INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 407-416 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur
Livia Almeyda Koswara 1 ✉ , Evi Priyanti 2 , Lina Aryani 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1910631180177@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Good  Governance  adalah  suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur pembangunan yang sedang dijalankan dan direncanakan oleh kelurahan Palumbonsari. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriftif,  penelitian  deskriftif  adalah  proses  penelitian  yang  dimulai  dengan  menyusun asumsi-asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  ini  infrastruktur pembangunan  di  kelurahan  palumbonsari  belum  berjalan  dengan  baik.  Kelurahan  Palumbinsari diharapkan untuk lebih berkomunikasi dan bermusyawarah dengan masyarakat setempat dan lebih mengembangkan  kembali  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  infrastruktur  pembangunan  di Kelurahan Palumbonsari karena tidak adanya transparansi antara pemerintah Kelurahan Palumbonsari dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja pembangunan yang akan dijalankan dan sedang direncanakan sehingga prinsip-prinsip good governance tidak berjalan dengan baik di Kelurahan Palumbonsari.
Kata Kunci : Good Governance, Transparansi, Pembangunan Infrastruktur

## Abstract
Good Governance is the implementation of solid and responsible development management that is in line with the principles of democracy and efficient markets, avoiding misallocation of investment funds and preventing corruption both politically and administratively. The aim of this research is to find  out  the  extent of  development infrastructure  that  is  being  implemented.  and  planned  by  the Palumbonsari  sub-district.  In  this  research,  descriptive  qualitative  research  methods  are  used. Descriptive research is a research process that begins by compiling basic assumptions and rules of thinking that will be used in the research to understand the phenomena experienced by the research subjects. From the results of this research, development infrastructure in Palumbosari sub-district has not been going well. Palumbinsari Village is expected to communicate and consult more with the local community and further develop outreach to the community regarding development infrastructure in Palumbonsari Village because there is no transparency between the Palumbonsari Village government and the surrounding community so that the community does not know what development will be carried out and is being planned so that the principle -the principles of good governance do not work well in Palumbosari Village.
Keywords : Good Governance, Transparency, Infrastructure Development

## PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis  dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.
Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang  diperlukan  oleh  rakyatnya.  Negara  secara  aktif  terlibat  dalam  kehidupan  sosial rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan  rakyatnya  sesuai  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-  Undang.  Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana Dalam Undang-Undang  ini  yang  dimaksud  dengan  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut Sedarmayati (2007:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan,  yang  juga  disebut  administrasi  pembangunan.  Dengan  demikian  ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat  dalam  suatu  masyarakat  berkembang.  Dalam  good  governance  tidak  hanya pemerintah,  tetapi  juga  citizen,  masyarakat  yang  dimaksud  adalah  masyarakat  yang terorganisir, seperti LSM, asosiasiasosiasi kerja, bahkan paguyuban.
Penerapan  good  governance  dapat  dilihat  dalam  berbagai  kegiatan  pelayanan seperti surat keterangan usaha namun pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai  etis  (etika  pemerintahan)  dalam  menjalankan  tugas  dan  perannya  sebagai pemerintah.  masalah  akuntabilitas  dalam  pelayanan,  belum  adanya  pertanggunjawaban yang jelas mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat,  Kurangnya kesadaran  tentang  kewajiban  yang  harus  dipertanggungjawabkan  dinilai  menjadi  faktor penyebab  tingkat  kinerja  yang  buruk.  governance”  sebagai  proses  penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti “good” dalam “good gevernace” mengandung dua pengertian, pertama, nilai -nilai yang menjujung tinggi  keinginan/kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan  sosial;  kedua  ,  aspek-aspek  fungsional  dari  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut “good governance” atau kepemerintahan yang baik. Sehingga den gan demikian “good  governance”  didefinisikan  sebagai  “penyelenggaraan  pemerintah  yang  solid  dan bertangung  jawab,serta  efektif  dan  efisien  dengan  menjaga  kesinergian  interaksi  yng konsrtuktif  di  antara  domain- domain  Negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat”  M enurut Riswanda Imawan (2012:32) “good governance” diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan  dalam  mengatur  sumber-sumber  ekonomi  dan  sosial  bagi  pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development  of  society).  pembangunan,  yang  juga  disebut  administrasi  pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance)  dari  suatu  masyarakat  dalam  suatu  masyarakat  berkembang.  Dalam  good governance  tidak  hanya  pemerintah,  dibidang  ekonomi  mdidalam  negeri  dan  interaksi diantara  pelaku  ekonomi.  Kepemerintahan  politik  fungsinya  menyangkut  proses-proses pembuatan  keputusan  untuk  formulasi  kebijakan.  Kepemerintahan  administrasi  adalah system pelakanaan proses kebijakan.
Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan kepemerintahan berdasarkan  dari  pola  hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip- prinsip  dasar  seperti  kepastian  hukum,  akuntabilitas,  transparansi,  keadilan,
profersionalisme,  dan  demokratis.  Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkankarena pemerintah merancang prinsip -prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih  baik,  disamping  itu  juga  masyarakat  masih  menganggap  pelayanan  publik  yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Sebagai instansi pemerintah pasti kantor camat ini juga pernah mengalami masalah dalam pemerintahan yang buruk. Prinsip-prinsip good  governance seharusnya sudah dipahami dan diterapkan oleh semua Instansi Pemerintah di Indonesia baik dipusat maupun didaerah.
Pemerintah Daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan  publik,  harus  pula  diiringi  dengan  penerapan  prinsip  good  Governance (kepemerintahan  atau  tata  pemerintahan  yang  baik)  Serta  harus  sinergis  dengan pemerintah  pusat.Dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah,  prinsip  good Governancedalam  praktiknya  adalah  dengan  menerapkan  prinsip  penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan  public termasuk dalam menjalankan pelayanan publik perlu adanya prinsip ± prinsip good Governance.
Dalam  pembangunan  yang  dilakukan  Kelurahan  Palumbonsari  kurang  adanya Transparansi yang seharunya dilakukan oleh pemerintah kelurahan dimana dapat diartikan kurang  diterapkannya  Prinsip-prinsip  good  governance  dimana  salah  satu  adalah Transparansi  namun  dalam  Kelurahan  Palumbonsari  kurang  diterapkan  sehingga  warga tidak  mengetahui  apa  saja  yang  sedang  direnacanakan  atau  di  rancang  dalam pembangunan apa saja yang pemerintah kelurahan rencanakan. Dalam upaya menangani patologi  birokrasi  di  Kelurahan  Palumbonsari  ,  Kecamatan  Karawang  timur  dalam  hal Transparansi pembangunan , dimana warga pun berhak tau pembangunan apa saja yang sedang di upayakan atau di rencanakan karena hasil pembangunnan tersebutpun akan di rasakan  oleh  masyarakat.  Dalam  menangani  penanganan  upaya  patologi  birokrasi  di Kelurahan Palumbonsari , Kecamatan Karawang timur , peneliti mewawancarai Sekretaris kelurahan palumbonsari beliau memang tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang sedang di kerjakan.
Di  kelurahan  palumbonsari,  kecamatan  Karawang  Timur  penerapan  good governance dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan pembangunan-pembangunan yang dilakukan  oleh  kelurahan  tersebut.  Dalam  hal  ini  kelurahan  polumbonsari  hanya memfokuskan pembangunan roku-roku dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk
meningkatkan ekonominya. Dalam hal ini kelurahan palumbonsari seharusnya tidak perlu hanya  memfokuskan  pembangunan  kesatu  arah,  masih  banyak  harus  dibangun  untuk keperluan masyarakat.
Masalah  pembangunan  di  kelurahan  palumbonsari  dari  yang  penulis  lihat  kantor kelurahan  palumbonsari  masih  harus  direnovasi,  karena  menurut  penulis  baik  buruknya suatu kelurahan/desa kita lihat dulu dari kantornya jika kantornya tidak terurus dengan baik kemungkinan pelayanan dan kebijakannya tidak berjalan dengan baik. Keadaan kantor di kelurahan palumbonsari menurut penulis masih banyak yang harus direnovasi dan dibenahi karena jika dilihat dari kantor kelurahan tidak terurus maka pembangunan-pembangunan di  kelurahan  tersebut  pun  masih  banyak  yang  tidak  berjalanan  dengan  baik.  Kurangnya transparansi  juga  membuat  masyarakat  tidak  mengetahui  perencanaan  apa  yang  akan dilakukan  kelurahan,  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  dana  kelurahan  diarahkan kemana. Setiap kantor pemerintah pasti memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaaan tugasnya sebagai pelayanan publik. Begitu juga dengan Kelurahan  Palumbonsai  .  dan  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Penerapan  Prinsip  Prinsip  Good Go vernance Dalam Meningkatkan Transparansi di Kelurahan palumbonsari ” .

## Tinjauan Pustaka
Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun  secara  administratif  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan politican  framework  bagi  tumbuhnya  aktifitas  usaha.  Good  governance  sering  diartikan sebagai  tata  pemerintahan  yang  baik.  Konsep  good  governance  pada  suatu  gagasan adanya saling (interdepedence) dan interaksi dari bermacam-macam actor kelembagaan disemua  level  di  dalam  Negara  tidak  boleh  ada  actor  kelembagaan  didalam  good governance.  Lembaga  administrative  negara  memberikan  pengertian  good  governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara.
Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem  pemerintahan  yang  menuntut  proses  demokrasi  yang  bersih  sehingga  Good Governance  merupakan  salah  satu  alat  Reformasi  yang  mutlak  diterapkan  dalam
pemerintahan  baru.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  perkembangan  Reformasi  yang  sudah berjalan  selama  15  tahun  ini,  penerapan  Good  Governance  di  Indonesia  belum  dapat dikatakan  berhasil  sepenuhnya  sesuai  dengan  cita – cita  Reformasi  sebelumnya.  Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang  merupakan  dua  produk  utama  Good  Governance.  Menurut  Riswanda  Imawan (2012:32) “good governance” diartikan sebagai cara ke kuasaan Negara digunakan dalam mengatur  sumber-sumber  ekonomi  dan  sosial  bagi  pembangunan  masyarakat  (the  way state power is used in managing economic and social resources for development of society).
Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sector swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga- lembaga dimana warga dan kelompok kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan- perbedaan  di  antara  mereka.  (Masyarakat  Transparansi  Indonesia,  202:9  Menurut Sedarmayati (2007:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang  juga  disebut  administrasi  pembangunan.  Dengan  demikian  ia  berpendapat  bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang.
Dalam  good  governance  tidak  hanya  pemerintah,  tetapi  juga  citizen,  masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi- asosiasi kerja, bahkan  paguyuban.  Lembaga  Administrasi  Negara  memberikan  pengertian  Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Akuntabilitas adalah pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya  kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan  mereka.  Para  pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi  yang  bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah  peraturan perundangundangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan  akuntabilitas  maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekata kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  proses  penelitian  yang  dimulai  dengan  menyusun asumsi-asumsi  dasar  dan  aturan  berpikir  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, penelitian kualitatif bertujuan  memperoleh  gambaran  seutuhnya  mengenai  suatu  hal  menurut  pandangan seseorang yang diteliti yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2012) peneltian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postposivitisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument sebagai kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi dan bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Metode  deskriptif  menjelaskan  bahwa  suatu  metode  dengan  melakukan  suatu penelitian  yang  mengemukakan  keadaan  sebenarnya  yang  ada  ditempat  kejadian, kemudian hasil dari penelitian yang diperoleh itu dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.
Secara umum ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, menggunakan data primer dalam penelitian ini : Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini mewawancarai pihak staff KASIE Ekonomi Pembangunan di Kelurahan Palumbonsari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Palumbonsari  yang  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  berlokasi  di Kecamatan Karawang Timur Kab. Karawang – Jawa Barat Indonesia. Terdiri dari beberapa lingkungan atau dusun dan beberapa pemukiman baru berbentuk perumahan, lingkungan pundong,  lamaran,  karajan,  karees,  citeureup,  rawabagi,  taneuh  beureum,  perumahan buana  asri,  perum  parahiyangan,  perum  palumbonsari  asri,  perum  green  garden  dan beberapa perumahan baru lain.
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  Kelurahan  Palumbonsari  Kecamatan Karawang  Timur,  penelitian  ini  melibatkan  2  narasumber  yang  peneliti  wawancarai mengenai permasalahan infrastuktur di Kelurahan Palumbonsari. Kami mewawancarai salah satu staff KASIE Ekonomi dan Pembanguna di Kelurahan palumbonsari yaitu Bapak Indra Sudrajat  dan  masyarakat.  Berikut  penjelasan  dari  hasil  wawancara  peneliti  mengenai pembangunan infrastuktur, kendala dan patologi birokrasi di Kelurahan Palumbonsari.
Pembangunan infrasruktur apa yang sedang dijalankan di kelurahan palumbonsari Peneliti  mendapatkan  informasi  tentang  pembangunan  infrastuktur  yang  sedang dijalankan di Kelurahan Palumbonsari dari KASIE Ekonomi dan Pembangunan Bapak Indra Sudrajat. Bapak Indra mengatakan pembangunan di Kelurahan Palumbosari lebih mengarah kepada  pembangunan  ruko-ruko dan membuat lahan-lahan untuk pedagang-pedagang kecil dan memperbaiki jalan-jalan yang jelek memperbaiki drainase dan saluran-saluran air. Alasan Kelurahan Palumbonsari fokus terhadap ruko-ruko dan lahan-lahan adalah untuk memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  umtuk  membuka  usaha.  Kelurahan Palumbonsari  menjalankan  pembangunan  ini  agar  dapat  membantu  para  warga  di Kelurahan  Palumbonsari  untuk  meningkatkan  ekonomi  mereka  dan  mengurangi  jumlah pengangguran dan menghindari dari banjir di wilayah tersebut.
Kendala apa yang menghambat pembangunan infrastuktur di kelurahan palumbonsari Bapak  Indra  mengatakan  yang  menghambat  pembangunan  di  Kelurahan Palumbonsari  dikarenakan  sulitnya  pencairan  dana  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dari kementrian keuangan yang dihibahkan kepada kabupaten/kota, yang kemudian diberikan kepada Kelurahan Palumbonsari untuk pembangunan infrastruktur.

## Patologi Birokrasi apa saja yang ada di Kelurahan Palumbonsari
Bapak  Indra  mengatakan  yang  menyebabkan  patologi  birokrasi  di  Kelurahan Palumbonsari  adalah  karena  kurangnya  kumonikasi  dengan  pimpinan  dan  Kelurahan Palumbonsari juga belum menemukan pengganti lurah selama 2 tahun yang berdampak pada staff yang lainnya karena hilangnya kendali pemimpin sehingga birokrasi di Kelurahan Palumbonsari tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu hilangnya kekosongan Lurah selama 2 tahun memberikan dampak besar terhadap Kelurahan Palumbonsari yang menyebabkan struktur organisasinya tidak terstruktur dengan baik.

## Bagaimana solusi dan pencegahan yang diberikan oleh Kelurahan
Palumbonsari  dalam  penanggulangan  Patologi  Birokrasi  Kelurahan  Palumbonsari Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  KASIE  Ekonomi  dan  Pembangunan solusi  yang  diberikan  adalah  untuk  kedepannya  para  staff  di  Kelurahan  mampu meningkatkan  komunikasi  dengan  masyarakat  agar  mengetahui  keinginan  dan  keluhan masyarakat dan dikarenakan kursi lurah sudah kosong selama kurang lebih 2 tahun untuk yang menjadi lurah dikemudian hari dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi.
Hasil penelitian dengan mewawancarai masyarakat tetang pembangunan infrastruktur di Keluraha Palumbonsari
Peniliti  mendapatkan  informasi  dari  hasil  mewawancarai  salah  satu  masyrakat  di Kelurahan Palumbonsari terkait pembangunan infrastruktur. Masyarakat mengatakan masih adanya permasalahan yang terjadi di Kelurahan Palumbonsari terkait perbaikan jalan yang lama ditangani pengajuanpengajuan dari masyarakat membutuhkan proses hingga 6 bulan prosesnya  dan  masih  banyak  permasalahan  yang  harus  ditangani  oleh  kelurahan  yaitu saluransaluran air yang tidak berjalan dengan baik dan drainase air yang perlu diperbaiki ini bisa menyebabkan potensi banjir di wilayah Kelurahan Palumbonsari, sehingga masyarakat tidak bisa tenang dengan masalah ini. Masalah ini bisa teratasi semua membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan pengajuan harus dilakukan satu persatu mulai dari perbaikan jalan  dan  mengatasi  masalah-masalah  yang  menyebabkan  terjadinya  banjir  ini membutuhkan paling lama mungkin sekitar 6-10 bulan pengerjaan yang maksimal.

## SIMPULAN
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis  dari diterimanya hipotesis bahwa  negara  mempunyai  misi  suci  yaitu  untuk  mensejahterakan  rakyatnya.  Untuk  itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa public yang diperlukan oleh  rakyatnya.  Negara  secara  aktif  terlibat  dalam  kehidupan  sosial  rakyatnya.  Untuk  itu negara  membangun  sistem  administrasi  yang  bertujuan  untuk  melayani  kepentingan rakyatnya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang. Dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur,  penelitian  ini  melibatkan  2  narasumber  yang  peneliti  wawancarai  mengenai permasalahan infrastuktur di Kelurahan Palumbonsari. Kami mewawancarai salah satu staff KASIE Ekonomi dan Pembanguna di Kelurahan palumbonsari yaitu Bapak Indra Sudrajat dan Masyarakat  yaitu  mengenai  pembangunan  infrastuktur  apa  yang  sedang  dijalankan Kelurahan  Palombonsari,  kendala  apa  yang  menghambat  pembangunan  infrastuktur  di kelurahan Palumbonsari, dan Patologi birokrasi yang ada di kelurahan Palumbonsari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press
Moento, P. A.,  Firman,  F.,  & Yusuf,  A.  P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan.
Musamus Journal of Public Administration, 1(2), 10-16.
Salim. (2016), Patologi Birokrasi, [PowerPoint slides].
https://www.slideshare.net/MuhSalim95/patologi-birokrasi-52463676
Sasuang,  A.,  Gosal,  R.,  &  Singkoh,  F.  (2018).  PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  GOOD GOVERNANCE  DALAM  PELAYANAN  SURAT  KETERANGAN  USAHA  DI  KANTOR KELURAHAN  MANEMBONEMBO  TENGAH  KECAMATAN  MATUARI  KOTA  BITUNG. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).
Siagian, Sondang, P. 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
SIBARANI,  E.  N.  (2021).  PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  GOOD  GOVERNANCE  DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MEDAN TIIMUR