## EVALUASI TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) DI KOTA PANGKALPINANG

## Revy Safitri
Email: revy.safitri@gmail.com
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Kampu Terpadu UBB Balunijuk, Merawang, Kab. Bangka

## ABSTRAK
Kota  Pangkalpinang  sudah  memiliki  angkutan  umum  berupa  angkot  yang  melayani kepentingan  mobilitas  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas.  Namun,  minat  masyarakat Kota  Pangkalpinang  dalam  menggunakan  angkutan  umum  masih  sangat  rendah  dan jumlah  pengguna  kendaraan  pribadi  terus  meningkat.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  minat  masyarakat  dalam  menggunakan  angkutan  umum  adalah  tarif  dari angkutan umum itu sendiri. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan umum untuk mengetahui kesesuaian tarif  yang berlaku terhadap kemampuan dan kemauan membayar masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi di Kota Pangkalpinang. Dalam penelitian ini,  evaluasi  tarif  dilakukan  berdasarkan  Ability  To  Pay  (ATP)  dan  Willingness  To  Pay (WTP).  Dimana,  pendekatan  dalam  analisis  ATP  berdasarkan  besarnya  alokasi  biaya transportasi  terhadap  pendapatan  dan  frekuensi  perjalanan  dalam  1  bulan,  sedangkan pendekatan  analisis  WTP  berdasarkan  kemauan  membayar  masyarakat  terhadap  kondisi pelayanan  angkutan  umum  saat  ini.  Berdasarkan  hasil  evaluasi,  tarif  bukan  masalah utama  yang  menyebabkan  rendahnya  minat  masyarakat  dalam  menggunakan  angkutan umum. Agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dapat  dilakukan  dengan  penyesuaian  tingkat  pelayanan.  Dimana,  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  perlu  memperbaiki  pelayanan  angkutan  umum  yang  selama  ini  masih mengandalkan  angkot  dengan  menyediakan  angkutan  umum  berbasis  bus  (Bus  Rapid Transit) seperti di beberapa kota di Indonesia.
Kata kunci : Angkutan Umum, Tarif, Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP)

## PENDAHULUAN
Angkutan umum merupakan moda transportasi  yang  berperan  memberikan pelayanan  terhadap  kepentingan  mobilitas masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas, terutama  masyarakat  yang  tidak  memiliki alternatif pilihan moda transportasi
( captive  riders ).  Menurut  Warpani,  2002,
angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.
Angkutan  umum  sangat  diperlukan  di wilayah  perkotaan  untuk  mendukung mobilitas masyarakat yang berperan dalam
pengembangan  kota.  Kota  Pangkalpinang sudah  memiliki  angkutan  umum  berupa angkot yang melayani kepentingan mobilitas  masyarakat  dalam  melakukan aktivitas.  Namun,  minat  masyarakat  Kota Pangkalpinang dalam menggunakan angkutan  umum  masih  sangat  rendah  dan jumlah  pengguna  kendaraan  pribadi  terus meningkat.
Dalam  upaya  mengimbangi  dan  menekan laju penggunaan kendaraan pribadi diperlukan suatu perbaikan terhadap sistem angkutan umum. Dengan adanya perbaikan sistem  angkutan  umum  diharapkan  dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum ( transit ridership) , dimana sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan angkutan umum.
Menurut  Taylor  dan  Fink,  2003,  faktor  – faktor yang mempengaruhi transit ridership dapat  dibedakan  menjadi  2 kategori  yaitu  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  sendiri  meliputi  tarif, kualitas dan kuantitas pelayanan.
Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosio  –  ekonomi,  faktor  kewilayahan,  dan public  finance .  Berdasarkan  penjelasan tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi  minat  masyarakat  dalam menggunakan angkutan umum adalah tarif dari angkutan umum itu sendiri. Sehingga, perlu  dilakukan  evaluasi  tarif  angkutan umum  untuk  mengetahui  kesesuaian  tarif yang  berlaku  terhadap  kemampuan  dan kemauan  membayar  masyarakat  sebagai pengguna  jasa  transportasi di  Kota Pangkalpinang.

## KAJIAN PUSTAKA

## Tarif Angkutan Umum
Tarif  adalah  harga  jasa  angkutan  yang harus  dibayar  oleh  pengguna  jasa,  baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, tawar menawar, maupun ketetapan  pemerintah  (Warpani,  2002). Disamping itu, menurut Vuchic, 2005, tarif angkutan  umum    merupakan  faktor terbesar  dalam  menarik  orang  untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan  umum,  dan  merupakan  elemen dasar sistem operasi  angkutan umum  yang mempengaruhi  kondisi  keuangan  operator angkutan umum.
Menurut Tamin, dkk., 1999, tarif angkutan umum bisa berupa tarif seragam ( flat fares ) ataupun tarif berdasarkan jarak ( distance – based  fares ),  dimana  dalam  menetapkan tarif melibatkan tiga pihak yaitu:
1. Penyedia  jasa  transportasi  ( operator ), tarif  adalah  harga  dari  jasa  yang diberikan.
2. Pengguna  jasa  angkutan  ( user ),  tarif adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan setiap  kali  menggunakan  angkutan umum.
3. Pemerintah  ( regulator ),  sebagai  pihak yang menentukan tarif resmi. Besarnya tarif  berpengaruh  terhadap  besarnya pendapatan daerah pada sektor transportasi.
Beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan dalam  menentukan  tarif  jasa  angkutan menurut Warpani, 2002, yaitu:
 Kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa angkutan.
 Daya beli masyarakat pada umumnya.
 Tingkat bunga modal.
 Jangka waktu pengembalian modal.
 Biaya  mayarakat  ( social  cost )  yang ditimbulkan karena operasi jasa angkutan.
Ability To Pay (ATP)
Ability  To  Pay (ATP)  adalah  kemampuan seseorang untuk  membayar jasa pelayanan yang  diterimanya  berdasarkan  penghasilan yang dianggap ideal.
Menurut,  Tamin,  dkk.,  1999,  pendekatan yang  digunakan  dalam  analisis  ATP didasarkan  pada  alokasi  biaya  untuk transportasi dan pendapatan yang diterimanya,  dengan  kata  lain  ATP  adalah kemampuan  masyarakat  dalam  membayar ongkos  perjalanan  yang  dilakukannya. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  ATP diantaranya, sebagai berikut:
1) Besar penghasilan
2) Kebutuhan transportasi
3) Total biaya transportasi
4) Intensitas perjalanan
5) Pengeluaran total per bulan
6) Jenis Kegiatan
7) Persentase  penghasilan  yang  digunakan untuk biaya transportasi

## Willingness To Pay (WTP)
Willingness To Pay (WTP) adalah kesediaan  pengguna  untuk  mengeluarkan imbalan atas jasa yan diperolehnya.
Masih  menurut  Tamin,  dkk.,  1999, pendekatan  yang digunakan dalam analisis WTP  didasarkan  pada  persepsi  pengguna terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan umum  tersebut.  Beberapa  faktor  yang
mempengaruhi  WTP  diantaranya,  sebagai berikut:
1. Produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha
2. Kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang diberikab pengusaha
3. Utilitas  pengguna  terhadap  angkutan umum tersebut
4. Penghasilan pengguna.

## Hubungan ATP dan WTP
Dalam pelaksanan penentuan tarif angkutan  umum,  ada  3  kondisi  hubungan antara ATP dan WTP, yaitu: a) ATP lebih besar dari WTP
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan  membayar  jasa  transportasi lebih  besar  daripada  kemauan  membayar. Pada  kondisi  ini,  pengguna  mempunyai penghasilan  yang  relatif  lebih  tinggi  tetapi utilitas  terhadap  jasa  tersebut  relatif  lebih rendah,  dimana  pengguna  disebut choiced riders .
b) ATP sama dengan WTP Antara kemampuan dan kemauan membayar  jasa  ialah  sama.  Keseimbangan utiltas  pengguna  dengan  biaya  yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.
c) ATP lebih kecil dari WTP
Kemampuan  membayar  jasa  transportasi lebih  kecil  daripada  kemauan  membayar. Pada  kondisi  ini,  pengguna  mempunyai penghasilan  yang  relatif  lebih  rendah  tapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif tinggi, dimana pengguna disebut captive riders .

## Penentuan  Tarif  Berdasarkan  ATP  dan

## WTP
Penentuan  tarif,  pada  prinsipnya  dapat ditinjau dalam 3 aspek utama dalam sistem angkutan umum, yaitu:
d) Pengguna ( user )
e) Operator
f) Pemerintah ( regulator )
Dalam penentuan tarif yang mengacu pada aspek  pengguna,  parameter  yang  ditinjau adalah  ATP  dan  WTP.  Menentukan  nilai tarif  berdasarkan  ATP  dan  WTP  memiliki prinsip sebagai berikut:
a) ATP merupakan fungsi dari kemampuan  membayar,  sehingga  nilai tarif  yang  diberlakukan  tidak  boleh melebih nilai ATP kelompok masyarakat sasaran. Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi langsung  atau  silang  dibutuhkan  pada kondisi  dimana  nilai  tarif  berlaku  lebih besar  dari  ATP,  hingga  didapat  nilai tarif  yang  sama  besarnya  dengan  nilai ATP.
b) WTP  merupakan  fungsi  dari  tingkat pelayanan  angkutan  umum,  sehingga bila  nilai  WTP  masih  berada  dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif dengan  perbaikan  tingkat  pelayanan angkutan umum.
Gambar 1. Ilustrasi Keleluasaan Penentuan Tarif Berdasarkan ATP – WTP
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas,  penyesuaian tarif  diharapkan  dapat  dilakukan  sebagai berikut:
1) Tidak melebihi nilai ATP.
2) Berada  di  antara  nilai  ATP  dan  WTP, bila akan dilakukan penyesuaian tingkat pelayanan.
3) Bila  tarif  yang  diajukan  berada  di bawah  perhitungan  tarif,  namun  berada di atas ATP maka selisih tersebut dapat dianggap  sebagai  beban  subsidi  yang harus ditanggung pemerintah
(regulator).
4) Bila  perhitungan  tarif,  pada  suatu  jenis kendaraan,  berada  jauh  di  bawah  ATP dan  WTP,  maka  terdapat  keleluasaan dalam penyesuaian tarif yang baru, yang selanjutnya  dapat  dijadikan  peluang penerapan  subsidi  silang,  pada  jenis kendaraan lain yang kondisi perhitungan tarif di atas ATP.

## METODOLOGI PENELITIAN Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data untuk mendapatkan nilai ATP dan WTP di Kota  Pangkalpinang  terhadap  angkutan umum  yang  ada  dilakukan  dengan  survei
kuesioner  ( questionnaire  survey )  dan survei  wawancara  ( interview  survey )  yang disebarkan  ke  7  Kecamatan  di  Kota Pangkalpinang. Dimana, kuesioner disebarkan  oleh  tenaga  survei  ( surveyor ) secara  langsung  kepada  responden  dan surveyor juga bertindak sebagai pewawancara.  Hal  ini  dimaksudkan  agar lebih memperjelas maksud dari pertanyaan pada  lembar  kuesioner  sehingga  dapat membantu responden dalam mengisi kuesioner  dengan  baik.  Selain  itu,  dalam mengevaluasi tarif perlu diketahui informasi  mengenai  tarif  resmi  dan  tarif yang berlaku saat ini.

## Analisis ATP dan WTP
Dalam  penelitian  ini,  analisis Ability  To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)
dibagi berdasarkan kategori status pekerjaan. Selain itu, dikarenakan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan  angkutan  umum,  maka analisis  ATP  menggunakan  pendekatan besarnya alokasi biaya transportasi terhadap pendapatan dan frekuensi perjalanan  dalam  1  bulan.  Sedangkan, analisis WTP berdasarkan kemauan membayar  masyarakat  terhadap  kondisi pelayanan angkutan umum saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  nilai  ATP masyarakat  terhadap  angkutan  umum  di Kota Pangkalpinang tiap kategori ditampilkan berikut ini.
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 2. Nilai ATP Kategori Tidak Bekerja

## Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 3. Nilai ATP Kategori Pelajar/ Mahasiswa
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 4 . Nilai ATP Kategori Bekerja/ Swasta
Berdasarkan grafik di atas, nilai ATP rata - rata  sebesar  Rp  12.162,00  untuk  kategori tidak  bekerja,  Rp  7.928,00  untuk  kategori pelajar/  mahasiswa,  dan  Rp  11.407,00 untuk  kategori  bekerja/  swasta.  Dari  nilai ATP  rata  –  rata  tiap  kategori  tersebut, dapat  disimpulkan bahwa nilai  ATP rata  – rata paling rendah sebesar Rp 7.928,00 dari kategori pelajar/ mahasiswa, dan nilai ATP paling  tinggi  sebesar  Rp  12.162,00  dari kategori  tidak  bekerja.  Pada  analisis  ini,
kategori  tidak  bekerja  memberikan  hasil nilai  ATP  rata  –  rata  tertinggi  disebabkan jumlah  frekuensi  perjalanan  yang  rendah tiap  bulannya,  sehingga  memberikan  nilai ATP  yang  besar  dibandingkan  kategori lainnya.
Selanjutnya, nilai WTP masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Pangkalpinang  tiap  kategori  ditampilkan berikut ini.

## Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 5.  Nilai WTP Kategori Tidak Bekerja
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 6. Nilai WTP Kategori Pelajar/ Mahasiswa
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 7. Nilai WTP Kategori Bekerja/ Swasta
Berdasarkan  grafik di  atas,  nilai  WTP rata -  rata  sebesar  Rp  3.721,00  untuk  kategori
tidak  bekerja,  Rp  3.607,00  untuk  kategori pelajar/ mahasiswa, dan Rp 4.181,00 untuk
kategori  bekerja/  swasta.  Dari  nilai  WTP rata  –  rata  tiap  kategori  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  WTP  rata  –  rata paling  rendah  sebesar  Rp  3.607,00  dari kategori pelajar/ mahasiswa, dan nilai ATP paling  tinggi  sebesar  Rp  4.181,00  dari kategori bekerja/ swasta.

## Evaluasi Tarif
Dalam  mengevaluasi  tarif,  hasil  analisis ATP dan WTP ditinjau terhadap tarif resmi dan  tarif  yang  berlaku  saat  ini.  Sesuai dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang  Nomor  279  Tahun  2013 tentang Tarif Resmi Angkutan Kota dalam Kota Pangkalpinang,
besaran tarif
angkutan  kota  dalam  Kota  Pangkalpinang sebesar  Rp  3.679,00  untuk  penumpang umum  dan  Rp  2.450,00  untuk  penumpang pelajar/ mahasiswa. Sedangkan, berdasarkan hasil survei, tarif yang berlaku saat  ini  sebesar  Rp  5.000,00  untuk penumpang  umum  dan  Rp  3.000,00  untuk penumpang  pelajar/  mahasiswa.  Diagram evaluasi  tarif  untuk  masing  –  masing kategori ditampilkan berikut ini.
Sumber: Hasil Analisis, 2016 Gambar 8. Diagram Evaluasi Tarif Kategori Tidak Bekerja
Sumber: Hasil Analisis, 2016 Gambar 9. Diagram Evaluasi Tarif Kategori Pelajar/ Mahasiswa
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Gambar 10 . Diagram Evaluasi Tarif Kategori Bekerja/ Swasta
Berdasarkan  diagram  di  atas,  pada  semua kategori  nilai  ATP  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai  WTP.  Selain itu,  kategori  tidak  bekerja  dan  bekerja/ swasta  menunjukkan  tarif  resmi  berada  di bawah  nilai  WTP  dan  tarif  berlaku  berada diantara  nilai  ATP  dan  WTP.  Sedangkan, kategori  pelajar/  mahasiswa  menunjukkan baik  tarif  resmi  maupun  tarif  berlaku berada diantara nilai ATP dan WTP.
Dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan  membayar  angkutan  umum
masyarakat  di  Kota  Pangkalpinang  lebih besar dari keinginan membayar.  Selain itu, walaupun  tarif  yang  berlaku  lebih  besar dibandingkan  tarif  resmi  yang  ditetapkan pemerintah,  tidak  mempengaruhi  minat masyarakat  dalam  menggunakan  angkutan umum  di  Kota  Pangkalpinang.  Sehingga, dapat dikatakan bahwa tarif bukan masalah utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat.
Bila ditinjau dari tarif berlaku yang berada di  antara  nilai  ATP  dan  WTP,  untuk meningkatkan  minat  masyarakat  dalam menggunakan  angkutan  umum  dapat dilakukan  dengan  penyesuaian  tingkat pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  evaluasi  tarif  angkutan umum  di  Kota  Pangkalpinang,  dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar  angkutan  umum  masyarakat  di Kota  Pangkalpinang  lebih  besar  dari keinginan membayar.  Selain itu, walaupun tarif yang berlaku lebih besar dibandingkan  tarif  resmi  yang  ditetapkan pemerintah,  tidak  mempengaruhi  minat masyarakat  dalam  menggunakan  angkutan umum  di  Kota  Pangkalpinang.  Sehingga, dapat dikatakan bahwa tarif bukan masalah utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat  dalam  menggunakan  angkutan umum dapat dilakukan dengan
penyesuaian  tingkat  pelayanan.  Dimana, Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  perlu memperbaiki  pelayanan  angkutan  umum yang  selama  ini  masih  mengandalkan angkot  dengan  menyediakan  angkutan umum  berbasis  bus  ( Bus  Rapid  Transit ) seperti di beberapa kota di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Walikota
Pangkalpinang Nomor  279  Tahun  2013  tentang Tarif  Resmi  Angkutan  Kota  dalam Kota Pangkalpinang.
Kota  Pangkalpinang  Dalam  Angka,  2016. BPS Kota Pangkalpinang.
Tamin, Ofyar Z, dkk, 1999. Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis
‘Abilitiy  To  Pay’  (ATP)  dan ‘Willingness To Pay’ (WTP) di DKI Jakarta.  Jurnal  Transportasi  Forum Studi  Transportasi  Antar  Perguruan Tinggi  (FSTPT)  Vol  1  No.2,  Tahun I, Desember 1999, ISSN: 1411-2422.
Taylor,  Brian  D  dan  Fink,  Camile  N.Y, 2003. The Factor Influencing Transit Ridership: A Review and Analysis of the  Ridership  Literature .  University of California Transportation Center.
Vuchic,  Vukan  R,  2005. Urban  Transit: Operations,
Planning, and
Economics .  Penerbit:  John  Wiley  & Sons, Inc. United States of America.
Warpani, Suwardjoko P,2002, Pengelolaan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan . Penerbit: ITB. Bandung.