Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 727
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)

## STRATEGI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
Fanni Marishah Tanjung 1 , Zuhrizal Fadhly 2
Universitas Teuku Umar; Aceh Barat, Indonesia fannitanjung@gmail.com 1 ; zuhrizalfadhly@utu.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui strategi apa saja yang telah  dilaksanakan Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam  memberikan pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing- masing  serta  untuk  menganalisis  sejauh  mana  implementasi  strategi  yang  telah  dilakukan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  meliputi: reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Sekretariat  DPRK  Aceh  Selatan  telah  menerapkan  berbagai  strategi  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi,  baik  dari  strategi  pembangunan  struktur,  strategi  pembangunan atau  penyederhanaan  sistem  prosedur,  strategi  pembangunan  infrastruktur  dan  strategi pengembangan  budaya.  Namun  pada  beberapa  program  pada  item  strategi,  pelaksanaannya belum  maksimal,  diantaranya  program  studi  banding  pegawai  yang  belum  maksimal dilaksanakan  dan  pada  aspek  pemberian  penghargaan kepada  pegawai  yang  berprestasi,  belum ada  penetapan  reward  secara  tertulis,  masih  terdapat  kendala  waktu  proses  dalam  pengajuan sarana dan prasarana yang rusak sehingga  mengganggu pekerjaan karyawan. Kesimpulan  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sekretariat telah menerapkan strategi pelayanan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal.
Kata Kunci: Strategi, Pelayanan, Sekretariat DPRK

## ABSTRACT
This study aims to find out what strategies the South Aceh DPRK Secretariat has implemented in providing services in accordance with their respective functions and duties and to analyze the extent  to  which  the  implementation  of the  strategy  has  been  carried  out. The  research  method used is a qualitative method. The data sources used are primary and secondary. Data analysis techniques  used  in  the  study  include:  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions.  The  results  showed  that  the  Secretariat  of  the  DPRK  Aceh  Selatan  had implemented  various  strategies  in  solving  the  problems  faced,  both  from  the  structure development  strategy,  the  development  strategy  or  simplification  of  the  procedure  system,  the infrastructure development strategy and the culture development strategy. However, in several programs in the strategy items, the implementation has not been fully maximized, including the employee  comparative  study  program  which  has  not  been  maximally  implemented  and  in  the aspect of giving awards to employees who excel, there has not been a written reward set, there are  still  problems  with  processing  time  in  proposing  damaged  facilities  and  infrastructure  so that interfere with employee  work. The conclusion that can be drawn from the research is that
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 728
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
the  secretariat  has  implemented  a  service  strategy,  but  its  implementation  has  not  been  fully maximized.
Keywords: Strategic, Service, Secretariat DPRK

## PENDAHULUAN
Terciptanya  suatu  penyelenggaraan  pelayanan  yang  prima  dalam  lingkup  publik sesuai amanat Undang-Undang 1945 merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh setiap  organisasi  publik  baik  organisasi  dalam  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif. Dalam  konteks  public  (Riani,  2021)  mendefiniskan  pelayanan  sebagai  suatu  aktivitas yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  dalam  bentuk  pemenuhan  kepentingan  pelayanan selaras dengan regulasi perundang-undangan untuk masing-masing penduduk dan warga negara baik dalam bentuk pelayanan administratif, barang ataupun jasa. Senada dengan hal  tersebut  (Muslim,  2022)  mengartikan  pelayanan  sebagai  suatu  kegiatan  yang bertujuan untuk terciptanya kepuasan masyarakat.
Dalam  (Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik,  n.d.)  dijelaskan  bahwa  suatu  pelayanan  akan  dinilai  baik  jika  telah memenuhi  beberapa  aspek  utama,  meliputi:  Kepentingan  umum,  kepastian  hukum, kesamaan  hak,  profesional,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kemudahan,  fasilitas  serta penyelengaraan layanan yang efektif dan efesien.
Di  sisi  lain  (Saputro,  2015)  mengemukakan  bahwa,  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, setidaknya  instansi pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan  harus memiliki  4  item  pembentuk  layanan  publik,  di  antaranya:  Pemberi  layanan,  penerima layanan,  bentuk  layanan  dan  feedback  balik  positif  yang  diberikan  oleh  objek  layanan sebagai bentuk respon dari kepuasan layanan yang telah diberikan.
Berbagai  upaya  inovasi  dan  kebijakan  telah  dilakukan  pemerintah  untuk memberikan pelayanan prima, salah satu di antaranya  yaitu  dengan  membentuk tenaga pembantu  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dalam  organisasi  publik  khususnya  pada lingkup    lembaga  legislatif  yaitu  pembentukan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota.  Pembentukan  sekretariat  tersebut  bertujuan  untuk  terciptanya sistem pendukung DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga representative dari rakyat agar pelayanan yang diberikan kepada rakyat lebih terstruktur dan maksimal.
Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dilandaskan pada pasal 15 ayat 2 (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, n.d.)  dan  pasal  204(Undang-Undang  No  17  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, n.d.). Salah  satu  Kabupaten  yang  ikut  menjadi  bagian  dari  implementasi  pembentukan Sekretariat  DPRK  adalah  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Pembentukan  Sekretariat  DPRK Aceh  Selatan  ditetapkan  dalam  (Qanun  Nomor  04  Tahun  2020  Tentang  Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, n.d.) landasan Qanun tersebut
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 729
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
juga merujuk pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang telah diuraikan sebelumnya.
Salah satu tujuan dibentuknya Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan adalah untuk  membantu  kesuksesan  penyelenggaraan  tugas  dan  wewenang  DPRK  khususnya di  bidang  administrasi  dan  lainnya  lingkup  Aceh  Selatan.  Sekretariat  DPRK  Aceh Selatan  juga  memiliki  tugas  dan  fungsi  secara  spesifik  dan  telah  diatur  dalam  Qanun Nomor  04  Tahun  2020,  yaitu  memiliki  tugas  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan sekretariat,  pengelolaan  keuangan,  membantu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRK, serta menyediakan dan  mengkoordinasikan tenaga profesional  yang dibutuhkan DPRK sesuai dengan kelayakan finansial.
Sedangkan fungsinya meliputi: Penyelenggaraan adm kesekretariatan, penyelenggaraan  administrasi  Keuangan,  penyelenggaraan  rapat  DPRK  dan menyediakan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRK.  Bersamaan  dalam  perjalanan pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  Sekretariat  DPRK  Kabupaten  Aceh  Selatan  telah berupaya  melakukan  berbagai  strategi  untuk  mencapai  terobosan  dalam  memberikan pelayanan  maksimal  kepada  DPRK,  salah  satunya  adalah  dengan  menciptakan  sistem kerja yang cepat dan tepat. Namun dalam implementasinya juga masih terdapat berbagai problematika  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga  menganggu  kinerja  dan  produktivitas dari pegawai Sekretariat DPRK sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal.
Menurut (Farchan, 2018) strategi adalah pola tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana  utama  yang  ditetapkan  organisasi  agar  mencapai  tujuan.  Strategi  juga merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam penentuan kebijakan serta  program  operasional.  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh Selatan  telah  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mendorong  atau memfasilitasi  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  penyusunan  pedoman. Pedoman  tersebut  telah  disepakati  oleh  instansi  terkait  untuk  dijadikan  pedoman,  dan arahan  bagi  seluruh  kegiatan  dalam  organisasi.  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten Aceh Selatan memiliki aturan berupa aturan, kelembagaan, tata cara, alokasi sumber  daya,  dana,  waktu.  Dimana  aturan  itu  diharapkan    sebagai  pedoman,  prinsip, atau  isyarat  penting  dalam  mengembangkan  suatu  program  kerja  (RENSTRA  DPRK Aceh  Selatan).  Dengan  menerapkan  strategi  yang  tepat,  maka  dapat  menciptakan pelayanan yang kompetitif di lingkungan organisasi (Maria Stella, 2019).
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh  Selatan  memiliki standar pelayanan rekomendasi yang mengatur di dalamnya sistem, mekanisme, dan prosedur di lingkup  organisasi.  Prosedur  ini  meliputi:  (1)  seluruh  masyarakat  atupun  dinas-dinas yang  mengirimkan  surat  dukungan  rekomendasi  ke  Sekretariat  DPRK  Aceh  Selatan ditujukan pada bagian umum; (2) surat masuk tersebut diagendakan kemudian disposisi pertama kepada Kabag Bagian Umum; (3) dilanjutkan diposisi kedua kepada Sekretaris
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 730
ISSN: 2715-9671 (Online)
DPRK;  (4)  Sekretaris  Dewan  Melanjutkan  surat  rekomendasi  kepada  ketua  DPRK untuk  disetujui;  (5)  kalau  sudah  disposisi  oleh  Ketua  DPRK  sesuai  arahannya  akan ditindak  lanjuti  dan  dikembalikan  kepada  bagian  umum;  (6)  kemudian  bagian  umum membuat surat  rekomendasi untuk memberikan persetujuan serta dukungan; (7) Kabag umum mengoreksi surat, meminta paraf Sekretaris DPRK dan dinaikkan kepada Ketua DPRK  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  ditandangani  Ketua  DPRK;  dan  (8) kemudian  bagian  umum  mengagendakan  surat  untuk  memberi  nomor  surat  dan  diberi sampul dikirim surat sesuai alamat yang ditujukan.
Gambar 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Sekretariat DPRK Aceh Selatan. Sumber: Web SIPPN DPRK Aceh Selatan.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis secara langsung di  lapangan,  terdapat  berbagai  problematika  yang  terjadi.  Salah  satunya  adalah permasalahan yang terjadi di bidang Layanan/fungsi substantif meliputi: kurangnya staf yang  mampu  mendukung  misi  dan  fungsi  Sekretariat  DPRK  dengan  menyumbangkan ide  dalam  penelitian/evaluasi  produk  hukum,  dukungan/layanan  berupa  data  dan informasi  terbatas  pada  penyediaan  saja  dan  penggunaan  data  dan  informasi  belum maksimal  untuk semua anggota DPRK. Keberadaan staf tenaga kerja serta pengadaan sarana sebenarnya menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Permasalahan  lainnya  datang  dari  segi  pelayanan  fungsi  administrasi instersif/manajerial,  meliputi:  masih  terjadinya  pergeseran  jadwal  program/kegiatan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 731
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan tugas masih ada tumpang tindih tugas masing- masing  staf,akuntabilitas,  pelaporan  serta  dokumentasi  hasil  pelaksanaan  tugas  belum maksimal.  Berbagai  problematika  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, diantaranya:  kurangnya  dukungan  terhadap  staf  dengan  keahlian  yang  kompeten, Sekretariat DPRK belum melakukan segala upaya dalam membangun jaringan lembaga untuk  mendukung  arus  informasi,  selain  itu  juga  fasilitas  komunikasi  dan  dukungan internal dan eksternal  masih kurang memadai.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan,  penting  bagi  pemerintah  untuk menciptakan berbagai strategi dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi agar terciptanya  kualitas  pelayanan  yang  maksimal  kepada  unsur  DPRK  yang  menjadi representative  dari  masyarakat.  Hal  ini  berdasarkan  pendapat  (Nurmandi,  2010) mengutarakan  bahwa  kehadiran  inovasi  dan  strategi  dari  pemerintah  dalam  pemberian layanan  ialah  salah  satu  bagian  penunjang  untuk terciptanya  kualitas  pelayanan  publik prima.
Kajian sebelumnya tentang strategi peningkatan pelayanan publik  dilakukan oleh (Furqoni, 2015)  yang  mempelajari  strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ponorogo.  Pada  program pelaksanaan  KTP  yang  dilaksanakan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Penduduk Ponorogo sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala di beberapa tahapan  pelayanannya.  Dan  yang  membedakan  kajian  tersebut  dengan  penelitian  ini yaitu fokus penelitiannya.
Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  “Strategi  Pelayanan  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Selatan”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperjelas  strategi  apa  yang  diterapkan  pemerintah  dan  sejauh  mana  implementasi strategi tersebut sudah dijalankan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  akurat  hal-hal  yang  terjadi  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  dengan  mengumpulkan  data, menafsirkan dan menganalisis secara objektif  (Uamang et al., 2018). Sumber data yang digunakan  yaitu data primer  merupakan data  yang dikumpulkan secara  langsusng oleh peneliti  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  (Aminah,  2019).  Sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  sudah  tersedia  dan  dapat  diperoleh  peneliti  dengan  membaca, menonton, atau mendengarkan (Iskandar, 2009).
Data  Primer  didapatkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi sedangkan  skunder  melalui  studi  literature  e-library,  dokumentasi,  pengumpulan  data melalui  website  serta  media  sosial  (Herliani,  2016).  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  reduksi  data  adalah  proses  selektif  yang  memfokuskan  perhatian
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 732
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
untuk kesederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah dari catatan yang ditulis di lapangan,  penyajian  data  adalah  kegiatan  yang  melibatkan  menyusun  seperangkat informasi,  menarik  kesimpulan  dan  memberi  kesempatan  untuk  menarik  kesimpulan pengambilan  tindakan,  serta  penarikan  kesimpulan  adalah  penarikan  kesimpulan  yang didapatkan  peneliti  dilapangan  (Gumilang,  2016).  Informan  penelitian  terdiri  dari Sekwan Sekretariat DPRK Aceh Selatan (1 orang), Kabag Keuangan  (1 orang), Kabag Risalah  Hukum  dan  Persidangan  (1  orang),    Kabag  Umum  (1  orang),  Kasubbag  Tata Usaha  dan  Kepegawaian    (1  orang)  dan  Kasubbag  Hukum,  Humas,  Perpustakaan  dan Dokumentasi  (1 orang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan  merupakan  salah satu  organisasi  pemerintahan  yang  berkewajiban  memberikan  pelayanan  aktif  kepada DPRK,  dalam  proses  pemberian  layanan,  Sekretariat  DPRK  telah  menjalankan  fungsi dan  tugas  pokoknya,  hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  implementasi  dari  amanah UUD  1945 serta untuk mewujudkan pelayanan yang prima.
Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai problematika yang terjadi sehingga  pelayanan  tidak  dapat  berjalan  secara  maksimal.  Dalam  hal  ini,  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Selatan  telah  berupaya  memperbaiki problematika  tersebut.  Upaya  yang  dijalankan  berupa  pelaksaaan  strategi  yang  telah diimplementasikan oleh sekretariat DPRK. Dalam menganalisis strategi pelayanan yang berkaitan  dengan  birokrasi  pemerintahan  tersebut,  penulis  mengadopsi  4  strategi  yang dikemukan oleh (Osborne, D & Plastrik, 2000) sebagai indikator dalam penelitian serta mengaitkan  implementasi  strategi  pelayanan  tersebut  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## Strategi Pengembangan Struktur Organisasi
Strategi  pengembangan  struktur  merupakan  strategi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  dalam  organisasi  (Furqoni,  2015).  Pada  strategi ini,  organisasi  juga  diharuskan  untuk  mengembangkan  struktur  dan  sumber  daya organisasi  agar  berintegritas,  maju,  fleksibel,  modern,  sederhana,  tanpa  berbelit-belit serta dapat bersaing dengan instansi lainnya baik di unsur pemerintahan ataupun swasta.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sekretariat  DPRK  Aceh  Selatan  sebagai  organisasi publik  melaksanakan  strategi  pengembangan  struktur  organisasi  sekretariat  melalui  2 program utama,  yaitu:  1) Program peningkatan sumber daya  manusia serta 2) Program peningkatan disiplin sumber daya aparatur.

## Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
Program  peningkatan  sumber  daya  manusia  dirancang  melalui  kegiatan bimbingan  teknis  (bimtek)  kepada  pegawai  yang  bekerja  di  Sekretariat  DPRK  Aceh Selatan  serta  melalui  pelaksanaan  kegiatan  studi  banding  pegawai  lingkup  sekretariat.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 733
ISSN: 2715-9671 (Online)
Dalam  hal  ini, Sekretariat DPRK  Aceh Selatan telah  melakukan  bimbingan teknis,  hal tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kasubbag  Pokok  dan  Fungsi Bagian  Umum  dan  Aparatur  yang  menyampaikan  bahwa  Sudah  dilakukan  bimtek sekretariat  menyangkut  tugas  dan  fungsinya,  salah  satunya  adalah  bimtek  tentang keuangan, penggunaan aplikasi SIPD dan SIMDA.
Pada  bidang  administrasi  kepegawaian  juga  sudah  dilakukan  bimbingan  teknis terkait  bimbingan  penulisan  pengisian  SKP.  Namun  presentase  bimtek  yang  dilakukan masih  sangat  sedikit  atau  tidak  secara  keseluruhan  bagi  setiap  pegawai  yang  ada  di lingkup sekretariat. Berdasarkan  hasil wawancara mendalam penulis dengan Kasubbag Pokok  dan  Fungsi  Bagian  Umum  dan  Aparatur,  salah  satu  penyebab  sedikitnya intensitas  pelaksanaan  bimbingan  teknis  bagi  seketariat  DPRK  Aceh  Selatan dikarenakan  pada  dasarnya  seluruh  pegawai  sudah  diberikan  ilmu  dasar  mengenai  tata cara  bekerja  di  instansi  sekretariat  melalui  proses  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang dinamakan prajab.
Di  dalam  prajab  diajarkan  kapada  pegawai  tentang  hal-hal  apa  saja  yang seharusnya  dipegang  seorang  pegawai  dalam  memberikan  layanan  pada  objek  yang akan  dilayani  serta  hal  apa  saja  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  pegawai  dalam memberikan  pelayanan.  Pada  akhirnya  keputusan  untuk  membuat  kegiatan  bimtek kepada pegawai itu merujuk kepada arahan pimpinan (Sekretaris Dewan). Namun untuk penyelenggaraan  bimtek  bagi  pegawai  yang  memegang  kendali  peran  tertentu  seperti pengelola  aplikasi  layanan  dan  aplikasi  bagian  laporan  keuangan,  bimtek  tetap  aktif dilakukan.  Karena  implementasi  dari  tugas  dan  fungsi  yang  mereka  jalankan  sifatnya fleksibel  dan  terus  terjadinya  pembaharuan  sehingga  harus  diberikan  pelatihan  dan bimbingan secara berkala.
Selanjutnya  pada  pelaksanaan  studi  banding  pegawai,  juga  sudah  dilakukan namun  anggota  yang  diikutsertakan  hanya  dari  kalangan  anggota  dewan  sedangkan untuk pegawai sekretariat belum dilakukan kegiatan studi banding sama sekali.
Dari  hasil  penelitiandisimpulkan  bahwa  strategi  pelayanan  melalui  peningkatan sumber  daya  manusia  sudah  dilaksanakan  meskipun  belum  optimal  sepenuhnya  dan sudah  berusaha  untuk  mengimplementasikan    Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor 25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  untuk  menciptakan  sumber  daya manusia yang profesional.

## Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program  peningkatan  disiplin  aparatur  dirancang  lewat  kegiatan  penerapan disiplin  pegawai,  penerapan  sanksi  kepada  pegawai  serta  pemberian  penghargaan kepada pegawai  yang berprestasi. Dalam hal  ini, Sekretariat DPRK Aceh Selatan telah melaksanakan  strategi  penerapan  disiplin  kepada  pegawai  dengan  presentase kedispilinan  yang  terukur  adalah  60%,  untuk  penerapan  sanksi  kepada  pegawai,
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 734
ISSN: 2715-9671 (Online)
sekretariat  tidak  memberikan  sanksi  secara  tertulis  dengan  pembuatan  peraturan  bagi pegawai  yang  melanggar,  namun  pimpinan  hanya  memberi  sanksi  berupa  teguran kepada seluruh pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja.
Selanjutnya pada aspek pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, unsur pimpinan Sekretariat DPRK tidak menetapkan reward secara tertulis dalam surat keterangan  (SK)  ataupun  Surat  Keputusan  (SP)  kepada  pegawai  yang  berprestasi. Namun  reward  diberikan  berdasarkan  kebijakan  pimpinan  melalui  pemberian  hak perjalanan dinas.
Bentuk  kebijakan  tersebut  dianggap  kurang  baik  oleh  beberapa  pegawai  karena tidak  menjamin  sepenunya  hak  yang  akan  pegawai  dapatkan  dari  hasil  prestasi  kerja yang telah didapatnya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi pelayanan lewat peningkatan  disiplin  aparatur  sudah  dilakukan  namun  pelaksanaan  yang  dijalankan masih kurang memadai, sehingga implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu untuk mewujudkan disiplin aparatur yang memiliki  nilai-nilai  kesamaan  hak  dan  akuntabilitas  masih  belum  terealisasi  dengan semestinya.

## Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Sistem Prosedur
Strategi pengembangan atau penyederhanaan  sistem prosedur  merupakan strategi yang berhubungan dengan alur atau tahapan pelayanan yang diberikan (Furqoni, 2015). Strategi  ini  juga  dilakukan  untuk  menciptakan  pelayanan  birokrasi  yang  dapat memberikan  kepuasan  tersendiri  bagi  objek  yang  dilayani,  strategi  ini  dapat memberikan  beberapa  keuntungan  di  dalam  pelayanan,  meliputi:  1)  fleksibel  tidak berbelit-belit,  dengan  menghadirkan  inovasi  penyederhanaan  prosedur  tentunya, penerima  layanan  tidak  lagi  merasakan  alur  pelayanan  yang  panjang  seperti pemberkasan administrasi  yang  berlebihan serta masa  menunggu  yang terlalu panjang. 2)  Efesien  dan  efektif,  pengembangan  sistem  prosedur  akan  menguntungkan  kedua belah  pihak,  baik  pemberi  pelayanan  atau  penerima  layanan,  dikarenakan  akan memberikan dampak pada hematnya biaya yang akan dikeluarkan serta cepatnya proses pelayanan sehingga tidak membuang-buang waktu yang berkepanjangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sekretariat  DPRK  Aceh  Selatan  sebagai  organisasi publik  melaksanakan  strategi  pengembangan  atau  penyederhanaan  sistem  prosedur melalui  pengadaan  alur  pelayanan  secara  cepat  dan  efesien,  hal  tersebut  dibuktikan dengan sudah tersedianya SOP layanan yang efektif bagi persetiap bagian sekretariat.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 735
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online) Tabel 1. SOP Tiap Bagian di Sekretariat DPRK Aceh Selatan No. Bagian Jumlah SOP 1. Bagian umum 14 jenis SOP 2. Bagian keuangan 8 jenis SOP 3. Bagian  Risalah,  Hukum, dan persidangan 6 jenis SOP Total 28 jenis SOP
Sumber: Sekretariat DPRK Aceh Selatan
Berdasarkan  tabel  dapat  dipahami  bahwa  sekretariat  DPRK  memiliki  3  bagian kerja,  yaitu  keuangan,  risalah  hukum  dan  persidangan  serta  bagian  umum,  persetiap bagian tersebut memiliki sub bagian kerjanya tersendiri, meliputi: Subbag anggaran dan verifikasi  keuangan.  Subbag  hukum,  humas,  perpustakaan  dan  dokumentasi,  subbag hubungan  antar  lembaga,  subbag  perlengkapan  dan  rumah  tangga  serta  subbag  tata usaha dan kepegawaian.
Persetiap  subbag  tersebut  memilki  SOP  kerja  tersendiri  sesuai  dengan  jenis pelayanan  yang  akan  diberikan.  Berdasarkan  hasil  dokumentasi  penulis,  jumlah  SOP yang  disediakan  sudah  terpenuhi  semua  sesuai  dengan  bagian  pelayanan,  yaitu  pada Subbag  anggaran  dan  verifikasi  keuangan  memiliki  8  jenis  SOP,  pembahasan  8  SOP tersebut  meliputi  :  penyusunan  dokumen  rencana  kerja,  penyusunan  dokumen  rencana strategis kerja, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengajuan gaji dan tunjangan DPRK, pengajuan gaji PNS, Laporan realisasi fisik dan keungan serta verifikasi SPJ kegiatan.
Pada  Subbag  hukum,  humas,  perpustakaan  dan  dokumentasi,  subbag  hubungan antar  lembaga  memiliki  6  jenis  SOP,  pembahasannya  meliputi  :  Failitasi  rancangan Qanun, pengolaan kepustakaan DPRK, publikasi kegiatan pimpinan dan anggota dewan, fasilitasi alat kelengkapan dewan,  fasilitasi rapat-rapat DPRK serta pembuatan  notulen rapat.
Selanjutnya pada subbag perlengkapan dan rumah tangga serta subbag tata usaha dan  kepegawaian  memiliki  14  jenis  SOP,  pembahasannya  meliputi  :  pelayanan pimpinan  DPRK,  pelayanan  rumah  tangga,  pembuatan  SPPD,  pemeliharaan  gedung kantor,  pemeliharan  kendaraan  dinas,  pengadaan  barang  dan  jasa,  urutan  kepangkatan, kenaikan  gaji  berkala,  pengendalian  surat  keluar  dan  masuk,  usulan  kenaikan  pangkat serta usulan SK pensiun PNS.
Penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  masing-masing  bagian  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  bertugas,  dari  hasil wawancara, setiap  jenis SOP  yang telah ditetapkan, semua dilaksanakan sesuai dengan semestinya,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  capaian  kerja  dari  kegiatan  yang  telah diperoleh oleh Sekretariat DPRK.
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 736
ISSN: 2715-9671 (Online)
Gambar 2. Capaian Kerja Dari Kegiatan yang Telah Diperoleh Sekretariat DPRK
Sumber: Sekretariat DPRK Aceh Selatan
Dari  tabel  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Sekretariat  DPRK  telah  memberikan pelayanan  kepada  Dewan  dengan  memfasilitasi  DPRK  dalam  berbagai  jenis  kegiatan, diantaranya:  Menyelenggarakan  persiapan  pelaksanaan  rapat  komisi  dewan, menyiapkan  sidang rapat  paripurna tahunan dewan serta menyelenggarakan rapat  kerja anggota dewan, meliputi rapat LKPJ, Fasilitator rapat LPJ serta rapat perubahan APBK. Hal tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan SOP kerja yang maksimal.
Penyelengaraan persiapan berbagai kegiatan rapat dewan tersebut juga merupakan salah  satu  upaya  dari  sekretariat  dalam  mendukung  fungsi  DPRK  yang  berhubungan dengan  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan.  Dukungan  untuk  fungsi  anggaran melalui  persiapan  pelaksanaan  rapat  perubahan  APBK,  Sedangkan  dukungan  fungsi pengawasan  adalah  melalui  persiapan  rapat  LKPJ  dan  fasilitator  rapat  Lembar Pertanggungjawaban Instansi.
Namun  khusus  untuk  pada  kegiatan  fasilitasi  rapat  dengar  pendapat  umum (RDPU),  Sekretariat  belum  maksimal  dalam  mencapai  kinerjanya,  hal  tersebut dibuktikan  dengan  tidak  pernah  dilakukan  kegiatan  rapat  dengar  pendapat  umum (RDPU)  yang    di  fasilitasi  Sekretariat,  hal  demikian  dikarenakan  dapat  terjadi  karena tidak  adanya  anggaran  yang  tersedia  yang  di  alokasikan  dalam  anggaran  perencanaan, sehingga  program  tidak  berjalan  karena  problematika  yang  dihadapi  tersebut.  Dalam melaksanakan  rapat  dengar  pendapat  juga  memerlukan  anggaran  dikarenakan masyarakat  yang  akan  diundang  pada  rapat  dengar  pendapat  harus  mendapatkan  uang saku  sebagai  ganti  untuk  datang  pada  acara  yang  dilaksanakan  tersebut.  Maka  dapat disimpulkan program dengar pendapat hanya sebagai program dari strategi saja, namun untuk implementasi yang dijalankan itu belum terlaksana.
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  strategi  pelayanan melalui pengembangan  penyederhanaan  sistem  prosedur  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan sudah berusaha untuk mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  untuk  terwujudnya  pengembangan prosedur yang memberikan akses kemudahan serta pelaksanaan yang efektif dan efesien bagi penerima layanan. Namun terkhusus capaian sekretariat DPRK dalam rapat dengar
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 737
ISSN: 2715-9671 (Online)
pendapat  umum  (RDPU)  itu  belum  maksimal  dalam  implementasinya,  hal  tersebut disebabkan  karena  faktor  anggaran  yang  tidak  dialokasikan  dalam  perencanaan anggaran Sekretariat DPRK.

## Strategi Pengembangan Infrastruktur
Strategi  pengembangan  infrastruktur  merupakan  strategi  peningkatan  pelayanan melalui  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutukan  oleh  instansi  sekaligus merupakan  amanat  dari  pelaksanaan  salah  satu  fungsi  Sekretariat  DPRK.  strategi  ini urgen  dilaksanakan  karena  akan  berhubungan  dengan  produktivitas  kinerja  pegawai. Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  (Tjiptono,  1996)  yang  menyatakan  bahwa  salah satu  indikator  terbentuknya  kualitas  pelayanan  yang  publik  maksimal  adalah  dengan melengkapi atribut pendukung pelayanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sekretariat  DPRK  Aceh  Selatan  melaksanakan strategi pengembangan infrastruktur melalui 2 program meliputi: 1) Peningkatan sarana dan  prasarana  serta  melalui,  2)  Program  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi/e- goverment.

## Program peningkatan sarana dan prasarana
Program  ini  dirancang  dengan  upaya  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  oleh  organisasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  sekretariat  DPRK  telah memenuhi  semua  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  instansi  dengan  tingkat  kelayakan 90%,  jenis  fasilitas  yang  disediakan  berupa:  Gedung  Sekretariat,  rumah  dinas  dan isinya,  kendaraan  dinas,  lemari,  rak,  meja,  alat  kantor,  kursi,  sofa,  AC,  computer,  alat dapur,  televisi,  sound  system,  mikrofon,  kamera,  karpet,  tripod,  proyektor,  adaptor, exchaust Fan, laptop, printer, wifi dan alat rumah tangga.
Pengadaan sarana dan prasarana tersebut juga merupakan implementasi dari salah satu  fungsi  sekretariat  DPRK  yaitu  Penyelenggaraan  administrasi  kesekreatan.  Namun yang  masih  terkendala  adalah  lamanya  pengadaan  ketika  sarana  dan  prasarana  yang disediakan  mengalami kerusakan sehingga proses tersebut  menggunakan  jangka waktu lama yang berakibat pada tertundanya pekerjaan.
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  strategi  pelayanan  melalui  peningkatan sarana  dan  prasarana  sudah  dilaksanakan  walau  belum  optimal  sepenuhnya  dan  sudah berusaha  untuk  mengimplementasikan  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  untuk  mewujudkan  instansi  pelayanan yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

## Program optimalisasi pemanfaatan teknologi/e-goverment
Program  ini  dirancang  dengan  aksi  adopsi  teknologi  digital  di  lingkup pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sekretariat  DPRK  sudah  menerapkan pemanfaatan  teknologi  dalam  memberikan  pelayanan  sesuai  tupoksi  tugasnya  yaitu melalui  penyediaan  website  Sekretariat  DPRK  serta  kegiatan  penginputan  laporan
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 738
ISSN: 2715-9671 (Online)
pengeluaran  keuangan  melalui  penggunaan  aplikasi  SIMDA  dan  aplikasi  SIPD.  Dari hasil  wawancara  penulis  dengan  kabag.  Keuangan,  pemanfaatan  teknologi  tersebut sangat  bermanfaat  dan  memudahkan  pekerjaan  sehingga  bisa  memberikan  pelayanan pada anggota dewan lebih efektif dan efisien.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa  strategi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi atau e-goverment sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berusaha untuk mengimplementasikan  regulasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  untuk  menciptakan  pelayanan  yang  efektif  dan  efesien serta  memberikan  kemudahan  bagi  pegawai  instansi  dalam  melakukan  tugasnya sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

## Strategi Pengembangan Budaya Atau Kultur
Strategi  pengembangan  budaya  atau  kultur  adalah  strategi  yang  erat  kaitannya dengan  prilaku,  budaya  serta  sifat  dan  komitmen  kerja  yang  berasal  dari  pegawai. Terdapat banyak indikator pembentuk unsur yang telah disebutkan, salah satunya adalah faktor kebiasaan dan nilai hidup yang dianut oleh pegawai.
Dalam  ranah  pelayanan,  strategi  ini  menjadi  faktor  krusial  untuk  dijalankan, karena  baik  atau  tidaknya  citra  organisasi  publik  akan  sangat  erat  kaitannya  dengan nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  pegawainya.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sekretariat DPRK  Aceh  Selatan  melaksanakan  strategi  pengembangan  infrastruktur  melalui perencanaan  kerja  dan  pengelolaan  keuangan  yang  transparan  sesuai  anggaran  yang ditetapkan dan pelaporan tepat waktu.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  tersedianya  laporan  tahunan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  tahunan  Sekretariat  DPRK  kepada  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  (BPKD)  Kabupaten,  dalam  laporan  tersebut  berisi  berbagai  tagihan-tagihan pengeluaran  anggaran  sesuai  kebutuhan  dan  alokasi  keuangan  yang  dikelola  oleh Sekretariat,  indikator  lainnya  dapat  dilihat  dari  penyampaian  laporan  SPKD  kepada BPKD  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan,  disisi  lain  ketepatan pelaporan  juga  tergantung  pada  masuknya  bahan  verifikasi  tagihan  SPM-GU  yang waktu  penyelesaiannya  juga  dinilai  cepat  yakni  hanya  dua  sampai  tiga  hari  kerja sedangkan tagihan SPM-LS waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan bisa hanya dalam 1 hari  kerja.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  kredibilitas  pegawai  dalam  menerapkan nilai-nilai  integritas  dan  disiplin  dalam  melakukan  pekerjaan  sudah  terealisasi  dengan baik.
Kemudian  ditinjau  dari  penyampaian  pelaporan,  juga  sudah  baik  hal  tersebut dibuktikan  dengan  telah  diadopsi  nilai  transparansi  dalam  hal  penyampaian  laporan yaitu melalui penginputan data satu persatu ke dalam SIMDA dan SIPD yang kemudian direkap dan  memunculkan rekapan semua tagihan keuangan secara teratur berdasarkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 739
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
aplikasi  dan dapat diawasi  langsung oleh pengawas keuangan sehingga peluang untuk melakukan penyelewengan dan laporan fiktif dapat terminimalisir.
Indikator pelaksanaan strategi pengembangan budaya atau kultur juga bisa dilihat dari  sudah  tersusunnya  naskah  perencanaan  kerja  dengan  baik  dan  tepat  waktu  setiap awal tahun dan selama penyusunan perencanaan kerja sudah sesuai dengan semestinya dan tidak ada hambatan dalam penyusunan naskah perencanaan tersebut.
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  bahwa  strategi  pelayanan  melalui pengembangan budaya atau kultur sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berusaha untuk mengimplementasikan regulasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  untuk  terciptanya  pelayanan  yang  bernilai tranparansi  dan  akuntabilitas  bagi  pelaksana  layanan  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Sekretariat DPRK Aceh Selatan ada  beberapa  strategi  dalam  menyelesaikan  problematika  yang  dihadapi,  baik  dari  (1) strategi  pengembangan  struktur  yaitu  strategi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  sumber  daya  dalam  organisasi;  (2)  strategi  pengembangan  atau penyederhanaan  sistem  prosedur  yaitu  strategi  yang  berhubungan  dengan  alur  atau tahapan pelayanan yang diberikan; (3)strategi pengembangan infrastruktur yaitu strategi peningkatan  pelayanan  melalui  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutukan  oleh instansi;  dan  (4)strategi  pengembangan  budaya  atau  kultur  yaitu  strategi  yang  erat kaitannya  dengan  prilaku,  budaya  serta  sifat  dan  komitmen  kerja  yang  berasal  dari pegawai.
Namun  Pada  beberapa  program  dalam  item  strategi,  implementasinya  belum maksimal seutuhnya, diantaranya pada program studi banding pegawai belum maksimal dilaksanakan serta pada aspek pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi belum ditetapkan reward secara tertulis,  masih terkendalanya waktu pengurusan dalam pengusulan  sarana  dan  prasarana  yang  mengalami  kerusakan  sehingga  menganggu kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah,  s dan R. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik .
Prenadamedia Group.
Farchan, F. (2018). Strategi MSDM Sebuah Cara Menciptakan Kinerja Organisasi Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing. Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 4 (1, March), 42–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.3551998
Furqoni, M. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya , 1–12.
Fanni Marishah Tanjung, Cs: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan ….
Page 740
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Fokus Konseling , 2 (2). http://ejournal.stkipmpringsewu- lpg.ac.id/index.php/fokus/a
Herliani, A. (2016). Kemitraan Antara Lembaga Pemerhati Anak Dan Masyarakat (L- Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) . Universitas Lampung.
Iskandar. (2009). Pengantar Ilmu Kualitatif . Gaung Persada Press.
Maria Stella, A. R. (2019). Strategi Pelayanan Administrasi E-KTP Dalam Kajian Kepuasan Pelayanan (Studi di DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (2), 12–19.
Muslim, M. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan). Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 4 (1), 10.
Nurmandi, A. (2010). Manajemen Pelayanan Publik . Sinergi Visi Utama.
Osborne, D & Plastrik, P. (2000). Memangkas Birokrasi . PPM.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Qanun Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
Riani,  ketut N. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. Jurnal Inovasi Penelitian. , 1 (11), 6.
Saputro, E. H. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Professional Fis Unived , 2 (1).
Tjiptono, F. (1996). Manajemen Jasa . Penerbit Andi.
Uamang, A., Indra, C., & Sasmito, C. (2018). Implementasi Otonnomi Khusus Provinsi Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika. Jurnal Administrasi Publik , 8 , 47–57.
Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.