## A.  Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang multikultural terbesar di dunia. Pernyataan ini dapat dibenarkan ketika kita melihat kondisi sosiokultural  maupun  geograﬁ s  yang  begitu beragam  dan  luas  yang  dimiliki  Indonesia. Keragaman ini dapat menjadi rahmat sekaligus bencana  apabila  sesama  anak  bangsa  tidak memahami  hakekat  berbangsa  dan  bernegara dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Nyatanya
kebhinekaan  tersebut  justru  menjadi  pemicu konﬂ ik  yang  dikhawatirkan  berakhir  pada disintegrasi  bangsa.  Selama  lebih  dari  satu dasawarsa  terakhir,  rangkaian  konﬂ ik  dan kekerasan  bernuasa  SARA  terus  terjadi  di Indonesia.  Mulai  dari  kerusuhan  antaragama di kota-kota provinsi pada  1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konﬂ ik antarkelompok  agama  di Sulawesi Tengah  dan Maluku  pada  1998-2001,  hingga  mobilisasi

## KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENCEGAHAN KONFLIK

## Yuli Adhani
Universitas Negeri Jakarta Email: adhaniyuli@yahoo.co.id

## Abstract
This article provided  an overview of  the concept of  multicultural  education as an  alternative means of conﬂ ict prevention. The method used to support the writing of  this article is the study of  literature. Point of  this article is that multicultural education is a process of  developing the full potential of  human being respectful to plurality and heterogeneity as a consequence of  the diversity of  culture, ethnicity, religion, economic, social and political background. As one of  the world’s biggest multicultural country, Indonesiais supposed develop multicul- tural education as an alternative to prevent social and cultural conﬂ ict that often occurs in Indonesia. In addition build a multicultural society in Indonesia can not be taken for granted by trial and error. On the contrary build- ing multicultural society should be pursued in a systematic, programmatic, integrated and sustainable. This is because the multicultural reality in Indonesia is an asset that makes Indonesian culturallu very rich. Therefore, it is necessary for Indonesia to maintain and preserve its rich culture.
Keywords: multicultural education, conﬂ ict

## Abstrak
Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang konsep pendidikan multikul- tural sebagai sarana alternatif  pencegahan konﬂ ik. Metoda yang digunakan untuk mendukung penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Beberapa poin utama dalam artikel ini adalah bah- wa pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, suku, agama, ekonomi, sosial dan politik. Sebagai salah satu negara multikulural terbesar didunia sudah se- harusnya  Indonesia  mengembangkan  pendidikan  multikultural  sebagai  salah  satu  alternatif mencegah konﬂ ik sosial budaya yang sering kali terjadi di Indonesia. Pembangunan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dengan cara taken for granted atau trial and error, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Hal ini di- karenakan realitas multikultural yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan kekuatan bu- daya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan.
Kata kunci: pendidikan multikultural, konﬂ ik
laskar  berbasis  agama  dan  pengeboman  yang dilakukan  kelompok  teroris  atas  nama  “jihad” pada 2000-2005. Selain itu, konﬂ ik dan kekerasan sektarian  yang  menimpa  Jamaah  Ahmadiyah Indonesia  dan  aliran-aliran  keagamaan  lainnya telah  menambah  deret  hitung  insiden  konﬂ ik
dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia.
Menurut  hasil  penelitian  Ali-Fauzi  dkk. hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia  pernah mengalami konﬂ ik keagamaan dengan menggunakan  aksi  damai  ataupun  kekerasan seperti yang digambarkan Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1
Persebaran Insiden Konﬂ ik Keagamaan Menurut Provinsi, 1990-2008
Lebih  rendahnya  tingkat  aksi  kekerasan dibanding  aksi  damai  dalam  insiden  konﬂ ik keagamaan sesungguhnya merupakan fenomena  umum  yang  juga  terjadi  di  tempat atau negara-negara lain.  Namun, hal ini bukan berarti aksi kekerasan memiliki signiﬁ kansi yang lebih  rendah.  Karena,  betapapun  rendahnya tingkat  aksi  kekerasan,  hal  ini  tetap  penting mengingat dampak yang dihasilkannya, baik  berupa  korban  jiwa  maupun kerusakan harta-benda.  Untuk  menggambarkan  hal  ini, kalangan  ahli  ilmu  sosial  lazim  menggunakan istilah “kecil tetapi penting” (the signiﬁ cant small).
Data  di  atas  sebaiknya  dibaca  dari perspektif   yang  lebih  luas,  bahwa  masyarakat Indonesia  sesungguhnya  memiliki  kemampuan untuk  mewujudkan  respon  mereka terhadap
isu-isu  yang  memicu  konﬂ ik  dalam  bentuk aksi-aksi  damai,  baik  berupa  protes  maupun upaya-upaya  yang  memberi  kontribusi  pada penyelesaian konﬂ ik yang  terjadi. Persoalannya kemudian  adalah  bagaimana  mendorong  agar masyarakat tetap menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama mereka dalam merespons berbagai isu konﬂ ik. Untuk itu salah satu caranya adalah dengan  menggali  nilai-nilai  kearifan  (kearifan sosial  dan  kearifan  budaya)  dapat  dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi antar individu dengan individu, individu  dengan  kelompok,  dan  kelompok dengan  kelompok.  Dengan  nilai  kearifan sosial  dan  kearifan  budaya,  akan  berusaha mengeliminir  berbagai  perselihan  yang  kurang kondusif. Tatanan kehidupan sosial masyarakat
yang  multikultural  akan  terwujud  dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan  keanekaragaman  kebudayaan  dan agama  dalam  prinsip  kesederajatan.  Selain  itu emberio  atau  mendasari  terjadinya  konﬂ ik bukan hanya perbedaan budaya dan agama tetapi dapat  terjadi  dikarenakan  prasangka  historis, diskriminasi, perasaan superioritas in-group feeling yang  berlebihan  dengan  menganggap  inferior pihak yang lain (out-group)”. 1
Nalar masyarakat tentang konsep multikultural  masih  terpaku  pada  tafsir hegemonik  yang  sarat  dengan  prasangka, kecurigaan,  bisa  kebencian,  dan  reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya (the  other).  Akibatnya  ikatan-ikatan  sosial melalui  kolektivitas  dan  kerjasama  hanya berlaku  di  dalam  kelompoknya  sendiri  (in group),  tidak  berlaku  bagi  kelompok  lain  (other group).  Buktinya,  konﬂ ik  dan  kekerasan  hingga kini  masih  terjadi  dalam  bentuk  dan  motif yang  beragam  di  beberapa  wilayah  Indonesia, termasuk di dalam lingkungan perguruan tinggi hal  ini  dipaparkan  dalam  penelitian  “dinamika konﬂ ik sosial dalam bentuk tawuran mahasiswa yang  berujung  pada  perilaku  kekerasan  yang terjadi di kota Makassar”. 2
Untuk  mengantisipasi  potensi  negatif konﬂ ik  secara  berkepanjangan  di  masa depan,  perlu  dikembangkan  dalam  dunia pendidikan  formal  dan  nonformal  tentang konsep  pendidikan  multikultural  bagi  setiap warga  negara  Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan agar  warga  negara  memiliki  kepekaan  dalam menangkap  dan  menghadapi  perbedaan  yang sebagai  sesuatu  yang  given,  takdir  Tuhan, dan  bukan  bentukan  manusia.  Seharusnya masyarakat harus memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara ﬁ sik maupun  non  ﬁ sik,  tetapi  nyatanya  sebagian masyarakat  belum  bisa  menerima  realitas bahwa  setiap  individu  atau  kelompok  tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, ekonomi, sosial, politik yang berbeda.
1 Andrik  Purwasito,  Komunikasi  Multikultural,  Surakarta  :  UMS Press, 2003, h. 147.
2 Jumadi,  “Dinamika konﬂ ik sosial dalam bentuk tawuran mahasiswa di Kota Makassar”. Disertasi PPS UNHAS: tidak diterbitkan. 2009.

## B.  Pembahasan 1.  Pengertian Pendidikan Multikultural
Istilah  pendidikan  multikultural  secara etimologis  terdiri  dari  dua  terma,  yaitu pendidikan  dan  multikultural.  Pendidikan merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  agar  peserta didik  secara  aktif   mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Sedangkan  secara  terminologis, pendidikan  multikultural  merupakan  proses pengembangan  seluruh  potensi  manusia  yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama), ekonomi, sosial dan politik. 3 Meminjam pendapat Andersen dan Cusher, bahwa pendidikan multikultural dapat  diartikan  sebagai  pendidikan  mengenai keragaman  kebudayaan. 4 Kemudian,  James Banks mendeﬁ nisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of  color. Artinya, pendidikan  multikultural  ingin  mengeksplorasi perbedaan  sebagai  keniscayaan  (anugerah Tuhan/Sunnatullah).  Kemudian  bagaimana  kita mampu  menyikapi  perbedaan  tersebut  dengan penuh toleran dan semangat egaliter. 5
Berbeda  dengan  pengertian  pendidikan multikultural  yang  dikemukakan  para  pakar pendidikan multikultural di atas, dalam bukunya Multicuctural Education: A Teacher Guide to Linking Context,  Process  and  content,  karya  seorang  pakar pendidikan  multikultural  di  Califonia  State University,  Amerika  Serikat,  Hilda  Hernandez mengartikan  pendidikan  multikultural  sebagai perspektif   yang  mengakui  realitas  politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing- masing  individu  dalam  pertemuan  manusia yang  kompleks  dan  beragam  secara  kultur, dan  mereﬂ eksikan  pentingnya  budaya,  ras, seksualitas  dan  gender,  etnisitas,  agama,  status sosial, ekonomi, politik dan pengecualian dalam proses  pendidikan. 6 Pandangan  tersebut  dapat 3 Maslikhah,    Quo    Vadis    Pendidikan    Multikultural    Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan, Jawa Tengah: JP Books, 2007, hal. 47-48.
4 Andersen, R. dan Cusher, K., Multicultural and intercultural studies, dalam  Teaching  Studies  of   Society  and  Environment  (ed.  Marsh,C.).  Sydney: Prentice-Hall, 1994, h. 320.
5 James Banks, Educating  Citizens  in  a  Multikultural  Society, New York and London: Teachers  College Columbia University, 1997, h. 3.
6 Hilda  Hernandez,  Multicultural  Education:  A  Teacher  Guide  to
dimaknai bahwa ruang pendidikan multikultural sebagai  media  transpormasi  ilmu  pengetahuan (transfer  of   knowledge)  hendaknya  mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan  saling  menghargai  dan  menghormati atas  realitas  yang  beragam  (pluralis),  baik  latar belakang  maupun  basis  sosial  budaya  yang melingkupinya.
National Association for Multicultural Education sebagaimana  dikemukakan  Azra  menguraikan tiga perspektif pengertian pendidikan multikultural. Pertama, pendidikan  multikultural sebagai  konsep  ﬁ losoﬁ s  yang  berlandaskan pada ide kemerdekaan, keadilan, kesamaan, hak kekayaan,  dan  martabat  kemanusiaan.  Kedua, pendidikan  multikultural    sebagai  proses  yang meliputi semua aspek praktek sekolah, kebijakan dan organisasi  sebagai alat untuk  memastikan tingkat  prestasi  akademis  para  siswa.  Ketiga, pendidikan multikultural memperkuat keyakinan bahwa  semua peserta  didik, riwayat hidup  dan pengalamannya harus ditempatkan sebagai pusat dalam proses pengajaran dan pembelajaran  dan pembelajaran  harus  didasarkan  pada  konteks yang dekat (terbiasa) dengan peserta didik dan menunjukkan berbagai cara berpikir. 7
Pendidikan multikultural dapat pula dilihat dari  3  (tiga)  aspek,  yaitu  an  idea  or    concept,  an educational reform movement, and a process (ide atau konsep,  gerakan    pembaruan  pendidikan,  dan proses), 8 sehingga  pendidikan  multikultural merupakan suatu  proses dari perubahan sekolah yang  menyeluruh  dan  pendidikan  dasar  untuk semua  siswa.  Pendidikan  ini  menentang  dan menolak segala bentuk rasisme dan bentuk lain dari  diskriminasi di sekolah dan masyarakat dan menerima dan mengakui pluralisme (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lainnya).
Selain  itu,  Banks    mengidentiﬁ kasi    lima dimensi    pendidikan    multikultural,  yaitu:    (1) content  integration,  mengintegrasikan  berbagai budaya dan kelompok untuk  mengilustrasikan konsep  mendasar,  generalisasi  dan  teori  dalam mata  pelajaran/disiplin    ilmu,  (2)  the  knowledge construction  process,  membawa  siswa  untuk
Linking Context, Process, and Content. New Jersey & Ohio: Prentice Hall, 1989, h. 6.
7 Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Kewargaan  dan  Demokrasi  di Indonesia,  dalam  Ikhwanuddin  Syarif   &  Domodo  Murtadlo  (eds),  Pendidikan untuk  masyarakat  Indonesia  baru:  70  Tahun  Prof.  Dr.  HAR  Tilaar  Msc.  Ed., (Jakarta:Grasindo, 2002), h. 13.
8 Op.Cit., h. 68.
memahami  implikasi  budaya  ke  dalam  sebuah mata pelajaran (disiplin), (3) an equity paedagogy, menyesuaikan  metode  pengajaran  dengan cara  belajar  siswa  dalam  rangka  memfasilitasi prestasi  akademik  siswa  yang  beragam  baik dari segi ras, budaya ataupun social, (4) prejudice reduction,  mengidentiﬁ kasi  karakteristik  ras siswa  dan  menentukan  metode  pengajaran mereka, dan (5) empowering school culture,  melatih kelompok    untuk    berpartisipasi,    berinteraksi dengan    seluruh  staf   dan  siswa  yang  berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. 9
Dari  dimensi  pendidikan  multikultural  di atas, selanjutnya muncul tiga model pendidikan multikultural  yaitu:  (1)  content-oriented  programs, (2)  student-oriented    programs,  dan  (3)  socially- oriented programs. Pertama, content-oriented programs (program-program  yang  memfokuskan  pada konten)  merupakan  jenis  yang  paling  umum dalam  pendidikan  hubungan  antaretnik  dan multikultural.  Sebagai  contoh  adalah  materi masyarakat  multikultural  dalam  mata  pelajaran Sosiologi  SM  kelas  XI.  Dalam  materi  tersebut terdapat  tiga  topik  pembelajaran  yang  lebih difokuskan pada perbedaan  kelompok budaya dengan menempatkan beberapa pokok bahasan tentang integrasi sosial,  masyarakat multikultural dan  permasalahannya,  dan  perkembangan kelompok  dalam  masyarakat  multikultural. Program  ini  lebih  mendalam  meliputi  banyak materi  multikultural    yang  masih  melingkupi beberapa  persoalan  yang  meliputi  materi- materi  dan  gagasan-gagasan  mendalan  tentang beberapa problem sosiokultural yang beragam. 10 Contoh dari program ini adalah kajian etnik- etnik  minoritas  tradisional  yang  memerlukan pembinaan  secara  khusus  terhadap  etnik-etnik terasing  tertentu,  seperti    kubu,    sasak,  baduy, tengger,  dan  sebagainya.  Selanjutnya  juga diungkap  bagaimana  etnik-etnik    minoritas dapat “maju” sehingga memberikan kontribusi positif   terhadap  kemajuan    masyarakat  secara luas,  baik  melalui  langkah-langkah  integrasi sosial,  asimilasi,  akulturasi,  dan  sebagainya. Kedua, student-oriented programs (program- program  yang  memfokuskan  bagaimana  siswa belajar),  mencoba  memunculkan  karakteristik-
9 Ibid, h. 69.
10 Ibid, h. 77.
karakteristik ataupun adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing etnik minoritas tradisional, minoritas  maju,    maupun  etnik-etnik  besar (Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya).
Laporan UNDP 2004 menyatakan, berbagai studi kasus dan analisis menunjukkan, demokrasi  yang  bertahan  dan  berkelanjutan umumnya  terdapat  di  negara-negara  yang memiliki pendangan multikultural dan kemudian menerapkan  multikulturalisme  dalam  berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan responsive dan  aﬁ rmatif   sebagai  bentuk  “politics  of recognition” yang menjadi dasar multikulturalisme memberikan  intensif   dalam  penumbuhan dan  penguatan  perasaaan  “kesatuan  dalam keragaman.  Lebih  jauh  dalam  kerangka  itu, seluruh warga negara dapat menemukan ruang politik dan institusional untuk mengidentiﬁ kasi diri  mereka  dengan  negara-bangsa  mereka sekaligus  dengan  identitas-identitas  kultural lainnya.  Semua  ini  mendorong  tumbuhnya “trust”  secara  bersama-sama  dalam  diri  warga negara, sehingga memperkuat partisipasi mereka dalam proses-proses politik demokratis. 11
Jika  dihubungkan  dengan  kondisi  bangsa Indonesia  saat  ini  kiranya  menjadi  sangat jelas  bahwa  pendidikan  multikultural  perlu dikembangkan  di  Indonesia.  Dengan  cara itu  kita  dapat  memaknai  “Bhinneka  Tunggal Ika”  secara  tepat  dan  benar,  seimbang  dan proposional. Melalui kebijakan ini pula kita dapat menerapkan  “persatuan  Indonesia”  dengan mengembangkan semangat nasionalisme sebagaimana diharapkan.

## 2.  Core Value Pendidikan Multikultur
Core Value pendidikan multikurtur mengingatkan  pada  sirkulerisme  pendidikan multikultur. Pada sirkulerisme pendidikan multikultur tersebut dapat mencakup hubungan empat  dimensi  yakni  dimensi  manusia  dengan Allah,  manusia  dengan  manusia,  manusia dengan  alam  semesta  dan  manusia  dengan dirinya  sendiri. 12 Dengan  demikian,  core  value pada pendidikan multikultur mencapai totalitas hubungan  yang  menjadi  titik  pusat  perhatian. Totalitas hubungan sesuai dengan derajat nilai- nilai diri, ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman.
11 D.  Budimansyah  dan  Suryadi,  PKn  dan  Masyarakat  Multikultural, Bandung: Program Studi PKn SPs UPI, 2008, h. 30.
12 Op.Cit., h. 70.
Menurut  Bannet  dalam  Maslikhah  nilai- nilai inti (core value) yang mengarah pada tujuan pendidikan multikultur antara lain: 13
a. Mengembangkan  perspektif   sejarah yang beragam dari kelompok- kelompok masyarakat.
b. Memperkuat  kesadaran  budaya  hidup di masyarakat.
c. Memperkuat  kompetensi  intelektual dari  budaya-budaya  yang  hidup  di masyarakat.
d. Memberi rasisme, sekisme dan berbagai jenis prasangka lainnya.
e. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi dan mengembangkan keterampilan sosial. Untuk  mengawinkan  core  value  tujuan pendidikan  multikultural  dengan  fungsi  dan tujuan  pendidikan  nasional  dapat  dikutip menurut  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas dirumuskan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional  untuk  mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang  bermanfaat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  perserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi  warganegara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional diatas  tentu  saja  telah  mengarahkan  peserta didik  untuk  siap  memiliki  sikap  multikultur sebagai  hamba  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sudah seharusnya  menerima  keanekaragaman  karena Tuhanlah yang  menciptakan manusia  bersuku- suku,  berbangsa-bangsa  agar  saling  mengenal dan  mampu  hidup  berdampingan  sebagai khalifah di muka bumi.
Pendidikan di Indonesia secara perundangan  telah  diatur  dengan  memberikan ruang  keragaman  sebagai  bangsa.  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional    Pasal  4 UU  N0.  20  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis, tidak  diskriminatif   dengan  menjunjung  tinggi HAM,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan  bangsa.  Dasar  perundangan  ini
13 Ibid, h. 71.
selain memberi arahan pendidikan di Indonesia juga mewajibkan bahwa  pendidikan di Indonesia harus  dikembangan  berdasarkan  nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.
Wacana pendidikan multikultural di Indonesia yang didasarkan pada UU Sisdiknas di atas tidak dapat dilepaskan dengan gelombang reformasi  pendidikan  dunia.  Sebagai  bangsa, Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari  pengaruh dunia  lebih  luas,  dengan  demikian  pendidikan multikultural berperan penting guna menyiapkan generasi bangsa sebagai bagian dari warganegara dunia (global citizenship). Globalisasi menjadikan keterikatan  bangsa-bangsa  sebagai  kesatuan komunitas dunia. Sebagai bagian dari komunitas dunia  warga  negara  dari  suatu  negara  akan digerakkan  oleh  kesadaran  akan  persaudaraan kemanusiaan, hak  asasi  manusia, dan  martabat sebagai  manusia  juga  sikap  seimbang  antara kesadaran  lokal  seperti  kecintaan  terhadap keluarga,  identitas  etnik,  kesadaran  pada komunitasnya  dan  kepentingan  diri  dan  global interests,  seperti  kesadaran  universal  tentang kesamaan  umat  manusia.  Dewasa  ini  karakter warga negara yang ideal tidak saja dipengaruhi oleh  kepentingan  nasional  tetapi  harus  pula mampu mengakomodasi perkembangan global. Hal  ini  dikarenakan  warga  negara  tidak  hanya dan tidak bisa hidup dalam lingkungan nasional tetapi  juga  hidup  dengan  bangsa  lain  dalam pergaulan internasional.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Cogan mengelompokkan kompetensi atau karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  warga negara  multikultural  abad  ke-21  kaitannya dalam  menunjang  pendidikan  multikultural  di antaranya sebagai berikut: 14
a. The ability to look at and approach problems as a member of  a global society.
b. The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one’s roles/ duties within society.
c. The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences
d. The capacity to think in a critical and systemic way.
e. The  willingness  to  resolve  conﬂ ict  and  in  a non-violent manner.
14 J.J. Cogan  dan  R. Derricot, Citizenship  for  the  21st  Century:  An International Perspective on Education. London: Kogan Page, 1998, h. 115.
f. The  willingness  to  change  one’s  lifestyle  and consumption habits to protect the environment.
g. The  ability  to  be  sensitive  towards  and  to defend  human  rights  (eg,  rights  of   women, ethnic  minorities,  etc),  and  the  willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels.
Dengan kata lain, pendidikan multikultural  akan  membantu  peserta  didik untuk  mengarahkannya  ke  kehidupan  yang “kompleks”  dan  menjauhi  pengertian  yang sempit  tentang  ras,  agama,  suku,  bahasa  dan budaya. karena dalam hidup di era global setiap warga  negara  harus  memahami  isu-isu  dan permasalahan  global  yang  sangat  kompleks pula  seperti  keanekaragaman  budaya,  politik, ekonomi,  sosial,  konﬂ ik  dan  perdamaian, ketergantungan antar bangsa di dunia, masalah HAM, masalah lingkungan, dan lain-lain, untuk itulah  diperlukan  karakteristik  di  atas  maka warga negara multi dimensional dalam kaitannya dengan  multikultural  memiliki  kemampuan untuk  melihat,  mengkritisi  dan  mampu  untuk ikut  serta  dalam  setiap  segi  kehidupan  bukan hanya  di  tingkat  lokal  dan  nasional  bahkan mampu pada level internasional.

## 3.  Rancang
Bangun Pendidikan Multikultur Pendidikan pada umumnya dinilai masih  sangat  penting  sebagai  salah  satu  aset sosial.  Sebagai  aset  sosial  berfungsi  untuk mempertahankan  keberadaan  pendidikan  yang disegani,  diminati,  dan  terhindar  dari  persepsi marginal. Untuk mempertahankan label sebagai aset  sosial,  dituntut  mampu  memperbaharui perencanaan  ditingkatan  normatif   maupun teknis.  Pada  tingkatan  normatif   antara  lain review  terhadap  nilai-nilai  ﬁ losoﬁ s  kultural untuk  menetapkan  tujuan  pendidikan  yang dilaksanakan.  Pada  tingkatan  teknis  antara lain melaksanakan kurikulum sekaligus mengembangkan kurikulum, implementasi, dan evaluasi.
Rancang  bangun  untuk  melaksanakan pendidikan multikultural menurut Tilaar disusun piranti sebagai berikut: 15
a. Reformasi kurikulum.
15 H.A.R.  Tilaar,  Multikulturalisme,  Tantangan-Tantangan  Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nsiona, Jakarta : Grasindo, 2004, h. 171-172.
b. Mengajarkan  prinsip-prinsip  keadilan sosial.
c. Mengembangkan kompetensi kurikulum.
d. Melaksanakan  pedagogik  kesataraan (equality pedagogy).
Piranti  tersebut  pada  intinya  dapat menunjukkan  indikator  yang  jelas.  Indikator dalam pendidikan yang mampu memanusiakan manusia sesuai dengan hak yang melekat padanya. Di  samping  itu,  pendidikan  yang  memberikan pengakuan  sepenuhnya  atas  keberbedaan dirinya  dengan  komponen  pluralitas  yang menyangkut  aspek  etnis,  budaya,  agama, keyakinan,  suku,  dan  peradaban.  Jadi  dapat dipahami  bahwa  untuk  merancang  pendidikan multikultural  dalam  program  kurikuler,  yakni melakukan  reformasi  kurikulum,  mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, mengembangkan kompetensi  kurikulum  dan  melaksanakan pedagogik kesataraan (equality pedagogy).
Mengacu kepada konsep kurikulum yang  berbasis  pendidikan  multikultural,  maka program  pembelajaran  yang  dikembangkan harus  memiliki  kesesuaian  dengan  kebutuhan pebelajar dan kondisi sosial. Model pembelajaran multikultural  yang  dikembangkan  diarahkan pada  beberapa  kompetensi  dasar.  Pertama, mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar (standar and basic academic skills) tentang nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan,  persamaan  derajat  atau  saling menghargai dalam beraneka jenis keberagaman. Kedua,  mengembangkan  kompetensi  sosial agar  dapat  menumbuhkan  pemahaman  yang lebih  baik  (a  better  understanding)  tentang  latar belakang  budaya  dan  agama  sendiri  dan  juga budaya  dan  agama  lain  dalam  masyarakat. Ketiga,  mengembangkan  kompetensi  akademik untuk  menganalisis  dan  membuat  keputusan yang  cerdas  (intelegent  dicisions)  tentang  isu-isu dan masalah keseharian (real life problems) melalui sebuah  proses  demokratis  atau  penyelidikan dialogis  (dialogical  inquiry).  Keempat,  membantu mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan konstruksi  masyarakat  yang  lebih  baik, demokratis,  egaliter,  tanpa  ada  diskriminasi, penindasan,  dan  pelanggaran  terhadap    nilai asasi universal. 16 16 Ngainun Naim dan A. Sauwi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan
Pengembangan kurikulum yang
menggunakan pendekatan pendidikan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip:  (a)  keragaman  budaya  menjadi  dasar dalam  menentukan  ﬁ lsafat,  teori,  model  dan hubungan  sekolah  dengan  lingkungan  sosial- budaya  setempat,  (b)  keragaman  budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen  kurikulum  seperti  tujuan,  konten, proses,  dan  evaluasi,  (c)  budaya  di  lingkungan unit  pendidikan  adalah  sumber  belajar  dan objek  studi  yang  harus  dijadikan  begian  dari kegiatan  belajar  anak  didik,  dan  (d)  kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayan nasional.
Lebih  lanjut  bahwa  pengembangan kurikulum  masa  depan  yang  berdasarkan pendekatan  pendidikan  multikultural  dapat dilakukan berdasarkan lagkah-langkah berikut:
a. Mengubah  ﬁ losoﬁ   kurikulum  dari yang  berlaku  seragam  kepada  ﬁ losoﬁ yang  lebih  sesuai  dengan  tujuan,  misi dan  fungsi  setiap  jenjang  pendidikan dan  unit  pendidikan.  Untuk  tingkat pendidikan  dasar,  ﬁ losoﬁ   konservatif seperti  esensialisme  dan  perenialisme haruslah  dapat  diubah  ke  arah ﬁ losoﬁ   kurikulum  yang  progresif seperti  humanisme,  progresivisme, dan  rekonstruksi  sosial,  yang  lebih menekankan pendidikan sebagai upaya  mengembangkan  kemampuan kemanusian  peserta  didik  baik  bagi individu  maupun  sebagai  anggota masyarakat.
b. Teori  kurikulum  tentang  konten (curriculum  content)  haruslah  berubah dari  teori  yang  mengartikan  konten sebagai aspek substantif  yang berisikan fakta,  teori  dan  generalisasi  kepada pengertian yang mencakup nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh anak didik.
c. Teori belajar yang digunakan dalam  kurikulum  masa  depan  yang memperhatikan keragaman sosial, budaya,  ekonomi,  dan  politik  tidak lagi  hanya  mendasarkan  diri  pada teori  psikologi  belajar  yang  bersifat
Aplikasi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2011, h. 203-204.
individualistik dan menempatkan anak didik  dalam  suatu  kondisi  value  free, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar  yang  menempatkan  anak  didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan  hidup  sebagai  anggota  aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.
d. Proses  belajar  yang  dikembangkan untuk anak didik juga harus berdasarkan  proses  yang  memiliki tingkat  isomorphism  yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang  mengadalkan  anak  didik  belajar secara  individualistis  dan  bersaing secara  kompotitif-individualistis  harus ditinggalkan  dan  diganti  dengan  cara belajar  berkelompok  dan  bersaing secara  kelompok  dalam  suatu  situasi positif. Dengan cara demikian, perbedaan  antara  individu  dapat dikembangkan  sebagai  suatu  kekuatan kelompok  dan  anak  didik  terbiasa hidup  dengan  berbagai  keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.
e. Evaluasi  yang  digunakan  haruslah meliputi keseluruhan aspek
kemampuan  dan  kepribadian  peserta didik,  sesuai  dengan  tujuan  dan konten  yang  dikembangkan.  Alat evaluasi  yang  digunakan  haruslah beragam,  sesuai  dengan  sifat  tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan, dengan menerapkan penilaian berbasis kelas  dengan  berbagai  ragamnya, seperti  portofolio,  catatan,  observasi, wawancara, performance test, proyek dan produk. 17
Masyarakat  multikultural  yang  demokratis di  Indonesia  yang  sehat  tidak  bisa  dibangun secara  taken  for  granted  atau  trial  and  error, sebaliknya  harus  diupayakan  secara  sistematis, programatis,  integrated  dan  berkesinambungan. Salah satu strategi dan wadahnya adalah melalui pendidikan  kewarganegaraan.  Studi  yang dilakukan  oleh  Arif   telah  menemukan  bahwa peran  pendidikan  kewarganegaran  sebagai program  kurikuler,  program  sosio  kultural, maupun  program  akademik  dapat  menjadi
17 Ibid, h. 198-199.
wahana  pendidikan  multikultural. 18 Selain  itu, Mahfud  menegaskan bahwa  Indonesia sebagai negara  majemuk, baik  dalam segi  agama,  suku bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun  konsep  pendidikan  multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  yang  telah  diajarkan di  sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi, sebaiknya disempurnakan dengan memasukkan pendidikan  multikultural,  seperti  budaya  lokal antar  daerah  ke  dalamnya,  agar  generasi  muda bangsa sebagai bangsa Indonesia. 19
Lebih lanjut menurut Winataputra pendidikan  kewarganegaraan  untuk  Indonesia, secara ﬁ losoﬁ s dan substantif-pedagogis andragogis,  merupakan  pendidikan  untuk memfasilitasi  perkembangan  pribadi  peserta didik  agar  menjadi  warga  negara  Indonesia yang  religius,  berkeadaban,  berjiwa  persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan  berkeadilan,  serta  mampu  hidup  secara harmonis  dalam  konteks  multikulturalisme (Bhinneka  Tunggal  Ika). 20 Dalam  konteks  yang demikian, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  upaya  mengembangkan  masyarakat multikultural.

## 4.  Pendidikan Multikultural sebagai Alternatif  Pemecahan Konﬂ ik
Penyelenggaraan  pendidikan  multikultural di  dunia  pendidikan  diyakini  dapat  menjadi solusi  nyata  bagi  konﬂ ik  dan  disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi  di  masyarakat  Indonesia  yang  secara realitas  plural.  Dengan  kata  lain,  pendidikan multikultural  dapat  menjadi  sarana  alternatif pemecahan konﬂ ik sosial budaya.
Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat  meragam  menjadi  tantangan  bagi  dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan.
18 D.B. Arif, Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya Terhadap  Kompetensi  Kewarganegaraan  (Penelitian  Grounded  Theory  dalam Konteks  Pendidikan  Kewarganegaraan  Indonesia).  Tesis  PPS  UPI:tidak diterbitkan, 2008.
19 Choirul  Mahfud.  Pendidikan  Multikultural.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010, h. 224.
20 U.S.  Winataputra,    Multikulturalisme:    Bhinneka    Tunggal    Ika dalam perspektif   Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  Wahana  Pembangunan Karakter    Bangsa    Indonesia    Dalam    Dialog    Multikultural,  Bandung:  Sekolah Pascasarjana UPI, 2008, h. 31.
Saat  ini,  pendidikan  multikultural  mempunyai tanggung jawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan “menyatukan” bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.
Memang,  pendidikan  kebangsaan  dan ideologi  telah  banyak  diberikan  di  perguruan tinggi,  namun  pendidikan  multikultural  belum diberikan pada porsi yang benar. Maka sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan  model  masing-masing  sesuai  otonomi pendidikan atau sekolah. Pada dasarnya, model- model pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan kebangsaan memang sudah ada namun, hal itu masing kurang memadai sebagai sarana pendidikan guna menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya, dan etnis. Hal itu terlihat dengan mumculnya konﬂ ik yang kerap terjadi  pada  realitas  kehidupan  berbangsa  dan bernegara saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman toleransi masih amat kurang.
Hingga saat ini, jumlah siswa dan mahasiswa yang  memahami  apa  yang  apa  sebenarnya  ada di  balik  budaya  suatu  bangsa  masih  sangat sedikit.  Menurut  Suyanto,  seorang  pakar pendidikan, masyarakat justru mengetahui lebih dalam  mengenai  stereotip  suatu  suku  bangsa dibandingkan  mengenal  apa  yang  sebenarnya dimiliki suku tersebut. Padahal dalam diskursus pendidikan  multikultural  memahami  makna  di balik realitas budaya suatu bangsa itu merupakan hal yang esensial. 21 Karena itu penyelenggaraan pendidikan multikularal dapat dikatakan berhasil bila  terbentuk  pada  diri  siswa  dan  mahasiswa sikap hidup toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonﬂ ik  yang  disebabkan  oleh  perbedaan budaya,  adat,  suku,  bahasa,  adat  istiadat  atau yang lainnya.
Menurut  Stepen  Hill,  Direktur  Perwakilan Badan PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan  dan  Budaya  (UNESCO)  untuk kawasan  Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  dan Timor  Leste,  pendidikan  multikultural  dapat dikatakan berhasil apabila prosesnya melibatkan semua  elemen  masyarakat.  Secara  konkret, pendidikan  ini  tidak  hanya  melibatkan  guru ataupun  pemerintah  saja  namun  seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya
21 Op.Cit., h. 217.
multidimensi  aspek  kehidupan  yag  tercakup dalam pendidikan multikultural.
Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural ini tidak terletak pada justiﬁ kasi  angka  atau  statistik  dan  berorientasi kognitif   anisch  sebagaimana  lazim  penilaian keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  di  negeri ini.  Namun,  lebih  dari  itu  pada  terciptanya kondisi  yang  nyaman,  damai,  toleran  dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konﬂ ik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA.
Selain sebagai alternatif  mencegah konﬂ ik menurut Fuad Hassan, pendidikan multikultural secara signiﬁ kan juga dapat membina siswa agar tidak  tercabut  dari  akar  budaya  yang  ia  miliki sebelumnya,  tatkala  ia  berhadapan  dengan realitas  sosial  budaya  di  era  globalisasi.  Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antarbudaya menjadi “ancaman” serius bagi anak didik sebab anak didik di Indonesia masa kini dalam banyak hal jauh berbeda dengan anak-anak seuisanya di masa  lalu.  Berbagai  budaya  yang  sudah  ada  di negeri ini berbaur dengan banyak budaya asing yang  kian  mudah  diperoleh  melalui  beragam media,  sepeti  internet,  televisi,  dan  lain-lain. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi memperpendek jarak dan memudahkan adanya persentuhan antarbudaya. 22
Dari tanggapan Fuad Hasaan di atas dapat kita  analisis  bahwa  tantangan  dalam  dunia pendidikan kita saat ini sangat kompleks. Maka, upaya  antisipasi  perlu  dipikirkan  secara  serius karena pendidikan kita yang bertanggung jawab penuh  atas  kualitas  sumber  daya  manusia  di negeri ini. Jika tidak anak-anak generasi bangsa ini bisa kehilangan arah dan tercabut dari akar budayanya  sendiri,  karena  jika  yang  terjadi adalah  persingunggan  antar  dua  budaya  yang berbeda  itu  mungkin  masih  mudah  diatasi. Tetapi dalam era globalisasi saat ini pertemuan antarbudaya  sudah  luar  biasa  kompleks.  Maka jelas  dimungkinkan  terjadinya  tarik  ulur yang  saling  mempengaruhi  antarbudaya  dan sangat  dimungkinkan  kekhawatiran  Samuel  P. Huntington dalam tesisnya The Clash Civilization akan  terwujud.  Dengan  demikian  pendidikan multikultural  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi, sudah  saatnya  pendidikan  di  Indonesia
22 Ibid, h. 220.
memberikan  perhatian  besar  pada  pendidikan multikultural  yang  secara  tidak  langsung  hal itu  dapat  memberikan  solusi  bagi  sejumlah permasalah  sosial  yang  dihadapi  bangsa Indonesia mendatang.

## C.  Penutup
Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa  bangsa  Indonesia  terdiri  dari  berbagai keragaman  yaitu  sejumlah  besar  kelompok etnis,  budaya,  agama,  aspirasi  politik  dan  lain sebagainya.  Keragaman  ini  dapat  menjadi rahmat  sekaligus bencana  apabila  sesama  anak bangsa  tidak  memahami  hakikat  berbangsa dan  bernegara  dalam  naungan  Bhineka  tunggal Ika.  Nyatanya  kebhinekaan  tersebut  justru menjadi  pemicu  konﬂ ik  yang  dikhawatirkan berakhir  pada  disintegrasi  bangsa  sehingga pendidikan  multikultural  bagi  pengembangan masyarakat  menjadi  kebutuhan  bagi  bangsa Indonesia  karena  pendidikan  multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan  mengusung  semangat  untuk  hidup berdampingan  secara  damai  (peaceful  coexistence) dalam  perbedaan  kultur  yang  ada,  baik  secara individual  maupun  secara  kelompok  dalam sebuah masyarakat.
Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara taken  for  granted  atau  trial  and  error,  sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated  dan  berkesinambungan.  Untuk  itu, pendidikan  multikultural  di  Indonesia  harus mengembangkan  model  pembelajaran  yang mengarah  pada  beberapa  kompetensi  dasar yang harus dimiliki warga negara yakni. Pertama, mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar (standar and basic academic skills) tentang nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan,  persamaan  derajat  atau  saling menghargai dalam beraneka jenis keberagaman. Kedua,  mengembangkan  kompetensi  sosial agar  dapat  menumbuhkan  pemahaman  yang lebih  baik  (a  better  understanding)  tentang  latar belakang  budaya  dan  agama  sendiri  dan  juga budaya  dan  agama  lain  dalam  masyarakat. Ketiga,  mengembangkan  kompetensi  akademik untuk  menganalisis  dan  membuat  keputusan yang  cerdas  (intelegent  dicisions)  tentang  isu-isu
dan masalah keseharian (real life problems) melalui sebuah  proses  demokratis  atau  penyelidikan dialogis  (dialogical  inquiry).  Keempat,  membantu mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan konstruksi  masyarakat  yang  lebih  baik, demokratis,  egaliter,  tanpa  ada  diskriminasi, penindasan,  dan  pelanggaran  terhadap    nilai asasi universal.

## Daftar Pustaka
Andersen,  R.  dan  Cusher,  K.  Multicultural and  intercultural  studies,  dalam  Teaching Studies of  Society and Environment (ed. Marsh,C.). Sydney: Prentice-Hall. 1994. Azra,  Azyumardi.  ”Pendidikan  Kewargaan dan  demokrasi  di  Indonesia,  dalam Ikhwanuddin Syarif  & Domodo Murtadlo (eds),  Pendidikan  untuk  masyarakat Indonesia baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar MscEd (Jakarta:Grasindo). 2002.
Arif,  D.  B.  Pengembangan  Warga  Negara
Multikultural Implikasinya Terhadap Kompetensi  Kewarganegaraan  (Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia).
Tesis PPS UPI:tidak diterbitkan. 2008.
Banks,  J.  A.  Educating  Citizens  in  a  Multikultural Society.    Teachers    College  Columbia University New York and London. 1997
Blum,  L.A.  (2001)  “Antirasisme,  Multikulturalisme, dan  Komunitas  Antar-Ras: Tiga  Nilai  yang Bersifat  Mendidik  bagi  Sebuah  Masyarakat Multikultural”.    Dalam    May,    Larry,
Shari    Collins-Chobanian,    and    Kai Wong  (Eds).  Etika  Terapan  I:  Sebuah Pendekatan  Multikultural.
Budimansyah, D dan Suryadi. PKn dan Masyarakat
Multikultural,  Bandung:  Program  Studi PKn SPs UPI. 2008.
Cuga, Candra. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana  Pendidikan  Multikultural  Dalam Membina Kesadaran Demokrasi Warganegara.
Tesis PPS UPI:tidak diterbitkan. 2012.
Cogan,  J.J.  dan  Derricot,  R.  Citizenship  for  the 21 st Century:  An International Perspective on
Education. London: Kogan Page. 1998.
Hernandez,  Hilda.  Multikultural  Education:  A Teacher  Guide  to  Linking  Context,  Process, and Content. New Jersey & Ohio: Prentice
Hall. 1989.
Jumadi.  Dinamika  konﬂ ik  sosial  dalam  bentuk tawuran  mahasiswa  di  Kota  Makassar”. Disertasi PPS UNHAS: tidak diterbitkan. 2009.
Mahfud, C. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

## Maslikhah. Quo  Vadis  Pendidikan  Multikultural
Rekonstruksi    Sistem  Pendidikan  Berbasis Kebangsaan. Jawa Tengah: JP Books. 2007.

## Naim,  Ngainun  dan  Sauqi,  A.  Pendidikan
Multikultural    Konsep  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group. 2011.
Purwasito,  Andrik.  Komunikasi  Multikultural,
Surakarta : UMS Press. 2003.
Sapriya  &  Winataputra,  U.  S.  Pendidikan Kewarganegaraan:
Model Pengembatan Materi  dan  Pembelajaran.  Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan-FPIPS UPI. 2003.
Tilaar  H.A.R.  Multikulturalisme,  Tantangan-
Tantangan  Global  Masa  Depan  dalam Transformasi  Pendidikan  Nasional,  Jakarta:
Grasindo. 2004.
Winataputra.  U.S.  Multikulturalisme:  Bhinneka
Tunggal  Ika    dalam  perspektif   Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana
Pembangunan  Karakter  Bangsa  Indonesia Dalam    Dialog    Multikultural.    Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI. 2008.