## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## ANALISIS EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH SEKTOR KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

## Fauzan Azmi
Diponegoro University

## Fauzan1997@gmail.com
Abstract
High amount on health spending in Central Java province has not been offset by the achievement of good health outcomes, mostly on the mortality rate. This study assess the relative efficiency, in terms of technical costs and technical health service system, and to know improvement target in order to achieve the efficiency in the 35 districts/cities of Central Java province in 2015-2017.  This study uses Data Envelopment Analysis method,  using health spending as input variables, facilities and health service as intermediate output variables,  health outcomes as outcome variables, variable  return to scale  assumption  and output orientation model. The results shows that the severity  of inefficiency  occurred at the cost  technical efficiency, with only 2 districts/cities  achieving perfect efficiency, while  4 districts/cities achieve perfect  system technical  efficiency. The districts/cities that sustain inefficiencies are need  to  improve through the calculation of improvement targets by optimizing the output.
Keywords: Efficiency, Healthy, Health Spending, Health Outcome, Data Envelopment Analysis.
JEL Classification: two-digit number classification of Journal of Economic Literature (JEL).

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah ditandai dengan peningkatan output perekonomian yang dihasilkan oleh agen ekonomi yang produktif. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang meningkat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kuantitas saja, melainkan yang lebih penting merupakan aspek kualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Perekonomian, (dalam hal ini pemerintah) perlu memperhatikan aspek human capital mengingat bahwa manusia sebagai agen perekonomian, mampu mencapai kondisi yang produktif  dalam  tingkat kesehatan maupun pendidikan yang baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan perkapita (Mulyadi, 2003:2-3). Selain itu, Goldin (2014) dalam studinya menemukan bahwa perkembangan pada indikator kesehatan, bersamaan dengan pendidikan, dapat memacu produktivitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Permasalahan kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting mewujudkan kondisi manusia sebagai agen ekonomi yang produktif. Fullman et al., (2017)  meneliti mengenai pencapaian kondisi kesehatan yang berlandaskan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Sustainable Development Goals 2017 , Indonesia ditempatkan pada peringkat 125 dari 188 negara. Peringkat pencapaian kesehatan ini jauh berada di bawah negara- negara tetangga seperti Singapura (1), Malaysia (52), Thailand (83), dan Filipina (118). Dalam  penelitiannya, Atmawikarta (2005)  menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi pada tahun 2001, menurut Wirahadi (dalam Putri, 2015) sistem desentralisasi pada dasarnya bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.  Kurnia (2006) menyebutkan bahwa efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dengan kata lain, efisiensi dalam belanja kesehatan terjadi ketika besarnya belanja kesehatan sejumlah tertentu dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pelayanan kesehatan yang juga optimal.
Pada tahun 2015-2016 (Tabel 1), Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase pertumbuhan belanja urusan kesehatan sebesar 227%. Sementara pada tahun 2016- 2017,  Povinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kenaikan belanja urusan kesehatan tertinggi diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa.

## Tabel 1 Anggaran Belanja Kesehatan menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2015-2017 (dalam juta rupiah) Provinsi 2015 2016 2017 Prov. DKI Jakarta - 6,732,985  7,744,407 Prov. Jawa Barat 119,697 1,169,219 872,110 Prov. Jawa Tengah 209,150 684,292  2,401,341 Prov. D.I. Yogyakarta 49,292 201,299 169,423 Prov. Jawa Timur 359,408 3,344,147  3,664,956 Prov. Banten 123,840 300,096 386,279
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang  tercermin dalam kondisi angka kematian (mortalitas), angka kesakitan dan status gizi. Derajat kesehatan masyarakat di digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit, dan status gizi (Profil Kesehatan Jawa Tengah 2015).  Pada  tahun 2015-2017,  rata-rata Angka Kematian Bayi (AKB) Prov. Jawa Tengah tertinggi di atas provinsi lainnya di pulau jawa, dan menduduki urutan ke-8  rata-rata AKB tertinggi  nasional  Hal ini menandakan angka kematian bayi Prov. Jawa Tengah masih tinggi.
Rata-rata Angka Kematian Ibu tahun 2015-2017  Prov. Jawa Tengah  masih memiliki nilai (AKI)  yang tinggi dan menempati urutan kedua  diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa, Meski sudah di bawah rata-rata Indonesia, rata-rata nilai AKI

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Prov. Jawa Tengah masih terbilang tinggi dan belum mampu menekan Angka Kematian Ibu setingkat dengan Prov. DKI Jakarta (45), dan Prov. DIY (77). Sedangkan untuk Indikator Angka Harapan Hidup, Prov. Jawa Tengah memiliki pencapaian yang baik  dengan  menduduki urutan kedua skala nasional, dengan nilai AHH 74,02 (setelah Prov. DIY, dan setelahnya Prov. DKI Jakarta). Hal ini menandakan bahwa masyarakat Prov. Jawa Tengah mempunyai harapan usia yang panjang.
Angka Kematian (Mortalitas) khususnya AKB di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi dan di atas rata-rata Indonesia. Namun AKI Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai di bawah rata-rata Indonesia, begitu juga AHH yang berhasil menempati urutan ke dua tertinggi. Namun, jika dilihat secara lingkup yang lebih kecil lagi, angka  kematian di Prov. Jawa Tengah pada umumnya masih tercatat tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa. Tingginya pembiayaan sektor kesehatan  di Provinsi Jawa Tengah  belum  diiringi pencpaian indikator derajat kesehatan yang optimal, terutama pada indikator angka kematiannya. Agar mampu memberikan dampak yang optimal, tiap daerah dituntut untuk melakukan belanja secara efisien (anggaran yang sudah ditetapkan di tiap daerah dapat menghasilkan outpu t yang memaksimalkan potensi anggarannya), juga seperti yang tertera dalam undang-undang anggaran berbasis kinerja yang diharuskan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu perlu adanya pengukuran efisiensi sektor kesehatan guna menjadi kriteria penilaian keberhasilan pemerintah daerah.
Tujuan pada penelitian ini yakni mengukur tingkat efisiensi teknis  relatif biaya belanja urusan kesehatan, dan efisiensi teknis relatif  sistem pelayanan kesehatan  kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Penelitian mengenai pengukuran efisiensi teknis relatif pernah dilakukan di dalam dan di luar negeri. Eitbar Jafarov dan Victora Gunnarsson (2008) menemukan tingkat inefisiensi yang signifikan di Kroasia disebabkan proses transformasi antara intermediate ouput dengan indikator kesehatan (inefisiensi sistem) yang ditunjukkan oleh tingginya pengeluaran untuk obat-obatan, lamanya pasien dirawat di runah sakit, dan rendahnya out-of-pocket spendings .  Selain itu peneliti menemukan tingginya pengeluaran kesehatan di Kroasia karena tingginya permintaan akibat banyaknya lansia yang lebih membutuhkan pelayanan kesehatan dibanding usia muda, selain itu juga disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat harga yang ditetapkan asuransi nasional.  Sementara Marjin Verhoeven, Victoria Gunnarsson, dan Stephane Carcillo (2007) menemukan kondisi inefisiensi di negara G7 terjadi pada inefisiensi biaya, hal ini dikarenakan adanya tenaga keja yang berlebihan dalam sektor pendidikan maupun kesehatan yang menyebabkan  tingginya pengeluaran untuk pembayaran tenaga kerja. Temuan lain seperti desentralisasi tenyata berkaitan dengan rendahnya efisiensi, begitu juga dengan out-of-pocket payments (pengeluaran pribadi tidak berpengaruh terhadap kenaikan efisiensi), hal ini dikarenakan adanya adverse selection (insentif bagi pemegang asuransi untuk mengkonsumsi kesehatan secara berlebih). Aristyasani (2015)  dalam penelitiannya menemukan  efisiensi yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota yang diteliti juga bervariasi dan masih terdapat banyak daerah yang belum efisien. Anggaran belanja daerah yang belum efisien ini dikarenakan dari Rp. 421,8 milyar total anggaran kesehatan provinsi Jawa Barat tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengadaan fasilitas dan layanan kesehatan.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Hanya sebesar 50% untuk dipergunakan salah satunya dalam pengadaan fasilitas dan layanan kesehatan.
Penelitian ini juga memiliki tujuan lain yaitu menganalisis target perbaikan penggunaan belanja dan fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota agar mencapai konidisi  efisen. Pada penelitian Haryadi (2011), mengenai analisis efisiensi teknis bidang pendidikan  pada tingkat SD,SMP,SMP,SMA,  dan  SMK  di  kab/kota di 6 pulau di Indonesia, menemukan target perbaikan yang dilakukan dengan mengurangi alokasi pendidikan, meningkatkan angka rasio guru/murid, rasio kelas/murid, dan mengurangi angka putus sekolah sesuai pada masing-masing tingkatan pendidikan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Economic Efficiency dan Pengukurannya Mardiasmo  (2002:132-134) menyatakan pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, semakin besar output dibading input , maka semakin tinggi tingkat efisiensi. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil sebuah proses dapat dicapai dengan penggunan sumber daya yang serendah-rendahnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama;
b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input ;
c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama;
d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output . Pengukuran efisiensi sudah digunakan selama 40 tahun lebih (Coelli, 1996) dan pertama kali diawali oleh Farrell (1957). Ia mengemukakan bahwa efisiensi terdiri dari efisensi teknis dan efisiensi alokatif.   Javarof dan Gunnarsson (2008) dalam penelitiannya mengukur efisiensi sektor publik menggunakan efisiensi teknis di mana nilai efisiensi diukur dengan menggunakan sejumlah input yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Dalam pengukurannya, efisiensi teknis sektor publik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu efisiensi teknis biaya ( technical cost efficiency ), efisiensi teknis sistem ( technical system efficiency ), dan efisiensi keseluruhan ( overall efficicency).
Efisensi teknis biaya adalah pengukuran tingkat penggunaan sarana ekonomi/ sejumlah input , untuk menghasilkan sejumlah output . Efisiensi teknis sistem sendiri merupakan pengukuran tingkat penggunaan sejumlah input berupa indikator output intermediate untuk menghasilkan sejumlah outcomes . Kondisi efisiensi akan tercapai ketika penggunaan sejumlah input akan output yang maksimum. Pengukuran efisiensi dapat dibagi menjadi pengukuran berorientasi input dan output (Farrel 1957. Pengukuran berorientasi input merupakan kondisi di mana secara proporsional menurunkan penggunaan input dengan output yang dihasilkan adalah tetap, lalu pengukuran berorientasi output di mana dengan menggunakan input yang sama akan mendapatkan proporsi output yang lebih besar (Coelli et al.1998).

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Pengukuran Efisiensi Relatif dengan Metode
Data Envelopment Analysis (DEA) Charnes et al (1978)  mengemukakan metode berdasarkan teknis linear programming yang dinamakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengestimasi efisiensi teknis relatif dari suatu set Decision Making Units (DMUs). DEA mengevaluasi tingkat efisiensi suatu DMU dengan variabel multiple outpu t dan multiple input melalui linear programming . DEA bekerja dengan cara mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi, input serta output unit tertentu. Kemudian dihitung nilai produktivitas dan mengidenifikasi unit mana yang tidak menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan output secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat relatif, karena hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama.  Selain itu, unit-unit dalam perhitungan dari gabungan DMU dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan DMU yang inefisien. DEA juga mempertimbangkan menghitung perbaikan yang diperlukan dalam input yang tidak efisien agar menjadi efisien (Prajanti 2013:24). Syarat  dalam pengukuan  DEA  yaitu  bobot tidak boleh negatif, dan bobot harus bersifat universal, dalam hal ini berarti setiap DMU dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya ( total weighted output/total weighted input ) dan rasio tersebut tidak lebih dari 1 ( total weighted output/total weighted input ≤ 1). Pendekatan  DEA membangun sebuah fungsi linier piece-wise dari pengamatan input dan output secara empirik, tanpa mengasumsikan adanya sebuah fungsi sebelumnya yang melihat hubungan antara input dan output ,  pengujian hipotesis tidak dimungkinkan dan metode ini tidak mengalami multikolinearitas dan heteroskedasitas (Lubis, 2014). Metode DEA memungkinkan adanya DMU dengan nilai efisiensi  1  (optimal)  serta dapat melihat sumber inefisiensi dengan ukuran peningkatan potensial dari masing-masing inpu t dan output (Endri 2011). Dalam pengukuran DEA, terdapat asumsi constant return to scale (CRS) dan variabel return to scale (VRS).  Model Constant Retrun to Scale (CRS) mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama
( constant return to scale ),  artinya jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output juga akan meningkat sebesar x kali. Sedangkan Model Variable  Return to Scale (VRS) beranggapan bahwa suatu kinerja keuangan/ fasilitas dan layanan (DMU) tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah rasio antara penambahan input dan output tidak sama ( variabel return to scale ). Dengan kata lain, setiap penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, artinya bisa lebih besar atau kecil dari x kali.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan kurun waktu pada tahun 2015-2020.  Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa publikasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan  (Kementian Keuangan), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pusat Satatistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan 3 variabel penelitian, yaitu variabel input berupa belanja pemerintah daerah  urusan kesehatan, variabel output  intermediate berupa

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
fasilitas dan layanan  kesehatan yang terdiri dari; 1) Rasio  jumlah puskesmas  per 30.000 penduduk;  2)  Rasio  jumlah  tenaga Medis  per  30.000 penduduk;  3)  Rasio jumlah  tenaga bidan  per  30.000 penduduk, dan yang terakhir adalah variabel outcome yaitu indikator derajat   kesehatan seperti Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB), Angka Kematian Ibu Maternal pe 100.000 kelahiran hidup (AKI), dan Angka Harapan Hidup (AHH).  Penggunaan tiga jenis variabel dalam penelitian ini disebabkan dalam implikasinya terdapat hubungan tidak langsung antara variabel input dan variabel output , oleh karena itu variabel intermediate output digunakan untuk mengakomodir hal tersebut.
Variabel Input
Belanja pemerintah urusan kesehatan yang digunakan yaitu realisasi belanja pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam urusan kesehatan yang dinyatakan dalam juta rupiah.

## Variabel Output Itermediate
Rasio Jumlah Puskemsas per 30.000 penduduk Jumlah Puskesmas per 30.000 digunakan dalam mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap fasilitas dan layanan kesehatan berupa puskesmas di suatu wilayah (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015). Variabel jumlah puskesmas yang digunakan meliputi jumlah puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling. Perhitungan ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑡𝑡 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

## x 30.000
Rasio Jumlah Tenaga Medis (Dokter) per 30.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis per 30.000 penduduk yang bertugas di rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu atau fasilitas kesehatan publik milik pemerintah lainnya di suatu wilayah tertentu (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2015). Dalam Profil Kesehatan Jawa Tengah (2015), Tenaga Medis meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis). Perhitungan indikator ini diperolah melalui formula sebagai berikut:
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽𝑦𝑦𝐽𝐽 𝐽𝐽𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑡𝑡 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

## x 30.000
Rasio Jumlah Tenaga Bidan (Dokter) per 30.000 penduduk Jumlah  Bidan per 30.000 penduduk merupakan jumlah bidan yang bertugas di rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, atau fasilitas kesehatan publik milik pemerintah lainnya di suatu wilayah tertentu (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015). Perhitungan indikator ini diperoleh melalui formula:
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑡𝑡 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝑤𝑤𝐽𝐽ℎ 𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
x 30.000

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Variabel Outcome
Angka Kematian Bayi per 1000  kelahiran hidup (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015) . Indikator angka mortalitas / kematian memiliki karakteristik arah negatif, semakin rendah nilai mortalitas, maka semakin baik kondisi derajat kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat perhitungan efisiensi dengan DEA yaitu bobot harus berkarakteristik positif, selain itu juga akan menimbulkan resiko bias dalam pembacaan hasil analisis  karena dalam pendekatan non-parametrik, kinerja yang lebih tinggi secara langsung terkait dengan tingkat input yang lebih tinggi ( António Afonso, Miguel St.Aubyn, 2005). Mengacu pada penelitian Arinto Haryadi (2011), Indikator AKB akan di proksi dengan 100 - AKB%, dengan skala maksimum AKB% adalah 100%. AKB* diperoleh melalui formula:
100 -  ( 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝐽𝐽 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑏𝑏𝐽𝐽𝑤𝑤𝑑𝑑 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝐽𝐽 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑏𝑏𝐽𝐽𝑤𝑤𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑏𝑏 𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 x 100% )
Angka Kematian Ibu Maternal per 100.000 kelahiran hidup (AKI) Angka Kematian Ibu merupakan kematian perempuan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni disebabkan karena kehamilannya/penglolaannya, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, jatuh, dan lain-lain  (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah). Sama halnya dengan AKB, indikator AKI juga memiliki karakteristik arah yang negatif, sehingga Indikator AKI di proksi dengan 100 –  AKI%, dengan skala maksimum AKI% adalah 100%. AKI* diperoleh melalui formula:
100 -  ( 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝐽𝐽 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐽𝐽 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝐽𝐽 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐽𝐽 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽ℎ 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑏𝑏 𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑃𝑃𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑤𝑤𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑃𝑃𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 x 100% )
Angka Harapan Hidup saat Lahir Angka Harapan Hidup saat lahir di definisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dalam perhitungannya, AHH saat lahir dihitung menggunakan paket program Mortpak berdasarkan rata-rata kelompok umur ibu 15-49 tahun, dan dengan memperhatikan tren hasil Sensus penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus. BPS menyebutkan bahwa AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan memningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengukuran efisiensi teknis  relatif non parametric dengan Data Envelopment Analysis dengan pendekatan variabel return to scale dan berorientasi pada output . Pemilihan penggunaan analisis DEA berdasarkan pertimbangan bahwa analisis DEA mampu mengukur efisiensi relatif suatu Decisions Making Unit (DMU) dalam kondisi multi- input dan multi-output. Yang dimaksud DMU disini merupakan unit yang dianalisa dalam DEA (dalam hal ini merupakan pemerintah daerah).

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Dengan mengukur efisiensi relatif belanja pemerintah daerah urusan kesehatan, maka akan dapat mengetahui kabupaten/kota mana saja yang sudah mencapai kondisi efisien dan belum (inefisien).
Dengan menganalisis efisiensi teknis menggunakan metode DEA, penelitian ini akan menjelaskan hubungan penggunaan biaya kesehatan dalam mencapai output akhir meliputi variabel input dan variabel output intermediate yang akan menghasilkan efisiensi teknis biaya, lalu variabel output intermediate dan variabel output yang akan menghasilkan efisiensi teknis sistem. Dengan menganalisis efisiensi teknis (bukan ekonomis), artinya metode analisis DEA hanya memperhitungkan  nilai absolut dari suatu variabel. Oleh karena itu dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda- beda. pengukuran efisiensi pada dasarnya merupakan rasio antara output dan input :
Efficeincy = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑂𝑂𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑏𝑏𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑝𝑝𝐽𝐽𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐽𝐽𝑏𝑏𝐽𝐽𝑡𝑡𝑦𝑦
Lalu pengukuran efisiensi yang menyangkut input dan output dengan pengukuran efisiensi relatif yang dibobot sebagaimana berikut:
Efficiency dari unit j = 𝐽𝐽1𝑤𝑤1+𝐽𝐽2𝑤𝑤2+⋯ 𝑣𝑣1𝑥𝑥1+𝑣𝑣2𝑃𝑃+⋯
Namun demikian, pengukuran tersebut tetap memiliki keterbatasan yaitu sulitnya menentukan bobot yang seimbang untuk input dan output . Maka dari itu, analisis DEA berasumsi bahwa setiap DMU akan memilih bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya ( maximize total weighted output / total weighted input ). Untuk mengkalkulasi efisiensi relatif dari belanja pemerintah kab/kota urusan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, digunakan model program linear sebagai berikut:
Memaksimumkan 𝑧𝑧 𝑃𝑃 = ∑ 𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑡𝑡=1 𝑌𝑌 𝑡𝑡𝑃𝑃 Dengan batasan kendala: . ∑ 𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑡𝑡=1 𝑌𝑌 𝑡𝑡𝑃𝑃 − ∑ 𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐽𝐽 𝑑𝑑=𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑑𝑑𝑃𝑃 ≤ 0 ; 𝑘𝑘 = 1,2, … , 𝑛𝑛 , .. . ∑ 𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐽𝐽 𝑑𝑑=𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑑𝑑𝑃𝑃 = 1 𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑃𝑃 ≥ 0 ; 𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 , .. 𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑃𝑃 ≥ 0 ; 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑚 , ..
Dengan keterangan persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:
𝑧𝑧 𝑃𝑃 = Kabupaten/Kota yang diamati 𝐾𝐾 = Kabupaten/Kota yang dinilai dalam analisis yaitu 35 kabupaten/kota 𝑌𝑌 𝑡𝑡𝑃𝑃 = Jumlah output r yang dihasilkan oleh DMU k 𝑋𝑋 𝑑𝑑𝑃𝑃 = Jumlah input I yang digunakan DMU k 𝑠𝑠 = Jumlah output yang dihasilkan (layanan, fasilitas kesehatan dan derajat kesehatan).
𝑚𝑚 = Jumlah input yang digunakan (belanja kesehatan kabupaten/kota) 𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑃𝑃 = Bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap DMU k 𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑃𝑃
= Bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap DMU k

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Agar dapat memperoleh tingkatan  efisieni teknis, maka perlu adanya pembagian klasifikasi tingkat efisiensi, yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

## Tabel 2 Kriteria Ukuran Tingkat  Efisiensi Teknis Belanja Kesehatan
Kriteria Efisiensi Perhitungan Sempurna/Optimum X = 1 Tinggi X > ( x̄ + 0,5 SD) Sedang ( x̄ - 0,5 SD) < X < ( x̄ + 0,5 SD) Rendah X < ( x̄ - 0,5 SD) Sumber : BPS, 2015
Target Perbaikan Input dan Output untuk Mencapai Kondisi Efisien Dalam Coelli et al. (1998) menjelaskan bahwa analisis DEA mampu membuat  skenario perbaikan input dan output yang diperoleh melalui perhitungan slack dan radial movement , bagi input dan output yang belum efisien melalui langkah-langkah indentifikasi input yang terlalu tinggi atau output yang terlalu rendah. Hasil analisis data dengan metode DEA akan memperlihatkan DMU yang memiliki input/output yang belum efisien dan selanjutnya akan ditentukan langkah perbaikan agar mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna. Perhitungan target perbaikan dalam penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2017 menggunakan orientasi output ,  dalam hal ini perbaikan dilakukan dengan pengoptimalan output dan bukan dengan pengurangan input . Dalam efisiensi teknis biaya, pengoptimalan output dilakukan dengan menetapkan target perbaikan faslitas dan pelayanan yang seharusnya mampu diupayakan dengan belanja kesehatan yang tersedia. Lalu dalam efisiensi teknis sistem, pengoptimalan output dilakukan dengan menetapkan target perbaikan berupa derajat kesehatan masyarakat yang seharusnya dapat dicapai dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Perhitungan nilai efisiensi dengan metode DEA  pada penelitian ini menggunakan program Win4Deap2 versi 2.01. Hasil perhitungan efisiensi teknis akan menghasilkan nilai efisiensi teknis relatif antar DMU dalam satu set data di tahun yang sama.. Efisiensi relatif yang dihitung terdiri dari efisiensi teknis biaya, dan efisiensi teknis sistem dan menghasilkan skor 0-1.
Efiisiensi Teknis Biaya Belanja Kesehatan Hasil pengukuran (tabel 3) menunjukkan pada tahun 2015 hanya 3 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna, dan 32 kab/kota mengalami inefisiensi. Sementara pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dengan 5 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna. Peningkatan dari tahun 2015 ditunjukkan oleh Kab.Temanggung, Kab. Tegal, dan Kota Surakarta.  Lalu pada tahun 2017, menunjukkan bahwa hanya 4 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna, dengan Kab. Tegal dan Kab. Temanggung yang memiliki nilai efisiensi sempurna pada tahun 2016, turun menjadi efisiensi rendah, sementara Kota Semarang yang memiliki

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
peningkatan menjadi efisiensi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa secara efisiensi teknis biaya belum ada peningkatan yang signifikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam kurun waktu periode penelitian.
Tabel 3 Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Biaya menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 Kota/Kabupaten 2015 2016 2017  Rata- Rata Kab.Cilacap 0.476  0.476  0.496 0.48 Kab.Banyumas 0.522  0.505  0.539 0.52 Kab.Purbalingga 0.519  0.531 0.55 0.53 Kab.Banjarnegara 0.821  0.824  0.827 0.82 Kab.Kebumen 0.666  0.629 0.68 0.66 Kab.Purworejo 0.805  0.847  0.815 0.82 Kab.Wonosobo 0.653  0.657 0.66 0.66 Kab.Magelang 1  0.493  0.493 0.66 Kab.Boyolali 0.641  0.691  0.642 0.66 Kab.Klaten 0.621  0.625  0.628 0.62 Kab.Sukoharjo 0.587  0.738 0.44 0.59 Kab.Wonogiri 0.759  0.771  0.768 0.77 Kab.Karanganyar 0.595  0.713  0.532 0.61 Kab.Sragen 0.691  0.767  0.609 0.69 Kab.Grobogan 0.527  0.654  0.525 0.57 Kab.Blora 0.646  0.686  0.674 0.67 Kab.Rembang 0.603  0.844  0.583 0.68 Kab.Pati 0.543  0.627  0.517 0.56 Kab.Kudus 0.537 0.74  0.591 0.62 Kab.Jepara 0.4  0.372 0.38 0.38 Kab.Semarang 0.512  0.511 0.51 0.51 Kab.Demak 0.55  0.548  0.593 0.56 Kab.Temanggung 0.688 1 0.71 0.80 Kab.Kendal 0.674  0.757  0.676 0.70 Kab.Batang 0.654  0.598  0.601 0.62 Kab.Pekalongan 0.683  0.744 0.78 0.74 Kab.Pemalang 0.386  0.469 0.43 0.43 Kab.Tegal 0.477 1  0.544 0.67 Kab.Brebes 0.497 0.59 0.55 0.55 Kota Magelang 1 1 1 1.00 Kota Surakarta 0.765 1 1 0.92 Kota Salatiga 0.805  0.688  0.807 0.77 Kota Semarang 0.482  0.472 1 0.65 Kota Pekalongan 1 1 1 1.00 Kota Tegal 0.706  0.719  0.769 0.73 Sumber: Win4Deap2 versi 2.01 Keterangan: Hijau: efisiensi sempurna, Hijau muda: efisiensi tinggi, Kuning:
efisiensi sedang, merah: efisiensi rendah.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Tabel 4 Rata-Rata Efisiensi Teknis Biaya Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017 menurut Klasifikasi
sempurna tinggi sedang rendah
Kota Magelang, Kota Pekalongan
Kab.Banjarnegara, Kab.Purworejo, Kab.Wonogiri,
Kab.
Temanggung, Kab.Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Salatiga Kab.Kebumen, Kab.Wonosobo, Kab.Magelang, Kab.Boyolali, Kab.Klaten, Kab.Karanganyar, Kab.Sragen,
Kab.Blora,
Kab.Rembang, Kab.Kudus, Kab.Kendal, Kab.Batang,
Kab.Tegal, Kota Semarang, Kota Tegal Kab.Cilacap,
Kab.Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab.Sukoharjo,
Kab.Grobogan, Kab.Pati, Kab.Jepara, Kab.Semarang,
Kab.Demak,
Kab.Pemalang, Kab.Brebes
Hasil perhitungan rata-rata selama periode penelitian (Tabel 4), mennunjukkan pencapaian nilai efisiensi teknis biaya sempurna (= 1) hanya terdapat 2 kota, yaitu Kota Magelang, dan Kota Pekalongan. Hal ini menunjukkan daerah tersebut telah efisien dalam menggunakan belanja kesehatan pemerintah daerahnya secara konsisten selama periode penelitian. Sedangkan 33 kab/kota lainnya masih belum efisien secara sempurna dalam penggunaan belanja kesehatannya.  Lebih lanjut, daerah kab/kota yang telah mencapai nilai efisiensi teknis biaya sempurna (= 1), dalam hal ini Kota Magelang, dan Kota Pekalongan mengindikasikan  daerah tersebut telah memaksimalkan peran belanja kesehatannya.  Sedangkan, daerah kab/kota yang belum mencapai nilai efisiensi teknis biaya sempurna (< 1), menandakan belum optimalnya peran belanja kesehatan daerah tersebut.
Efisiensi Teknis Sistem Belanja Kesehatan Hasil pengukuran efisiensi sistem menunjukkan pada tahun 2015 (Tabel 5), sesuai perhitungan klasifikasi menunjukkan terdapat 14 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna dan 21 kab/kota yang memiliki nilai inefisiensi. Sementara pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dengan 6 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna.  Penurunan ditunjukkan oleh  Kab.Cilacap, Kab.Magelang, Kab.Klaten, Kab.Wonogiri, Kab.Semarang, Kab.Demak, dan Kab.Pemalang.  Lalu pada tahun 2017, menunjukkan peningkatan bahwa terdapat 14 kab/kota yang mencapai efisiensi sempurna, dengan Kab. Cilacap, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Demak, dan Kab. Pemalang yang meningkat menjadi efisiensi sempurna.  Dengan hasil perhitungan efisiensi teknis sistem selama periode penelitian menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki hasil efisiensi teknis sistem yang relatif tinggi (mendekati 1) jika dilihat tanpa menggunakan metode perhitungan klasifikasi.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Tabel 5 Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Sistem menurut Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017
Kota/Kabupaten 2015 2016 2017  Rata- Rata Kab.Cilacap 1 0.997 1 0.999 Kab.Banyumas 0.994 0.995 0.996 0.995 Kab.Purbalingga 0.993 0.99 0.994 0.992 Kab.Banjarnegara 0.991 0.985 0.983 0.986 Kab.Kebumen 0.995 0.995 0.995 0.995 Kab.Purworejo 0.993 0.985 0.994 0.991 Kab.Wonosobo 0.993 0.986 0.996 0.992 Kab.Magelang 1 0.998 1 0.999 Kab.Boyolali 0.996 0.995 0.992 0.994 Kab.Klaten 1 0.996 1 0.999 Kab.Sukoharjo 1 1 1 1.000 Kab.Wonogiri 1 0.996 0.995 0.997 Kab.Karanganyar 1 1 1 1.000 Kab.Sragen 0.993 0.991 0.991 0.992 Kab.Grobogan 0.98 0.982 0.999 0.987 Kab.Blora 0.984 0.976 0.981 0.980 Kab.Rembang 0.993 0.975 0.988 0.985 Kab.Pati 0.999 0.99 0.997 0.995 Kab.Kudus 0.999 0.998 0.997 0.998 Kab.Jepara 1 1 1 1.000 Kab.Semarang 1 0.996 1 0.999 Kab.Demak 1 0.999 1 0.999 Kab.Temanggung 1 0.992 1 0.997 Kab.Kendal 0.989 0.993 1 0.994 Kab.Batang 0.988 0.983 0.997 0.989 Kab.Pekalongan 0.995 0.986 0.99 0.990 Kab.Pemalang 1 0.996 1 0.999 Kab.Tegal 0.992 0.99 1 0.994 Kab.Brebes 0.992 0.978 1 0.990 Kota Magelang 1 1 0.993 0.998 Kota Surakarta 1 1 1 1.000 Kota Salatiga 0.992 0.996 0.993 0.994 Kota Semarang 1 1 0.996 0.999 Kota Pekalongan 0.99 0.978 0.984 0.984 Kota Tegal 0.993 0.994 0.996 0.994 Sumber: Win4Deap2 versi 2.01 Keterangan: Hijau: efisiensi sempurna, Hijau muda: efisiensi tinggi, Kuning:
efisiensi sedang, merah: efisiensi rendah .

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Tabel 6 Rata-Rata Efisiensi Teknis Sistem Kabupaten/Kota Tahun 2015- 2017 menurut Klasifikasi
sempurna tinggi sedang rendah
Kab.Sukoharjo,
Kab.Karanganyar, Kab.Jepara, Kota Surakarta
Kab.Cilacap, Kab.Magelang, Kab.Klaten, Kab.Wonogiri, Kab.Kudus, Kab.Semarang, Kab.Demak, Kab.Temanggung, Kab.Pemalang, Kota Magelang, Kota Semaranhg Kab.Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab.Kebumen, Kab.Wonosobo, Kab.Boyolali, Kab.Sragen, Kab.Pati, Kab.Kendal, Kab.Tegal, Kota Salatiga, Kota Tegal Kab.Banjarnegara, Kab.Purworejo, Kab.Grobogan, Kab.Blora,
Kab.Rembang, Kab.Batang, Kab.Pekalongan, Kab.Brebes, Kota Pekalongan
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata selama periode penelitian (Tabel 6), menunjukkan pencapaian nilai efisiensi teknis sistem sempurna (= 1) terdapat di 4 kab/kota. Kondisi hasil efisiensi teknis sistem ini lebih baik daripada hasil efisiensi teknis biaya. Hal ini dibuktikan dengan keseluruhan hasil efisiensi teknis sistem tiap daerah selama periode penelitian memiliki nilai lebih dari 0,9, meski dalam perhitungan klasifikasi nilai tersebut masih tergolong sedang. Tingkat keparahan yang ditunjukkan efisiensi teknis biaya pada daerah inefisien dengan nilai masih jauh dari sempurna (= 1), sebaliknya dengan efisiensi teknis sistem yang nilainya hampir mendekati sempurna (= 1).  Meski nilai pada efisiensi teknis sistem secara umum mendekati nilai sempurna, kab/kota yang belum mencapai nilai efisiensi sempurna tersebut masih inefisien. Perbaikan sistem kesehatan pada daerah yang belum efisien dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan seperti mengingkatkan jumlah puskesmas yang sudah ada, agar masyarakat akan lebih mudah menjangkau fasilitas tersebut. Selain itu distribusi jumlah tenaga medis dan tenaga bidan yang tersebar di berbagai kab/kota di Provinsi  Jawa Tengah dengan koordinasi lintas sektor ke daerah yang masih kekurangan tenaga medis dan bidan.
Target Perbaikan Output untuk Mencapai Kondisi Efisien Perbaikan  untuk mencapai kondisi efisien  dilakukan dengan pengoptimalan output dan bukan dengan pengurangan input dan perbaikan hanya dilakukan pada tahun 2017.  Dalam efisiensi teknis biaya, pengoptimalan output dilakukan dengan menetapkan target perbaikan faslitas dan pelayanan yang seharusnya mampu diupayakan dengan belanja kesehatan yang tersedia. Lalu dalam efisiensi teknis sistem, pengoptimalan output dilakukan dengan menetapkan target perbaikan berupa derajat kesehatan masyarakat yang seharusnya dapat dicapai dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia. Kota Surakarta pada  tahun 2017 sudah mencapai efisiensi teknis biaya dan sistem secara sempurna,  oleh karena itu di dalam perhitungan target perbaikan output untuk daerah tersebut tidak ditemukan adanya nilai target dan potential improvement yang harus diupayakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Daerah yang telah efisien secara teknis biaya dan teknis sistem dapat dijadikan daerah tujuan kegiatan benchmarking pemerintah daerah kabupaten/kota

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
yang belum efisien. Hasil perhitungan target perbaikan ditampilkan pada tabel 7 berikut:

## Tabel 7 Target Perbaikan Output Efisiensi Teknis Biaya dan Sistem
Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017
Kab/Kota Variabel Actual Target Potential Improveme nt Kab/Kota Variabel Actual Target Potential Improvemen t (+) Rasio Puskesmas 0.666 1.344 0.678 (+) Rasio Puskesmas 0.881 1.296 0.415 (+) Rasio Tenaga Medis 5.171 50.239 45.068 (+) Rasio Tenaga Medis 14.396 56.587 42.191 (+) Rasio Tenaga Bidan 16.265 32.813 16.548 (+) Rasio Tenaga Bidan 24.085 35.429 11.344 (+) AKB 5.02 5.02 -0.001 (+) AKB 7.21 5.72 -1.491 (+) AKI 70.22 70.23 0.006 (+) AKI 61.38 45.80 -15.585 (+) AHH 73.24 73.24 0.000 (+) AHH 72.98 76.574 3.594 (+) Rasio Puskesmas 0.703 1.303 0.600 (+) Rasio Puskesmas 1.134 1.391 0.257 (+) Rasio Tenaga Medis 12.901 55.633 42.732 (+) Rasio Tenaga Medis 3.191 43.926 40.735 (+) Rasio Tenaga Bidan 18.901 35.036 16.135 (+) Rasio Tenaga Bidan 15.492 30.212 14.720 (+) AKB 8.43 7.21 -1.221 (+) AKB 12.65 9.80 -2.849 (+) AKI 54.16 41.28 -12.874 (+) AKI 149.51 130.67 -18.841 (+) AHH 73.33 74.638 1.308 (+) AHH 74.26 74.684 0.424 (+) Rasio Puskesmas 0.72 1.31 0.590 (+) Rasio Puskesmas 0.918 1.391 0.473 (+) Rasio Tenaga Medis 7.627 54.726 47.099 (+) Rasio Tenaga Medis 5.317 43.926 38.609 (+) Rasio Tenaga Bidan 19.052 34.662 15.610 (+) Rasio Tenaga Bidan 12.509 30.212 17.703 (+) AKB 8.02 6.00 -2.029 (+) AKB 10.34 9.13 -1.210 (+) AKI 76.76 55.55 -21.208 (+) AKI
79.54 66.85 -12.691 (+) AHH 72.91 74.469 1.559 (+) AHH 71.3 72.432 1.132 (+) Rasio Puskesmas 1.15 1.391 0.241 (+) Rasio Puskesmas 0.686 1.391 0.705 (+) Rasio Tenaga Medis 5.586 43.926 38.340 (+) Rasio Tenaga Medis 6.197 43.926 37.729 (+) Rasio Tenaga Bidan 17.844 30.212 12.368 (+) Rasio Tenaga Bidan 3.713 30.212 26.499 (+) AKB 13.37 7.80 -5.572 (+) AKB 12.20 12.20 0.001 (+) AKI 137.66 79.57 -58.093 (+) AKI
46.53 46.52 -0.013 (+) AHH 73.79 75.086 1.296 (+) AHH 73.39 73.39 0.000 Kab. Magela ng Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Banjarne gara Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Kebume n Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Purwor ejo Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Wonos obo Kab Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Cilacap Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Banyum as Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Purbalin gga ent ent
(+) Rasio Puskesmas
0.893 1.391 0.498 (+) Rasio Puskesmas 0.847 1.391 0.544 (+) Rasio Tenaga Medis 11.051 43.926 32.875 (+) Rasio Tenaga Medis 13.964 43.926 29.962 (+) Rasio Tenaga Bidan 18.808 30.212 11.404 (+) Rasio Tenaga Bidan 16.642 30.212 13.570 (+) AKB 8.46 5.91 -2.558 (+) AKB 8.21 5.44 -2.772 (+) AKI 111.92 61.68 -50.237
(+) AKI
79.94 51.00 -28.936 (+) AHH 75.72 76.321 0.601 (+) AHH 75.55 76.264 0.714 (+) Rasio Puskesmas 0.874 1.391 0.517 (+) Rasio Puskesmas 0.659 1.254 0.595 (+) Rasio Tenaga Medis 7.812 43.926 36.114 (+) Rasio Tenaga Medis 5.735 62.152 56.417 (+) Rasio Tenaga Bidan 9.894 30.212 20.318 (+) Rasio Tenaga Bidan 19.821 37.722 17.901 (+) AKB 10.15 10.15 0.000 (+) AKB 13.49 5.81 -7.677 (+) AKI 112.76 112.75 -0.010 (+) AKI 81.76 77.67 -4.091 (+) AHH 76.62 76.62 0.000 (+) AHH 74.46 74.55 0.090 (+) Rasio Puskesmas 0.41 1.235 0.825 (+) Rasio Puskesmas 0.908 1.347 0.439 (+) Rasio Tenaga Medis 18.648 64.705 46.057 (+) Rasio Tenaga Medis 6.986 49.818 42.832 (+) Rasio Tenaga Bidan 17.043 38.774 21.731 (+) Rasio Tenaga Bidan 22.006 32.64 10.634 (+) AKB 6.39 6.39 0.000 (+) AKB 14.07 7.59 -6.481 (+) AKI 31.94 31.94 0.000 (+) AKI 125.66 59.65 -66.011 (+) AHH 77.49 77.49 0.000
(+) AHH 73.99 75.461 1.471 Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Sragen Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Grobog an Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Blora Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Boyolali Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Klaten Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Sukoharj o

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
(+) Rasio Puskesmas 1.068 1.391 0.323 (+) Rasio Puskesmas 0.811 1.391 0.580 (+) Rasio Tenaga Medis 8.076 43.926 35.850 (+) Rasio Tenaga Medis 4.293 43.926 39.633 (+) Rasio Tenaga Bidan 14.738 30.212 15.474 (+) Rasio Tenaga Bidan 16.743 30.212 13.469 (+) AKB 10.00 8.38 -1.623 (+) AKB 15.03 8.03 -6.999 (+) AKI 83.33 66.30 -17.026 (+) AKI 155.88 116.13 -39.757 (+) AHH 76 76.385 0.385 (+) AHH 74.32 75.218 0.898 (+) Rasio Puskesmas 0.723 1.358 0.635 (+) Rasio Puskesmas 0.698 1.349 0.651 (+) Rasio Tenaga Medis 8.467 48.286 39.819 (+) Rasio Tenaga Medis 7.219 49.507 42.288 (+) Rasio Tenaga Bidan 17.038 32.009 14.971 (+) Rasio Tenaga Bidan 16.821 32.512 15.691 (+) AKB 12.66 12.66 0.001 (+) AKB 8.43 7.31 -1.124 (+) AKI 72.56 72.57 0.014 (+) AKI 90.99 79.29 -11.701 (+) AHH 77.31 77.31 0.000 (+) AHH 75.8 76.065 0.265 (+) Rasio Puskesmas 0.669 1.235 0.566 (+) Rasio Puskesmas 0.759 1.279 0.520 (+) Rasio Tenaga Medis 12.508 64.705 52.197 (+) Rasio Tenaga Medis 6.482 58.845 52.363 (+) Rasio Tenaga Bidan 22.901 38.774 15.873 (+) Rasio Tenaga Bidan 21.577 36.359 14.782 (+) AKB 7.59 6.60 -0.992 (+) AKB 6.33 6.33 -0.001 (+) AKI 72.59 62.23 -10.359 (+) AKI
67.14 67.13 -0.010 (+) AHH 76.44 76.675 0.235 (+) AHH 75.27 75.27 0.000 (+) Rasio Puskesmas 0.515 1.356 0.841 (+) Rasio Puskesmas 0.988 1.391 0.403 (+) Rasio Tenaga Medis 7.677 48.521 40.844 (+) Rasio Tenaga Medis 5.414 43.926 38.512 (+) Rasio Tenaga Bidan 12.189 32.106 19.917 (+) Rasio Tenaga Bidan 17.546 30.212 12.666 (+) AKB 5.21 5.21 0.000 (+) AKB 12.53 12.53 -0.001 (+) AKI 57.91 57.93 0.014 (+) AKI 67.46 67.47 0.015 (+) AHH 75.68 75.68 0.000 (+) AHH 75.42 75.42 0.000 (+) Rasio Puskesmas 0.71 1.391 0.681 (+) Rasio Puskesmas 0.94 1.391 0.451 (+) Rasio Tenaga Medis 4.944 43.926 38.982 (+) Rasio Tenaga Medis 1.818 43.926 42.108 (+) Rasio Tenaga Bidan 11.125 30.212 19.087 (+) Rasio Tenaga Bidan 15.862 30.212 14.350 (+) AKB 6.26 6.26 0.001 (+) AKB 0.94 0.94 0.000 (+) AKI 111.83 111.82 -0.011 (+) AKI 1.818 1.818 0.000 (+) AHH 75.57 75.57 0.000 (+) AHH 15.862 15.862 0.000 Kab. Kendal Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Semaran g Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Remban g Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Kudus Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Jepara Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Demak Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Temang gung Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Pati Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Wonogir i Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Karanga nyar Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab/Kot a Variabel Actual Target Potential Improvem ent Kab/Ko ta Variabel Actual Target Potential Improvem ent
ent ent
(+) Rasio Puskesmas 0.833 1.385 0.552 (+) Rasio Puskesmas 0.988 0.988 0.000 (+) Rasio Tenaga Medis 3.928 44.731 40.803 (+) Rasio Tenaga Medis 77.31 77.31 0.000 (+) Rasio Tenaga Bidan 18.371 30.544 12.173 (+) Rasio Tenaga Bidan 31.564 31.564 0.000 (+) AKB 12.73 8.22 -4.506 (+) AKB 2.73 2.73 0.000 (+) AKI 127.27 117.06 -10.209 (+) AKI 70.74 70.75 0.009 (+) AHH 74.5 74.729 0.229 (+) AHH 77.06 77.06 0.000 (+) Rasio Puskesmas 0.914 1.235 0.321 (+) Rasio Puskesmas 0.953 1.235 0.282 (+) Rasio Tenaga Medis 7.955 64.705 56.750 (+) Rasio Tenaga Medis 49.543 64.705 15.162 (+) Rasio Tenaga Bidan 30.23 38.774 8.544 (+) Rasio Tenaga Bidan 31.282 38.774 7.492 (+) AKB 8.35 5.03 -3.323 (+) AKB 15.00 6.39 -8.613 (+) AKI 102.01 65.82 -36.197 (+) AKI 236.87 31.94 -204.929 (+) AHH 73.46 74.217 0.757 (+) AHH 76.98 77.49 0.510 (+) Rasio Puskesmas 0.579 1.346 0.767 (+) Rasio Puskesmas 0.632 0.632 0.000 (+) Rasio Tenaga Medis 5.392 49.879 44.487 (+) Rasio Tenaga Medis 47.739 47.739 0.000 (+) Rasio Tenaga Bidan 14.048 32.665 18.617 (+) Rasio Tenaga Bidan 19.287 19.287 0.000 (+) AKB 5.53 5.54 0.001 (+) AKB 7.56 6.39 -1.173 (+) AKI 100.26 100.28 0.012 (+) AKI 88.28 31.94 -56.341 (+) AHH 72.98 72.98 0.000 (+) AHH 77.21 77.49 0.280
Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kota Surakart a Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kota Salatiga Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kota Semara ng Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Batang Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Pekalon gam Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab.
Pemalan g

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pembahasan Hasil perhitungan pencapaian nilai efisiensi teknis melalui metode DEA, diketahui  dari keseluruhan 35 kabupaten/kota yang diamati selama kurun waktu periode penelitian masih belum mencapai nilai efisiensi sempurna (= 1), baik secara teknis biaya maupun sistem, dengan capaian nilai efisiensi pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunarson (2008) dan Verhoeven (2007) yang menunjukkan adanya inefsiensi pada daerah penelitian. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian  Aristyasani (2015) yang hasilnya menunjukkan efisiensi yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota yang diteliti bervariasi dan masih terdapat inefisiensi Pada  hasil penelitian ini  masih terdapat daerah yang memiliki input yang besar namun tidak diiringi dengan output yang optimum. Salah satunya yang terjadi pada Kabupaten Banyumas. Nilai rata-rata capaian Efisiensi teknis biaya di Kabupaten Banyumas selama periode penelitian menunjukkan pencapaian yang belum efisien sebesar 0,52. Jika dilihat dari sisi input , Kab. Banyumas merupakan daerah dengan input berupa belanja kesehatan yang tinggi (jika dibandingkan kab/kota lain) setelah Kota Semarang, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sebanding dengan input yang digunakan. Begitu juga dengan Kota Semarang dengan nilai efisiensi teknis biaya sebesar 0,65, dan memiliki input (belanja kesehatan) yang tertinggi, namun output yang dihasilkan tidak sebanding dengan input yang digunakan. Ini mengindikasikan bahwa dari sisi efsiensi teknis biaya, Kab. Banyumas, dan Kota Semarang memiliki input berupa belanja kesehatan yang tinggi, namun besarnya belanja kesehatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan berupa fasilitas dan layanan kesehatan yang optimum.
Lebih lanjut, Kota Pekalongan merupakan daerah dengan belanja kesehatan terendah di antara ke-35 kab/kota lainnya, namun pencapaian nilai efisiensi teknis biaya mampu mencapai nilai sempurna (= 1). Begitu pula dengan Kota Magelang
Kab/Kot a Variabel Actual Target Potential Improvem ent Kab/Ko ta Variabel Actual Target Potential Improvem ent (+) Rasio Puskesmas 0.607 1.235 0.628 (+) Rasio Puskesmas 1.391 1.391 0.000 (+) Rasio Tenaga Medis 6.174 64.705 58.531 (+) Rasio Tenaga Medis 43.926 43.926 0.000 (+) Rasio Tenaga Bidan 21.095 38.774 17.679 (+) Rasio Tenaga Bidan 30.212 30.212 0.000 (+) AKB 7.86 7.86 0.001 (+) AKB 9.08 3.80 -5.274 (+) AKI 52.67 52.69 0.017 (+) AKI 171.26 69.88 -101.379 (+) AHH 71.14 71.14 0.000 (+) AHH 74.19 75.407 1.217 (+) Rasio Puskesmas 0.635 1.235 0.600 (+) Rasio Puskesmas 0.967 1.257 0.290 (+) Rasio Tenaga Medis 4.059 64.705 60.646 (+) Rasio Tenaga Medis 30.351 61.775 31.424 (+) Rasio Tenaga Bidan 21.314 38.774 17.460 (+) Rasio Tenaga Bidan 28.9 37.567 8.667 (+) AKB 12.36 12.36 0.000 (+) AKB 11.49 6.39 -5.100 (+) AKI 95.11 95.11 -0.002 (+) AKI 45.96 31.94 -14.012 (+) AHH 68.61 68.61 0.000 (+) AHH 74.23 77.49 3.260 (+) Rasio Puskesmas 1.235 1.235 0.000 (+) Rasio Tenaga Medis 64.705 64.705 0.000 (+) Rasio Tenaga Bidan 38.774 38.774 0.000 (+) AKB 6.63 4.21 -2.425 (+) AKI 192.55 55.07 -137.489 (+) AHH 76.66 77.234
0.574
Kota Pekalon gan Pekalongan Efisiensi Teknis Sitsem Kota Magelan g Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kota Tegal Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Tegal Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem Kab. Brebes Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sitsem

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
yang memiliki belanja kesehatan terendah setelah Kota Pekalongan, dan mampu mencapai nilai efisiensi teknis biaya sempurna (= 1).
Daerah dengan belanja kesehatan yang tinggi cenderung mengalami konidisi inefisiensi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Indriati (2014) dan Nurul Ainul Mardiyah (2012)  yang menyatakan bahwa daerah dengan belanja kesehatan yang jauh lebih kecil cenderung untuk menjadi paling efisien dibanding daerah yang belanja kesehatannya lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan APBD yang besar relatif lebih sulit dalam pengelolaannya untuk menjaga efisiensi penggunaannya (Nurul Ainul Mardiyah, 2012). Lalu hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Atmawikarta (2005) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan, semakin besar belanja kesehatan, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat.
Pada penelitian ini inefisiensi secara umum terjadi pada inefisiensi teknis biaya yang ditunjukkan oleh tingkat keparahan yang terjadi pada efisiensi teknis biaya berada dalam kriteria efisiensi rendah, berbeda dengan efisiensi teknis sistem, yang nilai efisiensinya mendekati 1.
KESIMPULAN Selama kurun tahun 2015-2017, hanya terdapat 2 Kota yang telah mencapai efisiensi sempurna teknis biaya  dan  sebanyak 33 kabupaten/kota lainnya masih belum optimal dalam penggunaan belanja kesehatannya.  Secara efisiensi teknis sistem menunjukkan hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang mencapai kondisi efisiensi teknis sistem sempurna dan 31 kabupaten/kota lainnya masih belum optimal dalam penggunaan fasilitas dan layanan kesehatan dalam menghasilkan derajat kesehatan yang baik.  Selama  periode penelitian, ditemukan  permasalahan terjadi pada inefisiensi teknis biaya, di mana tingkat keparahan yang terjadi berada dalam kriteria efisiensi rendah, berbeda dengan efisiensi teknis sistem, yang secara umum nilai efisiensinya mendekati 1.  Tingkat potential improvement tiap kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam variabel yang perlu diperbaiki.  Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Eitbar Jafarov dan Victora Gunnarsson (2008), dan Aristyasani (2015), dan tidak membuktikan penelitian yang di sebutkan Atmawikarta (2005), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan.

## KETERBATASAN DAN SARAN
Untuk memenuhi asumsi DEA, penelitian ini memproksikan indikator angka kematian supaya memiliki arah yang positif.  Penggunaan data belanja kesehatan belum secara spesifik, penggunaan data belanja yang lebih spesifik akan menghasilkan hasil data yang lebih akurat. Penggunaan variabel fasilitas dan layanan kesehatan maupun derajat kesehatan masyarakat hanya menggunakan indikator secara umum, belum lebih dalam lagi seperti jumlah tempat tidur, angka kesakitan dan gizi, mengingat keterbatasan data yang disediakan pemerintah daerah kota/ kabupaten. Indikator yang lebih dalam dan tajam akan menghasilkan hasil efisiensi yang lebih akurat, terlebih dapat mengukur langsung di setiap permasalahan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
kesehatan, seperti kesehatan gizi (stunting), kehamilan, dan kesakitan.  Studi selanjutnya perlu lebih dalam lagi dalam melihat jenis indikator fasilitas dan layanan, maupun outcome kesehatan masayrakat, dan bisa melanjutkan tahap selanjutnya dalam melihat korelasi antara hasil variabel efisiensi dengan variabel lain yang, mempengaruhi keuangan daerah (contohnya derajat desentralisasi), maupun faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti yang dilakukan oleh Eitbar Jafarov dan Victora Gunnarsson (2008).
Daerah yang belum mencapai kondisi efisen secara teknis biaya dan teknis sistem dapat melakukan potential improvement (melalui pengoptimalan output) dan benchmarking ke daerah yang telah mencapai kondisi efisiensi sempurna, dan Bagi daerah yang telah mencapai kondisi efisiensi sempurna,  diharapkan pemerintah daerah  tersebut  tetap melakukan pengawasan dan pengevaluasian belanja sektor kesehatan untuk meminimalisir peluang terjadinya pemborosan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmawikarta, A. (2005). Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi. Www.Bappenas.Go.Id , 1–14. https://doi.org/10.1016/0005-2795(79)90110-7 Badan Pusat Statistik. (2015). Analisis Tematik ST2013 Subsektor Efisiensi Sistem Produksi dan Tataniaga Hortikultura .
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research , 2 (6), 429– 444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8 Coelli T, Prasada Rao DS, B. G. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis . Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2014). Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Vol. 3511351). Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2017). Profil kesehatan Profinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Vol. 3511351). Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) , 120 (3), 253–290. Retrieved from http://goo.gl/AFhm2N
Fullman, N., Barber, R. M., Abajobir, A. A., Abate, K. H., Abbafati, C., Abbas, K. M., … Murray, C. J. L. (2017). Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: An analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet , 390 (10100), 1423–1459. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(17)32336-X
Goldin, C. (2014). Human capital, schooling and health. In
Economics and Human
Biology (Vol. 1, pp. 207–221). https://doi.org/10.1016/S1570-677X(03)00035-
2
Gunnarsson, V., Carcillo, S., & Verhoeven, M. (2007). Education and Health in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending. IMF Working Papers , 07 (263), 1. https://doi.org/10.5089/9781451868265.001 Gunnarsson, V., & Jafarov, E. (2008). Government Spendingon Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options. IMF Working Papers ,

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
08 (136), 1. https://doi.org/10.5089/9781451869958.001
Haryadi, A. (2011). ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN (Penerapan Data Envelopment Analysis) TESIS .
Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Jesp , 6 (2), 192–205.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Profil Kesehatan Indonesia 2017 . https://doi.org/10.1002/qj Kesehatan, K., & Indonesia, R. (2015). Profil Kesehatan Indonesia 2015 .
Kurnia, A. S. (2006). Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Dengan Metode Free Disposable Hull (Fdh). Jurnal Bisnis Strategi , Vol. 15, pp. 50–69. Mangkoesoebroto, G. (1999). Ekonomi Publik . Yogyakarta: BPFE.
Mills, G. (1990). Ekonomi Kesehatan untuk Negara-Negara sedang berkembang . Jakarta: PT. Dian Rakyat.
Nurul Ainul Mardiyah. (2012). Analisis Efisiensi Pengeluaran Publik pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2011. Universitas Indonesia . Pradipta, Z. I., Tama, I. P., & Yuniarti, R. (2014). Analisis Tingkat Efisiensi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Metode Data Envelopment Analysis  (DEA) :  Studi  Kasus  Puskesmas  Kota  Surabaya. Rekayasa Dan
Manajemen Sistem Industri , 2 (5), 1021–1031. Retrieved from rmsi.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jrmsi/article/view/147 Putri, A. (2015). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Propinsi Jawa
Barat. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (2), 127–150. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2302 Rusydiana, A. S. (2013). Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Teori dan Aplikasi . Bogor: Smart Publishing. Tjiptoherijanto, S. (1994). Ekonomi Kesehatan . Jakarta: PT Rineka Cipta. Todaro, Michael P, Stephen, C. S. (2012). Economic Development (Edisi sebe). Boston: Pearson Education.