Jurnal Manajemen
IMPLEMENTASI PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
Warcito 1)
1) Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengupahan  ditinjau  dari  pengusaha,  pekerja  dan pemerintah  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015.Kajian  ini  menggunakan  literatur dengan  dokumen  atau  data  yang  diperoleh  dari  laporan  studi,  instansi  pemerintahan  yang  terkait, serta  dokumen  lain  yang  relevan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh  temuan  bahwa  formulai upah  dilakukan  secara  tripartit  antara  pengusaha,  pemerintah  dan  serikat  buruh  untuk  mencapaii kesepakatan  akan  tingkat  upah  yang  adil  bagi  semua  pihak,  terutama  adil  buat  buruh.  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  78/2015  tentang  Pengupahan  disebutkan,  bahwa  kebijakan  pengupahan diarahkan  untuk  pencapaian  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi pekerja/buruh.  Formulasi  kebijakan  pengupahan  dirumuskan  tingkat  upah  yang  menjadi  dasar pengupahan  setiap  daerah.  Oleh  karena  itu  besaran  tingkat  upah  masing-masing  daerah kabupaten/kota berbeda. Hal ini disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi makro setiap daerah. Selain itu survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ternyata hanya merupakan bahan pertimbangan atau rekomendasi  saja  dalam  menentukan  besaran  upah  dan  tidak  ditetapkan  sepenuhnya.  Inilah  yang membuat survei KHL masih sangat lemah.
Kata kunci: pengupahan, KLH, serikat pekerja.
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen

## PENDAHULUAN
Dalam konteks keindonesian, kehadiran UU No. 13 Tahun 2003 merupakan skenario besar Pemerintah untuk mengatur hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan pemerintah khususnya masalah pengupahan buruh. Di atas kertas, nampak bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan kesejahteran buruh. Upah Minimum Regional, terus mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat.
Namun, prosentase kenaikan UMR tersebut tidak memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kebutuhan buruh dan masyarakat. Upah buruh tersebut hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh potensinya  habis untuk opportunity cost, tanpa pernah bisa menikmati economic rent.
Pengupahan menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan tidak lain karena disebabkan masih rendahnya tingkat upah di Indonesia. Sebagai ilustasi, penelitian Trade Union Rights Centre (TURC) menyebutkan pada 1997 upah minimum buruh mampu membeli 350 kg beras (dengan harga beras Rp700 rupiah per kilogram pada tahun itu), sedangkan upah minimum buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan asumsi harga beras Rp 5.000 per kg di tahun ini). Ini bermakna upah riil buruh berkurang hampir 50%. Penelitian   INDOC   juga   menyatakan   upah
buruh Indonesia kini sangat rendah, hanya berkisar 5% sampai 6% dari biaya produksi.
Data  yang  diperoleh  dari  Departemen Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  menyatakan upah  buruh  hanya  menghabiskan  25%  dari total  komponen  pengeluaran  perusahaan, 60%  adalah  biaya  produksi,  15%  lain  uang siluman  yang  terus-menerus  dilakukan  oknum aparat pemerintah.Upah merupakan komponen  penting  dalam  ketenagakerjaan, yaitu  sebagai  salah  satu  unsur  dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang
mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial.
Upah  diterima  pekerja  atas  imbalan jasa  kerja  yang  dilakukannya  bagi  pihak  lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan  kontribusi  yang  diberikan    pekerja untuk memproduksi barang atau jasa tertentu.
Dalam  menentukan  tingkat  upah  pihak-pihak sebagai  pelaku  penerima  pekerjaan  (buruh) dan  pemberi  pekerjaan  memiliki  pandangan yang berbeda.
Bagi  pengusaha  upah  merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang berdampak pada keuntungan  perusahaan.  Oleh  karena  itu dalam  penetapan  tingkat  upah  perusahaan sangat  berhati-hati.  Sedangkan  bagi  pekerja, upah merupakan sumber pendapatan, sehingga  pekerja  sangat  mengharapkan peningkatan tingkat upah.
Sistem  pengupahan  yang  berlaku  di
Indonesia  adalah  sistem  yang  berbasis  pada Indeks Biaya Hidup dan Pendapatan Domestik Bruto  (PDB)  per  kapita  sebagai  proksi  dari tingkat  kemakmuran,  dengan  kata    lain berbasis  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) dan
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
tingkat  inflasi.  Sistem  pengupahan  Indonesia peneapannya  melalui  mekasime  konsultasi tripartite  (Dewan  Pengupahan)  antara  wakil pengusaha,  wakil  pekerja  dan    wakil pemerintah (Idris, 2016).
Perbedaan pandangan mengenai penetapan  tingkat  upah  Ini  sering  memicu perselisihan  antara  buruh  dan  pengusaha. Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  kesepakatan dalam  penentuan  tingkat  upah  maka    peran dan intervensi pemerintah perlu dilibatkan. Hal ini  juga  sebagai  bentuk  perlindungan  buruh yang  memang  menjadi  kaum  inferior  jika berhadapan  dengan  pengusaha.  Posisi  tawar buruh yang rendah menyebabkan ketidakseimbangan posisi buruh jika berhadapan  dengan  pengusaha.  Adanya intervensi  dan  peran  pemerintah  dalam hubungan  industrial  adalah  bentuk  penguatan terhadap  posisi  tawar  buruh  yang  memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha.
Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah  dalam  hubungan  industrial  adalah dalam  penetapan  tingkat  upah.  Kebijakan  ini disebut  dengan  kebijakan  upah  minimum. Upah  minimum  diartikan  sebagai  ketetapan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  mengenai keharusan  perusahaan  untuk  membayar  upah sekurang-kurangnya  sama  dengan  Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, bahwa upah  minimum  dapat dikatakan  sebagai  salah satu  instrumen  kebijakan  pemerintah  untuk kelompok  pekerja  lapisan  paling  bawah  di setiap  perusahaan  agar  memperoleh  upah serendah-rendahnya  sesuai  dengan  nilai  atau melindungi harga kebutuhan hidup layak.
Formulasi  upah  dilakukan  secara tripartit  antara  pengusaha,  pemerintah  dan serikat  buruh  untuk  mencapai  kesepakatan akan tingkat upah yang adil bagi semua pihak, terutama  adil  buat  buruh.  Berangkat  dari perbedaan  pandangan  antara  pengusaha  dan buruh tadi, maka dalam hal penetapan tingkat upah  bukanlah  hal  yang  mudah.  Masing- masing  pihak  memiliki  kepentingan  yang berbeda, sehingga untuk mencapai kesepakatan  mengenai  tingkat  upah  tidak jarang  akan  diwarnai  oleh  pertentangan.  Hal tersebut  juga  terjadi  di  tingkat  kota  yang mengatur tentang Upah Minimum Kota (UMK). Pertentangan dan perdebatan tersebut pastinya  berpengaruh  pada  keputusan- keputusan  yang  diambil  dalam  proses formulasi kebijakan UMK.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, adalah menarik untuk dikaji tentang bagaimana  tinjauan  pengupahan  menurut Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015 tentang  pengupahan  dan    implementasinya bagi  kesejahteraan  buruh.Tujuan  tulisan  ini adalah  menjelaskan  pengupahan  ditinjau  dari pengusaha,  pekerja  dan  pemerintah  menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

## Konsep Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bagaimana ketentuan  upah  dalam  Undang-Undang  pasal 88,  yaitu:  1)  setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang  layak  bagi kemanusiaan; 2) untuk mewujudkan penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan   sebagaimana
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen
dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi  pekerja/buruh;  3) kebijakan pengupahan yang  melindungi  pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi: (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja  karena  berhalangan;
(d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di  luar pekerjaannya;  (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  (f)  bentuk  dan  cara  pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal- hal  yang  dapat  diperhitungkan dengan upah;
(i) struktur dan skala  pengupahan yang proporsional;  (j) upah untuk  pembayaran pesangon;  dan (k)  upah untuk  perhitungan pajak penghasilan.
Dalam pasal 89 dijelasakan tentang upah minimum. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf adapat  terdiri  atas:  1)  upah  minimum berdasarkan wilayah propinsi
atau kabupaten/kota;  2) upah minimum berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota; 3) upah minimum sebagaimana  dimaksud    dalam    ayat    1 diarahkan    kepada    pencapaian  kebutuhan hidup  yang  layak;  4)  upah  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam    ayat    1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  dewan pengupahan provinsi dan/kota  bupati/walikota; 5) komponen  serta  pelaksanaan  tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur
dengan keputusan menteri.
Sebagai ilustrasi,
penjelasan ketentuan upah dalam UU No 13 tahun    2003
maka pemerintah membuat Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  No  69  tahun  2009 tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di Jawa  Timur,  yaitu:Besarnya  Upah  Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  sebagaimana  tersebut  dalam  Lampiran (Pasal 2 ayat 1). Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, hanya berlaku bagi pekerja  yang  memiliki  masa  kerjanya  kurang dari 1 (satu) tahun (Pasal 2 ayat 2).
Perusahaan  yang  telah  memberikan upah  lebih  tinggi  dari  ketetapan  Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah(Pasal  3  ayat 1).Perusahaan  dilarang  membayar  upah  lebih rendah  dari  ketetapan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pasal 3 ayat 2).Bagi pengusaha yang tidak  mampu  melaksanakan  Upah  Minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dapat mengajukan  penangguhan  pelaksanaan  Upah Minimum  kepada  Gubernur  Jawa  Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa
Timur,  sesuai  ketentuan  dalam  Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan  Pelaksanaan  Upah  Minimum (Pasal  4).  Peraturan  Gubernur  ini    mulai berlaku  pada  tanggal  1  Januari  2010.  Agar setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
Konsep Upah menurut
Peraturan

## Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
Peraturan  Pemerintah    Nomor    78 Tahun  2015  tentang   Pengupahan  juga mengatur  agak  rinci  mengenai  masalah  upah minimum. Menurut PP   ini,   Gubernur menetapkan  Upah  minimum  sebagai  jaring pengaman.“Upah   minimum    sebagaimana dimaksud  merupakan  Upah  bulanan  terendah yang  terdiri  atas:  a.  Upah    tanpa    tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap,” bunyi  Pasal  41  ayat  (2)  PP  tersebut.PP  ini menegaskan, bahwa     Upah     minimum sebagaimana  dimaksud  hanya  berlaku  bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang  dari 1  (satu)  tahun  pada  Perusahaan  yang bersangkutan.
Sementara  Upah  bagi  Pekerja/Buruh dengan  masa  kerja  1  (satu)  tahun  atau  lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha
di Perusahaan yang bersangkutan.Menurut PP ini, penetapan  Upah  minimum  sebagaimana dimaksudilakukan  setiap  tahun  berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi.
Kebutuhan  hidup  layak  sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, merupakan standar kebutuhan  seorang  Pekerja/Buruh  lajang untuk  dapat  hidup  layak  secara  fisik  untuk kebutuhan  1  (satu)  bulan,  yang  terdiri  atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup.“Komponen  sebagaimana  dimaksud  dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud ditinjau  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun,” bunyi  Pasal  43  ayat  (5)  PP  Nomor  78  Tahun 2015 itu.
Peninjauan  komponen  dan  jenis kebutuhan  hidup  sebagaimana  dimaksud dilakukan oleh Menteri (Tenaga Kerja), dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan
Nasional,  yang  menggunakan  data  dan informasi  yang  bersumber  dari  lembaga  yang berwenang di bidang statistik.Adapun penetapan  Upah  minimum  dihitung  dengan menggunakan  formula  perhitungan  Upah minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + %  ∆  PDBt)}.  PP  ini  juga  menegaskan,
Gubernur  wajib  menetapkan  Upah  minimum provinsi,  yang  dihitung  berdasarkan  formula perhitungan  Upah  minimum  sebagaimana dimaksud.
Dalam  hal  telah  dilakukan  peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur  menetapkan  Upah  minimum  provinsi dengan  memperhatikan  rekomendasi  dewan pengupahan  provinsi.“Rekomendasi  dewan pengupahan  provinsi  sebagaimana  dimaksud didasarkan  pada  hasil  peninjauan  kebutuhan hidup  layak  yang  komponen  dan  jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan  ekonomi,”  bunyi  Pasal  45 ayat (4) PP  tersebut.PP  ini  juga  menyebutkan, bahwa  Gubernur  dapat  menetapkan  Upah minimum kabupaten/kota, yang nilainya harus lebih  besar  dari  Upah  minimum  provinsi  di provinsi.
PP  ini  juga  menegaskan,  Gubernur dapat  menetapkan  Upah  minimum  sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil  kesepakatan  asosiasi  pengusaha  dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.Penetapan     Upah     minimum
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen
sektoral sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, Upah minimum sektoral juga harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

## Aktor-Aktor Dalam Formulasi UMK
Dalam formulasi  upah minimum ada aktor-aktor yang  terlibat  di  dalamnya, yang bertugas untuk merumuskan dan menentukan besaran tingkat  upah  setiap  tahunnya.Aktor- aktor tersebut  merupakan lembaga  tripartit yang  tergabung  dalam suatau lembaga perumusan kebijakan pengupahan yang disebut  dengan dewan pengupahan. Dewan pengupahan adalah lembaga  yang  terdiri  dari unsur pengusaha,  serikat  pekerja/serikat buruh, dan pemerintah serta  akademisi  yang bersifat  non-struktural  yang  memiliki  tugas dan fungsi  dalam perumusan kebijakan pengupahan  yaitu memberikan saran  dan pertimbangan akan tingkat upah minimum.
1. Pengusaha (APINDO)
Di  dalam  Undang-Undang  No  13 tahun 2003 dinyatakan bahwa pengusaha adalah:
a. Orang-perorangan,  persekutuan,  atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
b. Orang  perorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
c. Orang  perseorangan,  persekutuan, atau  badan  hukum  yang  berada  di Indonesia  mewakili  perusahaan  milik sendiri  atau  badan  hukum  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang menjalankan perusahaan milik sendiri maupun bukan.Secara  umum  istilah  pengusaha adalah  orang  yang  menjalankan  suatu usaha  ( enterprenuer ).Menurut  Husni (2003)  wadah  bagi  pengusaha  untuk menjamin  usahannya  disebut  dengan APINDO  (Asosiasi  Pengusaha  Indonesia) yang  keberadaanya  mulai  dari  tingkat pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  di seluruh Indonesia.
APINDO  memiliki  peran  dan fungsi  strategis  untuk  memberikan perlindungan  kepada  para  anggota- anggotanya  demi  perkembangan  dan peningkatan  usaha  secara  maksimal. Beberapa  peran  dan  fungsi  APINDO antara  lain  adalah:  membantu  dalam  hal pembuatan  kesepakatan  kerja  bersama yang dilakukan oleh anggotanya, membantu  menyelesaikan  perselisihan hubungan  industrial,  ikut  mengusulkan penetapan  upah  minimum  baik  regional maupun  sektoral,  dan  ikut  aktif  dalam dewan  penelitian  pengupahan    daerah atau pusat.
2. Serikat pekerja atau serikat buruh Ada  begitu  banyak  kepentingan dan  aspirasi  yang  muncul  dalam masyarakat.  Pemenuhan  atas  kebutuhan dan  aspirasi  mereka  menjadi   tuntutan
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
utama yang menjadi  dasar perjuangan sekelompok orang yang  memiliki  tujuan dan kepentingan yang  sama. Berbagai kepentingan yang muncul,  bisa  dilihat dari keberadaan  kelompok kepentingan yang jumlahnya memang sangat  banyak dan  bervariasi.Kelompok  kepentingan
mengumpulkan dan mengubah
kepentingan-kepentingan  yang  tercerai- berai    di masyarakat,menjadi satu kesatuan untuk  kemudian diperjuangkan, agar menjadi bagian dari kebijakan publik yang member manfaat bagi kelompoknya. Serikat  pekerja/serikat  buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan  untuk  pekerja/buruh  baik  dari perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri, demokratis  dan  bertanggung  jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
Menurut  Payaman  Simanjuntak
(2005),  Perjuangan  serikat  pekerja Indonesia  akan  lebih  efektif  bila  mereka sepakat  dan  mengupayakan:  1)  Hanya antara  dua  sampai  maksimum  5  federasi serikat  pekerja;  2)  Serikat  pekerja disusun  manurut  sector  dan  subsektor industri;3)  Di  setiap  perusahaan  didirikan hanya satu serikat pekerja.
Serikat  pekerja/serikat  buruh memiliki  pandangan  sendiri  akan  tingkat upah yang akan diusulkan nantinya. Yang terpenting  dan  menjadi  tuntutan  utama serikat    pekerja/serikat    buruh   adalah
adanya tingkat upah yang layak bagi para buruh.Serikat  buruh  yang  tergabung dalam  dewan  pengupahan  merupakan perwakilan  bagi  para  buruh,  oleh  karena itu  sebagai  lembaga  perjuangan  hak-hak buruh  maka  tuntutan  upah  yang  layak demi  peningkatan  kesejahteraan  buruh adalah  dasar  bagi  lembaga  ini  untuk menuntut tingkat upah yang tinggi dalam forum dewan pengupahan.
Henry
Simamora (1999) menyatakan  bahwa  “Serikat  Pekerja adalahsebuah  organisasi  yang  berunding bagi  karyawan  tentang  upah-upah,  jam- jamkerja,  dan  syarat-syarat  dan  kondisi- kondisi pekerjaan lainnya”.Dari pengertiantersebut di atas dapat
diketahui bahwa serikat pekerja merupakan organisasiberunding bagi para pekerja.Dengan kehadiran Serikat Pekerja para  pekerja  dapatmelakukan  negosiasi dengan  pengusaha  dalam  hal  kebijakan perusahaan,  sebab  ketika  ada  serikat pekerja  maka  menjadi  sebuah  kewajiban bagi  pengusaha  untukmenegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerja.
Tujuan didirikannya serikat pekerja/serikat  buruh  adalah  untuk memberikan  perlindungan,  pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Menurut Maimun  (2004)  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  serikat  pekerja/serikat  buruh mempunyai fungsi:
a. Sebagai  pihak  dalam  pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen
b. Sebagai  wakil  pekerja/buruh  dalam lembaga kerjasama di bidang ketatakerjaan sesuai tingkatannya. c. Sebagai sarana menciptakan hubungan  industrial  yang  harmonis dan  berkeadilan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
d. Sebagai  sarana  penyalur  aspirasi dalam  memperjuangkan  hak  dan kepentingan anggota
Sebagai  perencana,  pelaksana dan  penanggung  jawab  pemogokan pekerja/buruh  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah Dalam  PP  No  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah bahwa  Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota terdiri  atas  bupati  atau  walikota  dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat  pemerintah  daerah kabupaten/kota  adalah  unsur  pembantu kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari secretariat  daerah,  secretariat  DPRD, dinas  daerah,  lembaga  teknis  daerah, kecamatan  dan  kelurahan.  Pemerintah selaku  penguasa  negara berkepentingan
agar  roda  perekonomian  nasional  dan pendistribusian penghasilan dapat berjalan  dengan  tertib  dan  lancar sehingga tidak membahayakan keamanan negara.  Begitu  halnya  di  tingkat kabupaten/kota demi menjamin keberlangsungan  perekonomian  daerah menjadi  tanggung  jawab  pemerintahan daerah.  Salah  satunya  adalah  dalam bidang  ketenagakerjaan,  sebagai  sector yang bersentuhan langsung dengan nasib dan  hak  dasar  golongan  masyarakat tertentu  yaitu  buruh  dan  dunia  usaha. Maka,  pemerintah  berkewajiban  agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan  dapat  berjalan  dengan adil  bagi  para  pihak  sebagaimana mestinya.
Untuk menjamin peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan  dengan  adil  diperlukan campur  tangan  pemerintah  melalui instansi/departemen khusus yang menangani  masalah  ketenagakerjaan yaitu  Dinas  Sosial  Dan Tenaga Kerja.Dinas sebagai lembaga penyelenggara urusan pemerintahan
daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan tugas pembantuan. Untuk tingkat Kabupaten/Kota maka pemerintah daerah yang  dimaksud  adalah  semua  elemen pemerintah  daerah  yang  terlibat  dalam perumusan  upah  minimum  yaitu  anggota dinas  tenaga  kerja  dan  transmigarasi yang bertugas dalam bidang pengupahan, perwakilan  dari  BPS,  dan  perwakilan  dari Bappeda kota, dan perwakilan Sekdakot.
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
Dalam  bidang  ketenagakerjaan, pemerintah  melalui  dinas  tenaga  kerja mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan  dan  penyidikan.  (Husni, 2003) a. Pembinaan, pembinaan yang dilakukan  pemerintah  terhadap  unsur- unsur  dan  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dilaksanakan  secara  terpadu  dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha,  serikat  pekerja/serikat buruh  dan  organisasi  profesi  terkait,
baik  melalui  kerjasama  nasional maupun internasional.
b. Pengawasan, pengawasan yang
dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Dan
Tenaga  Kerja  dimaksudkan  untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan
biasanya  dilakukan  di  tempat  kerja dengan  melihat  dan memerikasa secara  langsung  syarat-syarat  kerja, waktu  kerja,  waktu  lembur,  upah minimum, serta aspek-aspek keselamatan  dan  kesehatan kerja. Bagi pekerja/buruh pengawasan menjamin terlaksananya hak-hak pekerja/buruhyang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  dan bagi penguaha pengawasan merupakan  sarana  untuk  memperoleh penjelasan dari pihak yang berwenang dan  kompeten  tentang  kewajibannya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Penyidikan, peraturan perundang- undangan  di  bidang  ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan pidana bagi pihak yang melanggarnya.Guna mengetahui apakah telah terjadi
pelanggaran pidana di bidang keetenagakerjaan maka ditunjuk pegawai atau  badan  yang  berwenang  dan kompeten melakukan penyidikan.
Dalam     hal     penetapan     upah minimum maka ketiga  aktor  tersebut memiliki posisi, peran dan  fungsi yang sama.    Hal   ini   dikarenakan  lembaga tripartit tersebut tergabung dalam  suatu lembaga    nonstruktural    yang    disebut dengan    dewan    pengupahan.Namun kenyataan yang sering di  dapat  bahwa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
dan pemerintah  memberikan  pengaruh dan    tekanan     yang     berbeda     dalam mempengaruhi isi kebijakan pengupahan.
Kelompok                pengusaha memberikan tekanan dan  pengaruh yang dominan       dibandingkan serikat pekerja/serikat buruh terhadap  pembuat kebijakan   atau   pemerintah.Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal ini,  karena    kedua    lembaga  tersebut berdiri di atas dua kepentingan  yang bertentangan.Oleh         karena          itu pertentangan    dan   perdebatan     untuk saling   mempertahankan    persepsi   dan pandangan tentang upah selalu mewarnai forum  diskusi  penentuan  tingkat    upah minimum.
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen

## PEMBAHASAN
Kajian ini menggunakan literatur dengan dokumen atau data yang diperoleh dari laporan studi, instansi pemerintahan yang terkait, serta dokumen lain yang relevan seperti data dari BPS, buku, jurnal, atau data dari internet yang memuat teori atau hasil penelitian yang terkait dengan kajian.

## Pengupahan ditinjau dari pengusaha
Masalah ketenagakerjaan, terutama upah minimum, menjadi isu krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif, memperbaiki masalah tersebut akan meningkatkan daya saing nasional. Sebagai ilustrasi, parameter dari World Economic Forum (WEF) terkait Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2013 - 2014 yang memperlihatkan Indonesia menempati posisi ke-38 dari 148 negara. Data tersebut menunjukkan Indonesia masih kurang kompetitif dibanding negara lain di kawasan, dimana Malaysia menempati urutan ke-24, Cina (29), dan Thailand (37).
Indikator perbaikan masalah ketenagakerjaan, termasuk  upah minimum, akan meningkatkan daya  saing   nasional karena di  perusahaan yang  tergolong labour- intensive , fluktuasi  dan ketidakpastian upah, termasuk  upah minimum, akan sangat membantu  pengusaha  dalam  kepastian berbisnis.Upah yang kompetitif, jika pemerintah  membantu  kompensasi  atas beberapa kebutuhan pekerja (seperti kesehatan  dan  transportasi),  menyebabkan harga  barang  yang  kompetitif  sehingga penjualan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara signifikan.
Sementara  itu,  upah  minimum  yang rasional  tak  akan  menyulitkan    pengusaha untuk  merekrut  pekerja  baru  sehingga  dapat mendukung pengurangan pengangguran.Terkait  permasalahan  upah minimum  di  Indonesia,  dari  sisi  pengusaha dapat  dijelasakan  bahwa  jika  kenaikan  upah minimum  yang  tidak  diimbangi  dengan kenaikan  produktivitas,  mengakibatkan  biaya buruh per unit output di Indonesia mengalami kenaikan terbesar di kawasan setelah Vietnam. Kenaikan  upah  minimum  yang  signifikan mengakibatkan beberapa perusahaan, terutama  perusahaan  kecil,  gulung  tikar  atau relokasi  ke  daerah  lain  yang  UMP/UMK  lebih kecil  karena  tidak  mampu  membiayai karyawannya. Hal ini berpotensi meningkatkan pengangguran  atau  sektor  informal.  "Upah sundulan" juga menjadi salah satu permasalahan karena adanya gap yang terlalu dekat  antara  upah  minimum  dengan  upah rata-rata.
Permasalahan lain yang terjadi adalah di beberapa  daerah  terdapat  UMP/UMK  yang lebih  tinggi  dari  KHL.  Hal  ini,  bertentangan dengan  Permenakertrans  nomor  13  tahun 2012  tentang  Komponen  dan  Pelaksanaan Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak,  pasal  9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMP harus menuju KHL, bukan melebihi.
Terkait  adanya  beberapa  permasalahan upah minimum tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh perwakilan  pengusaha,  diantaranya  perbaikan mekanisme penentuan Upah Minimum Provinsi dan  Kabupaten/Kota  berdasarkan  kaidah: Kepastian,  Kesederhanaan  dan  transparansi, dan  Keadilan.  Kaidah  kepastian    didasarkan
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
pada periode dan besaran kenaikan UMP/UMK dapat  diprediksi  dengan  relatif  akurat,  tidak berubah-ubah dalam periode yang berdekatan.Sistem  penentuan  UMP/UMK  juga sederhana  dan  transparan  bagi  semua  pihak. Sistem  tersebut  juga  harus  memperhitungkan keseimbangan  dan  keadilan  baik  bagi  para pekerja, pemberi kerja, dan pencari kerja.
Oleh   karena  itu,  parameter   yang diperhitungkan  dalam  penentuan  upah  bukan hanya  KHL,  namun  juga  produktivitas  pekerja dan  tingkat  pengangguran.Penentuan  upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) ditentukan  secara  teknokratik  oleh  sebuah lembaga  independen    yang  kredibel    dan tersentralisir.   Kepala    daerah    tidak  dapat menetapkan  jumlah  upah  minimum  yang  lebih tinggi  dari  nilai  yang  telah  ditentukan  oleh Lembaga Independen.
Selain  itu,  rekomendasi  kebijakan  harus memutus secara permanen keterkaitan antara upah  minimum  dan  upah  normal.  Upah minimum harus benar-benar hanya diterapkan pada pekerja baru dengan pengalaman kurang dari satu tahun, sisanya harus melalui bipartite perundingan kerja bersama. Pemerintah harus berperan lebih dalam menjamin kesejahteraan pekerja,  termasuk  memberikan  pengawasan dan  sanksi  tegas  bagi  perusahaan  yang menggaji  pekerja  berpengalaman  dengan upah minimum.

## Pengupahan ditinjau dari pekerja/buruh
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)
Nomor
78/2015 tentang
Pengupahan disebutkan,  bahwa  kebijakan  pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi   penghidupan   yang   layak    bagi
pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana  dimaksud  merupakan  jumlah penerimaan  atau  pendapatan  pekerja/buruh dari  hasil  pekerjaannya  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup    pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.
"Penghasilan  yang  layak  sebagaimana dimaksud  diberikan  dalam  bentuk:  a.    upah; dan  b.  pendapatan  non  upah,"  bunyi  pasal  4 ayat  (2)  PP  ini.Adapun  kebijakan  pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur;  c.  Upah  tidak  masuk  kerja  karena berhalangan;  d.  Upah  tidak  masuk  kerja karena  melakukan  kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya;  e.  Upah  karena  menjalankan hak  waktu  istirahat  kerjanya;  f.  bentuk  dan cara  pembayaran  upah;  g.  denda    dan potongan  upah;  h.  hal-hal  yang  dapat diperhitungkan  dengan  upah;  i.  struktur  dan skala  pengupahan  yang  proporsional;  j.  Upah untuk  pembayaran  pesangon;  dan  k.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Upah  sebagaimana  dimaksud    terdiri atas  komponen:  a.  Upah  tanpa  tunjangan;  b. Upah  pokok  dan  tunjangan  tetap;  atau    c. Upah  pokok,  tunjangan  tetap,  dan  tunjangan tidak  tetap.Dalam  hal  komponen  upah  terdiri dari  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap sebagaimana  dimaksud,  besarnya  upah  pokok paling  sedikit  75  persen  dari  jumlah  upah pokok  dan  tunjangan  tetap,"  bunyi  Pasal    5 ayat (2) PP tersebut.
Adapun pendapatan non upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya  keagamaan.  Selain  tunjangan  hari  raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan  pendapatan  non  upah   berupa:
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen
bonus, uang pengganti fasilitas kerja dan/atau uang pelayanan pada usaha tertentu.
PP ini menegaskan, bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.Adapun bonus sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan, yang penetapannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.PP ini juga menegaskan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Menurut  PP ini,    upah  ditetapkan berdasarkansatuan waktu;  dan/atau satuan hasil. Upah  berdasarkan      satuan waktu sebagaimana    dimaksud,   menurut   PP      ini, ditetapkan  secara  harian,  mingguan,  atau bulanan.  Dalam  hal  upah  ditetapkan  secara harian,  menurut  PP  ini,  perhitungan  upah sehari adalah: bagi perusahaan dengan sistem waktu  kerja  6  hari  dalam  seminggu,  upah sebulan  dibagi  25;  atau  bagi  perusahaan dengan  sistem  waktu  kerja  5  hari  dalam seminggu,  upah  sebulan  dibagi  21."Penetapan besarnya  upah  berdasarkan  satuan  waktu sebagaimana    dimaksud   dilakukan   dengan berpedoman  pada  struktur  dan  skala  upah, yang  disusun    oleh   pengusaha   dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,  dan  kompetensi,"  bunyi  pasal  14 ayat 1,2 PP itu.
Struktur  dan  skala  upah  sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib diberitahukan kepada  seluruh  pekerja/buruh,  dan  harus dilampirkan    oleh    perusahaan    pada   saat
permohonan:  pengesahan  dan  pembaruan peraturan  perusahaan;  atau  pendaftaran, perpanjangan,  dan  pembaruan  perjanjian kerja bersama.
Sedangkan  upah  berdasarkan  satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang  telah  disepakati.  Penetapan  besarnya Upah  sebagaimana  dilakukan  oleh  pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha."Penetapan upah  sebulan  berdasarkan  satuan  hasil sebagaimana  dimaksud,  untuk  pemenuhan pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  ditetapkan  berdasarkan  upah  rata- rata  3  bulan  terakhir  yang  diterima  oleh pekerja/buruh," bunyi pasal 16 PP ini.
Menurut  PP  ini,  pengusaha  wajib membayar  upah  pada  waktu  yang  telah dijanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.  Dalam  hal  hari  atau  tanggal yang  telah  disepakati  jatuh  pada  hari    libur atau  hari  yang  diliburkan,  atau  hari  istirahat mingguan,  menurut  PP  ini,  pelaksanaan pembayaran  upah  diatur  dalam  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja bersama."Pembayaran upah oleh pengusaha  dilakukan  dalam  jangka  waktu paling  cepat  seminggu  1  kali  atau  paling lambat  sebulan  1  kali  kecuali  bila  perjanjian kerja  untuk  waktu  kurang  dari  satu  minggu," bunyi pasal 19 PP ini.
Upah  sebagaimana  dimaksud,  menurut PP ini, dapat dibayarkan secara langsung atau melalui  bank.  Dalam  hal  Upah  dibayarkan melalui  bank,  maka  upah  harus  sudah  dapat diuangkan  oleh  pekerja/buruh  pada  tanggal pembayaran  upah  yang  disepakati    kedua belah  pihak.PP  ini  juga  menegaskan, bahwa
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala  untuk  penyesuaian  harga  kebutuhan hidup  dan/atau  peningkatan  produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.  Peninjauan  upah  sebagaimana dimaksud  diatur  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama.

## Pengupahan ditinjau dari pemerintah
Pemerintah memang memiliki kewenangan  untuk  membuat  suatu  peraturan pemerintah terkait dengan persoalan penetapan  pengupahan.Pemerintah  harus mengembalikan  persoalan  masalah  upah  ini pada  undang-undang  ketenagakerjaan  nomor 13 tahun 2003.
Sesuai  pasal  88  UU  ketenagakerjaan nomor  13  tahun  2003  yang  menyatakan bahwa  prinsipnya  seputar  pengupahan bahwa setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan  untuk  memenuhi  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan,  dan  juga pengupahan  harus  melindungi  pekerja  atau buruh.  Sesuai  dengan  sistem  hierarki peraturan  perundang-undangan.  Peraturan pemerintah  yang  lebih  rendah  tak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi  sehingga  peraturan  pemerintah  tak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang dalam hal ini UU ketenagakerjaan.
Kehadiran  Peraturan  Pemerintah  (PP) Pengupahan  sebagai  bagian  dari  paket kebijakan  ekonomi  IV,  merupakan  amanat Pasal 97 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah  menyakini  bahwa  kehadiran  PP Pengupahan  ini  akan  bisa  memastikan  bahwa kenaikan  upah  minimum  tiap  tahunnya  tidak menjadi   isu   yang   terus   bergejolak     tiap
tahunnya  dan  diharapkan  isu  upah  minimum tidak menjadi alat politisasi oleh kepala daerah ketika  mau  Pilkada.  Tentunya  tujuan  tersebut baik  adanya  agar  ada  kepastian  usaha  dan kesejahteraan pekerja.
Tapi  setelah  dianalisa,  ternyata  PP  ini memiliki masalah  yaitu  bertentangan  dengan isi  UU  13/2003,  isi  dalam  PP  tersebut  ada ketidaksingkronan  secara  hirarkis  peraturan perundang-undangan,   dan    formula  rumus kenaikan  upah  minimum  tidak  didasari  kondisi ekonomi obyektif di wilayah per wilayah.Hal itu jelas bertentangan dengan UU 13/2003 karena dengan  adanya  rumus    formulasi    tersebut maka  PP  ini  bertentangan  dengan    Pasal    89 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK) dimana kewenangan     Gubernur   untuk menetapkan  upah  minimum  dan  tugas  Dewan Pengupahan     Daerah    melakukan  survey Komponen     Hidup   Layak     (KHL).  Sesuai ketentuan    hukum  maka    PP  tidak   boleh bertentangan dengan UU.
Dengan  adanya  formula  tersebut  maka perhitungan  KHL  dengan  60  komponen  KHL saat ini tidak akan dibutuhkan lagi, survey KHL tidak diperlukan lagi, sehingga kalau dalam PP tersebut  dinyatakan  bahwa  komponen  KHL akan ditinjau 5 tahun sekali. Dengan kata lain, tidak  dibutuhkan  lagi  KHL  untuk  perhitungan kenaikan  upah  minimum.  Kenaikan  upah minimum  hanya  didasarkan  pada  nilai  upah minimum  saat  itu,  inflasi  dan  PDB  secara nasional.  Jadi  aturan  tentang  peninjauan  KHL akan percuma tanpa makna.
Tuntutan-tuntutan  buruh  akan  upah yang  layak  menjadi  input  dalam  formulasi kebijakan  pengupahan.  Tuntutan  yang  lahir dari  buruh  ini  selanjutnya  akan    dikonversi
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## Jurnal Manajemen
dalam proses formulasi menjadi kebijakan pengupahan nantinya. Melalui Formulasi kebijakan pengupahan dirumuskan tingkat upah yang menjadi dasar pengupahan setiap daerah.Oleh karena itu besaran tingkat upah masing-masing daerah kabupaten/kota berbeda. Hal ini disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi makro setiap daerah.
Persoalan lain dalam  formulasi  UMK adalah  mengenai  Survei  KHL.  Persoalan penentuan harga  barang  yang  menjadi  item atau komponen KHL menjadi  salah  satunya, buruh menghendaki  barang-barang  dengan harga  yang  relatif tinggi  sebaliknya  unsur pengusaha ingin mendapatkan  data  barang- barang   dengan   harga   yang  relatif rendah.Selain itu survei  KHL  ternyata  hanya merupakan bahan   pertimbangan   atau rekomendasi  saja  dalam  menentukan  besaran upah dan  tidak  ditetapkan  sepenuhnya.  Inilah yang membuat survei KHL masih sangat lemah.
Survei KHL adalah survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan terhadap item-item KHL yang disepakati dan yang mewakili kebutuhan buruh yang sebenarnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan,  dalam  pasal 88 ayat (4) diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa KHL dalam penetapan upah minimum dicapai secara bertahap. KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non  fisik dan sosial untuk kebutuhan  1  (satu)  bulan  (Permenakertrans
Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 Pasal 1). Survei KHL sebagai faktor intern yang mempengaruhi formulasi UMK, adalah survei yang memperhitungkan  sejumlah  item-item  dasar kebutuhan  buruh  berdasarkan  survei  pasar yang dilakukan oleh dewan pengupahan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian adalah:
Formulasi  upah  dilakukan    secara tripartit  antara  pengusaha,  pemerintah  dan serikat  buruh  untuk  mencapai  kesepakatan akan tingkat upah yang adil bagi semua pihak, terutama adil buat buruh.  Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  78/2015  tentang Pengupahan  disebutkan,  bahwa  kebijakan pengupahan  diarahkan  untuk  pencapaian penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan yang  layak  bagi  pekerja/buruh.  Formulasi kebijakan  pengupahan  dirumuskan  tingkat upah  yang  menjadi  dasar  pengupahan  setiap daerah.  Oleh  karena  itu  besaran  tingkat  upah masing-masing daerah kabupaten/kota berbeda.  Hal  ini  disesuaikan  berdasarkan kemampuan ekonomi makro setiap daerah.
Persoalan penentuan harga barang yang menjadi  item  atau  komponen  KHL  menjadi salah  satunya,  buruh  menghendaki  barang- barang  dengan  harga  yang  relatif  tinggi sebaliknya unsur pengusaha ingin mendapatkan  data  barang-barang  dengan harga  yang  relatif  rendah.  Selain  itu    survei KHL  ternyata  hanya  merupakan  bahan pertimbangan  atau  rekomendasi  saja  dalam menentukan     besaran     upah     dan   tidak
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
ditetapkan sepenuhnya. Inilah yang membuat survei KHL masih sangat lemah.

## DAFTAR PUSTAKA
Idris,  Fahmi.  2016.  Bahan  Kuliah  Tambahan Mata Pelajaran Hubungan Industrial.Semester Ganjil Tahun 2016-2017.Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Lalu,  Husni.2003.  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Maimun,  2004, Hukum  Ketenagakerjaan
(Suatu  Pengantar) ,  PT.  Pradnya
Paramita, Jakarta.
Simamora,  Henry.  1999. Manajemen  sumber Daya Manusia . Yogyakarta: BagianPenerbitan STIE YKPN.
Simanjuntak,  P.J.  2005.Peranan  Serikat
Pekerja Dan Paradigma Baru
Hubungan  Industrial  di  Indonesia, Hubungan  Pembina  Sumber  Daya Manusia Indonesia (HIPSMI). Jakarta.
Peraturan-Peraturan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
PP  No  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi
Perangkat Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015 tentang pengupahan
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No  69  tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
@2016, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen