Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Agunan Yang Diambil Alih: Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet

## Nur Muhammad Dilapanga
Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email Korespondensi: nurmhmd22@gmail.com
Abstrak. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada prosesnya  dimungkinkan  bahwa  peminjam  lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban  nya  yaitu  terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunga yang melebihi jangka waktu yang ditentukan. Agunan Yang Diambil Alih merupakan suatu cara yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan macet nya atas kredit tersebut.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih sebagai suatu cara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain  sumber  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Agunan  Yang  Diambil  Alih  dapat  dilakukan  Ketika kredit  masuk  ekdalam  kategori  macet.  Mekanisme  penyelesaian  kredit  macet  melalui  Agunan  Yang Diambil Alih dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain dilakukan observasi dan penilaian kembali atas jaminan yang kreditnya macet tersebut, dilakukan kesepakatan antara pemilik jaminan dengan bank untuk mengalihkan jaminan melalui pengikatan jual beli dan kuasa jual, jaminan dijual oleh bank kepada pihak lain baik di bawah tangan maupun melalui lelang.
Kata Kunci: Kredit, Agunan Yang Diambil Alih, Kuasa Menjual, Lelang
Abstract.  Credit  is the  provision  of  money  or  an equivalent  claim  based  on  a loan  agreement between the bank and another party which requires the borrower to repay the debt after a certain period of  time  with  interest  .In  the  process,  it  is  possible  that  the  borrower  is  negligent  in  carrying  out  his obligations,  namely  that  there  are  arrears,  both  principal  and  interest  installments  that  exceed  the specified period. Foreclosed Collateral is a method used by a bank to resolve its default on the credit. The purpose of this study is to determine the mechanism of Foreclosed Collateral as a way of solving bad credit problems. The research method used is normative, using secondary data, which is obtained from  literature  research,  including  primary,  secondary  and  tertiary  sources  of  law. Foreclosed Collateral can be made when credit is included in the bad category. The mechanism for setting bad credit through Foreclosed Collateral is carried out in seceral stages, including observation and revaluation of the collateral in which credit Is bad, an agreement is made between the collateral owner and the bank to transfer the collateral with sale and purchase  agreement and power to sell, the guarantee is sold by the bank to another paries either under hand or auction.
Keywords: Credit, Foreclosed Colateral, Power To Sell, Auction
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Secara  umum  dan  sederhana  kredit berarti  hutang (loan) dan  hutang  adalah sesuatu  yang  kelak  harus  dibayar  kembali kepada  yang  telah  meminjamkannya.  Istilah kredit  berasal  dari  bahasa  latin  ” credere ” (” credo ”  dan  ” creditum ”)  yang  kesemuanya berarti  kepercayaan  (dalam  bahasa  inggris ”f aith ”  dan  ” trust ”).  Dapat  dikatakan  dalam hubungan  ini  bahwa  kreditur  (yang  memberi kredit,  lazimnya  Bank)  dalam  hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit)  mempunyai  kepercayaan,  bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat–syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan  (membayar  kembali)  kredit yang bersangkutan.
Dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur  selalu  besinggungan  dengan  risiko kredit  atas  penyaluran  dana  tersebut.  Risiko kredit  adalah  risiko  yang  diakibatkan  adanya kegagalan counterparty dalam  memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet. Risiko  kredit  muncul  jika  bank  tidak  dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau nisbah bagi  hasil  dari  kredit  atau  investasi  yang dilakukan.  Penyebab  utama  terjadinya  risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan  kredit  atau  investasi  kepada nasabah,  karena  terlalu  dituntut  untuk memanfaatkan  kelebihan  likuiditas,  sehingga penilaian dalam pemberian kredit kurang teliti dan  cermat  dalam  mengantisipasi  berbagai kemungkinan  risiko  yang  muncul  pada  usaha yang dibiayainya.
Dalam praktik nyata penyaluran kredit yang  diberikan  oleh  bank  kepada  debitur pemenuhan kewajiban debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pemenuhan kewajiban debitur  kepada  bank  atas  penyaluran  kredit sering kali terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian  awal  yang  dilakukan  diawal penyaluran  kredit.  Berdasarkan  penjelasan diatas  maka  dapat  disimpulkan  risiko  yang paling  sering  muncul  atas  penyaluran  kredit adalah kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
Oleh  karena  itu  Pengambilalihan  asset debitur  oleh  bank  atau dikenal dengan  istilah Agunan  Yang  Diambil  Alih  (AYDA)  dilakukan
dengan cara membuat Pernyataan Kepemilikan dan Kuasa  Jual  secara  notarial  antara  calon  pembeli yang ditunjuk oleh bank (uinuinnya calon pembeli yang ditunjuk oleh bank adalah karyawan dan bank itu sendiri) dan debitur atau pemilik jaminan yang isinya  antara  lain  menyatakan  bahwa  jaminan berupa tanah dan bangunan milik debitur atau milik pihak  lain  yang  telah  disetujui  untuk  dijaminkan yang  dibeli  tersebut  bukan  merupakan  milik pembeli, tetapi merupakan milik bank.
AYDA  pada  umumnya  adalah  asset jaminan  menurut  UU  Perbankan,  asset  tersebut dapat diperoleh dan membeli sebagian atau seluruh agunan,  baik  melalui  pelelangan  maupun  di  luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Asset yang diambil  alih  (AYDA)  ini  wajib  dicairkan secepatnya atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dalam Peraturan Perundang- undangan  ketentuan mengenai  AYDA    diatur secara explicit, yaitu dalam Pasal 12 Undang- undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:
“(1)  Bank  Umum  dapat  membeli  sebagian atau  seluruh  agunan,  baik  melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela  oleh  pemilik  agunan  atau berdasarkan  kuasa  untuk  menjual  di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal  Nasabah  Debitur  tidak  memenuhi kewajibannya  kepada  bank,  dengan ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut wajib dicairkan secepatnya.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah."
Dalam perkembangannya pengaturan tersebut  diatur  lebih  rinci  dalam  POJK 40/POJK.03/2019  tentang  Penilaian  Kualitas Aset  Bank  Umum.  Menurut  POJK  Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum  Agunan  Yang Diambil  Alih  (AYDA)  adalah  aset  yang diperoleh  bank,  baik  melalui  pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
di  luar  lelang  dari  pemilik  agunan  dalam  hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka dapat  disimpulkan  yang  dimaksud  dengan AYDA adalah aktiva yang diperoleh diperoleh bank,  baik  melalui  diluar  lelang  dari  pemilik agunan,  karena  pemilik  agunan  atau  debitor tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank. Pengambilalihan aset debitur (AYDA) berupa tanah  dan  bangunan  harus  dilakukan  apabila kredit  sudah  masuk  ke  dalam  kategori  kredit macet. Dalam praktik pelaksanaannya AYDA tersebut  dilakukan  dalam  beberapa  tahap  dan melibatkan  berbagai  pihak,  khususnya  bank dengan debitur dan/atau pemilik hak atas tanah dan  bangunan  yang  dijaminkan  dengan  Hak Tanggungan.
AYDA  pada  suatu  bank  dapat dikategorikan  pada  aset  non  operasional (aktiva  lain-lain)  yang  tidak  terkait  kepada usaha inti bank bersangkutan ( core business ), dimana  indikasi  itu  terlihat  dan  posisi pencatatan  di  neraca.  Berbeda  bila  proses penjaminan  masih  aktif  dan  berlangsung  di antara debitur dan kreditur, sehingga nilai yang dihasilkan  dan  suatu  proses  penilaian  dapat diartikan untuk keperluan jaminan.
Jaminan kredit macet, lazimnya akan dijual  untuk  menutupi  kewajiban  debitur. Penjualan  pada  umumnya  dilakukan  melalui cara lelang, namun ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan untuk selanjutnya disebut “UUHT” pada Pasal 20 ayat (2) memungkinkan dilakukannya penjualan secara di  bawah  tangan  jika  dengan  cara  yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan  semua  pihak.  Selain  harga yang  menguntungkan  dibandingkan  dengan harga  lelang,  umumnya  penjualan  dengan lelang memakan waktu, tertunda-tunda karena sulit  mendapatkan  harga  yang  baik  atau menemukan pembeli yang berminat. Penjualan di  bawah  tangan  yang  dianggap  dapat mengatasi  kesulitan  yang  timbul  dalam penjualan  secara  lelang,  khusus  bagi  bank ketentuan undang-undang menetapkan kemungkinan  untuk  membeli  sendiri  barang
jaminan melalui pelaksanaan pengambilalihan aset debitur.
Praktik  pelaksanaan  AYDA  dilakukan mengingat  terdapatnya  berbagai  hambatan atau kendala dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan  yang  merugikan  pihak  bank sebagai kreditur serta salah satu upaya jangka pendek  bank  untuk  mengatasi  tingginya jumlah  kredit  macet  yang  nantinya  akan berpengaruh  besar  terhadap  kelangsungan usaha bank itu sendiri.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  diuraikan  diatas,  maka  ditarik  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Agunan  Yang  Diambil  Alih  menurut ketentuan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana  Agunan  Yang  Diambil  Alih merupakan suatu upaya dalam penyelesaian dan penyelamatan kredit?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu metode atau  cara  yang  dilakukan  dalam  kegiatan penelitian  untuk  memperoleh  data  atau informasi  yang  diperlukan  guna  menunjang penyusunan penulisan hukum ini.
Manfaat  penelitian  menurut  Sorejono Soekanto adalah sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,  membina  serta  megembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan metodologi merupakan suatu unsur yang mutlah harus ada didalam  penelitian  dan  pegembangan  ilmu pengetahuan.
Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan  metode  penelitian  normatif, yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan  untuk  melihat  ketentuan  dari pelaksanaan AYDA dan bagaimana perubahan atas  peraturan  tersebut  berdampak  terhadap mekanisme pelaksanaan AYDA.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu data yang  berasal  dari  studi  kepustakaan,  baik literatur hukum, peraturan perundang- undangan,  maupun  bahan-bahan  kepustakaan terkait.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang  mengikat,  dengan  fokus  utama berupa  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  penjatuhan sanksi  administrasi  atas  kegiatan  yang dilarang  dalam  persaingan  usaha,  berupa praktik  integrasi  vertikal  dan  praktik diskriminasi  terhadap pelaku usaha tertentu.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan  penjelasan  tentang  bahan hukum  primer,  antara  lain  berupa  tulisan atau pendapat para ahli hukum persaingan usaha  yang  dimuat  dalam  buku-buku, majalah,  surat  kabar,  bulletin,  internet, serta bahan-bahan tertulis lainnya.
c. Bahan  hukum  tersier,  yang  memberikan informasi  lebih  lanjut  mengenai  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  antara  lain  berupa  kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Studi Dokumen.
Dilakukan  terhadap  data  sekunder untuk  mendapat  landasan  teoritis,  berupa pendapat-pendapat  atau  tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik  dalam  bentuk  formal  maupun  data melalui naskah resmi.
b. Wawancara Wawancara dengan narasumber dalam hal ini para pemangku kepentingan ( stakeholder )  terkait  dengan  Perubahan dasar  mekanisme  pelaksanaan  AYDA yang  menjadi  objek  penelitian,  untuk menambah  informasi  penelitian  serta menguatkan  Analisa  penulis  berdasarkan studi dokumen.

## PEMBAHASAN
1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan
Agunan  Yang  Diambil  Alih  menurut ketentuan peraturan yang berlaku?
Perjanjian  adalah  suatu  hal  yang penting  karena menyangkut  kepentingan  para pihak  yang  membuatnya.  Setiap  perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh
kekuatan  hukum,  sehingga  tujuan  kepastian hukum  dapat  terwujud.  Sehubungan  dengan perjanjian  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disingkat KUHPer memberikan definisi sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”.
R.  Subekti  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dua  orang  itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini  timbul  suatu  perikatan.  Menurut  Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan  antara  dua  orang/pihak  untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga  dinamakan  kontrak.  Untuk  sahnya  suatu perjanjian  harus  memenuhi  syarat  umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer:
“(1)Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
(2)Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
(3)Suatu hal tetentu; (4)Suatu sebab yang halal.”
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPer  merupakan  syarat umum, yaitu:
1. Kesepakatan (Toestemming)
Perjanjian  yang  sah  harus  mengandung unsur  kesesuaian,  kecocokan,  pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan tersebut:
a. Offerte (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan  pihak  yang  menerima penawaran.
2. Kecakapan Bertindak Perkataan orang ( persoon ) di dalam dunia hukum  berarti  pendukung  hak  dan kewajiban  yang  juga  disebut  subjek hukum.  Meskipun  setiap  subjek  hukum mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan  perbuatan  hukum,  namun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perbuatan  tersebut  harus  didukung  oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu:
a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)
c. Tidak dilarang undang-undang.
3. Suatu Hal Tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal1332 - 1334 KUHPer). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:
a. Objek  yang  akan  ada  (kecuali warisan),  asalkan  dapat  ditentukan jenis dan dapat dihitung
b. Objek  yang  dapat  diperdagangkan (barang-barang  yang  dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
Untuk  menentukan  barang  yang menjadi  objek  perjanjian,  dapat dipergunakan  berbagai  cara  seperti menghitung,  menimbang,  mengukur, atau  menakar.  Sementara  untuk menentukan  nilai  suatu  jasa,  harus ditentukan  oleh  apa  yang  harus dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian (Pasal 1337 KUHPer). Halal berarti tidak bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Keempat  syarat  di  atas  merupakan syarat  pokok  bagi  setiap  perjanjian,  artinya setiap  perjanjian  harus  memenuhi  keempat syarat  ini  bila  ingin  menjadi  perjanjian  yang sah.  Keempat  syarat  pokok  ini  dapat dikelompokkan  dalam  dua  kelompok,  yaitu kelompok  syarat  subjektif  dan  kelompok syarat objektif.
Perjanjian Agunan yang Diambil Alih (AYDA)  adalah  perjanjian  yang  dilakukan sebagai  pelaksanaan  dari  perolehan  AYDA yang  akan  diambil  alih  oleh  bank.  Perjanjian AYDA merupakan perjanjian yang dilihat dari
segi  prestasinya  adalah  perjanjian  timbal- balik. Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang  menimbulkan  kewajiban  pokok  bagi kedua belah pihak. Perjanjian timbal-balik ini disebut  juga  perbuatan  hukum  bersegi  dua, oleh karena akibat-akibat hukum yang timbul dalam perbuatan dipandang sebagai kehendak kedua belah pihak. Contohnya yaitu jual-beli, pinjam-meminjam, tukar-menukar, dan sebagainya. Di dalam perjanjian tersebut sudah memuat  juga  Surat  Kuasa  Menjual  yang diserahkan  dari  Debitur  atau  Pemilik  Aset kepada  bank.  Surat  kuasa  menjual  yang diberikan  oleh  debitur  dan  memberi  kuasa kepada  bank  untuk  menjual  barang  jaminan. Secara  yuridis  dengan  surat  kuasa  tersebut debitur telah melimpahkan wewenang kepada bank dan karenanya bank memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penjualan jaminan  berdasarkan  surat  kuasa  dan  hasil penjualan  tersebut  digunakan  untuk  melunasi hutangnya.
Pada umumnya pelaksanaan mekanisme  AYDA  adalah  dengan  2  (dua) tahap.  Diantaranya  adalah  tahapan  perolehan AYDA  dan  tahapan  penyelesaian  AYDA. Tahap Perolehan adalah tahapan dimana bank selaku  kreditur,  bersama  dengan  debitur melakukan perjanjian AYDA dan menyepakati dengan tindakan hukum yang mana bank dapat memperoleh  AYDA  sehingga  AYDA  dapat dilaksanakan  dan  ditandai  dengan set  off kredit. Sedangkan tahap penyelesaian terfokus pada  bagaimana  bank  melakukan  penjualan untuk mendapatkan recovery .
Proses  pengalihan  terhadap  barang- barang agunan pada umumnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :
1. Melalui mekanisme lelang.
2. Melalui  mekanisme  penjualan  dibawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan. Lelang (penjualan umum) adalah setiap pelunasan  barang  dimuka  umum  dengan  cara penawaran harga secara lisan dan/tulis melalui usaha  mengumpulkan  para  peminat  atau peserta  lelang.  Fungsi  publik  dari  lelang tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Mengamankan asset yang  dimiliki  atau dikuasai  negara  untuk  meningkatkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
efisiensi  dan  tertib  administrasi  dari pengelolaan asset tersebut.
2. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan law eforcement yang mencerminkan  keadilan,  keamanan,  dan kepastian hukum.
3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.
Lelang  sebagai  sarana  penjualan barang  yang  bersifat  khusus  dan  transparan. Penjualan  barang  secara  lelang  sebagai  suatu sistem  penjualan  yang  memenuhi  rasa keadilan,  keamanan,  kecepatan  dengan  harga wajar  serta  menjamin  adanya  kepastian hukum. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT bahwa Hak  Tanggungan  hanya  dapat  dilaksanakan apabila  ada  kesepakatan  antara  pemberi  Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan.
Bank tidak mungkin melakukan penjualan  di  bawah  tangan  terhadap  objek AYDA  apabila  debitor  tidak  menyetujuinya. Pada  praktiknya,  seringkali  bank  kesulitan dalam  memperoleh  persetujuan  dari  nasabah debitor.  Dalam  keadaan-keadaan  tertentu justru  menurut  pertimbangan  bank  lebih  baik agunan  tersebut  dijual  di  bawah  tangan daripada dijual di pelelangan umum. Cara ini merupakan  tahap  Non  Litigasi.  Dalam praktiknya  yang  terjadi,  pemilik  agunan  bisa memberikan persetujuan untuk menjual agunannya  dengan  memberikan  surat  kuasa menjual.  Namun,  perlu  dicermati  lebih  lanjut adalah bahwa surat kuasa untuk menjual yang diberikan  oleh  pemilik  agunan  tidak  boleh berumur  kurang  dari  1  tahun.  Hal  ini  karena Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  menolak jual beli didasarkan surat kuasa yang melebihi masa satu tahun.
Bank yang melakukan AYDA terhadap debitur  macet  kemudian  dapat  melakukan hapus  buku  dan  hapus  tagih.  Hapus  buku merupakan tindakan bank secara administratif untuk  menghapusbukukan  atas  kredit  macet dari neraca kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih dari bank kepada debitor, sedangkan  hapus  tagih  adalah  tindakan  dari bank untuk menghapus semua kewajiban dari debitor  macet  yang  sama  sekali  tidak  dapat diselesaikan.  Bank  dalam  melakukan  tugas hapus  buku  dan  hapus  tagih  harus  tunduk
terhadap ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan  hapus  tagih  seringkali  membuat bank  mengalami  kerugian,  karena  bank seolah-olah  harus  membiarkan  debitor  yang wanprestasi tersebut tidak membayar kewajibannya,  oleh  sebab  itu  bank  sangat jarang  melakukan  hal  ini  dan  pelaksanaan hapus  tagih  adalah  upaya  yang  terakhir  bagi bank dalam menghadapi kredit bermasalah. 2. Bagaimana Agunan Yang Diambil Alih merupakan suatu upaya dalam penyelesaian dan penyelamatan kredit? Pada kenyataan sehari-hari kredit bermasalah telah  menjadi bagian  dari kehidupan  bisnis  bank.  Kredit  bermasalah dapat  terjadi  karena  berbagai  macam  sebab debitur  tidak  mampu  membayar  bunga dan/atau melunasi kredit yang disalurkan oleh bank.  Langkah  yang  dapat  dilakukan  bank apabila  terdapat  permasalahan  dalam  kredit adalah  memutuskan  kredit  tersebut  harus dilakukan  penyelamatan  atau  penyelesaian kredit.
Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan  kembali  antara  kreditur  dan debitur  dengan  memperingan  syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan  debitur  memiliki  kemampuan kembali  untuk  menyelesaikan  kredit.  Pada tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible . AYDA dikatakan sebagai penyelamatan  kredit  dikarenakan  proses AYDA  tersebut  dapat  dilakukan  kepada debitur  yang  fasilitas  kreditnya  berpotensial berpindah  golongan  dari  golongan  lancar  ke golongan  dalam  perhatian  khusus.  Jika dilakukan  AYDA  terhadap  debitur  yang berada  dalam  keadaan  yang  demikian,  maka dapat dikatakan sudah dilakukannya penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga  hukum  seperti  pengadilan  atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau  badan  lainnya  dikarenakan  langkah penyelamatan  sudah  tidak  dimungkinkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kembali.  Tujuan  penyelesaian  kredit  melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan. AYDA dikatakan sebagai penyelesaian kredit dikarenakan  proses  AYDA  yang  dapat dilakukan  kepada  debitur  yang  fasilitas kreditnya sudah berada dalam kualitas Macet.
Pada  ketentuan  POJK  Penilaian  Kualitas Bank  Umum,  salah  satu  upaya  penyelesaian kredit  macet  pada  bank  adalah  dengan dilakukannya  pengambilalihan  agunan/aset debitur atau dewasa ini dikenal dengan sebutan AYDA.  Bank  dimungkinkan  untuk  membeli sendiri  agunan/aset  meskipun  hal  tersebut hanya  bersifat  sementara.  Bank  diwajibkan untuk    secepatnya  melakukan  pencairan kembali atas agunan  yang dibeli baik melalui lelang  atau  diluar  lelang  melalui  penyerahan secara  sukarela  oleh  debitur,  agar  dana  hasil pencairan dari penjualan agunan tersebut dapat segera  dimanfaatkan  oleh  bank.  Ketentuan seperti  ini  adalah  salah  satu  upaya  untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi bank yang memiliki kredit macet.
Pada  bank-bank  pemerintah,  umumnya penyelesaian kredit macet melalui pelaksanaan pengambilalihan  aset  debitur  (AYDA)  sangat jarang  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  pada bank  pemerintah  akan  menemui  kesulitan dalam  menjual  kembali  agunan  yang  telah dibeli  baik  melalui  lelang  maupun  melalui penyerahan  secara  sukarela  dari  pemilik agunan. Sebab agunan yang telah dibeli kelak akan  menjadi  aset  negara  yang  memerlukan persetujuan  Menteri  Keuangan  jika  hendak dihapus  atau  dicairkan.  Karena  telah  menjadi kekayaan  negara,  penjualan  kembali  agunan bagi bank pemerintah harus dengan persetujuan  Menteri  Keuangan  dan  pada prinsipnya  harus  dilakukan  melalui  penjualan di depan umum atau pelelangan. Namun, tidak tertutup  kemungkinan  atas  izin  Menteri Keuangan dapat saja dilakukan penjualan aset negara secara bawah tangan. Dengan alasan itu dan  untuk  efisiensi,  maka  telah  dicari  upaya pencairan agunan yang tidak harus balik nama kepemilikan kepada bank.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa Pada umumnya pelaksanaan mekanisme Agunan Yang Diambil Alih adalah dengan  2  (dua)  tahap.  Diantaranya  adalah tahapan  perolehan  AYDA  dan  tahapan penyelesaian AYDA. Tahap Perolehan adalah tahapan dimana bank selaku kreditur, bersama dengan debitur melakukan perjanjian Agunan Yang  Diambil  Alih  dan  menyepakati  dengan tindakan  hukum  yang  mana  bank  dapat memperoleh  AYDA  sehingga  AYDA  dapat dilaksanakan  dan  ditandai  dengan set  off kredit. Sedangkan tahap penyelesaian terfokus pada  bagaimana  bank  melakukan  penjualan untuk mendapatkan recovery . Proses pengalihan  terhadap  barang-barang  agunan pada  umumnya  dapat  dilakukan  melalui  2 (dua)  cara,  yakni  dengan  lelang  atau  dengan kuasa menjual dibawah akta tangan.
Agunan  Yang  Diambil  Alih  dikatakan sebagai  penyelamatan  kredit  dikarenakan proses AYDA tersebut dapat dilakukan kepada debitur  yang  fasilitas  kreditnya  berpotensial berpindah  golongan  dari  golongan  lancar  ke golongan  dalam  perhatian  khusus.  Jika dilakukan  AYDA  terhadap  debitur  yang berada  dalam  keadaan  yang  demikian,  maka dapat dikatakan sudah dilakukannya penyelamatan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Bachtiar  Sibarani, Pembelian  dan  Penjualan Agunan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet, (Bandung  :  Suara  Pembaharuan. 2001)
Badrul  Zaman, KUHPerdata  Buku  III ,
(Bandung : Alumni, 2006)
Bimo Prassetio dan Rizky Dwinanto, Bagaimana  Bank  Melakukan  AYDA, terdapat dalam http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt4dbe6ff9a16fd/bagaimana- bank-melakukan-AYDA- .    8  Juni
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2011, diakses terakhir 16 April 2020
Pukul 09.20 WIB.
Gamal  Komandoko,  Panduan  &  Contoh
Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak  Terbaik,  (Jakarta:  Buku Seru, 2013)
Hamid  Yusuf  , Penilaian  Asset  Yang Diambilalih” http://kompas.com/kopas- cetak/0303/14/financial/180961.htm
Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian  Indonesia dan  Common  Law ,  (Jakarta:Pustaka
Sinar Harapan, 1993)
I  Made  Sewandi, Balai  Lelang  :  Kewenangan
Balai Lelang dalam Penjualan
Jaminan  Kredit  Macet, (Yogyakarta:
Yayasan Gloria, 2005) Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi
Hukum  Perikatan ,  (Jakarta:  Citra
Aditya Bakti, 2001)
Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah , (Yogyakarta:  (UPP)  AMP  YKPN,
2005)
R.  Subekti,  , Hukum  Perjanjian ,  (Jakarta: Intermasa, 1979)
_________, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2005)
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  cet.  II, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2003) Sutan  Remy  Sjahdeini,
Hak  Tanggungan dalam Asas-Asas, Ketentuan- Ketentuan Pokok  dan  Masalah  Yang Dihadapi Oleh Perbankan,
(Bandung: Alumni,1999) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan