Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System
Oleh : Supriyanta, SH.MHum
Fak. Hukum UNISRI
Abstrak
Doktrin precedent dikenal  dalam  tatanan  hukum Anglo  Saxon ,  dimana  hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika  Serikat  menganut the  binding  precedent  d an persuasive  precedent, sedangkan  di  Inggris  menganut “the  binding  precedent”. Dalam  sistem  hukum acara  pidana  di  Amerika  Serikat  juga  mengenal plea bargaining  system dimana antara  jaksa  dan  terdakwa  atau  pembelanya  dimungkinkan  melakukan  negosiasi jenis  kejahatan  yang  akan  dikenakan    dan  ancaman  hukuman  yang  akan  dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut  dalam sistem hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining System
Pendahuluan.
Salah  satu  karakteristik  dari  “ common  law” adalah “precedent” . Precedent ini merupakan bagian dari tradisi dalam “ common law” , sehingga ia tidak diatur  baik dalam konstitusi, undang-undang atau dalam sumpah. ( Romli Atmasasmita, 1996 :41). Menurut doktrin precedent, hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi  kasus  yang  sama  atau  mirip.  Doktrin  ini  di  Indonesia  yang  sistem hukumnya  mewarisi civil  law  system secara  teoretis  tidak    dianut.  Yang dikembangkan di Indonesia mirip dengan pelaksanan doktrin precedent ini adalah melalui  yurisprudensi  tetap,  karena  yurisprudensi  juga  diakui  sebagai  sumber hukum.  Setidaknya  ada  empat  faktor  yang  melandasi  dipergunakannya “precedent” dalam sistem common law yaitu sebagai berikut :
1.Faktor equality, artinya  bahwa  pelaksanaan  penerapan  peraturan  hukum  yang sama    terhadap  kasus  yang  sama  akan  menghasilkan  persamaan  perlakuan terhadap setiap orang yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.
2.Faktor predictability, artinya apabila secara konsisten mengikuti precedent akan mendorong  pada  pelaksanan  hukum  dimasa  datang  ke  arah  yang  lebih  jelas, sehingga  dapat  diperkirakan  kemungkinan judicial-decision yang  akan diberikan terhadap suatu kasus yang sama di kemudian hari.
3.Faktor economy, artinya  jika  dipergunakan  kriteria  yang    tetap dan sama  untuk menyelesaikan  kasus-kasus  yang  baru di  masa  datang,hal  itu  akan  menghemat waktu dan tenaga.
4.  Faktor respect, artinya  jika  proses  peradilan  pidana  dalam  pengambilan putusannya  konsisten  dengan  putusan  terdahulu  (dalam  perkara  yang  sama) jelas  merupakan  bentuk  penghargaan  terhadap  kebijakan,  pengalaman  dan keahlian hakim-hakim terdahulu (senior).
Pelaksanaan Doktrin Precedent.
Dalam  praktek  peradilan  pidana,  ada  perkembangan  yang  berbeda  dari pelaksanaan doktrin precedent di negara Inggris dan Amerika. Di Amerika Serikat seperti  dijelaskan  oleh  Romli  Atmasasmita,  putusan  yang  sangat  banyak  dengan precedent yang saling bertentangan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, mengakibatkan  melemahnya  doktrin  tersebut  dalam  sistem  hukum  pidana  di Amerika Serikat. Sebaliknya di negara Inggris, doktrin tersebut diterapkan secara lebih  konsisten.  Di  dalam  sistem  hukum  Inggris  menganut “the  binding precedent” atau precedent yang  mengikat.  Sedangkan  di  Amerika  Serikat menganut dua sistem yaitu precedent yang mengikat (the binding precedent) dan precedent  yang tidak mengikat (persuasive precedent). Timbulnya dua sistem  ini karena :
a.Perkembangan masyarakat di  Amerika dan kebutuhan hukum yang sangat cepat dibandingkan dengan di Inggris.
b.Luas  wilayah  yurisdiksi  hukum  di  Amerika  Serikat  yang  meliputi  52  negara bagian dengan undang-undang negara bagian sendiri.
c.Volume  kasus  yang  relatif  tinggi  di  Amerika  Serikat  dibandingkan  dengan  di Inggris.
Binding  precedent di  negara  Amerika  Serikat  berasal  dan  dihasilkan  oleh  suatu binding authority . Termasuk  ke  dalam binding  authority ini  adalah  putusan  dari Pengadilan  yang  lebih  tinggi  dalam  satu  yurisdiksi  atau  putusan  dari  pengadilan yang  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama. persuasive  binding di  Amerika Serikat  berasal  dan  dihasilkan  oleh persuasive  authority .  Termasuk  ke  dalam persuasive  authority ini  adalah  pengadilan-pengadilan  dalam  satu  yurisdiksi  atau pengadilan dari yurisdiksi yang lain ( negara-negara bagian ). Sifat persuasive dari putusan  pengadilan  tertentu  tergatung  dari  apakah  putusan  pengadilan  dimaksud memperoleh dukungan dari pengadilan (negara bagian) yang lain. Sifat persuasive inipun juga tergantung pada kewibawaan pengadilan  yang mengeluarkan putusan tersebut dan pada hakim yang memutuskan.
Keuntungan.
Profesor Geldart  mengungkapkan  keuntungan-keuntungan  dari  doktrin precedent sebagai berikut :
1.Adanya kepastian ( certainty; 2.luwes dan dapat mengikuti perkembangan;3.lebih terperinci dan lengkap dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam undang- undang;  dan  4.praktis.  Sedangkan  kerugian-kerugian  dianutnya doktrin
precedent adalah  :  1.Bersifat  kaku  oleh  karena  tiap  hakim  harus  mengikuti putusan-putusan  hakim-hakim  terdahulu;2.Dalam  kasus-kasus  tertentu  sulit mencari  alasan  logis  untuk  tidak  mengikuti  precedent,  meskipun  penerapan precedent  itu  tidak  cocok  lagi;  3.Jumlah  kasus  yang  banyak  dan  bersifat  rumit disebabkan karena berasal dari laporan-laporan kasus ( law report ) sejak abad Pertengahan.Adanya  kerugian-kerugian  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan untuk  mengadakan  kodifikasi  di  Inggris.  Namun  kodifikasi  yang  dihasilkan masih bersifat parsial, seperti Theft Act 1968; Murder Act 1965.
Bentuk Precedent.
Dalam sistem hukum Inggris dikenal beberapa pengertian tentang precedent. Jika hakim  menerapkan precedent pada  kasus  yang  dihadapinya  tanpa  memperluas precedent tersebut, maka putusan Hakim tersebut disebut a declaratory precedent.
Jika  kasus  yang  telah  diputus  oleh  hakim  tidak  mempergunakan precedent atau belum pernah ada precedent untuk kasus semacam itu, maka putusan hakim  yang bersangkutan  disebut  o riginal  precedent. Perlu  ditambahkan  di  sini  bahwa sekalipun  di  Inggris  dianut  doktrin precedent, namun  dalam  kenyataan  praktek peradilan  Inggris,  hakim  dapat  menolak  mempergunakan  doktrin precedent ,  jika hakim yakin bahwa penggunan precedent akan menimbulkan ketidakadilan dalam kasus yang dihadapi. Penolakan pemakaian precedent semacam ini disebut dengan “  o verruling ”  atau  “ distinguishing”  precedent .  Jika precedent yang  ditolak  itu berasal  dari  putusan  pengadilan  yang  lebih  rendah,  maka  penolakan  itu  disebut dengan    “ overruling  precedent ”.  Jika precedent yang  ditolak  itu  berasal  dari putusan pengadilan  yang lebih tinggi, penolakan itu disebut dengan distinguishing
precedent. Perbedaan  antara overruling  precedent dengan distinguishing precedent adalah  bahwa  pada overruling  precedent penolakan  tersebut  terjadi secara  tegas  dan  tanpa  ada  kewajiban  pada  hakim  yang  memutus  perkara  untuk menjelaskan  adanya  perbedaan  pokok  antara  perkara  yang  dihadapi  dengan perkara  yang telah diputus terdahulu (precedent ). Sebaliknya pada distinguishing precedent kewajiban  semacam  itu  mutlak  diperlukan  untuk  menghindarkan kesalahpahaman dalam hubungan kerja antara hakim pengadilan yang lebih tinggi dengan  hakim  pengadilan  yang  lebih  rendah.  Disamping  itu  juga  untuk  menjaga kewibawaan hakim yang lebih tinggi di hadapan rakyat Inggris.
Plea Bargaining System.
Plea  Bargaining merupakan  praktek  penanganan  perkara  dimana  antara  pihak penuntut  umum  (jaksa)  dan  terdakwa  atau  pembelanya  melakukan  negosiasi perihal  jenis  kejahatan  yang  akan  dikenakan    dan  ancaman  hukuman  yang  akan dituntut    di  muka  persidangan.  Cara  ini  dalam  sistem  hukum  acara  pidana  di Amerika  Serikat    merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keseluruhan sistem penegakan hukum  yang berlaku dan merupakan prosedur yang formal dan legal.  Di  Indonesia  sistem  demikian  tidak  dikenal.  Apabila  terjadi  kasus “negosiasi” mengenai jenis kejahatan yang dikenakan maka hal itu akan dianggap sebagai  penyimpangan.  Sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem penegakan hukum secara menyeluruh, plea bargaining akan selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara pidana. Proses penanganan perkara pidana dimulai dari  penyelidikan,  penuntutan,  penentuan  kesalahan,  penetapan  pidana,  dan akhirnya  pelaksanaan  pidana. Plea  bargaining dalam  sistem  peradilan  pidana  di
Amerika Serikat terjadi pada tahap arrignment dan preliminary hearing . Apabila seorang  terdakwa  menyatakan  dirinya  bersalah  atas  kejahatan  yang  dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan  hukuman tanpa  melalui trial. Periode arrignment  on  information atau indictment ini  merupakan  proses  singkat  guna mencapai dua tujuan yaitu :
1.memberitahukan kepada terdakwa perihal tuduhan yang dijatuhkan padanya;
2.memberi  kesempatan  kepada  terdakwa  menjawab  tuduhan  tersebut  dengan menyatakan not guilty atau guilty atau nolo contendere (no contest ) .Pada langkah ini  pengadilan  akan  membacakan  tuduhan  yang  diajukan  kepada  terdakwa  dan bagaimana  jawaban  terdakwa  atas  tuduhan  tersebut.  Jika  terdakwa  menyatakan not  guilty ,  maka  perkaranya  akan  dilanjutkan  dan  kemudian  diadili  di  muka persidangan  oleh  juri.  Apabila  terdakwa  menyatakan not  guilty atau nolo contendere ( no  contest ) maka  perkaranya  siap  untuk  diputus.  Khususnya pernyataan nolo  contendere atau no  contest pada  hakikatnya  memiliki  implikasi yang  sama  dengan guilty akan  tetapi  dalam  hal  ini  tidak  disyaratkan  bahwa terdakwa  harus  mengakui  kesalahannya,  melainkan  cukup  jika  ia  menyatakan bahwa  dia  tidak  akan  menentang  tuduhan  jaksa  di  muka  persidangan  juri  nanti. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan negosiasi adalah karena dua hal  pertama,  karena  jumlah  perkara  yang  sangat  besar  ,  sehingga  menyulitkan kedudukan  penuntut  umum  yang  tidak  mungkin  dapat  bekerja  secara  efektif mengingat  faktor  waktu,  kedua  karena    penuntut  umum  berpendapat,  bahwa kemungkinan  akan  berhasilnya  penuntutan  sangat  kecil.  Misalnya  karena
kurangnya    bahan  pembuktian,  kurangnya  saksi  yang  dapat  dipercaya,  atau terdakwa orang yang dianggap respectable di kalangan para juri.
Kelemahan.
Meskipun  praktek plea  bargaining telah  berlangsung  lama  sekali  dalam  praktek penanganan perkara  pidana  di Amerika Serikat  namun tidak berarti tidak   timbul persoalan di sekitar  konsepsi ataupun pelaksanaannya. Pernyataan terdakwa akan kesalahannya meskipun dilakukan secara sukarela, hal  itu tetap dianggap  sebagai intervensi  terhadap  hak  asasi  terdakwa  untuk  membela  dirinya.  Secara konstitusional  sistem  ini  dianggap  melemahkan  hak  untuk  melindungi  seseorang terhadap  pernyataan  atau  pengakuan  yang  dapat  merugikan  seseorang  di  muka sidang  pengadilan  dan  hak  untuk  memperoleh  kesempatan  berhadapan  muka dengan  para  saksi  atau  pihak  yang  menyampaikan  pengaduan  serta  kesempatan memperoleh  saksi  yang  menguntungkan  terdakwa.  Dengan  pernyataanya  itu terdakwa  telah  kehilangan  kesempatannya  untuk  diadili  oleh  juri.  Dikaitkan dengan exclusionary  rule maka plea  bargaining tersebut  justru  melemahkan aturan ini. Karena dengan exclusionary rule maka segala bukti yang telah berhasil dikumpulkan  oleh  polisi  atau  penuntut  umum  tidak  dapat  diajukan  ke  muka persidangan apabila kemudian ternyata bukti dimaksud diperoleh secara melawan hukum  (  menekan  atau  menyiksa  atau  memeras  terdakwa  ).  Adanya  pernyataan terdakwa  akan  kesalahannya  ( plea  of  guilty )  justru  meniadakan  kemungkinan akan  adanya  penolakan  akan  bukti  yang  diajukan  polisi  atau  penuntut  umum  di muka persidangan.
Penutup
Demikian  uraian  serba  singkat  tentang  pelaksanaan  doktrin precedent dan keberadan lembaga plea bargaining di negara dengan sistem hukum common law.
Praktek  penegakan  hukum  di  Indonesia  sebaiknya  juga  mengambil  hikmah  dari keuntungan dan kelemahan pelaksanaan dari khususnya doktrin precedent di atas.
Studi  perbandingan  dengan  sistem  hukum anglo  saxon akan  sangat  membantu untuk  memahami  berbagai  kelemahan  yang  ada  pada  sistem  hukum  kita.Lebih dari  itu  secara  arif  dan  bijaksana  seyogyanya  juga  bisa  menjadi  masukan  dalam hal pembaharuan hukum di masa datang.
DAFTAR PUSTAKA.
Internatinal Review of Penal Law ( Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights, 1992, Preparation Colleqium Section III, AIDP, Toledo ( Spain ).
Andi Hamzah, 1991, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Frans  Maramis,  1994, Perbandingan  Hukum  Pidana, Pustaka  sinar  Harapan, Jakarta.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  UNDIP,
Semarang.
Muladi,  2002, Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di Indonesia, cet. Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 1996, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Bandung , Mandar Maju.
Romli  Atmasasmita,1996, Sistem Peradilan pidana ( Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme ), Bandung, Binacipta.