## E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK

## (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN

## E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

## Joko Tri Nugraha
Universitas Tidar Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang E-mail: jokotrinugraha@untidar.ac.id
Abstract: Since the enactment of Presidential Instruction No. 3 of 2003 on policies and strategies for e-government development, the government is required to be able to  utilize  the  progress  of  information  and  communication  technology  through  the development of public services based on e-government. At the national level, many local governments have initiatives to implement e-government. However, conditions in  the  field  found  differences  between  regions  for  various  reasons,  such  as  the limited  budgetary  factors,  infrastructure  and  human  resources.  The  developed  e- government simply indicates that policy compliance is not accompanied by quality improvement. This research was conducted with the aim to map the key elements of successful  e-government  development  in  Sleman  District  as  well  as  identify problems  in  the  implementation  of  e-government  so  that  the  right  solution  can  be formulated.  This  research  use  descriptive  qualitative  method  with  informant  from 28  web  manager  of  OPD  in  Sleman  regency,  data  analysis  technique  utilize  flow model analysis technique.
Keywords: e-government, public service, Sleman Regency
Abstrak: Sejak  diberlakukannya  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  kebijakan dan  strategi  pengembangan  e-government,  pemerintah  dituntut  harus  mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan  pelayanan  publik  berbasis  e-government.  Di  tingkat  nasional, sudah  banyak  pemerintah  daerah  yang  yang  memiliki  inisiatif  untuk mengimplementasikan  e-government.  Meski  demikian,  kondisi  di  lapangan menemukan perbedaan yang terjadi antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor  keterbatasan  anggaran,  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  yang berbeda-beda.  E-government  yang  dikembangkan  hanya  mengindikasikan  sekedar pemenuhan  kebijakan  tanpa  disertai  peningkatan  kualitas.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari 28 pengelola web OPD di Kabupaten Sleman, teknik analisis data mengugunakan teknik flow model analysis.
Kata kunci: e-government, pelayanan publik, Kabupatan Sleman

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  telah  menawarkan  solusi untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan publik  yang  lebih  berbasis  pada good governance. Kesiapan sumber daya manusia,  regulasi,  anggaran  dana,  sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan  dalam  penyelenggaraan e- government.
Salah  satu  tujuan  implementasi e- government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Dalam kaitan  ini  dibutuhkan  komitmen  yang  kuat dari  pemerintah  untuk  merintis  dan memulai  hal  yang  baru  dalam  birokrasi. Pemanfaatan e-government bagi  birokrasi diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.
Untuk mendukung keberhasilan implementasi e-government , maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan  beberapa  panduan,  antara lain  Panduan  Pembangunan  Infrastruktur Portal  Daerah,  Pembangunan  Manajemen Sistem  Dokumen  Elektronik  Pemerintah, Panduan Penyusunan
Rencana e- government Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang e-government , Pedoman tentang Penyelenggaran  Situs  Web  Pemerintah Daerah.  Kemudian  dilengkapi  dengan
panduan yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi:  standar  mutu  dan  jangkauan pelayanan  serta  pengembangan  aplikasi  ( e- services ),  kebijakan  tentang  kelembagaan, otorisasi,  informasi  dan  keikutsertaan swasta  dalam  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  manajemen perubahan,  panduan  pelaksanaan  proyek dan  penganggaran e-government,  blueprint aplikasi e-government pusat  dan  daerah.
Kemudian  pada  tahun  2006,  pemerintah membentuk  Dewan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui  Keppres  No.  20  tahun  2006  yang salah  satu  tugasnya  untuk  mempercepat pelaksanaan e-government .
Wajah  pelayanan  publik  saat  ini sudah  lebih  baik.  Akhir-akhir  ini  upaya pengembangan e-government sedang  giat- giatnya dilakukan kalangan birokrasi publik.  Kecenderungan  birokrasi  publik seperti  kementerian,  lembaga  pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi,  kota  dan  kabupaten  menerapkan e-government dalam sistem tata pemerintahan patut diperhatikan dan menarik untuk dikaji.
Berkaitan  dengan  diberlakukannya otonomi  daerah,  maka  isu  yang  menarik adalah  bagaimana  tugas-tugas  yang  telah diserahkan  pusat  ke  daerah  dapat  berjalan dengan  baik.  Untuk  melaksanakan  tugas dengan  baik  khususnya  pada  sektor pelayanan, e-government nampaknya  bisa
dijadikan  alternatif.  Pembentukan  Kantor Pengelolaan  Data  Elektronik  (PDE)  atau Kantor  Dinas  Perhubungan  Komunikasi dan  Informatika  menunjukkan  komitmen Pemerintah  Kabupaten  Sleman  untuk mempercepat  proses  penerapan  teknologi informasi dalam  pelayanan publik.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  di Kabupaten Sleman baru sebatas tahap awal pengembangan e-government ,  yaitu  tahap persiapan.  Pada  dasarnya  ada  empat  tahap pengembangan e-government ,  yakni:  (1)
Tahap  persiapan;  (2)  Tahap  penerapan;  (3) Tahap pematangan dan; (4) Tahap pemantapan.
Dalam  perkembangannya,  sebagian besar  tahap  pengembangan  aplikasi e- government yang  ada  pada  saat  ini  masih berfokus  pada  penyediaan  website  dan layanan informasi saja. Sehingga jika suatu pemerintah  daerah  telah  memiliki  website, muncul anggapan telah menerapkan aplikasi e-government .  Padahal  konsep e- government , tidak saja menampilkan informasi  pemerintah  melalui  layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi  hubungan  antara  pemerintah dengan  seluruh stakeholder yang  semula menggunakan  media  konvensional  beralih menggunakan teknologi informasi.
Selanjutnya  terkait  dengan  tahap persiapan e-government ,  di  Kabupaten Sleman  sifatnya  baru  satu  arah  saja  yakni
hanya memberikan informasi kepada stakeholders dan belum mencapai hubungan yang interaktif antara pemerintah sebagai  pelayan  dan  masyarakat  sebagai pihak   yang dilayani.  Bentuk  layanan  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten  Sleman  berupa  situs  web  yang hanya  menampilkan  informasi  satu  arah dari  pemerintah  kepada  masyarakat  atau bisnis. Dengan demikian, aplikasi pelayanan  berbasis e-government kepada masyarakat  selama  ini,  masih  terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan.
Pada  titik  inilah  teknologi  yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki  kualitas  kehidupan  manusia menunjukkan  peranannya.  Pada  dasarnya mayoritas  bentuk  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakatnya  adalah  hal-hal  yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan  dan  penyediaan  berbagai  data, informasi,  pengetahuan  maupun  kebijakan beserta  penyebarannya  ke  seluruh  anggota masyarakat  yang  membutuhkan,  maka teknologi yang paling cocok untuk diterapkan  adalah  teknologi  informasi. Berdasarkan data-data di atas, penelitian ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  cara Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam mengembangkan e-government dalam pelayanan publik serta endala apa saja yang ditemui  dalam  mengembangkan  pelayanan publik berbasis e-government di Kabupaten Sleman.
Organisasi  di  seluruh  dunia  harus melakukan  inovasi  strategi  agar  tidak terlindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan  para  pesaing  (Friedman  dan George,  2010).  Salah  satu  inovasi  strategi yang  paling  tepat  untuk  memperoleh keunggulan  kompetitif  adalah  dengan  cara penataan ulang organisasi, dengan melibatkan  manfaat  dari  sistem  informasi dan  dan  teknologi  informasi  terhadap proses yang ada dalam organisasi (Hammer dan Champy, 1993).
Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat  ini,  telah  dianggap  juga  sebagai sumber  daya  yang  sangat  penting  bagi organisasi,  baik  organisasi  pemerintah maupun organisasi swasta saat ini (Hammer  dan  Champy,  1993).  Sistem informasi  dan  teknologi  informasi,  tidak hanya  berperan  sebagai  suatu  dukungan semata, namun  juga telah berperan sebagai key  operational,  high  potential ,  peran strategis  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas  dalam  sebuah  organisasi (Wheelan dan Hunger, 2004).
E-government secara  umum  dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital  untuk  mentransformasikan  kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan  efektivitas,  efisiensi  dan
penyampaian  layanan  (Forman,  2005). Istilah e-government atau electronic government merujuk  pada  penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan  agar  organisasi  tersebut menjadi  lebih  efektif  dan  transparan. Dengan e-government diharapkan pelayanan  terhadap  masyarakat  dapat  lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat  terhadap  informasi  dalam lingkungan  pemerintahan  semakin  mudah (Kase, 2010).
Pengertian  lain  disampaikan  oleh Hartono  (2010 )  e-government merupakan suatu  proses  sistem  pemerintahan  dengan memanfaatkan ICT ( Information, Communication  and  Technology )  sebagai alat  untuk  memberikan  kemudahan  proses komunikasi  dan  transaksi  kepada  warga masyarakat,  organisasi  bisnis  dan  lembaga pemerintah  serta  stafnya.  Sehingga  dapat dicapai  efisiensi,  efektivitas,  transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Dengan konsep pengembangan menyangkut hubungan Government to Government (G2G),
Government  to  Business (G2B)  dan Government to Citizens (G2C).
Sedangkan  menurut  Hole  (2011) secara  konseptual  konsep  dasar  dari e- government sebenarnya  adalah  bagaimana memberikan  pelayanan  melalui  elektronik ( e-services ), seperti melalui internet,
jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia.  Melalui  pengembangan e- government ini  dilakukan  pula  penataan sistem  manajemen  informasi  dan  proses pelayanan  publik  dan  mengoptimalkan pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan informasi.
Untuk mengembangkan e- government ada empat fase yang diusulkan oleh  World  Bank  (2002),  yakni Presence (kehadiran), Interaction (interaksi),
Transaction (transaksi) dan Transformation (transformasi). Model yang sama dikemukakan oleh Gartner Research
(Gupta,  2004),  mengajukan  model The Value Chain of E-Service , yang menetapkan  empat  tahap  yang  secara khusus  dikembangkan  dalam  konteks e- governance.
Keempat fase pengembangan tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan  situs web  e-government di Indonesia,  meliputi:  (1)  Kehadiran,  yaitu memunculkan situs  web daerah di  internet. Dalam  tahap  ini,  informasi  dasar  yang dibutuhkan  masyarakat  ditampilkan  dalam situs  web  pemerintah;  (2)  Interaksi,  yaitu web  daerah  yang  menyediakan  fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah.  Dalam  tahap  ini,  informasi  yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download  dan  komunikasi  email  dalam situs  web  pemerintah;  (3)  Transaksi,  yaitu web  pemerintah  daerah  yang  selain
memiliki  fasilitas  interaksi  juga  dilengkapi fasilitas  transaksi  pelayanan  publik  dari pemerintah;  (4)  Transformasi,  yaitu  dalam hal  ini  pelayanan  pemerintah  meningkat secara terintegrasi (Gupta, 2004).
Sementara,  menurut  hasil  kajian dari Harvard  JFK  School  of  Government , untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen  sukses  yang  harus  dimiliki  dan diperhatikan  sungguh-sungguh.  Masing- masing  elemen  sukses  tersebut  adalah support,  capacity dan value (Indrajit, 2002).
Pertama, support. Tanpa  adanya unsur political  will ini,  mustahil  berbagai inisiatif  pembangunan  dan  pengembangan e-government dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan  model  manajemen top  down , maka jelas dukungan implementasi program e-government yang  efektif  harus dimulai  dari  para  pimpinan  pemerintahan yang  berada  pada  level  tertinggi.  Yang dimaksud  dengan  dukungan  di  sini  juga bukanlah  hanya  pada  omongan  semata, namun  lebih  jauh  lagi  dukungan  yang diharapkan  adalah  dalam  bentuk  hal-hal sebagai berikut:
1. Disepakatinya kerangka e- government sebagai salah satu kunci sukses negara  atau  pemda  dalam  mencapai  visi dan  misi  bangsa  atau  daerahnya  sehingga harus diperhatikan prioritas tinggi
sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan.
2. Dialokasikannya  sejumlah  sumber daya  (manusia,  finansial,  tenaga,  waktu, informasi  dan  lain-lain)  di  setiap  tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
3. Dibangunnya  berbagai  infrastruktur dan  superstruktur  pendukung  pencipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya regulasi yang jelas).
4. Disosialisasikannya konsep e- government secara merata, kontinyu, konsisten  dan  menyeluruh  kepada  seluruh kalangan  birokrat  secara  khusus  dan masyarakat  secara  umum  melalui  berbagai cara kampanye yang simpatik.
Kedua, capacity .  Maksud  elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam  mewujudkan  impian e-government terkait dengan menjadi kenyataan. Ada tiga hal  minimum  yang  harus  dimiliki  oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni:
1. Ketersediaan  sumber  daya  yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government ,  terutama  yang berkaitan dengan sumber daya finansial. 2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50 persen dari kunci
keberhasilan penerapan konsep e- government.
3. Ketersediaan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian yang  dibutuhkan  agar  penerapan e- government dapat  sesuai  dengan  asas manfaat yang diharapkan.
Perlu  diperhatikan  di  sini  bahwa  ketiadaan satu  atau  lebih  elemen  prasyarat  tersebut janganlah  dijadikan  alasan  tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk  menerapkan e-government ,  terlebih- lebih  karena  banyaknya  fasilitas  dan sumber  daya  krusial  yang  berada  di  luar jangkauan  (wilayah  kontrol)  pemerintah. Justru  pemerintah  harus  mencari  cara  yang efektif  agar  dalam  waktu  cepat  dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya  melalui  usaha-usaha  kerja  sama dengan swasta, bermitra terbaik dari sektor non  publik,  mengalihdayakan  (kontrak outsourcing ) berbagai teknologi  yang tidak dimiliki dan lain sebagainya.
Ketiga, value. Elemen  pertama  dan kedua  merupakan  dua  buah  aspek  yang dilihat  dari  sisi  pemerintah  selaku  pihak pemberi  jasa  ( supply  side ).  Berbagai inisiatif e-government tidak  akan  berguna jika  tidak  ada  pihak yang  merasa diuntungkan  dengan  adanya  impelementasi konsep  tersebut  dan  dalam  hal  ini,  yang menentukan  besar  tidaknya  manfaat  yang diperoleh  dengan  adanya e-government bukanlah  kalangan  pemerintah  sendiri,
melainkan  masyarakat  dan  mereka  yang berkepentingan. Untuk itulah, maka pemerintah  harus  benar-benar  teliti  dalam memilih prioritas jenis aplikasi e- government apa saja yang harus didahulukan  pembangunannya  agar  benar- benar  memberikan  manfaat  ( value )  yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.  Salah  dalam  mengerti  apa yang  dibutuhkan  masyarakat  justru  akan mendatangkan  bumerang  bagi  pemerintah yang  akan  mempersulit  meneruskan  usaha mengembangkan konsep e-government .
Perpaduan  antara  ketiga  elemen  terpenting di  atas  akan  membentuk  sebuah  pusat syaraf  jaringan  e-government  yang  akan merupakan  kunci  sukses  utama  penjamin keberhasilan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  obyek alamiah  di  mana  kehadiran  peneliti  tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, tetapi dengan menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang  diteliti  menjadi  lebih  jelas  dan bermakna  (Sugiyono,  2012).  Informan dalam  penelitian  ini  adalah  web  admin  28 orang di masing-masing OPD. Sumber data yang  digunakan  terdiri  dari  sumber  data primer  berupa  wawancara  mendalam  dan observasi  lapangan  serta  sumber  data
sekunder  catatan-catatan  yang  diperoleh  di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan teknik  flow  model  analysis  dari  Miles  and Huberman (1992).

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  hasil  kajian  dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada  sektor  publik,  terdapat  tiga  elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh,  yaitu support,  capacity dan value . Support merupakan  elemen pertama dan yang paling krusial yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman,  yaitu  keinginan  dari  berbagai kalangan  pejabat  publik  dan  politik  untuk benar-benar menerapkan e-government . Hasil  temuan  di  lapangan  menunjukkan empat  aspek  yang  me  njadi  kunci  sukses pengembangan e-government , antara lain:
1. Kesepakan bersama untuk menerapkan e-government .  Pemahaman informan  mengenai  konsep e-government sudah cukup baik. Mereka meyakini bahwa penerapan e-government dalam  pelayanan publik  akan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien. Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten  Sleman  selaku  pihak  yang memiliki  inisiatif  mengimplementasikan e- government ialah harus tetap dapat meyakinkan  mereka  yang  tidak  bisa  atau
tidak  berminat  untuk  mempergunakan berbagai fasilitas teknologi informasi. 2. Dialokasikannya  berbagai  sumber daya  (manusia,  finansial,  tenaga,  waktu, informasi).    Kesungguhan  Pemerintah Kabupaten  Sleman  dalam  mengembangkan e-government dapat  dilihat  dari  beberapa fitur layanan yang sudah mulai dikembangkan  berbasis  digital,  meski belum menjangkau semua pelayanan. Keterbatasan  SDM  dengan  background  IT disiasati  pihak  Pemkab  dengan  melakukan pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan literacy para pegawainya.
3. Dibangunnya  berbagai  infrastruktur dan  superstruktur  pendukung  agar  tercipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan e-government . Hasil wawancara  di  lapangan  meski  tidak  secara khusus  dianggarkan  di  masing-masing OPD,  tetapi  ada  kemauan  dari  pimpinan OPD untuk memasukkan anggaran pengembangan IT dan pemeliharaan maintenance.  Pengembangan  infrastruktur dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga.
4. Disosialisasikannya konsep e- government  secara  merata,  konsisten  dan menyeluruh. Hasil di lapangan menunjukkan  informan  menyatakan  setuju Pemkab  Sleman  telah  mensosialisasikan penerapan e-government dalam  pelayanan publik.  Ada usaha nyata dari pemkab untuk merubah layanan yang konvensional
menjadi layanan yang responsif dari hari ke hari.  Masyarakat  tidak  perlu  tahu  apa  yang terjadi  di  belakang  semua  itu  ( back  office ), namun  yang  perlu  mereka  ketahui  adalah kinerja  pemerintah  terlihat  meningkat  dan hal  ini  terjadi  sejak  program e-government di Pemkab Sleman dicanangkan.
Elemen yang kedua adalah capacity , yakni  adanya  unsur  kemampuan  atau keberdayaan  dari  Pemerintah  Kabupaten Sleman  dalam  mewujudkan e-government dalam pelayanan publik menjadi kenyataan. Hasil kajian di lapangan menemukan empat aspek  yang  harus  dimiliki  oleh  Pemerintah Kabupaten Sleman, antara lain:
1. Ketersediaan  sumber  daya  yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government. Ketersediaan sumber daya dalam penerapan e- government  ini  menjadi  tantangan  bagi Pemkab Sleman. Keterbatasan dana menyebabkan anggaran untuk pengembangan e-government tidak dialokasikan  khusus.  Perlu  diperhatikan dalam  aspek  ini  ialah  pertemuan  khusus untuk  membahas  kemajuan  program e- government. Pertemuan  ini  merupakan  hal yang  mutlak  dilakukan  karena  hampir semua  pelayanan  pemerintah melalui  e- government memerlukan  koordinasi  lintas sektoral, sehingga tanpa adanya pembicaraan antar mereka yang berwenang, mustahil  akan  diperoleh  kualitas  pelayanan yang diinginkan.
2. Ketersediaan  infrastruktur  teknologi yang  memadai.  Hasil  wawancara  di lapangan menunjukkan adanya infrastruktur teknologi  yang  mendukung  penerapan e- government ,  yang  terdiri  dari  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  di  setiap  OPD. Penyediaan  infrastruktur  pendukung e- government juga  harus  jelas  sesuai  dengan kebijakan nasional dan dilaksanakan secara konsisten  sesuai  dengan  masterplan  yang telah disetujui. Ketersediaan dan pengembangan  infrastruktur  ini  merupakan suatu  strategi  transformasi  yang  jelas  dapat dilihat  oleh  masyarakat,  dunia  usaha  dan pihak-pihak  lain  yang  bekerjasama  dengan pemerintah  pun  akan  merasa  aman  karena adanya  kepastian  sehingga  mereka  tidak ragu-ragu untuk berpartisipasi dan menanamkan investasinya di sektor publik. 3. Ketersediaan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian yang  dibutuhkan  dalam  penerapan e- government. Ketersediaan  sumber  daya manusia yang menguasai teknologi informasi  masih  menjadi  tantangan  bagi Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam menerapkan e-government . Fakta di lapangan  banyak  pegawai  senior  yang hampir  memasuki  pensiun  beberapa  sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. Ada  kebijakan  dari  Pemkab  Sleman  untuk menggunakan  tenaga  alih  daya.  Meski demikian,  yang  harus  diperhatikan  tidak semua hal yang berkaitan dengan
pengembangan e-government dalam pelayanan  publik  dapat  dialihdayakan ( outsource )  ke  pihak  lain.  Hal-hal  kritikal (inti  atau core )  yang  harus  tetap  berada  di bawah kendali pemerintah hendaknya tidak dijadikan  domain  aliansi.  Sementara  yang bersifat pendukung ( necessity atau supporting )  dapat  dijadikan  sebagai  contoh domain e-government yang  dapat  di- outsource .
Elemen  ketiga  adalah value ,  artinya berbagai  inisiatif e-government tidak  akan ada  gunanya  jika  tidak  ada  pihak  yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi  konsep  tersebut  dan  dalam hal  ini,  yang  menentukan  besar  tidaknya manfaat  yang  diperoleh  dengan  adanya e- government bukanlah  kalangan  pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan merekalah yang berkepentingan ( demandside ).  Hasil  wawancara  dengan informan  menunjukkan  sebagian  besar menyatakan  penerapan  teknologi  informasi dalam pelayanan publik akan lebih memudahkan  masyarakat.  Mereka  juga berpendapat  perlunya  peningkatan literacy pengelola e-government .
Sosialisasi penggunaan e- government yang  paling  baik  dan  efektif adalah  dari  mulut  ke  mulut,  dalam  arti bahwa pengalaman sukses seseorang berinteraksi  melalui  pemerintah  melalui fasilitas teknologi informasi merupakan hal yang sangat berharga. Konsep e-
government tidak  hanya  berarti  adanya perubahan  kinerja  yang  baik  dari  kalangan pemerintah  kepada  rakyatnya,  namun  lebih jauh berarti adanya transformasi pendekatan penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang awalnya berpusat pada pemerintah (eksekutif)  menuju  kepada  yang  berpusat masyarakat (demokrasi).

## Simpulan
Cepat  lambatnya  evolusi  sebuah pemerintahan  dari  knowledge  society menuju  e-government  sangat  tergantung dari  seberapa  peka  pemerintah  dan masyarakatnya  dalam  membaca  tanda- tanda  zaman  (tren  atau  kecenderungan). Dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman  meski  belum  optimal,  hal  ini karena  belum  ada  payung  hukum  yang mengatur  secara  khusus  di  samping alokasi  anggaran  yang  berbeda-beda  di setiap OPD. Pada sisi kemampuan, secara umum  tingkat  literacy  pegawai  Pemkab Sleman  masih  rendah  terutama  para pegawai senior. Sementara pada sisi nilai, para  pengelola  e-government  di  Pemkab Sleman  sudah  memahami  manfaat  dan pentingnya  aplikasi  teknologi  informasi dalam pelayanan publik.
Agar  pelasanaan  e-government  berjalan maksimal  maka  perlu  dibuat  payung hukum  yang  jelas  dan  membuat  grand design pengembangan e-government
termasuk  menyiapkan  penganggarannya. Terkait dengan rendahnya literacy pegawai  perlu  direncanakan  diklat  IT yang  berkesinambungan  dan  kedepannya pihak Pemkab Sleman harus merencanakan  merekrut  pegawai  yang berlatar  belakang  pendidikan  teknologi informasi.

## Daftar Pustaka
Forman, M. (2005). Using IT to Transform the  Effectiveness  and  Efficiency  of Government.  Journal  E-Government and Information Technology, Pg. 27.
Friedman  dan  Goerge.  (2010).  The  Next 100  Years:  A  Forecast  for  the  21st Century, Blank Inc.
Gupta, M.P. (2004). Toward E- Government: Management
Chalenges,  New  Delhi,  McGraw  Hill Publishing Company.
Hammer,  M.  dan  Champy,  J.  (1993).
Reengineering The Corporation,
Nicholas Brealy Publishing Ltd.
Hartono,  D.U.  dan  Mulyanto,  E.  (2010).
Electronic
Government
Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi  Desa  Berbasis  Web.  Jurnal Teknologi Informasi (6) 1.
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2002).  Electronic Government,  Strategi  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik  Berbasis  Teknologi  Digital, Andi Offset, Yogyakarta.
Kase,  J.  (2010).  Perencanaan  Strategis
Sistem Informasi (SI) Pada
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.  Tesis,  Universitas  Gadjah
Mada.
Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael Huberman.  (1992).  Analisis  Data Kualitatif  (Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru),  UI  Press,
Jakarta.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed
Methods),
Alfabeta, Bandung.
World Bank. (2002). New Economy Sector
Study,  Electronic  Government  and Governance: Lesson for Argentina.
Wheelan,  T.L.  dan  Hunger,  J.D.  (2004).
Strategic  Management  and  Business Policy, Prentice Hall.