## Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu,
Provinsi Maluku Utara

## Rahmat Hidayat
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada anthrops11@gmail.com

## Abstract
The country's territorial politics that divide natural resources into specific arrangements, such  as  the  determination  of  forest  areas,  has  facilitated  the  presence  of  PT.  Adidaya Tangguh in the Taliabu forest. Its presence has usurped traditional community ownership rights  over  its  natural  resources  (land  and  forest).  This  condition  does  not  make  the community  to  remain  silent.  Various  methods  have  been  taken  into  account,  from contesting  the  tribal  ulayat  land  discourse,  to  the  resistance  movement  through demonstrations  that  hold  companies  accountable  for  the  losses  they  experience.  This article aims to explore how the traditional landscape form of the Mange tribe and how mining  expansion  which  is  facilitated  by  all  state  instruments  is  resisted  by  the community.
This research was carried out in two villages around the mine in Lede Subdistrict, Tolong and Todoli Villages, Taliabu District, North Maluku between June and August 2019. Data was  collected  using  in-depth  interview  and  observation.  The  informants  in  this  study consisted of three elements: first, Mining Officers of North Maluku Province, second, PT. Adidaya  Tangguh  employees,  and  third,  the  village  community  in    around  mining company.
The research findings indicate the existence of local concepts related to the meaning of space by the Mange people in the villages of Todoli and Tolong who had lived in the form of a unitary autonomous local institutions, small communities called Soa long before the existence  of  an  independent  Indonesian  state  as  a  nation.  The  traditional  territorial concept of the Mange people regarding forest land is no longer considered as a primary forest (kalia) which is sacred to the Mange tribal community, but as a unity of hamlets and  memorial  heritages  of  the  ancestors  of  the  Mange  tribe.  After  carrying  out  the incorporation  of  the  modern  government  system,  the  Mange  tribe  was  gradually weakened.  The  expansion  of  mining  capital  to  their  regions  facilitated  by  local governments  has  taken  and  destroyed  their  forests.  This  appropriation  has  caused turmoil in the community in the form of open resistance, by sounding their demands to PT. Adidaya Tangguh through adat resistance movements and farmers in the villages of Todoli and Tolong. This resistance got repression, violence and terror from the state.
Keywords: Mange People, Forests, Territorialisation, Resistance and Concessions.

## Pendahuluan
Dimulainya aktifitas pemagaran wilayah eksploitasi  tambang  PT.  Adidaya  Tangguh, pembangunan  jalan  konveyor  dan  jalan  angkut
mobil  perusahaan,  mengakibatkan  beberapa lahan  masyarakat  tergusur  paksa,  masyarakat kehilangan  alat  produksi,  tanah  dan  tegakan pohon-pohon  di  atasnya.  Ironi  ini  bukan  tanpa
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
perlawanan.  Kemarahan  masyarakat  lingkar tambang  berujung  aksi-aksi,  dari  perlawanan individual  sampai  aksi  kolektif  yang  berakibat bentrok dengan aparat yang mengamankan aksi demonstrasi.  Aksi  demi  aksi  digelar  menuntut ganti  rugi  lahan  dan  dampak  kerusakan tanaman akibat  dari aktifitas perusahaan. Aksi- aksi  tersebut  dimulai  dengan  tuntutan  ganti rugi atas kerusakan tanaman dan lahan, sampai pada  puncak  tuntutannya,  perusahaan  harus angkat kaki dari tanah Taliabu. Aksi-aksi kolektif yang  berlangsung  tidak  saja  dalam  bentuk gerakan masyarakat adat, tapi juga menyebabkan  terbentuknya  front  petani  dan aksi bela adat.
Pada aksi-aksi yang berlangsung, masyarakat  menampilkan  tarian  Cakalele, palang  adat  dan  sirih  pinang  sebagai  simbol keberadaan  masyarakat  adat  di  desa  lingkar tambang pulau Taliabu. Menariknya, perlawanan  atas  kehadiran  tambang  dengan menggunakan  identitas  masyarakat  adat  di Desa Tolong dan Todoli tidak hanya diteriakkan penduduk  asli  (suku  Mange)  sebagai  pemilik tanah ulayat, melainkan juga orang-orang yang telah  tinggal  lama  di  desa-desa  yang  termasuk dalam wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh.
Peristiwa  hadirnya  PT.  Adidaya  Tangguh di  Kecamatan  Lede  yang  difasilitasi  oleh pemerintah  bukanlah  hal  yang  baru  terjadi  di Indonesia.  Peristiwa  serupa  juga  dialami Masyarakat  adat  Cek  Bocek  Selesek  Rensuri yang  terletak  di  bagian  tengah  ke  arah  selatan wilayah Kabupaten Sumbawa. Dalam studi yang dilakukan  oleh  Anindita  (2015)  di  wilayah  Adat Cek  Bocek  menunjukkan  bahwa  masyarakat adat  Cek  Bocek  mempersoalkan  hak  atas wilayah  adat  mereka  yang  semenjak  tahun 1980an,  yakni  hutan  yang  menjadi  bagian  dari identitas adat dan aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religiusnya, diklaim sebagai hutan negara, dan  diberikan  hak  ijin  konsesi  pertambangan bagi  perusahaan  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara. Klaim  atas  hutan  negara  ini,  membuat  hidup masyarakat  adat  menjadi  tidak  lagi  tenang.
Dalam  konteks  ini,  negara  bahkan  tidak mengakui  eksistensi  masyarakat  adat,  dan berpotensi  untuk  dikeluarkan  dari  wilayah adatnya.  Padahal  masyarakat  adat  telah  hadir lebih  dulu  dibandingkan  dengan  kehadiran negara.
Demikian juga yang terjadi di masyarakat suku  bangsa  Sambandete  dan  Lawandawe  di Sambawa,  Konawe,  Sulawesi  Tenggara  dimana ekpansi perkebunan dan pertambangan nikel ke wilayah  mereka  telah  merampas  tanah  adat. Menurut  Nurlansi  (2014)  ekpansi  ini  memicu perlawanan  masyarakat  yang  menganggap ekspansi  perusahaan  ke  daerah  mereka  telah merusak  hutan walaka (hutan  keramat  yang dijaga  sebagai  tempat  pemeliharaan  kerbau). Selain menggunakan narasi soal adat, masyarakat  juga  berusaha  menggunakan cerita ketokohan  Kapita  Larambe  sebagai  semangat perlawaan  mempertahankan  tanah  leluhur mereka.
Narasi  perlawanan  menggunakan  cerita ketokohan pernah juga dilakukan oleh masyarakat  Lindu  di  Sulawesi  Tengah.  Sangaji (2000)  mengungkapkan,  bahwa  masyarakat Lindu  yang  saat  itu  terancam  relokasi  karena pembangunan  PLTA  mencoba  membangun narasi  kultural  atas  hubungan To (orang)  Lindu dan  tanah  Lindu. To Lindu  percaya  bahwa mereka  diwarisi  keberanian  oleh  leluhur Maradindo  untuk  menjaga  tanah  Lindu.  Jika PLTA  jadi  dibangun  dengan  menenggelamkan dua desa tempat tinggal mereka, maka ini akan menjadi  penyebab  rusaknya oluntana (jantung dunia).  Rusaknya oluntana akan  berdampak secara  sosial-ekonomi  terhadap  kehidupan To Lindu.
Menurut Peluso (2006:11), negara kolonial dan negara masa kini sering mengambil alih  kawasan  yang  luas  sebagai  hutan,  untuk perkebunan,  atau  untuk  proyek  pembangunan yang  besar,  merampas  dan  mencampakkan sistem  hak-hak  kepemilikan  tanah  yang  sudah lebih  dulu  ada  dan  menetapkan  aturan  hukum yang  baru  untuk  tata  guna  dan  sumber  daya.
Seringkali, pengambilalihan ini dijadikan sebagai alasan pembenaran atas klaim bahwa perubahan  itu  demi  “kepentingan  bersama” bagi sebesar-besarnya “kemaslahatan” masyarakat itu sendiri (baca, misalnya, Ardianto 2016).
Dalam  banyak  kasus,  negara  begitu  saja mengingkari  legitimasi  sistem  hak  kepemilikan yang  ada  sebelumnya  atas  lahan  dan sumberdaya alam lain berbasis tanah, sehingga negara  menetapkan  hubungan-hubungan  baru dengan  sarana-sarana  produksi  tersebut. Penduduk yang bermukim di hutan atau petani yang  bergantung  pada  hutan  lebih  dirugikan ketimbang  diuntungkan  oleh  penguasaan sentralistis  negara  atas  hutan  cadangan  atau perkebunan  hutan  (Blaike  1985:121;  Peluso 2006:13).
Dalam kasus perebutan atas kepemilikan wilayah teritorial masyarakat Tolong dan Todoli versus perusahaan yang difasilatasi pemerintah, tidak  lepas  dari  apa  yang  dinyatakan  oleh Gustian  (2014:7),  bahwa  praktik  pengaturan ruang  komunitas  di  sekitar  hutan  tidak  dapat dipisahkan  dari  sejarah  panjang  agenda ekonomi-politik  negara  (modern)  atau  sering diistilahkan  dengan  pembangunan  kawasan. Proses  pembangunan  ini  bisa  bersifat  lokal, regional  bahkan  global.  Terbitnya  penetapan hutan produksi maupun konservasi, pemberian ijin  perkebunan  luas  (hasil  konversi  hutan), penerbitan ijin-ijin usaha ekstraktif pertambangan,  hingga  yang  paling  mutakhir pembangunan koridor-koridor ekonomi (seperti proyek MP3EI) dan kesepakatan blok
perdagangan  regional/global  adalah  contoh bagaimana  negara  melalui  kekuasaannya  terus memroduksi  ruang  sekaligus  memfasilitasi aliran  investasi  skala  luas  sumber-sumber agraria  dalam  batas-batas  teritorial  nasional. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi teritorialisasi  tradisional  Suku  Mange  dan bagaimana  cara-cara  mereka  melawan  ekpansi kapital dalam konteks investasi pertambangan.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan antara bulan Juni dan Agustus  2019  ini  difokuskan  pada  dua  desa lingkar tambang di Kecamatan Lede, yakni Desa Tolong  dan  Desa  Todoli  Kabupaten  Taliabu, Maluku  Utara.  Dipilihnya  dua  desa  ini  sebagai lokus penelitian karena secara geografis sangat dekat dengan pertambangan dan dari dua desa inilah awal mula gerakan perlawanan.
Informan dalam penelitian ini berasal dari tiga  elemen. Pertama ,  satu  orang  pegawai Dinas  Pertambangan  Provinsi  Maluku  Utara yang  mengurusi  mineral  tambang; kedua, karyawan PT. Adidaya Tangguh yang mengurusi persoalan dengan masyarakat lingkar tambang; ketiga ,  masyarakat  desa  lingkar  tambang, terdiri  dari:  Kepala  Desa,  Tokoh  Masyarakat, Sesepuh  Desa,  Tokoh  Pemuda/Pimpinan  aksi demonstrasi  dan  masyarakat  yang  terlibat langsung dalam aksi-aksi perebutan sumberdaya  dan  penolakan  hadirnya  tambang di  Desa  Todoli  dan  Desa  Tolong,  sebagaimana telah  dijabarkan  penulis  pada Tabel  1 berikut ini.
Tabel 1. Informan Penelitian No. Nama Usia Pekerjaan/Status Domisili/Desa 1. Pak Fano 60 Tahun Petani Tolong 2. Pak Juma 69 Tahun Petani Todoli 3. Pak H. Ama 72 Tahun Petani Todoli 4. Pak Subri 50 Tahun Petani Todoli 5. pak Asar 48 Tahun Petani Todoli 6. Pak Sati 46 Tahun Petani Todoli 7. Pak Fari 45 Tahun Petani Todoli
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
Tabel 1. Informan Penelitian No. Nama Usia Pekerjaan/Status Domisili/Desa 8. Pak Bento 40 Tahun Petani Todoli 9. Pak Uno 38 Tahun Petani Todoli 10.  Pak Mule 38 Tahun Petani Tolong 11.  Pak Laduni 36 Tahun Petani Tikong 12.  Pak Adi 30 Tahun Petani Todoli 13.  Pak Jabu 27 Tahun Petani Todoli 14.  Pak Mali 72 Tahun Petani/ Mantan K. Desa Tolong 15.  Pak Jul 69 Tahun Petani/Tetua Adat Nantang Kuning 16.  Pak Rima 65 Tahun Petani/Kepala Dusun Tolong 17.  Pak Elim 63 Tahun Petani /Mantan K. Desa Tolong 18.  Pak Bado 45 Tahun Petani/ Mantan K. Desa Tolong 19.  Pak Andri 45 Tahun Petani/Anggota BPD Tikong 20.  Pak Hali 27 Tahun Petani/Tokoh Pemuda Todoli 21.  Pak Sam 45 Tahun Kepala Desa Todoli Todoli 22.  Pak Kelsi 32 Tahun Kepala Desa Tolong Tolong 23.  Pak Kum 59 Tahun Karyawan PT. Adidaya Tangguh Main Camp 24.  Pak Lang 36 Tahun Karyawan PT. Adidaya Tangguh Main Camp 25.  Pak Sali 42 Tahun Karyawan PT. Adidaya Tangguh Main Camp 26.  Ibu Ica 50 Tahun IRT Tolong 27.  Pak Tom 39 Tahun Supir Tambang Tikong 28 Ibu Ira 32 Tahun Dinas Pertambangan Malut Sofifi 29.  Pak Mako 28 Tahun Petani/Pimpinan Demonstrasi Tolong Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif ini mengombinasikan antara pengamatan  ( observation )  untuk  melihat  klaim teritorial  kepemilikan  tanah-hutan  Taliabu antara masyarakat Desa Tolong dan Desa Todoli dan  PT.  Adidaya  Tangguh  secara  lebih  objektif, dan wawancara mendalam ( in-depth interview ) untuk  menggali  informasi  tentang  perlawanan masyarakat  dari  kedua  desa  Tolong  dan  Todoli dan  perampasan  tanah-hutan  Taliabu  oleh  PT. Adidaya Tangguh.
Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  terlebih  dahulu  mentranskrip  seluruh hasil wawancara dan mengkontemplasikan hasil observasi  selama  di  lapangan.  Seluruh  data mulai hasil wawancara dan observasi dikumpulkan  kemudian  dianalisis  berdasarkan paradigma ekonomi-politik keruangan.
Penelitian  ini  secara  resmi  mendapatkan izin  dari  Kesbangpol  Kabupaten  Taliabu  dan Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Maluku  Utara. Perekaman  wawancara  dilakukan  atas  izin informan. Semua nama informan dan beberapa jabatan/posisi  informan  dalam  pekerjaannya disamarkan ( pseudonym ) untuk menjaga privasi yang bersangkutan.
Soa : Teritoriliasi dan Konsesi
Orang-orang  Mange  di  Desa  Todoli  dan  Tolong sebelum  hari  ini  tinggal  menetap  di  wilayah desa-desa  hierarkis,  kesatuan  pemerintahan negara, yang dipimpin kepala desa, orang-orang Suku  Mange  sudah  terlebih  dahulu  hidup  di dalam komunitas-komunitas kecil yang otonom yang disebut Soa . Soa adalah satuan kelompok- kelompok  manusia  yang  menghuni  pinggiran-
pinggiran sungai di Pulau Taliabu. Boleh dikata, Soa adalah  bentuk  lampau  dari  dusun-dusun yang  ada  dalam  struktur  pembagian  wilayah desa-desa modern seperti hari ini. Namun, Soa hanya ditempati beberapa kepala keluarga dan masing-masing  memiliki  satu  pemimpin  di dalamnya.  Penamaan  atas  wilayah  tempatan atau soa ini pun diserap dari nama-nama sungai yang  mereka  tempati  masing-masing,  seperti Soa Samadang , Sode , Tamuha , Foya , Ledeng , Bihu , Fango dan Balohang .  Di  dalam  kesatuan Soa dikenal semacam kepala wilayah komunitas dan  disebut  kepala  adat  atau  kepala Soa dan kumpulan  dari  beberapa Soa ,  yang  saat  itu berpusat  di  sungai  Samadang. Soa memiliki struktur pemerintahan yang mirip-mirip dengan desa modern karena adanya hierarki atau pusat pemerintahan  yang  dipimpin  kepala Soa yang letaknya di sungai Samadang saat itu.
Wilayah Soa ini  berada  di  dalam  hutan Taliabu yang saat ini telah dibebani konsesi PT. Adidaya  Tangguh.  Seperti  yang  dikakatan  Jul mengenai wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh bahwa:  “Perusahaan  itu  (PT.  Adidaya  Tangguh) masuk Soa  Fango dan Balohang .  Budaya  ini tidak  disejarahkan  lagi.  Tidak  ada  yang menceritakan itu”. Ini menunjukkan bahwa Soa tinggallah  cerita  yang  terus  dirawat  dalam ingatan-ingatan sebagian tetua desa. Pengalaman  hidup  dalam  kesatuan  yang otonom  seperti Soa oleh  nenek  moyong mereka,  memberi  suku  bangsa  Mange  satu ikatan  kultural  dengan  tanah  hutan  Taliabu. Keterikatan  secara  kultural  penduduk Soa saat itu,  sehingga  di  dalam  hutan  Taliabu  saat  ini banyak  terdapat  jejak-jejak  kehidupan  berupa dusun-dusun dan kuburan tua. Dusun-dusun ini diklaim  masyarakat  suku  bangsa  Mange  yang tinggal di Desa Tolong dan Desa Todoli sebagai harta  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang mereka  secara  turun-temurun.  Kepemilikan atas dusun-dusun di dalam tanah hutan Taliabu tidak pernah tumpang tindih karena sejak awal, para  tetua  mereka  telah  memberi  tahu  siapa-
siapa  saja  pemilik dusun-dusun di  dalam  hutan Taliabu.
Serentang  waktu  panjang  mereka  lalui telah mengubah definisi hutan di kalangan suku bangsa Mange karena kebiasaan nenek moyang mereka yang hidup dengan berburu dan ladang berpindah dulu telah banyak mengubah lanskap hutan yang diwujudkan melalui dusun-dusun di dalam tanah hutan Taliabu.
Kini,  hutan  tidak  lagi  dimaknai  sebagai kalia (hutan  primer)  yang  disakralkan.  Hutan, dalam  pemaknaan  suku  bangsa  Mange tinggallah sebagai rajutan dari dusun-dusun dan ginang . Dalam terminologi suku bangsa Mange, dusun adalah petak-petak kebun yang didominasi  oleh  tanaman  yang  sifatnya monokultur,  seperti  sagu,  kelapa,  dan  durian yang  tumbuh  di  dalam  hutan  Taliabu. Pemberian  nama  dusun  ini  disesuaikan  oleh nama  tanaman  yang  jenisnya  lebih  dominan dalam  satu  petak  wilayah  tersebut,  misalnya, nama  Dusun  Sagu  abila  di  wilayah  itu didominasi oleh tanaman sagu. Sedang ginang, oleh suku Mange lebih diartikan sebagai kebun yang  ditanami  tumbuhan  jangka  pendek  atau kebun  campuran,  umbi-umbian  dan  sayur- sayuran.  Dusun  dan ginang adalah  dua  wujud penggunaan ruang yang berbeda bagi orang/suku  bangsa  Mange  yang  tidak  lahir secara tiba-tiba. Kedua bentuk ini memiliki akar historis  yang  kuat  dan  dapat  dicari  tahu kebenarannya.  Keterikatan  suku  Mange  secara kultural  terhadap  tanah  hutan  Taliabu, meskipun  hari  ini  hutan  tidak  lagi  didefinisikan sebagai kalia, nampak  pada  kepercayaan  suku Mange  terhadap  kekuatan  adikodrati  di  tanah hutan  Taliabu.  Hal  tersebut  tercermin  dalam aktifitas pamere (membongkar  hutan)  yang akan  dijadikan  dusun-dusun  dan ginang . Sebelum  proses  pembongkaran  dilakukan,  ada kebiasaan  dari  suku  Mange  untuk  meletakkan sesajian  berupa pengebung (sirih  pinang)  dan pengucapan salaloa .  Menurut  Mali, salaloa adalah ucapan-ucapan meminta izin dan berkah kepada  pemilik  alam  semesta.  Dalam  kaitan
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
dengan pembukaan lahan, salaloa
diekspresikan  dengan  kalimat:  “ Aku  sane  mbai vei  ginang  dele  keme  kari  yaku ”,  sebagai ekspresi  permohonan  izin  untuk  membuka kebun dan dengan harapan tanpa gangguan.
Ucapan salaloa ini ditujukan kepada tuan tanah Jou  Hete (Tuhan)  di  tanah  hutan  yang ingin dijadikan dusun dan ginang . Syarat-syarat ini  dilakukan  untuk  menghindari  bala  yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Masyarakat  suku  Mange  dan  kepemilikannya (tanah  hutan)  adalah  wujud  yang  inheren karena  terbentuk  dari  perjalanan  historis  dan filosofis.  Ruang  dan  waktu  telah  memberikan pemahaman  bagi  suku  Mange  bahwa  sumber daya  alam,  seperti  tanah,  bukan  sekadar sebagai  alat  produksi  semata,  tetapi  tempat melekatnya  cerita,  simbol  dan  makna-makna yang  secara  dinamis  terus  berubah  dan  secara turun-temurun  diamalkan  dalam  kehidupan sehari-hari.
Pengetahuan  lokal  soal  hutan  dan pembagian ruang-ruang di dalam hutan Taliabu mengindikasikan  bahwa  suku  Mange  memiliki cara  tersendiri  dalam  mengingat  sebuah wilayah  dan  peristiwa  di  dalam  wilayahnya (Smith  2003:72).  Kini  pengetahuan  lokal  suku Mange  tersebut  telah  tersubordinasi  oleh konsep teritorialisasi sumber daya alam negara. Teritorialisasasi  negara  atas  hutan  Taliabu digunakan untuk mengaburkan sumber-sumber kekuasaan  masyarakat  karena  wilayah,  seperti hutan,  merupakan  dasar  bagi  negara  untuk menyediakan barang dan pelayanan publik dan untuk  mengatur  dan  memfasilitasi  kapitalis seperti  PT.  Adidaya  Tangguh  yang  memiliki wilayah  konsesi  pertambangan  bijih  besi melalui  terbitnya  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan Hutan  (IPPKH)  dari  Kementrian  Kehutanan  dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 22.332,9 ha (Sack dalam Pramono 2013:205).
Terusirnya  masyarakat  suku  Mange  dari tanah  hutan,  tidaklah  dapat  dipisahkan  dari perilaku  kapitalis  yang  ingin  terus  melakukan akumulasi  kapital.  Dunia  yang  kini  didominasi
oleh sistem kapitalisme, tidak hanya memerlukan
pekerja-pekerja upahan.
Kapitalisme  juga  memerlukan  ruang-ruang eksploitasi baru disetiap arus akumulasi kapital memuncak  (Lefebvre  dalam  Saluang  2014:10; Mulyanto 2012:48-49).
Teritorialisasi  negara  dan  penetapan wilayah  konsesi  pertambangan  PT.  Adidaya Tangguh  di  dalam  hutan  Taliabu  yang  diklaim masyarakat  suku  Mange  sebagai  rumah-rumah masal  Lalu  ( Soa ), kalia , dusun-dusun dan ginang , pasca perebutan klaim teritorial antara PT.  Adidaya  Tangguh  dan  masyarakat  desa Tolong  dan  Todoli  yang  lalu,  secara  tidak langsung  kini  telah  memberi  pengertian  dan imajinasi baru yang dipaksakan dari luar (Smith 2003:720)  atas  wilayah  hutan  mereka,  yaitu dengan  melekatnya  status  sebagai  hutan negara  dan  wilayah  konsesi  PT.  Adidaya Tangguh.

## Teritorialisasi Negara atas Sumber Daya Alam
Beroperasinya  PT.  Adidaya  Tangguh  mengeruk bijih  besi  di  dalam  hutan  Taliabu  adalah konsekuensi logis dari teritorialisasi negara atas sumber daya alam (tanah hutan) Taliabu. Upaya teritorialisasi  dalam  pengaturan  sumber  daya alam hutan Taliabu, memang sengaja diciptakan sebagai  ruang-ruang  yang  hegemonik.  Ruang, sebagaimana  dikatakan  Lefebvre  (2009:170- 171),  didandani  dan  dibentuk  dari  elemen- elemen  sejarah  dan  dilihat  sebagai  suatu  yang alami,  tetapi  sebenarnya  politis.  Teritorialisasi hutan  oleh  negara  tidak  bisa  dilihat  sebagai suatu  tindakan  yang  apolitis.  Teritorialisasi adalah  wadah  di  mana  negara  modern mendefinisikan  dan  menerapkan  otoritasnya (Achmaliadi dan Rachman 2012:210).
Teritorialisasi  atas  sumber  daya  alam  Taliabu dimaksudkan untuk mengatur produksi, kontrol dan  akses  atas  sumberdaya  dan  diciptakan sebagai  ruang-ruang  yang  hegemonik  (Heyman dalam  Mann  1993:44-91;  Brogden  dan Greenberg  2003:289-290;  Harvey  2009:158; Lafebvre 2009:170-171).
Teritorialisasi  hutan  negara  di  Taliabu bukanlah sesuatu yang apolitis (baca, misalnya, Moore  2017)  karena  dalam  penetapan  satu wilayah  oleh  negara  memiliki  tujuan-tujuan ekonomi dan politik. Di Indonesia, teritorialisasi atas  sumber  daya  alam  ini  telah  berlangsung sejak  era  kolonial  sebagaimana  dipisahkannya pengaturan kehutanan dan pertanahan melalui Undang-Undang Kehutanan 1865 dan Agrarische  Wet 1870  yang  mengurusi  soal pertanahan  di  negara  kolonial.  Pembagian  ini oleh  negara-bangsa  modern,  menurut  Brogden dan  Greenberg  (2003:290-291),  adalah  upaya membagi ruang-ruang fisik yang mendefinisikan unit-unit  teritorial  dan  batas-batasnya,  juga ruang-ruang  konseptual  melalui  yurisdiksi khusus. Brogden dan Greenberg (2003:290-291) menambahkan bahwa teritorialisasi atas sumber  daya  alam  telah  melahirkan  lembaga- lembaga negara yang mengurusi bidang-bidang pengelolaan sumber daya alam secara khusus.
Teritorialisasi  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  dan  digunakan  oleh  lembaga- lembaga  negara  mengatur  wilayah-wilayah khusus ini, semakin mengukuhkan posisi negara dan pemerintah daerah sebagai agen penguasa sumber  daya  alam  terhadap  hutan  Taliabu. Pemetaan  wilayah  hutan  Taliabu  ke  dalam ruang-ruang  khusus  dimaksudkan  bukan  saja menjastifikasi  penggunaannya  tetapi  turut mengontrol  imajinasi  masyarakat  tentang penggunannya  (Black  1997;  Harley  1989;  Kain dan Baigent 1992 dalam Smith 2003:71) karena telah  terjadi  semacam  perubahan  dalam konfigurasi  pengetahuan  yang  mendorong terjadinya reorganisasi realitas yang digambarkan (Haryatmoko 2014:250).
Dalam upaya negara melakukan teritorialiasi  ini  seringkali  melanggar  dan mengubah  apa  yang  sudah  ditetapkannya. Artinya,  ada  ketidakkonsistenan  ruang,  dan pada akhirnya terjadi tumpang tindih kawasan. Ketidakkonsistenan  ruang  ini  terlihat  pada penetapan wilayah  konsesi PT. Bintani Megaindah  di  dalam  hutan  Taliabu,  yang
wilayah  konsesinya  masuk  ke  areal  penyangga dan  areal  kawasan  lestari  yang  dimanfaatkan sebagai tameng blok inti ( core area ) Cagar Alam Pulau  Taliabu.  Areal  penyangga  dan  kawasan lestari  yang  seharusnya  dijaga  kelestariannya, ternyata  telah  dibebani  wilayah  konsesi pertambangan seluas 15.377,87 ha. Ketidakkonsistenan  pengaturan  ruang  oleh negara ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Li  (dalam  Gustian  2015:8)  bahwa  kehadiran berbagai  macam  pengaturan  maupun  upaya koreksi  perencanaan  ruang  dan  beragam institusi  negara  dan  swasta  yang  seringkali bertentangan.  Ini  mengindikasikan  bahwa proyek  uji  coba  ruang  oleh  negara  tersebut belum  selesai  dan  berubah-ubah  ( unstable ). Perubahan  pada  perencanaan  ruang  yang menyebabkan  tumpang  tindihnya  kawasan, menggambarkan wajah kapitalisme yang semakin tak terbendung.
PT.  Adidaya  Tangguh  di  dalam  hutan Taliabu adalah kelindan dari kontrol negara dan daerah  atas  hutan  yang  telah  dimulai  sejak zaman  kolonial  Belanda,  dimana  saat  itu, Undang-Undang  tentang  Kehutanan  1865 diterbitkan  untuk  mengatur  urusan  kehutanan di pulau Jawa. Walaupun saat itu UU Kehutanan 1865  masih  berlaku  di  pulau  Jawa,  tetapi menurut  Peluso  (2006:65)  undang-undang  ini meletakkan  landasan  bagi  “kehutanan  ilmiah” seperti yang dipraktikkan di Indonesia saat ini.
Praktik  “kehutanan  ilmiah”    yang bermuara  pada  penguasaan  dan  kontrol  atas sumber daya alam ini nampak dalam penetapan dan  pembagian  zonasi-zonasi  hutan  Taliabu  ke dalam zona khusus, seperti Hutan Lindung (HL), Cagar  Alam  (CA),  dan  Hutan  Produksi  (HP). Teritorialisasi  atau  zonasi  khusus  dalam  hutan Taliabu  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan Mentri  Kehutanan  Nomor:  P.  50/Menhut- II/2009  Tentang  Penegasan  Status  dan  Fungsi Kawasan  Hutan  yang  didasarkan  pada  Pasal  4 ayat (2)  huruf  b  dan Pasal  19  ayat (1)  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
“Pemerintah  diberikan  kewenangan  untuk menetapkan  status  wilayah  tertentu  sebagai kawasan  hutan  atau  kawasan  hutan  sebagai bukan  kawasan  hutan,  serta  menetapkan perubahan  peruntukan  dan    fungsi    kawasan hutan”.
Membaca  narasi  yang  lahir  dari  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan di atas tidak banyak berbeda dengan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehutanan  yang lahir  dari  rahim  Orde  Baru,  yang  menurut Wibowa  dkk.  (2009:59)  bahwa  dikeluarkannya UU  Pokok  Kehutanan  No.  5  tahun  1967 merupakan  jalan  pintas  dan  awal  dimulainya usaha  pengaplingan  hutan  secara  besar- besaran  yang  dilakukan  oleh  para  invenstor kelas  kakap.  Rachman  (2012:41)  menganggap dampak UU Kehutanan 1967 ini menghidupkan kembali prinsip domain negara yang menyatakan  bahwa  negara  adalah  pemilik lahan  hutan,  dan  Menteri  Kehutanan  memiliki kewenangan untuk menentukan kawasan mana saja  yang  termasuk  dalam  “kawasan  hutan” (Pasal 1 dari UU Kehutanan 1967).
Di  zaman  Orde  Lama  sebenarnya  telah lahir Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.  Undang-Undang  ini  dimaksudkan  oleh Soekarno  sebagai  alat  untuk  memutus  mata rantai  ketimpangan  penguasaan  lahan  yang diwariskan  oleh  kolonial  di  Indonesia.  Ini sekaligus  digunakan  untuk  menggantikan aturan pertanahan dan kehutanan era kolonial.
Undang-Undang ini menghapuskan kepemilikan mutlak atas sumber daya alam oleh negara  dengan  menerbitkan  istilah  Hak Menguasai  Negara  (HMN).  HMN  menjadi konsep politik hukum baru di Indonesia saat itu. UUPA  lahir  menjadi  hukum  agraria  nasional pertama  yang  berdasarkan  pancasila  dan  UUD 1945  pasal  33  ayat  3—yang  berbunyi,  ―Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Setelah  runtuhnya  rezim
Orde  Lama  dan  naiknya  Soeharto  ke  tampuk kekuasaan,  barulah  HMN  ditafsirkan  kembali sebagai  hak  mutlak  kepemilikan  sumberdaya oleh negara (Rachman 2012:14).
Setelah  kejatuhan  rezim  Soeharto  dan masuknya  negara  Indonesia  ke  era  reformasi, transisi  menuju  pemerintahan  yang  lebih demokratis, ini sesungguhnya memberi peluang kepada  masyarakat,  terutama  masyarakat hukum  adat  untuk  mengklaim  wilayah  tanah hutan  sebagai  hutan  adat.  Apalagi  dengan dikeluarkanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang  pada  prinsipnya  telah  memutus  mata rantai  kuasa  yang  sangat  sentralistik  dari negara.  Tetapi  pada  realitasnya,  otonomi daerah atau desentralisasi yang hari ini sedang berlangsung rentan dibajak oleh para elit politik daerah, sehingga tidak mudah bagi masyarakat hukum adat untuk membangun daerahnya bila kepentingannya berseberangan dengan kepentingan kepala daerah, menerima investasi ekstraktif seperti pertambangan yang seringkali abai  terhadap  kepentingan  masyarakat  dan terhadap pemeliharaan lingkungan.
Pada  era  demokrasi  seperti  hari  ini, kekuatan negara dan pemerintah daerah untuk memonopoli  kepemilikan  sumber  daya  alam (tanah  hutan)  sebenarnya telah    berakhir  pada tahun  2013  pasca  dikeluarkannya  putusan Putusan  MK  35  (selanjutnya  disingkat  MK  35) yang  mengeluarkan  hutan  adat  dari  hutan negara. Putusan MK 35 menjadi pondasi kokoh bagi  masyarakat  hukum  adat  untuk  menjaga hutan dari kesewenang-wenangan pasar kapitalis (investasi pertambangan) yang seringkali  menggunakan  instrumen  negara (paket  hukum  negara  dan  peraturan  daerah) untuk  merebut  dan  mengeksploitasi  sumber daya alam milik masyarakat adat.
Sejarah  itu  telah  ditorehkan  oleh  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  bersama dua anggotanya, yakni Kesatuan Adat
Kenegerian  Kuntu  dan  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  Kesepuhan  Cisitu.  Mereka melakukan upaya judicial review terhadap pasal
1 angka 6 dan beberapa pasal lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Dalam  putusan  MK  35  tersebut telah  diralat  kekeliruan  UU  Nomor  41  tahun 1999 tentang Kehutanan karena telah memasukkan  hutan  adat  ke  dalam  hutan negara  yang  secara  prinsipil  bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku, termasuk pasal 18b  yang  berbunyi:  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Rachman 2014:26-27).
Dalam  pasal  18b  ayat  (2)  UUD  1945 sebenarnya telah dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat suku Mange merupakan  subjek  hukum  yang  memiliki  hak- hak tradisional yang harus diakui dan dihormati oleh  negara  dan  pemerintah  daerah.  Dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan terkait  MK  35,  bahwa  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  hukum merupakan  aspek  fundamental  (Arizona  dkk. 2014:62-63).
Saat  keputusan  MK  35  lahir,  kemudian memisahkan hutan adat dari hutan negara dan menjadikan  masyarakat  adat  sebagai  subjek hukum,  artinya,  tanpa  tendeng  aling-aling, negara  harus  mengakui  hak  kepemilikan  adat suku  Mange.  Tetapi  pada  kenyataanya pengakuan  demikian  tidak  semerta-merta memudahkan  mereka  dalam  persoalan  klaim kepemilikan bila dihadapkan dengan perusahaan pemegang HPH ataupun perusahaan  tambang  yang  diberi  Izin  Pinjam Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  dan  Izin  Usaha Pertambangan  oleh  negara  dan  pemerintah daerah.  Seperti  yang  dialami  oleh  masyarakat desa  lingkar  tambang  Desa  Todoli  dan  Tolong, perjuangan mereka untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai masyarakat pemilik tanah ulayat tidak kunjung mendapatkan  pengakuan.  Nasib  mereka  justru
sebaliknya,  hak  yang  dituntut  tidak  terpenuhi, mereka  malah  dikriminalisasi  oleh  perusahaan melalui alat represi negara.
Selain  keputusan  MK  35,  ada  satu keuntungan  lain  bagi  masyarakat  desa  yang mengklaim  diri  sebagai  masyarakat  hukum adat. Keuntungan ini lahir dari Undang-Undang Desa  No.  6  Tahun  2014  yang  memberikan peluang besar untuk mengakomodasi kepentingan  desa  karena  Undang-Undang  ini memungkinkan untuk kembali ke— menciptakan kembali—model desa yang berakar  di  dalam  adat,  yang  telah  tertanam pada  sistem  sosial  setempat,  ketimbang model desa  jawasentris  yang  dipaksakan  berlaku secara  seragam  di  seluruh  Indonesia  melalui penerapan  UU  Nomor  5  1979  tetang Pemerintahan  Desa  pada  masa  Orde  Baru  (Vel dan Bedner 2017:83).
Diberikannya otonomi kepada desa untuk kembali  menghidupkan  struktur  pemerintahan desa  yang  berakar  pada  adat,  belum  dapat terimplementasi  dengan  baik.  Ini  karena hierarki  antara  pemerintah  daerah  dan pemerintahan  desa  itu  masih  terlihat  jelas. Artinya, bila kepentingan desa yang ingin diakui sebagai  desa  adat  menghalangi  pembangunan daerah, dalam hal ini investasi ekstraktif, maka keingin  desa  untuk  diakui  sebagai  desa  adat akan  semakin  sulit.  Otomi  desa  kini  ini  belum betul-betul  membebaskan  masyarakat  desa untuk  mengelola  sumber  daya  alam  mereka sendiri.  Realitas  ini  menggambarkan  bahwa masih  terlalu  besarnya  kontrol  negara  dan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah perdesaan, khususnya pada wilayah hutan.
Bila  kita  melihat  lebih  jauh  ke  belakang mengenai pemerintahan desa-desa yang mengakar  pada  adat,  maka  suku  Mange  juga pernah  hidup  pada  kesatuan  wilayah  yang disebut Soa .  Kemudian  berubah  ketika  wilayah Taliabu  ditarik  ke  dalam  wilayah  kekuasaan Ternate, dan selanjutnya ke pemerintahan desa modern  seperti  masa  ini  yang  mengakar  dari
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
sistem  warisan  Gubernur  Inggris  Sir  Thomas Stamford Rafle, yang memerintah koloni Hindia pada  tahun  1812-1816  dan  membawa  konsep republik  desa  Asia  yang  masih  populer  di kalangan  pejabat  Inggris  di  India  pada  waktu itu.  Raf  (dalam  Li  2010:392)  memulai  proses membuat  desa  dengan  tujuan  menarik  pajak kolektif  yang  akan  diperoleh  melalui  kepala desa  yang  mereka  pilih.  Sebaliknya,  ketika Belanda  membangun  kembali  kekuasaan mereka  di  Jawa,  Belanda  mengkonsolidasikan sistem  desa  untuk  menggunakannya  dengan tujuan  yang  berbeda,  yakni  sebagai  sarana untuk  mengelola  sistem Cultuurstesel (sistem tanam paksa).

## Neoliberal,  Otonomi Daerah,  Perampasan dan Ketersisihan Masyarakat Desa
Konsep  neoliberal  yang  dianut  Indonesia  saat ini  sangat  relevan  bila  neoiberalisme  dianggap sudah  tidak  sepenuhnya  koheren  dengan  teori ekonomi  neoklasik  sebagai  pondasinya.  Ini karena perampasan dan kekerasan yang dialami masyarakat  desa  Tolong  dan  Todoli  saat-saat menuntut  pertanggung  jawaban  kepada  PT. Adidaya  Tangguh  mengindikasikan  wajah negara seolah-olah hadir sebagai pahlawan bagi kapitalis.  Dengan  demikian,  terlihat  bahwa relasi  antara  negara, civil  society ,  dan  pasar menjadi timpang (Atang 2018:194).
Kini, komitmen politik terhadap nilai-nilai ideal  kebebasan  individu,  dan  juga  sikap ketidakpercayaan  kaum  neoliberal  terhadap semua  bentuk  kekuatan  negara  tak  lagi sepenuhnya cocok dengan kepentingan mereka sendiri akan suatu negara yang kuat dan koersif yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dari hak  milik  pribadi,  kebebasan  individu,  dan kebebasan korporasi (Harvey 2009:35). Artinya, pasar  kapitalis  sangat  membutuhkan  negara yang melancarkan aliran kapital investasi untuk mengeksploitasi  sumber  daya  alam,  entah  itu melalui jalan damai atau kekerasan.
Kekerasan yang dialami dan
dipertontonkan  pada  masyarakat  desa  Tolong
dan  Todoli  saat  aksi  berlangsung,  dapat  dilihat sebagai bentuk penegasan kekuasaan pemerintah  atas  sumber  daya  alam  Taliabu (Foucault  dalam  Subangun  2016:67).  Negara menjadi  organ  penindas  dari  satu  kelas terhadap  kelas  yang  lainnya  (Lenin  2000:9), sebagai  negara pseudo -demokrasi  (demokrasi palsu) (Pontoh 2006:7).
Model  ekonomi  neoliberal  seperti  yang disebutkan  Harvey  di  atas  telah  dianut  oleh Indonesia  semasa  dipimpin  Soeharto  bersama para  ekonom  liberalnya  (lihat  Baswir  2006:17; Marzali  2015:178-179;  Fakih  2009:48-50). Negara  neo-liberal  Orde  Baru  yang  didukung kekuatan ABRI ini telah mengeluarkan Undang- Undang  Kehutanan  di  tahun  1967  sebagai bagian  dari  sebuah  paket  untuk  memfasilitasi investasi  modal  dari  luar  negeri  dan  dalam negeri  dalam  sektor  ekstraktif.  Selain  dari  UU Kehutanan  1967,  paket  hukum  tersebut  terdiri dari  tiga  UU  lain,  yaitu  UU  No. 1/1967  tentang Penanaman  Modal  Asing,  UU  No.8/1967 tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri,  dan UU  No.  11/1967  tentang  Pertambangan (Rachman 2012:83). Tetapi, liberalisasi investasi di  Indonesia  yang  sesuai  dengan  rezim  global baru  dimulai  pada  tahun  1980an  melalui berbagai paket aturan investasi yang merupakan agenda penyesuaian struktural yang mengikuti resep neoliberal.
Setelah kejatuhan rezim Soeharto menuju  transisi  demokrasi  dan  era  otonomi daerah,  ini  semakin  meyakinkan  bahwa  masuk dan  mengeruknya  PT.  Adidaya  Tangguh  di dalam hutan Taliabu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan  neoliberal  yang  telah  melekat  dalam aturan-aturan  negara.  Komersialisasi  dan privatisasi  sumber  daya  alam  yang  seharusnya menjadi  milik  komunal  (Kristeva  2015:15),  kini dirampas  secara  paksa,  membawa  masyarakat pada situasi yang bisa disebut sebagai eksklusi, dimana  telah  terjadi  pembatasan  akses masyarakat  desa  Tolong  dan  Todoli  terhadap tanah  hutan  Taliabu  yang  saat  ini  telah ditetapkan sebagai wilayah konsesi
pertambangan  PT.  Adidaya  Tangguh  (Hall, Hirsch dan Li 2013:4). Pengambilan tanah kebun dan tanah hutan tersebut telah
mengesampingkan
pemaknaan luas, penggunaan  dan  sistem  pengaturan  hak-hak terkait  tanah-hutan  oleh  masyarakat  desa Todoli dan Tolong, khusunya pada suku Mange (White dalam Pujiriyani dkk. 2014:10).
Karamnya  kapal  Orde  Baru  telah mengizinkan  kita  mencicipi  buah  reformasi yaitu  demokrasi  hari  ini.  Buah  ini  telah membawa  macam  kebaikan  walaupun  tidak sedikit  keburukan  lahir  bersamannya.  Sistem demokrasi  politik  hari  ini  dengan  adanya desentralisasi,  telah  memutus  mata  rantai kekuasaan  absolut  negara,  dan  membiarkan daerah  mengelolah  sumber  daya  alamnya secara  otonom.  Sistem  demokrasi  telah memberi  masyarakat  Taliabu  kesempatan untuk  dapat  memilih  langsung  pemimpinnya. Tetapi,  terdapat  kontradiksi  antara  nilai  luhur demokrasi di desa Tolong dan Todoli, yaitu hak untuk  dijamin  keamanan  dan  hidupnya  seperti yang tertuang di dalam dasar negara UUD 1945, terhadap  perlakuan  pemerintah  daerah  yang telah  memfasilitasi  aliran  modal  masuk  ke Taliabu  sekaligus  mengorkestrasikan  kekerasan dan  perampasan  tanah-hutan  masyarakat  desa Todoli dan Tolong.
Pelimpahan  kekuasaan  pusat  ke  daerah membuat  bupati  Kepulauan  Sula  saat  itu memiliki  posisi  yang  lebih  formal  untuk mengalokasikan  izin  pinjam  pakai  lahan  untuk perusahaan  PT.  Adidaya  Tangguh  (McCarthy dkk.  2013:  28).  Di  era  otonomi  daerah  seperti ini,  dengan  segala  bentuk  wacana good governance yang  didasarkan  pada  partisipasi publik  dalam  perumusan  kebijakan  dan pengambilan  keputusan,  sepertinya  tidak terpraktikkan  di  awal-awal  masukknya  PT. Adidaya Tangguh ke Taliabu. Alih-alih partisipasi publik  dan  penciptaan technocratic  ‘good’ governance ,  sebagai  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  era  desentralisasi  malah  terlihat sebagai ibu kandung dari “predator
desentralisasi”  (Hadiz  dalam  Rachman  2018:7). Desentralisasi telah melahirkan kroni “Soeharto-Soeharto  baru  di  daerah-daerah”, tidak  terkecuali  di  Taliabu  dan  Maluku  Utara pada  umumya  (Hadiz  dalam  Rachman  2018:7). Bupati  Kepulauan  Sula,  Ahmad  Hidayat  Mus, telah berhasil membentuk satu dinasti politik di Maluku Utara melalui kendaraan Golkar (Wance dan  Djae  2019:263-264).  Ini  mengindikasikan bahwa  buah  demokrasi  yang  harusnya dinikmati  seluruh  masyarakat,  dibelah  dan diambil  bagian  paling  besarnya  untuk  kroni penguasa baru.

## Politik Perlawanan Adat
Perlawanan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh  masyarakat  desa  lingkar  tambang khususnya  di  Desa  Tolong  dan  Todoli  di  tahun 2017 silam dengan mengusung identitas petani dan adat, bukanlah aksi yang otentik, lahir dari kesadaran kolektif masyarakat suku Mange atas kepemilikan komunal sumber daya alam tanah- hutan  Taliabu.  Perlawanan  ini  melibatkan orang-orang  di  luar  suku  Mange,  yang merupakan  perpaduan  dari  tiga  bentuk perlawanan. Perlawanan ini relevan seperti apa yang  dipaparkan  oleh  Gao  (2015)  bahwa: Pertama , perlawanan dilakukan untuk mempertahankan  nilai-nilai  dan  norma-norma bersama, terutama hak mereka untuk subsistensi yang mulai goyah atas intrusi negara modern  (Scott  dalam  Gao  2015:163); kedua , perjuangan  masyarakat  melawan  penindasan dari  negara  dan  kapital  (Lenin  1960:172-187; Mao  dalam  Gao  2015:163);  dan ketiga , perlawanan  yang  terlepas  dari  kolektifitas, memiliki  kepentingan  mengamankan  ekonomi secara individu (Popkin dalam Gao 2015:163).
Menurut (Singh 2010:35), bahwa perlawanan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat adalah  bagian  dari  perasaan  terampas  dan tersingkirkan, yang berasal dari rasa ketidakpuasan dan penyangkalan secara kolektif yang sama-sama dialami oleh sejumlah besar  dari  mereka.  Oleh  karenanya,  seperti
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
yang  terjadi  di  Taliabu,  perasaan  tersingkirkan secara  kolektif  ini  dimanifestasikan  melalui demonstrasi  berjilid-jilid  masyarakat  Desa Tolong  dan  Todoli  melibatkan  desa-desa tetangga untuk menuntut pertanggung jawaban perusahaan.  Namun,  pasca  aksi  kekerasan  dan teror  dilakukan  Brimob  kepada  masyarakat, yang tersisa kemudian adalah perlawanan yang tidak lagi terorganisir. Ini terlihat dari beberapa ruas pagar kawat perusahaan yang membentengi  kebun-kebun  masyarakat  yang nampak sengaja dirusaki. Fenomena perusakan atau  perlawanan  ini  kemudian  disebut  oleh Scott dalam (Ramli 2015:123) sebagai everyday resistance.
Aksi-aksi  kolektif  yang  lahir  dari  rasa ketidakpuasan,  penyangkalan,  dan  terampas secara  kolektif  ini  dibungkus  oleh  masyarakat Todoli  dan  Tolong  melalui  identitas  petani  dan adat  saat  melakukan  tuntutan  pertanggung jawaban  kepada  PT.  Adidaya  Tangguh.  Ini mengindikasikan
bahwa
perlawanan masyarakat lingkar tambang terhadap perusahaan  di  wilayah  mereka  berada  di simpang  kepentingan  individu  dan  kelompok untuk mengamankan masa depan generasinya.
Demonstrasi  menuntut  pertanggung- jawaban perusahaan ini juga bernuansa politis. Ini  karena  ditampilkannya  palang  adat  dan tarian  tradisional  saat  aksi-aksi  demonstrasi berlangsung bukan didasarkan pada kepercayaan akan marahnya roh-roh leluhur di dalam  hutan  Taliabu  atas  rusaknya  hutan Taliabu  oleh  aktivitas  pertambangan  bijih  besi. Tapi,  ini  didasarkan  pada  proses  pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman yang tak kunjung usai. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Mako berikut ini:
Kemarin  petani  ada  yang  dirampas haknya. Dan kenapa kita bawa adat, kita  di  ini  masyarakat  adat.  Kita punya  simbol  adat,  tapi  tidak dihargai,  tidak  diakui.  Kita  kemarin buat  simbol  adat.  Waktu  itu  kita pakai pengebung/siri pinang.
Seperti  itu  buat  palang    dan  di  situ dibuatkan  ritual.  Dan  ritual  itu  juga bukan  harus  bagaimana,  kita  juga mau  dihargai.  Karena  di  sini  masih memiliki kebiasaan-kebiasaan begitu.  Terus  perolehan  sebidang tana,    karena    disini    kan    masih punya  kebiasaan  yang  diwariskan secara    turun  temurun.  Nah  disitu kita  buat  supaya  pihak  perusahaan itu  bisa  hargai  kita.  Dan  intinya memang  di  situ  ada  pelanggaran ham,  kepunyaan  masyarakat  tidak diakui,  ada  penyerobotan  tanah paksa masyarakat .
Li  (dalam  Muur  2019:262)  menyatakan bahwa tampilnya masyarakat sebagai masyarakat adat dan petani adalah dampak dari persaingan sumber daya alam dengan kekuatan eksternal.  Fenomena-fenomena  inilah  yang terjadi  di  masyarakat  desa  Tolong  dan  Todoli yang berebut klaim teritori dengan PT. Adidaya Tangguh.  Ketika mereka  akan  disingkirkan oleh PT.  Adidaya  Tangguh  yang  difasilitasi  oleh pemerintah  daerah,  maka kata  Li  (dalam  Muur 2019:262),  pengucapan  indentitas  kolektif seperti  masyarakat  petani  dan  adat  menjadi penting.
Berenschot dan Klinken (2019:25)
menyatakan bahwa gagasan tentang “komunitas  tradisional”  seperti  yang  dilakukan oleh masyarakat desa Tolong dan Todoli adalah retorika politik sebagai cara mengklaim hak-hak warga  negara.  Klaim  atas  tanah,  mata pencaharian  atau  layanan  negara  dibuat  dari segi  keanggotaan  orang  dalam  komunitas tertentu,  baik  agama  maupun  etnis.  Di  desa Tolong  dan  Todoli,  yang  terjadi  bukan  saja menamakan  diri  sebagai  masyarakat  adat, tetapi  ada  upaya  menghadirkan  identitas  lain, yaitu  dengan  mengindentifikasi  diri  sebagai masyarakat petani.
Dua  entitas  ini  menjadi  kekuatan  ganda melawan PT. Adidaya Tangguh dan pemerintah daerah. Diusungnya kedua gerakan ini menunjukkan  ketergantungan  antara  satu dengan  lainnya.  Ini  karena  identitas  adat
dianggap  tidak  cukup  mampu  mendulang konstituen  gerakan  lebih besar karena menunutut  syarat-syarat  primordial,  seperti keturunan suku/masyarakat asli Taliabu. Sementara  banyak  dari  konstituen  gerakan berasal  dari  masyarakat  yang  notabenenya adalah  pendatang  dari  Tenggara  Sulawesi. Gerakan  petani  dipilih  dan  lahir  sebagai identitas masyarakat Taliabu, terutama masyarakat  desa  Tolong  dan  Todoli.  Identitas petani  menjadi  kendaraan  politik  kelompok untuk  merangkul  konstituen  bukan  saja  dari warga  suku,  tetapi  juga  mereka  yang  tidak memiliki ikatan primordial dengan tanah hutan Taliabu  tetapi  memiliki  kepentingan  dengan sumber daya alamnya (tanah hutan Taliabu).

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Perlawanan masyarakat desa Tolong dan Todoli terhadap PT. Adidaya Tangguh yang merampas ruang  hidup  mereka,  mendorong  masyarakat secara  kolektif  mendefinisikan  diri  mereka sebagai  masyarakat  hukum  adat  dan  petani yang berhak atas tanah hutan Taliabu yang kini telah  dibebani  konsesi  PT.  Adidaya  Tangguh. Inkorporasi  masyarakat  suku  Mange  dengan negara banyak mengubah lanskap alam Taliabu dan  wajah  institusi  lokal  yang  berkonsekuensi dalam  posisi  tawar  masyarakat  desa  ketika berhadap-hadapan  langsung  dengan  negara dan kapital.
Orang-orang  suku  Mange  menemukan bentuk konsep teritorialisi tradisional mengenai tanah hutan mereka. Tanah hutan Taliabu tidak lagi  dilihat  sebagai kalia (hutan  primer)  atau hutan lebat yang keramat bagi masyarakat suku Mange.  Hutan  berubah  menjadi  kesatuan dusun  dan ginang peninggalan  nenek  moyang mereka.
Masuk  dan  mengeruknya  PT.  Adidaya Tangguh  di  dalam  hutan  Taliabu  telah merampas ruang hidup masyarakat desa Tolong dan  Todoli.  Perampasan  oleh  PT.  Adidaya Tangguh  ini  difasilitasi  oleh  negara  melalui pembagian  zonasi-zonasi  hutan  ke  dalam
bentuk-bentuk  khusus  yang  melaluinya  PT. Adidaya  Tangguh  dapat  dengan  mudah  masuk mengeksploitasi  dan  merampas  sumber  daya alam pulau Taliabu. Hal ini mengafirmasi bahwa “ruang  itu  politis”  (Lefebvre  2009  dan  Harvey 2009).  Politik  ruang  oleh  negara  dilakukan dengan  cara  menciptakan  ruang-ruang  khusus yang dimaksudkan untuk membangun identitas dan  praktik-praktik  baru.  Pembagian  ruang  ke dalam  ruang-ruang  khusus  adalah  sebuah  cara untuk  menempelkan  cerita-cerita,  ingatan  dan mimpi.  Ruang  juga  menghubungkan  masa  lalu dengan masa kini dan proyek-proyek keruangan di  masa  yang  akan  datang.  Setiap  wilayah menangkap  simbol-simbol  dengan  cara  yang berbeda-beda,  yakni: pertama ,  menyiratkan imajinasi  akan  bentuk-buntuk  kewilayahan; kedua , menghidangkan peristiwa-peristiwa penting; dan ketiga , mengambil posisi sekaligus oposisinya terhadap simbol-simbol yang lain.
Di  era  demokrasi  dan  otonomi  daerah yang harusnya lebih memeranaktifkan masyarakat Taliabu dalam pengambilan keputusan  terkait  pembangunan,  mengelola sumber  daya  alam  di  daerah  mereka,  tidak terwujud  di  desa  lingkar  tambang.  Demokrasi dan  otonomi  daerah  di  Taliabu  bukannya melahirkan elit-elit yang pro pada kesejahteraan masyarakat, tetapi malah seolah- olah  ikut  andil  dalam  merampas  hak masyarakat.
Pemutusan  kekuatan  absolut  negara memang  menunjukkan  bahwa  kepala  daerah memiliki  kekuasaan  untuk  menerbitkan  Izin Usaha  Pertambangan,  tetapi  otonomi  daerah tidak mampu memutuskan ketimpangan ekonomi  dan  politik  antara  pemilik  modal  dan masyarakat  yang  seringkali  dirugikan.  Alih-alih partisipasi  publik  dan  penciptaan technocratic good governance , sebagai tata kelola pemerintahan  yang  baik  di  daerah  melalui partsipasi,  transparansi  dan  efisiensi,  otonomi daerah malah melahirkan “predator desentralisasi”  dan  “Soeharto-Soeharto  baru”
(Hadiz dalam Rachman 2018:7), dan
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
sebagaimana  yang  diekspresikan  oleh  suku Mange.
Perlawanan  terbuka  oleh  masyarakat yang  mengatasnamakan  masyarakat  adat  dan petani  bukanlah  gerakan  yang  otentik  dalam pengertian  gerakan  yang  didasarkan  pada kesadaran  kepemilikan  sumber  daya  alam secara kolektif. Tetapi perlawanan ini dilakukan untuk  mengamankan  kepemilikan  individu  atas tanah  mereka  yang  masuk  di  dalam  wilayah konsesi  PT.  Adidaya  Tangguh.  Pengucapan  diri kolektif  ini  telah  mengafirmasi  pernyataan  Li (dalam  Muur  2019:262),  bahwa  keadaan dimana masyarakat
perdesaan
mengidentifikasikan diri mereka sebagai masyarakat  adat  sangat    penting  dilihat  dari persaingan sumber daya alam dengan kekuatan eksternal.  Jadi  ketika  masyarakat  tersebut berisiko  akan  disingkirkan  oleh  negara  atau perusahaan  perkebunan,  maka  pengucapan kolektif  sebagai  masyarakat  suku  menjadi penting.
Berdasarkan temuan penelitian ini, maka saya  merekomendasikan: pertama ,  kepada Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  yang memiliki  wewenang  memberi  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  kepada  perusahaan  PT. Adidaya  Tangguh  yang  di  awal  berstatus Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN),  hari ini  telah  berstatus  Penanaman  Modal  Asing (PMA),  agar  kiranya  dapat  mengevaluasi kembali  prosedur  awal  masuknya  PT.  Adidaya Tangguh. Kedua , kepada Pemerintah Kabupaten Taliabu, kiranya dapat mengajak atau memfasilitasi  masyarakat  dan  PT.  Adidaya Tangguh  untuk  duduk  bersama  menyelesaikan tuntutan  masyarakat  yang  belum  diakomodasi oleh PT. Adidaya Tangguh hingga hari ini.

## Daftar Pustaka
Achmaliadi  dan  Rachman,  N.  F.  2012.  “Adat Sebagai  Siasat  Perjuangan  dalam Gerakan-Gerakan Agraria di Indonesia”, Jurnal Wacana , 28:13-56.
Anindita, F. 2016. Masyarakat Adat,
Penguasaan  Hutan  Adat,  dan  Konsesi Pertambangan:  Masyarakat  Adat  Cek Bocek  vs  Newmont    Nusa  Tenggara dalam  Konflik  Agraria    Masyarakat Hukum  Adat  atas  Wilayahnya    di Kawasan  Hutan.  Jakarta:  KOMNASHAM RI.
Ardianto,  H.  T.  2016.  Mitos  Tambang  untuk Kesejahteraan.Yogyakarta: PolGov.
Arizona, Y.; Siti Rakhma, M. H.; dan Erasmus, C.
2014. Kembalikan  Hutan  Adat  Kepada Masyarakat  Hukum  Adat:  Anotasi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian  Undang-Undang  Kehutanan . Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia. Atang, A. 2018. Gerakan Sosial dan Kebudayaan: Teori dan Strategi
Perlawanan  Masyarakat  Adat  Atas Serbuan  Investasi  Tambang .  Malang: Intrans Publishing.
Baswir,  R.  2006. Mafia  Berkeley  dan  Krisis Ekonomi Indonesia.
Yogyakarta:
Pustaka pelajar
Bender,  J.  A.  2017.  “Desentralisasi  dan Pemerintahan  Desa  di  Indonesia”, Jurnal Wacana , 37:79-104.
Dinas  Pertambangan  Provinsi  Maluku  Utara.
2017. Tabel  32  SK  Operasi  Produksi Tambang  Bijih  Milik  Salim  Grup .
Ternate:  Dinas  Pertambangan  Provinsi Maluku Utara.
Balai  KSDA  Maluku.  2013. Dokumen  Rencana Pengelolaan  Kawasan  Cagar  Alam Pulau  Taliabu  TAHUN    2013  –  2022 .
Ambon:  Kementrian  Kehutanan,  Ditjen Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi Alam,  Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam Maluku.
Fakih, M. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist.
Gao, Y. 2016. “Revolutionary Rural Politics: The Peasant  Movement  in  Guangdong  and Its  Social-Historical  Background,  1922– 1926”, Sage Journal ,  42:162-187.
Greenberg, M. J. 2003. “The Fight for the West:
A Political Ecology of Land Use Conflicts in  Arizona”, Human  Organization
Journal , 62:289-298.
Gustian, D. 2014. “Teritorialisasi dan Perubahan Penghidupan  Rakyat”  dalam  Gustian, D.;  Astuti,  N.K.;  Hajaruddin,  F.  R.  N.;
Waode,  N.;  Anita,  T.S.,  Desriko  (ed.), Politik  Ruang  dan  Perlawanan:  Kisah Konflik  atas  Ruang  di  Tingkat  Lokal . Bogor: JKPP, 7-22.
Hadi,  S.;  Salamuddin  D.;  Afrimadona  S.; Darmastuti  E.;  dan  Pratiwi  I.N.  2012.
Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam
Ekonomi  Indonesia .  Jakarta:  Indonesia berdikari.
Hall, Hirsch dan Li. 2013. Powers And Exclustion: Land Dilemmas in Southeast Asia . North America: University of Hawaii Press.
Haryatmoko. 2014. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.
Harvey,  D.  2009. Neoliberalisme  dan  Restorasi Kelas Kapital. Yogyakarta: Resist Book.
Klinken,  V.G  dan  Berenschot,  Ward.  2019.
“Citizenship  in  Indonesia:  Perjuangan Atas  Hak,  Identitas,  dan  Partisipasi” dalam  Klinken,  W.  B., Citizenship  in
Idonesia: Perjuangan Atas Hak,
Identitas,  dan  Partisipasi. Jakarta:  YOI, 1-42. Klinken, V.G 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: YOI. Kristeva,  N.  S.  2015. Kapitalisme,  Negara  dan
Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Lefebvre, H. 2009. State, Space, World: Selected Essayss. London: University of Minnesota Press.
Lenin.  2000. Negara  dan  Revolusi:  Ajaran Marxis  Tentang  Negara  dan  Tugas- tugas  Proletar  di  dalam  Revolusi. Yogyakarta: Fuspad.
Li,  M.  2010.  “Indegeneity,  Capitalism,  and Management  of    Dispossession”, the University  of  Chicago  Press  Journals , 51:385-414.
Marzali,
A. 2015. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana.
McCarthy,  J.  Vel,  F.  dan  Affif,  S.  2012.  “Arah Pergerakan  Akuisisi  dan  penutupan lahan:  Skema-Skema  Pengembangan, Pengambilalihan  Semu,  dan  akuisisi Lahan  Atas  Nama  Lingkungan  di  Luar Jawa”, Jurnal Wacana , 37:15-70.
Moore,  M.  2017. Territory,  Boundaries,  and Collective  Self-Determination. Kanada: Quens University Kingston.
Mulyanto,  D.  2012. Geneologi  Kapitalisme:
Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitiasi Kapitalistik. Yogyakarta: Resistbooks. Nurlansi,  W.  2014.  “Perlawaan  masyarakat Sambandete-Lawandawe dalan
Melawan  Perampasan  Tanah”  dalam Gustian, D., Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal . Bogor: JKPP, 85-124.
Peluso, N. L. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat:
Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Jakarta:
Kophalindo.
Pujiastuti D. W.; Vegitya., R. P.; Muhammad, Y.; dan  Muhammad,  B.A.  2014. "Land Grabbing" Bibliografi Bernotasi. Yogyakarta: STPN Press.
Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi ......
Pramono,  A.  H.  2014 .  “ Perlawanan  atau Pendisiplinan?:  Sebuah  Refleksi  Kritis
Atas  Pemeraan  Wilayah  Adat”, Jurnal Wacana , 33:199-233.
Rachman,  N.  F.  2012. Land  Reform  Dari  Masa
Ke Masa. Yogyakarta: STPN Press.
Rachman,  N.  F.  2018.  “Re-reviewing  the
Theorization of Decentralization,
Community  Driven  Development,  and Agrarian  Capitalization”, Jurnal  Bhumi .
4:1-22.
__________.  2014.  “Masyarakat  Hukum  Adat Adalah  Bukan  Penyandang  Hak,  Bukan Subjek  Hukum,  dan  Bukan  Pemilik Wilayah  Adat”, Jurnal  Wacana ,  33:25- 48.
Ramli,  A.  2015.  “Perlawanan  Adat  Berdaulat:
Ideologi  dan  Epistemologi”  dalam Topatimasang, R. (ed.), Adat Berdaulat: Melawan  Serbuan  Kapitalisme  Aceh .
Yogyakarta: InsistPress, 22-48.
Saluang,  S.  2014. Perampasan  Ruang  Hidup Melalui  Pendekatan  Tubuh .  Bogor:
Sajogyo Institute, Working Paper No. 7.
Sangaji,  A.  2000. PLTA  Lore  Lindu:  Orang  Lindu Menolak  Pindah. Palu:  Yayasan  Tanah Merdeka.
Singh,  R.  2010. Gerakan  Sosial  Baru.
Yogyakarta: Resist Book.
Smith,  A.  2003 . “Lanscape  Representation: Place and Identity In Nineteent-Century Ordonance  Survey  Maps  of  Irlend dalam  Strathern,  P.J.  (ed.), Lanscape, Memory  and  History:  Anthropological Perspectives .  London:  PlutoPress,  71- 88.
Spradley,  J.  P.  2007. Metode  Etnografi .
Yogyakarta: Tiara Wacana
Subangun,  E.  2016. Bengkel  Individu  Modern: Disiplin Tubuh . Yogyakarta: LKIS.
Wance,  M.  dan  Raoda  .M.  J.  2019.  “Modalitas Dinasti  Ahmad  HIdayat  Mus  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Maluku Utara  2018”, Jurnal  Sosiohumaniora. 21:256-268.
Wibowo,  L.R.,  C.  Woro  M.R.,  Subarudi.  2009.
Konflik  Sumber  Daya  Hutan  dan Reforma  Agraria:  Kapitalisme  Masuk Desa . Yogyakarta: Alfamedia dan Palma
Fodation.