## UNIVERSUM KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ridwan Sya’rani 1 , San Afri Awang 2 , Dr. Ir. Nunuk Supriyatno 3 , M.Sc dan Ris Hadi Purwanto 4
1 Program Doktor Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulaksumur Yogyakarta 55281.
2,3,4 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Korespondensi Email: 1 rd.syarani@gmail.com.

## Diterima :10 Juli 2016
Disetujui : 27 Oktober 2016

## Intisari
Penelitian  bertujuan  untuk  melihat  hubungan  antar  faktor-faktor  pembentuk  kelembagaan  di  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). SEM merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk  menganalisis  hubungan  antar  variabel  secara  kompleks.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan 83 responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil  bahwa  hasil  akhir  kelembagaan  secara
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sumber  daya
manusia, variabel kelembagaan dan linkage .
Kata kunci: Kelembagaan, KPH, SEM

## Abstract
This study aims to examine the relationship between the factors that forming the institutions in Production Forest Management Unit (KPHP) Model Banjar Regency, South Kalimantan Province. The analysis used is Structural Equation Model (SEM). SEM is a multivariate analysis were used to analyze the relationship between  variables.  The  sampling  technique  was  conducted  using  purposive  sampling  method  with  83
by the factors of human resources, institutional variables and linkage.
keywords: Forest Management Unit, Institution, SEM

## PENDAHULUAN
Pengelolaan hutan di Indonesia terus mengalami kemunduran,  hal  ini  dengan  terus  menurunnya luasan  hutan  di  negeri  ini.  Hal  ini  juga  terkait langsung  dengan  sumber  daya  manusia  sebagai unsur  penting  dalam  manajemen  hutan.  Menurut Awang (2009), fungsi hutan sendiri tak terlepas dari unsur  manusia  yang  melekat  sebagai  bagian  dari
Tentunya unsur manusia dalam hal ini bukan hanya berarti  pelaku  langsung  di  dalam  wilayah  hutan, tertapi lebih  luas  terkait  dengan  semua  unsur  yang berkaitan dengan kehutanan, termasuk dari semua
pihak stakeholder dan semua sumber daya manusia yang termaktub di dalamnya.
Dalam  rangka  mencapai  tata  kelola  hutan  yang baik (G ood forest governance) diharapkan semua unsur bisa  saling  mendukung,  dimana  pengelolaan  hutan secara berkelanjutan Sustainable Forest Management (SFM) menuju posisi ideal dengan terwujudnya Eco- Friendly  Forest    Management (EFFM)    (Awang, 2006 : 345 - 350).  Niat baik tersebut tentu tidak akan bisa  terlaksana  jika  semua  pihak    hanya    berfokus pada  kepentingannya  masing-masing,  untuk  itu pelaksanaannya  perlu  dilakukan  secara  sinergis  dari semua tingkat, dari pihak Kementerian maupun pihak Pemerintah Daerah dan semua unsur terkait.
Hal tersebut juga tentunya harus bermuara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2005  yang kemudian  lebih  mengerucut  lagi  pada  Rencana Kerja  Pemerintah  Tahun  2015,  dimana  norma pembangunan berfokus pada pembangunan manusia dan  masyarakat,  peningkatan  kesejahteraan  tanpa
merusak ekosistem.
Langkah  pemerintah  dalam  menata  kembali pengelolaan hutan di Indonesia diwujudkan dengan pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) di  setiap  daerah,  baik  di  tingkat  provinsi  maupun tingkat  kabupaten,  yang  bentuknya  dapat  berupa KPH  Konservasi  (KPHK),  KPH  Produksi  (KPHP) dan  KPH  Lindung  (KPHL).  Di  Kabupaten  Banjar telah  terbentuk  KPHP  Model  yang  dibentuk berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  793/Menhut-II/2009  tentang  Penetapan Wilayah KPHP Model Banjar dengan luas ± 139.958 ha,  yang  terdiri  dari  Hutan  Lindung  seluas  42.090 ha  (30,07  %),  Hutan  Produksi  Terbatas  25.354  ha (18,12 %) dan Hutan Produksi Tetap seluas 72.513 ha (51,81 %).
Kelembagaan  KPH  sendiri  terkesan  tumpang tindih  berdasarkan  penafsiran  atas  beberapa peraturan  yang  ada.  Menurut  Undang  Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan  dilaksanakan  di  tingkat  propinsi, kabupaten/kota  dan  unit  pengelolaan.  Kemudian menurut PP nomor 6 tahun 2007 bahwa keberadaan KPH  di  kabupaten  merupakan  unsur  pelaksana dari  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Kementerian Kehutanan.
Terbitnya  Undang  -  Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk di dalamnya kewenangan dalam  hal  pengelolaan  hutan,  berakibat  langsung pada sistem pengelolaan hutan di daerah. Terbitnya Undang - Undang tersebut mengakibatkan beberapa peraturan terkait pengelolaan hutan di daerah harus mengalami perombakan yang krusial.
Sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  yang  dinyatakan  bahwa penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  bidang kehutanan  merupakan  kewenangan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  provinsi,  terkecuali  untuk pengelolaan  taman  hutan  raya  yang  merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Lebih  lanjut  diuraikan  dalam  lampiran  Undang  - Undang tesebut bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan  dalam  hal  pelaksanaan tata  hutan  dan rencana  pengelolaan  kesatuan  pengelolaan  hutan kecuali  pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
Perpindahan  pengelolaan  hutan,  khususnya KPH  produksi  menjadi  wewenang  pemerintah provinsi  yang  sebelumnya  merupakan  wewenang pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  harus dicermati  dengan  lebih  mendalam  lagi,  hal  ini terkait  dengan  kelembagaan  KPHP  yang  otomatis akan  berubah.  Perlu  dicermati,  bagaimana  fungsi pemerintah  daerah  kabupaten  yang  direncanakan sejak awal pembentukkannya sebagai tingkat tapak dalam pengelolaan hutan produksi. Kondisi seperti ini  bisa  jadikan  mengakibatkan  pemerintah  daerah kabupaten  dan  kota  akan  menjadi  lepas  tangan sepenuhnya terkait pengelolaan KPHP tersebut.
Keadaan sekarang, kelembagaan KPHP Model Kabupaten  Banjar  masih  berupa  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Bupati Banjar  Nomor  13  Tahun  2009  tentang  Organisasi Tata  Kerja  unit  pelaksana  teknis  (UPT)  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Kabupaten Banjar. UPT KPH secara struktur berada di bawah Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Banjar.  Pembentukan UPT  KPH  sendiri  belum  sepenuhnya  berdasarkan acuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
Keberadaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  sebagai pelaksana    ketentuan    Undang    Undang   Nomor 23  Tahun  2014  sudah  jelas  mengatur  susunan kelembagaan  di  tingkat  pemerintah  kabupatan  dan propinsi. Berdasarkan aturan tersebut, unit organisasi KPH masih belum jelas posisinya, walaupun pasal 22 telah mengamanahkan untuk pembentukan KPH
di  tingkat  kabupaten,  tetapi  untuk  pelaksanaannya masih menunggu penerapan peraturan pelaksanaan berikutnya.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor  P.6/MENHUT-II/2010,  organisasi  KPH harus memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam
Agar memiliki kompetensi sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  organisasi  KPH  harus  diisi oleh  personil  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang pengelolaan  hutan,  yaitu  yang  memenuhi  syarat kompetensi  kerja  yang  diterbitkan  oleh  lembaga
pengakuan oleh menteri, sesuai dengan (penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP 6/2007 yang berbunyi:
“Dalam  menetapkan  organisasi  KPH  khusus- nya yang berkaitan dengan sumber daya manu- sia,  Pemerintah,  pemerintah  provinsi,  atau pemerintah  kabupaten/kota  harus  memper- hatikan,  antara  lain,  syarat  kompetensi  kerja
profesi  di  bidang  kehutanan  atau  pengakuan oleh Menteri.”
Unsur  sumber  daya  manusia  pengelola  diha- rapkan  berasal  dari  personil  yang  ada  di  daerah, terutama dari Dinas Kehutanan dan instansi terkait. Kendala  umum  dalam  penataan  sumber  daya manusia di daerah sekarang terutama terkait dengan peraturan yang melingkupinya. Pada KPH, terdapat dua  peraturan  utama  yang  menjadi  dasar  dalam pengelolaan hutan, yaitu peraturan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan peraturan yang ada di daerah.
Sampai  saat  ini  belum  ada  standar  yang  jelas mengenai  jumlah  personil  ideal  yang  diperlukan untuk mengelola sebuah KPH, apalagi terkait dengan pemilahan tipe KPH itu sendiri.  Permendagri
Nomor 61 Tahun 2010 sendiri hanya mensyaratkan pemenuhan  personil  dalam  struktur  organisasi KPH, yang terdiri jabatan struktural dan fungsional, sehingga  hampir  seluruh  KPHP  yang  dibentuk  di seluruh  Indonesia  hanya  memiliki  personil  yang bervariasi antara 1 -29 orang, bahkan ada yang belum memiliki personil pelaksana sama sekali, terkecuali KPHP Yogyakarta yang paling awal dibentuk pada tahun 2007, memiliki personil sejumlah 179 orang untuk mengelola hutan produksi seluas 16.358 ha.
Kajian ini menjadi menarik untuk mendapatkan penjelasan  lebih  jauh  mengenai  bagaimana konstruksi  kelembagaan  KPH  Model  Kabupaten Banjar  terkait  dengan  posisinya  dan  hubungannya dengan  Dinas  Kehutanan  sebagai  organisasi induknya,  juga  terkait  dengan  beberapa  peraturan yang  menaunginya.  Selain  itu  juga  mencoba memecahkan  masalah  mengenai  pengembangan sumber  daya  manusia  yang  sampai  sekarang  terus berkembang secara dinamis, terlebih di pemerintah daerah, khususnya lagi pengembangan sumber daya manusia  di  KPH  sebagai unsur  utama  pelaksanaan pengelolaan hutan di daerah.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Banjar Provinsi  Kalimantan  Selatan,  objek  penelitian adalah kelembagaan KPH Model Kabupaten Banjar dan sumber daya manusia yang menjalankan tugas pokok  fungsi  yang  melekat  pada  organisasi  KPH tersebut  serta  pihak-pihak  yang  terkait  dengan keberadaan KPH.

## Analisis Data

## Pengambilan Data
Data untuk pengembangan kelembagaan berupa kuisioner  dengan  menggunakan  skala  1-5  yang dikembangkan  oleh  Likert  (1986).  Responden untuk analisis kuantitatif adalah semua pihak  yang terlibat langsung dalam kelembagaan KPHP Model Kabupaten  Banjar  serta  dianggap  mengetahui tentang keadaan sumber daya manusia di dalamnya sebanyak 83 orang.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitan  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data  penelitian  yaitu  kuesioner  yang berisi pernyataan-pernyataan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diisi dengan jawaban responden. Kuisioner  disusun  berdasarkan  hasil    pengamatan di  lapangan  dan  hasil  telaahan  terhadap  teori  dan peraturan  terkait  dengan  pengembangan  sumber daya  manusia  dan  kelembagaan  di  KPH.  Butir kuisioner  secara  keseluruhan  berjumlah  92  item dengan  menggunakan  skala  1-5.  Tiap  item  diberi skor dengan penilaian sebagai berikut:
Tabel 1. Range Skor Kuisioner Nomor Item Pernyataan Skor 1. Sangat setuju 5 2 Setuju 4 3 Netral 3 4 Tidak Setuju 2 5 Sangat Tidak Setuju 1

## Prosedur Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  bantuan software Lisrel  9,2 for  student .  Berdasarkan  Latan dan Gudono (2013 : 3-4), Widarjono (2010 : 309), Ghozali dan Fuad (2008 : 8-9), Wijanto (2008 : 31- 70), langkah-langkah dalam analisis SEM ini adalah sebagai berikut :
1. model
Secara garis besar, komponen data yang diambil berdasarkan  hubungan  antara  faktor-faktor dalam kerangka universum Esman (1986), yaitu variabel  kelembagaan,  keterkaitan  ( linkage ) dan kelembagaan ( institutionality ) itu sendiri.
2. Model
Langkah  ini  bertujuan  untuk  mencermati jumlah variabel dan parameter sehingga model memiliki  nilai  unik  dan  memungkinkan  untuk
(2008  :  46)  menjelaskan  bahwa  model  harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
t < s/2
Keterangan : t = Jumlah parameter yang diestimasi s  =  Jumlah  varians    dan    kovarians antar  variabel  manifest,  dimana (p+q)(p+q+1)
p = Jumlah variabel y (indikator variabel endogen)
q =  Jumlah variabel x (indikator variabel eksogen)
3. Estimasi Model Estimasi model dalam penelitian ini menggunakan  teknik maximum  likelihood estimation dilakukan untuk  menentukan  apakah  parameter  yang

## 4. Pengujian Kecocokan Model
Pengujian  kesesuaian  model  ( ) bisa  dilakukan  dengan  beberapa  pengujian. Model  dikatakan  layak  jika  memenuhi  paling tidak  memenuhi  satu  dari  beberapa  metode tersebut (Widarjono, 2010 : 282).
5. Model
yang diuji belum layak dengan cara menyesuaikan  jalur-jalur  yang  ada,  atau merubah parameter- parameter yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  data  menggunakan  pendekatan  dua tahap  ( two-step  approach ),  yaitu  pendekatan  dari Anderson  dan  Gerbing  (1988).  Hal  ini  dilakukan untuk  mengeliminasi  data  yang  tidak  memenuhi syarat sehingga memperoleh model CFA yang dapat diterima, yaitu yang mempunyai kecocokan data dan model,  serta  mempunyai  validitas  dan  reliabilitas yang baik
Tahap  awal  dilakukan  sekaligus  sebagai  uji validitas  dan  reliabilitas  instrumen  penelitian, yaitu  item-item  yang  digunakan  dalam  kuisioner. Validitas  item  indikator  teramati  mempunyai standarized  loading  factor  >  0.50  (Igbaria et  al, 1997) atau  idealnya  di  atas  0.7  (Hair et  al, 2009 ) dan  mempunyai  nilai  t  <  2.0 untuk item  yang  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut dihilangkan dari model.
Reliabilitas  CFA  kuisioner  dinilai  berdasarkan composite realibity measure dan variance extracted measure . Nilai construct reliability (CR) yang disya- ratkan adalah di atas 0.6 (Bagozzi dan Yi, 1988;
Ghozali  dan  Fuad,  2008).  Sementara  Hair et  al (2009) menyatakan bahwa nilai CR ≥ 0.7 memiliki reliabilitas  yang  baik,  tapi  nilai  antara  0.6  dan  0.7 masih  dapat  diterima  (Wijanto,  2008).  Selain  itu, reliabilitas  juga  dilihat  nilai average  variance extracted (AVE)  yang diharapkan  lebih  besar dari 0.5 ( Ghozali dan Fuad, 2008; Wijanto, 2008; Hair et al, 2009).

## Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  nilai-nilai latent  variable score yang  dijadikan  variabel  teramati  adalah sebagai berikut:
Dari  hasil  tersebut  terlihat  bahwa  walaupun sebagian  besar  nilai univariate  normality pada  tiap variabel  telah  memenuhi  syarat  dan  pada  nilai variabel multivariate  normality masih  terdistribusi tidak  normal,  hal  ini  bisa  terlihat  dari  nilai  P-Value skewness dan kurtosis yang lebih kecil daripada yang disyaratkan (lebih besar daripada 0.05). Hal ini diatasi dengan  menambahkan  estimasi  matriks asymptotic covariance  matrix, sehingga  model  akhir  diestimasi dengan menggunakan Robust Maximum Likelihood, artinya model data diestimasi berdasarkan Maximum Likehood dengan koreksi asymptotic  covariance matrix . (Gozali dan Fuad, 2008).

## Test of Univariate Normality for Continuous Variables
Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis Variable Z-Score P-Value Z-Score  P-Value  Chi-Square P-Value Doktrin -0.867 0.386 -1.079 0.281 1.916 0.384 Program -0.757 0.449 -1.631 0.103 3.232 0.199 Sumber -0.440 0.660 -0.814 0.416 0.856 0.652 Struktur -1.302 0.193 1.328 0.184 3.457 0.178 Leader -1.399 0.162 0.363 0.716 2.090 0.352 Kompeten 0.927 0.354 -1.788 0.074 4.058 0.131 Mankin -0.080 0.936 -0.632 0.527 0.406 0.816 Enabling 0.737 0.461 -0.126 0.899 0.558 0.756 Fungsi -0.027 0.978 -1.665 0.096 2.774 0.250 Normatif -2.090 0.037 0.307 0.759 4.462 0.107 Diffuse -0.709 0.478 -1.510 0.131 2.782 0.249 Kapasita 0.055 0.956 -3.031 0.002 9.190 0.010 Komitmen -0.040 0.968 0.388 0.698 0.152 0.927 Inovatif 0.193 0.847 -1.350 0.177 1.860 0.394 Image 0.507 0.612 -5.029 0.000 5.548 0.000 Spread -0.457 0.648 0.956 0.339 1.122 0.571 Relative Multivariate Kurtosis = 1.160 Test of Multivariate Normality for Continuous Variables Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis Value  Z-Score  P-Value  Value  Z-Score P-Value  Chi-Square  P-Value ------  -------  -------  -------  ------- -------  ----------  ------- 110.112  14.031 0.000  334.026  6.140 0.000 234.579 0.000

## Estimasi
Model awal dari estimasi model kelembagaan KPH Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :
i  atau  permodelan  ulang  setelah  menghapuskan variabel  dan  parameter  yang  tidak  memenuhi persyaratan.

## Gambar 1. Model AwalEstimasi Variabel - Variabel Pembentuk Kelembagaan

## Gambar 2 Uji t variabel-variabel pembentuk kelembagaan
Dari model tersebut, terdapat beberapa paramater yang  tidak  memenuhi  persyaratan  standarized loading faktor dan nilai t. Seingga dikeluarkan dari model.  Variabel  yang  tidak  memenuhi  persyaratan adalah variabel sumberdaya yang merupakan bagian dari  variabel  lembaga  dan  parameter  yang  tidak memiliki  syarat  yang  ditetapkan  karena  memiliki nilai  t  kurang  dari  2.0,  sehingga  dianggap  tidak mempunyai pengaruh pada model.
Hasil  akhir  dari  model  kelembagaan  sebagai tahap  kedua  dan  penyempurnaan  dari  model sebelumnya,  setelah  menghapus  measurement variable  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan menggunakan adalah  sebagai berikut:
Gambar 3. Model Akhir Estimasi Variabel - Variabel Pembentuk Kelembagaan

## Uji Kecocokan
Langkah  berikutnya  adalah  melihat  hasil  uji kecocokan berdasarkan penilaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam standar g index. Rekapitulasinya diuraikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Goodness of Fit Index Model Kelembagaan KPH Kab. Banjar
GoF Index Nilai
Cut-off value
Keterangan
merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan dari  usaha  pembangunan  lembaga.  Konsep  kelem- bagaan  menunjukkan  bahwa  hubungan    tertentu dan pola tindakan yang membaur dalam organisasi tersebut  bersifat  normatif  dalam  organisasi  dan dalam  satuan  sosial  lainnya.  Kemudian  dukungan dan  kelengkapan  dalam  lingkungan  tersebut  telah tercapai (Esman, 1967).

## KESIMPULAN

## Analisis Hubungan antar Faktor-faktor Kelem- bagaan
Berdasarkan  gambar  3  bisa  dilihat  bahwa kelembagaan secara positif dipengaruhi oleh faktor sumber  daya  manusia,  variabel  kelembagaan,  dan linkage .  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  universum kelembagaan  Esman  (1967),  kelembagaan  sebagai keadaan akhir adalah sebuah variabel evaluatif yang
Jogjakarta Atmojo T, 2013, Konstruksi Kelembagaan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi  Alas Purwo,  Disertasi:  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta
Awang  S.A.,  2006, Sosiologi  Pengetahuan
Deforestasi : Konstruksi Sosial dan Perlawanan . Debut Press, Yogyakarta GFI 0.841 0.80 Marginal fit RMSEA 0.076 ≤ 0.08 Good fit Kelembagaan (Institutionality) KPH dipenga- RMR 0.061 ≤ 0.05 Not fit ruhi oleh faktor-faktor sumber daya manusia, ECVI 2.386 mendekati satu- rated Good fit
variabel lembaga dan linkage (keterkaitan)   secara positif.   Oleh karena  itu desain kelembagaan  KPH NFI 0.841 0.08 Marginal fit harus mengacu pada keterkaitan antar unsur-unsur NNFI 0.922 0.08 Good fit pembentuk kelembagaan tersebut. AGFI 0.767 0.08 Not fit CFI 0.939 0.08 Good fit DAFTAR PUSTAKA IFI 0.941 0.08 Good fit RFI 0.796 0.08 Not fit Arief A,. 2001. Hutan dan Kehutanan . Kanisius.
Awang  S.A.,  2009, Deforestasi  dan  Konstruksi Pengetahuan Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat ,  Institut  Hukum  Sumber  Daya
Alam. Jakarta
Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Banjar,  2011,
Rencana  Karya  Umum  KPHP  Banjar,
Martapura.
Dirjen  Planologi  Kehutanan,  Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2014, Data dan Informasi KPH Tahun 2013 . Jakarta Esman W.J, 1986, Pembangunan Lembaga dalam
Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional  Dari  Konsep  ke  Aplikas ”,  Diedit oleh Eaton J. W. UI Press.  Jakarta.
Ghozali  I.  dan  Fuad.  2008. Structural  Equation Modelling :Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Lisrel  8.80 .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Hair J., Black W., Babin B. and Anderson R., 2009. Multivariate  Data  Analysis  (7 th edition) .  UK: Prentice-Hall International.
Latan  H.  dan  Gudono,  2013. Structural  Equation Modeling : Aplikasi Software Tetrad IV. BPFE- Yogyakarta
Widarjono A., 2010. Analisis Statistika Multavariat Terapan . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Wijanto H.W., 2008. Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8 : Konsep & Turorial . Graha Ilmu.  Yogyakarta.