Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97

## ANALISIS STRATEGI PEMULIHAN CITRA JOKOWI DALAM MENGATASI

## WABAH COVID-19 DI INDONESIA
Mustafa 1) , Assyari Abdullah 2) , Jayus 3)
1) 2 ) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau
1) 2 ) Jalan HR Soebrantas Nomor 155 Kota Pekanbaru, Riau 3) Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Riau
Email: mustafa@uin-suska.ac.id, assyariabdullah@uin-suska.ac.id, jayus@umri.ac.id

## ABSTRAK
Penyebaran  wabah  virus  korona  masih  terus  terjadi  di  berbagai  negara.  Indonesia  adalah  salah  satu negara yang terpapar wabah, sehingga berdampak ke berbagai sektor kehidupan warganya. Presiden Jokowi menjawab berbagai kritikan terkait penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia melalui wawancara khusus dengan Najwa Shibab dalam acara Mata Najwa di Trans 7 pada 23 April 2020. Dengan melakukan analisis retoris dan pendekatan restorasi citra Benoit, penelitian ini berusaha untuk  melihat  bagaimana  strategi  pesan  pemerintah  dalam  menjawab  berbagai  tuduhan  terkait COVID-19.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Jokowi  berusaha  memoles  citranya  dengan  melakukan beberapa  strategi  antara  lain  penyangkalan,  serang  penuduh,  diferensiasi,  kekalahan,  kecelakaan, memperkuat, dan tindakan perbaikan. Jokowi dalam perbaikan citra pemerintah cenderung memakai strategi bertahana yakni memperbanyak strategi diferensiasi dan defeasibility, serta niat baik. Meski ada penyangkalan tetapi Jokowi juga sangat hati-hati menyerang para penuduhnya.
Kata-kata Kunci: Strategi; Pemulihan Citra; ;COVID-19; Jokowi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## ANALYSIS OF JOKOWI'S IMAGE RESTORATION STRATEGY IN OVERCOMING
COVID-19 OUTBREAK IN INDONESIA

## ABSTRACT
The spread of the coronavirus outbreak continues to occur in various countries. Indonesia is one of the countries affected by the plague, which affects various sectors of the lives of its citizens. President Jokowi answered various criticisms related to the handling and handling of COVID-19 in Indonesia through a special interview with Najwa Shibab during the Mata Najwa event at Trans 7 on April 23, 2020. By conducting a rhetorical analysis and Benoit image restoration approach, this study seeks to see  how  the  message  strategy  is.  the  government  in  responding  to  various  accusations  related  to COVID-19.  The  results  showed  that  Jokowi  tried  to  polish  his  image  by  carrying  out  several strategies  including  denial,  attacking  the  accusers,  differentiation,  defeat,  accidents,  strengthening, and corrective action. Jokowi in improving the government's image tends to use a defensive strategy, namely  increasing  differentiation  and  defeasibility  strategies,  as  well  as  good  intentions.  Despite denials, Jokowi was also very careful about attacking his accusers.
Keywords: Strategy; Image Restoration; ; COVID-19; Jokowi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## PENDAHULUAN
Penyebaran  wabah  virus  corona  masih  terus  terjadi  di  berbagai  negara.  Indonesia adalah salah satu negara yang terpapar wabah ini. Sampai dengan akhir Mei 2020 sekitar 23 ribu  orang  terkonfirmasi  mengidap  virus  ini  di  Indonesia.(COVID-19,  2020)  Pemerintah dinilai  lamban  dan  kurang  efektif  dalam  menangani  pandemi  Corona.  Survey Kompas menyebutkan sekitar 42,8 persen publik menilai pemerintah kurang cepat dan kurang efektif dalam  menangani  penyebaran,  bahkan  16.4  persen  ada  yang  mengangap  sikap  pemerintah sudah mengecewakan dari awal. (Pranita, 2020).
Pemerintah  dikritik  antara  lain  melewatkan  penanganan  di  masa  awal  COVID-19 yakni  di  Januari  dan  Februari,  serta  tak  serius  soal  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  (Persada,  2020a).  Pemerintah  juga  dituduh  kurang  transparan  mengenai  data COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut bahwa angka kematian akibat COVID- 19  di  Indonesia  yang  disampaikan  pemerintah  belum  menggambarkan  angka  sebenarnya seperti  yang  terjadi  di  lapangan,  (Bramasta,  2020).  Lembaga  pembela  Hak  Asasi  Manusia, Human  Rights  Watch menilai  pemerintah  Indonesia  gagal  menyediakan  akses  dan  transparansi informasi kepada publik mengenai pencegahan wabah COVID-19 (Persada, 2020b).
Program  pemerintah  dalam  penanganan  dampak  COVID-19  seperti  Kartu  Pra  Kerja juga  tak  luput  dari  kritik  mulai  dari  insentif  pelatihan  sampai  penunjukan  mitra  (Bernie, 2020a). Kemudian kebijakan larangan mudik yang dinilai tidak terukur, terutama soal peraturan yang  juga  kurang  tegas  (Prayogo,  2020). Pendistribusian  warga  penerima  bantuan  sosial  juga menuai  kritik  mulai  dari  pendataan  yang  tidak  sinkron  antara  pusat  dan  daerah  sampai masalah distribusi yang tak tepat sasaran.(CNN Indonesia, 2020a).
Pemerintah  menunjukkan  keseriusan  dalam  penanganan  COVID-19  dengan mengalokasikan  tambahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk penanganan  sebesar  Rp  405,1  triliun.  Tambahan  anggaran  belanja  itu  dialokasikan  untuk bidang  kesehatan  termasuk  insentif  tenaga  medis  Rp  75  triliun,  jaring  pengamanan  sosial (social  safety  nett) kepada  warga  Rp  110  triliun,  dukungan  untuk  sektor  industri  Rp  70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk COVID-19 Rp 150 triliun (Ulya, 2020)
Pemerintah  juga  menjawab  tuduhan  dan  harapan  rakyat  dengan  sejumlah  kebijakan yang  diumumkan  setiap  hari  melalui  konferensi  pers  dan  diliput  oleh  media.  Melalui
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
konferensi  pers  dan  rilis  yang  dibuat  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19 pemerintah mengkomunikasikan apa  yang sedang terjadi dan apa saja  yang sudah dan akan dikerjakan.  Gugus  Tugas  juga  meluncurkan  aplikasi  Bersatu  Lawan  Covid-19.  (Kominfo, 2020a).
Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan bahkan menyediakan waktu wawancara khusus dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Rabu, 23 April 2020, untuk merespons berbagai  kritik  yang  ditujukan  kepada  pemerintah.  Studi  ini  meneliti  strategi  pesan  yang digunakan  pemerintah  dalam  memulihkan  citranya  dalam  penangangan  Covid-19  melalui program Mata  Najwa talkshow  politik  paling  populer    dan  paling  banyak  ditonton  di Indonesia menurut survey Cyrus Network (Bernie, 2020b).
Merujuk  kepada  latar  belakang  diatas,  penulis  ingin  mendiskusikan  tentang bagaimana Strategi Pemulihan Citra Jokowi Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 di Indonesia yang  akan  dinarasikan  pada  apa  yang  disebut  model Introduction,  Body  and  Conclusion (IBC) (Martín, 2014) dalam artikel ini.

## Literatur Review
Dalam  masa  krisis,  komunikasi  dan  kepemimpinan  menjadi  kunci.  Ketika  keadaan mulai diatasi, pentingnya berkomunikasi dalam krisis mencapai puncaknya. Sama pentingnya bagi  bangsa  untuk  mendengar  dari  presiden,  atau  presiden  sebuah  perusahaan  untuk mendengar  dari  para  karyawannya.  (Flynn,  2004).  Pada  dasarnya,  komunikasi  krisis  dapat melakukan tiga fungsi: informasi instruktif yang menginformasikan orang tentang bagaimana bereaksi dalam hal perlindungan pribadi, informasi penyesuaian yang membantu orang untuk mengatasi ketidakpastian, dan menginternalisasi informasi yang merujuk pada informasi yang membantu organisasi mengelola reputasinya (Sturges, 1994).
Informasi  yang  menginternalisasi  dapat  dipahami  mengingat  bahwa  teori-teori komunikasi  krisis  berasal  dari  gagasan  apologia,  yang  dijelaskan  dalam  literatur  retorika klasik  sebagai  seni  mempertahankan  posisi  (Hearit,  1999).  Sesuai  dengan  tradisi  ini, komunikasi  krisis  berfokus  pada  pengembangan  strategi  retorik  dengan  tujuan  mengurangi kesalahan  dan  membantu  organisasi  atau  perusahaan  terkemuka,  untuk  kembali  ke  kegiatan sehari-hari  mereka  dengan  sedikit  kerusakan  pada  reputasi  mereka  (Coombs  &  Holladay, 2010).  Salah  satu  kontribusi  teoretis  yang  penting  untuk  bidang  ini  adalah  Teori  Perbaikan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
Citra  Benoit  (W.  L.  Benoit,  2015)  yang  mengkategorikan  berbagai  jenis  strategi  restorasi citra retoris yang ditujukan untuk mengurangi efek negatif dari krisis.
Citra juga penting untuk organisasi, termasuk badan pemerintah (W. L. Benoit, 1997). Citra  dapat  dianggap  sebagai  persepsi  seseorang  atau  organisasi  atau  pemerintah  yang dipegang oleh orang lain, organisasi, atau pemerintah karena citra seseorang dipengaruhi oleh kata-kata dan tindakannya sendiri, serta oleh wacana dan perilaku orang lain (W. L. Benoit & Brinson,  1999).  Citra  organisasi  atau  pemerintah  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  kata-kata  dan tindakan wakilnya, seperti serta wacana dan perilaku organisasi atau pemerintah lain.
Relatif  sedikit  penelitian  yang  mengeksplorasi  bagaimana  pemerintah  mencoba memperbaiki citra pemerintah ketika beresiko. Zhang dan Benoit (J. Zhang & Benoit, 2004) menyelidiki upaya perbaikan citra oleh Arab Saudi setelah serangan terhadap Amerika pada 9/11.  Sebanyak  15  dari  19  pembajak  adalah  warga  negara  Arab  Saudi.  Pemerintah  Saudi sebagian  besar  mengandalkan  penyangkalan  dan  penguatan  dan  cukup  berhasil  dalam menghadapi  tuduhan  bahwa  mereka  mendukung  terorisme;  itu  kurang  efektif  dalam menangani kekhawatiran bahwa Arab Saudi belum cukup mendukung AS di Irak. Drumheller dan Benoit (Drumheller & Benoit, 2004) meneliti upaya Angkatan Laut AS untuk menangani korban  Jepang  ketika  kapal  selam  USS  Greeneville  bertabrakan  dengan  pukat  ikan,  Ehime Maru.    Analisis  ini  juga  membahas  pentingnya  upaya  diplomatik  dalam  perbaikan  citra, terutama  ketika  masalah  budaya  sedang  dimainkan.  Mortifikasi  digunakan  tetapi  tidak seefektif  yang  seharusnya:  norma-norma  budaya  di  Jepang  menetapkan  bahwa  permintaan maaf harus dilakukan secara langsung kepada keluarga korban.
Berkaitan  dengan  strategi  krisis  kesehatan,  Di  Staso,  dkk  (DiStaso  et  al.,  2015) menilai  strategi  simpati  krisis  mengakibatkan  kepercayaan  dan  reputasi  pasca-krisis  lebih rendah  daripada  informasi stakeholder yang  menerima  pesan  informasi  lebih  mungkin membagikannya, mencari informasi tambahan, dan kembali ke rumah sakit daripada mereka yang  menerima  tanggapan  simpati  atau  permintaan  maaf.  Praktisi  hubungan  masyarakat harus  menghindari  memposting  postingan  simpatik  selama  krisis  kesehatan  karena  mereka dapat  lebih  merusak  citra  organisasi  yang  terkena  dampak.  Sebaliknya,  melakukan pendekatan  proaktif  dengan  memposting  pesan  informatif  dapat  terbukti  lebih menguntungkan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
Joanne E Hale, dkk (Hale et al., 2005)  menguji tantangan komunikasi  yang dialami oleh para pembuat keputusan selama tahap respons manajemen krisis. Respons mungkin yang paling  kritis  dari  tiga  tahap  (pencegahan,  tanggapan,  pemulihan)  yang  diidentifikasi  dalam literatur  penelitian  krisis.  Respons  adalah  titik  dimana  manajer  krisis  membuat  keputusan yang  dapat  menyelamatkan  nyawa  dan  mengurangi  dampak  krisis.  Tindakan  pada  titik  ini juga secara signifikan mempengaruhi opini publik tentang krisis dan penanganan organisasi terhadap  peristiwa  tersebut.  Hasil  analisis  ini  adalah  identifikasi  dan  eksplorasi  empat langkah respons krisis: observasi, interpretasi, pilihan, dan penyebaran.
Zhang  dan  Benoit  (E.  Zhang  &  Benoit,  2009)  menganalisis  wacana  perbaikan  citra oleh  Menteri  Kesehatan  Tiongkok  Zhang  Wenkang  tentang  virus  SARS.  Menteri  itu menghadapi  beberapa  tuduhan:  wabah  SARS  terus  bertambah,  pemerintah  Cina  telah menutupi parahnya masalah ini, pemerintah juga mengabaikan orang Taiwan yang menderita SARS,  dan  Kementerian  Kesehatan  memberikan  informasi  yang  tidak  tepat  waktu  atau akurat.  Dia  menggunakan  beberapa  strategi  perbaikan  citra  antara  lain  penolakan, defeasibility , memperkuat, minimisasi, diferensiasi, penuduh serangan, dan tindakan korektif. Namun,  pesannya  kontradiktif  dan  tampaknya  terkait  dengan  informasi  palsu,  sehingga usahanya tidak berhasil dan ia dilucuti dari kantornya.
Argenti  berpendapat  dalam  krisis  yang  bergerak  cepat,  penting  bagi  para  pemimpin untuk  berkomunikasi  dengan  konstituensi  utama  mereka,  sejak  awal,  sering,  dan  dengan empati, kejujuran, dan transparansi - bahkan ketika pemimpin tidak memiliki semua jawaban. Mulailah  dengan  menyusun  tim  komunikasi  terpusat.  Meskipun  komunikasi  desentralisasi mungkin diinginkan dalam organisasi besar, dan kompleks, namun dalam situasi darurat atau bergerak  cepat,  diperlukan  tim  komunikasi  krisis  yang  terdiri  dari  para  pemimpin  kunci. Dengan  corona  virus,  kita  melihat  ini  terjadi  disemua  tingkatan:  Presiden  Trump  menunjuk Wakil  Presiden  Pence  untuk  memimpin  upaya  nasional  mengatasi  COVID-19.  (Argenti, 2020).  Di  Indonesia  Presiden  Jokowi  membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan COVID-19  melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 (Kominfo, 2020b).
Pemerintah  AS  telah  memberikan  informasi  yang  serampangan  dan  kontradiktif (Lopez 2020), mempengaruhi kepercayaan dan reaksi publik (Sanders 2020). Presiden Trump telah beberapa kali menentang ahli kesehatan masyarakatnya sendiri, menabur kebingungan tentang tingkat keparahan dan karakteristik virus (Abadi et al. 2020).  Pemerintah juga dapat menimbulkan  kontroversi  dengan  terlibat  dalam  spekulasi.  Pemerintah  dapat  menciptakan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
kebingungan  dan  kebingungan  melalui  spekulasi  dan  penyebaran  informasi  palsu.  Sebagai contoh,  Presiden  Trump  memuji  potensi  obat  klorokuin  untuk  melawan  virus  corona  baru. Seperti  dilaporkan  di  CNN,  "Pejabat  kesehatan  di  Nigeria  telah  mengeluarkan  peringatan tentang  klorokuin  setelah  mereka  mengatakan  tiga  orang  di  negara  itu  overdosis  pada  obat itu,  setelah  komentar  Presiden  Trump  tentang  menggunakannya  untuk  mengobati coronavirus" (Busari dan Adebayo 2020).

## Wacana Perbaikan Citra
Wacana  perbaikan  citra  adalah  pesan  persuasif  atau  sekelompok  pesan  yang merespons serangan atau kecurigaan yang mendorong sikap negatif tentang sumber perbaikan citra (W.  L. Benoit, 1997). Seperti  yang baru saja disebutkan, ancaman terhadap suatu citra memiliki dua komponen: menyalahkan dan menyinggung (Pomerantz, 1978). Dua elemen ini sesuai  dengan  konsep  Fishbein  dan  Ajzen  (Fishbein  &  Ajzen,  2010)  tentang  keyakinan (menyalahkan)  dan  nilai-nilai  ( offensiveness )  seseorang  dapat  menanggapi  serangan  (atau kecurigaan) dengan menolak atau mengurangi tanggung jawab (mengubah keyakinan tentang kesalahan) atau mengurangi serangan (mengubah nilai). Dimungkinkan juga untuk mengakui kesalahan  dan  meminta  maaf;  seseorang  juga  dapat  mengusulkan  untuk  memperbaiki masalah  atau  mencegahnya  terjadi  lagi.  Pendekatan-pendekatan  ini  dapat  ditempuh  dengan pesan  persuasif  yang  menciptakan  atau  mengubah  keyakinan  atau  nilai-nilai  audiens  (atau persepsi mereka tentang kesalahan dan penyerangan).
Memahami  bahwa  ancaman  terhadap  citra  seseorang  terdiri  dari  kesalahan (kepercayaan)  dan  ofensif  (nilai)  berarti  bahwa  kita  dapat  menggunakan  teori  tindakan beralasan Fishbein dan Ajzen untuk mengembangkan gagasan untuk membujuk audiens atau memperbaiki  citra  seseorang.  Dimulai  dengan  gagasan  bahwa  suatu  sikap  didasarkan  pada pasangan  nilai  /  keyakinan  yang  menonjol.  Benoit  dan  Benoit  (W.  Benoit  &  Benoit,  2008) menawarkan  enam  saran  untuk  meningkatkan  sikap  berdasarkan  pada  teori  ini  yakni    (1) Memperkuat  keyakinan  yang  terkait  dengan  sikap  yang  menguntungkan.  (2).  Memperkuat nilai  yang  terkait  dengan  sikap  yang  menguntungkan.  (3).  Melemahkan  keyakinan  yang terkait dengan sikap  yang tidak menguntungkan. (4). Melemahkan nilai yang terkait dengan sikap yang tidak menguntungkan. (5). Ciptakan sikap baru yang menyenangkan. (6) Ingatkan hadirin tentang sikap positif yang dilupakan.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
Teori  pemulihan  citra  Benoit  (W.  L.  Benoit,  1995)  diterapkan  untuk  menganalisis strategi  pesan  kampanye.  Teori  ini  berpendapat  bahwa  ada  lima  opsi  umum  yang  tersedia untuk  pertahanan  diri:  penolakan,  menghindari  tanggung  jawab,  mengurangi  pelanggaran, tindakan  korektif,  dan  malu/aib/kedermawan.  Benoit  mencatat,  setidaknya  ada  lima  strategi dasar  di  dalam image  restoration  theory ini,  yaitu: Pertama , Denial  atau  penyangkalan. Strategi seperti bisa dilihat di kalangan politisi, yang sering melakukan penyangkalan (simple denial) .  Ada  pula  yang  mengalihkan  kesalahan  kepada  orang  lain  ( shifting  the  blame). Kedua , Evading  of  Responsibility .  Strategi  ini  adalah  menghindari  tanggungjawab  atas pekerjaan  atau  tindakannya,  tujuannya  untuk  mengurangi  tanggungjawab  atas  konsekuensi tindakannya (kesalahan) tersebut. Dalam strategi kedua ini, ada beberapa langkah  yang bisa ditempuh  seperti Provocation (pengakuan  bahwa  hal  tersebut  dilakukan  karena  terpancing oleh  suatu  hal), Defeasibility (pengakuan  bahwa  hal  tersebut  dilakukan  karena  kekurangan informasi  dan  kemampuan  yang  cukup), Accident (pengakuan  bahwa  semua  hal  terjadi karena karena tidak terduga), Good Intention (pengakuan bahwa semuanya berawal dari niat yang baik, sama sekali tidak ada maksud untuk membuat kesalahan).
Ketiga , Reducing  Offensiveness  of  Event .  Dalam  strategi  ini,  dikondisikan  bahwa pihak  yang  melakukan  kesalahan  pantas  diberikan  keringanan.  Caranya  adalah  dengan mengutip  tindakan-tindakan  positif  yang  sudah  dilakukan  di  masa  lalu  dan  bisa  diterima publik  dengan  baik (Bolstering) .  Bisa  juga  melakukan  upaya-upaya  yang  bisa  mengurangi perasaan  negatif  dengan  cara-cara  persuasi  kepada  publik,  sekaligus  meyakinkan  publik bahwa  yang  terjadi  tidaklah  seburuk  seperti  yang  dipikirkan,  dipersepsikan,  atau  yang terjadi (minimization) . Cara  yang lainnya adalah  dengan membuat perbedaan perlakuan  atas kesalahan  yang dilakukan dengan  yang dilakukan orang lain  yang juga melakukan hal  yang sama ( differensiasi ).  Bisa  juga  dengan  membandingkan  suatu  kejadian  tetapi  dalam  konteks yang  berbeda (trancendence) .  Ada  juga attack  accuser , yaitu  menyerang  kredibilitas  yang menuduh,  dengan  mempertanyakan  kompetensi  dan  hal  lainnya,  dan  perhatian  publik  pun berpindah  ke  penuduh. Compensation ,  adalah  memberikan  ganti  rugi  sebaggai  bentuk tanggungjawab  atau  menebus  kesalahan  yang  terjadi,  sehingga  perbuatan  diampuni  dan reputasi balik menjadi baik.
Keempat , Corrective  Action .  Strategi  ini  dilakukan  dengan  cara  menjanjikan  bahwa tindakan (kesalahan) yang terjadi akan diperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Dengan janji- janji  yang  meyakinkan,  diharapkan  citra  positifnya  kembali  lagi. Kelima , Mortification .
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
Strategi  ini  sangat  elegan,  yaitu  mengakui  kesalahan,  dan  dengan  jelas  meminta pengampunan atas tindakan yang dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan metode kritik retoris,  yang membantu memahami bagaimana orang  menggunakan  simbol  untuk  saling  mempengaruhi.  Kritik  retoris  bukan  sebagai masalah  kritis  atau  menyerang  retorika,  melainkan  sebagai  proses  analisis,  interpretasi,  dan evaluasi penggunaan bahasa persuasif.(Campbell & Burkholder, 1997).  Kritik retoris adalah "proses sistematis untuk  menerangi dan mengevaluasi" pesan persuasif (Andrews  & Terrill, 1998).  Tidak  seperti  analisis  isi,  kritik  retoris  meneliti  hubungan  konteks  dan  pesan.  Kritik retoris  juga  dapat  membuat  penilaian  tentang  pentingnya  unsur-unsur  pesan  sebagai  gestalt yang  menganggap  tidak  hanya  frekuensi  sederhana  tetapi  juga  menonjol  seperti  yang ditunjukkan oleh penempatan, pengembangan, dan hubungan ide dalam pesan persuasif.
Sumber data dalam penelitian ini adalah konten youtube Mata Najwa tanggal 24 April 2020  yang  memuat  wawancara  khusus  dengan  Presiden  Jokowi  dengan  judul  Jokowi  Diuji Pandemi.  Pertama  kami  mengidentifikasi  tuduhan  yang  secara  langsung  disampaikan  atau ditanyakan oleh Najwa Shihab dalam acara tersebut, kemudian kami mengidentifikasi strategi pesan yang digunakan dalam menjawab tuduhan terhadap pemerintah terkait dengan COVID- 19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum strategi pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam dialog dengan Najwa Shihab tanggal 21 April 2020 menjawab  beberapa kritikan  yang disampaikan publik terkait  penanganan  COVID-19  di  Indonesia.  Dialog  ini  dibagi  ke  dalam  lima  bagian  yang menjawab  berbagai  tuduhan  yang  dialamatkan  kepada  pemerintah.  Tuduhan  dan  strategi pemulihan  citra  pemerintah  yang  disampaikan  Jokowi  dalam  dialog  tersebut,  dapat  dilihat dalam tabel berikut:
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
Tabel 1  Kritikan dan Strategi Pemulihan Citra Jokowi Berdasarkan Teori Restorasi Citra Benoit
Tuduhan/Kritikan Stategi Pemerintah tidak Transparan Penyangkalan, serang penuduh, niat baik. Lamban Tangani COVID 19 Diferensiasi, Defeasibility PSBB Tidak Tegas Diferensiasi, Penyangkalan, Niat Baik Kebijakan Tidak Sinkron Difeasibility,  tindakan  perbaikan,  diferensiasi, memperkuat, provokasi Larangan Mudik Tidak Tegas  Diferensiasi, Penyangkalan Pra Kerja Bermasalah Kecelakan, Niat baik
Analisis retoris dibagi menjadi beberapa bagian  untuk setiap tuduhan dan tanggapan Jokowi menjadi strategi tipologi teori restorasi citra Benoit.

## Tuduhan 1: Pemerintah tidak transparan soal data COVID-19

## Penyangkalan
Pemerintah  menyangkal  tuduhan  bahwa  pemerintah  tidak  transparan  soal  data COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa semua data yang diumumkan pemerintah adalah  konsolidasi  dari  data  daerah  mulai  dari  kabupaten,  kota  dan  provinsi.  Kalau  ingin melihat silahkan dilihat langsung dari data-data di daerah. “ Misalnya daerah A, a.covid.go.id, b.corona.go.id  mereka  punya  semua  kok .”  Jokowi  menyampaikan  perlunya  kehati-hatian pemerintah  dalam  menyampaikan  informasi  ke  lapangan.  Menurutnya,  informasi  yang disampaikan tidak boleh membuat masyarakat panik. (Shihab, 2020d)
Sebelumnya  Jokowi  sempat  menyatakan,  transparansi  data  terkait  virus  Corona mengandung  akibat  buruk  karena  bisa  menimbulkan  kepanikan  warga.  Kini,  Jokowi  menilai  data Corona  perlu  dibuka  ke  publik. Sebetulnya  dulu  pihaknya  inginnya  menyampaikan,  tapi  juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh.(detikcom, 2020). “ Karena kalau panik sistem kesehatan nasional kita tidak mampu  menangani  itu  karena  semua  orang  akan  berbondong-bondong  minta  diperiksa  ke rumah  sakit.”  “Saya  sampaikan  transparan  supaya  semua  orang  mengerti.  Tes  uji  secara massif, pelacakan yang progresif, isolasi yang ketat .” (Shihab, 2020d)

## Serang Penuduh
Jokowi  juga  menjawab  tudingan  IDI  dengan  meminta  IDI  membuka  saja  data kematian  jika  IDI  memang  memiliki  data  itu.  Sampaikan  aja  ke  Gugus  Tugas,  Kemenkes yang  seribu  itu  ada  dimana,  karena  sekarang  ini  kalau  sakit  gejala  demam,  batuk,  pasti protokol  kesehatannya  membungkus  yang  meninggal  itu  dengan  protokol  COVID.  “ Tapi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
tidak  disampaikan  ke  publik  yang  justru  memperkeruh.  Posisi  yang  sekarang  bukan  posisi yang mudah. Sampaikan saja datanya, kalau datanya pasti dimasukkan ke dalam konsolidasi data yang ada .” (Shihab, 2020d)
Di  samping  itu  Jokowi  juga  mempertanyakan  di  bagian  mana  pemerintah  tidak transparan  soal  data  COVID-19.  “ Yang  tidak  terbuka  di  sebelah  mana?  Data  itu  kita konsolidasi dari kabupaten, kota, provinsi, mereka punya semua. Apa  yang tidak terbuka, ` Dulu dia meminta data terkait COVID disampaikan secara hati-hati karena tidak ingin terjadi kepanikan.  Karena  jika  terjadi  kepanikan  maka  sistem  kesehatan  nasional  tidak  mampu menangangi hal itu karena akan banyak warga yang ke rumah sakit minta diperiksa. Menurut Jokowi  transparansi  diperlukan  agar  semua  orang  mengerti  dan  bisa  menjaga  bisa memproteksi lingkungannya, siapa yang terkena sehingga memahami tindakan apa yang akan dilakukan.  “ Jadi  perlu  dilakukan  tes  uji  secara  massif,  pelacakan  yang  agresif,  dan  isolasi yang ketat, jadi data yang transparan berhubungan dengan hal itu .”(Shihab, 2020d)

## Tuduhan 2: Lamban Tangani COVID-19
Dalam  wawancara  dengan  Presiden  Jokowi,  Najwa  Shibab  menanyankan  soal  ada anggapan bahwa pemerintah lamban menangani COVID-19, dan juga tuduhan bahwa aparat pemerintah  menganggap  bahwa  virus  ini  hanya  flu  biasa.  Menjawab  hal  ini  Jokowi menggunakan strategi sebagai berikut:

## Diferensiasi
Presiden  Jokowi  mengatakan  bahwa  virus  ini  adalah  virus  yang  berbahaya.  Namun demikian  virus  ini  bisa  dicegah  dan  dihindari.  Kuncinya  ada  pada  kedisplinan  warga masyarakat  untuk  menjaga  jarak,  memakai  masker,  dan  mencuci  tangan  serta  menghindari kerumunan.  Menurut  Jokowi  pihaknya  tidak  ingin  membuat  keputusan  yang  terkesan mendadak  atau grusa-grusu yang  bukan  menyelesaikan  masalah  tapi  justru  menimbulkan masalah baru.
Ini  virus  yang  sangat  berbahaya,  tapi  bisa  dicegah  dan  dihindari.  Tapi  kita  tidak ingin membuat kebijakan dengan cara grusa-grusu.  Yang ini dinilai oleh publik itu mungkin  lamban  di  situ.  Membuat  publik  tenang  itu  tidak  dilihat  sebagai  sebuah keputusan. Itu sebuah keputusan. Membuat publik tidak panik. Itu keputusan. Itu tidak dilihat sebagai keputusan. Agak berbedanya di situ .(Shihab, 2020b)
Jokowi menyampaikan dulu lab yang dimilki Indonesia diragukan tidak bisa tes PCR padahal  pihaknya  sudah  menguji  berulang  kali  dan  bisa.  “ Kita  uji  bolak-balik  bisa.  Sampai
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
sekarang  tidak  ada  masalah.  Permasalahan  PCR,  APD,  masker,  ada  213  negara  yang terpapar memperebutkan ini .”(Shihab, 2020b)

## Defeasibility
Di  awal  wawancara  Jokowi  menegaskan  pihaknya  mengutamakan  penangangan kesehatan daripada sektor lainnya. Meski diakui bahwa sektor lain seperti ekonomi juga ikut menjadi perhatian pemerintah. Terkait dengan kinerja kinerja Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto  yang dinilai publik tidak maksimal, Jokowi memahaminya, namun demikian dia melihat Terawan sudah bekerja keras untuk menangani wabah ini.
Tidak  ada  yang  sempurna.  Kalau  ada  yang  kecewa  itu  wajar.  Setiap  pekerjaan  ada yang  menilai.  Setiap  keputusan  ada  resikonya.  Yang  ditangani  Menkes  itu  bukan hanya COVID-19. Ada juga demam berdarah yang baru ramai di beberapa provinsi dan  penyakit-penyakit  lainnya.  Dan  saya  melihat  dr  Terawan  bekerja  sangat keras .(Shihab, 2020b)

## Tuduhan 3: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tidak Tegas

## Diferensiasi
Jokowi  tak  bisa  memungkiri  bahwa  setelah  diberlakukan  PSBB  di  beberapa  daerah,  pasar, jalan  dan  beberapa  fasilitas  umum  masih  ramai.  Sebaliknya,  ia  menggunakan  diferensiasi  untuk menanggapi tuduhan ini.
Saya melihat di lapangan pasar masih ramai. Kemudian saya kemarin baru muter di Jakarta  bagian  utara  terminal  masih  ramai,  kemudian  di  Bogor  saya  melihat  juga mirip-mirip  sama.  Artinya  apa,  ya  sebetulnya  aktivitas,  mobilitas  itu  yang  harus dikurangi. Tetapi aktivitas bisa dilakukan tetapi jaga jarak. Penting sekali jaga jarak, yang namanya pakai masker itu sangat penting, jauhi kerumunan penting sekali, dan setiap kegiatan apapaun habis itu cuci tangan itu penting . (Shihab, 2020b)

## Memperkuat
Ketika ditanya Najwa apakah dengan kondisi kedisipinan warga menerapkan protokol kesehatan  yang  tidak  maksimal  selama  ini,  pemerintah  akan  memberlakukan  sanksi  tegas berupa  hukuman  atau  denda,  Jokowi menggunakan  strategi  memperkuat  pesan  sebelumnya. “ Instrumen  di  lapangan  yang  kita  gunakan  TNI  dan  Polri,  awal-awal  menegur,  dalam transisi,  memberi  tahu,  tetapi  jika  dianggap  belum  cukup  ya  mungkin  ada  step berikutnya .”(Shihab,  2020b).  Saat  ditanya  apakah  nanti  bisa  berwujud  sanksi  tegas  dari pemerintah. Jokowi memberikan jawaban untuk memperkuat jawaban sebelumnya. “ Ya kalau nanti  dalam  sosialisasi  sudah  cukup  dan  di  lapangan  belum  ada  perbaikan  bisa  saja  kita masuk ke sana .”(Shihab, 2020b)
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97

## Niat Baik
Ketika  ditanya  Najwa  tentang  warga  yang  melanggar  kebijakan  PSBB  karena  butuh untuk biaya hidup sehingga mengabaikan protokol kesehatan, Jokowi memakai strategi niat baik  dalam  menjawab  hal  tersebut.  “ Ya  itu  memang  pilihan-pilihan  semua  tidak  enak.  Dan kita  menyadari  di  luar  itu  masih  banyak  buruh  harian,  pekerja  harian,  dan  ini  menjadi kalkulasi  kita  jangan  sampai  kita  ingin  menyelesaikan  masalah  malah  muncul  masalah baru .”(Shihab, 2020b)

## Penyangkalan
Saat  ditanya  mengapa  pemerintah  tidak  mengambil  kebijakan  karantina  wilayah seperti  yang  tertuang  di  dalam  undang-undang  atau  disarankan  beberapa  pihak,  apakah karena  pemerintah  tidak  cukup  uang  untu  melaksanakan  kebijakan  itu,  Jokowi  menjawab dengan strategi penyangkalan.
Karantina Wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artrinya masyarakat hanya diam di rumah. Bus berhenti, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, MRT berhenti hanya di rumah. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung lebih kurang 550 miliar per hari. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Bukan masalah budget, kita kan juga belajar dari  negara-negera  lain,  apakah  lockdown  berhasil  menyelesaikan  masalah,  kan tidak?  Coba  tunjukkan  negara  mana  yang  berhasil  melakukan  lockdown  dan  bisa menghentikan masalah ini, gak ada menurut saya .(Shihab, 2020b)
Jokowi  mengaku  setiap  hari  selalu  ada  briefing  kertas  memuat  negara-negara  yang terinfeksi  COVID-19.    Jokowi  menilai  dalam  memutuskan  sesuatu  setiap  negara-negara berbeda.  Karena  negara-negara  itu  berbeda  tingkat  kedisiplinan  berbeda,  kemampuan  fiscal yang berbeda.  “Jadi gak bisa suruh niru-niru negara-negara lain. Sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti untuk menyelesaikan masalah ini.”(Shihab, 2020b)
Namun demikian Jokowi kemudian juga menyampaikan bahwa disiplin warga dalam menjalankan  protokol  kesehatan  menjadi  kunci  menyelesaikan  masalah  ini.  “ Ya  oleh  sebab itu  saya  sampaikan,  tingkat  kedisiplinan  itu  sangat  menentukan.  Kalau  kita  melakukan  ini dengan  disiplin  yang  kuat,  itu  yang  akan  mengurangi  dan  bisa  menyelesaikan  masalah  ini dengan segera .”(Shihab, 2020b)

## Tuduhan 4: Kebijakan Tidak Sinkron
Salah  satu  persoalan  yang  disorot  Najwa  Shihab  dalam  wawancara  dengan  Jokowi  juga adalah  tidak  sinkronnya  peraturan  yang  disusun  kementerian  satu  dengan  yang  lain  serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengenai hal ini Presiden Jokowi menjawab dengan strategi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97

## Defeasibility
Presiden  Jokowi  menjawab  dengan  mengakui  bahwa  kinerja  kementeriannya  masih perlu diperbaiki terutama terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19.
Ya  tidak  ada  hal  yang  sempurna.  Saya  kira  yang  selalu  saya  evaluasi  mana  yang kurang saya perintahkan untuk selalu diperbaiki. Plus minusnya mana yang baik itu yang  dipakai.  Pemerintah  tidak  bisa  bekerja  sendirian.  Pemerintah  pusat  tidak bekerja sendirian. Harus melibatkan provinsi, kabupaten/kota, tidak mungkin bekerja sendirian .”(Shihab, 2020b)

## Tindakan Perbaikan
Ketika  terjadi  perbedaan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  dan  Peraturan  Menteri Perhubungan soal larangan ojek online beroperasi di masa PSBB di Jakarta. Jokowi mengaku melakukan tindakan perbaikan dengan mengundang kedua menteri untuk diminta klarifikasi.
Saya  undang,  Menteri  saya  undang  dan  disampaikan  kenapa  dibolehkan  oleh Kementerian  Perhubungan.  Menteri  menyampaikan  pada  saya  wong  tidak  dilarang pun  mereka  sudah  sepi  penumpang.  Kalau  dilarang  nanti  jadi  masalah  yang  baru. Tapi  ada  yang  melihat  dari  sudut  kesehatan  ada  yang  melihat  dari  sudut  ekonomi sehinga perlu disinkronkan .”(Shihab, 2020b)

## Diferensiasi
Najwa Shihab juga memberikan pertanyaan untuk mendalami ke arah mana kebijakan pemerintah  dalam  penanganan  COVID-19  apakah  prioritasnya  kesehatan  atau  ekonomi. Menjawab  hal  tersebut  Jokowi  menyampaikan  bahwa  yang  diutamakan  adalah  kesehatan, tetapi  antara  kesehatan  dan  ekonomi  ada  relevansinya  sehingga  tidak  mungkin  dihilangkan salah satunya.
“ Hanya  yang  didahulukan  yang  mana.  Oleh  sebab  itu  kesehatan  adalah  yang diutamakan  tetapi  ini  berhubungan.  Coba  saya  berikan  contoh.  Kalau  ekonomi  gak baik,  atau  yang  lebih  buruk  lagi  masyarakat  tidak  makan,  maka  imunitas  menjadi lemah,  virusnya  gampang  sekali  masuk.  Ini  berhubungan  ada  relevansi.  Gak  bisa ditinggalkan gak bisa .”(Shihab, 2020b)
Saat ditanya Najwa meski kedua aspek kesehatan dan ekonomi penting ada keputusan yang  harus  diambil,  Jokowi  menjawab  bahwa  dalam  penanganan  kasus  COVID-19 pemerintah  tidak  punya  pilihan  yang  tidak  beresiko.  “ Ya  itu  pilihan-pilihan  yang  diambil buruk  semua.  Kalau  ada  pilihan  yang  baik  dan  buruk  bisa  dipilih.  Gak  akan  memuaskan semua orang karena pilihannya buruk-buruk semua .”(Shihab, 2020b)
Jokowi  juga  mengakui  bahwa  kabinetnya  masih  berpikir  sektoral.  Namun  demikian dia juga memaklumi karena memang didesak oleh sektornya masing-masing.
“ Saya  melihat  memang  masih  sektoral.  Setiap  kementerian  pasti  akan  melihat kepentingan  sektornya  masing-masing.  Itu  yang  terus  saya  tekankan  agar  ini  satu
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97
bahasa.  Utamakan  kesehatan  dulu.  Tapi  dalam  prakteknya  mereka  didesak  oleh sektornya  masing-masing  yang  menunjukkan  bahwa  sektor  ini  kalau  tidak  diberikan perhatian  akan  memberikan  dampak  ini  dampak  ini.    Sehingga  menteri  kadang- kadang atau daerah pun kadang juga berbeda itu karena suaranya itu di lapangan itu berbeda .” (Shihab, 2020a)

## Memperkuat
Jokowi  memakai  strategi  memperkuat  saat  ditanya  Najwa  bahwa  komando  ada  di tangan presiden dalam penanganan COVID-19.
“Ya selalu, selalu kalau ada masalah di lapangan seperti itu, langsung detik itu juga saya panggil. Kalau alasannya masuk akal dan alasannya memang untuk kepentingan rakyat  banyak  ya  saya  putuskan.  Tetapi  memang  sering  kita  diberikan  pilihan  yang buruk-buruk  semuanya.    Sehingga  yang  diputuskan  manapun  celah  untuk mendapatkan resiko dari pihak lain atau sektor yang lain pasti ada .”(Shihab, 2020b)

## Provokasi
Terkait  dengan  kebijakan  Menteri  Perhubungan  yang  tetap  mengoperasikan  Kereta Rel  Listrik  (KRL)  selama  masa  pandemi,  sementara  surat  dari  Kepala  Daerah  Jabodetabek meminta  dihentikan  sementara  karena  menimbulkan  kerumunan  dan  berpotensi  menjadi klaster  penyebaran  COVID-19,  Jokowi  menggunakan  strategi  provokasi  atau  pengakuan bahwa  hal  tersebut  dilakukan  karena  terpancing  oleh  suatu  hal.  Jokowi  mengatakan  jika daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu pihaknya akan menghentikan KRL.  “ Artinya pekerja harian, buruh-buruh harian, pedagang asongan yang  mendapatkan  nafkah  dari  naik  KRL  karena  naik  KRL  itu  ditanggung  oleh  mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik saya hentikan .” (Shihab, 2020a)
Najwa  menanyakan  artinya  tanggung  jawab  ada  di  pemerintah  daerah.  Jokowi menjawab karena daerah yang meminta maka mereka yang harus bertanggung jawab.
“ Karena kan mereka meminta. Mestinya disiapkan bantalan sosial, jaring pengaman sosialnya  disiapkan  dulu.  Jangan  hanya  meminta  dihentikan  kemudian  ya  sudah masyarakat disuruh cari sendiri-sendiri gak bisa seperti itu, itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah kebijakannya, tidak bukan itu, ndak apa-apa. Siapkan dulu bantalan sosial  untuk  mereka  atau  kalau  tidak  ada  bus  siapkan  bus,  siapkan  bus,  agar  tidak berdesakan, Tapi busnya diisi separoh saja sehingga ada phisycal distancing di situ. Sehingga ini memberikan solusi. Kalau kebijakan tidak memberikan solusi, itu akan memunculkan masalah baru .”(Shihab, 2020b)
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## Tuduhan 5:  Larangan Mudik Tidak Tegas

## Diferensiasi
Mengenai  larangan  mudik.  Jokowi  juga  memberikan  jawaban  yang  bernada diferensiasi.  Dia  mengakui  bahwa  ada  pro  kontra  di  kabinetnya  mengenai  kebijakan  mudik tahun 2020.
“ Semua  kementerian  pro  dan  kontra.  Ada  yang  setuju  ada  yang  tidak  setuju.  Tetapi saya  sampaikan  suatu  saat  akan  saya  larang.  Karena  kita  tahu  bahwa  yang  ingin mudik masih menyangkut orang yang jutaan ada 34 persen yang masih ingin mudik. Ini angka yang tinggi sekali .” (Shihab, 2020a)
Ketika  ditanya  kenapa  tidak  dilarang  saja  secara  langsung  oleh  pemerintah,  Jokowi menyatakan bahwa pihaknya menilai harus ada masa transisi.
“Ya  kita  kan  kemarin  memakai  ada  transisinya.  Sehingga  jangan  sampai meninmbulkan  shock  dan  justru  memunculkan  masalah  baru.  Rame-rame  nanti  ke stasiun, bandara, ke terminal. Yang terjadi justru terjadi penumpukan orang di suatu tempat,  yang  itu  justru  tidak  menyelesaikan  masaah  tetapi  memunculkan  masalah baru penularan yang nanti akan menyebar .”(Shihab, 2020a)

## Penyangkalan
Saat  Jokowi  ditanya  oleh  Najwa  bahwa  masalah  yang  ditakutkan  akan  terjadi gelombang  orang  yang  mudik  dalam  jumlah  besar  sudah  terjadi  berdasarkan  data Kementerian Perhubungan sudah hampir 1 juta orang atau sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan tersebar di daerah. Jokowi menyangkal bahwa itu adalah kegiatan mudik. “ Kalau itu  bukan  mudik,  itu  pulang  kampung.  Di  sini  sudah  tidak  bekerja,  anak  istrinya  ada  di kampung. Kalau mudik itu ya di hari lebarannya .(Shihab, 2020a)”
Jokowi  menyatakan  daripada  tinggal  di  Jakarta  tidak  bekerja  lebih  baik  mereka pulang kampung.
“Coba dilihat di lapangan di Jakarta mereka menyewa ruang 3x4 di sini isinya 9- 8 orang. Mereka di sini tidak bekerja, lebih berbahaya mana, di sini dihuni 9-8 orang. Atau pulang ke kampung tapi di sana juga disiapkan isolasi dulu oleh desa saya kira sekarang  semua  desa  sudah  menyiapkan  isolasi  ini.  Lebih  bahaya  mana?  Saya  kira kita  harus  melihat  lebih  detail  lapangannya  lebih  detail  angka-angkanya .”(Shihab, 2020a)
Jokowi  mengatakan  pihaknya  melakukan  pelarangan  mudik  secara  bertahap  untuk menghindari  kerumunan  di  bandara,  terminal,  stasiun  kereta  api,  dan  pelabuhan.  “ Tahapan pertama, ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN dilarang mudik. Nah ini kan tinggal pada suatu titik kita juga akan melarang semua masyarakat sama tidak mudik .”(Shihab, 2020a)
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## Tuduhan 6: Kartu Pra Kerja Bermasalah

## Kecelakaan
Najwa menyinggung beberapa masalah yang berkaitan dengan Kartu Pra Kerja salah satunya  adalah  bahwa  warga  masyarakat  saat  ini  tidak  butuh  pelatihan  sebagaimana  yang dilakukan dalam program Kartu Pra Kerja, tetapi butuh uang untuk makan. Menanggapi hal ini  Jokowi  memakai  strategi  melakukan  penghindaran  tanggungjawab  atas  pekerjaan  atau tindakannya,  tujuannya  tentu  juga  untuk  mengurangi  tanggungjawab  atas  konsekuensi tindakannya  (kesalahan)  tersebut.  Adapun  bagian  dari  pengurangan  tanggung  jawab  yang digunakan  adalah accident yakni  pengakuan  bahwa  semua  hal  terjadi  karena  karena  tidak terduga.
“Ya  memang  awal  Kartu  Pra  Kerja  untuk  pelatihan.  Kita    memang  menyiapkan pelatihan  mengenai  teknisi  coding,  programming,  pelatihan  barista,  pelatihan  cheff, tapi  ada  kondisi  ekstraordinary  maka  desainnya  diubah  total  karena  sebenarnya harusnya  pelatihan  barista  harus  ketemu,  tetapi  kemudian  diubah  total  menjadi online .”(Shihab, 2020c)
Jokowi  menyatakan  bahwa  memang  program  Kartu  Pra  Kerja  sudah  diubah  dari murni  training  tetapi  ini  sudah  semi  bansos,  sehingga  600  ribu  selama  4  bulan  itu  semi bansos.  Terutama  korban  PHK,  hampir  80-90  persen  yang  ikut  program  ini  adalah  korban PHK.(Shihab, 2020c)

## Niat Baik
Terkait  dengan  dana  pelatihan  yang  mencapai  1  juta  rupiah.  Jokowi  menilai  bahwa ada  1  juta  untuk  pelatihan.  Itu  bukan  itu,  ini  adalah  program  yang  terbuka,  semua  artinya semua perusahaan bisa menawarkan pelatihan online.
“Biayanya juga tidak semua 1 juta. Ada yang 180 ribu, ada yang 800 ribu ada yang 200  ribu  juga  ada  tinggal  memilih  kok  tergantung  pelatihan  yang  diinginkan. Misalnya  ada  perusahaan  A  menawarkan  pelatihan  di  situ  belum  tentu  dipilih  oleh pengguna atau peserta Pra Kerja.” (Shihab, 2020c)

## Implikasi
Penanganan  pandemi virus  corona yang  dilakukan  pemerintahan  Presiden Joko Widodo  mendapatkan  sentimen  negatif  dari netizen.  Hal  itu  berdasarkan  analisis  terbaru Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef) .  Sebagian  besar  responden memiliki  sentimen  negatif,  mulai  dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  pembebasan narapidana,  larangan  mudik  dan  sebagainya. K ebijakan  mengenai  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  mendapatkan  sentimen  negatif  79  persen,  pembebasan  napi  46 persen,  ketidaktegasan  larangan  mudik  54  persen,  jaring  pengaman  sosial  56  persen,  kartu
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
prakerja 81 persen, dan pengangguran akibat COVID-19 sebesar 84 persen.  Hanya kebijakan pembebasan tarif listrik yang mendapatkan sentimen positif yakni sebesar 94 persen. Presiden Jokowi menempati posisi teratas paling banyak diperbincangkan yakni 22.574 perbincangan dengan sentimen negatif 68 persen.(CNN Indonesia, 2020b)
Meskipun jajak pendapat tidak berusaha untuk memastikan penyebab penurunan citra ini, tuduhan  yang digambarkan di atas berkontribusi pada masalah citra pemerintah. Karena itu, kami berpendapat bahwa citra pemerintah mengalami penurunan dari dua tuduhan utama. Pertama,  ia  gagal  mengatasi  sebaran  wabah  COVID-19  karena  warga  terinfeksi  selalu bertambah setiap hari. Kedua, tidak serius dalam mengeksekusi kebijakan yang telah diambil, karena peraturan yang terus berubah dan tumpang tindih satu sama lain.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  disimpulkan  pemerintah  Jokowi  senantiasa  berupaya untuk  memoles  citranya  dengan  menjawab  berbagai  tuduhan  atau  kritik  yang  dilayangkan berbagai pihak terkait dengan penanganan COVID 19 di Indonesia. Tuduhan yang dijawab itu antara  lain  pemerintah  tidak  transparan  terkait  data  COVID-19,  Jokowi  menjawab  dengan strategi penyangkalan, serang penuduh, dan niat baik. Terkait dengan penangangan COVID- 19  yang  dinilai  lamban,  Jokowi  menjawab  dengan  strategi  diferensiasi  dan  defeasibility. Terkait  dengan  kritik  soal  PSBB  tidak  tegas,  Jokowi  menjawab  dengan  memakai  strategi Diferensiasi,  Penyangkalan,  Niat  Baik,  sedangkan  terkait  dengan  kebijakan  yang  tidak sinkron, Jokowi memakai strategi Difeasibility, tindakan perbaikan, diferensiasi, memperkuat, provokasi.  Persoalan  larangan  mudik  yang  tidak  tegas,  Jokowi  menjawab  dengan  strategi diferensisasi  dan  penyangkalan,  sedangkan  tentang  pra  kerja  yang  dianggap  bermasalah, Jokowi menggunakan strategi kecelakaan dan niat baik.
Dari  hal  tersebut  terlihat  bahwa  Jokowi  dalam  perbaikan  citra  pemerintah  cenderung memakai strategi bertahana yakni memperbanyak strategi diferensiasi dan defeasibility, serta niat  baik.  Meski  ada  penyangkalan  tetapi  Jokowi  juga  menghindari  menyerang  para penuduhnya.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 6, No. 1, Januari 2021, hlm 77-97

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews, J. R. ,. Leff, M. C., & Terrill, R. (1998). Reading rhetorical texts: An introduction to criticism . Houghton Mifflin Co.
Argenti, P. A. (2020, March 13). Communicating Through the Coronavirus Crisis. Harvard Business  Review .  https://hbr.org/2020/03/communicating-through-the-coronavirus- crisis
Benoit,  W.,  &  Benoit,  P.  (2008). Persuasive  Messages:  The  Process  of  Influence .  Wiley. https://books.google.co.id/books?id=qafZAAAAMAAJ
Benoit, W. L. (1995). Sears’ repair of its auto service image: Image restoration discourse in the corporate sector. Communication Studies , 46 (1–2), 89–105. https://doi.org/10.1080/10510979509368441
Benoit,  W.  L.  (1997).  Image  repair  discourse  and  crisis  communication. Public  Relations Review , 23 (2), 177–186. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0 Benoit,  W.  L.  (2015). Accounts,  excuses,  and  apologies:  Image  repair  theory  and  research (Second edition). SUNY Press.
Benoit, W. L., & Brinson, S. L. (1999). Queen Elizabeth’s image repair discourse: Insensitive royal  or  compassionate  queen? Public  Relations  Review , 25 (2),  145–156. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80159-3
Bernie,  M.  (2020a). Program  Kartu  Prakerja  Jalan  Terus  Meski  Dikritik  Habis-habisan . tirto.id. https://tirto.id/program-kartu-prakerja-jalan-terus-meski-dikritik-habis- habisan-ePZa
Bernie,  M.  (2020b). Survei  Cyrus  Network:  Penonton  Mata  Najwa  Lampaui  ILC  TvOne . tirto.id.  https://tirto.id/survei-cyrus-network-penonton-mata-najwa-lampaui-ilc-tvone- eEPz
Bramasta, D. B. (2020). IDI Sebut Angka Kematian Terkait Corona di Indonesia Lebih dari 1.000 Kasus Halaman all . KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/112918065/idi-sebut-angka-kematian- terkait-corona-di-indonesia-lebih-dari-1000-kasus
Campbell, K. K., & Burkholder, T. . R. (1997). Critique of contemporary rhetoric (2nd ed.) . Wadsworth.
CNN  Indonesia.  (2020a). Kekacauan  Bansos  Corona,  Masalah  Klasik  Big  Data .  nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan- bansos-corona-masalah-klasik-big-data
CNN Indonesia. (2020b). Netizen Respons Penanganan Covid-19 Pemerintahan Jokowi . teknologi. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200426131139-192- 497384/netizen-respons-penanganan-covid-19-pemerintahan-jokowi
Coombs,  W.  T.,  &  Holladay,  S.  J.  (Eds.).  (2010). The  handbook  of  crisis  communication . Wiley-Blackwell.
COVID-19,  G.  T.  P.  P.  (2020). Peta  Sebaran  |  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan COVID-19 . Covid19.Go.Id. https://covid19.go.id/peta-sebaran detikcom,  T.  (2020). Saat  Jokowi  Tak  Ingin  Dianggap  Tertutup  soal  Data  Corona . detiknews.  https://news.detik.com/berita/d-4984637/saat-jokowi-tak-ingin-dianggap- tertutup-soal-data-corona
DiStaso, M. W., Vafeiadis, M., & Amaral, C. (2015). Managing a health crisis on Facebook: How the response strategies of apology, sympathy, and information influence public relations. Public Relations Review , 41 (2), 222–231. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.11.014
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Drumheller, K., & Benoit, W. L. (2004). USS Greeneville collides with Japan’s Ehime Maru: Cultural  issues  in  image  repair  discourse. Public  Relations  Review , 30 (2),  177–185. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2004.02.004
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (2010). Predicting  and  changing  behavior:  The  reasoned  action approach (pp. xix, 518). Psychology Press. Flynn,  T.  (2004). Communication  and  Leadership  In  Times  of  Crisis. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/329523370_Communication_and_Leadershi p_In_Times_of_Crisis
Hale, J. E., Dulek, R. E., & Hale, D. P. (2005). Crisis Response Communication Challenges: Building  Theory  From  Qualitative  Data. The  Journal  of  Business  Communication (1973) , 42 (2), 112–134. https://doi.org/10.1177/0021943605274751 Hearit, K. M. (1999). Newsgroups, activist publics, and corporate apologia: The case of Intel and its Pentium chip. Public Relations Review , 25 (3), 291–308. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)00020-X
Kominfo. (2020a). Gugus Tugas Nasional Luncurkan Awal Sistem Informasi Bersatu Lawan COVID .  Website  Resmi  Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika  RI. https://kominfo.go.id:443/content/detail/26113/gugus-tugas-nasional-luncurkan-awal- sistem-informasi-bersatu-lawan-covid/0/berita
Kominfo. (2020b). Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 .
Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.
http:///content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan- penanganan-covid-19/0/berita
Martín,  E.  (2014).  How  to  write  a  good  article. Current  Sociology , 62 (7),  949–955. https://doi.org/10.1177/0011392114556034
Persada,  S.  (2020a). 3  Kritik  JK  Soal  Cara  Pemerintah  Tangani  Covid-19 .  Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1345654/3-kritik-jk-soal-cara-pemerintah-tangani- covid-19
Persada, S. (2020b, April 11). Human Right Watch: Pemerintah Tak Transparan Soal Data Covid-19 . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1330360/human-right-watch- pemerintah-tak-transparan-soal-data-covid-19
Pomerantz,  A.  (1978).  chapter  3  -  Compliment  Responses:  Notes  On  The  Co-Operation  Of Multiple  Constraints.  In  J.  Schenkein  (Ed.), Studies  in  the  Organization  of Conversational Interaction (pp. 79–112). Academic Press.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-623550-0.50010-0
Pranita, E. (2020). Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan Covid- 19 . KOMPAS.com.
https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/100200323/berbagai-respons-rakyat- untuk-pemerintah-terkait-penanganan-covid-19
Prayogo,  C.  (2020,  May  3). Aturan  Mudik  Banyak  Revisi,  Masyarakat  Bingung .  Warta Ekonomi.  https://www.wartaekonomi.co.id/read283855/aturan-mudik-banyak-revisi- masyarakat-bingung
Shihab, N. (2020a). Jokowi Diuji Pandemi - Jokowi: Mudik dan Pulang Kampung Itu Beda (Part 2) | Mata Najwa . https://www.youtube.com/watch?v=BC6F6Uxw1G0 Shihab,  N.  (2020b). Jokowi  Diuji  Pandemi:  Didesak  Mundur,  Menkes  Terawan  Dipuji Jokowi (Part 1) | Mata Najwa . https://www.youtube.com/watch?v=JFHHzLixfXA Shihab, N. (2020c). Jokowi Diuji Pandemi: Jurus Jokowi Atasi Dampak Pandemi (Part 4) | Mata Najwa . https://www.youtube.com/watch?v=jNh25GVy0kQ Shihab,  N.  (2020d). Jokowi  Diuji  Pandemi:  Mengapa  Kini  Jokowi  Ingin  Data  Corona Dibuka (Part 3) | Mata Najwa . https://www.youtube.com/watch?v=yPtuSbC09MI
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Sturges,  D.  L.  (1994).  Communicating  through  Crisis:  A  Strategy  for  Organizational Survival. Management Communication Quarterly , 7 (3), 297–316.
Ulya, N. F. (2020). Pemerintah Anggarkan Rp 405 Triliun untuk Tangani Corona, Apakah Sudah Ideal? KOMPAS.com.
https://money.kompas.com/read/2020/04/26/140000426/pemerintah-anggarkan-rp- 405-triliun-untuk-tangani-corona-apakah-sudah-ideal- Zhang,  E.,  &  Benoit,  W.  L.  (2009).  Former  Minister  Zhang’s  discourse  on  SARS:
Government’s image restoration or destruction? Public Relations Review , 35 (3), 240– 246. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.04.004
Zhang,  J.,  &  Benoit,  W.  L.  (2004).  Message  strategies  of  Saudi  Arabia’s  image  restoration campaign after 9/11. Public
Relations Review , 30 (2), 161–167. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2004.02.006