Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 19 No. 2 Juli 2024 : 243 - 266 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v19i2.20485 ISSN : 1907-7769 (Print)

## PROFIL DAERAH DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DI PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
1 Diah Novita Sari
2 Murtanto 1,2 Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
murtanto@trisakti.ac.id

## Abstract
Based  on  the  regional  fiscal  capacity  map  from  2016  to  2022,  the  provinces  in Indonesia that classified as high and very high fiscal capacity categories no more than 11 or 32% of the total number of provinces in Indonesia. Low fiscal capacity limits the government's ability to provide public services, hampers long-term growth, and reduces the  ability  to  manage  economic  fluctuations  effectively.  Those  conditions  can  lead  to financial distress. This study  intends to analyse financial ratios and regional profiles, specifically  the  effects  of  the  government  age,  area  size,  population,  current  ratio, operating  revenue  ratio  to  total  revenue,  revenue  growth,  efficiency  ratio,  financial independence, and degree of decentralization on financial distress. SPSS 25 is utilized for conducting hypothesis testing through binary logistic regression analysis. This study finds that area size, population, revenue growth, financial independence, and degree of decentralization, have negative impact on financial distress. Conversely, the efficiency ratio  shows  positive  impact  on  financial  distress.  The  current  ratio  and  operating revenue ratio to total revenue does not have impact on financial distress. These findings imply the need to improve the revenue, efficiency, and financial independence of local governments and to implement fiscal policies that support decentralization to reduce the risk of financial distress. Future researchers are advised to expand the research and to explore other variabels such as unemployment rate, poverty rate, and Gini ratio.
Keywords : Financial Distress; Financial Ratios; Local Government; Logistic Regression; Regional Profile.

## JEL Classification : G32, H70
Submission date : July 16, 2024
Accepted date : July 29, 2024
Revised date : July 19, 2024

## 1. PENDAHULUAN
Inti penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan yang lebih luas untuk  mengurus  dan  mengelola  daerah  termasuk  mengelola  keuangan  daerah (Dwitayanti  dkk.,  2020).  Pemerintah  daerah  yang  baik  dapat  terlihat  dari  pelayanan publik  yang  berkualitas  (Ningrum  &  Sholihah,  2023).  Tata  kelola  pemerintahan  yang efektif  dan  pengeluaran  pembangunan  untuk  layanan  publik  dapat  dicapai  melalui kapasitas  fiskal  yang  memadai  (Kadafi  dkk.,  2020).  Frankema  &  Booth  (2019) menjelaskan  bahwa  kapasitas  fiskal  merupakan  kemampuan  suatu  pemerintah  untuk mengumpulkan pendapatan guna menyediakan barang dan layanan publik yang optimal.
Di  pemerintah  Indonesia,  pengukuran  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  tentang  Peta  Kapasitas  Fiskal Daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah. Dalam PMK tersebut, kemampuan keuangan pemerintah daerah diukur dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). KFD adalah kemampuan keuangan tiap-tiap daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan  pembiayaan  daerah  tertentu  dikurangi  dengan  pendapatan  yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta kapasitas fiskal digunakan untuk penentuan daerah penerima hibah, usulan pinjaman  daerah,  besaran  dana  pendamping,  dan  penggunaan  lainnya.  Dalam  PMK tersebut, KFD dikategorikan dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah tahun 2016 – 2022, provinsi di Indonesia yang tergolong KFD tinggi dan sangat tinggi berjumlah tidak lebih dari 11 atau  32%  dari  jumlah  provinsi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  postur  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  secara  nasional  tahun  2023  yang  bersumber  dari data  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  sebesar  64,16%  sumber pendapatan  pemerintah  daerah  merupakan  komponen  transfer  dari  pusat  dan  transfer antar daerah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  lainnya  dalam  menjalankan  roda pemerintahan. Kapasitas fiskal yang masih rendah dan ketergantungan yang tinggi secara terus  menerus  dapat  menyebabkan  pemerintah  provinsi  tidak  memiliki  keleluasaan dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga terancam tidak dapat  menjalankan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  pelayanan  publik  dengan  baik mengingat  sumber  daya  yang  terbatas  dan  terikat  pada  dana  transfer  yang  memiliki persyaratan penggunaan tertentu.
Handayani  dkk.  (2022)  menjelaskan  bahwa  kapabilitas  pemerintah  dalam penyediaan layanan publik akan terbatas apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Widodo (2022) menambahkan bahwa KFD yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat yang rendah atas ketergantungan transfer dana  dari  pusat.  Pffefer  dan  Salancik  (1978)  dalam  Sari  &  Arza  (2019)  menjelaskan bahwa  suatu  pemerintah  yang  memiliki  kapabilitas  untuk  mendapatkan  sumber  daya dengan  baik  akan  bertahan  dalam  menjalankan  proses  bisnisnya  dan  terhindar  dari financial distress . Diranah pemerintah daerah, financial distress dapat diartikan sebagai
situasi yang mengancam kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik  akibat  adanya  masalah  keuangan,  diantaranya  permasalahan  arus  kas, ketidakmampuan membayar pengeluaran, dan kekurangan pendapatan (Henshaw, 2022). Financial distress juga dinyatakan oleh Pradana & Sarjiyanto (2023) sebagai kegagalan pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  mencakup  pemenuhan  infrastruktur dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Penilaian  kesehatan  keuangan  pemerintah  dalam  konteks  otonomi  daerah  dapat diukur  dari  rasio  keuangan  pada  pemerintah  daerah  Wulandari  &  Arza  (2020).  Lebih lanjut,  Wulandari  dkk.  (2018)  menyatakan  bahwa  analisis  rasio  keuangan  pemerintah daerah dapat menggambarkan kapabilitas dalam melaksanakan roda pemerintahan dan memprediksi potensi kesulitan keuangan yang mungkin dialami. Faktor non-keuangan seperti profil daerah yang mencakup populasi penduduk, usia, dan luas wilayah, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya.
Artikel  ini  menyajikan  penelitian  dengan  objek  penelitian  berupa  pemerintah provinsi  di  Indonesia  yang  mana  tidak  terdapat  penelitian  terdahulu  terkait  dengan financial distress yang menggunakan pemerintah provinsi di Indonesia untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Pinasti & Poerwati (2022) serta Indriaty dkk. (2019) menggunakan rasio pengembalian utang jangka panjang sebagai pengukuran financial  distress .  Sari  &  Arza  (2019),  Waninda  &  Arza  (2019),  Cheisviyanny  dkk. (2020), Wulandari & Arza (2020), Zakia & Setiawan (2021), Elfiyana & Arza (2022), dan  Islamiyah  dkk.  (2022)  menggunakan  pengukuran  berupa  realisasi  belanja  modal dibagi dengan belanja modal. Dalam artikel ini, disajikan penelitian yang menggunakan variabel dependen financial distress yang diukur dengan kapasitas fiskal atau dari segi pendapatan.  Kurniawan  &  Arza  (2019)  menjelaskan  bahwa  tekanan  keuangan merupakan  suatu  kondisi  ketika  penerimaan/pendapatan  yang  terbatas  dan mengakibatkan  terganggunya  kapabilitas  pemerintah  daerah  untuk  menutupi pengeluaran/belanja  yang  dilakukan  daerah.  Artikel  ini  menyajikan  informasi  hasil penelitian  yang  menggabungkan  variabel-variabel  independen  yang  digunakan  oleh Pinasti & Poerwati (2022) serta Cheisviyanny dkk. (2020) dengan mengubah pengukuran variabel  independen  yang  digunakan  Pinasti  dan  Poerwati  (2022)  berupa  kinerja keuangan  yang  hanya  diukur  dari  realisasi  jumlah  pendapatan  dalam  APBD  menjadi variabel-variabel rasio keuangan.  Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi untuk  menyajikan  hasil  penelitian financial  distress pemerintah  provinsi  di  Indonesia dengan  berfokus  pada  pendapatan  yang  belum  banyak  ditemukan  pada  penelitian terdahulu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Ketergantungan Sumber Daya
Menurut  Pfeffer  dan  Salancik  (2003)  dalam  Choi  &  Park  (2021),  teori ketergantungan sumber daya merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu organisasi
memiliki  ketergantungan  kepada  pihak  eksternal  yang  dapat  diukur  dari  tingkat konsentrasi, kemurahan hati, dan keterhubungan. Organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya bergantung pada lingkungan sekitarnya karena sumber daya yang dibutuhkan sifatnya  terbatas  sehingga  organisasi  tidak  dapat  sepenuhnya  otonom.  Dalam menjalankan misi, mencapai tujuan, dan menjaga keberlangsungan organisasi, organisasi sangat  membutuhkan  sumber  daya  seperti  alam,  uang,  manusia,  informasi,  legitimasi sosial atau politik.  Ketergantungan kepada pihak eksternal yang tinggi mengakibatkan ketidakpastian  akan  kelangsungan  hidup  suatu  organisasi.  Atas  hal  ini,  organisasi berusaha untuk menurunkan tingkat ketidakpastian yang mengancam keberlangsungannya  dengan  cara  mengurangi  ketergantungan  kepada  pihak  lain  dan meningkatkan kekuatan diatas organisasi lain (Pfeffer & Salancik, 2003).
Dalam konteks financial distress , jika pemerintah daerah sangat bergantung pada satu  sumber  daya  tertentu,  seperti  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat,  maka  mereka mungkin  lebih  rentan  terhadap  perubahan  dalam  alokasi  atau  pemangkasan  anggaran yang  dapat  terjadi  dalam  kondisi  ekonomi  yang  sulit.  Jika  pemerintah  daerah  tidak memiliki  diversifikasi  sumber  daya  atau  ketergantungannya  terlalu  tinggi  pada  satu sumber daya, mereka dapat mengalami kesulitan finansial ketika sumber daya tersebut terganggu atau berkurang.

## Financial Distress
Financial  distress pada  sektor  publik  merupakan  kerangka  konseptual  yang muncul dari istilah yang digunakan oleh sektor privat (Udayana dkk., 2022). Financial distress di  sektor  publik  dapat  dijelaskan  sebagai  situasi  pemerintah  daerah  yang mengalami  penurunan  pendapatan  dan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  belanja operasionalnya (Maher dkk., 2020). Lebih lanjut, Kurniawan & Arza (2019) menjelaskan bahwa tekanan keuangan merupakan suatu kondisi ketika penerimaan/pendapatan yang terbatas dan mengakibatkan terganggunya kapabilitas pemerintah daerah untuk menutupi pengeluaran/belanja  yang  dilakukan  daerah.  Henshaw  (2022)  menjelaskan financial distress sebagai  kondisi  yang  mengancam  pemerintah  daerah  dalam  memenuhi pelayanan publik yang mana kondisi tersebut dapat dicerminkan dengan anggaran yang tidak  seimbang,  arus  kas  yang  bermasalah,  kekurangan  pendapatan,  dan ketidakmampuan membayar beban-beban.

## Pengembangan Hipotesis

## Usia Pemerintah
Cheisviyanny dkk. (2020) menyatakan bahwa usia pemerintahan adalah lamanya sebuah pemerintahan daerah beroperasi atau berjalan. Teori ketergantungan sumber daya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar mengelola sumber daya yang dimiliki dengan  baik  untuk  memenuhi  biaya  operasionalnya  agar  mengurangi  ketergantungan kepada entitas lain dan tidak menghadapi suatu ketidakpastian. Pengelolaan sumber daya yang  baik  agar  terhindar  dari  kelangkaan  sumber  daya  membutuhkan  strategi  dari organisasi yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan organisasi (Malatesta &
Smith, 2014). Menurut Sari & Arza (2019), pengalaman atas pengelolaan sumber daya dapat dilihat dari usia pemerintahan. Dalam penelitian Indriaty dkk. (2019) menyatakan bahwa status pemekaran dan non-pemekaran, yang mana status ini mempengaruhi umur administratif pemerintah daerah, berpengaruh terhadap financial distress . Sari & Arza (2019) memproksikan pemekaran wilayah menggunakan umur administratif pemerintah daerah dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan usia yang muda berpeluang besar untuk menghadapi financial distress . Sebaliknya, hasil penelitian Cheisviyanny dkk. (2020) menjelaskan bahwa daerah-daerah dengan umur administratif yang lebih tua cenderung lebih mudah mengalami financial distress . H1: Usia pemerintah berpengaruh negatif terhadap financial distress .

## Luas Wilayah
Sari & Arza (2019) menjelaskan luas wilayah dapat digambarkan sebagai cakupan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Pfeffer  dan  Salancik  (2003)  dalam Choi  &  Park  (2021),  teori  ketergantungan  sumber  daya  merupakan  teori  yang menjelaskan  bahwa  suatu  organisasi  memiliki  ketergantungan  kepada  pihak  eksternal yang dapat diukur dari tingkat konsentrasi, kemurahan hati, dan keterhubungan. Dalam menjalankan misi, mencapai tujuan, dan menjaga keberlangsungan organisasi, organisasi sangat membutuhkan sumber daya, salah satunya adalah alam. Pemerintah daerah yang wilayahnya lebih luas akan memiliki sumber daya alam yang lebih luas untuk dikelola untuk  menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  rangka  membiayai operasionalnya. Hasil penelitian Cheisviyanny dkk. (2020) menyatakan bahwa wilayah pemerintah  daerah  lebih  luas  berpeluang  rendah  untuk  mengalami financial  distress . Winarna  dkk.  (2017)  menyatakan  bahwa luas  wilayah  berpengaruh  terhadap financial distress .  Sebaliknya,  Ningrum  &  Sholihah  (2023)  serta  Zakia  &  Setiawan  (2021) menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap financial distress . H2: Luas wilayah berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## Populasi Penduduk
Wulandari  &  Arza  (2020)  menjelaskan  bahwa  jumlah  penduduk  merujuk  pada banyaknya  individu  atau  manusia  yang  tinggal  atau  menetap  di  suatu  wilayah,  yang memiliki  tanggung  jawab  untuk  mematuhi  regulasi  setempat  dan  memiliki  hak  untuk menerima layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan. Dalam teori ketergantungan sumber  daya,  dalam  menjalankan  tujuan  organisasi,  organisasi  memerlukan  sumber daya,  salah  satunya  adalah  manusia  dan  uang.  Populasi  penduduk  merupakan  sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang besar, dapat berkontribusi  dalam  penerimaan  pendapatan  daerah.  Dengan  demikian,  populasi penduduk  yang  besar  akan  membantu  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi  sumber dayanya  sendiri  dalam  membiayai  biaya  operasionalnya  dan  menurunkan  tingkat ketergantungan  pada  organisasi  lain.  Pradana  &  Sarjiyanto  (2023)  serta  Indriaty  dkk. (2019)  menyatakan  bahwa  populasi  penduduk  memiliki  pengaruh  terhadap financial distress .  Hasil  penelitian  Wulandari  &  Arza  (2020),  Zakia  &  Setiawan  (2021),  serta
Elfiyana  &  Arza  (2022)  menemukan  bahwa  populasi  penduduk  memiliki  pengaruh negatif terhadap financial distress .
H3: Populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## Rasio Lancar
Teori ketergantungan sumber daya dapat menjadi acuan sebuah organisasi untuk mencapai efektivitas  dan efisiensi  yang menciptakan  kekuatan  bagi  organisasi apabila organisasi mampu mengelola sumber daya dengan baik. Erica (2016) menjelaskan bahwa pengelolaan  sumber  daya  oleh  organisasi  dapat  diukur  dengan  analisis  rasio-rasio keuangan  organisasi.  Rasio  lancar  termasuk  dalam  rasio  likuiditas  untuk  menilai kapabilitas  pemerintah  untuk  membayar  kewajiban  jangka  pendeknya  (Indriaty  dkk., 2019).  Waninda  &  Arza  (2019) menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  yang memiliki rasio  likuiditas  yang  baik  menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah  ber-kapabilitas untuk mengubah asetnya menjadi uang tunai yang digunakan untuk pelunasan kewajiban tanpa  mengalami  kesulitan  keuangan  yang  signifikan.  Hasil  penelitian  Indriaty  dkk. (2019), menyatakan bahwa rasio lancar dapat memprediksi financial distress pemerintah daerah  di  Indonesia.  Sebaliknya,  Waninda  &  Arza  (2019)  serta  Gorina  dkk.  (2018) menyatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  rasio  lancar  tidak  berpengaruh  terhadap financial distress .
H4: Rasio lancar berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Total Pendapatan
Rasio  ORTR  mengukur  seberapa  besar  pendapatan  operasional  berkontribusi terhadap  total  pendapatan  daerah.  Pendapatan  operasional  yang  cukup  tinggi memungkinkan peningkatan pendapatan daerah tanpa bergantung pada subsidi atau dana transfer dari pemerintah pusat. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi  yang  mampu  menghasilkan  sumber  dayanya  sendiri  yang  baik  akan  lebih mampu survive karena memiliki sedikit ketergantungan kepada  organisasi lain. Dalam penelitian Indriaty dkk. (2019) serta Waninda & Arza (2019) menyatakan bahwa rasio ORTR mempunyai pengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah.
H5: Rasio  pendapatan  operasional  terhadap  total  pendapatan  berpengaruh  negatif terhadap financial distress.

## Pertumbuhan Pendapatan
Indriaty  dkk.  (2019)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  mengukur kapabilitas  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  atau  mempertahankan  tingkat pendapatan  yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  selanjutnya.  Pendapatan  yang tumbuh  dari  periode  ke  periode  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai sumber  daya  yang  terus  meningkat  untuk  membiayai  roda  pemerintahan.  Peningkatan sumber daya ini membantu pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada organisasi  lain.  Menurut  teori  ketergantungan  sumber  daya,  organisasi  yang  berkuasa adalah organisasi yang memiliki sumber daya yang banyak dan mampu meminimalisir
ketergantungan kepada organisasi lain. Selain itu, teori ini juga mengungkapkan bahwa organisasi yang dapat meminimalisir ketergantungan akan meminimalisir ketidakpastian ekonomi.  Hasil  penelitian  Lhutfi  dkk.  (2020)  menemukan  bahwa  pertumbuhan pendapatan  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap financial  distress pemerintah  daerah. Namun,  Lailiyah  &  Desitama  (2023)  serta  Pradana  &  Sarjiyanto  (2023)  menyatakan bahwa  pertumbuhan  pendapatan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap financial  distress pemerintah daerah.
H6: Pertumbuhan pendapatan berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## Rasio Efisiensi
Lazyra (2016) dalam Elfiyana & Arza (2022) mengemukakan bahwa rasio efisiensi terkait erat dengan aktivitas operasional pemerintah daerah dalam satu periode waktu. Elfiyana  &  Arza  (2022)  menjelaskan  bahwa  semakin  rendahnya  rasio  efisiensi menandakan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengendalikan penggunaan dana dalam mendanai aktivitas  operasionalnya.  Teori  ketergantungan  sumber  daya  dalam  konteks pemerintahan,  pemerintah  yang  mampu  mengelola  sumber  dayanya  untuk  mendanai pengeluarannya sendiri dengan sedikit atau tidak bergantung pada pemerintah lain akan mengurangi suatu ketidakpastian yang akan mengantar pemerintah daerah pada kondisi financial  distress Hal  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Elfiyana  &  Arza  (2022), Ningrum  &  Sholihah  (2023),  serta  Pinasti  &  Poerwati  (2022)  bahwa  rasio  efisiensi berpengaruh positif terhadap financial distress .
H7: Rasio efisiensi memiliki berpengaruh positif terhadap financial distress.

## Kemandirian Keuangan
Ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  dengan  tingkat tertentu  dapat  diukur  dengan  kemandirian  keuangan  (Pranoto  dkk.,  2022).  Ilahi  dkk. (2021) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi mencerminkan  bahwa  pemerintah  daerah  memadai  dalam  memenuhi  kebutuhannya dengan  baik.  Pemenuhan  kebutuhan  dari  sumber  daya  sendiri  akan  mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa  minimnya  ketergantungan  akan  mengurangi  ketidakpastian  dari  berbagai  hal termasuk  ketidakpastian  ekonomi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Lailiyah  &  Desitama (2023), Pranoto dkk. (2022) dan Islamiyah dkk. (2022) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap financial distress .
H8: Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## Derajat Desentralisasi
Sari  &  Arza  (2019)  menjelaskan  bahwa  derajat  desentralisasi  mencerminkan seberapa besar PAD berkontribusi dalam pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut,  Sari &  Arza  (2019)  menjelaskan  bahwa  apabila  pemerintah  daerah  memiliki  derajat desentralisasi yang tinggi maka pemerintah daerah tersebut memiliki peluang yang kecil
untuk mengalami financial distress . Hal ini sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya  yang  menyatakan  bahwa  organisasi  yang  dapat  meminimalisir  ketergantungan kepada organisasi lain akan mengurangi ketidakpastian. PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatannya sendiri dengan baik. Hasil penelitian Sari & Arza (2019), Elfiyana & Arza (2022), serta Pranoto dkk. (2022) yang  menyatakan  bahwa  derajat  desentralisasi  berpengaruh  negatif  terhadap financial distress .
H9: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## 3. METODOLOGI
Desain  atas  penelitian  ini  merupakan correlational  study dengan  teknik  analisis model regresi logistik biner. Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Diolah Penulis, 2024)
Populasi digunakan sebagai sampel pada penelitian ini, yakni seluruh pemerintah provinsi  di  Indonesia  selama  2016-2022.  Data  yang  digunakan  merupakan  kombinasi antara cross section dan time series. Jenis data sekunder digunakan dalam penelitian ini dan didapatkan dari berbagai sumber dengan rincian sebagai berikut:
1. Data  klasifikasi  KFD  didapatkan  dari  PMK  tentang  Peta  Fiskal  Daerah  yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan.
2. Data keuangan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Data keuangan ini diambil dari  LKPD  pada  bagian  Neraca,  Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Realisasi Anggaran.
3. Data populasi penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Data  luas  wilayah  didapatkan  dari  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  tentang Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Data usia pemerintah didapatkan dari tiap-tiap situs web pemerintah provinsi.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Berikut disajikan tabel yang memuat definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

## Tabel 1

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
No. Variabel Definisi Operasional Pengukuran 1. Variabel dependen: Financial Distress Suatu kondisi ketika penerimaan/pendapatan yang terbatas dan mengakibatkan terganggunya kapabilitas pemerintah  daerah  untuk  menutupi pengeluaran/belanja yang dilakukan  daerah  (Kurniawan  & Arza, 2019) Klasifikasi KFD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK setiap tahunnya. Kode 0 mencerminkan tidak mengalami financial distress diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki klasifikasi KFD tinggi dan sangat tinggi Kode 1 mencerminkan mengalami financial distress diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki klasifikasi KFD sedang, rendah, dan sangat rendah. 2. Usia Pemerintah Berapa  lama  suatu  pemerintahan daerah berjalan (Cheisviyanny dkk., 2020). Usia berdasarkan peraturan pembentukan daerah (Sari & Arza, 2019) 3. Luas Wilayah Besar  kecilnya  pemerintahan  suatu wilayah yang dimiliki dan dikelola oleh  suatu  pemerintah  daerah (Cheisviyanny dkk., 2020). Ln(Luas Wilayah) (Wulandari & Arza, 2020) 4. Populasi Penduduk Total  individu  atau  masyarakat yang  menetap  atau  tinggal  pada sebuah daerah, memiliki kewajiban untuk  menaati  peraturan  daerah, serta, mempunyai hak mendapatkan kesejahteraan (Pranoto dkk., 2022). Ln(Populasi penduduk dari data Badan Pusat Statistik) (Sari & Arza, 2019) 5. Rasio Lancar Likuiditas  suatu  pemerintah  untuk membayar kewajiban jangka pendek  menggunakan  aset  lancar (Indriaty dkk., 2019). Aset lancar ÷ kewajiban lancar (Kieso dkk., 2020) 6. Rasio  Pendapatan Operasional Terhadap Total Pendapatan Tingkat efisiensi kegiatan operasioanl  pemerintah  (Indriaty dkk., 2019). Pendapatan operasional ÷ total pendapatan (Waninda & Arza, 2019)
No. Variabel Definisi Operasional Pengukuran 7. Pertumbuhan Pendapatan Perhitungan perubahan atas sumber daya  pemerintah  yang  diukur  dari pendapatan total dari tahun ke tahun (Elfiyana & Arza, 2022). [(Pendapatan tahun anggaran- pendapatan tahun sebelumnya)] ÷ pendapatan tahun sebelumnya x 100% (Kawatu, 2019) 8. Rasio Efisiensi Penggunaan  sumber  daya  untuk belanja  daerah  pemerintah  daerah (Layzra,  2016  dalam  Wulandari  & Arza (2020). Realisasi belanja daerah ÷ realisasi pendapatan daerah (Pradana & Sarjiyanto, 2023) 9. Kemandirian Keuangan Kapabilitas pemerintah daerah dalam  mendanai  kebutuhan  daerah dari  sumber  dana  PAD  (Sari  & Arza, 2019). Total PAD ÷ total belanja pemerintah daerah (Cheisviyanny dkk., 2020). 10. Derajat Desentralisasi Kontribusi PAD dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sari & Arza, 2019). Total PAD ÷ total pendapatan daerah (Islamiyah dkk., 2022) Sumber: Diolah Penulis, 2024

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data
Jumlah  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  217  data.  Perolehan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2

## Jumlah Data Penelitian
No. Deskripsi Total 1. Jumlah provinsi pada tahun 2016 – 2021 34 2. Jumlah data selama 2016 – 2021 (4 tahun) 204 3. Jumlah provinsi pada tahun 2022 38 4. Jumlah provinsi yang tidak tersedia datanya pada tahun 2022 (4) Jumlah data sebagai populasi 238 5. Jumlah data outlier (21) Jumlah data dalam penelitian 217 Sumber: Diolah Penulis, 2024
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia selama 2016–2022. Data  sampel  menggunakan  seluruh  populasi  dalam  penelitian.  Jumlah  provinsi  di Indonesia pada tahun 2016-2021 adalah 34 provinsi. Pada tahun 2022, terdapat empat provinsi  baru  yang  dibentuk,  yaitu  Provinsi  Papua  Selatan,  Provinsi  Papua  Tengah, Provinsi  Papua  Pegunungan,  dan  Provinsi  Papua  Barat  Daya  sehingga  provinsi  di Indonesia berjumlah 38 provinsi. Namun, atas empat provinsi tersebut tidak tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 provinsi selama 7 tahun atau sebanyak 238 data.
Penelitian  ini  menguji  adanya  outlier  dalam  dataset  dengan  cara  menganalisa output  regresi  logistik  biner  di  SPSS  berupa  tabel  Casewise  List.  Apabila  suatu  data memiliki  nilai  Zresid  >2,5  atau  <-2,5  maka  data  tersebut  merupakan  outlier  dan dikeluarkan  dari  sampel  penelitian.  Berdasarkan  tabel  Casewise  List, terdapat  21 data yang mempunyai Zresid >2,5 atau <-2,5. Dengan demikian, jumlah data dalam penelitian ini adalah 238 – 21 atau sebanyak 217 data.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif atas data penelitian dirangkum sebagai berikut:

## Tabel 3

## Statistik Deskriptif
Variabel Jumlah Data Minimum Maksimum Rata- rata Standar Deviasi Usia pemerintah 217 4,00 495,00 80,7972 98,98160 Luas wilayah 217 660,98 319.036,10 31.282,06 3,31872 Populasi 217 666.000 49.405,80 4.124,087 2,65427 Rasio lancar 217 0,22 142,76 5,3461 11,28866 Pendapatan operasional terhadap total pendapatan 217 0,49 1,00 0,9880 0,05223 Pertumbuhan pendapatan 217 -0,45 1,06 0,0641 0,14605 Rasio efisiensi 217 0,74 2,28 1,0037 0,11649 Kemandirian keuangan 217 0,05 19,08 0,8496 1,81503 Derajat desentralisasi 217 0,04 0,81 0,3723 0,16056
Sumber: Diolah dari SPSS 25, 2024
Berdasarkan  Tabel  3,  data  usia  pemerintah  memiliki  rata-rata  sebesar  80,7972 dengan  standar  deviasi  sebesar  98,98160.  Rata-rata  ini  mencerminkan  rata-rata  usia pemerintah  provinsi  selama  tahun  2016-2022.  Nilai  minimum  usia  pemerintah  adalah 4,00 tahun yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara pada saat tahun 2016 sedangkan usia tertua dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan usia 495,00 tahun pada saat tahun 2022.
Luas  wilayah  mempunyai  rata-rata  senilai  31.282,06  km2  dan  standar  deviasi sebesar 3,31872. Nilai minimum variabel ini adalah 660,98 km2 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Papua Barat pada tahun  2022  seluas  319.036,10  km2.  Populasi  penduduk  mempunyai  rata-rata  sebesar 4.124,087  ribu  jiwa  dan  standar  deviasi  sebesar  2,65427.  Nilai  minimum  variabel  ini dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 sebanyak 666 ribu jiwa. Nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebanyak 49.405,80 ribu jiwa.  Dalam  penelitian  ini,  variabel  luas  wilayah  dan  populasi  diukur  dengan mentransformasi variabel menggunakan logaritma natural (ln) karena luas wilayah dan populasi  penduduk  memiliki  angka  yang  sangat  besar  dibandingkan  dengan  variabel independen  lainnya  sehingga  memiliki  indikasi  koefisien  beta  yang  sangat  besar  atau sangat  kecil.  Koefisien  beta  yang  sangat  besar  atau  snagat  kecil  akan  menyulitkan
interpretasi hasil regresi. Dengan demikian, transformasi pengukuran menggunakan ln digunakan untuk menyederhanakan interpretasi hasil regresi.
Rasio lancar memiliki rata-rata sebesar 5,3461 yang memiliki arti objek penelitian mampu  memenuhi  kewajiban  lancar  menggunakan  aset  lancarnya.  Nilai  minimum dimiliki  oleh  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2017  senilai  0,22  dan  nilai  maksimum sebesar  142,76  yang  dimiliki  oleh  Provinsi  Kalimantan  Barat  pada tahun  2017.  Rasio lancar memiliki standar deviasi 11,28866.
Rasio pendapatan operasional tehadap total pendapatan (ORTR) memiliki standar deviasi sebesar 0,05223. Rata-rata sebesar 0,9880 yang menggambarkan bahwa rata-rata komposisi total pendapatan adalah 98,80% berasal dari pendapatan operasional, sisanya yaitu  senilai  1,2%  berupa  pendapatan  non  operasional  lainnya.  ORTR  memiliki  nilai minimum  sebesar  0,49  yang  dimiliki  oleh  Provinsi  Kalimantan  Utara  tahun  2017  dan terdapat 184 data dari berbagai provinsi selama 7 tahun yang memiliki nilai maksimum sebesar 1,00.
Rasio  pertumbuhan  pendapatan  memiliki  rata-rata  sebesar  0,0641  dan  standar deviasi  sebesar  0,14605.  Rata-rata  sebesar  0,0641  menggambarkan  bahwa  pemerintah provinsi di Indonesia selama 7 tahun mengalami rata-rata pertumbuhan pendapatan yang positif senilai 14,61 persen. Nilai minimum rasio ini adalah -0,45 dimiliki oleh Provinsi Riau pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Provinsi Riau di tahun 2016 mengalami pertumbuhan  pendapatan  yang  negatif.  Nilai  maksimumnya  adalah  pertumbuhan pendapatan  dimiliki  oleh  Provinsi  Riau  tahun  2017  sebesar  1,06  yang  menandakan bahwa pertumbuhan pendapatan yang terjadi sebesar 106 persen.
Rasio  efisiensi  merupakan  rasio  yang  mengukur  efisiensi  pemerintah  dalam menjalankan  operasionalnya.  Rasio  ini  membandingkan  realisasi  belanja  dengan realisasi  pendapatan.  Rasio  efisiensi  memiliki  rata-rata  sebesar  1,0037  dan  standar deviasi  sebesar  0,11649.  Rata-rata  rasio  efisiensi  senilai  1,0037  menunjukkan  bahwa rata-rata pemerintah provinsi selama 2016 -2022 memiliki realisasi belanja lebih besar dibandingkan  realisasi  pendapatannya.  Nilai  minimum  rasio  efisiensi  dimiliki  oleh Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 senilai 0,74 yang artinya realisasi belanja lebih  kecil  dibandingkan  realisasi  pendapatannya.  Nilai  maksimum  dimiliki  oleh Provinsi Riau pada tahun 2016 senilai 2,28 yang menggambarkan bahwa realisasi belanja 2,28 kali lipat dibandingkan realisasi pendapatannya.
Kemandirian  keuangan  memiliki  rata-rata  sebesar  0,8496  dan  standar  deviasi sebesar  1,81503.  Rata-rata  senilai  0,8496  menunjukkan  bahwa  pemerintah  provinsi selama  tahun  2016-2022  mampu  mendanai  belanjanya  sebesar  84,96%  menggunakan PAD-nya.  Nilai  minimum  variabel  ini  dimiliki  oleh  Provinsi  Papua  Barat  tahun  2020 senilai 0,05. Nilai maksimumnya adalah sebesar 19,08 yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat  pada  tahun  2016.  Angka  maksimum  ini  dapat  diartikan  bahwa  Provinsi  Papua Barat  dapat  menghasilkan  PAD  yang  lebih  besar  sehingga  dapat  menutup  seluruh belanjanya.
Desentralisasi fiskal memiliki rata-rata sebesar 0,3723 dan standar deviasi sebesar 0,16056.  Rata-rata  0,3723  memiliki  arti  bahwa  rata-rata  komponen  PAD  dalam  total
pendapatan sebesar 37,23 persen. Nilai minimum variabel ini adalah 0,04 dimiliki oleh Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 yang artinya kontribusi PAD pada komponen total pendapatan hanya sebesar 4 persen. Nilai maksimum adalah sebesar 0,81 dimiliki oleh Provinsi Riau pada tahun 2016 yang artinya 81 persen total pendapatan berasal dari PAD.

## Uji Multikolinearitas
Hasil pengujian multikolinearitas disajikan sebagai berikut:

## Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Berdasarkan  Tabel  4,  seluruh  variabel  independen  bernilai  >10  untuk  VIF  atau bernilai  <0,1  untuk Tolerance .  Dengan  demikian,  asumsi  model  regresi  logistik  telah terpenuhi,  yakni  antar  variabel  independen  dalam  penelitian  tidak  memiliki multikolinearitas yang signifikan.

## Uji Linearitas
Uji  linearitas  dalam  model  regresi  logistik  biner  dilakukan  dengan mentransformasi  variabel  independen  yang  kontinyu  menggunakan  Box-Tidwell. Berikut adalah hasil uji linearitas:

## Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Linearitas
Sig. Kesimpulan T.Usia pemerintah 0,704 Variabel UP memiliki linearitas dengan model logit T.Populasi penduduk 0,102 Variabel POP memiliki linearitas dengan model logit T.Luas wilayah 0,175 Variabel LW memiliki linearitas dengan model logit T.Rasio lancar 0,336 Variabel CR memiliki linearitas dengan model logit T.Pendapatan operasional terhadap total pendapatan 1,000 Variabel ORTR memiliki linearitas dengan model logit T.Rasio efisiensi 0,948 Variabel RF memiliki linearitas dengan model logit T.Pertumbuhan pendapatan 0,603 Variabel RG memiliki linearitas dengan model logit T.Kemandirian keuangan 0,150 Variabel KK memiliki linearitas dengan model logit T.Derajat desentralisasi 0,505 Variabel DK memiliki linearitas dengan model logit Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024 Variabel Independen Tolerance VIF Kesimpulan Usia pemerintah 0,592 1,689 Multikolinearitas tidak terjadi Luas wilayah 0,601 1,664 Multikolinearitas tidak terjadi Populasi 0,436 2,294 Multikolinearitas tidak terjadi Rasio lancar 0,949 1,054 Multikolinearitas tidak terjadi Pendapatan operasional terhadap total pendapatan 0,898 1,114 Multikolinearitas tidak terjadi Pertumbuhan pendapatan 0,851 1,175 Multikolinearitas tidak terjadi Rasio efisiensi 0,790 1,266 Multikolinearitas tidak terjadi Kemandirian keuangan 0,944 1,059 Multikolinearitas tidak terjadi Derajat desentralisasi 0,396 2,522 Multikolinearitas tidak terjadi
Variabel  independen  yang  ditransformasi  diberikan  kode  T  diawal  huruf. Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel transformasi yang diuji memiliki nilai signifikansi >0,05.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  telah  memenuhi  asumsi  model  regresi  yaitu seluruh variabel independen dalam penelitian bersifat linear dengan model logit .

## Uji Keseluruhan Model
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  keseluruhan  model.  Berikut hasil pengujian keseluruhan model
Tabel 6 Hasil Uji Keseluruhan Model Iterasi -2LL Kesimpulan Step 0 ( null model) 245,688 Keseluruhan model berkualitas Step 1 ( full model) 86.149
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Berdasarkan Tabel 6, nilai -2LL null model adalah 245,688 sedangkan nilai -2LL full model adalah 86,149. Penambahan variabel independen ke dalam model dikatakan dapat memperbaiki model fit jika nilai -2LL full model yang lebih rendah dibandingkan nilai -2LL null model.

## Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui keselarasan model atau kecocokan model dengan data. Berikut adalah hasil uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit
Tabel 7

## Hasil Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit
Step Chi-square df Signifikansi Kesimpulan 1 4,827 8 0,776 Model cocok dengan data obeservasi
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Model  yang  cocok  dengan  data  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  >0,05. Berdasarkan Tabel 4.5, nilai signifikansi pengujian ini adalah 0,776 yang mana >0,05. Dengan  demikian,  model  dalam  penelitian  ini  memiliki  keselarasan  atau  kecocokan dengan data penelitian.

## Nagelkerke R Square
Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi Nagelkerke R Square
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Step Nagelkerke R Square 1 0,768
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Berdasarkan  Tabel  8,  nilai Nagelkerke  R  Square adalah  sebesar  0,768 menunjukkan  bahwa  76,8%  hasil  variabel  dependen  mampu  dijelaskan  oleh  variabel independen dalam penelitian ini. Sementara itu, 1 – 76,8% atau sebesar 21,4% variabel dependen dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

## OmnibusTest of Model Coefficients
Berikut adalah hasil uji Omnibus test of model coefficients
Tabel 9 Hasil Uji Omnibus Test of Model Coefficients Signifikansi Step 1 Step .000 Block .000 Model .000 Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Tabel  9  menunjukkan  besaran  signifikansi Omnibus  Test  of  Model  Coefficients adalah 0,000 yang mana <0,05. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini secara simultan dapat memengaruhi variabel dependen.

## Wald Test
Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Wald disajikan sebagai berikut:
Tabel 10

## Hasil Uji Wald
Prediksi B Sig. Eksponen(B) atau Odds Ratio Keputusan Usia pemerintah - -0,003 0,1705 0,997 H1 ditolak Luas wilayah - -1,183 0,0005 0,306 H2 diterima Populasi - -1,549 0,0005 0,212 H3 diterima Rasio lancar - -0,004 0,415 0,996 H4 ditolak Pendapatan operasional terhadap total pendapatan - 2,878 0,317 17,785 H5 ditolak Pertumbuhan pendapatan - -6,188 0,002 0,002 H6 diterima Rasio efisiensi + 9,248 0,002 10379,538 H7 diterima Kemandirian keuangan - -1,806 0,000 0,164 H8 diterima Derajat desentralisasi - -25,211 0,000 1,12E-11 H9 diterima Constant 29,003 0,002 3,9438E+12
Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2024
Odds ratio menggambarkan perubahan peluang terjadinya sesuai dengan variabel dependen ketika variabel independen meningkat satu unit. Odds ratio >1 menunjukkan bahwa  peningkatan  variabel  1  unit  akan  memperkuat  peluang  terjadinya financial distress sebesar faktor dari odds ratio . Sebaliknya, jika odds ratio <1, maka peningkatan 1  unit  variabel  dependen  akan  memperlemah  peluang  terjadinya financial  distress sebesar odds ratio.
Persamaan regresi logistik biner dibentuk dengan memperhatikan nilai pada kolom B pada Tabel 9. Nilai B merupakan logaritma natural dari nilai pada kolom odds ratio . Model persamaan regresi logistik biner yang terbentuk pada penelitian ini adalah:
Ln
1 = 29,003  -  0,003(UP)  -  1,183(LW)  -  1,549(POP)  -  0,004(CR)  +
2,878(ORTR) - 6,188(RG) + 9,248(RF) - 1,806(KK) - 25,211(DK) 1-p

## Analisis dan Pembahasan
Pengaruh  Usia  Pemerintah  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia
Usia pemerintah (UP) memiliki odds ratio senilai 0,997. Hal ini menunjukkan luas wilayah  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  terhadap financial  distress. Signifikansi sebesar  0,341  yang  mana  nilai  ini>0,05  menunjukkan  bahwa  usia  pemerintah  tidak berpengaruh  terhadap financial  distress .  Dengan  demikian, H1  ditolak .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kejadian financial  distress yang  dialami  oleh  pemerintah  daerah tidak berkaitan dengan usia pemerintah. Pemerintah daerah dengan usia yang lebih tua belum  tentu  dapat  mengelola  sumber  daya  dengan  baik  begitu  pula  sebaliknya. Kemampuan  serta  pengalaman  dalam  pengelolaan  sumber  daya  dapat  terlihat  dari sumber  daya  manusia  yang  menjalankan  roda  pemerintahan  Hasil  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  Cheisviyanny  dkk.  (2020)  serta  Sari  &  Arza  (2019)  yang  menemukan bahwa usia pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress .
Pengaruh  Luas  Wilayah  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia
Luas wilayah memiliki signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai odds ratio 0,306. Nilai signifikansi <0,05 dan odds ratio <1 mencerminkan bahwa variabel luas wilayah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap financial distress . Setiap 1 unit kenaikan luas  wilayah  akan  menurunkan  peluang  sebesar  faktor  dari  0,306  untuk  mengalami financial distress . Dengan demikian, H2 diterima . Semakin luas wilayah suatu daerah, semakin memperkecil peluang daerah tersebut untuk menghadapi financial distress . Hal ini  disebabkan  daerah  dengan  wilayah  yang  luas  akan  lebih  berkesempatan  untuk meningkatkan  kapasitas  fiskalnya  diberbagai  sektor.  Dengan  peningkatan  kapasitas fiskal  ini  akan  membantu  pemerintah  daerah  untuk  terhindar  dari financial  distress. Sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah yang mampu mengelola dan  memperluas  dalam  mendapatkan  sumber  dayanya  sendiri  lebih  mampu  untuk survive .  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Cheisviyanny dkk. (2020) .

## Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Financial Distress Pemerintah Provinsi di Indonesia
Populasi  penduduk  memiliki  signifikansi  sebesar  0,001  dengan  nilai odds  ratio 0,212. Nilai signifikansi <0,05 dan odds ratio <1 mencerminkan bahwa variabel populasi penduduk  berpengaruh  negatif  terhadap financial  distress .  Setiap  1  unit  kenaikan
populasi penduduk akan menurunkan peluang sebesar faktor dari 0,212 untuk mengalami financial  distress .  Dengan  demikian, H3 diterima .  Semakin  besar  populasi  penduduk suatu  pemerintah  daerah,  semakin  kecil  peluang  pemerintah  daerah  menghadapi financial  distress .  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  jumlah  penduduk mencerminkan  banyaknya  sumber  daya  yang  akan  meningkatkan  kapasitas  fiskal pemerintah  daerah,  misalnya  pembayaran  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Dengan peningkatan  kapasitas  fiskal  ini,  pemerintah  daerah  dapat  terhindar  dari financial distress .  Peningkatan  kapasitas  yang  dicerminkan  dalam  peningkatan  pendapatan sebagai  sumber  daya  untuk  mendanai  kegiatan  operasional  pemerintah,  menurut  teori ketergantungan sumber daya pemerintah ini akan lebih dapat survive . Hasil penelitian ini mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Zakia  &  Setiawan  (2021), Elfiyana & Arza (2022), dan Wulandari & Arza (2020).

## Pengaruh  Rasio  Lancar  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia
Berdasarkan Tabel 10, variabel rasio lancar memiliki odds ratio senilai 0,996. Hal ini menunjukkan bahwa rasio lancar memiliki pengaruh negatif dengan setiap kenaikan 1 unit rasio lancar akan menurunkan peluang mengalami financial distress sebesar faktor dari  0,996.  Namun,  pengaruh  negatif  rasio  lancar  terhadap financial  distress tidak signifikan dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,415 yang mana nilai ini >0,05 . Dengan demikian,  rasio  lancar  tidak  berpengaruh  terhadap financial  distress sehingga H4 ditolak . Financial distress pada pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh rasio lancar karena beberapa alasan utama. Pertama, sifat khusus dari sumber pendapatan pemerintah daerah yang stabil dan terprediksi, seperti pajak daerah, transfer dari pemerintah pusat, dan  retribusi  daerah,  berbeda  dari  perusahaan  yang  bergantung  pada  penjualan  dan piutang. Kedua, pemerintah daerah memiliki anggaran yang ketat dan terencana dengan baik,  sehingga  likuiditas  jangka  pendek  tidak  selalu  mencerminkan  kondisi  keuangan yang sebenarnya. Selain itu, pemerintah daerah memiliki akses ke sumber pembiayaan darurat  seperti  pinjaman  dari  pemerintah  pusat  atau  lembaga  keuangan  lainnya,  yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan keuangan jangka pendek tanpa bergantung pada aset lancar. Hasil penelitian ini sejalan dengan Waninda & Arza (2019) serta Gorina dkk. (2018) yang menyatakan bahwa rasio lancar tidak berpengaruh terhadap financial distress .

## Pengaruh  Rasio  Pendapatan  Operasional  Terhadap  Total  Pendapatan  Terhadap
Financial Distress Pemerintah Provinsi di Indonesia
Variabel rasio pendapatan operasional terhadap total pendapatan (ORTR) memiliki odds ratio untuk ORTR senilai 17,798 yang menandakan pengaruh ORTR memiliki arah positif terhadap financial distress . Setiap kenaikan 1 unit ORTR meningkatkan peluang mengalami financial  distress sebesar  faktor  dari  17,798.  Namun,  pengaruh  positif  ini secara statistik tidak signifikan yang tercermin dari nilai signifikansi sebesar 0,634 yang mana  nilai  ini  >0,05.  Dengan  demikian,  rasio  ORTR  tidak  berpengaruh  terhadap
financial disstres sehingga H5 ditolak . Pengelolaan pengeluaran biaya menjadi sangat krusial  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Meskipun  ORTR  menunjukkan pendapatan  operasional  yang  sehat,  tanpa  pengelolaan  pengeluaran  yang  efisien, pemerintah  daerah  dapat  dengan  cepat  menghadapi  kesulitan  keuangan.  Pemerintah daerah harus mampu mengatur pengeluaran dengan bijak, memastikan bahwa anggaran digunakan  secara efektif  dan  tidak terjadi  pemborosan.  Pengelolaan  pengeluaran  yang buruk  seperti  ini  dapat  menyebabkan  defisit  anggaran,  yang  pada  gilirannya  dapat memaksa  pemerintah  daerah  untuk  mencari  sumber  pembiayaan  tambahan  yang mungkin  tidak  menguntungkan  atau  bahkan  merugikan  secara  jangka  panjang.  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waninda & Arza (2019)  serta  Indriaty  dkk.  (2019)  yang  berdasarkan  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  rasio  pendapatan  operasional  terhadap  total  pendapatan  berpengaruh  terhadap financial distress

## Pengaruh  Pertumbuhan  Pendapatan  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah
Provinsi di Indonesia
Pertumbuhan  pendapatan  (RG)  memiliki  signifikansi  <0,05  yaitu  sebesar  0,004 yang memiliki arti pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan arah yang negatif ditunjukkan dengan nilai oods ratio <1 yaitu 0,002 . Setiap  kenaikan  1  unit  pertumbuhan  pendapatan  akan  menurunkan  peluang  sebesar faktor dari 0,002 untuk mengalami financial distress . Dengan demikian, H6 diterima . Semakin  tumbuh  pendapatan  suatu  pemerintah  daerah  dari  periode  ke  periode selanjutnya  akan  memperkecil  peluang  pemerintah  daerah  dalam mengalami financial distress .  Pemerintah  daerah  yang  mempunyai  pendapatan  dengan  pertumbuhan  positif menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  mampu  berkembang  dan  mengelola pendapatan dengan baik. Bertumbuhnya pendapatan juga mampu membantu pemerintah daerah dalam pengalokasian secara leluasa terkait dengan belanja infrastruktur pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu menghasilkan pendapatan  yang  baik  kecil  kemungkinan  dalam  bergantung  pada  pemerintah  lain. Sejalan  dengan  teori  ketergantungan  sumber  daya  bahwa  minimnya  ketergantungan suatu  pemerintah  kepada  pemerintah  lain  akan  membantu  pemerintah  tersebut  untuk terhindar dari suatu ketidakpastian yang akan mengantar pada kondisi financial distress . Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Lhutfi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan mempunyai pengaruh negatif terhadap financial distress .
Pengaruh  Rasio  Efisiensi  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia
Rasio  efisiensi  (RF)  memiliki  signifikansi  sebesar  0,004  dengan odds  ratio 10.379,538.  Nilai  signifikansi  yang  <0,05  dan  memiliki odds  ratio bernilai  >1 menggambarkan  bahwa  rasio  efisiensi  mempunyai  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap financial  distress. Setiap  kenaikan  1  unit  rasio  efisiensi  akan  meningkatkan peluang  sebesar  faktor  dari  10.379,538  untuk  mengalami financial  distress .  Dengan
demikian, H7  diterima .  Pemerintah  daerah  dengan  nilai  rasio  efisiensi  yang  tinggi menggambarkan  realisasi  belanja  pemerintah  lebih  besar  dibandingkan  realisasi pendapatannya akan lebih mudah mengalami financial distress dibandingkan pemerintah daerah  yang  memiliki  rasio  efisiensi  yang  bernilai  rendah.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah  daerah  yang  mempunyai  belanja  lebih  besar  dibandingkan  pendapatannya akan  menutupi  belanja  dengan  sumber  dana  yang  berasal  dari  pemerintah  lain  seperti utang  kepada  pihak  ketiga.  Sejalan  dengan  teori  ketergantungan  sumber  daya  dalam konteks  pemerintahan,  pemerintah  yang  mampu  mengelola  sumber  dayanya  untuk mendanai pengeluarannya sendiri dengan sedikit atau tidak bergantung pada pemerintah lain akan mengurangi suatu ketidakpastian yang akan mengantar pemerintah daerah pada kondisi financial  distress .  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ningrum  &  Sholihah  (2023),  Elfiyana  &  Arza  (2022),  serta  Pinasti  & Poerwati (2022).

## Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Terhadap  Financial  Distress  Pemerintah Provinsi di Indonesia
Kemandirian  keuangan  (KK)  memiliki  signifikansi  <0,05  yaitu  sebesar  0,000 dengan odds  ratio 0,164.  Artinya,  kemandirian  keuangan  berpengaruh  signifikan terhadap financial distress dengan arah yang negatif ditunjukkan dengan nilai oods ratio <1 . Setiap  kenaikan  1  unit  kemandirian  keuangan  akan  menurunkan  peluang  sebesar faktor dari 0,164 untuk mengalami financial distress . Dengan demikian, H8 diterima . Ketergantungan  yang  rendah  ditunjukkan  dengan  tingkat  kemandirian  yang  tinggi. Kemandirian keuangan yang tinggi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik atas PAD yang dihasilkan untuk belanja daerah. Sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya dalam konteks pemerintahan yang mana pemerintah daerah yang memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki ketergantungan yang kecil kepada  pemerintah  lain  akan  memiliki  kebebasan  pengambilan  keputusan  dan memperkecil peluang ketidakpastian dalam menyediakan pelayanan publik. Pemerintah daerah  yang  sangat  bergantung  pada  pemerintah  lain  akan  memiliki  kerentanan  akan perubahan-perubahan  dan  meningkatkan  peluang  terjadinya financial  distress .  Hasil penelitian  atas  variabel  kemandirian  keuangan  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Lailiyah & Desitama (2023), Pranoto dkk. (2022), dan Islamiyah dkk. (2022).

## Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Financial Distress Pemerintah Provinsi di Indonesia
Derajat desentralisasi (DK) memiliki signifikansi sebesar 0,000 dengan odds ratio 1,1247E-11. Nilai signifikansi <0,05 dan memiliki odds ratio <1 mencerminkan bahwa derajat  desentralisasi  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap financial distress. Setiap kenaikan 1 unit derajat desentralisasi akan menurunkan peluang sebesar faktor dari 1,1247E-11 untuk mengalami financial distress . Dengan demikian, H9  diterima .  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  derajat  desentralisasi  yang  tinggi
menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  memiliki  komponen  PAD  yang tinggi dibandingkan pendapatan transfer atas jumlah pendapatan daerahnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kapabilitas untuk menghasilkan sumber daya sendiri dengan  baik.  Sejalan  dengan  teori  ketergantungan  sumber  daya  dalam  konteks pemerintahan  bahwa  kapabilitas  untuk  menghasilkan  sumber  daya  secara  mandiri dengan baik akan membantu pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan atas transfer  dana  dari  pemerintah  lain.  Kecilnya  ketergantungan  kepada  pemerintah  lain dapat meperkecil suatu ketidakpastian ekonomi yang mengakibatkan financial distress. Hasil  penelitian  atas  variabel  desentralisasi  fiskal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Sari & Arza (2019), Elfiyana & Arza (2022), serta Pranoto dkk. (2022).

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  luas  wilayah,  populasi,  pertumbuhan pendapatan,  kemandirian  keuangan,  dan  derajat  desentralisasi  berpengaruh  negatif terhadap financial  distress .  Sebaliknya,  rasio  efisiensi  memiliki  pengaruh  positif terhadap financial distress. Pengukuran rasio efisiensi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan inefisiensi, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi yang rendah dapat mengurangi peluang financial  distress .  Usia  pemerintah,  rasio  lancar,  dan  rasio  pendapatan operasional terhadap total pendapatan tidak berpengaruh terhadap financial distress .

## Implikasi
Pemerintah  daerah  dapat  mempertimbangkan  temuan  ini  dalam  membuat kebijakan  serta  pelaksanaan  roda  pemerintahan  yang  mendukung  pertumbuhan pendapatan  daerah  dan  memperkuat  desentralisasi  fiskal  dengan  tujuan  mengurangi ketergantungan  serta  meningkatkan  kemandirian  keuangan.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan optimalisasi sumber pendapatan daerah harus dilakukan melalui identifikasi dan pemanfaatan berbagai sumber yang dapat mendongkrak PAD, melakukan diversifikasi pendapatan diberbagai sektor, memperkuat ekonomi lokal yang dapat menjadi daya tarik investasi,  dan  optimalisasi  tata  ruang  yang  mendukung  penerimaan  PAD.  Temuan  ini juga dapat menjadi indikator kinerja keuangan yang efektif bagi pemerintah yang dapat digunakan  untuk  mendeteksi  dini  risiko financial  distress dan  mengarahkan  langkah- langkah mitigasi yang tepat. Penggunaan indikator ini dapat membantu pemerintah untuk proaktif  dalam  melaksanakan  manajemen  keuangan,  menyesuaikan  anggaran,  dan memperbaiki kebijakan fiskal untuk menghindari financial distress . Pengawas keuangan pemerintah  dapat  mempertimbangkan  temuan  ini  untuk  memberikan  rekomendasi perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja keuangan daerah.

## Saran
Peneliti  selanjutnya  agar  memperluas  cakupan  studi  dengan  memasukkan  objek pemerintah  daerah  tingkat  kabupaten,  kota,  dan  desa  dengan  sebaran  wilayah  bagian barat  sampai  timur  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komprehensif.  Peneliti selanjutnya  dapat  mengeksplorasi  variabel  lainnya  selain  faktor  keuangan  dan  profil daerah seperti variabel sosial yang mencakup tingkat pengangguran, tingkat kemisikinan, dan indeks Gini.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheisviyanny, C., Arza, F. I., Agustin, H., & Fitra, H. (2020). Financial distress in local governments in Indonesia. Dalam Akhmad Solikin, Y. Hadiwibowo, B. Setiawan, A.  Firmansyah,  &  H.  D.  Mulyaningsih  (Ed.), Public  Sector  Accountants  and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0? (1st Editio, hlm. 53–57). Routledge. https://doi.org/10.1201/9780367822965-12
Choi,  D.,  &  Park,  J.  (2021).  Local  government  as  a  catalyst  for  promoting  social enterprise. Public Management Review , 23 (5), 665–686.
https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1865436
Dwitayanti,  Y.,  Armaini,  R.,  &  Aprianti,  S.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset  Terapan  Akuntansi , 4 (2),  137–144. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4269848
Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan  terhadap  Kondisi  Financial  Distress  di  Indonesia. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 4 (2), 425–437. https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.500
Erica, D. (2016). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. Moneter , III , 136–142.
Frankema, E., & Booth, A. (2019). Fiscal Capacity and the Colonial State: Lessons from a Comparative Perspective. Dalam E. Frankema & A. Booth (Ed.), Fiscal Capacity and  the  Colonial  State in  Asia  and  Africa,  c.1850–1960 (hlm.  1–35).  Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/product/B1DB31E37247416D0F02D3C3CEBE2 85E Gorina,  E.,  Maher,  C.,  &  Joffe,  M.  (2018).  Local  Fiscal  Distress:  Measurement  and Prediction. Public Budgeting and Finance , 38 (1), 72–94.
https://doi.org/10.1111/pbaf.12165
Handayani,  Darwanis,  &  Abdullah,  S.  (2022).  Determinan  Manipulasi  Akrual  Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 12 (2), 275–291. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502
Henshaw, S. A. (2022). Monitoring for Local Government Fiscal Distress 2020 and 2021 Report. Richmond: Auditor of Public Accounts Commonwealth of Virginia . Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). The Effects of Financial Ratio, Local  Size  and  Local  Status  on  Financial  Distress. International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting  Research  (IJEBAR) , 3 (01),  38. https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i01.381
Islamiyah,  M.  T.,  Ratifah,  I.,  &  Firdaus,  F.  (2022).  Do  Financial  Ratio  Predicting Financial  Distress  in  Local  Government. Jurnal  Riset  Bisnis  dan  Manajemen , 15 (01), 56–60. https://doi.org/10.23969/jrbm.v15i01.4797
Kadafi,  M.,  Akuntansi,  J.,  Negeri  Samarinda,  P.,  &  Ciptomangunkusumo  Kampus Gunung  panjang,  J.  (2020).  Memprediksi  Financial  Distress  (Bukti  Empiris Kabupaten/Kota  di  Indonesia). Seminar  Nasional  Terapan  Riset  Inovatif (SENTRINOV) , 6 (2), 72–80. Kawatu,  F.  S.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Sektor  Publik .  Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=XYbMDwAAQBAJ
Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting IFRS Edition. Dalam John Wiley & Sons, Inc. (Fourth Edi, Vol. 5, Nomor 3). Kurniawan,  A.,  &  Arza,  F.  I.  (2019).  Pengaruh  Fiscal  Stress,  Varians  Anggaran  Dan Perubahan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Terhadap  Perubahan  Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1275–1292. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.142
Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas  Anggaran  dan  Rasio  Pertumbuhan  terhadap  Financial  Distress Pemerintah  Daerah. Reslaj : Religion Education  Social  Laa  Roiba Journal , 6 (3), 1952–1973. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5868
Lhutfi,  I.,  Ritchi,  H.,  &  Yudianto,  I.  (2020).  Do  the  Growth  of  Original  Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress? Journal  of  Economics,  Business,  &  Accountancy  Ventura , 23 (1),  1–11. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.1727
Maher, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing Fiscal Distress in Small County Governments. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management , 32 (4), 691–711. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0016 Malatesta, D., & Smith, C. R. (2014). Lessons from Resource Dependence Theory for Contemporary Public and Nonprofit Management. Public Administration Review , 74 (1), 14–25. http://www.jstor.org/stable/24029370
Ningrum, D. T., & Sholihah, R. A. (2023). The Influence of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis , 5 (1), 098–112. https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.226 Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective . Stanford Business Books.
https://books.google.co.id/books?id=iZv79yE--_AC
Pinasti, D., & Poerwati, Rr. T. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018-2020). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 984–990.
Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 3 (5), 2477– 1783.
Pranoto, F. C., Hasthoro, H. A., & Nurwiyanta, N. (2022). Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah. Seminar Nasional Hasil Riset , 7–14.
Sari,  M.,  &  Arza,  F.  I.  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia
Periode 2015-2017. Wahana Riset Akuntansi , 7 (1), 1425. https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566
Udayana,  K.  A.,  Hidayat,  A.  S.,  &  Yuniati,  S.  A.  (2022).  Relevansi  Skala  Optimum Belanja  Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Financial  Distress Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku. Jurnal  Manajemen  Perbendaharaan , 3 (1), 71–89. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426
Waninda,  W.,  &  Arza,  F.  I.  (2019).  Relevansi  Informasi  Laporan  Keuangan  Accrual Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se- Indonesia Periode 2015-2017. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (2), 795–813. https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.111
Widodo, S. (2022). Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (Ikf) Dan Indeks Ruang Fiskal (Irf) Terhadap  Dana  Perimbangan  Tahun  2015-2020  Pada  122  Kabupaten  Daerah Tertinggal Di Indonesia. Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara , 5 (1),
30–46. https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.34
Winarna,  J.,  Widagdo,  A.  K.,  &  Setiawan,  D.  (2017).  Financial  distress  of  local government:  A  study  on  local  government  characteristics,  infrastructure,  and financial  condition. Global  Business  and  Finance  Review , 22 (2),  34–47. https://doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.34
Wulandari,  I.,  Nugraeni,  N.,  &  Wafa,  Z.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 4 (2), 100. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639
Wulandari,  Y.,  &  Arza,  F.  I.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Keuangan  Dan  Karakteristik Pemerintah  Daerah  Terhadap  Financial  Distress  (Studi  Empiris  Pada Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Barat  Tahun  2015-2018). Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 2 (3), 3160–3178. https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276
Zakia,  R.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2021).  Pengaruh  Faktor  Keuangan  dan  Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi  Aceh  Tahun  2015-2019). Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 3 (3),  653–671. https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387