## KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
The Rule of Law of an Alumni Function in the Implementation of Higher Education in the Lampung University
Tomy Pasca Rifai Lembaga Bantuan Hukum Sopian Sitepu & Partners Email: tomypasca1@gmail.com

## Abstract
The  readiness  of  legal  protection  in  the  Law  No.  20  of  2016  on  the Trademarks  and  Geographical  Indications  in  facing  the  ASEAN  Economic Community  emphasizes  the  competitive  economic  region,  namely  the expansion of the definition of the trademark, the registration of international trademark  based  on  Madrid  Protocol,  the  simplification  of  a  trademark registration  period  procedures,  the  guidance  and  supervision  of geographical  indications,  the  use  of  electronic  or  non-electronic  media,  as well  as  network  documentation  system  and  geographical  indications organized  by  electronic  devices  and/  or  non-electronic  which  accessible nationally and internationally.
Keywords: ASEAN  Economic  Community,  trademarks,  geographical indications, national interest

## Abstrak
Kesiapan  perlindungan  hukum  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  Dagang  dan  Indikasi  Geografis  dalam  menghadapi  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  menekankan  wilayah  ekonomi  yang  kompetitif,  yaitu perluasan  definisi  merek  dagang,  pendaftaran  merek  dagang  internasional berdasarkan Protokol Madrid, penyederhanaan periode prosedur pendaftaran merek,  bimbingan  dan  pengawasan  dari  indikasi  geografis,  penggunaan media elektronik atau non-elektronik, serta sistem jaringan dokumentasi dan
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
indikasi  geografis  yang  diselenggarakan  oleh  perangkat  elektronik  dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.
Kata  Kunci: Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,  Merek  Dagang,  Indikasi Geografis, Kepentingan Nasional

## A. Pendahuluan
Perkembangan  dunia  di  era  millenium  ketiga  ini  ditandai  dengan semakin  pesatnya  loncatan  kemajuan  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (IPTEK).  Perkembangan  ini  terasa  semakin  multi  dimensi  ketika dihadapkan  pada  tuntutan  dan  kebutuhan  manusia  yang  beragam. 1
Kompleksitas  ini  semakin  bertambah  manakala  dihubungkan  dengan  pola interaksi  bisnis  yang  terjalin  di  masyarakat  modern.  Implikasi  ini  telah mengubah  wajah  perdagangan  dan  perekonomian  dunia  menjadi  bentuk bisnis  secara  global . Globalisasi  ekonomi  berarti  terintegrasinya  ekonomi berbagai  negara  menjadi  satu  seolah-olah  tanpa  dibatasi  oleh  kedaulatan negara. Salah satu ciri bisnis yang paling dominan pada globalisasi ekonomi adalah  sifatnya  bergerak  cepat,  baik  dalam  transaksi  maupun  pergerakan arus  barang  dan  modal.  Hal  ini  mempengaruhi  pula  terhadap  berbagai peraturan di bidang bisnis yang dengan cepat pula mengalami perubahan. 2
Pada  tahun  2003,  negara-negara  anggota  ASEAN  mengadakan pertemuan  di  Bali  dengan  gagasan  untuk  mewujudkan  cita-cita  kawasan yang  memiliki  integritas  ekonomi  kuat  mulai  dirancang  langkah  awal  dan diprediksikan akan dimulai pada tahun 2020. Selanjutnya, pada pertemuan di Filipina  yang  diselenggarakan  pada  13  Januari  2007,  para  negara-negara anggota  ASEAN  sepakat  untuk  mempercepat  pembentukan  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (dalam  istilah  bahasa  Inggris: ASEAN  Economic Community (AEC)), selanjutnya dalam penulisan   ini disebut sebagai MEA. Latar  belakang  pembentukan  ini  adalah  untuk  persiapan  menghadapi globalisasi  ekonomi  dan  perdagangan  melalui ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan  keputusan  negara  ASEAN  untuk  membentuk  MEA  yang  pada awalnya  baru  akan  dimulai  pada  tahun  2020  menjadi  2015  menjadi  acuan untuk  segera  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  daya  saing  antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global. 3
1 Aristeus,  Syprianus.  (2014).  “Peluang  Industri  dan  Perdagangan  Indonesia  Dalam Pelaksanaan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (Industry  and  Trade  Opportunity  of  Indonesia on  ASEAN  Economic  Community): Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional . 3(2): 146.
2 Ibid. , p. 146.
3 Bappeda  Kabupaten  Malang.  (2015). Kabupaten  Malang  menuju  MEA  2015. Jawa  Timur: Bappeda Kabupaten Malang, p. 2.
Pembentukan MEA merupakan salah satu tujuan dari ASEAN. Dalam Piagam  ASEAN,  tujuan  ini  dirumuskan  sebagai, To  create  a  single  market and  production  base  which  is  stable,  prosperous,  highly  competitive  and economically  integrated  with  effective  facilitation  for  trade  and  investment in  which  there  is  free  flow  of  goods,  services  and  investment;  facilitated movement  of  business  persons,  professionals,  talents  and  labour;  and  free flow  of  capital. 4 Pembentukan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  tersebut tertuang dalam cetak Biru MEA 2015 yang ditandatangani tahun 2007 dibuat berdasarkan empat pilar, yaitu: 5
Pilar 1: Pasar Tunggal dan Basis Produksi Pasar Tunggal Melalui  realisasi  MEA,  diharapkan  ASEAN  akan  menjadi  pasar tunggal  dan  basis  produksi.  Pembentukan  ASEAN  sebagai  suatu  pasar tunggal  dan  basis  produksi  akan  membuat  ASEAN  lebih  dinamis  dan  lebih berdaya  saing  dengan  mekanisme  dan  langkah-langkah  baru  guna memperkuat  pelaksanaan  inisiatif-inisiatif  ekonomi  yang  ada  dalam mempercepat integrasi  ekonomi sebagai rencana induk  yang  koheren  dalam pembentukan MEA. Cetak Biru MEA mengidentifikasikan karakteristik dan elemen  MEA  dengan  target  dan  batas  waktu  yang  jelas  untuk  pelaksanaan berbagai  tindakan  yang  disepakati  untuk  mengakomodasi  kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.
Dalam  mendukung  pembentukan  ASEAN  sebagai  sebuah  pasar tunggal  dan  basis  produksi,  maka  hambatan  perdagangan  berupa  tarif  akan dihapuskan,  dan  hambatan  non-tarif  secara  bertahap  juga  akan  dihapus. Perdagangan  dan  sistem  kepabeanan  antar  negara-negara  di  ASEAN  akan terstandarisasi,  sederhana  dan  harmonis  sehingga  diharapkan  dapat mengurangi  biaya  transaksi.  Selain  itu,  Kawasan  ASEAN  juga  akan mengakomodir  pergerakan  bebas  bagi  para  profesional,  sedangkan  Investor yang berminat berinvestasi di ASEAN juga akan diberikan kemudahan untuk berinvestasi  di  berbagai  sektor,  termasuk  di  sektor  jasa.  Pasar  tunggal  dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti, yaitu:
1. Arus barang yang bebas;
2. Arus jasa yang bebas;
3. Arus investasi yang bebas;
4. Arus modal yang lebih bebas;
5. Arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen  dalam  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  adalah  termasuk
12 (dua belas) sektor-sektor prioritas integrasi, yakni:  produk berbasis agro,
4 Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN.
5 Direktorat  Jenderal  Kerja  Sama  Perdagangan  Internasional.  (2015). Menjadi  Juara  Di  Era MEA  2015,  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia http://aeccenter.kemendag. go.id/media/177084/mea-2015-final-29-07-2015.pdf, (diunduh 1 Desember 2016).
transportasi  udara,  otomotif,  e-ASEAN,  elektronika,  perikanan,  pelayanan kesehatan,  produk  berbasis  karet,  tekstil  dan  pakaian,  pariwisata,  produk berbasis kayu dan logistik, makanan, ditambah pertanian dan kehutanan.
Pilar 2: Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Perwujudan  kawasan  ekonomi  yang  stabil,  makmur,  dan  berdaya saing  tinggi  merupakan  tujuan  dari  integrasi  ekonomi  ASEAN.  Terdapat enam  elemen  inti  bagi  kawasan  ekonomi  yang  berdaya  saing  ini,  yaitu:  (i) Kebijakan  persaingan;  (ii)  Pelindungan  konsumen;  (ii)  Hak  Kekayaan Intelektual  (selanjutnya  dapat  disebut  sebagai  HKI);  (iv)  Pembangunan infrastruktur;  (v)  Perpajakan;  dan  (vi) e-commerce .  Negara-negara  anggota ASEAN  telah  berkomitmen  untuk  memperkenalkan  kebijakan  kawasan  di sektor-sektor  prioritas,  memfasilitasi  pergerakan  para  pelaku  usaha,  tenaga kerja  terampil  dan  berbakat,  dan  memperkuat  mekanisme  kelembagaan ASEAN untuk  menjadikan  ASEAN sebuah kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
Pilar 3: Ekonomi yang Merata Di  bawah  karakteristik  ini  terdapat  dua  elemen  utama,  yaitu:  (i) Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM);  dan  (ii)  Inisiatif  untuk Integrasi  ASEAN.  Kedua  inisiatif  ini  diarahkan  untuk  menjembatani  jurang pembangunan  baik  pada  tingkat  UKM  maupun  untuk  memperkuat  integrasi ekonomi  Kamboja,  Laos,  Myanmar  dan  Vietnam  (Kamboja,  Laos, Myanmar, Vietnam/CLMV) agar semua anggota dapat bergerak maju secara serempak  dan  meningkatkan  daya  saing  ASEAN  sebagai  kawasan  yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.
Pilar 4: Integrasi dengan Ekonomi Global ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang  makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang  mendunia. Sehingga, agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, serta untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis,  maka  diperlukan  keseimbangan  dalam  pengembangan  pasar domestik  agar  tetap  menarik  bagi  investasi,  serta  pengembangan  pasar  luar negeri guna mendorong terciptanya lebih banyak sentra produksi di ASEAN. Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  payung  hukum  yang  dapat  mengakomodir persaingan  usaha  yang  adil  untuk  mendorong  proses  integrasi  ekonomi kawasan ASEAN dengan perekonomian global.
Dua  pendekatan  yang  ditempuh  ASEAN  dalam  proses  integrasi dengan  perekonomian  dunia  adalah:  (i)  Pendekatan  koheren  menuju hubungan  ekonomi  eksternal  melalui  Perjanjian  Perdagangan  Bebas  ( Free Trade Area /FTA) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat ( Closer Economic Partnership /CEP);  dan  (ii)  Partisipasi  yang  lebih  kuat  dalam  jejaring pasokan  global.  Selain  itu,  ASEAN  tengah  mengikuti  proses  integrasi kawasan  yang  lebih  luas  dengan  melibatkan  RRT,  Jepang,  Korea,  India,
Selandia Baru, dan Australia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang saat ini di warnai dengan kerja sama baru diantaranya Trans Pacific Partnership (TPP), serta mulai bergulirnya inisiasi pembentukan Free Trade Area on Asia Pacific (FTAAP).
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menekankan  pada  aspek  pilar  kedua yaitu  kawasan  ekonomi  yang  berdaya  saing,  dimana  MEA  yang  akan memberikan  peluang  dan  tantangan  bagi  perkembangan  ekspor  Indonesia kedepan  terutama  menyangkut  daya  saing  perdagangan.  Dalam  sektor manufaktur  dapat  diambil  contoh  misalnya  daya  saing  produk  Indonesia dibandingkan  dengan  negara  ASEAN  lainnya  di  pasar  tujuan  utama  produk Indonesia,  berdasarkan  hasil  kajian  termuktahir  dari  Kementrian Perdagangan  Republik  Indonesia,  dimana  terhadap  posisi  daya  saing Indonesia  di  pasar  dunia  untuk  masing-masing  produk  manufaktur  ekspor secara berurutan adalah: 6
1. Produk  Mesin  :  Daya  saing  Indonesia  masih  kalah  jika  dibandingkan Thailand  dan  Singapura  di  10  negara  tujuan  ekspor  produk  mesin Indonesia;
2. Produk  Otomotif  :  Indonesia  masih  kalah  jika  dibandingkan  dengan Philipina dan Thailand di 10 negara tujuan utama ekspor Indonesia;
3. Produk  Kayu  :  Indonesia  memiliki  daya  saing  yang  sangat  baik  jika dibandingkan  dengan  negara  ASEAN  lainnya.  Malaysia  dan  Thailand berada pada urutan ke-2 dan ke-3 setelah Indonesia;
4. Produk Logam : Indonesia memiliki daya saing untuk produk logam di 10 negara  tujuan  ekspor  utama,  kemudian  disusul  oleh  Philipina  dan Thailand;
5. Produk  Karet  :  Thailand  merupakan  negara  yang  memiliki  daya  saing yang  baik  untuk  produk  karet  di  10  negara  tujuan  ekspor  Indonesia. Sementara  Indonesia  berada  di  urutan  ke-2  dan  Malaysia  berada  pada urutan ke-3;
6. Produk  Alas  Kaki  :  Vietnam  dan  Indonesia  merupakan  negara  yang sama-sama memiliki daya saing yang sangat baik untuk produk alas kaki di 10 negara tujuan ekspor Indonesia;
7. Produk  Plastik  :  Thailand  dan  Singapura  memiliki  daya  saing  di  hampir seluruh  negara  tujuan  ekspor  produk  plastik  Indonesia.  Malaysia  dan Vietnam berada di urutan ke-3 dan ke-4 setelah Thailand dan Singapura.
6 Kementerian  Perdagangan.  (2015). Laporan  Analisis  Daya  Saing  Indonesia  dan  ASEAN Lainnya  di  Pasar  Produk  Utama  Indonesia  Pusat,  Pusat  Kebijakan  Perdagangan  Luar Negeri  Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Perdagangan  Kementerian Perdagangan ,  Pustaka  Daglu,  http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/15/analisis- daya-saing-1465976277.pdf, (diunduh 1 Desember 2016), pp. 117-119.
Daya  saing  produk  plastik  Indonesia  masih  kalah  jika  dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya;
8. Tekstil  dan  produk  tekstil  (TPT)  :  Indonesia  dan  Vietnam  merupakan negara yang sama-sama  memiliki  daya saing yang kuat untuk tekstil dan produk tekstil;
9. Produk  Elektronik:  Malaysia,  Filipina  dan  Singapura  merupakan  negara yang sama-sama memiliki daya saing yang baik untuk produk  elektronik di  10  pasar  tujuan  ekspor  elektronik  Indonesia.  Thailand  dan  Vietnam berada  pada  posisi  ke-4  dan  ke-5,  sementara  Indonesia  masih  kalah dbandingkan dengan negara ASEAN lainnya;
10. Produk  kimia  :  Indonesia  memiliki  daya  saing  yang  baik  untuk  produk kimia di 10 negara tujuan utama ekspor Indonesia, kemudian disusul oleh Singapura, Malaysia dan Thailand.
Kerjasama  regional  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  khususnya merek  juga  terkait  dengan ASEAN  Intellectual  Property  Right  ASEAN  IPR Action  plan (2011-2015).  Adapun  rencana  aksi  tersebut  ditujukan  untuk mengembangkan  kreatifitas  dan  inovasi  yang  didukung  oleh  sistem pendaftaran merek  yang lebih  memberikan  pelayanan terhadap dunia usaha, serta  dapat  meningkatkan  jejaring  dan  koordinasi,  peningkatan  kapasitas, kepedulian  masyarakat,  serta  kontribusi  industri  hak  kekayaan  intelektual khususnya perlindungan hukum merek terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.
Dengan demikian, untuk menyambut era MEA, perkembangan hukum merek  bukan  hanya  untuk  mendasarkan  kepentingan  hukum  baik  pidana maupun  perdata  semata  tetapi  juga  kepentingan  nasional.  Pembaharuan hukum  merupakan  kesadaran  Indonesia  untuk  menjadi  bagian  dari globalisasi  dunia,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  terbaik  bagi perekonomian nasional. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke 4 menegaskan bahwa bagian dari tujuan  pembentukan  pemerintah  Indonesia  adalah  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  sehingga  memerlukan  pengembangan  kewirausahaan baik mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya, merek berperan sangat penting karena pada dasarnya untuk daya berbeda antara suatu barang dengan barang yang lain.
Keberadaan  merek  menjadi  sangat  penting  untuk  menunjukkan reputasi  dari  produk  barang  dan  jasa.  Dengan  demikian,  pembaharuan perlindungan  merek  terkait  dengan  hukum  yang  senantiasa  mampu memenuhi  perkembangan  yang  ada.  Dengan  demikian,  untuk  menyambut era  MEA,  perlu  tercipta  suatu  sistem  perlindungan  hukum  merek  yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.
Selama kurang lebih 14 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001  tentang  Merek,  tercatat  masih  terdapat  kelemahan  dan  belum
dapat  menampung  perkembangan  kebutuhan  praktek  ataupun  tuntutan pelayanan  kebutuhan  hukum  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perbaikan dan  penyempurnaan  terhadap  kelemahan  ketentuan  dalam  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  sangat  diperlukan  dan  dimaksudkan untuk :
1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran Merek.
2. Lebih  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  melakukan pendaftaran Merek, yakni dengan  menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran Merek.
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain.
4. Menyesuaikan  aturan  hukum  di  bidang  Merek  dengan  ketentuan- ketentuan  internasional  di  bidang  Merek  yang  telah  diratifikasi  dan  atau diakselerasi oleh Indonesia. 7
Pengembangan  kekayaaan intelektual  dari solusi teknologi tidak serta merta  membuat  orang  untuk  melupakan  solusi  yang  lama,  dan  biasanya bahkan  tidak  menyebabkan  solusi  yang  lebih  tua  harus  ditarik  dari  suatu pasar: sebaliknya, meningkatkan persaingan, yang cenderung mengikis harga solusi tua dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pilihan dan  kesejahteraan  konsumen.  Tujuan  hukum  persaingan  yang  sehat  adalah kompetisi  itu  sendiri.  Tujuan  inilah  yang  juga  diinginkan  dimana  pada dasarnya  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dari  pelaku  usaha  yang curang  atau  tidak  beritikad  baik  dalam  menjalankan  usahanya,  sehingga kekayaan intelektual tidak dilihat secara skeptis. 8
Selanjutnya, menurut Wahyu Sasongko, indikasi geografis merupakan rezim  hak  kekayaan intelektual  dengan unsur-unsur atau sifat tersendiri ( sui generis ).  Dalam  Perjanjian Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property Right (selanjutnya disebut dengan TRIPs) dinyatakan: for the purpose of this agreement . Berarti, unsur-unsur dalam definisi indikasi geografis merupakan sifat  khas  yang  berbeda  dan  dapat  dibedakan  dengan  rezim  hak  kekayaan intelektual lain. Setidaknya, ada empat unsur pokok indikasi geografis dalam Perjanjian TRIPs, yaitu, pertama, unsur nama geografis untuk mengidentivikasi,  tidak  bersifat  mutlak  tetapi  relatif  karena  dapat menggunakan  nama  non-geografis;  kedua,  unsur  wilayah  dalam  negara sebagai  tempat  produksi  tidak  identik  dengan  wilayah  administratif  namun
7 Panitia  Khusus  RUU  Tentang  Merek.  (2016). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU Tentang Merek , Rapat ke-5, http://www.dpr.go.id, (diunduh tanggal 20 Juni 2016).
8 Rahmawati,  Debrina. et.al.  Perlindungan  Hukum  Atas  Indikasi  Geografis  (Studi Perbandingan  Hukum  Indonesia  Dengan  Australia ),  http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/ index.php/hukum/article/download/1535/1283, (diakses 12 November 2016).
disesuaikan  dengan  kondisi  faktual;  ketiga,  unsur  kepemilikan  dalam indikasi geografis bukan merupakan hak individual ( private right ) tetapi hak komunal  ( communal  right ),  maka  Indikasi  Geografis  merupakan  hak  untuk menggunakan  ( right  to  use );  dan  keempat,  unsur  kualitas,  reputasi,  atau karakteristik  lain  yang  bersifat  alternatif,  maka  suatu  barang  sudah  cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut. 9
Landasan  Filosofis  diterapkan  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  agar  memiliki  makna  dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Walaupun Indonesia menjadi anggota Organisasi  Perdagangan  Dunia,  dan  meratifikasi  beberapa  konvensi internasional  dibidang  HKI,  serta  berkewajiban  melindungi  kepentingan pemilik  Merek  yang  sebenarnya,  dan  beritikad  baik  dapat  melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa  yang  bermutu  baik  dan  unggul,  landasan  sosiologis  dalam  penyusunan naskah  akademik  yaitu  pemerintah  perlu  menciptakan  kebijakan  iklim investasi yang kondusif dan kebijakan mengenai :
1. Penghargaan  terhadap  Merek  lokal,  agar  dapat  bersaing  dengan  merek asing;
2. Memotivasi  masyarakat  agar  tumbuh  sikap  sadar  terhadap  merek-merek lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri
3. Menjamin kepastian hukum bagi pemilik Merek. 10
Landasan  Yuridis  yaitu,  dalam  era  perdagangan  bebas,  HKI merupakan  faktor  penting  dalam  menciptakan  sistem  perdagangan  bebas yang  adil,  dimana  hal  tersebut  sangat  memegang  peranan  penting,  terutama untuk  melindungi  khalayak  ramai  terhadap  tiruan  atau  pemalsuan  barang- barang  danjasa  yang  membonceng  suatu  barang  atau  jasa  yang  sudah terkenal  sebagai  barang  dan  jasa  yang  bermutu  baik  dan  unggul.  Salah  satu ketentuan dalam WTO adalah aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI atau Agreement  on Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property  Right (TRIPs).  Persetujuan  TRIPs  merupakan  persetujuan  yang  mengatur  tentang aspek-aspek perdagangan  yang  mensyaratkan adanya perlindungan terhadap HKI  yang  merupakan  standar  internasional  dan  harus  dipakai  berkenaan dengan  HKI,  termasuk  Merek.  Sejak  berlakunya  UU  No.  15  tahun  2001, dalam  praktiknya  masih  ditemui  kendala-kendala.  UU  No.  15  Tahun  2001 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan
9 Sasongko,  Wahyu.  (2008).  Indikasi  Geografis:  Rezim  HKI  Yang  Bersifat  Sui  Generis, Jurnal  Media  Hukum ,  http://download.portalgaruda.org/article.php?article=98312&val=
648, (diakses 10 September 2016), pp. 107-108.
10 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  (2015). Naskah Akademik  RUU  tentang Merek  2015 .
Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, http://www.bphn.go.id/data/documents/ penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf, pp. 58-63.
harus dirubah dengan  melakukan penyesuaian dengan  konvensi-konvensi  di bidang  Merek,  baik  yang  sudah  diratifikasi  yaitu  Persetujuan  TRIPs, Konvensi Paris dan Trademark Law Treaty , maupun konvensi yang akan  di ratifikasi,  yaitu  Protokol  Madrid. 11 Dengan  demikian,  penulis  meninjau kesiapan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sesuai  dengan kondisi  perekonomian  masyarakat  baik  lokal  maupun  global  dalam  rangka menghadapi  era  MEA.  Perspektif  tentang  ketentuan  hukum  merek  inilah yang  menjadi  lingkup  dari  permasalahan  yang  akan  diuraikan  dalam penulisan ini, oleh karena itu, penulisan ini diberi judul: “Kesiapan Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”.
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pembaruan  substansial  perlindungan  hukum  merek  dan indikasi  geografis  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah  kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam  menghadapi  masyarakat  ekonomi
ASEAN?
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  analitis  dan  pendekatannya  adalah  yuridis  normatif.  Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Pembaruan  Substansial  Perlindungan  Hukum  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis
a. Perluasan Definisi Merek
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek, menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa. Penjelasan  unsur-unsurnya  sebagai  berikut. Sedangkan  terdapat  perluasan  definisi  merek  dalam  ketentuan  undang- undang yang baru, yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menyatakan  “ Merek  adalah tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3
(tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan/atau  jasa” .  Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menyebutkan  bahwa  lingkup Undang-Undang  ini  meliputi  merek  dan  indikasi  geografis  yang  meliputi merek  dagang  dan  merek  jasa.  Merek  yang  dilindungi  terdiri  atas  tanda berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi  dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh  orang atau badan hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

## b. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional
Pasal  52  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  mengenai  ketentuan  permohonan  pendaftaran  merek internasional menyebutkan:
(1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
a. Permohonan  yang  berasal  dari  Indonesia  ditujukan  ke  biro internasional melalui Menteri; atau
b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara  tujuan  yang  diterima  oleh  Menteri  dari  biro internasional.
(2) Permohonan  pendaftaran  Merek  internasional  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
b. Pemohon  yang  memiliki  domisili  atau  tempat  kedudukan hukum  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; atau
c. Pemohon  yang  memiliki  kegiatan  usaha  industri  atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pemohon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  telah mengajukan  Permohonan  atau  memiliki  pendaftaran  Merek  di Indonesia  sebagai  dasar  Permohonan  pendaftaran  Merek internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek
internasional  berdasarkan  Protocol  Relating  to  the  Madrid Agreement Concerning the Internasional Registration of  Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai ”Permohonan Pendaftaran Merek
Internasional”,  yaitu  mengenai:  permohonan  yang  berasal  dari  Indonesia ditujukan  ke  Biro  Internasional  dan  permohonan  yang  ditujukan  ke Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  tujuan  dari  Biro  Internasional. Selanjutnya,  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendaftaran  Merek internasional  berdasarkan Protocol  Relating  to  the  Madrid  Agreement Concerning the Internasional Registration of Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.
c. Ketentuan Mengenai Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak
1) Ketentuan  Lama  Pada  Saat  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  15

## Tahun 2001 tentang Merek
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek,  sebuah  merek  tidak  dapat  didaftar  apabila  merek  yang  dimohonkan tersebut  mengandung  salah  satu  unsur  dibawah  ini: Bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau  ketertiban  umum  tanda-tanda  yang  tidak  memilkiki  daya  pembeda tanda  yang  menjadi  milik  umum  merupakan  keterangan  atau  berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Dengan  demikian  merek  tidak  dapat  didaftar  berdasarkan  unsur sebagai berikut: 12
a) Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
Tanda-tanda  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai  merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dapat  diterima  sebagai  merek, selanjutnya  dapat  didaftar.  Demikian  pula  dilarang  pemakaian  tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum,  terutama  tanda-tanda  yang  dapat menimbulkan  salah  paham  di  kalangan  pembeli.  Dalam  pengertian bertentangan  dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum adalah  apabila  penggunaan  tanda  tersebut  dapat  menyinggung  perasaan, kesopanan,  ketenteraman,  dan  keagamaan  dari  khalayak  umum  atau  dari golongan  masyarakat tertentu. Misalnya penggunaan tanda yang  merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.
b) Tanda tanda yang tidak memiliki daya pembeda
12 Usman,  Rachmadi.  (2003). Hukum  Hak  dan  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: PT. Alumni, p. 329.
Sesuai  dengan  sifat  merek  sebagai  suatu  tanda  untuk  membedakan produk  barang  atau  jasa  seseorang  atau  badan  hukum  dengan  barang  atau jasa  sejenis  orang  lain  atau  badan  hukum,  maka  tanda  yang  tidak  memiliki daya  pembeda  tidak  dapat  diterima  sebagai  merek.  Suatu  tanda  dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut teralu sederhana, seperti satu  tanda  garis  atau  tanda  titik,  ataupun  teralu  rumit  sehingga  tidak  jelas. Misalnya,  lukisan  atau  warna  barangnya  sendiri,  atau  lukisan  botol  atau kotak  yang  dipergunakan  untuk  barang  tersebut.  Anga-angka  dan  huruf- huruf  juga  tidak  mempunyai  daya  pembedaan  sebagai  merek  oleh  karena lazim  dipergunakan  sebagai  keterangan-keterangan  mengenai  barang  yang bersangkutan.
c) Tanda-tanda  yang  bersifat  umum  dan  menjadi  milik  umum  juga  tidak dapat  diterima  sebagai  merek.  Misalnya  tanda  tengkorak  di  atas  dua tulang yang bersilang, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda  seperti  itu  adalah  tanda  yang  bersifat  umum  dan  telah  menjadi milik  umum  dan  selayaknya  tidak  dapat  dieprgunakan  sebagai  suatu tanda  tertentu  untuk  keperluan  pribadi  seseorang.  Demi  kepentingan umum,  tanda-tanda  seeprti  itu  harus  dapat  dipergunakan  secara  bebas  di dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tanda-tanda  yang  demikian  tidak dapat digunakan sebagai merek.
d) Merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya
Sebuah  merek  yang  berisikan  keterangan  atau  berkaitan  dengan barang  atau  jasa  yang  akan  dimohonkan  pendaftarannya  juga  tidak  dapat diterima  untuk  didaftar  sebagai  merek,  karena  keterangan  tersebut  tidak mempunyai  daya  pembeda.  Misalnya,  merek  kopi  atau  gambar  kopi  untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
Menurut  ketentuan  yang  berlaku,  Pasal  6  Undang-Undang  No.  15 Tahun 2001 tentang Merek yang ditolak pendaftarannya antara lain:
a) Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek  milik  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang dan/atau jasa yang sejenis;
Persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya  unsur-unsur  yang  menonjol  antara  merek  yang  satu  dan  merek yang  lain,  yang  dapat  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan  baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur  ataupun  persamaan  bunyi  ucapan  yang  terdapat  dalam merek-merek tersebut yang bersangkutan.
b) Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis;
Dalam  menolak  permohonan  pendaftaran  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan
(1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
(2) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gnecar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya  dan  disertai  bukti  pendaftaran  merek  tersebut  di  beberapa negara
Untuk  menentukan  apakah  suatu  merek  ini  merupakan  merek  terkenal, Pengadilan  Niaga  dapat  memerintahkan  lembaga  yang  bersifat  mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan
c) Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Permohonan  pendaftaran  merek  juga  harus  ditolak  oleh  direktorat Jenderal HaKI, apabila merek tersebut: 13
a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
b) Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  simbol  emblem  negara  atau  lembaga  nasional  (termasuk organisasi  masyarakat  ataupun  organisasi  sosial  politik)  maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
c) Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
Dengan  demikian,  tidak  semua  tanda  dapat  didaftar  sebagai  merek. Hanya  tanda-tanda  yang  memenuhi  syarat  dibawah  ini  yang  dapat  didaftar sebagai merek yaitu:
a) Mempunyai daya pembeda
b) Merupakan  tanda  pada  barang  dagang  atau  jasa  yang  dapat  berupa gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna  atau kombinasi dari unsur tersebut
c) Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bukan tanda  bersifat  umum  dan  tidak  menjadi  milik  umum,  atau  bukan merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya
13 Ibid. , p. 330.
d) Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal
e) Tidak  merupakan,  menyerupai  atau  tiruan  tanda  lainnya  yang  dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu

## 2) Ketentuan Baru Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Terdapat  perubahan  mengenai  merek  yang  tidak  dapat  didaftar  dan ditolak  berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek tidak dapat didaftar jika:
a) Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Penambahan  kalimat  “bertentangan  dengan  ideologi  negara”,  dimana ideologi negara yaitu Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk  mencapai  atau  mewujudkan  empat  tujuan  bernegara,  antara  lain  (1) Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab;  (3) Persatuan  Indonesia;  (4)  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Kelima  sila  tersebut  untuk  mewujudkan empat  tujuan  atau  cita-cita  ideal  bernegara,  yaitu:  (1)  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (2)  meningkatkan kesejahteraan  umum;  (3)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  (4)  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  yang abadi,  dan  keadilan  sosial.  Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan "bertentangan  dengan  ketertiban  umum"  adalah  tidak  sejalan  dengan peraturan  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  sifatnya  menyeluruh  seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan. atau  etika  umum  masyarakat,  dan  menyinggung  ketentraman  masyarakat atau golongan.
b) Sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
Pada  dasarnya  ketentuan  ini  merupakan  perubahan  dari  kalimat “merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya”,  dimana  merek  tersebut  berkaitan  atau  hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,  ukuran,  macam,  tujuan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Yang  dimaksud  dengan  "memuat  unsur  yang  dapat  menyesatkan" misalnya  Merek  "Kecap  No.  l"  tidak  dapat  didaftarkan  karena  menyesatkan
masyarakat  terkait  dengan  kualitas  barang,  merek  "netto  100  gram"  tidak dapat  didaftarkan  karena  menyesatkan  masyarakat  terkait  dengan  ukuran barang.
d) Memuat  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,  manfaat,  atau  khasiat  dari  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi" adalah  mencantumkan  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas, manfaat,  khasiat,  dan/atau  risiko  dari  produk  dimaksud.  Contohnya:  obat yang  dapat  menyembuhkan  seribu  satu  penyakit,  rokok  yang  aman  bagi kesehatan.
e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
Tanda  dianggap  tidak  memiliki  daya  pembeda  apabila  tanda  tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Yang  dimaksud  dengan  "nama  umum"  antara  lain  Merek  "rumah makan" untuk restoran, merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik  umum"  antara  lain  "lambang  tengkorak”  untuk  barang  berbahaya, lambang  "tanda  racun"  untuk  bahan  kimia,  "lambang  sendok  dan  garpu" untuk jasa restoran.
Sedangkan  ketentuan  mengenai  merek  yang  ditolak  didaftarkan terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis;
c. Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. Merupakan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan nama,  bendera,  lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau stempel  resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan terhadap merek terkenal yaitu penolakan permohonan yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  Merek terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  dilakukan dengan  memperhatikan  pengetahuan  umum  masyarakat  mengenai  Merek tersebut  di  bidang  usaha  yang  bersangkutan.  Di  samping  itu,  diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,  investasi  di  beberapa  negara  di  dunia  yang  dilakukan  oleh pemiliknya,  dan  disertai  bukti  pendaftaran  Merek  dimaksud  di  beberapa negara.  Jika  hal  tersebut  belum  dianggap  cukup,  Pengadilan  Niaga  dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh  kesimpulan  mengenai  terkenal  atau  tidaknya  merek  yang menjadi dasar penolakan.
Selanjutnya,  kriteria  merek  terkenal  berdasarkan  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1486  K/pdt/1991  yang  menyatakan  bahwa  : “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari  batas-batas  regional  sampai  batas-batas  internasional,  dimana  telah beredar  keluar  negeri  asalnya  dan  dibuktikan  dengan  adanya  pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”. Akan tetapi, menurut penulis masih  terdapat  subjektivitas  yang  tinggi  dengan  pengertian  dan yurisprudensi  tersebut.  Apalagi  menurut  penjelasan  dalam  ketentuan perudang-undangan yang baru, dimana Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh  kesimpulan  mengenai  terkenal  atau  tidaknya  merek  yang menjadi  dasar  penolakan.  Seharusnya  terdapat  lembaga  resmi  negara  yang dapat  mensurvey  secara  resmi  keterkenalan  suatu  merek.  Lembaga  resmi diperlukan untuk pembuktian secara objektif, bukan hanya alasan subjektif.

## d. Penyederhanaan Jangka Waktu Proses Pendaftaran
Jangka  waktu  proses  pendaftaran  Merek  dari  yang  sebelumnya  14 bulan  10  hari  menjadi  paling  lama  9  bulan  15  hari,  sehingga  dengan perubahan  ini  dapat  lebih  efesien  karena  memangkas  waktu  dengan  cukup signifikan,  namun  perlu  tetap  memberikan  pelayan  yang  akuntabel  dan akurat serta lebih baik  kepada para pemohon pendaftaran  merek. Perubahan
ini  dapat  mendorong  pengembangan  perekonomian  masyarakat  dan  iklim investai  yang  lebih  kondusif.  Selanjutnya,  ketentuan  permohonan  banding terdapat dalam pasal 28, 29 dan 30 yang menyebutkan:
Pasal 28
(1) Permohonan  banding  dapat  diajukan  terhadap  penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
(2) Permohonan  banding  diajukan  secara  tertulis  oleh  Pemohon atau  Kuasanya  kepada  Komisi  Banding  Merek  dengan tembusan  yang  disampaikan  kepada  Menteri  dengan  dikenai biaya.
(3) Permohonan  banding  diajukan  dengan  menguraikan  secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.
Pasal 29
(1) Permohonan  banding  terhadap  penolakan  permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  pengiriman  surat  pemberitahuan penolakan permohonan.
(2) Dalam  hal  permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  diajukan,  penolakan  permohonan  dianggap diterima oleh Pemohon.
Pasal 30
(1) Keputusan  Komisi  Banding  Merek  diberikan  dalam  waktu paling  lama  3  (tiga) bulan  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan permohonan banding.
(2) Dalam  hal  Komisi  Banding  Merek  mengabulkan  permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Dalam  hal  Komisi  Banding  Merek  menolak  permohonan banding,  Pemohon  atau  Kuasanya  dapat  mengajukan  gugatan atas  putusan  penolakan  permohonan  banding  kepada Pengadilan  Niaga  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  keputusan  penolakan tersebut.
(4) Terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.
Alur  Proses  pendaftaran  Merek  menurut  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:
Keberatan dan Sanggahan
Dalam hal terdapat keberatan maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut
dikirimkan kepada Pemohon atau
Kuasanya. (Pasal 16 ayat 3)
Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. (Pasal 17 ayat 2)
Dalam hal terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan (Pasal 23 ayat 4)
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Pendaftaran Merek
Terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, maka harus memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 2 (dua) bulan (Pasal 11 ayat 2), atau 3 (tiga) bulan bagi pengajuan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat 3).
Menteri mengumumkan
permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Pasal
14 ayat 1). Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlangsung selama 2 (dua) bulan
(Pasal 14 ayat 2).
Dalam hal tidak terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan (Pasal 23 ayat 3).
Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari (Pasal 23 ayat 5).
Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya (Pasal 24
ayat 3) Dalam hal Pemeriksa memutuskan permohonan
tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 24 ayat 4)
Pendaftaran merek
(Pasal 24)

## 1) Ketentuan Mengenai Merek Generik
Pengertian  dari  istilah  "merek  generik"  adalah  tanda  yang  telah menjadi  generik  atau  telah  masuk  ke  dalam  penggunaan  yang  umum  dalam perdagangan,  maka  seyogyanya  harus  ditolak  pendaftarannya,  dan  juga dikatakan  bahwa  sebuah  kata  yang  "ekslusif"  dalam  merek  adalah  penting, seperti uraian berikut: for sign which have become generic or have come into general  use  in the trade,  to  be  refused the  word  'exclusively'  is important. 14
Pengertian  tersebut  harus  dibedakan  dari  istilah descriptive  mark ,  yaitu  bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa yang biasa secara  umum  digunakan  dan  yang  cenderung  menggambarkan  barang  yang dijual. 15
14 Morcom,  Christopher. Et.  al. (1999). The  Modern  Law  of  Trade  Mark .  London: Butterworths. p. 43.
15 Erinaldi. (2012). Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif Dalam Pendaftaran Merek, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Pasal  22  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  menyebutkan  bahwa  “ Terhadap  Merek  terdaftar  yang kemudian  menjadi  nama  generik,  setiap  Orang  dapat  mengajukan Permohonan  Merek  dengan  menggunakan  nama  generik  dimaksud  dengan tambahan  kata  lain  sepanjang  ada  unsur  pembeda”. Dengan  demikian, terkait  dengan  penggunaan  merek  yang  sudah  terdaftar  dan  kemudian menjadi sangat dikenal atau sangat umum/generik, sehingga  dapat saja bagi setiap orang untuk  mengajukan permohonan  dengan merek  generik tersebut dengan  penambahan  padanan  kata,  dengan  catatan  sepanjang  ada  unsur pembeda.

## 2) Penarikan Sertifikat Merek Yang Tidak Diambil Pemiliknya
Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis, “Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek  yang  telah  terdaftar  dianggap  ditarik  kembali  dan  dihapuskan”.
Sejalan  dengan  prinsip  bahwa  pemegang  merek  tidak  hanya  boleh memonopoli  suatu  merek  akan  tetapi  harus  melakukan  aktifitas  dalam perdagangan  barang/jasa,  dengan  kata  lain  memakai  merek  yang  telah didaftarkan,  maka  terhadap  merek-merek  yang  tidak  digunakan  dalam jangka  waktu  tertentu,  maka  akan  dilakukan  penghapusan  merek  terdaftar tersebut.  Selanjutnya,  terdapat  ketentuan  bahwa  dalam  hal  sertifikat  merek yang  telah  diterbitkan  tidak  diambil  oleh  pemiliknya  dalam  jangka  waktu tertentu (satu sampai tiga tahun) maka merek tersebut dapat dianggap ditarik kembali dan merek tersebut dihapuskan.

## 3) Perpanjangan Merek Terdaftar Berupa Logo
Pasal 38 Undang-Undang Merek dan Desain Geografis menyebutkan:
(1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan  atau  badan  hukum,  tidak  memerlukan  prosedur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal 37,  akan  tetapi  cukup  dengan  melakukan  pembayaran  biaya perpanjangan  Merek  terdaftar  dalam  jangka  waktu  6  (enam) bulan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan  bagi merek  terdaftar,  sepanjang  tidak  terjadi  sengketa  terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
(2) Dalam  hal  terjadi  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  penetapan  pendaftaran  permohonan  perpanjangan  merek ditetapkan  setelah  memiliki  putusan  yang  berkekuatan  hukum tetap.
Pada  dasarnya  terkait  dengan  proses  perpanjangan  perlindungan merek  terdaftar,  dalam  trakat  internasional  dibidang  merek  ( trademark  law treaty )  terdapat  ketentuan  untuk  tidak  dilakukaannya  pemeriksaan  subtantif dalam  proses  perpanjangan.  Akan  tetapi,  berdasarkan  ketentuan  dalam undang-undang  baru  ini,  khusus  terhadap  merek  terdaftar  berupa  logo  atau lambang  perusahaan  atau  badan  hukum  perpanjangan  dapat  berlaku  secara otomatis setelah melakukan pembayaran.

## e. Tenaga Ahli Pemeriksa Merek Di Luar Pemeriksa
Pasal 23 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:
(6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat  ditetapkan  tenaga  ahli  pemeriksa  Merek  di  luar Pemeriksa.
(7) Hasil  pemeriksaan  substantif  yang  dilakukan  oleh  tenaga  ahli pemeriksa  Merek  di  luar  Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (7), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa,  dengan  persetujuan Menteri.
(8) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tenaga  ahli  pemeriksa  Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam  rangka  mempercepat  penyelesaian  proses  permohonan pendaftaran merek maka menurut naskah akademik RUU Merek maka perlu juga  untuk  menetapkan  tenaga  ahli  pemeriksa  merek  di  luar  pemeriksa fungsional,  hal  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengatasi  ketidakseimbangan antara jumlah permohonan dan jumlah tenaga pemeriksa merek.

## f. Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek
Ketentuan  perbaikan  dan  penarikan  kembali  permohonan  pendaftaran merek  dalam  bagian  ketujuh  mengenai  perbaikan  dan  penarikan  kembali permohonan pendaftaran merek, yaitu:
Pasal 18 Perbaikan  atas  Permohonan  hanya  diperbolehkan  terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya. Pasal 19 (1) Selama  belum  diterbitkannya  sertifikat  Merek  atau  surat penolakan  dari  Menteri,  Permohonan  dapat  ditarik  kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
(2) Dalam  hal  penarikan  kembali  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  Kuasanya,  penarikan  itu  harus
dilakukan  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  untuk  keperluan penarikan kembali tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001,  Permohonan Merek  yang  sudah  diajukan  tidak  dapat  dilakukan  perubahan  atau  koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah terdaftar. Dalam  Undang-Undang No. 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  perbaikan  atau  koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.

## g. Perubahan Nama  dan/atau Alamat Pemilik Merek Dapat Dilakukan Pada Saat Proses Permohonan Pendaftaran Merek
Pasal  40  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  mengenai  perubahan  perubahan  nama  dan/atau  alamat pemilik Merek, menyebutkan:
(1) Permohonan  pencatatan  perubahan  nama  dan/atau  alamat pemilik  Merek  terdaftar  diajukan  kepada  Menteri  dengan dikenai  biaya  untuk  dicatat  dengan  disertai  salinan  yang  sah mengenai bukti perubahan tersebut.
(2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  dilakukan  pada  saat  proses  Permohonan pendaftaran Merek.
(3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara permohonan  pencatatan  perubahan  nama  dan/atau  alamat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001,  ketentuan  mengenai perubahan  Nama/Alamat/Pengalihan  Hak  baru  dapat  dilakukan  setelah permohonan Merek sudah terdaftar. Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  perubahan  nama dan/atau  alamat  dapat  dilakukan  pada  saat  proses  permohonan  pendaftaran Merek. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi yaitu perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

## h. Ketentuan  Biaya  dan  Denda  Perpanjangan  Jangka  Waktu Perlindungan Merek
Ketentuan  mengenai  jangka  waktu  perlindungan  dan  perpanjangan merek terdaftar dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan:
(1) Merek  terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum  untuk  jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
(2) Jangka  waktu  pelindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(3) Permohonan  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  diajukan  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam bahasa  Indonesia  oleh  pemilik  merek  atau  Kuasanya  dalam jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya  jangka waktu  pelindungan  bagi  merek  terdaftar  tersebut  dengan dikenai biaya.
(4) Permohonan  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  masih  dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6 (enam)  bulan  setelah  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan merek  terdaftar  tersebut  dengan  dikenai  biaya  dan  denda sebesar biaya perpanjangan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek diubah menjadi 6 bulan sebelum  jangka  waktu perlindungan  merek  berakhir.  Akan  tetapi, perpanjangan  merek  juga masih  dapat  dilakukan  oleh  pemilik  merek terdaftar  dalam jangka  waktu  6  bulan  setelah  tanggal  berakhirnya  jangka waktu perlindungan  merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda.

## i. Perlindungan Indikasi Geografis
Ketentuan  mengenai  Indikasi  Geografis  terdapat  BAB  VIII  Indikasi Geografis,  ketentuan  umum  Pasal  53  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:
(1) Indikasi  Geografis  dilindungi  setelah  Indikasi  Geografis didaftar oleh Menteri.
(2) Untuk  memperoleh  pelindungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Pemohon  Indikasi  Geografis  harus  mengajukan Permohonan kepada Menteri.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
a. Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis tertentu  yang  mengusahakan  suatu  barang  dan/atau  produk berupa:
1. Sumber daya alam;
2. Barang kerajinan tangan; atau
3. Hasil industri.
b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Ketentuan  mengenai  pengumuman,  keberatan,  sanggahan,  dan penarikan  kembali  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
Pasal 54
(1) Permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  bertempat tinggal  atau  berkedudukan  tetap  di  luar  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar  apabila  Indikasi  Geografis  tersebut  telah  memperoleh pengakuan  dari  pemerintah  negaranya  dan/atau  terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.
Pasal 55
(1) Indikasi  Geografis  dapat  pula  didaftarkan  berdasarkan perjanjian internasional.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendaftaran  Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.
Pendaftaran  indikasi  geografis  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dapat  dilakukan  dari  dalam maupun  dari  luar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Permohonan  yang diajukan  oleh  Pemohon  yang  bertempat  tinggal  atau  berkedudukan  tetap  di luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib  diajukan  melalui Kuasanya  di  Indonesia.  Permohonan  tersebut  hanya  dapat  didaftar  apabila Indikasi  Geografis  tersebut  telah  memperoleh  pengakuan  dari  pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.  Sementara  permohonan  indikasi  geografis  dari  dalam  negeri  dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. 16

## j. Ketentuan Mengenai Indikasi Asal
Ketentuan  Indikasi  Asal  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu
Pasal 63 Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara  deklaratif  sebagai  tanda  yang  menunjukkan  asal  suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Pasal 64
16 Panitia  Khusus  RUU  Tentang  Merek.  (2016). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU Tentang Merek , Rapat ke-51.
Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

## Pasal 65
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  asal  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  63  dan  Pasal  64  diatur  dengan  Peraturan Menteri.
Menurut penjelasan Pasal 64, indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis  karena  indikasi  asal  hanya  mengidentifikasi  asal  barang  itu diproduksi  yang  tidak  terkait  dengan  faktor  alam.  Hak  indikasi  asal  timbul sejalan  dengan  perwujudan  objek  dan  bukan  melalui  pendaftaran,  berbeda dengan  pelindungan  Indikasi  Geografis  yang  bersifat  konstitutif  dan mewajibkan pendaftaran.

## k. Penggunaan Media Elektronik Atau Non- Elektronik
Ketentuan  menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  mengenai  penggunaan  media  elektronik  atau non-elektronik, antara lain:
Pasal 1 ayat (21) “ Tanggal  Pengiriman  adalah  tanggal  stempel  pos  dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik” Pasal 1 ayat (24)
Berita  Resmi  Merek  adalah  media  resmi  yang  diterbitkan  secara berkala  oleh  Menteri  melalui  sarana  elektronik  dan/atau  non- elektronik  dan  memuat  ketentuan  mengenai  Merek  menurut Undang-Undang ini.

## Pasal 4 ayat (1)
Permohonan  pendaftaran  Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau Kuasanya  kepada  Menteri  secara  elektronik  atau  non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

## Pasal 14 ayat (3)
Berita  Resmi  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diterbitkan  secara  berkala  oleh  Menteri  melalui sarana  elektronik dan/atau non-elektronik.

## Pasal 24 ayat (1) poin d
Dalam  hal  Pemeriksa  memutuskan  Permohonan  dapat  didaftar, Menteri  mengumumkan  pendaftaran  Merek  tersebut  dalam  Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

## Pasal 35 ayat (3)
Permohonan  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diajukan  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu
6  (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

## l. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis
Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 70 dan  71  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, yaitu:
Pasal 70 (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  Permohonan Indikasi Geografis;
b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
d. Melakukan  sosialisasi  dan  pemahaman  atas  perlindungan Indikasi Geografis;
e. Melakukan  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi  produk Indikasi Geografis;
f. Melakukan pelatihan dan pendampingan;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
h. Memberikan pelindungan hukum; dan
i. Memfasilitasi  pengembangan,  pengolahan,  dan  pemasaran produk Indikasi Geografis.
Pasal 71
(1) Pengawasan  Indikasi  Geografis  dilakukan  oleh  pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  pula dilakukan oleh masyarakat.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
a. Menjamin  tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
b. Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
(4) Hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  kepada  pemilik  Indikasi  Geografis  dan/atau Menteri.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengawasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

## m. Penghapusan Dan Pembatalan Pendaftaran Merek
1) Penghapusan Merek Terdaftar
Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan antara lain:
a) Atas Prakasa Pemilik Merek
Ketentuan  Pasal  72  ayat  1  sampai  5  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa penghapusan Merek  terdaftar  dapat  diajukan  oleh  pemilik  Merek  yang  bersangkutan kepada  Menteri.  Permohonan  penghapusan  dapat  diajukan  oleh  pemilik Merek  atau  melalui  Kuasanya,  baik  untuk  sebagian  maupun  seluruh  jenis barang  dan/atau  jasa.  Dalam  hal  Merek  masih  terikat  perjanjian  Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh  penerima  Lisensi.  Pengecualian  atas  persetujuan  hanya  dimungkinkan jika  dalam  perjanjian  Lisensi,  penerima  Lisensi  dengan  tegas  menyetujui untuk  mengesampingkan  adanya  persetujuan  tersebut.  Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
b) Atas Prakasa Menteri
Ketentuan  Pasal  72  ayat  6  sampai  9  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri, yang dapat dilakukan jika:
(1) Memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dan/atau  keseluruhannya  dengan Indikasi Geografis;
(2) Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
(3) Memiliki  kesamaan  pada  keseluruhannya  dengan  ekspresi  budaya tradisional,  warisan  budaya  tak  benda,  atau  nama  atau  logo  yang  sudah merupakan tradisi turun temurun.
Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  dapat  dilakukan  setelah mendapatkan  rekomendasi  dari  Komisi  Banding  Merek.  Komisi  Banding Merek  memberikan  rekomendasi  berdasarkan  permintaan  Menteri. Selanjutnya Pasal 73 menyatakan
(1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  72  ayat  (6)  dan  ayat  (7) dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
(2) Pihak  yang  keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
c) Atas Prakasa Pihak Ketiga
Pasal  74  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  mengatakan  bahwa penghapusan  Merek  terdaftar  dapat  pula  diajukan  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan  dalam  bentuk  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  alasan Merek  tersebut  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  Alasan  Merek  tidak  digunakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat tidak berlaku dalam hal adanya:
(1) Larangan impor;
(2) Larangan  yang  berkaitan  dengan  izin  bagi  peredaran  barang  yang menggunakan  merek  yang  bersangkutan  atau  keputusan  dari  pihak  yang berwenang yang bersifat sementara; atau
(3) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Penghapusan  Merek  terdaftar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicatat dan diumumkan  dalam Berita Resmi Merek. Ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  74  berlaku  secara mutatis  mutandis terhadap penghapusan  merek  kolektif  terdaftar.  Selanjutnya,  mengenai  ketentuan bahwa  penghapusan  merek  tersebut  apabila tidak  digunakan  selama  3  (tiga) tahun  berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir,  dalam  praktik  merek,  alasan  untuk menghapus suatu pendaftaran merek atas dasar non use pembuktiannya sulit. Oleh  karena  itu,  diperlukan  institusi  resmi  yang  dapat  memutuskan  apabila merek  tidak  dipergunakan  berturut-turut  selama  3  (tiga)  tahun  atau  lebih dalam  perdagangan  barang  atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian  terakhir.  Lembaga  resmi  diperlukan  untuk  pembuktian  secara objektif, bukan hanya alasan subjektif.

## 2) Pembatalan Merek Terdaftar

## Pasal 76
(1) Gugatan  pembatalan  Merek  terdaftar  dapat  diajukan  oleh pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  setelah  mengajukan permohonan kepada Menteri.
(3) Gugatan  pembatalan  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
Selanjutnya,  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  hanya  dapat diajukan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal pendaftaran  merek.  Akan  tetapi,  gugatan  pembatalan  dapat  diajukan  tanpa batas  waktu  jika  terdapat  unsur  iktikad  tidak  baik  dan/atau  merek  yang bersangkutan  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-
undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Terhadap putusan  Pengadilan  Niaga  atas  gugatan  pembatalan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76  ayat  (3)  dapat  diajukan  kasasi.  Panitera  pengadilan  segera menyampaikan  putusan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa.  Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

## n. Ketentuan Penyelesaian Sengketa
Gugatan  atas  pelanggaran  merek  Pasal  83  dan  Pasal  84  Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang  merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dapat  pula  diajukan  oleh  pemilik  merek  terkenal  berdasarkan  putusan pengadilan, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik  merek terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  Merek yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
1) Gugatan ganti rugi; dan/atau
2) Penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan Mmerek tersebut.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 84 menyatakan
(1) Selama  masih  dalam  pemeriksaan  dan  untuk  mencegah kerugian  yang  lebih  besar,  pemilik  merek  dan/atau  penerima Lisensi  selaku  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan kepada  hakim  untuk  menghentikan  kegiatan  produksi, peredaran,  dan/atau  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
(2) Dalam  hal  tergugat  dituntut  menyerahkan  barang  yang menggunakan  merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat memerintahkan  penyerahan  barang  atau  nilai  barang  tersebut dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Terkait  dengan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  diatur  dalam  Pasal 93  yang  menyebutkan:  “ Selain  penyelesaian  gugatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa”. Selain  penyelesaian sengketa  di  Pengadilan  Niaga,  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimungkinkan adanya upaya alternatif di  luar  pengadilan.  Artinya  para  pihak  yang  bersengketa  juga  dapat menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian sengketa.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  melalui  prosedur  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan,  dimana
mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur  tersebut  dapat  berupa  mediasi,  negosiasi,  konsiliasi,  dan  cara  lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. 17
Selanjutnya, ketentuan perdata mengenai gugatan perdata berdasarkan perbuatan  curang  atas  merek  terkenal,  dalam  Pasal  83  ayat  2  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyatakan “Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  pula diajukan  oleh  pemilik  Merek  terkenal  berdasarkan  putusan  pengadilan”. Penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan “Pemberian  hak  untuk  mengajukan gugatan  perdata  berdasarkan  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh  pihak lain  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelindungan  hukum  kepada  pemilik Merek  terkenal  meskipun  belum  terdaftar” .  Dengan  demikian,  pada  bagian penyelesaian  sengketa,  Bagian  Gugatan  atas  Pelanggaran  Merek  ditambah dengan  ketentuan  bahwa  gugatan  dapat  pula  diajukan  oleh  pemilik  Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

## o. Ketentuan Pidana
Ketentuan  Pidana  dalam  Pasal  100  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  yang  jenis  barangnya mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan hidup,  dan/atau  kematian  manusia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 101
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai  persamaan  pada  keseluruhan  dengan  Indikasi
Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 102
Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui  atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau jasa  tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 103
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.
Menurut  Naskah  Akademik  RUU  Merek  sekaligus  pendapat  penulis, dengan  menjamurnya  pemalsuan-pemalsuan  merek,  maka  Undang-Undang tentang  Merek  harus  memberikan  kepastian  hukum,  sehingga  pemalsuan harus  dapat  diatasi,  hal  ini  untuk  mendorong  dan  menggerakan perekonomian bangsa. Terkait dengan penegakan hukum pengakomodasikan ketentuan  tindak  pidana  merek  yang  mengancam  kesehatan  dan  atau keselamatan  jiwa  manusia  dan  lingkungan  hidup  patut  diapresiasi.  Dengan semakin  maraknya  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  hak  atas  merek  yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa manusia dan  lingkungan  hidup agar  pelanggar  jera  melakukan  pelanggaran  dan  pemalsuan,  maka  sanksi pidana  denda  dan  hukuman  terhadap  pelanggaran  merek  seyogyanya memang harus diperberat.

## 2. Kesiapan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN
Integrasi  ekonomi  merupakan  langkah  penting  bagi  pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdaya saing dan juga berperan aktif  dalam arus ekonomi  globa. Keberadaan Masyarakat Ekonomi  ASEAN yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 merupakan hasil kesepakatan
para  kepala  Negara  di  ASEAN  yang  tertuang  dalam ASEAN  Community Blueprint , adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut: 18
a. ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  ASEAN  dan  basis  produksi  Internasional dengan  elemen  aliran  bebas  barang  jasa,  investasi,  tenaga  kerja  terdidik dan aliran modal yang bebas;
b. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi, dengan  elemen  peraturan  kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak  atas kekayaan  Intelektual,  pengembangan  infrastruktur,  perpajakan,  dan e- commerce.
c. ASEAN  sebagai  kawasan  pengembangan  ekonomi  yang  merata  dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah.
d. ASEAN  sebagai  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh  dengan perekonomian  global  dengan pendekatan  koheren  dala hubungan dengan diluar ASEAN. Dan meningkatkan peran di kancah global.
Selanjutnya,  dalam  cetak  biru  MEA  2015,  kerjasama  regional  di bidang HKI dipandu oleh ASEAN IPR action plan 2004-2010 dan work plan for ASEAN cooperation on copyrights dengan tujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi, yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap  dunia  usaha,  investor,  penemu  dan  pencipta  di  ASEAN.  Selain  itu rencana  aksi  tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  jejaring  dan koordinasi  kepedulian  masyarakat,  peningkatan  kapasitas,  serta  konstribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan, yang mana tindakannya antara lain: 19 a. Melaksanakan  secara  penuh  ASEAN IPR  action  plan 2004-2010  dan work plan for ASEAN Cooperation on Copyrights ;
b. Membentuk  sistem  arsip  ASEAN  yang  dirancang  untuk  memfasilitasi pembangunan arsip–arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga- lembaga  HKI  di  negara-negara  ASEAN  sebagai  kantor  penerima, bedasarkan pada bahasa yang dipersyaratan.
c. Melakukan aksesi terhadap protokol Madrid, apabila dimungkinkan.
d. Melanjutkan  konsultasi  dan  pertukaran  informasi  di  antara  lembaga- lembaga penyelenggara nasional di bidang perlindungan HKI.
e. Meningkatkan  kerjasama  kawasan  di  bidang  pengetahuan  tradisional, sumber genetika dan ekspresi budaya tradisional.
18 Zakariya,  Hafid  dan  Hidayah,  Nurul.  (2016).  “Keberpihakan  Kebijakan  Pemerintah  Kota Surakarta  Dan  Kabupaten  Sukoharjo  Dalam  Mendukung  Daya  Saing  Umkm  Melalu Pendaftaran  Merek  Kolektif  Dalam  Menghadapi  MEA  2015”, Jurnal  Universitas  Islam Batik  Nusantara ,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Kearifan  Lokal  Nilai  Adiluhung Batik Indonesia Untuk Daya Saing Internasional, DIES NATALIS XXXIII.
19 Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN  Departemen  Luar  Negeri  RI.  (2009). Cetak  Biru
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community Blueprint), http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-ASEAN.pdf, (diunduh 1 November 2016).
Selanjutnya,  dalam ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action  Plan 2011-2015,  terdapat  5  strategi, 20 yang  terkait  juga  dengan  dengan ASEAN Framework  Agreement  On  Intellectual  Property  Cooperation yang  telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1995  Tentang  Pengesahan ASEAN  Framework  Agreement  On  Intellectual Property Cooperation , yaitu: 21 a. Strategi pertama yaitu “ a balanced IP system that takes into account the varying  levels  of  development  of Member  States  and  differences  in institutional  capacity  of  national  IP  Offices  to enable  them  to  deliver timely, quality, and accessible IP services to promote the region as being conducive  to  the  needs  of  users  and  generators  of  IP” Akan  tetapi, mendirikan  sistem  merek  dagang  ASEAN,  Trademark  Office  ASEAN, dan  perlindungan  regional  dan  internasional  merek  pelaksanaannya  sulit untuk  dapat  diwujudkan.  ASEAN  telah  berusaha  untuk  merumuskan mekanisme  perlindungan  HKI  regional.  Tetapi  mengingat  keragaman masing-masing  hukum  nasional  negara  ASEAN  berbeda,  sehingga  sulit diharmonisasikan  karena  setiap  negara  mempunyai  kepentingan perdagangan sendiri untuk negaranya.
b. Strategi  kedua  yaitu:  “ developed  national  or  regional  legal  and  policy infrastructures  that  address  evolving demands  of  the  IP  landscape  and AMSs  participate  in  global  IP  systems  at  the appropriate  time”, Pembentukan konsultan kekayaan intelektual ASEAN untuk menciptakan standar dan praktek konsisten standar internasional ASEAN. Pelaksanaannya  terbentuknya  ASEAN  Intellectual  Property  Association (IPA ASEAN) pada tanggal 1 Desember 1996 resmi didirikan dan diberi status Official NGO oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 1998. c. Strategi  ketiga  yaitu:  “ the  interests  of  the  region  are  advanced  through systematic  promotion  for  IP  creation,  awareness,  and  utilization  to ensure  that  IP  becomes  a  tool  for  innovation  and  development;  support for the transfer of technology to promote access to knowledge; and  with considerations for the preservation and protection of indigenous products and  services  and  the  works  of  their  creative  peoples  in  the  region”. Memperkuat administrasi kekayaan  intelektual  ASEAN. Tujuan ini pada intinya  akan  fokus  pada  peningkatan  efisiensi  administrasi,  dimana
20 ASEAN  Intellectual  Property  Portal.  (2015). ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action Plan  2011-2015, https://www.ASEANip.org/About-Us/ASEAN-IPR-Action-Plan-2011- 2015, (diunduh 3 Desember 2016).
21 Arini,  Hermastuti. et.al. (2016).  “Implementasi ASEAN  Framework  Agreement  On Intellectual  Property  Cooperation Dalam  Memberikan  Perlindungan  Merek  Bagi  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Menghadapi  ASEAN  Economic  Community”, Dipenegoro Law  Journal ,  http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/11951/11605, diunduh 3 Desember 2016.
peningkatan  administrasi  harus  ditunjang  dengan  dalam  hal  kemajuan sistem  administrasi  kantor  kekayaan  intelektual  di  setiap anggota  negara ASEAN.  Masing-masing  anggota  merencanakan  suatu  konsep  untuk dapat  mengurangi  biaya  pendaftaran  dan  periode  waktu  proses mendapatkan sertifikat merek menjadi 6 bulan, karena hal tersebut sangat penting diperhatikan
d. Strategi  keempat  yaitu: “Active  regional  participation  in  the international  IP  community  and  with  closer  relationships  with  dialogue partners and institutions to develop the capacity of Member States and to address the needs of stakeholders in the region” Pelaksanaannya berupa ASEAN Case Law Database yang ada dalam ASEAN IP Portal . ASEAN Case  Law  Database merupakan  kumpulan  data  kasus  yang  terjadi mengenai  sengketa  IP  yang  terjadi  di  negara  ASEAN.  Tujuannya  untuk memberikan  informasi  agar  database  ini  dapat  membantu  meningkatkan transparansi dan aksesibilitas terkait di wilayah ASEAN.
e. Strategi  kelima  yaitu: “intensified  cooperation  among  AMSs  and increased  level  of  collaboration  among  them  to  enhance  human  and institutional  capacity  of  IP  Offices  in  the  region”. Pelaksanaannya adanya ASEAN  Trademark  View (ASEAN  TMview),  dimana  adalah sebuah platform informasi  merek  secara online umum  dari  negara anggota  ASEAN  yang  bertujuan  untuk  membuat database merek ASEAN  yang  telah  terdaftar  agar  mudah  diakses  oleh  semua  pemangku kepentingan.
Terlepas  dari  kebijakan  ASEAN  tersebut,  tantangan  terbesar  dalam perlindungan  merek  dan  indikasi  geografis  dalam  penulisan  ini  adalah  daya saing.  Analisis  ketentuan-ketentuan  baru  terhadap  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  berdampak signifikan  terhadap  daya  saing  dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  yang  juga  dikaitkan  dengan  Naskah  Akademik  RUU  Merek  2015, yaitu:

## a. Perluasan Definisi Merek
Pada saat berlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,  terdapat  perkembangan-perkembangan  baru  yang  membutuhkan perubahan  atau penyesuaian  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001. Perkembangan-perkembangan  baru  tersebut  adalah  pertama  terdapat  jenis- jenis  merek  baru  yang  berbeda  dengan  merek  dagang  konvensional  atau dikenal  sebagai  merek  non  tradisional.  Yaitu  merek-merek  yang  tercakup merek  tiga  dimensi,  merek  suara,  merek  aroma,  merek  hologram  dan sebagainya.  Dengan  terdapatnya  merek  jenis  baru  ini  definisi  merek tercantum  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001, tidak  lagi  memadai  sehingga  perlu  adanya  perluasan  definisi  merek  diikuti
perkembangan  yang  ada.  Bahwa  dalam  rangka  menyambut  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  yang  akan  diberlakukan  akhir  2015  perekonomian Indonesia  saat  ini  didorong  untuk  menumbuhkan  wirausaha  mandiri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
Sehubungan  dengan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  yang  membutuhkan pendaftaran  merek  mudah  singkat,  murah  serta  menjamin  perlindungan hukum. Munculnya perkembangan-perkembangan baru tersebut mengisyaratkan penguatan regulasi dibidang merek, bahwa mengingat peran sentral  merek  dalam  melindungi  kekayaan  intelektual  dari  produk  barang dan  jasa  Indonesia  diperlukan  peraturan  terkait  merek  yang  senantiasa mampu  memenuhi  perkembangan  yang  ada  untuk  melindungi  kekhasan produk  Indonesia.  Guna  memperkuat  peranan  merek  dalam  melindungi kekayaan  intelektual  anak  bangsa  pada  akhirnya  melindungi  karakter  khas yang  menjadi  keunggulan  produk  barang  dan  jasa  dari  Indonesia. 22 Akan tetapi,  merek  aroma  tidak  masuk  dalam  merek  yang  dilindungi  dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun merek aroma mempunyai daya pembeda yang kuat seperti aroma kopi  merek-merek  tertentu,  dalam  prakteknya  memerlukan  teknologi  tinggi sehingga tidak efektif dalam memberikan perlindungan merek. 23

## b. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional
Konsep  dasar Madrid  Protocol adalah  satu  aplikasi  merek  untuk mendapatkan perlindungan hukum  di banyak Negara. Dimana apabila calon pendaftar  merek  ingin  mendaftarkan  mereknya  di  banyak  negara  maka cukup  hanya  mengajukan  permohonan  ke  Direktorat  Merek  Ditjen  Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM tertentu saja tidak perlu datang  ke  masing  masing  negara  yang  dituju.  Dengan  demikian,  apabila Indonesia  tidak  meratifikasi Madrid  Protocol maka  pemilik  merek  dari dalam negeri mau tidak mau harus mendaftarkan mereknya di setiap negara. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis kini mengadopsi perjanjian Madrid Protocol . Hal ini dapat lebih melindungi kepentingan  para  pelaku  usaha  nasional  mengingat  hanya  dengan pendaftaran  merek  maka  merek  tersebut  akan  mendapatkan  perlindungan hukum  (sistem  konstitutif).  Pada  dasarnya,  hampir  semua  negara
22 Panitia  Khusus  RUU  Tentang  Merek.  (2016). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU Tentang Merek , Rapat ke-4, http://www.dpr.go.id, (diunduh tanggal 20 Juni 2016).
23 Pendapat Mahkamah Agung, Panitia Khusus RUU Tentang Merek , Laporan Singkat Panitia Khsusus ( Pansus ) RUU Tentang Merek, Rapat ke-16.
menerapkan  sistem  perlindungan  merek  yang  didasari  dengan  pendaftaran karena tanpa adanya pendaftaran maka tidak ada perlindungan hukum. 24
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  dalam  tinjuan  pustaka  penulisan  ini, dimana  sistem  konstitutif  diberlakukan  untuk  mengantisipasi  sistem sebelumnya dalam hal ini adalah sistem deklaratif yang timbul dari peraturan terdahulu  yakni  Undang  Undang  No  21  Tahun  1961  tentang  Merek Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan. Sistem  deklaratif adalah  suatu  sistem  di mana  hak  atas  suatu  merek  timbul  karena  pemakaian  pertama  oleh  pihak pemilik  merek  walaupun  tidak  didaftarkan  oleh  pemilik  merek.  Sistem deklaratif  mempunyai  kelemahan  karena  tidak  diketahui  kapan  suatu  merek akan  dipakai  oleh  seseorang  apabila  terjadi  sengketa  antara  dua  pihak  di mana  satu  pihak  mengklaim  sebaai  pemakai  pertama  dari  merek  tersebut sementara  pihak  lain  juga  mengklaim  hal  yang  sama,  maka  untuk membuktikan  siapa  yang  merupakan  pemakai  pertama  dari  merek  tersebut merupakan  hal  yang  tidak  mudah  atau  sulit.  Sebenarnya  di  dalam  sistem deklaratif  seperti  yang  dianut  oleh  Undang  Undang  No  21  Tahun  1961 pendaftaran merek tersebut bukan untuk mendapatkan hak atas merek Lebih lanjut sistem ini lebih menitikberatkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai  pertama  merek.  Sebelumnya,  sebuah  pendaftaran  hanya  semata mata dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika di  kemudian hari terjadi sengketa  merek.  Oleh  karena  itu,  karena  tidak  sesuai  lagi  maka  sistem deklaratif  tersebut  diubah  menjadi  sistem  konstitutif  yaitu  suatu  sistem  di mana  hak  atas  suatu  merek  tercipta  karena  adanya  pendaftaran  dari  yang bersangkutan. 25
Sejauh  ini  masih  terdapat  sikap  pro  dan  kontra,  keuntungan  serta kerugian  bagi  Indonesia  apabila  ikut  meratifikasi Madrid  Protocol hal  ini sangat penting untuk dijadikan perbandingan Adapun keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia adalah sebagai berikut: 26

## 1) Dilihat dari segi kepentingan pengusaha lokal
Jika dilihat dari segi kepentingan pengusaha lokal maka pengadobsian Madrid  Protocol jelas  akan  memberikan  kemudahan  bagi  mereka  untuk mendaftarkan merek secara internasional di beberapa negara anggota Madrid Protocol yakni  cukup  dengan  satu  permohonan  yang  dapat  dilakukan melalui  Ditjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa menembus pangsa pasar internasional merupakan impian setiap pelaku usaha yang  ingin  memasarkan  produk  mereka.  Oleh  karena  itu  mekanisme  seperti
24 Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  (2016). Pentingnya  Ratifikasi  Madrid  Protocol  Dalam Menghadapi  Perdagangan Bebas  Di  Era  Globalisasi ,  http://ejournal.lipi.go.id, (diakses  10
November), p. 21-22.
25 Ibid.
26 Ibid. , p. 22-23.
ini  hendaknya  dianggap  sebagai  suatu  kesempatan  mengingat  aspek  mudah dan  murahnya  sehingga  pemohon  tidak  perlu  harus  datang  ke  setiap  negara di mana pendaftaran merek akan diajukan. Kecuali itu keuntungan lain yang akan  di  peroleh  ialah  adanya  jaminan  dan  kepastian  hukum  internasional terutama  di  bidang  HKI  mengingat  ratifikasi  merupakan  suatu  perbuatan hukum  yang  menyatakan keterikatan negara dengan perjanjian  internasional melalui produk legislasi nasional Madrid Protocol juga memberikan pilihan penggunaan  bahasa  dalam  melakukan  per  mohonan  pendaftaran  merek internasional baik Inggris, Perancis maupun Spanyol. Jika pemohon memilih untuk  menggunakan  bahasa  Inggris  maka  segala  komunikasi  dan  surat menyurat  antara  Ditjen  HKI  dengan  WIPO  akan  dilakukan  dengan  bahasa Inggris.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dalam  Madrid Aggrement yang  harus menggunakan  bahasa  Perancis  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  pemohon  tidak perlu  untuk  menggunakan  bahasa  resmi  negara  yang  dituju  tetapi  cukup menggunakan  bahasa  yang  telah  dipilih.  Oleh  karena  itu  pengadobsian Madrid Protocol dirasakan jelas menguntungkan pengusaha lokal mengingat kendala yang selama ini terjadi dalam menembus pangsa pasar internasional adalah  masalah  bahasa  sehingga  secara  tidak  langsung  hal  ini  akan memudahkan mereka nantinya.
2) Dilihat dari segi kepentingan negara
Jika  dilihat  dari  segi  kepentingan  negara  jelas  sangat menguntungkan bila  Pernerintah  Indonesia  meratifikasi Madrid  Protocol sebab  secara  tidak langsung akan memberi kan masukan devisa kas melalui penerimaan negara bukan pajak  mengingat nantinya sinkronisasi  hukum  nasional  dalam bidang merek  dengan  ketentuan  internasional  seperti Madrid  Protocol akan  dapat menjadi  salah  satu  daya  penarik  dalam  bidang  ekonomi  untuk  menarik investasi  asing  ke  Indonesia.  Selain  itu  di  dalam Madrid  Protocol setiap negara anggota dapat menentukan besarnya biaya permohonan individual fee dengan catatan bahwa besarnya individual fee tidak boleh melebihi besarnya biaya  permohonan  pendaftaran  merek  yang  berlaku  di  negaranya.  Namun apabila negara anggota tidak menentukan besarnya individual fee maka bagi negara  tersebut  akan  diberlakukan  ketentuan complimentary  fee yang  telah ditentukan  besarnya  oleh  WIPO  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  merugikan bagi  negara  negara  yang  biaya  permohonan  pendaftaran  mereknya  lebih besar jika dibandingkan dengan besarnya complimentary fee .
Sedangkan  kerugian  yang  akan  diperoleh  oleh  Indonesia  yaitu  pada dasarnya  kerugian  yang  terjadi  apabila  Indonesia  meratifikasi  Madrid Protocol  ini  lebih  tertuju  pada  konsultan  HKI  mengingat  secara  tidak langsung  semua  pendaftaran  HKI  yang  notabene  dapat  dilakukan  melalui konsultan  HKI  akan  menjadi  dikesampingkan.  Melalui Madrid  Protocol semua  pendaftaran  akan  dilakukan  langsung  ke  kantor  merek  melalui  113
Konsultan  HKI  dirasakan  akan  kehilangan  pendapatan  melalui  pendaftaran secara  signifikan  meng  ingat  permohonan  merek  dari  luar  negeri  dapat memanfaatkan Madrid  Protocol ini  melalui  negaranya  tanpa  harus menggunakan  konsultan  HKI  di  Indonesia  yang  selama  ini  berlangsung. Pemilik merek asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar negeri dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek diwajibkan melalui kuasanya di Indonesia dan  diwajibkan pula berdomisili  di tempat  mereknya didaftarkan  dengan  cara  memberikan  kuasa  kepada  konsultan  merek  di negara tempat merek asing itu akan didaftarkan dalam hal ini konsultan HKI di  Indonesia.  Namun  jika  dicermati  lebih  jauh  sesungguhnya  hal  ini  tidak berdampak  besar  bagi  para  konsultan  HKI  mengingat  masih  terdapat  celah yakni  bila  permohonan  pendaftaran  merek  internasional  akan  ditolak  maka secara  tidak  langsung  peranan  konsultan  HKI  akan  tetap  dibutuhkan sehingga  mereka  tidak  serta  merta  akan  kehilangan  klien  dari  luar  negeri. Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan  sebenarnya Madrid  Protocol memberikan banyak  manfaat  khususnya  bagi  pengusaha  Indonesia  dalam  menghadapi free trade area di era globalisasi saat ini sehingga jika Pemerintah Indonesia berencana  untuk  meratifikasinya  maka  pemerintah  perlu  mendapatkan dukungan para pihak terkait.

## 3) Penyederhanaan Jangka Waktu Proses Pendaftaran
Perbandingan  proses  pendaftaran  merek  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2001  dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, yaitu: 27
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Undang-Undang Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemohon → Pemeriksaan Formalitas  (maksimal  30  hari) → Pemeriksaan Substantif (maksimal 9 bulan) → Pengumuman  (3  bulan)  → Sertifikasi  →  Total  proses  14 bulan 10 hari Pemohon → Pemeriksaan Formalitas  (maksimal  15  hari)  → Pengumuman (2 bulan) →
Keberatan/Sanggahan  (1  bulan) Pemeriksaan  Substantif  (maksimal 5 bulan) → Sertifikasi (1 bulan) → Total proses 9 bulan 15 hari
Permohonan merek yang cukup efesien adalah atau tidak memerlukan waktu  yang  lama.  Jika  permohonan  merek  menurut  Undang-Undang  Merek
27 Panitia  Khusus  RUU  Tentang  Merek.  (2016). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU Tentang Merek, Rapat ke-18 , http://www.dpr.go.id, (diunduh tanggal 20 Juni 2016).
yang baru nanti akan berkisar 9 bulan 15 hari, tentu hal itu menjadi hal yang sangat berpengaruh karena sangat cepat proses pendaftaran mereknya. Akan tetapi,  perlu  dikaji  lagi  apakah  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Merek yang  baru  akan  sesuai  antara  praktik  dan  teorinya  (tidak  saling bertentangan).
4) Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis
Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis merupakan materi baru yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Pembinaaan  Indikasi  Geografis  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.  Sementara  untuk  pengawasan  dilakukan  untuk  menjamin tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar diterbitkannya  Indikasi  Geografis;  dan  mencegah  penggunaan  Indikasi geografis secara tidak sah. Terkait dengan pembinaan, antara lain meliputi:
a) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
b) Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
c) Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
d) Melakukan  sosialisasi  dan  pemahaman  atas  pelindungan  Indikasi Geografis;
e) Melakukan  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi  produk  Indikasi Geografis;
f) Melakukan pelatihan dan pendampingan
g) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
h) Memberikan pelindungan hukum; dan
i) Memfasilitasi  pengembangan,  pengolahan,  dan  pemasaran  produk
Indikasi Geografis.
Dengan  adanya  ketentuan  pembinaan  dan  pengawasan  indikasi geografis  maka  akan  dapat  meningkatkan  daya  saing  dalam  menghadapi MEA.  Terlebih  terhadap  pembinaan  perlindungan  indikasi  geografis  ini sangat  penting  untuk  meningkatkan  daya  saing  pelaku  usaha,  karena Pertama ,  indikasi  geografis  penting  karena  mengidentifikasi  sumber  atau asal  produk.  Kedua,  indikasi  geografis  mengindikasikan  kualitas  produk dengan  menginformasikan  konsumen  bahwa  suatu  barang  berasal  dari daerah  atau  wilayah  yang  memberikan  kualitas,  reputasi,  atau  karakteristik lainnya  yang  esensial  dapat  dikaitkan  dengan  asal  geografisnya.  Ketiga, indikasi  geografis  dapat  mempresentasikan  kepentingan  bisnis (business interest) karena  menjamin  keaslian  suatu  barang  yang  berkarakteristik  dari daerah tertentu. 28
28 Ibid.
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  60  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menyatakan  “ Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pendaftaran  Indikasi  Geografis  serta pengangkatan  anggota,  susunan  organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Tim  Ahli Indikasi  Geografis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  sampai  dengan Pasal  59  diatur  dengan  Peraturan  Menteri”. Perlu  digarisbawahi  bahwa selama ini produk nasional sulit didaftarkan untuk memperoleh perlindungan indikasi  geografis  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi  Geografis.  Alih-alih  melindungi produk  nasional  melalui  pendaftaran  indikasi  geografis,  produk  asing  justru memperoleh  perlindungan  karena  didaftarkan  di  Indonesia.  Padahal ketentuan  indikasi  geografis  dalam  perjanjian  TRIPs  bersifat open  source, sehingga  terbuka  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mengatur  sesuai  dengan kepentingan  nasional. 29 Dengan  demikian  ini  merupakan  saat  yang  tepat untuk  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  peraturan  menteri terkait  membuat  peraturan  yang  bermanfaat  sebesar-besarnya  untuk kepentingan nasional.
5) Penggunaan Media Elektronik Atau Non- Elektronik
Dalam  rangka  menjawab  tantangan  global  dan  seiring  dengan perkembangan perekonomian, sektor perdagangan, teknologi, dan hubungan internasional,  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis turut mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek dengan  menggunakan  sarana/media  elektronik.  Pemohon  baik  secara langsung  maupun  melalui  kuasanya  dapat  mengajukan  permohonan pendaftaran  merek secara langsung  melalui sistem aplikasi dunia  maya atau online  yang  disediakan  oleh  kementerian  terkait.  Hal  ini  tentunya mempermudah pendaftaran merek baik pengajuan  yang pemohonnya adalah orang/badan  hukum  nasional  maupun  pengajuan  merek  dagang  milik  orang atau  badan  hukum  internasional.  Selain  itu  bagi  pihak  yang  mengajukan permohonan  maupun  yang  memiliki  kepentingan  atas  merek  yang  didaftar dapat  memantau  secara  berkala  mengenai  permohonan  pengajuan pendaftarannya  dalam  berita  resmi  merek  yang  secara  kontinu  diumumkan melalui  sarana  elektronik  tersebut. 30 Selanjutnya,  diatur  juga  ketentuan sistem  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  dalam  Pasal  80  dan  Pasal  81, sistem  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  merek  dan  indikasi  geografis sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini  dilaksanakan  oleh  Menteri. Sistem  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  merek  dan  indikasi  geografis
29 Sasongko,  Wahyu.  (2010).  “Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan  Indonesia Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk  Nasional”, Disertasi Program  Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, p. 103.
30 Ibid.
diselenggarakan  melalui  sarana  elektronik  dan/atau  non-elektronik  yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Pembaruan  substansial  perlindungan  hukum  merek  dan  indikasi geografis  menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  antara  lain:  perluasan  definisi  merek;  permohonan pendaftaran  merek  internasional;  ketentuan  mengenai  merek  yang  tidak dapat  didaftar  dan  ditolak;  penyederhanaan  jangka  waktu  proses pendaftaran;  ketentuan  mengenai  merek  generik;  penarikan  sertifikat  merek yang  tidak  diambil  pemiliknya;  perpanjangan  merek  terdaftar  berupa  logo; tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa; perbaikan atau koreksi yang dilakukan  pada  permohonan  merek;  perubahan  nama  dan/atau  alamat pemilik  merek  dapat  dilakukan  pada  saat  proses  permohonan  pendaftaran merek; ketentuan biaya dan denda perpanjangan jangka waktu perlindungan merek;  perlindungan  indikasi  geografis;  ketentuan  mengenai  indikasi  asal; penggunaan  media  elektronik  atau  non-  elektronik;  pembinaan  dan pengawasan  indikasi  geografis;  penghapusan  dan  pembatalan  pendaftaran merek; ketentuan penyelesaian sengketa; dan ketentuan pidana.
Cetak  biru  pembentukan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dibuat berdasarkan empat pilar yang saling berhubungan dan menguatkan, yaitu: (a) pasar tunggal  dan  basis  produksi  pasar  tunggal,  (b)  kawasan  ekonomi  yang berdaya  saing,  (c)  ekonomi  yang  merata,  dan  (e)  integrasi  dengan  ekonomi global.  Kajian  Hak  kekayaan  intelektual  menekan  pada  aspek  pilar  kedua yaitu  kawasan  ekonomi  yang  berdaya  saing,  selanjutnya  dalam  cetak  biru MEA  2015,  kebijakan  kerjasama  regional  di  bidang  HKI  dipandu  oleh ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action  Plan 2011-2015.  Kesiapan perlindungan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  dalam  menghadapi  era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN yang menekankan pada kawasan ekonomi yang berdaya saing, antara lain
a) Perluasan definisi merek
b) Pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid
c) Penyederhanaan Jangka waktu proses pendaftaran Merek
f) Adanya pembinaan dan pengawasan indikasi geografis
g) Penggunaan  media  elektronik  atau  non-  elektronik,  serta  sistem  jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis diselenggarakan melalui  sarana  elektronik  dan/atau  non-elektronik  yang  dapat  diakses secara nasional dan internasional.

## 2. Saran
a. Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka kedepannya diperlukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terhadap  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  untuk meningkatkan  pemahaman  mengenai  prosedur  pendaftaran  merek  dan penerapan  pendaftaran  secara  elektronik;  prosedur  pendaftaran  indikasi geografis,  standarisasi  merek  terkenal  untuk  menolak  permohonan pendaftaran  merek  dan  prosedur  permohonan  pendaftaran  merek internasional.
b. Permohonan  pendaftaran  merek  dan  permohonan  jangka  waktu perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik dan non elektronik.
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  sistem  elektronik filling dalam  seluruh  proses  permohonan  pendaftaran  Merek  khususnya  dan pendaftaran kekayaan intelektual pada umumnya. Akan tetapi, diperlukan penguatan  infrastuktur  non  elektronik  seluruh  Indonesia  agar  menjamin pemerataan  dan  kepastian  hukum  penerapan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
c. Pembaruan substansial dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, ketentuannya  memerlukan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri lebih  lanjut,  dimana  ini  saat  yang  tepat  untuk  dimanfaatkan  oleh pemerintah  Indonesia  sebaik-baiknya  untuk  membuat  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  yang  bermanfaat  sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

## Daftar Pustaka
A. Buku, Karya Ilmiah Bappeda Kabupaten Malang. (2015). Kabupaten Malang menuju MEA 2015. Jawa Timur: Bappeda Kabupaten Malang.
Erinaldi.  (2012).  “Pemberian  Hak  Merek  Generik  dan  Merek  Deskriptif Dalam  Pendaftaran  Merek”, Tesis Fakultas  Hukum  Program  Studi
Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Sasongko,  Wahyu.  (2010).  “Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan Indonesia  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk Nasional”, Disertasi Program  Doktor  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Zakariya,  Hafid  dan  Hidayah,  Nurul.  (2016).  “Keberpihakan  Kebijakan Pemerintah  Kota  Surakarta  Dan  Kabupaten  Sukoharjo  Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Dalam  Menghadapi  Mea  2015”, Jurnal  Universitas  Islam  Batik Nusantara ,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Kearifan  Lokal
Nilai  Adiluhung  Batik  Indonesia  Untuk  Daya  Saing  Internasional, DIES NATALIS XXXIII.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2007  Tentang
Indikasi Geografis.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1993  tentang
Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1993  tentang
Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  89  Tahun  1995  Tentang
Pengesahan  ASEAN  Framework  Agreement  On  Intellectual  Property Cooperation.

## C. Website
Arini,  Hermastuti. et.al .  (2016). Implementasi  ASEAN  Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation Dalam Memberikan Perlindungan  Merek  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah Menghadapi ASEAN Economic Community , Dipenegoro Law Journal, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/11951/11 605, (diunduh 3 Desember 2016). ASEAN  Intellectual  Property  Portal.  (2015). ASEAN  Intellectual  Property Rights  Action  Plan  2011-2015, https://www.ASEANip.org/About- Us/ASEAN-IPR-Action-Plan-2011-2015, (diunduh 3 Desember
2016). Kementerian  Perdagangan.  (2015). Laporan  Analisis Daya  Saing  Indonesia Dan ASEAN Lainnya Di Pasar Produk Utama Indonesia Pusat, Pusat Kebijakan  Perdagangan  Luar  Negeri  Badan  Pengkajian  Dan Pengembangan  Kebijakan  Perdagangan  Kementerian  Perdagangan , Pustaka  Daglu,  http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/15/anali sis-daya-saing1465976277.pdf, (diunduh 1 Desember 2016). Panitia  Khusus  RUU  Tentang  Merek.  (2015). Laporan  Singkat  Panitia Khsusus (Pansus) RUU Tentang Merek . Rapat ke-4,
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses3/RJ3-20151210-065742-
1753.pdf, (diakses 27 November 2016).
________________.  (2015). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU  Tentang  Merek .  Rapat  ke-5,  http://www.dpr.go.id/doksileg/ proses3/RJ3-20151202-102242-2879.pdf,  (diakses  27  November 2016).
________________.  (2015). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU  Tentang  Merek .  Rapat  ke-18,  http://www.dpr.go.id/doksileg/
proses3/RJ3-20161115-114339-4610.pdf,  (diakses  27  November 2016). ________________.  (2015). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU  Tentang  Merek .  Rapat  ke-16,  http://www.dpr.go.id/doksileg/ proses3/RJ3-20161115-114225-5100.pdf,  (diakses  27  November 2016). ________________.  (2015). Laporan  Singkat  Panitia  Khsusus  (Pansus) RUU  Tentang  Merek .  Rapat  ke-51,  http://www.dpr.go.id/doksileg /proses3/RJ3-20161115-114653-9152.pdf,  (diakses  27  November 2016).
Rahmawati,  Debrina. et.al , Perlindungan  Hukum  Atas  Indikasi  Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Australia ), http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/downlo ad/1535/1283, (diakses 12 November 2016).