## ANALISIS KRITIK TENTANG KEBIJAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Khoirun Nisa’ 1
neesaalkhoirot23@gmail.com

## Abstract
The performance of  teachers,  especially teachers of  Islamic Religious Education become  the  public  spotlight,  because  they  become  figures  in  the  formation  of personality and noble character. The purpose of religious education according to Government  Regulation  No.  55  of  2007,  on  Religious  and  Religious  Education, Chapter II article 2 paragraph 2 is for the development of the ability of learners in  understanding,  living,  and  practicing  religious  values  that  harmonize  their mastery  in  science  and  technology.  To  realize  the  purpose  of  education,  the learning system should refer to the standard process. Process Standards is one of the  national  standards  of  education  related  to  the  implementation  of  learning  in educational units to achieve the Graduate Competency Standards.
Keyword: Standard Learning Process, Islamic Religious Education

## PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  belajar  mengajar  tentu  dibutuhkan  standar  kegiatan pembelajaran, terutama  bagi  pendidikan dasar dan menengah. Standar-standar tersebut  digunakan  sebagai  penentu  pelaksanaan  pembelajaran.  Implementasi Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dijabarkan  ke  dalam  sejumlah  peraturan  antara  lain  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Undang-undang  No.  22  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 2
1 Khoirun Nisa’ adalah Staf Pengajar di UNWAHA Tambakberas Jombang
2 Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Adapun  tujuan  pendidikan  agama  menurut  PP  Nomor  55  tahun  2007, tentang Pendidikan Agama dan keagamaan, Bab II pasal 2 ayat 2 adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Untuk  merealisasikan  tujuan  pendidikan,  maka sistem pembelajaran harus mengacu pada standar proses. Standar Proses adalah salah  satu  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  Standar  Kompetensi Lulusan.
Namun ternyata salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah  lemahnya  proses  pembelajaran.  Dalam  proses  pembelajaran,  anak kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan berpiikir. Kenyataan ini berlaku untuk semua pelajaran. Akibatnya ketika anak didik kita lulus sekolah, mereka  pintar  secara  teoritis,  tetapi  mereka  miskin  aplikasi.  Hal  ini  tentu memperlihatkan  bahwa  apa  yang  diinginkan  dalam  undang-undang  di  atas belum sepenuhnya tercapai.
Oleh  sebab  itu,  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan  adalah  standar  proses.  Standar  proses  adalah  standar  nasional pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. 3
Standar  Proses  Pendidikan  telah  diatur  didalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  41  Tahun  2007.  Dalam  Permen  tersebut  telah diatur  bahwa  standar  proses  meliputi  perencanaan  proses  pembelajaran, pelaksanaan  proses  pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran  dan pengawasan  proses  pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran yang efektif dan efesien.
Dengan  demikian  dengan  adanya  artikel  ini  kita  bisa  mengetahui permasalahan  ataupun  kendala  yang  di  alami  bagi  seluruh  lembaga,  guru ataupun  peserta  didik,  bahwa  pembelajaran  di  sekolah/madrasah  belum
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sepenuhnya  tercapai  sesuai  dengan  standar  Nasional  Pendidikan  disebabakan kurang memperhatikan kebijakan yang berlaku.

## Pembahasan
A. Standar Proses Pembelajaran PAI Di Sekolah/Madrasah

## 1. Pengertian Standar Proses Pembelajaran
Standar proses adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  kompetensi lulusan.  Standar  proses  pendidikan dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  teknis yang  merupakan  acuan  atau  kriteria  yang  dibuat  secara  terencana  atau  didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. 4
Standar  proses  berisi  kriteria  minimal  proses  pembelajaran  pada  satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah  pada  jalur  formal,  baik  pada  sistem  paket  maupun  pada  sistem  kredit semester.  Standar  proses  meliputi  perencanaan  proses  pembelajaran,  pelaksanaan proses  pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran,  dan  pengawasan  proses pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien. Selain  itu  disebutkan  juga  Standar  Nasional  Pendidikan  disempurnakan  secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 5
Dari  pengertian  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  di  garis  bawahi yaitu :
a. Standar proses pendidikan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia
b. Standar  proses  pendidikan  berisi  tentang  bagaimana  seharusnya  proses pembelajaran berlangsung.
c. Standar  kompetensi  lulusan  merupakan  sumber  atau  rujukan  utama dalam menentukan standar proses pendidikan.
Proses  pembelajaran pada  satuan  pendidikan  diselenggarakan  secara interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang,  memotivasi  peserta  didik
4 Kementrian  Pendidikan  Nasional, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (bab 1 pasal 1 ayat 6).
5 Ibid .,
untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi prakarsa,  kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta  didik.Selain  itu,  proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  peserta  didik.  Setiap  satuan pendidikan  melakukan  perencanaan  proses  pembelajaran,  pelaksanaan proses  pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran,  dan  pengawasan  proses pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan efisien. 6
Proses pembelajaran yang terjadi di kelas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan selera guru. Padahal  pada kenyataannya kemampuan  guru dalam  mengelola  pembelajaran  tidak  merata  sesuai  dengan  latar  belakang pendidikan  guru  serta  motivasi  dan  kecintaan  mereka  terhadap  profesinya. Dalam rangka inilah standar proses pendidikan perlu dikembangkan.
Dengan demikian lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru  dewasa  ini  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  dunia pendidikan  kita.  Guru  seharusnya  melaksanakan  pengelolaan  pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memanfaatkan  seluruh  sumber  daya  yang  ada  dan  memperhatikan  taraf perkembangan  otak  anak.  Melalui  standar  proses  pembelajaran  setiap  guru dapat  mengembangkan  proses  pembelajaran  sesuai  rambu-rambu  yang ditentukan.
Standar  Proses  Pendidikan  telah  diatur  didalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  41  Tahun  2007.  Dalam  Permen  tersebut  telah diatur  bahwa  standar  proses  meliputi  perencanaan  proses  pembelajaran, pelaksanaan  proses  pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran  dan pengawasan  proses  pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran yang efektif dan efesien.

## 2. Dasar Hukum
Dasar  hukum  yang  mengatur  standar  proses  pendidikan  terdapat  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
6 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  41  Tahun  2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
tentang  Standar  Proses  Untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Standar proses  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran  pada  satu  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  standar  kompetensi lulusan. Selain itu, dasar hukum yang lain yang memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain sebagai berikut:
 PP No 19 tahun 2005 :  Standar Nasional Pendidikan Bab III pasal 19 s/d 24
 Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 : Standar Proses Pendidikan Khusus
 Permendiknas  Nomor  3  Tahun  2008  : Standar  Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C 7
3. Fungsi Standar Proses Pendidikan
a. Pengendali  proses  pendidikan  untuk  memperoleh  kualitas  hasil  dan proses pembelajaran.
b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan  oleh  guru  dan  siswa  dalam  proses  pembelajaran  untuk mencapai tujuan tersebut.
c. Sebagai  pedoman  bagi  guru  dalam  membuat  perencanaan  program pembelajaran,  baik  program  untuk  periode  tertentu  maupun  program pembelajaran harian.
d. Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah.
e. Sebagai  sumber  utama  dalam  merumuskan  berbagai  kebijakan  sekolah khususnya  dalam  menentukan  ketersediaan  berbagai  keperluan  sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  keberhasilan  proses pendidikan.
f. Sebagai  pedoman, patokan atau ukuran dalam  menetapkan bagian mana yang  perlu  disempurnakan  atau  diperbaiki  oleh  setiap  guru  dalam pengeloloan  proses  pembelajaran.  Pembelajaran  yang  dirancang  dan dilaksanakan  melalui  scenario  dan  prosedur  yang  baik  tentunya  akan menghasilkan kualitas yang baik pula. 8
7 http://BSNP  Standar  Nasional  Pendidikan.htm.  Diakses  pada  tanggal  10  Juni  2017.  14.30 WIB
8 Wina  Sanjaya,  Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses  Pendidikan,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 6
B. Komponen-komponen Standar Proses Pembelajaran
1. Perencanaan Proses Pembelajaran 9
Perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi  silabus  dan  rencana pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  yang  memuat  identitas  mata  pelajaran, standar  kompetensi  (SK),  kompetensi  dasar  (KD),  indikator  pencapaian kompetensi,  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar,  alokasi  waktu,  metode pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran,  penilaian  hasil  belajar,  dan  sumber belajar.
Dalam perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP menjadi salah satu hal  yang  sangat  urgent  dalam  persiapan  pembelajaran.  Keduanya  menjadi salah satu tolak ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

## a. Silabus
Silabus  sebagai  acuan pengembangan RPP memuat  identitas mata pelajaran  atau  tema  pelajaran,  SK,  KD,  materi  pembelajaran,  kegiatan pembelajaran,  indikator  pencapaian  kompetensi,  penilaian,  alokasi waktu,  dan  sumber  belajar.  Silabus  dikembangkan  oleh  satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah / madrasah  atau  beberapa  sekolah,  kelompok  Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran    (MGMP)  atau  Pusat  Kegiatan  Guru  (PKG),  dan  Dinas Pendidikan.  Pengembangan  silabus  disusun  di  bawah  supervisi  dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan  SMP,  dan  dinas  provinsi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang pendidikan  untuk  SMA  dan  SMK,  serta  departemen  yang  menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk Ml, MTs, MA, dan MAK.
9 Peraturan  menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  nomor  41  Tahun  2007, Tentang standar prosess untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

## b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP  dijabarkan  dari  silabus  untuk  mengarahkan  kegiatan  belajar peserta  didik  dalam  upaya  mencapai  KD.  Setiap  guru  pada  satuan pendidikan  berkewajiban  menyusun  RPP  secara  lengkap  dan  sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  prakarsa, kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta  didik.  RPP  disusun  untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru  merancang  penggalan  RPP  untuk  setiap  pertemuan  yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
Komponen RPP adalah :
1) Identitas Mata Pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program  keahlian,  mata  pelajaran  atau  tema  pelajaran, jumlah pertemuan.
2) Standar Kompetensi
Standar  kompetensi  merupakan  kualifikasi  kemampuan  minimal peserta  didik  yang  menggambarkan  penguasaan  pengetahuan,  sikap, dan keterampilan  yang diharapkan dicapai  pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
3) Kompetensi Dasar
Kompetensi  dasar  adalah  sejumlah  kemampuan  yang  harus  dikuasai peserta  didik  dalam  mata  pelajaran  tertentu  sebagai  rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
4) Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dandiobservasi  untuk  menunjukkan  ketercapaian  kompetensi  dasar tertentu  yang  menjadi  acuan  penilaian  mata  pelajaran.  Indikator pencapaian  kompetensi  dirumuskan  dengan  menggunakan  kata  kerja
operasional  yang  dapat  diamati  dan  diukur,  yang  mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5) Tujuan Pembelajaran
Tujuan  pembelajaran  menggambarkan  proses  dan  hasil  belajar  yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6) Materi Ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis  dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
7) Alokasi waktu
Alokasi  waktu  ditentukan  sesuai  dengan  keperluan  untuk  pencapaian KD dan beban belajar.
8) Metode pembelajaran
Metode  pembelajaran  digunakan  oleh  guru  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi  dasar  atau  seperangkat  indikator  yang  telah  ditetapkan. Pemilihan  metode  pembelajaran  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  peserta  didik,  serta  karakteristik  dari  setiap  indikator  dan kompetensi  yang  hendak  dicapai  pada  setiap  mata  pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.
9) Kegiatan pembelajaran
a) Pendahuluan
Pendahuluan  merupakan  kegiatan  awal  dalam  suatu  pertemuan pembelajaran  yang  ditujukan  untuk  membangkitkan  motivasi danmemfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
b) Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan  pembelajaran  dilakukan  secara  interaktif,  inspiratif, menyenangkan,  menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,  minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
c) Penutup
Penutup  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengakhiri aktivitas  pembelajaran  yang  dapat  dilakukan  dalam  bentuk rangkuman  atau  kesimpulan,  penilaian  dan  refleksi,  umpan  balik, dan tindak lanjut.
10) Penilaian hasil belajar
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.
11) Sumber belajar
Penentuan  sumber  belajar  didasarkan  pada  standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar,  serta  materi  ajar,  kegiatan  pembelajaran,  dan indikator pencapaian kompetensi.
c. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP
1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP  disusun  dengan  memperhatikan  perbedaan  jenis  kelamin, kemampuan  awal,  tingkat  intelektual,  minat,  motivasi  belajar,  bakat, potensi,  kemampuan  sosial,  emosi,  gaya  belajar,  kebutuhan  khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik.
2) Mendorong  partisipasi  aktif  peserta  didik  Proses  pembelajaran dirancang  dengan  berpusat  pada  peserta  didik  untuk  mendorong motivasi,  minat,  kreativitas,  inisiatif,  inspirasi,  kemandirian,  dan semangat belajar.
3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses  pembelajaran  dirancang  untuk  mengembangkan  kegemaran membaca,  pemahaman  beragam  bacaan,  dan  berekspresi  dalam berbagai bentuk tulisan.

## 4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP  memuat  rancangan  program  pemberian  umpan  balik  positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
5) Keterkaitan dan keterpaduan
RPP  disusun  dengan  memperhatikan  keterkaitan  dan  keterpaduan antara  SK,  KD,  materi  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran, indikator,  penilaian,  dan  sumber  belajar  dalam  satu  keutuhan pengalaman  belajar.  RPP  disusun  dengan  mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP  disusun  dengan  mempertimbangkan  penerapan  teknologi informasi  dan  komunikasi  secara  terintegrasi,  sistematis,  dan  efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1) Rombongan Belajar
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah :
a) SD/MI : 28 peserta didik
b) SMP/MT : 32 peserta didik
c) SMA/MA : 32 peserta didik
d) SMK/MAK : 32 peserta didik
2) Beban Kerja Minimal Guru
a) Beban  kerja  guru  mencakup  kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,  membimbing  dan  melatih  peserta  didik,  serta melaksanakan tugas tambahan.
b) Beban  kerja  guru  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  di  atas adalah  sekurang-kurangnya  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka dalam 1 (satu) minggu.
3) Buku Teks Pelajaran
a) Buku  teks  pelajaran  yang  akan  digunakan  oleh  sekolah/madrasah dipilih  melalui  rapat  guru  dengan  pertimbangan  komite sekolah/madrasah  dari  buku  buku  teks  pelajaran  yang  ditetapkan oleh Menteri.
b) Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
c) Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya
d) Guru  membiasakan  peserta  didik  menggunakan  buku-buku  dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.
4) Pengelolaan Kelas
a) Guru  mengatur  tempat  duduk  sesuai  dengan  karakteristik  peserta didik  dan  mata  pelajaran,  serta  aktivitas  pembelajaran  yang  akan dilakukan.
b) Volume  dan  intonasi  suara  guru  dalam  proses  pembelajaran  harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
c) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik.
d) Guru  menyesuaikan  materi  pelajaran  dengan  kecepatan  dan kemampuan belajar peserta didik.
e) Guru  memberikan  penguatan  dan  umpan  balik  terhadap  respons dan  hasil  belajar  peserta  didik  selama  proses  pembelajaran berlangsung.
f) Guru  menghargai  peserta  didik  tanpa  memandang  latar  belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.
g) Pada  tiap  awal  semester,  guru  menyampaikan  silabus  mata pelajaran yang diampunya; dan
h) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran  untuk  mensukseskan  tujuan  pembelajaran  agar  tercapai
secara  lebih  efektif,  efisien  dan  produktif  yang  diawali  dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilaian. 10

## b. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  implementasi  dari  RPP. Pelaksanaan  pembelajaran  meliputi  kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti dan kegiatan penutup.
1) Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru :
a) Menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses pembelajaran
b) Mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengaitkan  pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai
d) Menyampaikan  cakupan  materi  dan  penjelasan  uraian  kegiatan sesuai silabus.
2) Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang  dilakukan  secara  interaktif,  inspiratif, menyenangkan,  menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kegiatan  inti  menggunakan  metode  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  peserta  didik  dan  mata  pelajaran,  yang  dapat  meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
a) Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru :
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang  topik/tema  materi  yang  akan  dipelajari  dengan
10 Rohani, Ahmad, Pengelolaan Pengajaran , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 2
menerapkan  prinsip  alam  takambang  jadi  guru  dan  belajar  dari aneka sumber
 Menggunakan  beragam  pendekatan  pembelajaran,  media pembelajaran, dan sumber belajar lain
 Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta  didik  dengan  guru,  lingkungan,  dan  sumber  belajar lainnya
 Melibatkan  peserta  didik  secara  aktif  dalam  setiap  kegiatan pembelajaran; dan
 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.
b) Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru :
 Membiasakan  peserta  didik  membaca  dan  menulis  yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna
 Memfasilitasi  peserta  didik  melalui  pemberian  tugas,  diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.
 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
 Memfasilitasi  peserta  didik  berkompetisi  secara  sehat  untuk meningkatkan prestasi belajar.
 Memfasilitasi  peserta  didik  membuat  laporan  eksplorasi  yang dilakukan baik  lisan maupun tertulis,  secara individual maupun kelompok.
 Memfasilitasi  peserta  didik  untuk  menyajikan  hasil  kerja individual maupun kelompok.
c) Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru :
 Memberikan  umpan  balik  positif  dan  penguatan  dalam  bentuk lisan,  tulisan,  isyarat,  maupun  hadiah  terhadap  keberhasilan peserta didik.
 Memberikan  konfirmasi  terhadap  hasil  eksplorasi  dan  elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
 Berfungsi  sebagai  narasumber  dan  fasilitator  dalam  menjawab pertanyaan  peserta  didik  yang  menghadapi  kesulitan,  dengar menggunakan bahasa yang baku dan benar.
 Membantu menyelesaikan masalah.
 Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi.
 Memberikan  motivasi  kepada  peserta  didik  yang  kurang  atau belum berpartisipasi aktif.
3) Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru :
a) Bersama-sama  dengan  peserta  didik  dan/atau  sendiri  membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
b) Melakukan  penilaian  dan/atau  refleksi  terhadap  kegiatan  yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
d) Merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut  dalam  bentuk  pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan  tugas  baik  tugas  individual  maupun  kelompok  sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
e) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
3. Penilaian Hasil Pembelajaran
Penilaian  dilakukan  oleh  guru  terhadap  hasil  pembelajaran  untuk mengukur  tingkat  pencapaian  kompetensi  peserta  didik,  serta  digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Penilaian  dilakukan  secara  konsisten,  sistematik,  dan  terprogram dengan  menggunakan  tes  dan  nontes  dalam  bentuk  tertulis  atau  lisan, pengamatan  kinerja,  pengukuran  sikap,  penilaian  hasil  karya  berupa  tugas,
proyek  dan/atau  produk,  portofolio,  dan  penilaian  diri.  Penilaian  hasil pembelajaran  menggunakan  Standar  Penilaian  Pendidikan  dan  Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
4. Pengawasan Proses Pembelajaran
a. Pemantauan
1) Pemantauan  proses  pembelajaran  dilakukan  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2) Pemantauan  dilakukan  dengan  cara  diskusi  kelompok  terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawacara, dan dokumentasi.
3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
b. Supervisi
1) Supervisi  proses  pembelajaran  dilakukan  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2) Supervisi  pembelajaran  diselenggarakan  dengan  cara  pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi
3) Kegiatan  supervisi  dilakukan  oleh  kepala  dan  pengawas  satuan pendidikan.
c. Evaluasi
1) Evaluasi  proses  pembelajaran  dilakukan  untuk  menentukan  kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran,  pelaksanaan  proses  pembelajaran,  dan  penilaian  hasil pembelajaran.
2) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara :
 Membandingkan  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  guru dengan standar proses.
 Mengidentifikasi  kinerja  guru  dalam  proses  pembelajaran  sesuai dengan kompetensi guru.
3) Evaluasi  proses  pembelajaran  memusatkan  pada  keseluruhan  kinerja gurudalam proses pembelajaran.

## d. Pelaporan
Hasil  kegiatan  pemantauan,  supervisi,  dan  evaluasi  proses pembelajaran  ;  nilai  dari  guru,  hasil  ulangan  kk/semester  dan  arsip dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
e. Tindak lanjut
1) Penguatan  dan  penghargaan  diberikan  kepada  guru  yang  telah memenuhi standar.
2) Teguran  yang  bersifat  mendidik  diberikan  kepada  guru  yang  belum memenuhi standar.
3) Guru  diberi  kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan/penataran  lebih lanjut.
C. Analisis Kritis dan Solusi Standar Proses Pembelajaran
Menurut  penulis  berikut  adalah  analisis  kritis  pelaksanaan  pembelajaran terhadap permendiknas no 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan. Persyaratan Pelaksanaan Pendidikan diantaranya adalah :
1. Jumlah  siswa  satu  kelas  melebihi  batas  yang  ditetapkan  dalam  standar proses
Menurut  permendiknas  no  41  tahun  2007  tentang  standar  proses pendidikan,  bahwa  jumlah  maksimal  rombongan  belajar  tiap  jenjang berbeda-beda yaitu :
a. SD/MI : 28 peserta didik
b. SMP/MT : 32 peserta didik
c. SMA/MA : 32 peserta didik
d. SMK/MAK  : 32 peserta didik
Jumlah  ini  merupakan  angka  minimal  agar  pembelajaran  di  kelas dapat  berjalan  efektif,  semua  siswa  dapat  mencapai  kompetensi  yang ditetapkan.Dalam  kenyataannya,  jumlah  tersebut  memang  belum  lazim dilakukan  di  Indonesia.  Bahkan  sekolah  negeri  yang  mestinya  menjadi pelopor  implementasi  Permendiknas  tersebut  masih  enggan  melaksanakan. Alasan  yang  menjadi  pertimbangan  sekolah  tersebut  adalah  dana.  Jumlah sedikit maupun banyak tidak ada perbedaan pembiayaan, tetapi mempunyai perbedaan  dalam  pendapatan.  Karena  itu,  akan  lebih  menguntungkan
apabila jumlah masing-masing kelas ditambah, toh para guru merasa (hanya merasa)  mampu  melaksanakan  pembelajaran  dengan  jumlah  siswa  dalam rombongan belajar lebih dari 32 siswa.
Dampak  dari  kebijakan  ini  adalah  efektifitas  pembelajaran  yang kurang  sesuai  dengan  tuntutan  penguasaan  kompetensi  dasar.  Para  guru lebih  banyak  menyalahkan  siswa,  daripada  mengevaluasi  proses pembelajaran. Sudahkah pembelajaran dilakukan sesuai dengan aturan yang semestinya?  Termasuk  jumlah  minimal  peserta  didik  dalam  rombongan belajar?  Ujung-ujungnya,  para  penyelenggara  dan  pelaksana  pendidikan menyalahkan  para  profesor  yang  telah  menetapkan  alokasi  waktu  pada setiap  mata  pelajaran.  Para  guru  berpendapat  bahwa  alokasi  waktu  yang telah  ditetapkan  masih  kurang  cukup.  Para  siswa  masih  memerlukan  jam tambahan  di  luar  jam  efektif.  Konsekuensinya,  para  wali  siswa  harus membayar pembelajaran tambahan di luar jam efektif tersebut, karena tidak termasuk  yang  dibiayai  oleh  pemerintah.  Pemerintah  hanya  membiayai alokasi waktu sebagaimana telah ditetapkan.
2. Penambahan Jam Pelajaran di Luar Jam Efektif
Beban kerja minimal guru :
a.  Beban  kerja  guru  mencakup  kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran, membimbing  dan  melatih  peserta  didik,  serta  melaksanakan  tugas tambahan.
b.  Beban  kerja  guru  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  di  atas  adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Faktanya  diketahui  bahwa  di  beberapa  kabupaten/kota  banyak  guru yang  tidak  dapat  memenuhi  beban  kerja  minimal  24  jam  tatap  muka  per minggu. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan kelebihan guru, penyebaran guru  tidak  proporsional,  dan  jumlah  rombongan  belajar  yang  tidak mencukupi.  Agar  beban  kerja  tersebut  terpenuhi  maka  Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga  kelebihan  guru  tidak  terjadi  dan  semua
guru  dapat  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  beban  kerja  per  minggu. Guru  yang  telah  memiliki  sertifikat  profesi  pendidik  akan  menerima  hak berupa  tunjangan  profesi  dan  maslahat  tambahan  apabila  telah  memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka.
Terkait  dengan  adanya  permasalahan  tersebut, Peraturan  Mendiknas Pasal  5  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Mendiknas  memberikan  kesempatan kepada  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  penataan  guru  di  wilayahnya selama  2  (dua)  tahun.   Dalam  jangka  waktu  tersebut  Kabupaten/Kota membenahi  penyebaran/distribusi  guru  dan  membuat  perencanaan kebutuhan  guru  yang  lebih  baik.   Selama  jangka  waktu  tersebut,  dalam keadaan  kelebihan  guru  pada  mata  pelajaran  tertentu  di  wilayah kabupaten/kota,  guru  dapat  memenuhi  beban  mengajar  24  (dua  puluh empat) jam tatap muka dengan cara:
a. Mengajar  mata  pelajaran  yang  paling  sesuai  dengan  rumpun  mata pelajaran yang diampunya atau mengajar mata pelajaran lain  yang tidak ada  guru mata pelajaranya pada satuan administrasi  pangkal  atau satuan pendidikan lain.
b. Menjadi  Tutor  program  Paket  A,  Paket  B,  Paket  C,  Paket  C  Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan.
c. Menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka.
d. Menjadi guru inti/instruktur pada kegiatan kelompok kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP).
e. Membina  kegiatan  ekstrakurikuler  dalam  bentuk  kegiatan  Praja  Muda Karana  (Pramuka),  Olimpiade/Lomba  Kompetensi  Siswa,  Olahraga, Kesenian,  Karya  Ilmiah  Remaja  (KIR),  Kerohanian,  Pasukan  Pengibar Bendera  (Paskriba),  Pecinta  Alam  (PA),  Palang  Merah  Remaja  (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya.
f. Membina  pengembangan  diri  peserta  didik  dalam  bentuk  kegiatan pelayanan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  kemampuan,  sikap,  dan  perilaku siswa  dalam  belajar  serta  kehidupan  pribadi,  sosial,  dan  pengembangan karir diri.
g. Melakukan pembelajaran perbaikan ( remedial teaching ).
Dua  tahun  merupakan  waktu  yang  singkat  bagi  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  penghitungan  kebutuhan  guru,  penataan guru  melalui  penyebaran  guru  secara  proporsional.  Semoga  dengan kerjasama  yang  harmonis  antara  Dinas  Pendidikan,  Dewan  Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas semua dapat berjalan dengan lancar.
Hasil  analisis  terhadap  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  secara efektif,  memberi  peluang  yang  cukup  besar  bagi  siswa  untuk  menguasai kompetensi  dasar  yang  ada  dengan  alokasi  waktu  yang  tersedia,  bahkan masih  tersisa  alokasi  waktu  untuk  pengayaan  dan  pengembangan.  Proses pembelajaran yang memenuhi persayaratan, akan berjalan secara efektif dan efisien  sehingga  mampu  menyerap  dan  menguasai  kompetensi-kompetensi tersebut. Dengan demikian, apabila alokasi waktu yang ada tidak mencukupi untuk memberikan penguasaan kompetensi pada siswa, sangat dimungkinkan proses pembelajaran tidak efektif. Bisa karena persyaratannya  tidak  terpenuhi  secara  ideal,  bisa  pula  karena  kompetensi pedagogik  dan  kompetensi  profesional  guru  perlu  dipertanyakan.  Ironis sekali,  apabila  ada  guru  yang  sengaja  melaksanakan  pembelajaran  di  kelas agar  tidak  efektif,  sebagai  alasan  untuk  melaksanakan  kegiatan pembelajaran tambahan (les) diluar jam pelajaran efektif.
Penambahan  jam  pelajaran  merupakan  kegiatan  di  luar  jam pembelajaran  efektif,  sehingga  biaya  operasionalnya  bukan  termasuk  yang ditanggung  oleh  pemerintah  (BOS).  Wali  murid  harus  menanggung  biaya operasionalanya,  sebagai  konsekuensi  prestasi  hasil  belajar  yang diharapkan. Indeks anggaranpun tidak jarang dipatok tinggi. Sehingga setiap wali  siswa  untuk  tingkat  SMP  harus  mengeluarkan  biaya  minimal  Rp. 50.000,- per bulan untuk membiayai jam pembelajaran tambahan.

## 3. Buku Teks Pelajaran (LKS)
LKS  atau  lembar  kerja  siswa  merupakan  pekerjaan  dan  tugas  yang diberikan  guru  kepada  siswa.  LKS  termasuk  salah  satu  bentuk  penilaian kinerja dalam proses pembelajaran. LKS berisi berbagai permasalahan yang harus  diselesaikan  siswa  di  luar  jam  pelajaran.  Sebagai  salah  satu  bentuk
penilaian, LKS juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana pembelajaran siswa.
LKS  pada  saat  ini  sudah  berubah  bentuk  dan  fungsinya.  LKS  yang semestinya  berisi  tugas  untuk  mengukur  keberhasilan  belajar  yang  telah dilakukan,  sekarang  sudah  menjadi  sumber  belajar,  dan  bahkan  menjadi satu-satunya  sumber  belajar  bagi  siswa  dan  satu-satunya  buku  pegangan guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Tugas-tugas  yang  ada  di  dalam LKS  seharusnya  dibuat  oleh  guru  sesuai  dengan  materi  pembelajaran  yang telah  disampaikan.  Bukan  kumpulan  soal-soal  yang  telah  disiapkan  jauh sebelum pembelajaran dilakukan. Ironisnya, guru lebih senang menyampaikan  materi  pembelajaran  sesuai  dengan  LKS  daripada menyampaikan  materi  yang  didasarkan  pada  SK  KD  yang  telah dikembangkan menjadi silabus.
Guru  yang  semestinya  melaksanakan  pembelajaran  berpegang  pada silabus, sekarang sudah beralih kepada LKS yang dicetak penerbit. Indikator pencapaian yang digunakan untuk menyusun LKS jenis ini tentunya berbeda dengan  indikator  pencapaian  pada  setiap  satuan  pendidikan.  Guru  sudah melupakan silabus karena adanya LKS. Bahkan guru juga sudah mulai lupa menyusun  RPP  kecuali  untuk  keperluan  administratif  belaka.  Guru menyusun  RPP  hanya  untuk  keperluan  laporan  kepada  atasan  dan  atau untuk  memenuhi  syarat  penilaian  sekolah  (akreditasi).  Dengan  LKS,  guru tidak  perlu  lagi  merancang  tugas  bagi  siswa.  LKS  telah  menyediakan berbagai  persoalan  dan  tugas-tugas  belajar  yang  cukup  lengkap,  bahkan melebihi yang dibutuhkan.
Fenomena  umum  penggunaan  LKS  di  sekolah  pada  akhir-akhir  ini menunjukkan  adanya  beban  tambahan  belajar  pada  siswa.  Siswa  harus menyelesaikan  berbagai  macam  soal  yang  ada  di  dalam  LKS.  Ironisnya, soal-soal  tersebut  belum  tentu  mengarah  pada  pencapaian  indikator  yang semestinya  dikembangkan  oleh  guru  dalam  silabus  sesuai  kearifan  lokal. Dengan hal  ini, siswa dipaksa untuk  menyelesaikan tugas-tugas  yang tidak sesuai  dengan  apa  yang  sebenarnya  dibutuhkan.  Siswa  dipaksa  untuk mengetahui  dan  menggali  pengetahuan  dari  LKS  yang  disusun  oleh  orang
yang  sama  sekali  tidak  mengenal  budaya,  lingkungan,  dan  kebutuhan mereka. Tidak jarang, guru sendiri tidak mengetahui jawaban dari sebagian soal  yang  ada  dalam  buku  yang  dinamai  LKS  itu.  Dan  tidak  jarang  pula, orang tua siswa dibuat kalangkabut mencarikan jawaban dari soal-soal yang ada dalam LKS.
Kenapa semua ini bisa terjadi? Pertama , LKS bisa memanjakan guru, dan  sangat  efektif  memaksa  anak  untuk  menyelesaikan  soal-soal  kognitif, untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  Ujian  Nasional,  tidak  peduli  apakah tugas-tugas tersebut dapat mengembangkan kreativitas atau mematikannya. Kedua ,  ada  keuntungan  finansial  dalam  pengadaan  LKS, baik  untuk  guru,  kepala  sekolah,  sekolah,  dan  kemungkinan  pejabat pengambil kebijakan.
Guru  dan  kepala  sekolah  secara  langsung  mendapat  fee  dari  pihak penjual  (sales)  sesuai  jumlah  LKS  yang  terjual  di  sekolah.  Pihak  sekolah secara  kelembagaan  juga  akan  mendapat  bonus  apabila  menandatangani order pembelian LKS dalam jumlah tertentu. Bonus tersebut biasanya dalam bentuk personal  computer ,  laptop,  televisi  atau  barang-barang  lain  yang bermanfaat  bagi  sekolah.  Dan  pejabat  pengambil  kebijakan  mendapatkan fee  karena  telah  memberikan  ijin  menjual  LKS  pada  sekolah  di  wilayah kerjanya,  dan  tidak  jarang  pula  mengintruksikan  sekolah  di  wilayahnya untuk membeli LKS tersebut.

## 4. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  implementasi  dari  RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang pelaksanaannya sudah diatur dalam permendiknas no 41 tahun 2007. Namun, dalam proses pelaksanaannya, tidak jarang ditemui banyak  penyimpangan-penyimpang  yang  tidak  sesuai  dengan  isi permendiknas tersebut.
Adapun analisis kritis terhadap pelaksanaan pembelajaran ini adalah : Terkadang  seorang  guru  hanya  menerangkan  materi  dengan  metode ceramah  yang  monoton  tanpa  ada  variasi  cara  mengajar  yang  lain/  dan terbatas  pada  transfer  materi  saja  tanpa  ada  hubungan  timbal-balik  antara
guru dan siswa. Sehingga siswa menjadi  bosan dan kurang motivasi dalam belajar.  Sering  guru  juga  hanya  melakukan  transfer  ilmu,  jarang mengadakan umpan balik secara langsung.
Solusinya adalah  seharusnya  guru  mampu  memahami  karakteristik dan  keinginan  siswanya  dengan  menggunakan  metode  yang  variatif  yang mampu  menggugah  kreatifitas  siswa  sehingga  siswa  termotivasi  untuk belajar.  Seorang  guru  seharunya  juga  lebih  komunikatif  dengan  peserta didik sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa. Guru juga harus memberikan  kesempatan  siswa  untuk  mengungkapkan  pendapat  sehingga terjadi  proses  pembelajaran  tidak  hanya  pemindahan  materi  dari  guru  ke murid tetapi juga terjadi proses timbal balik diantara keduanya.
Solusinya adalah  guru  menguasai  beberapa  metode  pembelajaran yang variatif dan menerapkan misalnya dengan tanya jawab, diskusi, game, sehingga  dengan  penerapan  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  dan merangsang motivasi.
Kegiatan  pendahuluan  dalam  permendiknas  no  41  tahun  2007  ialah bahwa  dalam  kegiatan  pendahuluan,  guru  dituntut  untuk  menyiapkan peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti  proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya  dengan  materi  yang  akan  dipelajari,  dan  menjelaskan  tujuan pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan  dicapai,  menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  silabus.
Faktanya,masih  banyak  para  pendidik  yang  tanpa  basa-basi  langsung menuju  kegiatan  inti  pembelajaran  tanpa  didahului  kegiatan  pendahuluan. Padahal  jika dikaji  lebih dalam, kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan paling  penting  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  karena  dalam  kegiatan pendahuluan  siswa  dipersiapkan  untuk  menerima  pelajaran  yang  akan dituangkan  pada  kegiatan  inti.  Jika  langkah  permulaan  ini  dilewati,  maka kemaksimalan  siswa  dalam  menyerap  pengetahuan  pun  berkurang  karena kurang persiapan.
Solusinya ialah  bahwa  seorang  guru  harus  lebih  memperhatikan rencana  pelaksanaan  pembelajaran  yang  telah  disusun  dan  dipraktekkan sesuai dengan urutan rencana yang tertuang dalam RPP.
Kegiatan  inti  merupakan  proses  pembelajaran  untuk  mencapai  KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me- motivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat  dan  perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta  didik.  Sayangnya, banyak  guru  yang  kurang  memperhatikan  proses  tersebut.  Terkadang seorang  guru  hanya  menerangkan  materi  dengan  metode  ceramah  yang monoton  tanpa  ada  variasi  cara  mengajar  yang  lain  dan  terbatas  pada transfer materi saja tanpa ada hubungan timbal-balik antara guru dan siswa. Sehingga siswa menjadi bosan dan kurang motivasi dalam belajar.
Solusinya ialah seharusnya guru mampu memahami karakteristik dan keinginan  siswanya  dengan  menggunakan  metode  yang  variatif  yang mampu  menggugah  kreatifitas  siswa  sehingga  siswa  termotivasi  untuk belajar.  Guru  tersebut  juga  seharusnya  memeperhatikan  kondisi  kelas  dan menyesuaikan  sikap  dan  metode  belajarnya  agar  siswa  tidak  bosan  dan membuat siswa mau bertanya apa yang kurang dipahami dari materi dengan menempatkan  diri  sebagai  teman.  Guru  harus  dapat  mengatur  waktu, misalnya  tidak  terlalu  banyak  bicara  atau  menerangkan  karena  dapat membuat bosan dan mengantuk pada siswa
Guru  harus  dapat  atau  mampu  menerapkan  inovasi  baru  dalam pembelajaran.  Misalnya  selain  menjelaskan  materi  guru  mempraktekkan materi  tersebut.  Dalam  kegiatan  nyata  atau  bisa  juga  ditambahkan game/permainan.  Biasanya  siswa  bosan  juga  karena  ruangan  yang  tetap, guru  bisa  mengajak  pindah  ruangan  atau  bahkan  belajar  di  luar  ruangan, bisa juga dengan studi tour .
Kegiatan  penutup  pembelajaran.  Dalam  kegiatan  penutup,  guru dituntut  untuk  bersama-sama  dengan  peserta  didik  dan/atau  sendiri membuat  kesimpulan  pelajaran,  melakukan  penilaian  dan  refleksi  terhadap kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  terprogram,
memberikan  umpan  balik  terhadap  proses  dan  hasil  pembelajaran, merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut  dalam  bentuk  pembelajaran  remedi, program  pengayaan,  layanan  konseling  dan  memberikan  tugas  balik  tugas individual  maupun  kelompok  sesuai  dengan  hasil  belajar  peserta  didik, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Permasalahan  yang sering terjadi ialah guru  yang terlalu tergesa-gesa ingin  cepat  selesai  sehingga  melupakan  beberapa  proses  dalam  penutup pembelajaran  seperti  lupa  menyimpulkan  pelajaran,  refleksi  terhadap kegiatan  pembelajaran,  merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut,  dan  lain-lain. Guru  juga  terkadang  memberikan  tugas  yang  telalu  banyak  tanpa memperhatikan  kemampuan  siswa  tanpa  diimbangi  oleh  penjelasan materi/tugas yang akan diberikan.
Solusinya ialah seperti pada nomor empat di atas, bahwa seorang guru harus  lebih  memperhatikan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  yang  telah disusun  dan  dipraktekkan  sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam permendiknas no 41 tahun 2007.
Perencanaan Pembelajaran PAI : 11
a. Mengacu pada kualitas pembelajaran PAI
b. Mengacu pada teori belajar dan pembelajaran
c. Mengacu pada belajar perseorangan (individual)
d. Mengacu pada hasil belajar

## Kesimpulan
1. Standar Proses Pembelajaran PAI di Sekolah/Madrasah
Standar proses adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  kompetensi lulusan.  Standar  proses  pendidikan  sebagai  suatu  bentuk  teknis  yang  merupakan acuan  atau  kriteria  yang  dibuat  secara  terencana  atau  didesain  dalam  pelaksanaan pembelajaran
2. Komponen-Komponen Standar Proses Pembelajaran PAI:
a. Perencanaan Proses Pembelajaran
11 Muhaimin,  Suti’ah,  dan  Nur  Ali, Paradigma  Pendidikan  Islam  :  Upaya  Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 190-195
b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
c. Penilaian Hasil Pembelajaran
d. Pengawasan Proses Pembelajaran
3. Kritik terhadap Standar Proses Pembelajaran PAI
a. Jumlah  siswa  satu  kelas  melebihi  batas  yang  ditetapkan  dalam  standar proses
b. Penambahan jam pelajaran di luar jam efektif
c. Buku teks pelajaran (LKS)
d. Pelaksanaan pembelajaran

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Rohani, 2014. Pengelolaan Pengajaran , Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kementrian  Pendidikan  Nasional, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  41  Tahun  2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
Muhaimin,  Suti’ah,  dan  Nur  Ali.  2008.  Paradigma  Pendidikan  Islam  : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah . Bandung : PT Remaja Rosdakarya
http://BSNP  Standar  Nasional  Pendidikan.htm. Diakses  pada  tanggal  10  Juni  2017. 14.30 WIB.
Khaerudin. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Konsep dan Implementasinya di Madrasah
Sanjaya,  Wina . 2009. Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses Pendidikan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional