## Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

## Supriyati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia supriyati@perbanas.ac.id
Abstract. Taxpayer compliance has always been an interesting issue and is still debatable in previous research. This  study  aims  to  examine  the  effect  of  aspects  of  legality,  service  quality,  modernization  and  intellectual  to compulsory compliance as well as the influence of taxpayer compliance against tax evasion efforts. This research is  a  quantitative  research  with  primary  data  which  is  done  by  distributing  questionnaires  in  convinience  to taxpayers registered in East Java tax office. Respondents of this study as many as 252 individual taxpayers. Testing is done by using Partial Least Square (PLS). The results showed that the variables of legality and service quality of tax officials affect taxpayer compliance, and taxpayer compliance also affects tax evasion efforts. The variable modernization of taxation system and intellectual taxpayer have no significant effect on taxpayer compliance.

## Keywords: Intellectual; Legality; Modernization; Tax Compliance; Tax evasion
Abstrak. Kepatuhan  wajib  pajak  selalu  menjadi  isu  yang  menarik  dan  masih  menimbulkan  perdebatan  pada penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  aspek  legalitas,  kualitas  layanan, modernisasi dan intelektual terhadap kepatuhan wajib paja serta pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap upaya penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  data  primer  yang  dilakukan  melalui penyebaran  kuesioner  secara  convinience  pada  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  kantor  pajak  wilayah  Jawa  Timur. Responden  penelitian  ini  sebanyak  252  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan Partial  Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  legalitas  dan  kualitas  layanan  aparat pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  juga  mempengaruhi  upaya penggelapan  pajak.  Variabel  modernisasi  sistem  perpajakan  dan  intelektual  wajib  pajak  berpengaruh  tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Intelektual; Kepatuhan; Legalitas; Modernisasi; Penggelapan Pajak
Corresponding author. supriyati@perbanas.ac.id How to cite this article. Supriyati. Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Akuntansi  Riset.  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Pendidikan Indonesia , 9 (2), 59-72 History of article. Received: September 2017, Revision: November 2017 , Published: Desember 2017
.

## PENDAHULUAN
Pajak  selalu  bersifat  dinamik  yang selalu  mengikuti  perkembangan  kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya.  Adanya  perubahan  peraturan pajak adalah bukti kedinamisannya. Peningkatan penerimaan pajak, perbaikan dan perubahan  mendasar  dalam  segala  aspek perpajakan menjadi pemicu reformasi perpajakan  dari  waktu  ke  waktu.  Reformasi pajak  berupa  penyempurnaan  dan  perbaikan terhadap  kebijakan,  peraturan  dan  sistem administrasi  perpajakan.  Basis  pajak  dapat semakin  diperluas  dan  pelayanan  pajak  lebih efektif dan efisien sehingga penerimaan pajak dapat  dipungut  secara  optimal  sesuai  nilai keadilan  sosial  dan  memberikan  pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak (Rapina, 2011).
Reformasi  pajak  tahap  pertama  di Indonesia  yang  dimulai  tahun  1983  dengan memperkenalkan self  assessment  system , penyederhanaan dan penurunan tarif PPh, dan memberlakukan  PPN  (Pajak  Pertambahan Nilai)  sebagai  pengganti  dari  PPn  (Pajak Penjualan). Reformasi pajak selanjutnya tahun 1994  dan  1997  yang  mengubah  dan membentuk  undang-undang  baru.  Reformasi ini  kembali  menurunkan  tarif  PPh  dan memperkenalkan  PPh  final,  adanya  undang- undang  terkait  dengan  pajak  dan  retribusi daerah,  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan Pajak),  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan). Tahap kedua Reformasi Perpajakan dilakukan antara tahun 2009-2012 yang  diarahkan  pada  pengembangan  sumber daya  manusia  dan  penggunaan  teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) melaksanakan  sistem  administrasi  perpajakan secara  modern,  berorientasi  pada  pemberian kualitas  pelayanan  kepada  wajib  pajak  yang optimal dengan menjunjung nilai-nilai organisasi  baru  yang  kuat  dan  adil.  Adanya reformasi  perpajakan  diharapkan  penerimaan pajak  sebagai  sumber  utama  pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya.  Peningkatan  penerimaan negara diarahkan untuk mendukung
pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  berkualitas (Gunadi, 2015).
Masalah  kepatuhan  pajak  merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara  yang  menerapkan  sistem  perpajakan. Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  dan kesimpulannya  adalah  masalah  kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance) , penegakan hukum (law enforcement) , struktur  organisasi (organizational  structure) , tenaga  kerja (employees) ,  etika (code  of conduct) atau  gabungan  dari  semua  segi tersebut  (Andreoni,  1998).  Teori planned behavior (Ajzen,  1991)  menyatakan  perilaku yang  ditunjukkan  oleh  seseorang  tidak  hanya dipengaruhi faktor dalam  dirinya saja, namun ada  hal-hal  yang  lain  dapat  mendukung  atau menghambat  perilaku  individu.  Pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa bila pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai,  hukum  berlaku  adil  kepada  semua orang,  bila  struktur  organisasi  kantor  pajak memungkinkan  untuk  melayani  wajib  pajak dengan  profesional  maka  wajib  pajak  akan cenderung mematuhi berbagai aturan.
Rencana penerimaan pajak mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  namun realisasi  penerimaan  pajak  hanya  berkisar 84%.  Bila dilihat dari tax rate Indonesia masih dinilai  rendah  dibandingkan  negara  Asia lainnya  yang  mencapai  68%.  Tuntutan  akan peningkatan  penerimaan  pajak  menuntut  pula peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak serta diperlukannya perbaikan-perbaikan dan  perubahan  mendasar  dalam  segala  aspek perpajakan. Reformasi perpajakan ini diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
Hingga tahun 2015, baru sekitar 29,4% dari  jumlah  Orang  Pribadi  Pekerja  dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan  diri  sebagai  WP.  Menurut  data BPS  belum  semua  perusahaan  terdaftar sebagai  Wajib  Pajak  (WP  Badan),  dan  Wajib Pajak (WP OP) yang berpenghasilan di bawah Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),  WP Non-Efektif,  dan  sejenis  lainnya  sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT, namun  WP  yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak
60,27%. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut  terdiri  atas  676.405  WP  Badan, 837.228 WP OP Non-Karyawan, dan 9.431.934  WP  OP  Karyawan  artinya,  tingkat kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%,
WP  OP  Non-Karyawan  40,75%,  dan  WP
Karyawan
63,22%. Yang lebih memprihatinkan  lagi,  dari  jumlah  tersebut hanya  1.172.018  WP  Bayar,  yang  terdiri atas  375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan,  dan  181.537  WP  OP  Karyawan. Angka  375.569  WP  Badan  Bayar  atau  Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan  3  juta  lebih  perusahaan  yang  ada  dan beroperasi di  Indonesia. Sedangkan, sejumlah 612.881  WP  Bayar  OP  Non  Karyawan  dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak  berarti  dibandingkan  dengan  jumlah  total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan (www.pajak.go.id).
Di  Indonesia  modernisasi  sistem perpajakan  dilakukan  secara  bertahap.  Tahap pertama  dilakukan  antara  2002-2009.  Pada tahap pertama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan  dua  perubahan  yang  mendasar. Pertama  adalah  Reformasi  Administrasi  yang meliputi  restrukturisasi  organisasi,  perbaikan proses bisnis, penyempurnaan sistem manajemen  sumber  daya  manusia,  dan pelaksanaan good governance. Kedua dilakukan Reformasi Kebijakan, yaitu dengan dilakukannya  amandemen  atas  beberapa undang-undang perpajakan dan juga pemberian  stimulus  fiskal.  Menurut  sebuah penelitian  (Nasucha,  2004)  terdapat  empat dimensi  terkait  dengan  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  yaitu:  modernisasi struktur  organisasi,  modernisasi  prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi  budaya  organisasi.  Penelitian yang  dilakukan  sebelumnya  (Ida,  2016), (Muturi,  2015),  (Alia,  2015),  (Palil,  2013), (Naibei, 2011), (Rahayu, 2011; Setiana, 2011) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,  walaupun  tidak  semua  indikator modernisasi.  Penelitian  lain  menyatakan modernisasi  teknologi  yang  berpengaruh, namun penyempurnaan SDM tidak
berpengaruh  (Ida,  2016).  Penelitian  yang dilakukan
Alia (2015) menyatakan modernisasi  di  bidang  prosedur,  strategi organisasi  dan  budaya  organisasi  justru  tidak mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Palil (2013)  menyatakan  bahwa  secara  parsial dimensi-dimensi  dalam  sistem  administrasi perpajakan  tersebut  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Setiana (2011) menyatakan bahwa modernisasi struktur  organisasi,  prosedur  organisasi,  dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor  lain  yang  diduga  berpengaruh antara lain: (Shanti, 2016) menyatakan kualitas pelayanan dan pemahaman peraturan perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Penelitian  lain  (Nurhidayati, 2008) justru menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas petugas pajak tidak mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Beberapa  penelitian lain  (Leni,  2015),  (Tahar,  2016),  (Rara Susmita,  2016),  (Setia,  2014)  menyatakan kesadaran,  pelayanan  dan  sanksi  pajak  yang berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sosialisasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh, demikian dengan penelitian menyatakan  sikap  dan  pelayanan  fiskus  tidak berpengaruh (Oktaviane, 2013), (Tryana A.M., 2013).
Permasalahan  kepatuhan  pajak  masih menimbulkan  polemik  dan  belum  mampu mengatasi  peningkatan  penerimaan  negara. Selain  itu,  beberapa  penelitian  terkait  dengan faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak masih menimbulkan perdebatan. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan masalahnya adalah (1) apakah aspek legalitas,  modernisasi  sistem  perpajakan, kualitas  layanan  dan  intelektual  wajib  pajak memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak?;  (2)  apakah  kepatuhan  wajib  pajak memiliki pengaruh terhadap upaya penggelapan  pajak?.  Penelitian  ini  penting dilakukan  agar  dapat  memberikan  tambahan literatur faktor penentu kepatuhan wajib pajak dan  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR
Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori  pengembangan  dari  Icek  Ajzen  (1988). Teori  ini  merupakan  pengembangan  lanjutan dari theory of reasoned action (TRA). Theory of  planned  behaviour secara  tidak  langsung menunjukkan  kemungkinan  bahwa  tidak semua  perilaku  dilakukan  secara  penuh  di bawah kendali individu  atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku- perilaku tersebut.  Teori ini lebih menekankan pada  pengaruh  yang  mungkin  timbul  akibat kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  dalam pencapaian tujuan perilakunya. Model teoritik dari Teori  Planned  Behavior (perilaku  yang direncanakan)  mengandung  berbagai  variabel yaitu  (Jogiyanto,  2013)  pertama  menyangkut latar  belakang  ( background  factors ).  Kedua terkait  keyakinan  perilaku  ( behavioral  belief ) adalah  hal-hal  yang  diyakini  oleh  individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan  untuk  bereaksi  secara  afektif terhadap  suatu  perilaku,  dalam  bentuk  suka atau tidak suka pada perilaku tersebut. Ketiga, keyakinan  normatif (normative  beliefs) yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Keempat, norma subjektif (s ubjective norm ) yakni sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya  ( Normative  Belief ).  Kelima, persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (perceived behavioral control) yakni kecenderungan  seseorang  untuk  memilih melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu pekerjaan.  Niat  ini  ditentukan  oleh  sejauh mana  individu  memiliki  sikap  positif  pada perilaku  tertentu,  dan  sejauh  mana  kalau  dia memilih untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.
Kepatuhan  perpajakan merupakan tingkat  dimana  wajib  pajak  orang  pribadi maupun badan mematuhi  undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya penegakan  hukum.  Kepatuhan  merupakan kepatuhan pada otoritas aturan-aturan, sedangkan kepatuhan dalam perpajakan
merupakan tingkat sampai sejauh mana wajib pajak  mematuhi  undang-undang  perpajakan (Nasucha, 2004). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kewajiban dalam mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak, kepatuhan  wajib  pajak  untuk  menyetor kembali  SPT,  dan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  perhitungan  dan  pembayaran  pajak terutang,  serta  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran tunggakan.
Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan  menjadi  kepatuhan  formal  dan kepatuhan material (Rahayu, 2011). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak mematuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.  Kepatuhan  material  yaitu  suatu keadaan  di  mana  wajib  pajak  secara hakekatnya mematuhi semua ketentuan material  perpajakan  sesuai  undang-undang perpajakan.  Kepatuhan  material  juga  dapat meliputi  kepatuhan  formal.  Kepatuhan  wajib pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan suatu  negara,  pelayanan  pada  wajib  pajak, penegakan  hukum  perpajakan,  pemeriksaan pajak,  dan  tarif  pajak.  Kepatuhan  perpajakan memiliki karakteristik, yaitu membayar besarannya  pajak  yang  ditanggung  sesuai nominal, memahami dan mematuhi semua hak dan  kewajibannya  dalam  bidang  perpajakan, serta mematuhi kriteria-kriteria tertentu (Nurhidayati, 2008). Selanjutnya kedua karakteristik dijabarkan dalam indikasi- indikasi  sebagai  menyampaikan  SPT  tepat waktu,  melakukan  perhitungan  pajak  dengan benar,  membayar  pajak  tepat  waktu,  tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak melanggar peraturan  perpajakan.  Karakteristik  dari kepatuhan  perpajakan  adalah  wajib  pajak mematuhi  dan  memahami  UU  Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat dan benar, menghitung  pajak  jumlah  dengan  benar  dan membayar  pajak  tepat  pada  waktunya  (Sony, 2006).
Reformasi  perpajakan meliputi  dua hal, pertama yaitu reformasi tentang kebijakan pajak (tax  policy) dan  reformasi  administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki  tujuan  utama  untuk  memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak sekaligus pengeluaran  pembayaran  dana  dari  pajak menjadi  lebih  transparan.  Serta  memberikan suatu pengawasan terhadap pemungutan pajak.
Keberhasilan dalam penerapan reformasi  administrasi  perpajakan  (Nasucha, 2004)  dibutuhkan  dalam  penyederhanaan struktur  pajak  untuk  kemudahan,  kepatuhan, dan  administrasi,  pengembangan  strategi reformasi  yang  cocok,  adanya  komitmen sasaran politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran dari penerapan  administrasi  perpajakan  yakni: meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan melaksanakan  ketentuan  perpajakan  secara seragam  untuk  penerimaan  yang  maksimal dengan  buaya  yang  optimal.  Efisiensi  dan efektivitas kadangkala menimbulkan kontradiksi  sehingga  diperlukan  koordinasi, ukuran-ukuran  khusus  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.  Ukuran  yang  digunakan  untuk meningkatkan  efektivitas  adalah  kepatuhan pajak sukarela, prinsip-prinsip self assesment , menyediakan  informasi  kepada  wajib  pajak, kecepatan dalam menemukan masalah- masalah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan  kontrol  dan  supervisi,  adanya sanksi yang tepat. Sedangkan dalam meningkatkan efisiensi secara khusus distimulasi  oleh  disediakan  unit-unit  khusus untuk perusahaan besar, peningkatan perpajakan  khusus  untuk  wajib  pajak  kecil, penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak,  dan  lain-lain.  Reformasi  administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan  faktor  internal  dan  eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Terdapat empat dimensi reformasi administrasi perpajakan yaitu: struktur organisasi, prosedur organisasi,  strategi  organisasi  dan  budaya organisasi (Nasucha, 2004).
Modernisasi sistem perpajakan telah dilakukan semenjak tahun 2002, landasan dari penerapan  program  modernisasi  ini  adalah
pelaksanaan good  governance ,  yaitu  dengan menerapkan  sistem  administrasi  perpajakan yang  transparan  dan  akuntabel,  dengan memanfaat  suatu  sistem  informasi  teknologi yang  handal  dan  terkini.  Strategi  yang dilakukan  yaitu  dengan  pemberian  pelayanan yang  prima  sekaligus  pengawasan  yang intensif  kepada  para  wajib  pajak.  DJP  dalam melaksanakan  sistem  administrasi  perpajakan secara  modern,  berorientasi  pada  pemberian kualitas  pelayanan  kepada  wajib  pajak  yang optimal, dengan menjunjung nilai-nilai organisasi  baru  yang  kuat  dan  adil.  Dimensi sistem administrasi perpajakan modern sebagai penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  yang  dilakukan  melalui  program  dan kegiatan dalam kerangka penerapan reformasi administrasi  perpajakan  jangka  menengah yaitu  (Nugroho,  2014):  pertama Modernisasi Struktur Organisasi yang ditandai pembentukan  struktur  organisasi  berdasarkan fungsi, Account  Representative  (AR), tugas pemeriksaan  pajak  dilakukan  oleh  tenaga fungsional  pemeriksa,  Adanya  spesialisasi pegawai  lainnya  seperti  jurusita  pajak  dan programmer teknologi  informasi,  adanya menyempurnakan implementasi sistem informasi  perpajakan  (SIP)  menjadi  sebuah sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT),  pemantauan  secara  rutin  melalui Rekening  Wajib  Pajak  ( Taxpayer’s Account). Kedua,  Modernisasi  Prosedur  Organisasi merupakan  suatu  proses  penyempurnaan, perubahan,  dan  perbaikan  terkait  dengan prosedur melaksanakan tugas dalam memberikan  pelayanan  maupun  pemeriksaan pajak. Modernisasi prosedur organisasi ditandai  dengan adanya: pelayanan satu  pintu malalui Account
Representative , penyederhanaan  prosedur  administrasi  dan menetapkan  standar  waktu  dan  kualitas pelayanan  dan  pemeriksaan  pajak,  adanya dukungan  teknologi  informasi  modern  dalam melaksanakan  tugas  pelayanan,  pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak. Modernisasi  Strategi  Organisasi.  Ketiga, Modernisasi  strategi  organisasi merupakan suatu  proses  penyempurnaan,  perubahan,  dan perbaikan  terkait  dengan  perencanaan  guna untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Strategi
organisasi merupakan suatu siasat atau cara di mana organisasi memanfaatkan semua keadaan  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  guna untuk mencapai tujuan organisasi. Modernisasi strategi  organisasi  ditandai  dengan  adanya: dilaksanakan kampanye dan sosialisasi perpajakan, penyederhanaan administrasi perpajakan,  melaksanakan  pelatihan  tentang metode  dan  teknik  pelayanan  yang  prima. Keempat, Modernisasi  Budaya  Organisasi , merupakan  suatu  proses  penyempurnaan, perubahan,  dan  perbaikan  terkait  dengan kebiasaan dan cara hidup anggota-anggotanya dalam lingkungan kerja organisasi. Modernisasi budaya organisasi ditandai dengan adanya: modernisasi budaya organisasi berdasarkan  penerapan  program  pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance),  p enerapan  kode  etik  terhadap seluruh  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak, Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.
Kualitas  pelayanan oleh  petugas pajak (fiskus) yang baik, jujur, profesional dan bertanggung jawab dapat menciptakan kepuasan  Wajib  Pajak  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58 sampai 61 menjelaskan  fungsi  dari  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai pelayanan fiskus dalam  melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan dan  pengawasan  Wajib  Pajak.  Fungsi  KPP Pratama  adalah  pengumpulan,  pencarian  dan pengolahan data, pengamatan potensi Perpajakan,  penyajian  informasi  Perpajakan, pendataan  objek  dan  subjek  Pajak,  serta penilaian  objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, penetapan  dan  penerbitan  produk  hukum Perpajakan,  pengadministrasian dokumen dan berkas Perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan  surat  lainnya.  Selain  itu,  juga melakukan penyuluhan Perpajakan,
pelaksanaan registrasi
Wajib
Pajak, pelaksanaan  ekstensifikasi,  penatausahaan piutang  Pajak  dan  pelaksanaan  penagihan Pajak, pelaksanaan pemeriksaan Pajak, pengawasan Kepatuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan konsultasi Perpajakan, pelaksanaan intensifikasi,
pembetulan  ketetapan  Pajak,  pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  pelaksanaan administrasi kantor. Pelayanan yang berkualitas  adalah  pelayanan  yang  dapat memenuhi  harapan  wajib  pajak.  Fiskus diharapkan  memiliki  kompetensi  dalam  arti memiliki keahlian ( skill ), pengetahuan ( knowledge ),  dan  pengalaman  ( experience ) dalam  hal  kebijakan  perpajakan,  administrasi pajak, dan perundang-undangan pajak. Pelayanan  fiskus  bukan  hanya  memiliki peranan  yang  penting  untuk  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga mendorong peningkatan  penerimaan  negara  dari  Pajak. Petugas Pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak karena selama proses fiskus memberikan  pelayanan  perpajakan  juga  turut membentuk sikap ( attitude) Wajib Pajak dalam mengikuti  proses  perpajakan.  Semakin  baik pelayanan  fiskus,  maka  Wajib  Pajak  dapat memiliki  sikap  yang  positif  terhadap  proses perpajakan.
Aspek  legalitas diperlukan  untuk meningkatkan  kepatuhan  perpajakan.  Aspek penegakan  hukum,  seperti  pengenaan  sanksi pajak  dan  ketentuan  tarif  pajak. Self assessment  system yang  diberlakukan  di Indonesia  memberikan  kepercayaan  penuh kepada  Wajib  Pajak  untuk  mendaftar, menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak memerlukan  pengetahuan  dan  pemahaman pajak  yang  baik  dari  segi  peraturan  maupun teknis  administrasinya.  Pemerintah  telah menyiapkan  peraturan  dalam  UU  Perpajakan yang  berlaku  sebagai  dasar  berpijak  Wajib Pajak  memenuhi  kewajibannya.  Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan upaya pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan.  Wajib  Pajak  diharapkan  memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi  hukum  dari  yang  dilakukan ataupun  tidak  dilakukan.  Dalam  ketentuan perpajakan,  dikenal  dua  macam  sanksi  pajak yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana. Pengenaan  sanksi  pidana  dikenakan  kepada
siapapun  yang  melakukan  tindak  pidana  di bidang perpajakan, sedangkan sanksi administrasi  biasanya  berupa  denda  (dalam UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan).  Sanksi  Administrasi  berupa  denda atau  bunga.  Sanksi  pidana  terdiri  dari  denda pidana, kurungan, dan penjara.
Aspek  legalitas  lain  yang  penting adalah  pengenaan  tarif  pajak.  Tarif  pajak  di Indonesia  dikenakan  cukup  tinggi  di  antara negara-negara Asia. Sejak tahun 2007 sampai 2016 menurut data World Bank menunjukkan Indonesia  mengalami  perubahan  tarif  pajak. Upaya meringankan pembayaran pajak melalui sunset  policy ,  penghapusan  pajak,  pengenaan pajak  0%  sampai tax  amnesty tahun  2016 dilakukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak.  Ada  empat  macam  tarif  pajak, yaitu:    tarif    proporsional,  tarif  tetap,  tarif progresif dan tarif degresif (Mardiasmo, 2011).
Pemikiran tentang keadilan (Ardhyaksa.,  2004),  mengacu  pada  empat prinsip,  pertama  prinsip  manfaat  yang menyatakan  bahwa  sistem  pajak  dapat dikatakan  adil  apabila  besarnya  jumlah  pajak yang  dibayarkan  sesuai  dengan  manfaat  yang telah  diperolehnya  dari  jasa-jasa  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Kedua,  prinsip kemampuan untuk membayar yang menyatakan  bahwa  setiap  wajib  pajak diwajibkan  untuk  membayar  pajak  yang disesuaikan  dengan  kemampuan  wajib  pajak sendiri.  Ketiga,  keadilan  horizontal  dan keempat  adalah  keadilan  vertikal.  Keadilan horizontal  sangat  dipengaruhi  oleh Globality, Net  Income,  Personal  Exemption  (PTKP), Equal  Treatment  for  The  Equals. Keadilan vertikal  meliputi Unequal  Treatment  for  The Unequals, Progression.
Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak terlepas  dari kemampuan dan keinginan membayar  pajak.  Kemampuan  wajib  pajak dapat  berkembang  ketika  mereka  memiliki pengetahuan perpajakan, dan didukung dengan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka dan  negara  (Cindy,  2013),  (Leni,  2015), (Nurhidayati, 2008), (Sri, 2014). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun sosialisasi, seminar,
konsultasi. Ketika pengetahuan dan kesadaran diri individu meningkat, tentu akan menimbulkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.
Ada  perubahan  besar  yang  dilakukan pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak,  mulai  dari  perubahan  sistem perpajakan,  perubahan  ketentuan  perpajakan, perbaikan  pelayanan  perpajakan  sampai sosialisasi  kepada  wajib  pajak.  pertama, modernisasi  sistem  perpajakan  yang  telah dilakukan pemerintah digunakan untuk mempermudah  dan  memberikan  pelayanan administrasi  bagi  wajib  pajak.  Ketika  wajib pajak mudah melakukan kewajiban perpajakan,  mereka  akan  dengan  senang  hati melakukan  kewajiban  perpajakan.  Kesulitan dalam  administrasi  perpajakan  membuat mereka enggan melakukan kewajiban perpajakannya.  Kedua,  perubahan  ketentuan dan  peraturan  perpajakan  diarahkan  untuk memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan  dengan  harapan  agar  wajib  pajak patuh memenuhi ketentuan perpajakan tersebut.  Ketiga,  perbaikan  kualitas  layanan aparat  pajak  dengan  harapan  menciptakan kedekatan  dan  keakraban  yang  bersifat melayani  sehingga  wajib  pajak  tidak  enggan memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Keempat, berbagai sosialisasi dilakukan pemerintah dan dimasukkannya  perpajakan  dalam  kurikulum perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran wajib  pajak.  Bila  wajib  pajak  telah  mampu memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara sukarela,  maka  tidak  akan  ada  upaya melakukan  penggelapan  pajak  karena  mereka mengetahui konsekuensinya. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah:
H1 :  aspek  legalitas  perpajakan  memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak H2 : modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak H3 : kualitas layanan aparat pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
H4
: intelektual individu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak H5 :    kepatuhan  pajak  wajib  pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya penggelapan pajak

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini metode penelitian menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian ini dilakukan  untuk  melihat  persepsi  wajib  pajak terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dan  konsekuensi kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  penggelapan pajak.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui penyebaran  kuesioner  ke  wajib  pajak  yang terdaftar di KPP Pratama di Jawa Timur.
Variabel  penelitian  dalam  penelitian ini, variabel dependen adalah  kepatuhan  wajib pajak  dan  penggelapan  pajak,  dan  variabel independen adalah  modernisasi  struktur organisasi,  modernisasi  prosedur  organisasi, modernisasi  strategi  organisasi,  modernisasi budaya  organisasi,  kualitas  pelayanan  pajak, sanksi  pajak,  tarif  pajak  dan  keadilan  pajak. Modernisasi  Struktur  Organisasi adalah variabel  yang  mengukur  persepsi  responden terkait  upaya  penyempurnaan,  perbaikan  atau perubahan  struktur  organisasi  aparatur  pajak agar  dapat  melaksanakan  tugas  lebih  baik. Indikator  untuk  mengukur  ini  antara  lain spesifikasi  tugas  dan  tanggung  jawab, penyempurnaan implementasi Sistem Administrasi  Perpajakan  Terpadu  (SAPT), pemantauan  secara  rutin  melalui  Rekening Wajib Pajak ( Taxpayer’s Account ).
Modernisasi  Prosedur  Organisasi adalah  variabel  yang  mengukur  persepsi responden  terkait  proses  komunikasi,  proses pengambilan keputusan, sosialisasi dan karier. Modernisasi  prosedur  suatu  organisasi  ini diharapkan mempermudah proses wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Indikator pengukuran variabel ini  antara  lain  pelayanan  melalui Account Representative, p enyederhanaan prosedur administrasi  dalam  memberikan  pelayanan, dukungan  teknologi  informasi  modern  dalam
melaksanakan  tugas,  ketersediaan  fasilitas perkantoran yang modern.
Modernisasi Strategi Organisasi adalah persepsi responden suatu penyempurnaan,  perubahan,  dan  perbaikan terkait  dengan  perencanaan  yang  dilakukan organisasi  guna  untuk  mencapai  tujuannya. Variabel modernisasi strategi organisasi diukur dengan  menggunakan  indikator  pelaksanaan kampanye dan sosialisasi perpajakan, penyederhanaan administrasi perpajakan, melakukan  pelatihan  tentang  metode  dan teknik pelayanan yang prima.
Modernisasi Budaya Organisasi adalah  persepsi  responden  yang  terkait  suatu penyempurnaan,  perubahan,  dan  perbaikan yang  berkaitan  dengan  kebiasaan  dan  cara hidup  anggota-anggotanya  dalam  lingkungan kerja organisasi. Variabel modernisasi budaya organisasi  diukur  menggunakan  indikator adanya  penerapan  kode  etik  pegawai,  SDM yang  berkualitas  dan  profesional  dalam melaksanakan tugasnya.
Kualitas  pelayanan  fiskus adalah persepsi responden dalam memenuhi kewajibannya  untuk  melayani  Wajib  Pajak dalam  proses  urusan  perpajakannya.  Variabel kualitas  pelayanan  perpajakan  dapat  diukur dengan  indikator  penilaian  Wajib  Pajak terhadap pelayanan perpajakan yang didapatkan Wajib Pajak selama proses urusan perpajakannya, informasi yang didapatkan dari fiskus  mengenai  perpajakannya  dan  fiskus berlaku adil terhadap ketetapan tarif pajak.
Sanksi  perpajakan adalah  persepsi responden  terkait  sanksi  perpajakan  yang berlaku sebagaimana penerapan self assessment  system. Setiap  Wajib  Pajak mempunyai  persepsi  akan  sanksi  pajak berbeda-beda tergantung pemahaman perpajakan setiap Wajib Pajak. Variabel sanksi perpajakan  dapat  diukur  dengan  indikator sanksi pajak yang berlaku di Indonesia, jenis- jenis  sanksi  perpajakan  yang  berlaku  atas setiap  pelanggaran,  dan  sejauh  mana  Wajib Pajak  mempunyai  rasa  takut  atau  rasa  untuk menghindari  terkena  sanksi  dengan  patuh kepada aturan pajak.
Tarif pajak adalah persepsi responden yang terkait dengan besarnya jumlah
perhitungan  yang  harus  dibayar  oleh  wajib pajak.  Tarif  pajak  tergolong  ke  dalam ketentuan materil dihukum pajak berhubungan dengan  wajib  pajak  dan  objek  pajak.  Tarif pajak digunakan untuk mengukur jumlah pajak terutang,  tanpa  mengesampingkan  fungsi hukum pajak mengenai keadilan, manfaat, dan kepastian  hukum.  Indikator  penelitian  ini adalah  kemampuan  dalam  membayar  pajak, dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.
Keadilan  Sistem  Perpajakan adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang  berlaku.  Penerapan  keadilan  dalam pemungutan pajak terutang harus bersifat adil. Hal  ini  diperlukan  agar  tidak  ada  perlawanan terhadap pajak. Indikator penelitian ini adalah keadilan  pemungutan  pajak,  keadilan  dalam penyusunan  undang-undang  perpajakan,  dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
Intelektual individu  adalah  persepsi responden yang terkait kemampuan diri wajib pajak.  variabel  intelektual  ini  diukur  dengan indikator pengetahuan perpajakan yang dimiliki dan kesadaran akan pentingnya pajak.
Kepatuhan  Wajib  Pajak adalah persepsi  responden  yang  terkait  dengan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.  Kepatuhan  terdiri  dari  kepatuhan formal  dan  kepatuhan  material.  variabel kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan  wajib  pajak  dalam  mendaftarkan diri;  kepatuhan  menyetorkan  kembali  surat pemberitahuan  (SPT);  kepatuhan  perhitungan dan  pembayaran  pajak  terutang;  kepatuhan pembayaran tunggakan.
Penggelapan  pajak adalah  persepsi yang mengukur upaya wajib pajak untuk tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara sengaja. Variabel penggelapan pajak ini diukur dengan indikator perilaku etis atau tidak, aspek pelanggaran  undang-undang,  keinginan  tidak memenuhi  kewajiban  pajak  secara  sengaja. Seluruh  variabel  penelitian  diukur  dengan menggunakan  skala  likert  5  poin  mulai  dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib pajak dan sampel yang dipilih adalah WP orang pribadi maupun badan yang terdaftar di
KPP  Pratama.  Sampel  dalam  penelitian  ini yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama. Teknik sampling yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sampling  insidental.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diperoleh  secara  langsung  oleh responden  melalui  penyebaran  kuesioner  dan secara online .
Pengujian  hipotesis  penelitian  ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model dengan software  Partial  Least  Square (PLS). Langkah yang harus dilakukan adalah: 1)  Menentukan outer  model (mengukur validitas dan reliabilitas dari konstruk), dengan cara  melakukan:  uji  validitas, discriminant validity, serta uji reliabilitas;  2). Menentukan inner  model ( menggambarkan  hubungan antara  variabel  laten  berdasarkan  teori substantive), dengan menggunakan R-Squares untuk  variabel  laten  dependen, Q-square  test untuk predictive  relevance dan  uji  t  serta signifikansi  dari  koefisien  parameter  jalur struktual.; 3) Menguji hipotesis dengan melihat nilai  signifikansi  untuk  mengetahui pengaruh antar variabel pada path coefficient . P-Values pada path coefficient harus di bawah 0,05 untuk menandakan bahwa antar konstruk memiliki  pengaruh.  Hal  tersebut  menandakan bahwa hipotesis diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak  orang  pribadi  yang  berada  di  Kanwil Pajak Jawa Timur. Penyebaran kuesioner yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 252 orang yang terdiri dari 132 orang laki-laki (52%) dan sisanya  120  orang  wanita  (48%).  dilihat  dari sisi tingkat pendidikan menunjukkan sebanyak 158  orang  (63%)  berpendidikan  diploma  dan sarjana,  dan  sisanya  94  orang  (37%) berpendidikan  SMU.  Dilihat  dari  sisi  status pekerjaan  menunjukkan  198  orang  (77%) sebagai  pegawai  perusahaan  dan  sisanya  54 orang  (23%)  sebagai  wirausaha.  Dilihat  dari sisi umur usaha 40 orang (16%) usahanya telah berdiri  lebih  dari  20  tahun  dan  sisanya  212 orang  (84%)  usahanya  masih  berumur  0-5 tahun.  Dilihat  dari  omzet  usaha  setahun menunjukkan 26 orang (10%) orang memiliki
omzet di atas 4,8 milyar dan sisanya 226 orang (90%)  memiliki  omzet  di  bawah  4,8  milyar. Dilihat dari advise pengisian pajak menunjukkan  sebanyak  102  orang  (41%) pengisian  SPT  dilakukan  sendiri  dan  sisanya 150 orang (59%) melibatkan konsultan pajak.
Dilihat pengetahuan perpajakan menunjukkan 128  orang  (51%)  telah  menerima  pendidikan formal,  sisanya  124  orang  (49%)  hanya sekedar menerima sosialisasi perpajakan saja.
Tabel 1. Hasil Pengujian Partial Least Square Pengaruh antar variabel Koef Regresi T Statistics Keterangan Modernisasi dan Kepatuhan Pajak -0,115002 1,037060 Tidak signifikan Legalitas dan Kepatuhan Pajak 0,328442 3,203668 Signifikan Kualitas Layanan dan Kepatuhan Pajak 0,307252 3,105406 Signifikan Intelektual dan Kepatuhan Pajak 0,158403 1,581415 Tidak signifikan Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak -0,158082 2,721848 Signifikan
Sumber: hasil pengolahan data tahun 2017
Sumber: Hasil Olah Partial Least Square Gambar 1. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian
Hasil pengujian berbasis PLS
menunjukkan semua nilai loading factor 0.4 dengan  semua  nilai  AVE    0.5  dan  nilai composite  reliability 0.7,  maka  dapat dikatakan  valid  dan  reliabel  yang  artinya semua  indikator  mampu  mengukur  dengan baik  variabel  latennya.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  variabel  legalitas  dan kualitas  layanan  aparat  pajak  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan variabel modernisasi sistem perpajakan  dan  intelektual  individu  memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Dan,  kepatuhan  wajib    pajak tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya penggelapan pajak.
Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha untuk  memperbaiki  mekanisme  perpajakan khususnya  penegakan  hukum  di  bidang perpajakan. Hal ini dimulai dengan penyederhanaan  tarif  pajak,  penetapan  sanksi pajak, pemberlakuan keadilan pajak dan sistem perpajakan  yang  efektif.  Pemerintah  juga melakukan  pembenahan  kualitas  pelayanan aparat  pajak.  Upaya  yang  dilakukan  ini tentunya menciptakan kedekatan dan keharmonisan  antara  wajib  pajak  dan  aparat pajak.  Ketika  legalitas  dan  perbaikan  kualitas layanan diperbaiki, wajib pajak merasa enggan untuk melakukan penghindaran pajak. Mereka lambat laun akan berusaha mematuhi ketentuan  peraturan  perpajakan.  Mereka menyadari  bahwa  pajak  yang  dibayarkan
digunakan  untuk  semata-mata  kemakmuran masyarakat  dan  sebagai  bagian  warga  negara yang  baik  mereka  harus  berkontribusi  dalam upaya pemerintah tersebut.
Reformasi  perpajakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  melalui  modernisasi  sistem perpajakan  belum  mampu  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Perbaikan  struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi,  budaya  organisasi  dan  teknologi informasi belum dirasakan wajib pajak sebagai sistem  yang  terintegrasi.  Wajib  pajak  belum seluruhnya  mengimplementasikan  aplikasi sistem  perpajakan  karena  belum  menjadi keharusan.  Demikian  juga  dengan  aspek intelektual  wajib  pajak  (pemahaman  dan kesadaran  wajib  pajak)  belum  mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Walaupun mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan mengetahui pajak melalui jalur pendidikan formal, tetapi mereka masih belum patuh  pajak.  Usaha  mereka  masih  tergolong kecil karena omzet mereka di bawah 4,8 milyar sehingga  perhitungan  pajak  dirasakan  masih sederhana  dan  kemungkinan  kecil  melakukan penghematan pajak.
Penerimaan  pajak  menjadi  sumber penerimaan  negara  yang  terbesar  saat  ini. Pemerintah  berharap  masyarakat  memiliki kepatuhan  pajak  yang  semakin  tinggi. Masyarakat  memiliki  peran  besar  dalam mewujudkan  upaya  pemerintah  ini.  Ketika masyarakat  memiliki  kepatuhan  pajak  yang semakin tinggi, maka kemungkinan kecil akan terjadi  penggelapan  pajak.  Dilihat  dari  sudut pandang human psikologi menunjukkan bahwa masih  ada  ketidakrelaan  mereka  membayar pajak yang tinggi. Perubahan sistem pemungutan  pajak  dari official  assessment system menjadi self  assessment  system menunjukkan bahwa pembayaran pajak mengandung unsur kebebasan atau demokrasi. Wajib  pajak  diperkenankan  menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak  yang  terutang  sendiri.  Demokrasi perpajakan ini dapat berdampak pada perilaku patuh pajak atau tidak. Wajib pajak yang patuh pada ketentuan peraturan perpajakan tentu saja mereka tidak akan melakukan upaya
penggelapan pajak karena mereka memahami konsekuensi yang ditimbulkan.

## SIMPULAN
Reformasi  perpajakan  yang  telah dijalankan  pemerintah  merupakan  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  telah menjadi isu yang selalu menarik karena banyak masalah  ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Banyak wajib  pajak  merasa  enggan  untuk  membayar pajak sehingga berusaha melakukan penghindaran  pajak,  bahkan  penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya yang melihat dari berbagai  aspek,  seperti  aspek  pemerintah, aspek  psikologis,  aspek  intelektual  dan sebagainya  masih  menimbulkan  perdebatan. Theory  of  Planned  Behavior menyatakan bahwa perilaku patuh sangat dipengaruhi oleh niat berperilaku patuh, dan untuk menciptakan niat sendiri tergantung pada sikap, norma dan persepsi  atas  kontrol  dirinya.  Karena  itu, sangat  beralasan  wajib  pajak  melakukan penghindaran pajak.
Penelitian ini yang berfokus pada aspek pemerintah  dan  intelektual  wajib  pajak  telah menunjukkan bahwa legalitas yang ditetapkan pemerintah  (melalui  tarif,  sanksi,  sistem perpajakan,  keadilan  pajak)  dan  perbaikan kualitas  layanan  aparat  pajak  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak. sedangkan, modernisasi sistem perpajakan dan intelektual  wajib  pajak  (pengetahuan  dan pemahaman  pajak)  memiliki  pengaruh  tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Pajak  juga  ditentukan  oleh  keinginan  wajib pajak  sendiri.  Kesediaan  membayar  pajak menunjukkan  adanya  demokrasi  di  mana besarnya  Ketika  wajib  pajak  telah  memiliki keinginan  berperilaku  patuh  pajak,  tentunya mereka  tidak  akan  melakukan  penggelapan pajak.  semakin  banyak  wajib  pajak  yang berperilaku patuh sangat membantu meningkatkan penerimaan negara.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi bagi  pengambil  kebijakan  untuk  menentukan strategi dan kebijakan yang akan menimbulkan motivasi  berperilaku  patuh  pajak.  Selain  itu, pengambil  kebijakan  dapat  meninjau  kembali peraturan perpajakan di  mana memungkinkan
wajib  pajak  tidak  mampu  memanfaatkan peluang  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini dapat  dikembangkan  pada  responden  di wilayah  lainnya  yang  mungkin  memiliki karakteristik  berbeda,  dan  menambahkan variabel  lain  seperti  sanksi  pajak,  motivasi, strategi audit pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991). Organisational  and  Human Decision  Processes:  The  Theory  of Planned  Behaviour .  Massachusetts:
Academic Press Inc.
Alia,  R.,    Akhmad,  Riduwan.  (2015).
Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 3 (10), 1-16.
Andreoni,  J.,  Erard,  Brian.,    Feinstein, Jonathan.  (1998).  Tax  Compliance. Journal of Economic Literature, 36 (2), 818-860.
Ardhyaksa.,  T.  K.,    Kiswanto.  (2004).
Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan Terhadap  Tax  Evasion. Accounting Analysis Journal, 3 (4).
Cindy,  J.,    Yenni,  Mangoting.  (2013). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak Berada  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  di  Surabaya. Tax
Accounting  Review  (Online),,  1 (1).
Retrieved from http://studentjournal.petra.ac.id/index. php/akuntansi-Pajak/article/view/441 Gunadi. (2015). Keberhasilan Pajak Tergantung  Partisipasi  Masyarakat Dalam Perspektif Baru. Retrieved from http://www.perspektif.net/articles/
view.asp?id=431
Ida,  M.  R.  (2016).  Pengaruh  Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Kabupaten Hulu Sungai
Utara  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Dinamika  Ekonomi-Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis, 8 (2).
Jogiyanto, H. (2013). Metode Penelitian Bisnis Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- Pengalaman . Yogyakarta: BPFE.
Leni,  S.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/artice /view/149,  1 (1).    Retrieved  from ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/artice /view/149
Mardiasmo.  (2011). Perpajakan .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Muturi, H. M.,  Kiarie, N. (2015). Effects Of
Online Tax System On Tax
Compliance  Among  Small  Taxpayers In Meru County, Kenya. International Journal Of Economic, Commerce And Management, 3 (13), 280-297.
Naibei, K. I.,  Siringi, E. M. (2011). Impact of  Electronic  Tax  registers  on  VAT compliance:  A  study  of  private Business  firms. African  Research Review,, 5 (1).
Nasucha,  C.  (2004). Reformasi  Administrasi Publik:  Teori  dan  Praktik .  Jakarta: Penerbit  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Nugroho. (2014). Pengaruh Layanan Drop Box
Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak Penghasilan. Jurnal Perpajakan,, 1 (1), 1-16.
Nurhidayati, S. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak  Dan  Persepsi  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak. Jurnal Akuntansi  Dan  Teknologi  Informasi,
7 (1).
Oktaviane, L. W. (2013). Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan
KPP  Bitung. Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen,  Bisnis,  dan  Akuntansi. (Online),  1 (3).    Retrieved  from http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index .php/emba/article/view/2301
Palil, M. R., Akir, M. R.,  Ahmad, W. F. B. A.  (2013).  The  Perception  of  Tax Payers  on  Tax  Knowledge  and  Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. ASEAN Journal of Economics,
Management and Accounting, 1 (1), 118-129. Rahayu, S.,  Lingga, I. S. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Survei  atas Wajib Pajak Badan pada  KPP  Pratama  Bandung. Jurnal akuntansi,, 1 (2), 119-129.
Rapina.  (2011).  Pengaruh  Penerapan  Sistem
Administrasi Perpajakan Modern
Terdapat  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Survey  Terhadap  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Cibeunying. Jurnal Riset Akuntansi, 3 (2).
Rara  Susmita,  P.,    Supadmi,  N.  L.  (2016).
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak,
Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14 (2),
1239-1269.
Setia,  K.  S.,  F.,  Irmadariyani,  R.,
Supatmoko. (2014).
Pengaruh Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Sanksi
Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Paper  presented  at  the  Simposium Nasional  Perpajakan  V,  Universitas Trunojoyo Madura.
Setiana,  S.,  En,  T.K.,    Agustina,  L.  (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Survey  Terhadap  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Bojonagara). Jurnal Akuntansi, 2 (2), 134-147.
Shanti,  N.  K.  N.  (2016).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Wirausahawan
Dalam Membayar  Pajak  Penghasilan  Di  KPP Pratama Gianyar. Jurnal Progam Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE). (Online), . Retrieved from http://www.ejournal.undiksha.ac.id/in dex.php/JJPE/article/view/7750
Sony,  D.,    Siti  Kurnia,  Rahayu.  (2006).
Perpajakan:Konsep,  Teori  dan  Isu (Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
Sri, P.,  Tita, Mutia. (2014). Pegaruh Sanksi Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan,
Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Jurnal  Akuntansi  (Online), 2 (1). Retrieved from http://www.ejournal.unp.ac.id/students /index.php/akt/article/view/902/0 Tahar,  A.,    Sandy,  W.  (2016).  Pengaruh Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan  atas  Penghasilan  Kena Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi,
12 (2), 185-196.
Tryana A.M., T. (2013). Kesadaran Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten  Minahasa  Selatan,. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan
Akuntansi.  (Online),  1 (3).    Retrieved from http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/emba/article/view/2305