Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2395

## KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT AHMAD HASYIM MUZADI

## Imam Alfiannoor
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin imamalfiannor@uin-antasari.ac.id

## Abstrak
Kehidupan  keagamaan  umat  Islam  di  Indonesia  yang  cukup  beragam  menimbulkan  berbagai  pandangan tentang  format  negara  yang  ideal.  Pandangan  yang  timbul  berupa  paham  dari  sekelompok  masyarakat muslim  yang  ingin  mengubah  dasar  negara  dan  paham  yang  menegaskan  bahwa  konsep  negara  yang berdasarkan  Pancasila  merupakan  representasi  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Ahmad  Hasyim  Muzadi  dalam karirnya  sebagai  Ketua  Umum  PBNU  berada  di  dalam  kancah  pergolakan  paham  dimaksud  dan melontarkan  gagasan  tentang  moderasi  beragama  sebagai  upaya  mencegah  berkembangnya  paham radikalisme  di  Indonesia  ,  karena  telah  terbukti  menimbulkan  perang  saudara  di  beberapa  negara  Islam seperti  negara  Islam  Irak  dan  Suriah  yang  dipicu  oleh  kaum  Radikal  ISIS,  Wahabi  dan  Syi’ah.  Konsep hubungan  agama  dan  negara  yang  digagas  oleh  tokoh  sentral  PBNU  sebagai  ormas  Islam  terbesar  di Indonesia  memiliki  nilai  strategis  bagi  kehidupan  umat  Islam  untuk  dapat  dibawa  kepada  kehidupan moderasi  beragama.Deksripsi  utuh  tentang  gagasan  pemikiran  Ahmad  Hasyim  Muzadi  tentang  konsep hubungan agama dan negara digali menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan data-data kepustakaan dianalisis dengan pendekatan teori konsep hukum tentang negara menurut Hans Kelsen, teori relasi  agama  dan  negara,  dan  teori  moderasi  hukum  Islam.Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  berupa gagasan Ahmad Hasyim Muzadi tentang konsep hubungan agama dan negara berdasarkan kearifan lokal yaitu  mendukung  teori  simbiotik  yang  menegaskan  bahwa  agama  membutuhkan  negara  agar  dapat menjamin  dan  mengembangkan  agama,  demikian  pul  sebaliknya  negara  memerlukan  agama  untuk pembinaan moral dan etika warga negara.
Kata Kunci: Relasi, Agama, Negara, Moderasi Beragama

## Abstract
The  religious  life  of  Muslims  in  Indonesia,  which  is  quite  diverse,  has  given  rise  to  various  views  on  the ideal  state  format.  The  view  that  arises  is  the  understanding  of  a  group  of  Muslim  people  who  want  to change  the  basis  of  the  state  and  an  understanding  that  emphasizes  that  the  concept  of  a  state  based  on Pancasila  is  a  representation  of  Islamic  teachings  themselves.  Ahmad  Hasyim  Muzadi  in  his  career  as General  Chair  of  PBNU  was  in  the  upheaval  of  this  understanding  and  raised  the  idea  of  religious moderation as an effort to prevent the development of radicalism in Indonesia, because it has been proven to  cause  civil  war  in  several  Islamic  countries  such  as  the  Islamic  state  of  Iraq  and  Syria  which  was triggered  by  ISIS  Radicals,  Wahhabis  and  Shiites.  The  concept  of  the  relationship  between  religion  and state  which  was  initiated  by  the  central  figure  of  PBNU  as  the  largest  Islamic  mass  organization  in Indonesia  has  strategic  value  for  the  life  of  Muslims  to  be  able  to  be  brought  to  a  life  of  religious moderation.  A  complete  description  of  Ahmad  Hasyim  Muzadi's  ideas  on  the  concept  of  the  relationship between religion and the state was explored using literature research. (library research) and library data were analyzed using the legal concept theory approach of the state according to Hans Kelsen, the theory of relations  between  religion  and  the  state,  and  the  theory  of  moderation  in  Islamic  law.  local,  namely supporting the symbiotic theory which emphasizes that religion requires the state in order to guarantee and develop  religion,  and  vice  versa  the  state  requires  religion  for  the  moral  and  ethical  development  of  its citizens.
Keywords: Relations, Religion, State, Religious Moderation

## PENDAHULUAN
Keberagaman  kehidupan  keagamaan  umat  Islam  di  Indonesia  telah  memunculkan berbagai  perspektif  pemikiran  tentang  format  NKRI  yang  ideal.  Dari  paham  yang  menghendaki perubahan  dasar  negara  sampai  dengan  paham  yang  menegaskan  bahwa  konsep  negara  yang berdasarkan Pancasila merupakan representasi ajaran Islam itu sendiri.
Setidaknya  ada  2  tujuan  dari  apa  yang  diupayakan  para  ulama  ulama  dalam  rangka pencarian format relasi antara agama dan negara, yaitu pertama, untuk menemukan idealitas Islam tentang  negara  (menekankan  aspek  teoritis  dan  formal),  Kedua,  untuk  melakukan  idealisasi  dari perspektif  Islam  terhadap  proses  penyelenggaraan  negara  (menekankan  aspek  praktis  dan substansial),  seperti  mencoba  menjawab  pertanyaan,  “Bagaimana  isi  negara  menurut  Islam?”. Relasi  di  sini  berarti  sebuah  hubungan,  yang  kemudian  melahirkan  beberapa  pendapat  yang berbeda menyikapi pola relasi antara agama (Islam) dengan negara.
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki komposisi etnis, suku, bahasa, ras dan agama yang kompleks. Hubungan di antara perbedaan sifat dan budaya itu menghendaki upaya  untuk  mencari  jalan  keluar  agar  dapat  hidup  bersama  dan  damai.  Prinsip  hidup  bersama dengan rukun dan damai menjadi nilai-nilai luhur yang dipelihara dan dilestasikan dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. 1 Komitmen untuk hidup rukun dan damai selaras dengan prinsip hukum Islam  yang  dirumuskan  dan  diterapkan  dengan  landasan  semangat  kemaslahatan  bagi  umat manusia.
Hukum  Islam  itu  dikonstruksi  berdasarkan  nilai-nilai  prinsipil  dan  kemudian  diterapkan dengan  memperhatikan  unsur-unsur  kearifan  lokal,  yakni  disampaikan  dengan  cara-cara  yang santun,  ramah  dan  harmonis,  bukan  dengan  cara-cara  kekerasan.  Menurut  Ahmad  Hasyim Muzadi,  gerakan  Islam  garis  keras  yang  berkembang  selama  ini  -seperti  kaum  radikal  ISIS  atau Negara Islam Irak dan Suriah, Wahabi dan Syiah-  yang  mengusung pemberlakuan hukum Islam dengan  cara-cara  kekerasan  harus  disikapi  dengan  serius  dan  diretensi  dengan  paham  moderasi hukum Islam. 2
Ahmad Hasyim Muzadi--yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU periode tahun 1999- 2010-- adalah salah satu tokoh yang dinilai berhasil merepresentasikan visi dan misi NU tersebut adalah  Ahmad  Hasyim  Muzadi.  Melalui  kearifannya  dalam  memahami  perikehidupan  bangsa Indonesia,  Ahmad  Hasyim  Muzadi  di  dalam  berbagai  kesempatan  menyampaikan  pemikirannya tentang konsep ideal bernegara dalam NKRI.
1 LihatMoh.  Dahlan,  "Gagasan  Islam  Kontemporer  M.  Amin  Abdullah," Academica  Lemlit  IAI Nurul Huda 02(2007): hlm. 57.
2 Muhammad  Makmun  Rasyid,  "Islam  Rahmatan  lil'alamin  Perspektif  KH  Hasyim  Muzadi," Episteme XI(2016): hlm. 110.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library research ) dengan menggunakan tiga kerangka teori yaitu konsep hukum tentang negara menurut Hans  Kelsen,  teori  relasi  agama  dan  negara,  dan  teori  moderasi  hukum  Islam.  Ketiga  kerangka teori  ini  digunakan  sebagai  dasar  analisa  penulis  untuk  mendeskripsikan  pemikiran  Ahmad Hasyim  Muzadi  tentang  konsep  hubungan  antara  agama  dan  negara  dalam  konteks  kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Biografi Intelektual Ahmad Hasyim Muzadi
Ahmad Hasyim Muzadi dilahirkan di Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada  tanggal  8  Agustus  1944.  Orangtuanya  bernama  Muzadi  dan  Rumyati.  Ahmad  Hasyim Muzadi  merupakan  anak  ketujuh  dari  delapan  bersaudara.  Salah  satu  kakaknya,  Abdul  Mucith Muzadi,  juga  merupakan  tokoh  NU.  Pada  usia  enam  tahun,  Ahmad  Hasyim  Muzadi  memulai masa  pendidikan  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Salafiyah,  Bangilan.  Saat  ia  kelas  lima,  pendidikan dilanjutkan  ke  SDN  Bangilan,  namun  hanya  butuh  dua  bulan  untuknya  dapat  langsung  ke  SM Negeri  di  Tuban  karena  pada  masa  itu  para  siswa  yang  ia  anggap  mampu  mengikuti  pelajaran tingkatan di atasnya, diizinkan untuk “lompat” kelas. Lulus SMP,  ia dikirim ke Pondok Pesantren Modern  Gontor,  Ponorogo.  Di  sini,  ia  tinggal  dan  belajar  bersama  Nucholis  Madjid  (mantan Rektor  Universitas  Paramadina),  Din  Syamsudin  (saat  ini  menjabat  sebagai  ketua  PP Muhammadiyah),  dan  banyak  rekan  lainnya  yang  kelak  menjadi  pejabat  penting.  Setelah  lulus dari  Gontor  pada  tahun  1963,  ia  melanjutkan  pendidikannya  ke  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Sunan Ampel  di  Malang  hingga  tahun  1967.  Selain  itu,  ia  juga  mendapat  pendidikan  informal  dengan berguru di Pondok Pesantren al Anwar, Lasem, Jawa Tengah dan mendapat ilmu dari Kiai sepuh NU yaitu Kiai Abdullah Faqih dari Langitan, Tuban dan Kiai Anwar dari Bululawang Malang. 3
Sebagai  warga  NU,  ia  juga  aktif  di  organisasi  NU  mulai  dari  anggota  dan  kemudian menjadi  ketua  ranting  di  Bululawang.  Ia  juga  aktif  di  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia (PMII)  hingga  menjadi  ketua  PMII  cabang Malang,  Ketua  Pengurus  Cabang  GP  Malang,  Ketua Pengurus  Wilayah  GP  Ansor  Jawa  Timur,  lalu  menjadi  sekretaris  dan  wakil  ketua  Pengurus Wilayah  NU  (PWNU)  Jawa  Timur,  dan  akhirnya  mendapatkan  amanah  sebagai  ketua  PWNU Jawa Timur pada tahun 1992. Akhirnya, pada tahun 1999 ia menjadi orang nomor satu di PBNU dengan menggantikan Gus Dur yang berhasil memenangi pemilu bersama Megawati. Di samping itu, tentu saja KH. Ahmad Hasyim Muzadi didaulat untuk menjadi Sekjen International Confrence
3 H.A. Hasyim Muzadi, Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam) (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 3.
of Islamic Scholar (ICIS) pada tahun 2004, dan juga disusul amanah sebagai anggota Commission of  Eminent  Persons  (CEP)  Organization  of  Islamic  Confrence  (OIC)  pada  tahun  2006.  Tidak hanya sampai di situ, ia juga aktif sebagai anggota Majelis Pelaksana Muslim World League pada tahun 2006, dan  menjadi Presiden World Confrence of Religions for Peace (WCRP) pada tahun yang sama. 4
Kyai  Moderat  kelahiran  8  Agustus  1944  ini  menjabat  sebagai  Anggota  Dewan Pertimbangan Presiden di era Joko Widodo dan sempat menjadi salah satu calon Wakil Presiden Republik  Indonesia  mendampingi  Megawati  Soekarno  Putri  pada pemilihan  umum  Presiden Indonesia 2004. Kyai Kharismatik ini Wafat pada hari Kamis, 16 Maret 2017 (16/7) sekitar pukul 06.15 setelah sebelumnya mengalami sakit akibat penyakit sesak nafas yang dideritanya. 5

## B. Konsep Hukum Tentang Negara Menurut Hans Kelsen
Menurut  Hans  Kelsen,  Negara  merupakan  tatanan  perbuatan  manusia  yang  disebut dengan  tatanan  hukum,  tatanan  yang  menjadi  pedoman  bagi  perbuatan-perbuatan  tertentu manusia, ide bagi para individu untuk menyesuaikan perbuatannya. 6
Setelah  menjelaskan  perbuatan  manusia  yang  diarahkan  kepada  tatanan  hukum,  Hans Kelsen  menegaskan  karakter  normatif  dari  negara,  yaitu  bahwa  kualitas  terpenting  dari  Negara adalah  suatu  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dari  para  individu.  Negara  hanya  dapat  menjadi kekuasaan  yang  membebankan  kewajiban  jika  ia  merupakan  tatanan  norma,  khususnya  jika kekuasaan itu dianggap berdaulat. 7
Dalam  konteks  keindonesiaan,  pandangan  Hans  Kelsen  merefleksikan  lahirnya  negara Indonesia  yang  tidak  terlepas  dari  fakta-fakta  kepentingan  individu  yang  merumuskan  tentang bentuk dan dasar negara. Namun sejauh perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa orde lama hingga masa sekarang (orde reformasi), kenyataan dalam prakteknya tidak sesuai dengan  keharusan  dari  yang  dicita-citakan,  terutama  konsep  awal  dari  sila  pertama  Pancasila tentang  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluknya.  Konflik  antara  kenyataan  dan keharusan  ini  tidak  terlepas  dari  kegagalan  para  pemimpin  ini  memahami  sejarah  bangsanya, terutama  tentang  peran  besar  umat  Islam  sebagai  penduduk  mayoritas  di  negeri  ini  dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi sebuah negara yang berdaulat. Atau dalam pengertian  lain,  negara  sebagai  sebuah  tatanan  hukum  masih  belum  sepenuhnya  berhasil mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian penting dari sistem norma yang berlaku.
4 Hasyim Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin  Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia" (paper presented at the Pidato Pengukuhan Honoris Causa, Surabaya, 2006), hlm. 50.
5 „5 Gagasan Inspiratif KH Ahmad Hasyim Muzadi yang Wajib Anda Diketahui‟, Lyceum.id , 2017 <https://www.lyceum.id/5-gagasan-inspiratif-kh-hasyim-muzadi/> [accessed 26 March 2018].
6 Ibid., hlm. 271.
7 Ibid., hlm. 272.

## C. Hubungan Agama dan Negara
Hingga kini, para  pemikir  muslim dengan berbagai perspektif dan latar belakang kajian, menyuguhkan  konsep  formulatif  mengenai  hubungan  antara  Islam,  negara,  dan  rakyat. Kecenderungan  pluralitas  konsep  ini  dikarenakan  masih  adanya  berbagai  postulat  yang  tak terpikirkan ( unthought ) dan tak dapat dipikirkan ( unthinkable ) yang bermuara pada diktum: Islam identik dengan agama, agama dengan Islam, dan Islam dengan dunia. 8
Berbagai  postulat  tersebut,  di  antaranya: pertama, ada  kesinambungan  antara  masa  lalu dan  masa  sekarang  di  dunia  muslim  dan  juga  Islam  itu  sendiri; kedua, Islam  identik  dengan negara; ketiga, akibat dari poin kedua, pengidentikan Islam sebagai agama  yang berbeda dengan agama-agama  besar  dunia  lainnya; keempat, mentalitas  orang  beriman,  yang  terdidik  secara teoritik dan praktik dengan pengidentikan ini. Mentalitas itu mengelak dari perubahan historis. Ia bebas  dari  historisitas  namun  dianut  dengan  sangat  teguh  sehingga  terus  melekat  pada  sejarah masyakarat  muslim; kelima, agama  bagi  umat  Islam  merupakan  landasan  penting  dan  pusat identitas dan kesetiaan; dan keenam, Islam merupakan kekuatan pemersatu dan pemberi dorongan moral ( moral force ). 9
Kiranya tepat apabila faktor-faktor di atas mempunyai relevansi dengan apa yang disebut oleh Bassam Tibi dengan fenomena  “repolitisasi Islam”,  yang  mengandung  makna bahwa Islam dijadikan  sebagai  ideologi  politik. 10 Menurut  Bassam  Tibi,  gejala  repolitisasi  Islam  ini  paling tidak  disebabkan  oleh  dua  hal: pertama ,  umat  Islam  sedang  mengalami  krisis  identitas; kedua, adanya krisis sosial—dan ekonomi serta gejala pemiskinan yang melanda umat Islam—sehingga keadaan  ini  menjadi  lahan  subur  tumbuhnya  ideologi-ideologi  keagamaan  yang  menawarkan janji-janji pembebasan.
Repolitisasi  Islam  ini  dalam  kehidupan  bernegara  melahirkan  sebuah  antitesis  yang disebut  sebagai  “depolitisasi  Islam”,  yaitu  upaya  memarginalkan  peran  agama  dalam  wilayah negara  (sekuler).  Selain  itu,  ada  pula  yang  mengambil  jalan  tengah  di  antara  dua  konstruksi berpikir  ini.  Yaitu  dengan  menjadikan  agama  dan  negara  tidak  dalam  wilayah  integral,  juga  tak mengambil  jalan  sekuler.  Agama  dan  negara,  dalam  pandangan  ini,  memiliki  peran  saling memberi dan mengisi, tanpa harus bersatu secara langsung, ataupun berhadapan secara frontal.
Terdapat tiga teori dasar sebagai “pisau analisis” dinamika hubungan antara Negara dan Agama. 11
8 Muhammad  Arkoun,  "Kritik  Reformasi  Islam,"  in Dekonstruksi  Syariah:  Kritik  Konsep  dan Penjelasan Lain , ed. Karl Vogt (Yogykarta: LKiS, 1996), hlm. 14.
9 Ibid. 10 Bassam  Tibi, Krisis  Modern  Dalam  Peradaban  Islam ,  trans.  Yudian  W.  Asmin  (et  al) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 163.
11 Lihat juga Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia", hlm.
13.
1. Teori Integralistik ( Unified Theory )
Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan negara dan agama yang menganggap  bahwa  negara  dan  agama  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan  suatu  lembaga  politik  dan  sekaligus  lembaga  agama.  Menurut  teori  Integralistik, kepala  negara  adalah  pemegang  kekuasaan  agama  dan  kekuasaan  politik.  Pemerintahan diselenggarakan  atas  dasar  “kedaulatan  ilahi”  ( divine  sovereignty ),  karena  pendukung  teori  ini meyakini  bahwa  kedaulatan  berasal  dan  berada  di  “tangan  Tuhan”. 12 Dari  sinilah  kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam: din wa dawlah, dengan hukum agama sebagai sumber landasan mengatur agama.
Ciri  yang  menonjol  dari  pendukung  teori  ini  adalah  adanya  aksioma  ideologis  yang dibangun  berdasarkan  ajaran  Islam  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  sempurna,  lengkap, komprehensif,  dan  berlaku  universal  untuk  seluruh  umat  manusia  di  semua  tempat  dan  waktu. Sistem  ketatanegaraan  atau  politik  Islam  yang  harus  diteladani  adalah  sistem  yang  dilaksanakan Nabi  Muhammad  SAW  dan  oleh  empat  khalifah  ( al-Khulafa’u  al-Rasyidun ).  Tokoh  utama  dari aliran ini adalah antara lain Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Hasan al- Turabi, dan Abu al-A‟la al Mawdudi. 13
Teori  Integralistik  ini  melahirkan  paham  negara  agama  (teokrasi).  Dalam  paham  negara agama  (teokrasi),  hubungan  negara  dan  agama  digambarkan  sebagai  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman- firman  Tuhan,  dan  segala  tata  kehidupan  dalam  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  dilakukan  atas “titah Tuhan”. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan, sehingga tidak terpisahkan dengan urusan agama.
2. Teori Simbiotik ( Symbiotic Theory )
Menurut  teori  Simbiotik,  hubungan  antara  negara  dan  agama  saling  berkelindan  dan membutuhkan  satu  sama  lain.  Agama  memerlukan  negara  karena  dengan  negara,  agama  dapat berkembang.  Sebaliknya,  negara  juga  memerlukan  agama,  karena  dengan  agama,  negara  dapat berkembang  dalam  bimbingan  etika  dan  moral  spiritual. 14 Aliran  ini  berpendirian  bahwa dalam
12 Marzuki  Wahid  dan  Rumaidi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  Atas  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 24.
13 Lihat  Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual  Muslim Indonesia  Terhadap  Demokrasi  (1966-1993) (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1999),  hlm.57.  Bandingkan dengan  Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta:  UI  Press, 1993), hlm. 1.
14 Rumaidi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia , hlm. 24.
Islam  tidak  terdapat  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  terdapat  seperangkat  tata  nilai  etika  bagi kehidupan bernegara. 15
Teori  simbiotik  membiarkan  tuntutan-tuntutan  realitas  sosial  politik  yang  berkembang, lalu  agama  memberikan  justifikasinya.  Agama  tak  harus  menjadi  dasar  negara.  Negara  hanya menjadi  wilayah  yang  mandiri.  Intervensi  agama  adalah  dalam  wilayah  ketika  negara  telah dianggap  menyimpang  dari  norma-norma  agama.  Husein  Muhammad  menyebut  paradigma simbiotik ini, di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik. 16
Dilihat  dari  keberagaman  eksperimentasi  sejumlah  negara  yang  mayoritas  penduduknya muslim  dalam  menempatkan  agama  dalam  negara,  maka  dapat  dibagi  menjadi  enam  katagori dengan cara melihat kombinasinya dalam menempatkan agama dan shari‟ah Islam:
a. Negara  menjadikan  shari‟ah  (al-Qur‟an  dan  al-Hadits)  sebagai  konstitusi,  contohnya  Saudi Arabia.
b. Negara  yang  konstitusinya  maupun  aturan  dasar  lainnya  (seperti  dekrit  presiden  atau ketentuan  dasar  yang  dimuat  di  luas  pasal-pasal  konstitusi)  mengamanatkan  agar  semua aktivitas penyelenggaraan negara diarahkan dan dibimbing oleh shari‟ah seperti Iran, Libya, Pakistan.
c. Negara  yang  konstitusinya  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  negara  dan  menjadikan shari‟ah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum/Undang-undang, misalnya Mesir.
d. Negara  yang  konstitusinya  menyatakan  Islam  sebagai  agama  negara  tetapi  tidak menyebutkan  shari‟ah  sebagai  sumber  utama  pembuatan  hukum  artinya  shari‟ah  hanya dipandang  sebagai  salah  satu  sumber  dari  beberapa  sumber  pembuatan  hukum  yang  lain, contohnya Irak dan Malaysia.
e. Negara  yang  tidak  menjadikan  Islam  sebagai  agama  negara  dan  tidak  menjadikan  shariah Islam  sebagai  sumber  utama  pembuatan  hukum  namun  mengakui  shari‟ah  sebagai  sumber utama pembuatan hukum yang hidup di masyarakat, contohnya Indonesia. 17
f. Negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler dan berusaha agar shari‟ah Islam tidak mempengaruhi sistem hukumnya, contohnya Turki. 18
15 Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , hlm. 1-2.
16 Husein  Muhammad,  in Pergulatan  Pesantren  dan  Demokratisasi ,  ed.  Ahmad  Suaedy (Yogyakarta: LKiS dan P3M, 2000), hlm. 24.
17 Ahmad  Sukardja,  saat  membandingkan  antara  Piagam  Madinah  dan  UUD  1945  menyatakan bahwa  kedua  konstitusi  ini  menganut  paham  urusan  agama  merupakan  bagian  dari  urusan  negara,  dan hukum  agama  merupakan  sumber  bagi  hukum  negara.  Bedanya  dalam  Piagam  Madinah  menunjuk  pada shari‟ah agama tertentu yakni  shari‟ah  Islam,  sedang dalam  UUD 1945 tidak eksplisit menunjuk shari‟ah Islam.Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-undang  Dasar  NRI  1945:  Kajian  Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakrta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 176- 77.
18 Nurrohman,  "Konsep  Imamat  Menurut  Imam  al-Haramain"  (Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 234-35.
3. Teori Sekularistik ( Secularistic Theory )
Istilah  sekularisme  bermakna  “yang  bukan  agama”.  Kata  ini  berasal  dari  bahasa  latin saeculum yang pada mulanya berarti “masa” atau generasi dalam arti waktu temporal. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa saeculum sebenarnya adalah salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Kata lainnya adalah mundus . Tetapi saeculum memiliki arti kata waktu, sedangkan mundus sebagai  kata  ruang.  Sedangkan  lawan  kata  dari saeculum ialah eternum yang  berarti  abadi, kemudian digunakan untuk menunjukan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia. 19 Teori Sekularistik  ini  menolak  paham  teokrasi  dan  simbiotik.  Sebagai  gantinya,  teori  Sekularistik mengajukan pemisahan ( disparitas ) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. 20
Dalam  paham  negara  sekular,  sistem  dan  norma  hukum  positif  dipisahkan  dengan  nilai dan  norma  Agama.  Norma  hukum  positif  ditentukan  atas  kesepakatan  manusia  dan  tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, dengan kemungkinan norma-norma hukum positif tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham sekular memisahkan antara agama dan negara, pada umumya negara sekular membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensif dalam urusan-urusan agama.
Kelompok  atau  pendukung  paham  ini  menekankan  argumentasi  bahwa  tidak  ada  ayat yang  secara  tegas  mewajibkan  pembentukan  pemerintahan  dan  negara,  sekaligus  menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas  yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi  Muhammad. 21 Beliau  hanya  Rasul  yang  membawa  risalah  agama  saja,  tidak  termasuk perintah membentuk negara. 22

## D. Gagasan Moderasi Hukum Islam KH. Ahmad Hasyim Muzadi
Berdasarkan  teori-teori  relasi  Negara  dan  Agama  tersebut,  maka  negara  Indonesia  dapat dipahami bukan negara agama (teokrasi) yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia  juga  bukan  negara  sekuler  yang  sama  sekali  tidak  memperhatikan  agama  dan menyerahkan  urusan  agama  sepenuhnya  kepada  individu  dan  masyarakat.  Sedangkan  dalam falsafah  Pancasila,  hukum  nasional  harus  menjamin  keutuhan  ideologi  dan  integrasi  wilayah Negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.
Analisis  ini  sejalan  dengan  pandangan  Hasyim  Muzadi  bahwa  NU  lebih  memilih menggunakan paradigma simbiotik, yang dapat dilihat dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia
19 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 216.
20 Rumaidi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia , hlm. 28.
21 Ali Abd Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahts fi al-Khilafah wa Hukumah fi al-Islam (Kairo: Mathbaah al-Musyarakah, 1925), hlm. 64-65.
22 Abd.  Salam  Arief,  "Relasi  Agama  dan  Negara  Dalam  Perspektif  Islam," Jurnal  Hermeneia II(2003): hlm. 281.
di tahun 1945, dimana para tokoh NU ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar NKRI. Dengan demikian,  NU  memahami  bahwa  Indonesia  bukan  sebagai  negara  Islam,  ataupun  bukan  negara sekuler,  namun  negara  Pancasila.  Selanjutnya,  agama  dalam  konteks  negara  diletakkan  sebagai sumber  nilai,  dan  secara  fungsional  agama  mengambil  peran tawassuth .  Dalam  pengertiannya, visi kenegaraan NU ialah membangun masyarakat Islam, bukan membangun negara Islam. Tidak hanya itu, agama menjadi spirit konstitusi negara, yang terlihat dalam lima prinsip Pancasila yang semuanya  berada  dalam  sistem  ajaran  semua  agama,  dan  diakui  oleh  semua  tokoh  agama  saat pendirian NKRI tahun 1945. 23
Jadi,  pilihan  atas  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  Indonesia  pada  hakekatnya merupakan  formula  Islam tawassuth khas  Indonesia.  Hal  itu  dapat  dilihat  dengan  penghapusan terhadap  teks  “kewajiban  menjalankan  syariat  Islam”  pada  sila  pertama,  menjadi  upaya menghindari ekstrimitas penerapan Islam di NKRI. Inilah  visi yang selalu dibina dan ditegakkan oleh  NU  dalam  membangun  hubungan  moderasi  antara  agama  dan  negara.  Sebagaimana  yang tercantum dalam keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbundo, yang memutuskan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi final NKRI. Ini bentuk komitmen kebangsaan NU yang berdasarkan pada konsep tawassuth¸ yaitu tasyawur, i’tidal, tasamuh dan tawazun. 24
Adapun  wacana  moderasi  hukum  Islam  yang  hendak  dibangun  dan  diterapkan  Ahmad Hasyim Muzadi dapat dijelaskan dalam berbagai bidang, yakni: Pertama, moderasi dalam sistem kehidupan duniawi yang berarti bahwa ada keseimbangan dalam menjaga dan memelihara antara hak-hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  karena  kedua-duanya  memiliki  nilai  penting  dalam menjaga  kelestarian  dan  kemaslahatan  hidup  yang  berkelanjutan.  Kemaslahatan  hidup  saat  ini tidak hanya bagi Muslim tetapi juga non-Muslim. Kedua, moderasi dalam sistem ekonomi, umat manusia  akan  mencapai  kesuksesan  dan  keberhasilan  sebagaimana  pernah  dilakukan  Nabi Muhammad  dalam  berbagai  perjuangannya  karena  berkat  kerja  ikhlas  dan  kerasnya,  sehingga sunnatullah  berlaku  dalam  kehidupan  umat  manusia  saat  ini.  Demikian  juga  ada  keseimbangan dalam  distribusi  kekayaan  sehingga  disyariatkan  misalnya  zakat  dan  infaq.  Ketiga,  moderasi dalam  tata  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  yang  memberikan  ketentuan-ketentuan    dasar  atau pilar-pilarnya  saja,  sedangkan  penerapannya  secara  detail  dan  konprehensif  tergantung  pada kesepakatan dan pemahaman  masing-masing komunitas berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan  sejarah  yang  dimilikinya.  Keempat,  moderasi  dalam  akidah  yang  berarti  bahwa  umat  Islam tidak boleh memaksakan akidahnya kepada agama lain tetapi harus menghormati dan menghargai kelompok  agama  lain.  Eksistensi  pluralitas  diakui  sebagai  sunnatullah  sebagaimana  dijelaskan dalam  Q.S al-Rum (30): 22, Q.S al-Hujurat (49): 10 dan 13,  yang  memiliki benang  merah  yang
23 Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia", hlm. 15.
24 Ibid., hlm. 16.
bisa ditarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dan semua orang harus merasa bersaudara  senasib.  Kelima,  moderasi  dalam  bidang  hukum  yang  berarti  bahwa  pemberlakuan hukum tidak hanya berpijak pada formalitasnya saja, tetapi juga sekaligus substansinya. 25
Dalam  tataran  empiris,  Ahmad  Hasyim  Muzadi  menjelaskan  bahwa  Nabi  saw  telah memberikan suri tauladan dalam hidup yang damai dan toleran dalam lingkungan yang majemuk. Ketika di Madinah, ia mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama yang damai dengan umat agama lain. Gereja atau sinagog dapat menyelenggarakan peribadatan dengan baik  dan  aman.  Inilah  tujuan  utama  dari  hukum  Islam  adalah  untuk  memberikan  kemaslahatan yang hakiki bagi umat manusia. 26
Akar  pemikiran  wacana  moderasi  hukum  Islam  Ahmad  Hasyim  Muzadi  pada  dasarnya berdasarkan  pada  konsep  Islam  rahmatan  lil  „alamin  sebagaiamana  pandangan  Q.S  al-Anbiya‟ (21):  107  yang  di  kalangan  ulama  ditafsirkan  berikut:    Pertama,  Ahmad  Mushthafa  al-Marâghî berpendapat  bahwa  Allah  tidak  mengutus  Muhammad  dengan  al-Qur‟an  ini  dan  yang  serupa dengan  itu  berupa  syari‟at  dan  hukum  yang  menjadi  pedoman  kehidupan  bahagia  di  dunia  dan akhirat, kecuali untuk memberikan rahmat dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Kedua, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa eksistensi Nabi Muhammad saw adalah rahmat, bukan hanya membawa  ajaran  hukum,  tetapi  sosok  dan  kepribadian  Nabi  Muhammad  saw  adalah  rahmat. Kepribadian  Nabi  Muhammad  menjadi  rahmat  bagi  orang  yang  meneladani,  memahami,  dan menghayatinya dalam kehidupannya. 27
Meneladani  keberhasilan  Nabi  Muhammad  harus  berdasarkan  pada  beberapa  prinsip- prinsip  berikut:  Pertama,  unsur  rasionalitas  karena  keberhasilan  Nabi  tidak  hanya  karena  unsur kerasulan  dan  kedekatan    dengan  Allah  saja,  tetapi  karena  usaha  dan  kerja  kerasnya  yang dilakukan  sesuai  sunnatullah.    Kedua,  unsur  kecerdasan  Nabi  Saw  dalam  menjalankan  kegiatan dakwah  unutuk  menganalisa  dan  mengambil  kesimpulan  atau  keputusan  yang  tepat  dan  akurat yang  terkadang  tidak  bisa  dicapai  oleh  kebanyakan  otak  yang  lain.  Ketiga,  unsur  keseimbangan antara  hati  (heart)  berupa  spiritualitas  dan  moral;  akal  pikiran-wawasan  intelektual  (head),  dan unsur kemampuan teknis (hand). Keempat, unsur komprehensif, bahwa ajaran hukum Islam yang dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  menyentuh  semua  esgi  kehidupan  sebagaimana  yang dirumuskan oleh al-Syâthibî dengan istilah maqâshid al-syar‟iyah  (tujuan syari‟ah/hukum Islam) yang meliputi pemeliharaan jiwa (hifdz alnafs), pemeliharaan agama (hifdz al-din), pemeliharaan
25 Ibid.
26 Ibid. 27 Abuddin  Nata, Islam  Rahmatan  lil  Alamin  Sebagai  Model  Pendidikan  Islam  Memasuki  Asean Community, Makalah  disampaikan  pada  acara  Kuliah  Tamu  Jurusan  Pendidikan  Agama  Islam  Fakultas Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  Senin,  7  Maret  2016  di  Aula  Lt.  5 Gedung Rektorat (Ir. Soekarno), (Malang: 7 Maret 2016), hlm. 3: http://fitk.uinmalang.ac.id /sites/ default/ files/ materi/ Materi%20Kuliah%20Tamu%20PAI%202016_.pdf , (diakses tanggal 12 November 2016)
akal (hifdz al„aql), pemeliharaan harta benda (hifdz al-maal), dan pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl). 28
Dalam  konteks  ini,  Ahmad  Hasyim  Muzadi  merumuskan  hal  yang  sama  bahwa  hukum Islam  harus  mampu  memberikan  ruang  dan  kesempatan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  hidup manusia sehingga kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam dapat terwujud dengan baik dan maksimal. 29
Selanjutnya,  secara  historis,  Ahmad  Hasyim  Muzadi,  menyatakan  bahwa  pada  awalnya sebagian  besar  umat  Islam  di  Indonesia  menganut  ideologi  Islam  moderat  yang  disebut ahlu sunnah  wal  jamaah atau  akrab  dengan  akronim  aswaja  yang  terkonsolidasi  ke  dalam  sistem negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  tetapi  akhir-akhir  ini  mengalami  pergeseran dan pengaruh dari ideologi Islam trans-nasional yang banyak melakukan sejumlah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan keIndonesia-an. 30
Ajaran hukum Islam yang ramah, toleran dan damai telah tertutup dengan nash-nash yang keras secara tekstual karena tidak dipahami secara utuh, walaupun jika dipahami secara mendalam pada  dasarnya  tidak  demikian  keadaannya.  Jika  hukum  Islam  ditegakkan  dalam  kerangka  legal formal  (fiqh  norm)  sekaligus  substansinya  (etic  norm),  tentu  saja  akan  membawa  kemaslahatan bagi  umat  Islam  pada  khususnya  dan  umat  manusia  pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu,  Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hukum Islam sebagai prinsip dan pedoman hidup umat Islam harus  terinternalisasi  sebagai  perilaku,  bukan  hanya  sekadar  menjadi  wacana  keilmuan  semata. Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa wacana moderasi hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan  hidup  manusia  dan  memberikan  ruang  kebaikan  melalui  cara-cara  persuasi  dan bukan represi. 31
Dengan  demikian,  wacana  moderasi  hukum  Islam  itu  hendak  menempatkan  substansi hukum  Islam  sebagai  tujuan  dari  pembangunan  dan  pemberlakuan  hukum  Islam  untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia yang dalam hal ini di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, sehingga wacana hukum Islam tidak boleh berpihak kepada kepentingan tertentu yang dapat menjauhkan dari substansi dan tujuan hukum Islam itu sendiri.
28 Ibid.
29 Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia".
30 Ruslani  Burhani  (ed),  “Ahmad  Hasyim  Muzadi:  Radikalisme  bukan  Berasal  dari  Indonesia”, http://www.antaranews.com/berita/571117/hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-berasal dariindonesia?utm_ source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, ( diakses tanggal 1 Agustus 2016).
31 “KH.  Ahmad  Hasyim  Muzadi:  Islam  Beri  Kebaikan  untuk  Umat  Manusia” http://walisongoonline.com/ hasyim-muzadi-islam-beri-kebaikan-untuk-umat-manusia/ , (diakses tanggal 18 Juni 2016).

## KESIMPULAN
Gagasan-gagasan pemikiran Ahmad Hasyim Muzari tentang kebangsaan dan kenegaraan tidak terlepas dari posisinya sebagai kader nahdiyyin dan jabatannya sebagai ketua PBNU periode 1999-2010, atau dapat disebut bahwa pemikirannya merupakan representasi dari visi dan misi NU itu  sendiri  yaitu  menegaskan  bahwa  agama  membutuhkan  negara  sebagai  instrumen  dalam menjamin  dan  mengembangkan  agama,  sebaliknya  negara  memerlukan  agama  untuk  pembinaan moral dan etika.
Pemikiran  Ahmad  Hasyim  Muzadi  dapat  ditempatkan  sebagai  kelompok  cendekiawan muslim yang mendukung teori simbiotik dalam konteks relasi atau hubungan agama dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri. Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993) . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Arief,  Abd.  Salam.  "Relasi  Agama  dan  Negara  Dalam  Perspektif  Islam." Jurnal  Hermeneia II (2003).
Arkoun,  Muhammad.  "Kritik  Reformasi  Islam."  In Dekonstruksi  Syariah:  Kritik  Konsep  dan Penjelasan Lain , edited by Karl Vogt. Yogykarta: LKiS, 1996.
Dahlan,  Moh.  "Gagasan  Islam  Kontemporer  M.  Amin  Abdullah." Academica  Lemlit  IAI  Nurul Huda 02 (2007).
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State .  Translated  by  Raisul  Muttaqin.  Edited  by Nurainun Mangunsong, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. New York: Russel and Russel, 1971.
Madjid, Nurcholis. Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan . Bandung: Mizan, 1987.
Muhammad,  Husein.  In Pergulatan  Pesantren  dan  Demokratisasi ,  edited  by  Ahmad  Suaedy. Yogyakarta: LKiS dan P3M, 2000.
Muzadi,  H.A.  Hasyim. Membangun  NU  Pasca  Gus  Dur  (Dari  Sunan  Bonang  Sampai  Paman Sam) . Jakarta: Grasindo, 1999.
Muzadi,  Hasyim.  "Islam  Rahmatan  Lil  'alamin  Menuju  Keadilan  dan  Perdamaian  Dunia."  Paper presented at the Pidato Pengukuhan Honoris Causa, Surabaya, 2006.
Nurrohman.  "Konsep  Imamat  Menurut  Imam  al-Haramain."  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah, 2004.
Rasyid,  Muhammad  Makmun.  "Islam  Rahmatan  lil'alamin  Perspektif  KH  Hasyim  Muzadi."
Episteme XI (2016).
Raziq, Ali Abd. al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahts fi al-Khilafah wa Hukumah fi al-Islam . Kairo: Mathbaah al-Musyarakah, 1925.
Rumaidi,  Marzuki  Wahid  dan. Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  Atas  Hukum  Islam  di  Indonesia . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama . Bandung: Mizan, 1999.
Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran .  Jakarta:  UI  Press, 1993.
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk . Jakrta: Sinar Grafika, 2014.
Syamsuddin, M. Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam."
In Politik  Demi  Tuhan,  Nasionalisme  Religius  di  Indonesia ,  edited  by  Abu  Zahra. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
Tibi,  Bassam. Krisis  Modern  Dalam  Peradaban  Islam .  Translated  by  Yudian  W.  Asmin  (et  al). Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
„5  Gagasan  Inspiratif  KH  Hasyim  Muzadi  yang  Wajib  Anda  Diketahui‟, Lyceum.id ,  2017 <https://www.lyceum.id/5-gagasan-inspiratif-kh-hasyim-muzadi/>  [accessed  26  March 2018]
„Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia‟, BPS <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> [accessed 28 March 2018]
„Visi  Misi‟, Nahdlatululama.Id: Layanan Digital Untuk Nahdliyin & Indonesia
<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/> [accessed 28 March 2018]
<http://sinonim.sepenuhnya.com/2017/08/apa-arti-ungkapan-kursi-panas.html> [accessed 28 March 2018]