## PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Comparison of National Development Planning Before and After Amendment of Constitution 1945

## Yessi Anggraini
PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah, Tangerang email: mulilampung00@gmail.com Armen Yasir, Zulkarnain Ridlwan Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: armen@unila.ac.id email: zulkarnainridlwan@gmail.com

## abstract
Comparing  national  development  planning  as  the  state  policy  in  the  broad outlines  in  the  period  before  and  after  the  amendment  of  the  Constitution 1945 (UUD 1945) as well as to analyze the position of national development planning  guidelines  were  created  after  the  amendment  of  the  Constitution 1945.  Based  normative  juridical  approach,  by  examining  all  the  rules legislation relating to the legal issues is researched concluded that the First, there  are  some  similarities  and  differences  in  the  Platform  for  National Development  Planning  in  the  period  before  and  after the  1945  amendment, as for the equation is the substance of the two, whereas the difference lies in the pattern of policy-making, as well as law formulation. Second, the Status Law on National Development Planning System (SPPN) and the regulations under it is official documents which contain the cornerstone of development planning in the era of reforms as a change of planning from documents in the past.
Keywords: National Development Planning System, the Constitution 1945

## abstrak
Membandingkan perencanaan pembangunan nasional sebagai haluan negara dalam  garis-garis  besar  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  serta  menganalisis  kedudukan pedoman perencanaan pembangunan nasional yang dibuat pasca amandemen UUD  1945.  Berdasarkan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  menelaah segala  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pokok  masalah yang diteliti disimpulkan bahwa Pertama , terdapat beberapa persamaan dan perbedaan  pada  Landasan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  pada  masa
sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, adapun persamaannya adalah pada  substansi  dari  keduanya,  sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  pola penyusunan kebijakan, serta formulasi hukum. Kedua , Kedudukan Undang- Undang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  maupun peraturan  dibawahnya  adalah  dokumen-dokumen  resmi  yang  memuat tentang  landasan  perencanaan  pembangunan  pada  era  refomasi  sebagai pengganti dari dokumen perencanaan pada masa sebelumnya.
Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Dasar 1945

## A. Pendahuluan
Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen  menyatakan bahwa “Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  berdasarkan  suara  terbanyak.” Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  presiden  terpilih  ditetapkan  sebagai mandataris  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  dalam menjalankan  pemerintahan  harus  bertanggungjawab  kepada  MPR.  Pasal  3 UUD  1945  menyatakan  bahwa,  “ Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara ”.
Menurut  Mahmuzar, 1 presiden  menjalankan  program  pembangunan berdasarkan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  yang  dikeluarkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR), karena MPR  dianggap sebagai maket atau miniatur dari masyarakat Indonesia dalam melakukan proses kedaulatan rakyat.  Presiden  harus  menjalankan  haluan  negara  menurut  GBHN  yang ditentukan  oleh  MPR.  Di  bawah  MPR,  presiden  ialah  penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. 2
Instrumen  hukum  dalam  acuan  penyelenggaraan  negara  dituangkan  dalam bentuk GBHN dalam formulasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI).
Berdasarkan  konstruksi  pada  UUD  1945  sebelum  amandemen  ini menimbulkan beberapa kondisi sebagai berikut pertama , kekuasaan tertinggi di  tangan  MPR. Kedua ,  timbul  kekuasaan  yang  sangat  besar  pada  presiden karena  pada  Pasal  5  dan  Pasal  20  UUD  1945 sebelum  amandemen,  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  seharusnya  berwenang  mengontrol  presiden dalam  penyusunan  undang-undang,  peran  DPR  saat  itu  lebih  bertindak sebagai  pendukung  presiden  daripada  pengawas  presiden,  DPR  tidak menggunakan  hak  menyatakan  pendapat  dan  hak  inisiatif  untuk  membuat
1 Mahmuzar, Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Menurut  UUD  1945  Sebelum  dan  Sesudah Amandenen, (Bandung: Nusa Media), hlm. 72.
2 Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen.
undang-undang. Ketiga, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan konstitusi.
Dalam rangka mewujudkan tuntuan reformasi untuk menyempurnakan aturan  dasar  mengenai  tatanan  negara,  kedaulatan  rakyat,  pembagian kekuasaan,  kesejahteraan  sosial  dan  hal-hal  lain  sesuai  dengan perkembangan  aspirasi  dan  kebutuhan  bangsa,    dilakukanlah  amandemen terhadap  UUD  1945  dengan  beberapa  kesepakatan  dasar  diantaranya  tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik  Indonesia;  Penjelasan  UUD  1945  yang  memuat  hal-hal  normatif akan  dimasukkan  ke  dalam  pasal-pasal;  perubahan  dilakukan  secara adendum, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. 3
Konsekuensi  dari  penguatan  sistem  pemerintahan  presidensiil, terdapat  pemangkasan  kewenangan  MPR,  akibat  dari  pemilihan  Presiden secara langsung sehingga tidak ada lagi hubungan antara presiden dan MPR, presiden tidak perlu lagi menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. MPR  tidak  lagi  berwenang  meminta  pertanggungjawaban  Presiden  kecuali jika  ada  usul  dari  DPR. 4 Dengan  diberlakukannya  UUD  1945  hasil amandemen, terjadi pula perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu: 1. penguatan  kedudukan  lembaga  legislatif  dalam  penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. ditiadakannya  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
3. diperkuatnya  Otonomi  Daerah  dan  desentralisasi  pemerintahan  dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
Selain  daripada  itu,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan  dan  menyelaraskan  pembangunan,  baik  pembangunan nasional,  pembangunan  daerah  maupun  pembangunan  antar  daerah. Desentralisasi  dan  penguatan  otonomi  daerah  berpotensi  mengakibatkan perencanaan  pembangunan  daerah  tidak  sinergi  antara  daerah  yang  satu dengan  daerah  yang  lainnya  serta  antara  pembangunan  daerah  dan pembangunan secara nasional, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  dirancang  undang- undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3 Bahan Tayangan MPR..., Ibid . 4 Ibid. , hlm. 93.
5 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional.
untuk  menjamin  agar  kegiatan  pembangunan  berjalan  efektif,  efisien,  dan bersasaran.  Undang-undang  ini  mencakup  landasan  hukum  di  bidang perencanaan  pembangunan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.
Adanya perubahan landasan perencanaan pembangunan nasional pada haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan  nasional,  menyebabkan  timbulnya  ambiguitas  terhadap perencanaan pembangunan nasional di era sebelum dan sesudah amandemen UUD  1945.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  pengkajian  dan  analisis  mengenai perbandingan  landasan  perencanaan  pembangunan  sebelum  dan  setelah amandemen  UUD  1945  sebagai  wujud  dari  upaya-upaya  menjalankan menyelenggarakan  kepentingan  negara  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan.  Bagaimana  perbandingan  secara  substansi,  pola penyusunan  serta  formulasi  payung  hukumnya  dan  bagaimana  kedudukan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen UUD 1945?
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis. Metode  pendekatan yuridis  digunakan  untuk  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  primer  dan bahan-bahan  hukum  sekunder. 6 Dalam  penelitian  ini diterapkan  pendekatan undang-undang ( statute approach ) 7 dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.

## B. Pembahasan
1. Perbandingan  Landasan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945
a. Perbandingan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dari  Proses
Perancangan Kebijakan.
Penyusunan
rencana pembangunan dipioritaskan untuk mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan  rakyat,  terdapat  beberapa perbedaan  antara  landasan  perencanaan  pembangunan  pada  masa  sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Alur penyusunan rencana pembangunan pada era reformasi ditetapkan sedemikian  rupa  guna  menghasilkan  susunan  perencanaan  yang  bersifat sistematis,  berkesinambungan,  dan  aplikatif  sesuai  dengan  aspirasi  dengan partisipasi  berbagai  elemen  bangsa  didalamnya.  Sesuai  dengan  amanat  dari Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004,  perencanaan  pembangunan  terdiri
6 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11-12.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.
dari  empat  tahapan  yakni  penyusunan  rencana;  penetapan  rencana; pengendalian  pelaksanaan  rencana;  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana. Keempat  tahapan  diselenggarakan  secara  berkelanjutan  sehingga  secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Perencanaan di era reformasi penyusunannya diatur secara lebih rinci dan  sistematis.  RPJM  Nasional  merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan program  Presiden  yang  penyusunannya  berpedoman  pada  RPJP  Nasional, memuat  strategi  pembangunan  nasional,  kebijakan  umum,  program Kementerian/Lembaga  dan  lintas  Kementerian/Lembaga,  kewilayahan  dan lintas  kewilayahan,  serta  kerangka  ekonomi  makro  yang  mencakup gambaran  perekonomian  secara  menyeluruh  termasuk  arah  kebijakan  fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Tahapan  penyusunan  RPJM  dimulai  dari  penyiapan  rancangan  awal RPJM  Nasional  oleh  MENTERI  PERENCANAAN  dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  Bappenas  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab mengkoordinasikan  perencanaan  pembangunan  secara  nasional;  Penyiapan rancangan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (rancangan Renstra-KL), yang  dilakukan  oleh  seluruh  kementerian  dan  lembaga.  Penyusunan rancangan  Renstra  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  visi,  misi,  tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas  dan  fungsi  kementerian/lembaga,  agar  selaras  dengan  program prioritas kepala negara terpilih.
Kemudian  penyusunan  rancangan  RPJM  Nasional  oleh  Kementerian Perencanaan  sebagai  upaya  mengintegrasikan  rancangan  awal  RPJM Nasional  dengan  rancangan  Renstra-KL;  penyelenggaraan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  jangka  menengah  nasional  dan penyusunan  Rancangan  Akhir  RPJM  Nasional.  Renstra-KL  memuat  visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  yang  disusun  dengan berpedoman  pada  RPJM  Nasional  dan  bersifat  indikatif.  Kemudian  dari Renstra  tersebut  dibuat  bentuk  konkrit  pelaksanaannya  dalam  bentuk Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja-KL).
Renja-KL disusun berpedoman pada Renstra-KL yang telah ada lebih dulu dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Penyusunan Renja- KL  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  penyusunan  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) karena keduanya saling terkait. RKP adalah perencanaan yang  meliputi  periode  satu  tahun  yang  dalam  hal  ini  sebagai  Rencana Pembangunan  Jangka  Tahunan  dan  merupakan  penjabaran  dari  RPJM Nasional.  RKP  berisi  prioritas  pembangunan,  rancangan  kerangka  ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian yang menyeluruh termasuk kebijakan fiskal, serta program
Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga,  kewilayahan  dalam  bentuk  kerangka  regulasi  dan kerangka  pendanaan  yang  masih  bersifat  indikatif. 8 Dari  RKP  inilah kemudian  dijadikan  pedoman  menyusun  Rencana  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (RAPBN)  dan  dibuat  kebijakan  melalui  Undang-Undang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sebagai  bentuk  nyata dari pelaksanaan pembangunan. Begitu pula dengan di pemerintahan daerah, menggunakan  sistematika  yang  sama  yang  telah  diatur  di  Undang-Undang SPPN  yang  secara  singkat  hampir  sama  dengan  proses  kebijakan pembangunan nasional.
Dari uraian tersebut jika dibandingkan dengan GBHN nampak sekali perbedaan  siklus  perencanaan  pembangunan  antara  yang  dimuat  di  GBHN dan  SPPN.  Pada  masa  sebelum  amandemen,  proses  perancangan perencanaan  pembangunan  hanya  sampai  pada  tahap  Repelita  dan diwujudkan  secara  konkrit  dalam  poin-poin  Sasaran  Pembangunan  Lima Tahun  (Sarlita).  Kemudian  arahan  dari  Sarlita  tersebut  digunakan  sebagai bahan acuan untuk merancang APBN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan  pembangunan  tahunan.  Pada  masa  itu  tidak  diatur  secara  rinci bagaimana  hubungan  kinerja  pembangunan  yang  harus  dilakukan  antar lembaga  di  tingkat  nasional,  dan  tidak  juga  dibuat  rancangan  sistem  yang mengarahkan koordinasi pembangunan di daerah.
Mekanisme  atau  alur  penyusunan  rencana  pembangunan  nasional pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yakni  berkomitmen  melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dan kekuatan-kekuatan politik di parlemen untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  dapat  menciptakan kesejahteraan  umum,  dan  mencapai  cita-cita  kemerdekaan  bangsa.  Akan tetapi,  setelah  dilakukan  analisis  perbandingan,  terlihat  bahwa  penyusunan rencana  pembangunan  di  era  reformasi  telah  diupayakan  untuk  lebih melengkapi perencanaan pada masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari rincian sistematika  penyusunan  yang  lebih  teratur  dan  terarah  sebagaimana  yang diamanatkan dalam Undang-Undang SPPN.

## b. Perbandingan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dari  Segi Substansi
Ditinjau  dari  segi  substansi,  ternyata  dokumen  landasan  perencanaan pembangunan  nasional  pasca  amandemen  UUD  1945  tidak  jauh  berbeda dengan  dokumen  GBHN  yang  dikeluarkan  melalui  TAP  MPR.  Banyak kesamaan  dalam  penjabaran  hal-hal  yang  diatur  untuk  dilaksanakan  oleh penyelenggara pemerintahan dalam pembangunan.
8 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada  pola  dasar  maupun  sistem  perencanaan  pembangunan  landasan sebelum  dan  sesudah  amandemen  UUD  1945  pada  hakikatnya  memiliki tujuan  dan  fungsi  yang  sama  yaitu  sebagai  tata  cara  pelaksanaan pembangunan  nasional,  yang  berisi  nilai-nilai  dasar  tujuan  pembangunan yang  tidak  dibatasi  kurun  waktu  dalam  keberlakuannya.  Pola  ini  mengatur garis  kebijakan  dan  sistem  perencanaan  pembangunan  untuk  dijabarkan dalam  bentuk  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  menengah maupun tahunan.
Materi  yang  dimuat  di  dalam  kedua  landasan  pola  pembangunan tersebut tidak jauh berbeda yakni  mengenai asas-asas pembangunan, tujuan pembangunan  nasional.  Asas-asas  pembangunan  yang  dimuat  dalam  SPPN hampir  sama  dengan  GBHN  hanya  menggunakan  redaksional  yang  lebih sederhana  dan  efisien.  Untuk  tujuan  dan  ruang  lingkup  pembangunan nasional  yang  ditentukan,  pada  hakikatnya  mengandung  kesamaan  unsur, karena berpedoman pada tujuan negara dalam UUD 1945.

## c. Perbandingan  Landasan  Hukum  Perencanaan  Pembangunan Nasional dari Segi Formulasi Landasan Hukum
Perbedaan  yang  krusial  dan  kini  menjadi  dilema  di  masyarakat mengenai  landasan  hukum  perencanaan  pembangunan  nasional  adalah formulasi kebijakan melalui produk hukum  yang ada. Sebelum amandeman TAP  MPR/S  dianggap  lebih  tinggi  dari  undang-undang  karena  dibuat  oleh lembaga  tertinggi  negara  yang  menetapkan  undang-undang.  Dalam  hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  TAP  MPR  merupakan  bentuk  dari  penafsiran terhadap konstitusi.
Pada  masa  setelah  amandemen  UUD  1945  karena  MPR  tidak  lagi membuat  GBHN  untuk  dilaksanakan  oleh  Presiden,  maka  perubahan kewenangan  MPR  yang  berlaku  keluar  membawa  akibat  perubahan  pada kedudukan  dan  status  hukum  Ketetapan  MPR.  Perubahan  tata  urutan peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR bukan lagi termasuk peraturan perundang-undangan, karena TAP MPR yang masih diberlakukan adalah ketetapan yang bersifat penetapan dan tidak mengenai ketatanegaraan.
Pola dasar pembangunan pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dimuat  dalam  dokumen  GBHN  diformulasikan  dalam  TAP  MPR  yang tetapkan  setiap  lima  tahun  sekali  mengingat  dinamik  masyarakat  yang diperhatikan oleh majelis. GBHN menentukan arah kebijakan pembangunan yang  hendak  dilaksanakan  Presiden.  TAP  MPR  menjadi  formulasi  GBHN pada  masa  itu  adalah  sebagai  keputusan  negara  yang  merupakan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  ketatanegaraan  dan  memunyai  kekuatan hukum  mengikat  keluar  dan  ke  dalam  MPR.  TAP  MPR  tentang  GBHN
bersifat  abstrak  dan  mengikat  secara  umum,  dan  dari  segi  keberlakuannya bersifat tidak sekali jalan ( einmalig ) namun tetap berlaku dengan ketentuan. Sedangkan  aturan  mengenai  pola  pembangunan  nasional  setelah amandemen  UUD  1945  diformulasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) yang dibuat oleh  lembaga  legislatif  berdasarkan  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Undang- undang  SPPN  tersebut  dirancang  oleh  DPR  sebagai  badan  dengan  prinsip keterwakilan rakyat dan disahkan bersama dengan Presiden.
Pola  pembangunan  jangka  panjang  yang  diatur  melalui  TAP  MPR, pada  dasarnya  adalah  norma  yang  bersifat  umum.  Akan  tetapi  kebijakan pengaturan  tersebut  dikeluarkan  melalui  ketetapan  yang  sacara  hakikat adalah  sama  dengan  keputusan.  Ketetapan  hanya  merupakan  tindakan hukum yang memunyai akibat menciptakan, mengubah, membatalkan suatu hubungan  hukum.  Produk  hukum  yang  bersifat  penetapan  dan  digunakan penyebutan  “Ketetapan”  tidak  dapat  mengandung  materi  normatif  yang bersifat pengaturan. 9
Seharusnya,  pengaturan  mengenai  haluan  pembangunan  jangka panjang  ditetapkan  melalui  suatu  bentuk  hukum  sendiri  karena  merupakan perencanaan  yang  menggambarkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  program pembangunan  untuk  kurun  waktu  tertentu  dan  tetap  berlaku  dengan ketentuan.  Arahan  pembangunan  jangka  panjang  adalah  suatu  bentuk peraturan  pelaksana  dari  apa  yang  telah  atur  dalam  Kebijakan  dalam  pola dasar pembangunan dalam dokumen GBHN di TAP MPR .
Sedangkan pada haluan pembangunan jangka panjang di era reformasi kebijakan  peraturan  ditetapkan  dengan  undang-undang  untuk  tingkat  pusat, dan  peraturan  daerah  di  tingkat  daerah.  Undang-Undang  RPJP  Nasional menyebutkan  dengan  tegas  ruang  lingkup  materi  yang  diatur  yakni penjabaran  dari  Undang-Undang  SPPN,  sebagai  teknis  yang  mengarahkan kebijakan pada jangka waktu 20 tahun mendatang.
Untuk  pembangunan  lima  tahunan,  pada  GBHN  dicantumkan hanyalah  Pola  Umum  Pembangunan  Lima  Tahunan  kemudian  dibuat Repelita.  Repelita  yang  ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden  berdasarkan Pola  Umum  Pelita  yang  disusun  oleh  MPR.  Repelita  merupakan  suatu keputusan  administrasi  negara  atau  penyelenggaraan  pemerintahan,  yang termasuk  dalam  keputusan  yang  bersifat  perencanaan  ( plannen )  yakni merupakan  peraturan  perancanaan  yang  menggambarkan  visi,  misi  tujuan, sasaran, program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.
Dalam  praktik  ketatanegaraan  Indonesia  sebelumnya,  memang  di dalam  jenis  dan  tata  urutan  (susunan)  peraturan  perundang-undangan  yang
9 Jimly Asshiddiqie dalam Perihal Perihal Undang-Undang di Indonesia , (Jakarta: Konpres,
2006), hlm. 20.
diatur  dalam  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1996  belum  dikenal  bentuk hukum  Peraturan  Presiden,  hanya  disebutkan  di  dalam  hierarki  tersebut Peraturan  Pemerintah  begitu  pula  pada  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000 yang  belum  mencantumkan  Peraturan  Presiden  dalam  hierarki  dan  jenis peraturan  perundang-undangan.  Pada  masa  orde  baru  sampai  dengan  tahun 2004, yang dikenal dengan bentuk hukum Keputusan Presiden dapat bersifat mengatur  (berupa  peraturan  perundang-undangan)  maupun  bersifat ketetapan.
Setelah  amandemen  UUD  1945  rencana  pembangunan  lima  tahunan yang disebut dengan RPJM yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau Peraturan  Kepala  Daerah.  RPJM  Nasional/Daerah  merupakan  penjabaran visi misi presiden/kepala daerah yang terpilih dengan konteks yang mengacu kepada  skala  proiritas  pembangunan  nasional  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  RPJP  Nasional  atau  Peraturan  Daerah  Tentang  RPJP Daerah.
Sebagai  penjabaran  dan  pelaksanaan  dari  RPJP  tersebut  pemerintah diharuskan  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) dengan  periode  pelaksanaan  selama  5  tahun  yang  itu  ditetapkan  dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Daerah. RPJP disusun berdasarkan visi  dan  misi  presiden  yang  telah  terpilih  melalui  pemilu.  Sehingga  diakhir masa  jabatan,  yang  sebelumnya  pelakasanaan  Pelita  pada  masa  sebelum amandemen  dipertanggungjawabkan  kepada  MPR sebagai  pemberi  mandat, saat  ini  Pembangunan  Jangka  Menengah/Lima  Tahun  pada  era  reformasi dipertanggungjawabkan  oleh  Presiden/Kepala  Derah  kepada  rakyat  yang notabenenya adalah sebagai pemberi mandat melalui pemilihan umum.
2. Undang-Undang
SPPN
sebagai
Landasan Perencanaan
Pembangunan Nasional Pasca Amandemen UUD 1945
Diformulasikannya dokumen landasan perencanaan sebagai pengganti GBHN pada masa setelah amandemen UUD 1945 banyak menimbulkan pro dan  kontra  di  kalangan  masyarakat.  Beberapa  alasan  kontraproduktif  yang banyak  dikemukakan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam  berbagai  diskusi publik diantaranya membahas kedudukan landasan perencanaan pembangunan  pasca  amandemen  yakni  Undang-Undang  SPPN,  maupun RPJP  dan  RPJM  yang  dianggap  tidak  sebanding  dengan  GBHN  sebagai landasan perencanaan pembangunan pada masa orde baru.
Dengan  dihapuskannya  GBHN,  konsistensi  dan  kontinuitas  nampak tidak  berjalan  karena  perencanaan  pembangunan  diwadahi  dalam  undang- undang. Undang-Undang SPPN beserta peraturan dibawahnya yang menjadi landasan  perencanaan  pembangungan  saat  ini,  dianggap  tidak  dapat menjamin  kesinambungan  dan  keselarasan  pembangunan  antara  pusat  dan daerah.
Fenomena  sinkronisasi  pelaksanaan  pembangunan  antara  pusat  dan daerah  dan  antar  daerah  dinilai  tidak  ada  karena  pelaksanaan  berjalan sendiri-sendiri.  Dalam  hal  ini  Presiden  Direktur Center  for  Election  and Political Party (CEPP) Chusnul Mariyah mengemukakan,
“jika  arah  pembangunan  menurutnya  tidak  cukup  dituangkan  dalam misi  dan  visi  calon  presiden  yang  bila  terpilih  kemudian  dituangkan  dalam undang-undang.  Jika  tidak  adanya  kejelasan  arah  maka  program pembangunan  bisa  ditafsirkan  secara  bebas  dan  ini  sudah  terjadi  di  mana kepala daerah menafsirkan sendiri-sendiri pembangunan di wilayahnya” 10
Dengan berbagai alasan yang dikemukakan, muncul paradigma bahwa sangat  diperlukan  konsensus  politik,  dalam  membuat  arah  pembangunan, yang  lebih  tinggi  daripada  undang-undang.  Adanya  GBHN  atau  memakai nama  yang  lain  dalam  menentukan  arah  pembangunan  adalah  sesuatu  yang penting sebab nasib bangsa yang besar ini dianggap akan terdistorsi apabila ditentukan oleh visi dan misi dari presiden, gubernur, walikota, dan bupati. Selain  itu,  beberapa  tokoh  berpendapat  jika  ke  depan  kiblat  bangsa  harus dibenahi. Legal banding untuk pedoman perencanaan pembangunan nasional harus dibuat lebih tinggi agar memiliki daya ikat yang legal, psikologis, dan ideologis. Dengan daya ikat yang tinggi maka setiap komponen bangsa akan memunyai komitmen yang tinggi dan sense of respon yang baik. Dalam  rangka  penjabaran  amanat  UUD  1945  untuk  mewujudkan kesejahteraan  guna  mencapai  tujuan  negara,  diperlukan  kebijakan pembangunan  yang  terarah.  Pasca  amandemen  GBHN  dihapuskan  dan pemerintah  merasa  perlu  membuat  kembali  pedoman  perancangan  maupun pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  pada  masa  setelah amandemen  kewenangan  semua  lembaga  negara  bersifat neben ,  maka penetapan  kebijakan  arah  pembangunan  ditetapkan  dengan  produk  hukum nasional  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  mengikat, umum,  menyeluruh,  sistematis,  serta  bertanggung  jawab  untuk  dapat dilaksanakan oleh para penyelenggara negara.
Kebijakan arahan pembangunan pada era reformasi ditetapkan melalui Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN),  sebagai  instrumen  hukum  yang  mengatur hal-hal  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  negara,  pemerintahan  dan pembangunan dari ketentuan UUD 1945 yang masih bersifat sangat umum. Materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  bersifat  ketatanegaraan.  Dari segi penyusunan undang-undang ini dapat dikatakan konsisten secara intern maupun  ekstern.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hubungan  sistematik  antara kaidah-kaidahnya,  kebakuan  susunan  serta  bahasa.  Selain  itu,  undang-
10 Chusnul Mariyah, GBHN dan Urgensinya di Masa Depan , pada http://www.mpr.go.id/berita/read/2013/10/03/12708/sosialisasi-4-pilar-di-kampus-kuning 03/12/2013 12: 02.
undang  ini  mengatur  hubungan  harmonisasi  antara  pendelegasian kewenangan dari undang-undang tersebut terhadap peraturan dibawahnya.
Dalam  Undang-Undang  SPPN  yang  dirancang  untuk  menggantikan GBHN,  sudah  diterapkan  prinsip  hierarki  dan  teori  pendelegasian kewenangan  perundangan.  Di  mana  undang-undang  tersebut  hanya menjabarkan  secara  garis  besar,  kaidah-kaidah  yang  bersifat  abstrak mengenai  penyusunan  perencanaan  pembangunan  nasional  untuk  jangka panjang,  menengah  dan  tahunan.  Sementara  itu  dalam  pelaksanaannya undang-undang  ini  masih  memerlukan  aturan  yang  bersifat  lebih  teknis sebagai  bentuk  rancangan  riil  dari  perencanaan  pembangunan.  Undang- undang  ini  sifatnya  hanya  sebagai  bahan  pedoman  dalam  penyusunan perencanaan yang keberlakuannya tidak berdasarkan jangka waktu tertentu.
Banyak kritik yang menyampaikan bahwa dengan dibuatnya pedoman pelaksanaan  pembangunan  nasional  masa  kini  tidak  mengandung  unsur kontinuitas  maupun  konsistensi  pelaksanaan  akibat  bentuk  instrumen hukumnya berupa undang-undang. Tidak ada sinkronisasi dalam penjabaran rencana  pembangunan  di  undang-undang  satu  dengan  lainnya.  Secara hakikat,  kedudukan  Undang-Undang  SPPN  adalah  sebagai  peraturan pelaksana  yang  menjabarkan  amanat  UUD  1945,  sehingga  undang-undang ini menjadi peraturan tertinggi setelah UUD 1945 untuk dijadikan pedoman pembangunan.
Undang-Undang SPPN mengatur tentang rencana pembangunan yang akan  disusun  baik  dari  segi  prosedur  penyusunan,  pembahasan  dan penetapannya  hingga  menjadi  program  kebijakan  legislasi  nasional.  RPJP sebagai rancangan program jangka panjang harus ditetapkan dengan undang- undang/peraturan  daerah  sedangkan  RPJM  sebagai  rancangan  program pembangunan  jangka  menengah  harus  ditetapkan  dengan  Peraturan Presiden/Peraturan Kepala Daerah.
Meskipun  diatur  dengan  dokumen  terpisah,  yang  secara  hierarkis sejajar dengan Undang-Undang SPPN, namun RPJP adalah merupakan satu kesatuan yang disusun berpedoman penuh terhadap Undang-Undang SPPN, sifatnya  merupakan  pelaksana  ketentuan  Undang-Undang  SPPN.  Pedoman penyusunannya sudah diatur secara rinci di dalam ketentuan-ketuan yang ada di  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  SPPN.  Materi  yang  diatur  secara subtansisal pun jika dicermati tidak menyimpangi atau bertentangan dengan Undang-Undang  SPPN.  Undang-Undang  RPJP  memuat  kondisi  umum, arahan, tahapan sampai pada prioritas secara konkrit untuk jangka panjang.
Kedua  undang-undang  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  menimbulkan peluang  inkosistensi  secara  horizontal  dari  segi  subtansi  peraturan.  Ruang lingkup  materi  yang  diatur  jelas,  sehingga  tidak  terjadi  pengulangan  norma yang  telah  diatur  didalam  peraturan  perundangan  yang  mendelegasikan terhadap  peraturan  pelaksananya.  Undang-Undang  RPJP  memuat  kondisi
umum, arahan, tahapan sampai pada prioritas secara konkrit. Kebijakan arah pembangunan  jangka  panjang  di  daerah  yang  disebut  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJP  Daerah)  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk upaya perwujudan pembangunan  yang  berimbang  antara  pusat  dan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  asas  pembantuan.  Mekanisme penyusunan  dan  penetapan  RPJP  Daerah  ini  pun  telah  diatur  pada  sistem perencanaan  pembangunan  nasional  agar  sesuai  dengan  arah  kebijakan negara.  Perancangan  substansinya  juga  diharuskan  untuk  mengacu  kepada arahan dari RPJP Nasional.
RPJP  Nasional  diyakini  tidak  akan  optimal  untuk  menjadi  rujukan utama  perencanaan  pembangunan  nasional.  RPJM  Nasional  tidak  dapat menjamin  bahwa  penyusunan  dan  substansinya  dapat  sesuai  dngan  RPJP Nasional. Selain itu, kebijakan ini dianggap cenderung lebih mencerminkan visi  personal  presiden  sehingga  dikatakan  tidak  mewakili  aspirasi  rakyat dalam menentukan arah pembangunan.
Berdasarkan  rumusan  tujuan  yang  duraikan  dalam  Undang-Undang SPPN maka jika semua komponen pelaku pembangunan bangsa ini merujuk dengan  konsisten  kepada  tersebut  maka  masalah-masalah  inkonsistensi dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan,  baik  jangka  panjang, menengah,  tahunan,  atau  pun  antara pusat  dan daerah  maupun  antar  daerah sendiri,  seharusnya  tidak  terjadi.  Karena  undang-undang  ini  menghendaki sebaliknya,  yaitu  upaya  koordinasi  di  antara  elemen-elemen stakeholders pembangunan,  di  pusat  maupun  di  daerah.  Apabila  dengan  adanya  RPJM yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden menjadi polemik di masyarakat, kembali dapat dirujuk pada Undang-Undang SPPN.
Mengenai RPJM Daerah, yang dikhawatirkan akan terdistorsi dengan adanya penjabaran visi dan misi kepala daerah, hal tersebut telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang SPPN. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi,  misi,  dan  program  Kepala  Daerah  yang  penyusunannya  berpedoman pada  RPJP  Daerah    dan  memperhatikan  RPJM  Nasional,  memuat  arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan sebagainya. 11 . Sedangkan,  jika  dibandingkan  dengan  pada  masa  orde  baru  landasan hukum  yang  paling  dasar  setelah  UUD  1945  adalah  keputusan  MPR,  salah satu  keputusan  MPR  yang  menjadi  landasan  paling  dasar  pembangunan adalah GBHN. Mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan  segala  yang  terjadi  dan  segala  aliran-aliran  pada  waktu  itu dan  menentukan  haluan-haluan  apa  yang  hendaknya  dipakai  untuk  di kemudian  hari.  Dari  penjelasan  ini  dapat  dipahami  bahwa  GBHN  disusun
11 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
lima  tahun  sekali  karena  alasan  untuk  mengakomodasi  perkembangan  dan dinamika  paling  mutakhir  yang  berkembang  di  masyarakat.  Dengan demikian  diharapkan  GBHN  akan  bersifat  responsif  terhadap  problem- problem  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  GBHN  yang  bersifat  lima tahunan  pemerinah  membuat  Repelita  yang  didalamnya  termuat  rencana teknis pelaksanaan GBHN.
Pada masa berlakunya GBHN adalah di mana rezim orde baru sedang dijalankan ditandai melalui beberapa cirinya yang khas, yaitu secara politik rezim  pemerintah  berperilaku  sangat  otoriter,  sistem  pemerintahan  bersifat sentralistik,  dan  tidak  ada  pemilihan  presiden  dan  pemilihan  kepala  daerah langsung. Saat ini, di era reformasi, situasi dan kondisinya sudah sedemikian berubah.  Era  reformasi  ditandai  dengan  pola  demokrasi  dan  keterbukaan berpendapat.  Seperti  sistem  pemerintahan  yang  berubah  menjadi desentralistis,  pemilihan  presiden  dan  pemilihan  kepala  daerah  berlangsung melalui mekanisme pemilihan langsung. Kehidupan yang demokratis begitu terasa,  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  demikian  terbuka.  Maka wajar  ketika  landasan  perencanaan  diubah  dalam  formulasi  yang  berbeda untuk mengimbangi sistem pemerintahan Indonesia yang juga telah berubah seiring  dengan  diamandemennya  dasar  negara.  Ditetapkannya  landasan hukum perencanaan pembangungan nasional melalui Undang-Undang SPPN justru  lebih  tepat  dan  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Undang-undang  ini bersifat  konsisten  menjadi  rujukan  perencanaan,  kemudian  mengakomodir pedoman  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  penetapan  dan  evaluasi kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah secara berkala.
Selanjutnya, landasan pelaksana perencanaan pembangunan ditetapkan  dengan  produk  hukum  yang  bersifat  mengatur  secara  resmi  dan ditetapkan  dengan  peraturan  perundangan  yang  hierarkis.  Sehingga perencanaan  pembangunan  nasional  tersusun  secara  sistematis  serta  dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Undang-Undang SPPN bersifat tetap, sedangkan GBHN diperbaharui secara periodik  yakni  lima  tahun  sekali.  Pelaksanaan  Undang-Undang  SPPN diturunkan  dalam  bentuk  Undang-Undang  yang  memuat  dokumen  RPJP dengan  periode  dua  puluh  tahun,  dan  Peraturan  Presiden  untuk pembangunan  jangka  lima  tahunan.  Berkenaan  dengan  RPJM  juga merupakan  kebijakan  pembangunan  berdasarkan  visi  misi  presiden,  namun tetap  mengacu  dan  diarahkan  dengan  skala  prioritas  di  dalam  Undang- Undang  RPJPN,  sedangkan  dalam  Repelita  Keputusan  Presiden  disusun berdasarkan GBHN yang dirancang oleh MPR.
Secara  strategis  memang  kedudukan  GBHN  pada  masa  sebelum amandemen  lebih  tinggi  dibanding  dengan  SPPN  yang  berstatus  sebagai undang-undang. Banyak saran dan masukan agar status RPJPN diangkat dari undang-undang  menjadi  keputusan  MPR  untuk  menjadikan legal  banding
yang  sejajar.  Akan  tetapi  setelah  amandemen  UUD  1945,  dilaksnakan Pemilihan Umum 2004 MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN  dan ketetapan-ketetapan  yang  bersifat  mengatur (regeling) dan  mengikat  untuk umum  seperti  sebelumnya. 12 Satu-satunya  produk  hukum  yang  dibuat menurut lingkup kewenangan MPR dan bersifat mengatur dewasa ini adalah produk  perubahan  undang-undang  dasar  yang  dilakukan  menurut  ketentuan Pasl  37  Ayat  UUD  1945.  MPR  pasca  reformasi  tidak  lagi  memunyai kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  di  luar  undang-undang  dasar, maka  tidak  akan  ada  lagi  produk  hukum  yang  berisi  norma  yang  mengatur yang ditetapkan dengan TAP MPR selain dari perubahan UUD 1945.
Kemudian  terkait  tanggapan  bahwa  dengan  ditetapkan  melalui undang-undang, maka  dalam  apabila  terjadi  penyimpangan  atau ketidaksesuaian  pelaksanaan  pembangunan  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  tidak  ada  sanksi  yuridis  yang  jelas.  Perlu  dicermati  bahwa dokumen  SPPN  beserta  turunannya  secara  substansi  materi  yang  diatur adalah  merupakan  peraturan  yang  mengandung  ketentuan  dengan  sifat directory .  Jika  undang-undang  menentukan  waktu  tertentu  dalam  rangka pelaksanaan  suatu  tugas  terntentu  maka  undang-undang  itu  dikatakan bersifat directory yang  pemenuhannya  tidak  perlu  bersifat  formal  dan mutlak, tetapi cukup bersifat substansif atau materiil. 13
Dalam  suatu  hal  ketentuan  undang-undang  berkaitan  dengan pelaksanaan  suatu  tugas  pejabat  publik  tertentu,  pelanggaran  terhadapnya sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang nyata, tidak menyebabkan batalnya  perbuatan  yang  dilakukan  berdasarkan  undang-undang  yang bersangkutan, dan karenanya ketentuan demikian itu dapat dikatakan bersifat directory .  Pelanggaran  terhadapnya  tidak  menimbulkan  efek  pembatalan, maka pelanggarannya dapat diancam dengan hukuman karena kelalaian.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  materi  dari  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dalam  GBHN  melalui  TAP  MPR,  karena  pada  hakikatnya  hal-hal yang  diatur  pada  GBHN  berisi  kaidah  dan  pokok-pokok  haluan pembangunan  yang  sama  dengan  haluan  pembangunan  pada  era  reformasi sekarang.  Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mengenai sanksi  yuridis  terhadap  jaminan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  baik sebelum dan sesudah amandemen sama-sama tidak diatur.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Perbedaan  adalah  terletak  pada  pola  penyusunan  kebijakan,  serta formulasi kebijakan dalam bentuk produk hukumnya, sedangkan persamaan
12 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., O p. Cit ., hlm. 52.
13 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Op. Cit ., hlm. 29.
dari keduanya adalah substansi yang diatur dalam perencanaan-perencanaan tersebut. Kedudukan Undang-Undang SPPN  maupun peraturan dibawahnya adalah  dokumen-dokumen  resmi  yang  memuat  tentang  landasan perencanaan  pembangunan  pada  era  reformasi  sebagai  pengganti  dari dokumen  perencanaan  pada  masa  sebelumnya  yaitu  GBHN.  Adapun  pro kontra  menyangkut  wacana  kembalinya  GBHN,  hanya  merupakan  dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan SPPN, RPJP dan RPJM.

## 2. Saran
1. Dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  telah  dirancang  pada  saat  ini sebaiknya  tidak  hanya  dijadikan  dokumen  tertulis  semata,  namun  harus benar-benar  digunakan  sebagai  arahan  dan  acuan  untuk  melaksanakan program secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian pembangunan dapat  dilaksanakan  secara  sistematis  berdasarkan  prioritas  tujuan  yang hendak  dicapai,  sehingga  pembangunan  menjadi  terarah,  terkait  satu sama  lain  di  bidang  perencanaan,  adanya  kejelasan  target  pencapaian, terkoordinir dan berkesinambungan antara pusat dan daerah.
2. Dibutuhkan  sosialisasi  terhadap  dokumen-dokumen  tersebut.  Hal  ini penting  agar  masyarakat  tidak  mempertanyakan  haluan  pembangunan negara.  Karena  keberadaan  Undang-Undang  SPPN,  RPJP  dan  RPJM, sesungguhnya merupakan GBHN di era reformasi.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perihal Undang-Undang, Ghalia: Jakarta. Bahan  Tayangan  MPR  Materi  Sosialisasi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  MPR  RI,  Sekretariat
Jendral MPR RI, 2012.
Mahmuzar,  2010, Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Menurut  UUD  1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen , Nusa Media: Bandung.
Makalah  “Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional”  oleh  Deddy  Supriady  Bratakusumah  di unduh  pada  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache 4Bpcqw_epCMJ:www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/ 10651/2367/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional