## NORMA, SANKSI DAN TEORI PIDANA INDONESIA
M. Ali Zaidan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional ―Veteran‖ Jakarta mali.zaidan@yahoo.co.id

## Abstrak
Norma  dan  sanksi  dalam  hukum  pidana  merupakan  dwi-tunggal  yang  bersifat fungsional.  Norma  tanpa  sanksi  tidak  berarti  apa-apa;  sebaliknya  tanpa  sanksi suatu  norma  tidak  dapat  ditegakkan  dan  memiliki  kecenderungan  kesewengan- wenangan.  Teori  Hukum  Pidana  perlu  dibangun  dan  dikembangkan  dengan memanfaatkan  perkembagan  ilmu  pengetahuan  dan  doktrin  yang  dibangun  di negara yang tengah berkembang, tanpa menghilangkan karakristik keindonesiaannya.  Teori  Pidana  hendaklah  dibangung  berdasarkan  model Pengayoman  dengan  tetap  mengacu  kepada  upaya  pencegahan  kejahatan  dan pembinaan terhadap pelanggar hukum.
Kata kunci: Norma, Sanksi dan Teori Pidana

## Abstract
Norms  and  sanctions  in  the  criminal  law  are  duumvirates  nature.  Interplay between the two. Norm without sanctions would lead to paralysis; sanctions that are  not  otherwise  supported  by  the  norms  that  will  either  lead  to  arbitrariness. Indonesian  Penal  Theory  needs  to  build  and  developed  with  reference  to  the development  of  leading  edge  science  and  doctrine  developed  by  the  developed contries.  Without  losing  the  distinctive  characteristics  of  the  Indonesian  Penal Theory.  Guardiantship  of  a  criminal  theory  that  should  be  developed  models  in order to guide the prevention of crime and treatment of offenders.
Keywords: Norm, Sanctions, Criminal Theory.

## A. PENDAHULUAN
Persoalan  norma,  sanksi  begitu  juga  teori  pidana  merupakan  problem filosofis.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketiganya  memiliki  landasan  pemikiran  yang mendalam.  Untuk  menegakkan  norma  hukum  maupun  norma  sosial  dibutuhkan perangkat  agar  norma  itu  dipatuhi.  Larangan  untuk  membuang  sampah sembarangan,  begitu  juga  merokok  di  depan  umum  tidak  akan  efektif  jika  tidak disertai  dengan  sanksi  (hukum).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa antara keduanya terdapat hubungan fungsional.
Sanksi  selalu  disebabkan  karena  pelanggaran  norma,  begitu  juga  setiap norma membutuhkan sanksi untuk pentaatannya. Begitu juga dengan teori pidana Indonesia  yang  mengambil  over  begitu  saja  dari  teori  umumnya.  Sudah  saatnya teori  pidana  Indonesia  dikembangkan  dengan  tetap  mengadopsi  teori  pidana
universal.  Dalam  konteks  pemidanaan,  tujuan  pidana  tidak  hanya  untuk pembalasan, atau pencegahan, akan tetapi untuk tujuan pengayoman.
Crime control  model , begitu juga due process  model yang dikembangkan di  Eropa  pada  umumnya  perlu  dilengkapi  atau  diselaraskan  dengan  prinsip pengayoman  yang  telah  digagas  dan  kemudian  menjiwai  undang-undang pemasyarakatan. Hal yang harus diwujudkan dan diusahakan adalah membangung Teori Hukum Pidana Indonesia yang khas.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Norma
Norma  dengan  berbagai  penamaan  lainnya  --- ugeran menurut Djojodigoeno—merupakan  patokan  atau  pedoman  bagaimana  seharusnya  orang bersikap tindak. Artinya  norma memberikan harapan-harapan tentang bagaimana seharusnya  atau  seyogyanya  orang  bersikap  tindak. 1 Norma  dengan  demikian merupakan anggapan-anggapan yang dianggap baik.
Sebagai  patokan  atau  pedoman,  norma  senantiasa  berisi  keharusan- keharusan, berupa perintah dan larangan di  samping berisi  kebolehan-kebolehan. Sebagai  suruhan,  norma  berisi  perintah  karena  itu  bersifat  imperatif  dalam pengertian  bahwa  dalam  keadaan  apapun  orang  harus  berperilaku  sesuai  yang diharapkan  oleh  norma,  perintah  untuk  memenuhi  janji,  melaksanakan  prestasi’ atau  larangan-larangan  seperti  melakukan  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan dalam perjanjian, larangan merugian orang lain. juga norma yang berisi kebolehan yang  bersifat  fakultatif.  Di  sini  norma  memberikan  kebebasan  kepada  subjek hukum  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  termasuk  menambah  ketentuan hukum  ( aanvullend )  misalnya  siapa  yang  harus  menanggung  resiko  dalam  suatu transaksi  hukum.  meskipun  hukum  telah  meletakkan  kewajiban  pada  satu  fihak, akan tetapi fihak lain dapat menyimpangi ketentuan tersebut.
Dalam  perjanjian  jual  beli  misalnya,  norma  berkaitan  dengan  resiko menyatakan bahwa, segala resiko terhadap barang yang menjadi objek perjanjian beralih  kepada  pembeli  ketika  barang  telah  dibayar.  Di  sini  berarti  penjual  tidak dapat  lagi  dituntut  dalam  hal  terjadi  sesuatu  atas  objek  perjanjian.  Namun  para fihak  dapat  menjanjikan  lain,  misalnya  penjual  tetap  bertanggung  jawab  atas resiko yang ditimbulkan sebelum barang sampai ataua diserahkan kepada pembeli ( levering ).  Mereka  juga  dapat  mengalihkan  resiko  tersebut  kepada  fihak  ketiga misalnya  dengan  menutup  perjanjian  asuransi  begitu  seterusnya.  Perjanjian perkawinan merupakan salah satu contoh norma hukum yang berisi kebolehan itu. norma  berupa  kebolehan  bersifat  fakultatif  artinya  para  pihak  dapat  melakukan perjanjian atau aturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan  kesusilaan.  Bidang-bidang  hukum  perdata  maupun  hukum  administrasi
1 Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbatjaraka, Perihal  Kaedah  Hukum ,  Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 14
merupakan  bidang  hukum  yang  sangat  erat  menunjukkan  hubungan  fungsional antara norma dan sanksi ini.
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  membutuhkan  norma  dalam  memenuhi kepentingan  masing-masing.  Hal  ini  disebabkan  karena  kepentingan  satu  orang dengan  orang  lain  terdapat  hubungan ketidaksesuaian .  Kepentingan  seorang pembeli  yang  menghendaki  suatu  barang  atau  jasa  berhadapan  dengan kepentingan  seorang  penjual  yang  berhak  menerima  pembayaran.  Kepentingan keduanya berada dalam hubungan yang saling bertegangan. Untuk menghilangkan ketegangan  itu  dibutuhkan  norma.  Utrecht  menyatakan  norma  adalah  himpunan petunjuk  hidup.  Menurut  Utrecht,  untuk  memelihara  kepentingan  anggota masyarakat, dibuat petunjuk hidup, agar terciptanya ketertiban. 2
Dalam  masyarakat  terdapat  berbagai  petunjuk  hidup,  baik  yang  berasal dari  agama,  kebiasaan  atau  hukum.  perbedaannya  terletak  kepada  sumber  dan tujuan  masing-masing.  Norma  agama  berasal  dari  Tuhan  agar  manusia  menjadi insan kamil (manusia yang sempurna). Begitu juga dengan norma kebiasaan agar tercipta tata pergaulan kemasyarakatan  yang baik. Kedua norma diterima bergitu saja oleh warga masyarakat. Kalau hendak menjadi manusia begini, maka begini normanya. Begitulah karakteristik norma agama/ketuhanan dan kebiasaan.
Berbeda  dengan  norma  hukum,  keberadaannya  justru  dikehendaki  oleh manusia  bahkan  manusia  itu  sendiri  yang  menciptakannya.  Akibatnya  dalam norma hukum terdapat hubungan yang saling bertegangan (samen spannungverhaltis) antara dunia ideal dengan kenyataan. Untuk mempertanggung jawabkan  hukum  dari  sudut  filosofis  maka  hukum  harus  memasukkan  nlai-nilai ideologis,  sebaliknya  untuk  memenuhi  tuntutan  efektivitas,  hukum  harus memasukkan  unsur  realitas.  Hubungan  demikian  itu  tidak  terdapat  dalam  kedua norma  sebelumnya.  Norma  hukum  terkadang  menerima  kebiasaan  sebagai normanya,  namun  ada  kalanya  juga  menolaknya.  Di  situlah  letak  hubungan ketegangan dalam norma hukum. norma hukum  merupakan petunjuk hidup yang lahir dari kehendak manusia 3
Sebagai  gejala  sosial,  norma  hukum  berfungsi  untuk  melakukan  tugas tertentu,  terutama  memberikan  jaminan  bagi  seseorang  bahwa  kepentingannya diperhatikan  oleh  setiap  orang  lain.  kepentingan-kepentingan  hukum  tersebut dalam keadaan tertentu membutuhkan perlindungan agar dapat terjalin hubungan yang  serasi/harmoni  di  antara  sesamanya.  Dalam  kehidupan  masyarakat,  konflik antar berbagai kepentingan tidak dapat dihindarkan 4 . Menurut Soedikno, manusia berkepentingan  bahwa  ia  merasa  aman.  Aman  berarti  bahwa  kepentingan- kepentingannya  tidak  diganggu,  bahwa  ia  dapat  memenuhi  kepentingan- kepentingannya  dengan  tenang.  Oleh  karena  itu  ia  mengharapkan  kepentingan-
2 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum , Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983, hlm. 3
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 16
4 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum ; Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta:  Penerbit Liberty,  2003, hlm. 3
kepentingannya  dilindungi  terhadap  konflik,  gangguan-gangguan  dan  bahaya yanng mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.
Perlindungan  kepentingan  itu  tercapai  dengan  pedoman  atau  peraturan hidup  yang  menentukan  bagaimana  manusia  harus  bertingkah  laku  dalam masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain  dan  dirinya  sendiri.  Hukum  dapat dilihat  sebagai  perlengkapan  masyarakat  untuk  menciptakan  ketertiban  dan keteratura. Oleh karena itu manusia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. 5

## 2. Hukum Pidana
Berbeda halnya dengan bidang hukum pidana, banyak yang berpandangan bahwa  hubungan  fungsional  antara  norma  dan  sanksi  tidak  linear  sebagaimana bidang  hukum  yang  telah  disebutkan  di  muka.  Beberapa  pakar  melihat  hukum pidana tidak menciptakan norma baru akan tetapi melengkapi norma lain tersebut dengan sanksi. Sehingga Hukum Pidana identik dengan Hukum Sanksi Istimewa. Hal  ini  disebabkan  karena  bidang  hukum  perdata,  maupun  administrasi  juga memiliki  sanksi,  akan  tetapi  sanksi  dalam  hukum  pidana  memiliki  karakteristik yang khas.
Penulis  dapat  menyetujui  pandangan  ini,  karena  pada  hakikatnya pembunuhan,  pencurian,  pemerkosaan  merupakan  delik  yang  merupakan kejahatan  ( rechtsdelicten / instrically  wrong )  artinya  bahwa  kepentingan  hukum tersebut  telah  dilindungi  oleh  norma  lain.  pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan merupakan  perbuatan  yang  anti  sosial,  dalam  pengertian  selain  dilarang  oleh agama  juga  oleh  norma  sosial  pada  umumnya.  Tidak  ada  suatu  masyarakatpun yang  mentoleransi  perbuatan  di  atas.  Pembunuhan,  selain  bertentangan  dengan norma  agama  juga  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  pada  umumnya yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Namun  norma-norma  lain  itu  dianggap  belum  sempurna,  maka  norma (hukum  pidana)  tampil  ke  depan  untuk  mempertahankannya  dengan  sanksi  yang lebih  keras.  Terhadap  seseorang  yang  melakukan  pembunuhan  terhadap  orang lain,  sanksi  apa  yang  patut  dijatuhkan  kepadanya,  ganti  kerugian  (dalam  perkara perdata)  memadankan  ganti  rugi  terhadap  nyawa  manusia.  sanksi  (hukum) administrasi  berupa  pemecatan  (dari  jabatan  apa?)  di  sini  kemampuan  bidang hukum  perdata  maupun  hukum  administrasi  tidak  memadai  untuk  menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku.  Dengan  demikian,  sanksi  pidana  digunakan  untuk memulihkan keseimbangan itu. 6
5 Chainur Arrasjid, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004, hlm. 2
6 Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad, Inti  Sari  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24
Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1,  Juni 2014  : 107 – 124                                                 ISSN 16934458
Dilihat  dalam  posisi  demikian.  Sanksi  pidana  merupakan  yang  bersifat noodrecht atau hukum darurat. Dengan demikian sanksi pidana dipandang sebagai ultimum remidium,  yakni sanksi yang hanya dipergunakan apabila diduga sanksi bidang  hukum  lain  tidak  efektif  untuk  menanggulangi  kejahatan.  sifat  ultimum remidium merupakan karakteristik hukum pidana yang berlaku hingga saat ini.
Sanksi pidana secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP berupa A.  Pidana  Pokok  yang  terdiri  atas,  a)  pidana  mati,  b)  pidana  penjara,  c)  pidana kurungan,  d)  pidana  denda.  B.  Pidana  tambahan  yakni  1)  pencabutan  hak-hak tertentu,  2)  perampasan  barang-barang  tertentu,  3)  pengumuman  keputusan hakim 7 .  Pidana  pokok  merupakan hoofstraf sedangkan  hukuman  tambahan merupakan pelengkap dari hukuman pokok artinya bahwa hukuman pokok dapat dijatuhi  dengan  atau  tanpa  hukuman  tambahan;  sedangkan  hukuman  tambahan harus  mengikuti  hukuman  pokok.  Dengan  perkataan  lain,  tidak  mungkin menjatuhkan  hukuman  tambahan  tanpa  adanya  hukuman  pokok;  sebaliknya hukuman  pokok  tidak  selalu  diikuti  dengan  hukuman  tambahan.  Hakim berwenang untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.
Hukuman pokok yang tidak diikuti dengan hukuman tambahan merupakan kelaziman,  akan  tetapi  jika  ada  hukuman  tambahan  yang  tidak  disertai  dengan hukuman pokok, dengan sendirinya hukuman tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

## 3. Teori-Teori Pidana
Membicarakan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pidana yang  melatar  belakanginya.  Teori  pidana  memberi  penjelasan  atas  pertanyaan apakah  tujuan  dijatuhkannya  pidana  itu?  Untuk  memberikan  jawaban  atas pertanyaan  demikian,  teori  pidana  berkembang  mulai  dari  teori  absolut,  teori relatif dan teori gabungan 8 .

## a. Teori absolut
Teori absolut atau lazim juga disebut dengan teori pembalasan. Bagi teori ini  tujuan  dijatuhkannya  pidana  kepada  pelaku  semata-mata  untuk  tujuan pembalasan.  Tujuan  pidana  tidak  mempertimbangkan  faktor  lain,  kecuali  karena dalam  kejahatan  itu  telah  tersimpul  unsur  pembalasan.  Teori  tidak  memandang manfaat  lain  dari  hukuman  kecuali  membalas  kepada  pelaku  berupa  hukuman. Oleh  Leo  Polak,  sifat  pembalasan  dalam  teori  ini  diperlunak  karena:  1)  teori pertahanan  kekuasaan  hukum  dan  pertahanan  kekuasaan  pemerintah  negara,  2) teori kompensasi keuntungan, 3) teori melenyapkan segala sesuatu  yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan, 4) teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum, 5) teori untuk melawan
7 Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2001, hlm. 5
8 AZ  Abidin  dan  Andi  Hamzah, Pengantar  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2010, hlm. 45
kecenderungan  untuk  memuaskan  keinginan  berbuat  yang  bertentangan  dengan kesusilaan, 6) teori mengobjektifkan.
Salah seorang pelopor dari aliran  absolut  ini adalah  Immanuel  Kant  yang menyatakan  bahwa  pidana  tidak  pernah  semata-mata  dilaksanakan  untuk mempromosikan tujuan.kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat,  tetapi  dalam  semua  hal    harus  dikenakan  hanya  karena  orang  yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.
Hegel  yang  juga  menjadi  pengikut  teori  ini  berpendapat  bahwa  pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan.  Menurut Hegel,  kejahatan  merupakan  pengingkaran  terhadap  ketertiban  negara  yang merupakan perwujudan dari cita susila.

## b. Teori Relatif
Teori  Relatif  atau  disebut  juga  teori  tujuan.  Menurut  teori  ini,  sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan  itu  dikenal  teori  pencegahan  umum  ( general  prevention ).  Menurut  Vos, cara  ini  digunakan  untuk  mencegah  orang  lain  melakukkan  kejahatan  di  mana pidana  itu  dijatuhkan  di  depan  umum.  cara  ini  merupakan  cara  kuno.  Teori  ini diilhami oleh Anselm von Feuerbach dengan teori psychologische zwang. Dengan hukuman  yang  dijatuhkan,  seseorang  akan  mengerti  bahwa  perbuatan  dimaksud terlarang  untuk  dilakukan.  Meskipun  demikian  ada  kemungkinan  orang melakukan  kejahatan  karena  memang  memiliki  watak  yang  jahat  sehingga hukuman  tidak  mempengaruhi  jiwanya.  Oleh  karena  itu  penjatuhan  sanksi  yang tegas  di  muka  umum  merupakan  keharusan.  Sejalan  dengan  itu  adalah  teori pencegahan khusus, menurut van Hamel teori ini bertujuan selain untuk menjaga ketertiban masyarakat juga untuk tujuan menakutkan ( anschrikking ), memperbaiki ( verbetering ),  dan  untuk  kejahatan  tertentu  bertujuan  untuk  membinasakan ( onschadelijkmaking ).
Di samping dua teori di atas, masih dikenal teori memperbaiki si pembuat ( verbetering van de dader ), menyingkirkan penjahat ( onschadelijk maken van de misdadiger ) dan herstel van geleden maatschappelijk nadeel 9 .

## c. Teori Gabungan
Teori  ini  timbul  dengan  memperhatikan  kekurangan  dalam  teori sebelumnya.  Menurut  Grotius,  teori  ini  mendasarkan  pandangannya  kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang berfaedah bagi  masyarakat.  Rossi  juga  menyatakan  bahwa  untuk  keadilan  absolut,  hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan justice sociale .
Ketiga teori pidana di atas dapat dikembalikan kepada aliran atau mazhab dalam hukum pidana yakni :
9 Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Penerbit  Ghalia  Indonesia, 1983, hlm. 30
1. Aliran  klasik  yakni  Hukum  Pidana  yang  berorientasi  pada  Perbuatan ( Daad-Strafrecht )  yang  mengedepankan  aspek  perbuatan,  aliran  ini merupakan  pandangan  yang  mengobjektifkan  Hukum  Pidana,  aspek  ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya  harus  dijatuhi  pidana  yang  berat  (―hutang  nyawa  dibalas nyawa‖);
2. Aliran  Modern  yakni  Hukum  Pidana  yang  berorientasi  pada  Pembuat ( Dader-Strafrecht )  yang  mengedepankan  kepentingan  pelaku  kejahatan ( offenders  oriented )  karena  diakui  bahwa  pelaku  melakukan  perbuatan karena  pengaruh  dari  lingkungan.  Oleh  karena  itu  perlakuan  terhadap pelanggar  hukum  harus  mempertimbangkan  keadaan  patologi  sekitar perbuatan dan masyarakat di mana kejahatan terjadi.
3. Aliran  Neo  Klasik  di  mana  Hukum  Pidana  selain  berorientasi  pada Pembuat-juga  pada  Pperbuatan  ( Daad-Dader  Strafrecht ),  dengan mengakui  perlindungan  yang  seimbang  antara offenders dan society . Selain  pidana  yang  dijatuhkan  setimpal  dengan  perbuatan  juga  harus memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  ( social  defence )  aliran  ini merupakan perpaduan antara aliran klasik dan aliran modern. 10
Bagi kita di  Indonesia, fungsi hukum pidana adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku  tindak  pidana  dan  kepentingan  korban.  Dan  dalam  hal-hal  tertentu  yang dibutuhkan  adalah  jangan  sampai  sistem  peradilan  yang  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  sifatnya  yang punitive dan represif tersebut  justru menjadi  kriminogeen. 11 Berdasarkan  hal  di  atas  menurut  penulis  pembangunan teori pidana Indonesia bisa berangkat dari temuan-temuan ilmiah dan praktik yang telah  dikembangkan  di  negara  maju.  Teori  pidana  Indonesia  harus  dibangun berdasarkan  nilai-nilai  kemanusiaan  (humanitarian),  nilai-nilai  ketuhanan (teologis)  maupun  nilai-nilai  sosial  pada  umumnya.  Teori  humanitarian menghendaki agar kepada pelaku/pelanggar hukum ditujukan guna meminimalisasi  dampak  negatif  pemidanaan.  Ruppert  Cross  menyatakan  bahwa suatu  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  disebut  sebagai  usaha  usaha pembaharuan apabila secara langsung atau tidak langsung salah satunya ditujukan kepada usaha perbaikan terhadap pelanggar ( rehabilitation of offenders ). 12
10 Bandingkan  dengan  Mompang  L  Panggabean, Pokok-Pokok  Hukum  Penitensier Indonesia , Jakarta: Penerbit UKI Pers, 2005, hlm. 229
11 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129
12 Ruppert  Cross, Punisment,  Prison  and  the  Public ,  An  Assesment  of  Penal  Reform  in Tweentieth Century  England and by American Penologist, London: Penerbit Steven & Son, 1971, hlm.  46

## 4. Teori Pidana Indonesia
Teori-teori  pidana  yang  sampai  sekarang  masih  diajarkan  di  bangku- bangku  perkuliahan  fakultas  hukum  di  Indonesia  masih  bernafas  falsafah  barat. Teori-teori  pidana  tersebut  tidak  berakar  pada  kultur  bangsa  Indonesia.  Padahal untuk  menciptakan  yang  baru,  disamping  perlu  mengetahui  yang  lama,  masih harus  diteliti  apakah  yang  hendak  diciptakan  itu  berakar  atau  tidak  di  bumi Indonesia.  Menurut  Sahetapy,  teori-teori,  permasalahan,  dan  aspek-aspek  sosio- kriminologis yang berlainan dengan pidana dan pemidanaan bukan suatu masalah yang gampang dan mudah dipecahkan. Banyak teori telah diciptakan, banyak pula yang sulit diterapkan secara ptaktis. 13
Strafrechttheorien Indonesia  tidak  lain  dari  pada  pengayoman,  yang digagas  oleh  Menteri  Kehakiman  Sahardjo  yang  kemudian  dikenal  dengan gagasan (ide) pemasyarakatan. Menurut Sahardjo, teori  pemidanaan di  Indonesia ditujukan  sebagai  alat  pengayoman.  Sebagai  alat  pengayoman,  maka  hukum  itu melindungi  masyarakat  dan  individu  terhadap  perbuatan  yang  mengganggu  tata tertib  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  individu  lain,  pemerintah  sendiri  dan pemerintah asing. Lebih lanjut dikemukana oleh Sahardjo bahwa :
Di  bawah  pohon  beringin  pengayoman  yang  telah  kami  tetapkan  untuk menjadi  penyuluh  bagi  petugas  dalam  memperlakukan  narapidana  maka tujuan  pidana  penjara  kami  rumuskan.  Di  samping  menimbulkan  rasa derita  pada  terpidana,  karena  hilangnya  kemerdekaan  bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
Dengan singkat tujuan pidana adalah Pemasyarakatan. Konsepsi Sahardjo tersebut oleh Astrawinata dikembangkan menjadi lima asas pemasyarakatan yakni :
Pertama,  pemasyarakatan  harus  mengazaskan  pendiriannya  dengan  teguh kepada  pendapat  bahwa  individu  yang  bersangkutan  adalah  manusia  biasa, Insaanul  Karim ,  mahluk  Tuhan  yang  tertinggi  diantara  mahluk  lainnya.  Kedua, pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya pada tiap manusia adalah sama dan  dikaruniai  dengan  itikat  baik  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Ketiga,  harus berpegangan  kepada  asas  bahwa  manusia  adalah  mahluk  yang  hidup bermasyarakat,  hidup  gotong  royong.  Keempat,  individu  yang  bersangkutan dengan  masyarakat  di  luarnya  adalah  suatu  integralitas.  Kelima,  kompleksitas integralitas di atas harus menghindarkan diri dari segala bentuk eklpoitasi.
Ide Sahardjo kemudian mendapat pengembangan lebih lanjut ketika Rapat kerja  terbatas  yang  diselenggarakan  oleh  Dirjen  Bina  Tuna  Warga  (1976)  yang menegaskan kembali ide Sahardjo melalui sepuluh rumusan yakni :
13 JE  Sahetapy,  ―Hukum  Pidana  Indonesia,  suatu  Perspektif‖,  Bahan  Pelatihan  Hukum Pidana  dan  Kriminologi,  tentang  Asas-asas  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  serta Perkembangannya Dewasa Ini, yang diselenggarakan di Universitas Gajahmada Yogyakarta, 23  – 27 Februari 2014, hlm. 26
1) Orang  yang  tersesat  harus  diayomi  dengan  memberikan  kepadanya  bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balasan dendam dari negara;
3) Rasa  tobat  tidaklah  dapat  dicapai  dengan  menyiksa  melainkan  dengan bimbingan;
4) Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih  buruk  atau  lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5) Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6) Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  bersifat  mengisi  waktu atau  hanya  diperuntukkan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara  saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara;
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8) Tiap  orang  adalah  manusia  meskipun  ia  telah  tersesat.  Tidak  boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10) Sarana phisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Menurut  Bambang  Poernomo 14 tujuan  aliran  pemidanaan  yang memperhatikan  aspek  perbuatan  ( daad  strafrecht )  dan  aspek  manusia  ( dader strafrecht ) dapat digolongkan kepada teori utilitarian reform yang meliputi aspek- aspek  perlindungan  terhadap  masyarakat  ( protection  of  public ),  pencegahan kejahatan ( prevention of crime ) dan sekaligus usaha untuk memperbaiki manusia pelanggar hukum ( reform of offenders ).
Dengan demikian menurut Bambang Poernomo, konsepsi pemasyarakatan pada  tingkat  permulaan  merupakan  tujuan  dari  pidana  penjara.  Pemasyarakatan sebagai  tujuan  tidak  terlepas  dari  prinsip  pengimbalan  atas  perbuatan  melanggar hukum  pidana  namun  tetap  diperlakukan  sebagai  manusia  sekalipun  ia  telah tersesat,  sehingga  sesuai  dengan  prinsip  ajaran  hukum  pidana  aliran  klasik  dan aliran modern.
Bahkan  menurut  Muladi 15 strafrechtstheorien Indonesia  :  (1)  Pencegahan (umum  dan  khusus),  2)  perlindungan  masyarakat,  3)  memelihara  solideritas masyarakat  dan  4)  pengimbangan/pengimbalan.  Dapat  dikemukakan  bahwa nomor  1  merupakan  kombinasi  aliran  klasik  dan  modern,  nomor  2  dan  3 merupakan aliran neo klasik dan nomor 4 adalah pengaruh hukum  yang hidup di Indonesia,  di  mana  tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  kosmis,  pidana dimaksudkan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  telah  terganggu. Evenwhict atau harmoni yang telah terganggu harus dipulihkan dengan sanksi.
14 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan , Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986, hlm. 143
15 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung: Penerbit Alumni, 1985, hlm. 54
Dalam  pemikiran  demikian  menurut  Soepomo  yang  paling  utama pentingnya bagi masyarakat ialah adanya perimbangan ( evenwicht atau harmonie) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang,  antara  persekutuan  dan  teman  semasyarakat.  Segala  perbuatan  yang mengganggu  perimbangan  tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum  dan  petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan  hukum. 16 sejalan  dengan  itu,  Ter  Haar  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  ―alam  pikiran  dalam  masyarakat‖  ialah  paduan  daripada  alam pikiran ―serba berpasangan‖ ( pariticiperend )  (mengalami)  dan  alam  pikiran  akal budi  ( analyserend )  sebagaimana  alam  pikiran  itu  dalam  setiap  masyarakat menguasai anggapan umum daripada gerombolan ummat manusia
( representations collectives ) itu. 17
Akan  tetapi  pemikiran  kosmis  yang  merupakan  cara  pandangan  bangsa Indonesia  telah  diganti  dengan  pandangan  individualisme  yang  diwariskan  dari pemerintah kolonial  yang memandang manusia sebagai  individu  dengan segenap otonominya,  manusia  dipandang  sebagai  mahluk  yang  mandiri  terlepas  dari komunitas  sosialnya,  akibatnya  dalam  lingkungan  hukumpun,  sanksi  bersifat individual,  sanksi  pidana  hanya  dipandan  sebagai  sarana  untuk  membalas kejahatan  dengan  tujuan  untuk  menjerakan,  dalam  realitasnya  terjadinya residivisme dan tumbuh berkembangnya kejahatan merupakan konsekwensi logis dari penerapan hukum yang keliru tanpa mempertimbangkan efek-efeknya.
Dengan  demikian  tidak  benar  bahwa  pidana  adalah  untuk  membuat  jera sebagaimana  sering  diungkapkan  selama  ini.  Penjeraan  pada  hakikatnya merupakan konsep di luar hukum pidana, dengan demikian mendesakkan asumsi itu  pada  hakikatnya  tidak  mendapatkan  rujukan  teoritis  sama  sekali.  Hal  ini disebabkan karena mengetahui dampak pidana penjara misalnya terhadap individu maupun masyarakat merupakan pembicaraan yang bersifat terra in cognita .
Dalam  Monetero’s  Aim  disebutkan  bahwa  tujuan  pidana/pemidanaan seperti pidana penjara dimaksudkan untuk melindungi pelaku atau tersangka dari tindakan  balas  dendam  yang  dilakukan  oleh  masyarakat;  juga  pidana  yang dijatuhkan harus dengan resiko yang seminimum mungkin menimbulkan dampak bagi  terpidana. 18 Oleh  karena  itu  Niegel  Walker  menentukan  prinsip-prinsip pembatas  ( Limiting  Prinsiples )  penggunaan  sanksi  pidana  antara  lain  bahwa hukum  pidana  tidak  boleh  digunakan  untuk  menghukum  perbuatan  yang  tidak merugikan;  hukum  pidana  harus  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang seminimal  mungkin  menimbulkan  penderitaan;  hukum  pidana  tidak  boleh digunakan  dalam  hal  ada  dugaan  akan  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar,
16 Soepomo, Bab-bab  tentang  Hukum  Adat ,  Jakarta:  Penerbit  Pradnya  Paramita,  1982, hlm. 112.
17 Ter  Haar  Bzn, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Jakarta:  Penerbit  Pradnya Paramita,  1983, hlm. 256.
18 Niegel Walker, Sentencing in A Rational Society , Penguin Book, 1968, hlm. 17
dan  seterusnya. 19 Dengan  mengikuti  pandangan  Jeremy  Bentham,  Nigel  Walker menyatakan  bahwa Punishment  ought  not  to  be  inflicted  if  it  is  groundless, needless,unprofitable or inefficacious . 20
Berdasarkan  hal  di  atas,  sudah  seharusnya strafrechttheorien Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan  gagasan  Pemasyarakatan  sebagai  sarana  operasionalnya.  Perubahan nomenklatur  penjara  menjadi  pemasyarakatan  tidak  hanya  bersifat  simbolik dengan  digantinya  istilah  tersebut  akan  tetapi  bersifat  faktual.  Pendekatan  yang terlalu berorientasi pragmatis berakibat kepada kebijakan yang rutin namun tidak mempunyai  dampak  jangka  panjang.  Dan  bahkan  penjara  menjadi  tempat terjadinya stigmatisasi dan viktimisasi berkelanjutan.
Teori  pemidanaan  di  Indonesia  sangat  kompleks.  Hal  itu  disebabkan karena selain harus mengindahkan tujuan pemidanaan juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) agar menjadikan teori pidana menjadi fungsional dan operasional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaam, baik yang menyangkut aspek individual maupun sosial 21
Dimensi  tersebut  meliputi  aspek  sosiologis  bahwa  kelayakan  suatu  teori pemidanaan  tergantung  pada  anggapan-anggapan  seseorang  terhadap  hakikat manusia.  khususnya  pandangan  manusia  tentang  hakikatnya  di  tengah kesemestaan (cosmos) yang menurut filsafat manusia Indonesia bersifat integratif yakni mengutamakan keseimbangan.
Pandangan  demikian  didasarkan  kepada  asumsi  bahwa  tindak  pidana merupakan  ganguan  terhadap  keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan  dalam kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  kerusakan  individual  maupun  sosial. Dengan  demikian,  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan individual  dan  sosial  yang  diakibatkan  tindak  pidana.  Dengan  demikian  filosofi pemidanaan  Indonesia  berangkat  dari  pandangan  bahwa  hukuman  merupakan seperangkat  nilai  ideal  yang  hendak  diwujudkan  secara  integratif.  Meskipun demikian  nilai-nilai  ideal  manakah  yang  mendominasi  sifatnya  kasuistik  dan antinomik.
Melalui  filsafat  pemidanaan  yang  dikembangkan  dengan  mengacu  pada ide  yang  telah  dirintis  oleh  Sahardjo  dan  Teori  Integratif  sebagaimana dikemukakan,  hendak  kita  bangun  suatu  teori  tentang  sistem  pemidanaan  yang khas Indonesia. Kegagalan menciptakan strafrechtstheorien Indonesia disebabkan karena  kegagalan  membangun  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  (SHPN)  akibat diberlakukannya  hukum  pemerintah  kolonial  sampai  saat  ini.  Meskipun  usaha tersebut,  setidak-tidaknya  dirintis  semenjak  tahun  1963  ketika  konsep  Buku  ke  I
19 Ibid
20 Jeremy  Bentham,  ―Utility  and  Punishment‖  dalam Philosophical  Perspective  on Punishment , Gertrude Ezorsky (Ed) State University of New York, Press Albany, 1972, hlm. 56
21 Dwijo  Priatna, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Bandung:  Penerbit Refika Aditama, 2006, hlm. 27
telah dibicarakan, akan tetapi semenjak saat itu KUHP yang dicita-citakan belum terwujud. Pemerintah telah silih berganti, akan tetapi selalu mengalami kegagalan mewujudkan SHPN yang dikehendaki sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. 22
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  terdapat pandangan  yang  melihat  masalah  pembaharuan  hukum  pidana  sebagai  masalah tindak  pidana,  padahal  sebenarnya  sistem  hukum  pidana  diletakkan  dalam  tiga pilar utama yang salah satunya menyangkut teori pidana (Indonesia). RUU KUHP dibangun  berdasarkan  asas  atau  prinsip  monodualisme  yang  bersumber  dari Pancasila.
Beberapa  pokok  fikiran  yang  telah  menjadi  kesepakatan  teoritik  tentang Pembaharuan Hukum Pidana adalah: 23
1) Dihapuskannya perbedaan antara kejahatan (misdrijven) dengan pelanggaran ( overtredingen );
2) Dipergunakannya istilah tindak pidana yang kita kenal dengan strafbaarfeit ;
3) Meskipun  tetap  mengakui  asas  legalitas,  tetapi  hukum  (pidana)  adat  yang tetap berlaku harus diberi tempat;
4) Pengertian  bentuk-bentur  kesalahan  ( schuld )  dalam  kesengajaan  ( opzet )  dan kealpaan ( culpa ) ditegaskan maknanya;
5) Pertanggung jawaban korporasi;
6) Kurng  kemampuan  bertanggung  jawab  ( verminderde  toerekenisvatbaarheid ) dicantumkan;
7) Alasan  penghapus  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  (alasan  pembenar) yang  diluar  undang-undang  ( buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrond )  perlu diatur;
8) Stelsel  pidana  (dan  jenis  pidana)  yang  mencerminkan  ideologi  Pancasila harus tercermin (pidana mati, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan tindakan, double track system );
9) Pidana  tambahan  agar  memuat  pula  pembayaran  ganti  rugi  dan  pemenuhan kewajiban adat;
10) Diperlukan  ketentuan  tentang  tujuan  pemidanaan  yang  dapat  menjadi pedoman bagi hakim ( straftoemitingsleidraad ).
Pada  12  Desember  2012,  Presiden  telah  mengirimkan  naskah  KUHP (RUU-KUHP)  kepada  DPR,  akan  tetapi  karena  waktu  sudah  begitu  mepet,  tidak mungkin  RUU  tersebut  diselesaikan  oleh  DPR  saat  ini,  kecuali  DPR  yang  akan datang  menghendakinya.  Kesemuanya  terletak  kepada political  will Pemerintah
22 Beberapa  alasan  terhambatnya  kodifikasi  hukum  pidana  disebabkan  karena    silih bergantinya menteri yang membidangi hukum atau karena pengaruh aliran hukum progresif yang digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo.  Hal  demikian  dikemukakan  oleh  Soehardjono  dalam  Seminar Nasional  di  Universitas  Indonesia  ―KUHP:  Kodifikasi  atau  Kompilasi  diselenggarakan  oleh Bidang  Hukum  Pidana  FH  Uidi  Auditorium  Djokosoetono,  Kamis  12  Juni  2014.  Lihat  juta Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2014
23 M Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 178
dan  DPR,  karena  tugas  Perancang  Undang-undang  telah  selesai.  Dengan perkataan  lain  penggarapan  secara  politik  seharusnya  sudah  dimulai.  Namun keberatan  berbagai  pihak  telah  timbul,  karena  apabila  KUHP  disahkan  akan menabrak  sejumlah  undang-undang  yang  ada  dan  eksistensi  komisi  yang menegakkan  undang-undang  itu.  KPK,  BNN  maupun  PPATK  adalah  lembaga yang akan terkena dampak RUU KUHP apabila disahkan.
Keberatan  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  salah  satunya disebabkan  RUU-KUHP  sudah  terlalu  lama  disusun,  sehingga  materi  muatannya sudah  tidak  selaras  lagi  dengan  tuntutan  yang  berkembang,  oleh  karena  itu  jalan tengah  yang  dapat  dilakukan  adalah  tetap  memberlakukan  undang-undang  yang ada sampai dilakukan perubahan dan penyesuaian. Akan tetapi law in mind dalam RUU  KUHP  merupakan  hasil  penelitian  dan  praktik  hukum  pidana  yang berkembang  secara bottom  up maupun top  down sehingga  hukum  pidana  yang akan dilahirkan merupakan hukum yang responsif.
Di  sini  penulis  berpandangan  bahwa  KUHP  merupakan  kodifikasi terbuka; 24 artinya selain menampung semua delik-delik yang ada, juga membuka peluang  untuk  dilakukan  revisi  dan  penyempurnaan  sesuai  tuntutan  kebutuhan yang  berkembang.  Tidak  ada  kodifikasi  yang  sempurna,  kecuali  sebagai  suatu moment  op  name dari  suatu  keadaan  yang  terus  mengalami  perubahan.  Negeri Belanda  sebagai  cikal  bakal  KUHP  kita  terus  mengalami  evolusi  dengan penambahan  pasal-pasal  selaras  dengan  kebutuhan;  apalagi  dalam  konteks keindonesiaan,  kemajemukan  budaya,  pengaruh  globalisasi  dan  peningkatan kejahatan secara kualitatif maupun kuantitatif mengharuskan adanya kemampuan hukum  pidana  (KUHP)  beradaptasi  dengan  suasana  yang  terus  berubah.  Jangan sampai  karena  kebutuhan  situasional  menyebabkan  kebutuhan  nasional  dalam jangka panjang menjadi tertunda. Dapat dikatakan bahwa RUU KUHP sebagai ius constituendum , meskipun bukan merupakan hukum positif, akan tetapi nilai-nilai, ide-ide/gagasan  yang  dikandungnya  layak  dikembangkan.  Penegak  hukum  dapat menggunakan penafsiran futuristik/ inticiperend untuk menyongsong KUHP Baru nanti.
Kesenjangan  antara ius  constitutum dengan ius  constituendum dapat  diisi dengan ius  in  operandum atau ius  operatum .  Dengan  perkataan  lain  selain  ada kesenjangan  antara law  in  book dengan law  in  action dapat  diisi  dengan pengembangan law in mind . Ketiganya merupakan suatu hubungan fungsional dan dialektis.  Perkembangan  cepat  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  tidak  dapat diikuti  dengan  pertumbuhan  undang-undang  yang  bersifat  statis.  Oleh  karena  itu
24 Kodifikasi  diartikan  penyusunan  bahan-bahan  hukum  ke  dalam  suatu  kitab  hukum secara  lengkap  dan  tuntas,  dengan  tujuan  kepastian  hukum,  kesatuan  hukum  dan  kesederhanaan hukum.   menurut penulis, pandangan  itu tidak  mungkin dapat dipertahankan lagi.karena undang- undang  yang  dibuat  dalam  suatu  keadaan  tertentu  mampu  bertahan  dalam  keadaan  apapun. Perubahan  merupakan  kodrat  alamiah  yang  harus  diikuti  dengan  perkembangan  dan  perubahan dalam sistem hukum. pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang merupakan fikiran yang reduksionis dan menyederhanakan masalah.
pengisian  kekosongan  tadi  dapat  diisi  dengan  ius  in  operatum  atau  law  in  mind. Dengan  cara  demikian,  kekosongan  hukum  (selayaknya  disebut  dengan kekosongan  peraturan)  dapat  diisi  dengan  kaedah  yang  bersifat  ideal  dan universal.
Strafrechtstheorien Indonesia bertolak dari ide atau gagasan yang mengacu kepada  Pancasila  sebagai  landasannya.  Pancasila  memandang  manusia  dalam keutuhan  biologis  yang  tunggal  dalam  pelbagai  dimensinya.  Manusia  diakui sebagai  mahluk  individual,  pada  saat  yang  sama  manusia  adalah  mahluk  sosial. Kedua  dimensi  manusia  ini  diadoptasi  dalam  Hukum  Pidana  dengan mengembangkan  ketiga  masalah  dasar  dalam  Hukum  Pidana  yakni  berkaitan dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan tentang pidana.
Hukuman  penjara  harus  memperhatikan  nilai-nilai  Pancasila,  di  mana terpidana  bukanlah  orang  yang  patut  untuk  direndahkan  akan  tetapi  harus  tetap dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaanNya, pemidanaan tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan sila Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab.  Pemidanaan  harus  juga  menjamin  solideritas  sosial masyarakat Indonesia. Putusan harus diambil dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur  bangsa  dan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  hal  tindak  pidana  ( strafbaarfeit/delict / criminal  act )  RUU  KUHP bertolak  dari  asas  legalitas  dimana  undang-undang  merupakan  sumber  utama dalam menentukan perbuatan  yang dilarang. Selain itu RUU juga mengakui atau meneguhkan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menyatakan  perbuatan  yang  dilarang.  Dengan  perkataan  lain,  Konsep  selain bertolak  dari  asas  legalitas  formil  juga  menganut  asas  legalitas  materiil  yang bersumber dari hukum yang hidup baik Hukum Adat maupun Hukum Agama. 25
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  yang  tengah diperjuankan hingga detik ini
pada hakikatnya merupakan rekonstruksi/rekonseptualisasi  dari  KUHP  yang  ada  sekarang.  Oleh  karena  itu dalam RUU dirumuskan tentang Tujuan dan Pedoman Pemidanaan yang bertolak dari  pemikiran sebagai berikut: 26
25 Banyak  fihak  yang  keberatan  dengan  dianutnya  konsep  melawan  hukum  materiil  ini, karena  bagi  pendapat  ini  seesuai  dengan  asas  legalitas,  seharusnya  sumber  hukum  pidana  hanya undang-undang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP.  jika  KUHP  yang  hendak dibangun  berdasarkan  pandanga  sosio-filosofis  Indonesia,  dianutnya  asas  legalitas  materiil merupakan  karakteristik  khas  KUHP  Indonesia.  Dalam  makalah  Sahetapy  disebutkan  Asas ― Nullum Delictum ‖ di seluruh dunia sama dan tidak ada asas legalitas materiil, op cit hlm. 5
26 Barda  Nawawi  Arief,  ―  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan‖  dalam  Konsep  RUU KUHP,  dalam  buku  Mardjono  Resodiputro, Pengabdian  Seorang  Guru  Besar  Hukum  Pidana,  Sri Windarti  (ed)  Bidang  Studi  Hukum  Pidana  FHUI,  Sentra  HAM  FHUI,  Badan  Penerbit  FH  UI, 2012, hlm. 64, Lihat juga Barda Nawawi RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  SarjanaUndip,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2012, hlm. 54
1) Sistem  hukum  pidana  merupakan  satu  kesatuan  sistem  yang  bertujuan ( purposive system ) dan pidana hanya merupakan  alat/sarana untuk  mencapai tujuan;
2) Tujuan  pidana  merupakan  bagian  integral  (sub  sistem)  dari  keseluruhan sistem  pemidanaan  (sistem  hukum  pidana)  di  samping  sub  sistem  lainnya yaitu  sub  sistem  tindak  pidana,  pertanggung  jawaban  pidana/kesalahan  dan pidana;
3) Perumusan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  fungsi pengendali/kontrol/pengarah  dan  sekaligus  memberikan  dasar/landasan filosofis, motivasi dan justifikasi pemidanaan;
4) Dilihat  secara  fungsional/operasional,  sistem  pemidanaan  merupakan  suatu rangkaian  melalui  tahap  ―formulasi‖  (kebijakan  legislatif)  tahap  ―aplikasi‖ (kebijakan judisial/judikatif) dan tahap ―eksekusi‖ (kebijakan administrasi/eksekutif) oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu  kesatuan  sistem  pemidanaan,  diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
Di bidang pertanggungjawaban pidana ( strafrechtelijk aansprakelijkheid / schuld / criminal responsibilty ) konsep mengakui asas
culpabilitas  dan  dapat  dihukumnya  korporasi  dengan  menggunakan  prinsip pertanggung jawaban pidana absolut  ( vicarious  liability ) dalam pengertian selain orang pribadi ( natuurlijke persoon ) yang dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  yakni  korporasi/badan  hukum ( rechtspersoon ).
Aspek  ketiga  yakni  menyangkut  pidana  ( punishment )  tetap  dihormatinya prinsip  ultimum  remidium  diimbangi  juga  dengan  premium  remidium  dalam  hal terjadi  pengulangan.  Di  samping  itu  kembangkan  pula  sistem treatment untuk mengimbangi  efek  negatif punishment .  Digunakannya  sistem  pemidanaan  dan tindakan mengacu pada penerapan ide double track system yang dianut oleh RUU. KUHP  sebagai  kodifikasi  tetap  dipertahankan  akan  tetapi  tidak  bersifat absolut, artinya dalam keadaan yang membutuhkan, dapat dilakukan revisi dengan melakukan  penyesuaian,  perubahan  dan  penghapusan  pasal-pasalnya  apabila dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan yang berkembang. Dalam hal ini hendak ditolak pandangan bahwa kodifikasi bersifat final dan tertutup, karena bertentangan  dengan  hakikat  kehidupan  manusia  yang  dinamis,  membutuhkan antisipasi hukum berkesinambungan. Hukum pidana adalah hukum yang dinamis, akan  tetapi  dinamika  itu  sering  tertutup  dengan  pandangan  yang  sempit  dan bersifat absolut. Padahal dalam suatu sistem hukum, absolutisme dalam berbagai bentuknya  harus  dihindarkan  karena  akan  berresiko  mengkerdilkan  pandangan sendiri di tengah arus perubahan yang cepat dan mendasar.
Pengesahan  KUHP  Nasional  akan  melahirkan  kebanggaan  nasional, karena  selain  merupakan  adoptasi  perkembangan  ilmu  pengetahuan;  juga
merupakan  konkretisasi  nilai-nilai  hukum  yang  tumbuh  dalam  pergaulan kemasyarakatan Indonesia yang khas.

## C. SIMPULAN
Norma  dan  sanksi  dalam  hukum  pidana  merupakan  dua  hal  yang berhubungan secara fungsional. Untuk menegakkan norma dibutuhkan sanksi agar hukum  efektif.  Akan  tetapi  Hukum  Pidana  sebagai  hukum  sanksi  juga menentukan  sanksi  tanpa  ditetapkan  norma  lebih  dahulu  yang  disebut  dengan ketentuan  pidana  yang  blanko.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  hukum pidana  terletak  dari  sudut  sanksi  yang  bersifat  memaksa  dan  menimbulkan penderitaan.  Perkembangan  mutakhir  tentang  sanksi  menggariskan  bahwa  sanksi yang dijatuhkan seminimum mungkin mengurangi penderitaan. Untuk hal tersebut Prinsip Pengayoman perlu dikembangkan secara konseptual dan dioperasionalisasikan  dalam  penegakan  hukum  khususnya  pembinaan  terhadap narapidana/warga binaan pemasyarakatan.
Crime  Control  Model maupun Due  Process  Model merupakan  konsep umum di bidang (teori) hukum pidana. Dalam konteks keindonesiaan selayaknya pula  dikembangkan  teori  pidana  yang  khas  Indonesia  sebagaimana  telah  dirintis oleh  Sahardjo.  Tugas  kita  saat  ini  adalah  mengembangkan  konsep  tersebut  baik melalui  perundang-undangan  maupun  penegakan  hukum,  sehingga  konsep  ideal tersebut  menjadi  kenyataan.  Pancasila  dapat  dijadikan  acuan  dalam pengambangan strafrechtstheorien Indonesia yang menerima prinsip keseimbangan  dalam  pemidanaan.    Pidana  pengawasan  maupun  pidana  kerja sosial  begitu  juga treatment seperti  kewajiban  untuk  melaksanakan  upaya  adat merupakan  penerapan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Tugas  kita  saat  ini adalah  menggali  dan  mengembangkan strafrechtstheorien Indonesia  yang  khas dengan  tetap  memperhatikan  perkembagan  global  pencegahan  kejahatan  dan upaya treatment  of  offenders yang  telah  mengalami  perkembangan  pesat,  yang mau  tidak  mau  harus  memperkaya  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  yang  akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arrasjid,  Chainur,  2004. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika.
Abdullah,  Mustafa  dan  Ruben  Achmad,  1983. Intisari  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Penerbit Ghalia Indoensia.
Abidin,  AZ  dan  Andi  Hamzah,    2010. Pengantar  dalam  Hukum  Pidana Indonesia , Jakarta: Penerbit PT Yasrif Watampone.
Bentham,  Jeremy,  1972.  ― Utility  and  Punishment ‖  dalam  Philosophical Perspective  on  Punishment,  Gertrude  Ezorsky  (Ed)  State  University  of New York, Press Albany.
Bzn,  Ter  Haar,  1983. Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Jakarta:  Penerbit Pradnya Paramita.
Cross, Ruppert,  1971. Punisment,  Prison and the Public, An Assesment  of  Penal Reform  in  Tweentieth  Century    England  and  by  American  Penologist , London: Penerbit Steven & Son.
Mertokusumo,  Soedikno. 2006. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar , Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Mompang  L  Panggabean,  2005. Pokok-Pokok  Hukum  Penitensier  Indonesia ,
Jakarta: Penerbit UKI Pers.
Nawawi  Arief,  Barda,  ―Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan‖  dalam  Konsep  RUU KUHP,  dalam  buku  Mardjono  Resodiputro,  Pengabdian  Seorang  Guru Besar  Hukum  Pidana,  Sri  Windarti  (ed)  Bidang  Studi  Hukum  Pidana FHUI, Sentra HAM FHUI, Badan Penerbit FH UI, 2012.
_______,  2012. RUU  KUHP  Baru;  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Moelyatno,  2001. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Penerbit  Bina Aksara, Jakarta.
Muladi,  1995. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Position Paper RKUHP : Kodifikasi atau Kompilasi, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2014
Priyatno,  Dwidja,  2006. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia , Bandung: Penerbit Refika Aditama.
Sahetapy,  JE.    ―Hukum  Pidana  Indonesia;  Suatu  Perspektif‖.  Bahan  Pelatihan Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,  tentang  Asas-asas  Hukum  Pidana  dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini, yang diselenggarakan di Universitas Gajahmada Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014
Sholehuddin,  M.  2003. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double Track  System  dan  Implementasinya ,  Jakarta:  Penerbit  Raja  Grafindo Persada.