SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue II, May 2024; 358-369 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.45826 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK
Juridical  Review  of  the  Crime  of  Sexual  Harassment  Against  Married Women; Study of Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK
Irfan Maulana 1* , Anggalana 2
12 Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: 1 irm160101@gmail.com, 2 anggalana@ubl.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 20 Februari 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

## How To Cite:
Maulana, Irfan, and Anggalana Anggalana. 2024. “Juridical Review of the Crime of Sexual Harassment Against Married Women: Stu dy of  Decision  Number  538/Pid.B/2023/PN  TJK”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (2),  358-69. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.45826 .

## Abstrak
Kekerasan  seksual  menjadi  bentuk  kekerasan  yang  disebabkan  oleh  masalah  seksual,  dan kekerasan  seksual  ringan  adalah  bentuk  pelecehan  seksual  verbal.  Tindak  pidana  kesusilaan mengacu  pada  perbuatan  seks.  Pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pelecehan  seksual terdapat  pada  KUHP  mengenai  kejahatan  kesusilaan  dan  pelanggaran  kesusilaan,  akan  tetapi kitab  Undang-Undang  hukum  pidana  tidak  mengenalnya  dengan  istilah  pelecehan  seksual melainkan di dalam KUHP menyebut dengan istilah cabul yang diatur dengan Pasal 289 sampai dengan  Pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum  normatif  dan  pendekatan  empiris. Pengolahan  data  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  (Library  research)  seperti  literatur dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual terhadap  perempuan  bersuami  berdasarkan  Putusan  Nomor  538/Pid.B/2023/PN  TJK.  adalah faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang dilakukan oleh pelaku, keinginan yang  timbul  oleh  pelaku  dan  kesempatan  sehingga  menimbulkan  maksud  dan  niat  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Pertimbangan  Hakim  dalam  menerapkan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  bersuami  berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  hal  yang  memberatkan adalah  Terdakwa  mengakibatkan  trauma  pada  korban,  perbuatan  Terdakwa  meresahkan masyarakat dan perbuatan  Terdakwa belum  dimaafkan oleh saksi korban. Selanjutnya hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, menyesal dan tidak mengulang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.
Kata kunci: Tindak Pidana; Pelecehan Seksual; Perempuan Bersuami.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.

## Abstract
Sexual  violence  is  a  form  of  violence  caused  by  sexual  problems,  and  mild  sexual  violence  is  a form of verbal sexual harassment. The crime of morality refers to the act of sex. The article that regulates the crime of sexual harassment is contained in the Criminal Code regarding the crime of morality  and  violation  of  morality,  but  the  Criminal  Code  does  not  recognize  it  with  the  term sexual  harassment  but  in  the  Criminal  Code  it  is  referred  to  as  obscene  which  is  regulated  by Articles 289 to 296 of the Criminal Code (KUHP). The research methods used in this study are a normative  legal  approach  and  an  empirical  approach.  Data  processing  is  carried  out  through library research such as literature and scientific works related to research problems. The results of this study show that the factors that cause perpetrators to commit sexual harassment crimes against  married  women  are  based  on  Decision  Number  538/Pid.B/2023/PN  TJK.  is  a  sociative factor that occurs  due to the influence  of the environment carried out by the perpetrator, the desire that arises by the perpetrator and the opportunity so that it gives rise to the intention and intention  to  commit  the  crime.  The  Judge's  consideration  in  applying  criminal  sanctions  to  the perpetrators  of  the  crime  of  sexual  harassment  against  married  women  based  on  Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK sentenced the Defendant Ardi Santoso Bin Mursalim therefore with  a  prison  sentence  of  3  (three)  years,  the  aggravating  thing  is  that  the  Defendant  caused trauma  to  the  victim,  the  Defendant's  actions  disturbed  the  community  and  the  Defendant's actions have not been forgiven by the victim's witnesses. Furthermore, the mitigating factor for the defendant is that the defendant is polite and straightforward in the trial, remorseful and does not repeat his actions, and the defendant has never been punished.
Keywords: Criminal Acts; Sexual Harassment; Married Women.

## Pendahuluan
Kejahatan  Kesusilaan  atau  kejahatan  seksual  pada  umumnya  dialami  oleh  para  wanita khususnya  anak-anak  yang  masih  muda  (remaja).  Di  antara  manusia  Indonesia  yang  rawan menjadi  korban  kejahatan  kekerasan  adalah  kaum  perempuan.  Beragam  persoalan  sensitif menimpa  kehidupan  kaum  perempuan,  antaranya  kejahatan  kekerasan  seksual  ( sexual violence ) dan pelecehan seksual ( sexual harassment ). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi  dan  menimpa  kaum  perempuan,  baik  dalam  soal  pembunuhan,  perkosaan, penganiayaan  selain  apa  yang  sudah  disebutkan  di  atas.  Perempuan  sangat  rentan  menjadi korban kejahatan ( victim of crime ) di bidang kesusilaan. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya.
Kejahatan  kesusilaan  dan  pelecehan  seksual  ini  sudah  begitu  kompleks,  meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin  mengetahui  akar  permasalahannya,  maka  harus  berani  masuk  ke  berbagai  “wilayah” aspek  kehidupan  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  perilaku  manusia,  termasuk  kejahatan kesusilaan  dan  pelecehan.  Perilaku  manusia  tidak  muncul  dengan  sendirinya,  tetapi berkembang  melalui  suatu  proses.  Akibat  pengaruh  lingkungan,  seperti  aspek  lingkungan, sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya). Kejahatan kesusilaan ini juga
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  tetapi  melalui  proses  pelecehan  yang  pada  mulanya  dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan  dan laki-laki  yang merugikan  salah satu  pihak  (karena  dilecehkan  maka direndahkan  martabatnya).  Merendahkan  martabat  sesama  ini  dalam  kehidupan  masyarakat dewasa  ini  sangat  sukar  dilihat,  sebab  dikemas  dengan  berbagai,  tradisi,  ajaran  agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan” . 1
Tindak  pidana  kejahatan  pada  perempuan  dalam  kasus  ini  berawal  pada  Hari  Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa, saksi SAP (suami korban) dan saksi EYW datang  ke  rumah  saksi  korban  SF  untuk  menulis  surat  lamaran  saksi  E  untuk  melamar  kerja, pukul 23.00 WIB kemudian terdakwa menyuruh saksi SAP untuk memanggil saksi korban yang pada saat itu saksi korban berada di dalam kamar tidur untuk dipijat juga namun pada awalnya saksi  korban  menolak  kemudian  saksi SAP  mengatakan  pada saksi  korban  bahwa  bismilah  aja (untuk cepat mendapat momongan), selanjutnya saksi korban dipijat oleh terdakwa dari jempol kaki saksi korban bagian kanan sampai dengan lutut saksi korban kemudian pindah pijatan ke tangan  kanan  saksi  korban  lalu  terdakwa  memijat  dari  telapak  tangan  kanan  saksi  korban bagian dalam dekat jempol saksi korban pada saat itu saksi korban menggunakan daster warna hitam  dan  shot  yang  longgar  sehingga  tangan  terdakwa  bisa  masuk  ke  dalam  saksi  korban kemudian  terdakwa  pindah  dan  memijat  bagian  kaki  kiri  saksi  korban  lalu  tangan  kiri  saksi korban kemudian saksi korban disuruh oleh  terdakwa untuk tidur dengan cara terbalik yaitu muka  saksi  korban  ke  bawah  kemudian  terdakwa  memijat  saksi  korban  lalu  terdakwa menarik tangan saksi korban diarahkan ke terdakwa.
Kemudian  sekitar  pukul  02.00  WIB  terdakwa  masuk  ke  dalam  kamar  saksi  korban kemudian  saksi  korban  lalu  saksi  korban  diberikan  minum  air  putih  tidak  lama  saksi kesurupan.  Kemudian  saksi  korban  tersadar  dengan  posisi  tidur  terlentang  dan  terdakwa berdiri  disamping  ranjang  di  dekat  kaki  saksi  korban  kemudian  terdakwa  memijat  saksi korban  dari  kaki  saksi  korban  selanjutnya  memijat  saksi  korban,  kemudian  tangan  saksi korban ditarik untuk memegang  terdakwa kemudian terdakwa  menarik baju  saksi korban di  bagian  dada  lalu  tangan  kanan  saksi  korban  berusaha  untuk  mendorong  tangan terdakwa yang mencoba untuk memperkosa saksi korban.
1 Christy A. I. Aleng, 2020. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verba l. Jurnal Lex Crimen. Vol. 9.  No. 2. Hlm. 63.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
Kemudian pada Hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menelpon saksi SAP dengan mengatakan “bahwa kamu jangan lagi-lagi membawa terdakwa ke rumah karena dia bejat memegang saya kemudian suami    saya kaget, sehingga kemudian saksi  korban  dan  saksi  SAP  menyuruh  terdakwa  ke  rumah  dan  setelah  terdakwa  tiba  di rumah  sudah  banyak  orang  kemudian  mertua  saksi  korban  menelpon  polisi  dan  polisi datang ke rumah lalu membawa terdakwa ke Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut. Hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul  Moeloek pada  hari  Rabu  Tanggal  xxx  Mei  2023  oleh  dr.  SEL  ,  Sp.F  telah  dilakukan  pemeriksaan terhadap  korban  SF  dengan  kesimpulan  pada  pemeriksaan  terhadap  korban  perempuan berusia  dua  puluh  satu  tahun  ini  di  temukan  sisa  selaput  dara,  selanjutnya  tidak  di temukan luka pada bagian tubuh lainnya tidak di temukan luka tidak menyingkirkan kejadian seperti yang diakui oleh korban.

## Literatur Review
Pidana  berasal  dari  kata straf yang  sering  didefinisikan  dalam  istilah  ‘’Hukuman’’  atau dengan  definisi  lain  sebagai  suatu  penderita  yang  sengaja  dijatuhkan  atau  diberikan  oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan  hukum  pidana.  Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan  dalam  berbagai  terjemahan  dalam  bahasa  Indonesia.  Tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  melanggar  larangan  yang  diatur  oleh  aturan  hukum  yang  diancam  dengan sanksi  pidana.  Martiman  Prodjohamidjojo  mengatakan  bahwa,  hukum  pidana  adalah  bagian dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-  aturan  untuk:  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan, yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang melanggarnya.  Biasanya  tindak  pidana  disinonimkam  dengan  delik,  yang  berasal  dari  bahasa latin  yakni  kata delictum .  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  tercantum  sebagai  berikut: “Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukum  karena  merupakan  pelanggaran terhadap  undang-undang  tindak pidana”. Menurut  Hans  Kelsen,  Delik  adalah  suatu  kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. 2
2 Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M . 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . (Konpres; Jakarta). Hlm . 46.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu: 3
1. Definisi  menurut  teori  adalah  suatu  pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang- undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Keterangan  Simons  yang  dikutip  oleh  Moeljanto  adalah  bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan  ( handeling )  yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung jawab.  Van  Hamel  juga  merumuskan  bahwa strafbaarfeit adalah  kelakuan  orang  (menselijk gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 4
Definisi  dari  kejahatan  itu  sendiri  tidak  terdapat  kesatuan  pendapat  diantara  para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara  sosiologis.Ditinjau  dari  segi  yuridis,  pengertian  kejahatan  adalah  suatu  perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang.Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud  dengan  kejahatan  adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  selain  merugikan  si penderita,  juga  sangat  merugikan  masyarakat  yaitu  berupa  hilangnya  keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 5
Kejahatan  kesusilaan  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda  lebih  luas  terhadap kesusilaan  dan  pelecehan  seksual.  Kejahatan  kesusilaan  diartikan  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma  yang  membimbing  manusia  untuk  hidup  sesuai  dengan  nilai  kemanusiaannya  atau kesempurnaan  hidup.  Setiap  kejahatan  yang  melanggar  hak-hak  dasar  kehidupan  manusia dinilai  melanggar norma  kesusilaan,  misalnya  membunuh,  menganiaya dan  kejahatan  lainnya. kejahatan  terhadap  kesusilaan  adalah  sebagai  bentuk  pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap nilai-nilai  susila,  mengenai  adat  kebiasaan  yang  baik,  sopan  santun  atau  perbuatan  yang
3 Tri Andrisman, 2011. Hukum Pidana . (Universitas Lampung; Bandar Lampung). Hlm. 70.
4 Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana . (Rineka Cipta; Jakarta) Hlm. 56.
5 Syahruddin.  2003. Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan  Upaya  Penanggulangannya .  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara. Hlm. 1.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
berhubungan  seksual,  namun  bentuk  kejahatan  kesusilaan  sifatnya  masih  relatif,  tergantung yang  menerima  atau  korban  yang  dirugikan  apakah  keberadaannya  bertentangan  dengan kehendaknya atau tidak.
Ada  berbagai  faktor  terjadinya  suatu  tindak  kejahatan,  sebagai  kenyataannya  bahwa manusia  dalam  pergaulan  hidupnya  sering  terdapat  penyimpangan  terhadap  norma- norma, terutama  norma  hukum.  Di  dalam  pergaulan  manusia  bersama,  penyimpangan  hukum  ini disebut  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran,  dan  kejahatan  itu  sendiri  merupakan  masalah sosial  yang  berada  ditengah-tengah  masyarakat,  di  mana  si  pelaku  dan  korbannya  adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.  Pertama  adalah  faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam  diri  si  pelaku  yang maksudnya  bahwa  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan  itu timbul  dari  dalam  diri  si  pelaku  sendiri  yang  didasari  oleh  faktor  keturunan  dan  kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal  atau  terdapat  dari  luar  diri  si pelaku.  Maksudnya  adalah  bahwa  yang mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah kejahatan  itu  timbul  dari  luar diri si  pelaku  itu  sendiri  yang didasari  oleh  faktor  rumah  tangga dan lingkungan. 6

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  yuridis  normatif dan empiris.  Sumber dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data  dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
6 Hamzah  A. 2008. Hukum Pidana dan Acara Pidana . (Ghalia Indonesia; Jakarta). Hlm: 45-48.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.

## Hasil dan Pembahasan
1. Faktor  yang  menyebabkan  pelaku  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK
Kekerasan  sangat  sering  terjadi  di  kehidupan  sehari-hari  baik  di  lingkungan  keluarga, masyarakat  maupun  teman  sebaya.  Kekerasan  umumnya  sering  menimpa  orang-orang  yang tidak  berdaya.  Maraknya  isu  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  menjadi  suatu momok  yang  menakutkan  bagi  seluruh  perempuan  khususnya  perempuan  yang  memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan  yang  mengurus pekerjaan  rumah  juga  mengalami  hal  yang  sama.  Kekerasan  yang terjadi  pada  seorang  perempuan  dikarenakan  sistem  tata  nilai  yang  mendudukan  perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang  memandang  perempuan  sebagai  kaum  yang  marginal,  dikuasai,  dieksploitasi  dan diperbudak  oleh  kaum  laki-laki.  Kekerasan pada  dasarnya  merupakan sebuah  realita  yang ada dalam  masyarakat saat  ini,  yang  menyatakan  kekerasan  terhadap  perempuan  masih  terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.
Unsur  pemaksaan  mempengaruhi  keperibadian  korban  dalam  kehidupan  sehari-  hari. Lidwina  Inge  Nurtjahyo  menyebutkan  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  tindak  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  kejahatan  berat.  Kejahatan seksual  memiliki  karakteristik  menyerang  seseorang  berdasarkan  seksualitasnya,  di  mana pelaku  memiliki  kekuasaan  lebih  dibanding  korban  dan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  atau umur dan atau status sosial ekonomi dalam masyarakat. Serangan tersebut melukai tidak hanya fisik,  melainkan  juga  kondisi  psikologis  dan  emosional  korban.  Dampaknya  sering  bersifat permanen,  mempengaruhi  kehidupan  korban.  Dengan  demikian  kejahatan  seksual  adalah kejahatan  yang  menyerang  kemanusiaan  seseorang. 7 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Sandy Satya selaku penyidik menyatakan bahwa
“ dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  bersuami  yang mengakibatkan  trauma  pada  korban,  terdapat  berbagai  macam  faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan bersuami  yang  mengakibatkan  trauma  tersebut.  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan pelecehan seksual  terhadap  perempuan bersuami  yang  mengakibatkan  trauma  karena ketidakmampuan  pelaku  untuk  mengendalikan  emosi  dan  nafsu  seksualnya.  Nafsu seksualnya  dibiarkan  mengembara  dan  menjerumuskan  dalam  perilaku  yang  tidak
7 Lidwina Inge Nurtjahyo.  2015. Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual . Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta. Hlm. 384.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
manusiawi.  Faktor  lainnya  yaitu  keinginan  atau  hawa  nafsu  dari  pelaku  pelecehan seksual  yang  sangat  mengembara  sehingga  memengaruhi  otak  pelaku  yang  tidak berpikir secara jernih. ”
Keinginan akan seksualitas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual yang  kemudian  pelaku  pelecehan  seksual  merencanakan  berbagai  modus  agar  korban  dalam hal ini perempuan terbujuk untuk melakukan tindakan seksual. Hal tersebut dibuktikan karena terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.
Hasil wawancara dengan Yusnawati selaku Hakim menyatakan bahwa:
“T ingkat  kontrol  masyarakat  ( social  control )  yang  rendah,  artinya  berbagai  perilaku diduga  sebagai  penyimpangan,  melanggar  hukum  dan  norma  keagamaan  kurang mendapat respon  dan  pengawasan  dari  unsur-unsur  masyarakat.  Karena  hal  tersebut terdapat faktor  yang  melatarbelakangi  pelecehan  seksual  contohnya  adalah  menonton video porno,  nafsu  atau  keinginan  yang  tinggi  dan  tidak  dapat  disalurkan  dengan  baik yang  berujung  melakukan  pelecehan  seksual,  dan  penyakit  bawaan  semisal hyperseksual .  Penyakit  tersebut  memicu  seseorang  untuk  melakukan  tidakan  seksual kepada  siapapun  yang  pelaku  temui  tidak  memandang  bulu  siapa  yang  akan menjadi korbanya  baik  wanita  dewasa  atau  perempuan  remaja.  Kemudian  faktor  kesempatan atau  keadaan  yang  mendukung  terjadinya  pelecehan  seksual  karena  terdapat kesempatan  atau  keadaan  lingkungan  yang  sepi,  dan  rumah  yang  tak berpenghuni baik lama ditinggalkan oleh pemiliknya maupun yang hanya sementara. ”
Hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  Adanya  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh  laki- laki  pun  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  pada  perempuan.  Hak istimewa tersebut dapat beupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki- laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya mau pun  melakukan  suatu  penolakan  terhadap  keputusan  tersebut  sebab  sebagian  laki-laki menganggap  bahwa  keputusan  yang  diambilnya  berdasarkan  logika  bukan  perasaan. Karakteristik  fisik  dan  reprodukasi  yang  dimiliki  perempuan  memang  lebih  mudah  menjadi korban  kekerasan  khususnya  seksual,  seperti  pemerkosaan.  Dalam  relasinya  dengan  laki-laki, pemaknaan social dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan terbentuknya streotipe yang merendahkan  perempuan  dan  memudahkan  terjadinya  kekerasan.  Secara  umum,  biasanya perempuan  lebih  sering  dimanfaatkan  oleh  kaum  laki-laki  untuk  dapat  memenuhi  Hasrat  dan tujuan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  menurut  analisis  penulis  faktor  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  bersuami  berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK adalah faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ,  keinginan  yang  timbul  oleh  pelaku  dan  kesempatan sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.

## 2. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK
Dalam  pertanggungjawaban  pidana  maka  beban  pertanggungjawaban  dibebankan kepada  pelaku  pelanggaran  tindak  pidana  berkaitan  dengan  dasar  untuk  menjatuhkan  sanksi pidana.  Seseorang  akan  memiliki  sifat  pertanggungjawaban  pidana  apabila  suatu  hal  atau perbuatan  yang  dilakukan  olehnya  bersifat  melawan  hukum,  namun  seseorang  dapat  hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan  secara  jelas  mengenai  system  pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut. Beberapa Pasal Dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan,  namun  sayangnya  mengenai  pengertian  kesalahan  kesengajaan  maupun  kealpaan tidak  dijelaskan  pengertiannya  oleh  Undang-undang.  Tidak  adanya  penjelasan  lebih  lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para  ahli  hukum  mengenai  pasal-pasal  yang  ada  Dalam  KUHP  dapat  simpulkan  bahwa  Dalam pasal-pasal  tersebut  mengandung unsur-unsur  kesalahan  kesengajaan  maupun  kealpaan  yang harus  dibuktikan  oleh  pengadilan,  sehingga  untuk  memidanakan  pelaku  yang  melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. 8
Penerapan  sanksi  tindak  pidana  kesusilaan  terdapat  beberapa  yang  seharusnya  perlu mendapat  perhatian  dari  penguasa,  perlunya  kesamaan  persepsi  tentang  tindak  pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus  tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi  maksudnya  terutama  ditingkatkan  usaha-usaha  penegakan  atas  tindak  pidana kesusilaan.  Fungsi  sanksi  dalam  hukum  pidana,  tidaklah  semata-mata  menakut-nakuti  atau mengancam  para pelanggar,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  keberadaan  sanksi  tersebut  juga harus dapat  mendidik  dan  memperbaiki  si  pelaku.  Pada  perbuatan  yang  melanggar  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  khususnya  tindak  pidana  kesusilaan,  maka  untuk  menerapkan sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  tersebut  harus  terlebih  dahulu  dilihat  unsur-unsurnya,  apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP ataukah tidak memenuhi unsur
8 Hanafi, Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama . (Rajawali Pers; Jakarta). Hlm. 16.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
tindak  pidana  dalam  KUHP  tersebut. 9 Hasil  wawancara  dengan  Sandy  Satya  selaku  penyidik menyatakan bahwa  untuk dapat  menghukum  terdakwa  harus  memenuhi  sekurang-kurangnya dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Uraian mengenai alat-alat  bukti  yang  sah  yang  dimaksud  dalam  Putusan  Nomor  538/Pid.B/2023/PN  TJK  adalah keterangan  saksi  korban,  alat  bukti  pada  saat  dilakukan  tindak  pidana  serta  keterangan terdakwa.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Ardi  Santoso  Bin Mursalim dituntut antara lain :
a. Menyatakan  Terdakwa  Ardi  Santoso  Bin  Mursalim  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami  yang  menyebabkan  trauma  pada  korban  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan cabul.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Ardi  Santoso  Bin  Mursalim  oleh  karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Helai baju daster  warna hitam, 1 (satu) helai Celana Pendek warna pink, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
d. Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar  perkara  sebesar  RP.  2000,-  (dua ribu rupiah).
Hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  menimbang  oleh  karenanya  Majelis  Hakim memberikan  penekanan  bahwa  terhadap  perkara  ini  pemidanaan  itu  sendiri  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  Terdakwa  bahwa  menyerang  kehormatan  seorang  perempuan dengan  cara  melecehkannya  adalah  sebagai  penghinaan  terhadap  ibunya  sendiri,  dimana Terdakwa  dilahirkan  dari  seorang  perempuan  yang  harus  ia  jaga  kehormatannya,  serta  agar siapa saja  bagi perempuan  yang  menjalankan  pekerjaannya hingga  malam hari untuk berhati- hati dalam menghadapi setiap modus yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar  tidak  menjadi  korban  dari  kejadian  serupa,  maka  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada  Terdakwa  sebagaimana  termuat  dalam  amar  putusan  ini  dirasa  telah  tepat  dan  adil. Oleh  karena  Terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  menurut ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  masa
9 Asdi, Syukur., Taufik. 2021. Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 . Jurnal Ilmiah Hukum Medan. Hlm. 107-108.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  193  ayat  (1)  dan  (2)  huruf  (b)  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  oleh  karena  Terdakwa  dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  yang  didakwakan  kepadanya,  dan  tidak  ada  alasan  yang  cukup  untuk mengeluarkan  Terdakwa  dari  dalam  tahanan,  maka  kepada  Terdakwa  diperintahkan  untuk tetap berada di dalam tahanan.
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  terdapat  keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
a. Keadaan yang memberatkan:
1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
3. Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban
b. Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan
3. Terdakwa belum pernah dihukum
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  menurut  analisis  penulis  dalam  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor  538/Pid.B/2023/PN  TJK  terdiri  dari  2  (dua)  yaitu  hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi  korban,  meresahkan  masyarakat,  dan  terdakwa  belum  dimaafkan  oleh  saksi  korban. Sedangkan  hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  sopan  dan  berterus  terang  dalam persidangan,  menyesal  dan  tidak  mengulang  perbuatannya,  serta  terdakwa belum  pernah dihukum.

## Kesimpulan
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap perempuan  bersuami  berdasarkan  Putusan  Nomor  538/Pid.B/2023/PN  TJK.  adalah  faktor pergaulan yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang dilakukan oleh pelaku , keinginan yang timbul oleh pelaku dan kesempatan sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Bersuami; Studi Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK Irfan Maulana, et. al.
tindak  pidana  tersebut.  Selanjutnya,  Pertimbangan  Hakim  dalam  menerapkan  sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bersuami berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN TJK menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Santoso Bin Mursalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun hal yang memberatkan adalah  Terdakwa  mengakibatkan  trauma  pada  korban,  perbuatan  Terdakwa  meresahkan masyarakat dan perbuatan  Terdakwa  belum dimaafkan  oleh saksi  korban.  Kemudian  Hal  yang meringankan  adalah  terdakwa  sopan  dan  berterus  terang  dalam  persidangan,  menyesal  dan tidak mengulang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

## Daftar Pustaka
Christy  A.  I.  Aleng,  2020.  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal. Jurnal Lex Crimen. Vol. 9.  No. 2.
Asshiddiqie  Jimly,  Ali  Safa’at  M.  2012.  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum.  (Konpres;  Jakarta).
Makaro, M. T. 2005. Tindak pidana narkotika. Ghalia Indonesia.
Tri Andrisman, 2011. Hukum Pidana. (Universitas Lampung; Bandar Lampung).
Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana. (Rineka Cipta; Jakarta).
Syahruddin.  2003.  Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan  Upaya  Penanggulangannya.  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Lidwina  Inge  Nurtjahyo.    2015.  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual.  Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta.
Hamzah  A. 2008. Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Ghalia Indonesia; Jakarta).
Hanafi,  Mahrus.  2015.  Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Cetakan  pertama.  (Rajawali  Pers; Jakarta)
Asdi, Syukur., Taufik. 2021. Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007. Jurnal Ilmiah Hukum Medan.