## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN AKTIVITAS PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
Ratih Rachmadienti 1 , Dianwicaksih Arieftiara 2 , Husnah Nur Laela Ermaya 2 UPN Veteran Jakarta, Indonesia Email: ratih.rachmadienti@upnvj.ac.id,  dianwicaksih@upnvj.ac.id, husnah_ermaya@upnvj.ac.id.
Artikel info Artikel history: Diterima : 15-08-2021 Di revisi : 10-09-2021 Disetujui : 15-09-2021
Kata Kunci: kepemilikan institusional; kompetensi dewan komisaris; komite audit; tax avoidance.
Keywords: institutional ownership; the  competence  of  the board  of  commissioners; audit committee; tax avoidance.

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh kepemilikan  institusional,  kompetensi  dewan  komisaris,  dan komite  audit  terhadap tax  avoidance dengan  profitabilitas, leverage,  dan  ukuran  perusahaan  sebagai  variabel  kontrol. Objek  penelitian  ini  berupa  perusahaan  pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2015-2019, dengan  total  sampel  sebanyak  38  perusahaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif  menggunakan  data  panel. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji  asumsi  klasik, uji  pemilihan  estimasi  data  panel,  uji  regresi  linear  berganda, dan  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  signifikansi  5%.  Hasil dari  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  kompetensi  dewan komisaris  berpengaruh  terhadap tax  avoidance ,  sedangkan kepemilikan  institusional  dan  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance .  Hal  ini  disebabkan  pemilik  saham institusi tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh manajemen.  Selain  itu,  jumlah  anggota  komite  audit  yang sesuai  standar  tidak  dapat  memastikan  pengawasan  yang dilakukan pada manajer sudah efektif.

## Abstract:
This study aims to analyze the effect of institutional ownership, the  competence  of  the  board  of  commissioners,  and  audit committee  on  tax  avoidance  with  profitability,  leverage,  and firma size as a controlling variable. The object of this research is  mining  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange (IDX)  for  the  2015-2019  period,  with  a  total  sample  of  38 companies.  This  research  uses  quantitative  methods  using panel  data.  The  data  analysis  technique  used  is  the  classical assumption  test,  panel  data  estimation  selection  test,  multiple linear  regression  test,  and  hypothesis  testing  using  a significance  of  5%.  The  results  of  this  study  indicate  that  the competence of the board of commissioners has an effect on tax avoidance,  while  institutional  ownership  and  the  audit

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 9 September 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
committee  have  no  effect  on  tax  avoidance.  This  is  because institutional shareholders cannot influence the policies made by management.  In  addition,  the  number  of  audit  committee members  according  to  the  standards  cannot  ensure  that  the supervision carried out on managers is effective.
Coresponden author: Ratih Rachmadienti1
Email: ratih.rachmadienti@upnvj.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Di  masing-masing  negara,  pemerintah  berkewajiban  untuk  menyediakan  fasilitas umum  dan  mengelola  kehidupan  bangsa  dengan  sebaik-baiknya  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak dapat terlepas dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan Indonesia terdapat dalam APBN,  berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2018 Terkait Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pasal 1, APBN dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara dengan persetujuan DPR. Pendapatan Negara merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat  yang  dianggap  untuk  penambahan  asset  yang  mencakup  dari  penerimaan  hibah, perpajakan,  serta  negara  bukan  pajak.  Pajak  merupakan  komponen  yang  memiliki  peran paling besar bagi pendapatan negara.
Pajak  adalah  iuran  yang  wajib  dibayar  pada  negara  yang  terutang  badan  maupun individu  yang  memiliki sifat  memaksakan  sesuai  UU  yang  ada,  selain  itu  wajib  pajak  tidak menerima  imbalan  dengan  langsung.  Pajak  dijadikan  aliran  pendapatan  terpenting  untuk negara, dan untuk perusahaan pajak beban yang dapat menurunkan jumlah keuntungan bersih perusahaan.  Ketidaksamaan  kepentingan  diantara  pemerintah  yang  memiliki  keinginan  agar penerima  pajak  tinggi  serta  berlanjut  berlawanan  pada  kepentingan  perusahaan  yang  ingin melakukan  pembayaran  pajak  seminimum  mungkin  (Darmayasa  &  Hardika  2011).  Untuk meminimalisir  besaran  pajak  yang  wajib  dibayarkan,  wajib  pajak  umumnya  akan melaksanakan manajemen pajak.
Manajemen  pajak  dibagi  jadi  2,  yakni  penggelapan  serta  penghindaran  pajak. Penghindaran  pajak  adalah  perbuatan  yang  dilaksanakan  guna  meminimkan  beban  pajak dengan  cara  resmi.  Sedangkan tax  evasion merupakan  tindakan  yang  memiliki  tujuan  guna meminimkan tanggungan pajak secara illegal (Judi Budiman, 2012). Tax Avoidance menjadi sangat rumit karena jika dilihat dari sudut pandang lainnya diizinkan sebab mematuhi hukum, namun  terdapatnya  penghindaran    pajak  jumlah  penerimaan  yang  didapatkan  oleh  negara akan menjadikan lebih rendah daripada yang harusnya diterima (Winata, 2014).
Kegiatan tax avoidance merupakan hal yang seharusnya diperhatikan fiskus. Praktek penghindaran pajak sudah mendekati tindakan penggelapan pajak, hal  tersebut  tentulah bisa merugikan untuk negara, sebab negara akan kehilangan pendapatan pajak dengan nilai yang besar  dan  juga  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  negara  Indonesia.  Dikutip  dari laporan  Global  Witness  memiliki  judul  “ Taxing  Times  for  Adaro” yang  diluncurkan  hari
Kamis 4 Juli 2019 dan media online Liputan 6, Jaringan Perusahaan Luar Negeri PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dilihat sejak 2009-2017 Adaro lewat satu anak perusahaan Singapura, Coaltrade  Services  International,  sudah  diatur  seperti  itu  dan  sehingga  dia  dapat  melunasi pajak  US$  125  juta  dolar  lebih  sedikit  dibandingkan  yang  harusnya  dibayar  di  Indonesia. Dengan  melakukan  perpindahan  dana  lebih  banyak  lewat  suaka  bebas  pajak,  Adaro kemungkinan  telah  melakukan  pengurangan  tagihan  pajak  Indonesia  yang  kemudian merugikan pemerintah Indonesia USD 14 juta setiap tahun sejak tahun 2009 hingga 2017.
Pada  laporan  keuangan  perusahaan  Adaro  terdapat  informasi,  nilai  total  komisi penjualan  yang  didapatkan  Coaltrade  menggunakan  pajak  yang  rendah  di  Singapura bertambah rata-rata tahunanya dari USD 4 juta sebelum 2009 jadi USD 55 juta di 2009-2017. Pada  tahun  2008,  Adaro  juga  pernah  melakukan  pembayaran  sebesar  USD  33  juta  guna menuntaskan sengketa bersama otoritas pajak Indonesia terhadap penyesuaian harga transfer dengan  Coaltrade.  Selain    PT  Adaro,  kasus  lainnya  adalah  BHP  Billiton,  raksasa  tambang baru-baru  ini  menerima  keputusan  penolakan  banding  atas  tagihan  pajak  Aus  $87  juta  atau Rp815  miliar  untuk  pendapatan  antara  2006  dan  2018  terkait  dengan  penggunaan  pusat pemasaran yang kontroversial di Singapura untuk mengurangi tagihan pajak.
Tindakan penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh PT Adaro dapat berdampak pada  penerimaan  pajak  negara.  Jika  banyak  perusahaan  melakukan  hal  yang  serupa,  dapat dibayangkan  berapa  banyak  jumlah  pendapatan  negara  yang  hilang.  Dapat  dilihat  dari  tabel penerimaan  pajak  negara  dan  pajak  penghasilan  negara  di  kurun  waktu  tahun  2016  hingga 2019 yang persentasenya mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, namun salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
Tabel 1.
Kontribusi Pendapatan Pajak Terhadap Penerimaan Negara Periode 2016 s/d 2019.
No. Keterangan Jumlah Penerimaan Pajak  dan Pendapatan Negara (Dalam Triliun Rupiah) 2016 2017 2018 2019 1 Penerimaan Pajak Rp. 1.285 Rp. 1.339,8 Rp. 1.315,91 Rp. 1.545,3 2 Pendapatan Negara Rp. 1.555,1 Rp. 1.655,8 Rp. 1.942,34 Rp. 1.957,2 Persentase 82,6% 84,5% 67,7% 78,9% Sumber : APBN Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019
Tabel 2.
Kontribusi Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Periode 2016 s/d 2019.
No. Keterangan Jumlah Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) 2016 2017 2018 2019 1 Pajak Penghasilan Rp. 666,2 Rp. 645,6 Rp. 751,49 Rp. 770,29 2 Penerimaan Pajak Rp. 1.285 Rp. 1.339,8 Rp. 1.315,91 Rp. 1.545,3 Persentase 51,84% 48,18% 57,10% 49,84% Sumber : APBN Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019
Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  aktivitas  manajer  dalam  mengelola
perusahaan, didasari dengan anggapan bahwa pajak akan mengurangi  kekayaan perusahaan. Mekanisme  pengawasan  dari corporate  governance akan  memastikan  bahwa  tindakan tersebut tidak membayakan perusahaan. Kejadian pada PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan BHP  Billton  membuktikan  bahwa  GCG  belum  sepenuhnya  diterapkan  dengan  baik.  Jika praktek  itu  tidak  diperhatikan  tentulah  akan  menjadi  kendala  penerimaan  pajak  negara.  CG sangatlah  memiliki  peran  penting  untuk  menghubungkan  permasalahan  penghindaran  pajak itu.
Sesuai  pemaparan  Komite  Nasional  Kebijakan  (KNKG,  2006),  GCG  merupakan suatu penopang sistem perekonomian pasar. Pelaksanaan CGC bisa menciptakan ikatan kuat tentang  kepercayaan  yang  diserahkan  pada  perusahaan  yang  melaksanakannya,  sebab  bisa mendukung  pertumbuhan  serta  capaian  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Latar  belakang pentingnya CGC pula berdasarkan pada adanya kejadian Enron serta Worldcom di AS.
Pengadaan GCG bisa berjalan efektif sebab diberikan pengaruh oleh adanya struktur organisasi perusahaan. RUPS, dewan komisaris serta direksi adalah bagian organ perusahaan. RUPS  merupakan  organ  perusahaan  yang  berkontribusi  pada shareholders pada pengambilan  keputusan  kebijakan  terkait  modal  yang  diinvestasikan  pada  perusahaan  yang mana  kebijakan  itu  haruslah  memperhatikan  aturan  tentang  aturan  UU  dan  anggaran  dasar yang  ada.  Pengangkatan  anggota  dewan  komisaris  yang  dipilih  pada  perusahaan  haruslah individu  yang  patut  dan  layak  bagi  perusahaan.  Dewan  komisaris  merupakan  struktur organisasi  perusahaan  yang  memiliki  tugas  guna  melakukan  pengontrolan  dan  menasehati direksi.  Dewan  komisaris  bisa  dibentuk  melalui  komisaris  yang  bukan  pihak  terafiliasi  dan komisaris terafiliasi. Salah satunya keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris independen yang ada di perusahaan haruslah mempunyai latar belakang pendidikan terkait akuntansi serta keuangan (KNKG, 2006).
Pada  pelaksanaannya  tugas  dewan  komisaris  diberi  bantuan  oleh  sejumlah  komite, komite  audit  salah  satunya.  Pembuatan  komite  audit  pada  perusahaan  bertujuan  guna mempermudah  dewan  komisaris  untuk  melakukan  pengawasan  terkait  pembuatan  laporan keuangan  perusahaan  sudah  dirancang  serta  disuguhkan  dengan  cara  lazim  selaras  pada prinsip  akuntansi  yang  ada,  struktur  pengawasan  internal  perusahaan  dilaksanakan  dengan baik  serta benar, penggunaan  audit eksternal  dan internal  dilaksanakan sesuai  standart  audit yang  ada,  serta  terdapat  langkah  terhadap  temuan  hasil  audit  yang  dilakukan  manajemen perusahaan (KNKG, 2006).
Mekanisme  pelaksanaan  GCG  bisa  dibedakan  menjadi  2  mekanisme  yakni mekanisme pelaksanaan Tatanan kepemilikan pada jumlah saham yang dipunyai perusahaan adalah  suatu  mekanisme  pemakaian  GCG  yang  berasal  dari  luar  perusahaan.  Struktur kepemilikan  saham  perusahaan  yang  dipakai  pada  penelitian  merupakan  kepemilikan institusional perusahaan.  Kepemilikan institusional merupakan total saham perusahaan yang dipunyai  pemilik  perusahaan  serta  kepemilikan  perusahaan  bukan  bank  misalnya  asuransi, penanaman  modal  serta  lainnya.  Terdapatnya  kepemilikan  institusional  dapat  menjadikan pengawasan perusahaan yang maksimal sebab penanam modal institusional tidak pasif ketika melakukan pengawasan pada perusahaan. Investor institusional bisa melakukan pengawasan dengan aktif sebab dalam investor institusional ada ahli yang diperintahkan guna melakukan pengawasan,  disamping  itu  investor  institusional  memiliki  kecenderungan  melakukan investasi  pada  jumlah  yang  banyak  dan  akhirnya  pengawasan  investor  institusional  tentulah
lebih tidak pasif (Winata, 2014).
Penelitian  mengenai  praktek  penghindaran  pajak  sudah  dilaksanakan  sejumlah peneliti  terdahulu.  Menurut  Mulyani  et  al.,  (2018)  dan  Ariawan  dan  Setiawan,  (2017) memaparkan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada praktek penghindaran pajak. Berbeda  dengan  Praditasari  dan  Setiawan  (2017)  serta  Wijayani  (2016)  memaparkan kepemilikan  institusional  berpengaruh    negatif.  Sedangkan  Sunarsih  dan  Oktavia  (2016) mengatakan kepemilikan institusional tidak signifikan pada penghindaran pajak.
Selanjutnya,  penelitian  terkait  dengan  dewan  komisaris  independen  pada penghindaran  pajak  yang  juga  dilaksanakan  Mulyani  et  al.,  (2018)  serta  Ariawan  dan Setiawan  (2017).  memaparkan  komisaris  independen  berpengaruh  signifikan  negatif.  Tetapi Praditasari  dan  Setiawan  (2017)  memaparkan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.
Penelitian  terkait  komite  audit  pada  penghindaran  pajak  yang  juga  dilaksanakan Mulyani  et  al.,  (2018)  serta  Sunarsih  dan  Oktaviani  (2016)  menyebutkan  komite  audit berpengaruh  signifikan  positif.  Sedangkan  Praditasari  dan  Setiawan  (2017)  memaparkan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.
Berdasarkan  penjelasan  dan  fenomena  diatas,  untuk  itu  peneliti  akan  melakukan pengujian  apakah  kepemilikan  institusional,  kompetensi  dewan  komisaris,  dan  komite  audit berpengaruh  terhadap  terhadap tax  avoidance. Penelitian  ini  didukung  oleh  variabel  kontrol berupa profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada penelitian  Mulyani  et  al.,  (2018) dengan beberapa pembaharuan. Pertama, pengukuran tax avoidance pada penelitian Mulyani et al., (2018) menggunakan CETR, sedangkan dalam penelitian  ini  menggunakan  BTD.  Kedua,  pengukuran  dewan  komisaris  menggunakan kompetensi  dewan  komisaris.  Ketiga,  pada  penelitian  ini  menambahkan  ukuran  perusahaan, profitabilitas, serta leverage sebagai variabel kontrol.

## Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif. Menurut  Sugiyono  (2018),  disebut  metode  kuantitatif  karena  penelitian  menggunakan  data berupa angka dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini  adalah  44  perusahaan  pada  sektor  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  periode  2015  sampai  dengan  2019.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive sampling . Sampel yang dipilih berdasarkan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan  dan  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  secara  berturut  pada  periode  2015-2019 serta  menyediakan  informasi  yang  digunakan  pada  variabel  dalam  penelitian.  Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 38 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian.

## Variabel Penelitian
Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:
1. Tax Avoidance
Tax  avoidance yang  diketahui  menggunakan  Total Book  Tax  Defference .  BTD  dapat
dipakai  sebagai  pengukur  besaran  perbedaan  keuntungan  akuntansi  dengan  laba  fiskal, dimana  perbedaan  tersebut  akan  mencerminkan  adanya  indikasi  tindakan  penghindaran pajak  yang  dilaksanakan  perusahaan  jika  jumlah  perbedaannya  bertambah  tinggi. Penggunaan BTD sebagai alat ukur perilaku penghindaran pajak telah dilaksanakan pada penelitian  Pohan  T  Hotman,  (2009),  Wibawa  et  al.,  (2016),  Tampubolon  dan Kartikaningdyah  (2016).  BTD  bisa  diketahui  secara  menggunakan  rumus  seperti dibawah ini (Fadhila, 2017).

## 𝑩𝑻𝑫 = 𝑷𝒓𝒆 𝑻𝒂𝒙 𝑩𝒐𝒐𝒌 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 − 𝑻𝒂𝒙𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan    institusional  dapat  diukur    menggunakan  jumlah  saham    yang    dipunyai institusi    dibagikan  dengan  banyaknya  saham  yang  diedarkan  (Helmina  &  Hidayah, 2017).
𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 = 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

## 3. Kompetensi Dewan Komisaris
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kemampuan  dewan  komisaris  independen  diketahui secara  menghitung  persentase  jumlah  dewan  komisaris  yang  memiliki  latar  belakang akuntansi terhadap jumlah anggota dewan komisaris.

## 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬
=
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐫 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐤𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐬𝐧𝐢𝐬 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎

## 4. Komite Audit
Ukuran  komite  audit  dapat  diukur  dengan  menggunakan  jumlah  anggota  komite  audit secara  keseluruhan  dalam  perusahaan  (Prastiwi,  2017),  sehingga  pengukuran  komite audit dapat dihitung dengan sebagai berikut.

## 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 = 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭
5. Profitabilitas
Pada  penelitian  profitabilitas  sebagai  variabel  kontrol  diketahui  memakai  ROA  yang dapat diukur secara membandingkan keuntungan bersih dengan total kekayaan (Halim & Hanafi, 2016).

## 𝐑𝐎𝐀 = 𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
6. Leverage
Merupakan  variabel  kontrol  pada  penelitian leverage dihitung  menggunakan  DAR, dimana  DAR  adalah  rasio  perbandingan  antara  jumlah  utang  perusahaan  dan  total kekayaan perusahaan (Kasmir, 2010).

## 𝐃𝐀𝐑 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬

## 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
7. Ukuran Perusahaan
Ukuran  Perusahaan  adalah  indikator  yang  menggambar  besarnya  kemampuan  fnancial perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan log total aktiva.
𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐒𝐢𝐳𝐞 = 𝐋𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬

## Teknik Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan menggunakan STATA v.16. Adapun model regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.
𝐓𝐀𝐢𝐭  =  +  𝟏. 𝐊𝐈𝐢𝐭  +  𝟐. 𝐊𝐃𝐊𝐢𝐭  +  𝟑. 𝐊𝐀𝐢𝐭  +  𝟒. 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭  +  𝟓. 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭
+  𝟔. 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭  +  𝐞𝐢𝐭
Keterangan :
TA it = Tax  Avoidance,  Book  Tax  Defference  (BTD  perusahaan  i  di
tahun t
 =      Konstanta
 1 -  6 =      Koefisien regresi KI it =      Kepemilikan Institusional perusahaan i di tahun t KDK it =      Kompetensi Dewan Komisaris perusahaan i di tahun t KA it =      Komite Audit perusahaan i di tahun t ROA it =      ROA perusahaan i di tahun t LEV it = Leverage perusahaan i di tahun t S   IZEit  =      Ukuran perusahaan i di tahun t e =      Error

## Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dilakukan  agar  dapat  memberikan  penjelasan  secara  umum  atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil dari statistik deskriptif yang diolah menggunakan STATA v.16 pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3. Tabel Statistik Deskriptif Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max TA 190 -0,06 0,2492253 -0,7 0,59 KI 190 0,7134737 0,1942603 0,22 1,16 KDK 190 0,4943684 0,2352042 0,05 0,95 UKA 190 3,155947 0,2619198 2,23 3,72 PRO 190 -0,0155263  0,2683725 -0,71 0,68 LEV 190 0,4728947 0,2717892 -0,23 1,19
SIZE 190 23,15684 3,87454 13,38 33,3 Catatan:  LEV: Leverage, KI:  Kepemilikan  Institusional  PRO:  Profitabilitas, UKA:  Ukuran  Komite  Audit,  KDK:  Kompetensi  Dewan  Komisaris,  SIZE: Ukuran Perusahaan.

## Sumber: Output STATA v.16
Hasil pada data tabel statistik deskriptif merupakan data setelah transformasi, dimana memperoleh informasi sebagai berikut:
Tax  avoidance yang  diukur  dengan Book  Tax  Difference (BTD)  mencerminkan seberapa besar tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata  sebesar  -0,06  atau  -6%.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  perusahaan sampel  masih  tergolong  rendah  dalam  melakukan  tindakan tax  avoidance . . Kemudian, Kepemilikan  institusional  merepresentasikan  besaran  saham  perusahaan  yang  dipunyai  oleh kepemilikan  institusi,  menunjukkan  rata-rata  kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan sampel  sebesar  0.7134737  yang  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  kepemilikan  saham  pihak institusi  dalam  perusahaan  cukup  besar.  Sedangkan  untuk  nilai  terendah  sebesar  0.22  atau setara  dengan  29%  dan  nilai  tertinggi  nilainya  sebesar  1.16  atau  setara  dengan  99% kepemilikan  institusional.  Selanjutnya,  Kompetensi  dewan  komisaris  menunjukkan  sejauh mana  latar  belakang  pendidikan  dewan  komisaris  mempengaruhi  tingkat  efektivitas  dan efisiensi  dewan  komisaris  dalam  fungsi  pengawasan  terhadap  manajemen  selaku  pengelola perusahaan,  menunjukkan  bahwa  rata-rata  kompetensi  dewan  komisaris  sebesar  0.4943684 atau  49%,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel  memiliki  dewan komisaris  yang  berkompeten  atau  memiliki  latar  belakang  akuntansi  dan  bisnis.  Kemudian untuk  kompetensi  terendah sebesar 0,05 atau 5% dan tertinggi  ialah sebesar 0.95 atau 95%. Berikutnya,  Komite  audit  menunjukkan  tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite audit selaku pihak yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan, menunjukkan bahwa rata-rata ukuran komite  audit  sebesar  3.155947  yang  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel memiliki 3 anggota komite audit. Kemudian untuk ukuran komite audit terendah sebesar 2,23 atau 2 anggota komite audit dan tertinggi ialah sebesar 3,72 atau 5 anggota komite audit.
Profitabilitas  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba perusahaan dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, menunjukkan  bahwa  rata-rata  profitabilitas  sebesar  -0.0155263  atau  -0,1%.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa rata-rata sampel perusahaan memiliki tingkat laba bersih sebear -0,1% dari total aset. Kemudian untuk tingkat profitabilitas terendah sebesar -0,71 atau -71% dan tingkat profitabilitas tertinggi ialah sebesar 0,68 atau 0,68%. Leverage menunjukkan tingkat sumber pendanaan  kegiatan  operasional  perusahaan  yang  berasal  dari  hutang,  menunjukkan  bahwa rata-rata leverage sebesar  0.4728947.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  perusahaan sampel memiliki sumber pendanaan yang berasal dari hutang sebanyak 47,28% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk tingkat leverage terendah sebesar -0,23 atau -71% dan tertinggi ialah sebesar 1,19 atau 0,68%. Ukuran perusahaan ialah pengklasifikasian perusahaan  berdasarkan  indikator  tertentu,  dalam  penelitian  ini  pengklasifikasian menggunakan  indikator  total  aset  perusahaan,  menunjukkan  hasil  bahwa  rata-rata  ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan logaritma natural (LN) dari total aset yakni sebesar  23,15684.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  rata-rata  perusahaan  sampel  memiliki
nilai  aset  yang  tinggi  dan  termasuk  dalam  kategori  perusahaan  besar.  Untuk  nilai  terendah sebesar 13,38 dan tertinggi sebesar 33,3.

## Pembahasan
Untuk  mengetahui  apakah  pengaruh  yang  kepemilikan  institusional,  kompetensi dewan komisaris dan komite audit pada tax avoidance penelitian ini menggunakan pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan fixed effect model sebagai model estimasi data panel.  Berdasarkan  hasil  dari  uji  regresi  pada  penelitian  menggunakan fixed  effect  model. Untuk  menentukan  adanya  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  pada  penelitian  ini menggunakan  tiga  tingkatan  signifikansi  berbeda  yaitu  5%.  Berikut  merupakan  hasil pengolahan data menggunakan program STATA v.16:
Tabel 4. Output olah data Uji Regrei setelah outlier dan transformasi
Variabel Regression Model Random Effect Model Coeffiients t Prob. Prediksi Tanda Hipotesis Kesimpulan KI 0,2241284 1,38 0,169 H 1 : +/- H 1 ditolak KDK 0,3027583 2,81 0,006* H 2 : +/- H 2 diterima UKA -0,0187691 -0,53 0,596 H 3 : +/- H 3 ditolak PRO 0,8675162 12,95 0,000* LEV -0,0152247 -0,17 0,863 SIZE -0,0058818 -1,32 0,190 _cons -0,1548746 -0,78 0,437 Number of Obs 190 R-squared Overall 0.3377 Prob (F- Statistic) 0.0000

## Sumber: Output STATA v.16
Pada  pengujian  hipotesis  pertama,  bertujuan  untuk  membuktikan  kepemilikan institusional  berpengaruh  terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat dikatakan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance .  Dari  hasil  tersebut,  maka  hipotesis  satu  (H 1 )  ditolak.  Kepemilikan  institusional merupakan sistem pengendalian corporate governance yang berasal dari eksternal perusahaan yang  diharapkan  dapat  menjadi  pengawas  bagi  manajer  perusahaan.  Berdasarkan  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance. Hal  ini  dikarenakan  pemilik  saham  institusional  merupakan  bagian  dari  pemilik perusahaan yang tidak dapat mempengaruhi kebijakan manajemen yang memiliki keterkaitan dengan tindakan tax avoidance.
Berkaitan dengan teori agensi, bahwa principal memberikan tanggung jawab kepada agen  untuk  melakukan  tugas  tertentu  demi  kepentingan  principal  (Jensen  and  Meckling, 1976).  Pendelegasian  wewenang  ini  berupa  tanggung  jawab  pengelolaan  perusahaan  yang diberikan  kepada  manajemen.  Akan  tetapi  masih  banyak  manajemen  yang  bertindak  tidak sesuai  dengan  kepentingan  principal.  Sehingga,  dapat  terjadi  konflik  kepentingan  antara pemilik  saham  dengan  manajemen.  Tindakan  oportunistik  manajemen  dimana  salah  satu contohnya  ialah  melakukan  penghindaran  pajak  dapat  berdampak  negatif  bagi  perusahaan, salah  satunya  jika  persahaan  dilakukan  pemeriksaan  oleh  DJP  dan  dapat  menarik  perhatian pemerintah maupun masyarakat.  Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak  sejalan  dengan  teori  agensi.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Amelia  et  al.,  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional belum  memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  manajer  agar  tidak  bersikap  oportunistik. Sandy  &  Lukviarman  (2015)  dan  Fitria  (2018)  juga  menyatakan  hal  serupa,  bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Pada  pengujian  hipotesis  kedua,  bertujuan  untuk  membuktikan  kompetensi  dewan komisaris berpengaruh terhadap tax avoidance . Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa  kompetensi  dewan  komisaris  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Dari hasil  tersebut,  maka  hipotesis  dua  (H 2 )  diterima.    Kompetensi  dewan  komisaris  dapat diartikan sebagai kemampuan, pengetahuan dan latar belakang pendidikan dewan komisaris, sehingga  dewan  komisaris  dapat  memiliki  kemampuan  untuk  memahami  operasi  bisnis perusahaan.  Selain  itu  kompetensi  dewan  komisaris  juga  akan  berdampak  pada  efektivitas fungsi pengawasan, hal ini karena anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam memahami  laporan  keuangan  perusahaan  akan  mempermudah  dewan  komisaris  dalam mengevaluasi kinerja manajer perusahaan.
Berkaitan  dengan  teori  agensi,  dimana  manajer  sebagai  agen  yang  diberikan wewenang  oleh  principal  sehingga  harus  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  principal (Jensen  &  Meckling,  1976).  Dewan  komisaris  bertindak  selaku  pihak  yang  mewakilkan pemilik  perusahaan  atau  principal  dalam  melakukan  pengawasan  kepada  manejmen.  Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  hasil  penelitian  ini  sudah  sejalan  dengan  teori  agensi.  Dimana dewan  komisaris  yang  memiliki  kompetensi  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajer. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Praptitorini  (2018)  yang  menyatakan bahwa  efektivitas  dewan  komisaris  yang  terdiri  dari  pengalaman  dan  latar  belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Pada  pengujian  hipotesis  ketiga,  bertujuan  untuk  membuktikan  komite  audit berpengaruh  terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  dikatakan  bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Dari hasil tersebut, maka hipotesis tiga (H 3 ) ditolak. Komite audit dibentuk dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  untuk  meningkatkan  integritas  dan  kredibilitas pelaporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  komite  audit  tidak berpengaruh  terhadap tax  avoidance. Hal  ini  dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  fungsi komite audit masih belum efektif.
Berkaitan  dengan  teori  agensi,  dimana  principal  melimpahkan  wewenang  kepada manajer  selaku  pihak  yang  mengelola  perusahaan  dengan  memperhatikan  kepentingan
principal (Jensen & Meckling, 1976). Komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kepada manajer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak  sesuai  dengan  teori  agensi.  Dimana  komite  audit  yang  seharusnya  dapat  membantu meningkatakan  fungsi  pengawasan,  akan  tetapi  justru  tidak  memberikan  pengaruh  atau dengan kata lain tidak memiliki dampak pada fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan  komisaris  kepada  manajemen.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  seperti tingkat  kompetensi  komite  audit,  aktivitas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit belum maksimal, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  Peraturan  OJK.  No.55/PJOK.04/2015  komite  audit  berjumlah  paling sedikit sebanyak tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak yang tidak  memiliki  afiliasi  dengan  perusahaan.  Rata-rata  jumlah  anggota  komite  audit  pada perusahaan  tambang  adalah  3,155947  atau  sebanyak  tiga  orang  anggota.  Jumlah  tersebut sudah  sesuai  dengan  standar  yang  dikeluarkan  OJK,  sehingga  unsur corporate  governance sudah dipenuhi. Akan tetapi, jumlah anggota komite audit tidak mampu menunjukkan tingkat efektivitas  pengawasan  kepada  manajer.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Oktavia  et  al., (2020)  yang  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance. Ardianti  (2019)  juga  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan komite audit sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi keuangan tidak mampu mempengaruhi tindakan tax avoidance .

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  data  dan  uji  hipotesis  yang  sudah  dilakukan,  maka diperoleh hasil yakni:
1. Pada  variabel  kepemilikan  institusional,  berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan artinya  kepemilikan  institusional  tidak  mempengaruhi  tindakan tax  avoidance .  Dapat disimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  dalam  jumlah  besar  maupun  kecil  tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance .
2. Kompetensi  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap tax  avoidance. Dimana  tingkat kompetensi  atau  kemampuan  dewan  komisaris  dapat  mempengaruhi  efektivitas  fungsi pengawasan  dan  evaluasi  dewan  komisaris  terhadap  kinerja  manajemen  perusahaan melalui laporan keuangan.
3. Selanjutnya  pada  variabel  komite  audit,  berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan ukuran  komite  audit  tidak  mempengaruhi  tindakan tax  avoidance .  Dapat  disimpulkan bahwa  besar  atau  kecilnya  ukuran  komite  audit  dalam  perusahaan  tidak  mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance .
Namun,  dalam  penelitan  ini  terdapat  beberapa  keterbatasan  yakni  setelah  dilakukan pengujian dalam penelitian ini, ternyata terdapat dua variabel independen yang tidak terbukti dapat  mempengaruhi  tindakan tax  avoidance yaitu  kepemilikan  institusional  dan  komite audit. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit ternyata belum mampu mengukur tingkat pengawasan kepada aktivitas manajer, karena ukuran komite audit ini telah terdapat standar jumlah minimum anggota komite audit dari OJK.
Dari  keterbatasan  yang  terdapat  pada  penelitian  ini,  untuk  itu  adapun  saran  yang  dapat diterapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  ialah,  ukuran  komite  audit  belum  mampu menunjukkan  efektivitas  pengawasan  kepada  manajer.  Maka  penelitian  selanjutnya disarankan  menggunakan  indikator  kompetensi  dan  aktivitas  komite  audit  sebagai  ukuran variabel komite audit.

## BIBLIOGRAFI
Alkurdi,  A.,  &  Mardini,  G.  H.  (2020).  The  impact  of  ownership  structure  and  the  board  of directors’  composition  on  tax  avoidance  strategies:  empirical  evidence  from  Jordan. Journal of Financial Reporting and Accounting , 18 (4), 795–812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001
Amelia,  M.  V.,  et  al.,  (2017).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan Manajerial  dengan  Variabel  Kontrol  Ukuran  Perusahaan  dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. E-Proceeding of Management ISSN : 2355-9357 , 4 (2), 1510–1515.
Ardianti,  P.  N.  H.  (2019).  Profitabilitas, Leverage ,  dan  Komite  Audit  Pada  Tax  Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 26 (2019), 2020. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13
Ariawan,  I.  M.  A.  R.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen, Kepemilikan  Institusional,  Profitabilitas  Dan  Leverge  Terhadap  Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi Udayana , 18 (3), 1831–1859.
Arieftiara,  D.,  et  al.,  (2020).  Contingent  fit  between  business  strategies  and  environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. Meditari Accountancy Research , 28 (1), 139–167. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338
Brigham,  E.  F.,  &  Houston,  J.  F.  (2010). Dasar-Dasar  Manajemen  Keuangan (11th  ed.). Salemba Empat.
Budianti,  S.,  &  Curry,  K.  (2018).  Pengaruh  Profitabilitas,  likuiditas,  dan  Capital  Intensity Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance). Prosiding  Seminar  Nasional Cendekiawan 4 , Jakarta.
Cadbury Committee. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1st ed.). Gee.
Chytis,  E.,  et  al.,  (2019).  The  relationship  between  tax  avoidance,  company  characteristics and  corporate  governance:  Evidence  from  Greece. Corporate  Ownership  and  Control , 16 (4), 77–86. https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7
Daniri, M. A. (2014). Lead By GCG (D. Edward (ed.)). Gagas Bisnis Indonesia.
Darmayasa,  N.,  &  Hardika,  N.  S.  (2011).  Perencanaan  Pajak  dari  Aspek  Rasio  Total Benchmarking,  Kebijakan  Akuntansi,  dan  Administrasi  Sebagai  Strategi  Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan , 7 (3), 162–169.
DDTCNews. 2020. " Banding BHP Ditolak, ATO Menang Rp815 Miliar". Diakses 1 Oktober 2020, dari
https://news.ddtc.co.id/banding-bhp-ditolak-ato-menang-rp815-miliar-19497
Debby,  J.  F.,  et  al.,  (2014).  Good  Corporate  Governance,  Company’s  Characteristics  and Firm’s Value: Empirical Study of Listed Banking on Indonesian Stock Exchange. GSTF Journal on Business Review (GBR) , 3 (4).
Dyreng, S. D.,  et  al., (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. The  Accounting Review , 83 (1), 61–82. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
Effendi, M. A. (2016). The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi . Salemba Empat.
Egbunike, F. C.,  et  al.,  (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate Tax  Avoidance  in  Nigeria :  A  Quantile  Regression  Approach . January . https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p02
Eisenhardt,  K.  M.  (1989).  Agency  Theory :  An  Assessment  and  Review. The  Academy  of Management Review , 14 (1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191
Fadhila, N. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 21 (3), 1803–1820.
https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p04
Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Universitas Negeri Padang .
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658
Fitria,  G.  N.  (2018).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Komisaris  Independen,  Karakter Eksekutif  Dan  Size  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Profita :  Komunikasi  Ilmiah
Akuntansi Dan Perpajakan , 11 (3), 94–104. http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/4315
Ghozali,  H.  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS  23 (8th  ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A., & Hanafi, M. M. (2016). Analisis Laporan Keuangan (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Hamdani.  (2016). Good  Corporate  Governance  (Tinjauan  Etika  dalam  Praktik  Bisnis) (1st ed.). Mitra Wacana Media.
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 50 (2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
Helmina,  M.  R.  A.,  &  Hidayah,  R.  (2017).  Pengaruh  Institusional  Ownership, Collateralizable  Assets,  Debt  to  Total  Assets,  Firm  Size  Terhadap  Dividend  Payout
Ratio. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 3 (1), 24–32. https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/49
Hendriksen,  E.  S.,  &  Breda,  M.  F.  Van.  (1991). Accounting  theory (5th  ed.).  McGraw-Hill Education, 1991.
Hidayat,  W.  W.  (2018).  Pengaruh  Profitabilitas, Leverage Dan  Pertumbuhan  Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 3 (1), 19–26.
Hoseini,  M.,  et  al.,  (2019).  Demographic  characteristics  of  the  board  of  directors’  structure and  tax  avoidance:  Evidence  from  Tehran  Stock  Exchange. International  Journal  of Social Economics , 46 (2), 199–212. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507
Irianto, B. S., et al., (2017). The Influence of Profitability , Leverage , Firm Size and Capital Intensity  Towards  Tax  Avoidance. International  Journal  of  Accounting  and  Taxation , 5 (2), 33–41. https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3
Jamei,  R.  (2017).  Tax  Avoidance  and  Corporate  Governance  Mechanisms :  Evidence  from Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (4), 638–644.
Jensen,  M.  C.  M.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  Of  The  Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Human  Relations , 3 ,  305–360. https://doi.org///doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
Judi  Budiman,  S.  (2012).  Pengaruh  Karakteristik  Eksekutif  terhadap  Penghindaran  Pajak. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VX , 15 , 1–22.
Karima,  N.  (2014).  Naila  Karima  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan Institusional,  dan  Kepemilikan  Asing  terhadap  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan 219. Widya Warta , 2 , 219–230.
Kasmir. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan (7th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
Kessler,  J.  (2004).  Tax  Avoidance  Purpose  and  Section  741  of  taxes  Act  1988. British  Tax Review .
KNKG, K. N. K. G. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia .
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  R.  (2013).  Pengaruh  Return  on  Assets, Leverage ,  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan  Dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  Pada  Tax  Avoidance. Buletin Studi Ekonomi , 18 (1), 58–66.
Kusumastuti,  S.,  et  al.,  (2007).  Pengaruh  Board  Diversity  Pada  Nilai  Perusahaan  Dalam Perspektif  Corporate  Governance. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (2),  88–98.
https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p15.
Liputan  6.  2019."  Kejar  Penghindaran  Pajak,  Sri  Mulyani  Dalami  Rekam  Jejak  Adaro" Diakses  1  Oktober  2020,  dari  https://www.liputan6.com/bisnis/read/4007855/kejar- penghindaran-pajak-sri-mulyani-dalami-rekam-jejak-adaro.
Maharani,  I.  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance  , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 2 , 525–539.
Merks, P. (2007). Categorizing international tax planning. Fundamentals of International Tax Planning. IBFD , 66–69.
Mulyani, S., Wijayanti, A., & Endang, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax  Avoidance  (Perusahaan  Pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI). Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (1), 322–340. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91
Munawir, S. (2014). Analisis Laporan Keuangan . Liberty.
Muntoro,  K.  R.  (2006). Membangun  Dewan  Komisaris  yang  Efektif. Lembaga  Manajemen FEB  UI.  http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun  Dewan  Komisaris    yang Efektif_Ronny K Muntoro.pdf
Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Pada  Perusahaan Sektor  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  2010-2012. Jurnal Akuntansi , 18 (3), 408–421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273
Novianti, D. R., et al., (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap
Effective Tax Rate (Etr). Equity , 21 (2), 116. https://doi.org/10.34209/equ.v21i2.637
Nuraina,  E.  (2012).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Kebijakan  Hutang  Dan  Nilai  Perusahaan  (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar
Di Bei). AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 4 (1), 51. https://doi.org/10.26740/jaj.v4n1.p51-70
Oktavia,  V.,  et  al.,  (2020).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Tax Avoidance ( Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI  Periode  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Tax Avoidance | Hal 143-151. Journal Revenue , 01 (02), 143–151.
Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik .
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2015). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  21/POJK.04/ 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Pohan  T  Hotman.  (2009).  Analisis  Pengaruh  Kepemilikan  Institusi,  Rasio  Tobin  Q,  Akrual Pilihan,  Tarif  Efektif  Pajak,  dan  Biaya  Pajak  Ditunda  Terhadap  Penghindaran  Pajak Pada  Perusahaan  Publik. Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi  Dan  Keuangan Publik , 4 (2), 113–135.
Praditasari,  N.  K.  A.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance, Ukuran  Perusahaan, Leverage Dan  Profitabilitas  Pada  Tax  Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 19 (2), 1229–1258.
Praptitorini,  M.  D.  (2018).  Pengaruh  Efektivitas  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit Terhadap  Tax  Aggressiveness. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi  Terapan , 9 (1), 66–77.
Prastiwi,  D.  (2017).  Does  Corporate  Governance  Moderate  the  Effect  of  Earnings Management  on  Tax  Aggressiveness. Advances  in  Social  Science,  Education  and Humanities
Research (ASSEHR) , 108 (SoSHEC 2017), 8–13.
https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2
Putri,  A.  A.,  &  Lawita,  N.  F.  (2020).  Tata  Kelola  Perusahaan  dan  Penghindaran  Pajak  di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas , 22 (1), 1–11.
Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi  empiris  pada  perusahaan  manufaktur. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 19 (2), 85–98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1
Saputra,  M.  F.,  Rifa,  D.,  &  Rahmawati,  N.  (2015).  Pengaruh  corporate  governance, profitabilitas  dan  karakter  eksekutif  terhadap  tax  avoidance  pada  perusahaan  yang terdaftar  di  BEI. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 19 (1),  1–12. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1
Sartono, R. A. (2008). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikas (4th ed.). BPFE.
Scott,  W.  R.  (2015). Financial  Accounting  Theory  7th  edition (7th  ed.).  Pearson  Education Limited.
Siahaan,  H.  (2004).  Teori  Optimalisasi  Struktur  Modal  dan  Aplikasinya  di  dalam Memaksimumkan Nilai Perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Moneter , 7 (1).
Siregar, S. V. N. ., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). Simposium Nasional Akuntansi VIII , September , 475–490.
Sonia,  S.,  &  Suparmun,  H.  (2019). Factors  Influencing  Tax  Avoidance . 73 ,  238–243. https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52
Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak . Salemba Empat.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sunarsih,  U.,  &  Oktavia,  A.  R.  (2016).  Pengaruh  Corporate  Governance  terhadap  Tax Avoidance  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 923–932.
Sunarsih,  U.,  &  Oktaviani,  K.  (2016).  Good  Corporate  Governance  in  Manufacturing Companies Tax. Etikonomi , 15 (October), 85–96. https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541
Suwito,  E.,  &  Herawaty,  A.  (2005).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Tindakan  Perataan  Laba  Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan  Yang  Terdaftar  di  Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi , VIII , 136–146.
Tampubolon,  M.  T.,  &  Kartikaningdyah,  E.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan Terhadap  Book  Tax  Differences. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis , 4 (1), 52–59.
Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical  Study  on  Manufacturing  Companies  Listed  in  IDX  period. Asian  Journal  of Accounting Research , 1 , 28–38.
Waluyo.  (2017).  The  Effect  Of  Good  Corporate  Governance  On  Tax  Avoidane :  Empirical Study Of The Indonesian. The Accounting Journal of BINANIAGA , 02 (02).
Wibawa,  A.,  Wilopo,  &  Abdillah,  Y.  (2016).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Studi  pada  Perusahaan  Terdaftar  di  Indeks  Bursa  Sri Kehati Tahun 2010-2014). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 11 (1), 1–9.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (5 (ed.)). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Wijayani,  D.  R.  (2016).  Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga,  Corporate Governance  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Penghindaran  Pajak  di Indonesiafile:///E:/SMT  6/Referensi  Jurnal/tax  avoidance/chen2010  kepemilikan keluarga.pdf  (Studi  Empiris  Perusahaan  Manufaktu. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  & Bisnis , 13 (2), 181–192.
Winata,  F.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2013. Tax  &  Accounting Review , 4 (1) (1), 1–11.
Witness, Global. 2019.  Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia.
Ying,  T.,  Wright,  B.,  &  Huang,  W.  (2017).  Ownership  structure  and  tax  aggressiveness  of Chinese  listed  companies. International  Journal  of  Accounting  and  Information Management , 25 (3), 313–332. https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070