## MENGIDENTIFIKASI PERAN TEORI DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CSR
Nufaisa 1 , Binti Shofiatul Jannah 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia email: nufaisa89@gmail.com 1

## ABSTRACT
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  a  part  of  corporate  business  social  activities  as  an effort  to  bring  good  impact  on  environmental  issues.  Information  regarding  social  activities,  both economic also non-economic, has attracted the attention of users of financial reports. The disclosure of corporate  social  responsibility  to  the  public  is  still  voluntary.  The  theoretical  development  of  CSR  is stakeholder  theory  and  legitimacy  theory.  Both  of  these  theories  come  from  a  political  economy perspective  which  explains  the  motivation  for  social  disclosure.  Stakeholder  theory  try  to  clarify  the credentials  of  stakeholders.  Meanwhile,  the  legitimacy  theory  explains  that  voluntary  disclosure  is component  of  the  legitimacy  process.  The  disclosure  of  corporate  social  responsibility  can  also  be influenced by company characteristics, such as firm size, profitability, company profile, the number of the board of commissioners, leverage, ownership structure, business age, company size, growth and industrial  type.  This  paper  aims  to  explain  the  motivation  for  CSR  disclosure  from  a  theoretical perspective and identify company characteristics that can influence CSR disclosure.
Keywords : Corporate Social Responsibility, stakeholder theory, legitimacy theory

## ABSTRAK
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  bagian  kegiatan  sosial  perusahaan  yang membuktikan  perusahaan  perduli  terhadap  isu  lingkungan.  Informasi  mengenai  kegiatan  sosial  baik keuangan  maupun  non  keuangan  menjadi  menarik  perhatian  para  pengguna  laporan  keuangan. Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap  masyarakat  tetap  dianggap voluntary (sukarela).  Perkembangan  teoritis  tentang  CSR  adalah stakeholder  theory dan legitimacy  theory . Kedua  teori  ini  bersumber  pada  perspektif  ekonomi  politik  yang  menjelaskan  mengenai  motivasi melakukan  pengungkapan  sosial. Stakeholder  theory menjelaskan  mengenai  akuntabilitas  dari stakeholder. Sedangkan legitimacy theory mejelaskan pengungkapan sukarela merupakan bagian dari proses legitimasi. Pengungkapan corporate social responsibility juga bisa didorong oleh ciri dari badan usaha, antara lain besarnya badan usaha ( firm size ), keuntungan, latar belakang badan usaha, jumlah dari dewan komisaris ( size of board of commissioner ), leverage , struktur kepemilikan, umur perusahaan ( company age ), ukuran badan usaha, pertumbuhan perusahaan dan tipe indusri. Makalah ini bertujuan untuk  menjelaskan  motivasi  pengungkapan  CSR  dari  perspektif  teori  dan  mengidentifikasi  karakter perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR.
Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, teori stakeholder , teori legitimasi

## PENDAHULUAN
CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  menjadi  perhatian  dalam  perlombaan  dunia bisnis pada tingkat internasional populer. Sepertinya sejumlah badan usaha yang menaruh fokus besar terhadap CSR ( Corporate Social Responsibility ) oleh badan usaha. Kegiatan CSR masih  terkait  dalam  kegiatan  perekonomian  dari  badan  usaha  yang  memberi  dampak terhadap alam sekitar, bisa dengan cara yang terlihat dan juga tidak terlihat. Penerapan CSR ( Corporate  Social  Responsibility )  mempunyai  makna  yang  krusial  terhadap  kebenaran
Submitted : 29 Oktober 2020. Revised : 30 November 2020. Published : 19 Desember 2020
mengenai  keberadaan  batasan  dari  kesejahteraan  serta  kemiskinan,  dalam  tingkatan internasional dan juga lokal. CSR adalah suatu tanggung jawab serta perhatian oleh badan usaha  dalam  usahanya  untuk  turut  menurunkan  beban  yang  dimiliki  oleh  masyarakat (Suharto,  2008).  Usaha  yang dapat  dilakukan  oleh publik dalam  menjaga  kelestarian  alam bisa diterapkan melalui kegiatan CSR.
Aktivitas badan usaha yang mendukung nilai sosial memiliki pertumbuhan yang besar pada  bidang  perindustrian.  Dapat  dilihat  melalui  sejumlah  pemberitaan  online , koran, kelompok badan usaha serta lembaga konsultan yang mengutamakan terhadap pertumbuhan kegiatan CSR, para pelajar serta peneliti bisa mendapatkan status MBA pada studi CSR, serta sejumlah  badan  usaha  mengeluarkan  laporan  periodik  setiap  tahun  yang  secara  khusus membahas  CSR  serta pelaporan  khusus  yang  ditujukan untuk  kepentingan  sosial  (Barnea dan  Rubin,  2010).  Dalam  Indonesia  sendiri,  penerapan  CSR  dibahas  pada  UU  PT  No.  40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (UU, 2007).  Dalam pasal 74 ayat  2  menjelaskan  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  seperti  yang disebutkan  dalam  ayat  (1)  menjelaskan  keharusan  bagi  Perseroan  yang  telah  dibiayakan serta  dihitung  sebagai  anggaran  Perseroan  yang  penerapannya  dilakukan  melalui perhitungan asas kepatutan dan kewajaran.
ISO  26000:2010  adalah  tolak  ukur  mengenai  tata  cara  penerapan Social Responsibility yang membahas mengenai penjelasan, norma, pokok pembahasan serta tata cara  mengenai  penerapan  norma  serta pokok pembahasan  tersebut  dilakukan pada suatu badan usaha (ISO, 2010). Meskipun begitu ISO 26000 tidaklah menjadi panutan tunggal bagi penerapan  CSR  oleh  badan  usaha.  Tanggung  jawab  social  dalam  penjelasan  ISO ( International  Organization  for  Standardization )  26000,  disebutkan  sebagai  kewajiban  bagi badan  usaha  mengenai  pengaruh  dari  seluruh  kebijakan  serta  aktivitas  dari  badan  usaha terhadap  rakyat  umum  serta  alam sekitar  yang  diterapkan  melalui  sejumlah  kegiatan  yang jelas  serta  memiliki  moral  yang  mendukung  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  serta kemakmuran rakyat; mengedepankan kebutuhan para stakeholder, yang mendukung norma- norma  umum  serta  prinsip  kegiatan  bisnis  global;  dan  juga  terhubung  pada  kegiatan perusahaan secara  keseluruhan. Sehingga tanggung jawab  social adalah kewajiban badan usaha terhadap kebijakan yang dibentuk oleh pembuat kebijakan dan juga perilakunya yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Kelengkapan data, akurasi, serta ketepatan waktu diperlukan bagi pemegang saham guna  pembentukan  kebijakan  yang  masuk  akal.  Sembiring  (2005),  menjelaskan  mengenai bagian data  yang  selalu  dicari  guna pengungkapan  oleh  badan  usaha  merupakan  tentang data  mengenai  tanggung  jawab  sosial.  Data  tentang  tanggung  jawab  social  tersebut  bisa
berbentuk  keberadaan  data  mengenai  finansial  serta  non  finansial.  namun  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap  masyarakat  tetap  memiliki  sifat voluntary (sukarela)  disebabkan  tidak adanya penerapan  hukum  mengenai  CSR.  Diperlihatkan pada penjelasan PSAK No 1 (revisi 2009) paragraf 12 yang mengatakan mengenai badan usaha yang  melakukan  pengungkapan  CSR  dengan  membuat  laporan  tahunan  masih  jarang dilakukan  secara  rutin.  Pengungkapan  CSR  tersebut  adalah  bagian  dari  pembentukan sustainable reporting (laporan berkelanjutan) yang memasukkan tiga bagian, yakni keuangan, masyarakat, serta alam sekitar. Hal tersebut juga disebutkan dalam GRI ( Global Reporting Initiative ) (GRI, 2013).
Aktivitas CSR merupakan salah satu bentuk tujuan sosial perusahaan. Graffikin (2008: 191), menjelaskan bahwa terdapat dua tema yang muncul dari tujuan sosial, pertama adalah dampak  pertumbuhan  ekonomi  dan  kekuasaan  politik  dari  perusahaan,  dan  kedua  adalah bagaimana kepentingan usaha bisnis mampu merespon peningkatan kebutuhan manusia dan lebih sensitive terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak literatur yang membahas mengenai akuntansi  sosial  dan  beberapa  perkembangan  teori  telah  mendiskusikan  mengenai  CSR, misalnya  adalah stakeholder  theory dan legitimacy  theory .    Kedua  teori  ini  mampu menjelaskan motivasi perusahaan melakukan CSR dari perspective yang berbeda.
Bebbington  dalam  Graffikin  (2008:  206),  menjelaskan  bahwa  pada  periode  1987, World  Commission  on  Environment  and  Development ,  dibawah  pimpinan,  GH  Brundtland, membentuk suatu tulisan dengan judul Our common future . Tulisan tersebut dikenal sebagai Bruntland Report dan menjadi sebuah dokumen yang penting dalam perdebatan sustainable development .  Di  dalam  laporan  tersebut  mendefinisikan sustainable  development (pembangunan berkelanjutan) sebagai bentuk pertumbuhan yang bisa mencukupi kebutuhan bagi  seluruh  masyarakat  sekarang  tanpa  kewajiban  meninggalkan  kebutuhan  generasi mendatang dalam  upaya mencapai kepentingannya. Kata sustainability menjadi  salah satu kata yang penting dalam  politik serta perekonomian global (Deegan dalam Graffikin, 2008: 206).  Jadi  kita  dapat  mengerti  mengenai  pemanfaatan  sumber  daya  lingkungan  secara maksimal dan juga secara hemat tanpa menghamburkan sumber daya yang dimaksud bagi generasi  mendatang.  Akhir-akhir  ini,  perusahaan  mulai  memperhatikan  dan  menerbitkan sustainability reporting mereka secara berkala yaitu di dalam annual report (laporan tahunan) perusahaan.
Melalui pembentukan sustainable reporting dan juga melakukan pengungkapan CSR dapat  memberi  pemasukan  tambahan  bagi  badan  usaha  tersebut.  Walaupun  sebetulnya badan usaha mempunyai keperluan yang berlainan dalam membentuk sustainable reporting. Berlandaskan survey yang diterapkan oleh Boston College Center for Corporate Citizenship
and  Ernst  &  Young  2013 ditemukan  bahwa  diatas  dari  50%  penjawab  menyatakan sustainability  report telah mendorong  peningkatan  nama  baik  bagi  badan  usaha  mereka. Kegunaan dari pengungkapan laporan keuangan bisa dilihat dari hukum yang dibentuk oleh negara  yang  disebut  sebagai Capital Market  Supervisory  Agency  Regulation  (BAPEPAM Number  KEP-38/PM/1996  and  Regulation  Number  VIII.G.2 )  yang  bersumber  dari annual report (BAPEPAM, 1996). Maka setelah dibentuknya peraturan tersebut, artinya badan usaha akan diwajibkan untuk menambahkan pengungkapan tanggung jawab sosial mereka. Selain dipengaruhi oleh keberadaan peraturan tersebut, pengungkapan CSR bisa juga didorong oleh ciri-ciri dari badan usaha. Karakteristik perusahaan dapat berupa besarnya badan usaha ( firm size ), keuntungan, latar belakang badan usaha, jumlah dari dewan komisaris ( size of board of commissioner ), leverage ,  struktur  kepemilikan,  umur  perusahaan  ( company  age ),  ukuran badan  usaha dan  tipe  indusri.    Sejumlah  pembahasan  mengenai pengungkapan  tanggung jawab social yang didorong oleh ciri-ciri badan usaha memperlihatkan beragam temuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran teori dalam menjelaskan motivasi melakukan  pengungkapan  CSR  dan  mengeksplore  karakteristik  perusahaan  yang  dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Menggunakan survey literature dalam mengidentifikasi pengungkapan CSR dan termasuk menggunakan penelitian terdahulu yang relevan terhadap makalah ini.

## TELAAH LITERATUR
Telah banyak  literature  yang  menjelaskan bahwa  perhatian akuntan  dalam  aktivitas bisnis tidak hanya berpusat pada ekonomi belaka, namun juga berpusat pada aktivitas sosial dan  lingkungan  perusahaan.  Pengguna  informasi  akuntansi  awalnya  mempertimbangkan financial  stakeholders ,  tetapi  saat  ini  perusahaan  menggunakan  laporan  tahunannya  untuk menyediakan  berbagai  informasi  pada  isu  non  keuangan,  seperti  hubungan  dengan karyawan,  pelanggan,  dan  komunitas  luar,  juga  informasi  kegiatan  perusahaan  terhadap dampak lingkungan (Owen dalam Magness, 2006). Teori politk dan sosial telah fokus pada pelaporan  dan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  serta  keadaan  di  badan  usaha. Stakeholder  theory dan legitimacy  theory berkembang  dari  sudut  pandang  ekonomi  politik (Deegan, 2002; Gray dkk., 1995). Neu dkk. dalam Van Der Laan (2009), menyatakan bahwa stakeholder  theory dan legitimacy  theory memiliki  perbedaan,  tetapi  kedua  teori  tersebut menganggap perusahaan sebagai ikatan antara perusahaan dengan aktivitas lingkungannya.

## Stakeholder Theory
Stakeholder theory secara eksplisit menjelaskan borjuis dalam dunia ini, terlihat dari perspektive  managemen  organisasi  yang  berpusat  secara  strategis  dengan  melanjutkan kesuksesan perusahaan. Dari persektive ini keberadaan badan usaha membutuhkan support dari stakeholder serta wajib untuk memiliki persetujuan oleh stakeholder , serta aktivitas dari badan  usaha  diatur  sesuai  pada  pendapatan  yang  sudah  memiliki  persetujuan  oleh stakeholder (Gray  dkk.  dalam  Van  Der  Laan,  2009). Stakeholder  theory menjadi  penting dalam bagian managerial karena  informasi merupakan bagian terpenting yang bisa dipakai oleh  suatu  kelompok  guna  mengelola  (atau  manipulasi) stakeholder dengan  tujuan mendukung serta memenuhi kebutuhan mereka, atau guna memanipulasi kelompok oposisi (Gray  dkk.  dalam  Van  Der  Laan,  2009).  Teori  tersebut  mengutamakan  pentingnya  untuk menilai  keperluan,  kewajiban  serta  dampak  oleh  seluruh  kelompok  yang  terhubung  pada keputusan  serta  aktivitas  bisnis  dari  badan  usaha,  utamanya  pada  bidang  pembuatan kebijakan.  Maka  diharapkan  badan  usaha  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan stakeholder pada suatu derajat tertentu, setidaknya mayoritas dari keseluruhan stakeholder.
Hubungan  komplek  antara  perusahaan  dan stakeholder adalah  termasuk  didalam tanggung  jawab  dan  akuntabilitas. Stakeholder memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi dan  mereka  memiliki  kepentingan  terkemuka  dibanding  lainnya. Stakeholder perusahaan sifatnya  adalah  heterogen.  Sehingga  kebutuhan  informasi  tiap stakeholder juga  berbeda.
Sehingga  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  secara  umum  sangat  dibutuhkan  oleh stakeholder karena menyediakan semua informasi. Sehingga pengungkapan tanggung jawab social adalah hasil perseteruan dari pihak stakeholder . Perseteruan tersebut menggambarkan ukuran  kekuasaan  dari stakeholder yang  berperan  besar  pada  lingkungan  badan  usaha.
Ullman  dalam  Van  Der  Laan  (2009),  menyimpulkan  bahwa  pengungkapan  sosial  secara strategis  digunakan  untuk  mengatur  hubungan  dengan stakeholder dengan  cara mempengaruhi tingkat permintaan eksternal yang berasal dari banyak konstituen berbeda.

## Legitimacy Theory
Legitimacy bisa memiliki dampak yang besar dalam  konsep social contract (Deegan, 2002). Social contract itu adalah hubungan badan usaha terhadap publik. Keberlanjutan dari badan usaha bisa ditentukan oleh publik apabila badan usaha sudah menyalahi kontrak social terhadap publik  tersebut.  Pada  saat publik  kurang  berkenan terhadap  kegiatan  dari  badan usaha,  artinya  mereka  dapat  menuntut  kembali  kontrak  dari  badan  usaha  untuk  dapat meneruskan  kegiatannya. Legitimacy  theory mengusulkan  organisasi  terus  menerus mencoba  untuk  menjamin  kegiatan  mereka  dengan  batas  dan  norma  dari  perspective
masyarakat  (Deegan,  2002). Legitimacy  theory menjelaskan  dimana  badan  usaha  dapat dihukum apabila badan usaha tidak beraktivitas dengan teratur sesuai pada kehendak publik. Artinya  badan  usaha  wajib  berusaha  untuk  mempersiapkan  dukungan  bukti-bukti  serta membuat  pelaporan  tanggung  jawab  social  atau  kegiatan  yang  difokuskan  pada permasalahan lingkungan.
Legitimacy  gap terjadi  ketika  perusahaan  tidak  sesuai  dengan  harapan  dari stakeholder .  Keberadaan  dari  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial,  artinya  badan  usaha dengan tidak sengaja telah  melakukan komunikasi (pengungkapan) terhadap publik seperti nilai,  norma,  bahkan  kepercayaan  publik.  Kebijakan  pengungkapan  perusahaan  dilakukan salah satunya adalah untuk mempengaruhi persepsi eksternal tentang perusahaan mereka. Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang dijelaskan oleh legitimacy theory .
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial secara Sukarela ( voluntary )
Banyak  badan  usaha  melakukan  pengungkapan  informasi  sosial  secara  sukarela. Pengungkapan ini dapat berupa diskusi managemen dalam laporan tahunan ( annual report ), sustainability  reporting, atau  laporan  lingkungan.  Badan  usaha  dapat  melakukan pengungkapan  melalui website badan  usaha  atau  majalah  bisnis.  Pelaporan  badan  usaha dapat mengenai informasi sosial dari badan usaha. Pedoman pelaporan dan kerangka kerja telah tersedia di Global Reporting Initiative (GRI). GRI  telah menyuguhkan  tata cara dalam beberapa  kategori  yang  perlu  diungkapkan  oleh  badan  usaha,  yakni  alam  sekitar,  sumber daya, kesejahteraan serta keamanan bagi pekerja, ketenagakerjaan, hasil, partisipasi publik, serta hal-hal lain (GRI, 2013).
Pengungkapan secara sukarela merupakan bentuk pelaporan yang tidak diharuskan dalam  hukum,  artinya  badan  usaha  dapat  leluasa  menentukan  pilihan  data  yang  ingin dilaporkan serta dilihat sebagai hal penting dalam mendorong proses pembentukan kebijakan serta menambah daya jual dengan membuat pelaporan tersebut. Data yang dilaporkan dapat lebih  dari  kewajiban  minimal  daru  hukum  yang  ada.  Pengungkapan  sukarela  merupakan bentuk  dari  pelaporan  yang  telah  digeneralisasikan  serta  menjadi  bagian  keputusan  yang diambil  dari  pihak  badan  usaha  tersebut  melalui  pertimbangan  hal-hal  ekonomis  serta kegunaannya  (Chairir  dan  Ghozali  dalam  Dewi,  2010).  Bagian  dari  metode  oleh  pihak manajemen dalam menambah penilaian baik dari badan usaha yaitu dengan meningkatkan pengungkapan sukarela. Badan usaha bisa menarik pandangan dari sejumlah analis lainnya, menambah  keakurasian  pandangan  publik,  mengurangi  penyebaran  informasi  yang  tidak benar serta mengurangi tingkat market surprise melalui peningkatan pengungkapan sukarela (Na'im dan Rakhman dalam Zubaidah dan Zulfikar, 2005).
Alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial secara sukarela adalah  seperti di bawah ini:
1) Internal decision making , pihak manajer memperlukan data dalam menilai keampuhan data sosial yang spesifik guna memenuhi kebutuhan sosial dari badan usaha.
2) Product  differentiation ,  pihak  manajer  mempunyai  keinginan  dalam  mencari  perbedaan usaha dari yang lain supaya tidak memiliki obligasi sosial terhadap publik.
3) Enlightened  Self  Interest ,  badan  usaha  membuat  pelaporan  guna  melindungi keharmonisan  sosialnya  terhadap  pemilik  kepentingan  sebab  mereka  bisa  berdampak pada pemasukan serta penilaian investasi pada badan usaha.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah literature  review yaitu sebuah  pencarian  literature  baik  internasional  maupun  nasional  yang  bertujuan  untuk mengetahui  kekurangan  dan  kelebihan  penelitian  yang  ada  di  Indonesia  yang  berkaitan dengan karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi CSR.
Penulis membatasi review ini dengan hanya melakukan review atas jurnal-jurnal yang berkaitan  dengan  bidang  ekonomi,  akuntansi,  manajemen,  dan  keuangan.  Setelah mendapatkan  12  jurnal  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  akuntansi,  manajemen,  dan keuangan  tersebut,  penulis  melakukan  pencarian  dengan  menuliskan  kata  kunci  CSR, karakteristik  perusahaan,  stakeholder  theory,  legitimacy  theory  di  masing-masing  jurnal tersebut telah otomatis mencari di database jurnal yang  tersedia secara online. Pada tahap awal  pencarian  artikel  jurnal  yang  diperoleh  80  artikel  dari  tahun  2005  sampai  2015.  Dari jumlah tersebut hanya 12 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah tersebut terdapat artikel yang  tidak  memiliki  kriteria  penuh,  artikel  yang  berkualitas  menengah,  dan  artikel  yang berkualitas rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  artikel  yang  dikumpulkan  dan  dianalisa  penulis,  didapatkan beberapa  karakteristik  perusahaan  yang  mempengaruhi  pengungkapan  tanggung  jawab social perusahaan ( Corporate Social Responsibility – CSR).

## Ukuran Perusahaan ( Firm Size )
Sembiring (2005), menjelaskan dimana ukuran dari badan usaha adalah bagian dari variabel yang sering dipakai dalam menjelaskan perbedaan bentuk pelaporan pada laporan tahunan perusahaan. Apabila dinilai melalui agency theory, ukuran badan usaha berdampak
pada ukuran dari agency cost , artinya badan usaha akan melaporkan data yang lebih besar juga dengan tujuan supaya menurunkan agency cost tersebut. Badan usaha yang besar akan melaporkan  data  sosial  terhadap  masyarakat  supaya  memperoleh  pandangan  baik  oleh pemegang saham. Kegunaannya supaya dapat menurunkan konflik keagenan, walaupun bisa menambah  biaya  perusahaan.  Sehingga,  pihak  manajer  ingin  memperlihatkan  dimana mereka bukan saja memakai aset badan usaha demi keperluan pribadinya, tetapi juga demi keperluan pemegang saham melalui cara menerapkan pelaporan data sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Temuan dari pembahasan studi oleh Politon dan Rustiyaningsih (2013), Lucianda  dan  Siagian  (2012),  Nur  dan  Priantinah  (2012),  Utami  dan  Prastiti  (2011),  Yuan (2011),  Li  dan  Zhang  (2010),  Siregar  dan  Bachtiar  (2010),  Yuliana  (2008),  dan  Sembiring (2005),  memperlihatkan  temuan  empiris  mengenai  ukuran  perusahaan  berdampak  pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## Profitability
Profitability merupakan  kapasitas  dari  badan  usaha  untuk  dapat  memperoleh  laba dalam periode tertentu dan juga untuk kedepannya. Terdapat beberapa teori dalam menilai koneksi dari profitabilitas terhadap pengungkapan CSR, yakni agency theory serta legitimacy theory .  Apabila  dinilai  melalui  pandangan  dari agency  theory ,  dengan  meningkatnya keuntungan  yang  didapatkan,  artinya  data  sosial  yang  dilaporkan    oleh  badan  usaha  juga semakin  besar.  Sebab  badan  usaha  juga  ingin  membuktikan  pada  pemegang  saham mengenai tingkat keuntungan dari badan usaha. Pelaporan data yang meningkat diharapkan bisa  menurunkan  konflik  keagenan,  yakni  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  badan  usaha bukan saja dipakai bagi kebutuhan pribadi manajer, namun juga bagi kebutuhan pemegang saham  dengan  membuat  pelaporan  data  sosial.  Jadi  dapat  disimpulkan,  profitabilitas berdampak  positif  pada  pengungkapan  CSR.  Apabila profitability dinilai  melalui legitimacy theory , Donovan dan Gibson dalam Sembiring (2005), menjelaskan dimana pada saat badan usaha  mendapat  keuntungan  yang  besar,  artinya  badan  usaha  menganggap  tidak  butuh untuk mengungkap hal-hal yang bisa mengancam data keberhasilan pendapatan dari badan usaha.  Maksudnya  yaitu  ketika  menerapkan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan. Akan tetapi, pada saat keuntungan dari badan usaha sedang menurun, artinya badan usaha ingin agar semua pihak untuk melihat hasil yang baik-baik saja dari performa yang  didapat  oleh  badan,  contohnya  ketika  pada  saat  badan  usaha  melaporkan  hasil penerapan  kegiatan  sosialnya  kepada  masyarakat.  Sehingga, pemegang  saham agar  mau untuk tetap menaruh sahamnya pada badan usaha. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berdampak negative pada pengungkapan CSR. Pembahasan studi dari Lucianda dan Siagian
(2012), Utami dan Prastiti (2011), Yuan (2011), dan  Li dan Zhang (2010), yaitu profitability berdampak pada pengungkapan CSR.

## Profile perusahaan
Sembiring (2005), menjelaskan dimana pembahasan studi mengenai dampak profile pada pengungkapan CSR oleh badan usaha pada umumnya mendorong agar badan usaha yang memiliki high profile, melaporkan data mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosialnya untuk lebih besar jika dibandingkan dengan badan usaha yang low profile . Badan usaha yang high profile kebanyakan merupakan badan usaha yang banyak diperhatikan oleh masyarakat sebab  kegiatan  badan  usaha  dengan  ukuran  besar  dapat  berdampak  pada  kebutuhan masyarakat luas. Artinya publik akan lebih mengawasi keberadaan dari badan usaha yang high  profile .  Sedikit  kesalahan  yang  terjadi dalam  kegiatan bisnis  dapat  memberi penilaian buruk  dari  publik.  Namun  badan  usaha  yang low  profile merupakan  badan  usaha  yang menerima  sedikit  pengawasan  oleh  publik  walaupun  kegiatan  usahanya  mengalami penurunan dalam keadaan tertentu. Sehingga, apabila kedua badan usaha yang high profile beserta badan usaha yang low profile dinilai satu sama lain, hasilnya badan usaha yang low profile akan  menerima  pandangan  lebih  baik  oleh  publik  pada  saat  menemui  kegagalan. Pembahasan  studi  oleh  Politon  dan  Rustiyaningsih  (2013),  Lucianda  dan  Siagian  (2012), Yuliana  (2008),  dan  Sembiring  (2005),  yaitu profile perusahaan  berdampak  positif  pada pengungkapan CSR.

## Ukuran Dewan Komisaris
Juholin dalam Yuliana (2008), menyebutkan dimana penerapan kegiatan CSR adalah hasil  keputusan  badan  usaha  yang  menyangkut  pihak  pimpinan  manajer  serta  komisaris. Penerapan  CSR  dapat  lebih  maksimal  apabila  menerima  dorongan  yang  lebih  oleh  pihak dewan  komisaris.  Coller  dan  Gregory  dalam  Sembiring  (2005),  menjelaskan  dimana hubungan  antara  jumlah dari dewan  komisaris  terhadap  pengungkapan  CSR  yaitu dengan meningkatnya  ukuran  dari  anggota  komisaris,  artinya  dapat  memudahkan  untuk  bisa mengontrol  pihak  manajemen  serta  mengawasi  efektivitas  kegiatan  bisnis.  Artinya  badan usaha wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab social secara masif guna menurunkan tuntutan  oleh  pihak  pengelola.  Temuan  pembahasan  studi  yang  mendukung  pernyataan tersebut antara lain, Siregar dan Bachtiar (2010), dan Sembiring (2005). Lain halnya dengan temuan  dalam  pembahasan  studi  oleh  Politon  dan  Rustiyaningsih  (2013),  Lucianda  dan Siagian (2012), dan Yuliana (2008), yang menyatakan dimana ukuran dewan komisaris tidak berdampak pada pengungkapan CSR.  Namun  pembahasan studi oleh  Nur dan Priantinah
(2012)  dan  Yuan  (2011),  menyatakan  dimana  ukuran  dewan  komisaris  berdampak  negatif pada pengungkapan CSR.

## Leverage
Berlandaskan agency theory , badan usaha yang memiliki leverage dengan tingkatan tinggi  dapat  menurunkan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  disebabkan supaya  tidak  mendapat  pengawasan  oleh debtholders .  Hal  lain  yang  menjadi  faktor  yakni leverage dengan  tingkatan  tinggi  dapat  menyebabkan  badan  usaha  untuk  menerapkan penyelewengan perjanjian pinjaman. Artinya pemimpin yang  mengerti permasalahan dapat berupaya  mengungkapkan  keuntungannya  menjadi  meningkat  jika  dibanding  dengan keuntungan  pada  periode  berikutnya.  Bagian  dari  upaya  dalam  peningkatan  keuntungan dalam pengungkapannya yaitu dengan menurunkan pengeluaran, salah satunya pengeluaran dalam  pelaporan  data  sosial.  Temuan  dalam  pembahasan  studi  dari  Politon  dan Rustiyaningsih (2013), Lucianda dan Siagian (2012), Utami dan Prastiti (2011), Siregar dan Bachtiar  (2010),  dan  Sembiring  (2005),  memperlihatkan  bagaimana leverage tidak berdampak pada pengungkapan CSR. Akan tetapi temuan dalam pembahasan studi oleh Nur dan  Priantinah  (2012)  dan  Belkaoui  dan  Karpik  (1989),  menjelaskan  bagaimana leverage berdampak negative pada pengungkapan CSR. Pembahasan studi oleh Li dan Zhang (2010), saja yang menjelaskan bagaimana leverage berdampak pada pengungkapan CSR.
Umur Perusahaan ( Firm Age )
Utami  dan  Prastiti  (2011),  menjelaskan  dimana  umur  perusahaan  memperlihatkan periode  dari  lamanya  badan  usaha  dapat  tetap  bekerja.  Berlandaskan  penilaian legitimasi theory ,  legitimasi  organisasi  bisa  dinilai  telah  menjadi  bagian  yang  dipersembahkan  oleh publik terhadap badan usaha serta hal-hal yang diharapkan atau diinginkan dari badan usaha oleh  publik.  Apabila  badan  usaha  dapat  berdiri  secara  terus-menerus,  artinya  juga meningkatkan  data  yang  dapat  diakses  oleh  publik  mengenai  badan  usaha  tersebut. Sehingga,  legitimasi  bisa dikatakan  menjadi  pusat  pengembangan bagi  badan  usaha  agar dapat  menyelamatkan  diri. Legitimacy  theory menyarankan  badan  usaha  dalam  memberi jaminan  terhadap  masyarakat  mengenai  kegiatan  serta  performa  dari  badan  usaha  bisa disetujui  oleh  publik.  Sehingga  dengan  tetap  dapat  bertahan  dalam  periode  kedepannya, artinya badan usaha juga akan  melakukan pelaporan data sosial yang lebih banyak dalam upaya untuk menjaga nama baik badan usaha dalam pandangan publik. Umur perusahaan dinilai  mempunyai  dampak  besar  terhadap  pengungkapan  CSR.  Pembahasan  studi  oleh
Lucianda dan Siagian  (2012)  dan  Utami dan Prastiti  (2011),  memperlihatkan dimana umur perusahaan tidak berdampak pada pengungkapan CSR.

## Struktur Kepemilikan Manajemen
Berlandaskan agency theory , kepemilikan manajemen yang lebih besar dalam suatu perusahaan  akan  membuat  manajer  meningkatkan  produktivitas  untuk  kepentingan peningkatan  nilai  saham  dari  badan  usaha.  Dampaknya  biaya  kontrak  serta  biaya pengawasan mengalami penurunan. Fraser dalam Lucianda dan Siagian (2012), menjelaskan dimana  pihak  manajemen  akan  melaporkan  data  sosialnya  untuk  berupaya  memperbaiki pandangan  masyarakat,  walapun  nantinya  akan  perlu  mengeluarkan  biaya.  Pembahasan studi  dari  Li  dan  Zhang  (2010)  dan  Yuliana  (2008),  menunjukkan  ada  pengaruh  struktur kepemilikan manajermen pada pengungkapan CSR. Namun pembahasan studi Lucianda dan Siagian  (2012),  Nur  dan  Priantinah  (2012),  Utami  dan  Prastiti  (2011),  dan  Yuan  (2011), memperlihatkan  temuan  yang  berbeda,  yakni  tidak  ada  pengaruh  struktur  kepemilikan manajermen pada pengungkapan CSR.

## Pertumbuhan Perusahaan ( Growth )
Pertumbuhan  perusahaan  ( growth )  diyakini  dapat  memperlihatkan  besaran peningkatan  kinerja  keuangan  perusahaan.  Maria  Ulfa  (2009)  menyatakan  bahwa  growth merupakan  tingkat  pertumbuhan  perusahaan  yang  diukur  dengan  pertumbuhan  penjualan perusahaan.  Sehingga  pertumbuhan  didalam  perusahaan  dapat  menjadi  salah  satu alternative pertimbangan para investor dalam menanamkan investasinya. Perusahaan yang mempunyai  kesempatan  bertumbuh  yang  lebih  tinggi  diharapkan  akan  dapat  memberikan profitabilitas pula yang lebih tinggi di masa depan, laba lebih persisten, sehingga para investor juga akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.
Pembahasan studi Rizkia (2012) dan Agustya (2015) memperlihatkan pengaruh positif pertumbuhan  positif  terhadap  CSR  karena  perusahaan  dengan  pertumbuhan  tinggi  akan mendapatkan lebih banyak sorotan sehingga dapat diprediksi lebih banyak juga melakukan CSR.

## Tipe Industri
Tipe Industri merupakan gambaran mengenai perkembangan hubungan antara badan usaha terhadap lingkungan yang digunakan menjadi sumber energi pada kegiatan produksi. Badan usaha yang memiliki hubungan terhadap penggunaan energi alam memiliki dampak
yang  besar  pada  lingkungan.  Cooke  dalam  Suripto  (2000),  menjelaskan  dimana  besarnya pelaporan tahunan bisa saja berbeda-beda pada seluruh bidang bisnis, disebabkan keadaan serta ciri-ciri dari badan usaha yang berbeda-beda. Pembahasan studi dari Suripto (2000), mengkategorikan badan usaha kedalam dua kategori, yakni badan usaha perbankan dan non perbankan,  tetapi  temuannya  tidak  signifikan.  Subiyantoro  dalam  Rahayu  (2006), mengkategorikannya menjadi badan usaha manufaktur dan non manufaktur, tetapi juga tidak signifikan. Rahayu (2006), mengkategorikannya menjadi  jasa dan non jasa (riil),  tetapi juga tidak  signifikan.  Temuan  yang  signifikan  didapat  pada  pembahasan  studi  oleh  Yuningsih (2003)  dan Sembiring (2005), yang mengkategorikannya menjadi high profile dan low profile .

## SIMPULAN
Stakeholder theory serta legitimacy theory merupakan teori yang saling berhubungan satu  sama  lain.  Kedua  teori  ini  lahir  dari  perspective  ekonomi  politik. Stakeholder  theory menjelaskan  mengenai  akuntabilitas  dari stakeholder. Sedangkan legitimacy  theory menjelaskan  pengungkapan  sukarela  merupakan  bagian  dari  proses  legitimasi. Pengungkapan CSR pun juga dapat dilihat dari segi karakteristik perusahaan. Ciri-ciri seperti besarnya  badan  usaha  ( firm  size ),  keuntungan,  latar  belakang  badan  usaha,  jumlah  dari dewan  komisaris  ( size  of  board  of  commissioner ), leverage ,  struktur  kepemilikan,  umur perusahaan ( company age ), ukuran badan usaha, pertumbuhan perusahaan dan tipe indusri yang  dapat  menggambarkan  mengenai  banyaknya  hal-hal  yang  mendorong  badan  usaha untuk menerapkan pengungkapan CSR.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  C.  A.,  Hill,  W.  Y.,  &  Roberts,  C.  B.  (1995). Environmental,  Employee  and  Ethical Reporting in Europe . London: ACCA.
Adams,  C.  A.,  Hill, W.  Y.,  &  Roberts,  C.  B.  (1998).  Corporate  social  reporting  practices  in Western Europe: Legitimating corporate behaviour? British Accounting Review, Vol. 30 (No. 1), 1-21.
Aini, Agustya Kurratul. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Kinerja, Vol. 12 (No. 1), 1-11
Anggraini, R. (2006, 23-26 Agustus). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi  Sosial  dalam  Laporan  Keuangan  Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
BAPEPAM.  (1996). Market  Supervisory  Agency  Regulation  (BAPEPAM  Number  KEP- 38/PM/1996 and Regulation Number VIII.G.2) . Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Barnea,  A.,  &  Rubin,  A.  (2010).  Corporate  Social  Responsibility  as  a  Conflict  Between Shareholders. Journal of Business Ethics, 97 (1), 71 –86.
Belkaoui,  A.,  &  Karpik,  P.  G.  (1989).  Determinants  of  The  Corporate  Decision  to  Disclose Social Information. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 2 (No. 1), 36-51.
Deegan,  C.  (2002).  Introduction  The  Legitimising  Effect  of  Social  and  Environmental Disclosures, A Theorictical Foundation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15 (No. 3), 282-311.
Dewi, S. N. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. BISNIS IAIN Kudus, Vol. 3 (No. 2), 364-393.
Graffikin, M. (2008). Accounting Theory Research, Regulation and Accounting Practice (1st ed.). Frenchs Forest, NSW: Pearson Education.
Gray, R., Kauhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting, A Review  of  the  Literature  and  A  Longitudinal  Study  of  UK  Disclosure. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 8 (No. 2), 47-77.
GRI. (2013). GRI Sustainability Reporting Guidelines . Amsterdam: Global Reporting Initiative Diambil dari https://www.globalreporting.org/standards/
Hackston,  D.,  &  Milne,  M.  J.  (1996).  Some  Determinants  of  Social  and  Environmental Disclosure in New Zealand Companies. Accounting Auditing & Accountability Journal, Vol. 9 (No. 1), 77-108.
Hasibuan, M. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
ISO. (2010). ISO 2600, Corporate Social Responsibility . Geneva: International Organization for Standardization Diambil dari https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html Li, W., & Zhang, R. (2010). Corporate Social Responsibility, Ownership Structure, and Political Interference: Evidence from China. Journal of Business Ethics, Vol. 96 (No. 1), 631-645.
Lucianda,  J.,  &  Siagian,  L.,  G.  (2012,  6-7  September). The  Influence  of  Company Characteristics Toward Corporate Social Responsibility Disclosure. Paper dipresentasikan  pada  The  2012  International  Conference  on  Business  and Management, Phuket, Thailand.
Magness, V. (2006). Strategic Posture, Financial Performance and Environmental Disclosure. An  Empirical  Test  of  Legitimacy  Theory. Accounting,  Auditing  and  Accountability Journal, Vol. 19 (No. 4), 540-563.
Marwata. (2001). Kinerja Keuangan, Harga Saham dan Pemecahan Saham. The Indonesian Journal of Accounting Research, Vol. 4 (No. 2), 1-10.
Ng, L. W.  (1985). Social  responsibility  disclosures  of  selected  New  Zealand  companies for 1981,1982 and 1983. Occasional paper No. 54, Massey University, Palmerston North . Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  di  Indonesia  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Nominal, Vol. 1 (No. 1), 22- 34.
Politon,  S.  O.,  &  Rustiyaningsih,  S.  (2013).  Karakteristik  Perusahaaan  dan  Pengungkapan Tanggung  Jawab  Sosial  pada  Perusahaan  Manufaktur  Go  Publik. Jurnal  Riset Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1 (No. 1), 1-9.
Rahayu,  W.  (2006). Pengaruh  Faktor  Keuangan  dan  Non-Keuangan  Terhadap  Voluntary Disclosure  Index  Dalam  Laporan  Keuangan  Perusahaan  Publik. (S1  Skripsi). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Roberts,  R.  W.  (1992).  Determinants  of  Corporate  Social  Responsibility  Disclosure:  An Applicationof Stakeholder Theory. Accounting, Organisations and Society, Vol. 17 (No. 6), 595-612.
Sari, Rizkia Anggita. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Nominal, Vol. 1 (No. 1), 124-140.
Sembiring,  R.  E.  (2005,  15 –16  Oktober). Karateristik  Perusahaan  dan  Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
Singh,  D.  R.,  & Ahuja,  J.  M.  (1983).  Corporate  Social  Reporting  in  India. The  International Journal of Accounting, Vol. 18 (No. 2), 151-169.
Siregar,  S.  V., &  Bachtiar,  Y.  (2010).  Corporate Social  Reporting, Empirical Evidence from Indonesia  Stock  Exchange. International  Journal  of  Islamic  and  Management,  Vol.  3 (No. 3), 241-252.
Suharto, E. (2008, 13-14 Februari). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya  Bagi  Perusahaan. Paper  dipresentasikan  pada  Corporate  Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Hotel Aryaduta, Jakarta.
Suripto,  B.  (2000,  24-25  September). Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  terhadap  Luas Pengungkapan  Sukarela  dalam  Laporan  Keuangan  Tahunan. Paper  dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi II, Malang.
Ulfa,Maria.  (2009). Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap  Corporate  Social Responsibility Disclosure . Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
Utami,  S.,  &  Prastiti,  S.,  W.  (2011).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  terhadap  Social Disclosure. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 16 (No. 1), 63-69.
UU. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . Jakarta: Sekretariat Negara
Van Der Laan, S. (2009). The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosure: Voluntary Disclosures vs ‘Solicited’ Disclodures. The Australian Accounting Business & Finance Journal, Vol. 3 (No. 4), 15-29.
Yuan,  Y.  (2011).  Research  on  the  Influential  Factors  of  CSR  Information  Disclosure. Management and Enginering, Vol. 1 (No. 1), 11-16.
Yuliana, R. (2008). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social  Responsibility  (CSR)  dan  Dampaknya  Terhadap  Reaksi  Investor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5 (No. 2), 245-276.
Yuningsih.  (2003). Analisis  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Atas  Disclosure  Dan  Non Disclosure Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Go-Publik Di Pasar Modal) . Malang: Lembaga Penelitian UMM.
Zubaidah,  S.,  &  Zulfikar.  (2005).  Pengaruh  Faktor-Faktor  Keuangan  dan  Non  Keuangan Terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI), Vol. 4 (No. 1), 48-83.