Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## ANALISIS EVALUASI KINERJA TERHADAP PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
Gustina Rizky 1 , Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
Gustinarizky8@gmail.com 1 Fadhilahahmad@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The  goal  of  this  study  is  to  find  out  how  the  North  Sumatera  Province  Communication  and Information Office allocates performance allowances and how employees perform in connection to  their  performance.  This  study  used  a  descriptive  technique  based  on  secondary  data  from regulatory data and primary data from interviews with personel from the North Sumatra Province Department of Communication and Information Technology.
Keywords: performance evaluation, performance allowance, Department of Communication and Information of North Sumatra Province

## ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana tunjangan kinerja diperoleh dan mengukur kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metodologi deskriptif. Hal ini berdasarkan data sekunder dari peraturan dan  data  primer  dari  wawancara  dengan  staf  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci: Evaluasi Kinerja , Tunjangan Kinerja , Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

## PENDAHULUAN
(Wardana & Agustina, 2018) Untuk meningkatkan kinerja karyawan, sangat penting untuk memahami bagaimana menginspirasi orang untuk memberikan kemampuan unik mereka kepada organisasi  untuk  meningkatkan  hasil  kualitas  produk  atau  layanan.  Bisnis  dapat  mengevaluasi kinerja karyawannya melalui peningkatan kinerja karyawan melalui metode akuntabilitas setiap karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menurut (Aini, 2019), evaluasi atau penilaian kinerja  adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  oleh  pemimpin  untuk  menentukan  apakah  seorang
pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Karyawan berkinerja pada tingkat tinggi karena mereka terlibat dalam tindakan proaktif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik mereka dan mendorong kesejahteraan karyawan saat  bekerja.  Menurut  temuan  studinya  (Widyaningrum,  2020),  keberhasilan  pencapaian  suatu tujuan  organisasi  ditentukan  oleh  pencapaian  kinerja  karyawannya.  Kemampuan  karyawan  di tempat  kerja  sudah  mapan.  Ketika  solusinya  menjadi  tidak  mencukupi,  seseorang  harus menghindari menilai lembaga tujuan pencapaian itu sendiri. Jika sebuah lembaga efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, itu dapat digambarkan sebagai lembaga yang sukses. Seiring berjalannya  waktu,  semua  perusahaan,  termasuk  yang  bergerak  di  sektor  publik,  akan  mampu bersaing untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pekerja sangat penting untuk pengoperasian Hal,  dan  tidak  ada  tugas  yang  dilewati  oleh  pekerjanya.  Kemampuan  seorang  karyawan  untuk bekerja  secara  optimal  dan  efektif  harus  dapat  diamati  atau  diukur  melalui  kinerja  karyawan tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, diikuti dua lusin revisi, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010. yang memberikan beberapa tunjangan kepada pegawai negeri di samping upah mereka. Aparat pemerintah dapat memperoleh tunjangan dan fasilitas selain uang penerimaan,  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  ASN  Nomor  5  Tahun  2014.  Tunjangan  kinerja merupakan  salah  satu  manfaat  yang  diperoleh  pejabat  pemerintah.  Tunjangan  kinerja dikompensasikan berdasarkan prestasi kerja karyawan (Irfan, 2018).
Tunjangan  kinerja  mengacu  pada  kompensasi  yang  dibayarkan  sebagai  pengakuan  atas keberhasilan  karyawan  dalam  kinerja  pekerjaan  mereka  dalam  menghadapi  permintaan  untuk reformasi  birokrasi.  Kompensasi  berbasis  kinerja  merupakan  komponen  kebijakan  pemerintah yang secara intrinsik terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan komitmen untuk clean government dan good governance. Keberhasilan pelaksanaan reformasi berbasis kinerja pegawai diukur oleh Kementerian PANRB (Rinaldi et al., 2020).
Memfasilitasi terciptanya kinerja Manfaat tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali semangat  dan  motivasi  karyawan,  sehingga  mereka  dapat  bekerja  lebih  efektif  dan  produktif. Namun,  masih  banyaknya  pegawai  ASN  yang  keluar  pada  jam  kerja  sehingga  menimbulkan permasalahan  pada  kinerja  pegawai.  Misalnya,  seorang  karyawan  dapat  bekerja  semata-mata untuk kehadiran, kemudian meninggalkan kantor karena alasan pribadi, diikuti dengan panggilan masuk ke rumah lain tentang layanan masyarakat.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala yang melapor kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pencapaian kinerja dalam hal pelaksanaan tujuan, rencana, dan kegiatan belum maksimal. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemeliharaan instansi masih belum  maksimal,  terbukti  dari  beberapa  faktor,  antara  lain  tingginya  tingkat  keluar  masuknya karyawan dari kantor pada saat jam kerja, kurangnya disiplin kehadiran, dan kurangnya kehati- hatian saat menggunakan kehadiran elektronik untuk menjadwalkan rumah.
Berdasarkan uraian di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara baru-baru  ini  memberikan  bonus  kinerja  berupa  kompensasi  pegawai  yang  lebih  tinggi  dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kinerja aparatur instansi  pemerintah  belum  mencapai  puncaknya.  Suatu  fenomena  atau  fakta  yang  menarik perhatian  peneliti  Untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul Analisis  Evaluasi  Kinerja Penerimaan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

## KAJIAN LITERATUR

## 1. Definisi Evaluasi Kinerja
Menurut  Mangkunegara  (2016),  evaluasi  kinerja  adalah  suatu  proses  dimana  seorang pemimpin menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Whittaker (The Management Performance Result Act  OF  2001:  90  mendefinisikan  pengukuran  kinerja  sebagai  alat  yang  digunakan  oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas, membuat keputusan, dan meminta pertanggungjawaban individu. Metrik kinerja kunci dan sistem terdiri dari: 1) Perencanaan dan pencapaian target, 2) Pengembangan ukuran yang relevan, 3) Hasil pelaporan format teratas, dan 4) Informasi Penggunaan.

## 2. Definisi Tunjangan Kinerja
Menurut  Sedarmayanti  (2008:65),  tunjangan  kinerja  pada  dasarnya  merupakan  komponen dari  sistem  insentif,  yaitu  gaji  yang  memberikan  imbalan  yang  bervariasi  tergantung  pada berbagai  pencapaian.  Dua  individu  dengan  jabatan  yang  sama  mungkin  mendapatkan  insentif yang  sangat  berbeda  berdasarkan  kinerja  mereka.  Karyawan  mendapatkan  insentif  sebagai semacam motivasi finansial atas kontribusi mereka terhadap layanan dan kesuksesan organisasi. Insentif adalah sejumlah uang yang secara teratur ditambahkan ke remunerasi karyawan.
Penghasilan  tambahan  berupa  tunjangan  kinerja  merupakan  kompensasi  yang  diberikan kepada pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2018. Golongan Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  diklasifikasikan  menurut  struktur  jabatan golongannya dan golongan tingkatan pangkat/golongannya, sedangkan Kelompok Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diklasifikasikan menurut struktur jabatan golongannya dan tingkatan golongan/golongannya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Studi
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh data  dan  informasi  yang  relevan  tentang  masalah  yang  dihadapi.  Data  adalah  informasi  yang dikumpulkan  melalui  studi  atau  melalui  referensi  untuk  mengetahui  besarnya  besaran  kinerja tunjangan  penerimaan  yang  diperoleh  pekerja,  khususnya  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sebuah  organisasi  pemerintah  yang  pegawainya  mendapatkan  tunjangan  bulanan  berdasarkan kinerjanya. Studi objek pemilihan akan berlangsung di Jl. HMSaid No.27 Medan, dekat dengan tempat tinggal peneliti, untuk memaksimalkan efisiensi waktu. Antara 17 Januari dan 17 Februari 2022.

## Metode Pengumpulan Data
Peneliti akan mengumpulkan data menggunakan  pendekatan setelah memeriksa seluruh rangkaian hasil. Melalui wawancara dengan banyak personel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, serta observasi terhadap layanan Internet dan sumber lain yang relevan, data-data yang diperlukan dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara,  pandangan  pegawai  terhadap  kinerja tunjangan penerimaan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Penambahan penghasilan PNS berdasarkan SKP dan PKP Jabatan Pimpinan Tinggi Menengah, Jabatan Pimpinan Pratama, Pengurus, Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
POSISI TAMBAHAN PENDAPATAN KARYAWAN/BULAN SKP pkp Sekretaris Provinsi   setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Menengah Rp 57.000.000 Rp38.000.00 0 Asisten Sekdaprovsu dan Staf Ahli Gubsu sederajat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Rp30.000.00 0 Rp20.000.00 0 Kepala Dinas/Lembaga, Sekretariat dan Kepala Satpol PP sederajat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II.a ) Rp30.000.00 0 Rp20.000.00 0 Jabatan Pimpinan Tinggi Tingkat Dasar Eselon II.b Rp 24.000.000 Rp 16.000.000 Tingkat Administrator   eselon III.a Grup IV Rp 14.000.000 Rp 8.400.000 Grup III Rp 12.000.000 Rp 8.000.000

## Tingkat Administrator   eselon III.b
Grup IV Rp 12.000.000 Rp 8.200.000 Grup III Rp 11.000.000 Rp 7.000.000
Sub Bagian/Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bagian sederajat dengan Supervisor Jabatan Sederajat Eselon IV.a
Grup IV Rp 7.500.000  Rp 4.850.000 Grup III Rp 6.500.000  Rp 4.500.000
Sub Bagian/Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bagian setingkat dengan Pengawas Jabatan Sederajat Eselon IV.b
Grup IV Rp 7.000.000  Rp 4.200.000 Grup III Rp 6.000.000  Rp 4.000.000 Penerimaan / Pengeluaran Bendahara Rp 4.500.000  Rp 2.500.000 Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Pengeluaran Rp3.500.000 Rp 2.000.000
Staf yang setara dengan Pelaksana Posisi
sebuah. Grup IV Rp 3.250.000  Rp 1.500.000
b. Grup III Rp 2.750.000 Rp1.250.000
c. Grup I dan II
Rp 2.500.000  Rp 1.000.000
Berdasarkan tabel di atas, Tunjangan Kinerja Pegawai disesuaikan setiap bulannya untuk setiap jabatan yang dijabat pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Peneliti menyelaraskan hal ini dengan penelitian masalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait partai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Data  lapangan  digunakan  untuk  menginformasikan  wawancara  yang  dipimpin  peneliti  yang bertujuan  untuk  mengidentifikasi  solusi  untuk  kesulitan  yang  ada.  Sebagai  contoh  yang cemerlang, peneliti mengutip seorang pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang diberi kompensasi kinerja untuk memastikan hasil subjektif yang asli dan melakukan penelitian. Menganalisis data dengan menampilkan berbagai jawaban informan.
Peneliti  menemukan  bahwa  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi Sumatera Utara ditentukan oleh prestasi dan kedisiplinan pegawai, bukan oleh kelompok, dan  semakin  tinggi  prestasi  dan  kedisiplinan  pegawai  maka  semakin  tinggi  pula  prestasi  kerja pegawai  yang  diperbolehkan.  kerja.  Jika  seorang  karyawan  memenuhi  sasaran  kinerja  yang ditetapkan  dalam  waktu  satu  bulan  dan  menunjukkan  disiplin  dalam  mengikuti  peraturan,  ia memenuhi syarat untuk Tunjangan Kinerja 100 persen. Di sisi lain, jika seorang karyawan gagal mencapai serangkaian target dalam waktu satu bulan dan melanggar peraturan yang ada (tanpa menghadapi tindakan disipliner), orang tersebut berhak atas Tunjangan Kinerja 100%.
Gubernur  Sumut  telah  menetapkan  standar  kinerja  tunjangan  pengurangan  pelaksanaan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut sebagai berikut:
1. Jika seorang karyawan tidak melapor untuk  bekerja setiap hari, tunjangan kinerjanya akan dikurangi sebesar 5%.
2. Jika  seorang  karyawan  tidak  menghadiri  apel  pada  hari  Senin,  penghargaan  kinerja  akan dikurangi 5% per apel dari tunjangan kinerja keseluruhan.
3. Karyawan yang tidak mengunjungi apel pada hari besar atau pada hari yang ditentukan akan dipotong 10% dari total tunjangan kinerja mereka dari gaji kinerja mereka.
4. Apabila  ditemukan  salah  satu  pegawai  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  yang  ditetapkan tentang  pakaian  dinas,  maka  remunerasi  kinerja  akan  dikurangi  sebesar  5%  dari  seluruh tunjangan kinerja.
5. Karyawan yang terlambat 15 menit untuk bekerja akan dipotong 0,25 persen dari keseluruhan tunjangan kinerja mereka dari insentif kinerja mereka.
6. Setiap  hari  seorang  karyawan  terlambat  lebih  dari  15  sampai  30  menit  untuk  bekerja, penghargaan  kinerja  mereka  akan  diturunkan  sebesar  0,5  persen  dari  seluruh  tunjangan kinerja mereka.
7. Karyawan  yang  terlambat  lebih  dari  30  hingga  60  menit  setiap  hari,  tunjangan  kinerjanya diturunkan sebesar 1%.
8. Karyawan yang datang terlambat lebih dari 60 menit akan dipotong bonus kinerja hariannya sebesar 2,5 persen.
9. Setiap  karyawan  yang  pulang  kerja  15  menit  lebih  awal  akan  dipotong  0,25  persen  dari seluruh tunjangan kinerja mereka.
10. Jika seorang karyawan  meninggalkan pekerjaan  lebih dari 15 sampai 30 menit  lebih awal, tunjangan kinerjanya diturunkan sebesar 0,5 persen dari total pembayaran kinerja.
11. Setiap  karyawan  yang  pulang  kerja  lebih  awal  selama  lebih  dari  30  hingga  60  menit  akan dipotong 1% dari keseluruhan tunjangan kinerja mereka.
12. Ketika  karyawan  meninggalkan  pekerjaan  lebih  dari  60  menit  lebih  awal  dan/atau  untuk waktu  yang  lama,  pembayaran  kinerja  mereka  diturunkan  sebesar  2,5  persen  dari  seluruh tunjangan kinerja mereka.
Staf  Sub  Bagian  Keuangan  yang  diperiksa  membenarkan  salah  satu  kesaksian  buruh sebagai  Bendahara  Pengeluaran  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumut.  Berikut petikan wawancara dengan salah satu pekerja Sub Bagian Keuangan: “Tunjangan Kinerja Besar Saya mengambil pembayaran satu bulan yang biasanya berbeda dari bulan sebelumnya. Maksimal SKP dan PKP untuk karyawan Golongan III ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.750.000 dan Rp  1.250.000.  Namun,  yang  disetujui  seringkali  menyimpang  dari  total  karena  pelanggaran sebelumnya seperti tidak masuk kantor atau tidak mengikuti apel hari Senin telah ditiadakan.”
Untuk  mengkaji  kinerja  pegawai  kinerja  tunjangan  penerimaan,  peneliti  dapat mengandalkan  temuan  penelitian.  Berikut  ini  adalah  kesimpulan  spesifik  dari  tinjauan  kinerja karyawan  untuk  mendapatkan  tunjangan  yang  kinerjanya  buruk,  antara  lain,  melebihi  ruang lingkup penelitian:
1. Disiplin jam kerja
Dalam  hal  kedisiplinan  jam  kerja,  sebagian  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi Sumut masih melanggar aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumut. Mereka tahu apa dampaknya jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, namun masih belum optimal dalam penerapannya. Sehingga mereka harus menerima dampak yang terjadi dari  tindakan  mereka,  salah  satunya  adalah  pengurangan  jumlah  tunjangan  kinerja  yang mereka dapatkan.
2. Proses pelaksanaan pekerjaan Dalam  hal  proses  pelaksanaan  pekerjaan,  sebagian  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan mudah dan mempercayai peserta magang dalam menjalankan  tugasnya.  Mereka  juga  kurang  maksimal  dalam  mengawasi  pekerja  magang dalam  mengerjakan  tugas-tugas  tersebut.  Sehingga  terjadi  pengulangan  tugas  yang  telah dikerjakan kepada peserta magang.
3. Tetapkan sikap dan tanggung jawab
Pengaturan sikap dan tanggung jawab sangat penting untuk diterapkan oleh siapa saja. Namun masih  ada  beberapa  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara yang tidak menerapkan hal tersebut, hal ini disebabkan oleh semangat kerja yang lemah dalam menerima resiko yang akan didapat.
.

## KESIMPULAN
Berikut  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  Analisis  Evaluasi  Kinerja  Tunjangan  Kinerja Pegawai  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagaimana  telah dijelaskan  dan  dibahas  sebelumnya:  1.  Gubernur  Sumatera  Utara  telah  menetapkan  Tunjangan Kinerja  bagi  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara,  dan Tunjangan  Kinerja  juga  diberikan  sesuai  dengan  kinerja  masing-masing  pegawai  dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak terjadi pelanggaran kinerja sebulan, insentif dibayarkan penuh berdasarkan posisi. Namun, jika ada batasan yang dilanggar, peraturan memberikan pengurangan tunjangan kinerja. 2. Tunjangan kinerja tidak membantu dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan banyaknya  permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  3.  Berbagai  kondisi  dapat  menyebabkan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara bekerja kurang maksimal dan efektif dalam pengambilan tunjangan kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (1), 43.
https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671
Irfan, M. (2018). Analisis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Civil Service , 12 , 69–82.
Rinaldi, Qadarsih, A. M., & Nurfitri. (2020). Analisis Tunjangan Kinerja POLRI Di POLRES
KERINCI. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha) , 2 , 6–30. Wardana, L. W., & Agustina, Y. (2018). Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Pemerintahan Kota Mojokerto. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 3 (1), 65–84. https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.334 Widyaningrum, M. enny. (2020). Evaluasi kinerja: untuk meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan .