Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia Email: ismaadila@ub.ac.id

## Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang selama Pandemi Covid-19
M. Faishal Aminuddin 1 , Isma Adila 2* , Arif Budi Prasetya 3
1,2,3 FISIP, Universitas Brawijaya

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 10 No. 1 Tahun 2024 DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.1
Abstract. The Covid-19 pandemic in Indonesia has caused crisis conditions that have impacted many aspects. The Indonesian government has a responsibility in realizing Good Governance in dealing with the Covid-19 pandemic. This can be realized through effective public policies for the community. However, the Covid-19 pandemic was not handled quickly and effectively by the  central  government.  The  central  government  is  considered  stuttering,  slow  and  has  no progressive  clues  to  deal  with  the  Covid-19  pandemic.  This  raises  questions  about  the implementation  of  policies  for  handling  the  Covid-19  pandemic  by  local  governments  at  the regional level. Therefore, this study seeks to explain the evaluation of public policies related to the handling of the Covid-19 pandemic in Malang City. Through this evaluation, this study also provides policy recommendations that can be used as a basis for handling the pandemic by the Indonesian government, especially the Malang City government. This research is a descriptive qualitative  research  using  action  research  methods.  The  data  collection  techniques  used  are observation,  interviews  and  Focus  Group  Discussions  (FGDs).  The  results  showed  that  the handling of the Covid-19 pandemic in Malang City could not run effectively because government policies  were  not  on  target,  poor  coordination  between  stakeholders,  lack  of  evaluation  of covid-19  handling  by  relevant  agencies  and  heterogeneous  community  characteristics.  The results  of  the  evaluation  encourage  the  formation  of  priority  policy  recommendations, transformative policies and supplementary policies.
Keywords: Covid-19 pandemic; Recommendations; Public policy; Crisis; Government
Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan kondisi krisis yang berdampak pada banyak  aspek.  Pemerintah  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mewujudkan Good Governance dalam  menangani  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui kebijakan publik yang efektif bagi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 tidak ditangani secara cepat  dan  efektif  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat  dinilai  gagap,  lamban  dan  tidak memiliki  petunjuk  yang  progresif  untuk  menangani  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah  di  tingkat  daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  berusaha  menjelaskan  evaluasi kebijakan  publik  terkait  penanganan  pandemi  Covid-19  di  Kota  Malang.  Melalui  evaluasi tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar  penanganan  pandemi  oleh  pemerintah  Indonesia  khususnya  pemerintah  Kota  Malang. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  metode penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang tidak dapat berjalan secara efektif karena kebijakan pemerintah tidak tepat  sasaran,  buruknya  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan,  kurangnya  evaluasi penanganan  Covid-19  oleh  dinas  terkait  dan  karakteristik  masyarakat  yang  heterogen.  Hasil evaluasi  tersebut  mendorong  pembentukan  rekomendasi  kebijakan  prioritas,  kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Rekomendasi; Kebijakan publik; Krisis; Pemerintah
Received: 13 /02/2024            Revised: 22/03/2024             Accepted: 23/03/3034

## PENDAHULUAN
andemi  Covid-19  merupakan  fenomena  baru  dalam  sejarah  dunia. Pandemi Covid-19 dimulai dengan mewabahnya penyakit pneumonia yang menular dengan cepat dan mudah di seluruh dunia. Virus corona pada  Covid-19  mudah menyebar  melalui  kontak  benda oleh pengidap  Covid-19  dan melalui  transmisi  udara.  Kontak  dan  transmisi  udara  menyebabkan  penyebaran Covid-19 menjadi sangat cepat ke berbagai belahan negara-negara dunia. Indonesia sebagai  negara  berkembang  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terpadat  keempat  di dunia diperkirakan menerima dampak buruk yang lebih besar dalam periode waktu lebih lama (Putri, 2020).
Dampak buruk yang dialami oleh Indonesia terbukti melalui data dalam situs resmi World Health Organization (WHO) yang menunjukkan peningkatan secara pesat jumlah  kasus  Covid-19  di  Indonesia  pada  sepanjang  tahun  2020  (WHO,  2022).  Data resmi  menunjukkan  saat  ini  Indonesia  menduduki  peringkat  pertama  kasus  aktif Covid-19 terbanyak di Asia dan menempati peringkat ke-19 di dunia dengan lebih dari satu juta orang terdampak. Dalam menanggulangi dampak dari Covid-19 di Indonesia, adanya kebijakan publik sangat penting untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul akibat Covid-19. Kebijakan publik yang dicanangkan harus lebih responsif dan kritis terhadap setiap krisis yang terjadi akibat Covid-19.
Secara singkat, kebijakan publik dapat dipahami sebagai setiap ketetapan dan prinsip  yang  disampaikan  pemerintah  untuk  diterapkan  oleh  masyarakat.  Setiap ketetapan  berisi  peraturan  tentang  cara  berperilaku  dan  bertindak  dibuat  secara terencana dan konsisten. Dalam setiap perencanaan kebijakan, pemerintah dituntut untuk  mampu  membuat  rumusan  kebijakan  yang  efektif  sehingga  mencapai  hasil yang  “ common  good ”  (Tuwu,  2020).  Namun,  tidak  setiap  kebijakan  publik  dapat memberikan  implikasi  yang  positif.  Misalnya,  ketetapan  oleh  pemerintah  dalam menghimbau pengimplementasian prinsip social distancing, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), himbauan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan  pakai  sabun  dan  air  mengalir,  Menjaga  jarak,  Menjauhi  kerumunan,  serta Membatasi mobilisasi dan interaksi), dll. masih tidak mampu mengontrol angka grafik Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia. Agustino (2020) menjelaskan bahwa ke-
P
tidak-efektif-an  kebijakan  publik  mengenai  Covid-19  di  Indonesia  disebabkan  oleh lambatnya  respons  pemerintah,  lemahnya  koordinasi  pemerintah  dan  masyarakat Indonesia yang kurang peduli atas informasi yang diberikan pemerintah.
Terdapat banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan publik pemerintah  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19.  Misalnya  penelitian  yang dilakukan oleh Fauzi (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik karena  kesiapan  pemerintah  dalam  mengatasi  penyebaran  wabah,  fasilitas  dan sarana yang mendukung, ketersediaan biaya, koordinasi bersama pihak terkait serta sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum  &  Aryani  (2020)  menyebutkan  bahwa  meskipun  telah  dibentuk Satgas Covid-19 untuk mengatasi kekacauan pada masyarakat, namun hasil yang ada masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Komunikasi  yang  tepat  akan  mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengelola krisis secara efektif.
Negara-negara  yang  sukses  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  seperti Tiongkok,  Korea  Selatan,  Taiwan,  Vietnam  dan  Kanada  menerapkan  transparansi pemerintah dalam akses informasi hingga mobilisasi pemerintah (Muis, 2020). Hasil dalam  penelitian  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  koordinasi  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  yang  baik  akan  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  publik  yang efektif.  Dalam  kasus  pandemi  Covid-19,  efektivitas  kebijakan  publik  akan  mampu menjadi strategi nasional dalam menekan kasus penularan Covid-19.
Pada pelaksanaannya, terdapat banyak dis-sinkronisasi kebijakan publik yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Hasil  temuan  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sitorus  &  Rahmadi  (2021)  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengabaian  dari pemerintah  pusat  pada  saat  awal  kasus  Covid-19  terjadi  di  China  tahun  2019. Kemudian, ketika terjadi banyak kasus Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah pusat memberlakukan  banyak  kebijakan  publik  yang  berubah-ubah.  Hal  tersebut mengindikasikan  pemerintah  pusat  tidak  siap  menangani  pandemi  Covid-19.  Selain itu,  dis-sinkronisasi  kebijakan  publik  juga  terjadi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Misalnya,  ketika  pemerintah  pusat  memberikan  stimulus  di
bidang  pariwisata  guna  menarik  masuknya  wisatawan  asing,  pemerintah  daerah justru mengambil langkah inisiatif berupa PSBB.
Pandemi  Covid-19  menjadi  kondisi  multi-krisis  yang  harus  dihadapi  oleh Pemerintah  Indonesia.  Alfirdaus  &  Yuwono  (2020)  menjelaskan  bahwa  dibutuhkan kebijakan  multikrisis  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  beralasan karena saat pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Pengetahuan akademis tentang virus Corona masih sangat terbatas tetapi pembuat  kebijakan  dituntut  untuk  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. Kondisi  tersebut  menyebabkan  terjadi  banyaknya  dis-sinkronisasi  kebijakan  publik. Selain  itu,  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  memicu  lahirnya  kebijakan  pembatasan sosial  membuat  perekonomian  menjadi  lemah  karena  banyaknya  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  secara  massal.  Pada  akhirnya,  pemerintah  tidak  hanya dituntut untuk menyelesaikan krisis kesehatan tetapi krisis ekonomi yang terjadi.
Hasil  dari  penelitian  sebelumnya  di  atas  (Fauzi,  2020;  Kusumaningrum  & Aryani,  2020;  Muis,  2020;  Sitorus  &  Rahmadi,  2021;  Alfirdaus  &  Yuwono,  2020) menunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  masing-masing memiliki kebijakan publik untuk menangani pandemi Covid-19. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali tidak sinkron sehingga  penanganan  pandemi  Covid-19  tidak  optimal.  Padahal,  transparansi informasi, komunikasi, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi Covid-19 di beberapa negara. Selain itu, kebijakan multikrisis diperlukan dalam menangani kondisi krisis yang timbul akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  berusaha menjelaskan evaluasi dan rekomendasi kebijakan publik terkait pandemi Covid-19 di kota  Malang,  meliputi  kebijakan  prioritas,  kebijakan  suplementer  dan  kebijakan transformatif. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah perlu untuk  dilakukan  untuk  menilai  sinergitas  antara  kementerian,  lembaga  dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Selain itu, kinerja dari hasil implementasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat diukur dari tingkat
keberhasilan  jika  ukuran  dan  tujuan  dari  kebijakan  publik  tersebut  realistis  dengan sosio kultur pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan.
Penelitian ini berawal dari tujuan dan sasaran pembangunan pada hakikatnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ragam kebijakan dan program  pembangunan  serta  pengembangan  IPTEK  harus  diorientasikan  pada pencapaian pembangunan manusia dengan segala dimensi kemanusiaan. Pentingnya transformasi digital dalam persoalan pembangunan manusia di atas juga berkaitan dengan  belum  maksimalnya  capaian  reformasi  tata  kelola  pemerintahan  ( good governance )  dan  pelayanan  dasar  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena transformasi  tata  kelola  pemerintahan  harus  menjadi  agenda  utama  sebagai penunjang  terwujudnya  efektivitas  komunikasi  dalam  krisis,  begitu  juga  dengan kebijakan  publik  oleh  pemerintah  dalam  menerapkan  prinsip  Covid-19.  Istilah Good Governance memiliki  arti  di  mana  sebuah  sistem  menjalankan  pola  pemerintahan yang  berdasarkan  dari  hubungannya  dengan  masyarakat  dalam  menciptakan penyelenggaraan regulasi pemerintahan dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis (Rohman dkk, 2019 ). Sama halnya dengan pelayanan pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas dan valid terkait krisis covid-19 merupakan wujud pembangunan serta pengembangan IPTEK yang berkaitan dengan memaksimalkan tata kelola pemerintah di Indonesia.
Dalam  menangani  kondisi  multi-krisis  yang  terjadi  akibat  pandemi  Covid-19, penelitian  ini  bertujuan  merumuskan  model  rekomendasi  terkait  kebijakan  publik dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  di  kota  Malang  yang  mencakup  aspek kesehatan,  sosial  dan  ekonomi.  Kemudian,  rekomendasi  akan  terbagi  dalam  tiga kelompok  yaitu  kebijakan  prioritas,  kebijakan  suplementer  dan  kebijakan transformatif.  KSI  (2020) menjelaskan  kebijakan  prioritas  sebagai  pelaksanaan  dari rekomendasi kebijakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah  serta  diharapkan  akan  menciptakan  dampak  yang  bertahan  dalam  jangka panjang.  Sedangkan,  kebijakan  suplementer  adalah  pelaksanaan  dari  rekomendasi kebijakan yang melibatkan aktor eksternal (formal dan informal), sehingga kebijakan ini  dapat  menciptakan  suatu  peluang  tetapi  tidak  mendesak.  Terakhir,  kebijakan
transformatif  adalah  pelaksanaan  dari  rekomendasi  kebijakan  yang  membutuhkan suatu  perubahan  yang  kompleks  dan  sistematis  serta  akan  memiliki  dampak  yang bertahap dan melalui proses yang berulang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  tindakan  untuk  mengetahui situasi yang membuat masyarakat tidak memiliki kepercayaan penuh atas informasi dari  pemerintah  dan  kebijakan  publik  yang  dapat  pemerintah  lakukan  untuk mengatasi krisis tersebut. Metode penelitian tindakan ( action research ) merupakan metode yang mengkaji tindakan atas situasi tertentu untuk menilai ketepatan suatu tindakan yang dilakukan. Dikutip dari buku Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi , metode  penelitian  tindakan  berfokus  kepada  praktik  sosial  dengan  tujuan meningkatkan keadaan, merupakan proses siklus, diikuti dengan temuan sistematis yang menghasilkan hasil yang reflektif dan bersifat partisipatif (Yaumi & Damopoli, 2014).
Tahapan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan model detailed action research . Dalam tindakan model detailed action research , terdapat lima tahap  yaitu  diagnosa  ( diagnosing ),  perencanaan ( action  planning ),  tindakan  ( taking action ), evaluasi ( evaluating ) dan menentukan pembelajaran ( specifying learning ).
Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Model Detailed Action Research Sumber: Susman (1983) dan Dutta (2019)
Pada tahap diagnosa akan dilakukan identifikasi masalah dengan melakukan pengumpulan data. Metode penelitian tindakan merupakan metode penelitian yang menggunakan  teknik  pengumpulan  data  kualitatif.  Oleh  karena  itu,  peneliti menggunakan  empat  teknik  pengumpulan data  yaitu  observasi,  wawancara, Focus Group  Discussion (FGD)  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  observasi dilakukan  untuk  menemukan  perkembangan  dari  situasi  yang  menjadi  masalah penelitian.  Oleh  karena  itu, peneliti  melakukan  observasi  terhadap  kecenderungan masyarakat  dalam  mengakses  informasi  terkait  pandemi  Covid-19  saat  situasi pandemi.  Pada  tahap  selanjutnya,  wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  dan  data  yang  lebih  dalam.  Wawancara  dilakukan  secara  langsung  oleh peneliti dan tidak langsung oleh orang lain yang bersumber dari media. Kemudian, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dan mengetahui pendapat peserta diskusi mengenai situasi pandemi Covid-19 di Kota Malang.
Pada  proses  FGD  terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat  yaitu  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, BPBD Kota Malang Satgas Covid-19 Kota Malang (sub Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19), SKPD terkait, perwakilan dari masyarakat tiap kelurahan. FGD dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama FGD dilakukan bersama dengan masing- masing  dinas  dan  kelompok,  sedangkan  FGD  tahap  kedua  dilaksanakan  secara bersamaan dengan perwakilan dari masing-masing elemen masyarakat.
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan sebagai data  pendukung.  Data  pendukung  tersebut  akan  digunakan  sebagai  informasi tambahan  untuk  menunjang  data  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  FGD. Kemudian,  pada  tahap  perencanaan  dilakukan  pengolahan  data  yang  telah dikumpulkan  terlebih  dahulu.  Data  yang  diperoleh  dikumpulkan  bersama  literatur- literatur yang mendukung dan akan diseleksi sesuai dengan kepentingan penulisan. Kesimpulan yang didapatkan dari pengolahan data menjadi solusi pertama yang akan diuji coba pada tahap selanjutnya.
Proses  pengolahan  data  dilakukan  dengan  tiga  langkah.  Pertama,  data dikumpulkan  dan  diklasifikasikan  berdasarkan  permasalahan  utama  dan  mengacu
pada  rumusan  masalah  serta  hipotesis  yang  telah  dibuat.  Kedua,  data  yang  telah terkumpul dibandingkan dengan teori-teori yang mendukung penelitian bersumber dari  literatur  maupun  sumber  lain  yang  telah  dikumpulkan.  Ketiga,  dilakukan penarikan  kesimpulan  dan  peninjauan  kembali  untuk  melihat  kekurangan  dan kelebihan dari hasil penelitian.
Pada tahap tindakan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah dikumpulkan  dan  dianalisis.  Selanjutnya,  dibuat  pilihan  solusi  yang  akan  diuji  coba pada tahap evaluasi. Setelah uji coba dilakukan, peneliti melakukan evaluasi hasil uji coba  dan  menganalisis  kelebihan  dan  kekurangan  dari  solusi  yang  telah  diberikan pada  fase  perencanaan.  Pada  proses  evaluasi  kembali  dilaksanakan  FGD  untuk meminta  pendapat  pihak-pihak  terkait  mengenai  rekomendasi-rekomendasi  model kebijakan.  Pada  tahap  terakhir,  peneliti  menarik  kesimpulan  dari  penelitian  dan menentukan solusi yang paling tepat berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Publik terkait Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia
Pandemi Covid-19 telah membuat krisis baru yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Banyak aspek terdampak sejak pandemi Covid- 19  terjadi  seperti  dalam  aspek  kesehatan,  ekonomi,  pendidikan,  keagamaan, informatika  dan  lainnya.  Maka  dari  itu,  pandemi  Covid-19  mendorong  pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  upaya  dan  tindakan  kebijakan dalam  menangani  pandemi  Covid-19.  Pemerintah  terus  melakukan  perluasan kebijakan dan strategi supaya setiap aspek terdampak pandemi dapat terjangkau dan teratasi.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menurunkan penyebaran kasus positif Covid-19 yaitu:
1. Testing, tracing dan treatment
Upaya  atau  tindakan  melakukan  tes  Covid-19,  penelusuran  kontak  erat  dan tindak lanjut perawatan bagi pasien Covid-19.
2. Isolasi mandiri atau karantina
Isolasi  mandiri  mengharuskan  masyarakat  yang  dinyatakan  positif  Covid-19 untuk berdiam diri di tempat tinggal atau tempat pribadi apabila gejala yang
dialami  merupakan  gejala  ringan  dan  kebutuhan  pasien  dapat  tercukupi. Sedangkan,  masyarakat  diharapkan  melakukan  karantina  apabila  pasien memiliki  gejala  berat  sehingga  membutuhkan  perawatan  medis  yang memadai.  Selain  itu,  karantina  juga  diwajibkan  bagi  masyarakat  yang sebelumnya melakukan perjalanan antar negara.
3. Pembatasan sosial
Kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  infeksi  non  farmasi  dengan tujuan menghentikan atau memperlambat penyebaran virus Corona. Prinsip utama  pembatasan  sosial  adalah  mengurangi  kemungkinan  kontak  antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi sehingga penularan virus Corona dapat diminimalisir.
4. Himbauan protokol kesehatan Covid-19
Pemerintah  melakukan  himbauan  protokol  kesehatan  Covid-19  untuk mencegah  penularan  Covid-19.  Himbauan  tersebut  diantaranya  adalah mencuci tangan, memakai masker di dalam maupun di luar ruangan, menjaga jarak, meminimalisir mobilisasi keluar rumah dan menjauhi kerumunan.
5. Vaksinasi
Pemerintah  Indonesia  kurang  responsif  dan  tidak  siaga  sejak  awal  kasus pertama  Covid-19  di  Indonesia.  Hal  tersebut  membuat  kebijakan  untuk menghambat  kasus  persebaran  Covid-19  di  Indonesia  menjadi  terlambat. Selain itu, kurangnya transparansi pemerintah dalam menyediakan informasi membuat kinerja pemerintah belum maksimal dan citra pemerintah menjadi buruk. Hal ini didukung dengan survei Charta Politika pada Agustus 2021 yang menunjukkan  bahwa  43,3  persen  masyarakat  menyatakan  tidak  percaya terhadap data Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah (Jayani, 2021). Pemerintah  pusat  memiliki  kendala  dalam  melakukan  koordinasi  antara institusi  negara  di  tingkat  pusat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  banyaknya institusi yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi dan banyaknya aturan  yang  harus  diterapkan  oleh  kelurahan.  Tercatat  banyak  regulasi pemerintah  berganti-ganti  dan  menyebabkan  kebingungan  masyarakat Indonesia.

## Kebijakan Pemerintah Tidak Tepat Sasaran
Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah dengan memiliki  tujuan  tertentu  dan  ditujukan  untuk kepentingan  masyarakat.  Woll  dalam Yuaningsih (2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dipahami juga sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan publik sudah seharusnya  dilakukan  secara  tepat  sasaran  sehingga  kebijakan  publik dapat  secara efektif menyelesaikan permasalahan.
Pada  saat  pandemi  Covid-19  berlangsung,  pemerintah  diharapkan  dapat memberikan kebijakan yang mampu membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi.  Kebijakan  pemerintah  juga  memiliki  peranan  yang  besar  terkait  dengan tingkat  keberhasilan  masyarakat  dalam  melawan  permasalahan  Covid-19.  Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan terlambat. Hal ini mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 dan peredaran virus yang tidak terkendali.
Menurut BPBD Kota Malang, bentuk kebijakan publik yang tidak tepat sasaran dapat dilihat dari penyemprotan disinfektan di jalan, taman hingga perumahan yang dirasa  tidak  berdasarkan  ilmu  sains.  Selain  itu,  kebijakan  pemerintah  terkait  wajib penggunaan masker dinilai terlambat karena WHO telah menyiarkan arahan tersebut sejak lama.  Kemudian, Diskominfo Kota Malang juga menjelaskan salah satu bentuk kebijakan  yang  tidak  tepat  sasaran  adalah  kebijakan  pemerintah  pusat  yang memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan  masyarakat  tentang  penting  atau  tidaknya  vaksin booster .  Sehingga, proses  vaksin  menjadi  sangat  lambat  dengan  persentase  vaksin booster di  Kota Malang  baru  mencapai  45%  tetapi  angka  tersebut  sudah  menjadi  posisi  3  besar  di Jawa Timur.
Dinas  Kesehatan  seharusnya  menjadi  pusat  pemberi  informasi  terkait  status Covid-19 dan penanganannya, namun dalam hasil wawancara dapat dicermati bahwa alur  informasi  berlangsung  secara  tertutup.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  hasil wawancara  dengan  Dinkes  Kota  Malang  yang  menyebutkan  bahwa  penyebaran informasi vaksinasi hanya disebarkan melalui grup-grup WhatsApp dan orang-orang terdekat, seperti pejabat atau pemangku kepentingan di suatu instansi. Dinkes Kota
Malang  tidak  menyebarkan  informasi  melalui  akun  Instagram  resmi  tetapi  justru memberikan informasi ke akun Instagram @immunninme dan @bhawikarsucare.

## Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Dalam  situasi  krisis  pandemi  Covid-19,  antar  pemangku  kepentingan  perlu bekerja  sama  dengan  prosedur  yang  ada  untuk  mengendalikan  situasi  menjadi kondusif. Namun, hal ini belum berhasil dilaksanakan sehingga terjadi kebingungan antar  pemangku  kepentingan  untuk  menentukan  tindakan  yang  harus  dilakukan selanjutnya.  Hal  ini  yang  kemudian  berakibat  pada  kepanikan  massal, ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  hingga  berita  hoaks  yang merajalela.
Koordinasi  yang  buruk  antara  Dinkes  Kota  Malang  dengan  Puskesmas  Kota Malang  dijelaskan  oleh  perwakilan  Puskesmas  Kota  Malang  saat  wawancara. Puskesmas  Kota  Malang  menjelaskan  bahwa  pada  saat  awal  pandemi  informasi didapatkan dari Dinkes Kota Malang melalui grup WhatsApp. Koordinasi yang buruk terwujud  dalam  informasi  pada  saat  awal  pandemi  yang  sangat  terbatas,  instruksi yang  sering  berubah  dan  berbeda  serta  tidak  adanya  SOP.  Antar  puskesmas  perlu berdiskusi dahulu ketika ada surat edaran baru, juknis baru maupun algoritma baru. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menyamakan  persepsi  dan  menyatukan  pernyataan sebelum informasi dikeluarkan ke publik.
Koordinasi  yang  buruk  juga  terjadi  pada  alur  informasi  Covid-19  di  Kota Malang.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Diskominfo  Kota  Malang  bahwa  Diskominfo  tidak diberikan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  membangun  data  mengenai  informasi Covid-19.  Terdapat  banyak  rantai  proses  persetujuan  yang  harus  diikuti  turut membuat informasi mengenai Covid-19 di Kota Malang menjadi terhambat. Selain itu, Diskominfo  Kota  Malang  juga  mengakui  bahwa  terdapat  kesalahan  data  terkait bantuan  sosial  Covid-19  di  Kota  Malang.  Sementara  itu,  BPBD  sebagai  badan  yang bertanggung  jawab  menanggulangi  bencana  hanya  dapat  memberikan  dukungan kepada  dinas-dinas  yang  bertugas.  Bantuan  tersebut  terwujud  dalam  bentuk  dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang hanya bisa dikeluarkan oleh BPBD.
Evaluasi Penanganan Covid-19
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  proses monitoring hingga  evaluasi terkait kebijakan maupun penanganan langsung kepada masyarakat belum berjalan maksimal.  Padahal,  proses  evaluasi  mampu  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya dan menjadi bekal apabila hal serupa terjadi di masa mendatang. Dari empat FGD yang berlangsung, terlihat bahwa Diskominfo  Kota  Malang  menjadi  badan  yang  paling  banyak  melakukan  evaluasi. Diskominfo Kota Malang melakukan evaluasi melalui pemantauan media sosial dan terjun  ke  lima  titik  di  setiap  RW  untuk  menyebarkan  kuesioner  terkait wifi gratis. Diskominfo  Kota  Malang  juga  menjelaskan  bahwa  setiap  dinas  terkait  perlu meningkatkan  evaluasi  karena  setiap  alur  antara  perangkat  daerah  masih  terlalu panjang. Sehingga, rantai tersebut diharapkan dapat dipangkas dan kebijakan dapat berjalan secara efektif.
BPBD  yang  merupakan  salah  satu  badan  utama  yang  bertugas  menangani Covid-19 hanya melakukan evaluasi secara umum. Evaluasi tersebut dilakukan setiap 6  bulan  sekali  untuk  mengetahui  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  BPBD. Tingkat  kepuasan  diukur  melalui  penanganan  BPBD  dalam  bencana  alam  tetapi belum ada evaluasi khusus untuk menilai penanganan Covid-19 oleh BPBD.

## Karakteristik Masyarakat Heterogen
Penduduk  Indonesia  yang  beragam,  memunculkan  adanya  perbedaan pandangan terkait Covid-19. Dalam hal ini, seluruh narasumber memiliki jawaban yang sama, yaitu terdapat kendala dalam berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen.  Stigma  dan  hoaks  yang  tumbuh  di  masyarakat  pada  akhirnya menghambat proses edukasi Covid-19. Sementara itu, virus terus menyebar di sekitar masyarakat  dan  fakta-fakta  terus  bermunculan.  Puskesmas  Kota  Malang  berupaya membangun kepercayaan masyarakat supaya vaksin dapat diterima oleh masyarakat. Upaya  membangun  kepercayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  edukasi  melalui media  sosial,  edukasi  langsung  ke  masyarakat  dan  testimoni  dari  masyarakat  yang sudah menjalani vaksin ke masyarakat yang belum menjalani vaksin.
BPBD  Kota  Malang  mengakui  terdapat  perbedaan  latar  belakang  dalam masyarakat yang turut menjadi kendala dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang. BPBD  Kota  Malang  bekerja  sama  dengan  media  untuk  membentuk  opini  di
masyarakat.  Opini  yang  dibentuk  bertujuan  untuk  menimbulkan  rasa  ketakutan masyarakat. Hasilnya, pada tahun 2020 kasus di Malang turun karena media berhasil menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat.
Dinkes  Kota  Malang  memberikan  tanggapan  serupa  terkait  kesulitan membangun kepercayaan di masyarakat. Dinkes Kota Malang mengalami kesulitan melakukan  edukasi  ke  pesantren.  Sehingga,  Dinkes  Kota  Malang  melakukan pendekatan dengan penggambaran resiko dan keuntungan. Apabila tetap terdapat penolakan,  maka  Dinkes  Kota  Malang  menghimbau  pesantren  untuk  tetap menerapkan  protokol  kesehatan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Diskominfo  juga menjelaskan terdapat banyak jenis masyarakat selama pandemi Covid-19. Masyarakat berpikir  saat  ini  sudah  sampai  pada  tahap herd  immunity sehingga  tidak  terjadi banyak  kekhawatiran  dan  vaksin  menjadi  hal  yang  kurang  diprioritaskan  bagi masyarakat.
Rekomendasi Kebijakan
Gambar 2. Matriks Rekomendasi Sumber : Hasil Olah Data Peneliti
Berdasarkan  hasil  evaluasi  kebijakan  publik  terkait  penanganan  Covid-19  di Kota Malang, penulis menyusun rekomendasi kebijakan dalam tiga kelompok yaitu kebijakan prioritas, kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer.
a. Kebijakan Prioritas
1. Pemerintah  perlu  lebih  tanggap  dan  serius  dalam  menanggapi ancaman  terjadinya  pandemi.  Tanggap  bukan  berarti  menyebarkan ketakutan  kepada  masyarakat,  melainkan  segera  bersikap  waspada dalam  menanggulangi  potensi  pandemi.  Hal  tersebut  dimulai  dari ditemukannya  informasi  mengenai  infeksi,  baik  yang  terjadi  di  luar maupun di dalam negeri.
2. Pemerintah  perlu  bersikap  transparan  dan  terbuka  terkait  berbagai informasi mengenai pandemi. Sehingga, informasi dapat menjangkau publik secara merata dan dipercayai oleh publik.
3. Penggunaan  kanal  media  satu  pintu  penting  dilakukan  untuk penyebaran  informasi  yang  lebih  transparan  dan  efisien.  Kerja  sama dengan  media  perlu  dilakukan  sebagai  bagian  dari  manajemen bencana.
4. Dalam  lingkungan  dengan  masyarakat  yang  memiliki  karakteristik heterogen,  pemerintah  perlu  melakukan  pendekatan  dengan menggambarkan  risiko  pandemi  ketika  terjadi  dan  keuntungannya. Pendekatan  tersebut  perlu  dilakukan  secara  terus  menerus  dengan informasi  yang  terus  diperbarui  sehingga  masyarakat  dapat memahami dengan baik situasi pandemi yang terjadi.
5. Alur  birokrasi  dari  pusat  ke  daerah  yang  terlalu  bertele-tele  perlu dipotong atau dipersingkat untuk meminimalisir ambiguitas kebijakan atau perintah yang berpotensi membingungkan pemerintah daerah.
6. Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama dan patuh secara disiplin  dengan  prosedur  pandemi  yang  telah  dibuat.  Memberikan contoh  baik  pada  masyarakat  akan  menciptakan  situasi  yang  lebih kondusif.
7. Monitoring dan  evaluasi  perlu  dilakukan  secara  berkala  untuk  terus memperbaiki  kebijakan  seiring  dengan  perkembangan  pandemi.
Monitoring dan  evaluasi  tersebut  juga  perlu  dilakukan  dengan mempertimbangkan  pendapat  publik  terhadap  kebijakan  yang  telah
ada  sebelumnya  dan  situasi  penyebaran  pandemi  yang  sedang berlangsung.
b.  Kebijakan Transformatif
1. Pemerintah  pusat  perlu  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) penanganan COVID-19 yang mudah dikomunikasikan baik kepada masyarakat, tenaga kesehatan, maupun pemegang kebijakan.
2. Beberapa  badan    perlu  memiliki  tupoksi  pertanggungjawaban  yang  jelas terhadap penanganan COVID-19, meliputi :
a. BPBD dapat berperan untuk
(1) Turun lapang untuk penanganan pasien
(2) Melakukan sosialisasi kepada warga
(3) Merencanakan regulasi untuk pemulihan krisis
b. Diskominfo dapat berperan untuk
(1) menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform media
(2) melakukan kampanye dan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media (3) memastikan warga memiliki kemampuan untuk mengakses informasi
c. Dinkes dapat berperan untuk
(1) pemberi informasi pertama terpercaya
(2)  melakukan  penyebaran  informasi  secara  terbuka  melalui  berbagai platform media
(3) memberikan perkembangan data kepada masyarakat
(4) menetapkan regulasi dan kebijakan penangan dengan prosedur yang jelas d. Puskesmas dapat berperan untuk
(1) merangkul masyarakat secara kekeluargaan
(2) meningkatkan program sosialisasi posyandu
(3) membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kondisi
(4) Menangani pasien dan mengadakan program vaksin
3. Setiap pengambilan kebijakan mengenai penanganan COVID-19 harus science based  policy .  Tujuannya  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak  mengeluarkan banyak dana dengan hasil yang sia-sia.
4. Seluruh badan pembuat kebijakan harus memiliki alur yang jelas dan tanggap dalam berkomunikasi antar sesama. Contohnya, menetapkan alur komunikasi terpusat satu arah ketika kondisi genting.
c. Kebijakan Suplementer
1. Pemerintah  daerah  perlu  terus  mengedukasi  dan  memberikan  informasi secara  konsisten  dan  cepat.  Pemerintah  daerah  harus  giat  dalam mendistribusikan  informasi  secara  konsisten,  selalu  diperbaharui  dan  selalu menyampaikan lebih awal saat muncul isu risiko. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya hoaks
2. Pemerintah  daerah  harus  memiliki  satu  platform  media  sosial  khusus  untuk dijadikan  sebagai  wadah  mendistribusikan  informasi  mengenai  isu  yang sedang berlangsung agar sumber informasi tetap terjaga di dalam satu pintu.
3. Pemerintah  daerah  harus  mempersiapkan  strategi  agar  informasi,  edukasi, dan  kebijakan  terkait  penanganan  sebuah  krisis  dapat  sampai  ke  daerah pelosok  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  informasi.  Dalam  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  mengutus  SDM  pemerintah  untuk  turun  langsung kelapangan.
4. Pemerintah daerah perlu berani mengendalikan stabilitas sosial dengan lebih jujur  dan  transparan  dalam  menyampaikan  informasi,  bukan  meredam ketakutan publik. Hal ini untuk lebih mendapatkan kepercayaan Publik pada jangka waktu berikutnya

## KESIMPULAN
Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat menjadi efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  apabila  dilaksanakan  dengan  baik  oleh pemerintah  daerah.  Kebijakan  pemerintah  pusat  tentunya  harus  memperhatikan setiap aspek sosio kultur yang ada di daerah tertentu. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan publik penanganan Covid-19 di Kota Malang dan merumuskan model kebijakan publik untuk menangani kondisi  pandemi  seperti  pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
kendala  utama  bagi  dinas-dinas  terkait  dalam  menangani  Covid-19  di  Kota  Malang terjadi  pada  alur  komunikasi.  Alur  komunikasi  yang  buruk  terjadi  dalam  internal pemegang kebijakan dan komunikasi kepada eksternal. Beberapa poin yang menjadi evaluasi adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, buruknya koordinasi antar  pemangku  kepentingan,  minimnya  evaluasi  penanganan  Covid-19  oleh  dinas terkait dan karakteristik masyarakat yang heterogen.
Kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dapat dilihat dari tidak adanya SOP  yang  jelas  untuk  menangani  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  mengakibatkan pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  menetapkan  kebijakan  yang  tidak  tepat sasaran sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat menurunkan angka kasus Covid- 19.  Sementara  itu,  terdapat  kelambanan  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan pada awal pandemi Covid-19. Hal ini berakibat pada lambannya penanganan Covid-19 sehingga angka positif Covid-19 terus melonjak naik. Kelambanan koordinasi tersebut disebabkan oleh himbauan dari pemerintah pusat yang tidak jelas dan tidak konsisten sehingga menghambat alur eksekusi kebijakan.
Evaluasi  penanganan  Covid-19  secara  langsung  kepada  masyarakat  hanya dilakukan  oleh  Diskominfo.  Evaluasi  yang  dilakukan  Diskominfo  mengukur  tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo  selama pandemi  Covid-19.  Sedangkan,  BPBD,  Disnaker  dan  Puskesmas  hanya  menjalankan evaluasi  kinerja  keseluruhan  dan  tidak  melakukan  evaluasi  tentang  penanganan Covid-19 secara khusus. Hal ini membuat pemangku kepentingan tidak mengetahui timbal  balik  dari  masyarakat  termasuk  tingkat  kepuasan  masyarakat  terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang.
Masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  beragam  latar  belakang  turut  menjadi kendala  bagi  penanganan  pandemi  Covid-19  di  Malang.  Terdapat  berbagai  macam kelompok  masyarakat  ketika  pandemi  Covid-19,  seperti  masyarakat  yang  percaya Covid-19, masyarakat yang kurang percaya Covid-19 hingga masyarakat yang memiliki ketakutan  berlebih  terhadap  Covid-19.  Masyarakat  yang  belum  percaya  dengan Covid-19  sulit  menerima  edukasi  dan  informasi  seputar  Covid-19.  Sedangkan, masyarakat  yang  memiliki  ketakutan  berlebih  terhadap  Covid-19  cenderung mengasingkan pasien Covid-19 dari lingkungan.
Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan prioritas,  kebijakan  transformatif  dan  kebijakan  suplementer.  Rekomendasi kebijakan  prioritas  menuntut  pemangku  kepentingan  untuk  cepat  tanggap  dalam menanggulangi  pandemi  dan  memberikan  informasi  yang  transparan  dengan memanfaatkan kanal media satu pintu untuk menyebarkan informasi secara efisien. Pendekatan dengan menggambarkan risiko pandemi perlu diperbaharui secara terus menerus untuk menjangkau masyarakat yang heterogen. Kemudian, meminimalisir alur  birokrasi  yang  bertele-tele  dan  perlunya  kerja  sama  seluruh  pemangku kepentingan.  Terakhir, monitoring dan  evaluasi  kebijakan  perlu  dilakukan  secara berkala.
Rekomendasi  kebijakan  transformatif  yang  dirumuskan  mengharuskan pemerintah pusat untuk menetapkan SOP penanganan Covid-19 secara tegas. Selain itu,  beberapa  badan  perlu  untuk  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi pertanggungjawaban  yang  jelas  terhadap  penanganan  Covid-19.  Terakhir, rekomendasi kebijakan suplementer memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan informasi secara cepat serta konsisten. Pemerintah daerah  juga  harus  memiliki  satu  kanal  media  sosial  khusus  untuk  menjadi  wadah distribusi informasi terkait isu yang sedang berlangsung. Dalam menangani informasi yang  beredar,  pemerintah  daerah  harus  mempersiapkan  strategi  khusus  sehingga tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, pemerintah daerah harus berani mengendalikan stabilitas sosial dengan jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi.
Melalui  penelitian  ini,  penulis  mengharapkan  kesiapan  instansi-instansi pemerintah  Kota  Malang  dalam  menangani  pandemi  yang  dapat  terjadi  kembali. Penulis  memberikan  saran  bagi  jajaran  instansi  pemerintah  Kota  Malang  untuk mempertimbangkan  setiap  rekomendasi  pada  penelitian  ini.  Setiap  rekomendasi pada penelitian ini dapat menjadi bagian dari tahap-tahap yang perlu diambil dalam melakukan penanganan krisis yang muncul akibat pandemi di Indonesia khususnya Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19:
Pengalaman  Indonesia.  Jurnal  Borneo  Administrator,  16(2),  253-270. https://doaj.org/article/c51b620f6cc44097958c2df6b028ce50
Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan pendekatan
kebijakan  multikrisis:  sebuah  refleksi  teoritis. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 206-216. DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8699
Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah
Kebijakan  Publik  Dalam  Penanganan  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 16 (1), 174-178. http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7946 Jayani, D. H. (2021, Agustus 12). Charta Politika: 43,3% Warga Tidak Percaya
Data Covid-19 Pemerintah. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/charta-politika-433- warga-tidak-percaya-data-covid-19-pemerintah
KSI. (2020). Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi COVID-19. Kumpulan
Rekomendasi Kebijakan. 1-125. Retrieved from https://www.ksi- indonesia.org/assets/uploads/original/2021/01/ksi-1611332690.pdf
Kusumaningrum, R., & Aryani, L. (2020, December). Implementation of Government  Crisis  Communication  During  The  Covid-19.  In 6th  International Conference  on  Social  and  Political  Sciences  (ICOSAPS  2020) (pp.  162-168). Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201219.024
Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik sebagai Strategi Nasional dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I (Salam) , 7 (5), 439-454. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317
Putri,  R.  N.  (2020).  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 705 – 709.
http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010
Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi, 9(2), 153-160. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469
Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam
Penanganan COVID-19. Jurnal Renaissance , 6 (1), 721-732. http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i1.137
Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho, 3(2), 267 – 278. DOI:10.35817/jpu.v3i2.12535
WHO. (2022, Oktober 9). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Who Int. https://covid19.who.int/region/searo/country/id
Yaumi, M. (2016). Action Research: Teori, model dan aplikasinya . Jakarta:
Kencanaprenada Media.
Yuaningsih, L. (2016). Menakar Teori Kontemporer Kebijakan Publik. Bintang Visitama Publisher.