Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073

## Pengalokasian Risiko Dalam Pembiayaan Proyek Berbasis Sukuk Guna Mewujudkan Kemudahan Berusaha

## Fadzlurrahman
Universitas Padjadjaran fadzlurrahman18001@mail.unpad.ac.id

## Lastuti Abubakar
Universitas Padjadjaran lastuti62abubakar@gmail.com
DOI: 10.23917./jjr.v9i2.8073
Submission Track:
Received:
2 Mei 2019 Final Revision: 13 Desember  2019
Available online:
17 Januari 2020
Corresponding Author: Fadzlurrahman fadzlurrahman18001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pembiayaan  proyek  yang  dilakukan  menggunakan sukuk  tabungan  seri  ST-003  underlaying  asset  proyek  dalam APBN  Tahun  2019.  Penggunaan  sukuk  dalam  pembiayaan proyek  akan  berdampak  pada  kemudahan  dalam  berusaha  di Indonesia dan lebih dikenal dengan EoDB.
Metodologi:  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini termasuk  penelitian  yang  melakukan  kegiatan  kajian  literatur. Sedangkan  dalam  penyusunan  artikel  ini  menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data dari mengumpulkan  dan  mempelajari  buku-buku,  dokumen-dokumen resmi,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan  dan seterusnya guna mendapatkan data sekunder.
Temuan:  Adanya  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan di ikuti dengan peraturan pelaksana dalam Peraturan  Menteri  No.  113/PMK.08/2013  guna  mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi dan pembangunan  infrastruktur.  Pembangunan  infrastruktur  yang baik  akan  berdampak  pada  kemudahan  dalam  berusaha  di Indonesia.  Ease  of  Doing  Buisness  (EoDB)  atau  yang  lazim dikenal  dengan  kemudahan  dalam  berusaha  di  suatu  negara merupakan  patokan  terhadap  suatu  negara  bagi  investor  yang akan  menanamkan  modalnya  di  negara  tujuan  investasinya. Lancarnya suatu pembiayaan proyek tidak terlepas dari alokasi risiko yang baik.
Kegunaan:  Penelitian  ini  bermanfaat  dalam  mengalokasikan risiko  dalam  pembiayaan  proyek  yang  dilakukan  menggunakan sukuk  tabungan  seri  ST-003  underlaying  asset  proyek  dalam APBN Tahun 2019.
Kebaruan/Orisinalitas:  Risiko  dalam  pembiayaan  proyek merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana  dalam  investasi  yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  guna pembangunan  infrastruktur.  Dana  yang  dikeluarkan  dari  sukuk merupakan  dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat  dan  negara sebagai pengelola dirasa perlu berhati-hati dalam pengelolaannya.
Keywords: Pembiayaan Proyek, Sukuk, EoDB, Alokasi Risiko

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pembiayaan  proyek  terus  mengalami  perkembangan  salah  satu pembiayaan  proyek  yang  paling  terkenal  adalah  pembiayaan  Terusan  Suez  di  Mesir  yang bekerja sama dengan Anglo-French Concessionaire  pada tahun 1898. Sebagai pihak sponsor Anglo-French Concessionaire berhak membangun terusan, mengoptimalkan, mengoperasikan,  dan  merawat  selama  99  tahun,  dibandingkan  sekarang  pengelolaan  proyek oleh asing cuma selama 30 tahun. Perkembangan pembiayaan proyek semakin pesat terbukti setelah  diterapkan  oleh  negara  maju  seperti  Jepang  untuk  pembiayaan  kereta  cepat  Tokyo- Osaka  pada  tahun  1970  dan  di  Amerika  reformasi  pembangkit  listrik  pada  tahun  1970.  Di negara-negara berkembang pembiayaan proyek digunakan oleh pemerintah untuk membangun proyek  fasilitas  umum  seperti  di  sektor  listrik,  transportasi,  sumber  daya  alam,  properti, telekomunikasi dan industri.
Ekonomi  syariah  atau  dikenal  juga  dengan  ekonomi  Islam  sebagaimana  dikemukakan oleh Afzalur Rahman adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme(Hamid, 2006). Sukuk merupakan instrumen penting pembiayaan proyek dalam keuangan  ekonomi  syariah.  Tercatat  sejak  tanggal  21  Desember  2018  mencapai  Rp.  22,52 Triliun  pembiayaan  proyek  yang  menggunakan  sukuk  sebagai  pembiayaan.  Kementerian Keuangan  berpendapat  jumlah  ini  meningkat  sekitar  34,36  persen  dari  realisasi  tahun  lalu sebesar  Rp.  16,76  Triliun.  Peningkatan  terjadi  sejak  tahun  2013  sejumlah  Rp.  800  Miliar, tahun  2014  sebesar  Rp.  1,57  Triliun,  kemudian  2015  sebesar  Rp.  7,17  Miliar,  dan  2016 sebesar  Rp  13,67  Miliar.  Sukuk  sendiri  merupakan  pembiayaan  proyek  berdasarkan  prinsip
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
syariah yang ditawarkan oleh pemerintah guna menghimpun dana dari masyarakat. Akad yang digunakan  dalam  investasi  sukuk  ini  adalah wakalah ini  berarti  para  pemegang  sukuk menyerahkan  kekuasaan  pengelolaan  uang  kepada  pemerintah  sebagai  pengganti  dalam menjalankan  proyek.  Sekarang  pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Sukuk  Tabungan Seri  ST-003  dengan underlaying  asset proyek  dalam  APBN  Tahun  2019  dan  Baran  Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan(Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019).
Penggunaan  sukuk  sebagai  pembiayaan  proyek  akan  meringankan  baban  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  bisa  digunakan  dan  dimanfaatkan  sebagai menunjang program lain. Peningkatan dalam jumlah pembiayaan melalui sukuk tetapi terjadi penurunan dalam proyek yang dibiayai pada tahun 2017 sekitar 590 proyek yang dibiayai oleh sukuk  sekarang  pada  tahun  2018  sebanyak  587  proyek  yang  dibiayai.  Pemerintah  telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  dan  di  ikuti  dengan  peraturan  pelaksana  dalam Peraturan  Menteri  No.  113/PMK.08/2013  guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui sektor  investasi  dan  pembangunan  infrastruktur.  Pembangunan  infrastruktur  yang  baik  akan berdampak  pada  kemudahan  dalam  berusaha  di  Indonesia. Ease  of  Doing  Buisness (EoDB) atau  yang  lazim  dikenal  dengan  kemudahan  dalam  berusaha  di  suatu  negara  merupakan patokan  terhadap  suatu  negara  bagi  investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  di  negara tujuan  investasinya.  Semakin  rendah  peringkat  negara  maka  semakin  mudah  berinvestasi  di negara  tersebut.  Penilaian  EoDB  dilakukan  oleh  Bank  Dunia  ini  mengambil  penilaian  dari kemudahan berinvestasi di negara tersebut melalui  kriteria yang diterapkan oleh bank dunia. Saat  ini  posisi  Indonesia  berada  pada  peringkat  73  dari  190  Negara  dan  kota  terpilih(World Bank  Group,  2019).  Ini  dirasa  sudah  cukup  bagi  ini  Indonesia  yang  tidak  ingin  mayoritas saham,  kepemilikan  perusahaan  dan  pengolahan  sumber  daya  dimiliki  asing  dengan mengutamakan pengolahan dari, oleh, dan untuk kemakmuran rakyat, tetapi Indonesia punya cita-cita  untuk  meningkatkan  peringkat  menjadi  40  besar.  Cita-cita  tersebut  tidak  mudah untuk  dijalankan,  dalam  pelaksanaannya  risiko  dalam  pembiayaan  proyek  berbentuk  sukuk bisa saja terjadi seperti gagal bayar pembayaran imbalan dan pembayaran kembali saat jatuh tempo,  risiko  terkait  penyelesaian  proyek,  risiko  terkait  dengan  operasional  proyek,  risiko yang  terkait  finansial  dan  risiko  lain  terkait  sosial  politik  dan  lingkungan.  Pengalokasian risiko merupakan cara yang tepat dalam mengatasi risiko dalam pembiayaan proyek berbasis sukuk. Identifikasi, analisis, mitigasi, alokasi risiko dan membuat perjanjian antara pihak yang
memiliki  kemampuan  terbaik  dalam  mengendalikannya.  Penelitian  ini  akan  memaparkan bagaimana  cara  mengalokasikan  risiko  dari  pembiayaan  proyek  berbasis  sukuk  bagaimana peran  sukuk  dalam  pembiayaan  proyek  yang  anak  mendorong  kemudahan  berusaha  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  termasuk  penelitian  yang  melakukan kegiatan kajian literator yakni dengan menggunakan buku, artikel, internet dan pendapat para ahli  ekonomi  Islam  sebagai  bahan  yang  dipakai  untuk  menghimpun  data-data  atau  sumber- sumber  yang  berhubungan  dengan  topik  yang  diangkat  dalam  penelitian.  Penelitian  ini  juga mencari  referensi  melalui  teori  yang  relevan  dengan  kasus  dan  permasalahan  yang diteliti(Hastuti, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Proyek
Pembiayaan  proyek  dengan  instrumen  sukuk  merupakan  pembiayaan  terhadap  suatu proyek  yang  nanti  pengembalian  dananya  dilakukan  dengan  membagi  hasil  dari  pendapatan yang  didapat  selama  proyek  berjalan  dan  di  akhir  jatuh  tempo  pengembalian  sukuk  yang diberikan pada negara. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara  sukuk  adalah  surat  berharga  yang  diterbitkan  negara  sebagai  bukti  atas  bagian penyertaan  terhadap  aset  SBSN,  baik  dalam  mata  uang  rupiah  maupun  valuta  asing.  Fatwa DSN-MUI  No.  69/DSN-MUI/VI/2008  Sukuk  harus  didasarkan  pada  prinsip  syariah  dalam kepemilikan  aset  SBSN.  OJK  juga  mengutarakan  pengertian  Sukuk  dalam  POJK  No. 18/POJK.04/2015  bukti  kepemilikan  tidak  terpisahkan  dengan  aset  yang  mendasarinya. Kesimpulan  yang  didapat  dari  pengertian  dari  ketiga  regulasi  tersebut  adalah  surat  berharga yang diterbitkan oleh negara sebagai bukti kepemilikan aset SBSN yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dapat dipisahkan dengan aset yang mendasarinya.
Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2011  Tentang  Pembiayaan  Proyek Melalui  Penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  sukuk  dapat  dikeluarkan  oleh pemerintah  melalui  menteri  guna  membiayai  suatu  proyek  melalui  Perusahaan  Penerbit SBSN. Proyek-proyek tersebut sebelumnya harus telah dialokasikan dalam APBN baik yang sedang  dilaksanakan  atau  akan  dilaksanakan.  Proyek  tersebut  dapat  berupa  pembangunan
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
infrastruktur,  penyediaan  sarana  pelayanan  umum,  pemberdayaan  industri  dalam  negeri  dan yang lain lain sesuai dengan kebijakan strategis dari pemerintah yang berkuasa.
Kementerian yang ditunjuk sebagai pemeriksa proyek harus melaksanakan proyek sesuai dengan  ketentuan  syariah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI.  Sebagai pemeriksa  proyek  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  perencanaan  dan  pengusulan  proyek, pelaksanaan  proyek,  pengawasan  dan  pemanfaatan,  serta  pengelolaan  objek  pembiayaan. Peraturan pelaksanaan dibuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.08/2013.
Hukum  positif  di  Indonesia  telah  mebuat  aturan  tentang  surat  berharga  syariah  ini termasuk  sukuk  di  dalamnya.  Pengaturan  mengenai  sukuk  dibuat  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  melegitimasi kebijakan  pemerintah  dalam  hal  syariah.  DSN-MUI  mengeluarkan  Fatwa  No.  32/DSN- MUI/IX/2002 yang menyebutkan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang didasari prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  emiten  untuk  pemegang  obligasi  syariah  untuk membayar  pendapatan  dari  obligasi  syariah  dapat  berupa  bagi  hasil/margin  dan fee serta  di akhir masa/jatuh tempo perjanjian membayar kembali obligasi.
Sukuk  merupakan  sertifikat  yang  memberikan  atau  mempresentasikan  hak  kepemilikan yang  tidak  terbagi  kepada  pemegang  aset,  manfaat,  jasa  atau  aset  tertentu,  proyek  atau kegiatan investasi tertentu(Abubakar & Handayani, 2017). dari makna tersebut maka jelas lah bahwa  pembiayaan  proyek  dari  dapat  juga  berasal  dari  sukuk  yang  dikeluarkan  oleh  pihak pemegang proyek, sponsor dalam sukuk adalah sebagai pihak yang memegang surat berharga syariah  atau  sukuk.  Negara  sebagai  pihak  yang  akan  membangun  proyek  juga  dapat mengeluarkan sukuk ini terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN atau  Sukuk  Negara.  Sukuk  Negara  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  haruslah  berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN dalam bentuk Rupiah dan valuta Asing.  Proyek  yang  akan  dibiayai  oleh  sukuk  harus  terdapat  dalam  APBN  termasuk membiayai  infrastruktur  non  profit  dan  diperuntukkan  bagi  pelayanan  publik  guna menyejahterakan  rakyat.  Proyek  ini  harus  merupakan  proyek  yang  direncanakan  oleh pemerintah pusat guna pembangunan  jangka menengah dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bappenas.
Di Indonesia terdapat enam macam jenis sukuk negara yaitu : a) Sukuk ritel adalah sukuk yang dijual kepada individu, b) sukuk valas, sukuk yang diterbitkan pasar modal internasional dalam  bentuk  valuta  asing,  c)  sukuk  dana  haji  Indonesia,  diterbitkan  khusus  pada  sukuk
negara dari dana haji yang dikumpulkan, d) Sukuk seri IFR penerbitan dipasar perdana dalam negeri  yang  di  dominasi  rupiah,  e)  Surat  Perbendaharaan  Negara  Syariah  (SPNS),  yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun, f) Proyek didasarkan Sukuk, yang diterbitkan dengan menggunakan Underlying Asset dalam suatu proyek(Datuk, 2014).
Dari  tahun  2015-2019  Indonesia  dihadapkan  dengan  kesenjangan  pembiayaan infrastruktur  yang  tercantum  dalam  RPJMN  2015-2019.  Kesenjangan  tersebut  sebesar  Rp. 922 Triliun yang perlu di tutupi dengan sumber pembiayaan lain seperti sukuk(Abidin, 2016). Orientasi  SBSN  menurut  Irfan  Syauqi  Beik  adalah  untuk  sektor  padat  karya,  optimalisasi potensi  daerah,  pembangunan  infrastruktur,  seperti  transportasi,  telekomunikasi,  energi,  dan lain-lain.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  infrastruktur  di  Indonesia  masih  tertinggal dibandingkan  negara-negara  lain  seperti  Malaysia  dan  Thailand.  Secara  ekonomi, multiplier effect yang  dapat  dihasilkan  dari  pembangunan  infrastruktur  ini  akan  sangat  besar(Beik, 2019).
Pada tanggal 27 Februari 2019 Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Tabungan Seri ST-003. Sukuk tabungan jenis ini adalah sukuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di  pasar  sekunder  dengan  menggunakan  akad wakalah .  Target  penerbitan  sukuk  jenis  ini adalah untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Hal yang unik dalam sukuk Seri ST- 003 ini adalah akad wakalah yang digunakan. SBSN Wakalah sendiri diatur dalam Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah, yang sebelumnya SBSN menggunakan Akad Ijarah,  Mudharabah,Musyarakah dan Istisha’ .  Konsep  dari  SBSN  Wakalah  ini  sendiri  atas dasar kesepakatan bersama antara investor dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia di mana investor  setuju  untuk  menugaskan  (wakalah)  dana  investasi  kepada  perusahaan  SBSN Indonesia  sebagai  wali  amanat  untuk  kegiatan  investasi  yang  menghasilkan  keuntungan. Perusahaan  penerbit  SBSN  menyatakan  kesangupannya  dalam  mengelola  dana  investasi sukuk yang bertindak sebagai wakil dari pengelolaan dana investasi. Investasi dari penerbitan sukuk  tabungan  digunakan  untuk  pembelian  aset  SBSN (Underlying  Asset). Pembelian  aset harus  menggunakan  prinsip  syariah  atau  menggunakan  akad Bai’ .  Selanjutnya  akan mengadakan  perjanjian  dengan  pengadaan  proyek  untuk  membeli  proyek  dari  pemerintah. Atas  dasar  perjanjian  proyek  maka  perusahaan  SBSN  akan  memberikan  kewenangan  pada pemerintah  untuk  melakukan  pengadaan  proyek  dalam  rangka  pengadaan  objek  akad ijarah sesuai  dengan  jenis  dan  spesifikasi  tertentu.  Dalam  perjanjian  perusahaan  penerbit  SBSN Indonesia  dengan  pemerintah  Indonesia  menggunakan  akad Ijarah yang  mana  Perusahaan
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
Penerbit SBSN selaku pemberi sewa dan pemerintah sebagai penerima sewa dengan ketentuan objek Ijarah yang  digunakan  sebagai  kompensasi  dari  imbalan  jasa  pemeliharaan  atas  objek Ijarah .
Perusahaan  Penerbit  SBSN  Indonesia  memberikan  kuasa  kepada  Pemerintah  untuk memelihara  obyek  Ijarah  yang  telah  disewa  dalam  Akad  Ijarah  berdasarkan  Akad Wakalah Atas  Pemeliharaan  Obyek Ijarah .  Pernyataan  menjual  dari  Perusahaan  Penerbit  SBSN Indonesia  dimana  Perusahaan  Penerbit  SBSN  Indonesia  hanya  akan  menjual  Aset  SBSN kepada  Pemerintah  baik  dalam  hal  akan  melakukan Early  Redemption atau  pada  saat pengakhiran  Akad Ijarah ,  dengan  harga  yang  disepakati  oleh  Perusahaan  Penerbit  SBSN Indonesia  dan  Pemerintah.  Pernyataan  membeli  dari  Pemerintah  di  mana  Pemerintah  akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal Early Redemption atau  pada  saat  pengakhiran  Akad Ijarah ,  dengan  harga  yang  disepakati  oleh Pemerintah  dan  Perusahaan  Penerbit  SBSN  Indonesia  ini  tertuang  dalam  Memorandum Informasi  Sukuk  Tabungan  Seri  ST-003  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia Pada Tanggal 1 Februari 2019.
Sukuk  Seri  ST-003  diterbitkan  pada  tanggal  27  Februari  2019  dan  jatuh  tempo  pada tanggal 10 Februari 2021. Nilai nominal ST-003 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah  berdasarkan  hasil  pelaksanaan  penjualan.  Nilai  Nominal  per  unit  ST-003 ditetapkan  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah).  Imbalan  berupa  sewa  yang  jumlah pembayarannya bersifat mengambang (disesuaikan setiap tiga bulan) dengan Imbalan minimal (floating  with  floor). Sukuk  jenis  ini  tidak  dapat  diperdagangkan  atau  dialihkan. Underlying Asset dari  sukuk  Seri  ST-003  adalah;  Proyek  dalam  APBN  tahun  2019  dengan  nilai  dan spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  Barang  Milik  Negara  (BMN) berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  kemudian Menteri  Keuangan  menetapkan  rincian  Proyek  dan  BMN  tersebut  di  atas  yang  akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST-003.
Keuntungan  menggunakan  sukuk  sebagai  instrumen  dalam  pembiayaan  proyek  adalah sebagai  berikut;  1)  pembayaran  dan  nilai  nominal  ST-003  dijamin  oleh  negara  berdasarkan Undang-Undang  SBSN  dan  Undang-Undang  APBN  setiap  tahunnya,  sehingga  Sukuk Tabungan seri ST-003 kecil kemungkinan gagal bayar, 2) Pada saat diterbitkan, Imbalan ST- 003 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik  Negara,  3)  Imbalan  mengambang  dengan  jaminan  kupon  minimal  ( floor )  sampai
dengan Tanggal Jatuh  Tempo, 4) Imbalan ST-003  dibayar setiap bulan, 5) Terdapat fasilitas Early  Redemption tanpa  dikenakan Redemption  Cost. 6)  Memberikan  kesempatan  kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional, 7) Kemudahan akses  untuk  melakukan  Pemesanan  Pembelian  dan  pengajuan  Early  Redemption  melalui Sistem Elektronik, 8) Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar  keuangan  dengan  cara  dan  metode  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah.

## 2. Risiko dan Pengalokasian Risiko dalam Pembiayaan Proyek Berbasis Sukuk
Risiko dalam pembiayaan proyek dapat dikurangi jika para pihak sebelumnya melakukan identifikasi, analisis, mitigasi dan alokasi risiko. Risiko sebaiknya di alokasikan dalam bentuk perjanjian antara pihak yang memiliki kemampuan  terbaik dalam mengendalikannya. Semua pihak  yang  terlibat  dalam  pembiayaan  proyek  akan  bertanggung-jawab  terhadap  risiko  yang dialami.  Kontraktor  akan  menanggung  risiko  yang  berkaitan  dengan  konstruksi  dan  proyek yang  sedang  dikerjakan.  Operator  akan  bertanggung-jawab  seputar  kegiatan  operasional proyek,  bahkan  pemerintah  akan  bertanggung-jawab  terhadap  risiko  politik  dalam  bentuk pergantian  pemerintahan,  gonjang-ganjing  politik  dan  kestabilan  mata  uang.  Ada  beberapa risiko  dalam  pembiayaan  berbasis  sukuk  dan  pengalokasiannya  akan  dijelaskan  sebagai berikut
a) Risiko Gagal Bayar
Risiko  gagal  bayar (default  risk) adalah  risiko  apabila  investor  tidak  dapat memperoleh  pembayaran  dana  yang  dijanjikan  oleh  penerbit  pada  saat  produk investasi  jatuh  tempo  baik  Imbalan  dan  Nilai  Nominal.  Mengingat  Sukuk  Seri  ST- 003  merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  sebagai  instrumen  pasar modal yang bebas risiko (risk free instrument ) karena pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal  ST-003  dijamin  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang  SBSN  dan Undang-Undang  APBN.  Terkadang  risiko  gagal  bayar  mungkin  terjadi.  Guna menyelamatkan  proyek  dari  gagal  bayar  maka  dibuat  perjanjian  dengan  pembeli ( Offtake agreement ), perjanjian ini untuk memberikan dan penjualan jangka panjang pada  pembeli  yang  setuju  untuk  membeli output dari  proyek.  Perjanjian  dengan pembeli  terbagi  dalam  ;  1)  perjanjian  pembelian  di  mana  salah  satu  pihak  setuju untuk membeli hasil output yang dihasilkan secara berkala dengan kesepakatan harga satuan  yang  ditetapkan  misalnya  dalam  pembangkit  listrik  PLN  sebagai  pembeli
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
tenaga listrik menjamin pembelian output dengan jumlah dan harga yang disepakati,
2)  mengikat  pembeli  untuk  tetap  membayar output dalam  situasi  atau  keadaan  apa pun.  Ini  merupakan  ketetapan  yang  mengharuskan  pihak  pembeli  untuk  membeli output  dengan  harga  dan  kapasitas  yang  telah  disepakati,  3)  pihak  pembeli  akan bertindak  sebagai  perusahaan  induk  yang  akan  membeli  output  dan  menanggung defisit  biaya  yang  dialami  oleh  SPV  sebagai  contoh  PT.PLN  sebagai  perusahaan induk  yang  membutuhkan  pengaliran  listrik  ke  lokasi  sektor  industri  dan  anak perusahaan  sebagai  SPV  akan  menjalankan  proyek  yang  dibentuk  untuk  membuat instalisasi  listrik  akan  mengadakan  perjanjian  dengan  perusahaan  induknya  untuk mengaliri pasokan listrik setiap bulan dengan tarif tertentu, 4) pemenuhan biaya SPV ditanggung  secara  profesional  dengan  mengharuskan  setiap  pemegang  saham  untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh SPV secara profesional sesuai bagian masing masing. Kontrak ini akan menutupi biaya operasional administrasi pemeliharaan dan pengembalian modal ekuitas, 5) SPV menetapkan tarif untuk mengelola bahan baku dari  sponsor  dan  mendistribusikan  kembali  pada  sponsor,  6)  jika  terdapat  banyak pembeli,  maka  SPV  dapat  mengadakan  perjanjian  dengan  para  pembeli  untuk menanggung gagal bayar salah satu pembeli oleh pembeli lain.
b) Risiko Likuiditas
Risiko  likuiditas (liquidity  risk) ,  adalah  kesulitan  dalam  menjual  ST-003  sebelum jatuh  tempo  apabila  investor  memerlukan  dana  tunai.  ST-003  memiliki  risiko likuiditas  karena  tidak  dapat  diperdagangkan  dan  dialihkan.  Namun  ST-003  dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas Early Redemption.
c) Risiko Tingkat Imbalan
Risiko  tingkat  Imbalan/Kupon,  adalah  risiko  berkurangnya  Imbalan  yang  diterima investor  karena  adanya  perubahan  Tingkat  Imbalan  Acuan.  ST-003  tidak  memiliki risiko  tingkat  Imbalan/Kupon  karena  tingkat  Imbalan  ST-003  yang  ditetapkan  pada saat  penerbitan  merupakan  jaminan  tingkat  Imbalan/Kupon  minimal  ( floor )  yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.
d) Risiko dengan Kontraktor
Risiko  dengan  kontraktor  yang  menyebabkan  hambatan  dalam  jalannya  proses proyek.  Sebelum  pengalokasian  risiko  lebih  baik  kita  mengenal  risiko  yang  dialami kontraktor  dalam  menjalankan  proyek  ;  a)  kekurangan  biaya  di  saat  proyek  sedang
dijalankan,  b)  keterlambatan  proyek,  c)  dan  spesifikasi  yang  diinginkan  tidak tercapai.  Dengan  mengetahui  risiko  tersebut  maka  dalam  perjanjian  harus  dengan jelas  mengatur  tentang  jadwal  penyelesaian  pekerjaan,  spesifikasi,  target timeline yang  harus  diselesaikan,  dan  kompensasi  jika  terjadi  keterlambatan.  Honor kontraktor  yang  tetap  akan  mengembangkan  performa  di  lapangan.  Jika  proyek membutuhkan  banyak  kontraktor  dalam  pengerjaannya  maka  sebaiknya  ditunjuk salah satu kontraktor sebagai pemimpin guna mempermudah komunikasi.
e) Risiko dengan Supplier
Alokasi risiko dengan supplier yang akan menanggung risiko berkaitan dengan bahan baku,  harga,  distribusi  dan  spesifikasi  kualitas.  Kontrak  yang  akan  dibuat  dengan supplier perlu  ada  pernyataan  untuk  membeli  bahan  baku  dengan  harga  yang  telah disepakati bersama. Apabila terjadi pemberhentian sementara terhadap proyek maka SPV harus memberitahu supplier agar tidak ada kerugian yang akan didapatkan oleh supplier selama  pasokan  minimum  tahunan  dapat  dipenuhi.  Jika supplier tidak mampu memasok bahan baku sesuai kesepakatan makan supplier harus bertanggung- jawab  dengan  mencari  bahan  baku  ke market atau  membayar  kompensasi  kepada sponsor.
f) Risiko dengan Operator
Alokasi  risiko  dengan  operator  yang  menangung  segala  akibat  dari  operasional  dari proyek.  Sebelum  pelaksanaan  proyek  dilakukan  maka  terlebih  dahulu  sponsor memerlukan persetujuan dari pihak pemerintah menyangkut masalah lingkungan dan keselamatan  kerja.  Selama  kegiatan  operasional  proyek  hal  yang  perlu  diperhatikan adalah  suplai  dan  bahan  baku,  permintaan  atas  produk  dan  jasa,  pendistribusian produk, serta kualitas produk yang dihasilkan. Tiga poin pertama memerlukan kerja sama  antara supplier ,  pembeli  dan  distribusi.  Dalam  poin  yang  keempat  adanya standardisasi yang harus dicapai oleh operator dengan mencantumkan dalam kontrak. Kriteria kontrak yang dalam hubungan dengan operator; a) operator harus diberikan inisiatif  yang  selayaknya  guna  dalam  menjalankan  proyek  dengan  efisien  dan mengoptimalkan  keuntungan  SPV,  b)  operator  dapat  dikenakan  penalti  jika operasional  proyek  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diminta,  c)  Perusahaan  Penerbit Sukuk dapat mengganti atau menunjukkan usulan untuk dapat pengantihan operator yang  tidak  produktif  dan  buruk  kinerjanya,  d)  jika  operator  mengupayakan  anak
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
perusahaan  dari  sponsor  atau  hubungan  lain  dengan  sponsor  maka  perlu  adanya kontrak yang jelas antara sponsor dan operator.

## 3. Sukuk dalam Membangun Infrastruktur Guna Kemudahan Berusaha di Indonesia
Pembangunan  yang  dibiayai  oleh  sukuk  dapat  dilihat  pada  pembangunan  jalan  tol, pembangunan  perumahan  layak  huni  dan  rumah  susun  untuk  penduduk  miskin  dan peningkatan  fasilitas  di  bandara  dan  pelabuhan.  Sukuk  juga  akan  memeningkan  posisi Indonesia  di  pasar  syariah  global  guna  menarik  investor  muslim  untuk  berinvestasi.  Saat  ini campur  tangan  pemerintah  diperlukan  dalam  pembangunan  infrastruktur  supaya  maksimal terutama untuk pemberdayaan BUMN yang merupakan pembeli sukuk terbesar dibandingkan obligasi  konvensional(Abubakar  &  Handayani,  2017).  Kepastian  Hukum  dalam  berinvestasi merupakan  hal  menentukan  penerbitan  sukuk  itu  menghasilkan return atau  tidak  kepada investor. Investor akan merasa terlindungi jika terdapat regulasi yang baik.
Adanya  infrastruktur  yang  baik  akan  memengaruhi  kepada  kemudahan  dalam  berusaha atau Easy  of  Doing  Busisness  (EoDB). Awal  mula EoDB sendiri  bermula  sejak  Bank  Dunia mengenalkan program ini, EoDB berpatokan pada indeks kemudahan berbisnis dari beberapa negara  dan  kota  di  seluruh  dunia.  Peringkat  yang  tinggi  menunjukkan  peraturan  untuk berbisnis  yang  lebih  baik/sederhana  prosesnya.  Indeks  ini  dipakai  oleh  seluruh  dunia  dan menjadikan patokan dalam berinvestasi dalam menanamkan modalnya. Ada sebelas penilaian yang  digunakan  dalam EoDB ini.  Sebelas  indikator  tersebut  diantaranya  adalah  memulai usaha (starting a business), perizinan terkait mendirikan bangunan (dealing with construction permit) ,  penyambungan  listrik (getting  electricity) ,  pendaftaran  properti (registering property) ,  akses  perkreditan (getting  credit) ,  perlindungan  terhadap  investor  minoritas (protecting  minority  investors) ,  pembayaran  pajak (paying  taxes) ,  perdagangan  lintas  negara (trading across border), pengaturan tenaga kerja (labor market regulation), penegakan kontrak (enforcing contracts) , dan penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency).
Penilaian  dalam  EoDB  menggunakan  penilaian  terhadap  regulasi  bisnis  dan  penerapan bisnis  tersebut  terhadap  190  negara  dan  kota-kota  di  seluruh  dunia  yang  tepilih  hasilnya dibuat dalam bentuk laporan. Hasil laporan ini berupa data tentang kemudahan berusaha dan rekomendasi  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  kemudahan  dalam  berusaha.  Semakin  tinggi peringkat dari hasil laporan tersebut semakin baik negara tersebut untuk berinvestasi.
Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan berusaha terutama  terkait  tempat  yang  akan  digunakan  dalam  berusaha.  Penyambungan  listrik merupakan  indikator  yang  juga  di  nilai  oleh  bank  dunia.  Dalam  mendapatkan  sambungan listrik asumsi bangunan yang digunakan oleh Bank Dunia adalah(EoDB Ekon, 2019) 1) hanya untuk  sambungan  listrik  bangunan  gedung  berukuran  minimal  929  m2  (luas  tanah  1.300,6 m2), 2) bangunan dan baru pertama kali tersambung listrik, 3) listrik yang tersambung dengan daya  140  KVA,  4).  Bank  Dunia  menetapkan  kriteria  dalam  penilaiannya  untuk  bidang penyambungan  listrik  berdasarkan  jumlah  prosedur  yang  diperlukan  untuk  mendapatkan sambungan listrik, waktu yang diperlukan untuk melengkapi sambungan tersebut, biaya yang dibutuhkan  di  luar  PPN,  keandalan  pasokan  dan  trasparansi  indeks  tarif.  Hasil  survei  tahun 2017 indikator penyambungan listrik ini naik dari peringkat 49 yang sebelumnya peringkat 61 pada  EoDB  tahun  2016  dengan  usaha  pemerintah  mempersingkat  dalam  pengajuan sambungan  baru  mulai  dengan  permohonan  dan  pembiayaan  sambungan  baru  yang dilaksanakan  hanya  dalam  waktu  1  (satu)  hari,  pemeriksaan  instalasi  pelanggan  untuk  SLO dalam waktu 3 hari (tiga) hari, pembangunan jaringan dan pemasangan meter hanya dalam 21 hari sehingga membutuhkan waktu guna instalasi baru selama 25 hari.
Guna  tercapainya  pasokan  listrik  yang  cukup  untuk  berinvstasi  di  Indonesia  pemerintah melalui  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mengeluarkan  KEPMEN  No.  2628 K/21/MEM/2008  Tentang  Rencana  Umum  Kelistrikan  Nasional  kemudian  yang  disahkan dalam Kepmen No. 5899 K/20/MEM/2016 Tentang Pengesahaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga  Listrik  PT.  PLN  tahun  2016  s.d  2025.  Cita-cita  dari  KEPMEN  tersebut  untuk melakukan  percepatan  pembangunan  infrastruktur  kelistrikan  termasuk  program  pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 KM.
Potensi  sukuk  dalam  membantu  proyek  penyediaan  listrik  bagi  masyarakat  dalam kemudahan  usaha  sangatlah  besar.  Di  atas  telah  dijelaskan  potensi  BUMN  terutama  PLN sebagai  penyedia  kelistrikan  berpeluang  mengeluarkan  sukuk  terbesar,  sayangnya  dalam pelaksanaan  PLN  lebih  cendrung  memilih  obligasi  konvensional.  Ini  dapat  dilihat  dalam Lampiran  Kepmen  No.  5899  K/20/MEM/2016  Tentang  Pengesahan  Rencana  Usaha Penyediaan  Tenaga  Listrik  PT.  PLN  tahun  2016  s.d  2025.  Di  dalam  rencana  tersebut menyebutkan  pinjaman  pemerintah  dapat  melalui  rekening  dana  investasi,  obligasi  nasional maupun  internasional,  pinjaman  komersial  perbankan  lainnya  serta  hibah  dari  luar  negeri. Pembangunan ini juga akan mengalami risiko keterlambatan proyek-proyek PLN diantaranya
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073
akibat  kurangnya  dana  yang  diupayakan  oleh  PLN,  baik  yang  berasal  dari  internal  maupun pinjaman/obligasi.
Infrastruktur  menyerupakan  fasilitas  yang  berguna  untuk  memperlancar  mobilisasi perputaran  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat.  Dengan  pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat maka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha dan meningkatkan  daya  saing  nasional  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean,  penciptaan  lapangan pekerjaan  dan  ekspor.  Saat  ini  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Maka  dengan  berlakunya  PP tersebut  perizinan  proyek  yang  akan  dilaksanakan  oleh  negara  ataupun  pihak  swasta  harus terintegrasi  secara  elektronik  atau Online  Single  Submission  (OSS) (Setiadi,  2018) . Philip Kotler  pernah  menyebutkan,  “Internet  (Online)  memberikan  jalan  yang  begitu  luas  bagi pemasar  untuk  membangun  hubungan  dengan  pelanggan(Kotler,  2002).  Perbaikan  perizinan pendaftaran proyek ini akan memudahkan dalam menjalankan proyek mengingat pembiayaan proyek membutuhkan waktu, biaya dan proses yang panjang.
Sebagai proyek berskala besar perlu pengurusan IMB, dengan adanya IMB dapat menjadi poin  penilaian  sendiri  dalam  indikator  kemudahan  berusaha.  SPV  yang  sebagai  pelaksana proyek  juga  akan  memengaruhi  penilaian  setidaknya  dalam  indikator  pendaftaran  bangunan, perizinan terkait mendirikan bangunan, dan penegakan kontrak.
Ada peluang yang besar bagi sukuk sebagai suatu pembiayaan proyek dengan dukungan dari  UU  No.  19  Tahun  2008  Tentang  Surat  Berharga  Negara  atau  Sukuk  Negara.  Dengan landasan tersebut pemerintah dapat menerbitkan Sukuk Negara dengan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlaying asset guna membangun proyek proyek yang akan meningkatkan peringkat  Indonesia  dalam  EoDB.  Melalui  peraturan  ini  pemerintah  dapat  mengatur komposisi  penerbitan  Sukuk  Negara  untuk  pembiayaan  proyek,  sehingga  hasil  penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur(Hariyanto,  2016).Percepatan  pembangunan  infrastruktur  dalam  bidang pembangunan  jalan, bandara, rel kereta  api, pelabuhan, kelistrikan, telekomunikasi dan yang lain-lain  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  dalam  waktu  yang  singkat.  Sukuk  dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam membantu penerimaan negara untuk sumber dana proyek infrastruktur ini. Tingkat korupsi, regulasi, situasi sosial politik dan faktor-faktor eksternal lainnya akan memengaruhi penjualan sukuk. Pemerintah seharusnya memperhatikan variabel-variabel tersebut guna menciptakan akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan
dukungan  sukuk  pembangunan  infrastruktur  akan  mendorong  negara  ke  arah  pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Sukuk dapat dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri guna membiayai suatu proyek melalui  Perusahaan  Penerbit  SBSN.  Proyek-proyek  tersebut  sebelumnya  harus  telah dialokasikan  dalam  APBN  baik  yang  sedang  dilaksanakan  atau  akan  dilaksanakan.  Proyek tersebut  dapat  berupa  pembangunan  infrastruktur,  penyediaan  sarana  pelayanan  umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan yang lain lain sesuai dengan kebijakan strategis dari pemerintah  yang  berkuasaSukuk  Tabungan  Seri  ST-003  yang  baru-baru  ini  dikeluarkan pemerintah  guna  mencegah  kesenjangan  pembiayaan  infrastruktur  yang  tercantum  dalam RPJMN 2015-2019. Pembiayaan Proyek yang berbasis sukuk juga akan menimbulkan resiko dalam  pelaksanaannya.  Alokasi  risiko  menjadi  penting  dalam  menjalankan  proyek.  Adanya pembagian risiko yang dilakukan dengan membagi risiko pada pihak yang dianggap memiliki kemampuan terbaik dalam mengatasi risiko. Risiko gagal bayar misalnya melihat Sukuk Seri ST-003  merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  sebagai  instrumen  pasar  modal yang bebas risiko (risk  free  instrument ) karena pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal ST- 003  dijamin  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang  SBSN  dan  Undang-Undang APBN.  Selain  itu  Sukuk  Seri  ST-003  juga  memiliki  risiko  likuiditas  karena  tidak  dapat diperdagangkan  dan  dialihkan.  Namun  ST-003  dapat  dicairkan  sebelum  jatuh  tempo  dengan memanfaatkan  fasilitas Early  Redemption. Risiko  dengan supplier, operator  dan  kontraktor dapat di alokasikan dengan membuat perjanjian pengalokasian risiko.
Adanya infrastruktur yang baik  akan mempengaruhi kepada kemudahan dalam berusaha atau Easy  of  Doing  Busisness (EoDB).  Dengan  terlaksananya  proyek  infrastruktur  akan mendorong  Indonesia  mencapai  cita-cita  40  besar  peringkat  EoDB.  Potensi  sukuk  dalam membantu  proyek  penyediaan  listrik  bagi  masyarakat  dalam  kemudahan  usaha  sangatlah besar.  Di  atas  telah  dijelaskan  potensi  BUMN  terutama  PLN  sebagai  penyedia  kelistrikan berpeluang mengeluarkan sukuk terbesar, sayangnya dalam pelaksanaan PLN lebih cendrung memilih  obligasi  konvensional.  Kepastian  Hukum  dalam  berinvestasi  merupakan  hal menentukan  penerbitan  sukuk  itu  menghasilkan return atau  tidak  kepada  investor.  Investor akan merasa terlindungi jika terdapat regulasi yang baik.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8073

## KEPUSTAKAAN
Abidin,  M.  (2016).  Analisis  Investasi  Dana  Haji  dalam  Pembiayaan  Infrastruktur  dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Harmoni, 15 (2).
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2017).  Kesiapan  Infrastruktur  Hukum  Dalam  Penerbitan Sukuk  (Surat  Berharga  Syariah)  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  Dan  Investasi  Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7 (1).
Beik, I. (2019). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 2 (2).
Datuk, B. (2014). Sukuk, dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 14 (1).
EoDB Ekon. (2019, April 26). Doing Business Indonesia Kemudahan Berusaha Di Indonesia . Retrieved  from  Indikator  Getting  Electricity:  eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/getting- electricity-2017-2/
Futurum  Corporate  Finance  Stategists.  (2019,  April  26). Futurum  . Retrieved  from PENGENALAN PROJECT FINANCE BAGIAN 1 : KONSEP, PIHAK YANG TERLIBAT DAN ALOKASI RESIKO PADA PROJECT FINANCE: https://futurumcorfinan.com/article- video/futurum-pengenalan-project-finance-bagian-1/
Futurum  Corporate  Finance  Stategists.  (2019,  April  26). Futurum  . Retrieved  from PENGENALAN  PROJECT  FINANCE  BAGIAN  2  :  ALOKASI  RESIKO,  TAHAPAN DALAM PROJECT FINANCE DAN PERANAN FINANCIAL MODELING: https://futurumcorfinan.com/article-video/futurum-pengenalan-project-finance-bagian-2/
Hamid,  M.  (2006). Membumikan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  (perspektif  sosioyuridis). Jakarta: Elsas.
Hariyanto,  E.  (2016).  Peluang  Pembiayaan  Infrastruktur  Melalui  Sukuk  Negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan .
Hastuti,  E.  (2018).  Sukuk  Tabungan:  Investasi  Syariah  Pendorong  Pembangunan  Ekonomi Inklusif. Jurnal Jurisprudence, 7 (2).
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019,  April  26). Kementerian  Keuangan
Republik Indonesia . Retrieved
from Sukuk Tabungan: https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan
Kotler, P. (2002). Manajemen Pemasaran (2 ed.). Millennium.
Setiadi,  W.  (2018).  Simplifikasi  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan Berusaha. Jurnal RechtsVinding, 7 (3).
World Bank Group. (2019). “Doing Business 2019”, A World Bank Group Flagship Report.
World Bank Group.