Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe

## URGENSINYA PEREKAMAN PERSIDANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR
Oleh : Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  mempunyai  dampak  yang  paling serius  dan  luas  dalam  merusak  segi-segi  serta  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Mahkamah Agung
No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan  harus  direkam  dengan  audiovisual,  dan perekaman  ini  harus  dikelola  dengan  baik  untuk  menjamin hasil  perekaman  yang  baik  dan  hasil  rekaman  audiovisual telah  pula ditetapkan  sebagai  bagian  dari  berkas  bundle  A, dan  hal  ini  disertakan  apabila  perkara  itu  melakukan  upaya hukum  sehingga  hakim-haim  dalam  upaya  hukum  dapat mempelajari/menganalisa  berkas  yang  didukung  dengan rekaman  audiovisual.  rekaman  audiovisual  diharapkan  akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi  pengaduan  yang  masuk  tentang  perilaku hakim  oleh  karenanya  hal  ini  akan  menjadi  bagian pengawasan  yang  internal  sehingga  dapat  membantu  Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.

## Kata Kunci: Urgensi  Perekaman  Persidangan,  Tindak  Pidana
Korupsi

## A. Pendahuluan
Korupsi  adalah  suatu  kejahatan  yang  tidak  petnah habis-habisnya dibicarakan, semakin diupayakan pemberantasannya,  semakin  banyak  pula  ditemukan  kasus-
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
kasus korupsi, dan untuk lembaga penegak hukum sepertinya diharuskan  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  korupsi yang sesuai dengan target.
Tindak  pidana  korupsi  mempunyai  dampak  yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya di Negara- negara  Indonesia  korupsi  semakin  merajalela,  namun dinegara-negara  lainpun  korupsi  juga  menjadi  momok  yang membahayakan,  sehingga  wajar  saja  jika  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  menetapkan United  Nations Covention  Againts  Corruption  (UNCAC) 2003  dan  hal  ini wajib pula untuk seriap Negara, anggota PB, meratifikasinya dan selanjutnya dengan  meratifikasi konvensi UNCAC 2003
tersebut maka kegiatan untuk pemberantasan atau mengurangi korupsi harus lebih ditingkatkan.
Namun  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  tersebut menemui  beberapa  hambatan  dan  kelemahan  yang  justru kelemahan  tersebut  ada  pada  proses  penegakan  hukum  itu sendiri  yaitu  pada  lembaga  penegakan  hukum  misalnya  di Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  di  Pengadilan serta  pada  profesi pengacara,  indikasi  keterlibatan  oknum  penegak  hukum  ini ibarat  kejahatan  yang  berbingkai  kejahatan,  sehingga  untuk dapat  membersihkan  kejahatan  korupsi  menjadi  tidak  efektif karena sapu yang dipergunakan juga penuh dengan kotoran.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
Perilaku  oknum-oknum  dari  penegak  hukum  yang menyimpang  tersebut  tentu  saja  disebabkan  faktor  jabatan, kemenangan,  peranan  dan  kekuasaan  yang  berpotensi  untuk disalahgunakan,  kondisi  seperti  ini  secara  luas  justru  akan merusak  Negara  dengan  bangunan  dan  sistem hukumnya, yang  jelas  hal  ini  akan  mengacaukan  upaya  penegak  hukum yang  diharapkan,  kejahatan  yang  berbiingkai  kejahatan  akan sangat  sulit  diberantas,  siapa  yang  dapat  dipercaya  karena kondisinya  kan  menjalankan  kejahatan  yang  sempurna  dan justru  dikhawatirkan  kedepan  bahwa  kekuasaan  dapat dijadukan sebagai alat kekuasaan.
Profesi  yang  sangat  mulia  dari  para  penegak  hukum (polisi,  jaksa  hukum,  dan  pengacara)  menjadi  ujung  tambah penegakan hukum dan karenanya budaya kerja parra penegak hukum  yang  mempunyai paradigmanya  sendiri,  gaya  kerja serta  pandangan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya, seharusnya  mempunyai  satu  tujuan  yang  sama  dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi.
Banyak  masyarakat  yang  memberikan  penilaian bahwa  kondisi  penegakan  hukum  setelah  reformasi  masih jauh  dari  rasa  keadilan.  Penegakan  hukum  manusia  tidak transparan  tidak  jujur  dan  masih  belum  berpihak  pada pembelaan  hak-hak  rakyat,  lahirnya  dan  kiprah  KPK  di Indonesia  merupakan  harapan  baru  terhadap  bersihnya pemberantasan korupsi di  Indonesia, namun  KPK hanya  ada
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
di  ibukota  Negara  sehingga  pelaksanaan  pemberantasan korupsi  disetiap  darah  diindonesia  masih  dilaksanakan  oleh lembaga-lembaga yang suddah sangat sulit dikenali.
Pada  dasarnya  sudah  jelas  bahwa  tugas  dan wewenang  KPK  maupun  polisi,  jaksa,  dan  hakim  bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun hal  ini  masih  pula  diperlukan  adanya  lembaga  yang  dapat mengontrol  kinerja  dari  aparat  penegak  hukum,  namum lembaga  inrternal  central  ini  belum  berfungsi  sebagaimana peran  yang  seharusnya,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Surat Mahkamah  Sgung  No  4/2012  tentang  Perekaman  Proses Persidangan  bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas persidangan.
Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen  persidangan  harus  direkam  dengan audiovisual,  dan  perekaman  ini  harus  dikelola  dengan  baik untuk  menjamin  hasil  perekaman  yang  baik  dan  hasil rekaman  audiovisual  telah  pula  ditetapkan  sebagai  bagian dari  berkas  bundle  A,  dan  hal  ini  disertakan  apabila  perkara itu  melakukan  upaya  hukum  sehingga  hakim-haim  dalam upaya  hukum  dapat  mempelajari/menganalisa  berkas  yang didukung dengan rekaman audiovisual.
Surat  edaran  mengharuskan  bahwa  proses  ini  akan dimulai  terlebih  dahulu  dalam  memeriksa perkara-perkara korupsi  dan  perkara-perkara  lain  yang  sangat  menjadi
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
perhatian  publik  dan  dalam  waktu  kedepan  perekaman audiovisual ini akan dijelaskan sebagai standar prosedur bagi seluruh persidangan ditingkat pertama.
Selain  itu  untuk  keperluan  pengawasan,  rekaman audiovisual  diharapkan  akan  memegang  peranan  penting sebagai  alat  yang  berperan  untuk  memperivikasi  pengaduan yang  masuk  tentang  perilaku  hakim  oleh  karenanya  hal  ini akan  menjadi  bagian  pengawasan  yang  internal  sehingga dapat  membantu  Badan Pengawasan  Mahkamah  Agung menjadi lebih efektif.
Rekaman  audio  visual  dalam  penanganan  perkara korupsi  juga  dapat  berperan  sebagai  pengawasan  yang external  karena  semua  masyarakat  dapat  melihat  dan mengikuti  jalannya  persidangan  sehingga  masayarakat  pun bisa  menilai  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dan sudah  dapat  pula  memprediksi  bagaimana  putusan  hakim yang  menyidang  perkara  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain bahwa rekaman audio visual juga dapat berperan sebagai alat untuk memperifikasi pengadilan yang masuk tentang perilaku hakim khususnya dalam menyidangkan perkara.
Sejak  keluarnya  surat  MA  No  4  Tahun  2012  proses perekaman audio visual masih baru sedikit yang terpasang di pengadilan,  dan  pengadilan  negeri  jambi  hanya  beberapa perkara  korupsi  yang  baru  dilakukan  rekaman  audio  visual. Hanya  pengadilan  Tipikor  Jakarta  yang  fasilitasnya  baru
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
terpasang permanen ini dimulai oleh KOmisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang  sejak  dibentuknya  pengadilan  tipikor tahun 2006.
Seharusnya  sejak  keluarnya  surat  MA No  4  Tahun 2012  semua  pengadilan  yang  ada  diwilayah  RI  sudah mempunyai  alat  perekam  audio  visual  yang  permanen  pada setiap  ruang  sidang  disamping  itu  pula  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan  Umum  diamanatkan  untuk  mengambil langkah dan strategi guna memastikan tercapainya tujuan ini. Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  Dirjen  Peradilan misalnya  soaal  pembiayaan,  standarisasi  teknis,  pembinaan, kebutuhan  intrastrukur  format  penyimpanan,  dan  jumlah rekaman audio video yang akan diolah sangat besar sehingga perlu dipikirkan langkah-langkah antisipasinya.
Pengadilan Negeri Jambi dalam
mengimplementasikan  sema  ini  baru  beberapa  perkara korupsi  yang  dilakukan  dan  perekaman  audio  visual,  dan inipun bekerja sama dengan salah satu universitas di Provinsi Jambi dengan  kondisi  ini  tentu  masih  memperihatinkan mengingat  banyak  perkara  korupsi  yang  tidak  dilakukan perekaman  audio  visual  ,  begitu  juga  terhadap  perkara perkara  yang  banyak  menarik  perhatian  kondisi  seperti  ini masih  banyak  persepsi  persepsi  yang  negatif karena  ketidak transparanan  dan  masih  banyak  pula  putusan  putusan
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
pengadilan yang dianggap belum mencapai kepastian hukum serta keadilan hukum.
Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Jambi baru dapat mengoperasionalkan  alat  elektro  perekaman  di  akhir  tahun 2013  dengan  biaya  anggaran  tahun  2013,  namun  baru dioperasioanal  pada  tahun  2014.  Hal  ini  baru  terbatas  untuk satu ruangan sidang, begitupun petugas yang mengoperasionalkannya sangat minim, sementara itu gedung pengadilan Tipikor Jambi yang sudah dibangun namun belum juga diresmikan.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaturan  penekanan  persidangan  dan kepentingannya
2. Fakta-fakta  apa  saja  yang  menjadi  hambata  dan  upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
C. Pengaturan Perekaman Persidangan dan Kepentinganya Dasar  hukum  dalam  perekaman  persidangan  di Pengadilan Negeri adalah
1. UU Mahkamah Agung
2. UU tentang Kesatuan Informasi Publik No 14 Tahun 2008
3. KUHP UU Hukum Acara Pidana No 1/1984
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2012
5. Perma  No  01  Tahun  2010  tentang  pedoman  pelaksanaan tugas  dan  administrasi  untuk  perkara  korupsi  pada pengadilan Tipikor PT & MA
6. Keputusan ketua MA No 33/SK/K/MA/VI/2012
Selain  demi  dasar  hukum  perekam  persidangan  oleh Pengadilan Negeri tentu pihak ketua dapat berpedoman pada peraturan  lain yang  saling  keterkaitan  dan  keterikatan  yaitu: UU No 28/1999 tentang penyelengaraan Negara  yang bersih dan  bebas  dari  KKN  dan  juga  UU  No  31/1999  Tentang pembentukan  standar  administrasi  perkara  korupsi  pada pengadilan tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang isinya :
1. Naskah standar administrasi pihak korupsi pada pengadilan  tipikor,  pengadilan  tinggi  dan  mahkamah agung.
2. Masalah perekaman sidang dilegalisasi melalui sidang No
4/2012 tentang perekaman proses persidangan.
3. Masalah  perpanjangan  permohonan  yang  dilegalisasi melalui sidang no 5/2012 tentang perpanjangan penahanan.
Dalam  rangka  memanfaatkan  penyelengaraan  Negara yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN  maka  asas-asas  umum pemerintahan yang diatur dalam UU Pasal 35 ayat (2) huruf b UU No 51/2009 jo UU No 9/2009 tentang PRUN, yaitu :
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
a. Asas kepastian hukum.
b. Asas tata penyelenggara Negara.
c. Asas kepentingan umum
d. Asas keterbukaan (transparasi)
e. Asas proposonalitas f. Asas profesionalitas g. Asas akuntabilitas
Surat edaran Mahkamah Agung jika dilihat sejak awal pembuatannya  yaitu  hanya  merupakan  kelompok  kerja mahkamah  agung  dengan  SK  No  033/SK/KMA/11/2012 dibawah  pimpinan  Ketua  Muda  Pidana  Khusus  Djoko Sarwoko  menyusun  standar  administrasi  pengadilan  Tindak Pidana KOrupsi tanggal 27 Agustus 2012.
Surat  edaran  mahkamah  agung  ini  mendasarkan bahwa  proses  perekaman  persidangan  dimulai  dulu  dari perkara tindak pidana korupsii yang paling menarik perhatian begitu pula dengan perkara-perkara lain yang sangat menarik perhatiannya  dan  selanjutnya  perekaman  audio  visual dilakukan  sebagai  standar  prosedur  tetap  bagi  seluruh persidangan pada tingkat pertama.
Keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas
merupakan  bagian  dari  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik dan bersih, hal ini tentunya akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan persidangan secara umum dan  persidangan  tindak  pidana  korupsi  khususnya  sehingga
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
masayarakat dapat melihat kegiatan dalam proses
persidangan,  dan  dapat  dikritis  oleh  masyarakat  dengan demikian  maka  persidangan  dapat  dipertanggungjawabkan .kepada masayarakat dengan hasil pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.
Hasil  perekaman  dipersidangan  merupakan  bagian dari  berkas  pada  bukti  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh kepanitiaan pengadilan karena pengadilan inipun
memerlukan  keahlian  sehingga  hasil  perekaman  dapat menjamin  integritas  rekaman,  pengelolaan  ini  jika  ditinjau dari sisi aturannya maka :
1. Hasil pemahaman harus mempunyai bentuk yang legalitas baik dari materi maupun pengaturannya.
2. Harus  ada  inovasi  dari  sisi  materi  hukum  segingga  hasil perekaman mempunyai kekuatan hukum khususnya dalam hukum acara.
3. Hasil  perekaman  harus  menjadi  bagian  dari  transparansi public  sehingga  menjadikan  pengawasan  oleh  masyarakat menjadi  lebih  efektif  dalam  melihat  proses  persidangan khususnya  untuk  perkara-perkara  yang  sangat  menarik perhatian masyarakat.
4. Hasil perekaman diwajibkan untuk dimasukkan dala bahan perkara  upaya  hukum  dan  kepada  para  pihak  yang berkepentingan langsung dalam upaya hukum.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
5. Mengingat pentingnya hasil rekaman persidangan sehingga pengelolaan  dalam  perkara  harus  lebih  bak apakah audionya ataupun gambarnya.
Mengapa  perlunya  perekaman  dalam  persidangan, tentu  pertanyaan  ini  menjadi  bumbu  setelah  keluarnya  Sema No 4/2012. Surat edaran ini merupakan langkah awal namun tegas disampaikan bahwa :
1. Semua  sidang  perkara  tindak  pidana  korupsi  atau  perkara yang  menarik  perhatian  public  harus  direkam  melalui audio visual.
2. Kewajiban untuk dikelola dan disimpan secara baik.
3. Kewajiban  untuk  memasukkan  hasi  rekaman  kedalam berkas perkara.
Pelaksana  Sema  No  4/2012  ditindak  lanjuti  oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk
mewujudkannya pada 33 pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia pada tahun 2013.
Kepercayaan  kondisi  peradilan  yang  saat  ini  sangat menurun  dan  pada  umumnya  dakwaan,  tuntutaan  JPU  serta putusan  pengadilan  selalu  hanya  berdasrkan  berita  acara pem,eriksaan dari kepolisian, sedangkan keterangan terdakwa ataupun  saksi  seringkali  berubah  dipersidangan,  ada penambahan saksi dan adapula penambahan saksi ahli dalam persidangan  hal  ini  berarti  tidak  boleh  lagi  jaksa  maupun hakim  hhanya  berpedoman  pada  BAP  dan  kepolisian.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
Jalannya  proses  persidangan  juga  perlu  diketahui  oleh masyarakat  umum  karena  bisa  saja  dalam  hal  ini  dapat melanggar  HAM,  baik  yang  terjadi  pada  terdakwa  maupun pada saksi-saksi.
Pentingnya  perekaman  persidangan  juga  dikarenakan tentang  fakta0fakta  yang  terungkap  yang  disampaikan  oleh para saksi atau terdakwa, tidak semuanya tercatat oleh panitia pengganti,  begitupun  oleh  majelis  hakim,  mengingat  sering pula terjadi  hakim  anggota  yang  digantikan  untuk persidangan majelis hakim lengkap, serta kemampuan hakim dalam  mengingat  hal-hal  faktor  yang  terungkap  di persidangan  tidak  mungkin  dapat  terekam  semuanya,  maka menjadi  jelas  kepentingan  perekaman  persidangan  karena perekaman ini dapart berulang kali diputar agar jelas hal-hal apa  yang  sesuai  ataupun  tiak  sesuai  yang  menjadi  alasan persidangan suatu perkara berlangsung.
Berbagai  manfaat  dapat  diambil  dengan  pelaksanaan sema  no  4/2012  ini  selain  sebgai  alat  pengawasan,  rekaman audio  visual  ini  juga  berperan  sebagai  dasar  untuk memverivikasi  keperluan-keperluan  yang  masuk  tentang perilaku  hukum  sehingga  pengadilan  masyarakat  bisa dilakukan lebih optimal dan obyektif.
Bahwa  berdasarkan  UU  No  28/1999  tentang penyelenggara pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi  dan  nepotisme,  maka  apabila  konsep  asa  umum
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
pemerintahan  yang  baik  diterapkan  tentunya  sebagai  dasar pemerikasaan  perkara  maka  persidangan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan karena berdasrkan pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.
Memang  mengenai  masalah  perekaman  persidangan Indonesia  sangat  tertinggal  dibandingkan  dengan  Negara lainnyam,  namun  tentunya  dapat  diacungkan  jempol  karena pemerintah  dapat  menjalankan  aktivotas  penegakan  hukum dalam rangka pemeerintah yang bersih dan wibawa.

## D. Faktor-Faktor  Apa  Yang  Menjadi  Penghambat  Dan Upayanya
Pengadilan  adalah  tempat  masyarakat  untuk  mencari keadilan,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Sadjipto Rahardjo dalam tulisannya mengenai Supremasi Hukum yang benar,  menyebutkan  bahwa  supremasi  hukum  itu  sebagai wadah  untuk  menyatakan  apa  yang  sebenarnya  didambakan yaitu  :  keadilan  dan  menyatakan  bahwa  hukum  modern berada dipersimpangan.
Pernyatan  diatas  menimbulkan  pertanyaan  apa sebenarnya  yang  diburu  oleh  para  pencari  keadilan  dalam supermasi  hukum.  Benarkah  bahan  hukum  yang  dibuku masyarakat  tetapi  substansial  keadilan.  Dalam  sistem peradilan  pidana  bentuk  formal  sebagimana  dalam  hukum acara pidana dalam prakteknya dipengadilan telah mementingkan  aturan  daripada  substansi  sehingga  sering
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
terjadi diskriminasi dan keberpihakan. Pengadilan
mempunyai otoritasnya sendiri, pengadilan hanya menghasilkan  keadilan  yang  sifatnya  normal  oleh  karenanya terhadang timbul kekuasaan simbolik.
Harus diakui bahwa pengadilan sebgai jantung hukum modern  telah  pula  dihinggapi  oleh  penyakit  hukum  yang bersifat  teknologis,  wajar  saja  jika  masyarakat  melontarkan kritikan kritikan terhadap lembaga peradilan.
Pembicaraan  mengenai  bekerjanya  hukum  dalam hubungannya  dengan  proses  peradilan  secara  konvensional melibatkan  pembicaraan  tentang  admnistrasi  keadilan  dan untuk  mengembalikan  aturan  peradlan  perlahan  Mahkamah Agung  mengeluarkan  Sema  No  4  Tahun  2012  sebagaimana yang telah dijelaskam dalam Kongres PBB ke 9 Tahun 1995, yang menghasilkan :
1. Penyelengaraan/administrator peradilan (pidana)
bertanggung  jawab  bagi  terselenggaranya  peradulan pidana yang efisien dan manusiawi.
2. Manajemen  peradilan  pidana  merupakan  bagian  dari administrator  public  yang  bertanggung  jawab  kepada masyarakat luas.
3. Penyelenggaraan  peradilan  pidana  harus  merupakan bagian  dari  kebijakan  pembangunan  sumber  daya  yang berkelanjutan.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
Peradilan Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  sorotan yang  paling  utama  dalam  prosesnya  hal  ini  diawali  dengan adanya  putusan  Mhkamah  KOnstitusi No  012-016-1- 019/PUU-IV/2006  tanggal  19  Desember  2006  mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dan ditindak lanjuti dengan lahirnya  UU  No  46  Tahun  2009  tentang  pengadilan  tindak pidana  korupsi  yang  didalamnya  mengamanatkan  adanya kepaniteraan  khusus  (psl 22  ayat  1)  dan  selanjutnya  MA mengesahkan  perma  RI  No  01/2010  sehingga  untuk
mewujudkan pertanggungjawaban terhadap proses
persidangan  TPK  maka  dilakukan  penekanan  pada  setiap persidangan yang tujuannya berfungsi menjamin ketersediaan arsip  yang  autentik, utuh,  dan  terpercaya  serta  memiliki keterkaitan  informasi  sebagai  suatu  keutuhan  informasi mengenai  jalannya  persidangan  PP  korupsi,  sampai  saat ditulisnya  teks  ini  masih  ditemukan  beberapa  hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu :
1. Dari aspek regulasi
Bahwa  peraturan  terhadap  perekaman  persidangan  hanya diatur oleh sema ma padahal agar mempoounyai kekuatan hukum  dalam  hukum  acara  pidana  harus  ada  legalitasnya baik daru imorvitas maupun pengaturannya.
2. Aspek Organisasi dan Manajemen
Bila  terbentuknya  struktur  organisasi  untuk  Tim Penekanan dalam struktur Lembaga Peradilan.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
Masih  minimnya  tenaga  ahli  sebagai  aparatur  pengelola dibidang perekaman audio visual.
3. Aspek Teknis Dan Teknologis
Belum terencana dengan baik mengenai tata letak kamera agar  dapat  menghasilakan  gabar  yang  baik  dalam  suatu penekanan persidangan.
Belum  tersedia  dengan  baik  perangkat  audio  sehingga dapat menghasilakan legalitas perekaman yang baik.
4. Belum  tersedia  alat  control  dam  ruangan  khusus  yang dapat  menjamin  agar  proses  perkara  tidak  mengalami gangguan audio, gambar, dll.
5. Belum tersedia dengan baik jika proses persidangan ttiba- tiba ada gangguan aliran listrik.
6. Belum tersedia server penyimpanan yang besar dan server baek  up  sehingga  hasil  perekaman  selama  proses persidangan  dapat disimpan  dengan  baik  dan  terhindar dari kerusakan.
7. Aspek Keuangan
Dalam pengelolaan dan pemeliharaan perangkat-perangkat untuk rekaman audio visual dipersidangan agar berkesinambungan  perlu  perencanaan  yang  matang melalui  perhitungan  pembiayaan,  kebutuhan dana  dari sumbernya  menjadi  perhitungan  yang  sangat  penting sehingga  pada  akhirnya  tidak  menimbulkan  masalah  bagi pertanggungjawaban  keuangan  Negara.  Dana  yang
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
dikeluarkan  tentunya  tidaklah  sedikit,  baik  dalam  hal pengadaan, pengelolaannya maupun perawatannya mengingat  bila  terjadi  kerusakan  apakah  kerusakan tersebut  penyebabnya  dari  keslahan  manusia,  kondisi peralatan  maupun  terjadi  kerusakan  karena  faktor  lain misalnya  karena  aliran  listrik  yang  turun  naik  dan  hidup mati, atau dll.
Setelah  diketahui  tentang  berapa  hambatan  maka perlu  dianalisa  sebagai  upaya  yang  harus  dilakukan  agar kedepannya permasalahan dapat tertata dengan baik maka :
1. Diperlukan bentuk legalitas terhadap hasil perekaman baik materi maupun pengaturannya.
2. Diperlukan  revisi  materi  hukum acara  pidana  tentang perekaman hasil persidangan.
3. Bahwa  jangan  hanya  perkara  korupsi  saja  yang  diliput dalam  perekeman  namun  perkara  perkara  lain  hendaknya juga  diliput,  apalagi  perkara-perkara  yang  menarik perhatian  umum/masyarakatdengan  pengecualian  kasus perkosan dan perdana anak.
4. Perlu  adanya  pelatihan  khusus  dan  tersedianya  tenaga operasioanal  yang  handal  dan  teramoil  untuk  mengelola perekaman  persidangan  dan  tersedianya  ruangan  khusus agar perekaman dapat memperoleh asil yang lebih baik.
5. Perlu  adanya standar  operasional  prosedur  dalam pelaksanaan  perekaman  dan  bila  memungkinkan  untuk
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe
bekerja  sama  agar  hasil  perekaman  dapat  diterima  baik oleh semua pihak yang berkepentingan.
6. Mengingat  biaya  yang  diperlukan  tidaklah  sedikitmaka perlu  dianggarkan  secara  jelas  dan  perlu  pula  dipikirkan peralatan  cadanagan  jika  terjadi  kerusakan  dikemudian hari sehingga tidak akan menggangu proses persidangan.

## E. Penutup
1. Bahwa pentingnya perekaman persidangan maka
diperlukan  pengaturan  yang  lebih  kuat  dasar  hukumnya sehingga dapat  menjadi  pedoman  untuk  persidangan khusus  dalam  acara  pidana  sedangkan  hasil  perekaman dimasukkan  sebagai  bagian  berkas  dalam  burse;l  A  yang juga  hasilnya  dapat  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  khususnya  dalam  melakukan  upaya hukum.
2. Karena baru pada tahun 2013 dilaksanakannya perekaman persidangan  maka  pengadilan  negeri  jambi  baru mempunyai  satu  peralatan  untuk  satu  ruang  sidang sedangkan  pelaksanaan  perekaman  sidang  ditahhun  2013 baru  mendapat  dana  dari  KPK  dan  bekerja  sama  dengan salah  satu  perguruan  tinggi  sehingga  masih  terdapat banyak hambatan-hambatan dalam penyelenggaraannya.
Urgensinya Perekaman Persidangan … - Ferdricka Nggeboe

## F. Daftar Pustaka

## Andi Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum
Pidana  Nasional  dan  Internasional, Radja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2006. Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008. Chaerudin, dkk. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi, Refika  aditama,  Bandung, 2008. Robert  Klitgaard,  (alih  bahasa  oleh  Masri  Maris), Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional  dan  Aspek  Internasional, Mandar  Maju,
Bandung, 2004.