## KEBIJAKAN BAHASA
TERHADAP PERAN BAHASA ASING DI INDONESIA:

## PERSPEKTIF EKOLOGI BAHASA
Lanny Isabela Dwisyahri Koroh FKIP Universitas Citra Bangsa Surel: lannykoroh1717@gmail.com

## ABSTRACT
Foreign  languages  have  a  certain  role  in  the  context  of  the  life  of  languages  in  Indonesia.  This function is realized in its use in certain domains, both natural and artificial based on language policy. In the Indonesian context, foreign languages, especially English, have an important role as a means of international  communication.  Ecologically,  linguistic  diversity  in  Indonesia  requires  a  separation  of functions  and  roles  between  local  languages,  Indonesian  and  foreign  languages.  In  the  context  of language ecology, foreign languages  have  the potential  to dominate  Indonesian and  local  languages. Regarding  Indonesian,  hegemony  occurs  because  foreign  languages  tend  to  have  more  economic value than  Indonesian. Meanwhile, regarding  local languages, foreign language  hegemony is caused by low interdependence with  local languages in terms of structure and  lexicon.  In terms of language policy and language ecology, there are prescriptive matters that must be adhered to, but there are also descriptive  matters  related  to  the  function  and  role  of  foreign  languages  that  need  attention.  Thus, foreign languages will remain important in the context of global communication.
Key words : language function, language ecology, language policy.

## ABSTRAK
Bahasa asing mempunyai peranan tertentu dalam konteks kehidupan bahasa di  Indonesia.  Fungsi ini diwujudkan  dalam  penggunaannya  pada  ranah  tertentu,  baik  alami  maupun  buatan  berdasarkan kebijakan  bahasa.  Dalam  konteks  Indonesia,  bahasa  asing  khususnya  bahasa  Inggris  mempunyai peranan  penting  sebagai  alat  komunikasi  internasional.  Secara  ekologis,  keberagaman  bahasa  di Indonesia  memerlukan  adanya  pemisahan  fungsi  dan  peran  antara  bahasa  daerah,  bahasa  Indonesia, dan  bahasa  asing.  Dalam  konteks  ekologi  bahasa,  bahasa  asing  berpotensi  mendominasi  bahasa Indonesia  dan  bahasa  daerah.  Terkait  bahasa  Indonesia,  hegemoni  terjadi  karena  bahasa  asing cenderung  memiliki  nilai  ekonomi  lebih  dibandingkan  bahasa  Indonesia.  Sedangkan  terkait  bahasa daerah,  hegemoni  bahasa  asing  disebabkan  oleh  rendahnya  saling  ketergantungan  dengan  bahasa daerah  dari  segi  struktur  dan  leksikon.  Dari  segi  kebijakan  bahasa  dan  ekologi  bahasa,  ada  hal-hal yang  bersifat  preskriptif  yang  harus  dipatuhi,  namun  ada  pula  hal-hal  deskriptif  terkait  fungsi  dan peranan  bahasa  asing  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Dengan  demikian,  bahasa  asing  akan  tetap penting dalam konteks komunikasi global.
Kata kunci : fungsi bahasa, ekologi bahasa, kebijakan bahasa .

## 1.PENDAHULUAN
Setiap  bahasa  hidup  dalam  suatu  komunitas  yang  disebut  sebagai  masyarakat  tutur/ guyup  tutur  ( speech  community) .  Mati  hidup  bahasa  ditentukan  oleh  sikap  penuturnya  yang antara lain terwujud melalui kekerapan pemakaian oleh penuturnya. Jika demikian, dapat saja
dikatakan  bahwa  sikap  negatif  yang  berimplikasi  pada  menurunnya  kekerapan  pemakaian suatu bahasa merupakan indikasi kuat bagi pergeseran fungsi dan kedudukan suatu bahasa.
Dari perspektif yang lain, faktor hegemoni bahasa dapat pula menjadi pemicu pergeseran bahasa. Faktor hegemoni ini disebabkan oleh faktor fungsi ekonomis bahasa tertentu. Bahasa yang  berfungsi  ekonomis  tinggi,  dalam  hal  ini  sebagai  pesyaratan  rekruitmen  untuk pekerjaan-pekerjaan  yang  bergengsi,  sangat  mendominasi  ruang  pembelajaran  pada pendidikan formal maupun kursus-kursus.
Ekologi  bahasa  merupakan  kondisi  alamiah  yang  memerlukan  sentuhan  kebijakan  agar fungsi  dan  kedudukan  bahasa  (-bahasa)  tertata  secara  baik.  Sentuhan  kebijakan  ini belakangan  ini  menjadi  sangat  penting  setelah  timbul  sejumlah  kesadaran  baru,  antara  lain: (1)  tidak  ada  bahasa  yang  tidak  penting  bagi  penuturnya;  (2)  bahasa  ibu  yang  dikuasai melalui  pemerolehan/  akuisisi  tetap  penting  sepanjang  hayat  karena  melalui  bahasa  ibulah menusia menyadari hakikat kemanusiaannya.
Ekologi,  kebijakan  dan  peran  bahasa  secara  konseptual  berhubungan  satu  dengan  yang lainnya.  Hubungan  ini  secara  lebih  operasional  jika  diletakkan  pada  subjek  bahasa  tertentu, akan  lahir  sejumlah  proposisi  yang  secara  empirik  dapat  menjadi  dasar  argument  untuk mempertahankan suatu bahasa. Hal inilah  yang menjadi alasan pokok dimunculkannya topik mengenai peran bahasa Inggris dari perpektif ekologi bahasa dan kebijakan bahasa.

## 2. KONSEP

## 2.1 Ekologi Bahasa
Gould (1993) mengidentifikasi ekologi sebagai permainan dadu yang memperlihatkan persaingan  individu  dalan  auatu  spesies,  dan  antara  spesies  di  dalam  habitat  yang  sama. Istilah  ekologi  dalam  hubungan  dengan  bahasa  mulanya  diperkenalkan  oleh  Carl Voegelins dan  Nowl  W.  Schutz,  Jr.  dalam  tulisan  berjudul Language  Situation  in  Arizona (1967). Voegelin  telah  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  masalah  ekologi  bahasa,  dan memelopori  penggunaan  istilah  yang  berkaitan  dengan  hubungan  internal  yang  kompleks antara  bahasa  di  Barat  Daya  Amerika  dengan  menyoroti  masyarakat  dwibahasa.   Meskipun demikian,  ekologi  bahasa  sebagai  sebuah  paradigma  baru  dimunculkan  oleh  Einar  Ingvald Haugen  pada  era  1980-an.  Professor  di  University  of  Wisconsin-Madison  dan  Harvard University  mengidentifikasi  adanya  interaksi  antara  bahasa  dan  lingkungannya  (Fill  & Muhlhausler,  2001:43)    dengan  menggunakan  metafora  yang  membandingkan  hubungan
ekologis  antara    sekelompok  spesies  binatang  dan  tumbuhan  tertentu  dalam  dan  dengan lingkungan tertentu.
Haugen  mendefinisikan  ekologi  bahasa  sebagai  ilmu  tentang  interaksi  antara  suatu bahasa  tertentu  dengan  lingkungan  tempat  bahasa  itu  dituturkan  (Fill  &  Muhlhausler, 2002:57,  Dil,  1972:325-326).  Menurutnya,  lingkungan  merupakan  domain  pemikiran seseorang    terhadap  suatu  dunia  yang  dirujuk (referent) melalui  kosa  kata  yang  disiapkan dalam  penggunanan  bahasa.  Lingkungan  yang  paling  nyata  dari  sebuah  bahasa  adalah komunitas/  guyup  tutur  yang  menggunakan  bahasa  tersebut  sebagai  salah  satu  variabel interaksi.  Menurut  Haugen,  bahasa  hanya  hadir  dalam  pikiran  penuturnya,  dan  hanya berfungsi ketika penuturnya dapat menghubungkan para penuturnya satu sama lain dan dapat menghubungkan bahasa dengan alam.
Dengan  menggunakan  memanfaatkan  metafora  alam  Haugen  (Mufwene,  2001:21) memilah ekologi bahasa berdasarkan dua sudut pandang, seperti berikut ini.
a. Sudut pandang  psikologis, yakni adanya interaksi satu bahasa dengan bahasa lain dalam  pikiran  penutur  bilingual  dan  multilingual.  Hal  ini  berkaitan  dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa bahasa dalah ergon, yaitu sebagai produk.
b. Sudut  pandang  sosiologis,  yakni  adanya    interaksi  antara  bahasa    dengan masyarakat    dimana  bahasa  tersebut  berfungsi  sebagai  alat  komunikasi.  Haugen mengaitkan  ekologi  sosiologis  ini  dengan  bahasa  sebagai  energia,  yaitu  sebagai aktivitas berbahasa.
Kedua  sudut  pandang  ini  dapat  berkontribusi  terhadap  pembelajaran  bahasa  Indonesia,  baik dari  sisi  kompetens  yang  sudah  dimiliki  dan  yang  akan  dikembangkan  dalam  konteks kedwibahasaan  dan  keanekabahasaan.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  beberapa  fenomena hidup-matinya  bahasa  dalam  suatu  habitat  yang  sarat  dengan  persaingan  bahasa.  Situasi kepunahan  bahasa  dan  ketahanan  bahasa  pun  erat  kaitannya  dengan  ekologi  bahasa. Fenomena  yang  lazim  terjadi  dalam  konteks  ekologi  bahasa  ialah  hegemoni  yang menunjukkan  kelas-kelas  bahasa.  Hal  ini  dikemukakan  oleh    Haugen,  ekologi  bahasa  juga berkaitan persoalan mati-hidupnya suatu bahasa. Hal ini berkaitan bahwa ekologi bahasa erat kaitannya  dengan  politik  bahasa  yang  dapat  menekan  intensitas  kepunahan  bahasa. Sehubungan  dengan  itu,  pembicaraan  ekologi  bahasa  perlu  diperluas  ke  ranah  politik  untuk melahirkan  konsep  ekologi  politik  yang  berpengaruh  kuat  terhadap  fungsi,  kedudukan,  dan peran  suatu  bahasa  (Sabon  Ola,  2009:8).  Dengan  mengambil  contoh  bahasa  Indonesia  di
RDTL  dan  bahasa  Tetun  di  Indonesia  dan  RDTL,  diyakini  bahwa  intervensi  Negara berpengaruh kuat terhadap pemertahanan, pergeseran, dan kepunahan bahasa.

## 2.2 Kebijakan Bahasa
Kebijakan bahasa adalah proses mempertimbangkan dan membuat putusan mengenai bahasa. Dasar  pertimbangannya  adalah  faktor  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  mengarah  pada penguatan  jati  diri  bangsa.  Penetapan  kebijakan  bahasa  juga  mempertimbang-kan  penerima kebijakan.  Fishman  (Eastman,  1983:7)  mengatakan  bahwa  dalam  menetapkan  kebijakan bahasa,  para  pembuat  kebijakan  perlu  menyadari  bahwa  guyup  tutur  menginginkan  bahasa mereka  lebih  rapi,  teratur  dan  berfungsi.  Kebijakan  bahasa  meliputi:  perumusan,  elaborasi (menggarap secara tekun dan cermat), kodifikasi (perumusan kaidah), dan  implementasinya.
Salah  satu  bentuk  kebijakan  bahasa  di  Indonesia  ialah  perumusan  kedudukan  dan fungsi  bahasa.  Badudu  (1993)  mengatakan:  “Dalam  kebijakan  nasional  yang  berencana, terarah dan terperinci, kita dapat mengatur fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta fungsi  dan  kedudukan  bahasa  asing”.  Kedudukan  bahasa  ialah  status  relatif  bahasa  sebagai sistem  lambang  nilai  budaya  yang  dirumuskan  atas  dasar  nilai  sosial  yang  dihubungkan dengan  bahasa  yang  bersangkutan.  Sementara  fungsi  bahasa  ialah  nilai  pemakaian  sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya.
Kebijakan  bahasa  di  Indonesia  memposisikan  bahasa  asing  dalam  fungsi  dan perannya  sebagai  sarana  komunikasi  global.  Sebagamana  slogan  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan  Bahasa: "Utamakan  bahasa  Indonesia,  lestarikan  bahasa  daerah,  dan  kuasai bahasa  asing"  ( https://kupang.tribunnews.com/2021 ),  bahasa  asing  perlu  dikuasai,  terutama bahasa Inggris, dalam kebijakan bahasa di Indonesia disebut sebagai “bahasa asing pertama”.

## 3. BAHASAN

## 3.1 Bahasa Asing dalam Konteks Ekologi Bahasa
Bahasa asing menurut konteks kehidupan bahasa di Indonesia, yakni bahasa-bahasa yang ada di  Indonsia  minus  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  lokal/  bahasa  daerah.  Pengertian  lain mengenai  bahasa  asing  juga  merujuk  ke  bahasa  yang  ada  di  negara  lain  yang  digunakan warga  negaranya,  ataupun  bahasa  negara  lain  yang  digunakan  oleh  di  Indonesia.  Jika demikian pengertiannya, maka yang termasuk bahasa asing di Indonesia ialah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Belanda, bahasa Italia, bahasa Jerman, dll.
Secara ekologis, bahasa asing di Indonesia merupakan bagian dari ekologi sosiologis yang bagian lainnya diisi oleh bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Ekologi ini jika dicermati dari  sisi  pemerolehan  dan  pembelajaran  bahasa,  maka  terdapat  kedekatan  antara  bahasa Indonesia  dan  bahasa  asing,  misalnya  bahasa  Inggris.  Kedekatan  ini  memperlihatkan karakteristik ekologi psikologis.  Amat jarang (mungkin juga tidak ada) pemerolehan bahasa asing berbasis pada gramatika bahasa lokal. Demikian pula kondisinya dengan pembelajaran bahasa asing.
Jika  perspektif  ekologis  ini  diperbincangkan  terkait  dengan  ihwal  pilihan  bahasa, maka kecil kemungkinan/ peluang bagi pemakaian alih kode dan campur kode bahasa lokal— bahasa  asing.      Ekologi  psikologis  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Haugen  tidak terwujud  dalam  konteks  hubungan  bahasa  lokal  dan  bahasa  asing  di  Indonesia.  Dengan demikian,  tidak  mungkin  pula  muncul  gejala  lain  ,  seperti  inteferensi  dan  integrasi  sebagai konsekuensi  dari  ekologi  psikologis.  Implikasi  lanjutan  dari  kondisi  ini  ialah  kecil kemungkinan  pula  adanya  individu  yang  berdwibahasa  bahasa  lokal—bahasa  asing, misalnya: dwibahasawan Helong—Inggris, atau Rote—Jerman, atau Sabu--Belanda.
Kondisi  hubungan  ekologis  antara  bahasa  lokal  dan  bahasa  asing  sebagaimana diuraikan  di  atas  berbeda  dengan  hubungan  ekologis  antara  bahasa  Indonesia  dan  bahasa asing. Situasi kedwibahasaan di Indonesia secara faktual menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris berbasis pada gramatika bahasa Inggris. Mungkin saja secara  tipologis  bahasa  Indonesia  dan  sejumlah  bahasa  asing  yang  dipelajari  di  Indonesia mempunyai  perbedaan  yang  menonjol,  namun  hal  itu  sering  diabaikan  karena  faktor kebijakan bahasa.

## 3.2 Bahasa Asing dalam Konteks Kebijakan Bahasa di Indonesia
Kebijakan  bahasa  di  Indonesia  telah  memperlihatkan  keseimbangan  perlakuan  terhadap bahasa  asing,  meskipun  harus  diakui  bahwa  porsi  pengaturan  lebih  difokuskan  pada  bahasa Indonesia, di samping upaya penyelamatan bahasa-bahasa lokal yang terancam punah. Dapat disebutkan  dalam  makalah  ini  perihal  regulasi  yang  berkaitan  dengan  keberadaan  bahasa asing  di  Indonesia,  antara  lain:  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, bab VII Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar  pada  satuan  pendidikan  tertentu  untuk  mendukung  kemampuan  berbahasa  asing peserta  didik”.  Frasa dapat  digunakan menyiratkan  maksud  bahwa  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan tertentu itu pun bahasa asing boleh tidak digunakan.
Regulasi  ini  sudah  tentu  berbeda  dengan  regulasi  mengenai  bahasa  Indonesia  dan bahasa  daerah.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  mengisyaratkan  kemauan  yang  sangat  kuat  dari Negara  untuk  mengembangkan  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  yang  lebih  bermartabat. Usaha itu sangatlah dipahami dalam kerangka nasionalisme atau rasa kebangsaan. Pasal-pasal yang  mengatur  ihwal  pemakaian  bahasa  Indonesia,  yakni  pasal  26—pasal  39  (sebanyak  14 pasal) diawali dengan klausa “Bahasa Indonesia wajib digunakan….”, termasuk pasal 32 ayat (1)  berbunyi:  “Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  forum  yang  bersifat  nasional  atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”. Hal yang hampir sama juga terlihat di dalam draft Perpres (Draft 6, Tahun 2010) tentang Penggunaan Bahasa.
Di balik regulasi mengenai bahasa Indonesia, dari perspektif fungsi komunikasi luas secara  global,  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  Negara  tidak  cukup  representatif  untuk komunikasi global dimaksud.  Bahkan cita-cita untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi  bahasa  internasional  (pasal  44)  juga  tidak  mudah  sebagaimana  merumuskan kebijakan  bahasa  di  Indonesia.  Peran  politik  luar  negeri  tingkat  tinggi  harus  diperlihatkan Negara  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  penerimaan  masyarakat  internasional  terhadap bahasa Indonesia.
Kebijakan  bahasa  yang  telah  dirumuskan  dalam  berbagai  regulasi  tidak  memberikan ruang yang memungkinkan bahasa-bahasa di Indonesia hidup secara lebih alamiah, meskipun kebijakan selalu bernuansa artifisial. Pasal 25 draft Perpres tentang Penggunaan bahasa telah memperlihatkan  “pemaksaan”  diglosia  yang  diperhalus  dengan  istilah  “pengutamaan”. Dapatkan ini dikategorikan sebagai hegemoni?

## 3.3 Realitas Keberadaan Bahasa Asing
Jika  bahasa  asing,  terutama  bahasa  Inggris  dapat  dianalogikan  sebagai  tumor  ganas, maka  eksepresi  verbal  ini  tepat  untuk  mengatakannya:  “semakin  dihambat,  semakin merambat”. Sudah tentu tidak ada sedikitpun niat yang terbersit di balik perumusan kebijakan bahasa  di  Indonesia  untuk  menghambat  perkembangan  fungsi  bahasa  asing.  Para  perumus kebijakan  bahasa  cenderung  mendasari  pekerjaannya  pada  pertimbangan  politik;  siatuasi yang  sulit  untuk  dihindari.  Pertimbangan  yang  difokuskan  pad  kedudukan  bahasa memberikan indikasi kuat perihal kontribusi politik terhadap kebijakan bahasa.
Fungsi  sosial  bahasa,  baik  bahasa  Indonesia,  bahasa  daerah  maupun  bahasa  asing yang  lebih  bersifat  praktis-pragmatis  tidak  menjadi  yang  utama  yang  melandsi  perumusan
kebijakan  bahasa.  Kondisi  ini  menjadikan  bahasa  asing  berada  di  posisi  paradox:  dari  sisi kebijakan  mendapatkan  ruang  sempit,  tapi  dari  sisi  fungsi  praktis-pragmatis  mendapatkan ruang sedemikian luasnya, bahkan memiliki fungsi strategis. Huda (2011:59) menulis tentang perubahan  paradigm  masyarakat  dunia  dari  perjuangan  berdasarkan  kepentingan  politik- ideologi ke perjuangan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi. Menurutnya, persaingan antarbangsa  telah  melahirkan  imperialisme  iptek.  Situasi  ini  pada  gilirannya  menimbulkan persaingan bahasa. Hubungan sebab-akibat ini tidak bisa dibalik, dan kita dapat mengatakan bahwa  Negara  yang  tidak  kuat  secara  ekonomi  tidak  terdapat  peluang  bagi  bahasanya dipelajari/ dikuasai penggunaannya oleh Negara lain, bahkan tidak ada peluang bagi Negara bersangkutan  untuk  memperkenalkan  bahasanya  sebagai  bahasa    perhubungan  luas.  Negara semacam ini bahkan menjadi sasaran eksploitasi negara-negara maju sehingga jatidirnya pun bisa  menjadi  samar-samar  (ingat  kesadaran  orang  Afrika  Selatan  untuk  memperjuangkan nasib bahasanya  yang dihimpun dalam tulisan berjudul Black Linguistic oleh Makoni, dkk., 2003).
Kepekaan Bangsa  Indonesia dalam hal jatidiri dengan pengutamaan terhadap bahasa Indonesia  dan  bahasa  lokal  pada  posisi  berikutnya  merupakan  langkah  antisipatif.  Di  balik langkah  strategis  ini,  para  pemangku  kepentingan  sering  berjalan  dengan  paradigma pragmatis. Saya mencatat fakta yang unik dari balik kehadiran  bahasa asing  yang menurut kebijakan sangat dibatasi ranah pakainya. Para penggiat pariwisata tidak membelajarkan para wisatawan  mancanegara  (wisman)  untuk  belajar  beradaptasi  dengan  daerah  tujuan  wisata yang dikunjunginya. Para wisman semestinya belajar bahasa Indonesia jika ia ingin berwisata ke  Indonesia;  mereka  bahkan  disambut    kehadirannya  di  Indonesia  tidak  dengan  bahasa Indonesia.
Tidak  ada  yang  salah  dengan  fenomena  ini  karena  sudah  tentu  muncul  alasan pembenar  bahwa  hal  itu  dilakukan  untuk  menghormati  tamu.  Terlepas  dari  perilaku preskriptif itu, ada aspek deskriptif yang  harus dicatat bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris masih sangat penting, dan akan tetap penting dalam pergaulan global. Tidak hanya tuntutan  pergaulan/  komunikasi  global,  job-job  eksekutif  mensyaratkan  kemampuan berbahasa  asing,  meskipun  penguasaan  pasif.  Job-job  kelas  menengah  ke  bawah,  misalnya sebagai  sopir  angkot,  tukang  jahit,  instruktur  senam,  pada  umumnya  tidak  mensyaratkan kemampuan berbahasa Ingris. Apa yang tersirat di balik potret iklan tenaga kerja di Indonesia memberikan penguatan akan pentingnya bahasa asing.

## 4. PENUTUP
Artikel  ini  berisi  gambaran  empirik  yang  menggelitik,  di  samping  sejumlah  rangkaian proposisi  yang  menantang  untuk  dicermati  lebih  lanjut.  Bagian-bagian  yang  masih  samar- samar  dari  makalah  ini  merupakan  pertanda  bahwa  soal  peran  bahasa  asing  dalam  konteks kebijakan bahasa di Indonesia harus dikelola secara dinamis. Hal-hal preskriptif harus diberi ruang bagi yang bersifat deskriptif. Jika demikian, maka peningkatan status bahasa Indonesia tidak  dimaknai  sebagai  menyepelekan  peran  bahasa  asing.  Menumbuhkan  sikap  ppositif terhadap  bahasa  Indonesia  tidak  sebangun  dengan  sikap  negatif  terhadap  bahasa  asing. Membangun nasionalisme melalui kesetiaan terhadap bahasa Indonesia tidak identik dengan antibahasa asing.
Dari  sisi  pembelajaran  bahasa,  mempelajari  bahasa  asing  sesungguhnya meningkatkan pemahaman terhadap gramatika bahasa Indonesia. Ekologi psikologis Bahasa Indonesia—Bahasa Asing memberikan ruang bagi adanya kesalingtergantungan antarbahasa. Bahasa  Indonesia  penting  bagi  penguasaan  bahasa  asing,  sebaliknya  bahasa  asing  penting bagi penguatan kaidah bahasa Indonesia.
Kebijakan  bahasa  harus  adil  memberikan  tempat  bagi  bahasa  Indonesia,  bahasa daerah  dan  bahasa  asing  secara  proporsional.  Rumusan  kebijakan  sudah  tentu  ada  landasan berpikirnya, namun pada tataran operasionalnya mesti dipersepsikan sama: bahasa Indonesia dimantapkan  kaidah-kaidahnya  dan  ditingkatkan  kualitas  penggunaannya,  bahasa  lokal dihidupkan kembali dan dipertahankan, dan bahasa asing harus terus dipelajari.  Jangan ada hegemoni di antara “mereka” karena “kita”.

## DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN
Alwi,  Hasan  dan  Dendy  Segono.  2011. Politik  Bahasa,  Risalah  Seminar  Politik  Bahasa. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Badudu, J.S. 1993. Cakrawala Bahasa Indonesia I . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Eastman, Carol. 1983. Language Planning, An Intrduction . San Fransisco: Chandler & Sharp Publisher Inc. .
Fill,  Alwin  and  Muhlhausler,  ed.2001. ‘The  ecolinguistics  reader,  language,  ecology  and environment’.
Haugen,  Einar.  1972. The  Ecology  of  Language.  Selected  and  Introduced  by  Anwar  S.  Dil . Stanford: Stanford University Press.
Kridalaksana, Harimurti. 1978. Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa . Ende: Nusa Indah.
Moeliono, Anton M. 1985. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Mufwene,  Salikoko  S.  2001. The  Ecology  of  Language  Evolution .  Cambridge  University Press.
Sugiyono  dan  Yeyen  Maryani  (Penyunting  Penyelia).  2011. Perencanaan Bahasa  Abad  ke- 21:  Kendala  dan  Tantangan .  Jakarta:  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sumarsono.  1993. Pemertahanan  Bahasa  Melayu  Loloan  di  Bali . Jakarta:  Pusat  Pembinaan dan Pengem-bangan Bahasa.
Sumarsono  dan  Paina  Partana.  2002. Sosiolinguistik .  Yogyakarta:  SABDA  dan  Pustaka Pelajar.
Suwito.  1983. Pengantar  Awal  Sosiolinguistik,  Teori  dan  Problema .  Surakarta:  Henari Offset.
Tauli,  Vater.  1968. Introduction  A  Theory  of  Language  Planning .  Uppsala:  Almqvist  & Wiksells.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.