charter menjadi bukti ketika bangsa di Eropa berada di fase kegelapan ( Dark Age ), disaat yang  sama  dunia  Timur  Tengah  secara  khusus  atas  pengaruh  Nabi  Muhammad  SAW, mendorong  peradaban  ke  arah  kemajuan,  dengan  membentuk  substansi  perjanjian bersama diantara kelompok-kelompok penduduk di Madinah untuk bersama membangun struktur  kehidupan  yang  bisa  dipahami  sebagai  arti  bernegara  modern  saat  ini (Asshiddiqie, 2006).
Piagam  Madinah,  ditinjau  dari  prinsip  konstitusionalisme  menjadi  bentuk konsensus  atau  kesepakatan  dengan  tiga  aspek  fundamental  meliputi  kesepakatan bersama, hukum sebagai fondasi penyelenggaraan negara, dan pengaturan institusi serta berbagai prosedur dalam urusan ketatanegaraan(Sulaiman, 2017). Konsep Ummah yang dimaknai  sebagai  kesatuan  masyarakat  yang  beragam  latar  belakang  di  bawah  naungan nilai-nilai Islam membawa pesan tentang harmoni kehidupan.
Dalam  sudut  pandang  relasi  politik  negara  dan  agama,  maka  konsep  ummah  di piagam Madinah berusaha mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip teologis dan kemanusiaan sebagai episentrum yang saling terkait. Politik dalam perspektif Islam tidak menyinggung  bagaimana  mekanisme  kekuasaan  di  suatu  negara  harus  dijalankan  baik menggunakan konsep pemisahan ( separation ), pembagian ( distribution ), atau penyatuan ( integration ) kekuasaan, berdasarkan catatan sejarah praktik demikian telah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Islam mengajarkan bagaimana hendaknya politik kenegaraan harus dijalankan berdasarkan asas-asas antara lain: 1) asas Amanah, 2) ketaatan, 3) keadilan, 4) Musyawarah, dan 5) asas persamaan (Katimin, 2017), kelima asas tersebut  merupakan  nilai  fundamental,  suatu  relasi  antara  agama  dan  negara  bukan dilihat sebagai entitas yang berlawanan.
Jika  ditarik  benang  merah  dengan  konsep  ummah,  maka  terdapat  substansi tentang  kebangsaan  dan  moralitas  terbentuknya  suatu  negara.  Terminologi  tersebut dipandang  tepat  disebabkan  konteks  masyarakat  Madinah  yang  heterogen  dan  bisa menjadi  sebuah  komunitas  baru  yang  memiliki  ikatan  kuat  dengan  mengedepankan prinsip  kerja  sama,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keamanan  (Dr.  H.  Kamsi, 2012).  Prinsip  ummah  telah  meninggalkan  paham  kesukuan  yang  begitu  kuat  di  tengah tradisi  bangsa  arab,  dimana  dari  konteks  historis  fanatisme  kelompok  berdasarkan kabilah  dan  ikatan  darah  mulai  bergeser,  ke  arah  tatanan  masyarakat  yang  semakin
terbuka  akan  perbedaan,  menitikberatkan  saling  menghargai  dan  menghormati  (Kamsi, 2020).
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  konsep  ummah  telah  melahirkan konstruksi  sosial  baru,  dimana  hubungan  antar  berbagai  elemen  bernegara  yang dipengaruhi oleh  latar  belakang  kesukuan  dan  agama  tidak  lagi menjadi  pembatas  yang bersifat  rigid(Albahri  et  al.,  2023).  Namun  dalam  hal  ini,  konsep  ummah  telah menawarkan  konsensus  untuk  hidup  dan  menjalankan  kehidupan  masyarakat  menjadi satu  kesatuan  di  sebuah  negara  dengan  berpegang  pada  rasa  saling  bertanggung  jawab dan tidak melampaui batas.

## Ummah dan Aktualisasi Prinsip Demokratis Dalam Bernegara di Indonesia
Secara konseptual, Islam tidak menentukan dengan rigid bagaimana negara harus berbentuk dan dijalankan, maka konsep demikian lebih mengarah terhadap bentuk negara dengan  karakteristik  simbiotik  dimana  hubungan agama  dan  negara  dilihat  sebagai  dua entitas yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat dinegasikan begitu saja. Berbeda halnya dengan dua konsep lain yang lazim dikenal yaitu paradigma sekularistik yang memisahkan agama dari negara, serta paham formalistik dengan penekanan bahwa agama  harus  menjadi  landasan  fundamental  pembentukan  sebuah  negara  (Gunawan, 2017).
Istilah  ummah  di  piagam  Madinah    menunjukkan  sebuah  fakta  bagaimana  nilai- nilai Islam memberikan pedoman bagaimana hubungan sesama manusia dijalankan secara demokratis,  dimana  secara  principal  nilai  tersebut  dapat  teraktualisasikan  sebagaimana konsep  hak  asasi  manusia  dan  negara  hukum  modern  (Nafis,  2015).  Meskipun  tidak secara langsung memberikan arahan tentang urusan bernegara, Islam mendorong adanya semangat  tentang  keimanan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dengan  diikuti  prinsip-prinsip dasar  seperti  persamaan,  persaudaraan,  dan  kebebasan(Zaprulkhan,  2014).    Oleh  sebab itu, persoalan mengenai bentuk negara beserta sistem pemerintahan yang akan dijalankan lebih dominan diserahkan kepada ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor social, politik, ataupun budaya. Realitas historis kepemimpinan Nabi di Negara Madinah menjadi  referensi  bentuk  negara  demokratis  yang  kita  pahami  di  era  modern  saat ini(Karomah, 2016).
Dengan demikian dapat dipahami, bagaimana Islam meletakan fondasi kehidupan sosial bernegara tanpa mengindahkan realitas yang ada di masyarakat sebagai kenyataan yang  harus  diterima  dengan  penuh  kearifan.  Prinsip  ummah  telah  memperjelas  bahwa dalam  konteks  relasi  sosial,  terdapat  nilai-nilai  kemanusiaan  universal  sebagaimana termaktub  di  dalam  deklarasi  HAM,  sehingga  aktualisasi  ummah  terhadap  bentuk pemikiran  negara  yang  demokratis  dengan  merujuk  pasal-pasal  yang  ada  di  piagam Madinah.
Adanya  pengakuan  serta  perlindungan  mengenai  aspek-aspek  seperti  kebebasan beragama,  persamaan  kedudukan  sebagai  warga  negara,  dan  dikedepankannya  proses musyawarah serta gotong royong dengan asas tanggung jawab sesama anggota komunitas yang terikat dengan perjanjian telah merepresentasikan tujuan kehidupan yaitu kebaikan bersama.  Sepertinya  hal  nya  di  Negara  Republik  Indonesia  yang  menjadikan  Pancasila sebagai consensus bernegara,  maka  secara  sederhana  hal  tersebut  menjadi  titik  temu dimana  upaya  menjadikan  ideologi  negara  dibangun  berdasarkan  pada  kepentingan semua  golongan  dengan  merangkul  sertas  saling  bertanggung  jawab.  Prinsip  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  reaktualisasi  nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  piagam  Madinah. Terbentuknya  kesepakatan  untuk  mengadopsi  Pancasila  sebagai  kesepakatan  ideologi pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  faktor  sosiologis  bangsa  Indonesia  yang  secara mayoritas  beragama  Islam,  dimana  dahulu  adanya  dorongan  atau  semangat  untuk menjadikan Islam sebagai dasar konstitusi negara.
Perihal demikian dapat dipahami akibat catatan sejarah bagaimana gejolak politik terhadap  formalisasi  syariat  Islam  sebagai  dasar  negara  hal  inilah  yang  disebut  dengan
hukum  sebagai  produk  politik,  dimana  konfigurasinya  sangat  dipengaruhi  oleh  keadaan social suatu masyarakat (Kamsi, 2020). Piagam Madinah maupun Pancasila yang berakar dari  dualisme  pandangan  tentang  bagaimana  relasi  agama  dan  negara,  dimana  terdapat pandangan terkait Islam dan politik, Islam dan Negara, serta Islam dan Kekuasaan(Wijaya, 2014). Dasar  hukum  negara  Indonesia  yang  memberikan  jaminan  seperti  kebebasan beragama  yang  termaktub  di  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  29  mengenai  Negara Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan  manifestasi  nilai-nilai  piagam Madinah yang selanjutnya akan melahirkan norma-norma turunan seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan (Abd Rahmani, 2015). Namun hakikatnya terdapat titik  temu  antara  Islam  dan  Konstitusi  Negara,  dimana  menurut  Abdul  Wahab  Khallaf, Islam  meletakan  jaminan  HAM  sebagai  basis  konstitusi,  sehingga  adanya  persamaan kedudukan  sebagai  warga  negara  tanpa  membedakan  stratifikasi  sosial,  Pendidikan maupun agama(Karomah, 2016)
Indonesia adalah negara yang mana penduduknya terdiri dari berbagai suku dan menganut  agama  yang  berbeda-beda  ada  Islam,  Kristen,  Hindu  dan  juga  Budha,  secara kuantitas,  jumlah  penduduknya  mayoritas  menganut  agama  Islam  (Bauto,  2016).  Di wilayah  Indonesia  ini  seluruh  penduduk  hidup  berdampingan  dengan  mengedapankan nilai-nilai  kerukunan  beragama.  Hubungan  antar  warga  negara  sangat  erat  bahkan  hak- hak mereka juga dilindungi oleh negara walaupun masing-masing mempunyai adat yang berbeda-beda karena faktor luasnya negara Indonesia sehingga terdiri dari berbagai suku (Febriansyah,  2017).  Aktualisasi  prinsip  ummah  sudah  diterapkan  dalam  kehidupan bernegara  yang  mana  meskipun  penduduknya  mempunyai  perbedaan  tetapi  mereka mempunyai hak-hak yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, baik dari faktor suku maupun agama.

## KESIMPULAN
Dari berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ummah telah melahirkan konstruksi sosial baru, dimana hubungan antar berbagai elemen bernegara yang dipengaruhi oleh latar belakang kesukuan dan agama tidak lagi menjadi pembatas yang bersifat rigid. Namun dalam hal ini, konsep  ummah  telah  menawarkan  konsensus  untuk  hidup  dan  menjalankan  kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan di sebuah negara dengan berpegang pada rasa saling bertanggung  jawab  dan  tidak  melampaui  batas  sebagaimana  spirit  al- Qur’an  dalam membawa kemaslahatan universal.  Selain  itu, Islam meletakan fondasi kehidupan sosial bernegara tanpa mengindahkan realitas yang ada di masyarakat sebagai kenyataan yang harus diterima dengan penuh kearifan.  Prinsip ummah telah memperjelas bahwa dalam konteks  relasi sosial, terdapat nilai-nilai kemanusiaan universal  sebagaimana termaktub di  dalam  deklarasi  HAM  universal,  sehingga  aktualisasi  ummah  terhadap  bentuk pemikiran  negara  yang  demokratis  dengan  merujuk  pasal-pasal  yang  ada  di  piagam Madinah.  Hal  demikian  telah  diaktulisasikan  di  Negara  Republik  Indonesia  yang mengadopsi  Pancasila  sebagai  kesepakatan  atau  konsensus  kebangsaan,  dimana  negara dibangun  berdasarkan  nilai  ketuhanan  secara  universal,  tidak  sebatas  pada  satu  agama saja.

## REFERENSI
Baidhawy,  Zakiyuddin.  “Konsep  Ummah  Menurut  Al - Qur’an.” https://ibtimes.id/konsep- ummah-menurut-alquran/ , diakses 22 Mei 2023. Abd  Rahmani,  Z.  (2015).  Konsep  Ummah  dalam  al- Qur’an  (Sebuah  Upaya  Melerai Miskonsepsi Negara- Bangsa). Jurnal Studi Islam , 6 (1), 1978 – 306. Adibah,  I.  Z.  (2014).  Islam,  Muslim  dan  Perilaku  Politik: Madaniyah , 4 (1),  1 – 19. https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/20%0Ahttp:/
/files/2092/Adibah - 2014 - Islam, Muslim dan Perilaku Politik.pdf Ahyuni, A. (2019). Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Mekkah Ke Madinah Melalui Dakwah  Individual  Ke  Penguatan  Masyarakat. Mamba’ul  ’Ulum , 15 (2),  1 – 7. https://doi.org/10.54090/mu.18
Albahri,  A.,  Pasiska,  P.,  &  Kurniati,  A.  (2023).  Prinsip  Tolong-Menolong  Dalam  Islam (Ekplorasi  Dalam  Ayat  Alqur’an,  Sirah  Nabiyah  Dan  Piagam  Madinah). ’El -Ghiroh ,
21 (2), 145 – 163. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613
Aminudin, A. (2021). PEOPLE AND CITIZENS (An Overview of Concepts and Relationships between the two). Jurnal Setia Pancasila , 2 (1), 27 – 34.
https://doi.org/10.36379/jsp.v2i1.176
Asep  Kusnadi,  &  Saefudin  Ibrohim.  (2018).  Nilai-Nilai  Keragaman  Pada  Pancasila
Perspektif  Al-Quran  Surah  Al-Hujurat  Ayat  13. Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951 – 952. , 12 (3), 351 – 376. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-
019-00222-y Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Bauto,  L.  M.  (2016).  PERSPEKTIF  AGAMA  DAN  KEBUDAYAAN  DALAM  KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 23 (2), 11. https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616 Dr.  H.  Kamsi,  M.  (2012).  Paradigma  Politik  Islam  Tentang  Relasi  Agama  dan  Negara. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 2 (1), 41 – 68. Faqih, M.  (2021). Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. Al’Adalah , 24 (1),
19 – 28. https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70
Fattah,  A.  (2006).  Proposisi  Kewargaan  dalam  Islam:  Tafsir  Baru  Konsep  Ummah.
Ulumuna , 9 (2), 239. https://doi.org/10.20414/ujis.v9i2.485
Febriansyah,  F.  I.  (2017).  Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan
Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (25), 1. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545 Gunawan, E. (2017). Relasi Agama Dan Negara. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan
Keagamaan , 10 (2), 1 – 21. https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589 Hidayatul  Hasanah,  Arbi,  &  Nurmin.  (2021).  Piagam  Madinah  dan  Peradaban  Toleransi.
Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama , 13 (2), 103 – 124. Hoffman,  D.  W.  (n.d.). Membangun  Hubungan  Antara  Ummat  Dan  Kekuasaan:  Konsep Negara Dalam Piagam Madinah . Kamsi, K.  (2020). Politics of  Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law.
Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 52 (1), 1. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304 Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa,
N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah  Piagam  Madinah  Sebagai  Konstitusi  Pertama  Dunia. PENDIS  (Jurnal
Pendidikan Ilmu Sosial) , 2 (1), 35 – 47. https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216 Karomah,  A.  (2016).  Konstitusi  Dalam  Islam. Al-Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik , 7 (1), 67 – 79. Katimin.  (2017). Politik  Islam:  Study  tentang  Azas,  Pemikiran,  dan  Praktik  dalam  Sejarah Politik Umat Islam . Perdana Publishing. Khashogi,  L.  R.  (2012).  Konsep  Ummah  dalam  Piagam  Madinah. Jurnal  Agama  Dan  Hak Azazi Manusia , 2 (1), 93 – 116.
Kurniawati,    putri.  (2017).  Piagam  Madinah  dan  Konsep  Demokrasi  Modern  Islam  Masa Klasik. Universitas Nusantara PGRI Kediri , 01 , 1 – 7. Lukman, L. (2020). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban. Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat , 2 (01), 27 – 46.
https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47 Muhammad  Latif  Fauzi.  (2005).  Konsep  Negara  dalam  Perspektif  Piagam  Madinah  dan Piagam Jakarta. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam , 13 , 15.
Mukhlis,  F.  H.  (2019).  Konsep  Ummah  Dalam  Piagam  Madinah;  Asas  Demokrasi  Nabi Muhammad Dan Relevansinya Di Indonesia. Peradaban Dan Agama , 5 (1), 1 – 16. Nafis,  C.  (2015). Piagam  Madinah  dan  Deklarasi  HAM  Studi  Historis  dan  Konseptual  Atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama . Mitra Abadi Press.
Patmawati. (2014). Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Di Mekah Dan Madinah. Al -Hikmah , 8 (2), 1 – 17. https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/75 Putri, P. D., & Dahliana, Y. (2023). Konsep Ummah Wahidah Dalam al- Qur’an: Kajian Atas Tafsir Al-Maraghi. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 22 (2), 511 – 538. Rahmaningsih,  A.  A.  (2022).  Konsep  Persatuan  Bangsa  dalam  Piagam  Madinah  dengan Konstitusi Indonesia. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1 (3), 242 – 249. Suarni.  (2016).  SEJARAH  HIJRAH  DALAM  PERSPEKTIF  AL- QUR’AN  Suarni  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Al- Mu’ashirah , 13 , 145 – 146. Sulaiman, K. S. (2017). Teori dan Hukum Konstitusi . Nusa Media.
Wijaya,  A.  (2014). Satu  Islam  Ragam  Epistemologi  Dari  Epistemologi  Teosentrisme  ke Antroposentrisme . Pustaka pelajar. Zaprulkhan,  Z.  (2014).  Relasi  Agama  Dan  Negara  Dalam  Perspektif  Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 22 (1), 105. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261 Copyright Holder: © Faza ‘Ainun Najah & Enggar Wijayanto (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:
CC BY SA