IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN (Studi di  Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis)
Oleh : Nidya Putri Astari email. astarinydya03@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. RE.Martadinata No 150 Ciamis.

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  penelitianini  adalah  Bagaimana  implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam  meningkatkan partisipasi  pendidikan di Kecamatan   Rajadesa  Kabupaten  Ciamis?  Hambatan  apa  yang  dihadapi oleh  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam  meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis? Upaya apa yang dilakukan oleh Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  mengatasi  hambatan  saat  implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam meningkatkan  partisipasi  pendidikan  di  Kecamatan    Rajadesa  Kabupaten  Ciamis.  Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:  Implementasi Program Keluarga Harapan  (PKH)  untuk  meningkatkan  partisipasi  pendidikan,  diketahui  dari  13  indikator pendukung  implementasi  kebijakan,  hanya  1  indikator    yang  masih  belum    terpenuhi  yakni indikator  fasilitas.  Dimana  diketahui  bahwa  fasilitas    yang  ada  dalam  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam meningkatkan partisipasi belum tersedia. Sedangkan 12 indikator lainnya sudah terpenuhi dengan baik.  Hambatan  yang  dihadapi  Proses  verifikasi  di  layanan  pendidikan  yang  kurang  bersahabat; Koordinasi  lintas  sektoral  yang  belum  berjalan  optimal;  Terkadang  pihak  sekolah  kewalahan untuk  memverifikasi  karena  tidak  ada  data  yang  dipegang;  Tidak  adanya  pelaporan  mengenai penerima  program  dari  pendamping  kepada  SKPD  setempat;    Belum  tersedianya  Kantor Sekretariat  PPKH  Kecamatan;  dan    Belum  tersedianya  buku  pedoman  operasional  PKH  bagi pemberi  layanan  pendidikan.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  meningkatkan  proses  verifikasi  di layanan pendidikan yang kurang bersahabat, menjadi lebih baik dengan membuat posko pelayanan pendidikan  yang  yang  dikelola  dengan  benar;    berusaha  membangun  koordinasi  lintas  sektoral yang  tadinya  masih  belum  berjalan  optimal,  menjadi  terbuka  dan  mudah  diakses.  Memperbaikai proses ferivikasi data.
Kata kunci: Program Keluarga Harapan

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  pembukaan  UUD  1945  untuk mensejahterakan  masyarakat  dalam  berbagai aspek,  maka  pemerintah  membuat  kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial.Pemerintah  sendiri  selalu  mencanangkan upaya  penanggulangan  kemiskinan  dari  tahun ketahun, Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah.
Dengan  banyaknya  kebijakan  pemerintah yang  tertuang  dalam  program-program  bantuan sosial  yang  ada,  maka  saya  penulis  ingin membahas salah satu program  kebijakan  bantuan sosial,yaitu  :Program  Keluarga  Harapan  (PKH).
Program  ini  dikeluarkan  melalui  kementrian sosial  dan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  yang merupakan  salah  satu  instasi  pemerintahan  yang bergerak  di  bidang  sosial.Program  ini  berupaya untuk  mengembangkan  sistem  perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.
PKH  mulai  dilaksanakan  pertama  kali  pada tahun  2007  di  7  provinsi  48  kabupaten/kota  dan melayani  387.928  KSM  di  Indonesia  kemudian berkembang  pada  tahun  2011  menjadi  25 provinsi  118  kabupaten/kota  dan  melayani  1,1 juta  KSM.  Salah  satunya  Jawa  Barat  Termasuk salah  satu  Provinsi  yang  melaksanakan  Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH  yang  dilaksanakan  di  provinsi  Jawa Baratdikatakan sudah cukup baik. Tetapi berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  di Kota  Manado  di Kecamatan Tuminting, program ini  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  proses  dan mekanisme  alur  kerja  PKH.  Namun  dalam pelaksanaannya  didapati  program  ini  tidak terlepas  dari  masalah/  hal-hal  yang  tidak  sesuai dengan program ini.
Kedudukan  PKH  merupakan  bagian  dari program-program  penanggulangan  kemiskinan lainnya.  PKH  berada  di  bawah  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan  oleh  Kementerian  Sosial  dengan melibatkan  berbagai  kementerian  dan  lembaga seperti,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (PPN)/  Kepala  Bappenas,  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Pendidikan  Nasional, Kementerian  Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan  Transmigrasi,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), PT  POS  Indonesia  dan  Bank  Rakyat  Indonesia. (TNP2k, 2011:40).
Program  ini  memberikan  bantuan  uang secara  tunai  kepada  Rumah  Tangga  Sangat Miskin  (RTSM)  dengan  catatan  harus  mengikuti persyaratan  yang diwajibkan.Adapun  persyaratan yang  dimaksud  yaitu  terkait  dengan  upaya peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu kesehatan dan pendidikan.
Program  Keluarga  Harapan  sebenarnya  telah dilaksanakan  di  berbagai  negara,  khususnya negara-negara  Amerika  Latin  dengan  nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual,  istilah  aslinya  adalah Conditional Cash  Transfers  (CCT), yang  diterjemahkan menjadi  Bantuan  Tunai  Bersyarat.  Program  ini tidak  sama  dengan  program  Subsidi  Langsung Tunai  (SLT)  yang  diberikan  dalam  rangka membantu rumah tangga miskin
mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah  melakukan  penyesuaian  harga  BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun  sistem  perlindungan  sosial  kepada masyarakat miskin. (Kepmensos, 2013:13).
Tujuan  utama  PKH  selanjutnya  di  bidang pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  angka partisipasi pendidikan dasar wajib sembilan tahun serta  upaya  mengurangi  angka  pekerja  pada keluarga yang  sangat miskin.  Pendidikan merupakan perangkat penting dalam
meningkatkan kesejahteraan warga melalui
pengusaan  pengetahuan,  informasi  dan  teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern.8 Pelayanan  pendidikan  dalam  konteks  kebijakan sosial  bukan  saja  ditujukan  untuk  menyiapkan
dan  menyediakan  angkatan  kerja  yang  sangat diperlukan  dunia  kerja,  melainkan  pula  untuk mencapai  tujuan-tujuan  sosial  dalam  arti  luas, yakni  membebaskan  masyarakat  dari  kebodohan dan keterbelakangan.
Namun  pada  delapan  tahun  perjalanannya hingga saat ini,  yang  dicanangkan program PKH berakhir  di  tahun  2015.  Program  PKH  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  masalah.  Permasalahan yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  PKH  terlihat dari  Pertama,  proses  verifikasi  yang  belum sepenuhnya  dilaksanakan.  Permasalahan  yang terjadi  di  lapangan  yaitu  pihak    sekolah  dan puskesmas  merasa  keberatan  untuk  melakukan verifikasi  secara  kontinyu. Kedua, Pembayaran kepada  RTSM  yang  tidak  tepat  waktu.  Proses pencairan  dana  yang  seharusnya  dilakukan  tepat waktu  terkendala  lambannya  proses  verifikasi. Ketiga, kurangnya  koordinasi  antar  instansi pendukung. Koordinasi yang terdiri dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian  Kesehatan,  serta  Kementerian Ketenagakerja  belum  terlaksana  dengan  baik. Akibatnya  tidak  semua  anggota  rumah  tangga peserta  PKH  memperoleh  jaminan  kesehatan untuk  orang  miskin  maupun  bantuan  pendidikan untuk siswa miskin.
Ada  banyak  daerah  di  Indonesia  yang menerima  bantuan  PKH,  salah  satunya,  adalah Kabupaten  Ciamis.  Pada  tahun  2016  penerima bantuan  PKH  di  Kabupaten  Ciamis    214  orang ibu  hamil,  balita  4.687,  anak  pra  sekolah  174 orang,  SD  10.127  orang,  SMP  5.786  orang  dab SMA 2.166 orang.
Kecamatan  Rajadesa  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  memiliki  jumlah  warga  terbesar penerima  PKH  di  Kabupaten  Ciamis.  Hal  ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya  masih  kurang  memadai.  Hasil sensus  penduduk  Tahun  2016  (SP2016),  jumlah penduduk    kecamatan  Rajadesa  adalah  53.873 Jiwa.  Kecamatan  Rajadesa memiliki  luas wailayah  sebesar  5.814  Ha,  dengan  kepadatan 550  jika/km 2 .  Dengan  jumlah  pendidik  yang sedemikian  banyak.  Dan  tingkat    kepadaran penduduk yang tinggi, dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
Rajadesa  Kabupaten Ciamis belum merata.Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial,  khususnya  kemiskinnan  yang  terus bertambah  dari  hari  ke  hari    maka  pemerintah Indonesia  melalui  kementrian sosial  memberikan bantuan  dalam  bentuk  PKH  untuk  memberikan system  perlindungan  sosial  terhadap  warga miskin.PKH  dijalankan  sebagai  pelaksanaan  dari Undang-undangf  Nomor  40  Tahun  2004  tentang
Jaminan  Sosial,  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2009  tentang  Kesejahteraan Sosial, Inpres Nomor # Tahun 2010  tentang program pembangunan  yang  berkeadilan.  Perpres  Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulanagan    kemiskinan  dan  Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Meskipun telah banyak  strategi yang digunakan  untuk  meningkatkan  akses  sekolah, seperti  beasiswa  Miskin,  Bantuan  Operasional Sekolaj (BOS) tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia  masih  belum    optimal  khususnya  bagi anak-anak  KSM.  PKH  bidang  pendidikan memberikan  peluang    yang  lebih  baik  kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan.
Salah  satu  tujuan  akhir  PKH    adalah meningkatkan  angka  prestasi  sekolah  anak  bagi anak-anak KSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs,  serta  untuk  mengurangi  pekerja  di bawah umur Indonesia.   Untuk  mencapai  tujuan ini,  PKH  pendidikan  berupaya  memotivasi RTSM  agar  mendapatkan  anak-anaknya  ke sekolah-sekolah  dan  mendorong  mereka  untuk memenuhi  komitment  kehadiran  dalam  proses belajar,  minimal  85%  dari  hasil  efektif  sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.
Dari  hasil  studi  lapangan  ditemukan  bahwa ditemukan  beberapa  peserta  PKH  memahami tentang  program  PKH,  hal  ini  diduga  karena terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan  program  PKH  oleh  petugas  PPKH, di antaranya:
1. Kurang  baiknya  komunikasi  antara  petugas PPKH  dengan  penerima  bantukan  PKH.  Hal ini terbukti dengan sering terjadinya keterlambatan  informasi  kepada  penerima PKH    baik  lisan  atau  berupa  pemberitahuan secara tertulis. Contoh masih ada peserta PKH yang  merasa  kesulitan  dalam  mengakses pelayanan kesehatan dikarenakan merasa tidak memiliki  cukup  uang  untuk  membayar  biaya pengobatan.
2. Masih  kurangnya  petugas  Unit  Pelaksana Progran  Keluarga  Harapan  yang  memberikan pelayanan  secara  langsung  kepada  penerima bantuan  dalam  program  keluarga  harapan (PKH),  sehingga    tidak  semua  penerima bantuan  dalam  program  keluarga  harapan (PKH)  dapat  memperoleh layanan  yang baik. Contoh    masih  ada  anggota  keluarha  peserta PKH  yang tidak  melanjutkan sekolah  dari SD ke SMP.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka penulis melakukan suatu penelitian dan menuangkan  hasilnya  dalam  bentuk  jtrnal  ilmiah
dengan judul “ Implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana Program Keluarga Harapan dalam
Meningkatkan  Partisipasi  Pendidikan  (Studi di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis)”
Permasalahan yang terjadi adalah
1. Bagaimanaimplementasi  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di
Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis? 2. Hambatan  apa  yang  dihadapi  oleh  Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)dalamimplementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana  Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi pendidikandi Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis?
3. Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam  meningkatkan partisipasi pendidikan  di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis?

## B. LANDASAN TEORI
Sebuah  kebijakan    dikeluarkan  untuk mengatur    pelaksanaan  suatu  kegiatan  dengan tujuan  agar  proses  pelaksanaannya  berjalan sesuai dengan keinginan bersama.
Pelaksanaannya    harus  sesuai  dengan  aturan tersebut.  Sebab  jika  tidak,  maka  peraturan tersebut menjadi tidak bermakna.
Menurut Agustino (2008:85) bahwa: Implementasi merupakan suatu kajian kebijakan  yang  mengarah  pada  proses pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan,  dalam prakteknya implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang begitu kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan politis  dengan  adanya  intervensi  berbagai kepentingan”. Implementasi kebijakan merupakan  tahapan  yang  sangat  penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalu  prosedur  ini  proses  kebijakan  secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
Secara  terminologis, policy atau  kebijakan memiliki  beragam  pengertian  yang  dikemukakan oleh berbagai  ahli.Anderson  (dalam  Augstino (2008:138)  merumuskan  “Kebijakan  sebagai langkah  tindakan  yang  secara  sengaja  dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan
dengan  adanya  masalah  atau  persoalan  tertentu yang  dihadapi”  (Wahab,  2002:3).  Cark  H, Frederick  (Islamy,  2001:16)  mengemukakan pendapat bahwa:
Kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Kebijakan  merupakan  tindakan  dan  aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola suatu  negara  dan  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah yang berkembang serta mengatur hal-hal yang sifatnya signifikan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
Kemudian  Koontz  (1998:  127)  memberikan batasan  mengenai  konsepsi  kebijakan  sebagai berikut.
Kebijakan  merupakan  rencana  yang  artinya merupakan pernyataan atau pengertian umum yang membimbing dan menyalurkan pemikiran  dan  tindakan  dalam  pengambilan keputusan.Kebijakan  seharusnya  dianggap sebagai sarana untuk menganjurkan keleluasaan  dan  inisiatif,  tetapi  di  dalam batas-batas  tertentu.  Dalam  pengambilan keputusan,  ia  akan  jatuh  pada  batas-batas tertentu.  Kebijakan  tidak  mengharuskan tindakan, tetapi dimaksudkan sebagai pedoman  berpikir  bagi  para  manajer  dalam komitmen  keputusan  mereka  apabila  mereka mengambil keputusan Program  Keluarga  Harapan  adalah  program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM.Sebagai  imbalannya  RTSM  diwajibkan untuk memenuhi persyaratan  yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),  yaitu  pendidikan  dan  kesehatan.Tujuan umum  PKH  adalah  untuk  mengurangi  angka kemiskinan  dan  memutus  rantai  kemiskinan, meningkatkan  sumber  daya  manusia,  serta merubah  perilaku  RTSM  yang  relatif  kurang mendukung
peningkatan kesejahteraan (Departemen Sosial RI, 2009).
Kewajiban  penerima  PKH,  berkaitan  dengan kesehatan  dan  pendidikan.RTSM  yang  sudah ditetapkan  menjadi  peserta  PKH  dan  memiliki kartu  PKH  diwajibkan  memenuhi  persyaratan kesehatan.Persyaratan seperti mengontrol kandungan  ibu  hamil,  menimbang  dan  memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta PKH yang dikenakan  persyaratan  kesehatan  adalah  RTSM
yang  memiliki  ibu  hamil,  anak  balita  atau  anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Berkaitan  dengan  pendidikan,  peserta  PKH diwajibkan  memenuhi  persyaratan  berkaitan dengan  pendidikan jika  memiliki anak  berusia 7- 15  tahun.  Anak  peserta  PKH  tersebut  harus didaftarkan  pada  satuan  pendidikan  setara  SD dan  SMP  dan  mengikuti  kehadiran  di  kelas minimal  85  persen  dari  hari  sekolah  dalam sebulan  selama  tahun  ajaran  berlangsung. Apabila  ada  anak  yang  berusia  5-6  tahun  yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
Pembayaran  bantuan  dilakukan  empat  kali atau empat tahap dalam satu tahun. Bantuan tetap yang  diberikan  kepada  peserta  PKH  adalah  Rp. 200.000,-.  Jika  peserta  memiliki  anak  usia  di bawah  6  tahun  dan  ibu  hamil/menyusui  maka bantuan akan ditambah Rp. 800.000,-. Bertambah Rp.  400.000,-  jika  memiliki  anak  peserta pendidikan  setara  SD/MI.  Bertambah  lagi  Rp. 800.000,-  jika  peserta  memiliki  anak  peserta pendidikan  setara  SMP/MTs.  Penerima  bantuan atau  peserta  PKH  tentu  akan  menerima  jumlah uang  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  anggota keluarga  yang  dimilikinya.  Namun  jika  peserta tidak  memenuhi komitmen  yang telah  ditentukan dalam  tiga  bulan  maka  besaran  bantuan  yang diterima  akan  berkurang  Rp.50.000  untuk  bulan pertama,  berkurang  Rp.  100.000  pada  bulan kedua  dan  pada  bulan  ketiga  berkurang  Rp. 150.000 apabila masih tidak memenuhi komitmen.  Jika  dalam  tiga  bulan  berturut-turut masih  tidak  memenuhi  komitmen  maka  akan dikeluarkan  dari  kepesertaan (Departemen Sosial RI, 2009).
Berdasarkan    uraian  di  atas,  maka anggapan  dasar  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Implementasi  kebijakan  adalah  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.
2. Program  Keluarga  Harapan  adalah  program yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada RTSM.
Sebagai
imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan  yang terkait  dengan  upaya  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
3. Implementasi    program  PKH  akan  berhasil jika  dilaksanakan  dengan  memperhatikan
komunikasi,  sumber-sumber,  kecenderungan- kecenderungan    atau  tingkah  laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  Adapun alasan  menggunakan   metode deskriptif,  sebagaimana    dikemukakan    oleh Traver  dalam  Umar,  2003:  37),  bahwa  “Metode deskriptif, bertujuan  untuk menggambarkan, sifat sesuatu  yang  tengah berlangsung, pada saat riset dilaksanakan  dan  memeriksa    sebab-sebab  dari suatu  gejala  tertentu”.  Demikian  pun  menurut Gay  dalam  Sukardi  (2004:146)  bahwa  “Metode deskriptif bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya  proses riset. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Analisis  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana    Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam Meningkatkan  Partisipasi  Pendidikan  di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH) oleh  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan di Kecamatan    Rajadesa  Kabupaten  Ciamis,  maka jelas bahwa indikator yang mendukung implementasi  kebijakan  menurut  Edward    dalam Agustino  (2012:  149-153)  dalam  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH) untuk meningkatkan  partisipasi  pendidikan,  diketahui dari  13  indikator  pendukung  implementasi kebijakan,  hanya  1  indikator    yang  masih  belum terpenuhi  yakni  indikator  fasilitas.  Dimana diketahui  bahwa  fasilitas    yang  ada  dalam implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) oleh  Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PPKH)    dalam  meningkatkan  partisipasi  belum tersedia.  Sedangkan  12  indikator  lainnya  sudah terpenuhi  dengan baik, seperti komunikasi antara petugas PPKH  dengan penerima PKH, kejelasan proses penyaluran bantuan kepada anggota PKH, konsistensi pelaksanaan program PKH, dukungan petugas  Pelaksana  Program    Keluarga  Harapan yang  dengan  jumlah  yang  cukup    banyak, pemberian informasi tentang prosedur pelaksanaan Program  Keluarga Harapan, petugas atau  implementor  pelaksana  kebijakan,  aturan atau  wewenang  yang  jelas  dalam  pelaksanaan Program   Keluarga  Harapan. Begitu  juga  dengan sikap  para  pelaksana    dalam  memberikan harapan-harapan,inisiatif  yang  dilakukan  oleh
petugas  PPKH    untuk  mengatasi  masalah    yang ditemukan  di  lapangan,  pelaksana  kebijakan mengetahui tugas pokok dan fungsinya, pelaksana  kebijakan  memiliki  keinginan  untuk melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan,  dan  pelaksana  kebijakan berkolaborasi atau membuat tim pelaksana.
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  oleh  Pelaksana  Program  Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi  pendidikan  di  Kecamatan    Rajadesa Kabupaten  Ciamis  telah  berjalan  sesuai  dengan aturan,  baik  secara  teoretis  maupun  secara prakstis.  Secara  teoretis,  dikatahui  bahwa indikator  fator  pendukung    kebijakan  sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Leo agustino,  sedangkan  secara    praktis  pelaksanaan kebijakan  dalam  program  PKH  dibuktikan melalui wawancara dan observasi.
2. Analisis  Hambatan  yang  dihadapi  oleh Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PKH) dalam implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh  Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi
pendidikan  di  Kecamatan    Rajadesa Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  ketahui bahwa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) oleh  Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PPKH)    dalam  meningkatkan  partisipasi pendidikan  di  Kecamatan    Rajadesa  Kabupaten Ciamis,  adalah:  dari  14  indikator  yang  diajukan sebagai  pertanyaan  9  indikator  tidak  mengalami hambatan, dan 5 indikator mengalami hambatan.
Hambatan  hambatan      yang  ada  bersifat teknis  dan  dapat  ditangani  secara  teknis  pula. Sebab  program  keluarga  harapan  (PKH)  ialah program  yang  memberikan bantuan tunai kepada Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (  RTSM  )  jika mereka  memenuhi  persyaratan  yang  terkait dengan  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  yaitu  pendidikan  dan  kesehatan. (Buku Kerja Pendamping PKH , 2009:1).
Program  Keluarga  Harapan  atau  yang sering  disebut  dengan  PKH  adalah  program asistensi  sosial  kepada  rumah  tangga  yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan  persyaratan  dalam  rangka  untuk mengubah  perilaku  miskin.  (Direktorat  Jendral Kementrian Keuangan, 2015:1).
Program  keluarga  harapan  merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan,kedudukan  PKH  merupakan  bagian
dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program  keluarga  harapan  berada  dibawah  TIM koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  (  TKPK ), baik di pusat maupun di daerah.
3. Analisis  Upaya  yang  dilakukan  oleh Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dalam  mengatasi  hambatan  saat implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  oleh  Pelaksana    Program  Keluarga Harapan  (PPKH)    dalam  meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan

## Rajadesa Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  ketahui bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam mengatasi  hambatan  saat  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH) oleh  Pelaksana
Program  Keluarga  Harapan  (PPKH)    dalam meningkatkan partisipasi pendidikan
di Kecamatan    Rajadesa  Kabupaten  Ciamis,  adalah dari  14  indikator  yang  diajukan  dalam  upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  9 indikator  tidak  dilakukan  upaya  apapun  karena sudah baik, dan 5 indikator dilakukan upaya.

## 1. Kelembagaan PKH
Program  ini  bukan  kelanjutan  Subsidi Langsung  Tunai  (SLT)  yang  merupakan  salah satu crash  programme untuk  mengatasi  dampak kebijakan  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak (BBM). ”Keluarga Harapan” merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran  RTSM  (jangka  pendek)  serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan  anak,  imunisasi  bayi  lima  tahun (balita),  pemeriksaan  kandungan  bagi  ibu  hamil, dan perbaikan gizi (jangka panjang).
Pelaksana  PKH  (PPKH)  pusat  adalah pelaksana program yang berada di bawah kendali Direktorat  Jendral  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial, Departemen  Sosial.Unit  ini  bertugas  untuk merancang  serta  mengelola  persiapan  dan pelaksanaan  program,  mengawasi  perkembangan di tingkat daerah, dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Adapun orang-orang  yang bekerja di PPKH  pusat  terdiri  atas  pegawai  Departemen Sosial, tim asistensi,
tenaga
ahli, praktisi/narasumber  yang ahli di bidangnya, serta tenaga  pendukung  (operator  komputer  dan technical support ).
Pelaksana PKH (PPKH) daerah merupakan pelaksana  program  yang  memantau  semua kegiatan PKH di tingkat provinsi serta memastikan  apakah  komitmen  daerah  yang terkait  dengan  PKH  telah  dilaksanakan.Tim koordinasi  PKH  di  tingkat  daerah  mencakup  tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksana  PKH  (PPKH)  kabupaten/kota  sebagai pelaksana program bertugas untuk
mempersiapkan  dan  memenuhi  tanggung  jawab kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  PKH  serta mengelola  dan  mengawasi  kinerja  pendamping. Unit ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan PKH dan saluran informasi terpenting antara PPKH kecamatan  dengan pusat serta tim koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota. 2. Komponen Pendamping Pendamping  adalah  pelaksana  PKH  di tingkat kecamatan. Peran pendamping
dibutuhkan  guna  membantu  masyarakat  miskin untuk  mendapatkan  hak  serta  mendampingi dalam  melaksanakan  kewajiban  sebagai  peserta PKH. (Buku Pedoman umum PKH, 2009:41).
Hal  ini  karena,  sebagian  besar  orang miskin tidak memiliki kekuatan dalam memperjuangkan hak. Selain itu, PPKH kabupaten/kota tidak  mampu  melakukan tugas  di seluruh tingkat kecamatan pada waktu bersamaan. Kondisi ini mengakibatkan pendamping  mendapatkan  julukan  ”mata  dan telinga bagi program”.
Saat  berlangsungnya  pencairan  dana, mungkin  banyak  kendala  yang  terjadi.  Oleh karena itu, pendamping berhak untuk membatalkan  transaksi,  berkoordinasi  dengan kantor  pos  setempat,  dan  melaporkan  kepada PPKH  daerah/pusat  untuk  ditindaklanjuti.  Pada dasarnya,  kegiatan  pendampingan  merupakan tugas utama setiap pendamping PPKH kecamatan. Pendampingan dilakukan guna memperlancar jalannya program dan memastikan peserta PKH melaksanakan kewajiban.
3. Komponen Pelayanan Pendidikan
Sasaran  dari  adanya  aspek  pendidikan dalam PKH adalah meningkatkan angka partisipasi  pendidikan  dasar  (wajib  belajar  9 tahun)  dan  mengurangi  angka  pekerja  anak. Untuk  itu,  syarat  penerima  bantuan  PKH komponen  pendidikan,  yakni  RTSM  yang memiliki  anak  usia  6–15  atau  sampai  18  tahun, namun belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Besarnya  bantuan  disesuaikan  dengan kondisi  anak  yang  dimiliki  oleh  RTSM.  Artinya, dana  bantuan  untuk  anak  yang  duduk  di  bangku Sekolah  Dasar  (SD)  adalah  400  ribu  rupiah, sedangkan  bagi  anak  usia  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) sebesar 800 ribu rupiah. Bantuan tunai tahap I  diberikan kepada peserta, bila telah menghadiri  pertemuan  awal  yang  dikoordinasi oleh PPKH kecamatan dan anak-anak dari RTSM peserta  PKH  sudah  terdaftar  di  lembaga pendidikan  tertentu.  Dana  triwulan  berikutnya
akan  dibayarkan,  jika  anak-anak  dari  keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen pendidikan, yakni 85% kehadiran di kelas/kelompok belajar.
Ada  beberapa  lembaga  pendidikan  formal yang dapat diakses oleh anak dari RTSM peserta PKH,  seperti  (1)  SD,  (2)  Madrasah  Ibtidaiyah (MI),  (3)  SMP/SMP  Terbuka,  dan  (4)  Pesantren Salafiyah.Di  samping  itu,  lembaga-lembaga pendidikan  nonformal  yang  bisa  dimanfaatkan oleh peserta PKH meliputi (1) Balai Pengembangan  Kegiatan  Belajar  (BPKB),  (2)
Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB),  serta  Pusat Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM).  Berbagai lembaga  ini  memiliki  peran  yang  hampir  sama seperti  Pemberi  Pelayanan  Kesehatan,  yakni menerima  pendaftaran  anak  peserta  PKH  di satuan pendidikan, memberikan pelayanan pendidikan,  dan  melakukan  verifikasi  kehadiran anak  keluarga  penerima  bantuan  PKH  di  setiap kelas/kelompok belajar.
4. Komponen Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) Pelaksanaan  suatu  program  tidak  pernah berjalan sempurna.Oleh karena itu, PKH merancang  suatu  SPM  yang  berfungsi  untuk mengakomodasi  segala  jenis  pengaduan  yang terkait dengan pelaksanaannya.Sistem Pengaduan Masyarakat  (SPM)  berada  di  tiap  unit  pengelola PKH kabupaten/kota. Prinsip-prinsip yang ditekankan  dalam  menangani  pengaduan,  yakni (1)  transparan  dan  sederhana,  (2)  cepat  dan akurat, (3) melalui kelembagaan secara berjenjang, (4) menempuh jalur hukum, bila tidak dapat  diselesaikan  oleh  PPKH  pusat,  serta  (5) menjamin  kerahasiaan  pelapor.  (Buku  Pedoman umum PKH, 2009:45)
Adapun  keterlibatan  unsur-unsur  di  luar pelaksana  program,  seperti  perguruan  tinggi  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dapat berupa control sosial. Tujuannya adalah memastikan  adanya  pengawasan  yang  memadai terhadap  berbagai  bentuk  penyimpangan  baik dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai maupun  tidak  dipenuhinya  komitmen-komitmen oleh  semua  pihak  (peserta,  pelaksana,  dan penanggung jawab PKH).
Penyampaian  pengaduan  dapat  dilakukan secara  langsung  atau  pun  tidak.  Penyampaian secara langsung dilakukan dengan cara:
a. Melaporkan kepada ketua kelompok peserta  PKH,  pendamping  PKH  yang bertugas  di  daerah  terdekat  dengan pelapor,  dan  kantorPPKH  kabupaten/kota baik  dengan  mendatangi  petugas  SPM maupun melalui telepon/fax/ email /surat.
b. Mengisi  Formulir  Pengaduan  dimana formulir ini dapat diperoleh dari pendamping  PKH,  kantor  pos,  kantor PPKH, sekolah, dan Puskesmas. Berdasarkan  berbagai  penjelasan  pada paragraf-paragraf  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  hanya  peserta  PKH  yang  bisa melakukan  pelaporan  kepada  SPM,  tapi  juga masyarakat umum, media, LSM, dan sebagainya.Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga agar  pengelola  program  selalu  mendapatkan informasi mengenai semua permasalahan. Penyelesaian  masalah secara transparan, terbuka, dan partisipatif sangat berguna bagi pelaksanaan, perbaikan, serta akuntabilitas program.

## E. KESIMPULAN  DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  oleh  Pelaksana    Program  Keluarga
Harapan  (PPKH)    dalam  Meningkatkan
Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Rajadesa  Kabupaten  Ciamis,  maka    jelas bahwa indikator yang mendukung
implementasi  kebijakan  menurut  Edward dalam  Agustino  (2012:  149-153)  dalam Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH) untuk meningkatkan partisipasi pendidikan,  diketahui  dari  13  indikator pendukung  implementasi  kebijakan,  hanya  1 indikator   yang  masih belum  terpenuhi  yakni indikator  fasilitas.  Dimana  diketahui  bahwa fasilitas    yang  ada  dalam  implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PPKH)    dalam  meningkatkan  partisipasi belum  tersedia.  Sedangkan  12  indikator lainnya  sudah  terpenuhi  dengan  baik,  seperti komunikasi  antara  petugas  PPKH    dengan penerima  PKH,  kejelasan  proses  penyaluran bantuan  kepada  anggota  PKH,  konsistensi pelaksanaan program PKH, dukungan petugas Pelaksana  Program    Keluarga  Harapan  yang dengan  jumlah  yang  cukup    banyak, pemberian  informasi    tentang  prosedur pelaksanaan  Program    Keluarga  Harapan, petugas atau implementor pelaksana kebijakan,  aturan  atau  wewenang  yang  jelas dalam  pelaksanaan  Program    Keluarga Harapan.  Begitu  juga  dengan  sikap  para pelaksana    dalam  memberikan  harapan- harapan,inisiatif  yang  dilakukan  oleh  petugas PPKH    untuk  mengatasi  masalah    yang ditemukan  di  lapangan,  pelaksana  kebijakan mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsinya, pelaksana kebijakan memiliki keinginan untuk
melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan,  dan  pelaksana  kebijakan berkolaborasi atau membuat tim pelaksana. b. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam implementasi Program KeluargaHarapan (PKH)  oleh  Pelaksana    Program  Keluarga Harapan  (PPKH)    dalam  meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan
Rajadesa  Kabupaten  Ciamis,  adalah:  dari  14 indikator  yang  diajukan  sebagai  pertanyaan  9 indikator  tidak  mengalami  hambatan,  dan  5 indikator mengalami hambatan
c. Upaya yang  dilakukan  oleh  Pelaksana
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  oleh Pelaksana    Program  Keluarga  Harapan (PPKH)    dalam  meningkatkan  partisipasi pendidikan di Kecamatan Rajadesa Kabupaten  Ciamis,  adalah  dari  14  indikator yang  diajukan  dalam  upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  9  indikator  tidak dilakukan  upaya  apapun  karena  sudah  baik, dan 5 indikator dilakukan upaya.
2. Saran
a. Program Keluarga Harapan untuk kedepannya lebih  memfokuskan  pada  proses  penyadaran pada  RTSM/KSM  agar  tidak  ada  lagi ketergantunganterhadap  bantuan  –  banttuan lainnya.
b. Proses  pelaksanaan  pemutakhiran  data  harus lebih  ditingkatkan  lagi.  Hal  ini  perlu dilakukan  untuk  memastikan  agar  nominal besaran  dana  bantuan  diterima  oleh  mereka yang  layak  menerima  dana  bantuan  Program Keluarga Harapan tersebut.
c. Koordinasi  antar  lembaga  harus  ditingkatkan lagi.  Koordinasi  lembaga  Program  Keluarga Harapan dengan lembaga – lembaga
pemerintah yaitu, lembaga pendidikan. Hal ini perlu  dilakukan  karena  koordinasi  dengan lembaga  –  lembaga  pemerintah  tersebut  akan meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  baik dan berjalan secara efektif

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino  .2012.Dasar-dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: Alphabeta
---------,  2008.Dasar-dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: Alphabeta
Arikunto.  2010. Prosedur Penelitian:  Suatu
Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta ---------, 2013. Prosedur Penelitian: Suatu
Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta.
Buku  Kerja  Pendamping  PKH  ,  2009. Program keluarga Harapan. BimTek.Kementrian
Sosial RI. Departemen  Sosial  RI,  2009 Pedoman  Umum Program Keluarga Harapan, Jakarta:Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Kementrian Keuangan, 2015: Pedoman Umum Program Keluarga
Harapan, Jakarta:  Direktorat  Jaminan Sosial Dunn, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gakah Mada University Press Gittinger,  2005 Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta  : Erlangga