Rahmat  Bayu  Wibisono,  Rani  Yuwafi  (2023) Fungsionalisasi  Sistem  Pembinaan  Narapidana  dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan, (8)10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## FUNGSIONALISASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
Rahmat Bayu Wibisono, Rani Yuwafi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: rahmatbayuwibisono@gmail.com, rani@iblam.ac.id

## Abstrak
Model  pembinaan  bagi  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak terlepas  dari  sebuah  dinamika,  yang  bertujuan  untuk  lebih  banyak  memberikan bekal  bagi  Narapidana  dalam  menyongsong  kehidupan  setelah  selesai  menjalani masa hukuman (bebas). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  fungsionalisasi  sistem  pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  tujuan  pemidanaan adalah  sebagai  lembaga  pelaksana  pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan yang berasaskan pengayoman melalui fungsinya yaitu memberikan pendidikan,  rehabilitasi  dan  juga  reintegrasi.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat  terselenggaranya  tujuan  pemidanaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan adalah dipengaruhi oleh faktor keterpaduan diantara sub sistem peradilan pidana, faktor  undang-undang  yang  masih  terkesan  “berseberangan”  dengan  spirit pembinaan,  faktor  pelaku  kejahatan,  faktor  sumber  daya  manusia,  dalam  hal  ini Petugas Lapas, faktor sarana prasarana dan faktor budaya hukum.
Kata Kunci: Sistem Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

## Abstract
The model of coaching for prisoners in Correctional Institutions is inseparable from a dynamic, which aims to provide more provisions for prisoners in facing life after completing their sentence (free). The research method used is normative juridical. The  results  of  this  study  conclude  that  the  functionalization  of  the  prisoner development system in the Penitentiary in realizing the purpose of punishment is as an implementing agency for the guidance of prisoners based on protection through its  functions,  namely  providing  education,  rehabilitation  and  also  reintegration. The  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  purpose  of  sentencing  in Correctional  Institutions  are  influenced  by  the  factor  of  integration  between  the criminal justice sub-systems, the factors of the law that still seem "opposite" to the spirit of development, the factor of the perpetrators of the crime, the factor of human resources,  in  this  case  Prison  officers,  infrastructure  factors  and  legal  culture factors.
Keywords: Guidance System, Prisoners, Correctional Institution.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  sistem  peradilan  pidana,  merupakan  sistem  dalam  suatu masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan (Mulyadi,  2004).  Di  Indonesia sistem  peradilan  pidana  terbagi  dan  dilaksanakan  oleh  4  (empat)  lembaga  penegak hukum,  yaitu  Lembaga  Kepolisian,  Lembaga  Kejaksaan,  Lembaga  Peradilan  dan Lembaga  Pemasyarakatan  (Kadri  Husin  &  Budi  Rizki  Husin,  2022).  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  komponen  terakhir  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Sebagai komponen terakhir dalam suatu  Sistem  Peradilan  Pidana,  keberadaan  lembaga  ini  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Secara normatif, lembaga eksekusi dalam perkara pidana ini, berdasarkan Pasal 1 angka  3  UU  Pemasyarakatan,  Lapas  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana dan anak-anak didik pemasyarakatan. Pembinaan tersebut merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  dibebani  tugas  guna  mewujudkan,  tujuan sistem  peradilan  pidana,  yaitu (Harsono,  1995):  1)  Tujuan  jangka  pendek  yaitu  sistem peradilan  pidana  bertujuan  merehabilitasi,  meresosialisasi  atau  memperbaiki  pelaku tindak  pidana.  2) Tujuan  jangka menengah  yaitu  sebagaimana  fungsi  peradilan  hukum pidana  dan  fungsi  khusus  hukum  pidana  adalah  menciptakan  ketertiban  umum  dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah. 3) Tujuan jangka panjang yaitu  sistem  peradilan  pidana  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial masyarakat.
Dalam  menjalankan  wewenangnya,  Lapas  berorientasi  kepada  sebuah  sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Tujuannya untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat (Petrus, 1995).
Adanya  model  pembinaan  bagi  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  terlepas  dari  sebuah  dinamika,  yang  bertujuan  untuk  lebih  banyak  memberikan bekal  bagi  Narapidana  dalam  menyongsong  kehidupan  setelah  selesai  menjalani  masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.
Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.
Menurut Gillin beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan antara lain, sebagai berikut  Susanto  Anthon (2004):  1)  Suatu  lembaga  kemasyarakatan  adalah  organisasi pola-pola  pemikiran  dan  pola-pola  perilaku  yang  terwujud  melalui  aktivitas kemasyarakatan  dan  hasil-hasilnya.  Lembaga  kemasyarakatan  terdiri  dari adat-istiadat,
tata-kelakuan,  kebiasaan  serta  unsur-unsur  kebudayaan  lainnya  yang  secara  langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2)  Suatu  tingkat  kekekalan  tertentu  merupakan  ciri  dari  semua  lembaga kemasyarakatan.  Sistem-sistem  kepercayaan  dan  aneka  macam  tindakan,  baru  akan menjadi  bagian  lembaga  kemasyarakatan  setelah  melewati  waktu  yang  relatif  lama.  3) Lembaga  kemasyarakatan  mempunyai  satu  atau  beberapa  tujuan  tertentu.  4)  Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan  lembaga  yang  bersangkutan,  seperti  bangunan,  peralatan,  mesin  dan  lain sebagainya.  Bentuk  serta  penggunaan  alat-alat  tersebut  biasanya  berlainan  antara  satu masyarakat dengan masyarakat lain. 5) Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan  tujuan  dan  fungsi  lembaga  yang  bersangkutan.  6)  Suatu  Lembaga kemasyarakatan  mempunyai  tradisi  tertulis  atau  yang  tidak  tertulis,  yang  merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.
Mengingat  perubahan  sistem  kepenjaraan  mejadi  sistem  pemasyarakatan,  serta eksistensi  Lapas  yang  diakui  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Lembaga Pemasyarakatan tersebut  diatas, seyogiyanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan  diarahkan  pada  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  dirumuskan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab”.
Sehingga para warga binaan seyogiyanya diperlakukan sebagai seorang manusia. Pandangan umum masa kini terhadap pemidanaan ternyata tidak hanya diarahkan pada aspek pembinaan, melainkan telah menunjukkan suatu sikap pembalasan. Menurut Romli Atmasasmita,  diakui  bahwa  masih  ada  anggapan  dikalangan  masyarakat  dan  aparatur pemerintah, bahwa masalah narapidana dan penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat buangan sampah masyarakat dan penghamburan dana yang sia-sia.
Selain itu sikap masyarakat yang masih belum sepenuhnya dapat menerima bekas narapidana.  Konsekuensinya  tidak  sedikit  terpidana  yang  kembali  melakukan  aktifitas kejahatan setelah mereka kembali pada masyarakat. Munculnya para residivis dikalangan masyarakat  juga  ditimbulkan  oleh  tidak  efektifnya  system  pembinaan  terhadap narapidana (Atmasasmita  &  Atmasasmita,  1995).  Sehingga  di  sini  fungsi  lembaga pemasyarakatan di dalam membina narapidana perlu lebih diperhatikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  permasalahan  pelaksanaan  tugas  lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan adalah salah satu masalah yang penting  saat  ini.  Menurut  Romli  Atmasasmita,  masalah  narapidana  sudah  merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa-bangsa yang beradab. Pelbagai  konggres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Prevention  of  Crime  and
Treatment  of  offender,  sejak  tahun  1955  sudah  mengakui  bahwa  masalah  perlakuan terhadap  khusunya  narapidana,  merupakan  masalah  internasional  dan  sekaligus  telah ditetapkan standard minimum rules for the treatment of prisoners.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul  “Fungsionalisasi  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Mewujudkan Tujuan  Pemidanaan”.    Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  fungsionalisasi  sistem  pembinaan  narapidana dalam  mewujudkan  tujuan  pemidanaan?  2)  Bagaimana  faktor  penghambat  dalam mewujudkan tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research)  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali  disebut  penelitian  kepustakaan,  karena  objek  kajiannya  adalah  dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka (Soejono, 2003).
Pendekatan  undang-undang  digunakan  untuk  mengkaji  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  dan  peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Fungsionalisasi  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Pemidanaan
Pembinaan  Narapidana  atau  sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarka pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat,  dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Menurut  Bambang  Purnomo,  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  cara pelaksanaan  pidana  penjara  berupa  sistem  proses  konvensi  yang  melibatkan  hubungan interelasi,  interaksi  dan  integrasi  antara  komponen  masyarakat  dan  komponen  petugas penegak  hukum  yang  menyelenggarakan  proses  pembinaan  terhadap  komponen narapidana  dengan  sasaran  untuk  menghasilkan  pembinaan  seseorang  menjadi  warga yang baik dan berguna dalam masyarakat (Soedarto, 1981).
Fungsi lembaga pemasyarakatan ialah memberi pengayoman, agar cita-cita luhur bangsa  tercapai  dan  terpelihara,  Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  diadakan  atas  dasar balas dendam dari negara. Negara mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana dan terhadap  masyarakat.  Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  lebih  buruk  atau  lebih jahat  dari  pada  sebelum  ia  dipenjarakan.  Adapun  yang  dimaksud  Narapidana  adalah seseorang  melakukan  tindak  kejahatan  dan  telah  menjalani  persidangan,  telah  divonis
sanksi pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara (Widiada, 1988).
Di  Indonesia  perlakuan  terhadap  narapidana  dalam  sistem  penjara  dikenal semenjak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu perlakukan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa si narapidana melainkan merupakan pembalasan atas kejahatan  yang  telah  dilakukannya,  sehingga  tidak  ada  perhatian  yang  bersifat kemanusiaan dan kesejahtera an bagi para penghuni penjara.
Dalam sistem kepenjaraan, pandangan terhadap narapidana tidak ubahnya seperti orang  yang  menebus  dosa.  Perlakuan  yang  diberikan  kepada  narapidana  diluar  batas kemanusiaan.  Hal  ini  tercermin  dari  keadaan  bangunan  penjara,  kondisi  kamar  (sel), tempat-tempat  khusus  dari  narapidana  yang  melanggar  peraturan  penjara,  kurangnya makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya (Mulyadi, 2004).
Sebagaimana  disebutkan  bahwa  perubahan  untuk  rumah  penjara  menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah ide dan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik  Indonesia.  Pergantian  sebutan  tersebut  berkaitan  dengan  gagasannya  untuk menjadikan  Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  saja  sebagai  tempat  untuk  memidana melainkan  juga  sebagai  tempat  untuk  membina  atau  mendidik  orang-orang  terpidana. Agar setelah selesai menjalani pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Petrus, 1995).
Pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari  konsepsi  pemasyarakatan,  sehingga  bukan  lagi  semata-mata  sebagai  tujuan  dari pidana  penjara,  melainkan  merupakan  sistem  pembinaan  narapidana  yang  sekaligus merupakan metodologi di bidang”treatment of offenders”.
Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo, sejak itu dipakai  sistem  pemasyarakatan  sebagai  metode  dan  pemasyarakatan  sebagai  proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi  perubahan  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tadinya  sebagai  tempat pembalasan  berganti  sebagai  tempat  pembinaan.  Di  dalam  perjalanannya,  bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi Sujatno (2004): a) Pembinaan berupa  interaksi  langsung  sifatnya  kekeluargaan  antara  pembina  dan  yang  dibina;  b) Pembinaan  yang  bersifat  persuasif,  yaitu  berusaha  merubah  tingkah  laku  melalui keteladanan;  c)  Pembinaan  berencana,  terus-menerus  dan  sistematis;    d)  Pembinaan kepribadian  yang  meliputi  kesadaran  beragama,  berbangsa  dan  bernegara,  intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.
Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan, disebutkan  bahwa  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  asas Soemodiprojo (1989):  a)  Pengayoman,  adalah  perlakuan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. b) Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan,  adalah  pemberian  perlakuan  dan  pelayanan  yang sama  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  tanpa  membeda-bedakan  orang.    c) Pendidikan  dan  pembimbingan  adalah  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  dan bimbingan  dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman  jiwa kekeluargaaketrampilan,  pendidikan,  kerohanian  dan  kesempatan  untuk  menunaikan ibadah. D Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai  kesempatan  untuk  memperbaikinya.  f)  Terjaminnya  hak  untuk  tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan  pemasyarakatan  berada  di  Lapas,  tetapi  harus  dekat  dan  dikenalkan  dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat  dalam  bentuk  kunjungan,  hiburan  ke  Lapas  dari  anggota  masyarakat  yang bebas  dan  kesempatan  berkumpul  bersama  sahabat  dan  keluarga  seperti  program  cuti mengunjungi keluarga.
Dalam sistem pemasyarakatan, praktek pemenjaraan lebih dimaksudkan sebagai suatu proses “pemanusiaan kembali” (resosialisasi) seorang narapidana yang dipandang telah  mengalami  ketersesatan  hidup  sehingga  menabrak  rambu-rambu  sosial.  Dalam presepsi demikian, maka orang tersebut perlu dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat (Pettanase, 2020).
Dalam  Sistem  Pemasyarakatan  ditegaskan  bahwa  pembinaan  narapidana  tetap harus memperhatikan hak-haknya sebagai manusia.  Kalaupun boleh memberangus hak- hak  sebagai  manifestasi  dari  suatu  pemidanaan  yang  harus  mencerminkan  rasa  derita nestapa,  maka  satu-satunya  sumber  penderitaan  yang  dapat  dibenarkan  ialah  karena  si narapidana dihilangkan kemerdekaan bergeraknya baik untuk sementara waktu maupun untuk seumur hidup. Tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi terpidana. Hak-hak asasi terpidana tersebut, tidak saja perlu dihormati oleh pembina (petugas Lapas), tetapi juga oleh masyarakat.
Dikarenakan,  pembinaan  narapidana  yang  mengikutsertakan  peran  masyarakat luas  tersebut  sangat  sejalan  dengan  konsep  communitybased  treatment  yang  sudah menjadi  pemikiran  luas  dari  perkembangan  akhir  mengenai  idealita  pelaksaan  pidana penjara. Akomodasi terhadap konsep di atas, setidaknya tercermin dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  yang  menegaskan  bahwa  Sistem Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  pembinaan  warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.
Dipertimbangkannya  unsur  masyarakat  sebagai  salah  satu  komponen  Sistem Pemasyarakatan adalah rasional dan tepat, mengingat narapidana bagaimanapun adalah
anggota masyarakat dan nantinya setelah lepas menjalani hukuman, ia akan kembali juga ke masyarakat.
Sistem pembinaan narapidana, dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan yang terdiri atas:
a. Tahap pertama (maksimum security) atau tahap awal
Pada  tahap  ini  terhadap  narapidana  diberikan  pengawasan  dimulai  sejak  yang bersangkuan  berstatus  sebagai  narapidana  sampai  dengan  sepertiga  (1/3)  dari  masa pidana.
b. Tahap kedua (medium security) atau tahap lanjutan pertama
Pada  tahap  ini  pembinaan  dimulai  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana.
c. Tahap ketiga (minimum security) atau tahap lanjutan kedua
Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap- tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana  sudah  dapat  diasimilasikan  keluar  lembaga  pemasyarakatan  tanpa pengawalan.
d. Tahap keempat (interograsi) atau pembinaan tahap akhir
Pada  tahap  ini  diberikan  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan  pertama sampai  dengan  berakhirnya  masa  pidana  dari  narapidana  yang  bersangkutan.  Apabila sudah  menjalani  masa  tersebut  dan  paling  sedikit  sembilan  bulan  seorang  narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  dari  pemidanaan,  melalui  fungsinya  yang memberikan  pendidikan,  rehabilitasi  dan  juga  reintegrasi  dalam  rangka  membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Pettanase, 2020).

## B. Faktor  Penghambat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan  di  Lembaga Pemasyarakatan
Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak  diungkapkan  oleh  para  sarjana.  Menurut  Rubin  bahwa  pemidanaan  (apapun hakikatnya,  apakah  dimaksudkan  untuk  menghukum  atau  untuk  memperbaiki)  sedikit atau  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  masalah  kejahatan.  Selanjutnya  Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan  didalam  hukumnya  atau  kecenderungan-kecenderungan  dalam putusan-putusan  pengadilan,  tetapi  berhungan  dengan  bekerjanya  atau  fungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat (Widiada, 1988). Adapun  Johannes  Andenaes  menyatakan,  bahwa  bekerjanya  hukum  pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum  dengan  faktor-faktor  lain  yang  membentuk  sikap  dan  tindakan  kita.  Kemudian Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap
efektifitas dari “general deterrence” karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat.
Orang  mungkin  melakukan  kejahatan  atau  mungkin  mengulanginya  lagi  tanpa hubungan  dengan  ada  tidaknya  undang-undang  atau  pidana  yang  dijatuhkan.  Sarana- sarana  kontrol  sosial  lainnya,  seperti  kekuasaan  orang  tua,  kebiasaan-kebiasaan  atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana (Wulandari, 2016).
Dikemukakan  pula  oleh  Wolf  Middendorf,  bahwa  dalam  prakteknya  sulit menetapkan  jumlah  (lamanya)  pidana  yang  sangat  cocok  dengan  kejahatan  dan kepribadian sipelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya  pidana.  Akhirnya  ditegaskan  olehnya,  bahwa  kita  masih  sangat  sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.
Kedudukan, sifat dan fungsi hukum ternyata sangat luas dan penting peranannya terutama  di  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun,  seperti  Indonesia.  Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari bebagai sisi yang berbeda. Plato menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.  Aristoteles  menyatakan  bahwa  kemiskinan  menimbulkan  kejahatan  dan pemberontakan. Thomas Aquino memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas  kejahatan.  “Orang  kaya  yang  hidup  untuk  kesenangan  dan  memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri”.
Tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlukan untuk suatu sanksi. Dalam ilmu hukum  dikenal  berbagai  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Norma  kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut  bentuk  sanksi  yang  paling  hebat  terdapat  dalam  hukum  pidana  yaitu  sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman  pokok  bagi  seorang  pelaku  tindak  pidana  yaitu  hukuman  mati,  penjara, kurungan dan denda (Lamintang, 2004).
Adalah  suatu  kenyataan  bahwa  hukum  pidana  tidaklah  efektif.  Thomas  More membuktikan  bahwa  sanksi  yang  berat  bukanlah  faktor  yang  utama  untuk  memacu efektivitas  dari  hukum  pidana.  Adalah  suatu  kenyataan  pada  zamannya  para  pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman  mati  pada  24  penjahat.  Suatu  gambaran  bahwa  orang  menjadi  masa  bodoh dengan hukum pidana.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  Pemasyarakatan  sebagai  suatu  sistem, menghadapi  beberapa  masalah  pokok  dalam  mewujudkan  tujuan  pemidanaan,  yakni Kusumaatmadja  (1975):  a)  masalah  sarana  peraturan  perundang-undangan;  b)  masalah personalia; c) masalah sarana administrasi keuangan; dan d) masalah sarana fisik.
Pemasayarakatan  sebagai  sistem  pembinaan  narapidana  sesungguhnya  telah mencerminkan  konsep-konsep  ideal  mengenai  bagaimana  seharusnya  mengenai
seseorang yang sedang tersesat jalan hidupnya karena terlibat sesuatu perilaku kriminal. Namun realitas menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem pemasyarakatannya dalam praktek  sering  terbentur  oleh  berbagai  kendala  baik  yang  bersifat  yuridis,  kultural- sosiologis maupun teknis sehingga aplikasinya tidak optimal.
Akan  tetapi  idealitas  Sistem  Pemasyarakatan  di  atas  masih  sering  hanya merupakan das Sollen (konsep normatif). Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan Sistem  Pemasyarakatan  tersebut  tidak  jarang  diwarnai  dengan  munculnya  berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri.
Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  terselenggaranya  tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a. Keterpaduan diantara sub sistem peradilan pidana
Posisi  strategis  sekaligus  urgensif  dari  sistem  pemasyarakatan  bagai  upaya pencapaian tujuan pemidanaan bahkan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan ialah kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan yang merupakan mata rantai (sub sistem) terakhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Posisi strategis yang dimiliki lembaga pemasyarakatan sebagai institusi operator sistem  pemasyarakatan,  dalam  kinerjanya  ternyata  tidak  selalu  bersesuaian  dengan idealita  yang  dikonsepkan.  Justru  karena  posisi  strategis  dan  urgensif  tersebut, keberadaan  lembaga  pemasyarakatan  sering  terhalang  oleh  berbagai  kendala  yang sekaligus merupakan sisi kelemahannya.
Kendala-kendala  tersebut  antara  lain  ialah  adanya  mispersepsion  di  antara  sub sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  pembinaan seorang  yang  sedang  tersesat  perilakunya  karena  suatu  tindakan  pidana.  Artinya,  baik kepolisian,  kejaksaan maupun  pengadilan  pada  umumnya  berpandangan  bahwa  urusan pembinaan pelaku tindakan pidana adalah merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.
b. Undang-undang
Adanya  kendala/kelemahan  internal  yang  bersumber  pada  Undang-undang Nomor  12  tahun  1995tentang  Pemasyarakatan  sebagai  basis  yuridis  normatif  bagi penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan.  Artinya,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  sebagai  pengganti  reglement  kepenjaraan  yang kelahirannya  telah  ditunggu  puluhan  tahun,  ternyata  masih  mencantumkan  ketentuan- ketentuan yang justru “menampilkan” sisi kelemahan.
c. Pelaku kejahatan
Ada orang yang dilahirkan jahat, namun lingkunganpun memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku jahat tersebut. Bonger menulis dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi  bahwa  kejahatan  anak-anak  dan  pemuda  sudah  merupakan  bagian  yang besar dalam kejaha tan. Lagi pula, kebanyakan penjahat-penjahat dewasa sejak mudanya sudah  menjadi  penjahat  dan  merosot  susilanya  sejak  masa  anak-anak.  E.  Sutherland,
seorang  kriminolog  Amerika,  mengatakan  bahwa  tingkah  laku  kriminal  itu  dipelajari, sebagaimana  halnya  tingkah  laku  non  kriminal.  Tegasnya,  pola  perilaku  jahat  tidak diwariskan  tapi  dipelajari  melalui  suatu  pergaulan  yang  akrab.  Karena  itu  sering  kita dengar sindiran bahwa “penjahat kelas teri” bersekolah dengan “penjahat kelas kakap”.
d. Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Petugas Lapas
Kemampuan  personil  (human  resource)  lembaga  pemasyarakatan  yang  secara umum  kurang  memadai  untuk  “menerjemahkan”  konsep  pemasyarakatan  dalam menjalankan tugas pembinaan. Kendala ini biasanya bermuara pada latar belakang status pendidikan petugas Lapas yang sebagian besar di bawah tamatan SLTA. Ditambah lagi para petugas yang berpola pikir pada ajaran absolud, yaitu mereka beranggapan bahwa pidana  adalah  konsekuensi  logis  (yang  harus  ada)  karena  telah  dilakukannya  suatu kejahatan oleh seseorang.
e. Sarana
Masalah  sarana  dan  prasarana  operasional  sistem  pemasyarakatan  khususnya yang  berupa  sarana  fisik  (gedung  bangunan  Lapas)  yang  sebagian  masih  berwujud gedung-gedung penjara warisan masa kolonial. Sekalipun sebagian diantaranya ada yang sudah  direnovasi  dan  dimodifikasi,  namun  kenyataan  demikian  tetap  kurang  kondusif bagi implementasi sistem pemasyarakatan secara optimal.
Bukan  hanya  itu,  sarana  untuk  menunjang  program  pembinaan  saja  sering menimbulkan  permasalahan,  misalnya  dalam  hal  kesehatan.  Kehidupan  di  lembaga pemasyarakatan  sangat  berat  dirasakan  oleh  para  warga  binaan  dari  latar  belakang ekonomi menengah kebawah. Betapa tidak, bahwa untuk perlengkapan mandi saja seperti sabun, para warga binaan harus membeli sendiri karena tidak disediakan secara gratis.
f. Budaya Hukum
Keperansertaan  pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  unit  kegiatan  di  lingkungan Departeman  Kehakiman  Republik  Indonesia,  belum  dilaksanakan  secara  optimal terutama di dalam upaya menunjang program pembangunan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Adanya persepsi negatif di kalangan masyarakat luas bahwa Lapas tidak lebih dari sebuah “sekolah kejahatan”. Image demikian ini muncul karena di dalam Lapas berkumpul  segala  macam  jenis  pelaku  tindak  pidana  yang  bisa  saling  berkomunikasi sehingga potensi bagi terjadinya suasana saling mempengaruhi.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa begitu banyaknya faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi pelaksaan fungsi pembinaan yang merupakan salah  satu  fungsi  lembaga  pemasyarakatan  yang  bertujuan  agar  seseorang  tidak melakukan kejahatan serta agar narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat setelah mereka  selesai  menjalani  hukuman  dan  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  dalam masyarakat. Tidak terlaksananya dengan baik fungsi lembaga pemasyarakatan ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah residivis.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan sebagai berikut:
Pembinaan  Narapidana  atau  sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Untuk  itu  fungsionalisasi  sistem  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  tujuan  pemidanaan  adalah  sebagai  lembaga pelaksana  pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  berasaskan pengayoman  melalui  fungsinya  yaitu  memberikan  pendidikan,  rehabilitasi  dan  juga reintegrasi  dalam  rangka  membentuk  narapidana  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  sehingga  dapat  mencapai  tujuan pemidanaan yang tidak berorientasi pada pembalasan.
Dalam  realitanya,  praktek  pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  tidak  jarang diwarnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan  pemidanaan  itu  sendiri.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat terselenggaranya  tujuan  pemidanaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  dipengaruhi oleh faktor keterpaduan diantara sub sistem peradilan pidana, faktor undang-undang yang masih terkesan “berseberangan” dengan spirit pembinaan, faktor pelaku kejahatan, faktor sumber daya manusia, dalam hal ini Petugas Lapas, faktor sarana prasarana dan faktor budaya hukum.
Faktor-faktor  tersebut  telah  mempengaruhi  pelaksaan  fungsi  pembinaan  yang merupakan  salah  satu  fungsi  lembaga  pemasyarakatan  yang  bertujuan  agar  seseorang tidak  melakukan  kejahatan  serta  agar  narapidana  dapat  kembali  ke  dalam  masyarakat setelah  mereka  selesai  menjalani  hukuman  dan  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  dalam masyarakat. Tidak terlaksananya dengan baik fungsi lembaga pemasyarakatan ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah residivis.

## BIBLIOGRAPHY
Atmasasmita,  R.,  &  Atmasasmita,  R.  (1995). Kapita  selekta  hukum  pidana  dan kriminologi . Mandar Maju.
Harsono, C. I. (1995). Sistem baru pembinaan narapidana . Djambatan.
Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .
Sinar Grafika.
Kusumaatmadja,  M.  (1975).  Pembinaan Hukum  dalam  rangka  pembangunan  nasional. (No Title) .
Lamintang, P. A. F. (2004). Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico, Bandung .
Mulyadi, L. (2004). Kapita selekta hukum pidana kriminologi & victimologi . Djambatan.
Petrus, I. P. (1995). Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
Pettanase,  I.  (2020).  Pembinaan  Narapidana  dalam  Sistem  Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Tri Pantang , 6 (1), 5–14.
Soedarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni.
Soejono, H. A. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Rineka Cipta .
Soemodiprojo, R. A. S., & Atmasasmita, R. (1989). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Bandung. Bina Aksara .
Sujatno,  A.  (2004).  Sistem  Pemasyarakatan  membangun  manusia  mandiri. Jakarta: Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI .
Susanto Anthon, F. (2004). Wajah Peradilan Kita . PT. Refika Aditama, Bandung.
Widiada, G. A. (1988). Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico .
Wulandari,  S.  (2016).  Efektifitas  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 9 (2).

## Copyright holder:
Rahmat Bayu Wibisono, Rani Yuwafi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: