Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178

## Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)
Di Sambas
Sunandar, Duski Ibrahim dan Nor Huda
IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang
nand2r@gmail.com, duski_uin@radenfatah.ac.id, nurhuda_ali@radenfatah.ac.id

## Abstrac
The research is about "The Resonance of Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885- 1976)  in  Sambas",  which  departs  from  historical  events  of  Muhammad  Basiuni  Imran  was appointed  become  Maharaja  Imam,  a  highest  religious  position  in  the  Sambas  sultanate  . The position is Ascribed Status, namely this position is obtained due to offspring, father and grandfather  are  Maharaja  Imam.  However,  when  the  position  was  held  by  Muhammad Basiuni Imran there were changes in the Sambas community caused by social and political conditions that occurred in Sambas, in addition to his ability in the field of qualified religion. This  research  is  a  historical  research  conducted  in  four  stages,  namely:  heuristics, verification, interpretation and historiography and using social and political approaches.
Keyword: Resonansi, Maharaja Imam, and Sambas

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) di Sambas”, yaitu berangkat dari peristiwa sejarah bahwa Muhammad Basiuni Imran dilantik menjadi  Maharaja  Imam,  sebuah  jabatan  agama  tertinggi  di  kesultanan  Sambas.  Jabatan tersebut  bersifat Ascribed  Status, yakni  kedudukan  ini  diperoleh  yang  disebabkan  oleh keturunan,  ayah  dan  Kakeknya adalah Maharaja  Imam.  Akan  tetapi  ketika jabatan tersebut dipegang  oleh  Muhammad  Basiuni  Imran  telah  terjadi  perubahan-perubahan  dalam masyarakat Sambas yang disebabkan oleh kondisi sosial dan politik yang terjadi di Sambas, disamping  kemampuannya  dalam  bidang  agama  yang  mumpuni.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  sejarah  yang  dilakukan  dengan  empat  tahap,  yaitu:  heuristik,  verifikasi, interpretasi dan historiografi dan menggunakan pendekatan sosial dan politik.
Kata kunci: Resonansi, Maharaja Imam, and Sambas

## Pendahuluan
Muhammad  Basiuni  Imran  (1885-1976)  bagi  masyarakat  Sambas  dikenal  sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu agama. Ia memiliki latar keilmuan yang berkembang dalam dunia Islam saat itu, yaitu Mekah dan Mesir sebagaimana keterangan yang ia tulis atas permintaan Pijper sebagai berikut:
“Pada  waktu  saya  berumur  6  atau  7  tahun,  ayah  saya  mengajar  saya  membaca Qur’an  dan  menyekolahkan  saya  di  Sekolah  Rakyat  (Volksschool).  Kemudian  saya diajari  dasar-dasar  nahu  dan  saraf,  yaitu  dari  kitab  âl-Jurrûmiyya  dan  Kaylânî. Pada  tahun  1319  H  (1901-1902),  saya  dikirim  ke  Makkah  al-Musharrafa  untuk menunaikan  ibadah  Haji  dan  untuk  belajar  bahasa  Arab  dan  mendalami pengetahuan tentang Islam.” (Pijper, 1985: 142-143, Bruinessen, 1992: 26)
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Berbekal  keilmuan  tersebut,  Muhammad  Basiuni  Imran  diangkat  sebagai  Maharaja Imam di Kesultanan Sambas, di samping jabatan tersebut merupakan warisan yang diberikan secara  turun-temurun  dalam  keluarganya  hingga  tiga  generasi  (kakek-ayah-anak)  dan berakhir pada tahun 1976. Berakhirnya penggunaan gelar tersebut dimulai dari melemahnya pengaruh Kesultanan Sambas akibat pendudukan Jepang sejak tahun 1942.
Kehadiran  Maharaja  Imam  dalam  konstruksi  sosial  masyarakat  Sambas  diyakini memberikan  pengaruh  yang  sangat  berarti,  yaitu  perubahan-perubahan  dalam  aspek  sosial agama  yang  menyangkut  praktek  beragama  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  peran  dan  fungsi  ulama  di  Sambas  telah  menemukan  tempatnya.  Pada awalnya peran ulama sangat eksklusif hanya sebagai pelayan agama bagi kebutuhan keluarga dan  kerabat  istana  saja,  lama-kelamaan  berubah  menjadi  pelayan  ummat  bagi  seluruh masyarakat  yang  ada  di  Sambas.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya adalah munculnya tradisi keilmuan  yang terbangun antara masyarakat kepulauan Nusantara dan Timur Tengah. Proses inilah yang membina tradisi keilmuan di kalangan ulama Melayu yang  mewujudkan  sebuah  jaringan  ulama  Nusantara  dengan  Timur  Tengah,  sehingga Azyumardi  Azra  menyebutnya  masa  ini  sebagai  abad-abad  yang  paling  dinamis  dalam sejarah sosial-intelektual muslim (Azra, 2007: xviii).
Kehadiran ulama dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu Sambas menjadi sangat penting,  sebagai  kelompok  elit  sosial  yang  memberikan  pengaruh  dan  dampak  terutama menyangkut  persoalan-persoalan  kehidupan,  tidak  hanya  masalah  bagaimana  menjalankan syariat  agama,  bahkan  masuk  dalam  ranah  politik.  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni Imran juga terlibat dalam dunia politik, yaitu pada tahun 1955 ia dicalonkan sebagai anggota Konstituante  dari  partai  Masyumi  mewakili  Sambas  bersama  dengan  adiknya  H.  Zuhdi Imran  dari  Pemangkat.  Pada  saat  pemilu  konstituante  Muhammad  Basiuni  Imran  terpilih, sehingga melalui Surat Keputusan Panitia Pemeriksaan No. 305/1956/K, Basiuni ditetapkan sebagai Anggota Konstituante tahun 1956.
Keterkaitan  ulama  dengan  persoalan  politik  menurut  Martin  van  Bruinessen  sulit dipisahkan,  mereka  terlembagakan  dalam  lembaga  Qadi  (Patoni,  2007:  138).Penelitian Martin  yang  dilakukan  pada  masyarakat  Banten  memperlihatkan  bahwa  Qadi  sebagai lembaga  hukum  tertinggi  di  Kesultanan  yang  diisi  oleh  seorang  yang  ahli  dalam  bidang hukum  Islam.  Selain  itu, Qadi juga  sebagai  rujukan  terhadap  penerapakan  hukum,  ia memainkan  peranan  penting  dalam  melaksanakan  intrik-intrik  istana.  Sementara  itu,  yang terjadi  di  Sambas,  sebutan  Maharaja  Imam  sebagai  gelar  tertinggi  diberikan  oleh  sultan Sambas  yang  ke-13,  yaitu  Marhum  Cianjur  atau  Raden  Afifuddin  atau  Raden  Afifin  bin Marhum  Tajudin,  bergelar  Pangeran  Adipati  kemudian  bergelar  Sultan  Muhammad Shafiuddin  II  (berkuasa  1866-1922  M)  tepatnya  pada  tahun  1872  dengan  mengangkat  H. Muhammad  Arif  sebagai  Maharaja  Imam  pertama.  Dari  keturunan  H.  Muhammad  Arif  ini lah gelar Maharaja Imam digunakan.
Penelitian  ini    dibatasi  pada  persoalan  sosial  dan  politik  tahun  1913-1976  dan merupakan  penelitian  sejarah.  Sehingga  kajiannya  difokuskan  pada  peristiwa  dan  gejala- gejala yang terjadi dalam kurun waktu tersebut sehingga dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu:1) Bagaimana latar historis lembaga Maharaja Imam di Sambas 1913-1976? dan 2) Bagaimana proses resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran?
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178

## Kerangka Teori
Dalam  tulisan  ini,  resonansi  diartikan  dengan  mengikuti  istilah  bergetarnya  benda lain  akibat  bunyi,  yaitu  saat  dawai  gitar  dipetik  dengan  mengikuti  aturan  komposisi  nada, maka  denting  musik  bergema  ke  dalam  rongga  kecil  di  tengah  gitar,  menggetarkan  katup tertutup,  lalu  merambat  indah  mengalun  terdengar  di  telinga,  menyentuh  rasa, membangkitkan  kenangan,  dan  menggerakkan  reaksi  raga,  itulah  resonansi  (Khoirnafiyah, 2007:  126).  Di  dalam  kehidupan,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  resonansi  diperlukan  untuk menggaungkan  pesan,  sehingga  dapat  diterima  dalam  kehidupan,  baik  yang  berhubungan dengan  aktivitas  sosial,  agama,  politik,  ekonomi  dan  lainnya,  sehingga  terjadi  perubahan dalam berbagai aspek tersebut.
Susan  Lepselter (2016:  4) memberikan pengertian resonansi  sebagai rasa resonansi sungguh luar biasa menjadi modalitas ekspresif, sebuah teori vernakular, cara melihat dunia, menjadi  sebuah  isyarat  dari  cara  tersebut  kesemuanya  membuat  rasa.  Resonansi  dalam kajiannya  adalah  intensifikasi  yang  dihasilkan  oleh  tumpang  tindih,  hubungan  timbal  balik melalui  tanda-tanda  dari  berbagai  wacana  (Lepselter  2014:  4).  Narasi  yang  dibangun  oleh Lepselter  dalam  kajiannya  melihat  gejala  yang  mempengaruhi  secara  intensif  dan menghasilkan  makna  melalui  resonansi  dan  disonansi  dengan  narasi  budaya  yang  hidup  di tengah masyarakat. Resonansi menjelaskan persoalan sosial, afektif, dan dimensi estetik dari berbagai  perspektif,  hubungan  antara  tanda-tanda,  dan  sering  di  pahami  melalui  proses politik.  Dalam ilmu  sosial-budaya-politik, resonansi  digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh  suatu  gejala/fenomena  diakibatkan  getaran  yang  timbul  oleh  suatu  gejala  yang digetarkan (Khorinafiya, 2007: 123).
Sebagai  konsepsi  acuan  dalam  penelitian  ini,  gerakan  reformisme  Islam  di  Mesir sebagai  sumber resonansi kepada Maharaja Imam dan lembaganya  dapat dilihat  dalam tiga aspek dengan pola sebagai berikut:
Bagan 1 Pola Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran

## Metodologi Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka digunakan pendekatan sejarah. Dalam  penelitian  sejarah memiliki  karakter khusus  yaitu berguna memahami  gejala dalam
Sumber Resonansi : Gerakan Reformisme Mesir Maharaja Imam
Muhammad Basiuni Imram Sosial - Pendirian Yayasan Tarbiatoel Islam - Penerbitan Kitab Keagamaan - Pemikiran Keagamaan Budaya - Struktur Ulama - Fungsi Lembaga Ulama Politik - Mendorong  Gerakan Nasionalis - Partai Politik Islam
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
dimensi  waktu  tertentu,  kemudian  mengembangkan  segi-segi  prosesual  jalannya  sebuah peristiwa  dengan  mengutamakan  makna  perubahan  ( changes )  dan  mendeskripsikan  gejala secara  diakronik  (Abdurrahman:  2007).  Hal  ini  sejajalan  dengan  yang  disampaikan  oleh Sartono Kartodirjo bahwa proses penelitian sejarah dengan metode demikian bertujuan untuk menegakkan  fakta  dan  memperoleh  kesimpulan  yang  kuat  (Kartodirjo,  1990:  22).  Dengan demikian  penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  masa  lalu  yang  berhubungan  dengan resonansi  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dan  pengaruhnya  dalam  kehidupan sosial, agama, pendidikan dan politik dalam kurun waktu tahun 1913 hingga 1976.
Penelitian sejarah ( historical research ) bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta menganalisis bukti-bukti  untuk  menegakkan  fakta  dan  kesimpulan  yang  kuat  (Suryabrata,  1997:  16). Dalam  kaitan  inilah  penelitian  sejarah  mempunyai  peranan  yang  penting  sebagaimana diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2003: 133), bahwa hanya dengan melihat ke masa lalu kita akan  dapat  membangun  masa  depan  yang  lebih  baik.  Dalampenelitiansejarah, terdapatempatlangkahutama  yang  harusdilakukansebagaimetodeilmiah,  yakni:  heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

## Hasil dan Diskusi

## A. Sejarah Lembaga Ulama Di Sambas
Maharaja  Imam  adalah  sebutan  gelar  bagi  seorang  pimpinan  ulama  di  lingkungan istana  Kesultanan  Sambas,  penggunaan  Maharaja  Imam  pertama  kali  digunakan  oleh Muhammad  Arif  tahun  1872  (Sunandar,  2013:  90).  Penggunaan  gelar  tersebut  tidak  jelas motif  dan  tujuannya,  akan  tetapi  asumsi  yang  berkembang  adalah  dikarenakan  usia Muhammad Arif sudah lanjut maka penggunaan Maharaja Imam diberikan kepadanya oleh Sultan. Penggunaan gelar dalam struktur dunia Melayu terutama yang berhubungan dengan politik kekuasaan (kerajaan) sangat dimungkinkan terjadi bahkan merupakan hal yang biasa, misalnya anak Sultan yang akan menjadi raja dimasa berikutnya sebagai pengganti ayahnya, dimasa awal bergelar Raden, atau terkadang Pangeran Bendahara kemudian berubah menjadi Sultan.
Awal  gelar  Imam  dipakai  oleh  salah  satu  pejabat  tinggi  di  istana,  menjadi  anggota dewan  Kerajaan  bersama  petinggi  lainnya,  yaitu  Imam  Ya’kub  (antara  tahun  1762-1786). Riwayat  Imam  Ya’kub  sangat  sulit  ditemukan,  bahkan  catatan  mengenai  kiprah  dan perannya  selama  menjabat  di  istana  sulit  ditelusuri.  Diantara  catatan  yang  menunjukkan tugas Imam Ya’kub di kesultanan Sambas adalah sebagai pujangga atau pencatat sejarah asal usul raja-raja Sambas. Pada saat pemerintahan dipimpin oleh Murhum  Bungsu/Sultan Umar Aqamaddin II.
Tugas  Imam  Ya’kub  tidak  banyak  diketahui,  sehingga  pada  periode  setelah  Imam Ya’kub  diangkatlah  Haji  Nuruddin  Mustafa  (1772-1823)  pada  masa  pemerintahan  Sultan Muhammad Ali Syafiuddin (1813-1826) (Sunandar, 2003: 55). Dalam masa ini Imam tidak hanya menjadi pembimbing agama, tugas Imam adalah mengenai banyak hal yang berkaitan dengan  persoalan  keagamaan  di  samping  memberikan  pelajaran  agama  di  istana  (Musa, 2003:  10).Belakangan  dari  keturunan  Haji  Nuruddin  Mustafa  ini  lahir  tiga  Maharaja  Imam
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
selanjutnya  yaitu  Haji  Muhammad  Arif  (1823-1872),  Haji  Muhammad  Imran  (1873-1913) dan Haji Muhammad Basiuni Imran (1913-1976) (Sunandar, 2003: 90).
Diawal  pemebentukannya,  dimulai  dariImam  Ya’kub  dan  Imam  Haji  Nuruddin Mustafa,  kemudian  dimasa  Haji  Muhammad  Arif  penggunaan  Maharaja  Imam  dimulai tepatnya  tahun  1972,  gelar  tersebut  digunakan  menurut  Wan.  M.  Saghir  Abdullah  adalah dikarenakan  usia  Muhammad  Arif  telah  lanjut  (Sunandar,  2013:  90).  Setahun  setelah pelantikannya sebagai Maharaja Imam pertama yaitu tepatnya pada tahun 1873 ia meninggal dunia.  Semenjak  itu,  penggunaan  Maharaja  Imam  diteruskan  dan  dipakai  sebagai  gelar ulama  tertinggi  di  kesultanan  Sambas  hingga  pemerintahan  kesultanan  Sambas  melebur menjadi wilayah Negara Indonesia.
Semenjak  digunakannya  gelar  Maharaja  Imam    untuk  menyebut  pimpinan  pejabat agama,  telah  terjadi  dalam  tiga  struktur  yang  berbeda  berdasarkan  periode  masing-masing Maharaja  Imam,  yaitu  mulai  dari  Maharaja  Imam  Muhammad  Arif,  Maharaja  Imam Muhammad Imran dan Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran, yaitu dapat dilihat dalam struktur sebagai berikut:
1) Periode Pertama Maharaja Imam Muhammad Arif (1823-1872)
Maharaja Imam  : Muhammad Arif
Imam : Abdur Rahman Khatib : Mustafa 2) Periode Kedua Maharaja Imam Muhammad Imran (1873-1913) Maharaja Imam  : Muhammad Imran Imam : Hamid bin Abdur Rahman Imam Muda : Abdul Gambri Khatib : Mursal bin Mustafa Khatib Sadana : Muhammad Djabir (Tomi, 2014: 67). 3) Periode Ketiga Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1913-1976) Maharaja Imam : H. Muhammad Basiuni Imran Imam Maharaja : H. Abdurrahman Hamid Imam : H. Muhammad Djabir Khatib dan Penghulu : 1.  H. Muhammad Djubir 2.  H. Muhammad Mursal
3.  H. Muhammad Murthado
4.  H. Muhammad Siddiq
5.  H. Achmad Sharir (daerah Singkawang)
6.  H. Muhammad Zahri (daerah Telok Keramat/Paloh)
7.  H. Muhammad Zainuddin
8.  H. Abdul Azis
9.  H. Mi’radj Djabir (menggantikan Mohammad  Djarni di Bengkayang)
10.H. Ma’as (Tebas kemudian dipindahkan ke Bengkayang
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
11.  Penghulu  Ahmad  Mi’raj  (Bengkayang  kemudian  dipindahkan  ke  Sungai Raya)
12.  Penghulu  H.  Muhammad  Saning  (Sungai  Raya  kemudian  dipindahkan  ke Tebas)
13.  H. Isma’il Penghulu Jawai (Naskah Surat Perintah, 1942).

## B. Biorafi Sigkat Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran
Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  lahir  di  Sambas  pada  tanggal  25 Zulhijjah 1302 H (16 Oktober 1885) di Kampung Dagang (  2 KM dari pusat pemerintahan Sultan)  (Mahrus,  2007:  31).  Nama  lengkapnya  H.  Muhammad  Basiuni  Imran  bin  H. Muhammad Imran bin H. Muhammad Arif bin H. Nuruddin bin H. Mustafa. Dalam sebuah karya  Muhammad  Basiuni  Imran  dituliskan  lengkapnya  hingga  kakeknya  yaitu  al-Hajj Muhammad  Basiuni  Imran  ibn  al-Hajj  Muhammad  Imran  Maharaja  Imam  ibn  al-Hajj Muhammad  Arif  Maharaja  Imam  ibn  al-Hajj  Nuruddin  Imam  Sambas  (Imran,  1918:  59). Garis keturunan Muhammad Basiuni Imran adalah percampuran antara keluarga Raja masa lalu  dan  pendatang  yang  berasal  dari  Bintan  kepulauan  Riau,  yakni  Cucu  perempuan  Raja Gipang  yang  bernama  Tan  Siti  dinikahkan  dengan  seorang  pendatang  dari  Bintan  tersebut bernama Datok Cupu.
Pendidikan  pertama  Muhammad  Basiuni  Imran  dilakukan  dalam  lingkungan keluarga, yaitu ayahnya mengajarkan pendidikan agama mulai dari mengenal dan membaca al-Qur’an.  Dalam  riwayat  singkat  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Basiuni  Imran  sendiri  atas permintaan G.F. Pijper sebagai berikut:
“Pada  waktu  saya  berumur  6  atau  7  tahun,  ayah  saya  mengajar  saya  membaca Qur’an  dan  menyekolahkan  saya  di  Sekolah  Rakyat  (Volksschool).  Kemudian  saya diajari  dasar-dasar  nahu  dan  saraf,  yaitu  dari  kitab  âl-Jurrûmiyya  dan  Kaylânî. Pada  tahun  1319  H  (1901-1902),  saya  dikirim  ke  Makkahal-Musharrafa  untuk menunaikan  ibadah  Haji  dan  untuk  belajar  bahasa  Arab  dan  mendalami pengetahuan tentang Islam.  Saya belajar  nahu  dan  saraf dan juga fikih  pada Tuan Guru  Umar  Sumbawa  dan  Tuan  Guru  Usman  Serawak,  sedang  dari  Tuan  Shekh Ahmad  Khatib  Minangkabau  saya  khusus  belajar  fikih.  Saya  juga  mempelajari sesuatu  tentang  bahasa  Arab  (nahu,  saraf,  ma’ânî,  badî’,  bayan),  mantik  dan beberapa ilmu pengetahuan lainnya seperti usul fikih, hadits, tafsir, dan tauhid dari Shaykh ‘Alî Mâlikî (seorang Arab) dan dari yang lainnya. Pada tahun 1324 H (1906 M)  saya  kembali  ke  Sambas  atas  perintah  ayahku .”  (Pijper,  1985:  142-143, Bruinessen, 1992: 26).
Muhammad  Basiuni  Imran  di  samping  menerima  pendidikan  dalam  lingkungan keluarganya  melalui  ayahnya,    telah  mengikuti  pendidikan  formal  pada  Sekolah Rakyatselama  2  tahun  (Mahrus,  2007:  35).  Di  samping  itu,  pendidikan  yang  diterimanya lebih  banyak  pada  sekolah  Melayu  yaitu  di  Madrasah  al-Sulthaniyah  (1868-1916  M) mempelajari dasar-dasar ilmu agama.
Tahun 1906 Muhamad  Basiuni  Imran kembali  dari  Makkah dan menjadi  guru  pada madrasah al-Sulthaniyah selama dua tahun. Kemudian  bulan Zulkaidah 1328 H (Nopember-
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Desember 1910 M) ia berangkat ke Mesir bersama dengan Saudaranya Ahmad Fauzi Imran dan  Ahmad  Su’ud  untuk  menuntut  ilmu,  ia  berangkat  menggunakan  kapal  Perancis  dari Singapura ke Suez (Laffan, 2003: 138, Pijper, 1985: 144).
Mengenai  karya  Muhammad  Basiuni  Imran,  terdapat  beberapa  buah  buku  yang diterbitkan  di  Mesir,  Penang  Malaysia,  Tasik  Malaya  dan  sebagian  besarnya  diterbitkan  di Singapura pada percetakakan al-Ahmadiyah. Ia mulai menulis sejak tahun 1912 ketika masih di  Mesir.  Jika  dikategorikan  karya  Muhammad  Basiuni  Imran  berhubungan  dengan  ilmu Ushuluddin, Fiqh, Sejarah, dan Ulumul Qur’an.
Bidang Ushuluddin
1) Tarjamah Durûs al-Tarîkh Syarîat (manuskrip tahun 1912)
2) Bidâyah al-Tauhîd fi ‘Ilm Tauhid , Singapura: al-Ahmadiyah, 1918.
3) Daras al-Tauhid (Pelajaran tauhid), Singapura pada percetakan al-Matba‘ah 1935.

## Bidang Fiqih
1) Cahaya Suluh,Pada Mendirikan Jum’at Kurang dari pada Empat Puluh, Singapura: al-Ahmadiyah, 1920
2) al-Nusûs  wa  al-Barâhîn  ‘Alâ  Iqâmat  al-Jum‘a  Bimâ  Dûna  al-arbaîn Kairo:    al- Manâr, 1925
3) Tadzkîr , Sabîlunnajâh fî Târik al-Salât, Singapura: al-Ahmadiyah, 1931.
4) al-Janaiz, Tasikmalaya: Galunggung, 1943.
5) Ḍaw’ al-Misbâh fî Faskh al-Nikâḥ, Penang, 1938.
6) Ḥusnu    al-Jawâb  ‘an  ithbâti    al-ahillati  bilhîsab:  Molek  Jawaban  Pada Mentsa’bitkan Awal Bulan Dengan Kiraan , Penang: Maktabah al-Zainiyah, 1938.

## Bidang Sejarah
1) Dzikr al-Maulid al-Nabawi (Mengingat Kelahiran Nabi)
2) Khulâsah  as-Sîrah  al-Muhammadiyah,  Hakikat  Seruan  Islam, Singapura:  al- Ahmadiyah, 1932.
3) Nûr al-Sirâj fi Qissah al-Isra’, Singapura: al-Ahmadiyah, 1938.

## Ulumul Qur’an
1) Irsyâd al-Ghilmân, ilâ Adâbi Tilâwah al-Qurân, Singapura: al-Ahmadiyah, 1934.

## Naskah yang belum sempat diterbitkan
1) Manhal  al-Gharibin fi  Iqamat al-Jumu‘ah bi  dun  al-Arba‘in,  at-Tazkirat Badi‘ah fi Ahkamil Jum‘ah.
2) al-Ibanah , Tafsir Sura-surat Pendek (Juz Amma),
3) Buduwutsarah fi Ahkami al-Hajji wal Umrah.

## C. Proses Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni di Sambas
a. Bidang Sosial
1) Pendirian Yayasan Tarbiatoel Islam
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Tarbiatoel  Islam (Tarbiatul  Islam)  adalah  sebuah madrasah  yang didirikan  oleh ulama  Sambas,  diantaranya  adalah  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran. Lembaga  ini  didirikan  pada  tanggal  19  April  1936.  Dalam Statuten  en  Huishoudelijk Reglement ,  Perkoempoelan  “Tarbiatoel  Islam”  Sambas,  dinyatakan  bahwa  tujuan pendiriannya adalah:
“perserikatan ini bermaksoed:
Memadjoekan  dan  mengembirakan  (menggemarkan)  pengadjaran  dan Peladjaran  agama  Islam  dalam  Keradjaan  Sambas  dan  memadjoekan  dan menggembirakan  (menggemarkan)  tjara  kehidoepan  sepanjang  kemaoean agama Islam kepada anggota-anggotanja (lid-lidnja) (Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1936: 3).
Respon terhadap kondisi pendidikan yang terjadi di Sambas tidak hanya berasal dari Muhammad Basiuni Imran, akan tetapi datang dari luar, yaitu seorang dokter yang berasal  dari  Minangkabau  bernama  dr.  Syahrial  dan  seorang  Guru  H.I.S.  bernama  Ali Imran.  Dalam  pertemuan  itu  diputuskanlah  Madrasah  al-Sulthaniyah  akan  di  jadikan Schakel  School (Sekolah  penghubung) , dengan  pola  pengajaran  seperti  Sekolah  umum Belanda,  namun  tetap  mempertahankan  ciri  pendidikan  Islam  (Mahrus,  2003:  86-87), dalam Fatsal 3 disebutkan sebagai berikut:
“ Perserikatan  ini  bersoenggoeh-soenggoeh  hendak  menjampaikan  hadjatnya dengan:
a. Mendirikan  dan  memeliharakan  atau  membantoe  Sekolah-Sekolah  jang diberi peladjaran hal permoelaan adjaran agama Islam dan ilmoe-ilmoe jang biasa diadjarkan pada Sekolah H.I.S. dan sebangsanja.
b. Mengichtiarkan,  soepaja  segala  anggota  dan  segala  orang  jang  berhak mendapat tempat jang sebagoes-bagoesnya dalam masjrakat hidoep.
c. Mengadakan  kesempatan  boeat  pendidikan  Moeballig  (Moebassjir)  jang menjebarkan  (mengembangkan  dan menaboerkan) agama  Islam ke  soedoet- soedoet dikerajaan Sambas.
d. Mengadakan  perkoempoelan  anggota-anggotanja  dan  orang-orang  jang soeka  datang;  disitoelah dibitjarakan  perkara-perkara agama Islam  (tablig- tablig). ” (Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1936: 4).
Pendirian Yayasan Tarbiatoel Islam yang melahirkan Madrasah Tarbiatoel Islam adalah  salah  satu  bentuk  upaya  yang  dilakukan  Basiuni  Imran  agar  Sekolah  tersebut tidak  digolongkan  dalam  Sekolah  liar  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  pada akhirnya akan ditutup dengan tragis oleh pemerintah. Langkah ini tentu saja sangat tepat dilakukan  dalam  suasana  pemerintahan  yang  tidak  berpihak  pada  kepentingan masyarakat terutama masyarakat Islam. Di Sambas pada masa itu telah ada Sekolah misi kristen  yang  mewakili  Sekolah  pemerintah  kolonial  yang  dianggap  resmi,  jika disandingkan  dengan  Madrasah  al-Sulthaniyah  tentu  saja  sangat  bertolak  belakang,  di mana  Sekolah  misi  adalah  bagian  dari  produk  kolonial  dan  didukung  oleh  kekuatan politik.  Jika  Basiuni  Imran  tidak  jeli  melihat  kondisi  politik  masa  itu,  maka  besar kemungkinan Sekolah Tarbiatoel Islam dapat didirikan dan bertahan lama.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Gagasan pembaharuan pendidikan yang dilakukannya sesungguhnya tidak dapat kita  lepaskan  dari  latar  belakang  keilmuannya  yaitu  sebagai  muridRasyîd  Riḍâ. Pendidikan  Islam  yang  telah  mengadopsi  pendidikan  kolonial  seperti  yang  diterapkan oleh Basiuni Imran ini adalah respon terhadap kemajuan pendidikan yang dilaksanakan oleh  kolonial  dalam  lingkungan  pendidikan  Islam  yang  masih  bersifat  tradisional  di kerajaan  Sambas.  Yayasan  Persatuan  Tarbiatul  Islam  (PERTI)  yang  terbentuk  dan melahirkan  Sekolah  Tarbiatoel  Islam  tersebut  di  atas,  adalah  respon  terhadap perkembangan  pembaharuan  yang  terjadi  di  nusantara  pada  abad  ke-20.  Di  masa  awal abad ke-20 Karel A. Steenbrink (1986: 26) mengasumsikan terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan ( renaissance ). Perubahan ini, menjadi isu sentral yang menyebar dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya pada satu daerah, melainkan hampir di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah kerajaan Sambas.
2) Penerbitan Kitab Keagamaan
Sebagaimana  di awal  sudah  disebutkan  bahwa  Mesir telah membawa pengaruh baru dalam pemikiran Islam di Nusantara dan tradisi cetak dalam dunia Melayu seperti munculnya  majalah  al-Ima>m  dan  al-Muni>r.  Penerbitan  gagasan  dengan  mengarang kitab telah mulai dilakukan Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran ketika masih di Mesir,  beberapa  karyanya  di  terbitkan  melalui  percetakan  al-Mana>r.  Gagasan pemikiran  pembaharuan  Muhammad  Basiuni  Imran  jika  diperhatikan  dalam  karyanya dimulai dengan membahas persoalan-persoalan inti dalam Islam seperti masalah Tauhid ( Bidâyah  al-Tauhîd  fi  ‘Ilm  Tauhid ),  baru  kemudian  dilanjutkan  dengan  persoalan- persoalan khilafiyah.
Kitab  yang  dikarang  oleh  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran,  jika dikategorikan, maka lebih banyak karya yang bernuansa fikih, hal ini merupakan wujud keseriusannya  dalam  memegang  amanah  sebagai  Maharaja  Imam.  Melalui  fikih menimbulkan kerawanan terjadinya konflik pemikiran yang berakibat pada perpecahan, apalagi jika dilihat kondisi Sambas kala itu, pemahaman terhadap fiqih masih dangkal. Penerapan Fikih yang disajikan oleh Muhammad Basiuni Imran merupakan upaya untuk mensinergikannya  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  saat  itu.  Kontekstualitas  ruang ketika  agama  Islam  diterapkan  dalam  masyarakat  memperkuat  fakta  bahwa  hukum Islam pada dasarnya merupakan resultante (hasil) dari interaksi anatara para ulama dan faktor-faktor yang ada disekitarnya (Rahmatullah, 2003: 12).
Selain  kontekstualitas  pemahaman  masyarakat  Sambas,  dalam  tradisi  ulama yang  terdapat  di  Sambas,  hanya  Muhammad  Basiuni  Imranlah  yang  memiliki  banyak karya. Melalui karya tersebut telah membuka nuansa baru dalam lingkungan masyarakat Islam  Sambas  akan  pentingnya  percetakan  (kitab)  yang  dapat  dijadikan  sebagai pegangan  umat  Islam  dalam  mempelajari  agama.  Kondisi  modernitas  (percetakaan) seperti  inilah  yang  menurut  Burhanudin  dipelajari  oleh  Ulama  Jawi  ketika  berada  di Mesir  bersama-sama  dengan  gagasan  pembaharuanRasyîd  Riḍâ  (Burhanuddin,  2017: 383)  melalui  percetakan  majalah,  surat  kabar  dan  kitab-kitab  karangan  ulama  Jawi. Percetakan  di  Sambas  tidak  ditemukan  sebelum  kemerdekaan  tahun  1945.  Walaupun sebenarnya  pengalaman  ulama  Sambas  dalam  percetakan  majalah  telah  dimiliki  oleh
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dan  adiknya  Ahmad  Fauzi  Imran  ketika belajar  di  Mesir,  yaitu  pada  majalah al-Ittih}a>d. Dalam  tahun  1918  yakni  lima  tahun setelah mereka kembali dari Mesir Ahmad Fauzi Imran yang memiliki pengalaman lebih dominan dalam bidang percetakan meninggal dunia. Sangat dimungkinkan tidak adanya percetakan  di  Sambas  karena  tidak  ada  tenaga  ahli  disamping  keterbatasan  sarana lainnya, baru kemudian dalam tahun 1955 aktifitas penerbitan majalah mulai terlihat di Sambas.
Dalam  upaya  menghadirkan  kitab-kitab  agama  untuk  kalangan  masyarakat Melayu  di  Sambas  yang  tidak  dapat  membaca  teks  Arab,  suatu  usaha  telah  dilakukan oleh  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran,  yaitu  membentuk  semacam  dewan penterjemahan  yang  terdiri  dari  10  orang  pejabat  agama  di  yang  diperintahkan  oleh Maharaja  Imam  yang  ditunjuk  Muhammad  Djabir  selaku  ketua,    dan  lainnya  sebagai anggota yaitu H. Abdurrahman Hamid (Imam Maharaja), H. Muhammad Djubir (Khatib dan Penghulu), H. Muhammad Mursal (Penghulu), H. Muhammad Murtado (Penghulu), H.  Muhammad  Siddiq  (Penghulu),  Ahmad  Sarir  (Penghulu)  dan  Muhammad  Basiuni Imran (Maharaja Imam). Kitab yang dipilih adalah Tafsir Baidhawi (karya al-Baydhawi Anwar al-Tanzil ). Tafsir ini pernah disadur untuk pertama kali di Nusantara oleh Abdul Rauf  al-Singkili  (1024-1105/1615-930)  (Azra,  2007:  202-204)  di  Aceh  dalam  bahasa Aceh.  Tugas  utamanya  adalah  menterjemahkan  tafsir  tersebut  dengan  menggunakan bahasa  Melayu  Sambas.  Pada  bagian  awal  surah  dituliskan  masing-masing  nama penyalin sampai lengkap 30 juzz. Hasil terjemahan tersebut dicetakuntuk dipergunakan oleh para ulama di Kesultanan Sambas.
3) Pemikiran Keagamaan
Pada awal abad ke-20 telah terjadi Konferensi ‘Alim Ulama’ Kalimantan Barat. Hal ini adalah bentuk respon ulama terhadap kondisi umat Islam yang terjadi di wilayah tersebut,  digambarkankan  bahwa  umat  Islam  tengah  mengalami  kemunduran  yang diakibatkan  oleh  mereka  sendiri,  yaitu  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dalam bidang  agama  (aqidah,  syariat  dan  akhlak),  politik,  dan  pendidikan  Islam.  Muhammad Basiuni  Imran  menyoroti  persoalan  tersebut  ke  dalam  10  bagian  persoalan  yang  harus menjadi titik tekan dalam memajukan umat Islam.
Dalam waktu yang berbeda, terutama ketika Muhammad Basiuni Imran menjadi salah  satu iftifta (peminta  fatwa)  pada  majalah  al-Mana>r,  dan  menjadikannya  sebagai salah satu mustafti terkemuka, bahwa perhatiannya adalah mengenai kondisi umat Islam yang  tengah  mengalami  kemuduran  dibawah  pengaruh  kekuasaan  kolonial  Belanda. Respon  yang  diberikan  oleh  Amir  Shakib  Arslan  (1864-1946)  terhadap  pertanyaan tersebut menunjukkan terjadinya kemunduran  dikarenakan oleh  umat  Islam itu  sendiri, maka agar umat Islam dapat keluar dari keterburukan tersebut tidak lain adalah dengan mempersiapkan setiap muslim menjadi orang yang benar-benar mampu merepresentasikan  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  pada  prinsipnya  bangsa Eropa  atau  negara-negara  yang  dicontohkan  oleh  Muhammad  Basiuni  Imran  adalah negara yang tetap memegang tradisi keagamaan mereka sendiri (Arslan, 1351)
Respon  terhadap  jawaban  yang  diberikan  oleh  Arslan  tersebut  direalisasikan Muhammad  Basiui  Imran  melalui  konferensi  Alim  Ulama,  walaupun  dalam  pidatonya
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
tidak menyebutkan gagasan Arslan ketika menjawab pertanyaannya. Dari sepuluh poin penting yang diutarakan Muhammad Basiuni Imran yaitu: 1) keyakinan terhadap Islam, 2) kewajiban menjalankan syariat, 3) keyakinan terhadap al-Qur’an sebagai pedoman, 4) kemuliaan  Rasulullah,  5)  memanfaatkan  alam  dan  tidak  merusaknya,  6)  Islam  sebagai penyempurna kehidupan, 7) memperhatikan hukum pada masa Nabi, 8) memperhatikan ulama-ulama salaf, 9)  Islam  sebagai  agama  tauhid  dan  persatuan,  dan  10)  tidak terpengaruh dengan Bid’ah dalam beribadah dan menghindari Taqlid buta.
Sepuluh  poin  di  atas  menjadi  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam memajukan Islam dan umat terutama di wilayah Kalimantan Barat. Yang menarik dalam pidato tersebut bahwa persoalan bid’ah dan perpecahan umat menjadi bagian yang lebih di tekankan oleh Muhammad Basiuni Imran. Gerakan modernis Islam di Indonesia yang berawal  dari  daerah  Minangkabau  telah  menunjukkan  bahwa  upaya  membersihkan praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari dari unsur bid’ah dan khurafat disamping perubahan  sistem  pendidikan  dan  politik  sebagai  inti  gerakan  tersebut.  Kemudian berkembang ke berbagai daerah lain dengan motif yang sama, akan tetapi menunjukkan perbedaan  reaksi  yang  ditimbulkan  oleh  masyarakat  ditiap-tiap  daerah.  Di  Jawa  dua organisasi  yang  paling  keras  dalam  menyuarakan  gerakan  pengahbusan  bid’ah  dan khurafat  adalah  Muhammadiyah  dan  Sarekat  Islam  (Laffan,  2003:  170).  Organisasi tersebut juga masih berhubungan dengan pusat gerakan pembaharuan yaitu Mesir.
b. Bidang Politik
1) Mendorong Gerakan Nasionalis
Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  merupakan  salah  satu  tokoh  yang hidup dalam beberapa periode politik  yang berbeda, sejak ia dilantik sebagai Maharaja Imam  dimasa  periode  kekuasaan  Kesultanan  Sambas  yang  dipengaruhi  oleh  dominasi Kolonial  Pemerintah  Hindia  Belanda  hingga  Orde  Baru  yang  dapat  diidentifikasi menjadi  empat  periode  besar,  yaitu  1)  Periode  Kesultanan  Sambas  di  samping kekuasaan  Pemerintah  Hindia  Belanda  1913  hingga  1942,  2)  Periode  pendudukan Jepang  1942-1945,  3)Pendudukan  NICA  (Nederlandsch  Indie  Civiele  Administration) 1945-1949,  dan  4)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (orde  lama  dan  Orde  Baru) hingga 1976.
Dalam empat periode besar tersebut, yang paling banyak terjadi pergolakan baik fisik maupun pemikiran adalah ketika periode pendudakan NICA hingga tahun 1950-an terutama  persaingan  politik  Nasakom  (Nasionalisme,  Agama  dan  Komunisme)  yang digagas  oleh  Presiden  Soekarno  tahun  1960  dikarenakan  kondisi  politik  saat  itu, sehingga  muncul  dua  opsi  yang  ditawarkannya,  yaitu    gagasan  mengenai  partai monolitik atau mengurangi pengaruh partai-partai dengan cara menyatukannya menjadi sebuah  koalisi  yang  besar  dibawah  kebijakan  Demokrasi  Terpimpin  (lihat  Latif,  2013: 433). Untuk mengetahui dampak pemikiran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam  mendorong  gerakan  sosial  politik,  maka  peneliti  akan  membahas  pada  dua periode  terakhir  yaitu  masa  kedatangan  tentara  NICA  dan  pembentukan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan ketersediaan data dan keikutsertaan Muhammad Basiuni Imran dalam sistem politik yang terjadi.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Pasca  kekalahan  tentara  Jepang  dalam  perang  dunia  ke-2  pada  bulan  Agustus tahun  1945  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  sistem  politik  dan  keamanan  di tanah air yaitu Indonesia merdeka disamping keinginan kuat pemerintah Hindia Belanda untuk  kembali  menguasai  tanah  jajahan,  sehingga  pasca  perang  Dunia  II,  pemerintah Belanda melancarkan operasi militer  dalam sejarahnya  guna mengambil kembali tanah jajahan Hindia-Belanda dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik Belanda (Oastidie, 2016:  4),  hal  itu  didasari  oleh  pasca  pendudukan  Jerman  di  Belanda  sehingga menyebabkan  mereka  menjadi  sangat  miskin,  sehingga  jalan  keluarnya  adalah mengambil kembali tanah Jajahan. Misi tersebut dibarengi dengan moto Voor  Orde  en Vrede (untuk ketertiban dan perdamaian). Antara September 1945 dan awal tahun 1946 menjadi  saat-saat  penting  bagi  kejaraan  Belanda  untuk  menjalankan  misi  tersebut dibawah  pimpinan  Letnan  Gubernur  Jendral  Huib  van  Mook  mulai  kembali kekuasaannya  di  Batavia/Jakarta  dengan  membawa  tentara  KNIL  ( het  Koninklijke Nederlands-Indische  Leger )  dengan  jumlah  yang  bervariasi  dari  tahun  1945  hingga 1950 (Oastidie, 2016: 4).
Penolakan  terhadap  kehadiran  kembali  Belanda  dalam  tahun  1945  di  tanah  air memiliki  ragam  dan  bentuknya,  di  Sambas  terbentuk  organisai  Persatuan  Bangsa Indonesa  Sambas  (PERBIS)  yang  disebut  Ooi  Keat  Gien  sebagai  organisasi underground (Gien, 2013: 74) (bawah tanah), Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), dan beberapa organisasi lain yang terdapat di Kalimantan  Barat  termasuk  penyerangan  terhadap  tentara  NICA  dan  KNIL  diberbagai daerah diilhami dari gerakan yang dimulai dari Sambas pada 27 Oktober 1945.
Melihat gerakan-gerakan politik dan sosial yang terjadi di Sambas sesungguhnya tidak  bisa  dilepaskan  dari  tradisi  sosial-politik  masa  lalu,  yakni  Sebelum  kekuasaan kolonial,  struktur  politik  di  Asia  dan  Afrika  menurut  Taufiq  Tanasaldy  yaitu menggunakan sistem sosial dan politik yang bertingkat. Dalam struktur seperti itu, garis keturunan  dan  keluarga  menempati  tingkat  atas  diikuti  oleh  anggota  lainnya,  pejabat aristokrasi  dan  pemerintah.  Lapisan  atas  kelas  sosial  ini  menikmati  banyak keistimewaan. Di tingkat  bawah  biasanya  duduk rakyat jelata atau bahkan  budak  yang memiliki  jumlah  hak  paling  sedikit  tetapi  banyak  kewajiban  (Tanasaldy,  2002:  16). Dalam banyak kasus, hierarki ini dipertahankan setelah kekuasaan kolonial mengambil alih.  Dalam  gerakan  yang  dibangun  di  Sambas  menghadapi  kehadiran  NICA  dengan tentara  KNIL  pihak-pihak  yang  terlibat  adalah  masih  dalam  rumpun  kekerabatan  yang sama, seperti Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran beberapa saudaranya ikut andil dalam gerakan, dan menantunya Uray Abdul Hamid H. Mahmud anak seorang Imam di bawah  jabatan  Maharaja  Imam  ikut  terlibat  dan  dipenjara  oleh  NICA.  Lalu  keluarga Suud  yang juga masih memiliki hubungan saudara menjadi pimpinan gerakan PERBIS yaitu  H.  M.  Siradj  Suud.  Sementara  masyarakat  awam  yang  tidak  memiliki  hubungan kekerabatan baru muncul kemudian pasca peristiwa 27 Oktober 1945 yang menewaskan Tabrani  Ahmad.  Keikutsertaan  masyarakat  awam  dalam  masa  rovolusi  kemerdekaan semakin  terlihat  ketika  terjadi  penyerangan  markas  militer  belanda  (Tangsi)  pada  10 Januari 1949.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
2) Partai Politik Islam
Keterlibatan  Basiuni  Imran  dalam  partai  politik  Islam  yang  berlandaskan  al- Quran  dan  Hadits  Nabi  Muhammad  S.A.W.  salah  tatunya  Masyumi  di  Sambas  yang telah  mengusungnya  sebagai  calon  anggota  Konstituante  tahun  1956  tidak  begitu terlihat.  Dalam  arti  Basiuni  Imran  tidak  termasuk  sebagai  salah  satu  pengurus  partai. Akan  tetapi  ia  terpilih  sebagai  anggota  Konstituante  tahun  1956  dari  partai  ini.  Dalam konferensi  yang  dilakukan  15  Januari  1956,  Masyumi  Sambas  merumuskan  program- program  yang  akan  dilaksanakan  beserta  pemilihan  pengurus.  Konferensi  tersebut dilaksanakan di Madrasah Tarbiatoel Islam Sambas (Suara Masjumi , 1956: 22).
Setelah  konferensi  yang  dilaksanakan  di  Sambas,  beberapa  waktu  kemudian, Masyumi  telah  terbentuk  di  daerah  lain  seperti  di  Pemangkat,  Tebas  (Suara  Masjumi, 1956:  3)  bahkan  di  tiap  ranting.  Untuk  melihat  contoh  bagaimana  respon  di  tingkat Ranting  (Desa)  dapat  dilihat  apa  yang  terjadi  di  Desa  Penakalan  dengan  jumlah  175 anggota  (Naskah,  1954).  Jumlah  yang  sangat  besar  untuk  sebuah  desa  yang  terbilang kecil.
Jika  melihat  susunan  pengurus  Masyumi  Cabang  Sambas,  maka  kita  tidak menemukan  peran  Basiuni  Imran  dalam  partai  politik,  akan  tetapi  karena  perannya sebagai  Maharaja  Imam  dan  keilmuannya,  ia  dipercaya  mewakili  Sambas  dalam pemilihan anggota Konstituante tahun 1956. Secara lansung peran Muhammad Basiuni Imran  memang  tidak  terlihat,  akan  tetapi  partai  Masyumi  Cabang  Sambas  dalam menjalankan  visinya  sebagai  partai  Islam  menghadapi  rival  politiknya  yaitu  Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Kondisi  lain  menunjukkan  hal  berbeda,  bahwa  di  Sambas, persaingan partai ssesungguhnya terjadi dalam ruang yang masif, yaitu etnisitas hal ini ditunjukkan  oleh  oleh  Tanasaldy  dalam  penelitiannya  bahwa  Partai  Persatuan  Dayak (PD)  di  Kalimantan  Barat  telah  mengejutkan  banyak  saingan  partai  besar  lainnya  dan melampaui  Masyumi.  PD dan Masyumi adalah  dua partai  yang  memperoleh lebih dari 30  persen  suara  di  Kalimantan  Barat.  PNI  memperoleh  kurang  dari  17  persen menempati posisi ketiga, ia juga mengutip pandangan Herbert  Feith bahwa PD sebagai satu-satunya  kisah  sukses  Partai  politik  lokal  dan  berbasis  etnis  dalam  pemilu  1955 (Tanasaldy,  2002:  100).Pergulatan  politik  yang  terjadi  kala  itu,  didukung  oleh penerbitan  majalah  lokal  yang  dipimpin  oleh  Asfia  Mahyus  dan  sejak  awal  ternyata sudah menjangkau  pengurus  pusat Masyumi  yang  dilakukan oleh  Asfia  Mahyus  untuk meminta  K.  M.  Isa  Anshary  (anggota  Pengurus  Pusat  Partai  Masyumi)  memberikan tanggapan terhadap terbitnya majalah tersebut sekaligus memintanya untuk memberikan arahan  dalam  menghadapi  pemilihan  anggota  Konstituante  1956  (Tjahaja  Islam,  1955: 5).  Bahkan  Isa  Anshary  dijadikan  sebagai  salah  satu  anggota  Pembantu  Kehormatan pada majalah ‘Tjahaja Islam’ bersama Mohammad Natsir dan Ghazali Hasan.
Keterlibatan  Muhammad  Basiuni  Imran  dalam  ranah  politiktanah  air  bersama- sama dengan tokoh nasional Islam lainnya dimulai ketika diundang oleh Menteri Agama K.H.  Masykur  pada  tanggal  2-7  Maret  1954  dalam  konferensi  ulama  di  Cipanas  yang bertujuan  untuk  menanggapi  semakin  luasnya  pengaruh  S.M.  Kartosoewirjo  yang diangkat sebagai Imam umat Islam Indonesia oleh kelompok Darul Islam (Suryanegara, 2015: 350, Zuhri, 2013: 541, Zahro, 2014: 58). Kehadiran para ulama yang berasal dari
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
berbagai daerah kecuali Yogyakarta dalam konferensi tersebut melibatkan partai politik Islam yang telah ada sebelumnya seperti Perti (Persatuan Tarbiah Islam), NU, Masyumi dan partai Islam lainnya disamping respon terhadap PKI yang telah mendekati Presiden Soekarno  sebelum pemilu 1955  (Suryanegara,  2015:  350).  Memang  sepanjang periode 1950-1957, partai-partai besar ini, kecuali PKI, merupakan pemain-pemain utama dalam urusan pemerintahan, dengan PNI dan Masyumi sebagai penggerak utama (Latif, 2013: 422).
Melihat gerakan partai politik menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, menurut  Latif  telah  muncul  suatu  polarisasi  eksternal  dan  fragmentasi  internal  yang berlansung  dalam  tradisi-tradisi  politik  Indonesia,  terdapat  172  partai  dan  kelompok kuasi-politik  yang  terlibat.  Berbarengan  dengan  perkembangan  itu,  kebebasan  pers menjadi sebuah fenomena menarik. Setelah mengalami masa-masa sulit selama revolusi kemerdekaan,  jumlah  harian  di  Indonesia  melonjak  dengan  cepat  dari  67  pada  1950 menjadi 120 pada 1957 (Latif, 2013: 421). Kondisi ini pula dialami di Sambas dengan munculnya  partai  lokal,  dan  majalah  ‘Tjahaja  Islam’  menjadi  bagian  yang  ikut meramaikan pola perpolitikan di daerah dan tanah air.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,maka  tulisan  ini  disimpulkan  sebagai  berikut: Sejarah  lembaga  Maharaja  Imam  dalam  struktur  kesultanan  Sambas  dimulai  sejak  tahun 1762 yang dipakai oleh Imam Ya’kub (1762-1786). Imam menjadi salah satu pejabat penting dalam  struktur  kesultanan  Sambas  bersama  dengan  pejabat  tinggi  lainnya,  diawal kemunculannya, tugas yang dibebankan kepada Imam menyangkut persoalan-persoalan yang tidak hanya mengurus masalah keagamaan, terkadang ia berfungsi sebagai pujangga Istana, mencatat silsilah keturunan raja-raja Sambas. Dalam bidang agama tugasnya adalah sebagai orang  yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pelayanan agama dalam lingkungan Istana Sultan.
Bentuk resonansi Muhammad Basiuni Imran menyasar tiga aspek utama, yaitu sosial, budaya dan politik. Dalam bidang sosial, resonansinya meliputi pendirian yayasan Tarbiatoel Islam,  penerbitan  kitab  keagamaan  dan  pemikiran  keagamaan.  Dalam  bidang  budaya  pula, bentuknya  adalah  pada  institusi  lembaga  Ulama  yang  terdapat  dalam  istana,  yaitu  struktur lembaga  ulama  dan  meningkatkan  fungsi  lembaga  ulama  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  Islam  di  Sambas.  Pada  bagian  terakhir  yaitu  resonansi  politik  Maharaja  Imam terjadi  dalam  dua  kecendrungan  utama,  yaitu  mendorong  pergerakan  nasionalisme  dan bergabung dalam partai politik Islam kala itu, yaitu bergabung dengan partai Masyumi.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Dudung. (2007). Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
Azra,  Azyumardi .  ( 2007). Jaringan  Ulama Timur  Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII , cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Burhanuddin, Jajat. (2012). Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia, Jakarta: Mizan.
Gien,  Ooi  Keat.  (2013) Post-War  Borneo,  1945-1950:  Nationalism,  Empire  and  State- Building, Milton Park: Routledge.
Imran, Muhammad Basiuni. (1943). al-Janaiz, Tasik Malaya: Galunggung.
--------. (1918). Bidâyah al-Tauhîd fi ‘Ilm Tauhid, Singapura: al-Ahmadiyah.
--------. (1920). Cahaya Suluh, Pada Mendirikan Jum’at Kurang dari pada Empat   Puluh, Singapura: al-Ahmadiyah.
--------. (1932). Khulâsah as-Sîrah al-Muhammadiyah, Hakikat Seruan Islam, Singapura, al- Matba‘ah.
--------. (1934). Irsyâd al-Ghilmân, ilâ Adâb Tilâwah al-Qurân, Singapura, al-Matba‘ah.
--------.  (1938). Ḥusnu    al-Jawâb  ‘an  Ithbâti  al-Ahillati  Bilhîsab:  Molek  Jawaban  Pada Mentsa’bitkan Awal Bulan Dengan Kiraan , Penang: Maktabah al-Zainiyah.
--------. (1938). Nûr al-Sirâj fi Qissah al-Isra’, Singapura: al-Ahmadiyah.
Kartodirjo, Sartono (ed). (1990). Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, Jakarta: LP3ES.
Khoirnafiya,  Siti.  (2007).  ‘Resonansi:  Suatu  Perspektif  Dalam  Kajian  Gerakan  Politik- Keagamaan Ikhwanul Muslimin Di Indonesia’, dalam Ketut Wikantika (ed), Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia 2017, Bandung: ITB.
Kuntowijoyo. (2003). Metode Sejarah, edisi ketigaYogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Laffan,  Micheal  Francis.  (2003). Islamic  Nationhood  and  Colonial  Indonesia;  The  Umma Below the Winds, New York: Routledge Curzon.
Lepselter,  Susan. (2016). The Resonance  of Unseen  Things: Poetics, Power, Captivity, and UFOs in the American Uncanny, Amerika: University of Michigan Press.
Muhammad Shafiuddin, (1955). Surat Perintah, Sambas 25 Syawal tahun 1333 bersamaan 6 September.
Musa,  Pabali.  (2003). Sejarah  Kesultanan  Sambas  Kalimantan  Barat,  Kajian  Naskah  Asal Raja-Raja dan Salsilah Raja Sambas, Pontianak : STAIN Pontianak Press. Oastidie,  Gert,  dkk.  (2016). Serdadu  Belanda  di  Indonesia  1945-1950:  Kesaksian  Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah. Terj. Susi Moeimam, dkk, Jakarta: KITLV.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Panitia  Pemeriksaan.  (1956). Petikan  Surat  Keputusan  Panitia  Pemeriksaan  No.
305 305/1956./k, Jakarta.
Patoni, Ahmad. (2007). Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Pijper,  G.  F.  (1985). Beberapa  Studi  Tentang  Sejarah  Islam  di  Indonesia  1900-1950, terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin Jakarta: UI Press.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta.
Rahmatullah,  Muhammad.  (2003). Pemikiran  Fikih  Maharaja  Imam  Kerajaan  Sambas Muhammad Basiuni Imran 1885-1976., Pontianak, Bulan Sabit Press.
Redaksi. (1955) . ‘Program ‘Tjahaja Islam’ dalam Majalah Pembina Tenaga Umat; Tjahaja Islam, Nomor Uchuwatun Hasanah .
Redaksi. (1956). ‘Berita Keluarga’, Suara Masjumi, No. 7 Th. Ke XI, 1 Maret.
Statuten en  Huishoudelijk  Reglement.  (1936). Perkoempoelan “Tarbiatoel Islam” Sambas,
Pontianak: Boekhandel & Drukkerij Phin Min.
Steenbrink,    Karel    A.    (1986). Pesantren  Madrasah  Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam Kurun Modern, terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: LP3ES.
Sunandar.  (2013). “ Peran  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dalam  Kehidupan Sosial  Keagamaan  Masyarakat  Kerajaan  al-Watzikhoebillah  Sambas  1913-1976 ”,
Tesis tidak diterbitkan Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
Suryabrata, Sumardi. (1997). Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo.
Suryanegara,  Ahmad  Mansur.  (2015). Api  Sejarah:  Mahakarya  Perjuangan  Ulama  dan Santri  dalam  Menegakkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, jilid  kedua, Bandung: Surya Dinasti.
Tanasaldy, Taufiq. (2002). Regime Change And Ethnic Politics In Indonesia: Dayak Politics Of  West Kalimantan, Laiden: KITLV Pres.
van  Bruinessen,  Martin.  (1992).  ‘Basyuni  `Imran  Muhammad  Basyuni  b.  Muhammad `Imran,  Sambas,  West  Borneo,  1885-1953.’  dalam Dictionnaire  Biographique  des Savants  et  Grandes  Figures  du  Monde  Musulman  Périphérique,  du  XIXe  Siècle  à Nos Jours , Fasc. no 1. Paris: CNRS-EHESS.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Zahro,  Ahmad.  (2004). Tradisi  Intelktual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masail  1926-1999, Yogyakarta: LKiS.
Zen, Fathurin, (2004). NU Politik: Analisis Wacana Media , Yogyakarta: LKiS.
Zuhri, Saifudin. (2013). Berangkat dari Pesantren, Yogyakarta: LKiS.