p-ISSN 2548-8716

## Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada
Layanan Home Visit Fisioterapi Mandiri
Implementing Informed Consent for Physiotherapy Services Delivered at Clients' Homes
Kuswardani
Universitas Widya Husada Semarang
dani2wh@gmail.com

## ABSTRAK
Latar Belakang : Dilihat dari aspek hukum layanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapi mandiri secara home  visit ke  pasien  memerlukan  persetujuan  tindakan  medik  ( informed  consent )  dari  pasien  atau keluarganya. Tujuan: Mengetahui implementasi informed consent sebagai tahap melindungi pasien terhadap layanan fisioterapi mandiri sebagai tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pasien. Metode: yuridis sosiologis  yang  merupakan  hasil  kesimpulan dari desain penelitian  hukum  yang  melalui pendekatan secara  sosial. Hasil: Penelitian  menunjukkan  bahwa  fisioterapi  mandiri  Semarang  yang  melakukan  layanan home  visit yang  melakukan  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  terdapat  46,7%,  yang  terkadang melakukan  persetujuan  tindakan  medik  ada  13,3%,  dan  fisioterapi  mandiri  yang  melakukan  layanan home visit tanpa  melakukan persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  terdapat  40%. Kesimpulan :  Perlu  di perhatikan implementasi persetujuan tindakan  medis ( informed consent ) pada layanan  home  visit fisioterapi mandiri di Semarang kepada pasien, sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasiennya.
Kata kunci : Fisioterapi mandiri , home visit , Implementasi, informed consent.

## ABSTRACT
Background: From a legal perspective, a patient or his family must give permission for medical treatment (also  known  as  informed  consent)  before  receiving  independent  physiotherapy  home  visits. Objective: Educating  patients  on  the  importance  of  informed  consent  as  a  stage  in  protecting  them  from  independent physiotherapy  services  as  well  as  medical  treatments  performed  without  their  knowledge. Method: sociological  juridical,  which  is  based  on  findings  from  socially-oriented  legal  research  designs. Results: According to research, 46.7% of independent physiotherapists in Semarang provide services for home visits where  patients  approve  medical  procedures  (informed  consent),  13.3%  occasionally  consent  to  medical treatment, and 40% of independent physiotherapists provide services for home visits where patients refuse to provide informed consent for medical treatment. Conclusion: In order to provide patients with independent home  visit  physiotherapy  services  in  Semarang  and  legal  protection  for  both  patients  and  health professionals, it is important to pay attention to the application of informed consent for medical treatment.
Keywords: informed consent, independent physical therapy, home visits, implementation

## PENDAHULUAN
Tindakan  medis  (informed  consent)  adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien atau  pihak  keluarga  atas  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  tersebut. (Kementerian  Kesehatan  RI,  2008)  Tindakan  medis  (informed  consent)  wajib  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  sebelum  proses  layanan  kesehatan,  karena  pihak  pasien  ataupun keluarga mempunyai hak menerima atau menolak layanan kesehatan yang akan di berikan berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  tenaga  kesehatan  tersebut.  (Maharani  Rachma Ekalia, 2016)
Informed  Consent dalam  pelayanan  kesehatan  sangat  penting  dilaksanakan,  karena dari Informed  Consent akan  terwujud  suatu  perjanjian  atau  kesepakatan  kesehatan  antara pasien  dan  tenaga  kesehatan  sebelum  proses  pengobatan.  (Kencananingtyas  et  al.,  2014) Persetujuan  tindakan  medis  yang  dimaksud  diberikan  setelah  pasien  mendapatkan
p-ISSN 2548-8716
penjelasan  secara  lengkap  dari  diagnosis  penyakitnya,  tata  cara  pelayanan  kesehatan, tujuan  tindakan  medis  dilakukan,  alternatif  yang  mungkin  dilakukan    dan  resiko  bahkan komplikasi yang mungkin terjadi dari hasil tindakan yang akan dilakukan. (Purnama, 2016)
Persetujuan  pasien  atau  keluarga  mengenai  suatu  tindakan  medis  yang  akan dilakukan  tenaga  kesehatan  dapat  dilakukan  secara  tertulis  maupun  lesan  (tidak  tertulis). Setelah  pasien  atau  keluarga  mendapatkan  penjelasan  secara  detail,  maka  pasien  atau keluarga akan membuat kesepakatan secara tertulis dan dilengkapi dengan menandatangani lembar informed consent secara tertuli. (Aprilyansyah, 2020)
Berdasarkan  hak  asasi  pasien,  maka  setiap  pasien  berhak  untuk  mengetahui  bentuk layanan  kesehatan  yang  akan  pasien  terima  sesuai  dengan  standar  operating  pecedure prosedur  yang  ada.  Hak  atas  informasi  dan  hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri merupakan  hak  asasi  yang  bertumpu  pada informed  consent yang  merupakan  syarat subjektif untuk terjadinya transaksi terapeutik. Seorang tenaga kesehatan yang melakukan tidakan medis tanpa seizin pasien ataupun keluarga akan dianggap melanggar hukum, dan tenaga kesehatan tersebut harus bertanggung jawab atas segala resiko  yang timbul. (Filia, 2019)
Tenaga  kesehatan  dan  pasien  merupakan  dua  subjek  hukum  yang  terkait  hubungan medis  dan  hubungan  hukum  antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien.  Pada  saat  pasien  datang kepada tenaga kesehatan dan menyatakan keluhan kesehatannya, maka terjadilah hubungan perikatan. (Realita et al., 2017) Pasien yang secara sengaja mendatangi fisioterapi mandiri untuk dimintai pertolongan home visit untuk mengatasi keluhannya, dan fisioterapi mandiri bersedia  memberikan  pelayanan  kesehatan,  maka  hubungan  hukum  ini  disebut  transaksi perjanjian terapetik.
Pasal  351  KUHP  menerangkan  apabila  seorang  tenaga  kesehatan  secara  sengaja ataupun  tidak  telah  melukai  pasien  tanpa  adanya informed  consent maka  tindakan  tenaga kesehatan  tersebut  dianggap  penganiayaan.  Hal  ini  akan  dianggap  suatu  tindakan  yang melanggar  hukum  dan  pasien  atau  keluarga  dapat  menuntut  tenaga  kesehatan  tersebut secara hukum.
Perjanjian  terapeutik  yang  dilakukan  oleh  fisioterapi  mandiri  home  visit  ke  pasien termasuk  dalam inspanningverbintenis atau  perjanjian  upaya,  dikarenakan  fisioterapi mandiri  tidak  mungkin  memberi  janji  kesembuhan  pada  pasien.  Fisioterapi  memberikan layanan  kesehatan  merupakan  upaya  mengurangi  keluhan  pasien  sesuai  SOP  layanan fisioterapi.
Sekarang  kelengkapan informed  consent sebelum  melakukan  tindakan  medis merupakan keharusan bagi seluruh tenaga kesehatan dan bukan hanya untuk profesi dokter saja,  akan  tetapi  masih  dirasakan  belum  semua  fisioterapi  mandiri  di  Semarang  yang memberikan layanan kesehatan secara home visit membuat informed consent sesuai aturan yang ada, mungkin dikarenakan belum menyiapkan formulir informed consent atau sengaja tidak menyempatkan untuk membuatnya.
Dalam pelanggaran Informed consent telah diatur dalam pasal 19 Permenkes No. 290 Tahun  2008,  dinyatakan  bahwa  bagi  Dokter  yang  melakukan  tindakan  medis  tanpa Informed  consent dapat  diberikan  sanksi  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis  sampai dengan pencabutan Surat  Ijin Praktik. Di  Indonesia aturan tentang Informed consent baru diberlakukan  oleh  dokter,  namun  untuk  jaminan  perlindungan  hukum  baik  bagi  kedua belah pihak antara tenaga kesehatan seperti Fisioterapi maupun pasien, tetap diberlakukan yang  sama  sesuai  arahan  dari  PerMenKes  nomor  nomor  65  tahun  2015  tentang  Standar Pelayanan Fisioterapi. Untuk itu tenaga kesehatan termasuk fisioterapi maupun masyarakat penting untuk mengetahui tentang aspek hukum informed consent yang sah secara hukum.
p-ISSN 2548-8716

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, merupakan penelitian yang mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. Hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika di  masyarakat  yang  akan  dan  sedang  terjadi.  Sebenarnya  penelitian  hukum  sosiologis bukanlah  penelitian  hukum,  melainkan  penelitian  yang  memiliki  objek  yang  sama,  yakni hukum.  (Said,  n.d.)  Dalam  penelitian  yuridis  sosiologis  merupakan  studi  yang  dipelajari variable  sebab  -  akibat  yang  timbul  dari  berbagai  kekuatan  dalam  proses  sosial  dan menghasilkan kesimpulan sesuai desain pola ilmu sosial. (Wardhani, 2014) Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah segala peraturan  yang berhungan dengan persetujuan tindakan medis  yaitu  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  290/MENKES/ PER/III/2008  tentang  pelaksanaan informed  consent .  Faktor  sosiologisnya  adalah pelaksanaan informed  consent pada  layanan  home  visit  oleh  tenaga  kesehatan  fisioterapi mandiri di area Semarang.
Spesifikasi  penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  deskriptif  analitis,  deskriptif dalam  penelitian  ini  berarti  bahwa  hasil  penelitian  akan  memberikan  gambaran  secara menyeluruh,  sistematis  dan  mendalam  tentang  suatu  keadaan  atau  gejala  yang  diteliti. (Zuchri, 2021) mengenai pelaksanaan tindakan medis atau informed consent . Berdasarkan tujuan penelitian di dapatkan kerangka konsep sebagai berikut:

## Jenis Data Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  disini  ada  3  yaitu  data  primer  merupakan pengambilan data langsung ke responden melalui kuesioner dan data sekunder dapat dilihat dari peraturan perundangan yang ada di negara kita Indonesia, dan data tersier didapat dari studi pustaka dan studi lapangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  populasi  yang  bukan  hanya  sekedar  jumlah  yang  ada pada  subjek  yang  diteliti,  melainkan  meliputi  seluruh  karakteristik  yang  dimiliki  oleh subjek  yang  diteliti.  Sedangkan  sampel  penelitian  dapat  diartikan  populasi  yang  menjadi sumber  data  yang  sebenarnya  dalam  suatu  penelitian.  Dengan  kata  lain,  sampel  adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Amin et al., 2021)
Pada intinya penelitian implementasi persetujuan tindakan medis (informed consent) pada  layanan  home  visit  fisioterapi  mandiri  menggunakan  sampel  yang  terpilih  diambil seacara non random sampling dengan tipe purposive sampling atau sampel bertujuan.
Peneliti Fisoterapi Mandiri Home visit informed consent
Layanan Kesehatan
p-ISSN 2548-8716

## Besar Sampel
Purposive sampling merupakan tehnik dari sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, hal ini dilakukan agar terpilih sampel yang sesuai kriteria peneliti harapkan yaitu  fisioterapi  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  dengan  home  visit  secara  mandiri tanpa naungan suatu instansi kesehatan. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 fisioterapi di area Semarang.

## Prosedur Pengumpulan Data
Instrumen  pengambilan  data  Implementasi  persetujuan  tindakan  medis  (informed consent)  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  penilaian  implementasi  persetujuan  tindakan medis (informed consent) pada layanan home visit fisioterapi mandiri di peroleh dari hasil rekap  kuesioner  melalui  google  form  yang  di  bagikan  kepada  fisioterapi  mandiri  di  area Semarang.  Menurut Sugiyono tahun 2017 menyatakan bahwa kuesioner berisi sekumpulan pertanyaan dan pernyataan kepada responden. Hasil jawaban dari responden akan di rekap dan dianalisa untuk disimpulkan. (Vista Yuliantika, 2014)
Responden dalam penelitian ini adalah fisioterapi yang melakukan home visit secara mandiri bukan dibawah tanggung jawab suatu intansi kesehatan.

## Analisis Data
Metode penelitian dengan menganalisa secara sistematis sesuai situasi atau kejadian secara  sistematis,  faktual  dan  aktual  sesuai  fakta,  sifat,  hubungan  yang  sesuai  dengan fenomena  dengan  mencari  sebab  akibat.  (Kuswadani  et  al.,  2018)  dengan  arti  proses peneliti  ini  melakukan  analisa  terhadap  permasalahan  yang  ada,  sehingga  ditarik kesimpulan secara deskriptif analisa  dengan tujuan mendapat gambaran dan menganalisa secara  sistematis  mengenai  pelaksanaan  Implementasi  persetujuan  tindakan  medis (informed consent ) pada home visit fisioterapi mandiri di Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Semarang dan berlangsung dari bulan Desember 2020 - Oktober 2021 yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi persetujuan tindakan medis (informed  consent )  pada  pelayanan  kesehatan  secara home  visit fisioterapi  mandiri  di Semarang.
Dilihat dari aspek hukum tenaga kesehatan wajib mendapatkan persetujuan tindakan medis  ( informed  consent )  dalam  proses  pelayanan  kesehatan  yang  akan  diberikan  kepada pasien.  Dalam  implementasi  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  perlu  juga diperhatikan  pula  hambatan  dan  solusi  mengatasi  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan home visit oleh  fisioterapi  mandiri  kepada  pasien,  (Busro,  2018)  sehingga  terdapat  adanya perlindungan hukum baik bagi fisioterapis maupun pasiennya.

## Hubungan Fisioterapi Mandiri Dan Pasien Secara Hukum
Tenaga  kesehatan  adalah  orang  yang  mempunyai  keterampilan  dan  pengetahuan melalui  dunia  pendidikan  dan  mengabdikan  diri  dibidang,  dan  dengan  sengaja mengabdikan  diri  di  pelayanan  kesehatan.  (wahyudi;  &  Anissa;,  2020)  Fisioterapis  disini juga  merupakan  salah  satu  tenaga  kesehatan  yang  dapat  memberikan  pelayan  kesehatan kepada  pasien  secara  mandiri.  Fisioterapi  yang  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan secara  mandiri  adalah  fisioterapi  yang  mempunyai  Surat  Tanda  Registrasi  (STR),  Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF), Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) sesuai dengan Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  80  tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan  dan  Praktik Fisioterapis.
p-ISSN 2548-8716
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin mudahnya mendapat informasi  melalui smartphone ,  maka  mempengaruhi  tingkat  kewaspadaan  bagi  pasien maupun  tenaga  kesehatan  termasuk  fisioterapi  dalam  proses  pelayanan  kesehatan  dengan cara home visit . Menurut (Sumantri, 2021) pada saat seorang pasien mempunyai keinginan menceritakan  riwayat  dan  keluhan  penyakitnya  kepada  tenaga  kesehatan  dan  tenaga kesehatan  tersebut  bersedia  membantu  mengatasi  atau  mengurangi  keluhan  pasien,  maka kesepakatan  ini  akan  menimbulkan  transaksi.  Transaksi  ini  dalam  hukum  perdata  dapat disebut  perjanjian  terapetik,  karena  adanya  hubungan  medik  berbentuk  ikatan  atau hubungan hukum. Sebagai hubungan medik maka hubungan ini akan diatur oleh legalitas medik maupun hukum yang berlaku di Indonesia.
Fisioterapi  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan  yang dianggap  oleh  pasien  mengetahui  cara  memulihkan  kesehatannya,  sehingga  terjadi  rasa ketergantungan  pasien  sebagai  penerima  jasa  fisioterapi  dan  hubungan  ini  di  sebut hubungan  Paternalistik.  Dilihat  dari  hasil  hubungan  ini  dapat  digambarkan  bahwa hubungan  pasien  dengan  fisioterapis  tersebut  bersifat  vertikal,  yang  berarti  posisi  mereka tidak  sederajat.  Hal  ini  disebabkan  fisioterapi  sebagai  pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keluhan atau penyakit pasien, sedangkan pasien  sebagai  penerima  jasa  fisioterapis  hanya  mempercayakan  kesehatannya  agar  dapat segera  pulih  atau  sehat  kembali.  (Aprilyansyah,  2020)  Namun  sesuai  dengan perkembangan  jaman  hubungan  tenaga  kesehatan  di  sini  adalah  fisioterapis  dan  pasien mengalami  pergeseran  pola  hubungan  yang  tadinya  bersifat  vertikal  paternalistik  menjadi horizontal  kontraktual.  Pola  hubungan  ini  merupakan  hubungan  hukum  antara  fisioterapi dan  pasien  dimana  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban yang sama dan saling menghormati. (Sulistyaningrum, 2021)
Transaksi  terapeutik  berdasarkan  pada  kaidah  ketentuan  Pasal  1233  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  setiap  perikatan  dapat  terjadi  baik  karena  perjanjian,  maupun karena  undang  -  undang.  Perjanjian  terapetik  merupakan  sumber  dari  perikatan.  Menurut UU  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  transaksi  terapeutik  adalah perjanjian untuk melakukan jasa. (Maharani Rachma Ekalia, 2016) Dan pada pasal 24 ayat (1)  juga  menyatakan  tenaga  kesehatan  berkewajiban  mentaati  standar  profesi  dan menghormati  hak  -  hak  pasien,  hal  ini  mengartikan  seorang  tenaga  kesehatan  harus mempunyai  itikad  dan  niat  yang  baik  berdasarkan  etika  profesi  memperikan  pelayanan kesehatan  secara  profesional  dan  sesuai  dengan standard  operating  procedure yang berlaku. (Filia, 2019)
Dalam perjanjian terapetik  akan terdapat prestasi  yang bertujuan memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau bahkan tidak berbuat sesuatu. Sebelum kesepakatan antara pasien dan fisioterapi  maka  pasien  berhak  mendapatkan  informasi  tentang  data  kesehatan  dirinya termasuk tindakan akan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya sesuai UU nomor  36  tahun  2009  pasal  8.  Setelah  mendapatkan  penjelasan  pasien  juga  berhak  untuk menerima  atau  menolak  pelayanan  kesehatan  yang  akan  diberikan,  hal  ini  sesuai  dengan pasal 56 ayat (1).
Fisioterapi  mandiri  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  secara home  visit seharusnya  melakukan  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  oleh  pasien  atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis  yang akan dilakukan pada pasien tersebut  sesuai  dengan  PerMenkes  RI  585/Menkes/Per/IX/  1989  Tentang  Persetujuan Tindakan Medis secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik.
Penandatanganan  formulir  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  secara tertulis  merupakan  tanda  persetujuan  pasien  atau  keluarga  atas  apa  yang  telah  disepakati sebelumnya. Tujuan diberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien atau keluaraga agar pasien dapat menentukan keputusan yang terbaik untuknya ( informed decision ). Oleh sebab
p-ISSN 2548-8716
itu,  hak  pasien  untuk  menentukan  tindakan  medis  yang  dilakukan,  selain  itu  pasien  juga mempunyai  hak  untuk  mencari second  opinion dari  tenaga  kesehatan  yang  lainnya. (Angelika & Widjaja, 2021)
Persetujuan  secara  tertulis  yang  ditanda  tangani  oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat memang  tidak  serta  merta  dapat  membebaskan  fisioterapi  dari  tuntutan  jika  fisioterapi terbukti melakukan kelalaian. persetujuan tindakan medis ( informed consent ) secara tertulis dapat  digunakan  bukti  bila  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  fisioterapis  sesuai  yang tertulis  di  dalamnya,  karena  tanpa  persetujuan  pasien  atau  keluarga,  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  fisioterapis  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  melakukan  penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.
Sesuai  Pasal  1320  KUHPerdata  Ada  4  azas  penting  yang  harus  ada  dalam  suatu perjanjian yaitu : (Busro, 2018)
1. Kebebasan  Berkontrak;  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan  bahwa semua  orang  mempunyai  hak  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja,  asal  dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.
2. Janji itu mengikat; orang yang terikat perjanjian bukan karena ia menghendaki, tapi karena orang tersebut telah memberikan janji.
3. Konsensualisme; Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kata  sepakat  atau  perjanjian  maka  cukup untuk melahirkan perikatan.
Karena  hubungan  fisioterapi  mandiri  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara home visit dan pasien telah membentuk kesepakatan atau perjanjian terapetik, maka pasal- pasal  dalam  KUHP  seperti  Pasal  204,  Pasal  205  dan  Pasal  206  serta  Pasal  1382 KUHPerdata dapat diberlakukan. Hubungan perikatan antara fisioterapi dan pasien antara lain:
1. Pasal 1233 : perikatan bersumber pada perjanjian maupun undang-undang
2. Pasal  1234  :  prestasi  dalam  perikatan  berupa  memberikan  sesuatu,  berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
3. Pasal  1313  :  perjanjian  yang  pada  dasarnya  adalah  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih
4. Pasal 1320 : Syarat Syahnya Perjanjian; sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal
5. Pasal 1354 : hukum Zaakwarneming yang berarti secara diam - diam dan secara sukarela tanpa persetujuan dan sepengetahuannya berbuat untuk orang lain akan menimbulkan  tanggungjawab  hukum  terhadap  akibat  yang  timbul  apabila  ada kesalahan dalam pelaksanaan.
Hubungan  hukum  dalam  transaksi  terapeutik  antara  pasien  dan  tenaga  kesehatan maka akan timbul hak dan kewajiban para pihak, baik bagi fisioterapi ataupun pasiennya. Perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  sah  apabila  memenuhi  persyaratan  sesuai  pada  Pasal 1321  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  :    tiada  kesepakatan  yang  sah  apabila kesepakatan itu karena kekhilafan atau diperolehnya karena keterpaksaan atau penipuan.
Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis keabsahan suatu perjanjian  ditentukan  oleh  proses  kesepakatan  tersebut,  dengan  tanpa  adanya  kekhilafan, paksaan apalagi penipuan. Perjanjian terapetik ini merupakan persetujuan dari kedua belah pihak  antara  pasien  sebagai  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  fisioterapis  sebagai pemberi pelayanan kesehatan.
Penetapan  syarat informed  consent dalam  pelayanan  kesehatan  mempunyai  tujuan yang  positif  agar  tenaga  kesehatan  dapat  terhindar  dari  risiko  sekecil  apapun  demi kepentingan  pasiennya.  Salah  satu  caramenghindarkan  diri  dari  tuntutan  pasien  maka  di dalam narasi pada formulir informed consent tertulis semua tindakan dan resiko pelayanan
p-ISSN 2548-8716
kesehatan  yang  akan  diberikan  dan  apabila  ternyata  hasil  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  tidak  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  maka  tenaga  kesehatan  tidak  dapat dilakukan  tuntutan  dikemudian  hari. informed  consent dapat  tidak  mempunyai  arti  atau kekuatan  hukum  sebagai  dasar  pembelaan  diri  apabila  terjadi  sesuatu  pada  pasien  dan terbukti  tindakan  medis  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  kesehatan profesi fisioterapi. (Yohanes, Frmansyah, 2000)
Kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  terdapat  aspek  Hukum  Pidana  yaitu  misalnya tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) atau penipuan terhadap penerima jasa diatur pada Pasal 1365 Kitab  UU Hukum Perdata,  yang bisa dituduhkan kepada fisioterapi mandiri dalam melakukan home visit , terkait tindakan- tindakan medis pada pasien. Peristiwa tersebut dapat dihindari dengan salah satunya yaitu dengan  mengadakan  penandatanganan  tindakan  medis  ( informed  consent )  sebagai  bukti pasien tersebut memberikan persetujuannya, tindakan tersebut berdasarkan indikasi medik dan ditujukan pada suatu tujuan yang konkret, ataupun tindakan medik tersebut dilakukan sesuai SOP profesi fisioterapi.

## Implementasi  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  Pada  Layanan  Home Visit Fisioterapi Mandiri
Tanggung fisioterapi mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan melalui home visit terhadap pasien mepunyai 2 tanggung jawab  yaitu tanggung jawab pada profesinya karena dituntut  untuk  profesional  dan  tanggung  jawab  secara  hukum  karena  proses  pelayanan kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan  SOP  profesi  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi pasien maka fisioterapi dapat tuntut secara hukum pidana atau hukum perdata.
Pada  hakekatnya  pasien  juga  mempunyai  hak  yang  harus  dipenuhi  setelah  mereka melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh  fisioterapi  yaitu  hak  perlindungan  diri  secara  hukum  dari  segala  kemungkinan  yang merugikan. Pasien mempunyai hak atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diperoleh, dengan hak tersebut seorang konsumen jasa akan merasa  terlindungi  dari  adanya  praktek  profesi  yang  dapat  mengancam  kesehatan  atau keselamatan. (Lestari, 2021)
Dari analisa data kuesioner yang dibagikan kepada fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan  kesehatan  secara home  visit di  kota  Semarang  menunjukkan  hasil  bahwa fisioterapi yang melakukan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) terdapat 46,7%, yang terkadang melakukan persetujuan tindakan  medik ada 13,3%, dan fisioterapi mandiri yang melakukan layanan home visit tanpa melakukan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) ada 40%.
Gambar 1. Grafik fisioterapi mandiri home visit yang melakukan informed consent 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Pasti Terkadang Tidak Pernah Informed Consent Informed Consent
p-ISSN 2548-8716
Beberapa  faktor  fisioterapi  mandiri  yang  melakukan  layanan home  visit pada  pasien terkadang  bahkan  tidak  sama  sekali  membuat  persetujuan  tindakan  medis  ( informed consent ), mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya persetujuan tindakan medis ( informed consent ). Walaupun apapun alasannya untuk keselamatan bersama tenaga kesehatan  harus  dan  wajib  membuat  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent ) sebelum  pelayanan  kesehatan  dilakukan.  Hal  ini  akan  menjadi  PR  buat  IFI  cabang Semarang  untuk  sosialisasi  tentang  pentingnya  persetujuan  tindakan  medis  ( informed consent ) sebelum pelayanan fisioterapi diberikan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  persetujuan  tindakan  medis  ( informed consent ) pada layanan home visit dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  secara  home  visit  yang  dilakukan fisioterapi  mandiri  masih  ditemukan  fisioterapi  yang  terkadang  dan  belum  sama sekali menerapkan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) pada pasien.
2. Kurangnya  pemahaman  fisioterapi  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  secara mandiri  tentang  pentingnya  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent )  pada pasiennya.
3. Kurangnya  pemahaman  pasien  tentang  pentingnya  persetujuan  tindakan  medis ( informed consent ) bagi keselamatannya.

## Saran
1. Diharapkan  adanya  sosialisasi  dari  IFI  cabang  Semarang  tentang  pentingnya melakukan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) kepada pasien.
2. Fisioterapi  hendaknya  lebih  meningkatkan  komunikasi  dua  arah  dengan  pasien, sebab  dengan  komunikasi  yang  baik  akan  meminimalkan  resiko  terjadinya malpraktik.
3. Sebaiknya  fisioterapi  selalu  mementingkan  hak  pasien  dengan  selalu  memberikan persetujuan sebelum melakukan pelayanan kesehatan.
4. Pemerintah  memberikan  aturan  yang  jelas  tentang  informed  consent  pada  semua tenaga  kesehatan,  karena  di  PerMenKes  nomor  65  tahun  2015  pembahasannya hanya dilampiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2021). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. Jurnal Pilar , 14 (1), 15–31.
Angelika, M., & Widjaja, G. (2021). Persetujuan Tindakan Medis: Apa Yang Harus Disampaikan? Jurnal Medika Hutama , 3 (2), 1947–1968.
Aprilyansyah, M. S. (2020). Kajian yuridis persetujuan tindakan medik (informed consent) dalam perspektif undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5 (2), 755–774. https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/144
Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan. Law, Development and Justice Review , 1 (1), 1–18. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570
Filia, M. (2019). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. Esensi Hukum , 1 (1), 96–108.
p-ISSN 2548-8716
https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.15 Kementerian Kesehatan RI. (2008). Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (pp. 1–10). http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor- 290-tahun-2014-tentang-persetujuan-tindakan-kedokteran.pdf
Kencananingtyas, S. A., Lestari, T., & Harjanti, -. (2014). Pelaksanaan Pemberian Informed Consent Dan Kelengkapan Informasi Di Rsu Jati Husada Karanganyar Tahun 2014. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 2 (2), 86–91. https://doi.org/10.33560/.v2i2.29
Kuswadani, K., Purwoko, A. J., & Wibowo, D. B. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang. Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi , 2 (2), 79–103. https://doi.org/10.33660/jfrwhs.v2i2.25
Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. Jurnal Cakrawala Informasi , 1 (2), 51–65. https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150
Maharani Rachma Ekalia, H. S. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP INFORMED CONSENT DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK (STUDI DI RSUD HJ ANNA LASMANAH BANJARNEGARA). Jurmnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 6 (August), 128.
Purnama, S. G. (2016). Informed Consent Sang Gede Purnama , Skm , Msc. Modul Etika Dan Hukum Kesehatan , 0–10.
Realita, F., Widanti, A., & Wibowo, D. B. (2017). Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Soepra , 2 (1), 30. https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.807 Said, J. H. R. (n.d.). Company Profile QUALITY-HONESTY-INTEGRITY-COMMITMENT- DEDICATION .
Sulistyaningrum, H. P. (2021). INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. Jurnal Simbur Cahaya , 166–186. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1192
Sumantri, A. K. (2021). Kajian hukum persetujuan tindakan medis (informed consent) pada tindakan pelayanan kesehatan. Scientia Journal , 10 (2), 80–89. https://lpm.unaja.ac.id/index.php/SCJ/article/view/13%0Ahttps://lpm.unaja.ac.id/index.p hp/SCJ/article/download/13/13
Vista Yuliantika. (2014). Pengaruh Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Kelas Xi Ips Man 2 Pontianak. Artikel Penelitian , 5 (2), 40–51. wahyudi;, & Anissa; (2020). Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Darah Kota Bandung Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Dhita Annisa Politeknik Piksi Ganesha Bandung ISSN 2656-7261 berkembang di kota Bandung . 2 (1), 62–75.
Wardhani, I. A. S. K. (2014). Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i01.p07 Yohanes, Frmansyah, W. G. (2000). Informed Consent. Https://Journal.Iaisambas.Ac.Id/ , 16 (2), 180–185. http://search.jamas.or.jp/link/ui/2001214851 Zuchri, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (D. P. Rapanna (ed.); kru syakir, Issue 1). syakir media press.