INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10354-10370 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Regulasi Dan Keadilan Sosial: Strategi Perlindungan Pengguna Media Sosial Dalam Konteks Kapitalisme Digital
Rico 1 ✉ , Udi Rosadi 2
(1) Mahasiswa 1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan
(2) Program Pascasarjana Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, DKI Jakarta
Email: ricoaje.1994@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  perlindungan  pengguna  media  sosial  dalam konteks kapitalisme digital dengan fokus pada regulasi dan keadilan sosial. Kapitalisme digital telah mengubah  lanskap  media  sosial,  memunculkan  isu-isu  terkait  privasi,  manipulasi  data,  dan ketidaksetaraan akses. Melalui analisis literatur, penelitian ini menjelaskan berbagai metode regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah dan platform media sosial untuk melindungi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah keadilan sosial dan perlindungan pengguna. Kendala utama adalah ketidakmampuan regulasi yang bersifat lintas batas dan lambatnya respons terhadap perkembangan teknologi. Keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital juga terus dipertanyakan karena disparitas kekayaan dan pengaruh besar dari perusahaan teknologi. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kapitalisme digital. Regulasi yang efektif harus melibatkan kerja sama internasional, transparansi platform media sosial, serta perlindungan hak privasi dan keadilan sosial yang lebih kuat bagi semua pengguna.
Kata kunci : Regulasi, Keadilan sosial, Media sosial, Kapitalisme digital, Partisipasi

## Abstract
This research aims to analyze social media user protection strategies in the context of digital capitalism with a focus on regulation and social justice. Digital capitalism has changed the social media landscape, raising issues related to privacy, data manipulation and inequality of access. Through literature analysis, this research explains the various regulatory methods that have been implemented by governments and social media platforms to protect users. The research results show that existing regulatory efforts are not fully effective in addressing issues of social justice and user protection. The main obstacles are the inability of cross-border regulations and the slow response to technological developments. Social justice in the context of digital capitalism also continues to be questioned due to disparities in wealth and the enormous influence of technology companies. The conclusion of this research is the need for a  more  holistic  and  collaborative  approach  in  facing  the  challenges  of  digital  capitalism.  Effective regulation  must  involve  international  cooperation,  transparency  of  social  media  platforms,  and stronger protection of privacy and social justice rights for all users.
Keywords : Regulation, Social justice, Social media, Digital capitalism, Participation

## PENDAHULUAN
Media  sosial  telah  menjadi  fenomena  global  yang  memengaruhi  berbagai  aspek kehidupan kita, dari komunikasi pribadi hingga politik dan bisnis. Namun, perkembangan media sosial juga telah memunculkan masalah yang serius terkait privasi, perlindungan pengguna,  dan  ketidaksetaraan  dalam  akses  informasi.  Kapitalisme  digital,  yang menggerakkan industri media sosial, telah menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan pustaka yang komprehensif tentang regulasi dan keadilan sosial dalam strategi perlindungan pengguna media sosial dalam konteks kapitalisme digital. Media sosial telah melahirkan ekosistem digital yang penuh dengan  data  pengguna,  yang  menjadi  sumber  pendapatan  utama  bagi  perusahaan teknologi  (Nugroho,  2020).  Sementara  itu,  isu  privasi  dan  keamanan  data  pengguna semakin mendapat perhatian, terutama setelah skandal seperti Cambridge Analytica yang mengungkapkan penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga. Di samping itu,  ketidaksetaraan  akses  terjadi  karena  sebagian  besar  platform  media  sosial  bersifat komersial,  dan  akses  yang  lebih  besar  sering  kali  hanya  tersedia  bagi  pengguna  yang mampu membayar atau memiliki perangkat yang memadai.
Kendala utama dalam mengatasi masalah ini adalah kurangnya regulasi yang efektif. Regulasi saat ini terfragmentasi dan terbatas dalam cakupan geografisnya. Penelitian yang ada telah mengidentifikasi  ketidakmampuan  regulasi  untuk  menjawab  cepat  terhadap perubahan teknologi serta isu-isu yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Isu keadilan sosial juga menjadi sorotan karena perusahaan teknologi besar sering kali memegang kekuatan
besar dalam mengatur arus informasi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan temuan penting  yang  relevan  dengan  regulasi  dan  keadilan  sosial  dalam  konteks  kapitalisme digital. Penelitian oleh Tufekci (2014) mencatat bagaimana algoritma media sosial dapat memperkuat filter gelembung, membatasi akses pengguna pada pandangan yang hanya sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Ini dapat mengurangi keragaman pandangan dan memperdalam polarisasi dalam masyarakat. Penelitian oleh Boyd & Crawford (2012) telah menyoroti masalah ketidaksetaraan akses, dengan menunjukkan bagaimana akses ke platform media sosial tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan kelompok- kelompok yang kurang beruntung.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Van  Dijck  (2013)  menyoroti  bagaimana  perusahaan teknologi  mengumpulkan  dan  memanfaatkan  data  pengguna,  seringkali  tanpa pengetahuan  atau  persetujuan  pengguna.  Hal  ini  telah  memunculkan  isu  privasi  yang mendalam.  Di  sisi  regulasi,  penelitian  oleh  (Gillespie,  2018) mengungkapkan  tantangan dalam mengatur media sosial, terutama karena cakupan geografis yang luas dan sifat yang terus berkembang dari platform-platform tersebut. Dalam semua penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi isu-isu yang ada. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang regulasi dan keadilan sosial dalam konteks  kapitalisme  digital.  Melalui  analisis  literatur  yang  mendalam,  kami  akan mengeksplorasi  berbagai  strategi  perlindungan  pengguna  yang  telah  diusulkan  dan diterapkan  oleh  pemerintah  dan  platform  media  sosial.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan memberikan wawasan tentang tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut, serta mencari solusi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  landasan  pengetahuan  yang  kokoh  bagi  perbaikan dalam regulasi media sosial dan meningkatkan keadilan sosial dalam kapitalisme digital.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  sebuah  studi  literatur  yang  bertujuan  untuk  menyusun pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dan keadilan sosial dalam perlindungan pengguna media sosial dalam konteks kapitalisme digital. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian  eksperimental  atau  pengumpulan  data  primer,  tetapi  lebih  berfokus  pada analisis dan sintesis literatur yang relevan. Langkah pertama dalam penulisan jurnal studi literatur adalah mengidentifikasi topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang  spesifik.  Dalam  penelitian  ini,  topiknya  adalah  regulasi  dan  keadilan  sosial  dalam konteks  media  sosial  dan  kapitalisme  digital.  Pertanyaan  penelitian  yang  mungkin
termasuk, "Bagaimana regulasi media sosial berdampak pada perlindungan pengguna?" atau  "Bagaimana  kapitalisme  digital  mempengaruhi  keadilan  sosial  dalam  akses  media sosial?" Setelah topik dan pertanyaan penelitian diidentifikasi, pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik dan perpustakaan digital.
Setelah melakukan pencarian, sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian  diidentifikasi.  Ini  termasuk  artikel  jurnal,  buku,  makalah  konferensi,  laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya. Penting untuk memilih sumber-sumber yang  memiliki  kualitas  dan  relevansi  yang  tinggi  untuk  penelitian.  Kriteria  inklusi  dan eksklusi  dapat  digunakan  untuk  membantu  dalam  pemilihan  sumber.  Setelah mengumpulkan sejumlah sumber literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan  sintesis  literatur.  Ini  melibatkan  membaca  dan  memahami  setiap  sumber  dengan cermat,  mencatat  temuan  penting,  argumen,  metodologi,  dan  temuan  lainnya  yang relevan. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana regulasi media sosial telah dievaluasi, mencari  kelemahan  dalam  regulasi  yang  ada,  dan  mengeksplorasi  cara-cara  untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan keadilan sosial. Setelah analisis dan sintesis literatur selesai, langkah berikutnya adalah mengorganisasi penulisan jurnal. Penelitian ini akan  memiliki  bagian-bagian  utama  yang  mencakup  pendahuluan,  latar  belakang masalah, analisis literatur, temuan penting, dan kesimpulan. Setiap bagian harus disusun secara  logis  dan  berurutan  untuk  membantu  pembaca  mengikuti  argumen  penelitian dengan baik. Dalam langkah ini, penulisan jurnal sebenarnya dilakukan. Setiap bagian dari jurnal harus ditulis dengan jelas dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di era di mana media sosial dan teknologi digital telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan kita, penting untuk memahami dampak serta tantangan yang muncul seiring dengan  pertumbuhan  kapitalisme  digital  ini.  Kapitalisme  digital  mengubah  cara  kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi, namun juga membawa sejumlah masalah  yang  tidak  boleh  diabaikan.  Regulasi  dan  keadilan  sosial  dalam  konteks  ini menjadi  semakin  mendesak.  Regulasi  yang  tepat  diperlukan  untuk  mengendalikan dampak negatif dari media sosial, seperti privasi yang terancam, penyebaran informasi palsu, dan peretasan data (Faridah et al., 2022). Seiring dengan itu, kita harus memahami bahwa  ketidaksetaraan  akses  dan  pengaruh  besar  perusahaan  teknologi  besar  dapat mengancam keadilan sosial. Keadilan sosial dalam akses informasi dan partisipasi dalam media sosial adalah hak dasar yang harus dipertahankan. Studi literatur ini mencoba untuk merinci  dan  membahas  permasalahan-  permasalahan  tersebut  dengan  harapan  dapat
memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang  cara  mengatasi  tantangan  yang dihadapi dalam kapitalisme digital saat ini. Dengan memahami pentingnya regulasi dan keadilan  sosial  dalam  media  sosial,  kita  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang  lebih tepat untuk melindungi pengguna, memperkuat privasi, dan mengupayakan masyarakat yang lebih adil dan setara dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

## Kapitalisme Digital dan Media Sosial
Dalam konteks studi literatur ini, pemahaman mendalam tentang hubungan antara kapitalisme digital dan media sosial menjadi poin penting dalam membahas dampak serta dinamika kapitalisme  digital. Kapitalisme  digital merujuk pada perkembangan ekonomi dan  bisnis  yang  didorong  oleh  teknologi  digital  dan  platform  media  sosial  yang memfasilitasi eksploitasi data dan konten pengguna untuk tujuan komersial (Fuchs, 2021). Media  sosial,  sebagai  salah  satu  komponen  utama  dalam  kapitalisme  digital,  berperan penting  sebagai  alat  utama  bagi  perusahaan  teknologi  untuk  mengumpulkan  data pengguna, menyajikan iklan yang  sangat terarah,  dan memanfaatkan informasi pribadi pengguna. Efek dari kapitalisme digital ini sangat luas, termasuk memunculkan isu terkait privasi dan keamanan data pengguna, serta ketidaksetaraan akses ke informasi dan media social (Landwehr et al., 2023). Dalam era di mana data adalah mata uang, pengguna media sosial  sering  kali  menjadi  sasaran  perusahaan  teknologi  yang  mencari  cara  untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Ini menghasilkan ketidaksetaraan akses, di mana hanya mereka yang mampu membayar atau yang memiliki akses teknologi yang memadai yang  bisa menikmati layanan media  sosial  yang lebih  baik.  Dampak kapitalisme  digital terhadap perlindungan pengguna dan keadilan sosial di media sosial sangat kompleks dan seringkali  kontroversial.  Kapitalisme  digital  telah  memberikan  dorongan  ekonomi  yang signifikan melalui inovasi teknologi dan pemasaran yang sangat terarah di platform media social (de Rivera, 2020). Namun, ada dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.
Perlindungan  pengguna  menjadi  semakin  rumit  karena  perusahaan  teknologi mengumpulkan data pribadi pengguna untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini menciptakan ancaman terhadap privasi pengguna, seringkali tanpa pengetahuan atau persetujuan yang jelas. Keadilan sosial juga terancam oleh ketidaksetaraan akses ke media sosial,  yang  terutama  berdampak  pada  kelompok-kelompok  yang  kurang  beruntung. Selain  itu,  kebijakan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  kapitalisme  digital  sering  kali melibatkan  perdebatan  tentang  batasan  privasi,  perlindungan  konsumen,  dan keseimbangan kekuatan antara perusahaan teknologi besar dan pengguna.
Peran  Regulasi  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Melindungi  Pengguna  Media  Sosial  di  Era Kapitalisme Digital
Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi dan interaksi utama (Cahya et al., 2023). Kapitalisme digital, dengan karakteristiknya yang didominasi oleh beberapa perusahaan teknologi besar, telah mengubah lanskap media sosial secara signifikan. Untuk memahami peran regulasi dan keadilan sosial dalam konteks ini, kita perlu menyelami beberapa aspek kunci  yang  terkait  dengan  kapitalisme  digital  dan  dampaknya  pada  pengguna  media sosial. Kapitalisme  digital adalah konsep yang mencerminkan  penggabungan teknologi digital  dan  praktik  bisnis  kapitalis  (Burns,  2019).  Dalam  kapitalisme  digital,  perusahaan teknologi, seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple, memainkan peran sentral dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Mereka memanfaatkan teknologi dan data pengguna untuk menciptakan produk dan layanan yang menguntungkan mereka secara finansial. Kapitalisme  digital  telah  memberikan  dorongan  ekonomi  yang  besar,  menciptakan lapangan  pekerjaan,  dan  menghasilkan  inovasi  teknologi  yang  bermanfaat.  Namun, dampaknya juga kontroversial, terutama dalam hal privasi pengguna, keadilan sosial, dan pengaruh besar perusahaan teknologi dalam menentukan arah informasi dan komunikasi.
Salah  satu  aspek  yang  sangat  relevan  dalam  konteks  kapitalisme  digital  adalah pengumpulan dan penggunaan data pengguna (Sadowski, 2020). Perusahaan teknologi mengumpulkan  data  pengguna,  termasuk  informasi  pribadi  dan  perilaku  online,  untuk menggambarkan profil pengguna dan menyediakan iklan yang sangat terarah. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan  penghasilan perusahaan dengan menargetkan iklan kepada audiens yang tepat. Meskipun hal ini bisa memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pengguna, dampaknya adalah masalah privasi yang berkembang. Pengguna sering kali tidak sepenuhnya menyadari sejauh mana data mereka digunakan dan berbagi di  dunia  digital.  Ini  menciptakan  tantangan  serius  dalam  melindungi  privasi  dan  data pengguna. Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan ini. Regulasi  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dan  otoritas  terkait  untuk mengendalikan perilaku perusahaan teknologi dan memastikan bahwa privasi pengguna tetap  terlindungi  (Brown  &  Marsden,  2023).  Regulasi  dapat  mencakup  hukum  dan peraturan  yang  mengatur  pengumpulan  dan  penggunaan  data,  serta  menentukan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga privasi pengguna (Ribeiro- Navarrete et al., 2021).  Pengawasan  yang  ketat  dan  efektif  dapat  membantu  mengurangi  risiko penyalahgunaan data, peretasan, atau pelanggaran privasi.
Dalam berbagai yurisdiksi, upaya telah dilakukan untuk mengatur kapitalisme digital dan melindungi privasi pengguna. Contohnya adalah Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan data pribadi  mereka  dan  mengharuskan  perusahaan  mengikuti  pedoman  yang  ketat  dalam mengelola  data  pengguna.  Di  Amerika  Serikat,  peraturan  seperti  California  Consumer Privacy  Act  (CCPA)  telah  diterapkan  untuk  memberikan  perlindungan  lebih  terhadap privasi pengguna. Peraturan semacam ini adalah langkah penting dalam upaya melindungi pengguna media sosial. Regulasi juga mencakup pengawasan terhadap konten yang ada di media sosial. Isu konten yang merugikan, seperti informasi palsu atau diskriminatif, telah menjadi  masalah  besar  dalam  ekosistem  media  sosial.  Regulasi  dapat  membatasi penyebaran  konten  berbahaya  ini  dan  mengharuskan  platform  media  sosial  untuk mengambil  tindakan  lebih  tegas  dalam  mengatasi  konten  yang  melanggar  pedoman (MacCarthy,  2020).  Pada  saat  yang  sama,  regulasi  yang  bijak  juga  harus  menghormati kebebasan  berbicara  dan  pluralisme  pendapat  yang  merupakan  aspek  penting  dalam media sosial. Dalam  upaya  menghadapi  tantangan kapitalisme digital, keadilan sosial menjadi krusial. Ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan pengaruh besar perusahaan teknologi dapat  memengaruhi  keadilan  social  (Greene,  2021).  Beberapa  kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang sama ke teknologi atau mungkin menjadi sasaran praktik-praktik yang merugikan. Sebagai contoh, kelompok dengan akses terbatas ke internet mungkin kehilangan kesempatan dalam mendapatkan informasi, pendidikan, atau  peluang  ekonomi.  Ini  menciptakan  perpecahan  digital  yang  dapat  memperburuk ketidaksetaraan. Keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital mengacu pada usaha untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital didistribusikan secara merata dan tidak memihak (Coker & Mercieca, 2023). Ini mencakup upaya untuk memberikan akses internet yang  terjangkau,  pelatihan  digital,  dan  sumber  daya  kepada  mereka  yang  kurang beruntung. Upaya ini juga mencakup kebijakan yang mendorong inklusi dan berpartisipasi dalam ekosistem digital, sehingga tidak ada yang dikesampingkan.
Peran regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial juga melibatkan perlawanan terhadap praktik bisnis yang tidak etis (Zavattaro, 2021). Misalnya, perusahaan teknologi besar yang memanfaatkan  ketergantungan  pengguna  terhadap platform  mereka  untuk  menghasilkan  keuntungan  besar  mungkin  melibatkan  praktik- praktik  monopoli  atau  persaingan  yang  tidak  sehat.  Regulasi  yang  efektif  harus memastikan bahwa persaingan yang sehat dijaga dan bahwa perusahaan teknologi tidak memanfaatkan  posisi  dominannya  untuk  merugikan  pengguna  atau  pesaing  kecil (Jacobides,  2020).  Selain  itu,  penting  untuk  mengingat  bahwa  kapitalisme  digital  juga
menciptakan peluang  bagi inovasi dan pertumbuhan  ekonomi.   Perusahaan teknologi telah  menghasilkan  produk  dan  layanan  yang  menguntungkan  masyarakat  dan  bisnis (Sheth,  2020).  Misalnya,  platform  e-commerce  telah  memudahkan  akses  ke  berbagai produk, dan aplikasi pembayaran digital telah memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Oleh karena itu, regulasi yang cerdas harus mencapai keseimbangan antara melindungi pengguna dan mendorong inovasi. Dalam upaya mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sangat penting. Regulasi yang dibuat  seharusnya  mencerminkan  kepentingan  masyarakat  secara  luas  dan mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  dari  kapitalisme  digital.  Perusahaan teknologi  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mematuhi  regulasi,  menerapkan  praktik bisnis  yang  etis,  dan  berkontribusi  pada  keadilan  sosial.  Pada  tingkat  masyarakat, kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan data, serta hak-hak pengguna, juga perlu  ditingkatkan.  Edukasi  dan  literasi  digital  dapat  membantu  pengguna  dalam melindungi  diri  mereka  sendiri  dan  memahami  implikasi  dari  tindakan  online  mereka. Masyarakat  sipil  dan  kelompok  advokasi  juga  dapat  berperan  dalam  memantau  dan memengaruhi praktik bisnis perusahaan teknologi.
Reevaluasi Pendekatan Regulasi Media Sosial: Menuju Inklusi dan Kepentingan Pengguna Pendekatan  saat  ini,  dalam  banyak  kasus,  cenderung  fokus  pada  pengendalian perusahaan  teknologi  besar  yang  mendominasi  pasar.  Hal  ini  mencakup  upaya  untuk membatasi  praktik-praktik  yang  merugikan  seperti  pengumpulan  data  yang  tidak  sah, penyebaran  informasi  palsu,  dan  pengawasan  konten.  Meskipun  upaya  untuk mengendalikan  perusahaan  teknologi        ini        penting,        ada  kecenderungan  untuk mengabaikan peran pengguna sebagai pemangku kepentingan utama dalam ekosistem media sosial. Artikel ini berpendapat bahwa perlindungan yang efektif terhadap pengguna media  sosial  memerlukan  pendekatan  yang  lebih  demokratis  dan  inklusif,  yang menempatkan  kepentingan  pengguna  di  pusat.  Pendekatan  saat  ini  terhadap  regulasi media sosial seringkali didorong oleh keprihatinan terhadap dampak negatif yang timbul dari  praktik-praktik  tertentu  di  media  social  (Torous  et  al.,  2021).  Salah  satu  isu  utama adalah  privasi  pengguna.  Perusahaan  teknologi  mengumpulkan  data  pengguna  dalam jumlah  besar  untuk  tujuan  periklanan  dan  analisis.  Namun,  terkadang  data  ini  dapat disalahgunakan atau dicuri, yang mengancam privasi individu. Untuk mengatasi hal ini, regulasi berupaya untuk mengawasi praktik pengumpulan data dan memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan benar. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau hoaks telah menjadi perhatian serius di media sosial. Isu ini memiliki dampak yang luas, termasuk
mempengaruhi pemilihan umum, menciptakan ketidakpastian di masyarakat, dan merusak reputasi individu dan institusi. Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan regulasi untuk  mengawasi  konten  di  media  sosial  dan  memerangi  penyebaran  informasi  palsu. Namun, dalam upaya untuk mengendalikan perusahaan teknologi dan membatasi konten yang merugikan, pendekatan saat ini cenderung mengabaikan peran pengguna sebagai pemangku kepentingan utama. Pengguna media sosial adalah mereka yang paling terkena dampak dari kebijakan dan praktik di platform tersebut. Mereka yang memiliki data pribadi mereka  dikumpulkan,  yang  terpapar  oleh  konten  media  sosial,  dan  yang  berinteraksi dalam lingkungan ini. Oleh karena itu, pengguna seharusnya memiliki suara yang lebih kuat dalam regulasi media sosial.
Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis terhadap regulasi media sosial akan menekankan  pentingnya  melibatkan  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan  (Lin  & Kant, 2021). Ini mencakup memberikan pengguna kendali lebih besar atas data mereka, memberi mereka alat untuk memahami dan mengontrol penggunaan data mereka oleh perusahaan teknologi. Ini juga mencakup memberikan pengguna peran yang lebih besar dalam menilai konten dan melaporkan konten yang merugikan. Selain itu, regulasi yang lebih  inklusif  akan  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  praktik  yang  diterapkan mempertimbangkan keragaman masyarakat pengguna. Ini mencakup mengatasi isu-isu seperti diskriminasi, pelecehan, dan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh. Regulasi yang lebih inklusif akan memastikan bahwa media sosial adalah lingkungan yang aman dan  inklusif bagi semua  orang, terlepas  dari  latar belakang mereka. Salah satu contoh konkret  dari  pendekatan  ini  adalah  regulasi  yang  memungkinkan  pengguna  untuk mengontrol lebih baik data mereka (Administration, 2019). Ini mencakup transparansi yang lebih  besar  tentang  bagaimana  data  dikumpulkan  dan  digunakan,  serta  memberikan pengguna hak untuk menghapus data mereka atau membatasi penggunaan data mereka. GDPR  di  Uni  Eropa  adalah  contoh  dari  regulasi  ini  yang  memberikan  pengguna  lebih banyak  kendali  atas  data  mereka.  Pendekatan  ini  memberdayakan  pengguna  untuk membuat keputusan yang lebih sadar tentang privasi mereka di media sosial. Pendekatan yang lebih inklusif juga akan mempertimbangkan peran pengguna dalam menilai konten. Sebagai contoh, pengguna dapat diberikan alat yang lebih baik untuk melaporkan konten yang  melanggar  pedoman  platform.  Mereka  juga  dapat  berpartisipasi  dalam  proses pemantauan konten dan memberikan masukan tentang apa yang mereka anggap sebagai konten merugikan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada algoritma dan moderasi otomatis yang sering kali tidak mampu mengidentifikasi konten yang kontroversial atau merugikan.
Pendekatan  yang  lebih  inklusif  juga  mencakup  mekanisme  untuk  menghormati pluralisme  pendapat  dan  kebebasan  berbicara  (Lin  &  Kant,  2021).  Penting  untuk menghindari situasi di mana regulasi berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara atau mengekang opini. Regulasi yang inklusif harus menghormati kebebasan berbicara sekaligus mengatasi penyebaran konten yang melanggar pedoman. Tentu saja, implementasi regulasi yang lebih inklusif dan demokratis akan menjadi tantangan. Perlu ada  kerja  sama  antara  pemerintah,  perusahaan  teknologi,  dan  masyarakat  sipil  untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat sipil dan kelompok advokasi akan memiliki peran penting dalam  memantau  dan  mengevaluasi  implementasi  regulasi  ini.  Mereka  juga  dapat membantu  dalam  memberikan  perspektif  pengguna  yang  beragam  kepada  pembuat kebijakan. Regulasi yang lebih inklusif juga akan memerlukan investasi dalam literasi digital dan  pendidikan  pengguna  (Lin  &  Kant,  2021).  Pengguna  perlu  memahami  hak  dan tanggung  jawab  mereka  dalam  ekosistem  media  sosial.  Ini  akan  membantu  pengguna dalam membuat keputusan yang lebih sadar dan memahami implikasi tindakan mereka online. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif juga akan mempertimbangkan kerjasama internasional. Karena  media sosial adalah fenomena  global, regulasi yang lebih  inklusif perlu mempertimbangkan bagaimana berbagai yurisdiksi dapat bekerja bersama dalam mengatur platform yang beroperasi di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran informasi dan kerjasama dalam menangani isu-isu lintas batas seperti penyebaran informasi palsu atau penipuan online. Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis terhadap regulasi media sosial memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pengguna (Mansur, 2019). Ini akan memberikan pengguna kendali lebih besar atas data mereka, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam menilai  konten,  dan  menghormati  kebebasan  berbicara.  Ini  juga  akan  mengatasi ketidaksetaraan  dalam  akses  dan  pengaruh  di  media  sosial.  Namun,  implementasi pendekatan ini akan memerlukan kerja sama yang kuat dan komitmen dari berbagai pihak.
Dalam  era  kapitalisme  digital  yang  didominasi  oleh  perusahaan  teknologi  besar, perlindungan pengguna media sosial harus menjadi prioritas (Aji, 2023). Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis akan membantu memastikan bahwa regulasi media sosial tidak  hanya  melindungi  kepentingan  perusahaan  teknologi,  tetapi  juga  kepentingan utama,  yaitu  pengguna.  Dengan  berfokus  pada  keterlibatan  pengguna,  regulasi  dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih adil, transparan, dan aman bagi semua orang.  Itulah  mengapa  reevaluasi  pendekatan  regulasi  media  sosial  dengan  tujuan mencapai  inklusi  dan  melindungi  kepentingan  pengguna  adalah  langkah  yang  sangat penting dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia digital.
Pentingnya Regulasi dan Keadilan Sosial dalam Melindungi Pengguna Media Sosial Kapitalisme digital telah menciptakan ekosistem media sosial yang  penuh  dengan peluang dan tantangan (Gawer, 2022). Pengguna media sosial memiliki akses yang belum pernah  terjadi  sebelumnya  untuk  berkomunikasi,  berbagi  informasi,  dan  terlibat  dalam berbagai  aktivitas  online.  Namun,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi,  juga  muncul berbagai risiko yang dapat mengancam privasi, keamanan, dan keadilan pengguna. Dalam konteks  ini,  regulasi  dan  keadilan  sosial  menjadi  kunci  dalam  menjaga  keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan pengguna. Pentingnya regulasi media sosial dapat dilihat dari berbagai aspek (Chang et al., 2019). Pertama-tama, pengguna media sosial  seringkali  tanpa  sadar  memberikan  data  pribadi  mereka  kepada  perusahaan teknologi  besar  yang  mengoperasikan  platform  tersebut.  Data  ini  termasuk  informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon,  preferensi, dan  bahkan  lokasi  pengguna. Perusahaan  teknologi  menggunakan  data  ini  untuk  menyusun  profil  pengguna  dan mengarahkan  iklan  dengan  sangat  spesifik,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan pendapatan mereka. Namun, pengumpulan dan penggunaan data ini juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Tanpa regulasi yang kuat, data pengguna dapat dengan mudah disalahgunakan, dicuri, atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai.
Regulasi media sosial juga penting untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan hoaks (Vese, 2022). Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi, berita, dan pandangan (Meel & Vishwakarma, 2020). Namun, kebebasan yang luas yang dimiliki oleh pengguna media sosial juga membuka pintu bagi penyebaran informasi palsu yang  dapat  merusak  opini  publik,  mempengaruhi  pemilihan  umum,  dan  menciptakan ketidakpastian  di  masyarakat.  Peran  media  sosial  dalam  menyebarkan  informasi  palsu menjadi isu serius yang harus  diatasi  melalui  regulasi  yang cerdas. Selain itu, regulasi media  sosial  juga  relevan  dalam  mengawasi  praktik-  praktik  yang  merugikan  seperti pelecehan,  diskriminasi,  dan  ancaman  di  platform  media  sosial.  Pengguna  sering  kali menjadi sasaran pelecehan atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak inklusif di  media  sosial.  Regulasi  yang  efektif  harus  memastikan  bahwa  pengguna  memiliki mekanisme  untuk  melaporkan  pelecehan  dan  diskriminasi,  dan  perusahaan  teknologi harus bertindak dengan cepat dalam menindaklanjuti laporan tersebut (Pineiro & Kitada, 2020). Selain dari segi privasi, informasi palsu, dan pelecehan, regulasi media sosial juga mencakup  pengawasan  konten  yang  ada  di  platform  tersebut.  Terdapat  konten  yang melanggar  pedoman,  seperti  tindakan  kekerasan,  pornografi,  atau  konten  ekstremis.
Regulasi  memainkan  peran  penting  dalam  membatasi  penyebaran  konten  yang merugikan dan memastikan bahwa platform media sosial aman dan sesuai dengan norma- norma  social  (Vese,  2022).  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  regulasi  media  sosial bukan  hanya  tentang  mengendalikan  perusahaan  teknologi.  Pengguna  media  sosial memiliki peran penting dalam ekosistem ini, dan kepentingan mereka harus menjadi fokus utama regulasi. Pengguna adalah mereka yang terkena dampak langsung dari praktik dan kebijakan  di  platform  media  sosial.  Oleh  karena  itu,  regulasi  yang  efektif  harus memasukkan perspektif dan aspirasi pengguna.
Dalam konteks ini, keadilan sosial juga memainkan peran penting. Keadilan sosial mencakup usaha untuk memastikan bahwa manfaat dan risiko yang terkait dengan media sosial didistribusikan secara merata di masyarakat (Saunders et al., 2020).  Ini mencakup memastikan  bahwa  semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang setara ke media sosial dan mendapatkan perlindungan yang sama. Tanpa keadilan sosial, ada risiko bahwa pengguna media sosial akan terbagi menjadi kelompok-kelompok yang  mendapatkan  manfaat  yang  berbeda  dari  platform  tersebut.  Keadilan  sosial  juga berarti  memperhatikan  ketidaksetaraan  dalam  akses  dan  pengaruh  di  media  social (Chancel, 2020). Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan media sosial. Beberapa  kelompok  masyarakat  mungkin  tidak  memiliki  akses  yang  memadai  karena masalah  seperti  keterbatasan  infrastruktur  atau  masalah  ekonomi.  Ini  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  akses  ke  informasi,  pendidikan,  dan  peluang  ekonomi.  Keadilan sosial  berarti  memastikan  bahwa  semua  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk terlibat  dalam  dunia  digital.  Pentingnya  regulasi  dan  keadilan  sosial  dalam  melindungi pengguna media sosial juga mencakup upaya untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak etis (Balkin, 2021). Perusahaan teknologi besar sering kali memiliki posisi dominan dalam pasar, dan ini dapat mengarah pada praktik-praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Regulasi yang efektif harus memastikan bahwa persaingan yang sehat dijaga dan  bahwa  perusahaan  teknologi  tidak  memanfaatkan  posisi  dominannya  untuk merugikan pengguna atau pesaing kecil (Spoerri, 2019). Pentingnya regulasi dan keadilan sosial juga berkaitan dengan masalah yang lebih luas, seperti dampak kapitalisme digital pada  ekonomi  dan  masyarakat  (Caserta  &  Madsen,  2019).  Kapitalisme  digital  telah menciptakan  peluang  besar  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  inovasi.  Perusahaan teknologi telah menghasilkan produk dan layanan yang menguntungkan masyarakat dan bisnis. Misalnya, platform e-commerce telah memudahkan akses ke berbagai produk, dan aplikasi  pembayaran  digital  telah  memfasilitasi  transaksi  yang  lebih  efisien.  Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan konsekuensi sosial
yang signifikan.
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  regulasi  dan  keadilan  sosial,  kerja  sama  antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sangat penting. Regulasi yang dibuat harus mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dan mempertimbangkan dampak  jangka  panjang  dari  kapitalisme  digital  (Aho  &  Duffield,  2020).  Perusahaan teknologi  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mematuhi  regulasi,  menerapkan  praktik bisnis  yang  etis,  dan  berkontribusi  pada  keadilan  sosial.  Pada  tingkat  masyarakat, kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan data, serta hak-hak pengguna, juga perlu ditingkatkan (Hamim & Nasution, 2023). Edukasi dan literasi digital dapat membantu pengguna dalam melindungi diri mereka sendiri dan memahami implikasi dari tindakan online  mereka.  Masyarakat  sipil  dan  kelompok  advokasi  juga  dapat  berperan  dalam memantau dan memengaruhi praktik bisnis perusahaan teknologi (Kusters et al., 2020). Penelitian dan analisis yang mendalam tentang dampak kapitalisme digital dan efektivitas regulasi  serta  upaya  keadilan  sosial  juga  diperlukan  untuk  mendukung  pengambilan keputusan yang bijak dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia digital. Ini melibatkan  analisis  data,  penelitian  ilmiah,  dan  pemantauan  konstan  terhadap perkembangan  teknologi  dan  ekonomi  digital.  Pengetahuan  dan  pemahaman  yang mendalam adalah kunci untuk mengatasi tantangan kapitalisme digital.Dalam kesimpulan, pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial dalam era  kapitalisme    digital    adalah    sangat  penting.  Kapitalisme  digital  telah  membawa manfaat dan tantangan yang signifikan. Regulasi yang bijak dan kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna media sosial memiliki hak  atas  privasi,  keadilan,  dan  akses  yang  setara.  Upaya  ini  tidak  hanya  mencakup pengawasan ketat terhadap praktik bisnis perusahaan teknologi, tetapi juga upaya untuk memerangi  ketidaksetaraan  dalam  akses  teknologi  dan  pengaruh  besar  perusahaan teknologi.  Dalam  menghadapi  kapitalisme  digital,  peran  pemerintah,  perusahaan teknologi,  masyarakat  sipil,  dan  pengguna  media  sosial  sendiri  sangat  penting  dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

## SIMPULAN
Dalam kesimpulan penelitian ini, temuan utama menekankan  pentingnya  regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial di era kapitalisme digital. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi yang bijak diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif dari media sosial, termasuk privasi yang terancam, penyebaran informasi palsu, dan peretasan data. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keadilan
sosial dalam akses dan pengaruh di media sosial. Keadilan sosial dalam konteks ini adalah hak  dasar  yang  harus  dipertahankan,  dan  ketidaksetaraan  dalam  akses  harus  diatasi. Implikasi penelitian ini adalah bahwa kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan inklusif perlu diterapkan untuk memastikan keamanan dan keadilan pengguna media sosial.
Rekomendasi penelitian selanjutnya mencakup eksplorasi lebih lanjut mengenai kerjasama  antara  pemerintah,  perusahaan  teknologi,  dan  masyarakat    sipil    dalam merancang regulasi yang memperhatikan kepentingan pengguna. Penelitian juga harus mempertimbangkan  keragaman  pengguna  dalam  konteks  sosial  dan  ekonomi  untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menjelajahi dampak kapitalisme  digital  pada  ketidaksetaraan  dan  konsekuensi  sosial  yang  lebih  dalam. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam era media sosial yang didominasi oleh teknologi digital dan kapitalisme. Penelitian selanjutnya harus terus mengembangkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk melindungi pengguna sambil mempromosikan akses yang setara dan masyarakat yang lebih adil dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyansyah  Muhammad  Andi,  2017. Analisa  Hidrolika  Aliran  Sungai  Blifard  dengan Menggunakan HEC-RAS. Universitas Hasanuddin, Makassar.
Administration,  F.  and  D.  (2019).  Proposed  regulatory  framework  for  modifications  to artificial intelligence/machine  learning  (AI/ML)-based software  as a medical  device (SaMD).
Aho, B., & Duffield, R. (2020). Beyond surveillance capitalism: Privacy, regulation and big data in Europe and China. Economy and Society, 49(2), 187 – 212.
Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)[Cyber Security System and Data  Sovereignty  in  Indonesia  in  Political  Economic  Perspective].  Jurnal  Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan  Internasional,  13(2), 222 – 238.
Balkin, J. M. (2021). How to regulate (and not regulate) social media. J. Free Speech L., 1, 71. Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a cultural,
technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society, 15(5), 662 – 679.
Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). Regulating
code:  Good  governance  and  better regulation in the information age. MIT Press.
Burns,  R.  (2019).  New  frontiers  of  philanthro ‐ capitalism:  Digital  technologies  and humanitarianism. Antipode, 51(4), 1101 – 1122.
Cahya,  M.  N.,  Ningsih,  W.,  &  Lestari,  A.  (2023).  Dampak  Media  Sosial  terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial pada Kecemasan dan Depresi Remaja. Jurnal Sosial Teknologi, 3(8), 704 – 706.
Caserta, S., & Madsen, M. R. (2019). The legal profession in the era of digital capitalism:
Disruption or new dawn? Laws, 8(1), 1. Chancel, L. (2020). Unsustainable inequalities: Social justice and the environment. Harvard University Press.
Chang, K.-C., Hsu, Y.-T., Hsu, C.-L., & Sung, Y.-K. (2019). Effect of tangibilization cues on consumer  purchase  intention  in  the  social  media  context:  Regulatory  focus perspective and the moderating role of perceived trust. Telematics and Informatics, 44, 101265.
Coker, H., & Mercieca, D. (2023). Digital technology for inclusive education: reflecting on the role of teachers. In Inclusion, Equity, Diversity, and Social Justice in Education: A Critical Exploration of the Sustainable Development Goals (pp. 233 – 243). Springer. de  Rivera,  J.  (2020).  A  guide  to understanding and combatting digital capitalism. TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 725 – 743.
Faridah, F., Yusuf, M., & Setiawati, N. (2022). Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privacy di Media Sosial. Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, 9(1), 36 – 47.
Fuchs,  C.  (2021).  Digital  Capitalism:  Media,  Communication  and  Society  Volume  Three. Routledge.
Gawer,  A.  (2022).  Digital  platforms  and  ecosystems:  remarks  on  the  dominant organizational forms of the digital age. Innovation, 24(1), 110 – 124.
Gillespie,  T.  (2018).  Custodians  of  the  Internet:  Platforms,  content  moderation,  and  the hidden decisions that shape social media. Yale University Press.
Greene, D. (2021). The promise of access: Technology, inequality, and the political economy of hope. mit press.
Hamim, N., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi pada Market Place Shopee. IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary,  1(4),  1235 –
1242.
Jacobides,  M.  G.  (2020).  Regulating  Big  Tech  in  Europe:  why,  so  what,  and  how understanding  their  business  models  and  ecosystems  can  make  a  difference. Available at SSRN 3765324.
Kusters, K., De Graaf, M., Buck, L., Galido, K., Maindo, A., Mendoza, H., Nghi, T. H., Purwanto,
E.,  &  Zagt,  R.  (2020).  Inclusive  landscape  governance  for  sustainable development:  assessment  methodology  and  lessons      for      civil      society organizations. Land, 9(4), 128.
Landwehr, M., Borning,  A., & Wulf, V.  (2023). Problems with surveillance capitalism and possible  alternatives  for  IT  infrastructure.  Information,  Communication  &  Society, 26(1), 70 – 85.
Lin,  Y.,  &  Kant,  S.  (2021).  Using  social  media  for  citizen  participation:  Contexts, empowerment, and inclusion.  Sustainability,  13(12), 6635.
MacCarthy,  M.  (2020).  Transparency  requirements  for  digital  social  media platforms:  Recommendations  for  policy  makers  and  industry.  Transatlantic Working Group.
Mansur, H. (2019). Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua.
Meel, P., & Vishwakarma, D. K. (2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of- the-arts,
challenges and opportunities. Expert Systems with Applications, 153, 112986.
Nugroho, C. (2020). Ekonomi Politik Media Sebuah Pengantar Kritis. Mbridge Press.
Pineiro, L. C., & Kitada, M. (2020). Sexual harassment and women seafarers: The role of laws and policies to ensure occupational safety & health. Marine Policy, 117, 103938.
Ribeiro-Navarrete, S., Saura, J. R., & Palacios- Marqués, D. (2021). Toward s a new era of mass data collection: Assessing pandemic surveillance technologies to preserve user privacy. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120681.
Sadowski, J. (2020). Too smart: How digital capitalism is extracting data, controlling our lives, and taking over the world. mit Press.
Saunders, F., Gilek, M., Ikauniece, A., Tafon, R. V., Gee, K., & Zaucha,
J. (2020). Theorizing social sustainability and justice in marine spatial planning: Democracy, diversity,  and  equity. Sustainability, 12(6), 2560.
Sheth, J. (2020). Business of business is more than business: Managing during the Covid crisis. Industrial Marketing Management, 88, 261 – 264.
Spoerri,  T.  (2019).  On  upload-filters  and  other  competitive  advantages  for  Big  Tech Companies under Article 17 of the directive on copyright in the digital single market. J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L., 10, 173.
Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V, Faurholt ‐ Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality.
World Psychiatry, 20(3), 318 – 335.
Tufekci, Z. (2014). The medium and the movement: Digital tools, social movement politics,
and the end of the free rider problem. Policy & Internet, 6(2), 202 – 208.
Van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press.
Vese,  D.  (2022).  Governing  fake  news:  the  regulation  of  social  media  and  the  right  to freedom of expression in the era of emergency. European Journal of Risk Regulation, 13(3), 477 – 513.
Zavattaro, S. M. (2021). Taking the social justice fight to the cloud: Social media and body positivity. Public Integrity, 23(3), 281 – 295.