Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 129

## RELASI KONFILK DAN AGAMA STUDI TENTANG MODEL PENYELESAIAN KONFLIK KEGAMAAN
Asnawan
Dosen IAI Al Falah As Sunnniyyah Kencong Jember asnawanwan@gmail.com

## ABSTRACT
Several  attempts  to  resolve  the  Sunni-Shi'a  conflict  pursued  by  various  post- conflict  groups  include:  1)  coordination  meetings  at  the  Muspida  level  by involving  various  elements  in  order  to  reduce  wider  conflict;  2)  increase  the intensity  of  communication  between  ethnic  groups  and  groups  in  an  effort  to anticipate provocative issues; 3) crack down on the perpetrators and the brain of riots through efforts to find, detain
Keywords: conflict, religion, Sunni-Shi'ah

## PENDAHULUAN
Studi  tentang  konflik  sosial  senantiasa  menarik  untuk  dibahas  dan  dikaji bahkan  diteliti,  terutama  pada  masyarakat  yang  sedang  mengalami  perubahan. Karena  masyarakat  yang  mengalami  perubahan,  akan  mengalami  dinamika  dan gesekan-gesekan  yang  dapat  melahirkan  konflik,  baik  yang  bersifat  horizontal (antar  masyarakat)  maupun  vertikal  (masyarakat  dengan  pemerintah).  Tidak terkecuali di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama Indonesia kental dengan ciri masyarakat plural dan heterogen yang terdiri dari berbagai, suku, agama, etnis, budaya,  paham,  ideologi  dan  kelompok  dan  atau  golongan. 1 Negara  Kesatuan Republik Indonesia telah menyadari arti pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep yang mendasari suatu negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 telah membuat nilai-nilai HAM pada pembukaan dan pasal-pasalnya yaitu pasal 27
1 Hasrullah, Dendam  Konflik  Poso (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2009),  1. dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik  social  juga  dijelaskan  tentang  sumber  sumber  konflik  yaitu  pada  Pasal  5  yang berbunyi a).  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b).    perseteruan  antarumat  beragama  dan/atau  interumat  beragama,  antarsuku,  dan antaretnis;  c).    sengketa    batas    wilayah    desa,    kabupaten/kota,  dan/atau  provinsi;  d). sengketa  sumber  daya  alam  antarmasyarakat dan/atau  antarmasyarakat  dengan  pelaku usaha; atau e).  distribusi  sumber  daya  alam  yang  tidak  seimbang dalam masyarakat.
130 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
sampai dengan pasal 31. Di dalam pasal 27 ayat (1), menerangkan bahwa “segala warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  terkecuali”. Berdasarkan  pasal  27,  butir  (1)  Undang-undang  Dasar  1945  tersebut,  di Indonesia tidak boleh ada diskriminasi hukum terhadap warga negaranya. 2
Selanjutnya  dalam  UU  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak-Hak  Azazi Manusia (HAM) masalah kebebasan dan kerukunan umat beragama di atur pada Pasal 22 dan 70. Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan  untuk  memeluk  suatu  agama  dan  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu;  Negara  menjamin  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memeluk  dan  mengamalkan  agamanya  serta  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu.  Kemudian  pada  Pasal  70  UU  itu  dikatakan  bahwa  dalam menjalankan  hak  dan  kewajibannya  itu,  setiap  orang  wajib  mengacu  kepada pembatasan  semata-mata  untuk  menjamin  penghargaan  kepada  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  penegakkan  keadilan,  serta  memperhatikan pertimbangan  moral,  keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat  dalam  suatu masyarakat yang demokratis.
Dengan  deretan-deretan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  telah dipaparkan  di  atas,  mengindikasikan  bahwa  Indonesia  seakan  sudah  tidak  kenal yang namanya konflik bahkan kekerasan. Akan tetapi, konflik sosial di Indonesia bergulir  sejak  tahun  1990  menunjukkan  eskalasi  yang  cukup  tinggi.  Latar belakang  konflik  sosial  tersebut  antara  lain; pertama ,  konflik  antarkelompok masyarakat; kedua , konflik antar suku atau antar dan intra agama; ketiga , konflik antara masyarakat dengan pemerintah dengan latar belakang kasus-kasus tertentu. Konflik  sosial  bermotif  agama  acapkali  terjadi  di  sekitar  kita  yang  notabennya umat beragama, baik itu internal agama ataupun antar agama. 3 Meskipun konflik sosial  yang  terjadi  tidak  secara  mutlak  disebut  sebagai  konflik  agama,  dengan alasan konflik itu tidak dilakukan atas dasar bernuansa agama. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa unsur-unsur agama tidak dilibatkan dalam konflik-konflik tersebut.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  beberapa  tahun  terakhir  ini,  di  Indonesia menjadi salah satu kawasan di dunia yang paling produktif dalam memproduksi aneka  kisah  tragis  di  sekitar  kekerasan.  Selama  14  tahun  setelah  reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.
2 Robert  Alexander, Konflik  Antar  Entis  dan  Penanggulangannya” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 1
3 Sandi  Suwardi  Hasan, Konflik  Sosial  dan  Urgensi  Dialog  Agama”, al-„Adalah, 2 (Jember: STAIN Press, 2007), 240 lihat juga Ayu Sutarto, Menjadi  NU menjadi Indonesia (Jember, Kopyawisda Jatim, 2005), 77
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 131
Yayasan  Denny  JA  mencatat,  dari  jumlah  itu  paling  banyak  kekerasan  terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut- turut  adalah  kekerasan  etnis  (20  persen),  kekerasan  jender  (15  persen),  dan kekerasan  orientasi  seksual  (5  persen). 4 Fenomena-fenomena  semacam  itu, sangatlah  bertentangan  dengan  tradisi  khas  bangsa  Indonesia,  gotong  royong, musyawarah  rukun  dan  tolong  menolong. 5 Merujuk    pada    Kovenan Internasional    Hak    Sipil    dan    Politik    sebagaimana    yang    sudah    diratifikasi (menjadi    hukum    nasional    Indonesia)    melalui    UU    no    12    tahun    2005, idealnya  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  kebebasan  hak  sipil dan    politik    warga    negaranya,    lebih    utamanya    hak    dan    kebebasan    yang mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak atas keadilan. Namun dalam kenyataannya, alih-alih  terlindungi  yang  terjadi  justru  kekerasan dan  melanggar  kebebasan  sipil  dan  politik  warga  negara. 6
Dalam  kurun  waktu  hampir  19  tahun,  insiden  kekerasan  terkait  konflik keagamaan di Indonesia telah melibatkan korban jiwa lebih dari 55.000 orang. Di antaranya, 761 orang merupakan korban tewas, 1873 orang merupakan korban luka-luka dan sebanyak 52.446 orang merupakan korban hilang dan mengungsi. Adapun  dari segi  harta  benda, kekerasan terkait isu-isu keagamaan  di Indonesia telah mengakibatkan rusaknya 1.330 rumah, 70 rumah ibadah dan 593 bangunan lainnya,  sehingga  totalnya  mencapai  1.993  bangunan.  Jumlah  kerugian  harta- benda tersebut belum termasuk jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, serta berbagai kerugian yang tidak dilaporkan secara jelas jumlahnya oleh media yang menjadi sumber studi ini. 7
Adapun catatan kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di  Indonesia  selama  tahun  2011  yang  paling  tinggi  adalah  pelarangan  atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah
4 Sabrina  Asril,  “Catatan  Kekerasan  Indonesia  pasca  Reformasi”, dalam http://1ahmadiyah.blogspot.com/2013/01/catatan-kekerasan-indonesia-pasca.html
5 Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila (Yogyakarta: ANDI, 2006), 63 6 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Keadilan Macet,  Kekerasan  Jalan  Terus  :  Laporan  Tahunan  Kondisi  HAM  di  Indonesia  2012” (tt,tp, 2013), 14
7 Ihsan dkk, Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) ,  (hasil penelitian yang bekerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Jakarta, 2009), 31-32
132 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
9  kasus  (9%),  dan  kriminalisasi  atau  viktimisasi  keyakinan  4  kasus  (4%). Berdasarkan  data  ini  dapat  dipahami  bahwa  selama  tahun  2011,  telah  terjadi peningkatan  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  di  berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 92 kasus. 8
Konflik  bernuansa  agama  dalam  panggung  sejarah  sejak  pertama  kali ditunjukkan  oleh  Habil  dan  Qabil.  Konflik  tersebut  seyogyanya  bukan  konflik agama, akan tetapi oleh  para  sejarawan dikaitkan dengan  agama,  bahwa konflik yang  berujung  pada  pembunuhan  itu  ditunjukkan  oleh  Islam.  Padahal  konflik Habil dan Qabil adalah konflik sosial yang berskala kecil, yakni karena penolakan Qabil  terhadap  titah  ayahnya,  karena  Qabil  ingin  mengawini  saudara perempuannya  sendiri. 9 Kisah  Habil  dan  Qabil  merupakan  sumber  filsafat  kita, sebagaimana  Adam  sebagai  sumber  filsafat  sejarah  kita  tentang  manusia. Pertarungan  antara  Habil  dan  Qabil  adalah  pertarungan  dua  kubu  yang  saling berlawanan  yang  berlangsung  sepanjang  sejarah,  dalam  dialektika sejarah 10 Bukankah  kisah  para  nabi  juga  tak  lepas  dari  wacana  kekerasan?  Nabi Yusuf, misalnya, dikisahkan menghadapi dan menjadi korban  rencana kekerasan saudara-saudara  kandungnya  sendiri.  Nabi  Isa  yang  diintai  oleh  ancaman pembunuhan,  yang  dalam  tradisi  Yudeo-Kristiani,  bahkan  kemudia  diyakini menjadi  korban  kekerasan.  Nabi  Muhammad  sempat  memasuki „aamul  huzn – masa sedih, lantaran kehilangan orang yang dapat member rasa aman, sementara Ia masih harus menghadapi resistensi paman-pamannya sendiri, boikot, terror dan bahkan  pengejaran  oleh  suku  Quraisy  yang  hendak  membunuhnya. 11 Konflik dalam tubuh umat Islam di Indonesia, barangkali hanya sekedar  aib yang harus ditutupi  manakala  terjadi  sesaat  atau  tidak  banyak  korbannya.  Tetapi  manakala peristiwa itu sudah mengorbankan sendi-sendi kebersamaan dan ukhuwah, perlu kiranya dijadikan pelajaran. Dari kasus yang dipicu oleh persaingan (competition) usaha,  perebutan  warisan,  hingga  pengrusakan  rumah  ibadah  dan  pembantaian
8 http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/22/menguak-akar-kekerasan-bernuansa- agama/#_ftn4  lihat  juga  The  Wahid  Institute,  “Lampu  Merah  Kebebasan  Beragama”, Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 1
9 Ibnu  Katsir,  Kisah  Habil  dan  Qabil  (Dar  Al-Manarah)  dalam  ebook www.Islambasics.com
10 Imam  B.  Jauhari, Teori  Sosial:  Proses  Islamisasi  dalam  Sistem  Ilmu  Pengetahuan, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 49
11 Abdul  Munir  Mulkan,  dkk, Membongkar  Praktik  Kekerasan:  menggagas  Kultur Nir-Kekerasan (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 43
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 133
pemuka agama, sudah sering terjadi. Tuduhan terhadap kelompok atau aliran sesat dalam agama, biasanya yang kemudian menimbulkan kerawanan internal. 12
Ada satu hal menarik yang perlu digaris bawahi. Bahwa di Indonesia, agama Islam  menjadi  agama  mayoritas.  Menurut  Abul  A’la  Al  Maududi  sebagai  mana dikutib  oleh  Afif  Muhammad,  tekanan  mayoritas  atas  minoritas  hampir seluruhnya  terjadi  di  Negara-negara  yang  mayoritas  warganya  bukan  muslim. Sementara  di  Negara-negara  yang  mayoritas  warganya  muslim,  penindasan hampir tidak pernah terjadi. Bahkan beberapa sarjana muslim mengatakan bahwa, berbeda  dengan  agama  Islam,  agama-agama  non-Islam  khususnya  Katolik  dan Kristen tidak memiliki ajaran tentang toleransi. 13
Pada tahun 2003, Muktamar Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama (MPI-NU) yang  diselenggarakan  di  Situbondo,  menghasilkan  hal  yang  sejalan  dengan pernyataan  Afif yaitu, mencoba untuk melihat  doktrin-doktrin keIslaman bukan hanya  sebagai  hukum,  melainkan  sebagai  etika  sosial  yang  bisa  diterima  oleh seluruh umat manusia, apa pun agama, suku dan rasnya. Sejatinya, keislaman tidak hanya dibatasi oleh dan untuk umat (rahmatan li al-„alamin) . Islam sebagai etika sosial merupakan jalan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan. 14
Pernyataan  Abul  A’la  Al  Maududi  tersebut  tidak  salah  akan  tetapi  tidak sepenuhnya  benar.  Faktanya,  agama  Islam  di  Indonesia  merupakan  agama mayoritas, kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (88%),  selebihnya  adalah  Kristen  Protestan  (6%),  Katolik  (3%),  Hindu  (2%), Budha,  Konghucu  dan  lainnya  (1%) 15 ,  akan  tetapi  Islam  hampir  tidak  pernah absen dalam menyumbang catatan konflik yang berwujud kekerasan/penindasan. Misalkan di Manado, Maluku Utara pada tahun 2000, atau yang dikenal dengan kerusuhan 171 karena terjadi pada tanggal 17 bulan 1 (Januari), pada waktu itu
12 Tim  Balai  Litbang, Mencari  Solusi  Konflik  dan  Kekerasan  Internal  Umat  Islam dalam      http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan- beragama/283-mencari-solusi-konflik-dan-kekerasan-internal-umat-beragama.html
13 Afif Muhammad, Agama & Konflik Sosial (Bandung: MARJA, 2013), 19 14 Rizqon Khamami, Tashwirul Afkar (Jakarta Selatan: LAKPESDAM dan TAF, 2004), 41 edisi nomor 17. Selain itu, Harun Nasution, dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), 97 menyinggung hal syari’at pun, pemikiran  yang  ditawarkan  Al-Tahtawi,  syari’at  itu  sendiri  harus  disesuaikan  dengan perkembangan modern.
15 M. Atho Mudzhar, “Lingkungan Dan Peran Strategis Fkub Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  Persatuan  Nasional” dalam  ,http://balitbangdiklat. kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/593--lingkungan-dan-peran-strategis-fkub.html
134 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
umat Islam  sebanyak 76,47%, umat Hindhu 17,55%, Kristen 2,5% dan Budha 2%. 16
Bahkan lebih parahnya lagi, umat Islam saling merusak terhadap sesesama muslimnya.  Konflik  kekerasan  terhadap  pengikut  Ahmadiyah  di  Cikeusik  pada pada 6 Februari 2011 dan juga konflik Ahmadiyah di Transito Mataram 17 , bahkan beberapa  bulan  terakhir  kekerasan  antar  Islam  juga  terjadi  di  Sampang-Madura pada  tahun  2012  yakni  kekerasan  terhadap  pengikut  syi’ah. 18 Dan  disusul  oleh konflik yang tidak jauh beda, yakni konflik yang melibatkan isu Syi’ah dan Sunni di  Kecamatan  Puger  Kabupaten  Jember  yang  berujung  pada  kematian.  Namun perkembangan  yang  cukup  menggembirakan  muncul  kemudian  dengan  adanya upaya-upaya yang lebih serius baik dari inisiatif pemerintah maupun masyarakat untuk memperkuat peace building dengan upayapembangunan kembali kehidupan masyarakat di daerah berkonflik. 19 Dengan demikian, tidak terlalu salah pendapat yang mengatakan  bahwa ketegangan yang  muncul belakangan ini menunjukkan betapa tidak sejatinya harmoni antar sesama Islam yang saling berinteraksi dalam kehidupan  bermasyarakat.  Bahkan  hal  ini  menunjukkan  betapa  rapuhnya  relasi dalam  lingkup  keagamaan  khusunya  dalam  agama  Islam  yang  selama  ini  kita banggakan. Pada makalah ini, penulis ingin membongkar praktik kekerasan yang terjadi  di  wilayah.  Konflik  sosial  di  kecamatan  Puger  ini  sejatinya  bukan  hanya terjadi satu kali, melainkan sudah berlangsung beberapa kali, misalkan pada bulan Juni  2012  dengan  motif  pengajian  yang  berujung  cederanya  beberapa  warga, dilanjutkan  pada  tahun  berikutnya,  yakni  2013  pada  bulan  September  yang dikemas dengan karnaval dan berujung pada korban nyawa seseorang 20 . Menurut KH hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, konflik tersebut bisa jadi seperti bom waktu yang dapat meledak lagi kapan saja, untuk itu beliau meminta agar konflik di Puger tersebut diselesaikan sampai ke akar-akarnya. 21
16 Tim Balai Litbang, Konflik-konflik Sosial Bernuansa SARA di Berbagai Komunitas. Dalam http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan- beragama/172-konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara-di-berbagai-komunitas-studi-kasus- kerusuhan-mataram-januari-2000.html
17 Sabrina  Asril, Catatan  Kekerasan  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  dalam http://1ahmadiyah.blogspot.com/2013/01/catatan-kekerasan-indonesia-pasca.html 18 http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/26/pengusutan-kasus-sampang- hasilkan-14-butir-kesimpulan
19 Syafuan  Rozi, Kekerasan  Komunal:Anatomi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 6
20 Radar Jember, Karnaval Rusuh, Satu Tewas, tanggal 12 September 2013,1 21 Radar Jember, Satu Menyerah di Lumajang , tanggal 17 September 2013
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 135

## PEMBAHASAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK DAN KEKERASAN SOSIAL
Cakupan  bahasan  konflik  antarkelompok,  Walter  G.  Stephan  dan  Cookie White  Stephan  yang  dikutip  oleh  Hasrullah,  manawarkan  tiga  teori  tentang konflik  antarkelompok,  yaitu 22 : (1) Realistic  Group  Conflict  Theory .  Teori  ini mempunyai premis yang didasari oleh kompetisi untuk memperebutkan resources (land, money, natural resources) atau pun value, belief dan norms . Teori realistic ini digunakan  untuk  memprediksi  konsekuensi  psikologis,  di  mana  realitas  konflik kelompok  memicu  meningkatnya  kohesivitas  dan  etnosentrisme  antarkelompok. Perubahan  ini  biasanya  diiringi  dengan  kekerasan  terhadap  kelompok  lain. (2) Relative Deprivation Theory , teori ini cenderung menfokuskan  diri  pada persepsi, yakni  persepsi  menjadi  kelompok  yang  kurang  beruntung.  Seperti  yang dikemukakan  Thomas,  persepsi  merasa  tertindas  dapat  amemicu  munculnya konflik,  meskipun  pada  persepsi  yang  dirasakan  belum  tentu  kebenarannya. Konsep  teori  ini  cenderung  mempunyai  kaitan  dengan  teori  pertukaran  sosial ( social  exchange  theory )  karena  dalam  cakupan  bahasannya,  konflik  muncul  dari perasaan dalam suatu kelompok yang merasa kurang beruntung ditinjau dari segi input dan output -nya jika disbandingkan kelompok lain. (3) Basic Psychological Need Theory .  Teori  ini  menekankan  adanya  pertikaian  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar psikis. Isu yang dimunculkan dalam teori ini adalah konflik muncul karena terjadi pembohongan kebutuhan psikis seperti; rasa aman, identitas, pengakuan, dan pastisipasi. Konflik yang dilandasi oleh kebutuhan psikis cenderung bertahan cukup lama hingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
Dalam kamus pupuler bahasa Indonesia, konflik percekcokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan menurut Webster, istilah konflik merupakan konfrontasi fisik  antara  beberapa  pihak.  Akan  tetapi  kata  tersebut  kemudian  berkembang dengan  masuknya  “ketidaksepakatan  yang  tajam  atau  oposisi  atas  berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”. 23 Sedangkan dalam Oxford Dictionary sebagaimana dikutip oleh Alpha Amirachman konflik adalah a situation in which people, groups or countries are involved in a serious disagreement or argument (situasi dimana orang- orang, kelompok atau Negara terlibat dalam perselisihan serius). 24
Berkenaan dengan konflik, secara teoritik menurut Ralf Dahren Dorf  yang dikutip oleh Rozi, merupakan fenomena yang selalu hadir (inherent omni-presence)
22 Hasrullah, Konflik Poso , 43
23 Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin. Teori  Konflik  Sosial (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004) 9 24 Alpha Amirrachman. Revitalisasi Kearifan Lokal (Jakarta Selatan: ICIP, 2007) 2
136 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
dalam  setiap  masyarakat  manusia.  Menurutnya,  perbedaan  pandangan  dan kepentingan  diantara  kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut  merupakan  hal yang  cenderung  alamiah  dan  tidak  terhindarkan.  Namun  pihak  yang  menolak sudut pandang ini mengatakan bahwa akan menjadi persoalan besar tatkala cara untuk  mengekpresikan  perbedaan  kepentingan  diwujudkan  dalam  ekspresi  yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara kekerasan fisik. 25 Definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukan Louis Coser, yaitu: “a struggle over  values  and  claims  to  secure  status,  power,  and  resources,  a  struggle  in  which  the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals” .
Namun,  untuk  kepentingan  studi  ini,  definisi  ini  dianggap  masih  terlalu umum  dan  tampaknya  lebih  didasari  atasrasionalitas  tindakan  dengan  motif ekonomi-politik.  Ini  kurang  cocok  untuk  studi  ini  karena,  seperti  yang  telah ditunjukkan  oleh  beberapa  studi,  aksi  keagamaan  –  termasuk  dalam  konteks konflik  dan  kekerasan  –  sulit  untuk  dipahami  semata-mata  dari  segi  rasionalitas ekonomi  dan  politik  atau  kekuasaan.  Berbagai  tindakan  protes  atau  kekerasan terkait  konflik  keagamaan  banyak  berasal  dari  sumber-sumber  kultural  dan ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu  komunitas  agama  sebagai  “ketaatan”  terhadap  ajaran  agama  atau  sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas. 26
Menurut  Mitchell  yang  dikutib  oleh  Suharno,  konflik  dapat  diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki-sasaran-sasaran yang tidak sejalan. 27 Jocye Hocker dan William Wilmut, di dalam buku Interpersonal Conflict, menjelaskan beberapa pandangan tentang konflik, pandangan-pandangan tersebut antara lain: 28
1. Konflik adalah hal yang abnormal karena hal yang normal ialah keselarasan. Mereka  yang  menganut  pandangan  ini  pada  dasarnya  termasuk menyampaikan bahwa suatu konflik hanyalah merupakan gangguan stabilitas. Karena konflikdilihat sebagai suatu gangguan, maka harus diselesaikan segera, apapun  penyebabnya  (walaupun  mungkin  saja  terjadi  bahwa  penyebabnya yang terdalam tidak ditemukan).
25 Syafuan Rozi dkk, Kekerasan Komunal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5 26 Ihsan dkk, Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) , 7.
27 Kutipan ini diambil dari makalah Suharno yang disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya  Resolusi  Konflik  pada  Civics  Community,  “Konflik,  Etnisitas  dan  Integrasi Sosial” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), 2
28 Robby I. Candra, Konflik dalam hidup sehari-hari, (tt, Kanisius tahun,1992), 15
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 137
2. Konflik  sebenarnya  hanyalah  suatu  perbedaan  atau  salah  paham.  Kata-kata serupa  itu  sering  kali  disampaikan  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam sebuah konflik. Dengan kata lain, konflik tidak dinilai sebagai hal yang terlalu serius.  Bahkan  menurut  penganut  pendapat  ini,  penyebab  konflik  ialah kegagalan  berkomunikasi  dengan  baik,  sehingga  pihak  lain  tidak  dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya.
3. Konflik  adalah  gangguan  yang  hanya  terjadi  karena  kelakuan  orang-orang yang  tidak  beres.  Pendapat  ini  sering  pula  diungkapkan  dengan  cara  lain. Orang-orang yang senang terlibat konflik adalah anti-sosial paranoid, ngawur atau  senang  berkelahi.  Menurut  penganut  pendapat  ini,  penyebab  suatu konflik adalah ketidakberesan kejiwaan orang tertentu.
Menurut  Haryanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Nurman  Said,  perbedaan kepentingan,  faham,  ide  merupakan  keniscayaan  dalam  kehidupan,  maka  sudah dapat  dipastikan  konflik  menjadi  sesuatu  yang  selalu  hadir  sepanjang  perjalanan kehidupan  masyarakat  tersebut.  Namun  dalam  melihat  konflik  yang  terjadi  di masyarakat  perlu  dibedakan  antara  konflik  yang  menggunakan  kekerasan (violence), dengan konflik yang tidak menggunakan kekerasan (non-violence) . 29
Secara  umum,  Pruitt  dan  Gahagan  membagi  konflik  dalam  tiga  model, yaitu antara lain:

## 1. Model Aggressor-Defender
Model ini menarik garis pembeda di antara kedua belah pihak yang berkonflik, salah satu pihak, aggressor (penyerang) dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah  tujuan  yang  mengakibatkannya  terlibat  di  dalam  konflik  bersama pihak lain defender (pihak bertahan). 30 Istilah agresor dam defender di dalam model ini tidak dimaksudkan sebagai tidakan evaluatif. Dengan perkataan lain, istilah-istilah ini tidak menyiratkan bahwa satu pihak dalam posisi  salah dan pihak lainnya benar di dalam kontroversi yang terjadi. Agresor adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya,  sedangkan  defender  adalah  pihak  yang  berusaha  menolak perubahan tersebut. 31
2. Spiral-Konflik
Model  ini  menjelaskan  bahwa  eskalasi  merupakan  hasil  dari  suatu  lingkaran setan antara aksi dan reaksi. Taktik-taktik contentious yang dilakukan oleh suatu
29 Nurman Said, Masyarakat Muslim Makasar (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 26
30 Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial , 200
31 Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial , 201
138 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
pihak mendorong timbulnya respons contentious dari pihak lain, sehingga lebih lanjut  juga  memberikan  respon contentious dari  pihak  yang  bersangkutan (pihak  lawan).  Ada  dua  kelompok  besar  spiral-konflik,  spiral  yang  bersifat balas-membalas (retaliatory), masing-masing  pihak  menjatuhkan  hukuman kepada  pihak  yang  lain  atas  tindakan-tindakannya  yang  dianggap  tidak menyenangkan (aversif). Misalkan, adu argumentasi yang diikuti dengan saling membentak kemudian diikuti dengan adu jotos bahkan bisa jadi lebih dari itu. Ada juga spiral yang defensif, masing-masing pihak memberikan reaksi dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya ada di dalam tindakan defensif pihak lain. Mereka yang menderita (suffering) karena kekerasan yang dilakukan  pihak  lain,  bisa  membuat  penderitaan  balasan,  sehingga  terjadilah kekerasan  secara  timbale  balik.  Oleh  karena  itu,  kekerasan  bukan  saja  bisa menimbulkan  penderitaan  dalam  jangka  pendek,  melainkan  bisa  juga menimbulkan menimbulkan penderitaan akibat kekerasan secara proses social dan konjungtif atau bahkan permanen –seperti yang dialami oleh orang-orang korban  perang  Israel-Palestina,  Nazi-Yahudi,  korban  Perang  Salib  atau penderitaan akibat kolonialisme dan berbagai perang saudara di banyak negeri. Tentu saja, termasuk perang saudara atau keonflik etnisitas dan keagamaan di negeri kita sendiri yang terjadi padaa 1948, 1965, dan juga akhir-akhir ini. 32 Dalam kaitannya dengan Konflik Agama, Yusuf Qardhawi mengatakan, untuk mempertemukan  kedua  kelompok  ini,  sepatutnya  memperingatkan  kedua pihak  berkonflik  -yang  tersesat  jauh  dari  agamanya-  agar  segera  kembali  ke jalan  tengah  yang  moderat,  untuk  mendorong  kaum  ekstrem  lainnya  juga kembali  ke  jalan  tengah  sehingga  bertemu  bersama-sama  di  pertengahan jalan. 33
3. Perubahan Structural
Model  ini  menjelaskan  bahwa  konflik,  beserta  taktik-taktik  yang  digunakan untuk  mengatasinya,  menghasilkan  residu.  Residu  ini  berupa  perubahan- perubahan  yang  terjadi  baik  pada  pihak-pihak  yang  berkonflik  maupun masyarakat  di  mana  mereka  tinggal.  Residu  kemudian  mendorong  perilaku contentious lanjutan,  yang  levelnya  setara  atau  lebih  tinggi,  dan  mengurangi usaha  untuk  mencari  resolusi  konflik.  Ada  tiga  macam  bentuk  perubahan structural,  yaitu: pertama ,  berubahan  psikologis; kedua ,  perubahan  dalam
32 Mulkan “Membongkar Praktik Kekerasan”, 44
33 Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem (Bandung: Mizan, 1993), 128 lihat juga dalam Lib-ForAll  Foundation, Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam  Transnasional  di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, 2009),46-47.
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 139
kelompok dan kolektif lainnya; dan yang ketiga , perubahan dalam masyarakat di sekeliling pihak yang berkonflik. 34
Dean G. Pruitt mendefinisikan eskalasi sebagai “the use of increasingly harsh tactics” (penggunaan  taktik  yang  semakin  keras).  Eskalasi  juga  berarti  semakin luasnya  sasaran  atau wilayah konflik, atau semakin banyaknya orang-orang yang terlibat, atau  semakin canggihnya  alat-alat konflik yang digunakan. 35 Jika dilihat dari sejarah umat manusia, konflik dan kekerasan sesungguhnya bukanlah hal yang baru.  Ia  ada  sejak  menusia  itu  sendiri  muncul  di  permukaan  bumi.  Latief sebagaimana dikutip  oleh Zubir menyebutkan bahwa kekerasan justru dianggap bagia  dari  budaya  masyarakat..  bahkan  kajian-kajian  historis,  semuanya tidakpernah  menyangkal  bahwa  kekerasan  telah  ada  sejak  adanya  manusia sehingga  kekerasan  dapat  dikatakan  juga  sebagai  bagian  dari  masyarakat.  Jika diamati  dengan  seksama,  terdapat  perbedaan  antara  konflik  dengan  kekerasan. Kekerasan  diakibatkan  oleh  konflik,  namun  belum  tentu  konflik  selalu mengakibatkan  kekerasan.  Namun  dalam  perkembangannya,  konflik  merupakan penyebab  terjadinya  kekerasan 36 bahkan  antar  keduanya  semakin  sulit  untuk dipisahkan.
Perlu  dikemukakan  bahwa  sejak  awal,  “kekerasan”  yang  kita  bicarakan sekarang merupakan terjemahan dari kata violence dalam bahasa Inggris. Ada hal yang menarik disini, bahwa kata kekerasan dalam arti ini  masih nelum terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W J. S Poerwadarminta. Dalam kamu ini kekerasan diartikan sebagai 1) “sifat (hal dsb) keras; kegiatan; kekuatan dsb”  dan  2)  “paksa  (an);  kejang;  kekejangan;  sedangkan  kata  sifatnya  “keras” diartikan  sebagai  1)  padat  kuat  dan  tidak  mudah  berubah  bentuknya  atau  tak mudah pecah; lawan lunak, empuk, lembut; dan 2) pada umumnya menyatakan sifat hal yang sangat atau lebih daripada keadaan biasa, misalnya kuat; teguh, giat, dsb.  Pengertian  “keras”  dan  “kekerasan”  seperti  ini  –yang  belum  menyamakan kekerasan dengan violence- juga terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia susunan Sutan Mohammad Zain. 37
Kekerasan dalam konteks ini merupakan kekerasan terjemahan dari violence. Kekerasan  merupakan  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik
34 Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial , 206
35 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial , 139
36 Zaiyardam Zubir. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal . (Yogyakarta:INSISTPress, 2010) , 20-21
37 Mulkan, Membongkar Praktik Kekerasan ,  20
140 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
atau barang orang lain 38 . Hal ini hamper sama dengan  pengertian violence yang diberikan Webster‟s  New  World  College  Dictionary, yaitu “physical  force  used  so  as injure,  damage,  or  destroy;  extreme  roughness  of  action” pengertian  ini  merupakan tindakan  fisik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk melukai,  merusak,  atau  menghancur  orang  atau  harta  benda  dan  segala  fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. 39
Robert  Audi,  seperti  dikutip  I  Marshanda  Windu  merumuskan violence sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau  sesuatu yang potensial dapat menjadi milik seseorang 40 maupun  bagi kelompok yang berkonflik. 41 Dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian  yang  sangat  luas  mulai  dari  tindakan  penghancuran  harta  benda, pemerkosaan,  pemukulan,  perusakan    yang    bersifat    ritual,    penyiksaan    dan bahkan    sampai  pada  pembunuhan.  Menurut  asal  katanya,  kekerasan (violence) berasal dari gabungan  kata  latin (violentus) yakni  vis  dan  latus. Vis berarti daya dan  kekuatan  sedangkan latus berarti    membawa.    Merupakan sebuah ekspresi baik  yang  dilakukan  secara fisik ataupun  secara verbal yang mencerminkan  pada  tindakan agresi dan  penyerangan  pada  kebebasan  atau martabat  seseorang  yang  dapat  dilakukan  oleh  perorangan  atau  sekelompok orang umumnya  berkaitan  dengan kewenangannya yakni  bila  diterjemahkan secara  bebas  dapat  diartinya  bahwa  semua  kewenangan  tanpa  mengindahkan keabsahan  penggunaan  atau  tindakan  kesewenang-wenangan  itu  dapat  pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.
Secara    sosiologis,    kekerasan  merupakan    konflik    sosial    yang    tidak terkendali    oleh    masyarakat    dengan  mengabaikan    norma    dan    nilai    sosial sehingga    menimbulkan    tindakan  merusak. 42 Sedangkan  menurut  Fisher  yang dikutip  oleh  Suharno,  kekerasan  merupakan  sesuatu  yang  meliputi  tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1988) 425
39 Mulkan, Membongkar Praktik Kekerasan , 20
40 I  Marshanda  Windu, Kekuasaan  dan  Kekerasan  menurut  Johan  Galtung (Yogyakarta: Kanisius,1992), 62.
41 Zubir. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan, 21 42 Fitri Yanti, “Kekerasan dalam Berpacaran” Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012), 9
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 141
secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. 43
Robert Gurr merumuskan corak kekerasan atas beberapa tingkatan yaitu:
1. Turmoil yaitu  tindakan  kekerasan  politis  yang  tidak  terorganisasi  dan partisipasi popular, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik dan pemberontakan  kedaerahan  yang  relative  spontan. Turmoil adalah  gerakan yang bersifat spontan. Jika ada kejadian  seperti pencurian, maka masyarakat langsung  menghakimi,  seperti  mengeroyok,  hingga  membakar  sampai  mati. Hal  ini  biasanya  bentuk  sikap  muak  masyarakat  terhadap  pencuri  yang merajalela selama ini sehingga ketika tertangkap basah,  akumulasi sakit hati, dendam  dan  muak  selama  ini  dilampiaskan  secara  membabi  buta.  Secara sporadis, bentuk kekerasan ini terjadi di tiga wilayah penelitian, yakni Aceh, Poso dan Papua.
2. Conspiracy yaitu kekerasan politis yang terorganisir rapi an pertisipasi terbatas seperti  pembunuhan  politis  terorganisasi,  terorisme  dalam  skal  kecil,  kudeta dan  pemberontakan. Conspiracy merupakan  tindakan  kekerasan  yang  sudah terencana dengan baik. Dalam konspirasi, aspek organisasi, sumber dana, elite dan  partisipasi  dari  pengikutnya  sudah  menjadi  hal  yang  penting.  Beberapa kejadian di Aceh, Poso, dan Papua memperlihatkan konspirasi yang dilakukan pihak  luar  terhadap  masyarakat  atau  mengorbankan  masyarakat,  sehingga masyarakat  seringkali  bingung  kenapa  semua  terjadi  dan  jalan  keluar  yang harus diambil.
3. Internal War yaitu kekerasan poltis yang terorganisasi dan partisipasi popular dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak Negara. Pola  yang  ditempuh  adalah  kekerasan  yang  ekstensif,  termasuk  terorisme, perang gerilya dalam skal besar, seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi. Internal War adalah kekerasan  politik yang telah  terencana. Dalam konteks  ini,  kasus  Aceh,  Poso  dan  Papua,  sudah  sampai  kekerasan  pada tingkatan Internal War ini. Konflik di Aceh antara tentara dan polisi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konflik antara Islam dan Kristen di Poso dan Konflik  pengusaha,  penguasa  dan  masyarakat  di  Papua  memperlihatkan jaringan kekerasan sudah berlangsung di tiga tempat ini.
Kekerasan  di  tiga  tempat  ini  menimbulkan  ribuan  orang  meninggal  dan milyaran kerugian materi sehingga sudah sampai pada tahap Civil War . Mereka yang berperang itu sesungguhnya merupakan warga sipil yang tidak dipersenjatai. Namun,  jumlah  yang  banyak  mereka  miliki  dapat  menimbulkan  korban  dalam
43 Suharno, “Konflik, Etnisitas dan Integrasi Sosial”, 2
142 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
jumlah  yang  besar,  terutama  melalui  pembakaran-pembakaran  yang  mereka lakukan di kedua belah pihak. Dalam Internal War ini sudah banyak persoalan yang  mengikutinya,  seperti  provokator,  pimpinan,  pembakaran,  sampai  pada tahap pembunuhan missal. Kasus Aceh, Poso, dan Papua merupakan contoh yang menarik dari bentuk Internal War . Beberapa peristiwa yang terjadi di tiga daerah ini  memperlihatkan  tingginya  tingkat  kekerasan.  Bahkan,  untuk  Aceh  disebut sebagai bangsa yang memiliki “tradisi sejarah perang” yang panjang.

## KESIMPULAN
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  kerusuhan  di  Puger  yang saling  berkaitan,  dan  tidak  berdiri  sendiri, pertama adalah  perselisihan  kedua kelompok Barat dan Timur yang memiliki faham keagamaan berbeda, dan sudah terjadi  sejak  lama. kedua ,  penyelenggaraan  karnaval  yang  tidak  diizinkan  aparat kepolisian,  hingga  menyebabkan  tindak  pidana  perusakan  dan  penganiayaan. ketiga ,  adanya  kemungkinan  provokasi  dari  pihak  luar, keempat ,  dikarenakan adanya faham dan ajaran syi’ah –karena memang ajaran tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan dan keresahan masyarakat di kecamatan Puger khususnya di  desa  Puger  Kulon  dan  sekitarnya–  sebagamana  faham  dan  ajaran  yang disebarkan oleh barat. Beberapa upaya resolusi konflik Sunni-Syiah yang ditempuh oleh berbagai kalangan pasca konflik, antara lain: 1) rapat koordinasi di tingkat muspida dengan melibatkan berbagai elemen dalam rangka meredam konflik yang lebih luas; 2) meningkatkan intensitas komunikasi antar etnis dan golongan dalam upaya  mengantisipasi  isu-isu  yang  sifatnya  provokatif;  3)  menindak  tegas  para pelaku  dan  otak  kerusuhan  melalui  upaya  mencari,  menahan/menangkap  serta menghukum  sesuai  dengan  undang-undang  dan  hukum  yang  berlaku;  4) menghimbau kepada masyarakat Puger khususnya desa Puger Kulon  agar tetap tenang dan sabar dan untuk masa-masa yang akan datang 5) memberikan bantuan kepada korban atas kerugian harta benda maupun jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu Sutarto, Menjadi NU Menjadi Indonesia , Jember, Kopyawisda Jatim, 2005. Abdul  Munir  Mulkan,  dkk, Membongkar  Praktik  Kekerasan:  Menggagas  Kultur Nir-Kekerasan , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002. Afif Muhammad, Agama & Konflik Sosial , Bandung: MARJA, 2013.
Alpha Amirrachman. Revitalisasi Kearifan Lokal , Jakarta Selatan: ICIP, 2007.
Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin. Teori  Konflik  Sosial ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004.
Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018 | 143
Hasrullah, Dendam Konflik Poso , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. Mulkan, Abdul Munir Mulkan, dkk, Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002. Robert Alexander, Konflik Antar Entis dan Penanggulangannya , Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. Sandi  Suwardi  Hasan, Konflik  Sosial  dan  Urgensi  Dialog  Agama, al-„Adalah, 2 Jember: STAIN Press, 2007. Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: ANDI, 2006. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Keadilan
Macet,  Kekerasan  Jalan  Terus:  Laporan  Tahunan  Kondisi  HAM  di Indonesia 2012.
Ihsan dkk, Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) ,  (hasil penelitian yang bekerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Jakarta, 2009. Imam  B.  Jauhari, Teori  Sosial:  Proses  Islamisasi  dalam  Sistem  Ilmu  Pengetahuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/22/menguak-akar-kekerasan-bernuansa- gama/#_ftn4  lihat  juga  The  Wahid  Institute,  “Lampu  Merah  Kebebasan Beragama”,   Laporan  Kebebasan  Beragama  dan  Toleransi  di  Indonesia,
(Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
Ibnu  Katsir,  Kisah  Habil  dan  Qabil  (Dar  Al-Manarah)  dalam  ebook www.Islambasics.com
Tim  Balai  Litbang, Mencari  Solusi  Konflik  dan  Kekerasan  Internal  Umat  Islam dalam
http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-
penelitian/kehidupan-beragama/283-mencari-solusi-konflik-dan-kekerasan- internal-umat-keragama.html Rizqon  Khamami, Tashwirul  Afkar (Jakarta  Selatan:  LAKPESDAM  dan  TAF, 2004),  41  edisi  nomor  17.  Selain  itu,  Harun  Nasution,  dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002. M. Atho Mudzhar, “Lingkungan Dan Peran Strategis Fkub Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  Persatuan  Nasional” dalam ,http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/593-- lingkungan-dan-peran-strategis-fkub.html Tim Balai Litbang, Konflik-konflik Sosial Bernuansa SARA di Berbagai Komunitas. Dalamhttp://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil- penelitian/kehidupan-beragama/172-konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara- di-berbagai-komunitas-studi-kasus-kerusuhan-mataram-januari-2000.html
144 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 1 Maret  2018
Syafuan  Rozi, Kekerasan  Komunal:Anatomi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Syafuan Rozi dkk, Kekerasan Komunal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Suharno  makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  dan  Lokakarya  Resolusi Konflik  pada Civics  Community,  Konflik,  Etnisitas  dan  Integrasi  Sosial , Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
Robby I. Candra, Konflik dalam hidup sehari-hari, Kanisius, Yohyakarta, 1992.
Nurman  Said, Masyarakat  Muslim  Makasar ,  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI, 2009.
Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem, Bandung: Mizan, 1993. Lib-For All Foundation, Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia , Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
Zaiyardam Zubir. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal . Yogyakarta: INSIST Press, 2010. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1988.
Marshanda Windu, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung , Yogyakarta: Kanisius,1992.