## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan
Iyah Faniyah 1* , Syurya Alhadi. A 2
1,2 Universitasa Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 19/03/2023 Pasal  4  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  mengatur  bahwa  setiap  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan  fidusia  dari  konsumen  secara  paksa  saat  konsumen  tidak  membayar kredit  tepat  waktu.  Penelitian  ini  membahas  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  melakukan  penelitian terhadap  aturan-aturan  hukum  terkait  penarikan  jaminan  fidusia  oleh  debt collector.  Didukung  pendekatan  yuridis  empiris,  dengan  melakukan  penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan  jaimanan fiducia oleh debt  collector pada  Perusahaan  pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam  penarikan  objek  jaminan  fidusia  oleh  debt  collector  akibat  wanprestasi pada  perusahaan  pembiayaan  mencakup:  1)  Perlindungan  hukum  preventif adalah  adanya  POJK  Nomor  6  /POJK.07/2022  dan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  23/6/PBI/2021  yang  memuat  ketentuan  penagihan  kredit  oleh  debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (6) dilarang meneror; Kedua, Kendala-kendala yang  dihadapi  konsumen  dalam  penarikan  objek  jaminan  fidusia  oleh  debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan  adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas  serta tegas, b) Terlalu  banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait  penarikan  objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati oleh  konsumen  dan  perusahaan  pembiayaan,  d)  Perusahaan  pembiayaan  tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  sukarela,  dan  f) pengetahuan  konsumen  yang  rendah  terkait  perlindungan  hukum  terhadap dirinya.
Diterima, 26/04/2024
Dipublikasi, 29/04/2024
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Penarikan Objek Jaminan Fidusia
Abstract
Keywords: Legal Protection;
Consumers; Withdrawal of Fiduciary Guarantee Objects Article 4 letter e of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection stipulates that every consumer has the right to obtain advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes properly. However, in  practice there are many cases  of  forced withdrawal of  fiduciary security objects from consumers when  consumers  do  not  pay  credit  on  time.  This  research  discusses  the  Legal Protection of Consumers in the Withdrawal of Fiduciary Guarantee Objects and the obstacles faced to obtain legal protection. The approach used is a normative
juridical  approach,  by  conducting  research  on  legal  rules  related  to  the withdrawal of fiduciary guarantees by debt collectors. Supported by an empirical juridical  approach, by conducting research to see the operation  of  these  legal rules in practice on the withdrawal of fiducia guarantees by debt collectors in finance companies. The  results showed First,  legal protection of  consumers  in the withdrawal of fiduciary guarantee objects by debt collectors due to defaults in finance companies includes: 1) Preventive legal protection is the existence of POJK  Number  6  /POJK.07/2022  and  Bank  Indonesia  Regulation  Number 23/6/PBI/2021 which contains provisions for credit collection by debt collectors, namely: (1) show an official identity; (2) have a professional certificate; (3) there is a written agreement to use the services of a debt collector; (4) Collection must not use threats, violence, or violence.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia konsisten bertambah tiap tahun selama periode 2017-2021. Adapun pada tahun 2021 jumlah kendaraan sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit, tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya ( year- on-year /yoy). Dari total jumlah kendaraan tahun 2021, sebanyak 75,92% merupakan sepeda motor.  Sementara  itu  proporsi  mobil  mencapai  18,89%,  kemudian  proporsi  kendaraan  jenis truk  mencapai  3,61%.  Sedangkan  bus  memiliki  andil  paling  kecil,  yakni  sekitar  1,57%  dari total jumlah kendaraan pada tahun 2021. 1
Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat baik perorangan maupun perusahaan untuk memiliki  kendaraan  bermotor  tersebut,  maka  semakin  meningkat  pula  penjualan  kendaraan bermotor. Namun yang terjadi saat ini sebagian kalangan lebih memilih untuk tidak membeli secara tunai (Cash) melainkan secara cicilan atau kredit. Cara ini menurut sebagian kalangan tampaknya lebih menguntungkan, karena dengan cara kredit dinilai lebih dimudahkan untuk segera dapat memiliki dan menikmati kendaraan impian dengan cicilan yang dapat disesuaikan. Saat ini, cara pembelian kendaraan dengan cara tidak langsung tunai biasa dikenal dengan nama sewa guna usaha atau dapat disebut Leasing. 2
Sistem Leasing di  masyarakat  telah  menimbulkan permasalahan  baru  yaitu  masalah kredit macet. Banyak masyarakat tidak mampu membayar cicilan kendaraan yang telah dibeli tersebut  sehingga  kendaraan  (Objek  Jaminan  Fidusia)  harus  disita  oleh  Perusahaan Pembiayaan.  Berkaitan  dengan  penagihan  yang  macet  dan  penyitaan  kendaraan  ini,  banyak perusahaan pembiayaan yang sering menggunakan jasa Debt Collector dikarenakan tingginya biaya  yang  harus  dikeluarkan  ketika  perusahaan  pembiayaan  ingin  memilih  jalur  hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat pihak perusahaan pembiayaan untuk lebih memilih menggunakan jasa Debt Collector dalam melakukan penagihan utang. 3
Pada  Pasal  4  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dinyatakan  bahwa  setiap  konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa Debt  Collector sebagai  perwakilan  perusahaan pembiayaan,  masih  banyak  melakukan  pelanggaran  hukum  atas  penarikan  objek  jaminan
1 Sinonim, Databoks Katadata.co.id/infografik/jumlahkendaraan 2021, Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, pada pukul 13:15 WIB.
2 Yanuar Kukuh, Perjanjian pembiayaan konsumen, Jurnal, Jurist-diction Vol. 1 No.1, Jakarta, 2018, hlm. 2.
3 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 4.
fidusia dari konsumen.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  dalam bentuk  karya  ilmiah  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan”.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  penarikan objek  jaminan  fidusia  oleh debt  collector akibat  wanprestasi  pada  perusahaan  pembiayaan. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama, dengan  melakukan  penelitian  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  terkait  Perlindungan konsumen  daam  penarikan  objek  jaminan  fidusia.  Didukung  pendekatan  yuridis  empiris, dengan  melakukan  penelitian  untuk  meihat  bekerjanya  aturan-aturan  hukum  tersebut  dalam prakteknya  pada  penarikan  objek  jaminan  fidusia  oleh debt  collector pada  perusahaan pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data  primer  diperoleh  dengan  Teknik  wawancara  kepada  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan, Perusahaan Pembiayaan dan Kosumen yang mengalami masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  adalah  segala  bentuk  upaya  pengayoman  terhadap  harkat  dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, dalam hal ini salah satunya yakni Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ryan Hanafi , Remedial Head PT. Mandiri Utama Finance, E ksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan tahapan berikut: 4
1. Debt  Collector menarik  Objek  Jaminan  dari  Konsumen  berdasarkan  surat  serah  terima kendaraan secara suka rela.
2. Objek disimpan di Gudang (Pool) milik Perusahaan Pelelangan Swasta yang bekerjasama dengan Pihak Finance .
3. Lelang dilakukan di bawah tangan atau dilakukan pada pelelangan swasta.
Pada  tahapan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  terlihat  perusahaan  pembiayaan memerintahkan Debt  Collector melakukan  penarikan  objek  jaminan  fidusia  dari  konsumen berdasarkan  surat  serah  terima  kendaraan  secara  suka  rela  (sesuai  aturan  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Debt Collector dalam melakukan eksekusi jaminan  harus  mendapatkan  pernyataan  konsumen  dengan  suka  rela  menyerahkan  objek jaminan.  Apabila  tidak  mendapatkan  otomatis Debt  Collector tidak  boleh  membawa  objek jaminan dan gagal melakukan tugasnya. Hal ini menurut penulis bisa membuat Debt Collector sering  bertindak  tidak  sesuai  aturan  atau  melakukan  trik-trik  demi  lancarnya  tugasnya  dan secara tidak langsung telah merenggut perlindungan hukum dari konsumen.
Kemudian,  berdasarkan  hasil  penelitian  di  PT.  Mandiri  Utama  Finance  (MUF)  Kota
4 Wawancara dengan Ryan Hanafi, Remedial Head PT. Mandiri Utama Finance hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.
Padang,  perlindungan  hukum  represif konsumen  masih  perlu  ditingkatkan.  Bapak  Lesmana Adi  Putra  selaku  Konsumen  PT.  Mandiri  Utama  Finance  (MUF)  menyampaikan pengalamannya sebagai berikut: 5
Selaku konsumen, saya tidak pernah diberikan edukasi atau pemberitahuan oleh pihak perusahaan  mengenai  aturan  penarikan  objek  jaminan  fidusia,  yang  saya  tahu  jika terlambat membayar maka kendaraan/unit dapat dilakukan penarikan langsung.
Lebih  lanjut,  konsumen  Lesmana  Adi  Putra  dalam  wawancara  menguraikan  sebagai berikut: 6
Saya  tidak  tau  aturan  yang  telah  dibuat  pemerintah  untuk  jatuh  tempo  penarikan  ini seperti apa. Yang jelas, menurut pengalaman saya PT. Mandiri Utama Finance (MUF) yang  diwakilkan  kepada  PT.  Naga  Tri  Yudha  Sakti  melakukan  eksekusi  penarikan objek  jaminan  fidusia  setelah  selama  3  (tiga)  bulan  atau  90  (sembilan  puluh)  hari tunggakan angsuran konsumen tidak kunjung dibayar.
Fakta  ini,  jika  dilihat  dari  teori  kepastian  hukum  menurut  Jan  M.  Otto  sebagaimana dikutip  oleh  Sidharta, 7 yang  menyatakan  kepastian  hukum  dapat  berwujud  dalam  beberapa situasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya aturan yang jelas dan pasti. Aturan yang ada juga harus bersifat konsisten dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, serta dibuat oleh pihak yang berkuasa pada negara.
2. Aturan yang telah dibuat tersebut diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang dan diterapkan secara terus menerus.
3. Aturan  yang  telah  ada  menggambarkan  situasi  atau  sesuai  dengan  pandangan  hidup masyarakat yang terikat kepadanya dan masyarakat tersebut juga bersikap patuh pada aturan tersebut.
4. Setiap peradilan atau hakim menerapkan aturan tersebut tanpa paksaan dan konsisten pada saat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.
5. Keputusan pengadilan yang telah dibuat dilaksanakan dengan jelas dan pasti. Perlindungan  hukum  Konsumen  Dalam  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia  Akibat
Wanprestasi  Pada  Perusahaan  Pembiayaan  Oleh Debt  Collector menggambarkan  kepastian hukum karena ada aturan yang jelas yang dijadikan landasan untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector . Namun aturan tersebut belum diterapkan secara baik sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara dengan Bapak Lesmana Adi Putra selaku Konsumen PT. Mandiri Utama Finance (MUF).
Phillipus  M.  Hadjon  menjelasakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan pemerintah terbagi menjadi dua macam yaitu: 8

## 1. Perlindungan hukum Preventif
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum Represif.
5 Wawancara dengan Budi Mulyadi, Debt Collector PT. Naga Tri Yudha Sakti Kota Padang, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.
6 Wawancara dengan Gunawan Arianto, Direktur Operasional PT. Naga Tri Yudha Sakti, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB
7 Bernard Arief Sidharta , Loc. Cit.
8 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29.
Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di Lembaga Peradilan.
Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan oleh Jan Otto di atas,  Perlindungan  hukum  terhadap  Konsumen  Dalam  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia Akibat  Wanprestasi  Pada  Perusahaan  Pembiayaan  Oleh Debt  Collector dapat  dilihat  dalam beberapa peraturan yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF),  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor:  35/POJK.05/2018  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor:  30/POJK.05/2014  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  Bagi  Perusahaan Pembiayaan  dan  Surat  Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  Nomor:  30/267/KEP/DIR. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector yang tergambar pada aturan-aturan di atas telah mencakup pada perlindungan hukum preventif dan represif. Hanya saja dalam praktiknya, masih perlu  dilakukan peningkatan dalam  segi perlindungan  hukum  represif  bagi konsumen agar debt  collector patuh  kepada  tanpa  memandang  karakter  konsumen  (hanya  patuh  pada aturan saat berhadapan dengan konsumen yang mengerti hukum).
Menurut penulis, berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  Konsumen  Dalam  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector masih kurang dari segi perlindungan represif dan kesadaran perusahaan pembiayaan dalam penerapannya juga masih rendah. Jika dibahas lebih lanjut, dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia kepada konsumen, Debt Collector masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku  sehingga  konsumen sulit  atau  terkendala  dalam  mendapatkan  perlindungan  hukum. Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  untuk  konsumen mendapatkan perlindungan  Hukum  yaitu Ketentuan Penarikan  Objek Jaminan Fidusia  Yang Kontradiktif  Satu  Sama  Lain  dan  Rumusannya  Tidak  Jelas  Serta  Tegas,  Terlalu  Banyak Peranan  Lembaga  Yang  Terlibat  Dalam  Penegakan  Hukum  UUPK,  Tidak  Ada  Dijelaskan Standar  Operasional  Perusahaan  (SOP)  Terkait  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia  dalam Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan  Tidak  Patuh  Terhadap  Aturan  Yang  Ada,  dan  Perusahaan  Pembiayaan  tidak melaksanakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan sukarela. 9
Dengan  kata  lain,  yang  menjadi  hambatan  seorang  konsumen  untuk  mendapatkan perlindungan hukum adalah karena yaitu kurang taatnya pihak Debt Collector atau perusahaan pembiayaan terhadap aturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang telah ada. Dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:
Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang  lain;  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena pemerasan, dengan  pidana penjara paling lama sembilan bulan.  Berdasarkan bunyi pasal di atas,  dapat  dilihat  bahwa  pengertian  pemerasan  itu  terdapat  unsur-unsur  objektif  meliputi
9 Wawancara dengan Gunawan Arianto, Direktur Operasional PT. Naga Tri Yudha Sakti, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.
perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,  dan  tujuan,  sekaligus  merupakan  akibat  dari  perbuatan  memaksa  dengan menggunakan  upaya  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  yaitu  orang  menyerahkan  benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.
Hal ini berarti bahwa dalam kaitan dengan tindakan debt collector menarik kendaraan yang dileasedkan kepada lessee /konsumen, apabila lessee /konsumen wanprestasi/ingkar janji, tidak  diperbolehkan  menggunakan  cara-cara  kekerasan  seperti  ancaman  yang  menimbulkan rasa takut dan cemas dari lessee .  Jika dilihat dari Tabel Penagihan Kredit Kepada Konsumen PT.  Mandiri  Utama  Finance  (MUF)  Yang  Diwakili  Oleh Debt  Collector dari  PT.  Naga  Tri Yudha  Sakti  Pada  Bulan  Mei  Tahun  2023, Debt  Collector PT.  Naga  Tri  Yudha  Sakti  pada bulan Mei 2023 dari 11 (sebelas) konsumen yang menunggak, pihak PT. Naga Tri Yudha Sakti telah mengirimkan somasi yang pertama kepada konsumen tersebut.
Data tersebut juga dapat dilihat bahwa Debt Collector telah melakukan penarikan kepada tiga konsumen  yang  telah  menunggak  tersebut.  Hal ini menunjukkan bahwa Debt  Collector tidak menunggu sampai 270 hari tunggakan bahkan tidak juga menunggu sampai surat somasi ketiga untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen tersebut. Tentu saja gambaran  kejadian  ini  menyebabkan  konsumen  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum. Kemudian, ketika terjadi sengketa di kemudian hari pihak perusahaan pembiayaan juga masih tidak mau menjalankan putusan BPSK dengan suka rela.
Kemudian,  jika  dihubungkan  dengan  teori  perlindungan  hukum  menurut  Soerjono Soekanto, yang menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  dan  perlindungannya  salah  satunya  faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan dan Penerimaan dalam masyarakat  akan  hukum  yang  berlaku  diyakini  sebagai  kunci  kedamaian, 10 maka  Kendala- kendala  yang  Dihadapi  Konsumen  Dalam  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia  Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector telah menggambarkan bahwa masyarakat dan sikap penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ada sangat berpengaruh dalam proses perlindungan hukum. Sikap perusahaan pembiayaan yang tidak patuh menjadi kendala untuk Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector mendapat perlindungan hukum .
Selain    itu,  menurut  penulis  kendala  dalam  mendapatkan  perlindungan  hukum  bagi konsumen wajar terjadi karena menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan Lon Fuller, kepastian hukum dapat dicapai apabila terpenuhi asas isi peraturan sama dengan praktiknya. 11 Tidak akan ada perlindungan hukum bagi konsumen jika asas kepastian hukum tidak dipenuhi ( Debt  Collector atau  perusahaan  pembiayaan  tidak  mematuhi  aturan  yang  berlaku).    Dari kendala-kendala yang telah dijelaskan di atas juga tergambar bahwa Debt Collector menurut aturan  dituntut  untuk  melakukan  penarikan  secara  baik  dan  tanpa  kekerasan  namun  dalam praktiknya hal itu tidak dilakukan oleh Debt Collector . Sikap kasar Debt Collector, aturan yang masih  kurang  jelas  (kontradiktif  satu  sama  lain)  dan  pengetahuan  konsumen  yang  rendah terkait  perlindungan  hukum  terhadap  dirinya  juga  menjadi  penyebab  konsumen  terkendala
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.
11 Lon Fuller, Loc. Cit .
memperoleh perlindungan hukum dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  penarikan  objek  jaminan  fidusia  oleh debt  collector akibat  wanprestasi  pada  perusahaan  pembiayaan  mencakup:  1)  Perlindungan hukum  preventif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  dibuat  untuk  mencegah  terjadinya permasalahan atau kerugian kepada konsumen dalam proses penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan misalnya adanya aturan yang menegaskan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen harus dilandaskan pada  sebab  yang  halal  dan  klausul  yang  jelas  2)  perlindungan  hukum  represif  yaitu perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen  apabila  telah  terjadi  permasalahan  atau sengketa akibat penarikan penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector pada perusahaan pembiayaan,  misalnya  perusahaan  pembiayaan  yang  sengaja  memalsukan,  mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjajian dengan konsumen dapat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit sepuluh juta dan paling banyak seratus juta.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Konsumen  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum Dalam  Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia  Akibat  Wanprestasi  oleh debt  collector pada perusahaan  pembiayaan  adalah:  1)  adanya  ketentuan  penarikan  objek  jaminan  fidusia  yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, 2) terlalu banyak peranan lembaga  yang  terlibat  dalam  penegakan  hukum  UUPK,  3)  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas mengenai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pada  perusahaan  terkait  penarikan  objek jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  konsumen  dan  Perusahaan Pembiayaan,  4)  Perusahaan  Pembiayaan  tidak  patuh  terhadap  aturan  yang  ada,  dan  5) Perusahaan Pembiayaan tidak melaksanakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Dea Batari, Aspek Hukum Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit  Dalam  Sistem  Perbankan  (Studi  Kasus:  Citibank), Tesis,  Program  Magister fakultas hukum, Universitas Indonesia, 2012.
Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Sinonim, Databoks Katadata.co.id/infografik/jumlahkendaraan 2021,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1984.
Yanuar Kukuh, Perjanjian pembiayaan konsumen, Jurnal, Jurist-diction Vol. 1 No.1, Jakarta, 2018.
Risanda Wahyu, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Di Dalam Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Di PT. Wom Finance Cabang Purwokerto , Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.
Wikan  Triargono,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Dengan  Jaminan ,  Tesis ,  Universitas Islam  Indonesia  Fakultas  Hukum  Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Yogyakarta,
2017.
Wikan Triargono, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan , Tesis, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.
Arief Setyant, et all , “Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia,” Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada, Vol. 20, No. 2, 2018
H. Hapiz, & M.Natsir, “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)”, Jurnal Ilmiah , 2019. Zainab  Ompu  Jainah,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Masyarakat,” Journal  of  Rural  and Development, Vol. 3, No. 2, 2012
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.017/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 468/KMK.017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor:  172/KMK.06/2002  tentang  perubahan  atas Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor:  448/KMK.017/2000  tentang  Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor: 30/267/KEP/DIR.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.