Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Prison in Review of Islamic Criminal Law:

## Between Human and Deterrent Effects
Islamul Haq Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare islamulhaq@iainpare.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  prison  system  is  in  Islamic criminal law and how to treat prisoners in Islamic criminal law. This research is a qualitative study using a philosophical approach. The analysis  of  this  research  uses  descriptive  analysis  method.  The results  of  this  study  indicate  that  Islam  views  prison  as  a  type  of takzir punishment. with imprisonment, a prisoner can get a deterrent effect.  However,  that  does  not  mean  that  prisoners  are  treated inhumanely. Islam has principles and ethics that apply to prisoners. One of the noble guidelines of Islam is to treat prisoners well but is not privileged.
Keywords : prison, prisoners, the deterrent effect
Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera Islamul Haq Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare islamulhaq@iainpare.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penjara di  dalam  hukum  pidana  Islam  dan  bagaimana  perlakuan  terhadap tahanan  di  dalam  hukum  pidana  Islam.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  filosofis. Analisis  penelitian  ini  memakai  metode deksriptif  analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa penjara adalah  salah  satu  jenis  dari hukuman takzir . dengan  pemenjaraan, seorang  tahanan  bisa  mendapatkan  efek  jera.  Akan  tetapi,  bukan bukan  berarti  para  tahanan  diberlakukan  secara  tidak  manusiawi.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Islam  memiliki  prinsip  dan  etika  yang  diberlakukan  terhadap tahanan.  Salah  satu  tuntunan  Islam  yang  luhur  adalah memperlakukan tahanan dengan baik, namun tidak mengistimewakan.
Kata Kunci: penjara, tahanan, efek jera

## Pendahuluan
Penjara  atau  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  adalah  salah satu  institusi  yang  dibuat  negara  untuk  mengubah  pelaku  tindak pidana  menjadi  warga  negara  yang  lebih  baik 1 .  Akan  tetapi kenyataanya,  tidak  sedikit  narapidana  yang  mengulangi  kembali kejahatannya  setelah  keluar  dari  penjara,  bahkan  ada  kesan  pada masyarakat  bahwa  dipenjarakannya  terpidana  bukan  membuat  ia semakin  baik  justru  menjadi  semakin  jahat,  karena  ada  anggapan bahwa  penjara  adalah  perguruan  untuk  melakukan  keahatan 2 . Kekerasan  fisik  yang  dialami  terpidana  akan  semakin menjauhkan mereka  dari  usaha  perbaikan  atau  kesadaran  bahkan  dapat meningkatkan kualitas dari kejahatan terpidana.
Kekerasan yang terjadi di penjara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:  kekerasan   individual (napi dengan napi, napi dengan sipir),  kekerasan  kolektif  (kerusuhan,  huru-hara      dan  keributan  di penjara),  dan  kekerasan  yang  berhubungan  dengan  pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara sipir dan napi). Masalah utama yang sering muncul  di permukaan adalah soal penghukuman fisik. petugas  menganggap  hukuman  fisik  bagi  napi  sebagai  bagian  dari hukuman, tetapi napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah  contoh  kecil  proses-proses  pemaknaan  di  penjara 3 .  Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya siklus kriminal, dimana penjara
1 Pajar  Hatma  Indra  Jaya,  “Efektifitas  Penjara  Dalam  Menyelesaikan Masalah Sosial,” HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam 9, no. 1 (2012): 1.
2 C Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Binacipta, 1992).
3 Sugeng Pujileksono, “Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial,” Jurnal Salam 12, no. 2 (2011).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak mampu memperbaiki perilaku terpidana bahkan pada beberapa kasus, mereka justru semakin ahli dalam melakukan tindak pidana 4 .
Hazairin dalam makalahnya berjudul “Negara tanpa penjara” Hazairin  dalam  pidato  pengukuhan  guru  besarnya  menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak  mungkin,  bukanlah  suatu  utopia  atau  angan-angan  kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya  dan  sangat  besar  keuntungan  spiritual  dan  materiil. Jackson  juga  menyatakan  bahwa  hukuman  penjara  adalah  jenis hukuman yang relatif kurang efektif 5 . Kongres PBB ke lima tahun 1975 tentang “Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” menyatakan  bahwa  efektifitas  pidana  penjara  menjadi  perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap  pidana  penjara,  serta  munculnya  kecenderungan  untuk mengabaikan  kemampuan  lembagalembaga  kepenjaran  dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.
Ketidakjeraan  narapinda  juga  menjadi  masalah  serius  bagi penegakan  hukum  di  Indonesia.  Tidak  sedikit  mantan  narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara. Teori punish and reward dalam ilmu psikologi sosial menjelaskan bahwa  seseorang  akan  kemabli  mengulangi  perbuatannya  jika  ia mendapat  hadiah (reward) dari  perbuatannya  dan  akan  berhenti melakukan perbuatnnya jika ia mendapat hukuman berat. Hukuman berat  akan  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  sehingga  orang waras  tidak  akan  kembali  jatuh  pada  lubang  yang  sama  dengan kembali  melakukan  perbuatan  yang  akan  mendapatkan  hukuman berat 6 .
Berdasarkan  teori reward  and  punish ,  penjara  semestinya menjadi suatu lembaga  berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku
4 Iskandar  Wibawa,  “Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Media Hukum 24, no. 2 (2018): 107.
5 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara (Badan  Penerbit,  Universitas  Diponegoro, 1996)hlm 43.
6 Doyle Paul  Johnson and Robert  M Z Lawang, Teori  Sosiologi  Klasik Dan Modern (Gramedia Pustaka Utama, 1994).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kejahatan,  akan  tetapi  pada  umunya,  model  penjara  yang  ada  di Indonesia  tidak  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku kriminal.  Penjara  bukan  merupakan  tempat  penghukuman,  akan tetapi  menjadi  tempat  rehabilitasi  atau  menjadi  lembaga  pendidik untuk  mengiternalisasikan  nilai  nilai  yang  dapat  memberikan kesadaran  bagi  narapidana.  Model  penjara  seperti  ini  tidak sepenuhnya  memberikan  efek  jera,  bahkan  sebagian  orang  lebih memilih hidup di dalam penjara dibanding di luar penjara sehingga muncul  pandangan  di  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  “ enak tinggal di penjara, nginap gratis, makan gratis, daripada hidup di luar susah cari makan .
Usaha  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia  seharusnya memperhatikan hukum Islam sebagai salah satu living law. Karena hukum  Islam  mengandung  prinsip  keadilan  restoratif  yang  sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah- tengah  masyaratkat 7 .  Hazairin  dalam  buku  yang  berjudul “Demokrasi Pancasila” menyatakan bahwa:
“Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk- pemeluknya dan karena itu negara mesti pula menjalankan hukuman sebagai padahanya”oleh karena kaidah hukum tidak dapat terlepas dari sactumnya” 8 Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan bagi orang Islam untuk mengatur hukum sesuai hukum Islam, begitupula dengan hak-hak atau kewajiban yang sama bagi umat agama lainya. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 disebutkan “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa” pasal ini merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama masing masing 9 .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  studi  kepustakaan (library  research), dengan  cara menelusuri  data-data  berupa  dokumen  yang  terkait  dengan penelitian  seperti  buku-buku,  jurnal  dan  tulisan-tulisan  lainnya. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  filosofis,  yaitu  pendekatn
7 Dede  Kania,  “Pidana  Penjara  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia,” Yustisia 3, no. 2 (2016): 19–28.
8 Hazairin, Demokrasi Pancasila (Rineka Cipta, 1990) hlm. 29.
9 Faizin  Faizin,  “Negara  Tanpa  Penjara  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Hazairin)” (IAIN Walisongo, 2010)hlm. 78.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
untuk meneliti pemikiran beberapa tokoh sehinga dapat menyingkap hakikat  pemikiran  dari  berbagai  karya  berupa  teks  tulisan  atau naskah-naskah yang telah diterbitkan.

## Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  Islam  (Al-‘Uqubat  Al Islamiyah)
Hukum  pidana  Islam  merupakan  syariat  yang  bertujuan untuk  merealisasikan  kemaslahatan  pada  masyarakat,  baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan  setiap  manusia  untuk  melaksanakan  kewajiban  asasi yang  terkandung  dalam  syariat.  Kewajiban  asasi  ini  menempatkan Allah  sebagai  pemegang  otoritas,  baik  yang  ada  pada  diri  sendiri maupun  yang  ada  pada  orang  lain.  Setiap  individu    hanya melaksanakan  kewajiban  yang  Allah  perintahkan.  Perintah  Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat 10 .
Abdul    Qadir  ‘Audah  menjelaskan  bahwa al-‘uqubah (hukuman)  adalah  balasan  yang    setimpal  untuk  menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan  perintah  Allah  swt. 11 Tujuan  utama  penjatuhan  hukuman dalam  syariat  Islam  adalah  pencegahan  ( arraddu  waz-zajru) , pengajaran  dan  pendidikan (al-islah  wa  at-tahdhib), menciptakan kemaslahatan,  menjauhkan  dari  kemafsadatan,  kemaksiatan  serta menyeru  kepada  ketaatan 12 .  Penjatuhan  hukuman  dalam  syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memparbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat. 13
Fuqaha  mengemukakan  beberapa  prinsip  dasar  penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya: 14 Pertama, hukuman itu
10 Otto  Yudianto,  “Eksistensi  Pidana  Penjara  Dalam  Perspektif  Hukum Islam Dan Hukum Adat,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15 (2012)hlm. 21.
11 Abdul  Qadir  Audah,  “Al-Tasyri’al-Jinaiy  Al-Islamiy,” Jil.  I,  Beirut: Muassasah Al-Risalah , 1987, hlm. 456. 12 Islamul  Haq,  “JARIMAH  TERHADAP  KEHORMATAN  SIMBOL SIMBOL  NEGARA  (Persfektif  Hukum  Pidana  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana Islam),” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23–42.
13 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” DIKTUM: Jurnal  Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151–68.
14 Abdul  Aziz  Dahlan,  “Ensiklopedi  Hukum  Islam,” Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve , 1996. H.1871
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bersifat  universal,  yaitu  dapat  menghentikan  seseorang  dari melakukan  suatu  tindak  pidana,  dapat  menyadarkan  dan  memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. Kedua, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan  masyarakat  menginginkan  hukuman  lebih  berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. Ketiga, Seluruh  bentuk  hukuman  yang  dapat  menjamin  dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman  yang  disyariatkan.  Oleh  sebab  itu  wajib  dilaksanakan. Keempat, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.
Jenis sanksi dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari segi jenis tindak pidananya adalah sebagai berikut 15 : pertama, hukuman Hudud , Hudud adalah  bentuk  jamak  dari  kata hadd yang  berarti batasan  adalah  sebuah  istilah  Islam  yang  mengacu  pada  hukuman yang  berdasarkan  hukum  Islam,  Pidana  dalam  kategori  ini  dapat didefiniskan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuuman had , yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.  Dalam definisi ini,  hukuman  yang  ditentukan,  berarti  bahwa  baik  kuantitasnya maupun  kualitasnya  ditentukan  dan  ia  tidak  mengenal  tingkatan 16 . Menurut  Mohammad  Ibnu  Ibrahim  Ibnu  Jubair,  yang  tergolong hudud  ada  tujuh  pidana,  yaitu riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan),  Zina, qadzaf (tuduhan  palsu  zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan syurb  al khamr (meminum khamar). 17
Kedua, hukuman kisas, kisas berasal dari bahasa Arab dari kata  ُ صاَصِق  yang  berarti  mencari  jejak  seperti al-Qashâsh .
15 Islamul  Haq,  M  Ali  Rusdi  Bedong,  and  Abdul  Syatar,  “Effect  Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).
16 , hlm. 22.
17 Ibn Jubair and Mohammad Ibn Ibrahim, “Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles,” Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspektive, Institute of Objective Studies, Delhi , 1996. Hlm. 54-55.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sedangkan  dalam  istilah  hukum  Islam  berarti  pelaku  kejahatan dibalas  seperti  perbuatannya,  apabila  membunuh  maka  dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga  anggota  tubuhnya.  Shâlih  bin  Fauzân  – hafizhahullâh- mendefiniskannya  dengan:  perbuatan  (pembalasan)  korban  atau walinya  terhadap  pelaku  kejahatan  sama  atau  seperti  perbuatan pelaku  tadi 18 .  Sementara  itu  dalam Al-  Mu’jam  Al-  Wasit, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana  sama  persis  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan,  nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh 19 . Dapat  disimpulkan Qishâsh adalah  melakukan  pembalasan  yang sama  atau  serupa,  nyawa  pelaku  pembunuhan  dapat  dihilangkan karena  ia  telah  menghilangkan  nyawa  korban  atau  pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia telah menganiaya korban.
Ketiga ,  hukuman kifarat, yaitu  hukuman  yang  ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir. Keempat, hukuman takzir, secara etimologis takzir berasal dari kata kerja azar yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki. menurut Wahbah Zuhaili definisi takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had d dan  tidak  pula kifarat .  Hukuman takzir hukuman  yang  dijatuhkan atas  dasar  kebijaksanaan  hakim  karena  tidak  terdapat  dalam  al- Quran dan hadis. Jenis hukuman dalam taksir diatanranya, hukuman mati,  hukuman  cambuk,  penjara,  pengasingan,  salib,  pengucilan, teguran dan denda.
Hal yang menarik dalam hukum pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi  dalam  bentuk  pidana  ( straf) tetapi  juga  mengenal  sanksi dalam  bentuk  tindakan  ( matrege l),  yang  pada  masa  kini  dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi double track system . Dengan demikian, persfektif  hukum  pidana  Islam  terhadapa  penetapan  sanksi  bagi pelaku  tindak  pidana  sebenarnya  telah  melangkah  ke  depan,
18 Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, “Al-Mulakhash Al-Fiqhy” (Beirut: Ri‟ asah Idaarah al-Buhuts al-„Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.)hlm. 476.
19 Ibrahim Mustafa, “Dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit,” Tahran: Al-Maktabah Al-‗ Ilmiyyah, t. Th , 1973. Hlm.740
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sehingga  konsep  tindakan  bukan  merupakan  suatu  konsep  yang dilahirkan pada masa kekinian 20 .
Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi takzir lebih  berpeluang  untuk  dikembangkan , terbukti  bahwa  seorang hakim  dimungkinkan  untuk  menetapkan  sanksi  mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan  bagi  pelaku  tindak  pidana  sesuai  dengan  berat  atau ringannya  tidak  pidana  yang  ia  lakukan.  Hukuman  tahanan  bagi pelaku  tindak  pidana  baru  dikenal  setelah  dikenalnya  hukuman penjara.  Sebagai  catatan,  meski  penjara  terus  eksis  dalam  setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi  penjara  merupakan  upaya  penyesuaian  fiqh  dengan konteks di mana fiqh berkembang.

## Penjara dalam Islam
Dalam  hukum  pidana  Islam,  istilah  penjara  biasa  disebut dengan al-sijnu atau al-habsu yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata al-sijnu juga bersinonim dengan kata al-hashru sebagaimana yang disebutkan di dalam al quran surah al-isra ayat 8
ُاًري ِصَحَُني ِرِفََٰكْلِلَُمَّنَهَجُاَنْلَعَج َو
terjemahnya:  Kami  jadikan  neraka  Jahannam  penjara  bagi  orang- orang yang tidak beriman. Menurut  istilah  Ibnu  Qayyim  Al-Jauzy  mengatakan
“katehuilah  bahwa  sesungguhnya  penjara  di  dalam  Islam  bukan penjara yang sepeet kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam  Islam  yaitu  menahan  seseorang  dan  mencegahnya  untuk melakukan  hal  sesuai  dengan  keinginannya,  baik  penahanan  itu dilakukan  di  rumah,  di  masjid  ataukah  menugaskan  seseorang mengawasinya 21 .  Menurut  Syaikh  Abdurrahman  al-Maliki pemenjaraan  adalah  menghalangi  atau  mencegah  seseorang  untuk mengatur  diri  sendiri.  Artinya,  kebebasan  atau  kemerdekaan
20 Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.”hlm. 22
21 Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah” (Cairo, Mathbaátu al-Madani, tt, n.d.) hlm. 140.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia 22 .
Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf as. yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 33:
ُِ ب َرَُلاَق
ُُن كَأ َوَُّنِهْيَلِإُ بْصَأَُّن هَدْيَكُىِ نَعُ ْف ِرْصَتُ َّلَِّإ َوُُِۖهْيَلِإُٓىِنَنو عْدَيُاَّمِمَُّىَلِإُُّبَحَأُ نْجِ سلٱ َُنيِلِه ََٰجْلٱَُنِ م
Terjemahya: Yusuf berkata:”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu  aku  akan  cenderung  untuk  memenuhi  keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.
Surah Al Maidah ayat 33:
ُْسَي َوُ هَلو س َر َوَُ َّاللَُّ َنو ب ِراَح يُ َنيِذَّلاُ ءاَزَجُاَمَّنِإ
ُ ْوَأُاو لَّتَق يُ ْنَأُاًداَسَفُ ِض ْرَ ْلْاُيِفُ َن ْوَع ٌُي ْز ِخُْم هَلُ َكِلََٰذُُۚ ِض ْرَ ْلْاَُنِمُا ْوَفْن يُ ْوَأُ ٍف َلَ ِخُْنِمُْم ه ل ج ْرَأ َوُْمِهيِدْيَأَُعَّطَق تُ ْوَأُاو بَّلَص ي ٌُميِظَعٌُباَذَعُِة َر ِخ ْلْاُيِفُْم هَل َوُُۖاَيْنُّدلاُيِف
Terjemahnya:  “Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang- orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di  akhirat  mereka beroleh siksaan yang besar”.
Sebagian  ulama  menafisrkan  kalimat  “dibuang  dari  negeri”  yang dimaksud adalah penjara 23
Beberapa hadist Rasulullah juga berbicara tentang penjara di antaranya
22 Abdurrahman  Al-Maliki,  “Sistem  Sanksi  Dalam  Islam,” Bogor: Pustaka Thariqul Izzah , 2002. 23 J  A  A  al-Zayla‘i,  “Tabyin  Al-Haqa’iq  Sharh  Kanz  Al-Daqa’iq,” Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah , 2000 4/179.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
نع ُ ميكحُنبُزهب ُ نع ُ هيبأ ُ نع ُ هدج ُ ملسوُهيلعُاللهُىلصُيبنلاُنأ ُ ُُةمهتُيفُلَجرُسبح
Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya  Nabi  memenjarakan  seorang  karena  suatu tuduhan. (HR. Abu Dawud 3603 dihasankan al-Albani)
ُِهيِبَأُ ْنَعُ ،ِدي ِرَّشلاُ ِنْبُ و ِرْمَعُ ْنَعو ُ  ﷺُ ِ َّاللَُّ  لو س َرُ َلاَقُ :َلاَق :
ُ هَض ْرِعُ ُّل ِح يُ ِد ِجا َوْلاُ ُّيَل
ُ هَتَبو ق عو
Artinya: dari Amri bin Syariddari bapaknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: “orang kaya yang menunda pelunasan utang harus dilepas kehormatannya dan diberi sanksi”.
Menurut Ibnu Mubarak maksud dari “dilepas kehormatannya” adalah diperlakukan dengan kasar (tegas) sedangkan maksud dari “diberi sanksi” adalah dipenjara 24 .
Para  sahabat  pun  dan  orang-orang  yang  datang  setelah sahabat  sepakat  tentang  adanya  penjara  di  dalam  Islam.  adapun hikmah  disyariatkannya  penjara  di  dalam  Islam,  para  fuqaha menyebutkan  bahwa  sesunggunya  penjara  sudah  ada  pada  zaman Rasulullah saw. sahabat dan para tabi’in sampai pada zaman kit hari ini,  dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penjara  memiliki  nilai kemaslaslahatan,  di  antaranya  menjaga  para  pelaku  tindak  pidana untuk  mengulangi  perbuatannya  selama  dalam  masa  tahanan  dan sebagai  sarana  untuk  menahan  pihak  tertuduh  supaya  tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.
Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, atau diikat di salah satu pagar  masjid  dan  sebagainya.  Ketika  pada  zaman  Umar  bin Khaththab  ra.,  khilafah  Islamiyyah  semakin  berkembang  dan menyebar  di  berbagai  penjuru  yang  diikuti  dengan  semakin banyaknya umat Islam, untuk itu, beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan  bin  Umayyah  yang  ada  di  Makkah  dengan  harga  4.000 dirham.  Rumah  tersebut  kemudian  dijadikan  penjara  oleh  Umar.
24 Abu  Daud  and  Sulaiman  bin  al-Asy’ats,  “Sunan Abu  Daud.  Tt,” Al- Maktabah  Asy-Syamilah.  Muslim.  Tt.  Shahih  Muslim.  Beirut:  Dar  Al-Fikr ,  n.d. 4/414
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Maka tercatatlah Umar ra. sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam 25 .
Pada  masa  pemerintahan  Ali  bin  Abi  Thalib  ra.,  beliau berinisiatif membangun penjara dan kemudian belian memberi nama " Nafi ' (yang bermanfaat)". Namun,  penjara yang Ali bin Abi Thalib ra. bangun tidak kokoh sehingga banyak orang berhasil melepaskan diri dari penjara. Akhirnya, Ali kembali membangun penjara yang diberi nama Mukhayyis . Maka sejarah mencapat bahwa orang yang pertama  kali  membangun  penjara  dalam  Islam  adalah  Ali  bin  Abi Thalib ra. 26
Pada  umumnya,  ketika  masa  pemerintahan  Khulafa  Al Rasyidin, para tahanan mendapatkan perlakuan yang layak. Seletah masa Khulafa Al Rasyidin, terkhusus pada masa khalifah Bani arwan para tahan mendapatkan perlakuan buruk di penjara 27 . Tercatat pada masa  pemerintahan  Al-Hajjaj  bin  Yusuf  sekitar  lima  puluh  ribu tahanan  pria  meninggal  dan  tiga  puluh  ribu  tahanan  wanita  yang meninggal sebagian di antara mereka belum jelas kejahatannya 28 .
Ketika  masa  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz,  beliau berinisiatif  untuk  kembali  memperbaiki  penjara,  baik  dari  segi fasilitasnya maupun dari segi perlakuan terhadap tahanan. Umar bin Abdul  Aziz  mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam  rangka memperbaiki  penjara,  untuk  itu  Umar  menegembalikan  fungsi penjara  yang  sesuai  dengan maqashid  syariah. Umar  menjelaskan beberapa  yang  berkaitan  tentang  penjara  diantaranya: pertama, Penjara merupakan salah satu jenis hukuman, oleh karena itu tidak boleh  menghukum  (memenjarakan)  seseorang  tanpa  alasan  yang sesuai  dengan  syariat.  Hal  ini  terlihat  ketika  Umar  didatangi  oleh Adiyya  bin  Artha  yang  bermaksud  memohon  izin  kepada  Umar untuk    memenjarakan  seseorang,  Umarpun  menjawab  “  sungguh mengherankan kamu meminta izin kepada saya untuk menghukum
25 Al-Jawziyah,  “Ath-Thuruq  Al-Hukmiyah  Fi  as-Siyasah  Asy- Syaríyyah.” Hlm. 140-141.
26 al-Zayla‘i, “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq.” 4/179.
27 Muhammad  Al  Juraywi, As  Sijn  Wa  Mujibatihi  Fi  Al  Syariah  Al Islamiyah (Riyadh: Muallif, 1997) 1/241. 28 Abu Al Hasan Al Mas’udi, Mirwaj Az Zahab Wa Ma’adin Al Jawahir (Beirut: Dar Al Ma’rifah li At-Tiba’ah wa Al Nasyr, 2005) 3/166.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
manusia, seakan-akan saya menjadi perisai bagimu dari azab Allah dan  seakan-akan  keridhahanku  dapat  menyelamatkanmu  dari murkanya  Allah,  demi  Allah,  jika  Allah  yang  menghukum  dia karena  kejahatannya  lebih  aku  cintai  dibanding  saya  yang menghukumnya” 29 . Ini menujukkan kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz  dalam  menghukum  pelaku  tindak  kejahatan  serta  memegang prinsip  tidak  ada  hukuman  kecuali  adanya  tindak  kejahatan.
Kedua ,  hukuman  penjara  merupakan  salah  satu  bentuk hukuman takzir, bukan  hukuman had, oleh  karena  itu,  Umar berpandangan  bahwa  ketika  seseorang  telah  dijatuhkan  hukuman had, maka  tidak  boleh  lagi  ditambahkan  hukuman takzir baginya seperti hukuman penjara, ini diketahui dari surat Umar kepada para pembatunya  yang  berbunyi  “hukumlah  seseorang  sesuai  dengan kadar  kejahatannya,  jangan  melebihkan  hukuman  walaupun  itu hanya  sekali  cambuk” 30 . Ketiga ,  esensinya  penjara  itu  adalah hukuman  dan  kehinaan,  dengan  masuknya  seseorang  ke  dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan, di samping itu juga mendapatkan sanksi sosial, oleh karena itu, penegak hukum tidak  boleh  menambahkan  hukuman  lain  selain  hukuman  penjara tersebut  . keempat ,  penjara  mengandung  nilai  kemashlahatan  baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari  perkataan  Umar  “penjara  adalah  sebuah  bangunan  yang dibangun oleh orang-orang yang berkeadaban untuk membersihkan dosa-dosa  manusia” 31 . Kelima, pada  dasarnya  hukuman  penjara bukanlah  tujuan  utama  dalam  Islam,  melainkan  tujuan  utamanya adalah  penegakan  keadilan,  oleh  karena  itu  kita  mendapatkan beberapa ulama (termasuk Umar bin Abdul Aziz) yang berpendapat bahwa  penjara  adalah  sarana  untuk  memperbaiki  prilaku  manusia, akan  tetapi  penjara  bukanlah  tujuan  utama,  jika  didapatkan  jalan perbaikan selain penjara, maka jalan itu bisa ditempuh.
Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: Pertama, istidhar, maksudnya  penjara  berfungsi  untuk  memperjelas kondisi/status  orang  yang  dipenjara,  sehingga  diketahui  apakah  ia
29 Ahmad  bin‘Abdullah  Al-Ashbahani,  “Hilyah  Al-Auliya’”  (Dar  Al- Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, n.d.)5/275.
30 Shams  al-Din  Al-Ramli, Nihayah  Al-Muhtaj , Beirut:  Dar  Al-Fikr, 1984), 7/172. 31 , hlm. 174.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berhak  mendapatkan  hukuman  tersebut  atau  tidak?  ,  contoh  orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai  dia  membayar  utangnya  atau  sampai  kondisinya  diketahui bahwa  ia  kesulitan  membayar  utang,  ketika  diketahui  ia  dalam kondisi  kesulitan,  maka  ia  tidak  boleh  dipenjara. Kedua.  Ihtiyath (fungsi  kehati-hatian),  salah  satu  tujuan  penjara  adalah  menahan tertuduh  dalam  rangka  kehati-hatian.  Kadang  penjara  menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang  penjara  menjadi  sebuah  kewaspadaan  sampai  status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya. ketiga,  uqubah (hukuman),  Islam  memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir . Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam  kajian  fiqh,  pembahasan  penjara  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan dengan takzir . Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah qishash  diyat dan hudud dikenai  dengan  hukuman takzir . Contohnya  antara  lain  pencurian  yang  tidak  memenuhi  nisab (standar  minimal  harta  yang  dicuri),  atau  pencurian  buah  dari pohonnya.

## Perlakuan terhadap Tahanan dalam Islam
Penjara  terkadang  menjadi  tempat  yang  tidak  manusiawi bagi  para  tahanan.  Para  penghuni  hotel  prodeo  kadang  tidak mendapatkan  kehidupan  yang  laik.  Tidak  terhitung  jumlah  kasus siksaan  yang  mereka  terima  di  dalam  penjara.  Di  dalam  Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu  tununan  Islam  yang  luhur  adalah  memperlakukan  tahanan dengan baik, ini bisa dilihat dari kisah Tsumamah bin Atsal ketika ia tertangkap  dalam  perang  badar  lalu  ditahan  di  masji  Nabawi,  ia diperlakukan  dengan  sangat  baik,  bahkan  Rasulullah  saw.  rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Sebagaiman hadist yang diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra.  bahwasanya  Rasulullah  saw. mengirim pasukan berkuda ke arah Nejed, maka mereka menangkap seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka membawanya dan mengikatnya pada salah satu tiang masjid
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nabawi.  Nabi  SAW  menemuinya  dan  bertanya,  “Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah?”Tsumamah menjawab:
ُ تْقَتُيِنْل تْقَتُ ْنِإُ دَّمَح مُاَيُ ٌرْيَخُيِدْنِع َُلاَمْلاُ دي ِر تُ َتْن كُ ْنِإ َوُ ٍرِكاَشُىَلَعُْمِعْن تُْمِعْن تُ ْنِإ َوُ ٍمَدُاَذُ ْل َُتْئِشُاَمُ هْنِمُْلَسَف
“Keadaanku  baik,  wahai  Muhammad.  Jika  engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki hutang darah. Jika engkau akan berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Namun jika engkau menginginkan harta tebusan, maka mintalah berapapun harta yang engkau inginkan!” .Nabi SAW membiarkannya. Beliau memerintahkan agar ia diperlakukan dengan baik. Keesokan harinya, Nabi SAW menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Lalu Nabi SAW  kembali  membiarkannya.  Keesokan  harinya,  Nabi  SAW menemui  Tsumamah  dan  menanyakan  pertanyaan  yang  sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Maka Nabi SAW membiarkannya.  Keesokan  harinya,  Nabi  SAW  bersabda  kepada para  sahabat:  “Lepaskanlah  Tsumamah!”  Setelah  dilepaskan, Tsumamah segera pergi ke sebuah kebun kurma di dekat masjid. Ia mandi  di  kebun  tersebut,  lalu  kembali  masuk  ke  dalam  masjid.  Ia lalu mengumumkan keislamannya: “Aku bersaksi bahwasanya tiada Ilah  (Tuhan  yang  berhak  disembah)  selain  Allah  dan  aku  bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.”
Para fuqaha berwasiat untuk meperlakukan tahanan sebagai berikut:
1. Tahanan  tidak  boleh  dipukul  atau  disiksa  dan  tidak  boleh diikat  selama  tidak  ditakutkan  kabur  jika  tidak  diikat  atau ditakutkan mengamuk, jika ditakutkan, maka boleh mengikat tahanan  menurut  pendapat  paling  sah  dalam  mazhab Syafiiyyah.
2. Memeberikan tahanan hak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Seperti yang dicontohkan  Rasulullah  saw.  terhadap  Tsumamah  yang memberikah hak untuk menyampaikan aspirasinya
3. Keluarga diizinkan untuk menjenguknya dengan waktu yang terbatas.
4. Istri  tahanan  dibolehkan  masuk  untuk  menyalurkan kebutuhan biologisnya.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
5. Kesehatan  tahanan  diperhatikan,  apabila  tahanan  sakit  dan tidak  ada  fasislitas  pengobatan  di  dalam  penjara  maka dibolehkan berobat di luar penjara.
6. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.
7. Pemisahan tahanan bedasarkan gender maupun berdasarkan jenis  tindak  pidananya.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Ibnu Sa’ad “jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena utang  dengan  orang  yang  dipenjara  karena  kejahatan lainnya” 32
8. Edukasi dan sosialisasi para tahanan tentang keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa  ada  paksaan.  Bila  tahahnan  seorang  muslim  maka pendekatan  spiritual  semacam  ini  akan  lebih  memperkuat rohani  dan  mengembalikannya  ke  arah  yang  benar.  Jika  ia non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang  dilakukan  Rasulullah  terhadap  Bani  Musthaliq  dan penduduk Tsaqif serta Hauzan 33 .
9. Tahanan dipenjara di tempat yang gelap dan tidak diberikan kasur yang empuk.
Dalam  buku  Sistem  Sanksi  dalam  Islam  dijelaskan,  bahwa penjara  merupakan  tempat  untuk  menjatuhkan  sanksi  para  pelaku kejahatan.  Ini  artinya  bahwa  penjara  merupakan  tempat  orang menjalani  hukuman,  dengan  pemenjaraan  itu,    seorang  pelaku kejahatan  mendapatkan  efek  jera  dan  bisa  mencegah  ia  untuk kembali  melakukan  kejahatan  yang  sama. Karena  itu,  selain perlakuan  yang  baik  penjara  juga  harus  memberi  rasa  takut  dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus  remang-remang)  dan  segala  jenis  hiburan.  Tidak  boleh  ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah
32 Ibnu  Sa’ad, Ath-Thabaqat  Al-Kubra (Juz  I,  Beirut:  Himmah, 1990)5/356.
33 Nashi Nasrullah, “Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana,” Republika ,  February  5,  2018,  https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan- narapidana.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penjara,  tempat  untuk  menghukum  para  pelaku  kejahatan.  Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama 34 .

## Kesimpulan
Islam  memandang  bahwa  penjara  adalah  salah  satu  jenis dari hukuman takzir . Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam hukum pidana Islam yaitu: Pertama, istidhar, penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status  orang  yang  dipenjara,  sehingga  diketahui  apakah  ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak?. Kedua. Ihtiyath (fungsi  kehati-hatian),  salah  satu  tujuan  penjara  adalah  menahan tertuduh  dalam  rangka  kehati-hatian. ketiga,  uqubah (hukuman), penjara berfungsi untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak  pidana.  Ini  berarti  bahwa  penjara  merupakan  tempat  orang menjalani  hukuman,  dengan  pemenjaraan  itu,    seorang  pelaku kejahatan  mendapatkan  efek  jera  dan  bisa  mencegah  ia  untuk kembali  melakukan  kejahatan  yang  sama.  Namun,  bukan  bukan berarti para tahanan diberlakukan secara tidak manusiawi.
Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap  tahanan.  Salah  satu  tuntunan  Islam  yang  luhur  adalah memperlakukan  tahanan  dengan  baik.  Setidaknya,  ada  sembilan standar perlakuan terhadap tahanan di dalam Islam yang telah kami sebutkan  di  atas.  Intinya,  tahanan  harus  diperlakukan  secara manusiawi,  namun  didak  diistemewakan  karena  penjara  dalam hukum  pidana  Islam,  juga  berfungsi  sebagai zawajir (untuk memberikan efek jera).

## Daftar Pustaka
Abu  Al  Hasan  Al  Mas’udi. Mirwaj  Az  Zahab  Wa  Ma’adin  Al Jawahir . Beirut: Dar Al Ma’rifah li At-Tiba’ah wa Al Nasyr,
2005. Agus  Trisa.  “Penjara  Dalam  Pandangan  Islam:  Manusiawi  Tetapi Tidak Mengistimewakan,” July 26, 2018. 34 Agus  Trisa,  “Penjara  Dalam  Pandangan  Islam:  Manusiawi  Tetapi
Tidak Mengistimewakan,” July 26, 2018,
https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam-pandangan-islam- manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam- pandangan-islam-manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/.
Al-Ashbahani, Ahmad bin‘Abdullah. “Hilyah Al-Auliya’.” Dar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, n.d.
Al-Jawziyah,  Ibnu  Qayyim.  “Ath-Thuruq  Al-Hukmiyah  Fi  as- Siyasah Asy-Syaríyyah.” Cairo, Mathbaátu al-Madani, tt, n.d.
Al-Maliki,  Abdurrahman.  “Sistem  Sanksi  Dalam  Islam.” Bogor: Pustaka Thariqul Izzah , 2002.
Al-Ramli, Shams al-Din. Nihayah Al-Muhtaj . Beirut: Dar Al-Fikr,
1984), 1984.
al-Zayla‘i,  J  A  A.  “Tabyin  Al-Haqa’iq  Sharh  Kanz  Al-Daqa’iq.” Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah , 2000.
Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara .  Badan  Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
Audah, Abdul Qadir. “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy.” Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah , 1987, 2.
Dahlan, Abdul Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam.” Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve , 1996.
Daud, Abu, and Sulaiman bin al-Asy’ats. “Sunan Abu Daud. Tt.” Al- Maktabah  Asy-Syamilah.  Muslim.  Tt.  Shahih  Muslim.  Beirut:
Dar Al-Fikr , n.d.
Faizin, Faizin. “Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin).” IAIN Walisongo, 2010.
Fauzân, Shalih bin Fauzân Ali. “Al-Mulakhash Al-Fiqhy.” Beirut:
Ri‟ asah Idaarah al-Buhuts al-„Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.
Haq,  Islamul.  “JARIMAH  TERHADAP  KEHORMATAN
SIMBOL  SIMBOL  NEGARA  (Persfektif  Hukum  Pidana Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam).” Jurnal  Syari’ah  Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23–42.
Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar. “Effect Of
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Young  Age  in  Murder  Felony  (Comparative  Study  Between Islamic  Jurisprudence  and  Indonesian  Law).” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).
Hazairin. Demokrasi Pancasila . Rineka Cipta, 1990.
Jaya, Pajar Hatma Indra. “Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial.” HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam 9, no. 1 (2012): 1.
Johnson,  Doyle  Paul,  and  Robert  M  Z  Lawang. Teori  Sosiologi Klasik Dan Modern . Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Jubair, Ibn, and Mohammad Ibn Ibrahim. “Criminal Law in Islam:
Basic Sources and General Principles.” Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspektive, Institute of Objective Studies, Delhi , 1996.
Juraywi,  Muhammad  Al. As  Sijn  Wa  Mujibatihi  Fi  Al  Syariah  Al Islamiyah . Riyadh: Muallif, 1997.
Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Yustisia 3, no. 2 (2016): 19–28.
Mustafa,  Ibrahim.  “Dkk.,  Al-Mu’jam  Al-Wasit.” Tahran:  Al- Maktabah Al-‗ Ilmiyyah, t. Th , 1973.
Nasrullah,  Nashi.  “Keluhuran  Nilai  Islam  Memperlakukan
Narapidana.” Republika , February 5, 2018.
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam- memperlakukan-narapidana.
Pujileksono,  Sugeng.  “Masalah-Masalah  Di  Penjara  Dalam  Studi Sosial.” Jurnal Salam 12, no. 2 (2011).
Rusdi,  Muhammad  Ali.  “Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151–68.
Sa’ad, Ibnu. Ath-Thabaqat Al-Kubra . Juz I, Beirut: Himmah, 1990.
Samosir,  C  Djisman. Fungsi  Pidana  Penjara  Dalam  Sistem Pemidanaan Di Indonesia . Binacipta, 1992.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Wibawa,  Iskandar.  “Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai
Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Media Hukum 24, no. 2 (2018): 107.
Yudianto,  Otto.  “Eksistensi  Pidana  Penjara  Dalam  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15 (2012).