## Wajah Hukum

## Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)

## Velis Alicia Pui
Magister Ilmu Hukum Universitas Batam Jl. Abulyatama, No.5 Batam Center Correspondence email: velispui@gmail.com
Abstrak. Dalam hubungan industrial akan selalu ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik karena kesalahpahaman maupun ketidakpuasan  dari  salah  satu  pihak.  Jika  telah  diusahakan  melalui  perundingan  namun  belum  menemukan  jalan  damai,  maka ditempuh  jalan  lain,  salah  satunya  mediasi.  Penyelesaian  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  ini  di  tempuh  melalui proses  mediasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam  oleh  mediator.  Mediator  adalah  salah  satu  lembaga  yang  disediakan  oleh pemerintah untuk membantu  memberikan  jalan keluar atas perselisihan  yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja. Mediasi diupayakan agar  memberikan rasa keadilan dan dengan  biaya  yang rendah bagi pihak  yang  bersengketa. bila kedua  belah pihak menerima  anjuran  maka  dibuatkan  perjanjian  bersama  dan  di  daftarkan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  bila  kedua  belah pihak tidak menerima anjuran dari mediator maka para pihak bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pemutusan  hubungan  kerja  harus  mengacu  kepada  dasar  hukum  tentang  ketenagakerjaan,  di  sarankan  dalam  perselisihan hubungan  industrial  agar  selalu  melalui  cara  nonlitigasi  terlebih  dahulu  agar  menghemat  waktu  dan  biaya,  jika  tidak  mencapai kesepakatan baru mengajukan permohonan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja; Tenaga Kerja Asing; Mediasi
Abstract.  In  industrial  relations  there  will  always  be  unwanted  events  that  occur,  either  because  of  misunderstanding  or dissatifaction from one of the parties. If it has been attemped through negotiations but has not found a peaceful way, then another way is taken, one of  which is mediation. Resolving disputes over termination of  employment  through a mediation process in  the Batam  City  Manpower  Office  by  mediator.  Mediator  is  one  of  the  institutions  provided  by  the  government  to  help  provide solutions to  disputes that occur between employers and workers. Striving for mediation is to  provide a sense of  justice and at a low cost to the disputing parties.Iif both parties do not accept the advice of the mediator, the parties can submit an application to the Industrial Relations Court. The termination of employment must refer to the legal basis of employment, it is recommended in industrial relations disputes to always be through a non-litigation method in advance to save time and money, if no agreement is reached, then submit the application to the Court.
Keywords: Termination of Employment; Foreign Workers; Mediation.

## PENDAHULUAN
Hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan  perlu  diwujudkan  secara  optimal  sesuai  dengan nilai-nilai  pancasila. 1 Dalam  hubungan  industrial  akan  selalu  terjadi  perbedaan  pendapat  atau  karena  ketidakpuasan salah satu pihak baik itu pekerja maupun pengusaha, hal ini adalah masalah yang umum terjadi. Perselisihan hubungan industrial menyebabkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat  buruh.  Padahal  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja  merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak mengikatkan dalam hubungan kerja.
Dalam  hubungan  antar  manusia  pada  umumnya  selalu  terjadi  perselisihan,  karena  pada  dasarnya  manusia  itu adalah  makhluk  yang  egois.  Namun  selalu  ada  jalan  keluar  untuk  menjaga  hubungan  antar  sesama  dalam menyelesaikan perselisihan.. 2
Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Hubungan Industrial disebutkan dalam Pasal 1  angka  1  bahwa  :  “Perselisihan  hubungan  industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai hak, perselisihan  kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”
Karena  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  dari  organisai  perdagangan  dunia,  yaitu  organisasi internasional  yang mengatur perdagangan internasional  yang lebih di kenal dengan nama World Trade Organization
1 Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6)
2 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan , Pustaka Setia, Bandung, 2013, Halaman 289
Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
(WTO). Maka  demi  mengikuti  perkembangan  jaman  baik  dibidang  teknologi  maupun  penyesuaian  peradaban, penggunaan tenaga kerja asing tidak dapat di hindari. Oleh sebab itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja asing. Peraturan yang dibuat harus memperhatikan semua pihak yang berhubungan yaitu, pegusaha, tenaga kerja bahkan pemerintahan.
Salah satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing  (selanjutnya  disingkat  TKA) dibuat untuk  menghindari terjadinya masalah hukum baik dalam hal  lapangan    kerja,  upah,    hak    dan    kewajiban    TKA  dan    faktor-faktor  lain  serta  menjaga  keseimbangan  antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal.
Ketika  suatu  peraturan  dibuat  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  dan  diundangkan  secara  pasti  karena mengatur  secara  jelas  (dapat  dipahami  dan  tegas)  dan  logis  (masuk  akal,  rasional)  sehingga  tidak  menimbulkan bentrok  atas  ketidakpastia  hukum.  Menurut  Sudikno  Mertokusuma 3 ,  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. kepastian  hukum  adalah  salah  satu  asas  untuk  memberikan  keadilan,  dengan  adanya  kepastian  hukum diharapkan  tidak  menghambat  pekerjaan  dan  menciptakan  ketertiban,  dengan  adanya  kepastian  hukum  hal-hal  yang telah di atur oleh Undang-Undang semoga dapat bekerja secara efektif.
Tenaga kerja asing yang di pekerjakan di Indonesia baik jabatan dan jangka waktu harus jelas dalam hubungan kerja. Hubungan kerja antara seorang pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja wajib dilakukan sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja yang telah disetujui bersama dan tidak menyalahi Undang-Undang. Hubungan yang terjalin dalam perjanjian kerja yang memuat unsur tentang kerja, upah dan  perintah inilah yang disebut hubungan kerja.
Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  perjanjian  kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
Pemerintah  juga  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  untuk  mengatur  tentang  tenaga  kerja asing  di  Indonesia,  yaitu  Undang  –  Undang  Nomor  3  Tahun  1958  tentang  penempatan  Tenaga  Asing,  atau  lebih dikenal sebagai Undang-Undang tentang Penempatan Tenaga Asing. Peraturan ini dibuat untuk mendorong kemajuan perekonomian  nasional,  membuka  lapangan  kerja  melalui  penanaman  modal  dari  pihak  asing,  dimana  pihak  asing sebagai  pihak  investor  kadang  harus  mendatangkan  pekerja  dari  negara  asalnya  baik  atas  pertimbangan  keahlian maupun kepercayaan.
Berikut ini adalah permasalahan yang terjadi antara tenaga kerja asing yang di rekrut oleh salah satu perusahaan di  Batam,  yaitu  Mr.  Frantz  Olivier  Atsou  Radel,  warga  negara  Australia  yang  di  kontrak  oleh  sebuah  perusahaan, karena  pihak  pemberi  kerja  memberhentikan  Mr.  Frantz  Olivier  Atsou  Radel  yang  di  rekrut  sejak  tanggal  03 Desember  2018  untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  sesuai  dengan  kontrak  kerja  di  tanda  tangani  bersama  dengan jabatan Facility  Health  Safety  Environment  and  Security  Manager tiba-tiba  di  putuskan  hubungan  kerjanya  pada tanggal  16  Desember  2019  sebelum  masa  kontrak  berakhir,  dan  alasan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  adalah karena    restrukturisasi  organisasi,  Mr.  Frantz  Olivier  Atsou  Radel  tidak  terima  dan  merasa  dirugikan  di  tambah  lagi perusahaan  tidak  mau  membayar  ganti  rugi  sebesar  upah  sampai  batas  waktu  jangka  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian  kerja,  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  menyatakan “Apabila  salah  satu  pihak  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  atau  berakhirnya  hubungan  kerja  bukan  karena  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar  upah  pekerja/buruh  sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  kerja”. 4 Artinya  bahwa  pihak yang  memutuskan  hubungan  kerja  sebelum  masa  kontrak  kerja  berakhir,  wajib  membayar  sisa  masa  kerja  sebesar upah bulanan yang diterima pekerja dikali jumlah masa kerja masih tersisa. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang membawa ketidakpuasan bagi pihak yang diberhentikan dan merasa tidak  ada keadilan, membuat pihak tenaga kerja asing ini menuntut  ganti rugi upah  sesuai sisa kontrak dan biaya sewa rumah  yang telah dibayar di depan untuk dua tahun.  Namun  pihak  pengusaha  tidak  ingin  membayarnya  karena  sesuai  dengan  perjanjian  kerja,  mereka  berhak memberhentikan karyawannya jika melakukan kesalahan berat dengan mengganti satu bulan gaji  saja. Permasalahan yang tidak mendukung kebijakan ini karena Mr. Frantz tidak melakukan kesalahan apapun, maka sama-sama bertahan pada  prinsipnya  dan  tidak  mencapai  jalan  keluar,  sehingga  kedua  belah  pihak  sepakat  menempuh  jalan  dengan meminta tolong kepada pihak ketiga yaitu mediator. Mediator adalah orang yang bekerja di bawah pemerintah untuk membantu  para  pekerja  dan  pengusaha,  dalam  hal  ini  mediator  harus  mendengarkan  dulu  keduabelah  pihak,  tidak berusaha  membela  pihak  manapun,  semampunya  memberikan  jalan  keluar  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak.  Dalam menyelesaikan  perselisihan  antara  pengusaha  dan  pekerja  pihak  mediator  selalu  berusaha  mengacu  kepada  Undang- Undang ketenagakerjaan yang berlaku.
3 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , ed ke-3 cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, Hal. 13
4 Pasal 61 Undang-Undang  Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui
Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Dan dalam perselisihan ini, pihak pengusaha sebagai pihak yang memutuskan hubungan kerja sebelum jangka waktu kontrak kerja berakhir, wajib membayar kepada Mr. Frantz selaku pekerja yang diberhentikan sebesar nilai gaji bulanan di kali 11.5 bulan masa kerja tersisa”

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Metode  adalah  cara  sedangkan  penelitian  adalah  proses  mencari  kebenaran  terhadap  suatu  fenomena,  jadi metode  penelitian  adalah  suatu  cara  untuk  mencari  jalan  keluar  tentang  suatu  permasalahan.  Dalam  Penelitian  ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan keadaan yang berkenaan dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir dan tanpa membayar ganti  rugi  sesuai  perundang-undangan,  kenyataan  tersebut  dianalisis  secara  objektif  berkenaan  dengan  ketentuan- ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam peran mediator sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan didukung dengan pendekatan yuridis  empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan  mempelajari norma-norma  hukum  yang  berlaku,  terutama  yang  berkenaan  dengan  peran  mediator  dalam  menyelesaikan perselisihan sengketa pemutusan hubungan kerja serta sikap pengusaha dan pekerja yang berselisih.

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah    data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  hasil wawancara  kepada  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam  sebagai  pihak  mediator  dari  tim  hubungan  industrial, pengusaha dan tenaga kerja asing. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji  buku-buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  peraturan  perundang-undangan  serta  melalui  media  internet  yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus  dan  ensiklopedia,  majalah  popular,  surat  kabar maupun  jurnal  ilmiah  lainnya. 5 Adapun  bahan  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kamus  Besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah lainnya.

## Lokasi, Populasi dan Sampel

## Lokasi
Lokasi  penelitian  adalah  di  kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam  karena  cara  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pihak tenaga kerja asing  ini menempuh cara mediasi yang di lakukan oleh mediator dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

## Populasi
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 6 Dalam penelitian ini  populasinya  adalah  pengusaha,  tenaga  kerja  asing,  pihak  dinas  tenaga  kerja,  Undang-undang  Negara  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

## Sampel
Responden  atau  subjek  penelitian  adalah  pihak-pihak  yang  dijadikan  sebagai  sampel  dalam  sebuah  penelitian. Dalam  penelitian  ini  para  sampel  adalah  pihak  tenaga  kerja  asing,  pengusaha,  pengacara  dan  pihak  mediator  yaitu Dinas Tenaga Kerja.

## Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan,  diteliti  dan  ditetapkan  dari  hasil  penelitian,  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  tentang  analisis  yuridis mengenai  penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha  terhadap  tenaga  kerja  asing  melalui proses mediasi oleh dinas tenaga kerja di kota batam.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 13
6 Jimmy  Rumengan,  Azuar  Juliandi,  Muammar  Khaddafi  dan  Angelina  Eleonara  Rumengan, Metode  Riset ,  Sefa  Bumi Persada, Lhokseumawe,Cet.ke-1,2019, Hal. 43
Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Mutiara  S.  Panggabean,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  merupakan  pengakhiran  hubungan  kerja antara  pekerja  dan  pengusaha  yang  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  macam  alasan,  sehingga  berakhir  pula  hak  dan kewajiban di antara mereka. 7
Perselisihan  dalam  hubungan  industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal  1 angka 1 UUPPHI). 8 Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa ada 4 (empat ) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu : 1. Perselisihan hak
Merupakan  perselisihan  yang  timbul  karena  tidak  terpenuhinya  hak,  akibat  adanya  perbedaan  pelaksanaan  atau perbedaan  penafsiran  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat 2 UUPPHI).
2. Perselisihan Kepentingan
Disebabkan tidak adanya kesesuaian pendapat atas syarat-syarat kerja dalam maka menimbulkan perselisihan yang disebut perselisihan kepentingan.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  merupakan  perselisihan  yang  terjadi  yang  disebabkan  oleh  pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh
Ini  adalah  masalah  yang  timbul  yang  disebabkan  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  pengusaha  tidak  sepakat  soal keanggotaan, serta hak dan kewajiban.
Dalam  Undang-Undang  ketenagakerjaan  Pasal  158  No.  13  Tahun  2003  memberikan  hak  kepada  pengusaha untuk mengeluarkan karyawannya jika terbukti melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut 9 :
1. Mengedarkan dan memakai narkotika di lingkungan kerja, serta mabuk-mabukkan;
2. Menggelapkan barang atau uang milik perusahaan dan rekan kerja;
3. Mengancam pengusaha dan teman sekerja di lingkungan kerja;
4. Melakukan perbuatan yang melawan hukum;
5. Merusak barang milik perusahaan dan merugikan perusahaan.
6. Sengaja membiarkan rekan atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
7. Mengungkapkan rahasia perusahaan;
8. Berjudi di tempat kerja
9. Membuat keterangan palsu yang merugikan perusahaan;
Dampak  pemutusan  hubungan  kerja  sangat  kompleks  dan  cenderung  menimbulkan  perselisihan,  maka mekanisme  dan  prosedur  Pemutusan  Hubungan  Kerja  diatur  sedemikian  rupa  agar  pekerja/buruh  mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan. 10
Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengutamakan pada  penyelesaian  melalui  bipartit,  yaitu  suatu  bentuk  perundingan  antara  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan hubungan industrial 11

## Tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Melalui Lembaga Luar Pengadilan

## Bipartit
Lembaga  ini  merupakan  lembaga  yang  terdiri  dari  wakil  pengusaha  ,  pekerja  dan  serikat  pekerja.  jika  sebuah perusahaan tidak memiliki serikat pekerja, wakil pekerja di lembaga bipartit dipilih mewakili  kelompok profesi. jika lebih  dari  satu  serikat  pekerja,  wakil  mereka  di  lembaga  bipartit  di  tetapkan  secara  proporsional.  Semua  jenis perselisihan diupayakan diselesaikan di lembaga bipartit. 12
7 Mutiara S. Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia , Bogor, Ghalia Indah, 2004, Hal. 121
8 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal. 25
9 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Pustaka Mahardika, Yogyakarta
10 Abdul Khakim, Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Bandung, Pt. citra Aditya Bakti, 2014, Hal. 175
11 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
12 Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ILO, 2001, Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, Jakarta, Hal. 15

## Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui
Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Proses  penyelesaian  sengketa  di  lembaga  bipartit  diselesaikan  melalui  kesepakatan  dengan  menandatangani surat  perjanjian  bersama  yang  ditandatangani  bersama  para  pihak  yang  berselisih.  Jika  salah  satu  pihak  merasa dirugikan  karena  pihak  lain  tidak  menepati  janji  maka  pihak  tersebut  dapat  melaporkan  kepada  pengadilan  PHI  di Pengadilan Negeri setempat.
Jika  tidak  mencapai  kesepakatan  melalui  bipartit,  maka  para  pihak  dapat  memilih  menyelesaikan perselisihannya  melalui  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.  dari  ketiga  ini  apabila  dicapai  suatu  kesepakatan,  maka wajib didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri dimana sengketa itu didaftarkan.

## Mediasi
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  di  mana  pihak  luar  yang  tidak  memihak  (impartial)  dan netral  bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  dengan memutuskan. 13 Sedangkan  menurut  Gary  Goodpaster,  mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  di  mana pihak  luar  yang  tidak  memihak  (impartial)  dan  netral  bekerja  dengan  kesepakatan  perjanjian  dengan  memuaskan. 14 Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. 15

## Konsiliasi
Penyelesaian  perselisihan  melalui  konsiliasi  dilakukan  oleh  konsiliator    yang    terdaftar  pada  kantor  instansi yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota. 16 Konsiliator  adalah  anggota  masyarakat  yang telah  berpengalaman  di  bidang  hubungan  industrial  dan  menguasai  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan yang  ditunjuk  oleh  Menteri  melakukan  konsiliasi  dan  anjuran  tertulis  kepada  pengusaha  dan  pekerja  atau  serikat pekerja menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Daftar konsiliator untuk satu wilayah  kerja disediakan di kantor pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Atas kesepakatan para pihak yang berselisih pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja memilih dan meminta konsiliator dari daftar konsiliator setempat untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai kepentingan atau PHK.
Dalam 7 hari konsiliator harus memberikan informasi kepada pihak yang bersengketa, dan pada hari kedelapan wajib memberikan konsiliasi. Setelah sidang konsiliasi pertama, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dibuatkan dalam  Perjanjian  Bersama  dalam  waktu  14  hari,  jika  pihak  yang  berselisih  tidak  setuju,  konsiliator  memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih.
Pihak yang berselisih wajib menyampaikan balasan atas surat anjuran dari konsiliator paling lama dalam 14 hari. Jika pengusaha dan pihak pekeja menerima maka perjanjian bersama harus diselesaikan dalam 5 hari.
Jika para pihak yang berselisih menolak anjuran, pihak yang menolak menggugat pihak satunya ke Pengadilan Hubungan Industrial. konsiliator wajib menyelesaikan satu kasus perselisihan maksimum dalam 40 hari. Dalam proses konsiliasi,  konsiliator  dapat  memanggil  saksi  dan  saksi  ahli.  honorarium  konsiliator,  dan  akomodasi  serta  biaya perjalanan saksi dan saksi ahli ditanggung oleh pemerintah. 17

## Arbitrase
Arbitrase  merupakan  lembaga  penyelesaian  perselisihan  dalam  hal  perselisihan  kepentingan,  perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja. Dalam hal pihak yang berselisih memilih 3 orang arbiter, proses penyelesaian dalam 3 hari para pihak dapat menunjuk seorang arbiter, dan paling lambat 7 hari sesudah itu,  kedua  arbiter  tersebut  menunjuk  arbiter  ketiga  sebagai  Ketua  Majelis  Arbiter.  Dalam  proses  penyelesaian  selalu menempuh cara melalui bipartit dulu. Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan  industrial dalam waktu 30 hari  kerja  sejak  penandatanganan  surat  perjanjian  penunjukan  arbiter. 18 Atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang berselisih,  arbiter  hanya  dapat  memperpanjang  waktu  penyelesaian  paling  lama  14  hari  kerja.  Putusan  arbitrase merupakan  putusan  yang  bersifat  akhir  dan  tetap  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  para  pihak  yang berselisih.
Bila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  keputusan  arbitrase,  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk  memerintahkan  pihak  tersebut  melaksanakan  keputusan  arbitrase.
13 Sudiarto dan Zaeni, Mengenal Arbitrase , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 16
14 Garry Goodpaster, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 11
15 Mas  Ahmad  Santosa  dan  Anton  L.P.  Hutapea, Mendayagunakan  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia, Usaid & Walhi, Jakarta, 1992, Hal. 3
16 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan
17 Ibid Hal. 17-18
18 Pasal 40 Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan
Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Dalam waktu paling lama 30 hari sejak keputusan arbiter, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, hanya apabila :
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ternyata diakui atau terbukti palsu;
2. Pihak  lawan  terbukti  secara  sengaja  menyembunyikan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  dalam  pengambilan keputusan;
3. Keputusan arbitrase terbukti didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan;
4. Putusan melampaui kewenangan arbiter;
5. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 19

## Tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga  Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial
Adalah  pengadilan  khusus  yang  dibentuk  dilingkungan  pengadilan  negeri  yang  berwenang  memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 20
Jika  sudah  menempuh  jalan  mediasi  dan  konsiliasi  namun  masih  belum  menemukan  titik  damai  antara  kedua belah  pihak  yang  berselisih,  untuk  selanjutnya  para  pihak  bisa  menempuh  jalan  lain  yaitu  melalui  gugatan  ke pengadilan  hubungan  industrial.  Pengadilan  hubungan  industrial  bertugas  untuk  mengadili  perselisihan  hubungan industrial,  perhubungan  yang  timbul  akibat  adanya  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  antar serikat pekerja/serikat buruh, juga termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar oleh salah satu pihak.

## Mahkamah Agung
Supaya  penyelesaian  sengketa  bisa  di  selesaikan  secara  efektif  dan  efisien,  Pengadilan  Hubungan  Industrial tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  menyangkut  perselisihan  hak  dan  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja dapat  langsung  dimintakan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  yang  menyangkut  perselisihan  kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan  merupakan  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  tidak  dapat  dimintakan  kasasi  ke  Mahkamah Agung. 21
Pengaturan  hukum  atas  penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha  terhadap  tenaga kerja asing melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Pemutusan hubungan kerja (PHK) pernah diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, namun lebih jelas dan komprehensif diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab XII. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang  – Undang Negara Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 meliputi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  di  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  milik  orang perseorangan,  milik  persekutuan  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta  maupun  milik  negara,  maupun  usaha  – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 22
Pemutusan  hubungan  kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap saudara  Frantz Olivier Atsou Radel tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  yaitu  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 Nomor 13  Tahun  2003.  Bahwa  mengacu  kepada  ketentuan  pasal  62 Undang-  undang  Nomor  13  Tahun 2003  “jika  salah  satu  pihak  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum  sebelum  masa  kontrak  berakhir,  dan  bukan  karena kesalahan berat maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak”.
Alasan  pemutusan  hubungan  kerja  dari  pengusaha  adalah  strukturisasi  organisasi  dan  hanya  mengganti  upah sebesar satu bulan gaji, saudara Frantz Olivier Atsou Radei tidak menerima dan menempuh cara penyelesaian melalui lembaga  non  litigasi  yaitu  mediasi  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  kota  Batam,  pihak  mediator  dalam  menangani  kasus  ini telah  merujuk  kepada  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Warga Negara Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing.
19 Ibid, Hal. 18-19
20 Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial, Pasal 1 butir (17)
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
22 Asri Wijayanti, Perlindungan Hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat , Surabaya, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, 2004

## Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui
Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  dengan  cara  mediasi  yang  dilakukan  oleh  seorang  mediator sesuai  dengan  yang  diatur  pada  pasal  15  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004.  Dengan  adanya  Undang-Undang  ini telah  memberikan  jaminan  kemanfaatan  dan  kepastian    hukum  melalui  cara-cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan dengan sistem yang cepat, efisien dan hemat biaya.

## Kendala  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui Proses Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja (Studi Penelitian Di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Kendala-kendala dalam menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja  asing  adalah  adanya  perbedaan  sudut  pandang,  keengganan  untuk  memahami  apa  yang  disampaikan  oleh mediator,  tidak  menerima  pendapat  mediator  (ego  tinggi  para  pihak).  Mediator  berusaha  memberikan  pemahaman dengan menjelaskan dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku, kadang mengalami kesulitan karena pihak yang  bersengketa  masih  tidak  mengeri  hukum.  Disinilah  peran  mediator  sangat  di  butuhkan,  keberadaan  mediator sebagai  pihak  ketiga,  sangat  tergantung  pada  kepercayaan  yang  diberikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka. 23
Mekanisme  pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  di  Dinas  Tenaga Kerja kota Batam telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan  Industrial  dan  sebelum  ke  ranah  mediasi  telah  menempuh  penyelesaian  secara  bipartit  namun  tidak  ada kesepakatan”. 24
Terkait peranan mediator sebagai pihak penengah dalam perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga  kerja  asing  (Frantz  Oliver  Atsou  Radei),  bapak  Agus  Wibowo  selaku  mediator  hubungan  industrial  telah berusaha  agar  perselisihan  ini  bisa  di  selesaikan  di  tingkat  mediasi  melalui  pendekatan  sesuai  dengan  ketentuan (mengutamakan  kemanusiaan  dengan  tujuan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak).  namun  makna  adil  susah  di  artikan bagi  kedua  belah  pihak,  karna  adil  bagi  satu  pihak  berarti  ada  pihak  lain  merasa  tidak  adil,  maka  itu  diperlukan Undang-Undang sebagai rujukannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  pihak  pengusaha  dan  tenaga  kerja  asing  tidak  mencapai  kesepakatan  dalam perselisihan, dngan kata lain, anjuran dari mediator tidak diterima oleh pengusaha, dengan mengacu kepada  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja minta ganti rugi sesuai dengan jumlah upah sebesar sisa kontrak,  namun  pengusaha  hanya  ingin  membayar  1  bulan  gaji  dengan  mengacu  pada  perjanjian  kerja,  karena  tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian perselisihan ini di lanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Melalui  Undang-Undang  Republik  Negara  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003,  politik  hukum  pemerintah bermaksud  membenahi  aturan  hukum  ketenagakerjaan/hukum  perburuhan  materil  agar  bisa  menyesuaikan  dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sedangkan melalui Undang-Undang Republik Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial,  pemerintah  dalam  hal  ini  pembentuk  Undang-Undang  ingin merevisi  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan/perburuhan,  yaitu  mekanisme  penyelesaian perselisihan  sengketa  hubungan  industrial,  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  pencerahan  dalam  mewujudkan keadilan dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dalam  perspektif  keadilan,  jika  salah  satu  pihak  merasa  adil  pasti  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa  tidak adil,maka akan susah untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun sebagai pihak penengah hanya bisa berusaha  agar  adil  dalam  arti  sama-sama  menerima  keputusan  bersama  atas  dasar  rela  menerima  konsekuensi  dari hasil kesepakatan walaupun salah satu merasa keberatan, namun karena ada hukum yang mengaturnya, mereka harus menghormati hukum yang berlaku dan menaatinya.
Dengan tidak mengabaikan unsur-unsur dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, lembaga nonlitigasi  mediator  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memberikan  jalan  keluar  kepada  kedua  belah  pihak yang  bersengketa  yaitu  pihak  pengusaha  dan  pekerja  (tenaga  kerja  asing;  Frantz  olivier  atsou  radei)  agar  pihak pengusaha membayar upah sebesar sisa kontrak selama 11 (sebelas) bulan,  dimana pihak tenaga kerja telah menerima namun  dari  pihak  pengusaha  merasa  keberatan.  Pihak  pengusaha  hanya  mau  membayar  upah  sebesar  1  (satu)  bulan dengan  alasan  telah    diatur  dalam  perjanjian  kerja,  sebaliknya  pihak  tenaga  kerja  juga  tidak  menerima  tawaran  dari pihak pengusaha.
Jika  para  pihak  yang  bersengketa  menerima  anjuran  dari  mediator  maka  akan  dibuatkan  surat  perjanjian bersama, dan surat perjanjian bersama dan surat perjanjian itu di daftarkan ke pengadilan hubungan  industrial  untuk mendpatkan kekuatan hukum.
23 Wawancara  dengan  Bapak  Agus  Wibowo,  Tim  Mediator  Hubungan  Industrial,  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam, Tanggal 13 Mei 2020, Jam 10.00-12.00
24 Wawancara  dengan  Bapak  Agus  Wibowo,  Tim  Mediator  Hubungan  Industrial,  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam, Tanggal 13 Mei 2020, Jam 10.00-12.00

## Velis  Alicia  Pui,  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Melalui
Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Namun,  karena  sama-sama  tidak  ada  kesepakatan,  dan  kedua  belah  pihak  tidak  menerima  anjuran  dari  pihak mediator,  akhirnya  perselisihan  ini  di  lanjutkan  ke  tingkat  pengadilan  hubungan  industrial.  Pengadilan  hubungan industrial  merupakan  pengadilan  khusus  yang  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  putusan  terhadap  perselisihan hubungan industrial.
Hakim pengadilan hubungan industrial akan membantu para pihak yang bersengketa dalam hubungan industrial, menerima  permohonan  dari  pihak  yang  membutuhkan,  mengadili  mereka  serta  melakukan  eksekusi  jika  salah  satu pihak tidak menepati janji.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas ,dan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengenai penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  tenaga  kerja  asing  (Frantz  olivier  atsou  radei  ,  maka penulis dapat menarik kesimpulan :
1. Pengaturan  hukum  terhadap  penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  melalui  mediasi  terdapat  pada Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial,  penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi  cukup membantu pihak tenaga kerja asing dalam menyelesaikan perselisihan  industrialnya  sehingga  memberikan  manfaat  kepada  mereka,  manfaat  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial melalui mediator antara lain proses cepat dan tanpa biaya. Dengan demikian melalui mediasi dinas tenaga kerja memberikan manfaat sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum.
2. Implementasi  penyelesaian  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  melalui  mediasi  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial, melalui mediasi dinas tenaga  kerja memberikan manfaat sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum baik sebagai sarana sosial engineering untuk mencapai ketertiban sosial atau berusaha mengubah perilaku manusia pada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  dengan  demikian  hukum  dapat  berfungsi  untuk  mengendalikan  masyarakat  dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan yang dinginkan.
3. Kendala-kendala  dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  diselesaikan  melalui  mediasi  yaitu, antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tidak  menerima  pendapat  mediator  dan  masing-masing  mempunyai sudut  pandang  yang  berbeda,  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 pihak  mediator  memberikan anjuran  kepada pengusaha  untuk melaksanakan  kewajibannya kepada  tenaga  kerja asing,  dalam hal ini ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam hal ini pihak mediator telah menjalankan asas hukum keadilan, yaitu ingin memberikan keadilan kepada tenaga kerja asing yang di putus hubungan kerja secara sepihak, namun anjuran dari pihak mediator untuk memberikan putusan yang adil bukanlah hal yang mudah, karena akan selalu ada salah satu pihak yang merasa tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, R. Joni. 2013, Hukum Ketenagakerjaan , Pustaka Setia, Bandung.
Departemen  tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  dan  ILO,  2001,  Manual  Mediasi,  Konsiliasi  dan Arbitrase, Jakarta.
Fadlan,  (2020) Debitors  Guarantee  in  Providing  the  Convenience  of  Credit  Agreement, International  Journal  Of Research Culture Society 6 (1), 159-162. Fadlan,  (2019) Government  Policy  Regarding  Building  Permits  in  Indonesia, International  Journal  Of  Research Culture Society 3 (11), 150-154.
Fadlan  (2019) Perkembangan  Kebijakan  Daerah  sebagai  Paradigma  Dasar  untuk  Penentuan  Kebijakan  Mengelola Potensi Keberagaman, Soumatera Law Review 2 (1), 43-61.
Himpunan  peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia  Tentang  Ketenagakerjaan,  Pustaka  Mahardika, Yogyakarta.
Khakim, Abdul, 2014, Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Pt. citra Aditya Bakti, Bandung. Mertokusumo, Sudikno.  2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , ed ke-3 cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta. Panggabean, S. Mutiara, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia , Ghalia Indah, Bogor. Ugo dan Pujiyo, 2011, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Sinar Grafika, Jakarta. Wijayanti, Asri, 2004, Perlindungan Hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat , Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Surabaya.
Undang-Undang    Negara  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Tambahan Negara Nomor 39).
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).