http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link

## DETERMINAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Chandrika Fahira Quamila *)1 , Septo Pawelas Arso 2 , Wulan Kusumastuti 3
1, 2 ,3 Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ; Jurusan Kesehatan Masyarakat ;
Fakultas Kesehatan Masyarakat ; Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. ; Tembalang ; Semarang

## Abstrak
Semarang  merupakan  kota  dengan  jumlah  kasus  COVID-19  tertinggi  di  Jawa  Tengah.  Guna mencegah penyebaran COVID-19, maka diberlakukan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan tersebut sehingga jumlah kasus COVID-19 di Kota Semarang semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain c ross-sectional. Sebanyak 140 responden didapatkan melalui metode accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik non-parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (p=0,039), sarana prasarana (p=0,002), pengawasan (p=0,002), dukungan tokoh masyarakat (p=0,000), dukungan kewenangan (p=0,018), kejelasan kebijakan (p=0,000), dan konsistensi  kebijakan  (p=0,040)  merupakan  faktor-faktor  yang  memiliki  hubungan  dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang.
Kata kunci: COVID-19 ; Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ; Kepatuhan

## Abstract
[DETERMINANTS  OF  SEMARANG  CITY  COMMUNITY  COMPLIANCE  WITH COMMUNITY  ACTIVITIES  RESTRICTIONS  POLICY  IN  PREVENTION  OF  COVID-19 SPREADING] Semarang is the city with the highest number of COVID-19 cases in Central Java. To prevent  the  spread  of  COVID-19,  the  Community  Activity  Restriction  policy  was  implemented. However, there are still many people who do  not comply with the policy so that the number of COVID-19 cases in Semarang City is increasing. This study was conducted to determine the factors that have a relationship with community compliance with Community Activity Restriction policies in Semarang City. The type of research used is quantitative with a cross-sectional design. A total of 140  respondents  were  obtained  through  the  accidental  sampling  method.  Data  analysis  was performed univariate and bivariate using non-parametric statistical tests. The results showed that attitudes  (p=0.039),  infrastructure  (p=0.002),  supervision  (p=0.002),  support  from  community leaders (p=0.000), support from authority (p=0.018), policy clarity (p=0.000), and policy consistency (p=0.040)  are  factors  that  have  a  relationship  with  community  compliance  with  PKM  policies  in Semarang City.
Keywords: COVID-19 ; Community Activities Restrictions Policy ; Compliance
1. Pendahuluan
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)  yang  terjadi  pada  awal  Maret  2020  telah menggemparkan  seluruh  dunia.  Penyakit
tersebut disebabkan oleh infeksi dari virus corona jenis baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).  Virus  ini  berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Yuliana, 2020).  Virus  tersebut  dapat  menular  melalui percikan  bersin  atau  batuk  dari  penderita  yang kemudian  masuk ke  dalam  mulut,  hidung,  atau
*) Correspondence Author (Chandrika Fahira Quamila) E-mail: chandrikafahira@gmail.com
mata  orang  lain.  Penularan  langsung  antar manusia  mengakibatkan  virus  ini  menyebar dengan  sangat  luas  dan  cepat  di  seluruh  dunia, termasuk Indonesia (Susilo et al., 2020).
Hingga  Februari  2021,  Jawa  Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada diurutan tiga besar dengan kasus COVID- 19  tertinggi,  yaitu  sebanyak  153.662  (Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah,  2021).  Lalu, kasus  COVID-19  di  Jawa Tengah  paling  banyak ditemukan  di  Kota  Semarang  dengan  jumlah kasus  mencapai  31.154  (Dinas  Kesehatan  Kota Semarang, 2021).
Guna  mencegah  penyebaran  COVID-19, Pemerintah  Kota  Semarang  membuat  kebijakan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PKM). Kebijakan  ini  berlaku  berdasarkan  Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/417 Tahun 2020 dan diatur dalam  Peraturan Walikota Semarang Nomor  28  Tahun  2020.  Menurut  peraturan tersebut,  PKM  merupakan  upaya  pembatasan aktivitas  masyarakat  di  luar  rumah  yang  wajib dilakukan  oleh  setiap  orang  yang  berdomisili atau berkegiatan di Kota Semarang. Pelaksanaan PKM terdiri dari beralihnya kegiatan sekolah dan bekerja,  pembatasan  kegiatan  di  tempat  umum, keagamaan,  olahraga,  sosial  dan  budaya, pernikahan,  pemakaman  serta  pergerakan masyarakat dengan moda transportasi.
Namun  sejak  kebijakan  PKM  diterapkan, jumlah kasus COVID-19 di Kota Semarang terus bertambah.  Pada  Desember  2020,  terdapat sebanyak 19.958 kasus yang kemudian meningkat menjadi  25.598  kasus  pada  Januari  2021  hingga mencapai 31.154 kasus pada Februari 2021 (Dinas Kesehatan  Kota  Semarang,  2021).  Selain  itu, masih  ditemukan  pula  masyarakat  di  Kota Semarang  yang  tidak  patuh  terhadap  kebijakan tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  operasi pelanggaran protokol kesehatan yang meningkat dari 1.950 kasus pada Desember 2020 lalu menjadi 3.092  kasus  pada  Januari  2021  dan  terus bertambah hingga 3.347 kasus pada Februari 2021 (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah,  2021). Berdasarkan hasil pengamatan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada November 2020, didapatkan hasil  bahwa  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap penerapan jaga jarak menurun dari 70% menjadi 66%. Lalu, kepatuhan masyarakat untuk memakai  masker  dan  mencuci  tangan  juga mengalami  penurunan  dari  80%  menjadi  70%. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM.
Penelitian mengenai kepatuhan masyarakat  terhadap  kebijakan  PKM  belum
pernah  dilakukan  sebelumnya.  Namun  terdapat penelitian yang sejenis, yaitu penelitian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB yang dilakukan oleh Wiranti, dimana disebutkan bahwa  terdapat  hubungan  antara  jenis  kelamin, tingkat  pendidikan,  pengetahuan,  dan  sikap dengan  kepatuhan  masyarakat.  Selain  itu, terdapat  penelitian  Novi  Afrianti  mengenai kepatuhan  masyarakat  terhadap  protokol kesehatan  COVID-19,  dimana  usia,  pendidikan, pengetahuan,  sikap,  dan  motivasi  dinyatakan memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat.
Perbedaan  penelitian  ini  terletak  pada subjek,  lokasi  dan  variabel  penelitian.  Pada penelitian Wiranti, subjeknya adalah masyarakat Kota  Depok  yang  berlokasi  di  Kota  Depok  dan variabel penelitiannya berupa kepatuhan masyarakat,  jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, sarana prasarana, pengawasan, dukungan pemerintah, dan dukungan tokoh masyarakat (Wiranti, Sriatmi, & Kusumastuti,  2020).  Sedangkan  pada  penelitian Novi Afrianti, subjeknya adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang berlokasi di Kota Banda Aceh dan  variabel  penelitiannya  berupa  kepatuhan masyarakat,  faktor  demografi,  pengetahuan, sikap, dan motivasi (Afrianti & Rahmiati, 2021).
Tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang berhubungan  dengan  kepatuhan  masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional . Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masyarakat yang berdomisili atau berkegiatan di Kota  Semarang.  Sampel  penelitian  dihitung menggunakan rumus Lemeshow dan dihasilkan jumlah  sampel  minimal  sebanyak  100  orang. Sebelum  mengumpulkan  data,  dilakukan  uji validitas dan  reliabilitas  terlebih  dahulu  kepada 30  orang  responden  diluar  sampel  penelitian. Pengambilan  sampel  dilakukan  menggunakan teknik accidental  sampling dengan  instrumen penelitian  berupa  kuesioner  yang  terdiri  dari  5 butir  pertanyaan  berskala guttman dan  45  butir pertanyaan  berskala likert yang  dibuat  melalui google  form dan  disebarluaskan  secara  daring sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 140 responden.
Variabel  bebas  yang  diteliti  antara  lain pengetahuan, sikap, sarana prasarana, pengawasan,  dukungan  tokoh  masyarakat,
dukungan kewenangan, kejelasan kebijakan dan konsistensi  kebijakan.  Sedangkan,  variabel terikatnya adalah kepatuhan masyarakat terhadap  kebijakan  PKM.  Data  penelitian dianalisis  secara  univariat  guna  menghasilkan distribusi  frekuensi  pada  setiap  variabel  dan dianalisis secara bivariat guna mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji statistik yang digunakan ialah uji non-parametrik berupa Rank  Spearman k arena  data  berkategori ordinal. Interpretasi data berdasarkan nilai p ( p- value ), jika nilai p ˂ 0,05 maka ada hubungan yang signifikan  antara  kedua  variabel,  begitupun sebaliknya.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April  2021  di  Kota  Semarang  dan  telah dinyatakan  lolos  kaji  etik  berdasarkan  sertifikat yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Etik  Penelitian Kesehatan  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat
Universitas Diponegoro
dengan nomor 122/EA/KEPK-FKM/2021.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Data  umum  responden  dalam  penelitian ini  adalah  responden  terbanyak  adalah perempuan 96 respnden (68,6%), berusia 17 – 25 tahun (62,1%), berpendidikan menengah (55,0%), tidak  bekerja  (50,7%),  berstatus  sebagai  warga Kota Semarang (75,0%).
Tabel  1. Distribusi  Frekuensi  Karakteristik Responden
Karakteristik Responden Frekuensi (n) Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 44 31,4 Perempuan 96 68,6 Usia Remaja Akhir (17 – 25 tahun) 87 62,1 Dewasa Awal (26 – 35 tahun) 14 10,0 Dewasa Akhir (36 – 45 tahun) 24 17,1 Lansia Awal (46 – 55 tahun) 14 10,0 Lansia Akhir (56 – 65 tahun) 1 0,7 Tingkat Pendidikan Dasar (Tamat SD) 1 0,7 Menengah (Tamat SMP/SMA) 77 55,0 Tinggi (Tamat PT) 62 44,3 Pekerjaan Tidak Bekerja 71 50,7 Bekerja 69 49,3 Status Kependudukan Warga Kota Semarang 105 75,0 Bukan Warga Kota Semarang 35 25,0

## Gambar 1. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian
Berdasarkan  Gambar  1.  terlihat  bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang  baik  mengenai  kebijakan  PKM  (73,6%), merasakan  adanya  dukungan  tokoh  masyarakat yang baik terhadap kebijakan PKM (57,1%), dan menilai bahwa konsistensi dalam kebijakan PKM sudah  cukup  baik  (76,4%).  Lalu,  responden dengan  sikap  (54,3%),  sarana  prasarana  (54,3%), pengawasan (52,1%), dan dukungan kewenanganan  yang  baik  (50,7%),  memiliki frekuensi sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan yang kurang baik. Sedangkan, responden dengan  kejelasan  kebijakan  yang  baik  maupun yang  kurang  baik  memiliki  proporsi  yang  sama besar,  yaitu  50%.  Meskipun  terdapat  banyak responden  dengan  kepatuhan  tinggi,  namun masih  terdapat  sebanyak  42,1%  responden dengan  kepatuhan  yang  rendah  terhadap kebijakan PKM.
Tabel  2.  menyajikan  hubungan  antara  variabel bebas  dengan  variabel  terikat.  Dapat  dilihat bahwa  responden  dengan  kepatuhan  tinggi terhadap kebijakan PKM lebih banyak dilakukan oleh  responden  dengan  pengetahuan  yang kurang  baik  (64,9%).  Namun,  responden  pada kategori  kepatuhan  tinggi  juga  lebih  banyak dilakukan  oleh  responden  dengan  sikap  yang baik (65,8%), tersedianya sarana prasarana yang mendukung  (69,7%),  adanya  pengawasan  yang baik (69,9%), adanya dukungan tokoh masyarakat  (72,5%)  dan  dukungan  kewenangan yang  baik  (67,6%),  serta  adanya  penilaian terhadap  kejelasan  (77,1%)  dan  konsistensi kebijakan yang baik (62,6%).
26,4 45,7 45,7 47,9 42,9 49,3 50
23,6 73,6 54,3 54,3 52,1 57,1 50,7 50 76,4 57,9 42,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kurang Baik Tinggi Rendah
Berdasarkan  hasil  uji  hubungan,  dapat diketahui  bahwa  terdapat  satu  variabel  yang memiliki  hubungan  yang  tidak  signifikan dengan  kepatuhan  masyarakat  terhadap kebijakan  PKM,  yaitu  pengetahuan.  Sedangkan variabel lainnya, seperti sikap, sarana prasarana, pengawasan,  dukungan  tokoh  masyarakat, dukungan  kewenangan,  kejelasan  kebijakan, dan  konsistensi  kebijakan  dinyatakan  memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM berdasarkan p-value nya.  Berikut  adalah  hasil dan  juga  pembahasan  dari  setiap  hubungan antara  variabel  bebas dan variabel  terikat  yang diteliti.

## a. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  yang  kurang  patuh  terhadap kebijakan PKM lebih banyak dilakukan oleh responden  dengan  pengetahuan  yang  baik. Meskipun sebagian besar responden dinyatakan memiliki pengetahuan yang baik mengenai  kebijakan  PKM,  namun  masih banyak yang
tidak
memahami pelaksanaannya, seperti alasan
diberlakukannya  kebijakan  tersebut,  jenis kegiatan  yang  dibatasi,  sanksi  terhadap
pelanggaran  PKM  serta  kewajiban  yang harus dilakukan ketika keluar rumah selama pelaksanaan PKM.
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden, masih  terdapat  responden  yang  keliru terhadap penerapan protokol kesehatan saat berada  di  luar  rumah,  seperti  penggunaan sarung  tangan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Gobi  menyatakan  tidak  terdapat  bukti klinis yang menunjukkan bahwa penggunaan sarung tangan di luar kebutuhan medis dapat mencegah  infeksi  COVID-19  (Gunasekaran, 2020).  Selain  itu,  berdasarkan  artikel  yang ditulis  oleh  Linda  Nazarko,  disebutkan bahwa sebaiknya penggunaan sarung tangan hanya  dilakukan  untuk  aktivitas  yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 dan tidak digunakan  pada  aktivitas  harian,  seperti berbelanja kebutuhan pokok (Nazarko, 2020). Pengetahuan terdiri dari enam tingkatan, antara lain tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis  dan  evaluasi  (Notoatmodjo,  2014). Sebagian besar responden yang tidak paham terhadap pelaksanaan PKM tersebut, kemungkinan  masih  berada  pada  tingkatan pertama  dalam  pengetahuan,  yaitu  tahu sehingga  meskipun  sebagian  besar  dari responden memiliki pengetahuan yang baik, namun jawaban mereka menunjukkan bahwa

## Tabel 2. Distribusi Hubungan Variabel Bebas dengan Variabel Terikat
Variabel Kepatuhan Masyarakat p-value (p) OR Rendah Tinggi Frekuensi (n)  Persentase (%) Frekuensi (n) Persentase (%) Pengetahuan Kurang Baik 13 35,1 24 64,9 0,318 0,671 Baik 46 44,7 57 55,3 Sikap Kurang Baik 33 51,6 31 48,4 0,039 2,047 Baik 26 34,2 50 65,8 Sarana Prasarana Kurang Baik 36 56,3 28 43,8 0,002 2,963 Baik 23 30,3 53 69,7 Pengawasan Kurang Baik 37 55,2 30 44,8 0,002 2,859 Baik 22 30,1 51 69,9 Dukungan Tokoh Masyarakat Kurang Baik 37 61,7 23 38,3 0,000 4,241 Baik 22 27,5 58 72,5 Dukungan Kewenangan Kurang Baik 36 52,2 33 47,8 0,018 2,277 Baik 23 32,4 48 67,6 Kejelasan Kebijakan Kurang Baik 43 61,4 27 38,6 0,000 5,375 Baik 16 22,9 54 77,1 Konsistensi Kebijakan Kurang Baik 19 57,6 14 42,4 0,040 2,273 Baik 40 37,4 67 62,6
pengetahuan  tersebut  belum  benar-benar baik  karena  mereka  hanya  mengetahui pengertian  dari  PKM  saja  dan  tidak memahami pelaksanaannya.
Hasil  uji Rank  Spearman menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  hubungan  antara pengetahuan  dengan  kepatuhan  masyarakat terhadap  kebijakan  PKM  di  Kota  Semarang (p=0,318).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena pengetahuan  tersebut  tidak  didukung  oleh adanya  kesadaran  diri  atau self-awareness untuk  mematuhi  kebijakan  PKM.  Menurut penelitian Ulfa Indriyani, dinyatakan bahwa terdapat  hubungan  antara self-awareness dengan  kedisiplinan  memakai  masker  di masa new  normal .  Penelitian  tersebut  juga menyatakan jika seseorang memiliki kesadaran  diri  yang  tinggi,  maka  orang tersebut  akan  memiliki  perilaku  yang  baik pula,  dalam  hal  ini  ialah  perilaku  patuh terhadap  kebijakan  PKM  (Indriyani,  2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sa’roni, dimana tidak terdapat  hubungan  antara  pengetahuan dengan  kepatuhan  terhadap  kebijakan (Sa’roni, Sriatmi, & Arso, 20 18).
Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  atau Odds  Ratio (OR),  didapatkan hasil bahwa masyarakat dengan pengetahuan yang  baik  memiliki  kemungkinan  sebesar 0,671  kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  PKM  dibandingkan  masyarakat dengan  pengetahuan  yang  kurang  baik.  Hal ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Yulyana Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai  dengan pengetahuan tentang peraturan daerah yang baik  memiliki  kemungkinan  sebesar  3,680 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) dibandingkan pegawai dengan pengetahuan yang  kurang  (Dewi,  Nuraini,  &  Lionardo, 2018).
b. Hubungan  Sikap  dengan  Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  dengan  kepatuhan  rendah  lebih banyak  dilakukan  oleh  responden  dengan sikap  yang  kurang  mendukung  kebijakan PKM. Berdasarkan hasil jawaban responden, masih terdapat banyak responden yang ragu terhadap  kemampuan  dari  kebijakan  PKM dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini mungkin terjadi karena terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
pembentukan sikap, seperti kepercayaan dan pengalaman pribadi (Notoatmodjo, 2014).
Jika seseorang percaya bahwa keputusan  pemerintah  dalam  menerapkan kebijakan PKM telah efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19, maka orang tersebut akan  bersikap  patuh  terhadap  kebijakan tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian R.K  Webster  yang  menyatakan  bahwa  salah satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan kepatuhan  seseorang  terhadap  karantina ialah  adanya  kepercayaan  pada  keputusan pemerintah (Webster et al., 2020). Selain itu, Darmiyati
Zuchdi dalam Muhtadi menyebutkan bahwa seseorang akan cenderung membentuk sikap negatif terhadap  suatu  objek  dalam  dirinya,  jika  ia tidak  memiliki  pengalaman  dengan  objek tersebut  (Muhtadi,  2011).  Sebelum  pandemi COVID-19  terjadi,  Kota  Semarang  belum pernah menerapkan kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakatnya sehingga dengan  nihilnya  pengalaman  tersebut  dapat membentuk  sikap  negatif  pada  masyarakat terhadap kebijakan PKM.
Berdasarkan  hasil  uji Rank  Spearman , dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan  antara  sikap  dengan  kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang  (p=0,039).  Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Afrianti, Ahmad Sa’roni, dan Wiranti dimana terdapat  hubungan  antara  sikap  dengan kepatuhan  terhadap  kebijakan.  (Afrianti  & Rahmiati, 2021), (Sa’roni et al., 2018) , (Wiranti et al., 2020).
Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat dengan sikap yang baik memiliki kemungkinan  sebesar  2,047  kali  lipat  untuk lebih  patuh  terhadap  kebijakan  PKM dibandingkan masyarakat dengan sikap yang kurang baik.
c. Hubungan  Sarana  Prasarana  dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Penelitian  ini  memiliki  hasil  bahwa responden  yang  kurang  patuh  terhadap kebijakan PKM lebih banyak dilakukan oleh responden  dengan  sarana  prasarana  yang kurang mendukung. Hasil jawaban responden  menunjukkan  masih  terdapat responden  yang  tidak  merasakan  adanya pembatasan  pengunjung  pada  fasilitas kesehatan selama pelaksanaan PKM. Hal ini
dapat  terjadi  karena  terdapat  perbedaan penerapan  kebijakan  pada  setiap  fasilitas kesehatan  selama  pandemi  COVID-19. Berdasarkan  panduan  teknis  pelayanan rumah  sakit  pada  masa  adaptasi  kebiasaan baru,  disebutkan  bahwa  rumah  sakit  perlu melakukan  prosedur  penerimaan  pasien yang  lebih  ketat  dan  sesuai  dengan  standar protokol  pencegahan  dan  pengendalian infeksi,  salah  satunya  adalah  dengan membatasi  pengunjung  atau  pendamping pasien  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2020). Sedangkan dalam petunjuk teknis pelayanan puskesmas  pada  masa  pandemi  COVID-19, disebutkan  bahwa  puskesmas  dihimbau untuk melakukan
pembatasan
atau penundaan  terhadap  pelayanan  Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
guna mengurangi  risiko  penularan  COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).
Hasil  uji Rank  Spearman menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan  antara  sarana prasarana  dengan  kepatuhan  masyarakat terhadap  kebijakan  PKM  di  Kota  Semarang (p=0,002).  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahmad Sa’roni,  dimana  terdapat  hubungan  antara sarana prasarana dengan kepatuhan terhadap kebijakan (Sa’roni et al., 2018) .
Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat  dengan  sarana  prasarana  yang baik  memiliki  kemungkinan  sebesar  2,963 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  PKM  dibandingkan  masyarakat dengan  sarana  prasarana  yang  kurang  baik. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Yulyana  Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai yang didukung oleh adanya sarana prasarana memiliki  kemungkinan  sebesar  5,143  kali lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap  kebijakan KTR  dibandingkan  dengan  pegawai  yang tidak didukung oleh adanya sarana prasarana (Dewi, Nuraini, & Lionardo, 2018).
d. Hubungan Pengawasan dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  dengan  kepatuhan  rendah  lebih banyak  dilakukan  oleh  responden  dengan pengawasan  yang  kurang  baik. Berdasarkan hasil  jawaban  responden,  masih  terdapat responden yang menilai bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PKM belum dilakukan secara ketat. Namun pada Januari 2021, Wakil Walikota  Semarang  menyatakan  bahwa
Pemerintah Kota Semarang
telah memperketat  pengawasan  terhadap  PKM dengan  mengerahkan  petugas  patroli  yang akan menerapkan sanksi bagi pelanggar PKM secara  tegas.  Meskipun  Walikota  Semarang telah  menyatakan  pelonggaran  terhadap pelaksanaan  PKM  pada  Februari  2021, pengawasan  terhadap  PKM  akan  tetap dilakukan  mulai  dari  tingkat  kelurahan dengan  melibatkan  Lurah,  Bintara  Pembina Desa  (Babinsa)  serta  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Babinkamtibmas).
Berdasarkan  hasil  uji Rank  Spearman , dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan  antara  pengawasan  dengan kepatuhan  masyarakat  terhadap  kebijakan PKM di Kota Semarang (p=0,002). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ahmad  Sa’roni,  dimana  terdapat hubungan  antara  pengawasan  dengan kepatuhan terhadap kebijakan (Sa’roni et al.,
2018). Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat  dengan  pengawasan  yang  baik memiliki  kemungkinan  sebesar  2,859  kali lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap  kebijakan PKM  dibandingkan  masyarakat  dengan pengawasan yang kurang baik. Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Yulyana  Kusuma Dewi,  dimana  pegawai  yang  didukung  oleh adanya penerapan sanksi memiliki kemungkinan sebesar 10,278 kali lipat untuk lebih  patuh  terhadap  kebijakan  KTR dibandingkan  dengan  pegawai  yang  tidak didukung  oleh  adanya  penerapan  sanksi (Dewi, Nuraini, & Lionardo, 2018).
e. Hubungan  Dukungan  Tokoh  Masyarakat dengan  Kepatuhan  Masyarakat  terhadap Kebijakan PKM Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa responden  yang  kurang  patuh  terhadap kebijakan PKM lebih banyak dilakukan oleh responden  dengan  dukungan  dari  tokoh masyarakat  yang  kurang  baik.  Berdasarkan hasil  jawaban  responden,  sebagian  besar responden telah merasakan adanya dukungan  terhadap  kebijakan  PKM  dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar tempat  tinggal  mereka.  Dukungan  tersebut berupa  himbauan  untuk  tetap  berada  di rumah  dan  pembatasan  kegiatan  yang berisiko menciptakan kerumunan.
Dalam  penelitian  ini,  dukungan  tokoh masyarakat,
termasuk
tokoh agama merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat membentuk perilaku patuh pada masyarakat terhadap  kebijakan  PKM.  Hal  ini  didukung oleh ungkapan Budiarjo dalam Rosidin yang menyatakan  bahwa  tokoh  masyarakat berperan  penting  dalam  mempengaruhi orang  atau  kelompok  lain  sesuai  dengan keinginan  dirinya  (Rosidin,  Rahayuwati,  & Herawati,  2020).  Apabila  tokoh  masyarakat patuh terhadap kebijakan PKM, maka mereka dapat mempengaruhi masyarakat disekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Selain  itu,  Pemerintah  Kota  Semarang  pun telah  menghimbau  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  upaya  menurunkan kasus
COVID-19 dengan saling mengingatkan penerapan protokol kesehatan dan  melakukan  kegiatan  yang  dapat mendukung pencegahan
penyebaran COVID-19.
Hasil  uji Rank  Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan tokoh masyarakat dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang  (p=0,000).  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gayatri  Sekar  Pertiwi,  dimana  terdapat hubungan
antara dukungan tokoh
masyarakat dengan perilaku physical distancing (Pertiwi & Budiono, 2021). Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat dengan dukungan tokoh masyarakat yang baik memiliki kemungkinan  sebesar  4,241  kali  lipat  untuk lebih  patuh  terhadap  kebijakan  PKM dibandingkan masyarakat dengan dukungan tokoh masyarakat yang kurang baik. Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Yulyana Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai  yang didukung  oleh  adanya  dukungan  atasan memiliki  kemungkinan  sebesar  5,093  kali lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap  kebijakan KTR  dibandingkan  dengan  pegawai  yang tidak  didukung  oleh  adanya  dukungan atasan (Dewi, Nuraini, & Lionardo, 2018).
f. Hubungan Dukungan Kewenangan dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  dengan  kepatuhan  rendah  lebih banyak  dilakukan  oleh  responden  dengan dukungan kewenanganan yang kurang baik.
Berdasarkan hasil jawaban responden, masih ditemukan responden yang tidak merasakan adanya  dukungan  dalam  bentuk  bantuan sosial  dari  pemerintah.  Menurut  informasi data bantuan sosial COVID-19 di Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan  berbagai  jenis  bantuan  sosial kepada  masyarakatnya,  seperti  bantuan sosial  PKH,  bantuan  sosial  tunai  (BST), bantuan program sembako (BPNT), bantuan presiden, bantuan provinsi, bantuan COVID- 19  kota,  serta  bantuan  sembako  perluasan (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021). Hal ini  dapat  saja  terjadi  karena  tidak  semua masyarakat  di  Kota  Semarang  termasuk  ke dalam  kategori  penerima  bantuan  sosial sehingga  terdapat  kemungkinan  bahwa responden  dalam  penelitian  ini  tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial tersebut.
Berdasarkan  hasil  uji Rank  Spearman , dinyatakan  terdapat  hubungan  antara dukungan  kewenangan  dengan  kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang  (p=0,018).  Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yulyana  Kusuma  Dewi,  dimana  terdapat hubungan  antara  dukungan  atasan  dengan kepatuhan  terhadap  kebijakan  (Dewi  et  al., 2018). Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat  dengan  dukungan  kewenangan yang  baik  memiliki  kemungkinan  sebesar 2,277  kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  PKM  dibandingkan  masyarakat dengan dukungan kewenangan yang kurang baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Yulyana  Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai yang  didukung  oleh  adanya  dukungan atasan  memiliki  kemungkinan  sebesar  5,093 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan KTR  dibandingkan  dengan pegawai  yang  tidak  didukung  oleh  adanya dukungan atasan (Dewi, Nuraini, & Lionardo, 2018).
g. Hubungan  Kejelasan  Kebijakan  dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa responden  yang  kurang  patuh  terhadap kebijakan PKM lebih banyak dilakukan oleh responden  yang  menilai  kejelasan  dalam kebijakan kurang baik. Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Merry  G.
Mangindaan, disebutkan bahwa isi kebijakan sebaiknya  dijabarkan  dalam  ketetapan  yang rinci  dan  jelas  agar  tidak  menimbulkan interpretasi ganda sehingga mudah dipahami bagi kelompok sasaran (Mangindaan, Liando,
&  Lengkong,  2019).  Namun,  hasil  jawaban menunjukkan  bahwa  masih  ada  responden yang  tidak  memahami  sanksi  terhadap pelanggaran  kebijakan  PKM  di  Kota Semarang.  Menurut  Notoatmodjo,  tahu merupakan  tingkat  pengetahuan  sebelum memahami  sehingga  seseorang  harus mengetahui  suatu  hal  terlebih  dahulu sebelum dapat memahaminya (Notoatmodjo, 2014).  Hal  ini  didukung  oleh  fakta  bahwa sebagian  besar  responden  memang  tidak mengetahui  sanksi  terhadap  pelanggaran kebijakan  PKM  yang  menyebabkan  mereka menjadi tidak paham akan hal tersebut.
Hasil  uji Rank  Spearman menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan  antara  kejelasan kebijakan  dengan  kepatuhan  masyarakat terhadap  kebijakan  PKM  di  Kota  Semarang (p=0,000).  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lia Kusumawardhani, dimana kejelasan informasi dan sanksi merupakan faktor yang dapat  mempengaruhi  kepatuhan  dalam implementasi kebijakan (Kusumawardhani & Manurung, 2013).
Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat dengan kejelasan kebijakan yang baik  memiliki  kemungkinan  sebesar  5,375 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  PKM  dibandingkan  masyarakat dengan kejelasan kebijakan yang kurang baik. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Yulyana  Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai yang  didukung  oleh  adanya  penerapan sanksi memiliki kemungkinan sebesar 10,278 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan KTR  dibandingkan  dengan pegawai  yang  tidak  didukung  oleh  adanya penerapan sanksi (Dewi, Nuraini, & Lionardo, 2018).
h. Hubungan  Konsistensi  Kebijakan  dengan Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan PKM
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  dengan  kepatuhan  rendah terhadap  kebijakan  PKM  lebih  banyak dilakukan  oleh  responden  yang  menilai konsistensi  dalam  kebijakan  kurang  baik. Berdasarkan  hasil  jawaban  responden,
sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa  konsistensi  dalam  kebijakan  PKM sudah  cukup  baik.  Namun,  masih  terdapat responden  yang  merasa  bahwa  penerapan sanksi  bagi  pelanggar  kebijakan  PKM  tidak dilakukan  secara  tetap  selama  pelaksanaan PKM.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang, penerapan sanksi kepada pelanggar  kebijakan  PKM  yang  dilakukan melalui  Operasi  Yustisi  Protokol  Kesehatan memang  tidak  dilakukan  setiap  hari  dan hanya dilakukan dibeberapa titik di wilayah Kota  Semarang  (Dinas  Kesehatan  Kota Semarang,  2021).  Pelaksanaan  pengawasan yang  kurang  konsisten  tersebut  dapat menyebabkan  masyarakat  menilai  bahwa penerapan  sanksi  tidak  dilakukan  secara tetap.
Berdasarkan  hasil  uji Rank  Spearman , dinyatakan  terdapat  hubungan  antara konsistensi  kebijakan  dengan  kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PKM di Kota Semarang  (p=0,040).  Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shabika Imany, dimana konsistensi kebijakan merupakan  faktor  yang  mempengaruhi pemahaman  pelaksana  terhadap  suatu kebijakan (Wiguna, 2020).
Berdasarkan  perhitungan  dari  ukuran hubungan  (OR),  didapatkan  hasil  bahwa masyarakat  dengan  konsistensi  kebijakan yang  baik  memiliki  kemungkinan  sebesar 2,273  kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan  PKM  dibandingkan  masyarakat dengan  konsistensi  kebijakan  yang  kurang baik. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Yulyana  Kusuma  Dewi,  dimana  pegawai yang  didukung  oleh  adanya  penerapan sanksi memiliki kemungkinan sebesar 10,278 kali  lipat  untuk  lebih  patuh  terhadap kebijakan KTR  dibandingkan  dengan pegawai  yang  tidak  didukung  oleh  adanya penerapan  sanksi  (Dewi,  Nuraini,  & Lionardo, 2018).
4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  dari  delapan  variabel  yang  diteliti, terdapat tujuh variabel yang memiliki hubungan dengan  kepatuhan  masyarakat  terhadap kebijakan  PKM  di  Kota  Semarang,  antara  lain sikap, sarana prasarana, pengawasan, dukungan tokoh  masyarakat,  dukungan  kewenangan, kejelasan  kebijakan,  dan  konsistensi  kebijakan. Upaya yang dapat dilakukan guna
meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  terhadap kebijakan  PKM  di  Kota  Semarang  adalah memberikan  edukasi  kepada  masyarakat mengenai  kebijakan  PKM  dengan  bahasa  yang sederhana,  memberdayakan  tokoh  masyarakat sebagai koordinator dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan
PKM,
menyebarluaskan  informasi  terkait  efektivitas kebijakan  PKM  melalui  media  sosial  atau  situs web milik pemerintah, meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan secara  rutin,  serta  sebagai  masyarakat  untuk mencari tahu dan membaca informasi mengenai kebijakan PKM melalui situs web semarangkota.go.id.
5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan  penelitian,  terutama  responden yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian. Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  dosen pembimbing  serta  dosen  penguji  yang  telah membimbing  selama  proses  penelitian  dan membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

## 6. Daftar Pustaka
Afrianti, N., & Rahmiati, C. (2021). Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan  COVID-19. Jurnal  Ilmiah
Permas:  Jurnal  Ilmiah  STIKES  Kendal , 11 (1), 113 – 124.
Dashboard Data Kegiatan Kota Semarang. (2021). Retrieved  May  3,  2021,  from  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  website: https://siagacorona.semarangkota.go. id/
Dewi, Y. K., Nuraini, F., & Lionardo, A. (2018).
Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  Pegawai terhadap  Kebijakan  Kawasan  Tanpa
Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Sriwijaya Journal of Medicine , 1 (1), 8 – 15.
Gunasekaran,  G.  H.  (2020).  Prevalence  and acceptance  of  glove  wearing  practice among  general  population  when visiting  high  risk  are  during  local COVID-19 outbreak. MedRxiv , 5 (1), 14.
Hasil Operasi Pelanggaran Protokol  Kesehatan: Pelanggaran Berdasarkan Kabupaten/ Kota.  (2021).  Retrieved  January  22, 2021, from Jateng Tanggap COVID-19 website:
https://corona.jatengprov.go.id/prot okol-kesehatan Indriyani,  U.  (2020). Hubungan  Antara  Self Awareness dengan Kedisiplinan Memakai Masker  di  Masa  New  Normal  pada Pedagang di Pasar Suwatu Tanon Sragen . Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Informasi  Coronavirus  (COVID-19)  Semarang.
(2020). Retrieved from Dinas
Kesehatan  Kota  Semarang  website: https://siagacorona.semarangkota.go. id/halaman/covid19
Informasi  Data  Bantuan  Sosial  (COVID-19) Semarang.  (2021).  Retrieved  April  23, 2021, from semarangkota.go.id website: http://infobansos.semarangkota.go.id /
Kusumawardhani,  L.,  &  Manurung,  L.  (2013).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Implementasi  Kebijakan  IMB  di  Kota Depok . 15.
Mangindaan, M. G., Liando, D., & Lengkong, J.
(2019). Implementasi Kebijakan Pengangkatan  Jabatan  Fungsional Tertentu Analis Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi  Utara. Jurnal  Administrasi Publik , 5 (86), 47 – 58.
Muhtadi,  A.  (2011).  Pengembangan  Sikap  dan Perilaku  Siswa  yang  Bermoral  dalam Kegiatan  Pembelajaran  di  Sekolah. Majalah  Ilmiah  Pembelajaran , 7 (1),  96 – 107.
Nazarko, L. (2020). Covid 19 and gloves: When to wear and when not to wear. Nigerian Journal  of  Environmental  Sciences  and
Technology , 4 (1), 1 – 7.
https://doi.org/10.36263/nijest.2020. 01 Notoatmodjo,  S.  (2014). Promosi  Kesehatan  dan Perilaku  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Panduan  Teknis  Pelayanan  Rumah  Sakit  pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. (2020). In Kementerian  Kesehatan  RI .  Jakarta: Direktorat
Jenderal
Pelayanan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
Pertiwi,  G.  S.,  &  Budiono,  I.  (2021).  Perilaku Physical  Distancing  Masyarakat  pada Masa  Pandemi  Covid-19. Indonesian Journal  of  Public  Health  and  Nutrition , 1 (1), 90 – 100.
Petunjuk  Teknis  Pelayanan  Puskesmas  pada Masa  Pandemi  COVID-19.  (2020).  In Kementerian  Kesehatan  RI .  Jakarta:
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
Rosidin,  U.,  Rahayuwati,  L.,  &  Herawati,  E. (2020).  Perilaku  dan  Peran  Tokoh Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa  Jayaraga,  Kabupaten  Garut. Indonesian Journal of Anthropology , 5 (1), 42 – 50. https://doi.org/10.24198/umbara.v5i 1.28187
Sa’roni,  A.,  Sriatmi,  A.,  &  Arso,  S.  P.  (2018). Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan dengan  Kepatuhan  Masyarakat  Desa Winong  Kecamatan  Pati  Kabupaten Pati  dalam  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok. Jurnal
Kesehatan Masyarakat , 6 (4), 1 – 9.
Statistik  Kasus  COVID-19  Jawa  Tengah.  (2020).
Retrieved  December  28,  2020,  from Jateng  Tanggap  COVID-19  website: https://corona.jatengprov.go.id/data Susilo,  A.,  Rumende,  C.  M.,  Pitoyo,  C.  W., Santoso,  W.  D.,  Yulianti,  M., Herikurniawan,  H.,  …  Yunihastuti,  E. (2020).  Coronavirus  Disease  2019:
Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45 – 67. Webster,  R.  K.,  Brooks,  S.  K.,  Smith,  L.  E., Woodland, L., Wessely, S., & Rubin, G. J.  (2020).  How  to  improve  adherence with  quarantine:  rapid  review  of  the evidence. Public  Health , 182 ,  163 – 169.
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.0 3.007 Wiguna, S. I. P. (2020). Implementasi Kebijakan Pembentukan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) dalam Pelaksanaan Rujukan UKM di Balkesmas Wilayah Magelang. Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020).
Determinan  Kepatuhan  Masyarakat Kota  Depok  terhadap  Kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam  Pencegahan  COVID-19. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 9 (3), 117 – 124.
Yuliana.  (2020).  Corona  virus  diseases  (Covid  - 19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and  Healthy  Magazine , 2 (1),  187 – 192. https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.1 2