This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga
Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks
Muh. Fachrur Razy Mahka* Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 92113 fachrurrazygowa@gmail.com
* Corresponding author Mirfan Teknik Informatika, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 92111 Irfan_phapros@yahoo.co.id

## Herman
Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 92261 Herman_ph@yahoo.co.id
Abstrak — Penelitian  ini  penulis  menganalisa  tentang gugatan  citizen  law  suit  yang  diajukan  oleh  warga  Kota Makassar  sehubungan  dengan  tindakan  pemerintah  Kota Makassar yang melakukan revitalisasi lapangan karebosi. Penelitian difokuskan terhadap perkara putusan Pengadilan  Negeri  Makassar.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  mengungkapkan, mengurai, dan menganalisa tentang mekanisme penyelesaian  hak  gugatan  warga  negara  melalui  gugatan citizen  law  suit  pada  obyek  kasus  yang  diteliti.  Lokasi penelitian  dilakukan  pada  dua  tempat  yaitu  Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.  Sumber  datanya  adalah  penelitian  lapangan (field  research)  dan  penelitian  kepustakaan  (library research).  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan mencatat arsip dan dokumen  yang erat kaitannya  dengan gugatan  citizen  law  suit.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mekanisme  penyelesaian  hak  gugat  warga  negara melalui  gugatan  citizen  law  suit  yang  diajukan  oleh warga  Kota  Makassar  telah  sesuai  dengan  prosedur  dari aturan yang berlaku. Namun, factor yang menjadi kendala dalam  gugatan  citizen  law  suit  adalah  model  gugatan  ini masih  terbilang  baru  di  Indonesia  sehingga  masyarakat dan  para  penegak  hukum  kurang  begitu  paham  tentang tata cara dan  mekanisme gugatan tersebut, ditambah  lagi belum  adanya  aturan  yang  secara  spesifik  mengatur tentang  gugatan  citizen  law  suit.  Olehnya  itu,  perlu adanya  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  perkara  gugatan  citizen  law  suit  termasuk hukum acaranya
Kata Kunci - Hak Gugat, Warga Negara, Citizen Lawsuit, Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan

## I. P ENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan atas  hukum.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945,  oleh  karena  proses penegakan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kebenaran  di  negara  ini  adalah  hal  yang  paling  utama.
Akses  mendapat  keadilan  ( acces  to  justice )  merupakan masalah  yang tidak  mudah diuraikan. Oleh karena akses tersebut  bukan  hanya  masalah  hukum  semata  melainkan juga  merupakan  masalah  politik,  bahkan  lebih  jauh  lagi adalah  masalah  budaya.  Persoalan  bertambah  rumit apabila  kita  melihatnya  dari  sudut  pandang  ekonomi, disebabkan  oleh  kemiskinan  yang  semakin  luas  tingkat buta  huruf  yang  tinggi  dan  keadaan  kesehatan  yang buruk.
Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  satu sama  lain.  Terkadang  dalam  interaksi  tersebut menimbulkan  konflik  diantara  mereka,  sehingga  satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain atau memaksa  pihak  lain  itu  melaksanakan  kewajibannya. Upaya  untuk  mempertahankan  hak  tersebut  haruslah sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar ketentraman di dalam masyarakat tidak terganggu. Tindakan mempertahankan  hak  menurut  hukum  itu  disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak  atau  memaksa  pihak  lain  untuk  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  guna  memulihkan  kerugian  yang diderita  penggugat  melalui  putusan  pengadilan.(Gultom et al., 2017)
Gugatan  perdata  atas  pelanggaran  hubungan  perdata dapat  dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama,  orang bersangkutan  atau  ahli  warisnya.  Kedua,  sekelompok orang  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama  ( class action (Tamba,  2019)  Model-model  gugatan  yang mengatas namakan kepentingan umum ini dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan Citizen Law Suit, Class Action,
Actio Popularis, Groepacties, dan NGO’s
Standing. (Gultom et al., 2017) Citizen law suit pertama kali diperkenalkan di negara- negara  yang  menganut  system  hukum common  law ,  dan dalam  sejarahnya  citizen  law  suit  hanya  diajukan terhadap  permasalahan  lingkungan.  Namun  pada perkembangannya, citizen  law  suit tidak  lagi  hanya diajukan  dalam  perkara  lingkungan  hidup,  tetapi  pada semua  bidang  dimana  negara  dianggap  melakukan kelalaian dalam ememnuhi hak warga negaranya. (Nasir, 2018)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Gugatan citizen law suit atau hak gugat warga negara terhadap penyelenggaraan negara masih jarang diterapkan di  Indonesia  oleh  karena  gugatan  seperti  ini  masih terbilang  baru.  Beberpa  kasus  gugatan citizen  law  suit yang  pernah  didaftarkan  di  Indonesia  yaitu  gugatan  atas penelantaran  negara  terhadap  TKI  migran  yang dideportasi  di  Nunukan  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim Jakarta  Pusat  pada  tahun  2004.(Probosiwi  Balai  Besar Penelitian  dan  Pengembangan  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial et al., 2015). Hasilnya adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia.  Kedua,  Gugatan citizen  law  suit atas penyelenggaraan  ujian  nasional  oleh  LBH  Jakarta dikabulkan  sebahagian,  pemerintah  diminta  untuk meninjau  ulang  kebijakan  penyelenggaraan  ujian nasional.(Christina et al., 2022)
Berdasarkan  sejarahnya,  lapangan  karebosi  adalah salah  satu  tapak-tapak  sejarah  peninggalan  kerajaan kembar Gowa-Tallo. Keberadaan lapangan karebosi sejak dulu  hingga  kini  digunakan  sebagai  fasilitas  umum ( public space ) dan diperuntukan bagi kepentingan publik ( public  domain ).  Lapangan  karebosi  termasuk  dalam kategori  sebagai  benda  cagar  budaya  atau  situs  yang harus  dilindungi  dan  dilestarikan.  Ini  sesuai  dengan adanya  surat  dari  Balai  Pelestarian  Peninggalan Purbakala  Makassar  No.  PW.  007/  2067/  BPPP.  MKS/ DKP/ 2007 tanggal 15 Nopember 2007. Pengertian Pasal 1  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  5  tahun  1992  tentang benda  cagar  budaya,  membenarkan  bahwa  lapangan karebosi  adalah  situs  sejarah  yang  merupakan  benda cagar budaya.
Pada  penelitian  terdahulu,  yang  ditulis  oleh  Angela Kaunang  yang  menyatakan  bahwa  praktik  Citizen  Law Suit  belum  dalam  perundang-undangan  Indonesia  tetapi pengadilan  mendasarkan  pada  UU  No.48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Sebagai  dasar  hukum. Gugatan  warga  Negara  (Citizen  Law  Suit)  cenderung menggunakan  mekanisme  hukum  acara  perdata  hukum oleh  penyelenggara.(Christina  et  al.,  2022)  mekanisme gugatan Citizen  law  suit belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  tersendiri,  oleh  karena itu mekanisme  gugatan citizen  law  suit merupakan mekanisme  yang  ditransplantasikan  dari  system  hukum asing (Nasir, 2018).
Penelitian  ini,  penulis  berupaya  memberikan konstribusi  kepada  pemerintah  Kota  Makassar  dengan menganalisa  tentang  gugatan citizen  law  suit yang diajukan  oleh  warga  Kota  Makassar  sehubungan  dengan tindakan  pemerintah  Kota  Makassar  yang  melakukan revitalisasi  lapangan  karebosi.  Penelitian  difokuskan terhadap  perkara  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar No. 246/ Pdt.G/ 2007/ PN.Mks.
Adapun hal yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu  bahwa  walaupun  sudah  banyak  melakukan penelitian  terkait  dengan  citizen  law  suit  akan  tetapi masih  banyak  kasus  yang  tidak  dikabulkan  oleh  hakim. Maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  terkait  tentang  hak gugat  warga  Negara  melalui  mekanisme  citizen  law  suit di  Pengadilan  Negeri  Makassar  pada  No.246/  Pdt.G/ 2007/ PN. Mks.
Rencana  revitalisasi  lapangan  karebosi  ini  menuai protes  keras  dari  banyak  kalangan.  Mayarakat  Makassar khawatir  akan  adanya  perubahan  fungsi  lapangan karebosi dari area public menjadi area komersil. Masalah ini  semakin  kompleks  oleh  karena  upaya  hukum  yang digunakan  oleh  para  penggugat  adalah  model  gugatan citizen law suit yang belum banyak dipahami public luas. Indikasi  kuat  bahwa  terdapat  unsur  komersil  atau privatisasi  di  dalamnya  sebagaimana  tertuang  dalam perjanjian kerjasama No. 426. 23/ 026/ S. Perja/ Ekabang dan  No.  074/  Tpl/  X/  2007  oleh  tergugat  1  dengan tergugat VII tentang Bangunan Guna Serah tertanggal 11 Oktober  2007  atas  perubahan  fungsi  lapangan  karebosi sebagai  Pusat  Ekonomi  Metropolitan  Indonesia  Bagian Timur  di  Kota  Makassar.  Pengalihan  fungsi  lapangan karebosi  inilah  yang  menjadi  indicator  utama  yang menyebabkan  para  penggugat  mengajukan  gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri Makassar.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut maka  dapat  dirumuskan  beberapa  masalah  diantaranya  : Bagaimana  mekanisme  penyelesaian  hak  gugat  warga negara  melalui  gugatan citizen  law  suit pada  kasus revitalisasi  lapangan  karebosi  telah  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  dan  faktor-faktor  apakah  yang menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  gugatan citizen  law suit pada revitalisasi lapangan karebosi ?

## II. S TUDI P USTAKA

## A.  Pengertian Gugatan
Tuntutan  hak  yang  diajukan  seseorang  kepada  orang lain  melalui  badan  peradilan  dalam  hukum  perdata dikenal sebagai gugatan. Devinisi gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang  mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yaitu :
1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
2. Sedangkan  yang  ditarik  sebagai  pihak  lawan  dalam penyelesaian  disebut  dan  berkedudukan  sebagai tergugat.(Poesoko, 2015)
Gugatan  adalah  suatu  permohonan  yang  disampaikan kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.(Safar et al., 2017)
Setiap  orang  boleh  berperkara  di  depan  pengadilan, kecuali  orang-orang  yang  dinyatakan  tidak  cakap ( onbekwaan ) yaitu mereka yang belum dewasa atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh  pemampunya  ( curatele ).  Dalam  setiap  perkara perdata  yang  diperiksa  pengadilan,  sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak  penggugat  ( erser,  Plaintid )  yang  mengajukan gugatan  dan  pihak  tergugat  ( gedaagde,  defendant )  yang digugat.(Gultom et al., 2017)
Penggugat  adalah  pihak  yang  memulai  membuat perkara  dengan  mengajukan  gugatan  karena  merasa  hak perdatanya  dirugikan,  sedangkan  tergugat  adalah  pihak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
yang  ditarik  di  muka  pengadilan  karena  dirasa  oleh penggugat  sebagai  subyek  yang  merugikan  hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa disini dimaksudkan  sebagai  keadaan  yang  belum  pasti  dan masih memerlukan pembuktian.(H.Zainal Asikim, 2015)
Cara  mengajukan  gugatan  perdata  dalam  praktek dikenal  2  macam,  yakni  secara  lisan  dan  tulisan.  Dalam bentuk  lisan  gugatan  yang  diajukan  kepada  ketua Pengadilan  Negeri  dilakukan  secara  lisan,  hal  ini  diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBG) yang menegaskan “bilamana penggugat buta huruf maka syarat gugatannya dapat  dimasukkan  dengan  lisan  kepada  ketua  pengadilan negeri  yang  mencatat  gugatan  itu  atau  yang  menyeluruh mencatatnya”. Maksud dalam pasal ini adalah melindungi dan menolong penggugat yang buta huruf untuk menuntut hak-haknya,  agar  terhindar  dari  kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan yang dapat terjadi bila dilakukan orang lain. (Gultom et al., 2017)
Dalam  prakteknya  pembuatan  gugatan  yang  demikian tidak  dilakukan  sendiri  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri, tetapi  ia  menugaskan  seorang  hakim  atau  panitra  untuk membuatnya.  Gugatan  yang  diajukan  secara  lisan  itu kemudian ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, nukan oleh penggugat sendiri.(H.Zainal Asikim, 2015)
Pengajuan  atau  masukan  gugatan  secara  lisan, disampaikan  sendiri  oleh  penggugat.  tidak  boleh diwakilkan  oleh  kuasa  atau  pengacara  yang  ditunjuknya. Dengan  menunjuk  pengacara  sebagai  kuasa  yang memiliki  kepentingannya,  maka  menurut  hukum  telah melenyapkan  syarat  buta  aksara.  Kecuali  yang  ditunjuk sebagai  kuasa  terdiri  dari  anggota  keluarga  yang  juga buta  aksara  (Sari,  2021).  Oleh  karena  itu  pada  diri keluarga  dianggap  melekat  syarat  tersebut.  Berkaitan dengan larangan, terdapat juga dalam putusan Mahkamah Agung.  Tanggal  4  Desember  1975  Reg  Nomor  369  K/ Sip/  1973  yang  menegaskan  “ orang  yang  diberi  kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan ”.(H.Zainal Asikim, 2015)
Sedangkan  gugatan  yang  paling  diutamakan  adalah gugatan yang berbentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini,  bahwa  gugatan  harus  diajukan  dengan  surat  gugatan kepada  ketua  pengadilan  negeri  yang  berkompeten mengadili  perkara.  Surat  gugatan  ditanda  tangani  oleh penggugat atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123  HIR/  Pasal  147  RBG.  Memperhatikan  ketentuan diatas,  maka  pihak  yang  berhak  membuat  dan mengajukan gugatan perkara adalah :
1. Penggugat sendiri,
2. Kuasa.(Ghofur, 2017)
Dalam mengajukan sebuah gugatan perlu memperhatikan  beberapa  syarat-syarat  yang  terkait  agar sebuah  gugatan  dapat  diterima  oleh  pengadilan  negeri. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan gugatan yaitu :
1. Syarat  Formal.  Syarat  formal  dari  suatu  gugatan meliputi; Pertama, Tempat  dan  Pembuatan  Surat Gugatan. Dalam  surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan  di  tempat  mana  gugatan  itu  dibuat. Misalnya,  apakah  gugatan  itu  dibuat  di  tempat domisili  penggugat  atau  di  tempat  kuasanya.  Selain
itu disebut pula tanggal, bulan, dan tahun gugatan itu dibuat.  Tanggal  yang termuat pada  bagian atas surat gugatan  itu  hendaknya  sama  dengan  tanggal  yang dimuat pada  materai  surat gugatan.  Apabila terdapat perbedaan  tanggal-tanggal  tersebut,  maka  tanggal pada  materailah  yang  dianggap  benar. Kedua, Materai. Dalam setiap surat gugatan hendaklah diberi materai  secukupnya,  namun  suatu  gugatan  tidak bermaterai  tidaklah  mengakibatkan  gugatan  itu menjadi  batal,  tetapi  dalam  perakteknya  gugatan tersebut  dikembalikan  untuk  diberi  materai.  Pada materai  tersebut,  kemudian  diberi  tanggal,  bulan, tahun  pembuatan  atau  didaftarkannya  gugatan  di panitra  perdata  pengadilan  negeri. Ketiga, Tanda Tangan.  Setiap  gugatan  haruslah  dibubuhi  tanda tangan  oleh  penggugat  sendiri  atau  orang  yang dikuasakan  khusus  untuk  itu.  Seorang  kuasa  tidak dibenarkan  mengajukan  gugatan  secara  lisan. Sebagaimana  putusan  Mahkama  Agung  tanggal  4 Desember  1975,  Reg.  Nomor  369  K/  Sip/  1973. (“ Suatu  gugatan  tertulis  yang  dibubuhi  cap  jempol dinyatakan  tidak  dapat  diterima ”).  Akan  tetapi menurut  putusan  Mahkama  Agung  tanggal  28 Agustus  1978  Reg  Nomor  769  K/  Sip/  1975  dan putusan  Mahkama  Agung  tanggal  4  Juli  1978  Reg Nomor  840  K/  Sip/  1975,  “ suatu  gugatan  yang ditanda  tangani  dengan  cap  jari  atau  (jempol)  yang tidak dilegalisir, maka gugatan tersebut dikembalikan kepada penggugat untuk dilegalisir ”.
2. Syarat  Substansial.  Syarat  Subtansial  dari  suatu gugatan  meliputi;  Identitas  Para  Pihak.  Dalam  suatu gugatan  harus  jelas  diuraikan  identitas  dari penggugat/  para  penggugat,  atau  tergugat/  tergugat- tergugat. Identitas itu  umumnya menyangkut; Nama lengkap, Umur/ tanggal kelahiran, Pekerjaan, Alamat atau domisili.(Mustikowati, 2019)
Apabila  penggugat  atau  tergugat  adalah  suatu  badan hukum  maka  harus  disebutkan  secara  tegas  pihak  yang berhak  mewakili  badan  hukum  tersebut,  menurut anggaran  dasar  badan  hukum  tersebut  atau  peraturan yang berlaku.(Polii, 2018)
Yang  dapat  menjadi  penggugat  atau  tergugat  adalah orang  perorangan  atau  badan  hukum.  Adapun  badan hukum  tersebut  misalnya  Perseroan  Terbatas,  Koperasi, dan  Yayasan  atau  Badan  Hukum  Publik  seperti  Badan Usaha  Milik  Negara,  Persero,  dan  BUMD.  Dalam mengajukan  suatu  gugatan  hendaklah  diperiksa  apakah para  pihak  dalam  gugatan  tersebut  telah  lengkap  atau belum  dan  penggugat  haruslah  benar-benar  orang  yang mengajukan gugatan.(Ghofur, 2017) B. Pengertian gugatan Citizen Law Suit Hak gugat warga negara atau yang disebut citizen law suit praktiknya  telah  lama  berkembangan  diberbagai negara  khususnya  dalam  system  hukum  Amerika,  India dan  Australia. Citizen  law  suit adalah  akses  orang perorangan warga  negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan  untuk  mengajukan  gugatan  di  pengadilan guna  menuntut  agar  pemerintah  melakukan  penegakan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian public yang terjadi.(Christina et al., 2022)
Menurut  Michael  D.  Axline  memberikan  penegasan bahwa citizen law suit adalah pemberian kekuatan kepada warga  negara  untuk  menggugat  pihak  tertentu  ( privat ) yang  melanggar  negara  dan  lembaga-lembaga  ( federal ) yang  melakukan  pelanggaran  undang-undang  atau  yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan ( implementasi ) undang-undang.(Christina et al., 2022) Dengan  mempertimbangkan  bahwa citizen  law  suit belum  dijumpai  pengaturannya  dalam  sistem  hukum Indonesia,  maka  dalam  hal  sedemikian  majelis  hakim dapat melakukan pendekatan perbandingan  hukum  yakni dengan  melakukan  serangkaian  pentahapan  pengkajian yang meliputi:
1. Mempelajari  bagaimana  sistem  hukum  negara  lain yang  telah  memberikan  pengaturan  tentang citizen law suit ini;
2. Mengkaji  tentang  Hukum  Acara  Perdata  yang berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan citizen law suit ;
3. Menjajarkan  kedua  sistem  hukum  dengan  menitik beratkan  pada:  Struktur  hukum,  termasuk  lembaga hukum, Substansi hukum, meliputi norma kaidah dan perilaku,  Budaya  hukum  meliputi  perangkat  nilai yang dianut;
4. Melakukan  pendekatan  fungsional  dimana  Norma dan Institusi dibebaskan dari katagori-katagori sistem yang  ada  dalam  masing-masing  sistem  hukum, sehingga  diketahui  tujuan  sosial  yang  ingin ditegakkan.(Iqbal, 2012)
C. Syarat Prosedural Gugatan Citizen Law Suit
Dalam  pengajuan  gugatan citizen  law  suit ,  secara umum  sama  dengan  tata  cara  pengajuan  gugatan  pada perkara  perdata  lainnya.(Christina  et  al.,  2022)  Gugatan citizen  law  suit diajukan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan ke pengadilan negeri, yang didaftarkan terlebih dahulu  melalui  panitra  pengadilan  dan  selanjutnya  ketua pengadilan  negeri  menunjuk  hakim  untuk  menangani perkara tersebut.(Hakim et al., 2019)
Dalam  mengajukan  gugatan,  terdapat  beberapa  hal yang  penting  yang  perlu  dimuat  dalam  suatu  surat gugatan yakni:
1. Keterangan  lengkap  terhadap  pihak-pihak  yang berperkara ( identity of party ).
2. Dasar gugatan ( fundamentum petendi ) di dalam dasar gugatan  memuat tentang  uraian-uraian  kejadian  atau peristiwa yang mendasari suatu gugatan diajukan.
3. Tuntutan ( petitum ) merupakan hal-hal yang dimohonan untuk diputuskan oleh hakim pengadilan, yang  terdiri  dari  tuntutan  primer  ( Primary  claim ) atau  tuntutan  pokok  dan  tuntutan  subsider  atau pengganti ( subsidiary claim ).(Nasir, 2018)
Setelah  terpenuhinya  unsur  formal  dan  persyaratan diatas,  tahapan  selanjutnya  adalah  proses  pemeriksaan dan  pembuktian  dalam  gugatan citizen  law  suit yang sama  seperti  dalam  perkara  perdata  pada  umumnya seperti;
1. Pembacaan surat gugatan oleh para penggugat,
2. Jawaban dari tergugat,
3. Replik  dan  tangkisan  penggugat  atas  jawaban  yang telah  disampaikan  oleh  tergugat,  d.  duplik  atau jawaban  tergugat  atas  tanggapan  penggugat  dalam replik
4. Pembuktian  yang  merupan  penyampaian  bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi,
5. Kesimpulan  yang  merupakan resume dan  secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.(Arvianda et al., 2022).
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam mengajukan  gugatan citizen  law  suit yang  berbeda dengan model gugatan perdata biasa yakni ; 1. Adanya standing . Penggugat harus memiliki standing untuk  melaksanakan  gugatan  ini.  Sesorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila  terdapat  kepentingan  hukum,  yang biasanya  dikaitkan  dengan  kepentingan  kepemilikan ( proprietary  interest )  atau  kerugian  yang  langsung dialamu  oleh  penggugat  ( injury  in  fact ).  Jika pemohon  terbukti  tidak  memiliki standing maka tergugat dapat meminta pembatalan gugatan. Namun dalam gugatan citizen law suit, standing yang utama adalah warga negara Indonesia.
2. Ada pemberitahuan ( Notifikasi ). Peraturan  mengenai citizen  law  suit. Di  Amerika  Serikat  mensyaratkan bahwa  orang  perorangan,  warga  negara  harus melakukan  pemberitahuan  terlebih  dahulu  tentang maksud  dan  tujuan  dari  pengajuan  gugatan  sebelum pendaftaran  dan  pengajuan  gugatan  dilakukan. Pemberitahuan  yang  dimaksud  harus  merinci pelanggaran  dan  tuntutan  yang  spesifik  untuk kemudian  menjadi  dasar  pengajuan  gugatan.    Rinci pelanggaran  dan  tuntutan  tersebut  diberikan  kepada pelanggar  dan  instansi  yang  bertanggung  jawab menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  hak citizen law suit .(Khoirunnisa  et al., 2021)
D. Landasan Yuridis Gugatan Citizen Law Suit
Mengacu  pada  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar ( filisifische  grundsland )  dan  norma  fundamental  negar ( staats fundamental norm) di Indonesia, pada Pasal 1 ayat 3  UUD  1945  hasil  Amandemen  ke  IV  dijelaskan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum  dalam  konsep  netral dimana  tujuan  hukum  lebih  diarahkan  pada  keadilan subtantif  dan  responsive.  Sehingga  berdasarkan  pada konsep tersebut maka system hukum Indonesia tidak lagi sepenuhnya menganut system koodifikasi ( civil law ).(Hakim et al., 2019)
Dasar  Hukum  dalam  setiap  perkara  perdata  yang diajukan  oleh  seorang  penggugat  ke  pengadilan,  terlebih dahulu  harus  mengemukakan hal-hal  yang  menjadi dasar hukum sehingga dapat diajukan suatu gugatan. Dalam hal perkara  gugatan citizen  law  suit yang  dapat  dijadikan dasar hukum adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  UU  No.  4 tahun  2004  tentang  ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
Yurisprudensi  hakim  terdahulu,  hak  melakukan gugatan  melalui  mekanisme citizen  law  suit atau action
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. (Susmayanti,  2017).  Konsep  mekanisme  citizen  law  suit dalam  peraktik  peradilan  perdata  di  Indonesia  mengacu pada  yurisprudensi  kasus-kasus  citizen  law  suit  ditahun sebelumnya. Perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dalam  gugatan  warga  Negara  (citizen  law  suit)  mengacu pada  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  unsur-unsurnya  harus  memenuhi adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan  dengan  kerugian.(Bagus  Dananjaya  et  al., 2022)
Citizen  law  suit dimaksudkan  untuk  melindungi warga  negaranya  dari  kemungkinan  terjadinya  kerugian sebagai  akibat  dari  tindakan  atau  pembiaran  ( omisi )  dari negara  atau  otoritas  negara.  Berdasarkan  maksud  dan tujuan dikembangkannya citizen law suit, pada hakikatnya citizen  law  suit adalah  akses  orang- perorangan  warga  negara  untuk  kepentingan  lingkungan mengajukan  gugatan  di  pengadilan  guna  menuntut  agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan  kepadanya  atau  memulihkan  kerugian  public yang terjadi.

## III. M ETODE P ENELITIN
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan, mengurai dan menganalisis tentang  mekanisme penyelesaian  hak gugat warga negara melalui gugatan citizen law suit pada objek kasus yang diteliti
Adapun  lokasi  penelitian,  unutk  memperoleh  data  dan informasi  yang  dilakukan  pada  dua  tempat  agar  dapat memudahkan  penulisan  dalam  mencari  data  yang berkaitan  langsung  dengan  obyek  penelitian.  Pertama, Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, bertempat di jalan R.A Kartini No. 23 Makassar. Kedua, Yayasan Lembaga Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  Kantor  Lembaga Bantuan  Hukum  Makassar,  bertempat  dijalan  Serigala No. 31 Makassar
B. Sumber Data
Dalam penelitian ini, akan digunakan data yaitu :
1. Data Primer ,  yaitu  penelitian  lapangan  ( field research ) empiris yang diperoleh langsung, baik dari hasil  pengamatan  ( observasi ),  ataupun  wawancara ( interview ).
2. Data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan  ( library  research )  yang  relevan  dengan hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari;
a. Dokukmen  perpustakaan  perguruan  tinggi  di Makassar.
b. Literature  koleksi  pribadi  atau  koleksi  yang diperjual-belikan.
c. Berita-berita  baik  dari  media  cetak  maupun elektronik  yang  berkaitan  dengan  objek  yang penulis telit.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  menghasilkan  suatu  karya  ilmiyah  yang  dapat teruji  secara  objektif,  maka  dibutuhkan  sarana  untuk menemukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai gejala-gelaja  tertentu  yang  terjadi.  Dengan  demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Sebagai  tindak lanjut  dalam  memperoleh  data  sebagaimana  yang diharapkan  serta  memiliki  keterkaitan  dengan  masalah yang  penulis  teliti  maka  teknik  pengumpulan  data  yang penulis lakukan adalah dengan cara;
1. Studi  kepustakaan  ( dokumentarys  studies )  yang diharapkan  memberikan  landasan  teori  untuk menguji sekaligus menilai kasus yang diteliti, dengan menelaah  bahan-bahan  pustaka melalui jalan membaca  berbagai  buku,  majalah,  Koran,  jurnal ilmiah  dan  literature  lainnya  yang  memiliki keterkaitan dengan materi.
2. Interview (wawancara). Penulis mengadakan wawancara  secara  langsung  kepada  informan  yang berperan  dan  terlibat  aktif  pada  kasus  revitalisasi lapangan  karebosi,  dalam  hal  mekanisme  serta prosuder pengajuan gugatan citizen law suit terhadap Advokat  Lembaga  bantuan  Hukum  Makassar  dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai pembanding
3. Observasi (pengamatan) yaitu suatu metode penelitian  dengan  jalan  mengadakan  pengamatan  di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  hal  ini penulis  mencoba  turun  ke  tempat  revitalisasi lapangan karebosi langsung.
4. Menelaah putusan perkara Nomor. 246/ Pdt. G/ 2007 /PN.Mks. Pengadilan negeri Makassar sebagai objek studi kasus yang diteliti oleh penulis.
Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah;
1. Pendekatan  yuridis,  yaitu  suatu  pendekatan  yang berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pendekatan  sosiologis,  yaitu  pendekatan  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  fakta-fakta  dalam masyarakat  yang  mungkin  dapat  diangkat  dan dicarikan  solusinya  dalam  pembahasan  skripsi  ini nantinya.

## D. Analisis Data
Karena penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, maka yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  artinya  bahwa semua fakta yang ada di lapangan karebosi makassar dan data  yang  diperoleh  akan  diungkapkan  dengan  apa adanya  tanpa  ditafsirkan  kemudian  dibandingkan  apakah fakta  yang  ada  dilapangan  karebosi  makassar  dan  data tersebut  tidak  saling  bertentangan  atau  data  dan  fakta tersebut sejalan dengan substansi masing-masing.
Dengan  demikian  metode  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  análisis  datanya menggunakan  análisis  kualitatif  terhadap  putusan Pengadilan Negeri Makassar dan berita yang terkait serta berbagai  ketentuan  hukum.  Data  tersebut  digambarkan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
secara deskriptif dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan  hukum  dalam  kaitannya  terhadap  gugatan citizen law suit

## IV. H ASIL D AN P EMBAHASAN
A. Mekanisme  Gugatan  Citizen  Law  Suit  pada  kasus Revitalisasi  Lapangan  Karebosi  (Perkara  No.  246/ Pdt. g/ 2007/ PN.Mks)
Gugatan citizen  law  suit dalam  hukum  positif Indonesia  adalah  bentuk  perkembangan  hukum  baru dalam  praktek  peradilan  di  Negara  Republik  Indonesia. Apabila  kita  mengacu  pada  UUD  1945  sebagai  hukum dasar  ( filosofische  grundslag )  dan  norma  fundamental negara  ( staats  fundamentalnorm )  di  Indonesia.  Pasal  1 ayat  3  UUD  1945  hasil  Amandemen  ke-IV  menyatakan dengan  jelas  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum dalam  konsep  netral  dimana  tujuan  hukum  lebih diarahkan  pada  keadilan  substantif  dan  responsif.  Dalam beberapa  hal  konsep  negara  hukum  Indonesia  telah mengadopsi  beberapa  konsep Rul  Of  Law .  Diantaranya dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti Judicial  Review oleh  Mahkama  Agung  (Pasal  24  B), Komisi  Yudisial,  dan  Mahkama  Konstitusi  (Pasal  24  C). (Poesoko, 2015)
Dengan  berdasar  pada  konsep  Negara  hukum Indonesia  maka  sistem  hukum  Indonesia  tidak  lagi sepenuhnya  menganut  sistem  hukum  kodivikasi  ( civil law ).  Premis  ini  juga  diperkuat  dengan  beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya hakim mencermati perkembangan hukum dan rasa  keadilan  masyarakat  serta  pentingnya  pengadilan membuka  akses  bagi  masyarakat  pencari  keadilan ( justiabelen ).
Setiap warga negara tanpa terkecuali  mempunyai  hak membela  kepentingan  umum.(Hanifah,  2016)  Dengan demikian  setiap  warga  negara  atas  nama  kepentingan umum ( on behalf on the public interest ) dapat menggugat negara  atau  pemerintah  atau  siapapun  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  yang  nyata-nyata  merugikan public  dan  kesejahtraan  luas  ( pro  bono  publico ).  Hal  ini pun  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  mengenai acces  to justice yaitu  akses  untuk  mendapatkan  keadilan  apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya.(Prim, 2017)
Para  penggugat  dalam  hal  ini  masing-masing  adalah Wakiman,  St  Dizah  Rasyid  Ali,  Sugiono,  Daeng  Selong dan  Mustari  mewakili  warga  Kota  Makassar  lainnya sebagai  pihak  yang  dirugikan  dalam  pelaksanaan revitalisasi  lapangan  karebosi.  Mereka  didampingi  kuasa hukumnya  dari  LBH  Makassar,  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Negeri  Makassar dengan  mekanisme gugatan citizen law suit .
Mereka  beralasan  bahwa  lapangan  karebosi  yang selama  ini  dipergunakan  oleh  setiap  warga  Kota Makassar  sebagai  fasilitas  public  secara  gratis  tanpa  ada hambatan  yang  menghalangi,  akan  berubah  fungsi. Indikasi  kuat  bahwa  terdapat  unsur  komersil  atau privatisasi  di  dalamnya  sebagaimana  tertuang  dalam perjanjian kerjasama No. 426. 23/ 026/ S.Perja/  Ekabang
dan  No.  074/  Tpl/  X/  2007  oleh  tergugat  1  dengan tergugat  VI tentang  Bangunan  Guna  Serba  tertanggal  11 Oktober  2007  atas  perubahan  fungsi  lapangan  karebosi sebagai  pusat  ekonomi  metropolitan  Indonesia  bagian timur di Kota Makassar.
Dengan  alasan  tersebut,  penggugat  mengajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  instrumen citizen law suit kepada tergugat yang terdiri dari tergugat I  (Walikota  Makassar),  tergugat  II  (Gubernur  Sul-Sel), Tergugat  III  (Dinas  Tata  Bangunan  Kota  Makassar)  dan tergugat  IV  (Bappeda  Kota  Makassar),  Tergugat  V (DPRD  Kota  Makassar)  dan  tergugat  VI  (Direktur  PT. Tosan Permai Lestari).
Mengenai  mekannisme  gugatan  sendiri  yang merupakan  suatu  hal  yang  baru  di  Indonesia,  Para penggugat dalam gugatan yang diajukan mendalilkan : 1. Bahwa  kemungkinan  mengajukan  gugatan  melalui mekanisme citizen  law  suit diakui  oleh  ketentuan hukum  yang  berlaku  jika  merujuk  pada  ketentuan Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  No.  35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970
2. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UU No. 5 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman, pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
3. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  UU No. 5 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman, Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami niali-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
4. Para  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum, dalam  hal  ini adalah  bahwa tergugat I selaku Pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1),  Pasal 281  ayat  (40),  Pasal  34  ayat  (2)  dan  ayat  (3) perubahan  Kedua  UUD  1945,  Pasal  71  dan  Pasal  72 UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Bahwa  para  tergugat  telah  melakukan  peruatan melawan  hukum  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik serta melanggar Pasal 1365 KUH Perdata.
Atas  dalil  penggugat  tersebut,  para  tergugat mengajukan  tanggapan  yang  intinya  menyatakan  bahwa gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  tidak  dapat dikategorikan  sebagai citizen  law  suit sebab  tidak  ada Undang-Undang yang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan  gugatan  tersebut.  Gugatan citizen  law  suit diajukan  oleh  orang  yang  telah  secara  nyata  menderita kerugian.  Secara  lebih  detail,  bantahan  para  tergugat tersebut adalah :
1. Bahwa  para  penggugat  telah  keliru  mengajukan gugatan  atas  nama citizen  law  suit ,  oleh  karena model  gugatan  tersebut  tidak  dikenal  dalam perundang-undangan  di  Indonesia.  Model  gugatan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
tersebut  hanya  dipraktekkan  dalam  negara  yang menganut system common law.
2. Bahwa  para  penggugat  tidak  memiliki  kepentingan hukum  sebagai  pihak  yang  dirugikan,  oleh  karena para  penggugat  tidak  dapat  menunjukkan  bahwa benar-benar  telah  nyata  dan  terang  bentuk  kerugian baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang dialami oleh para penggugat berupa kerugian materiil maupun inmateriil atas revitalisasi lapangan karebosi.
Manjelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Makassar  No.  246/  Pdt.  G/  2007/  PN.  Mks  menyatakan bahwa  gugatan citizen  law  suit dari  pada  penggugat merupakan  bentuk  perkembangan  hukum  baru  dalam praktek  peradilan  di  Indonesia.  Hal  ini  ditujukan  untuk memberikan  akses  bagi  setiap  orang  perorangan  warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan  public  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan guna  menuntut  agar  pemerintah  melakukan  penegakan hukum  yang  diwajibkan  kepadanya.  Ada  3  hal  yang menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  pengajuan gugatan citizen  law  suit atas  pengalihan  fungsi  lapangan karebosi oleh para penggugat yaitu;
1. Kewenangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan  gugatan citizen  law  suit yang  diajukan oleh  penggugat.  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Pengadilan  Negeri  Makassar  berwenang  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat. dengan dalih bahwa  hal  ini  berdasarkan  ketentuan-tetentuan bahwa  dalam  Pasal  50  UU  RI  No.  4  tahun  1986 tentang peradilan umum bahwa : “ Pengadilan Negeri bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara  perdata di  tingkat  pertama ”.  Pada  Pasal  16  UU  RI  No.  4 tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  : “ Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  suatu  perkara  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”.  Selanjutnya  pada  Pasal  28  UU  RI No.  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman bahwa  :  “ Hakim  wajib  menggali,  mengadili, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  yang  hidup ditengah masyarakat ”
2. Kedudukan  hukum ( Legal  Standing ) para penggugat untuk mengajukan gugatan citizen law suit. Terhadap tanggapan  Majelis  Hakim  memberikan  pendapat bahwa  mengutip  Michael  D.  Axline  yang  disarikan oleh Indro Sugianto memberikan karakteristik citizen law  suit yaitu pertama,  citizen  law  suit merupakan akses  orang  perseorangan  atau  warga  negara  untuk mengajukan  gugatan  di  pengadilan  untuk  dan  atas nama  kepentingan  keseluruhan  warga  negara  atau kepentingan  public. Kedua,  citizen  law  suit dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan  atau  pembiaran  dari  negara  atau  otoritas negara. Ketiga , citizen law suit memberikan kekuatan
kepada  warga  negara  untuk  menggugat  negara  dan institusi pemerintahan yang melakukan ppelanggaran terhadap  undang-undang  atau  yang  melakukan kegagalan  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang. Keempat, orang  perorangan  warga  negara  yang menjadi penggugat dalam citizen law suit tidak perlu membuktikan  adanya  kerugian  langsung  yang bersifat  riil  atau  tengibel. Kelima, secara  umum peradilan  cenderung reluctan (enggan)  terhadap tuntutan  ganti  kerugian  jika  diajukan  dalam  gugatan citizen law suit .
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  berdasar  pada karakteristik  gugatan citizen  law  suit yang  diterapkan  di Amerika  para  penggugat  mempunyai  kedudukan  hukum ( legal  Standing )  untuk  mengajukan  gugatan citizen  law suit pada  kasus  revitalisasi  lapangan  karebosi.  Oleh karena para penggugat hanya diminta untuk membuktikan  dirinya  sebagai  warga  negara  yang memiliki  kepentingan  public  dimana  pemerintah  lalai pada tanggung jawabnya dalam hal melakukan penyelenggaraan negara.
Berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Makassar  meneguhkan  sikap  dan  pendian  bahwa prosuder gugatan citizen law suit didasarkan kepada asas “ peradilan  dilakukan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan”.  “Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan untuk  dapat  tercaainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan.  Asas  ini  dikaitkan  dengan  system hukum,  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  budaya hukum  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Indoensia” . Sehingga  pada  pertimbangan  selanjutnya  Majelis  Hakim menganggap  bahwa  gugatan citizen  law  suit yang diajukan para penggugat telah memenuhi syarat prosedur layaknya gugatan citizen law suit .
Pada  amar  putusan  Majelis  Hakim  bahwa  para tergugat  dalam  melaksanakan  revitalisasi  lapangan karebosi bukanlah suatu pelanggaran hukum karena telah sesuasi  peraturan  perundang-undangan.  Menurutnya revitalisasi  lapangan  karebosi  tersebut  tidaklah  beralih fungsi melainkan tindakan tegugat I dan tergugat II dalam perjanjian  kerjasama  No.  426.23/  026/  S.PERJS/ EKBANG No. 074/ TPL/ X/ 2007 justru telah melakukan tindakan  optimalisasi  terhadap  penggunaan  lapangan karebosi oleh public.
Terhadap  penilaiannya  Majelis  Hakim  mengutarakan bahwa  perjanjian  kerjasama  menerangkan  keadaan setelah revitalisasi lapangan karebosi selesai yaitu : 1. Tidak  terdapat  perbedaan  terhadap  fasilitas  umum dan  fasilitas  olahraga  yang  selama  ini  dipergunakan oleh  masyarakat  Kota  Makassar  termasuk  para penggugat,  bahkan  terjadi  peningkatan  nilai  kualitas yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  dan  para penggugat.
2. Pengelolaan terhadap fasilitas ekonomi yang terdapat dibawah tanah hak lain yang diberikan oleh tergugat I kepada tergugat VI dalam  jangka waktu 30 tahum, ini adalah layak dan pantas diterima oleh tergugat VI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
atas  biaya  yang  ditanggungnya  untuk  mengerjakan revita;isasi tersebut
3. Bahwa  pembangunan  revitalisasi  lapangan  karrbosi telah  dilengkapi  dengan  IMB  dan  analisis  mengenai dampak  lingkungan  dan  melalui  perencanaan  yang dilakukan  oleh  ahlinya  seperti  yang  dibuktikan  oleh para tergugat  melalui surat-surat  pembuktiannya dan pendapat dari ahli yang menerangkan persidangan.
4. Bahwa  lapangan  karebosi  dengan  pola  perjanjian kerjasama  bangun  guna  serah  dapat  dibenarkan  oleh ketentuan hukum berikut; a. Pasal 29 ayat (1) PP No. 6  tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  “ Jangka  waktu  Bangun  Guna  Serah dan  Bangunan  Serah  Guna  paling  lama  tiga  puluh tahun  sejak  perjanjian  ditanda  tangani” .  Pasal  1 angka  12  PP  No.  6  tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  “ Bangun  guna  serah adalah  pemanfaatan  barang  milik  negara/daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara mendirikan  bangunan  dan  atau  sarana  berikut fasilitasnya, kemudian didayaginakan oleh pihak lain tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kembali tanah  beserta  bangunan  dan  atau  sarana  berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu ” Penulis  dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa  perkara revitalisasi  lapangan  karebosi  yang  diajukan  oleh  para penggugat  kepada  para  tergugat  sudah  tepat  diajukan dalam  mekanisme  gugatan citizen  law  suit. Meskipun citizen  law  suit merupakan  model  gugatan  yang  baru namun  telah  beberapa  kali  diajukan  di  Indonesia.  selain itu  beberapa  perkara  yang  dapat  dimasukkan  sebagai gugatan citizen law suit adalah yang menyangkut masalah lingkungan  hidup  dan  masalah  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  pada  akhirnya  negara  dianggap  melakukan pelanggaran  Undang-undang  atau  lalai  dalam  memenuhi kewajibannya.
Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, penulis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tersebut sudah memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  status penggugat  sebagai  warga  negara  yang  mempunyai  hak atas  keadilan  dan  fasilitas  umum.  Konstitusi  telah memberikan  jaminan  kepada  warga  negara  untuk menikmati fasilitas umum sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (3) amandemen ke IV UUD 1945 bahwa “ negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”
Menyangkut  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat dan  kausalitas  dengan  tuntutan  maka  menurut  penulis bahwa  dalam  hukum  acara  pengajuan  suatu  gugatan hendaknya  diuraikan  secara  terperinci  dan  jelas  tentang kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pihak tergugat,  termasuk  perbuatan  melanggar  hukum  atau wanprestasi yang telah terjadi. Namun dalam mekanisme citizen law suit sebagai hak gugatan warga negara kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran penggugat tidak perlu  membuktikan  adanya  kerugian  langsung  yang bersifat  rill  atau  tangebel.  Hal  ini  menjadi  karakteristik sebuah gugatan citizen law suit.
Dalam  gugatan  yang  diajukan  warga  Kota  Makassar kepada  pemerintah  Kota  Makassar  para  penggugat mendalihkan  bahwa  pemerintah  Kota  Makassar  telah melakukan  pengalihan  fungsi  atas  revitalisasi  lapangan karebosi  dari  fasilitas  public  menjadi  lahan  bisnis komersil.  Sehingga  para  penggugat  dan  warga  Kota Makassar  lain  nantinya  tidak  dapat  menikmati  lapangan karebosi  secara  bebas  dan  gratis.  Namun  pada pemeriksanaan  sidang  di  pengadilan,  ternyata  tergugat dapat  membuktikan  bahwa  karebosi  tidak  beralih  fungsi sebagaimana  didalihkan  oleh  para  penggugat.  justru dengan  revitalisasi  lapangan  karebosi  pemerintah  Kota Makassar  melakukan  pengoptimalisasian  fungi  fasilitas umum tersebut.
Para  tergugat  mendalihkan  bahwa  Pengadilan  Negeri Makassar  dalam  kasus  revitalisasi  lapangan  karebosi tidak  berkompetensi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan perkara tersebut oleh karena di dalam proses revitalisasi  tersebut  terdapat  beberapa  keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  pengajuan  pembatalannya  harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Penulis  kemudian  berpendapat  bahwa  objek  tuntutan dari  gugatan  tersebut  bukanlah  produk  atau  keputusan Tata  Usaha  Negara.  Namun  lebih  kepada  perjanjian kerjasama  antara  tergugat  I  dan  tergugat  VI.  Perjanjian tersebut  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  antara  dua pihak  yaitu  pemerintah  Kota  Makassar  dan  Direktur  PT. Tosan  Permai  Lestari.  Perjanjian  tersebut  telah  merubah fungsi lapangan karebosi sebagai fasilitas umum menjadi lahan  bisnis  yang  komersil.  Dengan  sendirinya  para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadilinya.
B. Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Gugatan  Citizen Law Suit
Permasalahan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia  saat  ini  adalah  keterpurukan  dalam  system penegakan hukum. Masyarakat menilai bahwa terpuruknya  penegakan  hukum  tersebut  tidak  lain disebabkan  karena  rendahnya  integritas  dan  komitmen para penegak hukum. Disisi lain yang lebih ironisnya lagi adalah  minimnya  akses  hukum  bagi  rakyat  untuk melakukan  kontrol  terhadap  penyelenggaraan  dan penegakan hukum.
Melihat kondisi tersebut keberadaan suatu mekanisme yang  dapat  memberikan  akses  hukum  kepada  warga negara  berupa  kewenangan  untuk  melakukan  control hukum  terhadap  aparat  penegak  hukum  sebagaimana citizen  law  suit menjadi  sangat  penting  dan  strategis. Untuk itu pengembangan mekanisme gugatan citizen law suit saat  ini  sudah  seharusnya  diprioritaskan  dengan mengadopsi  pengaturan citizen  law  suit ini  kedalam peraturan  perundang-undangan  dan  kedalam  rancangan Hukumm Acara Perdata yang baru.
Perkara  dalam  gugatan citizen  law  suit merupakan perkara  perdata  yang  mempunyai  karakteristik  yang berbeda dengan perkara perdata lainnya. Sehingga dalam proses  pengajuan  gugatan  ini  terkadang  menemui kendala.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
salah  seorang  advokat  para  penggugat  dari  Lembaga Bantuan  Hukum  Makassar,  Bapak  Abdul  Muthalib,  S.H mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  hambatan  yang dapat  ditemui  dalam  mengajukan  suatu  gugatan citizen law suit antara lain:
1. Belum  adanya  aturan  yang  secara  spesifik  mengatur tentang gugatan citizen law suit
2. Kurangnya pemahaman yang mamadai dari masyarakat  maupun  para  penegak  hukum  tentang tata  cara  dan  proses  pengajuan  gugatan citizen  law suit
3. Sulitnya membedakan antara perkara gugatan citizen law  suit dengan  perkara  perdata  sejenisnya,  yang masing-masing  menimbulkan  kerigian  terhadap kepentingan public
4. Pemahaman hakim yang menangani perkara gugatan citizen  law  suit cenderung  legalistic  formal.  Mereka berpendapat  bahwa  gugatan citizen  law  suit tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia
5. Masih  banyak  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  yang tidak  menolak  model  gugatan citizen  law  suit tersebut
6. Kebanyakan  pegawai  administrasi  pada  lingkup Pengadilan  Negeri,  Khususnya  yang  menangani persoalan  registrasi  gugatan  tidak  mengetahui tentang  mekanisme  pengajuan  gugatan citizen  law suit .  Mereka  cenderung  bertanya  kepada  pihak  yang mengajukan  gugatan  ini  oleh  karena  kekurang pahaman  tentang  gugatan citizen  law  suit. Hal  ini dianggap  memperlambat  proses  mencari  keadilan oleh masyarakat.
7. Gugatan citizen law suit di Indonesia masih terbilang baru, sehingga dikalangan akademispun masih jarang yang memahami penerapan hukum formalnya.

## V. KESIMPULAN
Pada  prosedur  pengajuan  gugatan  citizen  law  suit, secara  umum  sama  dengan  tata  cara  pengajuan  gugatan pada  perkara  perdata  lainnya.  Gugatan  citizen  law  suit diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri,  yang  didaftarkan  terlebih  dahulu  melalui  panitra pengadilan  dan  selanjutnya  ketua  pengadilan  negeri menunjuk  hakim  untuk  menangani  perkara  tersebut. Mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui citizen  law  suit  (cls)  atau  action  popularis  pada  kasus revitalisasi  lapangan  karebosi  telah  sesuai  dengan prosedur yang ada.
Terdapat  berbagai  faktor  hambatan  yang  dapat ditemui  dalam  mengajukan  gugatan  citizen  law  suit. Hambatan yang dimaksud meliputi, belum adanya aturan yang  secara  spesifik  mengatur  tentang  gugatan  citizen law  suit,  kurangnya  pemahaman  yang  memadai  dari masyarakat  maupun  para  penegak  hukum  tentang  tata cara  dan  proses  pengajuan  gugatan  citizen  law  suit, sulitnya  membedakan antara perkara gugatan citizen  law suit  dengan  perkara  perdata  sejenisnya,  yang  masing- masing  menimbulkan  kerugian  terhadap  kepentingan publik,  pemahaman  hakim  yang  menangani  perkara gugatan  citizen  law  suit  cenderung  legalistik  formal. Masih  banyak  hakim  pada  pengadilan  negeri  yang
menolak  model  gugatan  citizen  law  suit  tersebut, kebanyakan pegawai administrasi pada lingkup pengadilan  negeri,  khususnya  yang  menangani  persoalan registrasi  gugatan  tidak  mengetahui  tentang  mekanisme pengajuan gugatan citizen law suit.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvianda,  A.,  Divana,  A.,  Zainum,  H.,  Hapsari,  S.,
Adikancana, D., & Kunci, K. (2022).
APPLICATION  OF  CITIZEN  LAWSUIT  ON
LAWSUITS AGAINST POLICY OF THE MINISTRY  OF  EMPOWERMENT  OF  STATE APPARATUS  AND BUREAUCRATIC REFORM RELATED TO CONTRACT  WORKERS IN THE ADMINISTRATIVE  COURT. Jurnal  Hukum
Peratun , 5 (2), 95–116.
https://doi.org/10.25216/peratun.522022.95-116 Bagus Dananjaya, P., Gusti Ayu Made Nia Rahayu, N., & Kenotariatan  Fakultas,  A.  (2022).  MEKANISME CITIZEN  LAWSUIT  DALAM  PERSPEKTIF SISTEM  PERADILAN  DI  INDONESIA. Jurnal
Hukum Saraswati (JHS) , 4 (1), 15–30. https://doi.org/10.36733/JHSHS.V4I1.4652
Christina,  A.,  Kaunang,  N.,  Muaja,  H.  S.,  &  Koloay,  R.
N. (2022). CITIZEN LAWSUIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. LEX PRIVATUM , 10 (3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatu m/article/view/40846
Ghofur, M. J. (2017). TINJAUAN YURIDIS
GUGATAN PERDATA SEDERHANA MENURUT  PERMA  NOMOR  2  TAHUN  2015. LEX ET SOCIETATIS , 5 (1). https://doi.org/10.35796/LES.V5I1.15167
Gultom,  E.  R.,  Hum,  M.,  &  Kn,  M.  (2017). PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA Mitra Media Wacana . www.mitrawacanamedia.com
H.Zainal  Asikim.  (2015). Hukum  Acara  Perdata  Di Indonesia . 288.
https://books.google.com/books/about/Hukum_Aca ra_perdata_di_Indonesia.html?id=mDu2DwAAQB AJ
Hakim,  P.,  Gugatan,  M.,  Lawsuit,  C.,  Perkara,  D.,  & Hidup, L. (2019). Pertimbangan Hakim
Mengabulkan  Gugatan  Citizen  Lawsuit  Dalam Perkara Lingkungan Hidup. Verstek , 7 (3).
https://doi.org/10.20961/JV.V7I3.38277
Hanifah,  M.  (2016).  KAJIAN  YURIDIS :  MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  PERDATA  DI  PENGADILAN. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 2 (1), 1– 13. https://doi.org/10.36913/JHAPER.V2I1.21
Iqbal,  M.  (2012).  ASPEK  HUKUM  CLASS  ACTION
DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI  INDONESIA. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (1), 89–112.
https://doi.org/10.25216/JHP.1.1.2012.89-112
Khoirunnisa,  H.,  Choirinnisa,  S.  A.,  Muhammad,  R.,  &
Ilyasa,  A.  (2021).  QUO  VADIS:  PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
PERLINDUNGAN  TERHADAP  LINGKUNGAN
HIDUP. LITRA:  Jurnal  Hukum  Lingkungan,  Tata
Ruang, Dan Agraria , 1 (1), 117–137.
https://doi.org/10.23920/LITRA.V1I1.587
Mustikowati,  E.  (2019).  ANALISIS  NORMATIF
TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN  KELOMPOK  (CLASS  ACTION) DI PENGADILAN MENURUT HUKUM
ACARA  PERDATA. Jurnal  Yustisiabel , 3 (1),  62– 75. https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V3I1.298 Nasir,  C.  (2018).  Pengawasan  terhadap  Kebijakan Pemerintah  Melalui  Mekanisme  Citizen  Lawsuit.
Jurnal Konstitusi , 14 (4), 906–926.
https://doi.org/10.31078/JK14410 Poesoko,  H.  (2015).  PENEMUAN  HUKUM  OLEH HAKIM  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA PERDATA. ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara
Perdata ,
1 (2),
215–237.
https://doi.org/10.36913/JHAPER.V1I2.20 Polii,  R.  N.  (2018).  BANTUAN  HUKUM  OLEH
ADVOKAT  DALAM  PROSES  PENGAJUAN
GUGATAN  PERDATA  DALAM  KAITANNYA
DENGAN  PENEGAKAN  HUKUM  PERDATA MATERIL. LEX PRIVATUM , 6 (6). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatu m/article/view/21495 Prim, H. (2017). PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN  MELALUI  GUGATAN  PERDATA DI INDONESIA .
Probosiwi  Balai  Besar  Penelitian  dan  Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, R. B., Yogyakarta, K., & Sosial, K. R. (2015). ANALISIS UNDANG- UNDANG  PERLINDUNGAN  TENAGA  KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. Jurnal Kawistara , 5 (2). https://doi.org/10.22146/KAWISTARA.7597 Safar,  A.,  Abstrak,  H.,  Kunci,  K.,  &  Gugatan,  :  (2017).
Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara
Kemacetan    Di  DKI  Jakarta. Verstek , 5 (1). https://doi.org/10.20961/JV.V5I1.33416 Sari,  I.  (2021).  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM (PMH)    DALAM  HUKUM  PIDANA  DAN HUKUM  PERDATA. JURNAL  ILMIAH  HUKUM DIRGANTARA ,
11 (1).
https://doi.org/10.35968/JH.V11I1.651 Susmayanti, R. (2017). ANALISIS PUTUSAN
TENTANG  GUGATAN  CITIZEN  LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL
OLEH PEMERINTAH. Arena Hukum , 10 (3), 462– 479. https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.201 7.01003.7 Tamba,  E.  (2019). TINJAUAN  HUKUM  TERHADAP
PERUBAHAN SURAT
GUGATAN PADA PRAKTEK  PERADILAN  PERKARA  PERDATA . http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2917