## Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Musik Joox

## Izzan Razaka Praditama
Izzanrazaka5@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Income Tax Is a Tax Imposed over all income or by subject to taxation of all their activities in Indonesia. In Indonesia, system to collect income tax adheres to system self assesment system which means, every taxpayers who act as subject to taxation entitled to pay the own of amount tax. In the Development of the times more advanced,  the community held to acces of any kind through the internet including to acces music. Right now to listen the music do not need to kind of hard to buy the CD or Tapes, but we can download in application like play store or app store and then we choose joox. In pratice these marketing in Indonesia, Joox did not make direct receiving an income or an enlightening book In Indonesia. Supposed to be when Joox receiving an Income in Indonesia of their Bussines Activities, Hence application as astream joox rice stock is suffifcient to are the subjectof an incomentax of which is valid for five in Indonesia.
Keywords: Income Tax Collection; Overseas Entrepreneur; Foreign Internet Application.

## Abstrak
Pajak Penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan atas segala penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak dari segala kegiatannya di Indonesia. Di Indonesia, system pemungutan Pajak Penghasilan menganut system Self assessment system yang artinya, tiap wajib pajak yang bertindak sebagai subjek pajak berhak untuk menyetorkan sendiri jumlah pajak terutangnya sendiri. Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju , masyarakat dimudahkan untuk mengakses apapun melalui internet termasuk untuk mengakses music. Saat ini untuk mendengarkan music tidak perlu susah untuk harus beli CD atau kaset,  namun hanya dengan mengunduh salah satu aplikasi yang bernama Joox. Aplikasi Joox adalah salah satu aplikasi dengan menggunakan internet atau streaming. Masyarakat dapat dimanjakan dengan segala kontennya. Dalam prakteknya di Indonesia, Joox ini secara tidak langsung menerima penghasilan yang didapatkan di Indonesia. Seharusnya apabila joox mendapatkan penghasilan di Indonesia dari kegiatan usahanya,  maka aplikasi streaming Joox ini dapat untuk dikenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Karena pemasukan Pajak di Indonesia cukup besar dibandingkan  dengan pemasukan dari sektor Migas.
Kata Kunci: Pemungutan Pajak; Pajak Penghasilan,; Streaming Musik; Joox.

## Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur Pasal Mengenai Perpajakan, yaitu terdapat pada pasal 23. Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa,” pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur didalam Undang-Undang”. Kesimpulan yang bisa diambil dari pasal ini yaitu, pajak mempunyai sifat memaksa bagi para subjek pajak yang telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Wajib pajak diharuskan untuk
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 501

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 8 Februari 2019; Diterima 13 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 502 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
membayar pajak , karena pemasukan pajak sangat penting bagi penunjang keuangan suatu Negara.
Pembayaran Pajak juga merupakan wujud dari kewajiban kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan dan turut membantu pembiayaan pembangunan secara nasional. Hal ini sesuai dengan falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban, melainkan merupakan suatu hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk berperan serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan secara nasional. 1 Di dalam perkembangan nya saat ini,bukan hanya masyarakat saja yang dapat dikenakan untuk pembayaran pajaknya, namun juga para pengusaha yang sedang mengembangkan bisnisnya di Indonesia, baik itu pengusaha luar negeri maupun dalam negeri. Tidak ada perbedaan diantara keduanya.
Music adalah hal yang sangat universal bagi semua orang. Dari mulai para anak-anak hingga orang tua pasti sudah mengetahui ataupun sering mendengarkan music apapun. Seiring dengan semakin majunya teknologi, masyarakat sudah tidak perlu bersusah payah untuk mendengarkan music melalui media Radio ,CD ataupun sebagainya. Karena saat ini cukup banyak pilihan untuk mendengarkan music melalui Streaming . Cara untuk menggunakan nya juga sangat mudah, cukup dengan download aplikasi music yang telah tersedia di telepon genggam masing-masing maka kita bisa memilih music atau jenis lagu yang ingin kita dengarkan. Hal ini tentunya menjadi sasaran bagi para produsen aplikasi streaming music yang saat ini mulai berkembang pesat seperti JOOX,SPOTIFY untuk semakin mengembangkan pasarnya di tiap-tiap Negara. Karena dengan Streaming music ini konsumen merasa dimudahkan untuk mendengarkan music favoritnya.
Salah satu perusahaan yang sedang berkembang saat ini adalah Tencent Holding Ltd , sebuah perusahaan asal Tiongkok yang menyediakan layanan musik streaming bernama JOOX. Saat ini aplikasi streaming music JOOX sudah merambah Hingga ke Indonesia. Awal mula JOOX masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 2015.
1 Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan teori dan konsep hukum paja k, (ed 2rd Mitra wacana dan STIAMI 2017).[1].
Dalam perkembangan nya hingga tahun 2018 ini, aplikasi streaming music JOOX telah di unduh lebih dari 70 juta kali oleh para pendengar music di Indonesia. Dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia, Aplikasi Streaming Musik  JOOX ini juga bekerjasama dengan label-label musik yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia seperti Trinity , Musica Studio , dan Alfa Records . Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan music secara legal kepada para penggunannya. Streaming music adalah suatu  layanan untuk mendengarkan   music  tanpa harus melalui proses download seperti pada umunya. . .Jika konsumen ingin menikmationkan denga
Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Aplikasi Streaming Musik JOOX.
Pengertian Aplikasi streaming musik Joox adalah suatu aplikasi yang menyediakan layanan streaming musik secara legal dengan hanya menggunakan Internet atau dengan menggunakan data ada ponsel genggam kita. Dalam mengarungi bisnisnya di Indonesia, JOOX bekerjasama dengan label-label musik yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia seperti Trinity, Musica Studio, dan lain sebagainya. Selain bekerjasama dengan label-label music, JOOX juga turut bekerjasama dengan manajemen pemusik Di Indonesia, karena tidak semua pemusik di Indonesia bergabung dalam label musik yang telah ada. Di dalam aplikasi musik streaming JOOX, terdapat berbagai macam fitur-fitur yang telah disediakan diantaranya adalah:
a. Koleksi musik;
b. JOOX Radio;
c. Playlist lagu;
d. Chart/ Tangga lagu;
e. JOOX VIP.
Pendapatan yang diperoleh oleh aplikasi Streaming Musik Joox ini sangat beragam. Pendapatan tersebut berasal dari pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Pengguna VIP JOOX. Dari hasil pembayaran tersebut, maka pengguna tersebut akan mendapatkan layanan music VIP seperti menggungah atau mengunduh lagu secara offline,layanan terbebas dari segala iklan dan mendapat akses terhadap lagu-lagu tertentu yang mempunyai predikat music VIP. Karena Dalam aplikasi Streaming JOOX, terdapat berbagai macam lagu baik

## 504 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
yang terbatas hanya bisa didengarkan oleh Pengguna VIP, atau langsung yang bebas di dengarkan oleh pengguna regular. Pendapatan yang kedua berasal dari pihak pihak yang ingin memasang iklan di dalam Aplikasi JOOX. Dalam kerjasama ini, JOOX akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan jumlah iklan yang ditampilkan dalam aplikasi JOOX.
Di dalam Perpajakan Indonesia terdapat aturan mengenai penghasilan Subjek Pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia.ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam pasal 2 ayat (3) yang berisi tentang subjek pajak yang meliputi:
a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia Lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai minat untuk tinggal di Indonesia;
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah dan.,
4. Pembukuannya diperiksa oleh apparat pengawasan fungsional negara.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
mengatur tentang subjek pajak luar negeri, yang di dalamnnya meliputi :
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Dalam hal ini JOOX menjalankan proses bisnisnya di Indonesia dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Maka sudah seharusnya dapat dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu Asas yang berlaku di Indonesia yaitu Asas Sumber. Pengertian dari Asas sumber adalah negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak kepada wajib pajak yang telah memperoleh penghasilan dari Indonesia, tanpa harus melihat tempat wajib pajak berasal.
Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia  ataupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sepeti gaji, keuntungan dalam usaha, hadiah, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 Undang Undang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.
Jadi arti dari pasal tersebut yaitu setiap wajib pajak yang mendapatkan penghasilan, baik honorarium, gaji atau pun sebagainya dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang telah diterima selama satu tahun pajak tersebut.
Beberapa dari peraturan perundang-undangan ini mengalami perubahan, dikarenakan adanya perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang awalnya berlaku sistem Official Assesment Sistem diubah menjadi Self Assement Sistem ,yang artinya bahwa Wajib Pajak berperan penting dalam melakukan penghitungan pajak,kemudian penyetoran pajak serta melaporkan kewajiban pajaknya.
Subjek Pajak artinya bahwa orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pajak. Dasar hukum mengenai subjek Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, diantaranya adalah:
1. Orang pribadi Penjelasannya yaitu orang pribadi baik yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Hal ini bisa untuk dikenakan Pajak Penghasilan.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Maksudnya adalah warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum

## 506 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
dibagi tetapi menghasilkan pendapat, maka hal itu dapat untuk dikenakan pajak .2 3.  Badan Perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Koman- diter, Perseroan Lainnya,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan na,a dan bentuk usaha apapun seper- ti,firma,kongsi,koperasi,danapensiun,perkumpulan,persekutuan,yayasan,or - ganisasi massa,organisasi sosial politik,organisasi sejenis,lembaga,bentuk usaha tetap dan bentuk badan  lainnya. 3
4.  Bentuk Usaha Tetap Penjelasannya yaitu suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirkan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. 4
Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JOOX di Indonesia, salah satu kegiatan yang dapat dikenai Pajak adalah Pembayaran Royalti dari pihak JOOX pada label-label Musik yang bekerjasama dengan JOOX. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa pendapatan atas suatu royalti merupakan salah satu bentuk dari Objek Pajak Penghasilan. Dalam kegiatan ini,seharusnya dapat untuk dikenakan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang di dalamnya mengatur terkait dengan royalti. Dikarenakan subjek dalam penerima Pajak Penghasilan ini merupakan subjek pajak dalam negeri dan dapat dipotong oleh perwakilan perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Holding Tencent LTD yang membayarkan royalti tersebut. Selain itu , tarif pajak yang dapat dikenakan adalah sebesar 15% dari jumlah bruto atas pembayaran PPh pasal 23 yang telah dipotong sebelumnya.
Pajak penghasilan sama halnya dengan pajak langsung. Karena di dalam Pajak langsung, beban pajak merupakan tanggung jawab dari Wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat untuk dibebankan kepada pihak lainnya. Kontribusi Pajak Penghasilan termasuk salah satu pemberi kontribusi yang cukup besar terhadap
2 ibid. [53].
3 ibid . 4 ibid .
system perpajaan di Indonesia. Pada saat tahun 1998-1999, Pajak Penghasilan mencapai 36% dari total pendapatan pajak yang didapatkan. 5
Dari pengertian para ahli diatas.ada 5 unsur mengenai pajak ini yaitu: 6
1.  Iuran/Pungutan;
2.  Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
3.  Pajak dapat dipaksakan;
4.  Pajak tidak menerima kontraprestasi;
5.  Pajak untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
Ada empat fungsi yang selalu melekat dalam pajak yaitu:

## 1. Fungsi Budgetair
Pengertian dari fungsi ini adalah pajak merupakan salah satu sumber yang utama bagi suatu Negara untuk melakukan segala pembiayaan seperti pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat. Jadi pajak ini merupakan sarana bagi Negara untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari rakyat dan akan dikeluarkan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan pengeluaran Negara lainnya.

## 2. Fungsi Regulend
Pengertian dari fungsi ini yaitu pajak sebagai sarana untuk mengatur kebijakan perekonomian suatu Negara. Tujuan dari adanya fungsi ini yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang berada diluar sector keuangan. Contohnya adalah, dengan memberikan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam negeri, semisal dikenakan PPn.

## 3. Fungsi Demokrasi
Pengertian dari fungsi ini yaitu suatu fungsi yang merupakan penjelmaan atau wujud dari system gotong royong, termasuk dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan bersama. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajiban nya membayar pajak, maka ia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

## 4. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi yaitu fungsi yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. 7
Beranjak dari fungsi-fungsi pajak yang telah disebutkan diatas, bisa disimpulkan bahwa pajak bisa masuk ke dalam ranah administrasi Negara. Dikarenakan dalam hal ini, di dalam hukum pajak terdapat unsur-unsur administrasi Negara yaitu, Adanya suatu instrument Yuridis, pajak sebagai sarana pengendalian
5 ibid. [59].
6 ibid. [3]. 7 Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak: :Teori,analisis, dan perkembangann- ya , edisi 6, [Salemba Empat 2014].[13].

## 508 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
oleh pemerintah pada masyarakat, adanya partisipasi dari masyarakat dan adanya perlindungan hukum. Di dalam fungsi Budgetair , telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sarana untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari rakyat untuk menjalankan segala pembangunan Negara. Jadi guna pemungutan pajak itu sangat penting sekali. Sedangkan di dalam fungsi Regulend , yang artinya mengatur, maksudnya adalah yang berhak untuk mengatur disini adalah pemerintah. Pemerintah diharuskan untuk secara intens mengawasi objek-objek pajak.
Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak, ada beberapa sistem pemungutan yang ada di Indonesia yaitu: 8

## 1. Self Assesment
Dalam pemungutan ini,para wajib pajak berwenang untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajaknya yang terutang sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang ada. Dasar dari penentuan jumlah pajak itu berasal dari aktivitas wajib pajak itu sendiri. Syarat-syarat system self assessment ini dikatakan berjalan dengan baik apabila terdapat: 9
-  Adanya kepastian hukum
-  Sederhana penghitungannya -  Mudah pelaksanaannya
-  Lebih adil dan merata
-  Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri

## 2. Official Assement
Dalam pemungutan pajak ini yang memiliki kewenangan untuk memungut adalah Pemerintah. Jadi pemerintah yang berhak untuk memungut dan menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. System ini bisa dikatakan berhasil apabila pemerintah atau aparatur pajak ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan kuantitasnya yang telah memenuhi kebutuhan.

## 3. Witholding system
Dalam pemungutan pajak withholding sytem pemerintah telah mempercayakan kepada pihak ketiga untuk melakukan penghitungan,pemotongan dan
8 ibid .
9 Loc.Cit.
pembayaran pajak serta pelaporan pajaknya.
Dari ketiga system yang ada tersebut, Indonesia menganut Self Assesment Sistem yang artinya bahwa setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan besarnya utang pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
Oleh karena itu, guna mendukung lancarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat teori-teori yang menjelaskan terkait hak Negara untuk melakukan pemungutan pajak, diantaranya adalah:
1.  Teori Asuransi
Dalam teori ini, Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak- hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat diharuskan untuk membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karenan memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2.  Teori Kepentingan Dalam teori ini, pembayaran pajak mempunyai kepentingan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Semakin banyak individu yang menikmati jasa pekerjaan Negara, maka semakin besar juga pajaknya.
3.  Teori Daya Pikul Dalam teori ini pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu), jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.
4.  Teori Bakti Dalam teori ini didasarkan pada paham organisasi Negara ( Organische Staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar sebagai tanda baktinya.
5.  Teori Daya Asas Beli Di dalam teori ini, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajaknya. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarkat. Dengan demikian kepentingan pajak lebih diutamakan. 10
Selain asas-asas yang telah disebutkan sebelumnya,masih terdapat beberapa asas yang digunakan dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan diantaranya
10 Deddy Sutrisno, dan Indrawati, bahan ajar Mata kuliah Hukum Pajak , [Universitas Airlangga Surabaya 2007].[32].
Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
adalah: 11

## a. Asas Tempat Tinggal
Pemungutan Pajak dilakukan hanya berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Jadi Negara hanya berhak untuk melakukan Pemungutan terhadap orang atau wajib pajak yang bertempat tinggal di negara bersangkutan.
b. Asas Kebangsaan
Pemungutan Pajak yang dilaksanakan harus berdasarkan kebangsaan suatu negara. Jadi suatu negara berhak untuk melakukan pungutan kepada setiap orang yang  mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan.
c. Asas Sumber
Pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan tersebut didapatkan. Apabila sumber penghasilan didapatkan pada suatu negara , maka negara tersebut boleh untuk melakukan pungutan pajak, meskipun wajib pajak bukan merupakan warga negaranya.
Selain asas-asas pemungutan, pajak juga dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berdasarkan kewenangan pihak yang memungut, kemudian berdasarkan golongan dan sifatnya. Pada dasarnya, hukum Pajak ini termasuk dalam hukum public, dikarenakan hukum pajak bersifat secara umum. Wewenang Hukum Publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum public, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan- keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. 12
Kesimpulan dari kewenangan tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan.
Berdasarkan kewenangan dalam Pemungutan pajak, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
1. Pajak Pusat yaitu pajak yang segala pengelolaannya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan dan digunakan untuk membiayai segala
11 Op.Cit .[34].
12 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , [Gadjah Mada University Press ,2005].[70].
kebutuhan yang dilakukan oleh negara. Pajak-pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Keuangan diantaranya adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) , Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
2. Pajak daerah, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Untuk segala keperluan administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan untuk pajak daerah dapat dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan daerah setempat. Contoh dari pajak daerah ialah: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok , Pajak hiburan , Pajak Reklame.
Pajak juga terbagi menjadi dua jenis golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

## Kewenangan Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak atas Aplikasi Streaming Musik JOOX
Di dalam Hukum Pajak sebenarnya mengatur tentang kepentingan para pihak dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat banyak pihak yaitu wajib pajak, pemungut pajak, dan pihak ketiga yang terlibat di dalam pajak. Hukum Pajak difungsikan dengan peraturan perundang-undangnya yang mengatur dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak yang melanggarnya. Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum Pajak dapat berakibat hukum dalam ranah hukum pidana dan hukum administrasi. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan pelanggaran terhadap pajak dapat menyebabkan kerugian  terhadap masyarakat dan kerugian pada keuangan Negara. Dalam konteks itulah ranah Hukum Privat Menjadi hukum publik. 13
Dalam hal ini pajak dari sektor music sangat besar sekali pemasukan nya, karena semakin lama semakin bertambah maju perkembangan music di Indonesia. Namun terdapat celah yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan
13 Dicky Aditya, “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Royalti Film Impor”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya) 2011.[50].

## 512 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
pelanggaran-pelanggaran atas pajak ini. Solusi untuk menangani masalah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib Pajak ini adalah dengan cara memberikan sanksi agar dapat menimbulkan efek jera dan dapat untuk mengingatkan para wajib pajak untuk memenuhin kewajibannya dalam pembayaran pajak. Sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi berupa  Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
Perbedaan yang mendasar diantara sanksi administrasi dan sanksi Pidana adalah perbuatan penegakan Hukumnya. Di dalam sanksi Administrasi,segala penegakan hukumnya dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui proses peradilan,beda halnya dengan sanksi pidana dimana penegakan hukumnya diselesaikan melalui proses peradilan yang diputus oleh para Majelis hakim. Selain itu, perbedaan lainnya adalah tujuan dari dikenakannya sanksi-sanksi tersebut. Dalam sanksi administrasi tujuan dikenakan sanksi ini adalah untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh pelanggar. Sedangkan dalam sanksi pidana, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggarnya. Dua hal tersebut menjadi perbedaan yang sangat jelas diantara sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hukum pajak mengatur mengenai segala kegiatan  pemungutan  pajak  yang  merupakan  wewenang  dari  fiskus,  kemudian mengatur  mengenai  cara  kerja  fiskus  di  dalam  melakukan  kegiatan  administrasi perpajakan. Dalam Hukum administrasi, adanya kewenangan itu sangat penting sekali dikarenakan hukum administrasi mengatur mengenai bagaimana tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di dalam perpajakan, harus ada wewenang yang jelas dari pemerintah kepada fiskus untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Wewenang yang diberikan kepada fiskus ini harus disertai pula dengan asas legalitas, yang bertujuan untuk meminimalisir fiskus yang berniat untuk melakukan tindakan sewenang-wenangnya sendiri serta memberikan perlindungan hukum yang nyaman bagi warga Negara Indonesia.
Sebagai Langkah awal, yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dimulai dengan Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah diatur dalam pasal 29 UU KUP tahun 1983.Pemeriksaan adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan hukum pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam praktiknya, pemeriksaan dapat dlakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dasar hukum mengenai pemeriksaan ini telah diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 31 UU KUP. Setelah langkah awal pemeriksaan ini telah selesai dilaksanakan, maka fiskus dapat melakukan langkah selanjutnya terhadap wajib pajak. Apabila di dalam pemeriksaan terdapat bukti bahwa ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak, maka fiskus dapat memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Dalam system pemungutan yang dilaksanakan di Indonesia menganut Self Assesment System yang artinya bahwa setiap wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa pajak yang terutang, dan berhak juga untuk membayar sendiri pajak yang terutangnya. Namun resiko yang dapat ditimbulkan dari dianutnya Self Assesment System ini yaitu karena tanggung jawab pembayaran sepenuhnya berada di kekuasaan  wajib pajak,maka tidak sedikit wajib Pajak yang memanfaatkan Penghindaran pajak ( Tax Avoidance ) ataupun melakukan upaya Penggelapan
Pajak ( Tax Evasion ). Dalam hal ini, tugas dari Direktorat Jenderal Pajak sangat berat,karena Direktorat Jenderal Pajak ini harus mengawasi dan melakukan penegakan hukum atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Maka dalam hal ini Pengawasan yang dilakukan oleh para pejabat Direktorat Jenderal Pajak Terhadap wajib pajak ini harus sangat serius, karena sanksi dapat dikenakan ketika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Sanksi administrasi dalam ranah hukum Perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kewajiban Perpajakan. Tujuan dikenakan nya sanksi administrasi kepada wajib pajak adalah agar masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat

## 514 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
dipaksakan  sebagaimana  dapat  didefinisikan,  maka  dituangkan  ketentuan  sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi wajib pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas barang mewah ( PPnBM). 14
Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. 15
Sanksi administrative berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan Negara dan sanksi admnistrasi ini berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dikenakan terhadap wajib pajak yamg membetulkan SPT, Dikenakan SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar), tidak melunasi hutang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda pembayaran SPT. 16 Di dalam penegakan hukum admninistrasi , terdapat penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan yang bersifat maksudnya adalah, dengan cara mencegah atau mengawasi agar tidak ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan untuk penegakan hukum yang bersifat represif adalah memberikan sanksi dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelanggar perpajakan.
Apabila terdapat wajib pajak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat ketetapan yang telah diberikan, wajib pajak juga mempunyai hak untuk menyampaikan keberatannya. Hal itu sesuai dengan  isi pasal 25 UU KUP yang menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan , Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak
14 ibid. [221].
15 ibid . 16 ibid .
Lebih bayar atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Jangka waktu bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ini adalah 3 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak/ atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga dengan memberikan suatu argumentasi terkait dengan pajak terutangnya.
Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa suatu Pengadilan Khusus dapat dibentuk dalam salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Maka dengan adanya pasal tersebut, Pengadilan Pajak dapat dikategorikan sebagai pengadilan yang berada di bawah lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pengadilan Pajak juga terdapat 2 macam hukum acara yaitu hukum acara biasa dan hukum acara cepat. Sama halnya seperti Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, Meskipun di dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan yang spesifik diantara keduanya.
Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur di dalam pasal 77 UU nomor 14 tahun 2002 Pengadilan Pajak. Karena dalam putusan pajak merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa sengketa perpajakan, maka putusan yang bersangkutan tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun badan peradilan lainnya. Namun berdasarkan pasal 91 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang masih belum merasa puas atas putusan tersebut, dapat mengajukan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung dengan menyangkut kompetensi yang mengadili. Dalam proses Peninjauan Kembali yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tidak semerta-merta akan menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak sebelumnya. Putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dilaksanakan sebagaimana dengan mestinya.
Penegakan Hukum Preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penegakan hukum preventif ini upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yang

## 516 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara memberikan seminar, pelatihan, dan sebagainya. Tujuan dari diadakan nya seminar, ataupun pelatihan ini adalah untuk meminimalisir kealpaan para wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Jadi, bagi wajib pajak yang sekiranya belum mengetahui informasi terbaru mengenai pajak, dengan diadakan nya kegiatan tersebut secara langsung akan menambah informasi bagi wajib pajak dan menekan kerugian Negara yang ditimbulkan dari kealpaan wajib pajak tersebut.
Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Jadi penegakan hukum ini tujuan nya adalah untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran perpajakan yang telah dilakukan. Dalam penegakan hukum Represif, apabila terdapat sengketa atau pelanggaran pajak maka penyelesainnya dapat dilakukan di Pengadilan. Penegakan Represif tidak bisa dijalankan sebelum adanya suatu pelanggaran.
Selain penegakan hukum Administrasi di bidang perpajakan, juga terdapat penegakan hukum dalam bidang Pidana. Tujuan dari penegakan hukum pidana dalam perpajakan ini sudah jelas, yaitu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan ke depannya tidak akan mengulangi pelanggaran di bidang perpajakan lagi. Selain itu, juga untuk menciptakan rasa keadilan yang sama di setiap para wajib pajak. Dalam perpajakan, masih terdapat beberapa masalah tindak pidana yang dilakukan oleh para wajib pajak. Sehingga dalam hal tersebut, muncul sebuah penyelesaian dengan menggunakan penegakan hukum pidana. Pengertian dari Tindak Pidana Pajak adalah suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini wajib pajak yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. 17
Masalah tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka penegakan hukum ( Law Enforcement ) yang harus dilaksanakan agar ketentuan (Undang-Undang) dapat dilaksanakan sebagaimana
17 Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, Op.Cit. [185].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
mestinya terlebih dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. 18
Penegakan Hukum atas peristiwa tindak pidana pajak tentu mempunyai implikasi yang luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan Negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama. 19 Oleh karena itu, setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan suatu kerugian Negara, termasuk dalam tindakan pidana perpajakan. Berdasarkan tingkatan kesalahannya, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak kejahatan. Dalam hukum pidana, pelanggaran sering diartikan sebagai kejahatan yang ringan dan sanksinya tidak seberat tindak pidana kejahatan.
Dalam Undang-Undang Ketentuan dan tata cara umum perpajakan (UU KUP), Ketentuan mengenai macam-macam pidana pajak diatur di dalam pasal 38 sampai dengan pasal 43 UU KUP. Di dalam pasal yang ada, mengatur tindakan yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pajak.  Selain  diatur  dalam UU KUP , penegakan hukum pidana dalam perpajakan juga diatur di dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Jadi, apabila terdapat pelanggaran yang mengarah ke dalam ranah korupsi, maka dapat dikenakan pasal- pasal yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut. Karena selama ini, belum ada ketentuan secara jelas didalam UU KUP, bagaimana klasifikasi kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan korupsi.
Di Indonesia beberapa kalo terjadi tindak pidana pajak yang mengarah ke dalam ranah korupsi, dan kemudian dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi, bukan dengan UU KUP yang telah ada. Terkait dengan hal tersebut, apabila terdapat unsur perbuatan pidana di dalam pelaksanaan perpajakan, maka Pengadilan yang berwenang atau mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Negeri bukan wewenang dari Pengadilan Pajak. Karena seperti yang
18 Wirawan B.Ilyas dan Richard burton, Op.Cit. [65].
19 Loc.Cit .

## 518 Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak
telah disebut pada sebelumnya, kompetensi dari Pengadilan Pajak adalah untuk menyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan antara pejabat pajak atau fiskus dengan wajib pajak sehubungan dengan keputusan yang dapat diajukan gugatan dan banding.
Sama halnya dengan Penegakan hukum Administrasi dalam perpajakan, di dalam penegakan hukum pidana ini juga terdapat langkah-langkah awal dalam melakukan sebuah pemeriksaan , apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pidana yang ada di dalam UU KUP. Langkah awal ini disebut dengan Pemeriksaan bukti permulaan. Tujuan dari adanya pemeriksaan bukti permulaan ini adalah untuk memastikan apakah ada unsur pidana dari tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan hasil dari pemeriksaan bukti permulaan ini akan menjadi tolak ukur bagi para pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang Ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan ini   untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah wajib pajak ini dapat untuk dikenai sanksi pidana dan lain sebagainya. Dasar hukum mengenai pemeriksaan Bukti Awal ini terdapat dalam pasal 43A UU KUP.
Setelah melakukan proses pemeriksaan bukti awal dan ditemukan bukti bahwa wajib pajak melakukan pelanggaran pajak dalam bidang pidana, maka proses selanjutnya yang dapat dilakukan adalah proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk secara khusus.
Tujuan dilakukannya penyidikan yaitu untuk mengumpulkan segala alat bukti yang terkait, dan memperjelas bagaimana langkah selanjutnya yang dapat dikenakan kepada wajib pajak. Apabila terdapat wajib pajak yang melakukan pelanggaran pidana, maka selanjutnya dapat dilakukan penuntutan. Namun apabila wajib pajak tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka proses penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik pajak. Selain itu berdasarkan pasal 44B UU KUP Juga dijelaskan bahwa, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat melakukan Penghentian Penyidikan. Penghentian Penyidikan tersebut dapat dilakukan apabila wajib
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
pajak telah melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali lipat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 20
Dalam proses pembuktian di persidangan, beban pembuktiannya terdapat pada fiskus.  Karena  dalam  system  perpajakan  Di  Indonesia  menganut Self Assesment System yang artinya wajib pajak berhak untuk membayar dan menyetorkan pajaknya  sendiri.  Maka,  ketika  fiskus  tidak  melakukan  sanggahan  atas  proses penyetoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak , maka wajib pajak tidak perlu untuk membuktikan kebenaran. .

## Kesimpulan
Bahwa Dari penjelasan materi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam aplikasi Streaming Musik JOOX ini seharusnya dapat untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Karena Ada beberapa aspek yang dapat dikenakan pajak Penghasilan. Dalam hal ini, penulis mengangkat mengenai aspek royalty dari JOOX kepada label atau pemusik yang bekerjasama dengan mereka. Seharusnya , hal ini dapat dikenai pajak penghasilan pasal 23 , karena dalam hal ini label atau pemusik yang bekerjasama dengan joox merupakan subjek pajak dalam negeri dan seharusnya dapat untuk dikenai pasal 23 UU KUP tersebut.
Mengenai penegakan hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya, ada dua macam yaitu penegakan hukum administrasi yang di dalamnya terdapat langkah-langkah penegakan preventif dan langkah-langkah represif, dan yang selanjutnya adalah penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melakukan penegakan hukum ini, berhak untuk menindak para wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. tentu saja, antara sanksi administrasi dan sanksi pidana hukumannya berbeda.
20 Wirawan.B Ilyas dan Richard Burton,, Op.Cit .[ 202].

## Izzan Razaka Praditama: Legalitas Pemungutan Pajak

## Daftar Bacaaan

## Buku
Wirawan B.Ilyas dan Richard burton. Hukum Pajak (ed 5th Salemba Empat 2010).
Philipus.M Hadjon Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajahmada University Press 2005).
Erly Suandi. Hukum Pajak. (Salemba Empat 2008).
Deddy Sutrisno,dan Indrawati. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak (Universitas Airlangga 2007).
HOW TO CITE : Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Musik Joox’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction.