EVALUASI  KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KONVENSIONAL DI POLRES BANJAR POLDA KALIMANTAN SELATAN
Eko Sunaryo 1 , R. Widya Setiabudi Sumadinata 2 , Mohammad Benny Alexandri 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Email : eko20001@mail.unpad.ac.id
Submitted: 18-06-2022; Accepted: 10-01-2023: Published : 13-02-2022

## ABSTRAK
Globalisasi memicu adanya perubahan perilaku kehidupan masyarakat, Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan yang bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern salah satunya kejahatan konvensional yang marak terjadi di Indonesia, termasuk wilayah Banjar.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional di POLRES Banjar.  Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif deskriptif, data bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada UU No 8 tahun 1980 mengenai KUHAP dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana serta menggunakan model Context, Input, Processes dan Product (CIPP). Diperoleh hasil bahwa  dalam tahap evaluasi latar kebutuhan (Content) wilayah Kabupaten Banjar dipengaruhioleh kondisi wilayah, kondisi masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat, pada tahap evaluasi perencanaan POLRES Banjar, masih kurang memadai karna keterbatasan seperti jumlah personel, aspek kompetensi dll. Pada tahap evaluasi implementasi terdapat faktor yang dinilai kurang optimal. Dan pada tahap evaluasi hasil capaian Outpu t yang dicapai yaitu terwujudnya kesiapan Polres Banjar dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan konvesional, terwujudnya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan dan terwujudnya kepercayaan masyarakat.
Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penegakan Hukum

## ABSTRACT
Globalization triggers changes in the behavior of people's lives. This change includes crime patterns that shift from traditional static crime patterns to modern dynamic crime patterns, one of which is conventional crime that is rife in Indonesia, including the Banjar area. The purpose of this study was to determine the background of the needs, planning, implementation, and results achieved from the evaluation of conventional crime law enforcement policies at the Banjar POLRES. This research is a descriptive qualitative research, data sourced from primary data and secondary data collected by observation, interviews and literature study. The analytical technique used refers to Law No. 8 of 1980 concerning the Criminal Procedure Code and Perkap No. 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts and using the Context, Input, Processes and Product (CIPP) model. The results showed that in the evaluation stage the background needs
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
(Content) of the Banjar Regency area was influenced by regional conditions, community conditions, population density levels, education levels and community income levels. etc. At the implementation evaluation stage there are factors that are considered less than optimal. And at the evaluation stage of the results, the output achieved is the realization of the readiness of the Banjar Police in carrying out conventional crime law enforcement, the realization of legal certainty, the realization of a sense of justice and the realization of public trust.
Key word: Evaluation, Policy, Policy Evaluation, Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Globalisasi berhasil mengubah karakteristik kejahatan yang semula hanya berada dalam lingkup domestik suatu negara kemudian bergeser menjadi lintas batas negara atau bahkan menjadi kejahatan transnasional yang lebih modern, memiliki mobilitas tinggi serta mengalami perkembangan mulai dari aspek modus operandi, ruang dan dimensinya. Dengan demikian “ nature ” dari kejahatan transnasional,  baik yang organized maupun yang unorganized , tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi.
Perkembangan era globalisasi juga telah memicu  adanya perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis modern. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola- pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.
Merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menggolongkan kejahatan atas empat kategori kejahatan yang selalu menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas Polri, yaitu: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berdampak kontijensi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Dari berbagai jenis kejahatan tersebut di atas, salah satu genus kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa
maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Bentuk kejahatan tersebut di antaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan.
Tabel 1.1 Jumlah kasus Kejahatan konvensional yang
Berhasil ditangani Polri Pada Tahun 2020 No Jenis Kejahatan Jumlah Kasus Berhasil Ditangani 1. pengeroyokan 7.855 2. pencurian kendaraan bermotor 16.329 3. penggelapan 13.991 4. pencurian biasa 10.868 5. penganiayaan berat 13.891 6. penipuan / perbuatan curang 20.039 7. pencurian dengan pemberatan 24.279

## Sumber : Mabes Polri tahun 2020
Tingginya tingkat kejahatan konvenional di Indonesia terlihat pada table diatas. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kejahatan  konvensional cukup tinggi adalah daerah Banjar. Kabupaten Banjar merupakan wilayah penyumbang kasus tindak kejahatan konvensional yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan pada setiap tahunnya dibandingkan kabupaten/kota lainnya (BPS, 2020).
Kebijakan atau upaya penegakan hukum kejahatan konvensional pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ) (Barda Nawawi Arief, 2011: 4). Menurut Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45) upaya penegakan hukum kejahatan konvensional dapat ditempuh dengan:
1. Penerapan hukum pidana ( criminal law application )
2. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media ).
Dalam praktik penegakan hukum kejahatan konvensional oleh pihak Polres Banjar masih menghadapi berbagai  kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) Indonesia.
Evaluasi kebijakan penegakan hukum merupakan faktor penting yang harus dilakukan untuk bahan kaji ulang pelaksanaan penegakan hukum yang berikutnya. Paulson mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai.
Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa  yang telah diputuskan oleh para pengambil kebijakan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan pelaksanaan kebijakan menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa- apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
Penyelenggaraan penegakan hukum kejahatan konvensional di Polres Banjar memiliki peran strategis dalam mencegah kerawanan sosial dimana dalam penyelenggaraannya, Polres Banjar melaksanakan berbagai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Melalui penegakan hukum kejahatan konvensional tersebut diharapkan mampu memberikan terwujudnya rasa aman, menjamin keselamatan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang “Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Kejahatan Konvensional di Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Evaluasi
Menurut  Marvin C. Alkin (2011:5). Definisi evaluasi yang sering dipergunakan menurut kamus adalah "untuk memastikan nilai atau jumlah" atau "untuk menilai." Fetterman dan Wandersman (dalam Davies, 2003:3) evaluasi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kemungkinan bahwa investasi akan menghasilkan sesuatu.
Esensi dari kata dan konsep evaluasi adalah penilaian. Prosedur evaluasi biasanya diartikan sebagai proses penilaian yang secara eksplisit memungkinkan stakeholder untuk membuat suatu penilaian yang valid dan menghubungkannya dengan pengambilan keputusan.
Evaluasi dapat mengatasi tiga jenis pertanyaan:
1. Pertanyaan Deskriptif. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apa yang sedang terjadi dan menjelaskan proses, kondisi, hubungan organisasi, dan pandangan stakeholder.
2. Pertanyaan Normatif. Evaluasi membandingkan apa yang terjadi
Kalimantan Selatan
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
dengan apa yang harus terjadi, menilai kegiatan dan apakah target yang dicapai. Pertanyaan normatif dapat diterapkan pada masukan, kegiatan, dan output.
3. Pertanyaan Penyebab dan dampak. Evaluasi ini mengkaji hasil dan mencoba untuk menilai apa perbedaan intervensi dalam membuat hasil

## Fungsi dan Tujuan Evaluasi
Knox (2002) menyatakan bahwa fungsi utama dari evaluasi adalah untuk membantu pemangku kepentingan program menjelaskan bagaimana suatu program pendidikan bekerja dan apa saja yang mungkin dapat memperkuat program tersebut. Stufflebeam, Madaus dan Kellaghan (2010) fungsi evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan.
Menurut Chelimsky dalam Fetterman, dan Wandersman (2004) 3 (tiga) tujuan evaluasi, yaitu: (1) evaluasi untuk pengembangan (misalnya, informasi yang dikumpulkan untuk memperkuat program atau lembaga), (2) evaluasi untuk akuntabilitas (misalnya, pengukuran hasil atau efisiensi), dan (3) evaluasi untuk pengetahuan (misalnya, meningkatkan pemahaman tentang faktor- faktor yang mendasari masalah umum). Stufflebeam 2004 (mengutip Alex Astin dan Bob Panos) menyebutkan tujuan prinsipil dari evaluasi adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan keputusan mengenai modifikasi program pendidikan.
Fungsi dan tujuan evaluasi di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari evaluasi adalah mengukur nilai sesuatu yang dilakukan melalui monitoring secara periodik. Selain itu juga, evaluasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan akuntabilitas program serta memperbaiki program. Dengan melakukan evaluasi, pelaksana kebijakan dapat mengukur sejauh mana efektivitas dari sebuah program atau kebijakan.

## Kebijakan
Menurut Robert L. Schalock, (2004) kebijakan merupakan kursus atau metode dari suatu tindakan yang dipilih dari berbagai alternatif
untuk memandu dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang sekarang dan yang akan datang.  sedangka Suharto (1997), menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
Nagel (2001) dalam Conceptual Theory and Policy Evaluation , yang menjelaskan bahwa, kebijakan publik merupakan berbagai alternatif kebijakan publik dari pemerintah yang menentukan dalam pencapaian satu set tujuan. Dalam penjelasan tersebut terdapat lima elemen kunci dari evaluasi kebijakan:
1) Tujuan, termasuk kendala normatif yang dihadapi serta bobot relatif dari suatu tujuan.
2) Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, cara, atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.
3) Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang dibangun oleh suatu intuisi, otoritas, statistik, pengamatan, deduksi, tebakan, atau dengan cara lain.
4) Menggambar sebuah kesimpulan sementara untuk sebuah kebijakan atau kombinasi kebijakan yang terbaik agar dapat diadopsi untuk mencapai tujuan.
5) Menentukan apa yang diperlukan untuk membawa tempat kedua atau alternatif tempat lain naik ke tempat pertama.

## Teori Kebijakan Contextual Interaction
Kai Spratt (2009) dalam buku Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washingt, model untuk implementasi kebijakan tidak berarti bahwa pelaksana dapat menggunakan suatu proses yang sederhana, menggunakan perbaikan yang cepat untuk membuat perubahan yang cepat dalam perubahan jaringan implementasi jangka panjang, jarang terjadi seperti itu. Sebaliknya, model yang disederhanakan menyediakan kerangka kerja secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kesempatan untuk mempengaruhi.
Aktivitas Tim seperti itu diidentifikasi dalam Teori Interaksi Kontekstual (CIT).
Teori Interaksi Kontekstual adalah bahwa kursus dan hasil dari proses kebijakan tidak hanya tergantung pada input (dalam hal ini karakteristik instrumen kebijakan), tetapi lebih krusial pada karakteristik pelaku yang terlibat, terutama motivasi, informasi dan kekuasaan yang dimiliki. Salah satu asumsi utama CIT adalah bahwa faktor yang mempengaruhi proses implementasi adalah interaktif. Pengaruh faktor apapun, baik positif atau negatif, tergantung pada keadaan kontekstual tertentu. Teori ini membedakan satu set "keadaan inti" atau konstruksi yang terkait dengan aktor yang terlibat, yang bersama-sama memberikan kontribusi pada implementasi. Konstruksi nya meliputi: 1) Motivasi; 2) Informasi; 3) Kekuatan; dan 4) Interaksi.

## Proses Kebijakan
Proses pembuatan suatu kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak variabel maupun indicator. Menurut William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :
a. Tahap penyusunan agenda.
b. Tahap formulasi kebijakan.
c. Tahap adopsi kebijakan.
d. Tahap implementasi kebijakan.
e. Tahap evaluasi kebijakan.

## Evaluasi Kebijakan
Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan dari suatu kebijakan. Menurut Anderson, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam suatu proses kebijakan. The National Development Plan, mengindikasikan terdapat tiga jenis evaluasi:
a. ex-ante evaluation dilakukan sebelum awal pelaksanaan sebuah Program,
b. mid-term evaluation ,
c. ex-post evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan program.
Tilaar dan Nugroho mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai tiga lingkup makna.
1. Secara umum evaluasi pembuatan kebijakan berkenaan dengan apakah pembuatan kebijakan telah dilaksanakan; (1) menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan; (2) mengarah kepada permasalahan inti; (3) mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan; dan (4) mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia dan kondisi lingkungan strategis
2. Evaluasi implementasi kebijakan publik. Tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator- indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu; 1) bagaiamana kinerja implementasi kebijakan publik?; 2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?; dan 3) bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?
3. Evaluasi lingkungan kebijakan public, terbagi dua, yaitu evaluasi lingkungan pembuatan kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi lingkungan pembuatan kebijakan menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu. Evaluasi lingkungan kebijakan berkenaan dengan faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan
Model-Model Evaluasi Kebijakan
1. Model Evaluasi Discrepancy Dikembangkan oleh Malcom Provus, model
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
evaluasi ni berfokus pada pembandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau dihentikan. Stufflebeam, Madaus, dan Kellaghan menyatakan bahwa evaluasi dalam modl ini selalu terdiri dari perbandingan antara kinerja (P) dengan standar yang telah ditetapkan (S). perbandingan ini menghasilkan informasi kesenjangan (D), yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian bagus atau tidaknya mengenai objek yang telah dievaluasi.

## 2. Model Evaluasi Kotak Hitam
Model ini sangat menolong para konsumen dalam membeli produk (barang dan jasa). Konsumen sudah mempunyai informasi untuk mengambil keputusan mengenai barang dan jasa sebelum membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Kelemahan dari model ini adalah memerlukan banyak ahli mengenai berbagai produk, karena jenis barang dan jasa banyak, maka memerlukan jenis ahli barang dan jasa yang banyak jenisnya. Model evaluasi ini juga memerlukan banyak laboratorium, alat ukur dan alat uji yang banyak jenisnya.
3. Model Evaluasi Stake atau model

## Countenance
Model evaluasi Stake, merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan membedakan tiga fase dalam evaluasi program yaitu :
a. Persiapan atau pendahuluan ( antecedents )
b. Proses / transaksi ( transaction- processes )
c. Keluaran atau hasil ( outcomes, output )
4. Evaluasi Berbasis Tujuan
Dikembangkan oleh Ralph W. Tyler (dalam Arikunto, 2007). Model ini secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan
dengan proses sebagai berikut; a. Mengidentifikasi tujuan.
b. Merumuskan tujuan
c. Mengembangkan metode dan instrument untuk menjaring data.
d. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan.
e. Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator- indikator program.
f. Mengukur hasil pencapaian program atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan
g. Mengambil keputusan mengenai program.
5. Model Evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP)
Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan system. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari :
a. Contect evaluation to serve planning decision . Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk menggambarkan konteks mengenai layanan yang dimaksudkan.
b. Input Evaluation structuring decision. Evaluasi input menilai program yang diusulkan, proyek, atau strategi pelayanan dan terkait dengan rencana dan anggaran untuk melaksanakan upaya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan.
c. Process evaluation to serve implementing decision . Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program.
d. Product evaluation to serve recycling decision . Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya.

## Penegakan Hukum
Menurut Dellyana Shant, (1988) penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum. Menurut Satipto Rahardjo (1983), faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu :
1. Faktor hukum
2. Faktor masyarakat
3. Faktor kebudayaan
4. Faktor sarana dan fasilitas
5. Faktor penegak hukum (kejaksaan, kehakiman, pengacara, lembaga pemasyarakat, dan kepolisian)

## Kebijakan Penegekan Hukum Pidana
Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Jalur Penal, yaitu upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi
b. Jalur Nonpenal, yaitu upaya yang
dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

## Kejahatan Konvensional
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan caracara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek atau akibat yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.
Sumber data pada penelitian kali ini yaitu data primer yaitu dari hasil wawancara dengan para
informan serta data sekunder dari literatur artikel, serta situs di internet.  Teknik sampling yang digunakan adalah purposive Tehnik purposive menurut (Sugiyono, 2009) teknik pengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kusioner yang menggunakan aspek Context, Input, Process dan Product . Teknik analisis data yang digunakan  pada evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahtan konvensional ini mengacu pada UU No 8 tahun 1980 mengenai KUHAP dan Perkap no. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana. Adapun Model evaluasi kebijakan ini menggunakan model yang dirumuskan oleh Stuflebeam, Madaus dan Kellaghan (2011) dapat dijelaskan model ini secara umum melihat dari aspek Context, Input, Processes dan Product (CIPP)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi kebijakan penegakan hukum Kejahatan konvesional mengacu pada undang- undang no 8 tahun 1980 tentang KUHAP dan Perkap no 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang diukur dengan mengevaluasi komponen Context, Input, Process dan Product  (CIPP).

## Tahap latar kebutuhan evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional (Evaluasi Context)
Pelaksanaan penegakan hukum kejahatan konvesional secara khusus dilatar belakangi oleh maraknya angka kejahatan konvesional di wilayah kerja Polres Banjar, yang dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang dipengaruhi :
1. Kondisi Wilayah, Luas nya wilayah tersebut dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi Polres Banjar, mengingat jumlah personel yang ada tidak sesuai luasnya wilayah kerja, khususnya pada terjadinya berbagai kejahatan konvensional di wilayah Banjar
2. Jumlah penduduk, Kepadatan penduduk dapat menyebabkan terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan yang layak) sehingga sumber-sumber
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
kebutuhan pokok tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan tersebut akhirnya membuat sebagian penduduk tidak mendapatkan sumber-sumber pokok yang layak dan memicu sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan criminal
3. Tingkat pendidikan, pendidikan masyarakat di wilayah kabupaten Banjar masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dapat berdampak pada adanya  kesulitan untuk mendapatkan lahan pekerjaan yang layak, hal tersebut berimplikasi pada adanya dorongan untuk melakukan tindak kejahatan sebagai salah satu upaya mayarakat untuk memperoleh sumber pendapatannya.
4. Pendapatan,  masyarakat Kabupaten Banjar  rata-rata masyarakat banyak yang berprofesi sebagai buruh, dan hidup dibawah garis kemiskinan.
Rendahya pendapatan masyarakat dapat berdampak pada tingginya angka kriminalitas.
Angka kejahatan di wilayah hukum Porles Banjar, khususnya kejahatan konvensional setiap tahunnya menunjukan angka yang cukup tinggi, yang tiap tahunnya didominasi oleh kejahatan pencurian atau dikenal dengan kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) serta penganiayaan dan penggunaan senjata tajam, dengan trend yang fluktuatif namun dengan jumlah kasus yang masih tinggi setiap tahunnya, dengan penyelesaian perkara di atas 70%. Dengan tingginya angka kriminilitas menandakan bahwa penanggulangan kejahatan oleh Polres Banjar selama ini masih belum optimal.
Kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional :
a. Sasaran dan tujuan : untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat
b. Tugas pokok POLRI : tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai penjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
c. Komitmen pimpinan POLRI : Pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

## Tahap  perencanaan evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional (input)
Komponen evaluasi perencanaan implementasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional dengan aspek yang dievaluasi yaitu :
1. Penyusunan dan penentuan personel, tahap penyusunan dan penentuan persoel dievaluasi dengan melihat kuantitas dan kualitas SDM Polres Banjar. Kurang memadainya indictor kualitas personel di POLRES Banjar ditendai dengan beberapa parameter seperti pemahaman, kemampuan, dan perilaku
2. Penyiapan anggaran serta sarana dan prasarana, pada tahap ini aspek yang perlu dievaluasi adalah penyediaan dukungan anggaran dalam pelaksanaan penegakan hukum kejahatan konvensional, dalam kegiatan evaluasi dilihat tingkat kesesuaian perencanaan penyiapan anggaran dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), ditemukan di Polres banjar bahwa 85,2
% menyatakan tingkat kesesuaian perencanaan penyiapan anggaran dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini menunjukkan pada perencanaan aspek tersebut belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan perencanaan fasilitas dan sarana prasarana, untuk evaluasi di POLRES banjar sendiri diketahui bahwa tingkat sesesuaian sarana dan prasarana mencapai 84%.
3. Perencanaan metode penegakan hukum kejahatan konvensional, sebagaimana yang diatur dalam peraturan kepolisian Nomor  6 Tahun
2019 tentang penyidikan tindak pidana dimulai dari
a. Metode perencanaan, meliputi pelaksanaan penyidikan,
persiapan penyidikan, dan disusunnya rencana penyidikan menjadi unsur pendukung penyidikan.
b. Metide pengorganisasian, meliputi dibentuknya tim penyidik, disusunnya pertelaan tugas, ditetepkannya HTCK, adanya konfigurasi antar proses, dan adanya penentuan cara bertindak.
c. Metode pelaksanaan, meliputi penyelidikan,  pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan. penghentian Penyidikan.
d. Metode pengawasan, meliputi penyusunan system pengawasan yang integrative, menyusun SOP yang jelas, dan menyediakan system laporan pengaduan masyarakat.
Tahap Evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional  di Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan (Process) Komponen evaluasi implementasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional dengan aspek yang dievaluasi :
1. Kegiatan penyelidikan, di Wilayah POLRES Banjar pelaksanaan penyelidikan kejahatan konvesional di peroleh bahwa kegiatan penyelidikan dimulai dari pengolahan TKP, Penyusupan, Pengamatan, Pembuntutan, Pelacakan, dan Analisis Dokumen.
2. Tahap Penyidikan, meliputi dasar penyidikan, administrasi penyidikan,
proses penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara),
3. pengewasan penyidikan.
Hasil yang  dicapai dari evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional di Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan (product)
A. Terwujudnya kesiapan Polres Banjar dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan konvesional. Dengan adanya kebijakan penegakan hukum kejahatan konvesional di Polres Banjar maka
● Polres Banjar dapat mempersiapkan kebutuhan personel saat ini
● Mengetahui komptensi personel dan saat target kompetensi yang harus dimiliki personel dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan konvesional secara optimal
● Mampu mempersiapkan dan membuat estimasi anggaran yang diperlukan dalam mendukung penyelidikan dan penyidikan kejahatan konvesional
● Mampu melakukan penyusunan dan pengembangan sarana prasarana yang diperlukan dalam mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan
B. Terwujudnya kepastian hukum, pelaksanaan penegakan hukum kejahatan yang dilaksanakan oleh Polres Banjar harus menghasilkan adanya suatu kepastian hukum, dimana Polres Banjar harus mampu menjamin adanya kepastian waktu, prosedur dan biaya yang diperlukan dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan konvesional
C. Terwujudnya Rasa keadilan

## SIMPULAN
Evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahtan konvensional di POLRES Banjar yang mengacu pada  UU No 8 tahun 1980 mengenai KUHAP dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana menggunakan model yang dirumuskan oleh Stuflebeam, Madaus
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
dan Kellaghan (2011) dapat dijelaskan bahwa evaluasi didasarkan atas CCIP
1. Evaluasi latar kebutuhan kebijakan penegakan hukum kejahatan konvesional (context) .  Dimana wilayah Kabupaten Banjar yang dipengaruhioleh faktor gografis (kondisi wilayah), kondisi masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat.
2. Evaluasi perencanaan evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional (input). Perencanaan implementasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvesional di wilayah POLRES Banjar, masih kurang memadai. Hal ini ditandai dengan adanya : terbatasnya jumlah personel yang kurang relevan dan seimbang antara DSP dan Rill, terbatasnya aspek kompetensi personel dilihat dari faktor pengetahuan, kemampuan dan perilaku, terbatasnya dukungan anggaran dari mata anggaran DIPA baik untuk penanganan kasus mudah,  sedang dan sulit.
3. Evaluasi implementasi kebijakan publik di Polres Banjar dalam penegakan hukum kejahatan konvensional (Process) . Dalam
implementasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional terdapat faktor yang dinilai kurang optimal.
4. Evaluasi Hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional (product).
Output yang dicapai dari implementasi penegakan hukum kejahatan konvensional yang meliputi aspek Terwujudnya kesiapan Polres Banjar dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan konvesional, Terwujudnya kepastian hukum,
terwujudnya rasa keadilan dan terwujudnya kepercayaan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik .    Bandung: CV. Alfabeta, 2008 Alkin, Marvin C., Evaluation Essentials: From A to Z. New York: The Guilford Press, 2011 Anorga, Wiens. Kamus Istilah Ekonomi. Bandung: M2S,1993 Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991 Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
Braverman, Marc T., Norman A. Constantine, Jana Kay Slater, Foundations and Evaluation: Contexts and Practices for Effective Philanthropy . San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2004 Brynard, Petrus A. Harnessing The Partnership of The Public and Non-State Sectors for Sustainable Development and Good Governance In Africa: Problems and The Way Forward. Zambia: Universiy of Pretoria, 2005 Crabbé, Ann and Pieter Leroy, The Handbook of Environmental Policy Evaluation . USA: Earthscan, 2008 Crocker, Linda dan James Algina, Introduction to Classical and Modern Test Theory. Ohio: Cengage Learning, 2008
Daniel L. Stuffebeam. 2002. The CIPP model for Evaluation. Di edit oleh Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus, & Thomas Kellaghan dengan judul Evaluation Models. View Points on Educational and Human Services Evaluation. New York; Kluwer Academic Publisher. Second Edition.
Dale, Barrie G., Managing Quality. 4 th Edition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2003
Davies, Phil. The Magenta Book: Guidance Notes for Policy Evaluation and Analysis. London: Government Chief Social Researcher’s Office, 20034 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32 Dill, David D., and Maarja Beerkens. Public Policy for Academic Quality: Analyses of Innovative Policy Instruments. New York: Springer Science+Business Media B.V. 2010 Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Edisi Kedua. Terjemah. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2003 Eastwood, Sharon., Anne-Lise Riis Jensen and Anna Jordon, Business
Management for the Equine
Industry. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006 Fetterman, David M., and Abraham Wandersman, Empowerment Evaluation Principles in Practice. New York: The Guilford Press,
2005 Fuddin Van Batavia, Under Uncategoriezed . (juli, 2008). Program Evaluasi Dengan Metode CIPP. Didownload Desember, 2011 dari http://fuddin.wordpress.com/2008 /07/02/teori-evaluasi-dengan- cipp/
Gertler, Paul J. et.al., Impact Evaluation In Practice . Washington DC: The
International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, 2011 Gornitzka, Ase., Maurice Kogan, and Alberto Amaral. Reform and Change In
Higher Education: Analysing Policy Implementation .
Netherland: Springer, 2005
Harris, Lois R., dan Gavin T. L. Brown, Mixing
Interview and Questionnaire Methods: Practical Problems in Aligning Data . Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol 15, No 1, 2010
Kaplan, Robert M., & Dennis P. Saccuzzo,
Psychological Testing: Principles, Applications, and
Issues . 6 th edition. Belmont: Thomson Wadsworth, 2005 Kaufman, Michael. The Theory of Business,
Complexity, and Getting  Work Done. Walnut Creek: InnovationLabs, LLC
Kempf-Leonard, Kimberly. Encyclopedia of Social Measurement . Volume 2. USA: Elsevier Inc Khandker, Shahidur R., Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad, Handbook of Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2010 Knox, Alan B., Evaluation for Continuing Education: A Comprehensive Guide To Success. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc., 2002 Kobarda , John. Assessment Centers: A tool for Selecting Senior Officer Candidates in The Canadian Fire Service. Ontario:  London Fire Department, 2004 Mathis, Robert L., and John H. Jackson . Human Resource Management. 12 th edition. Mason:  Thomson South-Western, 2008 Moleong. Lexy. J. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung :
PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana,
Surabaya: Putra Harsa.
Nagel, Stuart. Conceptual Theory and Policy Evaluation . New York: Public Administration & Management: An Interactive Journal, 2001 Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Alex Media Komputindo, Edisi Revisi, 2009 Nurdin,  Diding. http://file.upi.edu/ diakses 06 Desember 2021 Oermann, Marilyn H., and Kathleen B. Gaberson, Evaluation and Testing in Nursing Education. New York:
Springer Publishing Company, 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/ M.PAN/7/2008, tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
Perkapolri No. : Kep / 37 / X / 2008, tentang
(Eko Sunary, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Mohammad Benny Alexandri)
Program Akselerasi Transformasi
Polri
Perkapolri No. 07 Tahun 2009, tentang Sistem Laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Perkapolri No. 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana Petrosky , Jenna. The German Dual Educational System: Evolving
Needs for a Skilled Workforce.
Plug, Erik. and Wim Groot, Apprenticeship Versus Vocational Education: Exemplified by the Dutch Situation. Dutch: University of Amsterdam, 1998
Portal Transport Teaching Material, Policy Formulation and Implementation . 2003. www.eu-portal.net
Purwanto, Iwan. Manajemen Strategi. Bandung: Yrama Widya, 2007 Robbins, Stephen P., and Mary Coulter, Management . 11 th Edition. New
Jersey: Pearson Education, Inc.,
2012 Sanghi , Seema. The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models In Organizations . 2 nd edition. New Delhi: Response Books, 2007 Santoso, Purwo., Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 2010 Satipto Rahardjo.(1983). Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15 Savenye, Wilhelmina C., and Rhonda S. Robinson. Qualitative Research
Issues and Methods: An Introduction For Educational
Technologists . www.aect.org Schalock, Robert L. Outcome Based Evaluation . 2 nd Edition. New
York: Kluwer Academic Publishers, 2002 Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: STIE YKPN, 2004 Spratt, Kai. Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington, DC: Futures Group,
Health Policy Initiative (USAID), 2009 Sudjana, Djudju. Evalusi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008 Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkasji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta, 2010 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, ed. Revisi, cet. 7, 2007 Stake, Robert E., Qualitative Research: Studying How Things Work. New York: The Guilford Press, 2010 Stoner, James A.F., R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert Jr., Manajemen . Jakarta: PT Prenhallindo, 1996 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006 Tangkilisan, Hessel Nogi S. Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel . Yogyakarta: Balairung & Co, 2003 Taylor, David., and Susan Balloch. The Politic of Evaluation: Participation and
Policy Implementation. Great Britain: The Policy Press, 2005 Terry, George R., and Leslie W. Rue, Dasar- Dasar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara, 2005 Tika, Moh. Pabundu. Metodologi Riset Bisnis . Jakarta: Bumi Aksara, 2006 Tilaar dan Nugroho. Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Tyson, Shaun. Human Resource Management . Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006
Umar, Husein. Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia, 2002
Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Wahab, Solichin Abdul. Pengantar Analisis
Kebijakan Publik . Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008 Weaver , Carl F. Can Assessment Centers Eliminate Challenges To The Promotional process ? Florida: Brevard Community College, 2000 Weimer, M. G. Learner-Centered  Teaching: Five Key Changes to Practice . San Francisco: Jossey-Bass, 2002. www.spencerstuart.com Wholey, Joseph S., Harry P. Hatry, Kathryn E.
Newcomer,
Handbook of Practical Program Evaluation .
San Fransisco: John Wiley &
Sons, Inc. 2010 Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis . Jakarta: Intermedia, 1994 Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori & Praktek . Yogyakarta: Media Pressindo, 2007 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press, 2011 Yin, Robert K., Qualitative Research from Start to Finish . New York: The Guilford Press, 2011