## KINERJA BIROKRASI DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PADA KANTOR KELURAHAN MALUNDA KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
Munawi Gay 1 , Eka Adriana 2
1 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: munawir_andar@yahoo.com
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: eka-adriana@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  the  bureaucracy  in providing  public  services  to  the  community  at  the  Malunda  Kelurahan office, Malunda Subdistrict, Majene Regency. Research using qualitative descriptive  methods.  Data  collection  through  interview  techniques,
observation, and documentation. The results showed that the use of ADD in  the  preparation  of  development  work  plans  was  less  than  optimal. Village  fund  management from  the context  of  planning,  supervision and transparency  as  well  as  its  impact  on  the  community  has  been  well implemented, but it is still not fully in line with community expectations even  though  in  the  preparation  of  village  development  planning  the community  involvement  is  quite  good.  Constraints  found  include; disbursement of funds is not timely, so the implementation is also delayed; frequent changes of management and workers so that the implementation of work is disrupted.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  birokrasi  dalam pemberian  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  pada  kantor Kelurahan  Malunda  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene. Penelitian  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif. Pengumpulan data  melalui  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengggunaan  ADD  dalam penyusunan  rencana  kerja  pembangunan  kurang  maksimal.
Pengelolaan  dana  desa  dari  konteks  perencanaan,  pengawasan  dan transparansi  sserta  dampaknya  bagi  masnyarakat  sudah  dilakukam dengan baik, namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masnyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan  desa  keterlibatan  masnyarakat  cukup  baik.  Kendala yang  ditemukan  diantaranya;  pencairan  dana  kurang  tepat  waktu
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 45 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
sehingga  pelaksanaannya  juga  mundur;  sering  terjadi  pergantian pengurus dan pekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan terganggu.
Kata Kunci: Efektifitas, Alokasi Dana Desa, Rencana Kerja Desa.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa,  dan  pelayanan  administrasi,  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada  negara  agar  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warganya  demi kesejahteraannya,  sehingga  efektivitas  suatu  sistem  pemerintahan  sangat ditentukan  oleh  baik  buruknya  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Penyelenggara  pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah  semua  organ  negara seperti  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  (Provinsi,  Kabupaten,  Kota) bahkan sampai kepada Pemerintah paling di bawah yaitu Kelurahan dan Desa.
Kinerja  adalah  hasil  yang  dicapai  dari  apa  yang  telah  dilakukan seseorang  dalam  melaksanakan  kerja  atau  tugas.  Kinerja  merupakan  prestasi kerja  atau performance ,  yaitu  hasil  kerja  selama  periode  tertentu  dibanding dengan  berbagai  kemungkinan.  Sementra, performance adalah  suatu  istilah umum  yang  digunakan  untuk  sebagian  atau  seluruh  tindakan  atau  aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau diproyekkan, suatu dasar efisiensi, pertanggung  jawaban  atau  akuntabilitas  manajemen  dan  semacamnya (Aliminsyah dan Padji, 2003:206-207).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif . Usman  dan  Akbar  (2004:  4)  menjelaskan  penelitian  deskriptif  bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta  dan  sifat-sifat  populasi  tertentu.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.
Data diperoleh melalui data primer yakni data yang diperoleh langsung dari  para  informan  berupa  informasi  di  lapangan,  dan  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  laporan-laporan/bukubuku/  catatan-catatan  yang  berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  teknik  diantaranya yakni;  teknik  wawancara  secara  mendalam  dan  wawancara  terstruktur  untuk memperoleh  penjelasan  yang  rinci  dan  mendalam  mengenai  implementasi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
kebijakan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  ADD.  Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Serta teknik dokumentasi yakni dengan cara  menelaah  dokumen  dan  kepustakaan  yang  dikumpulkan  dari  berbagai dokumen.
Data dianalisa dengan teknik analisis  kualitatif. Menurut Patton dalam
Moleong  (1980:  268),  analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih  lanjut  menurut  Bungin  (2001:290)  analisis  data  kualitatif  sebenarnya bertumpu  pada  strategi  deskriptif  kualitatif  maupun  verifikasi  kualitatif. Penggunaan  strategi  deskriptif  kualitatif  dimulai  dari  analisis  berbagai  data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak dalam pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.
Oleh  karenanya,  strategi  ini  dimulai  dari  pekerjaan  klasifikasi  data analisis  komponensial  yang  merupakan  teknik  analisis  data  kualitatif  melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

## HASIL PENELITIAN

## Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa
Perencanaan  dan  penyusunan  APBDES  bukan  semata  pekerjaan administrasi,  dengan  cara  mengisi  blangko  atau  format  APBDES  beserta juklak  dan  juknis  yang  sudah  diberikan  dari  pemerintah  atasan.  Ini  memang kekeliruan  pemerintah  selama  ini  yang  tidak  memberdayakan  dan meningkatkan  otonomi  desa.  Perencanaan  APBDES  adalah  persoalan  politik (mengelola  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat)  dan  bagian  dari  agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun ABPDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan.
Selama  ini,  dana-dana  yang  dikelola  di  desa  Lombong  masih  lebih dominan bantuan Pemerintah Pusat yaitu (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  bersumber  dari  Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hamsah K., Kepala Desa Lombong mengatakan;
“…  Saya  sebagai  Kepala  Desa,  setelah  pemerintah  mengambil  kebijakan tentang  pemberian  bantuan  langsung  dana  pembangunan  dan  dana pemberdayaan  masyarakat  yaitu  pemberian  APBN,  sejak  tahun  2015 sampai  dengan  sekarang  ini,  kami  dapat  berbuat  lebih  banyak  karena anggaran yang kami terima dari pemerintah pusat lumayan banyak. Dana
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 47 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
APBN pada tahun 2015 berkisar Rp 500 juta sedangkan ADD Rp.300 juta. Dan sampai sekarang pada tahun 2017, dana ADD kami meningkat drastis sekitar ± Rp. 987 juta, sementara dana yang bersumber dari APBN berkisar ±  Rp.815  juta.  Sehingga  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  kami  setiap  tahun  di  rinci  dalam  Rencana  Kerja  Pembangunan Desa (RKP) Desa, yang dilaksanakan melalui Musrengbandes. Pelaksanaan pembangunan di desa kami hampir di atas rata rata pembangunannya pada tiap dusun ( Wawancara , 10 April 2018).
Senada  dengan  itu  juga  disampaikan  oleh  Jusmadi,  pengurus  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan bahwa:
“…  Menurut  hemat  kami,  idealnya  tidak  ada  lagi  desa  yang  tidak  baik pembangunannya,  baik  sarana  maupun  prasarana.  Karena  dana  sudah banyak,  baik  bersumber  dari  ADD  maupun  sumbernya  dari  APBN. Alhamdulillah sudah terpenuhi apa yang menjadi usulan masyarakat dalam setiap  pelaksanaan  Musrenbangdes  setiap  tahun  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa ( Wawancara , 10 April 2018)
Lain lagi yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Jufri Eccu yang diwawancarai pada tempat yang terpisah, bahwa:
“… Setelah beberapa lama kami tinggal di desa ini sebagai warga desa asli, mendengar  informasi-informasi  dari  sekian  banyak  orang,  bahkan  secara nyata  juga  saya  melihat  baliho  yang  dipasang  di  kantor  desa  oleh pemerintah desa tentang anggaran yang ada di desa lombong ini dari sumber bantuan pemerintah pusat, kalau tidak salah bantuan APBN, dan juga ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten yaitu ADD yang kemudian digunakan oleh  pemerintah  desa  untuk  membangun  desa  ini.  Cuma  ada  hal  penting yang perlu diperhatikan menurut saya, adalah kehawatiran jangan sampai terjadi penyelewengan dana ( Wawancara , 15 April 2018)
Pendapat salah satu tokoh pemuda, Rahman, yang sempat diwawancarai berkaitan dengan dampak penggunaan ADD di desa lombong, berikut kutipan wawancaranya sebagai berikut:
“...  Ada  hal  penting  yang  harus  dilakukan  kepala  desa  Lombong  adalah bagaimana  memberdayakan  pemuda-pemuda  kita  di  sini,  perlu  adanya pembinaan keterampilan, kursus-kursus dan atau pelatihan-pelatihan untuk pengembangan  potensi  SDM  desa  kita.  Tentunya  dapat  di  biayai  APBdes yang  bersumber  dari  ADD  dan  APBN  itu,  dalam  rangka  pemanfaatan sumber  daya  manusia  agar  masa  depan  pemuda  kita  mampu  membantu pemerintah  desa  mengelola  sumber  daya  alam  yang  kita  miliki.  Bukan  itu saja,  tapi  kita  berusaha  bersaing  sehat  dengan  desa  lain,  kami  yakin dampaknya positif ( Wawancara , 15 April 2018).
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Senada juga yang disampaikan salah satu wakil perempuan Nur Madinah beliau mengatakan bahwa:
“…  Pemerintah  desa  bersama  lembaga  yang  ada  di  desa  dalam  hal  ini adalah pengurus BPD, harus mampu mengelola bantuan dana yang begitu besar  nilainya.  Harapan  saya  sebagai  perempuan  desa,  bagaimana pemerintah  desa  ini  bisa  mendatangkan  tenaga  profesional  dalam  rangka pelatihan keterampilan agar kami juga mampu berbuat di desa. Paling tidak membantu  mengelola  sumber  daya  alam  yang  juga  mampu  menggali pendapatan asli desa (PAD), karena di desa kami tidak pernah di tonjolkan tentang berapa pendapat asli desa kita. Hanya terkadang mendegarkan saja dalam rapat, beliau mengatakan bahwa sumber pendapatan desa ada 2 yang selalu disebut yaitu ADD dan APBN, sementara sumber lainnya tidak ada. ( Wawancara , 15 April 2018)

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Desa
Seperti  diketahui  bahwa  semenjak  digulirkannya  reformasi  Tahun  1998 dan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, telah terjadi perubahan paradigma dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan yang sebelumnya cenderung sentralistik  dan  bersifat Top  Down ,  sekarang  menggunakan  pendekatan  yang lebih bersifat partisipatif, tidak hanya top down tetapi juga buttom up . Melalui pendekatan baru ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat  menghasilkan output yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta sinergi dengan kebijakan pemerintah.
Masyarakat  diharapkan  dapat  berpartisipasi  aktif  (mempunyai keterlibatan yang tinggi) dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasinya.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  kegiatan pembangunan  yang  berasal  dari  program  bantuan  langsung  oleh  Pemerintah Pusat  yaitu  APBN  dan  Alokasi  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui  bahwa  pada  saat  proses penyusunan  rencana  kegiatan,  baik  yang  dibiaya  dari  APBN  maupun  ADD, telah  melibatkan  banyak  masyarakat.  Pelibatan  melalui  musyawarah  desa yang melibatkan unsur perwakilan dari setiap dusun yang ada di desa Lombong termasuk  para  tokoh  masyarakat,  pendidik,  agama  dan  semua  pemangku kepentingan  di  desa  untuk  memberikan  masukan  dalam  proses  perencaan tersebut.
Tingginya  keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  ini  diperkuat  dari  jawaban  para  responden  yang  sebagian  besar menyatakan  bahwa  keterlibatan  (partisipasi)  masyarakat  dalam  proses
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 49 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
perencaan  tinggi.  Bapak  Hasanuddin,  Sekretais  Desa  Lombong  mengatakan bahwa:
“Proses  penyusunan  rencana  pembangunan  melalui  musyawarah  desa dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, BPD, pemerintah desa dan lemabaga-lembaga  kelengkapan  desa.  Rencana  kegiatan  pembangunan sebelum  disusun  dan  digunakan,  pedoman  rincian  Daftar  Isian  Kegiatan (DIK) ADD dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ketua dan pengurus Lembaga  Desa  serta  perangkat  desa.  Hasil  musyawarah  rencana  kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari para peserta rapat dituangkan dalam berita acara Rapat Penggunaan Bantuan Langsung ADD dan Daftar Isian Kegiatan  (DIK)  yang  ditandatangani  oleh  Tim  di  desa.  Masyarakat  juga ikut  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan.  Bahkan  sebagian besar tenaga yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut berasal dari warga desa setempat ( Wawancara , 20 April 2018).
Dalam  aspek  pengelolaannya,  menurut  jawaban  sebagian  responden, pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  dari  bantuan  Pemerintah Kabupaten yaitu ADD ini diserahkan dan dikelola oleh Tim di Desa yaitu TPK dan  kelompok  masyarakat.  Sedangkan  perangkat  desa  berperan  dalam pengawasan  atas  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Menurut  salah  satu  warga Desa, Bapak Yahya bahwa:
“Terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan dari bantuan ADD ini. Kendala-kendala tersebut antara lain; 1) kemampuan SDM  pengelola  terbatas,  sehingga  kegiatan  kurang  bisa  memberikan  hasil yang  maksimal;  2)  honor  masing-masing  pengelola  relatif  kecil  dengan alasan  swadaya  masyarakat,  sehingga  berpengaruh  terhadap  motivasi kerjanya;  3)  pencairan  dana  ADD  kurang  tepat  waktu,  sering  molor  dari waktu  yang  direncanakan,  sehingga  pelaksanaan  juga  mundur;  4)  masih adanya potongan dari oknum petugas sehingga mengurangi nilai bantuan; 5) sering  terjadi  pergantian  pengurus  dan  pekerja,  sehingga  pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu ( Wawancara , 21 April 2018).

## Kontribusi Bantuan ADD Terhadap Kegiatan Pembangunan Ekonomi Desa
Setiap  jenis  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  pasti  bertujuan  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  desa,  termasuk program  bantuan  langsung  ADD  ini.  Salah  satu  cara  untuk  mengetahui seberapa besar Dampak Penggunaan tersebut terhadap kegiatan pembangunan dapat  dilihat  dari  kontribusi  program  tersebut  terhadap  aktivitas pembangunan  di  desa  tersebut.  Karena  program  bantuan  langsung  ADD  ini diserahkan  dalam  bentuk  uang  tunai  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan pembangunan  di  desa  yang  bersangkutan,  tentunya  program  ini  akan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
mempunyai  kontribusi  terhadap  pendapatan  desa  maupun  kebutuhan  dana pembangunan desa tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  bantuan  langsung  ADD dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  total  kebutuhan  dana  pembangunan yang  berbeda-beda  antara  satu  desa  dengan  desa  yang  lain.  Namun  jawaban yang yang paling banyak, ADD dapat memberikan kontribusi  terhadap total dana  kebutuhan  pembangunan  desa  seperti  yang  disampaikan  oleh  Mansyur warga dusun Deking bahwa:
“…  Dampak  pembangunan  yang  dibiayai  melalui  ADD  adalah  positif selama pengelolaannya benar-benar dimaksimalkan, misalnya berapa dalam anggaran  kegiatan  dalam  daftar  usulan  itu  tidak  ada  lagi  penyimpangan atau pun potongan anggaran yang di danai, supaya apa yang dibangun itu hasilnya bangus dan bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya di dusun kami ( Wawancara, 21 April 2018)

## Dampak Penggunaan ADD terhadap Perekonomian Desa
Salah  satu  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  evaluasi program  adalah  seberapa  besar  program  tersebut  dapat  memberikan  manfaat kepada  masyarakat.  Untuk  melihat  kemanfaatan  program  tersebut  di antaranya dilakukan dengan meminta tanggapan masyarakat tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program tersebut.
Semakin  banyak  masyarakat  yang  merasakan  adanya  manfaat  dari program  tersebut  menunjukan  bahwa  program  tersebut  mempunyai  dampak yang baik terhadap masyarakat (program berhasil). Sebaliknya jika mayarakat mengganggap  bahwa  program  tersebut  tidak  banyak  memberikan  manfaat, menunjukkan bahwa program tersebut kurang berhasil (dampaknya rendah).
Dalam melakukan analisis dampak penggunaan bantuan langsung ADD terhadap perekonomian desa ini diukur dengan beberapa indikator antara lain: penyerapan  tenaga  kerja,  kesejahteraan  masyarakat,  PAD  Desa,  Pelayanan pemerintaha desa.
Salah  seorang  warga  Desa  Lombong,  Ibu  Syamsiah,  dari  Dusun  Bonde mengatakan bahwa:
“…  Saya  sebagai  ibu  rumah  tangga  selalu  berpikir  bagaimana  pemerintah desa  mampu  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  bisa  memberikan pendapatan yang cukup, karena kami sebagai ibu rumah tangga hanya bisa memasak  dan  mencuci  tidak  ada  kegiatan  yang  bisa  membantu perekonomian  rumah  tangga  kami.  Sementara  pendapatan  suami  juga terbatas sebagai buruh tani, kami juga mau bekerja tapi tidak tau mau kerja apa. Seandainya ada modal yang bisa kita kelola dari bantuan pemerintah
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 51 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
desa,  mungkin  ekonomi  rumah  tangga  kami  bisa  membantu  pendapatan suami ( Wawancara , 25 April 2018)
Pada  tempat  terpisah,  salah  seorang  ibu  rumah  tangga,  Ibu  Hasna, mengatakan bahwa:
“…  Sekarang  ini  kalau  kita  bicara  tentang  perekonomian  dalam  rumah tangga, dari tahun ketahun semakin kita tidak berdaya, lapangan pekerjaan tidak ada di desa. Mau kerja di luar juga dilarang oleh suami, satu-satunya jalan menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan modal kepada  kami  untuk  menjual-jual,  dengan  harapan  bunga  rendah  seperti pinjaman dari SPP-PNPM yang pernah ada ( Wawancara , 25 April 2018).

## Dampak penggunaan ADD terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil survey, terlihat bahwa pelaksanaan program bantuan ADD yang digulirkan pemerintah sejak Tahun 2009 mempunyai dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja di desa Lombong, sehingga masyarakat sangat antusias merespon terhadap proyek-proyek desa dari penggunaan ADD. Hal  ini  terlihat  dari  jawaban  responden  yang  menyatakan  bahwa  bantuan program ADD ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jawaban responden, tidak satu pun yang mengatakan penyerapan tenaga kerja rendah.
Salah  satu  warga  Desa  Lombong  Bapak  Samsul  yang  tinggal  di  Dusun Lombong Manaraya mengatakan bahwa:
“…  Saya  sebagai  penduduk  dusun  Lombong  Manaraya  dengan  pekerjaan sehari-hari  adalah  tukang  batu,  kalau  saya  ditanya  tentang  bagaimana kegiatan yang dilakukan selain kerja tukang batu, ya saya bertani. Itupun punyanya orang. Terus kemudian terkadang saya kerja apabila ada bantuan dana di desa sebagai program pembagunan jalan rabat beton atau bangunan lainnya yang bisa saya kerjakan ( Wawancara , 27 April 2018)
Lain  lagi  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Kaco,  kutipan  wawancaranya menyatakan bahwa:
“…  saya  juga  seorang  pekerja  bangunan,  selain  bekerja  di  luar  Desa Lombong  saya  juga  terkadang  dipanggil  orang  lain  di  luar  desa  bekerja bangunan  rumah.  Namun  ketika  ada  lagi  dana  desa  yang  peruntukannya adalah pekerjaan pembangunan jalan, yang jelas bahwa yang di manfaatkan pemerintah  desa  adalah  warga  desa  sendiri  yang  harus  di  beri  pekerjaan. Dan  alhamdulillah  dapat  lagi  kerjaan  yang  membantu  penghasilan  kami dalam rumah tangga. ( Wawancara, 27 April 2018).
a. Dampak  penggunaan  ADD  terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat
52 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Program  bantuan  langsung  ADD  sebagian  besar  dialokasikan  untuk kegiatan  pembangunan  fisik,  utamanya  infrastruktur  penunjang  kegiatan ekonomi  seperti  jalan,  jembatan  dan  sebagainya.  Kegiatan  ini  cukup  banyak melibatkan  tenaga  kerja  masyarakat  desa  setempat.  Karena  masyarakat banyak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pembangunan  tersebut.  Masyarakat merasakan adanya manfaat langsung, yakni kompensasi berupa upah/gaji atas keterlibatanya dalam kegiatan pembangunan.
Selain  manfaat  langsung  berupa  gaji/upah,  program  bantuan  ADD  ini juga  menunjang  perekonomian  desa,  yang  pada  akhirnya  berpengaruh terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  bersangkutan. Salah  satu  penduduk  desa  yang  tinggal  di  dusun  Para’baya,  adalah  ibu Ramlah, mengatakan bahwa:
“Selama ini, dengan adanya bantuan pemerintah masuk desa, saya sebagai penduduk desa yang tinggal di para’baya ini, sangat bersyukur. sebelum ada bantuan,  masya  Allah  jalan  lorong  kami  becek  pada  musim  hujan.  Dan sekarang  lorong-lorong  sudah  dirabat  beton.  Yang  kedua  sekarang  telah terjadi  peningkatan  di  masyarakat  ini,  kendaraan  yang  tadinya  tidak  bisa masuk mengangkut hasil bumi, sekarang sudah bisa karena pemerintah desa sudah  membangun  jalan,  tidak  lagi  harus  dipikul  dari  jarak  jauh  karena mobil  sudah  bisa  langsung  masuk  mengangkut  hasil  bumi  ( Wawancara ,  26 April 2018).
Wawancara  dengan  bapak  Kepala  Desa,  Hamsah  K,  terkait  dengan dampak penggunaan bantuan dana desa, mengatakan bahwa:
“Adapun beberapa manfaat yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan adanya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) ini antara lain; pertama ,  meningkatkan  pembangunan  di  berbagai  bidang,  sehingga  dapat menggerakkan  dan  meningkatkan  perekonomian  dan  usaha  rakyat  kecil serta  dapat  membantu  kesejahteraan  masyarakat  miskin; kedua , transportasi dari dusun-dusun menuju pusat pemerintahan desa serta antar satu dusun dengan dusun yang lain menjadi lebih lancar; ketiga , sarana dan prasarana  desa,  khususnya  sarana  pemerintahan  desa  menjadi  lebih  baik dan  memadai  sesuai  dengan  perkembangan  jaman; keempat ,  memberikan kesempatan  kerja  masyarakat  dengan  adanya  kegiatan  pembangunan  di desa; kelima ,  meningkatkan  semangat  masyarakat  untuk  membangun desanya.” ( Wawancara , 27 April 2018).
b. Dampak PenggunaanADD terhadap Pendapatan Desa Program  ADD juga  mempunyai  pengaruh positif terhadap  peningkatan pendapatan  desa.  Menurut  jawaban  responden,  sebagian  besar  mengatakan program  ADD  sangat  membantu  peningkatan  pendapatan  desa.  Jawaban
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 53 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
responden tentang Dampak PenggunaanADD terhadap Pendapatan Asli Desa seperti terlihat pada tabel berikut ini:
c. Dampak PenggunaanADD terhadap Pelayanan Masyarakat
Selain  dialokasikan  untuk  pembangunan  bidang  perekonomian,  dana bantuan  langsung  ADD  juga  dialokasikan  untuk  kegiatan  pemerintahan  desa antara lain pembelian/pengadaan sarana/prasarana penunjang penyelenggaraan pemerinatah  desa.  Diharapkan  dengan  adanya  bantuan  program  ini, penyelenggaraan  pemerintahan  desa  menjadi  lebih  baik  sehingga  pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kepala  Desa  diketahui bahwa  penggunaan  ADD  selain  memberikan  manfaat  terhadap  kegiatan perekonomian  desa  juga  berdampak  positif  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Adapun  bentuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  tersebut antara lain:
a. Pelayanan  administrasi  surat  menyurat  didukung  oleh  ATK  dan  sarana kerja yang memadai, dimana sumber pembiayaanya berasal dari ADD.
b. Kegiatan  surat  menyurat  lebih  cepat,  karena  untuk  mengetik  sudah menggunakan komputer/laptop.
c. Dengan  bantuan  ADD  yang  relatif  besar  akan  dapat  mempercepat peningkatan pembangunan desa di segala bidang.
d. Tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ada pada tingkat desa. Atau dengan kata  lain  keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan  dapat  diukur  melalui indikator  keberhasilan  pembangunan  masyarakat  yang  sebagian  besar berada di wilayah pedesaan.
e. Sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dan  harga-harga  serta  biaya pembangunan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
f. Dengan  dana  yang  lebih  besar,  kegitan  pembangunan  fisik  bisa  lebih maksimal  sehingga  bisa  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  untuk kesejahteraan masyarakat.
g. Sebagian  desa  di  Kecamatan  Malunda  merupakan  kategori  desa  miskin sehingga  tidak  mampu  untuk  membiayai  sendiri  pembangunan  fasilitas umum pedesaan. Dengan bantuan lebih besar kemampuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi lebih baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  efektifitas pengggunaan alokasi dana desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa di desa lombong kecamatan malunda kabupaten majene kurang maksimal, pengelolaan  dana  desa  dilihat  dari  konteks  perencanaan,  pengawasan  dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
transparansi  sserta  dampaknya  bagi  masnyarakat  sudah  dilakukam  dengan baik  namun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  masnyarakat meskipun  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  keterlibatan masnyarakat  cukup  baik.  Adapun  kendala  yang  ditemukan  diantaranya  :  (1) pencairan  dana  ADD  kurang  tepat  waktu  sering  molor  dari  waktu  yang direncanakan sehingga pelaksanaan juga mundur dari waktu yang ditentukan. (2)    sering  terjadi  pergantian  peangurus  dan  pekerja  sehimgga  pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas pengggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  penyusunan  rencana  kerja pembangunan  di  Desa  Lombong  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene kurang  maksimal.  Pengelolaan  dana  desa  dilihat  dari  konteks  perencanaan, pengawasan  dan  transparansi  sserta  dampaknya  bagi  masnyarakat  sudah dilakukam  dengan  baik  namun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan harapan masnyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa  keterlibatan  masnyarakat  cukup  baik.  Adapun  kendala  yang  ditemukan diantaranya; pencairan dana ADD kurang tepat waktu sering molor dari waktu yang  direncanakan  sehingga  pelaksanaan  juga  mundur  dari  waktu  yang ditentukan;  sering  terjadi  pergantian  pengurus  dan  pekerja  sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

## SARAN
Untuk mempercepat pembangunan pedesaan perlu peningkatan bantuan langsung  ADD  yang  disertai  mekanisme  kontrol  secara  efektif  dan  diikuti partisipasi  masyarakat  yang  lebih  besar.  Agar  dana  bantuan  langsung  ADD dapat dimanfaatkan secara optimal pencairannya, segera dilakukan pada awal periode anggaran, sehingga masyarakat mempunyai waktu lebih panjang untuk memanfaatkan  danatersebut.  Untuk  memudahkan  dalam  melakukan pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  bantuan  langsung  ADD,  maka  harus ada standar laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiaya ADD. Untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keahlian  SDM  aparatur  pemerintah dalam  bidang  keuangan,  perlu  dilakukan pendidikan  dan  latihan  tentang akuntansi dan keuangan daerah. Untuk mendukung program bantuan langsung ADD  yang  lebih  banyak  bersifat  fisik  dan  pelayanan  masyarakat,  perlu ditunjang program lain yang mengarah pada pemberdayaan manusia, sehingga kualitas SDM masyarakatpedesaan semakin meningkat.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 55 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimin.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Pratik. Jakarta: Rineka Cipta.
Adisasmita,  Suharjo.  (2006). Membangun  Desa  Partisipatif. Makassar:  Graha Ilmu.
Bungin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo. Georgepolous, Tannembaum. (2005). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Handayaningrat,  Soewarno  S.  (2004). Manejemen  Sumber  Daya  Manusia.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hasel, Nogi. S Tangklisan. (2005). Manejemen Publik, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
Hasibuan. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hidayat.  (2006). Teori  Efektifitas  dalam  Kinerja  Karyawan .  Yogyakarta: Gadjah Mada Universit Press.
Husain,  Umar.  (2007). Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesisi  Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Usman,  H.  &  Ps  Akbar.  (2004). Metodologi  Penelitiaan  Sosial. Jakarta:  PT. Bumi Aksara.
Kurniawan,  Agung.  (2005). Transfarmasi  Pelayanan  Public. Yogyakarta: Pembaruan,
Martani  dan  Lubis.  (2001). Teori  Organisasi:  Suatau  Pendekatan  Makro. Jakarta: Bumi Aksara.
Ndraha, Taliziduhu. (2010). Budaya Organisasi. Jakarta: Rinika Cipta.
Sondang, P. Siagian. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Sterrs,  Richard  M.  (2005). Efektifitas  Organisasi (terjemahan  Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2003). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wasistiono  dan  Tahir,  M.  (2006). Prospek  Penegembangan  Desa. Bandung:
Focus Media.
Wasistiono, Sadu. (2013). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan. Jatinagor: Alqaprint
Wibawa. (2002). Evaluasi kebijakan public. Jakarta: Raja grafindo Persada.