Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023, pp.96-105 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dumai Kota
Penulis: Lili Suryani 1
Afiliasi:
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia 1
Email:
abbarlah@gmail.com 1
©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v3i1.2611 *Penulis Korespondensi Nama: Lili Suryani Afiliasi: STIA Lancang Kuning Dumai Email: abbarlah@gmail.com Diterima: 14 Juni 2022 Direvisi: 08 Juni 2023 Publikasi Online : 30 Juni 2023

## Abstract
This study aims to see how the implementation of the slumless city (KOTAKU) program in Dumai Kota Village in an effort to improve people's living standards and alleviate slums in urban areas. The method used in this study is a qualitative method. The data sources in this study are primary and secondary data. The data collection techniques carried out are interviews, observations and documentation. Meanwhile, the data analysis technique carried out in this study uses the model of Miles and Huberman (2009), namely by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study show that the slumless city program in dumai city village has been carried out well, which is proven by the implementation of established programs such as repairing concrete roads, improving environmental drainage, repairing garbage carts and repairing fire fighting motors. This program was carried out because of the existence of policy implementers who were able to implement policies properly from the planning stage, socialization, providing training and implementing the program properly. However, in the implementation of the program, there was still a lack of participation of the local community, it can be seen that not all were attending the socialization so that there are still people who do not know about the city without slums program.
Keywords: Dumai, Impelementation, A City Without Slums, KOTAKU

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dumai Kota dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan pemukiman kumuh di perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2009)  yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kota tanpa kumuh di kelurahan dumai kota telah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan terlaksananya program-program yang telah di tetapkan seperti perbaikan jalan beton, perbaikan drainase lingkungan, perbaikan gerobak sampah dan perbaikan motor pemadam kebakaran. Program ini terlaksana karena adanya implementator kebijakan yang mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dari mulai tahap perencanaan, sosialisasi, memberikan pelatihan serta melaksanakan program dengan baik. Namun dalam pelaksanaan program masih kurangnya

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
partisipasi masyarakat setempat, hal ini terlihat bahwa tidak semua ikut hadir saat sosialisasi sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu tentan program kota tanpa kumuh.
Kata kunci: Dumai, Impelementasi, Kota Tanpa Kumuh, KOTAKU
PENDAHULUAN
Pembangunan suatu negara dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan masyarakat umum. mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Menurut Raharjo, pembangunan adalah suatu proses yang sengaja serta direncanakan dengan tujuan memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan kearah yang diinginkan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu cara yang terencana, tersusun, terprogram yang dilakukan secara terus-menerus untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Setiap manusia akan selalu bekerja keras melakukan perubahan demi keberlangsungan hidupnya di masa kini dan juga di kehidupan yang akan datang.
Kehidupan yang baik dan layak menjadi harapan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian kondisi kehidupan dengan taraf hidup yang rendah menjadi target utama usaha perbaikan untuk mewujudkan kondisi sejahtera yang dimaksud.
Kehidupan yang lebih baik serta layak menjadi keinginan masyarakat adalah keadaan hidup yang sejahtera. Dengan demikian, kehidupan dengan tingkat taraf hidup yang rendah menjadi target tujuan utama perbaikan demi mewujudkan kehidupan sejahtera yang dimaksud.
Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat pada permukiman kumuh di kota yang juga merupakan bagian dari masalah kesejahteraan yang merupakan salah satu pilar penopang perekonomian kota. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dalam undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari pembangunan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan. kualitas perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan lahan, sistem pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat Dumai Kota merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan program kota tanpa kumuh. Dumai Kota merupakan salah satu Kelurahan kumuh yang ada di Kota Dumai. Kelurahan Dumai Kota dikatakan kumuh karena penataan bangunan yang tidak rapi, kawasan pemukiman yang cukup kotor, infrastruktur kebersihan yang tidak lengkap, adanya rumah-rumah yang tidak layak huni, drainase yang rusak, dan jalan yang selalu terkena banjir.
Dengan program kota tanpa kumuh menjadi pendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni yang dipimpin oleh pemerintah bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya dengan partisipasi masyarakat menjalankan program sebagai program yang mampu mengentaskan kemiskinan dan permukiman kumuh perkotaan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota. Menurut Keban (2004:55) bahwa “Kebijakan Publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai produk sebagai proses dan sebagai berikut kerangka.
1. Kebijakan sebagai konsep filosofis adalah seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan
2. Sebagai produk kebijakan dilihat sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai kerangka, kebijakan adalah proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan masalah dan metode implementasi
Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivisme politik digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan dibayangkan sebagai urutan kronologis dari langkah-langkah yang saling terkait, termasuk penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan perumusan kebijakan, kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. merumuskan, memprediksi, merekomendasikan kebijakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan.
Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Winarno (2002), implementasi kebijakan dibatasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah dan individu (kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab (2008), mereka berpendapat bahwa : “Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan sah atau dirumuskan. Fokus perhatian pada implementasi kebijakan adalah peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah ditetapkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup baik upaya penyelenggaraannya maupun yang mempunyai akibat/dampak nyata terhadap masyarakat atau peristiwa.”
Van Meter dan Van Hom yang dikutip oleh Dewi Rahayu (2016.157) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan yang beroperasi selama periode waktu tertentu dan dalam kerangka waktu tertentu. upaya terus menerus untuk mencapai perubahan, besar dan kecil, ditentukan oleh keputusan politik lembaga publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengurangan permukiman kumuh di kota menjadi 0 Ha melalui penanggulangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara rutin di seluruh Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan perencanaan kelembagaan infrastruktur peningkatan dan pelayanan dasar di tingkat kota dan lokal. masyarakat dan pendampingan teknis untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016) serta peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Program ini dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi platform atau basis pengelolaan permukiman kumuh yang terintegrasi sebagai sumber daya dan sumber pendanaan, antara lain dari pemerintah pusat, dana kabupaten/kota provinsi, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bertujuan untuk mengembangkan sistem terpadu pengelolaan kawasan kumuh, di mana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Kerangka berpikir dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan penelitian yaitu peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kecamatan Dumai Kota Dumai. Berdasarkan teori-teori yang membahas masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis menyusun kerangka pemikirannya adalah Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota yang diteliti melalui 4 (empat) indikator menurut Edward III dalam Agustino (2006:149). Ada juga kerangka pemikiran sebagai berikut:
1. Komunikasi
Terdapat tiga indicator yang dapat digunakan dalam mengukur variable komunikasi yaitu Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel komunikasi, yaitu:
a. Transmisi, yaitu pendistribusian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi sering terjadi kesalahan pemahaman (miskomunikasi). Hal ini antara lain karena komunikasi telah melalui beberapa jenjang birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (birokrat tingkat jalanan) harus jelas dan tidak membingungkan (unambiguous/ambiguous) Ambiguitas pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, pada level tertentu pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Namun pada tataran lain, hal ini justru akan mendistorsi tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
c. Consistency, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk dilaksanakan atau dieksekusi). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Sumberdaya
Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya internal dan beberapa elemen, yaitu
a. Staf.  sumber daya utama dalam implementasi adalah staf. Salah satu penyebab kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya masing-masing. Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup, tetapi perlu juga memiliki staf yang memadai dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan mampu) dalam melaksanakan kebijakan atau melaksanakan tugas-tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika diperintahkan untuk bertindak. Yang kedua menyangkut data kepatuhan dari mereka yang mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana perlu mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan mematuhi sanksi.
c. Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang adalah kewenangan atau legitimasi bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan secara politik.
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Imlentator mungkin memiliki staf yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa sarana pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
3. Disposisi

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam variabel disposisi adalah:
a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang berarti bagi implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak benar- benar mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu. Pemilihan  dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan harus mereka yang berdedikasi pada kebijakan yang diidentifikasi, lebih khusus untuk kepentingan warga negara.
b. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan  untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga memanipulasi insentif pembuat kebijakan untuk mempengaruhi tindakan penegak kebijakan. Dengan meningkatkan manfaat atau biaya tertentu, dapat menjadi faktor penentu dalam memotivasi pembuat kebijakan untuk memenuhi pesanan. Hal ini dilakukan untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadi atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi ke arah yang lebih baik adalah: a. Melakukan Standard Operating Procedures (SOPs), SOPS merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau minimal yang dipersyaratkan oleh warga).
Fragmentasi, merupakan upaya untuk menyebarkan tanggung jawab atas aktivitas atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.
METODE Penelitian menggunakan metode kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moleong, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan pelaporan hasil penelitian (Moleong  Lexy 2005:168) Dengan demikian peneliti sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan segala kondisi. , kondisi dan aspek yang berlaku, sehingga data yang diharapkan dapat dikumpulkan secara objektif. Selain peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian utama, digunakan juga instrumen pendukung lainnya agar data dan informasi lebih lengkap dan valid, yaitu data dokumentasi dan sarana dan prasarana penelitian seperti perekam dan lain-lain.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kota Dumai Kecamatan Dumai Mengingat Kelurahan Kota Dumai berada di tengah kota dan merupakan salah satu kelurahan tertua di Kota Dumai yang sebagian kelurahannya masih merupakan kawasan kumuh. Berdasarkan pra-survei setelah masuk dalam program Kotaku 2018, kawasan kumuh di Kecamatan Dumai seluas 6,32 hektar kini berkurang dan hanya tersisa 1,46 hektar.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik.  Yang terbaru digunakan agar pendataan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2009) yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Kota Tanpa Kumuh merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan sistem terpadu dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan, dimana dalam hal ini

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
pemerintah daerah menjalankan program bebas kumuh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan masyarakat.
Untuk menganalisis pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kota Dumai, berdasarkan Edward III dalam Agustino (2006:136), menjelaskan empat indikator yang dapat diukur sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
a. Pemerintah dan fasilitator program Kotaku memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Dumai Kota untuk Kesatuan Pemahaman mekanisme pelaksanaan Program Kota tanpa kumuh
b. Pemerintah sebagai pengelola program kota bebas kumuh memberi perintah kepada pelaksana program untuk menjalankan kebijakan dengan baik.
c. Fasilitator program Kotaku memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten mengenai program kotaku kepada pelaksana agar dapat memahami dan melaksanakan program dengan tepat.
2. Sumberdaya
a. Ada staf yang kompeten dalam melaksanakan program.
b. Tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program tersebut.
c. Ada anggaran yang memadai dalam melaksanakan program
d. Ada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan program
3. Disposisi
a. Sikap tegas dalam melaksanakan kebijakan
b. Ada semangat pelaksana program dalam melaksanakan kebijakan program kota tanpa kumuh
4. Struktur birokrasi
a. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program.
b. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program.
Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik yang memiliki peran kedua setelah perumusan kebijakan. Implementasi sering juga disebut dengan implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu implementasi memiliki ukuran untuk mengetahui apakah implementasi tersebut berhasil atau tidak.
Program kota bebas kumuh di Kota Dumai telah berlangsung sejak tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa pelaksanaan program kota bebas kumuh dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:
1. Perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota. Pelaksanaan sosialisasi ini hanya melibatkan ketua RT dan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sehingga tidak semua warga yang mendapatkan program ini mengetahui kebijakan program tanpa kumuh.
2. Penerapan. Pada tahap ini dilakukan pelatihan bagi masyarakat Kelurahan Kota Dumai. Dalam pelatihan ini, masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM) diberikan pemahaman tentang mekanisme bantuan pemerintah, mekanisme pembangunan, tahap pencairan dana, tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Perbaikan jalan beton, perbaikan drainase lingkungan dan perbaikan mobil pemadam kebakaran telah dilakukan di beberapa wilayah di Kelurahan Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota
No Nama KSM Alamat KSM Data Kegiatan Infrastruktur Target Realisasi Satuan Volume Satuan Volume 1 Tenaga RT 001 Jalan Beton meter 91 meter 91 2 Tenaga RT 002 Gerobak/motor sampah unit 1 unit 1 3 Tualang RT 001 Drainase Lingkungan meter 91 meter 91 4 Warsa 1 RT 002 Jalan beton Meter 98 Meter 98 5 Warsa 2 RT 002 Drainase lingkungan  Meter 88 Meter 88 6 Warsa 2 RT 002 Motor pemadam kebakaran Unit 1 Unit 1 7 Peduli RT 014 Jalan beton Meter 77 Meter 77 8 Peduli RT 014 Drainase lingkungan  Meter 56 Meter 56
Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota sudah terlaksana dengan baik, bahwa secara keseluruhan kegiatan program kota bebas kumuh di Kelurahan Dumai Kota sudah terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan Program KOTAKU sebagai upaya penanganan pemukiman kumuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati sudah berjalan dengan baik sebesar 91.4% dan sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan program KOTAKU yang berlaku (Mulyani dan Ramdani,2021) juga senada keberhasilan dengan Belastari,dkk  (2022) di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
Keberhasilan pelaksanaan program ini berdampak pada pengurangan kawasan kumuh di wilayah kecamatan Dumai Kota. Dengan dilaksanakannya program kota bebas kumuh diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu ada hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006:136) ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan dapat berjalan jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan oleh personel yang tepat (atau dikomunikasikan).
Dalam pelaksanaannya, komunikasi telah dilakukan dengan cukup baik karena para pelaksana program kota tanpa kumuh di kecamatan Dumai Kota telah melaksanakan tugasnya

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
dengan baik salah satunya dengan melakukan sosialisasi, namun pelaksanaan kota bebas kumuh program di kecamatan Dumai Kota belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat, dimana masyarakat belum sepenuhnya mengetahui program dan tujuan program kota tanpa permukiman kumuh. Hal  ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sosialisasi hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu dan hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat, ketua RT dan ketua lembaga pemberdayaan Kelurahan (LPMK).Hal ini sangat berbeda dengan Tahap perencanaan, tahap survey, tahap pendanaan serta tahap pelaksanaan di Kelurahan Merjosari Kota Malang ( Nurhasanah,2019). Kab Lima Puluh Kota, menemukan bahwa  Implementasi Program Kotaku dalam aspek lainnya Seperti Sosialisasi sudah terlaksana namun belum    mampu  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan program kotaku (Handika dan Yusran,2020)
2. Sumberdaya
Sumber daya merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program kota bebas kumuh di kelurahan Dumai masih dibatasi oleh variabel sumber daya. Dari segi sumber daya, pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai sudah memadai, hal ini terlihat dari pelaksana telah melaksanakan tugasnya, mulai dari sosialisasi, memberikan pelatihan hingga menjalankan program sesuai dengan yang telah direncanakan. . Namun dalam hal pelaksanaan program ini, masih terdapat kurangnya keterlibatan masyarakat. Seperti dalam perencanaan program, kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana hanya melibatkan orang-orang tertentu seperti ketua RT dan juga ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari permukiman kumuh. -program kota bebas dilaksanakan di Kelurahan Kota Dumai.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan hal penting berikutnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika mengharapkan implementasi kebijakan yang efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan tetapi juga perlu memiliki kemampuan atau kemampuan untuk mengimplementasikannya.
Pelaksanaan  program kota tanpa kumuh di Kelurahan  Dumai Kota dengan disposisi variabel berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Hal ini terlihat dari komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Komitmen yang dibuat seperti terlibat dalam proses kegiatan seperti terlibat langsung dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan.
Dalam pelaksanaan program juga dibutuhkan dukungan dan semangat dari pihak pelaksana dimana dukungan yang diberikan akan berdampak pada proses pelaksanaan program seperti yang diharapkan. Dukungan yang diberikan masyarakat diharapkan dapat disambut baik oleh masyarakat dengan membantu pelaksanaan program kota bebas kumuh. Dengan adanya keterlibatan dan kepercayaan masyarakat, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Hal yang sama juga hasil penelitian di Kota Semarang ( Sitorus dkk, 2020) menunjukkan bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dukungan dari masyarakat juga sangat baik terhadap program ini.
4. Struktur Birokrasi
Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, ada kemungkinan kebijakan tersebut

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
tidak dapat diimplementasikan atau direalisasikan karena adanya kelemahan. Dalam suatu struktur birokrasi, suatu kebijakan yang begitu kompleks memerlukan kerjasama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif dengan kebijakan yang ada, maka hal ini akan mengakibatkan beberapa sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. politik melalui koordinasi yang baik.
Struktur birokrasi sangat mempengaruhi pelaksanaan program kota bebas kumuh di Desa Dumai Kota. Salah satu hal penting dalam variabel ini adalah adanya SOP yang akan dijadikan acuan bagi para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.
Bupati/walikota melalui SK menetapkan Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) atau lembaga sejenis sebagai penggerak kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya termasuk swasta sebagai bagian dari terlibat dalam melaksanakan program kota bebas kumuh di Kelurahan. Kota Dumai.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Dumai Kota, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kota tanpa kumuh telah terlaksana dengan baik, seperti rehabilitasi beton jalan, drainase lingkungan, penyediaan gerobak sampah dan juga rehabilitasi mobil pemadam kebakaran. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pelaksana yang mampu menginformasikan, mensosialisasikan dan mampu melaksanakan program kota tanpa kekumuhan dengan baik sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Meski sosialisasi telah dilakukan, namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Karena tidak semua masyarakat di Kelurahan Dumai Kota mengetahui program tersebut.

## REFERENSI
Agustino, Leo.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik.Bandung.CV Alfabeta Belasari, Rahman Bustami, Ranto.(2022) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020, Jurnal Studi Inovasi Vol. 2 No. 2 (2022): 1-16 https://jurnal.studiinovasi.id/jsi DOI: https://doi.org/10.52000/jsi.v2i2.85 Dewi, rahayu kusuma. 2016. Studi analisis kebijakan. Bandung: cv pustaka setia Dunn, W. N. 2000. Pengantar analisis kebijakan public edisi kedua ( terjemahan samodra wibawa, diah asitadani, erwan agus purwanto). Gajah mada university press: Yogyakarta Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Journal of Civic Education, 3(3), 277- 286. https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397
Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
Lexy j. moleong. 2005. Metodologi penelitian kualitatif, bandung: remaja rosdakary Miles, mattew B, huberman Michael A. 2009. Qualitative data analisis a sourcebaook of new methods. Universitas Indonesia pres. Jakarta
Mulyadi, A., & Ramdani, A. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11(1), 63 -
72. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1663 Nurhasanah.(2019) Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) DOI:https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wahab, abdul, solichin. Analisis kebijakan public, (Jakarta: bumi aksara, 2016) Winarno, budi. 2002. Kebijakan public: teori dan proses. Media presindo: Yogyakarta