## PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA
Law Enforcement Through Restorative Justice In The Settlement Of Criminal Acts Of Persecution In The Mamasa Resort Police
Abd. Rahman 1* , Ruslan Renggong 2 , Abd. Haris Hamid 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: abd250398@gmail.com
Diterima: 10 Agustus  2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  dan  kendala  penegakkan  hukum  melalui  restoratif  justice  dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun  2022  pihak  kepolisian  di  wilayah  hukum  Polres  Mamasa  mengupayakan  pendekatan  restoratif  dikarenakan  jumlah kasus  yang  berakhir  dengan  perdamaian  mengalami  peningkatan.  Walaupun  ada  beberapa  penyebab  yang  tidak  dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak  ada  hubungan  keluarga  dan  tetap  tidak  mau  mencabut  laporan  (sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan),  namun  pada  tahun 2022  penyebab  tindak  pidana  penganiayaan  tidak  dilakukan  Restorative  justice  sama  dengan  tahun  2021  yaitu  tidak  mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan  restoratif  di  wilayah  hukum  Polres  Mamasa  dalam  hal  sumber  daya  aparat  yaitu  masih  ada  aparat  yang  kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Tindak Pidana, Mamasa

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in  the  settlement  of  persecution  crime.  This  research  uses  Qualitative  research.  Data  collection  is  done  by  interview  and documentation.  The  data  analysis  used  is  qualitative  by  using  deductive  and  inductive  methods  and  then  presented descriptively.The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach  because  the  number  of  cases  that  ended  in  peace  had  increased.  Although  there  were  several  reasons  that Restorative  Justice  was  not  carried  out,  one  of  the  reasons  in  2021  was  because  the  victim  did  not  accept  to  make  peace because  there  was  no  family  relationship  and  still  did  not  want  to  withdraw  the  report  (it  had  been  submitted  to  the prosecutor's  office),  but  in  2022  the  cause  of  the  persecution  crime  was  not  carried  out  Restorative  justice  the  same  as  in 2021  because  he  did  not  want  to  withdraw  the  report  and  it  had  been  submitted  to  the  prosecutor's  office,  while  in  the investigation,  there  was  insufficient  evidence.  one  of  the  obstacles  in  the  implementation  of  restorative  in  the  Mamasa District  Police  jurisdiction  in  terms  of  apparatus  resources  because  there  are  still  officers  who  lack  understanding  and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative  Justice,  the  absence  of  an  agreement  between  the  victim  and  the  perpetrator  and  the  Mamasa  Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.
Keywords: Restorative Justice, Persecution, Crime, Mamasa
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia  Merupakan  Negara  Hukum,  Dimana  secara tegas  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  soal  Negara Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  yang  mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam  kehidupan berbangsa,
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam  Penyelesaian Tindak Pidanan…(Abd. Rahman, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
bermasyarakat,  dan  bernegara  didasarkan  atas  hukum  yang berlaku, sehingga dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara harus  berlandaskan  hukum  untuk  menciptakan  Ketertiban, Kepastian  dan  Perlindungan  Hukum.  Namun  hukum  tidak sekedar itu melainkan lebih dari itu hukum harus memberikan rasa  keadilan  bagi  Masyarakat.  Hukum  tidak  dengan sendirinya  akan  melahirkan  keadilan  akan  tetapi  untuk tercapainya keadilan, Hukum itu harus ditegakkan.
Seperti  Kita  Ketahui,  Proses  Peradilan  Konvensional selalu  dipahami  dalam  konteks  keadilan  retributif  (retributive justice).  Yang  diutamakan  dalam  proses  peradilan  tersebut adalah  sistem  sanksi  Hukum  yang  bersifat  menghukum kepada pelaku tindak pidana yang telah melawan Hukum dan merugikan Masyarakat.
kebijakan yang telah berlaku di Indonesia sesuai dengan Amanat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang kemudian  ditindaklanjuti  dengan  hadirnya  Surat  Edaran Kapolri  Nomor:SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restorative  (restorative  justice)  dalam  penyelesaiaan  perkara pidana  dan  dikuatkan  dengan  terbitnya  Peraturan  Kapolri Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Menurut  Tony  F.  Marshall  (2018)  adalah  Keadilan Restorative  adalah  Sebagai  Proses  yang  melibatkan  semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah Pelanggaran tertentu  untuk  datang  menyelesaikan  secara  kolektif bagaimana  menyikapi  dan  menyelesaikan  akibat  dari pelanggaran dan implikasinya untuk Kedepannya.
Menurut  Pendapat  ahli  Prof.  Mahfud  Md  Restoratif Justice  adalah  Pendekatan  dalam  penegakan  Hukum  Pidana yang  mengusahakan  Penyelesaian  secara  Damai  dengan menjadikan Hukum sebagai pembangun Harmoni yang bukan sekedar  mencari  Menang  atau  kalah,  bukan  sekedar  untuk menghukum  Pelaku  dengan  Maksud  membangun  kondisi Keadilan  dan  keseimbangan  antara  pelaku  kejahatan,  korban kejahatan dan Masyarakat.
Sebagaimana  kasus  tindak  Pidana  Penganiayaan  yang terjadi di kab. Mamasa setelah adanya Prioritas Kapolri yaitu Perkap  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  tindak  pidana penganiayaan  mengalami  peningkatan  di  Kab.  Mamasa  dari Tahun  2021  sebanyak  20  Kasus,  meningkat  pada  tahun  2022 sebanyak  11  Kasus  atau  menjadi  31  Kasus,  dan  diselesaikan secara restorative justice sebanyak 37 Kasus, Melihat kondisi jumlah tindak pidana yang terjadi 2 tahun terakhir dan adanya 14 Kasus yang tidak dapat di restorative justice, maka terdapat suatu kesenjangan aturan yang ada dengan fakta di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  Pelaksanaan  dan  Kendala  Penegakkan  Hukum melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaiaan Tindak Pidana Penganiayaan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  Merupakan  tipe  Penelitian  Hukum Kualitatif. Penelitian hukum ini berorientasi pada data yang di dapat  dari  penjelasan  Narasumber,  dokumen  dan  Wawancara atau  bahan  Hukum  yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan Penegakan  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan  di  kab.  Mamasa.  Penelitian  dilakukan dengan cara Wawancara dengan Narasumber.
Penelitian dilaksanakan di Kab. Mamasa di kantor Polres Mamasa. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas
pertimbangan  bahwa  di  kantor  tersebut  tersedia  data  yang diperoleh  sebagai  bahan  analisa,  pengumpulan  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan  Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Kepolisian  Resor Mamasa
Wilayah  Hukum  Polres  Mamasa  terdiri  dari  atas  6 Polsek dan 17 Kecamatan  yaitu, Polsek Mamasa  membawahi 5  Kecamatan,  Polsek  Sumarorong  membawahi  2  Kecamatan, Polsek  Mambi  membawahi  4  Kecamtan,  Polsek  Pana membawahi  3  Kecamatan,  Polsek  Aralle  membawahi  2 Kecamatan  dan  Polsek  Tabulahan  membawahi  1  Kecamatan. Wilayah  hukum  Polres  Mamasa  memiliki  beberapa  batas wilayah yaitu Kab. Polman, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Tanah  Toraja  dan  Kab.  Pinrang.  diwilayah  Kab.  Mamasa terdiri  dari  beberapa  Suku  yaitu  Suku  Toraja/Mamasa,  Suku Mandar dan Suku Bugis.
Masyarakat  Kab.  Mamasa  Pada  Umumnya  Belum Memperoleh  Pendidikan  yang  layak  dikarenakan  Kondisi Wilayah  yang  yang  termasuk  dalam  wilayah  baru  hasil pemekaran  dari  Kab.  Polman  yang  dulunya  dikenal  dengan Kab. Polmas (Polewali-Mamasa). Adapun sebelum terbentuknya  wilayah  hukum  Polres  Mamasa  dahulu Permasalahan  hukum  kebanyakan  di  selesaikan  dengan hukum  adat  kebiasaan  setempat.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan Prinsip  Keadilan  Restoratif  yang  merupakan pemulihan hubungan  baik  antara  pelaku  kejahatan  dengan  korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi.
Keadilan  restoratif  adalah  suatu  proses  dimana  semua pihak  yang  berkepentingan  dengan  pelanggaran  tertentu berkumpul  untuk  memutuskan  secara  kolektif  bagaimana menyelesaikan  konsekuensi  dari  pelanggaran  itu  demi kebaikan masa depan (Syahrin, 2018)
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  pendekatan keadilan  restorative  melekat  suatu  sanksi  sebagai  bentuk  rasa pertanggungjawaban  dari  pelaku  terhadap  korban  yang dirugikan.  Bentuk  sanksi  yang  dipilih  adalah  bentuk  sanksi yang  bersifat  memulihkan  dan  menjahui  bentuk  sanksi  yang bersifat  pemejaraan,  dan  pemilihan  sanksi  tersebut  dilakukan atas  kesepakatan  sebagai  syrat  diterimanya  pelaku  dalam lembaga  penyelesaian  konflik  serta  syarat  diterimanya kembali pelaku ke dalam Masyarakat.
Dalam  pandangan  pendekatan  keadilan  restorative, pemilihan  jenis  sanksi  yang  bersifat  mumilihkan  dianggap akan  jauh  lebih  penting  dan  lebih  berdaya  guna  ketimbang sanksi  yang  menekan  pada  hukuman  pemenjaraan  yang merupakan  pilihan  alternative  terakhir.  Selain  itum  beberapa prinsip  dasar  yang  menonjol  dari  keadilan  restorative  terkait hubungan  antara  kejahatan,  pelaku,  korban,  masyarakat  dan Negara (Prayitno, 2012)
1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian  tindakan  sosial  dan  bukan  sekedar pelanggaran hukum Pidana.
2. Keadilan  restorative  adalah  teori  peradilan  pidana yang  fokusnya  pada  pandangan  yang  melihat bahwa  kejahatan  adalah  sebagai  tindakan  oleh pelaku  terhadap  orang  lain  atau  masyarakat daripada  terhadap  Negara,  jadi  lebih  menekan bagaima hubungan/tanggungjawab
pelaku
(individu) dalam menyelesaikan masalahnya dnegan korban dan masyarakat.
3. Kejahatan  di  pandang  sebagai  tindakan  yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial, ini jelas  berbeda  dengan  hukum  pidana  yang  telah menarik  kejahatan  sebagai  masalah  negara  dan hanya negara yang berhak menghukum.
4. Munculnya  ide  keadilan  restorative  sebagai  keritik atas  penerapn  system  peradilan  pidana  dengan pemejaraan yang dianggap kurang efektif menyelesaikan konflik sosial.
Ada  tiga  prinsip  dasar  untuk  membentuk  keadilan restorative,  yaitu  terjadi  pemulihan  kepada  mereka  yang menderita  kerugian  akibat  kejahatan,  pelaku  memiliki kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pemulihan  keadaan (restorasi), dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum  dan masyarakat berperan  untuk melestarikan perdamaian yanga dil (Prayitno, 2012).
Dalam  surat  edaran  Kapolri,  Nomor:SE/8/VII/2018 tentang  penerapan  keadilan  restoratife  ( Retoratif  justice ) dalam  Penyelesaian  perkara  pidana  dalam  kasus  tindak pidana,  dapat  dilakukan  penyelesaian  berdasarkan  keadilan restoratife,  apabila  terpenuhi  syarat  materil  dan  formil (Peraturan  Polri  no  8  tahun  2021).  Syarat  materil  tersebut, meliputi:
1. tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana  korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Adapun syarat formil Restorative Juctice , meliputi:
1. perdamaian  dari  dua  belah  pihak  yang  dibuktikan dengan  kesepakatan  perdamaian  dan  ditanda tangani  oleh  para  pihak,  kecuali  untuk  tindak pidana Narkotika;
2. pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab pelaku,  berupa  pengembalian  barang,  mengganti kerugian,  mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana.  Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang  ditandatangani  oleh  pihak  korban  (kecuali untuk tindak pidana narkotika)
Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka  perkara  pidana  tersebut  dapat  diselesaikan  berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restorif.
Namun dapat kita lihat pada data Kasus Penganiayaan di Polres Mamasa sebagai berikut.
Table 1.
Pelaksanaan Restoratif justice di Polres Mamasa
Sumber: Satreskirm Polres Mamasa 2023
Berdasarkan  Tabel  1.  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari tahun  2021  sampai  tahun  2022,  Pihak  kepolisian  di  wilayah Hukum  Polres  Mamasa  megupayakan  Pendekatan  Restoratif dikarenakan Jumlah Kasus  yang berakhir dengan Perdamaian
mengalami Peningkatan. Data perbandingan Julah kasus yang diambil  selama  2  tahun  berturut-turut  menunjukan  ada penyelesaian  kasus  yang  diselesaikan  secara  damai  tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan.
Pada  tahun  2021  jumlah  kasus  tindak  pidana  sebanyak 20  Kasus,  dimana  20  Kasus  tersebut  sesuai  dengan  data  Sat Reskrim  Polres  Mamasa  adalah  kasus  penganiayaan  ringan atau  Pasal  351  (1)  dan  ada  juga  kasus  170,  dari  20  kausus tersebut  terdapat  13  Kasus  yang  di restorative  Justice dan  7 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice , Adapun  7  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  tersebut  tidak dilakukan Restorative  justice karena  korban  tidak  menerima untuk  berdamai  dikarenakan  tidak  ada  hubungan  keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi.
Pada  tahun  2022  jumlah  kasus  tindak  pidana  sebanyak 31  kasus,  dimana  31  kasus  tersebut  sesuai  dengan  data  Sat Reskrim  Polres  Mamasa  adalah  kasus  penganiayaan  ringan atau  Pasal  351  (1)  dan  ada  juga  kasus  170,  dari  31  kasus tersebut  terdapat  24  Kasus  yang  di restorative  Justice dan  7 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice , Adapun  7  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  tersebut  tidak dilakukan Restorative  justice karena  korban  Gengsi  untuk Meminta  maaf,  tidak  mau  mencabut  laporan  (sudah dilimpahkan  ke  kejaksaan),  sementara  dalam  penyelidikan, dan tidak cukup bukti.
Menurut  Suriyana  salah  satu  masyarakat  yang  pernah terlibat  kasus  penganiayaan  dilaksanakan Restorative  justice menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:
1. saya selaku pelaku dalam tindak penganiayaan dan Memukul  korban    pada  bagian  kepala,  bahu,  dan pinggang.
2. Kronologi kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 2 November  2021  pada  saat  itu  anak  saya  mencubit anak  dari  korban  lalu  korban  langsung  menarik anaknya  dan  berkata  “siniko  apa  jahat-jahat memang  dia  itu”  dan  saya  mendengar  perkataan tersebut  dan  saya  tersinggung  sehingga  saya melakukan  penganiayaan  terhadap  korban  dan korban masuk Puskesmas
3. kemudian  saya  dilaporkan  oleh  korban  ke  pihak berwajib  yaitu  Polres  Mamasa  kemudian  saya  di panggil  ke  Polres  Mamasa  untuk  dilaksanakan Pemeriksaan
4. pihak  kepolisian  menjelaskan  dengan  adanya penyelesaian  tindak  pidana  diluar  pengadilan  atau secara  damai  sehingga  keluarga  saya  mendatangi rumah  korban  dan  meminta  maaf  atas  kejadian yang telah terjadi.
5. Kemudian  korban  memaafkan  dan  mencabut laporan.
Melihat  hasil  wawancara  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa korban dan pelaku tersebut berdamai dikarenakan pelaku dan korban  masih  keluarga,  kemudian  korban  merasa  bersalah dikarenakan  langsung  melapor  ke  pihak  berwajib  tanpa memikirkan  terlebih  dahulu  dan  korban  juga  mendapat perawatan di puskesman dan biaya ditanggung oleh pelaku.
Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam  Penyelesaian Tindak Pidanan…(Abd. Rahman, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
Menurut Ria (korban) salah satu masyarakat yang pernah
Menolak Restorative justice
menjelaskan dalam
wawancaranya bahwa:
1. Saya  selaku  korban  penganiayaan  oleh  orang  tidak saya  kenal  kemudian  saya  melaporkan  pelaku tersebut kepihak kepolisian
2. Setelah  bebera  hari  saya  di  panggil  ke  polres  oleh anggota  Polres  dan  diberikan  penjelasan  untuk dilakukan  damai  dengan  pelaku,  namun  saya menolak  dikarenakan  pelaku  memukul  saya dibagian  wajah  dan  membuat  wajah  saya  pusing sehingga saya di bawa ke puskesmas untuk dirawat
3. Selama  2  hari  saya  dirawat  keluarga  pelaku  pun tidak ada yang menjenguk saya dan semua biaya di puskesmas saya yang bayar sehingga membuat saya tidak ingin damai dengan pelaku
4. Pelaku  juga  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan saya
Melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa  korban  tersebut  tidak  mau  damai  dikarenakan  korban tersebut  sudah  lama  demdam  dengan  pelaku  dimana  sudah sering mengganggu korban. Korban disini merupakan pelayan Café  di  Kab.  Mamasa,  dan  pelaku  tersebut  melakukan penganiayaan dalam kondisi pengaruh alkohol.
Dalam  melakukan Restorative  justice di  Polres  Mamasa menurut  Hamrin,  dalam  wawancaranya  bahwa  mekanisme yang dilakukan ialah:
1. Menerima  laporan  korban  penganiayaan  dan membuatkan  laporan  polisi  serta  melakukan permintaan keterangan bap awal terhadap pelapor/korban
2. Kemudian penyidik melaksanakan pembuatan sprin tugas dan penyelidikan
3. Melaksanakan  pemeriksaan  saksi  korban  dan memberikan sp2hp (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan)
4. Melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi
5. Melaksanakan pemeriksaan terlapor
6. Setelah  melaksanakan  pemeriksaan  diatas  tersebut, penyidik  menyampaikan  kepada  korban  dan terlapor  terkait  dengan  penanganan  kasus  atau perkara  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan dengan cara damai atau restrotatif justice
7. Memberikan waktu selama 7 hari untuk melaksanakan  perdamaian  dengan  pertemuan keluarga
8. Mediator (Bhaninkamtibmas) mempertemukan korban,  keluarga korban,  terlapor,  keluarga terlapor,  kepala  desa  dan  toko  adat,  setelah melaksanakan  pertemuan  keluarga  dan  kembali  ke kantor  polisi  menyampaikan  hasil  pertemuan tersebut.
9. Kemudian  penyidik  sebagai  mediator  memberikan kesempatan  kepada  keluarga  korban  dan  terlapor untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan keluarga
10. Hasil  pertemuan  tersebut  adalah  berdamai  dan membuat surat perdamaian kemudian menyerahkan hasil perdamaian kepihak penyidik
11. Kemudian korban mencabut laporan
Setelah  korban  mencabut  laporan  penyidik  membuat surat penghentian penyelidikan.
3.2. Kendala  Pelaksanaan Restoratif  Justice dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di

## Kepolisian Resor Mamasa
Terdapat  beberapa  kendala  dalam  penerapan Restoratif Justice pada  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Mamasa, menurut  Hamrin,  Wawancaranya  bahwa  kendalanya  antara lain:
1. Kultur  hukum  yang  belum  mendukung  penerapan Restoratif    justice di  kab.  Mamasa  dikarenakan kultur masyarakat yang belum berpartisipasi dalam penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  secara restorative sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaannya  dimana  masyarakat  Kab.  Mamasa sulit  untuk  diajak  bermusyarah  dan  menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk  penjara  apabila  hukum  adat  tidak  dapat dipenuhi oleh pelaku kejahatan, alhasil Masyarakat menganggap  bahwa  cara  penyelesaian  di  peradilan dianggap  lebih  ada  kejelasan  hukum  dibanding dengan  penanganan  secara  kekeluargaan  ataupun konferensi  perundingan    dianggap  penerapan Restorative Justice tidak bisa menuntaskan masalah itu;
2. Faktor  internal  yaitu  Sumber  daya  manusia  atau aparat  penegak  hukum  di  Polres  Mamasa  yang kurang  pemahaman  serta  Pengetahuan  dalam melakukan  proses  restoratif  tersebut  dikarenakan Personil  di  Polres  Mamasa  khususnya  Penyidik yang kurang Paham dan belum mengikuti pelatihan teknis  tentang  bagaimana  tahapan-tahapan  proses penanganan  restoratif  Justice  tersebut  dimana  hal ini mempunyai pengaruh/impact yang berarti dalam proses  Penyelesaian  Kasus  penganiayaan  tersebut, apabila  seorang  penyidik  tidak  dibekali  dengan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai  maka akan  sulit  untuk  dilaksanakan  Proses  restoratif Justice;
3. Faktor External
 Masyarakat  yang  belum  paham  denga  hukum dikarenakan  masyarakat  Kab.  Mamasa  SDM masih  rendah  dan  belum  mendapatkan sosialisasi  terkait  dengan  hukum  terkhusus dengan  adanya  penyelesaian  tindak  pidana diluar  pengadilan  yaitu  Penyelesaian  secara restoratif Justice .
 Tidak  adanya  kesepakatan  antara  korban  dan pelaku  karena  di  wilayah  hukum  Polres Mamasa masih mengedepankan silsila kekeluaragaan  atau  dikenal  di  kab.  Mamasa yaitu  rumpun  keluarga,  apabila  korban  dan pelaku  merasa  tidak  kenal  atau  tidak  ada hubungan keluar maka korban tetap melanjutkan laporan sampai dengan pengadilan atau memenjarakan pelaku;
 Kurangnya  kelompok-kelompok  pemerhati sosial dimana suatu tindak pidana penganiayaan  itu  harus  didampingi  untuk memudahkan dilaksanakan mediasi dan penjelasan  terkait  penyelesaian  perkara  diluar pengadilan yaitu Restoratif Justice , sedangkan di  wilayah  Kab.  Mamasa  sendiri  kelompok- kelompok  pemerhati  sosial  masih  sangat kurang  dan  bias  dijelaskan  bahwa  pemerhati sosial  diantaranya  adalah  Pendampingan hukum,
kelompok pendampingan mental/phisikiater. Dimana keterlibatan
kelompok-kelompok tersebut sangat mendukung penyidik sehingga akan
melahirkan  kepercayaan  kepada  masayarakat terhadap  penyidik  untuk  menyelesaiakan tindak  pidana  penganiayaan  secara Restoratif Justice.
Berdasarkan  penyampaian  Hamrin,  terkait  Kendala Pelaksanaan restorative  Justice tersebut  peneliti  menemukan bahwa  dalam  pelaksanaan  penerapan  keadilan  restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dinilai belum merata dan maksimal  namun  secara  umum  sudah  dilaksanakan  dengan baik.
“Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan dihentikan  penuntutannya  berdasarkan  Keadilan  Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam  dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti atau nilai kerugian yang
ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih dari  Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah)”

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Restoratif  Justice dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di Kepolisian  Resor  Mamasa  pada  umumnya  sudah  terlaksana dengan  baik,  dimana  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah tindak  pidana  penganiayaan  lebih  banyak  diselesaikan  pada tahun 2022 yaitu sebanyak 24 kasus disbanding dengan tahun 2021  sebanyak  13  kasus,  namun  ada  juga  tindak  pidana penganiayaan  yang  tidak  dilakukan  Restorative  justice  yang disebabkan oleh korban yang tidak menerima untuk berdamai dikarenakan  tidak  ada  hubungan  keluarga  atau  rumpun keluarga  antara  korban  dengan  pelaku,  dan  adanya  juga korban tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan kekejaksaan).
Meskipun  Pelaksananaa Restoratif  Justice terlaksana dengan  baik  ternyata  masih  terdapat  kendala  dalam Pelaksananaan  Restoratif  Justice  di  Kepolisian  Resor Mamasa  Seperti  kultur  di  Kab.  Mamasa  yang  belum mendukung,  Korban  dan  Pelaku  tidak  sepakat  untuk berdamai dikarenakan tidak ada silsila keluarga antara korban dan pelaku, faktor internal dan faktor external.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence),  Volume  I Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Rajawali Pers, Jakarta.
Alvin  S  Johnson,  2004,  SosiologiHukum.Rineka  Cipta.
Jakarta.
Andi  Hamzah,  2008,  Terminologi  Hukum  Pidana.  Sinar Grafika: Jakarta.
Bambang  Poernomo,  1988,  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.
Amarta Buku. Yogyakarta.
Bambang Waluyo, 1992, Implementasi Kekuasaan
Kehakiman Republik Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2002,  Perbandingan  Hukum  Pidana.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Budi  Suhariyanto,  2013,  Seminar  Focus  Group  Discussion.
Hasil Penelitian dipresentasikan di Puslitbang Jakarta.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  1976,  Peranan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  dalam  Pembangunan  Hukum.  Bina  Cipta. Jakarta.
Chazawi,  Adami,  2012,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I: Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan, dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana.  Cet.7.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Destri  Tsurayya  Istiqamah.  “Analisis  Nilai  Keadilan Restoratif  Pada  Penerapan  Hukum  Adat  Di  Indonesia”. Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1.
Djoko  Prakoso,  1988,  Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberty: Yogyakarta.
Eddy  O.S.  Hiarriej,  2016,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1995,  Perkembangan  Macam- Macam  Pidana  dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Jamaluddin  Mahasari,  2012,  Pengertian  Keadilan  Diambil Oleh Pendapat Para Ahli.
John  Braithwaite,  2002,  Restorative  Justice  and  Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, New York.
John  M.  Echol  dan  Hassan  Shadily,  2005,  Kamus  Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
John  Rawls,  2011,  A  Theory  of  Justice,  diterjemahkan menjadi  Teori  Keadilan  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara oleh  Uzair  Fauzan  &  Heru  Prasetyo,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Kamri Ahmad, 2008, Filsafat Hukum, Umitoha, Makassar. Karl  R.  Popper,  2002,  Masyarakat  Terbuka  dan  Musuh- Musuhnya,  (The  Open  Society  and  Its  Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Leden  Marpaung,  2014,  Proses  Penanganan  Perkara  Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2009,  Pembahasan  Permasalahan  Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta,
Mark  M.  Lanier  dan  Stuart  Henry,  2004,  Essential Criminology, Second Edition, Westview Press, Colorado.
Moeljatno,  1993,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Putra  Harsa, Surabaya, 1993.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992,  Teori-teori  dan Kebijakan Pidana. Alumni: Bandung.
Muladi,  2004,  Lembaga  Pidana  Bersyarat.  P.T.  Alumni: Bandung.
Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam  Penyelesaian Tindak Pidanan…(Abd. Rahman, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
Mustawa Nur. Analisis Hukum Pelaksanaan Restorativ Justice
Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Kepolisian  Resor Kota Besar Makassar, 2022.
Nursariani
Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
R  Renggong  dan  A  Hamid.  Efektivitas  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Dalam  Penerapan  Restorative  Justice Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pada  Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 2020.
Ramly  Hutabarat,  1985,  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum
(Equality  Before  the  Law)  di  Indonesia.  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Rufinus  Hotmaulana,  2013,  Penanggulangan  Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Rusli  Muhammad,  2010,  Kemandirian  Pengadilan  Indonesia.
FH UII Press: Yogyakarta.
Satjipto  Raharjo,  1986,  IlmuHukum.  Penerbit  Alumni.
Bandung.
Sholehuddin.  M.  2004,  Sistem  Saksi  dalam  Hukum  Pidana.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soedjono  Dirdjosisworo,  2007,  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
Sudikno  Mertokusumo,  2010,  Mengenal  Hukum  Suatu
Pengantar. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
Sukardi,  2014,  Konstruksi  Prinsip  keadilan  restoratif  Dalam
Konsep  Penegakan  Hukum  Pidana  Oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Disertasi,  Fakultas  Hukum Hasanuddin.
Teguh Prasetyo. 2016, Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan
Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tugas  Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Waluyadi.  “Islah  Menurut  Hukum  Islam  Relevansinya
Dengan  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Tingkat Penyidikan”.  Dalam  Jurnal  Yustisia  Vol.  3  No.2  Mei  - Agustus 2014.
Widnyana,  I  Made.  2010,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Buku Panduan  Mahasiswa.  Cet.  I,  Jakarta:  PT.  Fikahati
Anesta.
Wijono Projodkoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (III). Bandung: Sumur, Bandung.
Yemil  Anwar  dan  Adang,  2009,  Sistem  Peradilan  Pidana. Widya Pajajaran: Bandung.
Yulies Tina Masriani. 2004, PengantarHukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta.