## DEMOKRASI DALAM PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB

## Suci Mubriani
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: sucimubriani@gmail.com
Imroatun Koniah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: imroatunkoniah97@gmail.com

## Abstract
This research discusses democracy in the pandagan M. Quraysh Shihab. The reason behind this writing is that the author wants to spread democracy from a different point of view, namely from the Indonesian interpreter, namely M. Quraysh Shihab through his interpretation of the verses of the Qur'an. The formulation of this research problem is M. Quraysh Shihab's view of democracy. The purpose of this study was to find out what M. Quraysh Shihab said about democracy. Research is the study of figures, research methods used literature. The primary data of the work was written by M. Quraysh Shihab and secondary data in the form of writings of others about the thought of M. Quraysh Shihab. The results of M. Quraysh Shihab's research do not give a sense  of democracy. But say joint decisions or so-called shura are a common feature of democracy. He argued that the implementation of democratic principles in Islam is different from that understood and practiced in Western countries.  interpret the verses on shura namely: al- Baqarah verse 233, Āli 'Imrān verse 159, asy - Syūrā verse 38.  The result of his  interpretation  is:  First  deliberation  begins  from  the  family.  God  is  All-forgiving,  All- merciful. Third, the problem that can be dimusyawarakan is a problem that has no provisions in the Qur'an and Sunnah.
Keywords: Democracy, Views, M. Quraysh Shihab, Shura.

## A. Pendahuluan
Penelitian  ini  membahas  tentang  pandangan  M.  Quraish  Shihab  tentang demokrasi.  Demokrasi  merupakan  salah  satu isu  populer  sampai  saat ini.  Indikasi nyata dari isu populer tersebut terlihat bahwa mayoritas negara di dunia memakai demokrasi  menjadi  sistem  pemerintahan  dengan  berbagai  model.  Bentuk pelaksanaan  demokrasi  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  kondisi  historis,  ideologi politis, cultural, sosiologis yang ada di negara tersebut. Secara garis besar terdapat tiga kelompokkan pemikiran tentang wacana Islam dan  demokrasi: 1 Pertama,  Islam  dan  demokrasi  adalah  dua  sistem  yang  berbeda, karena  demokrasi  sebagai  konsep  barat  tidak  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  acuan dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Islam  sebagai  agama  yang kaffah  (sempurna)  tidak  saja  mengatur  persoalan  keimanan  (akidah)  dan  ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia.
Kedua,  Islam  berbeda  dengan  demokrasi  apabila  demokrasi  didefinisikan secara  prosedural  seperti  dipahami  dan  dipraktekkan  di  negara-negara
1 Ubaedillah.  dkk, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education)  Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan Masyarakat Madani , (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000). h. 159-157.
barat.Kelompok  ini  menyetujui  adanya  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  Islam. Dalam pandangan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah  diadakan  penyesuaian  penafsiran  terhadap  konsep  demokrasi  itu  sendiri. 2 Ketiga,  sistem  nilai  yang  membenarkan  dan  mendukung  sistem  politik  demokrasi seperti  yang  dipraktikkan  negara-negara  maju.  Islam  di  dalam  dirinya  demokratis tidak hanya karena prinsip syura (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma’ (konsensus).
Di Indonesia salah satu tokoh yang memaparkan tentang demokrasi adalah M. Quraih Shihab melalui menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ia bukanlah seorang yang memiliki latar belakang pelaku atau pemikir politik. Ia adalah seorang ulama tafsir kontemporer Indonesia. Ia tidak menulis pemikiran politiknya secara khusus dalam sebuah buku. Salah satu pemikirannya tentang hubungan agama dan negara yang terdapat  di  ber bagai  tulisannya,  terutama  dalam  karya  mumentalnya  Tafsīr  al - Misbāh, ketika manafsirkan ayat -ayat yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan.

## B. Pembahasan

## B.1. Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab
Menurut  M.  Quraish  Shihab  Al-Quran  dan  sunnah  menetapkan    beberapa prinsip    pokok  berkaitan    dengan  kehidupan      politik,  seperti al-syura ,  keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan haq al-'ibad (hak-hak manusia),  dan lain- lain, yang kesemuanya memiliki kaitan dengan syura atau demokrasi. 3 M. Quraish Shihab mengatakan bahwa:
“ Allah  memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk  memilih  sendiri  jalan  yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung jawab. Kebebasan  berpendapat,  termasuk  kebebasan  memilih  agama,  adalah  hak  yang dianugerahkan  Allah  kepada  setiap  insan.  Hal  yang  dikemukakan  ayat  Al-Quran merupakan salah satu benih dari ajaran demokrasi, hal mana kemudian akan nampak dengan jelas dalam petunjuk-petunjuk kitab suci. Salah satu yang dapat dikemukakan di sini adalah pengalaman Nabi saw dalam peperangan Uhud serta kaitannya dengan ayat yang memerintahkan musyawarah. ” 4
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab memaparkan nilai-nilai dasar yang ada dalam demokrasi.  M. Quraish Shihab  tidak memberikan pengertian  demokrasi,  namun  mengatakan  keputusan  diambil  berdasarkan pandangan  mayoritas  merupakan  ciri  umum  dari  demokrasi.  Sebab  demokrasi menurut  beliau  mempunyai  pengertian  yang  beranekaragam.  Seperti  yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab bahwa:
“ Apabila  kita  bermaksud  membandingkan  syura  dengan  demokrasi,  tentunya  perlu dijelaskan apa yang disebut demokrasi. Namun untuk tidak memasuki perincian tentang makna demokrasi yang beraneka ragam, dapat dikatakan bahwa manusia mengenal tiga
2 Idris  Thaha, Demokrasi  Religius:  Pemikiran  Politik Nurcholish  Madjid  dan  Amien  Rais ,  (Jakarta: Teraju, 2005). h. 7-8.
3 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat . ( Bandung: Mizan, 2007),  h. 635.
4 Ibid, h . 498-501.
cara  menetapkan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat,  yaitu keputusan  yang  ditetapkan  oleh  penguasa,  keputusan  yang  ditetapkan  berdasarkan pandangan  minoritas  dan  keputusan  yang  ditetapkan  berdasarkan  pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi. ” 5
Dapat  dikatakan  bahwa,  M.  Quraish  Shihab  tidak  memberikan  pengertian demokrasi,  namun  mengatakan  keputusan  diambil  berdasarkan  pandangan keputusan  yang  diambil  berdasarkan  pandangan  mayoritas  menurut  M.  Quraish Shihab  disebut syura ,  pernyataan  tersebut  berdasarkan  kutipan  di  bawah  ini mayoritas  merupakan  ciri  umum  demokrasi.  Sebab  demokrasi  menurut  beliau mempunyai pengertian yang beranekaragam:
“ Syura yang diwajibkan oleh Islam tidak berwujud seperti bentuk pertama, karena hal itu justru menjadikan syura lumpuh. Bentuk kedua juga tidak sesuai dengan makna syura,  sebab  apa  keistimewahan  pendapat  minoritas  yang  mengalahkan  pandangan mayoritas?. Walaupun syura di dalam Islam membenarkan pendapat mayoritas, tetapi tidaklah  mutlak.  Keputusan  jangan  langsung  diambil  berdasarkan  pandangan mayoritas  setelah  dilakukan  musyawarah,  tetapi  hendaklah  berulang-ulang  hingga dicapai kesepakatan. ” 6
M. Quraish Shihab membahasan tentang demokrasi ini ketika ia menafsirkan ayat-ayat tentang syura . Secara tekstual, memang tidak banyak ayat Al-Quran yang membicarakan  tentang  syura  atau  musyawarah  yang  menjadi  landasan perkembangan sistem demokrasi modern. Ada tiga ayat yang secara jelas menyebut kata syura yang secara tersirat berisi pesan untuk mengutamakan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan yaitu:
1. Q.S. Al-Baqarah ayat 233
“A pabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. 7
Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  rumah  tangga  dan  anak-anak, seperti  menyusui  anak.  Anjuran  penyusuan  selama  dua  tahun  ditekankan seakan  ia  perintah  wajib.  Namun  jika  suami  dan  istri  berbeda  pendapat mengenai lama waktu menyusui, perbedaan tersebut dapat dimusyawarakan untuk disepakati.  Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. 8
Pada ayat di atas, Al-Quran memberikan petunjuk agar persoalan itu (dan juga  persoalan-persoalan  rumah  tangga  lainnya)  dimusyawarahkan  antara suami istri dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik. 9 Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa syura yang  merupakan  salah  satu  prinsip-
5 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h. 501.
6 Ibid, h. 636.
7 Departemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahannya , ( Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 37.
8 M. Quraish Shihab, Tafsīr al - Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian al - Qur’an , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 609-610.
9 Ibid, h. 681.
prinsip  umum  demokrasi  dimulai  dari  unit  terkecil  dari  masyarakat  yaitu keluaga.
2. Q.S. Ali Imran ayat 159
“D an bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu .” 10
Perintah bermusyawarah diatas diturun setelah peristiwa menyedihkan pada  perang  Uhud.  Pada  saat  itu,  menjelang  pertempuran,  Rasulullah  saw mengumpulkan  para  sahabatnya  untuk  memperbincangkan  strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang  Madinah.  Rasulullah  saw  sendiri  berpendapat  agar  bertahan  di kota Madinah.  Sementara itu, para sahabat, terutama dari  kalangan  muda, mendesak  Rasulullah  saw  dan  umat  Islam  agar  keluar  dari  Madinah  dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah   saw  pun  menyetujuinya.  Namun  sayang,  keputusan  yang dihasilkan  secara  demokratis  tersebut  berakhir  memilukan.  Peperangan tersebut  berakhir  dengan  kekalahan  umat  Islam  dan  gugurnya  sekitar  tujuh puluh orang sahabat. 11
Dengan memerhatikan asbabun nuzul di atas, tergambar jelas pesan inti ayat Q.S. Ali ‘Imran ayat 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah saw secara khusus  dan  umat  Islam  secara  umum  untuk  mempertahankan  dan membudayakan  musyawarah,  walaupun  terkadang  pendapat  mayoritas tersebut  tidak  selamanya  benar  dan  tepat.  Namun  demikian,  kekeliruan mayoritas  lebih  dapat  ditoleransi  dan  menjadi  tanggung jawab  bersama  dari pada kesalahan yang bersifat individual. Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarahkan. Ini penting karena petaka  yang  terjadi  di  Uhud  didahui  oleh  musyawarah  serta  disetujui  oleh mayoritas.  Kendati  demikian,  hasilnya  sebagaimana  telah  diketahui,  adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantarkan seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tiak perlu diadakan. Apalagi bagi Rasulullah saw nah dari, ayat  ini  dipahami  sebagai  pesan    untuk  melakukan  musyawarah.  Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah, tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa  musyawarah  dan  kebenaran  yang  diraih  sendirian,  tidak  sebaik kebenaran yang diraih bersama. 12
Pada  ayat  ini,  tiga  sifat  dan  sikap  secara  berurutan  disebut  dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk beliau laksanakan sebelum musyawarah.  Penyebutan  ketiga  hal  itu,  dari  segi  konteks  turunnya  ayat, mempunyai  makna  tersendiri  yang  berkaitan  dengan  perang  Uhud.  Namun, dari  segi  pelaksanaan  dan  esensi  musyawarah,  ia  perlu  menghiasi  diri  Nabi Muhammad  saw dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu sikap yang harus diambil setelah adanya kesepakatan dan bulatnya tekat adalah berlaku lemah lembut, memaafkan dan bertawakal kepada Allah. 13
10 Departemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahannya ..., h. 71.
11 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h. 626.
12 M. Quraish Shihab, Tafsīr al - Misbāh…, h. 312-313.
13 Ibid, h. 313.
Dapat  dikatakan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  diinginkan  dicapai dalam musyawarah, pihak-pihak yang ikut serta dalam musyawarah tersebut, tidak hanya mempunyai pikiran yang jernih tetapi juga ilham dan bimbingan dari Allah. Hal ini didapat melalui bertawakal kepada-Nya. Hasil musyawarah terapkan  berdasarkan  kesepakatan,  dan  selanjutnya  menyerahkan  semua kepada Allah.
3. Q.S. Asy-Syura ayat 38
“ Dan sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. ”
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  ayat  ini  berisi  pujian  kepada  kelompok Anshar  yang  membela  Nabi  Muhammad  saw  ketika  peran  Uhud  dan menyepakati hal tersebut melalui  musyawarah  ( syura )  yang  dilaksanakan  di rumah Abu Ayyūb al - Ansāri. Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal. Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam perang Uhud. 14 Ayat  ini  berkaitan  dengan  masyarakat  yakni  mereka  memutuskan urusan mereka dengan musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter  dengan  memaksakan  pendapat.  Batasan  masalah  yang  bisa dimusyawarakan hanya pada  urusan yang belum ada kentuannya dalam Al- Quran dan Sunnah.
Penafsiran  M.  Quraish  Shihab  tentang syura pada  ketiga  ayat  diatas,  akan penulis  membandingkan  dan  menyamakan  dengan  mufasir  lainnya.  Agar  dapat memperjelas makna dari syura itu sendiri sebagai ciri umum demokrasi. Dimana syura tersebut merupakan ciri umum dari demokrasi. Tokoh- tokoh tersebut seperti Wahbāh az- Zuāilī,  Hamka,  dan  al -Qurtubi.  Alasan  penulis  memilih  pendapat  tokoh-tokoh diatas karena penulis menggap pendapat mereka dapat mengungatkan penafsiran M. Quraish  Shihab  karena memiliki  kemiripan  hasil  penafsiran  selain  itu juga  berasal dari tempat dan periode yang sama.
Q.S. Al-Baqaroh ayat 233 memiliki kesamaan dengan penafsiran dari Wahbāh az- Zuāilī (1932-2015M), Hamka (1908-1981M) dan al-Qurtubi (w.671H) bahwa ayat ini  dapat  menjadi  dalil  kebolehan  berijtihad  dalam  hukum  (Qurthubi  2006,  366). Kedua  orang  tua  bermusyawarah  untuk  kemaslahan  anaknya.  Kemaslahatan  itu diukur  berdasar  hakikat  dan  keyakinan  orang  tua. 15 Pada  ayat  ini  mengandung makna  rela  dan  damai,  dalam  kedua  kalimat  ini  terdapat  bahwa,  di  dalam  dasar kerelaan hati dan saling menghargai di antara suami istri, demi kemaslahatan anak. 16 Ada  tiga  sikap  bagi  yang  harus  dimiliki  oleh  orang  yang  terlibat  dalam musyawarah.  Tiga  sikap  itu  adalah  berlaku  lemah  lembut,  memaafkan  dan bertawakal  kepada  Allah  seperti  yang  diungkapkan  oleh  M.  Quraish  Shihab  pada surat ali Imran ayat 159. Kriteria orang yang layak untuk diajak musyawarah  dalam masalah  hukum  adalah  memiliki  ilmu  dan  mengamalkan  ajaran  agama.  Dalam
14 M. Quraish Shihab , Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h. 619. 15 Wāhbāh al - Zuhāilī, Tafsīr al - Munīr Fī al - ‘Āqīdah  wa al - Syarī’āh Wa al -Man ḥ ā j, (Beirut: Dār al - Fikr. 2009). h. 366.
16 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 235-236.
bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus  memperhatikan  perbedaan  itu  dan  memperhatikan  pendapat  yang  paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah semua pertimbangan beliau dengarkan dan pertukaran pikiran tentang mudharat dan manfaat sudah selesai, niscaya beliau sudah mempunyai pertimbangan dan penilaian. Setelah itu baru beliau mengambil keputusan.  Selanjutnya  ketetapan  yang  yang  didapat  akan  kuat  dan  Allah  akan menolong serta menunjuki mereka kearah yang lebih baik. 17 Surat  asy-Syura ayat  38  berkaitan  dengan  aturan  yang  khusus  dan  umum. Orang  yang  berada  dalam  forum  musyawarah  tidak  secara  sendiri-sendiri  dalam suatu  pendapat  yang  bersifat  umum,  seperti:  mengangkat  pemimpin,  persoalan mengatur  negara,  membuat  peraturan  untuk  kemaslahatan  negara  dan memberitahukan peran seorang pemimpin dan hakim. Nabi adalah orang yang sering bermusyawarah  dengan  sahabatnya.  Para  sahabat  telah  menempuh  metode  dalam persoalan  yang  besar,  seperti:  penggantian  khalifah,  memerangi  orang  murtad, menghistimbatkan berbagai hukum syar’i terhadap persoalan yang baru muncul. 18 Musyawarah  termasuk  salah  satu  kaidah  syariat  dan  penetapan  hukum- hukum.  Barangsiapa  yang  tidak  bermusyawarah  dengan  ulama,  maka  wajib diberhentikan.  Tidak  ada  pertentangan  tentang  hal  ini.  Allah  SWT  memuji  orang- orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah berdasarkan ayat di atas 19 . Urusan  yang  di  maksud  pada  ayat  diatas  adalah  urusan  pribadi  dan urusan  yang menyangkut  kepentingan  bersama.  Mengenai  urusan  bersama  di  musyawaratkan bersama,agar  terasa lebih  mudah. Anjuran bermusyawarah ini  disambung  dengan “ mereka manafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka ” (ujung ay at asy- Syūrā ayat 38) dikarenakan suatu musyawarat tentang urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan kalau orang tidak mau menafkahkan sebagian harta mereka untuk kepentingan bersama. 20
Secara tersurat tidak tergambar sedikitpun sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al-Quran di atas. Akan tetapi, jika dicermati dan ditelaah secara seksama, ayat-ayat Al-Quran  di  atas  berisi  anjuran  kepada  umat  Islam  untuk  menjunjung  tinggi  dan membudayakan sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti  yang  menjadi  ideal  moral  dari  ayat-ayat  Al-Quran  tentang  demokrasi  di  atas. Syura dan demokrasi merupakan wacana yang mengalami perkembangan. Dengan demikian, petunjuk Al-Quran mengenai syura amat singkat dan tidak banyak. Petunjuk mengenai pola dan bentuk syura pun tidak di sebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Pola dan bentuk syura itu sendiri diserahkan kepada masyarakat, berdasarkan budaya dan kondisi sosial daerah masing-masing menyatakan bahwa:
“ Al-Quran  tidak  merinci  atau  meletakkan  pola  dan  bentuk  musyawarah  tertentu. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks Al-Quran hanyalah bahwa urusan yang  berkaitan  dengan  mereka.  Perincian  keterlibatan,  pola  dan  caranya  diserahkan
17 Al  Qurthubī, al-Ja mi’  li  Ahkām al- Qur’an .  Terj.  Dudi  Rosyadi  dkk,  (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2008), h. 623-627.
18 Zūhailī 2009, Qadāyā al -Fiqh wa al- Mu’asīr , (Damaskus: Darl Fikr, 2006), h. 140-144.
19 Ibid, h. 623-627.
20 Hamka, Tafsir Al- Azhar…, h. 36.
kepada  masing-masing  masyarakat,  karena  satu  masyarakat  dapat  berbeda  dengan masyarakat  lain.  Bahkan  masyarakat  tertentu  dapat  mempunyai  pandangan  berbeda dari suatu masa kemasa lain. Sikap Al-Quran seperti itu memberikan kesempatan ke pada  setiap  masyarakat  untuk  menyesuaikan  sistem  syura-nya  dengan  kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya. ” 21
Pada sebuah wawancara M. Quraish Shihab dengan tabloaid Republika Rabu 23 Januari  2008,  membahas  demokrasi  dalam  pandangan  M.  Quraish  Shihab.  Beliau mengatakan  Islam  jelas  bukan  hanya  mendukung  demokrasi,  dia  mensyaratkan. Kalau  mendukung,  ini  seakan-akan  datang  dari  luar  yang  didukung.  Sebenarnya demokrasi  yang  diajarkan  Islam justru  lebih  dulu, lebih jelas  dari  pada  demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani Kuno). 22
Istilah  demokrasi  itu  dikenal  di  Barat  dari  bahasa  Yunani.  Tapi  sebenarnya dalam  Islam  yang  dinamakan syura adalah  pada  mulanya  berarti  mengeluarkan madu dari sarangnya. Jadi, orang-orang demokrasi itu dipersamakan dengan lebah yang menghasilkan madu. Lebah punya keistimewaan, dia tidak makan kecuali yang baik.  Dia  tidak  mengganggu,  kalau  ia  diaganggu  kalau  pun  dia  menyengat, sengatannya  obat.  Hasilnya  selalu  baik,  bermanfaat.  Itulah  yang  dicari.  Kemudian dari syura lahirlah mencari pendapat yang baik seperti baiknya madu. Di mana pun madu ditemukan, itu kita ambil. Baik dari yang mendengar pendapat maupun yang menyampaikan pendapat.
Konsep demokrasi yang dicetuskan oleh bangsa barat itu hanya sebatas konsep, dan tidak dapat diterapkan karena terbukti masih banyak terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut Wāhbah Zūhailī demokrasi itu  adalah  konsep  yang  dibentuk  berdasarkan  musyawarah.  Kemudian  dibangun untuk  mencapai  kebaikan  untuk  manusia,  negara  di  dunia  dan  akhirat  secara bersamaan. Pembuat hukum bukanlah kewenangan rakyat atau wakil rakyat tetapi hanyalah kewenangan mutlak Allah SWT. 23
Islam  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  mengembangkan  demokrasi karena  itu  dalam  Al-Quran  ada  pujian  tentang  orang-orang  yang  bermusyarawah bahwa persoalan mereka itu selalu mereka selesaikan dengan musyawarah. Bahkan musyawarah itu diperintahkan dalam unit masyarakat yang terkecil yakni keluarga. Demokrasi  itu bukan hanya ada pada level  pemerintahan atau level negara, tetapi musyawarah atau berdemokrasi yang diajarkan adalah dalam level yang serendah- rendahnya yaitu dalam keluarga.
Dalam  hal  Penafsiran  ayat  M.  Quraish  Shihab  cendrung  menekankan pentingnya  penggunaan metode  tafsir  māudu’ī  (tematik),  yaitu  penafsiran dengan acara  menghimpunan  sejumlah  ayat  Al-Quran  yang  tersebar  dalam  berbagai  surat yang membahas masalah yang sama. Kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari  ayat-ayat  tersebut  dan  selanjutnya  menarik  kesimpulan  sebagai  jawaban terhadap  masalah  yang  menjadi  pokok  bahasan.  Menurutnya,  dengan  metode  ini dapat  diungkapkan  pendapat-pendapat  Al-Quran  tentang  berbagai  masalah
21 M. Quraish Shihab , Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h. 637-638.
22 Damanhuri Zuhri, “ Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi ”, Edisi 09 januari 2009. http://Republika.co.id diakses 21 November 2020.
23 Wāhbāh al -Zuhaili, Qadāyā al -Fiqh wa al- Mu’asīr , (Damaskus: Darl Fikr, 2006), h. 503.
kehidupan,    sekaligus  dapat  dijadikan  bukti  ayat  Al-Quran  sejalan  dengan perkembangan peradaban masyarakat. 24
Disamping  itu  sumber  utama  yang  penulis  pakai  yaitu  tafsir  al-Misb ȃ h penulisannya  merujuk  kepada  karya-karya  baik  itu  ulama  klasik  maupun kotemporer. Adapun sumber-sumber yang dijadikan oleh M. Quraish Shihab dalam menulis kitab tafsir ini meliputi: Tafsīr Ibrāhīm ibn ʿ Umar al-B īqa’i (w.885H -1480M) yang  tafsirnya  masih  berbentuk  manuskrip  dan  dijadikan  sebagai  referensi  dan dijadikan sebagai dan dijadikan referensi dalam menyusun desertasinya. Sementara referensi  yang  digunakan  dalam  mencari  makna  pada  tafsīr  al - Misbāh  diantara: Shāhīh Bukharīh, Shāhīh Mūslīm karya ibn Hājjāj, Nazhām al - Dūrār karya Ibrāhim ibn ʿ Um ā r al-B īqa’i, dan banyak yang lainya.
Diantara  banyak  literatur  yang  digunakan  M.  Quraish  Shihab  yang  paling mendominasi  adalah  tafsir  al- Mizan  karya  Hūsaīn  al  Thābathāba’i,  sebab  hampir setiap  penafsirannya  selalu  mengutip  pendapat  Thābathāba’i.  Dalam  mengutip pendapat-pendapat  mufasir  sebelum  ia  cukup  kritis  dalam  menerima  pendapat tersebut.  Apabila  pendapat  tersebut  tidak  sesuai  menurut  logikanya  maka pendapatnya  itu  ditolak.  Jadi  kurang  lebih  pendapat    M.  Quraish  Shihab  banyak dipengaruhi  oleh  beberapa  referensi  yang  ia  pakai.  Dari  masa  kemasa  selalu  saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam  menafsirkan  Al-Quran.  Sehingga  seorang  tidak  mudah  mengklaim  suatu pendapat  sebagai  pendapat  dari  Al-Quran.  M.  Quraish  Shihab  juga  seorang  yang konsisten, ini dapat dilihat dalam setiap karya tulisnya,  jika ia berpendapat A dari awal  maka  seterusnya  akan  seperti  itu.  Meskipun  pendapatnya  tersebut mendapatkan banyak kritikan, ia tetap mempertahankan pendapatnya. Pola berfikir M. Quraish Shihab ini juga dipengaruhi oleh cara dan proses belajar yang pernah ia tempuh melalui jenjang pendidikannya.
Dapat dilihat dari cara ia berpendapat ia merupakan seorang pembaru sebab ia dapat beradaptasi dengan pelakasanaan demokrasi pada saat ini.  Hal ini dapat dilihat jika  M.  Quraish  Shihab  adalah  seorang  yang  berpikir  luas,  ia  dapat  menyesuikan pendapatnya  dengan  perkembangan  keadaan  dan  kondisi  masyarakat  khususnya masyarakat  Indonesia  yang  mempunyai  pola  pikir  yang  terbuka  untuk  menerima suatu hal yang baru. M. Quraish Shihab memberikan kontribusi pemikiran tentang demokrasi.  Menurutnya,  Al-Quran  memberikan  petunjuk tentang  persoalan  yang mengalami  perkembangan  dan  perubahan  dalam  bentuk  global  (prinsip-prinsip umum).  Tujuannya  adalah  agar  petunjuk  tersebut  dapat  menampung  segala perubahan  dan  perkembangan  sosial  budaya  masyarakat.  Seperti  pandangannya tentang  demokrasi  ini,  sebab  sebagian  ulama  lainnya  menganggap  Islam  dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda,
Demokrasi  sebagai  konsep  barat  tidak  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  acuan dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Islam  sebagai  agama  yang kaffah  (sempurna)  tidak  saja  mengatur  persoalan  keimanan  (akidah)  dan  ibadah, melainkan    mengatur  segala  aspek  kehidupan  umat  manusia.  Petunjuk  mengenai
24 Wikipedia.org, “ Muhammad Quraish Shihab ”, https://id.m.wikipedia.org /wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diakses 21 November 2020.
pola dan bentuk syura pun tidak di sebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Pola dan bentuk syura itu  sendiri  diserahkan  kepada  masyarakat,  berdasarkan  budaya  dan kondisi  sosial  daerah  masing-masing.  Seperti  halnya  yang  diperaktekkan  negara muslim. Seperti halnya praktek syura atau musyawarah di Indonesia dilaksanakan dengan model yang beragam, tergantung budaya masing-masing daerah, dan tujuan dari  musyawarah  itu  sendiri.  Sehingga  masyarakat  muslim  dapat  berpartisipasi dalam penerapan demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat muslim. Penerapan demokrasi  dalam  masyarakat  muslim  Indonesia  dapat  menjadi  model  bagi masyarakat muslim lainnya.
M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Quran di Indonesia, tetapi  kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan masa kini membuatnya  lebih  dikenal.  M.  Quraish  Shihab  juga  dikenal  sebagi  penulis  yang handal.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  keilmuan  yang  ia  tempuh,  ia  mampu menyampaikan  pendapat  dan  gagasan  dengan  bahasa  yang  sederhana.  Tetapi pendapatnya lugas, rasional dan kecendrungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selain  itu  ia  juga  merupakan  seorang  aktivis  diberbagai  bidang  seperti  yang  telah penulis  bahas  pada  bab  tiga,  dimana  kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk mengembangan potensi keilmuan masyarakat di Indonesia. Penjelasan yang penulis paparkan diatas menggambarkan alasan dari pandangan M. Quraish Shihab tentang tentang Syura benih dari demokrasi itu sendiri. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas.
B.2. Perbedaan Antara Demokrasi dengan Syura Menurut M. Quraish Shihab
M.  Quraish  Shihab  membedakan  demokrasi  dengan syura dari  tiga  sudut pandang yaitu:
1. Pihak-pihak yang ikut serta dalam musyawarah
Pihak yang mengikut musyawarah adalah orang yang memiliki akhalak yang  mulia,  ia  mengungkapkan  bawa “Syura dilaksanakan  di  dalam  Islam dilaksanakan  oleh  orang-orang  pilihan  yang  memiliki  sifat-sifat  terpuji  serta tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan. Sekalipun diantara mereka tidak menerima keputusan tersebut itu dapat mejadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan di hati mereka (minoritas) sehingga perlu dibicarakan lebih  lanjut  agar  mencapai  mufakat  (untuk  menemukan  ”madu”  ata u  yang terbaik).  Ini  merupakan  salah  satu  perbedaan syura di  dalam  Islam  dengan demokrasi secara umum.” 25
Sifat yang dimaksud disini adalah sikap lemah lembut, tidak kasar, tidak berhat keras dan pemaaf (berhati lapang). Orang yang bermusyawarah harus menyiapkan  mental  untuk  bersedia  memberi  maaf,  mungkin  saja  ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang
25 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h. 636.
menyinggung pihak lain. Jika orang yang bermusyawarah tidak memiliki sifat tersebut boleh jadi musyawarah akan menjadi pertengkaran. 26
Sebuah  riwayat  menyatakan  Nabi  Muhammad  saw  pernah  berpesan kepada Ali bin  Abi Thalib yang berkaitan dengan sifat-sifat yang dilarang oleh Rasulullah saw ketika mengajak pihak-pihak yang akan diikut sertakan dalam musyawarah  yakni  sifat  penakut,  kikir  dan  berambisi,  sebab  sifat  tersebut bermuara pada prasangka buruk terhadap Allah. 27 . Sifat- sifat  Imam Ja’far ash - Shidiq  berpesan ,  “ Bermusyawarahlah  dalam  persoalan-persoalanmu  dengan seseorang yang memiliki lima hal; akal, lapang dada, pengalaman, perhatian dan takwa.
M.  Quraish  Shihab  menyatakan  pihak  yang  melakukan  musyawarah harus  menyadari  bahwa  ketajaman  analisa  saja  belumlah  cukup,  untuk mencapai  hasil  yang  terbaik  hubungan  dengan  tuhan  harus  harmonis,  itu sebabnya  hal  yang  harus  mengiringi  musyawarah  adalah  permohonan maghfirah dan  ampunan  Ilalhi,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  QS.  Ali-Imran ayat  159, “Setelah  bermusyawarah  selesai  bulatkan  tekad  dan  berserah  diri  k epada Allah. ” 28
Pada  konteks  memusyawarahkan  persoalan-persoalan  masyarakat, dipratekkan  oleh  Rasulullah  sawsecara  beragam.  Terkadang  beliau  memilih orang-orang  tertentu  yang  dianggap  cakap  dalam  bidang  yang dimusyawarahkan,  terkadang  melibatkan  pemuka-pemuka  masyarakat, bahkan  menanyakan  kesemua  yang  terlibat  dalam  sebuah  masalah  yang dihadapi. 29 Sebab  suatu,  musyawarah  tujuannya  adalah  untuk  mencari kebenaran.  Maka  dari  itu,  yang  berhak  untuk  menjadi  anggota  majelis syura ialah  orang-orang  yang  berkompeten  dalam  bidangnya  masing-masing,  dan mereka  ditunjuk  oleh  pemimpin.  Merekalah  yang  memahami  setiap permasalahan beserta solusinya dalam bidangnya masing-masing.
Sedangkan demokrasi  tidak seperti  itu, anggotanya dipilih oleh rakyat, merekalah  yang  mencalonkan  para  perwakilan  mereka.  Setiap  anggota masyarakat,  siapapun  dia  memiliki  hak untuk  dicalonkan  dan  mencalonkan. Setiap  warga  negara  memiliki  porsi  yang  sama  dalam  mengemukakan pendapat,  baik  dia  seorang  kafir,  fasik  (pelaku  maksiat),  ataupun  sekuler 30 . Tidak  mengheran  bila  di  negara  demokrasi,  orang  yang  berbuat  maksiatpun dapat  menjadi  anggota  parlemen,  atau  berdemonstrasi  menuntut  kebebasan dalam  menjalankan  praktek  kemaksiatannya.  Seperti  ungkapan  M.  Quraish Shihab pada sebuah acara di stasiun TV swasta mengatakan:
“Jangan  bermusyawarah  dengan  sembarangan orang.  Orang  yang  diminta pendapat harus dianggap sebagai lebah. Lebah ia tidak akan makan kecuali yang bagus, kalau ia hinggap disuatu tempat, ia tidak merusak. Lebah menghasilkan suatu yang sangat manis dan bermanfaat. Lebah tidak menggangu kecuali dia
26 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik… , h. 634.
27 Ibid, h. 632.
28 M. Quraish Shihab, Tafsīr al - Misbāh …, h. 34. 29 Ibid, h. 633. 30 Salim Ali al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam Asy Syari’ah al - Muftara ‘Alaiha , Terj. Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 122-123.
diganggu,  dan  jika  ia  menyengat,  sengatannya  menjadi  obat.  Dan  kita  harus yakin  bahwa  musyawarah  dengan  orang  itu,  berarti  ia  memiliki  madu  atau sesuatu yang bagus.”
Dari  penuturan  M.  Quraish  Shihab  di  atas,  tergambar  ketika bermusyawarah  harus  memperhatikan  orang  yang  diajak  bermusyawarah. Pihak-pihak  yang  bermusyawarah    hendaklah  memiliki  sifat  yang  terpuji bagaikan  lebah,  sebab  Allah  tidak  akan  memberikan  petunjuk  kepada  orang kafir, zalim, melampaui batas dan orang fasik.  Kriteria orang yang layak untuk diajak  musyawarah    dalam  masalah  hukum  adalah  memiliki  ilmu  dan mengamalkan ajaran agama.
2. Dari segi pengangkatan pimpinan
Syura dan  demokrasi  menetapkan  bahwa  pimpinan  diangkat  melalui kontrak sosial, namun syura di dalam Islam mengaitkannya dengan “pe rjanjian ilahi”. Ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah ayat 124 ketika mengangkat Nabi Ibrahim a.s sebagai imam:
“ Dan  (ingatlah),  ketika  Ibrahim  diujiTuhannya  dengan  beberapa  kalimat (perintah  dan  larangan),  lalu  Ibrahim  menunaikannya.  Allah  berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim." 31
Seorang pemimpin yang dilantik mengikut sistem syura adalah seorang pemimpin yang mempunyai keperibadian yang baik serta bukan dari kalangan orang yang fasik maupun munafik. Dalam sistem syura pemilihan khalifah atau seseorang  yang  bakal  memimpin  negara  adalah  berdasarkan  apa  yang  telah disarankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan  dalam  Al-Quran  yang  sering  menyuruh  umat  Islam  supaya mengikuti kebenaran dan menjaga kebaikan masyarakat manusia dengan tidak mengambil  keputusan  berdasarkan  suara  dan  kehendak  golongan  mayoritas sebagai  ukuran  yang  boleh  diterima  terutamanya  dari  segi  pemilihan pemimpin.
Untuk  mengankat  kepala  negara  terdapat  dua  cara.  Pertama  cara pemilihan  oleh ahl  al- ‘aqd  wa  al  hilli (mereka  yang  berwenang  mengikat  dan melepaskan)  yakni  para  ulama,  cendikiawan  dan  pemuka  masyarakat  atau disebut  juga al-ikhtiyar .  Kedua,  cara  penunjukkan  atau  waksiat  oleh  kepala negara  yang  sedang  berkuasa.  Sebelum  pelaksanaan  pemilihan  lem  baga pemilih  mengadakan  penelitian  terlebih  dahulu  terhadap  kandidat  kepala negara apakah ia memenuhi persyaratan. Apabila calon telah memenuhi syarat kemudian ia diminta kesediannya 32 .
Menurut  Al-Mawardi  (976-1058M)  seorang  pemimpin  diperuntukkan sebagai  pengganti  Nabi  Muhammad  SAW  yang  mempunyai  fungsi  untuk menjaga agama dan memelihara dunia. Pemberian jabatan pemimpin diberikan
31 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya ..., h. 19.
32 Al-M awārdi , Al-ahkam As-sulthaniyyah , (Bairut: Dar al-Fikr, 2016), h. 1-3.
kepada  yang mampu  menjaga  umat. Ada  beberapa  syarat  pengakatan  imam yaitu:
a. Adil.
b. Mempunyai  ilmu  yang  mampu  berijtihad  terhadap  kasus-kasus  dan hukuk-hukum.
c. Sehat  indrawi  (telinga,  mata,  dan  mulut)  yang  dengannya  ia  mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahui.
d. Sehat  organ  tubuh  dari  cacat  yang  menghalanginya  bertindak  dengan sempurna dan cepat.
e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelolah semua kepentingan.
f. Berani  dan  kesatria  yang  membuatnya  mampu  melindungi  wilayah negara dan melawan musuh.
g. Nasab yaitu berasal dari Quraish berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ para ulama.
Di  dalam  Islampun  terdapat  syarat-syarat  dewan  pemilih  yang  harus mereka miliki:
a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria yang legal.
c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelolah semua kepentingan.
Mengenai pernyataan Islam disorot tidak demokratis karena yang muncul adalah dinasti-dinasti, M. Quraish Shihab menjawab bahwa:
“ Kita harus bedakan antara ajaran Islam dan sejarah Islam. Belum tentu apa yang dipraktekkan  oleh  penguasa-penguasa  dan  dinasti-dinasti  Islam  merupakan ajaran  Islam  yang  murni.  Kita  harus  bedakan  antara  Islam  ajaran  dan  Islam politik. Soal kerajaan turun temurun itu, ada yang berkata itu bukan demokrasi tapi terserah kepada masing-masing masyarakat. Kalau mereka menyetujui itu, ya  itu  sudah  salah  satu  bentuk  demokrasi.  Di  Inggris  juga  kerajaan  dan  itu disetujui  oleh  masyarakat  Inggris.  Jadi,  tidak  otomatis  kerajaan  itu  lantas dikatakan  bertentangan  dengan  demokrasi  sebagaimana  tidak  juga  otomatis pemerintahan  yang  republik,  itu  otomatis  demokrasi.  Karena  boleh  jadi  dalam prakteknya tidak seperti itu .” 33
Dapat  ditarik  kesimpulan  jika  demokrasi  disesuai  dengan  waktu  dan tempat demokrasi itu sendiri diterapkan oleh sebuah pemerintahan.
3. Persoalan yang dapat dibahas dan diputuskan
Di dalam sistem demokrasi sekuler persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan.  Tetapi dalam syura yang diajarkan dalam Islam, tidak dibenarkan untuk  memusyarakan segala  sesuatu  yang  telah  ada  ketetapannya  dan  tidak
33 Damanhuri Zuhri, “ Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi ” , Edisi 09 januari 2009, http://Republika.co.id, diakses 21 November 2020.
pula  dibenarkan  menetapan  hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip ajaran Ilahi.
Kata ْْﻢُﻫُﺮْﻣَٲ ( amruhum / urusan) menurut M. Quraish Shihab “menunjukkan bahwa  yang  dapat  dimusyawarakan  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan urusan yang berada dalam wewenang manusia. Masalah ibadah madhah /murni sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidak termasuk ke dalam hal-hal yang bisa di musyawarakan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan  dimaksud  tidaklah  perlu  terlibat  dalam  musyawarah  itu,  kecuali  jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rasiah antara mereka. ” 34
Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawarahan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama. Pakar yang lain memperluas  hingga  membenarkan  adanya  musyawarah  di  samping  untuk urusan  dunia,  juga  untuk  sebagian  masalah  keagamaan.  Alasannya,  karena dengan  adanya  perubahan  sosial,  sebagian  masalah  keagamaan  belum ditentukan  penyelesaiannya  di  dalam  Al-Quran  maupun  sunnah  Nabi Muhammad saw. 35
Dalam demokrasi tidak ada intervensi yang berasal dari pihak luar, di luar diri manusia, yaitu Allah SWT Dengan demikian, dalam demokrasi tidak ada nilai-nilai  yang  bercorak  ilahiah.  Tidak  ada  nilai-nilai  yang  dipandang transendental  yang  abadi.  Justifikasi  benar  dan  salah  yang  dihasilkan  dari demokrasi  bercorak  relatif,  sangat  bergantung  kepada  hasil  kesepakatan bersama suatu masyarakat. Keputusan dan aturan yang dilembagakan sebagai hasil  demokrasi  tidak  memiliki  kemutlakan  dan  nilai  transenden  (spiritual). Orang yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi terdapat segi-segi persamaan,  itu  hanyalah  berarti  menerangkan  sebagian  dari  hakekatnya; karena  hakekat  yang  sempurna  ialah,  antara  Islam  dan  demokrasi  ada perbedaan.  Bahkan  menurutnya  yang  lebih  tepat  ialah  ada  hal-hal  yang bersesuaian, tetapi banyak hal-hal yang tidak bersesuain 36 .
Dari  sini  disimpulkan  bahwa  persoalan-persoalan  yang  telah  ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan, seperti misalnya tata cara beribadah. Musyawarah  hanya  dilakukan  pada  hal-hal  yang  belum  ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi. Persolan tersebut baik  yang  petunjuknya  bersifat  global  maupun  tanpa  petunjuk  dan  yang mengalami perkembangan dan perubahan.
Nabi  Muhammad  SAW  bermusyawarah  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara, seperti persoalan perang, ekonomi, dan sosial.  Bahkan  dari  sejarah  diperoleh  informasi  bahwa  beliaupun bermusyawarah (meminta saran dan pendapat) di dalam beberapa persoalan pribadi  atau  keluarga.  Nabi  selalu  menghormati  dan  menghargai  setiap pendapat sahabatnya, ia berlaku lemah lembut dan pemaaf serta tidak pernah
34 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbâh… , h. 178.
35 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik…, h.  471.
36 Ash-Shiddieqy, Hasbi. Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 126.
memaksakan kehendak (diktator) dalam bermusyawara walapun beliau kurang menyetujui pendapat sahabatnya seperti halnya saat perang uhud.
Syura adalah  salah  satu  prinsip  penting  tentang  pemerintah  yang  dijelaskan dalam Al-Quran. Syura mengharuskan  kepala  negara  dan  pimpinan  pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat lewat permusyawaratan dengan anggota masyarakat. Landasan syura sebagai suatu prinsip hukum  umum.  Permasalahan  masyarakat  harus  ditentukan  dengan  musyawarah. Karena itu, syura bersifat fleksibel, tidak dibatasi dan dapat diterapkan dalam semua keadaan  dan  untuk  semua  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat.  Ini menunjukkan bahwa demokrasi mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini kuasa mutlak membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma- norma  amalan  terletak  di  tangan  rakyat.  Dengan  arti  kata  lain  rakyat  berhak menetukan segalanya.
Pendapat  M.  Quraish  Shihab  mengenai  prinsip  musyawarah  ini  tidak  bisa diberlakukan  kepada  semua  persoalan.  Persoalan-persoalan  yang  telah  ada petunjuknya dari Allah secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi- Nya,  tidak  dapat  dimusyawarahkan,  seperti  misalnya  cara-cara  beribadah. Musyawarah  hanya  dilakukan  pada  hal-hal  yang  belum    ditentukan  petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun  tanpa  petunjuk  dan  yang  mengalami  perkembangan  dan  perubahan. Masalah yang sudah mutlak ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan kewajiban ibadah-ibadah mahdhah (murni), keharaman babi, judi, riba dan seterusnya. Prosedur  demokrasi,  dalam  hal-hal  tertentu  tidak  bisa  merubah  ketentuan wajibnya ibadah shalat, puasa, zakat atau haji, karena ia merupakan persoalan yang sudah qath’i. P rosedur demokratik barangkali baru bisa   dilakukan   pada   persoalan- persoalan yang sifatnya dzanni. Oleh karena itu,  untuk memperjelas di mana letak otoritas Allah dan otoritas manusia, kiranya di sini   harus dijelaskan dan dipilahkan pula persoalan-p ersoalan yang masuk ke dalam dua kategori tadi, qath’i dan dzanni. Dengan menggunakan   kerangka   pikir   yang   dikemukakan   oleh   Qursih Shihab  bahwasanya  suatu  ayat  dapat  menjadi    qath’i    dan  dzanni  pada  saat  yang sama, memberi kesempatan kepada umat   Islam untuk   mengadaptasikan pokok- pokok      pikiran  tertentu  dalam  Al-Quran    dengan  perkembangan  politik  modern, demokrasi misalnya. Pada dataran pikiran ini gagasan wakil kedaulatan Allah dapat dioperasionalkan  melalui  konstitusionalisme.  Melalui  mekanisme  ini  dapat ditentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai cara untuk mengatur  kehidupan  suatu  negara,  apakah  itu  berkaitan  dengan  mekanimse pemilihan  presiden, lembaga-lembaga  pemerintahan  atau  pemilihan  umum.  Dasar pijakan qath’i pe nyelenggaraan mekanisme ini dinamakan syura.
Dapat  dilihat  bahwa  M.  Quraish  Shihab  berpendapat  Islam  berbeda  dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan  di  negara-negara  barat.  M.  Quraish  Shihab  tidak  memberikan pengertian demokrasi, sebab demokrasi itu menurutnya mempunyai pengertian yang beragam. Beliau menjelaskan keputusan diambil berdasarkan pandangan mayoritas merupakan  ciri  umum  dari  demokrasi.  Keputusan  yang  diambil  berdasarkan pandangan mayoritas menurut M. Quraish Shihab disebut syura . Menurut M. Quraish
Shihab  s yura dan  demokrasi  merupakan  wacana  yang  mengalami  perkembangan. Bentuk dan polanya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Hal  ini berdasarkan  pada  penafsiran  ayat-ayat  yang  memiliki  kaitan  dengan  pembahasan syura. Dengan demikian M. Quraish Shihab termasuk kepada kelompok ulama yang kedua  yang  memandang  demokrasi  sebagai  konsep  yang  sejalan  dengan  Islam setelah diadakan penyesuain penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  pemikiran  M.  Quraish Shihab  adalah  seorang  bersifat  rasional  dan  moderat.  Sifat  rasional  pemikirannya tidak memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer. Disamping itu menurut  penulis  gagasan-gagasan  yang  dikeluarkan  oleh  M.  Quraish  Shihab memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih, misalnya kebebasan dalam pemakain  jilbab  karena  jilbab  merupakan  pakaian  kehormatan  dan  tidak  ada kewajiban  untuk  memakai  jilbab.  M.  Quraish  Shihab  lebih  mencoba  memberikan penjelasan  atau  signifikans  khazanah  agama  klasik  bagi  masyarakat  kontemporer atau  mengapresiasi  kemungkinan  pemahaman  dan  penafsiran  baru  tetapi  dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

## C. Simpulan
Pandapat  M.  Quraish  Shihab  tentang  demokrasi  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa di Islam ada prinsip-prinsip dasar demokrasi yakni adanya jaminnya terhadap hak-hak  individu  manusia.  M.  Quraish  Shihab  membahas    tentang  demokrasi  ini ketika ia menafsirkan ayat tentang syura . Ada tiga ayat yang secara jelas menyebut kata syura yang secara tersirat berisi pesan untuk mengutamakan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan yaitu: al-Baqaroh ayat 233, Ᾱ li ‘Imrā n ayat 159, asy- Sy ū r ā ayat 38.  Ada poin-poin penting yang dapat diambil dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ketiga ayat atas. Pertama, musyawarah dimulai  dari tingkat yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat yakni keluarga. Ayat ini mengajarkan bagaimana  seharusnya  hubungan  suami  istri  saat  mengambil  keputusan  yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak untuk kemaslahatan bersama. Kedua, sikap yang harus diambil setelah adanya kesepakatan dan bulatnya tekat adalah berlaku lemah lembut,  memaafkan  dan  bertawakal  kepada  Allah. Ketiga,  Batasan  masalah yang bisa dimusyawarakan hanya pada  urusan yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran  dan  Sunnah.  Ketiga  poin  tersebut  dapat  menjadi  pedoman  dalam bermusyawarah  agar  mendapatkan  tujuan  dari  musyawarah.    M.  Quraish  Shihab membedakan demokrasi dengan syura dari tiga sudut pandang yaitu: Pertama, pihak yang  mengikut  musyawarah  adalah  orang  yang  memiliki  akhalak  yang  mulia.  Ini merupakan  salah  satu  perbedaan syura di  dalam  Islam  dengan  demokrasi  secara umum.  Sifat  yang  dimaksud  disini  adalah  sikap  lemah  lembut,  tidak  kasar,  tidak berhat  keras  dan  pemaaf  (berhati  lapang).  Sedangkan  demokrasi  tidak  seperti  itu, anggotanya  dipilih  oleh  rakyat,  merekalah  yang  mencalonkan  para  perwakilan mereka. Setiap anggota masyarakat, siapapun dia memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan, baik dia seorang kafir, fasik (pelaku maksiat), ataupun sekuler. Kedua, dari  segi  pengangkatan  pimpinan. Syura dan  demokrasi  menetapkan  bahwa
pimpinan  diangkat  melalui  kontrak  sosial,  namun syura di  dalam  Islam mengaitkannya dengan ‘ perjanjian ilahi ,’ Seorang pemimpin yang dilantik mengikut sistem  syura  adalah  seorang  pemimpin  yang  mempunyai  keperibadian  yang  baik serta bukan dari kalangan orang yang fasik maupun munafik berdasarkan apa yang telah  disarankan  oleh  Allah  SWT  dalam  Al-Quran.  Sedangakan  Demokrasi  pada umumnya  pemimpin  diangkat  berdasarkan  pilihan  rakyat  yang  telah  memenuhi syarat yang di berikan negara. Ketiga, persoalan yang dapat dibahas dan diputuskan, di dalam sistem demokrasi sekuler persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan. Tetapi  dalam syura yang  diajarkan  dalam  Islam,  tidak  dibenarkan  untuk memusyarakan  segala  sesuatu  yang  telah  ada  ketetapannya  dan  tidak  pula dibenarkan menetapan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi. M. Quraish  Shihab  termasuk  kepada  kelompok  ulama  yang  kedua  yang  memandang demokrasi sebagai konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuain penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.  Secara umum dapat disimpulkan bahwa  karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab adalah  seorang bersifat rasional dan  moderat.  Sifat  rasional  pemikirannya  tidak  memaksakan  agama  mengikuti kehendak  realitas  kontemporer.  M.  Quraish  Shihab  lebih  mencoba  memberikan penjelasan  atau  signifikans  khazanah  agama  klasik  bagi  masyarakat  kontemporer atau  mengapresiasi  kemungkinan  pemahaman  dan  penafsiran  baru  tetapi  dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

## Referensi:
Al  Qurthubī, al- Jami’  li  Ahkām  al - Qur’an, Terj.  Dudi  Rosyadi  dkk,  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2008.
Al- Mawārdi, Al-ahkam As-sulthaniyyah, Bairut: Dar al-Fikr, 2016. Al- Zuhaili, Wāhbāh, Qadāyā al -Fiqh wa al- Mu’asīr, (Damaskus: Darl Fikr, 2006.
Al- Zuhāilī, Wāhbāh, Tafsīr al - Munīr Fī al - ‘Āqīdah  wa al - Syarī’āh Wa al -Man ḥ ā j, Beirut: D ā r al-Fikr. 2009.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1991. Damanhuri Zuhri, “Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi Jum’at”,  Edisi  09  januari  2009.  http://Republika.co.id  diakses  21  November 2020.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984. Idris  Thaha, Demokrasi  Religius:  Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid  dan  Amien  Rais, Jakarta: Teraju 2005.
M.  Quraish  Shihab, Tafsīr al- Misbāh:  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  al - Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2007.
Salim Ali al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam Asy Syari’ah al - Muftara ‘Alaiha, Terj. Mustolah Maufur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Ubaedillah. dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
Wikipedia.org,  “Muhammad  Quraish  Shihab”,  https://id.m.wikipedia.org /wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diakses 21 November 2020.
Zūhailī, Qadāyā al -Fiqh wa al- Mu’asīr, Damaskus: Darl Fikr, 2006.