## RESENTRALISASI DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI

## Canggih Prabowo
email: canggihprabowo@gmail.com

## Abstract
The  promulgation  of  Law  no.  23  of  2014  re.  Local  Government,  strengthening  local  government’s authority, is expected to provide a way out to the problem of how to harvest geothermal energy found in  forest  protected  areas  (within  the  jurisdiction  of  local  government)  to  supply  the  increasing demand for electricity throughout Indonesia. For more than 10 years after the promulgation of Law no. 32 of 2004, the central government program to accelerate the utilization of geothermal energy source found within protected forest zones had come to a full stop.  This article discusses the issue of how government authority (central-local) related to the above problem had been distributed and the existing tension between central-local government.   The central government tendency to take back authorities previously granted to local authorities defies the whole effort at making government more accountable, efficient and prevention of externalities.
Keywords: recentralization. full autonomy. distribution of authorities.

## Abstrak
Penerbitan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  diharapkan  dapat menjawab persoalan penyediaan pasokan ketenagalistrikan di daerah melalui pemanfaatan energi panas bumi. Ini menjadi penting karena selama lebih dari sepuluh tahun sejak berlakunya Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004,  program  percepatan  pembangunan  pembangkit  listrik  panas  bumi dalam kawasan hutan terhenti. Tulisan ini hendak menelaah persoalan penyelenggaraan otonomi daerah  di  bidang  penyediaan  tenaga  listrik  serta  tarik  menarik  kewenangan  di  bidang  tersebut antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  yang  ditunjukkan  dengan  adanya resentralisasi kewenangan. Dipertaruhkan di sini adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal maupun pusat yang semestinya dilandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan penghindaran ekstenalitas.
Kata Kunci:
resentralisasi. otonomi seluas-luasnya. pembagian kewenangan.

## Pengantar
Pada  tahun  2006,  hampir  di  semua  wilayah  pelosok  desa  di  Pulau  Jawa mengalami  krisis  pasokan  ketenagalistrikan  hingga  terjadi  pemadaman  bergilir diantaranya  di  Aceh-Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Kepulauan  Riau,  Bangka, Sumatera Bagian Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Tengah,  Sulawesi  Utara-Gorontalo  serta  Papua.
Daerah-daerah  tersebut  dikategorikan  sebagai  daerah  krisis  yang  kekurangan pasokan listrik dengan beban puncak kurang dari 10 Megawatt (MWe). 1
Kondisi  di  atas  terjadi  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi  berbanding lurus dengan pertumbuhan konsumsi listrik dan pada saat yang bersamaan tidak diimbangi penyediaan atau pasokan energi listrik. Menurut hasil studi Perusahaan Listrik  Negara  (Persero),  Pulau  Jawa  diperkirakan  akan  mengalami  krisis  listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar 8-9% per tahun 2 ,  di samping itu masih terdapat 2.519 desa yang belum memperoleh jaringan listrik di Indonesia. 3
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  di  tahun  2006  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  menerbitkan  program  percepatan  pembangunan  pembangkit  listrik 10.000 MWe tahap pertama untuk mempersiapkan ketersediaan energi nasional di masa depan mengimbangi peningkatan kebutuhan pertumbuhan beban listrik berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  No.  45  Tahun  2014  tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  Untuk  Melakukan  Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.
Pilihan  penggunaan  jenis  pembangkit  listrik  ini  dijalankan  agar  adanya efisiensi  biaya  untuk  menggantikan  pembangkit  listrik  bertenaga  minyak  bumi atau  solar  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  pasokan  listrik  dengan  harga yang lebih terjangkau. Namun, hal tersebut kurang memberikan nilai tambah bagi lingkungan  hidup  lokal  dan  global  disebabkan  menghasilkan  polutan  C02,  SO2,
1 Tanpa Nama, Tanpa Pertumbuhan Pembangkit, 2018 Pulau Jawa Krisis Listrik, http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau- jawa-krisis-listrik.html, di akses 26 Maret 2015.
2 Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kajian Isu-Isu Sektor Laporan Akhir Analisis Isu-Isu Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, hlm. 4.
3 Tanpa Nama, Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan, http://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4210, di akses 26 Maret 2015.
NO2, dan CxHy dimana saat ini lebih dari 80% listrik bersumber dari bahan bakar fosil sehingga hal itu menciptakan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Dikarenakan kondisi tersebut, pada tahun 2010 pemerintah meluncurkan proyek listrik 10.000 Mwe tahap kedua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  2010  sebagaimana  diubah  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  194  Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara dan Sumber Daya Mineral.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  No.  32  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  No.  15  Tahun  2010  Tentang  Daftar  Proyek-Proyek  Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait.
Program percepatan pembangkit listrik tahap pertama di atas, pada tahun 2011 mulai terlihat hasilnya dengan makin berkurangnya frekwensi pemadaman terutama  di  Pulau  Jawa 4 sejalan  dengan  penerimaan  negara  bukan  pajak  dari penggunaan kawasan hutan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 mencapai Rp 1 triliun  per  tahunnya  sedangkan  potensi  batubara  diperkirakan  mencapai  93,4 miliar  ton  berada  di  kawasan  hutan  Sumatera  bagian  Selatan,  Jawa  Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesai Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. 5
4 Tanpa Nama, Industri Kelistrikan Indonesia, http://www.datacon.co.id/Listrik- 2011Industri.html, di akses 26 Maret 2015.
5 Gustidha Budiartie, Pendapatan Dari Hutan Ditargetkan Naik Pada 2011, https://m.tempo.co/read/news/2010/12/23/090301127/pendapatan-dari-hutan-ditargetkan- naik-pada-2011, di akses 26 Maret 2015.

## Gejala Resentralisasi Urusan dan Kewenangan Lintas Sektor Sumber Daya
Capaian hasil yang diuraikan di atas belum diiringi dengan penyelesaian 12 proyek  panas  bumi  yang  ada  dalam  kondisi  mangkrak  di  mana  sebagian  besar berlokasi  di  Pulau  Jawa,  salah  satunya  terletak  di  Gunung Ciremai  di  Jawa  Barat pada  tahun  2011  yang  ditetapkan  sebagai  Wilayah  Kerja  Pertambangan  Panas Bumi  (WKP  Panas  Bumi)  Daerah  Gunung  Cermai  melalui  Keputusan  Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Alam  (ESDM)  No.  1153K/30/MEM/2011.  WKP mencakup  wilayah  Kabupaten  Kuningan  dan  Majalengka  dengan  luasnya mencapai  24.330  hektar 6 .  Tidak  selesainya  proyeknya  tersebut  terkendala permasalahan di antaranya:
1. Penolakan  masyarakat  di  Kampung  Wage,  Kelurahan  Cigugur,  Kecamatan Cigugur yang telah lama menempati daerah sekitar dan dalam hutan Gunung Ciremai  salah  satunya  di  Dusun  atau  Kampung  Palutungan,  Desa  Cisantana, Kecamatan  Cigugur.  Masyarakat  menolak  dikarenakan  proyek  diduga  akan merusak  300  situs-situs  budaya  Sunda  lama  dengan  periodisasi  situs  sejak zaman  Pre  Historic-Neolithicum  (1500  thn  sebelum  masehi)-periode  Ciwa- Budha hingga periode Syiar Islam. 7
2. Besaran nilai pengembangan panas bumi 110 Mwe dan cadangan nilai panas bumi 150 Mwe tidak ekonomis untuk dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  01  Tahun  2012  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan    Menteri    Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Daftar-Daftar  Proyek- Proyek  Percepatan  Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Listrik  Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait.
Terkait  kondisi  sosial  dan  nilai  keekonomian  tersebut,  pemerintah memberikan  tenggat  waktu  menyelesaikan  sampai  dengan  31  Desember  2014,
6 Administrator,  Kronologis  Perkembangan  Wilayah  Kerja  Panas  Bumi  Gunung  Ciremai, http://www.esdm.go.id/berita/323-energi-baru-dan-terbarukan/6747-kronologis- perkembangan-wilayah-kerja-panas-bumi-gunung-ciremai.html, di akses 26 Maret 2015.
7 Siaran Pers Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat, 07 Mei 2014.
apabila belum diselesaikan akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  memberikan  izin 8 berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  59  Tahun  2007  tentang  Kegiatan  Panas  Bumi, disamping itu materi muatan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Panas  Bumi  turut  memberikan  pengaruh  atas  kendala  tersebut  selanjutnya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
Kategori  Jenis Usaha dan perizinan Penguasaan dan penggunaan kawasan Hutan Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Pertambangan Izin usaha pertambangan Kawasan Hutan produksi dan hutan lindung melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan survei Pendahuluan dan melakukan pelelangan WKP Panas Bumi. Penetapan WKP Panas Bumi berada di lintas Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Penetapan WKP Panas Bumi berada lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur.
Penetapan WKP Panas Bumi berada di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Walikota. Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan
Langsung Non Listrik dan Pemanfaatan Tidak Langsung untuk pembangkit tenaga listrik. BAB VII PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 16 (3) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :
a. tempat  pemakaman,  tempat  yang  dianggap  suci,  tempat  umum,  sarana  dan  prasarana  umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 1: Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Ketiga permasalahan dalam tabel di atas diatasi dengan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral dengan Kementerian
8 Sucipto, Pemerintah Ultimatum 12 Proyek Panas Bumi Mangkrak, http://m.wartaekonomi.co.id/berita10221/pemerintah-ultimatum-12-proyek-panas-bumi- mangkrak.html, di akses 26 Maret 2015.
Kehutanan  No.  7662/05/MEM.S/2001  dan  No.  NK.16/Menhut-II/201.  Nota Kesepahaman Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral dengan Kementerian  Kehutanan  No.  7662/05/MEM.S/2001  dan  Nomor  NK.16/Menhut- II/201 memuat beberapa WKP Panas Bumi di Jawa Barat diantaranya:
No Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wilayah Kerja Panas Bumi Kategori Hutan Estimasi Kapasitas (MW) 1 PLTP Karaha Bodas Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Kawasan Hutan Lindung 140 MW 2 PLTP Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang Kawasan Hutan Lindung 45 MW 3 PLTP Gunung Tangkuban Perahu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 170 MW 4 PLTP Cisolok Cisukarame Kabupaten Sukabumi Kawasan Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Gunung Salak 160 MW
Tabel 2: Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Jawa Barat
Terbitnya  nota  kesepahaman  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  proses perizinan bertahap yang perlu dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan  Mineral,  Kementerian  Kehutanan,  maupun  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada  wilayah  administrasi  Pemerintahan  Daerah pada  pengusahaan  panas  bumi  di  kawasan  hutan  produksi  dan  hutan  lindung serta  mempersiapkan  langkah-langkah  agar  kegiatan  pemanfaatan  panas  bumi dapat  dilakukan  di  kawasan  hutan  konservasi  dengan  tetap  mempertimbangkan prinsip-prinsip konsevasi termuat dalam Pasal 1.
Walau  demikian  nota  kesepahaman  tersebut  dalam  praktik  hukum  tidak dapat dianggap sebagai  perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dalam  praktik  hal  ini  memberi  kesan memperluas  penguasaan  jenis  usaha  panas  bumi  yang  dikategorikan  sebagai pertambangan  yang  dapat  dilakukan  pada  lahan  kawasan  hutan  produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi yang terdiri dari:
Kewenangan Penyelengara Kawasan Hutan Konservasi Kewenangan Penyelengara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan  Suaka  Alam (KSA) Kawasan  Pelestarian  Alam (KPA) Pemerintah Pusat Cagar  Alam  (CA)  dan Suaka Margasatwa (SM) Taman  Nasional  (TN),  Taman Wisata  Alam  (TWA),  dan
Taman Hutan Raya (TAHURA).
Tabel 2: Kawasan Hutan Konservasi
Sedangkan  materi  muatan  nota  kesepahaman  tersebut  dibatasi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)  bahwa  “Penggunaaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan pembangunan  di  luar  kegiatan  kehutanan  hanya  dapat  dilakukan  di  dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  33  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:
(1) Setiap  orang  dilarang melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
(2) Perubahan  terhadap  keutuhan  zona  inti  taman  nasional  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan  luas  zona  inti  taman  nasional,  serta  menambah  jenis  tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
(3) Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan fungsi  zona  pemanfaatan  dan  zona  lain  dari  taman  nasional,  taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam:
(1) Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
c. penyimpanan  dan/atau  penyerapan  karbon,  pemanfaatan  air  serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
Mengenai  frasa  kata  ‘panas’  dalam  penjelasan  Pasal  35  ayat  (1)  huruf  c disebutkan  pemanfaatan  energi  yang  dapat  diperbaharui,  dihasilkan  dari  jasa panas yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan merujuk pada pemanfaatan  energi  panas  matahari  untuk  pembangkit  listrik  ( solar  cell ). Disamping itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011  tentang  Penggunaan  Kawasan  Hutan  Lindung:  “Di  dalam  kawasan  hutan lindung  dapat  dilakukan  kegiatan  penambangan  dengan  metode  penambangan bawah  tanah”.  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.16/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan: “Dalam kawasan hutan  lindung  hanya  dapat  dilakukan  penambangan  dengan  pola  pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
1. turunnya permukaan tanah;
2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.”
Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dari  segi muatannya membatasi pengusahaan panas bumi dalam kawasan hutan. Namun, di sisi  pencapaian  merujuk  daftar  proyek  di  atas  dalam  Nota  Kesepahaman  yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Cisolok Cisukarame Kabupaten Sukabumi dalam  kawasan  hutan  koservasi  Taman  Nasional  Gunung  Salak  di  tahun  2016 mulai  dilakukan 9 tentunya  keadaan  tersebut  bukanlah  hal  yang  berdiri  sendiri. Seiring  berjalannya  waktu  serta  perubahan  untuk  menunjang  pasokan  tenaga listrik nasional, mendorong Pemerintah pada tahun 2011 melalui Menteri Dalam Negeri  Gamawan  Fauzi  mempersiapkan  rancangan  perubahan  Undang-Undang
9 Reni Susanti, Kantongi Izin, Proyek Panas Bumi Cisolok-Sukarame Segera Terwujud, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/20/155000526/Kantongi.Izin.Proyek.Panas .Bumi.Cisolok-Sukarame.Segera.Terwujud, diakses 02 Oktober 2016.
No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selanjutnya  memasuki  tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memecah tiga bidang disertai  pengaturan  urusan  dan  kewenangan  yang  berbeda-beda  yakni:    (1) Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Rancangan  Undang- Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Desa (RUU). Khusus menyoroti RUU, Pemerintahan merumuskan 22 isu strategis. Dari beberapa  isu  strategis  yang  merujuk  pada  naskah  akademik  RUU  Pemerintahan Daerah  terdapat  beberapa  lingkup  bersinggungan  dengan  pemanfaatan  energi panas  bumi  dan  ketenagalistrikan  diantaranya  sebagai  berikut:  (1)  Pembagian urusan  pemerintahan;  (2)  Partisipasi  Masyarakat;  (3)  Kawasan  Khusus  berupa kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  hutan  konservasi 10 tercantum  dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2012.
Sejalan dengan proses tersebut di tahun 2012, menteri Energi dan Sumber Daya  Alam  Mineral  Jero  Wacik  turut  mengajukan  RUU  tentang  Panas  Bumi, tercantum dalam Prolegnas prioritas tahun 2013 berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 04/DPRRI/II/2012/21013 tentang Program Legislasi Nasional pada nomor urut 65 yakni Rancangan Undang-undang tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2003  tentang  Panas  Bumi sebagai  RUU  yang  berasal  dari  Presiden  dalam  proses  penyusunannya  naskah akademik dan RUU Panas Bumi yang disiapkan oleh Pemerintah. 11
Merujuk  pada  RUU  Panas  Bumi  yang  hendak  mengubah  enam  hal  yang selama  ini  dinilai  menghambat  implementasi  pembangunan  pembangkit  listrik tenaga panas bumi di antaranya: (1) Pengaturan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi; (2) Kewenangan pemerintah untuk eksplorasi dan eksploitasi  yang  diberikan  penugasannya  kepada  kepada  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  badan  usaha  swasta  untuk  meningkatkan  panas  bumi;  (3) Kewenangan  Menteri  untuk  mencabut  izin  dan  pembatalan  izin  yang  diberikan
10 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2011, hlm.54.
11 Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 26 Agustus 2014, hlm.23.
oleh  Gubernur;  (4)  Ketentuan  peralihan  lebih  tegas  untuk  jangka  waktu pengelolaan  panas  bumi. 12 Kemudian  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014 tentang  Panas  Bumi  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda  2014)  disahkan  dan  diundangkan  lebih  awal dalam  bulan  yang  sama  yakni  diantara  tanggal  17  September  2014  dan  30 September 2014.
Berikut  perbandingan  antara  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (UU 2014) dihubungkan dengan Undang- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi 2014) sebagai berikut:
1. Dalam  UU  Pemda  2004  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  secara  tegas dirumuskan. Hal ini nampak berbeda dengan bagian pertimbangan UU Pemda 2014  yang  tidak  merumuskan  secara  tegas,  namun  justru  dicantumkan  pada bagian  penjelasan.  Hal  ini  menunjukan  ketidakkonsistenan  pengaturan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  1945  amandemen  kedua  yang menghendaki  pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, kecuali  urusan  lain  yang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat. Sedangkan  Pasal  9  UU  Pemda  2014  melakukan  penyeragaman  secara  rinci kewenangan  antara  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  urusan pemerintahan konkuren sehingga daerah otonom memiliki urusan yang sama dalam  hal  lintas  sektor  bidang  kehutanan  dan  energi  namun  dengan kewenangan yang berbeda.
2. Mengenai  perbedaan  definisi  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan terlihat dalam table di bawah ini.
Definsi UU Pemda 2004 UU Pemda 2014 Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
12 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, hlm. 9-10.
pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi adalah pelimpahan  sebagian  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat kepada  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi  vertikal  di  wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur  dan  bupati/wali  kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan Tugas  pembantuan  adalah  penugasan dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/ atau  desa  dari  pemerintah  provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah  kabupaten/kota kepada  desa  untuk  melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada  daerah  otonom  untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat  atau  dari  Pemerintah Daerah  provinsi  kepada  Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan  sebagian  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Tabel:  Perbedaan  definisi  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dengan  mencermati  frasa  ‘urusan  pemerintahan’  pada  tabel  di  atas,  nampak terjadi perubahan mendasar dalam UU Pemda 2004 yang diatur dalam BAB I, KETENTUAN UMUM dan Pasal 1 yaitu dalam butir-butir berikut ini:
2. Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  ’urusan  pemerintahan’ oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  ‘urusan  pemerintahan’  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
6. Daerah  otonom,  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang
berwenang  mengatur  dan  mengurus  ‘urusan  pemerintahan’  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  beberapa  butir  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  Bab  III tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004:
(1) Pemerintahan  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangannya,  kecuali  ‘urusan  pemerintahan’  yang  oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
(2) Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Sedangkan  UU  Pemda  2014  memberikan  nomenklatur  urusan pemerintahan pada Bab 1 ketentuan umum angka:
5. Urusan  Pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Presiden  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh kementerian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  untuk melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan masyarakat.
Kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  5  Bab  III  tentang  Kekuasaan Pemerintahan:
(1) Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Kekuasaan  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
(3) Dalam  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  Presiden  dibantu  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
(4) Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Dari  kutipan  beberapa  pasal  di  atas,  terlihat  adanya  perubahan  subyek hukum  penyelenggara  urusan  pemerintahan  daerah  yaitu  UU  Pemda  2004 meletakkannya  pada  Pemerintah  Daerah  sementara  UU  Pemda  2014  pada Pemerintah Pusat. Di samping itu terkait pembagian urusan pemerintahan pilihan lintas  sektor  bidang  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  alam  dalam  lingkup urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  14  yang merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  UU  Pemda  2014  dalam  lampiran BB mengenai bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya  serta  lampiran  CC  sektor  energi  dan  sumber  daya  alam  sub energi terbarukan seperti dijelaskan dalam Pasal 14 sebagai berikut:
(1) Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  bidang  kehutanan,  kelautan,  serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
(2) Urusan  Pemerintahan  bidang  kehutanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  taman  hutan  raya  kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Lampiran BB Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Angka  3  Sub  Urusan  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya Angka 4 Sub Energi Baru Terbarukan Pemerintah Pusat berwenang  Mengelola  kawasan  suaka  alam Pemerintah Pusat berwenang
 Menetapkan  Wilayah  Kerja  Panas
dan kawasan pelestarian alam Pemerintah Provinsi berwenang
 Mengelola  dan  melaksanakan pemanfaatan  hutan  di  kawasan hutan dan hutan lindung Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang  Mengelola taman hutan raya. Bumi.
 Melakukan  pelelangan  Wilayah  Kerja
Panas Bumi.  Menerbitkan izin pemanfaatan langsung  panas  bumi  lintas  daerah provinsi
 Menerbitkan  Izin  panas  bumi  untuk pemanfaatan tidak langsung,
Pemerintah Provinsi berwenang  Penerbitan  izin  pemanfaatan  langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu daerah) provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang  Penerbitan  izin  pemanfaatan  langsung panas  bumi  dalam  daerah  manfaatan WKP  panas  bumi  secara  langsung  dan tidak langsung
Tabel:  Pembagian  urusan  pemerintahan  pilihan  lintas  sektor  berdasarkan  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mencermati  rumusan  Pasal  14  UU  Pemda  2014  dengan  lampiran  di  atas menyiratkan pengaturan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, energi dan sumber daya mineral sub energi baru  terbarukan  dibagi  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Provinsi  namun  dibatasi  secara  administrasi  dalam  lingkup  perizinan sebagaimana termuat dalam UU Panas Bumi 2014 sebagai berikut:
Kategori
Jenis  Usaha dan perizinan Penguasaan dan penggunaan kawasan Hutan Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Panas Bumi Izin usaha panas bumi Kawasan Hutan produksi dan hutan lindung melalui skema izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan. Sedangan hutan konservasi melalui skema izin jasa lingkungan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Pemerintah Pusat berwenang Menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi. Melakukan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi. Menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi.
Menerbitkan Izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Pemerintah Provinsi berwenang Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu daerah) provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah pemanfaatan WKP panas bumi secara langsung dan tidak langsung.

## BAB VII PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 42 (1)  Dalam  hal  akan  menggunakan  bidang-bidang  tanah  negara,  hak  atas  tanah,  tanah  ulayat,  dan/atau Kawasan  Hutan  di  dalam  Wilayah  Kerja,  pemegang  Izin  Pemanfaatan  Langsung  atau  pemegang  Izin  Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara  atau  pemegang  hak  atau  izin  di  bidang  kehutanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Keseluruhan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  kecenderungan  gejala resentralisasi  terkait  pengusahaan  panas  bumi  ditinjau  dari  berapa  prinsip sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pemda 2014 sebagai berikut: 13
Prinsip Definisi Penjelasan Akuntabilitas Penanggungjawab penyelenggaraan suatu  Urusan  Pemerintahan  ditentukan berdasarkan  kedekatannya  dengan  luas, besaran,  dan  jangkauan  dampak  yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat dalam menetapkan wilayah kerja panas bumi dapat meminalisir potensi konflik penambahan luas wilayah kerja panas bumi yang tidak memperhatikan batas-batas administrasi. Efisiensi Penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan  ditentukan  berdasarkan perbandingan  tingkat  daya  guna  yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat mendorong harga listrik yang dihasilkan dari panas bumi lebih kompetitif dan lebih andal sehingga menguntungkan ekonomi secara nasional Eksternalitas Penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan  ditentukan  berdasarkan luas,  besaran,  dan  jangkauan  dampak yang  timbul  akibat  penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat karena lebih berdampak nasional atau meluas secara ekonomi dan digunakan secara nasional. Kepentingan Strategis Penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan Pengusahaan  panas  bumi  untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan  kepada  pemerintah  pusat atau  untuk  pembangkitan  tenaga listrik  bersifat  sangat  strategis  dalam menunjang ketahanan energi nasional karena  listrik  yang  dihasilkan  dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat  dimanfaatkan  lintas  batas administratif.
13 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 11/PUU/-XIV Perihal Pengujian Undang- Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 11 Mei 2016.

## Penutup
Mengenai  urusan  pemerintahan  bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral  energi sub energi baru terbarukan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut, dengan  demikian  Pemerintah  Pusat  menarik  sebagian  urusan  mengenai pemanfaatan tidak langsung untuk keperluan tenaga listrik dan membatasi dalam lingkup pemanfaatan langsung untuk keperluan non tenaga listrik. Hal ini belum mencerminkan  kehendak  antar  susunan  pemerintahan  sebagaimana  termuat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

## Daftar Pustaka

## Risalah
Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 26 Agustus 2014, Mahkamah  Konstitusi,  Risalah  Sidang  Perkara  Nomor  11/PUU/-XIV  Perihal Pengujian  Undang-Undang  21  Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi  dan Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  11  Mei 2016.

## Internet
Tanpa  Nama,  Tanpa  Pertumbuhan  Pembangkit,  2018  Pulau  Jawa  Krisis  Listrik, http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan- pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html
Tanpa  Nama,  Pemerintah  Dorong  Swasta  Kembangkan  Listrik  Perdesaan, http://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4210.
Tanpa  Nama,  Industri  Kelistrikan  Indonesia,  http://www.datacon.co.id/Listrik- 2011Industri.html, di akses 26 Maret 2015.
Gustidha  Budiartie,  Pendapatan  Dari  Hutan  Ditargetkan  Naik  Pada  2011, https://m.tempo.co/read/news/2010/12/23/090301127/pendapatan- dari-hutan-ditargetkan-naik-pada-2011.
Administrator,  Kronologis  Perkembangan  Wilayah  Kerja  Panas  Bumi  Gunung Ciremai, http://www.esdm.go.id/berita/323-energi-baru-dan- terbarukan/6747-kronologis-perkembangan-wilayah-kerja-panas-bumi- gunung-ciremai.html.
Sucipto,  Pemerintah  Ultimatum  12  Proyek  Panas  Bumi  Mangkrak, http://m.wartaekonomi.co.id/berita10221/pemerintah-ultimatum-12- proyek-panas-bumi-mangkrak.html.
Reni  Susanti,  Kantongi  Izin,  Proyek  Panas  Bumi  Cisolok-Sukarame  Segera Terwujud,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/20/155000526/Kanto ngi.Izin.Proyek.Panas.Bumi.Cisolok-Sukarame.Segera.Terwujud.

## Siaran Pers
Siaran Pers Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat, 07 Mei 2014.