## Kritik Penilaian Menurut Perspektif Standar Nasional Pendidikan

## Warsito Hadi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: warsitohadi10@gmail.com

## Abstrak
Standar  penilaian  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP)  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Karenanya, setiap pendidik  harus  memahami landasan yuridis maupun filosofis yang  melatarbelakangi  munculnya  standar  penilaian,  mekanisme, dan  prosedur  evaluasi.  Termasuk  dalam  hal  tersebut,  bagaimana pendidik  menetapkan  indikator  keberhasilan  pembelajaran  dan merancang  pengalaman  belajar  siswa.  Penilaian  pendidikan  adalah proses  pengumpulan  dan  pengolahan  informasi  untuk  menentukan pencapaian  hasil  belajar  peserta  didik.  Penilaian  merupakan  bagian dari  evaluasi.  Penilaian  mempunyai  arti  yang  seringkali  tertukar dengan  istilah  tes,  karena  pemakaian  kedua  istilah  ini  tidak mengandung  arti  evaluasi  meliputi  dua  hal  yaitu  menilai  dan mengukur.  Menilai  berasal  dari  kata  nilai.  Sedang  pengukuran mengacu  pada  hal  yang  membandingkan  sesuatu  hal  dengan  satu ukuran tertentu, sehingga sifatnya kuantitatif.
Kata kunci : penilaian, evaluasi, tes, standar Nasional, kurikulum

## Pendahuluan
Standar  nasional  pendidikan  yang  dirumuskan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  pada  dasarnya  merupakan  kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Peraturan  pemerintah  ini lahir  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  yang  diamanahkan  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Pada  beberapa  pasal  dari  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) diamanahkan perlunya standar nasional pendidikan, seperti  pada  Pasal  35  dijelaskan  tentang  standar  nasional  pendidikan  yang terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan, sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan yang  harus  ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala.  Pada  Pasal  35  juga dijelaskan  bahwa  standar  nasional  pendidikan  digunakan  sebagai  acuan pengembangan  kurikulum,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, selanjutnya ditegaskan bahwa pengembangan
standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara  nasional  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  standardisasi,  penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 1
Penilaian  merupakan  bagian  dari  evaluasi,  sedangkan  evaluasi merupakan  rangkaian  akhir  dari  suatu  proses  pembelajaran.  Berhasil tidaknya  hasil  pembelajaran  dapat  dilihat  sejauh  mana  hasil  evaluasi terhadap output yang dihasilkan.
Dalam  UU  No.20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  1 ayat 21 dijelaskan bahwa, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan,  dan  penetapan  mutu  pendidikan  terhadap  berbagai  kompone pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 2
Dalam PP. 1/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1  ayat  17  dikemukakan  bahwa  “penilaian  adalah  proses  pengumpulan  da pengolahan  informasi  untuk  mengukur  pencapaian  hasil  belajar  peserta didik”. 3
Menurut  undang-undang  republik  indonesia  no  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  57  ayat  1,  evaluasi  dilakukan dalam  rangka  mengendalikan  mutu  pendidikan  secara  nasional  sebagai bentuk  akuntabilitas  penyelenggaraan  pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan,  diantaranya  peserta  didik,  lembaga  dan  program pendidikan. 4
Pengukuran  dan  penilaian  erat  hubungannya  dengan  model penelitian  ilmiah.  Penggunaan  disain  eksperimen  dengan  kelompok pembanding control  groups dalam  pendidikan  banyak  melibatkan pengukuran.  Kegiatan  pengukuran  dan  penilaian  sangat  bersifat  kuantitatif dan  lebih  banyak  diarahkan  pada  upaya  memeriksa  perbedaan-perbedaan individual.  Dalam  bidang  pendidikan,  berbagai  alat  uji/tes  diarahkan  pula pada upaya untuk mengukur perbedaan individual antara siswa satu dengan siswa-siswa yang lainnya dalam setiap bidang studi.
Kebutuhan untuk menghubungkan kegiatan penilaian dengan upaya perbaikan kurikulum/sistem pendidikan muncul setelah tahun 1930-an. Salah seorang  yang  merintis  hubungan  penilaian  dan  perbaikan  kurikulum  adalah Raplh W. Tayler. Menurut Tayler, kurikulum dikembangkan atas dasar dan diarahkan pada pencapaian sejumlah tujuan pendidikan. Untuk itu penilaian berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan tersebut
1 Peraturan  Pemerintah  RI.  No.19  Tahun  2005  tentang standar  nasional  pendidikan (Bandung: fokusmedia, t.th.).
2 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang sistem  pendidikan  nasional (Bandung: Fokusmedia, t.th.)
3 Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005,…….
4 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.
telah  atau  belum  di  capai.  Dari  hasil  penilaian  kemudian  dapat  diketahui bagian-bagian mana dari system yang masih memerlukan perbaikan 5 . Di  tahun  1960-an,  penilaian  lebih  dikembangkan  lagi  untuk mengetahui:
1. Seberapa  jauh  tujuan-tujuan  pendidikan  berhasil  dicapai  melalui system pendidikan/kurikulum yang dikembangkan tersebut.
2. Bagian-bagian  mana  dari  kurikulum  yang  dikembangkan  yang dikembangkan  tersebut  masih  lemah,  faktor-faktor  apa  yang menyebabkan dan bagaimana cara memperbaikinya.
3. Apakah kurikulum baru yang dikembangkan tersebut lebih unggul dari kurikulum yang akan ditinjau dari berbagai segi.

## Lingkup Sasaran Penilaian
Ada  tiga  komponen  yang  sekurang-kurangnya  yang  perlu  dijadikan sasaran penilaian 6 .

## A. Program pendidikan
Suatu  program  pendidikan  dinilai  dari  tujuan-tujuan  yang  ingin  di capai,  isi  program  yang  disajikan,  strategi  belajar  megajar  yang  diterapkan, serta bahan-bahan ajar yang digunakan.
1. Penilaian terhadap tujuan pendidikan
Salah  satu  bagian  dari  tujuan  pendidikan  yang  disajikan  sasaran kegiatan  penilaian  ialah  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan daripada evaluasi ini adalah untuk mendapat data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan kurikuler. 7
2. Penilaian terhadap isi program
Dalam menilai isi program dapat digunakan sejumlah kriteria yaitu:
a. Relevansi  terhadap  tujuan-tujuan  yang  telah  di  susun  untuk kelas yang bersangkutan.
b. Kebenarannya  menurut  pandangan  yang  berlaku  pada  saat itu.
c. Relevansi dengan pengalaman murid dan lingkungan
d. Keseimbangan antara luas dan dalamnya materi.
e. Ketepatan urutannya
f. Jelasnya rumusan yang digunakan.
g. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
h. Kesesuaian dengan jumlah waktu yang tersedia.
5 .  Nana  Sudjana  dan  Ibrahim, Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan (Bandung:  Sinar  Baru,
1989), 214.
6 . Ibid., 220-232.
7 Ngalim  Purwanto, Prinsip-Prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2002), 5.
El-Banat Vol. 6. No. 2, Juli-Desember 2016 167
Yang  dimaksud  isi  program  adalah  acuan  program  pembelajaran atau  kurikulum.  Kurikulum  yang  dirancang  secara  tradisional 8 akan mengakibatkan  aktivitas  kelas  berlangsung  secara  statis.  Sedangkan Kurikulum modern, 9 akan mengakibatkan kelas bersifat dinamis. 10
3. Penilaian strategi belajar mengajar
Dalam  penilaian  strategi  belajar  mengajar  ini  mencakup  strategi dalam penyampaian pengajaran dan strategi dalam penilaian proses dan hasil dari belajar.
Strategi ini dalam kegiatan pembelajaran, dapat diaplikasikan berupa sebuah  metode 11 atau  cara  penyampaian  seorang  guru  dalam  proses pembelajaran.  Namun  harus  diperhatikan  juga  dalam  penerapan  sebuah metode  ini,  ada  unsur  lain  yang  mempengaruhi  keefektifan  penggunaan metode  belajar,  antara  lain  adalah  faktor  guru,  faktor  anak  dan  faktor situasi. 12

## B. Proses pelaksanaannya
Ada  sejumlah  kriteria  yang  dapat  digunakan  dalam  menilai  proses belajar mengajar:
1. Konsistensinya  dengan  kegiatan  yang  terdapat  dalam  program pengajaran
2. Keterlaksanaanya  oleh  guru  dalam  hal  kegiatan-kegiatan  yang telah direncanakan tanpa kesukaran yang berarti
3. Keterlaksanaan  siswa  dalam  partisipasinya  di  kegiatan  belajar mengajar.
4. Perhatian  yang  diperlihatkan  siswa  terhadap  pelajaran  yang sedang berlangsung
5. Keaktifan para siswa dalam proses belajar
6. Kesempatan  yang  diberikan  untuk  mencapai  hasil  pelajaran dalam situasi yang nyata.
7. Kesempatan  dan  kualitas  bimbingan  individual  yang  diberikan kepada siswa.
8. Pola interaksi antara guru dan siswa
9. Kesempatan untuk mendapatkan umpan balik secara kontinu Berdasarkan  uraian  di  atas,  mulai  dari  proses  awal
pembelajaran sampai evaluasi, diharapkan guru mampu
8 Kurikulum tradisional diartikan sebagai sejumlah materi pengetahuan dan kebudayaan hasil masa lalu yang harus dikuasai murid untuk mencapai suatu tingkat tertentu, yang dinyatakan dengan ketentuan kenaikan kelas atau pemberian ijazah pada murid tersebut.
9 Kurikulum  modern  diartikan  semua  kegiatan  yang  berpengaruh  terhadap  pembentukan pribadi murid, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas.
10 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolahan Kelas (Jakarta: Tema Baru, 1989), 117.
11 Metode adalah cara, yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan.
12 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 149.
menumbuhkan semangat peserta didik untuk belajar, salah satu cara yaitu pemberian motivasi. 13

## C. Hasil-hasil yang dicapai.
Hasil-hasil  yang  dicapai  mengacu  pada  pencapaian  tujuan  jangka pendek  dan  yang  mengacu  pada  pencapaian  tujuan  jangka  panjang.  Dalam jangka pendek yang dinilai adalah dari tingkat penguasaan terhadap tujuan- tujuan  khusus  yang  ingin  dicapai  dalam  unit-unit  program  yang  relative terbatas.  Dan  dititik  beratkan  pada  kemampuan  kognitif  pada  taraf pengetahuan  dan  pemahaman.  Sedangkan  untuk  jangka  panjangnya  dinilai dari  tingkat  pencapaian  tujuan-tujuan  umum  pendidikan.  Aspek  perilaku yang  dinilai  adalah  kemampuan  kognitif  yang  lebih  tinggi  seperti kemampuan aplikasi, sintesis dan analisis.
Kemampuan  kognitif  yang  dimaksud  adalah  setiap  siswa mempunyai  kemampuan  untuk  memecahkan  masalah,  taraf  berfikir  atau kenampuan  berfikir  kreatif,  siswa  juga  berbeda  dalam  cara  memperoleh, menyimpan  serta,  menerapkan  pengetahuan.  Mereka  dapat  berbeda  dalam cara  pendekatan  terhadap  situasi  belajar,  cara  mereka  menerima, mengorganisasikan  dan  menghubungkan  pengalaman,  dan  cara  mereka merespon metode pengajaran tertentu. 14

## Landasan Filosofis dan Yuridis

## A. Landasan Filosofis
Pernyataan  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  setiap  siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  atau  sekelompok siswa.  Disamping  itu  penilaian  yang  adil  harus  tidak  membedakan  latar belakang sosial ekonami, budaya , bahasa dan gender.
Secara  umum  fungsi  pendidikan  nasional  dapat  diri 15 rumuskan dalam  dua  kategori:  politik  dan  kebudayaan.  Secara  politik,  fungsi  umum pendidikan  nasional,  untuk  menumbuhkna  rasa  nasionalisme  yang  sehat pada  setiap  sikap  dan  cara  berfikir  anak  indonesia.  Sedangkan  fungsi budaya,  tumbuhnya  rasa  bangga  atas  kepemilikan  suatu  budaya  nasional sebagai identitas bangsa.

## B. Landasan Yuridis
Untuk memberikan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional  pada  kelompok  mata  pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata
13 Motivasi  adalah  keinginan  untuk  berbuat  sesuatu.  Dalam  buku  Husaini  Ustman,
Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 264.
14 Slameto, Belajar  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempelajarinya (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1995),
160.
15 H.A.R Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1994), 203.
pelajaran ilmu dan teknologi menurut PP no.19  pasal 66, dinyatakan secara tegas  akan  dilakukan  dalam  bentuk  ujian  nasional  yang  dilakukan  secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun.
Dalam  UU  No  20  thaun  2003.  Tentang  sistem  pndidikan  nasional bab  1  pasal  1  ayat  21  dijelaskan  bawa  evaluasi  pendidikan  adalah  kegiatan pengendalian,  penjaminan,  dan  penetapan  mutu  pendidikan  terhadap berbagai  konponen  pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenajng,  dan  jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 16
Dalam PP. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan bab 1 pasal 1  ayat  17  dikemukakan  bahwa  penilaian  adalah  proses  pengumpulan  dan pengolahan  informasi  untuk  mengukur  pencapaian  hasil  belajar  peserta didik. 17

## Prinsip Penilaian
Prinsip  adalah  pernyataan  yang  mengandung  kebenaran.  Dengan prinsip  evaluasi  dapat  menjadi  petunjuk  bagi  guru  untuk  merealisasikan penilaian secara benar.
Beberapa prinsip penilaian itu adalah:
A. Penilaian  harus  masih  dalam  kisi-kisi  kerja  tujuan  yang  telah ditentukan
B. Penilaian seharusnya dilaksanakan secara komprehensif
C. Penilaian diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik
D. Penilaian dilaksanakan secara kontinu
E. Penilaian  harus  peduli  dan  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang berlaku. 18

## Ujian Nasional
Ujian  nasional  telah  menjadi  rutinitas  bangsa  ini.  Setiap  tahun agenda  ini  selalu  menjadi  bahan  pembicaraan,  entah  karena  jumlah  angka ketidaklulusan yang tinggi atau mekanisme ujian yang sarat kekurangan.
UN  telah  menjadi  pembicaraan  tersendiri  bagi  peserta  didik  dan guru. artinya peserta didik yang mendapatkan peringkat pertama di kelas pun dapat  aggal  karena  UN.  Hal  ini  dikarenakan  pada  hari  itu  ia  mendapatkan nilai dibawah standar, ia harus menunggu satu tahun lagi untuk melanjutkan
16 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional ,  Bandung:
Fokusmedia
17 Peraturan Pemerintah R.I. No 19 Tahun 2005
18 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4-5.
studinya atau mengikuti program kejar paket C atau B. Sedangkan guru tidak mempunyai  kewenangan  sedikitpun  mengenai  hasil  UN.  Guru  hanya  dapat terdiam  dan  termangu  melihat  peserta  didiknya  tidak  lulus  UN.  Pendidikan yang telah lama dijalani kandas oleh hasil ujian dalam waktu tidak lebih dari tiga hari. Seorang guru telah kehilangan kedaulatannya. Artinya, pergaulan, pendidikan,  dan  senda  gurau  yang  telah  berangsung  tidak  pernah  dihargai oleh  pemerintah.  Pemerintah  dalan  UN  telah  menjadi  hakim  dalam memutuskan segalanya.
Guru  sebagai  individu  yang  mengetahui  seluk  beluk  peserta didiknya  tidak  mampu  berbuat  apa-apa.  Padahal  menurut  pasal  5  ayat  (1) dan  pasal  6  ayat  (2)  UU  Sisdiknas  seharusnya  evaluasi  hasil  belajar  dan penentu  kelulusan  peserta  didik  dilakukan  oleh  pendidikan  atau  guru  dan satuan pendidikan atau sekolah.
Kedaulatan guru sebagai insan pendidik dengan serta merta dicabut oleh  UN.  Keadaan  ini  semakin  memperparah  kondisi  pendidikan diindonesia.  Artinya,  pendidikan  di  indonesia  masih  bertumpuh  pada  nilai- nilai akademik (kognitif) dan mengesampingkan nilai-nilai kecerdasan yang lain.
Pendidikan di indonesia masih mementingkan hasil daripada proses, artinya  pendidikan  yang  seala  ini  dijadikan  basis  penyadaran  dan pendewasaan  tidak  lebih  diukur  dari  nilai-nilai  yang  telah  dibuat.  Materi kecerdasan  yang  lain  seperti  kecerdasan  emosional  dan  spiritual  tidak tersentuh dan dihargai sama sekali.
Mendekati  UN  peserta  didik  ditekan  sedemikian  mungkin  untuk mengikuti  materi  tambahan.  Hal  in  dilakukan  untuk  mengejar  materi  yang belum  disampaikan  atatu  mengenalkan  soal-soal  UN,  belum  lagi  jam tambahan dari bimbel.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  pendidikan  di  indonesia  masih mengikuti tren pasar. Artinya pendidikan di indonesia masih bongkar pasang sesuai keinginan orang pusat (jakarta). Jakarta sering kali dijadikan miniatur pendidikan indonesia sehingga apa yang terjadi di jakarta dengan serta merta diterapkan  di  daerah.  Jadi  belum  ada  kemandirian,  daerah  dipakasa  untuk mengikuti  tren  jakarta  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  potensi  lokal. Demikian pula para gurunya.
Pendidik  sering  kali  disalahkan  oleh  pemerinta,  orang  tua  dan peserta didik. Hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak mampu  mendidik peserta  didik  dengan  maksimal.  Ketidakmampuan  ini  ditunjukkan  dengan hasil  UN.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketika  UN  mendapatkan  hasil  yang maksimal,  lembaga  dan  bimbingan  belajar  banyak  mendapatkan  acungan jempol bukan guru.
Lembaga  bimbingan  belajar  seringkali  mengklaim  dirinya  sebagai pihak  yang  berjasa  meluluskan  peserta  didik.  Menurut  Freire,  dalam The
Politic  Of  Education:  Culture,  Power  and  Liberation, relasi  yang  harus dibangun  peserta  didik  dan  pemerintah  adalah  evaluasi  bukan  inspeksi. Dalam  inspeksi  pendidik  hanya  menjadi  obyek  pengamatan  pejabat  dari pusat.  Adapun  dalam  evaluasi,  setiap  orang  adalah  subyek  yang  bekerja sama dengan pejabat-pejabat dalam melakukan kritik dan menjaga jarak dari kerja mereka.
Dengan  demikian  UN  seharusnya  tidak  dilakukan  secara  nasional. Ujian  dalam  bentuk  apapun  seharusnya  menjadi  kewenangan  pendidik,  hal ini dikarenakan pendidik lebih tahu kapasitas peserta didik. 19

## Ketidakadilan dalam Ujian Nasional
Ujian  nasional  menurut  peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI No.20  Tahun  2005  pasal  4,  dijadikan  pertimbangan  untuk:  Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan; Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; Skreditasi  suatu  pendidikan,  dan  Pembinaan  dan  pemberian  bantuan  pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Sebuah  hal  yang  ideal  dalam  dunia  pendidikan,pertanyaan  yang muncul  kemudian  adalah  apakah  UN  yang  dilakukan  tidak  lebih  dari  tiga hari,  dengan  tiga  mata  pelajaran(matematika,bahasa  indonesia,bahasa inggris) dapat dijadikan standar mutu pendidikan indonesia?
Pemerintah  dengan  sengaja  membiarkan  generasi  muda  produktif bangsa  indonesia  menjadilayu  senelum  berkembang.  Cita-cita  besar membangun  bangsa  indonesia  kandas  dikarenakan  sistem  UN  yang  tidak memihak. 20

## Menggugat Ujian Nasional
Setiap  tahun  wacana  tentang  perlu  tidaknya  ujian  nasional dilaksanakan  selalu  menarik  untuk  diperbincangkan.  Apalagi  tahun  2008 pemerintah  menetapkan  menambah  mata  pelajaran  yang  di  UN-kan.  Untuk jurusan  ilmu  pengetahuan  sosial  selain  bahasa  indonesia,  bahasa  inggris, matematika,  masih  ditambah  tiga  lagi  dengan  mata  pelajaran  ekonomi, sosiologi  dan  geografi.  Sedangkan  untuk  jurusan  ilmu  pengetahuan  alam ditambah kimia, fisika dan biologi.
Sebagian  pemerhati  dan  pengamat  pendidikan  berpendapat  bahwa sistem  UN  tidak  memanusiakan  manusia,  tidak  sesuai  dengan  khittah pendidikan  dan  mematikan  daya  nalar  pesrta  didik.  Peserta  didik  dipaksa mengikuti  aturan  pemerintah  yang  jauh  dari  realitas  pendidikan.  Benarkah demikian?
19 Benni  Setiawan, Agenda  Pendidikan  Nasional (Jogyakarta:  Ar-Ruzz  Media,  2008),  139- 142.
20 Ibid., 142-145.
Pendidikan  yang  merupakan  sebuah  proses  mulia  yang  berusaha memanusiakan  manusia,  pengangkatan  manusia  muda  ketaraf  insani,  dan pemerdekaan,  tidak  menjadi  dasar  pijakan  pengambilan  kebijakan pemerintah.  Pemerintah  lebih  mementingkan  hasil  dari  pada  proses. Pemerintah  merasa  bangga  mampu  meluluskan  peserta  didik  dengan  nilai rata-rata  5,25  dari pada  melihat  peserta  didik  mandiri dan  mampu  berkarya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan nilai rata-rata tersebut, konton pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.
Kaum  feodel  biasanya  antikritik.  Artinya  mereka  menganggap dirinya  sebagai  orang  yang  paling  benar dan pantang untuk  dikritik.  hal ini juga  ada  dalam  pola  pikir  dan  laku  pemerintah  indonesia.ia  merasa  benar dengan  apa  yang  telah  diputuskan.  Masukan  dan  kritikan  hanya  dijadikan hiasan dan angin lalu. Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
Karena  itu  tidak  heran  jika  banyak  tuntutan  dari  orang  tua  peserta didik,  dan  pelaku  pendidikan  mengenai  UN  tidak  perna  ditanggapi  serius. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa “ masukannya akan kami bicarakan dalam rapat”. Namun, apa kenyataannya, kritik dan saran yang disampaikan komponen pendidikan tidak pernah menjadi agenda kerja.
Lebih  dari  itu,  proyek  penyeragaman  soal  UN  yang  tentunya menggunakan  dana  APBN  selalu  saja  tidak  transparan  ,  semua  serba tertutup.  Ketika  ada  pihak-pihak  yang  mencoba  jujur  dan  menguaknya,  ia akan dimutasi atau bahkan dipecat.
Pendek kata, UN telah banyak merampas hajat hidup orang banyak. Karena tidak  lulus  UN,  seseorang  bisa  minder  dan  bahkan  ada  yang  bunuh diri.  Karena  UN,  guru  dan  pihak  sekolah  menjadi  “pecundang”  dengan memberikan jawaban soal kepada peserta didiknya. Karena UN pula, kepala sekolah  dimutasi  dan  pensiun  dini.karena  itu.  Setelah  melihat  realitas  yang demikian,  pemerintah  perlu  memikirkan  formula  yang  tepat  sebagai pengganti  UN.  Apabila  tidak  ada  formula  yang  tepat  untuk  mengganti kebijakan  UN,  langkah  paling  muda  adalah  ditiadakannya  UN.  Biarkan proses  belajar  mengajar  di  sekolah  “dinilai”  oleh  guru  yang  selalu mendampingi  dan  mendidiknya.  Pekerjaan  pemerintah  sekarang  adalah bagaimana  menyejahterahkan  guru,  tanpa  harus  melalui  prosedur  yang ndakik-ndakik. 21

## Penutup
Selama  ini  pemerintah  tidak  konsisten  dalam  menerapkan  sistem pendidikan  nasional.  Sektor  pendidikan  terlihat  cukup  membingungkan karena  pergantian  menteri  berdampak  pada  pergantian  dan  perubahan beberapa sistem pendidikan.
21 Ibid, 145-148.
Wacana  ujian  nasional  (UN)  misalnya  selalu  berubah-rubah. Terkadang  diwacanakan  dihapus,  namun  diberlakukan,  atau  sebaliknya. Akibatnya,  bisa  mempengaruhi  kebijakan  dari  setiap  sekolah  dan  guru  di setiap  daerah.  Akibatnya,  sektor  pendidikan  belum  bisa  menjaga  konsisten kebijakan  yang  menyangkut  sistem  yang  diadopsi  oleh  anak  didik.
Karena itu sistem pendidikan di Indonesia perlu ditata ulang melalui pembentukan  peta  jalan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pemerintah semestinya  belajar  dari  pengalaman  sukses  negara-negara  maju  di  dunia dalam  mengelola  sektor  pendidikan  secara  efektif  dan  komprehensif.

## Daftar Rujukan
Arikunto,  Suharsimi. Dasar-Dasar  Evaluasi  Pendidikan .  Jakarta:  Bumi Aksara, 1996. Arikunto,  Suharsimi. Evaluasi  Program  Pendidikan . Jakarta:  Bumi  Aksara, 2004. Husaini, Ustman. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta:
Bumi Aksara, 2010.
Nawawi,  Hadari. Organisasi  Sekolah  dan  Pengelolahan  Kelas .  Jakarta: Tema Baru, 1989.
Peraturan  Pemerintah  R.I.  No  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional Pendidikan Bandung: Fokusmedia. Purwanto,  Ngalim. Prinsip-Prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. Setiawan, Benni. Agenda Pendidikan Nasional . Jogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2008.
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempelajarinya . Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Sudjana,  Nana  et. al. Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan. Bandung:  Sinar
Baru, 1989.
Sukardi. Evaluasi  Pendidikan  Prinsip  dan  Operasionalnya .  Jakarta:  Bumi Aksara, 2009. Sukardi. Evaluasi  Pendidikan  Prinsip  dan  Operasionalnya. Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
Suryosubroto, Proses  Belajar  Mengajar  di  Sekolah .  Jakarta:  Rineka  Cipta,
1997.
Tilaar  H.A.R. Manajemen  Pendidikan  Nasional .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1994.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional Bandung: Fokusmedia.