## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2199 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
533 | Inkonstitusionalitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia: Argo Trinandityo

## Inkonstitusionalitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Argo Trinandityo Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Article Reseived : 09 July 2021 Publication: 16 July 2021
Pajak mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang  pembiayaan  pembangunan.  Sebagai  sumber  utama  penerimaan negara, penerimaan perpajakan selalu mendapatkan fokus dan kedudukan yang  istimewa  dalam  hukum,  yang  mana  selalu  mendapat  prioritas pelunasan di antara kewajiban-kewajiban seorang warga negara terhadap hal-hal  lainnya. Indonesia  merupakan  negara  hukum  (rechtstaat),  dan bukan  negara  kekuasaan  (machtstaat),  sehingga  hukum  harus  selalu menjadi  pedoman  utama  dalam  pelaksanaan  kehidupan  bernegara. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  45) sebagai  konstitusi  negara  membatasi  kekuasaan  Pemerintah  sebagai penyelenggaraan  negara,  termasuk  perpajakan.  Sehingga  peraturan mengenai  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  Undang-Undang.  Sebagai  akibatnya, pajak  yang  tidak  diatur  dengan  undang-undang  adalah  inkonstitusional. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Pertambangan  untuk  Mineral  dan Batubara (PBB Minerba) masih mengacu kepada Undang-Undang Pajak Bumi  dan  Bangunan,  yang  sesungguhnya  tidak  sesuai  dengan karakteristik  PBB  Minerba  itu  sendiri.  Dan  hingga  kini  PBB  Minerba belum  diatur  oleh  Undang-Undang  sesuai  amanat  Amandemen  ketiga UUD 45 tersebut Keywords: Pajak  Bumi  dan  Bangunan, Mineral dan Batubara, Konstitusi UUD 45 Article Info Abstract Article history: Artikel diterima : 09 Juli 2021 Publikasi : 16 Juli 2021
Tax shall reflect the community cooperation and participation in order  to  fund  the  nation’s  development.  As  the  main  source  of  the country’s income, tax payment always has special treat from the law, such as the priority payment from the certain people (in example debtor) before any  other  payment  obliged  to  them. Indonesia  as  a  Nation  of  Laws (rechtstaat), and not a Power State (machtstaat), therefore shall to give law as the main guidance for the nation in every action. The Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  45)  as  the  Constitution shall limit the Government power, including the power to tax. Therefore, the regulation related to tax and any levy imposed for the country must be regulated by a Law/Act. As the consequences, tax without a Law will be unconstitutional. Indonesia Land and Building Tax for Mineral and Coal Mining Sector (PBB Minerba) still referring to Law of Land and Building Tax, which has very distinguished character with the PBB Minerba itself.
Until  now,  PBB  Minerba  have  not  regulated  by  a  certain  Law/Act  as obliged by the third amendment of constitution UUD 45.

## Kata Kunci:
Land and Building Tax, Mineral and Coal, Constitution UUD 45
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Argo Trinandityo
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: argo.trinandityo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  45) menempati  posisi  tertinggi  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.  Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  12/2011).  Posisi  tersebut menimbulkan implikasi bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 45, dan sebagai akibatnya dalam hal terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
Dalam hal perpajakan, konstitusi UUD 45 telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”  Ketentuan tersebut mengamandemen ketentuan dalam naskah awal Pasal 23 ayat 2 UUD 45  yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan  undang-undang.”    Perubahan  tersebut  mengakibatkan  bahwa  suatu  Pajak  dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus terlebih dahulu diatur dengan suatu Undang-Undang, baru kemudian dapat berlaku mengikat kepada masyarakat selaku Wajib Pajak (WP). Hal tersebut berbeda  dengan  rumusan  sebelum  amandemen  UUD  45  yang  hanya  mensyaratkan  Undang- Undang sebagai dasar penetapan suatu pemungutan pajak, sedangkan untuk pengaturannya dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di bawahnya.
Rumusan Pasal 23 A UUD 45 tersebut sejalan dengan sifat dari pajak yang menganut asas representasi,  dimana  Undang-Undang  adalah  produk  hukum  dengan  hierarki  tertinggi  yang melambangkan  adanya  kesepakatan  antara  lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia sesuai Sila keempat Pancasila (permusyawaratan perwakilan).    Representasi  tersebut  menjadi  sangat  penting  artinya  karena  di  dalam  konstitusi UUD  45  negara  juga  memiliki  tugas  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, oleh karena itu negara tidak boleh menjadi tirani bagi rakyatnya sendiri.
PBB Minerba merupakan suatu bentuk pajak yang yang belum diatur oleh Undang-Undang sesuai dengan amanat UUD 45 amandemen ketiga. Walaupun hingga kini masih menggunakan terminologi Pajak Bumi dan Bangunan, sesungguhnya PBB Minerba memiliki karakteristik yang tidak  konsisten  bahkan  tidak  sesuai  dengan  karakteristik  Undang-Undang  Pajak  Bumi  dan Bangunan, yang akan saya bahas lebih jauh dalam tulisan ini.
Mengingat pembahasan ini mengenai kedudukan suatu aturan hukum terhadap konstitusi negara,  maka  saya  akan  membahas  dari  sisi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB)  beserta perubahannya (UU 12/1994 atau UU  PBB perubahan) , Undang-Undang Nomor  4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)  beserta perubahannya UU Nomor 3 tahun  2020  (UU  Minerba  perubahan)  ,  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) , Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan hingga Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  yang  relevan  dengan  pembahasan  ini,  yang  akan  dianalisa dengan menggunakan penalaran yuridis untuk memberikan argumentasi yuridis.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1.Mengenal PBB Minerba
PBB  Minerba  merupakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dibebankan  terhadap pelaku  usaha  pertambangan  mineral  dan  atau  batubara,  dengan  asumsi  bahwa  mineral  dan atau  batubara  tersebut  merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari  dalam  bumi.  Mengapa  saya katakan  hal  tersebut  sebagai  asumsi?  Karena  baik  dalam  rumusan  teks  Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) maupun perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB perubahan), tidak disebutkan secara jelas mengenai terminologi maupun keberadaan PBB Minerba tersebut. Hanya Pasal 30 dari UU  PBB  tersebut  yang  sedikit  menyinggung  mengenai  pertambangan,  akan  tetapi  hanya
membahas  dalam  kaitan  kewajiban  pembayaran  IPEDA  (Iuran  Pembangunan  Daerah). Sehingga jenis PBB Minerba jelas tidak diatur sebagai obyek pajak dalam UU PBB ataupun dalam UU PBB perubahannya.
PBB  Minerba  secara  spesifik  baru  muncul  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  1003/KMK.04/1985  tentang  Penentuan  Klasifikasi  dan  Besarnya  Nilai  Jual  Obyek Pajak  Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  yang  kemudian  diubah  oleh Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  22/KMK.04/1986,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  1324/KMK.04/1988,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  387/KMK.04/1989, Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  1147/KMK.04/1991,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  174/KMK.04/1993,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  196/KMK.04/1994, Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  273/KMK.04/1995,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  523/KMK.04/1998,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  150/PMK.03/2010,  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  139/PMK.03/2014  ( PMK  139/2014 ),  semuanya menggunakan judul yang sama yakni mengenai Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Adapun  perubahan  terakhir  yang  saat  ini  yang  berlaku  adalah  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  ( PMK 186/2019 ). Akan tetapi  pengaturan secara rinci terhadap PBB Minerba tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-47/PJ/2015  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara ( PDJP 47/2015 ) yang masih mengacu kepada PMK 139/2014 sebelumnya.

## 2.2.Legitimasi PBB Minerba
Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, dasar hukum PBB Minerba tidak  dapat  ditemukan  secara  tersurat  dalam  tingkatan  Undang-Undang  sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD 45. Baik Keputusan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  tersebut  secara  jelas  dalam  bagian  konsideran  mengingatnya menyatakan UU PBB dan UU PBB perubahan sebagai dasar hukum pengaturan PBB Minerba tersebut. Akan tetapi, berbeda halnya dengan PMK 186/2019, justru PMK 139/2014 yang juga mencantumkan  tambahan  UU  Minerba  dan  UU  PDRD  sebagai  dasar  hukumnya  di  bagian konsideran Mengingat.
Tidak dijelaskan alasan mengapa UU Minerba tidak lagi dijadikan dasar dalam PMK 186/2019  tersebut.  Berbeda  halnya  dengan  UU  PDRD,  yang  mana  dalam  konsideran menimbang huruf b dijelaskan bahwa UU PDRD telah memisahkan kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah, maka  kewenangan  Direktorat  Jenderal  Pajak  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah mengelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor  Perkebunan,  Perhutanan,  Pertambangan,  dan sektor  lainnya.  Hal  tersebut  justru  sekaligus  mengkonfirmasi  dan  memastikan  bahwa  PBB Minerba adalah bukan pajak yang diatur oleh UU PDRD.
Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan keabsahannya seturut dengan perintah Pasal  23A  konstitusi  UUD  45,  maka  legitimasi  PBB  Minerba  hanya  bersandar  kepada Undang-Undang,  dalam  hal  ini  UU  PBB  dan  UU  PBB  perubahan  sebagaimana  tercantum dalam  konsideran  PMK  186/2019,  dengan  tambahan  UU  Minerba  sebagaimana  tercantum dalam PMK 139/2014 yang menjadi dasar hukum PDJP 47/2015. Legitimasi tersebut mutlak diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan bahwa “ Peraturan perundang-undangan diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan .”
Untuk keperluan tersebut di atas, maka selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap PBB Minerba terhadap Undang-Undang sebagai berikut
2.2.1. Legitimasi PBB Minerba dalam UU PBB/UU PBB Perubahan
Dalam  Pasal  1  ayat  1  UU  PBB  Perubahan  mengubah  isi  Pasal  3  UU  PBB  yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak setelah sebelumnya dalam UU PBB hanya menyebutkan nilai  jual  Bangunan  Tidak  Kena  Pajak.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Menteri Keuangan memiliki kewenangan tidak hanya dalam menentukan nilai pemotongan (yang tidak dikenakan pajak) jual bangunan saja melainkan terhadap seluruh obyek pajak. Akan tetapi tidak disebutkan secara jelas mengenai adanya kewenangan untuk menentukan atau menetapkan PBB atas barang tambang berupa mineral dan batubara. Dalam UU PBB juga secara eksplisit tidak  disebutkan  sama  sekali  mengenai  jenis-jenis  PBB  termasuk  sektor minerba.
Apabila kita perhatikan secara lebih mendalam, semangat lahirnya UU PBB adalah untuk penyederhanaan perpajakan, khususnya pajak kebendaan. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam kalimat pertama dalam alinea keempat UU PBB yang menyatakan bahwa “ Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah  menimbulkan  tumpang  tindih  antara  satu  pajak  dengan  pajak  lainnya  sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat .” Dan selanjutnya dalam kalimat pertama  alinea  ketujuh  menyatakan  bahwa  “ Dengan  mengadakan  pembaharuan  sistem perpajakan  melalui  penyederhanaan  yang  meliputi  macam-macam  pungutan  atas tanah dan/atau  bangunan,  tarif  pajak  dan  cara  pembayarannya,  diharapkan  kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula .” Maka apabila kita bandingkan visi dan misi UU PBB tersebut dengan PBB Minerba, maka  akan  ditemukan  ketidaksesuaian  yang  mendasar,  sekurang-kurangnya  sebagai berikut:
i) Penyederhanaan  sistem  perpajakan .  Sistem  pembayaran  PBB  secara  umum merupakan salah satu sistem perpajakan yang paling sederhana selain pajak kendaraan bermotor.  Setiap  awal  tahun  pemerintah  cukup  menerbitkan  1  lembar  kecil  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang wajib dibayarkan  sebelum  akhir  bulan  Agustus  di  tahun  tersebut.  Sistem  tersebut  sangat sederhana dan mudah dipahami sebagian besar anggota masyarakat pada umumnya. Hal  tersebut  jauh  berbeda  dengan  PBB  minerba  yang  menghitung  kapitalisasi pendapatan  bersih  (pendapatan  kotor  dikurangi  biaya-biaya  produksi  dan  lain sebagainya). Sungguh sangat jauh dari cara penghitungan yang sederhana. Belum lagi pembagian  areal  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  yang  terbagi-bagi  atas areal  yang  dimanfaatkan  untuk  produksi,  areal  yang  belum  dimanfaatkan,  areal cadangan produksi, areal pengaman, areal tidak produktif dan sebagainya. Sistem yang rumit dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum.
ii) Tumpang tindih pajak . Bumi sebagai Obyek pajak PBB Minerba sangat berpotensi mengalami tumpang tindih pajak. Ketika kita berbicara mengenai areal dalam WIUP, kita tidak berbicara mengenai hamparan tanah kosong tidak bertuan. Pada umumnya dalam areal WIUP tersebut akan bersinggungan dengan adanya hutan (termasuk hutan produksi), dan tidak jarang juga dengan wilayah perkebunan, atau bahkan perumahan masyarakat. Dari situ terlihat jelas potensi yang sangat nyata akan terjadinya tumpang tindih antara PBB Minerba dengan PBB lain (rumah dan bangunan), atau dengan PBB sektor  perkebunan,  atau  PBB  sektor  perhutanan.  Apalagi  dalam  pelaksanaannya sangat sulit dilakukan pengukuran  yang  presisi atas suatu batas-batas tanah sebagai dasar  penghitungan  luasan  obyek  PBB  dalam  hal  pertambangan.  Pembukaan  areal pertambangan  ( stripping )  dan  penimbunan  tanah  hasil  stripping  ( Over  Burden ) seringkali mengubah dan menghilangkan batas-batas tanah sebagai batas obyek PBB. Itulah sebabnya dalam dunia pertambangan mengandalkan titik-titik koordinat satelit dan tidak bisa mengandalkan batas-batas alam ataupun batas-batas buatan manusia.
iii) Pajak berganda . Sebagai pajak kebendaan, PBB Minerba seharusnya hanya melekat kepada  benda  yang  dimaksud.  Berbeda  dengan  Pajak  Penghasilan  yang  melekat
terhadap  pertambahan  kekayaan  Wajib  Pajak.  Adapun  PBB  bermaksud menghilangkan pajak berganda yang membebani masyarakat atas suatu obyek  yang sama.  PBB  Minerba  di  satu  sisi  mengaku  sebagai  turunan  dari  PBB  yang  berarti seharusnya mengikat hanya terhadap kebendaan tertentu. Akan tetapi karena sifat dari barang tambang yang tidak pasti ada dalam suatu WIUP, maka posisi PBB Minerba menjadi  gamang,  hingga  akhirnya  bertansformasi  sehingga  harus  menempuh formulasi perhitungan yang sangat rumit, yang justru menjauhkan diri dari sifat PBB yang sederhana sebagaimana telah saya bahas di atas. Perubahan ini sangat berpotensi menciptakan beban pajak berganda, karena PBB Minerba tidak murni hanya sebagai pajak kebendaan saja, melainkan juga mencakup aktivitas penambangannya. Hal ini juga  dapat  dikategorikan  sebagai  tumpang  tindih  akibat  ketidakjelasan  sifat  dan karakteristik PBB Minerba apakah tetap menjadi pajak kebendaan atau bukan.
iv) Self-Assessment .  Berbeda  halnya  dengan  PBB  pada  umumnya,  PBB  Minerba melaksanakan  sistem  Self  Assesment.  Pada  umumnya  pengenaan  PBB  adalah menggunakan  mekanisme Government-assessment ,  dimana  kantor  pertanahan melaporkan  kepemilikan  obyek  pajak  kepada  kantor  pajak,  lalu  kantor  pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) pada setiap awal tahun. Dalam PBB Minerba, justru Wajib Pajak yang membuat Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP)  beserta  Lampiran  Surat  Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), baru kemudian kantor pajak menerbitkan SPPT. Adapun salah satu lampiran dalam LSPOP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal tersebut  menegaskan  bahwa  dalam  formulasi  penghitungan  tagihan  pajak,  PBB Minerba  pada  hakikatnya  merupakan  jenis  pajak  yang  unik  dan  berbeda  karena menerapkan prinsip yang bercampur antara pajak kebendaan dan pajak penghasilan. PBB  Minerba  tidak  tepat  dianggap  sebagai  pajak  kebendaan  karena  menerapkan prinsip self-assessment , akan tetapi di lain sisi PBB Minerba juga tidak tepat dianggap sebagai  pajak  penghasilan  karena  masih  berdasarkan  suatu  rencana  belaka  dalam RKAB yang masih sangat mungkin berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi. John Steele Gordon berpendapat bahwa pajak seharusnya tidak menghambat perekonomian yang  hasilnya  kelak  akan  digunakan  untuk  membiayai  pajak  itu  sendiri,  sehingga dengan kata lain masyarakat seharusnya tidak perlu membuat keputusan yang bersifat ekonomis  hanya  karena  pertimbangan  pajak 1 ,  dalam  hal  ini  besarnya  potensi pengenaan PBB Minerba sangat mungkin berpotensi menyebabkan Wajib Pajak untuk membatasi rencana produksi dalam RKAB guna dilaporkan dalam SPOP dan LSPOP, yang mana kelak justru dapat mengecilkan pajak penghasilan Wajib Pajak itu sendiri termasuk juga penerimaan negara dari royalti bagi hasil minerba. Karena sebagaimana kita  ketahui  bersama  bahwa  dalam  suatu  areal  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan belum tentu  pada  seluruh  arealnya  mengandung  mineral  atau  batubara, 2 akan tetapi PBB  menghitung  berdasarkan  luasan  areal  bumi,  sehingga  Wajib  Pajak  cenderung akan  sangat  berhati-hati  dalam  mengisi  ataupun  memuktahirkan  data-data  area produksi  yang  akan  dilakukan  guna  menghindari  besarnya  tarif  PBB  Minerba  yang ditagihkan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya berpendapat bahwa PBB Minerba belum mendapat legitimasi yang cukup dari UU PBB maupun UU PBB perubahan, karena selain  daripada  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  oleh  Undang-Undang  tersebut, karakteristik PBB Minerba juga sangat berbeda dengan karakteristik PBB pada umumnya.
2.2.2. Legitimasi PBB Minerba dalam UU Minerba/UU Minerba perubahan UU  Minerba  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  usaha pertambangan mineral dan batubara. UU Minerba tidak mengatur mengenai PBB Minerba
secara  khusus.  Demikian  pula  halnya  dengan  UU  Minerba  perubahan  juga  tetap  tidak mengakomodir adanya PBB Minerba. Baik UU Minerba ataupun UU Minerba perubahan tidak memberikan legitimasi kepada Pemerintah Pusat (termasuk Menteri Keuangan) untuk menetapkan pajak (termasuk PBB Minerba). Hal tersebut nampak secara jelas dalam butir- butir  kewenangan  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dicantumkan  dalam  kedua  Undang- Undang  tersebut  yang  tidak  mencantumkan  kewenangan  untuk  menetapkan  pajak  atas barang tambang.
Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m UU Minerba disebutkan bahwa “ Pemerintah Pusat dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  berwenang  antara  lain  untuk melakukan perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara .” Hal tersebut diubah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  o  UU  Minerba  perubahan  yang  menyebutkan  bahwa  “ Pemerintah  Pusat  dalam pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  berwenang  melakukan  pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara .” Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah hanya berwenang menetapkan  PNBP  dan  bukan  pajak  termasuk  PBB  Minerba.  Hal  tersebut  sudah  sesuai dengan  Pasal  23A  UUD  45  karena  Pajak  harus  diatur  dengan  Undang-Undang,  bukan sepihak oleh Pemerintah saja. Berbeda halnya dengan PNBP yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah karena bersifat sebagai pembayaran jasa atau retribusi atas suatu pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  PBB Minerba juga tidak mendapatkan legitimasi baik dari UU Minerba maupun UU Minerba perubahan.  Mungkin  inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  UU  Minerba  tidak dicantumkan sebagai dasar hukum PMK 186/2019, karena UU Minerba secara jelas tidak mendelegasikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  Pajak  di  sektor Minerba.
2.2.3. Legitimasi kewenangan Menteri Keuangan menentukan PBB Minerba
Setelah  kita  membahas  mengenai  ketiadaan  delegasi  kewenangan  dari  beberapa Undang-Undang  tersebut  di  atas,  maka  untuk  dapat  memenuhi  syarat  formal  dalam pungutan PBB Minerba sebagaimana mutlak diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat  (2)  juncto  Pasal  8  ayat  (1)  UU  12/2011  tersebut  di  atas,  maka  harapan  terakhir legitimasi  kewenangan  penetapan  PBB  Minerba  ada  di  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pembentuknya,  dalam  hal  ini  Menteri  Keuangan.  Akan  tetapi  apabila  kita  kembali  ke rumusan Pasal 23A konstitusi UUD 45, maka jelas disebutkan bahwa segala pajak diatur dengan Undang-Undang.
Oleh  karena  itu  PBB  Minerba  hanya  mendapat  legitimasi  jika  diatur  dengan Undang-Undang,  bukan  dengan  PMK  186/2019  apalagi  dengan  PDJP  47/2015.  Apalagi dalam  konsideran  menimbang  huruf  c  PMK  186/2019  disebutkan  “ bahwa  untuk memberikan kepastian hukum terkait pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur secara  khusus  dalam  Kontrak  Karya,  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan Batubara, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, perlu menyelaraskan kewajiban  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  diatur  secara  khusus  tersebut dengan  mekanisme  penatausahaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan .”  Rumusan  kalimat “berdasarkan Undang-Undang” tersebut jelas masih mengacu kepada ketentuan Pasal 23 ayat 2 UUD 45  yang sudah diamandemen menjadi Pasal 23 A sejak 9 November 2001, akan  tetapi  masih  diabaikan  oleh  Menteri  Keuangan  hingga  10  Desember  2019  dengan tetap  dicantumkannya  rumusan  UUD  45  sebelum  amandemen  dalam  PMK  186/2019 tersebut.
Mengenai  kewenangan  atributif  yang  dimiliki  Menteri  Keuangan  jelas  bukan kewenangan  untuk  menetapkan  Undang-Undang,  karena  menurut  Pasal  1  ayat  3  UU
11/2011  Undang-Undang  adalah  merupakan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan  persetujuan  bersama  Presiden.  Sehingga  dengan  tidak  adanya  kewenangan  baik secara  atributif  ataupun  delegatif  yang  dimiliki  oleh  Menteri  Keuangan,  maka  saya berpendapat  bahwa  PBB  Minerba  yang  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  adalah bertentangan dengan Pasal 23 A konstitusi UUD 45.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka saya tiba pada suatu kesimpulan akhir bahwa  hingga  kini  PBB  Minerba  masih  berstatus  inkonstitusional  karena  tidak  sesuai  dengan ketentuan Pasal 23 A konstitusi UUD 45. Untuk mendapatkan legitimasinya, PBB Minerba harus diatur  dalam  suatu  Undang-Undang  tersendiri,  karena  memiliki  karakteristik  yang  unik  tidak hanya sebagai pajak kebendaan yang menerapkan Government-assessment seperti misalnya PBB secara  umum  dan  pajak  kendaraan  bermotor,  melainkan  juga  memiliki  sifat  seperti  pajak penghasilan  yang  menerapkan  self-assessment  dari  Wajib  Pajak.    Karena  sifatnya  yang inkonstitusional,  maka  terdapat  kemungkinan  penerimaan  dan  pembayaran  atas  PBB  Minerba sejak amandemen UUD 45 ditinjau kembali dan bila perlu dihentikan untuk sementara waktu, hingga ditetapkan dan diaturnya PBB Minerba dalam suatu Undang-Undang. Hal tersebut dapat membantu  Pemerintah  untuk  menghindari  gugatan  dari  para  Wajib  Pajak  PBB  Minerba  yang merasa dirugikan akibat pungutan PBB Minerba yang inkonstitusional tersebut ( AT ).

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Gordon,  John  S.,  “Down  with  Property  Taxes”,  Wall  Street  Journal,  Eastern  Edition,  Dow
Jones&Companies Inc., New
York, 1998. Sumber diambil dari https://search.proquest.com/newspapers/down-with- propertytaxes/docview/398889990/se-2?accountid=17242, diunduh 5 Januari 2021. Harvard  Law  Review,  “Taxation.  Particular  forms  of  Taxation.  Income  Tax.  Calculation  of Income of Mining Company”, Harvard Law Review, Vol.27, No.3, 1914.
Ismail, Tjip , “Bahan Ajar Pascasarjana FH UI, STHM, UNPAD, UBHARA”, Jakarta, 2020.
__________, “Potret Pajak Daerah di Indonesia”, edisi pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
McGee, Robert W.,”The Ethics of Tax Evation”, Perspective in Theory and Practice, Springer,
New York, 2012.
Pemerintah  Indonesia,  1985,  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1995,  Nomor  68.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985, Nomor 3312.
_____________, 1994, Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Republik  Indonesia  tahun  1994,  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 3569.
_____________, 2009, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2009,  Nomor  4,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
_____________,  2009,  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2009,  Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
_____________, 2011, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 nomor 5234.
_____________, 2020, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara tahun 2020 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara nomor 6525.
Steinmo, Sven, “Analysis:The truth about taxes”, Challenge 38, no. 1 ,1995, Hal.57-58. Sumber http://www.jstor.org/stable/40722726, diunduh 6 Januari 2021