## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF  A JO  PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR  18 TAHUN  2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN  NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL)

## Sahuri Lasmadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : slasmadi@gmail.com
Elly Sudarti Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : elly.sudarti@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan:  (1) Untuk  menganalisis  putusan  hakim  dalam  menentukan unsur Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2013    untuk  dapat  diterapkan  kepada  pelaku  Pengrusakan  Hutan  (Analisis Putusan  pengadilan  Negeri  sarolangun  Nomor:  16/PID.SUS/2015/PN.SRL);  (2)  Untuk menganalisis  pertanggungjawaban  pidana    pelaku  tindak  pidana  pengrusakan  hutan sebagaimana diatur pada Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hasil  penelitian: (1) Majelis Hakim untuk membuktikan unsur objektif dan  unsur  subjektif   dari  Pasal 92  ayat  (1) Huruf a  Jo  Pasal  17  ayat  (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berdasarkan fakta di persidangan dan fakta  yuridis  serta  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  secara  sosiologis  dari terdakwa.  Unsur  objektif  dan  unsur  subjektif  diuraikan  oleh  Hakim  secara  detail  dan atas  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  yakin  bahwa  subyek  hukum  (terdakwa) bersalah,  sehingga  dijatuhkan  pidana;  (2)  Penentuan  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengrusakan  hutan  pada  Pasal  92  ayat  (1)  Huruf  a  Jo Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Sarolangun  Nomor:  16/PID.SUS/2015/PN.SRL  yaitu  dengan memperhatikan Actus Reus dan guilty   mind   atau  mens rea, yaitu adanya hubungan batin  dengan  perbuatan    dan  menurut  ukuran  yang  biasa  dipakai  masyarakat  sebagai ukuran  untuk  menetapkan  ada  tidaknya  hubungan  batin  antara  pelaku  dengan perbuatannya yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
Kata Kunci: penerapan pidana, pelaku, pencegahan dan pengrusakan hutan

## ABSTRACT
This study aims: (1) To analyze the judge's decision in determining the element of Article 92 paragraph (1) Letter a Jo Article 17 paragraph (2) letter b Law Number 18 of 2013 to be  applied  to  perpetrators  of  Forest  Destruction  (Analysis  of  District  Court  Decisions sarolangun Number: 16 / PID.SUS / 2015 / PN.SRL); (2) To analyze the criminal liability of the perpetrator of a crime of forest destruction as stipulated in Article 92  paragraph (1) Letter  a  Article  Article  17  paragraph  (2)  letter  b  of  Act  Number  18  of  2013.  Research
results: (1) Panel of Judges to prove objective elements and subjective elements of Article 92 paragraph (1) Letter a Jo Article 17 paragraph (2) letter b Law Number 18 Year 2013 based  on  the  facts  in  the  trial  and  juridical  facts  as  well  as  things  that  incriminate  and sociologically  alleviate  the  defendant.  Objective  elements  and  subjective  elements  are elaborated by the Judge in detail and based on these considerations the Panel of Judges is convinced  that  the  legal  subjects (defendants)  are  guilty,  so  that  they  are  convicted;  (2) Determination of criminal responsibility for the perpetrators of crimes of forest destruction in Article 92 paragraph (1) Letter a Jo Article 17 paragraph (2) letter b of Act Number 18 of 2013 on the Decision of the Sarolangun District Court Number: 16 / PID. 2015 / PN.SRL that is by paying attention to Actus Reus and guilty mind or mens rea, namely the existence of an inner connection with actions and according to the measure commonly used by the community as a measure to determine whether there is an inner connection between the perpetrator  and  his  actions  stipulated  in  criminal  provisions  Article  92  paragraph  (1) Letter a Jo Article 17 paragraph (2) letter b of Act Number 18 of 2013.
Keywords: criminal application, perpetrators, prevention and destruction of forests
Pendahuluan
Hutan  Indonesia  sebagai  karunia dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang  diamanatkan  kepada  bangsa Indonesia  merupakan  unsur  utama sistem  penyangga  kehidupan  manusia dan merupakan modal dasar pembangunan  nasional  yang  memiliki manfaat  nyata,  baik  manfaat  ekologi, sosial  budaya,  maupun  ekonomi  agar kehidupan  dan  penghidupan  bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan  dinamis (Penjelasan  Umum  UU Nomor 18 Tahun 2013).
Hutan  Indonesia  merupakan  salah satu  hutan  tropis  terluas  di  dunia sehingga keberadaanya menjadi tumpuan  keberlangsungan  kehidupan bangsa-bangsa  di  dunia,  khususnya dalam  mengurangi  dampak  perubahan iklim global.
Pemanfaatan dan penggunaannya  harus  dilakukan  secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan keseimbangan  lingkungan  hidup  guna mendukung  pengelolaan  hutan  dan
pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.
Hal  itu  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian, hutan  sebagai  salah  satu  sumber kekayaan  alam  bangsa  Indonesia dikuasai oleh Negara (Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2013).
Penguasaan  sumber  daya  hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah  untuk  (i)  mengatur  dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  (ii)  menetapkan  kawasan  hutan dan/atau  mengubah  status  kawasan hutan;  (iii)  mengatur  dan  menetapkan hubungan  hukum  antara  orang  dan hutan  atau  kawasan  hutan  dan  hasil hutan;  serta  (iv)  mengatur  perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya,  pemerintah  sesuai  dengan kewenangannya  dapat  memberikan  izin
kepada  pihak  lain  yang  memenuhi persyaratan  untuk  melakukan  kegiatan di bidang kehutanan.
Akhir-akhir  ini  perusakan  hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan  itu  terjadi  tidak  hanya  di hutan  produksi,  tetapi  juga  telah merambah  ke  hutan  lindung  ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang  menjadi  suatu  tindak pidana  kejahatan  yang  berdampak  luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak  pihak,  baik  nasional  maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan  telah  mencapai  tingkat yang  sangat  mengkhawatirkan  bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh  karena  itu,  penanganan  perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.
Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan,  tetapi  belum  berjalan  secara efektif  dan  belum  menunjukkan  hasil yang  optimal.  Hal  itu  antara  lain disebabkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  belum  secara  tegas mengatur  tindak  pidana  perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh
karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang  agar  perusakan  hutan terorganisasi  dapat  ditangani  secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.
Cakupan  perusakan  hutan  yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang  Pencegahan  dan  Perusakan Hutan  meliputi  proses,  cara,  atau perbuatan  merusak  hutan  melalui kegiatan  pembalakan  liar  dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan  sebagai  semua  kegiatan pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan  di  dalam  kawasan  hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
Upaya  pencegahan  perusakan hutan  dilakukan  melalui  pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah  daerah  serta  dengan peningkatan  peran  serta  masyarakat.
Dalam rangka pemberantasan perusakan  hutan,  Undang-Undang  ini mengatur  kategori  dari  perbuatan perusakan  hutan  terorganisasi,  baik perbuatan  langsung,  tidak  langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan
efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang  ini  dilengkapi  dengan hukum  acara  yang  meliputi  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b mengatur tentang “melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di  dalam  kawasan  hutan”,  lebih  lanjut Pasal  92  ayat  (1)  huruf  a  “melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di  dalam  kawasan  hutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
b.
Pada  Putusan  Pengadilan  Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl pelanggaran terhadap  Pasal  92  Ayat  (1)  huruf  a  Jo Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b  Undang- undang  RI  Nomor  18  Tahun  2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengadilan  menyatakan  terdakwa  (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “ dengan  sengaja  melakukan kegiatan  perkebunan  tanpa  Izin  Menteri
di dalam kawan hutan”; (2) Menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp  1.500.000.000,- (satu  milyar  lima ratus  juta  rupiah), dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar oleh  Terdakwa  maka  diganti  dengan pidana  kurungan  selama  1  (satu)bulan; Menarik  untuk  diteliti  adalah  persoalan penerapan  pidananya,  karena  yang selama  ini  penegak  hukum  dalam penerapkan  pasal  hanya  melihat  pada perbuatan  nyata  (Actus  Reus)  tanpa mempertimbangkan  Niat  jahat  pelaku (Mens Rea), sehingga pidana dijatuhkan tidak  menyentuh  kepada  pelaku  yang sesungguhnya.    Oleh  sebab  itu  tim peneliti tertarik untuk meneliti, Penerapan  Pidana  Pasal  92  Ayat  (1) Huruf  A  Jo  Pasal  17  Ayat  (2)  Huruf  B Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 Tentang  Pencegahan  Dan  Pengrusakan Hutan  (Analisis  Putusan  pengadilan negeri
Sarolangun
Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  perumusan  masalah  yang akan diteliti, sebagai berikut:
1. Bagaimana hakim dalam menentukan unsur-unsur Pasal 92 ayat  (1)  Huruf  a  Jo  Pasal  17  ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2013    untuk  dapat diterapkan kepada pelaku Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL. 2. Bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana pengrusakan  hutan  sebagaimana
diatur pada Pasal 92 ayat (1) Huruf a  Jo  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan Dan  Pengrusakan  Hutan  (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL.

## Metode  Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip hukum  maupun  doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Pendekatan penelitian, yaitu:
pendekatan  perundang-undangan,  yaitu “metode  penelitian  dengan  berusaha memahami asas-asas dari suatu peraturan perundang-undangan”. Untuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual.  Adalah  metode  pendekatan yang mempelajari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  dalam ilmu  hukum  sehingga  peneliti  akan menemukan  ide  yang  melahirkan pengertian,  konsep,  dan  asas  hukum yang  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi. pendekatan kasus dengan cara menganalisis  kasus-kasus  yang  ada dengan  indikasi  kasus  pengrusakan hutan. Analisis  Bahan Hukum dilakukan dengan  cara  melakukan  interpretasi, menilai  dan  mengevaluasi  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.

## Pembahasan
Penentuan    Unsur-Unsur    Pasal  92 Ayat (1) huruf a  Jo Pasal 17 ayat  (2) huruf  b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan
Terhadap  Pelaku  Pada  Putusan pengadilan Nomor:
16/Pid.Sus/2015/PN.Srl
Tindak  pidana  sering  di  istilahkan sebagai  “Perbuatan  Pidana”,  perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam  dengan  pidana  barang  siapa yang  melanggar  larangan  tersebut. Dalam
Undang-Undang
Republik Indonesia    Nomor  18  Tahun  2013 Tentang    Pencegahan  Pemberantasan Perusakan  Hutan,  perbuatan  yang dilarang  dirumuskan  dalam  beberapa pasal, antara lain sebagai berikut ini:
Pasal 17:
(2) Setiap orang dilarang:
a. membawa  alat-alat  berat dan/atau  alat-alat  lainnya yang  lazim  atau  patut diduga  akan  digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut  hasil  kebun di  dalam  kawasan  hutan tanpa izin Menteri;
b. melakukan kegiatan perkebunan  tanpa  izin Menteri di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima  titipan  hasil perkebunan  yang  berasal dari  kegiatan  perkebunan di  dalam  kawasan  hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan  yang  berasal dari  kegiatan  perkebunan di  dalam  kawasan  hutan tanpa izin; dan/atau
e. membeli, memasarkan, dan/atau  mengolah  hasil
kebun  dari  perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan  di  dalam kawasan hutan tanpa izin. Dengan  demikian  seluruh hal-hal  yang  dilarang  dalam
Undang-Undang Republik Indonesia    Nomor  18  Tahun  2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan  Perusakan  Hutan adalah  tindak  pidana  kehutanan, bagi subjek hukum yang melanggarnya, maka akan diproses untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam menjabarkan sesuatu  rumusan  delik  ke  dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama  dapat  dijumpai  adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia,  dengan  tindakan  itu seseorang telah melakukan sesuatu  tindakan  yang  terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana  yang  terdapat  di  dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  pada  umumnya dapat  dijabarkan  ke  dalam  unsur- unsur  yang  terdiri  dari  unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur-unsur  yang  melekat pada  diri  si  pelaku  atau yang  berhubungan  dengan diri si pelaku, dan termasuk ke  dalamnya  yaitu  segala sesuatu yang terkandung di dalam  hatinya.  Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,  yaitu  di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari  si  pelaku  itu  harus
dilakukan. (P.A.F. Lamintang, 1992: 173) Dalam  kaitannya  dengan
pendapat  Lamintang  di  atas,  Pasal 17  ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013, dirumuskan Setiap orang dilarang, “melakukan  kegiatan  perkebunan tanpa  izin  Menteri  di  dalam kawasan hutan”; Pasal 17 Ayat (2) huruf  b  tersebut,  maka  dapat diuraikan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur  subjektif  sebagai berikut:
1.  Unsur objektif adalah:
a. Perbuatan: melakukan
kegiatan  perkebunan  tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
Dalam  Pasal  1  angka  2 dinyatakan  bahwa  kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan  tetap,  (artinya  bukan hutan  pribadi).  Pada  Pasal  1 angka  5  dinyatakan  bahwa penggunaan  kawasan  hutan secara  tidak  sah  adalah kegiatan  terorganisasi  yang dilakukan  di  dalam  kawasan hutan  untuk  perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri.
Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor: Nomor:
16/Pid.Sus/2015/PN.Srl;
Unsur setiap orang dapat diuraikan sebagai berikut: Menimbang,
bahwa yang dimaksud  dengan  kata  Orang Perorang  sama  dengan  kata setiap  orang.  Hal  ini  secara
eksplisit  ditegaskan  dalam  Pasal 1  Ayat  21  Undang-Undang  RI Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  yang  berbunyi sebagai  berikut;  “Setiap  orang adalah  perseorangan  dan/atau” korporasi  yang  melakukan  per- buatan perusakan hutan”; Menimbang, bahwa menilik maksud dari rumusan pembuat Undang-undang terhadap sub unsur ini, secara interpretasi gramatikal maka dapat diformulasi- kan sebagai berikut;
1. Setiap  orang  adalah  siapa saja  orangnya  yang  dalam hal  ini  dia  ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban  yang  dapat mempertanggungjawabka n perbuatannya sedangkan  Perseorangan adalah  yang  berkaitan dengan orang secara pribadi;
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan  hukum  maupun bukan badan hukum; Oleh Karena dalam rumusan  pasal  ini  mengandung syarat  alternatif  dimana  aturan hukum yang memberikan beberapa  syarat  (kondisi)  yang jika  salah  satu  syarat  tersebut terpenuhi  maka  akibat  hukum akan diterapkan. Karena syaratnya alternative maka cukup  tepenuhi  salah  satu  saja
dari  syarat  tersebut  dan  akibat hukumnya sudah bisa diterapkan; Menimbang,
bahwa terdakwa  dipersidangan  pada pokoknya  telah  menerangkan bahwa,  keseluruhan  identitas yang  tercantum  dalam  dakwaan Penuntut  Umum  adalah  benar diri  terdakwa  sendiri,  demikian pula  keseluruhan  saksi-saksi dipersidangan  pada  pokoknya telah  menerangkan  bahwa  yang dimaksud dengan Sudirman Hutagaol anak  dari  Manintang Hutagaol  adalah  diri  terdakwa, yang  saat  ini  dihadapkan  dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun;
Menimbang, bahwa terdakwa  dipersidangan  juga telah  ditanyakan  oleh  Majelis Hakim,  apakah  terdakwa  ada hubungannya  dengan  badan usaha  atau  badan  hukum,  baik secara perkerjaan ataupun menerima  upah  dari  pekerjaan tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak ada;
Menimbang,  bahwa  oleh karenanya berdasarkan uraian di atas  terebut  maka  jelaslah  unsur setiap  orang  dapat  dikenakan dalam  sub  unsur  ini,  karenanya unsur  pertama  pasal  ini  telah terpenuhi menurut hukum;
2 . Unsur  subjektif:  dengan sengaja Untuk unsur-unsur objektif tersebut, penuntut umum  harus  dapat  meyakinkan hakim dalam persidangan pengadilan, dengan menampilkan saksi-saksi  untuk  memberikan keterangan  yang  berhubungan
satu  sama  lainnya  dan  barang bukti misalnya alat untuk membakar hutan, keadaan- keadaan yang menunjukkan adanya  pembakaran  misalnya: asap.  Peta  Kawasan  Hutan  dan melampirkan Peraturan Pemerintah,  bahwa  kawasan tersebut dilindungi, dll. Selanjutnya bukti perizinan, Sedangkan  unsur  subjektifnya: dengan  sengaja dapat  dilihat dari  kondisi  Pelaku,  bahwa pelaku  mempunyai  niat  dengan perlengkapan  yang  sedemikian dan  mengetahui  bahwa  kawasan hutan  dimana  TKP  hutan  yang dibakarnya  tersebut  merupakan kawasan  Hutan  yang  diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI kepada PT SAMHUTANI.
Dengan  sengaja  melakukan kegiatan  Perkebunan  Tanpa  Izin Menteri  di  dalam  Kawasan  Hutan dalam  kaitannya  dengan  Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl; Menimbang, bahwa  untuk membuktikan  sub unsur ini Pengadilan akan me-ngemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; Menimbang, dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai di bawah ini; 1. Dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja atau kesengajaan, dalam hukum pidana
kesengajaan  dapat  di  bagi  dalam beberapa  macam  yaitu  sebagai berikut;
a.  Sengaja  atau  opzet  adalah “willen  dan  wetens  artinya; “Pembuat  harus  menghendaki
(willen)  melakukan  perbuatan tersebut:  dan  juga  harus mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatan itu” sedangkan dilihat dari bentuknya dikenal tiga bentuk kesengajaan atau opzet yaitu: 1) Kesengajaan sebagai maksud  yaitu  “Si pembuat (dader) mengehendaki akibat dari perbuatannya”. Artinya  pembuat  sudah mengetahui  sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya  tidak  akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut; 2) Kesengajaan sebagai kepastian  atau  keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: “Perbuatan yang dilakukan  tidak  bertujuan untuk  mencapai  akibat yang  menjadi  dasar  dari delik,  tetapi  ia  tahu  benar bahwa  akibat  itu  pasti akan  mengikuti  perbuatan itu”; 3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan  ini  timbul: “Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu”; Bahwa  dengan  kata  lain adalah  suatu  kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin
seseorang  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin sesorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui  itu,  benar-benar ada  pada  diri  si    pelaku, lebih-lebih  bagaimanakah keadaan  batinnya  pada waktu  orang  tersebut melakukan  perbuatannya, oleh  karena  itulah  sikap batinnya harus disimpulkan  dari  keadaan lahir  yang  tampak  dari luar;
2. Melakukan  kegiatan  Perkebunan tanpa  izin  Menteri  di  dalam kawasan  hutan.  Bahwa  terhadap pengertian  sub  unsur  pasal  ini pengadilan  sependapat  dengan Penuntut Umum;
Perbuatan  pada  Pasal  17 Ayat  (2)  Huruf  B  berkaitan dengan  Pasal  92  Ayat  (1)  Huruf A,  sebagai  berikut:  “melakukan kegiatan  perkebuanan  tanpa  izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  b,  dan  / atau;
Dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10  (sepuluh)  tahun  serta  pidana denda  paling  sedikit    Rp 1.500.000.000  (satu  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  5.000.000.000  (lima milyar rupiah).
Cara    Menentukan    Kesalahan    Dan Sanksi    Pidana    Terhadap      Pelaku Sebagai    Dasar  Pertanggungjawaban Pidana  Tindak  Pidana  Kehutanan Pasal    92  Ayat  1  Huruf  A  Jo  Pasal  17 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 18 Tahun
2013 Berkaitan dalam asas hukum  pidana  yaitu Geen  straf zonder  schuld,  actus  non  facit reum  nisi  mens  sir  rea ,  bahwa tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.  Tindak  pidana  hanyalah menunjuk  kepada  dilarang  dan diancamnya perbuatan itu dengan  suatu  pidana,  kemudian apakah  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  juga  dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung  pada  soal  apakah dalam  melakukan  perbuatannya itu  si  pelaku  juga  mempunyai kesalahan.
Dalam kebanyakan
rumusan  tindak  pidana,  unsur kesengajaan  atau  yang  disebut dengan opzet merupakan  salah satu  unsur  yang  terpenting. Dalam  kaitannya  dengan  unsur kesengajaan  ini,  maka  apabila  di dalam  suatu  rumusan  tindak pidana terdapat perbuatan dengan  sengaja  atau  biasa disebut  dengan opzettelijk ,  maka unsur dengan sengaja ini menguasai  atau  meliputi  semua unsur  lain  yang  ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.  Sengaja  berarti  juga adanya  kehendak  yang  disadari
yang  ditujukan  untuk  melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan  dengan  pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian  menghendaki  dan mengetahui  atau  biasa  disebut dengan willens  en  wetens .  Yang dimaksudkan  di  sini  adalah seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan  dengan  sengaja  itu haruslah  memenuhi  rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan  memenuhi  unsur wettens atau  haruslah  mengetahui  akibat dari apa yang ia perbuat.
Dasar hukum adanya tindak  pidana  adalah  asas legalitas, sedangkan dasar hukum    dapat      dipidananya pembuat  tindak  pidana  adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat  tindak  pidana  hanya akan  dipidana    jika    ia mempunyai  kesalahan  dalam melakukan tindak pidana tersebut.  Kapan      seseorang dikatakan  mempunyai  kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.  Seseorang  mempunyai kesalahan bilamana pada   waktu melakukan      tindak      pidana, dilihat      dari      segi kemasyarakatan  ia  dapat  dicela oleh karena perbuatannya.
Berkaitan
dengan pertanggungjawaban  pidana  itu, ada  dua  aliran  yang      selama  ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme .    Kedua  aliran tersebut membicarakan
hubungan  antara    kebebasan kehendak  dengan  ada  atau  tidak adanya  kesalahan.  Kedua  aliran tersebut adalah:
1. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme),  yang pada dasarnya berpendapat,      bahwa manusia      mempunyai kehendak      bebas      dan ini  merupakan  sebab dari  segala  keputusan kehendak.    Tanpa  ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada  kesalahan,  maka tidak  ada  pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. 2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan,    bahwa manusia        tidak mempunyai  kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya  oleh  watak (dalam  arti      nafsu- nafsu      manusia  dalam hubungan kekuatan satu   sama    lain)  dan motif-motif,      ialah perangsang-perangsang datang  dari  dalam  atau dari      luar    yang mengakibatkan    watak tersebut.      ini    berarti bahwa  seseorang  tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan  mempunyai kesalahan,  sebab  ia tidak  punya  kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa        tidak      punya kehendak      bebas,      itu tak    berarti    bahwa orang  yang  melakukan tindak    pidana  tidak dapat dipertanggungjawabka n  atas  perbuatannya (Soedarto, 1990: 87).
Justru karena tidak adanya  kebebasan  kehendak  itu maka  ada  pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap      perbuatan  yang dilakukan   itu   berupa tindakan ( maatregel )    untuk  ketertiban masyarakat,    dan  bukannya pidana  dalam    arti    “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh  sipembuat”.    Indonesia sebagai  penganut    sistem civil law ,  mengakui  asas  kesalahan sebagai  satu-satunya  asas  dalam hal   pertanggungjawaban pidana. Namun,   dalam   praktiknya   juga mengakui  adanya  pengecualian terhadap  asas  tersebut.  Hal  itu terjadi  karena  perkembangan masyarakat  yang  sangat  cepat menuntut diberlakukannya berbagai    model    atau    sistem pertanggungjawaban pidana.
Melihat  kecenderungan  yang demikian  itu,  pembentuk  Konsep KUHP  Baru  menganggap  penting untuk  mencantumkan  bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan  pengecuclian  dari asas  kesalahan  ke  dalam  KUHP Nasional.
Dicantumkannya penyimpangan  terhadap asas kesalahan itu mendapat       tanggapan pro  dan  kontra  dan kalangan  para    ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan    hal  yang bertentangan dengan asas    mens-rea .  Namun
Barda  Nawawi  Arief melihat  dari  sisi  lain. Menurut   Barda  Nawawi Arief     perkecualian  atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap  ( complement )
dalam  mewujudkan  asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan    pribadi dengan    kepentingan masyarakat. Keseimbangan      antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi
Arief  dinamakan  Asas
Monodualistik. (Barda Nawawi, 2008: 112-113).
Unsur  kesalahan  dalam hukum pidana sangatlah penting, suatu  perbuatan      tidak membuat      orang      bersalah kecuali      jika      terdapat      batin yang  salah.        Jadi    batin    yang salah    atau guilty      mind      atau mens     rea ini   adalah kesalahan yang  merupakan  sifat  subyektif dari tindak pidana karena berada
didalam  diri  pelaku  oleh  karena itu  kesalahan  memiliki  dua  segi, yaitu  segi  psikologi  dan  segi normatif. Segi psikologi kesalahan    harus  dicari  didalam batin  pelaku  yaitu  adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Segi  normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran  untuk  menetapkan    ada tidaknya    hubungan      batin antara        pelaku          dengan perbuatannya.
Berdasarkan  hal  tersebut maka pertanggungjawaban pidana  atau  kesalahan  menurut hukum  pidana,  terdiri  atas  tiga syarat yaitu:
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung  jawabkan  dari si pembuat.
2.  Adanya  perbuatan  melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si  pelaku  yang  berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
a. Disengaja b. Sikap kurang hati-hati atau lalai 3. Tidak  ada  alasan  pembenar atau alasan yang menghapuskan  pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara
perbuatan  yang  baik  dan  yang buruk,  adalah  merupakan  faktor akal (intelektual  factor) yaitu dapat  membedakan  perbuatan yang  diperbolehkan  dan  yang
tidak.  Dan  kemampuan  untuk menentukan kehendaknya
menurut  keinsyafan  tentang  baik buruknya  perbuatan  tersebut adalah merupakan
faktor perasaan (volitional  factor) yaitu dapat  menyesuaikan  tingkah lakunya  dengan  keinsyafan  atas mana  yang  diperbolehkan  dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi  dari  dua  hal  tadi maka  tentunya  orang  yang  tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya  perbuatan,  dia  tidak mempunyai  kesalahan  kalau melakukan  tindak  pidana,  orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Oleh  karena  kemampuan bertanggung  jawab  merupakan unsur  kesalahan,  maka  untuk membuktikan  adanya  kesalahan unsur  tadi  harus  dibuktikan  lagi. Mengingat  hal  ini  sukar  untuk dibuktikan  dan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama,  maka unsur  kemampuan  bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang  normal  bathinnya  dan mampu bertanggung jawab, kecuali  kalau  ada  tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa  mungkin  jiwanya  tidak normal.  Dalam  hal  ini,  hakim memerintahkan pemeriksaan yang  khusus  terhadap  keadaan jiwa  terdakwa  sekalipun  tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan  bertanggung  jawab tidak berhenti, sehingga
kesalahan  tidak  ada  dan  pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan  asas  tidak  dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk menentukan adanya  pertanggung  jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan  suatu  tindak  pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari  tindak  pidana  itu,  yang merupakan  sifat  terpenting  dari tindak  pidana.  Tentang  sifat melawan hukum apabila dihubungkan  dengan  keadaan psikis  (jiwa)  pembuat  terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet )  atau  karena  “kelalaian” ( culpa ).  Akan  tetapi  kebanyakan tindak  pidana  mempunyai  unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.  Hal  ini  layak  karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam  teori  hukum  pidana Indonesia  kesengajaan  itu  ada  tiga macam, yaitu:
1.   Kesengajaan  yang  bersifat tujuan    bahwa  dengan kesengajaan  yang  bersifat tujuan,  si  pelaku  dapat dipertanggung  jawabkan  dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan  seperti  ini  ada pada  suatu  tindak  pidana,  si pelaku  pantas  dikenakan hukuman  pidana.  Karena dengan  adanya  kesengajaan yang  bersifat  tujuan  ini, berarti  si  pelaku  benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat  yang  menjadi  pokok alasan  diadakannya  ancaman hukuman ini.
2.   Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku,  dengan  perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi  dasar  dari  delik, tetapi  ia  tahu  benar  bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3.   Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, (Pipin Saripin, 2000: 93). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan  suatu  kepastian  akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan  hanya  dibayangkan suatu  kemungkinan  belaka  akan akibat  itu.  Selanjutnya  mengenai kealpaan  karena  merupakan bentuk  dari  kesalahan  yang menghasilkan  dapat  dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya  orang  lain  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  kurangan paling lama satu tahun”.
Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:
a. Tidak mengadakan penduga- duga sebagaimana diharuskan hukum b. Tidak mengadakan penghati- hati sebagaimana diharuskan hukum Dari  ketentuan  di  atas, dapat  diikuti  dua  jalan,  yaitu pertama  memperhatikan  syarat tidak  mengadakan  penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua
memperhatikan  syarat  tidak mengadakan  penghati-hati  guna menentukan  adanya  kealpaan. Siapa  saja  yang  melakukan perbuatan  tidak  mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga- duga  akan  terjadi  akibat  dari kelakuannya.  Selanjutnya  ada kealpaan  yang  disadari  dan kealpaan  yang  tidak  disadari. Dengan demikian tidak mengadakan  penduga-duga  yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:
a. Terdakwa  tidak  mempunyai pikiran  bahwa  akibat  yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
b. Terdakwa  berpikir  bahwa akibat  tidak  akan  terjadi ternyata tidak benar.
Kemudian  syarat  yang ketiga  dari  pertanggung  jawaban pidana  yaitu  tidak  ada  alasan pembenar  atau  alasan  yang menghapuskan pertanggung jawaban  pidana  bagi  si  pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (permisibilry) dan “dasar  pemaaf” (ilegal  execuse). Dengan  adanya  salah  satu  dasar penghapusan  pidana  berupa dasar  pembenar  maka  suatu perbuatan kehilangan sifat melawan  hukumnya,  sehingga menjadi legal/boleh,
pembuatanya tidak dapat disebut sebagai  pelaku  tindak  pidana. Namun  jika  yang  ada  adalah dasar  penghapus  berupa  dasar pemaaf  maka  suatu  tindakan tetap  melawan  hukum,  namun  si
pembuat  dimaafkan,  jadi  tidak dijatuhi pidana.
Dasar  penghapus  pidana atau  juga  bisa  disebut  alasan- alasan menghilangkan sifat tindak  pidana  ini  termuat  di dalam  Buku  I  KUHP,  selain  itu ada  pula  dasar  penghapus  diluar KUHP yaitu:
1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.
Yang termasuk dasar
Pembenar  pembelaan  terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat,  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  Pasal  50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51  ayat  (1)  terhadap  dasar pemaaf  atau  fait d’excuse ini semua  unsur  tindak  pidana, termasuk  sifat  melawan  hukum dari  suatu  tindak  pidana  tetap ada,  tetapi  hal-hal  khusus  yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung  jawabkan,  atau dengan  kata  lain  menghapuskan kesalahannya.  Yang  termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (overmacht), pembelaan  terpaksa,  melampaui batas (noodweerexes), perintah jabatan yang tidak sah.
Dengan  memperhatikan uraian diatas, maka pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana kehutanan  dapat      ditegakkan atas dasar:
1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
Dari  tiga  unsur  tersebut, maka  yang  dapat  dibebani pertanggung  jawaban  pidana adalah    manusia  yang  berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.  Kalau  tidak  demikian maka  tidak  ada  pertanggung jawaban  pidana  atasnya,  karena orang  yang  tidak  berakal  pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan  bukan  pula  orang  yang mempunyai  pilihan.  Oleh  karena itu tidak ada
pertanggungjawaban  bagi  anak kecil,  orang  gila,  orang  dungu orang  hilang  kemauannya,  dan orang-orang  yang  dipaksa  atau terpaksa.
E.  Y.  Kanter  mengtakan bahwa,  untuk  menghubungkan pelaku    dengan  tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku  atas  tindakannya,  agar dapat  ditentukan  pemidanaan kepada  pelaku  harus  diteliti  dan dibuktikan bahwa:
a. subjek  harus  sesuai  dengan perumusan undang-undang;
b. terdapat kesalahan pada petindak;
c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
d. tindakan  itu  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  oleh undang-undang  (dalam  arti luas);
e. dan  dilakukan  tindakan  itu sesuai  dengan  tempat,  waktu dan  keadaan-keadaan  lainnya yang ditentukan dalam
undang-undang,  (E.Y.  Kanter, 2002: 251).
Subjek hukum tindak pidana perusakan hutan dirumuskan dalam  Pasal 1 angka 22,  Pasal  12  dan  Pasal  18  serta pasal-pasal  Ketentuan  Pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa  “Setiap    orang    adalah orang  perseorangan  atau badan usaha,  baik  yang  berbadan hukum  maupun  yang  tidak berbadan  hukum.  Setiap    orang adalah    orang    perseorangan. Korporasi adalah kumpulan orang  dan/atau  kekayaan  yang teroganisasi,  baik  berupa  badan hukum  maupun  bukan  badan hukum.
Dengan  demikian  subjek hukum  dalam  tindak  pidana perusakan  hutan  adalah  manusia dan badan hukum. Subjek  hukum yang  dalam    istilah  Belanda meliputi
“ Persoon ”
dan “ Rechtpersoon ”.  “ Persoon ”  adalah manusia atau orang yang
memiliki  kewenangan  untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata.  “ Rechtpersoon ”  ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana  orang  yang  masuk dalam golongan “ persoon ”. Pasal  92  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dirumuskan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
Unsur objektif, yaitu unsur di  luar  diri  si  pelaku  dan  unsur subjektif  yaitu  unsur  yang  ada dalam diri si pelaku. Setiap unsur tersebut  harus  dibuktikan  oleh Hakim.  Untuk  lebih  jelasnya, berikut  ini  penulis  paparkan
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 16/Pid. Sus/2015/PN.SRL. Identitas Terdakwa a. Nama Lengkap :  SudirmanHutagaol anak dari  M. Hutagaol; b. Tempat lahir : Sigumpar (Prop. Sumatera Utara); c. Umur/tgl lahir
: 37 tahun/ 06  Februari 1977;
d. Jenis Kelamin
: Laki-laki;
e. Kebangsaan
: Indonesia;
f. Tempat Tinggal : (1)  Dusun  Dam   Siambang Desa Pemusiran
Simpang T Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; (2)  Rt. 11 Huta Baru Desa Batang Kumuh Kecamatan  Tembusai Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau.
g. A  g a m a : Kristen;
h. Pekerjaan : Tani.
Terdakwa  dalam  perkara ini  ditahan  dengan  perincian penahanan  sebagai  berikut; Penyidik  sejak  tanggal  2 Oktober  2014  sampai  dengan tanggal  21  Oktober  2014; diperpanjang;  Jaksa  Penuntut sejak  tanggal  21  Januari  2015 sampai  dengan  tanggal  3 Februari 205; Hakim Pengadilan Negeri dari tanggal 4  Februari  sampai  dengan tanggal 5 Maret 2015; Diperpanjang oleh ketua Pengadilan  Negeri  Sarolangun sampai  dengan  tanggal  4  Mei 2015.
Menimbang bahwa perbuatan  terdakwa  telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  dakwaan  alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  memperhatikan  fakta- fakta  hukum  tersebut  di  atas mempertimbangkan  terlebih dahulu  dakwaan  ke  satu sebagaimana  diatur  dalam Pasal  92  ayat  (1)  Huruf  a  jo pasal  17  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Pengrusakan Hutan;  yang  unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa memperhatikan jenis Dakwaan  Penuntut  Umum yang  disusun  secara  alternatif dimana memberikan opsi kepada  Majelis  Hakim  untuk menentukan  Dakwaan  mana yang  paling  tepat  terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap  dipersidangan  dan berdasarkan keterangan saksi- saksi,  keterangan  terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  dakwaan  yang  paling tepat terhadap terdakwa adalah  Dakwaan  PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam  pidana  dalam  Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat  (2)  huruf  b  Undang- undang  RI  Nomor  18  Tahun 2013  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  Pengerusakan Hutan,  sebagaimana  dibawah ini;
1. Orang Perorang;
2. Dengan Sengaja melakukan kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu  unsur-unsur  pasal tersebut, apakah  terbukti  atau tidak perbuatn yang dilakukan Terdakwa  dalam  perkara  ini, sebagaimana  berikut  dibawah ini: Ad. 1. Orang Perorang:
Menimbang, bahwa yang  dimaksud  dengan kata  Orang  Perorang sama dengan kata setiap  orang.  Hal  ini secara eksplisit ditegaskan  dalam  Pasal 1  ayat  21  Undang-
Undang  RI  Nomor  18
Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  yang berbunyi sebagai berikut;  “Setiap  orang adalah perseorangan dan/atau” korporasi yang melakukan perbuatan  perusakan hutan; Menimbang, bahwa menilik  maksud  dari rumusan pembuat Undang-undang terhadap  sub  unsur  ini, secara interpretasi gramatikal  maka  dapat diformulasikan  sebagai berikut; 1. Setiap orang adalah siapa saja orangnya yang  dalam  hal  ini dia ditujukan kepada  tiap  subyek hukum  dalam  arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungja wabkan perbuatannya sedangkan Perseorangan adalah yang berkaitan  dengan orang secara pribadi; 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau  kekayaan yang  terorganisasi, baik  berupa  badan hukum maupun
bukan badan hokum. Oleh  Karena  dalam rumusan Pasal ini mengandung syarat alternatif dimana  aturan  hukum  yang memberikan beberapa syarat (kondisi) yang jika salah satu syarat  tersebut  terpenuhi maka  akibat  hukum  akan diterapkan. Karena syaratnya alternative maka cukup tepenuhi  salah  satu  saja  dari syarat  tersebut  dan  akibat hukumnya sudah bisa diterapkan; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan  identitas  yang tercantum  dalam  dakwaan Penuntut Umum adalah benar  diri  terdakwa  sendiri, demikian  pula  keseluruhan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Sudirman Hutagaol Anak dari Manintang  Hutagaol  adalah diri  terdakwa,  yang  saat  ini dihadapkan  dan  diadili  di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun; Menimbang, bahwa terdakwa  dipersidangan  juga telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, apakah terdakwa  ada hubungannya  dengan  badan usaha  atau  badan  hukum, baik secara perkerjaan ataupun menerima upah dari pekerjaan tersebut, dan
terdakwa  mengatakan  tidak ada;
Menimbang, bahwa oleh  karenanya  berdasarkan uraian  di  atas  terebut  maka jelas  dan  teranglah  unsur setiap orang dapat dikenakan dalam sub unsur ini, karenanya  unsur  pertama pasal  ini  telah  terpenuhi menurut hukum;
Ad.2.   Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan Tanpa Izi Menteri di dalam Kawasan Hutan;
Menimbang, bahwa untuk  membuktikan  sub unsur  ini  Pengadilan  akan mengemukakan  pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; Menimbang, dalam unsur ini mengandung beberapa  pengertian  seperti terurai di bawah ini; 1. Dengan  sengaja.  Berbicara dengan sengaja atau kesengajaan,  dalam  hukum pidana  kesengajaan  dapat  di bagi  dalam  beberapa  macam yaitu sebagai berikut; a.  Sengaja  atau  opzet  adalah “willen dan wetens artinya;  “Pembuat  harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut:  dan  juga  harus mengerti  (wetens)  akan akibat daripada perbuatan itu” sedangkan dilihat dari bentuknya  dikenal  tiga bentuk  kesengajaan  atau opzet yaitu: 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu “Si pembuat (dader) mengehendaki  akibat dari perbuatannya”. Artinya  pembuat  sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah  barang  tentu tidak  akan  melakukan perbuatan tersebut;
2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.  Dalam  teori ini  mengatakan  bahwa: “Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai  akibat  yang menjadi  dasar  dari delik,  tetapi  ia  tahu benar  bahwa  akibat  itu pasti  akan  mengikuti perbuatan itu”;
3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan  ini  timbul: “Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan  sesuatu akibat tertentu”; Bahwa dengan kata lain adalah suatu kesengajaan  tentunya berhubungan dengan sikap  bathin  seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana,  dan  Majelis Hakim menyadari tidaklah  mudah  untuk
menentukan sikap batin sesorang  untuk  menilai unsur  diketahui  atau patut  diketahui  itu, benar-benar  ada  pada diri  si    pelaku,  lebih-
lebih bagaimanakah keadaan  batinnya  pada waktu  orang  tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena  itulah  sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan  lahir  yang tampak dari luar; 2. Melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di  dalam  kawasan  hutan.
Bahwa  terhadap  pengertian sub unsur pasal ini pengadilan sependapat  dengan  Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa
berdasarkan  fakta-fakta  hukum dipersidangan maka diperoleh hal- hal  sebagaimana  yang  terurai  di bawah ini;
Menimbang, bahwa dengan  demikian  unsur  pasal  ini telah terpenuhi;
Menimbang,  bahwa  dari seluruh apa yang dipertimbangkan di  atas,  maka  jelaslah  bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara  ini  telah  terpenuhi  dan terbukti  memenuhi  unsur-unsur pasal  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum,  yaitu  telah melanggar  Pasal  92  ayat  (1)  huruf a  Jo.  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  RI  Nomor  18 Tahun  2013  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Pengrusakan Hutan  dalam  dakwaan  Pertama:
karenanya terdakwa harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti melakukan  tindak  pidana “Dengan
Sengaja
Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan” Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung,  Majelis  Hakim  tidak menemukan adanya alasan pembenar  yang  menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan  Terdakwa  maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan
Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah  maka  terdakwa  juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan  dalam  amar  keputusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak  mampu  membayar  pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan penjara;
Menimbang,  bahwa  oleh karena selama pemeriksaan perkara  Terdakwa  berada  dalam tahanan  maka  masa  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa akan  dikurangi  sepenuhnya  dari pidana  yang  dijatuhkan  dan  selain itu  diperintahkan  pula  agar terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  mengenai barang bukti sebagaimana dibawah ini:
 1  (satu)  buah  cangkul dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu;
 1 (satu) buah martil / palu dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu;
 1  (satu)  buah  parang dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu;
 1  (satu)  buah  mancis  gas bewarna bening kombinasi ung  3 (tiga) batang kayu bekas bakar. Berdasarkan fakta dipersidangan  baik  keterangan saksi-saksi  dan  terdakwa  barang bukti ini merupakan dan berhubungan  dengan  terciptanya delik  tersebut,  karenanya  akan dimusnahkan;
Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mangulanginya; Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  92  ayat
(1)  huruf  a  Jo.  Pasal  17  ayat  (2) huruf  b  Undang-Undang  RI
Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan
Hutan, dapat dijatuhi  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling  banyak  sebesar  Rp. 5.000.000.000.00,-  (lima  milyar rupiah),  atau  menurut  Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa
Penuntut  Umum  agar  Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (Tiga)  Tahun  dan  3  (tiga)  bulan serta  menjatuhkan  pidana  denda sebesar  Rp.  1.500.000.000.00,- (satu  milyar  lima  ratus  juta rupiah), maka dengan memperhatikan  hal-hal  yang meringankan sebagaimana diuraikan  di  atas,  dan  dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan  pemidanaan  di  Negara kita  yang  nota  bene  berdasarkan PANCASILA  dan  UUD  1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan  sebagai  tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau “pengayoman” kepada  Terdakwa  dan  di  lain pihak anggota masyarakat lainnya  jangan  sampai  meniru atau  mencontoh  perbuatan  yang sama (edukatif,korektif, dan preventif),  maka  cukuplah  adil dan  patut  serta  sesuai  pula dengan  rasa  keadilan  dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi  pidana  penjara  dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;
Mengingat  Pasal  92  ayat (1)  huruf  a  Jo.  Pasal  17  ayat  (2) huruf  b  Undang-undang  RI Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan  Hutan,  Undang- undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),
Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor  49  Tahun  2009  Tentang Peradilan  Umum  dan  peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; M e n g a d i l i :
1. Menyatakan Terdakwa
Sudirman  Hutagaol  anak dari Manintang  Hutagaol telah  terbukti  secara  sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa  izin  menteri  di dalam kawasan hutan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut  dengan  pidana penjara  selama  3  (tiga) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar RP. 1.500.000.000,- (satu milyar  lima  ratus  juta rupiah), dengan ketentuan apabila  denda  tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa  maka  akan diganti  dengan  pidana kurungan  selam  1  (satu) bulan; 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan  barang  bukti berupa:
1  (satu)  buah  cangkul dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu; 1 (satu) buah martil / palu dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu 1  (satu)  buah  parang dengan  gagang  tersebut terbuat dari kayu;
1  (satu)  buah  mancis  gas bewarna bening kombinasi ung 3 (tiga) batang kayu bekas bakar.
Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membaya  biaya  perkara sebesar  Rp.  5000,-  (lima ribu rupiah);
Putusan hakim telah memuat  dan  menerapkan ketentuan hukum formal Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  KUHAP Pasal  197  Ayat  (1)  huruf  d, yaitu:  pertimbangan  yang disusun secara ringkas mengenai  fakta  dan  keadaan beserta  alat  pembuktian  yang diperoleh dari  pemeriksaan  di sidang  yang  menjadi  dasar penentuan
kesalahan terdakwa;
Menimbang,  bahwa  dari rangkaian  keterangan  saksi- saksi dan dihubungkan dengan keterangan  terdakwa  ternyata
dari substansinya terdapat ada persamaan  dan  persesuaian yang  saling  menguatkan.  Atas dasar  hal  ini  diperoleh    fakta- fakta hukum.
Setelah  Majelis  Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang  terungkap  dipersidangan dan  berdasarkan  keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa  dan  barang  bukti yang diajukan ke persidangan. Majelis    hakim  berpendapat bahwa  dakwaan  yang  paling tepat  adalah  dakwaan  yang pertama  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  dalam Pasal  92  Ayat  (1)  huruf  a  Jo
Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan Pemberantasan  pengrusakan Hutan. Unsur Objektif yang berkaitan dengan unsur di luar diri si pelaku yang menyangkut perbuatan pidana atau  perbuatan  nyata  dari pelaku  dan  unsur  subjektif, yaitu  unsur  yang  ada  dalam diri  pelaku,  yaitu  unsur sengaja. Untuk dapat dipertanggungjawabkan ke dua unsur, yaitu unsur objektif dan  unsur  subjektif  harus dibuktikan. Unsur  objektif  dan  unsur subjektif diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan tersebut Majelis
Hakim  yakin  bahwa  subyek hukum  (terdakwa)  bersalah, sehingga dijatuhkan pidana.

## Kesimpulan
1. Hakim dalam menentukan unsur- unsur Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013 untuk  dapat  diterapkan  kepada pelaku
Pengrusakan Hutan (Analisis  Putusan  Pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL.,  yaitu dengan membuktikan unsur objektif dan unsur subjektif  dari Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17  ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013 berdasarkan fakta di persidangan dan  fakta  yuridis  serta  hal-hal yang memberatkan dan meringankan  secara  sosiologis dari    terdakwa.  Unsur  objektif dan  unsur  subjektif  diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan  tersebut  Majelis Hakim  yakin  bahwa  subyek hukum  (terdakwa)  bersalah, sehingga dijatuhkan pidana.
2. Penentukan pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana pengrusakan hutan sebagaimana  diatur  pada  Pasal 92  ayat  (1)  Huruf  a  Jo  Pasal  17 ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan  Hutan  (Analisis Putusan Pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL  yaitu dengan  memperhatikan Actus Reus  dan guilty      mind      atau mens rea, yaitu adanya hubungan batin  dengan  perbuatan    dan menurut  ukuran  yang  biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran  untuk  menetapkan  ada
tidaknya  hubungan  batin  antara pelaku  dengan  perbuatan  pidana Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17  ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013). Pada pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar  yang  menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan  Terdakwa  maupun alasan  pemaaf  yang  dapat menghapuskan kesalahan
Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan perbuatannya; S a r a n Dari kesimpulan yang telah diuraikan, berikut direkomendasikan  hal-hal  sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menyusun putusan, secara teliti memperhatikan ketentuan  hukum  acara  pidana khususnya  unsur-unsur  yang harus  dipenuhi  dalam  Pasal  197 KUHAP.
2. Kepada  Majelis  hakim  terus ditingkatkan  dalam  pengkajian aspek  hukum  materil  berkaitan dengan  konsep-konsep  hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.
Daftar Pustaka Arif,  Barda  Nawawi,  2008 . Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Kencana, Jakarta. Ali,  Achmad,  1985. Menguak  Tabir Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta.
Dirdjosiworo,
Soedjono,
1983.
Pengantar  Ilmu  Hukum . PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Koeswadji,  Hermioen  Hadiati,  1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka pembangunan  Hukum  Pidana ,
Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1977. Hukum,
Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung. Kanter,  E.Y,  2002. Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Loqman,  Loeby,  2001. Pidana  dan Pemidanaan . Datacom. Jakarta.
P.A.F.  Lamintang,  P.A.F,  1992. Dasar- Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Sinar Baru, Bandung. Narzuki, Peter Mahmud, 2014. Penelitian  Hukum, Prenadamedia, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  1993. Bab-Bab Tentang  Penemuan  Hukum .  Citra Aditya Bakti. Yogyakarta.
Muladi dan Barda NA, 1992. Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,
Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  1980.  Hukum  dan Masyarakat, Angkasa, Bandung. Sunarso, Siswanto, 2005. Hukum Pidana Lingkungan  Hidup  dan  Strategi Penyelesaian  Sengketa .  Rineka Cipta. Jakarta.
Syarifin,  Pipin,  2000. Hukum  Pidana  di Indonesia . Pustaka Setia,
Bandung.
Soedarto,  1990. Hukum  Pidana  I.
Cetakan  ke  II,  Yayasan  Sudarto, Semarang.
Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor    18  Tahun  2013 Tentang  Pencegahan  dan

## Perusakan Hutan . LNRI
Tahun 2013 Nomor 130.