## Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
I Made Aditya Mantara Putra
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia adityamantara@yahoo.co.id

## Abstrak
Dijaman  era  global  milenial  ini  tentu  kita  mengenal  istilah  mobile  banking.  Dalam  hal  ini  sistem  tersebut merupakan  suatu  sistem  pada  media  elektronik  yang  memiliki  manfaat  untuk  promosi  oleh  pihak  bank  dan sekaligus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi online. Adapun penelitian ini menganalisis 2 pokok  permasalahan  yaitu:  pertama  tentang  bagaimanakah  bentuk  perlindungan  terhadap  nasabah  dalam melakukan  transaksi  dengan  sistem  mobile  banking,  dan  yang  kedua  yaitu  tanggung  jawab  hukum  pihak  bank dalam hal terjadinya kegagalan transaksi dalam transaksi dengan menggunakan sistem mobile banking. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif, yaitu suatu penelitian beranjak dari adanya kekosongan norma, kekaburan  norma ataupun konflik  norma. Permasalahan dikaji dengan  mempergunakan  interpretasi hukum, serta kemudian  diberikan  argumentasi  secara  teoritik  berdasarkan  teori-teori  dan  konsep  hukum  yang  ada.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terhadap  nasabah  dalam  bertransaksi  dengan  sistem  mobile  banking  walaupun belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  secara  khusus  nasabah  tetap  diberikan perlindungan  hukum  baik  preventif  maupun  represif  oleh  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  bank  dan  perlindungan  konsumen.  Terhadap  permasalahan  kedua yaitu  bentuk  pertanggungjawaban  pihak  bank  sebagai  pelaku  usaha  apabila  terjadi  kerugian  nasabah  dalam transaksi  dengan  sistem  mobile  banking  adalah  bank  bertanggung  jawab  penuh  untuk  memberikan  penggantian kerugian terhadap nasabah jika kesalahan ini memang betul dan terbukti dikarenakan sistem yang ada pada pihak bank.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Transaksi Mobile Banking, Pertanggungjawaban Bank

## Abstract
In this era of millennial global era, of course we are familiar with the term mobile banking. Mobile banking is one of  the  ways  in  which  internet  is  used  for  promoting  and  making  transactions  of  traditional  products  such  as opening  deposit account, transferring funds to another account  as well as new banking  products such as claims through the bank websites. Two problems are formulated in this study. The first problem is how the costumers are legally protected when they make transactions trough mobile banking, to what extend the bank is responsible for the loss possibly resulting from any transaction through the mobile banking. This study is classified as a normative legal study. What  is meant  is that the data needed was obtained by library research, meaning  that the data  was obtained  from  the  secondary  sources.  The  problem  were  analyzed  using  legal  interpretation  followed  by theoretical  argument  based  on  the  legal  theories  and  concepts  available.  The  results  of  the  study  show  that  the customers  in  transacting  with  the  mobile  banking  system  even  though  there  are  no  provisions  governing  legal protection specifically, customers are still given legal protection both preventive and repressive by the provisions contained  in  the  legislation  relating  to  banks  and  consumer  protection.  The  results  of  the  study  show  that  the customers  in  transacting  with  the  mobile  banking  system  even  though  there  are  no  provisions  governing  legal protection specifically, customers are still given legal protection both preventive and repressive by the provisions contained in the legislation relating to banks and consumer protectionThe bank will be responsible for providing compensation for any loss experienced by the customers resulting  from the internet  banking  system, if the error made by the bank.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 132
Published: 30/07/2020
How To Cite: Putra,  I.  M.  A.  M. (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  dalam  Hal  Terjadinya  Kegagalan Transaksi  pada  Sistem  Mobile  Banking. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan Mahasiswa . 14 (2). Pp 132-138. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1921.132-138

## I.  PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pemakaian  internet  dan  bisnis melalui  internet  berkembang  sangat  pesat.  Tidak seorangpun  pernah  membayangkan  bahkan perintisnya  sendiri,  bahwa  internet  akan mengalami  perkembangan  yang  sedemikian spektakuler  seperti  sekarang  ini.  Perkembangan yang  sangat  pesat  ini  telah  membawa  berbagai kemudahan  dalam  kegiatan  yang  berkaitan dengan  transaksi-transaksi  bisnis.  Transaksi bisnis  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini mengaitkan  dengan  kegiatan  dalam  dunia perbankan  khususnya  di  Indonesia  yang  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  sistem electronic banking .  Berbagai  kemudahan  dapat  dinikmati oleh  nasabahnya  seperti  penawaran  jasa perbankan  melalui  situs-situs  yang  terdapat  pada sistem e-banking tersebut  sampai  dengan tawaran  untuk  melakukan  kegiatan  transaksi secara online yang  sering  kita  kenal  dengan istilah mobile banking .
Sebagaimana  diketahui  dalam  melakukan transaksi  elektronik  kerugian  karena  pembobolan rekening  sangat  banyak  terjadi  dengan  melalui akses  yang  tidak  sah  ataupun  tidak  dikenal  yang dialami  oleh  para  nasabah.  Dalam  hal  ini  pihak bank seringkali mengelak dari tanggungjawabnya.  Hal  tersebut  dikarenakan dalam  sistem  perbankan  dikenal  asas non- repudiation (nir  sangkal)  yang  memiliki pengertian  sederhana  yaitu  nasabah  tidak  dapat menyangkal  bahwa  tidak  pernah  melakukan transaksi apabila  sistem  yang dimiliki oleh pihak bank  telah  mencatatnya.  Hal  ini  berarti  ketika terjadi kerugian pada nasabah akibat pembobolan rekening,  pihak  bank  menyatakan  bahwa  jika transaksi  terbukti  dan  sah  karena  rekening tersebut  dibuka  oleh  seseorang  yang  berhak/ memiliki hak untuk membukanya.
Maksud dari yang berhak tersebut artinya yang mempunyai password menurut Roy Suryo, namun belum  tentu  yang  mengetahui password tersebut belum  tentu  pemilik  asli  ( Djumhana,  2000 ). Kasus di atas hanyalah salah satu contoh kasus di masa lalu, yang belum dapat dijerat sebagai cyber crime, karena  belum  adanya  undang-undang khusus  untuk  menindaknya.  Walaupun  sekarang hukum  positif  di  Indonesia  sudah  dapat  menjerat terjadinya cyber  crime ,  tetapi  masih  belum optimal.  Disamping  itu  terhadap  nasabah  yang mengalami  kegagalan  transaksi  juga  harus
diperhatikan,  dengan  mana  nasabah  mengalami kegagalan  dalam  bertransaksi mobile  banking , akibat  koneksi  dari  sistem mobile  banking terputus atau dengan kata lain pada kenyataannya saat  nasabah  menekan  tombol  “ok”  untuk mentransfer  ataupun  melakukan  pembayaran tagihan telepon, air ataupun pembayaran lainnya, sistem menjawab transaksi tersebut gagal ataupun timed  out ,  namun  pada  kenyataannya  saldo tabungan  yang  dimiliki  nasabah  terpotong  dan bukti  pembayarannya  pun  tidak  ada.  Dilihat  dari kasus tersebut diatas, undang-undang yang terkait dengan  perlindungan  konsumen  yang  saat  ini berlaku  di  Indonesia,  masih  dapat  dikatakan belum  berbasis  kepada  yang  sifatnya  virtual, namun masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik.
Banyaknya  kasus-kasus  yang  mengakibatkan kerugian  materiil,  sebagai  akibat  penggunaan layanan mobile  banking, menunjukkan  masih kurangnya  suatu  perlindungan  hukum  nasabah bank  pengguna mobile  banking. Dilihat  dari  hal ini  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  suatu konsekuensi  pada  kegiatan  praktek  perbankan, masih  dapat  dikatakan  belum  ada  aturan  yang mengkhusus  mengenai  pengaturan  tentang traksaksi mobile banking ini.
Peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai transaksi  elektronik  dapat  kita  lihat  dalam Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  sudah diundangkan  sejak  tanggal  25  November  2016. Dilihat  dari  hal  tersebut  maka  peraturan  tersebut sudah  memiliki  kekuatan  mengikat  untuk dipatuhinya  segala  norma-norma  yang  sudah disepakati.
Eksistensi  Undang-Undang  Nomor  19  tahun 2016  Tentang  ITE  merupakan  bentuk  antisipasi bangsa  Indonesia  menghadapi  kecendrungan global.  Didalam  Undang-Undang  ini  dijelaskan mengenai  sanksi  pidana,  perdata  ataupun  denda. Undang-undang  ini  juga  dapat  dikatakan menerapkan  asas  non  penal  yaitu  pemberdayaan peran  partisipasi  masyarakat  untuk  melakukan tindakan preventif ( Sunarso, 2009 ).
Jika dilihat dari hal-hal tersebut maka masalah keamanan  dapat  dikatakan  masih  mengganjal dalam  kegiatan  bisnis  khususnya  terkait  dengan sistem mobile banking ini, secara yuridispun juga masih  belum  jelas  pengaturannya  terkait  dengan jaminan kepastian hukumnya. Adapun aspek yang
Halaman 133 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking Keywords: Legal protection, customer, mobile banking transaction, responsibility of bank.
menjadi pokok permasalahan dalam menggunakan sistem mobile banking antara lain : masalah  kerahasiaan pesan  (confidentiality) , masalah  bagaimana  keutuhan (integrity) pesan tersebut  terjamin  sampai  ke  penerima,  masalah keabsahan (authenticity) pelaku  transaksi,  dan masalah  keaslian  pesan  agar  dapat  dijadikan barang  bukti  (Riswandi,  2005).  Hal  ini  belum diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik,  tetapi  perlindungan  secara umum  dapat  kita  temukan  dalam  beberapa  pasal yaitu  pada  pasal  7,  pasal  26,  pasal  28  ayat  (1), pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 35, 36 yang menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan dilarang dalam bertransaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut  dapat  dijatuhkan  sanksi  perdata  maupun sanksi pidana dan/ atau denda.
Jika  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  7  tersebut  di atas,  dapat  dikatakan  pasal  tersebut  tidak  jelas atau  dengan  kata  lain  pasal  tersebut  dinyatakan norma  kabur,  oleh  karena  bila  dikaitkan  dengan penelitian  ini,  untuk  mewujudkan  hak-hak  dari nasabah  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum,  informasi  yang  ada  padanya  berasal  dari sistem  elektronik  yang  memenuhi  syarat berdasarkan  undang-undang.  Sedangkan  sampai saat  ini  belum  adanya  aturan  perundang- undangan yang jelas dan secara khusus mengatur mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah dalam  hal  terjadinya  kegagalan  transaksi  yang diakibatkan  karena  koneksi  terputus  serta  bentuk perundang-undangan seperti apa yang digunakannya.
Pada  penelitian  sebelumnya,  ( Maulina, Dahlan,  &  Mujibussalim,  2016 )  menemukan adanya  upaya  hukum  dalam  mengatasi  segala permasalahan  yang  timbul  dari  penggunaan  e- banking  melalui  lembaga  arbitrase.  Pengguna  e- banking mendapatkan keuntungan dan kemudahan,  disamping  adanya  resiko.  Nasabah yang  mengalami  kerugian  materil  tersedianya mekanisme  pengaduan  secara  aturan.  Kesalahan bank  mengakibatkan  kerugian  nasabah,  pihak bank  akan  bertanggung  jawab  dan  melakukan ganti  kerugian.  Hasil  penelitian  lainnya  oleh ( Rahman, 2016 ) menemukan bentuk pertanggung jawaban  terhadap  penggunaan  internet  banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian,  apabila ternyata kerugian materiil  yang diderita  oleh  nasabah  bank  pengguna  internet banking  diakibatkan  oleh  karena  kesalahan  dan pihak bank, maka pihak bank bertanggung jawab
memenuhi  tuntutan  nasabah  memberikan  ganti kerugian.
Dilihat dari hal tersebut maka penulis meneliti mengenai  pokok  permasalahan  tersebut  yaitu bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  nasabah dalam  melakukan  transaksi  bisnis  terkait  dengan sistem mobile  banking  dan bagaimana  tanggung jawab  hukum  pihak  bank  dalam  hal  terjadinya kegagalan  bertransaksi  dengan  system  mobile banking.

## 2.  METODE
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  berkaitan  dengan  analisa  dan  konstruksi yang  dilakukan  secara  metodeologis,  sistematis, dan  konsisten  ( Soekanto,  1984 ).  Penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya ( Soekanto, 1984 ).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Perlunya  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah beranjak  dari  adanya  kekaburan  norma  hukum berkaitan  permasalahan  penelitian,  sehingga dalam  mengkajinya  lebih  mengutamakan  sumber data  sekunder,  yang  berupa  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Dengan Menggunakan Sistem Mobile Banking Pemanfaatan teknologi Komputer,
telekomunikasi  dan  informasi  perbankan  yang diwujudkan  melalui mobile  banking, merupakan salah  satu  bentuk  strategi  perbankan  untuk menarik  animo  masyarakat  untuk  menjadi nasabah  bank.  Fasilitas  perbankan  yang mempergunakan  kecanggihan  daripada  teknologi menimbulkan permasalahan  yang beresiko cukup tinggi  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian materiil  bagi  nasabahnya.  Dalam  hal  ini  bank merupakan  salah  satu  lembaga  yang  sangat tergantung  dan  mengutamakan  kepercayaan nasabah  ataupun  masyarakat,  harus  mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap kepentingan  masyarakat,  terutama  kepentingan dari nasabah bank yang bersangkutan.
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Penerapan  mengenai  pengaturan  perlindungan terhadap  nasabah  seringkali  merefleksikan  tidak seimbangnya  antara  pihak  bank  dengan nasabahnya. Secara historisnya, nasabah dikatakan  sebagai  pihak  yang  lebih  lemah  dalam bertransaksi bisnis, dalam peraturan-peraturannya dan  juga  regulasi  khusus  apa  saja  yang dikeluarkan  untuk  melindungi  kepentingan nasabah.  Dalam  bertransaksi  menggunakan sistem mobile  banking ,  menempatkan  nasabah pada  posisi  yang  lemah,  oleh  karena  itu diperlukannya pengaturan hukum untuk menciptakan kepastian hukumnya dalam melakukan transaksi perbankan.
Poerwadarminta  memberikan  pemahaman mengenai  pengertian  daripada  perlindungan hukum,  yang  berasal  dari  kata  “lindung”  yaitu menempatkan  sesuatu  agar  tidak  kelihatan, sedangkan  perlindungan  memiliki  arti  perbuatan melindungi,  memberikan  perlindungan  kepada orang-orang  yang  dapat  dikatakan  lemah ( Poerwadarminta,  2003 ).  Dilihat  dari  penjelasan tersebut  maka  pengertian  perlindungan  hukum adalah  suatu  perbuatan  yang  mengatur  dan melindungi  hubungan  antar  subyek  hukum. Adapun  yang  dimaksudkan  subyek  hukum tersebut  adalah  manusia  ataupun  badan  hukum maupun jabatan yang merupakan bentuk daripada perbuatan  hukum.  Dalam  hal  ini  masing-masing daripada  subyek  hukum  tersebut  merupakan pemikul  hak  dan  kewajiban  sesuai  kemampuan dan kewenangannya.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  maka  dapat diketahu bahwa ada beberapa bentuk perlindungan  hukum  dalam  transaksi mobile banking, yaitu :
1.  Perlindungan  hukum  perjanjian  Antara  Bank Dengan Nasabah Pengguna Layanan Transaksi Mobile Banking ;
2.  Perlindungan  Nasabah  Dalam  Transaksi Mobile  Banking Dalam  Kaitannya  Dengan Hukum Perlindungan konsumen; 3.  Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan  Hukum  Represif  Terhadap Nasabah  Perbankan  Dalam  Transaksi Mobile Banking
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  menyatakan bahwa  “perlindungan  hukum  bagi  rakyat dibedakan  menjadi  2  macam,  yaitu  perlindungan hukum  yang  preventif  dan  perlindungan  hukum yang  represif.  Perlindungan  hukum  yang preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya
sengketa,  sedangkan  sebaliknya  perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa” ( Hadjon, 1987 ). Perlindungan  hukum  preventif  terhadap  nasabah dalam  transaksi  dengan mobile  banking yaitu melakukan  upaya-upaya  pencegahan  yang merupakan  kebijakan  internal  perbankan  berupa pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  bank-bank umum  dalam  melakukan  transaksi  elektronik (mobile banking).
Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan menerapkan  sanksi  terhadap  pelaku  agar  dapat memulihkan  hukum  dalam  keadaan  yang sebenarnya. Perlindungan hukum represif dengan menggunakan  sistem mobile  banking secara khusus  belum  diatur  dalam  Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (Undang- Undang  No. 19  Tahun  2016)  tetapi  perlindungan hukum  secara  umum  dalam  transaksi  elektronik dapat  kita  temukan  daiam  beberapa  pasal  yaitu: pasal 7, pasal 26,pasal 28 ayat (1), pasal 30, pasal 31,  pasal  32,  pasal  33,  35,  36,  yang  termasuk perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  Pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat dijatuhkan  sanksi  perdata  maupun  sanksi  pidana dan/ atau denda.
Berdasarkan  ketentuan  pada  penjelasan tersebut  maka  dapat  diberikan  sebuah  simpulan bahwa  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  perbankan  mengatur  perlindungan nasabah  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit. Implisit  dalam  artian  disini  memiliki  arti  bahwa adanya  perlindungan  yang  dihasilkan  melalui pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  29 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan.  Sedangkan  eksplisit  dalam hal  ini  memiliki  arti  yaitu  perlindungan  yang terdapat  dari  pembentukan  lembaga  yang menjamin  simpanan  dana  nasabah.  Hal  ini tertuang  didalam  Pasal,  37  B  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Bank  Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Bertransaksi Dengan Sistem Mobile Banking
Seperti  yang  kita  ketahui  mengenai  transaksi elektronik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang  tinggal  di  wilayah  kota  khususnya Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  maraknya dunia perbankan yang mempergunakan teknologi informasi  dan  media  elektronik  sebagai  basis pelayanannya.  Namun  disisi  lain  dengan
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
kecanggihan  teknologi  tersebut  menimbulkan permasalahan-permasalahan  yang  menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan resiko yang dapat dikatakan  cukup  tinggi,  khususnya  dalam bertransaksi  menggunakan mobile  banking ini. Disini terlihat bahwa masih  kurangnya mengenai perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  ataupun dapat  dikatakan  masih  kurangnya  penjelasan terhadap  nasabah  dan  pemahaman  oleh  pihak bank terhadap perlindungan tersebut.
Dalam  bertransaksi  menggunakan  sistem mobile  banking ini  sangat  memberikan  banyak kemudahan  bagi  nasabahnya  dan  merupakan salah  satu  cara  yang  efektif  di  jaman  era  global milenial  seperti  saat  ini.  Terlepas  dari  nilai lebihnya mengenai pelayanan mobile banking ini juga  terdapat  resiko  yang  masih  belum  jelas pengaturannya.  Dengan  kenyataan  yang  terjadi pada  kasus-kasus  yang  disebutkan  sebelumnya maka faktor keamanan disini harus menjadi fokus perhatian  oleh  pihak  bank  maupun  nasabahnya. Bahkan  seharusnya  faktor  keamanan  inilah  yang menjadi  fitur  unggulan  yang  ditonjolkan  oleh pihak bank.
Usaha  pengamanan  untuk  meningkatkan kepercayaan (trust) dari nasabah sudah dilakukan oleh pihak bank penyedia layanan mobile banking baik  itu  secara  teknis  maupun  meningkatkan kesadaran  terhadap  pihak  bank  dan  nasabah, membuat kebijakan dan prosedur yang baik serta selalu melakukan evaluasi terhadap sistem-sistem secara intens. Pengaman tersebut tentu merupakan  usaha  untuk  memenuhi  aspek-aspek keamanan  seperti  autentukasi,  privasi, non- repudiation dan  ketersediaan  (Syahputra,  2010). Jika dilihat perkembangan daripada teknologi ini, khususnya di Indonesia, masih banyak kasus yang terjadi  terhadap  nasabah  yang  memberikan kerugian  secara  materiil.  Hal  ini  tentu memberikan  pemahaman  terhadap  kita  bahwa layanan mobile  banking menunjukkan  masih lemahnya perlindungan hukum nasabah pengguna layanan mobile  banking & internet  banking ( Mansur & Gultom, 2005 ) .
Masalah  keamanan  masih  mengganjal  dalam transaksi mobile  banking  , dan  secara  yuridis terkait  juga  dengan  jaminan  kepastian  hukum. Terhadap  permasalahan  tersebut  dan  untuk memperoleh  alasan  dapat  timbulnya  suatu  hak bagi  terwujudnya  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  terutama  apabila  nasabah  dirugikan, dapat  ditemukan  dalam  pasal  7  Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang
menyebutkan bahwa:
“Setiap  orang  yang  menyatakan  hak, memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau  menolak hak  orang  lain,  berdasarkan  adanya  informasi elektronik,  dan/atau  dokumen  elektronik  harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya  berasal  dari  sistem  elektronik  yang memenuhi syarat berdasarkan perundang- undangan”
Jika  dilihat  ketentuan  pasal  7  tersebut  diatas, maka pasal tersebut dapat dinyatakan merupakan pasal  yang  normanya  dapat  dikatakan  kabur  atau tidak  jelas,  oleh  karena  maksud  daripada penjelasannya  secara  sederhana  yaitu  untuk mewujudkan  hak-hak  tersebut  bahwa  informasi yang  didapat  ataupun  yang  ada  padanya,  berasal dari  informasi  atau  sistem  elektronik  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  peraturannya. Sedangkan jika  kembali melihat pada pemaparan sebelumnya,  dapat  dikatakan  bahwa  sampai  saat ini belum ada aturan yang mengatur syarat-syarat sistem  elektronik  tersebut.  Mengingat  dalam sistem mobile banking dikenal adanya asas bahwa nasabah  bank  yang  bersangkutan  tidak  dapat menyangkal  bahwa  nasabah  tidak  dapat menyangkal  tidak  melakukan  transaksi  apabila sistem  telah  mencatatnya  atau non-repudiation (nirsangkal)  ( Djumhana,  2000 ).  Dalam  hal  ini login  akan  berhasil  dan  dapat  dilakukan  apabila User  ID dan  PIN  daripada  nasabah  tersebut dapat  terinput  dengan  benar.  Disini  pihak  bank tidak  perduli  apakah  yang  memasukan user  ID dan  PIN  tersebut  benar  pemilik  rekeningnya ataupun bukan. Apabila bukan pemilik rekeningnya,  maka  dirasa  nasabah  telah memberikan  kepada  yang  bersangkutran  untuk menggunakan user ID nya untuk bertransaksi.
Mekanisme login pada sistem mobile banking ini bahwa jika user ID dan PIN yang diinput atau dimasukkan  salah,  maka  data  nasabah  tidak terverifikasi, sehingga login tidak bias dilakukan. Asas  tersebut  sangat  menentukan  terkait  dengan saat  dimana  transaksi  berlangsung  serta  mulai suatu  kesepakatan  ( Djumhana,  2000 ). Disamping itu dalam kenyataannya, kegiatan cyber tidak lagi sederhana  karena  kegiatan  tersebut  tidak  lagi dibatas oleh territorial suatu Negara. Kerugian ini dapat  terjadi,  baik  terhadap  pelaku  transaksi ataupun  kepada  orang  lain  yang  tidak  pernah melakukan  transaksi.  Selain  itu,  pembuktian merupakan  faktor  yang  dapat  dikatakan  sangat penting,  oleh  karena  informasi  elektronik  masih belum  terakomodasi  pada  sistem  hukum  acara  di
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 136
Indonesia  secara  komprehensif.  Dilihat  dari  hal tersebut  maka  dampak  yang  diakibatkannya sangat komplek dan rumit.
Terkait dengan kerugian yang diderita nasabah pengguna  layanan mobile  banking, persoalan yang  perlu  dikaji  adalah  menyangkut  tanggung jawab  pihak-pihak  dalam  layanan mobile banking, atau  dengan  kata  lain  siapa  yang  akan bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang diderita  oleh  nasabah  pengguna  layanan mobile banking, apakah pihak bank, nasabah atau pihak lain. Untuk itu maka melihat sistem hukum yang ada,  kedudukan  nasabah  disini  sangat  lemah dibandingkan  dengan  pihak  bank.  Salah  satu usaha  demi  terciptanya  perlindungan  dan meningkatkan kedudukan nasabah  adalah dengan cara  menerapkan  prinsip  tanggungjawab  mutlak ( strict liability ) tentang tanggungjawab produsen yang dalam hal ini adalah pihak bank ( Kristiyanti, 2008 ).
Pihak  bank  disini  dalam  pelaksanaannya sebagai produsen penyedia jasa layanan transaksi elektronik mobile  banking ,  sudah  sewajarnya dibebani  dengan  tanggungjawab  mutlak,  oleh karena  resiko  dalam  transaksi  menggunakan sistem mobile  banking ini  sangat  tinggi  dan bermacam-macam jenisnya. Sehingga disini bank dapat  diberikan  simpulan  akan  dapat  lebih menerapkan  prinsip  kehati-hatiannya  dalam melaksanakan  pengunaan  sistem mobile  banking oleh penggunanya. Namun dengan pemberlakuan prinsip strict  liability dalam  hukum  terhadap produknya,  terutama  terhadap  pihak  bank,  bukan berarti pihak bank tidak mendapatkan perlindungan  hukum,  melainkan  pihak  bank diberi  kesempatan  untuk  membebaskan  dirinya terhadap  tanggungjawab  dalam  hal  tertentu  yang dinyatakan  dalam  undang-undang  maupun perjanjian yang telah disepakati. Adapun maksud dari  hal  tersebut  adalah  dalam  hal  nasabah  tidak dapat  membuktikan  bahwa  memang  betul kesalahan  dilakukan  oleh  sistem  pihak  bank, adanyaan  keadaan  yang  memaksa,  ataupun kelalaian  pihak  nasabah.  Maka  jika  dilihat  dari hal tersebut maka pihak bank akan bertanggungjawab  penuh  terhadap  nasabah apabila nasabah yang melakukan transaksi mobile banking tersebut  dapat  memberikan  pembuktian dalam  hal  terjadinya  kegagalan  transaksi  yang dialaminya yang mengakibatkan kerugian materiil.

## 4.  SIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank
mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  Teknologi dan  Elektronik  yang  dapat  dinyatakan  tidak  jelas pengaturannya, oleh karena pernyataan pada pasal tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  untuk mewujudkan  hak-hak  tersebut,  informasi  yang ada  dan  berasal  dari  sistem  elektronik  ini memenuhi  syarat  berdasarkan  undang-undang yang  ada,  sedangkan  pengaturannya  mengenai transaksi mobile  banking tersebut  masih  belum jelas  adanya.  Namun  walaupun  belum  ada pengaturan  secara  khusus,  nasabah  perbankan tetap  diberikan  perlindungan  hukum  secara preventif dan represif. Perlindungan ini dilakukan bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  hal  yang tidak  dinginkan  misalnya  terjadinya  sengketa yang  mengaitkan  ke  pengadilan.  Hal  tersebut sangat  dihindari  oleh  pihak  bank,  oleh  karena kepercayaan  bank  terletak  pada  nasabah  ataupun masyarakat sekitarnya.
Selanjutnya tanggungjawab  bank  dalam  hal  terjadi  kerugian nasabah  dalam  transaksi  dengan  sistem mobile banking adalah pihak bank sebagai pelaku usaha bertanggung  jawab  untuk  memberi  ganti  rugi kepada nasabah apabila kesalahan dilakukan oleh pihak  bank.  Teteapi  nasabah  harus  tetap memenuhi  persyaratan  nyang  diminta  oleh  pihak bank untuk mempermudah pihak bank melakukan pengecekan  terhadap  transaksi mobile banking yang dinyatakan gagal tersebut.
Melihat  permasalahan  untuk  kepastian  hukum tentang  berbagai  aspek  yang  menyangkut transaksi mobile  banking, utamanya  aspek keamanan  dalam  melakukan  transaksi  dan tanggung jawab pihak bank dalam kerugian yang diderita  nasabah  sudah  selayaknya  dibuat  suatu aturan  khusus  tentang  transaksi mobile  banking. Diharapkan  pada  masa  yang  akan  datang  dalam undang-undang  Perbankan  maupun  dalam Peraturan  terkait  dengan  Perbankan,  ada ketentuan  yang  mengatur  tentang  bentuk-bentuk tanggung  jawab  bank  yang  mengkhusus  dalam transaksi menggunakan sistem transaksi elektronik  yang  dalam  hal  ini  adalah mobile banking , serta  diharapkan  pihak  Bank  Indonesia selaku  pengawas  sistem  perbankan  dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap bank-bank  yang  melakukan  layanan mobile banking.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana,  M.  (2000). Hukum  Perbankan  Indonesia .
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.  Retrieved  from https://onesearch.id/Record/
IOS3774.JAKPU000000000013321 Halaman 137 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu.
Kristiyanti,  C.  T.  S.  (2008). Hukum  Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Mansur,  D.  M.  A.,  &  Gultom,  E.  (2005). Cyber  Law Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi .  Bandung: PT Refika Aditama.
Maulina,  S.,  Dahlan,  &  Mujibussalim.  (2016). Anggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami  Kerugian  Dalam  Penggunaan Elektronik  Banking. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 18 (3), 353–365.  Retrieved  from  http:// www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/ download/5929/4883
Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (2003). Disusun  kembali oleh  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional . Jakarta: Balai Pustaka.
Rahman,  U.  B.  (2016).  Pertanggungjawaban  Bank Terhadap  Kerugian  Nasabah  Yang  Terkait Dengan  Fasilitas  Transaksi  Melalui  Sms Bangking. Jurnal Nestor Magister Hukum , 1 (1), 1–30.  Retrieved  from  http://jurnal.untan.ac.id/ index.php/nestor/article/view/17235
Riswandi,  B.  A.  (2005). Aspek  Hukum  Internet Banking . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto,  S.  (1984). Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Sunarso,  S.  (2009). Hukum  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Studi  Prita  Mulyasari .  Jakarta: Rineka Cipta.
Syahputra,  I.  (2010). Perlindungan  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik . Bandung:  Alumni.  Retrieved  from  https:// opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx? id=317612 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang
Perbankan;
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaski
Elektronik.
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License