HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI
Faidhul Mannan 1 , Syahrul Ibad 2 , Fathol Bari 3
1, Mahasiswa Prodi Hukum, 2,3, Prodi Hukum Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 faidhul1504@gmail.com, 2 sinbad.sit@gmail.com, 3 Fathadv99@gmail.com

## Abstrak
Pandemi COVID-19 merupakan  kejadian luar biasa yang harus segera  ditanggapi oleh negara/pemerintah.  Hal  itu  karena  COVID-19  berdampak  terhadap  kesehatan masyarakat.  Dalam  Pasal  25  UDHR  menyebutkan  bahwa  setiap  individu  berhak  atas derajat  kehidupan  yang  layak  akan  kesehatan.  Disamping  itu,  kesehatan  merupakan bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 juga mengatur pemenuhan kesehatan dengan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat  1.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tanggung  jawab  negara  terhadap pemenuhan  hak  kesehatan  masyarakat  di  masa  pandemi  sesuai  dengan  yang diamanatkan  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  28  H  Ayat  1.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  (legal  research)  yaitu  melakukan  telaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dengan  menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah negara/pemerintah telah  memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  kesehatan  masyarakat  dengan melakukan berbagai upaya yang terimplementasikan dalam berbagai kebijakan di masa pandemi.
Kata kunci: Hak kesehatan, Pandemi, Tanggung jawab negara

## Abstract
The COVID-19 pandemic is an extraordinary event that must be immediately responded to by the state/government. This is because COVID-19 han an impact on public health. Article 25 oh the UDHR states that every individual has the right to a decent standart of living for health. In addition, health is part of human rights. The 1945 Constitution also regulates the fullfillment of health by creating a healthy life for its people as stated in Article 28 H Paragraph  1.  This  study  aims  to  examine  the  responsibility  of  the  state  towards  the fullfillment of public health rights during a pandemic in accordance with the normative juridical  research  method  (legal  research),  which  is  to  review  library  materials  on regulations  and  literature  related  to  the  problems  studied.  This  study  uses  a  statutory

## Tanggung Jawab Negara
approach  and  a  conceptual  approach  using  prescriptive  analysis.  The  results  obtained from  this  study  are  that  the  state/government  has  fullfilled  its  responsibility  for  public health by making various efforts that have been  implemented in various  policies during the pandemic.

## Keyword: right health, pandemic, responsibility of the state

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  penghujung  tahun  2019,  dunia  dilanda  virus  mematikan  yang  tentu berdampak besar terhadap kesehatan ditiap-tiap negara. Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 merambat seluruh penjuru dunia dengan perhitungan waktu yang terbilang cepat. Hingga pada 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. 1
Virus ini disinyalir berasal dari Kota Wuhan, China. 2 Dugaan kuat terhadap awal mula munculnya COVID-19 disebabkan oleh paparan pasar makanan laut di China yang menjual  berbagai  jenis  makanan  hidup. 3 Ditambah  lagi  penderita  pertama  tidak terdeteksi  sejak  dini  sehingga  kontak  antara  penderita  pertama  dengan  orang  lain menyebabkan penularan tidak segera diketahui dengan cepat oleh petugas medis.
Virus Corona dapat ditemukan pada manusia dan hewan yang dapat menginfeksi serta  menyebabkan  berbagai  penyakit  seperti  flu,  hingga  penyakit  mematikan  seperti Middle  East  Respiratory  Syndrome  (MERS)  dan  Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS). COVID-19 sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama  SARS-CoV-2. 4 SARS-CoV-2  merupakan  jenis  virus  RNA  yang  mudah beradaptasi  dengan  inang  baru  serta  rentan  terhadap  mutasi  sehingga  menghasilkan karakter varian yang berbeda dari varian sebelumnya. 5
1 Yuyun Yulia Ningsih, dkk, “Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita”, Digilib.Uinsgd.Ac.Id (Bandung, 2020).
2 Sholahuddin Al-Fatih, “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi COVID-19 di Wilayah Malang Raya”, Jurnal Dedikasi Hukum 1 (2021), h. 45-57.
3 Ririn  Noviyanti  Putri,  “Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi  COVID-19”,  Jurnal  Ilmiah Universitas Bataghari Jambi, 20(2), (Juli, 2020), h. 705.
4 Pusat  Analisis  Determinan  Kesehatan,  Hindari  Lansia  dari  COVID-19,  dalam www.padk.menkes.go.id (di akses pada tanggal 27 Mei 2022).
5 Adityo  Susilo,  dkk,  “Corona  Virus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini”,    Jurnal  Penyakit
Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2020) dalam https://wellness.jurnalpress.i.d/wellsess/artikel/vieu/21026/pdf  (di akses tanggal 27 Mei 2022).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Worldometer  menyatakan  secara  real  time  bahwa  per  tanggal  21  Mei  2022 pasien  positif  kasus  COVID-19  di  dunia  mencapai  angka  526.876.304,  dengan  jumlah kematian 6.299.321. 6 Hal ini terjadi karena transmisi COVID-19 tidak  terkontrol yang menular kepada setiap orang di ruang publik, baik tertular karena ada kontak langsung dengan penderita atau kontak dengan barang yang dihinggapi COVID-19.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  mendapat  dampak  COVID-19. Keberadaan  COVID-19  memberi  dampak  besar  terhadap  kesehatan  masyarakat  di Indonesia. Tidak hanya pada sektor kesehatan, dunia pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial  masyarakat  juga  terkena  dampaknya.  Per  tanggal  21  Mei  2022  orang  yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai angka 6.052.363 kasus dengan jumlah kematian 156.519. 7
Secara  konstitusional,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  upaya penanggulangan karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini karena kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Pasal  25  Universal  Declaration  of  Human  Rights menyatakan bahwa setiap orang berhak atas derajat hidup yang layak akan kesehatan dan  kesejateraan. 8 Oleh  sebab  itu,  kesehatan  merupakan  salah  satu  dasar  diakuinya derajat  kemanusiaan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kesehatan  merupakan  modal terbesar  dalam  mencapai  kesejahteraan. 9 Dalam  Pasal  28  H  Ayat  1  Undang-undang Dasar  1945  juga  disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  sejahtera  dan mendapat lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu  rumusan  masalah  tentang  bentuk  tanggung  jawab  negara  terhadap  pemenuhan hak  kesehatan  masyarakat  di  masa  pandemi  dan  kesesuaian  kebijakan  terkait
6
Worldometer,
“COVID-19 Pandemic (Live)”, dalam https://www.worldometers.info/coronavirus/  (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).
7 Menteri  Kesehatan,  “Sebaran  COVID-19”,  dalam  https://covid19.go.id/peta-sebaran  (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).
8 Leilani  Ismaniar  Indar,  Muh.  Alwy  Arifin,  A.  Rizki  Amelia,  Hukum  dan  Bioetik  dalam  Perspektif Etika dan Hukum (Yogyakarta: DEEPUBLISH, n.d.).
9 Mikho  Ardinata,  “Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Hak Asasi  Manusia  (State  Responsibilities  Of  Health  Guarantee  In  The  Perpective  Of  Human  Rights)”,  Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 2 (Agustus, 2020), h. 320.

## Tanggung Jawab Negara
penanggulangan  dan  pengendalian  dengan  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  28  H Ayat1.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  (legal  research), yaitu menelaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 10
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dengan  menggunakan bahan  hukum  primer  meliputi  Undang-undang  Dasar  1945  dan  peraturan  di bawahnya, 11 bahan  hukum  sekunder  meliputi  buku-buku,  kamus,  dan  jurnal-jurnal hukum, 12 dan  bahan  hukum  tersier  (non  hukum)  meliputi  literatur  yang  memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian. 13
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen  atau bahan pustaka merupakan upaya yang  dilakukan untuk mengkaji, mempelajari, dan memahami bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
Analisis  dalam  penelitian  ialah  dengan  mengolah  bahan-bahan  hukum  yang sudah  dikumpulkan  kemudian  menyusun  secara  sistematis  dan  terarah  dengan menggunakan  metode  preskriptif  (mengaitkan  fakta  yang  dijumpai  dengan  norma hukum  sebagai  alat  ujinya). 14 Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  preskripsi  atau penilaian  mengenai  benar  atau  salah  atau  apa  yang  seharusnya  menurut  hukum terhadap masalah hukum yang diteliti. 15

## PEMBAHASAN

## A. Hak Kesehatan Masyarakat
Konvensi  Internasional  menetapkan  hak  kesehatan  sebagai  bagian  dari  hak dasar. Dalam pembukaan Konstitusi Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa hak  atas  kesehatan  merupakan  suatu  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  sehingga
10 Soerjono Soekanto dan S Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001, h. 14.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, h. 141.
12 Ibid, h. 141.
13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Unram Press, 2020, h. 60.
14 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  RadjaGrafindo Persada, 2004, h. 42.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
harus  dilindungi,  dihormati  dan  dipenuhi  tanpa  membedakan  etnis,  kepercayaan, pilihan  politik  dan  kondisi  ekonomi  maupun  sosial. 16 Kemudian  Komite  Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengafirmasi hak atas kesehatan bahwa kesehatan harus diberi  tempat  strategis  sebagai  hak  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  hak  asasi lainnya. 17
Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  menjamin  hak  asasi  manusia  dalam Undang-undang  Dasar  1945  pada  Pasal  28A-28J.  Secara  spesifik,  Pasal  28  H  Ayat  1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Tentu negara memiliki peran penting dalam terciptanya kehidupan yang sehat.
Amanat  konstitusi  tentang  hak  kesehatan  masyarakat  tersebut  kemudian diafirmasi kedalam beberapa undang-undang, seperti diantaranya pada Pasal 9 Ayat 3 Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup  yang baik  dan sehat,  Pasal 4 dan 6 Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa masyarakat berhak atas kesehatan dan mendapat lingkungan yang sehat.  Maka secara garis  besar    beberapa  pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas  menyatakan  bahwa  dalam lingkup  lebih  luas,  masyarakat  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  kehidupan  layak dengan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan layanan kesehatan  yang  harus  senantiasa  diupayakan  oleh  pemerintah,  karena  hak  atas kesehatan merupakan hak fundamental dan tujuan dari kemartabatan manusia. 18

## B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Masyarakat Dan Kebijakan Di Masa Pandemi
Dalam  menghadapi  pandemi  COVID-19,  negara/pemerintah  mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai tanggung jawabnya guna mengatasi penyebaran COVID-19.
16 Virginia A. Leary, “The Right to Health in International Human Rights Law”, Health and Human Rights 1, No. 1 (1994), h. 24-56.
17 Human Rights, “What is The Right to Health?”, dalam  https://www.humanrights.is/en/human- rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to- health/what-is-the-right-to- health#:~:text=Health%20is%20a%20fundamental%20human,living%20a%20life%20in%20dignity (diakses pada tanggal 7 Juni 2022).
18 Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 152.

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi
Pasal 15 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  lingkungan,  tatanan,  fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Sebagai  langkah  awal  menyikapi  COVID-19,  pemerintah  menerbitkan  Keppres No.  7  Tahun  2020  Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020. Tujuan dibentuknya gugus tugas tersebut ialah untuk  meningkatkan  ketahanan  nasional  dibidang  kesehatan,  mempercepat penanganan  COVID-19,  meningkatkan  antisipasi  perkembangan  eskalasi  penyebaran COVID-19,  meningkatkan  sinergi  pengambilan  kebijakan  operasional,  dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi serta merspons COVID-19.  Hal  tersebut  tentu  menandakan  keseriusan  pemerintah  dalam  menyikapi keberadaan COVID-19 yang mengancam kesehatan masyarakat.
Kemudian  pemerintah  kembali  menerbitkan  Keppres  No.  11  Tahun  2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 pada 31 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang menyebabkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  sehingga  dibutuhkan  upaya  penanggulangan berdasarkan pertimbangan pemerintah terhadap jumlah kasus dan kematian yang terus meningkat.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No.  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  disinyalir  dapat meminimalisir  kasus  dan  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19.  PSBB merupakan salah satu alternatif yang tersebut dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Kebijakan  PSBB  bertujuan  untuk  mencegah penyebaran  penyakit  yang  menyebabkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  secara meluas yang sedang terjadi suatu wilayah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk menjalankan undang-undang. 19
19 Hukum  Online,  Apa  itu  Peraturan  Pemerintah  dan  Bisakah  Berlaku  Jika  belum  Ada  Peraturan Pelaksananya? dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan- bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-lt5943825cc413c (diakses pada tanggal 14 Juni 2022).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Permenkes  No.  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19  yang  merupakan  peraturan pelaksana  dari  PP  PSBB  menyebutkan  bahwa  penetapan  terhadap  pengambilan kebijakan PSBB harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut disebutkan dalam Pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  PSBB  bisa  ditetapkan  apabila  disuatu  wilayah provinsi/kabupaten/kota  terdapat  peningkatan  kasus  atau  kematian,  terjadinya penyebaran  yang  signifikan  dan  cepat  ke  beberapa  wilayah  serta  terdapat  kaitan epidomologis serupa dengan wilayah atau negara lain. Pasal 3 dan 4 dalam Permenkes tersebut  berisi  perihal  permohonan  penetapan  yang  disebutkan  bahwa  menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota  yang  disertai  dengan  data  jumlah  kasus  dan  penyebaran serta  terjadi  transmisi  lokal  dengan  disertai  kurva  epidemiologi.  Pasal  9  Permenkes PPSBB  juga  menyebutkan  bahwa  PSBB  dilakukan  atas  dasar  peningkatan  kasus  dan penyebaran yang begitu cepat dalam kurun waktu tertentu, serta ada bukti terjadinya transmisi  lokal.  Pada  Pasal  13  Permenkes  PPSBB,  terdapat  tata  cara  pelaksanaan dengan  meliburkan  sekolah  dan  tempat  kerja,  membatasi  kegiatan  keagamaan, membatasi  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas  umum,  membatasi  kegiatan  sosial  dan budaya serta moda transportasi.
Setelah  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar,  pemerintah  menerbitkan  Keppres  No.  12  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  COVID-19  pada  13  April  2020  yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan bencana nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Huruf c UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional maupun daerah.
Ditanggal  20  Juli  2020,  pemerintah  menetapkan  Perpres  No.  82  Tahun  2020 Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 20  Juli  2020  yang  memiliki  tugas  untuk  menyusun  rekomendasi  kebijakan  strategis terkait  penanganan  COVID-19  dan  pemulihan  ekonomi,  mengintegrasikan  dan menetapkan  langkah-langkah  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  diambil  serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan terkait.

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi
Pada  4  Agustus  2020  presiden  menetapkan  Inpres  No.  6  Tahun  2020  Tentang Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan dan  Pengendalian  COVID-19  yang  mengintruksikan  kepada  seluruh  jajaran  kabinet menteri,  sekretaris  kabinet,  panglima  TNI  dan  aparatur  terkait  serta  seluruh  kepala daerah  agar  melakukan  upaya  yang  diperlukan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan kewenangan masing-masing dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID- 19, baik berupa koordinasi, sosialisasi dan pengetatan penggunaan protokol kesehatan di masa pandemi, melakukan monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang diambil oleh kepala  daerah  masing-masing  lalu  melaporkan  pelaksanaan  kebijakan  terkait  kepada presiden  serta  melakukan  berbagai  upaya  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan COVID-19 lainnya.
Upaya  selanjutnya  yang  merupakan  inisiasi  pemerintah  adalah  vaksinasi  yang merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  dan  mengendalikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi dilaksanakan disamping tetap terlaksananya berbagai upaya  lain  seperti  PSSB  dan  pengetatan  protokol  kesahatan  baik  perorangan  atau kelompok. Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang mendapat suntikan vaksin  buatan  Sinovac  pada  13  Januari  2021  yang  dilakukan  di  Istana  Negara.  Selain presiden,  ada  beberapa  pejabat,  tokoh  agama,  organisasi  profesi  dan  perwakilan masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  program  vaksinasi. 20 Ketentuan  vaksinasi  terkait pengadaan  vaksin  ada  pada  Permenkes  No.  28  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan Pengadaan  Vaksin  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  COVID-19.  Pertanggal  15 Juni  2022  total  dosis  yang  diberikan  sebanyak  417.522.347  dan  orang  yang  sudah  di vaksin lengkap sebanyak 168.251.795 dengan persentase 63% dari total populasi. 21
Disamping  tetap  berjalannya  program  vaksinasi,  pemerintah  memberlakukan PPKM sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan PSBB. Kebijakan terkait PPKM tertuang dalam  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Untuk  Pengendalian  Penyebaran  COVID-19.  PPKM  merupakan pembatasan  kegiatan  masyarakat  layaknya  kebijakan  PSBB  akan  tetapi  memiliki kriteria  tersendiri  terhadap  pemberlakuannya,  baik  dalam  pengetatan  protokol
20 Kementerian Kesehatan RI, Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima  Suntikan  Vaksin  COVID-19  dalam  http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai- dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/ (diakses pada tanggal 20 Juni 2022).
21 Google Berita, COVID-19 dalam
https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&state=7&gl=ID&ceid=ID%3Aid (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
kesehatan maupun pembagian kriteria zonasi terkait pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Kriteria zonasi untuk membedakan daerah terdampak serius dengan skenario pengendalian berbeda agar penanganan COVID-19 dapat terorganisir dengan baik. PPKM pertama kali diberlakukan tanggal 11 – 25 Januari 2021 sebagaimana yang disebutkan  dalam  diktum  kedua  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID- 19  di  sejumlah  wilayah  Jawa  dan  Bali.  Adapun  bentuk  pengaturannya  ialah  dengan menerapkan  kerja  dari  rumah  (WFH)  dengan  kapasitas  75%  dan  kerja  dari  kantor (WFO)  dengan  kapasitas  25%,  melakukan  KBM  daring,  dan  beberapa  pembatasan dalam  ruang  publik  serta  tempat  ibadah.  Kemudian  Menteri  Dalam  Negeri memperpanjang  PPKM  tanggal  26  Januari  –  8  Februari  2021  yang  dikenal  sebagai PPKM  Jilid  Kedua.  PPKM  ini  merupakan  perpanjangan  karena  kasus  COVID-19  tidak kunjung menurun.
Setelah pemberlakuan PPKM Jilid Pertama dan Kedua, pemerintah menetapkan PPKM  Mikro  yang  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  meminimalisir  penyebaran COVID-19 melalui pengetatan posko-posko yang ada di desa dan kelurahan, baik terkait pematuhan  protokol  kesehatan  COVID-19  maupun  menguatkan  pelaksanaan  3T (testing, tracing, treatment). Melalui tayangan youtube Sekretariat Presiden pada Kamis 4  Februari  2021,  Presiden  Joko  Widodo  menuturkan  pentingnya  penerapan  PPKM berbasis mikro yang di terapkan hingga level  RT. 22 PPKM mikro diberlakukan  sejak 9 Februari.
Indonesia memberlakukan PPKM Darurat dalam kurun waktu masa berlaku 3  – 20  Juli  2021  yang  ada  dalam  Imnendagri  No.  15  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat  COVID-19  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali.  PPKM darurat ini diterapkan pada setiap daerah di DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  DI  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa  Timur,  dan  Bali  dengan kriteria level 3 dan 4.
Kebijakan yang tersebut di atas merupakan tanggung jawab negara/pemerintah. Tanggung  jawab  tersebut  merupakan  implementasi  dari  Pasal  15  Undang-undang
22 Kompas,  PPKM  Mikro  Berlaku  Mulai  9  Februari,  Ini  Aturan  yang  Harus  Diketahui  dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro-berlaku-mulai-9-februari-ini- aturan-yang-harus-diketahui?page=all (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi
Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap kesehatan  warga  negaranya  baik  fisik  maupun  sosial.  Dalam  pasal  tersebut  tidak  ada penspesifikasian  terhadap  keadaan  dalam  penerapannya.  Jadi  baik  dalam  keadaan normal  maupun  keadaan  darurat,  negara  bertanggung  jawab  menjamin  kesehatan masyarakatnya  dengan  melakukan  berbagai  upaya  yang  dianggap  bisa  mengurangi dampak maupun menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Hal ini senada dengan  asas  salus  populi  suprema  lex  esto  yang  menyatakan  bahwa  keselamatan masyarakat berada di atas hukum. Pasal 10 Undang-undang Wabah Penyakit Menular mengamanatkan kepada pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan.

## KESIMPULAN
Di  masa  pandemi  COVID-19,  negara/pemerintah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  sebagai  upaya  preventif  guna  menghentikan  penyebaran  COVID-19  dan melindungi  kesehatan  masyarakat  yang  merupakan  tanggung  jawab  negara  sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan  kehidupan  yang  baik  dan  sehat.  Kebijakan  tersebut  berupa  upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran melalui berbagai pembatasan kegiatan masyarakat  seperti  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur lebih lanjut di beberapa daerah terdampak  serius  dengan  memberikan  kriteria  tersendiri  seperti  kriteria  Zonasi  dari Merah hingga Hijau dan tingkat Level 4-1, mengetatkan penggunaan protokol kesehatan seperti  penggunaan  masker  dengan  tujuan  agar  transmisi  pandemi  COVID-19 terkendali dengan tidak bertambahnya pasien aktif COVID-19, dan melakukan vaksinasi untuk  membentuk  kekebalan  imunitas  baik  individu  ataupun  kelompok  agar  mata rantai penyebaran COVID-19 terhenti.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Unram Press, 2020.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Soerjono Soekanto dan S Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001.

## Jurnal
Leilani  Ismaniar  Indar,  Muh.  Alwy  Arifin,  A.  Rizki  Amelia,  Hukum  dan  Bioetik  dalam Perspektif Etika dan Hukum (Yogyakarta: DEEPUBLISH, n.d.).
Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
Mikho  Ardinata,  “Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perpective Of Human Rights)”, Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 2 (Agustus, 2020).
Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”, Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi, 20(2), (Juli, 2020).
Sholahuddin Al-Fatih, “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi COVID-19 di Wilayah Malang Raya”, Jurnal Dedikasi Hukum 1 (2021), h. 45-57.
Virginia A. Leary, “The Right to Health in International Human Rights Law”, Health and Human Rights 1, No. 1 (1994).
Yuyun Yulia Ningsih, dkk, “Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita”, Digilib.Uinsgd.Ac.Id (Bandung, 2020).

## Internet
Adityo  Susilo,  dkk,  “Corona  Virus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini”,  Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2020) dalam https://wellness.jurnalpress.i.d/wellsess/artikel/vieu/21026/pdf  (di  akses tanggal 27 Mei 2022).
Google Berita, COVID-19 dalam
https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&state=7& gl=ID&ceid=ID%3Aid (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).
Hukum  Online,  Apa  itu  Peraturan  Pemerintah  dan  Bisakah  Berlaku  Jika  belum  Ada Peraturan  Pelaksananya?  dalam  https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa- itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan- pelaksananya-lt5943825cc413c (diakses pada tanggal 14 Juni 2022).
Human Rights, “What is The Right to Health?”, dalam https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative- analysis-of-selected-case-law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-health/what-is- the-right-to- health#:~:text=Health%20is%20a%20fundamental%20human,living%20a%20l ife%20in%20dignity (diakses pada tanggal 7 Juni 2022).

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi
Kementerian Kesehatan RI, Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang
Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19 dalam
http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden- orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/ (diakses pada tanggal 20 Juni 2022).
Kompas, PPKM Mikro Berlaku Mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro- berlaku-mulai-9-februari-ini-aturan-yang-harus-diketahui?page=all (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).
Menteri  Kesehatan,  “Sebaran  COVID-19”,  dalam  https://covid19.go.id/peta-sebaran (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).
Pusat  Analisis  Determinan  Kesehatan,  Hindari  Lansia  dari  COVID-19,  dalam www.padk.menkes.go.id (di akses pada tanggal 27 Mei 2022).
Worldometer, “COVID-19 Pandemic
(Live)”, dalam
https://www.worldometers.info/coronavirus/  (diakses  pada  tanggal  21  Mei 2022).