Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 146-153
Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia
Marheni 1) , Liya Emawati 2)
1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung *Email korespondensi: marheni.utama@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the effect of Islamic corporate governance, Islamic social  reporting and Islamic maqashid on Islamic banks in Indonesia. The variable Islamic corporate governance is proxied by the Board of Directors,  Board  of  Independent  Commissioners,  Institutional  Ownership  Audit  Committee  and  Sharia Supervisory Board. The study was conducted on 11 Islamic banks in Indonesia using panel data from 2015-2019 using  regression  using  a  random  effects  model.  The  results  found  that  only  the  ICG  variables,  namely  the Independent Board of Commissioners and Institutional Ownership, had an effect on the performance of Islamic maqashid. Meanwhile, other ICG variables and ISR have no effect on sharia maqashid.

## Keywords: ICG, ISR, Maqashid Syariah Index
Saran  Sitasi :  Marheni., &  Emawati,  L.  (2022). Islamic  Corporate  Governance , Islamic  Social  Reporting dan Maqashid  Syariah  Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (01),  146-153.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi  ekonomi  global  tahun  2019  cenderung mengalami  perlambatan,  hal  ini  disebabkan  karena turunnya  aktivitas  perdagangan  dunia  karena  ada peningkatan perang dagang antara AS dan Tiongkok serta  penurunan  harga  komoditi.  Pertumbuhan ekonomi  global  2019  diramalkan  menurun  menjadi 2,9%,  dari  tahun  lalu  3,6%  pada  tahun  2018  (OJK, 2019).  Pada  tahun  2018,  diramalkan  umat  Muslim mengeluarkan USD2,2 triliun untuk sektor makanan, farmasi  dan  gaya  hidup  sesuai  prinsip  syariah.  Nilai tersebut mencerminkan 5,2% pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024 (dengan asumsi CAGR 6,2%). Selain  itu,  aset  keuangan  syariah  dilaporkan  telah mencapai USD2,5 triliun pada tahun 2018.
Data  Otoritas  Jasa  Keuangan  2019  menunjukan Aset perbankan syariah masih menunjukkan perkembangan  positif,  meski  ada  perlambatan  jika dibanding tahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan  aset  perbankan  syariah  masih  terjaga double  digit,  dan  aset  mencapai  6,18%  terhadap perbankan  nasional,  naik  dibandingkan  tahun
sebelumnya  yang  sebesar  5,96%.  Baik  BUS,  UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.
Dalam perkembangan lembaga keuangan syari’ah  mendapat  kritik  terkait  aspirasi  ekonomi Islam,  diman  komersialisasi  keuangan  menjadi  lebih utama di bandingkan dengan aspek sosial muammalahnyauntuk mendapatkan maslahah (Asutay & Harningtyas, 2015). Dari kesimpulan ini (Ascarya &  Sukmana,  2016)  menyatakan  bahwa,  sampai  saat ini pengukuran yang ada belum berhasil untuk menilai kinerja  bank  syariah.  Sebab  itu,  menggunakan pengngukuran  maqashid  untuk  mengukur  kinerja bank  syariah  sangat  relevan.  Sehingga  pengukuran bank  Syariah  dapat  diukur  berdasar  prinsip  syariah dalam islam, yang menyatukan komersial dan sosial, individu dan kepentingan publik, serta tujuan duniawi dan akhirat.
Alharbi, (2017) mengatakan pengukuran kinerja bank  syariah  masih  belum  tertangani  secara  formal. Sehingga  diperlukan  upaya  dan  terobosan  untuk mengembangkan  konsep  pengukuran  kinerja  bank syari’ah.  Pernyataan  tersebut  dipertegas  dengan adanya perbedaan antara beberapa tujuan bank syariah
dengan  bank  konvensional,  sehingga  pengukuran kinerjanya  pun  harus  berbeda  dengan  pengukuran kinerja  bank  syari’ah  dan  bank  konvensional  (Al Ghifari et al., 2015; Antonio et al., 2012). Lebih lanjut, pengukuran  kinerja  bank  syariah  memang  harus menggunakan  rasio  keuangan  atau  shareholder oriented, tetapi rasio keuangan saja tidak cukup, oleh karena  itu  harus  ada  perbedaan  baik  secara  teori maupun  secara  praktek,  serta  harus  ada  pergeseran paradigma untuk menggunakan basis syari’ah dalam mengukur kinerja bank syari’ah (Antonio et al., 2012; Mohammed & Taib, 2015; Prasetyowati & Handoko, 2016).
Untuk  mengukur  kinerja  bank  syariah  maka dibutuhkan  tatakelola  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Tata  kelola  perusahaan  Islam  adalah  aturan  atau standar  yang  bertujuan  untuk  memastikan  hubungan yang muncul antara pemangku kepentingan. Dijelaskan  (Bhatti  et  al.,  2010), Islamic  corporate governance merupakan  era  baru  di  bidang  ekonomi yang  berlandaskan  nilai  moral  dan  sistem  hukum syariah.  Dengan  misi  untuk  menciptakan  dan meningkatkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  baik secara  individu  maupun  secara  keseluruhan.  Secara umum  tujuan  tata  kelola  perusahaan  Islam  memiliki kesamaan  dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (Sadewo et al., 2017).
Penerapan  ICG  khususnya  perbankan  syariah didasarkan  pada  indikator  perbankan  syariah  yang dikeluarkan oleh KNKG. Dengan penerapan indikator tersebut,  perbankan  syariah  diharapkan  dapat meningkatkan  tata  kelola  yang  meningkatkan  nilai perusahaan.  Penerapan  ICG  terbukti  berpengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  ISR  (Ertanto  & Chariri,  2012)  dewan  pengawas  merupakan  faktor penting dalam keberlangsungan penerapan tata kelola di Bank Syariah dan berdasarkan (Indrawaty and S. M. Wardayati,2016)  dinyatakan  bahwa  penerapan  ICG pada  bank  syariah  di  Indonesia  belum  optimal  dan belum  terstandarisasi,  akan  tetapi  prinsip  ICG sebenarnya  mengarah  pada  prinsip  tata  kelola perusahaan; Meski belum optimal, terlihat jelas bahwa semakin banyak bank syariah yang telah menerapkan tata kelola tersebut. Volker (2003) dan Asrori (2014) mengungkapkan  dua  kelemahan  penting  tata  kelola perusahaan perbankan Islam. Pertama, terkait syariah compliance, yakni pengelolaan.
Asrori,  (2014)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa Islamic  corporate  governance berpengaruh terhadap  kinerja  bank  syariah.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa Islamic  corporate  governance berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  perbankan syariah.  Junusi  (2012)  menyimpulkan  bahwa  tata kelola  syariah  yang  diturunkan  dari  konsep good corporate  governance berpengaruh  positif  terhadap kinerja.  Penelitian  Cihak  dan  Hesse  (2010)  mereka juga menemukan bahwa Islamic Corporate Governance bank syariah secara positif mempengaruhi Z-score.
Selain  itu  untuk  mendukung  kinerja  bank  perlu diungakapan pelaporan tanggung jawab sosial dimana dalam  perspektif  islam  disebut Islamic  Social Reporting . Keterbukaan informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders,  salah  satunya Islamic  social  reporting (ISR). Islamic  Social  Reporting (ISR)  pertama  kali dikemukakan oleh (Haniffa, 2002), yang menyatakan bahwa  dalam  pelaporan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dalam  sistem  konvensional  hanya menitikberatkan  pada  aspek  material  dan  moral, sehingga ia menambahkan aspek spiritual juga harus difokuskan  pada  pelaporan  tanggung  jawab  sosial. Islamic Social Reporting (ISR) merupakan salah satu bentuk keterbukaan tentang pengembangan tanggung jawab  sosial  yang  telah  memasukkan  nilai-nilai  atau prinsip  syariah  (Savira,  2015).  Pernyataan  tentang Islamic  Social  Reporting  (ISR) yang  berpengaruh positif  terhadap  nilai  perusahaan  didukung  oleh penelitian  (Setiawan  et  al.,  2019).  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sutapa  &  Laksito, 2018)  menyatakan  bahwa Islamic  Social  Reporting (ISR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.ama harus menjadi pijakan.
Alasan  yang  mendasari  penerapan Islamic Corporate  Governance (ICG)  dan  Implikasinya terhadap  kinerja  bank  syariah  perlu  dibuat  sejalan dengan  terjadinya  kebangkrutan  lembaga  keuangan Dunia Islam, di Turki pada tahun 2001 yang oleh para ekonom dan keuangan Islam diduga sebagai akibatnya kelemahan mekanisme internal dan eksternal dari tata kelola  perusahaan  (Sadewo  et  al.,  2017).  Masalah mengenai kelemahan corporate governance di industri perbankan syariah yang semakin meningkat menarik perhatian  para  ekonom  dan  keuangan  Islam  untuk dicarikan  solusinya.  Nienhaus  (2003)  dan  Asrori (2014)  mengungkapkan  dua  kelemahan  penting  tata kelola  perusahaan  perbankan  Islam.  Pertama,  terkait syariah  compliance,  yakni pengelolaan  Bank syariah tidak  dapat  menjamin  kepatuhan  syariah  pada  setiap produk  dan  layanan  perbankan  yang  diberikan,  baik
yang  terkait  dengan  perlindungan  deposan  investasi, dan manajemen bank syariah tidak mampu menjamin perlindungan risiko finansial bagi pemangku kepentingan, investor, deposan.
Penelitian  Grais  &  Pellegrini  (2006),  dengan sejumlah responden beragama Islam Perbankan di 16 negara  termasuk  satu  di  Indonesia,  mengungkap kelemahan internal mekanisme tata kelola perusahaan perbankan syariah, khususnya yang terkait kompetensi  DPS  dan  kepatuhan  kepatuhan  syariah dalam  operasional  dan  bisnis,  sedangkan  kelemahan mekanisme  eksternal  yang  terkait  dengan  penerapan ICG  Syariah  peraturan  bank  adalah  tidak  dapat ditegakkan  secara  efektif  dan  dilaksanakan  secara sesuai ke Islam.
Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Islam  tidak dapat  dirilis  oleh  Islamic  Social  Reporting  (ISR) karena  keduanya  memiliki  keterkaitan.  Prinsip  ICG sendiri  berdasarkan  pada  konsep  tata  kelola perusahaan  yang  terdiri  (Transparan,  Akuntabilitas, Tanggung  Jawab,  Independensi  dan  Kewajaran)  dan sesuai  dengan  prinsip  nilai-nilai  Islam  yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berarti salah  satu  dari  lima  prinsip  ICG,  yaitu  tanggung jawab,  menyatakan  itu  penekanan  signifikan  harus diberikan kepada perusahaan pemangku kepentingan yang  harus  mematuhinya  dengan  tuntunan  Islam yaitu,  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah,  sedangkan  empat sila  lainnya  (yaitu,  transparansi,  akuntabilitas, kemandirian,  dan  keadilan)  memberi  lebih  banyak penekanan  kepada  pemegang  saham  sesuai  dengan pedoman  Islam.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh International  Institute  of  Islamic Though t  in  Tahun  1996  menunjukkan  bahwa  bank syariah  tidak  sepenuhnya  menjalankan  peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Sebanyak 32 bank  syariah  di  dunia  memang  memprioritaskan ekonomi  tujuan  dibandingkan  dengan  tujuan  sosial dengan  indikasi  yang  mengambil  kriteria  ekonomi didahulukan  dari  kriteria  sosial  saat  mengevaluasi peluang  investasi  (Alamsyah,  2015).  Farook  et  al., (2011)  berpendapat  bahwa  perbankan  syariah  secara ekonomi  lebih  intensif  struktur  daripada  norma. Penerapan  tata  kelola  perusahaan  merupakan  salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.  Secara  konseptual  tujuan  didirikannya lembaga  perbankan  syariah  sebagai  pionir  dalam penerapan  aspek  syariah  atau  maqashid  syariah  di suatu perusahaan. Sehingga tujuan untuk menjaga diri
dan  menciptakan  keadilan  dan  kemanfaatan  dapat terlaksana pada semua aktivitas perbankan syariah,
Keterbukaan  informasi  mengenai  aktivitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, salah satunya Islamic  Social  Reporting (ISR). Islamic  Social  Reporting (ISR)  pertama  kali dikemukakan oleh (Haniffa, 2002), yang menyatakan bahwa  dalam  pelaporan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dalam  sistem  konvensional  hanya menitikberatkan  pada  aspek  material  dan  moral, sehingga ia menambahkan aspek spiritual juga harus difokuskan  pada  pelaporan  tanggung  jawab  sosial. Islamic Social Reporting (ISR) merupakan salah satu bentuk keterbukaan tentang pengembangan tanggung jawab  sosial  yang  telah  memasukkan  nilai-nilai  atau prinsip  syariah  (Savira,  2015).  Pernyataan  tentang Islamic  Social  Reporting (ISR)  yang  berpengaruh positif  terhadap  nilai  perusahaan  didukung  oleh penelitian  Setiawan  et  al.,  (2019).  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutapa  &  Laksito, (2018)  menyatakan  bahwa Islamic  Social  Reporting (ISR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Dalam  pandangan Syariah  Enterprise  Theory (SET) distribusi kekayaan (wealth ) atau nilai tambah ( value added ) tidak hanya berlaku pada para partisan yang  terkait  langsung  seperti  pemegang  saham, kreditor,  karyawan  dan  pemerintah  tetapi  juga  pihak lain  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  bisnis  yang dilakukan  perusahaan  atau  pihak  yang  tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill (Triyuwono,  2017).  Berdasarkan  rekomendasi  dari SET maka perusahaan akan menyajikan laporan nilai tambah  sebagai  salah  satu  laporan  keuangannya. Laporan  tersebit  bersisi  informasi  mengenai  nilai tambah  ( value  added )  yang  berhasil  diciptakan  oleh perusahaan  dan  pendistribusian  nilai  tambah  kepada yang  berhak  menerimanya.  Maka  dengan Syariah Enterprise  Theory dapat  dijadikan  dasar  dala tatakelola  perusahaan  bank  syariah  dan  tanggung jawab social dalam bank syariah.
a. Islamic  Corporate  Governance dan  Maqashid Syariah
Tata  kelola  perusahaan  Islam  adalah  aturan atau  standar  yang  bertujuan  untuk  memastikan hubungan  yang  muncul  antara  pemangku kepentingan.  Dijelaskan  (Bhatti et  al .  (2010), Islamic  corporate  governance merupakan  era baru  di  bidang  ekonomi  yang  berlandaskan  nilai moral  dan  sistem  hukum  syariah.  Dengan  misi untuk menciptakan dan meningkatkan
kesejahteraan  bagi  masyarakat  baik  secara individu  maupun  secara  keseluruhan.  Secara umum  tujuan  tata  kelola  perusahaan  Islam memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan konvensional (Sutapa & Laksito, 2018).
Penelitian  Grassa  dan  Matoussi  (2014), Quttainah  (2013)  dan  Shahzad  Bukhari  et  al. (2013)  menemukan  hubungan  positif  antara dewan direksi dengan kinerja perbankan syariah. Fuzi  et  al.,  (2016);  Bukair  dan  Rahman,  (2015); Quttainah,  2013;  Shahzad  Bukhari  et  al.,  2013) juga  menemukan  bahwa  ada  hubungan  positif antara  BI  dan  kinerja  perbankan.  Hubungan positif  antara  struktur  kepemilikan  dan  kinerja bank  syariah  telah  ditemukan  oleh  (Juras  dan Hinson, 2008; Al-Saidi dan Al-Shammari, 2013). Sementara  ukuran  DPS  juga  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  peusahaan  (Mollah  &  Zaman, 2015).
H1a: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap
Maqashid Syariah
H1b: Dewan  Komisaris  Independen berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah
H1c: Komite  Audit berpengaruh  positif terhadap
Maqashid Syariah
H1d: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah
H1e: Dewan  Pengawas  Syraiah berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah
b. Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Standar  pengungkapan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  yang  sesuai  dengan  perspektif Islam.  Mahardikasari  &  Aryani  (2019),  Othman (2009) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder itu sendiri, manajemen yang membagi informasi  perusahaan  dengan  pengguna  dapat meningkatkan  kepercayaan  stakeholders  dan menjaga kesuksesan perusahaan serta
meningkatkan nilai perusahaan. Pemangku kepentingan  memiliki  peran  penting  untuk dimainkan di perusahaan. Dampak yang diperoleh Bank Umum Syariah dalam mengungkapkan ISR Index sebagai alat ukur dalam pelaporan CSR-nya adalah menunjukkan kepada publik tentang peran perusahaan  dalam  perspektif  spiritual.  Sidik, (2016)  menunjukkan  bahwa Islamic  Social Reporting berpengaruh  positif  terhadap  kinerja perbankan Syariah.
H2: Islamic  Social  Reporting berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, metode berlandas filsafat positivisme yang sering  juga  disebut  dengan  metode  positivistik. Metode  ini  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ada yaitu konkrit, terukur, sistematis dan objektif. Metode kuantitatif ini dapat dikembangkan dengan iptek-iptek terbaru, dimana penelitian ini berupa angka-angka dan diolah  menggunakan  statistik.  (Sugiyono,  2017). Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui pengaruh  ICG  dan  ISR  terhadap  maqhasid  bank syariah di Indonesia.
a. Maqashid Syariah Pengukuran kinerja dengan maqashid shariah  index pernah  dikembangkan  oleh beberapa  ahli  di  bidang  fiqh,  perbankan  syariah dan ekonomi syariah. Kemudian mereka menentukan  rasio  kinerja  yang  tepat  sekaligus menetapkan  bobot  untuk  setiap  komponen  rasio tersebut.  Teori maqashid  shariah  index yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh (Mohammed et al ., 2008)
b. Islamis corporate governance
Rama  &  Novela,  (2015)  membagi  definisi menjadi  tiga  komponen  utama  ICG,  yaitu:  ada dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi,  ada  pendapat  yang  independen mengenai  implementasi  fungsi  pengawasan kepatuhan  pada  syariah,  dan  proses  review  pada pemenuhan  syariah.  Dalam  pengukuran  ICG peneliti  menggunakan  proksi  jumlah  dewan direksi,  dewan  komisaris  independent,  jumlah komite  audit,  kepemilikan  institusional  dan jumlah DPS (Mansour & Bhatti, 2018), (Kusuma & Rosadi, 2019).
c. Islamic Social Reporting
Islamic  Social  Reporting diukur  dengan menggunakan
suatu index. Indicator pengukurannya  menggunakan  indicator  yang diajukan  oleh  Othman  (2009).  Indicator  tersebut merupakan  pengembangan  dari  index  yang dikembangkan oleh Hanifa (2002).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Berdasarkan uji ketepatan model, random effect model adalah model yang paling tepat. Maka dari itu, pengujian  regresi  data  panel  menggunakan random effect  model .  Hasil  regresi  data  panel  dapat  dilihat pada tabel 4
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Data Panel Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 0.066444  0.224430  0.296057  0.7685 DD 0.002718  0.016786  0.161921  0.8720 DKI 0.320162  0.096773  3.308367 0.0018 KA 0.009756  0.016404  0.594744  0.5548 KI 0.045301  0.014006  3.234477 0.0022 DPS -0.020110  0.036706  -0.547870  0.5863 ISR 0.007921  0.307238  0.025783  0.9795
Sumber : Output EVIEWS 10 , 2021
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  model  regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = 0.066444+0.002718DD + 0.320162DKI + 0.009756KA + 0.045301KI -0.020110DPS +

## 0.007921ISR + e
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  konstanta  koefisien  regresi  masing-masing variabel,  berikut  persamaan  regresi  data  panel  yang diperoleh:
a. Nilai  konstanta  sebesar  0.066444  menunjukkan bahwa  jika  variabel  independen  bernilai  konstan atau tetap, maka kinerja maqashid syariah bernilai 0.066444.
b. Nilai  koefisien  regresi  DD  (dewan  direksi) sebesar  0.002718  bernilai  positif  artinya  setiap penambahan 1 orang anggota komite audit suatu bank  syariah  maka  akan  semakin  tinggi  kinerja maqashid syariah.
c. Nilai  koefisien  regresi  DKI  (dewan  komisaris independen) sebesar 0.320162DKI bernilai positif artinya setiap penambahan 1 orang anggota dewan komisaris  independen  suatu  bank  syariah  maka akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah.
d. Nilai koefisien regresi KA (komite audit) sebesar 0.009756 bernilai negatif, artinya setiap penambahan  1  orang  anggota  dewan  komisaris independen  suatu  bank  syariah  maka  akan semakin rendah kinerja maqashid syariah.
e. Nilai koefisien regresi KI Kepemilikan
Institusional  sebesar  0.045301  bernilai  positif, artinya  setiap  penambahan  1  orang  Kepemilikan Institusional  suatu  bank  syariah  maka  akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah.
f. Nilai  koefisien  regresi  DPS  (dewan  pengawas syariah) sebesar 0.020110 bernilai negatif artinya
setiap  penambahan  1  orang  dewan  pengawas syariah  suatu  bank  syariah  maka  akan  semakin rendah kinerja maqashid syariah.
g. Nilai  koefisien  regresi  ISR  ( Islamic  Social Reporting) sebesar  0.007921  bernilai  positif, artinya  semakin  tinggi  pengungkapan islamic social  reporting suatu  bank  syariah  maka  akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah
3.2. Pembahasan
a. Islamic  Corporate  Governance dan  Maqashid Syariah
Tata  kelola  perusahaan  Islam  adalah  aturan atau  standar  yang  bertujuan  untuk  memastikan hubungan  yang  muncul  antara  pemangku kepentingan.  Dijelaskan  Bhatti  et  al.,  (2010), Islamic  corporate  governance merupakan  era baru  di  bidang  ekonomi  yang  berlandaskan  nilai moral  dan  sistem  hukum  syariah.  Dengan  misi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  baik  secara individu  maupun  secara  keseluruhan.  Secara umum  tujuan  tata  kelola  perusahaan  Islam memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan konvensional (Sutapa & Laksito, 2018).
Variabel dewan direksi memiliki probabilitas sebesar  0.8720,  lebih  dari  0,05  atau  >  0,05  dan nilai  koefsisennya  sebesar  0.002718.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah  sehingga  hipotesis  ditolak.  Wantoro  & Gunawan,  (2017)  menjelaskan  bahwa  dalam pemilihan  dewan  direksi  di  Indonesia  kurang mempertimbangkan  kompetensi  dan  integritas pada orang tersebut sehingga untuk menjalankan tugas  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan berbasis syariah
Variabel  dewan  komisaris  independen memiliki probabilitas sebesar 0.0018, lebih kecil dari  0,05  atau  <  0,05  dan  nilai  koefsisennya sebesar  0.320162.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis diterima.
Variabel komite  audit memiliki  probabilitas sebesar  0.5548,  lebih  dari  0,05  atau  >  0,05  dan nilai  koefsisennya  sebesar  0.009756.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit  tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid
syariah sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan temuan Bouaziz (2012) bahwa  suatu  perusahaan  yang  mempunyai anggota  komite  audit  yang  lebih  banyak  maka akan  lebih  besar  pula  untuk  melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional  dan  bank  syariah  Islam  di  Yaman juga  menemukan  bahwa  jumlah  anggota  komite audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja bank syariah.
Variabel Kepemilikan Institusional memiliki probabilitas sebesar 0.0022, lebih  kecil dari 0,05 atau  <  0,05  dan  nilai  koefsisennya  sebesar 0.045301.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap  maqashid  syariah  sehingga  hipotesis diterima.  Kartikawati,  (2007),  mengemukakan kepemilikan  oleh  institusi  akan  mendorong peningkatan  pengawasan  yang  lebih  optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham  mewakili  suatu  sumber  kekuasaan  yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya  terhadap  keberadaan  manajemen. Hasil penelitian Kartikawati (2007) menunjukkan bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Variabel  dewan  pengawas  syariah  memiliki probabilitas sebesar 0.3967, lebih  dari 0,05 atau > 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar -0.020110. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  dewan pengawas  syariah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  maqashid  syariah  sehingga  hipotesis ditolak. Kompetensi dan pengusaan anggota DPS di  bidang  syariah  maupun  bidang  ekonomi menjadi  mutlak  diperlukan.  Tetapi  penelitian yang  dilakukan  oleh  Kholid  &  Bachtiar,  (2015) menyatakan  bahwa  jumlah  Dewan  Pengawas Syariah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja maqashid  syariah  hal  ini  terjadi  karena  tidak semua  DPS  memeliki  latar  belakang  pendidikan bidang ekonomi tapi juga berlatar belakang islam saja  serta  minimnya  jumlah  DPS  pada  bank Syariah.
b. Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah
Standar  pengungkapan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  yang  sesuai  dengan  perspektif Islam.  Mahardikasari  &  Aryani  (2019),  Othman (2009) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder itu sendiri, manajemen yang membagi
informasi  perusahaan  dengan  pengguna  dapat meningkatkan  kepercayaan  stakeholders  dan menjaga kesuksesan perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan. Pemangku kepentingan  memiliki  peran  penting  untuk dimainkan di perusahaan. Dampak yang diperoleh Bank Umum Syariah dalam mengungkapkan ISR Index sebagai alat ukur dalam pelaporan CSR-nya adalah menunjukkan kepada publik tentang peran perusahaan dalam perspektif spiritual
Variabel islamic  social  reporting memiliki probabilitas sebesar 0.9795, lebih dari 0,05 atau > 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar 0.007921. Hal ini  menunjukkan  bahwa  variabel  islamic  social reporting  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap maqashid  syariah  sehingga  hipotesis  ditolak. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan.  Sidik, (2016)  menunjukkan  bahwa Islamic  Social Reporting berpengaruh  positif  terhadap  kinerja perbankan syariah.

## 4. KESIMPULAN
Bagian  Dari  pembahasan  yang  dilakukan  pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 sampai 2019, maka dapat disimpulkan sabagai berikut: a. Variabel  dewan  direksi  memiliki  probabilitas sebesar  0.8720,  lebih  dari  0,05  atau  >  0,05  dan nilai  koefsisennya  sebesar  0.002718.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.
b. Variabel  dewan  komisaris  independen  memiliki probabilitas sebesar 0.0018, lebih kecil dari 0,05 atau  <  0,05  dan  nilai  koefsisennya  sebesar 0.320162.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan  terhadap  maqashid  syariah  sehingga hipotesis diterima.
c. Variabel  komite  audit  memiliki  probabilitas sebesar  0.5548,  lebih  dari  0,05  atau  >  0,05  dan nilai  koefsisennya  sebesar  0.009756.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit  tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.
d. Variabel  Kepemilikan  Institusional  memiliki probabilitas sebesar 0.0022, lebih  kecil dari 0,05 atau  <  0,05  dan  nilai  koefsisennya  sebesar 0.045301.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan
terhadap  maqashid  syariah  sehingga  hipotesis diterima.
e. Variabel  dewan  pengawas  syariah  memiliki probabilitas sebesar 0.3967, lebih  dari 0,05 atau > 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar -0.020110.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  dewan pengawas  syariah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  maqashid  syariah  sehingga  hipotesis ditolak.
f. Variabel islamic  social  reporting memiliki probabilitas sebesar 0.9795, lebih  dari 0,05 atau >  0,05  dan  nilai  koefsisennya  sebesar  0.007921. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel islamic social  reporting tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  maqashid  syariah  sehingga  hipotesis ditolak.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  Bank  syariah yang diteliti hanya Bank Umum Syariah  (BUS)  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015  sampai  2019.  Saran  bagi  peneliti  selanjutnya, menambahkan  objek  penelitian  yang  luas  dengan menambahkan Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan  perusahaan  yang  terdaftar  di  Jakarta Islamic Index (JII) sehingga memperoleh sampel yang lebih  banyak.  Serta  peneliti  selanjutnya,  dapat menggunakan variabel independen lain seperti assets quality , struktur modal, firm size, leverage.

## 5. REFERENSI
Al-Baidhani,  A.  M.  (2013).  The  effects  of  corporate governance on bank performance: Evidence from the Arabian Peninsula. SSRN Electronic Journal , 1–31.
Al Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015).
Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan  Malaysia  dengan  Pendekatan  Maqashid Indeks. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (2), 47–66.
Alharbi, A. T. (2017). Determinants of Islamic banks’ profitability: international evidence.
International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management .
Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012).
An  analysis  of  Islamic  banking  performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. Journal of Islamic Finance , 1 (1).
Ascarya, S. R., & Sukmana, R. (2016). Measuring The Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari’ah objectives. Jakarta:
Center  for  Central  Banking  Research  and Education, Bank Indonesia .
Asrori. (2014). IMPLEMENTASI ISLAMIC

## CORPORATE
GOVERNANCE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

## KINERJA
BANK SYARIAH. Jurnal Dinamika Akuntansi;
Vol  6,  No  1  (2014):  March  2014DO  - 10.15294/Jda.V6i1.3249 , 6 (1). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/arti cle/view/3249
Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid  al-Shari’ah  Index  to  evaluate  social performance of Islamic Banks: A conceptual and empirical attempt. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi , 1 (1), 5–64. Bhatti, N., Shar, A. H., Shaikh, F. M., & Nazar, M. S. (2010).  Causes  of  stress  in  organization,  a  case study  of  Sukkur. International  Journal  of Business and Management , 5 (11), 3. Ertanto,  C.  P.  A.,  &  Chariri,  A.  (2012). Analisis
Pengaruh islamic corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Farook,  S.  Z.,  Lanis,  R.,  &  Hassan,  K.  M.  (2011).
Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure:  The  Case  of  Islamic  Banks.  SSRN eLibrary . Grais,  W.,  &  Pellegrini,  M.  (2006). Corporate governance and Shariah compliance in institutions  offering  Islamic  financial  services . The World Bank.
Haniffa,  R.  (2002).  Social  reporting  disclosure:  An Islamic  perspective. Indonesian Management & Accounting Research , 1 (2), 128–146.
Kartikawati,  W.  (2007).  Pengaruh  kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Manajemen Keuangan .
Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance  dan  kinerja  maqasid  syariah  bank syariah  di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 19 (2), 126–136.
Kusuma, M., & Rosadi, S. (2019). Islamic Corporate Governance  and  Islamic  Banking  Financial Performance. Journal  of  Finance  and  Islamic Banking , 1 (2), 164–179.
Mahardikasari,  M.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2019).  Islamic Corporate  Governance  dalam  Memoderasi Hubungan antara Kinerja Keuangan dan Islamic Social Reporting. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ,
5 (2), 102–112.
Mansour,  W.,  &  Bhatti,  M.  I.  (2018).  Recent developments  on  Islamic  corporate  governance (ICG). Managerial Finance .
Mohammed,  M.  O.,  Razak,  D.  A.,  &  Taib,  F.  M.
(2008).  The  performance  measures  of  Islamic banking based on the maqasid framework. Paper of  IIUM  International  Accounting  Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt , 1–17.
Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid  al-Shari’ah  framework:  Cases  of  24 selected  banks. Journal  of  Islamic  Monetary Economics and Finance , 1 (1), 55–77.
Mollah,  S.,  &  Zaman,  M.  (2015).  Shari’ah supervision, corporate governance and performance:  Conventional  vs.  Islamic  banks. Journal of Banking & Finance , 58 , 418–435.
Nienhaus, V. (2003). Corporate governance in Islamic banks. ISLAMIC FINANCIAL ARCHITECTURE ,
289.
Othman,  R.  (2009). Determinants  of  Islamic  Social Reporting  Among  Top  Shariah  -Approved Companies in Bursa Malaysia . 12 (12), 4–20.
Prasetyowati,  L.  A.,  &  Handoko,  L.  H.  (2016).
Pengukuran  Kinerja  Bank  Umum  Syariah Dengan  Maqasid  Index  Dan  Sharia  Conformity And Profitability (SCNP). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 4 (2), 107–130.
Sadewo,  I.  B.,  Suparlinah,  I.,  &  Widianingsih,  R. (2017). Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  dan Keputusan Pendanaan
Terhadap Nilai Perusahaan  dengan  Profitabilitas  sebagai
Variabel  Mediasi  (Studi  Empiris  Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2014) . Savira, M. N. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran  Dewan  Komisaris,  Ukuran  Dewan
Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan  Manajerial,  Dan  Kepemilikan Institusional  Terhadap  Pengungkapan  Islamic Social Reporting (ISR) . UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG.
Setiawan,  I.,  Swandari,  F.,  &  Dewi,  D.  M.  (2019).
Pengaruh Pengungkapan Islamic Social
Reporting  (Isr)  Terhadap  Nilai  Perusahaan Dengan  Kinerja  Keuangan  Sebagai  Variabel Moderating. JWM (Jurnal Wawasan Manajemen) , 6 (2), 168–186. Sidik,  I.  (2016). Pengaruh  Zakat  Dan  Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Terhadap Reputasi  Dan  Kinerja  Perusahaan .  Jakarta: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi, dan R&D (3rd ed.). ALFABETA, CV.
Sutapa, S., & Laksito, H. (2018). PERAN ISLAMIC SOCIAL  REPORTING  TERHADAP  NILAI PERUSAHAAN. Jurnal  Akuntansi  Indonesia ,
7 (1), 57–68. Triyuwono,  I.  (2017). Akuntansi  syariah  perspektif, metodologi, dan teori . Rajawali Pers.
Wantoro,  D.,  &  Gunawan,  B.  (2017).  Pengaruh
Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. Jurnal Dipublikasikan.  Universitas  Muhammadiyah
Yogyakarta .