## JURNAL POLITEA
ISSN : 2621-0312 Vol. I No. I, 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea
-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## FENOmENA POLITIk CEbONg dAN kAmPRET dI INdONESIA Sebuah Analisis dari Perspektif Pemikiran Politik dalam Islam
Abdulloh Hamid, darwis, Santi Andriyani UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, Universitas Brawijaya Malang Indonesia, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara doelhamid@uinsby.ac.id, darwislhsby@gmail.com, santriandriyani6@gmail.com

## AbSTRACT
Labelling cebong and kampret among supporters of Joko Widodo and Prabowo Subianto has been stronger in political phenomenon of Indonesia. This research aims to compare the political polarization after death of Prophet Muhammad with political polarization which is happening right now in Indonesia by using approach of Islamic political thought. This research also used library research as methodology of research to analyse the equal between bhoth phenomena in order to take lesson from the old phenomenon in mainting the unity of people in contemporary phenomenon exactly in Indonesia. The research found that to gain  political  power  always  cause  polarization  and  conflict  among  people  within  society. Indonesian must learn from it to safeguard the unity of Indnesia as nation state.
Keywords: Cebong, Kampret, Politic, Islamic Political Thought.

## Pendahuluan
Salah satu fenomena yang cukup menonjol di media sosial sejak selesainya Pemilihan Presiden tahun 2014 hingga memasuki Pemilihan Presiden kembali di tahun 2019 adalah labelisasi  cebong  untuk  para  pendukung  Joko  Widodo  dan  kampret  untuk  pendukung Prabowo  Subianto.  Menurut  Wawan  Masudi  seorang  pengamat  politik  dari  Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa sebutan cebong dan kampret dari awal dilakukan warganet untuk mengelompokkan perbedaan pilihan politik masyarakat dan labelisasi semacam ini cukup menghangatkan situasi politik menjelang Pemilihan Umum (Stefanie, 2018). Jika kita berselancar di media sosial, baik Facebook , Instagram , atau Twitter , saling nyinyir menyinyiri antara  dua  kubu  sudah  dianggap  biasa.  Saling  memberi  label  nama  hewan  cebong  dan
kampret menjadi fenomena politik khas yang hanya terjadi di Indonesia. Wawan Masudi mengatakan  bahwa  fenomena  politik  semacam  ini  hampir  tidak  pernah  terlihat  dalam Pemilihan Umum di negara lain, setidaknya di Australia dan Norwegia (Stefanie, 2018).
Kondisi di atas menjadikan masyarakat terpolarisasi secara politik.Peristiwa persekusi dan  penolakan  antar  kedua  kubu  cukup  sering  terdengar  dalam  pemberitaan  media nasional  dan  menjadi  perdebatan  publik  di  ruang  maya.  Seorang  ibu  yang  mengenakan kaus  #DiaSibukKerja  mendapat  intimidasi  dari  massa  kaus  #2019GantiPresiden  di Car Freed Day , Bundaran HI, Minggu pagi  (Amanaturrosyidah, 2018). Neno Warisman salah satu deklarator #2019GantiPresiden juga mendapat penolakan di Batam hingga Pekanbaru ketika ingin menghadiri tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden (Nugroho & Siagian, 2018). Ahmad Dhani salah satu inisiator #2019GantiPresiden di Surabaya juga ditolak oleh kelompok  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  gerakan  tersebut,  bahkan  massa  sempat mengepung hotel tempat dia menginap(Ferry & Sumirat, 2018).
Namun demikian, di tengah panasnya situasi politik nasional dan semakin menguatnya labelisasi cebong dan kampret sebenarnya banyak para tokoh mulai dari tokoh agama dan tokoh politik angkat bicara terkait sebutan istilah tersebut. KH Abdullah Gymnastiar yang populer dipanggil Aa Gym meminta kepada masyarakat supaya tidak menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk panggilan cebong dan kampret(Ikhsanudin, 2018). Pendakwah tersebut    meminta  masyarakat  berhenti  memakai  istilah  cebong  dan  kampret  untuk menyebut kelompok yang berbeda pilihan politiknya karena akan merusak persaudaraan sebangsa dan senegara(Novianto, 2018). Sementara Ridwan Kamil sebagai seorang politisi meminta supaya istilah cebong dan kampret tidak lagi muncul di Pemilihan Presiden 2019 karena berbeda pilihan politik tidak harus diekspresikan dalam kata-kata kasar termasuk keluar kata-kata hewan (Ramdhani, 2018).
Atas dasar semakin menguatnya polarisasi politik terjadi di tengah masyarakat yang mengancam persatuan Indonesia. Maka dalam studi ini akan dikaji bagaimana mengelola perbedaan  pilihan  politik  dengan  mengambil  pelajar  dari  fakta  historis  di  masa  setelah wafatnya  Nabi  Muhammad.  Waktu  itu  konflik  dan  perpecahan  telah  menghancurkan persatuan umat Islam yang disebabkan masalah politik.

## metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  atau library  research ,  yang dilakukan  melalui  pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan  atau  telaah  untuk memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi ini menggunakan Pendekatan Studi  Pemikiran  Politik  dalam  Islam,  fokus  pada  analisis  polarisasi  politik  yang  terjadi setelah  wafatnya  nabi  yang  dikomparasikan  dengan  polarisasi  politik  yang  terjadi  di Indonesia. Keterkaitan polarisasi yang terjadi di masyarakat dan kekuasaan politik menuntut pengelolaan  secara  bijaksana  oleh  pihak-pihak  terkait  demi  tujuan  persatuan  antar  umat dan  bangsa.

## kajian Teori Pemikiran Politik dalam Islam
Secara etimologi, politik berasal dari Bahasa Latin politicos atau politicus, artinya relating  to  citizen (hubungan  warga  negara),  keduanya  berasal  dari  kota  polis,  artinya kota dan dalam Bahasa Arab disebut Siyasah ( ةسايس – سوسي – ساس ) memelihara, mengatur, sehingga  politik  dimaknai  mengurus  atau  mengatur  kepentingan  seseorang,  sedangkan terminologi politik pertama kali dikenal melalui buku Plato (Politeia), juga dikenal dengan (Republik),  selanjutnya  muncul  karya  Aristoteles  dengan  judul  yang  sama,  kedua  karya tersebut  dianggap  sebagai  permulaan  munculnya  pemikiran  politik  yang  berkembang kemudian,  sehingga  politik  dipahami  sebagai  usaha  warga  negara  dalam  membicarakan dan  mewujudkan  kebaikan  bersama,  politik  dipahami  sebagai  segala  hal  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, politik dipahami sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, politik dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan  dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum,  politik  dipahami  sebagai  konflik  dalam  rangka  mencari  dan  mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Luth et al., 2015).
Sejarah pemikiran politik dalam islam pada dasarnya dibagi ke dalam dua periode. Periode  pertama  atau  disebut  dengan  periode  klasik  adalah  periode  Nabi  Muhammad yang  membangun  sebuah  komunitas  islam  di  Madinah  pada  tahun  622  M  kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang empat yang dikenal dengan istilah khulafaurrasyidin , berlanjut lagi sampai munculnya dinasti Bani Umayah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250 M dan periode kedua atau disebut periode modern yang membiarkan nilai-nilai dari barat termasuk teori politik  modern  (Iqbal  &  Nasution,  2010).  Sudrajat  mengatakan  bahwa  setelah  wafatnya Nabi Muhammad, mulai muncul persoalan di tubuh umat islam termasuk persolan politik, yaitu  persoalan  siapa  pengganti  Nabi  Muhammad  sebagai  kepala  negara  di  Madinah (Sudrajat,  2015).

## Politik dan Khalifah
Sebagaimana terekam dalam bacaan-bacaan sejarah bahwa pengganti (khalifah) Nabi Muhammad sebagai kepala negara secara bergantian adalah Abu Bakar al-Shiddiq, Umar Ibn al-Khattab, Usman Ibn al-Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Keempat khalifah atau pengganti nabi ini dalam diskursus Islam disebut dengan Khulafaurrasyidin . Menurut Nasution dalam (Sudrajat, 2015)“ada keunikan yang bisa ditemukan dalam proses suksesi  dari satu khalifah ke  khalifah  yang  lain  dalam  periode  ini”.  Dalam  kata  lain,  setiap  pengangkatan  sebagai khalifah atau pemimpin berbeda-beda atau tidak terdapat prosedur yang pasti.
Hal  ini  terjadi  pada  prosesi  pergantian  empat  khalifah  secara  berurutan;  khalifah pertama, Abu Bakar mendapat pengakuan sebagai pengganti kepala negara di Madinah di hari kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar di pilih dalam satu forum di balai pertemuan Bani Saidah. Sedangkan Umar ibn ia-Khattab berbeda dengan pendahulunya. Dia  mendapatkan  kepercayaan  sebagai  khalifah  melalu  wasiat  langsung  dari  Abu  Bakar. Naiknya  Usman  Ibn  Affan  sebagai  khalifah  ketiga  ternyata  melalu  proses  yang  berbeda dengan dua orang pendahulunya. Usman Ibn Affan dipilih oleh sekelompok sahabat yang nama-namanya sudah ditentukan  oleh Umar Ibn al-Khattab sebelum wafat. Ketika sampai
di  masa  Ali  Ibn  Abi  Thalib  terjadi  perkembangan  yang  berbeda.  Khalifah  sebelumnya meskipun hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tetapi pada tahap selanjutnya  dapat diakui dan  diterima  oleh  umat  secara  keseluruhan.  Sedangkan  penetapan  Ali  sebagai  khalifah hanya diterima oleh sebagian saja dari Umat Islam (Sudrajat, 2015). Sejak saat itulah umat islam terpecah belah dan terperangkap dalam konflik politik keras dan perang saudara yang memakan korban jiwa yang sangat banyak.

## Pembahasan
Apabila kita flashback ke masa lalu, yaitu masa setelah wafatnya nabi. Fakta historis mencatat bahwa persoalan yang muncul pertama kali di tubuh umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah justru bukan yang berkaitan dengan agama, tetapi yang berkaitan dengan persoalan politik. Perselisihan yang timbul dalam diri umat Islam pada waktu itu berkenaan  dengan  siapakah  sahabat  yang  menggantikan  kedudukan  nabi  sebagai  kepala pemerintahan  di  Madinah.  Dalam  kedudukannya  sebagai  utusan  Allah,  jelas  sekali  Nabi Muhammad SAW tidak dapat digantikan dan semua umat Islam sepakat serta meyakininya sebagai nabi pemungkas.
Kedudukannya  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  kepala  pemerintahan  atau  kepala negara mestilah ada yang menggantikannya, karena hal itu menyangkut persoalan temporal, yaitu  pembinaan  dan  keberlangsungan  pembangunan  komunitas  Islam.Siapakah  sahabat yang  dianggap  berhak  menggantikan  posisi  nabi  sebagai  kepala  negara?  Di  sini  kaum muslimin berselisih pendapat sehingga pada akhirnya terjerumus ke dalam konflik politik berkepanjangan yang menyebabkan benturan-benturan keras sehingga mereka menyimpang dari jalan lurus yang selama ini sudah mereka lalui.
Pangkal  konflik  pertama  kali  muncul  ketika  terbunuhnya  khalifah  ketiga,  Usman ibn Affan dalam suatu pemberontakan kemudian ditetapkannya Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ada pihak yang tidak setuju dan tidak mau mengikuti Ali, yaitu Muawiyah ibn Abi Sofyan, seorang gubernur Suria yang kebetulan juga keluarga Usman. Selanjutnya, setelah jabatan khalifah ada di tangan Ali, pemerintah diguncang oleh perpecahan di antara umat Islam sendiri. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Siti Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang  berkedudukan  di  Makkah.  Peperangan  antara  umat  Islam  tidak  dapat  dihindari. Terjadilah perang Jamal antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Dikenal dengan perang Jamal karena  Siti  Aisyah  sebagai  pemimpin  pasukan  dengan  mengendarai  Unta.  Kemenangan dalam perang Jamal ada di kubu Ali. Setelah itu, pertempuran terjadi perang lagi di Shiffin.
Setelah terjadinya perang Shiffin (perang antara tentara Ali dan Muawiyah), umat Islam secara politik terpolarisasi ke dalam tiga kubu. Pertama, kubu yang setia kepada Ali, yang kemudian dikenal dengan nama Syi’ah. Kedua, kubu sempalan dari tentara Ali yang keluar karena tidak menerima rencana tahkim antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, yang kemudian disebut Khawarij. Ketiga, kubu yang setia kepada Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pertentangan segi tiga ini berlanjut dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib pada tahun kelima kekhalifahannya  oleh  Ibn  Muljam,  seorang  pengikut  Khawarij.  Keadaan  ini  berimplikasi kepada adanya perbedaan pendapat terkait konsep Khilafah dan Imamah dalam pemikiran politik Islam hingga sekarang.
Saat  ini,  di  Indonesia  mau  memasuki  tahun  politik.Jika  diperhatikan  secara  teliti, masyarakat Indonesia secara politik terpolarisasi sekurang-kurangnya ke dalam dua kubu. Ada  kesamaan-kesamaan  kondisi  antara  polarisasi  politik  yang  terjadi  di  masa  sahabat dengan  kondisi  polarisasi  politik  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia  yang  mendorong  kita untuk  menjadikannya  sebuah  pelajaran  dalam  kerangka  menjaga  persatuan.  Salah  satu kesamaan  itu  adalah  sama-sama  terpolarisasi  secara  politik.  Hal  ini  terlihat  dari  fakta bagaimana perdebatan keras antara dua kubu selalu terjadi di ruang publik.  Setelah Pilpres tahun 2014 sampai memasuki Pilpres 2019, masyarakat Indonesia secara politik terpolarisasi ke dalam kubu Joko Widodo dan kubu anti Joko Widodo atau bisa dikatakan kubu Prabowo Subianto. Seiring berjalanya waktu serta dampak media sosial, kedua kubu ini melahirkan dua  istilah  yang  cukup  fenomenal;  yaitu  istilah  Cebong  untuk  pendukung  Jokowi  dan Kampret untuk  sebaliknya.
Di media sosial, mereka saling menghujat bahkan ada yang menyebarkan hoax hanya demi saling menjatuhkan lawan politiknya. Memang negera kita menganut sistem demokrasi yang memungkinkan  rakyatnya secara bebas mengeskpresikan pandangan politiknya. Tapi sebebas apapun, apakah menghujat dan menyebarkan hoax dalam konteks demikian bisa dibenarkan? Kondisi polarisasi politik antara Cebong dan Kampret ini menarik perhatian banyak orang tak terkecuali para akademisi kemudian untuk ditulis atau dikaji dari banyak perspektif. Seperti dijelaskan di ala oleh seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada  bahwa  fenomena  politik  semacam  ini  hampir  tidak  pernah  terjadi  di  negara  yang lain, yaitu menggunkan istilah-istilah hewan untuk menyebut atau mengolok-olok orang yang berbeda pilihan politiknya. Hal ini terindikasi bahwa rakyat Indonesia belum matang dalam  berdemokrasi.
Cebong  sebagai  sebuah  istilah  ternyata  dimunculkan  oleh  kubu  yang  anti  Joko Widodo dengan tujuan mengejek pendukungnya. Istilah ini dipakai tidak lepas dari kebiasaan Joko Widodo sendiri yang memiliki hobi memelihara kodok dan cebong di kolam istana negara supaya dapat merasakan suasana pedesaan yang dulu melekat dalam kehidupan Joko Widodo.  Sedangkan  istilah  kampret  sebagai  respon  ejekan  cebong.  Kampret  merupakan binatang  sejenis  kelelawar  yang  suka  tidur  dengan  posisi  terbalik  kaki  di  atas  atau pada awalnya  digunakan  untuk  memberi  label  terhadap  seseorang  yang  sering  menggunakan logika terbalik.
Secara  fundamental,  yang  diperselisihkan  antara  cebong  dan  kampret  ini  adalah soal politik. Salah satu konseptual yang dijelaskan di awal bahwa politik dipahami sebagai segala  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  dalam masyarakat. Maka cebong dan kampret saling berusaha untuk meraih kekuasaan tertinggi di Indonesia atau setidaknya siapa yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Ini juga termasuk kesamaan-kesamaan yang sudah dijelaskan di awal. Di masa lampau, siapa yang berhak dan pantas menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah sehingga terjebak pada konflik politik berlarut-larut. Kalau masa sekarang, menurut cebongers Joko Widodo yang paling pantas memimpin Indonesia hingga dua periode karena Joko Widodo benar- benar membangun Indonesia secara nyata. Tapi bagi kampret, Prabowo Subianto jauh labih layak maka 2019 harus ganti presiden. Seharusnya mereka bisa belajar dari masa lalu. Jangan sampai mereka terjerumus kepada perpecahan seperti yang sudah terjadi di masa sahabat
nabi.Bagaimana  pun  sikap  politik  dan  pilihan  presiden  kita,  persatuan  bangsa  Indonesia jauh lebih penting.

## Simpulan
Kekuasaan politik sering membuat masyarakat terpolarisasi. Seharusnya masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur terpolarisasi secara politik ke dalam kubu cebong dan kubu kampret bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di masa lalu di zaman yaitu setelah wafatnya nabi. Waktu itu umat islam terperangkap dalam konflik politik berkepanjangan dan memakai korban  yang  sangat  banyak.  Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi menjamin  semua  masyarakatnya  untuk  memiliki  pilihan  politik  yang  dikehendakinya. Supaya demokrasi Indonesia semakin berkualitas, sudah saatnya meninggalkan labelisasi nama-nama  hewan  kepada  orang  yang  berbeda  pilihan  politiknya.Adulah  gagasan  dan program supaya bangsa ini lebih maju dan beradab.
Oleh  sebab  itu,  tanpa  banyak  alasan,  sesungguhnya  tidak  perlu  saling  menghujat antara Cebong dan Kampret, apalagi menyebarkan hoax demi kepentingan politik jangka pendek, supaya persatuan bangsa tidak tersobek. Ingat! Polarisasi politik yang berlebihan dapat  mengakibatkan  perpecahan.  Mari  kita  saling  menghormati  untuk  saling  menjaga NKRI. Apakah gara-gara kekuasaan, kita rela mengorbankan persatuan?

## Daftar Pustaka
Amanaturrosyidah, O. (2018, April 29). Bawaslu minta polisi segera tindak pelaku intimidasi di Car Free Day. Kumparan . Retrieved from https://kumparan.com/@kumparannews/ bawaslu-minta-polisi-segera-tindak-pelaku-intimidasi-di-car-free-day
Ferry,  O.,  &  Sumirat,  S.  (2018).  Ditolak  di  Surabaya,  Dhani  batal  deklarasi #2019GantiPresiden. Cnnindonesia . Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20180826144104-20-325008/ditolak-di-surabaya-dhani-batal-deklarasi- 2019gantipresiden
Ikhsanudin,  A.  (2018).  Aa  Gym  minta  jangan  ada  panggilan  “kecebong”  dan  “kampret.”
Detik News . Retrieved from https://news.detik.com/berita/4104098/aa-gym-minta- jangan-ada-panggilan-kecebong-dan-kampret
Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). Pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Luth, T., Hamid, H., H., Rofi’i, A. H., Fathoni, K., Hasby, M. S., … Nurchanifah, Mustapa, A., Makmur, S., Hana, M., Nurkudri, S., & F. (2015). Buku daras pendidikan agama Islam di Universitas Brawijaya . Malang: UB Press.
Novianto, H. (2018). Hentikan sebutan kecebong dan kampret. Beritagar . Retrieved from https://beritagar.id/artikel/berita/hentikan-sebutan-kecebong-dan-kampret
Nugroho, B. P., & Siagian, A. S. (2018). Penolakan untuk Neno Warisman : Batam hingga Pekanbaru. Detik  News .  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/4183785/ penolakan-untuk-neno-warisman-batam-hingga-pekanbaru
Ramdhani,  D.  (2018).  Ridwan  Kamil  minta  “kecebong”  dan  “kampret”  tak  lagi  muncul di  Pilpres  2019. Kompas.com .  Retrieved  from  https://regional.kompas.com/ read/2018/08/20/14581001/ridwan-kamil-minta-kecebong-dan-kampret-tak-lagi- muncul-di-pilpres-2019
Stefanie, C. (2018). “Cebong dan kampret”, sinisme dua kubu nihil gagasan. Cnnindonesia . Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709153148-32- 312746/cebong-dan-kampret-sinisme-dua-kubu-nihil-gagasan
Sudrajat, A. (2015). Sejarah pemikiran Islam dan Barat . Malang: Intrans Publishing.