## KEADILAN BERPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

## Azwarfajri
Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Jl. T. Nyak Arief No. 128, Kompleks Asrama Haji Kota Banda Aceh Email: azwar@yahoo.com

## ABSTRACT
Justness  of  polygamy  in  the Qur-an is  only  explained  to  the  extent  of  satisfying the  material  needs  without  further  explanation  aboutits  application.  While  the immaterial  justice  is  impossible  to  be  reached.  From  psychological  outlook,  the fulfillment  of  material  justness  is  designed  and  planned  by  all  parties  involved until  a  form  of  just  commitment  can  be  reach.  But  still  the  immaterial  justice cannot  also  be  actualized,  Although,  implicitly  some  attempts  have  been  made through  committing  together  on  the  agreements  that  attentively  respect  on  the agreements, neutral and keeping trust of each party.
Kata Kunci : Keadilan, Poligami, Perkawinan, Nikah.

## Pendahuluan
Keadilan  menjadi  syarat  mutlak  dalam  hubungan  antar  manusia,  baik dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Besarnya  tuntutan akan keadilan yang akhir akhir ini muncul merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut  muncul  pada  semua  tingkatan  kehidupan  sosial.  Poligami  merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga mengingat  banyaknya  aspek  dan  efek  yang  terjadi  akibat  terjadinya  kasus poligami tersebut.
Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan  antara  suami  dan  isteri.  Salah  satu  bentuk  perkawinan  adalah poligami.  Poligami  ada  2  (dua)  macam    yaitu poligini  dan  poliandri . 1 Dalam hukum  Islam  poliandri  sangat  dilarang,  sedangkan  poligini  atau  poligami dibolehkan dalam batasan tertentu. 2
Poligami  sebagai  salah  satu  bentuk  perkawinan  bagaikan  dua  sisi  mata uang  yang  tidak  dapat  terpisahkan,  selalu  ada  pihak  yang  menolak  dan mendukungnya.  Kata  poligami  identik  dengan  kontroversi  baik  dalam  hukum Islam  maupun  dalam  realitas  sosial.  Perdebatan  mengenai  poligami  tidak  akan
1 Definisi  poligami  adalah  suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari  satu  orang  dalam waktu yang sama. Sedangkan poliandri adalah isteri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang sama.
2 Gavin W. Jones, Marriage and Divorce in Islamic South East Asia, (Oxford, Singapore and New York : Oxford University Press, 1994),  268.
pernah berakhir, hal ini disebabkan karena poligami mempunyai legalitas hukum seperti dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan  menganut  azaz  monogini/monogami,  namun  tetap  ada  kemungkinan poligami  dengan  adanya  ketentuan  izin  poligami.  Sedangkan  dalam  kehidupan masyarakat  pun  sebagian  menganggap  dalam  kelas-kelas  tertentu  pada  struktur sosial  masyarakat  boleh  melakukan  poligami  seperti  tradisi  masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan. 3
Bukanlah  rahasia  umum  lagi  bahwa  poligami  telah  menjadi  pokok pembahasan  yang  amat  menarik  dalam  kehidupan  masyarakat,  khususnya masyarakat  Indonesia.  Fenomena  ini  semakin  marak  dibicarakan  setelah  banyak para  publik  figur  yang  tidak  pernah  lepas  dari  perhatian  umum,  melakukan poligami  dan  mempublikasikannya  ke  khalayak  ramai.  Sebenarnya  hal  ini bukanlah suatu persoalan yang baru dan tidak hanya dilakukan oleh publik figur, masyarakat biasapun banyak  yang melakukannya. Hanya saja hal ini  mencuat ke permukaan karena pelakunya seorang publik figur. Dengan demikian media massa yang  gemar  mencari  sisi  lain  dari  kehidupan  seorang  publik  figur  mem- publikasikannya  secara  besar-besaran.  Maraknya  fenomena  poligami  ini,  telah melahirkan  begitu  banyak  pro  dan  kontra  di  masyarakat,  terutama  bagi  kaum perempuan.  Kebanyakan  dari  mereka  menganggap  hal  ini  sebagai  pelecehan terhadap  kaum  perempuan,  melanggar  HAM  dan  tidak  adil  bagi  kehidupan perempuan.
Realitas  poligami  tersebut  menjadi  landasan  kegelisahan  untuk  mengkaji poligami sesuai dengan  semangat  al-Qur’an sebagai  ajaran kemaslahatan. Dalam mengkaji poligami yang berprinsip keadilan berdasarkan pada beberapa hal yaitu : pertama, landasan  normatif  poligami  yaitu  dalam  mengelaborasi  pemikiran tentang  poligami  ini  akan  dilihat  bagaimana  sebenarnya  prinsip  keadilan  yang diinginkan  dalam  poligami  tersebut.  Berdasarkan  pemikiran  Quraish  Shihab bahwa  kebolehan  poligami  merupakan  pintu  darurat  kecil  yang  hanya  dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. 4 Tuhan tidak membolehkan poligami  begitu  saja  tanpa  batasan-batasan  yang  memungkinkan  adanya kemaslahatan dan manfaat serta menolak mudharat yang mungkin ditimbulkannya. 5 Sedangkan  Abdul Naser Taufiq al-Aththar menyatakan bahwa poligami  adalah  ketentuan  Allah  yang  didesain    untuk  menjaga  struktur  suatu masyarakat  agar    tetap  terjaga  keseimbangannya,  akan  tetapi  Naser  menolak anggapan  yang  menjadikan  harga  martabat  perempuan  sebagai  alasan  untuk membolehkan atau melarang poligami. Dalam pandangan Naser, poligami bukan hanya  menempatkan  perempuan  dalam  harga  yang  tinggi,  tetapi  juga  laki-laki yang melaksanakannya. Hal ini karena laki-laki yang melakukan poligami dengan dasar yang sah dan benar berarti telah memberikan kontribusi pada pemeliharaan
3 Ita  Musarrofa, Praktek  Poligami  Kyai  Pesantren  di  Probolinggo  Jawa  Timur  (Studi atas  Efektifitas  Ketentuan  Poligami  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974) , (Yogyakarta : Tesis tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga, 2004), 161 – 168.
4 Khoiruddin  Nasution, Studi  Wanita  di  Asia  Tenggara  :  Studi  Terhadap  Peraturan Perundang-undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia ,  (Jakarta  : INIS, 2002), 131.
5 Muhammad Quraish Shihab, Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, Cet. III, ( Jakarta : Lentera Hati, 2006), 163.
keharmonisan dalam masyarakat, dan perempuan yang dipoligami juga diberikan kesempatan  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  sejahtera. 6 Kedua, Landasan praktis dari prinsip keadilan. Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana  bentuk  keadilan  dalam  berpoligami  dengan  melihat  dari  perspektif psikologi  dan  membandingkan  dengan  keadilan  berpoligami  dari  perspektif  al- Qur’an.  Menurut  Faturrochman,  keadilan  pada  dasarnya  merupakan  bagian moralitas  yang menggambarkan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak  dan  kelayakan  terpenuhi.  Nilai  dasar  keadilan  merupakan  penghargaan  atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. 7
Berdasarkan  landasan  pemikiran  tersebut  akan  terurai  beberapa permasalahan  yang  seharusnya  menjadi  pertimbangan  ketika  praktek  poligami dilakukan dengan berbagai argumentasi sebagai alasan pelaksanaannya.

## Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an
Berbicara  tentang  keadilan,  Islam  menekankan  pada  prinsip  adil  dan pentingnya  keadilan  bagi  semua.  Perihal  bagaimana  cara  mendapatkan  keadilan sepenuhnya  diserahkan  pada  umatnya.  Di  dalam  al-Qur’an,  setidaknya  ada  tiga istilah  untuk  menyebut  tentang  keadilan,  yaitu al-‘adl,  al-qisth dan al-mîzân . al-‘Adl berarti  “sama”,  memberi  kesan  adanya  dua  pihak  atau  lebih,  karena  jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. al-Qisth berarti “bagian” (yang wajar  dan  patut).  Ini  tidak  harus  mengantarkan  adanya  “persamaan”. al-Qisth lebih umum dari al-‘Adl , karena itu ketika al-Qur’an menuntut seseorang berlaku adil  terhadap  dirinya,  kata  al-qisth  yang  digunakan.  Sebagaimana  Allah  SWT berfirman  dalam  Surat  An-Nisa’  ayat  135  :  “Wahai  orang-orang  yang  beriman, jadilah kamu  orang  yang benar-benar penegak keadilan (al-Qisth), menjadi  saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  Maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan  jika  kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu kerjakan”.
Sedangkan al-Mîzân dapat berarti “keadilan”. al-Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletak- kan neraca kesetimbangan (al-mizan)”.
Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu hal  yang  baru  dalam  masyarakat  Islam.  Prinsip-prinsip  poligami  terdapat  dalam Surat An-Nisa’  ayat 3, 20 dan 129, yang artinya sebagai berikut :
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja., atau budak-budak yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya.” 8
6 Wawan Gunawan A. Wahid, “Poligami Yes, Poligami No, ” dalam Jurnal Musawa Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002, 109.
7 Faturrochman, Keadilan Perspektif Psikologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002),14.
8 Q.S An-Nisa’ : 3.
“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  harta  yang  banyak, Maka  janganlah  kamu  mengambil  kembali  dari  padanya  barang  sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata .” 9
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” 10
Dalam  Surat  An-Nisa  ayat  3  dijelaskan  tentang  kondisi  yang  melatar- belakangi  pengaturan,  syarat  adil  dan  batas  maksimal  poligami  dengan  empat isteri. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 20 dijelaskan tentang larangan mengambil harta  yang  telah  diberikan  kepada  istri  betapapun  banyaknya  untuk  biaya poligami.  Dan  dalam  Surat  An-Nisa  ayat  129  disebutkan  tentang  ketidak- mungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami. 11
Alasan  turunnya  An-Nisa’  ayat  3,  menurut  Quraish  Shihab  adalah menyangkut sikap orang yang ingin mengawini anak-anak yang yatim lagi cantik, dan  berada  dalam  pemeliharaannya,  tetapi  tidak  ingin  memberi  mahar  yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak adil, karena  alasan  inilah turun ayat  tersebut.  Penyebutan  bilangan  dua,  tiga  dan  empat  dalam  ayat  ini  adalah tuntutan  berlaku  adil  kepada  anak  yatim  tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam  ayat  3 Surat  An-Nisa’  hanya  berbicara  tentang  kebolehan  poligami  dan  itupun  hanya pintu  darurat  kecil,  yang  hanya  dilakukan  saat  amat  diperlukan  dengan  syarat yang tidak ringan. Pembahasan poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau  baik  dan  buruknya  saja,  akan  tetapi  harus  dilihat  juga  dari  segi  pandangan pengaturan  hukum  dalam  berbagai  kondisi  yang  mungkin  akan  terjadi.  Dan merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu agama yang bersifat universal untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi akan terlaksana atau terwujud di suatu masa terkait dengan hal tersebut.
Menurut Quraish  Shihab, menutup sama sekali pintu poligami  yang telah dibuka  syariat  Islam  akan  mengantarkan  pada  maraknya  pernikahan  sirri  atau bahkan hadirnya perempuan simpanan atau bahkan lebih jauh dengan munculnya perbuatan-perbuatan  yang  mengarah  pada  praktek  pelacuran  yang  disebabkan karena keterbukaan aurat pada mode pakaian wanita dewasa ini. 12
Adapun  keadilan  yang  disyaratkan  dalam  poligami  berdasarkan  An-Nisa’ ayat  3  adalah  keadilan  material,  sedangkan  dalam  An-Nisa’  ayat  129  adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau ayat ini menjadi alasan untuk  menutup  pintu  poligami  serapat-rapatnya.  Dari  uraian  tersebut  dapat dipahami  bahwa  poligami  tidak  bisa  sepenuhnya  digantikan  dengan  monogami walaupun  konsep  keluarga  ideal  yang  bahagia  dapat  diraih  dengan  monogami, akan  tetapi  yang  harus  diperhatikan  bahwa  al-Qur’an  tidak  membolehkan  suatu
9 Q.S An-Nisa’ : 20.
10 Q.S An-Nisa’ : 129.
11 Hamim Ilyas, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”  dalam Jurnal Musawa Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002, 19.
12 Khoiruddin Nasution, Studi Wanita di Asia Tenggara, 131 – 132, 265.
hal  untuk  dikerjakan kecuali di  dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam hal kebolehan  berpoligami  menunjukkan  bahwa  Tuhan  memberikan  potensi  kepada manusia  untuk  berbuat  adil  walaupun  sangat  sulit  untuk  berbuat  adil  dalam poligami.
Menurut  Karam  Hilmi  Farhat,  keadilan  dalam  poligami  adalah  membagi sama  rata  pada  tempatnya,  yaitu  bahwa  semua  perempuan  yang  dipoligami memiliki  hak  tempat  yang  sama  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  sama  rata dalam  pembagian  tempat  dan  waktu.  Dan  tidak  boleh  memberikan  melebihkan sesuatu pada salah satu istri. 13 Sedangkan para Imam Madzhab Empat bersepakat bahwa  yang  dimaksud adil adalah  dalam  hal  pemberian  nafkah  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  dan  sesuai  dengan  kebiasaan  hidup  istri  baik  berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. 14
Menurut  Muhammad  al-Jauhari,  keadilan  yang  diperintahkan  syariat adalah  keadilan  secara  lahiriyah  dalam  pembagian  hak  dan  kewajiban.  Tuntutan adil  tersebut  merupakan  perintah  yang  terjangkau  oleh  kemampuan  manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan. 15
Bentuk  perkawinan  poligami  merupakan  suatu  pilihan  yang  harus didasarkan  kesadaran  bukan  keterpaksaan,  dan  poligami  tetap  mempunyai  nilai penting  untuk  menjadi  alternatif  pemecahan  masalah  sosial  yang  tentunya  diatur secara  ketat  dengan  syarat-syarat  yang  tidak  mudah  agar  tidak  menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses tersebut

## Keadilan dalam Perspektif Psikologi
Berbicara  tentang  keadilan,  maka  dapat  diformulasikan  pada  tiga tingkatan,  yaitu outcome, prosedur, dan sistem.  Dalam hal  ini penilaian  keadilan tidak hanya tergantung pada besar kecilnya sesuatu yang didapat (outcome), tetapi juga  pada  cara  menentukannya,  dan  juga  sistem  atau  kebijakan  di  balik  itu. Keadilan  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut.  Pada  tingkatan  moral,  keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada tingkat  operasional  di  dalam  masyarakat  masalahnya  menjadi  sangat  kompleks dan  sulit,  serta  sering  tidak  mudah  diterima  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang  yang  benar-benar  memegang  keadilan  sebagai  nilai  kehidupan  dan moralitas yang dijunjung tinggi. 16
Ukuran dan rasa keadilan tidak dapat didefinisikan batasan yang mungkin untuk  dijadikan  pedoman,  namun  berdasarkan  teori  psikologi,  dalam  mengkaji tentang  problematika  keadilan  dalam  berpoligami  dapat  digunakan  tiga  aspek keadilan  yaitu  berdasarkan  keadilan  prosedural,  keadilan  distributif  dan  keadilan interaksional. 17
13 Karam  Hilmi  Farhat, Ta’addadu  al-Zaujat  Baina  al-Adyan, diterjemahkan  oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I,  (Jakarta : Darul Haq, 2007), 41.
14 Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqhu ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. IV,  (Kairo : Darul Hadits, 2004), 185.
15 Mahmud  Muhammad  al-Jauhari, al-Akhwat  al-Muslimat  wa  Bina’  al-Usrah  al- Qur’aniyyah , Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I , (Solo : Era Intermedia, 2006), 143 – 144.
16 Faturrochman, “Keadilan Sosial :Suatu Tinjauan Psikologi”, dalam Buletin Psikologi , Tahun VII, No.1, Juni 1999, 13.
17 Faturrochman, Keadilan Perspektif Psikologi, 14.
Keadilan Prosedural yaitu bentuk prosedur dan proses sosial akan spesifik sesuai dengan substansinya. Dalam  suatu kelompok, organisasi  ataupun lembaga kemasyarakatan  dapat  ditemukan  berbagai  prosedur,  namun  demikian  ada komponen dan aturan universal pada prosedur tersebut.
Ada  tiga  komponen  pokok  dalam  keadilan  prosedural  yaitu  sifat  aturan formal dari prosedur yang berlaku, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan,  serta  perlakuan  interpersonal.  Meskipun  komponen  pertama  secara objektif  lebih  hakiki,  dalam  berbagai  kasus  justru  komponen  kedua  dan  ketiga porsinya berperan lebih besar dalam menilai keadilan prosedural. Di sini terbukti adanya  faktor  psikologis  yang  sangat  menonjol  dalam  menilai  keadilan.  Sifat aturan  formal  pada  umumnya  merupakan  sesuatu  yang  telah  baku  dan  dapat diterima  apa  adanya  sebagai  sesuatu  yang  dianggap  natural.  Pada  sisi  lain, penjelasan dan perlakuan interpersonal dapat mempengaruhi orang untuk menilai prosedur  tersebut  hingga  tampak  lebih  adil.  Dengan  kata  lain, looking  fair dapat dianggap lebih penting daripada being fair . 18
Namun  demikian  dalam  penilaian  tetap  harus  ada  kriteria-kriteria  dalam keadilan prosedural seperti yang dikemukakan Leventhal yang meliputi beberapa komponen aturan yaitu : 19
1. Konsistensi  yaitu  prosedur  yang  adil  harus  konsisten  baik  dari  satu  orang kepada  yang  lainnya  dimana  setiap  orang  memiliki  hak  dan  diperlakukan secara sama dalam satu prosedur yang sama.
2. Minimalisasi  Bias  yaitu  menghindari  kemungkinan  munculnya  kepentingan individu dan doktrin yang memihak kepada salah satu pihak.
3. Informasi  yang  akurat  yaitu  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  menentukan agar penilaian keadilan menjadi akurat dan berdasarkan fakta.
4. Dapat  diperbaiki  yaitu upaya untuk  memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan agar dapat tegaknya keadilan.
5. Representatif  yaitu  prosedur  dikatakan  adil  apabila  sejak  awal  ada  upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan.
6. Etis yaitu prosedur yang adil didasarkan pada etika dan moral. Ada dua model keadilan prosedural yaitu model kepentingan pribadi ( The Self-Interest  Model )  dan  kedua  model  nilai-nilai  kelompok  ( The  Group  Value Model ). Dalam Model The Self-Interest Model mendasarkan pada konsep egoisme yang  sering  menjadi  dasar  perilaku  manusia  agar  ia  mendapatkan  keuntungan maksimum.  Kecenderungan ini berlaku terus meskipun atas nama kelompok dan sistem.  Dalam  suatu  proses  yang  melibatkan  beberapa  orang,  kecenderungan tersebut  akan  saling  berhadapan  padahal  keadilan  berasosiasi  dengan  rendahnya konflik  dan  ketidakharmonisan.  Oleh  karena  itu,  keadilan  prosedural  menurut model ini dapat tercapai bila setiap individu yang terlibat dalam suatu proses atau prosedur  memperoleh  keuntungan  meskipun  tidak  sepenuhnya  sejalan  dengan kepentingan yang diharapkan. Sedangkan dalam model nilai-nilai kelompok ( The Group  Value  Model ),  individu  lebih  mengutamakan  kebersamaan  yang  mana prinsip  partisipasi,  kooperasi  dan  altruisme  akan  lebih  menonjol  dibandingkan dengan ego individu. Prosedur yang dilandasi interes pribadi akan sulit mencapai keadilan.  Salah  satu  indikasinya  terlihat  dari  ketidakpatuhan  orang  terhadap prosedur yang berlaku dalam
18 Faturrochman, Keadilan Sosial :Suatu Tinjauan Psikologi, 15.
19 Ibid .
rangka  mencapai  tujuan  pribadi,  padahal  kepatuhan  terhadap  prosedur  yang dimaksudkan  merupakan  bagian  penting  dari  keadilan  prosedural.  Untuk mencapai  keadilan,  pihak  yang  terlibat  di  dalam  proses  tersebut  harus  menjadi kelompok yang menjunjung tinggi kesepakatan  yang telah disetujui. Apabila ada orang  baru  yang  masuk  dalam  proses  maupun  kelompok  tersebut,  ia  harus mematuhi  keputusan  dan  kesepakatan  yang  ada.  Bila  tidak,  ia  dapat  keluar  dari kelompok itu atau memulai proses baru untuk merumuskan kesepakatan lagi.
Untuk  mencapai  keadilan  prosedural,  Minton  mengajukan  tiga  syarat pokok  yang  harus  dipenuhi. Pertama ,  dalam  prosedur  tersebut  terjadi  proses pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa orang, bukan tunggal. Ini dirasa penting  dalam  rangka check dan balance dalam  pengambilan  keputusan.  Bila harus ada tawar-menawar, sebuah tim cenderung akan menghasilkan keuntungan bersama.  Di  samping  itu,  beberapa  orang  yang  terlibat  di  dalamnya  akan  saling menukar  informasi  sehingga  pendapat  dan  keputusan  yang  muncul  lebih  akurat.
Kedua ,  tim  pengambil  keputusan  memiliki  kekuatan  yang  merata  di  antara  para anggotanya.  Selaras  dengan  syarat  pertama  di  atas,  dominasi  seseorang  akan dihindari  sehingga  kontrol  dalam  keputusan  akurat.  Bila  terjadi  dominasi,  syarat pertama  tadi  menjadi  kurang  berarti. Ketiga ,  setiap  anggota  tim  yang  terlibat pengambilan  keputusan  harus  berkesempatan  mendapatkan  masukan  yang  sama. Ketidakseimbangan  masukan  juga  akan  mengarah  pada  dominasi  bagi  yang memilikinya. Dengan masukan yang tidak seimbang akan terjadi juga bias dalam keputusan.  Kondisi  semacam  ini  juga  mencerminkan  prosedur  yang  tidak  adil. Ketiga  syarat  yang  saling  terkait  tersebut  juga  perlu  dibarengi  oleh  syarat  lain. Tyler  menyebutkan  bahwa  prosedur  yang  dilakukan  harus  dilandasi  oleh netralitas, kejujuran, dan rasa hormat. Syarat yang diajukan Minton maupun Tyler rupanya  sangat  berkaitan  dengan  karakteristik  keadilan  prosedural  yang menekankan keharmonisan hubungan antar pihak yang terlibat di dalamnya. 20
Keadilan  Distributif yaitu  keadilan  distributif  dalam  psikologi  meliputi segala  bentuk  distribusi  di  antara  anggota  kelompok,  tidak  hanya  berasosiasi dengan  pemberian,  tetapi  juga  meliputi  pembagian,  penyaluran,  penempatan  dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif dapat dilihat dalam tiga prinsip yaitu  Prinsip  pertama  dikenal  dengan  teori equity .  Secara  garis  besar  prinsip  ini mengandung  dua  hal  pokok.  Bagian  yang  diterima  seseorang  harus  sebanding dengan  sumbangan  yang  diberikan,  baik  dalam  bentuk  tenaga,  pikiran,  uang, maupun yang lain. Di samping itu, kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga  harus  dilihat  dengan  bagian  yang  diterima  orang  lain.  Karenanya,  bagian yang  diterima  berdasarkan  sumbangan  yang  diberikan  juga  harus  sebanding dengan  bagian  orang  lain  yang  juga  berdasarkan  sumbangan  orang  yang bersangkutan.  Prinsip  proporsional  ini  sangat  ideal  sekaligus  tidak  mudah  untuk diterapkan.  Untuk  menerapkannya  banyak  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Di antaranya,  sumbangan  yang  diberikan  seseorang  harus  terukur.  Perbandingan sumbangan  antara  satu  orang  dan  orang  lain  dalam  perusahaan  juga  sering  sulit dilakukan.  Tukang  sapu  dan  juru  ketik,  misalnya,  akan  sulit  dibandingkan. Melihat  kenyataan ini maka banyak kritik  dilontarkan kepadanya dan modifikasi teori pun banyak diupayakan.
20 Faturrochman, Keadilan Sosial  : Suatu Tinjauan Psikologi, 16  – 17.
Prinsip  kedua  yang  dapat  digunakan  dalam  distribusi  adalah  kesetaraan atau ekualitas. Bila prinsip ini digunakan, akan terdapat variasi penerimaan yang kecil. Dimungkinkan ada variasi bila ada jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian dalam satu organisasi atau kelompok. Variasi itu terjadi antar kelompok, bukan di dalam  masing-masing  kelompok.  Prinsip  ini  juga  sulit  diterapkan.  Kritik  paling banyak  datang  berkaitan  dengan  pengabaian  terhadap  potensi  dan  produktivitas kerja.  Orang  yang  lebih  pandai,  terampil  atau  produktif  mestinya  mendapat imbalan  lebih  tinggi,  sementara  prinsip  ini  tidak  terlalu  mempertimbangkannya. Banyak pendapat  yang  menyatakan bahwa prinsip  ini tepat  diterapkan pada pola hubungan bukan kerja, misalnya keluarga. Dalam suasana kerja, prinsip ini dapat diterapkan bila orientasinya adalah keharmonisan hubungan sesama pekerja.
Prinsip  ketiga  mengutamakan  kebutuhan  sebagai  pertimbangan  untuk distribusi. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai  dengan  kebutuhannya  dan  dalam  hubungan  kerja  makin  banyak kebutuhannya maka makin besar upah yang diterima. Sayangnya, kebutuhan yang harus  dipenuhi  berdasarkan  prinsip  ini  kurang  jelas.  Karena  prinsip  ini  memang tidak tegas menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi. 21
Dalam  pelaksanaan  prinsip  keadilan  distributif  ada  beberapa  nilai  yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi adalah:
1. Distribusi  secara  proporsional.  Menurut Equity  Theory, keadilan  distributif pada  dasarnya  dapat  tercapai  bila  penerimaan  dan  pemasukan  antara  dua orang sebanding.
2. Distribusi merata. Dalam prinsip ini semua orang yang terlibat akan menerima pembagian yang sama dengan orang lain.
3. Distribusi  berdasarkan  kebutuhan.  Dalam  hal  ini  mengutamakan  kebutuhan sebagai  pertimbangan  untuk  distribusi  yang  mana  seseorang  akan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhannya.
4. Distribusi  berdasarkan  permintaan  dan  penawaran  pasar.  Konsep  mekanisme pasar  yang  dapat  diterapkan  untuk  memformulasikan  keadilan  adalah permintaan dan penawaran.
5. Distribusi  yang  mengutamakan  orang  lain.  Salah  satu  prinsip  keadilan distributif  adalah  menggunakan  konsep  karikatif  sebagai  upaya  mewujudkan keadilan sosial.
6. Kepentingan  bersama  di  atas  kepentingan  pribadi.  Hakekat  keadilan  adalah keadilan sosial yang tidak dapat diformulasikan tanpa adanya konteks sosial. Keadilan  Interaksional yaitu dalam  keadilan  interaksional  diasumsikan bahwa  manusia  sebagai  anggota  kelompok  masyarakat  sangat  memperhatikan tanda  atau  simbol  yang  mencerminkan  posisi  mereka  dalam  kelompok.  Oleh karena  itu  manusia  berusaha  memahami,  mengupayakan  dan  memelihara hubungan  sosial.  Ada  beberapa  hal  yang  menyangkut  dengan  keadilan interaksional yaitu:
1. Penghargaan.  Penghargaan  khususnya  terhadap  status  seseorang  tercermin dalam  perlakuan,  khususnya  dari  orang  yang  berkuasa  terhadap  anggota kelompoknya.
2. Netralitas. Konsep netralits berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga. Netralitas dapat
21 Faturrochman, Keadilan Sosial :Suatu Tinjauan Psikologi, 17 – 19.
tercapai  jika  dasar-dasar  pengambilan  keputusan  obyektif  dan  mempunyai validitas yang tinggi.
3. Kepercayaan.  Kepercayaan  merupakan  harapan  orang  lain  dalam  melakukan hubungan  sosial  yang  di  dalamnya  tercakup  resiko  yang  berasosiasi  dengan harapan tersebut.

## Poligami yang Berprinsip Keadilan
Mengkaji  konsep  poligami  yang  berprinsip  keadilan  dengan  perspektif psikologi,  dalam  operasionalnya  adalah  bagaimana  mengkolaborasikan  antara substansi keadilan yang dikehendaki al-Qur’an dengan teori psikologi. Dikatakan psikologi Islam memfilter teori-teori yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dalam  perspektif  ini, keadilan  hati tidak  dapat  dibahas  karena  hanya  Allah  yang mengetahui  isi  hati  manusia,  akan  tetapi  keadilan  fisik  seperti  dalam  hal  nafkah finansial  dan  giliran  malam  dan  lainnya  dapat  dikaji  menggunakan  perspektif psikologi.
Dalam keadilan prosedural  yang menjadi  prinsip  adalah prosedur sebagai norma  yang  mengatur  perlakuan,  oleh  karena  itu  pihak  yang  berpoligami  harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran  malam  yang  akan  diterima  masing-masing  istri.  Apabila  prosedur  sudah ditetapkan,  maka  menjadi  suatu  kesepakatan  yang  harus  dihormati  oleh  semua pihak  dengan  kontrol  pelaksanaan  prosedur  berdasarkan  enam  aturan  keadilan prosedural  yaitu pertama, konsistensi  pada  kesepakatan. Kedua ,  meminimalisasi bias  yaitu  dengan  ketentuan  suami  tidak  boleh  memihak  atau  cenderung  pada salah  satu  istri  yang  disukainya. Ketiga, adanya  informasi  yang  akurat tentang besarnya  materi  atau  harta  yang  dimiliki  masing-masing  pihak  sehingga  tidak menimbulkan  kecurigaan. Keempat, dapat  diperbaiki  apabila  dalam  perjalanan salah satu  pihak  merasa tidak adanya keadilan  maka kesepakatan tersebut  dapat rubah sesuai dengan kesepakatan. Kelima , representatif untuk semua pihak dalam mengakses  dan  melakukan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  kesepakatan,  dan keenam, adanya nilai etis artinya kesepakatan dibuat berdasarkan etika dan moral yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.
Rasa keadilan di antara isteri akan terwujud apabila prosedur kesepakatan dalam  poligami  dibuat  secara  egaliter  dan  adanya  bentuk  sikap  saling  meng- hormati terhadap kontrak kesepakatan tersebut.
Sedangkan  dalam  keadilan  distributif  ketika  berbicara  tentang  poligami, menekankan  pada  pelaksanaan  pembagian  aset  yang  berupa  materi.  Dan  yang mendekati  nilai-nilai  Islami  dalam  pembagian  materi  adalah  prinsip  distribusi berdasarkan  kebutuhan.  Jumlah  keluarga  yang  berbeda  tentunya  mempunyai kebutuhan yang berbeda walaupun untuk jenisnya mungkin bisa diseragamkan. Di antara istri hendaknya menyadari prinsip berbagi kasih  sayang bukan persaingan sehingga  perebutan  harta  suami  bisa  dihindari,  dan  karena  harus  berbagi  maka tidak  bisa  memaksakan  kebutuhannya  dipenuhi  oleh  suaminya  dengan mengarahkan  suami  untuk  tidak  adil.  Sedangkan  suami  harus  benar-benar memegang  prinsip  tidak  merugikan  satu  pihak,  yang  mana  kepentingan  bersama harus tetap didahulukan dari kepentingan pribadi.
Keluarga  yang  berpoligami  harus  memegang  prinsip  keutuhan  dan keharmonisan  keluarga  sebagai  kebutuhan  utama  keluarga  sehingga  apabila semua  pihak  menyadari  hal  ini,  maka  keadilan  akan  dapat  dirasakan.  Dalam
berpoligami    yang  berkeadilan  distributif  ini  kesabaran  dan  penerimaan  masing- masing pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami.
Berdasarkan  keadilan  interaksional,  keluarga  yang  berpoligami  diasumsi- kan  sebagai  anggota  suatu  kelompok  yang  memperhatikan  simbol-simbol  yang mencerminkan  posisi  mereka  yaitu  sebagai  keluarga  besar  dengan  satu  orang kepala keluarga sebagai suami dan ayah dari beberapa istri dan anak. Oleh karena itu  suami  harus  memberi  penghargaan,  netralitas,  dan  kepercayaan  yang  sama antar  istri  dalam  keluarganya.  Perbedaan  dalam  tiga  prinsip  tersebut  akan menimbulkan ketidak adilan interaksional karena adanya perlakuan yang berbeda, terutama dalam memproklamirkan keluarga besar mereka pada masyarakat.
Keluarga  yang  berpoligami  untuk  dapat  merasakan  keadilan  seperti keluarga monogami harus menyadari dan memahami bahwa mereka harus berbagi dengan  anggota  keluarga  yang  lain,  sehingga  prinsip-prinsip  keadilan  yang berperspektif  psikologi  Islam  dapat  terwujud.  Tanpa  kesadaran  awal  bahwa bentuk  perkawinan  mereka  berbeda,  maka  konsekuensi  dari  bentuk  keluarga poligami  yang  harus  selalu  berbagi  dengan  anggota  keluarga  yang  lain    akan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  tertentu  dalam  keluarga  karena terbaginya kasih sayang, perhatian dan hak-hak yang semestinya didapatkan untuk satu pihak saja.

## Kesimpulan
Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang mempunyai legalitas hukum  syariat  bukan  merupakan  suatu  perbuatan  sunnah  karena  hal  ini merupakan  sebuah  pintu  darurat  kecil  untuk  kemaslahatan.  Permasalahan  utama karena  sangat  sulit  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  berpoligami  sehingga dibuat  aturan  yang  ketat  dalam  berpoligami  baik  dari  pemahaman  ayat  yang menjelaskan  tentang  poligami  ataupun  dari  aturan  perundang-undangan  yang dibuat  di  hampir  setiap  negara  yang  menggunakan  hukum  Islam  sebagai  dasar pelaksanaan hukum.
Dalam  perspektif  psikologi  proses  untuk  dapat  berpoligami  juga  harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat  memberikan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  proses  tersebut.  Dan  apabila  poligami  sudah  terjadi  dalam  kehidupan perkawinan,  maka  dituntut  dari  semua  pihak  untuk  dapat  memenuhi  prosedur- prosedur  yang  ditentukan  bersama  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  dalam menjalankan  kehidupan  bersama  dalam  satu  keluarga  dengan  pola  yang  berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  al-Jaziry, al-Fiqhu  ‘ala  al-Mazahibi  al-Arba’ah, Juz.  IV,  Kairo  : Darul Hadits, 2004).
Faturrochman, Keadilan  Perspektif  Psikologi, Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar, 2002).
-----------------,  “Keadilan  Sosial  :  Suatu  Tinjauan  Psikologi”, dalam Buletin Psikologi , Tahun VII, No.1, Juni 1999.
Gavin  W.  Jones, Marriage  and  Divorce  in  Islamic  South  East  Asia, Oxford, Singapore and New York : Oxford University Press, 1994).
Hamim Ilyas, “Poligami  dalam Tradisi dan Ajaran Islam”  dalam Jurnal Musawa Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002.
Ita  Musarrofa, Praktek  Poligami  Kyai  Pesantren  di  Probolinggo  Jawa  Timur (Studi  atas  Efektifitas  Ketentuan  Poligami  dalam  Undang-undang Perkawinan  No.1  tahun  1974) ,    Yogyakarta  :  Tesis  tidak  dipublikasikan, PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2004 .
Karam  Hilmi  Farhat, Ta’addadu  al-Zaujat  Baina  al-Adyan, diterjemahkan  oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I,   Jakarta : Darul Haq, 2007 .
Khoiruddin Nasution, Studi Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia ,  Jakarta : INIS, 2002 .
Mahmud  Muhammad  al-Jauhari, al-Akhwat  al-Muslimat  wa  Bina’  al-Usrah  al- Qur’aniyyah ,  Terj.  Oleh  Safruddin  Edi  Wibowo,  Cet.  I  ,    Solo  :  Era Intermedia, 2006 .
Muhammad  Quraish  Shihab, Perempuan  :  Dari  Cinta  Sampai  Seks,  Dari  Nikah Mut’ah  Sampai  Nikah  Sunnah,  Dari  Bias  Lama  Sampai  Bias  Baru, Cet. III,  Jakarta : Lentera Hati, 2006 .
Wawan  Gunawan  A.  Wahid,  “Poligami  Yes,  Poligami  No,”  dalam Jurnal Musawa Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002.