## Volume 1 Nomor 1  Desember  2019
Notary Law Research http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  KONSUMEN  DENGAN  JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE
Edy Hermanto  , Sigit Irianto 2 ,
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima Agustus  2018 DisetujuiSeptember  2019 Dipublikasikan Desember   2019
_________________
Keywords: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia,
Perusahaan Multifinance
_________________
DOI:

## Abstrak
___________________________________________________________________ Banyak perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan oleh perusahaan finance dengan jaminana fidusia, hal ini bertentangan dengan UUJF yang mewajibkan pendaftaran  fidusia.  Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan fidusia  pada  perusahaan  multifinance  meskipun  dalam  surat  perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia tetapi tidak dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  UUJF,  terutama  ketentuan pendaftaran  fidusia  dan  pembuatan  akta  tidak  dengan  akta  notaris.  Akibat hukum  yang  ditimbulkan  adalah  kreditur  tidak  bisa  menikmati  keuntungan- keuntungan  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  jaminan  fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan, dan apabila ada seorang debitur  yang  melakukan  wanprestasi  maka  kreditur  tidak  dapat  langsung melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  namun  harus  melakukan  atau mengajukan  gugatan  secara  perdata  ke  pengadilan.  Bentuk  dan  isi/kontruksi dari  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  pada  perusahaan multifinance  berbentuk  perjanjian  standar  yang  dibuat/  disiapkan  oleh  pihak perusahaan  multifinance.  Permasalahan  yang  timbul  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance adalah  masalah  keterlambatan  pembayaran.  Apabila  keterlambatan pembayaran  sudah  mencapai  customer  over  due  (lebih  dari  180  hari),  maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya  surat  perintah  sita.  Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan konsumen  dengan  jaminan  fidusia  pada  perusahaan  multifinance  yang bermasalah dilakukan dengan cara apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan finance, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka finance dengan dasar akta jaminan fidusia dapat  memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya  paksa  untuk  menarik  objek  jaminan  tersebut  dan  apabila  perlu  dapat meminta bantuan pihak kepolisian..
.
© 2019 Program Magister Kenotariatan  Alamat korespondensi: E-mail: penulis@domain.com
p-ISSN 0000-0000 e-ISSN 0000-0000

## 23 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019

## A. Latar Belakang
Adanya  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia,  namun  tidak  berarti aktifitas perjanjian dan pembayaran nasabah di Perusahaan Multifinance menjadi lancar.  Berdasarkan  hasil  prapenelitian,  dalam  pemberian  fasilitas  kredit  secara fidusia pada perusahaan pemberi Fidusia  yaitu Perusahaan Multifinance Bagian Analis  kredit  mengatakan  sebagai  contoh  jumlah  transaksi  19  transaksi,  jumlah akta yang didaftarkan 6 akta, hanya dibuatkan Perjanjian kredit dan didaftarkan oleh  notaris  sebanyak  13  transaksi  hal  ini  berarti  dijumpai  perusahaan  pemberi Fidusia dalam pemberian kreditnya hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dan tidak dibuatnya akta jaminan fidusia sebagai dasar untuk pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga tidak diperoleh sertipikat fidusia sebagai dasar  untuk  penarikan  benda  jaminan  fidusia  bila  debitur  wanprestasi.  Pihak perusahaan penerima Fidusia selaku kreditur tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan  Fidusia. Banyak  lembaga pembiayaan  ( finance )  menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen ( consumer finance ), sewa guna usaha ( leasing ), anjak piutang  ( factoring ).  Mereka  umumnya  menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia  bagi  objek  benda  jaminan  fidusia,  namun ironisnya  tidak  dibuat  dalam  akta  notaris  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat  sertifikat.  Akta semacam  itu  dapat  disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat UUJF, untuk mendapat  perlindungan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  UUJF,  pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam  Buku  Daftar  Fidusia.  Jika  ketentuan  tersebut  tidak  dipenuhi,  hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.
Perusahaan  Multifinance  memiliki  dua  macam  pembiayaan  yakni pembiayaan  lancar  dan  pembiayaan  tidak  lancar  atau  yang  disebut  dengan non performing finance (NPF). Non Performing Financing juga dikenal dengan nama kredit  tidak  lancar. Non  Performing  Financing adalah  tidak  terbayarnya  suatu kerdit  dari  debitur  yang  menimbulkan  kerugian  karena  berkurangnya  modal finance. Non Performing Financing adalah kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi  oleh  debitur  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  perjanjian. Non Performing  Financing merupakan  sumber  kerugian  yang  sangat  potensial  bagi finance  apabila  tidak  ditangani  dengan  baik,  diperlukan  penanganan  yang sistematis  dan  berkelanjutan.  Pengendalian  biaya  dapat  dipengaruhi  oleh Non Performing Financing dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan. Non
Performing  Financing dalam  jumlah  yang  besar  dapat  mendatangkan  dampak yang tidak menguntungkan. 1
Semakin  tinggi  angka Non  Performing  Financing maka  semakin  buruk kualitas aktiva produktif dari finance tersebut yang dapat mempengaruhi biaya dan permodalan finance, karena Non Performing Financing yang tinggi akan membuat finance  mempunyai  kewajiban  dan  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang sudah terbentuk. Bila ini terjadi  secara  terus  menerus  maka  modal  finance  akan  berkurang  untuk  PPAP sehingga  menurunkan  nilai  profitabilitas  finance.  Salah  satu  dampak  lain  bagi pihak  finance  yang  diakibatkan  pembiayaan  bermasalah/ Non  Performing Financing adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dan pembiayaan yang akan disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh  buruk  bagi  rentabilitas  finance.  Maka  dari  itu  semakin  tinggi Non Performing Financing yang dimiliki oleh suatu finance maka finance akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.
Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Non Performing Financing (NPF) berdasarkan  surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 6/73/Intern  DPNP  tanggal  24 Desember  2004  Perihal  Pedoman  Sistem  adalah  apabila  rasio Non  Performing Financing (NPF) berada pada angka ≤ 5% maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan tersebut adalah berpredikat sehat, sedangkan apabila rasio Non Performing Financing (NPF) berada pada angka ≥ 5% maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan tersebut adalah berpredikat tidak sehat. 2
Akibat  dari non  performing  finance (NPF)  maka  akan  dilakukan penyelesaian  yang  mengharuskan  Perusahaan  Multifinance  melakukan  jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maupun didaftarkan oleh pihak  Perusahaan  Multifinance  bila  debiturnya  wanprestasi,  adalah  tidak  bisa menggunakan lembaga parate executie (eksekusi langsung), karena seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  menyatakan  bahwa,  Sertifikat  Jaminan  Fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cara yang digunakan pihak Perusahaan Multifinance dengan menggunakan cara musyawarah,  tanpa  melibatkan  pihak  lain,  diselesaikan  secara  kekeluargaan, dengan membicarakan secara bersama mencari jalan keluar yang terbaik.
1 Mahmoeddin dan Ashaji, 2004, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 51.
2 Surat Edaran Bank Indoneia Nomor 6/73/Intern DPNP tanggal 24 Desember 2004, Perihal Pedoman Sistem.
25 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019

## B. Perumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  permasalahan  yang  timbul  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance?
2. Bagaimana  penanganan  permasalahan  yang  timbul  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance?

## C. Pembahasan
1. Permasalahan  Yang  Timbul  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance
Tabel 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Bermasalah Pada Perusahaan Multifinance Dari Tahun 2012 – 2016. No.  Tahun Perusahaan Multifinance Jumlah pembiayaan konsumen Jumlah pembiayaan yang bermasalah Jml Dalam perhatian khusus (30 – 60 hari) Kurang lancar (60 – 90 hari) Diragukan (90 – 120 hari) Kredit Macet (> 120 hari) 1. 2012  MNC Finance Purwokerto 162 17 23 33 14 87 Arjuna Finance Purwokerto 111 12 14 12 15 53 Multindo Finance Tegal 234 16 19 20 24 79 Multindo Finance Pekalongan 226 18 20 23 10 71 SMS Finance Pekalongan 244 22 18 19 26 85 2. 2013  MNC Finance Purwokerto 171 15 22 31 13 81 Arjuna Finance Purwokerto 132 14 13 10 13 50 Multindo Finance Tegal 244 17 15 16 20 68 Multindo Finance Pekalongan 235 19 18 20 12 69 SMS Finance Pekalongan 252 24 19 16 20 79 3. 2014  MNC Finance Purwokerto 173 18 24 20 18 70 Arjuna Finance Purwokerto 138 19 27 13 16 75 Multindo Finance Tegal 253 23 20 14 14 71 Multindo Finance Pekalongan 259 26 18 19 21 84 SMS Finance Pekalongan 264 28 35 14 25 102 4. 2015  MNC Finance Purwokerto 184 22 24 26 22 94 Arjuna Finance Purwokerto 145 25 29 17 17 88 Multindo Finance Tegal 268 26 31 22 26 105 Multindo Finance Pekalongan 273 23 33 21 24 101
SMS Finance Pekalongan 288 38 35 37 32 142 6. 2016  MNC Finance Purwokerto 194 27 21 29 28 105 Arjuna Finance Purwokerto 188 34 31 29 21 115 Multindo Finance Tegal 276 32 33 31 28 124 Multindo Finance Pekalongan 301 35 39 32 32 138 SMS Finance Pekalongan 326 37 42 45 36 160 Jumlah 5.541 587 623 569 527  2.296

## Sumber: data perusahaan multifinance tahun 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  beberapa perusahaan  multifinance  memang  tidak  dapat  dipungkiri  pernah  mengalami pembiayaan yang bermasalah yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan  penyebabnya  masing-masing.  Namun  mayoritas  permasalahan  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  kendaraan bermotor  roda  dua  atau  roda  empat  yang  dilaksanakan  oleh  Perusahaan multifinance  dengan  konsumen  adalah  masalah  keterlambatan  pembayaran. Menurut Novel selaku Head Kredit SMS Finance Pekalongan mengatakan:
“Pada  umumnya  bentuk  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat  adalah  masalah  keterlambatan  pembayaran.  Maka  prosedur penanganan terhadap customer bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu: Pertama, Customer jatuh tempo (1 – 3 hari) Desk Call mengingatkan konsumen melalui telepon serta melakukan konfirmasi bahwa pembayaran angsuran.  Kedua,  Customer  over  due  (4-13  hari)  Untuk  konsumen  first payment default, kepala bagian penagihan memberitahukan kepada bagian penagihan untuk melakukan penagihan kembali ke rumah konsumen serta diberi  surat  peringatan.  Ketiga,  Customer  over  due  (14-21  hari)  Untuk konsumen ini, kepala bagian penagihan harus menganalisa penyebab over due termasuk posisi kendaraan dan keberadaan  konsumen apakah masih berada  di  tempat  tinggalnya.  Keempat,  Customer  over  due  (22-30  hari) Kondisi ini merupakan peringatan bagi team collection. Kelima, Customer over  due  (31-60  hari)  Konsumen  dalam  posisi  ini  sudah  masuk  dalam kategori “Potensial Bad Debt”. Keenam, Customer over due (61-90 hari) Konsumen  dalam  posisi  ini  keberadaan  kendaraan  bermotonya  sudah berpindah tangan, digadaikan atau hilang. Ketujuh, Customer over due (90- 180 hari) Konsumen dalam posisi ini keberadaan konsumen dan kendaraan bermotor roda dua atau roda empatnya sudah hilang. Kedelapan, Customer Over  Due  (lebih  dari  180  hari)  Keberadaan  konsumen  dan  kendaraan
bermotor  roda  dua  atau  roda  empat  tidak  dapat  diketahui,  sehingga dianggap hilang dan merupakan kerugian bagi pihak perusahaan”. 3
Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh field collection karena berdasarkan hasil penelitian  di  lapangan  ditemukan  misalnya  histori  pembayaran  yang  buruk yang  dapat  dilihat  dari  daftar  aging  yaitu  catatan  pembayaran  hutang perbulannya yang disetor oleh debitor, usaha debitor yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga  tanpa  sepengetahuan  kreditor  untuk  mengambil  tindakan  cepat  yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitor. Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan  adalah  berita  analisa  kasus,  foto  copy  perjanjian  pembiayaan konsumen  yang  dilengkapi  dengan  berkas-berkas  penunjang  lainnya,  daftar aging,  surat  kuasa  untuk  melakukan  penarikan/penyitaan  obyek  jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitor sendiri dan asli berita acara serah terima  kepada  karyawan  Perusahaan  multifinance  yang  khusus  menangani penarikan obyek jaminan.
Senada  dengan  yang  dikatakan  oleh  Novel  selaku  Head  Kredit  SMS Finance  Pekalongan  di  atas,  Herman  Pratikno  selaku  Kepala  Cabang  MNC Finance Purwokerto mengatakan:
“Wanprestasi  yang  biasa  dilakukan  oleh  debitur,  dapat  dibagi  menjadi empat  golongan  kualitas  kredit  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya wanprestasi,  yaitu  kredit  dalam  pengawasan  khusus  ( special  mention ), kurang lancar ( substandard ), diragukan ( doubtful ), dan kredit macet”. 4 '
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MNC Finance Purwokerto didapatkan  informasi  bahwa  wanprestasi  yang  sering  terjadi  adalah wanprestasi  yang  disebabkan  karena  debitur  tidak  dapat  melunasi  kreditnya sebagaimana  mestinya,  sebab  usaha  yang  dijalani  oleh  debitur  mengalami pailit dan hal ini dapat ditentukan dengan lewatnya tanggal jatuh tempo. Dari penggolongan  kredit  terdapat  beberapa  golongan  kualitas  kredit  yang  dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi, yaitu kredit dalam pengawasan khusus ( special  mention ),  kurang  lancar  ( substandard ),  diragukan  ( doubtful ),  dan kredit macet.
3 Wawancara dengan Novel selaku Head Kredit SMS Finance Pekalongan tanggal 24 Maret 2017.
4 Wawancara dengan Herman Pratikno selaku Kepala Cabang MNC Finance Purwokerto tanggal 14 Maret 2017.
Terhadap suatu kredit, biasanya sebulan sebelum tanggal jatuh tempo, pihak MNC Finance Purwokerto terlebih dahulu akan melakukan pemanggilan kepada  debitur  untuk  melakukan  musyawarah  terlebih  dahulu  bagaimana kelanjutan perjanjian kredit apakah debitur sanggup atau tidak untuk melunasi kredit sebelum tanggal jatuh tempo. Ketika telah terjadi wanprestasi dibuktikan dengan lewatnya waktu tanggal jatuh tempo pihak MNC Finance Purwokerto terlebih dahulu akan memberikan surat peringatan resmi kepada debitur, surat peringatan  ini  diberikan  oleh  MNC  Finance  Purwokerto  kepada  debitur maksimal  sebanyak  tiga  kali.  Apabila  surat  peringatan  tersebut  tidak diindahkan maka pihak finance akan melakukan pemutusan perjanjian kredit dengan  melakukan  penyitaan  benda  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi sebagai pelunasan utang debitur.
Menurut  Reger  selaku  Kepala  Cabang  Arjuna  Finance  Purwokerto mengatakan:
“Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan konsumen  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau  roda  empat  yang dilaksanakan  oleh  Arjuna  Finance  Purwokerto  dengan  konsumen  adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari Arjuna Finance Purwokerto. Hal ini tentu saja akan menyulitkan pihak Arjuna  Finance  Purwokerto  untuk  melakukan  eksekusi  barang  jaminan tersebut. Terlebih dahulu Arjuna Finance Purwokerto harus mencari barang jaminan tersebut sebelum dilakukan pelelangan”. 5
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat  diketahui  informasi  bahwa permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat  yang dilaksanakan oleh Arjuna Finance Purwokerto dengan konsumen adalah:
1. Barang jaminan di jual.
Penjualan yang di maksud adalah barang jaminan di jual tunai tanpa disertai  janji-janji  kepada  pihak  ke-3  oleh  penerima  fasilitas,  adapun alasan-alasan  penerima  fasilitas  menjual  barang  jaminan  seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang  mudah  dialihkan,  maka  cepat  mendatangkan  uang  untuk  menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan rumah sakit, dan biaya sekolah, dan  penerima  fasilitas  yang  dari awal tidak beritikad baik  sengaja  mengajukan  permohonan  menjadi  penerima  fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan
5 Wawancara dengan Reger selaku Kepala  Cabang  Arjuna Finance Purwokerto tanggal   16 Maret 2017.
keuntungan,  sementara  banyak  pembeli  barang  jaminan  tersebut  tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Buku  Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
2. Barang jaminan di gadaikan.
Proses gadai yang di maksud adalah gadai dibawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ke-3 dengan obyek jaminan adalah barang jaminan  dari  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Arjuna  Finance Purwokerto,  Adapun  uang  gadai  yang  dimaksud  lebih  kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah), jenis sepeda motor tidak dimasalahkan, tapi kondisi sepeda motor  tetap  diperhatikan,  dengan  ketentuan  yang  bervariasi  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Berdasarkan  gadai  antara  penerima fasilitas  dengan  penerima  gadai,  maka  pemegang  gadai  akan  bertahan untuk  tidak  memberikan  barang  jaminan  tersebut  ketika  akan  dilakukan penarikan oleh remedial field atau debt collector .

## 3. Penerima fasilitas tidak mampu lagi
Ketika  penerima  fasilitas  sudah  tidak  mampu  lagi  melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan oper kredit dengan pihak ke-3 (Over kredit di bawah tangan). Yang dimaksud over ke pihak ke3 adalah dengan orang yang menguasai sepeda motor, serta yang akan melakukan pembayaran seluruh sisa angsuran sepeda motor kepada Arjuna Finance Purwokerto.
4. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu Penerima  fasilitas  hanya  mengandalkan  salah  satu  sumber pendapatan  untuk  pembayaran  angsuran  seperti  tukang  ojek,  sehingga kalau  tidak  mampu  lagi  penerima  fasilitas  mengalihkan  barang  jaminan tersebut  dengan  harga  yang  sangat  bervariasi  ini  tergantung  dari  jenis, keadaan sepeda motor dan uang muka yang disetor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.
5. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia Sebagian  besar  banyak  penerima  fasilitas  dari  Arjuna  Finance Purwokerto  yang  tidak  membaca  dengan  baik  isi  dari  perjanjian pembiayaan  konsumen,  perjanjian  pemberian  jaminan  fidusia  dan dokumen  tambahan  lainnya  sehingga  penerima  fasiltas  tidak  menyadari bahwa  mengalihkan  barang  jaminan  tidak  merupakan  melanggar
perjanjian,  menurut  Reger  selaku  Kepala  Cabang  Arjuna  Finance Purwokerto mengatakan:
“Pada  saat  menandatangani  aplikasi  kredit  pada  Arjuna  Finance Purwokerto konsumen biasanya tidak membaca  dengan baik-baik isi dokumen  serta  mendengarkan  penjelasan  dari  karyawan  Arjuna Finance  Purwokerto.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  pengetahuan konsumen  terhadap  isi  perjanjian  pembiayaan  dan  perjanjian pemberian jaminan fidusia”. 6
6. Penerima fasilitas kredit pindah Alamat (tidak diketahui)
Penerima  fasilitas  pindah  alamat,  kepindahan  tersebut  tidak  di informasikan  ke  Arjuna  Finance  Purwokerto.  Menurut  Reger  selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:
“Pindah  alamat  tanpa  diketahui  di  mana  alamat  barunya,  sangat menyulitkan  pihak  Arjuna  Finance  Purwokerto  untuk  melacak keberaan sepeda motor atau mobil, guna di lakukan penarikan. Pindah alamat  tanpa  memberitahukan  ke  pemberi  fasilitas  adalah  salah  satu bentuk  tidak  beritikad  baiknya  penerima  fasilitas  pada  perjanjian pembiayaan konsumen yang telah di tanda-tanganinnya”. 7

## 7. Identitas barang telah diubah
Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka sepeda motor atau mobil dihapus, sepeda motor atau mobil yang demikian dikenal dengan sepeda  motor atau mobil  bodong. Penghapusan identitas sepeda  motor  atau  mobil  dilakukan  agar  jaminan  tidak  diketahui  oleh remedial  field atau dept  collektor pada  saat  akan  di  lakukan  penarikan. Penghapusan  nomor  mesin  dan  nomor  rangka  barang  jaminan  tersebut biasanya  dilakukan  terhadap  sepeda  motor  atau  mobil  yang  bermasalah, kredit  macet.  Adapun  keberadaan  sepeda  motor  atau  mobil  bodong biasanya  ada  di  daerah-daerah  atau  di  sekitar  kompleks  yang  jauh  dari penegakan  hukum  berlalu-lintas,  dengan  demikian  mereka  bebas menggunakan sepeda motor atau mobil tersebut tanpa khawatir ada petugas polisi  lalu  lintas  yang  melakukan  pemeriksaan  sepeda  motor.  Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:
“Kami  selaku  pihak  Arjuna  Finance  Purwokerto  pernah  mengalami kesulitan  dalam  penarikan  barang  jaminan  yang  bermasalah  yakni sepeda motor dan mobil yang telah dilakukan perubahan pada nomor rangka dan nomor mesinnya. Penghapusan identitas sepeda motor atau
6 Wawancara dengan Reger selaku Kepala  Cabang  Arjuna Finance Purwokerto tanggal   16 Maret 2017.
7 Wawancara dengan Reger selaku Kepala  Cabang  Arjuna Finance Purwokerto tanggal   16 Maret 2017.
mobil dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh remedial field/ dept collektor pada saat akan dilakukan penarikan”. 8
Dari  hasil  penelitian  Penulis  di  lapangan  menilai  bahwa  harta sepede  motor  atau  mobil  bodong  relatif  murah  dan  penegakan  hukum berlalu-lintas yang tidak tegas mengakibatkan banyak sepeda motor atau mobil bodong di masyarakat, lebih-lebih lagi pembeli sepeda motor atau mobil  bodong  yang  tidak  sadar  hukum.  Keberadaan  sepeda  motor  atau mobil bodong tersebut tidak bisa dilakukan penarikan oleh Arjuna Finance Purwokerto karena tidak sesuai dengan dokumen optional  yang di bawa oleh remedial  field atau dept  collektor ,  namun  apabila  dapat  dibuktikan dengan kronologi dari penerima fasilitas, jenis dan type sepeda motor atau mobil  maka  sepeda  motor  atau  mobil  bodong  tersebut  dapat  dilakukan penarikan dengan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat guna proses lebih lanjut.

## 2. Penanganan  Terhadap  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance Yang Bermasalah
Apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan finance, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka finance dengan dasar akta jaminan fidusia dapat  memberikan  somasi  yang  selanjutnya  mempunyai  daya  paksa  untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (droit de preference) .  Namun  apabila  pihak  debitor  tidak mengakui  dan  tidak  menunjukkan  objek  jaminan  yang  telah  dijual  atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini finance melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan.
Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum  diketahui  keberadaannya  pihak  finance  sebelum  melakukan  gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang  telah  ditentukan  pihak  finance.  Meskipun  pihak  finance  telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini finance berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa:
8 Wawancara dengan Reger selaku Kepala  Cabang  Arjuna Finance Purwokerto tanggal   16 Maret 2017.
“Dalam  hal  Penerima  Fidusia  mempergunakan  hak-hak  yang  diberikan kepadanya  seperti  diuraikan  di  atas,  Pemberi  Fidusia  wajib  dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia  Objek  jaminan  fidusia  tersebut  atas  pemberitahuan  atau  teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  mengambil  atau  suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia  maupun  dari  tangan  pihak  ketiga  yang  menguasainya,  dengan ketentuan  bahwa  semua  biaya  yang  bertalian  dengan  itu  menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia”. 9
Jadi  pada  dasarnya  Pemberi  Fidusia  dilarang  untuk  mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek  Jaminan  Fidusia  yang  sudah  terdaftar.  Untuk  tindakan  mengalihkan, terdapat  perkecualian.  Ini  berarti  benda-benda  yang  tidak  merupakan  benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau  difidusiakan  ulang  oleh  Pemberi  Fidusia.  Benda-benda  ini  akan dikecualikan  bila  untuk  itu  telah  diberikan  persetujuan  secara  tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia.
Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan,  bahkan  memfidusiakan  ulang  benda  jaminan  yang  tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan  secara  tertulis  dari  penerima  fidusia.  Undang-undang  Fidusia memang  menyatakan  bahwa  selama  menjadi  jaminan  kredit,  maka  hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik  kreditor  (penerima  fidusia),  sehingga  finance  selaku  kreditor  dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitor. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh finance dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitor keberatan dan mengadukan finance dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.
9 Tumbuan,  Fred,  2009, Mencermati  Pokok-Pokok  RUU  Jaminan  Fidusia ,  Yayasan  Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 11.
Peneliti  beranggapan  eksekusi  ataupun  penarikan  obyek  jaminan fidusia  haruslah  dengan  mempertimbangkan  rasa  moral,  yang  sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali subtansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitor. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitor, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitor, demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitor akan diperhitungkan kemudian.
Dalam  hal  Pemberi  Fidusia  tidak  menyerahkan  benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak  mengambil  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dan  apabila perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang  Fidusia  yang  menyatakan:  “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. Artinya benda yang menjadi objek  Jaminan  Fidusia  diwajibkan  untuk  diserahkan  secara  “nyata”  oleh debitor  (Pemberi  Fidusia)  kepada  Kreditor  (Penerima  Fidusia)  bertalian dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Penerima Fidusia hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila debitor (Pemberi Fidusia) sungguh- sungguh telah wanprestasi. Bahkan menurut Penjelasan atas Pasal 30 Undang- Undang Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek  Jaminan  Fidusia  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia berhak  mengambil  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dan  apabila perlu  dapat  meminta  bantuan  dari  pihak  yang  berwenang.  Dengan  kata  lain penerima  fidusia  mempunyai  hak  secara  paksa  untuk  mengambil  kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.
Lebih  lanjut  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  36  Undang-Undang Fidusia,  bagi  pemberi  fidusia  yang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia  sebagaimana dipersyartakan  ketentuan  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).
Berikut adalah penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan multifinance:
1. Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan SMS Finance dan MNC Finance. Berdasarkan  wawancara  dengan  Nuning  Indriyani,  SH.,  MKn.
selaku notaris SMS Finance Purwokerto mengatakan:
“Pelaksanaan eksekusi yang sering ditempuh oleh pihak SMS Finance Purwokerto  adalah  dengan  penjualan  objek  jaminan  fidusia  melalui penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  penerima  fidusia.  Terhadap  hasil  eksekusi  apabila melebihi  nilai  penjaminan  maka  nilai  yang  lebih  tersebut  akan dikembalikan oleh SMS Finance Purwokerto kepada debitur sedangkan apabila  hasil  eksekusi  tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  utang  maka debitur akan tetap bertanggung jawab atas sisa utang”. 10
Cara  yang  ditempuh  oleh  pihak  SMS  Finance  Purwokerto  dalam menyelesaikan wanpestasi dari segi pengambilan eksekusi sudah baik. Hal ini  dikarenakan  tidak  terlalu  memberatkan  pihak  debitur,  dimana  dalam penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  pihak  debitur  dapat memperoleh  kemudahan  dalam  pengurusan  pembayaran  kredit,  dimana proses  tersebut  sepenuhnya  ditanggung  oleh  pihak  SMS  Finance Purwokerto. Bila dalam proses tersebut terdapat kelebihan hasil penjualan maka sisa hasil penjualan tersebut diserahkan kepada debitur.
Berakhirnya perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian fidusia tergantung adanya perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya  dengan  fidusia  sebagai  perjanjian  accesoir.  Sesuai  dengan sifat  dari  jaminan  fidusia,  maka  jika  perjanjian  pokok  yang  dijamin pelunasnya  hapus  karena  hapusnya  utang  atau  pelunasan  utang  maka perjanjian jaminan fidusia tersebut dengan sendirinya turut hapus.
Pada  setiap  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  diharapkan  berakhir dengan baik, yaitu dengan cara pelunasan utang pokok beserta bunganya dan apabila ada tambahan unggakan-unggakan oleh debitur sesuai dengan yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian.  Berakhirnya  perjanjian  kredit dengan  jaminan  fidusia  juga  dapat  dikarenakan  debitur  cidera  janji terhadap apa yang telah diperjanjikan.
Dalam  prakteknya  di  perusahaan  leasing  apabila  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia musnah maka perjanjina fidusianya hapus. Untuk  selanjutnya  penerima  fidusia  (kreditur)  tidak  menuntut  apapun,
10 Wawancara dengan Nuning Indriyani, SH., MKn. selaku notaris SMS Finance Purwokerto tanggal 25 Maret 2017.
misalnya pengganti objek jaminan fidusia tetapi dengan ketentuan usaha yang dijalani oleh pemberi fidusia (debitur) masih dalamkondisi yang baik dan lancar shingga debitur masih mampu membayar angsuran kredit. Hal ini  diperkenankan  pihak  leasing  karena  dalam  prakteknya  pihak  leasing selaku pemberi kredit dengan jaminan fidusia adalah merupakan jaminan tambahan dan jaminan-jaminan kredit yang lainnya.
Fungsi jaminan fidusia di perusahaan leasing adalah untuk mencover kekurangan  jaminan  yang  lainya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1381 KUHPerdata  ada  sepeluh  macam  bentuk  berakhirnya  perjanjian,  salah satunya ialah pembayaran, pembayaran merupakan pelaksanaan perjanjian kredit dalam arti yang sebenarnya karena dengan adanya pembayaran atau pelunasan utang oleh debitur maka tercapailah tujuan dari perjanjian kredit tersebut  yang  menyebabkan  terhentinya  suatu  hubungan  hukum  yang dinamakan perjanjian kredit antara pihak leasing dan Debitur.
Selain itu pula dalam Pasal 1385 KUHPerdata menyatakan bahwa pembayaran  harus  dilakukan  kepada  yang  berpiutang,  atau  kepada seseorang yang dikuasakan oleh yang berpiutang atau juga kepada seorang yang  dikuasakan  oleh  hakim  atau  oleh  undang-undang  untuk  menerima pembayaran  bagi  yang  berpiutang.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1393 KUHPerdata pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang ditetapkan atau  yang  disepakati  dan  apabila  ternyata  didalam  perjanjian  tidak menyebutkan atau tidak menetapkan dimana tempat pembayarannya, maka pembayaran terhadap utang debitur dilakukan di tempat dimana perjanjian itu dibuat. 11
2. Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan Arjuna Finance.
Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:
“Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan jaminan  fidusia  yang  bermasalah  adalah  meminta  dan  melibatkan penerima  fasilitas  untuk  menunjuk  kemana  barang  jaminan  di  jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan  tersebut,  apabila  langkah  diatas  tidak  berhasil  dan  ternyata ditemukan  adanya  unsur  pidana,  maka  perusahaan  akan  melakukan
11 Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.
langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain”. 12
3. Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan Multindo Finance.
Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal: “Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan jaminan  fidusia  yang  bermasalah  pada  MNC  Finance  Purwokerto, meliputi beberapa tahap, yakni: tahap I persiapan pengambilan kembali barang jaminan, tahap II langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan, tahap III Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan”. 13
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  informasi  bahwa penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan fidusia yang bermasalah pada Multindo Finance Tegal, meliputi:
a. Tahap I: Pengambilan kembali barang jaminan
Menurut penjelasan Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance  Tegal  bahwa:  “Perlu  diluruskan  terlebih  dahulu  mengenai istilah “eksekusi” dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas yang dalam praktek di lapangan lebih dikenal dengan sebutan “penarikan”.
Menurut  hasil  penelitian  Penulis  di  lapangan  dalam  hal  ini memakai istilah “penarikan” adalah tidak tepat, karena yang dilakukan oleh  Multindo  Finance  Tegal  sebagai  pemberi  fasilitas  adalah mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang  sudah  disepakati  sebelumnya  yang  diatur  dalam  Pasal  4 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999,  eksekusi  adalah  pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  Penerima Fidusia,  berarti  eksekusi  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui pengadilan  dan  bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan putusan tersebut.
Jelas  disini  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia berdasarkan  titel  eksekutorial  adalah  benda  yang  dibebani  dengan Jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan  sesuai  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-
12 Wawancara dengan Reger selaku Kepala  Cabang  Arjuna Finance Purwokerto tanggal   16 Maret 2017.
13 Wawancara dengan Washadi  selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal tanggal    18 Maret 2017.
undang  Nomor  42  tahun  1999  tetang  Jaminan  Fidusia,  pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “pembebanan dengan fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan merupakan akta jaminan fidusia” lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan  penyesuaian,  maka  perjanjian  Jaminan  Fidusia  tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  dan  tidak  mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dicantumkan  kata-kata  "DEMI KEADlLAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA ESA".
Aplikasi kredit yang disediakan oleh Multindo Finance Tegal sebagai  pemberi  fasilitas,  selain  Perjanjian  Pokok  (Perjanjian Pembiayaan  Konsumen)  juga  disediakan  klausula  baku  Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Perjanjian  Konsumen  Pasal  4  ayat  (3) Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen.  Pasal  4  Undang-undang  Jaminan Fidusia  nomor  42  tahun  1999  “Jaminan  Fidusia  yang  merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  bukan  kewajiban  bagi para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi”,  yang  merupakan  uraian tentang Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok  yang  dijamin  fidusia,  uraian  mengenai  Benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yang dalam pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima  Jaminan  /Penerima  Fidusia  untuk  di  daftarkan  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia  di  Wilayah  kerja  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sulawesi  Selatan.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  13  tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dikatakan bahwa “Biaya yang  berkenaan  dengan  pembuatan  perjanjian  ini  maupun  dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus  dibayar  Penerima  Fasilitas/Pemberi  Jaminan,  demikian  pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia”.
Dengan  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Undang-undang Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang disediakan dan yang ditanda-tangani oleh Pemberi Fasilitas / Penerima Fasilitas hanya sebagai akta dibawah tangan,  yang  tidak  membatalkan  Perjanjian  Pokok  yaitu  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen.  Untuk  wilayah  Purwokerto  masih  banyak
lembaga pembiayaan yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia yang tidak  mendaftar,  hal  ini  disebabkan  oleh  lemahnya  Undang-undang mengenai Fidusia yang hanya mewajibkan namun tidak disertai sanksi bagi siapa/lembaga  yang tidak mendaftar”. Pasal 4 ayat (3) Hak dan Kewajiban  atas  Barang  Jaminan  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  Multindo  Finance  Tegal  menegaskan  bahwa  “Ketentuan jaminan  tersebut  akan  diatur  secara  terpisah  dalam  Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”, dengan pembuatan perjanjian  pokok  tentang  hutang  atau  kredit  tersebut  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  dengan  Penerima  Fasilitas dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris harus di patuhi oleh Penerima Fasilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1)  Undang-undang  Fidusia  Nomor  42  tahun  1999,  “Dalam  rangka pembuatan  akta  pembebanan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia”.
Dengan  memperhatikan  Pasal  tersebut  di  atas  walau  tidak dibuat dengan akta Notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia,  istilah  eksekusi  tetap  melekat  pada  pengambilan  kembali barang jaminan sepeda motor akibat terjadinya wanprestasi penerima fasilitas.  Pasal  196  HIR  dan  Pasal  208  Rbg  “Eksekusi  membayar sejumlah uang”, baik dari tangan penerima fasilitas maupun dari pihak lain,  kecuali  barang  jaminan  tersebut  dijadikan  barang  bukti  dalam pengadilan. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, yaitu terhadap barang jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali  dari  penerima  fasilitas  atau  yang  menyerahkan  barang jaminan,  sebagai  catatan  dalam  Surat  Berita  Acara  Serah  Terima Barang Jaminan (BASTBJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah  terima  barang  jaminan  tersebut  tidak  diselesaikan,  maka  akan dilakukan  penjualan  barang  jaminan  guna  penyelesaian  seluruh  sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. 14 Apabila penerima fasilitas  atau  yang  menyerahkan  barang  jaminan  menyelesaikan pembayaran  seluruh  sisa.  hutangnnya,  bisa  berupa  pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti: Back to  current  account  revieble (BTCA)  yaitu  membayar  maju  angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari  pengambilan  kembali  barang  jaminan.  Hal  tersebut  bukan
14 Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Jogyakarta, hlm. 27.
merupakan  eksekusi  tapi  hanya  merupakan  mengambil  kembali  (sita jaminan).  Jika  tidak  diberikan Back  To  Current  account  revieble (BTCA)  tersebut,  maka  terhadap  barang  jaminan  dapat  langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan  harga  yang  dianggap  baik  oleh  penerima  kuasa  atau  pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi  kendaraan,  yang  merupakan  bagian  dari  perjanjian pembiayaan konsumen.
Ketentuan  Undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi, demikian pula ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian  Jaminan  Fidusia  Kota  Makassar  atas  jaminan  kebendaan tersebut menurut Hasil Penelitian penulis dilapangan tidak terpenuhi. Dengan demikian pula bahwa penjaminan kebendaannya hanya berlaku ketentuan  yang  tunduk  pada  Pasal  1131  KUHPerdata.  Adapun  cara Aplikasi  kredit  Multindo  Finance  Tegal  pemenuhan  yang  dapat ditempuh  dan  diupayakan  oleh  pemberi  fasilitas  sesuai  Pasal  1131 KUHPerdata adalah:
1) Mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  Jika  upaya kompromi  atau  damai  maupun  restrukturisasi  tidak  tercapai  dan debitor  tetap  tidak  mau  memperbaiki  kelalaiannya,  jalan satusatunya yang dapat ditempuh ialah ”proses litigasi”, menggugat debitor  untuk  memenuhi  pelaksanaan  kewajibannya  melalui pengadilan, atau melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit disepakati sengketa  yang timbul dari perjanjian diselesaikan oleh badan arbitrase.
2) Meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan debitor Agar tuntutan lebih  efektif  dan  tidak  hampa  (illusoir),  kreditor  dapat  meminta kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitor diletakkan sita  jaminan  (conservatoir  beslag).  Dasar  hukum  sita  jaminan adalah  Pasal  227  ayat  (1)  RBG  atau  Pasal  720  RV  yang menyebutkan  membolehkan  penyitaan  barang  debitor  selama belum dijatuhkan putusan akhir, dengan tujuan agar barang tersebut tidak  digelapkan  atau  tidak  dihilangkan  debitor,  selama  proses persidangan  berlangsung.  Dengan  demikian,  pada  saat  putusan dilaksanakan,  pelunasan  pembayaran  utang  yang  dituntut  dapat dipenuhi  dengan  menjual  lelang  ( executoriale  verkoop )  barang sitaan itu.
b. Tahap  II:  Langkah-langkah  sebelum  mengambil  kembali  barang jaminan
Menurut Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal mengatakan:
“Beberapa  langkah  sebelum  mengambil  kembali  barang  jaminan yang  dilakukan  oleh  Multindo  Finance  Tegal,  meliputi: pemberitahuan  baik  melalui  lisan  maupun  tulisan,  kunjungan  ke tempat customer, peringatan melalui surat peringatan dan somasi, eksekusi barang jaminan”. 15
Dari  hasil  wawancara di atas maka dapat diketahui informasi bahwa langkah-langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Multindo Finance Tegal, meliputi:

## 1) Menelpon customer
Pihak  Multindo  Finance  Tegal  akan  menelpon  untuk memberitahukan  tentang  waktu  pembayaran  angsuran  yang  telah jatuh  tempo,  mengunjungi  customer  untuk  mengingatkan  (bagi yang  tidak  punya  telepon),  melakukan  penagihan,  mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua)”, dengan ketentuan mengingat waktu  pembayaran  angsuran  yang  telah  jatuh  tempo  dengan menelpon  atau Sending  Message  Service (SMS),  dilakukan terhadap  penerima  fasilitas  yang  memasukan  nomor  telponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran
1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi  yang tidak mempunyai telepon yaitu dengan mengunjungi untuk mengingatkan.

## 2) Kunjungan ke tempat customer
Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 dan 2 hari tersebut, maka hari ke-3 nya Dept Account Revieble (AR) menugaskan Collector untuk  melakukan  penagihan  secara langsung  terhadap  penerima  fasilitas,  penagihan  ini  maksimal  4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.

## 3) Mengirimkan somasi
Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, Dept Account Revieble (AR)  melalui  collectornya  mengirimkan  somasi (peringatan) 1, yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk membayar. Apabila somasi 1 tadi tidak  ditanggapi,  maka Dept  Account  Revieble (AR)  melalui
15 Wawancara dengan Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal tanggal 19 Maret 2017.
collectornya  mengirimkan  lagi  somasi  ke  2  (dua)  yang  batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan  pembayaran  melalui  kasir-kasir  Multindo  Finance Tegal  dan  collector  sebelum  masuk Over  Due (OD)  60  hari keterlambatan,  secara  system  penerima  fasilitas  tersebut  masuk dalam  kredit  macet  atau  biasa  disebut  “kredit  bermasalah”  yang dalam  istilah  pembukuan  lembaga  pembiayaan  dikenal  dengan “non-performing loan” (NPL).
Pada Multindo Finance Tegal dikenal dengan ada 2 (dua) cara  penerima  fasilitas  tersebut  masuk  dalam  kredit  macet  atau biasa disebut ‘kredit bermasalah” meliputi:
a) Pelimpahan  Otomasi  adalah  pelimpahan  yang  berdasarkan langkah-langkah yang di uraikan diatas yaitu, dengan menelpon dan  mengujungi,  melakukan  penagihan,  mengirimkan  surat peringatan 1 dan 2. ini dilakukan sebelum Over Due (OD) 60 secara  system  akan  dengan  sendirinya  akan  masuk  dalam Problem Account List atau “ non performing finance ” (NPF).
b) Pelimpahan khusus dari Dept Account Revieble (AR) ke Dept Remedial berdasarkan  daftar  kunjungan  harian  (DKH) parameter  Unit  pindah  tangan,  Unit  hilang,  Customer  hilang selanjutnya  dibuat  memo  pelimpahan  khusus,  analisis,
kemudian  di Aproval oleh Dept  Remedial dan  masuk  dalam problem account list .
4) Penugasan Remedial Fiel dan Dept Collector (DC)
Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal mengatakan:
“Setiap  pagi  hari, Remedial  Field dan Dept  Collector (DC) menerima  penugasan  dari remedial yang  disertai/dibekali dengan  berkas  sebagai  berikut:  a.  Dokumen  primer  1)  Surat Tugas  untuk  Remedial  Field  atau  Surat  Kuasa  Penarikan Kembali  untuk  Dept  Collector.  2)  Surat  Berita  acara  serah terima barang jaminan (BASTBJ) b. Dokumen optional adalah dokumen  yang  diadakan  untuk  mendukung  kelancaran  kerja Remedial Field, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, antara lain: 1). Copy kontrak (Perjanjian Pemberian Konsumen, Perjanjian Pejanjian Pemberian Jaminan Fidusia); 2). Data A/R Card ( Jadwal pembayaran angsuran); 3). Data Remedial Card
(Data  motor  dan  Penerima  fasilitas);  4).  Daftar  kunjungan Remedial field ”. 16
Selain  itu,  menurut  Washadi  selaku  Kepala  Cabang Multindo Finance Tegal menjelaskan bahwa selain dari karyawan lapangan Remedial  Field Multindo  Finance  Tegal  bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut  bentuknya  adalah  memeberikan  kuasa  kepada  individu atau  institusi-institusi  seperti  lawyer  untuk  mengambil  dan  atau menyelesiakan kredit bermasalah tersebut”.
Hasil  penelitian  penulis  di  lapangan  terlihat  bahwa individu-individu  yang  dimaksud  adalah  orang-perorang  yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya, dengan mendapat surat  kuasa  yang  selanjutnya  disebut  Penerima  Kuasa  dan  di lapangan  lebih  kenal  dengan dept  collecktor (DC)  dari  Multindo Finance  Tegal  untuk  melakukan  pengambilan  kembali  barang jaminan.
5) Pelaksanaan pengambilan kembali barang jaminan. Setelah  menerima  kasus  pelimpahan  khusus  atau pelimpahan otomatis surat tugas/surat kuasa, dokumen primer dan optional, Remedial  field atau  DC  dari  dept  remedial,  tersebut langsung  mendatangi  alamat  yang  ada  dalam  data  remedial  card untuk mengambil kembali barang. jaminan menarikan jika barang jaminan  ada  maka  langsung  diambil  dan  dibawa  ke  Kantor Multindo Finance Tegal, sedangkan apabila barang jaminan tidak ada  atau  sudah  dialihkan  maka Remedial  field atau  DC  akan meminta  penerima  fasiltas  menjelaskan  kenapa  barang  jaminan dialihkan,  meminta  dan  melibatkan  penerima  fasilitas  menunjuk kemana barang jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jamian tersebut.
Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal  menjelaskan  bahwa  kasus  yang  demikian  tidak  mudah dilakukan penarikan, karena pengalihan bukan atas dasar pinjaman semata tapi bisa karena dijual, digadai atau barang jaminan sudah keluar dari wilayah kerja Multindo Finance Tegal, bahkan keluar dari  Kota  Tegal.  Apabila  barang  jaminan  dialihkan  masih  dalam
16 Wawancara dengan Washadi  selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal tanggal    18 Maret 2017.

## 43 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019
wilayah kerja Multindo Finance Tegal, maka Remedial field atau DC  mendatangi  pemegang  terakhir  barang  jaminan  dan memberikan  penjelasan  kenapa  barang  jaminan  tersebut  hendak dilakukan  penarikan  disertai  dengan  menunjukan  dokumen- dokumen  tesebut  di  atas, Remedil  field atau  DC  menerima penyerahan  kendaraan  sepeda  motor  atau  mobil  dari  Penerima fasilitas maka di buatkan Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ)  kemudian  barang  jaminan  langsung  bawa  ke  kantor Multindo Finance Tegal.
Menurut  Pasal  197  ayat  (5)  HIR  atau  Pasal  209  ayat  (4) RBG  Pejabat  yang  menjalankan  eksekusi  diperintahkan  secara tegas  untuk  membuat  ”berita  acara”  eksekusi.  Keabsahan  formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, menjalankan eksekusi  ini  harus  dituangkan  dalam  berita  acara  dan  harus disaksikan  dan  ditandatangani  oleh  pihak  yang  menjalankan eksekusi  dan  dua  orang  saksi  dianggap  tidak  sah,  karena  belum memenuhi  syarat  formal  cara  menjalankan  eksekusi.  Apalagi keikusertaan  tereksekusi  menandatangani  sangat  penting  artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian hari”.  Setelah pengambilan kembali barang jaminan tersebut menurut Roro Dwi Septiani,  SH.MKn.  selaku  notaris  Multindo  Finance  Tegal mengatakan:
“Menjadi  prosedur  wajib  yang  harus  dilakukan  oleh  petugas Multindo  Finance  Tegal  internal  ataupun  eksternal  untuk membuat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), baik  dari  penerima  fasilitas  atau  pihak  ke-3,  apabila  yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani Berita acara  serah  terima  barang  jaminan  maka,  dalam  berita  acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan, bahwa yang  menyerahkan  tidak  mau  menandatangani  bukti  serah terima barang jaminan  (BASTBJ), dan sebagai catatan dalam surat  bukti  serah  terima  barang  jaminan  (BASTBJ)  tersebut yang  menyerahkan/  customer  barang  jaminan  di  mohon  agar menyelesaikan  di  kantor  Multindo  Finance  Tegal  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  tanggal  penyerahan barang jaminan tersebut dan penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait  kebijakan  apabila  customer  ada  permasalahan  atau musibah. Remedial field atau dept collector sebelum melakukan pengambilan  kembali  barang  jaminan  harus  bisa  mengecek
barang  jaminan  apakah  sesuai  dengan  data remedial  card , karena  banyak  sepeda  motor  di  Kota  Tegal  yang  telah dimodifikasi”. 17
Hasil penelitian di lapangan, Penulis melihat bahwa banyak sepeda motor atau mobil bodong yang ada diamankan pada kedua kantor Polresta, bahkan nomor rangka dan nomor mesinnya telah di hapus,  salah  satu  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan penggosokan nomor mesin dan nomor rangka, kemudian di tempel pada  berita  acara  serah  terima  barang  jaminan  (BASTBJ),  ini dilakukan  agar  tidak  terjadinya  kesalahan  yang  akan  berbuntut masalah di kemudian hari.
c. Tahap III: Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan. Remedial  field atau  DC  wajib  menyerahkan  Unit  kendaraan hasil penarikannya ke kantor Multindo Finance Tegal dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali dalam hal khusus dan dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya keamanan Multindo Finance Tegal, dan memberikan laporan atas  hasil  kujungan  berdasarkan  surat  tugas  atau  surat  kuasa  yang diterimanya. Setelah barang jaminan tiba di kantor Multindo Finance Tegal, Remedial akan mengirimkan surat pemberitahuan ke penerima fasilitas untuk untuk melunasi seluruh hutangnya di Multindo Finance Tegal  tenggang  waktu  yang  diberikan  7  (tujuh)  hari  dari  tanggal penyerahan  kendaraan  dan  Penerima  fasilitas  dapat  memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan  apabila  customer  ada  permasalahan  atau  musibah,  jika sampai batas waktu yang diberikan penerima fasilitas belum melunasi maka akan dilakukan reproses atau proses aktiva yang dikuasai (WD). Namun  dalam  waktu  7  (tujuh)  di  tambah  dengan  6  (enam)  hari berikutnya,  ada  dua  proses  yang  diberikan  oleh  pemberi  fasilitas kepada penerima fasilitas yaitu:

## 1) Proses Pelunasan
Apabila  penerima  fasilitas  bersedia  untuk  melakukan pelunasan hutangnya setelah kendaraan ditarik atau setelah setelah proses  negosiasi  dengan  remedial  field,  maka  penerima  fasilitas membawa  KTP  asli  dan  copy  berita  acara  serah  terima  barang jaminan  (BASTBJ)  untuk  diserahkan  ke  Remedial  di  kantor Multindo  Finance  Tegal  Remedial  meminta  AR  untuk mengeluarkan print out Draft Pelunasan.
17 Wawancara dengan Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal tanggal 19 Maret 2017.
45 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019

## 2) Negosiasi Nilai Pelunasan
Apabila  penerima  fasilitas  berkeberatan  atas  jumlah pelunasan  tersebut  dengan  alasan  yang  dapat  diterima  oleh Multindo Finance Tegal, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai discount pelunasan dalam SK Direksi.
3) Proses BTCA Komite ( Back To Current A R )
BTCA  adalah  diperbolehkannya  penerima  fasilitas  yang telah  wanprestasi  untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  seperti biasanya dengan persetujuan Back to current AR Komite . Back to current AR diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh komite,  antara  lain  musibah/sakit/kecelakaan  yang  dialami penerima  fasilitas  yang  membutuhkan  biaya  sehingga  penerima failitas tidak mampu membayar angsuran secara temporary.
Back  to  current  AR  Komite dilakukan  dengan  proses permohonan  dari  penerima  fasilitas  beserta  bukti  kwitansi pengeluaran biaya rumah sakit/dokter dan lain-lain (jika ada). Surat permohonan  tersebut  diteruskan  oleh  remedial  ke  komite  yang terdiri  dari  Branch  Manager,  AR  Control  dan  Remedial,  jika disetujui  penerima  harus  membuat  surat  pernyataan  untuk  tidak akan  lalai  lagi  membayar  angsuran  di  Multindo  Finance  Tegal. Proses Back to current AR dapat pula dilakukan tanpa penyerahan kendaraan  ke  Multindo  Finance  Tegal  terlebih  dahulu  penerima fasilitas datang ke kantor Multindo Finance Tegal untuk memohon BTCA.
Apabila penerima faslitas dapat melakukan pelusanan total maka perjanjian berakhir, barang jaminan akan diserahkan kembali kepada  penerima  fasilitas  disertai  BPKB  (Buku  kepemilikan kendaraan  bermotor),  sebaliknya  jika  penerima  fasilitas  tidak sanggup  melakukan  pelunasan  total  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b Perjanjian Pembiayaan Kosumen Multindo Finance Tegal “Apabila penerima  fasilitas  tidak  dapat  melunasi  seluruh/sisa  hutang pembiayaan, maka pemebri fasilitas berhak sebagaiman penerima fasilitas/pemberi  jaminan  setuju  untuk  menarik  atau  mengambil barang  jaminan  dan  melakukan  penjualan,  menerima  uang  hasil penjualan  dan  memperhitungkan  dengan  seluruh/sisa  hutang pembiayaan yang masih ada dari penerima fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut”.
Terhadap  barang  jaminan  yang  telah  dilakukan  penarikan dan  tidak  bisa  di  selesaikan,  Menurut  Washadi  selaku  kepala cabang  Multindo  Finance  Tegal  menjelaskan  bahwa  pihak Multindo  Finance  Tegal  akan  melakukan  penjualan  terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk  menutupi  sisa  hutang  penerima  fasilitas  sesuai  dengan kalkulasi yang sudah disepakati.
Penulis tidak sependapat dengan upaya yang dilakukan oleh Multindo Finance Tegal dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan  fidusia,  dengan  alasan  bahwa  pada  prinsipnya  Multindo Finance  Tegal  tidak  menggunakan  lembaga  jaminan  fidusia sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999 tentang jaminan fidusia karena pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan  akta  otentik  sehingga  secara  langsung  juga  tidak  dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan pasal 11  ayat  (1)  Undang-undang  Fidusia.  Karena  yang  didaftarkan  di kantor pendaftaran fidusia hanya akta fidusia  yang dibuat notaris dalam bahasa Indonesia.
Oleh karena itu Multindo Finance Tegal dalam pembuatan perjanjian  fidusia  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  ada  dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia,  maka  tidak  merupakan  perjanjian  fidusia  dan  dianggap utang  piutang  biasa,  Multindo  Finance  Tegal  sebagai  kreditur konkuren sehingga apabila dibitur wanprestasi maka diberlalkukan Pasal 1131 KUH Perdata yang apabila kreditur wanprestasi harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur.

## D. Kesimpulan
Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan  fidusia  pada  Perusahaan  Multifinance  adalah  masalah  keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due  (lebih  dari  180  hari),  maka  dilakukan  penyitaan  sepeda  motor,  proses penyitaan  itu  sendiri  dimulai  dengan  adanya  surat  perintah  sita.  Pelaksanaan perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  pada  perusahaan  multifinance meskipun  dalam  surat  perjanjian  pembiayaan  konsumen  menggunakan  jaminan fidusia,  tetapi  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia,  terutama  ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta notaris.
Penanganan  terhadap  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan fidusia  pada  perusahaan  multifinance  yang  bermasalah  dilakukan  dengan  cara apabila  terjadi  objek  fidusia  tersebut  ternyata  dijual  pada  pihak  ketiga  atau dialihkan  tanpa  sepengetahuan  bank,  sedangkan  pihak  debitor  maupun  pihak ketiga  mengakuinya,  maka  bank  dengan  dasar  akta  jaminan  fidusia  dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan  tersebut  dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  kepolisian. Namun jika perjanjian kredit yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor  pendaftaran  fidusia  maka  apabila  ada  seorang  debitur  yang  melakukan wanprestasi  maka  kreditur  tidak  dapat  langsung  melakukan  eksekusi  terhadap jaminan fidusia namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Fuady, Munir, 2000, Jaminan Fidusia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hasan, Djuhaendah, 2006, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konseps Penerapan Asas Pemisahan Horisontal , Citra Aditya Bakti, Bandung.\
Mahmoeddin dan Ashaji, 2004, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Jogyakarta.
Tumbuan, Fred, 2009, Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia, Newsletter Nomor 38 Th.X , Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

## PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia  Bagi  Perusahaaan  Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.