## PENGATURAN BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  BAGI ANAK ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PELINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY)
Y. Sri Pudyatmoko 1

## AbstrAK
This study aimed to determine the view of the provisions of law students exemption limit in Income Tax for Children. It is based on the consideration that the children are making money and not making money be made equal in terms of Tax exemption limit, so that the different treatment of parents who earn income. This study uses empirical legal research by making the Faculty of Law as a research target, considering they were taught about justice, legal protection, and also the future there is the possibility of taking a decision with regard to these issues. The results showed that the students do not completely reject or approve the merger of income and taxable income and taxable income income children with their parents, because it must be considered carefully. Respondents considered that more important to provide protection to children from being exploited by the job rather than the provision of distributive justice by giving the same treatment of taxable income between children and parents. Students generally advise against setting PTKP more concerned about protecting the interests of the child not provide distributive justice by giving the same treatment.
Keywords: students perception, non taxable income, children.

## INTISARI
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap ketentuan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan Bagi Anak. Hal tersebut  didasarkan pada pertimbangan bahwa antara anak yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang disamakan saja dalam soal batas Penghasilan Tidak Kena Pajaknya,  sehingga berbeda perlakuannya dengan orang tua yang memperoleh penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  dengan menjadikan Mahasiswa  Fakultas Hukum sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan mereka diajari soal keadilan,  perlindungan hukum, dan sekaligus ke depan ada kemungkinan mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Mahasiswa tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui penggabungan penghasilan dan PTKP anak dengan penghasilan dan PTKP orang tuanya, karena harus diperhatikan secara
1 Pudy07@gmail.com
matang. Responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan daripada pemberian keadilan distributif dengan memberikan perlakuan PTKP yang sama antara anak dengan orang tua. Mahasiswa pada umumnya menyarankan agar pengaturan PTKP lebih memperhatikan perlindungan kepentingan anak bukan memberikan keadilan distributif dengan memberi perlakuan yang sama.
Kata kunci: pandangan mahasiswa, penghasilan tidak kena pajak, anak.
Pajak Penghasilan diatur  dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Penghasilan dalam konteks  Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Terhadap wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak terhadap penghasilan bersih yang diterima atau diperolehnya. Penghasilan bersih tersebut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan ditentukan dengan mengurangi  penghasilan kotor dengan biaya-biaya yang diperkenankan ( deductable expences ). Bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi, untuk
menentukan besarnya penghasilan bersih yang dikenai pajak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) dari Undang- Undang tentang Pajak Penghasilan, seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pada bulan Oktober tahun 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/ Pmk.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ketentuan tersebut menentukan besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak dalam negeri disesuaikan menjadi sebagai berikut.
1.  Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang  isteri yang  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta  anak angkat, yang menjadi tanggungan  sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan PTKP dibedakan terhadap wajib pajak sendiri, yang dalam hal sudah berkeluarga maka yang berstatus sebagai wajib pajak adalah suami kecuali dalam hal-hal tertentu, tambahan terhadap wajib pajak yang kawin, tambahan terhadap istri/ suami yang penghasilannya digabung dengan wajib pajak, dan terhadap anak atau pihak lain yang menjadi tanggungan. Perlu dipahami  dalam Pajak Penghasilan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan diberlakukan bahwa penghasilan suami istri digabung kecuali dalam hal-hal tertentu. Demikian pula penghasilan anak di bawah umur juga digabung dengan penghasilan dari wajib pajak (ayah). Besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni:
a.  PTKP untuk wajib pajak dan untuk istri/  suami yang penghasilannya digabung, masing-masing sebesar Rp 24.300.000,00 setahun.
b. PTKP tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan untuk setiap tanggungan keluarga masing- masing Rp 2.025.000,00 setahun.
Sebagai ilustrasi dari ketentuan tersebut kiranya dapat dibandingkan mengenai penghasilan dari keluarga, pihak  isteri selain suami juga memperoleh penghasilan dan anak- anaknya tidak memperoleh penghasilan, dibandingkan dengan keluarga,  pihak isteri tidak memperoleh penghasilan dan anaknya memperoleh penghasilan. Tahun 2013 seorang suami sebagai Wajib Pajak memperoleh Penghasilan kotor sebesar Rp.150.000.000,00. Isteri bekerja dan memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suaminya sebesar Rp.70.000.000,00. Keluarga tersebut mempunyai tanggungan dua orang anak. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka PTKP keluarga itu sebesar (Rp.24.300.000,00+Rp.2. 025.000,00+Rp.24.300.000,00+ (2 x Rp.2.025.000,00) = Rp.54.675.000,00. Penghasilan bersih yang dikenakan pajak sebesar Rp.220.000.000,00 - Rp.54.675.000,00 = Rp.165.325.000,00. Sementara apabila isteri tidak memperoleh penghasilan, melainkan anak yang memperoleh penghasilan sebesar Rp.70.000.000,00 (sama dengan penghaslan isteri dalam kasus pertama), PTKP dari keluarga tersebut adalah sebesar  (Rp.24.300.000,00 + Rp.2.025.000,00 + (2 x Rp.2.025.000,00)= Rp.30.375.000,00. Penghasilan bersih yang dikenai pajak sebesar Rp.220.000.000,00 - Rp.30.375.000,00 = Rp.189.625.000,00.
Dalam  aturan tersebut tidak dibedakan antara anak yang memperoleh penghasilan dan anak yang tidak memperoleh penghasilan, semua
diberlakukan sebagai tanggungan orang tuanya, padahal kenyataan empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang memperoleh penghasilan. Bahkan cukup banyak anak yang secara nyata memperoleh penghasilan yang lebih dari  orang tuanya, atau dapat untuk menghidupi keluarga orang tuanya. Hal ini agak berbeda perlakuanya dengan isteri yang memperoleh penghasilan, mereka mendapatkan PTKP yang setara dengan wajib pajak (suami). Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan argumentatif mengenai perbedaan perlakuan ini. Oleh karena itu tentu dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan perkiraan mengenai apa yang menjadi alasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hal tersebut.
Pemberian perlakuan dengan menempatkan anak yang memperoleh penghasilan diberlakukan PTKP yang sama dengan anak yang menjadi tanggungan wajib pajak,  sehingga dari sisi jumlah relatif kecil, boleh jadi ditujukan untuk mengerem anak memperoleh penghasilan, dengan  asumsi mereka memperoleh penghasilan karena telah bekerja. Hal tersebut merupakan penerapan  fungsi mengatur dari pajak. Di sisi lain  dapat dipandang tidak adil bila dihubungkan dengan perlakuan bagi orang tuanya yang memperoleh PTKP lebih besar, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak menjadi kecil. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pekerjaan umumnya cocok untuk dikerjakan oleh orang  dewasa, tetapi ada pekerjaan
tertentu yang hanya cocok untuk dikerjakan oleh anak-anak.
Berangkat dari paparan dilematis sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan. Pemilihan sasaran penelitian ini yakni mahasiswa Fakultas Hukum didasarkan pertimbangan bahwa Fakultas Hukum merupakan semaian bagi calon legal drafter, hakim, pejabat negara dan pejabat pemerintah yang di dalam pelaksanaan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawabnya dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dengan mendasarkan pada tuntutan keadilan,  etis, dan pertimbangan obyektif lainya. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum empiris dengan menggunakan sampel secara purposif, yakni dengan menjadikan mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum pajak sebagai sasaran penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap pemberlakuan ketentuan PTKP terhadap anak, khususnya anak yang memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan orang tuanya? Lebih didahulukan pertimbangan keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap anak yang memperoleh penghasilan, ataukah lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi kepentingan anak dari kemungkinan eksploitasi pekerjaan? Ketentuan PTKP yang seperti apakah yang lebih tepat diberikan kepada anak menurut mahasiswa?

## A. Tinjauan Penghasilan Tidak Kena Pajak

## 1.  Tinjauan Umum Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pajak Penghasilan merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak Penghasilan adalah pajak yang bersifat pribadi ( persoonlijk ), atau juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan. Menurut Santoso Brotodihardjo pajak yang bersifat pribadi/ perorangan adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak. 2
Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak harus diperhatikan seperti misalnya status wajib pajak (kawin/belum), jumlah tanggungannya, dan sebagainya, singkatnya kemampuan bayar ( ability to pay ) atau sering kali pula disebut daya pikul wajib pajak itu sendiri. Ukuran- ukuran untuk menetapkan kemampuan bayar ataupun daya pikul itu harus jelas, apakah sekedar dari jumlah penghasilan, jumlah tanggungan, status kawin/belum kawin dan sebagainya.
Dalam  Pajak Penghasilan, hal yang mencerminkan sifat sebagai pajak pribadi/perorangan tersebut terutama terlihat dalam pengenaan pajak terhadap Wajib  Pajak dalam negeri. Wajib  Pajak dalam negeri untuk Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh oleh  Wajib  Pajak, yakni penghasilan kotor dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran yang dapat dibiayakan
2 Santoso  Brotodihardjo,  1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung, hlm. 90.
( deductable expenses ). Khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi, yang masuk dalam kategori pengeluaran yang dapat dibiayakan ini adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena  Pajak ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran dari Wajib Pajak terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ketentuan yang demikian mencerminkan bahwa Pajak Penghasilan menggunakan pendekatan daya pikul di dalam menentukan besar pajak. Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing.
Daya pikul menurut Prof. de Langen, sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. 3 Atau, menurut Mr. Ir. Cohen Stuart, disamakan  dengan suatu jembatan, di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi bobot sendiri. 4 Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya
3 Rochmat  Soemitro,  1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco Bandung, hlm. 31.
4 Ibid
sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

## 2.  Keadilan dalam Penghasilan Tidak
Kena Pajak Bagi Anak Anak yang dalam ketentuan PTKP diberlakukan sebagai tanggungan dari Wajib  Pajak, kenyataanya tidak selalu benar-benar menjadi tanggungan Wajib  Pajak, karena tidak sedikit anak yang mempunyai penghasilan sendiri. Secara riil anak tersebut tidak menjadi tanggungan Wajib Pajak (orang tuanya), melainkan sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ketentuan PTKP bagi anak tersebut bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk proteksi terhadap anak, agar tidak mendorong upaya mempekerjakan anak dalam rangka memperoleh penghasilan.
Dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hal yang hampir sama juga dimuat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak yang diberikan pengertian sebagaimana tersebut di atas, karena keadaanya maka diberikan hak-hak
dan perlakuan tertentu oleh undang- undang. Anak menurut Pasal 4 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemberian perlindungan bagi anak menurut Pasal 3 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Pemberian proteksi terhadap anak melalui ketentuan PTKP menggambarkan adanya penggunaan fungsi reguleren dari pajak. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam pajak dikenal adanya fungsi anggaran dan  fungsi mengatur. Fungsi anggaran adalah fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam itu menurut Chidir Ali kiranya sudah dikenal sejak lama. 5 Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru
5 Chidir Ali, SH. 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, hlm.134.
tidak menguntungkan, akan tetapi dalam soal PTKP terhadap anak tersebut secara ekonomis lebih menguntungkan pemerintah. Dapat dikatakan menguntungkan pemerintah karena apabila PTKP anak yang memperoleh penghasilan sendiri disamakan dengan PTKP  Wajib  Pajak, maka ada selisih objek pajak sebesar Rp.24.300.000,00– Rp.2.025.000,00= Rp.22.275.000,00. Artinya jumlah tersebut apabila dimasukkan dalam PTKP maka tidak dikenakan  Pajak Penghasilan. Dengan selisih itu, maka penerimaan pajak menjadi lebih besar. Atau pembentuk Undang-Undang mempunyai alasan bahwa kebutuhan dasar untuk anak dan orang tuanya demikian jauh bedanya itu? Kalau yang terakhir tersebut alasanya, mengapa istri yang bekerja dan yang tidak bekerja dibedakan PTKP berbeda?
Perbedaan perlakuan tersebut juga secara prinsip nampak tidak sejalan dengan  asas pembentukan peraturan di bidang pajak. Seperti diketahui, bahwa sesuai dengan asas legal, sebuah peraturan di bidang pajak harus mempunyai referensi dalam Undang- Undang. Hal tersebut secara jelas tertera dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pasal ini selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, juga sekaligus mengandung dasar falsafah pajak.
Wakil-wakil rakyat, sebelum menyetujui sebuah rancangan Undang- Undang, perlu menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya. Seperti dikemukakan
oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum, termasuk Undang-Undang dan peraturan lainnya, senantiasa mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Artinya, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. 6
Apa yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro pada bagian asas- asas di muka kiranya dapat dijadikan dasar untuk pembuatan peraturan di bidang pajak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Eikema Hommes bahwa pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 7
Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak ini, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation, Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat berikut harus dipenuhi: 8
6 Satjipto  Rahardjo,  1996 . Ilmu Hukum ,  Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 78 dan 19.
7 Eikema  Hommes  dalam  Notoamidjojo,  1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan , BPK. Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49.
8 Adam  Smith  dalam  Rochmat  Soemitro,  1992, Asas  dan  Dasar  Perpajakan  I,  PT.  Eresco Bandung, hlm.15, dst.
a.  Equality and equity ,
b.  Certainty ,
c.  Convenience of payment ,
d.  Economic of collection .
Keempat pedoman ini disebut “ The four canons of Adam Smith ” atau sering juga disebut “ The four maxime .” Equality and equity mengandung arti persamaan dan  keadilan,  Undang-Undang Pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi sama. Dalam hal ini di dalamnya terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif.
Ketentuan pajak sesuai dengan asas yuridis mestinya juga memberikan jaminan pelindungan bagi kepentingan Wajib  Pajak, termasuk keluarganya. Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiscus dan wajib pajak. 9
Parameter keadilan distributif merupakan perdebatan panjang yang dilakukan sejak jaman Yunani Kuno. Setiap kali ada upaya yang dilakukan
9 Y.  Sri  Pudyatmoko,  2007, Pengantar Hukum Pajak,  Cetakan  IV  edisi  Revisi,  Penerbit  Andi, Yogyakarta. hlm. 42-43.
oleh para filsof untuk mencoba mengusulkan ukuran keadilan yang bersifat tunggal untuk diperlakukan secara universal selalu saja terbuka celah-celah kelemahan yang membuka ruang untuk diperdebatkan kembali. Ini sangat penting karena terkait dengan penghargaan dan penghormatan terhadap  nilai kemanusiaan yang paling fundamental. Membagi hak dan kewajiban  kepada pihak lain secara tidak  adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, sehingga membeda- bedakan tanpa argumentasi rasional yang mendalam dapat dipandang sebagai penghinaan kemanusiaan yang bersangkutan.
Aristoteles pernah mengusulkan model  keadilan distributif. Teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh Aristoteles dibangun atas asumsi dasar seorang harus diperlakukan secara sama untuk hal yang sama, dan diperlakukan secara tidak sama untuk hal yang tidak sama. 10 Perbuatan dikatakan tidak adil ketika hal yang sama diperlakukan secara tidak sama, atau sebaliknya hal yang tidak sama diperlakukan secara sama. Ukuran keadilan distributif bukan mendasarkan pada prinsip persamaan tetapi lebih pada standar proporsionalitas. Perbuatan dikatakan  adil apabila masing-masing pihak mendapat bagian sesuai dengan porsinya.
10 http://jamaluddinmahasari.wordpress. com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil- dari-pendapat-para-ahli/
Tuntutan bahwa yang adil menuntut seseorang harus diperlakukan secara sama, dilandasi oleh pengakuan akan kodrat manusia. Setiap manusia mempunyai harkat, martabat dan derajad yang sama, sehingga dengan dernikian mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Prinsip dasar dari keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia merupakan makhluk pribadi yang memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban- kewajiban pokok yang sama, tanpa dibeda-bedakan jenis kelamin umur, warna kulit, suku, agama atau status sosial dan sebagainya. 11
Penghargaan terhadap  harkat dan martabat manusia yang sama dijamin dan dilindungi oleh pernyataan hak asasi manusia se dunia. Universal Declaration of Human Rights yang telah disetujui oleb PBB pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil merumuskan hak-hak dasar yang wajib dihormat dan dijunjung tinggi oleh setiap orang yang beradab. Hak-hak dasar tersebut dikenal dengan hak asasi manusia.
Di lain pihak, keadilan menuntut adanya prinsip perbedaan atau perlakuan yang tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lain. Perlakuan yang berbeda dikatakan adil dengan dasar pertimbangan setiap manusia di samping memiliki unsur kodrat yang sama, juga memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Adapun ciri perbedaan tersebut antara lain yaitu :
11 Gunawan  Setiardja,  1993, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila ,  Kanisius, Yogyakarta. hlm.3
1. Manusia ada perbedaan dalam bakat roh dan badannya.
2. Manusia berbeda dalam tabiat dan sifat-sifatnya sehingga tiada duanya.
3. Manusia berbeda dalam fungsi dan tugasnya dalam masyarakat. Perbedaan fungsi itu disebabkan oleh perbedaan bakat, studi, circumtantia, koneksi, lingkungan hidupnya, keuntungan, berkah dari Allah.
4. Manusia berbeda dalam pengabdiannya kepada masyarakat.
5. Manusia berbeda dalam tanggung jawabnya sebagai akibat daripada bakat, tabiat, fungsi dan pengabdiannya dalam masyarakat. 12
Pandangan Aristoteles berbeda dengan  pandangan  John Rawls. Rawls dalam bukunya yang berjudul “A Theory of Justice” memperkenalkan dua prinsip keadilan. Prinsip keadilan pertama, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dasar yang sama ( principle of equal liberty ); prinsip kedua, merupakan  prinsip ketidaksamaan ( the principle of difference ) menyatakan bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia di bidang ekonomi maupun sosial harus diatur sedemikian rupa agar setiap ketidaksamaan  (1) dapat menguntungkan setiap orang dan (2) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua pihak. 13
12 Notohamidjojo,  O.,  1971, Masalah Keadilan , Tirta Amerta, Semarang, hlm.54.
13 John Rawls, 2006, Teori Keadilan ( A Theory of Justice), terjemahan Uzair Fauzan, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.72.
Secara normatif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha  mempekerjakan anak, akan tetapi ada batas-batas tertentu yang memungkinkan anak melakukan pekerjaan. Menurut ketentuan Pasal  68 sampai dengan Pasal 71 diatur mengenai kemungkinan  anak dipekerjakan. Di dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak,  tetapi  dapat dikecualikan dari larangan tersebut bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan seperti itu harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni:
1.  izin tertulis dari orang tua atau wali;
2.  perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3.  waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5.  keselamatan dan kesehatan kerja;
6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahkan kalau bekerja pada usaha keluarga, maka tidak diperlukan izin dari  orang tua atau wali, tidak perlu ada perjanjian kerja, tidak perlu ada hubungan kerja yang jelas, dan juga tidak harus mendapatkan upah sesuai ketentuan.
Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan seperti itu dapat dilakukan oleh anak dengan usia paling sedikit 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat:
1.  diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
2. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak seperti itu wajib memenuhi syarat:
1.  di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
2.  waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

## b.  Pandangan Mahasiswa Terhadap PTKP bagi Anak
1. Gambaran umum responden
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menempuh Mata Kuliah Hukum Pajak pada semester genap tahun ajaran 2012/ 2013. Seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Pajak tersebut ada sejumlah 116 mahasiswa yang mengisi kuesioner penelitian ini. Mereka terdiri atas 55 orang mahasiswi dan 61 orang mahasiswa, dengan  usia paling banyak antara 20th sampai dengan usia 25th. Latar belakang keluarga  diketahui bahwa sebagian terbesar dari responden yakni 55% tidak ada pembagian kerja sementara yang tinggal dalam keluarga yang mengenal pembagian kerja ada 41%.  Pengalaman melakukan aktivitas ataupun  pekerjaan yang menghasilkan uang, sebagian besar pernah bekerja atau melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang (66%). Responden ada 17 orang (22%) orang yang  masih bekerja dan menghasilkan uang, sementara sebagian besar yakni 60 orang (78%) sudah tidak bekerja Sebagian besar mahasiswa yakni 63 orang (54%) menghendaki kuliah sambil bekerja. Sebagian terbesar yakni 107 orang (92%) dari responden belum pernah melakukan pembayaran PPh.

## 2. Pandangan  mahasiswa  Fakultas Hukum terhadap pemberlakuan ketentuan PTKP untuk anak, khususnya anak yang memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan orang tuanya
Sebelum memberikan kuesioner kepada para mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, terlebih dahulu kepada mereka diberikan penjelasan singkat mengenai Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Dalam penjelasan tersebut juga dijelaskan secara singkat mengenai Pajak Penghasilan yang merupakan jenis pajak perorangan, yakni dalam penetapan pajaknya memperhatikan keadaan dan kemampuan dari Wajib Pajaknya. Selain itu kepada mahasiswa juga diajak untuk mencermati kembali berbagai fenomena yang ada di masyarakat berkait dengan kehidupan anak. Bahkan juga disajikan berbagai cuplikan tayangan melalui video mengenai gambaran anak yang bekerja atau melakukan kegiatan di berbagai sektor. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan semacam latar kepada mahasiswa, sehingga mereka tidak sama sekali tanpa bekal. Fenomena upaya yang dilakukan terhadap anak oleh orang tua mereka untuk “mengantarkan” putra- putri mereka melalui sejumlah kegiatan tertentu seperti Indonesia mencari bakat, Indonesia Idol, penggemblengan anak melalui sekolah sepak bola, klub bulu tangkis, dan sejumlah upaya sejenis lainnya dicoba untuk disajikan.
Akan tetapi juga disajikan kegiatan lain yang dilakukan anak yang nyata- nyata  bekerja, seperti mereka yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit. Mahasiswa diharapkan mendapatkan gambaran yang utuh, tidak hanya melalui kasus-kasus yang menunjukkan suasana “kerasnya” hidup seperti di kebun kelapa sawit, melainkan juga kerasnya “persaingan” dalam berbagai lomba atau forum adu kemampuan itu. Latar belakang dari berbagai fenomena
tersebut bisa bermacam-macam, dari upaya untuk memenuhi keinginan si anak, upaya untuk mengembangkan dan memajukan kemampuan si anak, sekedar ingin memberi kegiatan pada anak, sampai pada motif-motif praktis karena kemendesakan kebutuhan hidup keluarga dan anak itu sendiri.
Terhadap responden ditanyakan mengenai  pandangan mereka terhadap maksud penggunaan dari PTKP. Berikut tanggapan responden.

## Diagram 1:
Pendapat responden tentang penggunaan uang PTKP untuk pemenuhan kebutuhan pokok
Sumber: Data primer  tahun 2014
Berdasarkan diagram 1 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar yakni 97 orang (83%) dari responden menyatakan benar bahwa PTKP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.  Sejumlah 16 orang (14%)  mengatakan bahwa tidak benar kalau PTKP tersebut digunakan untuk
memenuhi  kebutuhan pokok. Ada 2 orang (2%) responden memberikan jawaban yang berbeda, yakni satu orang mengatakan bahwa tergantung pengelolaan  keuangan keluarga itu sendiri, sementara yang seorang lagi mengatakan bahwa terkadang untuk memenuhi  kebutuhan pokok, tetapi
16, 14% 2, 2% % 1, 1% 997, 83% be tid lain tid nar ak benar nya ak menjawab
terkadang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sementara 1 orang (1%) responden tidak memberikan jawaban.
Sekalipun banyak pendapat yang menyatakan bahwa PTKP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menegaskan bahwa upaya Pemerintah untuk menaikkan  penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta per bulan semata untuk membantu masyarakat miskin. Tujuan serupa juga berlaku di negara lain.
Hal ini pun dilakukan seiring dengan kenaikan inflasi. “Inflasi naik biaya hidup meningkat”. 14
Sejalan dengan materi utama penelitian, ditanyakan kepada responden mengenai pendapat mereka terhadap alasan yang menyebabkan PTKP bagi anak yang sepenuhnya menjadi tanggungan orang tua, dan anak yang memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan orang tuanya disamakan. Berikut tanggapan responden.
14 htt p : / / b i s n i s ke u a n ga n . ko m p a s . co m / read/2012/05/31/17003460/Ditjen.Pajak.PTKP. untuk.Membantu.Masyarakat.Miskin,  diunduh 8 Januari 2014.

## Diagram 2:
Pendapat responden tentang alasan penyamaan PTKP anak baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja
Sumber: Data primer tahun 2014

## Sumber: Data primer
Dari diagram tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar yakni 74 orang (64%) responden meyakini bahwa alasan dari penyamaan besaran PTKP bagi anak baik yang memperoleh penghasilan maupun yang menjadi tanggungan orang tua adalah karena semata-mata untuk melindungi anak dari eksploitasi. Dengan demikian tidak ada insentif melalui PTKP yang diberikan kepada anak yang memperoleh penghasilan sendiri. Sebagian yang lain yakni 35 orang (30%) dari responden menyatakan bahwa alasanya adalah anak tetap menjadi warga dari keluarga yang bersangkutan. Ada 4 orang yang memberikan jawab di luar kedua hal tersebut di atas. Keempat jawaban tersebut adalah: karena apabila anak sudah ditetapkan menjadi wajib pajak maka akan tereksploitasi; karena anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga anak yang memiliki penghasilan sendiri disamakan dengan PTKP orang tua agar bisa menabung; adanya ketidakadilan jika anak yang bekerja tidak dikenakan pajak; dan walau disamakan tidaklah adil, karena tidak semua anak berpenghasilan besar.
Alasan dari sebagian besar responden bahwa penyamaan PTKP adalah untuk melindungi anak dari kemungkinan eksploitasi merupakan sesuatu yang menarik. Jalan pikiran sebagai rasionalisasi dari ungkapan
Dari diagram tersebut diketahui bahwa sebagian besar yakni 74 orang (64%) responden meyakini bahwa alasan dari penyamaan besaran PTKP bagi anak baik yang memperoleh penghasilan maupun yang menjadi tanggungan  orang tua adalah karena semata-mata untuk melindungi anak dari  eksploitasi. Dengan demikian tidak ada insentif melalui PTKP yang diberikan kepada anak yang memperoleh  penghasilan sendiri. Sebagian yang lain yakni 35 orang (30%) dari responden menyatakan bahwa alasanya adalah anak tetap menjadi warga dari keluarga yang bersangkutan. Ada 4 orang yang memberikan jawab di luar kedua hal tersebut di atas. Keempat jawaban tersebut adalah: karena apabila anak sudah ditetapkan menjadi wajib pajak maka akan tereksploitasi; karena anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga anak yang memiliki penghasilan sendiri disamakan dengan PTKP  orang tua agar bisa menabung; adanya ketidakadilan jika anak yang bekerja tidak dikenakan pajak; dan walau disamakan tidaklah adil, karena tidak semua anak berpenghasilan besar.
Alasan dari sebagian besar responden bahwa penyamaan PTKP adalah untuk melindungi anak dari kemungkinan  eksploitasi merupakan sesuatu yang menarik. Jalan pikiran sebagai rasionalisasi dari ungkapan tersebut adalah bahwa anak yang bekerja apabila diberikan PTKP seperti orang tuanya berarti dia akan memperoleh pengurangan yang lebih besar terhadap penghasilan mereka sebelum dikenai
pajak. Alasan yang kedua adalah anak tetap menjadi warga dari keluarga yang bersangkutan. Soal yang terakhir ini  benar bahwa anak menjadi warga dari keluarga tersebut, akan tetapi dari sisi ekonomis apabila anak telah menghasilkan uang di atas PTKP berarti anak tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, setidak-tidaknya untuk memenuhi kebutuhan  pokoknya.
Perlindungan terhadap kemungki- nan  eksploitasi terhadap anak melalui instrumen pajak  bisa dilakukan, akan tetapi persoalannya adalah apakah hal ini akan cukup efektif. Terhadap hal tersebut juga ditanyakan kepada para responden. Berikut tanggapan respon- den.

## Diagram 3:

## Pendapat responden terhadap efektifitas penggunaan PTKP melindungi anak
Sumber: Data primer tahun 2014
Dari diagram tersebut bahwa sebagian besar yakni 62 orang (53%) dari responden memandang bahwa Instrumen PTKP kurang efektif. Yang menjawab tidak efektif ada 22 orang (19%). Sementara yang menjawab bahwa instrumen ini efektif untuk memberikan  proteksi terhadap anak ada 30 orang responden (26%). Peta jawaban tersebut menggambarkan bahwa mereka yang menjawab tidak atau kurang efektif sangat banyak yakni 84 orang (72%). Dalam rangka menjamin efektivitas perlindungan anak, maka secara formal pemerintah telah mengatur pembentukan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekalipun KPAI telah dibentuk dan komisionernya telah dilantik sekian tahun yang lalu, akan tetapi menurut
Rahmat Sentika nampaknya belum bisa berjalan secara efektif. 15
Bisa jadi seseorang melihat anak yang bekerja itu merasa kasihan, sehingga memandangnya sebagai sebuah keterpaksaan. Akan tetapi bisa jadi seseorang melihat anak yang bekerja itu merupakan bagian dari pengembangan sikah bertanggungjawab yang dimiliki oleh anak, atau yang lainya. Untuk ini mengenai hal tersebut telah ditanyakan kepada responden dengan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram yang berikut.
15 Tb.  Rachmat  Sentika  DR.dr.Sp.A.MARS,  Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia melalui “Perlindungan Anak Dalam  Rangka  Mewujudkan  Anak  Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi” Jurnal Sosioteknologi Edisi  11 Tahun 6, Agustus 2007, Hlm.5
18
tersebut adalah bahwa anak yang bekerja apabila diberikan PTKP seperti orang tuanya berarti dia akan memperoleh pengurangan yang lebih besar terhadap penghasilan mereka sebelum dikenai pajak. Alasan yang kedua adalah anak tetap menjadi warga dari keluarga yang bersangkutan. Soal yang terakhir ini memang benar bahwa anak menjadi warga dari keluarga tersebut, akan tetapi dari sisi ekonomis apabila anak telah menghasilkan uang di atas PTKP berarti anak tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, setidak-tidaknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Perlindungan terhadap kemungkinan eksploitasi terhadap anak melalui instrumen pajak memang bisa dilakukan, akan tetapi persoalannya adalah apakah hal ini akan cukup efektif. Terhadap hal tersebut juga ditanyakan kepada para responden. Berikut tanggapan responden.

## Diagram 3: Pendapat responden terhadap efektifitas penggunaan PTKP melindungi anak

## Sumber: Data primer
Dari diagram tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar yakni 62 orang (53%) dari responden memandang bahwa Istrumen PTKP kurang efektif. Yang menjawab tidak efektif ada 22 orang (19%). Sementara yang menjawab bahwa instrumen ini efektif untuk memberikan proteksi terhadap anak ada 30 orang responden (26%). Peta jawaban tersebut menggambarkan bahwa mereka yang menjawab tidak atau kurang efektif

## Diagram 4:

## Pendapat responden mengenai perasaan anak yang bekerja
Sumber: Data primer tahun 2014
Dari diagram 4 tersebut terlihat bahwa yang menyatakan bahwa anak yang bekerja itu merasa menikmati adalah 29 orang (25%), yang menjawab tersiksa ada 12 orang (10%), sementara sisanya yakni 75 orang (65%) responden menjawab lainnya. Jawaban dari kelompok yang terakhir tersebut memang bermacam- macam. Sebagian yang cukup besar dari kelompok terakhir tersebut mengatakan tergantung, apabila mereka bekerja itu merupakan perwujudan untuk menyalurkan hobinya, kesenangan dan bakatnya, dan tidak karena tekanan orang tua atau pihak lain maka anak akan menikmati. Apabila mereka bekerja karena tuntutan atau tekanan pihak lain maka akan merasa terbebani. Ada sejumlah argumen yang diberikan untuk mendukung pendapat tersebut.
Pada bagian ini memang terlihat bahwa sebagian terbesar responden lebih cenderung mengatakan bahwa
perasaan anak tergantung pada berbagai hal. Hal yang mempengaruhi perasaan anak tersebut ada yang berasal dari dalam diri anak, akan tetapi ada pula yang berasal dari luar diri si anak itu sendiri.
Menurut  ILO, pekerja anak dilihat dari kualitas pekerjaaannya ada dua: 16

## 1. Pekerjaan  ringan.  Merujuk
pada  pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak menghalangi anak tersebut untuk sekolah dan menjalani masa kanak-kanaknya. Pekerjaan ini sifatnya mendidik dan mengarahkan anak untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya sehingga kelak ia mampu berdaya secara positif untuk masa depannya.
16 http://guetau.com/informasi/anak-bekerja- eksploitasi-hak-anak.html,  diunduh  27  Januari 2014
19
sangat banyak yakni 84 orang (72%). Dalam rangka menjamin efektivitas perlindungan anak, maka secara formal pemerintah telah mengatur pembentukan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sekalipun KPAI telah dibentuk dan komisionernya telah dilantik sekian tahun yang lalu, akan tetapi menurut Rahmat Sentika nampaknya belum bisa berjalan secara efektif. 14
Bisa jadi seseorang melihat anak yang bekerja itu merasa kasihan, sehingga memandangnya sebagai sebuah keterpaksaan. Akan tetapi bisa jadi seseorang melihat anak yang bekerja itu merupakan bagian dari pengembangan sikah bertanggungjawab yang dimiliki oleh anak, atau yang lainya. Untuk ini mengenai hal tersebut telah ditanyakan kepada responden dengan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram yang berikut.

## Diagram 4: Pendapat responden mengenai perasaan anak yang bekerja

## Sumber: Data primer
Dari diagram 4 tersebut terlihat bahwa yang menyatakan bahwa anak yang bekerja itu merasa menikmati adalah 29 orang (25%), yang menjawab tersiksa ada 12 orang (10%), sementara sisanya yakni 75 orang (65%) responden menjawab lainya. Jawaban dari kelompok yang terakhir tersebut memang bermacam-macam. Sebagian yang cukup besar dari kelompok
14 Tb.Rachmat Sentika DR.dr.Sp.A.MARS, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, Hlm.5

## 2. Pekerjaan  berat.  Merupakan
istilah yang lebih umum digunakan untuk kategori ini adalah ‘pekerjaan terburuk’. Pekerjaan terburuk adalah pekerjaan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik, psikis atau seksual, pekerjaan di lingkungan yang berbahaya dan tidak sehat, dan pekerjaan yang panjang serta kerja malam. Pekerjaan tipe inilah yang merugikan anak dan menghambat kemajuan anak di masa depannya.
Pekerjaan yang dikatakan sebagai bersifat  eksploitatif, kiranya adalah pekerjaan berat. Sementara pekerjaan tipe yang pertama lebih bersifat mengembangkan  kemampuan anak.
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) mengatur hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda. Hal tersebut diperlukan bagi anak dalam kaitanya dengan jenis pekerjaan berat.
Dalam penelitian ini juga ditanyakan kepada responden “Seandainya Orang tua anda saat ini memiliki pekerjaan tetap, dan anda diminta untuk melakukan pekerjaan yang ada hubunganya dengan orang tua, bagaimana tanggapan saudara? ”Terhadap pertanyaan seperti itu mendapatkan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.

## Diagram 5 :
Pendapat responden terhadap tawaran pekerjaan yang ada hubunganya dengan orang tua
Sumber: data primer tahun 2014
Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya)  mengatur  hak  atas  perlindungan  dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda. Hal tersebut diperlukan bagi anak dalam kaitanya dengan jenis pekerjaan berat.
Dalam  penelitian  ini  juga  ditanyakan  kepada  responden  “Seandainya Orang  tua  anda  saat  ini  memiliki  pekerjaan  tetap,  dan  anda  diminta  untuk melakukan pekerjaan yang ada hubunganya dengan orang tua, bagaimana tanggapan  saudara?  ”Terhadap  pertanyaan  seperti  itu  mendapatkan  hasil sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.

## Diagram 5 : Pendapat responden terhadap tawaran pekerjaan yang ada hubunganya dengan orang tua

## Sumber: data primer
Dari diagram tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden yakni 87  orang  (75%)  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu,  disusul  oleh responden yang menjawab bahwa mereka akan menerima tawaran tersebut 24 orang (21%), yang secara tegas menolak tawaran tersebut ada 4 orang (3%),  dan  satu  orang  responden  tidak  memberikan  jawaban.  Dari mahasiswa yang menjadi responden tersebut ada dua orang yang memberi
Diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni 87 orang (75%) akan mempertimbangkan terlebih dahulu, disusul oleh responden yang menjawab bahwa mereka akan menerima tawaran tersebut 24 orang (21%), yang secara tegas menolak tawaran tersebut ada 4 orang (3%), dan satu orang responden tidak memberikan jawaban.  Mahasiswa yang menjadi responden tersebut ada dua orang yang memberi penjelasan pertimbangannya, akan mempertimbangkan terlebih dahulu karena masih dalam status mahasiswa, harus mempertimbangkan
untuk bisa mengatur waktu. Sementara yang seorang lagi mengatakan  bahwa “karena usia saya memang usia kerja saat ini.”
Alasan yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam menentukan sikap dalam penelitian ini juga ditanyakan kepada responden. Dengan menggunakan pertanyaan: “Seandainya terhadap pertanyaan tersebut di atas anda akan mempertimbangkan lebih dahulu, pertimbangan apa saja untuk memutuskan menerima tawaran bekerja itu?” Terhadap pertanyaan tersebut diperoleh jawaban yang beragam, dengan gambaran seperti diagram di bawah ini.

## Diagram 6:
Pertimbangan sebelum menerima pekerjaan yang ada hubungan dengan orang tua

## Sumber : data primer  tahun 2014
Diagram 6 tersebut menyatakan bahwa sebagian terbesar dari responden yakni 58 orang (33%) mengatakan bahwa pertimbanganya adalah sejauh waktunya
penjelasan pertimbangannya. Akan mempertimbangkan terlebih dahulu karena masih dalam status mahasiswa, harus mempertimbangkan untuk bisa mengatur waktu. Sementara yang seorang lagi mengatakan  bahwa “karena usia saya memang usia kerja saat ini.”
Terhadap alasan yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam menentukan sikap dalam penelitian ini juga ditanyakan kepada responden. Dengan menggunakan pertanyaan: “Seandainya terhadap pertanyaan tersebut di atas anda akan mempertimbangkan lebih dahulu, pertimbangan apa saja untuk memutuskan menerima tawaran bekerja itu?” Terhadap pertanyaan tersebut diperoleh jawaban yang beragam, dengan gambaran seperti diagram di bawah ini.

## Diagram  6:  Pertimbangan  sebelum  menerima  pekerjaan  yang  ada hubungan dengan orang tua

## Sumber : data primer
Dari diagram 6 tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar dari responden yakni 58 orang (33%) mengatakan bahwa pertimbanganya adalah sejauh waktunya memungkinkan. Berikutnya adalah responden yang menjawab sesuai dengan minat sebanyak 42 orang (24%), sesuai dengan
memungkinkan. Berikutnya adalah responden yang menjawab sesuai dengan minat sebanyak 42 orang (24%), sesuai dengan bakat yakni 39 orang (23%), tergantung besaran penghasilan 21 orang (12%), alasan lainya 5 orang (3%), dan 9 orang (5%) yang tidak memberikan jawaban. Responden yang memberikan alasan lain ternyata juga termasuk mereka yang mempunyai pertimbangan tertentu. Artinya ada responden yang sudah menentukan pertimbangannya, misalnya tergantung waktunya tetapi sekaligus memberikan pertimbangan lainya. Apabila dijumlah, maka jumlah jawaban tidak sama persis dengan jumlah responden.
Dua diagram yang terakhir terlihat mengenai bagaimana pandangan responden terhadap kemungkinan melakukan  pekerjaan yang ada hubunganya dengan orang tua. Diagram 16 terlihat bahwa sebagian besar responden akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan/ tawaran tersebut. Sementara dalam diagram 17 dapat dilihat bahwa kelompok yang paling besar adalah yang memberikan jawaban bahwa pertimbangan tersebut adalah menyangkut soal waktu.  Permasalahan pertama, yakni pandangan mahasiswa mengenai penggabungan PTKP anak dengan PTKP  orang tuanya maka terbuka kemungkinan agak besar. Hal tersebut dapat disimpulkan demikian karena penggabungan PTKP hanya terjadi kalau penghasilan anak ada hubungannya dengan pekerjaan orang tua.
3.  Pandangan  Mahasiswa dalam memilih antara pertimbangan keadilan dengan perlakuan yang sama PTKP anak dan orang dewasa, dengan perlindungan bagi kepentingan anak dari kemungkinan eksploitasi
Dalam kaitan dengan PTKP, ada tarik menarik antara kepentingan perlakuan yang adil distributif dengan memberi perlakuan sama terhadap anak maupun orang tuanya, dan kepentingan perlndungan terhadap anak. Hasil dari penelitian tergambar dalam diagram berikut ini.

## Diagram 7:
Urgensi PTKP antara untuk perlindungan anak dengan untuk mendapatkan keadilan distributif

## Sumber: data primer tahun 2014
Diagram 7 tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar yakni 75 orang (68%) responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak. Kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa lebih penting pemberian perlakuan PTKP yang adil sebanyak  21 orang (19%), dan kelompok yang paling kecil memilih jawaban lainya sebanyak 14 orang (13%). Mereka yang memilih pendapat lainya mempunyai jawaban yang sangat beragam sebagaimana tergambar dalam uraian berikut. Seharusnya pencegahan eksploitasi anak bukan hanya dari penetapan PTKP. Mestinya memberikan perlakuan PTKP pada anak dengan mempertimbangkan besaran uang atau gaji yang diterimanya. Pemerintah
meneliti hak dahulu, apabila seorang anak itu memiliki penghasilan yang lebih besar dari orang tua dan anak itu sendiri merasa menikmati pekerjaanya maka jawaban saya lebih penting memberikan perlakuan yang sama. Anak harus dilindungi dari eksploitasi orang tua dengan disuruh bekerja, tetapi penetapan PTKP juga mesti sama baik yang bekerja/tidak. Perlindungan anak dari eksploitasi dan memberikan lapangan  pekerjaan kepada orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini tergantung usia anak sudah  dewasa atau belum dewasa. Apabila dipandang perlu untuk anak yang mempunyai penghasilan PTKP bisa diterapkan, karena anak yang mempunyai kemampuan dan kemudian

## Diagram  7:  Urgensi  PTKP  antara  untuk  perlindungan  anak  dengan untuk mendapatkan keadilan distributif

## Sumber: data primer
Dari diagram 7 tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar yakni 75 orang (68%) responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak. Disusul oleh kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa lebih penting pemberian perlakuan PTKP yang sama sebanyak  21 orang (19%), dan kelompok yang paling kecil memilih jawaban lainya sebanyak 14 orang (13%). Mereka yang memilih pendapat lainya mempunyai jawaban yang sangat beragam sebagaimana tergambar dalam uraian berikut. Seharusnya pencegahan eksploitasi anak bukan hanya dari penetapan PTKP. Mestinya memberikan perlakuan PTKP pada anak dengan mempertimbangkan besaran uang atau gaji yang diterimanya.
Diteliti dahulu oleh pemerintah, apabila seorang anak itu memiliki penghasilan yang lebih besar dari orang tua dan anak itu sendiri merasa menikmati pekerjaanya maka jawaban saya lebih penting memberikan perlakuan yang sama. Anak harus dilindungi dari eksploitasi orang tua dengan disuruh bekerja, tetapi penetapan PTKP juga mesti sama baik yang bekerja/tidak. Memberi perlindungan anak dari eksploitasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Tergantung usia anak sudah dewasa atau belum dewasa. Apabila
mendapat penghasilan tidak bisa dihalang-halangi untuk tidak berbuat sesuatu yang kemudian mendatangkan penghasilan. PTKP yang disamakan itu sebenarnya tidak baik, dalam arti yang sekarang sebaiknya PTKP yang didapat orang tua sama dengan anaknya. PTKP kepada orang tua, tetapi jika si anak mempunyai penghasilan lebih si anak yang membayar PTKP orang tua jika si anak telah dewasa. Anak sebaiknya menjadi wajib pajak apabila penghasilan yang diperoleh melebihi besar dari orang tua. Kalau wajib pajak harus memperhatikan syarat subyektif yang mana subyek berdasarkan UU, orang pendukung hak dan kewajiban (dewasa). Lebih memilih memberikan
perlindungan anak tetapi apabila anak ingin mempunyai penghasilan sebagai orangtua harus memberi arahan pada  pekerjaan anak dan melihat perkembangan anak.
Anak sebagai pribadi dapat dipandang juga sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia. Dalam hal ini anak seringkali mempunyai prestasi yang membanggakan, bahkan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk itu  mestinya sikap pemerintah terhadap hal ini, perlu perhatian dengan memberikan penghargaan melalui pajak atau tidak. Mengenai pandangan responden terhadap hal tersebut tergambar dalam diagram berikut ini.

## Diagram 8:
Pandangan responden terhadap penghargaan pemerintah melalui pajak terhadap anak berprestasi menonjol
Sumber: data primer tahun 2014

## Sumber: data primer
Dari diagram  tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar yakni 65 orang (58%)  dari  responden  memandang  pantas  untuk  anak  yang  mempunyai prestasi diberikan penghargaan oleh pemerintah melalui pajak. disusul oleh kelompok  kedua  35  orang  (31%)  responden  yang  mengatakan  kurang pantas  diberi  penghargaan,  dan  kelompok  yang  paling  kecil  sebanyak  12 orang (11%) responden yang mengatakan tidak pantas.

## 4. Ketentuan PTKP yang lebih tepat diberikan kepada anak
Peraturan  yang  baik  diharapkan  dapat  diterapkan  dan  menjadikan tujuan  baik  itu  dapat  tercapai,  demikian  pula  mengenai  PTKP.  Kepada responden  ditanyakan  mengenai  pandangan  mereka  terhadap  peraturan yang  mengatur  tentang  PTKP  sekarang  ini.  Tanggapan  mereka  tergambar dalam diagram berikut.
Diagram 9: Pandangan responden terhadap ketentuan PTKP bagi anak
Diagram  tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar yakni 65 orang (58%) dari responden memandang pantas untuk anak yang mempunyai prestasi diberikan penghargaan oleh pemerintah melalui pajak. disusul oleh kelompok kedua 35 orang (31%) responden yang mengatakan kurang pantas diberi penghargaan, dan kelompok yang paling kecil sebanyak 12 orang (11%) responden yang mengatakan tidak pantas.

## 4.  Ketentuan PTKP yang lebih tepat diberikan kepada anak
Peraturan yang baik diharapkan dapat diterapkan dan menjadikan tujuan baik itu dapat tercapai, demikian pula mengenai PTKP. Kepada responden ditanyakan mengenai pandangan mereka terhadap peraturan yang mengatur tentang PTKP sekarang ini. Tanggapan mereka tergambar dalam diagram berikut.

## Diagram 9: Pandangan responden terhadap ketentuan PTKP bagi anak
Sumber: data primer tahun 2014
Dari diagram  tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar yakni 65 orang (58%)  dari  responden  memandang  pantas  untuk  anak  yang  mempunyai prestasi diberikan penghargaan oleh pemerintah melalui pajak. disusul oleh kelompok  kedua  35  orang  (31%)  responden  yang  mengatakan  kurang pantas  diberi  penghargaan,  dan  kelompok  yang  paling  kecil  sebanyak  12 orang (11%) responden yang mengatakan tidak pantas.

## 4. Ketentuan PTKP yang lebih tepat diberikan kepada anak
Peraturan  yang  baik  diharapkan  dapat  diterapkan  dan  menjadikan tujuan  baik  itu  dapat  tercapai,  demikian  pula  mengenai  PTKP.  Kepada responden  ditanyakan  mengenai  pandangan  mereka  terhadap  peraturan yang  mengatur  tentang  PTKP  sekarang  ini.  Tanggapan  mereka  tergambar dalam diagram berikut.
Diagram 9: Pandangan responden terhadap ketentuan PTKP bagi anak

## Sumber: data primer
Dari  diagram  9  terlihat  bahwa  dari  semua  responden  ada  59  orang (51%)  responden  yang  mengatakan  bahwa  ketentuan  tentang  PTKP  bagi anak  kurang  tepat.  Kelompok  tersebut  lebih  besar  dibandingkan  dengan kelompok  responden  yang  menyakan  bahwa  ketentuan  PTKP  bagi  anak sudah  tepat  yang  berjumlah  41  orang  (35%)  responden.  Responden  yang
Diagram 9 terlihat bahwa dari semua responden ada 59 orang (51%) responden yang mengatakan bahwa ketentuan tentang PTKP bagi anak kurang tepat. Kelompok tersebut lebih besar dibandingkan dengan kelompok responden yang menyakan bahwa ketentuan PTKP bagi anak sudah tepat yang berjumlah 41 orang (35%) responden. Responden yang menjawab bahwa ketentuan PTKP bagi anak sekarang ini tidak tepat ada 9 orang (8%), sementara ada 7 orang (6%) responden tidak memberikan jawaban. Argumentasi yang digunakan sebagai alasan terhadap pendapat mereka ada beragam, yang terbagi dalam tiga kelompok besar.
Mereka yang mempunyai pendapat bahwa sudah tepat, dengan argumentasi yang beragam. Sebagian di antaranya mengatakan: “karena meskipun anak tersebut dapat menghasilkan uang, si anak tidak boleh dibebani pajak, orang tua si anak yang wajib dibebani pajak. Pengaturan mengenai PTKP tujuanya sudah tepat yaitu memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan eksploitatif. Jika anak dilibatkan untuk membayar pajak penghasilan maka anak tersebut merasakan beban yang belum sepantasnya. Anak secara perdata masih di bawah pengawasan di bawah orang tua dan masih berada di bawah umur. Anak agar tidak dieksploitasi oleh orang tua.  Kebutuhan anak sangat banyak dan si anak belum bisa mendapatkan suatu penghasilan yang layak (cukup) “.
Responden yang menilai bahwa ketentuan yang mengatur mengenai
PTKP bagi anak sekarang ini tidak tepat, mempunyai berbagai argumentasinya sendiri. Berikut ini adalah sejumlah argumentasi tersebut. Apabila orang tua tidak mampu sama sekali dan memiliki anak  dengan penghasilan yang besar maka pengaturan PTKP tersebut lebih tepat dibebankan kepada anak. Tidak tepat karena anak di dalam bekerja berfikir untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak memikirkan pajak maka pajak mestinya ditentukan bagi orang yang sudah cukup umur dan bekerja. Ketentuan yang ada tidak tepat, tetapi bila PTKP  bagi anak sama dengan orang tua maka dapat menyebabkan anak dieksploitasi oleh orang tua tanpa memperhatikan kemauan anak.
Dari keseluruhan responden yang berjumlah 116 orang mahasiswa, ada sebanyak 99 orang yang memberikan saran, sementara sisanya sebanyak 17 orang tidak memberikan saran.
Diagram 10:

## Saran Responden terhadap pengaturan PTKP bagi anak
Sumber: Data primer tahun 2014
Ada sejumlah 99 orang (85%) responden yang memberikan komentar, 12 orang (10%) di antaranya mengatakan bahwa pengaturan yang sekarang itu sudah baik. Sisanya memiliki saran dan pandangan yang beragam. Argumentasi yang disampaikan oleh keduabelas orang yang mengatakan bahwa pengaturan sekarang sudah baik itu sangat beragam. Mereka yang mengatakan bahwa pengaturan sekarang kurang baik terbagi dalam sejumlah kelompok. Kelompok  pertama sejumlah 9  orang yang mempunyai saran dan pandangan dengan  menggunakan argumentasi usia anak, yakni mesti disesuaikan dengan usia dan status anak tersebut bekerja atau tidak bekerja. Kelompok kedua 18 responden menggunakan argumentasi pelindungan kepentingan anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan.
Kelompok  ketiga 8 orang mengajukan saran agar ketika mengatur mengenai PTKP anak maka mesti dilihat apa yang melatarbelakangi anak sekaligus jenis kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kelompok keempat 11 orang mempunyai pendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya dibuat lebih besar dari yang sekarang atau sama dengan orang tuanya. Kelompok kelima 4 orang mempunyai pendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya dipisah dari penghasilan  orang tuanya. Kelompok keenam 7 orang berpendapat bahwa mestinya anak tidak dikenai pajak. Kelompok ketujuh 6 orang berpendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya berbeda dengan penghasilan orang tuanya. Kelompok kedelapan 5 orang berpendapat bahwa anak mestinya tidak dikenakan PTKP. Kelompok

## Diagram 10: Saran Responden terhadap pengaturan PTKP bagi anak

## Sumber: Data primer
Ada sejumlah 99 orang (85%) responden yang memberikan komentar, di mana 12 orang (10%) di antaranya mengatakan bahwa pengaturan yang sekarang itu sudah baik. Sementara sisanya memang memiliki saran dan pandangan yang beragam. Argumentasi yang disampaikan oleh keduabelas orang yang mengatakan bahwa pengaturan sekarang sudah baik itu sangat beragam. Mereka yang mengatakan bahwa pengaturan sekarang kurang baik terbagi dalam sejumlah kelompok. Kelompok pertama sejumlah 9 orang yang mempunyai saran dan pandangan dengan  menggunakan argumentasi usia anak, yakni mesti disesuaikan dengan usia dan status anak tersebut bekerja atau tidak bekerja. Kelompok kedua 18 responden menggunakan argumentasi pelindungan kepentingan anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan. Kelompok ketiga 8 orang mengajukan saran agar ketika mengatur mengenai PTKP anak maka mesti dilihat apa yang melatarbelakangi anak sekaligus jenis kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kelompok keempat 11 orang mempunyai pendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya dibuat lebih besar dari yang sekarang atau sama dengan orang tuanya. Kelompok kelima 4 orang mempunyai pendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya dipisah dari penghasilan orang tuanya. Kelompok keenam 7 orang berpendapat bahwa mestinya anak tidak dikenai pajak. Kelompok ketujuh 6 orang berpendapat
kesembilan 6 orang berpendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya disatukan dengan penghasilan orang tuanya. Kelompok kesepuluh 3 orang berpendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya lebih kecil saja. Kelompok kesebelas 5 orang berpendapat bahwa PTKP bagi anak mestinya diatur secara adil, ketat, atau proporsional. Kelompok keduabelas 2 orang berpendapat bahwa PTKP mestinya bagi anak yang sudah bekerja saja. Mereka yang masuk dalam kelompok ini ada. Kedua orang tersebut mengatakan, yang pertama seharusnya diperuntukkan bagi anak yang bekerja saja dan yang kedua mengatakan bahwa PTKP dikenakan pada anak yang sudah bekerja saja.
Ada sejumlah tiga orang yang pendapatnya berbeda. Mereka mempunyai  pandangan bahwa PTKP anak sesuai kebutuhan/ memperhatikan jenjang pendidikan anak,  makin tinggi jenjang pendidikannya makin tinggi kebutuhannya. Anak seharusnya sejak dini ditanamkan semangat bekerja. Jadi pengaturan PTKP bagi anak sekarang ini kurang tepat. Seorang lagi mengatakan bahwa sebaiknya untuk anak yang sudah mempunyai penghasilan tetap, dikenakan PTKP seperti wajib pajak, akan tetapi jika punya penghasilan tidak tetap, tetap menjadi tanggungan PTKP orangtua (ayah).
C. Antara pelindungan, keadilan distributif, dan ketentuan yang tepat
Keduabelas kelompok responden tersebut apabila dicermati, maka
kelompok yang paling banyak menyatakan bahwa pengaturan PTKP bagi anak mesti berorientasi pada proteksi. Kelompok lain mengatakan sisi keadilan distributif dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap PTKP anak dengan PTKP orang tuanya. Ada yang mengatakan bahwa pengaturan PTKP saat ini sudah cukup baik. Hal yang menarik adalah bahwa dari keduabelas kelompok tersebut sebagiannya mengatakan bahwa harus dilihat secara cermat, jernih, dan utuh, sehingga dapat diambil sikap yang tepat.
Apabila penekanan pengaturan lebih mengarah kepada tujuan untuk melindungi kepentingan anak, maka kiranya dapat dicermati dari beberapa hal. Dihubungkan dengan ketentuan normatif Undang-Undang Pelindungan Anak, di sana ditentukan dalam  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Pasal 15 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa  Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a.  penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e.  pelibatan dalam peperangan; dan f.  kejahatan seksual.”
Ketentuan tersebut tidak menyebutkan mengenai pelindungan anak dalam soal melakukan pekerjaan. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)d dari Undang-Undang tentang Perlindungan anak kiranya yang berkaitan dengan pelindungan hak anak dalam soal pekerjaan, yang menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak tersebut antara lain diberikan kepada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual tersebut dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya
masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”
Berdasarkan ketentuan normatif tersebut maka pelindungan terhadap anak dalam soal pekerjaan diberikan terhadap pekerjaan yang mengeksploitasi anak, sementara untuk  pekerjaan lain tentu tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan  oleh ILO yang memilah pekerjaan menjadi pekerjaan ringan dan berat. Dalam Pasal 68 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Terhadap ketentuan tersebut memang ada pengecualian yakni untuk anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, dengan persyaratan tertentu seperti: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam berbagai hal keadilan distributif seringkali masih menjadi sesuatu yang mengemuka, akan tetapi dalam soal PTKP hal tersebut tidak begitu banyak yang mengkritisi, antara lain karena PTKP bagi suami dan isteri adalah sama. Dalam penelitian nampak hal serupa dari pendapat mahasiswa
sebagai responden. Mereka lebih mengedepankan sisi proporsionalitas dengan memperhatikan kepentingan anak, masa depan anak, dan pelindungan kepada anak. Oleh karena itu pengaturan seperti sekarang ini begitu banyak yang mengatakan sudah tepat.

## D. Penutup
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap pemberlakuan ketentuan PTKP terhadap anak, khususnya anak yang memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan orang tuanya mempertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan/ tawaran  pekerjaan yang ada hubungannya dengan orang tua, di mana pertimbangan tersebut terutama menyangkut soal waktu. Jika dihubungkan dengan permasalahan pertama, yakni pandangan mahasiswa mengenai penggabungan PTKP anak dengan PTKP orang tuanya maka sebagian besar tidak menyatakan tegas menyetujui atau menolak.
2. Responden dalam persoalan pilihan prioritas, lebih mendahulukan pertimbangan keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap anak yang memperoleh penghasilan, atau lebih mengutamakan pemberian
perlindungan bagi kepentingan anak dari kemungkinan eksploitasi  pekerjaan, pendapat mahasiswa terlihat kelompok yang terbesar dari responden adalah yang menggunakan argumentasi pelindungan kepentingan anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan.
3.  Terhadap pengaturan PTKP yang lebih tepat diberikan kepada anak menurut mahasiswa cukup beragam. Kelompok terbesar mengatakan bahwa aturan tersebut harus dapat mencegah eksploitasi. Pengaturan PTKP mestinya dilihat lebih jernih dengan memperhatikan alasan seorang anak bekerja, jenis pekerjaan, besar penghasilan, dan kondisi anak. Kelompok kelima terbesar mengatakan bahwa anak mestinya tidak dikenakan pajak. selanjutnya masih cukup beragam pendapat responden terhadap pengaturan PTKP bagi anak ini, antara lain: PTKP bagi anak mestinya berbeda dengan orang tuanya, PTKP anak disatukan dengan orang tuanya, PTKP bagi anak harus diberikan secara  adil/ proporsional-ketat, anak mestinya tidak kena PTKP dan sejumlah pendapat yang lainya.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Ali, Chidir. SH. 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung. Brotodihardjo,Santoso. 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PTEresco Bandung.
Hommes,Eikema dalam Notoamidjojo, 1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
Notohamidjojo, O., 1971, Masalah Keadilan, Tirta Amerta, Semarang.
Pudyatmoko,Y. Sri. 2007, Pengantar Hukum  Pajak, Cetakan IV edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Rahardjo,Satjipto. 1996.Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Rawls,John. 2006, Teori Keadilan (A Theory of Justice), terjemahan Uzair Fauzan, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Setiardja,Gunawan, 1993, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta. Smith, Adam dalam Rochmat Soemitro,
1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT.Eresco Bandung.
Soemitro,Rochmat. 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT.Eresco Bandung.

## Jurnal:
Tb.Rachmat Sentika DR.dr.Sp.A.MARS, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia melalui “Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan
Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi” Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6,

## Agustus 2007

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor: 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

## 162/Pmk.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak.
Internet: http://jamaluddinmahasari.wordpress. com/2012/04/22/pengertian- keadilan-diambil-dari-pendapat- para-ahli/ http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2012/05/31/17003460/ D itj e n . Paj a k . P T K P. u ntu k . Membantu.Masyarakat.Miskin http://guetau.com/informasi/anak- bekerja-eksploitasi-hak-anak. html,