Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 2 September 2019 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 80 - 88
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KHUSUS KELURAHAN (AKK) 2016- 2017 STUDI KASUS (KELURAHAN ADIARSA BARAT KABUPATEN KARAWANG)
Oleh Sri Suartini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Singaperbangsa Karawang srisuartini_daw@yahoo.com DOI Artikel : https://doi.org/10.34308/eqien.v6i2.99 Article Info Abstract Article History : Received 15 Agustus 2019 Accepted 29 Agustus 2019 Available Online 05 September 2019 APBD is a plan for the implementation of all Regional Revenues and all Regional Expenditures in the framework of the implementation of Decentralization within a given fiscal year. Collection of all Regional revenues  aims  to  meet  the  targets  set  in  the  APBD.  Likewise,  all regional expenditures and bonds that burden the regions in the context of  the  implementation  of  decentralization  are  carried  out  in accordance with the amounts and targets set in the APBD. Because the APBD is the basis for regional financial management, the APBD also forms  the  basis  for  regional  financial  control,  inspection  and supervision activities
Basically,  the  performance  budget  is  a  system  for  preparing  and managing  regional  budgets  which  are  oriented  towards  achieving results  or  performance.  The  performance  must  reflect  the  efficiency and effectiveness of public services, which means it must be oriented to  the  public  interest.  This  has  become  the  need  of  regional communities to carry out broad, real and responsible autonomy and regional  autonomy  must  be  understood  as  the  right  or  authority  of local communities to manage and manage their own affairs. The aspect or  role  of  the  regional  government  is  no  longer  a  mere  tool  of  the interests  of  the  central  government  but  rather  a  tool  to  fight  for regional aspirations and interests.
The  method  used,  the  process  of  collecting  data  moves  from  the empirical field in an effort to build theory from the data, the purpose of this study is to find out, understand and analyze how the Reporting and  Presentation  of  2016-2017  Urban  Budget  Special  Realization (AKK) in Adiarsa Barat District, Karawang Barat District Karawang and  analyze  how  the  financial  analysis  of  2016-2017  Urban  Budget Special Realization (AKK) in Adiarsa Barat Village Karawang Barat District Karawang District. By paying attention to these objectives, the research method used is a Quantitative Description Adiarsa Barat Kelurahan shopping performance from T 2016 to T.A 2017 showed good performance. Based on the analysis of the results of  the  2016/2017  T.A  shopping  growth  shows  there  is  a  growth  in spending. Expenditures which most affected the increase in growth in total expenditure were capital and operational expenditure
Keyword : APBD, Special Village Budget

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  ditetapkan  oleh  MPR  dengan mengeluarkan  ketetapan  yaitu  Tap  MPR
Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan
Republik Indonesia”  merupakan  landasan  hukum  bagi dikeluarkannya  undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah, Namun  sejalannya  waktu  yang  menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan otonomi  daerah  sehingga  perlu  diganti. Sehingga dikeluarkanlah Undang-undang penggantian  yaitu:  undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Otonomi  Daerah  berdasarkan  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara  luas  diharapkan  dapat  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyakarat.  Prinsip  otonomi  yang  nyata  dan bertanggung  jawab  berdasarkan  undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang  didasarkan  oleh  tugas,  wewenang,  dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan daerah,  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  yang  merupakan  bagian  utama  dari tujuan  nasional.  Pengertian  otonomi  daerah diatas, menyatakan secara teoretis, desentralisasi  memberikan  dua  manfaat  nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan  (keadilan)  di  seluruh  daerah dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan potensial  yang  tersedia  di  masing-masing daerah.  Kedua,  memperbaiki  alokasi  sumber
daya  produktif  melalui  pergeseran  peran pengambilan  keputusan  publik  ke  tingkat pemerintah  yang  paling  rendah  yang  memiliki informasi yang paling lengkap.
Pemerintah  Daerah  merupakan  yang mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kenyataan kebangsaan saat ini,  perwujudan  kesejahteraan  masyarakat masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Kondisi  ini terlihat  dengan  masih  terdapatnya  masalah kesenjangan  sosial  yang  belum  terselesaikan dengan  baik.  Salah  satu  masalah  sosial  yang perlu mendapat perhatian besar dan penanganan serius oleh Pemerintah dan seluruh elemen  masyarakat  adalah  permasalahan kemiskinan.
Secara praktiknya, Pemerintah Daerah dituntut mampu  menciptakan  sistem  manajemen  yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan  daerah.  Salah  satu  aspek  dari pemerintahan  daerah  yang  harus  diatur  secara hati- hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.
Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran  Negara  untuk  membiayai  dana perimbangan,  serta  dana  otonomi  khusus  dan dana  penyesuaian.  Dana  perimbangan  adalah semua  pengeluaran  Negara  yang  dialokasikan kepada  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (1)  Dana  bagi  hasil  (DBH)  adalah  bagian daerah  atas  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam.
(2)  Dana  alokasi  umum  (DAU)  adalah  semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan antar daerah. (3) Dana alokasi khusus (DAK) adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membantu membiayai kebutuhan khusus.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah (undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal  1  butir  8  tentang  Keuangan  Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.  APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun  anggaran  tertentu.  Pemungutan  semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  dilakukan  sesuai  jumlah  dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah,  maka  APBD  menjadi  dasar  pula  bagi kegiatan  pengendalian,  pemeriksaan  dan pengawasan  keuangan  daerah.  Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU  No.  22  tahun  1999  dan  UU  No.  25  tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen  keuangan  daerah.    Perubahan tersebut  antara  lain  adalah  perlunya  dilakukan budgeting reform  atau  reformasi  anggaran.
tentang  Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan,  Kabupaten  Karawang  merupakan  salah satu dari 27 kabupaten / kota atau 18 kabupaten dan 9 kota di  Provinsi  Jawa  Barat.  Peraturan  Tersebut  di  atas  telah ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  pada  tanggal  29 Juni  2017  di  Jakarta  untuk    menggantikan  peraturan sebelumnya  yang  sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku yaitu pemendagri Nomor 39 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dari peraturan  terbaru  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa  di kabupaten Karawang terdapat sebanyak 297 desa dan 12 kelurahan    yang  tersebar  di  30  kecamatan.  Anggaran Dana desa/Kelurahan  yang berasal dari dari pemerintah daerah  akan  digulirkan  untuk  297  desa  se  kabupaten karawang,  Jawa  Barat,  pada  Tahun  ini  mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  (sumber  :  kepala  badan  pemberdayaan masyarakat  dan  Pemerintahan  desa  ,  pada  Antara Megapolitan).
Menurut  Peraturan  menteri  dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  56  tahun  2017  tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Karawang
merupakan salah satu dari 27 kabupaten / kota atau 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat.  Peraturan  Tersebut  di  atas  telah ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  pada tanggal  29  Juni  2017  di  Jakarta  untuk menggantikan  peraturan  sebelumnya  yang sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku
yaitu pemendagri Nomor 39 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dari peraturan terbaru ini, maka dapat diketahui bahwa di kabupaten Karawang terdapat  sebanyak  297  desa  dan  12  kelurahan yang  tersebar  di  30  kecamatan.  Dana desa/Kelurahan    yang  berasal  dari  dari pemerintah  daerah  akan  digulirkan  untuk  297 desa se kabupaten karawang, Jawa Barat, pada Tahun  ini  mengalami  peningkatan  yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, (sumber : kepala badan pemberdayaan  masyarakat  dan  Pemerintahan desa , pada Antara Megapolitan).Beranjak dari hal  itu  pada  tahun  2017  ini    Pemerintah  Kota karawang  menerapkan  konsep  diadakannya Alokasi Dana Khusus
(ADK)    Kelurahan.    Bentuk  dari  komitmen tersebut  Pemerintah  Kota  Karawang  telah menerbitkan  Peraturan  Walikota  tanggal  2 Januari  2017 perihal  Petunjuk  Pelaksanan  dan Penggunaan  Alokasi  Dana  Khusus  Kelurahan di  Pemerintah  Kota  karawang  Tahun  2017. Dalam  Peraturan  Walikota  tersebut  alokasi dana  khusus  kelurahan  merupakan  bantuan keuangan  dari  Pemerintah  Kota  Karawang kepada  Kelurahan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Karawang. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui, Memahami dan menganalisis  bagaimana  Pelaporan  Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK)  Tahun  2016-2017  di  Kelurahan Adiarsa  Barat  Kecamatan  Karawang  Barat Kabupaten Karawang

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Nordiawan  (2010:125)    sistim  akuntansi pemerintahan   daerah adalah serangkaian prosedur  mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,  sampai  dengan    pelaporan    keuangan dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD yang   dapat dilakukan secara manual atau menggunakan atau  menggunakan  aplikasi komputer.    Mursyidi (2009) menyatakan  bahwa  akuntansi  pemerintahan    adalah mekanisme    teknik    dan    analisis    akuntansi    yang diterapkan    pada    pengelolaan    dana    masyarakat dilembaga-  lembaga  tinggi  negara  dan  depertemen- depertemen di bawanya
Mardiasmo  (2004:  62) menyebutkan  bahwa anggaran sektor publik didefinisikan menjadi: “Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran  publik  merupakan  suatu  dokumen yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari suatu  organisasi  yang  meliputi  informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.
Menurut  Mulyadi  (2011:488),  anggaran merupakan suatu  rencana  kerja  yang dinyatakan  secara  kuantitatif  yang  diukur dalam  satuan  moneter  standar  dan  satuan ukuran yang lain yang menvakup jangka waktu satu tahun.
Menurut Supriyono (2009: 15),
penganggaran merupakan perencanaan keuangan  perusahaan  yang  dipakai  sebagai dasar  pengendalian  (pengawasan)  keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang Keberadaan  kelurahan  secara  yuridis  formal diakui  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan  ketentuan  ini  Kelurahan  adaalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.  Pemahaman  kelurahan  tersebut menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi  pemerintahan  yang  secara  politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut  membuat  kelurahan  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  menunjang kesuksesan  jalannya  roda  pemerintahan. Kelurahan  menjadi  garda  terdepan  dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam  pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 2000 disebutkan bahwa APBD merupakan dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam tahun  anggaran  tertentu.  Ketentuan  ini  berarti untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD yang ditetapkan. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan sesuatu
kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  yang  telah  dicapai  dan
untuk  membuat  program  perbaikan  apabila diperlukan.
Analisis  Rasio  Keuangan  Dalam  menilai kinerja  suatu  entitas  diperlukan  alat  untuk menganalisis laporan keuangannya, salah satu alat yang sering digunakan adalah analisis rasio terhadap laporan keuangan.
Warti    siti    (2019  )  berpendapat      Persentase alokasi  realisasi  belanja  operasi  sangat  besar agar  dapat  dilakukan  perimbangan  antara belanja modal dan belanja operasi.
Runic Puji ( 2016 )  Dengan Analisis Varians dapat  menghemat  setiap  tahunnya    dan efektivitas  PAD    Belanja,  dan  Rasio  Efisiensi Belanja.Seperti  halnya  dalam  Rasio  Efisiensi Belanja Rukayah (2017 ) dalam  pengelolaan  Belanja Operasi  dan  Belanja Modalnya.   Perlu   untuk diperhatikan      oleh      Pemerintah      Daerah walaupun   patokan   untuk besarnya   Belanja Operasional    dan    Belanja    Modal    terhadap APBD  belum  ada,   namun sebagai   daerah yang      berada      di      Negara      Berkembang Pemerintah      Daerah      seharusnya meningkatkan  Belanja  Modal  (pembangunan) dalam  menyediakan  sarana  prasarana  yang mendukung  untuk peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan pelayanan  publik.
Ramlah  basri  (2017  )  Penyusunan  anggaran dimulai  dari  pengumpulan  data  dari  bidang mengenai    program/kegiatan    yang    akan dilaksanakan didasarkan pada Rencana Strategis  (RENSTRA)  sebagai  tolak  ukur  dan alat  bantu  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  pengelompokan  data  tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  kuantitatif.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan kejadian  atau  fakta,  keadaan,  fenomena, variabel  dan  keadaan  yang  terjadi  saat penelitian  berlangsung  dengan  menyuguhkan apa  yang  sebenarnya  terjadi.  Penelitian  ini menafsirkan  dan  menguraikan  data  yang bersangkutan  dengan  situasi  yang  sedang terjadi,  sikap  serta  pandangan  yang  terjadi  di dalam  suatu  masyarakat,  pertentangan  antara dua  keadaan  atau  lebih,  hubungan  antar variable  yang  timbul,  perbedaan  antar  fakta yang  ada  serta  pengaruhnya  terhadap  suatu kondisi.
Tujuan penelitian ini untuk Untuk Mengetahui, Memahami  dan  menganalisis  bagaimana Pelaporan  dan  Penyajian  Realisasi  Anggaran Khusus  Kelurahan  (AKK)  2016-2017  di
Kelurahan
Adiarsa Barat Kecamatan
Karawang  Barat  Kabupaten  Karawang  dan menganalisis  bagaimana  Analisis  keuangan
Realisasi  Anggaran  Khusus  Kelurahan  (AKK) 2016-2017  di    Kelurahan  Adiarsa  Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.  Dengan  memperhatikan  tujuan tersebut,  maka  metode  penelitian  yang digunakan adalah Deskripsi Kuantitatif.

## Variabel Penelitian
Variabel  secara  sederhana  dapat  diartikan  ciri dan  individu,  objeck,  segala  peristiwa  yang dapat  diukur  secara  kuantitatif/kualitatif. Sedangkan  definisi  operasional  merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan prilaku yang  dapat  diuji  dan  ditentukan  kebenarannya oleh  orang  lain  berdasarkan  variabel  yang digunakan (Nurmayasari 2010).

## Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan  data  bergerak  dari  lapangan empiris  dalam  upaya  membangun  teori  dari data. Adapun teknik pengumpulam data  alam peneliti ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara mendalam (in depth interview), dilakukan
untuk mendapatkan informasi/data  empiris.  Wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak, yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang mengajukan  pertanyaan  dan  yang  di wawancarai (interviewee) yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu (Moleong, 2002:133).
2. Metode Observasi adalah metode
pengumpulan data dengan jalan mengamati suatu  fenomena  secara  langsung.  Dalam menggunakan  metode  observasi  cara  yang paling efektif adalah melengkapinya dengan sistematis  terhadap  apa  yang  diteliti (Nurkancana, 2006:18). Sedangkan menurut pendapat Arikunto adalah: Metode observasi  atau  yang  disebut  dengan pengamatan  meliputi,  kegiatan  pemusatan perhatian terhadap kejadian dengan menggunakan metode observasi (2007:204). Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  metode  observasi  adalah  suatu penelitian atau penyelidikan yang dilakukan
dengan  cara  mengamati  langsung  gejala- gejala yang akan diteliti. Adapun permasalahan  yang  akan  diobservasi  oleh peneliti adalah berkaitan dengan
Pengalokasian dana desa dalam Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat serta pertanggungjawaban   kinerja  aparatur Pemerintah  Desa  termasuk  di  dalamnya Kepala Desa
3. Metode Dokumentasi, Menurut Abdurrahim metode  dokumentasi  adalah  suatu  tehnik atau cara dalam mengumpulkan data dengan melalui  dokumen  atau  catatan  yang diperlukan  dalam  penelitian  (2007:26). Berdasarkan  pendapat  di  atas  bahwa  yang dimaksud  dengan  metode  dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan  mencari  dokumen-dokumen  tentang kegiatan  pelaksanaan  Pengalokasian  dana desa  di  Desa  Adiarsa  Barat  Kecamatan Karawang  Barat  Kabupaten  Karawang. yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini. Adapun  data-data  yang  akan  diambil  oleh peneliti  adalah  Peraturan  Desa,  klasifikasi tingkat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Laporan Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan Tahun  2016  dan  2017  di    Kelurahan    Adiarsa Barat  Kecamatan  Karawang  Barat  Kabupaten Karawang  ,Pengelolaan  Sumber  pendapatan kelurahan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 9  ayat  (1)  bahwa  keuangan  kelurahan bersumber dari: a) APBD (anggaran
Pendapatan  Belanja  daerah)  Kabupaten/Kota yang  dialokasikan  sebagaimana  perangkat daerah  lainnya;  b)  Bantuan  pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota  dan  bantuan  pihak  ketiga;  c) Sumber-sumber  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat.    Sesuai  dengan  pasal  9  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  nomor  73  Tahun  2005 tentang  kelurahan  menyatakan  bahwa  alokasi anggaran  kelurahan  yang  berasal  dari  APBD (anggaran Pendapatan Belanja daerah) Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  pada pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya yaitu jumlah penduduk,  kepadatan  penduduk,  luas  wilayah, kondisi  geografis/karakteristik  wilayah,  jenis dan volume pelayanan serta besaran pelimpahan  tugas  yang  diberikan.    Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah  Kabupaten  untuk  mengalokasikan dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten
kepada  kelurahan  dengan  memperhatikan prinsip  keadilan  dan  menjamin  adanya pemerataan.
Laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  Di  Kelurahan  Adiarsa  Barat tahun  anggaran  2016  dan  tahun  2017  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Karawang Nomor 12 Tahun 2010.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Kelurahan Adiarsa Barat berdasarkan Laporan Realisasi  Anggaran  Tahun  2016    sampai dengan  tahun  2017    dengan  hasil  analisis keuangan tahun 2016-2017 menunjukan kinerja yang  baik,  dimana  terdapat  selisih  anggaran belanja  dengan  realisasi  yang  bersaldo  negatif yaitu: T.A 2016 sebesar Rp 68.678.609,00 atau 7,22  %  dari  total  Anggaran  ,  dan  untuk  T.A 2017 sebesar Rp33.226.998,00 atau 2,73% dari total  Anggaran  Hasil  analisis  pertumbuhan belanja  untuk  tahun  anggaran  2016  adalah sebesar  Rp  268.056.900    atau  11,35%.  Dari hasil  analisis  keserasian  maka  dapat  diketahui Kelurahan  Adiarsa  Barat    dalam  melakukan aktifitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja  pada  belanja  operasi  saja  tetapi  juga kepada belanja modal . Hanya saja, perbedaan dari  kedua  aktivitas  belanja  tersebut  adalah aktifitas  belanja  operasi  jauh  lebih  besar  dari pada aktifitas belanja modal.
Keseluruhan  penelitian  ini  dilakukan  di Keluraha  Adiarsa  Barat,berdasarkan  Laporan Realisasi  Anggaran  Khusus  Kelurahan  (AKK) Tahun  2016-2017  sebagai  berikut:  T.A  2016 realisasi belanja sebesar 92.78 % dan T.A 2017 sebesar  97.27% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukan adanya kinerja belanja daerah yan baik  yaitu  dengan  adanya  efisiensi    belanja untuk tahun anggaran 2016 sebesar 12.73% dan tahun  anggaran  2017  sebesar  14.60%.  Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi  maupun  belanja  modal  menunjukan kinerja  yang  baik,  dimana  terdapat  efisiensi yang  memadai  terlebih  lagi  untuk  tahun anggaran  2016.  Lampiran  Rincian  LRA menunjukan  presentase  belanja  operasional lebih besar dari total belanja daerah dibandingkan  dengan  belanja  modal.  Dengan demikian  dapat  dilihat  bahwa  kelurahan Adiarsa  Barat  lebih  memprioritaskan  dananya pada  beanja  operasi  dibandingkan  belanja modal.
Belum  ada  tolak  ukur  yang  pasti  berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja  modal  terhadap  APBD  yang  ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi
kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk mencapai  pertumbuhan  yang  ditargetkan. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah  Kota  untuk  memacu  pelaksanaan pembangunan  relatif  besar.  Oleh  karena  itu, rasio  belanja  modal  yang  masih  kecil  perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Karawang.
Pada  anggaran  tahun  2017  untuk  belanja operasi  menurun, yaitu  anggaran  yang digunakan  lebih  besar  dibanding  dengan perealisasian dana untuk Belanja operasi, akan tetapi  persentase  untuk  tahun2016  bisa mencapa81,7%  berbeda  dengan  tahun  2017 yang hanya menembus 73,71% maka perealisasian lebih banyak di tahun 2017 yang hampir menyentuh angka anngaran.
Rata-rata rasio Keserasian Belanja pertahunnya sebesar 77,70% untuk rasio Keserasian Belanja Operasi  dan  22,24%  untuk  rasio  Keserasian Belanja  Modal.  Selama  2016  dan  2017 diperoleh  bahwa  rasio  Keserasian  Belanja Operasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada  tahun  2016  rasio  Belanja  Operasi  yang dicapai sebesar 77,70%. Pada tahun 2017 rasio Belanja  Operasi  yang  dicapai  sebesar  22,24% mengalami  penurunan  sebesar  55,46%    dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya  alokasi  dana  untuk  Belanja Operasi dari 1219.031.600
menjadi 904.374.700, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan  Belanja  Operasi  untuk  melakukan tugas-tugas  pemerintahan,  dan  pelayanan masyarakat sosial sudah cukup baik tetapi harus lebih ditingkatkan kembali agar lebih baik lagi. Rasio Keserasian Belanja Modal selama tahun 2016  dan  2017  mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio belanja modal  sebesar  92,35%. Pada  tahun  2012  rasio belanja  modal  yang  dicapai  92,37%  hanya mengalami  peningkatan  sebesar  0,2%  saja. Peningkatan  ini  terjadi  karena  bertambahnya dana  alokasi  untuk  Belanja  Modal  dari 173120000 (lrkp 2017 stlh perubahan)  menjadi 320470000  walaupun  hanya  sedikit  ini menunjukkan bahwa rasio belanja modalterhadap  APBD  Kinerja  Keuangan pemerintah mengalami kenaikan untuk menjadi lebih baik.
Rasio  Efisiensi  Belanja  Kelurahan  Adiarsa Barat  Tahun  2016  sebesar  92,77%  dan  pada Tahun 2017 Rasio Efisiensi Belanja Kelurahan Adiarsa Barat Tahun 2017 sebesar 97,27%, hal
ini  menunjukkan  rasio  Efisiensi  Belanja  pada tahun  2016-2017  berada  >  90%-100%,  maka hal  ini  mengindikasikan  Kinerja  Keuangan belanja  kelurahan  Adiarsa  Barat  Kabupaten karawang  yang  sudah  baik  tetapi  harus ditingkatkan  kembali.  Adapun  hasilnya  yan dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 terlihat 97,77%  ini  lebih  besar  dibandingkan  tahun sebelumnya,  maka  untuk  2017  anggaran  lebih boros dibandingkan tahun sebelumnya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  Penelitian  yang  telah  dilakukan maka simpulan yang dapat diperoleh mengenai Analisis Laporang Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan(AKK)  Tahun  2016-2017    (Studi kasus  Kelurahan  Adiarsa  Barat  Kabupaten Karawang Barat) adalah Sebagai berikut :
1. Berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran  T.A  2016  sampai  dengan  T.A  2017 masing-masing  adalah  sebagai  berikut:  T.A 2016 realisasi belanja sebesar 92.78 % dan T.A 2017 sebesar  97.27%  dari yang dianggarkan. Hal  ini  menunjukan  adanya  kinerja  Belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi  belanja  untuk  tahun  anggaran  2016 sebesar  7.22 % dari total Anggaran , dan untuk T.A  2017  sebesar  2.73%  dari  total  Anggaran. Secara  umum  seluruh  komponen  belanja, baikbelanja  operasi  maupun  belanja  modal menunjukan  kinerja  yang  baik,  terdapat efisiensi  yang  memadai  terlebih  lagi  untuk tahun anggaran 2017.
2. Dari  analisis  varians  belanja  dapat diketahui  bahwa  kinerja  belanja  Kelurahan Adiarsa  Barat    dari  T.A  2016  sampai  dengan T.A 2017 menunjukan kinerja yang baik.berdasarkan    analisis  hasil  pertumbuhan belanja  T.A  2016/2017  menunjukan  adanya pertumbuhan  belanja.  Belanja  yang  paling mempengaruhi  kenaikan  pertumbuhan  jumlah belanja  adalah  belanja  modal  dan  operasional. Berdasarkan  erdasarkan  Dari  hasil  analisis keserasian  maka  dapat  diketahui  kelurahan Adiarsa  Barat  dalam  melakukan  aktifitas belanjanya,  tidak  hanya  memfokuskan  belanja pada  belanja  operasi  akan  tetapi  juga  kepada belanjamodal.  Hanya  saja,  perbedaan  dari kedua aktifitas bel anja tersebut adalah aktifitas belanja  operasi  jauh  lebih  besar  dari  pada aktifitas  belanja  modal.  Besarnya  selisih  rata- rata rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan  rasio  belanja  modal  terhadap  total belanja  adalah  0.2134%  pertahun.Dari  hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat
dilihat  T.A  2016  sampai  T.A  2017  Kelurahan Adiarsa  Barat  dapat  melakukan  penghematan anggaran. T.A 2016 sebesar Rp 68.678.609,00 atau 13,8 % dari total Anggaran , dan untuk T.A 2017  sebesar  Rp33.226.998,00  atau  3,60%. Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  T.A 2016 sampai dengan T.A 2017 masing-masing adalah  sebagai  berikut:  T.A  2016  realisasi belanja sebesar 92.78%  dan T.A 2017 sebesar 97.27%  dari  yang  dianggarkan.  Hal  ini menunjukan  adanya  kinerja  belanja  daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2016 sebesar 7.22% dan tahun  anggaran  2017  sebesar  2.73%.  Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi  maupun  belanja  modal  menunjukan kinerja  yang  baik,  terdapat  efisiensi  yang memadai  terlebih  lagi  untuk  tahun  anggaran 2016.

## Saran
Berdasarkan  Simpulan  diatas,  maka  penulis dapat menemukan beberapa hal yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan  dan  perbaikan  dalam  Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan  (AKK)  tahun  2016-2017  pada kelurahan Adiarsa Barat untuk masa yang akan datang sebagai berikut:
1. Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  bagi  pihak-pihak yang  terkait  dengan  pengelolaan  belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Kiranya  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan acuan  bagi  penelitian  selanjutnya,  agar  dapat meneliti  kinerja  belanja  secara  lebih  rinci terhadap  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA). Sehingga  akan  selalu  ada  perubahan  kearah yang lebih baik.
Semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBDsecara umum. Dengan kinerja yang baik maka  efektifitas,  produktifitas  dan  efisiensi belanja  juga  akan  semakin  baik.Perlu  adanya perhatian  lebih  dari  kelurahan  Adiarsa  Barat terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal  yang  digunakan  untuk  aset-aset  tetap akanberguna  dalam  jangka  panjang  dan memberikan  manfaat  pada  masa  yang  akan datang.Sebagai daerah di negara berkembang, peranan  Pemerintah  Kota  untuk  memacu pelaksanaan  pembangunan  relatif  besar. danlebih  memprioritaskan  dananya  pada belanja  operasi  dibandingkan  pada  belanja modal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian
lebih  dariKelurahan  Adiarsa  Barat  terhadap belanja  modal,  karena  dengan  belanja  modal yang  digunakan  untuk  aset-aset  tetap  akan berguna  dalam  jangka  panjang  dan  dapat memberikan  manfaat  pada  masa  yang  akan datang.

## REFERENSI
Abdul  Halim,    2007,Akuntansi  Keuangan Daerah Edisi 3(Jakarta:Salemba  Empat) Abdul    Halim,    Muhammad    Syam    Kusufi,
2014,    Teori,    Konsep,    dan    Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Jakarta:Salemba  Empat) Amirullah    Haris  Budiyono,    2004,  Pengantar
Manajemen(yogyakarta:Graha  ilmu)
Deddi   Nordiawan,   Ayuningtyas   Hertianti, 2010,   Akuntansi   Sektor   Publik   Edisi 2 (Jakarta:Salemba  Empat)
Mardiasmo,    2009,  Akuntansi  Sektor  Publik (Yogyakarta:Andi)
Nur  Afiah,    2010,  Implementasi  Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Sedarmayanti,  2009, Sumberdaya Manusia dan
Produktivitas Kerja
Sholeh,      Chabib,      Suripto,      2011,      Menilai
Kinerja      Pemerintah      Daerah (Bandung:Fokus
Media)
Sugiyono,    2012,    Metode    Penelitian Pendidikan.    Pendekatan    Kuantitatif,
Kualitatif  dan
R&D (Bandung:Alfabeta)
Suyana  Utama,  2008,  Rasio  Efektivitas  dan Efisiensi
Anastasia  F.    Palilingan,    H.  Sabijono,    L.
Mawikere,    2015,    Analisis  Kinerja Belanja Dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas
Pendapatan Kota Manado
A.N.J.  Dien,  J.  Tinangon.,  S.  Walandouw, 2015,    Analisis    Laporan    Realisasi Anggaran
Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Kinerja  Keuangan  Pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah (RSUD) Bangli Joko      Pramono,      2014,      Analisis      Rasio Keuangan      Untuk      Menilai    Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) Ramlah  Basri  2013    Analisis  Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran  Pada  BPM  -PD  Provinsi Sulawesi Utara  . ISSN 2303-1174  Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.
202-212
Anasta (2015 ) Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  (Lra)  Pada Dinas  Pendapatan  Kota  Manado  .  ISSN 2303-1174    Jurnal  EMBA  Vol.3  No.1 Maret 2015, Hal. 17-25
Sakina  Putri    2018  Analisis  Kinerja  Anggaran Belanja  Pada  Dinas  Kebudayaan  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 Jati: Jurnal  Akuntansi  Terapan  Indonesia Vol 1 No 1 Hal 27-37 Maret 2018
Al  Makka,  Harry.  2015.  Analisis  Kinerja Belanja  Daerah  dalam  Laporan  Realisasi
Anggaran pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah di  Kota  Kotamobagu.  Jurnal  Berkala Ilmiah  Efisiensi,  Volume  15    No.  04 Tahun 2015.
Anonim.  2005.  Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan. Bandung:
Fokusmedia.  2012.    Peraturan    Pemerintah
No.71    Tahun  2010    tentang    Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokusmedia. Arif,  Muchlis  Bahtiar  dan  Iskandar.  2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  4. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,    Abdul,    Yanuar    E.  Restianto  dan  I Wayan  Karman.  2010.  Sistem Akuntansi Sektor  Publik.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Harahap,      Sofyan      Syafri.      2013.  Analisis Kritis Atas Laporan   Keuangan,   Cetakan Kesebelas.  Jakarta:  Penerbit  Rajawali Pers.
Huda,    Nurul    dkk.    2012.  Keuangan    Publik Islam:  Pendekatan  Teoritis dan  Sejarah. Jakarta: Kencana.
Kuncoro,    Mudrajad.    2009.    Metode    Riset Untuk    Bisnis    dan    Ekonomi.    Edisi
Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Mahmudi.  2010.  Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi Offset.
Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja
Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Palilingan,      Anastasia      Friska.      2015. Analisis      Kinerja      Belanja      Dalam Laporan
Akuntabilitas  Kinerja   Instansi   Pemerintahan pada   Dinas  Pendapatan   Kota Manado.
Jurnal  EMBA,  Vol.3  No.1  Maret  2015,
Hal. 17-25, ISSN 2303-1174. Rodiansyah. 2017. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Berau.  Skripsi.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung
Redeb, Berau.
Rukayah.  2017.  Analisis  Laporan  Realisasi
Anggaran  dengan  Menggunakan  Rasio Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi  pada Kantor  Badan  Perijinan  Terpadu  dan Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang.
Jurnal  Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017, p- ISSN 2339-2436, e-ISSN 2549-5968. Pemendagri,    Tahun  2007,  No.  56,  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah UU No. 32, Tahun 2004, Otonomi Daerah
UU  No.  33,  Tahun  2004,  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi Offset.
Pangkey,  I.  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis
Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
Belanja  pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Utara.
Jurnal EMBA, 3(4), 33-43.
Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi.Bagaimana Meneliti dan  Menulis  Tesis  Edisi  3.  Penerbit Erlangga. Jakarta.
Nordiawan Deddi, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit
Salemba Empat. Jakarta.
Pemerintah    Republik    Indonesia.    2006. Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor 13.    Tentang    Pengelolaan  Keuangan Negara. Jakarta
Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Bisnis.
Cetakan  ke  dua  belas.  Penerbit  Alfabeta. Bandung
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  23
Tahun    2014,   2014Tentang    Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2004,  2004.Tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71  Tahun  2010,  2010.Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
.135
Republik   Indonesia,   Peraturan   Pemerintah
No.   58   Tahun   2005,   2005.Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Bisnis. Penerbit Alfabeta: Bandung. Tanjung, Abdul Hafiz 2008.Akuntansi
Pemerintah Daerah. Alfabeta: Bandung.
Runik    Puji  Rahayu        2016  Analisis  Atas Laporan  Realisasi  Anggaran  Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten  Pamekasan    Makro,  Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Volume 1 No.01│Mei 2016 ISSN  1412-2936
Warti  Siti  Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam Laporan  Realisasi  Anggran  Pada  Dinas Social  Kabupaten  Berau  -ISSN  :  2615- 1871  e-ISSN  :  2615-5850  Volume  2 Nomor 1, Maret 2019 JEMMA | JURNAL OF ECONOMIC, MANAGEMENT
AND ACCOUNTING