Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3231-3235

## Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah
Didik Eko Putro 1) , Ahmad  Zainul Abidin 2) , Fitra Ronny Syndu Wardoyo 3) , Muhammad Lathoif Gozali 4) 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: dputro@gmail.com

## Abstract
The increasing interest of the Indonesian people who want to carry out the pilgrimage is directly proportional to the increase in the queue for Hajj in Indonesia. This is also a result of the easy access of the public to get hajj bailout funds. However, the implementation of the Hajj bailout financing was violated so that it was not following sharia principles and tended to practice usury which is a religious prohibition. The purpose of this study is to analyze and explain the Hajj bailout in the view of muammalah fiqh. This research method uses library research with qualitative analysis. The results and conclusions of this study are that the Hajj bailout is a loan from the bank to the customer to cover the lack of funds to get the hajj quota. This has the potential to give rise to various mafsadat both from the social aspect, namely the number of "fictitious" queues on the waiting list for Hajj, and also the syar'i aspect, which is Contrary to the conditions of Hajj, namely istitha 'ah (able) in terms of financing. And also the potential for hidden usury due to the merger between al-qard (loan) and al-ijarah (services) contracts in Hajj bailout funds.
Keywords: Bailouts funds, hajj, sharia, istitha'ah, al-qard, al-ijarah.
Sasran sitasi : Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L . (2022). Dana Talangan Haji Dalam Prespektif
Fiqih Muammalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3231-3235. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098

## 1. PENDAHULUAN
Ibadah  haji  adalah  salah  satu  dari  lima  rukun Islam  yang  wajib  dikerjakan  bagi  muslim  yang mampu (Talabah, 2013). Oleh karena itu umat muslim berlomba  –  lomba  berusaha  mencari  cara  untuk bisa melaksanakan  haji.  Akan  tetapi,  untuk  bisa melaksanakan  haji  memerlukan  biaya  yang  banyak sehingga  hanya  sebagian  orang  yang  mampu menunaikannya.  Meningkatnya  dana    talangan  haji yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  mampu  menarik masyarakat  untuk  meminjam  dan  menggunakannya untuk  melaksanakan  ibadah  haji.  Hal  ini  juga diperkuat oleh besarnya keinginan penduduk muslim yang  berada  di  negara  Indonesia  untuk  melakukan ibadah haji.
Ibadah  haji  merupakan  ibadah  yang  wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidupnya bagi muslim yang  mampu  (Novindri,  2013).  Islam  tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah haji bagi  yang  tidak  mampu.  Islam  hanya  mewajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah
haji merupakan ibadah yang memerlukan biaya yang cukup  tinggi.  Beberapa  syarat  untuk  melaksanakan haji  diantaranya  kesanggupan  materi,  fisik,  dan rohani.  Apabila  persyaratan  tersebut  belum  bisa dipenuhi maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan  ibadah  haji.  Namun,  masyarakat berusaha  untuk  dapat  melaksanakan  ibadah  haji meskipun dalam keadaan dana yang terbatas. Melihat kesempatan  ini,  bank  memberikan  solusi  dengan membuat produk penyaluran dana talangan untuk bisa melaksanakan  haji  bagi  masyarakat  yang  ingin melaksanakan haji dengan dana yang terbatas.
Akibat  dari  banyaknya  masyarakat  yang menggunakan  dana  talangan  haji  menimbulkan beberapa permasalahan seperti banyaknya jemaah haji yang sifatnya fiktif dimana mereka telah mendapatkan nomor  antrean    haji  padahal  belum  mempunyai tabungan untuk bisa melunasi pembayaran pendaftaran  haji.  Hal  ini  mengakibatkan  pemerintah mengalami  kesulitan  memprediksi  jumlah  jamaah yang akan berangkat untuk melaksanakan haji. Disisi
lain,  pihak  bank  syariah  mendapatkan  keuntungan yang  banyak.  Keadaan  ini  membuat  Kementerian Agama mengambil tindakan menghentikan permainan yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  dengan  cara menyetor  dana  haji  secara  langsung  ke  rekening Kementerian  Agama  (Novindri,  2013).  Dan  pada akhirnya  Pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016  melarang  Bank  Penerima  Setoran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memberikan  layanan  dana  talangan  haji  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  (Kementrian Agama, 2016)
Dana  talangan  haji  adalah  pemberian  pinjaman dana  kepada  nasabah  yang  tujuannya  menutupi kekurangan pembayaran agar memperoleh kursi haji. Jaminan untuk dana talangan ini adalah deposit yang dimiliki  oleh  masing  –  masing  nasabah  yang  harus dikembalikan  dalam  waktu  tertentu  yang  telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.
Pembiayaan talangan haji menggunakan akad al- Qardh Wal al-Ijarah yang merupakan pinjaman tanpa adanya  imbalan.    Pada  dasarnya  pihak  bank  tidak mengambil  keuntungan  dari  akad al - qardh yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah,  akan tetapi pihak  bank  syariah  mengambil  keuntungan  dari penggunaan  akad al-ijarah yaitu  dengan  mengambil upah jasa (fee  ujrah) dari biaya  –  biaya  administrasi pengurusan haji. Secara sederhana bank syariah tidak mengambil keuntungan dari akad tersebut. Disisi lain, masyarakat  juga  memerlukan  pembiayaan  dana talangan  haji  sebagai  pilihan  untuk  menyelesaikan masalah pendanaan yang terbatas untuk melaksanakan haji. Namun tingginya minat muslim Indonesia untuk menunaikan haji ini sudah tidak memperhatikan syarat sah dan syarat wajib haji (Ronan, 2018).

## Pengertian Haji
Haji merupakan kewajiban bagi tiap orang islam yang  mampu  untuk  melaksanakannya  sekali  seumur hidup  (Novindri,  2013).  Adapun  syarat  sah  haji meliputi orang islam, orang yang berakal, orang yang sudah baligh, orang yang merdeka dan mampu untuk melaksanakan haji. Mampu dalam melaksanakan haji diartikan  mampu  secara  jasmani  dan  mampu  secara harta.  Ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik juga memerlukan  kemampuan  biaya  yang  cukup.  Cukup dalam arti bisa meluansi tanggungan hutang dan biaya untuk  memberikan  nafkah  pada  keluarga  yang ditinggalkan  saat  melakukan  ibadah  haji.  Kaitannya
dengan melaksanakan ibadah haji adalah orang islam yang  memiliki  riski  yang  banyak  wajib  berusaha memiliki  bekal  untuk  melaksanakan  ibadah  haji termasuk  dengan  cara  menabung.  Cara  tersebut  bisa diartikan bahwa seorang hamba tersebut bersungguh – sungguh untuk bisa melakukan ibadah haji.

## Hubungan dana talangan haji dengan istitha’ah
Dana talangan haji berfungsi untuk pembiayaan haji bagi masyarakat yang mempunyai dana terbatas. Dana  talangan  haji  seakan  –  akan  memberikan fasilitas  untuk  umat  muslim  untuk  melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam dana talangan  haji  tersebut  adalah  pembiasan  arti  dari istitha’ah (mampu)  yang  menjadi  syarat  wajib melaksanakan    haji.  Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Komite Tetap Kajian Hukum Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi tentang istitha’ah atau kemampuan melaksanakan haji dan umrah terdapat syarat – syarat seperti  memiliki  kendaraan  yang  memfasilitasi perjalanan hingga sampai di Masjidil Haram, kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat, biaya dan bekal yang cukup.  Bekal  yang  dimaksud  adalah  kelebihan  dari harta  ysng telah diberikan kepada orang-orang yang menjadi  tanggungan  hingga  dirinya  kembali  dari ibadah hajinya.
Badan  yang  sehat,  ada  kendaaraan  yang mengantar sampai ke Masjidil Haram, biaya dan bekal yang  cukup  sesuai  dengan  keadaan.  Perbekalan tersebut  harus  merupakan  kelebihan  dari  nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari ibadahnya. Firman Allah dalam Q.S Ali- Imran ayat 97 yang artinya; “ Di sana terdapat tanda- tanda  yang  jelas,  (di  antaranya)  maqam  Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia.  Dan  (di  antara)  kewajiban  manusia  terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu  bagi  orang-orang  yang  mampu  mengadakan perjalanan  ke  sana.  Barang  siapa  yang  ingkar (kewajiban haji) sesunggunya Allah maha kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam”.
Sabda  Rasulullah  Saw  dalam  Musnad  Syafi’i,  yang artinya  : Dari  Abdullah  bin  Abu  Aufa  sahabat  Nabi Saw  –  Ia  berkat,  “  Aku  bertanya  kepada  Nabi  saw berkenaan  seorang  lelaki  yang  belum  menunaikan haji,  apakah  ia  boleh  meminjam  uang  untuk haji?”Nabi SAW menjawab: “Tidak” .
Menurut  pandangan  hukum  Islam  bahwa  orang yang  menggunakan  dana  talangan  haji  belum  ada kepastian  berangkat  meskipun  telah  mendapatkan
kursi haji. Hal ini karena tahun atau masa pelunasan belum  tentu  atau  belum  ada  kepastian  bahwa  dia mampu  melunasi  dana  talangan  haji.  Hal  ini  berarti bahwa  dana  talangan  haji  belum  menjamin kemampuan seseorang dalam hal biaya melaksanakan ibadah  haji.  Dalam  pelaksanaannya,  justru  dana talangan haji berisi unsur hutang yang mengharuskan pelunasan  dalam  waktu  yang  telah  disepakati  oleh nasahab dan pihak bank. Meskipun pada kenyataannya,  dana  talangan  haji  mampu  menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  literatur yang bertujuan untuk medeskripsikan dan menjelaskan  fenomena  tentang  manajemen  risiko bank  syariah.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  studi  kepustakaan  dari  berbagai  sumber  seperti artikel,  jurnal,  dan  buku  yang  memiliki  topik  yang sama.  Adapun  penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif yang tidak memerlukan angka-angka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji
Pembiayaan  dana  talangan  haji  merupakan pinjaman  dari  bank  syariah  yang  diberikan  pada nasabah yang bermanfaat untuk menutup kekurangan dana  guna  memperoleh  kursi (seat) pada  saat pembayaran  BPIH  (Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji). Dalam  pengajuan  permohonan  untuk  mendapatkan dana talangan haji biasanya diberikan kepada nasabah yang  sudah  memiliki  tabungan  mabrur.  Nasabah kemudian berkuajiban mengembalikan sejumlah uang yang  dipinjam  tersebut  dengan  cara  mengangsur dalam waktu tertentu. Beberapa tahap harus dilakukan untuk  mendapatkan  dana  talangan  haji.  Pertama, nasabah mengisi form pembiayaan untuk mengajukan permohonan layanan pembiayaan dana talangan haji. Selanjutnya  melengkapi  beberapa  berkas  (Susana  & Kartika,  2013).  Selanjutnya  membuka  tabungan mabrur  yang  harus  dibuat  oleh  nasabah  sebelum mengajukan  pembiayaan  dana  talangan  haji.  Setelah nasabah  membuat  tabungan  mabrur,  lalu  dana talangan haji masuk ke rekening nasabah. Selanjutnya dapat  digunakan  untuk  membayar  biaya  haji  ke departemen  agama.  Ketiga,  dalam  pembiayaan  dana talangan  haji  menggunakan  akad al-qardh dan  akad al-ijarah .

## Akad Dalam Dana Talangan Haji.
Akad  mempunyai  arti  janji  yang  dibuat  antara sesama  manusia  dalam  kehidupan  sehari  –  hari (Susana  &  Kartika,  2013).  Akad  adalah  perjanjian nasabah dan bank. Adapun akad yang digunakan oleh bank  syariah  atas  peminjaman  dana  talangan  ini adalah al-qard dan al-ijarah sebagaimana  yang tertuang dalm fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI  nomor  29/DSN-MUI/IV/2002  tanggal  26  juni 2002.
Akad Al –  Qardh , secara etimologis didefinisikan: Harta  yang  diberikan  seseorang pemberi  hutang  kepada  orang  yang  dihutangi  utuk kemudian  dia  memberikan  yang  semisal/sepadan setelah  mampu . Akad Al-qard merupakan  jenis muammalah dalam  bentuk  hutang  piutang/pinjam meminjam  dengan  landasan  murni  karena  saling tolong  -  menolong (ta’wun ),  dengan  tujuan  agar membantu  memenuhi  kebutuhan  orang  lain  yang kekurangan.  Dalam  akad al-qard tidak  boleh mensyaratkan  ada  imbalan  tertentu. Akad al-qard digunakan oleh bank syariah untuk perjanjian dengan nasabah yang menginginkan dana talangan haji untuk menutupi  kekurangan  dana  saat  membayar  BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Akad ini berarti dana talangan  yang  dipinjam  oleh  nasabah  yang  harus dikembalikan  pada  bank  sesuai  dengan  jumlah  yang dipinjam  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  tanpa adanya tambahan apapun. Al - Qardh ini memberikan hal positif kepada nasabah karena tidak memberatkan nasabah  dalam  mengembalikan  uang  yang  dipinjam. Selain  itu  juga  membantu  nasabah  untuk  membayar biaya  haji  sehingga  mendapatkan  kursi  untuk menuaikan  ibadah  haji.  Dalam  akad  ini  tidak  ada keuntungan atau biaya tambahan yang didapatkan.
Akad Al-Ijarah menurut  istilsh  berarti  akad pengambilan  manfaat  dengan  mengganti. Al-Ijarah sebagaiaman  yang  telah  umum  diketahui  terbagi menjadi  dua,  yaitu al-ijarah  al-maal (sewa  barang) dan al-ijarah  al-‘amal (sewa  jasa).  Adapun  akad al- ijarah pada pembiayaan dana talangan haji ini masuk dalam  katagori  akad al-ijarah  al  ‘amal (sewa  jasa). Dalam  hal  ini  bank  syariah  menerapkan  biaya administrasi/ ujrah yang ditanggungkan pada nasabah dengan  alasan  jasa  pengurusan  untuk  mendapatkan kursi/ seat haji.
Dari uraian diatas secara garis besar disimpulkan bahwa akad al-qard dan akad al-ijarah adalah akad yang boleh dalam syari’at Islam. Permasalahan yang muncul  berikutnya  adalah  ketika  dua  akad  tersebut
digabungkan  menjadi  satu  yakni  akad al-qard  wal- Ijarah sebagaimana  yang  digunakan  oleh  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat melakukan akad dalam pembiayaan dana talangan haji.
Dua akad yang digabung didalam dana talangan haji  ini  lebih  cenderung  masuk  pada  wilayah pelarangan.  Pertama,  kedua  jenis  akad  ini  memiliki orientasi  yang  berbeda,  dimana  akad al-qard bertujuan  untuk tabbarru’at merupakan  akad sosial/kebajikan,  tidak  bertujuan  untuk  mencari keuntungan.  Sedangkan  akad al-ijarah bertujuan muawwadat merupakan  akad  komersial,  untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga jika digabungkan maka berpotensi menjadi riba karena merusak masing- masing tujuan dari akad tersebut. Kedua, penggabungan akad al-qard dan al-ijarah berpotensi masuk pada pelarangan hadis Nabi saw, sebagaimana yang  telah  diuraiakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  dalam kitabnya (Ibnu Taimiyah, 1987:39), yang artinya : Kesimpulan . dari hadis ini menegaskan bahwa: tidak dibenarkan . menggabungkan  antara  akad  komersial dengan  akad  sosial.  Yang  demikian  itu  karena keduanya (orang yang berakad) . menjalin akad sosial karena  adanya  akad  komersial . antara  mereka. Dengan . demikian  akad . sosial  itu  tidak  sepenuhnya sosial . bahkan  akad  sosial  secara  tidak . langsung menjadi  bagian  dari  nilai  transaksi . dalam  akad . komersial.” Ketiga, pengambilan biaya upah jasa (fee ujrah)  dari  biaya-biaya  administrasi  pengurusan  haji yang  besarannya  dituntukan  seberapa  besar  yang dikeluarkan  oleh  bank  syariah  pada  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan  dana  talangan  haji,  hal  ini juga sangat berpotensi melanggar kaidah yang sudah sepakati oleh para ulama, yang artinya:
Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba (Majmu’ Fatwa Ibnu Taimiyyah) .

## 4. KESIMPULAN
Semua produk pasti memiliki sisi negatif dan sisi positif,  termasuk  program  dana  talangan  haji.  Hal positif dari program ini adalah membantu masyarakat yang  hanya  mempunyai  dana  terbatas  namun  ingin melaksanakan ibadah haji. Hal ini untuk memberikan kesempatan  kepada  siapa  saja  yang  mempunyai keinginan untuk melaksanakan haji. Namun sebaliknya,  ada  kekurangan  yang  ditimbulkan  dari program ini sehingga Pemerintah melarang penggunaan  dana  talangan  haji  melalui  Peraturan
Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  24  Tahun  2016.  Hal ini didasari dari banyaknya mudarat yang timbul baik dari aspek sosial maupun syari’ah.
Jika dilihat dari aspek sosial, dana talangan haji ini  menyebabkan  membengkaknya  daftar  tunggu peserta  calon  jamaah  haji,  sehingga  banyak  orang yang  yang  hakekatnya  sudah  mampu  akan  tetapi malah  “diserobot”  antriannya  oleh  mereka  yang sebenarnya  belum  mampu  kemudian  memanfaatkan dana talangan haji tersebut. Meskipun dana talangan haji  ini  mengandung  manfaat  bagi  sebagian  umat Islam  akan  tetapi  mengandung  mudharat  yang  tidak sedikit,  maka  dalam  keadaan  seperti  ini  dalam  usul fikih  ada  sebuah  kaidah  “ Menolak  Kemudaratan
Lebih Didahulukan Daripada Mencari
Kemaslahatan ”.
Sedangkan  dari  aspek  syariah,  orang  yang menggunakan  dana  talangan  haji  jika  dilihat  dari konsep istitha’ah yang  merupakan  syarat  kewajiban haji,  sebenarnya    belum  bisa  dikatakan  memenuhi syarat  tersebut,  sehingga  belum  terkena  kewajiban haji.  Belum  lagi  apabila  dilihat  dari  keabsahan akadnya  yang  sangat  berisiko  kepada  riba  yang terselubung, karena adanya penggabungan antara akad al-qard dan al-ijarah dengan  mensyaratkan  adanya tambahan  imbalan  jasa  ( fee  ujrah )  yang  sering  kali besarannya  ditentukan  dari  jumlah  dana  yang dipinjam dan jangka waktu pinjaman.
Salah  satu  solusi  yang  bisa  dilakukan  oleh muslim  untuk  memenuhi  perintah  Allah  SWT  yaitu melaksanakan . haji yaitu dengan cara menabung yang khusus  diperuntukkan  haji.  Dengan  cara . seperti  itu, hati  akan  lebih  tentram,  dan  ketika  tiba  saatnya melaksanakan  ibadah  haji  berarti  memang  telah termasuk hamba Allah yang mampu dan berkewajiban untuk haji.

## 5. REFERENSI
Abdurrahman,  A.  (1976).    Qaedah-qaedah  Fiqh ( Qawa’idul Fiqhiyah ). Bulan Bintang: Jakarta. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  (2002).  Departemen Agama.
Azzam,  A.  A.  M.  (2010).  Fiqh  Muamalat:  Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah, h. 15.
Gufron  A.  M.  (2002).  Fiqh  Muamalah  Kontekstual, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ibnu  Taimiyah,  Taqy  al-Din,  al-Fatawa  al-Kubra,
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiy
Kementrian  Agama.  (2016).  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji. https://haji.kemenag.go.id/
Muhammad  bin  ‘Abdul  ‘Aziz  al-Musnad.  (2007). Fatwa-fatwa  Haji  dan  Umrah.  Jakarta:  Pustaka Imam Asy-Syafi’i, h. 60.
Novindri,  S.  (2013).  Analisis  Fikih  terhadap  Akad Dana  Talangan  Haji  pada  Bank  Syariah.  Jurnal Muqtasid, 4 No. 1.
Ronan,  R.  (2018).  Dana  Talangan  Umrah  Dalam Perspektif  Hukum  Islam.  Jurnal  Ilmiah  Mizani: Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan,
5(1), 29–46. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1435
Susana,  E.,  &  Kartika,  D.  (2013).  Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 17(2), 323–332.
Syafi’i,  I.  (tt)  Al-Musnad  Asy-Syafi’i:  496/180;  Al-
Umm: 2/116, Kitab Digital Carihadis.com
Talabah.  (2013).  Dana  Talangan  Haji  Problem  dan
Hukumnya. Tarjih, 45(Ii). https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/ view/96 Munawir, A.W. (1997). Kamus al-Munawir. Surabaya: Pustaka Progresif.