## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## PRINSIP-PRINSIP BERDEMOKRASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI PROVINSI RIAU
Hernimawati Hernimawati 1 , Yulianti Asyar 2 , Adrian Faridhi 3 , Alexsander Yandra 4
1,2, 4 Ilmu Administrassi Negara, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
3 Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia alexsy@unilak.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip berdemokrasi bagi  penyandang disabilitas tuna grahita dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Provinsi Riau. Berkembangnya informasi  dimedia  elektronik  dan  sosial  terkait  orang  gila  memilih  menjadi  perhatian  serius peneliti  untuk  mengkaji  kategorisasi  kelompok  disabilitas  tuna  grahita  yang  terganggunya fungsi  pikir  karena  kecerdasan  di  bawah  rata  rata.  Data  menunjukkan  bahwa  penyandang disabilitas tuna grahita diprovinsi Riau pada Pemilu 2019 sebanyak 911 orang namun tingkat partisipasi  penyandang  disabilitas  hanya  411  orang  atau  lebih  kurang  48%.  Melalui pendekatan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  metode  kualitatif  analitis  fenomenologi  terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi disebabkan  oleh  inefektifnya  pola  penerapan  prinsip  berdemokrasi  bagi  penyandang disabilitas  tuna  grahita  yang  cendrung  simetris,  sehingga  berdampak  terhadap  terbatasnya aksesibilitas  penyandanng  disabilitas  dalam  pemenuhan  kebutuhan  informasi  kepemiluan. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mencoba  memberikan  masukkan  dampak  simetris  maupun asimetris keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan salah  satu  cara  dalam  sistem  demokrasi untuk  memilih  serta  salah  satu  bentuk pemenuhan  hak  asasi  warga  Negara dibidang  politik  (lutfi  Syafirullah  2014). Berbicara  tentang  demokrasi  tentunya tidak  bisa  lepas  dari  politik,  karena  untuk mewujudkan  negara  yang  demokratis diperlukan  partisipasi  politik  yang  aktif dari  warga  masyarakat.  Pemilu  sebagai sarana  demokratisasi  telah  digunakan  di sebagian  negara  tidak  terkecuali  Indonesia yang  notabene  memiliki  masyarakat  yang
heterogen.  Indonesia  menyelenggarakan pesta  demokrasi  dengan  tujuan  untuk memilih  anggota  Legislatif  dan  Eksekutif Presiden/Kepala Daerah (Eta Yuni Lestari, Nugraheni Arumsari). Prinsip demokrasi merupakan
seperangkat  nilai  yang  menjadi  dasar terwujudnya  sistem  politik  demokratis, prinsip-prinsip demokrasi berperan penting sebagai panduan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara atau pemerintahan  dalam  mewujudkan  sistem politik  yang  demokratis.  Tanpa  adanya prinsip  demokrasi,  tak  hanya  orientasi politik  yang  menjadi  kabur,  makna

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
diselenggarakannya  pemerintah  itu  sendiri juga semakin absurd. Persoalan yang tidak kalah  penting  untuk  meneggakkan  prinsip demokrasi  adalah  keterlibatan  rakyat  atau masyarakat maupun penyandang disabilitas  secara  langsung  (Marzuki, 2012:394-395).
Jika  diperhatikan  pelaksanaan  Pemilu di Indonesia tahun 2019 beragam masalahnya, salah satunya di Provinsi Riau terkait keterlibatan penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas menjadi  problematik  tersendiri  ketika secara  umum  tidak  adanya  perbedaan dalam  pemberian  hak  suara  sewaktu pencoblosan  berlangsung.  Terdapat  empat pengelompokan  disabilitas,  ada  disabilitas fisik,  disabilitas  intelektual,  disabilitas mental,  dan  disabilitas  sensorik.  Namun sebaliknya  isu-isu  yang  tersebar  di  media elektronik  dan  sosial  yang  dapat  diakses publik  terkait  orang  gila  memilih  menjadi perhatian  serius  sebagai  kategoresasi kelompok disabilitas intelektual. Penelitian ini memfokuskan pada disabilitas intelektual yang disebabkan oleh
terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata rata. Contohnya, Tuna  Grahita,  lambat  belajar,  dan down syndrome .  Tuna  Grahita  adalah  seseorang yang memiliki kapasitas intelektual (IQ) di bawah  rata  rata  yang  disertai  ketidak mampuan  dalam  penyesuaian  diri  dengan lingkungan  sehingga  memiliki  berbagai masalah sosial.
Dalam  rentang  waktu  pelaksanaan Pemilihan  umum  gubernur  riau  dan pemilihan umum 2019 penyandang disabilitas  tuna  grahita  yang  semakin meningkat  setiap  tahunnya,  Data  tingkat pemilih  tetap  penyandang  disabilitas  Tuna Grahita tahun 2018-2019 :
Tabel 1. Jumlah Disabilitas Tuna Grahita di Provinsi Riau 2018-2019
No Tahun Jumlah disabilitas tuna grahita 1. 2018 pilgubri 660 pemilih 2. 2019 pemilu 911 pemilih Selisih 251 pemilih Sumber : KPUD Provinsi Riau Berdasarkan  tabel  diatas  juga  bisa dilihat  untuk  pemilih  disabilitas  Tuna
Grahita di Provinsi Riau datanya meningkat  rentang  tahun  2018-2019  yaitu pada pelaksanaan Pemilihan Umum daerah Provinsi Riau (pilgubri) 2918 dan Pemilihan  Umun  (pemilu)  2019.  Hal tersebut bertolak belakang dengan partisipasi  penyandang  disabilitas  tuna grahita  dalam  Pemilu  2019  yang  justru menurun,  sebagaimana  terlihat  dari  tabel Berikut  Data  Pemilih  Politik  Penyandang Disabilitas  Tuna  Grahita  yang  memilih dalam Pemilu 2019 di  Provinsi Riau.
Tabel 2. Data Pemilih Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita yang memilih dalam Pemilu 2019 di
Provinsi Riau Tahun Tuna Grahita yang memilih Yang tidak memilih 2019 411 501 Sumber : KPUD Provinsi Riau
Tabel  diatas  data  pemilih  tuna  grahita yang  berpartisipasi  tidak  sebanding  yang ikut  berpatisipasi.  Yang  berpartisipasi hanya  411  sedangkan  yang  tidak  memilih mencapai  501,  jadi  bisa  dilihat  bahwa partisipasi  penyandang  disabilitas  tuna grahita  dalam  memberikan  hak  suaranya sangat  kurang.  Partisipasi  politik  pastinya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
merupakan  indikator  keberhasilan  suatu demokrasi, yang mana keterlibatan masyarakat  secara  sadar  merupakan  nilai meningkatnya kualitas demokrasi. Peningkatan kualitas demokrasi tentu tidak dinilai  dari  prosedural  saja  tetapi  dinilai secara  substansial.  Oleh  karena  itu partisipasi kelompok disabilitas merupakan bahagian  dari  suksesnya  pelaksanaan demokrasi. Dinamika pelaksanaan demokrasi tentunya dapat ditelusuri dengan mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu.
Realitas  iniliah  yang  menjadi  persoalan menarik  dalam  penelitian  ini  dimana pemilih disabilitas tuna grahita meningkat, namum apakah linear dengan
partisipasinya  dalam  memberikan  hak suara.  Menurut  (Putu  Ratih  Kumala
Dewi:2015) Menurunnya angka partisipasi ini kontraproduktif dengan jaminan pelaksanaan hak politik tanpa deskriminasi terutama pada kalangan penyandang disabilitas.  Partisipasi  politik  penyandang disabilitas  tuna  grahita  ini  menjadi  sangat penting  dalam  rangka  menyiapkan  sebuah basis  rujukan  dalam  pemberdayaan  dan penguatan  kapasitas  kelompok  marjinal difabel. Pentingnya agar penguatan partisipasi  politik  tidak  lagi  terjebak  pada hiruk  piruk  pencoblosan  saja,  namun secara substansial juga memberikan dorongan  kepada  komunitas  ini  untuk melakukan  gerakan  perubahan  (Rachmad Gustomy:2017).
Menurut Christine Susanna Tjhin (2014),  memberikan  beberapa  hal  yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang penting, antara
lain Partisipasi ( Participation ), Kesetaraan ( Equality ), Transparansi  ( Transparency ),  Pertanggung
jawaban atau
Akuntabilitas ( Accountability ), Kecepatan Merespon (Responsiveness ).  Zamroni  (2011:  15) mengutarakan  sebuah  pendapat  yang menyatakan  bahwa  ada  dua  prinsip  utama di  dalam  demokrasi.  Sebagaimana  berikut yakni  kompetisi  yang  bebas  jujur  dan  adil diantara  para  kandidat,  dan  keikutsertaan bagi  seseorang  yang  telah  dewasa  serrta telah  mempunyai  hak  politik.  Sedangkan Maswadi  Rauf  (1997:14)  bahwa  di  dalam demokrasi terdapat dua prinsip utama atau pokok: kebebasan atau persamaan
( freedom  atau equality ),  kedaulatan  rakyat ( people’s sovereignty ). Tentunya penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  bagi penyandang  disabilitas  tuna  grahita  perlu meninjau  kepatutan  dalam  memberikan aspirasi  secara  rasional  sehingga  tidak menimbulkan polemik.

## KERANGKA TEORI
Menurut  Christine  Susanna  Tjhin (2014),  memberikan  beberapa  hal  yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang penting, antara lain :
Partisipasi (Participation) Demokrasi pada esensinya melibatkan  aspirasi  masyarakat  dalam menjalankan  perannya  secara  aktif  dan menentukan dalam proses politik.
Partisipasi  adalah  elemen  penting  dalam pemberdayaan.  Partisipasi  tidak  hanya berupa  ‘mencoblos’  dalam  pemilihan umum/pemilihan  kepala  daerah  yang dilaksanakan  secara  rutin.  Partisipasi menjamin  keterlibatan  dalam  prosesnya. Tetapi,  semua  ini  harus  didasarkan  pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis dan masyarakat/warganegara memiliki

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kapasitas  dan  sumber  daya  yang  layak untuk  berpartisipasi,  dan  pemerintah  telah menyediakan  jalur-jalur  dan  institusi- institusi politik (di mana melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi).

## Kesetaraan (Equality)
Setiap  individu  dipandang  setara secara  politik.  Dengan  kata  lain  setiap individu diperlakukan sebagai warganegara  terlepas  dari  perbedaan  latar belakang  ras,  etnis,  kelas,  gender,  agama, bahasa,  maupun  identitas  lain  termasuk disabilitas.
Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga
mengelola  keberagaman  tersebut  tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan  hak-hak  dasar  dibatasi  secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal  sektor-sektor  masyarakat  yang termarjinalisasi melalui pelaksanaan kebijakan  afirmatif  untuk  bisa  mencapai kesamaan status dan pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip.
Transparansi (Transparency)
Karena  demokrasi  berarti  bahwa institusi-institusi publik mendapatkan otoritas  mereka  dari  masyarakat,  maka harus  ada  perangkat  yg  memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan
mengawal institusi-institusi publik tersebut.  Masyarakat  atau  kelompok  yang ditunjuk  oleh  masyarakat  harus  diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja  dan  kerja  institusi-institusi  publik tersebut.  Terlebih  lagi,  segala  informasi mengenai  proses  kerja  dan  kinerja  mereka harus bisa dijangkau oleh publik dan media massa.
Pertanggung jawaban atau

## Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas  sangatlah  penting dlm demokrasi karena hal inilah yang akan menjamin  agar  wakil-wakil  rakyat  yang memegang mandat populer tidak menyimpang  dari  jalur  mandat  dan  fungsi mereka. Akuntabilitas mengharuskan wakil-wakil  rakyat  tersebut  bertanggung jawab  atas  sikap  dan  perbuatan  mereka, dan  jika  sampai  terjadi  penyimpangan, penjatuhan  sanksi  kepada  pihak-pihak yang  bertanggung  jawab  harus  menjadi bagian dari akuntabilitas ini.

## Kecepatan Merespon (Responsiveness)
Dalam  demokrasi,  institusi-intitusi publik atau negara harus dapat diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat yg berbeda.  Institusi-institusi  ini  harus  siap utk  merespon  tuntutan-tuntutan  warga negara  dalam  setiap  proses  pembuatan kebijakan secara cepat dan bijak.
Kemampuan institusi-institusi tersebut dalam  mengantarkan  pelayanan  (service delivery) menunjukkan kualitas dari institusi-institusi tersebut dan pada akhirnya,  kualitas  dari  demokrasi  itu sendiri.
Konsep  teoritis  diatas  relevan  dengan mengkaji  bagaimana  pelaksanaan  hak politik  bagi  penyandang  disabilitas  tuna grahita, apakah secara procedural asimetris atau  sebaliknya  perlu  adanya  prosedur asimetris  sehingga  adanya  alternative  lain dalam memberikan kesempatan bagi penyandang  disabilitas  tuna  grahita  untuk tetap berpartisipasi dalm pemilu

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  penarikan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
informan  mengutamakan  kualitas  data yang  diperoleh  melalui  penyampaian informan terkait dengan masalah penelitian.  Untuk  mendapatkan  data  yang tepat  dan  relevan,  peneliti  menggunakan beberapa  teknik  pengumpulan  data,  yakni: wawancara  mendalam  (indepth  interview) dan dokumentasi dan mengumpulkan data- data  fenomena  yang  bisa  di  verifikasi  dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang lain  (Yandra  2015:9).  Seluruh  data  yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan  metode  kualitatif  melalui interpretasi  fenomenologi.  Proses  ini mengklafikasikan  data  ke  dalam  dua bagian, yaitu data etik (dari teori) dan data emik (dari temuan di lapangan). Selanjutnya  proses  reduksi  hasil  analisa data  dapat  menjadi  terukur  dan  mampu dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah bahkan  menjadi  temuan  baru  dalam mengembangkan  teori  partisipasi  politik khususnya  bagi  penyandang  disabilitas tuna grahita. Selanjutnya partisipasi politik secara  simetris  dengan  partisipasi  politik secara  asimetris  menjadi  dua  bahagian yang  pembeda  serta  model  seperti  apa yang  tepat  untuk  panyandang  disabilitas tuna grahita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pergerakan data penyandang disabillitas Tuna Grahita Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak setiap warga Negara  dibidang  politik,  tak  terkecuali kalangan  penyandang  disabilitas.  Hanya saja  keikutsertaan  kalangan  penyandang disabilitas  Tuna  Grahita  masih  rendah. Padahal  keberadaan  kalangan  penyandan disabilatas tidak bisa diabaikan, partisipasi
politik merupakan kondisi yang menyangkut  hak  asasi  warga  Negara dibidang  politik,  tak  terkecuali  kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi  politik  masih  sering  kali dianggap tidak penting.
Tabel 3. Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Tuna Grahita
Provinsi Riau
Pemilih Tuna Grahita DP 4 DP S DP T DPTH P1 DPT HP2 66 0 88 8 888  911 911 Sumber : KPUD Provinsi Riau
Tabel  di  atas  juga  menggambarkan pegerakan data pemilih penyandang disabilitas Tuna Grahita mengalami peningkatan  yang  bisa  dilihat  dari  DP4, DPS,  DPT,  DPTHP1  dan  DPTHP2. Pegerakan  pemilih  Tuna  Grahita  ini sebanding  dengan  pergerakan  peningkatan pemilih  di  Provinsi  Riau.  Komitmen KPUD  dalam  upaya  mendorong  pemilih disabilitas  khusunya  tuna  grahita  untuk ikut  berpartisipasi  dalam  pemilu  2019 seiring  dengan  isu  keterlibatan  orang  gila mencoblos  diberbagai  informasi  media. Kernyataannya  bahwa  orang  gila  itu  tidak ada  memilih,  namun  yang  dimaksut  itu adalah pemilih yang mempunyai keterbelakangan  mental  atau  lebih  dikenal dengan tuna grahita.
Selanjutnya berdasarkan tinjauan peneliti terkait pergerakan  data  pemilih  tuna  grahita, peningkatan jumlah pemilih tersebut berada pada daerah Kota Pekanbaru.
Tuna  grahita  yang  mempunyai  hak memilih  adalah  yang  tidak  atau  sedang dalam masa perawatan, artinya bahwa para pemilih  disabilitas  tuna  grahita  yang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
mendapatkan  hak  pilih  yang  secara prosedur  sudah  dinyatakan  sehat  dengan adanya  surat  keterangan  kesehatan  dari dokter atau pihak rumah sakit. Dengan hal tersebut peningkatan jumlah pemilih disabilitas  tuna  grahita  menjadi meningkat 251 pemilih, terlihat dari data pemilih pada Pilgubri 2018 dengan Pemilu 2019 (KPUD Riau: 2019).
B. Penerapan Prinsip prinsip demokrasi bagi penyandang
disabilitas  Tuna  Grahita  dalam pemilihan  umum  2019  di  Provinsi Riau
Penyandang  Disabilitas  adalah  orang yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental intelektual  atau  sensorik  dalam  jangka waktu  lama.  Dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  masyarakatnya  kelompok disabilitas  dapat  menemui  hambatan  yang menyulitkan  untuk  berpartisipasi  penuh dan  efektif.  Bukan  hanya  fisik  atau  jiwa, namun  merupakan  fenomena  yang  terdiri dari  fungsi  tubuh,  keterbatasan  aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan menjadi kendala yang tidak dapat dipungkiri (Sandra Febriyani Nur R:2015)
Penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi bagi  penyandang  disabilitas  tuna  grahita dalam pemilu 2019, dalam kontek demokrasi  bahwa  pemilih  adalah  aspek yang paling penting dalam suksesnya suatu penyelenggara  pemilu.  Oleh  karena  itu, perlu  mengkaji  keterlibatan  penyandang disabilitas  tuna  grahita  untuk  berperan aktif  dalam  pemilu,  serta  seperti  apakah model  yang  tepat  untuk  menerapkan prinsip-prinsip  demokrasi  bagi  pemilih tuna  grahita.  Adapun  dasar  pembahasan adalah  teori  Christine  Susanna  Tjhin prinsip-prinsip demokrasi.
1. Partisipasi  Kelompok  Disabilitas
Tuna Grahita Demokrasi pada esensinya
melibatkan  aspirasi  masyarakat  dalam menjalankan  perannya  secara  aktif  dan sangat  menentukan  dalam  proses  politik bahkan  dalam  prosedur  politik  perlu intesitas yang tinggi masayarakat.
Partisipasi  adalah  elemen  penting  dalam pemberdayaan  pemilih.  Seperti  Upaya peningkatan partisipasi terhadap penyandang  disabilitas  tuna  grahita  dan kriteria  tuna  grahita  yang  bisa  memilih, menjadi bahagian penting dalam meningkat kualitas demokrasi yang serta merta  tidak  bisa  disamakan  khususnya dalam konteks prosedur. Pemilih disabilitas  tuna  grahita  kemampuan rasionalitasnya  masih  terbatas  sehingga untuk  menelaah  lebih  jauh  butuh pendamping,  implikasinya  hak  suara dalam  pemilu  menjadi  tidak  bersifat rahasia  karen  diketahui  oleh  si  pemilih lain yang melakukan pendampingan.
Peningkatan  partisipasi  dan  kriteria sangatlah  penting  untuk  ditetapkan  agar tidak  timbul  pandangan  masyarakat  lain terhadap  penyandang  disabilitas  tuna grahita  yang  ikut  berperan  aktif  dalam berpartisipasi  dalam  memberikan  hak suaranya.
Berdasarkan  data  dari  KPUD  Riau partisipasi  politik  penyandang  tuna grahita dalam pemilu belum sampai pada angka  partisipasi  politik  masyarakat  riau yaitu 78%.  Artinya partisipasi politiknya dibawah  partisipasi  politik  masyarakat riau  yaitu  48%.  Perlu  mekanisme  yang tepat  bahkan  tidak  harus  disamakan dengan  partisipasi  politik  masyarakat umumnya, maka dari itu model partisipasi politik asimetris sangat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
relevan  bagi  pemilih  yang  memiliki keterbalekangan  mental,  fisik,  sensorik dll.
2. Kesetaraan:
Setiap  individu  dipandang  setara secara politik begitu juga untuk kelompok  disabilitas.  Dengan  kata  lain setiap  individu  diperlakukan  sebagai warga  negara  terlepas  dari  perbedaan latar  belakang  ras,  etnis,  kelas,  gender, agama,  bahasa,  maupun  identitas  lain termasuk  keterbatasan  fisik  (disabel). Seperti Fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas tuna grahita tidak harus disamakan dengan pemilih lainnya, karena  setara  bukan  berarti  harus  sama tetapi setara harus menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan.
Namun realitanya dalam penyelenggaraan  Pemilu  2019  termasuk di Riau semua pemilih disamakan model pemilihannya,  inilah  yang  perlu  dikaji secara  komprehensif  untuk  mencarikan alternative model asimetris bagi penyandang disabilitas tuna grahita, atau bahkan  para  penyandang  disabilitas  tuna grahita  jika  disamakan  dengan  pemilih lainnya  lebih  baik  untuk  tidak  terlibat agar pilihannya tidak anomaly.
Oleh  karena  itu,  pelayanan  bagi kelompok  tuna  grahita  lebih  diutamakan kepada  model  alternative  pendekatan sensorik agar mempermudah penyandang disabilitas  Tuna  Grahita  tersebut,  proses inilah  yang  selama  ini  tidak  terlihat dalam  meningkatkan  kualitas  demokrasi bagi  penyandang  disabilitas,  sehingga kelompok  tersebut  masih  procedural dalam memilih, atau
hanya merepresentasikan  kalau  mereka  ikut memilih.

## 3. Transparansi
Karena  demokrasi  berarti  bahwa institusi-institusi  publik  mendapatkan otoritas  mereka  dari  masyarakat,  maka harus ada perangkat yang
memungkinkan masyarakat untuk mengawasi  dan  mengawal  institusi- institusi publik tersebut. Seperti keterbukaan  akses  publik  karena  kinerja dalam  menjalankan  demokrasi  seperti pemilihan  umum  secara  informative publik  bisa  mengevaluassinya,  terkhusus bagi  penyandang  disabilitas.    Bagi penyandang disabilitas apa bisa dijangkau  informasinya  tentu  sangat terbatas.  Oleh  karena  itu,  peran  civil society dan media masa sangat dimungkinkan  sebagai  fungsi  control demokrasi dan mediator terhadap kelompok disabilitas tentang kepemiluan.  Bicara  demokrasi  berarti bahwa  institusi-institusi  publik  yang mendapatkan  otoritas  dari  masyarakat, harus  memungkinkan  masyarakat  untuk mengawasi  dan  mengawali  institusi- institusi publik tersebut. Sehingga kelompok  disabilitas  tuna  grahita link and match dengan penyelengara.
4. Pertanggung
Jawaban ( Accountability )
Akuntabilitas sangatlah penting dalam  demokrasi  karena  hal  inilah  yang akan  menjamin  agar  publik  percaya dengan wakil-wakil rakyat yang memegang mandat agar tidak menyimpang  dari  jalur  mandat  dan fungsi  mereka.  Seperti  penyandang disabilitas Tuna Grahita bisakah bertanggung  jawab  atas  suara  yang diberikannya  atau  sebaliknya  setelah memberikan suara apa mampu

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
bertanggung  jawab  lima  tahunan  dalam mengawal  pilihannya  atau  orang  yang dipilihnya.  Penyandang  disabilitas  tuna grahita  kurang  mampu  bertanggung jawab  terhadap  hak  suaranya  yang diberikannya  secara  stimultan,  karena dalam  melakukan  pemilihan  mereka didampingi oleh keluarganya dan diarahkan oleh keluarganya atau penyelenggara pemilu.
Inilah  yang  menjadi  bias  makna  jika keterlibatan  penyandang  disabilitas  tuna grahita  untuk  mampu  secara  substansi dalam  memberikan  hak  pilihnya.  Tetapi penyandang  disabilitas  diberikan  hak pilih  dengan  cara  dan  metode  yang berbeda,  mungkin  tidak  harus  memilih langsung tetapi keterlibatan yang intensif secara  tidak  langsung  (indirect)  dalam politik  dimungkinkan  untuk  dilakukan seperti  partisipasi  dalam  kebijakan, pembangunan, pemberdayaan dll.
5. Kecepatan merespon (Responsiveness )
Dalam  demokrasi,  institusi-intitusi publik  atau  negara  harus  dapat  diakses oleh  kelompok-kelompok  masyarakat  yg berbeda.  Institusi-institusi  ini  harus  siap utk  merespon  tuntutan-tuntutan  warga negara  dalam  setiap  proses  pembuatan kebijakan secara cepat dan bijak. Seperti Isu-isu  penyandang  disabilitas  tuna grahita  yang  ikut  memilih,  Penyandang disabilitas ini bukan orang gila sebagimana  yang  di  informasikan  oleh berbagai  media  yang  menimbulkan multitafsir, tetapi melainkan tuna grahita itu  mempunyai  hak  pilih  namun  dalam memilih  dia  memiliki  kesulitan  atau keterbatsan secara sensorik ataupun akal.
Jika selama ini sosialisasi penyelenggara  pemilu  khususnya  KPUD berupaya meningkatkan partisipasi pemilih  dengan  pendidikan  politik  maka preferensi pilihan politik diarahkan untuk memilih  secara  rasional,  sehingga  faktor ekonomi,  sosiologi,  psikologi  bahkan agama  menjadi  faktor  yang  tidak  terlalu menentukan.
Sebaliknya  tuna  grahita  mengalami permasalahan  dalam  hal  mengingat,  tapi apabila didampingi dalam pemberian hak suara dia bisa terbantu dalam melakukan pemberian hak suaranya. Namun realitas itu  tidak  ada  jaminan  rasionalitas  itu menjadi  preferensi  memilih  bagi  tuna grahita,  oleh  karena  itu  penyelenggara pemilu  perlu  merespon  ini  dengan  cara pandang yang  asimetris  agar  ada alternative  lain  untuk  melibtakan  tuna grahita dalam pemilu.
C. Dampak keterlibatan Penyandang  Disabilitas  dalam Politik 1. Secara Prosedur cendrung simetris Fenomena keterlibatan ataupun keikutsertaan penyandang disabilitas mental  dalam  aktivitas  kewarganegaraan memang selalu menarik perhatian khalayak apalagi dalam politik.
Bagaimanapun, siapa saja yang berpenyakit  kejiwaan  layak  memperoleh perlakuan  khusus.  Ketentuan  ini  resmi dikukuhkan  oleh  pemerintah  melalui regulasi.  Norma-norma  hukum  mengatur mereka  secara  berbeda  dibanding  orang normal,  mengingat,  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pembedaan  keduanya  merupakan  suatu keniscayaan.  Disamping  itu,  Undang-

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur tentang hak-hak politik penyandang  disabilitas,  antara  lain  yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Prinsipnya,  semua  penyandang  disabilitas harus  diberi  akses  yang  setara  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik dan publik tidak boleh dibedakan.

## 2. Secara substansi inefektif
Problematika  keterlibatan  penyandang disabilitas tuna grahita dalam politik secara substansi  sangat  terbatas  sebagaimana keterbatasnnya  dalam  fisik,  akal  dan sensorik.  Penerapan  prinsip  demokrasi sebagaimana yang
sudah dibahas sebelumnya  penerapannya  masih  belum efektif  (inefektif)  terlihat  dari  model penerapan yang simetris sehingga keikutsertaanya cendrung parsial. Secara  substansi  keterlibatan  penyandang disabilitas  selama  ini  hanya  sebatas  ikut memilih, namun untuk mengawal pilihannya  dalam  lima  tahun  kedepan sangat  tidak  efektif.  Dampak  dari  hal tersebut,  pemilih  disabilitas  tuna  grahita dipandang tidak terlalu berpengaruh dalam dinamika politik bahkan cendrung diabaikan,  tetapi  sewaktu  momentum pemilu  pemilih  disabilitas  tuna  grahita menjadi isu yang  trending. Perlu dipahami bahwa  hak  politik  bagi  penyandang disabilitas  tuna  grahita  masih  dominan pada unsur politis saja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas tuna Grahita masih  sebatas  procedural  atau  keterlibatan dalam politik masih periodic serta
cendrung  simetris,  Dengan  pendekatan penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan metode  kualitatif  analitis  fenomenologi terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang  disabilitas  tuna  grahita  dalam berdemokrasi disebabkan oleh
infektifitasnya  pola  penerapan  prinsip berdemokrasi  bagi  penyandang  disabilitas tuna grahita, sehingga berdampak terhadap terbatasnya aksesibilitas penyandanng disabilitas  dalam  pemenuhan  kebutuhan informasi kepemiluan. Perlu model asimetris dalam melibatkan pemilih disabilitas  tuna  grahita  dalam  politik dengan  mencari  alternative    model  yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam,  2004.  Dasar-Dasar Ilmu  Politik.  Jakarta.  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Dewi,  P.  R.  K.  (2015).  Aksesbilitas Partisipasi Politik Penyandang
Disabilitas  Dalam  Pemilu  Di  Kota Denpasar.
Dr.  Agus  Pramusinto  dan  Dr.Wahyudi Kumorotomo,  2009.  Dr.Governance
Reform di   Indonesia, Yogyakarta
Gatara, Sahid. 2008. Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan. Bandung: Pustaka Setia.
Gustomy,  R.  (2017).  Partisipasi  Politik Difabel  Di  2  Kota.  Indonesian  Journal of  Disability  Studies  (IJDS),  4(1),  51- 62
Lestari,  E.  Y.,  &  Arumsari,  N.  (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. Integralistik, 29(1), 10 Parwito.  2009.  Komunikasi  Politik:  Media Massa  dan  Kampanye  Pemilihan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pawestri,  A.  (2017).  Hak  Penyandang Disabilitas  dalam  Perspektif  HAM Internasional  dan  HAM  Nasional.  Era Hukum-Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,
15(1).
Rahman,  Arifin.  2002.  Sistem  Politik Indonesia. Surabaya: SIC.
Suharyanto,  A.  (2014).  Partisipasi  Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala  Daerah.  JPPUMA  Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas  Medan  Area,  2(2),  151- 160. Suparman  Marzuki.2012.  Politik  Hukum
Hak Asasi Manusia . Jakarta
Surbakti,  Ramlan.  2010.  Memahami  Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Syafirullah,  L. (2014). Penerapan Analityc Hierarchy Process (Ahp) Dalam Pemilu  Pilpres  RI  2014.  Bianglala Informatika, 2(2).
Yandra,  A.  (2017).  Fisibilitas  Pilkada Serentak  Tahap  II  Kota  Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. Jurnal Niara, 9(2), 62-74