INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6130-6151 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Prinsip Good Governance, Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Dwi Nita Handayani 1 ✉ , Eva Herianti 2 , Andry Priharta 3
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: dwinitahandayani.dnh@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh prinsip good governance, proactive fraud  audit,  whistleblowing  system  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  bantuan operasional  sekolah/BOS  (Studi  Empiris  Pada  SMP  Negeri  di  Kabupaten  Kudus).  Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan alat survey kuesioner. Instrumen data yang digunakan dalam bentuk angket kuesioner dengan pengukuran model skala likert. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode Partial Least Squares (PLS) menggunakan program SmartPLS versi 4. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 26 sekolah SMP Negeri di Kabupaten Kudus dan pemilihan respondenya dengan klasifikasi yaitu guru yang menjadi tim BOS Sekolah di SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan sebanyak 86 orang responden melalui teknik random sampling. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa Prinsip good governance terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Proactive fraud audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Bantuan  Operasional  Sekolah. Whistleblowing  System  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Bantuan Opersional Sekolah.
Kata Kunci: Prinsip  Good  Governance,  Proactive  Fraud  Audit,  Whistleblowing  System,  Pencegahan Fraud.
Abstract
The  purpose of this study was to determine whether there is any effect of the principles of good governance,  proactive  fraud  audits,  and  a  whistleblowing  system  on  fraud  prevention  in  the management of school operational assistance/BOS (Empirical Study at State Junior High Schools in Kudus Regency). This research is a quantitative descriptive study using a questionnaire survey tool. The data instrument used was in the form of a questionnaire with a Likert scale measurement model. The data analysis technique used was the Partial Least Squares (PLS) method using the SmartPLS version 4 program. The total population used was 26 public junior high schools in Kudus district and the selection of respondents was classified as teachers who were members of the school BOS team at public junior high schools in Kudus district. The sample used was 86 respondents through random sampling technique. The results of hypothesis testing revealed that the principles of good governance proved to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance. Proactive fraud audits have proven to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance. The Whistleblowing System is proven to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance.
Keywords: Principles  of  Good  Governance,  Proactive  Fraud  Audit,  Whistleblowing  System,  Fraud Prevention

## PENDAHULUAN
Fraud adalah momok global yang dapat merusak reputasi pemerintah. Di Indonesia, kasus fraud  masih  sering  terjadi.  Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE) menunjukkan  setiap  tahun,  5%  pendapatan  organisasi  di  Indonesia  menjadi  korban penipuan. Fraud  paling  banyak  terjadi  di  Indonesia  adalah  korupsi,  diikuti  dengan penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan laporan keuangan. Hasil survei ACFE Indonesia menunjukkan, organisasi/lembaga yang paling dirugikan adalah pemerintah (Survei Fraud Indonesia, 2020); (Puryati & Febriani, 2020); (Mamahit & Urumsah, 2018) khususnya sektor publik.
Jumlah  penipuan  di  Indonesia  terus  meningkat  di  berbagai  sektor,  termasuk  salah satunya departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan mestinya menjadi tempat yang bersih dari fraud dan korupsi. Namun, nyatanya masih banyak ditemukan tindak korupsi disektor pendidikan. Salah satu objek rawan korupsi dibidang pendidikan adalah dana BOS. Pengelolaan  dana  pendidikan  di  lingkungan  sekolah  belum  sepenuhnya  dilaksanakan dengan benar, karena masih menimbulkan permasalahan (konflik) terkait penyelenggaraan pendidikan  di  lapangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pemangku kepentingan dan pemerintah (Erstiawan, 2021).
Berdasar peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 yang mengatur bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar minimal  tanpa  dipungut  biaya,  dan  wajib  belajar  menjadi  tanggung  jawab  organisasi pendidikan nasional. Instansi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Program BOS dimulai sejak  juli  2005  yang  menyerap  anggaran  cukup  besar  dan  berkaitan  langsung  dengan kebutuhan  masyarakat  luas,  BOS  bertujuan  mengurangi  beban  pembiayaan  pendidikan masyarakat dalam rangka wajib belajar sembilan tahun.  Masalah yang sering terjadi adalah penyelewengan  dana  BOS.  Permasalahan  ini  terjadi  karena  tidak  adanya pertanggungjawaban  antara  ucapan  dan  pelaksanaannya  yang  tidak  sesuai  fakta sebenarnya, hal ini disebabkan belum maksimalnya pencegahan fraud (Edy et al., 2022). Seluruh lapisan masyarakat berharap Pemerintah serius memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan harapan terwujud pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Trisnawati, 2019).
Terjadinya  penyimpangan  dana  BOS  seperti  Pemerasan,  penyuapan,  dan ketidakpatuhan  terhadap  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  BOS,  pemerintah  berupaya mencegah tindak kecurangan dengan memanfaatkan sistem baru dalam penyaluran dana BOS sebagai upaya menghindari kecurangan dalam penataan dana BOS. Uang BOS tidak lagi langsung dipindahkan dari Kas Negara ke rekening sekolah, melainkan ke kas APBD, selanjutnya  disalurkan  ke  rekening  sekolah.  Hal  ini  relevan  dengan  teori  agency  yang menyatakan  hubungan  atau  interaksi  antara  prinsipal  dan  agen.  Menurut  Kementerian Pendidikan, pendekatan baru ini dirancang agar pemerintah daerah dapat lebih mengontrol alokasi dana BOS. Diharapkan dengan cara ini, manajemen akan lebih cepat, dalam jumlah yang tepat, dan tidak akan ada penipuan (Melati et al., 2022). Berikut disajikan alokasi dana BOS Nasional mulai tahun 2018 sampai 2022.
Tabel 1. 1 Alokasi anggaran dana BOS Nasional dari tahun 2018-2022 No Tahun Anggaran Dana BOS (Dalam Triliun Rupiah) 1. 2018 46,69 2. 2019 47,4 3. 2020 54,32 4. 2021 52, 5 5. 2022 53, 91

## Sumber: Kemenkeu 2022
Dilihat dari alokasi anggaran dana BOS rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap Pendidikan di Indonesia, namun faktanya
kasus  korupsi  dilingkungan  Pendidikan  masih  marak  terjadi.  Ada  beberapa masalah/curangan  terkait  penanganan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  sejak  awal program tersebut. Hal ini disebabkan beberapa variabel yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal (Damaianti, 2020). Menurut Mohamad Risbiyanto, Direktur Investigasi IV BPKP yang menjadi narasumber webinar Diskusi Online IAI KASP dengan tema Pengelolaan Dana BOS Mendekati Era New Normal yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (KASP  IAI)  29  Juli  2020.  Kasus  kecurangan  alokasi  dan penggunaan dana BOS melibatkan banyak pihak, mulai sekolah, dinas pendidikan, hingga kabupaten/kota.  Berdasarkan  temuan  audit  BPK,  Fraud/kecurangan  dalam  pengelolaan dana BOS hadir di hampir semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, bahkan pengawasan. Penyalahgunaan uang BOS terjadi pada tahap perencanaan berupa perencanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya,  persekongkolan  untuk memenuhi persyaratan penerima BOS, suap,  dan gratifikasi untuk  pengajuan BOS. Pada tahap  implementasi,  ditemukan  kecurangan  berupa  pihak-pihak  tertentu  yang  ditunjuk sebagai  pemasok,  gratifikasi  dalam  proses  pengadaan,  inflasi/penggelembungan  harga, kegiatan palsu, dan penggunaan uang BOS untuk keuntungan pribadi (Damaianti, 2020). Berikut  data  korupsi  dana  BOS  yang  ditindak  aparat  penegak  hukum  mulai  tahun  2016 sampai 2021 berdasarkan instansinya.
Gambar 1. 1 Korupsi Dana BOS yang Ditindak APH 2016-2021 Berdasar Instansi Terjadinya Sumber: (Sjafrina & Anggraeni P. N, 2021) ICW
Berdasar grafik 1 korupsi dana BOS banyak terjadi dilingkungan disekolah. Melihat dari tahun ke tahun, diketahui bahwa korupsi di sektor pendidikan terus berlanjut selama Covid- 19. Empat dari 12 kasus korupsi pendidikan dari 2020-2021 terkait penanganan Covid-19. Dari  240  kasus  korupsi,  sebagian  besar  melibatkan  penggunaan  dana  BOS,  atau  52 kasus/21,7%  dari  total  kasus.  Meskipun  ada  perubahan  skema  alokasi  pendanaan  sejak tahun  2020,  korupsi  dalam  pendanaan  BOS  tetap  ada,  dengan  transfer  langsung  ke rekening  sekolah  dari  pos-pos  yang  sebelumnya  ditransfer  Departemen  Keuangan  ke
Rekening Kas Umum Daerah. Korupsi dana BOS jelas tidak hanya terjadi di sekolah dan dinas pendidikan. Pada Juli 2020, dunia pendidikan dihebohkan ketika 64 kepala sekolah Indragiri Hulu mengundurkan diri setelah diperas personel Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Orang-orang itu memanggil kepala sekolah terkait dana BOS tanpa panggilan resmi dan dimintai sejumlah uang. Apabila permintaan tersebut dituruti, pasti dananya berasal dari anggaran  sekolah  dan  berujung  pada  korupsi  dana  BOS  dalam  bentuk  lain  (Sjafrina  & Anggraeni P. N, 2021) ICW.
Tabel 1. 2 Data kasus korupsi pendidikan ditindak aparat penegak hukum 2016-September
2021, berasal dari pihak sekolah. No Latar Belakang Pekerjaan Jumlah Kasus 1. Kepala dan Wakil Kepala Sekolah 91 Kasus 2. Guru, Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab teknis kegiatan 36 Kasus 3. Staf Keuangan/Bendahara Sekolah 31 Kasus
Sumber: (Sjafrina & Anggraeni P. N, 2021) ICW
Sekolah  menengah  pertama  di  kudus  banyak  melakukan  kesalahan  dalam administrasinya,  dibuktikan  dengan  Inspektorat  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Kudus, memanggil sejumlah kepala sekolah SMP di Kabupaten Kudus, terkait penggunaan Bantuan Operasional  Sekolah  yang  diduga  permasalahan  administrasi,  sejumlah  sekolah  harus mengembalikan  kelebihan  penggunaan  dana  BOS  kekas  daerah  atau  negara.  Dari  hasil pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut, kesalahan ditemukan pada pelanggaran administrasi  yang  di  khawatirkan  berujung fraud  bahkan  korupsi  ( http://isknews.com ). Beberapa SMP Negeri  di Kabupaten  Kudus ikut dipanggil  pemkot Kudus karena  banyak melakukan kesalahan administrasi, padahal SMP Negeri merupakan sekolahan favorit calon siswa serta orang tuan siswa dalam memilih sekolah. Alasan inilah yang mendasari peneliti berfokus pada SMP Negeri di Kabupaten Kudus.
Mengingat tingginya jumlah fraud pada dana BOS, diperlukan tindakan pencegahan fraud karena pencegahan merupakan tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi fraud. Menurut (Puryati & Febriani, 2020); (Edy et al., 2022); (Maulida & Bayunitri, 2021) cara paling efektif mencegah terjadinya fraud adalah menggunakan “ Fraud Triangle Theory ” terdiri tiga penyebab  utama  terjadinya  fraud  yaitu  adanya  peluang  ( opportunity),  adanya  tekanan untuk  melakukan  kecurangan  ( Pressure),  dan  pelaku  penipuan  menggunakan  beberapa pembenaran untuk melakukan penipuan (rasionalisasi).
Tindakan pencegahan penipuan diperlukan untuk memcegah penyalahgunaan dana BOS, salah satunya dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance (Transparansi,
Akuntabilitas,  responsibilitas,  Independensi,  dan  Fairness)  berdasar  KNKG  (2008)  dapat mencegah seseorang/kelompok dalam organisasi melakukan fraud (Inawati & Sabila, 2021). Prinsip good  governance  diperlukan  untuk  mencegah  potensi  kecurangan  di  organisasi sektor  publik.  Prinsip good  governance  adalah  kode  etik  dan  prinsip-prinsip  lain  yang digunakan untuk mencegah organisasi melakukan kejahatan (Kurniawan & Izzaty, 2019).
Penelitian good governance dalam pencegahan fraud dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021)  bahwa  government  governance  berpengruh  positif  terhadap  pencegahan  fraud, Prinsip good governance sebagai indikator tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan budaya  kepatuhan  organisasi,  sehingga  mencegah  lembaga  melakukan  kecurangan. Penelitian (Saputra et al., 2020) menunjukkan bahwa indikator transparansi dan akuntabilitas dari prinsip good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, keduanya  memiliki  posisi  sangat  strategis  dalam  mengungkap  kecurangan  keuangan. Penelitian  (Edy  et  al.,  2022)  menyatakan  good  school  governance  berpengaruh  positif terhadap  pencegahan  fraud,  good  school  governance  yang  semakin  baik  akan  diikuti semakin tinggi pula pencegahan fraud yang terjadi. Berbeda dengan penelian (Setiawan, 2016) menyatakan bahwa good governance tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Upaya lain yang dilakukan untuk pencegahan kecurangan adalah dengan proactive fraud  audit.  Tuanakotta  (2012)  dalam  (Anantawikrama  et  al.,  2019)  menyatakan  bahwa proactive  fraud  audit  ini  dirancang  untuk  mengidentifikasi  kemungkinan  atau  risiko penipuan. Sehingga perlu dilakukan dalam Mengawasi kelancaran pengelolaan dana bos. Penelitian  terkait proactive  fraud  audit  dalam  pencegahan  fraud  yang  dilakukan  oleh (Anantawikrama  et  al.,  2019),  (Saputra  et  al.,  2020)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pencegahan fraud,  Sekolah  merasa  lebih  nyaman  mengelola  keuangan  jika bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan sekolah. Pengawasan proaktif dimaksudkan agar pemangku kepentingan bersama-sama memantau penggunaan dana  bantuan  pendidikan.  Dana  tidak  menyimpang  dari  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Mengadakan pertemuan atau diskusi bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun program dan anggaran operasional, mengawasi pelaksanaannya dengan membentuk  tim  pengawas  independen  dalam  penggunaan  hibah,  dan  secara  teratur memeriksa  pekerjaan  atau  program  di  lingkungan  sekolah  dapat  menjadi  contoh pengawasan  proaktif,  dalam  bentuk  laporan  dan  manifestasi  fisik,  serta  aktualisasinya . Berbeda dengan penelitian (Edy et al., 2022) menyatakan bahwa proactive fraud audit tidak berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan,  jika Proactive  Fraud  Audit  meningkat, pencegahan penipuan akan menurun. Artinya jika proses proactive fraud audit semakin baik maka mengurangi segala upaya mencegah kecurangan, bahkan meningkatkan kecurangan.
Selain  prinsip  good  governance  dan  proactive  fraud  audit,  upaya  yang  dilakukan adalah menerapkan whistleblowing system. Beberapa peneliti menyatakan whistleblowing merupakan  faktor  yang  membantu  efektivitas  audit  investigasi  dalam  mendeteksi kecurangan  (Mamahit  &  Urumsah,  2018).  Hasil  penelitian  (Association  of  Certified  Fraud Examiners  (ACFE),  2020)  Menunjukkan  Terungkapnya  fraud  mayoritas  berasal  dari karyawan/institusi itu sendiri. Hasil tersebut konsisten dengan temuan SFI 2016 dan Report to The National 2018 menyebutkan sumber utama ditemukannya fraud berasal dari laporan karyawan perusahann/institusi itu sendiri. Penelitian terkait whistleblowing system terhadap pencegahan fraud yang dilakukan (Damaianti, 2020) Whistleblowing system berpengaruh pada pencegahan penyelewengan dana bantuan operasional. Semakin sukses pelaksanaan sistem  pelaporan  pelanggaran,  semakin  besar  kemungkinan  uang  BOS  disalahgunakan. Penerapan whistleblowing  system  yang  baik,  harus  memiliki  perlindungan  terhadap whistleblower  untuk  menghindari  perilaku  yang  merugikan  pelapor,  sehingga  pelapor merasa  aman.  Berbeda  dengan  penelitian  (Anantawikrama  et  al.,  2019) whistleblowing system tidak menunjukkan pengaruh  signifikan terhadap pencegahan  fraud  dikarenakan lebih saling mempercayai, menghargai serta tidak saling menuduh.
Berdasar permasalahan yang terjadi, penulis ingin meneliti pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  dengan  menerapkan  prinsip good governance, proactive fraud audit, dan whistleblowing system. Peneliti ingin tahu tentang dampak  prinsip good  governance,  proactive  fraud  audit,  dan  whistleblowing  system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah (Studi Empiris Pada SMP Negeri di Kabupaten Kudus).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  dipilih karena  data  diperoleh  berupa  numerik  dari  kuisioner  yang  disebarkan  peneliti.  (Susanti, 2020)  menjelaskan  bahwa  penelitian  kuantitatif  mengacu  pada  data  penelitian  dalam bentuk numerik, analisis menggunakan statistik. Pengumpulan data penelitian menyebar kuesioner kepada responden. Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu 26 sekolah SMP Negeri di Kabupaten Kudus dan pemilihan respondenya dengan klasifikasi yaitu guru yang menjadi  tim  BOS  Sekolah  di  SMP  Negeri  di  Kabupaten  Kudus  yang  terdiri  dari  kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  bendahara  BOS  dan  komite  sekolah  Teknik  pengambilan sampel  melalui  teknik  random  sampling  dengan  undian.  Teknik  ini  digunakan  karena pengambilan  sampelnya  secara  acak  sehingga  setiap  kasus  dalam  populasi  sama-sama memiliki kesempatan dipilih sebagai sampel dengan metode slovin sebanyak 86 tim BOS
sekolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan pertanyaan ialah menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) menggunakan program SmartPLS versi 4.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Outer Model
a. Validitas Convergent ( convergent validity)
Pengujian Validitas Convergent terdapat 2 tahap untuk melakukan evaluasi, yaitu nilai loading factor dan nilai AVE. Tahap evaluasi pengukuran Validitas Convergent bertujuan mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya.
1) Loading Factor ( outer loading)
Tahap pengujian Loading Factor yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan antara indikator dengan variabel laten memiliki hubungan yang kuat. Nilai loading factor  >  0.70  untuk confirmatory  research,  sedangkan  >0,60  untuk  exploratory research  (Duryadi,  2021).  Hasil  output  analisis  evaluasi  ini  dapat  dikatakan  semua indikator bersifat valid dan dapat mengukur variabel yang dibentuknya.
Tabel 3.1 Nilai Loading Factor Variabel Indikator Loading Factor Rule of thumb Keterangan Prinsip Good Govennance (X1) PGG01 0,821 > 0,60 Valid PGG02 0,933 > 0,60 Valid PGG03 0,755 > 0,60 Valid PGG04 0,745 > 0,60 Valid PGG05 0,887 > 0,60 Valid PGG06 0,962 > 0,60 Valid PGG07 0,745 > 0,60 Valid PGG08 0,770 > 0,60 Valid PGG09 0,886 > 0,60 Valid PGG10 0.910 > 0,60 Valid PGG11 0,797 > 0,60 Valid PGG12 0,857 > 0,60 Valid PGG13 0,729 > 0,60 Valid PGG14 0,886 > 0,60 Valid Proactive Fraud PFA01 0,910 > 0,60 Valid
Variabel Indikator Loading Factor Rule of thumb Keterangan Audit (X2) PFA02 0,886 > 0,60 Valid PFA03 0,738 > 0,60 Valid PFA04 0,903 > 0,60 Valid PFA05 0,892 > 0,60 Valid PFA06 0,845 > 0,60 Valid PFA07 0,814 > 0,60 Valid PFA08 0,751 > 0,60 Valid PFA09 0,830 > 0,60 Valid PFA10 0,871 > 0,60 Valid PFA11 0,828 > 0,60 Valid PFA12 0,758 > 0,60 Valid Whistleblowing System (X3) WS01 0.826 > 0,60 Valid WS02 0.759 > 0,60 Valid WS03 0.869 > 0,60 Valid WS04 0.775 > 0,60 Valid WS05 0.852 > 0,60 Valid WS06 0.762 > 0,60 Valid WS07 0.795 > 0,60 Valid WS08 0.830 > 0,60 Valid WS09 0.785 > 0,60 Valid WS10 0.832 > 0,60 Valid WS11 0.824 > 0,60 Valid WS12 0.798 > 0,60 Valid WS13 0.782 > 0,60 Valid WS14 0.746 > 0,60 Valid WS15 0.780 > 0,60 Valid WS16 0.813 > 0,60 Valid WS17 0.774 > 0,60 Valid Pencegahan Fraud (Y) PF01 0.814 > 0,60 Valid PF02 0.811 > 0,60 Valid PF03 0.902 > 0,60 Valid PF04 0.783 > 0,60 Valid PF05 0.853 > 0,60 Valid PF06 0.771 > 0,60 Valid PF07 0.752 > 0,60 Valid
Variabel Indikator Loading Factor Rule of thumb Keterangan PF08 0.799 > 0,60 Valid PF09 0.779 > 0,60 Valid PF10 0.916 > 0,60 Valid PF11 0.887 > 0,60 Valid PF12 0.842 > 0,60 Valid PF13 0.731 > 0,60 Valid PF14 0.751 > 0,60 Valid PF15 0.758 > 0,60 Valid PF16 0.765 > 0,60 Valid PF17 0.924 > 0,60 Valid PF18 0.736 > 0,60 Valid
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Pada Tabel 3.1 menunjukkan nilai loading factor > 0.60, maka semua indikator dikatakan valid dan tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji.
2) Average Variance Extracted (AVE)
Average  Variance  Extracted  (AVE)  adalah  tahap  pengujian  selanjutnya  yang dilakukan dengan menunjukkan variabel laten dapat memiliki varian indikator yang besar.  Semakin  besar  varian  indikator  yang  terdapat  dalam  variabel  laten,  maka semakin besar pula representasi varian indikator dari variabel laten. Dapat dikatakan memenuhi syarat jika nilai AVE yang dihasilkan harus > 0.50 atau 50% dalam evaluasi Convergent Validity (Duryadi, 2021).

## Tabel 3.2 Nilai AVE
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Dilihat dari tabel 3.2 menunjukkan semua variabel valid karena semua konstruk memenuhi syarat validitas konvergen dengan nilai AVE > 0,50.

## b. Validitas Discriminant ( discriminant validity)
Tahap validitas discriminant terdapat 2 tahap evaluasi, yaitu nilai Cross loading dan Fornell-Larcker Criterion. Tujuan evaluasi ini untuk mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan antara model laten dan variabel lainnya. Discriminant validity dapat dilihat juga dari nilai Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT).
1) Cross Loading
Tahap uji Cross Loading digunakan dengan membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten dengan indikator variabel laten lainnya. Jika hubungan indikator variabel laten lebih besar daripada hubungan indikator variabel laten lainnya, maka terbukti  bahwa indikator variabel laten lebih dapat menentukan ukuran blok dengan baik dari pada variabel laten lainnya (Duryadi, 2021).
Tabel 3.3 Cross Loading Kode Pencegahan Fraud (Y) Prinsip Good Governance (X1) Proactive Fraud Audit (X2) Whistleblowing System (X3) PF01 0.814 0.606 0.657 0.652 PF02 0.811 0.627 0.640 0.553 PF03 0.902 0.538 0.713 0.774 PF04 0.783 0.519 0.628 0.587 PF05 0.853 0.468 0.670 0.721 PF06 0.771 0.687 0.706 0.566 PF07 0.752 0.669 0.625 0.491 PF08 0.799 0.466 0.563 0.547 PF09 0.779 0.474 0.634 0.530 PF10 0.916 0.560 0.712 0.752 PF11 0.887 0.519 0.676 0.705 PF12 0.842 0.670 0.676 0.579 PF13 0.731 0.419 0.590 0.555 PF14 0.751 0.429 0.624 0.643 PF15 0.758 0.416 0.613 0.629 PF16 0.765 0.450 0.610 0.657 PF17 0.924 0.539 0.719 0.738 PF18 0.736 0.513 0.642 0.591 PFA01 0.711 0.596 0.910 0.672 PFA02 0.704 0.542 0.886 0.616 PFA03 0.607 0.482 0.738 0.502 PFA04 0.688 0.568 0.903 0.642
Kode Pencegahan Fraud (Y) Prinsip Good Governance (X1) Proactive Fraud Audit (X2) Whistleblowing System (X3) PFA05 0.724 0.523 0.892 0.631 PFA06 0.677 0.481 0.845 0.608 PFA07 0.681 0.498 0.814 0.640 PFA08 0.611 0.449 0.751 0.574 PFA09 0.640 0.532 0.830 0.591 PFA10 0.706 0.603 0.871 0.609 PFA11 0.714 0.580 0.828 0.540 PFA12 0.580 0.308 0.758 0.548 PGG01 0.555 0.821 0.540 0.342 PGG02 0.603 0.933 0.561 0.360 PGG03 0.456 0.755 0.454 0.305 PGG04 0.509 0.745 0.490 0.312 PGG05 0.575 0.887 0.527 0.322 PGG06 0.650 0.962 0.643 0.382 PGG07 0.558 0.745 0.535 0.447 PGG08 0.507 0.770 0.459 0.375 PGG09 0.561 0.886 0.517 0.341 PGG10 0.567 0.918 0.551 0.308 PGG11 0.500 0.797 0.453 0.259 PGG12 0.621 0.857 0.530 0.394 PGG13 0.468 0.729 0.430 0.200 PGG14 0.537 0.886 0.510 0.306 WS01 0.592 0.264 0.535 0.826 WS02 0.603 0.372 0.557 0.759 WS03 0.630 0.298 0.552 0.869 WS04 0.556 0.304 0.551 0.775 WS05 0.733 0.374 0.686 0.852 WS06 0.633 0.373 0.595 0.762 WS07 0.600 0.372 0.714 0.795 WS08 0.625 0.298 0.594 0.830 WS09 0.544 0.252 0.536 0.785 WS10 0.597 0.270 0.526 0.832 WS11 0.676 0.310 0.585 0.824 WS12 0.560 0.264 0.550 0.798 WS13 0.496 0.202 0.496 0.782
Kode Pencegahan Fraud (Y) Prinsip Good Governance (X1) Proactive Fraud Audit (X2) Whistleblowing System (X3) WS14 0.605 0.382 0.559 0.746 WS15 0.646 0.330 0.530 0.780 WS16 0.738 0.436 0.629 0.813 WS17 0.635 0.273 0.493 0.774
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Berdasar  Tabel  4.5  terlihat  bahwa  semua  nilai  korelasi  indikator  variabel  laten memiliki nilai lebih tinggi  dibandingkan dengan variabel  laten  lainnya, maka dapat dikatakan indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

## 2) Fornell Larcker Criterion
Pada Forner Locker Criterion suatu konstruk dinyatakan valid yakni dengan cara membandingkan nilai akar pada AVE ( Fornell Larcker Criterion) dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar variabel latent (Duryadi, 2021).

## Tabel 3.4 Forner Locker Criterion
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa nilai akar AVE (0,812; 0,838; 0,838 dan 0,801) lebih  besar  dari  korelasi  antar  variabel  laten,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengujian Discriminant Validity telah terpenuhi.
c. Reliabilitas
1) Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk mengukur reliabilitas dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian. Syarat nilai yang harus dihasilkan dari Cronbach’s Alpha sebesar > 0.70 (Duryadi, 2021).
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Tabel  3.5  menunjukkan  semua  indikator  yang  digunakan  >  0,70  maka  tidak terdapat masalah sehingga dapat dinyatakan reliabel.
2) Composite Reliability
Tujuan  pengujian Composite  Reliability  adalah  untuk  mendapatkan  hasil pengukuran nilai reliabilitas dari suatu variabel. Nilai yang dihasilkan dari Composite Reliability  harus  >  0.70  untuk  confirmatory  research  dan  >  0.60  untuk  explaratory research (Duryadi, 2021).
Tabel 3.5 menunjukkan nilai Composite Reliability yang dihasilkan dari masing- masing variabel > 0.70, maka dapat dikatakan semua variabel telah reliabel.
Analisis Inner Model
a. R square
Tahap pengujian R-Square bertujuan mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen)  terhadap  variabel  terikat  (endogen).  Terdapat  kriteria  nilai  R-Square  untuk variabel laten dependen (endogen) adalah 0.75 (kuat), 0.50 (sedang), 0.25 (lemah) (Duryadi, 2021). Dalam penelitian ini kriteria R Square adalah kuat yaitu sebesar 0,780.
Tabel 3.6 R square
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Tabel 3.6 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,780 maka, nilai tersebut menunjukkan 78  %  dipengaruhi  variabel  bebas,  kemudian  22  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang terdapat diluar penelitian atau faktor lain yang tidak diteliti.

## b. Predictive Relevance (Q-Square)
Tahap Predictive Relevance (Q-Square) bertujuan mengetahui  pengaruh hubungan model  struktural  terhadap  pengukuran  variabel  dependen  (endogen)  dengan  prosedur blindfolding. Dalam bukunya (Duryadi, 2021), terdapat kriteria nilai Predictive Relevance (Q- Square)  0.02,  0.15  dan  0.35  menunjukkan  kriteria  nilai  tersebut  dikatakan  model  lemah, sedang dan kuat. Nilai Q2 > 0 memberikan hasil pengamatan nilai yang baik, namun jika Q2 < 0 menunjukkan bahwa hasil pengamatan tersebut buruk.
Tabel 3.7 Q-Square Q-Square Y 0, 496
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Tabel 3.7 menunjukkan hasil pengamatan memberikan nilai yang baik dan model yang kuat yaitu 0,496, dikarenakan nilai Q 2 > 0.

## 1) Pengujian Hipotesis
Pembuktian hipotesis dapat diketahui dengan cara melihat nilai t statistik dan P value. Hipotesis dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai t statistik > 1,96 dan nilai P value < 0,05. Hal tersebut berbanding terbalik apabila nilai t statistik < 1,96  serta P value > 0,05 dikatakan hipotesis tidak berpengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh.
Tabel 3.8 Path Coefficient
Sumber: Hasil output SmartPLS 4
Dilihat dari hasil tabel 3.8 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hipotesis Sampel asli (O) T Statistik T- Tabel P Value Kesimpulan H 1 Prinsip good  governance berpengaruh positif, signifikan terhadap pencegahan fraud. 0,291 3,420 > 1,96 0,001 Terbukti/ Ha diterima
H 2 Proactive  fraud  audit berpengaruh positif, signifikan terhadap pencegahan fraud. 0,310 2,713 > 1,96 0,007 Terbukti/ Ha
diterima H 3 Whistleblowing  System berpengaruh positif, signifikan terhadap pencegahan fraud. 0,438 3,738 > 1,96 0,000 Terbukti/ Ha diterima

## Pembahasan
Prinsip Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud artinya jika sekolah menerapkan prinsip good  governance  yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi, dan fairness dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan Bantuan Operasional  Sekolah.  Prinsip  good  governance  berpengaruh  sebesar  29,1%  terhadap pencegahan  Fraud  dalam  pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  di  SMP  Negeri  di Kabupaten  Kudus,  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain.  Dengan  sekolah  terbuka terhadap publik, melakukan pertanggungjawaban keuangan, tanggung jawab terhadap pelaksaan  kegiatan  yang  dilaksanakan,  tidak  mudah  dipengaruhi,  tidak  mudah dikendalikan  pihak  manapun  demi  mendapatkan  keuntungan  serta  memperlakukan dengan adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder. Komite sekolah, orang tua siswa, dan semua guru memiliki akses yang sama mengenai penggunaan BOS, mulai dari berapa banyak  BOS  yang  diterima  setiap  siswa,  dan  semua  pendapatan,  pengeluaran  sekolah termasuk  BOS.  Masyarakat  dan  orang  tua  siswa  berhak  mengetahui  penggunaan  BOS dengan bertanya kepada pihak sekolah guna mewujudkan keadilan serta kesetaraan hak pemangku kepentingan sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong  sekolah untuk memastikan  perlakuan yang adil terhadap pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021)  bahwa  government  governance  berpengruh  positif  terhadap  pencegahan  fraud, Prinsip good governance sebagai indikator tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan budaya  kepatuhan  organisasi,  sehingga  mencegah  lembaga  melakukan  kecurangan. Penelitian  (Saputra  et  al.,  2020)  menunjukkan  bahwa  indikator  transparansi  dan akuntabilitas  dari  prinsip  good  corporate  governance  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan  fraud,  keduanya  memiliki  posisi  sangat  strategis  dalam  mengungkap
kecurangan keuangan. Penelitian (Edy et al., 2022) menyatakan good school governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, good school governance yang semakin baik akan diikuti semakin tinggi pula pencegahan fraud yang terjadi.
Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proactive Fraud Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS.  Proactive Fraud Audit berpengaruh sebesar 31 % terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri di Kabupaten Kudus, dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Artinya semakin tinggi upaya penerapan Proactive Fraud Audit maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  dana  BOS  begitupun  sebaliknya  semakin  rendah  upaya penerapan Proactive Fraud Audit maka semakin rendah tingkat pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS.
Minimnya upaya audit sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya fraud dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kecurangan masih sering terjadi. Proactive fraud audit mengarah pada proses audit yang bersifat proaktif dimana auditor secara aktif mengumpulkan  informasi  dan  melakukan  analisis  terhadap  informasi  yang  telah dikumpulkan guna menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum  tindakan  audit  investigasi  dilakukan.  Berarti  dengan  ini  sekolah  harusnya membentuk  tim  audit  independent  dalam  penggunaan  dana  BOS  supaya  secara  rutin dapat memeriksa penggunaan dana BOS.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Anantawikrama  et  al.,  2019), (Saputra  et  al.,  2020)  bahwa  Proactive  Fraud  Audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pencegahan  fraud,  Sekolah  merasa  lebih  nyaman  mengelola  keuangan  jika bekerja  sama  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pembiayaan  sekolah. Pengawasan  proaktif  dimaksudkan  agar  pemangku  kepentingan  bersama-sama memantau penggunaan dana bantuan pendidikan. Dana tidak menyimpang dari tujuan yang  telah  ditetapkan.  Mengadakan  pertemuan  atau  diskusi  bersama  antara  sekolah, pemerintah,  dan  masyarakat  dalam  menyusun  program  dan  anggaran  operasional, mengawasi  pelaksanaannya  dengan  membentuk  tim  pengawas  independen  dalam penggunaan  dana  sekolah,  dan  secara  teratur  memeriksa  pekerjaan  atau  program  di lingkungan sekolah  dapat menjadi contoh pengawasan proaktif, dalam bentuk laporan dan manifestasi fisik, serta aktualisasinya.
Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Whistleblowing  System  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  BOS. Whistleblowing System berpengaruh sebesar 43,8 % terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri di Kabupaten Kudus, dan sisanya dipengaruhi variabel lain.  Artinya  semakin  sukses  penerapan  Whistleblowing  System  dapat  meningkatkan pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  BOS  di  SMP  Negeri  di  Kabupaten  Kudus. Penerapan  Whistleblowing  System  harus  disertai  perlindungan  terhadap  Whistleblower untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pelapor.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damaianti, 2020) Whistleblowing  system  berpengaruh  pada  pencegahan  penyelewengan  dana  bantuan operasional. Semakin sukses pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran, semakin besar besar  pula  pencegahan  penyalahgunaan  dana  BOS.  Penerapan  whistleblowing  system yang  baik,  harus  memiliki  perlindungan  terhadap  whistleblower  untuk  menghindari perilaku yang merugikan pelapor, sehingga pelapor merasa aman.

## SIMPULAN
1. Prinsip good  governance  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena prinsip good  governance  memiliki  korelasi  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud,  baik transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas,  independensi  dan  fairness  dapat mengurangi terjadinya fraud. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan  bahwa  prinsip good  governance  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. Proactive  fraud  audit  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  karena Proactive  fraud  audit  memiliki  korelasi  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud, semakin tinggi upaya penerapan Proactive Fraud Audit maka semakin tinggi tingkat pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  BOS  begitupun  sebaliknya  semakin rendah  upaya  penerapan Proactive  Fraud  Audit  maka  semakin  rendah  tingkat pencegahan fraud  pada  pengelolaan  dana  BOS.  Temuan  ini  sejalan  dengan hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa Proactive  fraud  audit  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
3. Whistleblowing  System  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  Bantuan  Opersional  Sekolah  karena
Whistleblowing  System  memiliki  korelasi  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud, artinya  semakin  sukses  penerapan  Whistleblowing  System  dapat  meningkatkan pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  BOS.  Penerapan  Whistleblowing  System harus disertai perlindungan terhadap Whistleblower untuk mencegah hal-hal yang dapat  merugikan  pelapor.  Temuan  ini  sejalan  dengan  hipotesis  penelitian  yang menyatakan  bahwa Whistleblowing  System  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantawikrama,  Komang,  &  Daniel.  (2019).  Proactive  Fraud  Audit,  Whistleblowing  and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. European Research Studies Journal, XXII (Issue 3), 201 – 214. https://doi.org/10.35808/ersj/1466
Arifah,  S.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Good  School  Governance  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  Pada  Sd  Yayasan Nurhasanah  Medan.  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara Medan.
Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. 9(2), 14.
Asih, S. N., Ruslina, L., & CA, P. I. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi Dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  (Survey  Pada  Dinas-Dinas  Di  Wilayah  Kabupaten  Bandung  Barat). Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE).  (2020). Survei-Fraud  Indonesia  2019. ACFE Indonesia Chapter.
Astutik,  E.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Kepala  Sekolah  Terhadap  Sistem  Pembelajaran Daring Saat Pandemi Covid-19. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(1), 1 – 13. https://doi.org/10.24252/idaarah.v6i1.24078
BPKP.  (2019). Proactive  Auditing  (Instrumen  Pencegahan  Fraud).  Deputi  Bidang Investigasi.
Damaianti,  I.  (2020).  The  Influence  of  Investigative  Audit  and  Whistleblowing  System Implementation  on  The  Prevention  of  Misuse  of  School  Operational  Aid  Funds (Empirical Study at Jawa Barat BPKP  Head Office). Institute of Computer Science (IOCS), 4(3), 10.
Duryadi.  (2021).  Metode  Penelitian  Empiris  Model  Path  Analysis  dan  Analisis Menggunakan  SmartPLS.  Yayasan  Prima  Agus  Teknik  Bekerja  sama  dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
Edy, I. C., Marsono, S., & Haryanti, S. S. (2022). Prediction Orientation: The Role of Good School  Governance  and  Internal  Control  Systems  in  Moderating  the  Influence Between Proactive Fraud Audits on Fraud Prevention. International Journal of Trends in Accounting Research, 3(1), 9.
Erstiawan, M. S. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif  Agency  Theory .  Majalah  Ekonomi:  Telaah  Manajemen,  Akuntansi  Dan Bisnis, 26(1).
Halimatussa’diyah.  (2021).  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Memoderasi Pengaruh Whistleblowing Dan Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi. unsada.
Halimatussa’diyah, H. D. (2021). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Whistleblowing Dan Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi. Unsada.
Imansari, P. F., Halim, A., & Wulandari, R. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. 9.
Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah . E-Jurnal Akuntansi,
31(3), 731. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16
Kemdiknas.  (2022).  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Peraturan menteri pendidikan Dan kebudayaan republik Indonesia.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006).  Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance. KNKG.
Kurniawan,  P.  C.,  &  Izzaty,  K.  N.  (2019).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud. ECONBANK:    Journal  of Economics and Banking, 1(1), 55 – 60. https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2
Mahdiana,  M.  Q.,  &  Amin,  M.  N.  (2020).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(1), 127 – 138. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289
Mamahit,  A.  I.,  &  Urumsah,  D.  (2018).  The  Comprehensive  Model  of  Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(2), 153 – 162. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.43
Marpaung, N. N. (2022). Dinamika Kinerja Karyawan PT Adia Mirsi Mindo (AMM) Jakarta;
Analisis Pengaruh Motivasi Kerja. 7(1), 14.
Maulida, windy yulian, & Bayunitri,  bunga indah. (2021). The influence of whistleblowing
system toward fraud prevention. International Journal of Financial, Accounting, and Management, 2(4), 275 – 294. https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177
Melati,  ririn,  Agustiawan,  &  siti  rodiah.  (2022).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Proactive Fraud  Audit,  Whisteblowing,  dan  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS. Accounting and Management Journal,
6(1), 17 – 25. https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378
Murisna,  Bachri,  S.,  &  Patra  Ls,  A.  D.  A.  (2021).  Analisis  Penerapan  Good  Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu. 17.
Nada,  A.  N.,  &  Khoiriawati,  N.  (2022).  Pengaruh  good  governance  dan  pengendalian internal  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  pada  Kecamatan  Wonodadi. 4(10), 9.
Petrie,  E.,  &  Evans,  C.  (2016).  An  intelligence  led  approach  to  addressing  cyber  fraud: Proactive fraud auditing. Journal of Financial Compliance, 1(1), 8.
Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. International Journal of Business and Technology Management, 2(3), 14.
Saputra, K. A. K., Larasdiputra, G. D., Manurung, D. T. H., & Amani, T. (2020). Preventing Fraudulent Use of Funds Management Operational Support Education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(06), 7.
Sari,  W.,  &  Wening,  N.  (2022).  Analisis  Kinerja  Pelayanan,  Kepuasan  Nasabah TerhadapLoyalitas Nasabah BRI Kangean. 9.
Setiawan, R. R. (2016). Pengaruh Penerapansistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan Bumn Di Kota Pekanbaru. JOM Fekon, 3(1).
Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni P. N, D. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. Indonesia Corruption Watch.
Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa  Di  Suku  Boti. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan),  6(2). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176
Sopiani, V. (2020). Optimalisasi Peran Auditor Internal Melalui Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Instansi Perwakilan BKKBN DIY. Journal Competency of Business, 4(2), 95 – 104. https://doi.org/10.47200/jcob.v4i2.703
Survei Fraud Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia Chapter.
Susanti,  H.  (2020).  Penerapan  Good  School  Governance  (GSG)  Dan  Pengaruhnya Terhadap  Efektifitas  Pengelolaan  Bantuan  Operasional  (BOS)  Sekolah  Dasar  Kota Blitar. REVITALISASI, 8(1), 74. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.882
Trisnawati,  F.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan Keuangan  Madrasah  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Al-Iqtishad,  14(01),  1.
https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5436
Utama,  D.  A.,  &  Setiyani,  R.  (2014).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. 15.
Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program RKAS. 13.
Yusra, M., Yunita, N. A., Nurhasanah, & Arliansyah. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Visioner & Strategis, 10(1),
79 – 86.