Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 130-147

## PERAN MEDIA KOMUNIKASI TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA MASYARAKAT INFORMAL

## Wuri Rahmawati
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Email:wurirahma_w@unisayogya.ac.id
Abstract: The  objective  of  this  research  are  to  analysis  the  roles  of media  that  used  to  increace  society  awareness  being  a  member  of National  Health  Insurance.  This  study  is  descriptive  research, respondens  are  the  member  and  not  member  of  National  Health Insurance at Yogyakarta Province. The result of this research indicate that  the  obstacles  being  a  member  of  National  Health  Insurance  are information  lack, should pay insurant  every mounth,  low income, not include  at  RT  database  and  feel  if  National  Health  Insurance  is  not important.  Media  that  used  for  socialitation  program  of  National Health  Insurance  are  newspaper  electronic  media,  hybrid  media  and interpersonal media. The roles of newspaper, electronic media, hybrid media are to  inform,  to  educate and the roles of  interpersonal  madeia are to inform, to educate and to persuade.
Keyword : role, media, membership, national health insurance.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  peran media  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kesadaran  kepesertaan masyarakat PBPU DIY menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  dengan  sampel masyarakat peserta dan bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di pemda  DIY.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor kendala  atau  hambatan  masyarakat  menjadi  peserta  JKN  adalah keterbatasan  informasi,  harus  membayar  premi  bulanan,  pendapatan rendah,  tidak  terdata  di  ketua  RT/Kepala  Dusun  dan  merasa  tidak penting.  Media  yang  digunakan  dalam  sosialisasi  program  JKN  yaitu media cetak, media elektronik, hybrid media dan media interpersonal.
Media  cetak,  media  elekronik  dan hybrid media  berperan  untuk menginformasikan  ( to  inform )  dan  mendidik  ( to  educate) sedangkan media  interpersonal  berperan  untuk  menginformasikan  ( to  inform ), mendidik ( to educate) dan mengajak atau membujuk ( to persuade ).
Kata kunci : peran, media, kepesertaan, jaminan kesehatan nasional
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 130-147

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  me- rupakan  salah  satu  fokus  program pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan  kesehatan  diselenggara- kan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar terwujud  derajad  kesehatan  masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangu- nan  kesehatan  berperan  penting  dalam meningkatkan  mutu  dan  daya  saing sumberdaya manusia Indonesia.
Kebijakan  pemerintah  dalam upaya pembangunan kesehatan tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN)  dan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS).  Dalam  Naskah  Akademik  UU
No 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Jaminan  Kesehatan  Nasional,  disingkat program JKN merupakan suatu program  pemerintah  dan  masyarakat dengan  tujuan  memberikan  kepastian kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia  dapat  hidup  sehat,  produktif dan sejahtera.
Program JKN didefinisikan program jaminan sosial yang menjamin biaya  pemeliharaan  kesehatan  serta pemenuhan  kebutuhan  dasar  kesehatan yang  diselenggarakan  nasional  secara bergotong-royong  wajib  oleh  seluruh penduduk  Indonesia  dengan  membayar iuran  berkala  atau  iurannya  dibayari oleh pemerintah kepada penyelenggaran jaminan kesehatan sosial nirlaba-BPJS Kesehatan. Melalui program  ini  masyarakat  memperoleh manfaat  berupa  pelayanan  kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup peningkatan pelayanan
peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan  (preventif),  pengobatan (kuratif)  dan  pemunilhan  (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis.
Berdasar  pengertian  di  atas maka  seluruh  penduduk  Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan
Kesehatan  Nasional  dengan  membayar iuran rutin bulanan baik dibayar sendiri ataupun  dibayar  oleh  pemerintah. Pemerintah  membayar  iuran  Jaminan Kesehatan  Nasional  bagi  kelompok masyarakat  miskin  melalui  jalur  PBI (Penerima  Bantuan  Iuran),  sedangkan masyarakat yang tidak tergolong miskin  wajib  membayar  iuran  rutin secara mandiri (non PBI).
Kepesertaan dari jalur PBI tidak ada  masalah  sebab  secara  otomatis masyarakat  miskin  menjadi  peserta Jaminan Kesehatan Nasional, sedangkan kepesertaan non PBI
khususnya  yang  berasal  dari  pekerja bukan  penerima  upah  (PBPU)  perlu upaya  sosialisasi  secara  intensif  agar menjadi  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  sehingga  tahun  2019  seluruh penduduk  Indonesia  sudah  menjadi peserta    Jaminan  Kesehatan  Nasional sebagimana kebijkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif  sebab  ada  kecenderungan bahwa kelompok PBPU ini masyarakat yang  mempunyai  keterbatasan  dalam akses informasi sehingga perlu peningkatan pengetahuan maupun pemahaman  tentang  program  Jaminan Kesehatan Nasional. Sosialisasi diselenggarakan  oleh    dilakukan  oleh Penyelenggaran  Jaminan  Kesehatan
Nasional  di  masing-masing  wilayah, dan untuk DIY penyelenggaranya yaitu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jateng DIY.
Masyarakat PBPU identik dengan kemiskinan keterbatsan informasi sehingga perlu sosialisasi dan edukasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional dengan melibatkan tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  kader kesehatan  di  setiap  daerah.  Sosialisasi ini  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  (melalui  media).  Media  yang digunakan  dalam  sosialisasi  maupun edukasi program JKN antara lain media cetak,  media  elektronik, hybrid  media dan  media  interpersonal.  Penelitian  ini akan mengkaji peran media komunikasi dalam  kepesertaan  masyarakat  PBPU pada  program  Jaminan  Kesehatan Nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan mixed method (kuantitatif  dan  kualitatif).  Sampel penelitian  ini adalah masyarakat PBPU peserta  JKN  dan  masyarakat  PBPU bukan  peserta  JKN.  Lokasi  penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## HASIL PENELITIAN
Profil  Masyarakat  Bukan  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Profil masyarakat menggambarkan umur, pendidikan,jumlah tanggungan keluarga  dan  rata-rata  pendapatan  per bulan. Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat bukan peserta    Jaminan  Kesehatan  Nasional berumur  44  tahun,  pendidikan  SMP, jumlah tanggungan keluarga 3 orang (1 laki-laki, 2 perempuan) dengan
pendapatan  Rp  897.800,-  (Delapan Ratus  Sembilan  Puluh  Tujuh  Delapan Ratus Rupiah) per bulan.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik, masyarakat  pada  rentang  usia  15-64
tahun  termasuk  pada  usia  produktif, artinya masyarakat yang dapat menghasilkan  produk  dan  jasa  untuk menjalani kehidupannya secara optimal.  Dari  kategori  tersebut  maka masyarakat  bukan  peserta  JKN  adalah pekerja yang idealnya memiliki jaminan  kesehatan  dengan  menjadi peserta  BPJS  Kesehatan  sehingga ketika  sakit  dan  tidak  dapat  bekerja (tidak ada penghasilan masuk), masyarakat  tidak  perlu  mengeluarkan biaya pengobatan. Tingkat pendidikan rata-rata yaitu
Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) menunjukkan  bahwa  masyarakat  non peserta JKN telah memiliki kemampuan  untuk  membaca,  menulis sehingga  memiliki  kemampuan  untuk menerima  dan  menelaah    informasi yang diterima baik secara lisan maupun tertulis.
Dengan  rata-rata  pendapatan  Rp 897.800,- dapat dikategorikan masyarakat ini tergolong miskin karena penghasilannya di bawah Upah Minimum  Kabupaten  (UMK)  ataupun Upah Minimum  Provinsi (UMP). Berdasar  Surat  Keputusan  Gubernur nomor 235/KEP/ 2016 ditetapkan bahwa UMP DIY sebesar Rp 1.337.645,25  dan  UMK  ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Upah  Minimum  Kabu- paten/Kota di DIY Tahun 2017 No  Kabupaten/Kota Upah Minimum Kabupaten (Rp) 1 Yogyakarta 1.572.200,00 2 Sleman 1.448.385,00 3 Bantul 1.404.760,00 4 Kulonprogo 1.373.600,00 5 Gunungkidul 1.337.650,00
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 130-147
Sumber : Data Sekunder, 2017 Masih  rendahnya  penghasilan ini  menyebabkan  masyarakat  hanya mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan harian  keluarga.  Sedangkan  untuk membayar  premi  JKN  belum  mampu. Jumlah tanggungan keluarga masyarakat bukan peserta JKN
sebanyak  3  orang,  dengan  rincian  1 laki-laki  dan  2  perempuan.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  masih  sangat banyak  masyarakat  PBPU  yang  belum memiliki jaminan kesehatan.
Pengetahuan dan Sumber Informasi Masyarakat Bukan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tentang JKN
Tingkat  pengetahuan  masyarakat berkaitan  atau  berhubungan  dengan tingkat  pendidikan  formal  maupun pendidikan informal (Putri,2012).Semakin tinggi pendidikan maka  pengetahuannya  semakin  luas. Yang berdasar hasil kajian ini, rata-rata pendidikan  masyarakat  bukan  peserta
PBPU  adalah  SMP  sehingga  memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, khususnya mengenai jaminan kesehatan nasional. Dalam kajian ini pengetahuan berkaitan  dengan  tahu  atau  tidak  tahu tentang program JKN.
Berdasar  hasil  penelitian  64% masyarakat  tahu  adanya  program  JKN dan  36%  masyarakat  tidak  tahu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat  non  peserta  JKN  sebagian besar mengetahui adanya program akan tetapi memutuskan untuk tidak menjadi peserta.  Masyarakat  PBPU  mengambil keputusan  tidak  menjadi  peserta  BPJS Kesehatan tentu karena memiliki alasan, yang mana alasan satu sama lain cukup  beragam  sebagaimana  terlihat dalam tabel berikut :
Tabel  2.  Alasan  Masyarakat  Tidak Menjadi  Peserta  Jaminan
Kesehatan Nasional No  Alasan Tidak menjadi Peserta BPJS Kesehatan Prosentase (%) 1 Merasa tidak penting 9,8 2 Harus membayar premi bulanan 25,49 3 Pendapatan rendah 19,61 4 Tidak tahu informasi secara lengkap 29,41 5 Lainnya 15,69 Sumber : Data Terolah, 2017 Berdasar  Tabel  2  terlihat  bahwa masyarakat memilih untuk tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan karena  tidak  tahu  informasi  secara legkap, harus membayar premi bulanan, pendapatan  rendah,  alasan  lain  dan merasa  tidak  penting.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat menyadari pentingnya program  JKN  akan  tetapi  karena informasi  yang  diterima  tidak  lengkap atau utuh sehingga memilih untuk tidak menjadi peserta JKN. Bagi masyarakat, membayar premi bulanan memberatkan karena  belum  tentu  selalu  melakukan pemeriksaan  dan  pengobatan  setiap bulan  sehingga  merasa  ” eman-eman ” dengan  uang  yang  harus  dibayarkan apalagi pendapatan masyarakat tergolong  rendah  yaitu  Rp  897.800,- per bulan. Bagi masyarakat pendapatan tersebut  lebih  baik  untuk  mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dari  realitas  tersebut  maka  edukasi  ke masyarakat  tentang  program  JKN penting untuk dilakukan secara intensif, kontinyu dan persuasif sehingga masyarakat  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman yang utuh tentang program
JKN.
Sebagian  masyarakat  PBPU  juga beralasan  lain  yaitu  bahwa  tidak menjadi  peserta  JKN  karena  data (namanya)  tidak  tercatat  di  ketua  RT
atau Kepala Dusun, lama dan prosedurnya cukup panjang baik dalam pendaftaran  menjadi  peserta  maupun dalam  memanfaatkan  kartu  JKN  saat melakukan pemeriksaan. Menurut masyarakat PBPU bahwa beberapa data nama  orang  miskin  yang  masuk  ke pemerintah  tidak  tepat  sasaran  karena dilihat dari kehidupan sehari-hari tergolong orang yang mampu. Sebagimana disampaikan oleh informan : program  JKN  ini  memberatkan  dan tidak  tepat  sasaran  bagi  orang  miskin. Memberatkan  karena  harus  membayar premi  bulanan,  tidak  tepat  sasaran karena  justru  banyak  masyarakat miskin  yang  tidak  mendapat  jaminan dari pemerintah, sebagian yang mendapat  justru  orang-orang  yang masuk kategori mampu (Hermawan, 10 Desemebr 2016). Wakiyem, 15 Desember 2016 mengatakan:  jenenge  kulo  mboten wonten  ten  Pak  Dukuh,dadose  mboten gadhah  kartu  BPJS  (Nama  saya  tidak ada  di  Pak  Dukuh,  sehingga  tidak mempunyai kartu BPJS)
Dari  informasi  ini  menunujkkan bahwa  pengetahuan  masyarakat  terkait prosedur pendaftaran perlu ditingkatkan (nama tidak selalu harus masuk ke data RT/dusun)  tetapi  dapat  mendaftar sendiri secara langsung ke kantor BPJS Kesehatan.  Disamping  itu  juga  perlu ada kajian mendalam mengenai ketepatan sasaran sebagaimana informasi yang disampaikan masyarakat.  Sebab  data  nama  yang masuk di RT/Dusun menjadi dasar bagi pemerintah  untuk  membayar  premi JKN  yang  tergolong  dalam  PBI
(Penerima  Bantuan  Iuran).  Menurut Undang-Undang  bahwa  peserta  PBI merupakan  masyarakat  yang  termasuk dalam kategori miskin.
Pengetahuan  masyarakat  tentang program  JKN  berasal  dari  sumber informasi  yang  cukup  beragam  baik dari  media  cetak,  media  elektronik, media  interpersonal  dan hybrid  media .
Secara detail, sumber informasi masyarakat  bukan  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  terlihat  dalam Tabel 3. Tabel 3. Sumber Informasi Masyarakat Bukan Peserta  JKN  tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional No  Sumber Informasi Prosen- tase (%) 1 Televisi 18,64 2 Radio 6,78 3 Surat Kabar 11,86 4 Internet 5,08 5 Leaflet 5,08 6 Spanduk 11,87 6 Kepala Desa/Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat 10,17 7 Pertemuan RT/PKK 1,69 8 Kader Kesehatan/Posyandu /Lansia 5,08 9 Teman/Tetangga 23,73 10 Lainnya 0 Sumber : Data Primer Terolah, 2017
Tabel  3  menunjukkan  bahwa sumber  informasi  masyarakat  terkait JKN  berasal  dari  media  massa  sebesar 49,15%  (televisi,  surat  kabar,  radio, spanduk,leaflet),  media  interpersonal 40,67% (Kepala Desa/Kepala Dusun/Tokoh  Masyarakat,  pertemuan RT/PKK, Kader Keseha- tan/Posyandu/Lansia,  dari  teman  atau
tetangga)  dan hybrid  media 5,08% (internet).  Dari  fakta  ini  menunjukkan bahwa penggunaan media massa, media interpersonal  maupun hybrid  media belum berpengaruh terhadap keikutsertaan  masyarakat  PBPU  dalam program JKN. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  ada  faktor- faktor  tertentu  yang  menjadi  alasan masyarkat  PBPU  untuk  tidak  menjadi peserta JKN. Rogers (1995) menyatakan bahwa terdapat dua tipe media komunikasi yang mempengaruhi potensial  adopter  untuk  mengadopsi sebuah    inovasi  yaitu  media  massa ( mass  media )  dan  media  interpersonal
( interpersonal media).  Televisi,leaflet, spanduk  dan  radio  merupakan  media massa yang digunakan dalam sosialisasi program JKN.
Secara  detail  dapat  dijelaskan bahwa  media  massa  yang  paling banyak  menjadi  sumber  informasi masyarakat PBPU adalah media televisi dan paling sedikit adalah media leaflet. Hal ini menunjukkan minat masyarakat menonton acara di  televisi  cukup besar dibandingkan  dengan  minat  membaca. Keterdedahan masyarakat terhadap media televisi cukup besar dengan rata- rata  masyarakat  Indonesia  menonton acara  di  televisi  selama  5  jam/hari.
Sehingga penyampaian informasi program JKN di sela-sela acara televisi dapat dilihat, didengar oleh masyarakat yang saat itu sedang menikmati acara di televisi.
Namun karena keterbatasan waktu  dalam  penyampaian  pesan  JKN melalui  media  televisi  sehingga  belum dapat  memberikan  informasi  secara detail kepada masyarakat. Keterbatasan informasi  yang  diterima  masyarakat menjadi  salah  satu  penyebab  bagi
masyarakat  PBPU  untuk  tidak  menjadi peserta JKN.
Media interpersonal yang paling banyak  menjadi  sumber  informasi masyarakat  PBPU  adalah  informasi dari teman dan atau tetangga, sedangkan paling kecil informasi melalui  pertemuan  rutin  RT  ataupun PKK.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perbincangan-perbincangan dengan tetangga atau teman mempunyai potensi  yang  cukup  besar  dalam penyampaian program JKN.
Hal  ini  sebagaimana  teori  yang disampaikan  Rogers  (1995),  bahwa individu-individu  mengadopsi  sebuah produk  baru  karena  pesan  media interpersonal,  penyebaran  informasi terjadi  hanya  melalui  kontak  personal. Interaksi sosial individual terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pertukaran informasi dapat terjadi dengan melakukan percakapan secara langsung ( internal influence model ).
Kondisi  semacam  ini  banyak terjadi di lingkup masyarakat tradisional  yang  belum  dijangkau  oleh media komunikasi sehingga penyebaran informasi  bersifat  dari  orang  per  orang (dari  mulut  ke  mulut).  Masyarakat sudah  diterpa  media  akan  tetapi  media komunikasi  interpersonal  masih  tetap menjadi  media  yang  efektif  dalam penyampaian  informasi  hal-hal  baru  ke masyarakat.  Hal  ini  berkaitan  dengan tingkat kejelasan informasi yang diterima  dan  adanya  kesempatan  bagi masyarakat untuk memberikan
feedback langsung  berupa  pertanyaan- pertanyaan  sehingga  terjadi  diskusi yang  berfungsi  untuk  memperjelas informasi yang diperoleh.
Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah sedikit masyarakat yang  mendapatkan  informasi  melalui media  pertemuan  RT  atau  PKK.
Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi  mengenai  program  JKN belum  tersosialisasikan  dengan  optimal melalui pertemuan-pertemuan rutin warga  yang  biasanya  diagendakan sebulan sekali. Masyarakat yang memperoleh  informasi  mengenai    JKN
dari kader kesehatan juga tidak banyak. Kader kesehatan adalah tenaga sukarela dari  masyarakat  setempat  yang  dipilih oleh  masyarakat  dan  dilatih  untuk menanggani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Meskipun masyarakat mengetahui  program  JKN  melalui media interpersonal akan tetapi ternyata tetap tidak menjadi peserta JKN hal ini karena sumber informasi (komunikator) memiliki  keterbasan  informasi  dan pengetahuan juga terkait program JKN. Artinya  pemahaman  program  JKN belum  utuh  sehingga  komunikasi  lebih bersifat  memberikan  informasi  belum sampai  pada  tahap  membujuk  atau mengajak  masyarakat  PBPU  untk menjadi peserta JKN. Penyelenggara Jaminan Kesehatan  Nasional  (BPJS  Kesehatan) dapat  mengoptimalkan  pertemuan  rutin warga dan peran kader kesehatan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai  JKN  kepada  masyarakat.
Menurut  Rahmawati,W  (2014)  bahwa media  interpersonal  melalui  pertemuan RT/RW  merupakan  media  yang  cukup optimal dalam persuasi. Oleh karena itu BPJS  Kesehatan  harus  lebih  fleksibel dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat yaitu dengan menyesuaikan waktu  pertemuan  rutin  yang ada bukan sebaliknya  masyarakat  yang  harus menyesuaikan jadwal dari BPJS
Kesehatan. Hal lain yang perlu dilakukan  adalah  pembekalan  secara detail tentang program JKN pada tokoh
masyarakat,  tokoh  agama,  kader-kader yag  ada  di  masyarakat  sehingga  setiap saat  ada  yang  bertanya  atau  menjadi topik  pembicaraan  warga  di  sekitarnya para  tokoh  tersebut  dapat  memberikan penjelasan sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat PBPU. Sedangkan hybrid media (internet)  merupakan  sumber  informasi paling sedikit bagi masyarakat PBPU.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di era  digital  ini,  internet  belum  menjadi kebutuhan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang
diperlukan.  Oleh  karena  itu,  meskipun BPJS  Kesehatan  telah  menyediakan berbagai  informasi  terkait  program
JKN,  masyarakat  PBPU  tetap  masih belum mendaftar menjadi peserta JKN.
Informasi yang diperoleh masyarakat dari beberapa media tersebut  cukup  beragam  dan  secara umum  informasi  yang  diterima  masih sangat  minim  mengenai  program  JKN. Adapun  informasi  yang  diperoleh masyarakat terlihat dalam Tabel 4.
Tabel  4.  Informasi  yang  diperoleh Masyarakat Bukan Peserta JKN terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional No  Informasi/Pesan Prosentase (%) 1 Cara mendaftar 12 2 Besar Premi bulanan 14,67 3 Cara Pembayaran 13,3 4 Manfaat yang diperoleh 20 5 Fasilitas  kesehatan mitra BPJS Kesehatan 12 6 Cara  memanfaatkan kartu JKN 12 7 Biaya yang 12
ditanggung 8 Cara Komplain 4 Rata-rata Sumber : Data Terolah, 2017
Berdasar  tabel  3.4  secara  umum masyarakat  belum  mengetahui  secara utuh  informasi  mengenai  program Jaminan  Kesehatan  Nasional  sehingga pengetahuan masyarakat terkait Jaminan  Kesehatan  Nasional  minim.
Masyarakat  paling  banyak  mengetahui informasi tentang manfaat yang diperoleh  sebagi  peserta  JKN  yaitu bahwa  biaya  berobat  gratis.  Secara umum informasi tersebut yang masyarakat  ketahui  tentang  manfaat JKN. Informasi yang diterima masyarakat  mengenai  manfaat  yang diperoleh  ketika  menjadi  peserta  BPJS kesehatan  adalah  biaya  pengobatan gratis.  Namun  secara  detail  jenis pengobatan,  layanan  kesehatan,  alat atau  sarana  apa  saja  yang  ditanggung masyarakat  PBPU  belum  mengetahui, seperti kacamata, alat bantu dengar bagi tuna rungu, kaki palsu dan sebagainya.
Disamping itu sebagian besar masyarakat mengetahui tentang besaran premi  bulanan  yang  harus  dibayarkan sesuai  dengan  kelasnya  yaitu  kelas  III sebesar  Rp  25.500,  kelas  II  sebesar  Rp 51.000  dan kelas III sebesar Rp 80.000 per  bulan.  Dengan  mengetahui  besaran premi  yang  harus  dibayarkan  setiap bulan  tidak  mendorong  masyarakat untuk  mendaftar  menjadi  peserta  JKN. Hal  ini  selain  karena  pendapatan masyarakat  PBPU  di  bawah  UMK maupun  UMP  juga  karena  masyarakat merasa  rugi  dengan  membayar  setiap bulan  padahal  belum  tentu  melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga justru merasa sebagai tambahan beban ekonomi bagi keluarganya.
Sebagaimana disampaikan
oleh
informan : Saya  tidak  mampu  untuk  membayar setiap  bulannya,  dan  apabila  tidak sakit saya tetap harus membayar setiap bulannya  (Nur  Yulianto,  17  Desember 2016)
Masyararakat juga mengetahui cara pembayaran  premi  dan  umumnya pemahamannya  pembayaran  melalui bank.  Cara  pembayaran  premi  JKN yang  mengharuskan  masyarakat  aktif menuju loket-loket pembayaran menjadi salah satu alasan tidak mendaftar peserta JKN. Bahwa masyarakat  merasa  harus  meluangkan waktu  dan  tenaga  hanya  sekedar  untuk membayar premi. Oleh karena itu, cara pembayaran  premi  JKN  perlu  untuk dikaji ulang sebab cara yang selama ini belum  dapat  diterima  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  terutama  yang berada  di  daerah  pedesaan,  belum  ada loket-loket  untuk  pembayaran  premi (bank,
swalayan,BMT, dan sebagainya).
Informasi  terkait  cara  mendaftar, fasilitas  kesehatan  mitra  BPJS,  cara memanfaatkan kartu JKN dan biaya apa saja  yang  ditanggung  oleh  BPJS Kesehatan masih sangat minim.
Masyarakat masih merasa kebingungan tentang  prosedur  pendaftaran  terutama terkait  syarat  administratif  yang  perlu disiapkan dan tempat melakukan pendaftaran sebagian masyarakat memahaminya  bahwa  pendaftaran  di Kepala Dusun. Terkait  fasilitas  kesehatan  yang menjadi mitra BPJS kesehatan,
masyarakat  belum  tahu  secara  lengkap dan  umumnya  pemahaman  masyarakat harus  ke  fasilitas  kesehatan  sesuai dengan  alamat  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP). Di samping itu masyarakat juga belum  tahu  biaya  pengobatan  yang
ditanggung atau dibiayai BPJS kesehatan, sebagian berpendapat bahwa yang didanai hanya pengobatan penyakit tertentu, sedangkan jika operasi  tetap  harus  biaya  sendiri, periksa  mata,  ganti  kacamata  biaya sendiri dan sebagainya. Informasi  yang  paling  minim diterima  masyarakat  yaitu  mengenai cara komplain terkait program JKN..Meski bukan peserta JKN, masyarakat bukan peserta JKN
mengetahui bahwa ada berbagai komplain  terkait  program  JKN  tetapi tidak  mengetahui  prosedur  dan  tempat penyampaian  komplain.  Beberapa  hal yang  menjadi  komplain  masyarakat bukan  peserta  JKN  yaitu  bahwa  PBI tidak  tepat  sasaran  dan  kurang  merata, harus  membayar  premi  setiap  bulan,
prosedur pendaftaran
kepesetaan maupun  layanan  kesehatan  yang  rumit, sosialisasi  yang  sangat  kurang  kepada masyarakat  PBPU  apalagi  yang  berada di    sepedesaan,  dan  sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan informan : Pemerintah  desa  harus  lebih  giat menyampaikan informasi
secara lengkap  kepada  masyarakat  (Sukiyem, 7 Januari 2017). Peran Media Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Media  komunikasi  memiliki  peran untuk  menginformasikan  ( to  inform ), mendidik ( to educate ),membujuk/persuasi (to persuade) dan menghibur ( to persuade).
Dari  penelitian  ini  diperoleh  informasi bahwa media komunikasi yang digunakan  antara  lain  media  massa, hybrid  media dan  media  interpersonal.
Media massa meliputi surat kabar/koran, leaflet,
spanduk,banner/baliho, televisi dan
surat  kabar. Hybrid  media berupa internet dan media interpersonal meliputi pertemuan PKK/RT, pertemuan dengan Kepala Desa/Kepala Dusun/Tokoh  Masyarakat,  pertemuan dengan  teman  atau  tetangga,  dan pertemuan dengan kader kesehatan/kader posyandu). Berdasar  hasil  penelitian,  berbagai media  tersebut  mempunyai  peran to inform, to  educate dan to  persuade. Sedangkan peran media to entertainment  tidak  ditemukan  dalam penelitian  ini.  Media  massa  dan hybrid media mempunyai  peran to  inform dan to  educate artinya  media  tersebut menyampaikan informasi tentang program  JKN  kemasyarakat  luas  yang sifatnya memberikan informasi, pengetahuan  tentang  program  JKN akan  tetapi  tidak  membujuk  atau mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Sedangkan media interpersonal berperan  dalam  3  (tiga)  hal  yaitu to inform, to educate dan to persuade . Untuk meningkatkan minat masyarakat  menjadi  peserta  JKN  maka optimalisasi pemanfaatan media interpersonal  perlu  untuk  ditingkatkan terutama  melalui  pertemuan-pertemuan rutin  yang  ada  di  masyarakat.  Artinya BPJS Kesehatan harus fleksibel menyesuaikan  waktu  pertemuan  warga dalam menyampaikan
informasi, memberikan  edukasi  dan  mengajak masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  BPJS Kesehatan yaitu membekali pengetahuan dan informasi yang lengkap,  detail  dan  jelas  tentang program JKN kepada tokoh masyarakat (Kepala Desa/Kepala Dusun/Ketua RW/Ketua  RT/  Kader  PKK/Kader Posyandu/Kader Kesehatan,
dan sebagainya). Tokoh masyarakat sebagai
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 130-147
pihak yang selalu bersinggungan dengan  masyarakat  akan  lebih  mudah dalam menginformasikan,mendidik maupun  mengajak  menjadi  peserta
JKN.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Simpulan  dari  penelitian  ini adalah;  1)  masyarakat  mengetahui informasi  mengenai  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  melalui  media massa  media hybrid  media dan  media interpersonal,    2)  masyarakat  PBPU tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional karena tidak mengetahui  informasi  secara  lengkap, harus membayar premi bulanan,
pendapatan  rendah,  tidak  terdata  di ketua  RT  atau  Kepala  Dusun  dan merasa  tidak  penting,  3)  media  massa dan hybrid media  berperan to  inform (menginformasikan) dan to  educate (mendidik) sedangkan media interpersonal  berperan to  inform,  to educate dan to persuade (membujuk,mengajak). Saran Saran dari penelitian ini adalah; 1) BPJS Kesehatan hendaknya meningkatkan  komunikasi  persuasif kepada masyarakat khusunya masyarakat  yang  tergolong  PBPU untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan kesadaran tentang pentingnya  JKN  bagi  masyarakat  dan anggota keluarganya. Komunikasi persuasif  dapat  dilakukan  melalui optimalisasi  media-media  interpersonal yang ada di masyarakat, 2) perlu kajian penelitian  lebih  lanjut  mengenai  peran berbagai  pihak  ( stakeholders )  dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat PBPU untuk menjadi
peserta JKN.

## DAFTAR RUJUKAN
Leuwis,  C.  2004. Communication  for rural  Innovation  :  Rethinking Agricultural  Extension  Third Edition, Blackwell Science. London. Poppy,  Ruliana.  2014. Komunikasi Organisasi  :  Teori  dan  Studi
Kasus .  PT  Radja  Grafindo Persada. Jakarta. Putri,  Puri.  2012. Pengaruh  Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap dan  Terpaan  Iklan  Layanan Masyarakat  KB  Versi  Shireen Sungkar  dan  Teuku  Wisnu  di TV  terhadap  Perilaku  KB  pada Wanita  atau  Pria  dalam  Usia Subur. Jurnal interaksi . Volume 1 Nomor 1..hal 46-56. Rahmawati,  Wuri.  2014.  Peran  Media
Komunikasi  dalam  Tanggap Bencana Banjir Lahar Dingin di Sungai  Code  Kota  Yogyakarta. Jurnal penanggulangan Bencana .  Vol  5,  Nomor  1, Tahun 2014.
Rogers,  E.M.  1995. Diffusion  of
Innovation . Fourth Edition, The Free Press, New York.
Thyer.A.Bruce  (Editor).  2001.  The Handbook  of  Sosial  Work Research Methode. Sage Pulication.Inc.  United  States  of America  : Library  of  Congress Cataloging-in-Publication Data.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).