Volume 17, Nomor 1:331-341 Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083

## PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM
Ismail 1) , Hidayat 2)*
1) Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Kisaran
2) Prodi Hukum Islam,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
* ismaillubis238@gmail.com
RINGKASAN- Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  tugas,  fungsi  dan  kewenangan Bawaslu  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum.  Dalam  pelaksanaannya,  Bawaslu memerlukan  sebuah  sistem  dan  strategi  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  terhadap  warga  negara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif-empiris  yang  menjadikan  studi  kepustakaan (library  research) sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Peraturan Undang-Undang telah mengamanahkan  kepada  Bawaslu  agar  menjalankan  tugasnya  dengan  sungguh- sungguh,  karena  dimungkinkan  setiap  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  pasti ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkhusus dalam hal administrasi. Maka untuk hasil  dan  kesimpulannya  Bawaslu  telah  diakomodir  dengan  beberapa  Peraturan Bawaslu, namun dalam implementasinya ditemukan beberapa kekurangan ataupun pelanggaran  sebagaimana  berdasarkan  data  Bawaslu  tahun  2019.  Maka  dari penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  Bawaslu  agar  bekerja  lebih mengedepankan prinsip hak asasi manusia dikarenakan hal tersebut diamanahkan oleh konstitusi.

## Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tanda  Indonesia  menujunegara  maju  adalah  dengan  sistem demokrasi  yang  tidak  bisa  ditawar.  Maka  salah  satu  implementasinya  adalah masyarat cenderung lebih demokrasi ketika menyelesaikan masalah secara damai atau disebut peaceful resolution on conflict (penyelesaian masalah secara damai). Sehingga  dalam  praktiknya  tidak  lagi  ditemukan  kecurangan-kecurangan  yang dapat merugikan berbagai pihak.
Berkaca  dari  masa  orde  barudimana  Indonesia  menyatakan  diri  sebagai negara yang  menganut sistem demokrasi terpimpin dimana konrol kekuasaan bagi iklim demokrasi yang sangat kuat sehingga banyak hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi dengan baik, kemudian  ketika dalam menyelesaikan masalah tidak ada kontrol  pengawasan  sehingga  terjadinya  tindakan-tindakan  main  hakim  sendiri
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
untuk  kasus  yang  berkaitan  dengan  kriminal,  memaksakan  ego  dalam  bertindak, merusak fasilitas umum ketika menyuarakan pendapat, bahkan ditemukan adanya kecurangan-kecurangan ketika berlangsungnya pemilihan umum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Setelah  32  Tahun  Presiden  Soeharto  memimpin  lalu  bangku  kekuasaan tertinggi di Indonesia berganti kepada B.J. Habibie dikarenakan banyak persoalan- persoalan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga diharuskan mengambil langkah untuk bertransformasi dari kebiasaan kaku dalam bernegara kepada kebiasaan yang lebih  demokratis.  Atas  dasar  inilah  Reformasi  hadir  sebagai  harapan  untuk Indonesia  lebih  baik.  Dari  peristiwa  ini,  muncul  berbagai  kebijakan  yang  dibuat oleh  B.J.  Habibie  salah  satunya  adalah  sistem  multipartai,  pemilu  1999 dilaksanakan  secara  demokratis,  pers  bebas  menyuarakan  pemberitaan  lewat berbagai  macam  media  hingga  peningkatan  fungsi checks and balances oleh lembaga DPR. (A.Ubaedillah dan Abdul Razak, 2012 : 15)
Selain  itu  sebuah  negara  yang  dikatakan  demokrasi,  ditandai  dengan lahirnya  lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  non  pemerintah  yang  berfungsi serta  berwenang  sebagai  pihak  yang  mengawasi  dan  mengontrol  kinerja-kinerja dalam  hal  kegiatan  kenegaraan.  Salah  satunya  diharuskan  hadir  sebuah  lembaga pengawas ketika berlangsungnya pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum.
Secara historis dalam  pelaksanaan Pemilu di  Indonesia, istilah pengawas pemilu    muncul  pada  tahun  sekitar  1980-an.  Dan  untuk  pelaksanaan  Pemilu  di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan pada saat itu belum ada yang mengenal  istilah  Pengawasan  Pemilu.  Pada  saat  itu,  kepercayaan  publik  kepada penyelenggaran pemilu bisa dikatakan tidak adanya stigma buruk bahkan peluang terjadinya  kecurangan  dalam  pelaksaan  bisa  tergolong  tidak  ada.  Apabila ditemukan adanya perbedaan pandangan, itu hanya berada di luar wilayah pemilu yang bersifat ideologis. Dan pada tahun 1955 merupakan Pemilu yang paling ideal selama Indonesia merdeka. Web Site Bawaslu ( 2022, November 08).
Keberadaan  lembaga  Bawaslu,  hadir  pada  pemilu  1982,  yang  diawali penamaan  Pengawas  Pelaksanaan  Pemilu  (Panwaslak  Pemilu).  Ketika  itu,  sudah mulai muncul dan terlihat adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang di
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
duga  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan.  Pembentukan  Panwaslak  Pemilu didasarkan dengan adanya muncul komentar-komentar atas banyaknya pelanggaran dan  manipulasi  ketika  dilakukannya  penghitungan  suara  yang  dilakukan  oleh petugas pemilu pada saat diselenggarakannya Pemilu 1971.
Sebuah  perubahan  terkait  kelembagaan  Pengawas  Pemilu,diawali  dengan diterbitkannyaUndang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  atas  Undang-undang  ini,  untuk  melaksanakan pengawasan  dalam  kegiatan  Pemilu  dibentuklah  sebuah  lembaga independent, yang  tidak  memiliki  keterikatan  dari lembaga  KPU  yang  terdiri  dari  Panitia Pengawas  Pemilu,  Panitia  Pengawas  Pemilu  Provinsi,  Panitia  Pengawas  Pemilu Kabupaten/Kota,  dan  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kecamatan.  Berikutnyakehadiran lembaga pengawas Pemilu berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu  dengan  dibentuknya  sebuah  lembaga  yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Web Site Bawaslu (2022, November 22).
Sejak dihadirkannya lembaga Bawaslu ketika melaksanakan kerja-kerjanya sebagai pengawas pemilu diharapkan mampu untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam  rangka  Pemilihan  Umum.  Sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran  ataupun kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum yang berusaha bermain secara tidak baik dalam hal kontestasi politik. Salah satu berintegritasnya lembaga Bawaslu,  ditandai  dengan  adanya  strategi  jitu  dalam  mengawal  dan  mengawasi Pemilu.
Bawaslu  dalam  mengawasi  Pemilu  harus  menerapkan  fungsinya  secara sempurna  yaitu  secara  optimal  dalam  hal  pencegahan.  Selain  itu,  Bawaslu  harus memberikan  tindakan  tegas,  efektif  dalam  menilai  Pemilu  secara  adil.  Indonesia telah memberikan kedaulatan kepada rakyat dalam menjalankan proses demokrasi lewat  Pemilu.  Hal  ini  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Selanjutnya Bawaslu juga harus memastikan dalam penyelenggara Pemilu
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
harus mengikuti kriteria  pemilu  demokrasi  yang  berdasarkan Pasal  22E  Ayat  (1) UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahkan Undang- Undang  Pemilu  menambahkan  kriteria  lagi  yaitu  transparan  dan  akuntabel (Muhammad  Ja’far,  2018  :  60).  Sehingga  apabila  Bawaslu  sebagai  lembaga pengawas Pemilu harus memastikan tidak ada terjadi kecurangan dalam Pemilu.
Berkaca  Pemilu  Serentak  tahun  2019  yang  lalu,  terdapat  beberapa permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Pemilu,  diantaranya  persoalan logistik Pemilu. Ditemukan ada 10.520 TPS kekurangan logistik secara Nasional. Lalu ada juga terjadi di 6.474 TPS terkait kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak  tersegel.  Berikutnya  terjadi  kasus  surat  suara  yang  tertukar  antar  Daerah Pemilihan atau antar TPS. Bawaslu memiliki data, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Perihal Penanganan Data Pemilih, KPU melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPThp 3) yang baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Pencoblosan. Maka terjadi pengunduran waktu 21 hari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu 19 Maret 2019.
Beberapa pihak mengatakan kendala utama berada di KPU yang mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak terupdatenya Pemilih yang pindah domisili.
Bawaslu  juga  menyatakan  bahwasanya  Sistem  Informasi  Data  Pemilih milik  KPU  sering  error  sehingga  mengganggu  proses  pengunggahan  dan pengunduhan data. Terkait dengan beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239  jatuh  sakit.  Banyaknya  jumlah  Petugas  KPPS  yang  meninggal  dunia  dan jatuh  sakit  tersebut  diduga  karena  beban  kerja  penyelenggaraan  Pemilu  Serentak 2019  yang  berat.  Lalu  adanya  kesalahan  dalam  rekapitulasi  penghitungan  suara Pemilu  Serentak  2019.  Beberapa  organisasi  mencatat  ada  708  kasus  rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU. (Aryojati Ardipandanto, 2019 : 26-27)
Melihat  dari  permasalahan  tersebut  dalam  rangka  menyambut  Pesta
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
Demokrasi 2024 diperlukan sebuah terobosan baru dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan  Pemilu.  Sehingga  pelanggaraan-pelanggaran  yang  dimungkinkan terjadi  bisa  di  antisipasi  lewat  langkah  preventif.  Selain  itu,  Bawaslu  juga  harus memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai pemilih tanpa adanya hambatan apapun. Maka diperlukan supporting system yang harus  dimiliki  Bawaslu  dalam  menjalankan  tugasnya,  semisal  melibatkan masyarakat dalam memantau Pemilu, melaporkan kecurangan Pemilu dsb.

## KAJIAN TEORI
Sebagai  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori-teori  yang berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pesta demokrasi harus memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi yang diamanahkan oleh Undang- Undang.  Dari  beberapa  penelitian  yang  ada  terkait  dengan  Pemilihan  Umum, penelitian ini menawarkan sesuatu hal yang berbeda dari yang lain dilihat dari sudut hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis  normatif yang menjadikan  studi  kepustakaan (library  research) sebagai  bahan  utama  untuk mengkaji  dengan  cara  menelusuri  dan  menelaah  literatur  atau  penelitian  yang menitikan kepada bahan-bahan pustaka berdasarkan judul daripada penelitian yang bersumber  kepada  peraturan  perundang-undangan,  artikel-artikel  hukum,  contoh beberapa  kasus  dsb.Penelitian  ini  juga  memiliki  sifat  deskriptif  analitis  yang menggambarkan  semua  gejala  dan  fakta  serta  menganalisis  permasalahan  yang terjadi  dilapangan  dan  dihubungkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Merujuk  dari  pandangan  Mahfud  MD  yang  mengatakan  “berdasarkan sejarah  sejak  dari  persiapan  sampai  berdiri  dan  pelaksanaan  pemerintahan  dapat
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah Hak Asasi  Manusia  (HAM)  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  sebab  eksensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaannegara dengan sistem checks and balances agar  pemerintahan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  HAM”. (Moh. Mahfud : 2001 : 127).
Berkaitan dengan hak politik warga negara, negara dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk memberikan hak politik secara maksimal terkhusus pada bagian hak  untuk  memilih  dan  dipilih  bagi  warga  negara.  Skema  yang  dilakukan  oleh negara dalam pelaksanaan pemilu, diamanahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pemilihan Umum (Indonesia. Pada saat KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, akan selalu terpantau dan diawasi  oleh Bawaslu  yang berdasarkan sesuai  amanat  dari Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum (Indonesia).
Demi  keberlangsungan  terciptanya  hak  asasi  manusia  bagi  warga  negara terhadap  hak  politiknya,  Bawaslu  sebagai  institusi  yang  berwenang  dalam pengawasan Pemilu berkewajiban memastikan hak-hak warga negara dalam proses pelaksanaan  Pemilu.  Cukuplah  hanya  di  kontestasi  politik  tahun  2019  terjadi pelanggaran  hak  warga  negara  berdasarkan  data  yang  ditemukan  oleh  Bawaslu sendiri. Maka melihat hal tersebut Bawaslu di tuntut untuk secara maksimal dalam menyusun  stragegi  untuk  memberikan  hak-hak  warga  negara  sebagaimana  yang atur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal ( universal suffrage ).  Hak  pilih  ini  merupakan  salah  satu  prasyarat  fundamental  bagi  negara hukum  yang  mengedepankan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dalam  ikut  serta memeriahka pesta demokrasi dalam konteks Pemilu. Maka ada beberapa peraturan
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
perundang-undangan  baik  dari  segi  aturan  Internasional  maupun  nasional, diantaranya  terdapat  dalam  Pasal  21  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) yang mengatakan :
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah;  kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang  dilakukan  menurut  hak  pilih  yang  bersifat  umum  dan berkesamaan,  serta  dengan  pemungutan  suara  yang  rahasia  ataupun menurut  cara-cara  lain  yang  juga  menjamin  kebebasan  mengeluarkan suara.
Berikutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.” Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan.”
Pada tingkat Undang-Undang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  yang  mengatur  hak  pilih  terdapat  dalam  Pasal  43  yang menentukan bahwasanya “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Hak  pilih  juga  tercantum  dalam International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (ICCPR)  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  dengan  UU  No.  12 Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and  Political
Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik).  Pasal  25 ICCPR menentukan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan,  tanpa  pembedaan  apapun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:
a) Ikut  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan,  baik  secara  langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
b) Memilih  dan  dipilih  pada  pemilihan  umum  berkala  yang  jujur,  dan dengan  hak  pilih  yang  universal  dan  sama,  serta  dilakukan  melalui pemungutan  suara  secara  rahasia  untuk  menjamin  kebebasan  dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
c) Memperoleh  akses  pada  pelayanan  umum  di  negaranya  atas  dasar persamaan.”
Berdasarkan  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  diamanahkan  oleh  Pancasila sila  ke-4,  maka  seluruh  aspek  penyelenggaraan  pemilihan  umum  harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya dan harus terpenuhinya hak-hak warga  negara  dari  berbagai  sudut  terkhusus  dalam  hal  menjamin  hak  dalam administrasi.  Dalam  konteks  jaminan  terhadap  hak  warga  negara  untuk  memilih pemimpin, Negara harus memastikan tidak terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak  asasi  apabila  warga  negara  tersebut  sudah  dikatakan  layak  untuk  memilih berdasarkan amanah Undang-Undang, karena hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Selanjutnya, mengenai hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A  (1),  Pasal  19  Ayat  (1),  dan  Pasal  22C  (1)  UUD  1945.  Beberapa  peraturan tersebut  menunjukkan  secara  regulasi  telah  mendapat  jaminan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  melekat  untuk  setiap  warga  negara  Indonesia  agar  menggunakan hak  pilihnya.  Ketentuan  tersebut  secara  tegas  mengatakan  seluruh  peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum diharuskan membuka ruang terbuka  bagi  setiap  warga  negara  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  secara  utuh dalam Pemilihan Umum. Artikel Dari Website Kemenkumham (2022, November 23).
Pada  saat  memastikan  diperolehnya  hak-hak  warga  negara  dalam
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
pelaksanaan  Pemilu,  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Bawaslu  dan  ketika menjalankan  tugasnnya  terikat  oleh  peraturan  yaitu  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  1  Tahun  2022  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 93 s/d 96 menjelaskan secara jelas terkait dengan tugas, kewajiban dan kewenangan  Bawaslu.  Bawaslu  dituntut  untuk  melakukan  pencegahan, pengawasan  dan  penindakan  terhadap  persoalan  Pemilu  dan  harus  memastikan seluruh pemilih dan calon atau perserta Pemilu memperoleh hak-haknya. Terkhusus pada  persoalan  administrasi  yang  mengancam  tidak  terpenuhinya  hak-hak masyarakat.  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  Pemilu,  Bawaslu  merupakan wadah khusus untuk merebut hak-hak Pemilu bagi pihak yang dirugikan dan ketika memutuskannya harus memberikan putusan yang adil bagi pihak yang bersengketa.
Dalam  prinsip-prinsip  hukum  yang  telah  diakui  bangsa-bangsa  beradab sebagaimana  Indonesia  telah  mengaturnya  di  dalam  Ideologi  Negara  yaitu Pancasila terdapat di sila ke-2, yang diharuskan diadopsi kedalam bagian daripada tatanan hukum. Walaupun prinsip ini tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit (Adnan Buyung Nasution dan A. Patrea M. Zen,  2006 : 9). Lalu kaitannya dengan konteks Pemilu, negara diharuskan memberlakukan prinsip-prinsip ini yang secara khusus  diamanahkan  kepada  Bawaslu  demi  terwujudnya  prinsip-prinsip  pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adiltransparan dan akuntabel.
Secara  regulasi  hak  asasi  manusia  yang  berkaitan  dengan  Pemilu  saat  ini dapat  dikatakan  telah  sempurna  diatur  dengan  lengkap.  Namun,  dalam implementasinya  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  yang  lebih condong  kepada  hal-hal  administrasi  sehinga  hak  daripada  warga  Negara  tidak terpenuhi.  Bawaslu  sebagai  institusi  harus  mengupgrade  ke  jenjang  yang  lebih sempurna dalam untuk memberikan hak asasi manusia bagi warga Negara dalam penyelenggara  Pemilu  dalam  bidang  pengawasan.  Hal  demikian  merujuk  kepada beberapa  regulasi  Peraturan  Bawaslu    berdasrkanRegulasi  Pemilu  :  Peraturan Bawaslu. Website Bawaslu (2022, November 23)
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083

## SIMPULAN
Pada  saat  ini  dapat  dikatakan  telah  cukup  sempurna  regulasi  Bawaslu sebagai  lembaga  yang  berwenang,  berkewajiban  dan  bertugas  untuk  mengawasi, menyelesaikan dan pencegahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pemilu. Artinya,  dapat  dipahami  dimasa  Pemilu  yang  akan  datang  Bawaslu  dalam melakukan kerja-kerjanya harus serius untuk melakukan sebuah tindakan apabila ditemukan  kejanggalan  ataupun  kecurangan  Pemilu.  Dalam  pemenuhan  hak-hak warga negara yang telah diberikan secara penuh oleh negara, Bawaslu diharuskan memiliki konsep yang strategis agar terjaminnya hak Pemilu bagi masyarakat yang terintegrasi  dengan  baik  mulai  dari  Bawaslu  Pusat  hingga  Daerah.  Apabila terjadinya  sebuah  pelanggaran  Pemilu,  pemerintah  dalam  hal  ini  Bawaslu  harus bertindak untuk menyelesaikannya, karena hal tersebut melekat daripada fungsi dan kewenangan dari Bawaslu.
Segelumit  peraturan  telah  memberikan  tanggungjawab  penuh  kepada Bawaslu  untuk  mengimplementasikannya  dengan  sempurna.  Kecurangan  dalam Pemilu khususnya pada bagian administrasi diupayakan tidak terjadi kembali pada periode  Pemilu  2024.  Perubahan  dan  perbaikan  diletakkan  kepada  SDM  dan institusi  lembaga  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  Bawaslu.  Sinergitas  dengan melakukan  kesamaan  pemahaman  terhadap  pengawasan  dan  menindak pelanggaran  Pemilu  harus  dibangun  dengan  beberapa  institusi  yang  berwenang dalam Penegakan Hukum.
Selain itu, penguatan regulasi dari segi hierarki perundang-undangan juga diperlukan. Jangan sampai peraturan itu dibentuk negara hanya seakan-akan peduli dengan terjaminnya demokrasi berjalan dengan baik, namun pada realitanya jauh daripada faktanya. Terkhusus penguatan dan keseriusan dalam dalam hal peraturan internal Bawaslu untuk lebih sempurna dalam mengimplementasinya.
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083

## DAFTAR PUSTAKA
Aryojati Ardipandanto. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Jurnal Info Singkat , XI (11) : 26-27
Muhammad Ja’far. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review , 2(1) : 60.
Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak.  (2012). Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan Masyarakat Madani. Jakarta : Prenadamedia Group.
Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. (2006). Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Moh.  Mahfud  MD.  (2001). Dasar  Dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia.
Jakarta : Rineka Cipta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.
Diunduh  di https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ ,  Artikel  Hukum  Tata  Negara Dan  Peraturan  Perundang-Undangan Hak  Politik  Warga  Negara  (Sebuah Perbandingan Konstitusi) , tanggal 23 november 2022.
Diunduh di https://pati.bawaslu.go.id/regulasi-pemilu-peraturan-bawaslu/ , tanggal 23 november 2022.
Diunduhdi
https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu ,
tanggal 08 November 2022.
Diunduh  di https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari- awal-terbentuk , tanggal 22 November 2022.