Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat - 10430 Email: yogamprawira@gmail.com

## Analisis Narrative Policy Framework (NPF) Dalam Kebijakan

## Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Yoga Maulidy Prawira 1 , Lin Yola 2 1 Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
2 Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 2 Tahun 2023
DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.02.5
Abstract. The case of personal data leakage that occurred in mid-2022 by hackers is a phenomenon that threatens Indonesian personal data security that needs a framework in the form of regulation. This research analyzes the phenomenon of the passing of the personal data protection bill that Indonesia lacks. The Narrative Policy Framework (NPF) theory is used to see the dynamics of policy formulation through the perspective of a narrative story related to the importance of personal data protection. The results showed that personal data breaches conducted by hackers and other data safety issues bring forth  narrative  perception  of  government  abilities  to  sort  the  problem  and  therefore  affecting  the acceleration process of personal data protection bill as the solution. This research can be developed by  using  in-depth  observations  to  each  stakeholders  to  be  able  to  explore  the  narratives  built  to accelerate the ratification of the bill. This research shows that every policy made by the government goes through dynamics of society, namely the process of disseminating information to the public as a step to obtain public justification that the policy can be turn into a formal legal product.
Keywords: Personal Data Protection; Narrative Policy Framework; Public Policy Analysis; Data Security
Abstrak. Kasus  kebocoran  data  pribadi  pada  pertengahan  tahun  2022  oleh  para  peretas  ( hacker ) merupakan  fenomena  yang  mengancam  keamanan  informasi  masyarakat  Indonesia  yang  belum memiliki  kerangka  perlindungan  hukum  formal.  Penelitian  ini  menganalisis  fenomena  pengesahan Rancangan  Undang-Undang  pelindungan  data  pribadi  (PDP)  yang  belum  dimiliki  Indonesia.  Teori Narrative  Policy  Framework (NPF)  digunakan  untuk  melihat  dinamika  perumusan  kebijakan  melalui sudut  pandang  narasi  cerita  terkait  pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Temuan  penelitian menunjukan bahwa fenomena kebocoran data oleh hacker dan keaman data lainnya melahirkan narasi di masyarakat terkait kapabilitas pemerintah dalam isu tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap percepatan  upaya  pemerintah  dalam  mengesahkan  RUU  PDP  sebagai  sebuah  solusi  permasalahan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan observasi mendalam ke setiap stakeholder kebijakan untuk dapat  mendalami  kebenaran  narasi  untuk  mempercepat  pengesahan  RUU  tersebut.  Manfaat  dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melewati proses dinamika  sosial  berupa  diseminasi  informasi  ke  masyarakat  sebagai  langkah  memperoleh  justifikasi publik sehingga bisa berubah menjadi produk hukum formal.
Kata  Kunci: Pelindungan  Data  Pribadi;  Narrative  Policy  Framework;  Analisis  Kebijakan  Publik; Keamanan Data

## PENDAHULUAN
Setiap  kebijakan  publik  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  memiliki  bobot kajian  yang  terkandung  berupa  tujuan  dibuatnya  kebijakan  tersebut  yaitu untuk  memecahkan  suatu  masalah  di  dalam  ranah  publik.  Diskusi  terkait kebijakan  publik  umumnya  banyak  membahas  mengenai  proses  implementasi  serta evaluasi  hasil  dari  kebijakan  tersebut,  dengan  demikian  fokus  bahasan  berada  di  posisi menerima  sebuah  produk  kebijakan.  Posisi  dan  tujuan  studi  ini  bertujuan  untuk menunjukkan  bahwa  aspek  perumusan  masalah  dan  proses  sebelum  produk  kebijakan publik  diimplementasikan  memiliki  andil  penting  dalam  sebuah  disiplin  ilmu  analisis kebijakan.  Penggunaan  teori Narrative  Policy  Framework (NPF)  digunakan  untuk melakukan  pembedahan  terhadap  sebuah  dinamika  kebijakan  melalui  penggunaan perspektif  bahwa  sebuah  dinamika  proses  kebijakan  adalah  berbentuk  rangkaian  cerita berurutan.
Pada  tanggal  22  Juli  2022,  sekelompok  masyarakat  yang  menamakan  diri  Koalisi Advokasi  Permenkominfo  5  melakukan  unjuk  rasa  di  depan  kantor  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) di Jakarta. Dilansir dari Deustche Welle (DW) Indonesia, kelompok tersebut menyuarakan Kementerian tersebut terkait  isu  kebebasan  berpendapat  masyarakat  di  internet  serta  keamanan  data  dan informasi setiap individu di internet (Sumolang, 2022). Selain melalui unjuk rasa langsung, masyarakat juga secara serentak melayangkan protes kepada Kemenkominfo di berbagai platform media  sosial  seperti Twitter karena  memblokir  beberapa  aplikasi  berbasis internet seperti Steam yang merupakan platform penyedia layanan permainan dan Paypal yaitu platform penyedia transaksi keuangan secara digital. Hashtag #BlokirKominfo dalam waktu  singkat  menjadi  viral  yang  mana  menimbulkan  gelombang  protes  besar-besaran dan berdampak secara internasional (Arfiansyah & Kurniawan dalam Kompas, 2022).
Masalah yang timbul tidak hanya protes di masyarakat yang banyak terdampak atas pemblokiran tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat bahwa dari 194 laporan yang  masuk  terkait  pemblokiran  ini  menimbulkan  kerugian  hingga  lebih  dari  1,5  Miliar Rupiah  (Mantalean  &  Santosa  dalam  Kompas,  2022).  Masalah  diperparah  dengan munculnya  seseorang  dengan  nama  alias  “ Bjorka ”  di  media  sosial Twitter yang  ramai diperbincangkan  dan  dikejar  oleh  aparat  penegak  hukum  Indonesia  dikarenakan membocorkan  beragam  data  rahasia  pemerintah  ke  publik  dan  dijual  di  dunia  maya.

## S
Beberapa data penting yang dibocorkan oleh Bjorka adalah data pelanggan Indihome dan Telkomsel,  pelanggan  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara),  berbagai  data  pribadi  seperti Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  nomor  telepon  pejabat  negara,  hingga  terakhir mengklaim berhasil mengambil data user aplikasi Peduli Lindungi yang mencapai 94 juta orang (Dewi dalam CNBC Indonesia, 2022).
Alasan  pemblokiran  beberapa  situs  dan  aplikasi  tersebut  hingga  menimbulkan dampak yang cukup mengagetkan bagi masyarakat Indonesia terkait perlindungan data adalah  karena  para  entitas  yang  terblokir  hingga  pertengahan  bulan  Juli  2022  belum mendaftarkan layanan dan kegiatan usahanya ke OSS ( Online Single Submission ). Landasan dari diharuskannya pendaftaran oleh para pelaku usaha tersebut adalah Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  (Permenkominfo)  Nomor  5  Tahun  2020  tentang “ Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ” atau lebih mudah dikenal dengan istilah PSE  yang  disahkan  oleh  Menkominfo  Johnny  G.  Plate.  Peraturan  tersebut  berupaya mengatur entitas yang memberikan layanan jasa melalui penggunaan teknologi elektronik (Kemenkominfo RI, 2020).
Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Aplikasi  dan  Informatika  (Aptika)  Kominfo  Semuel Pangerapan  pada  29  Juli  2022  dalam  konferensi  pers  oleh  Kemenkominfo  menjelaskan bahwa  Kominfo  telah  memberikan  informasi  dan  batas  waktu  kepada  seluruh penyelenggara usaha berbasis sistem elektronik untuk mendaftarkan usahanya. Namun, keputusan  untuk  mendaftarkan  atau  tidak  adalah  kebebasan  dari  pelaku  usaha, Kemenkominfo hanya bertindak untuk mengatur dan mengawasi jalannya sistem dalam konteks hukum yang berlaku (Putri & Rosana dalam Tempo, 2022). Selama ini peraturan terkait keamanan data pribadi masyarakat hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang  sebenarnya  memiliki  lingkup  aturan  yang berbeda dan bahkan tidak membahas mengenai data pribadi individu (Hisbulloh, 2021).
Kontroversi  timbul  di  masyarakat  yang  mana  membahas  mengenai  peraturan  PSE tersebut.  Pasal  2  Ayat  1  menjelaskan “Setiap  PSE  Lingkup  Privat  Wajib  melakukan pendaftaran” kemudian lebih dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 4i:
“Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban  pemberian  akses  terhadap  Sistem  Elektronik  dan  Data  Elektronik  dalam
rangka  memastikan  efektivitas  pengawasan  dan  penegakan  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kebocoran  data  oleh  peretas Bjorka yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi,  karena  memang  belum  ada  Undang-undang  yang  melindungi  data  elektronik masyarakat  Indonesia.  Sejauh  ini,  data  dari National  Cyber  Security  Index menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 6 dari 10 negara di Asia Tenggara terkait tingkat keamanan siber (dalam Budhijanto, 2023). Hal tersebut dapat menjadi potensi ancaman terhadap  ketahanan  nasional  Indonesia.  Aktivitas  masyarakat  sehari-hari  yang  kian  erat kaitannya  dengan  penggunaan  teknologi  harus  diperhatikan  dan  negara  harus  mampu menjamin keamanan warga negara di dunia maya. Ketahanan nasional yang merupakan kemampuan  negara  dalam  menyerap  guncangan  dan  bangkit  dari  guncangan  tersebut (Hanita,  2020).  Perlu  diterapkan  dalam  konteks  kedaulatan  negara  di  dunia  maya  yang selama  ini  masih  belum  maksimal.  Kebocoran  data  rahasia  pemerintah  dan  instansi nasional  oleh Bjorka adalah  tanda  buruk  terkait  ketahanan  nasional  Indonesia  di  sektor digital.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022 Rancangan Undang- undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah diajukan dan dibahas dari tahun 2016 disahkan oleh Presiden dan berfungsi sebagai landasan untuk Permen PSE. Selama ini RUU PDP masih dalam tahap tarik ulur saat pembahasan dan dengan adanya kejadian ini RUU tersebut akhirnya disahkan dan dinomori UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan  Data  Pribadi  (Presiden  Republik  Indonesia,  2022).  Pengesahan  RUU  PDP yang terakselerasi di tingkat birokrasi akibat adanya fenomena kebocoran data tersebut terbantu  akibat  adanya  narasi  yang  mendukung.  Narasi  yang  dimaksud  muncul  di masyarakat  yaitu  terkait  kontroversi  aksi  yang  dilakukan  oleh  peretas Bjorka yang merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum  karena  mengancam  privasi  data  masyarakat sehingga  cocok  untuk  dijelaskan  melalui  sudut  pandangan  naratif  terkait  proses pengesahan kebijakan tersebut.

## Literature Review
Studi  dari  Wicaksana,  Munandar,  dan  Samputra  (2020)  yang  bertajuk  studi  NPF terhadap kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam kasus serangan siber saat pandemi
Covid-19.  Penelitian  ini  bersifat  analisis  kebijakan  prospektif  karena  melakukan  analisis terhadap sebuah konteks masalah dimana akhirnya memberikan rangkaian solusi normatif sebagai alternatif langkah penyelesaian. Studi tersebut memiliki nuansa tema pertahanan dan keamanan yang menitikberatkan pada belum terselesaikannya sebuah masalah publik karena tidak ada kebijakan atau peraturan yang mampu mengatur dan mengawasi.
Studi tersebut turut melakukan benchmarking dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti  Singapura,  Malaysia,  dan  Thailand  yang  merupakan  poin  menarik  dalam memperkuat urgensi masalah untuk diteliti. Bahwa negara-negara di atas sudah memiliki peraturan  spesifik  terkait  pelindungan  data  pribadi  sedangkan  Indonesia  masih menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap tidak bisa menyelesaikan kompleksitas masalah perlindungan data. Keunggulan dari NPF di dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  makro  yang  juga  merupakan  nilai  tambah  karena  belum banyak  digunakan.  Pencarian  jawaban  penelitian  menggunakan  NPF  dalam  tulisan tersebut  cukup  berhasil  menjawab  mengenai  dampak  serangan  siber  sehingga memberikan desakan bagi Indonesia untuk mempunyai perangkat hukum serupa dengan negara  lain  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Perbedaan  dengan  penelitian  penulis terdapat pada level analisis yang digunakan yaitu meso (menengah) serta bernuansa sosial politik.
Referensi studi lainnya yaitu oleh Bahtiar dan Munandar (2020) yang bertajuk analisis NPF terhadap pelibatan aspek intelijen untuk penanganan pandemi Covid-19. Kesamaan dengan studi ini yaitu hanya pada penggunaan teori NPF dan level analisanya yaitu meso namun berbeda secara kasus dan fenomena yang diangkat. Penyajian data di dalam studi tersebut sudah terinci dengan baik. Pembahasan terkait data yang disajikan cukup menarik karena  tidak  hanya  mencakup  identifikasi  poin-poin  narasi  sebagaimana  studi  lain  yang menggunakan  teori  NPF  pada  umumnya,  tetapi  turut  melakukan  pembahasan menggunakan metode argumentation analysis berupa pembahasan terkait adanya narasi dominan dan narasi kontra yang muncul kemudian ditabrakkan untuk dicari perbedaannya dimana.  Metode  tersebut  berhasil  digunakan  meskipun  dengan  menggunakan  data sekunder karena terjelaskan dengan baik serta turut memberikan alternatif solusi sebagai jalan tengah.
Apabila dibandingkan dengan kedua studi terdahulu tersebut, maka terdapat sebuah nilai kebaruan ( novelty ) yang dimiliki dalam penelitian ini. Studi terdahulu serupa banyak
menggunakan teori hukum normatif dan juga pendekatan risiko. Belum banyak penelitian dengan  tema  serupa  yang  membahas  menggunakan  analisis  narasi  kebijakan  yang berfokus pada proses dinamika politik dan sosial terkait perumusan masalah dalam kasus- kasus sejenis karena kecenderungan studi terdahulu yang lebih melihat ke arah identifikasi masalah  untuk  menemukan  solusi  yang  berorientasi  kepada  jenis  masalah  yang  timbul. Studi  lain banyak berfokus pada aspek peramalan kedepan ( forecasting ) berupa dampak yang dapat ditimbulkan dibandingkan dengan melihat aspek sosial politik di antara hulu dan  hilir  masalah  untuk  dapat  memahami  fenomena  secara  lebih  komprehensif  dan mengakar.

## Narrative Policy Framework (NPF)
Tahapan  teori  analisis  kebijakan  yang  digunakan  adalah  pada  level  perumusan masalah.  Menurut  Dunn  (2018)  perumusan  masalah  dalam  analisis  menekankan  kepada problem structuring atau  proses  menstrukturkan  masalah  itu  sendiri.  Dunn  menjelaskan tahapan  dari  strukturisasi  masalah  yaitu  dengan  mencari  masalah-masalah  ( problem searching ) dalam sebuah objek kebijakan yang diteliti, kemudian melakukan penyortiran terhadap  masalah  tersebut  sesuai  prediksi  dampak  kebijakan  yang  akan  dirumuskan ( problem  delineation ),  lalu  melakukan  spesifikasi  masalah  supaya  lebih  tajam  dengan mempertimbangkan  esensinya  ( problem  specification )  dan  terakhir  merasakan  masalah yang  akan  datang  berdasarkan  strukturisasi  masalah  yang  telah  dilakukan  ( problem sensing ).
Narrative  Policy  Framework (NPF)  merupakan  salah  satu  metode  dalam  tahapan perumusan masalah dalam analisis kebijakan yang turut menstrukturisasikan masalah yang bercirikan  adanya  persuasi  atas  sebuah  masalah  melalui  narasi  yang  tujuannya  adalah terpilihnya suatu masalah tersebut untuk dilanjutkan menjadi kebijakan publik (Shanahan et al., 2018). Asumsi dasar teori NPF yaitu; 1) berlandaskan paradigma konstruktionisme dan relativisme terbatas, 2) memiliki elemen dan struktur yang terus berulang, 3) terjadi dalam  3  level  analisis  dalam  suatu  waktu,  dan  4)  Memainkan  persepsi  manusia  ( homo narrans ).
Struktur dan elemen dalam NPF yang dimaksud di atas adalah penjelasan terhadap suatu masalah kebijakan publik yang dikemas secara naratif memiliki suatu bentuk ( policy narrative  form )  yang  menurut  Jungrav-Gieorgica  (2020)  terdiri  dari setting (latar)  yang
mencakup  wilayah  geografis,  batas  demografi,  dan  parameter  karakteristik  tertentu. Kemudian  terdapat  karakter  atau  aktor  yang  terbagi  menjadi  pahlawan  (protagonis), penjahat (antagonis), dan korban. Narasi juga memiliki bentuk plot atau alur cerita dengan susunan  yaitu  awalan  (introduksi),  bagian  tengah  (klimaks),  dan  bagian  akhir  (resolusi). Terakhir, bentuk narasi kebijakan memiliki sebuah nilai moral yang berbentuk solusi atas masalah yang dibangun lewat cerita tersebut.
Level  analisis  dalam  NPF  terbagi  ke  dalam  3  level  analisis;  mikro  (Kecil),  meso (menengah), dan makro (besar). Level analisis mikro berfokus kepada unit individu dengan poin  pengaruh  narasi  kebijakan  terhadap  preferensi  individu  tersebut.  Pada  level  meso yang menjadi fokus adalah unit kelompok/sub-sistem, dimana kontestasi pengaruh antara kelompok  yang  saling  mengadvokasikan  kepentingannya.  Sedangkan  pada  level  makro maka yang menjadi fokus adalah unit institusi dan budaya. Pengaruh narasi di level besar yaitu kebudayaan masyarakat luas menjadi perhatian.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam NPF yaitu adanya policy narrative content yang terdiri dari 2 (dua) variabel; 1) belief system atau sistem kepercayaan/nilai yang dimiliki oleh setiap karakter dalam ruang lingkup narasi terkait kebijakan publik tersebut. Selain itu, 2) narrative strategies (strategi naratif) yang disebarluaskan melalui proses komunikasi untuk  dapat  disamakan  ke  karakter-karakter  lainnya  sehingga  kebijakan  publik  tertentu yang menjadi tujuan dapat dilegitimasi oleh seluruh pihak. Dalam NPF tidak dapat dibatasi bahwa hanya akan muncul satu narasi tetapi juga mungkin ada beberapa narasi yang saling berkompetisi  satu  sama  lainnya.  Maka,  penggunaan  NPF  dalam  menganalisis  suatu fenomena kebijakan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait sebuah kebijakan karena  membahas  mengenai  pembedahan  sebuah  narasi  tujuan  mulai  dari  siapa  yang berkepentingan  dalam  narasi  tersebut,  bagaimana  cara  mereka  mencapai  tujuan menggunakan  narasi  tersebut,  hingga  harapan output dari  narasi  yang  diseminasikan.
Dalam kasus pengesahan RUU PDP oleh DPR dan Pemerintah, narasi keamanan menjadi tajuk  utama  yang  digunakan  oleh  pemangku  kepentingan  dalam  mencapai  tujuan  yaitu berhasilnya pengesahan RUU.
Gambar 1. Kerangka Teori Narrative Policy Framework
Sumber: Narrative Frames and Settings in Policy Narratives (French et al., 2017)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang menurut Moleong (2017) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah.  Analisis  dilakukan  secara  naratif dimana  menurut  Cresswell  (2018)  berarti  pembahasan  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan yang dianalisis melalui studi kasus dan fenomenologi masalah yang kemudian disandingkan dengan teori yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas penelitian dalam satu runtutan.
Metode  alur  penelitian  akan  dijelaskan  menurut  Miles  &  Huberman  (2018)  model interaktif dengan uraian; 1) Pengumpulan Data, 2) Penyajian Data, 3) Reduksi data, dan 4) penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data adalah berbentuk narasi deskriptif yang didapatkan dari sumber data dan mengikuti format teori yang digunakan yaitu teori NPA. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat data-data yang didapat dan diklasifikasikan sesuai teori yang digunakan untuk dapat disampaikan melalui analisis penyesuaian kondisi nyata dengan asumsi teori.
Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada pertengahan tahun 2022 bulan Juli hingga bulan Oktober 2022 dimana terdapat narasi aktif di masyarakat tentang  kebocoran data dan pentingnya perlindungan data elektronik masyarakat Indonesia hingga respons terkait  pasca  pengesahan  RUU  PDP.  Pendekatan  analisis  kebijakan  dalam  penelitian  ini
yaitu  analisis  secara  retrospektif  dengan  metode  pemeriksaan  sosial.  Sebagaimana menurut Dunn (2018), analisis kebijakan retrospektif dengan metode pemeriksaan sosial yaitu  melakukan  pemantauan  hubungan  dari  masukan,  proses,  hingga  keluaran  untuk mengikuti alur kebijakan hingga ke akhir.
Sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Menurut  Sugiyono  (2017)  data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  langsung  didapat  oleh pengumpul  data,  tetapi  didapat  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  adalah  peraturan  perundang- undangannya  sendiri,  studi  literatur  lainnya  berupa  berita  yang  kredibel,  jurnal  dan penelitian terdahulu yang sesuai, serta hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang telah  dihimpun  untuk  kemudian  dianalisis.  Sumber  data  tersebut  sejalan  dengan penjelasan  teoritis  NPA  level  meso  yang  dapat  menggunakan  data  sekunder  berupa dokumentasi tulisan, video, dan suara seperti pidato dari narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pengesahan RUU PDP
Sebelum akhirnya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) disahkan menjadi Undang- Undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada 20 September 2022 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022, proses sepak terjang UU tersebut untuk disahkan memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Dirjen  Aptika  Kominfo  Semuel  Pangerapan  dalam sebuah  wawancara  menginformasikan  bahwa  diskusi  terkait  Undang-Undang  yang mengatur  pelindungan  data  pribadi  sudah  dibahas  sejak  tahun  2006  (Kanal Youtube Asumsi,  2022).  Proses  pelaksanaan  pembuatan  UU  secara  prosedural  baru  diinisiasikan pada  tahun  2014,  UU  tersebut  selama  proses  pembahasannya  menghadapi  berbagai macam kondisi tarik ulur. Proses penyusunan RUU bergulir selama kurang lebih 5 (lima) tahun.  Pada  tahun  2019, draft RUU  final  yang  akan  dibahas  akhirnya  berhasil  masuk  ke tahapan  agenda  Pembahasan  di  DPR,  terlambat  1  (satu)  tahun  dimana  RUU  PDP seharusnya  sudah  masuk  agenda  Prolegnas  di  tahun  2018  dilansir  dari  harian  Kompas (Bohang, 2018).
Terlambatnya RUU PDP untuk masuk ke tahap Pembahasan di DPR menurut mantan Menkominfo RI Rudiantara adalah karena banyaknya RUU terkait bidang komunikasi dan informatika  yang  menumpuk  sehingga  kesulitan  mencari  waktu  untuk  pembicaraan
penyusunan.  Alasan  belum  adanya  urgensi  terkait  perlindungan  data  pribadi  secara elektronik akhirnya berdampak pada terjadinya beberapa kebocoran data (S. Dewi, 2022). Pada tahun 2020, jutaan data user aplikasi Tokopedia bocor, berikut juga data masyarakat yang  ada  di server Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  yang  termasuk  data vaksinasi  Presiden  Indonesia  Joko  Widodo.  Ketua  DPR  RI  Puan  Maharani  merilis pernyataan yang kemudian mendesak agar DPR bisa mempercepat penyelesaian UU PDP karena potensi ancaman yang dapat terjadi semakin besar (DPR RI, 2021).
Kasus  kebocoran  data  pribadi  masyarakat  kemudian  kembali  terjadi  pada  awal Agustus  2022.  Namun,  kali  ini  terdapat  perbedaan  yaitu  dimana  sang  peretas  ( hacker ) secara  terbuka  menghina  kemampuan  perlindungan  data  pribadi  masyarakat  oleh pemerintah.  Fenomena  kebocoran  ini  dilakukan  oleh hacker Bjorka yang  membocorkan data seluruh pelanggan perusahaan BUMN sektor telekomunikasi yaitu PT Telkom (melalui sektor bisnis penyedia jasa internet Indihome ), data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), data user aplikasi PeduliLindungi, bahkan membocorkan berbagai dokumen rahasia negara lainnya termasuk kartu identitas para pejabat pemerintah salah satunya Presiden Joko Widodo.
Masalah  yang  terjadi  dalam  pembahasan  RUU  PDP  adalah  memastikan  substansi yang  akan  tertuang  dalam  UU  nantinya  dimana  terjadi  banyak  diskusi  antar  pihak. Berdasarkan  catatan  di  DPR,  diskusi  antara  DPR  dengan  Menkominfo,  Mendagri,  dan Menkumham  dalam  pembahasan  RUU  ini  terjadi  belasan  kali  dalam  periode  2  (tahun) dimulai  dari  tahun  2020  yang  berfokus  pembahasan  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM) (DPR  RI,  2022).  Menurut  data  Dirjen  Aptika  Kominfo,  per  akhir  tahun  2021,  proses pembahasan naskah RUU PDP sendiri belum mencapai 50%. Sedangkan kondisi keamanan data  pribadi  di  tahun  2021  dilansir  28,7%  masyarakat  mengalami  penyalahgunaan  data pribadi,  hanya  30%  perusahaan  yang  mempunyai  sertifikat  manajemen  informasi, menunjukkan infrastruktur keamanan data pribadi masih belum baik (Agustini, 2019).
Masalah lainnya adalah terkait kesepahaman terhadap pelaksanaan Undang-undang. Menurut penjelasan dari anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem Muhammad Farhan, masalah yang cukup serius menyebabkan molornya pembahasan RUU PDP yaitu terkait pandangan terhadap  siapa  yang  akan  menjadi  lembaga  pengawas  (Dwiastono,  2021).  Terdapat perbedaan  keinginan  dimana  dari  pemerintah  menginginkan  Kemenkominfo  sebagai pengawas, tetapi hal tersebut dikritisi oleh anggota Komisi I DPR lainnya Abdul Kharis dari
partai PKS. Masalah terkait kelembagaan yang akan mengawasi ini memperlambat proses pengesahan RUU PDP (S. Dewi, 2022).
Pada akhirnya, RUU PDP berhasil disahkan pada bulan Oktober 2022 dengan agenda pembahasan terakhir oleh Panitia Kerja (Panja) pada bulan Juni 2022. Hal tersebut menarik karena tidak ada log agenda pembahasan apa pun setelah bulan Mei 2022 dan justru secara tiba-tiba dinaikkan ke Rapat Paripurna pada September 2022 setelah terjadinya fenomena hacker  Bjorka .  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Menkopolhukam  RI  Mahfud  MD  yang sekaligus memberikan klarifikasi dalam konferensi pers pada bulan September 2022 bahwa pengesahan RUU PDP tidak ada kaitannya dengan sang hacker tersebut (Hakim & Irawan, 2022) . Pandangan lain muncul dari akademisi Universitas Airlangga Surabaya Guru Besar ilmu Komunikasi Henri Subiakto yang berpendapat bahwa fenomena Bjorka memberikan dampak  kepada  percepatan  pengesahan  RUU  PDP karena  menghadirkan  momentum yang pas untuk menindak pelaku kejahatan berbasis teknologi informasi (Saputro, 2022).

## Konteks Narrative Policy Framework
Dampak  yang  muncul  di  masyarakat  menunjukan  tren  polarisasi  yang  unik  bahwa kecenderungan masyarakat dalam satu waktu merespon sangat buruk yang dapat dilihat melalui  respon  masyarakat  di  media  sosial,  tempat  yang  sama  dimana  tagar #BlokirKominfo  menjadi  topik  pembicaraan  utama platform  Twitter akibat  peristiwa pemblokiran  aplikasi Steam,  Paypal, dan  lain  sebagainya.  Tetapi,  di  waktu  lainnya  tren keberpihakan  justru  terjadi  sebaliknya.  Penelitian  oleh  Sabian  (Sabian,  2023)  yang berusaha  melihat  kuantitas  sentimen  terhadap  kasus  pembocoran  data  oleh Bjorka menggunakan  algoritma  komputer  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  90%  (sembilan  puluh persen)  reaksi  pengguna Twitter bernada  negatif  terhadap  tindakan Bjorka. Penelitian tersebut  memiliki  nilai  plus  dan  minus  yaitu  nilai  validasi  yang  tinggi  namun  tingkat keakuratannya  masih  rendah.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Ismail  Fahmi  pengamat teknologi  informasi  dan  penulis  menunjukkan  bahwa  aksi hacker  Bjorka lebih  banyak menghadirkan sentimen positif dan sentimen terhadap Kominfo lebih banyak yang tidak setuju. Dampak dari hal tersebut menurut Guru Besar Teknologi Informasi dan Komputer Universitas  Indonesia  Riri  Fitri  Sari  adalah  kegaduhan  dan  stagnasi  dalam  aktivitas masyarakat dikarenakan kendala komunikasi (Fahmi, 2022).
Untuk memahami kondisi yang sulit diperkirakan tersebut menggunakan teori NPD maka perlu melakukan identifikasi sesuai kerangka.  Level analisis yang dapat diidentifikasi dalam fenomena kebijakan tersebut berada di level menengah (meso). Narasi yang ada di masyarakat  terkait  kebocoran  data  digunakan  oleh  lembaga  pemerintahan  untuk mendorong  pengesahan  RUU  PDP  yang  selama  kurang  lebih  8  (delapan)  tahun  belum selesai pembahasan. Namun, kondisi tersebut juga sedikit bergesekan dengan level makro dimana sistem keamanan nasional menjadi tujuan narasi kebijakan. Narasi yang diciptakan berusaha  mendorong  penerimaan  ke  suatu  kelompok  dalam  hal  ini  masyarakat  untuk menyetujui  pengesahan  RUU  PDP.  Target  dari  narasi  adalah  secara  umum  adalah didapatkannya justifikasi sosial. Bentuk dari level menengah juga ditandai dengan adanya kontestasi  dari  narasi  lain  yaitu  dari  masyarakat  itu  sendiri  lewat  kelompok-kelompok masyarakat.
Bentuk  dari policy  narrative  form yang  teridentifikasi  dari  segi setting atau  latar adalah  bahwa  sistem  hukum  dan  pemerintahan  Indonesia  yang  belum  mempunyai peraturan  dan  kebijakan  terkait  perlindungan  data  yang  holistik  sehingga  rentan  akan peristiwa kebocoran data. Hal tersebut menjadi landasan ruang lingkup narasi pentingnya perlindungan  data  pribadi  di  masyarakat.  Narasi  tersebut  kemudian  tersusun  dari beberapa karakter atau pemain dimana aktor protagonis atau pemeran utama diisi oleh entitas  pemerintahan  seperti  Kemenkominfo,  DPR,  dan  aparat  penegak  hukum. Sedangkan  aktor  antagonis  diisi  oleh hacker serta  lembaga  swadaya  masyarakat  yang mengkritik pengesahan RUU PDP kemudian diposisikan sebagai pihak berlawanan dan anti terhadap RUU PDP. Masyarakat secara umum serta pejabat kemudian diposisikan sebagai korban karena data mereka yang dibocorkan oleh para peretas. Masing-masing karakter mempunyai peran dalam narasi yang dijalankan melalui sebuah alur.
Alur atau plot dari narasi kebijakan ini diawali oleh Kemenkominfo yang memblokir banyak situs yang tidak taat pada Permen PSE pada akhir bulan Juli 2022. Kemudian muncul eskalasi  masalah  yaitu  peretas Bjorka yang  membocorkan  berbagai  macam  data  karena tidak  setuju  dengan  aksi  pemblokiran  oleh  Kominfo.  Tahapan  klimaks  narasi  terjadi  di masyarakat  yang  melihat  situasi  kejar-kejaran  antara  aparat  dengan Bjorka yang  terus mencuri data publik hingga mengekspos data privat milik pejabat pemerintah. Bagian akhir dari  alur  narasi  adalah  DPR  bersama  pemerintah  mengesahkan  RUU  PDP  dalam  upaya menjaga data daring masing-masing warga negara sebagai bentuk peran aktif pemerintah.
Maka, nilai moral dalam narasi tersebut adalah solusi dari permasalahan kebocoran data elektronik  yang  menimpa  masyarakat  adalah  diperlukannya  sebuah  landasan  hukum formal  berupa  UU  Pelindungan  Data  Pribadi  untuk  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi masyarakat. Oleh karena landasan tersebut sudah berbentuk RUU maka perlu percepatan penyelesaian.
Sedangkan dalam aspek policy narrative content , sistem nilai yang ada dalam narasi tersebut  secara  implisit  adalah  upaya  Kominfo  dan  DPR  dalam  mempercepat  RUU  PDP karena  Indonesia  belum  memiliki  pedoman  peraturan  yang  kuat  di  aspek  tersebut, sebagaimana termasuk ke dalam strategi pelindungan data pribadi yang merupakan salah satu  tugas  dan  fungsi  Kemenkominfo  (Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  SDM Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo, 2019). Kemudian juga dapat dilihat merupakan bentuk respons terhadap Permen PSE yang performanya belum baik terhadap upaya pengawasan dan perlindungan data elektronik. Serta peningkatan awareness di masyarakat terhadap keamanan  data  elektronik  individu.  Sedangkan  strategi  naratif  yang  dapat  dilihat  yaitu pengutaraan  posisi  pemerintah  melalui  pernyataan  resmi  dari  pimpinan  dan  jajaran Kominfo  serta  anggota  DPR  terkait  ke  ranah  publik  dimana  mereka  mengupayakan pengesahan  RUU  PDP  sebagai  awal  upaya  pemberantasan  beragam  masalah  terkait keamanan data pribadi di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua Komis I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (DPR RI, 2022).

## Analisis dan Pembahasan
Berdasarkan pemaparan kondisi naratif di atas, maka level analisis yang digunakan untuk mengkaji masalah adalah level meso atau menengah. Narasi terkait tindakan para hacker seperti Bjorka dikeluarkan  oleh  Kemenkominfo  baik  dari  mantan  Menkominfo Johnny G. Plate maupun Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan yang secara terang- terangan menyampaikan bahwa diharapkan RUU PDP akan menjadi solusi atas maraknya masalah kebocoran data pada pertengahan 2022 (Dirjen Aptika Kemenkominfo RI, 2022) . Pernyataan  yang  dirilis  baik  dalam  konferensi  pers  ataupun  pernyataan  pers  Kominfo pertama-tama menyerukan bahwa perlindungan data pribadi dimulai dari menaati Permen PSE  untuk  pemerintah  bisa  melindungi  data-data  pribadi  dari  entitas  yang  berpotensi merugikan  masyarakat.  Namun,  narasi  tersebut  ada  dalam  ruang  lingkup  level  makro karena berusaha mempengaruhi nilai dan budaya di masyarakat secara umum.
Dalam kasus kebocoran data yang diakibatkan oleh Bjorka, masyarakat banyak yang justru sentimen kepada Kemenkominfo dan sistem hukum di Indonesia karena dianggap memiliki  banyak  pasal  karet  dan  konflik  kepentingan  dibandingkan  upaya  nyata melindungi data masyarakat. Hal tersebut yang coba dibangun oleh Kemenkominfo dan juga  DPR  yang  meskipun  diskusi  di  antara  kedua  institusi  tersebut  cukup  alot  tetapi berusaha untuk menyelesaikan RUU yang dibahas. Oleh karena itu, strategi narasi yang digunakan  adalah  sama  dengan  narasi  ketika  di  awal  pengusulan  RUU  PDP  yaitu menunjukkan urgensi dan pentingnya peraturan tersebut beserta analisis potensi dampak. Strategi yang digunakan oleh pemerintah khususnya Kominfo berasal dari hasil survei yang dilakukan  pada  tahun  2021  dalam  melakukan  pemetaan  terkait  tingkat  pengetahuan masyarakat terhadap aspek-aspek data pribadi dan perlindungannya dimana lebih dari 50% (lima puluh persen) masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang termasuk ke dalam data pribadi  seperti  tanggal  lahir,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  kata  sandi,  dan  lain sebagainya.

## Gambar 2.  Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap RUU PDP
Sumber:  Persepsi  Masyarakat  Atas  Pelindungan  Data  Pribadi:  Survei  Nasional  Tahun  2021 (Dirjen Aptika Kemenkominfo RI, 2021)
Pengetahuan  mayoritas  masyarakat  Indonesia  sudah  mengetahui  hal-hal  yang termasuk data pribadi tidak dibarengi dengan pengetahuan terkait perangkat hukum yang melindungi data pribadi tersebut. Hal tersebut menjadi landasan strategi narasi yang terus diutarakan oleh pemerintah sehingga proses pengesahan RUU PDP terus berjalan selama
bertahun-tahun.  Landasan  tersebut  sangat  berdasar  ketika  pemerintah  melihat  bahwa terdapat  kurangnya  pemahaman  di  masyarakat  terkait  pentingnya  pelindungan  data pribadi terlebih kini aktivitas masyarakat semakin erat hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Survei turut menunjukkan bahwa masalah terbesar terkait pelindungan data pribadi adalah keengganan masyarakat untuk membaca bagian syarat  dan  ketentuan  ( terms  and  conditions )  pada  setiap  aplikasi  yang  diunduh  yang berdampak kepada pemberian akses data tersebut ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Karakterisasi  dalam  narasi  pada  kasus  ini  adalah  dimana  pemerintah  (khususnya Kemenkominfo) dan juga DPR yang diposisikan sebagai aktor utama atau protagonis dan bertindak  sebagai  pahlawan  yang  memperjuangkan  perlindungan  terhadap  data masyarakat.  Masyarakat  di  sisi  lain  diposisikan  sebagai  korban  dari  banyaknya  kasus kebocoran data yang masif salah satunya diakibatkan oleh Bjorka. Dengan demikian, peran antagonis dari narasi ini adalah Bjorka dan juga para hacker lainnya yang anonim. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kelompok pemikir ( think tank ) seperti ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, , ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, YLBHI, ICW, Perludem, SAFEnet,  IKI,  PurpleCode,  IGJ,  Lakpesdam  PBNU  turut  menjadi  aktor  antagonis  minor dikarenakan  reaksi  mereka  yang  menolak  RUU  PDP,  atau  lebih  tepatnya  menolak beberapa pasal dalam RUU PDP berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik serta dan abuse of power tanpa memikirkan nilai HAM (CNN Indonesia, 2022).
Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) narasi yang saling berkompetisi yaitu; 1) narasi bahwa lembaga pemerintah perlu untuk mengesahkan RUU PDP dalam rangka melindungi data masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menggunakan internet. 2) Narasi  kontra  RUU  PDP  yang  berpendapat  bahwa  pembahasan  dan  penyusunan  masih perlu dilakukan dikarenakan potensi tidak diutamakannya aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat.  3)  Narasi  dari Bjorka bahwa  pemerintah  adalah  entitas  yang  tidak  dapat dipercaya  dan  berperforma  buruk  sehingga  perlu  untuk  diekspos  kepada  masyarakat. Pertarungan  ketiga  narasi  ini  pada  akhirnya  dimenangkan  oleh  pemerintah  karena  RUU PDP  berhasil  disahkan  tanpa  adanya  perubahan  dan  penyesuaian  kembali  seperti  yang diminta oleh para LSM serta hilangnya Bjorka yang menjadi tidak aktif hingga saat ini. Inti dari  pertarungan  narasi  tersebut  adalah  siapa  pihak  yang  berhasil  mencapai  tujuannya yang dalam hal ini adalah pemerintah.

## Tabel 1
Aplikasi Teori Narrative Policy Framework

## Level of Analysis
Narasi  terkait  keamanan  data  elektronik  pribadi  berkembang  diawali  pada  level analisis  menengah  (meso)  karena  tumbuh  dalam  lingkup  sub-sistem  topik  isu keamanan data pribadi dan aktivitas penggunaan jasa/layanan berbasis elektronik. Namun  dalam  keberlanjutan  narasinya  berkembang  masuk  dalam  ruang  lingkup besar  (makro)  dikarenakan  tujuan  dari  narasi  tersebut  adalah  lahirnya  sebuah Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersifat  memaksa  dan  mengikat  kepada keseluruhan sistem negara dan kemasyarakatan.

## Policy Narrative Form
Setting (Latar)
Kondisi  berkembangnya  narasi  ada  di  dalam  sebuah  situasi  dimana  sistem penyelenggaraan  dan  pemerintahan  negara  yang  belum  memiliki  kebijakan  dan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang bersifat holistik yang menyebabkan kerentanan akan kebocoran data
Characters (Karakter)
• Protagonis ( Hero ) : Perangkat pemerintahan (Kemenkominfo, DPR, Presiden)
• Antagonis ( Villain) : Hacker (Bjorka) & LSM yang mengkritik konten RUU PDP
• Korban ( Victim ) :   Masyarakat dan pejabat pemerintah mengalami kebocoran data pribadi
Plot (Alur)
• Prolog (Awalan)
Kominfo memblokir situs yang tidak taat pada Permen PSE (Juli 2022)
• Eskalasi (Tengah)
Bjorka membocorkan  berbagai  macam  data  karena  menentang  kebijakan pemblokiran Kominfo (Juli-Agustus 2022)
• Klimaks (Tengah)
-  Pengejaran Bjorka oleh  tim  khusus  bentukan  Presiden  (Agustus-September 2022)
- Percepatan pembahasan tingkat II RUU PDP di DPR (September 2022)
• Resolusi (Akhir)
Pengesahan  RUU  PDP  melihat  urgensi  perlindungan  data  elektronik  pribadi (September-Oktober 2022)

## Moral Story (Nilai Cerita)
Solusi atau nilai yang dapat diambil dari runtutan narasi cerita adalah diperlukannya sebuah  landasan  hukum  formal  yaitu  UU  Pelindungan  Data  Pribadi  untuk  dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat melihat peristiwa kebocoran data karena belum ada regulasi yang mengatur.

## Policy Narrative Content
Belief System
• Tugas  Kominfo  dan  DPR  untuk  menyelesaikan  pembahasan  RUU  PDP  yang  belum selesai
• Upaya peningkatan terhadap Permen PSE yang belum sesuai dalam upaya pengawasan dan perlindungan data elektronik masyarakat
• Pengetahuan  akan security  awareness di  masyarakat  terhadap  keamanan  data elektronik yang sudah ada namun belum mendalam

## Narrative Strategies
Upaya diseminasi informasi dan sosialisasi terhadap pentingnya sebuah pedoman peraturan  terkait  perlindungan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah melalui  dokumen  resmi  rencana  strategi  serta  pernyataan  resmi  dari  pejabat pemerintah terkait terkait ke ranah publik  dengan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang mengancam  keamanan data pribadi masyarakat
Sumber : Diolah oleh Penulis
Infrastruktur dan prosedur perlindungan data elektronik masyarakat Indonesia yang selama  ini  belum  memadai  sehingga  menyebabkan  kasus  kebocoran  data  pribadi  dapat berkali-kali  terjadi.  Narasi  terkait  literasi security  awareness adalah  landasan  dari belief system dalam analisis naratif studi kasus tersebut. Masyarakat Indonesia sudah memiliki kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi yang menyebabkan respon negatif kepada penyelenggara  perlindungan  data  elektronik  yaitu  Kemenkominfo  ketika  terjadi kebocoran  data.  Oleh  karena  itu,  baik  dari  Kemenkominfo  sendiri  dan  juga  lembaga pemerintahan  lainnya  seperti  DPR  berusaha  melakukan  retaliasi  dengan  mempercepat pengesahan RUU PDP sebagai bentuk tindakan nyata dalam mengatasi masalah.

## Perspektif Ketahanan Nasional
Perlindungan  data  elektronik  pribadi  sudah  menjadi  salah  satu  bagian  dalam  ilmu keamanan dan ketahanan khususnya ketahanan siber. Merujuk pada strategi ketahanan siber  nasional  tahun  2020-2024  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN)  Republik  Indonesia,  fungsi  dari  keamanan  siber  yaitu;  1)  fungsi  strategis  yang berarti memperhatikan aspek nilai dan potensi daripada ranah siber terhadap keamanan dan pertahanan, serta 2) fungsi yuridis yaitu membangun kerangka hukum yang kuat di level nasional.
Konsep Quad  Helix yang  terdiri  dari  pemerintah,  akademisi,  pelaku  bisnis,  dan masyarakat/komunitas  menjadi  landasan  strategi  upaya  pembangunan  keamanan  siber nasional  (BSSN  RI,  2020).  Ketahanan  nasional  di  sektor  siber  dapat  diwujudkan  dengan kerjasama di setiap stakeholder mulai dari regulasi dan pengawasannya oleh pemerintah, hingga  pembangunan  sistem  keamanan  yang  inovatif  oleh  akademisi  dan  pelaku  bisnis hingga penyesuaian terhadap budaya siber di seluruh masyarakat. Pembahasan terkait UU PDP  tersebut  adalah  salah  satu  upaya  dalam  pembangunan  infrastruktur  awal  terkait ketahanan siber nasional dalam aspek regulasi.

## KESIMPULAN
Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan pada bulan Oktober 2022  terpengaruhi  oleh  adanya  narasi  yang  berkembang  di  masyarakat  yaitu  urgensi pentingnya  perlindungan  data  pribadi  yang  berpotensi  terancam  oleh  aksi  para hacker . Kasus  bocornya  data-data  pribadi  milik  publik  dan  pemerintah  oleh hacker  Bjorka menunjukkan  kelemahan  dalam  sistem  perlindungan  data  elektronik  nasional  dan  oleh karena  itu  RUU  PDP  dapat  digunakan  sebagai  landasan  hukum  perlindungan  tersebut. RUU  PDP  yang  sudah  bertahun-tahun  dibahas  namun  belum  menemui  titik  terang pengesahan,  dengan  adanya  fenomena  kebocoran  tersebut  mendapatkan  dorongan untuk dipercepat penyelesaiannya. Masih adanya beberapa pasal yang berpotensi menjadi pasal  karet  dan  mendapat  pertentangan  dari  lembaga  sipil  merupakan  salah  satu penghalang dari pengesahan RUU PDP.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian,  pemerintah  tidak  mengakui  bahwa  terdapat keterkaitan  antara  percepatan  pengesahan  RUU  PDP  dengan  rangkaian  peristiwa  di masyarakat  yaitu  kebocoran  data  masyarakat  dan  pejabat  oleh hacker serta  peristiwa
pemblokiran  situs  yang  menyebabkan  kekecewaan  serta  kerugian  materiil  masyarakat akibat sentimen buruk terkait kinerja dalam isu pengelolaan dan perlindungan data pribadi warga negara. Hal tersebut yang melahirkan kondisi yang pas dalam terciptanya sebuah narasi pentingnya perlindungan data pribadi. Di sisi pemerintah menggunakan beragam peristiwa  tersebut  yang  dapat  dilihat  sebagai  alur (plot )  cerita  untuk  membangun momentum  dalam  mengupayakan  percepatan  pengesahan  instrumen  hukum perlindungan data pribadi ditandai dengan selisih waktu yang singkat dalam pembahasan di  DPR,  sedangkan  di  sisi  masyarakat  yang  terdampak  akibat  beragam  kerugian  atas peristiwa  kebocoran  dan  pemblokiran  melahirkan  beragam  reaksi  baik  pro  dengan pemerintah,  anti  terhadap  pemerintah,  atau  bahkan  reaksi  memahami  tindakan  yang dilakukan  peretas.  Namun  secara  kesatuan  reaksi  tersebut  adalah  bentuk  desakan terhadap  pemerintah  dan  penyelenggara  negara  untuk  meningkatkan  kapabilitasnya dalam  melindungi  data.  Dinamika  interaksi  antar  karakter  tersebut  kemudian  dapat terlihat  sehingga  melahirkan  sebuah  nilai  moral  sebuah  cerita  yang  merupakan  sebuah tujuan  rencana  kebijakan  yaitu  percepatan  pengesahan  RUU  perlindungan  data  pribadi yang selama hampir 10 (sepuluh) tahun belum selesai dibahas.
Peran  narasi  kebijakan  di  level  publik  mampu  untuk  mengkomunikasikan  serta menggiring opini masyarakat untuk berpihak dengan narasi yang dibangun oleh pembuat narasi.  Dalam  konteks  ini,  RUU  PDP  diposisikan  sebagai  sebuah  solusi  untuk  mengatasi masalah.  Seluruh  masyarakat  yang  terdampak  akibat  kebocoran  data  dan  tingkat ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  untuk  melindungi  data  elektronik mereka  dapat  diselesaikan  dengan  disahkannya  RUU  PDP.  Kontribusi  penelitian  ini terhadap kajian analisis kebijakan publik adalah untuk memberikan perspektif lain dalam kajian dan penelitian serupa yang lebih banyak menggunakan pendekatan konvensional seperti evaluasi hasil kebijakan atau proses implementasi kebijakan. Penggunaan teori NPF dalam analisis kebijakan publik memiliki kelebihan yaitu dalam memahami konteks suatu kebijakan secara lebih makro namun tetap memiliki tingkat ketajaman analisis yang tinggi.
Penelitian  ini  dapat  disempurnakan  dengan  perubahan  pendekatan  metode penelitian menjadi menggunakan data-data primer yang diperoleh dari seluruh stakeholder yang  terlibat  seperti  Kemenkominfo,  DPR,  dan  lembaga  masyarakat  pemerhati  bidang teknologi  informasi.  Kesulitan  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  proses pengumpulan  data  serta  ketersediaan  literatur  yang  mampu  memberikan  penjelasan
secara mendalam dan mewakili setiap entitas yang terlibat secara bebas nilai. Tingkat bias subjektif  pada  data  yang  ditemukan  masih  tinggi  sehingga  memerlukan  kehati-hatian dalam  mengolah  hasil  temuan.  Oleh  karena  hal  tersebut,  penelitian  selanjutnya  bisa diperbaiki dengan opsi menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara atau survei terhadap narasumber dan responden terkait untuk mengetahui dampak atas narasi dalam sebuah fenomena kebijakan publik secara lebih mendalam.
Penelitian  ini  juga  bisa  dikembangkan  dengan  penelitian  bertemakan  analisis kebijakan  publik  bagian  peramalan  kebijakan  dengan  topik  pembahasan  lembaga  yang akan  menjadi  pengawas  dari  berjalannya  UU  PDP.  Sudah  menjelang  1  (satu)  tahun semenjak  disahkannya  UU  PDP  namun  proses  implementasinya  mulai  dari  pembuatan peraturan turunan, pengkajian terkait Undang-undang yang mengharmonisasikan seluruh peraturan  terkait  data  elektronik,  serta  penunjukan  dan/atau  pembentukan  lembaga pengawas  belum  dirampungkan  sebagaimana  dijanjikan  dilakukan  setelah  mendapat arahan dari Presiden. Menjelang memasuki tahun politik maka semakin akan semakin kecil prioritas kebijakan mengarah ke sektor-sektor teknis negara dan hal tersebut melahirkan urgensi penelitian baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini, P. (2019, September 17). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dirjen Aptika Kemenkominfo RI .
https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan- data-pribadi/
Arfiansyah, T. R., & Kurniawan, R. F. (2022). Tagar #BlokirKominfo Mengemuka, Usai
Kominfo Blokir Beragam Platform Digital. Kompas .
https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/30/130000765/tagar-blokirkominfo- mengemuka-usai-kominfo-blokir-beragam-platform-digital?page=all Asumsi. (2022). Pangeran - UU PDP, Solusi Kebocoran Data Pribadi?
https://www.youtube.com/watch?v=8-q9Q4NBvZ4
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo. (2019).
Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia . https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_661_3_227
Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis
Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia.
Jurnal Keamanan Nasional , 6 (2), 184–201. https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.476 Bohang, F. K. (2018). 3 Faktor yang Bikin UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan.
Kompas . https://tekno.kompas.com/read/2018/03/13/16125617/3-faktor-yang-bikin- uu-perlindungan-data-pribadi-belum-disahkan?page=all
BSSN RI. (2020). Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Siber Dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 .
Budhijanto, D. (2023). Hukum Pelindungan Data Pribadi: Privacy, Data Protection,
Cybersecurity (1st ed.). LoGoz Publishing.
CNN Indonesia. (2022). 10 Kritik Koalisi LSM Soal RUU PDP: Diskriminatif Hingga Tak Lengkap . https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920075545-192-
850094/10-kritik-koalisi-lsm-soal-ruu-pdp-diskriminatif-hingga-tak-lengkap
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021, September 3). Data Pribadi Presiden Bocor, Puan Ingatkan Komitmen Pemerintah Selesaikan RUU PDP. DPR RI . https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34440/t/Data+Pribadi+Presiden+Bocor%2C+ Puan+Ingatkan+Komitmen+Pemerintah+Selesaikan+RUU+PDP
Dewi, I. R. (2022, September 14). Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka? CNBC Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-
37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka
Dewi, S. (2022, May 29). Mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan DPR? IDN Times . https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/mengapa- ruu-perlindungan-data-pribadi-tak-kunjung-disahkan-dpr?page=all
Dirjen Aptika Kemenkominfo RI. (2021). Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data
Pribadi. In Kementerian Komunikasi dan Informatika .
https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat- terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf
Dirjen Aptika Kemenkominfo RI. (2022, September 8). Dirjen Aptika: RUU PDP Segera Disahkan, Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat .
https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dirjen-aptika-ruu-pdp-segera-disahkan- tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/
DPR RI. (2022, September 20). DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang.
Parlementaria .
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menja di+Undang-Undang
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed., Issue 1).
Routledge.
Dwiastono, R. (2021). RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan, Tersumbat di Mana? VOA Indonesia . https://www.voaindonesia.com/a/ruu-perlindungan-data- pribadi-tak-kunjung-disahkan-tersumbat-di-mana-/5921932.html
Fahmi, I. (2022). #BlokirKominfo Dalam Pemberitaan dan Perbincangan 19 – 30 Juli 2022.
Drone Emprit . https://pers.droneemprit.id/blokirkominfodalam-pemberitaan-dan- perbincangan19-30-juli-2022/
French, K., Shanahan, E. A., Raile, E. D., & Mcevoy, J. (2017). Narrative Frames and Settings in Policy Narratives. 3rd International Conference on Public Policy , 1–52.
Hakim, A., & Irawan, W. (2022, September 21). Menkopolhukam: Pengesahan RUU PDP tak ada kaitan dengan Bjorka. Antara News .
https://www.antaranews.com/berita/3130273/menkopolhukam-pengesahan-ruu- pdp-tak-ada-kaitan-dengan-bjorka
Hanita, M. (2020). Ketahanan Nasional : Teori, Adapatasi, dan Strategi . UI Publishing.
Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum UNISSULA , 37 (2), 24.
Jungrav-Gieorgica, N. (2020). Narrative Policy Framework – public policy as a battle of narratives Narrative Policy Framework – public policy as a battle of narratives. SGH Journal , 2 (26), 109–135.
Kemenkominfo RI. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. In Kemenkominfo RI .
Mantalean, V., & Santosa, B. (2022). Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian
Korban Capai Rp 1,5 Miliar .
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/12170471/kominfo-blokir-pse-lbh- jakarta-sebut-kerugian-korban-capai-rp-15-miliar
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook
(3rd ed.). SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif Edisi Revisi (2nd ed.). Rosdakarya. Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan data pribadi. Ditama Binbangkum - BPK RI , 016999 , 1–50.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
Putri, R. S., & Rosana, F. C. (2022). Tak Daftar PSE, Dota hingga Steam Mulai Diblokir.
Tempo . https://bisnis.tempo.co/read/1617466/tak-daftar-pse-dota-hingga-steam- mulai-diblokir
Sabian, R. (2023). Analisis Sentimen Publik Terhadap Bjorka Dalam Insiden Kebocoran
Data Kominfo Menggunakan Algoritma Support Vector Machine. In Universitas Dinamika .
Saputro, F. E. (2022, September 14). Kemunculan Bjorka Dinilai Untungkan RUU PDP, Ini Alasannya. Republika . https://news.republika.co.id/berita/ri5opc349/kemunculan- bjorka-dinilai-untungkan-ruu-pdp-ini-alasannya
Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. Social Science Journal , 55 (3), 332–345.
https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif,
Enterpretitif, dan Konstruktif . Alfabeta.
Sumolang, S. M. (2022). Netizen Protes Permen Kominfo. Deustche Welle . https://www.dw.com/id/netizen-protes-permen-kominfo/a-62565073
Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & Samputra, P. L. (2020). Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi , 22 (2), 143– 158. http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.143-158