## JAMINAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT
Sa’adah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract:  Mudharabah  (Profit  Share)  finance  is  one  of  Islamic  Banking  products  which characteristically different and has higher risk compared to other finances. At this point, the Islamic Banking has resolved to provide an assurance for their Mudharabah customers as stated in the Act No. 21  year  2008,  and  also  Fatwa  of  The  National  Sharia  Committee  No.  07/DSN-MUI/IV/2000 regarding  basic  foundation  of  Islamic  Banking.  However,  this  foundation  in  contrast,  rejects  the application of the assurance into the Mudharabah Finance.
The idea of the application of this assurance in the Mudharabah Finance is taken to make protection from  the  existence  of  Moral  Hazard  and  Asymmetric  Information,  and  to  achieve  the  humanity values  for  all  the  humankind  as  the  customers.  Moreover,  for  the  Islamic  Banking  themselves,  this application  is  necessarily  a  part  of  their  concerns  to  anticipate  the  Moral  Hazard  and  Asymmetric Information, assess the liquidity, and secure from the breach of the contract. On the other hand, due to the assurance, the customers without  restraint tend to feel safe and work normally keeping on the contract given by the banks. In fact, since the variation of multiple finances today, most of the society needs to have the assurance to assure their investment, and in a wider effect, to create kindness for the human beings.
Abstrak:  Pembiayaan  mudharabah  merupakan  salah  satu  produk  Bank  Syariah  yang  memiliki karakteristik berbeda dan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan Bank Syariah menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan mudharabah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  serta  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  dalam  Ketentuan Umum  Pembiayaan  Mudharabah.  Ketentuan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  asas  yang  berlaku,  yang menetapkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah tidak dibenarkan adanya jaminan.
Keberadaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dilihat dari sisi resiko berupa adanya moral hazard dan assimetric information memungkinkan diterapkannya jaminan sehingga tercapai maslahat bagi semua pihak  yang  terlibat.  Bagi  Bank  Syariah,  jaminan  merupakan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  untuk mengantisipasi  adanya  moral  hazard  dan  assimetric  information,  sarana  menjaga  likuiditas,  dan  menjaga dari  penyelewengan  terhadap  perjanjian.  Bagi  pihak  penerima  pembiayaan,  jaminan  merupakan  alat pacu agar senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pembiayaan mudharabah dan  dapat  menjaga  amanah  yang  diberikan  oleh  Bank  Syariah.Kondisi  masyarakat  dewasa  ini  dan perbedaan cara yang berlaku dalam pembiayaan mudharabah menyebabkan diperlukannya keberadaan jaminan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  semua  pihak  yang  terlibat  selama  tidak  bertentangan  dari aturan pokok.
Kata Kunci : Jaminan, Pembiayaan Mudharabah, Maslahat
Pendahuluan Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Bank Syariah yang dalam pelaksanaannya khususnya di Indonesia menduduki urutan kedua setelah pembiayaan murabahah.Hal ini disebabkan pembiayaan  mudharabah  memiliki  karakteristik berbeda  dan  memiliki  resiko  yang  lebih  besar dibandingkan dengan pembiayaan murabahah.
Elias  G.  Kazarian  sebagaimana  dikutip  Sutan Remy  Syahdeini  menyatakan,  mudharabah  adalah suatu  transaksi  pembiayaan  berdasarkan  syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi
pembiayaan  perbankan  Islam,  yang  dilakukan oleh  para  pihak  berdasarkan  kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari Shahib al-Mal kepada mudharib. 1 Mengenai  definisi  mudharabah  sendiri  para ulama mazhab mengungkapkan dengan beberapa
1 Sutan  Remy  Syahdeini,  Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia,  Jakarta  (PT.  Pustaka  Grafiti:  1999), hlm. 50.
pengertian 2 , namun secara umum dapat dipahami bahwa  yang  dimaksud  mudharabah  adalah  suatu perjanjian  mengenai  penyerahan  uang  dari pemilik  modal  kepada  orang  yang  akan menjalankan  suatu  usaha  dengan  pembagian tertentu  dari  keuntungan  yang  diperoleh. Penyerahan  tersebut  bukan  jual  beli,  pinjaman ataupun  sewa,  tetapi  sebagai  pemberian  kuasa dari pemilik modal kepada pengelola modal.
Dalam menjalankan pembiayaan
mudharabahBank Syariah dituntut untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana dikehendaki  oleh  Pasal  23,  Pasal  35  ayat  (1)  dan Pasal  36  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,    serta  dalam pengelolaan resiko Bank Syariah atau UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
Pasal  23  menentukan  bahwaBank  Syariah harus  mempunyai  keyakinan  atas  kemauan  dan kemampuan  calon  nasabah  penerima  fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,  sebelum  Bank  Syariah  menyalurkan dana  kepada  nasabah  penerima  fasilitas.  Untuk memperoleh  keyakinan  tersebut  Bank  Syariah wajib  melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima fasilitas.Sebagai  pijakan  bagi  Bank  Syariah  dan UUS untuk mengambil jaminan selain pasal-pasal tersebut,  juga  ditentukan  dalam  fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN- MUI/IV/2000.
Perwujudan dari penerapan ketentuan tersebut  dalam  praktiknya  ditentukan  salah satunya  bahwa    Bank  Syariah  atau  UUS  dapat meminta  jaminan  (agunan)  kepada  nasabah penerima  pembiayaan  mudharabah.  Hal  ini disebabkan  pembiayaan  mudharabah  atau  sistem bagi  hasil  memberikan  ketidakpastian  baik kepada  nasabah  maupun  kepada  bank  sendiri tentang  keuntungan  dan  kerugian  yang  akan diperoleh.  Keuntungan  dan  kerugian  tersebut sangat ditentukan oleh hasil usaha yang diperoleh pengelola modal.Dengan adanya jaminan tersebut  diharapkan  Bank  Syariah  atau  UUS dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
Praktik  pembiayaan  mudharabah  di  Bank Syariah atau UUS berbeda dengan konsep klasik mudharabah  yang  tidak  membolehkan  adanya
2 Abdurrahman  al-Jaziri,  Kitabul  Fiqhu  ‘ala  al- Mazahibil  Arba’ah,  Beirut,  (Dar  al-Fikr:  1986), hlm. 35-42.
jaminan, karena berdasarkan adanya kepercayaan antara  para  pihak  maka  berlaku  asas  yang menyatakan  bahwa  dalam  perjanjian  mudharabah tidak  dibenarkan  adanya  jaminan 3 .  Dalam pemberian  kuasa  berdasarkan  kepercayaan  ini yaitu  kepercayaan  dari  pemilik  modal  kepada pengelola  modal  maka  pengelola  modal  akan mengelola  modal  yang  diterima  dengan  sebaik- baiknya.
Menurut  konsep  klasik,  pembiayaan  tersebut hanya  menghubungkan  antara  dua  pihak  secara langsung  dengan  ciri-ciri  khusus  yaitu  biasanya hubungan tersebut merupakan hubungan perorangan  dan  langsung  serta  didasari  rasa saling  percaya  yang  tinggi,  sehingga  shahib al-mal hanya  menyerahkan  modal  kepada  orang  yang dipercaya.
Menurut  Sutan  Remy  Syahdeini,  salah  satu asas subyektif dalam perjanjian mudharabah adalah shahib  al-mal  tidak  dapat  meminta  jaminan  dari mudharib atas pengambilan investasinya. Persyaratan  yang  demikian  dalam  perjanjian mudharabahmengakibatkan  perjanjian  batal  dan tidak berlaku 4 .Selain itu, bank tidak diperkenankan  untuk  meminta  jaminan,  karena dalam mudharabah berlaku asas bahwa baik shahib Al-mal  maupun  mudharib  keduanya  harus menanggung  risiko  atau  mukhatara.  Keharusan pemberian  jaminan  oleh  pengusaha  (mudharib) kepada bank (shahib al-mal) berarti hanya mudharib yang  menanggung  risiko  bila  terjadi  kerugian, sedang  bank  akan  terbebas  untuk  menanggung rugi  karena  ada  sumber  untuk  menutupi  risiko tersebut, yakni hasil penjualan jaminan. 5 Apabila  dicermati,  keberadaan  jaminan  pada pembiayaan  mudharabah  dapat  menjadi  perhatian bagi penerima pembiayaan agar dapat mengelola modal yang diterima dengan sebaik- baiknya.Karena  salah  satu  kendala  bagi  Bank Syariah  untuk  menjalankan  pembiayaan  tersebut adalah adanya moral hazard dimana nasabah dapat berlaku  curang  terhadap  bank.  Disini  jaminan dapat  mengikat  bagi  nasabah  karena  jaminan tersebut akan diambil oleh bank apabila nasabah lalai  sehingga  menimbulkan  kerugian  dalam usahanya.
Dalam masalah pemberian jaminan, pelaksanaan  pembiayaan  mudharabah  di  Bank
3 Lihat  Ascarya,  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah, Jakarta, (Raja Grafindo Persada: 2008), hlm. 219- 221.
4 Sutan Remy Syahdeini, Op. cit, hlm. 31.
5 Ibid, hlm. 50.
Syariah  atau  UUS  hampir  tidak  berbeda  dengan pemberian  kredit  di  bank  konvensional.  Hal  ini disebabkan Bank Syariah atau UUS juga meminta jaminan  kepada  penerima  pembiayaan  untuk menjamin kembalinya dana yang telah diberikan. Membicarakan tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah maka apabila dilihat dari sudut  pandang  hukum  akan  terdapat  perbedaan pandangan  antara  apa  yang  ditentukan  dalam kitab  klasik  dan  ketentuan  dalam  perundang- undangan  yang  berimplikasi  pada  praktik pelaksanaannya di Bank Syariah dan UUS.
Dalam kitab klasik sebagaimana asas perjanjian mudharabah tersebut tidak membenarkan  adanya  jaminan  tetapi  dalam peraturan  perundang-undangan  membolehkan adanya  jaminan.Kebolehan  adanya  jaminan  ini tidak  hanya  diatur  dalam  undang-undang perbankan  secara  umum  tetapi  undang-undang Perbankan  Syariah  pun  ternyata  mengakui keberadaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah  (Pasal  23  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah).Selanjutnya  dalam fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  07/DSN- MUI/IV/2000  juga  diatur  mengenai  jaminan dalam  pembiayaan  mudharabah.Hal  ini  menjadi pendorong  bagi  penulis  untuk  membahas masalah tersebut untuk melihat segi maslahatnya dengan  keberadaan  jaminan  tersebut  bagi  kedua belah pihak yang mengadakan transaksi pembiayaan mudharabah.
Jaminan  Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Maslahat
Sebagaimana  telah  penulis  paparkan  bahwa dalam  pembiayaan  mudharabah  menurut  asasnya tidak  dibenarkan  bank  untuk  meminta  jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan, disebabkan pembiayaan  ini berpijak  dari kepercayaan antara kedua pihak.
Adanya  kepercayaan  dalam  pembiayaan  ini tergambar  dalam  sejarah  yang  diriwayatkan dalam  al-Muwattha,  dari  Zaid  bin  Aslam,  dari ayahnya  bahwa  ia  menceritakan,:  Abdullah  dan Ubaidullah  bin  Umar  bin  al-Khththab  pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka  kembali,  mereka  lewat  dihadapan  Abu Musa  al-Asy’ari,  yakni  Gubernur  Basrah.Beliau menyambut  mereka  berdua  dan  menerima mereka  sebagai  tamu  dengan  suka  cita.  Beliau berkata,: Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna  buat  kalian,  pasti  akan  kulakukan”. Kemudian  beliau  melanjutkan,  “Sepertinya  aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang
akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Saya meminjamkannya  kepada  kalian  untuk  kalian belikan  sesuatu  di  Iraq  ini,  kemudian  kalian  jual di  Kota  Madinah.Kalian  kembalikan  modalnya kepada  Amirul  Mukminin,  dan  keuntungannya kalian  ambil”.Mereka  berkata.”Kami  suka  itu”. Maka  beliau  menyerahkan  uang  itu  kepada mereka  dan  menulis  surat  untuk  disampaikan kepada  Umar  bin  Al-Khaththab  agar  Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia  titipkan.  Sesampainya  di  Kota  Madinah, mereka  menjual  barang  itu  dan  mendapatkan keuntungan.  Ketika  membayarkan  uang  itu kepada  Umar,  Umar  lantas  bertanya,”Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa  seperti  yang  diberikan  kepada  kalian berdua?”.  Mereka  menjawab  ,”tidak”.  Beliau berkata,:  Apakah karena  kalian  adalah  anak-anak Amirul  Mukminin  sehingga  ia  beri  kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya”.Adapun
Abdullah hanya membungkam
saja.Sementara Ubaidullah langsung  angkat  bicara,  “Tidak  sepantasnya engkau berbuat demikian wahai amirul Mukminin!Kalau  uang  ini  berkurang  atau  habis, pasti  kami  akan  bertanggung  jawab”.Umar  tetap berkata,”Berikan  uang  itu  semuanya”.Abdullah tetap diam, sementara ubaidullah tetap membantah.  Tiba-tiba  salah  seorang  di  antara sahabat  Umar  berkata,”Bagaimana  bila  engkau menjadikannya  sebagai  investasi  modal  wahai Umar?”.Umar  menjawab,”Ya,  aku  jadikan  itu sebagai investasi modal”.Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara  Abdullah  dan  Ubaidullah  mengambil setengah keuntungan sisanya. 6 Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya bahwa  Usman  bin  Affan  RA.  memberinya  uang sebagai  modal  usaha,  dan  keuntungannya  dibagi dua. 7
Dari  gambaran  tersebut  diketahui  bahwa pembiayaan  mudharabah  merupakan  hubungan berdasarkan  kepercayaan  secara  personal  dan langsung.  Praktik  seperti  ini  apabila  diterapkan pada Bank Syariah akan menemui kendala, sebab hal  demikian  mengindikasikan  bahwa  Bank Syariah  semata-mata  hanya  dapat  mengandalkan first  way  out  sebagai  sumber  pengembalian  dana
6 Jalaluddin  Abdurrahman  as-Sayuti,  Tanwirul Hawalik, juz  II, Beirut, (Dar al-Fikri:  T.Th.),  hlm. 173.
7 Ibid.
yang  diinvestasikan  oleh  bank  dalam  bentuk pembiayaan  mudharabah,  yang  notabene  dana tersebut berasal dari dana simpanan para nasabah bank  tersebut. 8 Apabila  first  way  out  mengalami kegagalan nasabah tidak berkewajiban mengembalikan  dana,  sehingga  bank  akan mengalami  kerugian  berupa  hilangnya  modal akibat  gagalnya  usaha  yang  dijalankan  nasabah dan  nasabah  mengalami kerugian  berupa  tenaga, pikiran,  waktu  dan  keuntungan  yang  akan diperoleh dari usaha tersebut.
Menurut Adiwarman Karim, modus mudharabah  seperti  ini  tidak  efisien  lagi  dan  kecil kemungkinannya  untuk  dapat  diterapkan  oleh bank,  karena  beberapa  hal:  a.  sistem  kerja  pada bank  adalah  investasi  berkelompok,  dimana mereka  tidak  saling  mengenal.  Jadi  kecil  sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan  personal;  b.  banyak  investasi  sekarang  ini membutuhkan  dana  dalam  jumlah  besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib al-mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu; dan c.  lemahnya  disiplin  terhadap  ajaran  Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya. 9
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  ulama kontemporer  melakukan  inovasi  baru  terhadap mudharabah  dengan  melibatkan  tiga  pihak.  Pihak yang  terlibat  dalam  kerjasama  ini  meliputi:  (1) Pihak yang menyimpan dana (depositor), (2) Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur) dan  (3)  Pihak  yang  mempertemukan  keduanya (bank).
Bentuk  baru  ini  disebut  indirect  financing  atau pembiayaan  tidak  langsung.  Hal  ini  disebabkan bank  menerima  dana  dari  shahib  al-mal  dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana tersebut berbentuk tabungan  atau  simpanan  deposito  mudharabah dengan  jangka  waktu  bervariasi. Kemudian  dana yang  telah  terkumpul  disalurkan  bank  dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasil- kan. 10 Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah
8 Ibid,  hlm. 172
9 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta, (Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 198-199
10 Ibid, hlm. 199.
di Bank Syariah berbeda dengan yang pernah ada pada  zaman  dahulu.Karena  itu  berbeda  pula resiko  yang  harus  ditanggung  oleh  masing- masing  pihak.Bank  Syariah  yang  menjalankan pembiayaan  mudharabah  saat  ini  menghadapi resiko  yang  besar  berupa  moral  hazard  dan assimetrik  informasi.Resiko  berupa  moral  hazard merupakan  perilaku  nasabah  yang  sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian  terhadap  modal  usaha.Selain  itu,  dapat pula  nasabah  melakukan  kelalaian  sehingga terjadi kerugian.Kemudian resiko berupa assimetrik informasi  terjadi  karena  salah  satu  pihak tidak  atau  kurang  memberikan  informasi  yang seharusnya  diketahui  oleh  masing-masing  pihak tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan pembiayaan  mudharabah,  sehingga  menyebabkan kerugian bagi pihak lain nya.
Resiko  yang  ada  pada  Bank  Syariah  berbeda dengan resiko yang dilakukan oleh orang dengan orang/individu dengan individu karena danaBank  Syariah  merupakan  dana  pihak  ketiga sementara  dana  individu  tidak  terkait  dengan pihak lain. Dari segi kerugian usaha, dapat dilihat bahwa  kerugian  dalam  menjalankan  usaha  dapat berasal  dari  kondisi  pasar  tetapi  dapat  pula  dari pengelola  usaha.Kerugian  yang  disebabkan kondisi  pasar  misalnya  ketika  harga  barang  yang dijual  merosot  karena  banyaknya  barang  sejenis yang  beredar  maka  hal  ini  bukan  suatu kesengajaan dari pengelola usaha, tetapi memang kondisi  yang  ada  tidak  memberikan  pilihan kepada pengelola usaha selain menerima keadaan tersebut.Berbeda  keadaannya  ketika  kerugian disebabkan  oleh  pengelola  usaha  sendiri  yang tidak  dapat  menjalankan  usahanya  karena kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian  ataupun pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat.
Kerugian  yang  disebabkan  kondisi  pasar merupakan  kerugian  yang  ada  diluar  keinginan pengelola  usaha  artinya  ia  tidak  dapat  diminta pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Ia  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban terhadap  kerugian  yang  tidak  disebabkan  oleh perbuatannya.  Jadi  pertanggungjawaban  hanya dimintai  terhadap  kerugian  yang  diakibatkan kelalaian  ataupun  kesalahan  pengelolaan  usaha. Bentuk  pertanggungjawaban  yang  diminta  oleh Bank Syariah yaitu dengan adanya jaminan untuk meminimalisir  kecurangan  dan  atau  kelalaian yang  mungkin  akan  dilakukan  oleh  pengelola usaha.
Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Perbankan Syariah yang berdasarkan kepercayaan
semata  ternyata  sulit  dilakukan,  terbukti  dengan adanya  jaminan  yang  disyaratkan  Bank  Syariah kepada nasabah penerima pembiayaan, ini berarti asas  yang  menentukan  tidak  ada  jaminan  pada pembiayaan  mudharabah  tidak  dapat  dijalankan. Sumber  dari  persoalan  ini  adalah  dana  yang disalurkan  Bank  Syariah  merupakan  dana nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di  Bank Syariah  (dana  pihak  ketiga).  Terkait  dengan persoalan  ini, Bank Syariah  harus  dapat menjaga kemampuannya  untuk  mengembalikan  dana tersebut  kapanpun  nasabah  penyimpan  dana ingin mengambil uangnya.
Berpijak  pada  permasalahan  tersebut,  dalam pembiayaan  mudharabah  diperkenankan  adanya jaminan sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum
Pembiayaan  Mudharabah  dalam  Bank  Syariah, poin 1 dan 2 yang menyatakan:
1. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan, lembaga  keuangan  syariah  dapat  meminta jaminan  dari  mudharib  atau  pihak  ketiga. Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila mudharib  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati bersama  dalam  akad.  Hal  ini  sebut  dengan istilah  jaminan  khianat,  diperbolehkan  oleh ulama  Mazhab  Maliki  dan  Islamic  Fiqh Academy,  begitu  juga  dengan  jaminan  pihak ketiga.
2. Pada  dasarnya,  dalam  mudharabah  tidak  ada ganti  rugi,  karena  pada  dasarnya  akad  ini bersifat  amanah (yad al-amanah),  kecuali  akibat dari  kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian  atau pelanggaran kesepakatan. Jika memang modal tersebut  habis  bukan  karena  kelalaian  pihak mudharib,  maka  ia  tidak  memiliki  tanggung jawab  untuk  menggantinya.  Karena  pada hakekatnya, mudharib merupakan wakil/pengganti  dari  pemilik  dana  dalam mengelola  modal  tersebut,  mudharib  tidak berkewajiban  mengganti  jika  bukan  karena kelalaian.
Dasar  atau  pertimbangan  adanya  jaminan tersebut  yaitu  agar  mudharib  tidak  melakukan penyimpangan (kesalahan yang disengaja, kelalaian,  dan  pelanggaran  kesepakatan)  dan jaminan  dapat  dicairkan  apabila  mudharib  benar- benar  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap perjanjian bersama.
Meskipun  terdapat  perbedaan  antara  asas perjanjian  mudharabah  dengan  pelaksanaannya  di Perbankan  Syariah  namun  kebolehan  adanya jaminan  sudah  melalui  pertimbangan  bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan bila tidak ada  jaminan,  penyebabnya  adalah:  pertama, sumber dana pembiayaan mudharabah adalah dana pihak  ketiga  yang  harus  dipertanggungjawabkan oleh  Bank  Syariah;  kedua,  tingkat  kejujuran masyarakat selaku penerima pembiayaan memerlukan  pengawasan  dari  pihak  Bank Syariah.
Dengan  mengetahui  resiko  yang  dihadapi patut  kiranya  untuk  dikaji  mengenai  keberadaan jaminan  dari  sudut  pandang  maslahat,  atau dengan  kata  lain  bagaimana  kemaslahatan  yang dapat  diperoleh  oleh  masing-masing  pihak  yang terlibat dengan adanya jaminan dalam praktiknya di Bank Syariah.
Ajaran  Islam  diturunkan  ke  dunia  sebagai rahmat  bagi  umat  manusia 11 karena  itu  ia memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai, 12 salah satunya adalah maslahat (kemaslahatan). Menurut Muhammad  Abu  Zahrah,  maslahat  itu  mengacu kepada  pemeliharaan  terhadap  lima  hal  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  harta,  akal  dan keturunan. 13
Diantara  masalah  yang  perlu  mendapatkan pemeliharaan  adalah  harta.Memelihara  harta  (al- Muhafazhah  ala  al-Mal) dilakukan dengan mencegah  perbuatan  yang  menodai  harta, misalnya pencurian dan ghashab; mengatur sistem muamalah  atas  dasar  keadilan  dan  kerelaan,  dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan  dan  menyerahkannya  ke  tangan  orang yang  mampu  menjaga  dengan  baik.  Karena  itu harus dipelihara untuk mengembangkan sumber- sumber  ekonomi  umum,  mencegah  agar  tidak dimakan  di  antara  sesama  manusia  dengan  cara yang batil. Termasuk juga perbuatan memelihara harta  seperti  setiap  hal  yang  disyariatkan  oleh Allah  untuk  mengatur  kerja  sama  di  antara
11 Lihat  al-Qur’an  Surah  al-Anbiya:107,  dan  Yunus: 57.
12 Ada  tiga  hal  yang  menjadi  tujuan  hukum  Islam pertama,  penyucian  jiwa,  kedua,  menegakkan keadilan  dalam  masyarakat  Islam,  dan  ketiga, maslahat  (kemaslahatan).  Lihat  Muhammad  Abu Zahrah,  Ushul  Fiqih,  (Penterjemah:  Saefullah Ma’shum  dkk),  Jakarta,  (Pustaka  Firdaus:  2008), hlm. 543-548.
13 Ibid, hlm. 548.
sesama  manusia  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa dan transaksi lainnya di bidang harta benda. 14
Pemeliharaan terhadap harta pernah
dipraktikkan  pada  masa  Khulafa  ar-Rasyidin yaitu dengan ditetapkannya keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang.Padahal menurut hukum asal, bahwasanya  kekuasaan  mereka  didasarkan  atas kepercayaan  (amanah).  Akan  tetapi  ternyata seandainya  mereka  tidak  dibebani  tanggung jawab  mengganti  rugi,  mereka  akan  berbuat ceroboh  dan  tidak  memenuhi  kewajibannya untuk  menjaga  harta  benda  orang  lain  yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali RA.  menjelaskan  bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di sini adalah maslahat. Beliau berkata: “masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan ditetapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)”. 15
Dari  contoh  kasus  di  atas  bisa  dipahami bahwa  hukum  asal  adalah  kekuasaan  yang didasarkan  kepada  kepercayaan  (amanah),  tetapi karena  dikhawatirkan  tidak  terpeliharanya  harta orang  lain  dan  adanya  tindakan  ceroboh  maka diberlakukanlah  ganti  rugi  (jaminan)  dengan tujuan mencapai maslahat.
Untuk  mencapai  maslahat  tersebut  dapat dilakukan dengan menyimpangi dari hukum asal, disebabkan  kondisi  sekarang  sudah  berbeda dengan  keadaan  saat  dimana  hukum  asal berlaku.Kondisi ini menggambarkan bahwa suatu keadaan tertentu dapat mengubah aturan hukum yang  sudah  ada  selama  tidak  bertentangan dengan aturan pokok 16 .
Hubungannya  dengan  keberadaan  jaminan dalam  pembiayaan  mudharabah  ialah  bahwa keadaan  ini  mengindikasikan  adanya  perubahan kondisi  dari  sisi  manajemen  Perbankan  Syariah dan  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  dapat mengakibatkan  adanya  perubahan  aturan  dalam perjanjian pembiayaan mudharabah.
Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqh  yang berbunyi:
Artinya:  Hukum  itu  bisa  berubah  dengan berubahnya zaman, tempat dan situasi. 17 Kemudian kaidah lainnya menetapkan bahwa:
14 Ibid, hlm. 551.
15 Ibid, hlm. 429 .
16 Tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan zalim.
17 Alaiddin  Koto,  Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih (Sebuah  Pengantar),  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2004, hlm. 148.
Artinya:  Kemudharatan  itu  perlu  dihindari (dihilangkan). 18 Kaidah lainberbunyi: Artinya: Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan  oleh  adanya  perubahan  waktu,  tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. 19
Makna  dari  kaidah  tersebut  adalah  hukum dapat  berubah  disebabkan  adanya  pergeseran waktu,  berpindahnya  tempat,  berubahnya  situasi dan  kondisi,  berubahnya  niat,  serta  berubahnya adat kebiasaan masyarakat.Semua itu dikategorikan  sebagai  illat  al-hukm  yang  dapat menentukan keberadaan hukum. Sehingga kaidah menerangkan  bahwa  hukum  itu  berputar  sesuai dengan ada atau tidak adanya illat 20
Kaidah  ini  bersesuaian  dengan  kaidah  lain yang  menjelaskan  bahwa  perbedaan  sebab mengakibatkan berbedanya hukum 21
Kaidah-kaidah  tersebut  kaitannya  dengan jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah  dapat dilihat  dari  segi  pemenuhan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat, sehingga  pihak  nasabah  yang  mempercayakan dananya  ke  Bank  Syariahdan  pihak  pengelola usaha tidak mendapatkan kerugian.
Meskipun  larangan  adanya  jaminan  tersebut telah  ada  dalam  ketentuan  fiqh  sebagai  bentuk kepercayaan  antara  mudharib  dan  shahibul  maal tetapi  dilihat  kepada  kondisi    dan  perilaku masyarakat  sekarang yang banyak menimbulkan moral  hazard  menyebabkan  larangan  itu  tidak efektif  lagi  jika  diberlakukan.  Sehingga  hukum asal dilarang berubah menjadi dibolehkan dengan sebab adanya perubahan kondisi sosial masyarakat  sekarang.Kondisi  sosial  masyarakat inilah  yang  menjadi  illat  atau  sebab  berubahnya ketentuan  tentang  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah.
Oleh  sebab  itu,  jaminan  yang  disyaratkan harus  ada  dan  benar-benar  diambil  oleh  Bank Syariah  apabila  kerugian  memang  disebabkan karena  kelalaian  atau  kecurangan  nasabah, sehingga jaminan tidak akan diambil jika kerugian bukan  disebabkan  kelalaian  atau  kecurangan.
18 Ibid.
19 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  I’lam  al-Muwaqqi’in ‘an  Rabb  al-‘alamin,  Beirut-Lebanon,  (Dar  al- Fikr:  1977),  h.  14,  dalam  H.  Atang  Abd.  Hakim, Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih Muamalah  ke  dalam  Peraturan  Perundang- undangan, Bandung, (Refika Aditama: 2011), hlm. 31.
20 Ibid, hlm. 31-33
21 Ibid
Dengan  demikian  larangan  adanya  jaminan dalam pembiayaan mudharabah dapat menyebabkan  pelaku  usaha  melakukan  kelalaian atau kecurangan baik sengaja atau tidak, sehingga sesuatu yang menyebabkan munculnya kelalaian/kecurangan harus
dihindari keberadaannya.
Berkaitan  dengan  hal  ini  Adiwarman  Karim menyatakan,
Jaminan  ini  akan  disita  oleh  shahib al-mal  jika ternyata  timbul  kerugian  karena  mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.  Jadi  tujuan  pengenaan  jaminan  dalam  akad mudharabah  adalah  untuk  menghindari  moral hazard  mudharib,  bukan  untuk  “mengamankan” nilai  investasi  kita  jika  terjadi  kerugian  karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul  disebabkan  karena  faktor  risiko  bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al- mal. 22 Selanjutnya Muhammad mengemukakan bahwa, pada hakikatnya, para ulama kontemporer  yang  berfatwa  dan  berpendapat tentang  bolehnya  bagi  shahibul  maal  untuk meminta suatu jaminan dari ‘amil berpijakan pada kaidah  ushul  fiqh  yaitu  “Al-mashaalih  Al- Mursalah”  yang  mengacu  kepada  kebutuhan, kepentingan,  kebaikan  dan  maslahat  umum selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dan dalil  tegas  syariat  dan  benar-benar  membawa kepada  kebaikan  bersama yang  tidak  berdampak menyulitkan  serta  merugikan  orang  atau  pihak lain secara umum. 23 Keberadaan  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah  saat  ini  dirasakan  sudah  merupakan kebutuhan  bagi  para  pihak.  Bagi  Bank  Syariah, jaminan  merupakan  penerapan  prinsip  kehati- hatian,  mengantisipasi  terjadinya  moral  hazard, mengantisipasi assimetrik informasi, sarana menjaga likuiditas,  dan  menjaga  dari  penyelewengan terhadap  perjanjian.  Bagi  pihak  penerima pembiayaan,  jaminan  merupakan  alat  pacu  agar senantiasa  bekerja  dengan  sebaik-baiknya  agar sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembiayaan mudharabah.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut, maka  jaminan  dibutuhkan  oleh  para  pihak  yang terlibat  untuk  menghilangkan  kesulitan  dan kesempitan.Kebutuhan pada tingkatan ini termasuk  kebutuhan yang bersifat  sekunder  atau al-hajiyyat,  yaitu  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan
22 Adiwarman Karim, Op. Cit., hlm. 197
23 Muhammad, Loc. Cit., hlm. 867 .
oleh  masyarakat  untuk  menghilangkan  kesulitan dan  kepicikan. 24 Artinya  ketiadaan  jaminan tidaklah  menjadikan  hilangnya  modal  yang  telah diberikan,  tetapi  akan  mendatangkan  kesulitan jika  usaha  yang  dijalankan  menemui  kegagalan karena  kesengajaan,  kelalaian  atau  menyalahi kesepakatan.
Dalam  hal  ini  kesulitan  akan  dirasakan  oleh para pihak dalam pembiayaan mudharabah seperti bank  akan  kesulitan  memberikan  pengawasan terhadap  usaha  yang  dijalankan  nasabah,  bank kesulitan  mengetahui  kejujuran  nasabah,  bank kesulitan  mengetahui  bahwa  nasabah  tidak  akan menyalahi perjanjian yang telah disepakati.
Pengejawantahan  al-hajiyat  dalam  persoalan jaminan pembiayaan mudharabah tersebut bertujuan  untuk  memelihara  modal  yang  telah diserahkan bank kepada nasabah. Modal tersebut dipelihara  agar  dana  pihak  ketiga  yang diamanatkan  kepada  bank    dapat  diserahkan kembali ketika pihak ketiga tersebut memerlukannya.  Selain  itu,  juga  bertujuan  agar nasabah dapat memelihara modal yang diamanatkan  kepadanya  dengan  sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian kedua pihak.
Al-hajiyat dalam lapangan ekonomi (Perbankan  Syariah)  merupakan  bagian  dari prinsip  hukum  Islam  bidang  muamalah  yang memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan dan kemaslahatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Teori  maslahat  ini  dapat  digunakan  dalam keadaan sebagai berikut: (1) area muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia; (2) kemaslahatan  yang  hakiki  membawa  kebaikan kepada  manusia  dan  menangkal  kemudharatan; (3)  kemaslahatan  itu  bersifat  umum;  (4)  tidak bertentangan  dengan  prinsip  umum  ajaran Islam. 25
Penutup
Ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan  mudharabah  (di  Bank  Syariah)  pada saat  ini  sudah  berbeda  dengan  masa  awaal keberadaan  pembiayaan  tersebut.Perbedaan  itu menyebabkan berbeda pula dalam pelaksanaannya.Disini, moral hazard dan assimetrik informasi  menjadi  penyebab  akan  perlunya
24 Op. cit, hlm. 144
25 Atang  Abd.  Hakim,  Fiqih  Perbankan  Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung, (Refika Aditama: 2011), hlm. 145.
jaminan  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan prinsip  kehati-hatian  dari  bank  dan  untuk menjadi  perhatian  bagi  penerima  pembiayaan agar  menjalankan  usahanya  dengan  jujur  dan cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  syara’.Sehingga tercipta  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak yang mengadakan perjanjian pembiayaan mudharabah.Apabila  asas  pembiayaan  mudharabah mengenai  jaminan  benar-benar  ingin  diterapkan maka  pihak  bank  harus  sudah  mempersiapkan segala  perangkatnya  agar  dapat  meneliti  dan mengawasi terhadap pribadi penerima pembiayaan  beserta  usaha  yang  dijalankannya. Segala  aspek  dan  kemungkinan  yang  akan dihadapi  pihak  bank  harus  sudah  dipelajari dengan  seksama  karena  sangat  sulit  untuk menjaga  kemungkinan  adanya  moral  hazard  dan assimetrik informasi.

## Daftar Pustaka
al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim,I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an Rabb  al-‘alamin,  Beirut-Lebanon,  (Dar  al- Fikr: 1977) al-Jaziri,  Abdurrahman,  Kitabul  Fiqhu  ‘ala  al-
Mazahibil  Arba’ah,  Beirut,  (Dar  al-Fikr:
1986)
Ascarya,  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah,  Jakarta,
(Raja Grafindo Persada: 2008) as-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman,Tanwirul
Hawalik,  juz  II,  Beirut,  (Dar  al-Fikri:
T.Th.)
Hakim,Atang Abd.,Fiqih  Perbankan  Syariah: Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam Peraturan  Perundang-undangan, Bandung,
(Refika Aditama: 2011)
Karim,  Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqh dan
Keuangan,  Jakarta,  (Raja  Grafindo  Persada: 2004)
Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar), Jakarta, (Raja Grafindo Persada,
2004)
Syahdeini,  Sutan  Remy,Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  dalam Tata Hukum  Perbankan Indonesia,  Jakarta  (PT.  Pustaka  Grafiti: 1999) Zahrah, Muhammad Abu,Ushul Fiqih,
(Penterjemah:  Saefullah  Ma’shum  dkk),
Jakarta, (Pustaka Firdaus: 2008)