## PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA DI INDONESIA
Oleh : Esti Aryani 1
Abstract : Trademark is an important part on trading and business. Trademark right need to be protected. There are several mechanism of the dispute settlement, namely civil law  mechanism,  penal  law  mechanism,  arbitration  mechanism  and  dispute settlement alternative mechanism.
Keywords: trademark right protection

## A. PENDAHULUAN
Merek  merupakan  bagian  penting  dalam  dunia  perdagangan.  Dengan  merek,  produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai  hasil  produksinya,  khususnya  mengenai  kualitas  produk.  Para  pedagang  menggunakan merek  untuk  promosi  barang-barang  dagangannya  dan  untuk  memperluas  pasar.  Bagi konsumen,  merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk  yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan  apabila  suatu  produk  tidak  memiliki  merek,  tentu  produk  yang  bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal  luas oleh  konsumen  karena  mutu  dan  harganya,  akan  selalu  diikuti,ditiru,  “dibajak”,  bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang.( Maulana dalam Erna wahyuni,et al, tt : 3 ).
Dengan  demikian,  merek  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  dunia  bisnis. Merek  sangat  erat  kaitannya  dengan  dunia  perdagangan  baik  berupa  perdagangan  barang maupun  jasa.  Fungsi  merek  dalam  dunia  perdagangan  ialah  agar  konsumen  dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis.  Merek  merupakan  identifikasi  suatu  produk  atau  hasil  perusahaan  yang  dijual  di
1 Dosen Fakultas Hukum
pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Merek
Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang- undangan  merek,  dapat  diketahui  bahwa  pada  masa  kolonial  Belanda  berlaku  Reglemen Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21  Tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  yang  menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda  yang sudah dianggap tidak  memadai,  meskipun Undang- Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut (Saidin, 1995: 249-250).
Perkembangan  selanjutnya,  Undang-Undang  Merek  telah  mengalami  perubahan,  baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.  Pada  akhirnya,  pada  tahun  2001  diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  Merek.  Undang-Undang  Merek  ini  merupakan  hukum  yang  mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar  internasional  yang  termuat  dalam  Pasal  15  Perjanjian  TRIPs  sebagai  pengganti  UU sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1997  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.
Berdasar  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001,  dinyatakan  bahwa Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan warna,  ataupun  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur merek, yaitu:
1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Masalah  merek  sangat  erat  kaitannya  dengan  persaingan  tidak  jujur  ( unfair competition ). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat  meningkatkan  kualitas  maupun  kuantitas  suatu  produk  ,memperlancar  produksi,  yang pada  akhirnya  akan  menguntungkan  baik  pihak  produsen  maupun  konsumen.  Tetapi  apabila persaingan  kemudian  sampai  pada  suatu  keadaan  dimana  pengusaha  yang  merasa  produk miliknya  tersaingi  dan  berusaha  menjatuhkan  pesaingnya  dengan  cara-cara  yang  tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain,maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum,  norma sopan santun, norma  social  lain dalam  lalu  lintas perdagangan akan  menjurus pada persaingan curang.
Menurut Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk  menarik  para  langganan  orang  lain  kepada  perusahaan  dirinya  sendiri  atau  demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. ( H.OK.Saidin,2006:357 )
2. Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya
Gugatan  atas  merek  dapat  terjadi  apabila  ada  pihak  lain  selain  pemilik  merek  yang secara  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  sejenis.  Pihak  yang  berhak  mengajukan  gugatan  atas merek  adalah  pemilik  merek  dan  penerima  lisensi  merek  terdaftar.  Penerima  lisensi  merek terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  sendiri-sendiri  ataupun  bersama-sama  dengan  pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa :
a. Gugatan ganti rugi dan/atau
b. Penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek tersebut.
Gugatan  ganti  kerugian  dan  /  atau  penghentian  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  merek  secara  tanpa  hak  tersebut  memang  sudah  sewajarnya,  karena  tindakan tersebut  sangat  merugikan  pemilik  merek  yang  sah.  Kerugian  yang  secara  langsung  terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga :
1. gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan Niaga dalam wilayah  hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.  Dalam hal  tergugat  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Indonesia,  gugatan  tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. panitera            mendaftarkan              gugatan          pembatalan        pada      tanggal gugatan  yang  bersangkutan    diajukan  dan  kepada      penggugat    diberikan tanda  terima  tertulis          yang        ditandatangani        panitera            dengan tanggal  dengan    tanggal pendaftaran gugatan.
3. panitera menyampaikan gugatan pembatalan  kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling   lama   2   ( dua )   hari    terhitung  sejak gugatan didaftarkan.
4. dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (  tiga  )  hari  terhitung  sejak  tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan   Niaga  mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. ( Pasal 80 UU Merek )
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  80  ayat  6  dan  7  dalam  jangka  waktu  paling lama  60  (  enam  puluh  )  hari  setelah  gugatan  didaftarkan,  sidang  pemeriksaan  atas  gugatan pembatalan diselenggarakan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 ( tujuh  )  hari  setelah  gugatan  didaftarkan.  Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  selama pemeriksaan perkara, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim  dapat  memerintahkan  tergugat  untuk  menghentikan  produksi,  peredaran  dan  /  atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut  juga  menyerahkan  barang  yang  menggunakan  merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat
memerintahkan  bahwa  penyerahan  barang  atau  nilai  barang  tersebut  dilaksanakan  setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(  Pasal  78  )Terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  tidak  dapat  diajukan  banding, melainkan  hanya  dapat  diajukan  kasasi.  Ketentuan  ini  tercantum  dalam  Pasal  82    yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( 8 ) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan  kasasi  diucapkan  atau  diberitahukan  kepada  para pihak  dengan  mendaftarkan  kepada  panitera  yang  telah  memutus  gugatan  tersebut. Selanjutnya  dalam  waktu  7  (  tujuh  )  hari  sejak  tanggal  permohonan  kasasi  didaftarkan, pemohon  kasasi  sudah  harus  menyampaikan  memori  kasasinya  kepada  panitera  Pengadilan Niaga.
Permohonan kasasi dan  memori kasasi wajib dikirimkan oleh panitera kepada pihak termohon  kasasi  paling  lama  2  (  dua  )  hari  setelah  permohonan  kasasi  didaftarkan.  Sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 7 (tujuh) hari termohon kasasi dapat  mengajukan  kontra  memori  kasasinya  kepada  panitera  Pengadilan  Niaga.  Selanjutnya kontra  memori  kasasi  wajib  disampaikan  kepada  pemohon  kasasi  paling  lama  2  (  dua  )  hari setelah  kontra  memori  kasasi  diterima  oleh  panitera  Pengadilan  Niaga.  Dalam  waktu  paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, panitera Pengadilan  Niaga  berkewajiban  menyampaikan  berkas  perkara  kasasi  kepada  Mahkamah Agung. MA wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 ( dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.
Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 ( enam puluh ) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima  MA. Putusan atas permohonan kasasi  harus diucapkan paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Putusan  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.  Panitera  MA  wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 hari setelah tanggal  putusan  atas  permohonan  kasasi  diucapkan.  Selanjutnya  juru  sita  Pengadilan  Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 ( dua ) hari setelah putusan kasasi diterima.
Pelanggaran  hak  atas  merek  selain  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  perdata yaitu  melalui  gugatan  perdata,  dalam  Undang-undang  Merek  2001  diatur  pula  tentang penyelesaian  sengketa  merek  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Cara penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  diatur  dalam Undang-undang  No  30  Tahun  1999.  Dalam  undang-undang  tersebut  dikenal  beberapa  cara penyelesaian sengketa yaitu :
a. arbitrase b. konsultasi c. negosiasi
d. mediasi
e. konsiliasi f. penilaian ahli.
Diantara  keenam  cara  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  tersebut,  hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh  pihak  ketiga  yaitu  arbiter  atau  majelis  arbiter.  Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Putusan  arbitrase  bersifat  final artinya  putusan  arbitrase  merupakan  putusan  final  dan  karenanya  tidak  dapat  diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam  alternatif  penyelesaian  sengketa,  penyelesaiannya  diserahkan  pada  para  pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan  memfasilitasi perundingan para pihak.
Menurut  Undang-undang  no  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan  Niaga. Penyelesaian sengketa melalui  alternatif penyelesaian  sengketa diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung  oleh  para  pihak  dan  hasilnya  dituangkan  secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat  menyelesaikannya  dengan  bantuan  pihak  ketiga.  Peran  pihak  ketiga  hanya  sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.
Selain  melalui  jalur  hukum  perdata,  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang-undang Merek 2001 diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak  pidana  di  bidang  merek.  Perumusan  tindak  pidana  dalam  Undang-undang  Merek tersebut  pada  dasarnya  merupakan  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  dan penggunaan  merek  oleh  pemiliknya  atau  pemegang  hak  atas  merek.  Tindak  pidana  merek dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu :
a. Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan  merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis (Pasal 90)
b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya  dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91).
c. Tindak pidana menggunakan   tanda   yang   sama   pada   keseluruhan dengan indikasi  geografis  milik  pihak  lain.  Tindak  pidana    ini    diatur    dalam  Pasal 92yang dalam rumusannya memuat   3 Macam tindak pidana yaitu:
1) tindak  pidana  menggunakan  tanda  yang  sama  pada  keseluruhan  dengan indikasi  geografis  milik  pihak  lain,  dirumuskan  dalam  Pasal  92  ayat  (1)
2) tindak  pidana  menggunakan  tanda  yang  sama      pada      pokoknya  dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (2 )
3) pencantuman asal   sebenarnya   pada   barang  hasil  pelanggaran  atau pencantuman kata yang menunjukkan barang  merupakan tiruan    dari barang terdaftar, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat ( 3 )
d. Tindak pidana menggunakan tanda yang dilindungi   berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa (Pasal 93)
e. tindak pidana   memperdagangkan   barang  dan / atau  jasa hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 atau 93.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95, tindak pidana- tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

## 3. Proses Penyelesaian Perkara Merek Melalui Jalur Hukum Pidana
Proses  penyelesaian  perkara  merek  melalui  jalur  hukum  pidana  mempergunakan Undang-undang  no  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  sebagai  hukum  formil dengan  ketentuan  khusus (  lex  specialis  ) tentang  penyidikan  pada  Undang-undang  no  15 tahun 2001 tentang Merek.
Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah system terpadu ( Integrated Criminal  Justice  System  ) yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum  secara  terpadu.  Aktivitas pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. ( M Yahya Harahap, 2000 : 90 ) Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP.
Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hukum  tidak  ada  artinya  kalau  tidak  ditegakkan.  Hal  ini  pun  menjadi  pegangan  pihak  luar negeri  untuk  mengukur  keberhasilan  pelaksanaan  sistem  HaKI  nasional,  disamping  upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi. Oleh karena itu diharapkan aparat hukum  akan  lebih  meningkatkan  kinerja  bagi  kepentingan  bersama.(  Makalah  Ditjen  HaKI- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Makassar,20 November 2001 : 6 )
Sebelum  penyidikan  dimulai  terlebih  dahulu  perlu  ditentukan  secara  cermat berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ditemukan  dari  hasil  penyelidikan  bahwa  suatu  peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan.
Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah  pejabat  kepolisian  negara  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Pegawai  negeri  sipil yang  dimaksud  dalam  perkara  merek  adalah  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan departemen  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  pembinaan  Hak  Kekayaan Intelektual.
Pasal 89 Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Direktorat  Jenderal  dibsebagaimana  dimaksud  dalam  UU  no  8  tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud berwenang :
a. melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  aduan  berkenaan  dengan  tindak  pidana di bidang merek.
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a.
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek.
d. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan,dan  dokumen  lainnya  yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
e. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat  barang  bukti, pembukuan,  catatan,dan  dokumen  lain  serta  melakukan  penyitaan  terhadap bahan  dan  barang  hasil  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara tindak pidana di bidang merek.
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan  hasil  penyidikannya  kepada  Penyidik  Pejabat Polisi  Negara  RI.      Demikian  pula  Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada  Penuntut  Umum  melalui  Penyidik  Pejabat  Polisi Negara  RI  dengan  mengingat    ketentuan  Pasal  107  Undang  -  undang    no    8    tahun    1981 tentang   Hukum  Acara Pidana, sebagai berikut :
a.  untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dari  kepolisian  memberikan  petunjuk kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dan  memberikan  bantuan  penyidikan  yang diperlukan.
b.  dalam  hal  suatu  peristiwa  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  sedang  dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian ditemukan bukti yang
kuat  untuk  diajukan  kepada  penuntt  umum,  penyidikpegawai  negeri  sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari kepolisian.
c.  dalam  hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai  negeri sipil,  ia segera  menyerahkan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut  umum  melalui  penyidik dari  kepolisian.  Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri    Sipil  sebagaimana  telah disebutkan memberitahukan dimulainya    penyidikan   dan     hasil   penyidikannya kepada  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  RI.      Demikian        pula  Penyidik      Pejabat Pegawai    Negeri  Sipil        tersebut  menyampaikan  hasil        penyidikannya      kepada Penuntut  Umum  melalui  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  RI  dengan  mengingat ketentuan  Pasal 107 Undang - undang  no  8  tahun  1981   tentang   Hukum  Acara Pidana, sebagai berikut :
1) untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dari  kepolisian  memberikan  petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
2) dalam  hal  suatu  peristiwa  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  sedang  dalam penyidikan  oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dan  kemudian  ditemukan  bukti yang  kuat  untuk  diajukan  kepada  penuntt  umum,  penyidikpegawai  negeri  sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari kepolisian.
3) dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera  menyerahkan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut  umum  melalui penyidik dari kepolisian.

## Proses Penyidikan
Penyidikan    merupakan   suatu   upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif  berupa   proses  penanganan  tindak   pidana   untuk  kepentingan penuntutan dan      peradilan.      Penyidikan        merupakan      rangkaian      kegiatan  yang  dimulai  dari penerimaan  laporan  /  pengaduan,      pemeriksaan        TKP,      penindakan,  pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Ditinjau dari system peradilan  pidana,  penyidikan  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dari criminal  justice
system .  Komponen  penyidikan  ini  dipertanggungjawabkan  kepada  POLRI  sebagai fungsionaris yang bertanggung jawab secara mandiri.
Penyidikan  dapat  dijabarkan  menjadi  4  (  empat  )  kegiatan  yaitu  penyelidikan, penindakan, pemeriksaan , penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

## a. Tahap Penyelidikan
Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  oleh  KUHAP  (  Pasal  1 Butir 2 KUHAP ).
b. Tahap Penindakan
Pada  tahap  ini  penyidik  berwenang  melakukan  upaya  paksa  yang  berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat. Prosedur dalam  melakukan  upaya  paksa  yang  diperkenankan  oleh  KUHAP  ini  mengacu  pada ketentuan KUHAP sebagai lex generalis (aturan umumnya).
c. Tahap Pemeriksaan
1) Pemeriksaan Saksi
Pasal  1  Angka  27  KUHAP  mengatur  bahwa  yang  dimaksud  saksi  adalah  orang yang  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan  menyebut  alas  an  dari  pengetahuannya  itu.  Dalam  meminta  dan  mencatat keterangan saksi baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan siding dalam praktek dikenal 3 ( tiga ) macam cara yaitu :
a)  dengan  cara  meminta  agar  saksi  menceritakan  segala  hal  ihwal  yang  diketahuinya dalam  suatu  peristiwa  pidana.  Hal-hal  yang  diceritakan  oleh  saksi  tersebut  dicatat dalam berita acara.
b)  dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya  dalam  peristiwa  pidana  tersebut,  pertanyaan  dan  jawaban  dicatat dalam berita acara.
c)  dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk  menceritakan  pengetahuannya  dan  pengajuan  pertanyaan-pertanyaan  kepada saksi. Hasilnya dicatat dalam berita acara. Cara ketiga inilah yang banyak dilakukan dalam praktek. ( Giyarto,2006 :89 )

## 2) Pemeriksaan Tersangka
Tata  cara  pemeriksaan  tersangka  diatur  bersama-sama  dengan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  saksi  yaitu  pada  Pasal  112  sampai  dengan  Pasal  123 KUHAP.  Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  hak-hak  tersangka  harus dihargai  dan  dihormati.  Hak-hak  tersangka  itu  antara  lain  adalah  hak  untuk  segera diperiksa ( Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP ), hak untuk memberikan keterangan dengan bebas  kepada  penyidik  dan  hakim  (  Pasal  52  KUHAP  ),  hak  untuk  mendapat  bantuan hukum  (  Pasal  114  KUHAP  )  dan  masih  banyak  hak-hak  lain  bagi  tersangka  seperti yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

## d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
Penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidik yang  merupakan  proses  akhir  dari  suatu  kegiatan  penyidikan  berupa  penyusunan  isi berkas, pemberkasan serta penyerahan kepada penuntut umum.

## 1) Tahap Penuntutan
Pasal 1    angka   7    KUHAP   merumuskan   bahwa    yang dimaksud penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.
Dalam  kerangka Integrated  Criminal  Justice  System ,  meskipun  masing-masing instansi  penegak  hukum  mempunyai  fungsi  dan  wewenang  yang  secara  tegas  dibedakan
tetapi  hal  itu  bukan  merupakan  pemisahan  fungsi  dan  wewenang,  melainkan  di  dalamnya terdapat prinsip hubungan instansional dan fungsional.
Pada  tahap  penuntutan  ini,  kepada  penuntut  umum  diberikan  wewenang penanganan lebih lanjut atas hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik. Apabila hasil penyidikan telah lengkap maka penuntut umum memberitahukan hal itu pada penyidik dan meminta agar tersangka dan barang bukti diserahkan padanya. Sebaliknya apabila hasil penyidikan  belum  lengkap  maka  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik  untuk  dilengkapi.  Setelah  hasil  penyidikan  dinyatakan  lengkap,  maka  menjadi kewenangan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan selanjutnya  melimpahkan perkara ke pengadilan.

## 2) Pemeriksaan di PN
Sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP,  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran  hak  atas merek  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  biasa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  152 sampai  dengan  Pasal  202  KUHAP.  Menurut  C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil pengadilan  adalah  tempat  yang  terpenting  baginya  untu  pembelaan    dirinya  dan  minta keadilan  yang  sejujur-jujurnya,  yang  menjadi  dambaan  bagi  setiap  pencari  keadilan  demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. ( C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2004:26) Adapun proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:
1. pembukaan  sidang  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  yang  menyatakan  siding  dibuka  dan terbuka untuk umum.
2. penelitian  identitas  terdakwa,  hal  ini  penting  karena  bagi  terdakwa  yang  tidak memahami hukum ada kemungkinan tidak mengerti.
3. pembacaan  surat  dakwaan  oleh  Penuntut  Umum.  Surat  dakwaan  merupakan  hal  yang sangat  penting  karena  isi  surat  dakwaan  berhubungan  dengan  hak  asasi  seseorang dalam  suatu  proses  pidana  yang  menentukan  batas-batas  pemeriksaan  dan  penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan.
4. terhadap  surat  dakwaan  dari  Penuntut  Umum,  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya berhak mengajukan keberatan ( eksepsi ) atas kewenangan pengadilan untuk mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
5. apabila  eksepsi  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  ditolak  pemeriksaan  dilanjutkan dengan  pembuktian.  Guna  mendapatkan  fakta-fakta  yang  obyektif  pertama-tama didengar saksi korban, kemudian saksi-saksi lainnya termasuk saksi ahli jika ada.
6. pembacaan  tuntutan  pidana  oleh  Penuntut  Umum  yang  dilanjutkan  dengan  pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya ( pledoi ), dilanjutkan jawaban atas pledoi dari Penuntut  Umum  (  replik  ),  selanjutnya  jawaban  atas  replik  oleh  terdakwa  atau penasehat hukumnya ( duplik ). Proses pemeriksaan diakhiri dengan putusan hakim.

## C. KESIMPULAN
Sebagai  penutup  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sebagai  bagian  dari  hak kekayaan  intelektual,  merek  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  pihak-pihak  yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek  maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa pilihan.Adapun pilihan yang tersedia adalah melalui proses litigasi  yaitu  melalui  gugatan  perdata  dan  tuntutan  pidana,  arbitrase,  atau  melalui alternative penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Erma  Wahyuni  et  al, Kebijakan  dan  Manajemen  Hukum  Merek ,  tt,  Yayasan  Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.Kansil,  2002, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana, PT Pradnya Paramita, Jakarta
Giyarto, 2006, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
H. OK Saidin,2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ) , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Makalah Ditjen HAKI- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001,  Makassar.
M.  Yahya  Harahap,  2000, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta.
UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek..
UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
.