## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UD. AKAR PULUNG
Nur Cahyadi* 1 , Djoko Soelistya 2 , Putra Panji Respati 3
1 Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik
2 Dosen Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik
3 Dosen Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Gresik *Email : *1 nurcahyadi@umg.ac.id

## ABSTRAK
Sertifikasi  halal  sangat  penting  dan  diperlukan  oleh  pelaku  usaha  khususnya  UMKM sebagai  salah  satu  bentuk  dalam  menghadapi  daya  saing  terhadap  produk  yang  ditawarkan kepada  konsumen  dan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  dalam  mematuhi  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal  ini  bertujuan  untuk membantu  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  legalitas  usaha  berupa  sertifikat  halal  terhadap produk  yang  dihasilkan.  Usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  UD..  Akar  Pulung mengajukan  sertifikasi  halal  terhadap  produk  yang  sudah  dihasilkan.  Pendampingan  ini dilakukan mulai dari proses input data, verifikasi dan validasi dan sampai kepada pengajuan fatwa  dan  terbit  sertifikat  halal  terhadap  produk.  Hasil  pendampingan  yang  telah  dilakukan menunjukkan  pentingnya  edukasi  tengang  sertifikasi  halal  kepada  pelaku  usaha  agar  dapat menjamin  terhadap  produknya  yang  halal  dan  thayyib.  Kendala  yang  sering  didahapi  oleh pendamping dilapangan adalahnya masih banyaknya pelak usaha yang belum memiliki NIB, sehingga proses pengajuan sertifikasi halal terhalang berkaitan lagalitas ijin usahanya belum dimiliki,  dan  juga  penguasaan  pelaku  usaha  terhadap  teknologi  masih  kurang  karena  untuk proses  pengajuan  harus  melalui  pengisian  sitem  jaminan  produk  halal  (SJPH)  secara  online sehingga perlu adanya pendampingan secara intensif. Untuk mensukseskan progam pemerintah dan  memfasilitasi  para  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  sertifikasi  hala  maka  perlu  adanya penambahan jumlah pendamping agar mampu menjangkau pelak usaha skala mikro, kecil, dan menengah.  Dan  disarankan  adanya  dukungan  dan  kerjasama  semua  pihak  dalam  proses pendampngan sertifikasi halal bagi UMKM pada sektor makanan dan minuman.
Kata Kunci : BUMDes, Aset, Budidaya Ikan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  laporan  The  Royal  Islamic  Strategic  Studies  Centre  (RISSC)  yang bertajuk  The  Muslim  500:  The  World's  500  Most  Influential  Muslims  2024,  Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi  muslim  di  Indonesia  mencapai  240,62  juta  jiwa  pada  2023.  Oleh  karena  itu, Indonesia  berpeluang  menjadi  lokomotif  industri  halal  global  sekaligus  mesin perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah peningkatan sertifikasi halal  dan  pengkodean  serta  digitalisasi  sertifikat  halal  untuk  menelusuri  informasi  nilai dan volume produk halal.
Pemerintah  Indonesia  terus  mendorong  pengembangan  ekonomi  syariah  dimulai dari  terbitnya  peraturan  jaminan  produk  halal  hingga  pengembangan  industri  halal  di Indonesia  termasuk  sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Pengembangan industri halal tidak akan lepas dari UMKM karena sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis  yang  berada  di  sektor  yang  termasuk  kategori  industri  halal. Dengan  terbitnya Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  telah mengamanatkan  produk  barang  dan  jasa  yang  diperdagangkan  di  Indonesia  harus bersertifikat halal. Maka, dengan kesadaran pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia,  penguatan  UMKM  menjadi  salah    satu  strategi  utama  dalam  Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan sebagai alat untuk  etika bisnis. Bagi pelaku  usaha,  sertifikasi  halal  memberikan  manfaat  untuk  meningkatkan  kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal hingga ke kancah global.
UMKM  merupakan  salah  satu  penggerak  perekonomian  yang  memberikan kontribusi  signiﬁkan  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  di  Indonesia. Berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.  99  Tahun  1998,  usaha  kecil  menjadi  bagian kegiatan  ekonomi  rakyat  berskala  kecil  dengan  bidang  usaha  yang  secara  mayoritas merupakan  kegiatan  kecil  dan  perlu  dilindungi  untuk  mencegah  persaingan  tidak  sehat. UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM, Namun, dalam praktiknya UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di  masyarakat.  Jumlah pangan  yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi,  dan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama bagi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim.
Produk yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  secara  tidak  langsung nantinya  akan  memiliki  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia karena saat ini tren baru di dunia adalah yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk. Dampak  positif  lainnya  dari  kewajiban  sertifikasi  halal  ini  adalah  terbukanya  lapangan kerja  baru  karena  adanya  kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pendukung terlaksananya  proses  jaminan  produk  halal.  Salah  satu  SDM  pendukung  dalam  proses pengajuan  sertifikasi  halal  dengan  skema  “ Self  Declare atau  Pernyataan  Pelaku  Usaha” adalah  adanya  kebutuhan  pendamping  proses  produk  halal  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2021).
Indonesia  telah  metargetkan  untuk  menjadi  pusat  halal  dunia  pada  tahun  2024 (Taarik, 2022), salah satu upaya nyata untuk mencapainya melalui akselerasi implementasi sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  melalui  program  Sehati (Sertifikasi  Halal  Gratis). Program  ini menargetkan UMK makanan dan  minuman  yang memiliki  nomor  induk  berusaha  (NIB),  80%  juga  memiliki  sertifikasi  halal (Haspramudilla,  2022).    Dalam  rangka  mempercepat  pelaksanaan  Program  Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) maka diperlukan pendampingan proses produk halal pada semua daerah  di  Indonesia  termasuk  di  Kecamatan  Kelapa  Dua,  Kabupaten  Tangerang.  Para pelaku  UMKM  yang  bergabung  dalam  komintas  Kedu  Emas  diberikan  pendampingan proses  produk  halal  untuk  dapat  memanfaatkan  program  Sertifikasi  Halal  Gratis (SEHATI)  sehingga  pelaku  UMKM  dapat  mendaftarkan  produknya  untuk  disertifikasi halal secara gratis.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  utama  dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  adalah  pendampingan untuk mempersiapkan UMKM khususnya UD. Akar Pulung untuk memperoleh sertiﬁkasi halal  dari  LPPOM  MUI.  Kegiatan  utama  diantaranya  yaitu  pendampingan  penerapan Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  dan  pendampingan  pengajuan  sertiﬁkasi  halal. Kegiatan selanjutnya dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

## Pendampingan Awal
Kegiatan  pendampingan  awal  yang  dilakukan  berupa  koordinasi  antara  tim pengabdian dengan pelaku usaha dan LPH yang berkaitan dengan alur dan proses kegiatan sertifikasi halal yang akan dilakukan. Tim pengabdian selanjutnya melakukan sosialisasi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah UD. Akar Pulung yang bergerak dalam bidang penghasil produk herbal serta menganalisis karakteristik produk, bahan dan proses yang dilakukan di lokasi tersebut. Setelah itu, tim pengabdi memberikan informasi kepada pelaku usaha yang terlibat untuk dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan oleh tim. Tahapan selanjutnya adalah, tim pengabdian  melakukan  tindak  lanjut  kepada  pelaku  usaha  untuk  memastikan  waktu pelaksanaan,  kehadiran dalam acara pelatihan dengan mengunjungi langsung atau melalui media komunikasi.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  pendampingan  penerapan  sertiﬁkasi  halal  dilakukan  mulai  dari sosialisasi produk halal dari prespektif islam dan juga berkaitan dengan system produksi
Tim Pengabdian berkoordinasi
dengan LPH
Tim Pengabdian berkoordinasi dengan pelaku Usaha
Tim Pengabdian melakukan sosialisasi penerapan SJPH kepada pelaku usaha Pendampingan Awal Tim Pengabdian melakukan tindak lanjut dengan
pelaku usaha Penjelasan mengenai system produksi dan Penjaminan Halal Penjelasan Produk Halal dalam prespektif Islam
Penjelasan mekanisme pengajuan sertifikasi halal sesuai aturan MUI

## Pelaksanaan
Tim Pengabdian melakukan pengawasan memasukkan data Tim Pengabdian melakukan pengawasan terhadap bahan, produk dan proses Tim Pengabdian melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal

## Pendampingan
Tim Pengabdian memantau sejauhmana proses
pengajuan sertifikasi halal Diskusi dengan pelaku usaha mengenai kendala dan hambatan
Memantau sampai terbit sertifikat halal
Evaluasi dan
Keberlanjutan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
serta jaminan produk halal melalui pemaparan materi dan workshop proses pendampingan dilakukan  secara  offline  dengan  cara  mendatangi  secara  langsung  pelaku  usaha  dan melakukan  pendampingan  sesuai  dengan  Langkah-langkah  pelaksanaan.  Kegiatan pendampingan halal dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian karena salah satu tim adalah sebagai tim pendamping dan penyelia halal. pelaksanaan pendampingan dilakukan tanpa  adanya  pungutan  biaya  dikarenakan  memanfaatkan  kesempatan  yang  disediakan oleh  negara  berupa  jalur  sertifikasi  halal  melalui  skema  self  declare.  Pada  tahap pelaksanaan  ini  tim  pengabdi  yang  bertindak  sebagai  pendamping  juga  memberikan penjelasan yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

## Pendampingan
Kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan kepada pelaku usaha UD. Akar  Pulung  dilakukan  selama  dan  setelah  pendampingan  berlangung.  Tahapan  ini bertujuan untuk memantau kinerja peserta dalam menjamin produksi produk halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertiﬁkasi halal dari MUI melalui BPJPH. Proses  pendampingan  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  secara  online  (komunikasi  via Whatsapp) dan kunjungan langsung ke lokasi. Selama proses pendampingan, tim pengabdi juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal.

## Evaluasi dan Keberlanjutan
Adapun kegiatan pada tahap terakhir berupa evaluasi mengenai pencapaian pelaku usaha  menuju  sertiﬁkasi  halal,  serta  pemantauan  perkembangan  produksi  halal  setelah mengikuti kegiatan pendapingan ini. Pada tahap ini, tim pengabdi melakukan monitoring melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha dengan observasi langsung ke tempat produksi. Keberlanjutan dari kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lain agar  dapat  melakukan  pengajuan  sertifikasi  halal  secara  mandiri  di  wilayah  kabupaten Gresik  untuk  menjamin kualitas  produk  pangan  serta  mendapatkan  sertiﬁkasi  halal  dari MUI melalui BPJPH.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk atau makanan yang halal dan thayyib adalah segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syariat Islam untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur- unsur  gizi  bagi  kesehatan  tubuh  manusia  (Samsuddin,  2020),  manusia  sangatlah tergantung  pada  makanan  yang  dikonsumsi,  bila  makanan  yang  halal  dan  thayyib  yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak  baik  yang  dikonsumsi,  maka  akan  tidak  baik  juga  bagi  kesehatan.    Penggunaan produk halal di Indonesia secara spesifik diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang JPH disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (UU  No.  33 Tahun 2014), dengan terbitnya sertifikat halal maka suatu produk telah memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut.
Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) diatur dalam Pasal 4A  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja  2022),  dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2022). Sertifikasi halal  gratis  selanjutnya  diimplementasikan  oleh  BPJPH  melalui  sertifikasi  halal self declare . Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebaagi operator ekonomi  dapat  mendeklarasikan  sendiri  apakah  mereka  memenuhi  persyaratan  tertentu, yaitu  dukungan  dari  pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  yang  terdaftar  atau  sudah megikuti pelatihan (Dewi, 2022).
Pada proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur self declare adalah produk yang diajukan  tidak  diperbolehkan  dari  bahan  yang  melalui  proses  penyembelihan  dan  juga pelaku usaha harus sudah memiliki NIB. UD. Akar Pulung merupakan pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan jenis herbal sehingga bahan yang digunakan tidak memiliki titik  kritis  terlalu  banyak  hanya  saja  perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap  proses  yang dilakukan.  UD.  Akar  Pulung  telah  memiliki  NIB  sehingga  Langkah  selanjutnya  adalah melakukan  pendampingan  terhadap  pelaku  usaha  untuk  membuat  akun  pada  website sihalal  yang  telah  disediakan  oleh  BPJPH.  Pada  situs  tersebut  pelaku  usaha  melakukan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
create  account sebagai  pelaku  usaha  ,  memasukkan  email  dan password yang  akan digunakan. Setelah memiliki akun, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi profil diri dan profil bisnisnya.
Gambar 2. Laman SiHALAL
Gambar 3. Register Sebagai Pelaku Usaha
Gambar 4. Kuesioner Pendaftaran Pelaku Usaha

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
Setelah  profil  diri  dan  profil  bisnis  dilengkapi  dan  disimpan,  langkah  selanjutnya adalah  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  dengan  memilih  menu  “sertifikasi” kemudian  memilih  “pengajuan  ( Self  Declare ),  kemudian  melengkapi  “Kuisioner Self Declare ”.  Setelah  kuisioner  self  declar  terisi,  pelaku  usaha  akan  diwajibkan  untuk melengkapi semua dokumen syarat administratif “ self declare ”. Pada tahapan ini, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi semua dokemun administrasi yang dipersyaratkan di dalam sistem.
Gambar 5. Pengajuan Sertifikasi Halal Skema Self Declare
Gambar 6. Menu Pengajuan Sertifikasi Halal
Dari Gambar 6 Bagian dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang terlihat pada gambar 6, pada tahap ini adalah bagian paling penting yang harus diisi dengan benar. Bagian ini diisi dengan informasi semua bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Setiap bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikat halal kecuali bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan bersertifikat halal. selain bahan bagu pelaku

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
usaha  haru  smengisikan  macam  produk  yang  akan  diajukan  sertifikasi  halal  yang dilengkapi dengan bahan apa saja yang digunakan beserta foto produknya. Selain itu pada bagian ini harus diisikan proses produksi setiap produk yang diajukan.
Setelah  semua  bagian  dokumen  dilengkapi,  pelaku  usaha  akan  diminta  untuk menyetujui  dokumen  “pernyataan  pelaku  usaha”  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban dalam  pengajuan  produk  halal  dengan  skema  “ self  declare ”.  Setelah  menyetujui pernyataan  ini,  pelaku  usaha  kemudian  meminta  pendamping  untuk  memvalidasi  dan memverifikasi semua bahan baku produk yang telah diajukan.    Pada tahap ini tugas utama pendamping proses produk halal adalah memastikan bahwa semua dokumen  yang telah diajukan oleh pelaku usaha telah sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku terutama bahan baku produk yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sudah memenuhi semua kriteria produk halal.
Gambar 7. Sertifikat Halal UD. Akar Pulung

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Gambar 8 . Penyerahan Sertifikasi Halal Produk UD. Akar Pulung

## 4. SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan telah menghasilkan sosialisasi halal dan pendampingan sertiﬁkasi halal bagi pelaku usaha UD. Akar Pulung. Harapan dilakukannya kegiatan ini adalah mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk  menerapkan  Sistem  Jaminan  Halal  pada  kegiatan  produksi,  terutama  oleh  pelaku untuk  mengikuti  standar  produksi  pangan  halal  dan  Sistem  Jaminan  Halal  sebagai peningkatan  kualitas  produk  pangan  di  masyarakat.  Selain  itu,  tim  pengabdian  perlu memastikan  keberlanjutan  kegiatan  untuk  dapat  dilakukan  kepada  pelaku  usaha  yang lainnya.  Melalui  standar  dan  kualitas  halal,  dapat  meningkatkan  hasil  produksi  UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi,  Nur  dan  Baskoro,  Heru.  2022.  Era  Pandemi  Covid-19: Pemberdayaan  Masyarakat Pengerajin  Sangkar  Burung  Balongpanggang  Untuk  Meningkatkan  Penghasilan. Jurnal Pengabdian Manajemen.
Dewi,  G.  (2022).  Analisis  Maṣlahah  pada  Konsep  Halal  Self-Declare  Sebelum  dan  Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.
https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-
Haspramudilla,  D.  (2022,  February  1).  Siap  Jadi  Pusat  Halal  Dunia,  Ini  Strategi  Indonesia.
Https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
Kusnandar, V. B. (2022, February 12). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. Https://Databoks.Katadata.Co.Id/.
Samsuddin. (2020). Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an.
Taarik,  M.  (2022,  July  29).  Wujudkan  Pusat  Halal  Dunia  2024,  Proses  Seritifikasi  Halal Dipermudah. Https://Investor.Id.