Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang

## Faraz Almira Arelia
faraz.arelia@gmail.com UIN Sunan Kalijaga

## Abstract
This article discusses how the dialectic of emergency of state with the principle of legal objectives against the stipulation of Government Regulation instead of Law (PERPPU) Number 2 of 2022 on Job Creation into Law Number 6 of 2023. The research method uses a normative legal research model. The results showed that forming regulations on job creation in Indonesia is a dynamic aspect of policy formulation for the community, either pro or con. The state’s emergency is interpreted subjectively, where the President has the authority to issue PERPPU if the country is in a dangerous situation to prevent a legal vacuum. The lawful purpose of the stipulation does not only stop at the aspect of legal certainty but needs to pay attention to the principles of justice and expediency as the purpose of the nation and state.
Keywords: Government Regulation Liew of Law; Job Creation; Emergency State; Purpose of Law.

## Abstrak
Artikel ini membahas bagaimana dialektika emergency of state dengan prinsip tujuan hukum terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian menggunakan model penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan peraturan tentang cipta kerja di Indonesia merupakan aspek dinamis dalam perumusan kebijakan terhadap masyarakat baik pro atau kontra. Emergency of state  ditafsirkan secara subjektif, dimana  Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan PERPPU apabila negara berada di situasi berbahaya untuk mencegah kekosongan hukum. Tujuan hukum penetapan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek kepastian hukum semata, namun perlu memperhatikan prinsip keadilan serta kemanfaatan sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci: Perppu; Cipta Kerja; Emergency State;Tujuan Hukum.

## Pendahuluan
Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU 11/2020), dinamika pengaturan tentang kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja melalui skema investasi menjadi salah satu faktor dominan betapa urgennya Undang-Undang tersebut dibentuk.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Jurist-Diction. 2023; 691-712
How to cite: Faraz Almira Arelia, ‘Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist- Diction
Histori artikel: Submi 19 April 2023; Diterima  09 Juni 2023;
Diterbitkan 30 Oktober 2023. DOI: p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
692

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
Di tengah situasi global yang tidak menentu mendorong perlunya suatu regulasi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara luas, diantaranya untuk menumbuhkan sektor ekonomi yang begitu terdampak oleh situasi Pandemi Covid-19. Keadaan demikian sangat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, sehingga menyebabkan masalah lain seperti meningkatnya pengangguran akibat banyak lapangan kerja yang hilang.
Dalam perjalanannya, UU 11/2020 menunai polemik baik dari segi pembentukan hingga proses pengundangannya. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor kepentingan yang saling terkait satu sama lain, dimana kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk tercapainya kepastian hukum demi mempermudah iklim investasi dihadapkan dengan realitas dimana persepsi masyarakat menganggap adanya hak dan kepentingannya yang dirugikan pasca ditetapkannya Undang- Undang tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengujian undang- undang ( judicial review ) di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap ketentuan di Undang- Undang Dasar.
Pasca di lakukannya proses pengujian tersebut, MK melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang pada poin kelima amar putusan berbunyi ”Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen” 1 . Putusan MK 91/PUU- XVII/2020 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Maka dilihat dari rentang waktu yang ada, UU 11/2020 masih memiliki waktu perbaikan hingga 25 November 2023 mendatang.
Namun hal yang berbeda terjadi di akhir tahun 2022, Pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1 Lihat putusan mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020.[416-417].
2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022). 2 Perppu ini secara langsung mencabut UU 11/2020 serta nggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Terbitnya Perppu 2/2022 tentu menuai problematika, pasalnya Perppu hanya dapat diterbitkan dalam keadaan yang genting dan memaksa. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Bebagai kajian literatur terhadap dinamika penetapan Perppu 2/2022 menunjukan hasil diantaranya dilihat perspektif sosiologi hukum, dikeluarkannya PERPPU tersebut dalam praktiknya masih terdapat upaya bagi masyarakat untuk mengawal baik dari aspek formiil dan materiil yaitu melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan. Di sisi lain, adanya Perppu 2/2022 dihadapkan pada dua aspek yang saling terkait yaitu pentingnya kepastian hukum bagi Pemerintah dan Investor, namun di pihak masyarakat pekerja membutuhkan sisi perlindungan hukum. 3 Dalam perspektif demokrasi, penetapan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ihwal kegentingan memaksa disebabkan aturan tersebut sangat kental dengan muatan pasal, sehingga secara hakikat tidak merepresentasikan arti upaya luar biasa dalam mengatasi persoalan yang darurat, serta kurangnya mengakomodasi partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunannya. 4 Di sisi lain, penetapan Perppu 2/2022 setidaknya memunculkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif adanya aturan tersebut memberikan ruang bagi para pengusaha atau investor untuk melakukan ekspansi bisnis serta menyangga perekonomian nasional. Namun dampak negatif yang muncul adalah konsep Perppu 2/2022 tidak selaras dengan rancangan undang-undang serta lebih
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).
3 AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi. ‘Tinjauan Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum’ (2023) 2 Jurnal Panah Keadilan.[47].
4 Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih. ‘Pembentukan Perppu 2/2022 Dalam Pers- pektif Negara Hukum Demokrasi.’ (2023) 1 AlAdalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanio- ra.[265].
694

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
memprioritaskan kepentingan perusahaan dan dianggap berpotensi merugikan masyarakat dalam bentuk hiper-regulasi semu. 5
Pasca ditetapkannya Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menunjukan adanya potensi pengabaian terhadap konstitusi ( constitutional disobedience ) dimana penetapan UU tersebut mengesampingkan Putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja. 6 Dari berbagai studi literatur tersebut, maka signifikansi kajian di dalam tulisan ini akan membahas tentang bagaimana urgensi penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang dilihat dari aspek dialektika emergency of state , sebagai ratio legis terkait ihwal mendesak untuk memberikan kepastian hukum di bidang perekonomian dan investasi. Prinsip dalam tujuan hukum meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan menjadi inti dari dialektika persoalan yang terjadi. Hal tersebut akan menjadi topik diskusi untuk mengetahui realitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dijelaskan di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( normative research ). Data-data yang digunakan sebagai rujukan dalam tulisan ini merupakan diperoleh melalui sumber kepustakaan atau data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah terkait, dan data lainnya yang dapat mendukung tulisan ini. 7 Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pokok persoalan dan menyusun argumentasi berdasarkan data-data yang diperoleh.
5 Ollyvia Cantik Nur Annisa. ‘Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Un- dang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja.’ (2023) 8 Journal Equitable .[129].
6 Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora. ‘Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja.’ (2023) 6 Jurnal USM Law Review.[328].
7 Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Kencana 2016).[131].

## Dinamika Pengaturan Cipta Kerja di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan akan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek dasar menyangkut legalitas bagi penyelenggaraan negara demi tercapainya kepastian hukum. Prinsip demikian menjadi salah satu karakteristik negara hukum, dimana perlunya sebuah aturan yang berfungsi sebagai pijakan bagi penyusunan berbagai kebijakan terkait kepentingan umum.
Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2020) yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU 6/2023) menjadi bagian yang tidak terlepas dari dinamisnya pmbentukan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan ekonomi dan investasi. Hal tersebut disebabkan adanya situasi global yang tidak menentu mendorong instrumen penyelenggara negara harus lebih sigap dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara.
Pada prosesnya, pembentukan UU 11/2020 telah menuai banyak polemik diakibatkan proses legislasi di parlemen memunculkan berbagai isu adanya tahapan-tahapan yang dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan, hal tersebut terlihat jelas ketika proses diundangkannya UU 11/2020 pada tahun 2020 yang memantik reaksi publik, khususnya dari sudut pandang kontra dimana pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang masih jauh dari harapan publik. Anggapan tersebut timbul akibat substansi UU 11/2020 yang dinilai merugikan khususunya bagi hak-hak kelompok pekerja. 8 Di sisi lain, metode omnibus merupakan cara baru yang digunakan sebagai upaya penyederhanaan dan harmonisasi sekian banyak peraturan untuk disatukan menjadi satu peraturan masih dihadapkan pada ketidakpaduan proses perumusan. 9
8 Fitria  Chusna Farisa, ‘Jalan Panjang UU Cipta Kerja: Tuai Penolakan, Dinyatakan Inkonstitusional, Kini Presiden Terbitkan Perppu’ (Kompas, 2022) https://nasional.kompas.com/ read/2022/12/30/17580431/jalan-panjang-uu-cipta-kerja-tuai-penolakan-dinyatakan-inkonstitu- sional-kini, dikunjungi pada 5 Juli 2023.
9 Nada I Asmani dan Agus Machfud Fauzi. ‘Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik’ (2021) 6 Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-un - dangan dan Pranata Sosial.[106].
696

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya dikenal berbagai asas-asas atau landasan yang menjadi pilar mengapa suatu peraturan tersebut ada. Hal tersebut berkaitan dengan ratio legis atau intisari pembentukan suatu hukum didasarkan  pada  tiga  landasan  yaitu  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Menurut A. Hamid S. Attamimi mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia haruslah berpijak pada asas formiil dan materiil dengan cita hukum Indonesia, asas negara hukum dan pemerintahan yang konstitusional, serta asas- asas lain yang terkait. 10 Aspek  filosofis  menekankan  bahwa  suatu  peraturan  yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan cita hukum bangsa Indonesia, sedangkan secara sosiologis pembentukan hukum harus berdasarkan pada kebutuhan yang nyata di masyarakat, dan aspek yuridis menjadi pedoman bahwa pembentukan hukum perlu memperhatikan kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dibentuknya UU 11/2020 harus menjadi bahan evaluasi terhadap proses legislasi yang ada untuk kemudian menciptakan produk hukum yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal tersebut dipahami bahwa, undang-undang yang lahir dari proses legislasi haruslah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat secara nasional, bukan menjadi arena ego sektoral dan kepentingan politik praktis semata. 11
Legalitas Perppu 2/2022 Dalam Tinjauan Emergency of State .
Dalam menjalankan pemerintahan Negara Indonesia menganut sistem presidensil sehingga seorang Presiden menjalankan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun demikian, secara universal terdapat sembilan prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensil, salah satunya adalah terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. 12 Struktur ketatanegaraan di Indonesia telah menegaskan bahwa
10 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi (Kanisius 2020).[308-310]. 11 Andi Mattalatta, ‘Politik Hukum Perundang-Undangan’ (2009) 6 Jurnal Legislasi Indone- sia.[574].
12 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (PT Bhuana Ilmu Populer 2007).[316].
kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Presiden dalam posisi ini berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  klasifikasinya  dapat  dibedakan  menjadi kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus dengan dibantu oleh para menteri. 13
Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Presiden dalam praktiknya memiliki kekuasaan bidang legislatif. Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 ayat (1) Konstitusi. Salah satu bentuk nyata kewenangan Presiden dalam menjalankan fungsi legislasi adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengatasi suatu ihwal kegentingan yang memaksa, Perppu yaitu suatu peraturan yang secara substansi seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang- undang, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa maka ditetapkanlah dalam bentuk peraturan pemerintah. 14 Secara hierarki Perppu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Meskipun kedudukan Perppu dan Undang- Undang setara akan tetapi secara konseptual ilmu perundang-undangan memiliki pemaknaan penafsiran hukum yang berbeda, hal ini dikarenakan Perppu belum tentu disetujui oleh DPR. 15
Pembentukan Perppu secara konstitutional berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 hanya dapat dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Makna hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki makna yang berbeda dengan keadaan bahaya yang tercantum dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal), sedangkan keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal). 16 Dalam literatur
13 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press 2006).[122].
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Rajawali Pers 2007).[5].
15 Dadin Eka Saputra, ‘Kedudukan Undang-Undang Dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara’ (2015), Volume 1 Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (2015).[47].
16 Muhammad Syarif Nuh, ‘Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[233].
698

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
lain menyatakan bahwa keadaan bahaya adalah keadaan yang dapat mengancam stabilitas negara meliputi stabilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 17
Keadaan bahaya seringkali identik hanya dipahami sebatas keadaan perang. Namun menurut Sri Adiningsih dari Tim Ahli ekonomi dalam pembahasan amandemen ke-IV UUD NRI 1945 menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak hanya berkaitan dengan perang saja melainkan juga menyangkut persialan ekonomi, seperti krisis moneter. 18
Keadaan bahaya juga dapat menyebabkan proses pembentukan undang- undang secara biasa tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukan satu- satunya penyebab timbulnya keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NGRI 1945. 19 Sehingga dapat dipahami bahwa keadaan kegentingan yang memaksa bukan hanya sebatas keadaan bahaya yang telah diatur oleh undang-undang, tapi keadaan-keadaan lain yang memerlukan penyelesaian masalah hukum secara cepat.
Keadaan ini tentu berbeda dengan latar belakang terbitnya Perppu 2/2022. Menilik tiga syarat parameter pembentukan perppu yang telah ditetapkan MK dalam 138/PUU7/2009. Pertama , adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaiakan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua , undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga , kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa.
Ketiga syarat parameter pembentukan perppu yang telah ditetapkan MK tersebut harus terpenuhi secara kumulatif.
Pertama, yakni adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaiakan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Apabila
17 Agus Adhari, ‘Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2019) 11 Dialogia Iuridica.[47].
18 Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).[640].
19 Ali Marwan Hsb, ‘Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ (2019) 14 Jurnal Legislasi Indonesia.[114].
ditinjau berdasarkan permasalahan pertama tentu pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, pasalnya pada saat Perppu diterbitkan tidak ada permasalahan hukum yang berarti di Indonesia. Kedua , undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Berdasarkan syarat kedua juga tidak terpenuhi pasalnya tidak terjadi kekosongan hukum karena status UU 11/2020 masih berlaku dan masih memiliki waktu perbaikan hingga 25 November 2023.
UU Cipta Kerja juga tidak bisa dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak memadai karena UU a quo telah dilakukan uji formil dan materil di Mahkamah Konstitusi dan melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 hanya dinyatakan cacat formil karena minim partisipasi masyarakat. Apabila UU Cipta Kerja dianggap produk hukum yang tidak memadai tentu Mahkamah Konstitusi ketika membuat putusan menyatakan UU 12/2020 tidak berlaku secara keseluruhan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, secara substansi UU 12/2020 masih memadai sebagai produk hukum yang baik, hal ini juga diperkuat dengan substansi Perppu 2/2022 dengan UU 12/2020 memiliki kesamaan dan tidak ada perubahan yang signifikan.
Ketiga , kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa. Syarat ketiga berkesinambungan dengan syarat pertama bahwa saat penerbitan Perppu 2/2022 kondisi di Indonesia tidak ada permasalahan hukum yang berarti, disamping itu DPR masih dalam proses perbaikan UU 12/2020 sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Terbitnya Perppu 2/2022 tentu secara hukum telah menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR. Pertimbangan Presiden dalam pembentukan Perppu 2/2022 bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan prosuder perbaikan undang-undang.
Pertimbangan huruf f dalam Perppu 2/202 menyatakan:
“ bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/ PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;”. Mahkamah dalam amar putusannya nomor 3 menjelaskan bahwa “ Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
700

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan ” 20
Melalui frasa “tidak dilakukan perbaikan” menunjukan bahwa maksud dari Mahkamah adalah memperbaiki UU Cipta Kerja bukan menggantinya. Namun, dalam pertimbangan Perppu Cipta Kerja menggunakan “perbaikan melalui penggantian”. Hal ini menunjukan Presiden salah memahami maksud dari putusan mahkamah, secara logika hukum apabila mahkamah ingin perbaikan melalui penggantian maka putusan akan berbunyi menolak secara kesuluruhan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut lagi dalam amar putusan nomor 5 menggunakan frasa “memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan” kata yang digunakan sangat jelas yakni “perbaikan” bukan “penggantian”. 21
Hal ini menunjukan bahwa Presiden keliru dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat UU 12/2020 dinyatakan cacat formil salah satu alasannya karena minimnya implementasi asas keterbukaan. Dalam persidangan pembentukan UU 12/2020 terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal, hal ini dikarenakan pelaksanaan pertemuan dengan berbagai kelompok msyarakat belum memabahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo, disamping itu naskah akademik dan rancangan UU tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 22 Perbaikan melalui penggantian UU 12/2020 dengan Perppu 2/2022 tentu tidak bisa memenuhi unsur asas keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat.
Penerbitan Perppu merupakan hak subjektif bagi Presiden untuk menentukan langkah-langkah penting dalam mengatasi permasalahan yang perlu segara di
20 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.[417].
21 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.[417].
22 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.[412].
Atasi dengan tetap memperhatikan payung hukum, akan tetapi persyaratan- persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik karena peraturan tersebut langsung mengikat warga negara dan menimbulkan implikatif bagi warga negara. Permasalahan Perppu Cipta Kerja tidak hanya terletak pada unsur “kegentingan yang memaksa” tapi juga pada ranah “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.
Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa harus mendapatkan persetujuan oleh DPR. Menurut Maria Farida, Perppu masa berlakunya sangat terbatas (sementara) sebab secepat mungkinn harus dimintakan persetujuan oleh DPR pada sidang berikutnya. 23 Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam proses persidangan berikunya. Artinya apabila Perppu disetujui oleh DPR, maka akan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun, apabila Perppu tidak disetujui oleh DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam hal ini sikap tegas DPR sangat penting karena DPR yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara objektif akan menilai ada tidaknya keadaan genting yang memaksa. 24
DPR dalam mengambil sikap tegas menyetujui atau menolak Perppu hanya memiliki waktu hingga “persidangan yang berikut”. Penjelasan lebih lanjut mengenai “persidangan yang berikut” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Bahwa yang dimaksud dari masa persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa maksud dari persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan.
23 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan (PT Kanisius 2020).[94].
24 Cipto Prayitno, ‘Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ (2020) 17 Jurnal Konstitusi.[473].
702

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
Perppu 02/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Sehingga masa sidang pertama DPR dalam menetapkan Perppu disetujui atau ditolak adalah sidang pertama setelah tanggal 30 Desember 2022. Dilansir pada laman resmi DPR RI, masa sidang pertama adalah tanggal 10 Januari 2023- 16 Februari 2023. Namun, terhitung hingga 16 Febuari 2023 DPR masih belum mengambil sikap tegas terhadap Perppu 02/2022 dalam rapat Paripurna. Pada 15 Februari 2023 Perppu 02/2022 baru disetujui oleh Badan Legislasi agar dibawa ke Paripurna, 25 sehingga Perppu 02/2022 baru disetujui oleh Badan Legislasi bukan oleh DPR RI. Persetujuan yang dilakukan oleh Badan Legislasi, bukan oleh DPR RI akan berimplikasi hukum yang berbeda, disebabkan Badan Legislasi hanya berfungsi sebagai alat kelengkapan DPR yang memiliki kewenangan dan fungsi yang terbatas.
Jika diperhatikan secara lebih jauh, Badan legislasi DPR hanya berwenang pada pembicaraan tingkat I, sedangkan dalam proses menetapkan Perpu harus dilakukan pada pembicaraan tingkat II atau dikenal juga dengan rapat paripurna, yang dalam hal ini kewenangannya berada di DPR bukan Badan Legislasi. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU 12/2011 yang menjelaskan makna “persidangan” yang tercantum dalam”persidangan yang berikut”. Ayat (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Ayat (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan pasal tersebut menunjukan bahwa makna persidangan untuk menyetujui atau menolak Perppu adalah rapat paripurna bukan rapat Badan Legislasi.
25 DPR RI, “Badan legislasi setujui RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Ciptaker Dibawa ke Paripurna”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43315/t/Badan legislasi%20 Setujui%20RUU%20Penetapan%20Perppu%20Nomor%202/2022%20tentang%20Ciptaker%20 Dibawa%20ke%20Paripurna>, dikunjungi pada tanggal 27 April 2023.
Pada 31 Maret 2023, DPR baru menetapkan bahwa Perppu 02/2022 disetujui untuk menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penetapan Perppu 02/2022 menjadi UU 6/2023 tentu telah lebih dari pada “masa sidang berikut” sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi. 31 Maret 2023 merupakan masa sidang kedua setelah diterbitkannya Perppu 02/2022.
Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perppu yang tidak mendapat kepastian pada masa sidang pertama baik itu disetujui atau tidak disetujui. Secara gramatikal, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD NRI 1945, sebuah Perppu harus secara tegas mendapat persetujuan atau penolakan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Namun, pasal tersebut juga tidak mengatur secara jelas bagaimana kedudukan hukum sebuah Perppu yang baru mendapatkan kepastian lebih dari pada masa sidang berikutnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, meskipun Konstitusi tidak menjelaskan maksud dari persidangan berikut itu kapan, tetapi hal tersebut telah diatur dalam UU 12/2011 yakni masa sidang pertama.
Perppu yang tidak secara tegas perstujuan atau penolakan DPR pada masa sidang pertama tentu bertentangan dengan original intent dibentuknya sebuah Perppu. Latar belakang dibentuknya sebuah Perppu karena terdapat keadaan genting yang memaksa. Apabila Perppu baru dibahas ketika DPR sempat melakukan pembahasan dan dapat diulur-ulur, hal ini menunjukan bahwa keadaan tersebut tidak dalam kegentingan yang memaksa. Perppu memang serta merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum pasca penerbitannya, dan dalam menilai keadaan genting yang memaksa hanya terletak pada subjektivitas Presiden. DPR harus segera membahas Perppu pada masa sidang pertama, karena DPR yang akan menilai keadaan genting yang memaksa tersebut selaku lembaga legislatif dan perwakilan rakyat. Hal ini juga dikarenakan Perppu yang diterbitkan baru menjadi objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan adanya oleh DPR, dapat dibayangkan apabila DPR mengulur waktu bukan pada masa sidang pertama maka hal tersebut juga mengulur waktu penilaian objektif sebuah Perppu.
704

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...

## Dialektika Tujuan Hukum Penetepan PERRPU Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang
Untuk menggambarkan bagaimana dialektika tujuan hukum tidak terlepas dari tiga aspek fundamental yaitu kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang dinamis dan saling berkesinambungan, artinya tidak dapat menegasikan satu sama lain. Terdapat tiga aliran hukum yang menjadi konsep dasar bagaimana ketiga asas tersebut dibangun yaitu, aliran positivisme, sosiological jurisprudence , dan utilitarianisme. Menurut aliran pertama, hukum diartikan sebagai sesuatu yang pasti dan ditetapkan oleh Lembaga berwenang, dalam hal ini hukum harus tertulis dan sangat dipengaruhi oleh prinsip legisme yaitu hukum adalah undang-undang, selain itu bukanlah hukum. 26 Negara dengan basis sistem hukum civil law memiliki corak aturan yang menjadikan undang-undang sebagai dasar hukum demi tercapainya kepastian. 27
Namun demikian, prinsip legisme tersebut berhadapan dengan persoalan tentang penafsiran makna keadilan dari sudut pandang berbeda. Hal tersebut disebabkan substansi tentang keadilan yang diatur menurut undang-undang, seringkali kurang merepresentasikan makna keadilan di masyarakat. 28 Anggapan tersebut tentunya bukanlah hal yang keliru dimana, gagasan tentang legisme dengan asas  legalitasnya  lahir  dari  agenda  dan  proyek  filsafat  politik  saat  itu. 29 Artinya pembentukan hukum disini dapat terintervensi oleh kepentingan politik legislasi yang berjalan.
Berbeda halnya dengan aliran hukum sosiological jurisprudence , yang justru melihat titik perkembangan hukum ada di masyarakat itu sendiri, salah satu tokoh yang mengemukan hal tersebut adalah Eugen Ehrlich. 30 Hal senada dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa hukum juga perlu dilihat sebagai sistem sosial yang di
26 Sidharta. Positivisme Hukum (UPT Penerbit Universitas Tarumanegara 2020).[11].
27 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Kencana 2017).[247-248].
28 Sunarto Sunarto, ‘Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif’ (2016) 45 Masalah-Masalah Hukum .[254-255].
29 E. Fernando. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum (Kencana 2016).[116].
30 Eugen  Ehrlich. Fundamental Principles of the Sociology of Law , Law & society series (Transaction Publishers 2002).[501].
dalamnya perlu berbagai akomodasi berbagai aspek seperti kelompok sosial, proses sosial, dan perubahan sosial yang ada. 31 Dari konsep tersebut maka perlu dipahami bahwa salah satu sifat hukum adalah dinamis sehingga menyesuaikan perkembangan ruang dan waktu berlakunya. Bahkan hukum menurut Satjipto Raharjo bukanlah aspek yang terpisah atau steriil dari fungsi sosial, melainkan hukum akan selalu teruji keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat. 32
Pada aliran ketiga tentang utilitarianisme yang menekankan konsep tentang konsekuensi dari suatu tindakan yang memiliki prinsip etika untuk memaksimalkan suatu kebahagiaan. 33 Konsep tersebut dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang pada akhirnya menilai aspek hukum tidak hanya dilihat sebagai motif menyangkut kepastian dan keadilan semata, melainkan bagaimana produk hukum yang dihasilkan mampu berdayaguna dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. 34
Makna kebahagiaan sebagai kemanfaatan di dalam konsep utilitarianisme bukanlah mengandung makna sempit melainkan bentuk kemanfaatan yang merepresentasikan kepentingan banyak orang. 35 Oleh karena itu, prinsip tersebut menjadikan kemanfaatan sebagai tolok ukur penetapan hukum yang baik.
Dalam konteks Negara Republik Indonesia, ketiga unsur menurut  aliran hukum di atas secara konseptual telah dielaborasikan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Prinsip dasar mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sejatinya dapat ditinjau dari nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta termanifestasikan melalui Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
Ketiga asas tersebut merupakan kerangka dari sistem dan tujuan hukum nasional, dimana kepastian sebagai law making process benar-benar dilaksanakan sesuai
31 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 2020).[170-171].
32 Satjipto  Raharjo. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Genta Publishing 2010).[92 – 93].
33 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia “utilitarianism summary’  (Encyclopedia Britan- nica, 2003) <https://www.britannica.com/summary/utilitarianism-philosophy> Dikunjungi pada 6 Juli 2023.
34 Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Ben- tham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?’ (2022) 19 Jurnal Konstitusi.[290].
35 Jhon Stuart Mill. Utilitarianism (Ryerson University 2021).[26-28].
706

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
dengan kewenangan yang diperoleh melalui proses yang sah yaitu berdasarkan pada mandat rakyat dalam pemilu. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai nilai menyangkut persepsi tentang penerimaan terhadap suatu aspek dengan sebagaimana mestinya. Terakhir mengenai kemanfaatan, diharapkan dari adanya suatu penetapan hukum benar-benar ditujukan serta berdampak baik bagi kehidupan masyarakat secara luas.
Dengan demikian adanya dinamika yang dimulai dari proses pembuatan UU Cipta Kerja, dikeluarkannya Perppu 2/2022, hingga ditetapkan menjadi Undang- Undang merupakan salah satu aspek dinamis di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah bagaimana unsur-unsur dasar terkait penyusunan peraturan haruslah mencerminkan harapan atau aspirasi dari masyarakat secara luas, dimana hal tersebut adalah sinergi membentuk sistem hukum yang baik.
Dialektika aspek yang timbul dengan adanya pengaturan cipta kerja di Indonesia telah menunjukan adanya ketidaksinkronan dalam proses legislasi, hal tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang emergency of state atau negara dalam keadaan darurat sebagai alasan untuk mengeluarkan Perppu 2/2022. Di sisi lain, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan keterangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan oleh karena itu, maka diberikan waktu untuk merevisi berbagai substansi yang bertentangan dengan prinsip konstitusional bernegara. Akan tetapi pada praktiknya, Pemerintah sebagai lembaga eksekutif menginisiasi Peraturan Pemerintah Pengganti Udang- Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas situasi global yang tidak menentu serta menjadi langkah antisipatif dalam menjaga kepastian hukum.
Realitas tersebut dilihat dari prinsip tujuan hukum tentunya masih berada dalam situasi yang belum berimbang. Proses pembentukan peraturan perundang- undangan masih berorientasi pada kepastian hukum sebagai tujuan tertinggi, namun belum mampu mengakomodasi rasa keadilan di tengah masyarakat sehingga menimbulkan berbagai gejolak sebagai antitesa terhadap proses pembentukan
regulasi yang kurang memberikan ruang partisipasi dengan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, aspek kemanfaatan merupakan perihal yang seharusnya tidak dapat dipisahkan dari adanya penetapan sebuah undang-undang. Perihal demikian tidak terlepas aspek sosial, dimana hukum bersentuhan dengan faktor seperti social structure , social stratification , dan social function . Ketiga faktor tersebut setidaknya terkait erat keadaan sosial budaya yang di dalamnya terdapat institusi atau Lembaga. Selain itu, faktor konflik kelas, dan fungsi umum senantiasa bersinggungan dengan regulasi yang akan diberlakukan. 36
Dalam hal ini, baik kepastian, keadilan, ataupun kemanfaatan merupakan tiga aspek yang trialektis tujuan hukum dimana hubungan diantaranya ketiganya lebih bersifat dinamis tidak semata-mata berjalan secara hierarkis. Hal demikian menurut Lawrance Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum telah mengelaborasikan paradigma hukum dengan mengklasifikasikanya menjadi tiga unsur penting yaitu isi hukum ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ), dan budaya hukum
( legal culture ). 37 Artinya untuk menghasilkan sebuah hukum yang baik maka diperlukan suatu sistem yang saling mendukung serta memiliki kualitas baik untuk menciptakan produk hukum yang sesuai dengan urgensi pembentukannya. Oleh karena itu, adanya penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menjadi bahan evaluasi di kemudian hari untuk menghasilkan produk legislasi yang sinkron dan efektif sesuai dengan tujuan hukum nasional Indonesia.

## Kesimpulan
Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dinamika pembentukan peraturan tentang cipta kerja di Indonesia dimulai dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dinyatakan
36 Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory , 3rd ed (Oxford University Press 2012).[163].
37 Lawrance M. Friedman. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Nusa Media 2013).[3-10].
708

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
inkonstitusional bersyarat, selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Cipta Kerja, hingga ditetapkannya Perpuu menjadi Undang-Undang merupakan persoalan dinamis dalam proses penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Adanya dinamika tersebut telah memunculkan berbagai reaksi publik secara luas baik menyangkut aspek formiil maupun aspek materiil secara khusus pasca diterbitkannya Perppu hingga ditetapkannya menjadi Undang-Undang.
Dalam tinjauan emergency of state atau negara dalam keadaan darurat, maka penafsiran tentang keadaan darurat sangat bergantung pada penafsiran secara subjektif dimana  Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perppu tersebut apabila permasalahan negara berada dalam situasi yang sangat genting dan diperlukan aturan secara cepat untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Namun demikian, terdapat perihal kegentingan memaksa haruslah memperhatikan parameter sebagaimana ditetapkan dalam MK No 138/PUU7/2009. Di sisi lain, ditinjau dari aspek tujuan penetapan hukum, diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang masih terdapat aspek yang perlu dievaluasi kemudian hari diantaranya perihal partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, dikarenakan suatu undang-undang akan berimplikasi langsung dan luas bagi kehidupan masyarakat.
Tujuan hukum tidak hanya berhenti pada aspek kepastian hukum semata, melainkan dinamis dan sinkron dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara di dalam pembukaan UUD NRI Tahun1945 alinea ke empat.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press 2006).
E. Fernando Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum (Kencana 2016).
Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law (Transaction Publishers 2002).
Jhon Stuart Mill, Utilitarianism (Ryerson University 2021).
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (PT Bhuana Ilmu Populer 2007).
Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Kencana 2016).
Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Nusa Media 2013).
Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi (Kanisius 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Kencana 2017).
Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory , 3rd ed (Oxford University Press 2012).
Satjipto Raharjo. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Genta Publishing 2010).
Sidharta, Positivisme Hukum (UPT Penerbit Universitas Tarumanegara 2020).
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 2020).
Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).

## Journal
AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi. ‘Tinjauan Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum’ (2023) 2 Jurnal Panah Keadilan.
Agus Adhari, ‘Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2019) 11 Dialogia Iuridica.
Ali Marwan Hsb, ‘Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ (2019) 14 Jurnal Legislasi Indonesia.
710

## Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
Andi Mattalatta, ‘Politik Hukum Perundang-Undangan’ (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.
Cipto Prayitno, ‘Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ (2020) 17 Jurnal Konstitusi.
Dadin Eka Saputra, ‘Kedudukan Undang-Undang Dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara, (2015) 13 Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora’.
Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?’ (2022) 19 Jurnal Konstitusi.
Muhammad Syarif Nuh, ‘Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Nada I Asmani dan Agus Machfud Fauzi, ‘Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik’ Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,(2021) 6 Perundang-undangan dan Pranata Sosial.
Ollyvia Cantik Nur Annisa, ‘Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja’ (2023) 8 Journal Equitable.
Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, ‘Pembentukan Perppu 2/2022 Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi’ (2023) 1 AlAdalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora.
Sunarto, ‘Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif’ (2016) 45 Masalah-Masalah Hukum.
Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora, ‘Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja’ (2023) 6 Jurnal USM Law Review.

## Laman
Britannica, ‘T. Editors of Encyclopaedia. “utilitarianism summary.”( Encyclopedia Britannica, April 7, 2003)’<https://www.britannica.com/summary/ utilitarianism-philosophy> dikunjungi pada tanggal 6 Juli 2023.
DPR RI, ‘Badan legislasi setujui RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022
tentang Ciptaker Dibawa ke Paripurna’ <https://www.dpr.go.id/berita/ detail/id/43315/t/Badan legislasi%20Setujui%20RUU%20Penetapan%20 Perppu%20Nomor%202/2022%20tentang%20Ciptaker%20Dibawa%20 ke%20Paripurna> di akses pada 27 April 2023 Pukul 22:16 WIB.
Fitria  Chusna Farisa, ‘Jalan Panjang UU Cipta Kerja: Tuai Penolakan, Dinyatakan Inkonstitusional, Kini Presiden Terbitkan Perppu’ (KompasTekno,2020)< https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/17580431/jalan-panjang-uu- cipta-kerja-tuai-penolakan-dinyatakan-inkonstitusional-kini>dikunjungi pada tanggal 5 Juli 2022.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202020 Nomor 245, TLN No.6573).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.
712
Faraz Almira Arelia: Dialektika Emergency of ...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--