## STRATEGI PEMOLISIAN PENCEGAHAN KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI  POLRES METRO JAKARTA PUSAT

## Tiksnarto Andaru Rahutomo
Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6
Surabaya

## Abstract
This  research  is  intended  to  explore  the  strategy  of  policing  in  the  prevention  of  fraud  crime  through lectronic  media. The  focus  of  this  paper  is to  provide  an in-depth overview of the characteristics of  fraud crimes  through  electronic  media,  factors  that  contribute  to  the  implementation  of  policing  strategies  in preventing  these  crimes  at  the  Central  Jakarta  Metro  Police,  as  well  as  an  ideal  policing  strategy  in preventing  these  crimes.  The  theoretical  perspective  that  will  be  used  in  this  research  is  police  science, especially to the perspective  of  preventive  policing  strategies  as  described  in  a  simultaneous  strategy  for social problems. Based on the background of the phenomenon above, in order to realize public security and order,  the  author  feels  the  need  to  develop  various  crime  prevention  approaches  or  strategies  that  use  a combination  of  various  forms  of  the  above  mentioned  strategies.  Therefore,  the  author  feels  interested in discussing  the  problem  of  policing  the  prevention  of  fraud  crime  through  electronic  media  at  the  Central Jakarta Metro Police.
Keywords : Strategy, Fraud, Electronic Media

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengeksplorasi  strategi  pemolisian  dalam  pencegahan  kejahatan penipuan  melalui  media  elektronik.  Fokus  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang mendalam  terhadap  karakteristikkejahatan    penipuan    melalui    media    elektronik,    faktor-faktor    yang berkontribusi  terhadap  implementasi  strategi  pemolisian  dalam  pencegahan kejahatan  tersebut  di  Polres Metro Jakarta Pusat, serta   strategi pemolisian yang ideal dalam mencegahan kejahatan  tersebut. Perspektif teori  yang akan  digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   ilmu   kepolisian   terutama   kepada  perspektif strategi pemolisian yang preventif seperti yang digambarkan dalam strategi   simultan   terhadap   masalah social.      Berdsarkan      latar      belakang  fenomena  di  atas,  demi  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penulis  merasa  perlu  pengembangan  berbagai  pendekatan  atau  strategi  pencegahan  kejahatan yang  menggunakan  kombinasi  dari  berbagai  bentuk strategi   tersebut   diatas.   Oleh   karena   itu,   penulis merasa   tertarik   untuk membahas masalah strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di  Polres Metro Jakarta Pusat.
Kata Kunci : Strategi, Penipuan, Media Elektronika

## A. Pendahuluan

## 1.    Latar Belakang Permasalahan
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengeksplorasi  strategi  pemolisian  dalam pencegahan   kejahatan   penipuan   melalui   media   elektronik.  Fokus penulisan ini adalah untuk  memberikan  gambaran  yang  mendalam  terhadap  karakteristik kejahatan  penipuan melalui  media  elektronik,  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  implementasi
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
strategi  pemolisian  dalam  pencegahan kejahatan  tersebut  di  Polres  Metro  Jakarta  Pusat, serta   strategi pemolisian yang ideal dalam mencegahan kejahatan  tersebut.
Permasalahan  kejahatan penipuan  melalui  media  elektronik  yang diangkat  dalam  penelitian ini di inspirasi oleh pengalaman empirik peneliti sebagai  penyidik  di  Polres  Metro  Jakarta  Pusat. Indikasi  pertama  terlihat  dalam  fakta  bahwa  jumlah  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik ini jumlahnya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2013,  jumlah kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah sebanyak 164 perkara atau sebanyak 9,02 % dari total perkara yang ditangani.  Jumlahnya  terus  meningkat  di  tahun  2014  menjadi  sebanyak  276  kasus  atau  sebanyak 13,29  %  dari  total  perkara.  Peningkatakn  kuantitas  masih  terjadi  di  tahun  2015  yaitu  menjadi sebanyak  304   kasus   atau  mencapai   14,57  %  dari  total  jumlah kejahatan secara keseluruhan di Polres  Metro  Jakarta  Pusat.  Untuk  lebih  jelasnya,  peneliti  merincikan  ke  dalam  tabel  dan  grafik berikut ini:

## Tabel 1.1 Jumlah Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik
Sumber: Sat Reskrim Polres Metro Jakpus, diolah peneliti.
Kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  merupakan  fenomena  yang  menarik  untuk dikaji  karena  hal  ini  merupakan  fenomena  kejahatan  baru  yang  memanfatkan  perkembangan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan telah banyak meresahkan kehidupan masyarakat. Sejumlah  data  peningkatan  penggunaan  internet  oleh  masyarakat  Indonesia menambah  kekhawatiran  sekaligus  menambah  keperluan  permasalahan  ini  untuk  diangkat.  Pada tahun  2010  pengguna  internet  di  Indonesia  adalah  sebanyak  42  juta  jiwa.  Artinya  bahwa  17,6  % penduduk  di  Indonesia  saat  itu  menggunakan  internet  sebagai  bagian  dari  kehidupannya.  Namun pada  tahun 2014  jumlah pengguna  internet di Indonesia  meningkat  dua kali  lipat menjadi 88,1 juta pengguna.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  kejahatan  penipuan  ini  tidak  tertangani  dengan baik  maka   ada  sebanyak  88,1  juta  masyarakat yang  rentan  menjadi  korban  kejahatan  penipuan melalui  media  elektronik karena sarana bertemunya korban dan pelaku menjadi semakin banyak.
Karena  beberapa  fakta  di  atas,  penelitian  ini  berfokus  kepada  pencegahan  kejahatan karena sejalan dengan paradigma kepolisian yang telah bergeser dari paradigma “ reactive policing ” menuju “ proactive policing ". Paradigma  pemolisian  yang  proaktif  seyogianya  dapat  mendorong  lembaga kepolisian  untuk  merumuskan  dan  mengembangkan  program-program  yang  berorientasi  kepada kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  pemolisian  yang  mendekatakan    intensitas    hubungan
antara    polisi    dan    masyarakat    dalam  pencegahan      kejahatan      disebut      dengan      pemolisian masyarakat   (David Weisburd, 2007) 1 .
Penulis  merasa  perlu  adanya  pergeseran  paradigma  penegakkan  hukum  yang  semula mengutamakan  strategi  represif  yang  reaktif  menjadi  kepada  strategi  pencegahan  yang  proaktif. Strategi  pemolisian  yang  mengedepankan  pendekatan  pencegahan      merupakan  usaha  yang  dapat dianalogikan  dengan  pencegahan  dalam  dunia  kesehatan  untuk  menjaga  agar  masyarakat  tidak terserang  oleh  penyakit  dan  dapat  hidup  sehat.  Menurut Rycko  A.  Dahniel  (2015) 2 dalam  Buku Ilmu  Kepolisian  bahwa  pendekatan  pencegahan  merupakan  semua  usaha  dan  kegiatan  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  memelihara  keselamatan  manusia,  benda  dan barang termasuk memberikan perlindungan dan bantuan sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hukum.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  makna  pencegahan  tersebut  merupakan  usaha  untuk mengurangi  atau  menghindari  munculnya  niat  dan  kesempatan  melakukan  kejahatan  melalui kehadiran polisi atau pengamanan oleh  masyarakat, perbaikan  infrastruktur yang dapat  mengurangi potensi  kejahatan,  sosialisasi  atau  himbauan  kepada  masyarakat  dan  pemasangan  alat  teknologi pengamanan yang ada.
Oleh  sebab  itu  selain  perspektif  pemolisian  yang  berfokus  kepada  pencegahan  tersebut, penelitian ini juga menggunakan perspektif pencegahan
kejahatan  situational  yang  banyak  digunakan  dalam  literatur  kriminologi.
Pencegahan Kejahatan Situasional ( Situasional  Crime  Prevention )  merupakan  suatu  strategi  untuk mengurangi meningkatnya resiko kejahatan (Clarke,1995) 3 . Pendekatan ini didasarkan atas teori penyebab kejahatan yang berasumsi  bahwa  pelanggar  hukum  membuat  pilihan  rasional  untung- rugi  dalam  melakukan  tindak  kejahatan.  Oleh  sebab  itu,  dengan  melakukan  analisis  terhadap  pola kejahatan di dalam  masyarakat dan dalam konteks sosial kejadian   kejahatan,  suatu  desain  situasi dapat  dirubah  dan  diperbaiki  agar mengurangi niat seseorang melakukan kejahatan. Pendekatan dan strategi  situasional  harus  secara  sistematik  dimasukkan  dalam  rencana  strategi  untuk  mengurangi kejahatan dan korban secara komprehensif.
Dalam  menganalisa  karakter  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  penulis    akan menggunakan    perspektif Routine    Activity    Theory (Teori  Aktivitas  Rutin).  Dalam  perspektif Routine Activity Theory , Cohen dan Felson (1979) 4 mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan  apabila  terdapat  3  unsur  yaitu  (1)  adanya  target  kejahatan  yang  cocok;  (2) tidak adanya penjaga  yang  mampu  mengawasi  dan  melindungi;  dan  (3)  pelaku  kejahatan  yang  termotivasi melakukan  kejahatan.  Menurut  teori  aktivitas  rutin  ketiga  faktor  tersebut  dapat  memfasilitasi terjadinya  kejahatan  jika  ketiganya  bertemu  di  suatu  tempat  dan  waktu  yang  bersamaan.  Penilaian terhadap suatu situasi   akan   menentukan   apakah   suatu   tindak   kejahatan   akan   terjadi.
Perspektif teori ini cukup relevan untuk diterapkan pada kejahatan terhadap benda apapun termasuk dalam kasus permasalahan penelitian  ini  karena kejahatan  itu  dapat  terjadi  selama  ada  kesempatan untuk  berbuat  kejahatan.  Kesempatan  merupakan  penyebab  suatu  kejahatan  dan  menjadi  akar penyebab
1 Weisburd,  David.  “Reorienting  Crime  Prevention  Research  And  Policing: From The  Causes  Of  Criminology  To  The Context  Of  Crime” for Building  A Safer  Society  : The  Annual  Conference  On  Criminal  Justice  Research  An Evaluation, 1996 2 Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. Ilmu Kepolisian. Edisi Perdana Dies Natalis ke- 69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.
3 Clarke,  R.V.,  and  D.  Weisburd 1994  "Diffusion  of Crime  Control  Benefits: Observations on the Reverse of Displacement" in Crime Prevention Studies 2
4 Cohen,  B.J.  (1979).  Introduction  to  Sociology,  New  York:  Mc.Graw  Hill.Book. Dahrendorf. (1959).
terjadinya suatu kejahatan. Bagi kejahatan “ cyber ”, peluang untuk melakukan
sebuah kejahatan sangat terbuka karena kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh lokasi tertentu.
Program   pencegahan   kejahatan   masyarakat   merupakan   bentuk
pencegahan  yang  mencakup  keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  di  wilayahnya sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam menjaga keamanan dilingkungannya. Program administratif/  legislatif  merupakan  program  perubahan  dalam  berbagai  peraturan  dan  program pemerintahan      yang      dapat      membantu      mencegah      terjadinya      kejahatan.  Misalnya  program- program pemerintah terhadap pengaturan hunian daerah kumuh dan padat penduduk sehingga dapat mengurangi  potensi  tindak  kejahatan  di  suatu  daerah  perkotaan.  Program  pemolisian  yang mendorong  polisi  untuk  bekerja  secara  proaktif  untuk  mencegah  kejahatan.  Misalnya  melakukan patroli  didaerah  rawan  kejahatan,  penindakan  yang  keras  terhadap  pelaku  kejahatan,  melakukan penerangan  melalui  media  elektronik  dan  media  cetak  terhadap  motif-motif  kejahatan  dalam masyarakat, dan sebagainya.
Berdasarkan  pada argumentasi dan deskrispsi  latar belakang penelitian diatas, penelitian  ini berfokus kepada kajian tentang strategi pemolisian dalam pencegahan  kejahatan  penipuan  melalui media  elektronik  di  Polres  Metro  Jakarta  Pusat.  Perspektif  teori  yang  akan  digunakan  dalam penelitian    ini    adalah    ilmu    kepolisian    terutama    kepada    perspektif    strategi  pemolisian  yang preventif  seperti  yang  digambarkan  dalam  strategi  simultan  terhadap  masalah  sosial  yang  ditulis oleh  Rycko  A.  Dahniel  (2015)5.  Pandangan  teori  pemolisian  ini  akan  diperkaya  oleh  perpspektif teori  pemolisian  masyarakat  dan  konsep  problem  oriented  policing  (Goldstein,2000;  Joel  B.Plant and  Michael  S.Scott,2009;  David  Weisburd,et.al,2008;  Anthony  A.  Braga,  2002;  Michael S.Scott,2000)  yang  sangat  terkait  dan  relevan  dengan  strategi  pencegahan  yang  mengedepankan nilai-nilai  preemtif  dan  deteksi  dini  dalam  pemolisian.  Perspektif  teori  pencegahan  kejahatan termasuk  pendekatan  “ situational  crime  prevention ”  merupakan  perspektif  yang  digunakan  dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.
Berdsarkan    latar    belakang    fenomena    di    atas,    demi    mewujudkan  keamanan  dan k etertiban  masyarakat,  penulis  merasa  perlu  pengembangan  berbagai  pendekatan  atau  strategi pencegahan  kejahatan  yang  menggunakan  kombinasi  dari  berbagai  bentuk  strategi  tersebut  diatas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di   Polres Metro Jakarta Pusat.

## B.  Metode
Penelitian   ini   menggunakan   pendekatan   kualitatif,   dimana   pada penelitian ini ingin mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut John W Cresswell (2013) 6 penelitian kualitatif merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari
masalah  sosial  atau  kemanusiaan.    Metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## C. Pembahasan
1.    Karakteristik    Kejahatan    Penipuan    Melalui    Media    Elektronik    di  Wilayah  Hukum Polres Metro Jakarta Pusat

## 1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

## 1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Berdasarkan hasil analisa data sekunder terhadap dokumen intel dasar di ruang data Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat serta hasil observasi, diperoleh gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut:

## a.    Geografi
Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  secara  geografis  terletak  diantara  1060 58'18"   Bujur   Timur dan   50  19'12"  Lintang  Selatan  sampai  dengan 6023'54" Lintang Selatan, dengan ketinggian 4 M di atas permukaan laut, berada   di   tengah-tengah   provensi   DKI   Jakarta   Luas   wilayah Kota Administrasi  Jakarta  Pusat  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Provinsi
DKI  Jakarta  Nomor  171  Tahun  2007  tentang  Penataan,  Penetapan  Batas  dan  Luas  Wilayah Kelurahan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  ±  4.813,22  Ha    merupakan  kota  administrasi  yang paling kecil bagian dari Provensi DKI Jakarta
Sebagai    daerah    pusat    aktivitas    warga    Jakarta    mulai    dari    pusat perdagangan, pusat bisnis,  dan  pusat  pemerintahan  maka  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat    jumlah  penghuni  yang berbeda  antara  siang  dan  malam  hari.  Pada  siang  hari  jumlah  penduduk  Kota  Administrasi Jakarta Pusat berlipat ganda dibandingkan  dengan kondisi  malam hari karena banyak penduduk yang  tinggal  di  luar  Kota  Administrasi  Jakarta Pusat  berkerja  dan  beraktivitas  di  wilayah  Kota Administrasi Jakarta Pusat. Secara administratif wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari  8  Kecamatan,  44  Kelurahan,  393  Rukun  Warga  dan  4.646  Rukun  Tetangga  Sementara Jumlah  Penduduk  resmi  Kota  administrasi  Jakarta  Pusat  1.063.651  jiwa,  terdiri  dari penduduk  laki-laki  sejumlah 539.207Jiwa dan penduduk wanita sejumlah 524.444 Jiwa.
5 Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. Ilmu Kepolisian. Edisi Perdana Dies Natalis ke- 69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.
6 Creswell  W.  John.  2013.  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## c.    Pola Perilaku Masyarakat
Masyarakat  di  wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  pada  kesehariaannya  sudah memanfaatkan  media  elektronik  baik  itu  telepon
dan  internet  secara aktif.  Pemanfaatan  internet dilakukan  melaui  komputer,  tablet, dan  telepon, namun  porsi  pengaksesan  internet  yang  lebih  besar  dilakukan  menggunakan  telepon. Masyarakat  menggunakan
telepon utamanya untuk berkomunikasi baik itu melalui panggilan dan pesan singkat, sedangkan masyarakat menggunakan internet utama untuk mengakses  media  sosial,  berkomunikasi  melalui instan  messaging ,  mencari  informasi ( browsing ), video  streaming ,  mengunduh  file,  berkomunikasi  menggunakan  email,  serta melakukan transaksi jual beli.

## 1.1.2 Gambaran Umum Polres Metro Jakarta Pusat
Polres   Metro   Jakarta   Pusat   merupakan   satuan   kerja   Polri   yang berkedudukan  di  Kota Administrasi  Jakarta  Pusat.   Wilayah  hukum  Polres
Metro  Jakarta  Pusat  meliputi  seluruh  wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta
Pusat.  Sebagai  sebuah  kesatuan  yang  membawahi  pusat  perdagangan,  pusat  bisnis,  dan  pusat pemerintahan,  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  mempunyai  tugas  tambahan,  bukan  hanya  menjaga keamanan  warga  yang  tinggal  di  wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  namun  juga  seluruh warga  yang  sedang  beraktivitas  di  wilayah  hukum  Polres  Metro  Jakarta  Pusat.  Dalam  wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat terdapat 233 objek vital, yang terdiri dari
36  kedutaan besar, 7  rumah  duta besar, 24  kantor partai politik, 12 sentra ekonomi,   149   hotel,   1 istana,  gedung  DPR/MPR,  gedung  DPRD,  Bank
Indonesia, dan 11 kantor kementrian.

## 1.2  Karakteristik  Kejahatan  Penipuan  Melalui  Media  Elektronik  di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat

## 1.2.1   Perkembangan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik
Tindak  kriminalitas  di  wilayah  hukum  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  bervariasi  dari  mulai kejahatan  jalanan  ( blue  collar  crime )  sampai  kepada  kejahatan  kerah  putih  ( white  colllar  crime ). Kejahatan  jalanan terdiri  dari penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan,  pembunuhan  ,  pencurian  biasa,  pengunaan  senjata  api  dan  senjata  tajam  ,  serta penganiayaan  ringan.  Sedangkan  kejahatan  kerah  putih  terdiri  dari  penghinaan,  pencemaran  nama baik,  pembajakan,  pemalsuan  merek,  pencucian uang,  sampai  kepada  penipuan. Khusus  kejahatan penipuan  melalui  media  elektronik,  jumlah  kejahatan  ini  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Terbukti  dari data  Sat Reskrim Polres  Metro Jakarta Pusat diperoleh fakta bahwa pada tahun 2013 terdapat  sebanyak  164  kasus  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  yang  ditangani  atau sebesar  9,02  %  dari  jumlah crime  total (CT)  kejahatan  yang  ada  di  Jakarta  Pusat.  Jumlahnya kemudian meningkat  di  tahun  berikutnya  menjadi  sebanyak   276  kasus  atau  sebesar 13,29    %    dari  total    perkara    yaitu    sebanyak  2077    perkara    di    tahun    2014.  Kemudian peningkatan  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  masih  terjadi  pada  tahun  2015  yaitu sebanyak  304  kasus  atau  sebesar  14,57  %  dari  total  perkara  keseluruhan  sebesar  2087  tindak kriminalitas.  Persebaran  kejahatan  penipuan  tersebut  setiap  bulannya  selama  tahun  2013  sampai 2015.

## 1.2.2  Karakteristik  Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik
Menurut  perspektif Routine  Activities  Theory (Cohen  dan  Felson,  1979) 7 perubahan struktural  dalam  pola  aktivitas  rutin  mempengaruhi  tingkat  kejahatan  dengan  bertemunya  dalam ruang  dan  waktu  yang  sama  tiga  unsure  utama  yaitu:    (1)  pelaku  yang  termotivasi  ( motivated offenders) ,  (2) target  yang  sesuai  ( suitable  target), dan  (3)  ketiadaan  pengamanan  yang  memadai ( absence  of  capable  guardians). Menurut  Cohen  dan  Felson  (1979) 8 perkembangan  desain teknologi  dapat  mempengaruhi  perkembangan  alami dari viktimisasi.
Pada kejahatan penipuan melalui media elektronik ini, bertemunya ketiga  faktor  tersebut tidak  harus  tempat  yang  sama.  Pelaku  yang  berjarak  jauh  dari  korban  dapat  bertemu  dengan korban    menggunakan  sarana  media  komunikasi  elektronik.  Jadi  untuk  mengetahui  karater
kejahatan  penipuan  melalui  media    elektronik  ada  empat    atribut    yang  harus  diketahui    secara mendalam   yaitu: (1) pelaku, (2) korban, (3) penjaga, dan (4) media elektronik.

## a. Pelaku
Pelaku yang  melaksanakan kejahatan penipuan  melalui  media elektornik  ini berkarakter berbeda dengan kejahatan kekerasan konvensional. Pelaku kejahatan  ini  pada  umumnya  bersikap  ramah dan  sopan  kepada  korban
serta  pandai  dalam  berbicara  untuk  meyakinkan  korban.  Kecuali  pada  modus  berpura-pura sebagai  polisi  dan  mengaku  sebagai  atasan  pelaku bersikap tegas dan mengintimidasi korban.

## b. Korban
Korban  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  ini  bervariasi  dari
segi  usia,  jenis  kelamin, tingkat  pendidikan dan  tingkat  ekonomi.  Korban sangat  bervariasi  dari mulai  pengangguran  sampai  kepada  dokter,  juga  anak  muda  dan  orang  tua.  Pengetahuan  calon korban terhadap modus kejahatan penipuan akan berpengaruh terhadap selesainya kejahatan ini.

## c. Penjaga
Di  dunia  maya,  keberadaan  penjaga  tidak  dapat  serta  merta  langsung
7 Cohen,  B.J.  (1979).  Introduction  to  Sociology,  New  York:  Mc.Graw  Hill.Book. Dahrendorf. (1959).
8 ibid menangkap pelaku yang sedang dalam proses melancarkan aksinya karena  identitas    dan    posisi pelaku   sendiri   juga   belum   diketahui.   Selain   itu kejahatan  penipuan  tersebut  berlangsung hanya    beberapa    saat    setelah  korban  berkomunikasi  dengan  pelaku.  Hal  ini  berbeda  dengan kejahatan  konvensional  dimana  pelaku,  korban,  dan  penjaga  dapat  berada  dalam  suatu  tempat yang sama.

## d. Media elektronik
Secara  keseluruhan,  berdasarkan  data  sekunder  rekapan  laporan  polisi  yang  dikumpulkan kejahatan penipuan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan media elektronik yang digunakan untuk melakukan kejahatan: (1) menggunakan internet, (2) menggunakan telepon, (3) kombinasi antara
telepon dan
internet.

## 1.2.3   Modus-Modus Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik
Tabel   4.3   Jumlah   Modus   Kejahatan   Penipuan   Melalui   Media Elektronik Tahun 2013-2014
Sumber: Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, diolah peneliti.
2.  Faktor-Faktor  yang  Berkontribusi  Terhadap  Implementasi  Strategi  Pemolisian  dalam Pencegahan  Kejahatan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat
2.1  Strategi  Pemolisian  dalam  Pencegahan  Kejahatan  Media  Elektronik  di  Polres  Metro Jakarta Pusat Saat Ini
a. Identifikasi Lingkungan ( enviromental scanning )
Polres  Metro  Jakarta  Pusat  sudah  melakukan  langkah  identifikasi  lingkungan  menggunakan analisa SWOT yang tercantum dalam Rencana Kerja   Tahunan   2015   yaitu   "Beberapa   faktor yang   mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka melaksanakan fungsi  keamanan  dianalisa  dari  faktor  –  faktor  baik  dari  lingkungan  intern  maupun  ekstern melalui analisa SWOT, yaitu.."(Polres Metro Jakarta Pusat, 2015: 5). Di dalamnya Polres Metro Jakarta Pusat telah mengidentifikasi kekuatan dan  kelemahan internal organisasi mulai dari jumlah  personil,  sarana  prasarana,  anggaran,  rasio  jumlah  polisi  dan  masyarakat.  Sejalan dengan  paradigma  pemolisian  masyarakat,  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  juga  telah mencantumkan  potensi  masyarakat  sebagai  salah  satu  peluang  yang  dapat  digunakan  dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam Rencana Kerja Tahun 2015
b. Formulasi Startegi ( strategi formulation )
Menurut  Wheelen  dan  Hunger  (2012:  16),  formulasi  strategi  ( strategy formulation) adalah pengembangan  rencana  jangka  panjang  untuk  membuat  sebuah  tata  kelola  manajemen  yang efektiv  dari  peluang  dan  ancaman  dengan  mempertimbangkan  kekuatan  dan  kelemahan organisasi.  Hal  ini  termasuk  pada  langkah  menentukan  misi  organisasi,  target  spesifik, mengembangkan  strategi,  dan  menentukan  panduan  dalam  pembuatan kebijakan.

## c. Implementasi Strategi (strategi implementation)
Implementasi strategi ( strategy implementation ) menurut Wheelen dan Hunger (2012: 21) adalah sebuah  proses  dimana  strategi  dan  kebijakan  diletakkan    dalam    serangkaian    aksi    melalui pengembangan    program,  anggaran  dan  prosedur.  Proses  ini  dapat  melalui  perubahan  budaya,
struktur,    atau    sistem    manajerial    keseluruhan    organisasi.    Kecuali    saat  perubahan  drastis keseluruhan  organisasi  sangat  dibutuhkan,  maka  implementasi  strategi  ini  dilaksanakan  oleh komponen  manajerial  tingkat  bawah    dan    menengah,    namun    tentunya    dengan    pengawasan manajer tingkat atas.
d. Evaluasi Strategi ( strategi evaluation )
Menurut  Wheelen  dan  Hunger  (2012:  22)  evaluasi  strategi  ( strategy  eveluation )  adalah  sebuah proses  dimana  aktivitas  dan  pencapaian  hasil  organisasi  dimonitor  sehingga  hasil  yang dicapai dapat  dibandingkan  dengan  hasil  yang  diharapkan.  Keseluruhan  pimpinan  manajerial menggunakan      informasi    yang    diperoleh      untuk    mengambil      langkah  perbaikan  dan menyelesaikan  masalah.  Proses  evaluasi  dan  kontrol  merupakan  elemen  dasar  terakhir  dari langkah  manajemen  strategik,  proses  ini  juga  dapat  mengetahui  kelemahan  dalam  rencana strategik  yang  telah  diimplementasikan  sebelumnya  dan  mendorong  keseluruhan  proses  untuk dimulai kembali.

## 2.2  Faktor-Faktor  yang  Berkontribusi  Terhadap  Implementasi  Strategi  Pemolisian  dalam Pencegahan  Kejahatan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat
Berdasarkan  temuan  penelitian,  terlihat  bahwa  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  sudah memiliki  strategi  dalam  menangani  kejahatan  penipuan  melalui  media elektronik namun dalam pelaksanaannya  tidak  mengikuti  kaidah  dalam  teori  manajemen  strategik.  Karenanya  strategi pemolisian  yang  dilaksanakan  oleh  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  tidak  efektif  dalam  mencegah kejahatan penipuan melalui media elektronik. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik yang dilakukan  oleh  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  datang  dari  lingkungan  internal  dan  eksternal organisasi  dimana  kondisi  tersebut  akan  menentukan  strategi  pencegahan  kejahatan  yang  ideal untuk diterapkan di Polres Metro Jakarta Pusat.
Adapun    faktor-faktor    yang    berkontribusi    dalam    implementasi  strategi  pemolisian pencegahan  kejahatan  penipuan  di  Polres  Metro  Jakarta
Pusat saat ini antara lain:
a. Kekuatan ( Strengths )
1.    Struktur Organisasi Tata Kerja
2. Etos kerja anggota yang tinggi
3.    Perubahan paradigma menuju kepada paradigma kepolisian pro aktif.
4.    Paradigma pemolisian masyarakat yang gencar digalakkan.
5.      Jumlah  anggota  yang  memadai.  b.  Kelemahan
( Weaknesses )
1.      Kurang  memadainya  sarana  prasarana  dan  teknologi  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas kepolisian.
2.    Kurangnya    kemampuan    anggota     dalam   hal    penyelidikan    dan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan  teknologi informasi.
3.    Tidak  adanya  sinergi  antar  satuan  fungsi  dalam  melakukan  upaya pencegahan kejahatan.
4.    Dukungan anggaran  yang kurang memadai.
5.      Kurangnya  komunikasi  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  dengan  komponen  masyarakat/instansi yang     berkontribusi     terhadap     pelaksanaan pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik.
c. Peluang ( Oppoturnity )
1.    Hubungan  yang  baik  antara  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  dan  kantor media massa yang ada di wilayahnya.
2.    Banyak kantor perbankan dan vendor situs jual-beli online yang berada di Jakarta Pusat.
3.    Dilakukannya    upaya    pencegahan    kejahatan    oleh    bank    dengan melakukan verifikasi identitas pemohon rekening.
4.    Adanya komunitas masyarakat  dan forum komunikasi di dunia maya yang peduli dengan keamanan. d. Ancaman ( Threats )
1.    Karakter  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  yang  berbeda dengan kejahatan konvensional.
2.    Meningkatnya penetrasi internet di masyarakat.
3.    Pola perilaku masyarakat yang beresiko.

## 3.  Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media

## Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat
3.1  Pencegahan  Kejahatan  Situasional  ( Situstional  Crime  Prevention ) Terhadap Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik
Cornish dan Clarke (2003) 9 lebih lanjut mengatakan bahwa semua 25
teknik    tersebut   tidak    semuanya   cocok   untuk   semua   situasi    kejahatan.  Kerangka teknik ini harus  digunakan  disesuaikan  dengan  jenis  kejahatan  yang  ingin  dicegah  melalui  identifikasi karakter  dan  situasi  yang  berpengaruh.  Berangkat  dari   identifikasi karakter  kejahatan  dan situasi yang mendukung, upaya  pencegahan  kejahatan  secara  situsional  bertujuan  untuk  menciptakan suatu  desain  kondisi  yang  dapat  menangkal  kejahatan.  Desain  penangkalan  kejahatan  terkadang hanya  berkaitan  dengan  pemikiran  sederhana  tentang  " target  hardening" ,  namun  lebih  luas  lagi mencakup  beberapa  teknik  yang  dapat  mereduksi  faktor-faktor  pendukung  terjadinya  kejahatan.  25
langkah  pencegahan  tersebut  terdiri  dari  5  kelompok  yaitu:  (1)  meningkatkan  usaha  ( increase  the efforts ),  (2)  meningkatkan  resiko  ( increase  the  risk ),  (3)  mengurangi  imbalan ( reduce the rewards ), (4) mengurangi provokasi ( reduce provocations ), dan (5) menghilangkan alasan ( remove excuses ).

## 3.2 Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui

## Media Elektronik
Karena fokus penelitian ini adalah  untuk mencari strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan  melalui  media  elektronik,  maka  langkah  pemolisian  yang  dilakukan  harus  mengarah kepada  pencegahan  kejahatan penipuan melalui media elektronik. Agar langkah yang disusun dapat efektif dan  efisien,  maka  penyusunan  langkah  pencegahan  kejahatan  tersebut  harus  menggunakan teori  pencegahan  situasional  yang  telah  dijabarkan  dalam  sub  bab  sebelumnya.  Dari  langkah- langkah yang telah teridentifikasi di atas, terlihat  bahwa  perlu  adanya  sinergitas  antara  seluruh stakeholder dalam  mewujudkan  pola  pencegahan  yang  komprehensif.  Sebuah  hal  yang  tidak mungkin  apabila  polisi  melaksanakan  semua  tugas  pencegahan  kejahatan  tersebut itu sendirian. Peran  polisi  disini  adalah  untuk  menyatukan  semua stakeholder tersebut,  secara  bersama-sama berkomitmen untuk    mengatasi masalah kejahatan penipuan melalui media elektronik.
9 Clarke,   R.V.,   and   D.   Weisburd   1994   "Diffusion   of   Crime   Control   Benefits: Observations on the Reverse of Displacement" in Crime Prevention Studies 2

## Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

## D.   Kesimpulan
Dari      penelitian      mengenai      kejahatan      penipuan      melalui      media  elektronik menghasilkan kesimpulan yaitu:
a.    Jumlah  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  meningkat  setiap
tahunnya  baik  dari  segi  kuantitas  ataupun  presentasenya  terhadap  jumlah  total  kejahatan  secara umum ( crime total ). Peningkatan presentase ini diakibatkan adanya pergeseran modus kejahatan ( displacement )  dari  kejahatan  konvensional  kepada  kejahatan  kontemporer.  Karakter  kejahatan penipuan  melalui  media elektronik dapat ditinjau  dari 4 aspek yaitu: (1) pelaku, (2) korban, (3) penjaga, dan (4) media  elektronik. Adapun karakteristik kejahatan penipuan tersebut antara lain pelaku  tidak  diketahui  identitasnya,  pelaku  menyiapkan  desain  lingkungan  yang  meyakinkan calon  korban,  terdapat  proses  pencurian  informasi  pribadi  korban  yang  dilakukan  oleh  pelaku untuk  mendukung  keberhasilan  aksinya,  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik  akan mempunyai sedikit  kemungkinan  berhasil  jika  calon  korban  pernah  mendengar tentang jenis penipuan  ini  sebelumnya  atau  calon  korban  mencoba  untuk  mencari tahu  kebenaran  informasi yang  disampaikan  oleh  pelaku  sebelum  merespon,    kejahatan    penipuan    dapat    dicegah    oleh keberadaan pengawasan swadaya yang terdapat pada organisasi terkait seperti bank, perusahaan telekomunikasi,  dan  penyedia  jasa  jual  beli online ,  serta  kejahatan  penipuan  melalui  media elektronik  di  wilayah  hukum  Polres  Metro  Jakarta  Pusat  menggunakan  dua  media  utama  yaitu internet dan telepon. Terdapat  11 (sebelas) modus kejahatan penipuan melalui  media elektronik yang terjadi di Polres Metro Jakarta Pusat antara lain: (1) menjual barang, (2) agen pulsa palsu, (3)    agen travel palsu, (4) menawarkan pekerjaan, (5) SMS pelunasan pembayaran, (6) mengaku teman atau saudara, (7) mengaku atasan, (8) menawarkan dana pensiun, (9) mengaku polisi, (10) berpura-pura keluarga kecelakaan, dan (11) undian berhadiah.
b.    Polres  Metro  Jakarta  Pusat  sudah  mempunyai  langkah-langkah  dalam  menangani  kejahatan penipuan  elektronik  namun  belum  sesuai  dengan  kaidah  manajemen  strategik.  Proses manajemen  strategik  dilakukan  hanya  sampai  pada  tahapan  formulasi  kebijakan.  Lebih  lanjut, tahapan formulasi kebijakan   yang   dilakukan   oleh   Polres   Metro   Jakarta   Pusat   tidak meletakkan      upaya      pencegahan      kejahatan      penipuan      melalui      media  elektronik  sebagai sebuah  target  kinerja.  Proses  identifikasi  masalah  yang  dilakukan  oleh  Polres  Metro  Jakarta Pusat  tidak  mengikuti  kaidah  dalam community  policing dimana  Polres  Metro  Jakarta  Pusat tidak  mengikutsertakan  masyarakat  dalam proses  identifikasi permasalahan. Faktor-faktor  yang berkontribusi  terhadap  strategi  pemolisian  yang  dilaksanakan  oleh  Polres  Metro  Jakarta  Pusat datang  dari  dalam  ( internal )  dan  luar  ( eksternal )  organisasi.  Faktor internal Polres  yang mendukung  implementasi strategi  pemolisian pencegahan kejahatan  penipuan elektronik antara lain Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang lengkap sampai pada level terkecil, etos kerja anggota  yang  tinggi,  perubahan  paradigma  menuju  paradigma  kepolisian  pro  aktif,  paradigma pemolisian  masyarakat  yang  gencar  digalakkan,  dan  jumlah  anggota  yang  memadai.  Faktor internal Polres  yang  menghambat  implementasi  strategi  pemolisian  pencegahan  kejahatan penipuan  elektronik  antara  lain  kurangnya  sarana  prasarana  dan  teknologi,      kurangnya kemampuan  anggota  terkait      teknologi  informasi,  tidak  adanya  sinergi  antar  satuan  fungsi dalam  melakukan  upaya  pencegahan  kejahatan,  keterbatasan  anggaran,  dan  kurangnya komunikasi dengan stakeholder.
c. Penyusunan    strategi    pemolisian    pencegahan    kejahatan    penipuan elektronik  ke   depan dilakukan    dengan    menerapkan    pola    pencegahan  kejahatan    situasional    dengan mempertimbangkan    faktor-faktor    yangberkontribusi  terhadap  implementasi  strategi pemolisian.  Langkah  pencegahan  tersebut  terdiri  dari  serangkaian  upaya  meningkatkan  usaha, meningkatkan  resiko,  mengurangi  imbalan,  mengurangi  provokasi,  dan  menghilangkan  alasan pelaku kejahatan untuk berbuat jahat, yang dilakukan secara komprehensif oleh para stakeholder terkait.  Peran  polisi  dalam  pencegahan  kejahatan  ini adalah  sebagai leading  sector bagi  semua stakeholder tersebut  sehingga  dapat  secara  bersama-sama  membangun  kemitraan  dalam mengatasi  masalah  kejahatan  penipuan  melalui  media  elektronik.  Rekomendasi  strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan elektronik bagi Polres Metro Jakarta Pusat dilakukan melalui  3  (tiga)  tataran.  Tataran  fundamental  terdiri  dari  4  (empat)  upaya  yaitu  :  (1) meningkatkan  komunikasi  dengan  para stakeholder dalam  pencegahan  kejahatan  penipuan elektronik, (2) mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi serta membangun kesadaran bersama,  (3)  bersama-  sama  merumuskan  langkah  solutif  yang  efektif  dan  efisien,  serta  (4) menjaga  hubungan  yang  telah  terjalin  melalui  komunikasi  dan  pertemuan  rutin  seluruh stakeholder .  Tataran  instrumental  terdiri  dari  2  (dua)  upaya  yaitu  (1)  membagi  peran  dari
masing-masing stakeholder sesuai  dengan  kemampuan  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  tingkat kewenangannya  masing-masing  serta  (2)  membuat  MoU  ( Memorandum  of  Undestanding ) diantara  semua stakeholder .  Tataran  implementasi  terdiri  dari  8  (delapan)  upaya  yaitu:  (1) menunjuk  pendamping  yang  bertugas  untuk  menjaga  hubungan  dengan  para stakeholder ,  (2) mengadakan  kerjasama  pelatihan  dengan stakeholder lainnya  untuk  meningkatkan  kemampuan anggota  dalam  hal  teknologi  informasi,  (3)  melakukan  patroli  dunia  maya  ( cyber  patrol ),  (4) memanfaatkan anggaran dengan  baik melalui  penyusunan program  yang efektif dan efisien, (5) mempererat hubungan kemitraan dengan  media  massa  dalam  menyebarkan  informasi  terkait kejahatan  penipuan,  (6)  membuat  sistem  pengumpulan  informasi  tentang  penipuan,  (7) meningkatkan sinergitas antar satuan fungsi, (8) menegakkan aturan tentang  kejahatan  penipuan  elektronik  dengan  hukuman  yang  sepadan,  dan (9)  mencantumkan hasil  formulasi  strategi  tersebut  ke  dalam  Rencana  Kerja  Tahunan  Polres  Metro  Jakarta  Pusat sebagai sebuah langkah perencanaan strategik.

## Bibliography

## Buku
Clarke,  R.V.,  and  D.  Weisburd  1994  "Diffusion  of  Crime  Control  Benefits:  Observations  on  the Reverse  of  Displacement"  in  Crime  Prevention Studies 2 Cohen,   B.J.   (1979).   Introduction   to   Sociology,   New   York:   Mc.Graw
Hill.Book. Dahrendorf. (1959).
Creswell  W.  John.  2013.  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dahniel, Rycko Amelza,  et.al. 2015.  Ilmu  Kepolisian.  Edisi  Perdana  Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.
Weisburd,  David.  “Reorienting  Crime  Prevention  Research  And  Policing:  From  The    Causes    Of Criminology    To   The    Context   Of    Crime”  for Building   A Safer   Society   :   The    Annual Conference  On  Criminal Justice  Research  An Evaluation, 1996