Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum

## PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM

## Jumadi

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
If  the  law  is  understood  rigidly  and  narrowly  in  the  sense  of  statutory regulations only, surely the definition of the rule of law that is developed is also narrow and limited and may not necessarily guarantee substantive justice, which has  recently  been  expressly  stated  that  Indonesia  is  not  a  regulatory  state. Therefore, in addition to the term 'the rule of law' by Friedman also developed the term 'the rule of law' to ensure that the concept of 'the rule of law' encompasses an understanding of justice that is more essential than just the functioning of laws and regulations in narrow meaning. Even if the term used is 'the rule of law', it is the  broad  understanding  that  is  expected  to  be  included  in  the  term  'the  rule  of law' which is used to refer to the conception of the rule of law in the reform era. Keywords: Law, National Development , State Administration.

## Abstrak
Apabila  hukum  dipahami  secara  kaku  dan  sempit  dalam  arti  peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu dapat menjamin keadilan  substantif,  yang  akhir-akhir  ini  tegas  disampaikan  bahwa  Indonesia bukan  negara  peraturan.  Karena  itu,  di  samping  istilah ‘the  rule  of  law’ oleh Friedman  juga  mengembangkan  istilah  ‘ the  rule  of  just  law’ untuk  memastikan bahwa  dalam  konsep  ‘ the  rule  of  law’ tercakup  pengertian  keadilan  yang  lebih esensiel  dari  pada  sekedar  memfungsikan  peraturan  perundang-undangan  dalam arti  sempit.  Kalaupun  istilah  yang  digunakan  tetap  ‘ the  rule  of  law’ ,  pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘ the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi negara hukum di era reformasi.
Kata Kunci : Hukum, Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan Negara.

## PENDAHULUAN
Pendiri  negara  Indonesia  mengimpikan  negara  kesejahteraan  modern  ( the modern  welfare  state )  dengan  tujuan  ( staats  idee )  Indonesia  sebagai  negara hukum.  Dapat  dilihat  dalam  Penjelasan  umum  Undang-Undang  Dasar  1945 (sebelum diubah), menyebut konsep negara hukum tersebut dengan “ rechtsstaat” lawannya  “ machtsstaat” (negara  kekuasaan).  Ketika  UUD  1945  diganti  dengan UUD  RIS  pada  tahun  1949,  selanjutnya  berlaku  UUD  Sementara  pada  tahun
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor 2 Desember 2019
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
1950, ide negara hukum itu jelas secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) kedua konstitusi  terakhir  itu.  Dalam  Pasal  1  ayat  3  (perubahan  kw  tiga  UUD  1945) menegaskan  “  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. 1 Berarti  sejak kemerdekaan  Indonesia  hingga  saat  ini,  konsep  negara  hukum  tetap  ada  dalam konstitutionalismenya.
Perwujudan  ide  negara  hukum  mengalami  berbagai  kendala  khususnya tgerhadap  subtansi  hukum  dan  penegakan  hukum.  Sejak  Indoneia  merdeka sampaqi  tahun  1966,  politik  dianggap  paling  menentukan  dalam  dinamika kehidupan kenegaraan Indonesia bukanlah hukum. Selanjtnya dalam perkembangannya  yang  dianggap  paling  menentukan  adalah  pembangunan ekonomi,  terjadi  sampai  tahun  1998.  Berdasarkan  kedua  hal  itu  muncul  istilah politik  atau  ekonomi  sebagai  panglima  dengan  maksud  membandingkan  bahwa negara  hukum    (rechts  staat)  kurun  waktu  dari  awal  kemerdekaan  sampai  tahun 1998 tidak mendapat kedudukan sebagaimana mestinya.
Saat  ini  telah  memasuki  era  reformasi.  Paradigma  penyelenggaraan  negara berubah  dengan  menggunakan  dasar  konstitusi  mengedepankan  hukum  sesuai dengan  cita-cita  negara  hukum  Indonesia  modern.  Dengan  kata  lain  inilah  saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang dalam istilah Inggeris “ the rule of law” atau dalam istilah Jerman disebut dengan ” rechtsstaat” .
Negara  hukum  sebagai  konsep  ide  berkaitan  dengan “nomocracy” yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘ cratos ’ ( kratein ). Istilah nomos berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Norma atau hukum sebagai faktor penentu dalam  penyelenggaraan  Negara.  Di  dalam  konsep  nomokrasi,  kedaulatan  hukum atau  prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan  tertinggi.  Konsep  nomokrasi  itu sesungguhnya  telah  lama  dikembangkan  sejak  dari  zaman  Yunani  Kuno, kemudian  ditemukan  dalam  buku  Plato  berjudul  “ Nomoi ”  (Inggeris= Laws ). Dicey 2 kemudian  mengaitkannya  dengan  prinsip “rule  of  law” di Inggeris. Kemudian  berkembang  di  Amerika  Serikat  melahirkan  jargon “the  rule  of  law, and not of man” (yng tertingtgi adalah hukum, bukan kekuasaan orang).
Di Eropa Kontinental konsep negara hukum dikembangkan antara lain oleh Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain-lain  dengan menggunakan  istilah  Jerman,  yaitu  “rechtsstaat’.  Sedangkan  tradisi  Anglo
1 Dalam Kumpulan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia,  Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
2 A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution , Macmillan, edisi tahun 1971.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
Amerika atas kepeloporan A.V. Dicey negara hukum dengan sebutan “ The Rule of Law ” 3 .
Elemen penting yang terkadung dalam konsep negara hukum dikemukakan antara  lain  Julius  Stahl  menyebut  ada  empat,  yaitu:  (1)  perlindungan  hak  asasi manusia;  (2)  pembagian  kekuasaan;  (3)  pemerintahan  berdasarkan  undang- undang;  dan  (4)  peradilan  tata  usaha  Negara.  Sedangkan  A.V.  Dicey  menyebut tiga  elemen  penting  yang  dikembangkan  di  Negara  hukum  ( The  Rule  of  Law) , yaitu: (1) hukum sebagai panglima ( supremacy of law) ; (2) persamaan di hadapan hukum ( equality before the law) ; dan (3) peradilan ( due process of law) . Prinsip “rechtsstaat” dari  Julius  Stahl  apabila  digabungkan  dengan  prinsip ‘Rule of Law’ A.V. Dicey tersebut di atas, makam akan kelihatan ciri-ciri negara hukum modern saat ini. Demikian pula menambahkan prinsip peradilan bebas dan tidak  memihak (The  International  Commission  of  Jurist” ( independence  and impartiality of judiciary ), bahkan prinsip itu sngat diperlukan dalam setiap negara demokrasi.  Menurut  “ The  International  Commission  of  Jurists ”  Prinsip  yang dianggap  sebagai  ciri  penting  negara  hukum  itu  adalah:  (1)  negara  harus  tunduk pada  hukum;  (2)  pemerintah  menghormati  hak-hak  individu;  dan  (3)  peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Secara teoetik Utrecht telah membedakan antara negara hukum formil atau negara  hukum  klasik,  dan  negara  hukum  materiel  atau  Negara  hukum  modern 4 . Dipandang  negara  hukum  formil  menyangkut  pengertian  hukum  yang  bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis belaka. Sedangkan tergadap negara hukum materiel lebih mutakhir, yaitu mencakup pula pengertian  keadilan  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  Wolfgang  Friedman  dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara ‘ rule of law’ dalam arti formil  yaitu  dalam  arti  ‘ organized  public  power’ ,  dan  ‘ rule  of  law’ dalam  arti materiel  yaitu  ‘ the  rule  of  just  law’ .  Pembedaan  ini  dimaksudkan  untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan  terwujud  secara  substantif,  terutama  karena  pengertian  orang  mengenai hukum  itu  sendiri  dapat  dipengaruhi  oleh  aliran  pengertian  hukum  formil  dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. 5
Dari  beberapa  pandangan  diuraukan  di  atas,  menurut  pendapat  saya,  kita dapat  merumuskan  kembali  adanya  sepuluh  prinsip  pokok  Negara  Hukum  yang
3 Untuk diskusi yang mendalam mengenai konsep ‘rule of law’ ini dapat dibaca karya Franz Neumann,  The  Rule  of  Law:  Political  Theory  and  the  Legal  System  of  Modern  Society, Leamington Spa and Heidelberg, 1986.
4 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Jakarta: Ichtiar, 1962). h. 9.
5 Lihat pula dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , 1982, h. 44.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
berlaku di zaman sekarang ini. Kesepuluh prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  suatu  Negara  sehingga  dapat  disebut sebagai Negara  Hukum dalam arti yang sebenarnya. Di samping itu, jika konsep Negara  Hukum  itu  dikaitkan  pula  dengan  paham  negara  dengan  idioplogi Pancasila,  maka  ada  satu  prinsip  yang  sangat  urgen  untuk  melengkapi  ide nomokrasi  itu  yakni  Prinsip  Berke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  prinsip negara hukum modern 6 .

## PEMBAHASAN
A. Paradigma Hukum Penyelenggaraan Negara
1. Hukum Sebagai Panglima ( Supremacy of Law )
Adanya  pengakuan  normatif  dan  empirik  akan  prinsip  supremasi  sistem hukum, 7 yaitu  bahwa  semua  masalah  diselesaikan  dengan  hukum  sebagai pedoman  tertinggi.  Dalam  perspektif  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ), pada  hakikatnya  pemimpin  tertinggi  negara  yang  sesungguhnya,  bukanlah manusia,  tetapi  konstitusi  yang  mencerminkan  hukum  yang  tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau  konstitusi,  sedangkan  pengakuan  empirik  tercermin  dalam  perilaku sebagian  terbesar  masyarakatnya  bahwa  hukum  itu  memang  ‘ supreme ’. Bahkan,  dalam  republik  yang  menganut  sistem  presidential  yang  bersifat murni,  konstitusi  itulah  yang  sebenarnya  lebih  tepat  untuk  disebut  sebagai ‘kepala  negara’ .  Itu  sebabnya,  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  tidak dikenal  pembedaan  antara  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
2. Persamaan dalam Hukum ( Equality before the Law )
Adanya  persamaan  kedudukan  setiap  orang  dalam  hukum  dan pemerintahan,  yang  diakui  secara  normatif  dan  ditekagakkan  dalam pelaksanakan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya  diakui  sebagai  sikap  dan  tindakan  yang  terlarang,  kecuali tindakan-tindakan  yang  bersifat  khusus  dan  sementara  yang  dinamakan ‘ affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu  atau  kelompok  warga  masyarakat  tertentu  untuk  mengejar  kemajuan sehingga  mencapai  tingkat  perkembangan  yang  sama  dan  setara  dengan
6 Bandingkan  dengan  Muhammad  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang Prinsip-Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
7 Jumadi, Dasar dan Teknik Pelnetulan Perundang-undangan , (Jakarta: Graffindo Persada, 2017) h. 14.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
kelompok  masyarakat  kebanyakan  yang  sudah  jauh  lebih  maju.  Kelompok masyarakat  tertentu  yang  dapat  diberikan  perlakuan  khusus  melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat  tertentu  (seperti  ammatoa  di  Kajang  Kabupaten  Bulukkumba 8 )  yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat  diberi  perlakuan  khusus  yang  bukan  bersifat  diskriminatif,  misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.
3. Asas Legalitas ( Due Process of Law )
Asas  negara  berdasar  atas  hukum, 9 dipersyaratkan  berlakunya  asas legalitas  dalam  segala  bentuknya  ( due  process  of  law ),  yaitu  segala  tindakan pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu  atau  mendahului  tindakan  atau  perbuatan  administrasi  yang  dilakukan. Maka setiap tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’  (regels) .  Prinsip  normatif  demikian  nampaknya  sangat  kaku  dan dapat  menyebabkan  birokrasi  menjadi  lamban.  Karena  itu,  untuk  menjamin ruang  gerak  para  pejabat  administrasi  negara  dalam  menjalankan  tugasnya, maka  sebagai  pengimbang,  diakui  pula  adanya  prinsip  ‘ frijsermessen ’  yang memungkinkan  para  pejabat  administrasi  negara  mengembangkan  dan menetapkan  sendiri  ‘ beleid-regels’ atau  ‘ policy  rules’ yang  berlaku  internal secara  bebas  dan  mandiri  dalam  rangka  menjalankan  tugas  jabatan  yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
4. Pembatasan Kekuasaan
Adanya  pembatasan  kekuasaan  negara  dan  alat-lat  perlengkapan  negara dengan  cara  menerapkan  prinsip  pembagian  kekuasaan  secara  vertikal  atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. menjauhkan dsri prinsip “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely ” (kekuasaan pasti memiliki kecenderungan  untuk  berkembang  menjadi  sewenang-wenang).  Karena  itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam  cabang-cabang  yang  bersifat ‘checks  and  balances’ dalam  kedudukan yang  sederajat  dan  saling  mengimbangi  dan  mengendalikan  satu  sama  lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu ke dalam  beberapa  organ  yang  tersusun  secara  vertical.  Dengan  demikian,
8 Pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi adat Ammatoa dipertahankan  dalam rangka hukum adat dan kearifan local melindungi alam sekitarnya.
9 Jumadi, Legal Drafting , (Makassar: Indomedia, 2012) h..38.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
kekuasaan  tidak  tersentralisasi  dan  terkonsentrasi  dalam  satu  organ  atau  satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Searah dengan itu, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak- hak  asasi  manusia  sebagai  ciri  yang  penting  suatu  negara  hukum  yang demokratis.  Setiap  manusia  sejak  kelahirannya  menyandang  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  bersifat  bebas  dan  asasi.  Terbentuknya  negara  dan demikian  pula  penyelenggaraan  kekuasaan  suatu  negara  tidak  boleh mengurangi  arti  atau  makna  kebebasan  dan  hak-hak  asasi  kemanusiaan  itu. Karena  itu,  adanya  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  itu  merupakan  pilar  yang  sangat  penting  dalam  setiap  negara  yang disebut  sebagai  negara  hukum.  Jika  dalam  suatu  negara,  hak  asasi  manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak  dapat  diatasi  secara  adil,  maka  Negara  yang  bersangkutan  tidak  dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
6. Badan-badan Eksekutif Bersifat Independen
Dalam  rangka  pembatasan  kekuasaan  tersebut,  tidak  lagi  cukup  bahwa kekuasaan  Pemerintah  dipisah  dan  dibagi-bagikan  ke  dalam  beberapa  organ seperti selama ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama  sejak  akhir  abad  ke  20,  kekuasaan  pemerintahan  juga  semakin dikurangi  dengan  dibentuknya  berbagai ‘independent  body’ seperti  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNASHAM),  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU),  dan  bahkan  lembaga  tradisional  yang  sebelumnya  melekat  sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  fungsi  eksekutif,  juga  dikembangkan  menjadi independent seperti Bank Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di  beberapa  negara  juga  Kejaksaan  dibuat  independent,  sehingga  dalam menjalankan  tugas  utamanya  tidak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik memereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Di hamper semua negara  demokrasi,  gejala  pertumbuhan  badan-badan  independen  semacam  itu merupakan sesuatu yang niscaya. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 30-an badan  semacam  ini  dikembangkan  selama  abad  ke  20,  dan  biasa  disebut sebagai  ‘independent  auxiliary  state  organs’  (lembaga-lembaga  negara  yang independent dan bersifat penunjang). Beberapa di antaranya diberi kewenangan regulatoris sehingga biasa disebut sebagai ‘self regulatory body’. Di Indonesia, dapat  disebut  beberapa  di  antaranya,  misalnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
(KPI),  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPTPK),  dan sebagainya.
7. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Adanya  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  ( independent  and impartial judiciary ). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh  dipengaruhi  oleh  siapapun  juga,  baik  karena  kepentingan  jabatan (politik) maupun  kepentingan  uang  (ekonomi).  Untuk  menjamin  keadilan  dan kebenaran,  tidak  diperkenankan  adanya  intervensi  ke  dalam  proses pengambilan  putusan  keadilan  oleh  hakim,  baik  intervensi  dari  lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media  massa.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  tidak  boleh  memihak kepada  siapapun  juga  kecuali  hanya  kepada  kebenaran  dan  keadilan.  Namun demikian,  dalam  menjalankan  tugasnya,  proses  pemeriksaan  perkara  oleh hakim  juga  harus  bersifat  terbuka,  dan  dalam  menentukan  penilaian  dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di  tengah-tengah  masyarakat.  Hakim  tidak  hanya  bertindak  sebagai  ‘mulut’ undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  juga  ‘mulut’ keadilan  yang  menyuarakan  perasaan  keadilan  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat.
8. Peradilan Tata Usaha Negara dan Tata Negara ( Constitutional Court ) Meskipun  peradilan  tata  usaha  negara  juga  menyangkut  prinsip  peradilan bebas  dan  tidak  memihak,  tetapi  penyebutannya  secara  khusus  sebagai  pilar utama  negara  hukum  tetap  perlu  ditegaskan  tersendiri.  Dalam  setiap  negara hukum,  harus  terbuka  kesempatan  bagi  tiap-tiap  warga  negara  untuk menggugat  keputusan  pejabat  administrasi  negara  dan  dijalankannya  putusan hakim  tata  usaha  negara  ( administrative  court )  oleh  pejabat  administrasi negara.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  ini  penting  disebut  tersendiri,  karena dialah  yang  menjamin  agar  warga  negara  tidak  didzalimi  oleh  keputusan- keputusan  para  pejabat administrasi  negara  sebagai  pihak  yang  berkuasa.  Jika hal  itu  terjadi,  maka  harus  ada  pengadilan  yang  menyelesaikan  tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar djalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu  sendiri  harus  pula  dijamin  bebas  dan  tidak  memihak  sesuai  prinsip ‘ independent  and  impartial  judiciary’ tersebut  di  atas.  Di  samping  adanya Pengadilan  Administrasi  Negara  atau  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ( verwaltungsgericht ), di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi ‘ civil
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
law’ ,  sejak  tahun  1920,  juga  berkembang  adanya  Pengadilan  Tata  Negara ( verfassungsgericht ).  Jika  pengadilan  tata  usaha  negara  dapat  disebut  sebagai fenomena  abad  ke-19  dan  karena  itu  dianggap  sebagai  salah  satu  ciri  penting konsep ‘rechtsstaat’ abad ke-19, maka dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi  fungsinya  sebagai  pengawal  konstitusi  sebagaimana  yang  dikaitkan dengan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  juga  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat,  Mahkamah  itu  sebagai  ciri  konsep  negara  hukum  modern. Jika  suatu  negara  mengklaim  menganut  paham  negara  hukum,  tetapi  tidak tersedia  mekanisme  untuk  mengontrol  konstitusionalitas  pembuatan  undang- undang  ataupun  konstitusionalitas  penyelenggaraan  demokrasi,  maka  negara yang  bersangkutan  tidak  sempurna  untuk  disebut  sebagai  negara  hukum  yang demokratis  ( democratische  rechtsstaat )  ataupun  negara  demokrasi  yang berdasar atas hukum ( constitutional democracy ).
9. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
Dalam  setiap  Negara  Hukum,  dianut  dan  dipraktekkan  adanya  prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap  proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan.  Dengan  adanya  peranserta masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tersebut,  setiap  peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar- benar  mencerminkan  perasaan  keadilan  yang  hidup  di  tengah  masyarakat. Hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  tidak  boleh ditetapkan  dan  diterapkan  secara  sepihak  oleh  dan/atau  hanya  untuk kepentingan  penguasa  secara  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi. Karena  hukum  memang  tidak  dimaksudkan  untuk  hanya  menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan  rasa  adil  bagi  semua  orang  tanpa  kecuali.  Artinya,  negara  hukum ( rechtsstaat )  yang  dikembangkan  bukanlah  ‘ absolute  rechtsstaat’ ,  melainkan ‘ democratische  rechtsstaat’ atau  negara  hukum  yang  demokratis.  Dengan perkataan  lain,  dalam  setiap  Negara  Hukum  yang  bersifat  nomokratis  harus dijamin  adanya  demokrasi,  sebagaimana  di  dalam  setiap  Negara  Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.
10. Transparansi dan Kontrol Sosial:
Adanya  transparansi  dan  kontrol  sosial  yang  terbuka  terhadap  setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang  terdapat  dalam  mekanisme  kelembagaan  resmi  dapat  dilengkapi  secara komplementer  oleh  peranserta  masyarakat  secara  langsung  (partisipasi
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung  ini  penting  karena  sistem  perwakilan  rakyat  melalui  parlemen  tidak pernah  dapat  diandalkan  sebagai  satu-satunya  saluran  aspirasi  rakyat.  Karena itulah,  prinsip  ‘ representation  in  ideas’ dibedakan  dari  ‘ representation  in presence ’,  karena  perwakilan  fisik  saja  belum  tentu  mencerminkan keterwakilan  gagasan  atau  aspirasi.  Demikian  pula  dalam  penegakan  hukum yang  dijalankan  oleh  aparatur  kepolisian,  kejaksaan,  pengacara,  hakim,  dan pejabat  lembaga  pemasyarakatan,  semuanya  memerlukan  kontrol  sosial  agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

## B.  Paradigma Utama dalam Negara Hukum Pancasila
Negara  modern  biasanya  mengaitkan  diri  dengan  paham  sekularisme  yang memisahkan  diri  dari  urusan-urusan  keagamaan  dan  ketuhanan  sama  sekali. Negara  modern  mengaku  ( claim )  mampu  bersikap  netral  dalam  urusan-urusan agama dan keagamaan 10 . Karena itu, dimensi-dimensi ketuhanan lazimnya berada di  luar  jangkauan  kajian  kenegaraan.  Akan  tetapi,  Negara  Hukum  Indonesia adalah negara hukum yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap produk hukum Indonesia di samping harus dibuat dan ditetapkan secara demokratis serta ditegakkan  tanpa  melanggar  hak-hak  asasi  manusia,  juga  mempersyaratkan adanya  persesuaiannya  dengan  ataupun  terbebas  dari  kemungkinan  bertentangan dengan  norma-norma  agama  yang  diyakini  oleh  para  subjek  warganegara Indonesia.  Hukum  Indonesia  juga  tidak  boleh  ditegakkan  dengan  semena-mena dengan  tanpa  mempertimbangkan  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam  konteks kehidupan  umat  beragama  dalam  negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.

## PENUTUP A.Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita- cita  hukum  itu  sendiri,  baik  yang  dilembagakan  melalui  gagasan  negara demokrasi  ( democracy )  maupun  yang  diwujudkan  melalaui  gagasan  negara hukum (nomocrasy ) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan  sebagaimana  cita-cita  nasional  Indonesia  yang  dirumuskan  dalam
10 Amerika Serikat juga mengklaim hal yang sama, tetapi seperti dikemukakan oleh Alexis de  Tocqueville,  buku  karyanya  Democracy  in  America,  A  Vintage  Book  (edisi  1956),  aspirasi keagamaan  sangat  berpengaruh  dan  menyumbang  banyak  dalam  pembentukan  opini  dan aspirasi  politik  dan  bahkan  institusi  politik  di  Amerika  Serikat.  Lihat  laporan  de  Tocqueville tersebut pada halaman-halaman 310 – 325.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum
Pembukaan  UUD  1945,  tujuan  bangsa  Indonesia  bernegara  adalah  dalam rangka  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
2) Negara  Hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  dan  mencapai keempat  tujuan  negara  Indonesia  tersebut.  Dengan  demikian,  pembangunan negara  Indonesia  tidak  akan  terjebak  menjadi  sekedar ‘rule-driven’ , melainkan  tetap ‘mission  driven’ ,  tetapi  ‘ mission  driven’ yang  tetap didasarkan atas aturan.
Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional                                    Jumadi Berwawasan Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Alexis de Tocqueville. Democracy in America, A Vintage Book . 1956.
A.V.  Dicey. An  Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution , Macmillan, 1971.
Franz  Neumann. The  Rule  of  Law:  Political  Theory  and  the  Legal  System  of Modern Society . Leamington Spa and Heidelberg, 1986.
Jumadi. Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan . Jakarta: Graffindo Persada, 2017.
Jumadi, Legal Drafting . Makassar: Indomedia, 2012.
Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
Muhammad  Tahir  Azhary. Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , Alumni Bandung, 1982.
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kumpulan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2009.
Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtiar, 1962.