Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 2 (2022), pp. 139-160, doi: 10.15575/as.v3i2.19869

## EKSISTENSI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ADAT KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
Desma Royana 1, , Sofia Hardani 2, Mohd. Yunus 3,
1 UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia
2 UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia
3 UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia
* Correspondence: desmaroyanaa@gmail, .com; Tel.: 085264531532

## Abstract
Indigenous  Kampar  communities,  such  as  those  in  Bangkinang  Sub- district,  basically  adhere  to  the  principle  of  matrilineal  kinship,  therefore  each individual  draws  their  lineage  FROM  the  mother's  side.  The  majority  of  the Kampar indigenous people of Bangkinang sub-district are Muslims. They have the principle of "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah", it can be seen that the law that applies to adat Kampar is customary law that cannot be separated from Islamic teachings. can be seen in the practice of inheritance of grandchildren as a substitute for their parents who prioritize benefit and justice. The formulation of this THESIS problem is how to solve the replacement heirs in the Kampar district community in Bangkinang District. How is the existence of  substitute  heirs  according  to  the  Compilation  of  Islamic  Law  and  Kampar Customs in Bangkinang District. What are the values of justice and benefit when giving  inheritance  to  grandchildren  whose  parents  died  before  them.  This research  is  qualitative.  The  first  step  in  this  research  is  field  observations  by observing  the  implementation  of  the  law  on  the  inheritance  of  grandchildren whose parents died earlier than their in the Bangkinang District community. This research uses Rawls' theory of justice, in analyzing the data of this research. This research  shows  that  the  spirit  of  implementing  customary  law  in  Kampar  on Islamic law, especially in the field of inheritance, is the spirit of benefit and justice. The interesting thing about this research is that the granddaughter who replaces the position of her parents who died first will definitely get her share even though she is legally veiled and is not entitled to inherit property. However, the Kampar indigenous  people  of  Bangkinang  Sub-district  continue  to  give  grandchildren whose parents died from them first.
Keywords : Kampar Customary Law, Inheritance, Substitute Heirs

## Abstrak
Masyarakat  adat  Kampar,  seperti  di  Kecamatan  Bangkinang  pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan matrilinial, oleh sebab itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ibu.  Masyarakat  adat  Kampar  kecamatan  Bangkinang  mayoritasnya  adalah pemeluk  agama  Islam.  Mereka  memiliki  prinsip  “ Adat  Bersendi  Syarak,  Syarak Bersendi  Kitabullah”, maka  dapat  dilihat  bahwa  hukum  yang  berlaku  pada  adat Kampar adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajaran Islam. Sehingga dapat dilihat dalam praktek terkait persoalan kewarisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti  dalam  masyarakat  adat  yang  mengutamakan  kemashlahatan  dan keadilan. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian ahli waris pengganti  pada  masyarakat  kabupaten  Kampar  di  Kecamatan  Bangkinang. Bagaimana Eksistensi ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan adat  Kampar  di  Kecamatan  Bangkinang.  Bagaimana  nilai-nilai  keadilan  dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris. Penelitian ini adalah kualitatif. Langkah awal dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum  kewarisan  terhadap  kedudukan  cucu  yang  orangtuanya  lebih  dahulu meninggal  dunia  dari  pewaris  pada  masyarakat  Kecamatan  Bangkinang. Penenlitian  ini  menggunakan  teori  keadilan  Rawls  dipergunakan  dalam menganalisa  data  penelitian  ini  dan  pada  akhirnya  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  sesungguhnya  semangat  pelaksanaan  hukum  masyarakat  adat  Kampar Kecamatan Bangkinang terhadap hukum Islam khususnya di bidang waris adalah semangat kemashlahatan dan keadilan hukum. Hanya saja dari penelitian ini, hal yang  menarik  adalah  cucu  perempuan  yang  menggantikan  kedudukan  orang tuanya yang lebih dahulu meninggal pasti dapat bagiannya walaupun dalam hal ini cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris secara fiqh hukumnya  terhijab  sehingga  tidak  berhak  mendapatkan  harta  waris.  Namun demikian  masyarakat  adat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang  tetap  memberikan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris.
Kata Kunci : Adat Kampar, Waris, Ahli waris Pengganti

## Pendahuluan
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al- Hadis yang mengatur segala perbuatan manusia. Salah satu bagian terpenting dari hukum  Islam  adalah  hukum  kekeluargaan  dan  kebendaan  yang  di  dalamnya mencakup hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang
mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. 1
Hukum waris Islam disebut juga dengan faraidh yang bentuk jamak dari kalimat fardh yang berarti kewajiban atau bagian tertentu, apabila dihubungkan dengan  ilmu,  maka  menjadi  ilmu faraidh yang  mengandung  arti  ilmu  untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam al-Quran. 2
Pembangunan  dalam  bidang  hukum  merupakan  salah  satu  sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechtstaat ) dan tidak berdasar pada kekuasaan belaka, karena  itu  pembangunan  di  bidang  hukum  mengarah  kepada  kodifikasi  dan unifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di dalam  masyarakat  demi  terciptanya  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  sangat  majemuk  akan  segala  keberagaman  budaya, dalam perkembangan hukum di Indonesia. 3
Negara  Indonesia  perihal  kewarisan  selalu  menarik  untuk  dikaji,  dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralistik, dimana masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. 4
Setidaknya  ada  tiga  jenis  hukum  kewarisan  yang  masih  tetap  eksis  dan hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  yang  pertama  hukum  berdasarkan  syariat Islam,  sebagaimana  tertuang  dalam  ilmu fara’id. Yang  kedua  hukum kewarisan adat  yang sangat  pluralistis  keadaannya  dan sifatnya  tidak  tertulis.  Yang  ketiga hukum  kewarisan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUP Perdata)/ BW. 5
Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis dan hidup  ditengah-tengah  masyarakat,  yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian  harta  warisan  pun  akan  beragam  pula  sesuai  dengan  sistem kekeluargaan yang mereka percaya. 6
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-1,  hlm.6 2 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-1 hlm. 15-16 3 Suparman  Usman ,  Hukum  Islam  :  Asas-asas  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata
Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. ke-1,  hlm. 122
4 M.  Toha  Abdurrahman, Pembahasan  Waris  dan  Wasiat  Menurut  Hukum  Islam (Yogyakarta:tim.penggerak, 1976), cet. ke-1 hlm.102
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta:UII Pres, 2001), cet. ke-1,  hlm. 4
6 Ibid, hlm. 6
Pada  dasarnya  al-Quran  adalah  kitab  Allah  yang  berisi  norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma itulah yang mengandung  sistematika  dalam  suatu  totalitas,  sehingga  saling  berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang baik.
Dalam hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.  Ayat  al-Quran  mengatur  hukum  kewarisan  dengan  sangat  jelas  dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang  apabila  tidak  diberikan  ketentuan  pasti  sangat  mudah  menimbulkan sengketa  di  antara  ahli  waris.  Setiap  terjadi  kejadian  meninggalnya  seseorang  , maka  timbul  bagaimana  harta  peninggalannya  harus  diberlakukan  dan  kepada siapa saja harta itu diwariskan serta bagaimana caranya. Inilah yang perlu diatur dalam hukum waris. 7
Masyarakat  di  kabupaten  Kampar,  Seperti  SukuPiliang,  Suku  Pitopang, Suku Domo dan Suku Mandailing di Kecamatan Bangkinang yang pada dasarnya warga  setempat  memegang  erat  prinsip  kekerabatan matrilineal ,  oleh  sebab  itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada  pihak  ibu.  Masyarakat  yang  terdapat  dikecamatan  Bangkinang mayoritasnya  adalah  pemeluk  agama  Islam.  Mereka  me miliki  prinsip  “ Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah” 8 , maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku  pada  masyarakat  Bangkinang  selalu  mengamalkan  hukum  Islam  dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat. 9
Perihal  persoalan  tentang  warisan  bagi  cucu  sebagai  ahli  warisan pengganti,  maka  dalam  masyarakat  Bangkinang,  cucu  yang  orang  tuanya meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris,  dalam  prakteknya  masyarakat Bangkinang  memberikan  harta  warisan  kepada  cucu  tersebut,  karena  ada kemaslahatan di dalamnya dan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum ahli waris pengganti yang ada. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 185 yang berbunyi: 10
Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada  si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
7 M. Toha Abdurrahman, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), cet. ke-14, hlm.3 8 LSM Nakhoda, Adat Jati Kabupaten Kampar, (Bangkinang : Unri Press, 2007), cet. Ke- 1, hlm. 49 9 Amir luthfi, Pola Hukum Kewarisan Ada dan Hak Ulayat Daerah Kampar, (Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992), cet.ke-1, hlm. 21
10 Direkorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  R.I, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta:DIK, 1999), cet.ke-1, hlm. 86
Ayat (2) : bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Dalam  pelaksanaan  yang  terjadi  pada  masyarakat  tujuan  ini  belum sepenuhnya tercapai, karena banyak hal yang tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dengan  beragam  budaya  dan  adat  istiadat  di Indonesia, menyebabkan diluar ketentuan yang bersifat tertulis ada ketentuan lain yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu  ketentuan  Hukum  Adat.  Hal  ini  lah  yang menjadi kenyataan bahwa cita-cita unifikasi belum dapat tercapai.
Sejalan  dengan  belum  tercapainya  cita-cita  unifikasi  tersebut,  Chairul Anwar menegaskan bahwa:
Hal  ini  disebabkan  karena  kemajemukan  masyarakat  Indonesia  dengan ketentuan hukum adat yang berbeda pula dari setiap kelompok masyarakat yang sangat beragam, hingga ketentuan hukum yang ada dalam setiap masyarakat adat tetap  diberlakukan  oleh  pemerintah  sehingga  setiap  ketentuan  yang  terdapat dalam setiap hukum adat tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap masyarakat adat yang berada didalamnya. “aturan -aturan adat sebagai bagian dari aturan-aturan hidup yang mengatur kehidupan yang selalu dinamis adalah,  merupakan  peraturan  yang  tidak  tertulis  maka  akan  lebih  mudah  pula aturan-aturan  adat  tersebut  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  yang dibutuhkan zaman”. 11
Dalam pelaksanaan yang terjadi pada masyarakat yang masih memegang dan menggunakan hukum adat, suatu kewarisan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat, yang melibatkan pemuka adat.
Hal ini juga yang dapat penulis jumpai dalam masyarakat hukum adat yang terdapat  di  Kabupaten  Kampar,  dimana  di  daerah  ini  terdapat  kumpulan masyarakat adat yang terdiri dari berbagai kumpulan suku yang biasanya dipimpin oleh  satu  orang  pimpinan  atau  ketua  yang  sering  juga  dikenal  dengan  julukan “ Datuok” dalam  masyarakat  hukum  adat  di  kabupaten  Kampar Datuok sangat dihormati dan disegani karena segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat akan diserahkan kepada Datuok. 12
Terhadap  masyarakat  adat  yang  masih  memakai  hukum  adat  sebagai ketentuan  hukum  yang  digunakan,  ditemukan  bahwa  masyarakat  adat  masih memegang  teguh  ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  adat  tersebut.sebagai bukti, salah satunya adalah mengenai ketentuan dalam kewarisan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Bangkinang, yang menyebutkan bahwa kewarisan terkait  ahli  waris  pengganti  yang  dilakukan  dalam  kumpulan  masyarakat  adat terkait  cucu  yang  orang  tuanya  lebih  dahulu  meninggal  tetap  diberikan  dan terkadang  melebihi  ahli  waris  sederajat.  Pengaturan  tersebut  tidak  ditemukan
11 Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia,  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau, (Renika Cipta: Jakarta, 1997), cet.ke-1.  hlm. 5 12 Dinas  Pariwisata  &  Kebudayaan  Pemerintah  Kabupaten  Kampar, Hukum  Adat Kabupaten Kampar, (Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar:Bangkinang, 2012), cet.ke-1, hlm. 32
Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan…..
dalam ketentuan peraturan dari perundang-undangan ataupun Kompilasi Hukum islam yang berlaku. 13
Mengenai  ahli  waris  pengganti  yang  cucu  mengganti  kedudukan  orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini masih didasarkan pada hukum adat yang  berlaku  di  daerah  setempat  maupun  hukum  Undang-Undang  Yuridis frudensi. Keanekaragaman dalam pengaturan hukum harta dan sistem kewarisan sangat  erat  kaitannya  dengan  sistem  kekeluargaan yang  dianut  dan  terdapat  di dalam  masyarakat  Kampar.  Dalam  masyarakat  adat  Kampar  suatu  kasus pembagian  harta  warisan  ahli  waris  pengganti  diselesaikan  dengan  sistem pembagian menurut adat sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Hal berbeda terjadi di adat Kampar dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana di adat Kampar cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal mendapatkan bagian sesuai yang ia gantikan kedudukannya walaupun melebihi bagian ahli waris sederajat,  berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang di dalam Pasal 185 mengatur tentang ahli waris pengganti tapi tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang digantikan. Dan disini ahli waris pengganti  di dalam hukum waris Islam tidak sama  dengan  ahli  waris  pengganti  dalam  hukum  waris  adat  atau  hukum  waris barat  (BW),  yang  pada  pokoknya  hanya  memandang  ahli  waris  yang  diganti kedudukannya,  sedangkan  ahli  waris  pengganti  di  dalam  hukum  waris  Islam adalah  ahli  waris  yang  haknya  terbuka  sebagai  akibat  ketiadaan  ahli  waris tertentu. 14
Soekanto berpendapat bahwa :
Hukum waris di Indonesia sangat berpengaruh oleh prinsip garis keturunan  yang  berlaku  pada  masyarakat  yang  bersangkutan  yang mungkin  merupakan  prinsip  patrilinieal  murni,  patrilinealberalih-alih ( alternerend ),  matrilineal  ataupun  bilateral  (walaupun  sukar  ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau ( dubble unilateral ). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap  penetapan  ahli  waris  maupun  bagian  harta  peninggalan  yang diwariskan (baik yang matrial maupun immaterial). 15
Sesuai  dengan  sifat  kekeluargaan  matrilineal,  maka  yang  berhak  untuk memiliki  harta  pusaka  tinggi  menurut  hukum  adat  Kampar  hanyalah  anak perempuan.  Sama  halnya  dengan  warisan  yang  berhak  mewarisi  harta  pusaka tinggi adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki bukan sebagai ahli waris.
13 Ibid , hlm. 6
14 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:Kencana,
2011), cet.ke-1, hlm. 98
15 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali 1990), cet.ke-1.  hlm. 285
Karena  adanya  perbedaan  yang  sangat  mencolok  ini  maka  penulis berkeinginan  untuk  meneliti  permasalahan  ini,  sehingga  penulis  dapat menemukan  titik  temu  terhadap  perbedaan  ketentuan  yang  terjadi  dalam  dua ketentuan  hukum  yang  mana  keduanya  memiliki  dasar  hukum,  dan  ketentuan hukum  yang  sama-sama  untuk  dapat  mengikat  setiap  masyarakat  yang  ada didalam  komunitas  tersebut.  Penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  judul Eksistensi  Ahli  Waris  Pengganti  dalam  Hukum  Adat  Kampar  Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## Metodologi
Penulis  melakukan  penelitian  terkait  Eksistensi  Ahli  Waris  Pengganti Dalam Hukum Adat Kabupaten Kampar Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten  Kampar  =  RIAU  (Studi  Komparatif  antara  hukum  waris  adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang – Undang, Kompilasi Hukum Islam), merupakan  penelitian  Yuridis  Empiris,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer,  dalam  artian  lebih menekankan data yang sebenarnya terjadi dilapangan untuk kemudian dilengkapi data  kepustakaan  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  data lapangan merupakan pilihan utama.  Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan bahan hukum primer dan sekunder dan penelitian lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelesaian  Ahli  Waris  Kepada  Cucu  yang  Orang  Tuanya  Lebih  Dulu Meninggal dari Pewaris
Warga masyarakat Kecamatan Bangkinang secara keseluruhan beragama Islam,  dan  sepakat  menetapkan  asas  :  “ Adat  Bersendi  Syarak,  Syarak  Bersendi Kitabullah”, artinya  adat  di  Kecamatan  Bangkinang  sesuai  dengan  ajaran  Islam berdasarkan al- Qur’an dan Hadist.
Hukum adat adalah hukum yang tidak tetulis yang hidup dan berkembang di  masyarakat,  menurut  hukum  adat  untukmenentukan  salah  atau  benar  suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut.
Salah  satu  bentuk  hukum  adat  di  Kecamatan  Bangkinang  adalah pembagian ahli waris pengganti. Hukum adat yang hidup di tengah masyarakat sebagai  aturan  yang  diaati  secara  bersama-sama  tanpa  paksaan  yang  bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan aman.
Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan…..
Di kecamatan Bangkinang dalam penyelesaian perihal ahli waris pengganti menurut  adat  dilakukan  oleh  tokoh  adat  melalui  pengaduan  masyarakat  yang keluarganya ingin menyelesaikan perihal pembagian harta warisan. Maka tokoh adat mengambil kebijakan untuk melakukan musyawarah bersama dengan tokoh adat lainnya, kemudian memutuskan perkara tersebut.
Hal  ini  dapat  terjadi  disebabkan  masyarakat  Kampar  dalam menyelesaikan  sesuatu  permasalahan  atau  suatu  pekerjaan  yang  menyangkut kepentingan  manusia  secara  bersama  termasuk  masalah  penyelesaian  hukum kewarisan  selalu  mendahulukan  perdamaian,  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan syari’at Islam, yang selalu menganjurkan perdamaian. Dan sesuai dengan prinsip hukum  keluarga  Islam  yang  menyatakan  penyelesaian  hukum  yang  tertinggi adalah dengan perdamaian dan seiring dengan Hadist Rasul yang menyatakan, yang artinya: Perdamaian ( al-sulhu ) boleh dilakukan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim (terikat) atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Dalam  pengaplikasian  yang  dimaksud  dengan  pembagian  harta  warisan pada masyarakat Kampar adalah pemberian harta warisan kepada para ahli waris pada saat penyelesaian harta kewarisan dilakukan. pelaksanaan pembagian harta warisan  ini  biasanya  dilakukan  setelah  40  hari  pewaris  meninggal  dunia. 16 Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  harta  peninggalan  si  mayit,  yaitu hutang  piutang  dan  pembayaran  segala  biaya  yang  berhubungan  pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit. Setelah ini diselesaikan secara keseluruhan barulah pembagian harta warisan dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli waris. Hal ini  sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan  bahwa  pada  umumnya  masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan 40 hari setelah hari kematian dengan ketentuan harus lebih dulu menyelesaikan segala biaya-biaya  pengurusan  jenazah,  pelunasan  hutang-piutang  dan  pelaksanaan wasiat, yang menjadi tanggung jawab keseluruhan ahli waris.
Pada  umumnya  pembagian  harta  warisan  kepada  para  ahli  waris dilaksanakan  dirumah  pewaris  dengan  memanggil  tokoh-tokoh  adat  sehingga pembagian  harta  warisan  tersebut  dibagi  oleh  tokoh  adat  yang  menetapkan pembagian tersebut dengan ketentuan hukum adat.
Selanjutnya  dari  hasil  wawancara,  masyarakat  Kampar  Kecamatan Bangkinang Kelurahan Pasir Sialang menyatakan pembagian warisan dilakukan oleh keluarga para ahli waris dengan jalan perdamaian. Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan sebab mereka ini pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang  ditetapkan  dalam  hukum  adat.  Walaupun  sebagian  masyarakat  ada  yang
16 H. Nasir, (Pemangku Adat suku Melayu Tuok Tuo), wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
membagi  sama  rata  antara  anak  perempuan  dengan  anak  laki-laki,  cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan dengan saudara laki-laki. Tetapi  sebenarnya  para  ahli  waris  tersebut  telah  lebih  mengetahui  bagiannya masing-masing baru kemudian diadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan secara suka rela untuk membagi dengan bagian sama rata.
Sebagaimana dengan ketentuan tersebut di atas, dasar hukum pembagian harta  warisan  dalam  masyarakat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang  adalah berdasarkan hukum adat. Sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana masyarakat menjawab  dengan  3  (tiga)  bentuk  jawaban  mengenai  dasar  hukum  pembagian harta warisan tersebut, yaitu:
Pertama, pada  umumnya  masyarakat  mengatakan  harta  warisan  dibagi berdasarkan  hukum  adat  (kebiasaan  yang  berlaku). Kedua, terdapat  beberapa masyarakat juga mengatakan dengan hukum faraid yang bersumber dari Nash Al- Quran dan Al-Sunnah. Ketiga, terdapat sebagian kecil masyarakat juga menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat.
Dari jawaban masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang membagi warisannya berdasarkan hukum  adat  yang  maknanya  adalah  adat  sebab  yang  dimaksud  diselesaikan menurut adat di sini adalah penyelesaian dengan perdamaian. Dari kenyataannya di lapangan masyarakat menganggap hukum adat itu merupakan hukum Islam, hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  menyatakan  “ Adat  bersendi  Syara’.  Syara’ bersendi Kitabullah” . Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang  telah  menyatu  dengan  kebiasaan  masyarakat.  Sebab  dalam  syariat  Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.
Jawaban  masyarakat  yang  menyatakan  berdasarkan  ijtihad  ulama setempat,  dalam  pengertian  ini  bahwa  ijtihad  tersebut  berpegang  kepada ketentuan  hukum  kewarisan  yang  berlaku  dalam  hukum  Islam,  sebab  tokoh- tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah tokoh-tokoh agama yang berpegang teguh dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti ajakan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kenyataan ini dapat terjadi dengan menetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum faraid. Jadi tidak secara langsung didamaikan dengan bahagian yang sama antara para ahli waris, misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. 17
Pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang  tuanya  lebih  dulu meninggal  dari  pewaris  (kakek/neneknya).  Menurut  rumusan  Hazairin  dan  ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut:
Contoh pada skema 1
17 H.  Amir  Luthfi,  (ninik  mamak  Datuok  Bandaro  Sati),  wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

## Keterangan
P
=  pewaris AP1 =  anak perempuan 1 AP2 =  anak  perempuan 2  yang  telah  meninggal  dunia lebih  dahulu  dari pewaris CP =  cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal
Pertama,  seorang  kakek  atau  nenek  meninggal  dunia  meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta kewarisannya adalah : untuk anak perempuan 1/3 dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan 1/3 sebab ia menggantikan ibunya dengan mendapat bagian 1/3.
Contoh pada skema 2 Keterangan
P =  pewaris AP =  anak perempuan AL =  anak  laki-laki  yang  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari pewaris CP =  cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal
Kedua,  seorang  kakek  atau  nenek  meninggal  dunia  meninggalkan  ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan 1/3 bagian untuk cucu perempuan dari anak  laki-laki  memperoleh  2/3  sebab  ia  menggantikan  kedudukan  ayahnya sebagai  anak  laki-laki  yakni  anak  laki-laki  yakni  anak  laki-laki  memperoleh bahagian 2 kali anak perempuan. 18
Dalam  kasus  kedua ini  Kompilasi  Hukum  Islam  membagi sama  antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki- laki  sebab  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Contoh pada skema 3 19
Keterangan P =   pewaris AL1 =   anak laki-laki 1 AL2 =   anak laki-laki 2 yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris CL =   cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal
Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki ½ (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian ½ (seperdua)
18 Ibid, hlm. 29 19 Hazairin, op.cit, hlm. 31
Contoh pada skema 4 Keterangan P
=  pewaris AL1  =  anak laki-laki 1 AL2  =  anak  laki-laki  2  yang  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari pewaris
CL =  cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal
Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta  warisannya  adalah  untuk  1  orang  anak  laki-laki  mendapat  bahagian  ½ (seperdua), cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bahgian ½ (seperdua). 20
Ketentuan  pemberian  harta  warisan  seperti  yang  di  atas  disebabkan Hazairin  mengenal  adanya  rumusan  ahli  waris  pengganti  yang  dikenal  dengan “mawali”.  Konsep  pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang  tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Kampar pada prakteknya tidak  ditetapkan  berapa  banyaknya  harta  warisan  yang  diberikan  kepada  cucu tersebut.  Namun  hampir  setiap  kasus  cucu  yang  orang  tuanya  lebih  dulu meninggal dari pewaris yang kedudukannya terhijab, diberikan harta berupa “ahli waris ” pada umumnya bahagian yang diterima cucu tersebut sebesar bagian orang tuanya. Pemberian harta warisan kepada cucu perempuan umumnya lebih besar dari cucu laki-laki, tetapi tidak mengikuti pola dua banding satu, dua untuk laki- laki, satu untuk perempuan.
Uraian tersebut di atas sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang menyatakan bahwa cucu yang terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu tersebut masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta  warisan  sekedarnya  saja,  kelompok  kedua,  menyatakan  diberi  warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya, kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan  dengan  kenyataan  di  lapangan  bahwa  masyarakat  Kampar Kecamatan Bangkinang tidak mengenal ahli waris pengganti 21 atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu.
20 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan HAdist, hlm. 27-30
21 H.  Amir  Luthfi,  (ninik  mamak  Datuok  Bandaro  Sati),  wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
Bila dilihat dari empat kasus dalam pembagian harta warisan cucu, yang dikemukakan Hazairin tersebut diatas, maka dalam dalam masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang pembagiannya adalah sebagai berikut :
Kasus  pertama,  anak  perempuan  mendapat  bagian  ½  (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan perempuan mendapat “Ahli Waris Pengganti” yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.
Kasus  kedua,  anak  perempuan  memperoleh  ½  (seperdua)  cucu perempuan  garis  keturunan  laki-laki  memperoleh  1/6  (seperenam)  untuk menyempurnakan bahagian 2/3 untuk dua anak perempuan atau lebih. Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan ashabah, cucu  laki-laki  garis  keturunan  laki-laki  statusnya  mahjub,  namun  dalam prakteknya  diberikan  harta  warisan  “Ahli  Waris  Pengganti”  tidak  ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya). Kasus  ke  empat,  anak  laki-laki  memperoleh  seluruh  harta  warisan (ashabah) cucu perempuan garis keturunan laki-laki status ahli warisnya makjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris. 22
Sebagaimana hal ini di jelaskan oleh Prof. Dr. H. Amir Luthfi dan H. Nasir selaku ninik mamak datuok Bandaro Sati dan Pemangku Adat suku Melayu Tuok Tuo di Kecamatan Bangkinang, dan peristiwa perihal ahli waris pengganti pernah berlaku pada keluarga Nuraini kejadian tersebut berlaku sekitar tahun 2000 ketika anak  dari  Nuraini  meninggal  dunia  terlebih  dahulu  yang  bernama  Sier,  dan meninggalkan anak. Anak tersebut (anak dari Sier) yang secara faraidh terhijab tidak mendapatkan harta warisan, oleh paman-pamannya yang bernama Ridho, ridho dan saudara-saudara yang lain memberikan harta dari peninggalan tersebut kepada  keluarga  Sier  walaupun  besar  bagian  tidak  sepenuhnya  sebagaimana bagian orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal.
Selanjutnya  H.  Nasir  menjelaskan  bahwa  pemberian  kepada  cucu/ahli waris pengganti juga pernah terjadi pada Keluarga Farida di tahun 2017 dimana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama Neli dan oleh paman- pamannya  memberikan  ahli  waris  kepada  anak-anaknya. 23 Dengan  pembagian 50% dari jumlah bagian orang tuanya sekiranya masih hidup dan pembagian ahli waris ini terjadi pada tahun pembagiannya 2017.
22 H.  Amir  Luthfi,  (ninik  mamak  Datuok  Bandaro  Sati),  wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
23 H.Nasir,  (pemangku  adat  di  Kecamatan  Bangkinang),  wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Amir Luthfi, praktek pembagian Ahli Waris secara adat setiap anak perempuan mendapatkan harta warisan secara rata dan harta warisan yang penyelesaiannya secara adat itu berupa tanah, kalau perihal  uang  dibagi  secara  faraidh  dan  pernah  terjadi  pada  keluarga  gadi  yang menggantikan orang tuanya yang meninggal dan harta warisan adat tidak boleh diperjual belikan dan itu hanya hak bagian perempuan dengan sebab dikarenakan kalau  mamaknya  kan  meninggal  dan  tak  ada  yang  menjaganya  maka  yang perempuan  menanggung  tanggung  jawab  untuk  menjaganya  sebagaimana kamaludin yang meninggal di rumah kemenakannya bukan di rumah istrinya. 24
Selanjutnya H. Nasir juga mengatakan bahwa kadangkala adanya sebagian kecil masyarakat Kampar yang menolak karena posisi keponakan terhijab namun setelah  dijelaskan  dasarnya  kasih  sayang  dan  untuk  menolong  keturunan  dan keluarga  dari  saudaranya yang  terlebih  dahulu  meninggal  dunia,  pada  akhirnya saudara dari ibunya tersebut memberikan ahli waris pada keponakannya dengan jumlah yang sama. Kejadian seperti ini terjadi pada Kecamatan Bangkinang lebih lanjut Nasir menjelaskan saat sekarang ini masih adanya melakukan pemberian ahli  waris  oleh  masyarakat  Kampar  walaupun  masarakat  tidak  mengetahui istilahnya ahli waris dan pemberian tersebut berupa adat turun temurun dalam adat Kampar.
Sebagaimana  yang  terjadi  pada  keluarga  Basriah  yang  mempunyai  anak perempuan bernama asmah satu-satunya dan dia terlebih dahulu meninggal dan mempunya  3  orang  anak  maka  disaat  Basriah  meninggal  dunia  maka  cucunya menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris bagian harta warisan orang tuanya dibagi rata untuk bertiga orang dan kejadian ini terjadi di tahun 2004, sama halnya dengan kejadian yang terjadi di keluarga nurma dan nurlaili. 25
Di tahun 2006 meninggal anak dari saudari fadila dan beliau mempunyai anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 2 orang dan setelah nenek mereka meninggal maka 2 orang anak perempuan tadi mendapatkan bagian dari tanah soko yang ditinggalkan bagian untuknya.
Asnawati  di  tahun  2009  kehilangan  anak  perempuannya  yang  bernama khadijah  dan  memiliki  seorang  cucu  laki-laki  dan  disaat  Asnawati  meninggal saudari khadijah yang lainnya tidak memberikan harta soko terhadap keponakan mereka karna mereka beranggapan harta soko hanya untuk anak perempuan, dan cucu laki-laki tersebut mengadukan perkara tersebut kepada ninik mamak dan ternyata penyelesaiannya beliau memang tidak mendapatkan harta soko.
24 H.Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
25 nurma,  (masyarakat  kecamatan  Bangkinang),  wawancara,Bangkinang,  Tanggal  21 Maret 2022
Tetapi  ninik  mamak  membuat  kebijakan  musyawarah  dengan  saudari- saudari  Khadijah  lainnya  untuk  meminta  memberikan  sebagian  harta  mereka untuk diberikan sedikit kepada keponakan laki-laki mereka tanpa unsur paksaan dan bentuk kasih sayang.
Dan di kecamatan Bangkinang tepatnya pada keluarga siti khoiriyah yang dimana lebih dahulu meninggal dunia anak perempuan dan  meninggakan cucu perempuan dan disaat siti khoiriyah meninggal maka cucu perempuan tersebut mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagian orang tuanya yang digantikan. Disaat ke pengadilan agama untuk mendapatkan info tentang ahli waris pengganti  apakah  ada  kasus  itu  diajukan  ke  pengadilan  dan  berdasarkan penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Nurazmi,  S.Ag,  selaku  Panitra  Hukum  di Pengadilan  Agama  Bangkinang  mengatakan  perkara  gugatan  perihal  ahli  waris pengganti  yang  dimana  sudah  diselesaikan  secara  adat  dan  tidak  puas  dengan keputusan adat dan mengajukan perkara di Pengadilan Agama memang tidak ada. Kalau  adat  itu  bisa  dikatakan  mediasi  pertama  yang  dimana  tidak  ada  bukti aoutentik yang secara adat dan yang ada kasus di Pengadilan Agama ini 1 yaitu, cucu yang menggugat si ahli waris dikarenakan ahli waris tersebut tidak membagi harta  warisan  yang  dimana  sudah  diselesaikan  secara  adat  dan  dibagi-bagi  tapi pada  kenyataannya  tetap  dikuasai  oleh  ahli  waris  sudah  sekian  tahun  tapi  tak kunjung  diberikan  juga  bagian  orang  tuanya  yang  seharusnya  cucu  ini  dapat bagian  dengan  kedudukan  pengganti  orang  tuanya,  dan  perkara  tersebut  di wilayah kuok. 26
Dalam praktek di lapangan Kecamatan Bangkinang tidak ada ditemukan kasus pengingkaran dalam masyarakat terhadap pemberian harta warisan kepada cucu, namun masyarakat menetapkan adanya sanksi apabila terjadi pengingkaran dalam  pemberian  harta  kepada  cucu  tersebut  bentuk  sanksi  yang  diberikan masyarakat  kepada  yang  melakukan  pengingkaran  tersebut  adalah mengucilkannya  dari  segala  kegiatan  sosial  kemasyarakatan,  seperti  tidak diundang  dalam  setiap  pesta  perkawinan  dan  sebaliknya  tidak  dihadiri  apabila yang bersangkutan mengundang dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 27
Pemberian  harta  warisan  secara  adat  kepada  cucu  hanya  diberlakukan keturunan pihak ibu, sedangkan pihak ayah dan menyimpang dalam prakteknya di lapangan pada umumnya tidak diberlakukan. Selanjutnya praktek pemberian harta  warisan  kepada  cucu  tadi  dalam  hubungannya  dengan  pewaris mendahulukan derajat pertama dari derajat yang berada di belakangnya. Artinya selama cucu masih ada, anak dari si cucu tidak berhak mendapatkannya.
Menurut fakta di lapangan pemberian harta warisan kepada cucu dalam pelaksanaannya  tidak  berlaku  bagian  cucu  laki-laki  dua  kali  bagian  cucu
26 Nurazmi,S.Ag,  (panitra  pengganti  di  Pengadilan  Agama  Bangkinang),  wawancara, Bangkinang,  Tanggal 25 Maret 2022
27 H. Nasir (pemangku adat kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
perempuan,  sebagaimana  lazimnya  diberlakukan  dalam  hukum  faraid.  Namun demikian dalam prakteknya di lapangan bagian cucu perempuan lebih besar dari bahagian  cucu  laki-laki,  diselesaikan  dengan  jalan  perdamaian.  Dan  tidak  ada ketentuan yang mengatur berapa banyak harta warisan si kakek/nenek yang harus diberikan  kepada  cucu,  tetapi  dilihat  dari  fakta  di  lapangan  pada  umumnya bahagian  yang  diberikan  kepada  cucu  tersebut  tidak  melebihi  bahagian  orang tuanya hanya sekedarnya saja sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah “Ahli  Waris  Pengganti”  pada  masyarakat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang. Dalam  kenyataannya  juga  ditemukan  di  lapangan  bahwa  harta  warisan  tidak diberikan kepada si cucu apabila ia tergolong ahli waris telah mendapat hibah atau wasiat  dari  kakek/neneknya.  Dan  pemberian  harta  warisan  tidak  dilakukan apabila  si  cucu  melakukan  pembunuhan  terhadap  orang  tuanya,  atau  pewaris (kakek/neneknya). 28
Eksistensi  dari  Pemberian  Harta  Warisan  Kepada  Cucu  yang  Orang  Tuanya Dulu Meninggal dari Pewaris sebagai Dasar Nilai Keadilan
Eksistensi  ini  lah  yang  menyebabkan  dilakukannya  sesuatu  perbuatan yaitu  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  masyarakat  memberikan  harta  warisan kepada  cucu  yang  orang  tuanya  meninggal  lebih  dulu  dari  pewaris (kakek/neneknya).  Berkenaan  dengan  ini  pada  umumnya  masyarakat  Kampar Kecamatan Bangkinang menjawab dengan tiga bentuk yaitu pertama mengatakan pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  tersebut  di  latar  belakangi  adanya hubungan kekeluargaan yang mendalam, disebabkan adat kebiasaan disebabkan rasa  keadilan,  jadi  latar  belakang  masyarakat  Kampar  Kecamatan Bangkinangmemberikan  harta  warisan  kepada  cucu  tersebut  adalah  sebagai berikut :
Adanya  hubungan  persaudaraan  yang  sangat  dalam  antara  ahli  waris dengan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya mendahului kakek/neneknya sehingga  muncullah  rasa kasih  sayang  yang  sangat dalam  dan,  rasa  kepedulian yang  tinggi  terhadap  kelangsungan  hidup  cucu  tersebut,  serta  timbul  rasa kekhawatiran  hambatan-hambatan  cucu  tersebut  dalam  menjalani  atau memenuhi kebutuhan hidupnya. 29
Selanjutnya pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dikarenakan adat  kebiasaan  yang  berlaku  turun  temurun  dalam  kehidupan  masyarakat sehingga  pelaksanaannya  bukan  lagi  merupakan  anjuran  dalam  kehidupan masyarakat, tetapi lebih dari itu merupakan kebiasaan yang rutin dilakukan setiap adanya kasus cucu yang terhijab, dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dari pewaris  (kakek/nenek).  Cucu  tersebut  diberikan  harta  warisan  yang  dikenal dengan ahli waris.
28 jasmaini  (masyarakat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang),  wawancara,  Bangkinang,  . Tanggal 30 Mei 2022
29 Hasil  wawancara  wati,  (  masyarakat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang),  wawancara, Bangkinang,. Tanggal 29 mei 2022
Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan…..
Sebab yang lain menjadi latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu  tersebut  adalah,  pelaksanaan  rasa  keadilan  yang  harus  ditegakkan  kepada cucu  tersebut  karena  pada  umumnya  masyarakat  merasa  tidak  adil  kalau  cucu yang orang tuanya meninggal dahulu dari pewaris tersebut tidak diberikan harta warisan sedikitpun, hanya dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris  (kakek/nenek).  Hal  ini  dapat  dipahami  bila  mengingat  kembali  dalam kehidupan keluarga kakek neneknya, bila mengingat dalam kehidupan keluarga kakek/nenek,  orang  tua  dari  cucu  tersebut  semasa  hidupnya  turut  serta membangun  kehidupan  keluarga  dengan  susah  payah  dengan  demikian  sudah sepantasnyalah jika jerih payah orang tua si cucu tersebut dihargai dalam bentuk pemberian harta warisan kepada anak keturunannya (cucu). 30
Sejalan dengan penjelasan di atas, latar belakang pemberian harta warisan kepada  cucu  yang  orang  tuanya  lebih  dulu  meninggal  dari  pewaris  dalam kenyataannya di masyarakat, menurut jawaban yang diberikan bahwa masyarakat Kampar  menggambarkan  bahwasanya  :  pertama,  pada  umumnya  masyarakat Kampar  menyatakan  disebabkan  hubungan  kekeluargaan  mendalam  dan  adat kebiasaan turun temurun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan hal ini juga  disebabkan  rasa keadian  yang  berlandaskan  dengan  moral  yang  lurus  dan ditanggap dengan buah hati.
Pandangan Masyarakat Kampar Tentang Nilai Keadilan Pemberian Harta Warisan Kepada Cucu yang Orang Tuanya Meninggal Lebih Dulu dari Pewaris
Sebelum penulis menjelaskan tentang makna keadilan dalam pemberian harta warisan kepada cucu tersebut menurut masyarakat Kampar, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa teori keadilan, pengertian adil itu sendiri, diantaranya adalah  teori  keadilan  Plato.  Ia  menyatakan  keadilan  timbul  karena  pengaturan atau  penyelesaian  yang  memberi  tempat  selaras  pada  bagian  yang  membentuk suatu masyarakat. Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum  dari  suatu  masyarakat  yang  membuat  dan  menjaga  kesatuannya. Masyarakat  yang  adil  setiap  orang  menjalankan  pekerjaan  yang  menurut  sifat dasarnya  paling  cocok  baginya.  Pendapat  plato  ini  merupakan  suatu  konsepsi tentang  keadilan  moral  yang  dasarnya  ialah  kelarasan  (rohani).  Di  samping keadilan moral menurut Plato ada keadilan prosedural, keadilan prosedural atau keadilan  hukum  merupakan  sarana  untuk  melaksanakan  keadilan  moral  yang berkedudukan  lebih  tinggi  dari  pada  hukum.  Plato  mendefinisikan  keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik. Orang yang adil, orang yang mengendalikan diri dari perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. 31
30 Basri, (Tokoh agama Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang,  Tanggal 25 Mei 2022 31 The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan , (Super, Yogyakarta, 1979), cet. ke-1, hlm. 21
Teori keadilan Aristoteles, menurutnya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan  manusia  ( firnes  in  human  action )  kelayakan  merupakan  titik  tengah diantaranya  kedua  ujung  ekstrim  yang  terlalu  banyak  dan  yang  terlalu  sedikit kedua  ujung  itu  menyangkut  dua  orang  maupun  dua  benda  bila  kedua  itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Jadi keadilan bagi Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan, keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama. Dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. 32
Menurut  Fredman,  formasi  keadilan  Aristoteles  membedakan  antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan abstrak  dan  kepatutan.  Keadilan  abstrak  sama  pengertiannya  menurut  hukum dasarnya  adalah  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum.  Hukum  harus menyamaratakan dalam penerapannya terhadap individu.ketakutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual. 33
Keadilan  bertujuan  memelihara  masyarakat  dan  kesejahteraan  umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Teori-teori keadilan dari Plato dan Aristoteles berlandaskan aliran filsafat realisme yang berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari hal-hal yang nyata, berdiri sendiri, dan memang ada tersusun dan bertalian hierakis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia. Jadi hal yang ada dapat diketahui oleh budi manusia. Akal merupakan alat  untuk  mengetahui  dan  pengetahuan  tersebut  merupakan  norma-norma mengenai baik dan buruk terpercaya untuk manusia maupun masyarakat. Pokok dari  kedua  teori  ini  keadilan  ialah  bahwa  Plato  menekankan  harmoni  atau keselarasan  sedangkan  Aristoteles  menitikberatkan  pada  proporsi  atau penimbangan. Dari uraian teori-teori di atas, dapat memberikan gambaran bahwa masalah keadilan ini tidaklah mudah untuk dirumuskan.
Keadilan  dalam  al- qur’an  berasal  dari  kata  ‘ adalah dengan  makna  dasar keadaan  lurus.  Ia  disebut  lurus  karena  secara  khusus,  kata  itu  berkonotasi penerapan sesuatu dengan benar. 34 Selanjutnya disebut benar karena ia berada di pertengahan dan mempersamakan. Dasar persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, karena itu manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. 35
32 Ibid, hlm. 23 33 Darji  Darmodishsrjo  &  Sidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum ,  (PT  GramediPustaka Umum, Jakarta, 1996), cet. ke-1, hlm. 155-156
34 Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain Ahwal Mu’jam Maqaiys al -lughah, (Mustoyaal-Bab al-Habiy, Mesir, Juz IV), hlm. 246
35 Salim Abdul Muim, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran , (Pasca SarjanaSyarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), cet. ke-1, hlm. 256
Menurut  “al - Maraghi”,  keadilan  adalah  memb erikan  hak  kepada  yang berhak secara tepat. 36 Definisi ini menurut Abdul Muim Salim bukan dinilai pada segi persamaan hak tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dipertegas  bahwa  batasan keadilan  bukan  saja  terbatas  pada  harta,  akan  tetapi  hak  juga  termasuk  di dalamnya.  Oleh  karena  ituah,  esensi  keadilan  adalah  pertimbangan  tanggung jawab baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Bertitik bertolak dari sini, maka  keadilan  dalam  kewarisan  terletak  pada  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dengan kegunaan. 37
Sejalan  dengan  hal  ini,  pandangan  masyarakat  tentang  keadilan  ialah, pemberian hak terhadap seseorang yang pantas dan layak menerima hak. Dan tidak  merugikan  orang  lain.  Pandangan  masyarakat  tentang  makna  keadilan  di atas, memberikan pengertian yang sangat luas terhadap perbuatan yang dianggap adil,  terutama  terhadap  perbuatan  memberikan  hak  dan  menerima  hak-hak termasuk  di  dalamnya  masalah  yang  berhubungan  dengan  harta  warisan  yang diberikan kepada cucu yang terhijab.
Dengan  demikian  pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang tuanya meninggallebih dulu dari pewaris (kakek/neneknya) adalah pemberian hak terhadap  orang  yang  pantas  dan  layak  menerima  hak.  Sebab  cucu  yang mendapatkan hak tersebut tidak semata-mata berdasarkan kasihan belaka karena ia adalah yatim/piatu, tetapi lebih jauh dari itu yakni kelayakan dan kepantasan cucu dengan orang yang meninggal dunia(kakek/neneknya) sangat dekat, hanya dibatasi orang tuanya.
Pertimbangan lain cucu tersebut dianggaplayak menerima harta warisan kakek/neneknya  disebabkan  pengabdian  orang  tuanya  semasa  hidup  didalam keluarga  kakek/neneknya  yakni  turut  serta  membangun  dan  mengumpulkan harta  dalam  keluarga  tersebut,  sehingga  pantas  dan  layak  bila  si  cucu  tersebut diberikan  harta  warisan  milik  kakek/neneknya.  Untuk  seterusnya  bila  melihat masa  depan  kehidupan  si  cucu  tersebut  sangat  pantas  dan  layak  bila  si  cucu tersebut  diberikan  harta  warisan  milik  kakek  neneknya.  Sebab  dengan meninggalnya  orang  tua  cucu  tersebut  secara  otomatis  tanggung  jawab pemeliharaannya dan untuk kelangsungan hidupnya, termasuk biaya pendidikan lainnya  beralih  kepada  kakek/neneknya.  Namun  setelah  kakek/  neneknya tersebut  meninggal  dunia  semuanya  terputus.  Mengingat  akan  hal  itu  dengan pertimbangan  mata  hati  dan  moral  yang  lurus  sangat  pantas  dan  layak  cucu tersebut menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan kakek/neneknya. Agar terpelihara kehidupan cucunya dengan baik. 38
36 Al-Maraqhi,  Ahmad Mustofa, Tafsir al-Maraght, Juz IV dan  VI,  (Mustofa al-Babial- Habi, Mesir1974), hlm. 69 37 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, (GunungAgung, Jakarta, 1982), cet. ke-1, hlm. 23 38 H. Nasir, (pemangku  adat suku meayu tuok tuo), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 juli 2022
Hal ini dengan kenyataannya sejalan dengan yang terjadi di lapangan yang dimana hampir pada keseluruhan masyarakat adat Kampar mengatakan bahwa praktek  pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yaitu  orang  tuanya  lebih  dulu meninggal  dari  pewaris  (kakek/neneknya)  yang  dikenal  dengan  ahli  waris pengganti adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab perbuatan itu layak dan pantas dilakukan terhadap cucu tersebut gunanya mengantisipasi kehidupan cucu dari kesengsaraan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  adat  Kampar secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan  harta  warisan  kepada  cucu  tersebut  dapat  membantu  kehidupannya. Dan meringankan kesengsaraan yang akan dideritanya. Dengan demikian dapat dinyatakan  tidaklah  dipandang  adil  bila  si  cucu  dibiarkan  hidup  dalam kesengsaaraan dan kemelaratan. Padahal orang tuanya ikut berkorban memberi harta kekayaan dalam keluarga kakek/neneknya.

## Kesimpulan
Penyelesaian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat adat Kampar disebabkan adanya rasa kekerabatan yang  sangat  dekat  dan  mendalam,  pertimbangan  ekonomi  dan  rasa  keadilan. Mengingat  jasa  dan  pengabdian  orang  tua  si  cucu  tersebut  yang  turut  serta membangun  kehidupan  keluarga  (kakek/nenekny)  semasa  hidupnya.  Sehingga secara moral yang lurus si cucu tersebut dianggap layak dan wajar dapatkan harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  kakek  neneknya.  Latar  belakang  pemberian tersebut jika di analisis melalui pendekatan hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai mashlahah dan tentunya hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Masyarakat adat  Kampar  Kecamatan  Bangkinang  menyatakan  bahwa  cucu  yang  terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang  tuanya  terlebih  dahulu  meninggal  dari pewaris, masyarakat adat Kampar menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Yang ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang  tuanya.  Sejalan  dengan  kenyataan  di  lapangan  bahwa  masyarakat  adat Kampar Kecamatan Bangkinang tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta  warisan  yang  harus  diberikan  kepada  cucu  tersebut,  ketika  menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maka pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang  tuanya  terlebih  dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada
Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan…..
umumnya masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang mengatakan bahwa praktek  pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  yang  orang  tuanya  lebih  dulu meninggal  dari  pewaris  (kakek/neneknya)  yang  dikenal  dengan  “ahli  waris pengganti” adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab, perbuatan itu layak dan pantas  dilakukan  terhadap  cucu  tersebut  guna  mengantisipasi  kehidupan  cucu dari kesengsaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan harta warisan kakek/neneknya. Sebab dengan  pemberian  harta  warisan  kepada  cucu  tersebut  dapat  membantu kehidupannya  dan  meringankan  kesengsaraan  yang  akan  dideritanya.  Dengan demikian dapat dinyatakan tidaklah dipandang adil bila si cucu dibiarkan hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan dan tetunya ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan bertolak dari ajaran Islam yang menanamkan rahmat bagi  seluruh  makhluk.  Padahal  orang  tuanya  ikut  berkorban  memberi  harta kekayaan  dalam  keluarga  kakek/neneknya.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut, sebenarnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang  terhadap  hukum  Islam  khusunya  dibidang  waris  adalah  semangat keadilan dan kemashlahatan.

## Daftar Pustaka
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta:UII Pres, 2001), cet. ke-1 Al-Maraqhi,  Ahmad  Mustofa, Tafsir  al-Maraght, Juz  IV  dan  VI,  (Mustofa  al- Babial-Habi, Mesir1974) Amir  luthfi, Pola  Hukum  Kewarisan  Ada  dan  Hak  Ulayat  Daerah  Kampar, (Bangkinang:  Yayasan  Lembaga  Studi  dan  Pengembangan  Masyarakat, 1992), cet.ke-1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-1 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, (GunungAgung, Jakarta, 1982), cet. ke-1 Basri, (Tokoh agama Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang,  Tanggal 25 Mei 2022
Boedi Abdullah, “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” Asy- Syari‘ah 20, no. 1 (Agustus 2018) Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia,  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau, (Renika Cipta: Jakarta, 1997), cet.ke-1. Darji  Darmodishsrjo  &  Sidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum ,  (PT GramediPustaka Umum, Jakarta, 1996), cet. ke-1 Dinas Pariwisata & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar, Hukum Adat Kabupaten  Kampar, (Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  Kampar:Bangkinang, 2012), cet.ke-1
Direkorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:DIK, 1999), cet.ke-1 H.  Amir  Luthfi,  (ninik  mamak  Datuok  Bandaro  Sati),  wawancara,Bangkinang,
Tanggal 21 Maret 2022
H.  Nasir  (pemangku  adat  kecamatan  Bangkinang),  wawancara,  Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
H.Amir  Luthfi,  (ninik  mamak  Datuok  Bandaro  Sati),  wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2011), cet.ke-1 Hasil wawancara wati, (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang,. Tanggal 29 mei 2022 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain Ahwal Mu’jam Maqaiys al -lughah, (Mustoyaal- Bab al-Habiy, Mesir, Juz IV)
jasmaini (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang,
. Tanggal 30 Mei 2022
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kencana, 2011), cet. ke-1 LSM Nakhoda, Adat Jati Kabupaten Kampar, (Bangkinang : Unri Press, 2007), cet. Ke-1
M. Toha Abdurrahman, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), cet. ke-14 M.  Toha  Abdurrahman, Pembahasan  Waris  dan  Wasiat  Menurut  Hukum  Islam (Yogyakarta:tim.penggerak, 1976), cet. ke-1 Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaruan  Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-1 Nurazmi,S.Ag, (panitra pengganti di Pengadilan Agama Bangkinang), wawancara, Bangkinang,  Tanggal 25 Maret 2022 nurma, (masyarakat kecamatan Bangkinang), wawancara,Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022 Salim  Abdul  Muim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  Al-Quran ,  (Pasca SarjanaSyarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), cet. ke-1 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali 1990), cet.ke-1 Suparman Usman , Hukum Islam : Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. ke-1 The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan , (Super, Yogyakarta, 1979), cet. ke-1 Whigham  Kerry,  “‘Affective  Echoes:  Affect,  Resonant  Violence,  and  the Processing of Collective Trauma in Post- Genocidal Societies’” (Disertasi, New York University, 2016).
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).