Muhammadiyah Law Review  3 (1), Januari 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## LEGISLASI HAK TANGGUNGAN BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN

## Girang Jayano
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro

## ABSTRACT
To overcome the narcotics problem, the Indonesian government continues to strive to eradicate narcotics  crimes  by  forming  a  Provincial  National  Narcotics  Agency,  formed  based  on Presidential  Decree  No.  23/2009  concerning  the  National  Narcotics  Agency.  This  research  is motivated  by  the  problem  of  abuse  and  illicit  trafficking  of  narcotics  that  never  ends  even increasing  every  year.  The  problem  in  this  study  is  how  is  the  role  of  the  National  Narcotics Agency in Lampung Province in preventing narcotics abuse and whether the factors causing the increase in the number of narcotics abuse in Lampung Province. The method used in this research is  empirical  juridical.  Data  collection  techniques  used  in  this  study  were  interviews,  direct observation of spaciousness and approach with several sources in order to get a clear picture of the main problems that actually occur. Based on the results of research conducted by the National Narcotics Agency of Lampung Province in doing prevention and abuse of narcotics in Lampung Province  is  good  but  not  optimal.  Lampung  Province  National  Narcotics  Agency  does  drugs handling through counseling and rehabilitation of  drug users,  but  public awareness  is  a great hope for the Lampung Province National Narcotics Agency or law enforcers not to use drugs for the better Indonesian people.
Keywords : Provincial National Narcotics Agency, Narcotics Prevention and Abuse

## 1. PENDAHULUAN
Perjanjia pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan sangat penting dilihat  legalitas  perjajiannya,  karena  akan  berpengaruh  terhadap  iktikat  dari  penerima  kredit tersebut, terkadang ada yang memang beriktikat baik akan membayar sesuai perjanjian, namun terkadang ada yang tidak dapat membayar sesuai perjanjian. Tidak dapat menepati isi perjajian tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan pembiayaan bagi perusahaan atau lembaga pembia- *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
yaan  bagi  perusahaan  atau  lembaga  pembiayaan  kedepannya,  karena  riskan  terjadi ketidakstabilan bagi  ekonomi lembaga pembiayaan tersebut. Kekhawatiran akan adanya iktikat tidak baik bagi debitor penerima kredit terhadap barang yang tidak bergerak sebenarnya dapat terjawab  dalam  hak  tanggungan.    Pengertian  Hak  Tanggungan  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor yang lain. 1
Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah. Hal ini sesuai dengan asas pemisahan horisontal yang dianut hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat 2 Ada proses yang memang harus dilaksanakan dalam adanya hak tanggungan yang dilaksanakan pada saat akad perjanjian antara kreditur dan debitur yang harus dilaksanakan. Sertipikat  Hak  Tanggungan  ini  terdiri  atas  salinan  buku  tanah  Hak  Tanggungan  dan  salinan APHT yang sudah disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan dan dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Buku tanah sendiri merupakan dokumen dalam bentuk daftar  yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. 3 Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini akan membahas tentang peran hak tanggungan dalam perjanjian bagi lembaga pembiayaan dan legislasi hak tanggungan terhadap tanah tidak bergerak dalam perjanjian.
1 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 52.
2 Sudaryanto. W, “Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan”, Seminar Nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tanggal 10 April 1996, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 10.
3 Boedi Harsono, Hukum Agaria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid 2, Djembatan, Jakarta 2008, hlm. 450

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 4
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan,  jurnal  dan  buku  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  sedangkan penelitian sosiologis ingin melihat seberapa jauh pelaksanaan legislagi terhadap hak tanggungan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Peran Hak Tanggungan dalam Perjanjian Bagi Lembaga Pembiayaan
Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan  jaminan  hak  tanggungan.  Hal  itu  didasari  adanya  kemudahan  dalam  mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya, disamping itu hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah  yang  menjadi  obyek  hak  tanggungan.  Memang  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam perjanjian kredit adalah perlindungan hukum bagi kreditor manakala debitor wanprestasi, apalagi kalau  debitor  sampai  mengalami  kemacetan  dalam  pembayarannya.  Pemanfaatan  lembaga eksekusi  hak  tanggungan  dengan  demikian  merupakan  cara  percepatan  pelunasan  piutang  agar dana yang telah dikeluarkan itu dapat segera kembali kepada kreditor (Bank), dan dana tersebut
4 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
dapat digunakan dalam perputaran roda perekonomian. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit.
Sebab tanah, pada umumnya, mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan hak tanggungan yang memberikan hak istimewa  kepada  kreditor.Keberadaan  lembaga  jaminan  sangat  diperlukan  karena  dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana kredit dan penerima kreditor. Saat ini banya alternatif tentang eksekusi(pelaksanaan) terhadap obyek jaminan manakala debitor wanprestasi.  Namun  eksekusi  mana  yang  paling  mudah  prosedurnya  untuk  mempercepat pelunasan piutangnya sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi nasional.

## b). Legislasi Hak Tanggungan terhadap Tanah Tidak Bergerak dalam Perjanjian
Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  ini  dirasa mampu mengakomodir kepentingan pihak kreditur yang diharapkan dapat menciptakan keadaan yang kondusif, Sebelum berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan dalam mengatasi masalah apabila terjadi kredit bermasalah atau wanprestasi dalam perjanjian kredit , pihak dari kreditur ini tidak bisa melakukan eksekusi terhadap obyek jaminannya karena harus melalui gugatan terlebih dulu di KPKNL. Hal tersebut tentu memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang  tidak  sedikit,  dengan  hadirnya  Undang-undang  Hak  Tanggungan  ini  memberikan kewenangan  kepada  pihak  kreditur  untuk  melakukan  eksekusi  sendiri  secara  langsung  tanpa melalui  campur  tangan  dari  pihak  Pengadilan.  Hal  tersebut  berarti  apabila  debitur  Wanprestasi atau  cidera  janji  maka  secara  langsung  pihak  kreditur  bisa  melakukan  penjualan  barang  milik debitur yang sudah dijadikan Jaminan dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Peran  Hak  Tanggungan  dalam  perjanjian  bagi  lembaga  pembiayaan  adalah Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan
jaminan  hak  tanggungan.  Hal  itu  didasari  adanya  kemudahan  dalam  mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya
2) Legalitas  Hak  Tanggungan  terhadap  Tanah  tidak  bergerak  dalam  perjanjian    adalah Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  ini  dirasa mampu  mengakomodir  kepentingan  pihak  kreditur  yang  diharapkan  dapat  menciptakan keadaan  yang  kondusif,  Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Hak  Tanggungan  dalam mengatasi  masalah  apabila  terjadi  kredit  bermasalah  atau  wanprestasi  dalam  perjanjian kredit , pihak dari kreditur ini tidak bisa melakukan eksekusi terhadap obyek jaminannya karena harus melalui gugatan terlebih dulu di KPKNL

## Daftar Pusataka
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 52.
Sudaryanto. W, “Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan”, Seminar Nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tanggal 10 April 1996, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 10.
Boedi Harsono, Hukum Agaria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok  – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid 2, Djembatan, Jakarta 2008, hlm. 450
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm.
7.