## PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN
Muhammad Akbar Aulia Ramadhan*
KN. Sofyan Hasan** Achmad Syarifudin**
Abstrak: Pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  mana  suatu  perbuatan mengandung  hak  dan  kewajiban  bagi  individu-individu  yang  melakukannya.  Seorang  laki-laki  dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dalam hubungannya akan menimbulkan akibat- akibat  hukum  yaitu  antara  lain  mengenai  hubungan  hukum  antara  suami  istri  dan  mengenai  harta benda  perkawinan  serta  penghasilan  mereka  selama  perkawinan.  Pembuatan  perjanjian  perkawinan merupakan  solusi  terbaik  bagi  pasangan  suami  istri  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  untuk melindungi  harta  benda  kekayaan  pasangan suami  istri tersebut.  Perjanjian  perkawinan  dibuat  secara tertulis  berupa  akta  notaris  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan  dan  didaftarkan  ke pengadilan  negeri  setempat.  Namun  dalam  putusan  nomor  449/PDT/2016/PT.BDG  dasar  hukum pertimbangan hakim ialah Pasal 1338 KUHPerdata dimana perjanjian perkawinan yang dibuat berupa akta  notaris  tapi  tidak  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan  dan  didaftarkan  sebagaimana Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  152  KUHPerdata  tetap  menganggap  sah  perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini membuat putusan hakim bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdata sehingga kedudukan hukum perjanjian perkawinan tersebut tidak  sah dan tidak  memiliki  kekuatan hukum  serta akibat  hukumnya  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  batal  demi  hukum.  Maka  terhadap  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  pasca perceraian  dalam  putusan  nomor  449/PDT/2016/PT.BDG  menjadi  harta  bersama.  Perlu  diadakan sosialisasi  mengenai  betapa  pentingnya  mendaftarkan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  dihadapan Notaris  dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan  yakni  KUA  (Muslim)  dan  Catatan  SIpil (Non  Muslim).  Hal  ini  agar  perjanjian  perkawinan  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang  telah  diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerdata serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan keabsahan sebuah perjanjian perkawinan  berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  152  KUHPerdata  sehingga hakim menganggap sah perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan didaftarkan.
Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Suami Istri, Perceraian, Harta Benda Perkawinan, Notaris.
* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ** Dosen Magister Kenotaristan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana suatu perbuatan  mengandung  hak  dan  kewajiban
bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan yang  telah  melakukan  perkawinan  dalam hubungannya  akan  menimbulkan  akibat- akibat  hukum  yaitu  antara  lain  mengenai hubungan  hukum  antara  suami  istri  dan mengenai  harta  benda  perkawinan  serta penghasilan mereka selama perkawinan.
Di  zaman  era  modern  seperti  ini, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan  solusi  terbaik  bagi  pasangan calon  suami  dan  calon  istri  yang  akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan calon  suami  istri  tersebut.  Perjanjian perkawinan  adalah  perjanjian  dibuat  oleh calon  suami  dengan  calon  istri  pada  waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian  mana  dilakukan  secara  tertulis dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  dan  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Dalam  Undang–Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembuatan  perjanjian  perkawinan  diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :
“Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan oleh pegawai
pencatatan perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Namun  saat  ini  Pasal  29  Undang  – Undang  Perkawinan  mengalami  perubahan setelah  adanya  putusan  MK  No  :  69/PUU- XIII/2015. Adapun isi putusannya adalah :
“Pada
waktu, sebelum dilangsungkan  atau  selama  dalam ikatan  perkawinan  kedua  belah
pihak  atas  persetujuan  bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis  berupa  akta  notaris  yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
Namun  demikian,  Undang-Undang Perkawinan  memberikan  peluang  bagi mereka  yang  ingin  membuat  perjanjian perkawinan  atau  sering  disebut  perjanjian pra-nikah  dengan  pengaturan  dalam  Bab  V Pasal  29  yang  terdiri  dari  empat  ayat. Dalam  kaitannya  dari  perspektif  hukum, kedudukan suami dan istri dalam perkawinan  adalah  sama.  Pihak  suami maupun pihak istri dapat mengajukan untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya telah  disepakati  bersama  dan  mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  yang terjadi  di  Pengadilan  Tinggi  Bandung mengenai gugatan perceraian dengan menggunakan  perjanjian  perkawinan  serta pembagian  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  antara  Penggugat  berinisial (RD) dengan Tergugat berinisial (RH).
Adapun  objek  dalam  perkara  ini adalah  tentang  putusnya  tali  perkawinan antara  pihak  Penggugat  dengan  pihak Tergugat  serta  pembagian  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  berupa  1 (satu)  unit  rumah  Somerset  type  202/200, luas  tanah  200  M2,  Blok  N3  No.  15,  Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, 1  (satu)  unit  kavling  Somerset,  luas  346 M2, Blok N3 No. 12, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dan 1 (satu) unit Ruko Newton Street 103, type 63/103, Blok U02,  No.  26,  Kel.  Wanaherang,  Kec.
Gunung  Putri,  Kab.  Bogor.  Kasus  ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat.
Sebelum  perkawinan  berlangsung antara  Pengugat  dengan  Tergugat  telah diadakan  kesepakatan  untuk  membuat perjanjian  perkawinan  dihadapan  Notaris Elvina  Maisyarah,  SH.,  Notaris  di  Jakarta selanjutnya  disebut  Akta  Perjanjian  Pra Nikah No. 11 tanggal 20–12–2001. Namun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat  dengan  Tergugat,  harta  yang menjadi  objek  sengketa  dikuasai  oleh Tergugat.  Sebelum  mengajukan  gugatan, Penggugat  terlebih  dahulu  melakukan berbagai cara mediasi namun tidak ada hasil yang  memuaskan  sehingga  Penggugat mengajukan  gugatan  atas  harta  tersebut  ke Pengadilan  Negeri  Cibinong.  Penggugat mengklaim  bahwa  harta  tersebut  milik Penggugat  dan  harus  dikembalikan  kepada Penggugat. Namun hasil putusan Pengadilan  Negeri  Cibinong  menyatakan bahwa  harta  tersebut  secara  sah  milik Tergugat.  Penggugat  yang  tidak  puas  atau menerima  putusan  Pengadilan  Negeri Cibinong, mengajukan banding ke Pengadilan  Tinggi  Bandung.  Namun  tetap saja  Penggugat  kalah  pada  tingkat  banding berdasarkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor  449/PDT/2016/PT.BDG  harta  yang menjadi  objek  sengketa  tersebut  secara  sah milik Tergugat.

## B. Permasalahan
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  :  Pertama,  Apakah  dasar  hukum pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor
449/PDT/2016/PT.BDG terhadap harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  pasca perceraian  sudah  sesuai  dengan  peraturan undang-undang yang  berlaku.  Kedua, Bagaimanakah  kedudukan  serta  akibat
hukum  perjanjian  perkawinan  terhadap harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini  selain merupakan  penelitian  hukum  normatif ( normative  law  research )  juga  didukung dengan penelitian empiris. Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan yang menganalisis suatu keberlakuan  hukum,  seperti  penelitian terhadap  asas–asas  hukum,  hukum  positif, aturan  hukum  dan  kaidah–kaidah  hukum. Penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan sejarah  hukum.    Sedangkan  penelitian hukum  empiris  adalah  sebuah  metode peneitian  hukum  yang  berupaya  untuk melihat  hukum  dalam  arti  yang  nyata  atau dapat  dilihat  berupa  perilaku  masyarakat yang  kemudian  menggunakan  pendekatan penelitian,  yaitu  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk dapat  menghasilkan  data  berupa  tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  atau perilaku hukum masyarakat yang kemudian dikuatkan  dengan  sumber  data  primer  dan data sekunder.
Dengan  kata  lain,  penelitian  ini menekankan  kepada  penelitian  terhadap bahan–bahan  hukum  yang  ada  untuk menjawab  dasar  hukum  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor  449/PDT/2016/PT.BDG  tentang perjanjian  perkawinan  terhadap  harta  yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku  di  Indonesia.  Dalam  membahas rumusan  permasalahan  penelitian  ini  akan didasarkan pada hasil penelitian
kepustakaan,  baik  terhadap  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer yang digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  antara lain  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Reglemen  Acara  Perdata  (Rv), Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak,  Rujuk, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Perkawinan, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG. Bahan hukum  sekunder,  didapat  dari  beberapa literatur  atau  buku  bacaan  yang  berkaitan dengan  pembahasan  tentang  perkawinan dan  harta  dalam  perkawinan,  karya  ilmiah para  sarjana,  hasil-hasil  penelitian,  serta pendapat  para  ahli  hukum  dan  berbagai bahan  lainnya  seperti  jurnal  atau  artikel yang didapat dari media online atau website untuk mendukung pembahasan yang terkait dengan  topik  penelitian  ini.  Bahan  hukum tersier,  disertakan  agar  dapat  memberikan penjelasan  lebih  kepada  bahan  hukum primer  dan  sekunder  diperoleh  dari  kamus hukum.

## D. Pembahasan
Dasar  Hukum  Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG  Terhadap  Harta Yang  Diperoleh  Selama  Perkawinan  Pasca Perceraian
Sebelum  Penggugat  mengajukan  surat gugatan kepada Pengadilan
Negeri Cibinong,  antara  Penggugat  dan  Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian perkawinan dihadapan  Notaris  Elvina  Maisyarah,  SH.,
Notaris  di  Jakarta  pada  tanggal  20  –  12  - 2001,  sebagaimana    Akta  Perjanjian  Pra Nikah  No.  11  tanggal 20–12–2001. Perjanjian  perkawinan  tersebut  dibuat  dan ditandatangani pada saat sebelum perkawinan berlangsung. Kasus
Posisi yang menjadi pembahasan  penulis  dalam  tesis  ini  ialah permasalahan  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  pasca  perceraian  yang  terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat  mengajukan  gugatan  atas  harta yang  dikuasai  oleh  Tergugat.  Penggugat menyatakan  bahwa  harta  yang  dikuasai Tergugat  milik  perusahaan  yang  dipimpin oleh Penggugat.   Sebelum perceraian yang diputuskan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Cibinong,  pada  saat  sebelum  perkawinan berlangsung, Penggugat  dan Tergugat  telah membuat  dan  menandatangani  perjanjian perkawinan  melalui  akta  notaris.  Namun, perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan  ke  Catatan  Sipil,  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
Dalam  putusan  Pengadian  Tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG yang diteliti oleh  penulis  bahwa  pertimbangan  hakim dalam  memutuskan  perkara  tersebut  masih belum  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  hakim menyatakan  sah  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  dihadapan  Notaris  yang  tidak disahkan oleh pegawai pencatatan
perkawinan  dan  didaftarkan  ke  pengadilan negeri  sebagaimana  pada  Pasal  29  ayat  (1) yang berbunyi :
“Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertilis  yang  disahkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan, setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”
Pasal  diatas  menyatakan  bahwa sebuah  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat dihadapan  notaris  harus  disahkan  oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan  ke  pengadilan  negeri  setempat. Hal ini juga diatur didalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata mengatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan berlaku mengikat bagi pihak ketiga  apabila didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  setempat.  Perjanjian  perkawinan yang tidak didaftarkan  akan berakibat pada pihak  ketiga,  yaitu  pihak  ketiga  akan menganggap  bahwa  dalam  perkawinan tersebut  menggunakan  percampuran  harta kekayaan.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan Asis Safioedin berpendapat bahwa:
“Selama  belum  didaftarkan,  pihak ketiga  dapat  menganggap  bahwa perkawinan  itu  berlangsung  dengan kebersamaan harta perkawinan.”
Ada  atau  tidak  adanya  perjanjian perkawinan memiliki akibat terhadap pihak ketiga  yang  memiliki  keterkaitan  dengan harta  kekayaan  suami istri  tersebut.
Perjanjian  perkawinan  wajib  didaftarkan karena  apabila  didaftarkan  maka  perjanjian perkawinan  tersebut  mengikat  pihak  ketiga terhadap  apa  yang  didaftarkan  itu.  Apabila tidak  didaftarkan  maka  pihak  ketiga beranggapan  bahwa  tidak  ada  perjanjian perkawinan  tersebut,  yang  berarti  terdapat percampuran  harta  kekayaan.  Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Asis Safioedin kembali berpendapat bahwa:
“Siapa  yang  mengadakan  hubungan hukum  sesudah  pendaftaran  itu terikatlah  mereka  kepada  perjanjian kawin yang telah didaftarkan itu.”
Ketentuan ini dimaksudkan guna mencegah pihak  suami  ataupun  istri  merugikan kepentingan pihak ketiga.
Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak  mengatur  mengenai  hal  pendaftaran
perjanjian  perkawinan  tersebut.  Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sendiri hanya menyinggung  sedikit  tentang  pencatatan perjanjian perkawinan apabila ada. Perjanjian  perkawinan,  meskipun  Undang- Undang Perkawinan tidak mengatur pendaftaran, pada prakteknya tetap didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis terhadap Notaris Dwi Yuniarti, menyebutkan bahwa : “Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya pendaftaran perjanjian perkawinan  di  Pengadilan  Negeri setempat,  namun  demi  keamanan saya  tetap  selalu  mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.”
Penulis  juga  melakukan  wawancara dengan  Ibu  Hj.  Nurmadiah  Nurdin,  S.H., M.H,  yaitu  seorang  Panitera  di  Pengadilan Tinggi  Jawa  Barat  yang  mengatakan bahwa:
“Pendaftaran  perjanjian  perkawinan di Pengadilan  Negeri awalnya adalah dari ketentuan Kitab Undang-  Undang  Hukum  Perdata, yang  kemudian  setelah  adanya Undang-Undang  Perkawinan,  hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.” Sebelum  dibentuk  Undang-Undang Perkawinan,  perjanjian  perkawinan  yang berlaku  berdasarkan  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  dimana  dalam Pasal  152  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata menyebutkan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan  Negeri  setempat.  Pada  saat Undang-Undang Perkawinan telah dibentuk dan  diundangkan  pendaftaran  perjanjian perkawinan  ke  Pengadilan  Negeri  sudah menjadi kebiasaan yang seolah-olah mutlak harus  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan
pendaftaran perjanjian perkawinan di
Pengadilan
Negeri sudah menjadi kebiasaan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak diinginkan apabila tidak didaftarkan terlebih dahulu.
Dalam  putusan  tersebut  hakim menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  oleh  Penggugat  dan  Tergugat adalah  sah.  Seharusnya  akta  perjanjian perkawinan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat  batal  demi  hukum  karena  tidak memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 29
Undang-Undang Perkawinan  dan  Pasal  152  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dimana  perjanjian perkawinan  yang  dibuat  dihadapan  Notaris disahkan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan  dan  didaftarkan  ke  Pengadilan Negeri  setempat.  Apabila  dikaitkan  dengan Pasal  1320  KUHPerdata  juga  perjanjian perkawinan  tersebut  batal  demi  hukum karena bertentangan dengan undang- undang,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum, yang  dalam  hal  ini  bertentangan  dengan undang-undang.  Dalam  hal  ini  penulis melakukan  perbandingan  dengan  putusan hakim  Mahkamah  Agung  dalam  putusan Nomor 598/PK/Pdt/2016  yang menyatakan bahwa :
“Bahwa  interpretasi  Judex  Juris terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  bahwa perjanjian perkawinan yang
dilakukan  di  hadapan  Notaris  sudah memenuhi  syarat  formil  merupakan interpretasi yang terlalu luas sehingga  telah  mengubah  makna Pasal  29  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Di  dalam Pasal  29  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa
perjanjian  tertulis  yang  disahkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan, (bukan oleh Notaris). Oleh sebab itu penerapan  Pasal  tersebut  harus sesuai tata bahasa Pasal tersebut dan tidak boleh ditafsirkan lain;
Bahwa  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  bersifat imperatif  dan  bersifat  publik  yang harus ditaati.”
Berdasarkan  hal-hal  diatas  tersebut maka  penulis  beranggapan  bahwa  putusan Pengadian Tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG  kurang  tepat  dan belum  sesuai  dengan  peraturan  undang- undang  yang  berlaku.  Hakim  seharusnya dalam  memutuskan  perkara  tersebut  lebih memperhatikan  peraturan  undang-undang yang  ada,  bukan  hanya  dari  segi  isi perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  para pihak  tetapi  juga  dari  segi  teknis  sahnya sebuah  perjanjian  perkawinan,  karena perjanjian  perkawinan  merupakan  bagian dari  hukum  keluarga  tidak  semata  sebuah perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, memastikan  sah  atau  tidaknya  sebuah perjanjian  perkawinan  itu  sangat  penting dalam  memutuskan  perkara  tersebut,  sebab kaitannya sangat erat dengan harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian.
Kedudukan Serta Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian  Dalam  Putusan  Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG Pernikahan  bukan  hanya  penyatuan  emosi dan  fisik  semata  tetapi  juga  penyatuan finansial, dan perjanjian perkawinan adalah sebuah  langkah  bijaksana  dari  sisi  hukum maupun sisi  finansial  yang bertujuan untuk menjamin  kesejahteraan  finansial  bagi  ke dua  belah  pihak  pasangan  menikah  dan
terutama  anak-anak.  Tanpa  perjanjian perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini seringkali terjadi pertikaian dalam  hal  siapa  yang  berhak  mendapatkan apa dan buka bukanlah suatu pemandangan yang  indah  dilihat  oleh  anak-anak.  Jika perceraian  saja  sudah  terlalu  berat  untuk mereka  apalagi  menyaksikan  orang  tuanya bersitegang tentang harta.
Memang tidak mudah membicarakan  masalah  uang  sebelum pernikahan  berlangsung,  Karena  itu  tidak semua  pasangan  pengantin  mau  membuat perjanjian  pra  nikah.  Biasanya  perjanjian pranikah  dibuat  oleh  calon  pasangan pengantin  yang  sudah  mapan  atau  bisa dikatakan  mempunyai  harta  bawaan  atau warisan  dalam  jumlah  besar.  Perjanjian perkawinan  juga  biasanya  dibuat  bagi mereka yang sudah pernah bercerai dan kini akan menikah kembali.
Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau  manusia  dengan  Allah.  Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan  hikmah  yaitu  perjanjian  mengikat sebagai  undang-undang  dan  meningkatkan kepastian hukum.
Untuk  membuat  suatu  perjanjian perkawinan,  tidak  ada  unsur  yang  bersifat memaksa,  artinya  apabila  salah  satu  pihak tidak  menghendaki  diadakannya  perjanjian perkawinan  maka  pihak  lain  tidak  boleh memaksakan diri untuk mengadakannya.
Adapun  mengenai  isi  perjanjian, diserahkan  sepenuhnya  oleh  kedua  belah pihak  (suami  dan  istri),  akan  tetapi  tetap berpegang  pada  peraturan  yang  berlaku artinya  para  pihak  (suami  dan  istri),  bebas menentukan  isi  perjanjian  perkawinan dengan  melihat  batasan-batasan  yang  telah diatur  oleh  undang-  undang  dan  tidak menghilangkan  hak  dan  kewajiban  suami isteri.
Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah  pihak  tentunya  tidak  menginginkan perjanjian  tersebut  cacat  hukum,  untuk  itu ada  syarat  khusus  agar  perjanjian  yang dibuat  mempunyai  kekuatan  hukum  yang pada dasarnya syarat tersebut tidak berbeda jauh  dengan  persyaratan yang  telah dijelaskan sebelumnya.
Menurut  pasal  29  UU  Perkawinan dikatakan  bahwa  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Pegawai  Pencatatan  Perkawinan,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut. Perjanjian  ini  tidak  dapat  disahkan  apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan  (pasal  29  ayat  2).  Namun  sejak tanggal  tanggal  21 Maret  2016, Mahkamah Konstitusi  telah  mengabulkan  permintaan uji  materiil  (judicial  review)  atas  Pasal  29 ayat  (1)  UU  Perkawinan  lewat  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  Tahun  2015  (Putusan  MK 69/2015).
Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan sebelumnya  telah  membatasi  dibuatnya suatu  perjanjian  perkawinan  pisah  harta setelah  perkawinan  berlangsung  karena dipahami  bahwa  perjanjian  perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.
Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan :“Pada waktu atau sebelum
perkawinan  dilangsungkan,  kedua pihak  atas  persetujuan  bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang disahkan oleh Pegawai pencatat  perkawinan,  setelah  mana isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
Namun  demikian,  dengan  adanya Putusan  MK  69/2015,  ketentuan  Pasal  29 ayat  (1)  UU  Perkawinan  telah  diubah menjadi  sebagai  berikut  Pasal  29  ayat  (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:
“Pada waktu, sebelum
dilangsungkan  atau  selama  dalam ikatan  perkawinan  kedua  pihak  atas persetujuan bersama
dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  atau  notaris,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.”
Putusan  MK  69/2015  tersebut  telah memperluas  makna  perjanjian  perkawinan sehingga  perjanjian  perkawinan  tak  lagi dimaknai  hanya  sebagai  perjanjian  yang dibuat  sebelum  perkawinan  (prenuptial agreement)  tetapi  juga  bisa  dibuat  setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement).
Dengan demikian bahwa kedudukan perjanjian  perkawinan  dalam  sebuah  ikatan perkawinan menjadi penting apabila hal itu benar - benar dilaksanakan oleh suami isteri dan  apabila  perjanjian  tersebut  tidak dilaksanakan  dengan  baik  dan  salah  satu pihak  tidak  menerima  atas  pelanggaran tersebut  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian  tersebut  mengikat  kedua  belah pihak.
Namun  jika  dikaitkan  dengan  kasus dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG  menurut  penulis kedudukan  perjanjian  perkawinan  terhadap harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan pasca  perceraian  yang  terjadi  antara Penggugat dengan Tergugat ialah tidak sah menurut  peraturan  undang-undang  yang berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  perjanjian
perkawinan  yang  dibuat  antara  penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat – syarat yang  diatur  didalam  Pasal  29  Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdata  yaitu  perjanjian  perkawinan dibuat  dihadapan  Notaris  disahkan  oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.
Akibat hukum dari sebuah perjanjian  perkawinan  yang  tidak  disahkan oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan  dan didaftarkan  ke  pengadilan  negeri  maka perjanjian  perkawinan  tersebut  batal  demi hukum karena perjanjian perjanjian perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan  mengikat  secara  hukum.  Dengan begitu  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak ada pemisahan harta dalam perkawinannya. Maka  harta  yang  diperoleh  penggugat  dan tergugat selama perkawinan pasca perceraian menjadi harta campur atau harta bersama.

## E. Penutup
Kesimpulan Dasar  hukum  pertimbangan  hakim  dalam putusan Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG ini ialah  Pasal  1338  KUHPerdata yang menjelaskan  bahwa  Perjanjian  yang  dibuat secara  sah  dan  berlaku  sebagai  undang  – undang  yang  membuatnya  sehingga  hakim tetap menganggap sah perjanjian perkawinan  yang  dibuat  penggugat  dan tergugat. Akan tetapi perjanjian perkawinan yang  dibuat  antara  Penggugat  dengan Tergugat dihadapan Notaris, tidak disahkan oleh  Pencatatan  Perkaiwnan  (KUA)  atau Catatan  Sipil  sesuai  pada  Pasal  29  Undang –  Undang  Perkawinan  dan  didaftarkan  ke Pengadilan  Negeri  sebagaimana    Pasal  152 KUHPerdata sehingga Perjanjian Perkawinan  yang  dibuat  oleh  para  pihak bertentangan  dengan  Undang  _  Undang Perkawinan  maupun  KUHPerdata.    Hal  ini karena    perjanjian  perkawinan  dapat
dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi syarat  –  syarat  ketentuan  undang  –  undang yang berlaku yaitu disahkan oleh KUA atau Catatan Sipil dan Didaftarkan ke pengadilan  negeri.  Dalam  kasus  ini,  hakim kurang  memperhatikan  peraturan  undang  – undang  yang  berlaku  serta  kebiasaan kebiasaan yang ada.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan  hakim  dalam  putusan  nomor 449/PDT/2016/PT.BDG tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Khususnya  Undang  – Undang Perkawinan dan KUHPerdata.
Kedudukan  serta  akibat  hukum perjanjian  perkawinan  didalam  putusan pengadilan tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG  ialah  tidak  sah menurut  peraturan  undang  –  undang  yang berlaku  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  perjanjian perkawinan yang  dibuat  bertentangan dengan  peraturan  yang  ada  dan  akibat hukum  dari  perjanjian  perkawinan  tersebut dinyatakan  batal  demi  hukum.  Dasar hukum  yang  digunakan  ialah  yurisprudensi dari putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 598/PK/PDT/2016 yang mana membatalkan putusan sebelumnya
dikarenakan  perjanjian  perkawinan  yang tidak  disahkan  oleh  pencatatan  perkawinan KUA atau Catatan Sipil dan didaftarkan ke Pengadilan  Negeri  batal  demi  hukum. Karena  bertentangan  dengan  Pasal  29 Undang-Undang Perkawinan.
Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian perkawinan  sehingga  harta  yang  diperoleh selama perkawinan pasca perceraian menjadi harta bersama.
Saran Penulis  menyarankan  perlu  diadakannya sosialisasi  mengenai  betapa  pentingnya mendaftarkan  perjanjian  perkawinan  yang telah  dibuat  oleh  Notaris  ke  Pengadilan Negeri  serta  disahkan  oleh  pegawai pencatatan  perkawinan  dalam  hal  ini  yaitu Kantor  Urusan  Agama  (Muslim)  dan Kantor Catatan Sipil (Non Muslim). Hal ini agar  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat oleh  para  pihak  dihadapan  Notaris  sesuai dengan  peraturan  undang  –  undang  yang berlaku  sehingga  perjanjian  perkawinan mempunyai  kekuatan  hukum  dan  mengikat pihak ketiga.
Penulis menyarankan agar Hakim di dalam  memutuskan  perkara  hendaknya lebih  teliti  dan  memperhatikan  peraturan- peraturan  yang  berlaku  serta  kebiasaan- kebiasaan  yang  berlaku,  sehingga  dapat diminimalisasi  adanya  putusan  hakim  yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## F. Daftar Pustaka
BUKU Abdul  Kadir  Muhammad.  2004.  Hukum dan  Penelitian  Hukum.  Cetakan  1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum
Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakart, 2006.
Ahmad,  Rofiq.  1998.  Hukum  Islam  di Indonesia.  Cet  3.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Solikan  Aji.  2017.  Perjanjian  Pra Nikah Dalam Perspektif UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
kanalhukum.id.
Happy  Susanto.  2008.  Pembagian  Harta Gono  Gini  Saat  Terjadi  Perceraian. Cetakan III. Jakarta: Visimedia.
Lexy  J,  Moleong,  Metodologi  Penelitian
Kualitatif,  (Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2006).
Mukti Fajar dkk. 2010. Dualisme Penelitian
Hukum  Normatif  adan  Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mariam Darus Badrulzaman. 2011. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.  2009.  Hukum Acara  Perdata  dalam  Teori  dan Praktek,  Cet.  XI,  Bandung:  Mandar
Maju.
Ria Desviastanti. 2010. Perlindungan Hukum  Terhadap  Harta  Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan
Akta  Perjanjian  Kawin.  Semarang:
Universitas Diponegoro.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Safioedin.  1986.  Hukum  Orang  dan Keluarga, Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto. 1984. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Sriwijaya.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian
Hukum,  Jakarta:  UI-Press,  1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal
Asikin, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
Soemiyati. 1999. Hukum Perkawinan Islam dan  Undang-Undang  Perkawinan (Undang-Undang  No  1  Tahun 1974). Yogyakarta : Liberty.
Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Perkawinan di Indonesia, Cet. Keenam,
(Bandung : Sumur Bandung, 1981). Wahyono Darmabrata. 2009. Hukum Perkawinan  Perdata  (Syarat  Sahnya Perkawinan,  Hak  dan  Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita.
Peraturan Perundang - Undangan Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Putusan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor 598/PK/Pdt/2016 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Jurnal Wisda  Rauyani  Efa  Rahmatika,  2017, Analisis  Yuridis  Atas  Perjanjian Perkawinan  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Dan  Implikasi  Putusan
Mk  No.69/PUU-XIII/2015,  Vol.  4 No.3. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php /akta/article/viewFile/1809/1358, Tanggal akses 05 Juli 2018 Erdhyan  Paramita,  2017,  Akibat  Hukum Perjanjian  Perkawinan  Yang  Tidak Disahkan  Oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan,  Jurnal  Repertorium Volume IV No. 2. https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/a rticle/download/18252/14458, Tanggal Akses 10 Juli 2018. Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  (2011).
Perkawinan di Bawah Umur
Perspektif  HAM-Studi  Kasus  di Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 11 (2).
Nurhidayatuloh,  N.  Dilema  Pengujian
Undang-Undang  Ratifikasi  Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks  Ketetanegaraan  RI. Jurnal
Konstitusi , 9 (1).
Wawancara Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat Notaris Dwi Yuniarti