Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia

## Alya Anira
alyaanira17@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Proses dekriminalisasi menjadi salah satu kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perubahan penggolongan perbuatan dari yang mulanya dianggap sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan biasa ini kerap kali dikaitkan dengan salah satu aturan yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 534 KUHP yang mengatur perbuatan secara terang-terangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan di hadapan umum. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pasal 534 KUHP masih tercantum dalam KUHP dan belum ada peraturan lain yang mencabut. Hal ini memberikan implikasi hukum terhadap pihak-pihak tertentu, seperti tenaga kesehatan, dalam memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan sebagai salah satu bentuk perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kata Kunci :  Dekriminalisasi; Pasal 534 KUHP; Sarana Pencegah Kehamilan; Tenaga Kesehatan, Kebijakan Hukum Pidana.

## Pendahuluan
Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya terkait dengan permasalahan kependudukan. Berdasarkan CIA World Factbook, pada Bulan Juli tahun 2017, Indonesia menduduki posisi ke empat sebagai negara dengan penduduk terbanyak dan terpadat. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan dampak terhadap aspek kehidupan yang lain di Indonesia, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politikm serta pertahanan dan keamanan negara.
Hukum hadir sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengendalikan masyarakat, dimana tujuan dari adanya hukum adalah untuk
781

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Alya Anira, ‘Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i3.18623

## Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
menciptakan masyarakat yang nyaman, aman, dan adil. 1 Untuk menciptakan hukum yang baik, maka perlu dibentuk hukum yang mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti adanya ketentuan-ketentuan umum, mengatur hak dan kewajiban masyarakat, hingga menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang melanggar hukum yang ada.
Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat tiga alasan pentingnya pengaturan hukum, terutama hukum pidana dan pidana, yaitu: 2
1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk memengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi salah satu dasar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan yang dibentuk oleh Belanda ini ditetapkan menjadi salah satu aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya diatur berbagai macam perbuatan, salah satunya berkaitan dengan kesusilaan. Perbuatan ini digolongkan menjadi dua, yaitu dalam bentuk kejahatan dan dalam bentuk pelanggaran. Kejahatan yang berkaian dengan kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku kedua KUHP, yaitu dalam Pasal
1 Ellya Rosana, ‘Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat’, (2014),
10 Jurnal TAPIs. [1-2].
2 Dey Ravena, [ et.,al ], Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) , (Kencana 2017).[216]., dikutip dari Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (PT Alumni 1992).
[152].
281 KUHP sampai Pasal 303 KUHP. Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam Bab VI buku ketiga KUHP, yaitu dalam Pasal 532 KUHP sampai Pasal 547 KUHP.
Salah satu jenis perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah terkait larangan untuk mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan di hadapan umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 534 KUHP, yaitu :
"Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah hamil; maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah".
Larangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan dibuat oleh Belanda sebagai bentuk penentangan terhadap teori yang disampaikan oleh Thomas Robert Malthus. Teori tersebut bernama Teori Malthusians, dimana dalam teori ini disampaikan bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan selalu lebih besar daripada ketersediaan daya pangan. 3 Sehingga tidak mungkin tercipta suatu kondisi dimana antara jumlah penduduk dan sumber daya pangan berada pada nilai yang sama. Maka dari itu, Malthus berpandangan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menekan atau mengontrol pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dapat dilakuakn melalui 2 cara, yaitu dengan Preventive Check (penundaan perkawinan, pengguguran kandungan, atau menggunakan alat kontrasepsi) dan Positive Check (proses kelahiran).
Saat ini, Pasal 534 KUHP sudah tidak lagi diterapkan di Belanda. Hal ini dikarenakan aturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Di Indonesia sendiri, Pasal 534 KUHP hingga saat ini masih tercantum dalam KUHP dan belum ada aturan yang mencabut. Nyatanya, terdapat perkembangan di Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 534 KUHP, yaitu terkait dengan perkembangan dalam bidang kesehatan.
3 Setyo H., ‘Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus’, (2017) < www.ajarekonomi.com> , accessed 15 Agustus 2019.

## 784 Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dalam masyarakat, salah satunya dengan cara mengeluarkan program-program kesehatan, seperti Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Reproduksi. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mensukseskan program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah.
Berdasarkan Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978, dinyatakan bahwa untuk menyukseskan salah satu program pemerintah, bersama ini diberitahukan sebagai berikut :
"Jika di daerah kekuasaan Saudara terjadi pelanggaran Pasal 283 dan Pasal 534 KUHP yang tersangkanya petugas Keluarga Berencana dan perbuatannya dilakukan dalam rangka menjalankan tugas Keluarga Berencana, maka untuk menyelesaikan perkaranya agar Saudara mengusulkan kepada kami untuk dikesampingkan". 4
Seiring berjalannya waktu, pemerintah juga berupaya untuk memberikan aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan lain sebagainya. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dampak terhadap keberlakuan dari Pasal 534 KUHP.
Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia setelah adanya program- program kesehatan sebagai salah satu bentuk perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia, maka Pasal 534 KUHP kerap kali dikaitkan dengan proses dekriminalisasi. Proses dekriminalisasi merupakan suatu proses dimana terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam
4 Supriyadi Widodo, [ et.,al ], Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP ( Institute for Criminal Justice Reform 2017).[6].
peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebagai sebuah kejahatan. 5 Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan dalam kajian BPHN pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Dalam kajian tentang analisa dan evaluasi hukum terkait penanggulangan prostitusi dan pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS, dibahas mengenai tindakan promosi, penjualan, atau mempertunjukkan alat-alat kontrasepsi, dimana dinyatakan bahwa pada nyatanya perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 534 KUHP, namun dengan adanya Program Keluarga Berencana, maka secara sosiologis pasal tersebut “dimatikan” atau telah terjadi proses dekriminalisasi. 6 Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait makna dekriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana dan implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP terkait dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia.

## Makna Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP dalam Kebijakan Hukum Pidana
Menurut Marc Ancel, “ Penal Policy” atau kebijakan hukum merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk merumuskan peraturan hukum positif dengan cara yang baik. 7 Dalam hal ini, peraturan hukum positif yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dengan baik, maka diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan adil.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari beberapa kebijakan yang lain, seperti kebijakan kriminal ( criminal policy ), kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ), dan kebijakan sosial ( social policy ). 8
Dalam kebijakan kriminal, terdapat dua permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan penentuan jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu bentuk
5 ibid .[8].
6 ibid., Lihat Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996).[220-22].
7 Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Kencana 2010).[23].
8 Wirjono Prodjodikoro , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (PT. Refika Aditama 2003).[19].

## 786 Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalan peraturan perundang-undangan. 9
Permasalahan penentuan jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana sering kali dikaitkan dengan proses kriminalisasi. Menurut Sudarto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan proses kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yaitu memperhatikan tujuan pembangunan sosial dan hukum pidana, perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana harus menimbulkan kerugian dan berdampak buruk bagi masyarakat, memperhitungkan biaya dan hasil ( cost and benefit principle ), dan memperhatikan kemampuan badan penegak hukum. 10
KUHP menjadi salah satu wujud penyelesaian permasalahan kebijakan hukum pidana. Dalam hal ini, KUHP mengatur berbagai macam jenis perbuatan yang dianggap sebagai satu tindak pidana. Pengaturan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu wujud proses kriminalisasi yang dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana adalah perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan yang diatur dalam Pasal 534 KUHP. Selain itu, KUHP juga mengatur besar dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang di dalamnya. Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, dimana hukum harus mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, seperti perubahan pandangan masyarakata terhadap suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu proses penyesuaian berupa proses dekriminalisasi.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dekriminalisasi adalah penggolongan perbuatan yang awalnya dianggap sebagai perilaku pidana, kemudian
9 ibid.
10 Barda Nawawi Arief, Op.cit. [31], dikutip dari Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana [s.n.] (1977).[44-48].
dianggan sebagai perilaku biasa. Terdapat dua jenis proses dekriminalisasi, yaitu proses dekriminalisasi de facto dan proses dekriminalisasi de jure . 11 Proses dekriminalisasi de facto dilakukan dengan cara tanpa mencabut aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam proses ini, aturan yang berkaitan tidak lagi dilakukan oleh masyarakat akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan, proses dekriminalisasi de jure dilakukan dengan cara mencabut aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pencabutan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi yang menyatakan mencabut aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Proses dekriminalisasi, terutama proses dekriminalisasi de facto kerap kali dikaitkan dengan Pasal 534 KUHP akibat adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Salah satu tujuan dari proses dekriminalisasi de facto Pasal 534 KUHP adalah untuk menghilangkan keragu-raguan bagu pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan dalam rangka melaksanakan program-program kesehatan. Hal ini pun didukung dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan program- program kesehatan, seperti tenaga kesehatan yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, proses dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP tidak berlaku secara mutlak, dimana proses dekriminalisasi tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan dalam rangka pelaksanaan program kesehatan sebagaimana dipertegas dalam surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978. Hal ini pun didukung dengan kondisi dimana
11 Supriyadi Widodo, [ et.,al ], Op.cit. [8].

## 788 Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
secara yuridis, Pasal 534 KUHP masih tercantum dalam KUHP dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mencabut. Sehingga, berdasarkan asas legalitas yang dianut hukum pidana, maka Pasal 534 KUHP masih berlaku.

## Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP dikaitkan dengan Perkembangan dalam Bidang Kesehatan di Indonesia
Proses dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP bermula dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program yang berkaitan dengan bidang kesehatan, diantaranya adalah Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Reproduksi. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan dari sistem kesehatan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Adanya program-program kesehatan tersebut menyebabkan munculnya benturan antara larangan yang diatur dalam Pasal 534 KUHP, yaitu terkait perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan, dengan pelaksanaan dari program- program kesehatan itu sendiri. Benturan tersebut terjadi dengan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diatur mengenai kewenangan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi dan/atau memperagakan alat, obat, dan cara kontrasepsi dalam suatu program kesehatan. Pasal tersebut pun mensyaratkan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dengan cara dan pada tempat yang layak. Sehingga tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mengetahui tata cara dan tempat yang sesuai agar perbuatannya dalam hal memberikan informasi dan memperagakan alat, obat, dan cara kontrasepsi dilindungi dan dilandasi oleh
aturan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Melihat adanya aturan yang memberikan kewenangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan perbuatan mempertunjukkan dan memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan, maka hal ini memberikan implikasi terhadap Pasal 534 KUHP. Berdasarkan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, dinyatakan bahwa segala perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, Pasal 534 KUHP dapat dikatakan masih berlaku dikarenakan belum ada aturan yang menyatakan mencabut atau menggantikan Pasal 534 KUHP.
Sejatinya, keberlakuan Pasal 534 KUHP di Indonesia masih sejalan dengan kondisi yang ada pada masa ini. Larangan secara terang-terangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan yang termuat dalam Pasal 534 KUHP ini digolongkan sebagai perbuatan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan. Sehingga tujuan keberlakuan Pasal 534 KUHP pada masa ini adalah sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran- pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan.
Dengan adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia, telah terjadi perubahan tujuan dari pemberlakuan Pasal 534 KUHP yang mulanya dibentuk oleh Belanda. Latar belakang Belanda membentuk Pasal 534 KUHP adalah sebagai bentuk penolakan terhadap Teori Malthusians yang menyatakan bahwa perlu adanya upaya pembatasan kelahiran manusia, salah satunya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga tujuan pembentukan Pasal 534 KUHP pada zaman Belanda berfokus pada permasalahan pertumbuhan penduduk. Sedangkan, pada masa ini tujuan dari Pasal 534 KUHP berfokus pada upaya pencegahan munculnya perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan.
Apabila dikaitkan dengan perbuatan tenaga kesehatan dalam hal mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan, maka hal ini dapat dikaji dari segi pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban

## Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
hukum pidana, dianut suatu asas, yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea ). 12 Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan terhadap kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, yaitu terkait dengan keadaan batin tertentu dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan. 13
Selain dua hal tersebut, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan dalam kesalahan, dimana dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana, masyarakat berpandangan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dalam hal ini, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian pada masyarakat dan menimbulkan celaan kepada pelaku berupa mempertanyakan alasan melakukan perbuatan yang dipahami dapat menimbulkan kerugian dalam masyarakat.
Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila: 14
a.  Melakukan perbuatan pidana, dimana terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut;
b.  Dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (di atas umur tertentu sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan);
c.  Adanya bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan;
d.  Tidak ada alasan pemaaf.
Berdasarkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perbuatan mempertunjukkan dan memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan. Hal ini didukung dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, dimana telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Masyarakat sudah tidak lagi melihat kerugian yang akan timbul dari perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan program kesehatan. Selain itu, hal ini
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).[165].
13 ibid .[171].
14 ibid .[177].
didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi perbuatan tenaga kesehatan, yaitu Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Tidak adanya kesalahan dalam perbuatan mempertunjukkan dan memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka tenaga kesehatan tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 534 KUHP. Di dalam KUHP, telah diatur mengenai kondisi tidak dapat dipidanyanya seseorang, yaitu dalam Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP.
Berdasarkan Pasal 50 KUHP, seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang diatur dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 51 KUHP, bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatannya yang diberikan oleh penguasa yang memiliki kewenangan.
Tidak dapat dipidananya tenaga kesehatan dalam melakukan perbuatan mempertunjukkan dan memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan juga dipengaruhi oleh langkah yang diambil oleh pemerintah berupa penerapan proses dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP, terutama proses dekriminalisasi de facto .
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP tidak berlaku secara mutlak, dimana perubahan penggolongan perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan yang saat ini sudah tidak dianggap lagi sebagai tindak pidana hanya berlaku pada pihak-pihak tertentu yang diberi kewenangan, seperti tenaga kesehatan. Sehingga Pasal 534 KUHP masih dapat dikatakan berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.

## Kesimpulan
Pertama Dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP bermula dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan berbagai macam program kesehatan, seperti Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Reproduksi.

## 792 Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
Tujuan dari adanya program tersebut adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia dan mencegah penyebaran penyakit kelamin. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai macam penyesuaian untuk mensukseskan program-program kesehatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia, maka terdapat perubahan pandangan terhadap perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 534 KUHP. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kesehatan dan didukung dengan perubahan pandangan masyarakat, maka terjadi proses dekriminalisasi secara de facto terhadap Pasal 534 KUHP.
Kedua Munculnya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia memberikan implikasi terhadap keberlakuan dari Pasal 534 KUHP di Indonesia. Terdapat benturan antara larangan yang termuat dalam Pasal 534 KUHP, terkait perbuatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan, dengan pelaksanaan program kesehatan yang dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diatur mengenai kewenangan tenaga kesehatan untuk mempertunjukkan dan memberikan informasi terkait dengan alat kontraepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki kesalahan dikarenakan terdapat amanat yang diberikan langsung dari peraturan perundang-udnangan untuk mensukseskan program kesehatan (dianutnya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis ). Sehingga, tenaga kesehatan tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 534
KUHP. Hal tersebut sejalan dengan proses dekriminalisasi de facto terhadap Pasal 534 KUHP, dimana proses dekriminalisasi tersebut hanya berlaku pada pihak-pihak yang diberi kewenangan khusus, seperti tenaga kesehatan, dan Pasal 534 KUHP masih tetap berlaku kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan, seperti pedagang asongan, dan lain sebagainya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Sofyan, Hukum Pidana (Pustaka Pena Press 2016).
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Kencana Prenada Media Group 2010).
Dey Ravena, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) (Kencana 2017).
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing Co. 1968).
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 2013).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2017).
R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad (PT. Raja Grafindo Persada 2012).
S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (Alumni AHM-PTHM 1983).
Supriyadi Widodo, Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Randangan KUHP
( Institute for Criminal Justice Reform 2017).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (PT. Refika Aditama 2003).

## Jurnal
Salman Luthan, ‘Asas dan Kriteria Kriminalisasi’ (2009) 16 JurnalHukum .
Andi Intan Purnamasari, ‘Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana’ (2019) 2 Gorontalo Law Review .

## 794 Alya Anira: Implikasi Dekriminalisasi Pasal
Ellya Rosana, ‘Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat’
(2014) 10 Jurnal TAPIs .

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.