## DINAMIKA PEMANFAATAN HUTAN OLEH SUKU ANAK DALAM  BATHIN IX DI DUSUN SENAMI KABUPATEN BATANGHARI

## THE DYNAMICS OF FOREST USE BY SUKU ANAK DALAM BATHIN IX IN VILLAGE SENAMI OF BATANGHARI REGENCY
Asnelly Ridha Daulay Balitbangda Provinsi Jambi Jalan Nur Atmadibrata No. 1A Telanaipura Jambi Telp/fax. 0741-669352 e-mail: ard_falls@yahoo.com Dikirim: 24 Januari 2013; direvisi: 13 Februari 2013; disetujui: 18 Maret 2013

## Abstrak
Penelitian bertujuan mengetahui kondisi terkini Suku Anak Dalam dari kelompok Bathin IX yang menetap di tengah kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif, pemilihan lokasi secara purposif, penetapan jumlah responden secara proporsional dan tehnik  pengambilan  sampel  dengan  metode  non  random-purposive  sampling.  Dapat  disimpulkan  warga SAD  telah  meninggalkan  kegiatan  eksploitasi  hutan  dan  beralih  menjadi  petani  kebun  karet  dan  sawit. Mereka menyadari status Tahura sebagai hutan lindung dan mematuhinya, walaupun tak sepenuhnya setuju karena status tersebut membatasi pendapatan dari jual beli hasil hutan. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura.  Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.
Kata kunci : suku anak dalam; hutan; matapencaharian; keahlian

## Abstract
This study aims at updating the current condition of indigenious people of Suku Anak Dalam (SAD) from the tribe of Bathin IX, that live in the protected forest of Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. It  is  a  descriptive explorative research,  the  location chosen purposively,  the  number  of respondents  taken proporsionally  using  non random-purposive  sampling.  It  can be  concluded  that  the  SAD  had  transformed their ways of earning living from forest  exploitation to be a rubber or oil palm farmers. They are aware of TAHURA status as a protected forest and obidient,  though not fully agree with that since it prohibits them from getting more income from selling of the forrest products. The real threats toward TAHURA may come from the migrants that get involved in illegal logging and establish residency inside TAHURA. The SAD is looking forward to having life skill training and permit from government to plan rubber or oil palm  in the non-productive area of TAHURA.
Keywords : suku anak dalam; forest; livelihood; skills

## PENDAHULUAN
Suku  Anak  Dalam  atau  Orang  Dalam  atau kelompok  Bathin  IX  menurut  Sukmareni  (2008), merupakan komunitas yang hidup menetap, memenuhi  kebutuhan  hidup  dari  petalangan  dan mengambil  hasil  hutan.    Komunitas  Batin  IX  telah berinteraksi dengan orang luar sejak masa penjajahan Belanda.  Eksplorasi  minyak  bumi  dan  dibukanya sejumlah  ruas  jalan  menyebabkan  daerah-daerah pemukiman  Bathin  IX  terbuka  bagi  kedatangan orang  luar  sehingga  terjalin  interaksi  diantara mereka.
Dengan adanya  pembentukan  desa-desa  baru, masyarakat  Batin  IX    sekarang  tersebar  di  18  desa yaitu  Naga Sari, Pelempang, Nyogan, Tanjung Pauh 39,  Merkanding,  Tanjung  Lebar,  Ladang    Peris, Kilangan,  Sengkawang,  Pompa  Air,  Bungku,  Jebak, Jangga  Aur,    Muara  Singoan,  Pemusiran,  Lubuk
Napal,  Lamban  Segatal  dan  Sepintun.  Meski  telah berbaur dengan masyarakat Melayu namun adat dan budaya SAD masih dipertahankan, diantaranya ritual Basale,  yakni  ritual  untuk  menyembuhkan  orang yang  sakit  kronis  dengan  bantuan  dukun  Basale. (Sukmareni, 2008)
Seiring  derasnya  alihfungsi  hutan  menjadi kawasan  perkebunan  sawit  dan  karet  serta  kegiatan pembalakan  liar,  kehidupan  warga  SAD  di  kawasan ini semakin terjepit. Keleluasaan mereka memanfaatkan hutan tereduksi secara signifikan oleh peraturan  pemerintah menyangkut  konservasi hutan. Selain  itu  warga  SAD  harus  berhadapan  dengan pihak  swasta  yang  memperoleh  hak  pengelolaan resmi  hutan  dari  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan warga  non  SAD  atau  pendatang  ilegal  di  kawasan hutan.
Kondisi  ekonomi  SAD  jauh  tertinggal dibanding  suku  lain.  Posisi  mereka  juga  lemah  di
depan hukum akibat tak memiliki bukti kepemilikan lahan,  pendidikan  dan  keterampilan  yang  kurang. Banyak  SAD  menjadi  pengemis  dan  penderita busung lapar. (republika.co.id)

## Karakteristik SAD Bathin IX
Jumlah penduduk SAD khusus dari kelompok Bathin  IX  belum  diketahui  secara  pasti  karena selama  ini  Pemerintah  menyamakan  antara  Orang Rimba  dengan  SAD  Bathin  IX    meskipun karakteristik  hidup  mereka  berbeda.  Berdasarkan hasil  Sensus  Penduduk  tahun  2010,  populasi  SAD Bathin  IX  plus  Orang  Rimba  di  Provinsi  Jambi mencapai 3.198 orang, meliputi 1.610 orang laki-laki dan  1.588  orang  perempuan  yang  tersebar  di  lima wilayah kabupaten se-Provinsi Jambi. (berita21.com)
Generasi  muda  SAD  kelompok  Bathin  IV yang  lahir  pasca  tahun  1974,  umumnya  hanya mengetahui kalau mereka adalah Suku Anak Dalam, meskipun pola hidup mereka berbeda dengan Orang Rimba.  Pemerintah  menamakan  kedua  kelompok tersebut sebagai Suku Anak Dalam. Pola pendekatan pemerintah  terhadap  kelompok  ini  juga  disamakan, sehingga banyak program yang diberikan tidak tepat sasaran. (Sukmareni, 2008)
Menurut  Purba  (2005) terdapat  tiga  tipe masyarakat  peramu;  (1)  Masyarakat  peramu pemburu,  mereka  cenderung  menghindari  kontak dengan masyarakat lain, hidup dari hasil hutan dan berkehidupan social  egaliter ,  (2)  masyarakat peladang berotasi, mereka memanfaatkan kesuburan  tanah  dan  potensi  lingkungan  hutan yang  relatif  luas  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup, ladang mereka buka dengan cara membakar.  Di  luar  kehidupan  berladang,  kaum laki-lakinya  masih  sering  berburu  dan  meramu  di hutan,  dan  (3)  Masyarakat  peladang  menetap, yaitu  masyarakat  yang  telah  mengembangkan kehidupan bertani secara menetap, biasanya hidup dari tanaman pertanian ekspor.
Belasan  tahun  terakhir  interaksi  kelompok masyarakat  SAD  Bathin  IX  dengan  masyarakat semakin  meningkat. Interaksi dan  perubahan  gaya hidup  menyebabkan  pula  perubahan  persepsi mereka  terhadap  hutan.  Menurut  Lauer  (2003)
yang  mengacu  kepada  teori  Perubahan  Ibnu Khaldun,  orang  Badui  yang  hidup  nomaden memiliki  kehidupan  yang  sukar  dan  sederhana. Orang  Barber  dan  Non  Badui  bertani  sementara Badui hidup  di  Padang  Pasir  dengan  menunggang unta.  Orang  Badui  hanya  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  yang  paling  sederhana  namun inilah  yang  menimbulkan  keberanian  yang  besar dan  tingkat menentukan nasib  sendiri  yang  sangat tinggi serta solidaritas yang kuat.
Ketika  orang  Badui  mulai  hidup  menetap, kemerosotan  hampir  terjadi  di  semua  aspek kecuali  kehidupan  kebendaan.  Orang  menetap sangat  tertarik  pada  jenis-jenis  kesenangan  hidup, kegemaran  tersebut  menyebabkan  mereka  malas, mengikis  kualitas  keberanian  dan  kekuatan,
solidaritas  kelompok  dan  keagamaan  semakin melemah.  Yang  menonjol  di  kehidupan  menetap adalah kemajuan kerajinan dan ilmu pengetahuan.
Sampai  saat  ini  pandangan  orang  luar terhadap  SAD  Bathin  IX  sebagai  suku  terasing yang  malas  bekerja  dan  tidak  dapat  bersosialisi dengan  mereka  masih  cukup  kuat.  Menurut  Li (2002),  pengelola  perkebunan  di  Kalimantan Selatan mendeskripsikan  Orang  Banjar  dan  Orang Dayak  sebagai  komunitas  yang  kurang  tekun  dan kurang  ulet  sehingga  hasil  kerjanya  rendah. Mereka  membandingkan  Orang  Dayak  dengan pekerja asal transmigran Jawa.
Orang  Bugis,  Dayak  dan  banyak  suku  asli lainnya di Indonesia bekerja di luar ladang dengan motivasi  untuk  mencapai  keseimbangan  antara kebutuhan  dan  sumberdaya,  serta  resiko  dan pahala.  Jika  tujuan  bekerja  itu  telah  terpenuhi, mereka  akan  berhenti.  Mereka  menilai  kegiatan bekerja  tersebut  tidak  sepenting  sebagaimana orang luar memandangnya (Li, 2002).

## Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat menonjol di Provinsi Jambi, meliputi 40%  dari total wilayahnya.  Pengelolaan  hutan  yang  salah  akan menggerus  sumber  daya  genetik  dalam  hutan  dan akhirnya mengakibatkan kerusakan bagi sekitarnya.
Tabel 1. Populasi SAD di Provinsi Jambi Tahun 2010
NO KABUPATEN POPULASI SAD (ORANG) LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 1 Merangin 439 419 858 2 Sarolangun 537 558 1.095 3 Batang Hari 40 39 79 4 Tanjab Barat 31 26 57 5 Tebo 420 403 823 6 Bungo 143 143 286 TOTAL (orang) 1.610 1588 3.198 Sumber : http://berita21.com
Menurut Ramly (2005), konsep pembangunan berwawasan  lingkungan  menekankan  pada  upaya mengolah  sumber  daya  alam  dengan  bijaksana  agar tertopang proses pembangunan yang berkesinambungan  bagi  peningkatan  kualitas  hidup penduduk  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya. Terdapat  lima  prinsip  utama  dari  pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu: (1) prinsip  keadilan  antar  generasi,  (2)  prinsip  keadilan dalam satu generasi, (3) prinsip pencegahan dini, (4) prinsip  perlindungan  hayati  dan  (5)  internalisasi biaya  lingkungan  dan  mekanisme  insentif. (Purba, 2005)
Secara skematis komponen interaktif lingkungan  hidup  dapat  digambarkan  ke  dalam  tiga aspek  alam  ( natural  aspect ),  sosial  ( social  aspect ) dan binaan ( man-made/build aspect ). (Purba, 2005).
Menurut  Ramly  (2005),  menanamkan  sifat pembangunan  yang  arif  terhadap  lingkungan  harus didasarkan  pada  upaya  mengembangkan  kesadaran individu  mengenai  perannya  sebagai  anggota masyarakat dunia, mengembangkan etika baru dalam penggunaan  sumberdaya  alam,  mengembangkan sikap keharmonisan terhadap alam dan mengembangkan identifikasi terhadap generasi yang akan datang serta mewariskan keuntungan, bukannya malapetaka.

## Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberlakuan  UU  Otonomi  Daerah  pada tahun  2004  memberi  kewenangan  yang  lebih  luas bagi  pemerintah  kabupaten  dan  kota  untuk melaksanakan urusan pemerintahan (pasal 14 ayat 1). Pada pasal 17 ayat 1 sampai 3 diuraikan  antara lain kewenangan  kabupaten/kota  dalam  pemanfaatan, pemeliharaan,   pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam  dan  sumber    daya  lainnya;  dan  penyerasian lingkungan  dari  tata  ruang  serta    rehabilitasi  lahan. Sayangnya,  kewenangan  tersebut  digunakan  tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan, contohnya izin yang dikeluarkan untuk
mengeksplorasi  hutan,  pertambangan  dan  lainnya, tanpa pengawasan memadai.
Menurut  Chambers  (1993) ,  pemberdayaan masyarakat merupakan  sebuah  konsep  pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial  yang merefleksikan  paradigma  baru  pembangunan  dengan sifat people centered, participatory, empowering dan sustainable . Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi nasional  lebih  banyak  berpihak  kepada  masyarakat mengingat  sektor  ini  yang  sangat  besar  andilnya dalam mengurangi tingkat pengangguran.
Pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan  peran  mereka  dalam  pembangunan merupakan  kunci  keberhasilan  upaya  pengentasan kemiskinan  dan peningkatan  kemakmuran mereka  di desa  tertinggal,  sekaligus  sebagai  dasar  untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk.
Pada  prinsipnya  kesenjangan  ekonomi  tidak  hanya ditinjau  dari  persoalan  distribusi  pendapatan  saja, juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tinggi  rendahnya tingkat  partisipasi  rakyat  dalam  semua  kegiatan peningkatan produksi dan keikutsertaan dalam setiap proses atau tahapan pembangunan. (Chambers, 1993) Menurut  Chambers  (1988) ,  terdapat  dua macam situasi kemiskinan: (1) kemiskinan kelompok masyarakat  secara  keseluruhan  disebabkan  oleh keterpencilan  lokasi  atau  tidak  memadainya  sumber daya atau kedua-duanya dan (2) keadaan masyarakat dengan ketimpangan mencolok antara yang kaya dan miskin.  Selanjutnya  ada  hubungan  yang  nyata  dan berulang antara ketidakberdayaan dengan kemiskinan.  Bentuk  pemerasan  kaum  yang  lemah oleh  elite  setempat  yang  paling  menonjol  adalah menjaring,  merampas  serta  menjadi  pihak  yang selalu diuntungkan dalam setiap transaksi atau tawar menawar. (Chambers, 1988)
Beberapa alasan yang menguatkan mengapa partisipasi masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan  berwawasan  lingkungan  yaitu:  rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan,  partisipasi  merupakan  akibat  logis dari dalil itu; partisipasi menimbulkan harga diri dan

## Sumber: Purba, 2005
Gambar 1. Interaksi Tiga Aspek Lingkungan Hidup.
kemampuan  pribadi  untuk  dapat  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut masyarakat; partisipasi menciptakan suatu lingkungan  umpan  balik  arus  informasi  tentang sikap,  aspirasi,  kebutuhan  dan  kondisi  daerah  yang tanpa  keberadaannya  akan  tidak  terungkap.  (Ramly, 2005)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan  berikut:  (1)  Berapa  banyakkah  SAD Bathin IX di Desa Senami Kecamatan Tembesi yang terlibat  jual  beli  kayu  dan  hasil  hutan  dilindungi (illegal  aktivitas)?,  (2)  Berapa  banyakkah  SAD Bathin IX di Desa Senami Kecamatan Tembesi yang bekerja  di  sektor  lain  dan  tidak  lagi  mengandalkan hidup  dari  hutan  dan  hasilnya?,  (3)  Apakah alasannya  SAD  Bathin  IX mau  bekerjasama dengan pihak  lain  untuk  mengeksploitasi  hasil  hutan?,  (4) Apakah  persepsi  masyarakat  SAD  Bathin  IX terhadap  upaya  konservasi  hutan  di  Kecamatan Tembesi?,  dan  (5)  Apakah  pilihan  pekerjaan  dan keterampilan yang diinginkan SAD Bathin IX untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dimulai  pada  bulan  Mei  2012  di Dusun Senami Desa Jebak Kec. Tembesi Kabupaten Batanghari  dan  bersifat  deskriptif  eksploratif. Penelitian  eksploratif  bertujuan  mencari  hubungan- hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan  yang  luas  dan  kompleks  sedangkan deskriptif bertujuan menggambarkan apa yang terjadi saat ini. (LIPI, 2011)
Penentuan  wilayah  pengambilan  sampel dilakukan  secara  purposif,  dengan  pertimbangan interaksi  yang  cukup  intens  antara  SAD  Bathin  IX dengan  masyarakat  sekitar  sehingga  diduga  telah terjadi pula interaksi budaya/gaya hidup yang cukup besar  di  desa  tersebut.  Pertimbangan  lain  adalah kedekatan  tempat  tinggal  warga  SAD  Bathin  IX dengan  Taman  Hutan  Raya  (TAHURA)  Sultan Thaha.
Dusun ini memiliki 4 Rukun Tetangga (Rt), yaitu  RT  07,  08,  09  dan  10  namun  yang  memiliki warga keturunan SAD Bathin IX hanyalah di tiga RT (08,09,10)  sedangkan  RT  07  terdiri  dari  warga pendatang  dari  etnis  Batak,  Jawa,  Bugis  dan  lain- lain. Dari ketiga RT tersebut, warga SAD Bathin IX berjumlah  sekitar  72  kepala  keluarga  (KK).  Jumlah sampel  diambil  secara  proporsional  dari  ketiga  RT tersebut, dan tehnik pengambilan sample secara non prabability–purposive  sampling yakni  mengambil sample/responden  yang  dapat  dijumpai  di  rumah masing-masing  saat  penelitian  dilaksanakan.  Tehnik ini  memiliki  keterbatasan  karena  cenderung  bias, namun merupakan pilihan yag paling memungkinkan mengingat  kebiasaan  warga  SAD  kelompok  Bathin IX  untuk  menginap  di  ladang  di  tengah  hutan sehingga  sulit  untuk  mendapati  mereka  di  rumah
masing-masing.  Secara  keseluruhan  terpilih  19 sampel (± ¼ populasi) untuk diwawancarai.
Data primer dikumpulkan melalui observasi,  menggunakan  lembar  pertanyaan  dan foto-foto.  Data  sekunder  diperoleh  dari  laporan perangkat  desa  dan  kecamatan,  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jambi,  LSM  dan  pihak lain terkait lainnya. Pengolahan data menggunakan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Dusun  Senami  merupakan  satu  dari  tiga dusun  yang  terdapat  di  Desa  Jebak  Kecamatan Tembesi Kabupaten Batanghari. Dusun ini terletak di tengah Taman hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Saifuddin  dengan  jarak  sekitar  19  Km  dari  kota kecamatan (Muara Tembesi) atau sekitar 17 Km dari ibukota  Kabupaten  (Muaro  Bulian)  dan  sekitar  90 Km dari ibukota provinsi (Jambi).
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  :  94/Kpts-II/2001  tanggal  15 Maret 2001 Kawasan Hutan Produksi Tetap Senami telah  ditetapkan  menjadi  Taman  Hutan  Raya (TAHURA)  Sultan  Thaha  Saifuddin.  Disekitar kawasan  TAHURA  Sultan  Thaha  Syaifuddin terdapat  11  Desa  yang  sebagian  besar  penduduknya bermata  pencaharian  di  bidang  pertanian  terutama tanaman  karet  secara  tradisional    dan  sebagian bertani tanaman semusim.
Desa  Jebak  memiliki  3  RW,  10  RT  dan  3 Dusun.  Kelembagaan  pedesaan  yang  dimiliki  antara lain  3  karang  taruna,  3  kelompok  PKK  dan  1 Madrasah.  Sedangkan  satu-satunya  kelembagaan penyuluhan  yang  dimiliki  adalah  Balai  Penyuluh Kehutanan.  Juga  terdapat  3  kelompok  tani perkebunan di Desa Jebak.
Dilihat  dari  komposisi  usia  sebanyak  57,9 %  responden  berusia  di  bawah  45  tahun,  10,5    % berusia antara  45 – 55 tahun dan 31,6 % responden berusia  di  atas  55  tahun.  Dilihat  dari  level pendidikan,  sebagian  besar responden  (63,2%) tidak pernah  bersekolah,  atau  pernah  bersekolah  namun tidak  tamat  SD.  Keadaan  tersebut  menyebabkan sebagian  besar  kepala  keluarga  SAD  Bathin  IX  ini tidak bisa membaca/menulis (63,2%). Hal ini terlihat pada Gambar 2 dan 3 berikut.
Sumber: data diolah, 2012
Gambar 2. Pendidikan Warga SAD Bathin IX.
Kondisi  warga  SAD  Bathin  IX  yang pendidikannya  rendah  dan  tidak  maju  secara  ilmu pengetahuan  sesuai  dengan  gambaran  orang  Badui seperti  dijelaskan  dalam  Teori  Perubahan-nya  Ibnu Khaldun. Menurut Lauer (2003), suku nomaden yang kemudian  hidup  menetap  akan  cenderung  malas, kurang  berani/kuat  serta  solidaritas  kelompok/ keagamaannya melemah.

## Sumber: data diolah, 2012
Gambar 3. Kemampuan Membaca Warga SAD Bathin IX.
Hal  yang  cukup  menguntungkan  adalah sebagian  besar  keluarga  SAD  Bathin  IX  tergolong keluarga  kecil  yaitu  beranggotakan ≤  4  orang (73,7%) dan 26,3% beranggtakan > 4 orang.

## Aspek Ekonomi Warga SAD Bathin IX
Mayoritas  warga  SAD  Bathin  IX  memiliki pekerjaan  utama  di  sektor  perkebunan  (karet  atau sawit)  yakni  sebanyak  94,7%  dan hanya  5,3%  yang bekerja di sektor non perkebunan.

## Tabel 2. Mata Pencaharian Utama dan Sampingan Responden
Pekerjaan Utama Jumlah Pekerjaan sampingan Perkebunan (karet/sawit) 18 7 0 Non Perkebunan 1 0 TOTAL 19 7
Sumber: data diolah, 2012
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya memiliki satu pekerjaan saja, dan  hanya  tujuh  responden  atau  37%  memiliki pekerjaan  sampingan  berupa  membakar  arang, mencari  madu  dan  rotan  di  hutan.  Ini  menegaskan bahwa warga SAD Bathin IX di Dusun Senami tidak lagi  menjadikan  kegiatan  eksploitasi  hutan  sebagai sumber penghasilan utama.
Dari  penelitian  juga  diperoleh  informasi bahwa sebagian besar (52,6%) warga SAD Bathin IX mengaku  telah  bekerja  lebih  dari  10  tahun  di pekerjaan sekarang, dan sisanya bekerja di bawah 10 tahun.

## Sumber: data diolah, 2012

## Gambar 4. Lama Bekerja Warga SAD Bathin IX.
Dari  pekerjaan  yang  dilakukan  sekarang, 57,9% responden  memperoleh  penghasilan <Rp.300 ribu/minggu,  36,8%  memperoleh  penghasilan  Rp. 300 ribu – Rp. 500.000 per minggu dan hanya 5,3% yang  memperoleh  penghasilan  >Rp.500  ribu  per minggu.
Terkait  dengan  penghasilan  tersebut  di  atas dan  dengan  menggunakan  skala  likert  sangat  tidak puas (1) hingga sangat puas sekali (5), sebanyak 5,3 responden mengatakan sangat puas dengan penghasilan  sekarang,  57,9%  menyatakan  sedang, 15,8% mengatakan tidak puas dan 21,1% menyatakan sangat tidak puas.

## Persepsi Warga SAD Bathin IX terhadap Hutan Lindung
Mayoritas  warga  SAD  Bathin  IX  (94,7%) mengetahui  bahwa  TAHURA  Senami  merupakan hutan  yang  dilindungi  dan  hanya  5,3%  warga  yang tak  mengetahui  tentang  hal  tersebut.  Pengetahuan tersebut  diperoleh  dari  penyuluhan  yang  dilakukan oleh  pihak  kehutanan  secara  rutin,  informasi  dari mulut ke mulut serta terdapatnya palang pengumuman  di  sekitar  kawasan  tersebut  bahkan  di halaman rumah penduduk.
Meskipun  mayoritas  masyarakat  SAD  Bathin IX  mengetahui  status  TAHURA  Senami  sebagai hutan  yang  dilindungi    tapi  sebanyak  78,9%  tidak setuju akan peraturan tersebut dan hanya 21,1% yang tak  keberatan/menanggapi  biasa-biasa  saja  terhadap peraturan  tersebut.  Alasan  ketidaksetujuan  tersebut antara lain:
1. Mereka  tidak  bisa  memanfaatkan  hutan  untuk menambah  penghasilan  seperti  membuat  arang, mengambil rotan dan madu.
2. Mereka  merasa  diperlakukan  tidak  adil  karena warga  lain  (pendatang  yang  non  SAD  Bathin IX) dibiarkan mengelola hutan.
Bila ditinjau dari prinsip utama pembangunan berkelanjutan,  keterbatasan  yang  dihadapi  warga SAD Bathin IX ini melanggar prinsip keadilan dalam satu  generasi,  dimana  mereka  dipaksa  untuk menerima  kehidupan  apa  adanya,  tanpa  adanya alternatif sumber penghasilan lain. Sementara warga
lain (Non SAD) terkesan
dibiarkan memanfaatkan/mengeksploitasi  hutan Senami.
Gencarnya  sosialisasi  tentang  perlindungan TAHURA nampaknya cukup efektif untuk membatasi  warga  SAD  Bathin  IX  melakukan eksploitasi  hutan.  Hal  ini  terlihat  dari  78,9% mengaku  tak  pernah  tersangkut  hukum  akibat aktivitas  ilegal  di  kawasan  TAHURA,  dan  hanya 21,1%  warga  yang  pernah  berurusan  dengan  polisi hutan.  Kasus  yang  paling  umum  adalah  warga  SAD Bathin  IX  dipergoki  membuat  arang  di  hutan, mengambil madu dan rotan.
Bila  dikaitkan  dengan  sanksi  yang  diperoleh, hanya 21,1% yang mengaku menerima sanksi berupa teguran  dan  nasehat  sementara  78,9%  tidak  pernah memperoleh  sanksi.  Sanksi  berupa  kurungan  atau denda  materi  belum  pernah  diterima  warga  SAD Bathin IX.
Pelatihan/Keterampilan Yang Diharapkan Warga SAD
Warga  SAD  Bathin  IX  di  Dusun  Senami mengaku  tidak  pernah  memperoleh  pelatihan  yang berhubungan  dengan  keterampilan  untuk  mencari nafkah.  Penyuluhan  yang  mereka  terima  hanya berupa penyuluhan kehutanan dan penyuluhan/pelayanan kesehatan  sedikitnya  dua  kali dalam satu tahun.
Menurut  narasumber  dari  LSM  Amphal, tidak  adanya  pelatihan  life  skill  diberikan  kepada warga  SAD  karena  status  hutan  Senami  sebagai Taman  Hutan  Raya.  Artinya,  di  kawasan  tersebut tidak  diizinkan  melakukan  kegiatan  eksploratif apapun  sehingga  jika  mereka  diberi  pelatihan,  hal tersebut  akan  memicu  kegiatan  ekonomi  ilegal  di kawasan  hutan.  Tidak  diberikannya  pelatihan  atau kegiatan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar  merupakan  bentuk  kelalaian  dan  bertolak belakang  dengan  kebijakan  pemerintah  sebelumnya (tahun  1999)  melalui  Dinas  Sosial  Provinsi  Jambi yang  menempatkan  warga  SAD  Bathin  IX  di  lokasi tersebut  (di  tengah  hutan  Senami).  Tanpa  pelatihan life  skill dan  izin  untuk mengelola hutan,  kehidupan warga SAD Bathin IX menjadi semakin memprihatinkan.

## Sumber: data diolah, 2012

## Gambar 5.  Pelatihan Yang Diinginkan Warga SAD
Bathin IX.
Gambar 5 di atas menunjukkan sebagian besar warga  SAD  Bathin  IX  menginginkan  pelatihan berkebun  karet  atau  sawit  (63,2%),  hal  ini  sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas warga SAD Bathin IX saat ini sebagai pekebun karet (94,7%). Meskipun pekerjaan  utama  mereka  berkebun  karet,  terlihat kecendrungan warga SAD Bathin IX ingin memiliki keterampilan  usaha  lainnya  seperti  beternak  dan bertani  padi/sayur.  Hanya  1  responden    yang menginginkan  lebih  dari  satu  pelatihan  yakni berkebun  dan  beternak  dan  tidak  ada  warga  SAD Bathin IX yang menginginkan pelatihan memelihara ikan.
Terkait  dengan  kondisi  mereka  saat  ini  yang terjepit  di  tengah  TAHURA  dengan  kehidupan ekonomi yang semakin sulit,  warga SAD Bathin IX mengharapkan kepada pemerintah untuk : 1. Dibantu membuka kebun baru dengan memanfaatkan  lahan  TAHURA  yang  telah gundul,  dilengkapi  dengan  bantuan  bibit karet/sawit dan buah-buahan.
2. Perbaikan jalan, rumah mereka dan sekolah
3. Bantuan bibit ternak dan modal usaha lainnya.

## SIMPULAN
Warga  SAD  Bathin  IX  tidak lagi  menjadikan hutan  sebagai  sumber penghasilan  utama.  Penelitian tidak  menemukan  Warga  SAD  Bathin  IX  yang terlibat  jual  beli hasil hutan.  Warga  SAD  Bathin  IX yang  pernah  berurusan  dengan  polisi  hutan  hanya karena melakukan aktivitas membuat arang, mengambil  madu  dan  rotan  (hasil  hutan  non  kayu) yang  semuanya  bertujuan subsistence .  Mayoritas warga SAD Bathin IX bekerja sebagai pekebun karet dan  sawit,  hanya  sebagian  kecil  yang  bekerja  di sektor non perkebunan.
Mayoritas  warga  SAD  Bathin  IX  mengetahui bahwa  TAHURA  Senami  merupakan  hutan  yang dilindungi  namun  mereka  tidak  setuju  dengan peraturan  tersebut  dan  sebagian  kecil  yang  tak keberatan/menanggapi  biasa-biasa  saja  terhadap peraturan  tersebut.  Alasan  ketidaksetujuan  terkait penghasilan  tambahan  mereka  sebagai  pembuat arang,  pencari  rotan  dan  madu  serta  merasa diperlakukan  tidak  adil  karena  banyak  warga pendatang  (non  SAD)  bebas  mengeksploitasi  hutan. Sebagian besar warga SAD Bathin IX menginginkan pelatihan berkebun karet atau sawit.
Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  saran dari peneliti kepada Pemerintah Kabupaten
Batanghari, diantaranya: Pertama , tingginya kesadaran warga SAD Bathin IX untuk tidak terlibat dalam  jual  beli  hasil hutan  atau kegiatan  eksploitasi hutan lainnya harus diapresiasi dengan menyediakan pilihan  pekerjaan  baru.  Saat  ini  warga  SAD  Bathin IX  berkebun  dengan  memanfaatkan  lahan  warisan orangtua  mereka  yang  merupakan  pembagian  Dinas Sosial  Provinsi  Jambi  tahun  1999  sebanyak  2  Ha/ KK,  yang  hasilnya  tidak  mencukupi.  Insentif    yang
diberikan  dapat  berupa  bibit  tanaman  dan  ternak sehingga mereka tidak tergoda merambah hutan
Kedua ,  Pemerintah  Kabupaten  Batanghari perlu  mengusulkan  kepada  Departemen  Kehutanan untuk memberi izin khusus pemanfaatan hasil hutan non kayu sehingga warga SAD dapat memanfaatkan rotan/damar,  tanaman  obat-obatan,  madu  dan  lain- lain hasil hutan non kayu.
Ketiga ,  meningkatkan  pelatihan  bersifat life skill yang  cocok  dengan  karakter  SAD  Bathin  IX guna  menciptakan  peluang  kerja  baru.  Disarankan life  skill yang  diberikan  tidak  berbasiskan  lahan, seperti beternak atau keterampilan rumahan /industri kreatif lainnya.
Keempat ,  menanami  kembali  lahan  hutan gundul  dan  memperkuat  fungsi  TAHURA  sebagai kawasan ekowisata dan pusat pendidikan lingkungan, dimana hutan ini merupakan habitat asli pohon  Bulian  ( Eusideroxsylon  Zwageri )  dan    jenis- jenis flora komersial diantaranya dari keluarga pohon meranti  ( dipterocarpaceae )  serta    beraneka  jenis satwa langka dan dilindungi.
Kelima ,  membenahi  pendidikan  formal  anak- anak  keluarga  SAD  Bathin  IX  sehingga  terbangun generasi  mendatang  SAD  Bathin  IX  yang  lebih mampu  membangun  perekonomian  keluarga  dan melindungi TAHURA.
Keenam ,  Pemerintah  Kabupaten  Batanghari disarankan  mengambil  tindakan  tegas  terhadap warga  pendatang  di  kawasan  TAHURA  karena mereka  merupakan  ancaman  terhadap  TAHURA terkait  pembalakan  liar  dan  kepemilikan  tanah perumahan  yang  tidak  sah  serta  memancing datangnya pemukim baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Amphal. 2010. Laporan Tahunan . Jambi. Berita21.com. Hasil SP 2010, Jumlah populasi SAD di Jambi
Mencapai 3.198 orang,
( http://berita21.com . Diakses 4 April 2012. Chambers,  R.  1993. Challenging:  Frontiers  for  Rural Development , London: Intermediate  Technology Publication,Ltd.,1993. Chambers,  R.  1988. Pembangunan  Desa:  Mulai  Dari Belakang . Jakarta : LP3ES Harian  Republika.  2012. Belasan  Balita  Suku  Anak Dalam Alami Gizi Buruk ,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu m/12/03/16/m0yp25-belasan-balita-suku-anak- dalam-alami-gizi-buruk .  Diakses 4 April 2012. Lauer,  RH.  2003. Perspektif  Tentang  Perubahan Sosial . Jakarta: PT. Rineka Cipta Li,  TM.    2002. Proses  Transformasi  Daerah Pedalaman Di Indonesia . Jakarta : Penerbit YOI LIPI.  2007. Modul  Diklat  Fungsional  Peneliti  Tingkat Pertama. Jakarta: LIPI. Purba,  J.  2005. Pengelolaan  Lingkungan  Sosial . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Ramly,  N.  2005. Membangun  Lingkungan  Hidup  Yang Harmoni  dan  Berperadaban .  Jakarta:  Grafindo Khazanah Ilmu
Sukmareni.  2008.  Pembauran  Yang  Menyamarkan Identitas  Suku  Bathin  IX. Majalah  Alam Sumatera VII (1):23. Jambi:WARSI