## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR

## Muhammad Nusur & Afandi Bin Ahmad
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
muh.nusur@yahoo.co.id & afandibinahmad@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  fokus  1).  Mengetahui  Praktek  gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  yang  terjadi  di desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali,  2)  Untuk  menjelaskan  status  hukum  gadai  sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa Barumbung Kecamatan Matakali. Jenis penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah murtahin , rahin ,  dan  tokoh  agama  yang  ada  di  desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan  kedua  belah  pihak  tidak  secara  tertulis  dan  waktu  pengembalian  uang  pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktek gadai sawah  tanpa  batas  waktu  di  Desa  Barumbung  dilihat  dari  akadnya  tidak  sah  dengan ketentuan  hukum  Islam  karena  tidak  menentukan  batas  waktu  pengembalian  pinjaman  dan tidak  tertulis.  Implikasi  pada  penelitian  ini  adalah  1)  Agar  Masyarakat  Desa  Barumbung yang  melakukan  praktek  gadai  sawah    tanpa  batas  waktu  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum Islam  dapat  meninggalkan  Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa  batas  waktu  yang  dapat  merugikan salah satu pihak dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan Memulai Praktek Gadai Sawah sesuai  Islam  dan  mempelajari  serta  menerapkan  gadai  sawah  yang  sesuai  dengan  syariat islam  seperti  harus  jelas  akadnya  yaitu  waktu  pengembalian  pinjaman  atas  gadai  tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt. 2) Kepada pembaca dan penulis agar lebih memahami 0praktek gadai sawah  tanpa batas waktu.

## I. Pendahuluan
Sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  mediasi  mempunyai peluang  yang  besar  untuk  berkembang  di  Indonesia.  Dengan  adat  ketimuran  yang masih  mengakar,  masyarakat  lebih  mengutamakan  tetap  terjalinnya  hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.
Menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan  mungkin  menghasilkan  keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka ( face saving ) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di  Negara  berbudaya  Timur,  termasuk Indonesia.  Mediasi  merupakan  salah  satu  instrumen  efektif  penyelesaian  sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. 1
1 Khairuddin  Nasution, Hukum  Perkawinan, (yogyakarta:  Akademia  dan Taszzfa, 2005), h.17.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Mediasi  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa, melainkan  juga  memberikan  beberapa  manfaat  bagi  dunia  peradilan.  Pertama, mediasi  mengurangi  kemungkinan  menumpuknya  jumlah  perkara  yang  diajukan kepengadilan. Banyaknya  penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
Kedua,  sedikitnya  jumlah  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  akan memudahkan  pengawasan  apabila  terjadi  kelambatan  atau  kesengajaan  untuk melambatkan  pemeriksaan  suatu  perkara  untuk  suatu  tujuan  tertentu  yang  tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.
Mediasi  bagi  para  pihak  yang  berperkara  dalam  perceraian  merupakan tahapan  pertama  yang  harus  dilakukan  seorang  hakim  dalam  menyidangkan  suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil  dalam  mengakhiri suatu  sengketa, sebab  mendamaikan  itu  tidak  terdapat  siapa yang  kalah  dan  siapa  yang  menang  dan  tetap  mewujudkan  kekeluargaan  dan kerukunan. 2 Kewajiban  hakim  dalam  mendamaikan    pihak-pihak  yang  berperkara juga  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang  memerintahkan  agar  menyelesaikan  setiap perselisihan  yang  terjadi  di  antara  manusia  sebaiknya  diselesaikan  dengan  jalan perdamaian ( ishlah ).
Tindakan  hakim  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa  adalah untuk  menghentikan  persengketaan  dan  mengupayakan  agar  perceraian  tidak terjadi. 3 Hakim  yang  mempunyai  andil  dalam  mengupayakan  perdamaian  adalah hakim  dalam  sidang  perkara  perceraian  ketika  sidang  perkara  dimulai,  sedangkan mediator  merupakan  seorang  hakim  yang  ditunjuk  oleh  hakim  majelis  untuk mengupayakan  perdamaian  bagi  para  pihak  di  luar  sidang  pengadilan  berdasarkan kesepakatan  para  pihak.  Mediator  memiliki  peran  menentukan  dalam  suatu  proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator.
Mediator  berperan  aktif  dalam  menjembatani  sejumlah  pertemuan  antara para  pihak.    Mediasi  jika  diterapkan  dengan  efektif  tentu  sangat  menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena  dengan  terwujudnya  hal  tersebut  maka  lembaga  peradilan  secara  tidak langsung  juga  membantu  dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang sakinah , mawaddah, warahmah , serta kekal. 4
Penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Polewali  ditangani secara  prosedural  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Mekanismenya  melalui
2 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.
229
3 Gemala  Dewi, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 72 4 Syahrizal    Abbas, Mediasi ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  2009),  h. 159
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tahapan  pemeriksaan  penggugat  dan  tergugat,  pengajuan  dan  pemeriksaan  saksi- saksi,  pengangkatan  hakim  dan  tahap  memberikan  vonis  hukum  atas  kasus  yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  perlu  diadakan  sebuah penelitian  untuk  memperoleh  informasi  yang  jelas  disertai  bukti  ilmiah.  Oleh karenanya  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang    „Efektivitas  Mediasi  Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali”

## II. Tinjauan Teoritis

## A. Mediasi
Secara  etimoligi  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin mediare yang  berarti berada  ditengah  makna  ini  menunjuk  pada  peran    yang  menampilkan  pihak  ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan antara kedua  belah  pihak.  “berada  di tengah” juga  bermakna  mediator  harus berada  pada posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus  mampu menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa. 5
Menurut  john  W.  Head,  Mediasi  adalah  suatu  prosedur  penengahan  bagi orang  yang  bertindak  sebagai  “  kendaraan”  untuk  berkomunikasi  antar  para  pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama  tercapainya  suatu  perdamaian tetap  berbeda  di  tangan  para  pihak  sendiri. 6 Pengertian  mediasi  lain  menurut cristopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah: 7
The intervertion in agotation or a conflict of an acceptable third party who has  limited  or  no  authoritative  decision-making  power  but  who  assists  the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute .
Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi  adalah  sebuah  intervensi  terhadap  proses  negosiasi  yang  dilakukan  oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas ( limited) atau sama sekali tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan.  Yang  membantu  para
5 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009), h. 1-2. 6 John W. Head, PengantarUmum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42 7 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 121.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.
Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:
1. Aspek Urgensi Motivasi
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada  hal-hal  yang  mengganjal  yang  selama  ini  menjadi  masalah.Maka  harus diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  musyawarah  mufakat.Tujuan  utama mediasi  untuk  mencapai  perdamaian  antara  pihak-pihak  yang  bertikai.Pihak-pihak yang  bertikai  atau  berperkara  biasanya  sangat  sulit  untuk  mencapai  kata  sepakat apabila  bertemu  dengan  sendirinya.Titik  temu  yang  selama  ini  beku  mengenai  hal- hal  yang  dipertikaian  itu  biasanya  bisa  menjadi  cair  apabila  ada  yang mempertemukan.  Maka  mediasi  merupakan  sarana  untuk  mempertemukan  pihak- pihak  yang  berperkara  dengan  difasilitasi  oleh  seorang  atau  lebih  mediator  untuk menfilter  persoalan-persoalan  agar  menjadi  jernih  dan  pihak-pihak  yang  bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.
2. Aspek Prinsip
Secara hukum  mediasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor 01
Tahun  2008  yang  mewajibkan  setiap  hakim.  Mediator  dan  para  pihak  untuk mengukuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur  mediasi  menurut  Perma  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  pasal  130 HIR  dan  atau  pasal  154  Rbg.  Yang  mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum.Artinya,  semua  perkara  yang  masuk  kepengadilan  tingkat  pertama  tidak mungkin  melewatkan  acara  mediasi.  Karna  apabila  hal  ini  terjadi  resikonya  akan batal.
3. Aspek Subtansi
Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk  setiap  perkara  perdata  yang  masuk  kepengadilan.  Subtansi  mediasi  adalah proses  yang  harus  dijalani  secara  sungguh-sungguh  untuk  mencapai  perdamaian. Karena  itu  diberikan  waktu  tersendiri  untuk  melaksanakan  mediasi  sebelum perkaranya  diperiksa.  Mediasi  bukan  hanaya  sekadar  untuk    memenuhi  syarat legalitas  formal.  Tetapi  merupakan  upaya  yang  sungguh-sungguh  yang  harus dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait  untuk  mencapai  perdamaian.  Mediasi  adalah merupakan  upaya  pihak-pihak  yang  berperkara  untuk  berdamai  demi  kepentingan pihak-pihak  itu  sendiri.  Bukan  kepentingan  pengadilan  atau  hakim,  juga  bukan
kepentingan  mediator.  Sehingga  dengan  demikian  segala biaya  yang  timbul  karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. 8
Dalam  kamus  hukum  istilah  terdapat  pengertian  mediasi  yang  berbeda, begitu  pula  parah  ahli  hukum  memberikan  pengertian  yang  berbeda-beda.  Untuk memudahkan  dalam  memahami  pengertian  mediasi,  penulis  berpendapat  bahwa untuk  kemudahan  dalam  memahami  mediasi  dapat  dilakukan  dengan  mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut : a. Metode alternatif penyelesaian sengketa
b. Bersifat non litigasi
c. Menggunakan jasa mediator dan
d. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

## B. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi
Mediasi  merupakan  proses  penyelesaian non  ligitasi atau  setidak-tidaknya proses  yang  terpisah  dari  proses  ligitasi  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  19 Ayat  (1)  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Medisi  di  Pengadilan. Bahwa  pernyataan  dan  pengakuan  para  pihak  dalam  proses  mediasi  tidak  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  persidangan  jika  mediasinya  gagal. Kemudian  dalam  Pasal  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  semua  catatan  mediator  wajib dimusnahkan.
Oleh  karena  Perma  menyebutkan  bahwa  mediasi  merupakan  proses  yang berada diluar ligitasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip  yang  berbeda  dengan  prinsip  persidangan  dengan  umumnya  yang  mana perbedaan tersebut antara lain :
1. Proses Mediasi Bersifat Informal.
Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan  perkara, sehingga  tidak  kaku  dan drigid .  Bagi  mediator  non  hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya. Sehingga  suasana  yang  nyaman  relatif  lebih  baik  agar  tercipta  perdamaian  bagi kedua  pihak  dalam  mediasi  dipengadilan  tetap  mengikuti  aturan  hukum  acara sebagai  panduan  proses,  namun  tingkat  formalitasnya  tidak  seformal  persidangan dipengadilan. Maka proses mediasi dipengadilan bersifat semi informal.
2. Waktu  yang  Dibutuhkan  Relatif  Singkat.  Dalam  Pasal  13  Ayat  (3)  Perma
Nomor 1 Tahun 2008.
Disebutkan  bahwa  proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  40  (  empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat
8 Siddiki, di Pengadilan dan Asas Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2010), h.78
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan  tingkat  pertama  gagal,  dapat  dilakukan  kembali  pada  tingkat  banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
3. Penyelesaian didasarkan atas Kesepakatan Para Pihak.
Mediator  hanya  sebagai  fasilitator  agar  tercapai  sebuah  kesepakatan  yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
4. Biaya Ringan dan Murah.
Bila  para  pihak  menggunakan  jasa  mediator  non  hakim,  hanya  mediasi tergantung  kebutuhan  selama  berlangsungnya  proses  mediasi.  Namun  bila menggunakan  jasa  mediator  hakim  biaya  akan  jauh  lebih  murah,  yakni  hanya dikenakan  biaya  pemanggilan  bila  ada  pihak  yang  tidak  hadir  sesuai  perjanjian, sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
5. Prosesnya Tertutup dan Bersifat Rahasia.
Dalam  Pasal  6  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  di  sebutkan  bahwa  proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. 9
Kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi  dan  memberikan  reaksi  positif  terhadap  sejumlah  pertanyaan  yang disampaikan  para  pihak  dalam  proses  mediasi,  walaupun  ia  sendiri  tidak  setuju dengan  persyaratan  tersebut.  Sisi  eksternal  berupa  persyaratan  lain  yang  berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka.
Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
b. Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda  sampai  dengan drajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengkata
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengkata
d. Tidak  mempunyai  kepentingan  finansial  atau  kepentingan  lain  terhadap kesepakatan para pihak
e. Tidak  memiliki  kepentingan  terhadap  proses  perbandingan  maupun  hasilnya mediator  memiliki  peran  yang  sangat  penting  agar  tercapai  kesepakatan  damai diantara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Gery  Goodpaster  sebagaimana  dikutip
9 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
oleh  D.Y.  Witanto,  menyebutkan  bahwa  mediator  memiliki  beberapa  peran antara lain : 10
1) Melakukan diagnosa konflik.
2) Mengedintifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
3) Menyusun Agenda
4) Memperlancar dan Mengendalikan komunikasi
5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan
8) Diagnosa sengketa untuk memindahkan penyelesaian problem
Dapat  dipahami  bahwa  seorang  mediator  memiliki  peran  yang  sangat penting  bagi  tercapainya  kesepakatan  damai  diantara  para  pihak.  Selain  peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain : 11
1) Sebagai katalisator yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
2) Sebagai  pendidik,  yakni  mampu  memberikan  arahan  dan  nasihat  untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
3) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
4) sebagai  narasumber,  yakni  mampu  mendayagunakan  atau  melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5) Sebagai  penyadang  berita  jelek,  yakni  menetralisir  konflik  dan  berbagai informasi  yang  bersifat  negatif,  memancing  emosi,  dan  memperkeruh suasana.
6) Sebagai  agen  realitas,  yakni  menampung  segala  informasi  baik  berupa keluhan,  tuduhan  maupun  pengakuan  dan  menyalurkan  informasi  tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa tidak provokatif.
7) Sebagai  kambing  hitam,  yakni  siap  menerima  penolakan  dan  ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang di tawarkan kedua para pihak.
10 D.Y. Witanto, Hu kum Acara Mediasi…, h. 102. 11 Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan ( Mahkamah Agung RI, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), h. 16.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses  baik,  tercapailah  kesepakatan  damai  antara  kedua  bela  pihak  namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. 12

## C. PROSES MEDIASI
Berikut  tahapan-tahapan  dalam  proses  mediasi  yang  di  atur  oleh  Perma Nomor 1 Tahun 2008:
1. Tahapan Pra Mediasi
Penggugat  mendaftarkan  gugatannyaKepanitiraan  Pengadilan.  Kemudian ketua  pengadilan  akan  menunjuk  majelis  hakim  yang  akan  memeriksa  perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir.  Majelis  Hakim  meyampaikan  kepada  penggugat  dan  tergugat  prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.
Setelah  menjalankan  prosedur  mediasi.  Majelis  hakim  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  memilih  mediator  dalam  daftar  yang terpanpam  diruang  tunggu  kantor  pengadilan.  Para  pihak  boleh  memilih  mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.
Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator. Majelis  hakim  akan  menunjuk  hakim  pengadilan  di  luar  Hakim  Pemeriksa  Perkara yang bersertifikat.
Namun  jika  tidak  ada  hakim  yang  bersertifikat,  salah  satu  anggota  Hakim Pemeriksa  Perkara  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis  wajb  menjalankan  fungsi mediator.Hakim  Pemeriksa  Perkara  memberikan  waktu  selama  40  (empat  puluh) hari  kerja  kepada  para  pihak  untuk  menempuh  proses  mediasi.  Jika  diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja ( pasa 13 ayat {3} dan {4}).
Pembentukan Forum dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator para pihak, dapat  menyerahkan  resume  perkara  kepada  mediator  yang  tunjuk  oleh  majelis hakim.
2. Pendalam Masalah
Cara  mediator  mendalami  permasalahan  adalah  dengan  cara  kaukus mengelolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para  pihak.  Memberikan  penilaian  terhadap  kepentingan-kepentingan  yang  telah diinventarisis,  dan  akhirnya  menggiring  para  pihak  para  proses  tawar  menawar penyelesaian masalah.
3. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan
Pada  tahap  peneyelasaian  akhir,  para  pihak  akan  menyempaikan kehendaknya  berdasarkan  kepentingan  mereka  dalam  bentuk  butir-butir kesepakatan.  Mediator  akan  menampung  kehendak  para  pihak  dalam  catatan  dan
12 Gatot sumartono, Arbitrase Mediasi, Jakarta: Kencana, 2010), h. 139-140
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
menuangkannya  kedalam  dokumen  kesepakatan.  Dalam  Pasal  23  Ayat  (3)  Perma Nomor  1  Tahun  2008  disebutkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut: a. Sesuai kehendak para pihak
b. Tidak bertengtangan dengan hukum
c. Tidak merugikan pihak ketiga
d. Dapat di eksekusi dan
e. Dengan Iktikad Baik.
Bila  terdapat  kesepakatan  yang  melanggar  syarat-syarat  tersebut  diatas, mediator  wajib  mengingatkan  para  pihak.  Namun  bila  mereka  bersikeras,  mediator berwenang  untuk  menyatakan  bahwa  proses  mediasinya  gagal  dan  melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
Jika terdapat kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib menemukan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para  pihak  dan  mediator.  Dokumen  kesepakatan  damai  akan  dibawa  kehadapan hakim memeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.
4. Kesepakatan diluar Pengadilan
Dalam  Pasal  23  Ayat  1(satu)  Perma  disebutkan  bahwa  para  pihak  dengan bantuan  mediator  bersertifikasi  yang  berhasil  menyelesaiakan  sengketa  diluar pengadilan  dengan  kesepakatan  perdamaian  dapat  memajukkan  kesepakatan perdamaian  tersebut  kepengadilan  yang  berwenang  untuk  memperoleh  akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam  kewenangan  pengadilan  melalui  pendaftaran  pada  register  perkara  di kepaniteraan  perdata.  Ketua  pengadilan  selanjutnya  dapat  menunjuk  majelis  hakim yang  akan  mengukuhkan  perdamaian  tersebut  dalam  persidangan  yang  terbuka untuk  umum  (  kecuali  perkara  yang  bersifat  tertutup  untuk  umum  seperti perceraian).
5. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi
Pasal  16  Ayat  1  (satu)  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau  lebih  ahli  dalam  bidang  tertentu  untuk  memberikan  penjelasan  atau pertimbangan  yang  dapat  membantu  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  di  antara para pihak.
Biaya  untuk  mendatangkan  seorang  ahli  ditanggung  oleh  para  pihak berdasarkan  kesepakatan.  Namun  Perma  tidak  menjelaskan  orang  yang  dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator kesepakatan dalam pihak.
6. Berakhirnya Mediasi
Proses mediasi dinyatakan berakhir dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil  dengan  menghasilkan  butir-butir  kesepakatan  diantara  para  pihak.  Proses perdamaian  tersebut  akan  ditindak  lanjuti  dengan  pengukuhan  kesepakatan  damai
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
menjadi  akta  perdamaian  yang  mengandung  kekuatan  seperti  layakanya  putusan hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Kedua,  proses  mediasi  menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan disidang pengadilan.
7. Mediasi pada Tahap Upaya Hukum
Para  pihak  atas  dasar  kesepakatan  bersama,  dapat  menempuh  upaya perdamaian  terhadap  perkara  yang  sedang  dalam  proses  banding,  kasasi,  atau peninjauan  kembali  atau  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  pada  tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara ini belum diputus.
Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun  2008  Tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan.  Secara  singkat  tahapan- tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai berikut:

## D. Mediasi Dalam Islam
Istilah  mediasi  dalam  Islam  dikenal  dengan Al-sulh. Secara  bahasa artinya qath al-niza’ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al- sulh adalah.  Akad  yang  mengakhiri  persengketaan  antara  dua  pihak. Sedangkan hanabila memberikan defienisi al-sulh . 13
Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.  Peraktik Al-Sulh sudah  dilakukan  pada  masa  nabi  Muhammad Saw. dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaiakan suami istri yang sedang bertengkar,  antara  kaum  muslim  dengan    kaum  kafir,  dan  antara  satu  pihak dengan  pihak  lain  yang  sedang  berselisih. Al-Sulh menjadi  metode  untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa di lakukan proses peradilan kehadapan hakim.
Tujuan  utamanya  adalah  agar  pihak-pihak  yang  berselisih  dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi.
Ayat  ini  diturunkan  berkaitan  dengan  Kisah  Saudah  binti  Zam‟ah, isteri Rasulullah Saw. disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah Saw. hendak menceraikannya.  Lalu  Saudah  memberikan  jatah  harinya  kepada  Aisyah sebagai  tawaran  asalkan  ia  tidak  diceraikan.  Rasulullah  Saw  menerima  hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikannya. 14

## III. METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  di  Pengadilan  Agama    Kabupaten  Polewali mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  jenis  penelitian  Kualitatif  Jenis  dari penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  ( description  research ).  Tujuan  penelitian
13 Muhammad Khatib, Fiqh Assunnah, (Beirut: Dar Al-fart, 2010), h. 177 14 Abu al- Fida Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir al- Qur’an al-Azhim, Juz 2, cet..II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan/memecahkan  masalah  secara  sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat  populasi atau daerah.
Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan dilakukan 2 tahap, yaitu : a. Metode Kepustakaan
Dalam  mengumpulkan  data  dengan  metode  kepustakaan  diperoleh  dari  buku- buku,  internet,  dan  karya  ilmiah  yang  memiliki  kaitan  dengan  materi  yang dibalas.
b. Metode Penelitian Lapangan
Penulis  berupaya  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan    dengan jalan meneliti langsung kelapangan sebagai objek penelitian penulis, dalam hal ini menggunakan beberapa cara, yaitu :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
IV. HASIL PENELITIAN
1. Bagaimana  Efektivitas  Praktek  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara

## Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar
Dari Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Rajiman selaku Hakim mengenai berapa persen yang berhasil di mediasi, beliau mengatakan bahwa : “Dari  sekian  banyak  yang  di  mediasi,  yang  berhasil  paling  1  %  khusus  perkara perceraian.  Kalau  menyangkut  semua  perkara  ada  3  %.  Total  semua  perkara  sejak 2018 kurang lebih 3-4 %.”
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  dengan  bapak  Rajiman  mengenai  Pada Pasal-pasal di atas mengenai sertifikat mediator, beliau mengatakan bahwa : “Kualifikasi  mediator  di  pengadilan,  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Polewali belum  ada  yang  memiliki  sertifikat  mediator  sehingga  yang  dimasukkan dalam  daftar  mediator  adalah  hakim  pengadilan  agama  Polewali  yang  telah ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan.  Mengenai  pembaruan  daftar  mediator, Pengadilan  Agama  memperbarui  dan  mengevaluasinya  setiap  tahun,  namun sejak  tahun  2013  tidak  ada  perubahan  untuk  daftar-daftar  nama  mediator. Selain  Ketua  Pengadilan  Agama  Polewali,  seluruh  hakim  mediator  belum memiliki  sertifikat  mediator  dikarenakan  belum  mengikuti  pelatihan  yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.” 15
15 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21April 2019.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## 2.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Efektivitas Praktek Mediasi
Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Polewali Mandar
Faktor  penyebab  banyaknya  angka  perceraian  serta  tidak  efektifnya  pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Polewali menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :
Faktor-faktor  yang  Menjadi  Pendukung  dan  Penghambat  Keberhasilan  Mediasi  di Pengadilan Agama Polewali.
Keberhasilan  atau  kegagalan  mediasi  sangat  dipengaruhi  faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi.
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi : Kemampuan Mediator.
Wawancara  dilakukan  dengan  Hakim  pengadilan  Agama  mengenai bagaimana mediator yang baik dalam menyikapi masalah perkara perceraian, beliau mengatakan bahwa :
“Mediator  yang  pandai  mengelola  konflik  dan  berkomunikasi  sehingga  dapat mengupayakan  adanya  titik  temu  antara  para  pihak  akan  mudah  mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan  keberhasilan  mediasi.  Dibutuhkan  pula  kejelian  mediator  untuk  mengungkap apakah  permasalahan  diantara  para  pihak  dan  kebijaksanaan  mediator  dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.” 16
Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang  wanita  yang  menggugat  cerai  suaminya  akan  berfikir  akan  nafkah  dirinya dan  anak-anaknya.  Bagi  wanita  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya.  Namun,  wanita  yang  sudah  memiliki  pekerjaan  tetap  dan  bahkan penghasilan  yang  cukup,  kecenderungan  untuk  berpisah  dengan  suaminya  lebih kuat.  Kondisi  psikologis  para  pihak  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi. Seseorang  yang  ingin  berpisah  dengan  pasangannya  pasti  telah  merasakan ketidaknyamanan  bahkan  penderitaan  fisik  maupun  psikis  yang  berlangsung  lama. Semakin  besar  tekanan  yang  ada  pada  diri  seseorang,  berarti  semakin  besar  pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.
Faktor  intern  dari  para  pihak  terutama  faktor  kejiwaan  dapat  mendukung keberhasilan mediasi.
Moral dan Kerohanian.
16 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21 April 2019.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Hakim  mengenai  moral  dan kerohanian, beliau mengatakan bahwa :
“Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.  Namun,  prilaku  yang  buruk  dapat  menjadikan  salah  satu  pihak  tidak mau  kembali  rukun  karena  bila  kembali  dalam  ikatan  perkawinan  akan memperburuk kehidupannya. ”17
Dari  wawancara  oleh   beberapa  Narasumber  dapat disimpulkan  bahwa  gadai  tanpa batas waktu  merupakan gadai sawah yang didalam akadnya tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.
Praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Barumbung adalah rahin mendatangi murtahin untuk  menggadai  sawahnya  dan  ada  akad  yang  digunakan masih  hukum  adat  atau  cara  tradisonal  yaitu  tidak  ada  pencatatan  yang  sah  seperti surat perjanjian atau bukti tertulis dan  juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad yang mereka yang lakukan
Alasan penerima gadai melaksanakan praktek gadai sawah, terdapat dua alasan yang  pertama  alasan  sosial.  Hal  ini  dimaksud  saling  membantu  penggadai  ( rahin ) disini  penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  melihat  luas  dan  letak  sawah  yang digadaikan.
Alasan  kedua,  gadai  sawah  sebagai  alasan  komersil.  Penerima  gadai menerima  gadai  tersebut  semata-mata  ingin  mengambil  manfaat  atas  sawah  yang digadaikan  dengan  melihat  letak  dan  luas  tanah  penggadai,  hal  ini  menjadi  bahan pertimbangan  penerima  gadai  dalam    menentukan  jumlah  besaran  pinjaman  uang kepada  penggadai.  Begitu  pula  tingkat  kerohanian  seseorang  berpengaruh  pada keberhasilan mediasi.
Iktikad Baik Para Pihak.
Wawancara  selanjutnya  mengenai  iktikad  baik  para  pihak,  beliau mengatakan bahwa :
Saat  proses  mediasi  berlangsung,  mediator  berperan  sebagai  penengah  yang berusaha  mendamaikan  para  pihak.  Namun  sebaik  apapun  usaha  yang  dilakukan mediator  dalam  mendamaikan  tidak  akan  berhasil  bila  tidak  didukung  oleh  iktikad baik  para  pihak  untuk  dirukunkan  serta  kesadaran  masing-masing  pihak  akan kekurangannya  sehingga  dapat  saling  memaafkan  dan  memulai  hidup  rukun kembali. 18
Terutama  iktikad  baik  pihak  Pemohon/Penggugat  untuk  berdamai  dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi
17 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21April 2019.
18 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21April 2019.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai.
Wawancara selanjutnya mengenai apakah peran mediaor bisa mendamaikan setiap pihak yang ingin bercerai, beliau mengatakan bahwa : “Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya  untuk  bercerai.  Kedatangan  mereka  ke  Pengadilan  Agama  biasanya terjadi  akibat  tidak  berhasilnya  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering  menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.” 19
Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.
Wawancara  selanjutnya  mengenai  seperti  apa  konflik  yang  ada  dalam mediasi, beliau mengatakan bahwa :
“Konflik  yang  terjadi  diantara  para  pihak  sudah  terjadi  berlarut-larut,  saat  mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi  masukan-masukan  dari  mediator  dan  merasa  benar  sendiri  Bahkan,  sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi. 20
Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi.
Dari  beberapa  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  keberhasilan mediasi  dalam  menangani  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  sebagaimana yang  telah  disebutkan  di  atas,  menurut  penulis,  hal  penyebab  utama  yang  paling mendasar  sehingga  mediasi  di  Pengadilan  Agama  tidak  berjalan  efektif  adalah penempatan  pelaksanaan  mediasi  itu  sendiri  yang  tidak  tepat,  sesuai  dengan tujuannya  yaitu  untuk  mendamaikan  serta  mempertahankan  ikatan  tali  perkawinan antara suami-isteri yang tengah dilanda konflik/perselisihan rumah tangga (syikak). Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakam ketika terjadi perselisihan diantara suami  isteri,  sebelum  diketahui  diantara  mereka  siapa  yang  berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz , sementara suami enggan untuk memperlakukan  isterinya  dengan  baik  dan  tidak  menceraikannya  dengan  baik. 21 Menurut  Imam  Syafi‟i,  kata  اوثعباف  ( fab’atsu )  dalam  QS  al-Nisa  ayat  35  bermakna wajib,  untuk  menghindari  kemudlaratan. 22 Terkait  kedudukan  dan  kewenangan hakim  para  ulama  berbeda  pendapat  sebagaimana  penulis  telah  uraikan  pada  bab
19 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21April 2019.
20 Wawancara  dengan  Rajiman, Selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Polewali , Polewali, 21April 2019.
21 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi , (Saudi: al-„Ilmiyyah wa al-Ifta‟ al- Da‟wah wa al-Irsyad, tt) IX, h. 107.
22 Muhammad „Ali al-Shabu, Rawa‟I al Bayan, Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur’an , (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 337.
sebelumnya.  Penulis  sediri  lebih  cenderung  kepada  mazhab  Hanafi  yang menyatakan bahwa hakim tidak mempunyai wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi selain kata islah (mendamaikan) dalam QS al-Nisa‟ 4: 35 tersebut.
Terjemahnya :
“Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka kirimlah  seorang  hakim  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 23
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  (Dan  jika  kamu  khawatir  timbulnya persengketaan  di  antara  keduanya)  maksudnya  di  antara  suami  dengan  istri  terjadi pertengkaran  (maka  utuslah)  kepada  mereka  atas  kerelaan  kedua  belah  pihak (seorang  penengah)  yakni  seorang  laki-laki  yang  adil  (dari  keluarga  laki-laki)  atau kaum  kerabatnya  (dan  seorang  penengah  dari  keluarga  wanita)  yang  masing- masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima  khuluk/tebusan  dari  pihak  istri  dalam  putusannya  untuk  menyetujui khuluk.  Kedua  mereka  akan  berusaha  sungguh-sungguh  dan  menyuruh  pihak  yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami  istri  itu.  Firman-Nya:  (jika  mereka  berdua  bermaksud)  maksudnya  kedua penengah  itu  (mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberikan  taufik  kepada mereka)  artinya  suami  istri  sehingga  ditakdirkan-Nyalah  mana-mana  yang  sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan ataukah perceraian.  (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui)  segala  sesuatu  (lagi  Maha  Mengenali)  yang  batin  seperti  halnya  yang lahir.

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  efektivitas  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Polewali,  menunjukan  bahwa  mediasi  belum  efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
a. Tingkat  kepatuhan  masyarakat  yang  menjalani  proses  mediasi  sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali.
23 Depertemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan, 2010.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
b. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Polewali masih kurang memadai  baik  dari  segi  ruang  mediasi  maupun  fasilitas  penunjang didalamnya.
c. Selain  Ketua  Pengadilan  Agama  Polewali,  hakim  yang  ditunjuk  menjadi mediator  seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggrakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
d. Penempatan  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  tidak  tepat  atau tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt., dalam QS al-Nisa‟4:  35,  tentang  kedudukan  dan  kewenangan  hakam  (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.
1. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali, adalah :
a. Faktor pendukung diantaranya adalah:
1) Kemampuan  mediator,  Mediator  yang  pandai  mengelola  konflik  dan berkomunikasi  sehingga  dapat  mengupayakan  adanya  titik  temu  antara  para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.
2) Faktor Sosiologis dan Psikologis. Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan  mediasi.  Semakin  besar  tekanan  yang  ada  pada  diri  seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.
Faktor  intern  dari  para  pihak  terutama  faktor  kejiwaan  dapat  mendukung keberhasilan mediasi.
3) Moral  dan  Kerohanian.  Prilaku  para  pihak  yang  baik  dapat  memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
4) Iktikad Baik Para Pihak. Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak.
b. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi adalah sebagai berikut:
1) Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai.
2) Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.
c. Penempatan Pelaksanaan Mediasi tidak tepat.

## B.Saran
Implikasi dari Penelitian ini adalah:
1. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaankehakiman  tertinggi  di  Indonesia  sesuai  amanat  Undang-Undang Dasar  1945,mengingat  hasil  yang  diperlihatkan  dari  proses  pelaksanaan mediasikhususnya  terhadap  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  tidak maksimal,sekiranya Mahkamah Agung dapat meninjau kembali Perma No. 1 Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi khususnya terkait dengan
penempatanpelaksanaan  mediasi  pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan
Agama.  Hal  initentunya  diharapkan  dalam  penempatan  pelaksanaan  mediasi sesuai  denganapa  yang  di  kehendaki  Allah  Swt.,  dalam  QS  al-Nisa/4:  35. Sehingga apayang diinginkan dan dicita-citakan yaitu  menjaga keutuhan dan kedamaiandalam  bahtera  rumah  tangga  dapat  tercapai  dan  menjadi  keluarga yangsakinah mawaddah warahmah.
2. Kementerian  Agama  yang  membawahi  Kantor  Urusan  Agama  (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon  pasangan  yang  hendak  melangsungkan  pernikahan.  Hal  ini  dilakukan agar  mereka  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  serta  kesiapan  mental  baik, sehingga  terhindar  dari  perceraian  yang  disebabkan  ketidak  siapan  mereka menjalani  kehidupan  rumah  tangga.  Hal  ini  sebagai  tindakan  preventif terhadap perceraian.
3. Kepada  para  akademisi  hukum,  agar  memberikan  pembelajaran  tentang mediasi  secara  komprehensif  disertai  dengan  praktikum  teknis  bermediasi.
Hal  demikian  sangat  membantu  para  mahasiswa  yang  akan  terjun  di  dunia hukum dan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu al-Fida Isma‟il bin „Umar bin Katsir al-Qurasy  al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Juz2,
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta : RinekaCipta,2010.
Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Buku  Tanya  dan  Jawab  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan Mahkamah  Agung  RI, Japan Internasional  Cooperation  Agency JICA,  dan  Indonesia  Institute  for Conflict Transformation IICT 2008.
Burhan  Bungin  Burhan, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Komunikasi  Ekonomi  dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana,2005.
Dewi Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008,
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, 2010
Djunaidi M. & Almanshur Fauzan, Metodologi Penelitian Kualitatif Jojakarta: Ar- Ruzz Media 2016.
Danim Sudarwan, Menjadi peneliti Kualitatif, Pustaka setia,2002.
Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Head W. John, PengantarUmum Hukum Ekonomi Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
Khatib Muhammad, Fiqh Assunnah, (Beirut: Dar Al-fart, 2010.
Lexy  J.  Moleong  Lexy  J, Metode  Penelitian  Kualitatif, (PT  Remaja  Rosakarya Bandung, 2004, Cet.20.
Marbun B.N, Kamus Hukum Indonesia, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
Mahmud, Metode penelitian Pendidikan, Bandung  : CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2011.
Nasution  Khairuddin, Hukum  Perkawinan, yogyakarta:  Akademia  dan  Taszzfa, 2005,
Prasetyo  Bambang, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi ,  Jakarta:
Grafindo,2005.
Syahrizal Abbas, Mediasi , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009,
Syahrizal  Abbas, Mediasi:  Dalam  Prespektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional, cet.I, Jakarta: Kencana Predana Media, 2009
Soemartono  Gatot, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia, cet.I,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Siddiki, di Pengadilan dan Asas Peradilan, Jakarta: Kencana, 2010.
Sumartono Gatot, Arbitrase Mediasi, Jakarta: Kencana, 2010.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif  ,  dan  R  &  D, Alfabeta, Bandung, 2008.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif , dan R & D,
Sutrisno  Hadi  Sutrisno, Metodologi  Research, Jilid  I,  (Yogyakarta;  Andi  Offset 1997
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ,
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,Bandung : Alfabeta,2010.
Tanzeh Ahmad, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta:Teras.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Ketiga, cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Witanto, Hukum Acara Mediasi , Bandung: Alfabeta, 2010.
Witanto  D.Y, Hukum  Acara  Mediasi:  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.I, Bandung: Alfabeta, 2010.
Witanto D.Y, Hukum Acara Media.